## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG TERJADI  DI ATAS
TANAH SENGKETA 1
Oleh :

## ERDIANTO
Perumahan Nuansa Griya Flamboyan Kel. Delima Pekanbaru
Abstrak Abstract
Hukum   Pidana   bersifat   ultimum remedium,   karena   itu   semestinya penyelesaian perkara pidana yang bersangkutan   dengan   sengketa dalam   hukum   perdata   khususnya sengketa   pertanahan   sebaiknya tidak   diproses   terlebih   dahulu sampai adanya putusan yang tetap tentang   perkara   perdatanya, Namun,   dalam   praktik,   keadaan ini   sulit   diterapkan   mengingat banyak sengketa perdata menyangkut   kepemilikan   tanah dilakukan dengan surat-surat yang diragukan kepemilikannya.
Criminal   law   is   s   the   ultimate remedy, because it should be the completion of the criminal case is concerned   with   disputes   in   civil law   especially   land   disputes, should not be processed prior to a decision   that   remains   on   civil cases,   however,   in   practice,   the situation is difficult to implement because   many   civil   disputes concerning   land   ownership carried   with   letters   of   doubtful ownership.
Kata Kunci : Tanah sengketa, ultimum remedium
A. Latar Belakang
Tindak   pidana   adalah   suatu   perbuatan   yang   dilakukan   manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan   atau   dibolehkan   oleh   undang-undang   yang   diberi   sanksi berupa  sanksi   pidana.  Kata  kunci  untuk   membedakan   suatu  perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. 2
Untuk dapat menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka   menurut   Moeljatno   dapat   diketahui   unsur-unsur   tindak   pidana sebagai berikut:
1.   Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
1 Disampaikan dalam Diskusi Bulanan Fakultas Hukum Universitas Riau, tanggal 25 Mei 2012
2 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar , Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.100.
2.     Perbuatan   itu   harus   dilarang   dan   diancam   dengan   hukuman   oleh undang-undang;
3.   Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4.   Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5.   Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
Sementara   itu,   Loebby   Loqman   menyatakan   bahwa   unsur-unsur tindak pidana meliputi :
a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
b)   Perbuatan   itu   dilarang   dan   diancam   dengan   pidana   oleh   undang- undang
c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 3
Sedangkan   menurut   EY   Kanter   dan   SR   Sianturi,   unsur-unsur tindak pidana adalah:
1.  Subjek
2.  Kesalahan
3.  Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan)
4.   Suatu   tindakan   yang   dilarang   atau   diharuskan   oleh   undang- undang/perundangan   dan   terhadap   pelanggaranya   diancam   dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 4
Menurut   Loebby   Loqman,   terdapat   tiga   kemungkinan   dalam perumusan tindak pidana, pertama, tindak pidana dirumuskan baik nama maupun   unsur-unsurnya. -Kedua, adalah   tindak   pidana   yang   hanya dirumuskan   unsurnya   saja,   dan ketiga, tindak   pidana   menyebutkan namanya   saja   tanpa   menyebutkan   unsur-unsurnya.   Bagi   tindak   pidana
3 Loebby Loqman, Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal Penting Dalam Hukum Pidana, Jakarta, hal. 13. (Tanpa tahun dan tanpa penerbit)
4 EY   Kanter   dan   R   Sianturi, Asas-asas   Hukum   Pidana   Di   Indonesia   dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal.211.
yang tidak menyebutkan unsur-unsumya atau tidak menyebut namanya, maka nama serta unsurnya dapat diketahui melalui doktrin. 5
Dalam   hal   ini   lah   seringkali   ditemukan   kesulitan   dalam pengungkapan   suatu   perkara   pidana.   Apalagi   jika   perkara   pidana   yang dihadapi oleh penegak hukum terkait adanya perkara perdata dalam kasus yang sama. Salah satu perkara yang paling sering dihadapi para penegak hukum di lapangan, khususnya di Provinsi Riau adalah kasus terjadinya tindak   pidana   pencurian   atau   pengrusakan   di   atas   tanah   lahan   yang sedang dipersengketakan.
Menghadapi   kasus   demikian,   seringkali   terdapat   keraguan   yang serius   di   kalangan   penyidik,   apakah   penyelesaian   perkara   perdatanya dahulu   diselesaikan   sebagaimana   berlaku   dalam   prinsip   ultimum remedium ataukah tetap dilanjutkan perkaranya tanpa harus menunggu selesainya   perkara   perdata   dalam   status   kepemilikan   tanah   yang dipersengketakan.
