Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7572

## IMPLEMENTASI HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PERATURAN DAERAH
Sirajuddin. M 1 , M. Nasron. HK 2 , M. Arif Rahman Hakim 3
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 12,3 sirajuddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id 1

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  ingin  menemukan  isi  kandungan,  implementasi,  dan  posisi Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu dalam bingkai hukum Nasional. Metode Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  bersifat  deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Adat Lembaga Kota Bengkulu terdiri dari 9 bab dan 84 pasal yaitu: Hal bertunangan, lari melarikan, bimbang, nikah, sarak  atau  bercerai,  keramaian,  pemindahan  harta  dan  angkat  anak,  pusaka,  dan penjagaan  yang  tersebut  di  atas.  Beberapa  pasal  yang  masih  diterapkan  di  masyarakat misalnya:  Pasal  37  tentang  wali  nikah,  pasal  43  tentang  taklik  nikah,  pasal  49  tentang permintaan  sarak/cerai,  pasal  63  tentang  ketetapan  anak  pasca  cerai,  dan  pasal  71 tentang  wasiat.  Lingkup  Nasional,  undang-undang  adat  lembaga  ini  diberlakukan melalui  sebuah  Peraturan  Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor  29  tahun  2003.  Simpulan penelitian ini adalah posisi pengesahan keberlakuan adat di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota  Bengkulu.  Ini  menunjukkan  bahwa  undang-undang  adat  kota  Bengkulu  adalah bagian dari sistem peraturan Indonesia yang diakui oleh peraturan daerah.
Kata Kunci: Adat, Kearifan Lokal, Lembaga, Undang-Undang.

## ABSTRACT
The aim of this research is to discover the content, implementation and position of the Bengkulu  City  Institutional  Customs  Law  within  the  national  legal  framework.  This research  method  uses  a  descriptive-qualitative  normative  juridical  approach.  The results  of  this  research  show  that  the  Bengkulu  City  Institutional  Customary  Law consists of 9 chapters and 84 articles, namely: Engagement, running away, indecision, marriage,  sarak  or  divorce,  crowds,  transfer  of  property  and  adoption  of  children, inheritance,  and  the  care  mentioned  above.  on.  Several  articles  are  still  applied  in society, for example: Article 37 concerning marriage guardians, Article 43 concerning marriage  vows,  Article  49  concerning  requests  for  marriage/divorce,  Article  63 concerning  provisions  for  children  after  divorce,  and  Article  71  concerning  wills. National  scope,  this  institution's  customary  law  is  enforced  through  Bengkulu  City Regional  Regulation  Number  29  of  2003.  The  conclusion  of  this  research  is  that  the position  of  ratifying  the  implementation  of  customs  in  Bengkulu  City  is  regulated  in Bengkulu City Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning the Enforcement of Customs  in  Bengkulu City. This  shows that Bengkulu  city customary law is part of the Indonesian regulatory system which is recognized by regional regulations.
Keywords: Constitutional Law, Institution, Local wisdom, Tradition.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Simbur  Cahaya
(UUSC)  Bengkulu  (Oendang-oendang Simboer Thahaja Bangkahoeloe) diberlakukan  pada  tahun  1862  masa pemerintahan  J.  Walland  yang  pernah memerintah  di  salah  satu afdeling di Keresidenan  Palembang  (Sirajuddin dkk,  2021).  Ia  juga  terlibat  dalam mengumpulkan  aturan  adat  istiadat  di uluan  Palembang  tahun  1854.  Khusus untuk  Mukomuko  ditetapkan  undang- undang  Mukomuko.  Perbedaan  kedua Undang-Undang  tersebut  terletak  pada denda  dan  susunan  pasal-pasalnya (Marlina, 2017).
Oendang-oendang Simboer Tjahaja  yaitu  Undang-Undang  yang diturut di dalam Haluan Negeri Palembang atau Undang-undang Simbur  Tjahaja  yang  terpakai  di pedalaman  Palembang  yang  di  adopsi oleh  J.  Walland  ditentang  masyarakat karena tidak sesuai dengan tata kehidupan  tradisional  adat  di  wilayah Bengkulu. Oleh karena itu menimbulkan kecemasan, terutama para kepala  pribuminya  (Musofa,  2016).
Karena  diterapkannya  UUSC  berarti adanya pembagian marga dan
pemberlakuan  peradilan  kolonial,  maka sistem  peradilan  pribumi  sudah  tidak berlaku lagi (Ilham, 2022).
Dengan  tidak  berlakunya  sistem peradilan  pribumi,  maka  para  kepala pribumi  tidak  bisa  lagi  menjadi  hakim maupun penuntut dalam sidang perkara. Dengan demikian, mereka juga kehilangan  pendapatan  yang  biasa diperoleh  melalui  denda-denda  dalam sidang  perkara  adat.  Pemberlakuan sistem  peradilan  menurut  tata  hukum kolonial  Belanda  telah  berdampak  bagi kehidupan tradisional para kepala pribumi.  Mereka  yang  selama  ini  tidak pernah  terjerat  hukum  menjadi  tidak kebal  lagi  terhadap  hukum,  sehingga banyak yang   tersandung   oleh hukum
kolonial  Belanda  (Syarifuddin  dkk,
2022). Penerapan Undang–Undang Simbur Cahaya Bangkulu dan pemberlakuan sistem hoofd van Belastingdienst  ( pajak  kepala)  menjadi pemicu  terjadinya  peristiwa  Bintunan (1873)  dengan  keterlibatan  para  kepala pribumi  dan  para  pemimpin  agama  di wilayah Afdeling Lais,  terutama  di Bintunan  (Sirajuddin  dkk,  2022).  Pajak kepala ini mulai diberlakukan di seluruh wilayah  Bengkulu  pada  awal  tahun 1873  oleh  Asisten  Residen  H.  C. Humme  (1872-1873),  yang  selanjutnya diteruskan  oleh  penggantinya,  yaitu Asisten  Residen  H.  Van  Amstel  (1873- 1873).  Menurut  Sirajuddin  dkk  (2022),
Undang-Undang Simbur Cahaya
ciptaan  Asisten  Residen  J.  Walland Perombakan  sistem  peradilan  pribumi dengan  sistem  peradilan  kolonial,  juga menjadi  penguat  motivasi  keterlibatan para kepala pribumi di wilayah Afdeling Lais dalam peristiwa Bintunan (1873).
Peradilan  kolonial  ini  sangat berdampak  bagi  kehidupan  tradisional para  kepala  pribumi  setempat.  Mereka tidak  hanya  kehilangan  kekuasaan tradisionalnya,  tetapi  juga  kehilangan mata  pencaharian  tambahan.  Faktor- faktor tersebut di atas menjadi pemantik motivasi keterlibatan elit politik tradisional  dalam  peristiwa  Bintunan (1873).  Sementara  itu,  elit  agama  yang tidak terkena dampak langsung, termotivasi  setelah  bergabung  dengan para  elit  politik  tradisional  (Setyanto, 2016).  Sehingga  dari  tahun  1862-1910 terjadi  kodifikasi  dan  amandemen terhadap  UUSC  Bengkulu.  Tetapi karena banyak adat istiadat  yang belum terakomodir  dalam  UUSC  Bangkahulu seperti  pertunangan,  melarikan  gadis atau  randa,  aturan  bimbang,  nikah, bercerai,  masalah  laki-laki  dengan perempuan,  perpindahan  harta,  aturan
pembagian harta pusaka belum terakomodir  dalam  UUSC  Bangkahulu jadi  di  buatlah  Undang-undang  Adat Lembaga di masing-masing
onderafdeeling seperti Kota Bengkulen,
Onderafdeeling Lais, Onderafdeeling Seluma, Onderafdeeling Manna, Onderafdeeling Lebong, Onderafdeeling Redjang, Onderafdeeling Kaur, Onderafdeeling Mukomuko  dan Onderafdeeling Krui (Sirajuddin dkk, 2021).
Pemberlakuan UUSC di Bengkulu terkait  kepentingan  bangsa  penjajah selain bertujuan untuk mengeruk keuntungan  ekonomi  (gold)  dari  tanah jajahan  (glory)  juga  mengemban  misi agama  (gospel)  yang  sama  sekali berbeda dengan agama mayoritas bangsa Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan  untuk  mewujudkan  misi agama tersebut adalah dengan
mempertentangkan  hukum  adat  dengan hukum  Islam.  Di  antara  upaya  yang dilakukan  oleh  bangsa  penjajah  dalam menyebarkan misi agama mereka adalah dengan memasuki dan
mencampuri  hukum  bangsa  jajahan (Jayus,  2012).  Hukum  Islam  sebagai hukum  yang  hidup  dan  diterapkan  oleh masyarakat  ketika  itu  dipengaruhi bahkan sedikit demi
sedikit disingkirkan. Kenyataan ini dapat diinterpretasikan dari aturan-aturan
yang dikeluarkan oleh mereka.
