## MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
Devi Wardan Sari 1 Alimuddin 2 Ibnu Izzah 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: devisarry149@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berjudul mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Makassar  Kelas  IA,  sehingga  yang  menjadi  sub  masalah  terdiri  dari:  1)  Bagaimana  proses mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  kewarisan  di  PA  Makassar  Kelas  IA.  2)  Bagaimana peran  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa  kewarisan  di  PA  Makassar  Kelas  IA.  3) Bagaimana  hasil  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa  kewarisan  di  PA  Makassar  Kelas  IA dalam  kurun  waktu  tahun  2019  sd  2021. Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif yaitu  penelitian  lapangan,  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris dengan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  proses  mediasi  itu  terbagi  menjadi  tiga  tahap  yaitu,  tahap  pra  mediasi, proses  mediasi,  dan  tahap  akhir  implementasi  mediasi.  Kehadiran  para  pihak  sangat  penting untuk  keberlangsungan  mediasi.  Mediator  harus  dibekali  dengan  pengetahuan  psikologi disamping  pengetahuan  tentang  hukum.  Keberhasilan  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa waris di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA ini terbilang masih kurang berhasil. Penyebab rendahnya  atas  hasil  yang  didapat  ialah  karena  beberapa  hambatan  yang  dihadapi  oleh mediator yaitu seperti iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang terjadi di awal  muka  sidang  juga  menunjukkan  bahwa  mereka  sudah  mengambil  sikap  untuk  tidak berdamai,  serta  perkara  kewarisan  yang  mempunyai  pembahasan  waris  yang  tidak  hanya melibatkan  dua  orang,  akan  tetapi  bisa  lebih  dari  itu.  Mediator  juga  harus  berupaya meningkatkan  kemampuan  dalam  mediasi,  tidak  hanya  dari  hukumnya  saja  tetapi  juga kemampuan  dalam  berdialog  dengan  para  pihak.  Iktikad  baik  para  pihak  juga  sangat berpengaruh  terhadap  keberhasilan  mediasi,  yakni  diharapkan  kepada  para  pihak  dapat menumbuhkan  kembali  hubungan  yang  baik  dan  menjalani  proses  mediasi  dengan  iktikad baik.
Kata Kunci : Mediasi, Sengketa Waris, Pengadilan Agama, Mediator.

## Abstract
The main issue is mediation in the sttlement of inheritance disputes at the Makassar Religious Court Class I A, the subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) How is the ,ediation process in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 2) What is the role of the mediator in the sttlement of inheritance disputes in PA Makassar Class IA. 3)
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
What  are  the  results  of  mediation  in  the  settlement  of  inheritance  disputes  in  PA  Makassar Class  IA.  The  type  of  research  is  descriptive  qualitative,  namely  field  research,  using  a normative juridical and empirical juridical approach with interview and documentation data collection methods. Based on the results of  the study, it shows that the mediation  process  is divided into three stages, namely, the pre-mediation stage, the mediation process stage, and the  final  stage  of  implementation.  The  prsence  of  he  parties  is  very  important  for  the continuation of the mediation. The mediator must be equipped with psychological knowledge in addition to psychological knowledge of law. The cause of the low results obtained is due to several obstacles faced by the mediator, such as bad faith from the parties, then the feud that occurred at the beginning of the trial has also shown that they have taken a stand not to make peace,  as  well  as  inheritance  cases  that  have  inheritance  discussions.  Which  dose  not  only involve  two  people,  but  can  be  more  than  that.  The  implication  of  the  research  is  that  the mediation  process  is  very important  for  the mediator  to   provide a sense  of  security, peace, and peace to the parties. The mediator must improve the ability to mediate the parties, namely not only from the rules but also the ability to dialogue with the parties. The good faith of the parties  is  also  very  influential  on  the  success  of  the  mediation,  that  is,  it  is  hoped  that  the partis can regenerate good relations and undergo the mediation process in good faith.
