Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1518-1523

## Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khttab dengan Konteks di Indonesia
Siti Mudrikah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Email korespondensi: Siti.mudrikah-2020@feb.unair.ac.id

## Abstract
Financial problems, the allocation of financial funds, expenditures or state expenditures, are often a conversation that we all can’t avoid in Indonesia. Fiscal Policy is a policy that regulates the income and expenditure of state finances. Umar bin Khattab is famous for his expertise in managing the economy during his resign. He formulated state income APBN polices such as kharja and ushr through his ijtihad. He succeeded in creasing his income and trying to avoid a budget deficit by maximizing income. For state spending, Umar made expenditures to meet the needs  of  the  people,  in  accordance  with  Islamic  religious  law.  Expenditures  used  as  a  tool  for  retribution  of wealth.  How  is  the  relevance  of  Caliph  Umar’s  policy  to  the  existing  fiscal  policy  in  Indonesia.  In  terms meanwhile,in terms os state spending, there are some that are suitable to be applied in Indonesia, such as the benefits provided during the Umar administration, namely pension benefits.

## Keywords : State revenue, state contest, Umar bin Khattab policy
Saran sitasi: Mudrikah, S. (2021). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khttab dengan Konteks di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1518-1523. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2691

## 1. PENDAHULUAN
Kebijakan  fiskal  menurut  M.  Faried  Wijaya (2000)  dalam  buku  Nuruddin  Mhd.  Ali  kebijakan fiskal  adalah  perubahan  besarnya  pajak  dan  atau pengeluaran  pemerintah  dengan  tujuan  menstabilkan harga  serta  tingkat  output  maupun  kesempatan  kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan Fiskal menurut Mannan (1995) adalah, langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan  dalam  sistem  perpajakan  atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah  ekonomi  yang  dihadapi  Negara (Sari, 2015).
Perekonomian  Umar  bin  Khattab  berhubungan dengan  sumber-sumber  syariah  islam.  Pada  masa pemerintahan  beliau  juga  terkenal  berhasil  dalam perekonomian.  Tentunya  keberhasilan  dalam  suatu negara  tidak  luput  dari  kebijakan  yang  dibuat  dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada pemerintahan Umar ini  terjadi  hal-hal  yang  baru  dirumuskan  melalui ijtihadnya tentang pendapatan negara, yang sebelumnya  belum  pernah  terjadi  pada  masa Rasulullah SAW maupun pada masa Abu Bakar As- Shiddiq misalnya adalah kebijakan penetapan kharaj
dan ushr .  Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Umar  ini tidak  lain  untuk  demi  terwujudnya  negara  yang sejahtera dan demi terwujudnya ekonomi yang stabil. Untuk itu beliau Umar sangat rinci dan teliti mengenai kebijakan  fiskal  negara  tentang  Pendapatan  negara dan Belanja Pemerintahan pada waktu itu.
Umar  merupakan  seorang  yang  piawai  yaitu beliau  berhasil  membuktikan  dan  mampu  membuat neraca saldo pemasukan dan pengeluaran harta yang dijadikan sebagai anggaran pendapatan dan pengeluaran.
Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Rahman, 2015) mengatakan  bahwa  fungsi  negara  dalam  beberapa poin  yaitu  pertama,  negara  menjamin  segala kebutuhan  pokok  masyarakat.  Fungsi  negara  disini adalah  menjamin  kebutuhan  masyarakatnya  atau pemerintah harus menyediakan dan menjaga pemenuhan kebutuhan minimum masyarakat. Berarti pemerintah  boleh  melakukan  kebijakan  yang  lain misalnya hutang luar negeri jika memang sudah tidak terdapat kebijakan yang lain. Kedua, negara memiliki fungsi  untuk  mendidik  dan  membina  masyarakat. Negara memiliki tanggungjawab moril salah satunya adalah  kualitas  pendidikan  yang  harus  diterima
masyarakat.  Negara  setidaknya  mampu  memberikan fasilitas  infrastuktur,  regulasi,  institusi,  sumber  daya manusia dan perbaikan kualitasnya.
