## PEMEKARAN DAERAH: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEMEKARAN KOTA MEULABOH

## Ikhsan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

## Abstract
The Establishment of the new city has two consequences. Positive consequence of the creation of  new  district  is  the  best  solution  for  the  old  and  new  in  infrastructure  development.  The negative consequence occure when the creation of new district is only focus on development of new infrastructure for the central office administration and ignore the poverty and welfare as the main problem of society
Keywords : Decentralization , Expansion , Poverty

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  pemekaran  daerah  belakangan  ini  sangat  masif  dilakukan  dan  dibicarakan, termasuk  usulan  pemekaran  Kota  Meulaboh  menjadi  daerah  sendiri  terpisah  dari  Kabupaten Aceh  Barat.  Pemekaran  kota  Meulaboh  menurut  banyak  kalangan  terutama  bagi  pendukung pemekaran  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat.  Dasar  pertimbangan  pembentukan  daerah  adalah  berdasarkan pertimbangan  kamampuan  ekonomi,  potensi  daerah,  sosial  budaya,  sosial  politik,  jumlah penduduk,  luas  daerah,  dan  pertimbangan  lain.  Kota  Meulaboh  yang  sudah  berhasil  menjadi Daerah  Otonom  Baru  diharapkan  dapat  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.
Pemekaran  daerah  merupakan  wujud  dari  keinginan  masyarakat  di  suatu  daerah  untuk tumbuh  dan  berkembang  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  dan  keamanan,  dalam dimensi  geografis.  Tingkat  perkembangan  wilayah  dapat  dilihat  dari  rasio  luas  wilayah terbangun  ( built-up  area )  terhadap  total  luas  wilayah.  Semakin  besar  rasionya,  maka  semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Kota Meulaboh semakin luas built-up area nya saat ini sehingga dapat diartikan semakin tinggi pula aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan,  semakin  menyebarnya  wilayah  pemukiman  dengan  kepadatan  penduduk  yang tinggi dan tingginya peluang kerja.
Kegiatan  ekonomi  yang  semakin  meningkat  mulai  dari  pusat-pusat  perbelanjaan  yang cenderung berkembang  mengakibatkan tumbuhnya kota kota satelit sebagai lokasi pemukiman baru. Oleh karena sebuah pemukiman kota baru atau kota satelit membutuhkan luas tanah yang besar  dan  di  dalam  wilayah  kota  sendiri  ketersediaan  tanah  semakin  terbatas  dan  cenderung sangat mahal, maka lokasi kota kota baru tersebut akan menyebar di luar wilayah kota asalnya. Proses  inilah  yang  kemudian  menyebabkan  wilayah  administratif  tetangganya  memperoleh manfaat  dengan  semakin  berkembangnya  daerah  perbatasannya.  Sebuah  daerah  yang  sudah layak  menjadi  daerah  otonom  karena  memiliki  potensi  ekonomi  yang  memenuhi  syarat  bagi kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang tanpa menimbulkan beban keuangan negara, wilayah tersebut akan berkembang sesuai mekanisme pasar.
Tujuan  pemekaran  daerah  adalah  untuk  :  1)  meningkatkan  pelayanan  dan  kesejahteran kepada masyarakat, 2) memperkokoh basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah  dan  pusat,  4)  membuka  peluang  dan  lapangan  pekerjaan  dan  5)  memberikan  peluang daerah  mendapatkan  investor  secara  langsung.  Pemekaran  daerah  meliputi  pembentukan, penghapusan  dan  penggabungan  daerah  atau  wilayah  harus  diarahkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan  kehidupan  demokrasi,  3)  percepatan  pelaksanaan  pembangunan  perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban.
Dalam  PP  Nomor  129  Tahun  2000  syarat  untuk  dilakukan  pemekaran  daerah  meliputi  (i) kemampuan  ekonomi;  (ii)  potensi  daerah;  (iii)  sosial  budaya;  (iv)  sosial  politik;  (v)  jumlah penduduk;  (vi)  luas  daerah  dan  (vii)  pertimbangan  lain  yang  memungkinkan  terselenggaranya otonomi  daerah. Kota  Meulaboh  diusulkan  untuk  menjadi  daerah  yang  otonom  sebagai  wujud dari  aspirasi  masyarakat  kota  yang  menginginkan  Meulaboh  menjadi  kota  otonom  sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sisi lain, pembentukan Kota Meulaboh juga  merupakan  bagian  dari  proses  penataan  daerah  atau teritorial  reform/administrative reform .

