Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017

## TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU
Bahraeni Lajamani 1 , Ahmad Syafii 2 , Suhri Hanafi 3
1 Mahasiswa 2,3 Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu bahraenilajamani@gmail.com

## Abstract
This study is titled "Implementation of Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 against Mudharabah Agreement on Savings Plan at Bank Mega Syariah Palu Branch." The main issues are how mudharabah contract mechanism on iB plan savings at Bank Mega Syariah Palu Branch and how to Implement Fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017  against  Mudharabah  contract  on  Savings  Plan  at  Bank  Mega  Syariah  Palu Branch.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  Mechanism  of  Mudharabah  agreement  on  iB savings  plan at  Bank  Mega  Syariah Palu  Branch and  how  to  Implement Fatwa  DSN  MUI  No:115/DSN- MUI/IX/2017 against Mudharabah agreement on Savings Plan at Bank Mega Syariah Palu Branch.The research  method  used  is  a  descriptive  qualitative  method.  The  results  showed  that  the  mechanism  of Akad mudharabah at Bank Mega Syariah is not entirely in accordance with the provisions of the fatwa DSN MUI this desebabes the problem among human resources and the difficulties faced in the field. Bank Mega Syariah requires qualified administrators and employees not only related to their cognitive abilities but also related to the competence of moral attitudes.
Keywords : DSN-MUI; iB savings plan; Mega Syariah Bank; Mudharabah.

## Abstrak
Studi  ini  mengkaji  tentang  penerapan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Majelis  Ulama Indonesia  No:115/DSN-MUI/IX/2017  tentang  Akad Mudharabah pada  Tabungan  Rencana  di Bank Mega Syariah Kantor Perwakilan Kota Palu. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah  bagaimana  Mekanisme  akad Mudharabah pada  tabungan  Rencana  iB  di  Bank  Mega Syariah Cabang Palu dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap  akad Mudharabah pada  Tabungan  Rencana  di  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu. Tujuannya untuk mengetahui Mekanisme akad Mudharabah pada tabungan rencana iB di Bank Mega  Syariah  Cabang  Palu  dan  bagaimana  Implementasi  Fatwa  DSN  MUI  No:115/DSN- MUI/IX/2017  terhadap  akad  Mudharabah  pada  Tabungan  Rencana  di  Bank  Mega  Syariah Cabang  Palu.Metode  penelitian  yang  di  gunakan  adalah  metode  kualitatif  yang  bersifat deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  mekanisme mudharabah pada  Bank  Mega syariah  cabang  Palu  tidak  seluruhnya  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  DSN  MUI  disebabkan terdapat hambatan seperti pada aspek Sumber Daya Manusia serta hambatan yang ditemukan dilapangan. Bank  Mega  Syariah  membutuhkan  pengurus  dan pegawai  yang  berkualitas  tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.
Kata kunci : Fatwa DSN-MUI; Akad Mudharabah; Tabungan Rencana iB; Mega Syariah Palu.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga keuangan Islam di Indonesia, salah satunya yaitu perbankan syariah, secara yuridis sudah dimulai dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Desember Tahun 1983 (PAKDES 83) dan Paket Kebijakan Oktober Tahun 1988 (PAKTO 88). Selanjutnya berdirinya  PT.  Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  pada  tahun  1991  menjadi  awal dimulainya secara kelembagaan perbankan syariah yang mana menjadi satu-satunya bank  waktu  itu  yang  secara  murni  menerapkan  prinsip  syariah  berupa  prinsip bagi hasil dalam aktivitas usahanya. 1
Perbankan  di  Indonesia  menggunakan  sistem  perbankan  ganda  maksudnya terlaksananya  dual  sistem  perbankan  yaitu  perbankan  prinsip  konvensional  dan perbankan  prinsip  Syariah  secara  paralel  serta  aktualisasinya  diberlakukan  pada aturan  perundang-undangan  sejak  Tahun  1992  kemudian  di  pertegas  dengan terbitnya  UU  No.  10  Tahun  1998.  Tahun  2008  menjadi  tahun  yang  baik  akan pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang No. 21  Tahun  2008  mengenai  Perbankan  Syariah,  dengan  hadirnya  UU  ini  maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan yang kokoh.  Target  Bank  Syariah  umumnya  adalah  menggerakan  dan  memacu perekonomian  melalui  pelaksanaan  kegiatan  keuangan  yang  berkesesuaian  dengan prinsip syariah. 2
Kegiatan  pada  perbankan  Syariah  dapat  terus  berjalan  sesuai  dengan  kaidah Syariah karena dibatasi oleh aturan yang salah satunya adalah dengan lahirnya fatwa- fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disebut DSN-MUI).  Salah  satu  fatwa  yang  dilahirkan  DSN-MUI  adalah  fatwa  No:115/DSN- MUI/IX/2017  tentang  Akad Mudharabah yang  mana  di  dalamnya  berisikan  jumlah kriteria  dan  syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam  penerapan  akad  Mudharabah  pada Perbankan Syariah.
