Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Kawasan Industri Medan
Tia Novira Sucipto, S.E., M.Si, Ak 1 , Renika Hasibuan, S.E.,M.Si 2
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sari Mutiara Indonesia

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dengan  jelas  gambaran  kebijakan perencanaan  pajak (tax  planning) terhadap  penyesuaian  pendapatan  dan  beban  dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Perencanaan pajak (tax planning) merupakan bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak yaitu upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam hal penghematan pajak.  Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan  kuantitatif,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  sekunder,  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  adalah  wawancara  dan  dokumentasi,  metode analisis  data  adalah  metode  deskriptif  yaitu  metode  yang  mengumpulkan,  menyusun  dan menganalisa  data  sehingga  memberikan  keterangan  lengkap  bagi  masalah  yang  dihadapi. Kebijakan perencanaan pajak (tax planning) yang dilakukan pada tahun 2015 adalah dengan memaksimalkan  beban  fiskal  yaitu  beban  makan  bersama  untuk  seluruh  pegawai,  beban handphone  untuk  manajer  dan  beban  keamanan  dan  keselamatan  kerja.  Melalui    kebijakan perencanaan  pajak (tax  planning) maka  penghematan  pajak  sebesar  Rp.  715.027.679    atau 71,10 %. Sebelum melakukan kebijakan perencanaan pajak (tax planning) pajak yang dibayar adalah  Rp.  2.474.386.402.  dan  setelah  adanya  kebijakan  perencanaan  pajak (tax  planning) pajak  yang  dibayar  adalah  sebesar  Rp.  1.759.358.723.  Perlu  diperhatikan  bagi  pihak manajemen  bahwa  dalam  perencanaan  pajak (tax  planning) harus  benar-benar  memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.
Kata Kunci : Perencanaan pajak, Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Penghematan  pajak

## ABSTRACT
This research has a purpose to know clearly the picture of tax planning policy to the adjustment of income and expenses in the calculation of income tax under current tax laws. Tax planning is part of tax management. Tax planning is a legal effort that can be done by the taxpayer in terms of tax savings. Type of research conducted by the authors are descriptive analysis  research  by  using  quantitative  approach,  the  type  of  data  used  is  primary  and secondary data, data collection techniques by the authors are interviews and documentation, method of data analysis is descriptive method,  there is method collecting, arrange and analyze data so as to give complete description for problem faced. Tax planning policy conducted in 2015  is  to  maximize  the  fiscal  burden  of    joint  meal  burden  for  all  employees,  handphone expenses for managers and security and safety expenses. With the policy of tax planning then the tax savings of Rp. 715.027.679 or 71.10%. Before making tax planning policy  tax paid is Rp. 2,474,386,402.  And after the tax planning policy tax paid is Rp. 1.759.358.723. It should be noted to the management that in tax planning must really understand the current tax laws. Keywords: Tax planning, Income tax, Fiscal correction, tax savings

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan  keuntungan  ( profit )  yang merupakan  tujuan  utama  didirikannya sebuah  usaha/bisnis  guna  meningkatkan kesejahteraan pemilik beserta karyawannya. Selain itu dari hasil keuntungan yang didapat perusahaan dapat mengembangkan  usahanya  lebih  baik  lagi setiap  tahunnya.  Keuntungan/laba  bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan bagi suatu perusahaan, walaupun tidak semua
perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya akan tetapi dalam suatu perusahaan  pasti  membutuhkan  laba  baik besar ataupun kecil.
PT.  Kawasan  Industri  Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha  jasa  pengelolaan  kawasan  industri yang memiliki tujuan yaitu untuk mencapai laba  yang  maksimal.  Namun  manajemen perusahaan  menginginkan  agar  pajak penghasilan yang dibayar dapat diminimalkan  sesuai  dengan    peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maka perusahaaan perlu
melakukan perencanaan pajak (tax planning) dengan menyesuaikan pendapatan  dan  beban  dalam  perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan
dan memaksimalkan  beban-beban  yang  dapat dikurangkan dari penghasilan bruto seperti beban  yang  dikeluarkan  untuk  menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan, beban  untuk  menyediakan  makanan  dan minuman  bagi  seluruh  pegawai,  beban peralatan/ pakaian, dan lain-lain.
Permasalahan yang di alami dalam perusahaan ini yaitu karena belum adanya kebijakan perencanaan pajak (tax planning) yang  efektif  dilihat  dari  laporan  keuangan yang koreksi fiskalnya ataupun penyesuaian  pajak  tidak  sesuai  dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan tersebut menyebabkan
kesulitan  dalam  menentukan  beban  pajak
yang dibayar yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan laba perusahaan, dengan membuat perencanaan pajak  penghasilan  maka  perusahaan  dapat menyesuaikan pendapatan dan beban pada laporan  keuangan.  Berdasarkan  uraian  di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kebijakan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan (Tax  Planning) Terhadap  Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Perhitungan Pajak  Penghasilan  Pada  PT.  Kawasan Industri Medan”.

