## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 1 Nomor  2, Desember  2020

## PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PALU
Nuzha Nuzha
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Nuzha@stainmajene.ac.id

## Muhammad Ainun Najib
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene muhainunnajibap@gmail.com

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik  hakim  di  Pengadilang  Agama  Klas  IA  Palu,  lokasi  penelitian  ini  fokus  pada  peranan  Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik Hakim khususnya di Pengadilan Agama Klas IA Palu,  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research kualitatif . Pada dasarnya, penelitian ini menjadi  bahan  masukan  agar  Komisi  Yudisial  meningkatkan  pengawasan  terhadap  hakim  secara berkesinambungan  dengan  membuka  perwakilan  Komisi  Yudisial  di  setiap  provinsi  di  Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kata Kunci : Kode Etik Hakim; Pangadilan Agama; Komisi Yudisial.

## Abstract
The purpose of this study was to determine the role of the Judicial Commission in supervising the code of ethics of judges at the Religious Courts Class IA Palu, the location of this research focused on the role of the Judicial Commission in overseeing the code of ethics of judges, especially in the Religious Courts Class IA Palu, the type of research used was field research. qualitative research. Basically, this research serves as input for the Judicial Commission to increase supervision of judges on  an  ongoing  basis  by  opening  representatives  of  the  Judicial  Commission  in  every  province  in Indonesia. Judges of the Palu Class IA Religious Court are expected to always maintain the honor and dignity of judges by referring to the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges (KEPPH). Keywords: Judge's Code of Ethics; Religious Courts; Judicial Commission.

## I. PENDAHULUAN
Negara membutuhkan kekuasaan untuk dapat menjalankan dan melaksanakan fungsi dan  tugasnya.  Kekuasaan  memiliki  berbagai  macam    bentuk  dan  sumber,  akan  tetapi hakikatnya sama. Pihak yang memiliki kekuasaan dapat memaksakan kehendaknya terhadap pihak lain, sehingga terjadi ketidakadilan. 1 Menurut teori klasik, fungsi kekuasaan terdiri dari fungsi  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Ketiga  fungsi  kekuasaan  negara  tersebut dilembagakan masing-masing. Suatu lembaga negara hanya boleh menjalankan satu fungsi (functie) dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak (separation of power) . 2
Berdasarkan Bab IX Undang-undang Dasar 1945, terdapat tiga lembaga negara yang dimasukkan ke dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan  dibawahnya,  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah  Konstitusi  (Pasal  24  Ayat  (2)  jo. Pasal 24B jo. Pasal 24C perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945). Mahkamah Agung dan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  dari  Undang-undang  Dasar  untuk melakukan kekuasaan kehakiman, sedangkan Komisi Yudisial memiliki kewenangan pokok mengusulkan Hakim Agung dan mengawasi kinerja hakim. 3
Profesi  hakim  harus  dihayati  sebagai  suatu  pelayanan  tanpa  pamrih ( disinterestedness ), sehingga pertimbangan yang diambil merupakan kepentingan klien dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hakim dalam Islam mendapat tempat yang cukup penting, sesuai dengan firman Allah swt. QS Shād / 38:26. ... َْيَب ِساَّنلا ِ قَْلِْبِ ﹾ َكاَنْلَعَج ًةَفيِلَخ  ِفِ ِضْرَلأا مُكْحاَف ﱠﻧﺎ إ ُوُد ا َي َد Terjemahnya :
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil... 4
Penyalahgunaan  wewenang  di  badan  peradilan  cenderung  menguat  dan  merusak seluruh  nilai  peradilan,  sehingga  kepercayaan  masyarakat  menurun  terhadap  peradilan  di Indonesia. Keadaan peradilan tersebut tidak dapat dibiarkan terus-menerus, sehingga perlu upaya  untuk  menumbuhkan  kembali  kepercayaan  terhadap  peradilan  yang  berorientasi kepada masyarakat untuk mencari keadilan.
1 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung; Alumni, 2009), h. 37.
2 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 35.
3 Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Mahkamah Konstitusi (Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan RI) (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 17.
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 454.