Sedikitnya,  ada  dua  aturan  yang diapungkan  secara  jelas  dalam  rangka menghambat  laju  hukum  Islam  itu. Pertama  adalah  ketentuan  Pasal  163  IS (Indische  Staatsregeling)  dan  kedua adalah  Pasal  131  ketentuan  serupa (Sriono,  2017).  Di  ketentuan  pertama, yakni  Pasal  163  IS  mereka  membagi penduduk Indonesia kepada tiga kelompok.  Pembagian  kepada  tiga kelompok  ini  juga  berimbas  kepada bidang  hukum  yang  berlaku  bagi masing-masingnya.
Pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem
pemerintahan  desa  yang  baru  dengan jalan  memberlakukan  Undang-  Undang
Simbur  Cahaya  dan  pembagian  Marga (Musofa,  2016).  Cara  ini  dilakukan Belanda  dalam  rangka      mengatur seluruh aspek kehidupan baik berdampak  positif  ataupun  negatif. Pemberlakuan  UUSC  di  Bengkulu ditanggapi dengan reaksi yang bermacam-macam. Pemberlakuan Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu merombak sistem peradilan tradisional  yang  sudah  mengakar  serta penghapusan gelar kepangeranan secara turun-temurun.  Dengan  dihapuskannya gelar  kepangeranan  tersebut,  maka mereka  tidak  mendapatkan  lagi  insentif perbulannya  dari  pemerintah  Belanda. demikian  juga  dengan  dirombaknya sistem  peradilan  tradisional  menjadi sistem peradilan kolonial, maka mereka akan  kehilangan  pendapatan  yang  biasa diperoleh  melalui  biaya-biaya  perkara dalam persidangan. Jadi  dampak politik dan  sosial  dirasakan  ketika  UUSC Bangkahulu  di  berlakukan.  Sehingga lahirlah Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen yang  menjadi  solusi dari  penolakan  UUSC  (Hoesin,  1993). Dari  hasil  pengamatan  di  lapangan,  sat ini  terdapat  pengakuan  dari  pemerintah terhadap  penggunaan  hukum  adat  yang diterapkan di tengah masyarakat Bengkulu,  sehingga  bisa  dikatakan bahwa  status  hukum  tersebut  dianggap legal oleh pemerintah daerah Bengkulu. Namun  diketahui  secara  pasti  apakah hukum- hukum adat tersebut merupakan adaptasi  dari  UUSC  Bangkahulu  atau bentuk  aturan  baru  yang  dibuat  pada masa  modern.  Oleh  sebab  itu  peneliti tertarik  untuk  menginvestigasi  dan mengeksplorasi  kearifan  lokal  undang- undang  adat  lembaga  yang  ada  di  Kota Bengkulu dalam bingkai hukum
Nasional.  Untuk  fokus  permasalahan dalam  studi  ini  adalah:  (1)  Bagaimana isi  kandungan  Undang-Undang  Adat Lembaga Kota Bengkulu?; (2) Bagaimana implementasi Undang- Undang  Adat  Lembaga  Kota  Bengkulu pada  abad  20?;  (3)  Bagaimana      posisi Undang-Undang   Adat   Lembaga Kota Bengkulu      dalam  Bingkai  Hukum Nasional?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  atau doktrinal.  Dinamakan penelitian hukum doktriner  dikarenakan  penelitian  ini hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan
membutuhkan  data-data  yang  bersifat sekunder  pada  perpustakaan.  Hal  ini disebabkan  pada  penelitian  normatif fokus  pada  studi  kepustakaan  dengan menggunakan  berbagai  sumber  data sekunder seperti
pasal-pasal perundangan,  berbagai  teori  hukum, hasil  karya  ilmiah  para  sarjana.  Fokus pendekatan-pendekatan  yang  dilakukan pada  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut: (a) Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, (b) Pendekatan terhadap sistematika hukum,  (c)  Pendekatan  sinkronisasi hukum,  yaitu  penelaan  hukum  dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal  melalui  asas  atribusi,  delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi  horizontal  melalui  asas delegasi; (d) Pendekatan sejarah hukum,  merupakan  penelaan  yang menitikberatkan  pada  suatu  sejarah hukum masa lalu,
kemudian perkembangan  masa  kini  dan  antisipasi masa  yang  akan  dating;  (e)  Pendekatan perbandingan      hukum,  merupakan penelaan  yang  menggunakan  dua  atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan
apakah  mengenai  perbedaannya  atau persamaannya. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat juga digunakan  beberapa  pendekatan  lain, yaitu: (a) Pendekatan perundang- undangan (statute approach); (b) Pendekatan Konsep (conceptual approach) Tahap selanjutnya adalah pengolahan  data  yaitu  analisis  yang dilakukan  dengan  metode  kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada  generalisasi.  Maksud  dari  metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian  pustaka  (data  sekunder) sehingga dapat diketahui proses penerapan hukum hadat di kota
Bengkulu. Analisis data dalam
penelitian  ini  bersifat  induktif,  yaitu pengembangan  konsep  yang  didasarkan atas  data  yang  ada,  mengikuti  desain penelitian  yang  fleksibel  sesuai  dengan konteksnya.  Desain  tersebut  tidak  kaku sehingga  memberi  peluang  kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan

## HASIL PENELITIAN Isi Kandungan Undang-Undang Adat
Lembaga Kota Bengkulu
Berdasarkan  data  yang  diperoleh oleh  penulis  melalui  studi  pengambilan data berupa analisis dokumen, wawancara  dan  observasi  di  lapangan, undang  –undang  adat  lembaga  kota Bengkulu  terdiri  dari  9  (sembilan)  bab. Masing-masing  bab  memiliki  beberapa fatsal/  pasal  yang  secara  keseluruhan berjumlah  84  (delapan  puluh  empat)
pasal. Secara garis besar, beberapa pasal yang  terdapat  di  dalam  seluruh  bab tersebut  ialah  mengatur  hubungan hukum  secara  perorangan/privat  (civil law).  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan substansi  hukum  adat  yang  bersifat kekeluargaan.  Sehingga  hal-hal  antar perorangan  banyak  masuk  pada  ranah keperdataan. Undang-undang adat lembaga  kota  Bengkulu  ditetapkan  atas dasar  pemufakatan  antara  sekalian pegawai  Boemi  Peotra  (Bumi  Putra) dan orang-orang ternama yang berdomisili di wilayah Kota Benkoelen/ Bengkulu. Undang-undang adat lembaga  kota  Bengkulu  ini  ditetapkan pada tanggal 24-30 Juni tahun 1911 dan disahkan dengan besluit s.p.t.b. Resident  Bengkoelen  pada  tanggal  18 Oktober 1911 No.412. Dari 84 (delapan Puluh Empat) pasal yang terdapat dalam Undang-undang  adat  lembaga  Kota Bengkulu,  ada  9  (sembilan)  bab  yang terkandung  di  dalamnya.  Kesembilan bab  tersebut  terdiri  dari:  Bab  I  berisi hal-hal yang berkaitan dengan Bertoenangan/  Bertunangan,  Bab  II berisi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Lari  Melarikan,  Bab  III  berisi  hal-hal yang  berkaitan  dengan  Bimbang,  Bab IV berisi hal- hal yang berkaitan dengan Nikah,  Bab  V  berisi  hal-hal  yang berkaitan dengan Sarak atau
Bertjerai/Bercerai, Bab VI berisi hal-hal yang  berkaitan  dengan  Matjam-Matjam /macam-macam  Keramaian,  Bab  VII berisi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Pemindahan  Harta  dan  Angkat  Anak, Bab  VIII  berisi  hal-hal  yang  berkaitan dengan  Poesaka/Pusaka,  dan  Bab  IX berisi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Penjagaan  sekalian  yang  tersebut  di atas.
Bab  I  yang  berkaitan  dengan  hal Bertunangan hanya terdiri dari 14 pasal. Selanjutnya  Bab II  tentang  Lari Melarikan  terdiri  dari  10  pasal  yaitu, dari  pasal  15  hingga  pasal  24.  Bab  II
berisi tentang Melarikan, Aturan Melarikan, Tempat Melarikan, Hal yang Diperbuat oleh Orang Tempat Perempuan  Itu  Dilarikan,  Hukuman Atas Lari-Melarikan, Antaran Perempuan yang Dilarikan, yang Menerima  Antaran  Perempuan  yang Dilarikan,  Nikah  Perempuan  yang
Dilarikan,  Dapat  Salah,  dan  Bunting Tidak Berlaku (Hamil di luar nikah).
