Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## Implementasi Pelayanan Kesehatan Jiwa Berbasis Komunitas di Puskesmas Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2022

## Implementation of Community-Based Mental Health Services in Puskesmas Parlilitan District in 2022
Yenni Manullang 1 , R. Kintoko Rochadi 2 , Frida Lina Tarigan 3 , Donal Nababan 4 , Henny Arwina Bangun 5
Prodi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas sari Mutiara Indonesia Korespondensi Penulis: frida_tarigan@yahoo.co.id

## Abstrak
Masalah  kesehatan  jiwa  mempunyai  lingkup  yang  sangat  luas,  kompleks  dan    tidak terpisahkan dari kesehatan terutama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Program pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan suatu terobosan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  jiwa  dengan memberdayakan  masyarakat,  mulai  dari  Puskesmas  sebagai  ujung  tombak  pelayanan kesehatan  termasuk  pelayanan  kesehatan  jiwa,  perawat  kesehatan  jiwa  sebagai  tenaga kesehatan  yang  bekerja  di  Puskesmas,  dan  juga  keterlibatan  masyarakat.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  berbasis  komunitas  di Puskesmas  Parlilitan.  Metode  penelitian  dengan  desain  kualitatif,  informan  sebanyak  11 orang dipilih secara purposive . Teknik pengambilan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, telaah dokumen dan focus group discussion . Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi  sumber,  dan  metode.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas meliputi penyuluhan, deteksi dini, rawat jalan, rujukan, dan kunjungan rumah belum optimal. Diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam tiap  komponen  pelayanan  kesehatan  jiwa.  Penelitian  ini  menyarankan  agar  Puskesmas Parlilitan  lebih  memperbanyak  kegiatan  penyuluhan  di  luar  Puskesmas,  memperkuat kerjasama lintas sektor dan melatih kader kesehatan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.
Kata kunci: implementasi, pelayanan kesehatan jiwa, Puskesmas

## Abstract
Mental  health  problem  has  broad  and  complex  scope  which  is  inseparable  from  health, especially in supporting the realization of human life quality as a whole. Community-based mental health care is a breakthrough intended to increase mental health care by empowering people, starting from Puskesmas (Public Health Center) as the spearhead in health care, including mental health care, mental health nurses in Puskesmas, and people’s involvement. The objective of the research is to analyze the implementation of community-based health care at Parlilitan Puskesmas. The research uses qualitative research method. The samples
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
are 11 participants, taken by using purposive sampling technique. The data are gathered by conducting  in-depth  interview,  observation,  documentation,  and  focus  group  discussion. Triangulation  conducted  is  source  and  method  triangulation.  The  result  of  the  research shows  that  the  implementation  of  community-based  health  care  which  includes  the counseling, early detection, outpatient, references, and home visits are not optimal. The role of  family  and  people’s  empowerment  should  be  increased  in  each  component  of  mental health care. It is also recommended that the management of Parlilitan Puskesmas strengthen cross-sector  cooperation  and  train  health  cadres  in  order  to  increase  the  coverage  of people’s mental health care.