Di Indonesia sumber pendapatan dan pengeluaran  negara  terangkum  dalam  APBN (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara).  Dalam paper ini akan dikaji bagaimana kebijakan fiskal pada masa khalifah Umar bin Khattab dalam relevansinya terhadap kebijakan fiskal di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Studi Kepustakaan  (Library  Research).  Studi  kepustakaan merupakan  suatu  studi  yang  digunakan  dalam mengumpulkan  informasi  dan  data  dengan  bantuan berbagai  macam  material  yang  ada  di  perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb  Mardalis:1999  dalam  (Mirzaqon  &  Purwoko, 2017)
Studi  kepustakaan  juga  dapat  mempelajari beberbagai  buku  referensi  serta  hasil  penelitian sebelumnya  yang  sejenis  yang  berguna  untuk mendapatkan landasan teori  mengenai masalah  yang akan diteliti (Sarwono:2006). Studi kepustakaan juga berarti  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan penelaahan  terhadap  buku,  literatur,  catatan,  serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988).
Studi  Kepustakaan  dalam  penelitian  ini  yaitu dengan  mencari  penelitian  tentang  sejarah  kebijakan yang  dibuat  oleh  Umar  bin  Khattab  dalam  membuat kebijakan fiskal pengeluaran dan belanja pemerintahan. Kemudian menggali informasi melalui penelitian  terdahulu  dan  buku-buku  yang  terkait dengan  kebijakan  fiskal.  Kemudia  peneliti  analisis dengan kebijakan fiskal yang terangkum dalam APBN Indonesia  berdasarkan  laporan  dan  juga  penelitian sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pemasukan  Negara  pada  Masa  Umar  bin Khattab  dan  relevansi  terhadap  konteks  di Indonesia
1) Zakat
Zakat  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin khattab (zakat disini kalau konteks di  Indonesia  adalah  pajak)  persamaanya adalah  yaitu  berkaitan  dengan  pemungutan
bagi  masyarakat  dan  kemudian  disetorkan kepada negara. Akan tetapi, pada masa Umar masyarakat  muslim  hanya  membayar  zakat saja, tentunya hal ini akan terjadi perbedaan jika  diterapkan  di  Indonesia,  karena  di Indonesia  masih  menerapkan  pajak  untuk masyarakat muslim juga.
Berdasarkan  Undang-undang  No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal  22  dan  pasal  23  ayat  1-2  dijelaskan sebagai berikut:
Pasal  22:  Zakat  yang  dibayarkan  oleh muzakki  kepada  BAZNAS  atau  LAZ dikurangkan  dari  penghasilan  kena pajak.
Pasal  23  :  Baznas  atau  Laz  wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki, kemudian bukti tersebut akan  digunakan  sebagai  pengurang penghasilan pajak. (Lathifa, 2020). Kebijakan  tersebut  lebih  memperjelas antara kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Sebagai  seorang  muslim  membayar  zakat merupakan  sebuah  kewajiban  dan  sebagai warga  negara  Indonesia  juga  ketaatan membayar pajak juga sebuah kewajiban yang keduanya memiliki kriteria masing-masing.
Kemudian  Umar  juga  membagi  zakat dalam  berbagai  macam  diantaranya    (Esti, 2017) :
a) Zakat Perdagangan
Umar  memberikan  isyarat  tentang adanya  zakat  dari  harta  perdagangan setelah  dihitung  dari  harganya  dan kemudian  digabungkan  dengan  harta yang lainnya.
b) Zakat Madu
Khalifah Umar juga menerapkan kebijakn  yang  berbeda  tentang  zakat madu yang berasal dari pegunungan dan yang  berasal  dari  daratan.  Bisa  kita pelajari  bahwa  Umar  sangat  detail dengan  urusan  kebijakan.  Sampai  hal kadar  kandungan  air  yang  terkandung dalam  madu  pun  menjadisalah  satu lahirnya  kebijakan.  Sehingga  kebijakan tersebut
tidak menimbulkan ketidakadilan untuk masyarakat.
Menurut  penulis    kebijakan    zakat perdagangan  juga  masih  relevan  jika diterapkan di Indonesia.
c) Zakat Kuda
Pada masanya kaum muslimin menjadikan kuda sebagai barang dagangan  dan  harta  kekayaan.  Untuk konteks  di  Indonesia  mungkin  bisa disebut  untuk  zakat  penghasilan  atau pajak penghasilan.
2) Seperlima Hasil Rampasan Perang (Ghanimah)
Pada masa pemerintahan Umar terdapat banyak  sekali  harta  rampasan  perang. Kebijakan  ini  yang  memang  tidak  bisa digunakan  di  Indonesia  karena  memang keadaan  dan  situasi  yang  sudah  berbeda. Bukan berarti sekarang tidak terjadi peperangan,  akan  tetapi  karena  perbedaan masa peperangan bukan selalu dengan urusan angkat senjata.