Keywords: Mediation, Inheritance Dispute, Religious Court, Mediator.

## A. Pendahuluan
Manusia  merupakan  makhluk  social  ( zoonpoliticoon )  sehingga  tidak  bisa  hidup  tanpa adanya manusia lainnya. 4 Manusia merupakan makhluk sosial secara umum mempunyai sifat naluriah dan kecenderungan untuk selalu ingin hidup dalam sebuah kebersamaan. 5 Pada  umumnya  konflik  yang  timbul  oleh  para  pihak  karena  kewarisan  ini  disebabkan oleh  beberapa  hal  salah  satu  diantarnya  yaitu  karena  salah  satu  pihak  yang  menguasai penuh  atas  hak  ahli  waris  lainnya  atau  dengan  sengaja  menjual  pembagian  harta  waris tanpa sepengetahuan ahli waris tersebut.
4 Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Paska  Berlaku  PERMA  no.1  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA, QaḍāuNā  2 ,  no.  3 September 2021, h. 594.
5 Nur Hidayah, Hamzah, Tahir Maloko, “Peran  Kantor Urusan Agama (KUA) Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kec. Somba Opu Gowa)”, Qaḍāunā no. 3 Agustus 2022, h. 674.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
Warisan dapat dimaknai sebagai pemilikan harta yang timbul karena adanya kematian. 6 Diketahui  bahwa  masalah  kewarisan  ataupun  harta  kewarisan  memiliki  pengaruh  besar dalam pemindahan harta dari orang satu ke orang yang lain, dalam hal kepemilikan harta maupun  pemindahan  harta  pun  manusia  bisa  melakukan  suatu  kekhilafan  yang menimbulkan suatu sengketa dan tidak memandang status persaudaraan. 7
Masalah  waris  seringkali  menimbulkan  perselisihan  antar  ahli  waris.  Ahli  waris  yang seharusnya  mendapatkan  hak  warisnya  akan  tetapi  diambil  atau  di  jual  oleh  ahli  waris lainnya  tanpa  persetujuan  si  ahli  waris  pertama.  Masalah  waris  yang  terjadi  seperti  ini menjadikan  putusnya  hubungan  antara  ahli  waris,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  pihak ketiga  dalam  menangani  masalah  seperti  ini.  Mediator  merupakan  pihak  ketiga  yang membantu  penyelesaian  sengketa  para  pihak,  yang  mana  ia  tidak  melakukan  intervensi terhadap  pengambilan  keputusan. 8 Hukum  waris  di  Indonesia  masih  bersifat  pluralistis karena  saat  ini  berlaku  tiga  sistem  hukum  kewarisan  yaitu  hukum  waris  adat,  hukum waris Islam, dan hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 9
Hukum  islam  mengatur  semua  aspek  kehidupan  di  bidang-bidang  seperti  ibadah, muamalah,  syariah,  guniya,  dan  hubungan  interpersonal. 10 Hukum  kewarisan  juga mengatur ketentuan-ketentuan dalam pembagian warisan serta orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagiannya masing-masing. 11
6 Andi  Chandra  Kurniawan,  Patimah,  Ibnu  Izzah,  “Analisis  Yuridis  terhadap  Putusan  Hakim  tentang Hak  Ahli  Waris  Pengganti  (Mawali)  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar  (Studi  Putusan  No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl), QaḍāuNā 3 no. 1 Desember (2021), h. 147.
7 Hendrik  Pantamar,  Rahma  Amir,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  di  Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, Qaḍāunā 2 no. 2 April (2021), h. 269.
8 Fitriani  Saudu,  Muh.  Jamal  Jamil,  A.  Intan  Cahyani,  “Peran  Hakim  Mediator  dalam  Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”, QaḍāuNā 3 no.  3 Agustus (2022), h. 571.
9 Irvan, Darussalam, “ Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Mana’ Simanai dalam Kewarisan di Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara”, Qaḍāunā 2 no. 2 April (2021), h. 283.
