## PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BINJAI DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

## Oleh
M. Ryan Dhermawan 1)
Henry Aspan 2) Yasmirah Mandasari Saragih 3)
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 1,2,3)
E-mail:
ryandhermawan@gmail.com 1)
henryaspan@gmail.com 2)
yasmirahmandasari@gmail.com 3)

## ABSTRACT
In  Indonesia,  the  marriage  law  does  not  clearly  and  firmly  regulate  interfaith  marriages, giving  rise  to  multiple  interpretations  as  to  whether  interfaith  marriages  in  Indonesia  are allowed  or  not  and,  if  allowed,  how  the  process  is  carried  out.  This  study  aims  to  find  out how  the  process  of  implementing  interfaith  marriages  can  be  registered  at  the  Population and  Civil  Registration  Office  of  Binjai  City  and  what  legal  basis  is  used  to  register  the marriage.This  study  uses  a  research  approach  using  empirical  juridical,  it  will  emphasize research  in  the  field  guided  by  the  provisions  of  the  applicable  legislation  regarding  the implementation  of  marriage  at  the  Office  of  Population  and  Civil  Registry  of  Binjai  City. Based  on  the  results  of  the  study,  it  can  be  concluded  that  marriage  is  an  important  event related to a person's legal status, and is a citizen's civil right, therefore the state is obliged to provide  protection.  Marriage  registration  or  marriage  registration  is  a  writing  activity carried  out  by  a  person  regarding  an  event  that  occurred.  Marriage  registration  is  very important  to  be  carried  out  by  the  bride and  groom  because  the  marriage  book  they  get  is authentic evidence of the validity of the marriage, both religiously and stately.
Keywords : Interfaith Marriages, Marriage Registration, Court Decisions

## ABSTRAK
Di Indonesia, undang-undang perkawinan tidak secara jelas dan tegas mengatur perkawinan beda  agama,  sehingga  menimbulkan  banyak  penafsiran  apakah  perkawinan  beda  agama  di Indonesia  diperbolehkan  atau  tidak  dan,  jika  diizinkan,  bagaimana  prosesnya  dilakukan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pelaksanaan  perkawinan  beda agama dapat didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dan dasar hukum  apa  yang  digunakan  untuk  mendaftarkan  perkawinan  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  menggunakan  yuridis  empiris,  akan  menekankan penelitian di lapangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  pernikahan  merupakan peristiwa  penting  yang  berkaitan  dengan  status  hukum  seseorang,  dan  merupakan  hak  sipil warga  negara,  oleh  karena  itu  negara  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan. Pencatatan  nikah  atau  pencatatan  nikah  adalah  kegiatan  menulis  yang  dilakukan  oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilakukan oleh  kedua  mempelai  karena  buku  nikah  yang  mereka  dapatkan  merupakan  bukti  otentik keabsahan perkawinan, baik secara agama maupun kenegaraan.
Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Nikah, Putusan Pengadilan

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan
adalah perilaku makhluk  ciptaan  Tuhan  yang  Maha  Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.  Perkawinan  buka  saja  hanya  terjadi dikalangan  manusia,  tetapi  juga  terjadi pada  tanaman  tumbuhan  dan  hewan.  Oleh karena  itu  manusia  adalah  makhluk  yang berakal,  maka  perkawinan  merupakan salah  satu  budaya  yang  beraturan  yang mengikuti  perkembangan  budaya  manusia dalam  kehidupan  masyarakat.  Budaya perkawinan  dan  aturannya  yang  berlaku pada  suatu  masyarakat  atau  pada  suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan  lingkungan  dimana  masyarakat  itu berada  serta  pergaulan  masyarakatnya.  Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,  kepercayaan  dan  keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan  bangsa  indonesia  bukan  saja dipengaruhi  oleh  adat  budaya  masyarakat setempat,  tetapi  juga  dipengaruhi  oleh ajaran  agama  Hindhu.  Budha,  Islam, Kristen, Katholik bahkan dipengaruhi oleh adat  budaya  perkawinan  Barat.  Walaupun bangsa  Indonesia  kini  telah  memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok  yang  sifatnya  dikatakan  telah menampung sendi – sendi dan memberikan  landasan  hukum  perkawinan selama  ini  menjadi  pegangan  dan  berlaku bagi berbagai golongan masyarakat indonesia yang berbeda – beda.