Pada  bab  III  Undang-Undang Adat  Kota  Bengkulu  ini  juga  diatur mengenai kegiatan Bimbang. Pada pasal 25  disebutkan  bahwa  bimbang  adalah keramaian yang diperbuat akan kehormatan kawin, atau secara
sederhana dapat dikatakan bahwa bimbang adalah kegiatan perayaan pesta perkawinan/walimatul  ‘ursy.  Pasal  25 membagi  dua  jenis  bimbang/perayaan pernikahan:  Bimbang  menurut  adat  dan Bimbang menurut aturan malim. Kemudian  pada  pasal  26  disebutkan terkait  hal  hari  yang  terpakai  oleh bimbang.  Selain  itu  disebutkan  juga aturan  terkait  larangan  menciptakan bunyi-bunyian  dan  permainan  dalam bimbang.  Pasal  28  menjelaskan  bahwa tidak  boleh  sekali-kali  dalam  bimbang menurut  cara  malim  seperti  yang disebut  pada  pasal  26.  Lalu  pada  pasal 29 disebutkan terkait pakaian adat yang diizinkan  untuk  dikenakan  selama proses  bimbang  adalah  pakaian  yang terbiasa dipakai di dalam adat.
Pasal  30  berisi  tentang  adat  pada raja penghulu. Pasal ini berbunyi bahwa hanya  raja  penghulu  muda  yang mendapatkan  hasil  di  dalam  bimbang, yaitu: penghulu muda yang mengkhawatirkan anak-anak muda pada malam  bimbang  gedang.  Sejambar  nasi kunyit  dan  daging  dari  setengah  hingga satu kati19, jika tuan rumah penyelenggara bimbang memotong  sapi atau kerbau. Penghulu muda yang pergi menjemput pengantin, maka akan mendapat uang sejumlah f0.50
(setengah  rupiah)  dari  orang  tua  si perempuan.
Selain  mengenai  bimbang  atau pesta  pernikahan,  undang-undang  adat ini  juga  mengatur  terkait  pernikahan. Pada  pasal  34  disebutkan  bahwa  tidak boleh  orang  menikah  jika  tidak  di hadapan/disaksikan oleh kepala kampung (wijkmeeter) perempuan yang akan dinikahkan (atau di hadapan wakil wijkmeeter  atau  dengan  izinnya)  dan imam,  khatib,  atau  wakilnya  yang berada di domisili yang sama. Termaktub  di  dalam  pasal  35  tentang buku  nikah  disebutkan  bahwa  wajib bagi  imam  atau  khatib  membuat  suatu buku  (register)  yang  disebut  “Boekoe Nikah”  yang  di  dalamnya  termuat: nomor,  nama  mempelai  laki-laki  dan perempuan, tempat tinggal, nama bapak,  status  mas  kawin,  waktu pelaksanaan perkawinan, orang menikahkan,  saksi  nikah,  bunyi  taklik, harta  gono  gini  yang  didapat  setelah menikah  seperti  yang  termaktub  di dalam  pasal  45.  Kemudian  terkait  wali nikah, pasal 36, yang berhak menikahkan  adalah  bapak,  nenek,  dan sebagainya dari pihak perempuan sebagaimana  yang  diatur  oleh  Islam dalam kitab Fiqih.
Pasal  37  menjelaskan  terkait  wali nikah.  Jika  wali  seorang  perempuan menolak  untuk  menikahkan  putrinya dengan  laki-laki  yang  disukai  oleh putrinya,  dan  si  perempuan  telah mencapai  usia  yang  cukup  untuk berkeluarga,  maka  wali  nikah  tersebut tertolak  dari  status  perwalian  atas perempuan/putrinya.  Terkait  hakim, pasal  38  menjelaskan  bahwa  yang  bisa menjadi hakim (wali) perempuan dalam hal yang tersebut dalam pasal 37 adalah bagi seorang perempuan yang merupakan warga Kota Bengkulu, maka yang  menjadi  wali  hakimnya  adalah kepala  agama  yang  tertinggi  di  daerah tempat  si  perempuan  tersebut  tinggal.
Bagi  seorang  perempuan  yang  bukan merupakan  warga  Kota  Bengkulu,  atau perempuan dagang, maka yang menjadi wali  hakimnya  adalah Hoofdpriester atau penghulu.
Setelah  menikah,  maka  pasangan suami  istri  yang  telah  menikah  dalam satu  bulan  pertama  harus  memanggil imam  atau  khatib  atau wijkmeesster yang  ada  di  desa  si  istri  tinggal. Kemudian  keduanya  memperlihatkan barang  pembujangan,  barang  yang dibawa  oleh  si  laki-laki  ke  rumah  istri, dan  barang  penggadisan  atau  penanti, barang  yang  didapati  oleh  suami  di rumah  si  istri,  kepada  yang  tersebut  di atas.  Kemudian  oleh  imam  akan dituliskan  ke  dalam  buku  nikah  (pasal 35)  seperti  nama  barang,  jumlah,  dan taksiran  harganya.  Lalu  pada  kolom “keterangan lain-lain” hendaklah wijkmeesster membubuhi  tanda  tangan di bawah frasa “dengan
pengentahuanku”.  Jika  sepasang  suami istri  tidak  melakukan  sesuai  apa  yang tersebut  di  atas,  maka  tidak  diterima pengaduan  mereka  di  kemudian  hari jika  mengadu  terkait  harta  gono-gini. Hal  ini  di  atur  di  dalam  pasal  45. Setelah  menikah,  sepasang  suami  istri tentulah  harus  memiliki  tempat  tinggal untuk  bertedu.  Pasal  46  menyebutkan jika  dalam  tiga  bulan  dari  hari pernikahan,  orang  tua  si  perempuan memiliki  hak  untuk  membiarkan  kedua orang  tersebut  untuk  tetap  tinggal bersama mereka, jika perempuan tersebut  baru  saja  menikah  dan  si  laki- laki/suami  memiliki  pekerjaan  di  luar kota  Bengkulu.  Kemudian  kewajiban atas  suami  terhadap  istri  dalam  hal nafkah  diatur  dalam  pasal  47.  Suami wajib  memberi  istrinya  tempat  tinggal, pakaian,  makan  minum  atau  secara sederhana  disebutkan  harus  terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
Setelah  bab  IV  yang  membahas terkait  nikah,  kemudian  pada  bab  V diatur  terkait  sarak  atau  bercerai.  Sarak memiliki  makna  terurai  akad  nikah antara si  laki-laki  dan perempuan. Pada pasal  48  disebutkan  sebab-sebab  sarak, yaitu salah sang seperempuan, sehingga si  laki-laki  tidak  ingin  memperistri  dia kembali,  salah  sang  laki-laki,  sehingga si perempuan tidak
ingin mempersuamikan  dia  kembali,  dan salah  satu  dari  mereka  atau  keduanya yang  hendak  bercerai  atau  sarak. Kemudian  siapa  yang  ingin  meminta sarak,  maka  harus  siap  membayar  uang penyarak.  Hal  ini  termuat  dalam  pasal 49. Permintaan suami untuk  melakukan sara  terhadap  istrinya  boleh  diterima jika  sang  istri  melakukan  perbuatan salah. Namun jika sang suami melakukan talak kepada istri yang tidak bersalah,  maka  akan  dihukum  dalam pembagian  persuarangan  yang  tersebut di  dalam  pasal  55.  Seorang  perempuan yang  mengajukan  permintaan  sarak dapat  diterima,  jika  si  suami  tidak memberikan nafkah kepadanya, melanggar ta’lik yang tersebut di dalam pasal  43,  dan  hilat  pada  badanya  yang tidak bisa diobati.