## 3) JIzyah
Jizyah  adalah  apa  yang  diwajibkan terhadap harta bagi setiap personil dari ahlu Dzimmah  yang  tinggal  didalam  kekuasaan
Islam. Khalifah Umar juga mengkategorikan besaran yang harus dibayarkan bagi tiap-tiap umatnya misalnya untuk kategori orang kaya adalah  48  Dirham,  dan  untuk  para  pekerja penjahit  bukan  kategori  orang  kaya  sebesar 12 Dirham. Khalifah Umar juga memberikan keringan pembayaran jizyah kepada ummatnya dengan ketentuan yang ada. Jizyah kalau di Indonesia mungkin bisa juga dapat dikategorikan sebagai pembayaran pajak. Menurut saya keterbukaan pemungutan pajak yang diberikan  oleh  pemerintahan  Indonesia  juga memiliki  pengaruh  positif  dan  negatif.
Positifnya  yaitu  orang  berhak  menghitung sendiri besaran pajak yang harus di bayarkan melalui  laporan  yang  dibuatnya  sendiri. Negatifnya  mungkin  ada  beberapa  oknum tertentu  yang  memanfaatkan  kebijkan  ini untuk menguntungkan pihaknya sendiri.
4) Kharaj
Kharaj  memiliki  arti  pajak  yang dikenakan atas tanah  yang ditaklukkan oleh pasukan  islam.  Namun  kharaj  memiliki makna lain yaitu pajak bumi yang diwajibkan
oleh kepala negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan negara. Pada  masa  pemerintahan  Umar  ini  juga beliau menerbitkan administrasi kharaj. Dan kemudian beliau mendirikan dewan administrasi tanah (Sulaeman Jajuli, 2018).
Kebijakan  Umar  tersebut  jika  dilihat dengan  relevansinya  dengan  keindonesiaan maka  kharaj  bisa  diartikan  sebagai  pajak tanah dan bangunan. Tanah merupakan objek pajak  bumi  dan  bangunan.  Pada  masa pemerintahan  Umar  dulu  mungkin  objek tanah dan bangunan belum begitu luas, akan tetapi  dalam  konteks  di  Indonesia  sekarang bukan  hanya  berupa  tanah  saja,  terdapat beberapa  perbedaan  misalnya  industrialisasi karena  di  Indonesia  pemanfaatan  tanah bukan  hanya  digunakan  untuk  pertanian saja,tetapi juga dimanfaatkan untuk mendirikan gedung,
perkantoran, perindustrisasian. Jadi  mungkin untuk konteks sekarang cakupannya lebih luas dan berkembang  sesuai  dengan  modernisasi zaman.

## 5) Ushr
Pada  masa  Umar  ini  perdagangan mengalami perkembangan dan
penyempurnaan, sehingga menciptakan
perekonomian  yang  hebat.  Pajak  ushr  ini dikenakan untuk objek perdagangan. Menurut (Supangat, 2013), dalam konteks di Indonesia  Ushr  ini  di  artikan  sebagai  pajak yang  dikenakan  untuk  perlindungan  bagi para importir yang dipungut oleh ashir dalam yuridiksi  islam.  Di  Indonesia  pajak  ushr  ini dapat  kita  kategorikan  sebagai  pajak pertambahan  nilai  (PPn).  Jadi  objek  pajak pertambahan nilai ini bukan hanya barangnya saja melainkan jasa penyerahan barang juga.
Keputusan  Umar  tentang  ushr  ini bermula  dari  surat  Gubernur  Bashrah  Abu Musa  al  Asy’ari  yang  menyatakan  bahwa saudagar-saudagar  muslim  yang  membawa barang  dagangannya  ke  negara-negara  yang tidak  termasuk  wilayah  islam  kemudian dipungut  bea  masuk  oleh  pemerintah setempat  sebesar  10%.  Jadi  kalau  berbicara dasar  hukum  dari  bea  impor  ini  merupakan ijtihad    (Rahmah,  2018).  Ushr  dibayar  tiap kali  para  pedagang  memasuki  wilayah
perbatasan  negara  islam  dan  apabila  barang dagangannya  telah  mencapai  nilai  200 dirham. Walaupun kadar ushr telah ditentukan  tarifnya  namun,  tetap  saja  bea impor  dan  ekspor  adalah  termasuk  aturan siyasah  syar’iyyah yang  kemudian  sudah menjadi wewenang pemerintah dalam
kebijakan tersebut. Menurut  penulis  pada  masa  khalifah Umar dikategorikan sebagai pajak perdagangan,  dalam  konteks  Indonesia sekarang ini perdagangan tidak hanya terjadi di  dalam  negeri  saja,  perdagangan  kini mengalami perluasan yang berkaitan dengan Expor dan Impor. Bahkan pelaku perdagangan  bukan  hanya  terjadi  pada individu belaka, tetapi perdagangan juga bisa dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  maupun institusi.  Seiring  dengan  perkembangan  dan kemajuan  yang  ada  maka  pajak  terhadap perdagangan tentunya juga akan mengalami perluasan.
b. Pengeluaran  negara  pada  Masa  Umar  bin
Khattab  dan  relevansi  terhadap  konteks  di

