Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## TUNTUTAN HAK DALAM PENEGAKAN HAK LINGKUNGAN (ENVIRONMENTAL RIGHT)

## Bestian Adha, Erwin Syahruddin
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia bestianadha@gmail.com, erwinsyah@gmail.com

## Abstract
Claiming rights is a way to obtain protection for the rights of a person or legal entity granted by the court to prevent vigilante action (eigenrichhting). In his life humans choose several rights to defend including: first civil and political rights, second economic and social rights and the third is the right of solidarity or brotherhood. One type of human rights that has not been elaborated on is the right to the environment. Environmental rights are one of the rights that we need to fight for, considering that the  environment  cannot  fight  for  its  own  interests  because  it  is  inanimate  (unable  to  speak)  so  that other  parties  are  needed  to  fight  for  it.  It  is  necessary  to  expand  access  to  justice  in  enforcing environmental  law  considering  that  filing  rights  claims  in  civil  procedural  law  in  Indonesia  only relies on the provisions of the Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR). such as class action, legal standing  and  citizen  lawsuit.  This  paper  will  discuss  the  different  characteristics  of  each  of  these rights claims in terms of environmental law enforcement. A class action lawsuit is a mechanism for filing claims for rights filed by representatives of groups fighting for their interests and their groups. An NGO lawsuit or legal standing is a mechanism for filing a lawsuit by an NGO, the lawsuit is filed if it conflicts with the articles of association of the NGO. Citizen lawsuit is a lawsuit filed by one or more citizens on behalf of all citizens addressed to the State.
Keywords: Rights Claims, Law Enforcement, Environmental Rights
 Alamat korespondensi:
Jl. Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat bestianadha@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Berbicara  mengenai  hubungan  manusia  dengan  lingkungannya  secara  kodrati  memiliki pertalian  yang  sangat  erat.  Eksistensi  kehidupan  manusia  sangat  tergantung  kepada  lingkungan. Lingkungan  yang  selama  ini  menyediakan  secara  cuma-cuma  berbagai  kebutuhan  bagi  manusia seperti air, udara dan sinar matahari yang selama ini menjadi kebutuhan mutlak manusia.
Konstitusional  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  yang  harus  dilakukan  oleh  negara.  Hak atas  lingkungan  hidup  yang  baik dan  sehat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28H  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  dengan  UUDNRI)  membawa  implikasi  hukum  agar  negara  selalu menyediakan  kualitas  lingkungan  yang  sesuai  dengan  norma  dasar  UUDNRI  tersebut.  Lingkungan yang  baik  dan  sehat  merupakan  modal untuk  mewujudkan  kehidupan  manusia  yang  baik  dan  sehat. Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (selanjutnya  disebut  dengan  UUPPLH),  dalam  Pasal  65  ayat  (1)  dengan  tegas  menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas lingkungan baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Agar  terwujudnya  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  maka  lingkungan  harus  dijaga kelestariannya dan tidak dicemari serta dirusak.
Manusia  dengan  komunitasnya  selain  diberikan  hak  untuk  memanfaatkan,  juga  mempunyai tanggung  jawab  untuk  menyelamatkan,  melestarikan  dan  menegakkan  hak  lingkungan.  Hak lingkungan ( environmental right ) adalah salah satu hak yang perlu untuk kita perjuangkan mengingat lingkungan  tidak  dapat  memperjuangkan  kepentingannya  sendiri  karena  sifatnya  yang in-animatif (tidak dapat berbicara) sehingga diperlukan pihak lain yang memperjuangkan, jadi advokasi manusia terhadap lingkungan merupakan satu kesatuan kehidupan sebagai biotic community . Dalam hubungan ini  antara  manusia  dan  lingkungan  sama-sama  saling  membutuhkan,  dan  adanya  hubungan  hak  dan kewajiban.
Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban telah diatur dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum. Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan corporatie atau corporatie dengan corporatie , antara manusia dan corporatie dengan  penguasa  dalam  praktik  sehari-hari  seringkali  dapat  menimbulkan  hubungan  hukum,  yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak. 1 Dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  orang-orang yang  mengadakan  hubungan  hukum  seringkali  terjadi  tindakan  main  hakim  sendiri eigenrichting maka  diperlukan  suatu  aturan  perundang-undangan  atau  peraturan  hukum  yang  mengatur  hubungan tersebut.
Pelaksanaan  hubungan  hukum  atau  hubungan  keperdataan  materiil,  dapatlah  berlangsung secara  diam-diam  di  antara  para  pihak  yang  bersangkutan tanpa melalui  pejabat atau instansi  resmi. Namun  demikian  dapat  terjadi  suatu  kemungkinan,  bahwa  hukum  keperdata  materiil  itu  dilanggar, sehingga  ada  pihak  yang  dirugikan  dan  terjadilah  gangguan  keseimbangan  kepentingan  di  dalam masyarakat.  Dalam  hal  ini,  hukum  keperdataan  materiil  yang  telah  dilanggar  itu  haruslah dipertahankan  atau  ditegakkan. 2 Proses  Penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan  merupakan  cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil perdata adalah alat untuk menyelenggarakan hukum materiil, sehingga hukum acara itu harus  digunakan  sesuai  dengan  keperluan  hukum  materiil  dan  hukum  acara  tidak  boleh  digunakan apabila bertentangan dengan hukum materiil. 3
Hukum  acara  perdata  umumnya  dilakukan  bendasarkan  pada  peraturan  perundangundangan seperti Het  Herzeine Indonesish  Reglement (selanjutnya  disebut  dengan  HIR) ,  Rechtsreglemeent Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan Rbg), dan Reglement op de burgerlijke recht Vordering (selanjutnya disebut dengan Rv) . Umumnya kita ketahui pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan  tuntutan  hak  melalui  gugatan  biasa  yang  diatur  dalam  Pasal  118  ayat  (1)  HIR  atau  Pasal 143 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan tuntutan hak oleh subjek hukum yang satu kepada subjek hukum lainnya atas suatu sengketa keperdataan, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dimana  pada  diri  pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  (gugatan)  mengalami  kerugian  langsung
1 Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar  Grafika, Jakarta, hlm.  1.
