## OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KECAMATAN ASTANAJAPURA

## Ila Navilah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email : navilah23@gmail.com

## Abstract
This  study  starts  from  thinking  that  many  economic  problems  faced  by  people  especially Muslims to solve poverty problems. The economic problems should be able to be answered by Zakat system, but right now, economic society welfare isn’t spread evenly. Zakat which ought to  become  one  of  instruments  of  economic  powe  in  Indonesia  is  less  to  contribute.  This phenomena is suitable to be got down, as an effort to spread of economic society welfare. The purpose of this study is to know optimalization of managing and distributing zakat in Cirebon Amil  Zakat  Agency.    This  study  uses  a  model  of  field  research,  in  the  form  of  case  studies. While  the  method  used  is  qualitative.  Data  collection  techniques  used  include:  participant observation,  deep  interview  and  study  documentation.  Data  are  collected  through  three techniques  then  organized,  interpreted,  and  analyzed  repeatedly,  to  the  preparation  of concepts and abstractions field findings. According to this research it is expected that effort made in optimizing the management and distribution of Zakat funds can able to improve the walfare ofthe community.
Keywords: Zakat, Amil, Mustahiq, Muzakki, Management, and Distribution.

## Abstrak
Studi  ini  berawal  dari  pemikiran  banyaknya  problem  ekonomi  yang  dialami  masyarakat khususnya  umat  Islam  dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Permasalahan  ekonomi tersebut  seharusnya  bisa  dijawab  dengan  sistem  perzakatan,  namun  justru  fenomena  yang berkembang  saat  ini  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  terkesan  tidak  merata.  Zakat  yang seharusnya  menjadi  salah  satu  instrumen  pemerataan  perekonomian  di  Indonesia  malah kurang  memberikan  kontribusinya.  Fenomena  tersebut  layak  untuk  diangkat  ke  permukaan, sebagai  salah  satu  upaya  pemerataan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  optimalisasi  pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat pada  badan  amil  zakat  daerah  kabupaten  Cirebon.  Penelitian  ini  menggunakan  model penelitian  lapangan  dalam  bentuk  studi  kasus.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  adalah Kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  meliputi:  observasi  partisipan, wawancara  mendalam  dan  studi  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  melalui  ketiga  teknik tersebut  kemudian  diorganisir,  ditafsirkan,  dan  dianalisis  secara  berulang-ulang,  guna penyusunan  konsep  dan  abstraksi  temuan  lapangan.  Berdasarkan  penelitian  ini  diharapkan upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  dan  pendistribusian  dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarkatnya.
Kata Kunci: Zakat, Amil, Mustahiq, Muzakki, Pengelolaan, dan Pendistribusian.

