Vol. 14. No. 2, Februari 2015, 146-165
KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
Fazzan
University of Malaya, Kuala Lumpur E-mail: fazzan.ma@yahoo.com

## Abstrak
Korupsi adalah masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang.  Praktek  korupsi  yang  terjadi  hampir  dalam  segala  lini  kehidupan  telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdepan dalam bidang korupsi. Padahal  masyarakat  Indonesia  adalah  mayoritasnya  berpenduduk muslim. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  merumuskan  definisi korupsi  di  Indonesia  dalam perspektif  hukum  Islam  dan  bagaimana  konsep  praktek  korupsi  di  Indonesia  dalam perspektif  hukum  Islam.  Dalam  melakukan penelitian ini  dengan  menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam  adalah usaha memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jalan melanggar hukum yang bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  (al- ‘ad a lah),  akuntabilitas  (al-am a nah),  dan tanggung  jawab  dalam  suatu  jabatan. Tindak  pidana korupsi  di  Indonesia  apabila dilihat  dari  perspektif  hukum jinayat dalam  Islam,  maka  ia  sama  dengan  konsep praktek ghul u l (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan), dan risywah (suap), al- h ir a bah (perampasan),  dan al-gha s ab (penggunaan  hak  orang  lain  tanpa  izin).  Korupsi termasuk  ke  dalam  perbuatan  pidana dalam  hukum  Islam  karena  adanya na ss yang melarang  korupsi,  kemudian  telah  melakukan  perbuatan  yang  telah  menyalahi na s - na s ,  misalnya  berbuat khiy a nah/ghul u l,  al-ghasy (penipuan), risywah (suap), al- h ir a bah (perampasan), al-gha s ab (penggunaan hak orang lain tanpa izin), dan  yang terakhir pelakunya adalah orang sudah dapat dibebankan hukum.

## Kata Kunci: Korupsi; Hukum Islam; Jinayat

## Abstract
Corruption  is  a  crucial  problem  in  Indonesia  that  could  not  be  resolved  yet. Corruption  takes  place  nearly  in  all  aspect  of  life  and  makes  Indonesia  become  a foremost country in corruption. In fact, the majority of Indonesians are Muslim. This study  aims  to  define  the  perspective  and  the  concept of  corruption  according  to Islamic law in Indonesia. This study used descriptive-analytic method and normative approach.  The  result of  this study shows that corruption in  Indonesia is  process of feather one’s nest and others by violating the laws and just ice principal (al- ‘ad a lah), accountability (al-am a nah) and  position’s  responsibility .  If  corruption  in  Indonesia reviewed to jinayat perspective law, thus it will  be the same  as ghul u l (treachery), al-ghasy (fraud), risywah (bribe), al- h ir a bah (seizure), and al-gha s ab (using other’s own  non-permit). Corruption  is  including  to  criminal  act  based  on  Islamic  law  and na s (script), because  of  the  deed  is  deviating na s - na s (scripts), such  as khiy a nah/ghul u l,  al-ghasy (fraud), risywah (bribe), al- h ir a bah (seizure), al-gha s ab (using other’s own non -permit) and the last but not least, the doer can be punished.
Keywords: Corruption; Islamic Law; Criminal Law

## ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
نﻵا ﱴﺣ ﺎﻬﻠﺣ ﻢﺘﺗ دﺎﻜﻳ ﻻ ﱴﻟا ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺐﻌﺸﻟ ﻞﻛﺎﺸﳌا ﱪﻛأ ﻦﻣ دﺎﺴﻔﻟا نإ . ﻊﻴﲨ ﰱ ثﺪﺣ ﺪﻗ دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺳرﺎﳑو نﻮﻤﻠﺴﳌا ﺎ ﺎﻜﺳ ﺐﻠﻏأ نأ ﻊﻣ ،دﺎﺴﻔﻟا لﺎﳎ ﰱ ةﺪﺋاﺮﻟا ناﺪﻠﺒﻟا ﻦﻣ ةﺪﺣاو ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﺖﻠﻌﺟ ﺎﺒﻳﺮﻘﺗ ﻩﺎﻴﳊا طﻮﻄﺧ . و
دﺎﺴﻔﻟا  ﲎﻌﻣ  ﺪﻳﺪﲢ  ﻮﻫ  ﺔﺳارﺪﻟا  ﻩﺬﻫ  ﻦﻣ  فﺪﳍا
ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا  ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا  رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰱ  ﻪﺘﺳرﺎﳑ  مﻮﻬﻔﻣ و .
ىرﺎﻴﻌﳌا ﺞﻬﻨﻟﺎﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﻣ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ مﺪﺨﺘﺴﺗو . ﻦﻣ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰱ دﺎﺴﻔﻟا نأ ﱃإ ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﲑﺸﺗ ئدﺎﺒﳌ ﺔﻔﻟﺎﳐو ﻲﻋﺮﺷ ﲑﻏ ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ ﻩﲑﻏ وأ ﻪﺴﻔﻧ ءاﺮﺛإ قﺪ  ﻲﺼﺨﺷ ﻞﻤﻋ ﻮﻫ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﺔﻟاﺪﻌﻟا
ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﳌا و ﺔﻧﺎﻣﻷاو . ﺶﻐﻟاو لﻮﻠﻐﻟا مﻮﻬﻔﳌ وﺎﺴﻣ ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻲﺋﺎﻨﳉا نﻮﻧﺎﻘﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰱ دﺎﺴﻔﻟاو ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا ﰱ ﺐﺼﻐﻟاو ةﻮﺷﺮﻟاو . ﻦﻣ ﻪﻴﻓ ﺎﳌ و ،ﻲﻣاﺮﺟإ ﻞﻤﻋ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﻣ دﺎﺴﻔﻟا ﺪﻌﻳو ﺔﻧﺎﻴﳋﺎﻛ ،صﻮﺼﻨﻠﻟ ﺔﻔﻟﺎﺨﳌا لﺎﻤﻋﻷا ،ﺐﺼﻐﻟاو ﺔﺑاﺮﳊاو ةﻮﺷﺮﻟاو ﺶﻐﻟاو لﻮﻠﻐﻟاو
ﻪﻴﻠﻋ ﻒﻠﻜﻳ ﻦﳑ ﻪﻠﻋﺎﻓ نﻮﻜﻳ و . ﻟا ﻟا تﺎﻤﻠﻜ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮ : دﺎﺴﻔﻟا ; ﻲﻣﻼﺳﻹا رﻮﻈﻨﳌا ; ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا

## A. Pendahuluan
Salah  satu  fenomena  yang  sangat  memprihatinkan  dalam  kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini ialah maraknya korupsi.  Korupsi,  telah  menempatkan  Indonesia  pada  jajaran  negara  terkorup  di dunia. Kenyataan  ini  merupakan  suatu  ironi,  apabila  dikaitkan  dengan  keberadaan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bahkan, umat Islam negeri  ini  dikenal  sebagai  muslim  yang  paling  bersemangat  dalam  melaksanakan upacara ritual keagamaan (ibadah). Masjid dan  mushala ada di mana-mana. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk.
Korupsi  adalah  tingkah  laku  yang  menyimpang  dari  tugas-tugas  resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan,  keluarga  dekat,  kelompok  sendiri)  atau  melanggar  aturan-aturan pelaksanaan  beberapa  tingkah  laku  pribadi. 1 Adapun  menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  yang  dimaksud  dengan  korupsi  ialah  secara  melawan  hukum  melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2
1 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Cet. II (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 31.