2 Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.
3 Supomo, 2000, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 10.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
maupun kerugian meteriil sebagai akibatnya. Namun demikian, dalam perkembangannya, pengajuan tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme class action , legal standing dan citizen lawsuit .

## II. METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) . Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha  yang  dilakukan  oleh  peneliti  untuk  menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan  topik  atau masalah  yang  akan  atau  sedang  diteliti.  Infomasi  itu  dapat  diperoleh  dari  buku-buku,  laporan penelitian,  karangan-karangan  ilmiah,  peraturan-peraturan,  ketetapan-ketetapan,  ensiklopedia,  dan sumber-sumber tertulis lainya yang berhubungan dengan penelitian. 4

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  deskriptif  analitis,  yaitu  metode  yang dipakai  untuk  menggambarkan  suatu  kondisi  atau  yang  tujuannya  agar  dapat  memberikan  data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5

## Metode Pendekatan
Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang  yaitu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang dan  regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Dalam  hal  ini  menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  disesuaikan  dengan  fakta  di lapangan sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tuntutan Hak dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Salah  satu  konsekuensi  suatu  negara  hukum  adalah  menempatkan  hukum  di  atas  segala kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Sehingga  segala  sesuatu  harus  diupayakan  sesuai  dengan yang  telah  ditentukan  oleh  peratura.  Fungsi  hukum  sebagai  sarana  untuk  melakukan  kontrol  sosial, yaitu dimana hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat dan hukum sebagai sarana perubahan sosial, yaitu menggunakan  hukum  secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  ketertiban  dan  keadaan  masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. 6
Menurut Leon Duguit, hukum  diartikan sebagai tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 7
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pemikiran  Michael  Hager  tentang  fungsi  hukum  yang  mengabdi kepada tiga sektor, yaitu: pertama hukum sebagai alat penertib ( ordering ) hukum dapat menciptakan suatu  kerangka  bagi  pengambilan  keputusan  politik  dan  pemecahan  sengketa  yang  mungkin  timbul melalui  hukum  acara  dan  dapat  meletakkan  dasar  hukum  ( legitimacy )  bagi  pemegang  kekuasaan, kedua  hukum  sebagai  alat  penjaga  keseimbangan  ( balancing )  hukum  dapat  menjaga  keseimbangan dan  keharmonisan  antara  kepentingan  Negara  atau  kepentingan  umum  dengan  kepentingan  pribadi, ketiga  hukum  sebagai  katalisator,  hukum  dapat  membantu  untuk  memudahkan  terjadinya  proses perubahan melaui pembaharuan hukum ( law reform ) dengan bantuan tenaga kreatif di bidang profesi hukum. 8
4 Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitan Hukum , UI-Press, Jakarta, hlm. 201.
5 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.
6 Satjipto Raharjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial , Alumni, Bandung, hlm.127.
7 CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, hlm.36.
8 Harum  M.  Husein,  1995,  Lingkungan Hidup,  Masalah  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya ,  Bumi  Aksara,  Jakarta, hlm.168.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam hal hukum sebagai alat penertib dan sebagai pemecah sengketa maka di perlukan sebuah aturan hukum, aturan itu juga harus bergerak dinamis yang tidak anti dengan perubahan dan kemajuan jaman  dan  teknologi.  Penegakan  hukum  lingkungan  ( environmental  law  enforcement )  harus  dilihat sebagai  sebuah  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Tiujuan  dari  penegakan  hukum  lingkungan  adalah penataan terhadaap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari keseluruhan aturan hukum  lingkungan,  yang  paling  terlihat  adalah  dari  segi  hukum  publik  yaitu  masalah  administrasi Negara.  Sehingga  pada  penegakan  hukum  lingkungan  instrument  yang  pertama  digunakan  adalah instrument  hukum  administrasi  Negara.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perbuatanperbuatan  yang  pada awalnya mengacu pada hukum administrasi Negara melalui pemberian izin, namun dilanjutkan pada perbuatan-perbuatan  yang  menjadi  sumber  timbulnya  kerugian  bagi  seseorang  atau  bahkan  bagi masyarakat. Dengan demikian maka akan timbul tuntutan ganti rugi dengan mendasarkan pada pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut dengan KUHP), yang dalam hal ini kaidahkaidah  hukum  perdata  akan  ditetapkan  sekalipun  dengan  beberapa  kekhususan  sesuai  dengan sifatnya yang istimewa dalam setiap problema. 9
Berkaitan dengan hukum dalam fungsinya sebagai pemecah sengketa dalam penegakan hukum lingkungan, tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Kepastian hukum sebagaimana  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum  sesungguhnya  merupakan  sebuah  doktrin.  Doktrin kepastian  hukum  mengajarkan  kepada  setiap  pelaksana  dan  penegak  hukum  untuk  (demi terkendalikannya  kepatuhan  warga  agar  ikut  menjaga  ketertiban  dalam  setiap  aspek  kehidupan) mendayagunakan  hukum  yang  sama  untuk  kasus  yang  sama.  Inilah  doktrin  kaum  positivis,  yang dikenali  pula  sebagai  doktrin the  supreme  state  of  (national) law yang  mengajarkan  dan  meyakini adanya  status  hukum yang  mengatasi kekuasaan  dan otoritas  lain.  Hakim  cenderung sebagai  corong undang-undang,  hal  ini  mengabaikan  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat  yang  terus  berkembang. Hukum positif dapat menjamin kepastian hukum, tetapi baru lengkap apabila disusun dengan prinsip keadilan. 10
Hukum  bergerak  dinamis  selalu  berkembang  dan  mengikuti  perkembangan  jaman  dan teknologi  sehingga  hakim  harus  menggali  nilai-nilai  keadilan  yang  ada  pada  masyarakat  dan  tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak tahu atau tidak ada dasar hukumnya. Hukum acara perdata  di  Indonesia,  mengalami  beberapa  perkembangan,  salah  satu  contohnya  adalah  mekanisme pengajuan  tuntutan  hak  di  luar  ketentuan  yang  diatur  di  dalam Het  Herzeine  Indonesich  Reglement Staatsblaad No.  16  tahun  1848,  seperti class  action,  legal standing dan citizen  lawsuit atau actio popularis .