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  menurut  Creswell  (2007)  yang menjelaskan  bagaimana  peluang  dan  tantangan  pemekaran  Kota  Meulaboh.  Tujuan  dari pemekaran  daerah  adalah  untuk  meningkat  pembangunan  yang  tujuan  akhirnya  untuk mensejahterakan  rakyat.  Namun  demikian,  pemkran  suatu  daerah  tidak  hanya  berimplikasi positif tetapi banyak juga hal negatif . Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bersifat intrinsic case study yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang dampak peluang dan tantangan pemekaran Kota Meulaboh.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kabupaten  Aceh  Barat  Provinsi  Aceh  untuk  melihat bagaimana peluang dan tantangan pemekaran Kota Meulaboh.
Dalam rangka pengumpulan data maka peneliti melakukan pengamatan terlibat dengan cara melakukan  interaksi  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  selaku  Daerah  otonom  induk pemekaran  kota  Meulaboh  sehingga  dapat  diketahui  peluang  dan  tantangan  pemekaran  kota meulaboh . Selanjutnya peneliti juga akan melakukan observasi.
Berikut ini merupakan beberapa langkah pengumpulan data yang dilakukan:

## Desk Study
Langkah  ini  diambil  untuk  membantu  peneliti  dalam  menemukan,  merumuskan,  dan memetakan  peluang  dan  tantangan  pemekaran  kota  meulaboh  dan  dapat  membantu  peneliti dalam  merangkai  realitas  yang  terjadi  dengan  menggunakan  data-data  pendukung  yang  ada. Dengan  demikian,  maka  data  dari desk  study merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari buku, media massa, laporan penelitian, jurnal, majalah, dan sebagainya.
Field Study
Langkah  selanjutnya  dalam  pencarian  data  adalah field  study untuk  menemukan  data primer  yang  dibutuhkan . Melalui field  study, peneliti  berinteraksi  langsung  dengan  pemerintah daerah Aceh Barat  dan mencari informasi terkait  proses pembentukan kota meulaboh. Tujuan dari field  study adalah  agar  peneliti  dapat  melihat realitas  yang  terjadi  dengan  lebih jelas.  Hal tersebut  tentu  hanya  dapat  diketahui  setelah  peneliti  melakukan  pengamatan  atau  observasi langsung.
Partisipan observation merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang  yang  menjadi  sasaran  penelitian  tanpa  mengakibatkan  perubahan  pada  kegiatan  atau aktivitas orang atau informan yang bersangkutan. Dengan kata lain, peneliti mengikuti kegiatan informan dalam waktu tertentu, mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang  menarik,  dan  mempelajari  dokumen  yang  dimiliki.    Tujuan  dari  pengamatan  terlibat  ini adalah  agar  peneliti  dapat  mencermati  bagaimana  peluang  dan  tantangan  pemekaran  kota meulaboh.

## 3. PEMBAHASAN Fenomena Pemekaran Daerah di Indonesia
Pemekaran  daerah  menghasilkan  tren  baru  dalam  struktur  kewilayahan  di  Indonesia. Perkembangan jumlah kabupaten/kota dan propinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah.  Hingga  tahun 2004,  terjadi  penambahan  pemerintah propinsi dari 26  menjadi  33  (26,9 %) dan pemerintah kabupaten/kota dari 303 menjadi 440 (45,2%). Pada tahun 2005 pemerintah pusat  untuk  sementara  waktu menangguhkan  pemekaran  daerah,  namun  hingga  akhir  tahun 2006  gejolak  usulan pemekaran  daerah  terus  berlanjut.  Terdapat  usulan  pembentukan  114 kabupaten/kota serta 21 propinsi. Kebijakan penangguhan sementara pemekaran daerah selama 2005-2006 sulit bertahan mengingat hingga saat ini belum ada dasar yang kuat.
Gambar 1 : Jumlah Kabupaten/Kota dan Propinsi Sejak 1999-2006
Dari  beberapa  kajian  tentang  pemekaran  daerah  diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  alasan yang  menjadi  dasar  pengajuan  usulan.  Alasan  tersebut  akan  dijabarkan  secara  rinci  sebagai berikut.

## Alasan Pemekaran Daerah
Timpangnya Pemerataan Dan Keadilan. Alasan mengapa harus dilakukan pemekaran adalah masyarakat  merasakan  adanya  ketimpangan  pemerataan  dan  keadilan  antara  satu  wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam kajian Bappenas bekerjasama dengan UNDP (2008) disebutkan bahwa  alasan  pemekaran  yaitu  untuk  memberi  kesempatan  pada  daerah  untuk  melakukan pemerataan  pembangunan  seperti  memperbaiki  pemerataan  fasilitas  di  bidang  pendidikan, menyediakan  lebih  banyak  tenaga  pendidik  yang  memadai  juga  mendorong  pemerataan pelayanan  kesehatan  di  daerah.  Pemekaran  daerah  juga  sering  dijadikan  alasan  untuk mendapatkan  keadilan  terutama  dalam  hal  pengisian  jabatan  publik,  lapangan  pekerjaan,  dan peluang usaha.
Kondisi Geografis Yang Luas Dan Pelayanan Masyarakat Yang Tidak Efektif Dan Efisien . Kondisi  geografis  yang  luas  juga  menjadi  alasan  pemekaran,  wilayah  yang  memiliki  wilayah yang  luas  dapat  menyebabkan  tingginya  biaya  dan  usaha  yang  harus  dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sehingga  pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien.
Perbedaan  Civil  Society  Yang  Berkembang  Di  Masyarakat . Alasan  selanjutnya  adalah perbedaan  kultural  atau  budaya  (etnis),  dimana  pemekaran  daerah  terjadi  karena dianggap  ada perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya atau karena adanya perbedaan  basis  identitas  dalam civil society .  Alasan  perbedaan  identitas  (etnis,  asal  muasal keturunan)  juga  muncul  menjadi  salah  satu  alasan  pemekaran.  Menurut  Cheeman  dan Rondinelli (1983) salah satu rasionalitas desentralisasi adalah dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber-sumber  yang  terwakili  oleh  bermacam-macam  kelompok  politik,  agama,  etnis, dan suku.
Iming-iming insentif fiskal. Adanya iming-iming insentif fiskal yang akan didapatkan setelah pemekaran  adalah  alasan  yang  sering  digunakan  oleh  pemegang  kekuasaan  untuk  melakukan pemekaran  daerah.  Insentif  fiskal  tersebut  antara  lain  adanya  anggaran  tersendiri  dari pemerintah  pusat  yang  terpisah  dari  pemerintah  daerah  induk.  Sebagaimana  diketahui  daerah yang  dimekarkan  akan  mendapatkan  anggaran  dari  daerah  induk  selama  3  tahun  dan
mendapatkan  dana  dari  pemerintah  pusat  (DAU  dan  DAK).    Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh Taufiq  C.  Dawood  (2007)  dimana  salah  satu  alasan  mengapa  pemekaran  dilakukan  adalah desentralisasi  memberikan  dana  yang  lebih  besar  untuk  dapat  dikelola  oleh  setiap  pemerintah daerah (khususnya Dana Alokasi Umum).
Pemekaran  membuka  peluang  terjadinya  bureaucratic  and  political  rent-seeking,  yakni kesempatan  untuk  memperoleh  keuntungan  dana,  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari penerimaan  daerah  sendiri.  Dari  sudut  pandang  berbeda,  pemekaran  daerah  juga  membuka peluang  adanya  tuntutan  untuk  menunjukkan  kemampuan  menggali  potensi  wilayah,  maka banyak  daerah  menetapkan  berbagai  pungutan  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi  timbul  pula  tuduhan  bahwa  pemekaran  daerah  merupakan  bisnis  kelompok  elit  di  daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi.
Status Kekuasaan . Alasan lain dilakukannya pemekaran adalah keinginan elite politik untuk memperoleh  status  kekuasaan  baru  atas  daerah  yang  dipimpinnya.  Untuk  melaksanakan kegiatan  pemerintahan  di  daerah  otonomi  baru  hasil  pemekaran  daerah  maka  dibentuk  aparat pemerintah daerah baru, hal ini mendorong para calon pemegang kekuasaan di daerah otonomi baru  untuk  mempercepat  pelaksanaan  pemekaran  daerah.  Semangat  otonomi  daerah  telah meningkatkan  wewenang  pemerintah  daerah  untuk  mengangkat  dan  memberhentikan  pejabat daerah  tanpa  perlu  memperoleh  persetujuan  pemerintah  di  atasnya.  Pemekaran  wilayah  juga merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy : 2008).

## Dasar Hukum Pemekaran Wilayah
Dalam  UU  nomor  32  tahun  2004,  diatur  ketentuan  mengenai  pembentukan  daerah  ,dalam BAB  II  tentang  pembentukan  dan  Kawasan  Khusus.  Dalam  Undang  Undang  tersebut  ada ketentuan  bahwa  pembentukan  suatu  daerah  harus  ditetapkan  dengan  Undang  Undang tersendiri, yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 yang sama menyebutkan sebagai berikut, “Undang  Undang  pembentukan  Daerah  sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  1  antara  lain mencakup  nama,  cakupan  wilayah,  batas,  ibukota,  kewenangan  menyelenggarakan  urusan pemerintahan,  menunjukkan  pejabat  kepala  daerah,  pengisian  keanggotaan  DPRD,  pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen serta perangkat daerah.
Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama ayat 3 yang menyatakan bahwa,”pembentukan  daerah  dapat berupa  penggabungan  beberapa  daerah  atau  bagian  daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”, dan ayat 4 menyebutkan  “pemekaran  dari  satu  daerah  menjadi  2  (dua)  daerah  atau  lebih  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  3  dapat  dilakukan  setelah  mencapai  batas  minimal  usia  penyelenggaraan pemerintahan”.
Pembentukan  daerah  otonomi  baru  juga  harus  memenuhi  persyaratan  administratif,,  tehnis dan fisik kewilayahan. Untuk pembentukan Kabupaen/kota harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/walikota bersangkutan, Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur, serta  rekomendasi  dari  Menteri  Dalam  Negeri.  Kemudian  didukung  syarat  tehnis  seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,  keamanan.  Kemudian  syarat  fisik  wilayah  yang  dimaksud  meliputi  5  kecamatan untuk  pembentukan  kabupaten,  4  kecamatan  untuk  pembentukan  kota,  dan  lima  kabupaten untuk pembentukan Provinsi.

## Profil Kota Meulaboh
Luas  wilayah  Kabupaten  Aceh  Barat  adalah  2.927,95 km²  yang  terdiri  atas  12  Kecamatan dan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat adalah sebesar 172.896 Jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 59 jiwa/km 2 . Kota Meulaboh sebagai ibu kota Kabupaten Aceh  Barat terletak 245  km  tenggara  Kota  Banda  Aceh  Pekerjaan  sebagian  besar  penduduknya  mencerminkan kehidupan perkotaan, yakni perdagangan dan jasa.
Gambar 3 : Peta Kabupaten Aceh Barat