## Keywords: implementation, mental health care, Puskesmas

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  terhadap  penderita  gangguan  jiwa  tidak  hanya  berfokus terhadap  upaya  kuratif  tetapi  lebih  menekankan  upaya  preventif  dan  promotif diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (A. N. Rahayu et al., 2021)
Banyak  hal  yang  menjadi  penyebab  gangguan  jiwa  antara  lain  masalah  ekonomi, masalah  keluarga,  depresi,  hubungan  interpersonal,  penyakit  fisik,  serta  kehilangan  orang terdekat.  Gangguan  jiwa  berat  dapat  menyebabkan    turunnya  produktivitas  pasien  dan akhirnya  menimbulkan  biaya  besar  yang  dapat  membebani  keluarga,  masyarakat,  serta pemerintah. Dampak yang lebih jauh lagi adalah penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang. (Ayuningtyas et al., 2018)
Data dari  WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat penderita depresi di dunia sekitar 300 juta orang, skizofrenia 21 juta orang, bipolar 60 juta orang, serta demensia 47,5 juta orang (Roeslie, 2018). Sedangkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menunjukan bahwa peningkatan proporsi gangguan jiwa di Indonesia pada tahun 2018 cukup signifikan, yaitu 7 per 1000 penduduk atau sebanyak 1,6 juta jiwa. Tahun 2018 sebanyak 31,5% dari jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mengalami  gangguan  mental  dipasung  dalam  3  bulan terakhir, dan sekitar 14 juta atau 6% dari total penduduk Indonesia yang berusia ≥ 15 tahun mengalami depresi atau gangguan jiwa, serta sekitar 91% penderita depresi tersebut tidak berobat atau menjalankan pengobatan medis. Di Provinsi Sumatera Utara prevalensi rumah tangga dengan anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia/psikosis adalah  sebanyak  6,26؉,  dan  10,38%  diantaranya  pernah  mengalami  pemasungan,  dan prevalensi  depresi  pada  penduduk  usia  15  tahun  keatas  adalah  sebesar  7,9%.  (Kemenkes, 2018)
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  sejak  tahun  2000  telah  mengubah orientasi pelayanan kesehatan jiwa dari yang berbasis rujukan ke rumah sakit jiwa, menjadi pelayanan kesehatan jiwa di komunitas dasar, yaitu pasien gangguan jiwa dapat dirawat di
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
komunitas atau di pelayanan primer, sehingga pelayanan kesehatan jiwa yang sebelumnya disediakan di RSJ maupun RSU dapat dilakukan berbasis komunitas di pelayanan primer. Hal   tersebut   diperkuat   dengan adanya Keputusan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia No. 406/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas, yang menyebutkan  6  komponen  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  diselenggarakan  di  fasilitas kesehatan  tingkat  primer  yaitu  meliputi  penyuluhan,  deteksi  dini,  pelayanan  kedaruratan psikiatri, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rujukan,  dan pelayanan kunjungan rumah. (Kemenkes RI, 2009)
Jumlah kasus gangguan jiwa yang terus meningkat menjadikan puskesmas sebagai fasilitas  pelayanan  kesehatan  dasar  harus  memberikan  pelayanan  yang  optimal  dan  dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Penerapan standar upaya kesehatan jiwa sangat penting dalam rangka deteksi dini, penegakan diagnosa dan pengobatan terhadap penderita. Oleh karena itu, perencanaan program pelayanan kesehatan jiwa dapat dibuat lebih terencana dengan baik dan dapat dilaksanakan serta dievaluasi dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki, ketersediaan sarana, obat-obatan, adanya kerja sama dengan lintas sektoral, serta memiliki sistem database pasien terkini. Sehingga dapat meningkatkan hasil kegiatan program pelayanan kesehatan jiwa.(Direktorat P2P Kemenkes RI, 2020)
Menurut hasil Riskesdas tahun 2018, di Kabupaten Humbang Hasundutan prevalensi rumah  tangga  dengan  anggota  rumah  tangga  yang  mengalami  gangguan  jiwa skizofrenia/psikosis  adalah  sebesar  12,7؉,  dan  prevalensi  depresi  pada  penduduk  usia  15 tahun  keatas  adalah  8,8%.  (Kemenkes,  2018).  Di  Puskesmas  Parlilitan  terdapat  Orang Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  sebanyak  31  orang,  3  diantaranya  pernah  mengalami pemasungan dan 2 orang masih dipasung hingga sekarang.  Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa pelayanan rawat jalan dan deteksi dini tidak berjalan optimal, dari keseluruhan ODGJ tersebut yang rutin makan obat dan terkendali hanya sekitar 38%.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  sudah  dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  mengenai  implementasi  pelayanan  kesehatan  jiwa  berbasis komunitas di Puskesmas Parlilitan.

## METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  analisis  data menggunakan  model  Miles  dan  Hubberman,  yaitu  analisis  data  dilakukan  dalam  3  tahap, yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi.  Tehnik pengumpulan  data  dengan  cara  observasi,  wawancara  mendalam  dan  diskusi  kelompok terarah  atau Focus  Group  Discussion  (FGD). Informan  pada  penelitian  diambil  secara purposive sebanyak 11 orang yang terdiri dari penanggung jawab kesehatan jiwa Puskesmas,
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Kepala  Puskesmas,  penanggung  jawab  promkes,  bidan  desa,  keluarga  ODGJ,  perangkat desa,  penanggung  jawab  kesehatan  jiwa  Dinkes  Kabupaten,  dan  kader  kesehatan.  Untuk memperoleh  data  yang  dapat  dipercaya  peneliti  menggunakan  triangulasi  sumber  dan metode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Informan
No Informan JK Umur (Tahun) Pendidikan Terakhir Jabatan 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 Informan-1 Informan-2 Informan-3 Informan-4 Informan-5 Informan-6 Informan-7 Informan-8 Informan-9 Informan-10 Informan-11 Lk Lk Lk Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr Pr 38 56 43 24 56 45 24 70 63 31 44 DIII Keperawatan DIII Keperawatan
Dokter Umum S2 Kes. Masyarakat DIII Keperawatan
DIII Kebidanan SMA SMP SD SMA SMA
Pj. Keswa Puskesmas Kepala Puskesmas Dokter Poli Puskesmas Pj. Promkes Puskesmas Pj. Keswa Dinkes Bidan Desa Kader Keluarga Pasien
Keluarga Pasien
Keluarga Pasien Kepala Desa
Seluruh informan tersebut dianggap memiliki pengetahuan mengenai topik yang berkaitan dengan  penelitian  ini  dan  dapat  menggambarkan  fenomena  yang  ada  selama  ini  terkait pelayanan kesehatan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Parlilitan.