10 Jamal jamil, substansi hukum perkawinan di lingkuang peradilan agama (Jurnal AlQadāu Volume 2Nomor 1/2015),  h.
11 Nur Qalbi Husain, Musyfikah Ilyas, “Praktik Hukum Kewarisan pada Mayarakat Islam: (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”, QaḍāuNā 1 no. 2 April (2020), h. 33.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
Pemerintah  juga  membentuk  suatu  lembaga  untuk  menangani  apabila  terjadi  sengketa kewarisan  bagi  umat  Islam  yakni  Peradilan  Agama. 12 Penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan dinilai terlalu bertele-tele, membutuhkan waktu yang lama, dan tidak efisien bagi kalangan bisnis yang menekankan efisiensi dan efekivitas. 13 Selain dari itu putusan pengadilan  justru  tidak  memuaskan  para  pihak  yang  bersengketa,  Tetapi  dalam  hal kompotensi  untuk  menyelesaikan  perkara  tidak  sepenuhnya  diberikan  kewenangan  itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan. 14
Perkara  yang  dibawa  ke  pengadilan  dan  penyelesainnya  melalui  pemeriksaan  acara biasa,  maka  hasil  akhir  yang  didapatkan  adalah  antara  kalah  atau  menang,  sehingga banyak  orang  yang  tidak  puas  akan  putusan  pengadilan,  dengan  begitu,  banyak masyarakat  menyelesaikannya  dengan  cara  non  litigasi.  Alasan  mereka  cukup meyakinkan bahwa mereka ingin memperoleh solusi yang win-win solution yang sesuai dengan harapan mereka. 15
Proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  menghasilkan  suatu  keputusan  yang bersifat  adversarial  yang  belum  merangkul  kepentingan  bersama,  karena  menghasilkan suatu putusan win lose solution. 16 Walaupun demikian, paling tidak fungsi pengawasan dapat  mendorong  secara  utuh  keberadaan  lembaga  pengawasan  dapat  mendorong wilayah  al-hisbah  sebagai  wujud  harapan  bersama  untuk  menciptakan  suatu  aktivitas
12 Supardin,  “Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekontruksi  Materi  Perkara  Tertentu”  (Cet  II; Makassar: Alauddin University Press, 2018), h. 3.
13 Amriani, Nurmaningsih, Mediiasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan , (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 4.
14 Supardin,  “Lembaga  Peradilan  Agama  dan  Penyatuan  Atap  (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University Press, 2012,) h.77
15 Septi Wulan Sari,  “Mediator Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, Jurnal  Ahkam 5, no. 1 Juli (2017), 1-16, h. 3.
16 Nur  Wahid,  Abdul  Halim  Talli,  Patimah,  “Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan  Melalui Jalur Mediasi Tingkat Desa Studi Kasus (Desa Mamampang Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa)”, QaḍāuNā 3 no. 2 April (2022), h. 394.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
ekonomi,  sosial,  hukum  yang  berkeadilan  sesuai  apa  yang  telah  disyariatkan  Allah Swt. 17
Pertimbangan hakim yang merupakan aspek penting  dalam putusan harus mengandung manfaat  untuk  para  pihak,  dan  bebas  dari  keperpihakan  seperti  dalam  independensi peradilan  tidak  lain  adalah  kebebasan  dan  kemandirian. 18 Adanya  aturan  PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi  ini  diharapkan  proses  penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa lebih maksimal. 19

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  ini  terhadap  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research ) , dengan  berfokus pada pengumpulan data dan informasi yang di dapat di tempat penelitian.
Lokasi  penelitian  yaitu  Pengadilan  Agama  Makassar  kelas  IA  yang  bertempat  di  Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14 Daya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian:
1. Pendekatan  yuridis  normatif,  merupakan  pendekatan  penelitian  terhadap  bahan- bahan   kepustakaan atau data sekunder, seperti buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan,  dalam  hal  ini  berkaitan  dengan  peraturan  mengenai  mediasi dan uu terkait dengan mediasi.
