Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Agustus 2023, Vol. 15 No. 2

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni 1 , Fitri Jihad Aminah 2 happy.anggraeni@uninus.ac.id, Universitas Islam Nusantara, Indonesia 1 fitrijihad0gmail.com, Universitas Islam Nusantara, Indonesia 2

## Abstract

## Background:
Intellectual property rights must be protected by the state and respected by everyone. Along with the development of technology and information, violations of intellectual property rights often occur in cyberspace. However, the IPR  Law  still  needs  to  provide  complete  protection  and  remedy  for  IPR  crimes  in  cyberspace.  Meanwhile, settlement through arbitration of IPR disputes is handled based on the jurisdiction of the countries of each party.

## Research Method:
This  research  is  normative,  using  statutory,  conceptual,  and  case  approaches.  The  sources  of  this  research material are primary and secondary materials.

## Findings:
Based on the study results, the settlement of intellectual property rights disputes in the country's common law is different in each country, as the United States filed an arbitration effort if there is a clause in advance. If not, then  it  can  be  submitted  in  writing.  Meanwhile,  in  England,  there  are  no  strict  rules  regarding  IPR  disputes through arbitration. Australia also has the same rules as the UK. Whereas in Switzerland, the settlement of IPR disputes through arbitration is not subject to any law. The most IPR dispute cases in Indonesia were trademark cases, reaching 267 patients from 2018-2022. The arbitration settlement mechanism is very effective because the settlement is carried out based on an agreement, and the parties choose the compensation, thus prioritizing a win- win solution.

## Conclusion:
IPR dispute resolution can be resolved through litigation and non-litigation. The non-litigation route usually chosen is the arbitration route. Arbitration is a very reasonable effort because the solution is confidential, fast and low cost. It can also be used for parties with different jurisdictions. Particularly for IPR violations in cyberspace, the institution authorized as a settlement other than arbitration is the PPND institution
Keywords : Arbitration; Dispute Resolution; IPR.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Hak kekayaan intelektual merupakan suatu yang harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh setiap orang. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual sering kali terjadi di  dunia  maya.  Namun  undang-undang  HKI  belum  memberikan  perlindungan  penuh  dan  pemulihan  terhadap kejahatan HKI dalam dunia  maya. Sedangkan penyelesaian  melalui  arbitrase terhadap sengketa HKI ditangani berdasarkan yuridis negara masing-masing para pihak.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Adapun sumber bahan penelitian ini yaitu bahan primer dan sekunder.
Hasil Penelitian:
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  penyelesaian  sengketa  HKI  di  negara common  law terdapat  perbedaan  di setiap  masing-masing  negara  seperti  Amerika  Serikat,  mengajukan  upaya  arbitrase  apabila  terdapat  klausul terlebih dahulu, apabila tidak maka dapat mengajukan secara tertulis. Sedangkan inggris belum ada aturan secara tegas tentang sengketa HKI melalui arbitrase. Australia juga memiliki ketentuan aturan yang sama dengan Inggris. Sedangkan  di  Swiss  penyelesaian  sengketa  HKI  melalui  arbitrase  tidak  tunduk  pada  undang-undang  apapun. Adapun kasus sengketa HKI terjadi di Indonesia paling banyak adalah kasus merek dagang yang mencapai 267 kasus  sejak  tahun  2018-2022.  Mekanisme  penyelesaian  arbitrase  sangat  efektif  karena  penyelesaian  dilakukan berdasarkan kesepakatan dan penyelesaiannya dipilih oleh para pihak, sehingga mengedepankan win-win solution . Kesimpulan:
Penyelesaian sengketa HKI dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi biasanya yang dipilih adalah jalur arbitrase. Arbitrase merupakan upaya yang sangat tepat karena penyelesaian yang bersifat rahasia, cepat, dan biaya ringan. Serta dapat digunakan untuk pihak dengan yurisdiksi yang berbeda. Khususnya pelanggaran HKI dalam dunia maya, lembaga yang berwenang sebagai penyelesai selain arbitrase adalah lembaga PPND
Kata kunci: Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; HKI.
DOI
: - Received :  June Accepted :  June Published :  August Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan e-commerce dan e-business melalui internet membuat dunia maya dapat diakses oleh setiap individu. Dunia maya digunakan terus menerus sebagai platform bisnis oleh sebagian  besar  organisasi  pedagangan  dan  komersial,  hal  ini  memberikan  tekanan  dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) individu dan bisnis. 1
Kemajuan teknologi dan informasi  yang  dirasakan masyarakat dibelahan dunia telah membawa  dampak  yang  cukup  signifikan  bagi  kehidupan  manusia,  namun  juga  dengan berkembangnya  teknologi  yang  sangat  pesat  juga  membawa  dampak  negatif,  yaitu  semakin kompleks  dan  beragamnya  model  kejahatan  yang  ada  dalam  kehidupan  manusia. Perkembangan  teknologi,  telah  menyebabkan  lingkup  kejahatan  dunia  sudah  tidak  terbatas hanya  pada  pencurian identitas  dan  menyebarkan malware  dan  peretasan,  akan  tetapi  sudah beranjak  lebih  jauh  yaitu  memasuki  lingkup  pelanggaran  hak  cipta  dan  merek  dagang  dari berbagai bisnis dan organisasi lainnya. Misalnya pelanggaran hak cipta terjadi melalui proses yang disebut penautan, yang membuat situs web duplikat saat pengguna menggunakan yang asli. Penautan ini dilakukan saat pengguna mengklik kata atau gambar apapun di halaman web dan situs web duplikat  yang telah dibuat yang menyerupai dengan aslinya.  Hal ini tentunya merusak hak cipta, pendapatan, dan kepentingan dari  pemilik sebenarnya dari halaman web
1 Maya Jannah, ‘Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Advokasi , 06.02 (2018), 55–72.