## 1. Penyuluhan
Pada  tahun  2021  sampai  bulan  Juli  2022  di  Puskesmas  Parlilitan  penyuluhan  kepada masyarakat  tidak  dilaksanakan  sama  sekali.  Alasan  utama  yang  dikemukakan  oleh penanggung  jawab  program  keswa  Puskesmas  adalah  karena  tahun  lalu  Puskesmas  lebih fokus dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan dalam  melaksanakan  vaksinasi  COVID-19,  maka  semua  penanggung  jawab  program dilibatkan dalam pelaksanaannya, termasuk penanggung jawab program kesehatan jiwa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan beberapa informan lain yang menyatakan bahwa tidak ada dilaksanakan penyuluhan mengenai kesehatan jiwa masyarakat.
Sementara  untuk  penyuluhan  perorangan  dilakukan  bersamaan  dengan  kunjungan  rumah

## Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022
Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
oleh bidan desa,  namun hanya kepada  pasien dan keluarga pasien yang  rutin makan obat. Materi  penyuluhan  yang  disampaikan  sekaitan  dengan  perawatan  ODGJ  dan  kepatuhan makan obat. Sedangkan untuk pasien yang tidak mau makan obat, tidak pernah dikunjungi untuk diberi edukasi dan motivasi agar mau menjalani pengobatan.
Akibat  dari  kurangnya  penyuluhan,  sikap  dan  persepsi  negatif  masyarakat  mengenai gangguan jiwa masih ada. Hal ini terbukti dari hasil wawancara kepada keluarga ODGJ yang masih menganggap bahwa gangguan jiwa yang dialami anaknya disebabkan oleh kutukan roh  jahat  atau  guna-guna  dari  mantan  pacarnya.  Keyakinan  ini  menyebabkan  keluarga merasa  bahwa  tidak  ada  gunanya  membawa  pasien  ke  layanan  kesehatan  untuk  diobati. Petugas kesehatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan persetujuan dari keluarga untuk melepaskan anggota  keluarganya  dari  pemasungan.  Selain  itu,  masih  ada juga  ODGJ  dan keluarganya  tidak memahami  mengenai proses  pengobatan  gangguan  jiwa.  Efek  samping dari obat-obatan psikiatrik menyebabkan ODGJ tidak mau lagi melanjutkan terapinya.
Sudah saatnya Puskesmas Parlilitan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan  jiwa  melalui  kegiatan  penyuluhan  ke  setiap  desa  yang  ada  di  wilayah  kerja Puskesmas  Parlilitan.  Sebab  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  dan keluarga  terkait  cara  merawat  ODGJ  dapat  mendorong  kesiapan  masyarakat  untuk  dapat menerima  ODGJ  ditengah-tengah  masyarakat  dan  keluarga  dalam  lingkungan  yang kondusif, sehingga frekuensi kekambuhan ODGJ menjadi lebih kecil dan secara berangsur- angsur  mengembalikan  kualitas  hidup  ODGJ  untuk  menjadi  individu  yang  produktif  dan mandiri. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh (Sari & Daryanto, 2021)

## 2. Deteksi Dini
Deteksi  dini  gangguan  jiwa  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Parlilitan  hanya  oleh  dokter Puskesmas terhadap pasien yang datang berobat. Dokter memegang peranan penting dalam deteksi dini. Selain mengatasi mengatasi keluhan fisik yang disampaikan pasien, dokter juga melakukan wawancara psikiatrik dengan menanyakan mengenai keluhan psikosomatik yaitu keluhan  fisik  yang  diduga  berkaitan  dengan  masalah  kejiwaan,  seperti  berdebar-debar, tengkuk  pegal,  tekanan  darah  tinggi,  sesak  napas,  gangguan  pencernaan,  gangguan  haid, keringat dingin, dan lain-lain . Begitu juga dengan keluhan mental emosional yaitu keluhan yang  berkaitan  dengan  alam  perasaan,  pikiran,  dan  perilaku  seperti  mengamuk,  bicara melantur, cemas tanpa sebab yang jelas, tak bergairah, putus asa, ide bunuh diri, bengong, kesulitan  belajar  pada  anak  sekolah,  dan  lain-lain.  Alur  deteksi  dini  yang  dilakukan  oleh dokter  Puskesmas  Parlilitan  sudah  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  yang  ditetapkan  oleh Kementerian Kesehatan RI. (Direktorat P2P Kemenkes RI, 2020)
Deteksi  dini  dapat  juga  dilakukan    oleh  kader  kesehatan  dan  petugas  kesehatan  lainnya melalui wawancara menggunakan kuesioner SRQ (Self Reporting Questionaire) yang dapat

## Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022
Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dilaksanakan  di  Posbindu  oleh  kader  Posbindu,  atau  di  kegiatan-kegiatan  lain  berbasis masyarakat.
Berdasarkan  wawancara  dengan  penanggung  jawab  program  kesehatan  jiwa Puskesmas  dan  kader  kesehatan  diketahui  bahwa  deteksi  dini  menggunakan  SRQ  tidak dilaksanakan  di  Puskesmas  Parlilitan.  Kader  kesehatan  belum  pernah  dilatih  mengenai kesehatan jiwa.  Padahal instrumen yang dibutuhkan yaitu kuesioner SRQ tersedia dengan cukup  di  Puskesmas,  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Humbang Hasundutan.  Yang  menjadi  alasan  tidak  terlaksananya  deteksi  dini  menggunakan  SRQ karena  kader  belum  pernah  dilatih  mengenai  kesehatan  jiwa.  Selain  itu  yang  menjadi prioritas  kegiatan  Puskesmas  adalah  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19,  tracing,  dan pemantauan isolasi mandiri. Sementara sumber daya Puskesmas Parlilitan sangat terbatas.

## 3. Pelayanan Kedaruratan
Di wilayah Puskesmas Parlilitan, penanganan kedaruratan psikiatri sudah cukup baik, dokter dan  perawat  sudah  terampil  dalam  melakukan  penatalaksanaan  kegawatdaruratan  karena sudah  pernah  mendapat  pelatihan  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sumatera    Utara.  Data  mengenai  ini  didapatkan  melalui  wawancara  dengan  dokter  dan penanggung jawab program kesehatan jiwa Puskesmas  Parlilitan, serta telah dikonfirmasi kepada penanggung jawab program kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dalam melakukan penanganan gawat darurat, obat-obatan sudah mencukupi namun belum ada jaket fiksasi sehingga dalam mengamankan atau mengekang ODGJ yang sedang kambuh tersebut  terpaksa  menggunakan  tali.  Hal  ini  tidak  dianjurkan  karena  dapat  menyebabkan pasien luka atau cedera.
Tim  yang  biasanya  terlibat  dalam  penanganan  kedaruratan  psikiatri  di  wilayah  kerja Puskesmas Parlilitan adalah: tenaga kesehatan, yang terdiri dari dokter, perawat, bidan desa, tenaga keamanan, yang terdiri dari TNI (Babinsa), Polisi, dan tokoh masyarakat, yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa lainnya.
Kerjasama tim ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis penanganan gawat darurat psikiatri yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2016. (Kemenkes RI, 2015) Keberhasilan penanganan kesehatan jiwa masyarakat tidak terlepas dari peran lintas sektor karena permasalahan mengenai kesehatan jiwa sangat luas sehingga membutuhkan perhatian dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Retno  Rahayu  mengenai  Program  Desa  Peduli  Skizofrenia  (R.  Rahayu  & Dinni, 2021)
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X

## 4. Pelayanan Rawat Jalan
Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap kegiatan rawat jalan di Puskesmas Parlilitan, terapi yang diberikan pada pasien ODGJ hanya terapi medis. Terapi medis  merupakan  teknik  penyembuhan  yang  menggunakan  obat-obatan.  Obat-obatan  ini diberikan  agar  membantu  kerja  saraf  dan  hormonal  dalam  diri  individu  kembali  normal, sehingga  tidak  menjadi  pemicu  gangguan  kejiwaan.  Konsumsi  obat-obatan  ini  juga hendaknya bersifat rutin. Namun jumlah ODGJ yang mendapat terapi medis hanya 10 orang saja dari 31 jumlah keseluruhan ODGJ.
Yang  menjadi  kendala    dalam  keberhasilan  pelayanan  rawat  jalan  ini  adalah  kurangnya dukungan keluarga  dan obat yang tidak lengkap di Puskesmas.  Kesimpulan ini diperoleh dari  hasil  wawancara  dengan  penanggung  jawab  program  kesehatan  jiwa  Puskesmas Parlilitan, bidan desa, keluarga ODGJ, dan perangkat desa. Ada keluarga yang menyatakan sudah capek bolak balik mengurus anggota keluarganya yang sakit jiwa, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa mereka tidak yakin akan pengobatan medis. Padahal semakin baik dukungan  keluarga  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  pasien  dalam  program pengobatan. Seperti yang ditemukan pada penelitian mengenai hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien rawat jalan di Kabupaten Manggarai (Wea et al., 2020) Kurangnya kepedulian dan dukungan keluarga ini dapat dilihat dan dirasakan oleh peneliti sewaktu  melakukan  wawancara.  Mereka  kelihatan  lelah,  bosan  dan  tidak  bersemangat diakibatkan  sudah  lama  mereka  bertindak  sebagai  pelaku  asuh (caregiver) bagi  anggota keluarganya. Hal ini juga yang dapat menyebabkan  pasien ODGJ kambuh karena tidak rutin mendapatkan pengobatan.
Penyebab lain yang menjadi kendala dalam pelayanan rawat jalan pada ODGJ adalah belum semua  ODGJ  memiliki  kartu  BPJS  sehingga  kesulitan  untuk  memperoleh  pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa.