Salah satu faktor penyebab penyalahgunaan wewenang dalam peradilan yaitu kurang efektifnya  pengawasan  internal  (fungsional)  yang  ada  di  lembaga  peradilan,  sehingga pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal sangat dibutuhkan.
Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik hakim yaitu kasus Asmadinata sebagai Hakim Ad hoc . Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi pemecatan secara tidak  hormat  kepada  Hakim Ad  hoc tipikor,  Asmadinata.  Sanksi  berat  diberikan  kepada Asmadinata  karena  hakim  tersebut  telah  menemui  seorang  ‘broker’  atau  makelar  kasus. Menurut I Made Tara (pimpinan sidang MKH), alasan pemecatan  karena Asmadinata telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Kasus Asmadinata berawal dari kasus korupsi Ketua DPRD Grobogan yang ditangani oleh dan beberapa hakim lain, di Pengadilan Tipikor Semarang.Asmadinata dihubungi oleh Kartini Marpaung (seorang Hakim Ad hoc ) untuk bertemu dengan Heru Krisbandono (Hakim Ad hoc tipikor Pontianak).
Pada  pertemuan  pertama,  Heru  meminta  tolong  kepada  Asmadinata  untuk membebaskan  tersangka  kasus  korupsi  yang  ditanganinya.Namun,  Asmadinata  mengaku menolak  permintaan  tersebut,  kemudian  terjadi  pertemuan  kedua  di  sebuah  hotel.  Pada pertemuan  tersebut,  Asmadinata  tak  segera  menghindar  dari  Heru.  Padahal  pertemuan pertama,  dia  sudah  mengetahui  bahwa  Heru  adalah  sebuah  broker  (makelar)  kasus  untuk perkara DPRD Grobogan.
Pada  9  Agustus  2012,  setelah  dua  kali  pertemuan  dengan  Heru,  digelar  rapat permusyawaratan  hakim  untuk  kasus  Ketua  DPRD  Grobogan.  Pada  rapat  tersebut  majelis hakim  telah  sepakat  menghukum  Ketua  DPRD.    Ketika  rapat  selesai,  Asmadinata mengajukan dissenting opinion (DO) atau pendapat berbeda.Asmadinata berpendapat bahwa terdakwa seharusnya bebas. Komisi Yudisial meneliti putusan Hakim Ad hoc (Asmadinata). Komisi  Yudisial  menemukan  ada  indikasi  pelanggaran  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku Hakim. 5 Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  peranan  Komisi  Yudisial  dalam pengawasan  kode  etik  hakim  di  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  dan  Untuk  mengetahui pengawasan  hakim  dalam  pengambilan  putusan  di  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok masalah adalah peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama  Klas IA Palu.  Pokok  masalah  tersebut  kemudian  dikembangkan  ke  dalam  beberapa  sub  masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di
5 Tim  Hukum  Online,  “Temui  Makelar  Kasus  (Broker)  Hakim Ad  Hoc di  Pecat“, Hukum Online .http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d44cd5bedb1/temui-broker--hakim-ad-hoc-tipikor- dipecat (7 April 2017)
Pengadilan Agama Klas IA Palu? Bagaimana Pengawasan Hakim dalam perspektif hukum Islam?

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian field  research  kualitatif .  Secara teoretis,pengertian tentang field research kualitatif adalah penelitian yang sifatnya terbatas pada  suatu  masalah  dan  keadaan  sebagaimana  adanya,  sehingga  hanya  menyingkap  fakta, dalam arti hanya memberikan gambaran realitas dilapangan secara sistematis.

