Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 3 (2020): 358-377

## Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara)
Ririn Ardila*; Akbar Kurnia Putra Fakultas Hukum, Universitas Jambi *Coresponding author: ririnardila98@gmail.com
Submission :   30 Juli 2020 Revision :   31 Oktober 2020 Publication :   23 November 2020

## Abstract
Natuna Utara Sea is the Exclusive Economic Zone of Indonesia which is located  in  the  Riau  Islands  Province,  namely  Natuna  District.  the emergence of territorial dispute in the Natuna Utara Sea due to Cina's claim  on  to  nine-dash  line.  This  research  discusses  whether  Cina's claim  of  the  nine-dash  line  over  the  North  Natuna  Sea  complies  with the  1982  UNCLOS  provisions  and  examines  Indonesia's  attitude towards  Cina's claims  in  the  North  Natuna  Sea.  The  type  of  research used is Normative with statue approach, historical approach, and case law approach. The results of the study conclude that Cina's claims on the nine-dash line against theNatuna Utara Sea are contradictory and irrelevant  according  to  UNCLOS  1982  and  Indonesia  considers  that Indonesia does not have any disputes with Cina.
Keywords: Cina; Natuna Utara Sea; Nine-Dash Line

## Abstrak
Laut  Natuna  Utara  merupakan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia yang  terletak  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yaitu  Kabupaten  Natuna, timbulnya  sengketa  wilayah  di  Laut  Natuna  Utara  karena  adanya Klaim Cina terhadap nine-dash line atau sembilan garis putus-putus. Penelitian  ini  membahas  tentang  apakah  klaim nine-dash  line atas laut Natuna Utara oleh Cina sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan  mengkaji  bagaimana  sikap  Indonesia  terhadap  klaim  negara
Cina  di  laut  Natuna  Utara.  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah Normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach) ,  pendekatan  sejarah (historical  approach), dan pendekatan  kasus (case  law  approach). Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  klaim  Cina  atas nine-dash  line terhadap  laut Natuna  Utara  bertentangan  dan  tidak  Relevan  menurut UNCLOS 1982 dan  Indonesia  beranggapan  bahwasannya  Indonesia  tidak memiliki  sengketa apapun dengan Cina.
Kata Kunci: Tiongkok; Laut Natuna Utara; Nine-dash Line

## A. Pendahuluan
Unsur berdirinya suatu negara diatur pada pasal 1 Montevideo (Pan  American) Convention  On  Rigths  and  Duties  Of  States  Of 1933  Yang  salah  satunya  adalah a  defined  territory yang artinya  untuk  berdirinya  suatu  negara  harus  adanya  suatu wilayah, baik itu wilayah daratan, udara maupun wilayah laut. 1
Wilayah  laut  cenderum  lebih  besar  dibumi  jika  dibandingkan dengan wilayah daratan terlihat dalam kondisi geografis bumi wilayah  lautan  menduduki  ¾  atau  sekitar  70%  dari  total wilayah  permukaan  bumi. 2 Mengenai  Wilayah  laut  sudah diatur secara gamlang oleh United Nations On The Law Of The Sea  1982, wilayah  laut  terdiri  dari  perairan  pedalaman,  laut teritorial,  perairan  negara  kepulauan,  zona  tambahan,  zona ekonomi  eksklusif,  landasan  kontinen,  laut  bebas,  Kawasan dasar laut teritorial.
Kerap  terjadi  problematika  diwilayah  laut,  misalnya status  wilayah  serta  batas-batas  Negara  seperti  negara bertetangga,  persoalan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor persengketaan  antar  negara,  Padahal  persengketaan  antar negara  dapat  memengaruhi  kepentingan  vital  negara  seperti
1 Ni’matul Huda . Ilmu Negara . Jakarta :Penerbit Raja Wali Pers. 2014. hal. 17.
2 Alief  Sambago.  Penamaan  Laut  Natuna  Utara  Oleh  Pemerintah Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurist-Diction . Vol.1 No. 2. hal. 382.
halnya  integritas  wilayah.  Persoalan  mengenai  batas-batas wilayah  laut  sebenernya  penetapan  batas wilayah  laut  sudah diatur  didalam  hukum  laut  internasional  atau UNCLOS  1982 , seperti  pengaturan  mengenai  batas  wilayah  laut  pada  Zona Ekonomi  Eksklusif  pada  pasal  57  yang  menyatakan “The exclusive  economic  zone  shall  not  extend  beyond  200  nautical miles  from  the  baselines  from  which  the  breadth  of  the territorial  sea  is  measured” 3 Yang  artinya  Zona  Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 Mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Negara  Republik  Indonesaia  sudah  meratifikasi UNCLOS  1982  pada  tahun  1985  dengan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985 4 yang  telah  menjadikan  Undang- Undang  Nomor  5    tahun  1983 5 yang  mengatur  lengkap mengenai  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia.  Sebagai  negara peserta yang telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka Indonesia berhak menarik garis zona ekonomi eksklusif sejauh 200 Mil, penarikan  tersebut  sampailah  ke  Laut  Natuna  Utara  yang terletak  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  yaitu  Kabupaten  Natuna yang berada pada posisi 10016’-7019’ Lintang Utara dan 1050 00’-110000’  Bujur  Timur  dan  berbatasan  dengan  negara Vietnam  dan  Kamboja. 6 Tak  hanya  Vietnam  dan  Kamboja bahkan  laut  Natuna  Utara  juga  berbatasan  dengan  Laut  Cina Selatan. Berbicara mengenai laut Cina Selatan, selain Indonesia ada  beberapa  negara juga  yang  berbatasan  dengan Laut  Cina Selatan salah satunya Cina.