2. Pendekatan  yuridis  empiris,  adalah  pendekatan  penelitian  mengenai  implementasi dari ketentuan hukum normatif yang terjadi di dalam masyarakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Waris  Melalui  Mediasi  di  Pengadilan  Agama Makassar Kelas I A
17 Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, Jurnal al Ulum 13 no. 2, Desember (2013), h. 441.
18 Andi  Intan  Cahyani  ,  “Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  di  Indonesia” Jurnal  al- Qadau 6 , no. 1 (2019) h. 121.
19 Septi Wulan Sari,  “Mediator Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016”, Jurnal  Ahkam 5, no. 1 Juli (2017), 1-16, h. 3.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
Syarat proses mediasi terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap Pra Mediasi
Tahapan  Pra-Mediasi  merupakan  tahapan  sebelum  dilaksanakannya  proses  mediasi, antara  lain  penjelasan  kewajiban  para  pihak  untuk  hadir  dan  beriktikad  baik  pada mediasi, pemilihan mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. 20
Para pihak wajib untuk hadir dan mengikuti pelaksanaan proses mediasi sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  6  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun 2016.  Mediasi  dilakukan  ketika  para  pihak  hadir  kemudian  hakim  mendorong  para pihak  untuk  mengikuti  proses  mediasi.  Para  pihak  dapat  memilih  mediator  pada  hari itu juga atau paling lambat dua hari kerja berikutnya untuk memilih mediator termasuk biaya-biaya yang ditimbulkan jika para pihak memilih mediator bukan hakim. 21
Para  pihak  yang  bersengketa  yaitu  penggugat  mengajukan  gugatannya  serta mendaftarkan perkaranya di pengadilan yang berwenang. Ketua Pengadilan menunjuk hakim  pemeriksa  perkara  terhadap  gugatan  yang  didaftarkan  oleh  penggugat  untuk diperiksa,  namun  para  pihak  terlebih  dahulu  harus  menempuh  mediasi.  Para  pihak diberikan  pilihan  untuk  memilih  mediator  yang  diinginkan  dengan  daftar  mediator yang  diberikan  oleh  pengadilan  tersebut.  Waktu  memilih  mediator  paling  lama  dua hari  kerja,  dan  menyetujui  terhadap  biaya-biaya  yang  mungkin  ditimbulkan  selama proses  mediasi.  Hakim  pemeriksa  dapat  menetapkan  mediator  jika  para  pihak  belum memilih mediator dari dari waktu yang diberikan.
b. Proses Mediasi
Pada  tahap  ini  berlanjut  pada  proses  mediasi,  yakni  jika  para  pihak  telah  memilih mediator  pada  tahap  sebelumnya,  kemudian  para  pihak  harus  memberikan
20 Nita Triana, Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, Negosiasi dan Konsiliasi (Cet. I; Yogykarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2002), h. 28.
21 Kartini  Suang  (62  tahun),  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A, Wawancara , Makassar, 6 Juli 2022.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
kelengkapan  berkas  yang  berkaitan  dengan  kesengketaannya.  Menentukan  jadwal mediasi oleh mediator dengan memperhatikan usulan dari para pihak.
Mediator  membantu  para  pihak  dalam  menggali  serta  menelusuri  kepentingan  para pihak  dalam  mencari  opsi  berbeda  untuk  penyelesaian  mediasi  yang  tidak  memihak kepada salah satu pihak.
Waktu  yang  digunakan  mediasi  di  pengadilan  yaitu  selama  30  hari  kerja,  dan  dapat diperpanjang  selama  30  hari  kerja  juga.  Berdasar  pada  Pasal  24  ayat  3  dijelaskan tentang penambahan jangka waktu mediasi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para  pihak  atas  kesepakatan  para  pihak  dapat  di  perpanjang  paling  lama  30  (tiga puluh)  hari  sejak  berakhir  jangka  waktu  mediasi  tersebut.  Praktek  yang  dilakukan  di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A  terkait  hari  yang  digunakan  adalah  3  (tiga) minggu 22 .