Kemudian pada pasal 50,
perempuan  yang  meminta  sarak  namun sang  suami  tidak  bersalah  seperti  yang tersebut  dalam  pasal  49,  diwajibkan membayar  uang  talak  sebesar  uang antaran yang diberikan oleh sang suami. Penjatuhan sarak atau talak hanya boleh dilakukan  di  hadapan  khatib  dan wijkmeesster seperti  yang  tersebut  di dalam pasal 51. Seperti halnya menikah, bercerai/  sarak  juga  harus  dicatat  di dalam  buku  (register).  Hal  yang  harus termuat  berdasarkan  pasal  53  di  dalam buku tersebut adalah nomor surat, nama pasangan  suami-istri,  alamat  domisili, waktu  jatuh  talak,  urutan  status  talak, saksi,  pasuarangan,  dan  pada  kolom
“keterangan lain-lain” hendaklah dinyatakan alasan suami-istri tersarak Kemudian  pasal  54  menyebutkan terkait pasuarangan. Pasuarangan adalah harta  benda,  kampung  halaman,  rumah tangga,  binatang  ternak  dan  uang,  yang telah  menjadi  telah  menjadi  hak  milik suami-istri  yang  diperolah  setelah keduanya diikat dalam status perkawinan. Kemudian terkait pembagian  hutang,  jika  pada  waktu sarak/  perceraian  itu  terjadi  tidak  ada harta pasuarangan, maka hutang tersebut dibebankan kepada yang meminta  sarak/  cerai  tersebut  yaitu hutang  yang  diperbuat  atau  diketahui oleh  kedua  belah  pihak  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  61.  Pada  pasal 62 disebutkan bahwa ketika pasuarangan dibagi, maka harta
pembujangan dikembalikan kepada pihak  laki-laki  dan  harta  penanti dikembalikan  kepada  perempuan.  Pasal 63  berkaitan  dengan  ketetapan  anak. Anak  yang  di  bawah  umur  lima  tahun akan  tinggal  bersama  ibunya,  dan  bagi anak  usia  di  atas  lima  tahun,  mereka bisa  memilih  ingin  tinggal  bersama bapak  atau  ibunya  setelah  keduanya dinyatakan  bercerai.  Uang  belanja perempuan  dalam  masa  iddah  juga diatur  sebagaimana  termaktub  di  dalam pasal 64.
Memasuki  poin  bab  VI  tentang macam-macam  keramaian.  Pada  pasal 65 disebutkan bahwa wijkmeester hendaklah menjaga supaya ketika waktu upacara memegang dukun jangan diadakan  keramaian.  Kemudian  pasal 66 menyebutkan terkait mencukur anak. Demi  menghemat  dana  pengeluaran dalam  mengadakan  keramaian,  maka keramaian  mencukur  anak  yang  selama ini  diselenggarakan  dengan  maulud hanya  boleh  dilakukan  pada  anak sulung  saja,  sebesar-besar  keramaian mencukur  anak  itu  adalah  keramaian membaca  sholawat  barzanji.  Pasal  67
menyebut  istilah  ini  dengan  bersunat rasul. Menyunat rasul anak-anak hendaklah  disegerakan  dan  jangan sampai  melebihi  usia  10  tahun.  Selain itu  juga,  undang-undang  adat  lembaga ini  juga  mengatur  mengenai  masalah kematian, seperti yang terdapat di dalam pasal 68.
Beralih  ke  bab  VII  terkait  hal perpindahan  harta  dan  angkat  anak. Pasal  69  berisi  tentang  memberikan harta  semasa  hidup  yang  terbagi menjadi  beberapa  bagian.  Pada  pasal 70,  terdapat  muatan  terkait  jual  beli. Lalu  pasal  72  memaparkan  terkait syarat  sah  wasiat.  Sebuah  wasiat dianggap sah jika dilakukan di hadapan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah  penerima  waris  yang  berakal dan baligh (sampai umur) serta diterangkan  pada  anggora  hakim  dan raja  penghulu.  Di  samping  itu  juga, undang-undang  adat  lembaga  kota
Bengkulu juga memuat perihal pengangkatan anak. Pasal 73
menyebutkan anak angkat, bapak angkat, atau ibu angkat dengan ketetapan hakim atas permintaan pengangkatan  anak.  Jika  yang  ingin mengadopsi/  mengangkat  anak  berasal dari  keluarga  sendiri  (saudara),  maka diperlukan keinginan memilih dari anak tersebut  apakah  ingin  diangkat  atau tidak  menjadi  anak  angkat.  Selain  itu terkait wasiat dan anak angkat, pasal 74 memuat  hal  yang  berhubungan  dengan pendaftaran/  register  wasiat  dan  anak angkat.  Wasiat  dan  angkat  anak hendaklah  dibuatkan  dokumen  resmi oleh hakim.
Beralih  ke  bab  VIII  terkait Pusaka. Pasal 75 memuat tentang suami atau  istri  yang  meninggal.  Suami  yang tidak  menjadi  waris  akan  mendapatkan pusaka  dari  istri,  dan  sebaliknya  istri yang  tidak  menjadi  ahli  waris  akan mendapatkan  pusaka  dari  suami.  Pasal 76  mengurutkan  derajat  waris  menurut
hukum adat kota Bengkulu, yaitu semua anak;  jika  tidak  memiliki  anak  maka, ibu  dan  bapak,  atau  ibu  sendiri  atau bapak  sendiri;  jika  tidak  maka,  nenek (bapak  dan  ibu  dari  sebelah  bapak  dan ibu);  jika  tidak  maka,  saudara,  yang seibu bapak; dan seterusnya. Lalu pasal 77  berisi  tentang  cucu  yang  bisa menjadi  ahli  waris.  Adapun  cucu  yang bapaknya  atau  ibunya  meninggal  lebih dulu  dari  neneknya,  maka  berdiri jumlah cucu itu pada derajat bapak atau ibunya  yang  mati  itu  pada  pihak  yang menjadi waris dan mendapatkan pusaka.
Terkait  pemeliharaan  harta,  pasal 79  menyebutkan  bahwa  harta  yang menjadi anak-anak yang belum mencapai umu akan dilimpahkan kepada  orang  ditetapkan  oleh  hakim. Hal  ini  terkait  pasal  81  tentang pembagian  harta.  Ibu  dan  bapak  atau ibu  saja  atau  bapak  saja  mendapatkan 1/6 dari peninggalan anaknya, jika anak tersebut meninggalkan yang mewarisinya selain ibu bapaknya tersebut.  Undang-undang  adat  lembaga ini  kemudian  ditutup  oleh  dua  buah pasal  yang  terdapat  dalam  bab  akhir mengenai  penjagaan  sekalian  yang tersebut  di  atas.  Pasal  83  berisi wijkmisteer ,  imam,  khatib,  pemangku dan  penghulu  muda,  bilal  dan  gharim, yaitu  sekalian  anggota  raja  penghulu hendaknya menjaga semua hal-hal yang telah  disebut  pada  beberapa  pasal sebelumnya  yang  mengatur  kehidupan bermasyarakat  adat  di  kota  Bengkulu. Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  ada seorangpun  yang  melanggar  ketetapan peraturan  yang  telah  dibuat.  Pasal  84 menambahkan
bahwa perihal
kusut/masalah,  selisih,  dan  sengketa dalam  segala  hal  yang  tersebut  di  atas diselesaikan oleh hakim. Segala sesuatu yang  diselesaikan  oleh  raja  penghulu hendaknya  diteguhkan  oleh  ketetapan yang dibuat oleh hakim.
Demikian isi beberapa pasal  yang termaktub di dalam undang-undang adat kota Bengkulu. Undang-undang adat ini mengakomodasi  semua  perihal  yang berhubungan dengan tata kelola masyarakat.
Walaupun saat itu
pengaruh  penjajah,  dalam  hal  ini Belanda,  begitu  kuat  merasuki  tatanan kehidupan  masyarakat,  namun  hal  itu tidak  menghilangkan  kebiasaan  yang menjadi  suatu  kearifan  lokal  dalam menata  kehidupan  bermasyarakat  dan justru  menjadi  faktor  penguat  bagi masyarakat  untuk  menerapkan  nilai- nilai lokal (local wisdom) yang merupakan warisan dari nenek moyang. Implementasi  Undang-Undang  Adat Lembaga di Kota Bengkulu.
Eksistensi  undang-undang  adat lembaga  menjadi  lebih  kuat  setelah dilegitimasi  menjadi  Peraturan  Daerah Kota  Bengkulu  nomor  29  tahun  2003 tentang  Pemberlakuan  Adat  di  Kota
Bengkulu. Undang-undang adat lembaga  mengatur  segala  hal  yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.  Pada  penelitian  ini,  tidak semua  pasal  yang  termaktub  dalam undang-undang tersebut
menjadi pembahasan.  Penelitian  ini  bersifat yuridis  normatif,  artinya  penelitian  ini hanya  akan  membahas  mengenai  pasal- pasal  yang  memiliki  korelasi  dengan tujuan  penelitian.  Pertama,  terkait pengangkatan rajo penghulu. Pada pasal 2 undang-undang adat disebutkan bahwa  pada  huruf  a  pasal  2  dijelaskan bahwa  Raja  Penghulu  ialah  kepala- kepala  di  dalam  adat  (wijkmeester, pemangkoe/pemangku,  dan  penghoeloe moeda/penghulu  muda).  Selain  kepala- kepala  di  dalam  adat,  ada  terdapat kepala-  kepala  di  dalam  agama  yang terdiri  dari  imam,  chatib/khatib,  bilal, dan  garim  (Musofa,  2016).  Hal  ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam peraturan  daerah  kota  nomor  29  tahun 2003  tentang  Pemberlakuan  Adat  Kota
Bengkulu.  Rajo  Penghulu  merupakan bentuk  lembaga  adat  yang  ada  di  yang terdiri  dari  penghulu  adat,  penghulu Syara‟  dan  cerdik  cendekio,  di  bawah kepemimpinan  seorang  kepala  adat. Peran  kepala  adat  itu  sangat  penting dalam  pelaksanaan  dan  kelestariannya adat  istiadat  di  wilayahnya,  karena penentu  pelaksanaan  adat  berlangsung dengan baik dan jauh dari sengketa. Dia menjadi panutan dan berperan memutuskan/menyidangkan permasalahan  adat  yang  terjadi  di tengah  masyarakat.  Apabila  seorang ketua  adat  tidak  menjalankan  peran dengan seharusnya, maka kepemimpinannya akan digugat. Menurut  William  Marsden,  apabila seseorang kepala adat dalam
menjalankan  kekuasaannya  dianggap tidak  layak  atau  bertindak  menyimpang dari adat istiadat yang telah melembaga, maka  hilanglah  kepercayaan  rakyat kepadanya (Musofa, 2016). Jadi seorang kepala  adat  tidak  dapat  memaksakan kehendak terhadap anak buahnya (rakyat)  di  luar  sistem  yang  telah melembaga.