Sengketa  lingkungan (environmental  disputes) merupakan species dari genus sengketa  yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: “Dispute. A conflict  or  controversy;  a confllct  of  claims  or  rights;  an  assertion  of  a  rlght,  claim,  or  demand  on oneside, met by contrary claims or allegations on the other”. 11
Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya mengenai perse1isihan para pihak,  tetapi  perselisihan  yang  diiringi  adanya tuntutan  (claim). Berdasarkan  metode  penafsiran ( interpretative methode), maka dapat ditentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: para pihak yang berselisih. Meski  disadari  bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan (sus-tainable development) yang paling penting adalah: “how to prevent dispute, not how to settle dispute” sesuai dengan adagium: “prevention Is better than cure”, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: “an  ounce  of  prevention  is  worth  a  pound  of cure”. 12 Tujuan  diaturnya  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  antara  lain  adalah  agar  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  dapat  dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan.
9 Paulus  Effendi  Lotulung,  1991, Penegakaan  Hukum  Lingkungan  oleh  Hakim  Perdata ,  Citra  Aditnya  Bakti,  Bandung. hlm.5.
10 Numenson Sinamo, 2014, Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.
11 TM. Lutfi Yazid, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmetal Dispute Resolution) , Yayasan Adikarya IKAPI, Surabaya, hlm. 9.
12 Siti Sundari Rangkuti, 1996, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Airlangga Universityt Press, Surabaya, hlm. 247.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Adapun pengajuan  tuntutan  hak  dalam  penegakan  hak  lingkungan (environmental  right) melalui  mekanisme  gugatan  biasa, class action,  legal  standing dan citizen  lawsuit, adalah  sebagai berikut:
1. Gugatan biasa/hak gugat orang perorangan ( individual )
Tuntutan  hak  dapat  dilakukan  dengan  gugat  individual  dapat  bersifat Voluntair ataupun Contensia . Gugatan voluntair yang bersifat sepihak ( ex parte ), yaitu permasalahan yang diajukan untuk  diselesaikan  pengadilan  tidak  mengandung  sengketa  ( undisputed matters ),  bersifat kepentingan sepihak semata ( for the benefit of one party only), tanpa sengketa dengan pihak lain ( without dispute or differences with another party ),  dan  tidak  ada  orang  lain  atau  pihak  ketiga yang ditarik sebagai lawan (tergugat).
Sedangkan  gugatan contentiosa atau contentious  jurisdiction adalah  gugatan  yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Pada dasarnya pihak yang bersengketa dalam perkara  perdata  terdiri  dari  dua  pihak,  yaitu  penggugat  dan  tergugat.  Dalam  hal  ini,  perkara tersebut  mengandung  sengketa,  atau  yang  kemudian  dikenal  dengan  peradilan contentiosa atau contentious  jurisdiction ,  yaitu  kewenangan  peradilan  yang  memeriksa  perkara  yang  berkenaan dengan  masalah  persengketaan (jurisdiction  of  court  that  is  concerned  with contested  matters) antara pihak yang bersengketa ( between contending parties ) 13 . Penggugat merupakan pihak yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (tergugat). Pengajuan tuntutan hak dalam perkara perdata dapat diajukan secara lisan maupun tertulis. Bentuk tertulis inilah yang kemudian dikenal sebagai  surat  gugatan.  HIR  dan  Rbg  hanya  mengatur  tentang  cara  bagaimana  mengajukan gugatan.
Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam Pasal 8 No. 3 Rv, yang meliputi: Pertama , identitas  para  pihak,  berisi  mengenai  nama  lengkap,  umur,  tempat  tanggal  lahir,  pekerjaan  dan alamat  atau  domisili.  Namun  demikian,  ada  kalanya  kedudukan  sebagai  penggugat/tergugat dilakukan  oleh  cabang  suatu  badan  hukum,  oleh  karenanya  harus  dijelaskan  mengenai  badan hukum  tersebut. Kedua , posita/fundamentum petendi , posita merupakan  dalil-dalil  konkrit tentang  adanya  hubungan  hukum  yang  merupakan  dasar  serta  alasan-alasan  dari  tuntutan (middelen  van  den  eis).  Posita terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  bagian  yang  menguraikan  tentang kejadian-kejadian/peristiwa  hukum  dan  bagian  yang  menguraikan  hukumnya,  yaitu  uraian tentang  adanya  hak  atau  hubungan  hukum  yang  menjadi  dasar  yuridis  dari  tuntutan. Ketiga , petitum yang  merupakan  bagian  dari  surat  gugatan  yang  berisi  hal-hal  yang  dimohonkan  untuk diputuskan oleh hakim. 12 Petitum terdiri dari dua bagian, yaitu petitum pokok atau primer yang berisi  tuntutan  pokok  yang  dimohonkan  untuk  dikabulkan  oleh  pengadilan,  seperti  menuntut putusnya  perjanjian  dengan  ditambah  ganti  rugi  atau  menuntut  pelaksanaan  perjanjian  dengan uang paksa.
Bagian kedua, yaitu petitum subsidair, yang berisi hal-hal yang memberi kebebasan pada hakim  untuk  mengabulkan  lain  dari petitum primair.  Pengajuan  tuntutan  hak  melalui  gugatan biasa  merupakan  suatu  pengajuan  tuntutan  hak  oleh  subjek  hukum  yang  satu  kepada  subjek hukum  lainnya  atas  suatu  sengketa  keperdataan,  baik  berupa  wanprestasi  maupun  perbuatan melawan  hukum,  dimana  pada  diri  pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  mengalami  kerugian langsung maupun kerugian meteriil sebagai akibatnya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur pengajuan gugatan biasa yang dikenal dalam HIR, Rbg maupun Rv meliputi, pertama , adanya tuntutan hak. Tuntutan hak dalam hal ini disebabkan tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak lain secara sukarela atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga terdapat pelanggaran hak pada pihak satunya.
