Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini e-ISSN: 2723-6390, hal. 1028-1038 V ol. 5, No. 1, Juli 2024 DOI: 10.37985/murhum.v5i1.514

## Identifikasi  Kendala  dan  Upaya  Membenahi  Rumah  Pintar Pemilu sebagai Sarana Belajar Kepemiluan Sedari Dini
Hariyantiˡ, Gigieh Cahya Permady², Saepudin Kartasasmita 3 , dan Irma Irayanti 4
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Riau
2 Politeknik Pelayaran Sorong, Papua
3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang
4 Hukum Tata Negara, IAIN Kendari
ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sumber belajar kepemiluan dan demokrasi sejak dini serta identifikasi dan kendala untuk  membenahinya.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif. Penentuan informan penelitian melalui teknik non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Adapun informan penelitian yakni komisioner KPU serta sekolah sasaran sosialiasi RPP yang terdiri dari beberapa TK dan sekolah dasar di kota pekanbaru. Teknik  pengujian  keabsahan  data  menggunakan  triangulasi  sumber  data.  Temuan penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  RPP sebagai sarana belajar kepemiluan, yakni (1) keterbatasan ruang; (2) minimnya sosialisasi RPP  kepada  prapemilih;  (3)  kendala  waktu,  sebab  sekolah  memiliki  kalender  akademik yang  kadang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  sosialisasi  RPP  KPU;  (4)  ketiadaan  kerjasama pengembangan RPP dengan pihak terkait seperti guru di sekolah. Adapun Upaya kedepan yang  dapat  dilakukan  adalah  permintaan  fasilitasi  gedung  kepada  pemerintah  daerah mengingat umumnya gedung-gedung KPU berada pada asset pemerintah daerah, menjalin kerjasama  dengan  sekolah  sehingga  guru-guru  dapat  melakukan  kunjungan  berkala  ke RPP maupun pengelola RPP yang melakukan kunjungan ke sekolah guna sosialisasi RPP.
Kata Kunci : Kendala; Upaya; Rumah Pintar Pemilu; Sarana Belajar Kepemiluan
ABSTRACT. This research aims to describe the activities of the Election Smart House (RPP) as  a  source  of  learning  about  elections  and  democracy  from  an  early  age  as  well  as identifying  and  obstacles  to  fixing  them.  The  research  uses  a  qualitative  approach  with descriptive  methods.  Determining  research  informants  through  non-probability  sampling techniques  with  purposive  sampling  techniques.  The  research  informants  were  the  KPU commissioners and the target schools for the RPP socialization, which consisted of several kindergartens and elementary schools in Pekanbaru city. The data validity testing technique uses data source triangulation. Research findings show that there are several obstacles in implementing  the  RPP  as  a  means  of  electoral  learning,  namely  (1)  limited  space;  (2) minimal socialization of the RPP to pre-voters; (3) time constraints, because schools have academic calendars that sometimes do not match the KPU RPP socialization schedule; (4) the  absence  of  cooperation  in  developing  RPPs  with  related  parties  such  as  teachers  at schools. Future efforts that can be made include requesting building facilitation from local governments considering that generally KPU buildings are in regional government assets, establishing collaboration with schools so that teachers can make regular visits to RPPs and RPP managers who visit schools to socialize RPPs.
Keyword : Obstacles; Efforts; Election Smart House; Election Learning Facilities
Copyright (c) 2024 Hariyanti dkk.
 Corresponding author : Hariyanti, Gigieh
Email Address : hariyanti@lecturer.unri.ac.id Received 26 Januari 2024, Accepted 30 Juni 2024, Published 30 Juni 2024

## PENDAHULUAN
System  politik  demokrasi  merupakan  system  yang  mayoritas  dianut  Negara- negara  di  dunia,  namun  demokrasi  yang  dilaksanakan  masing-masing  Negara dipengaruhi  oleh  ideology  Negara  tersebut  sehingga  pelaksanaan  demokrasi  di  setiap Negara dapat saja berbeda satu sama lain [1]. Indonesia merupakan negara demokrasi, hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  gambaran  konstitusi  Indonesia  yang  mengatur  adanya lembaga  perwakilan  rakyat,  jaminan  hak  asasi  manusia  dan  warga  Negara  dalam konstitusi, pergantian pemimpin secara berkala sesuai asas kepemiluan, hingga jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang [2].