2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuntungan  negara  atau  perekonomian  negara digolongkan kejahatan tindak pidana korupsi.
Korupsi  di  Indonesia  merupakan  masalah  besar  yang  belum dapat diselesaikan  dengan  tuntas  oleh  bangsa  ini.  Salah  satu  agenda  reformasi  adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia.  Segala  upaya  untuk  memberantas  korupsi  sudah  dilakukan  baik  oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, 3 sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justeru korupsi  semakin  menjadi-jadi.  Sekalipun  sudah  ada  lembaga  khusus  yang diperuntukkan  untuk  memberantas  kasus  korupsi.  Kalau  dulu  korupsi  itu  hanya dilakukan  oleh  segelintir  orang  yang  menempati  posisi-posisi  penting  dalam pemerintahan,  namun  sekarang  korupsi  ikut  serta  dipraktekkan  oleh  bawahan- bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus  korupsi  ini  sudah  begitu  subur  tumbuh  di  negeri  kita  ini.  Ini  menunjukkan betapa  buruknya  citra  Indonesia  di  mata  negara  luar  akibat  dari  perilaku  pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.
Islam  datang  untuk  membebaskan  dan  memerangi  sistem  ketidakadilan bukan  malah  untuk  melegalisasi  praktek-praktek  yang  melahirkan  eksploitasi  dan ketidakadilan.  Untuk  itu  perlu  kerja  keras  untuk  memperkenalkan  konsep  Islam dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam masalah konsep korupsi.
Maka  pada  titik  inilah  penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan  terutama untuk memperjelas tindak pidana korupsi di Indonesia dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam  dan  sekaligus  mengklarifikasi  kegundahan-kegundahan  sebagaimana yang  dirasakan  di  atas.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  bertujuan  menalar  lebih  jauh tentang  aturan  normatif  korupsi  di  Indonesia  dalam  tinjauan  Hukum  Pidana  Islam dari  sisi  bentuk  perbuatannya dengan menggunakan  metode  penelitian deskriptif-
3 Musyafaullah,  “ Muhamadiyah dalam  Gerakan  Anti  Korupsi” , dalam Narasi:  Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol. V, Desember 2004, 38.
analitik 4 , yaitu  menggambarkan  dan  menganalisis  secara  cermat  tentang  korupsi  di Indonesia dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

## B. Pembahasan

## 1. Korupsi dalam Hukum Positif
Definisi etimologis dari  kata  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin Corruptio atau Corruptus, berarti  kebusukan,  kebejatan,  tidak  jujur,  dapat  disuap,  tidak bermoral, penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  yang  menghina  atau  memfitnah sebagaimana dapat dibaca dalam The Lexion Webster Dictionary. 5 Dari bahasa Latin itulah  turun  ke  banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris,  Perancis,  dan  Belanda. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa-bahasa inilah turun ke bahasa  Indonesia,  yang disebut dengan “korupsi”. 6
Dalam  arti  luas,  korupsi  berarti  menggunakan  jabatan  untuk  keuntungan pribadi. 7 Jabatan  adalah  kedudukan  kepercayaan.  Seseorang  diberi  wewenang  atau kekuasaan  untuk  bertindak  atas  nama  lembaga.  Lembaga  itu  bisa  dalam  bentuk lembaga swasta atau lembaga pemerintah.
Rumusan  yuridis  formil  definisi  korupsi  di Indonesia  ditetapkan  dalam undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 mengatakan bahwa  korupsi  secara  terminologis adalah  melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara. 8 Adapun  definisi  yang  sering  dikutip adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga
4 Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.
5 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya (Jakarta: Gramedia, 1986),
7.
6 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, 7. Lihat juga, Djoko Prakoso, et. al., Upetisme: Ditinjau dari  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Tahun  1971 (Jakarta:  Bina  Aksara, 1986), 2.
7 Robert  Klitgaard,  et.  al., Corrupt  Cities.  A  Practical  Guide  to  Cure  and  Prevention, terj., Oleh Masri Maris dengan  “Penuntun Pemberantasan  Korupsi dalam Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 2.
8 Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  dan  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. 9
Dari definsis-definisi korupsi yang dikemukakan di atas, terdapat dua unsur pokok  di  dalamnya,  yaitu penyalahgunaan  kekuasaan  yang  melampaui  batas kewajaran hukum  oleh  para  pejabat  atau  aparatur  negara,  dan  pengutamaan kepentingan  pribadi atau  klien  di  atas  kepentingan  publik  oleh  para  pejabat  atau aparatur negara yang bersangkutan.
Berdasarkan definisi korupsi yang digambarkan oleh hukum formil di atas, maka  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  korupsi  adalah  setiap  tindakan  yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuntungan  negara  atau perekonomian negara digolongkan dalam kejahatan tindak pidana korupsi.
2. Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Islam
a. Definisi Korupsi dalam Hukum Islam
Dalam  khazanah  hukum  Islam,  perilaku  korupsi  belum  memperoleh  porsi pembahasan  yang  memadai,  ketika  para fuqah a ’ berbicara  tentang  kejahatan memakan  harta  benda  manusia  secara  tidak  benar (akl  amw a l  al-na s bi  al-ba t il) seperti  yang  diharamkan  dalam al- Qur’ān ,  tetapi  apabila  merujuk  kepada  kata  asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.
Dalam  konteks  ajaran  Islam  yang  lebih  luas,  korupsi  merupakan  tindakan yang  bertentangan  dengan  prinsip  keadilan  (al- ‘ad a lah),  akuntabilitas  (al-am a nah), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya  yang menimbulkan berbagai  distorsi  terhadap  kehidupan  negara  dan  masyarakat  dapat  dikategorikan termasuk  perbuatan fasad,  kerusakan  di  muka  bumi,  yang  juga  amat  dikutuk  Allah SWT.
Dalil-dalil  yang  dapat  dirujuk  untuk  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum korupsi  adalah  QS. Ali  ‘Imrān [3]  ayat  161,  hadis  riwayat  Abū  Dāwud  dari  ‘Umar bin  Kha tt ab 10 ,  hadis  riwayat  al-Bukh a r i dari  Ab i H a mi d  al-S a ‘id i 11 ,  dan  juga  hadis riwayat al-Turmuz i dari ‘Abdullah bin ‘Amar. 12
9 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi … , 31.
10 Ab u D a wud, Sunan Ab u D a wud, Juz. I (Beirut-Libanon, 1994), 627.
11 Al- Bukhārī, S a h ī h al- Bukhārī (Beirut: Dār al -Fikr, 1991), 1396. Hadis ini juga dikutip oleh Sayyid Qu t b dalam tafsirnya Fī Z il a l al- Qur’ān, tentang seorang laki-laki dari suku al- ‘Az yaitu Ibn al-Lutaybah  yang  ditugaskan  oleh  Rasulullah  untuk  memungut  sedekah.  Maka,  setelah  datang  dari
Dari  beberapa  dalil  di  atas,  walaupun  bukan  khusus  berbicara  tentang korupsi,  namun  sejumlah  praktek  atau  bentuk  korupsi  yang  terjadi  menyerupai dengan  apa  yang  digambarkan  dalam  dalil-dalil  tadi,  misalnya  penyalahgunaan wewenang,  suap  menyuap,  dan  juga  penipuan.  Dari  makna z ahir na s -na s tersebut bisa dipahami bahwa segala bentuk korupsi itu hukumnya haram.