3 Pasal 57 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982.
4 Undang-UndangNomor 17 Tahun 1985 Tentang pengesahan United Nations Conventions On The Law Of The  Sea 1982
5 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia.
6 Pemerintahan  Kabupaen  Natuna. https://natunakab.go.id/sela yang-  panadang-  kabupaten  -natuna-provinsi  -kepulauan  -riau/ . Diakses pada tanggal 13 Juni 2020.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3  (2020)
Dengan adanya penarikan garis ZEEI sejauh 200 mil di laut  Natuna  Utara,  kemudian  timbul  pelanggaran  yang  mana Cina telah lama mengklaim nine-dash line atau sembilan garis putus-putus kebeberapa negara yang berbatasan dengan Laut Cina  Selatan,  kemudian  garis  tersebut  menjorok  masuk  ke ZEEI Indonesia. Kapal Cina masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 7 yakni Laut Natuna Utara Pada tanggal 23 desember 2019 dan mengklaim nine-dash line .
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah klaim nine-dash line atas laut Natuna Utara oleh Cina sesuai dengan ketentuan UNCLOS  1982 dan  Mengetahui  bagaimana  sikap Indonesia terhadap klaim negara Cina di laut Natuna Utara.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  kepustakaan  yang  meneliti  bahan  Pustaka, dengan  mempelajari  sumber-sumber  atau  bahan  tertulis berupa  buku-buku,  artikel,  koran,  dan  majalah, 8 dengan menerapkan beberapa
pendekatan, yaitu
dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statue approach), pendekatan  sejarah (historical  approach), dan pendekatan kasus (case law approach) .

## C. Pembahasan
7 Menurut  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1983  Zona ekonomi  eksklusif  Indonesia  adalah  jalur  diluar  dan  berbatasan dengan  laut  wilayah  Indonesia  sebagaiman  aditetapkan berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  tentang  perairan Indonesia  yang  meliputi  dasar  laut,  tanah  dibawahnya  dan  air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
8 Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum. Penerbit  Kencana, Jakarta. 2008. Hal. 93.
1. Klaim nine-dash line atas laut Natuna Utara oleh Cina menurut  Ketentuan United  Nations  Conventions  On
The Law Of The Sea 1982.
Laut Natuna Utara merupakan wilayah Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia yang terletak di Provinsi Riau, Kabupaten Natuna.  Laut  Natuna  utara  berbatasan  dengan  laut  Cina Selatan,  tidak  hanya  negara  Indonesia  saja  yang  berbatasan dengan  laut  Cina  Selatan  melainkan  negara  lain  seperti  Cina, Taiwan,  Vietnam,  Kamboja,  Thailand,  Malaysia,  Singapura, Brunei  Darusalam,  dan  Filiphina.  Laut  Cina  Selatan  kerap menjadi  problematika  diantara  beberapa  negara  yang berbatasan seperti Cina, Cina telah lama mengklaim nine-dash line atau sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan.
Cina  mengklaim  hampir  seluruh  wilayah  perairan  di Laut  Cina  Selatan  sebagai  wilayah  teritorialnya 9 ,  klaim  ini merupakan peta Sembilan Garis Putus-putus ( Nine-Dash Line ) yang  dibuat  oleh  Cina  ini  berdasarkan  fakta  sejarah  masa lampau bangsa Cina yang telah lama meyakini bahwa wilayah Laut  Cina  Selatan  merupakan  wilayah  mereka.  Sengketa kepemilikan  kedaulatan  teritorial  di  Laut  Cina  Selatan sesungguhnya  merujuk  kepada  wilayah  kawasan  laut  dan daratan  didua  gugusan  kepulauan  Paracel  dan  Spratly. 10
Namun  permasalahannya  adalah  klaim  yang  dilakukan  oleh Cina  atas nine-dash  line ini  menjorok  masuk  kedalam  Zona ekonomi eksklusif Indonesia yakni Laut Natuna Utara.
Fakta sejarah kuno ini bermula pada abadke 2 sebelum masehi,  Menurut  Cina  pulau  dan  wilayah  Laut  Cina  Selatan
9 Menurut black’s law dictionary klaim adalah Claim To demand as one’s own; to state; to urge; to insist, yang terjemahan bebasnya adalah  mengklaim  menuntut  sebagai  milik  sendiri;  untuk menyatakan; untuk mendesak; untuk bersikeras.