## III. PEMBAHASAN

## PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957  pada  Pasal  1  berbunyi “...ditempat-tempat yang ada pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah  yang  daerah  hukumnya  sama  dengan  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  dan Penetapan  Menteri  Agama  Nomor  5  Tahun  1958  sebagai  Realisasi  PP  Nomor  45  Tahun 1957. Istilah “kadi” sudah dikenal di Sulawesi Tengah khususnya dilembah Palu sebelum Indonesia  merdeka.  KadidiangkatolehKepala  Swapraja  (Residen)  untuk  mengatur  dan meyelesaikan  masalah-masalah  umat  Islam,  menyangkut  hubungan  perkawinan  seperti nikah,  talak,  rujuk,  mawaris  dan  lainnya  yang  diselesaikan  melalui  Mahkamah  Syar'iah (Pengadilan Agama). 6
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah Palu terbentuk pada tanggal 10 Februari 1965. Namun, Pengadilan Agama Klas IA Palu belum bisa menerima perkara, Ketua K.H. Mahfud Godal belum dilantik karena pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Pada awal pembentukan Pengadilan Agama Klas IA Palu, jumlah pegawai 3 orang, terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Prakit TU/ Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar). Pada saat  Bapak K.H.  Mahfud Godal  mengikuti Konferensi  Islam Asia  Afrika  (KIAA) di Bandung,  beliau  dipanggil  oleh  Bapak  K.H.  Ahmad  Zabidi  selaku  Direktorat  Peradilan Agama  untuk  dilantik  sebagai  Ketua/Hakim  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu. 7 Wilayah hukum  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  meliputi  seluruh  wilayah  daerah  Tingkat  II  Kota Palu yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 46 (empat puluh enam) Kelurahan. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu berlokasi di Kompleks Mesjid Raya Lolu Palu. Gedung tersebut didirikan atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Klas IA Palu, K.H.
6 Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017).
7 Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017).
Mahfud dengan Pemerintah Daerah Tingkat  I Propinsi Sulawesi Tengah, Bapak M.  Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah.
Susunan  Ketua  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  berdasarkan  periode  kepemimpinan  dari masa ke masa, yaitu:
1. K.H. Mahfud Godal (Tahun 1965 s/d 1981)
2. Drs. Saifuddin Noor Hadi (Tahun 1988 s/d 1994)
3. Drs. A. Dahlan, S.H., M.H. (Tahun 1995 s/d 1999)
4. Drs. H. Uce Supriadi (Tahun 1999 s/d 2003)
5. Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H. (Tahun 2003 s/d 2005)
6. Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. (Tahun 2007 s/d 2010)
7. H. Sutarman, S.H (Tahun 2011 s/d 2015)
8. Drs. Khalis, M.H. (Tahun 2015-sekarang)
Tugas  pokok  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  Pasal  49  menyatakan  bahwa Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Waqaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi Syari’ah 8
Kewenangan  lain  Pengadilan  Agama  Klas  1A  Palu  berdasarkan  Pasal  52  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2006  bahwa  Pengadilan  Agama  dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi di daerah  hukumnya  apabila  diminta.  Pada  Pasal  52  A  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2006  disebutkan  bahwa  Pengadilan  Agama  memberikan  istbat  kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Pengadilan Agama Klas IA Palu
8 Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017).
melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, seperti  administrasi  kepegawaian  yang  meliputi  organisasi  dan  tata  laksana,  administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan, dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum. 9 Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Klas IA Palu melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:
1. Fungsi peradilan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu merupakan salah satu pilar pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dalam  menerima,  memeriksa  mengadili,  dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan  berdasarkan  wilayah  hukum (kompetensi relatifnya).
2. Fungsi  administrasi,  yaitu  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu  sebagai  pelaksana administrasi  dalam  rumah  tangga  dan  bertanggungjawab  melaksanakan  tertib administrasi yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Fungsi nasehat dan pembinaan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu berfungsi dan berwenang memberi nasehat serta pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah  di  daerah  hukum  apabila  diminta  dan  memberikan  isbat  kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
4. Fungsi pengawasan, yaitu Pengadilan Agama Klas IA Palu berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparatur. 10

## Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu
Berdasarkan  Peraturan  Bersama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan  Penegakan  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  bahwa  peranan  Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu, yaitu:
1. Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
2. Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
9 Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017).
10 Pengadilan Agama Klas IA Palu, “Profil Pengadilan Agama Klas IA Palu”, Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017).