Indonesia  merupakan  Negara  demokrasi  yang  menjamin  terlaksananya  pemilu secara  demokratis,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  22E  pasal  1  UUD  1945,  yang berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali”  [3],  [4].  Pemilu  dilaksanakan  secara  berkala  guna memilih  pemimpin  di    legislatif    dan    eksekutif.  Pergantian  kepemimpinan  melalui pemilu secara teratur, bebas dan rahasia adalah satu diantara nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan  oleh  Henry  B.Mayo  dan  Miriam  Budiardjo.  Namun,  demokrasi  tidak berada  dalam  ruang  kosong,  terdapat  banyak  faktor  penarik dan  pendorong nilai-nilai demokrasi.  Artinya,  diperlukan  upaya-upaya  untuk  mendorong  terjaga  dan terselenggaranya  nilai-nilai  demokrasi.  Satu  diantaranya  adalah  pendidikan  politik kepada  masyarakat  [5].  Pendidikan  politik merupakan  proses  dialogis  antara  pemberi dan  penerima  pesan  yang  disengaja  dan  sistematis  agar  para  anggota masyarakat/warga negara sebagai penerima pesan mengenal dan memahami nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik di Negaranya, sehingga dapat terbentuk warga Negara yang partisipan, bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan politik, serta memiliki literasi politik yang mantap.
Dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  politik  ditujukan  pada  upaya  untuk meningkatkan  pengetahuan,  pemahaman  serta  kesadaran  politik  warga  negara  yang diharapkan  berujung  pada  partisipasi  aktif  warga  negara  dalam  proses  politik  [6]. Aktivitas  politik  yang  demikian  menggambarkan  warga  negara  telah  memiliki  literacy politic  (melek  politik)  yang  baik  untuk  membangun  budaya  politik  yang  partisipan. Terdapat  berbagai  macam  cara  guna  memberikan  pendidikan  politik  kepada masyarakat baik melalui sarana formal pemerintahan maupun informal-kemasyrakatan. Salah  satu  sarana  pendidikan  politik  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini Komisi  Pemilihan  Umum  ialah  Rumah  Pintar  Pemilu  (RPP).  RPP  merupakan  sebuah sarana  pendidikan  politik  berkesinambungan,  yang  ditujukan  untuk  memperkenalkan nilai-nilai dasar kepemiluan dan demokrasi kepada Masyarakat [7]. [8].
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti mengenai pelaksanaan dan  efektifitas  RPP  sebagai  pusat  Pendidikan  pemilih,  seperti  penelitian  Milan  Zega tahun  2018  yang  menyatakan  bahwa  RPP    memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap peningkatan partisipasi pemilih di kota medan [9]. Hasil serupa juga dinyatakan oleh Al Rafni  dkk  pada  tahun  2019  dalam  penelitiannya  bahwa  RPP  berpotensi  besar  dalam memberikan  layanan  pendidikan  pemilih  bagi  pemilih  pemula  dan  bagaimana  RPP dikembangkan  sebagai  sarana  pendidikan  politik  di  kabupaten/kota  [10].  Begitu  juga
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Telaumbanua tahun 2021 di Binjai Sumatera  Utara  yang  menyatakan    bahwa  RPP  Kota  Binjai  berhasil  meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019, Dimana Angka partisipasi meningkat sebesar 7,92 untuk Pileg dan angka partisipasi meningkat sebesar 16,91 % untuk pilpres [11].
Pendidikan  pemilih  penting  diajarkan  sejak  dini  kepada  pelajar  PAUD/TK  atau SD sebab  mereka  perlu  dibekali  dengan  pemahaman  dan  praktik  nilai-nilai  demokrasi seperti  keberanian  dalam  menyampaikan  pendapat,  menghargai  perbedaan  pendapat, berani  menentukan  pilihan  sesuai  keinginan  hati  Nurani  serta  belajar  memutuskan sesuatu  sesuai  dengan  pengetahuannya.  RPP  merupakan  sarana  belajar  kepemiluan yang tepat bagi pelajar usia dini namun perlu dibenahi agar terus memberikan manfaat kepada  Masyarakat.  materi  kepemiluan  harus  diajarkan  sejak  dini,  bukan  mutlak menjadi tanggung jawab guru di sekolah tetapi juga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  RPP  sebagai  sarana  belajar  kepemiluan pelajar sejak dini serta mengidentifikasi kendala dan Upaya untuk membenahinya.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Penelitian dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Dumai, TK Khalifah, TK Syafitri dan MI Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Instrument penelitian adalah  peneliti  itu  sendiri.  Menurut  Sugiyono  human  instrument  berfungsi  sebagai menetapkan  fokus  penelitian,  memilih  informan  sebagai  sumber  data,  melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan  atas  temuannya.  Penentuan  informan  penelitian  melalui  teknik  non probability  sampling  dengan  teknik  purposive  sampling.  Adapun  informan  penelitian yakni  komisioner  KPU  serta  sekolah  sasaran  sosialiasi  RPP  yang  terdiri  dari  beberapa TK dan sekolah dasar di kota pekanbaru. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan  dokumentasi.  Analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rumah  Pintar  Pemilu  (RPP)  merupakan  sebuah  program  yang  digagas  oleh Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  untuk  mengedukasi  masyarakat  mengenai  demokrasi dan  kepemiluan.  RPP  adalah  sebuah  konsep  pendidikan  pemilih  yang  dilakukan melalui  pemanfaatan  ruang  dari  suatu  bangunan  atau  bangunan  khusus  untuk melakukan  seluruh  program-aktifitas project edukasi  masyarakat  [12].  Selain  itu,  RPP juga  dapat  menjadi  wadah  bagi  komunitas  pegiat  pemilu  membangun  gerakan.  Tujuan umum  pembentukan  RPP  adalah  (a)  meningkatkan  partisipasi  pemilih  baik  secara kualitas  maupun  kuantitas  dalam  seluruh  proses  penyelenggaraan  pemilu;  (b) menjadi pusat  informasi  kepemiluan.  Adapun  tujuan  khusus  dibentuknya  RPP  ialah  (a) mengedukasi  masyarakat  akan  pentingnya  pemilu  dan  demokrasi  dengan  cara  (1) memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi (Prapemilih); (2) meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen); (3) menanamkan kesadaran nilai- nilai  berdemokrasi/seluruh  segmen  (Buku  Pedoman  Rumah  Pintar  Pemilu, 2017).  RPP dioperasionalisasikan  berdasarkan  Surat  Edaran  KPU  No.220/KPU/2016  perihal fasilitator  pendidikan  pemilih  dan  Surat  Edaran  KPU  No.339/KPU/VI/2016  tentang pengendalian  program  pembentukan  RPP.  RPP  sebagai  sarana  pendidikan  politik dipandang strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat [13], [14] utamanya kepada prapemilih. Prapemilih adalah kelompok usia yang belum memasuki usia pemilih namun  dalam  5  tahun  kedepan  akan  memasuki  usia  pemilih.  Di  Indonesia,  aturan batasan  usia  hak  pilih  minimal  17  tahun  atau  telah  menikah.  Dengan  demikian,  warga negara Indonesia yang masuk kategori prapemilih adalah anak- anak yang usianya pada kisaran 12  sampai 16  tahun.  Rata-rata  mereka  sedang  duduk  di  bangku  kelas SMP  dan SMA. Kelompok prapemilih strategis menjadi sasaran pendidikan politik karena mereka masih  dalam  fase  pertumbuhan  jiwa  dan  pemikiran  [15].  Dalam  pemanfaatan  RPP sebagai sarana pendidikan politik prapemilih, terdapat beberapa kendala yang meliputi kendala internal dan ekternal.
Adapun kendala  internal ,  diantaranya  (1)  Keterbatasan  tempat.  RPP  didesain memiliki  empat  ruang  yang  memiliki  fungsi  masing-masing  dengan  penyusunan  alur yang  berurutan    dari    ruang    audio    visual,    ruang pamer, ruang  simulasi  dan  ruang diskusi  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  kepada  pengunjung  seputar informasi kepemiluan dan demokrasi.
Dalam  buku  pedoman  RPP  ditentukan  bahwa  ruang  audio  visual  merupakan Ruang  untuk  pemutaran  film-film  kepemiluan  dan  dokumentasi  program  kegiatan kepemiluan,  di  dalamnya  tersedia  layar,  sound-sistem,  tata  cahaya,  kursi  penonton, projector, perangkat pemutar film, tenaga teknis. Kemudian untuk ruangan pamer, materi kepemiluan  dan  demokrasi  yang  disediakan  dapat  berupa  maket  atau  diorama,  papan informasi dinding seperti contoh surat suara pemilu, poster, booklet, leaflet atau brosur. Sedangkan  untuk  ruang  simulasi  digunakan  untuk  praktek  tata  cara  pemberian  dan penghitungan suara. Alat peraga yang digunakan hampir menyerupai peralatan TPS yang digunakan  dalam  pemilu.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pengetahuan  sekaligus pengalaman  awal  bagi  prapemilih  sebagai  bekal  dalam  pemungutan  suara  nantinya. Terakhir,  ruang  diskusi.  Ruangan  ini  didesain  untuk  mengadakan  pertemuan/  diskusi
setelah  pengunjung  melihat-lihat  RPP.  Ruangan  ini  juga  digunakan  oleh  KPU  ketika melakukan audiensi atau memfasilitasi pertemuan para pegiat pemilu.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa RPP KPU kota dumai terletak di samping kantor  KPU  Kota  Dumai.  RPP  tidak  didesain  dalam  satu  ruangan  khusus  melainkan digabung  dengan  kantor  bagian  teknis  dan  data.  Dalam  RPP  tersebut,  hanya  terpajang beberapa  materi  kepemiluan di dinding  ruangan  serta  sebuah  meja  yang  berisi  replika alur proses pemlihan umum di TPS. Adapun materi-materi kepemiluan lainnya di pajang di tangga menuju lantai 2 kantor KPU.  Sedangkan untuk ruang audio visual dan diskusi, dimanfaatkan  gedung  rapat  KPU.  Sementara  untuk  ruang  simulasi  tidak  ada.  Simulasi pemilihan  umum  hanya  ditayangkan  melalui  pemutaran  video  kepemiluan.  Ketiadaan ruangan atau tempat khusus untuk ruang audio visual, ruang pamer, ruang simulasi dan ruang diskusi tentu  sedikit  banyak mempengaruhi pemanfaatan  rumah pintar    pemilu sebagai    sarana    Pendidikan politik. Pengunjung RPP tidak bisa menikmati alur layanan RPP sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman RPP.
