Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.  4,  No. 3  –  Nov  2023,  Hal.  329-335  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7938.329-335
KEABSAHAN ADOPSI OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN
PENGADILAN MEDAN NOMOR 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn)
Wahyuda 1 , Fauziah Lubis 2
1,2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia 1 wahyuda0707@gmail.com, 2 fauziahlubis@uinsu.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  agar  mengetahui  keabsahan  adopsi  oleh  seseorang  yang  belum  menikah perspektif  maslahah  mursalah  dan  bagaimana  hukum  mengatur  pengangkatan  anak.  Metode  penelitian  yang digunakan  pada  penelitian  ini  ialah Yuridis  normatif. Metode  penelitian  yuridis  normatif  ialah suatu penelitian dengan  memposisikan  hukum  sebagai  sistem  norma.  Adapun  sistem  norma  tersebut  ialah  tentang  asas  -  asas, kaidah,  norma  hukum  ,  undang  –  undang  ,  penetapan  pengadilan,  serta  doktrin.  Hal  ini  bertujuan  untuk memberikan  pendapat  hukum  sebagai  dasar  untuk  menentukan  benar  maupun  tidaknya  suatu  peristiwa sebagaimana diatur oleh hukum. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum skunder yang di dapatkan dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, Peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kasus  (case  approach)  yaitu  Penetapan  Pengadilan Agama Medan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, dengan menggunakan sumber hukum primer seperti Peraturan Perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta  Putusan  Pengadilan.  Hasil  Pembahasan,  Dalam  Islam,  bagi  seseorang  yang  ingin  mengadopsi  anak  itu diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak memutus hubungan darah antara orang tua dengan anaknya. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah yang ketentuan harta tersebut tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua  barunya.  Pada  penetapan  pengadilan  Nomor  141/Pdt.P/2013/PA.Mdn,  Majelis  Hakim  bisa  saja  menolak permohonan  Pemohon  karna  tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  melakukan  pengangkatan  anak,  tetapi meskipun  putusan  Majelis  Hakim  bertentangan  dengan  PP  Nomor  54 Tahun  2007,  Hakim  tetap  mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan maslahah mursalah.
Kata Kunci: Belum Menikah, Maslahah Mursalah, Pengangkatan Anak

## Abstract
This research  was  conducted  with the aim of  knowing  the validity of  adoption  by someone who is not  married from the perspective of maslahah mursalah and how the law regulates child adoption. The research method used in this study is normative juridical. The normative juridical research method is a research by positioning the law as  a  system  of  norms.  The  system  of  norms  is  about  principles,  rules,  legal  norms,  laws,  court  decisions,  and doctrine. It aims to provide a legal opinion as a basis for determining whether or not an event is true or not as stipulated by law. In this study using  secondary law materials obtained from literature  studies such as books, journals,  laws  and  regulations,  court  decisions,  views  of  experts  (doctrine).  This  study  uses  a  case  approach, namely the Decree of the Medan Religious Court Number 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, using primary legal sources such as the applicable laws and regulations, especially those related to adoption, legal theory and court decisions. Results of the Discussion, In Islam, for someone who wants to adopt a child it is permissible as long as it is aimed at  the interests and  welfare of the child, and does not  break the blood  relationship  between parents and their child. Adopted children can inherit from their adoptive parents, but must go through a mandatory testament where the  assets  are  not  more  than  1/3  of  the  inheritance  of  their  new  parents.  In  court  decision  Number 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, the Panel of Judges could have rejected the Petitioner’s application because it did not fulfill one of the requirements for adopting a child, but even though the Panel of Judges’ decision was contrary
to PP Number 54 of 2007, the Judge still granted it the petition of the Petitioner in which the considerations of the Panel of Judges and the verdict do not conflict with maslahah mursalah.