3. Komisi Yudisial melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung 11
Pada  Pasal  20  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011 tentang  Perubahan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2004  tentang Komisi Yudisial menjelaskan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, yaitu:
a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman perilaku Hakim
c. Melakukan  verifikasi,  klarifikasi  dan  investigasi  terhadap  laporan  dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
d. Memutuskan  benar  atau  tidak  laporan  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
e. Mengambil  langkah  hukum  dan/atau  langkah  lain  terhadap  orang  perseorangan, kelompok atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
Komisi Yudisial harus memahami ruang lingkup pelaksanaan tugasnya, pada Pasal 19 A  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2011.    Ketentuan  Pasal  tersebut sesuai dengan rincian tugas pada Pasal 20 mengenai tugas pengawasan dan kewajiban  pada Pasal 20 A, yaitu :
a. Menaati peraturan perundang-undangan
b. Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
c. Menjaga kerahasiaan temuan
d. Menjaga kemandirian dan kebebasan hakim
Batasan-batasan  tersebut  sangat  penting,  sehingga  anggota  Komisi  Yudisial  yang melanggar dapat dikenakan sanksi. 12
Apabila  terdapat  laporan  pelanggaran  oleh  hakim  maka  Komisi  Yudisial  akan memeriksa  hakim  yang  bersangkutan  dengan  melakukan  verifikasi,  klarifikasi,  dan investigasi.
11 Mal Domu, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
12 Muhadin, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sistem  pemeriksaan  dalam  pelaksanaan  tugas  tersebut  tidak  diatur  oleh  undang- undang, akan tetapi pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim, pemeriksaan dilakukan dengan sistem tim secara tertutup yang terdiri dari dua orang anggota Komisi Yudisial dan dibantu oleh seorang atau lebih tenaga ahli.
Pada proses pemeriksaan hakim atau pengadilan dapat diminta keterangan atau data. Ketika  permintaan  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  maka  permintaan  dilakukan  melalui Mahkamah Agung dan jika tetap tidak dapat dipenuhi maka akan dikenakan sanksi. Komisi Yudisial dapat meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan  hakim  untuk  memperoleh  kejelasan  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan.Komisi  Yudisial  juga  dapat  menghadirkan  saksi.  Apabila  saksi  yang  telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak hadir maka dapat dipanggil secara paksa. 13
Proses  selanjutnya  pengambilan  keputusan  untuk  memberikan  kepastian  benar  atau tidak benar laporan masyarakat tentang pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim  (KEPPH).  Forum  untuk  pengambilan  keputusan  adalah  rapat  pleno  sekurang- kurangnya lima orang anggota dan dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Rapat pleno dipimpin  oleh  Ketua.  Apabila  Ketua  berhalangan  hadir  maka  rapat  pleno  dipimpin  oleh Wakil  Ketua  dan  jika  Wakil  Ketua  berhalangan  hadir  maka  rapat  pleno  dipimpin  oleh anggota.
Adapun  mengenai  cara  pengambilan  putusan  diatur  pada  Pasal  25  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, yaitu menetapkan mekanisme pengambilan keputusan  dengan  preferensi  musyawarah  mufakat  sebagai  pilihan  utama.  Pilihan  kedua, yaitu voting jika pilihan utama tidak tercapai.
Keputusan  Komisi  Yudisial  berkaitan  dengan  pengawasan  hakim  memuat  tentang terbukti atau tidak terbukti dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan mengusulkan sanksi kepada Mahkamah Agung. Adapun usul penjatuhan sanksi tersebut meliputi sanksi kategori ringan, sedang, dan berat. Sanksi kategori ringan, misalnya teguran lisan maupun teguran tertulis. Sanksi kategori sedang, misalnya penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim nonpalu paling lama enam bulan. Sanksi kategori berat, misalnya  pemberhentian  tetap  dengan  hak  pensiun  dan  pemberhentian  tetap  dengan  tidak hormat.  Kedua  kategori  berat  tersebut  diperiksa  dan  diputus  dalam  forum  Majelis Kehormatan Hakim terhadap pengusulan Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. 14 Proses  persidangan  Majelis  Kehormatan  Hakim  diatur  pada  Peraturan  Bersama Mahkamah  Agung  dan  KomisiYudisial  No.  04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 Tanggal  27  September  2012  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Tata  Kerja  dan  Tata  Cara Pengambilan  Keputusan Majelis  Kehormatan Hakim. Peraturan tersebut  mengatur tentang forum yang berwenang  melakukan persidangan untuk memeriksa hakim terlapor yang terdiri
13 Muh Hasbi, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
14 Muh Ashri, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
dari 3 (tiga) Hakim Agung dan 4 (empat) anggota Komisi Yudisial. Prosedur persidangan Majelis Kehormatan Hakim diawali dengan pembelaan dari terlapor.