Sedangkan  untuk  RPP  KPU  Kota  Pekanbaru,  RPP  sudah  ditempatkan  tersendiri dalam  satu  ruangan  yang  disediakan  khusus.  Dalam  RPP  terdapat  pajangan  materi- materi kepemiluan di dinding RPP. Materi terdiri dari materi baku yang diberikan KPU RI maupun  materi-materi  seputar  kepemiluan  di  Kota  Pekanbaru,  terakhir  materi  yang diperbaharui adalah pemilu serentak 2019. Untuk ruangan audio visual dan diskusi, tidak disediakan  tempat  khusus  tetapi  menyatu  dengan  ruangan  pamer.  Hal  ini  dilakukan karena keterbatasan tempat. Sedangkan untuk ruang simulasi, disediakan sebuah tempat di samping ruang pamer yang diletakkan didalamnya replica kotak suara. Kemudian, RPP juga  dilengkapi  oleh  perpustakaan  mini  yang  dilengkapi  dengan  buku-buku  seputar demokrasi dan kepemiluan. Hal menarik lainnya adalah KPU Kota Pekanbaru merancang permainan ular tangga kepemiluan yang diletakkan di lantai ruang pamer RPP. Jadi juga bisa  dimanfaatkan  sebagai  tikar  tempat  duduk.  Ular  tangga  dilengkapi  dengan  dadu sehingga  pengunjung  RPP  juga  bisa  mencoba  permainan  tersebut.  Kemudian,  juga disediakan spot foto di dalam RPP tersebut, sebab rata-rata pengunjung RPP adalah para milenial yang hobi berfoto. RPP KPU Kota Pekanbaru hanya mampu menampung sekitar 15  orang  peserta  karena  keterbatasan  tempat.  Awalnya  tempat  yang  di  desain  sebagai RPP  tersebut  adalah  lobi  kantor  KPU  Kota  Pekanbaru.  Hal  yang  hampir  serupa  juga ditemui  dalam  hasil  penelitian  Abid  Irfan  Nuhaa    pada  2018  di  Rumah  Joglo  Pemilu (nama RPP) KPU Provinsi Jawa Tengah yakni keterbatasan ukuran ruangan RPP sehingga mempengaruhi kapasitas pengunjung yang datang [16].
Kendala keterbatasan tempat pada kedua RPP tersebut mengakibatkan beberapa hal  yakni  (a) ruang  audio  visual,  ruang  pamer,  ruang  simulasi  dan  ruang  diskusi  tidak dapat di desain dalam masing-masing ruang khusus sebagaimana alur yang diatur dalam buku pedoman RPP; (b) keterbatasan tempat juga membatasi  jumlah  pengunjung  yang dapat  masuk  kedalam  RPP;  (c)  layanan  RPP  yang  terpisah  ruang  satu  sama  lain menyulitkan gerak pengunjung karena tidak tersedia dalam satu tempat/bangunan.
Kendala internal lainnya (2) adalah minimnya sosialisasi RPP kepada prapemilih. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  RPP  tidak  dilaksanakan  secara berkala. Sosialiasi RPP berbentuk kunjungan ke sekolah-sekolah seperti yang dilakukan
KPU Kota Pekanbaru ke beberapa TK dan SD di Pekanbaru  ataupun kunjungan langsung ke  RPP.  Seperti  kunjungan  RPP  KPU  ke  Taman  kanak-kanak  Khalifah  di  Kecamatan Rumbai  Kota  Pekanbaru.  Pelaksanaan  sosialisasi  RPP  dilakukan  dengan  melibatkan peserta  didik  Taman  Kanak-kanak,  disini  KPU  Kota  Pekanbaru  memberikan  Edukasi sejak  dini  tentang  Demokrasi  melalui  Pemilihan  Guru  Favorit  TK  Khalifah.  Pemilihan guru  Favorit  oleh  peserta  didik  ini  dilakukan  dengan  simulasi  Dimana  peserta  didik diajari  untuk  memilih  satu  guru  favorit  berdasarkan  keinginan  dan  pilihannya  sendiri sesuai hati Nurani tanpa paksaan dengan menuliskan nama guru yang bersangkutan di sebuah kertas kemudian menaruhnya di kota suara seperti layaknya memberikan suara di TPS.

## Gambar 1: sosialisasi dan simulasi proses demokrasi sejak dini di TK Khalifah
Selanjutnya,  sosialisasi  juga  dilakukan  di  TK  Tauladan  syafitri  Kecamatan Marpoyan Damai, Adapun narasumber dari kegiatan ini adalah salah seorang komisioner KPU Pekanbaru ibu Yelly Nofiza. Materi yang disampaikan seputar makna demokrasi dan contoh  penerapan  demokrasi  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Guna  menginternalisasikan nilai-nilai  demokrasi  kepada  peserta  didik  TK,  maka  komisioner  juga  mencontohkan pelaksanaan demokrasi dengan simulasi melakukan pemilihan guru favorit.