## PENDAHULUAN
Aktivitas ekonomi sangat penting dalam kehidupan  manusia.  Hal  ini  dilakukan manusia untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya. Kebutuhan
akan  sandang  pangan,  perumahan, perawatan  kesehatan,  dan  pendidikan adalah  bagian  dari  kebutuhan  materi yang tidak lepas dari tindakan ekonomi. Segala tindakan ekonomi yang dilakukan  manusia  harus  sesuai  dengan tuntunan  yang  telah  diatur  dalam  Al-
Quran  dan Hadits. Barang-barang materi yang kita miliki tidak lain adalah titipan  Allah.  Untuk  itu,  harta  yang dimiliki manusia
hendaknya dipergunakan  di  jalan  yang  di  ridhoi Allah.  Manusia  harus  memanfaatkan hartanya  dengan  sebaik-baiknya.  Harta itu  juga  harus  mempuyai  manfaat  bagi manusia  lainnya.  Antara  fungsi  harta, soal  kemiskinan,  pembagian  kekayaan dan keadilan sosial saling berhubungan. Berbagi  kekayaan  dengan  yang  lain akan  mengurangi  beban  mereka  yang kekurangan.
Dewasa  ini,  ekonomi  Islam sudah  berkembang  pesat  di  Indonesia.
Semakin banyak bermunculan perbankan  syariah.  Selain  itu,  ajakan untuk  membayar  zakat  dan  bersedekah juga  sudah  banyak  disosialisasikan. Islam tidak hanya mengajarkan keimanan  kepada  Allah,  tetapi  Islam juga  mempunyai  konsep  yang  jelas dalam  aplikasinya.  Zakat  adalah  salah satunya.  Islam  menghadirkan  konsep zakat sebagai wahana distribusi kekayaan,  adanya  pajak  dalam  waktu tertentu,  menjaga  kehidupan  keluarga dengan  konsep  hukum  waris,  agar tercipta  distribusi  yang  merata  dalam keluarga  (al  Mishri,  2006).  Islam  telah mewajibkan
umatnya untuk mengeluarkan  zakat.  Selain  untuk menyucikan  harta  yang  kita  miliki, zakat  juga  mempunyai  fungsi  sosial. Dengan  kita  melaksanakan  kewajiban
untuk berzakat maka kita telah membantu  mengurangi  beban  orang lain.
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-undang  No.  38  Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Namun demikian, adanya Undang-undang tersebut bukan berarti bahwa pengelolaan  zakat  bersih  dari  kendala dan  permasalahan  yang  terjadi  di masyarakat, seperti kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat dan optimal penggunaannya. Zakat merupakan sumber  pendapatan  yang  signifikan dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan. Keterlibatan  pemerintah  dalam  hal pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat sangat penting untuk menyalurkan harta zakat  secara  tepat  kepada  masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan  studi  pendahuluan,
penulis menemukan fenomena di lapangan bahwa masyarakat, khususnya para  muzakki,  sebagian  besar  belum memanfaatkan fasilitas  yang disediakan Badan Amil Zakat Daerah. Hal ini tentu saja  akan  mengurangi  optimalisasi pengelolaan  dan  pendistribusian  dana zakat,  sehingga  sangat  berpengaruh pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan ekonomi  masyarakat  yang  menjadi sasaran dana zakat itu sendiri.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang optimalisasi pengelolaan zakat juga pernah dilakukan oleh Budi Prayitno (B4A000014) pada tahun 2008 Program Magister  Ilmu  Hukum  Universitas Diponegoro  Semarang.  Penelitian  yang bertema tentang "Optimalisasi Pengelolaan  Zakat  pada  Badan  Amil Daerah (Tinjauan terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara) ini
dilatarbelakangi  oleh  potensi  zakat  di Indonesia  belum  dikembangkan  secara optimal  dan  belum  dikelola  secara profesional. Penelitian tersebut dilakukan  guna  mengetahui  tentang optimalisasi  UU  No.  38  tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat  pada  Badan Amil  Zakat  Daerah  menyangkut  aspek pengumpulan,
administrasinya,
pendistribusian, monitoring, serta evaluasinya  pada  Badan  Amil  Zakat Daerah  Kabupaten  Muna  Propinsi Sulawesi Tenggara.
Peneliti  menggunakan  metode pendekatan  yang  merupakan  gabungan dari  metode  penelitian  juridis  normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk  menelaah  secara  mendalam terhadap  asas-asas  hukum,  peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan pendapat  ahli  hukum.  Pendekatan empiris dilakukan untuk melihat bekerjanya  hukum  yang  menyangkut implementasi  ketentuan  Pengelolaan Zakat  pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah Kabupaten  Muna  Sulawesi  Tenggara. Sedangkan  metode  penelitian  kualitatif hasil analisis tidak tergantung pada data dari  segi  jumlah  (kualitatif),  tetapi  data yang ada di analisis dari berbagai sudut secara  mendalam  (holistik).  Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif dengan  munggunakan  pola pikir induktif. Teknik  ini  dilaksanakan dengan  metode  interaktif  sebagaimana dikemukakan  oleh  Mattew  B.  Milles dan A. Machael Hubermen, yang terdiri dari  tiga  jenis  kegiatan,  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan,  yang  dapat  dilakukan  pada saat,  sebelum  dan  selama  pengumpulan data.
Hasil penelitian ini
menyimpulkan  bahwa  Pengelolaan  dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada  Badan  Amil  Zakat  Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai
ketentuan  syariat  Islam  dan  peraturan perundangan  yang  berlaku.  Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka penunaian kewajiban zakat lebih
terorganisir  dan  sesuai  dengan  tujuan diwajibkannya  zakat  sehingga  lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Perbedaan  peneltian  kali  ini adalah  tentang  upaya  optimalisasi pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat pada  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Cirebon  terhadap  upaya  peningkatan kesejahteraan  sosial  masyarakat  di kecamatan astanajapura.  Latar belakang penelitian ini diketahui bahwa dikalangan  masyarakat  Astanajapura, secara  umum  tidak  memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.  Masyarakat  justru  lebih memilih mendistribusikan zakatnya sendiri.  Harta  zakat  yang  terkumpul bersifat  konsumtif  bagi  masyarakat, sehingga  harta  zakat  tidak  bertahan lama  atau  lebih  cepat  habis  untuk dimanfaatkan.
Melalui model pendekatan field research
atau penelitian  lapangan,  lebih  tepatnya berbentuk  studi  kasus  ( case-studies ), serta  menggunakan  teknik  analisis deskriptif, penelitian ini mencoba untuk menemukan  jawaban  dari  pertanyaan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  model penelitian  lapangan  atau field  research , lebih  tepatnya  berbentuk  studi  kasus ( case-studies ) tentang optimalisasi pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat pada  Badan  Amil  Zakat  Kabupaten Cirebon  Terhadap  Upaya  Peningkatan Kesejahteraan  Ekonomi  Masyarakat  di Kecamatan  Astanajapura  (studi  kasus tentang  upaya  optimalisasi  pengelolaan dan pendistribusian zakat di Kecamatan Astanajapura).  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan; pertama , metode
observasi partisipan. Melalui metode ini orang  melakukan  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematis  terhadap gejala  atau  fenomena  yang  diselidiki, atau  disebut  juga  pengamatan.    Metode ini  peneliti  gunakan  untuk  mengamati dan memperoleh data tentang pengelolaan  dan  pendistribusian  zakat di  Bazda  kabupaten  Cirebon. Kedua , wawancara  mendalam  ( deep interview ). Wawancara  mendalam  ( deep interview ) dilakukan dalam rangka mencari
validitas  data  yang  peneliti  peroleh melalui  hasil  observasi  yang  sudah dilakukan.  Wawancara  digunakan  oleh peneliti  untuk  mencari  data  tentang optimalisasi pengelolaan
dan pendistribusian  zakat.  Peneliti  akan mewawancarai  pihak  Bazda  kabupaten. Ketiga ,  metode  dokumentasi.  Peneliti menyelidiki  benda-benda  tertulis  pada seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  skunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung  dari  sumbernya,  diamati  dan dicatat  untuk  pertama  kalinya.  Data primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh oleh  peneliti  dari  hasil  wawancara dengan  pengurus  Badan  Amil  Zakat Daerah kabupaten Cirebon. Data
sekunder  diperoleh  penulis  langsung dari  pihak  yang  berkaitan,  berupa  data- data  para  muzakki  dan mustahiq di Kabupaten Cirebon, dan berbagai literatur  yang  relevan  dan  berhubungan dengan pembahasan penelitian.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, yaitu  melalui  pengamatan,  wawancara, atau  penelaahan  dokumen.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. Metode ini menyajikan secara langsung
hakikat hubungan antara peneliti dengan responden  (Moleong,  2005:  9-10).
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan,  maka  proses  selanjutnya adalah  analisis  data.  Analisis  adalah proses  menyusun  data  agar  dapat ditafsirkan.  Menyusun  data  berarti menggolongkannya  dalam  pola,  tema atau  kategori  (Nasution,  1996:126). Tehnik  yang  digunakan  adalah  tehnik analisis  deskriptif.  Deskriptif  adalah data  yang  dikumpulkan  berupa  kata- kata,  dan  bukan  angka-angka.  Selain itu,  data  yang  dikumpulkan  tersebut berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