## 5. Pelayanan Rujukan
Ada  dua  jenis  rujukan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Puskesmas  terhadap  ODGJ,  yaitu rujukan rutin dan emergency. Namun yang dilakukan di Puskesmas Parlilitan hanya rujukan emergency .  Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dan  hasil  wawancara dengan penanggung jawab program kesehatan jiwa Puskesmas Parlilitan, alur pelaksanaan rujukan emergency atau gawat darurat sudah sesuai dengan prosedur, dimana pasien dirujuk dari  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  yaitu  Puskesmas  ke  Rumah  Sakit  Umum Daerah, kemudian  jika  membutuhkan  rawatan  lebih  lanjut  oleh  dokter  spesialis  atau  subspesialis maka dirujuk lagi ke Rumah Sakit Jiwa yang ada di Medan. Setelah pasien dirawat selama 40  hari  di  rumah  sakit  jiwa,  maka  dirujuk  balik  ke  Puskesmas  dengan  mencantumkan diagnosis dan penatalaksanaan yang dilakukan.

## Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022
Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Sementara  untuk  rujukan  rutin  tidak  dilakukan,  yaitu  rujukan  untuk  pasien  skizofrenia minimal tiga sampai empat kali setahun agar dilakukan pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan khusus yang tidak tersedia di FKTP, yang berhubungan dengan risiko pemakaian obat antipsikotik jangka panjang (pemeriksaan fungsi liver, fungsi ginjal, EKG,  pemeriksaan  untuk  mendeteksi  agranulositosis,  pemeriksaan  mata/katarak  dan glaucoma, pemeriksaan neurologis, dan neurokognitif).
Sebagian  besar  keluarga  ODGJ  tidak  bersedia  mendampingi  anggota  keluarganya  untuk dirujuk  ke  rumah  sakit  daerah.  Alasan  dari  keluarga  adalah  masalah  biaya  dan  tidak  ada anggota keluarga yang dapat mendampingi disebabkan kesibukan sehari-hari yang mayoritas petani.  Faktor  ekonomi  menjadi  alasan  utama  keluarga  menolak  dirujuk  ke  Rumah  Sakit Umum  Daerah  atau  Rumah  Sakit Jiwa. Mereka  memilih  pengobatan  dari  Puskesmas  saja karena tidak dikenakan biaya.  Sementara pasien ODGJ seharusnya mendapatkan evaluasi dan pemeriksaan lanjutan di fasilitas kesehatan yang memiliki dokter spesialis kedokteran jiwa seperti di Rumah Sakit Umum Daerah atau di Rumah Sakit Jiwa. Seperti yang diatur dalam  buku  petunjuk  teknis  mengenai  penatalaksanaan  kasus  gangguan  jiwa  di  fasilitas kesehatan tingkat pertama. (Direktorat P2P Kemenkes RI, 2018)
Selain itu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rujukan pasien gangguan jiwa adalah belum semua ODGJ memiliki kartu BPJS. Dari 32 orang pasien ODGJ hanya 10 orang yang memiliki kartu BPJS.