## B. Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui gambaran kebijakan perencanaan  pajak (Tax  planning)
terhadap  penyesuaian  pendapatan  dan beban dalam perhitungan pajak penghasilan pada PT. Kawasan Industri Medan.
2. Untuk  mengetahui  seberapa  besar pengaruh  perencanaan  pajak  ( Tax Planning) atas pajak penghasilan yang akan  dibayarkan  oleh  PT.  Kawasan Industri Medan.

## C. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat  yang  diinginkan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak (Tax Planning) untuk pajak penghasilan pada perusahaan.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan  untuk  menerapkan  kebijakan perencanaan  pajak (Tax  Planning) untuk pajak penghasilan pada perusahaan lebih baik.
3. Bagi  pihak  lain,  sebagai  acuan  bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui  dan  menambah  wawasan perencanaan  pajak (Tax  Planning) untuk pajak penghasilan.
II. TINJAUAN TEORITIS
A. Pajak
Menurut  UU  No.  16  tahun  2009 dalam  bukunya  Mardiasmo  (2016  :  3), Pajak    adalah  konstribusi  wajib  kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut  Mardiasmo  (2016  :  4)  Ada  dua fungsi pajak,  yaitu:
a. Fungsi anggaran (Budgetair) Pajak  berfungsi  sebagai  salah  satu sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara.
b. Fungsi mengatur (Regulerend) Pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk mengatur dan
melaksanakan kebijaksanaan  pemerintah  dalam bidang sosial dan ekonomi.
Menurut  Mardiasmo  (2016  :  9)  Ada  tiga sistem pemungutan pajak yaitu:
a. Official Assesment System Adalah  suatu  sistem  pemungutan yang  memberi  wewenang  kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.
b. Self assessment system
Adalah  suatu  sitem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
c. With holding system Adalah  suatu  sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang kepada  pihak  ketiga  (bukan  fiskus dan  bukan  wajib  pajak  yang bersangkutan)  untuk  memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

## B. Pajak Penghasilan
Pajak  Penghasilan  Mengacu  pada Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008 menurut  Mardiasmo  (2016:163)  undang- undang pajak penghasilan mengatur Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima dan  memperoleh    penghasilan,  dalam undang-undang  PPh  disebut  wajib  pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam tahun pajak atau dapat pulak dikenai pajak untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

## C. Tarif Pajak
Adapun  Tarif  Pajak  Penghasilan yang  diatur  dalam  Undang-undang  PPh Nomor 36 Tahun 2008
a. Wajib  Pajak  orang  pribadi  dalam Negeri
Tarif pajak diterapkan atas Penghasilan Kena  Pajak  bagi  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  negeri  adalah  sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Sampai dengan RP 50.000.000,00 5% Di atas Rp.50.000.000,00- Rp.250.000.000,00 15% Di atas Rp.250.000.000,00- Rp.500.000.000,00 25% Di atas Rp 500.000.000,00 30% Sumber : Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun
2008
Bagi  penerima  penghasilan  yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki NPWP,  akan  dikenakan  pemotongan  PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% (dua  puluh  persen)  daripada  tarif  yang diterapkan  terhadap  Wajib  Pajak  yang memiliki  NPWP.  Sehingga,  jumlah  PPh Pasal  21  yang  harus  dipotong  adalah sebesar  120%  (seratus  dua  puluh  persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.
b. Wajib  Pajak  badan  dalam  Negeri Bentuk Usaha Tetap
Tarif  pajak  yang  diterapkan  atas Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib Pajak  badan  dalam  negeri  dan  bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %. Tetapi
mulai  berlaku  sejak  tahun  2010, diturunkan menjadi 25 %.
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  36 tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 E yaitu: Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00  mendapat  fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2a)  yang dikenakan  atas  Penghasilan  Kena  Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

