Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2 September 2020 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN
: 2654-5837, Hal 77 - 86

## OPTIMALISASI PERANAN PEMBINAAN MANAJEMEN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA KOPERASI DI KABUPATEN SUMEDANG
Oleh : Ila Karmila
Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang dhila112000@yahoo.co.id
Dede Jajang Suyaman Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang
jajang@fe.unsika.ac.id
Odang Kusmayadi Fakultas Ekonomi - Universitas Singaperbangsa Karawang odang.kusmayadi@fe.unsika.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  29 July - 2020 Accepted  20 August - 2020 Available Online 07 Sept - 2020 The essence of the problem in this research is still not optimal implementation of  cooperative  management  by  cooperatives  located  in  Sumedang  District, many  cooperatives  who  do  not  report  to  the  Department  of  Cooperatives, small  business,  medium  enterprises,  trade  and  industry  Sumedang.  The purpose  of  this  research  is  to  know  the  role  of  coaching  management cooperative  by  the  Department  of  Cooperatives,  Small  business, intermediate, trade and industry Sumedang district. The method used in this research  is  a  qualitative  method  of  research  by  examining  the  three cooperatives that were used as samples in this study, namely the Indonesian Employee  Cooperative  Cooperative  Health  Officer  Sumedang,  employee cooperative PT. PLN (Persero) Sumedang, and BMT Al Amanah Sumedang. The result of this research is that the Department of Cooperative Department of  Cooperatives,  small  business,  medium  enterprises,  trade,  Sumedang District  has  a  strategic  role  in  improving  the  quality  of  cooperatives  in Sumedang  district  through  the  implementation  of  a  better  cooperative management system so that cooperatives in the cooperative performance in the district can be said quality, but still there are various barriers, namely the low cooperative resource , and the unavailability of information containers to  accelerate  the  reporting  and  development  of  cooperative  material management. Recommendation of the results of this research is necessary to the  role  of  local  governments  in  the  increase  in  the  development  budget management cooperative, provision of adequate facilities and infrastructures, improvement of the quality of human resources cooperative cooperatives  through  education  programs  and  level  training,  and improvement  of  the  supervision  of  cooperatives  by  the  Department  of Cooperatives, small business, medium enterprises, trade industry Sumedang District.
Keyword : Coaching Cooperative
Management, Cooperative
Performance

## 1. PENDAHULUAN
Koperasi  sebagai  sokoguru  dan  bagian integral  dalam  perekonomian  nasional,  maka perannya sangat penting dalam menumbuhkan dan  mengembangkan  perekonomian  rakyat.
Namun demikian, masih dirasakan  kurangnya respon  dari  berbagai  pihak  dalam  memajukan dan  mengembangkan  koperasi  walaupun payung hukum pemerintah tersedia.
Eksistensi  berkaitan  erat  dengan  kondisi sosial  masyarakat.  Kondisi  sosial,  ekonomi, dan  politik  yaitu  meliputi  sumber  daya ekonomi.  Nasution  dan  Thamrin  (2016:59) menyatakan,  “Eksistensi  koperasi  berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial,  ekonomi  dan  politik  yaitu  meliputi sumber  daya  ekonomi  yang  dimiliki  oleh organisasi  dan  juga  keadilan  sosial  ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.” Pedoman Pemeringkatan  Koperasi  berdasarkan  pada
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008  merupakan  konsep pengukuran yang dapat menunjukkan kinerjakoperasi  secara  menyeluruh  yang berlaku saat ini.
Dalam  meningkatkan  kinerja  koperasi diperlukan  Peranan  Dinas  Koperasi,  Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan
dan Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  sebagai liding  sektor  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sumedang    dalam  mengatasi  permasalahan tersebut,  merumuskan  program  pembinaan manajemen koperasi dan mengimplementasikannya  dalam  kerangka manajemen berbasis mutu. Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia koperasi menjadi salah satu prioritasnya.
Berikut ini akan dibahas pencapaian tujuan koperasi masih belum mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi dalam hal ini koperasi.
Tabel 1. Data Pembinaan Koperasi Kabupaten Sumedang Tahun 2018
No Jenis Koperasi Jumlah Koperasi Target Koperasi yang akan dibina Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pembinaan 1 Produsen/Pertanian 96 36 32 2 Pemasaran 10 5 4 3 Konsumen 410 136 124 4 Jasa 3 3 2 5 Simpan Pinjam 67 20 18 JUMLAH 586 200 180
Sumber : Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2019.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa  target  pembinaan  koperasi  yang diharapkan  oleh  organisasi  masih  belum  dapat terealisasi,  hal  tersebut  dikarenakan  adanya faktor penghambat antara lain masih terbatasnya  anggaran  pembinaan,  terbatasnya pegawai yang mampu melaksanakan pembinaan  sesuai  kompetensinya,  pegawai
yang memiliki kompetensi terhadap pembinaan koperasi  mutasi  ke  dinas  lain  dan  terbatasnya sarana dan prasarana.