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah
tersebut.  Demikian  pula  pembajakan  perangkat  lunak  dan  pemalsuan  perangkat  lunak, pelanggaran ini sering terjadi terhadap perangkat lunak aplikasi komputer. 2
Saat ini tidak sedikit bermunculan cyberquatting dan pelanggaran merek dagang yang dilakukan dengan mendaftarkan nama domain dengan menggunakan nama palsu, dan dijual atau  diperdagangkan  dengan  maksud  untuk  mendapat  keuntungan  dari  orang  lain.  Di  dunia maya,  pelanggaran  HKI  atau  aktivitas  penipuan  berbasis  dunia  maya  terjadi  ketika  pelaku memperoleh  keuntungan  dengan  menggunakan  ciptaan  orang  lain  tanpa  persetujuan pemiliknya.  Hal  ini  sudah  sangat  jelas  merupakan  tindakan  pelanggaran  terhadap  HKI  dan hukum harus dapat menindak pelaku pelanggaran tersebut.
Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Cyber tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan perlu  adanya  perlindungan  terhadap  setiap  konten  digital  dalam  ruang  lingkup  kekayaan intelektual.  Kekayaan  intelektual  adalah  dasar  dari  ekonomi  berbasis  pengetahuan.  Hak kekayaan  intelektual  memiliki  struktur  hukum,  dimana  pemilik  HKI  diberikan  hak  ekslusif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3 Pada dasarnya setiap jenis sengketa HKI dapat  diselesaikan  dengan  upaya  perjanjian  arbitrase,  apabila  adanya  perjanjian  dan kesepakatan terlebih dahulu oleh para pihak, hal ini menjadi  syarat wajib sengketa HKI dapat diselesaikan  melalui  upaya  arbitrase.  Apabila  suatu  sengketa  tidak  ada  perjanjian  terlebih dahulu, maka sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.
Umumnya,  arbitrase  diizinkan  untuk  masalah  terkait  kekayaan  intelektual,  jika  para pihak telah membuat kesepakatan mengenai hal yang sama. Namun, meskipun dengan adanya kontrak, hal-hal yang dapat di arbitrase tetap tunduk pada hukum yurisdiksi. Hukum kekayaan intelektual biasanya diatur oleh yurisdiksi masing-masing dari suatu negara, dan oleh karena itu,  masalah  arbitrase  sengketa  kekayaan  intelektual  ditangani  dengan  cara  berbeda berdasarkan  negara  masing-masing  para  pihak.  Dalam  yurisdiksi  hukum  perdata,  arbitrase diperbolehkan  untuk  sengketa  kekayaan  intelektual,  terutama  dalam  kasus  yang  mencakup klaim dan kewajiban kontraktual. Namun sengketa kekayaan intelektual seperti validitas paten atau  yang  terkait  dengan  kejahatan  dunia  maya,  dianggap  tidak  dapat  diarbitrase  karena kurangnya bukti yang nyata. 4
2 Kartika  Andini,  Rika  Ratna  Permata,  and  Miranda  Risang  Ayu,  ‘Perlindungan  Hak  Cipta  Pada Penggunaan  Gambar  Di  Internet  Yang  Dijadikan  Desain  Pada  Fitur  Filter  Cerita  (Stories)  Aplikasi  Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial’, Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4.2 (2021), 379–88.
3 Mahmuda  Pancawisma  Febriharini,  ‘Eksistensi  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Terhadap  Hukum Siber’, Jurnal Ilmiah Serat Acitya , 5.1 (2016), 15–22.
4 Anik Entriani, ‘Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, An-Nisbah , 3.2 (2017), 277–93.
Namun  yang  menjadi  masalah  utama  adalah  dalam  Undang-Undang  HKI  Indonesia tidak memberikan pemulihan apapun atau tidak ada yurisdiksi terhadap kejahatan dunia maya yang  terkait  dengan  HKI,  seperti  penguntitan  dalam  dunia  maya,  pelanggaran  hak  merk dagang,  dll.  Saat  ini,  BAMHKI  juga  diam  tentang  masalah  yang  berkaitan  dengan  hak kekayaan inteletual seperti berkaitan dengan merek dagang online dan pelanggaran hak cipta. UU  arbitrase  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  beberapa  kejahatan  online,  akan tetapi tidak mengatur secara tegas tentang pemulihan apapun terhadap pembajakan dunia maya. Hal  ini  menyebabkan  ketika  terjadi  pelanggaran  HKI  dalam  perdagangan  luar  negeri  dan penanaman modal asing atau usaha patungan, pihak eksternal selalu menuntut klausul arbitrase yang bersifat internasional. 5
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HKI dalam konteks Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena kurangnya studi tentang kejahatan dunia maya yang terjadi di domain  HKI  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase.  Selain  itu,  melalui  penelitian  ini memberikan  kesempatan  kepada  peneliti  untuk  menganalisis  Undang-Undang  Kekayaan Intelektual yang diterapkan di Indonesia sebagai acuan yuridis dalam penyelesaian sengketa arbitrase. Dan juga untuk merekomendasikan bagaimana pelanggaran kejahatan dunia maya yang  dapat  dihindari  serta  bagaimana  aturan  yang  dapat  dimodifikasi  untuk  mencegah pelanggaran kejahatan dunia maya dalam lingkup kekayaan intelektual.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  kasus.  Sumber bahan yaitu bahan primer dan bahan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap  yaitu  tahap  eksplorasi  dan  tahap  studi  terfokus.  Tahap  ekplorasi  dilakukan  dengan mengumpulkan  data-data  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini,  data  tersebut dapat  berasal  dari  buku,  artikel  jurnal,  website  dan  sumber  lainya.  Sedangkan  tahap  studi terfokus, peneliti fokus menentukan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. 6
5 Sudjana, ‘Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2.1 (2018), 81– 96.
6 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah

## 3. PEMBAHASAN
3.1 Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase di Negara Common Law
Mayoritas  negara-negara  besar  dunia  yang  menganut  sistem  hukum common  law mengizinkan  arbitrase  untuk  sengketa  kekayaan  intelektual,  akan  tetap  putusan  arbitrase tersebut yang dinyatakan hanya dapat ditegakkan antara para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase tidak mengikat terhadap pihak ketiga dan juga tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban  mereka.  Misalnya,  Amerika  Serikat  terbuka  untuk  proses  arbitrase  dan menganggapnya  sebagai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  cukup  efektif.  Pada  tahun 1982, negara mengizinkan penyelesaian sengketa paten melalui arbitrase.
Berdasarkan Pasal 294 (a) Undang-Undang Paten, dalam hal terjadi perselisihan terkait pelanggaran paten atau validitasi, para pihak dapat memilih arbitrase untuk penyelesaian damai jika terdapat klausul arbitrase dalam kontrak antara para pihak. Namun, jika kontrak tersebut tidak  ada,  para  pihak  dapat  mengajukan  permintaan  penyelesaian  sengketa  secara  tertulis melalui  arbitrase.  Perjanjian  ini  akan  sah  dan  dapat  dilaksanakan  kecuali  ada  alasan  untuk pembatalan  kontrak  sesuai  dengan  prinsip  ekuitas  atau  sesuai  hukum  yang  berlaku  saat  ini. Selanjutnya, dalam Pasal 294 (c) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa jika suatu putusan  telah  dikeluarkan  oleh  arbiter,  maka  putusan  tersebut  menjadi  mengikat  dan  final terhadap kedua belah pihak dalam sengketa tersebut.
Di  negara  Inggris,  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  dan  mengakui  secara  tegas tentang  arbitrase  terhadap  sengketa  kekayaan  intelektual.  Negara  Inggris  telah  membatasi penerapan  arbitrase  dalam  sengketa  yang  berkaitan  dengan  paten  dengan  secara  eksplisit mengizinkannya  hal  itu  juga  hanya  berlaku  dalam  keadaan  khusus  tertentu  saja.  Meskipun legislatif tidak mengakui arbitrase terhadap kasus kekayaan intelektual, tetapi peradilan negara sebagian  besar  telah  mengakuinya.  Sengketa  yang  berkaitan  dengan  merek  dagang  dan  hak cipta telah dianggap sepenuhnya dapat diarbitrase oleh pengadilan, sementara sengketa paten masih dipertimbangkan untuk penyelesaian secara arbitrase.
Hal ini juga serupa dengan negara Australia, yaitu belum adanya undang-undang yang mengakui  arbitrabilitas  dalam  penyelesaian  sengketa  kekayaan  intelektual,  namun  demikian pengadilan  dengan  jelas  telah  mengizinkan  arbitrase  untuk  semua  kasus  yang  meminta bantuan. Akan tetapi untuk hal-hal yang bersifat otoritas publik seperti pemberian paten atau merek dagang tidak dapat dibuat arbiter karena itu adalah hak publik dan bukan hak pribadi. Namun hal itu juga masih diperbolehkan proses arbitrase dalam hal kasus dimana persoalannya semata-mata mengenai hak para pihak yang bersengketa individual dan bukan hak publik.
Negara  lain,  seperti  Swiss  dan  Belgia,  secara  eksplisit  mengizinkan  arbitrase  untuk semua sengketa kekayaan intelektual sementara Afrika Selatan sepenuhnya melarang arbitrase sengketa kekayaan intelektual. Jika dibandingkan dengan negara lain, di negara Swiss ternyata memiliki sikap arbitrase yang paling liberal. Sesuai dengan hukum di negara tersebut, sengketa yang terkait dengan masalah kekayaan intelektual memenuhi syarat untuk arbitrase. Arbitrase sengketa  kekayaan  intelektual  di  negara  tersebut  tidak  tunduk  pada  batasan  undang-undang apapun. Pada pasal 177 (91) Hukum Perdata Internasional Swiss mendefinisikan arbitrability secara luas yaitu “semua klaim uang dapat diajukan arbitrase”.
Peradilan  Negara  Swiss  telah  menafsirkan  bagian  ini  berkali-kali  untuk  membawa sengketa  kekayaan  intelektual  ke  arbitrase  karena  di  bawah  lingkup  klaim  uang.  Selain  itu, Insititut  Federal  Swiss  untuk  kekayaan  intelektual  mengidentifikasikan  dan  memberlakukan keputusan arbitrase terkait validitas paten jika hal yang sama telah ditegakkan oleh Pengadilan Swiss. Meskipun negara Swiss telah mendirikan Pengadilan Paten Federal pada tahun 2012, namun prosesnya tetap sama. Terlepas dari sifat eksklusif yurisdiksinya dalam masalah perdata mengenai  validitas  dan  pelanggaran  paten,  negara  ini  masih  mengizinkan  arbitrase  untuk sengketa paten.
Sedangkan di Jerman, arbitrase untuk sengketa kekayaan intelektual seperti validitas paten bukanlah hal yang umum. Negara ini mengikuti sistem litigasi paten bercabang,  yang berarti  persidangan  validitas  paten  dan  klaim  pelanggaran  terpisah  meskipun  saling  terkait. Sementara perselisihan terkait klaim pelanggaran akan diadili di dua belas pengadilan regional di negara tersebut. Pengadilan Paten Federal (FPC) negara tersebut memiliki yurisdiksi ekslusif untuk mengadili kasus validitas paten dan setiap keputusan yang dinyatakan oleh FPC memiliki efek erga  omnes .  Sistem  bercabang  yang  dilakukan  di  Jerman  menerima  banyak  kritikan, terutama karena dua alasan yaitu, pertama karena biaya yang dikeluarkan relatif besar karena proses  paralel, kedua tidak  ada  ketentuan  untuk  gugatan  balik  terutama  dalam  kasus pelanggaran paten. Karena klaim pelanggaran diputuskan sebelum klaim keabsahan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa pemegang paten dapat memperoleh putusan pelanggaran. Hal ini dapat menimbulkan situasi yang beresiko dimana meskipun paten tersebut tidak sah, namun dapat  dipaksakan  penempatan  pihak-pihak  yang  bersengketa  dalam  dilema  hukum  sampai adanya putusan untuk pencabutan. 7
7 Huala Adolf, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase (Bandung: KeniMedia, 2022).