Sabda Rasulullah lainnya yang bisa dijadikan pijakan sebagai dalil korupsi, karena  di  dalamnya  ikut  mengandung  sebagian  dari  bentuk  korupsi,  adalah  hadis yang dari ‘Adī bin ‘Umayrah al - Kindī 13 , hadis dari Abū Hurayrah 14 , dan hadis dari Abī H umayd al- Sā‘adī. 15
Sebagian  ulama  memahami  makna  hadis  ini  sebagai  suatu  perumpamaan. Maksudnya, orang melakukan penggelapan (korupsi) kondisinya di hari kiamat nanti diumpamakan dengan keadaan seseorang yang memikul apa saja yang dikorupsinya. Ia  merasa  kesulitan  akibat  beban  dosa-dosanya,  tidak  ada  seorang  pun  yang  mau membantunya,  dan  ia  merasa  terhina  karena  tak  ada  seorang  pun  yang  mau  peduli kepadanya.
Bila dilihat dalam  sudut  pandang  kebahasaan,  maka  secara z ahir teks  dari hadis-hadis yang telah penulis sebutkan hanya membicarakan tentang konteks ghulūl dan risywah. Namun hadis  yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud menyatakan bahwa pelaku ghulūl (korupsi) itu dikenakan hukuman berupa dibakarnya harta ghul u l, dan pelakunya dipukul. Bilamana berpegang pada hadis ini, maka bagi pelaku korupsi itu harus  dikenakan  hukuman  pemukulan  dan  harta  hasil  korupsi  harus  dimusnahkan dengan  membakarnya.  Kalau  begitu  halnya,  maka  korupsi  dalam  bentuk  ini  bisa dikategorikan  kepada  hukuman h ad,  karena  jenis  pelanggaran  dan  bentuk hukumannya sudah ditentukan oleh na s , dalam hal ini hadis Nabi.
Hanya  satu  hadis  saja  yang  berbicara  demikian  (dibakar  harta  dan  dipukul pelakunya),  sedangkan  banyak  hadis  lain  yang  berbicara  tentang ghulūl tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk membakar harta hasil dari perbuatan tersebut, begitu juga pelakunya tidak diperintahkan untuk dipukul.
Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Jābir,  “penipuan,  perampasan, dan  pencopet  tidaklah  dikenai  hukuman  potong
menjalankan  tugasnya,  ia  berkata  kepada  Rasulullah:  “ini  untukmu  dan  ini  dihadiahkan  untukku”. Sayyid Qu t b mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan QS. Ali ‘Imrān [3]: 161.
12 Al-Turmuz i, Sunan al-Turmuz i , Juz. III (Beirut-Libanon: D a r al-Fikr, 1993), 66.
13 Muslim, S a hih Muslim, Juz. III (t.tp: D a r al-Had i th, 1991), 1465.
14 Al- Bukhārī, S a h ī h… , 623. 15 A h mad, Musnad A h mad (Mesir: Muassasah Qur t ubah, t. th.), 424.
tangan.” 16 Secara z ahir dari hadis ini dapat dipahami bahwa perbuatan yang meliputi penipuan,  parampasan,  dan  pencopetan  tidak  bisa  dikenakan  hukuman  potong tangan,  itu  artinya  perbuatan  tersebut  tidak  bisa  disamakan  dengan  kejahatan pencurian. Beranjak dari fakta itu, maka korupsi yang terjadi yang bentuknya berupa penipuan,  perampasan  dan  pencopetan  tidak  bisa  disamakan  dengan sirqah (pencurian),  karena  itu  bentuk-bentuk  korupsi  tersebut  tidak  bisa  dianalogikan (diqiyaskan) kepada tindak pidana pencurian.
Dalam  konsepsi  hukum  Islam  sangat  sulit  untuk  mengkategorikan  tindak pidana  korupsi  sebagai jar i mah sirqah (pencurian).  Hal  ini  disebabkan  oleh beragamnya  praktek  korupsi  itu  sendiri  yang  umumnya  tidak  masuk  dalam  definisi sirqah. Namun  jika  dalam  satu  kasus  tindak  pidana  korupsi  telah  sesuai  dengan ketentuan sirqah, maka  tidak  diragukan  lagi  ia  terkena  ketentuan h ad sirqah dan pelakunya  dikenakan  hukum  potong  tangan.  Sayid  S a biq  dalam  kitabnya Fiqh  al- Sunnah, dengan lugas mengkategorikan bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan  miliknya  secara  sembunyi-sembunyi  dari  tempatnya  ( h irth  mithl) maka  itu dikategorikan  sebagai  pencurian,  jika  ia  mengambilnya  secara  paksa  dan  terang- terangan,  maka  dinamakan  merampok  (mu h ārabah ),  jika  ia  mengambil  tanpa  hak dan  lari,  dinamakan  mencopet  ( ikhtilās ),  dan  jika  ia  mengambil  sesuatu  yang dipercayakan padanya, dinamakan khiyānah. 17
b. Klasifikasi Korupsi dalam Hukum Islam
Korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam  dapat  diklasifikasikan kepada  kategori khiyānah atau ghulūl (pengkhianatan), al-ghasy (penipuan),  dan risywah (suap).
1. Khiyānah (pengkhianatan)
Khiyānah secara  etimologis  bermakna  perubahan  hal  seseorang  menjadi jahat  (syar).  Menurut al-Raghib  al- Isfahānī ,  seorang pakar  bahasa  Arab, khiyānah adalah  sikap  tidak  memenuhi  suatu  janji  atau  suatu  amanah  yang  dipercayakan kepadanya. Ungkapan khiyānah juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil  hak-hak  orang  lain,  dalam  bentuk  pembatalan  sepihak  perjanjian yang dibuatnya,  khususnya  dalam  masalah  mu‘amalah. 18 Jarīmah khiyānah terhadap amanah  adalah  berlaku  untuk  setiap  harta  bergerak  baik  jenis  maupun  harganya
16 Al-Turmuz i, Sunan … , 132. 17 Sayid S a biq, Fiqh al-Sunnah, Jil. 2 (Beirut: Dār al -Fikr, 1983), 164.
18 Abdul Azis Dahlan, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. VI, Jil. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 913.