## Keywords: Not Married, Maslahah Mursalah, Adoption

## I. PENDAHULUAN
Adopsi ialah anak yang dialihkannya baik itu pengasuhan, pendidikan, serta tanggung jawabnya dari  orang  tua  kandungnya,  wali,  maupun  seseorang  dari  keluarga  tersebut  ke  dalam  ruang  lingkup kekuasaan  orang  tua  angkatnya  melalui  proses  hukum.  Dalam  sebuah  pernikahan  pastinya  setiap pasangan  suami  istri  berkeinginan  mempunyai  seorang  anak  agar  keturunannya  tetap  berlanjut  serta menjaga maupun merawat mereka kelak di hari tua, dan menjadikan anak sebagai ahli warisnya nanti. Dalam beberapa keadaan seseorang melakukan pengangkatan anak tidak hanya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dengan harapan kesejahteraan dan masa depan anak tersebut akan jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya saja. Akan tetapi, Seiring berjalannya waktu tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak juga dikarenakan beberepa pasangan suami istri belum dikarunia anak maupun tidak dapat memiliki seorang anak, kesulitan untuk memiliki anak dan bahkan ada juga karna pasangan itu menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu (Devi, 2018).
Pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  melalui  adat  maupun  penetapan  pengadilan,  akan  tetapi untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  mengenai  kedudukan  anak  maka  pengangkatan  anak  harus berdasarkan penetapan pengadilan. Peran pengadilan  Agama sangat  diperlukan pada saat  melakukan pengangkatan anak karena keputusan pengadilan menunjukkan bahwa anak yang diangkat  sudah sah menjadi  anak  angkat  dari  orang  tua  angkatnya.  Dengan  putusan  pengadilan  nantinya  anak  yang  di angkat mendapatkan kepastian hukum (Agatha, Widia, & Sukadana, 2020).
Pengangkatan  anak  jika  melalui  pengadilan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  penetapan pengadilan  peraturan  perundang  –  undangan.  Hal  ini  dijelaskan  pada  Peraturan  Pemerintan  No.  54 Tahun 2007, mengenai ketentuan untuk seseorang yang ingin mengangkat anak disebutkan pada Pasal 13 huruf (a – m ), bahwa: (a) Sehat lahir batin , (b) Dewasa sekurang – kurangnya berusia 30 – 55 tahun, (c)  Menganut  kepercayaan  yang  sama  dengan  anak  (d)  Memiliki  prilaku  baik  serta  belum  pernah  di hukum dikarenakan suatu tindak pidana, (e) Telah menikah sekurang – kurangnya 5 tahun, (f) Bukan pasangan sesama jenis, (g) Hanya mempunyai satu anak ataupun belum mempunyai anak, (h) Mampu dan sanggup secara finansial, (I) Adanya persetujuan secara tertulis baik dari orang tua maupun wali dari anak tersebut, (j) Memberikan pernyataan tersusun sebagai adopsi untuk keuntungan terbesar bagi anak , bantuan pemerintah, (k) Memiliki laporan sosial oleh ahli sosial lingkungan, (l) Sudah mengasuh calon  anak  angkat  setidaknya  dalam  waktu  6  bulan,  setelah  pemberian  hak  asuh  diberikan,  (m) Mendapatkan izin dari Menteri maupun lembaga sosial.
Jika dilihat pada uraian diatas, maka Penetapan Pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn jelas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dalam Pasal 13 huruf (e), menjelaskan syarat  mengadopsi  anak  harus  sudah  menikah  minimal  5  (lima)  tahun.  Namun  di  dalam  putusan  ini Pemohon  belum  pernah  menikah  tetapi  hakim  mengabulkan  permohonannya  atas  dasar  Maslahah Mursalah serta beberapa pertimbangan yang terlampir dalam surat permohonan Pemohon.