Pada  Pasal  3  Kompilasi  Hukum Adat  Kota  Bengkulu  disebutkan  bahwa Rajo Penghulu merupakan lembaga adat yang  ada  di  kelurahan  dalam  kota Bengkulu  yang  strukturnya  terdiri  dari Penghulu  Adat,  Penghulu  Syara‟,  dan Cerdik Cendikio. Pada pasal 4 dijelaskan  secara  terperinci  bahwa
Penghulu  Adat  terdiri  dari  ketua  adat dan  perangkat  adat  yang  ada  di kelurahan  dalam  Kota  Bengkulu,  serta dipilih secara langsung oleh masyarakat atau  dipilih  melalui  sistem  perwakilan oleh  ketua  RT  dan  tokoh  masyarakat yang  ada  di  kelurahan.  Pada  pasal  5 disebutkan  bahwa  Penghulu  Syara‟ adalah  imam  dan  perangkat  syara; (Khatib, Bilal, dan Gharim) di
kelurahan  dalam  kota  Bengkulu.  Pada pasal  6  disebutkan  pula  bahwa  Cerdik
Cendikio adalah tokoh-tokoh masyarakat  dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai, dan
memahami  permasalahan  yang  timbul dalam masyarakat adat.
Berdasarkan sejarahnya, Rajo
Penghulu  mulanya  terdiri  dari  kepala- kepala  di  dalam  adat,  baik  kepala kampung,  pemangku  dan  penghulu muda serta para kepala di dalam agama, seperti  imam,  khatib,  bilal,  dan  gharim. Sebagaimana terlihat dari bunyi pasal 2 dalam  Koempoelan  Oendang-Oendang
Adat Lembaga dan Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Bengkoelen,  yang  diterbitkan  tahun
1938  bahwa  yang  dimaksud  dengan Raja  Penghulu,  yaitu31:  kepala-kepala di  dalam  adat  (wijkmeester,  pemangku dan penghulu muda), dan kepala-kepala di  dalam  agama  (Imam,  Khatib,  Bilal dan  Garim).  Kedua,  Terkait  persoalan wali  nikah,  yang  mana  dalam  hal  ini disebutkan  bahwa  jika  seorang  anak perempuan  ingin  menikah  dan  orang tuanya,  dalam  hal  ini  bapaknya,  tidak ingin  menikahkan  putrinya  tersebut maka perwalian nasabnya putus. Dalam sistem  hukum  di  Indonesia  yang diakomodasi  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa  Wali yang tidak ingin menikahkan itu dikenal dengan  istilah  wali  adlal.  Wali  adhol (adlal) adalah wali nasab yang membangkang (menolak) untuk menikahkan  puterinya  dengan  alasan tertentu.  Untuk  menentukan  seorang ayah  sebagai  wali  adhol,  diperlukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama dimana wanita tersebut
bertempat  tinggal.  Jika  nantinya  dalam persidangan terbukti bahwa ayah tersebut  tidak  mau  menjadi  wali  bagi puterinya  dengan  alasan  yang  tidak dibenarkan  oleh  syar’i  (misalnya  calon suami  kurang  tampan,  kurang  kaya, hitam, kerempeng dan seterusnya) maka ayah  tersebut  akan  ditetapkan  sebagai
wali  adhol,  kemudian  wali  hakimlah yang  akan  menjadi  wali  nikah  wanita tersebut. Namun  sebaliknya, jika alasan penolakan  sang  ayah  bisa  diterima secara syar‟i maka permohonan/gugatan  penetapan  wali adhol  akan  ditolak  oleh  Pengadilan
Agama  yang  berwenang,  misalnya calon  suami  tidak  beragama  Islam  atau residivis  (pembunuhan)  dan  seterusnya. Langkah yang bisa dilakukan oleh sang anak jika walinya tidak ingin menikahkan yaitu mengajukan permohonan  ke  Pengadilan  Agama.
Hakim  nanti  akan  mempertimbangkan terkait  wali  adlal  tersebut  dan  jika memungkinkan akan menggantinya dengan  wali  hakim.  Lebih  lanjut dijelaskan  bahwa  Orang  tua  dalam  hal ini  bukan  bagian  dari  pihak  melainkan sebagai  saksi.  Hal  ini  dilakukan  untuk membuktikan apakah orang tua tersebut adlal  atau  tidak.  Artinya  tidak  ada mediasi,  melainkan  hanya  saran  dan nasihat  baik  kepada  pemohon  yang mengajukan  maupun  kepada  orang tuanya sebagai saksi. Selanjutnya berkaitan  dengan  taklik  talak  dalam undang-undang hukum adat yang
selaras  dengan  bunyi  pasal  116  huruf  g dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) yang menjadi sumber rujukan pengadilan  agama.  Taklik  talak  bukan merupakan rukun atau syarat perkawinan,  melainkan  hanya  bersifat perjanjian  yang  dibuat  oleh  sepasang suami  istri.  Jika  sepasang  suami  istri tidak  mengucapkan  talik  talak  maka pernikahan itu tetap sah.
Dalam  ranah  perceraian  (sarak), undang-undang  adat  lembaga  kota Bengkulu pasal 49 menyebutkan bahwa Siapa  yang  ingin  meminta  sarak,  maka harus  siap  membayar  uang  penyarak. Hal ini sama halnya dengan talak tebus. Pengajuan  cerai  dilakukan  oleh  pihak istri,  tapi  sebenarnya  pihak  suami  tidak ada salah sama sekali yang
menyebabkan  terjadinya  perceraian, sehingga istri tetap ingin cerai. Maka si suami  meminta  talak  tebus.  Hal  ini termaktub  dalam  pasal  1  huruf  i  yang berbunyi  Khuluk/  talak  tebus  adalah perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan istri  dengan  memberikan  tebusan  atau iwadl  kepada  dan  atas  persetujuan suaminya.  Dalam  pasal  yang  sama  ayat (6) hal ini disebutkan bahwa Dalam hal tidak  tercapai  kesepakatan  tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama  memeriksa  dan  memutuskan sebagai  perkara  biasa.  Hal  ini  jarang terjadi di lapangan. Pembayaran tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada  suami  melainkan  dikuasakan kepada  negara.  Hal  tersebut  disebutan keika mengikrarkan taklik talak.
Beralih kepada permasalahan ketetapan  anak,  pada  pasal  63  undang- undang adat lembaga, hal ini disebutkan bahwa  dalam  praktiknya  di  pengadilan usianya  lebih  tinggi  yaitu  12  tahun. Karena seorang anak dianggap mumayyiz  jika  sudah  berusia  dua  belas tahun.  Anak  yang  berumur  di  bawah usia  tersebut  diberikan  hak  asuhnya kepada  sang  ibu.  Dalam  hal  wasiat, terdapat  kesamaan  pengaturan  jumlah maksimal  harta  yang  boleh  diwasiatkan yaitu  1/3  (Sepertiga)  dari  jumlah keseluruhan  harta.  Hal  tersebut  sama dengan  apa  yang  diatur  dalam  hukum Islam tentang wasiat. Namun jika dalam kenyataannya  di  masyarakat  ada  yang mewasiarkan separuh harta untuk anaknya,  jika  orang  tua  tersebut meninggal hal tersebut
bisa diubah/direvisi jika ahli waris lain tidak terima.  Jadi  ketika  direvisi  nilai  wasit tersebut  tidak  boleh  melebihi  alokasi sepertiga  dari  jumlah  harta  yang dimiliki.  Pada  kasus  lain,  misalnya perzinaan,  pada  pasal  24  undang- undang  adat  lembaga  kota  Bengkulu, hingga  saat  ini  hukuman  bagi  para pelaku perbuatan tersebut tetap
diberlakukan.  Jika  dia  pasangan  yang berstatus  lajang  baik  perempuan  atau laki- laki, maka mereka akan dinikahkan.  Selain  itu  juga  mereka harus  membayar  denda  berupa  cuci kampung.  Ritual  cuci  kampung  ini dapat  berbentuk  menyembelih  hewan ternak  seperti  kambing,  sapi,  kerbau, atau  sejenisnya  lalu  diadakan  doa bersama. Doa inilah yang menjadi ritual inti  dari  aktivitas  cuci  kampung tersebut.