Hal  ini  dilakukan  dengan  alasan  bahwa  hakim  mediator  berusaha  melihat  terhadap para  pihak  apakah  ada  titik  terang  dalam  pelaksanaan  mediasi  tersebut,  sehingga ketika  dari  para  pihak  masih  menginginkan  untuk  berdamai  dengan  upaya  mediator maka  mediasi  masih  bisa  dilanjutkan.  Perpanjangan  waktu  mediasi  di  Pengadilan Agama Makassar Kelas I A  yaitu selama 30 (tiga puluh) hari, dan dapat lebih dari itu jika memungkinkan untuk melanjutkan proses mediasi tersebut. 23

## c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi
1. Laporan mediasi gagal
Para  pihak  yang  sudah  di  mediasi  kemudian  tidak  berhasil,  maka  mediator memberitahukan  kepada  hakim  pemeriksa  dengan  pemberitahuan  tertulis  bahwa mediasi  yang  sudah  dilaksanakan  tidak  berhasil,  sehingga  hakim  pemeriksa menerima  laporan  tersebut  dan  melanjutkan  memeriksa  berkas  sengketa  sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
2. Laporan mediasi berhasil
22 Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara , Makassar, 20 Juli 2022.
23 Kartini  Suang  (62  tahun),  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A, wawancara , Makassar, 6 Juli 2022.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
Para  pihak  yang  berhasil  di  mediasikan  oleh  mediator,  sehingga  proses  mediasi berhasil  dan  mencapai  kata  sepakat,  maka  para  pihak  dapat  mmenghendaki  untuk dibuatkannya akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki untuk dibuatkan terkait  akta  perdamaian,  maka  para  pihak  dapat  mencabut  gugatan  yakni  dengan klausula yang terdapat  dalam perjanjian, 24 jika perjanjian tidak ingin dicantumkan dalam putusan.
2. Peran  Mediator  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kewarisan  di  Pengadilan Agama     Makassar Kelas I A
Peran hakim mediator sangat penting dalam keberhasilan mediasi, terlebih dalam hal ini hakim  juga  sudah  melakukan  sesuai  dengan  ketentuan  PERMA  No.  1  Tahun  2016. Mewajibkan  para  pihak  mengikuti  proses  mediasi,  memberikan  penjelasan  terkait kewajiban  mediasi,  manfaatnya  serta  kewajiban  para  pihak  untuk  beriktikad  baik  saat proses mediasi.
Mediator dengan kemampuannya yang dimiliki diharapkan dapat membantu para pihak dalam  menemukan  solusi  akhir  dari  permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Bersungguh- sungguh  dalam  mebantu  para  pihak,  sebagaimana  yang  dikatakan  oleh  bapak  Drs.  H. Muhammad  Yunus  dan  Dra.  Kartini  Suang,  sebagai  Hakim  Mediator  di  Pengadilan Agama Makassar:
Drs. H. Muhammad Yunus:
Kesungguhan  dari  mediator  itu  juga  sangat  penting  terhadap  kelancaran  proses mediasi. memahamkan para pihak terkait kewajiban, manfaat serta iktikad baik dalam menjalani  proses  mediasi  itu  penting  dan  wajib  untuk  dilakukan  oleh  seorang mediator.  Dan  kemudian  jika  mediasi  tersebut  berhasil,  maka  mediator  dapat membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan perdamaian. 25
Begitu pun dijelaskan oleh ibu Dra. Kartini Suang:
Mediator  memberikan  pencerahan-pencerahan  dalam  hal  untuk  menggugah  hati  dari para pihak agar para pihak mau menjalani proses mediasi dengan niatan yang baik dan
24 Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara , Makassar, 20 Juli 2022.