Maka  berdasarkan  apa  yang  sudah  di  jelaskan  diatas,  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  agar mengetahui  Bagaimana  keabsahan  adopsi  oleh  seseorang  yang  belum  menikah  perspektif  maslahah mursalah dan bagaimana hukum mengatur pengangkatan anak.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan suatu metode penelitian agar dapat mengatasi keterbatasan dalam  melakukan  sebuah  penelitian.  Pada  penelitian  ini,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian Yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif  ialah  suatu  penelitian  dengan  memposisikan hukum sebagai sistem norma. Adapun sistem norma tersebut ialah tentang asas - asas, kaidah, norma hukum,  undang  -  undang,  penetapan  pengadilan,  serta  doktrin.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa sebagaimana diatur  oleh  hukum.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  skunder  yang  di  dapatkan  dari studi  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  Peraturan  perundang  –  undangan,  putusan  pengadilan, Pandangan para ahli (doktrin), serta skripsi. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan casus (case approach) yaitu Putusan Pengadilan Agama Medan
No.141/Pdt.P/2013/PA.Mdn,  dengan  menggunakan  sumber  bahan  hukum  primer  seperti  Peraturan Perundang- undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan pengangkatan anak (adopsi), teori hukum serta Putusan Pengadilan.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn
Dalam  penetapan  hukum,  Para  ulama  fikih  sepakat  bahwa  terwujudnya  kemaslahatan  umat manusia  merupakan  konteks  di  mana  hukum  syara’  ditetapkan.  Berdasarkan  Maslahah  Mursalah ketetapan  hukum  ditentukan  oleh  kemaslahatan  umat  manusia  dan  tanpa  adanya  dalil  syara’  yang menunjukkan kebolehan maupun tidaknya suatu perbuatan sebagai salah satu metode penetapan hukum yang mendasari ketetapan hukum (Samsiyadi, Kusnadi & Badrudin, 2016).
Seorang Hakim dalam memeriksa dan menetapkan suatu peristiwa diperlukan suatu sikap yang cerdas dan adil dalam suatu kekuasaan yang ditunjuk, mengingat mentalitas seorang Hakim merupakan wujud  dari  perintah  dan  diatur  dalam  Undang-undang.  Selain  itu,  pihak  manapun  tidak  boleh mempengaruhi majelis Hakim ketika sedang memeriksa dan memutus suatu perkara agar hakim dapat melaksanakan tugasnya seefektif mungkin.( LUTFI ZAKARIA MUBAROK - FSH , n.d.)
Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  serta  memutus  suatu  peristiwa  di  dalam  Pengadilan menggunakan Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keputusan  yang  adil  untuk  kedua  bela  pihak  yang  berperkara.  seorang  hakim  yang  mengambil keputusan itu tidak absolut harus sinkron dengan undang-undang, jadi didalam undang-undang pun jika ada  yang  bertentangan  dengan  nilai  dasar  aturan  yaitu  keadilan,  kemanfaatan,  dan  juga  kepastian hukum.  Maka  hakim  dapat  mempertimbangan  hukum  lain  yang  memenuhi  tiga  unsur  tersebut (Sakwanah, 2023)
Dalam putusan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, yang menjadi duduk perkara adalah Elliyani binti H. Bachtiar Munaf, umur 48 tahun, agama islam, warga negara Indonesia , pendidikan SMU,  pekerjaan  PNS  POLRI,  tempat  tinggal  dijalan  Perumahan  Citra  Menteng  Blok  R  Nomor  1, Medan Denai, Kota Medan. Bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Oktober 2013, mengajukan permohonan  pengangkatan  anak,  permohonan  sudah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Medan sesuai Regester Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn.
Dalam  penetapan  pengadilan  Nomor  141/Pdt.P/2013/PA.Mdn,  adapun  yang  menjadi pertimbangan  Hakim dalam memutus suatu perkara dan menjadi pertimbangan hukum, yaitu:
Menimbang,  bahwa  mengingat  dalil/posita  permohonan  Pemohon  yang  telah  ditunjukkan, Hakim telah menilai peristiwa penting dan melacak fakta/peristiwa hukum yang menyertainya sebagai berikut:
• Bahwa  Pemohon  adalah  seorang  gadis  yang  belum  pernah  melangsungkan  pernikahan, beragama Islam, warga negara Indonesia, berpendidikan dan seorang PNS Polri.
• Bahwa  Pemohon  bermaksud  mengangkat  seorang  anak  perempuan  hasil  perkawinan Wagiman dengan Minny yang bernama Aisyah Oktafiani yang lahir tanggal 15 Oktober 2012.
• Bahwa tujuan Pemohon mengangkat Aisyah Oktafiani binti Wagiman yang lahir tanggal 15 Oktober 2012 adalah untuk mengasuh, merawat serta diberikan pendidikan yang lebih layak kepada anak tersebut.