## PEMBAHASAN
Sebagai  sumber  hukum  yang diakui  keberadaannya  di  Indonesia, hukum  adat  memiliki  ruang  sendiri terkait status legitimasinya dalam kerangka  hukum  Nasional.  Seperti halnya  sumber  hukum  lain,  hukum positif, dan hukum agama, dalam hal ini hukum  Islam,  hukum  adat  mampu mengakomodasi  permasalahan  yang muncul  guna  mengatur  masyarakat dalam  skala  yang  lebih  spesifik. Masyarakat adat yang merupakan pelaku  utama  dalam  penerapan  hukum adat ini mengambil peran penting dalam ranah  pemeliharaan  adat  dan  penerapan hukum adat. (Saptomo, 2020)
Seperti  yang  diungkapkan  oleh Saraswati  (2013),  bahwa  berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan,  jenis dan  hierarki  Peraturan  Perundang- Undangan  terdiri  atas  Undang-Undang
Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang;  Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat  ini,  posisi  pengesahan  keberlakuan adat  di  Kota  Bengkulu  diatur  dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pemberlakuan  Adat  di  Kota  Bengkulu. Hal  ini  menjadi  sebuah  bukti  nyata bahwa  undang-undang  adat  lembaga kota  Bengkulu  masuk  dalam  rangkaian tata  peraturan  di  Indonesia  yang dilegitimasi  melalui  peraturan  daerah kabupaten/kota.  Undang-undang  Adat Lembaga  kota  Bengkulu  terbagi  ke dalam beberapa bab yang memiliki sub- bab  pengaturan  di  masing-masing  isi pasalnya.  Dimulai  dari  bab  tentang bertunangan, melarikan, bimbang, nikah,  sarak  atau  bercerai,  macam- macam  keramaian,  perpindahan  harta dan angkat anak, pusaka, dan penjagaan sekalian  terhadap  undang-undang  adat lembaga kota Bengkulu.
Dalam lingkup penerapan, produk yang  paling  nyata  terhadap  penerapan undang-undang  adat  lembaga  kota Bengkulu  ini  adalah  diejawantahkan dalam bentuk legalitas Peraturan
Daerah.  Undang-undang  lembaga  adat kota  Bengkulu  dimuat  ulang  dan  buat peraturan pelaksananya dalam Peraturan Daerah  Kota  Bengkulu  Nomor  29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota  Bengkulu.  Terdapat  dua  alasan utama  dari  pemberlakuan  Peraturan Daerah ini, yaitu Bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi  sekarang  ini,  maka  nilai- nilai  adat  yang  ada  dan  dimiliki  oleh masyarakat  adat  di  Kota  Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan; dan bahwa untuk melestarikan  adat  agar  berfungsi  untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman  pada  masyarakat  untuk dapat melaksanakan pembangunan
sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dimiliki oleh  masyarakat  adat  Kota  Bengkulu dipandang perlu menetapkan/memberlakukan  adat  Kota Bengkulu.
Di  Indonesia  setidaknya  terdapat tiga  sumber  hukum  yang  diakui keberadaannya,  yakni  Hukum  Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Najib, 2020).  Dari  ketiga  sumber  hukum  yang ada  saat  ini,  hukum  adat  merupakan hukum yang paling tua yang dianut dan diterapkan  di  Nusantara  (Pide,  2017). Walaupun penerapannya masih tersegmentasi  dari  satu  daerah  dengan daerah  lain.  Bengkulu  yang  merupakan provinsi yang terletak di bagian Selatan Sumatra  (Sumbagsel)  adalah  salah  satu daerah yang memiliki hukum adat yang masih  berlaku  hingga  saat  ini.  Provinsi Bengkulu terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota madya. Namun terdapat  dua  hukum  adat  yang  secara umum  berlaku  aktif  di  daerah  masing- masing yakni Musyawarah Mufakat Tue Kutei  yang  diterapkan  di  wilayah  suku
Rejang, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang dan sekitarnya dan
Musyawarah  Mufakat  Rajo  Penghulu yang diterapkan di kota Bengkulu.
Kota  Bengkulu  yang  merupakan ibukota  provinsi  ini  juga  memiliki hukum  adat  tersendiri.  Hukum  adat yang  ada  di  kota  Bengkulu  dikenal dengan  istilah  Rajo  Penghulu.  Hukum adat  yang  tumbuh  di  setiap  daerah merupakan  hasil  dari  adat  istiadat, kebiasaan  (custom)  yang  dipatuhi  dan ditaati bersama. Dalam hukum adat kota Bengkulu  dikenal  istilah  Dapek  Salah dan  dikenakan  denda  atas  perbuatan tersebut.  Dapek  Salah  itu  sendiri  ialah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang  atau  sekelompok  orang  yang melanggar  adat,  sehingga  mengganggu keseimbangan  dalam  masyarakat  adat. Istilah  dendo  adat  merupakan  sanksi yang diberikan/dijatuhkan kepada seseorang/sekelompok orang yang
melakukan perbuatan dapek salah, yang diputuskan melalui mekanisme mufakat Rajo  Penghulu  (Pradesa,  2018).  Secara historis,  hukum  adat  Bengkulu  telah
ditetapkan  oleh  para  leluhur  dan menjadi  hukum  tertulis  dalam  bentuk aksara Melayu dan Arab, yang selanjutnya  berdasarkan  rapat  pimpinan tradisional  dihimpun  dalam  sebuah buku  undang-undang  adat  lembaga (1911)  dan  dicetak  ulang  dengan  huruf latin  pada  tahun  1938.  Hingga  saat  ini, undang-undang  adat  yang  diakui  oleh masyarakat adat merupakan hukum adat yang asli (Baroroh, 2015).
Pada tahap implementasinya, hukum adat kota Bengkulu di kehidupan sosial bermasyarakat
diterapkan  secara  bersama  oleh  para pemimpin  adat  terpilih  yang  dikenal dengan  sebutan  Rajo  Penghulu.  Secara lebih  detail  disebutkan  dalam  Peraturan Daerah Kota Bengkulu terkait pemberlakuan  adat  di  Kota  Bengkulu ialah  bahwa  lembaga  adat  merupakan kelembagaan  yang  menyelenggarakan, melaksanakan,  dan  menegakkan  hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan
penegakan  hukum  adat  dilaksanakan oleh  Rajo  Penghulu  pada  tingkat Kelurahan,  Badan  Musyawarah  Adat (BMA)  Kecamatan  di  Kecamatan, BMA Kota pada tingkat Kota Bengkulu (Herlambang, 2012).
Dalam  menjalankan  tugas  dan perannya,  seorang  kepala  adat  dibantu oleh  beberapa  orang  perangkat  adat. Kerjasama secara kelompok para pemangku  adat  yang  telah  masing- masing  diberikan  tugas  dan  wewenang itu  disebut  dengan  kelembagaan  adat. Hal  ini  lebih  lanjut  dimaknai  bahwa sebuah  lembaga  adat  dalam  suatu kesatuan  masyarakat  adat  memiliki komponen  dari  beberapa  orang  terpilih baik  yang  ditentukan  secara  keturunan maupun  dipilih  secara  langsung  oleh masyarakat  dengan  harus  memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Terhadap peran yang  diamanahkan  kepadanya,  kepala adat  (pemangku  adat)  tidak  hanya
mengandalkan  status  sosialnya  saja melainkan juga dituntut memiliki empat hal  yaitu  Seorang  raja  (kepala  adat) harus  bersikap  dewasa  dan  bertindak sebagai  patron  (orang  tua),  Seorang kepala adat harus bersikap ramah tamah dalam  setiap  penampilannya  ditengah- tengah masyarakatnya, memiliki kemampuan  sebagai  orator,  terampil berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan pengetahuannya  mengenai  adat,  dan Seorang  pemimpin  adat  harus  berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan.