## D. Manajemen Pajak
Menurut sophar lumbantoruan
dalam  bukunya  Anwar,  (2016:  17) Manajemen  pajak  adalah  strategi  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakan  dengan benar  tetapi  jumlah  pajak  yang  dibayar dapat  ditekan  serendah  mungkin  untuk memperoleh  laba  dan  likuiditas  yang diharapkan.  Lebih  lanjut  diungkapkan, bahwa manajemen pajak tersebut bertujuan bukan  untuk  mengelak  membayar  pajak, tetapi  mengatur  pajak  yang  dibayar  tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.
E. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Perencanaan perpajakan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  manajemen  perpajakan.  Perencanaan pajak  dapat  diterapkan  ketika  wajib  pajak akan  memulai  kegiatan  usahanya  sampai penutupan usaha. Menurut Anwar
(2016:13) Tax planning adalah usaha yang mencakup  perencanaan  perpajakan  agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar- benar  efisien.  Perencanaan  perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan  apakah  suatu  transaksi  atau fenomena  terkena  pajak.  Kalau  fenomena tersebut  terkena  pajak,  apakah  dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi  jumlah  pajaknya,  selanjutnya apakah  pajak  dimaksud  dapat  ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena  itu,  setiap  wajib  pajak  akan membuat  rencana  pengenaan  pajak  atas setiap tindakan secara saksama.

## F. Perencanaan  Pajak (Tax  Planning)

## Untuk Pajak Penghasilan Badan
Menurut  (Suandy  2003  :122) sebelum  melakukan  strategi  perencanaan pajak,  terlebih  dahulu  harus  dipahami adanya  perbedaan  antara  laba  akuntansi dan  penghasilan  kena  pajak.  Perbedaan yang dimaksud disini baik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. Laba Akuntansi (accounting income )  atau  disebut  juga  laba  komersial adalah  pengukuran  laba  yang  lazim digunakan  dalam  dunia  bisnis.  Laba akuntansi  dihitung  berdasarkan  prinsip akuntansi  yang  berterima  umum,  di Indonesia  diatur  dalan  Standar  Akuntansi Keuangan.
Berdasarkan laba akuntansi, penghasilan (income) adalah  penambahan aktiva  atau  penurunan  kewajiban  yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal  dari  kontribusi  penanaman  modal. Penghasilan meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains). Pendapatan  adalah  penghasilan  yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan  dikenal  dengan  sebutan  yang  berbeda seperti  penjualan,  penghasilan  jasa  (fees), bunga, dividen, royalti dan sewa.
Penghasilan  Kena  Pajak (taxable income) merupakan  laba  yang  dihitung berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang berlaku. Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip taxability deductability, dengan  prinsip  inib  suatu biaya  baru  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  bruto  apabila  pihak  yang menerima  pengeluaran  atas  biaya  yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan  dan  penghasilan  tersebut dikenakan pajak (taxable).