10 Muhar Junef . Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan Maritime Territorial Dispute in South Cina Sea . De Jure . Vol. 18. No. 2 . hal. 220.
ditemukan  oleh  pendahulu    Cina,  kepulauan  tersebut  yang mempunyai alasan kepemilikan Pulau Paracel (Pulau Hainan) dan peninggalan sejarah yang konon berasal dari Dinasti Han sejak    abad  ke  2  sebelum  masehi,  kemudian  pada  abad  12 sebelum  masehi  pulau-pulau  dan  wilayah  laut  Laut  Cina Selatan  di  masukkan  oleh  negara  Cina  kedalam  peta  teritori Cina  oleh  Dinasti  Yuan,  berlanjut  pada  abad  ke  13  sebelum Masehi Cina meyakini nine-dash line tersebut karena diperkuat dengan adanya Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi.
Kemudian  pada  tahun  1947  Cina  memproduksi  peta Laut  Cina  Selatan  dengan  Sembilan  garis  putus-putus  yang membentuk  huruf  U,  serta  menyatakan  semua  wilayah  yang ada  di  dalam  di  garis  merah  putus-putus  tersebut  adalah wilayah  teritorial  Cina.  Klaim nine-dash  line yang  dilakukan oleh  Cina  tersebut  membuat  salah  satu  negara  yang berbatasan  dengan  laut  Cina  Selatan  tidak  tinggal  diam. Negara  Philipina  yang  termasuk  dalam  klaim  tersebut membawa  sengketa  ini  pada Permanent  Court  Of  Arbitration (PCA). Permanent Court Of Arbitration (PCA) merupakan badan arbitrase  yang  menyelesaikan  sengketa  antar  negara  yang sudah  berdiri  sejak  lama dan  memiliki  hukum  acaranya  yang terletak di Den Haag Belanda. 11
Philipina  mengajukan  sengketa  tersebut  pada  tanggal 22  Januari  2013,  putusan  dari  sengketa  tersebut  keluar  pada tanggal 12 Juli 2016. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh PCA adalah sebagai berikut :
“ The  Tribunal  concludes  that,  as  between  the Philippines and Cina, Cina’s claims to historic rights, or other  sovereign  rights  or  jurisdiction,  with  respect  to the maritime areas of the South Cina Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary
11 Huala  Adolf. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .  Sinar Grafika, Jakarta. 2016. hal. 40.
to  the  Convention  and  without  lawful  effect  to  the extent that they exceed the geographic and substantive limits  of  Cina’s  maritime  entitlements  under  the Convention.  The  Tribunal  concludes  that  the Convention  superseded  any  historic  rights  or  other sovereign  rights  or  jurisdiction  in  excess  of  the  limits imposed therein” 12
Jika  diterjemah  bebaskan  dalam  Bahasa  Indonesia  arti  dari putusan  tersebut  adalah:  Pengadilan  menyimpulkan  bahwa, antara Filipina dan  Cina, klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak  kedaulatan  atau  yurisdiksi  lainnya,  sehubungan  dengan wilayah  maritim  Laut  Cina  Selatan  yang  dicakup  oleh  bagian yang  relevan  dari  sembilan  garis  putus-putus  adalah bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek yang sah sejauh mereka  melebihi  batas  geografis  dan  substantif  dari  hak maritim  Tiongkok  berdasarkan  Konvensi.  Pengadilan menyimpulkan bahwa Konvensi menggantikan hak bersejarah atau  hak  kedaulatan  atau  yurisdiksi  lain  yang  melebihi  batas yang diberlakukan di dalamnya
Walaupun PCA sudah mengeluarka nhasilputusan yang sudahdi jelaskan diatas, namun pihak Kementrian Luar Negeri Cina  mengeluarkan  pernyataan  terkait  hasil  putusan  yang dikeluarkan  oleh  PCA,  pernyataan  tersebut  adalah  sebagai berikut :
“The ruling is null and void with no binding force. It will in  no  way  affect  Cina's  territorial  sovereignty  and maritime rights and interests in the South Cina Sea. We oppose  and  refuse  to  accept  any  proposal  or  action based  on  the  ruling.  Cina  will  continue  to  safeguard territorial  sovereignty  and  maritime  rights  and interests,  maintain  peace  and  stability  in  the  South Cina  Sea,  and  endeavor  to  peacefully  resolve  relevant disputes  in  the  South  Cina  Sea  with  parties  directly concerned through negotiation and consultation on the
12 The South Cina Sea Arbitration Award Paragraf 278.
basis  of  respecting  historical  facts  and  in  accordance with international law.” 13
Yang artinya Keputusan itu batal demi hukum tanpa kekuatan mengikat. Ini sama sekali tidak akan memengaruhi kedaulatan teritorial Cina dan hak serta kepentingan maritim di Laut Cina Selatan.  Kami  menentang  dan  menolak  untuk  menerima proposal  atau  tindakan  berdasarkan  putusan  tersebut.  Cina akan  terus  menjaga  kedaulatan  teritorial  dan  hak  serta kepentingan  maritim,  menjaga  perdamaian  dan  stabilitas  di Laut  Cina  Selatan,  dan  berusaha  untuk  menyelesaikan  secara damai  sengketa  yang  relevan  di  Laut  Cina  Selatan  dengan pihak-pihak  terkait  secara  langsung  melalui  negosiasi  dan konsultasi  atas  dasar  penghormatan  terhadap  fakta  sejarah. dan sesuai dengan hukum internasional.