## 6. Pelayanan Kunjungan Rumah
Kunjungan  rumah  merupakan  kegiatan  untuk  mendata  serta  mendeteksi  kondisi  ODGJ dalam  kaitannya  dengan  tingkat  gangguan  kejiwaan  yang  diderita.  Kunjungan  rumah dimaksudkan  untuk  melakukan  pemberdayaan  keluarga  guna  dapat  mengatasi  masalah kesehatan terkait gangguan jiwa., seperti yang dikemukakan pada penelitian (Agustin, 2020) Dari keseluruhan pasien ODGJ yang ada di wilayah Puskesmas Parlilitan, hanya 10 orang yang rutin dikunjungi yaitu pasien yang menjalani terapi obat-obatan atau suntikan. Untuk pasien  lain,  tidak  ada  dilakukan  kunjungan  rumah  dengan  alasan  mereka  dan/atau keluarganya tidak mau lagi disuruh makan obat.
Pelaksanaan  kunjungan  rumah  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Parlilitan  dilaksanakan  oleh bidan desa kepada pasien yang ada di wilayah kerjanya. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat kunjungan rumah adalah: memberi edukasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai perawatan  pasien,  dan  menjaga  kebersihan  diri,  seperti  saran  untuk  rajin  mandi  dan memotong  kuku  misalnya,  memberi  semangat  dan  motivasi  bagi  pasien  dan  keluarganya agar pasien ODGJ tersebut dapat mandiri mengurus dirinya dan jika sudah memungkinkan dapat ikut bekerja, dan mengingatkan untuk tetap mengkonsumsi obat secara rutin.
Kendala yang ditemukan dalam proses edukasi dan advokasi keluarga meliputi:  penolakan

## Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022
Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dari  keluarga,  keluarga  menolak  dilakukannya  proses  pengobatan  terhadap  pasien  akibat ketidaktahuan,  stigma,  keputusasaan  akibat  lamanya  merawat  anggota  keluarga  dengan gangguan jiwa, keterbatasan atau tidak ada pelaku rawat, serta penolakan dan tekanan dari masyarakat terhadap kebutuhan rasa aman akibat perilaku maladaptif pasien. Selain itu latar belakang  budaya  yang  menganggap  bahwa  gangguan  jiwa  ada  kaitannya  dengan  hal-hal supra natural. Budaya mempengaruhi persepsi keluarga terhadap gejala yang dialami ODGJ. Pasien  ODGJ  sering  dikucilkan  atau  dibawa  berobat  ke  dukun  atau  paranormal  karena dianggap bahwa gangguan jiwa yang dialami diakibatkan karena kutukan atau disebabkan kekuatan jahat.
Selain  pihak  keluarga  yang  kurang  mendukung,  hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa kurangnya  sumber  daya  dalam  melaksanakan  kegiatan  kesehatan  jiwa  menjadi  kendala dalam  pelayanan  kesehatan  jiwa  masyarakat.  Sehingga  perlu  adanya  pemberdayaan masyarakat melalui kader kesehatan. Kader kesehatan jiwa merupakan tenaga sukarela yang dipilih  oleh  masyarakat  setempat,  dengan  tujuan  untuk  memudahkan  proses  penanganan gangguan  jiwa  yang  ditemukan  di  masyarakat.  Kader  kesehatan  jiwa  memiliki  beberapa tugas seperti menemukan kemungkinan kasus gangguan jiwa, mengelompokkan mereka di antara masyarakat, mengunjungi rumah mereka, merujuk mereka ke puskesmas, memotivasi dan melaporkan ke Puskesmas.
Upaya pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan tetapi juga  dengan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  kegiatan  memberikan  pemahaman, menumbuhkan  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat  terhadap masalah  kesehatan jiwa  di komunitas. Kader berperan sebagai salah satu pelaku utama dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di desa. (Tania et al., 2018)