Semua  pelaksanaan  keputusan  berkaitan  dengan  terbuktinya  pelanggaran  Kode  Etik dan/atau  Pedoman  Perilaku  Hakim,  yaitu  keputusan  Komisi  Yudisial,  keputusan  Majelis Kehormatan Hakim, dan keputusan Mahkamah Agung yang diatur sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan keputusan Komisi Yudisial terdapat aturan, yaitu jika Mahkamah Agung  sependapat  dengan  keputusan  Komisi  Yudisial  maka  keputusan  tersebut dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  usulan  diterima. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial maka dilakukan pemeriksaan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, apabila  tetap  tidak  tercapai  kesepakatan  maka  yang  berlaku  keputusan  Komisi Yudisial.
2. Berkaitan  dengan  keputusan  Majelis  Kehormatan  Hakim  maka  Mahkamah  Agung melaksanakan  dalam  ketentuan  yang  lebih  pendek,  30  (tiga  puluh)  hari.  Apabila dugaan  pelanggaran  tidak  terbukti  maka  Majelis  Kehormatan  Hakim    menyatakan keputusan  tidak  terbukti  dan  harus  memulihkan  nama  baik  hakim  yang bersangkutan. 15

## Pengawasan Hakim dalam Perspektif Hukum Islam
Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta tidak pernah lepas dari pengawasan Allah swt. termasuk putusan hakim. Hakim tidak boleh berbuat semaunya, tidak jujur, tidak adil dan perilaku-perilaku lainnya yang melanggar kode etik profesi. Hal tersebut bukan hanya dipertanggung  jawabkan  kepada  publik,  akan  tetapi  akan  dipertanggung  jawabkan  kepada Allah swt. Firman Allah swt. QS al-Fajr/89: 14 ِبَل  َكَّب َر َّنِا ِداَص ْرِمْلا Terjemahnya:
Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 16
Menurut etimologi, qadhi al-Qudat berarti hakimnya para hakim, sedangkan menurut terminologi, qadhi al-Qudat diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung/Komisi Yudisial. Qadhi  al-Qudat diangkat  oleh  khalifah  dan  mempunyai  kewenangan  di  bidang  peradilan, misalnya  berhak  mengangkat  pejabat-pejabat  peradilan  yang  dianggap  mampu  di  pusat pemerintahan  maupun  di  daerah-daerah  lain  serta  mengawasi  tingkah  laku  para hakim. 17 Kewenangan mengawasi tersebut dapat disamakan dengan tugas Komisi Yudisial.
15 Amiruddin, Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu, Wawancara, Kantor Pengadilan Agama Klas IA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 593.
17 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 65.
Jabatan Qadhi al-Qudat muncul sebagai  implikasi  dari meluasnya wilayah  Islamdan berbagai problematika baru pada masyarakat Islam yang sangat multi etnis dan majemuk.
Pada  masa  Rasulullah  saw.hakim  diangkat  langsung  oleh  beliau.  Rasulullah  saw. mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim, yaitu:
1. Beragama Islam
2. Laki-laki dewasa yang merdeka
3. Berakal (Cerdas)
4. Adil
5. Mengetahui hukum syara
6. Sehat penglihatan, pendengaran dan ucapan 18
Pada masa khulafa al-Rasyidin, hakim diangkat oleh khalifah atau diserahkan kepada gubernur.Pada  masa  Khalifah  Umar  bin  Khattab  calon  hakim  merupakan  seorang  yang sangat dihormati oleh masyarakat dan mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang memadai. Bahkan, Umar bin Khattab yang langsung mengadakan uji kemampuan seorang calon hakim dalam memutus suatu perkara.  Misalnya, sebelum mengangkat Imam Syuraih sebagai hakim di Kuffah,  Umar bin Khattab mengadakan ujian dengan mengambil seekor kuda dari seorang laki-laki  yang  masih  dalam  proses  tawar-menawar  harga,  kemudian  Umar  bin  Khattab meletakan  barang-barangnya  di  atas  punggung  kuda  tersebut  karena  barang-barang  yang diletakkan oleh beliau sangat berat maka kuda tersebut mengalami cedera, kemudian Umar bin  Khattab  meminta  kepada  pemilik  kuda  agar  menunjuk  seseorang  yang  mampu menyelesaikan perkara yang sedang mereka alami.  Pemilik kuda menunjuk Imam Syuraih untuk mengadili perkara tersebut.  Imam Syuraih berkata kepada Umar bin Khattab “Engkau telah  mengambil  kuda  ini  dalam  keadaan  baik  maka  engkau  harus  mengembalikan  kuda tersebut dalam keadaan baik pula”.