Selanjutnya  Cina  masih  tetap  mengklaim Nine-Dash Line , kemudian pada tanggal 23 desember 2019 kapal Negara Cina  masuk  kedalam  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  di Laut  Natuna  Utara  dan  Kembali  mengklaim nine-dash  line, seperti  yang  sudah  dijelaskan  dipembahasan  Cina  juga mengatakan  tidak  seharusnya  nelayan  Cina  ditangkap  oleh KKP  karena  mereka  hanya  melakukan  kegiatan traditional fishing  ground. Sebenarnya  ini  bukan  kali  pertama  Cina memasuki  ZEEI,  Cina  masuk  dan  mulai  mengklaim  di  ZEEI pada tanggal 16 juni. Sebenarnya Cina memang tidak masalah jika  masuk  dan  berlayar  di  ZEEI,  yang  jadi  permasalahannya adalah  Cina  memasuki  ZEEI  selain  mengklaim Nine-dash  line pada saat itu Cina juga melakukan kegiatan Ilegal Fishing. Jika berbicara secara History dan secara hukum laut Internasional kepemilikan laut Natuna utara adalah milik Indonesia.
13 Foreign Ministry Spokesperson Lu Kang's Remarks on Statement by Spokesperson  of  US  State  Department  on  South  Cina  Sea Arbitration Ruling , https://www.fmprc.gov.cn/nanhai/eng/ fyrbt_1/t1380409.htm . Diakses pada Tanggal 21 Oktober 2020.

## 2. Sejarah laut Natuna Utara
Laut  Natuna  Utara  merupakan  laut  yang  berbatasan dengan  Laut  Cina  Selatan.  Laut  Cina  Selatan  merupakan  zona laut bebas yang berada di selatan Cina dengan titik koordinat 4°48’  Lintang  Utara  -  108°01’  Bujur  Timur  dari  utara kepulauan  Natuna  milik  negara  republik  Indonesia.  laut  Cina Selatan  bersinggungan  dengan  batas-batas  Zona  ekonomi eksklusif dibeberapa negara yaitu di Asia Tenggara,  Malaysia dan Vietnam disebelah barat dan barat daya, Filipina di timur, Brunei  Darussalam  serta  Malaysia  disebelah  tenggara  dan Indonesia disebelah selatan.
Laut Cina Selatan sendiri merupakan Laut Bebas yang berbatasan  dengan  negara-negara  lain,  pada  saat  itu  laut Natuna Utara masih bernama laut Cina Selatan, nama laut Cina selatan  diambil,  digunakan,  dan  disepakati  karena memudahkan  penyebutan  nama  di  wilayah  laut  bebas  di selatan Cina, karena pada jaman itu banyak negara di ASEAN belum  merdeka  sepenuhnya  sehingga  akan  rumit  apabila harus menamai dengan nama daerah yang masih dalam masa penjajahan.  Nama  ini  telah  disepakati  dalam  dokumen  S-23 IHO  yang  diterjadi  pada  tahun  1953,  Dalam  dokumen  S-23 telah disepakati penamaan wilayah laut bebas di selatan Cina sebagai  Laut  Cina  Selatan,  hal  itu  pula  yang  membuat  Cina beranggapan  bahwa  wilayah  tersebut  merupakan  hak  milik mereka  dan  Cina  memiliki  kedaulatan  untuk  melakukan ekplorasi dan eksploitasi di wilayah Laut Cina Selatan. 14
Dilihat  secara  historis,  Laut  Cina  Selatan  merupakan wilayah  yang  berpotensi  dilanda  konflik  karena  berbatasan dan  bersinggungan  langsung  dengan  batas-batas  zona ekonomi  eksklusif  negara-negara  di  Asia  Tenggara  maupun negara  Asia  Muka  seperti  Cina  dan  Jepang  maka  dari  itu
14 Alief    Sumbago.  Penamaan  Laut  Natuna  Utara  Oleh  Pemerintah Indonesia  Dalam  prespektif  Hukum  Internasional. Juris-diction . Vol 1. No 2. hal. 389.