## KONSEP DASAR Pengertian Zakat
Zakat merupakan isim masdar dari kata zakkâ-yuzakkî - tazkiyatan– zakâtan yang berarti berkah, bersih, suci dan berkembang.  Terkadang,  zakat  juga diartikan  dengan  sebagai  sedekah. Dalam  istilah  Fiqih  zakat  berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh  Allah  swt.  untuk  diberikan  kepada para mustahiq yang  disebutkan  dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah  tertentu  dari  harta  tertentu yang  diberikan  untuk  orang  tertentu. Imam  Taqyuddin  Abi  Bakar  Ibn Muhammad Alhusaini mendefinisikannya sebagai suatu predikat  untuk  menyebut  kadar  jumlah barang  tertentu  yang  diberikan  kepada golongan  yang  telah  ditentukan  dengan persyaratan  tersendiri  (Al  khusaeni,  tt: 172).
Zakat  merupakan  konsekuensi logis  dari  prinsip  harta  milik  dalam ajaran  Islam  yang  fundamental,  yakni haqqullah (milik  Allah  yang  dititipkan kepada manusia) dalam rangka
pemerataan  kekayaan.  Semakin  banyak seseorang  mengeluarkan  zakat  bukan berarti  akan  menjadikannya  pailit, namun sebaliknya, justru akan
bertambah  secara  berlipat  ganda.  Zakat merupakan  ibadah  yang  tidak  hanya berkaitan  dengan  dimensi  ketuhanan saja  ( ghair  mahdhah ),  tetapi  juga mencakup  dimensi  sosial-kemanusiaan- yang kerap pula disebut ibadah maliyah ijtima’iyyah. Para ulama sepakat bahwa tiap  Muslim  yang  memiliki  kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat  pada  jalur  yang  telah  ditetapkan oleh Allah.

## Unsur Zakat
Menurut  Yusuf  Al-Qardhawi  dalam bukunya  yang  berjudul  Hukum  Zakat, mengatakan bahwa dalam zakat terdapat 4  (empat)  unsure  pokok  dalam  zakat diantaranya:
1. Orang  yang  mengeluarkan  zakat (Muzakki)
2. Penerima zakat ( Mustahiq )
3. Harta yang wajib di zakati Pada  pasal  4  ayat  2  Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan  zakat,  harta  yang  di  kenai zakat antara lain :
1. Emas, perak, dan uang;
2. Perdagangan dan perusahaan;
3. Hasil  Pertanian,  perkebunan,  dan perikanan;
4. Hasil tambang;
5. Hasil peternakan;
6. Hasil pendapatan dan jasa;
7. Rikaz.

## Pengelola Zakat (Amil)
Pada  pasal  5  Undang  Nomor  23  Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Menyatakan  bahwa  yang  di  maksud amil  zakat  adalah  pengelola  zakat  yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga.  Menurut  Yusuf  Al-Qardhawi mengatakan bahwa dengan adanya amil akan  memiliki  beberapa  keuntungan antara lain :
1. Menjamin  kepastian  dan  disiplin pembayaran zakat;
2. Menjaga  perasaan  rendah  diri  pada mustahiq zakat;
3. Untuk  mencapai  efisiensi  dan efektifitas  serta  sasaran  yang  tepat dalam  penggunaan  harta  zakat menurut  skala  prioritas  yang  ada pada suatu tempat;
4. Memperlihatkan syi’ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya jika zakat di serahkan secara langsung kepada
mustahiq  adalah  sah.  Akan  tetapi  dapat mengabaikan hal yang telah di sebutkan di  atas.  Selain  itu  hikmah  dan  fungsi zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan umat  akan  terasa  sulit  untuk  di wujudkan.

## Syarat Zakat
Terdapat beberapa syarat dalam ketentuan berzakat diantaranya adalah:
1. Syarat orang mengeluarkan zakat Orang  yang  wajib  mengeluarkan zakat adalah orang atau badan yang di miliki orang muslim. Pihak yang wajib  menunaikan  zakat  apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nishabnya.
2. Syarat harta yang di zakatkan
a. Pemilikan  yang  pasti,  halal,  dan baik;
b. Berkembang;
c. Melebihi kebutuhan pokok;
d. Bersih dari hutang;
e. Mencapai nishab;
f. Mencapai masa haul.
3. Syarat penerima zakat Adapun  yang  berhak  menerima zakat  menurut  Al-Qur’an  surat  At Taubah ayat 60 antara lain:
a. Fakir dan Miskin;
b. Amil;
c. Muallaf;
d. Riqab;
e. Gharim;
f. Sabilillah;
g. Ibnu Sabil.
Tinjauan tentang Kesejahteraan