• Bahwa Pemohon tergolong orang mampu dan berpendidikan serta berpenghasilan yang cukup dan calon anak angkat telah dirawat oleh Pemohon sejak anak berumur 3 (tiga) hari.
• Bahwa orang tua  kandung anak tersebut telah mengizinkan anaknya  agar dapat di bimbing maupun dirawat oleh Pemohon sesuai dengan surat penyerahan anak tersebut yang telah diberi materai dan ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut serta saksi- saksi pada 27 November 2012.
Berdasarkan pernyataan Pemohon yang dijelaskan pada surat permohonan serta didukung oleh adanya 2 (dua) orang saksi , maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Aisyah Oktafiani telah setuju  dan  telah  menyerahkan  anaknya  untuk  diasuh,  dibimbing  dan  dididik  oleh  Pemohon  untuk kemashlahatan  masa  depan  anak  tersebut.  Pemohon  sebagai  seorang  yang  muslimah  yang berkemampuan  baik  secara  moril  maupun  materil,  dan  hingga  saat  ini  belum  dikaruniai  anak, bermaksud mengambil seorang anak perempuan yang bernama Aisyah Oktafiani untuk dijadikan anak angkatnya untuk kemaslahatan anak dan kehidupan anak kedepannya dengan seluruh tanggung jawab
serta kasih sayang  layaknya orang tua  kandung kepada anaknya, hal tersebut telah dibuktikan  antara lain dengan tindakan Pemohon yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak usia 3 (tiga) hari hingga saat ini berusia 1 (satu) tahun, sehingga anak tersebut dapat hidup sehat dan baik  serta  meningkatkan  kebahagiaan  kehidupan  Pemohon,  dan  oleh  karena  kondisi  Pemohon  lebih baik serta kedekatan batin dengan anak tersebut sehingga dapat diyakini bahwa kehidupan masa depan bagi anak tersebut diharapkan dapat lebih baik dan tidak terlantar di kemudian hari.
Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa Pemohon dalam kondisi sehat jasmani  dan  rohani,  agama  yang  di  anut  berperilaku  baik,  memiliki  keyakinan  yang  sama  “dengan” calon  “anak”  angkat  serta  belum  pernah  “melakukan  kejahatan”  terhadap  mereka,  belum  pernah melangsungkan  pernikahan  sehingga  tidak  mempunyai  anak,  mampu  ekonomi,  mendapatkan persetujuan  atas  penyerahan  anak  serta  izin  “dari  orang  tua”  anak  secara  tertulis,  adanya  pernyataan tertulis  bahwa  pengangkatan  anak  ialah  untuk  kesejahteraan  serta  kepentingan  terbaik  bagi  anak tersebut.
Pada  putusan  pengadilan  Nomor  141/Pdt.P/2013/PA.Mdn,  Majelis  Hakim  mengabulkan permohonan  Pemohon  sebab  orang  tua  kandung  dari  Aisyah  Oktafiani  telah  setuju  dan  telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon untuk kemashlahatan masa depan anak tersebut, Pemohon sebagai seseorang muslimah yang berkemampuan baik secara moril juga materil, serta sampai saat ini belum dikaruniai anak, bermaksud mengasuh seseorang anak perempuan yang  bernama  Aisyah  Oktafiani  sebagai  anak  angkat  untuk  kepentingan  terbaik  anak,  kesejahteraan serta kehidupan anak di masa depan dengan penuh tanggung jawab. Pemohon dalam keadaan sehat lahir dan batin, memiliki agama (islam) yang sama dengan agama yang dianut oleh anak angkat, memiliki kelakuan  yang  baik  serta  tidak  pernah  dihukum  karena  suatu  tindak  pidana,  belum  pernah  menikah sehingga  tidak  mempunyai  anak,  mampu  secara  ekonomi,  serta  memiliki  pernyataan  tertulis  sebagai persetujuan adopsi serta persetujuan secara tertulis dari orang tua anak.
2. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Putusan No.