Indonesia  melakukan  Pembenanahan  peta  wilayah  Indonesia yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  penegasan batas-batas  zona  maritim  di  daerah  Natuna  Utara  yang bersinggungan  dengan  Laut  Cina  Selatan.  Kemudian  Pada tahun 1957, kepulauan Natuna awalnya masuk dalam wilayah Kerajaan Petani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun pada abad  ke  19,  kepulauan  Natuna  akhirnya  masuk  kedalam penguasaan  Kesultanan  Riau  dan  menjadi  wilayah  dari Kesultanan  Riau,  dimana  kepulauan  Natuna  berada  di  jalur strategis  dari  pelayaran  internasional.  Setelah  Indonesia merdeka,  Delegasi  dari  Riau  ikut  menyerahkan  kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pula Jawa. Pada 18 Mei  1956,  pemerintah  Indonesia  resmi  mendaftarkan kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selanjutnya  pada  tahun  2017  pemerintah  Indonesia tentunya  dibawah  arahan  Presiden  Joko  Widodo  adalah memperbaharui  peta  nasional  hal  ini  merupakan  tindakan yang  positif  dan  berani  untuk  menjamin  hak  berdaulat, keamanan,  dan  kepastian  hukum  bagi  negara  Indonesia. Penegasan batas-batas wilayah yang telah disepakati bersama negara-negara tetangga membuat wilayah Indonesia memiliki kedaulatan  dan  hak  berdaulat  yang  diakui  di  dunia internasional. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna  Utara  merupakan  salah  satu  langkah  politik  terbaik yang dilakukan Indonesia guna menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada negara yang melakukan klaim tanpa dasar dan  sesuai  dengan United  Nations  Convention  On  The  Law  Of The Sea 1982.
Dalam  penarikan  garis  zona  ekonomi  eksklusif 15 yang dilakukan  oleh  Indonesia  sesuai  dengan  aturan  yang  dimuat
15 Menurut pasal 55 United Nations Conventions One The law Of The Sea 1982 Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan
dalam pasal  57  UNCLOS  1982  yaitu  :  “ The  exclusive  economic zone  shall  not  extend  beyond  200  nautical  miles  from  the baselines  from  which  the  breadth  of  the  territorial  sea  is measured ” 16 dalam  ketentuan  ini  Indonesia  berhak  menarik garis  zona ekonomi eksklusif sejauh 200 Mil.

## 3. Klaim  Cina  terhadap Nine-dash  line di  laut  Natuna
Utara
Klaim  Cina  atas  zona  ekonomi  eksklusif  Indonesia  di  laut Natuna  Utara  kedalam  Sembilan  Garis  Putus-putus  Cina merupakan bentuk arogansi Cina yang ingin menguasai penuh wilayah  Laut  Cina  Selatan  tersebut. 17 Klaim nine-dash  line dilaut  Natuna  Utara  merupakan  klaim  atas  sembilan  garis putus-putus  yang  berbentuk  seperti  lidah  atau  huruf  U  dan diakui  sebagai  hak  maritim  Cina  dan  telah  dipercaya masyarakat Cina sejak lama.
Berikut  ini  adalah  gambar  visualisasi nine-dash  line atau  sembilan  garis  putus-putus  yang  diklaim  oleh  negara Cina: 18
berdampingan  dengan  laut  teritorial,  yang  tunduk  pada  rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak  dan  yurisdiksi  Negara  pantai  dan  hak-hak  serta kebebasan-kebebasan  Negara  lain,  diatur  oleh  ketentuan- ketentuan yang relevan Konvensi ini.
16 Terjemahan  bebas  :  Zona  ekonomie  eksklusif  tidak  boleh melebihi  200  mil  laut  dari  garis  pangkal  darimana  lebar  laut teritorial diukur.
17 Fitra  Deni  dan  Lukman  Sari.  Upaya  Diplomasi  Indonesia Terhadap Klaim Cina Atas Zona Ekonomi Eksklusif  Indonesia Di Laut Natuna Utara. International & Diplomacy , Vol. 3. No. 1 . hal. 5. 18 Hikmahanto  Juwana. Kepatuhan  Negara  Terhadap  Hukum Internasional:  Putusan  PCA  Atas  Laut  Cina  Selatan .  Jambi  : Seminar Hukum Internasional Universitas Jambi. 2019. Hal. 11.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3  (2020)
Direktur  Studi  Perbatasan  Cina  yaitu  Li  Guo  qiang mengatakan:  “Ada seluas 50.000 km2 wilayah tumpang tindih antara  klaim  Cina  atas nine-dash  line dengan  Zona  Ekonomi Eksklusif  Indonesia” 19 Dengan  ini  jelas  bahwa  Klaim  Cina terhadap nine-dash  line di  laut  Natuna  Utara  tidak  sesuai dengan  ketentuan  hukum  laut  internasional  atau  UNCLOS 1982.
Jika  dikaji  dalam  hukum  laut  Internasional  lebar  laut teriorial  sendiri  diatur  pada  pasal  3  UNCLOS  1982 20 yang menyatakan    “Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured  from  baselines  determined  in  accordance  with  this Convention.” 21 Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap
19 Batamnews, https://  www.  Batamnews  .co.id/  berita-  141168- mengenal  -9-garis-  putus  putus-  tiongkok-  dan-  klaim-  Cina- selatan.html .  Diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.