1 Khotibul  Ummam, Perbankan  Syariah:  dasar-dasar  dan  dinamika  perkembangannya  di  Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 9.
2 Abdul  Ghofur  Ansori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  (Yogyakarta:  Gadjah  mada  University Press, 2007), 33.
Pengoperasian kegiatan perbankan menggunakan prinsip syariah telah banyak di  Indonesia,  khususnya  di  Palu  Sulawesi  Tengah.  Bank  Mega  Syariah  Cabang  Palu contohnya  yang  merupakan  bank  dengan  penawaran  produk  bervariasi  dalam aktivitas finansial maupun investasi, salah satunya sistem Tabungan Rencana iB pada produk  tabungannya  dengan  menggunakan  akad Mudharabah .  Selanjutnya  muncul pertanyaan  kemudian  seperti  apa  mekanisme  pelaksanaan  dan  apakah  produk tabungan  ini  telah  memenuhi  standar  syariah  dalam  kegiatan  perbankan  yang mengunakan  akad Mudharabah sesuai  dengan  fatwa  No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah .

## B. METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  pada  studi  ini  ialah field  research dengan maksud  untuk  mengetahui  latar  belakang  keadaan  dan  interaksi  social  pada lingkungan  tersebut  untuk  mendapatkan  secara  jelas  hal  yang  akan  dikaji.  Jenis penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif,  serta  memakai  pendekatan kualitatif.  Guna  memudahkan  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan  Teknik observasi, dokumentasi serta wawancara.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Mudharabah
Mudharabah jika ditinjau dari bahasa arab berasal dari kata dharb yang artinya berjalan  atau  memukul.  Seseorang  yang  melaksanakan  proses  aktivitas  dalam menjalankan  usahanya  dengan  menggunakan  tangan  dan  kakinya  yang dimaksudkan pada artian dari dharb . 3 Selanjutnya secara istilah atau terminologisnya mudharabah merupakan  akad  transaksi  antara  dua  pihak  yang  terdiri  dari  pemilik modal  ( shahibul  maal )  dan  pengelola  ( mudharib )  guna  untuk  bekerja  sama  dalam melaksanakan  suatu  bisnis  dengan  perolehan  keuntungan  disepakati  kedua  belah pihak pada awal akad. 4
3 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),
4 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114.

## a. Dasar Hukum Akad Mudharabah
Kegiatan mudharabah memegang landasan yang kuat. Seluruh sumber hukum Islam  secara  tegas  menyebutkan  tentang  hal  ini.  Secara  tidak  langsung  dengan banyaknya  penjelasan  tentang  praktik  ini,  maka mudharabah dapat  dikatakan termasuk  kegiatan  bermuamalah  yang  di  bolehkan  dan  dianjurkan  dalam  hukum Islam.
Meskipun  banyak  disebutkan  dalam  al-Quran,  namun  tidak  secara  detail memaparkan  tentang  hukum  dari  salah  satu  aktifitas  kerjasama  ini.  Para  ulama sepakat  akan  kebolehan  dan  penganjuran  kegiatan  ini  karena  Rasulullah  tidak melarang  kegiatan  ini  dilaksanakan  dan  umumnya mudharabah memiliki  manfaat yang  lebih  banyak  agar  harta  berputar  terus  sehingga  tidak  terjadi  stagnansi  serta bermanfaat  untuk  yang  tidak  mempunyai  modal  uang  sehingga  selanjutnya  dapat memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Basis dari hukum pelaksanaan mudharabah yakni:
1) Al-Quran
• Firman Allah, Q.S. An-Nisa (4): 29
Artinya :
“Hai  orang -orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka  di  antara  kamudan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ” (QS. An-Nisa: 29) 5
• Firman Allah Al-Baqarah (2): 283
Artinya :
‘’...Maka  jika  sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  sehingga  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya....’’. (QS. Al Baqarah [2]: 275) 6
5 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  terjemahan ,  (Jakarta  :  PT.  Sinergi  Pustaka  Indonesia, 2012), 83.