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah

## 3.2 Kasus Pelanggaran HKI di Indonesi
Isu  Kekayaan  Inteletual  (KI)  berkembang  pesat  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  baik jumlah maupun nilainya. Dalam banyak kasus, perselisihan tersebut banyak melibatkan pihak- pihak yang melakukan bisnis di seluruh dunia. Kasus pelanggaran HKI yang terjadi sebenarnya karena adanya persaingan bisnis, yang seharusnya lebih tepat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase. Namun, apakah arbitrase atas perselisihan semacam itu diperbolehkan. Hak kekayaan intelektual  dalam  arti  tertentu  merupakan  monopoli  yang  diberikan  oleh  negara  atas penggunaan  komersial  dan  eksploitasi  atas  barang  yang  tidak  berwujud.  Hal  ini  menjadi penyebab  mengapa  sistem  hukum  nasional  sering  membawa  sengketa  terhadap  HKI  ke pengadilan.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencatat terdapat sebanyak 340 perkara HKI dengan rentang waktu dari tahun 2018-2022. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:
Sumber: https://sipp.pn-jakartapusat.go.id/
Tabel tersebut menunjukan bahwa tahun 2018 di Pengadilan Niaga terdapat 4 (empat) Perkara Paten, 43 (empat puluh tiga) Perkara Merek dan 8 (delapan) Perkara Hak Cipta. Pada tahun 2019 terdapat 4 (empat) Perkara Paten, 66 (enam puluh enam) Perkara Merek dan 13 (tiga  belas)  Perkara  Hak  Cipta.  Pada  tahun  2020  terdapat  6  (enam)  Perkara  Paten,  52  (lima puluh dua) Perkara Merek dan 14 (empat belas) Perkara Hak Cipta. Pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) kasus Paten, 69 (enam puluh sembilan) kasus Merek dan 11 (sebelas) kasus Hak Cipta, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kasus Paten, 37 (tiga puluh tujuh) kasus Merek dan 3 (tiga) kasus Hak Cipta. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perkara Merek merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan di Pengadilan Niaga.
Tahun Paten Merek Dagang Hak Cipta 2018 4 43 8 2019 4 66 13 2020 6 52 14 2021 7 69 11 2022 3 37 3 Jumlah 24 Kasus 267 Kasus 49 Kasus