sedikit maupun banyak. 19 Orang-orang yang beriman mestinya menjauhi sifat tercela ini, bahkan seandainya mereka dikhianati, Rasulullah melarang untuk membalasnya dengan  pengkhianatan  pula. Hal  ini  sebagaimana disinggung dalam  hadis  yang diriwayatkan A h mad dan Abū D a wud. 20
Dalam  sebuah  hadis  lain,  Rasulullah  menyampaikan:  “Kesaksian  si khā’in dan khā’inah (laki- laki  dan  perempuan  yang  berbuat  khianat)  ditolak.” 21 Seseorang yang dipercayakan sesuatu padanya tentu karena dapat dipercaya, jika kemudian dia mengkhianati  kepercayaan  itu,  berarti  dia  berubah  menjadi  jahat.  Sedangkan  secara terminologis  bermakna,  perbuatan  seseorang  yang  mengambil  sesuatu  yang dipercayakan  (dititipkan)  padanya. 22 Dilihat  dari  penggunaannya,  kalimat  ini  dapat bermakna pengkhianatan seseorang terhadap rahasia negara atau materi tertentu yang dipercayakan  padanya.  Jadi  korupsi  dalam  bentuk khiyānah dapat  dibagi  dalam beberapa macam, yaitu:
Pertama, pengkhianatan  terhadap  rahasia  negara.  Islam  sangat  menjaga darah  kaum  muslimin,  Imam  al- Syāfi‘ī  pernah  ditanyakan  tentang  seorang  muslim yang membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat.  Al- Syāfi‘ī  menjawab,  “Tidak  halal  darah  seorang  muslim  yang  telah diharamkan  darahnya  dengan  keislaman,  kecuali  jika  ia  membunuh  atau  berzina setelah menikah. Atau ia jelas-jelas menjadi kufur setelah beriman, lalu tetap dalam kekufuran.” 23
Al- Syāfi‘ī  mendasarkan  pendapatnya  pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Sufyān  Ibn  ‘Uyaynah  dari  ‘Amr  Ibn  Dinār,  dari  al - H asan  Ibn  Mu h ammad,  dari ‘Ubaydullāh  Ibn  Abī  Rāfi‘.  Ia  mengatakan  bahwa  ia  mendengar  ‘Ali  berkata: “Rasulullah SAW mengutus s aya, Miqd a d, dan al- Zubayr, beliau bersabda: ‘Pergilah ke  kebun  Khakh,  di  sana  ada  seorang  wanita  dalam  sekedup,  bersamanya  ada selembar surat’. Maka kami segera pergi dengan kuda kami, begitu kami menemukan wanita  itu,  kami  meminta  ia  menyerahkan  surat  it u,  tapi  ia  menjawab:  ‘Tidak  ada surat bersamaku’. Maka kami mengatakan: ‘Engkau keluarkan suratnya, atau engkau campakkan  kainmu!’,  maka  ia  mengeluarkan  surat  dari  sela  sanggul  rambutnya.
19 A h mad  Ab u al-Rus, Jar a ’ i m al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al- Amānah wa al Syayk Bi Dūni Rasīd (Iskandariyah: al-Maktabah al- Jami‘ī al - H adīth, 1997), 580. 20 CD-ROM Mawsu‘ah al - H adīth al -Syarif, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al- H asib, 1991.
21 Ibn Manzūr, Lisān al - ‘Arab, Juz. XIII (Beirut Dār al -Fikr, 1999), 356.
22 Sayid Sābiq, Fiqh…, Jil. 3, 164.
23 Al- Syāfi‘ī, al-Um, Jil.  4 (Dār  al -Kutub  al- ‘Ilmiyah,  t.  th.),  356.  Lihat  juga,  H.  M.  Daud Zamzami, et. al., Pemikiran Ulama Dayah Aceh, Cet. I (Jakarta: Prenada, 2007), 206.
Kami  membawa  surat  itu  kepada  Rasulullah,  ketika  surat  itu  dibuka  tertulis  di dalamnya,  ‘Dari  Hā t ib  Ibn  Abī  Malta‘ah  kepada  orang -orang  dari  musyrikin  di Makkah’,  surat  itu  memberitakan  beberapa  perintah  Rasulullah  SAW.  Rasulullah berkata: ‘Apa ini wahai Hā t ib?’, Hā t ib menjawab: ‘Jangan terburu -buru menuduhku wahai  Rasulullah,  sesungguhnya  aku  adalah  orang  yang  identik  dengan  Qurays, tetapi aku bukanlah bagian dari jiwa mereka. Dan orang-orang yang bersamamu dari golongan  Muhajirin  memiliki  kerabat,  yang  melindungi  kerabat  mereka  yang  lain, sedangkan  saya  tidak  memiliki  kerabat  di  Makkah.  Saya  senang,  karena  luput  dari kondisi dimana saya harus mencari perlindungan dari mereka untuk kerabat saya di Makkah.  Demi  Allah,  saya  tidak  melakukan  ini  karena  keraguan  pada  agama  saya, dan bukan karena ridha dengan kufur setelah Islam’ .
Setelah mendengar pembelaan Hā t ib, Rasulullah SAW berkata: ‘Sungguh ia benar’,  lalu  ‘Umar  berkata:  ‘Wahai  Rasulullah,  perintahkan  saya  untuk  memenggal leher  si  munafik  ini!’,  Rasul  menjawab:  ‘Sesungguhnya  ia  ikut  dalam  perang  Badr, tidakkah  engkau  diberitahu,  mudah-mudahan  Allah  memperhatikan  Ahl  Badr sehingga  Allah  berfirman:  ‘Kerjakanlah  apa  yang  kamu  suka,  sungguh  sudah kuampunkan  untukmu’.  Kemudian  turunlah  QS. al-Mumta h anah:  1  yang  artinya “Wahai  orang -orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  musuh-musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman setia.”
Menurut  Ibn  Kathīr,  ayat  ini  sesuai  dengan  QS. Ali  ‘Imran [3]:28,  yang artinya: “Janganlah orang -orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri- Nya...” Dengan adanya  pengecualian  dalam  ayat  ini,  maka  Rasulullah  menerima  alasan  pembelaan diri  Hā t ib,  sebab  ia  memiliki  harta  dan anak-anak  di  Makkah,  sedangkan  ia  tidak memiliki kerabat lain yang akan melindunginya. 24
Imam  al- Syāfi‘ī  menyimpulkan,  bahwa  Rasulullah  dalam  kasus  ini menghukum  dengan z ahiriyah.  Al- Syāfi‘ī  membandingkan  kasus  ini  dengan  kasus munafik,  pada  dasarnya  Nabi mengetahui  kebohongan  munafik,  tapi  kenyataannya beliau  menetapkan  hukum  dengan  fakta  lahiriyah.  Seandainya  pada  kasus  Hā t ib beliau tetapkan hukuman atas dasar pengetahuan beliau akan kebenaran Hā t ib, tentu
24 Ibn Kathīr, Tafsīr al - Qur’ān al - ‘A z īm, Juz. III (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilm iyah, 2004), 68.
beliau akan menetapkan hukuman mati terhadap seorang munafik karena beliau tahu benar  kedustaan  seorang  munafik.  Tetapi  Rasulullah  menghukum  semua  kasus dengan fakta lahiriyah. 25
Pembahasan  di  atas  menerangkan  bagaimana  pemeliharaan  darah  sangat diutamakan  dalam  Islam.  Banyak  hadis-hadis  yang  diriwayatkan seputar permasalahan  ini,  secara  umum  hanya  tiga  kondisi  yaitu  zina muh s an,  pembunuh, dan murtad yang halal darahnya. Adapun pengkhianat tidak di h ad, kecuali jika nyata bahwa ia telah menjadi kufur.
Kedua, pengkhianatan terhadap harta ( ghulūl ). Ghulūl adalah penyalahgunaan  jabatan.  Jabatan  adalah  amanah,  oleh  sebab  itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan ghulūl misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya  dia  terima.  Hal  demikian  diterangkan  dalam    sebuah  hadis  riwayat  Abū Dāwud. 26
Jadi  semua  komisi  atau hadiah  yang  diterima  seorang  petugas  atau  pejabat dalam  rangka  menjalankan  tugasnya  bukanlah  menjadi  haknya.  Misalnya  seorang staf sebuah kantor pemerintahan dalam pembelian inventaris kantornya dia mendapat discount dari  si  penjual,  maka discount tersebut  bukanlah  menjadi  miliknya,  tetapi menjadi  milik  kantor.  Contoh  lainnya  yang  sering  terjadi  adalah  seorang  pejabat menerima hadiah dari peserta tender supaya ia dimenangkan dalam tender tersebut.