6 Ibid, 47.

## 2) Hadis
Salah satu hadis yang artinya Abbas Ibn Abd Muthalib jika menyerahkan harta sebagai  mudharabah,  ia  mensyaratkan  kepada  mudharibnya  agar  tidak mengarungi  lautan  dan  tidak  menuruni  lembah,  serta  tidak  membeli  hewan ternak.  Jika  persyaratan  itu  dilanggar,  ia  (mudharib)  harus  menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya. 7
3) Ijma
Dasar  Ijma pada mudharabah yakni pada perihal pengalihan  harta kepunyaan anak  yatim  yang  dipraktekan  oleh  salah  seorang  sahabat  Rasulullah,  harta tersebut  diberikan  kepada  pengelola  buat  diatur  serta  digunakan.  Kala  itu tiada yang menentang ataupun mencegah. Para ulama menganggap  kejadian ini  sebagai  sepakatnya  sahabat  Rasulullah  pada  pengelolaan  kekayaan  anak yatim selaku legalitas akan praktik pengolahan kekayaan menggunakan akad mudharabah . 8
4) Analogi/ Qiyas
Kegiatan  ini dianalogikan  sebagai  rupa  interaksi  manusia  sebagai  makhluk sosial.  Selaku  makhluk  sosial,  pasti  membutuhkan  pihak  lain  dalam kehidupannya. Interaksi saling membutuhkan antar satu sama lain tidak dapat terabaikan.  Manusia  ada  yang  diberikan  kelebihan  harta  dan  ada  yang  di karuniai  kelebihan  dalam  kemampuan  produktifnya.  Kadangkala  ada seseorang yang memiliki kelebihan modal namun tidak memiliki kemampuan dalam  mengelola  serta  keadaan  sebaliknya  ada  yang  mempunyai  keahlian dalam  mengelola  bisnis  tapi  tidak  mempunyai  modal.  Karenanya  Islam membolehkan  bermuamalah  dengan  sistem  ini  agar  kedua  pihak  dapat mendapat benefit. 9
7 Irfan  Maulana  Hakim, Bhulugul  Maram  Panduan  Lengkap  Masalah-Masalah  Fiqh,  Akhlak  dan Keutamaan Amal, (Bandung: PT. Mizani Pustaka, 2016), 369-370
8 Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 161.
9 Mahmudatus Sa’diyah, Fiqh Muamalah II teori dan Praktik, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 66.
2. Keputusan DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad

## Mudharabah
Hasil  ijtihad  yang  dilahirkan  oleh  komisi  Majelis  Ulama  Indonesia  yang berisikan  keputusan serta penjelasan hukum mengenai sesuatu yang berguna untuk memberikan  anjuran  untuk  pihak  pembuat  regulasi,  organisasi  bisnis  syariah,  serta lembaga Syariah biasa disebut dengan Fatwa DSN-MUI. 10
Keputusan DSN-MUI memiliki kedudukan tinggi terkait pengembangan produk perbankan  syariah.  Kemajuan  ekonomi  Islam  khususnya  pada  aspek  perbankan membutuhkan  arahan  dalam  hal  hukum  Islamnya,  karena  merupakan  masalah kontemporer, sehingga membutuhkan kejelasan hukum yang mengacu pada al-Quran serta  Hadis  selaku  petunjuk  umat  Islam. 11 Keputusan  DSN-MUI  menetapkan  tentang akad mudharabah pada  9  September  2017  yang  disahkan oleh  Prof.  Dr.  K.H.Ma’ruf Amin (Ketua) dan Dr. H. Anwar Abbas (Sekretaris) dengan No:115/DSN-MUI/IX/2017 Fatwa  Tentang  akad mudharabah No:115/DSN-MUI/IX/2017  mempunyai  beberapa ketentuan yakni:
• Ketentuan  umum  yang  berisi  tentang  penjelasan  mengenai  istilah-istilah umum yang digunakan dalam kerjasama bisnis pada akad mudharabah seperti antara lain berisi tentang penjelasan:
1. Pelaksanaan akad mudharabah merupakan kontrak kerjasama bisnis antar pemodal  dan  pelaksana  usaha  yang  seluruh  modal  dipercayakan  oleh pemodal  untuk  di  kelola  sementara  profit  yang  dihasilkan  di  alokasikan pada kedua pelaku usaha sesuai proporsi persetujuan saat awal kontrak.
2. Shahib  al-mal atau  Pemodal ialah  pemilik  harta  yang  memberikan  dana agar diputar dalam bisnis oleh pelaksana usaha.