25 Muhammad Yunus (64 tahun), Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, wawancara , Makassar, 20 Juli 2022.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
tulus  serta  mempercayakan  mediator  untuk  diselesaikan  masalah  waris  tersebut dengan  cara  mediasi,  yang  meskipun  pada  faktanya  mediasi  waris  juga  sulit  untuk menghasilkan  kata  sepakat  pada  sidang  akhir  mediasi,  tapi  mediator  akan  berusaha agar para pihak mau membuat kesepakatan akhir dan menandatanganinya. 26
Berdasarkan  apa  yang  dituturkan  oleh  dua  hakim  mediator  di  Pengadilan  Agama Makassar  di  atas,  maka  peneliti  menyimpulkan  bahwa  sebenarnya  mediator  telah berupaya  agar  para  pihak  mau  menjalani  proses  mediasi  dengan  baik  akan  tetapi hambatan-hambatan itu pasti ada.
Beberapa hambatan itu seperti iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang  terjadi  di  awal  muka  sidang  juga  sudah  menunjukan  bahwa  mereka  sudah mengambil  sikap  untuk  tidak  berdamai,  serta  perkara  kewarisan  yang  mempunyai pembahasan waris yang tidak hanya melibatkan dua orang, akan tetapi bisa lebih dari itu, meskipun  sekarang  sudah  bisa  melalui  komunikasi  audio  visual  atau  via  daring  akan tetapi  untuk  melalui  ini  maka  para  pihak  harus  memberikan  alasan  yang  sah  dan didukung  oleh  aturan  yang  berlaku  seperti  terkendala  hadir  karena  sakit,  maka  pihak dapat mengirimkan surat izin dokter agar bisa mengikuti perkembangan mediasi melalui audio visual atau secara daring tersebut.
3. Hasil  Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di  Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Berikut data kewarisan yang berhasil dan tidak berhasil di mediasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Tabel 1.2
No.  Jumlah perkara kewarisan diterima Jumlah perkara dimediasi Jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi Jumlah perkara yang berhasil dimediasi Ket.
1. 22 17 12
5 2019 2. 19 8 7 0 2020
26 Kartini  Suang  (62  tahun),  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A, wawancara , Makassar, 6 Juli 2022.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
3. 41 25 19 1 2021
* Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
Pada  tahun  2019,  perkara  waris  yang  masuk  sebanyak  22  perkara,  kemudian  jumlah yang dimediasi itu sebanyak 17 perkara, dan yang tidak berhasil di mediasi sebanyak 12 perkara. Hasil akhir yakni mediasi yang berhasil itu sebanyak 5 perkara.
Pada tahun 2020, perkara waris berjumlah 19 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, kemudian jumlah yang di mediasi sebanyak 8 perkara, yang tidak di mediasi  sebanyak  7  perkara  dan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan  sebanyak  1  perkara, sehingga  hasil  akhir  menunjukkan  tidak  ada  satu  perkara  pun  yang  berhasil  di mediasikan oleh mediator pada saat itu.
Pada  tahun  2021,  tahun  ini  jumlah  mediasi  yang  masuk  sebanyak  41  perkara,  yang  di mediasi sebanyak 25 perkara, kemudian yang tidak di mediasi sebanyak 19 perkara, dan hasil  akhir  menunjukkan  bahwa  hanya  1  perkara  yang  berhasil  di  mediasi  oleh  hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.