20 Pasal 3 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982.
21 Terjemahan  bebas:  Setiap  Negara  mempunyai  hak  untuk menetapkan  lebar  laut  teritorialnya  sampai  suatu  batas  yang tidak  melebihi  12  mil  laut,  diukur  dari  garis  pangkal  yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.
negara  berhak  menarik  garis  laut  teritorialnya sejauh  12  mil, selanjutnya  dalam  hal  ini  negara  pantai  mempunyai kedaulatan  atas  laut  teritorialnya  tersebut  dan  dalam pelaksanaannya kedaulatan atas laut teritorial ini tunduk pada ketentuan  hukum  internasional. 22 Pada  pasal  tersebut menjelaskan  bahwa  setiap  negara  berhak  menarik  garis  laut teritorialnya sejauh 12 mil, berarti Klaim Cina terhadap Nine- dash  line atas  laut  Natuna  Utara  sudah  melanggar  pasal  3 UNCLOS  1982  karena  garis  yang  ditarik  oleh  negara  Cina melebihi ketentuan yang telah diatur oleh UNCLOS 1982, Cina sendiri  telah  mengklaim  seluruh  wilayah  Laut  Cina  Selatan seluas  2000.000  km 2 atau  90%  dimana  laut  Natuna  Utara masuk dalam klaim tersebut.

## 4. Traditional Fishing Ground Menurut UNCLOS 1982
Pemerintah  Cina  mengatakan  bahwa  mereka  memasuki wilayah  ZEEI  karena  melakukan Traditional  Fishing  Ground, Cina melakukan kegiatan ini dengan berdasarkan sejarah kuno yang  telah  mereka  yakini  dari  abad  ke  2  sebelum  masehi. Konsep Traditional Fishing Grounds yang dimaksud adalah:
“The term ‘historic rights’ maybe defined as rights over certain  land  or  maritime  areas  acquired  by  a  state through  a  continuous  and  public  usage  from  time immemorial  and  acquiessence  by  other  states, although those rights would not normally accrue to it under general international law.” 23
Maksud  dari  konsep  tersebut  syarat-syarat  untuk  diakuinya hak  tersebut  adalah  penggunaan  secara  turun  temurun  dan
22 Akbar Kurnia Putra,  Hak Lintas Damai Right Of Innocent Passage Berdasarkan United  Nations  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea
198. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7, No. 2. hal. 27.
23 Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa  dan  Al  QodarPurwo.  Analisis Historical Traditional fishing Right Pada Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia. Legality. Vol. 27, No. 1. hal. 90.
berkelanjutan yang tidak lekang oleh waktu, bahkan sebelum UNCLOS  1982  disepakati  sebagai rule  based  system dari hukum  laut  internasional  yang  juga  mengakomodir  adanya pembagian wilayah laut dalam pengaturannya.
Apabila dikaji Didalam hukum laut Internasional pada UNCLOS  1982  hukum  tersebut  tidak  pernah  mengatur mengenai traditional fishing ground , melainkan UNCLOS 1982 mengatur  mengenai traditional  fishing  rights.  Tradisional fishing rights diatur pada pasal 51 ayat 1 menyatakan :
” Without  prejudice  to  article  49,  an  archipelagic  State shall respect existing agreements with other States and shall  recognize  traditional  fishing  rights  and  other legitimate  activities  of  the  immediately  adjacent neighbouringWithout  prejudice  to  article  49,  an archipelagic  State  shall  respect  existing  agreements with  other  States  and  shall  recognize  traditional fishing  rights  and  other  legitimate  activities  of  the immediately  adjacent  neighbouring  States  in  certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they  apply,  shall,  at  the  request  of  any  of  the  States concerned,  be  regulated  by  bilateral  agreements between  them.  Such  rights  shall  not  be  transferred  to or shared with third States or their nationals. States in certain  areas  falling  within  archipelagic  waters.  The terms and conditions for the exercise of such rights and activities,  including  the  nature,  the  extent  and  the areas to which they apply, shall, at the request of any of the  States  concerned,  be  regulated  by  bilateral agreements  between  them.  Such  rights  shall  not  be transferred  to  or  shared  with  third  States  or  their nationals.”
Mengenai potensi untuk berurusan dengan negara pantai yang lain Traditional Fishing Rights juga diatur pada pasal 47 ayat 6 UNCLOS 1982 yang menyatakan :
“If a part of the archipelagic waters of an archipelagic State  lies  between  two  parts  of  an  immediately adjacent  neighbouring  State,  existing  rights  and  all other  legitimate  interests  which  the  latter  State  has traditionally  exercised  in  such  waters  and  all  rights stipulated  by  agreement  between  thoseStates  shall continue and be respected.” 24
Pasal  47  ayat  6  UNCLOS  1982  menyatakan  bahwa  negara kepulauan  yang  bertetangga  atau  langsung  berdampingan wajib  kiranya  untuk  membuat  perjanjian  bilateral  diantara kedua  Negara  pantai.  Klaim  Cina  mengenai  daerah  kegiatan perairan  Cina  di  zona  ekonomi  eksklusif  Indonesia  yang berdasarkan Traditional Fishing Grounds di laut Natuna Utara bersifat  unilateral  dan  klaim  tersebut  salah,  karena  UNCLOS 1982 hanya mengenal Traditioal Fishing Rights.
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam hukum  laut  internasional  atau  UNCLOS  1982  tidak  mengatur mengenai traditional fishing ground melainkan UNCLOS 1982 hanya  mengatur  mengenai Traditional  Fishing  Rights ,  bahkan untuk  melakukan  kegiatan Traditional  Fishing  Rights harus ada  perjanjian  bilateral,  sementara  Indonesia  tidak  pernah melakukan  perjajian  tersebut  dengan  Cina,  namun  Indonesia melakukan  perjanjian  biletral  kepada  negara  tetangga  yaitu Malaysia. Berarti Klaim nine-dash line dan kegiatan traditional fishing ground Cina  tidaklah Relevan menurut UNCLOS 1982.

## 5. Sikap Indonesia Terhadap Klaim  Negara Cina di Laut Natuna Utara
Dalam  perspektif  Indonesia,  apa  yang  dilakukan  oleh  Cina dalam  mengklaim nine-dash  line di  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  tentunya  dapat  mengganggu  stabilitas  keamanan negara  Indonesia,  selama  ini  dari  beberapa  konflik  Cina
24 Pasal 47 ayat 6 United Nations Conventions On The Law Of The Sea 1982.
terhadap  beberapa  negara  di  perbatasan  laut  Cina  Selatan justru  Indonesia  tidak  pernah  ikut  campur  karena  Indonesia tidak  pernah  bermasalah  dengan  Cina  terkait  sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.
Sikap  pertama  ialah  bahwa  wilayah  Indonesia merupakan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  ketentuan UNCLOS  1982,  maka  dari  itu  untuk  mempertegas  kedaulatan negara  Republik  Indonesia  Berdasarkan  putusan  mahkamah internasional melalui mahkamah arbitrase internasional pada bulan  juli  2016  mengganti  nama  laut  Natuna  Utara.  Dasar negara  Indonesia  mengganti  nama  laut  Natuna  Utara  adalah sebagai berikut:
1. Pengakuan  Indonesia  sebagai    negara  kepulauan dalam United  Nations  Conventions  On  The  Law  Of The Sea 1982 yang menegaskan hak-hak Indonesia
Dalam  menentukan  batas-batas  dan  menamai wilayah lautnya.
2. Penamaan  laut  Natuna  Utara  dilakukan  diwilayah Yurisdiksi laut Indonesia.
3. Penamaan  Laut  Natuna  Utara  merupakan  bagian dari  upaya  Indonesia  untuk  mempertegas kedaulatan atas wilayah laut di Utara Natuna.
Pemerintah  Indonesia  melalui  Menteri  Luar    Negeri Retno  Marsudi  juga  telah  memanggil  perwakilan  Cina  Sun Weide  yang  dalam  hal  ini  adalah  Kuasa  Usaha  Sementara Kedutaan  Besar  Cina  di  Jakarta,  untuk  menyampaikan  Nota Protes  Diplomatik  atas  persoalan  klaim Nine-dash  Line tersebut,  yakni :
a. Terkait  masalah  pelanggaran  hak  berdaulat  dan yuridiksi  Indonesia  di  Kawasan  ZEE  dan  landas kontinen;
b. Protes  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kapal Coast Guard Cina  untuk  mencegah  upaya  penegakan
hukum  yang  dilakukan  otoritas  Indonesia  di wilayah ZEE dan landas kontinen;
c. Protes  adanya  pelanggaran  terhadap  kedaulatan laut territorial Indonesia.
Sikap  kedua  Indonesia  adalah  negara  Cina  dan Indonesia  sama-sama  merupakan  negara  anggota  peserta UNCLOS  1982  makadari  itu  Republik  Indonesia  mengambil sikap  dengan  cara  mengajak  Cina  agar  menghormati, implementasi  dari  hukum  laut  internasional.  kemudian Indonesia  tidak  akan  pernah  mengakui nine-dash  line atau sembilan garis putus-putus, karena klaim yang dilakukan oleh Cina  ini  tidak  diakui  oleh  hukum  baik  itu  hukum  nasional maupun  hukum  internasional  yakni  UNCLOS  1982  untuk Indonesia  tidak  akan  membawa  kasus  sengketa  ini  seperti yang dilakukan oleh negara Philipina ke PCA, karena Indonesia menganggap  tidak  punya  sengketa  wilayah  atau  sengketa apapun dengan Cina.