3. Mudharib ialah  pelaksana  usaha  yang  mengelola  harta  kerjasama  dalam akad mudharabah.
4. Ra’s al -mal ialah modal bisnis pada aktivitas kerjasama.
10 Admin, http://DSNMUI.or.id, (Diakses tanggal 20 November 2019)
11 Maulana  Hasanudin  dan  Jaih  Mubarok, Perkenbangan  akad  Musyarakah (Jakarta:  Kencana, 2012), 82
5. Nisbah  bagi  hasil  ialah  pembagian  keuntungan  dengan  menggunakan prosentase.
6. Macam bentuk mudharabah seperti
• Mudharabah-muqayyadah ialah kerjasama dengan persyaratan
• Mudharabah-muthlaqah ialah kerjasama tanpa dibebani persyaratan
• Mudharabah- tsuna’i yah ialah kerjasama secara langsung
• Mudharabah-musytarakah ialah kerjasama dimana pelaksana usaha ikut andil dalam penyertaan modal
7. Taqwim  al- ‘ urudh ialah  menaksir  modal  yang  dipergunakan  dalam kerjasama
8. Laba ( ar-ribh ) dari kerjasama ialah penghasilan yang diperoleh dari bisnis selepas dipotong dengan pengeluaran.
9. Khasarah atau kerugian bisnis kerjasama yang biasa  menjadi konsekuensi logis atas resiko dalam bisnis.
10. T a’addi ialah melaksanakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan.
11. Mukallafat  asy-syuruth ialah  melanggar  substansi  persyaratan  dalam kontrak kerjasama
• Ketentuan Shigat akad
1. Diucapkan  dengan  pasti,  tidak  samar,  gampang  dimengerti  dan  disetujui kedua pihak
2. Selain  diucapkan  dapat  juga  dengan  tulisan,  isyarat,  maupun  dengan perbuatan. Bahkan dimasa modern saat ini, shighat dilaksanakan dengan bantuan media elektronik. Namun tetap dengan batasan syari serta aturan perundang-undangan. 12
• Ketentuan kedua pelaku yang melaksanakan kerjasama
1. Pemodal serta pelaksana usaha bisa dilakukan oleh individu yang memiliki badan hukum dan tidak memiliki badan hukum.
2. Pemodal serta Pelaksana usaha harus telah dewasa dan mengerti hukum.
12 Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,
https://drive.google.com, (20 November 2019), 4-5
3. Pemodal  harus  pemilik  sah  dana  yang  akan  di berikan  kepada pelaksana usaha.
4. Pemilik dana harus mempunyai modal keahlian dalam mengerjakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan.
• Ketentuan mengenai modal
1. Jenis modal bisnis mudharabah asalnya dalam bentuk uang tapi dapat juga berupa  barang  atau  gabungan  antar  keduanya.  Persoalan  penyerahan modal,  modal  diserahterimahkan  dengan  kontan  atau  berangsur-angsur sesuai perjanjian.
2. Jika modal berbentuk barang, pada saat kontrak wajib dilaksanakan taqwim al-urudh.
3. Pemodal harus menjelaskan jumlah seluruh dana saat menyerahkan modal bisnis.
4. Penggunaan jenis mata uang sebagai modal  harus disetujui kedua pelaku bisnis.
5. Pemodal yang menyerahkan dana dengan menggunakan mata uang yang beda, harus dirubah terlebih dahulu sesuai yang disetuji di awal kontrak.
• Ketentuan mengenai pembagian keuntungan
1. Pembagian keuntungan wajib disepakati diawal secara transparan.
2. Rasio keuntungan bukan berdasarkan jumlah atau prosentase dari jumlah dana bisnis. selanjutnya, kedua pelaku berhak atas penghasilan bisnis.
3. Jumlah pembagian keuntungan diperbolehkan untuk diubah jika disetujui kedua pelaku bisnis.
4. Pembagian  keuntungan  dari  sistem  bagi  hasil  dapat  menyebutkan  lebih dari satu nisbah.
• Mengenai ketentuan akhir terkait akad kerjasama ini yaitu mengenai aktivitas bisnisnya:
1. Bisnis yang dijalankan oleh  pelaksana wajib bisnis yang tidak  melanggar prinsip-prisip Syariah dan aturan yang berlaku serta halal.
2. Pelaksana  usaha  wajib  melaksanakan  kerjasama  dengan  menggunakan nama unit usaha bersama bukan atas nama pelaksana.
3. Anggaran yang ditimbulkan akibat aktivitas bisnis tidak dapat ditanggung oleh unit usaha bersama.
4. Pelaksana usaha tidak diizinkan untuk menggunakan modal atau margin untuk orang lain, selain ada kesepakatan dengan pemilik modal.