Persoalan-persoalan   tersebut  adalah   masalah   yang   perlu   dijawab dalam bentuk suatu kajian ilmiah.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat didentifikasi masalah dalam kajian ini adalah :
1. Tindak   pidana   apa   saja   yang   kemungkinan   terjadi   di   atas   tanah sengketa serta unsur-unsurnya?
2. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana di atas tanah sengketa terkait dengan keraguan tentang kepemilikan atas tanah?

## C. Tindak Pidana di Atas Tanah Sengketa
Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari- hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya,
5 Loebby Loqman, Loc.Cit .
tetapi sudah meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. 6 Oleh karena itu sering sekali terjadi sengketa diantara sesamanya. untuk itulah diperlukan   kaedah-   kaedah   yang   mengatur   hubungan   manusia   dengan tanah.
Gangguan terhadap kepentingan atau konflik haruslah dihindarkan dicegah   atau   tidak   dibiarkan   terus-menerus   karena   akan   menggangu tatanan   masyarakat.   Manusia   akan   selalu   berusaha   agar   tatanan masyarakat alam keadaan seimbang, karena keadaan yang seimbang dapat menciptakan   suasana   tertib,   damai,   aman   yang   merupakan   jaminan kelangsungan hidup.
Demikian juga dengan penyelenggaraan kepentingan manusia yang berkaitan dengan kebutuhan tanah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai permasalahan- permasalahan tanah yang perlu penanganan yang serius. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya.
Seperti   yang   telah   dijelaskan   diatas   bahwa   semua   permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Apabila permasalahnya dibidang pertanahan   karena   keberadaanya,   tanah   mempunyai   hubungan   yang sangat   erat   dengan   hidup   dan   kehidupan   manusia.   Berbagai   upaya dilakukan   untuk   menyelesaikan   sengkata   baik   itu   melalui   musyawarah maupun melalui lembaga pengadilan.
Tindak pidana yang berkaitan dengan tanah sengketa akan terjadi karena menyangkut objek yang ada di atas tanah yang dipersengketakan. Dengan demikian, maka tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan objek sengketa adalah tindak pidana terhadap harta benda. Harta benda tersebut dapat meliputi tanaman atau rumah atau bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Tindak pidana atas harta benda seperti pencurian dan pengrusakan berkaitan erat dengan kepemilikan harta benda tersebut.
6 Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria , Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal. 19.

## VOLUME 3  NO. 1
Tindak pidana atas harta benda di atas tanah berhubungan dengan siapa pemilik tanah tersebut. Oleh karena itu lah persoalan tindak pidana di atas tanah sengketa sering menimbulkan masalah dalam praktik.
Pengaturan tentang tindak pidana atas harta benda sejalan dengan fungsi   dan   hakikat   hukum   pidana  sebagai   ultimum   remedium.   Hukum pidana pada dasarnya tidak punya kaedah hukum sendiri melainkan ia hanya melenggkapi kaedah bidang hukum lain. Kehadiran hukum pidana hanya untuk memperkuat tegaknya bidang hukum lain. Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum perdata, dagang, tata negara ditaati. Perlu ada sanksi terhadap pelanggaran hukum tersebut.   Karena   itu   sering   dikatakan   bahwa   hukum   pidana   tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya, kaidah yang mengatakan jangan engkau   mencuri   atau   mengambil   barang   orang   lain,   sebenarnya merupakan   kaidah   hukum   perdata,   yaitu   perlindungan   terhadap   hak milik. 7
Beberapa tindak pidana yang sering terjadi di atas tanah sengketa antara lain :
1. Pencurian (Pasal 362);
2. Pengrusakan (Pasal 170 dan 406);
Pasal   362   tentang   pencurian   dinyatakan   barangsiapa   mengambil suatu   barang,   yang   seluruhnya   atau   sebagian   kepunyaan   orang   lain, dengan   maksud   untuk   memilikinya   secara   melawan   hukum,   diancam karena   pencurian   dengan   pidana   penjara   paling   lama   lima   tahun   atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
Barangsiapa   adalah   siapa   saja   atau   setiap   orang   yang   dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah   tiap   orang   yang   cakap   berbuat   hukum,   tidak   termasuk   dalam
7 Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu,
Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal.1
golongan   sebagaimana   diatur   dalam   pasal   44   yaitu   mereka   yang   tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan
Mengambil   dianggap  selesai   apabila   barang   tersebut   telh   pindah tempat.   Bila   baru   memegang   saja   dan   belum   berpindah   tempat   maka belum dapat disebut mencuri.