Rendahnya  manajemen  pembinaan koperasi  yang  dilaksanakan  oleh  koperasi diduga  karena  masih  kurang  diterapkannya kebijakan  dalam  pembinaan  koperasi  oleh Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan  dan  Perindustrian,  hal  ini berdasarkan hasil observasi yang dapat terlihat sebagai berikut :
a. Terbatasnya pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian yang memiliki kompetensi di bidang  koperasi,  karena  sebagian  besar mutasi ke dinas lain;
b. Terbatasnya  sarana  dan  prasarana  dalam melaksanakan program pembinaan manajemen koperasi;
c. Tidak  memiiki  UPTD  bidang  koperasi  di tiap-tiap kecamatan;
d. Terbatasnya pendidikan pelatihan perkoperasian  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil yang  membidangi  koperasi  maupun  dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
e. Pelaksanaan pembinaan manajemen koperasi terbatas pada anggaran kegiatan. Manajemen  koperasi  adalah  proses mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya manusia, material dan keuangan koperasi untuk mencapai tujuan koperasi yang telah ditetapkan, yaitu  untuk  menghasilkan  manfaat  yang  dapat digunakan  oleh  anggotanya  dalam  upaya meningkatkan
kegiatan ekonominya. Prosesmanajemen koperasi merupakan serangkaian kegiatan yang teratur,melalui tahap perencanaan,pengorganisasian, pengarahan,pengkoordinasian
dan pengendalian.  Optimal  mengandung  maksud bahwa  sumber  daya  koperasi  dikelola  secara efisien  dan  efektif  sedangkan  tujuan  adalah hasil  yang  diharapkan  biasanya  diukur  dengan efisiensi  proses  kegiatan  usaha  dan  efektifitas dari tujuan yang dicapai.
Sumber  daya  koperasi  sekurang- kurangnya terdiri atas sumber daya manusia,sumber  daya  fisik  (material)  dan sumber  daya  keuangan.  Sumber  daya  manusia koperasi terdiri atas anggota,pengurus,manajer, pegawaidan pengawasdalam mengelola sumber daya  koperasi  dengan  sebaik-baiknya  (efektif dan  efisien),  selanjutnya  yang  dilakukan pembinaan manajemen koperasi.
Permasalahan  koperasi  secara  umum meliputi  lemahnya  sumber  daya  manusia
(SDM)  pengelola,  kurangnya  daya  dukung permodalan,  kesulitan  pemasaran,  praktek rentenir,  gagap  teknologi,  kurangnya  inovasi, kuantitas  dan  kualitas  produk  rendah.  Adapun permasalahan  yang  terjadi  pada  operasional koperasi di Kabupaten Sumedang sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

## Tabel 2. Permasalahan Koperasi di Kabupaten
Sumedang No Jenis Masalah 1 Sumber Daya Manusia 1) Lemahnya kesadaran 2) Lemahnya partisipasi 3) Lemahnya kedisiplinan 4) Lemahnya jiwa kewirausahaan 5) Lemahnya keterampilan 6) Lemahnya  pendidikan dan teknologi 7) Adanya kepentingan pribadi. 2 Permodalan 1) Sulitnya sumber dana 2) Adanya hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi 3) Kurangnyainovasi dalam memperbanyak produk koperasi. 3 Kelembagaan 1) Lemahnya sistem manajemen koperasi 2) Lemahnya modernisasi 3) Lemahnya  kemandirian koperasi 4) Kurangnya pemasaran 5) Sulitnya  jaringan  usaha dan perijinannya 6) Koperasi belum  mampu bertahan dalam berkompetisi dengan perbankan 7) Sulitnya  proses  dalam mendirikan koperasi 8) Sulitnya merekrut anggota.
Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2019.
Dampak permasalahan koperasi yang tidak kunjung  menemui  jalan  keluar  mengakibatkan beberapa koperasi mengalami kevakuman operasional dan tidak ada rencana aksi selanjutnya dari para pengurus.
Tabel 3.  Data Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Sumedang
NO NAMA KOPERASI JUMLAH KOPERASI STATUS AKTIF TDK AKTIF 1 Produsen 96 65 31 2 Pemasaran 10 9 1 3 Konsumen 410 288 122 4 Jasa 3 3 0 5 Simpan Pinjam 67 58 9 JUMLAH 586 423 163 Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Tahun 2019. 2. KAJIAN PUSTAKA

## DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS Koperasi
Arifin  Sition,  dkk  (2001:16) menjelaskan, “Kata  koperasi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu coopere, yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut cooperation. Co artinya bersama dan operation artinya  bekerja,  sehingga cooperation artinya bekerja  bersama-sama.”  Selanjutnya  menurut ILO (International Labour Organization) dalam Arifin  Sition  (2001:16),  pengertian  koperasi adalah :
Cooperative  defined  as  an  asociation  of persons  usually  of  limited  means,  who  have voluntarily  joined  together  to  achieve  a common economic and thorough the formation of a deocratically contolled bussiness organization, makin euitable contribution to the capital  required  and  accepting  a  fair  share  of the risk and benefits of undertaking.
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  Pasal  1,  “pengertian koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang  atau  badan  hukum  koperasi dengan  melandaskan  kegiatanya  berdasarkan prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas kekeluargaan.”
Dari  definisi  tersebut,  dapat  penulis simpulkan  bahwa  koperasi  merupakan  badan usaha  yang  didirikan  oleh  sekelompok  orang atau  badan  hukum  koperasi  yang  dalam menjalankan  usahanya  dilakukan  dengan adanya kerjasama para anggotanya usaha yang dijalankan harus sesuai dengan asas dan prinsip koperasi.