## Peluang Pemekaran Kota Meulaboh
1. Pemekaran  Kota  Meulaboh  dapat  berdampak  secara  sosio  kultural.  Artinya  ialah, pemekaran daerah mempunyai dampak positif seperti memperoleh pengakuan sosial, politik dan  kultural  terhadap  masyarakat  daerah.  Selain  itu,  pemekaran  daerah  menciptakan kepuasan  masyarakat,  dukungan  daerah  terhadap  pemerintah  nasional,  serta  menjadi  alat untuk  mencegah  dan  cara  manajemen  konflik  antar  kelompok  atau  golongan  dalam masyarakat.
2. Dari  dimensi  pelayanan  publik,  pemekaran  daerah  memperpendek  jarak  geografis  antara pemukiman  penduduk  dengan  sentra  pelayanan,  terutama  ibukota  pemerintahan  daerah. Pemekaran  juga  mempersempit  rentang  kendali  antara  pemerintah  daerah  dengan  unit pemerintahan di bawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.
3. Pasca  terbentuknya  Kota  Meulaboh  sebagai  daerah  otonomi  baru  maka  akan  membuka peluang  yang  besar  bagi  akselerasi  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  tersebut  dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur  fisik  yang  menyertainya,  seperti  infrastruktur  jalan,  transportasi,  komunikasi dan  sejenisnya.  Selain  itu,  pemekaran  tetap  menguntungkan  karena  akan  memperoleh alokasi DAU dalam posisinya sebagai daerah otonom baru.
4. Pembentukan  Kota  Meulaboh  merupakan  isu  politik  nasional  yang  penting.  Bagi masyarakat kota, pemekaran daerah otonom bisa memperbaiki penangan politik nasional di daerah  melalui  peningkatan  dukungan  terhadap  pemerintah  nasional  dan  menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

## Tantangan Pemekaran Kota Meulaboh
1. Pemekaran  Kota  Meulaboh  dikhawatirkan  akan  memicu  timbulnya  konflik  antar- masyarakat,  antar-pemerintah  daerah  yang  pada  gilirannya  juga  menimbulkan  masalah konflik horisontal dalam  masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk (dalam hal ini Kabupaten Aceh Barat) dengan pemerintah daerah pemekaran (Kota Meulaboh) terkait hal  pengalihan  aset  dan  batas  wilayah  juga  dikhawatirkan  menimbulkan  ketegangan  di dalam masyarakat.
2. Pemekaran  Kota  Meulaboh  juga  menimbulkan  implikasi  negatif  bagi  pelayanan  publik terutama  pada  skala  nasional  terutama  terkait  dengan  alokasi  anggaran  untuk  pelayanan publik  yang  semakin  berkurang.  Hal  ini  disebabkan  adanya  kebutuhan  belanja  aparat  dan infrastruktur  pemerintahan  lainnya  yang  bertambah  dalam  jumlah  yang  signifikan  sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah otonomi baru yaitu Kota Meulaboh.
3. Pemekaran  berdampak  terhadap  pembangunan  ekonomi.  Namun,  hal  ini  harus  dibayar dengan  ongkos  yang  mahal  terutama  anggaran  yang  dikeluarkan  untuk  membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya.
4. Dalam  hal  pertahanan,  keamanan,  dan  integrasi  nasional.  Maka,  kehadiran  pemerintahan daerah otonomi baru seperti Kota Meulaboh ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu, seringkali ongkos  politiknya  juga  bisa  sangat  mahal,  apabila  pengelolaan  politik  selama  proses  dan pasca  pemekaran  tidak  bisa  dilakukan  dengan  baik.  Sebagaimana  terbukti  pada  beberapa daerah  hasil  pemekaran,  ketidakmampuan  untuk  membangun  inklusifitas  politik  antar kelompok  dalam  masyarakat  mengakibatkan  munculnya  tuntutan  untuk  memekarkan  lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, pemekaran unit pemerintahan terbawah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk  mempersiapkan  pemekaran  provinsi  merupakan  masalah  baru  yang  perlu  untuk diperhatikan terutama terkait perpecahan di masyarakat.