## G. Laba Fiskal Vs Laba Komersial
Laporan  keuangan  komersial  yang berupa  neraca  dan  laba-rugi  disusun berdasarkan  prinsip  akuntansi  yang  lazim diterima dalam praktik. Laporan keuangan komersial  dapat  diubah  menjadi  laporan keuangan fiscal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian melalui suatu rekonsiliasi antara standar akuntansi
keuangan  dan  ketentuan  perpajakan.  Pada dasarnya  yang  membedakan  laporan keuangan  fiscal  dengan  laporan  keuangan komersial  adalah  bahwa  penyusunan laporan  keuangan  fiscal  didasarkan  pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable
dan deductible . Perhitungan laba komersial mengacu  pada  konsep matching  of  cost with  revenue (pengaitan  biaya  dengan pendapatan). Konsep ini melibatkan pengakuan  penghasilan  dan  beban  secara gabungan  atau  bersamaan  yang  dihasilkan secara  langsung  dan  bersama-sama  dari peristiwa lain yang sama. Apabila pengakuan suatu pendapatan ditunda, maka pembebanan  biayanya  juga  akan  ditunda sampai saat diakuinya pendapatan tersebut.

## H. Kebijakan Tax Planing Untuk Pajak Penghasilan
Kebijakan tax planning untuk pajak penghasilan dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan yang merupakan objek pajak penghasilan dengan memasukkan penghasilan yang dilaporkan dalam  laporan  laba  rugi  dan  dilakukan koreksi  fiskal  terhadap  pendapatan  yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Serta  memaksimalkan  beban-beban  yang dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto berdasarkan  Undang-Undang  perpajakan, Keputusan Menteri
Keuangan dan Keputusan  Dirjen  Pajak.  Jika  diketahui bahwa  laba  perusahaan  besar  akan dikenakan  tarif  tinggi,  maka  sebaiknya perusahaan
membelanjakan laba perusahaan  untuk  hal  yang  bernanfaat, dengan  catatan  beban  yang  dikeluarkan adalah  beban  yang  dikurangkan  seperti beban  untuk  menyediakan  makanan  dan minuman  bagi  pegawai  dan  beban penyediaan  pakaian  dan  peralatan  bagi pegawai  serta  beban  handphone  dan pengisian pulsa terkait jabatan.
I. Perencanaan  Pajak  ( Tax  Planning ) dalam  rangka  mengefisinsikan  PPh Badan
Beberapa  upaya  yang  dilakukan  wajib pajak  dalam  mengefisienkan  pembayaran PPh Badan:
a. Memilih  sistem  pembukuan  yang tepat
b. Memilih metode penyusutan aktiva tetap  dan  amortisasi  aktiva  tidak
berwujud
c. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat
d. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada  karyawan  dalam  bentuk natura atau cash.

## III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  akan  digunakan adalah  data  kuantitatif,  yaitu  jenis  data yang  diukur  dan  dihitung  berupa  laporan keuangan  yaitu  laporan  laba  rugi  dan neraca.
dan Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder. Data primer berupa  data  yang  diperoleh  langsung  dari objek penelitian pada PT. Kawasan Industri Medan dengan wawancara langsung kepada  pihak  perusahaan  dan  kemudian diolah  oleh  penulis,  data  skunder  berupa data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  yang telah  di  olah  dari  penelusuran  catatan  dan dokumen resmi perusahaan seperti, sejarah singkat  perusahaan,  struktur  organisasi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  pengumpulan  data,  penulis menggunakan  beberapa  teknik  yaitu  : wawancara, dokumentasi, dan observasi

## C. Metode Analisis Data
Metode yang akan digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun  dan  menganalisa  data  sehingga memberikan  keterangan  lengkap  bagi masalah  yang  dihadapi.  Dalam  hal  ini adalah dengan menganalisis dan mengolah data-data  laporan  keuangan  yang  ada, kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari perusahaan
dan  hasil  perhitungan  yang  optimal berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Hasil Penelitian
Penyajian Laporan Laba Rugi Sebelum Kebijakan Tax Planning PT.  Kawasan  Industri  Medan merupakan  Perusahaan  yang  menyusun laporan  keuangannya  berdasarkan  prinsip dan  praktek  yang  berlaku  di  Indonesia sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Adapun prinsip  yang  dilaksanakan  PT.  Kawasan Industri Medan  yaitu masih menggunakan Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang akan  dibandingkan  oleh  penulis  dengan menggunakan  Undang-undang  perpajakan yang  berlaku  agar  adanya  pengaruh penghematan  pajak  atas  pajak  yang  harus dibayar. Berikut laporan laba rugi perusahaan sebelum
melaksanakan
kebijakan tax  planning dan  sebelum rekonsiliasi  fiskal    untuk  tahun  yang berakhir  2015  yang  disajikan  pada  tabel dibawah ini.
Laporan Laba Rugi PT.Kawasan Industri Medan (Sebelum Perencanaan