Gambar 2: sosialisasi dan simulasi proses demokrasi sejak dini di TK Syafitri
Peserta  didik TK  sangat  antusias  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  terlihat  dari kegembiraan mereka dalam menulis siapa guru favoritnya dan meletakkan kertas suara dalam  kotak  untuk  dilihat  siapa  yang  terpilih  menjadi  guru  favorit  mayoritas  peserta didik.  Pelaksanaan  nilai-nilai  demokrasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  seperti  ini  harus terus  diajarkan  dan  diinternalisasikan  kepada  peserta  didik  agar  tertanam  jiwa demokratis dan terbuka dalam dirinya sehingga tidak menjadi pribadi yang keras kepala tidak  mau  menerima  perbedaan  pendapat,  bersikap  acuh  dan  tidak  peduli  terhadap lingkungan  sekitar  hingga  pribadi  yang  abai  dalam  memberikan  respon  dan  apresiasi terhadap orang lain  dan lingkungan masyarakatnya.  Selain di  taman  kanak-kanak,  KPU Pekanbaru  juga  melaksanakan  sosialisasi  RPP  di  sekolah  dasar  tepatnya  di  MI  01 Muhammadiyah Rumbai, Kota Pekabaru dengan  Narasumber bapak Desriantoni, selaku Komisioner  Divisi  Teknis.  Adapun  materi  yang  disampaikan  yakni  tentang  sejarah Kepemiluan di Indonesia dengan memperkenalkan seluruh Presiden Terpilih Indonesia serta  Pemilu  di  Indonesia.  Kegiatan  ini  juga  di  isi  dengan  memberikan  pertanyaan seputar kepemiluan, bagi peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan akan diberikan souvenir yang disediakan oleh KPU Kota Pekanbaru.

## Gambar 3: sosialisasi dan pengenalan nilai demokrasi sejak dini di MI Muhammadiyah
Dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi  pemilu  dan  nilai-nilai  demokrasi  sejak  dini kepada  peserta  didik  taman  kanak-kanak  dan  sekolah  dasar,  penting  untuk  dilakukan secara  terprogram  dan  berkala,  karena  beberapa  pertimbangan,  yakni  (1)  mereka merupakan  warga  negara  muda  yang  akan  memimpin  negara  di  masa  depan  sehingga sedari  kecil  harus  diperkenalkan,  diberi  pemahaman  dan  dicontohkan  pelaksanaannya dalam  kehidupan  sehari-hari  sehingga  nantinya  mereka  akan  menjadi  pemimpin  yang demokratis;  (2)  sikap  demokratis  seperti  berani  mengemukakan  pendapat  dan menerima perbedaan pendapat, terbuka dengan kemajuan dan aktif responsif terhadap lingkungan  sekitar  tidak  bisa  ditanamkan  secara  spontan  melalui  sosialisasi  sekali  dua kali di  sekolah  tetapi harus  terus diajarkan  oleh guru-guru  di  sekolah melalui  berbagai macam kegiatan seperti pemilihan perangkat kelas dan perangkat osis di sekolah selain itu  juga  melalui  pemberian  keteladanan  oleh  guru  dan  kepala  sekolah  serta  melalui pembiasaan di sekolah seperti kebiasaan guru melakukan diskusi di kelas dalam proses belajar  mengajar  ataupun  kebiasaan  wali  kelas  meminta  pendapat  peserta  didik untuk
mengidentifikasi  kebutuhan  kelas  dan mencari  solusinya  bersama-sama.  Sesungguhnya dari  contoh  kecil  seperti  ini  akan  menumbuhkan  jiwa  demokratis  dalam  diri  peserta didik  jika  terus  dilakukan  secara  berkelanjutan,  apalagi  dengan  melibatkan  aktor Pendidikan pemilih seperti KPU namun yang menjadi kendala saat ini adalah sosialisasi Pendidikan  pemilih  yang  dilakukan  KPU  cenderung  bersifat  insidentil  yakni  dilakukan menjelang  pemilihan  umum  berlangsung  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi pemilu  dan  nilai-nilai  demokrasi  masih  minim  dilakukan  di  sekolah  dasar  sebab sosialisasi  di  TK  dan SD sseperti  yang diterapkan  diatas  hanya dilakukan  satu  kali dan tidak pernah lagi dilakukan atau ada tindak lanjutnya.