Ghulūl juga  adalah  pencurian  dana  (harta  kekayaan)  sebelum  dibagikan, termasuk  di  dalamnya  adalah  dana  jaring  pengaman  sosial. 27 Bentuk  lain  dari penyalahgunaan  jabatan  (ghul u l)  adalah  perbuatan  kolutif misalnya  mengangkat orang-orang  dari  keluarga,  teman  atau  sanak  kerabatnya  yang tidak  memiliki kemampuan  untuk  menduduki  jabatan  tertentu,  padahal  ada  orang lain  yang  lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut.
Berdasarkan  dalil  dan  teori  yang  ada,  menurut  penulis  kasus  ini  ( ghulūl ) lebih  dekat  dengan tindak  pidana  korupsi.  Analogi  korupsi  dengan ghul u l menurut penulis cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:
25 Al- Syāfi‘ī, al- Um…, Jil. 4, hal. 357.
26 CD-ROM Mawsu‘ah al - H adīth al -Syarif, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al- H asib, 1991. Lihat juga, Al- Syaukānī, Nail al-Autar, Juz. VIII (Kairo: Dār al - H adīth, t. th.), 278.
27 Syaykh Mu h ammad al- H amīd, Rudud ‘alā Aba t il (Beirut: al-Maktabah al- ‘A s riyyah, 1997), 126.
a. Korupsi  adalah  penyalahgunaan  harta  negara,  perusahaan,  atau  masyarakat. Ghul u l juga  merupakan  penyalahgunaan  harta  negara,  karena  memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi SAW adalah ghanimah. Adapun saat ini  permasalahan  uang  negara  berkembang  tidak  hanya  pada ghanimah,  tetapi semua bentuk uang negara.
b. Korupsi  dilakukan  oleh  pejabat  yang  terkait,  demikian  juga ghul u l merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.
Imam  al- Syāfi‘ī  pernah  ditanyai  tentang  kasus  seseorang  yang  mengambil harta  rampasan  perang  ( ghanīmah )  sebelum  dibagikan.  Imam  al- Syāfi‘ī  menjawab, bahwa  orang  tersebut  tidak  dipotong  tangannya,  tetapi  harga  barang  itu  (al-q i mah) menjadi  hutang  baginya  jika  barangnya  telah  dihabiskan  atau  rusak  sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu jāhil (tidak tahu keharamannya), maka harus  diberitahukan  dan  tidak  boleh  disiksa,  kecuali  jika  ia  mengulangi  kembali perbuatannya. 28
Dasar  hukum  yang  digunakan  al- Syāfi‘ī  terhadap  pendapat  yang dikemukakan  di  atas  adalah  suatu  riwayat  ketika  ‘Umar  Ibn  al -Kha tt ab  mencurigai salah  seorang  sahabat.  Ketika  itu  salah  seorang  dari  kelompok  musyrikin  yang sedang  diperangi  (dikepung )  bernama  Hurmuzan  turun  menemui  ‘Umar.  Dalam dialognya  dengan  ‘Umar,  kata - kata  Hurmuzan  meyebabkan  kemarahan  ‘Umar sehingga hendak dibunuh, lalu sahabat yang mendampingi Hurmuzan turun membela Hurmuzan  agar  tidak  dibunuh.  Pada  saat  itu  ‘Umar  curiga  kalau sahabat  tersebut telah menerima suap dari Hurmuzan, ‘Umar mengancam akan menghukum siksa ( al- ‘uqūbah ) sahabat tersebut kalau ia tidak sanggup menghadirkan saksi. Kemudian ia mencari  orang  yang  akan  bersaksi  bahwa  tidak  menerima  sesuatu  pun  dari Hurmuzan,  akhirnya  ia  mendapatkan  Zubayr  Ibn  al- Awām  yang  bersedia  menjadi saksinya.
Dari ‘illat hukum  di  atas,  maka  penalaran  yang  digunakan  adalah  sulitnya dilakukan penelusuran kembali ketika terjadinya kasus pencurian. Karena pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu  perlu  ditetapkan  hukum  yang  dapat  mencegah  orang  untuk  melakukannya. Berbeda  dengan  copet,  rampok,  dan  khianat,  pelakunya  dapat  dikenali  dan  mudah
28 Al- Syāfi‘ī, al- Um…, Jil. 4, 358.
ditelusuri  kembali,  di  samping  itu  juga  dilakukan  secara  terang-terangan  sehingga cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya.
2. Al-ghasy (penipuan)
Penipuan adalah tindak pidana yang tidak ada ketentuan h adnya, karena na s belum menerangkan bentuk sanksi kepadanya secara kongkrit, baik dalam al- Qur’ a n maupun dalam hadis. Oleh karena itu penentuan sanksi hukumannya kembali kepada jar i mah  ta‘zīr, yang  membutuhkan ijtihād hakim  dalam  memutuskan  hukum terhadap  pelakunya.  Istilah al-ghasy dalam  bisnis  adalah  menyembunyikan  cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek. 29
Al- Qur’ a n sangat  tidak  setuju  dengan  penipuan  dalam  bentuk  apapun. Penipuan digambarkan  oleh al- Qur’ a n sebagai karakter utama kemunafikan, dimana al- Qur’ a n telah  menyediakan  siksa  yang  pedih  bagi  tindakan  ini,  di  dalam  neraka.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam al- Qur’ a n surat al-Nis a ’ [4]: 145.
Islam  menuntut  pemeluknya  untuk  menjadi  orang  yang  jujur  dan  amanah. Orang  yang  melakukan  penipuan  dan  kelicikan  tidak  dianggap  sebagai  umat  Islam yang  sesungguhnya,  meskipun  dari  lisannya  keluar  pernyataan  bahwasanya  dirinya adalah seorang muslim.
Berdasarkan uraian tentang al-ghasy di atas, maka jelaslah di setiap tindak pidana  korupsi  yang  terjadi  dalam  berbagai  macam  bentuknya  mesti  ada  unsur penipuan.  Dalam tindak  pidana  korupsi,  penipuan  merupakan  bagian  yang  tidak terpisah  darinya,  manipulasi  data,  buku,  daftar,  dan  sebagainya  termasuk  tindak pidana penipuan.