## Pajak )
PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)

## LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2015 KETERANGAN Catat an 31 Desember 2015 Rp Pendapatan 30 48,984,562, 712 Total 48,984,562, 712 Beban Pokok Penjualan 31 (7,412,891,4 92)
Laba Kotor 41,571,671, 550 Penghasilan Lain 32 64,358,229, 288 Beban Pokok Penghasilan lain 33 (62,243,265, 469) Biaya Administras i 34 (14,959,991, 179) Laba Usaha 28,726,643, 860 Biaya Keruangan 35 159,020,649 Pendapatan Keuangan 36 7,487,898,1 84 Laba sebelum pajak 36,373,562, 693 Pajak Penghasilan 2.474.386.4 02 Laba Setelah Pajak 33,899,176, 291
Sumber  :  PT  Kawasan  Industri  Medan, 2015

## Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal
(Sebelum Perencanaan Pajak )

## Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal
(Sebelum Perencanaan Pajak) Laba Sebelum Pajak 36,373,562,693 Koreksi Fiskal Positif : Asuransi Imbalan Pasca kerja 2,413,639,086 Perayaan, Rekreasi, dan Olah Raga 68,119,000 Pemasaran 192,302,558 Pengobatan 274,669,055 Beban Pajak 58,731,620 Beban Makan Bersama Seluruh Pegawai 2,938,730,685 Beban Hanphone Untuk Manajer 53,839,664 Biaya Keamanan dan Keselamatan Kerja 3,510,012,746 Total 9,510,044,414 Koreksi Fiskal Negatif:
Penjualan Lahan (Dikenakan PPh Final) 25,270,418,000 Pendapatan Persewahan Final 7,714,340,590 Bunga Deposito 2,491,389,152 Total 35,476,147,742 Pajak Penghasilan Kena Pajak 10,407,459,365 Pembulatan 10,407,459,000 Sumber : PT Kawasan Industri Medan, 2015
Dari laporan keuangan yang disajikan  dapat  dihitung  biaya  pajak terutang  PT.  Kawasan  Industri  Medan. Tarif  pasal  31E  UU  No.  36  Tahun  2008 untuk pajak penghasilan wajib pajak badan tahun  2015  dalam  perhitungan  PPh terutang :
Dengan Laba fiskal Rp. 10.407.459.000
1. Jumlah  penghasilan  kena  pajak yang memperoleh fasilitas: (Rp. 4.800.000.000 / Rp. 48.984.562.712) x Rp. 10.407.459.000 = Rp. 1.019.827.517 2. Jumlah  penghasilan  kena  pajak yang tidak memperoleh fasilitas :
Rp. 10.407.459.000
- Rp. 1.019.827.517  = Rp. 9.387.631.848
3. Pajak penghasilan yang terutang : (50% x 25 % x Rp. 1.019.827.517)
+ (25% x Rp. 9.387.631.848)
= Rp. 127.478.440 + Rp.
2.346.907.962
= Rp. 2.474.386.402