Tuntutan hak dalam surat gugatan dimasukkan dalam petitum, yang dapat berupa petitum primer  maupun  subsidair.  Petitum  pokok  atau  primer  yang  berisi  tuntutan  pokok  yang dimohonkan  untuk  dikabulkan  oleh  pengadilan,  seperti  menuntut  putusnya  perjanjian  dengan ditambah  ganti  rugi  atau  menuntut  pelaksanaan  perjanjian  dengan  uang  paksa.  Bagian  kedua, yaitu  petitum  subsidair,  yang  berisi  hal-hal  yang  memberi  kebebasan  pada  hakim  untuk mengabulkan lain dari petitum primair.
13 Henry Campbell Black, 1978, Black Law Dictionary , West Publishing, St Paul Minn, hlm. 289
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tuntutan  hak  dalam  suatu  perkara  perdata  dapat  disebabkan  karena  wanprestasi  maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi manakala pada pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban  dan  bukan  karena  keadaan  memaksa.  Debitur  melakukan  wanprestasi  apabila  tidak melakukan  apa  yang  disanggupi  untuk  dilakukan,  melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi  tidak sebagaimana  yang  diperjanjikan,  melakukan  apa  yang  diperjanjikan  tetapi  terlambat,  atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 14
Namun  pelanggaran  terhadap  lingkungan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  dimana perbuatan  melawan  hukum  terjadi  apabila  perbuatan  itu  bertentangan  dengan  hukum  pada umumnya.  Hukum  dalam  hal  ini,  bukan  saja  berupa  ketentuan-ketentuan  tertulis,  tetapi  juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan  itu  harus  disebabkan  karena  perbuatan  yang  melawan  hukum  itu,  antara  lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung. Perbuatan melawan hukum  tidak  hanya  terdiri  atas  satu  perbuatan,  tetapi  juga  dalam  tidak  berbuat  sesuatu.  Dalam KUHP ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan  orang-orang  yang  ditanggungnya,  atau  karena  barang-barang  yang  berada  di  bawah pengawasannya.
Substansi  dari  perbuatan  melawan  hukum  adalah  yaitu  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pelaku,  atau  melanggar  hak  subjektif  orang  lain,  atau  melanggar  kaidah  tata  susila (goede zeden), atau bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan  hidup  masyarakat.  Subjek  hukum  dapat  berupa  orang  maupun  badan  hukum.  Badan hukum sendiri dapat di bedakan menjadi badan hukum publik maupun badan hukum privat.
Kedua ,  oleh  subjek  hukum  yang  satu  kepada  subjek  hukum  yang  lain.  Subjek  hukum merupakan  pemangku  hak  dan  kewajiban.  Subjek  hukum  dapat  berupa  orang  maupun  badan hukum.  Badan  hukum  sendiri  dapat  dibedakan  menjadi  badan  hukum  publik  maupun  badan hukum privat. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut penggugat, melainkan turut tergugat.  Di  sebutkan  sebagai  turut  tergugat  dimaksudkan  agar  orang-orang,  bukan  para  pihak yang  bersengketa  (penggugat  dan  tergugat)  demi  lengkapnya  pihak-pihak,  maka  orang-orang bukan  pihak  yang  bersengketa  tersebut  harus  diikutsertakan  dalam  gugatan  penggugat  sekedar untuk  tunduk  dan  taat  terhadap  putusan  hakim.  Hal  ini  telah  menjadi  suatu  yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/ Sip/ 1974. 15
Ketiga mengalami  kerugian  secara  langsung  dan  nyata.  Kerugian  secara  langsung  dan nyata  dalam  hal  ini  berarti  bahwa  pihak  yang  mengajukan  tuntutan  hak  haruslah  pihak  yang mempunyai dasar hukum dan kepentingan yang cukup atas hubungan hukum yang terjadi.
2. Gugatan kelompok (Class Action)
Negara- negara yang menganut sistem hukum Common Law System seperti Inggris sudah lama mengenal gugatan kelompok ( class action ). Class action merupakan sinonim dari class suit atau representative  action , 16 Class  action memiliki  karakteristik  sebagai  berikut:  pertama, gugatan diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, kedua, wakil kelompok bertindak atas nama mereka dan sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang diwakili,  ketiga,  dalam  gugatan  tidak perlu  disebutkan  semua identitas  anggota kelompok yang diwakili, akan tetapi cukup didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik, keempat, anggota  kelompok  dengan  wakil  kelompok mempunyai  kesamaan  fakta  dan  dasar  hukum  yang melahirkan kesamaan kepentingan (common interest), kesamaan penderitan (common grievance), dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.
Rumusan gugatan kelompok ( class action) yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia pada  prinsipnya  memberikan  pengertian  dan  rumusan  yang  hampir  bersesuaian  satu  sama  lain. Mas  Achmad  Santosa  memberikan  pengertian class  actions  ( gugatan  perwakilan)  adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural bagi satu
14 Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, hlm. 45.