## Indonesia
Dalam pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003  menyebutkan  bahwa  belanja  terbagi sebagai berikut (bpk, 2010):
Tabel 1 Belanja Negara Indonesia (Pengeluaran

## Negara)
a. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pembayaran Bunga Utang
5. Subsidi
6. Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja lain-lain
b. Transfer ke Daerah 1. Dana  Perimbangan  (dana bagi  hasil,  dana  alokasi umum dan alokasi khusus) 2. Dana  Otonomi  khusus dan penyesuainan
c. Pengeluaran  Negara  Pada  masa  Umar  bin Khattab
1) Klasifikasi  dan  Alokasi  Pendapatan Negara
Terdapat  4  bagian  belanja  negara  yang digunakan  pemerintahan  Umar  bin  khattab (Esti, 2017)
Sistem pembagian
anggaran pengeluaran  negara  yang  dilakukan  oleh khalifah  Umar  merupakan  bentuk  hasil ijtihadnya.  Ketika  Umar  dilantik  beliau mengumumkan kepada rakyat tentang pengaturan  kekayaan  islam,  dan  Beliau berkata:  “  Barang  siapa  ingin  bertanya tentang  Al-Quran,  maka  datanglah  kepada Ubay  ibn  Ka’ab,  barang  siapa  bertanya tentang  ilmu  faraidh  maka  datanglah  pada Zaid  bin  Tsabit,  dan  barang  siapa  bertanya tentang  harta,  maka  datanglah  padaku (Umar), karena Allah SWT telah menjadikanku sebagai penjaga dan pembagi harta” menurut Muhammad Husain Haekal, 2009 dalam (Sari, 2015).

## 2) Tunjangan
Belanja  negara  masa  pemerintahan Umar  bin  Khattab,  menurut  DR.  Ibrahim Fuad  Ahmad  Ali  dalam  (Suleman  Jajuli, 2019) dan (Esti, 2017)
1. Untuk  para  istri  nabi selain Aisyah
2. Diberikan untuk pejuang perang
3. Untuk  satuan  kelompok Tsabit
4. Untuk  Penduduk  Hajr dan Ubad
5. Untuk istri dan anak dari pasukan perang 6. Kaum Muhajirin sebelum peristiwa Fathul Makkah 7. Orang  yang  memeluk islam ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah 8. Anak-anak kaum Muhajirin dan Anshar 9. Orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah Semua terdapat perbedaan dalam jumlah  dan  ketentuan tertentu  (uang  dalam bentuk dirham)
Tambahan  Pensiun  kaum muslimin Berupa Gandum, minyak,  madu,    cuka, sagu  dalam  jumlah yang  tetap.  Namun, setiap wilayah kualitas dan jenis barang berbeda. Khalifah  Umar  tidak  mengeluarkan kekayaan harta baitul mal kecuali pengeluaran yang dibenarkan oleh syara’.