## 3.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Lembaga Arbitrase
Pengadilan  negeri,  dengan  adanya  itikad  baik.  Para  pihak  dipertemukan  secara langsung dengan tenggang waktu maksimal selama empat belas hari dan hasil dari pertemuan yang telah disepakati para pihak kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Apabila  pertemuan  tersebut  tidak  mendapatkan  hasil  yang  sepakat  atau  titik  terang,  maka penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  penengah  yaitu seorang  penasehat  ahli  atau  mediator.  Apabila  hal  tersebut  juga  gagal  dalam  waktu  selama empat  belas  hari,  maka  para  pihak  yang  bersengketa  berhak  untuk  menghubungi  lembaga arbiterasi untuk menunjuk mediator yang disepakati oleh para pihak. Dimana mediator tersebut tidak  lagi  dipilih  oleh  para  pihak  melainkan  dipilih  langsung  oleh  lembaga  arbitrase  atau lembaga penyelesian sengketa. 8
Setelah lembaga arbitrase menunjuk mediator, maka dalam tenggang waktu tujuh hari upaya penyelesaian sengketa para pihak harus sudah dimulai. Dan dalam tenggang waktu tiga puluh hari, harus sudah mendapatkan hasil berupa kesepakatan dari para pihak secara tertulis dan  sudah  ditandatangani  oleh  semua  pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Mediator  sebagai pihak  penengah  dalam  menyelesaikan  sengketa  para  pihak  harus  bersifat  rahasia,  dan  hasil kesepakatan  yang  ditentukan  oleh  para  pihak  adalah  bersifat  final  dan  mengikat  dan dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Sejak  kesepakatan  tersebut  ditandatangi  oleh  para  pihak, maka selanjutnya didaftarkan di pengadilan negeri dengan tenggang waktu selama tiga puluh hari.
Dalam  jangka  waktu  180  hari  sejak  majelis  arbiter  dibentuk,  sengketa  diantara  para pihak  harus  sudah  selesai  dan  mendapatkan  hasil.  Jika  perlu  para  pihak  dapat  meminta perpanjangan  waktu,  dan  apabila  pemeriksaan  sengketa  telah  selesai,  pemeriksaan  langsung ditutup dan disidang. Adapun putusan dari arbitrase diumumkan sejak 30 hari dari penutupan pemeriksaan  perkara.  Apabila  sudah  ada  putusan  dari  arbitrase  maka  para  pihak  yang bersengketa harus mentaati dan tunduk atas putusan yang dijatuhkan, karena putusan arbiter bersifat mengikat dan final. Meskipun pada dasarnya putusan yang bersifat final dan mengikat ini bertentangan dengan asas keadilan karena menutup kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum lain bagi pihak-pihak  yang merasa belum mendapatkan keadilan. Alasan  putusan  bersifat  final  dan  mengikat  karena  ketika  para  pihak  memiliki  kesempatan untuk  mengajukan  upaya  hukum,  maka  pihak  tersebut  berusaha  untuk  mengajukan argumentasi, bukti dan saksi yang hanya memperkuat tuntutan dan mekanisme pembelaannya.

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah
Selain itu, bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan pilihan dari para pihak  secara  sukarela  berdasarkan  kesepakatan.  Dalam  hal  ini  para  pihak  dianggap  telah mengetahui  akibat  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase.  Namun,  untuk  mencegah terjadinya  ketidakadilan  yang  nyata  dalam  putusan  arbitrase,  hukum  arbitrase  membuka kemungkinan akan adanya pembatalan atas putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase. Putusan arbitrase  dapat  dibatalkan  apabila  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut:  a).  selama pemeriksaan ditemukan adanya surat atau dokumen yang palsu, b). adanya dokumen atau surat penentu  yang  sengaja  disembunyikan  oleh  salah  satu  pihak,  c).  keputusan  diambil  karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Permohonan untuk membatalkan putusan ini dilakukan apabila putusan arbitrase sudah didaftarkan di pengadilan. alasan yang diajukan oleh salah satu menjadi pertimbangan Hakim untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase. 9 Beberapa  hal yang cukup menarik dalam alternatif penyelesaian sengketa melalui majelis arbitrase, misalnya putusan  yang dijatuhkan oleh arbiterase internasional baru dapat dilaksanakan dan diakui di indonesia  apabila  telah  memenuhi  syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  yaitu: 10 1).  Putusan arbitrase internasional harus diputus oleh arbiter yang negaranya memiliki hubungan perjanjian bilateral  atau  multilateral  terhadap  pengakuan  dan  pelaksanaan  putusan  arbiterase internasional.  2).  Arbitrase  internasional  hanya  menjatuhkan  putusan  berdasarkan  ruang lingkup  ketentuan  hukum  Indonesia  yang  menyangkut  lingkup  hukum  dagang,  termasuk kegiatan  di  bidang  perdagangan,  sengketa  perbankan  dan  keuangan,  sengketa  penanaman modal  dan  industri,  serta  sengketa  HKI.  3).  Putusan  arbitrase  internasional  baru  dapat dilaksanakan di Indonesia apabila putusan tersebut tidak bertentang dengan ketertiban umum hukum  Indonesia.  4).  Putusan  arbitrase  baru  dapat  dilaksanakan  di  Indonesia  apabila  sudah mendapatkan exequatur dari  ketua  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  5).  Putusan  arbitrase internasioanl  yang  memutus  perkara  yang  melibatkan  pihak  sengketa  dari  negara  Indonesia baru dilaksanakan di Indonesia apabila telah mendapat exequatur dari Mahkamah Agung RI, dan selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8 Sudjana, ‘Efektivitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’.
9 Indah Sari, ‘Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9.2 (2019), 47–73.
10 Safrina  Safrina,  ‘Peranan  Pengadilan  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional’, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 13.1 (2011), 135–51.
Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dapat  dipilih  karena  adanya  pelanggaran  terhadap  hak  kekayaan  intelektual,  seperti wanprestasi, keabsahan, kepemilikan hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara yang telah menggunakan penyelesaian sengketa alternatif dalam  bentuk  arbitrase,  klausul  arbitrase  biasanya  tertulis  dalam  kontrak  yang  menjelaskan bahwa  apabila  terjadi  perselisihan,  maka  para  pihak  dapat  mengupayakan  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase.  Sehingga  banyak  negara  telah  mengatur  dalam  peraturan perundang-undangannya bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dapat diselesaikan melalui arbitrase seperti jenis sengketa lainnya. Namun, fakta yang terjadi saat ini tidak  sedikit  juga  para  pihak  yang  bersengketa  lebih  memilih  jalur  litigasi  atau  pengadilan dalam  menyelesaikan  sengketanya.  Meskipun  diketahui  penyelesaian  sengketa  HKI  lebih efektif  diselesaikan  melalui  arbitrase.  Disamping  waktu  yang  relatif  cukup  cepat  dalam pemutusan  perkara,  juga  proses  penyelesaian  sengketa  dilakukan  dengan  pendekatan musyawarah  diantara  para  pihak,  dimana  pihak  yang  bersengketa  menentukan  cara penyelesaiannya.  Selain  itu,  proses  penyelesaian  sengketa  melibatkan  pihak  secara  lebih intensif dan langsung mengikuti proses pemeriksaannya. 11
Adapun  yang mempengaruhi dapat atau tidaknya  sengketa  HKI diselesaikan melalui arbiterase, yaitu hal yang paling utama tentang kebijakan publik dan kesepakatan pihak ketiga. Dalam  kebijakan  publik,  mekanisme  penyelesaian  sengketa  mengenai  kekayaan  intelektual harus disesusaikan dengan kebijakan publik. Dalam Konvensi New York mengakui kebijakan publik  sebagai  salah  satu  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  selama  keputusan  arbiter.  Pada umumnya  putusan  arbitrase  tidak  dipublikasikan  secara  terbuka,  sehingga  pihak  yang  tidak bersengketa  tidak  dapat  mengetahui  dan  mengakses  putusan  arbitrase  tersebut.  Arbitrase memastikan kerahasiaan keterlibatan pengadilan adalah hal yang cukup logis karena mereka memiliki  kekuatan  lebih  untuk  memahami  motif  dari  para  pihak.  Namun,  alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak selalu memberikan jaminan kepuasan terhadap para  pihak  yang  bersengketa,  artinya  masih  ada  pihak  putusan  dari  arbiter  dianggap  belum bersifat berkeadilan. 12
12 Yuhelson, Hukum Arbitrase (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018).