Suatu   barang   adalah   segala   sesuatu   yang   menjadi   objek   hukum pidana yang wajib dilindungi. Pengertian barang sebagaimana rumusan unsur   barang   dalam   Psal   362   adalah   segala   sesuatu   yang   berwujud termasuk   pula   binatang   (manusia   tidak   masuk),   misalnya   uang,   baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. 8
Sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Artinya tidak mesti   objek  barang  tersebut seluruhnya  milik  orang  lain, sebagian   saja sudah termasuk dalam ruang lingkup pengertian unsur ini.
Dengan   maksud   atau   dengan   dengan   sengaja,   artinya   berniat   di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan.  Adapun niat terletak dalam sikap batin ( mens rea) para pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau   sikap   bathin   seseorang   subjek   hukum   tidak   dapat   diidentifikasi dengan   segera,   bagaimana   sikap   bathin   seseorang   dapat   dilihat   dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud ( met het orgnierk) disebut juga dolus atau kesengajaan.
Melawan hak, sama dengan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan  kaidah  materiil yang  berlaku  baginya. sebagai  melawan  hukum
8 R   Soesilo, Kitab   Undang-undang   Hukum   Pidana   (KUHP), Politea,   Bogor, 1996, hal.250
bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan   juga   berdasarkan   asas-asas   keadilan   atau   asas-asas   hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal   17   Januari   1962   No.   152   K/Kr/1961   menganut   paham formale wederrechtelijkheid ,   tetapi   perkembangan   selanjutnya   menunjukan   hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan   menganut   ajaran   sifat   melawan   hukum   yang   material ( materiele wederrechtlikheid ).
Pencurian dalam Pasal 362 merupakan bentuk pokok tindak pidana pencurian. Dalam pasal-pasal berikutnya dikenal pula adanya Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian ringan.
Sedangkan Paasal 170 adalah :
“   Barangsiapa   secara   terang-terangan   dan   secara   bersama-sama menggunakan   kekerasan   terhadap   orang   atau   barang,   diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja   menghancurkan   barang   atau   bila   kekerasan   yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;
2. dengan   pidana   penjara   paling   lama   sembilan   tahun,   bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat;
3. dengan   pidana   penjara   paling   lama   dua   belas   tahun,   bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”.
Dengan demikian, maka unsur-unsurnya adalah :
Barangsiapa   adalah   siapa   saja   atau   setiap   orang   yang   dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah   tiap   orang   yang   cakap   berbuat   hukum,   tidak   termasuk   dalam golongan   sebagaimana   diatur   dalam   pasal   44   yaitu   mereka   yang   tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu   di   muka   umum,   cukup   apabila   tidak   diperlukan   apa   ada kemungkinan   orang   lain   dapat   melihatnya.   (Yurisprudensi   Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976) 9 . Dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti).
Secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.   Orang   yang   hanya   mengikuti   dan   tidak   benar-benar   turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan pasal ini.
Melakukan kekerasan, melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bahwa yang   dimaksud   dengan   kekerasan   adalah   membuat   orang   jadi   pingsan atau   tidak   berdaya   lagi,   atau   mempergunakan   tenaga   atau   kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah.
Orang,  adalah  siapa  saja. Pengertian  orang  dalam  hal ini  adalah sebagai   orang   sebagai   objek   hukum   yaitu   tiap   warga   negara   yang dilindungi   oleh   hukum   pidana,   jadi   tidak   dipandang   apakah   orang tersebut   cakap   atau   tidak   melakukan   perbuatan   hukum.   Artinya   lagi, perbuatan   melawan   hukum   terhadap   setap   orang   warga   negara   yang menjadi   objek   perlindungan   hukum   pidana   suatu   negara   termasuk seandainya orang tersebut mengalami gangguan jiwa tidak dikecualikan dari pengertian orang dalam pasal ini.