5. Pelaksana  usaha  tidak  boleh  berprilaku  yang  tidak  sesuai  kontrak  atau menyalahi isi perjanjian bersama pemilik modal. 13

## 3. Tabungan Rencana iB Pada Bank Mega Syariah
Salah  satu  produk  penghimpunan  dana  pada  perbankan  yaitu  Tabungan. Berdasar  pada  ketentuan  Dewan  Syariah  Nasional  No:02/DSN-MUI/IV/2000  bahwa dibolehkan simpanan yang berlandaskan akan akad mudharabah dan wadiah . 14 Adapun ketentuannya  berbeda  antara  tabungan  dengan  menggunakan  akad wadiah dan tabungan  yang  menggunakan akad mudharabah .  Tabungan  yang  menggunakan  akad Mudharabah, memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut:
• Kegiatan  ini  peran  nasabah  selaku  pemodal serta  Bank  berperan  selaku pelaksana usaha atau Mudharib.
• Peran  Bank  sebagai  pelaksana  usaha  memiliki  kebebasan  dalam  mengelola sesuai dengan kaidah syariah
• Modalnya diketahui dengan jelas.
• Saat  pembuatan  tabungan,  persentase  keuntungan  harus  disebutkan  dan disepakati. 15
Tabungan  dengan  menggunakan  akad mudharabah ditawarkan  agar  nasabah yang  memiliki  keinginan  untuk  menghasilkan  keuntungan  dari  uang  yang  di simpannya  dapat  memilih  produk  ini.  Nisbah  keuntungan  yang  didapatkan,  telah ditentukan prosentasenya diawal pada saat akad pembukaan tabungan. Sistem bunga
13 Fatwa DSN-MUI
No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah,
https://drive.google.com, (20 November 2019)
14 Khotibul Ummam, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 91
15 Ibid, 91
maka keuntungan akan selalu didapatkan oleh nasabah. Sementara bagi hasil sifatnya realistis, investasi tidak akan selalu mendapatkan keuntungan (uncertainty) sehingga dalam  memilih  tabungan  ini,  nasabah  harus  siap  untuk  tidak    mendapatkan keuntungan  sewaktu-waktu  saat  bank  selaku  mudharib  mendapatkan  kerugian, namun  sebaliknya  ketika  bank  menghasilkan  keuntungan  dari  pengelolaan  dana, maka Nasabah juga menerima pembagian seperti kesepakatan pembagian keuntungan diawal. 16
Sedangkan tabungan rencana iB ialah simpanan diperuntukan bagi pengguna produk yang bisa dimanfaatkan buat merancang seluruh aktivitas yang dikehendaki nasabah.  Tabungan  ini  terdiri  atas  simpanan  biasa,  Simpanan  Haji  dan  Umrah,  dan Simpanan  Pendidikan.  Keseluruhan  produk  simpanan  ini  menggunakan  akad Mudhrabah Mutlaqah .
a. Sejarah Singkat Bank Mega Syariah
Sejarah di mulai sejak PT. Bank Karman di Surabaya direlokasi ke Jakarta pada tahun  1992  dan  mengubah  namanya  menjadi  PT  Mega  Bank.    Kemudian,  tepatnya tahun  1996  PT.  Para  Global  Investindo  dan  PT.  Para  Rekan  Investama  atau  PARA GROUP  yang  kemudian  mengubah  nama  menjadi  CT  Corpora  mengambil  alih  PT.
Mega Bank.
Tahun 1997 untuk image perusahaan yang lebih baik, PT. Mega Bank merubah ikon perusahaan menjadi nuansa warna biru dan kuning dengan huruf “M” . Tahun ini juga demi mengkokohkan permodalan, Bank Mega melaksanakan penawaran saham perdana.  Oleh  karenanya  separuh  saham  Bank  Mega  menjadi  milik  publik,  dengan demikian Bank Mega berubah nama menjadi PT. Bank Mega Tbk. Terjadinya krisis di Indonesia  bahkan  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan  bank  ini  di  kancah  nasional. Memiliki slogan “untuk Indonesia yang lebih baik” Bank Mega terus berkembang dan telah  menghasilkan  berbagai  penghargaan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip transparansi,  profesionalisme,  serta  kehati-hatian  juga  struktur  permodalan  yang kokoh dan produk serta sarana perbankan modern.
16 Khotibul Ummam, Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 94.
Tahun 2001 PT Para Global mengakusisi PT Bank Umum Tugu yang kemudian diiringi  dengan  perubahan  kegiatan  usaha  yang  semula  bank  umum  konvensional, tepatnya  tahun  2004  resmi  beroperasi  dan  berubah  operasional  menjadi  berbasis syariah  dengan  sebutan  BSMI  atau  Bank  Syariah  Mega  Indonesia. 17 Tiga  tahun kemudian  BSMI  merubah  logo  sehingga  terlihat  lebih  menggambarkan  ciri  khas bagian dari grup Mega Corpora. BSMI kemudian lebih dikenal sebagai Mega Syariah sejak 2010 hingga kini.