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah
Oleh karena itu, kesepakatan adalah syarat utama dalam penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Andriani yang menyatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak ketiga atau pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat mengikat karena mereka bukan pihak dalam perjanjian arbitrase. Yang  dimaksud  dengan  perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  perjanjian  untuk  mengajukan sengketa kepada badan arbitrase baik sengketa tersebut telah terjadi atau sengketa tersebut akan terjadi dikemudian hari. Tanpa perjanjian ini, arbitrase tidak dapat dilakukan dan juga tidak dapat  mengikat,  karena  perjanjian  arbitrase  merupakan  inti  dari  validitas,  dan  bagian  yang terpenting yang harus ada sebelum para pihak mengajukan permintaan penyelesaian sengketa melalui bada arbitrase. 13
Beberapa  hal  keuntungan  dari  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  arbitrase dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Keunggulan tersebut adalah  sebagai berikut: 1). Rahasia dari para pihak yang bersengketa lebih terjamin karena putusan lembaga arbitrase tersebut tidak di publish sehingga tidak ada siapapun yang dapat mengetahui dan mengakses sengketa dari para pihak. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tidak bersifat rahasia, artinya putusan dari pengadilan dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja. 2).  Lebih meminimalisir terhadap keterlambatan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat prosedural  dan  administratif.  3).  Para  pihak  dapat  memilih  arbiter  yang  memeriksa  dan memutus  perkara  para  pihak  berdasarkan  pengalaman,  keahlian,  dan  profesionalisme  dari arbiter.  Pemilihan  arbiter  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak ada pemilihan hakim untuk  memberikan  putusan  sengketa  para  pihak.  4).  Para  pihak  yang  bersengketa  dapat menentukan  pilihan  hukum,  proses  penyelesaian,  dan  tempat  dalam menyelesaikan  diantara para pihak. 5). Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak dan dapat dilaksanakan dengan  prosedur  yang  sederhana.  Sedangkan  penyelesaian  melalui  pengadilan  biasanya membutuhkan  cukup  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  cukup  mahal,  meskipun  pengadilan menjunjung tinggi asas-asas pengadilan murah, cepat, dan biaya ringan. Namun kenyataan hal tersebut seringkali berbanding terbalik. 14
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2023, Vol. 15 No. 2
Adapun  tujuan  Pembentukan  BAMHKI,  ada  lima  pertimbangan,  yaitu: pertama, sebagai  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  khususnya  pada  arbitrase  dalam menyelesaikan permasalahan di bidang HKI. Kontrak bisnis internasional memuat ketentuan tentang  arbitrase  sebagai  penyelesaian  sengketa. Kedua, meningkatkan  akan  kesadaran  HKI yang  merupakan  aset  yang  harus  dilindungi  oleh  Undang-Undang. Ketiga, karena  beberapa Undang-Undang  tentang  HKI  telah  mengatur  penggunaan  alternatif  penyelesaian  sengketa. Keempat, BAMHKI dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai upaya penegakan hukum  di  bidang  HKI  dan  sebagai  kritik  utama  penerapan  sistem  HKI  di  indonesia,  karena melihat  masih  lemahnya  penegakan  hukum  dibidang  HKI. Kelima, badan  dunia  yang membidangi HKI yaitu WIPO ( World Intellectual Property Organization) memiliki lembaga serupa dalam penyelesaian sengketa HKI yaitu WIPO Mediation and Arbitration Center . 15
Peran  BAMHKI  dalam  penyelesaian  sengketa  HKI  sangat  penting,  hal  ini  terkait dengan  semakin  maraknya  sengketa  dan  pelanggaran  terhadap  HKI.  Pada  umumnya,  HKI merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena HKI bagian dari ekonomi yang harus selalu dilindungi. Apabila terjadi permasalahan atau sengketa terhadap HKI, akan berdampak terhadap stabilitas suatu perusahaan bahkan dapat melumpuhkan perusahaan. HKI seringkali  berurusan  dengan  kontraktual  perusahaan  yang  mempengaruhi  arus  lalu  lintas aktivitas perusahaan seperti produksi atau pemasaran. Kedudukan HKI dalam perusahaan juga berpengaruh  terhadap  berbagai  aspek  dari  suatu  perusahaan  baik aspek  ekonomi,  teknologi, sosial, dan budaya.