Mengenai perkawinan dalam tatanan  hukum  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-  Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UUP).  Dimana  hak  untuk  melakukan perkawinan merupakan amanat dari konstitusi Indonesia yaitu pada pasal 28 B ayat  (1).  Aturan  mengenai  perkawinan sendiri tidak terlepas dari dasar negara kita yaitu  Pancasila,  dimana  sila  pertama  dari Pancasila  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
agama/kerohanian.  Perkawinan  bukan  saja mempunyai  unsur  lahir/jasmani,  tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan  yang  utama.  Mengenai  hal  ini dapat  dilihat  dari  rumusan  pengertian perkawinan  dalam  UUP  yang  berbunyi sebagai  berikut  "perkawinan  adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut maka dapat disimpulkan  bahwa  perkawinan  itu  tidak hanya  merupakan  ikatan  lahir  atau  batin melainkan ikatan kedua-duanya.
Pada  Pasal  2  ayat  (1)  UUP  yang menyatakan  bahwa  “perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu”.  Dari  isi  pasal  2 ayat (1)  UUP  maka  bagi  pasangan  yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia  akan  mengalami  kesulitan. Karena  setiap  agama  dan  kepercayaan  di Indonesia  masing-masing  memiliki  suatu aturan  tertentu  mengenai  perkawinan.  Hal ini  karena  perkawinan  dianggap  sebagai sesuatu yang sakral dan suci.
Meskipun  terjadi  kesimpangsiuran mengenai hukum perkawinan beda agama, namun fenomena perkawinan semacam itu terus terjadi ditengah  – tengah masyarakat indonesia.
Salah  satu  cara  yang  digunakan untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan beda  agama  adalah  dengan  meminta penetapan  pengadilan.  Penetapan  yang dimaksud  adalah  penetapan  permohonan untuk mencatat perkawinan beda agama di Kantor  Catatan  Sipil  dimana  calon mempelai berdomisili. Atas dasar penetapan  tersebut  ,  pasangan  kemudian mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Terkait perkawinan dengan penetapan  pengadilan,  Pasal  35  Undang  – undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang
Administrasi  Kependudukan  berbunyi: “Pencatatan  perkawinan  sebagaimana dimaksud  pasal  34  berlaku  pula  bagi  (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;dan  (b)  Perkawinan  Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas  permintaan  Warga  Negara  Asing yang Bersangkutan “
Dalam  penjelasan  pada  huruf  (a) disebutkan  bahwa:  “yang  dimaksud dengan  “perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan  antar  umat  yang  berbeda agama”.
Dari  ketentuan  tersebut  diatas, menerangkan  bahwa  perkawinan  beda agama dengan penetapan pengadilan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
Pertanyaan  yang kemudian muncul adalah  bagaimana  seharusnya  proses pengajuan  permohonan  ijin  perkawinan sampai  dengan  dikeluarkannya  suatu penetapan  ijin  perkawinan  beda  agama? Lalu  setelah  perkawinan  beda  agama, mendapat  ijin  dari  pengadilan  hukum manakah  yang  digunakan  oleh  Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil untuk  dapat  mencatat  perkawinan  beda agama tersebut?

## 2. TINJAUN PUSTAKA

## 2.1.  Permasalahan  Perkawinan  Beda Agama di Indonesia
Diantara  faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  status  hukum  seseorang maka  perkawinan  merupakan  faktor  yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang  yang  terikat  dalam  perkawinan tersebut.  Karena  perkawinan  itu  tercipta suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan  anak,  maka  tercipta  hubungan hukum  antara  orang  tua  dengan  anak, demikian  pula  hubungan  hukum  dengan keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya  hubungan  hukum  tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu  terhadap  yang  lain  sebagaimana ditentukan dalam undang – undang.