Barang, adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum pidana yang   wajib   dilindungi.   Pengertian   barang   sebagaimana   rumusan   unsur barang   dalam   Psal  362   adalah   segala  sesuatu   yang   berwujud   termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. 10
9 Soenarto   Soerodibroto   KUHP   dan   KUHAP,   Rajawali   Pers,   Jakarta,   1996, hal.105
Sedangkan  Pasal 406  berbunyi,  “(1)  Barangsiapa dengan   sengaja dan   secara   melawan   hukum   menghancurkan,   merusak,   membuat   tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima   ratus   rupiah.   (2)   Diancam   dengan   pidana   yang   sama   orang   yang dengan   sengaja   dan   secara   melawan   hukum   membunuh,   merusakkan, membuat   tak   dapat   digunakan   atau   menghilangkan   hewan,   yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.”
Unsur-unsurnya adalah :
Barangsiapa,   siapa   saja   atau   setiap   orang   yang   dapat   bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disbeut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana   diatur   dalam   pasal   44   yaitu   mereka   yang   tidak   cakap melakukan  perbuatan  hukum karena terganggu  jiwanya, Pasal 45  yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa   dan   Pasal   50   dan   51   tentang   perintah   undang-undang   dan   atau jabatan.
Dengan sengaja, artinya dengan maksud atau berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan.  Adapun niat terletak dalam sikap batin ( mens rea) para pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana   sikap   bathin   seseorang   dapat   dilihat   dari   perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau   dengan   maksud   ( met   het   orgnierk) disebut   juga dolus atau kesengajaan.
Melawan hak, sama dengan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan
dengan  kaidah  materiil yang  berlaku  baginya. sebagai  melawan  hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan   juga   berdasarkan   asas-asas   keadilan   atau   asas-asas   hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal   17   Januari   1962   No.   152   K/Kr/1961   menganut   paham formale wederrechtelijkheid ,   tetapi   perkembangan   selanjutnya   menunjukan   hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan   menganut   ajaran   sifat   melawan   hukum   yang   material ( materiele wederrechtlikheid ).
Membinasakan  berarti menghancurkan atau merusak sama sekali. Merusakkan berbeda atau lebih rendah daripada membinasakan, artinya tidak   harus   sampai   tidak   bisa   dipakai   sama   sekali.   Membuat   sehingga tidak dapat dipakai lagi, yaitu tindakan sedemikian rupa, sehingga barang itu   itu   tidak   dapat   diperbaiki   lagi.   Menghilangkan   berarti   membuat sehingga   barang   itu   tidak   ada   lagi,   misalnya   dibakar   sampai   habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang. 11
Barang, adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum pidana yang   wajib   dilindungi.   Pengertian   barang   sebagaimana   rumusan   unsur barang   dalam   Psal  362   adalah   segala  sesuatu   yang   berwujud   termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Namun dalam Pasal   406   pengertian   barang   tidak   termasuk   binatang   karena   binatang diatur   dalam   pasal   tersendiri.   Dengan   demikian,   apa   yang   dimaksud dengan   barang   termasuk   kepada   segala   sesuatu   objek   hukum   yang menjadi objek perlindungan hukum pidana yang menjadi milik individu atau milik orang antara lain harta benda dan termasuk pula tanaman.
11 Ibid, hal.250.

## VOLUME 3  NO. 1
Sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Artinya tidak mesti   objek  barang  tersebut seluruhnya  milik  orang  lain, sebagian   saja sudah termasuk dalam ruang lingkup pengertian unsur ini.

## D. Penyelesaian Perkara Pidana di atas Tanah Sengketa terkait dengan Keraguan tentang Kepemilikan atas Tanah
Dalam penyelesaian perkara pidana atas objek yang ada di atas tanah sengketa   terdapat   dua   pandangan   yang   saling   bertolak   belakang. Pandangan   pertama   menyatakan   bahwa   harus   terang   dulu   perkara perdatanya,   baru   dilanjutkan   perkara   pidananya,   pandangan   kedua menyatakan bahwa perkara pidana tetap dapat dilanjutkan jika perkara pidananya terang benderang dan dapat dibuktikan secara materil.