## 3.4  Peran  PPND  dalam  Penyelesaian  Kejahatan  Siber  Terhadap  Hak  Kekayaan Intelektual di Dunia Maya
Indonesia  memiliki  lembaga  khusus  untuk  mendaftarkan  nama  domain  di  internet, lembaga  tersebut  yaitu  Pendaftaran  Nama  Domain  Indonesia  (PANDI).  Lembaga  PANDI secara  resmi  membentuk  badan  Penyelesaian  Perselisihan  Nama  Domain  (PPND).  PPND diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan sengketa secara non litigasi dibidang  nama  domain  di  internet.  Pembentukan  PPND  merupakan  salah  satu  wujud kewenangan dari lembaga PANDI hal ini sebagaimana diatur dalam PP No. 82 Tahun 2012. Dalam  PP  tersebut  dinyatakan  bahwa  PPND  berwenang  menyelesaikan  tiga  jenis  sengketa domain yaitu; a). sengketa tentang nama domain tentang merek dagang, b). sengketa tentang nama  domain  yang  terdaftar  di  internet, c).  sengketa terhadap  nama  domain  akan  kepatutan
15 Sudjana, ‘Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, Jurnal Veritas Et Justitia (VeJ) , 7.7 (2021), 94.

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah
masyarakat.   Jika  kita lihat,  penyelesaian  sengketa  nama  domain ini  sebenarnya  merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Karena penyelesaian sengketa yang bersifat non- litigasi.  Meskipun  PPND  dan  lembaga  arbiterase  merupakan  sama-sama  lembaga  alternatif penyelesaian  sengketa,  namun  prosesnya  penyelesaiannya  berbeda,  yaitu  PPND  dalam menyelesaikan  sengketa  tidak  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  sedangkan  lembaga arbiterase menyelesaikan sengketa para pihak karena berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa.
Pada  dasarnya  nama  domain  yang  terdaftar  di  internet  berfungsi  sebagai  pengenal informasi dan sebagai pengenal bisnis di dunia maya. Penggunaan merek sebagai nama domain merupakan  implikasi  dari  kemajuan  teknologi  yang  memudahkan  perusahaan  untuk menawarkan dan mempromosikan barang atau jasanya kepada masyarakat bahkan di seluruh dunia.  Pertumbuhan  internet  menyebabkan  nama  domain  memiliki  konflik  dengan  merek. Konflik  tersebut  muncul  karena  disebabkan  tidak  adanya  korelasi  antara  sistem  pendaftaran merek  dengan  sistem  pendaftaran  nama  domain.  Sengketa  nama  domain  yang  juga  biasa muncul ketika hubungan bisnis bermasalah yaitu terdapat dua pihak dalam satu badan usaha yang masing-masing memperebutkan hak atas nama domain sebagai identitas perusahaan pada saat di daftarkan. Nama domain sebagai alamat halaman tertentu di jaringan internet menjadi sangat signifikan dalam mewakili suatu produk tertentu dalam skala transaksi perdagangan di jaringan internet. Konsesi ini membuat pendaftaran sama domain rentan disalahgunakan untuk memanfaatkan popularitas merek tertentu. Nama domain yang serupa dengan merek tertentu berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik hak merek tersebut. Sengketa nama domain terkait dengan merek terdaftar dalam nama domain atau adanya keserupaan dengan merek/jasa yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.
PPND  dalam  menyelesaikan  para  pihak  tidak  berdasarkan  perjanjian.  Putusan  yang dijatuhkan oleh PPND dapat dimintakan banding. Tenggang waktu permohonan banding yaitu dua puluh satu hari sejak dikeluarkannya putusan panel PPND, pemohon dan termohon dapat mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  dan  memberikan  salinan  pendaftaran  perkara  kepada sekretariat  PPND.  Sekretariat  PPND  tunduk  pada  hasil  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penyelesaian sengketa nama domain oleh lembaga PPND, yang memberikan putusan yaitu panelis.  Panelis merupakan orang yang memiliki  keahlian  dan  profesional  yang  diunjuk  oleh  sekretariat  PPND  untuk  memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan mengambil keputusan terhadap suatu sengketa nama domain. Hal ini yang menjadi perbedaan dengan lembaga arbiterasi, dalam lembaga arbiterasi
arbiter ditunjuk langsung oleh para pihak berdasrarkan kesepakatan untuk memutus perkara. Sedangkan penyelesaian sengketa oleh PPND, panelis untuk memutus sengketa nama domain tidak ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Yang dapat diajukan sebagai panelis dalam memeriksa, memberikan pertimbangan hukum, dan memutus perkara adalah para ahli hukum dan kekayaan intelektual yang dimuat di ppnd.pandi. 16