141/Pdt.P/2013/PA.Mdn Perspektif Maslahah Mursalah
Maslahah dalam bahasa Arab berarti suatu perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia. Maslahah itu mengandung dua arti, yaitu memberikan kebaikan dan menjauhkan dari keburukan (Ardi, 2017).  Kata  mursalah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  manfaat  (baik)  atau  tidak  ada  padanya keburukan. Mursalah memiliki arti tidak terikat atau bebas, Jika dihubungkan dengan istilah maslahah, maka tidak terikat atau bebas yang menentukan dibolehkan atau tidaknya suatu perbuatan.
Maslahah mursalah adalah suatu upaya penetepan aturan berdasarkan kemaslahatan, hal itu tidak ada dijelaskan dalam nash maupun ijma’ulama, dan tidak terdapat suatu penolakan yang tegas namun kemaslahataan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum serta tidak bertentangan dengan hukum syara’ (Darmawati, 2019).
Maslahah mursalah juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang tidak di syariatkan oleh syariat islam dalam bentuk hukum, supaya Maslahah dapat terwujud meskipun tidak terdapat dalil yang membenarkan maupun menyalahkan (Harahap & Syahmedi, 2021).
Beberapa pendapat ulama fiqih mendefenisikan maslahah mursalah sebagai berikut:
1. Al - Ghazali mendefinisikan maslahah mursalah ialah segala perbuatan yang mendatangkan maslahat (kebaikan) serta meninggalkan kemudharatan (keburukkan) (Rahayuningsih, E., & Ghozali, 2021).
2. Jalal  al-Din  ‘Abd  al-Rahman  menyebutkan  defenisi  yang  lebih  luas,  dia  mengatakan Maslahah  adalah  sesuatu  yang  sejalan  dengan  tujuan  Syari’  serta  tidak  terdapat  petunjuk secara  khusus  yang  menunjukkan  mengenai  pengakuannya  ataupun  penolakannya  (Umar, 2017).
3. M. Abu Zahrah, ia mendefinisi maslahah mursalah hampir sama dengan yang didefenisikan oleh Jalal al-Din. ia menjelaskan maslahah mursalah yaitu maslahah dimana hal itu sejalan dengan  hukum  Islam,  serta  tidak  dikuatkan  dengan  dasar  hukum  yang  jelas,  baik  bersifat melegitimasi  maupun  bersifat  membatalkan  maslahah  tersebut  (Sofyan,  A.,  Tinggi,  M.  S., Syariah, I., Al, I., & Bima, 2021).
Secara umum, para ahli ushul fiqh mendefenisikan maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang  sejalan  dengan  syari’at  islam,  tetapi  dalam  maslahah  mursalah  tidak  terdapat  petunjuk  yang mengatur secara khusus untuk membenarkan maupun menolaknya (Saleh, Utari, & Wahab, 2020).
Menurut pandangan syar’i serta dalil – dalil nash, para ulama membagi maslahah menjadi tiga tingkatan, yaitu Maslahah Dharuriyyah, Maslahah Hajiyyah, Maslahah Tahsiniyyah.
a. Maslahah Dharuriyyah
Maslahah dharuriyyah ialah Kemaslahatan dimana keberadaannya itu sangat diperlukan untuk kehidupan  umat  manusia,  maksudnya  kehidupan  manusia  tidak  akan  berarti  apabila dharuriyyah  ini  tidak  terwujud.  Maslahah  dharuriyyah  juga  mencakup  melindungi  agama, melindungi  jiwa,  merawat  akal,  menjaga  keturunan  serta  melindungi  harta  benda  (Ardi, 2017).
b. Maslahah Hajiyyah
Al-Maslahah Hajiyyah ialah kemaslahatan yang dimana tingkat kebutuhan manusia itu belum berada  dalam  tingkat  kebutuhan  Daruri  (pokok).  Pada  maslahah  hajiyyah  ini, kemaslahatannya secara tidak langsung untuk pemenuhan unsur pokok manusia, tetapi secara tidak  langsung  sama  seperti  halnya  memberi  kemudahan  hidup  manusia.  Jika  maslahah hajiyyat  belum  terpenuhi  pada  kehidupan  manusia,  maka  dapat  mengakibatkan  rusaknya unsur pokok tersebut (Peristiwo, H., Al-Ahkam, A. H., Hadi, A., Kunci, K., Al-Maslahah Al- Mursalah, :, & Industri, 2020).
c. Maslahah Tahsimiyyah
Maslahah  Tahsiniyyah  merupakan  kemaslahatan  bersifat  penyempurna  yaitu  berupa keleluasan  yang  bisa  menyempurnakan  kemaslahatan  sebelumnya.  contohnya,  dianjurkan agar minum dan makanan yang bergizi, berbusana yang indah, mengerjakan ibadah sunnah sebagai  amalan,  serta  bagaimana  cara  menghilangkan  najis  dari  tubuh  manusia  (Nugroho, 2018).
Jika  dipandang  dari  PP  No.  54  Tahun  2007,  tentang  pelaksanaan  pengangkatan  anak  terdapat syarat atau ketentuan didalam pengangkatan seorang anak. Pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Pasal 13 huruf (a – m ), bahwa: (a) Sehat lahir batin , (b) Dewasa sekurang – kurangnya berusia 30 – 55 tahun, (c) Menganut kepercayaan yang sama dengan anak (d) Memiliki prilaku baik serta belum pernah di hukum dikarenakan suatu tindak pidana, (e)Telah menikah sekurang – kurangnya 5 tahun, (f) Bukan pasangan sesama jenis, (g) Hanya mempunyai satu anak ataupun belum mempunyai anak, (h) Mampu dan sanggup secara finansial, (I) Adanya persetujuan secara tertulis baik dari orang tua maupun wali dari anak tersebut, (j) Memberikan pernyataan tersusun sebagai adopsi untuk keuntungan terbesar bagi  anak  ,  bantuan  pemerintah,  (k)  Memiliki  laporan  sosial  oleh  ahli  sosial  lingkungan,  (l)  Sudah mengasuh calon anak angkat setidaknya dalam waktu 6 bulan, setelah pemberian hak asuh diberikan, (m) Mendapatkan izin dari Menteri maupun lembaga sosial.
Berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 diatas , maka Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman tidak memenuhi salah satu syarat untuk mengangkat anak yang di sebutkan pada Pasal 13 huruf (e) yaitu seseorang yang ingin mengadopsi anak harus berstatus minimal 5 tahun.
Jika melihat dari sudut pandang maslahah mursalah, pengabulan permohonan Pemohon (Elliyani binti  H.  Bachtiar  Munaf)  sebagai  orang  tua  angkat  dari  Aisyah  Oktafiani  binti  Wagiman  dapat dikategorikan dalam Maslahah hajiyyah karena dalam perkara kemaslahatannya secara tidak langsung untuk  pemenuhan  unsur  pokok  manusia,  dan  secara  tidak  langsung  sama  seperti  halnya  memberi kemudahan  hidup  manusia.  Menurut  penulis,  mengenai  putusan  pengadilan  nomor  141/Pdt. P/2013/PA.Mdn.  Keputusan  Majelis  Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan  Pemohon  Pemohon (Elliyani  binti  H.  Bachtiar  Munaf)  sebagai  orang  tua  angkat  dari  Aisyah  Oktafiani  binti  Wagiman sudahlah tepat, hal itu dikarena untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup anak kedepannya agar lebih baik lagi.
Jika  beranjak  pada  maslahah  mursalah  berdasarkan  hakim  Pengadilan  Agama  Medan,  syarat pengangkatan  anak  angkat  itu  tidak  harus  menikah  meskipun  itu  ada  ketentuan  didalam  Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan seorang anak pada Pasal 13 huruf (e)  dijelaskan  bahwa  “seseorang  yang  mengadopsi  anak  harus  berstatus  menikah  minimal  5  tahun”. Tetapi ketika masuk ke Pengadilan Agama Medan khususnya tentang pengangkatan anak hal tersebut tidak  menjadi  masalah,  tentu  Hakim  akan  memeriksa  bagaimana  posisi  perkaranya  kemudian bagaimana  posisi  calon  orang  tua  angkatnya,  bagaimana  posisi  anak  angkatnya  dan  bagaimana sebagainya.  Tetapi    ketika  hal  itu  dikaitkan  dengan  maslahah  mursalah  maka  Peraturan  Pemerintah dalam beberapa kemungkinan perkara Tertentu memang tidak di pakai (Sakwanah, 2023).
Pada penetapan pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2013/PA.Mdn, meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap mengabulkan permohonan Pemohon yang mana pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusannya tidak bertentangan dengan maslahah mursalah yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya.  Di  mana  Majelis  Hakim  bisa  saja  menolak  permohon  Pemohon (Elliyani binti H. Bachtiar Munaf) sebagai orang tua angkat dari Aisyah Oktafiani binti Wagiman karna tidak  memenuhi  salah  satu  syarat  untuk  mengangkat  anak  yang  di  sebutkan  pada  pasal  13  huruf  (e) yaitu  seseorang  yang  ingin  mengadopsi  anak  harus  berstatus  menikah  minimal  5  tahun.  Melainkan Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  Pemohon  atas  dasar  maslahah  mursalah  dan  juga pertimbangan  –  pertimbangan  sesuai  penjelasan  Pemohon  sebagaimana  diuraikan  dalam  surat permohonan dan hal itu telah memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan pengangkatan anak.
Hal ini bisa terjadi karena Indonesia itu negara hukum. Setiap perkara yang akan diperiksa dan putus  di  Pengadilan  juga  harus  mempunyai  kekuatan  hukum.  Termasuk  dengan  permohonan  adopsi oleh seseorang yang belum menikah pada Pengadilan Agama Medan.
Dikabulkannya  penetapan  pengadilan  No.  141/Pdt.P/2013/PA/Mdn  ini  tidak  terlepas  akibat hukum yang terjadi, apabila bila terjadi pengangkatan anak maka:
1. Anak  angkat  harus  dinasabkan  kepada  ayah  kandung  anak.  Serta  anak  angkat  tidak  boleh dinasabkan (atau memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya.
2. Antara anak dengan orang tua barunya tidak bisa mewarisi. Anak angkat dapat memperoleh warisan dari orang tua angkat mereka, namun harus melalui wasiat wajibah dengan ketentuan harta tersebut tidak melebihi 1/3 harta warisan orang tua barunya.
Berdasarkan  perspektif  hukum  Burgelik  Wetboek  (BW)  atau  kitab  undang  –  undang  hukum perdata,  anak  tersebut  dihukum  kan  seperti  anak  kandung  dan  anak  tersebut  tetap  mendapatkan  hak waris, begitulah di hukum perdata umum (Sakwanah, 2023).
Pada  syariat  Islam  itu  sendiri,  bagi  seseorang  yang  ingin  mengadopsi  anak  itu  diperbolehkan sepanjang hal tersebut bertujuan agar masa depan dan kehidupan anak lebih sejahtera, serta hubungan nasab antara orang tua kandung dan anak yang diangkat tidak terputus. Pengangkatan anak harus sesuai dengan  undang  –  undang  dan  harus  sesuai  dengan  Hukum  Islam.  Dalam  adopsi  anak  kemahraman antara  anak  dengan  orang  tua  barunya  itu  tidak  terpengaruh  karna  Anak  angkat  bukan  unsur kemahraman, sehingga tidak ada larangan untuk saling menikahi serta tidak dapat mewarisi.(Studi & Kenotariatan, n.d.)
Dari peristiwa ini, dapat disadari betapa pentingnya masa depan seorang anak . Karena untuk itu dapat  dilakukan  pengangkat  anak  agar  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  beberapa  hal  yang  sudah  diuraikan  dalam  penelitian  ini,  hal  yang  menjadi kesimpulan terkait junal adalah Hukum adopsi dalam Islam itu dibolehkan dan juga dianjurkan meski seseorang tersebut belum minikah yang dimana tujuan mengadopsi anak itu untuk kemaslahatan anak agar kehidupan anak kedepannya lebih terjamin , dan adopsi harus sesuai dengan syariat Islam.