3. Al-risywah (suap)
Secara harfiah, suap (risywah ) berarti “batu bulat” yang jika dibungkamkan ke  mulut  seseorang,  ia  tidak  akan  mampu  berbicara  apapun. 30 Jadi  suap  bisa membungkam  seseorang  dari  kebe naran.  Menurut  Ibrahīm  al - Nakha’ī,  suap  adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk menghidupkan kebathilan atau untuk menghancurkan  kebenaran.  Syaikh  ‘Abd  al - ‘Azīz  bin  ‘Abd  Allāh  bin  Baz mendefinisikan  suap  dengan  memberikan  harta  kepada  seseorang  sebagai
29 Mustaq  Ahmad, Etika  Bisnis  dalam  Islam (Jakarta  Timur:  Pustaka  al-Kautsar,  2003),  136- 137.
30 Mu h ammad al-A z hari, Tah d ib al-Lughah (Kairo: Dār a l-Qawmiyyah, 1964), 1.
kompensasi  pelaksanaan  maslahat  (tugas/kewajiban)  yang  tugas  itu  harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. 31
Sedangkan  menurut  terminologi  fikih, suap adalah  segala  sesuatu  yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  seorang  hakim  atau  yang  bukan  hakim  agar  ia memutuskan  suatu  perkara  untuk  (kepentingan)nya  atau  agar  ia  mengikuti kemauannya. 32 Al- Sayyid  Abū  Bakr  mendefinisikan risywah dengan  “memberikan sesuatu  agar  hukum  diputuskan  secara  tidak  benar/tidak  adil,  atau  untuk  mencegah putusan  yang  benar/adil.” 33 Definisi  yang  lebih  kurang  sama  diberikan  oleh  al- Jurjāni. 34 Dasar  hukum  pelanggaran  suap  adalah  firman  Allah  dalam  surat al- Mā’idah [5]: 42.
Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, pertama yang  disuap (al- murtasyī ), kedua, penyuap (al- rasyī ), dan ketiga, suap (al-risywah). Suap dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan  tersebut  (suap)  termasuk  perbuatan  yang ba t il. Sebagaimana  Allah berfirman  dalam  surat al-Baqarah [2]:  188.  Selain  itu  baik  yang  menyuap  maupun yang  disuap  dua-duanya  dilaknat  oleh  Rasulullah  SAW,  sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya. 35
Suap  dengan  segala  bentuknya  haram  hukumnya.  Di  antara  bentuk  suap adalah  hadiah.  Seorang  pejabat  haram  hukumnya  menerima  hadiah.  Bahkan termasuk  hadiah  yang  diharamkan  bagi  seorang  pejabat  yang  meski  tidak  sedang terkait  perkara  atau  urusan,  karena  kalau  ada  kebiasaan  memberi  hadiah  sebelum menjadi  pejabat,  setelah  menduduki  jabatan  terjadi  peningkatan  volume  kebiasaan pemberian  hadiah  tersebut. 36 Seorang  pejabat  juga  haram  menerima  hadiah  dari seseorang  yang  jika  bukan  karena  jabatannya,  niscaya  orang  tersebut  tidak  akan memberikannya. 37
31 Abū  Abdul  Halim  Ahmad.  S., Suap  Dampak  dan  Bahyanya  Bagi  Masyarakat,  Cet.  I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 20-21.
32 Mu h ammad  Amin  Ibn  ‘Abidin, Rad  al  Mikhtar  ‘alā  al - Dār  al -Mukhtar  Hasyiyat  Ibn ‘Abidin , Juz. VII (Beirut: Dār al- Ihyā’, 1987), 5.
33 Al- Sayyid Abū Bakr, I‘ānah al - T ālibīn, Jil. 4 (Beirut: Dār al -Fikr, t. th.), 232.
34 ‘Ali al - Jurjānī, al- Ta‘rīfāt, al-Maktabah al- Syāmilah, http://alwarraq.com, al - Isdār al - Thānī. 111. 35 CD-ROM Mawsu’ah al - H adīth al -Syar i f, Edisi 1 dan 2, Syarikah Shakhr Libarmij al H asib, 1991.  Lihat  juga,  Abū H atim  Mu h ammad  Ibn H ibban  Ibn  A h mad  al- Tamimī, S a h ī h Ibn H ibban (Beirut:  Muassasah  al- Risalah,  1414  H/1993  M.),  457.  Abū  al - Qāsim  Sulayman  Ibn  A h mad  al- T abrānī, al- Mu‘jam  al - Kabīr ,  (ed.) H amdi  ‘A bd  al- Majīd  al - Salafī (Beirut:  Dār  Ihyā’  al -Turath  al- ‘Arabī, 1985), 354.
36 Mu h ammad Amin Ibn ‘Abidin, Rad al Mikhtar … , 34.
37 Ibid, 373.
‘Umar  bin  ‘Abd  al - ‘Azīz  suatu  ketika  diberi  hadiah  oleh  seseorang  tapi ditolaknya  karena  waktu  itu  dia  sedang  menjabat  sebagai  khalifah.  Orang  yang memberi  hadiah  kemudian  berkata,  “Rasulullah  pernah  menerima  hadiah”.  Lalu ‘Umar  menjawab,  “ Hal  itu  bagi  Rasulullah  merupakan  hadiah  tapi  bagi  kita  itu adalah risywah (suap).” 38 Jadi,  setiap  hadiah  yang  diberikan  kepada  pejabat  karena posisinya sebagai seorang pejabat tidak boleh diterima dan haram hukumnya karena andaikan  pejabat  tersebut  tidak  sedang  menjabat  dan  hanya  tinggal  di  rumahnya niscaya tidak akan ada orang yang memberinya hadiah.
Pada  umumnya, risywah terjadi  dalam  kasus  peradilan,  sehingga  para fuqahā’ sering  membahasnya  dalam  konteks  peradilan.  Namun  dalam  salah  satu hadis  yang  dikutip  oleh  al- Sayyid  Abū  Bakr  ternyata  ia  juga  diharamkan  dalam konteks  penguasa  negara.  Ia  mengatakan:  “Sesungguhnya  hadis  tentang pengharaman  memberi  hadiah  kepada  penguasa s a hih ,  sebagiannya  adalah  sabda Rasulullah SAW memberi hadiah kepada “penguasa”, dalam satu riwayat disebutkan “umara”,  adalah  perbuatan  khianat.”  Selanjutnya  ia  menambahkan  bahwa  yang dimaksudkan  dalam  hadis  tersebut  adalah  pemberian  dari  seseorang kepada  imam (pemimpin)  dan  diterimanya,  maka  ini  adalah  perbuatan  khianat  terhadap  kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin  umumnya.  Kekhususan  boleh  menerima  hadiah  hanya  berlaku  bagi Rasulullah, karena beliau bersifat ma‘ s ūm (terpelihara).” 39
Al- Nawāw i dalam  kitab Mughnī ,  menetapkan  keharaman risywah.  Ibn Ziyād  menfatwakan  bahwa risywah hukumnya  haram  secara  mutlak,  baik  ia bertujuan  untuk  menghasilkan  keputusan  hukum  dengan  tidak  benar  atau menghukum  dengan  benar. 40 Pada  kasus  ini  si  penyuap  mengetahui  jika  tidak diberikan risywah hakim  akan  menghukum  dengan  tidak  benar.  Tetapi  urutan  dosa pada  masalah  yang  kedua  (memberi risywah untuk  mendapat  putusan  hukum  yang benar)  lebih  ringan  daripada  dosa  pada  kasus  pertama.  Hal  ini  sesuai  dengan kemutlakan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al- Tirmizī, yang sudah pernah penulis  sebutkan  sebelumnya,  yaitu,  “Rasulullah  SAW  melaknat  orang  yang menyuap,  yang  disuap,  dan  perantara  keduanya.”  Jadi,  hukum  haram  terhadap  si
38 Mu h ammad  Yūsuf al-Qar dā wī, al- H alāl  wa  al - H arām  fī  al - Islām (Beirut:  al-Maktab  al- Islāmī, 1994), 230.