15 Chidir Ali, 1985, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia , CV Nur Cahya, Yogyakarta, hlm. 218.
16 Yahya  Harahap,  2005, Hukum  Acara  Perdata  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan  Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
atau  sejumlah  orang  (jumlah  yang  tidak  banyak)  bertindak  sebagai  penggugat  untuk memperjuangkan  kepentingan  ratusan,  ribuan  atau  jutaan  orang  lainnya  yang  mengalami kesamaan  penderitaan  atau  kerugian.  Orang  atau  orang  (lebih  dari  satu)  yang  tampil  sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas ( representative class) , sedangkan sejumlah orang banyak yang diwakilinya disebut dengan class members. 17
Az.  Nasution  memberikan  pengertian  dan  persyaratan  gugatan  kelompok  ( class  actions) yang  dapat  diadili  oleh  Pengadilan  apabila:  (a)  penggugatnya  berjumlah  besar,  sehingga  tidak praktis  apabila  digunakan secara perkara  biasa, (b)  seorang  atau  beberapa  orang  dari kelompok itu mengajukan  gugatannya  sebagai  perwakilan,  (c) terdapat masalah  hukum  dan  fakta  gugatan atau  perlawanan  bersama,  dan  (d)  wakil  yang  bersidang  harus  mampu  mempertahankan kepentingan kelompok. 18
Class  action menurut Black’s  Law Dictionary adalah  sekelompok  besar  orang  yang berkepentingan  dalam  suatu  perkara,  satu  atau  lebih  dapat  menuntut  atau  dituntut  mewakili kekompok besar orang tersebut tanpa perlu menyebut satu peristiwa satu anggota yang diwakili. Class  action bisa  merupakan  suatu  metode  bagi  orang  perorangan  yang  mempunyai  tuntutan sejenis  untuk  bergabung  bersama  mengajukan  tuntutan  agar  lebih  efisien,  dan  seseorang  yang akan  turut  serta  dalam class  action harus  memberikan  persetujuan  kepada  perwakilan.  Tujuan class  action secara  mendasar  antara  lain  adalah  efisiensi  perkara,  proses  berperkara  yang ekonomis,  menghindari  putusan  yang  berulangulang  yang  dapat  berisiko  adanya  putusan inkonsistensi dalam perkara yang sama.
Di  Indonesia,  beberapa  peraturan  perundang-undangan  terkait  lingkungan  hidup  yang memperbolehkan  gugatan class  action .  Pertama  adalah  UUPPLH  tentang  khususnya  Pasal  91 yang menyatakan bahwa “masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan  sendiri  dan/atau  kepentingan  masyarakat  apabila  mengalami  kerugian  akibat pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup”.  Kedua  adalah  Undang  Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  yang  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  berbunyi  “masyarakat  berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan  hutan  yang  merugikan  kehidupan  masyarakat”.  Sedangkan  tata  cara  pengajuannya diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Acara  Gugatan Perwakilan  Kelompok  (selanjutnya  disebut  dengan  Perma  No.1  Tahun  2002)  yang  garis  besar terdiri  dari  ketentuan  umum,  tata  cara  dan  persyaratan  gugatan  perwakilan  kelompok, pemberitahuan, pernyataan keluar, putusan dan ketentuan umum.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur class action terdiri dari:
a. Class  action merupakan  mekanisme  pengajuan  gugatan.  C lass  action merupakan  mekanisme pengajuan tuntutan hak selain mekanisme pengajuan tuntutan hak yang diatur dalam HIR, Rbg maupun Rv. Tuntutan hak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat disebabkan karena wanprestasi  mapun  perbuatan  melawan  hukum.  Namun  demikian, class  action cenderung disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum.
b. Terdapat  wakil  Kelompok (Class Representatif). Wakil  kelompok  merupakan  satu  orang  atau lebih yang menderita kerugian, yang mengajukan gugatan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Kedudukan dan kapasitas wakil kelompok adalah sebagai kuasa menurut  hukum (legal  mandatory) atau wettelijke  vertegenwoordig ,  yaitu suatu  kewenangan yang  diberikan  oleh  peraturan  perundangundangan  yang  memberi  hak  dan  kewenangan  bagi wakil kelompok sebagai kuasa kelompok demi hukum. Dengan demikian, kuasa yang dimiliki oleh  wakil  kelompok  tidaklah  memerlukan  surat  kuasa  dari  anggota  kelompok yang diwakilinya, selain itu tidak di perlukan persetujuan dari anggota kelompok 13 Pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Tuntutan Hak Dalam Persidangan  Perkara  Perdata  153 untuk  mewakili  mereka.  Dalam  hal  ini,  bagi anggota kelompok  yang  tidak  setuju  atau  berkeberatan, dapat  mengajukan  hak opting  out yang menyatakan dirinya keluar sebagai anggota kelompok.
17 Mas  Achmad  Santosa,  et  al, Civil  Liability  for  Environmental  Damage  Indonesia, yang  1999,  Makalah  Topic  7, disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, ICEL.
18 Az. Nasution, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Daya Widya, Jakarta, hlm. 237.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
c. Terdapat anggota kelompok (Class Member). Anggota kelompok merupakan sekelompok orang dalam  jumlah  banyak  yang  menderita  kerugian,  yang  kepentingannya  diwakili  oleh  wakil kelompok  di  pengadilan.  PERMA  No.  1  Tahun  2002  tidak  menjelaskan  batasan  minimal jumlah anggota  kelompok.  Berkaitan  dengan  anggota  kelompok,  PERMA  No.  1  Tahun  2002, hanya  menjelaskan  bahwa  Jumlah  anggota  kelompok  sedemikian  banyak  sehingga  tidaklah efektif dan  efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.
d. memiliki kesamaan peristiwa/ fakta dan dasar hukum (commonality). Wakil kelompok dengan anggota kelompok harus terdapat kesamaan fakta dan kesamaan hukum sebagai akibat tindakan tergugat. Namun demikian, kesamaan fakta dan dasar hukum harus persis serupa secara mutlak, akan  tetapi  dimungkinkan  adanya  perbedaan,  dengan  syarat  perbedaan  tersebut  tidak substansial dan prinsipil.
e. Terdapat kerugian. Pihak wakil kelompok ( class repesentatif ) maupun anggota kelompok ( class members )  harus  benar-benar  atau  secara  nyata  mengalami  kerugian  atau  diistilahkan concrete injured parties .
f. Terdapat tuntutan sejenis (typicallity). Tuntutan (bagi plaintiff class action ) maupun pembelaan (bagi defedant  class  action )  dari  seluruh  anggota  yang  diwakili  ( class  members )  haruslah sejenis.  Pada  umumnya  dalam class  action ,  jenis  tuntutan  yang  dituntut  adalah  pembayaran ganti kerugian.