## 4.3.2.  Penyajian  Laporan  Laba  Rugi Setelah Kebijakan Tax Planning
Sebelum
menyusun laporan
keuangan  yaitu  laporan  laba/rugi  fiskal setelah  kebijakan tax  planning ,  adapun pegawai  PT.  Kawasan  Industri  Medan bagian perpajakan membuat laporan rekonsiliasi  fiskal  yang  bersumber  dari laporan keuangan komersial yang disesuaikan  oleh penulis  dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga
dapat  diketahui  beban  mana  saja  yang dikenakan  koreksi  fiskal  baik  positif maupun negatif.
Adapun  laporan  rekonsiliasi  fiskal PT.  Kawasan  Industri  Medan  adalah terdapat  pada  lampiran  2,  Berdasarkan laporan  rekonsiliasi  fiskal  PT.  Kawasan Industri  Medan  di  atas  dapat  diketahui bahwa  terdapat  beberapa  koreksi  fiskal yaitu
1. Koreksi  Fiskal  positif  atas  Beban
Handphone untuk Manajer sebesar Rp.
53,839,664  tetapi  hanya  50  %  yang diakui sebagai beban fiskal atau beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan Keputusan  Dirjen  Pajak  (KEP)  No. 220/PJ/2002.  Sehingga  koreksi  fiskal positif  atas  beban  handphone  untuk manajer adalah sebesar Rp. 26,919,832,  beban  makan  bersama untuk  seluruh  pegawai  sebesar  Rp. 2,938,730,685  dan  beban  keamanan dan  keselamatan  kerja  sebesar  Rp. 3,510,012,746
2. Koreksi  fiskal  negatif  atas  penjualan lahan Rp. 25.270.418.000, pendapatan persewahan  Rp.  7.714.340.590  dan bunga  deposito  Rp.  2.491.389.152 akan dikoreksi seluruhnya karena telah dikenakan  pajak  bersifat  final  maka tidak  dapat  digabungkan  dengan jumlah penghasilan pada akhir tahun.
Dari  koreksi  fiskal  diatas kemudian  dapat  disusun  laporan  laba rugi fiskal berdasarkan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Adapun  laporan  laba  rugi  fiskal  PT. Kawasan Industri Medan yang disajikan pada tabel berikut ini:

## Laporan Laba Rugi PT.Kawasan
Industri Medan (Setelah  Perencanaan

## Pajak )

## PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
KETERANGAN Catatan 31 Desember 2015 Rp Pendapatan 30 48,984,562,712 Total 48,984,562,712 Beban Pokok Penjualan 31 (7,412,891,492) Laba Kotor 41,571,671,550 Penghasilan Lain 32 64,358,229,288 Beban Pokok Penghasilan lain 33 (62,243,265,469) Biaya Administrasi 34 (14,959,991,179) Laba Usaha 28,726,643,860 Biaya Keruangan 35 159,020,649 Pendapatan Keuangan 36 7,487,898,184 Laba sebelum pajak 36,373,562,693 Pajak Penghasilan 1.759.358.723 Laba Setelah Pajak 34,614,203,970 Sumber : Data Olahan Penulis
Laporan Laba Rugi PT.Kawasan Industri Medan (Setelah Perencanaan Pajak )
Sumber : Data Olahan Penulis
Dari laporan keuangan yang disajikan  dapat  dihitung  biaya  pajak terutang  PT.  Kawasan  Industri  Medan. Tarif  pasal  31E  UU  No.  36  Tahun  2008
untuk pajak penghasilan wajib pajak badan tahun  2015  dalam  perhitungan  PPh terutang :
Dengan Laba fiskal Rp. 7.399.998.000 1. Jumlah  penghasilan  kena  pajak yang memperoleh fasilitas: (Rp. 4.800.000.000 / Rp. 48.984.562.712) x Rp. 7.399.998.000 = Rp. 725.126.212 2. Jumlah  penghasilan  kena  pajak yang tidak memperoleh fasilitas : Rp. 7.399.998.000 - Rp. 725.126.212 = Rp. 6.674.871.788 3. Pajak penghasilan yang terutang : (50% x 25 % x Rp. 725.126.212) + (25% x Rp. 6.674.871.788)
= Rp. 90.640.776 + Rp. 1.668.717.947
= Rp. 1.759.358.723
Berdasarkan  perhitungan  pada  penyajian laporan  laba  rugi  sebelum  kebijakan perencanaan  pajak  (tax  planning)  pajak yang  dibayar  oleh  PT.  Kawasan  Industri Medan apabila tidak melakukan pemberian beban  makan  bersama  untuk  seluruh pegawai,  tidak  melakukan  pemberian beban handphone untuk manajer dan tidak melakukan  pemberian  beban  keamanan dan keselamatan kerja adalah Rp. 2.474.386.402. Dengan adanya perencanaan  pajak  (tax  planning)  maka perusahaan  dapat  melakukan  pemberian beban  makan  bersama  untuk  seluruh pegawai, beban handphone untuk manajer dan  beban  keamanan  dan  keselamatan kerja dengan total pajak yang harus dibayar oleh PT. Kawasan Industri Medan  adalah sebesar  Rp.  1.759.358.723  Yang  dapat dilihat  pada  penyajian  laporan  laba  rugi setelah  perencanaan  pajak  (tax  planning) dan  dapat  melakukan  penghematan  pajak sebesar Rp. 2.474.386.402 - Rp. 1.759.358.723 = Rp. 715.027.679  atau Rasio = Pajak Penghasilan Terutang Setelah Perencanaan Pajak x 100% Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Perencanaan Pajak Laporan Perhitungan Laba Rugi Fiskal (Sesudah Perencanaan Pajak) Laba Sebelum Pajak 36,373,562,693 Koreksi Fiskal Positif : Beban Makan Bersama Seluruh Pegawai 2,938,730,685 Beban Hanphone Untuk Manajer 53,839,664 Biaya Keamanan dan Keselamatan Kerja 3,510,012,746 Total 6,502,583,095 Koreksi Fiskal Negatif: Penjualan Lahan (Dikenakan PPh Final) 25,270,418,000 Pendapatan Persewahan Final 7,714,340,590 Bunga Deposito 2,491,389,152 Total 35,476,147,742 Pajak Penghasilan Kena Pajak 7,399,998,046 Pembulatan 7,399,998,000
Rasio = Rp. 1.759.358.723 x  100% .= 71,10 % Rp. 2.474.386.402 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak
Ketera ngan Koreksi sebelum perencan aan pajak Koreksi sesudah perencan aan pajak Selisih Laba Kena Pajak 36.373.5 62.693 36.373.5 62.693 - Pajak pengha silan terutan g 2.474.38 6.402 1.759.35 8.723 715.02 7.679 Laba sesuda h pajak 33.899.1 76.291 34,614,2 03,970 715.02 7.679 Kebijakan Tax Planning Untuk Menyesuaikan  Pendapatan  dan  Beban Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan
a. Beban  makan  bersama  untuk seluruh  pegawai  yang  ada  di  PT. Kawasan  Industri  Medan  dapat diakui  sebagai  beban  fiskal  atau disebut  juga  dengan  beban  yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beban makan bersama untuk seluruh  pegawai  yang  dikeluarkan oleh  PT.  Kawasan  Industri  Medan adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan  Dirjen  Pajak  (KEP)  No.
213/PJ/2001.
b. Berdasarka keputusan Dirjen Pajak (KEP)  No.  220/PJ/2002.  Beban handphone  untuk  manajer  dapat dijadikan  beban  fiskal  atau  beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan  bruto  yaitu  hanya sebesar  50  %  (lima  puluh  persen)
saja  dari  keseluruhan  beban  yang dikeluarkan.
c. Beban  keamanan  dan  keselamatan kerja dikeluarkan oleh PT.
Kawasan  Industri  Medan  yaitu untuk  meningkatkan  keselamatan kerja  pegawai,  terutama  pegawai bagian  proyek  yang  memiliki tingkat  resiko  kecelakaan  yang tinggi.    Sehingga  dengan  adanya beban  keamanan  dan  keselamatan kerja ini, diharapkan dapat meminimalisasi  resiko  kecelakaan kerja. Dalam hal ini beban keamanan  dan  keselamatan  kerja pegawai dikeluarkan untuk membeli  pakaian  dan  peralatan keselamatan  kerja  seperti  pakaian dinas,  helm,  sepatu,  dan  peralatan kerja yang mendukung keselamatan kerja lainnya. Beban ini merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan keputusan  Dirjen  Pajak  (KEP)  No. 213/PJ/2001.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dari  penelitian  dan  analisis  yang telah  diuraikan,  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan yaitu:
1. PT.  Kawasan  Industri  Medan  telah berupaya  melaksanakan  kebijakan perencanaan  pajak (tax  planning ) untuk  menyesuaikan  pendapatan  dan beban  sehingga  dapat  meminimalkan beban  pajak  penghasilan  yang  harus dibayar,    tetapi  penulis  melihat  dan menyimpulkan  bahwa  pada PT. Kawasan Industri Medan perencanaan pajak  tersebut  tidak  sesuai  dengan Undang- undang perpajakan melainkan masih menggunakan Standar Akuntansi keuangan. 2. Dengan adanya kebijakan
perencanaan pajak (tax planning) pada PT.  Kawasan  Industri  Medan,  jika pelaksanaannya sesuai dengan
Undang-undang perpajakan yang
berlaku maka adanya pengaruh terhadap pajak yang akan dibayar yaitu sebelum kebijakan perencanaan pajak (tax planning) pajak yang dibayar oleh PT.  Kawasan  Industri  Medan  adalah Rp. 2.474.386.402. dan setelah adanya kebijakan  perencanaan  pajak (tax planning) pajak yang dibayar oleh PT. Kawasan  Industri  Medan    adalah sebesar  Rp.  1.759.358.723  maka adanya  penghematan  pajak  sebesar Rp. 715.027.679  atau71,10 %