39 Al- Sayyid Abū Bakr, I‘ānah… , 229.
40 H. M. Daud Zamzami, et. al., Pemikiran Ulama, 197-198.
penyuap hanya apabila risywah itu membawa pada pengambilan hak orang lain atau membawa kepada pembatalan hak orang lain yang ada dalam tanggung jawabnya. 41
Gambaran  di  atas  memperlihatkan  ketegasan  sikap  ulama  terhadap  praktek suap  menyuap.  Bahkan  dalam  konteks  peradilan,  para  ulama  melakukan  tindakan preventif  dengan  mengharamkan  penerimaan  hadiah  oleh  seorang q adi padahal  itu belum  secara  otomatis  dapat  disebut risywah. Seorang q adi tidak  boleh  menerima hadiah  dari  siapa  saja,  baik  dalam  bentuk  uang  atau  lainnya bila  si  pemberi  tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah,  tetapi  setelah  ia  memangku  jabatannya,  orang  tersebut  melebihkan  jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab I‘ a nah al- T hālibīn : “Haram  bagi q adi (imam/penguasa)  menerima  hadiah  dari  orang  yang  tidak pernah  memberinya  hadiah  sebelum  ia  menjadi q adi ,  atau  pernah  tapi  ia menambahkan  jumlah  atau  jenisnya,  hal  ini  bila  terjadi  dalam  wilayah kepemimpinannya.  Adapun  menerima  hadiah  dari  orang  yang  di  luar lingkungan  kepemimpinannya  maka  dibolehkan,  dan  haram  juga  menerima hadiah  dari  orang  yang  mempunyai  keterlibatan  kasus,  atau  orang  yang menjadi  lawan  politik  baginya,  dikarenakan  hal  ini  nanti  bisa  mengakibatkan imam  akan  cenderung  kepadanya  dan  mendukung  segala  kehendaknya  dan dapat  melemahkan  dirinya  dalam  memutuskan  keputusan  yang  benar  dan adil.” 42
Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka yang memegang kewenangan  di  sektor  publik,  kondisi  ini  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam  kondisi  emosi  sedang  labil.  Atas  pertimbangan  itu,  muncullah  ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam  atau  hakim  yang  lain,  atau  penggantinya.  Hal  ini  untuk  menghindari tuhmah (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu  kebijakan atau  hukum  bagi  sebagian  orang  tua  (ibu  bapak)  dan  anak-anaknya,  karena  hal  ini dapat  menimbulkan  kesenjangan  di  pihak  lain,  mereka  akan  menilai  dalam  proses
41 Ibid, 198.
42 Al- Sayyid Abū Bakr, I‘ānah… , 229.
pengambilan  keputusan  terdapat  unsur  nepotisme.  Demikian  juga  kepada  kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.
Oleh karena itu, bagi seorang imam (pemimpin), pejabat, dan petugas haram menerima  suap  dari  siapapun,  karena  hal  ini  bisa  melemahkan  kredibilitas  seorang pemimpin  yang  idealnya  berperan  sebagai  pihak  yang  netral  terhadap  seluruh rakyatnya.  Dengan  menerima  hadiah,  ia  akan  bersikap  lunak  dalam  setiap kebijakannya. Apalagi pelaku memberikan suap jelas-jelas untuk suatu maksud yang dapat menghilangkan atau mengurangi hak orang lain.
4. Al- h ir a bah (Perampasan)
Dalam  Surat al-M a ’idah [5]:  33  dan  38  disebutkan  secara  khusus  tentang h ir a bah 43 dan sirqah.  Ayat  pertama  adalah  pengambilan  harta  orang  lain  dengan terang-terangan  yang  bisa  disertai  dengan  kekerasan,  atau  dengan  cara  melakukan pengrusakan di muka bumi. Sedangkan  ayat kedua adalah pengambilan  harta orang lain  atau  pencurian  dengan  diam-diam. 44 ‘ Abd  al-Q a dir  ‘Awdah 45 mendefinisikan h ir a bah sebagai  perampokan  atau  pencurian  besar.  Lebih  lanjut  beliau  mengatakan pencurian (sirqah) memang tidak sama persis dengan h ir a bah. H ir a bah mempunyai dampak  lebih  besar  karena  dilakukan  dengan  berlebihan.  Hal  ini karena h ir a bah kadang  disertai  dengan  pembunuhan  dan  pengambilan  harta  atau  kadang pembunuhan saja tanpa pengambilan harta.
Secara khusus korupsi adalah identik dengan pencurian (sirqah), akan tetapi pelaksanaan korupsi disertai dengan berbagai macam dalih yang lebih membutuhkan penelitian  dan  pembuktian.  Korupsi  memberikan  dampak  negatif  yang  sangat  besar di masyarakat, apalagi dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi di Indonesia. Korupsi tidak  hanya  merugikan  satu  dua  orang  akan  tetapi  korupsi  telah  menjadi  ancaman bagi  kestabilan  keamanan  dan  kesejahteraan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat.  Oleh karena  itu  menurut  penulis  korupsi  berdasarkan  hal  ini  secara  ‘ illat korupsi  lebih dekat kepada h ir a bah.
Dalam  hukuman  bagi  pelaku sirqah dan h ir a bah juga  berbeda. Menurut penulis  pemberlakuan  hukuman  mati  bagi  koruptor  bisa  mengambil  landasan  dari ayat h ir a bah ini. Karena seorang koruptor yang melakukan tindakan dengan disertai
43 ‘Abd al -Q a dir ‘Awdah menyebut h ir a bah ini sebagai sirqah kubr (pencurian besar) di dalam bukunya al-Tasyr i ’ al -Jin a ’ i . 44 Mu h amm ad ‘Ali al -Sabun i , Raw a ’ib al -Bayan Tafs i r Ayat A h kam, Jilid (Beirut: D a r al-Fikr, tt.), 551-551.
45 ‘Abd al - Qādir ‘Awdah, al- Tasyrī‘ al - Jina’ī al - Islāmī (Beirut: Dār al -Kutub, 1963), 638-639.
pemberatan  dan  penghalalan  segala  cara  maka  bisa  dimasukkan  ke  dalam  delik h ir a bah.  Berbeda  dengan  pasal  pencurian  yang  hanya  dengan  potong  tangan. Pencurian  relatif  lebih  kecil  dibandingan  dengan h ir a bah.  Demikian  juga  apabila dibandingkan dengan korupsi. Pencurian biasa yang dilakukan oleh seorang kriminal murni mungkin relatif lebih kecil dampaknya jika dibandingkan dengan korupsi yang akan membahayakan banyak orang dan bahkan negara.
5. Al-gha s ab (Penggunaan hak orang lain tanpa izin)
Termasuk  dalam  kategori  korupsi  adalah gha s ab.  QS. al-Kahf i [18]:  79 menceritakan seorang raja yang dhalim yang akan mengambil kapal dari orang-orang miskin  dengan  jalan gha s ab.  Seorang  raja  dhalim  yang  dikisahkan  dalam  ayat  ini lantas  menenggelamkan  kapal  agar  supaya  tidak  bisa  dimanfaatkan  dengan  tidak halal (gha s ab) oleh raja yang zalim tersebut. 46
Pengertian gha s ab adalah  menguasai  harta  orang  lain  dengan  pemaksaan dengan  jalan  yang  tidak  benar,  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa gha s ab dilakukan dengan  terang-terangan  sedangkan  ketika  dilakukan  dengan  sembunyi-sembunyi maka dinamakan pencurian. 47 Hanya gha s ab ini kadang berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya. 48
Menganalogikan gha s ab sebagai  salah  satu  bentuk  korupsi  dengan  alasan bahwa  ayat  di  atas  menceritakan  bagaimana  seorang  raja  yang  semena-mena  dapat dengan  seenaknya  menggunakan  hak  milik  rakyatnya  yang  miskin  dengan memanfaatkan  kapal  yang  dimiliki  oleh  rakyat  untuk  kepentingan  pribadinya.  Pada kasus  ini  ada  unsur  memperkaya  diri  atau  pribadinya  dengan  menggunakan  hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.