Menghadapi   kesulitan   tersebut,   terdapat   dua   pandangan   yang bertolak belakang, yaitu pertama menyatakan bahwa perkara tidak dapat diteruskan   karena   harus   ada   kepastian   terlebih   dahulu   tentang kepemilikan   tanah   tersebut.   Pendapat   yang   kedua   menganggap   tidak harus   menunggu,   karena   perkaranya   terpisah.   Kedua   pendapat mengandung kelebihan serta kelemahan sekaligus.
Terhadap   pandangan   pertama,   terjamin   kepastian   hukum,   tetapi seandainya dalam perkara perdata nantinya telah diputuskan siapa yang berhak   atas   tanah   sengketa,   apakah   proses   hukum   pidana   dapat diteruskan   padahal   hukum   pidana   tidak   boleh   berlaku   surut? Kemungkinan   tersebut   dapat   ditepis   jika   dalam   amar   putusan   perkara perdata   disebutkan   perbuatan   tergugat   sebagai   perbuatan   melawan hukum.
Terhadap kemungkinan kedua, penyelesaian secara pidana terlebih dahulu   mengandung   kelemahan   jika   seandainya     pengadilan   perdata memenangkan pihak yang menjadi pelapor? Apakah dengan sendirinya penyidikan perkara harus dihentikan?
Kamal   Firdaus, 12 advokat   senior   asal   Yogyakarta,   termasuk   yang berpandangan yang kedua. Pendapat tersebut didasarkan pemikiran akan adanya kemungkinan disalahgunakannya sengketa tanah bagi pihak yang sebenarnya   tidak   berhak   untuk   merugikan   pihak   yang   sebenarnya memang berhak. Dalam praktik, seringkali terjadi bahwa klaim salah satu pihak atas tanah didasarkan pada surat tanah yang sebenarnya palsu. Oleh karena itu, jika ada dugaan alas haknya palsu, maka penyidik sebaiknya membuktikan   terlebih   dahulu   kepalsuan   atau   keaslian   dari   surat   yang dijadikan dasar atau alas hak bagi pihak yang juga mengaku pemilik tanah. Jika satu objek tanah ditemukan 2 surat, maka sudah tentu ada yang asli dan ada yang palsu.
Dalam pandangan penulis, sebaiknya penyelesaian perkara pidana tetap harus dilanjutkan, namun penyelesaian perkara perdata juga harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan, sepanjang penyidik telah yakin dengan alat-alat bukti yang dikumpulkan mendukung siapa sebenarnya yang   menjadi   pemilik   tanah.   Apalagi   dalam   hal   pencurian   dann pengrusakan   menurut   Pasal   406,   objek   yang   dijadikan   tindak   pidana adalah   barang   yang   sebagian   atau   seluruhnya   milik   orang   lain. Berdasarkan unsur ini, tidak mesti ada kepastian terlebih dahulu tentang siapa yang menjadi pemilik sebenarnya dari suatu barang tersebut. Jika terdapat keraguan saja tentang pemilik barang, atau ada pihak lain yang juga  mengklaim   barang,  maka  seharusnya  lah  pelaku  menyadari   untuk tidak mengambil barang tersebut. Sikap penyidik untuk dapat meneruskan perkara ini dapat didasarkan kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1213/K/Pid/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 71K/KR/1975 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 393/K/Pid.2005.
Jika   pelaku   tetap   mengambil   barang   yang   diragukan kepemilikannya,   pelaku   dapat   dipersalahkan   tidak   memperhitungkan akibat   yang   akan   terjadi   jika   ia   tetap   melakukan   perbuatan.   Ia   dapat
12 Wawancara   dengan   Kamal   Firdaus,   advokat   senior   tinggal   di   Yogyakarta, tanggal 24 Mei 2012
dipersalahkan   karena   sikap   batinya   yang   mengabaikan   kemungkinan barang milik orang lain.  Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Hukum   Pidana   Positif   Indonesia   menganut   asas   tiada   pidana   tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih- lebih   lagi   setelah   diperkuat   dengan   UU   No.   14   Tahun   1970   yang menyatakan bahwa "Tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan   karena   alat   pembuktian   yang   sah   menurut   Undang-undang mendapat   keyakinan,   bahwa   seseorang   yang   dianggap   dapat bertanggungjawab   telah   bersalah   atas   perbuatan   yang   dituduhkan   atas dirinya".