## Mananjemen Koperasi
Sonny Sumarsono (2003:71) menyatakan, “Manajemen  merupakan  salah  satu  bagian penting  dari  organisasi  koperasi.  Berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemennya”. Apabila  orang-orang  alam  manajemen  ini memiliki  kejujuran,  kecakapan  dan  giat  dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi  akan  maju  pesat  atau    atau  setidak tidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan  dapat  ditanggulangi.  Tetapi sebaliknya, apabila orang-orang ini tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasi pun akan mundur atau tidak semaju seperti yang diharapkan. Kita  sering  melihat,  terjadinya kesulitan-kesulian  dalam  soal  keuangan,  soal yang menarik perhatian anggota pada koperasi, pemasaran  barang-barang,  organisasi  yang kacau  dan  sebagainya.  Kesulitan-kesulitan
semacam  itu  pangkal  persoalannya  karena ketidakberesan pada manajemen.
Sonny Sumarsono (2003:75) menyatakan, “peranan manajemen adalah membuat koperasi berhasil dalam mencapai tujuannya, baik tujuan para  anggotanya,  misalnya  untuk  mencapai perbaikan  tingkat  hidup  atau  sedikitnya meringankan  biaya  hidup  sehari-hari,  maupun tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah. Dalam hal yang pertama, manajemen merupakan unsur pembuat keputusan yang telah digariskan oleh rapat anggota. Dalam hal yang kedua, pemerintah menentapkan bahwa koperasi bertujuan untuk menambah kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat  dalam rangka mencapai masyarakat  adil dan makmur berdasarkan pancasila.
Seperti  badan  usaha  yang  lain,  koperasi juga  akan  menghadapi  berbagai  persoalan dalam  mencapai  tujuan.  Sebagian  besar  tugas manajemen  adalah  memecahkan  persoalan- persoalan  itu  dan  membuat  putusan-putusan yang akan menuju sasaran yang dikehendaki. Sonny  Sumarsono  (2003:75)  menjelaskan, langkah-langkah yang diambil dalam memecahkan sesuatu persoalan adalah :
a. Membuat persoalan yang dihadapi menjadi jelas;
b. Mencari alternatif-alternatif untuk memecahkannya;
c. Memilih salah satu cara atau alternatif yang paling sesuai dengan tujuan koperasi;
d. Menilai hasil cara tersebut.

## Kinerja Koperasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia “Kinerja  adalah  sesuatu  yang  dicapai,  prestasi yang  diperlihatkan,  atau  kinerja  merupakan kemampuan  kerja.  Priansa  dan  Suwatno (2013:196)  mendefinisikan,“kinerja  sebagai hasil  yang  dicapai  seseorang  menurut  ukuran yang  berlaku,  dalam  kurun  waktu  tertentu, berkenaan dengan pekerjaan serta perilaku dan tindakannya.”  Sementara  itu,  Wilson  Bangun (2012:231) mendefinisikan kinerja atau performance sebagai  hasil  pekerjaan  yang dicapai  seseorang  berdasarkan  persyaratan- persyaratan pekerjaan.
Suryadi
Prawirosentono (2014:2)
menyatakan,“kinerja  sebagai  hasil  kerja  yang dicapai  oleh  seseorang  atau  sekelompok  orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang  dan  tanggungjawab  masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.” Pemeringkatan Koperasi
Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Nomor
06/Per/M.KUKM/III/2008  tentang  Pedoman Pemeringkatan  Koperasi  Pasal  1  Ayat  5, pemeringkatan  koperasi  adalah  suatu  kegiatan penilaian  terhadap  kondisi  dan  atau  kinerja koperasi  melalui  sistem  pengukuran  yang obyektif  dan  transparan  dengan  kriteria  dan persyaratan tertentu yang dapat menggambarkan  tingkat  kualitas  dari  suatu koperasi. Tujuan Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008  tentang  Pedoman Pemeringkatan  Koperasi  Pasal  2,  tujuan pemeringkatan koperasi adalah :
a. Mengetahui  kinerja  koperasi  dalam  suatu periode tertentu;
b. Menetapkan peringkat kualifikasi koperasi;
c. Mendorong  koperasi  agar  menerapkan prinsip-prinsip  koperasi  dan  kaidah  bisnis yang sehat.

## Aspek-Aspek Penilaian
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Koperasi dan UMKM Nomor 06/Per/M.KUKM/III/2008 tentang  Pedoman  Pemeringkatan  Koperasi Pasal  4  Ayat  (1),  agar  dapat  menggambarkan secara  utuh  mengenai  badan  usaha  koperasi, maka  landasan  berfikir  Pengembangan  Sistem Pemeringkatan  Koperasi  didasarkan  pada  tiga sifat  koperasi  yaitu  Koperasi  Sebagai  Badan Usaha,  Koperasi  sebagai  kumpulan  orang  dan koperasi  sebagai  Akselerasi  Pembangunan. Agar  sistem  pemeringkatan  koperasi  dapat memberikan hasil yang menggambarkan secara utuh  koperasi  sebagai  badan  usaha,  maka indikator penilaian dalam sistem pemeringkatan koperasi mencakup aspek-aspek yang mewakili kecirian  sebagai  badan  usaha  dan  kecirian sebagai koperasi berkualitas yaitu :
a. Aspek Badan Usaha Aktif
b. Aspek Kinerja Usaha yang semakin kuat
c. Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota
d. Aspek Orientasi Kepala Pelayanan Anggota
e. Aspek pelayanan kepada masyarakat
f. Aspek  kontribusi  terhadap  pembangunan daerah

## Pengembangan Hiptosesis
Berdasarkan  Surat  Edaran  Deputi  Bidang Kelembagaan  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Pelaksanaan  Pemeringkatan  Koperasi  dan Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi, Koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  didirikan oleh dan berbasiskan angotanya perlu membangun  dirinya  agar  menjadi  sehat, tangguh  dan  mandiri  berdasarkan  prinsip
koperasi,  sehingga  mampu  meningkatkan kesejahteraan  anggota  dan  masyarakat.  Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan  mutu  dan  kinerja  koperasi melalui  program  pemerintakatan  koperasi. Tujuan pemeringkatan koperasi adalah :
a. Mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
b. Menunjukkan  keberhasilan  dan  eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
c. Tumbuhnya  kesadaran  koperasi  akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi;
d. Meningkatnya kepercayaan anggota koperasi,  masyarakat,  mitra  kerja  dan pemangku kepentingan koperasi;
e. Meningkatnya  lembaga  pemeringkat  yang independen  dan  kredibel  serta  memiliki kompetensi  dan  profesionalisme  di  bidang perkoperasian.