Pada masa Rasulullah saw, dan masa khulafa al-Rasyidin, belum ada koordinator hakim yang  melakukan  pengawasan.  Hakim  yang  ditempatkan  di  ibukota  maupun  hakim  yang ditempatkan  didaerah-daerah  mempunyai  kedudukan  yang  sama.  Hal  tersebut terjadihinggaDinasti Bani Umayah. 19
Pada masa Dinasti  Bani Umayyah peradilan  mempunyai  ciri  khusus,  yaitu lembaga peradilan tidak dipengaruhi oleh khalifah. Hakim bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh  keinginan  para  penguasa.  Putusan  para  hakim  berlaku  terhadap  semua  kalangan. Khalifah  selalu  mengawasi  kinerja  hakim  dan  memecat  hakim  yang  terbukti  melakukan pelanggaran.
18 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana, 2013), h. 221.
19 Hasbi  ash-Shiddieqy, Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam (Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Utama, 2001), h. 49.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau membuat kriteria-kriteria yang dapat dijadikan  indikator  dalam  memilih  hakim  pada  masa  pemerintahannya.  Hakim  harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1. Sempurna ilmunya tentang masalah atau peristiwa yang telah terjadi
2. Suci atau bersih jiwanya dari sifat-sifat tamak dalam kehidupan
3. Mempunyai  sifat  tenang  dan  tidak  mencari  kesempatan  untuk  melakukan  balas dendam
4. Meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal adil
5. Selalu  bermusyawarah  dengan  ahli  hukum  dalam  menghadapi  setiap  perkara  yang akan diputuskan. 20
Pada masa tersebut badan peradilan yang terbentuk, yaitu badan peradilan Maz’alim yang berfungsi untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk hakim. Peradilan tersebut diketuai oleh khalifah. Perkembangan peradilan tersebut dilanjutkan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah.
Pada  masa  awal  Dinasti  Bani  Abbasiyah,  para  khalifah  masih  turut  campur  dalam keputusan  hakim.  Khalifah  bertugas  mengawasi  dan  mengontrol  kinerja  para  hakim, termasuk  keputusan  hakim. Kebanyakan  keputusan  hakim  bukan  keputusan  hukum  yang sebenarnya,  tetapi  merupakan  keinginan  khalifah  untuk  tujuan  tertentu. Apabila  terdapat hakim  yang  melanggar  dan  menyimpang  dari  tugas  tersebut  maka  khalifah  segera memecatnnya, akan tetapi sejak adanya imam-imam mazhab kondisi tersebut mulai berubah. Hal tersebut disebabkan beberapa pertengkaran dan pertikaian yang terjadi antara hakim dengan  para  imam  mazhab.  Hal  tersebut  berdampak  pada  ketidakpastian  hukum  di masyarakat karena setiap keputusan hakim terhadap suatu perkara terkadang diperdebatkan dasar hukum dan kebenarannya oleh para imam mazhab yang mengetahui kasus tersebut, sehingga  khalifah  tidak  lagi  turut  campur  pada  urusan  peradilan.    Kewenangan  khalifah hanya  membuat  regulasi  yang  bersifat  umum,  seperti  melakukan  pengangkatan  hakim  di daerah yang memiliki otoritas dan independen.