Dengan  inisiatif  dari  para  tokoh masyarakat/  pemangku  adat  pada  masa itu akhirnya terbentuklah sebuah lembaga khusus yang menaungi berjalannya  fungsi  hukum  adat  dalam tahap pengimplementasiannya di masyarakat.  Lembaga  tersebut  dikenal dengan istilah Badan Musyawarah Adat (BMA)  yang  terletak  di  wilayah provinsi,  kota  dan  di  setiap  tingkat kecamatan  di  wilayah  Kota  Bengkulu. Untuk tingkat kelurahan dikenal dengan istilah  sebutan  Rajo  Penghulu.  Tugas utama  dari  Badan  Musyawarah  Adat (BMA) ini adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Badan Musyawarah  Adat  (BMA)  di  tingkat Kecamatan  dan  Rajo  Penghulu  di tingkat kelurahan, serta dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jika  terjadi  perbedaan  penafsiran  dapek salah  yang  menimbulkan  Dendo  Adat pada masing- masing tingkatan
(Choiriah dkk, 2021). Keberadaan BMA tersebut  sebagai  lembaga  adat  di  Kota Bengkulu diperkuat dengan
ditetapkannya  Perda  Provinsi  Bengkulu nomor  7  tahun  1993  tentang  BMA  di Bengkulu.  Badan  Musyawarah  Adat (BMA)  Kota  Bengkulu  didirikan  pada tanggal 15 November 1992 untuk waktu yang  tidak  terbatas.  (Sirajuddin  dkk, 2021).
Kelembagaan Adat di Kota Bengkulu pada tahun 2003 mendapatkan  penetapan  secara  legal dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota  Bengkulu  Nomor  29  Tahun  2003 tentang  Pemberlakuan  Adat  di  Kota Bengkulu  tepatnya  pada  tanggal  12 Desember 2003. Kejelasan tugas, peran, fungsi  lembaga  adat  semakin  terlihat dengan  diaturnya  terkait  Kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan, dan  menegakkan  hukum  adat  di  Kota Bengkulu  yaitu  BMA  kota  Bengkulu, BMA  Kecamatan,  dan  Rajo  Penghulu. Hal ini semakin menunjukkan penguatan terhadap keberadaan kelembagaan adat yang menjadi alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa dalam  hal  ini  dapek  salah.  Terkait pembentukan  Peraturan  Daerah  ini, beberapa  alasan  yang  mendasarinya seperti  yang  terdapat  pada  bagian Menimbang pada perda  tersebut,  yakni: (a)  Bahwa  dengan  adanya  kemajuan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka  nilai-nilai  adat  yang  ada  dan dimiliki  oleh  masyarakat  adat  di  Kota Bengkulu sering dikesampingkan
bahkan  dilupakan  dalam  melaksanakan pembangunan; (b) Bahwa untuk melestarikan  adat  agar  berfungsi  untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman  pada  masyarakat  untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  dimiliki oleh  masyarakat  adat  Kota  Bengkulu dipandang perlu
menetapkan/memberlakukan  adat  Kota Bengkulu;  (c)  Bahwa  untuk  memenuhi maksud  huruf  a  dan  b  diatas,  perlu ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah Kota Bengkulu
Dari  tiga  poin  menimbang  yang terdapat  di  dalam  perda  tersebut  dapat kita  klasifikasikan  menjadi  dua  jenis landasan, yakni filosofis dan sosiologis. Pada  poin  pertama  secara  filosofis
pembuatan  perda  ini  untuk  membentuk dan  menjalankan  nilai-nilai  adat  yang hidup  di  masyarakat  agar  bisa  seiring berjalan  dengan  perkembangan  zaman yang dinamis. Secara sosiologis, penerbitan  perda  ini  berguna  untuk menjadi  tameng  (shield)  dalam  hal menciptakan ketertiban dan ketentraman yang bermuara pada pelaksanaan pembangunan yang memiliki  korelasi  dengan  nilai-  nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Peraturan Daerah tersebut miliki 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 1: Memberlakukan  Adat  Kota  Bengkulu, Pasal 2: Penyelenggaraan Adat sebagaimana yang dimaksud pada pasal
1  Peraturan  Daerah  ini  dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kota Bengkulu, dan Pasal  3:  Peraturan  Daerah  ini  mulai berlaku  pada  tanggal  diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam  Lembar  Daerah Kota Bengkulu. Terkait pada
pembahasan  Lembaga  Adat,  perda  ini juga  mengakomodasi  maksud  dan pengertian pada lembar penjelasan pasal demi  pasal.  Pasal  2  dijelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan  Lembaga  Adat Kota  Bengkulu  adalah  lembaga  yang menyelenggarakan,  melaksanakan,  dan menegakkan Adat Kota Bengkulu, yaitu Badan  Musyawarah  Adata  (BMA)  kota di  tingkat  Kota  Bengkulu,  BMA Kecamatan pada tingkat kecamatan, dan Rajo  Penghulu  pada  tingkat  Kelurahan. Berhubungan  dengan  Lembaga  Adat atau  dalam  perda  ini  digunakan  istilah Lembago  Adat  dijelaskan  dalam  1 bagian dari tujuh bagian yang ada dalam perda  tersebut  tepatnya  pada  buku  II. Buku terkait Lembago adat terdiri dari 3 Bab, yakni: (1) Bab  I tentang Lembago Adat  yang  terdiri  dari  6  pasal  yakni, pasal  tentang  Lembaga  Adat,  Rajo
Penghulu,  Penghulu  Adat,  Penghulu Syara‟,  Cerdik  Cendikio,  dan  Tugas Pokok  dan  Fungsi  Rajo  Penghulu;  (2) Bab II tentang Badan Musyawarah Adat Kecamatan  yang  terdiri  dari  3  pasal,
yakni tentang BMA
Kecamatan,
Keanggotaan  BMA  Kecamatan,  dan Fungsi  BMA  Kecamatan;  (3)  Bab  III tentang  Badan  Musyawarah  Adat  Kota yang  terdiri  dari  3  pasal,  yakni  BMA Kota,  Keanggotaan  BMA  Kota,  dan Fungsi BMA Kota.
Berdasarkan hal diatas, diketahui bahwa keanggotaan  BMA  Kota  diatur  dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran
Rumah  Tangga  (ART)  BMA  Kota
Bengkulu.  Pengurus  BMA  Kota  dipilih dalam musyawarah BMA Kecamatan se wilayah  Kota  yang  diselenggarakan oleh  BMA  Kota.  Kepengurusan  BMA
Kota harus memperhatikan keterwakilan masyarakat adat, penghulu syara’  dan  cerdik  cendikio  yang  ada  di kota.  Pengurus  BMA  Kota  dapat  di berhentikan, jika
melakukan pelanggaran  adat  (dapek  salah)  yang tidak  dapat  dimaafkan.  Dalam  hal pemberhentian  ini  dapat  dilakukan  bila ada  laporan  dari  masyarakat,  kemudian dilakukan  pemeriksaan  para  pihak,  dan diputuskan.
Pengangkatan  Rajo  Penghulu  di setiap kelurahan, serta BMA Kecamatan dan  BMA  Kota  berdasarkan  pada keputusan  Walikota  Bengkulu,  setelah mendapatkan  hasil  pemilihan  Rajo Penghulu  setiap  kelurahan/  kecamatan. Struktur  kepengurusan  Rajo  Penghulu yang  ditetapkan  oleh  Walikota  yakni penghulu  adat  yang  terdiri  dari  1  (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang perangkat adat,  penghulu  syara’  yang  terdiri  dari imam,  khatib,  bilal  dan  gharim,  dan cerdik  cendekio  berpedoman  pada Kompilasi  Hukum  Adat  dan  Daur Hidup Adat Kota Bengkulu. Banyaknya penduduk  serta  jumlah  mesjid  dalam satu kelurahan berpengaruh pada
keanggotaan
Rajo Penghulu di kelurahan  tersebut.  Artinya,  kelurahan yang  mempunyai  penduduk  padat  ada kemungkinan  lebih  banyak  dari  pada kelurahan yang sedikit penduduknya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan berkaitan dengan Eksistensi  Kearifan  Lokal  Undang- Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu dalam Bingkai Hukum
Nasional,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan  bahwa  Undang  –undang adat lembaga kota Bengkulu terdiri dari 9  (sembilan)  bab.  Masing-masing  bab memiliki  beberapa  fatsal/pasal  yang secara keseluruhan berjumlah 84
(delapan  puluh  empat)  pasal.  Dari  84
(delapan  Puluh  Empat)  pasal  yang terdapat  dalam  Undang-undang  adat lembaga Kota Bengkulu, ada 9 (sembilan)  bab  yang  terkandung  di dalamnya.  Kesembilan  bab  tersebut terdiri  dari:  Bab  I  berisi  hal-hal  yang berkaitan dengan Bertoenangan/Bertunangan, BabII berisi hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Lari Melarikan,  Bab  III  berisi  hal-hal  yang berkaitan  dengan  Bimbang,  Bab  IV berisi  hal-  hal  yang  berkaitan  dengan Nikah  ,  Bab  V  berisi  hal-hal  yang berkaitan dengan Sarak atau
Bertjerai/Bercerai, Bab VI berisi hal-hal yang berkaitan dengan Matjam-Matjam/ macam-macam  Keramaian,  Bab  VII berisi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan Pemindahan  Harta  dan  Angkat  Anak, Bab  VIII  berisi  hal-hal  yang  berkaitan dengan  Poesaka/  Pusaka,  Bab  IX  berisi hal-hal yang berkaitan dengan Penjagaan  sekalian  yang  tersebut  di atas.