## KESIMPULAN
1. Kegiatan penyuluhan belum optimal dilaksanakan, sehingga masih ada anggapan yang salah mengenai gangguan jiwa, mengenai penyebabnya, dan juga pengobatannya. Hal ini menghambat proses pengobatan dan pemulihan pada orang dengan gangguan jiwa. Pemberian  edukasi  atau  penyuluhan  hanya  dilakukan  pada  saat  petugas  kesehatan melakukan kunjungan rumah kepada ODGJ yang rutin makan obat. Sedangkan untuk ODGJ yang menolak makan obat, tidak diberi penyuluhan atau edukasi agar bersedia makan  obat  atau  mendapat  pelayanan  kesehatan.  Yang  menghambat  pelaksanaan penyuluhan  ini  adalah  prioritas  kegiatan  pada  tahun  2021  dan  awal  2022  adalah vaksinasi COVID-19 dan pemantauan isolasi mandiri pasien terkonfirmasi COVID-19. 2. Upaya deteksi dini yang dilakukan hanya deteksi dini di poli sewaktu pasien datang berobat ke Puskesmas melalui wawancara ketika pasien menyampaikan keluhannya kepada dokter. Namun untuk deteksi dini yang menggunakan kuesioner SRQ-20 tidak
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dilakukan. Seharusnya kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh kader kesehatan dan bidan desa terintegrasi dengan pelaksanaan Posbindu PTM di desa. Namun kendalanya kader kesehatan belum pernah dilatih atau diberi pengetahuan mengenai gangguan jiwa dan deteksi dini menggunakan kuesioner SRQ.
3. Dalam  melakukan  pelayanan  kedaruratan  psikiatri  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas Parlilitan  tidak  mengalami  hambatan  karena  dokter  dan  perawat  sudah  terlatih  dan obat-obatan untuk gawat darurat juga tersedia. Pelaksanaan penanganan gawat darurat ini  selalu  dibantu  oleh  lintas  sektor  yang  ada,  baik  dari  aparat  desa  maupun TNI/POLRI.  Hanya  saja  dalam  melakukan  pengamanan  kepada  ODGJ  yang mengamuk mereka belum menggunakan jaket fiksasi, yaitu jaket pengekangan  yang dirancang khusus untuk ODGJ yang sedang gaduh gelisah  untuk menghindari cedera atau luka pada saat proses pengamanan.
4. Pelayanan  rawat  jalan  terhadap  orang  dengan  gangguan  jiwa  tidak  berjalan  dengan optimal.  Yang  dilakukan  di  Puskesmas  Parlilitan  hanya  terapi medis,  dengan  angka capaian pelayanan yang rendah yaitu hanya 32 persen, artinya jumlah pasien yang rutin makan obat hanya 10 orang dari 31 orang ODGJ yang ada. Dan pasien yang makan obat tersebut juga tidak memeriksakan diri secara rutin ke Puskesmas, hanya datang untuk  menjemput  obat.  Pemeriksaan  rutin  diperlukan  sebagai  evaluasi  kondisi kejiwaan  dan  pemantauan  efek  samping  penggunaan  obat-obatan  psikiatrik  dalam jangka waktu yang panjang.
Yang  menjadi  penghambat  kurang  optimalnya  pelayanan  rawat  jalan  di  Puskesmas Parlilitan  adalah  kurangnya  dukungan  keluarga  sehingga  lebih  banyak  pasien  yang menolak untuk dirawat atau makan obat.
5. Puskesmas  Parlilitan  hanya  melakukan  rujukan emergency yaitu  rujukan  yang dilakukan  terhadap  ODGJ  yang  kambuh,  mengalami  gaduh  gelisah,  dan melakukan ancaman  kekerasan.  Sedangkan  rujukan  rutin  tidak  ada,  yang  seharusnya  dilakukan minimal 3 bulan sekali ke RSUD untuk mendapatkan pemeriksaan lanjut oleh dokter spesialis  kedokteran  jiwa  dan  evaluasi  terhadap  efek  samping  obat-obatan  yang dikonsumsi  selama  ini.  Yang  menjadi  kendala  dalam  pelayanan  rujukan  ini  adalah keluarga  yang  tidak  bersedia  mendampingi  proses  rujukan  karena  merasa  tidak  ada gunanya  lagi,  dan  sudah  lelah  dalam  mengurus  anggota  keluarganya  yang  sakit bertahun-tahun.  Kendala  lain  adalah  masih  belum  semua  pasien  ODGJ  memiliki kepesertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN),  sehingga  kesulitan  masalah  biaya jika harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Jiwa.
6. Pelayanan kunjungan rumah dilakukan oleh bidan desa, namun hanya kepada ODGJ yang rutin makan obat. Hal-hal yang dilakukan oleh bidan desa sewaktu mengunjungi pasien  adalah  mengingatkan  agar  rutin  makan  obat,  menjaga  kebersihan  diri,  dan
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
memberi semangat atau motivasi terhadap pasien.
Sementara untuk pasien lain yang tidak mau makan obat, bidan desa tidak melakukan upaya  edukasi  agar  ODGJ  tersebut  bersedia  diberikan  pelayanan  kesehatan  dan diobati.
7. Yang  menjadi  penghambat  utama  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  jiwa berbasis komunitas di wilayah kerja Puskesmas Parlilitan adalah kurangnya dukungan keluarga ODGJ dan kurangnya pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan.