## 3) Belanja Umum Negara
Pengeluaran dari Baitul Mal yang paling utama  adalah  dana  pensiun,  kemudian  dana pertahanan negara dan dana pembangunan.
a) Pengeluaran Zakat Penerima manfaat zakat pada masa Umar sesuai dalam Quran surat at Taubah ayat 60  yaitu  orang-orang  yang  berhak menerima dana zakat.
Karena  di  Indonesia  zakat  tidak  masuk dalam penerimaan yang ada di Indonesia maka  negara  juga  tidak  berhak  untuk mengelola  sumber  pendanaan  tersebut, akan  tetapi  negara  mendukung  dan memberikan  regulasi  kepada  lembaga terkait untuk mengelola dan mendistribusikan  dana  zakat  sesuai dengan tuntutan syariat agama islam. Hal itu  merupakan  salah  satu  bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.
b) Pengeluaran  Umum  dari  1/5  Harta rampasan Pada masa Umar bin Khattab masih ada harta rampasan perang. Peraturan sesuai dalam surat Al Anfaal ayat 41.
c) Pembiayaan Fasilitas Umum Pembiayaan  atas  kemaslahatan  umum mencakup  seluruh  pembiayaan  atas perangkat  kenegaraan  dan  pemberian pelayanan  kepada  rakyat  misalnya menggaji karyawan, membayar asuransi, pembiayaan jasa sosial, pembiayaan atas berbagai  tempat  dan  perumahan  umum. Dan  semua  yang  itu  merupakan  untuk kepentingan  masyarakat  secara  luas. (Esti, 2017).

## 4. KESIMPULAN
Kebijakan  Pendapatan  dan  Pengeluaran Negara  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin Khattab  memang  menjadi  idaman  untuk  dikaji. Keberhasilan beliau dibidang ekonomi membuat masyarakat  pada  masa  itu  sejahtera.  Kebijakan beliau  mengatur  dan  mengalokasikan  post-ost pengeluaran menjadi hal menarik jika dihubungkan  dengan  konteks  kebijakan  fiskal yang  ada  di  Indonesia.  Terdapat  beberapa kebijakan pengeluaran maupun pendapatan pada masa  Umar  yang  cocok  untuk  di  terapkan  di Indonesia. Meskipun tidak semuanya bisa  untuk diterapkan  karena  mengingat  masa  dan  konteks yang  sudah  berbeda,  akan  tetapi  keberhasilan yang  dilakukan  Umar  setidaknya  cocok  untuk dijadikan sebagai rujukan penyusunan kebijakan anggaran di Indonesia.

## 5. REFERENSI
Atmaja, F. F., Asmuni, & Andriansyah, Y. (2019). An islamic economic perspective of public finance in Indonesia based on ad-Dawudi‘s thought in Kitab Al-amwal. International Journal of Scientific and Technology Research , 8 (6), 276–279. bpk.  (2010). Anggaran  belanja  negara  dalam  apbn . https://jdih.bpk.go.id/wp- content/uploads/2011/03/Anggaran_Belanja.pdf Esti,  A.  (2017). Pemikiran  Ekonomi  Umar  bin Khattab tentang Kebijakan Fiskal . 3 (1), 54–70. Jajuli,  Sulaeman.  (2018).  Kebijakan  Fiskal  Dalam Perspektif  Islam  (Baitul  Maal  Sebagai  Basis Pertama  Dalam  Pendapatan  Islam). Ad  Deenar: Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam , 1 (01),  8. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225
Jajuli,  Suleman.  (2019).  Kebijakan  APBN  Khalifah Umar Bin Khattab. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 53 (9), 1689–1699. Lathifa,  D.  (2020). Zakat  Pengurang  Pajak:  Dasar Hukum  dan  Penerapannya .  https://www.online- pajak.com/tentang-efiling/zakat-pengurang- pajak
Mirzaqon,  A.  T.,  &  Purwoko,  B.  (2017).  Studi Kepustakaan  Mengenai  Landasan  Teori  Dan Praktik  Konseling  Expressive  Writing  Library. Jurnal BK UNESA , 1–8.
Rahmah,  J.  K.  (2018). Pajak  sebagai  Solusi
Pendukung Pembangunan .
Rahman,  M.  F.  (2015).  Sumber-sumber  Pendapatan dan  Pengeluaran  Negara  Islam. Al-Iqtishad:
Journal of Islamic
Economics , 5 (2). https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567 Sari, N. (2015). Zakat sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab. Zakat Sebagai Kebijakan  Fiskal  Pada  Masa  Kekhalifah  Umar Bin Khatab , 1 (September), 172–184.
Supangat.  (2013). KEBIJAKAN  FISKAL  NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM  Kebijakan  Fiskal  Negara  Indonesia dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam . IV (November 2013), 91–106.