Pada tahap Implementasi Undang- Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu. Pertama, terkait pengangkatan rajo penghulu. Pada pasal
2 undang-undang adat disebutkan
bahwa  pada  huruf  a  pasal  2  dijelaskan bahwa  Raja  Penghulu  ialah  kepala- kepala  di  dalam  adat  (wijkmeester, pemangkoe/pemangku,  dan  penghoeloe moeda/penghulu  muda).  Selain  kepala- kepala  di  dalam  adat,  ada  terdapat kepala-kepala  di  dalam  agama  yang terdiri  dari  imam,  chatib/khatib,  bilal, dan garim. Kedua terkait persoalan wali nikah,  undang-undang  adat  lembaga pada  pasal  37.  Selanjutnya  berkaitan dengan  taklik  talak  Dalam  ranah perceraian  (sarak),  undang-undang  adat lembaga  kota  Bengkulu  terdapat  dalam pasal  49:  Beralih  kepada  permasalahan ketetapan  anak  hal  ini  disebutkan  pada pasal  63  undang-undang  adat  lembaga Dalam  hal  wasiat,  terdapat  kesamaan pengaturan jumlah maksimal harta yang boleh  diwasiatkan  yaitu  1/3  (Sepertiga) dari  jumlah  keseluruhan  harta.  Hal  ini terdapat  Pada  kasus  lain,  misalnya perzinaan,  pada  pasal  24  undang- undang  adat  lembaga  kota  Bengkulu. Pada  saat  ini,  posisi  pengesahan keberlakuan  adat  di  Kota  Bengkulu diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Bengkulu  Nomor  29  Tahun  2003 tentang  Pemberlakuan  Adat  di  Kota Bengkulu. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa undang-undang adat lembaga  kota  Bengkulu  masuk  dalam rangkaian  tata  peraturan  di  Indonesia yang  dilegitimasi  melalui  peraturan daerah kabupaten/kota.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018).
Metodologi  Penelitian  Kualitatif.
CV Jejak (Jejak Publisher).
Sukabumi Baroroh,  N.  (2015).  Peradilan  Desa
Adat  sebagai  Instrument  Integral Pembangunan  Hukum  Nasional
Ditinjau  dari  Undang-Undang  No 6  2014  Tentang  Desa. Supremasi
Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 4 (2). 273-202.
https://ejournal.uin-
suka.ac.id/syariah/Supremasi/artic le/view/1989 Choiriah, N., Kisworo, B., & Wihidayati,  S.  (2021).  Peran Badan  Musyawarah  Adat  (BMA) Dalam  Mengoptimalkan  Sanksi Adat untuk Mengurangi Dekadensi  Moral  di  Kelurahan Air Putih Baru (Doctoral dissertation, IAIN Curup). http://e- theses.iaincurup.ac.id/2442/1/PER
AN%20BADAN%20MUSYAWA RAH%20ADAT%20%28BMA% 29%20DALAM%20MENGOPTI MALKAN%20SANKSI%20ADA T%20UNTUK%20MENGURAN GI%20DEKADENSI%20MOR.p df Herlambang,  H.  (2012).  Membangun Asas-Asas  Peradilan  Adat  (Studi pada  Masyarakat  Rejang  dan Masyarakat  Melayu  Bengkulu). Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 14 (1), 85-117.
https://jurnal.usk.ac.id/kanun/artic le/view/6201 Hoesin, K. (1993). Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dari  Sembilan  Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen. Sriwijaya  Media  Utama,  90. Palembang Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2020). Kebijakan  Kriminal  Non-Penal
OJK  dalam  Mengatasi  Kejahatan Cyber melalui Sistem Peer to Peer Lending. Al-Adl:  Jurnal  Hukum,
12 (1),  61-76. https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/aldli/article/vi ew/2607
Ilham,  M.,  Zami,  R.  (2022).  Undang- Undang  Simbur  Cahaya  dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan  Korupsi  Serta  Kasus Gratifikasi  dan  Penyuapan  di Kesultanan  Palembang. Ishlah:
Jurnal  Ilmu  Ushuluddin,  Adab dan  Dakwah,  4 (1),  111-129. https://www.jurnalfuad.org/index. php/ishlah/article/download/146/9
1
Jayus,  H.  J.  A.  (2012). Pengaruh Hukum  Kolonial  pada  Budaya Hukum  Masyarakat.  Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia,  Dinal  Fedrian.  dkk (Eds). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta Marlina,  D.  (2017).  Larangan  Menikah Satu  Kaum  dalam  Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Perspektif  Islam  (Studi  Kasus  di Kecamatan Malin Deman Kabupaten  Muko-Muko).  Pasca Sarjana IAIN Bengkulu. E-
Journal IAIN Bengkulu. 2 (2). 183-
190.
https://id.scribd.com/document/55 2168668/Larangan-menikah-satu- kaum-suku-pekal Musofa, A. A.  (2016).  Sejarah  Islam  di Bengkulu  Abad  ke  XX  M (Melacak  Tokoh  Agama,  Masjid dan  Lembaga  [organisasi]  Islam). Tsaqofah dan  Tarikh: Jurnal Kebudayaan  dan  Sejarah  Islam, 1(2), 115-130 https://www.academia.edu/39246 223/SEJARAH_ISLAM_DI_BEN
GKULU_ABAD_KE_XX_M_Me lacak_Tokoh_Agama_Masjid_dan
_Lembaga_organisasi_Islam_
Najib,  A.  (2020).  Legislasi  Hukum
Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 4 (2), 116-126. https://ojs.pps- ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/a rticle/view/267
Pide,  A.  S.  M.  (2017) .  Hukum  Adat Dahulu,  Kini,  dan  Akan  Datang. Prenada Media. Jakarta
Pradesa, R. (2018). Kedudukan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Lembaga Diversi  pada  Peradilan  Pidana Anak  di  Kota  Bengkulu. Jurnal Surya  Keadilan:  Jurnal  Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  Bengkulu,  2 (1), 226-240.
http://jurnal.umb.ac.id/index.php/s uryakeadilan/article/view/48 Saptomo,  A.  (2010). Hukum  dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Grasindo. Bengkulu Saraswati,  R.  (2013).  Problematika
Hukum  Undang-Undang  No.  12 Tahun 2011  tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal  Yustisia,  2 (3),  97-103. https://doi.org/10.20961/yustisia.v 2i3.10164 Setyanto,  A.  (2016).  Motivasi  Elite Politik  dan  Elite  Agama  dalam Gerakan  Sosial  (Studi  Historis Bengkulu  Abad  XIX). Tsaqofah dan  Tarikh:  Jurnal  Kebudayaan dan Sejarah Islam, 1 (2), 131-142.
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id /index.php/twt/article/view/721 Sirajuddin, S., Matori, A., & Musofa, A.
A. (2021). Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah,  Kearifan  Lokal,  dan Sumber Hukum Nasional. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta Sriono,  S.  (2017).  Sistem  Pewarisan pada  Warga  Negara  Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim. Jurnal  Ilmiah  Advokasi, 5 (2),
110-122.
https://www.neliti.com/id/publicat ions/323449/sistem-pewarisan- pada-warga-negara-indonesia- keturunan-tionghoa-cina-muslim
Syarifuddin, S., Supriyanto, S., Prasetiyo, A., Afrilla, C. A. S. D., Fadila, F., Yunita, F., Suhayat, H., Azizah,  I.  L.  R.  I.,  Maria,  I., Ansyah,  A., Hermawati, L.,
Hidayati,  M.  M,  Pratama,  M.  Y., Syafitri,  R.,  Sinta,  S.,  Rezeki,  U. K.  W.,  Aprilia,  W.,  Yani,  Y.  T., Amelia, Y. T. (2022). KHAZANAH Kota  Palembang: Sepucuk Kenangan Bumi Sriwijaya. Bening Media Publishing. Palembang.