## SARAN
1. Kepada  Puskesmas  Parlilitan,  agar  meningkatkan  upaya  promotif  dan  preventif melalui kegiatan penyuluhan mengenai kesehatan jiwa ke setiap desa, memberdayakan kader kesehatan agar dapat membantu pelaksanaan kunjungan rumah dan deteksi dini baik berupa laporan akan tanda-tanda dan gejala gangguan jiwa di masyarakat maupun deteksi dini menggunakan kuesioner SRQ di kegiatan Posbindu di desa. Puskesmas Parlilitan juga disarankan agar mempertahankan kerja sama yang baik dengan lintas sektor  dalam  penanganan  kasus  gangguan  jiwa  di  masyarakat.  Juga  agar mengupayakan  layanan  atau  terapi  tambahan  kepada  ODGJ  untuk  membantu pemulihan dan kemandiriannya, seperti terapi vokasional. Hal ini dapat dilaksanakan dengan  bekerja  sama  dengan  dinas  terkait  seperti  Dinas  Sosial  atau  Dinas  Tenaga Kerja.
2. Kepada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Humbang  Hasundutan,  agar  lebih  sering melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang berkaitan  dengan  kesehatan  jiwa  masyarakat  serta  membantu  memfasilitasi ketersediaan  obat  dan  peralatan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  jiwa  di wilayah kerja Puskesmas Parlilitan, serta membuat pelatihan kepada kader mengenai gangguan  jiwa  agar  dapat  membantu  pelaksanaan  deteksi  dini  gangguan  jiwa  di masyarakat , serta  membantu  petugas  kesehatan  dalam  hal  kunjungan  rumah  pasien ODGJ. Selain itu Dinas Kesehatan juga disarankan agar menyediakan media KIE yang dapat dipergunakan Puskesmas untuk mendukung kegiatan promosi kesehatan terkait penyampaian informasi dan edukasi mengenai kesehatan jiwa kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya.
3. Kepada masyarakat Parlilitan, agar meningkatkan kesadaran mengenai gangguan jiwa dan mendukung segala upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Puskesmas Parlilitan dengan  terlibat  secara  aktif  dalam  kegiatan  deteksi  dini  yaitu  segera  melaporkan kepada bidan desa atau petugas kesehatan di Puskesmas jika menemukan tanda-tanda dan gejala gangguan jiwa di sekitarnya. Dan jika memiliki anggota keluarga ODGJ, agar  mendukung  serta  mendampingi  proses  pengobatannya  sesuai  dengan  anjuran
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
dokter.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar meneliti  lebih luas dan mendalam  mengenai peran keluarga dan kader kesehatan dalam pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, N. L. (2020). Analisis Kunjungan Rumah Dalam Penanganan Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa Pasca Pendataan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Studi Kasus Di Puskesmas Padangsari Kota Semarang). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) , 8 (1), 87–96.
Ayuningtyas, D., Misnaniarti, M., & Rayhani, M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (1), 1–10. https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.1-10 Direktorat P2P Kemenkes RI. (2018). Penatalaksanaan Kasus Gangguan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) . Direktorat P2P Kemenkes RI. (2020). Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama . Kementerian Kesehatan RI. Kemenkes, R. (2018). RISKESDAS 2018.pdf. In Riset Kesehatan Dasar .
Kemenkes RI. (2009). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 406/Menkes/SK/VI/2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas . 1–33. http://www.hukor.kemkes.go.id
Kemenkes RI. (2015). Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) . 1–9.
Rahayu, A. N., Indrawati, F., Masyarakat, K., Ilmu, F., Universitas, K., & Semarang, N. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Bandongan Kabupaten Magelang . 9 (November), 822–825.
Rahayu, R., & Dinni, S. M. (2021). Program Desa Peduli Skizofrenia: Menuju ODGJ Berobat dan Taat Obat. Psyche 165 Journal , 14 (3), 310–316. https://doi.org/10.35134/jpsy165.v14i3.116
Roeslie, E. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) Di Kota Depok Tahun 2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI ) , 7 (2), 64–73.
Sari, M. T., & Daryanto, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga melalui Pemberian Pendidikan Kesehatan dalam Merawat Anggota Keluarga dengan Gangguan Jiwa. Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK) , 3 (3), 334. https://doi.org/10.36565/jak.v3i3.273
Tania, M., Suryani, & Hernawaty, T. (2018). Peran Kader Kesehatan dalam Mendukung Proses Recovery pada ODGJ: Literatur Review. Prosiding Seminar Nasional Dan
Journal of Healtcare Technology and Medicine Vol. 8 No. 2 Oktober 2022 Universitas Ubudiyah Indonesia e-ISSN : 2615-109X
Diseminasi Penelitian Kesehatan , April , 72–76.
Wea, L. D., Jakri, Y., & Wandi, S. (2020). Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pasien rawat jalan dengan gangguan jiwa di Klinik Jiwa Renceng Mose Kabupaten Manggarai. Jurnal Wawasan Kesehatan , 5 (1), 11–18. https://stikessantupaulus.e-journal.id/JWK/article/view/75