Bank  Mega  Syariah  terus  berkembang  dan  berdiri  kokoh  ditengah  hadirnya perbankan  yang  juga  dalam  pengoperasiannya  menggunakan  kaidah  Syariah.  Demi memegang  janji  serta  keprofesionalan  untuk  membuat  Bank  Mega  Syariah  diantara perbankan syariah lingkup nasional  menjadi yang terbaik. Ditengah tantangan yang hadir,  Bank  Mega  Syariah  berhasil  memperoleh  ijin  beroperasi  sebagai  bank  devisa dan  juga  memperoleh  izin  sebagai  bank  penerima  setoran  biaya  penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama RI. Bahkan tahun 2018 BPKH mempercayai Bank Mega  Syariah  menjadi  partner  sebagai  penanggung  jawab  pengelolaan  dana  haji  di Indonesia.
b. Produk Bank Mega Syariah
Bank  Mega  Syariah  menawarkan  berbagai  produk  untuk  mendukung  keinginan nasabah antara lain:
1) Produk penghimpun Dana
2) Produk Penyaluran Dana
3) Produk Layanan
4) Layanan E-CHANNEL
c. Sistem pengrekrutan calon Nasabah
Dalam kegiatannya selaku penghimpun dana, Bank Mega syariah cabang Palu pada  produk  Tabungan  Rencana  IB  memakai  akad mudharabah yang  mana  Bank berlaku  sebagai mudharib (pengelola  dana)  dan  nasabah  berperan  sebagai shahibul maal (pemilik dana). layanan pada Tabungan Rencana  IB Bank  Mega  Syariah  cabang Palu  memberikan  sertifikat  sebagai  kepemilikan  rekening.  Dari  hasil  wawancara
17 Admin, About Us, https://www.megasyariah.co.id, (diakses pada 21 Oktober 2019)
dengan  karyawan  PT.  Bank  Syariah  Mega  Syariah  cabang  palu  yaitu  Bapak  Dicky Prayudha ( Back Office) tanggal 19 Juli 2020 pada produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah  Mega  Syariah  cabang  Palu  penabungan  secara  rutin  disyaratkan  atau  di haruskan  agar  membuka  tabungan  awal  memakai  akad wadiah serta  aktivitas tabungan  rencana  ini  dilaksanakan  menggunakan  prosedur  debet  otomatis  dari tabungan wadiah nasabah.
Sebelum membuat tabungan rencana iB diwajibkan untuk membuat tabungan Utama  terlebih  dahulu,  setelah  membuat  tabungan  utama  selanjutnya  membuat Tabungan  Rencana  iB  dengan  waktu  serta  jumlah  setoran  yang  disepakati  nasabah diawal, dengan syarat ketentuan masing-masing tabungan berbeda.
4. Penerapan  Keputusan  DSN-MUI  No:115/DSN-MUI/IX/2017  terhadap Tabungan Rencana iB
Rukun  serta  syarat  akad mudharabah telah  diatur  sebagai  ketentuan  dalam pengoperasiannya.  Sebab  perihal  tersebut  menjadi  pokok  dari  legal  serta  tidaknya sesuatu  akad  yang  dilaksanakan.  Kontrak mudharabah dalam  tabungan  Rencana  iB berkaitan dengan rukun syaratnya, dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Pelaku Akad
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan costumer  servis Bank  Mega Syariah  yang  menjelaskan  tentang  syarat-syarat  membuka  rekening  Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah cabang Palu ia mengatakan bahwa :
Syarat-syarat  Umum  membuka  rekening  tabungan  Rencana  yaitu  membawa KTP yang domisilinya di Kota Palu dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 18
Dalam  pernyataan  diatas  penulis  dapat  menyampaikan  bahwa  mekanisme simpanan berupa tabungan rencana iB pada Bank Mega Syariah cabang Palu dengan menggunakan  kontrak mudharabah telah  sesuai  dengan  persyaratan Shahibul  maal pada  keputusan  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  No:115/DSN- MUI/IX/2017 terhadap mudharabah yaitu cakap hukum dan baligh.