## Sosial
Kata  sejahtera  yang  termuat  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  tahun 2000,  halaman  464  menjelaskan,  kata sejahtera diartikan sebagai aman, sentosa,  dan  makmur,  selamat  (terlepas dari  segala  macam  ganguan  kesukaran dan sebagainya). Sedangkan kata kesejahteraan  adalah  hal  atau  keadaan sejahtera  yang  meliputi  keamanan, ketentraman,  keselamatan,  kesenangan,
kemakmuran, dan sebagainya. Kesejahteraan  sosial  memiliki  makna kurang lebih sama dari semua kesejahteraan individual dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai  kesejahteraan  yang  harus  di usahakan oleh negara, harus di rumuskan  sebagai  kesejahteraan  yang menunjang kesejahteraan anggota masyarakat, dengan demikian kesejahteraan sosial di rumuskan sebagai  jumlah  syarat  dan  kondisi  yang perlu  tersedia  agar  anggota  masyarakat dapat sejahtera.
Menurut pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  Sosial.  Kesejahteraan sosial  adalah  terpenuhinya  kebutuhan moral,  spiritual,  dan  sosial  warga negara,  agar  dapat  hidup  layak  dan mampu  mengembangkan  diri,  sehingga dapat  malaksnakan  fungsi  sosialnya.
Dari  pengertian  tersebut  kesejahteraan sosial  memiliki  3  (tiga)  ruang  lingkup yang harus dipenuhi yaitu:
1. Terpenuhinya  kebutuhan  moral, seperti dapat terpenuhinya pengharagaan antar sesama
individu  melalui  nilai-nilai  budaya dan jaminan hukum;
2. Terpenuhinya  kebutuhan  spiritual, seperti kebebasan masyarakat untuk dapat  malaksanakan  ibadah  atas dasar keyakinanya;
3. Terpenuhinya  kebutuhan  sosial, seperti terpenuhinya kebutuhan
masyarakat akan fasilitas sosial dari negara,  seperti  halnya  masyarakat berhak mendapatkan bantuan sosial,  pada  saat  tempat  tinggalnya terkena  bencana  alam  dan  lain sebagainya. Menurut pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan  Sosial.  Penyelenggaraan kesejahteraan  sosial  untuk  masyarakat memiliki tujuan antara lain:
1. Meningkatkan  taraf  kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan  fungsi  sosial  dalam mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial agar  dapat  menangani  masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kualitas penyelengagaraan kesejahteraan sosial;

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
A. Konsep  Zakat  Menurut  Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 1. Kedudukan Hukum Zakat Pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa  Undang-Undang  Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama  Nomor  581  Tahun  1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan
Keputusan  Direktur  Jenderal
Bimbingan  Masyarakat  Nomor D-29 Tahun 2000. 2. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat Organisasi pengelola zakat  diatur  dalam  Undang- undang  No.  38  tahun  1999 tentang pengelola zakat. Dalam Bab  III  pasal  6  dan  pasal  7
menyatakan  bahwa  lembaga pengelola zakat terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ) ( Pride (Tim Manajemen), 2008:180) .  Badan  Amil  Zakat (BAZ) terdiri:
a. Badan  Amil  Zakat  Nasional dibentuk  oleh  Presiden  atas usul Menteri Agama.
b. Badan  Amil  Zakat  Daerah
Provinsi dibentuk oleh Gubernur  atas  usul  Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. c. Badan  Amil  Zakat  Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh  Bupati/Walikota  atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. d. Badan  Amil  Zakat  Daerah
Kecamatan  dibentuk  oleh Camat  atas  usul  Kepala
Kantor Urusan Agama. e. Dalam melaksanakan pengumpulan  zakat,  Badan Amil  Zakat  sesuai  dengan tingkatan  membentuk  Unit Pengumpul Zakat untuk melayani  Muzakki,  yang berada  pada  desa/kelurahan,
instansi-instansi  pemerintah maupun luar negeri.
Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) terdiri: a. Lembaga Amil Zakat tingkat  pusat  dikukuhkan oleh Menteri Agama b. Lembaga Amil Zakat tingkat daerah provinsi dikukuhkan  oleh  Gubernur atas  usul  Kepala  Kanwil Departemen Agama Provinsi. 3. Fungsi  dan  Tugas  Pokok
Pengurus  Badan  Amil  Zakat (BAZ)
Struktur  kepengurusan
pada Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri  dari  tiga  bagian;  yaitu Dewan  Pertimbangan,  Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana. Setiap bagian mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing, dimana  satu  sama  akan  saling mendukung  dalam  tercapainya pengelolaan dan pendistribusian  secara  optimal. Berikut  struktur  organisasi  dan rincian  fungsi  serta  tugas pokok  pengurus  Badan  Amil Zakat (BAZ).
Gambar 1. Struktur Organisasi

## PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT
Dewan Pertimbangan Badan Pelaksana Komisi Pengawas AMIL ZAKAT Direktur Pelaksana Satuan Audit Internal Divisi Pengimpun an Divisi Pendistribusian & Pendayagunaan Divisi Keuangan, HRD dan IT Divisi Corsec, legal, dan GAF Divisi Perencanaan & Pengembangan
4. Pengelolaan dan Pendistribusian Harta Zakat Bagian  yang  bertugas  untuk mengelola dan mendistribusikan  zakat  adalah divisi pengelolaan dan pendayagunaan  zakat.  Hasil pengumpulan zakat didistribusikan  untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan syariah.  Berdasarkan  Undang- Undang  No.  38  Tahun  1999 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat juga mencakup  pengelolaan  infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah: a. Untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam  menunaikan  zakat sesuai  dengan  tuntutan agama. b. Meningkatkan  fungsi  dan peranan pranata keagamaan, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat  dan  keadilan sosial. c. Meningkatnya  hasil  guna dan daya guna zakat.
Untuk mewujudkan tujuan  tersebut,  Badan  Amil Zakat sesuai dengan tingkatan membentuk  Unit  Pengumpul Zakat untuk melayani muzakki,  yang  berada  pada desa/kelurahan, instansi- instansi  pemerintah  maupun
luar  negeri.  Oleh  karena  itu, untuk  menjamin  pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas. B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan

## Astanajapura
Kecamatan  Astanajapura  memiliki luas  wilayah  25,47  km².  Jarak  dari kecamatan  ke  ibu  kota  kabupaten sejauh  22,1  km.  Batas  wilayah kecamatan  meliputi  sebelah  barat berbatasan dengan kecamatan Mundu,  sebelah  utara  berbatasan dengan  Laut  Jawa,  sebelah  timur berbatasan dengan kecamatan pangenan,  dan  sebelah  selatan berbatasan dengan kecamatan
Lemahabang.
Jumlah  penduduk  kecamatan Astanajapura  berdasarkan  data  dari kecamatan  Astanajapura  Dalam Angka tahun 2010 berjumlah 57.640  jiwa,  diantaranya  38.577 jiwa  adalah  laki-laki  dan  37.063 jiwa  adalah  perempuan.  Jumlah tersebut tersebar di beberapa desa.
Berdasarkan  data  tahun  2010 tersebut  juga  diketahui  jumlah kepala  keluarga  di  kecamatan
Astanajapura sejumlah 19.731
kepala  keluarga.  Sebagian  besar kepala  keluarga  memiliki  tingkat pendidikan  sampai  tamat  SD  dan SMP  yaitu  sejumlah  11.367  kepala keluarga,  3.026  kepala  keluarga berpendidikan sampai tingkat SLTA  dan  sebanyak  1.003  kepala keluarga mengenyam jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi atau akademi. Berikut data selengkapnya.
Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa dan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Astanajapura No. Nama Desa KK Menurut Status Pendidikan Tdk tamat SD Tamat SD/ SMP Tamat SLTA Tamat Akademi/ PT Jumlah 1 Munjul 480 1.547 245 84 2.356 2 Sidamulya 368 892 153 21 1.434 3 Mertapada Kulon 139 580 441 190 1.350 4 Mertapada Wetan 372 1.135 488 135 2.110 5 Buntet 566 1.021 172 22 1.831 6 Kanci Kulon 472 724 388 38 1.622 7 Kanci 121 1.053 229 14 1.417 8 Astanajapura 289 1.165 240 249 1.943 9 Kendal 131 837 212 43 1.223 10 Japura Kidul 750 1.098 244 79 2.171 11 Japurabakti 647 1.315 234 78 2.274 Kecamatan 4.335 11.367 3.026 1.003 19.731 Sumber: UPT PPKB Kec. Astanajapura Data  di  atas  menunjukkan  Tingkat pendidikan yang dimiliki masih tergolong rendah. Hal ini tentunya akan berpengaruh  pada  tingkat  ekonomi masyarakatnya. Tingkat ekonomi masyarakat  kecamatan  Astanajapura dapat diketahui melalui tingkat kesejahteraan keluarga. Kondisi ekonomi masyarakat kecamatan Astanajapura  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.