Qadhi  al-Qudat merupakan  jabatan  dan  istilah  baru  di  bidang  peradilan  pada  masa Dinasti Bani Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid.Harun al- Rasyid mengangkat seseorang yang dianggap mampu menjadi hakim. Qadhi al-Qudat yang pertama  adalah  Abu  Yusuf  (113-182  H/731-798  M).  Lembaga  peradilan  dikenal  sebagai organisasi kehakiman dengan 4 (empat) lembaga, yaitu:
20 Herfi  Ghulam  Faizi, Umar  bin  Abdul  Aziz:  29  Bulan  Mengubah  Dunia (Bandung:  Cahaya  Siroh, 2012), h. 102.
1. Diwan qadhi al-Qudat. Fungsi dan tugasnya sama dengan Departemen Kehakiman yang  dipimpin  oleh Qadhi  al-Qudat (Ketua  Mahkamah  Agung).  Semua  badan peradilan yang berhubungan dengan Departemen Kehakiman berada di bawah Diwan Qadhi al-Qudat .
2. Qudah al-Aqali, yaitu hakim Pengadilan Tinggi yang berada di wilayah provinsi.
3. Qudah al-Amsar, yaitu hakim Pengadilan Negeri yang berada di daerah.
4. As-Sultah al-Qadaiyyah, yaitu jabatan Jaksa  Agung  yang berada di  ibukota negara dan jaksa di setiap daerah. 21
Adapun badan peradilan pada masa Dinasti Bani Abbasiyah ada 3 (tiga) macam, yaitu:
1. Al-Qada (hakimnya  bergelar al-Qadhi) yang  bertugas  menangani  perkara-perkara yang berhubungan dengan agama.
2. Al-Hisbah (hakimnya  bergelar al-Muhtasib) ,  bertugas  menyelesaikan  perkara- perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana.
3. An-Nadar  fi  al-Mazalim (hakimnya  bergelar Sahibul atau Qadhi  al-Mazalim), bertugas  menyelesaikan  perkara-perkara  banding  dari  badan  peradilan  agama  dan umum. 22
Tugas dan wewenang qadhi al-Qudat , yaitu:
1. Mengangkat  hakim  dan  pejabat  peradilan  bagi  yang  mampu  menjabat  di pemerintahan pada daerah jauh atau dekat.
2. Berwenang memecat hakim yang melakukan pelanggaran.
3. Meneliti putusan hakim dan meninjau kembali putusan tersebut.
4. Mengawasi perilaku hakim di masyarakat.
5. Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
6. Berwenang membatalkan putusan hakim. 23
Pengawasan  hakim  pada  masa  tersebut  berdasarkan  Etika  Profesi  Hakim  ( Adab  al- Qadhi ) sebagai ukuran dalam mengawasi. Adab al-Qadhi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang Qadhi ketika berinteraksi kepada sesama manusia dan saat menjalankan tugas. 24
Adil  Mustafa  Basyuri  menetapkan  hal-hal  yang  harus  dilaksanakan  hakim  dalam persidangan, yaitu:
21 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 77.
22 Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah, 2012), h. 153.
23 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 68.
24 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 52.
1. Hakim bebas dari pengaruh orang lain.
2. Persidangan terbuka untuk umum.
3. Hakim tidak membeda-bedakan para pihak yang berperkara.
4. Hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara.
5. Hakim  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  membuktikan perkara yang diajukan.
6. Hakim wajib bertawakal terhadap setiap putusannya.
7. Setiap putusan hakim harus berdasarkan ketentuan syariat. 25

## IV. PENUTUP
Penelitian tentang peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Bersama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia Nomor  02/PB/MA/IX/2012  dan  02/PB/P.KY/09/2012  tentang  Panduan  Penegakan  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilan Agama Klas IA Palu, yaitu: Memantau dan mengawasi para hakim untuk tetap tunduk, patuh, dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Mendorong para hakim untuk selalu menjaga martabat sesuai dengan Kode Etik  dan Pedoman Perilaku Hakim, Komisi  Yudisial  melakukan seleksi dan mengusulkan Hakim Agung, Pengawasan hakim dalam perspektif hukum  Islam dilakukan oleh Qadhi al-Qudat. Qadhi al-Qudat diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung/Komisi Yudisial.    Pengawasan  hakim  berdasarkan  Etika  Profesi  Hakim  ( Adab  al-Qadhi )  sebagai ukuran dalam mengawasi. Tugas dan wewenang Qadhi al-Qudat , yaitu: Mengangkat hakim dan  pejabat  peradilan  bagi  yang  mampu  menjabat  di  pemerintahan  pada  daerah  jauh  atau dekat,  Berwenang  memecat  hakim  yang  melakukan  pelanggaran,  Meneliti  putusan  hakim dan  meninjau  kembali  putusan  tersebut,  Mengawasi  perilaku  hakim di  masyarakat, Mengawasi administratif dan pengawasan terhadap fatwa, Berwenang membatalkan putusan hakim.