18 Dea Rizky Arbita, Costumer servis,’’ Wawancara ’’ Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020
b. Sighat Akad
Perihal akad dapat dilaksanakan dengan adanya sifat rela antara kedua pihak pada transaksi, dimana sesuatu kerelaan tersebut bisa dilihat dari ijab serta qabulnya. Buat menjajaki era pertumbuhan dikala ini, statment tentang pelaksanaan penawaran dan penerimaan bukan hanya melalui ucapan langsung saja, namun bisa dari tulisan ataupun  dari  Tindakan.  Terrealisasinya  akad  jika  nasabah  menyetujui  persyaratan yang  diberikan  oleh  pihak  Bank  dan  sudah  mengisi  formulir  tabungan  Rencana  iB serta  menyetorkan  saldo  awalnya  dan  pengawai  Bank  memberikan  sertifikat  untuk bisa mengklaim asuransinya. Sehingga bisa dilihat kerelaan nasabah dalam menabung pada tabungan Rencana iB.
c. Modal
Berkaitan  dengan  Modal  yang  diberikan  oleh Shahibul  mall (nasabah) berbentuk tunai yang diberikan kepada Mudharib (pihak bank)  penyerahan modal ini dilakukan  secara  bertahap  atau  sesuai  dengan  kesepakatan.  Modal  yang  diberikan oleh Shahibil  mall (nasabah)  dijelaskan  nominalnya  atau  jumlahnya  serta  jenis  mata uang yang digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Costumer servis Bank
Mega Syariah mengenai Saldo awal tabungan Rencana iB, ia mengatakan bahwa :
Untuk  saldo  awal  Tabungan  Rencana  iB  ini  minimumnya  Rp.100  ribu  setiap bulannya dan maksimumnya tidak terbatas bisa mencapai 500 juta dan bahkan triliun sesuai dengan kemampuan nasabah. Untuk jangka waktunya minimal 6 bulan  maksimalnya  216  bulan  (18  tahun).  Untuk  saldo  awalnya  diberikan langsung  saat  membuat  rekening  Tabungan  rencana  iB.  untuk  pembayaran angsuran selanjutnya melalui system auto debet dari rekening utama. Jadi kita cukup mengisi saldo di rekening utama dan secara otomatis saldo kita terdebet ke rekening tabungan Rencana iB setiap bulannya sesuai kesepakatan di awal akad. 19
d. Jenis usaha
Dilihat dari sifat Tabungan Rencana iB, tabungan ini tercover dengan asuransi dan bisa diklaim oleh nasabah jika nasabah meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Costumer servis Bank Mega Syariah Cabang Palu yaitu:
19 Dea Rizky Arbita, Costumer servis,’’ Wawancara ’’ Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020
Berjalan  bulan  keempat  nasabah  menabung  Tabungan  Rencana  IB  kemudian nasabah meninggal Dunia maka pihak Bank membayar asuransi nasabah yang meninggal  dunia  sebesar  20  kali  setoran  tabungan  rencana  IB  misalnya angsurannya 100 ribu per bulan berarti pihak Bank membayar sebesar 2 juta biaya asuransi kepada nasabah 20
Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan  ketentuan  kegiatan  usaha mudharabah yang  dilakukan  oleh Mudharib (pihak Bank)  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  sesuai  dengan  undang- undang. Mudharib dalam melakukan usahnya harus menggunakan entitas Mudharabah . Berdasarkan  Surat  edaran  Bank  Indonesia  Nomor  12/35/DPNP  tanggal  23 Desember  2010  menjelaskan  Bank  sebagai  pihak  yang  merekomendasikan  asuransi kepada  nasabah  sebagai  syarat  mendapatkan  produk  perbankan.  Asuransi  dalam perbankan  bertujuan  sebagai  pelindung  Bank  atas  resiko  yang  terjadi  akibat  dari produk  atau  jasa.  Bank  yang  melaksanakan  Kerjasama  dengan  asuransi  tidak  boleh ikut tanggung resiko yang muncul dari asuransi. Semua resiko yang ditimbulkan oleh produk asuransi jadi beban perusahaan relasi Bank. 21
Hal  ini  menerangkan  Bank  bisa  memasarkankan  asuransi  tetapi  bekerja  sama dengan mitra perusahaan asuransi, pada surat edaran ini tidak dijelaskan Bank bisa mengeluarkan  produk  asuransi  sendiri.  Seperti  yang  dikatakan costumer  servis Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan:
Asuransi  ini  dikeluarkan  oleh  Bank  Mega  Syariah  dan  tidak  berkerjasama dengan  Mitra  perusahaan  Asuransi  apapun.  Dan  asuransi  ini  tidak  terdapat akad karena asuransi sudah tercover dengan Tabungan Rencana iB itu. 22
Penerapan  Asuransi  pada  lembaga  perbankan  syariah  seharusnya  mengikuti ketentuan. Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman mengenai operasional asuransi syariah yaitu:
• Asuransi menurut syariah merupakan bentuk lain dari gotong royong dimana memberi  perlindungan  satu  sama  lain  antara  para  nasabah  dengan
20 Dea Rizky Arbita, Costumer servis,’’ Wawancara ’’ Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20
Juni 2020
21 Surat Edaran Bank Indonesia No:12/35/DPWP/ tanggal 23 desember 2010.
22 Dea Rizky Arbita, Costumer servis,’’ Wawancara ’’ Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020
meninvestasikan  asset  ataupun  dana  kebajikan  menggunakan  model pengembalian saat menemui resiko dengan menggunakan kontrak yang tidak melanggar prinsip Syariah.