Pada  umumnya  menurut  hukum agama  perkawinan  adalah  perbuatan  yang suci  (sakramen,  samskara),  yaitu  suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi  perintah  dan  anjuran  Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga  dan  berumah  tangga  serta berkerabat  tetangga  berjalan  dengan  baik sesuai  dengan  ajaran  agama  masing- masing.  Jadi  perkawinan  dilihat  dari  segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan  rohani'  yang  membawa  akibat  hukum terhadap  agama  yang  dianut  kedua  calon mempelai  beserta  keluarga  kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan  manusia  dengan  iman  dan taqwanya,  apa  yang  seharusnya  dilakukan dan  apa  yang  tidak  seharusnya  dilakukan (dilarang).  Oleh  karenanya  pada  dasarnya setiap  agama  tidak  dapat  membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.
Dalam  praktiknya  di  Indonesia,
perkawinan beda agama dapat dilaksanakan  dengan  menganut  salah  satu cara  baik  dari  hukum  agama  atau kepercayaan  si  suami  atau  calon  istri. Artinya  salah  satu  calon  yang  lain mengikuti  atau  menundukkan  diri  kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya.
2.2.  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut UU No.1 Tahun 1974
Perkawinan  dianggap  sah  apabila diakui  oleh  negara.  Diakui  oleh  negara berarti  harus  telah  memenuh  syarat-syarat yang  ditentukan  oleh  hukum  positif. Mengenai perkawinan beda agama apabila dilihat  dari  pasal-pasal  dan  penjelasan UUP,  tidak  ditemukan  ketentuan  yang mengatur  secara  tcgas  mengenai  masalah perkawinan  beda  agama  tersebut.  Hanya ada  dua  pasal  dalam  UUP  tersebut  yang dapat dijadikan sebagai pedoman, yaitu :
1. Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya.
Dengan  perurnusan  pada  Pasal  2  ayat (1)  ini,  tidak  ada  perkawinan  diluar hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan Undang-undang  Dasar  1945.  Yang dimaksud dengan hukurn masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.
Hal  ini  berarti  undang-  undang menyerahkan  kepada  masing-masing agama  untuk  menentukan  cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan  tersebut  di  samping  cara- cara  dan  syarat-syarat  yang  telah ditentukan  oleh  negara.  Jadi  apakah suatu  perkawinan  dilarang  atau  tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat- syarat atau belum di samping  tergantung  kepada  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUP juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.
2. Pasal 8 huruf (f) UUP yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang  antara  dua  orang  yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya  atau  peraturan  lain  yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan Pasal  8  huruf  (f)  tersebut  diatas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  disamping ada  larangan-  larangan  yang  secara tegas  disebutkan  di  dalam  UUP  dan peraturan-peraturan  lainnya  juga  ada larangan-  larangan  yang  bersumber dari hukum masing-masing agamanya.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Pasal 8 huruf (f) UUP, dapat disimpulkan bahwa untuk  menentukan  diperbolehkan  atau tidaknya perkawinan antar agama tergantung  kepada  hukum  agama  itu sendiri. Pembuat
undang-undang menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya  kepada  ketentuan  agama masing-masing pihak.
2.3.  Prosedur  Pencatatan  Perkawinan Beda Agama
Pencatatan perkawinan atau pencatatan  nikah  adalah  kegiatan  menulis yang  dilakukan  oleh  seorang  mengenai suatu  peristiwa  yang  terjadi.  Pencatatan nikah  sangat  penting  dilaksanakan  oleh pasangan  mempelai  sebab  buku  nikah yang  mereka  peroleh  merupakan  bukti otentik  tentang  keabsahan  pernikahan  itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan  pula  keturunan  sah  yang dihasilkan  dari  perkawinan  tersebut  dan memperoleh  hak-haknya  sebagai  ahli waris.
Pencatatan
perkawinan
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 berlaku pula bagi:
a. perkawinan  yang  ditetapkan  oleh pengadilan; dan
b. perkawinan  warga  negara  asing  yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Kemudian  dalam  penjelasan  Pasal 35  huruf  a  dijelaskan  bahwa  "yang dimaksud  dengan  „perkawinan  yang ditetapkan  oleh  Pengadilan‟  adalah perkawinan  yang  dilakukan  antar  umat yang berbeda agama”.
Oleh  karena  peraturan  tersebut, Disdukcapil tidak mencatatkan perkawinan beda  agama  yg  belum  ada  penetapan pengadilan,  sekalipun  semua  syarat  sudah lengkap  dan  sudah  ada  surat  pemberkatan dari  pemuka  agama  sebagai  bukti  sahnya perkawinan  berdasarkan  agama.  Hal  ini karena  penafsiran  pihak  catatan  sipil bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan  dan  tidak  sah  berdasarkan pasal 2 ayat (1) UUP.