## Tabel 2. Jumlah Tahapan Keluarga Sejahtera (KS)
Di Kecamatan Astanajapura Desa Pra KS KS I KS II KS III KS III Plus Jmlh Eko- nomi Non eko- nomi Eko- nomi Non eko- nomi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Munjul 363 82 639 784 325 104 59 2.356 Sidamulya 722 100 185 146 188 83 10 1.434 Mertapada Kulon 341 2 316 128 340 154 69 1.350 Mertapada Wetan 410 87 780 90 405 231 107 2.110 Buntet 603 218 181 234 203 345 47 1.831 Kanci Kulon 365 12 488 48 497 166 46 1.622 Kanci 362 219 281 154 227 44 130 1.417 Astanajapura 755 95 628 113 142 59 151 1.943 Kendal 535 40 248 38 273 71 18 1.223 Japura Kidul 591 104 752 150 345 122 107 2.171 Japurabakti 660 51 733 129 460 129 112 2.274 Kecamatan 5.707 1.010 5.231 2.014 3.405 1.508 856 19.731 Sumber: UPT PPKB Kec. Astanajapura Berdasarkan data tersebut di atas, dapat kita  ketahui  bahwa  sebagian  besar masyarakat  kecamatan  Astanajapura
masih berada pada tingkat ekonomi Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera  I.  Masyarakat  Pra  Keluarga Sejahtera  secara  ekonomi  sebanyak
5.707  keluarga  dan  non  ekonomi sebanyak  1.010  keluarga,  sedangkan masyarakat  dengan  tingkat  Keluarga Sejahtera  I  secara  ekonomi  sebanyak
5.231 keluarga dan secara non ekonomi sebanyak 2.014 keluarga. Mengukur tingkat kesejahteraan keluarga  tentu  saja  tidak  dapat  lepas
dari kegiatan kerja yang dilakukan oleh masyarakat  Kecamatan  Astanajapura.
Berikut  rincian  kegiatan  kerja  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan
Astanajapura.
Tabel 3. Jumlah Kepala Keluarga menurut Desa dan Jenis Kelamin serta Kegiatan Kerja di Kecamatan Astanajapura
No. Desa KK menurut Jenis Kelamin KK menurut Kegiatan Kerja L P Jumlah Bekerja Tidak Bekerja Jumlah 1 Munjul 2.023 333 2.356 2.081 275 2.356 2 Sidamulya 1.201 233 1.434 1.226 208 1.434 3 Mertapadakulon 1.130 220 1.350 1.136 214 1.350 4 Mertapadawetan 1.804 306 2.110 1.680 430 2.110 5 Buntet 1.587 244 1.831 1.570 261 1.831 6 Kanci Kulon 1.485 157 1.622 1.165 457 1.622 7 Kanci 1.249 168 1.417 1.269 148 1.417 8 Astanajapura 1.538 405 1.943 1.499 444 1.943 9 Kendal 1.082 141 1.223 1.109 114 1.223 10 Japura Kidul 1.842 329 2.171 1.787 384 2.171 11 Japura Bakti 1.884 390 2.274 1.722 552 2.274 Kecamatan 16.805 2.926 19.731 16.244 3.487 19.731
Sumber: UPT PPKB Kec. Astanajapura
Berdasarkan jumlah total kepala keluarga  sebanyak  19.731,  ternyata yang  memiliki  pekerjaan  sebanyak 16.244  kepala  keluarga.  Berarti  kurang lebih  20%  dari  jumlah  total  kepala keluarga  tidak  memiliki  pekerjaan. Kepala  keluarga  terbanyak  yang  tidak bekerja  terdapat  di  desa  Japurabakti dengan jumlah 552 kepala keluarga. Kelancaran  kegiatan  pemerintahan  dan pembangunan  sangat  bergantung  pada tersedianya biaya, baik untuk
administrasi  maupun  kegiatan  lainnya.
Anggaran pendapatan kecamatan Astanajapura  tahun  2010  berasal  dari beberapa  sumber,  yaitu  pendapatan  asli desa sebesar Rp. 590.821.400, pendapatan  desa  yang  sah  dan  tidak mengikat sebesar Rp. 1.500.000, penerimaan bagi hasil pajak daerah dan
retribusi  daerah  kabupaten  sebesar  Rp. 48.500.000,  penerimaan  bagian  dari dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah sebesar Rp. 675.861.660,
sumbangan  pihak  ke  tiga  sebesar  Rp.
4.000.000, dan pemberian dari pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten sebesar Rp.
2.228.683.060.  Anggaran  pendapatan tersebut  selanjutnya  akan  dibelanjakan dalam  dua  bentuk,  yaitu  anggaran belanja  langsung  dan  anggaran  belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung berupa belanja aparatur pemerintah  desa,  belanja  barang  dan jasa,  dan  belanja  modal,  sedangankan anggaran belanja tidak langsung berupa belanja aparatur pemerintah desa, belanja bantuan bagi organisasi kemasyarakatan,  belanja  bantuan  social keagamaan, dan belanja tidak terduga.
C. Optimalisasi  Pengelolaan  dan Pendistribusian Zakat pada Bazda Kabupaten Cirebon Bazda Kabupaten Cirebon merupakan  wadah  yang  memberi kemudahan dan membantu masyarakat dalam menunaikan zakat.  Sebagai  lembaga  pengelola dana  zakat,  Bazda  mempunyai peran  yang  sangat  penting  bagi optimalnya pengelolaan zakat dalam mensejahterakan
masyarakat.  Namun  demikian,  di kecamatan  Astanajapura  sendiri, peran  Bazda  masih  sangat  kecil.
Hal  ini  terlihat  dari  zakat  yang terhimpun  baru  mencapai  6%. Zakat  yang  telah  terkumpul  hanya satu  macam  zakat  saja,  yaitu  zakat fitrah. Berikut ini jumlah penerimaan dan pembagian zakat di Kecamatan Astanajapura.

## Daftar Rekapitulasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 1433 H/2012 M
No. Desa/ Kelurahan UNIT Jumlah Jiwa Jumlah Muzakki Jumlah Penerimaan Beras (Kg) Diuangkan 1 Astanajapura 7723 208 520 2.600.000 2 Japura Kidul 8422 144 359 1.795.000 3 Kedal 4768 86 281 1.405.000 4 Kanci 5243 68 281 1.405.000 5 Japura Bakti 8918 72 300 1.500.000 6 Buntet 7299 101 422 2.110.000 7 Mertapadawetan 9119 89 369 1.845.000 8 Kanci Kulon 6746 113 469 2.345.000 9 Munjul 8843 162 658 3.290.000 10 Mertapadakulon 5354 75 313 1.565.000 11 Sidamulya 5440 98 409 2.045.000 JUMLAH 77875 2317 4381 21.960.000