Penulis  berkesimpulan  bahwa  perkara  mediasi  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama Makassar  itu  yang  paling  banyak  pada  tahun  2021  sebanyak  41  perkara,  disusul  tahun 2019  sebanyak  22  perkara  yang  masuk,  dan  terakhir  tahun  2020,  perkara  yang  masuk sebanyak  19.  Perkara  yang  masuk  terbanyak  itu  pada  tahun  2021,  akan  tetapi  hanya menghasilkan satu perkara yang berhasil di mediasi. Tahun 2020, satu perkara pun tidak ada  yang  berhasil  di  mediasi,  dan  terakhir  pada  tahun  2019,  sebanyak  5  perkara  yang berhasil di mediasi.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  mediasi  pada  tahun  2019  turun pada dua tahun selanjutnya, bukannya meningkat akan tetapi berkurang padahal perkara waris  yang  masuk  itu  terbanyak  pada  tahun  2021,  namun  hanya  bisa  berhasil  dengan satu perkara. Penyebab dari kurangnya keberhasilan dan rendahnya keberhasilan yang di dapat  yaitu  dikarenakan  faktor  penghambat.  Hambatan-hambatan  tersebut  diantaranya seperti para pihak dari awal  memang tidak mau perkaranya untuk  dimediasi, meskipun sampai  pada  tahap  persidangan  para  pihak  menolak  untuk  di  mediasikan  atas  perkara
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
mereka.  Beberapa  hal  lainnya  yaitu  ketidakinginan  para  pihak  dalam  mengikuti  proses mediasi,  tidak hadir pada saat  proses mediasi,  kemudian memang sudah terjadi  konflik atau perseteruan yang sudah lama antara para pihak, sehingga baru masuk ruang sidang, para pihak sudah menunjukkan sikap ketidaksukaan mereka masing-masing.
Terlepas  atas  banyaknya  perkara  yang  tidak  berhasil  di  mediasikan  oleh  mediator  di Pengadilan Agama Makassar tersebut bahwa mediasi yang berhasil pada tahun 2019 dan tahun  2021,  menunjukkan  bahwa  masih  ada  para  pihak  yang  mau  untuk  dimediasikan atas  perkaranya  serta  menyetujui  terhadap  kesepakatan  akhir,  meskipun  beberapa diantaranya  memilih  terhadap  pencabutan  perkaranya  dibanding  membuat  akta perdamaian,  akan  tetapi  ini  juga  yang  harus  di  syukuri  sebab  meskipun  sedikit setidaknya  memberikan  penilaian  bahwa  masih  ada  para  pihak  yang  menginginkan perdamaian melalui mediasi teresebut.

## D. Penutup
Mediasi  merupakan  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  harus  dilaksanakan  sebelum proses  pemeriksaan  acara  biasa.  Suatu  perkara  yang  sudah  melalui  pemeriksaan  acara biasa kemudian tidak melalui proses mediasi dan sudah dihasilkan putusan oleh majelis hakim, maka putusan perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menegaskan untuk dilakukannya mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pemeriksaan acara biasa.
Mediator  telah  berupaya  agar  para  pihak  mau  menjalani  proses  mediasi  dengan  baik akan  tetapi  hambatan-hambatan  itu  pasti  ada.  Beberapa  hambatan  itu  seperti  iktikad tidak baik dari para pihak, kemudian perseteruan yang terjadi di awal muka sidang juga sudah  menunjukan  bahwa  mereka  sudah  mengambil  sikap  untuk  tidak  berdamai,  serta perkara kewarisan yang mempunyai pembahasan waris yang tidak hanya melibatkan dua orang, akan tetapi bisa lebih dari itu.
Mediasi  pada  tahun  2019  turun  pada  dua  tahun  selanjutnya,  bukannya  meningkat  akan tetapi  berkurang  padahal  perkara  waris  yang  masuk  itu  terbanyak  pada  tahun  2021, namun hanya bisa berhasil dengan satu perkara. Penyebab dari kurangnya keberhasilan
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
dan  rendahnya  keberhasilan  yang  di  dapat  yaitu  dikarenakan  faktor  penghambat. Hambatan-hambatan  tersebut  diantaranya  seperti  para  pihak  dari  awal  memang  tidak mau  perkaranya  untuk  dimediasi,  meskipun  sampai  pada  tahap  persidangan  para  pihak menolak untuk di mediasikan atas perkara mereka.