## B. Saran
Dari  penelitian  dan  analisis  yang telah  diuraikan,  maka  penulis  dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan yaitu:
1. PT.  Kawasan  Industri  Medan  agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan pajak (tax planning )  sesuai  ketentuan  undang- undang, karena dengan adanya perencanaan  pajak  ( tax  planning ) maka  perusahaan  dapat  memperoleh keuntungan yaitu adanya penghematan pajak  penghasilan  yang  terutang  dan peningkatan laba bersih perusahaan.
2. PT.  Kawasan  Industri  Medan  agar lebih  meningkatkan  manajemen  yang baik,  tertib  dan  teratur  sehingga  dapat berjalan  lancer  sesuai  dengan  rencana untuk menghasilkan penghematan pajak dan mendukung strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,
Chairil.
2016. Manajemen Perpajakan . Edisi Revisi.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Chaezahrani, Siti. 2016. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan  Pasal  21  Pegawai Tetap PT. RSA Dalam Meminimalkan  Pajak  Penghasilan
Badan. Jurnal.Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Jakarta. Harahap, Juffri Ahmad. 2009. Kebijakan Tax Planning untuk menyesuaikan  Pendapatan  dan Beban Dalam  Perhitungan  Pajak
Penghasilan Pada PT Sofara Cipta Kirana Medan. Skripsi. Fakultas EkonomiUniversitas Sumatera Utara. Medan Hendryadi,  Suryani.  2015. Metode  Riset Kuantitatif . Edisi Pertama. Prenadamedia Group. Jakarta. Lumbantoruan, Eva. 2008. Penerapan Tax Planning Untuk Pajak Penghasilan Sebagai Upaya Penghematan Pembayaran  Pajak  Badan  PT. Barata UUM Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Medan. Mardiasmo.  2016. Perpajakan .  Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Suandy,  erly.  2008. Perencanaan  Pajak . Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
Undang-Undang No.36 Tahun 2008
mengenai  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang  No.  16  Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta. Undang-Undang No.36 Tahun 2008
mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang  No.  17  Tahun 2000  tentang Pajak  Penghasilan , Jakarta USMI. 2016. Panduan skripsi . Universitas Sari Mutiara Indonesia.
Wijaya,  Tony.  2013. Metode  Penelitian Ekonomi dan Bisnis . Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Wulansari,  Evi.  2013. Implementasi  Tax Planning  Terhadap  Perhitungan PPh  Badan  pada  PT.  Pelabuhan Indonesia IV. Skripsi.  Fakultas Ekonomi  Universitas  Hasanuddin. Makassar.