## Pembagian Zakat Fitrah dan Shadaqah Tahun 1433 H/2012 M
No. Desa/ Kelurahan UNIT Pembagian Fakir Miskin Desa/ Kelurahan Amilin Desa/ Kelurahan Amilin Kecamatan Disetor Ke BAZ Kabupaten Jumlah 1 Astanajapura 1.560.000 208.000 52.000 780.000 1.820.000 2 Japura Kidul 1.077.000 143.000 35.900 538.500 358.980 3 Kedal 843.000 112.400 28.100 421.500 2.810.000 4 Kanci 843.000 112.400 28.100 421.500 2.810.000 5 Japura Bakti 900.000 120.000 30.000 450.000 3.000.000 6 Buntet 1.266.000 168.000 42.200 633.000 4.220.000 7 Mertapadawetan 1.107.000 147.000 36.900 553.500 3.690.000 8 Kanci Kulon 1.407.000 137.000 46.900 703.500 4.690.000 9 Munjul 1.974.000 263.000 65.800 317.000 6.410.000 10 Mertapadakulon 939.000 125.000 31.300 469.000 3.130.000 11 Sidamulya 1.227.000 163.000 40.900 613.500 2.045.000 JUMLAH 13.143.000 1.752.400 440.100 6.401.500 34.983.980 Sumber : Dokumen Badan Amil Zakat Kecamatan Astanajapura 88
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui  ternyata  baru  2.317  jiwa penduduk  yang  menyalurkan  zakatnya melalui BAZDA di kecamatan Astanajapura.  Jumlah  ini  masih  sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 77.875  jiwa.  Masyarakat  di  kecamatan Astanajapura pada umumnya mendistribusikan zakatnya secara individual. Keberadaan BAZDA di kecamatan  Astanajapura  belum  begitu akrab  terdengar  ditelinga  masyarakat.
Dengan kata lain masih banyak masyarakat  yang  belum  mengenal adanya BAZDA sebagai lembaga pengelola zakat. Sebaliknya, masyarakat  yang  sudah  mengetahui adanya  BAZDA  pun  belum  semuanya memanfaatkan  fasilitas  yang  telah disediakan oleh BAZDA. Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BAZDA kecamatan Astanajapura,
hal tersebut disebabkan karena, pertama ,  keberadaan  BAZDA  belum mendapat kepercayaan dari masyarakat. Keberadaan BAZDA sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya keberadaannya  saja,  namun  program- program  yang  telah  disusun  juga  harus disosilisasikan  kepada  masyarakat.  Hal ini  amat  penting  sebagai  upaya  untuk membujuk  dan  mengajak  masyarakat untuk berzakat melalui BAZDA.
Kedua, popularitas  zakat  masih kalah  saing  dibanding  dengan  ibadah lain  seperti  shalat,  puasa,  dan  haji. Bahkan pemahaman masyarakat tentang zakat  cenderung  memisahkannya  dari shalat.  Bagi  kebanyakan  masayrakat yang  keliru  bahwa  zakat  merupakan ketentuan  terpisah  dengan  shalat  perlu diluruskan.  Pelurusan  persepsi  ini sangat  penting  karena  suatu  persepsi sangat menentukan tingkah laku perbuatan terhadap sesuatu yang
dipersepsinya,  demikian  juga  persepsi masyarakat tentang zakat.
Ketiga ,  nisab  zakat  sebagai ketentuan  maksimal  bukan  minimal. Apabila  masyarakat  bisa  merubah persepsinya  bahwa  nisab  zakat  yang ditentukan oleh ajaran Islam itu sebagai ketentuan  minimal  bukan  ketentuan maksimal,  maka  akan  banyak  sekali dana zakat yang bisa terkumpul.
Dan keempat ,  zakat  hanya dimaknai  sebagai  ibadah  saja.  Zakat tidak  hanya  bermakna ibadah, tapi juga bermakna  sosial.  Zakat  diwajibkan karena  mengemban  misi  persaudaraan Islam  yang  sejati  dan  sebagai  sarana pengentasan kemiskinan.
Disisi lain persoalan kemiskinan umat  Islam  selalu  ada  di  mana-mana. Dalam  hal  ini  umat  Islam  tidak  pernah ada usaha melalui zakat untuk memberantas  kemiskinan,  persoalannya karena  tidak  adanya  persepsi  umat Islam bahwa zakat itu diwajibkan dalam Islam  adalah  untuk  memberanatas kemiskinan, sehingga dengan persepsinya itu umat Islam tidak pernah ada usaha yang sungguh-sungguh memanfaatkan zakat itu untuk
mengentaskan  kemiskinan  umat  Islam.
Kalaupun ada upaya pengentasan kemiskinan melalui ibadah zakat porsinya masih sangat kecil sekali, yaitu oleh  sebagian  kecil  umat  Islam  yang sadar  menggerakkan  badan  amil  zakat. Namun  demikian,  melalui  upaya  yang dimulai  dari  hal  yang  kecil  diharapkan akan  mencapai  tujuan  maksimal  bagi badan amil
zakat dalam mengoptimalkan  dana  zakat  sehingga akan tercapai kesejahteraan umat.