Pada  dasarnya,  penelitian  ini  menjadi  bahan  masukan  agar  Komisi  Yudisial meningkatkan  pengawasan  terhadap  hakim  secara  berkesinambungan  dengan  membuka perwakilan Komisi Yudisial di setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Klas IA Palu diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
25 Abdul  Manan, Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan  (Jakarta:  Kencana, 2010) h. 33.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Cet.  X;  Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Peradilan  dan  Hukum  Acara  Islam .  Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki Utama, 2001.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. Peradilan dan Hukum Acara Islam. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
Daulay,  Ikhsan  Rosyada  Parluhutan. Mahkamah  Konstitusi  (Memahami  Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan RI) . Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
Djalil, Basiq. Peradilan Islam . Jakarta: Amzah, 2012.
Faizi, Herfi Ghulam. Umar bin Abdul Aziz: 29 Bulan Mengubah Dunia . Bandung: Cahaya Siroh, 2012.
J. Maleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
Komisi  Yudisial  RI. Mengenal  Lebih  Dekat  Komisi  Yudisial .  Jakarta:  Pusat  Data  dan Layanan Informasi, 2012.
Komisi  Yudisial.  Kiprah  9  Tahun (Menjaga  Kehormatan  dan  Meningkatkan Professionalisme) . Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014.
Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung; Alumni, 2009.
Koto, Alaiddin. Sejarah Peradilan Islam . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Madkur, Muhammad Salam. Peradilan dalam Islam . Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
Manan,  Abdul. Etika  Hakim  dalam  Penyelenggaraan  Peradilan .  Jakarta:  Kencana,
2010.
Mustofa, Wildan Suyuthi. Kode Etik, Etika Profesi, dan Tanggung Jawab Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
-------------------------------. Kode Etik Hakim . Jakarta: Kencana, 2013.
Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu.  “Profil  Pengadilan  Agama  Klas  IA  Palu”.  Situs Resmi Pengadilan Agama Klas IA Palu. http://www.pa-palu.go.id//link (30 Juni 2017). Rianto, Yatim. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya: SIC, 2001.
Saleh, Imam Anshori. Konsep Pengawasan Kehakiman. Cet. I; Malang: Setara Press, 2014.
Santoso, Agus. Hukum, Moral, dan Keadilan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif  Dilengkapi  dengan  Contoh  Proposal  dan Laporan Penelitian . Bandung: Alfabeta, 2005.
-----------. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
Sayoga,  Raditya.  “Kajian  Hukum  Komisi  Yudisial  (Judicial  Commision)”, Blog  Raditya Sayoga. http://radityaonlaw.blogspot.com, (10 April 2017).
Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang  Memengaruhi  Penegakkan  Hukum. Jakarta: Rajawali, 1983.
Suadi, Amran. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Sukarna, Uma. Metode Analisis Data . Jakarta: Kencana, 2007.
Suprayogo,  Imam  dan  Tobroni. Metode  Penelitian  Sosial  dan  Agama. Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2011.
Tim  Hukum  Online,  “Temui  Makelar  Kasus  (Broker)  Hakim Ad  Hoc di  Pecat“, HukumOnline .http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d44cd5bedb1/temui- broker--hakim-ad-hoc-tipikor-dipecat (7 April 2017)
Wahid, Abdul. Etika Profesi Hukum . Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
Waluyo,    Bambang. Implementasi  Kekuasaan  Kehakiman  Republik  Indonesia .  Cet.  I; Jakarta: Sinar Grafika, 1992.