Asas   kesalahan   dalam   hukum   pidana   adalah   suatu   asas   yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas   "Tiada   pidana   tanpa   kesalahan"   (Gen   Straf   Zonder   Schuld)   tidak boleh dibalik menjadi "Tiada kesalahan tanpa pidana". Dengan demikian hubungan   dari   kesalahan   dan   pemidanaan   akan   menjadi   jelas,   yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana. 13
Kesalahan   disini   diartikan   secara   umum,   yaitu   perbuatan   yang secara   objektif   tidak   patut,   karenanya   perbuatan   itu   setidak-tidaknya dapat   dicela. Sedangkan   kesalahan   sebagai   suatu   kesengajaan   masih dapat dibagi lagi dalam :
a. Dengan maksud (met het oognierk). Disebut juga dolus  directus (sebab memang akibat perbuatannya itu diharapkan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi).
b. 1. Dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian   (als zekerheids   bewustzijn).   (Bahwa   akibat   atau   perbuatannya   sendiri terjadi)
2.     Dengan kesadaran sebagai     suatu     kemungkinan     saja     (als mogelijkheid-bewustjzijn)
c.  Kesengajaan bersyarat (dolus eventualis). Kesengajaan bersyarat disini diartikan   sebagai   perbuatan   yan   dilakukan   dengan   sengaja   dan   ia mengetahui,   yang   mengarah   kepada   suatu   kesadaran   bahwa   akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi. Suatu kemungkinan besar
13 BIT   Tamba, Kesalahan   dan   Pertanggungjawaban   Dokter   (Dalam Melakukan Perawatan), Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996
atau   sebagai   suatu   kemungkinan   yang   tidak   dapat   diabaikan   itu diterima   dengan   begitu   saja,   atau   "dolus   eventualis".   Prof.   Sudarto menyebutnya dengan teori apa boleh buat. Sebab disini keadaan batin si pelaku mengalami dua hal, yaitu : (i) akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut, (ii) akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila akibat  atau  keadaan  itu  harus diterima. Jadi  berarti bahwa ia sadar akan risiko yang harus diterimanya. Maka disinipun terdapat   suatu   pertimbangan   yang   menimbulkan   kesadaran   yang sifatnya   lebih   dari   sekedar   suatu   kemungkinan   biasa   saja.   Sebab sengaja   dalam   dolus   eventualis   ini   juga   mengandung   unsur-unsur mengetahui dan menghendaki, walaupun sifatnya sangat samar sekali. Atau dapat dikatakan hampir tidak terlihat sama sekali. 14
Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban; sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggung jawaban yang berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku azas tidak dipidana tanpa kesalahan; "Geen   straf  zander   schuld\   Keine   Strafe   ohm   Schuld\ atau dalam bahasa Latinnya: "Actus non facit reum nisi mem sit rea" (an act does not make a person guilty unless his mind is guilty}. 15

## E. Kesimpulan
Berdasarkan   hal-hal   tersebut   di   atas   maka   dapat   disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana yang objeknya di atas tanah sengketa menurut pandangan penulis tetap dapat diteruskan walaupun belum ada putusan   perkara   perdatanya.   Namun   sebaiknya   jika   terdapat   indikasi pemalsuan atas alas hak tanah, maka sebaiknya penyidik terlebih dahulu melakukan penyidikan atas keaslian tanah tersebut.
F. Daftar Pustaka
14 Ibid, hal.68-69.
15 Moeljatno, Perbuatan   Pidana   dan   Pertanggungjawaban   dalam   Hukum Pidana, Penerbit   Bina   Aksara,   Jakarta,   3983,   hal.   22-23. Pandangan   Moeljatno   ini sekaligus menentang pendapat Simons dan van Hamel yang menganut monistis. Kursif Ole h penulis
Andi Hamzah dan A Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
BIT   Tamba, Kesalahan   dan   Pertanggungjawaban   Dokter   (Dalam Melakukan   Perawatan), Penerbit   Universitas   Sriwijaya,
Palembang, 1996 Erdianto   Effendi, Hukum   Pidana   Indonesia,   Suatu   Pengantar ,   Refika Aditama, Bandung, 2010
EY Kanter dan R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 Loebby   Loqman, Tentang   Tindak   Pidana   dan   Beberapa   hal   Penting Dalam Hukum Pidana, Jakarta (Tanpa tahun dan tanpa penerbit) Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983
Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria , Cet. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1997
R Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996
Soenarto Soerodibroto KUHP dan KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 1996