## 4. KESIMPULAN
Kekayaan intelektual adalah komponen sentral dari ekonomi dan perkembangan suatu negara.  Perkembangan  ekonomi  dan  perdagangan  dunia  telah  mengakibatkan  terjadinya sengketa  atau  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual  yang  juga  terkadang  menimbulkan kerugian  ekonomi  bagi  pemegang  hak  kekayaan  intelektual.  Sengketa  kekayaan  intelektual dapat  diselesaikan  dengan  melalui  litigasi  dan  non  litigasi,  namun  para  pihak  sering  kali mengajukan  sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian  sengketa  lewat  lembaga  arbitrase. Lembaga arbitrase sangat cocok dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, khususnya untuk pihak-pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Penyelesaian melalui lembaga arbitrase lebih menguntungkan karena lebih menjamin kerahasiaan para pihak, dan melibatkan  para  pihak  secara  intensif  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Selain  itu,  melalui lembaga arbitrase sengketa para pihak dapat lebih cepat selesai dan dengan biaya yang ringan. Dalam penyelesaian sengketa, hal yang dijunjung tinggi adalah asas konsensual dimana para pihak akan menghasilkan proses yang tidak terlalu merugikan dan memungkinkan para pihak untuk memulai, melanjutkan, atau meningkatkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Apabila terjadi sengketa tentang nama domain di internet, maka PPND merupakan lembaga yang  berwenang  untuk  memeriksan  dan  memutus,  meskipun  dalam  proses  pemeriksaan berbeda dengan badan arbitrase, namun Lembaga PPND adalah salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

## 5. REFERENSI
Adolf, Huala, Instrumen-Instrumen Hukum Tentang Arbitrase (Bandung: KeniMedia, 2022) Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Andini, Kartika, Rika Ratna Permata, and Miranda Risang Ayu, ‘Perlindungan Hak Cipta Pada Penggunaan Gambar Di Internet Yang Dijadikan Desain Pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram Secara Tanpa Hak Untuk Tujuan Komersial’, Widya Yuridika: Jurnal Hukum , 4.2 (2021), 379–88
16 Sunawi, Rivaldo Marcelino Jacobus, and Paula Jusup, ‘Analisis  Kewenangan PPNDPANDI Dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, Atmire , 8.1 (2021).

## Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Maya Melalui Badan Arbitrase
Happy Yulia Anggraeni, Fitri Jihad Aminah
Andriani, Agustini, ‘Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding’, Hukum Dan Pranata Sosial , 4.1 (2022), 25–36
Entriani, Anik, ‘Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’, An-Nisbah , 3.2 (2017), 277– 93
Jannah, Maya, ‘Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Advokasi , 06.02 (2018), 55–72
Mutiarsih Jumhur,  Helni,  ‘Perbandingan  Bentuk  Kelembagaan  Pengelola  Nama  Domain  Di Indonesia  Dengan  Lembaga  Pengelola  Nama  Domain  Di  Beberapa  Negara’, PJIH Padjajaran: Jurnal Ilmu Hukum , 1.3 (2014), 480–97
Nyoman Adi Astiti, Ni, and Jefry Tarantang, ‘Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase’, Jurnal Al-Qardh , 5, 2018, 110–22
Pancawisma  Febriharini,  Mahmuda,  ‘Eksistensi  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  Terhadap Hukum Siber’, Jurnal Ilmiah Serat Acitya , 5.1 (2016), 15–22
Safrina,  Safrina,  ‘Peranan  Pengadilan  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Internasional’, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum , 13.1 (2011), 135–51
Sari,  Indah,  ‘Keunggulan  Arbitrase  Sebagai  Forum  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 9.2 (2019), 47–73
Sudjana,  ‘Efektivitas  Dan  Efisiensi  Penyelesaian  Sengketa  Kekayaan  Intelektual  Melalui Arbitrase Dan Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999’, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum , 2.1 (2018), 81–96
———, ‘Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta’, Jurnal Veritas Et Justitia (VeJ) , 7.7 (2021), 94
Sunawi, Rivaldo Marcelino Jacobus, and Paula Jusup, ‘Analisis Kewenangan PPNDPANDI Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Nama  Domain  Berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia’, Atmire , 8.1 (2021)
Yuhelson, Hukum Arbitrase (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018)