Berdasarkan  unsur-unsur  tersebut,  yang  dapat  mengajukan  gugatan  dengan mekanisme class action adalah  sekelompok  orang  yang  jumlahnya  banyak  dan  memiliki  kesamaan  fakta  dan  dasar hukum,  sehingga  apabila  diajukan  secara  biasa  (mekanisme  gugatan  sebagaimana  diatur  dalam HIR/Rbg) mengakibatkan proses pemeriksaan menjadi tidak efektif dan efisien. Pihak yang digugat dalam class  action (penggugat)  dapat  berupa  orang  maupun  badan  hukum  (badan  hukum  publik maupun privat).
Di  Amerika  Serikat, class  action diterapkan  terhadap  pencemaran  lingkungan  tidak  hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. “Class action”, penting dalam kasus  pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut  kerugian  terhadap “a  mass  of  people” yang  awam  dalam  ilmu.  Seseorang  atau beberapa  orang  anggota  kelompok  dapat  menggugat  atau  digugat  sebagai  pihak  yang  mendapat kuasa  atas  nama  semua,  dengan  syarat The  class  is  so  nu-merous  that  Joinder  of  all  members  is imprac-ticable; There are guestions of law or fact common to the class; The claims or defenses of the  representative  parties  are  typical  of  the  claims  or  defenaes  of  the  class;  The  representa-tive parties will fairly and adeguately protect the interestsof the class. 19
3. Pengajuan Gugatan oleh Lembaga Swadaya Mayarakat ( Legal Standing ) Tidak sedikit praktisi hukum yang mencampuradukkan antara pengertian class action dan konsep  hak  gugat Legal  Standing .  Sesungguhnya class action dan Legal  Standing memiliki perbedaan. Legal  standing merupakan  hak  gugat  yang  di  miliki  oleh  Lembaga  Swadaya masyarakat.  Hukum  nasional,  secara  materiil,  telah  mengatur legal  standing/ius standing) , namun hukum acara yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materiil tersebut belum diatur.
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  sebagai  penggugat  bukan  sebagai  pihak korban atau  yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentingannya ia mengajukan gugatannya, misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai penggugat mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup  yang  perlu  diperjuangkan  karena  posisi  lingkungan  hidup  sebagai  ekosistem  sangat penting.  Karena  lingkungan  hidup  tidak  dapat  memperjuangkan  kepentingannya  sendiri  karena tidak  dapat  berbicara  sehingga  perlu  pihak  yang  memperjuangkan.  Jadi  pihak  yang  dapat mengajukan Legal Standing hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau kelompok organisasi yang memiliki syarat-syarat tertentu.
Legal  standing dalam  UUPPLH  diistilahkan  sebagai  hak  gugat  organisasi  lingkungan khususnya pada Pasal 92 yang menyatakan bahwa “dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak
19 Siti Sundari Rangkuti, op.cit, hlm. 296-297.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mengajukan  gugatan  untuk  kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup”.  Tidak  semua organisasi  atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  dapat Legal  Standing .  Untuk  bidang lingkungan  hidup  menyebutkan  bahwa  hanya  organisasi  lingkungan  hidup  yang  memenuhi beberapa persyaratan yang dapat mengajukan gugatan Legal Standing yaitu: 20
a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan hidup.
c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar. Perbedaan  lain  antara Class  Actions dengan Legal  Standing adalah  perihal  tuntutan  ganti rugi dalam Class Actions pada umumnya adalah ganti rugi berupa uang sedangkan dalam Legal Standing tidak  dikenal  tuntutan  ganti  kerugian  uang,  tuntutannya  hanya  berupa  permintaan pemulihan  atau  tuntutan  berupa  perintah  pengadilan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  yang  bersifat  deklaratif.  Ganti  rugi  hanya  dapat  dimungkinkan  sepanjang  atau  terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.
Hak  gugat  organisasi  lingkungan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  standing  yang berkembang  di  berbagai  Negara  yang  dilatarbelakangi  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh Christoper  Stone,  Dalam  teori  Stone  ini  memberikan  hak  hukum  ( legal  right )  kepada  obyek- obyek alam ( natural objects ). Menurut Stone hutan, laut atau sungai sebagai obyek alam, layak memiliki hak hukum, hanya karena sifatnya yang inanimatif maka perlu untuk diwakili. Teori ini sejalan  dengan  doktrin  perwalian  yang  kita  kenal,  yang  juga  mengakui  hak  hukum  obyek inanimatif ,  baik  pada  perorangan,  Negara  maupun  anak  dibawah  umur.  Dalam  membela kepentingannya mereka diwakili oleh walinya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  dapat  diuraikan  karakteristik  mekanisme  gugatan legal standing.  Pertama ,  pihak  penggugat.  Pihak  yang  dapat  mengajukan  tuntutan  hak  dengan menggunakan  mekanisme legal  standing hanyalah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat.  Hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggaran dasarnya meliputi perbuatan yang dilanggar oleh tergugat  saja  yang  dapat  mengajukan legal  standing dan  pelanggaran  oleh  tergugat  tersebut merupakan  bagian  kegiatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  diatur  dalam  anggaran  dasar Lembaga  Swadaya  Masyarakat  tersebut,  sebagai  contoh,  dalam  pencemaran  lingkungan  hidup, maka  yang  dapat  mengajukan  gugatan  hanya  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  menurut anggaran dasarnya bergerak dalam bidang lingkungan hidup.
Kedua ,  pihak  tergugat.  Pihak  yang  dapat  digugat  melalui  mekanisme  legal  standing  pada dasarnya meliputi seluruh subjek hukum, baik orang perorangan dan badan hukum (badan hukum publik  maupun  privat). Ketiga ,  dalil  tuntutan  hak.  Tuntutan  hak  yang  dapat  diajukan  dalam mekanisme  gugatan legal  standing adalah  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum.  Dalam  kasus  lingkungan  misalnya,  sebuah  perusahaan  digugat karena  telah  membuang  limbah  yang  mengakibatkan  pencemaran  lingkungan.  Pencemaran lingkungan  ini  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum. Keempat , petitum .  Dalam legal  standing tidak  dikenal  tuntutan  ganti  kerugian  uang.  Ganti  rugi  dapat  dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada ongkos atau biaya yang telah di keluarkan oleh organisasi tersebut. Subjek  hukum  yang  digugat  hanya  diminta  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu perbuatan  tertentu.  Dalam  kasus  lingkungan  hidup  tersebut  di  atas  misalnya,  pihak  tergugat dituntut untuk tidak melakukan pencemaran lagi dan memulihkan kembali ekosistem yang telah rusak sebagai akibat pembuangan limbah.