Umumnya  sosialisasi  RPP  digabungkan  dengan  sosialisasi politik  ketika  tahapan pemilu sedang berlangsung. Hal yang sama juga tergambar dari hasil penelitian Yohana Yulianti Simbolon tahun 2019 pada RPP KPU Kabupaten Toba Samosir, yakni kurangnya waktu  pengelola,  dimana  staff  KPU  yang  merangkap  sebagai  pengelola  RPP  umumnya sibuk  dengan  urusan  teknis  kepemiluan  apabila  sudah  memasuki  agenda  persiapan kepemiluan  baik  daerah  maupun  nasional;  dan  kurangnya  tenaga  pendukung  dalam pengelolaan  RPP  [17],  artinya  tidak  ada  tenaga  pendukung  yang  ditugaskan  khusus untuk  mengelola  RPP.  Hasil  penelitian  lain  yang  serupa  juga  diungkapkan  Tiowinanda bahwa  sosialisasi  RPP  masih  bersifat  terbatas  sehingga  menyebabkan  Sebagian Masyarakat  tidak  mengetahui  ap  aitu  RPP,  apa  gunanya  dan  Dimana  lokasinya  [18]. Setidaknya  hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yakni  (a)  kurangnya  tenaga pengelola RPP sebab umumnya yang mengelola RPP adalah staff KPU bagian  teknis dan data; (b) kurangnya dana pengelolaan RPP. Anggaran pengelolaan RPP tidak rutin setiap tahunnya. Ketika sosialisasi dilaksanakan secara berkala kepada prapemilih ke sekolah- sekolah  atau  mengundang  prapemilih  ke  RPP,  tentu  harus  menyediakan  dana  untuk snack  dan  akomodasi  staf KPU,  jika  anggarannya  tidak  selalu  ada,  disinilah  letak  factor penyebab minimnya sosialisasi RPP.
Adapun  kendala  eksternal  adalah  (1)  kendala  waktu.  Temuan  penelitian menunjukkan  sosialisasi  RPP  kepada  prapemilih  SMP  SMA  dilakukan  menjelang  akhir tahun  yang  berbarengan  dengan  liburan  sekolah.  Sekolah  memiliki  kalender  akademik yang  kadang  tidak  sesuai  dengan  jadwal  sosialisasi  RPP.  Hal  ini  terjadi  sebab  KPU disibukkan dengan tahapan proses pemilu sehingga    semua    energy    ditujukan    untuk mensukseskan  pemilu.  Ketika  tahapan  pemilu  sudah  selesai  termasuk  proses  hukum perselisihan  hasil  pemilu,staff  KPU  baru  turun  khusus  untuk  sosialisasi  RPP  kepada prapemilih di sekolah-sekolah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab Pendidikan pemilih belum maksimal dan efektif dilakukan secara berkelanjutan mulai dari bangku sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Kendala waktu juga dibarengi dengan  terbatasnya  SDM  yang dimiliki  KPU untuk  menjangkau  setiap  segmen Masyarakat yang membutuhkan informasi kepemiluan [19]
(2) ketiadaan  kerjasama pengembangan  RPP  dengan  pihak  terkait  seperti  pihak sekolah,  selama  ini  KPU  hanya  melakukan  kunjungan  sekali  saja  saat  sosialiasi perkenalan  RPP  pertama  kali  dibentuk,  artinya  sekolah  hanya  menerima  surat permohonan  kunjungan  dari  KPU,  bukan  menjalin  semacam  Kerjasama  untuk Pendidikan  pemilih  kedepannya  kepada  pelajar  usia  dini  [20]  [21].  Menggunakan  hak
pilih dalam pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus digunakan secara  cerdas  agar  dapat  menghasilkan  pemilihan  umum  yang  berkualitas  dan pemimpin yang tepat. Sekolah dapat menjalin kerjasama  dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk memanfaatkan RPP sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) PKPU  No.8  Tahun  2017  Tentang  Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih  dan  Partisipasi Masyarakat  dalam  Pemilihan  Gubernur  dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, bahwa KPU dalam melaksanakan pendidikan pemilih dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Hasil penelitian Deni Ardiyansyah pada tahun 2019,  di  KPU  Kota  Bandar  Lampung  menyatakan  bahwa  komunikasi  yang  baik  antara pihak  sekolah  dengan  pihak  pengelola  RPP  akan  menghasilkan  kondisi  dimana terlaksana  kunjungan  dari  sekolah-sekolah  ke  RPP  [22].  Selain  itu,  juga  diperlukan inisiatif  dari  guru-guru  di  sekolah  untuk  mengadakan  kunjungan  ke  RPP  agar  peserta didik mendapatkan pengetahuan seputar kepemiluan dan demokrasi.
Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami RPP  sebagai  sumber  belajar  kepemiluan  bagi  pelajar  adalah  sebagai  berikut:  (1) permintaan  fasilitasi  gedung  kepada  pemerintah  daerah  mengingat  umumnya  gedung- gedung  KPU  berada  pada  asset  pemerintah  daerah;  (2)  menjalin  kerjasama  dengan sekolah  sehingga  guru-guru  dapat  melakukan  kunjungan  berkala  ke  RPP  maupun pengelola  RPP  yang  melakukan  kunjungan  ke  sekolah  guna  sosialisasi  RPP.  Untuk kerjasama  tersebut  tentu  dibutuhkan  dana  sosialisasi/  pengembangan/  pengelolaan rutin RPP pada anggaran KPU kabupaten/kota.  Jika  terdapat  kerjasama diantara  kedua belah  pihak  maka  kendala  waktu  dengan  pihak  sekolah  dan  minimnya  sosialisasi  RPP kepada  prapemilih  akan  dapat  teratasi  sebab  Pengelola  RPP  dapat  berkomunikasi  dan berkoordinasi dengan sekolah.