Disdukcapil  juga  mengacu  pada UU  Adminduk  dan  Peraturan  Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana Perpres No. 25 Tahun 2008, maka tata cara pencatatan perkawinan antara lain sebagai berikut :
a. Pasangan  suami  dan  isteri  mengisi formulir pencatatan perkawinan68
pada  UPTD  (Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  )  Instansi  Pelaksana  atau  pada
Instansi Pelaksana dengan
melampirkan persyaratan.
b. Pejabat  Pencatatan  Sipil  pada  UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan  dan  menerbitkan  Kutipan Akta Perkawinan;
c. Kutipan  Akta  Perkawinan  diberikan kepada  masing-masing  suami  dan isteri;
d. Suami atau istri berkewajiban
melaporkan hasil pencatatan perkawinan. kepada Instansi Pelaksana atau  UPTD  Instansi  Pelaksana  tempat domisilinya. Untuk prosedur
pencatatan perkawinan beda agama, pasangan perkawinan  beda  agama  bisa  mengajukan permohonan  penetapan  pengadilan  ke pengadilan  negeri  di  tempat  domisili pasangan  nikah  beda  agama  tersebut melangsungkan  pernikahannya.  Syarat- syarat  yang  harus  dipenuhi adalah  sebagai berikut: melampirkan Kartu Tanda
Penduduk  (KTP),  Kartu  Keluarga,  Surat Permohonan Penetapan Pencatatan
Perkawinan dari Disdukcapil, Surat Keterangan  dari  Lurah,  dan  saksi  2  (dua) orang.  Surat-  surat  tersebut  sesuai  dengan Undang-  undang  Bea  Materai  harus dibubuhi  Bea  Materai  senilai  Rp.6000,-, ditandatangani  serta  dicap  oleh  Pejabat Pos.  Surat-  surat  tersebut  kemudian dilampirkan  dalam  permohonan  sebagai alat bukti dalam perkara perdata dipersidangan.
Biasanya
untuk permohonan ini dikenakan biaya administrasi,  tidak  lebih  dari  500  ribu rupiah.  Kelebihan  biaya  dapat  diminta kembali  setelah  permohonan  selesai  dan diketahui  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan yang tercantum pada bagian akhir penetapan
pengadilan. Setelah
permohonan  didaftarkan  di  bagian  perdata pengadilan  negeri  bersangkutan,  pihak pasangan nikah beda agama akan menerima  surat  panggilan  sidang  yang telah  ditentukan  tanggal  dan  jamnya.
Sebelum  datang  ke  tempat  persidangan, pihak  pasangan  beda  agama  diminta membawa surat- surat asli yang dilampirkan  dalam  permohonan,  serta  2 (dua) orang saksi ke pengadilan. Biasanya apabila  surat-  surat  dianggap  lengkap  dan keterangan  saksi  dianggap  cukup,  dalam satu  kali  persidangan  kasus  tersebut  bisa diputus  oleh  seorang  hakim  tunggal,  dan kemudian  diberikan  surat  penetapan. Setelah mendapat surat penetapan pengadilan kemudian dibawa ke Disdukcapil  di  tempat  domisili  pasangan nikah beda agama.

## 3. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang diguanakan  adalah  pendekatan  yuridis empiris  yaitu  suatu  pendekatan  yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian  data  primer  di  lapangan. Pada pendekatan penelitian dengan menggunakan  yuridis  empiris  maka  akan menekankan  pada  penelitian  di  lapangan berpedoman  pada  ketentuan  perundang  – undangan yang berlaku mengenai pelaksanaan  perkawinan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota Binjai.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Ketentuan Hukum yang Digunakan dalam Pencatatan
Perkawinan  Beda  Agama  di  Kota Binjai.