## Daftar Pustaka

## Buku
Irawan,  Candra. Hukum  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia .  Cet.  I;  Bandung: Mandar Maju, 2017.
Nurmaningsih,  Amriani. Mediiasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan . Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.
Soekanto,  Soekanto. Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum .  Cet.  I;  Jakarta:  PT.  Raja  Garfindo Persada, 2007.
Supardin. Fikih Peradilan Agama di  Indonesia: Rekontruksi Materi Perkara Tertentu. Cet  II; Makassar: Alauddin University Press, 2018.
Supardin,  Lembaga  Peradilan  Agama  dan  Penyatuan  Atap.  Cet.  I;  Makassar:  Alauddin University Press, 2012.
Yuhelson. Hukum Arbitrase . Cet. I; Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2018.
W. Moore, Christoper. The Mediation  Process,  Third  Edition Revised, Jossey Bass. A. Wiey Imprint  USA .  2003,  h.  43.  Dikutip  dalam  Maskur  Hidayat. Strategi  dan  Taktik Mediasi:  Berdasarkan  Perma  No.1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan .  Cet.I; Jakarta; Kencana, 2016.

## Jurnal
Chandra Kurniawan, Andi,  Patimah,  Ibnu  Izzah. “Analisis Yuridis terhadap Putusan Hakim tentang  Hak  Ahli  Waris  Pengganti  (Mawali)  di  Pengadilan  Agama  Polewali  Mandar (Studi Putusan No. 206/Pdt/2015/Pa. Pwl). QaḍāuNā 3 no. 1 Desember 2021.
Darussalam,  Irvan.  “Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  Adat  Mana’  Simanai  dalam Kewarisan di Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara”, Qaḍāunā 2 no. 2 April (2021).
Hamzah,  Nur  Hidayah,  Tahir  Maloko,  “Peran  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kasus Pernikahan  Anak  di  Bawah  Umur  (Studi  Kasus  KUA  Kec.  Somba  Opu  Gowa)”, Qaḍāunā no. 3 Agustus (2022).
Jamil,  Jamal.  Substansi  Hukum  Perkawinan  di  Lingkuang  Peradilan  Agama. Qadauna  2 Nomor 1 2015.
Pantamar,    Hendrik,  Rahma  Amir,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Kewarisan  di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo”, Qaḍāunā 2 no. 2 April (2021), h. 269.
Qalbi  Husain,    Nur,  Musyfikah  Ilyas,  “Praktik  Hukum  Kewarisan  pada  Mayarakat  Islam:
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)”. QaḍāuNā 1 no. 2 April 2020.
Saudu, Fitriani, Muh. Jamal Jamil, A. Intan Cahyani. “Peran Hakim Mediator dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B”. QaḍāuNā 3 no.  3 Agustus 2022.
Devi Wardan Sari, Alimuddin, Ibnu Izzah.
Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia”. Jurnal al Ulum 13 no. 2, Desember 2013.
Wahid,  Nur,  Abdul  Halim  Talli,  Patimah.  “Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Warisan
Melalui  Jalur  Mediasi  Tingkat  Desa  Studi  Kasus  Desa  Mamampang  Kec.  Tombolo Pao, Kab. Gowa”. QaḍāuNā 3 no. 2 April 2022.
Wulan  Sari,  Septi.  “Mediator  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016”. Jurnal Ahkam 5, no. 1 Juli 2017.
Yudha,  Alif  Muhammad,  Andi  Safriani.  “Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  dalam  Perkara Gugatan  Cerai  Paska  Berlaku  PERMA  N0  01  Tahun  2016  di  Pengadilan  Agama Makassar Kelas IA. QaḍāuNā 2 Nomor 3 September 2021.

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  RI.    Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## Narasumber
Drs.  H.  Muhammad  Yunus.  Hakim  Mediator  di  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  IA, Wawancara . Makassar. 20 Juli 2022.
Dra.  Kartini  Suang.  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  I  A. Wawancara . Makassar. 6 Juli 2022.