## KESIMPULAN
Rumah  Pintar  Pemilu  sebagai  sarana  pendidikan  politik  perlu  mendapatkan dukungan  semua  pihak,  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  komisi  pemilihan  umum sebagai  pengelola  tetapi  juga  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  pada  umumnya.  RPP hadir untuk memberikan pendidikan politik kepada Pelajar Sebagai prapemilih sejak dini sehingga  kendala-kendala  yang  dihadapi  RPP  dalam  pemanfaatannya  sebagai  sumber belajar politik bagi prapemilih seperti kendala keterbatasan tempat, minimnya sosialisasi RPP,  kendala  waktu,  maupun  ketiadaan  kerjasama  pengembangan  RPP  dengan  pihak terkait  seperti  MGMP  PPKn  perlu  mendapatkan  upaya  pemecahan  yang  sesegara mungkin. Pendidikan pemilih sejak dini diperlukan guna menanamkan jiwa demokratis dalam diri  peserta  didik agar  nantinya  tidak  menadi  pribadi dan  calon  pemimpin yang keras  kepala,  koruptif,  sempit  pemikiran,  egois,  bersikap  acuh  terhadap  lingkungan sekitar  maupun  bersikap  menghalalkan  segala  cara  untuk  memenuhi  keinginan  dan ambisinya sehingga diharapkan Pendidikan pemilih sejak dini terhadap peserta didik di taman  kanak-kanak,  sekolah  dasar  dan  sekolah  menengah  untuk  terus  dilakukan  oleh aktor  penyelenggara  pemilu  secara  berkelanjutan  serta  senantiasa  diinternalisasikan
oleh  guru-guru  di  sekolah  sebagai  wujud  penanaman  nilai-nilai  karakter  dan  Upaya mendukung terciptanya warga negara demokratis.

## PENGHARGAAN
Terima  Kasih  kepada  seluruh  pihak  yang  telah  membantu  dalam  penyelesaian penelitian ini. Informan dalam penelitian yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah bersedia memberikan informasi penelitian ini.

## REFERENSI
[1] H.  Hariyanti,  C.  Darmawan,  and  I.  S.  Masyitoh,  “Peran  partai  politik  dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik,” J. Civ.  Media  Kaji.  Kewarganegaraan ,  vol.  15,  no.  1,  pp.  74–85,  May  2018,  doi: 10.21831/jc.v15i1.17659.
[2] H.  Hariyanti,  C.  Darmawan,  and  I.  S.  Masyitoh,  “The  Role  of  Political  Parties  in Building Loyalty Women Cadres through Political Education,” in Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2018) , 2018, vol. 251, no. 2, pp. 548–552. doi: 10.2991/acec-18.2018.123.
[3] A.  Eddison,  H.  Hambali,  and  H.  Haryanti,  “Penguatan  Nilai-Nilai  Pancasila  Guna Membangun  Kecerdasan  Berideologi  Pada  Guru  Ppkn  SMA/SMK  Kota  Dumai,” J. Pendidik.  Kewarganegaraan  Undiksha ,  vol.  9,  no.  3,  pp.  993–1005,  2020,  doi: 10.23887/jpku.v9i3.40431.
[4] H.  Hambali,  H.  Hariyanti,  and  A.  Eddison,  “Kader  Desa  Peduli  Pemilu  dan Pemilihan Sebagai Fasilitator Pendidikan Pemilih Guna Meningkatkan Partisipasi Politik  Masyarakat,” JCES  (Journal  Character  Educ.  Soc. ,  vol.  6,  no.  1,  pp.  46–57, 2023, doi: 10.31764/jces.v6i1.10555.
[5] H.  Hariyanti,  “Political  Education  Pocket  Book  For  Pre-Electors  As  an  Effort  to Prepare  Rational  Beginning  Voters,” J.  Ilm.  Pendidik.  Pancasila  dan Kewarganegaraan ,  vol.  7,  no.  November,  pp.  682–691,  2022,  doi: 10.17977/um019v7i3p682-691.
[6] L. M. A. Sa’ban, N. Nastia, and A. A. M. Wijaya, “Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Mengahadapi  Pilkada  Kota Baubau Tahun 2024,” J. Pengabdi. Multidisiplin , vol. 2, no. 1, pp. 31–37, Mar. 2022, doi: 10.51214/japamul.v2i1.207.
[7] dkk  Manik,  Husni  Kamil,  sigit  pamungkas, Buku  Pedoman  Rumah  Pintar  Pemilu , no. 29. 2015.
[8] H.  Hariyanti  and  F.  A.  Sari, “Election  Smart  House  (ESH) as  a  Pre-Voter  Political Education  Facility  To  improve  the  quality  of  democracy,” JED  (Jurnal  Etika Demokrasi) , vol. 6, no. 1, pp. 1–11, Jan. 2021, doi: 10.26618/jed.v6i1.3940.