## 4. SIMPULAN
Pemekaran  wilayah  adalah  sebuah  upaya  untuk  pengembangan  demokrasi  lokal  melalui pembagian  kekuasaan  pada  tingkat  yang  lebih  kecil.  Pembentukan  Kota  Meulaboh  juga  dapat dilihat  sebagai  pembalikan  konsentrasi  kekuasaan  pemerintahan  kepada  pemerintah  dengan wilayah  administratif  yang  lebih  kecil  yaitu  sebuah  kota.  Hal  tersebut  untuk  memudahkan delegasi  kekuasaan  atau fungsi  kepada jenjang-jenjang  yang  lebih  rendah dalam  suatu  hierarki teritorial, dimana jenjang tersebut adalah satu dari unit-unit pemerintahan di dalam suatu negara. Penataan  daerah  mencakup  pemekaran,  penggabungan,  dan  penghapusan  daerah  yang  sudah ada. Dan dalam konteks Kabupaten Aceh Barat, maka Kota Meulaboh yang sebelumnya adalah kota  administratif  bagi  Kabupaten  Aceh  Barat  berubah  menjadi  Kota  Meulaboh  yang  otonom dan mandiri dalam hal pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Hasil  evaluasi  dari  para  pakar  menunjukkan  bahwa  Kota  Meulaboh  sangat urgen untuk dibentuk  mengingat  Kota  Meulaboh  adalah  kota  yang  sudah  lama  berdiri  di  wilayah  barat- selatan  Aceh  namun  hingga  kini  belum  mampu  berkembang  secara  maksimal.  Padahal  Kota Meulaboh adalah kota perdagangan di mana arus ekonomi sangat kencang berlangsung di kota ini. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya  belum  maksimal  karena  Kabupaten  Aceh  Barat  memiliki  wilayah  geografis  yang luas  karena  terdiri  atas  12  Kecamatan.  Dengan  adanya  pembentukan  Kota  Meulaboh  maka diharapkan  akan  terciptanya  lapangan-lapangan  pekerjaan  yang  baru  dan  iklim  investasi semakin membaik bagi terbukanya peluang usaha.
Para pendukung fragmentasi daerah atau pemekaran melihat bahwa fragmentasi daerah akan membuat  kualitas governance menjadi  lebih  baik  karena  mampu  mendekatkan  institusi
pemerintah, proses pembuatan kebijakan, dan para penjabat dengan masyarakat. Dalam bahasa yang berbeda pembentukan Kota Meulaboh menjadikan warga kota menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, akuntabilitas dari pemerintah Kota Meulaboh ke depan akan semakin terbuka, efektif, dan efisien karena semakin rendahnya biaya transaksi, biaya internalisasi, dan koordinasi antar wilayah.

## 5. REFERENSI
Fitriani,  Fitria,  Hofman  Bert  and  Kai  Kaser.  2005. Unity  in  Diversity?  The  Creation  of New Local Government in a Decentralising Indonesia . Bulletin of Indonesia Studies Gujarati, Damodar N. 1995. Basic Econometrics . Third Edition, McGraw-Hill Inc, Singapore Ida, Laode. 2005. Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia . Media Indonesia, Jakarta Isnaeni, D. R. 2012. Dampak Pemekaran Daerah terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat . Bandung : Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Kuncoro, M. 2003. Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta : UPP AMP YKPN Kuncoro, Mudrajad. 2003. Otonomi dan Pembangunan Daerah , PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000  tentang  Persyaratan  Pembentukan  Dan  Kriteria Pemekaran, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan,
Dan Penggabungan Daerah.
Ratnawati,  Tri.  Pemekaran  Daerah.  Tambunan,  T.  2003. Perekonomian  Indonesia,  Beberapa Masalah Penting . Jakarta : Ghalia Indonesia
Robert  Endi  (Ed.)  .2004. Kompilasi  Undang-Undang  Otonomi  Daerah  & Sekilas  Proses Kelahirannya (1903-2004) , Institute for Local Development dan Yayasan TIFA, Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Widodo,  T.  2006. Perencanaan  Pembangunan  :  Aplikasi  Komputer  (Era  Otonomi  Daerah). Yogyakarta : UPP STIM YKPN Wijaya. 2014. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi . Jakarta :  Penerbit Rajawali Pers