4. Citizen Law Suit atau Actio Popularis
Actio Popularis atau gugatan warga negara terhadap penyelenggara Negara, tidak dikenal dalam  sistem  hukum civil  law sebagaimana  yang  diterapkan  di  Indonesia,  melainkan  lahir  di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Amerika Serikat . Pada intinya merupakan  mekanisme  bagi  warga  negara  untuk  menggugat  tanggung  jawab  penyelenggara negara  atas  kelalaian  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negara.  Kelalaian  tersebut  didalilkan
20 Ibid . hlm. 9.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga actio  popularis diajukan  pada  lingkup  peradilan umum dalam perkara perdata. 21
Beberapa sarjana berpendapat bahwa citizen law suit hampir sama dengan actio popularis yang  dikenal  di common  law .  Menurut  Gokkel 22 , actio  popularis adalah  gugatan  yang  dapat diajukan  oleh  setiap  orang,  tanpa  ada  pembatasan,  dengan  pengaturan  oleh  negara.  Menurut Kotenhagen-Edzes 22 , dalam actio popularis setiap orang dapat menggugat atas nama kepentingan umum  dengan  menggunakan  Pasal  Pasal  1365  KUHP.  Dari  kedua  pendapat  tersebut  dapat disimpulkan bahwa action popularis adalah suatu gugatan yang dapat diajukan oleh setiap orang terhadap  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  dengan  mengatasnamakan  kepentingan  umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut.
Menurut  Syahdeini, 23 yang  dimaksud  dengan actio  popularis adalah  prosedur  pengajuan gugatan  yang  melibatkan  kepentingan  umum  secara  perwakilan.  Dalam  hal  ini,  pengajuan gugatan  ditempuh  dengan  acuan  bahwa  setiap  warga  negara  tanpa  kecuali  mempunyai  hak membela  kepentingan  umum.  Dengan  demikian  setiap  warga  negara  atas  nama  kepentingan umum  dapat  menggugat  Negara  atau  Pemerintah  atau  siapa  saja  yang  dianggap  melakukan perbuatan  melawan  hukum  dan  nyata-nyata  merugikan  kepentingan  umum  dan  kesejahteraan masyarakat luas.
Citizen  law  suit sendiri  merupakan  akses  orang  perorangan  warga  negara  untuk kepentingan  publik  termasuk  kepentingan  lingkungan  mengajukan  gugatan  di  pengadilan  guna menuntut agar pemerintah melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan  kerugian  publik  yang  terjadi . Pada  dasarnya  c itizen  law  suit merupakan  suatu  hak gugat  warga  negara  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi  warga  negara  dari  kemungkinan terjadinya  kerugian  sebagai  akibat  dari  tindakan  atau pembiaran  omisi  dari negara  atau  otoritas negara.  Menurut  pendapat  Michael  D  Axline 24 , citizen  law  suit memberikan  kekuatan  kepada warga  negara  untuk  menggugat  pihak  tertentu  (privat)  yang  melanggar  undang-undang  selain kekuatan  kepada  warga  negara  untuk  menggugat  negara  dan  lembaga-lembaga  (federal)  yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang gagal dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Undang-undang.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat diinterpretasikan, bahwa citizen law suit pada intinya  adalah  mekanisme  bagi  warga  negara  untuk  menggugat  tanggung  jawab  penyelenggara negara  atas  kelalaian  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negara.  Kelalaian  tersebut  didalilkan sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  sehingga citizen  law  suit diajukan  pada  lingkup  peradilan umum dalam hal ini perkara Perdata. Oleh karena itu , atas kelalaiannya, dalam petitum gugatan, Negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur umum (regeling). Hal ini dimaksudkan agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui karakteristik dari gugatan citizen law suit . Pertama ,  pihak  penggugat.  Pihak  penggugat  dalam citizen  law  suit adalah  warga  negara , baik perorangan  maupun  sekelompok  orang,  yang  bertindak  mengatasnamakan  warga  negara. Penggugat  dalam  hal  ini  cukup  membuktikan  bahwa  dirinya  adalah  warga  Negara  Indonesia. Berbeda  halnya  dengan  gugatan  biasa  maupun class  action ,  dalam citizen  law  suit, penggugat tidak harus merupakan kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara, oleh karena  itu  penggugat  tidak  harus  membuktikan  kerugian  materiil  apa  yang  telah  dideritanya sebagai  dasar  gugatan.  Penggugat  dalam  hal  ini  mewakili  warga  Negara  Indonesia,  tidak  perlu dipisah  menurut  kelompok  kesamaan  fakta  dan  kerugian  sebagaimana  dalam  gugatan class action. Dalam  mekanisme  pengajuan  gugatan citizen  law  suit tidak  memerlukan  adanya  suatu notifikasi option out setelah gugatan didaftarkan sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
21 Arko  Kanadianto, Konsep  Gugatan  Citizen  Lawsuit  Di  Indonesia, Jurnal  Hukum  Transportasi,  http://jurnaltransportasi. blogspot.com/ , hlm. 1, diakses pada tanggal 02 September 2022.
22 Sundari,  2002, Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action  (Suatu  Studi  Perbandingan  dan  penerapannya  di  Indonesia) , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12.