## KESIMPULAN
Mayoritas  Masyarakat  Astanajapura memandang
bahwa kewajiban menunaikan  zakat  setiap  tahunnya  itu hanya  terbatas  pada  zakat  fitrah.  Hal tersebut menunjukkan bahwa
pengetahuan dan pengamalan masyarakat terhadap kewajiban menunaikan zakat masih rendah. Selain itu pendistribusian zakat yang dilakukan oleh  masyarakat  Astanajapura  masih bersifat  konsumtif  dan  individual. Artinya,  dana  zakat  yang  seharusnya mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  justru  malah  sebaliknya, ‘memanjakan’  mustahiq  untuk  terus berada pada posisinya. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan muzakki  kepada  lembaga  amil  zakat masih  sangat  rendah  yang  disebabkan oleh adanya kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang
diserahkan  kepada  amil  tidak  sampai kepada  yang  berhak  menerimanya ( mustahiq ). Pengelolaan zakat yang
dilakukan  oleh  Badan  Amil  Zakat Daerah  Kabupaten  Cirebon  belum optimal.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh kurangnya  sumber  daya  manusia,  baik ditingkat kabupaten maupun kecamatan. Sebagian dari amil zakat tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai profesi  atau  pilihan  karir,  tapi  hanya sebagai  pekerjaan  sampingan  atau pekerjaan paruh waktu. Hal ini menyebabkan kurangnya profesionalisme dalam pekerjaan
tersebut.  Selain  itu,  tidak  adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang zakat juga menjadi kendala bagi Badan  Amil  Zakat  Daerah  Kabupaten Cirebon dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat.
Badan  Amil  Zakat  Daerah Kabupaten  Cirebon  seharusnya  lebih meningkatkan  koordinasi  baik  ditingkat kecamatan maupun kabupaten, mengikutsertakan semua pihak, sehingga pengelolaan dan pendistribusian  zakat  bisa  optimal. Perbaikan manajemen pengelolaan
zakat,  meliputi  adanya  integrasi  sistem pengelola  zakat  baik  itu  terkait  dengan
konsep zakat, profesionalisme pengelola  zakat,  data  base  wajib  zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq).  Upaya  untuk  merubah paradigma  atau  cara  berpikir  bahwa pekerjaan sebagai amil hanya pekerjaan paruh  waktu  juga  harus  dihilangkan. Amil  zakat  adalah  sebuah  profesi. Konsekuensinya  seorang  amil  haruslah profesional.  Untuk  profesional,  salah satunya harus bekerja purna waktu (full time).  Untuk  itu  harus  digaji  secara layak,  sehingga  dia  bisa  mencurahkan segala potensinya untuk mengelola dana zakat  secara  baik.  Selain  itu,  untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, maka disarankan agar kepada pihak pengelola zakat  untuk  mengajak  dan  merangkul tokoh  agama  (kyai)  untuk  dapat memberikan  pemahaman  yang  positif kepada  masyarakat  tentang  zakat  serta fungsi dan peran BAZDA.
Perlu adanya perumusan peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan  zakat.  Khususnya  bagi pemerintah Kabupaten Cirebon. Adanya peraturan daerah akan lebih memperkuat undang-undang zakat yang telah ada sebelumnya. Peraturan ini juga akan menjadikan lembaga-lembaga pengelola zakat lebih bersifat independen.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Azka,  Lukman  Mohammad  Baga.
Yusuf  al-Qardhawi:  Sari  Penting Kitab  Fikih  Zakat.  Dept.  of  Agr. Economics  and  Business, Massey University Palmerston North, New Zealand. (ebook). 1997.
Al-Ba’ly,  Abdul  Al-Hamid  Mahmud.
Ekonomi  Zakat. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2006.
Ali,  Nurudin  Mhd. Zakat  Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2006.
Al  Mishri,  Abdul  Sami’. Pilar-pilar Ekonomi Islam. Penerjemah: Dimyauddin Djuwaini. Edisi
Pertama.  Jakarta:  Pustaka  Pelajar.
2006.
Al-Jaziri,  Abdul-Rahman. Madzahib  al Arba’ah  Jilid  I, Dar  al-kotob  al-
Ilmiyah. Libanon. 2008. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek .  Jakarta:  Rieneka  Cipta. 2002. Dokumen Badan Amil Zakat Kecamatan Astanajapura Kabupaten              Cirebon. Hidayat, Yayat. Zakat Profesi. Cirebon: CV Pangger. 2007.
Hafidhuddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian  Moderen. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
Ibn  Hajar  Al  Asqolani. tt.  Bulughul Maram. Daar  Akhya  Al  Kutubul ‘Arobiyah.
Inayah,  Gazi. Teori  Komprehensip tentang Zakat dan Pajak. Yogyakata: Tiara Wacana. 2003. Irfan Mahmud Ra’ana. System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-
Khatab. terj.  Mansuruddin  Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1990.
Karim,  Adiwarman  Azwar. Sejarah
Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
Kecamatan  Astanajapura  Dalam  Angka tahun 2010 Kementerian Agama RI. 2011. Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat. Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. Khaf,  Monzer. Zakah  Management  in Some  Muslim  Societies. Jeddah: King Fahd National Library. 2000.
Mannan,  M.  Abdul. Teori  dan  Praktek
Ekonomi  Islam. Yogyakarta:  PT Dana Bakti Primayasa. 1997.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005. Mufraini,  M.  Arif. Akuntansi  dan Manajemen Zakat. Jakarta: Kencana  Prenada  Media  Group. 2006. Muhammad  bin  Qosim  al-Ghozi.  tt. Fath al- Qorib al-Mujib.
Maktabah al-Syarqiyah. Indonesia. Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito. 1996. Prayitno, Budi. Optimalisasi Pengelolaan  Zakat  pada  Badan Amil  Daerah  (Tinjauan  terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi  Tenggara). Semarang: Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro. 2008. Pride  (Tim  Manajemen). Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi  Syariah. Jakarta:  Gaung
Persada Press. 2008.
P3EI. Ekonomi  Islam. Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 2008.
Rakhmat,  Jalaluddin. Islam  Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendikiawan  Muslim. Bandung: Mizan. 2004.
Ridwan,  Ahmad  Hasan, Pemberdayaan Zakat, Majalah  Tazkiah,  edisi
Januari-Maret 2008.
Suaidi,  Jurisdictie, Jurnal  Hukum  dan Syariah,  Volume  1,  Nomor  2. Fakultas  Syari’ah  UIN  Maliki Malang. Desember 2010 Sudarsono,  Heri. Bank  dan  Lembaga
Keuangan  Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. 2008. Taqiyyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad Alkhusaeni. tt. Kifayatul  Akhyar. Daar  Akhya  Al
Kutubul ‘Arobiyah.