Pedoman
pemeringkatan koperasi seyogyanya  selalu  mengalami  pembaharuan mengikuti  perkembangan  zaman.  Sebelum sampai  ke  tahap  yang  terbaru  hingga  saat  ini, Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  telah menerbitkan  pedoman  pemeringaktan  koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
22/Per.M.KUKM/IV/2007,
selanjutnya melalui Peraturan menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 21/er/M.KUKM/IX/2015 hingga  saat  ini  terbit  Surat  Edaran  Deputi Bidang  Kelembagaan  Nomor  9/2018  tentang Pelaksanaan  Pemeringkatan  Koperasi  dan Lembaga  Independen  Pemeringkat  Koperasi yang  menindaklanjuti  Pasal  151  hurup  (P) Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

## 3. METODE PENELITIAN
Sugiyono  (2016:227)  menjelaskan, Metode  kuantitatif  dan  kualitatif  sering dipasangkan  dengan  nama  metode  yang tradisional, dan metode baru, metode positivistik dan metode pospositivistik, metode scientific dan metode artistik, metode konfirmasi dan discovery /temuan, serta kuantitatif dan interpretif. Jadi metode kuantitatif sering dinamakan metode tradisional,  positivistik, scientific dan  metode konfirmatif.  Selanjutnya  metode  kualitatif sering  dinamakan  sebagai  metode  baru, postpositivistik, scientific dan metode konfirmatif.  Selanjutnya  metode  kualitatif sering  dinamakan  sebagai  metode  baru, postpositivistik, artistik dan interpretive research .  Kedua  peneliti  kuantitatif  dan kualitatif,  sama-sama  akan  mencari  temuan dengan cara yang berbeda. Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku  individu  individu  dan  kelompok, menggambarkan  masalah  sosial  atau  masalah kemanusiaan.  Proses  penelitian  mencakup membuat  pertanyaan  penelitian  dan  prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data  yang  parsial  ke  dalam  tema,  dan selanjutnya  memberikan  interpretasi  terhadap makna  suatu  data.  Kegiatan  akhir  adalah membuat  laporan  ke  dalam  struktur  yang fleksibel.
Dalam  penelitian  kualitatif  instrumennya adalah  orang  atau human  instrument yaitu peneliti  itu  sendiri.  Untuk  dapat  menjadi instrumen  maka  peneliti  harus  memiliki  bekal teori  yang  luas  sehingga  mampu  bertanya, menganalisis,  memotret,  dan  mengkonstruksi situasi  sosial  yang  diteliti  menjadi  lebih  jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman  yang  lebih  luas  dan  mendalam terhadap  situasi  sosial  yang  diteliti,  maka tekhnik  pengumpulan  data  bersifat  triangulasi, yaitu menggunakan berbagai pengumpulan data secara  gabungan  /  simultan.  Metode  kualitatif digunakan  untuk  mendapatkan  data  yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti  yang  merupakan  suatu  nilai  di  balik  data yang tampak. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif  tidak  menekankan  pada  generalisasi tetapi lebih menekankan pada makna.
Generalisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan transferability .
Di  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan teknik  penelitian  studi  kasus.  Studi  kasus merupakan  strategi  yang  cocok  bila  pokok
Cukup
Berkualitas
Optimalisasi Peran Pembinaan
Manajemen Koperasi
KINERJA KOPERASI KINERJA KOPERASI 1) Aspek Badan Usaha Aktif 2) Aspek Kinerja Usaha yang semakin sehat.
3) Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota
4) Aspek Orientasi Kepada Pelayanan Anggota
5) Aspek Pelayanan Kepada Masyarakat 6) Aspek Kontribusi Terhadap Pembangunan Sangat Berkualit Berkualit as Kurang Berkualit Tidak Berkualit
pertanyaan  suatu  penelitian  berkenaan  dengan how and why.
Peneliti  menggunakan  studi  kasus  karena penulis  beranjak  dari  sebuah  permasalahan yang  berada  di  Kabupaten  Sumedang  yang berhubungan dengan optimalisasi peran pembinaan manajemen koperasi dalam meningkatkan  kinerja  koperasi  di  Kabupaten Sumedang (Koperasi Pegawai Republik Indonesia KORPS Pegawai Kesehatan Sumedang, Koperasi Karyawan (KOKAR) PT.
PLN (Persero) UID Jawa Barat UP3 Sumedang, Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syari’ah  BMT  Al-Amanah  Sumedang).  Studi kasus  adalah  metode riset yang  menggunakan berbagai  sumber  data  yang  bisa  digunakan untuk  peneliti  menguasai  dan  menjelaskan secara  komprehensif    berbagai  aspek  individu, kelompok,  suatu  program,  organisasi  atau peristiwa secara sistematis. Karena itu, peneliti dapat  menggunakan  wawancara  mendalam kuisioner hasil  survei rekaman dan bukti-bukti fisik lainnya. Penelitian ini akan menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  tentunya  peneliti akan menggunakan informan dalam pemenuhan aspek  tujuan  penelitian.  Informan  diperlukan untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat.
Tabel 2. Informan Penelitian No Jabatan Jumlah 1 Ketua  Koperasi  Pegawai  Republik Indonesia  KORPS  Pegawai  Kesehatan Sumedang 1 orang 2 Badan  Pengawas  Koperasi  Pegawai Republik  Indonesia  KORPS  Pegawai Kesehatan Sumedang 1 orang 3 Ketua  Koperasi  Koperasi  Karyawan PLN Sumedang 1 orang 4 Badan  Pengawas  Koperasi  Karyawan PLN Sumedang 1 orang 5 Ketua  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syari’ah BMT Al-Amanah Sumedang 1 orang 6 Badan  Pengawas  Koperasi  Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah BMT Al-Amanah Sumedang 1 orang Jumlah 6 Orang Sumber : Data hasil penelitian, diolah tahun 2019. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Display Data Pembinaan manajemen koperasi  oleh  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Display  data  dalam  penelitian  ini  peneliti mengembangkan sebuah deskripsi inforasi yang tersusun  untuk  menarik  kesimpulan  dan
pengambilan  tindakan.  Display  data  atau penyajian  data  yang  lazim  digunakan  lada langkah  ini  adalah  dala  bentuk  teks  naratif. Untuk menganalisis data dengan penyajian data (data  display)  dalam  penelitian  ini  peneliti menggunakan  tiga  cara  yaitu  wawancara mendalam,  observasi  lapangan,  dan  studi dokumentasi  untuk  mendapatkan  data.  Dalam wawancara mendalam ini dijelaskan sebelumnya  mekanisme  yang  akan  dilakukan oleh peneliti.
Hambatan Dalam Rangka pembinaan manajemen  koperasi  oleh  Dinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Pembinaan  koperasi  adalah  suatu  arahan,  atau tindakan  yangdiberikan  Kementerian  Koperasi dan  Usaha  Kecil  dan  Menengahterhadap lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  bagi sumberdaya  manusiakoperasi  dan  pengusaha mikro,  kecil  dan  menengah.  Pembinaan koperasidilakukan  melalui  seleksi,  koordinasi, fasilitasi, bimbingan, arahan,supervisi, monitoring  dan  evaluasi  (Peraturan  Menteri Koperasi  danUsaha  Kecil  dan  Menengah Republik Indonesia Nomor10/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi). Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan  pembinaan  tekhnis  terhadap koperasi  dilakukan  dengantata  cara  sebagai berikut:
a. Memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkalamelalui laopran kinerja koperasi yang bersangkutan;
b. Melakukan pembinaan secara menyeluruh yang menyangkutorganisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaanprogram pembinaan kepada anggota.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam memberikan pembinaan terhadap koperasi dapat berbentuk sebagaiberikut:
a. Perbaikan  manajemen koperasi yang meliputi  aspek  kelembagaan,usaha  dan keuangan;
b. Perkuatan modal;
c. Penilaian kesehatan koperasi;
d. Pendidikan dan pembinaan usaha anggota;
e. Pemberian tindakan administratif.
Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalammelaksanakan pengawasan terhadap
koperasi dengan menggunakanunsur-unsur yang harus dipantau yaitu meliputi:
a. Jenis  kelengkapan  laporan  setiap  stahun sekali
b. Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu  30  (tia  puluh)  harisetelah  RAT dilaksanakan  dan  RAT  selama  3  (tiga) tahun berturutturutharus dlaporkan pelaknsanaannya;
c. Kelengkapan  informasi  laporan  sesuai dengan  Standart  OperasionalManajemen (SOM) yang diatur oleh Peraturan Menteri;
d. Kesesuaian pelakuan akuntasi yang
menyangkut
pengakuan,pengukuran,
penyajian  dan  pengungkapan  seluruh pemikirandilakukan  berdasarkan  prinsip akuntansipedoman  umum  koperasiyang berlaku secara umum;
e. Kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan yang memenuhi syaratkarakteristik kualitatif  laporan  keuangan  yang  dapat dipahami,relevan, handal dan dapat diperbandingkan.
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadapkoperasi,  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdapathambatan-hambatan meliputi:
a. Tidak  disiplinnya  pengurus  koperasi  dalam menyampaikan  laporanRAT  koperasi  setiap tahun  kepada  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
b. Beberapa  oknum  pengurus  koperasi  yang memanfaatkan koperasidemi kepentingan pribadi atau kelompok;
c. Kurangnya  intensitas  pembinaan  oleh  Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian kepada koperasi-koperasi.
d. Pengurus  koperasi  dan  masyarakat  perlu disadarkan  akan  hukumperkoperasian  dengan dilakukan penyuluhan pendidikan dan pelatihanbagi masyarakat secara terus- menerus  agar  tercipta  budaya  hukumkoperasi yang sesuai dengan konsep hukum perkoperasian.
e. Perlu  meningkatkan  kapabilitas  pegawai dalampembinaan  dan  pengawasan  koperasi, disamping  itu  penambahan  pegawaidalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan  yang  efektifmerupakan  suatu keniscayaan.
Upaya  Yang  dilakukan  untuk  mengatasi Hambatan Dalam Rangka pembinaan manajemen  koperasi  oleh  Dinas  Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
Untuk  mengatasi  tidak  disiplinnya  pengurus koperasi dalammenyampaikan laporan RAT setiap tahun,  maka  pihak  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dapat menghubungi koperasi  yang  bersangkutan  untuk  secepatnya menyampaikan  laporan  RAT  tahunan  yang dikelola  oleh  pengurus  koperasi  tersebut.  Apabila dalam  menghubungi  koperasi  yang  bersangkutan dirasa  belum  cukup  maka  dimungkinkan Dinas Koperasi,
Usaha
Kecil, Menengah,
Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Sumedang akan  mendatangi  koperasi  tersebut guna  memperoleh  informasi  mengenai  laporan RAT  koperasi.  Kemudian  apabila  koperasi  yang bersangkutan  tidak  dapat  memberikan  keterangan laporan RAT selama tiga tahun berturut-turut atau pasif  tidak  menjalankan  aktivitas  perkoperasian yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada msyarakat,  maka  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Sumedang  dapat  menggabungkan dengan  koperasi  lain  atau  membubarkannya dengan mencabut akta pendirian koperasi tersebut. Pembubaran koperasi yang tidak aktif selama tiga tahun  berturtu-turut  sesuai  dengan  Peraturan Mentri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Kelembagaan Koperasi.  Pelaksanaan  pembubaran  koperasi dilakukan dibawah pengawasan Menteri.
Mengenai  oknum  pengurus  koperasi  yang memanfaatkan  koperasidemi  kepentingan  pribadi atau  kelompok,  hal  ini  sering  terjadi  didaerah pasar-pasar tradisional. Dimana biasanya pengurus koperasimemanfaatkan  KTP  palsu  atau  ikut menggunakan  uang  pinjaman  darimasyarakat untuk  kepentingan  pribadi.  Munculnya  pihak- pihak  yangmenjadi  makelar  kredit  bagi  pedagang pasar  dan  sekitarnya  ini  sangatmencoreng  nama baik koperasi. Peristiwa ini bertentangan denganUndang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992 tentang  fungsi  dan  peranKoperasi  yang  berusaha untuk mewujudkan
dan mengembangkanperekonomian nasional yang merupakan  usaha  bersama  berdasarkanatas  asas kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi.  Dengan memberantaskoperasi  kredit,  diharapkan  sikap perilaku  masyarakat  sekitar  dapatberubah  dan meningkatkan  pendapatan  perekonomian  mereka denganbekerja  tekun  dan  rajin.  Tumbuhnya makelar  kredit  dalam  dirikoperasi  sebenarnya hanya  untuk  kepentingan  beberapa  pihak  saja. Kurangnya keaktifan anggota dalam ikut mengawasi  dankurangnya  kesadaran  anggota dalam  memiliki  dan  mempertahankankoperasi dapat  dinilai  dari  sedikitnya  anggota  yang  hadir pada  saatRAT.  Rapat  yang  seharusnya  menjadi
tempat  berkeluh  kesah  inisering  anggota  lalaikan. Seharusnya  pengurus  mewajibkan  anggotaaktif dan  pasif  dalam  mengikuti  RAT,  sehingga  dapat bersama-samamengawasi  koperasi  dan  tentunya koperasi  akan  berjalan  sehat  sesuaidengan  aturan yang ada. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang  dalam  mengatasi  masalah  yang berkaitan dengan oknumoknumyang tidak menjalankan kegiatan perkoperasian sesuaiUndang-Undang  akan  diberikan  sanksi tegas.  Jika  dirasa  koperasisudah  tidak  dapat dipertahankan  karena  sikap  perilaku  pihak- pihakyang tidak bertanggungjawab tersebut Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,    Perdagangan dan  Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  dapat melakukan  pembubaran  koperasikarena  kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umumdan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusanpengadilan yang berkekuatan  hukum  tetap,  hal  ini  sesuai denganPeraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Kemudian apabila paraanggota koperasi bersangkutan merasa dirugikan oleh pihak-pihakyang tidak bertanggungjawab, maka anggota koperasi dapatmengusulkan mengenai pembubaran koperasi melalui  rapat  anggota.Pembubaran  koperasi  oleh rapat anggota dilaporkan kepada Menteri. Kurangnya  intensitas  pembinaan  oleh  Dinas Koperasi  UMKM  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Sumedang  kepada  koperasi-koperasi juga  menjadihambatan.  Kurangnya  pegawai menjadi  faktor  yang  menghambatkeaktifan  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan dan  Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  hal  ini yang  menjadi  alasanintensitas  pertemuan  antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Sumedang denganpengurus koperasi hanya terjadi ketika  suatu  koperasi  akanmengadakan  RAT.
Intensitas pertemuan/kunjungan
dariDinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Sumedang Kabupaten  Karanganyar  ke  koperasikoperasidi daerahnya  harus  ditambah.  Selain  itu  pelatihan- pelatihanbagi  koperasi  juga  harus  diagendakan secara rutin. Bila koperasisendiri tidak aktif dalam mengikuti,  maka  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten  Sumedang  harus  berani  mengambil tindakan  berupa  pemberian  sanksi  agarkoperasi yang  tidak  aktif  jera.  Keaktifan  tidak  hanya  dari penguruskoperasi-koperasi daerah, namum pegawai  sebagai  struktur  yang  adadalam  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan
dan Perindustrian Kabupaten Sumedang juga harus menyadari  kurangnyakeaktifan  mereka  dalam berkunjung.  Apabila  selama  iniDinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  berkunjung apabila mendapatkan undanganRAT dari koperasi, maka  kebiasaan  itu  harus  diubah.  Sebagai dinasyang  dipercaya  membina  dan  mengawasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedangjuga harus memberikan kunjungan rutin terhadap koperasi-koperasidaerah terutama koperasi di Kabupaten Karanganyar yang kurangaktif.  Kurangnya  pegawai  menjadi  kendala mereka  dalam  pembinaandan  pengawasan.  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,    Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang beranggapan  bahwa  15orang  pegawai  tidak mumpuni dalam menangai 1146 koperasi yangada di  Kabupaten  Karanganyar.  Selain  itu  faktor anggaran  yangterbatas  juga  menjadi  kendala  bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang  dalammenjalankan  aktifitas  yang berhubungan  dengan  pembinaan  danpengawasan koperasi-koperasi.  (Hasil  wawancara  dengan BapakAldolfus  Joce,  Kepala  Dinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  temuan penelitian  di  lapangan  maka  dapat  penulis simpulkan  bahwa  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah,    Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten Sumedang
dalam melakukanpembinaan koperasi dilaksanakan dengan  cara  memantau  perkembangankegiatan koperasi  secara  berkala  melalui  perbaikan manajemen koperasiyang meliputi aspek kelembagaan,  usaha  dan  keuangan,  perkuatan modal,penilaian  kesehatan  koperasi,  pendidikan dan pembinaan usaha anggota,pemberian tindakan administratif.  Sedangkan  Dinas  Koperasi,  Usaha Kecil, Menengah,  Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pengawasan terhadapkoperasi dilaksanakan dengan cara pembinaan, pemantauan danpemeriksaan koperasi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedangdalam  melaksanakanpembinaan  dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi di daerahKabupaten Karanganyar terdapat hambatan- hambatan yaitu tidakdisiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RATkoperasi setiap tahun  kepada  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah,    Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Sumedang,  beberapa  oknum  pengurus
koperasi yang memanfaatkankoperasi demi kepentingan  pribadi  atau  kelompok,  kurangnya intensitas  pembinaan  oleh  Dinas  Koperasi,  Usaha Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Sumedang  kepadakoperasi-koperasi. Solusi untuk mengatasi tidak disiplinnya penguruskoperasi  dalam  menyampaikan  laporan RAT  tahunan,  Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedangmenghubungi pengurus koperasi  yangbersangkutan  untuk  secepatnya mnyampaikan  laporan  RAT  tahunan.Kemudian solusi  untuk  mengatasi  oknum  pengurus  koperasi yangmemanfaatkan  koperasi  demi  kepentingan pribadi  atau  kelompok,  makaDinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  melakukan investigasisecara  mendalam  yang  kemudian  akan ditindak  lanjuti  sesuai  denganperaturan  yang berlaku.
Solusi mengenai kurangnya intensitas pembinaandan  pengawasan  oleh  Dinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian Kabupaten Sumedangkepada koperasi-koperasi daerah yang disebabkan kurangnya  pegawai  dananggaran,  maka  Dinas Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah,Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Sumedangmengajukan  penambahan  pegawai  dan anggaran.

## Temuan Hasil Penelitian dan Penafsiran
Berdasarkan  hasil  penjelasan  hasil  penelitian,  uji kredibeilitas  melalui  proses  wawancara  dimana dari  ke  lima  informan  yang  diwawancarai memberikan  inplementasi  yang  sama  terkait dengan  peran  pemerintah  dalam  pembinaan manajemen koperasi di Kabupaten Sumedang. Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  dari penilaian  kinerja  koperasi  yang  dilihat  dari dokumen  Laporan  Tahunan  Koperasi  yang disampaikan melalui Rapat Anggota Tahunan dari tiga  koperasi  yaitu  KPRI  KPKS  Sumedang, Koperasi  Karyawan  PT  PLN  (Persero  Cabang Sumedang)  dan  BMT  Al  Amanah  Sumedang dilihat  dari  Aspek  Badan  Usaha  Aktif,  Aspek Kinerj  usaha  yang  semakin  Baik,  Aspek Kohesivitas  dan  Partisipasi  Anggota,  Aspek Orientasi  Kepada  Pelayanan  Anggota  ,  Aspel Pelayanan  Kepada  Masyarakat,  dan  Aspek Kotribusi Terhadap Pembangunan dapat dikategorikan berkualitas.
Dari  hasil  penelitian  tesebut,  bahwa  dapat dikategorikan berkualitas hal ini dibuktikan masih banyaknya  komponen  komponen  permodalan koperasi yang masih harus ditunjang dengan peran serta  pemerintah  maupun  badan  usaha  milik pemerintah  untuk  membantu  koperasi  dari  unsur
permodalan  dan  pengembangan  sumber  daya manusia pengelola koperasi.
Kondisi  koperasi  setelah  dilakukan  pembinaan manajemen  koperasi  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sumedang  dalam  hal  ini  sudah mengalami ke arah kemajuan atau ada peningkatan walaupun  berbeda  jauh  dari  tahun  tahun sebelumnya  karena  banyaknya  faktor  persaingan bisnis  dengan  lembaga  keuangan  perbankan  yang memberikan  kemudahan  kemudahan  sehingga menarik  para  nasabah  untuk  lebih  menitipkan uangnya di Bank ketimbang ikut menjadi anggota koperasi dan menitipkan uangnya di koperasi.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasi lpenelitian dan pembahasan  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
a. Pembinaan manajemen koperasi yang dilaksanakan secara rutin oleh Dinas Koperasi Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan  dan  Peindustrian  Kabupaten Sumedang  dalam  melakukan  pembinaan koperasi  dilaksanakan  dengan  memantau perkembangan kegiatan koperasi secara berkala melalui perbaikan manajemen koperasi yang  meliputi  aspek  kelembagaan,  usaha  dan keuangan, penguatan modal, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan pembinaan usaha anggota, pemberian tindakan administrative  telah  memberikan  dampak positif  dalam  peningkatan  peran  koperasi  di Kabupaten Sumedang.
b. Dalam  melaksanakan  pengawasan  terhadap koperasi  dilaksanakan  terdapat  berbagai hambatan  hambatan  yaitu  tidak  disiplinnya pengurus  koperasi  dalam  menyampaikan laporan  RAT  koperasi  setiap  tahun  kepada Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Sumedang, beberapa oknum pengurus koperasi  yang  memanfaatkan  koperasi  demi kepentingan pribadi atau kelompok, kurangnya intensitas  pembinaan  oleh  Dinas  Koperasi, Usaha  Kecil,  Menengah,  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Sumedang  kepada koperasi  koperasi  di  Kabupaten  Sumedang. Hal  ini  membuktikan  walaupun  sudah dilakukan pembinaan terhadap koperasi koperasi  di  Kabupaten  Sumedang  masih  ada yang  koperasi  yang  tidak  disiplin  terhadap kewajiban pelaporan kegiatan koperasi kepada Dinas  Koperasi,  Usaha  Kecil,  Menengah, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Sumedang  selaku  instansi  yang  berwenang untuk memberikan ijin operasional pelaksanaan usaha – usaha koperasi.

## 6. REFERENSI
Ahmad.(2012). Akuntansi Biaya. Edisi 3. Bandung
: Salemba Empat.
Baswir Revsond (2010). Koperasi Indoneaia. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Bangun, Wilson.(2013).Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga. Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah  (2017).
Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung  : Alfabeta.
Gaspersz  Vincent.(2012).  All  In  One  Production and Inventori Management, Edisi 8. Bogor.
Gunawan Imam.(2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara.
Hardiansyah  (2010).  Kualitas  Pelayanan  Publik.
Yogyakarta : Gava Media.
Kuncoro  Mudrajad.(2013).  Metode  Riset  Untuk
Bisnis  dan  Ekonomi.  Edisi  4,  Jakarta Erlangga.
Kenneth  D.  Bailey  (2014).  Methods  of  Social
Research.  Jakarta  :  Rajawali  Grafindo
Persada. Keputusan Menteri UKM No. 06/Per/M.KUKM/III/2008  Tentang  Pedoman Pemeringkatan Koperasi. https://www.jdih.setneg.go.id diakses  pada
tanggal 1 November 2019.
Lexy  J.  Moleong  (2016).    Metodologi  Penelitian
Kualitatif Edisi Revisi. Bandung PT. Remaja Rosdakarya.
Laporan  Tahunan  Tahun  Buku  2018  BMT  Al-
Amanah Sumedang.
Laporan  Tahunan  Tahun  Buku  2018  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pegawai
Kesehatan Kabupaten Sumedang.
Laporan  Tahunan  Tahun  Buku  2018  Koperasi
Karyawan Industri (KOPKARIN) PT. Kahatex Kabupaten Sumedang
Muljono Djoko.(2012). Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Andi  : Yogyakarta. Nasution,  Thamrin.(2006).  Metode  Penelitian
Naturalistik. Jakarta : Sinar Grafika.
Nawawi  Hadari.(2005).  Penerapan  Terapan.
Yogyakarta : Gaah Mada University. Press.
Prawirosentono Suryadi.(2014). Kinerja. Bandung : Alfabeta.
Priatna, Suwatno.(2013). Perencanaan dan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia.
Bandung : Alfabeta.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  dan Pembinaan  Perkoperasian.  Diunduh  dari https://www.jdih.setneg.go.id diakses  pada tanggal 1 November 2019.
Rangkuti  Freddy.(2007).  Strategi  Promosi  Yang Kreatif  dan  Analisis  Kasus  Integrated Marketing  Communication.  Jakarta  :  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Rurchan  Arif, (2012). Pengantar Penelitian dalam
Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Siagian
Sondang.(2005).
Fungsi-Fungsi Manaemen. Jakarta : Bumi Aksara. Sitio  Arifin.(2001).  Koperasi  Teori  dan  Praktik.
Jakarta : Erlanggan.
Soejono,  Sulistyowati.(2013).  Sosiologi  Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.
Sugiyono.(2013).    Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  R&D.     Februari  2017. Bandung  : Alfabeta.
Sugiyono  (2014).  Metode  Penelitian  Manajemen. Bandung : Afabeta.
Sugiyono.(2016).    Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,  R&D.  Cetakan  Ke-24  Februari 2017. Bandung : Alfabeta.
Suharsimi  Arikunto.(2013).  Prosedur  Penelitian. Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta  :  Rineka Cipta.
Sumarsono  Sonny.(2003).  Ekonomi  Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Supardi.(2015).  Penelitian  Pendidikan  Kelas. Jakarta : Bumi Aksara.
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  Tentang Pokok-Pokok  Perkoperasian.  Diunduh  dari https://www.jdih.setneg.go.id diakses  pada tanggal 1 November 2019.
Wirawan.(2014).  Evaluasi  Kinerja,  Edisi  Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
Yakin  Hafsih  Ipa.(2017). Metodologi  Penelitian .
Bandung : Karima.