• Kontrak yang digunakan bukan yang mengindikasikan adanya maysir, gharar, riba, zhulum, riswa, serta indikasi haram lainnya.
• Kontrak  tijarah  ialah  seluruh  model  kontrak  yang  dilaksanakan  guna menghasilkan keuntungan atau komersil.
• Kontrak kebajikan atau tabaru’ ialah seluruh model kontrak yang dilaksanakan guna kebajikan serta gotong royong, bukan untuk komersil. 23
e. Bagi hasil (Nisbah)
Nisbah atau bagi hasil usaha yang di terapkan di Bank mega syariah melalui hasil kerja sama antara Mudharib (pihak bank) dan shahibul maal (nasabah) menurut penulis  tidak  selaras  dengan  ketentuan  Dalam  fatwa  DSN  MUI  No.115/DSN- MUI/IX/2017,  karena  pembagian  nisbahnya  diberikan  kepada  nasabah  yang tabungannya diatas 10 juta saja. Hal ini dijelaskan Costumer Servis Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan bahwa :
Nisbah  atau  bagi  hasil  diatas  10  juta  mendapatkan  1%,  di  atas  10  juta  tetapi kurang dari 500 juta mendapatkan 1,5% dan di atas 500 juta mendapatkan 4%. Kemudian, pembagiannya dilakukan setiap bulan. 24
Hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan  ketentuan  nisbah  bagi  hasil  karena  adanya  unsur  ketidakadilan. Mudharib (pihak bank) hanya membagikan nisbah kepada nasabah yang tabungannya diatas 10 juta  saja  sedangkan    tabungan  dibawah  10  juta  tidak  mendapatkan  bagi  hasil. Mudharib (pihak  bank)  harus  memberikan  pembagian  keuntungan  yang  telah disepakati  dengan Shahibul  mal (nasabah)  pada  saat  akad,  dan  keuntungan  harus diperoleh oleh kedua pelaku usaha.
23 Fatwa  DSN  MUI  No:  21/DSN-MUI/X/2001  Tentang  Pedoman  Umum  Asuransi  Syariah,  (6  Juli 2020)
24 Dea Rizky Arbita, Costumer servis,’’ Wawancara ’’ Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020

## D. KESIMPULAN
Kajian  ini  menunjukan  bahwa  mekanisme  akad mudharabah di  Bank  Mega syariah  tidak  seluruhnya  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa  DSN  MUI,  penyebabnya terjadi akibat Sumber Daya Manusia serta kerumitan yang ditemui saat pelaksanaan. Bank  Mega  Syariah  membutuhkan  pengurus  dan  pegawai  yang  berkualitas  tidak hanya  terkait  dengan  kemampuan  kognitifnya  saja  melainkan  juga  terkait  dengan kompetensi sikap moral.

## REFERENSI
Ansori,  Abdul  Ghofur. Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Gadjah  mada University Press, 2007
Antonio,  Muhammad  Syafii. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  praktik, Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001
Admin, http://DSNMUI.or.id, (Diakses tanggal 20 November 2019)
Admin, About Us, https://www.megasyariah.co.id, (Diakses pada 21 Oktober 2019) Departemen  Agama  RI. Al- Qur’an  dan  terjemahan ,  Jakarta:  PT.  Sinergi  Pustaka Indonesia, 2012
Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah, https://drive.google.com, 20 November 2019
Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 6 Juli 2020
Hakim,  Irfan  Maulana. Bhulugul  Maram  Panduan  Lengkap  Masalah-Masalah  Fiqh,  Akhlak dan Keutamaan Amal, Bandung: PT. Mizani Pustaka, 2016
Hasanudin,  Maulana  dan  Jaih  Mubarok. Perkenbangan  akad  Musyarakah, Jakarta: Kencana, 2012
Naf’an . Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
Sa’diyah, Mahmudatus. Fiqh Muamalah II teori dan Praktik, Jepara: UNISNU PRESS, 2019 Surat Edaran Bank Indonesia No:12/35/DPWP/ tanggal 23 desember 2010.
Ummam,  Khotibul. Perbankan  Syariah:  dasar-dasar  dan  dinamika  perkembangannya  di Indonesia, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016