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun  1974  pada  pasal  2  ayat  1 disampaikan  bahwa  perkawinan  adalah sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  hukum  agama  merupakan  landasan filosofi dan landasan hukum yang merupakan persyaratan sah dalam menentukan  keabsahan  perkawinan.  Oleh karena  itu  berdasarkan  pada  Undang  – Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu  tidak dimungkinkan  adanya  perkawinan  beda agama,  karena  pada  masing  –  masing
agama  telah  ada  ketentuan  hukum  yang mengikat  dan  mengandung  perbedaan yang  tidak  memungkinkan  mereka  untuk dipersatukan.
Pada  pasal  2  ayat  2  Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa  tiap  –  tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang  –  undangan yang  berlaku.  Dalam  penjelasan  umum disebutkan  bahwa  pencatatan  perkawinan adalah  peristiwa  yang  penting  seperti kelahiran, kematian yang harus dinyatakan dalam  surat  –  surat  keterangan  dan  akta resmi.  Pencatatan  perkawinan  adalah tindakan  administratif  dan  bukan  syarat sahnya  suatu  perkawinan,tetapi  tetap penting  dilakukan  karena  menjadi  bukti autentik  terhadap  status  hukum  seseorang. Wujudnya  berupa  buku  nikah  atau  akta perkawinan yang menunjukkan perkawinan  tersebut  telah  dilaksanakan dan  sah  secara  hukum.  Akta  perkawinan adalah  dokumen  tertulis  yang  dibuat  oleh pejabat yang berwenang yang di dalamnya menyatakan  bahwa  kedua  orang  yang tertulis  dalam  dokumen  telah  menikah secara  sah  dan  membuktikan  bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang  (laki-laki  dan  perempuan),  sebagai suami  isteri  yang  telah  disahkan  menurut agama yang dianutnya.
Perkawinan beda agama yang didahului  dengan  dimintakan  penetapan ijin perkawinan ke Pengadilan Negeri serta penetapan  tersebut  dikabulkan  oleh  hakim pengadilan,  maka  penetapan  tersebut menadi  dasar  bagi  Kantor  Catatan  Sipil untuk  mencatatkan  perkawinan  beda agama tersebut.
Menurut  Sabarita  Pinem  selaku Wakabid  Perkawinan  dan  Perceraian Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Binjai  mengatakan bahwa beliau dan seluruh staf kantor pada dasarnya  hanya  menjalankan  apa  yang sudah  menjadi  tuganya  sesuai  dengan Undang –  Undang.  Kantor  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh hakim dalam
penetapannya  yakni  untuk  mencatatkan perkawinan  beda  agama  tersebut.  Undang –  Undang  Administrasi  Kependudukan pada  Pasal  34-38  hanya  memberikan kewenangan  keada  Kantor  Catatan  Sipil untuk  mencatatkan  suatu  perkawinan, sedangkan yang berhak untuk melakngsungkan  suatu  perkawinan  adalah tokoh  agama  sesuai  dengan  agama  yang dianut oleh para calon mempelai.
Sedangkan menurut Rosmala, meskipun  kedua  calon  mempelai  yang berbeda agama sepakat untuk melaksanakan  upacara  adat  perkawinan menurut ajaran agama yang dianut, namun sepanjang  perkawinan  tersebut  didasarkan pada  penetapan  pengadilan  maka  dalam akta perkawinannya tidak akan dicantumkan  secara  agama,  karena  fungsi dari  surat  kawin  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  agama  telah  digantikan  oleh penetapan  ijin  perkawinan  beda  agama yang dikeluarkan oleh pengadilan. Perkawinan  tersebut  tetap  dianggap  tidak dilangsungkan  menurut  agama  apapun, karena  pada  dasarnya  semua  agama  di indonesia  tidak  ada  yang  mengijinkan dilangsungkannya perkawinan beda agama.
Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  menyerahkan  sepenuhnya mengenai  masalah  sahnya  perkawinan kepada  pengadilan,  karena  tugas    dari Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  hanyalah  bersifat  administratif,  yaitu sebatas  mencatatkan  perkawinan  yang telah disahkan oleh pengadilan.
4.2. Hambatan  Dalam  Pencatatan

## Perkawinan Beda Agama
Fungsi  dan  kedudukan  pencatatan perkawinan, menurut Bagir Manan, adalah untuk  menjamin  ketertiban  hukum  (legal order)  yang  berfungsi  sebagai  instrumen kepastian  hukum,  kemudahan  hukum, disamping  sebagai  salah  satu  alat  bukti perkawinan.
Pencatatan  menjadi  hal  yang  sangat penting  dalam  suatu  perkawinan.  Menurut Saidus Syahar, pentingnya pendaftaran dan pencatatan perkawinan adalah:
1. Agar  ada  kepastian  hukum  dengan adanya  alat  bukti  yang  kuat  bagi  yang berkepentingan
mengenai perkawinannya,  sehingga  memudahkan dalam  melakukan  hubungan  dengan pihak ketiga.
2. Agar lebih menjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan  sesuai  dengan  akhlak  dan etika  yang  dijunjung  tinggi  oleh masyarakat dan negara.
3. Agar  ketentuan  undang-undang  yang bertujuan  membina  perbaikan  sosial (social reform) lebih efektif.
4. Agar  nilai-nilai  dan  norma  keagamaan dan  kepentingan  umum  lainnya  sesuai dengan  dasar  negara  Pancasila  lebih dapat ditegakkan.
Namun  perkawinan  beda  agama kemudian diakomodir dengan dibentuknya UU  Adminduk.  Melalui  undang-undang ini,  khususnya  pasal  35  huruf  a,  hukum positif di Indonesia
membuka kemungkinan
pengakuan terhadap
perkawinan  beda  agama  di  Indonesia, dengan cara memohon penetapan pengadilan  yang  menjadi  dasar  dapat dicatatkannya  perkawinan  beda  agama  di Disdukcapil.  Keabsahan  perkawinan  akan dinilai  oleh  Hakim  Pengadilan  Negeri dimana permohonan diajukan. Artinya bila diizinkan  maka  izin  tersebut  berfungsi sebagai legitimator.
Setelah  berlakunya  UU  Adminduk maka  bagi  pasangan  beda  agama  dapat memperjuangkan legalitas perkawinan mereka,  dapat  dilihat  pada  pengajuan kedua  permohonan  yang  terjadi  di  Bogor. Namun  tentu  hasil  akhir  berada  pada pengadilan  yang  berwenang  menetapkan apakah menerima atau menolak permohonan.  Seperti  kasus  di  Bogor,  ada permohonan  yang  ditolak  dan  adapula yang diterima.
4.3. Adanya Tujuan yang Ingin di Capai dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang “Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  kota  Binjai  pada  21 Februari 2022 adalah sebagai berikut :
1. Wawancara  oleh  Bapak  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota  Binjai  menyatakan  bahwa  standar pelayanan  prosedur  perkawinan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sudah sesuai  pelaksanaannya  oleh  sub  bagian dan  petugas  bidang  perkawinan  dan perceraian sesuai dengan yang diarahkan.  Akan  tetapi  tetap  dilakukan peninjauan  terhadap  pelayanan  yang ada  untuk  menimbang  keberhasilan tujuan dari peraturan tersebut. hambatan dalam  pencapaian  peraturan  walikota tersebut terletak pada kurangnya kesadaran masyarakat mencatatkan perkawinan  untuk  mendapatkan  akta nikah  karena  masyarakat  terkhusus yang  beragama  Kristen,  Hindu,  Budha, Kong  hu  chu  dan  Aliran  Kepercayaan hanya  berpegang  pada  pernikahan agama  saja.  Langkah  yang  diambil dalam  mewujudkan  peraturan  walikota ini dengan sosialisasi kepada masyarakat seberapa pentingnya pengurusan administrasi pencatatan perkawinan  dan  mendapatkan  akta nikah sebagai pengakuan dari negara.
2. Wawancara  oleh  ibu  Sabarita  Pinem sebagai  kepala  seksi  perkawinan  dan perceraian  menyatakan  bahwa  standar pelayanan  prosedur  perkawinan  yang diberikan  kepada  masyarakat  sudah berjalan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  akan  tetap  disesuaikan dengan  waktu  kondisi  saat  ini.  Adapun faktor  yang  menghambat  pelayanan prosedur perkawinan terlihat dari tingkat  kesadaran  masyarakat  yang lemah untuk
mencatatkan perkawinannya  dan  mendapatkan  akta karena  berpikir  bahwa  pernikahan secara  adat  atau  agama  saja  sudah cukup  kemudian  sering  terjadi  kesalah pahaman  antara  masyarakat  dengan petugas sehingga timbul spekulasi yang tidak  baik.  Langkah  yang  dilakukan dalam  upaya  mewujudkan  peraturan walikota ini dengan mengadakan
sosialisasi  lalu  sub  bidang  perkawinan dan perceraian membimbing masyarakat untuk mencatatkan peristiwa  penting  yang  berhubungan dengan administrasi kependudukan.