[9] M. A. Zega, I. Muda, B. M. Batubara, and A. Suharyanto, “Pengaruh Program Rumah Pintar  Pemilu  terhadap  Partisipasi  Politik  Masyarakat  pada  Kantor  Komisi Pemilihan Umum Kota Medan,” PERSPEKTIF , vol. 7, no. 2, pp. 60–65, Jul. 2018, doi: 10.31289/perspektif.v7i2.2531.
[10]  M.  Syahfitri  and  A.  Rafni,  “Sosialisasi  Rumah  Pintar  Pemilu  sebagai  Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula,” J. Moral Civ. Educ. , vol. 3, no. 1, pp. 1–8, 2019, doi: 10.24036/jce.v4i4.576.
[11]  A.  P.  Telaumbanua,  M.  Marlon,  and  H.  Kusmanto,  “Peran  Rumah  Pintar  Pemilu
Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak,” PERSPEKTIF , vol. 10, no. 2, pp. 627–643, Jul. 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i2.4923.
[12]  H. I. Harahap and M. H. Thamrin, “Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu,” JMM (Jurnal Masy. Mandiri) , vol. 6, no. 3, p. 1626, Jun. 2022, doi: 10.31764/jmm.v6i3.7541.
[13]  Q. Fitriani and M. M. K. Sari, “Upaya Komisi Pemeilihan Umum Kabupaten Gresik Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Pemilih  Pemula  Melalui  Rumah  Pintar Pemilu Raden Paku,” Kaji. Moral dan Kewarganegaraan , vol. 06, no. 02, pp. 414– 428, 2018, doi: 10.26740/kmkn.v6n2.p%25p.
[14]  H.  Setiawan,  C.  Choirunnisa,  S.  Sutinnarto,  and  R.  R.  Irawan,  “Membangun  Pola Komunikasi dan Pendidikan Politik bagi Kalangan Gen Z di SMKN 1 Blado Batang,” Abdimas  Altruis  J.  Pengabdi.  Kpd.  Masy. ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  44–50,  Apr.  2024,  doi: 10.24071/aa.v7i1.8216.
[15]  H.  Hariyanti,  H.  Hambali,  A.  Eddison,  and  J.  Ariyanto,  “Pre-voters’  Political Education Activities at the Election Smart House amidst the Covid-19 Pandemic,” JED  (Jurnal  Etika  Demokrasi) ,  vol.  7,  no.  3,  pp.  416–427,  Jul.  2022,  doi: 10.26618/jed.v7i3.7938.
[16]  M.  .  Abid  Irfan  Nuhaa,  Dra.  Dra.  Dyah  Hariani,  “Inovasi  Pelayanan  Rumah  Joglo Pemilu pada KPU Provinsi Jawa Tengah,” J. public policy Manag. Rev. , vol. 3, no. 7, 2018, doi: 10.14710/jppmr.v7i3.21117.
[17]  Y.  Y.  Simbolon,  “Rumah  Pintar  Pemilu  sebagai  Strategi  Komunikasi  Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Pemilih  Pemula,” Commed  J. Komun. dan Media , vol. 4, no. 1, pp. 16–32, 2019, [Online]. Available: file:///C:/Users/HP/Downloads/1313-Article Text-4626-1-10-20191004.pdf
[18]  T.  Tiowinanda,  “Efektivitas  Program  Rumah  Pintar  Pemilu  KPU  Kota  Padang Dalam Pilkada Kota Padang,”
2020. [Online]. Available: http://repository.unp.ac.id/33399/
[19]  H.  Hariyanti,  “pelaksanaan  pendidikan  pemilih  melalui  kerjasama  KPU  Kota Padang  dengan  MGMP  PPKn  SMA/SMK  kota  padang,”  2015.  [Online].  Available: http://repository.unp.ac.id/9411/1/3_A_HARIYANTI_1101765_111_2015.pdf
[20]  A. Eddison, H. Hambali, and H. Hariyanti, “Peranan Modal Sosial pada MGMP PPKN dalam  Membentuk  Kompetensi  Guru  di  Kota  Pekanbaru,” Bhineka  Tunggal  Ika Kaji.  Teor.  dan  Prakt.  Pendidik.  PKn ,  vol.  8,  no.  2,  pp.  105–115,  Nov.  2021,  doi: 10.36706/jbti.v8i2.15606.
[21]  U.  S.  Winataputra,  “Posisi  akademik  pendidikan  kewarganegaraan  (PKn)  dan muatan/mata  pelajaran  pendidikan  pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn) dalam konteks sistem …,” J. moral kemasyarakatan , vol. 1, no. 1, pp. 15–36, 2016, doi: 10.21067/jmk.v1i1.1184.
[22]  D. Ardiyansyah, “Peranan Mahan Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Politik  Prapemilih  di  Kota  Bandar  Lampung,”  2019.  [Online].  Available: http://repository.radenintan.ac.id/6581/1/SKRIPSI DENI FIX.pdf