Dasar  pertimbangan  Hakim  atas  putusannya  pada  penetapan  Nomor  141/Pdt.P/2013/PA.Mdn. Majelis  Hakim  mengesahkan  permohonan  Pemohon  sebab  orang  tua  kandung  dari  Aisyah  Oktafiani telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Pemohon untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut. Dikabulkannya penetapan pengadilan No. 141/Pdt.P/2013/PA/Mdn ini tidak terlepas akibat hukum yang terjadi. Apabila seseorang mengadopsi anak  maka  anak  yang  di  adopsi  tersebut  tetap  dinashabkan  kepada  ayah  kandungnya,  maka  anak tersebut  tetap  muhrim,  dan  anak  angkat  dilarang  disebut  sebagai  bin  atau  anak  dari  ayah  angkatnya. Anak angkat dan orang tua barunya tidak saling mewarisi. Anak angkat bisa memperoleh warisan dari orang  tua  angkat  mereka,  tetapi  harus  melalui  wasiat  wajibah  dengan  ketentuan  harta  tersebut  tidak lebih 1/3 harta warisan orang tua barunya.
Pada  putusan  pengadilan  Nomor  141/Pdt.P/2013/PA.Mdn,  Majelis  Hakim  bisa  saja  menolak permohonan Pemohon karna tidak memenuhi salah satu syarat untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi meskipun putusan Majelis Hakim bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2007, Hakim tetap
mengabulkan  permohonan  Pemohon  yang  mana  pertimbangan  Majelis  Hakim  dan  amar  putusannya tidak bertentangan dengan maslahah mursalah.
Dari peristiwa ini, dapat disadari betapa pentingnya masa depan seorang anak . Karena untuk itu dapat  dilakukan  pengangkat  anak  agar  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  anak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Saran
Dalam  pembuatan  jurnal  ini,  penulis  tidak  terlepas  dari  salah  maupun  kekeliruan  baik  itu  penulisan ataupun kata – kata. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih teliti dalam membaca jurnal ini agar lebih memahami mengenai  adopsi oleh  seseorang yang belum menikah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka besar harapan penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat kepada orang banyak  terutama  untuk  menambah  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang  hukum.  Penulis  juga  menerima saran – saran dari pembaca supaya dapat lebih baik dalam penulisan jurnal di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Agatha, F. M., Widia, K., & Sukadana, K. (2020). Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya. jurnal Hukum , 1 (2), 16–20. Ardi, S. (2017). Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin. Jurnal An-Nahdhah , 10 (20). Darmawati. (2019). Ushul Fiqih (Cet-1) . Depok: Prenamedia Grup.
Devi,  S.  A.  (2018).  Hubungan  Tanda-Tanda  Vital  Dan  Kadar  Hemoglobin  Dengan  Konsentrasi  Belajar  Pada Remaja Putri. Jurnal Prodi Biologi , 7 (5).
Nugroho, W. (2018). Urgensi Kepemilikan Harta Benda Calon Menantu Laki - Laki Sebagai Kesiapan Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah. Jurnal Of Family Studies , 2 (3).
Peristiwo, H., Al-Ahkam, A. H., Hadi, A., Kunci, K., Al-Maslahah Al-Mursalah, :, & Industri, R. (2020). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam… Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0 . Jakarta: Paramita.
Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 7 (1).
Sakwanah. (2023). Adopsi Oleh Seseorang Yang Belum Menikah Perspektif Maslahah Mursalah . Wawancara Pribadi: 29 Maret. Pengadilan Agama Medan . Medan: Pengadilan Agama. Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id). Jurnal Hukum , 16 (1).
Samsiyadi, Kusnadi & Badrudin, A. (2016). Penggunaan Tingkat Tutur Bahasa Madura di Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Falah di Kabupaten Bondowoso: Suatu Tinjauan Sosiolinguistik. Publika Budaya , 1 (1). Sofyan, A., Tinggi, M. S., Syariah, I., Al, I., & Bima, A. (2021). Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf . Jakarta: Paramita. Umar, M. N. (2017). Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam) (Cet-1) . Jakarta: Turats.
Yadi  Harahap,  M.,  &  Syahmedi,  R.  (2021).  Al-Mashlahah:  Jurnal  Hukum  Islam  dan  Pranata  Sosial  Islam Konsekuensi Hukum Poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif Teori Kepastian Hukum dan Maslahah Mursalah. Jurnal Hukum Islam , 1 (1).