3. Wawancara  oleh  Ibu  Ita  sebagai masyarakat yang mencatatkan
perkawinan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Binjai menyatakan bahwa  standar  pelayanan  prosedur perkawinan  terlaksana  cukup  baik  dan sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Penanganan faktor yang menghambat
pelayanan prosedur
perkawinan oleh petugas dengan memberikan
arahan
mengenai pentingnya  mendapatkan  akta  nikah untuk pengakuan dan perlindungan dari Negara.  Namun  yang  menjadi  fakor penghambat  dalam  peraturan  ini  adalah kurangnya pendidikan terhadap masyarakat mengenai sadar administrasi kependudukan seperti pencatatan perkawinan dan pengeluaran akta  nikah  untuk  kelangsungan  rumah tangga,  kemudian  masih  ada  petugas yang tidak kompeten
dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat untuk mencatatkan administrasi kependudukannya. Langkah  untuk  mewujudkan  peraturan walikota  ini  dengan  sosialisasi  sudah bagus  tetapi  pelaksanaan  sosialisasi masih minim.
Dari ketiga narasumber diatas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap  pelaksanaan  perkawinan  beda agama.

## 5. SIMPULAN
Perkawinan merupakan satu peristiwa  penting  berkaitan  dengan  status hukum seseorang, dan merupakan hak sipil warga  negara  oleh  karena  itu  negara berkewajiban  memberikan  perlindungan. Pencatatan  perkawinan  atau  pencatatan nikah  adalah  kegiatan  menulis  yang dilakukan  oleh  seorang  mengenai  suatu peristiwa  yang  terjadi.  Pencatatan  nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan
mempelai  sebab  buku  nikah  yang  mereka peroleh  merupakan  bukti  otentik  tentang keabsahan  pernikahan  itu  baik  secara agama  maupun  negara.  Dalam  Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat  1  disampaikan  bahwa  perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing  –  masing  agama  dan kepercayaannya.  Pada  pasal  2  ayat  2 Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menyatakan  bahwa  tiap  –  tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang  – undangan yang berlaku.
Untuk sosialisasi mengenai pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kota  Binjsi  sebaiknya  ditingkatkan lagi  agar  pengetahuan  dan  kesadaran masyarakat  dapat  tumbuh  dan  meningkat sehingga  tertib  administrasi  terutama mengenai  pencatatan  perkawinan  dapat terlaksana  dengan  baik.  Kantor  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
menyerahkan sepenuhnya mengenai masalah sahnya perkawinan kepada pengadilan,  Kantor  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  hanya  melaksanakan apa  yang  telah  diperintahkan  oleh  hakim dalam penetapannya yakni untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia ,
Kencana, Jakarta, 2006, hal. 26.
Ahmad  Nurcholish  dan  Ahmad  Baso,  op. cit., hal. 323- 324.
H. Hilman Hadikusuma, Hukum
Perkawinan  Indonesia  Menurut Perundangan,  Hukum  adat  dan Hukum  Agama,  Cetakan  ke-3,
Mandar  Maju,  Bandung,  2007, hal.10.
Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat
Menurut Hukum Tertulis di Indonesia  dan  Hukum  Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 159. Pasal  67  ayat  (3)  Peraturan  Presiden Nomor  25  Tahun  2008  tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saidus Syahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum  Islam ,  Alumni,  Bandung, 1981, hal. 108. Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan
Keluarga, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2002, hal.95.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,
Penelitian  Hukum  Normatif  – Suatu  Tinjauan  Singkat, (Jakarta  : Rajwali Press, 1985), hlm.3 Victor  M.  Situmorang  dan  Cormentyna Sitanggang, Aspek  Hukum  Akta Catatan  sipil  di  Indonesia ,  Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 36.
Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan  Hak  dan  Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan, Jilid I, Rizkita, Jakarta, 2009, hal.54.