23 Sudikno Mertokusumo, Actio Popularis, http://sudikno.blogspot.com, diakses pada tanggal 02 September 2022.
24 Michael  D  Axline.h  dalam  www.legal-dailythouht.  info/2009/02/antara-citizen-law-suit-dan-classaction/  2,  29  Februari 2009, Antara Citizen Lawsuit dan Class Action , diakses pada tanggal 02 September 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Dalam  prakteknya,  di  Indonesia  yang  didasarkan  pada  pengaturan  di  beberapa  Negara common law , citizen law suit cukup hanya dengan memberikan notifikasi berupa somasi kepada penyelenggara  negara.  Isi  somasi  adalah  bahwa  akan  diajukan  suatu  gugatan citizen  law suit terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan.  Somasi  tersebut  harus  diajukan  selambat-lambatnya  2  (dua)  bulan  sebelum  gugatan didaftarkan,  namun  karena  belum  ada  satupun  peraturan  formal  yang  mengatur  hal  tersebut, maka ketentuan ini tidak berlaku mengikat. 25
Kedua ,  pihak  tergugat.  Tergugat  dalam citizen  law  suit adalah  Penyelenggara  Negara, mulai  dari  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebagai  pimpinan  teratas,  Menteri  dan  terus  sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga  negaranya. Ketiga , dalil  tuntutan  hak.  Perbuatan  melawan hukum  yang didalilkan  dalam gugatan  adalah  kelalaian  penyelenggara  negara  dalam  pemenuhan  hak-hak  warga  negara. Kelalaian  negara  dalam  hal  ini  dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  karena negara telah lalai dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Dalam hal ini harus diuraikan bentuk kelalaian apa yang telah dilakukan oleh negara dan hak warga Negara apa  yang  gagal  dipenuhi  oleh  negara. Keempat ,  petitum.  Dalam  gugatan  tidak  boleh  meminta adanya ganti rugi materiil, karena dalam hal ini, pihak penggugat mengajukan gugatannya karena negara tidak melakukan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Petitum harus berisi permohonan  agar  negara  mengeluarkan  suatu  kebijakan  yang  mengatur  umum (regeling) agar perbuatan  melawan  hukum  berupa  kelalaian  dalam  pemenuhan  hak  warga  negara  tersebut  di masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  beberapa  karakteristik gugatan  pada  penegakan  hak  lingkungan  adalah  gugatan  biasa  yaitu  penggugat  dan  tergugat merupakan  subjek  hukum,  baik  orang  maupun  badan  hukum  dengan  dalil  tuntutan  hak  berupa wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum.  Tuntutannya  adalah  ganti  kerugian  maupun melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan  tertentu  kepada  tergugat,  sehingga  dalam  hal  ini penggugat harus mempunyai perbuatan dan kerugian yang terjadi sebagai akibat perbuatan tergugat. Class  action diajukan  manakala  jumlah  penggugatnya  adalah  banyak (numerous), sedangkan  yang mengajukan gugatan adalah wakil kelompok, yang mewakili kepentingannya sendiri maupun anggota kelompoknya, dengan tuntutan berupa ganti kerugian. Pihak yang dapat digugat adalah seluruh subjek hukum, baik orang maupun badan hukum.
Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat atau legal standing merupakan mekanisme pengajuan gugatan  oleh  Gugatan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  lingkungan  sebagai  akibat  pelanggaran  atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan kegiatan perlindungan yang dilakukan Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Gugatan citizen lawsuit atau actio popularis , merupakan  gugatan  yang  diajukan  oleh  seorang  atau  lebih  warga  negara  atas  nama  seluruh  warga negara  yang  ditujukan  kepada  negara,  dalam  hal  ini  penyelenggara  negara,  sebagai  akibat  adanya perbuatan melawan hukum.

## REFERENSI
Buku: Ali, Chaidir, 1985, Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia , CV Nur Cahya, Yogyakarta. Effendi Lotulung, Paulus, 1991, Penegakaan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata , Citra Aditnya Bakti, Bandung.
Harahap,  Yahya  2005, Hukum  Acara  Perdata  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. Henry Campbell Black, Henry, 1978, Black Law Dictionary , West Publishing, St Paul Minn.
25 Arko Kanadianto, 2008, Konsep citizen lawsuit di Indonesia , http://kanadianto.wordpress.com/2008/diakses pada tanggal 02 September 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Husein,  Harum  M.,  1995, Lingkungan  Hidup,  Masalah  Pengelolaan  dan  Penegakan  Hukumnya , Bumi Aksara, Jakarta. Kansil, CST, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta. Lutfi  Yazid,  TM.  1999, Penyelesaian  Sengketa  Lingkungan (environmetal  Dispute  Resolution) , Yayasan Adikarya IKAPI, Surabaya.
Raharjo, Satjipto, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial , Alumni, Bandung. Rahmadi, Takdir 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek , Sinar Grafika, Jakarta. Sinamo,  Numenson,  2014, Filsafat  Hukum  Dilengkapi  dengan  Materi  Etika  Profesi  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Soejono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitan Hukum , UI-Press, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Sundari  Rangkuti,  Siti,  1996, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional , Airlangga Universityt Press, Surabaya.
Sundari,  2002, Pengajuan  Gugatan  Secara  Class  Action  (Suatu  Studi  Perbandingan  dan penerapannya di Indonesia) , Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Wijers,  G. Het  Gezag  van  Gewijsde  in  Burgerlijke  Landraad  zaken ,  dalam  Supomo,  2000, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri , Pradnya Paramita, Jakarta.
Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.

## Majalah/Artikel
Achmad  Santosa,  Mas  et  al,  Civil  Liability  for  Environmental  Damage  Indonesia,  yang  1999,
Makalah  Topic  7,  disampaikan  dalam  pelatihan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  bekerjasama dengan Australia, ICEL.
Kanadianto, Arko 23 Januari 2008, Konsep citizen lawsuit di Indonesia , http://kanadianto. wordpress.com/2008/ 01/23/konsep-citizen-lawsuit-di-indonesia/  diakses  pada  tanggal  02  September 2022.
Mertokusumo,  Sudikno  Actio  Popularis,  http://sudikno.blogspot.com,  diakses  pada  tanggal  02 September 2022.
Michael D Axline.h dalam www.legal-dailythouht. info/2009/02/antara-citizen-lawsuitdanclassaction/ 2,  29  Februari  2009, Antara  Citizen  Lawsuit  dan  Class  Action ,  diakses  pada  tanggal  02 September 2022.

## Peraturan Perundang-Undang
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok