## PENGARUH IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI
INDONESIA)
Shinta Ulan Sari shinta21006@mail.unpad.ac.id , Magister Akuntasi, Universitas Padjajaran
Ivan Yudianto ivan.yudianto@unpad.ac.id , Magister Akuntasi, Universitas Padjajaran

## Sri Mulyani
s.mulyani@unpad.ac.id , Magister Akuntasi, Universitas Padjajaran

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi government governance pada kualitas  pelayanan  publik.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan data sekunder dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  5  prinsip  good  government  governance  yang  diadopsi  dari prinsip yang dikeluarkan oleh KNKG, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kesetaraan dan  kewajaran  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  pada  kualitas  pelayanan  publik  pada tingkat signifikansi 10%. Sedangkan prinsip demokrasi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas pelayanan  publik  pada  tingkat  signifikansi  10%.  Namun  secara  simultan, good  government governance terhadap kualitas layanan publik menunjukkan koefisien jalur sebesar 0.813 dengan p-value sebesar 0.000.  Ini berarti  bahwa good public governance memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas pelayanan publik pada tingkat signifikansi 10%.
Kata Kunci: Good Government Governance, Kualitas Pelayanan Publik

## THE INFLUENCE OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE IMPLEMENTATION ON THE  QUALITY  OF  PUBLIC  SERVICES  (A  STUDY  ON  GOVERNMENTS  IN INDONESIA)

## Abstract
This research aims to analyze the influence of governance implementation on the quality of public services.  The  research  uses  a  quantitative  research  approach  using  secondary  data  from  the 2022 regional government administration report. The results of the research show that of the 5 principles of good governance adopted from the principles issued by the KNKG, transparency, accountability, legal culture and equality and fairness have a significant effect and positive on the quality of public services at a significance level of 10%. Meanwhile, democratic principles do not have a significant effect on the quality of public services at a significance level of 10%. However,  simultaneously  good  governance  on  the  quality  of  public  services  shows  a  line coefficient  of  0.813  with  a  p-value  of  0.000.  This  means  that  good  public  governance  has  a significant and positive influence on the quality of public services at a significance level of 10%
Keywords: Good Government Governance, Quality of Public Services

## PENDAHULUAN
UU  No.  25  Tahun  2009  mendefinisikan  Pelayanan  Publik  sebagai  kegiatan  pemenuhan kebutuhan  oleh  penyelenggara  layanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  untuk masyarakat.  Penyelenggara  pelayanan  publik  mencakup  Pemerintah  Daerah  dan  Badan  Usaha Milik  Daerah.  Menurut  KEPMENPAN  No.  Kep/25M.Pan/2/2004,  pelayanan  publik  adalah pemberian  layanan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  penerima  serta  pelaksanaan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Memberikan  pelayanan  berkualitas  menjadi  tugas  utama penyelenggara  pelayanan  publik.    Pelayanan  publik  yang  berkualitas  adalah  harapan  semua penerima layanan, yaitu masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Pemerintah memiliki tanggung  jawab  dan  kewenangan  menetapkan  standar  pelayanan  minimal.  Penyelenggaraan pelayanan  publik  di  setiap  daerah  harus  memenuhi  standar  ini.  Namun,  masih  banyak  keluhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal-kanal pengaduan, menunjukkan perlunya perbaikan layanan.
Tahun 2019 The Global  Economy menempatkan kualitas pelayanan publik Indonesia di peringkat 82 dari 176 negara. Finlandia, Swedia, Jerman dan Belanda menjadi lima besar negara dengan layanan terbaik adalah. Pada tahun 2019, Ombudsman RI menilai tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik di 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. Hasilnya menunjukkan mayoritas masuk zona hijau, dengan beberapa di zona kuning, dan tidak ada yang di  zona merah.  Pada tahun 2022, Ombudsman RI menerima  8.292  pengaduan  masyarakat  terkait  pelayanan,  meningkat  15%  dibandingkan  tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, terutama di tingkat pemerintah daerah. Survei Populi Center pada tahun 2021 di 34 provinsi mengungkapkan bahwa masalah  pelayanan  publik  yang  paling  banyak  dikeluhkan  adalah  persyaratan  yang  berbelit. Keluhan  lainnya  termasuk  waktu  pelayanan  yang  lambat,  kurang  transparan,  birokrasi  yang berbelit, sarana dan prasarana yang tidak memadai, biaya layanan yang mahal, pungutan liar, serta prosedur yang tidak jelas dan kurang responsif terhadap pengaduan.
Rohayatin  et  al.  (2016)  mengidentifikasi  beberapa  faktor  penyebab  rendahnya  kualitas pelayanan publik, antara lain pola pikir, budaya dan perilaku birokrasi, kelemahan implementasi kebijakan, struktur organisasi yang tidak adaptif, sistem dan strategi pelayanan yang tidak efektif, tata laksana yang tidak optimal, kurangnya inovasi, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi, kepemimpinan  yang  transaksional,  kinerja  organisasi  yang  rendah,  lemahnya  komunikasi birokrasi, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan.
Syakrani  (2009)  menekankan  bahwa  penerapan  prinsip-prinsip  good  government governance  merupakan  hal  yang  penting  untuk  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Tanpa  tata kelola yang baik, sulit mencapai pelayanan prima. Crocombe dalam Naz, R. (2009) menyatakan bahwa tata kelola yang baik memastikan sumber daya digunakan untuk kepentingan warga negara. Jika  tata  kelola  lemah,  kualitas  pelayanan  publik  akan  menurun.  Astriani,  D.  et  al.  (2020) menyatakan bahwa praktik good government governance meningkatkan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Keberhasilan  pelaksanaan  good  government  governance  bergantung  pada  penerapan prinsip-prinsipnya. Setyaningrum et al. (2017) merangkum prinsip tata kelola berdasarkan praktik terbaik,  terutama  dari  standar  OECD  dan  UNDP.  Prinsip  good  public  governance  UNDP mencakup partisipasi publik, supremasi hukum, daya tanggap, transparansi, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, visi strategis dan akuntabilitas. Indeks Ibrahim tentang Tata Kelola Afrika juga menyoroti keamanan, supremasi hukum, partisipasi dan hak, peluang ekonomi, dan pembangunan manusia.
Berbagai  studi,  seperti  oleh  Wardhani  et  al.  (2017)  dan  Setyaningrum  et  al.  (2017), memberikan  gambaran  bahwa  good  government  governance  berdampak  positif  pada  kinerja pemerintah  daerah  dan  mengurangi  korupsi,  yang  berhubungan  dengan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Adejuwon  (2012)  dan  Ibok  (2014)  menyatakan  akuntabilitas  dan  tata  kelola yang  baik  sangat  penting  untuk  penyampaian  layanan  yang  efektif.  Penelitian  ini  mengadopsi prinsip-prinsip  good  governance  dari  KNKG,  yang  merupakan  satu-satunya  pedoman  utama  di Indonesia yang fokus pada good public governance. Penelitian sebelumnya oleh Wardhani et al. (2017)  dan  Setyaningrum  et  al.  (2017)  juga  menggunakan  prinsip-prinsip  dari  KNKG  untuk mengukur kinerja manajemen di kabupaten dan kota.
Dengan adanya celah penelitian, studi ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa  prinsip-prinsip  good  government  governance  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik.  Penelitian  ini  berfokus  pada  penggunaan  prinsip  dan  indikator  multidimensi  good government governance serta kualitas pelayanan publik di 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Implementasi Good Government Governance pada Kualitas Pelayanan Publik (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia)”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Menpan  RI  (2009)  menyebutkan  bahwa Good  Government  Governance (GGG)  adalah sistem/aturan  agar  para  penyelenggara  negara  dapat  bertugas  untuk  mengelola  kewenangan mereka  dengan  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab.  GGG  berperan  mengelola  interaksi  antara pemerintah  dan  masyarakat,  lembaga  negara,  serta  hubungan  antarnegara.    OECD  (2011) mendefinisikan good  government  governance sebagai  aturan  formal  dan  informal  yang mempengaruhi  pengambilan  keputusan  publik  serta  pelaksanaan  publik  dari  sudut  pandang menjaga  nilai  konstitusional  ketika  berhadapan  dengan  tantangan  dan  perubahan  lingkungan. IFAC (2013) mendefinisikan good government governance sebagai “ Governance comprises the arrangements put in place to ensure that the intended outcomes for stakeholders are defined and achieved” .
Poin krusial implementasi good government governance yaitu pemahaman pada prinsip- prinsip good government governance . UNDP menjabarkan prinsip good governance dalam 9 hal, yaitu: transparency,participation,  rule  of  law,  consensus  orientation,  responsiveness,  equity, effectiveness  and  efficiency,  accountability  dan  strategic  vision (LAN  &  BPKP,  2000).  Dalam penelitian  ini  akan  diambil  prinsip-prinsip  GGG  yang  dirumuskan  oleh  KNKG  berdasarkan berbagai  macam  prinsip  untuk  mengukur  tata  kelola  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  Sosial- Politik Indonesia. Terdapat 5 prinsip GGG menurut KNKG, antara lain: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan keadilan dan pemerataan
Untuk memastikan pemberian pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan menjadi kunci utama. Partisipasi masyarakat merupakan  fondasi  pelaksanaan  demokrasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai  pemerintahan  yang demokratis.  (Hasjimzum,  2014).  Ridwan  (2022)  dalam  studinya  tentang  demokrasi  dan kesejahteraan di Indonesia, menyimpulkan bahwa demokrasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal yang berbeda, Gerring et al. (2012) dalam penelitiannya menunjukkan hasil  bahwa  secara  jangka  pendek  tidak  ada  hubungan  yang  kuat  antara  penerapan  demokrasi dalam  suatu  negara  dengan  pembangunan  manusia.  Demokrasi  akan  berpengaruh  terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dalam jangka panjang.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu.
H 1 :  Terdapat pengaruh positif antara Demokrasi  terhadap Kualitas Layanan Publik
Menurut  Birkinshaw  (2005),  transparansi  berarti  akses  ke  dokumentasi  yang  relevan  untuk memahami  alasan  di  balik  tindakan  pemerintah.  Informasi  yang  transparan  menciptakan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Ini juga memfasilitasi konstruksi alasan dan argumen oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan transparansi dalam pelayanan publik yang memadai  akan  berdampak  positif  dengan  menghilangkan  kecurigaan  masyarakat  terhadap penyelenggara  pelayanan  publik.  Dengan  meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah,  partisipasi  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban  mereka,  seperti  pembayaran pajak, akan meningkat. Hal ini didorong oleh harapan bahwa kontribusi tersebut akan digunakan untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  (Darlena  et  al.,  2021).  Cuadrado-Ballesteros  & Bisogno (2023) melakukan penelitian untuk relevansi transparansi anggaran dalam meningkatkan pembangunan  manusia  pada  110  Negara  Tahun  2008,  2010,  2012,  2015  dan  2017.  Hasil penelitiannya  menyatakan  bahwa  terdapat  efek  positif  dari  indeks  anggaran  terbuka  terhadap indeks pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa transparansi anggaran adalah cara yang baik untuk meningkatkan tingkat pembangunan manusia.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis kedua yaitu.
H 2 :  Terdapat pengaruh positif antara Transparansi  terhadap Kualitas Layanan Publik
Lockwood  (2010)  menyebutkan  bahwa  akuntabilitas  berkaitan  dengan  alokasi  dan penerimaan  tanggung  jawab  atas  keputusan  dan  tindakan,  sejauh  mana  badan  pengelola bertanggung  jawab  kepada  konstituennya,  sejauh  mana  badan  pengelola  bertanggung  jawab kepada otoritas tingkat yang lebih tinggi, dan alokasi tanggung jawab ke tingkat kelembagaan yang paling  sesuai  dengan  skala  masalah  dan  nilai  yang  ditangani.  Peningkatan  akuntabilitas  sangat krusial untuk mengurangi korupsi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Penelitian  Rana,  et.  al  (2019)    menguji  dampak  akuntabilitas  pada  efisiensi  Pelayanan Publik  di  Pakistan.  Dengan  mengambil  sampel  pada  asosiasi  pengelolaan  limbah  dari  dua  kota besar di Punjab. Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Rana,  et.  al  (2019)  menunjukkan  adanya hubungan positif yang kuat antara akuntabilitas dan penyampaian pelayanan publik. Pemerintah harus  memastikan  akuntabilitas  dalam  organisasi  publik  untuk  meningkatkan  tingkat  efisiensi penyampaian pelayanan publik.Busenan, E. F. M., Bakar, M. S., & Ramli (2018)  yang menguji dampak akuntabilitas terhadap kinerja pelayanan publik di sektor publik Bahrain, menunjukkan bukti  empiris  bahwa  akuntabilitas  memiliki  hubungan  langsung  dan  signifikan  dengan  kinerja pelayanan publik.
Terdapat  pula  penelitian-penelitian  yang  menguji  hubungan  antara  akuntabilitas  dengan IPM  antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Davis  (2017)  ;  Pérez-segura  &  Galiani  (2014); Rizkallah  (2022)  ;  Ahmad  &  Saleem  (2014)  dan  Linawati  et  al.  (2021).  Hasil  penelitian menunjukkan  partisipasi  dan  akuntabilitas  memiliki  efek  positif  dan  signifikan  dalam meningkatkan  pembangunan  manusia.  Berdasarkan  beberapa  penelitian  tersebut,  peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu.
H 3 :  Terdapat pengaruh positif antara Akuntabilitas  terhadap Kualitas Layanan Publik
Ginting  (2016)  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  konstitusional,  Indonesia  mengakui prinsip  supremasi  hukum  sebagai  pengakuan  terhadap  penegakan rule  of  law (aturan  hukum) . Menurut World Governance Indicators (WGI), rule of law merupakan salah satu indikator dalam mengukur kualitas tata pemerintahan suatu negara. Rule of law dalam konteks WGI mengacu pada kepastian hukum, independensi sistem peradilan, kepatuhan terhadap hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Linawati et al. (2021) menunjukkan bahwa aturan hukum berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Hal  tersebut  berarti  bahwa  pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga aturan hukum agar dapat berdampak pada kelancaran  dan  efisiensi  proses  kegiatan  ekonomi.  Ketika  pemerintah  mampu  memberikan jaminan terhadap kekerasan, maka kesempatan pendidikan yang layak dan kesehatan yang lebih baik akan dirasakan oleh masyarakat.  Hasil penelitian Davis (2017) yang menguji hubungan good governance dengan HDI di  seluruh wilayah Sub-Sahara Afrika  menunjukkan  adanya hubungan signifikan antara rule of law dengan HDI.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu.
H 4 :  Terdapat pengaruh positif antara Budaya Hukum  terhadap Kualitas Layanan Publik
Menurut  Smith  (2007)  prinsip  kewajaran  dan  kesetaraan  mensyaratkan  bahwa  otoritas pemerintahan memperhatikan hak asasi manusia, sipil dan politik serta masyarakat adat. Menurut Hoesada  (2013)  kewajaran  dan  kesetaraan  berperan  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan pemangku  kepentingan  dan  masyarakat  terhadap  hukum,  serta  mencegah  terjadinya  benturan kepentingan.  Sehingga  penyelenggara  pelayanan  publik  dapat  menjalankan  tugasnya  untuk kepentingan  masyarakat  yang  nantinya  berdampak  pada  kualitas  pelayanan  public.  Ahmad  & Saleem  (2014)  menyatakan  bahwa  Pengendalian  Korupsi,  dan  Kualitas  Regulasi  memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia.  Davis  (2017) melakukan penelitian untuk menguji  hubungan  good  governance  dengan  HDI  di  seluruh  wilayah  Sub-Sahara  Afrika.  Hasil penelitian  Davis  (2017)  menunjukkan  hasil  bahwa control  of  corruption berhubungan  positif terhadap HDI.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu.
H 5 :  Terdapat pengaruh positif antara Keadilan  terhadap Kualitas Layanan Publik
(Fauziah,  2018)  menyatakan  bahwa  dengan  menerapkan  tata  kelola  pemerintahan  yang berkualitas,  maka  kualitas  layanan  publik  dapat  meningkat.  Peningkatan  sistem  administrasi pemerintahan  merupakan  suatu  hal  yang  perlu  diwujudkan  dalam  mencapai  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Secara  umum,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diharapkan (Talis, 2019). Setyaningrum et al. (2017) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa baiknya tata kelola publik berkaitan dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, dan tingkat korupsi yang lebih rendah berkaitan dengan kualitas pelayanan  publik  yang  tinggi.  Hal  yang  sama  juga  ditunjukkan  dalam  hasil  penelitian  yang
dilakukan oleh Pérez-segura & Galiani (2014) dan Davis (2017). Pérez-segura & Galiani (2014) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  tata  kelola  memiliki  efek  positif  yang  kuat  terhadap pembangunan manusia. Davis (2017) menguji hubungan good governance dengan HDI di seluruh wilayah Sub-Sahara Afrika, dengan hasil penelitian yang memberikan gambaran adanya hubungan yang signifikan ukuran-ukuran tata kelola yang baik dengan pembangunan manusia. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis pertama yaitu.
H 6 :  Terdapat pengaruh positif good public governance terhadap Kualitas Layanan Publik
Berdasarkan  penjelasan  yang  sudah  dikemukakan  sebelumnya,  peneliti  mencoba membangun kerangka pemikiran menurut gambar 1.
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

## METODE
Pada Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat hubungan sebab- akibat antara variabel melalui pengujian dan perhitungan statistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  penerapan  prinsip-prinsip good  government  governance pada  kualitas pelayanan  publik  di  pemerintah  daerah  tahun  2022.  Data  sekunder  adalah  data  yang  digunkan diperoleh  dari  laporan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah,  laporan  keuangan,  laporan  hasil pemeriksaan  BPK,  dan  publikasi  statistik  dari  BPS  dan  KPK.  Semua  data  yang  terkumpul kemudian dianalisis menggunakan SEM PLS.
Variabel penelitian meliputi variabel dependen (Kualitas Pelayanan Publik) dan variabel independen (Prinsip-Prinsip  Good Governance).Variabel  independen terdiri  dari Prinsip-Prinsip Good  Government  Governance,  yang  mencakup  demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas,  budaya hukum, serta kesetaraan dan kewajaran. Masing-masing prinsip tersebut memiliki indikator dan pengukuran spesifik.
Demokrasi diukur melalui partisipasi yang mencakup. Persentase komunitas masyarakat atau  mitra  strategis  yang  menyebarkan  informasi  kebijakan  pemerintah  daerah  serta  tingkat partisipasi  pemuda  dalam  organisasi  kepemudaan  juga  digunakan  sebagai  indikator  demokrasi. Transparansi diukur berdasarkan ketersediaan informasi publik dan aksesibilitasnya. Akuntabilitas diukur melalui nilai SAKIP, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Budaya Hukum diukur melalui pelaksanaan  peraturan  daerah  (Perda),  penanganan  gangguan  trantinbum,  dan  penanganan
pelanggaran hukum. Kesetaraan dan Kewajaran diukur melalui belanja pelayanan per kapita, rasio pegawai fungsional, persentase anggaran responsif gender (ARG), dukungan terhadap penyandang disabilitas  dan  survei  penilaian  integritas.  Kualitas  Pelayanan  Publik  adalah  Variabel  dependen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator utamanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Analisis
Analisis pada SEM PLS (Partial Least Square) terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah outer model analysis yang mengevaluasi model pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Tahap kedua adalah inner model analysis yang mengukur hubungan antar variabel laten dan menguji hipotesis. Berikut ini adalah evaluasi dari masing-masing model berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.
Evaluasi  model  pengukuran  dilakukan  untuk  menilai  apakah  variabel-variabel  manifest mampu mengukur variabel laten yang diteliti dengan baik. Evaluasi validitas konvergen dilakukan dengan melihat outer loading untuk mengetahui korelasi item pengukuran dengan variabel yang diukur. Indikator valid jika outer loading lebih besar dari 0.70. Tabel  1 menunjukkan beberapa item  pengukuran  dengan  outer  loading  kurang  dari  0.4  yang  harus  dihapus  untuk  mendapatkan pengukuran  yang  lebih  akurat.  Setelah  evaluasi,  tabel  2  menunjukkan  outer  loading  yang  valid untuk setiap item pengukuran.
Tabel 1. Outer Loading Item Pengukuran Variabel Penelitian Item dan Indikator Outer loadings  Keterangan AK1 <- Akuntable 0.662 Valid AK2 <- Akuntable 0.852 Valid D1 <- Demokrasi 0.572 Valid D2 <- Demokrasi 0.839 Valid D3 <- Demokrasi -0.014 Tidak Valid D4 <- Demokrasi 0.173 Tidak Valid FA1 <- Fair 0.591 Valid FA2 <- Fair 0.297 Tidak Valid FA3 <- Fair 0.831 Valid FA4 <- Fair -0.244 Tidak Valid IPM1 <- IPM 1.000 Valid LAW1 <- LAW -0.636 Tidak Valid LAW2 <- LAW 0.758 Valid LAW3 <- LAW 0.390 Mendekati Valid TR1 <- Transparansi 0.750 Valid TR2 <- Transparansi 0.757 Valid Sumber: Pengolahan Data (2024)

## Tabel 2. Outer Loading Item Pengukuran Variabel Penelitian Setelah Evaluasi
Outer loadings  Keterangan AK1 <- Akuntable 0.662 Valid AK2 <- Akuntable 0.852 Valid D1 <- Demokrasi 0.592 Valid D2 <- Demokrasi 0.845 Valid FA1 <- Fair 0.659 Valid FA3 <- Fair 0.878 Valid IPM1 <- IPM 1.000 Valid LAW2 <- LAW 0.937 Valid LAW3 <- LAW 0.518 Valid TR1 <- Transparansi 0.750 Valid TR2 <- Transparansi 0.757 Valid
Selanjutnya  diakukan  adalah  melihat  contruct  validity.  Hasil  pengujiannya  ditunjukkan pada tabel 3.
Tabel 3. Average Variance Extracted (AVE) Average Variance Extracted (AVE) Akuntable 0.582 Demokrasi 0.532 Fair 0.603 LAW 0.573 Transparansi 0.568 IPM 1,000 Sumber: Hasil olah data dengan PLS
Berdasarkan Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel dalam model analisis penelitian ini memiliki nilai AVE yang menunjukkan validitas konstruk yang baik, yaitu dengan nilai AVE yang melebihi  0,5.    Dengan  demikian  semua  item  pengukuran  pada  masing-masing  variabel  secara bersamaan dapat menjelaskan dengan baik konstruk yang dibentuk karena variabel-variabel dalam penelitian ini telah mencapai validitas konvergen yang baik. Dengan demikian model pengukuran akhir dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Model Pengukuran Akhir Setelah Evaluasi Convergent Validity Evaluasi validitas diskriminan menggunakan dua metode, yaitu kriteria nilai cross loading dan kriteria Fornell-Larcker. Hasil validitas diskriminan ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.
Tabel 4 Hasil Perhitungan Cross Loading Akuntable  Demokrasi Fair IPM LAW Transparansi AK1 0.662 0.306 0.268 0.175 0.236 0.078 AK2 0.852 0.154 0.190 0.251 0.291 -0.026 D1 0.053 0.592 0.098 0.067 0.010 0.106 D2 0.311 0.845 0.134 0.101 0.172 -0.027 FA1 0.205 0.021 0.659 0.125 -0.052 -0.146 FA3 0.242 0.195 0.878 0.197 0.140 -0.029 IPM1 0.284 0.118 0.213 1.000 0.221 0.123 LAW2 0.319 0.151 0.093 0.217 0.937 0.088 LAW3 0.194 0.036 0.004 0.089 0.518 0.134 TR1 -0.001 0.031 -0.079 0.092 0.118 0.750 TR2 0.033 0.022 -0.062 0.093 0.070 0.757
Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Pada  Tabel  4,  terlihat  bahwa  nilai  cross  loading  setiap  indikator  dari  variabel  yang bersangkutan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  cross  loading  pada  variabel  lainnya,  sehingga indikator tersebut dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik.
Evaluasi dengan menggunakan kriteria Fornell-Larcker dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Evaluasi Validitas Diskriminan Menggunakan Kriteria Fornell-Larcker
Akuntable  Demokrasi  Fair IPM LAW Transparansi Akuntable 0.763 Demokrasi 0.279 0.729 Fair 0.287 0.161 0.777
IPM 0.284 0.118 0.213 1.000 LAW 0.347 0.144 0.083 0.221 0.757 Transparansi 0.022 0.035 -0.094 0.123 0.124 0.754

## Sumber: Pengolahan Data (2024)
Tabel  5  menunjukkan  akar  kuadrat  AVE  tiap  variabel  yang  berada  pada  diagonal  tabel. Nilai  akar  kuadrat  AVE  menunjukkan  korelasi  variabel  dengan  variabel  laten  lainnya.  Akar kuadrat  AVE  untuk  akuntabilitas  sebesar  0.763  lebih  besar  daripada  koefisien  korelasi akuntabilitas  dengan  variabel  lain.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  variabel  lain,  di  mana  nilai  akar kuadrat  AVE  selalu  lebih  besar  dibandingkan  koefisien  korelasi  dengan  variabel  lain.  Ini menunjukkan bahwa semua item pengukuran dalam penelitian ini memiliki validitas diskriminan yang baik.
Evaluasi  inner  model  dilakukan  setelah  evaluasi  outer  model  untuk  menguji  hubungan antar  variabel  sesuai  hipotesis  dan  mengevaluasi  goodness  of  fit  model.  Dalam  penelitian  ini, kualitas pelayanan publik adalah variabel endogen dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0.457, yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 6. Nilai Adjusted R 2 Variabel Endogen Variabel R-square R-square adjusted Kualitas Layanan Publik 0.478 0.457

## Sumber: Pengolahan Data (2024)
Nilai  Adjusted  R2  sebesar  0.457,  yang  berarti  variabel  prinsip  demokrasi,  transparansi, akuntabilitas,  budaya  hukum,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan  menjelaskan  45.8%  dari  kualitas layanan publik, sementara 54.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.
Predictive Relevance (Q2) Menunjukkan seberapa baik variabel endogen diprediksi oleh variabel eksogen (Hair et al., 2017). Q2 positif menunjukkan akurasi prediksi yang baik.
Tabel 7. Predictive Relevance (Q 2 ) Variabel Q²predict RMSE MAE Kualitas Layanan Publik 0.286 0.860 0.670

## Sumber: Pengolahan Data (2024)
Tabel 7 menunjukkan semua variabel eksogen memiliki Q2 positif, yang berarti variabel dependen diprediksi dengan baik oleh variabel independennya.

## Pengujian Hipotesis

## Gambar 3. Model Struktural Hubungan antar Variabel Penelitian
Evaluasi koefisien jalur dilakukan untuk melihat signifikansi hubungan antar variabel hipotesis. Ada  enam  hipotesis  yang  diuji:  lima  terkait  pengaruh  dimensi  governance  (demokrasi, transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  serta  kewajaran  dan  kesetaraan)  terhadap  kualitas layanan publik, dan satu menguji pengaruh governance secara keseluruhan.

## Tabel 8. Pengujian Hipotesis/ Pengaruh dalam Model Struktural
Hipotesis Pengaruh Langsung β S.D. P-Values H1 Demokrasi -> Kualitas Layanan Publik 0.018 0.070 0.397 H2 Transparansi -> Kualitas Layanan Publik 0.117 0.082 0.077 H3 Akuntabilitas -> Kualitas Layanan Publik 0.188 0.068 0.003 H4 Budaya Hukum -> Kualitas Layanan Publik 0.125 0.133 0.098 H5 Kewajaran dan Kesetaraan -> Kualitas Layanan Publik 0.157 0.059 0.004
Sumber: Pengolahan Data (2024)
Hasil Pengujian seperti pada tabel 8 dijelaskan sebagai berikut:
1. Demokrasi (H1) tidak signifikan terhadap kualitas layanan publik (p-value 0.397).
2. Transparansi  (H2)  signifikan  (p-value  0.077),  dengan  koefisien  jalur  0.117,  berarti peningkatan transparansi meningkatkan kualitas layanan publik.
3. Akuntabilitas  (H3)  signifikan  (p-value  0.003),  dengan  koefisien  jalur  0.188,  berarti peningkatan akuntabilitas meningkatkan kualitas layanan publik.
4. Budaya  Hukum  (H4)  signifikan  (p-value  0.098),  dengan  koefisien  jalur  0.125,  berarti peningkatan budaya hukum meningkatkan kualitas layanan publik.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (H5) signifikan (p-value 0.004), dengan koefisien jalur 0.157, berarti peningkatan kewajaran dan kesetaraan meningkatkan kualitas layanan publik. Setelah  menguji  pengaruh  setiap  dimensi  governance  terhadap  kualitas  layanan  publik, dilakukan  pengujian  pengaruh  governance  secara  keseluruhan.  Skor  variabel  laten  dari demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan digunakan sebagai indikator governance untuk membentuk model struktural kedua seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2

## Gambar 3. Model Struktural Pengaruh Governance terhadap Kualitas Layanan Publik
Berdasarkan  Gambar  3,  nilai  koefisien  jalur  dan  p-value  digunakan  untuk  menguji hipotesis  keenam.  Hasil  pengujian  pengaruh  governance  secara  keseluruhan  terhadap  kualitas layanan publik dijelaskan pada Tabel 9.
Tabel 9. Pengujian Hipotesis/ Pengaruh dalam Model Struktural Pengaruh Governance terhadap Kualitas
Layanan Publik Hipotesis Pengaruh Langsung β S.D. P-Values H6 Governance -> Kualitas Layanan Publik 0.813 0.060 0.000
Sumber: Pengolahan Data (2024)
Tabel 9 menunjukkan bahwa p-value (0.000) untuk pengaruh governance lebih kecil dari 10%, sehingga governance terbukti mempengaruhi kualitas layanan publik. Koefisien jalur 0.813 menunjukkan  bahwa  semakin  baik  tata  kelola  pemerintah,  semakin  meningkat  kualitas  layanan publik. Dengan demikian, hipotesis keenam didukung oleh hasil analisis.

## Pembahasan
Hasil  pengujian  hipoteis  pertama  menunjukkan  bahawa  prinsip  demokrasi  dalam  tata kelola tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan koefisien
jalur sebesar 0.018 dan p-value 0.397. Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak berkontribusi signifikan  terhadap  peningkatan  kualitas  layanan  publik,  bertentangan  dengan  hipotesis  awal. Penelitian sebelumnya, seperti  Hasjimzum (2014) dan Nayak &  Samanta (2014), menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  kebijakan  meningkatkan  kualitas  pelayanan publik. Ridwan (2022) juga menemukan bahwa demokrasi  berpengaruh  positif terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Indonesia.  Namun,  temuan  ini  sejalan  dengan  Gerring  et  al. (2012),  yang  menunjukkan  bahwa  demokrasi  tidak  memiliki  dampak  signifikan  dalam  jangka pendek tetapi berpengaruh dalam jangka panjang terhadap pembangunan manusia.
Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  bahwa  transparansi  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  publik,  dengan  koefisien  jalur  0.117  dan  p-value  0.098. Hasil  ini  mendukung  hipotesis  bahwa  transparansi  meningkatkan  kualitas  layanan  publik. Penelitian  Birkinshaw  (2005)  menunjukkan  bahwa  transparansi  memungkinkan  akses  ke dokumentasi yang relevan, meningkatkan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Fukuda- Parr  et  al.  (2013)  menemukan  hubungan  positif  antara  transparansi  anggaran  dan  Indeks Pembangunan  Manusia.  Penelitian  Kaufmann  &  Bellver  (2011)  juga  menunjukkan  bahwa transparansi terkait dengan indikator pembangunan ekonomi dan manusia yang lebih baik.
Akuntabilitas  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan  publik,  dengan koefisien jalur 0.188 dan p-value 0.003. Hasil ini mendukung hipotesis ketiga  bahwa akuntabilitas meningkatkan  kualitas  layanan  publik.  Penelitian  Lockwood  (2010)  menyebutkan  bahwa akuntabilitas  penting  untuk  mengurangi  korupsi  dan  memperbaiki  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Rana  et  al.  (2019)  dan  Busenan  et  al.  (2018)  juga  menemukan  bahwa  akuntabilitas memiliki hubungan kuat dan positif dengan penyampaian pelayanan publik.
Budaya hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, dengan koefisien jalur 0.125 dan p-value 0.077. Hasil ini mendukung hipotesis keempat bahwa budaya hukum meningkatkan kualitas layanan publik. Keser & Gökmen (2018) menunjukkan bahwa rule of  law  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  pemerintah  yang  diukur  dengan  Indeks Pembangunan Manusia. Linawati et al. (2021) dan Davis (2017) juga menemukan bahwa aturan hukum berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan publik.
Kesetaraan  dan  kewajaran  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelayanan publik, dengan koefisien jalur 0.157 dan p-value 0.004. Hasil ini mendukung hipotesis lima bahwa kesetaraan  dan  kewajaran  meningkatkan  kualitas  layanan  publik.  Penelitian  Hoesada  (2013) menunjukkan bahwa kesetaraan dan kewajaran berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan mencegah benturan kepentingan. Carr (2007) menemukan bahwa kesetaraan layanan mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan, sedangkan Giovanis et al. (2015) menemukan bahwa keadilan layanan memiliki efek signifikan pada kualitas layanan.
Good public governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas layanan publik, dengan  koefisien  jalur  0.813  dan  p-value  0.000.  Hasil  ini  mendukung  hipotesis  keenam  bahwa good  public  governance  meningkatkan  kualitas  layanan  publik.  Adejuwon  (2012)  menyatakan bahwa akuntabilitas dan good governance adalah syarat penting untuk penyampaian layanan yang efektif. Fauziah (2018) juga menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam meningkatkan kualitas  layanan  publik.  Wardhani  et  al.  (2017)  menemukan  bahwa  good  governance meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  dan  efisiensi  pengeluaran.  Setyaningrum  et  al.  (2017) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. Susanto (2014) dan Rusydi & Rossieta (2015) juga menemukan bahwa good governance  berpengaruh  positif  terhadap  IPM,  menunjukkan  bahwa  prinsip-prinsip  tata  kelola yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Secara  keseluruhan,  hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  literatur  yang  ada  dan menegaskan  pentingnya  penerapan  prinsip-prinsip  governance  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik. Tata kelola yang baik memastikan layanan publik diberikan secara efisien, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  beberapa  dimensi  governance  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  kualitas  layanan  publik  di  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Transparansi  dan  akuntabilitas  terbukti  meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  sementara demokrasi tidak memiliki pengaruh signifikan. Budaya hukum dan kesetaraan juga berpengaruh positif  terhadap  kualitas  layanan  publik.  Secara  keseluruhan,  good  public  governance  secara signifikan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik,  memastikan  layanan  yang  efisien,  adil,  dan responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kepuasan  dan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adejuwon, K. D. (2012). The Dilemma of  Accountability  and Good Governance  for  Improved Public  Service  Delivery  in  Nigeria. Africa’s  Public  Service  Delivery  and  Performance Review , 1 (3), 25. https://doi.org/10.4102/apsdpr.v1i3.34
Ahmad, Z., & Saleem, A. (2014). Impact of Governance on Human Development. Commerce and Social Sciences , 8 (3), 612–628. https://www.researchgate.net/publication/270590133
Anton, F. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. Informatika , 66.
Carr,  C.  L.  (2007).  The  FAIRSERV  Model :  Consumer  Reactions  to  Services  Based  on  a Multidimensiona ... Decision Sciences , 38 (1), 107–130.
Cuadrado-Ballesteros,  B.,  &  Bisogno,  M.  (2023).  The  relevance  of  budget  transparency  for development. International  Review  of  Administrative  Sciences , 89 (1),  239–256. https://doi.org/10.1177/00208523211027525
Davis, T. J. (2017). Good governance as a foundation for sustainable human development in sub-
Saharan Africa. Third World Quarterly , 38 (3), 636–654. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1191340
Dewi,  R.  C.,  &  Suparno.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.
Jurnal Media Administrasi , 7 (1), 78–90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67 Dwiyanto,  A.  (2014). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Yogyakarta . UGM Pers.
Evans,  P.  (2004).  Development  as  institutional  change:  The  pitfalls  of  monocropping  and  the potentials of deliberation. Studies in Comparative International Development , 38 (4), 30–52. https://doi.org/10.1007/BF02686327
Fahmi, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan, dan Fukuda-Parr,  S.,  Guyer,  P.,  &  Lawson-Remer,  T.  (2013).  Does  Budget  Transparency  Lead  to Stronger Human Development Outcomes and Commitments to Economic and Social Rights? SSRN Electronic Journal , 4 . https://doi.org/10.2139/ssrn.2211584
Gerring, J., Thacker, S. C., & Alfaro, R. (2012). Democracy and human development. Journal of Politics , 74 (1), 1–17. https://doi.org/10.1017/S0022381611001113
Ginting, S. B. (2016). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governane
di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 14 (1), 1–20.
Hasjimzum, Y. (2014). Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 445457.
Kaufmann, D., & Bellver, A. (2011). Transparenting Transparency:  Initial Empirics and Policy Applications. SSRN Electronic Journal , 1–72. https://doi.org/10.2139/ssrn.808664 Keser,  A.,  &  Gökmen,  Y.  (2018).  Governance  and  Human  Development:  The  Impacts  of Governance  Indicators  on  Human  Development. Journal  of  Public  Administration  and Governance , 8 (1), 26. https://doi.org/10.5296/jpag.v8i1.12336
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2008).  Good  Public  Governance  Indonesia.  In Good Public Governance Pedoman Umum Indonesia .
Kosack,  S.,  &  Fung,  A.  (2014).  Does  transparency  improve  governance? Annual  Review  of Political Science , 17 , 65–87. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-032210-144356 LAN & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Lan , 2.
Linawati, Y., Suzantia, H., & Wibowo, M. G. (2021). Dampak Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia: Studi Kasus Negara Berkembang OKI. TEMALI : Jurnal Pembangunan Sosial , 4 (2), 133–144.
https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12547
Mikkelsen, B. (1999). Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan : sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan . Yayasan Obor Indonesia. Nayak, N. C., & Samanta, D. (2014). Understanding the Role of Participation in Public Service Delivery:  Evidences  from  Rural  West  Bengal,  India. International  Journal  of  Public Administration , 37 (12), 875–884. https://doi.org/10.1080/01900692.2014.928313 Pérez-segura, A., &  Galiani,  A. S. (2014). FDI and Human Development :  What  is  the Role of Governance ? In Unpublished  Honors  Thesis,  University  of  Maryland,  College  Park,  MD. http://econweb.umd.edu/~edinger/undergraduate/Perez-Segura_Honors_Thesis2014.pdf Ridwan,  M.  (2022).  Demokrasi  dan  Kesejahteraan  Rakyat  Indonesia. Jurnal  Baca,  Universitas Pepabri Makassar , 1 (2), 31–41.
Setyaningrum, D., Wardhani, R., & Syakhroza, A. (2017). Good public governance, corruption and public service quality: Indonesia evidence. International Journal of Applied Business and Economic Research , 15 (19), 327–338.
Susanto, D. (2014). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik.
Jurnal Paradigma .
Talis, Z. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu). JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (2), 178–185.
Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. International Journal of Public Sector Performance Management , 3 (1), 77–102.
https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503