## D. Penutup
Berdasarkan pembahsan diatas, maka artikel ini menyimpulkan bahwa Klaim nine-dash line oleh Cina atas laut natuna  utara  merupakan  klaim  sembilan  garis  putus-putus yang  dibuatsecarasepihak  oleh  negara  Cina  di  laut  Cina Selatan,  klaim nine-dash  line ini  berdasarkan  fakta  sejarah kuno Cina jauh sebelum adanya UNCLOS 1982, klaim ini secara turun temurun yang diyakini oleh masyarakat Cina sejak masa lampau  pada  abad  ke  2  sebelum  Masehi,  Hanya  saja  sebagai negara yang sama-sama meratifikasi UNCLOS 1982 klaim Cina terhadap nine-dash line tidak relevan atau tidak sesuai dengan ketentuan  UNCLOS  1982,  karena    pada  pasal  47  ayat  6 UNCLOS  1982  hanya  mengatur  mengenai Traditional  Fishing Rights ,  bahkan  untuk  melakukan Traditional  Fishing  Rights harus  ada  perjanjian  bilateral  sementara  Indonesia  tidak punya  perjanjian  bilateral  kepada  Cina.  Dikaji  dalam  hukum
laut  internasional  apa  yang  dilakukan  oleh  Cina  melanggar Pasal  3  UNCLOS  1982  karena  batas  laut  territorial  di  setiap negara  telah  diatur  dalam  konvensi  tersebut  adalah  12  mil, sedangkan  Klaim  Cina  atas  ZEE  Indonesia  di  Laut  Natuna seluas  50.000  km  2  tentunya  sudah  mengganggu  wilayah kedaulatan Indonesia di lautNatuna Utara.
Artikel ini juga menyimpulkan bahwa sikap Indonesia terhadap  klaim Nine-dash  line Negara  Cina  di  Laut  Natuna Utara  terutama  Indonesia  mengganti  nama  Laut  Cina  Selatan menjadi  laut  Natuna  Utara  yang  Berdasarkan  putusan mahkamah  internasional  melalui  mahkamah  arbitrase internasional  pada  bulan  juli  2016,  penamaan  laut  Natuna Utara  sesuai  dengan  konvensi  PBB  tentang  hukum  laut (UNCLOS 1982). Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim nine-dash line karena klaim sepihak yang telah dilakukan oleh Cina ini tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh UNCLOS 1982. Maka dari itu Indonesia mengganggap sama sekali tidak mempunyai sengketa apapun dengan Cina terkhusus sengketa wilayah.

## Referensi Instrument Hukum
United Nations Conventions On The Law Of  The Sea 1982. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Tentang Pengesahan United  Nations Convention  On  The  Law  Of
The Sea .
The  South  Cina  Sea  Arbitration  Award  About  The  Republic  of Philippines v. The People's Republic of China.

## Buku
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3 (2020)
Adolf,  Huala. Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional .
Penerbit Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
Campbell, Henry Black. Black’s Law Dictionary. Fourth Edition. Minnesouta : West Publlishing Co. 1968. Huda, Ni’matul. Ilmu Negara . Penerbit Raja Wali Pers. Jakarta. 2014. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum .  Penerbit Kencana. Jakarta. 2008.

## Artikel/Jurnal
Deni,  Fitra  dan  Sari,  Lukman.  Upaya  Diplomasi  Indonesia Terhadap  Klaim  Cina  Atas  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia  Di  Laut  Natuna  Utara. International  & Diplomacy , Vol. 3. No. 1 . hal. 5 Junef,  Muhar . Sengketa  Wilayah  Maritim  Di  Laut  Tiongkok Selatan Maritime Territorial Dispute in South Cina Sea .
De Jure . Vol. 18. No. 2 .
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana  dan  Purwo,  Al  Qodar. Analisis Historical  Traditional  fishing  Right Pada  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Legality. Vol. 27, No. 1. Putra,  Akbar  Kurnia.    Hak  Lintas  Damai Right  Of  Innocent Passage Berdasarkan United  Nations  Convention  On The Law Of The Sea 1982”. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 7, No.
2.
Sambago, Alief. Penamaan Laut Natuna Utara Oleh Pemerintah Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.
Jurist-Diction . Vol.1 No. 2.

## Laman
Pemerintahan Kabupaen Natuna. https://natuna kab.go.id/sel ayang  -panadang-  kabupaten  –natuna  -provinsi- kepulauan -riau/ . Diakses pada tanggal 13 Juni 2020. Foreign  Ministry  Spokesperson  Lu  Kang's  Remarks  on Statement by Spokesperson of US State Department on
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 3  (2020)
South  Cina  Sea  Arbitration  Ruling, https://www.fm prc.gov.cn/nanhai/eng/fyrbt_1/t1380409.htm. DiaksespadaTanggal  21  Oktober  2020 .  Diakses  pada tanggal 13 Juni 2020 Batamnews, https://www.batamnew  s.co.id/berita-141168- mengenal-9-garis-putus
putus-tiongkok-dan-klaim-
Cina-selatan.html .    Diakses  pada  tanggal  21  Agustus 2020.