## C. Penutup
Dari ulasan  yang  telah  penulis  paparkan  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  korupsi  adalah  perbuatan  yang  mengandung  banyak  definisi  yang  sesuai dengan  pemahaman  dari al- Qur’ a n,  hadis  dan  juga  hukum Islam.  Korupsi  di Indonesia  dalam  perspektif  Hukum  Pidana  Islam  adalah  usaha  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  dengan  jalan  melanggar  hukum  yang  bertentangan  dengan
46 Ibn al- ‘Arabī, A h kam al- Qur’ān, Jil. 1 (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah, 1988), 242. Lihat juga, al- T abar i , Tafs i r al- Ta bar i , Jil. 8 (Beirut: D a r al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999), 264.
47 Taqiyuddin, Kifayat  alAkhyar (Beirut:  D a r  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah,  1995),  384.  Lihat  juga, Sayyid S a biq, Fiqh … , 236. 48 Al-Qur t ub i , al-K a f i f i Fiqh Ahl al-Mad i nah (Beirut: D a r al-Kutub al- ‘Ilmiyah, tt.), 428.

## KORUPSI DI INDONESIA
prinsip keadilan (al- ‘ad a lah), akuntabilitas (al-am a nah), dan tanggung jawab dalam suatu jabatan.
Bentuk-bentuk  pelanggaran  hukum  korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif hukum  Islam  adalah  bisa  berupa ghul u l (pengkhianatan),  al-ghasy (penipuan),  dan risywah (suap), al- h ir a bah (perampasan), dan al-gha s ab (penggunaan hak orang lain tanpa  izin).  Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  dalam  perspektif  Hukum Pidana  Islam  adalah  adanya na s yang  melarangnya,  kemudian  telah  melakukan perbuatan yang telah menyalahi na s -na s , misalnya berbuat khiy a nah/ghul u l, al-ghasy (penipuan), risywah (suap), al- h ir a bah (perampasan), al-gha s ab (penggunaan  hak orang  lain  tanpa  izin),  dan  yang  terakhir  pelakunya  adalah  orang  sudah  dapat dibebankan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Awdah, ‘Abd al - Qādir. Al- Tasyrī‘ al - Jina’ī al - Islāmī . Beirut: Dār al -Kutub, 1963.
Ab u A h mad. Jar a ’ i m al-Syariqat wa al-Nasbi wa Khiyanat al- Amānah wa al Sy ayk Bi Dūni Rasīd . Iskandariyah: al-Maktabah al- Jami‘ī al - H adīth, 1997.
Abū Bakr, Al -Sayyid. I‘ānah al - T ālibīn. Beirut: Dār al -Fikr, t. th..
Ab u D a wud. Sunan Ab u D a wud. Beirut-Libanon, 1994.
Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2003.
A h mad. Musnad A h mad. Mesir: Muassasah Qur t ubah, t. th..
Ahmad.  S.,  Abū  Abdul  Halim. Suap  Dampak  dan  Bahyanya  Bagi  Masyarakat. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
Al-A z hari, Mu h ammad. Tah d ib al-Lughah . Kairo: Dār al -Qawmiyyah, 1964.
CD-ROM. Mawsu‘ah al - H adīth al -Syarif. Syarikah Shakhr Libarmij al- H asib, 1991.
Al- Bukhārī. S a h ī h al- Bukhārī . Beirut: Dār al -Fikr, 1991.
Dahlan,  Abdul  Azis  (ed.). Ensiklopedi  Hukum  Islam. Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2003.
Hamzah,  Andi. Korupsi  di  Indonesia:  Masalah  dan  Pemecahannya. Jakarta: Gramedia, 1986.
Al- H amīd,  Syaykh  Mu h ammad. Rudud  ‘alā  Aba t il.  Beirut:  al-Maktabah  al- ‘A s riyyah, 1997.
Ibn ‘Abidin, Mu h ammad Amin. Rad al Mikhtar ‘alā al - Dār al -Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin . Beirut: Dār al - Ihyā’, 1987.
Ibn al- ‘Arabī. A h kam al- Qur’ān. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah, 1988.
Ibn Kathīr. Tafsīr al - Qur’ān al - ‘A z īm. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah, 2004.
Ibn Manzūr. Lisān al - ‘Arab. Beirut Dār al -Fikr, 1999.
Al- Jurjānī, ‘Ali. al- Ta‘rīfāt. Al-Maktabah al- Syāmilah, http://alwarraq.com, al - Isdār al- Thānī.
Klitgaard, Robert et. al. Corrupt Cities. A Practical Guide to Cure and Prevention. terj.,  Masri  dengan  “Penuntun  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan Daerah”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 20 02.
Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
Muslim. S a hih Muslim. t.tt: D a r al-Had i th, 1991.
Musyafaullah. “ Muhamad iyah dalam Gerakan Anti Korupsi” , dalam Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial. Desember 2004.
Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
Prakoso,  Djoko  et.  al. Upetisme:  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
Al-Qar d ā wī,  Mu h ammad  Yūsuf . Al- H alāl  wa  al - H arām  fī  al - Islām .  Beirut:  al- Maktab al- Islāmī, 1994 .
Al-Qur t ub i . Al-K a f i f i Fiqh Ahl al-Mad i nah. Beirut: D a r al-Kutub al- ‘Ilmiyah, t.th..
Sayid S a biq. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dār al -Fikr, 1983.
Al-Sabun i ,  Mu h ammad  ‘ Ali. Raw a ’ib  al -Bayan  Tafs i r  Ayat  A h kam.  Beirut:  D a r  al- Fikr, t.th..
Al- Syāfi‘ī. Al-Umm. Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyah, t. th..
Al- Syaukānī. Nail al-Autar . Kairo: Dār al - H adīth, t. th..
Taqiyuddin, Kifayat alAkhyar. Beirut: D a r al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1995.
Al- T abar i . Tafs i r al- Ta bar i . Beirut: D a r al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999.
Al- T abrānī, Abū al - Qāsim Sulayman Ibn A h mad. Al- Mu‘jam al - Kabīr . (ed.) H amdi ‘Abd al - Majīd al - Salafī, Beirut: Dār Ihyā’ al -Turath al- ‘Arabī, 1985.
Al- Tamimī.  Abū H atim  Mu h ammad  Ibn H ibban  Ibn  A h mad. S a h ī h Ibn H ibban. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1993 M.
Al-Turmuz i. Sunan al-Turmuz i . Beirut-Libanon: D a r al-Fikr, 1993.
Undang-Undang  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  juncto  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Zamzami, M. Daud et. al. Pemikiran Ulama Dayah Aceh. Jakarta: Prenada, 2007.