Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 3, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Peran  Imigrasi  Dalam  Pencegahan  Dan  Pengawasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Menurut  Perspektif Imigrasi Kota Batam
Abdurrakhman Alhakim 1 , Ampuan Situmeang 2 , Jeannette Andhini Nurrulia Mashita 3
1 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia. E-mail : alhakim@uib.ac.id 2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
3 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.
Abstract: The crime of human trafficking is a form of modern human slavery. Apart from that, the criminal act of human trafficking is one of the worst forms of treatment that violates human dignity. Apart from investigating  and  arresting  perpetrators,  Immigration  can  also  block  the  movement  of  perpetrators, prevent  perpetrators  from  entering  and  exiting  the  country,  and  carry  out  deportation  if  necessary. Mahfud MD said that the human trafficking network syndicate in Batam was not an ordinary network because it was well coordinated. Mahfud assessed that the indications of alleged drownings must be investigated further. Moreover, the number of cases is not small in various parts of the world. There are various modes. Prevention is carried out by Immigration to prevent the crime of trafficking in persons by increasing monitoring at the border, tightening the provision of passports, especially to people who are still  of  productive  age,  to  prevent  them  from  becoming  victims  of  the  crime  of  trafficking  in  persons abroad, which means that the immigration authorities are regarding this crime of trafficking in persons. must increase supervision so that it can prevent the occurrence of criminal acts of human trafficking, so that the crime rate of criminal acts of human trafficking is reduced.
Keywords: Handling, Prevention, Crime.
How to Site: Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, Jeannette Andhini Nurrulia Mashita (2023). Peran Imigrasi Dalam  Pencegahan  Dan  Pengawasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Menurut  Perspektif  Imigrasi  Kota Batam. Jurnal hukum to-ra , 9 (3), pp 322-338. DOI. 10.55809/tora.v9i3.263

## Introduction
Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi telah menciptakan pergerakan global yang tidak dapat dibendung. Di era globalisasi, tidak heran jika informasi apapun yang ada di internet dapat dengan mudah diakses oleh manusia. Perkembangan ini juga mempengaruhi pergerakan dunia. Perkembangan globalisasi telah merambah ke dalam kehidupan masyarakat dalam bidang agama, politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Tentu  saja  hal  ini  juga  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat.  Dampak  positifnya terhadap masyarakat antara lain meningkatkan kesiapan kerja masyarakat, memajukan teknologi dan informasi dalam berbagai aspek kehidupan, daya saing internasional dan meningkatkan  produktivitas  individu  untuk  perkembangan  negara.  Dampak  negatif globalisasi  adalah  munculnya  individualisme.  Hilangnya  rasa  simpati,  empati  dan
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
kekeluargaan  di  kalangan  masyarakat  Indonesia  mengakibatkan  hilangnya  budaya nenek moyang kita. 1
Globalisasi  merupakan  suatu  bentuk  transformasi  bertahap  yang  tidak  hanya  terjadi penyesuaian  tetapi  juga  dikaitkan  dengan  perubahan  sosial  seperti  kemiskinan, pengangguran  dan  kejahatan.  Proses-proses  yang  terjadi    pada  kenyataannya mempengaruhi  beberapa  aspek  kehidupan  manusia. 2 Sebagai  bagian  dari  kebijakan perlindungan  warga  negara,  kebijakan  kriminal  bertujuan  untuk  melindungi pelaksanaan  kebijakan  sosial  tersebut.  Sementara  itu,  dalam  kerangka  kebijakan kriminal,  kebijakan  kriminal  bertujuan  untuk  memerangi  kejahatan  dengan  cara kriminal.  Karena  adanya  hubungan  timbal  balik  antara  masing-masing  kebijakan tersebut,  maka  tujuan  dan  latar  belakang  yang  digunakan  dalam  kebijakan  hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial. Oleh karena itu, pembenahan kebijakan hukum  pidana  memerlukan  pertimbangan  yang  matang,  ilmu  pengetahuan  yang berbasis pada pengetahuan yang mendalam. 3
Kejahatan  perdagangan  manusia  adalah  bentuk  perbudakan  manusia  modern.  Selain itu,  tindak  pidana  perdagangan  manusia  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan terburuk  yang  melanggar  harkat  dan  martabat  manusia.  Maraknya  kejahatan perdagangan manusia di berbagai negara termasuk Indonesia dan negara berkembang lainnya  menjadi  masalah  tersendiri  bagi  Indonesia.  Masyarakat  internasional  dan anggota organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 4 .
Munculnya perdagangan orang sering kali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya  yang  seringkali  menjadi  korban  adalah  perempuan  dan  anak-anak  yang dikategorikan  pada  kondisi  yang  lemah.  Banyaknya  kasus  eksploitasi  terhadap perempuan  dan  anak  dikarenakan  pada  alasan  posisi  para  perempuan  di  keluarga sebagai  bukan  kepala  rumah  tangga  (dianggap  sebagai  pengurus  rumah),  sulitnya
1 Hana  Renata  Tan  Peiru  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Perlindungan  Hak  Anak  Dibawah  Umur  Korban  Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana,” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no.
3 (2021): 1–20,
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vGdzFkEAAAAJ&citation_for_view=vGdzF kEAAAAJ:_FxGoFyzp5QC.
2 Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa, “Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur,” Social Work Journal 7, no. 1 (2017): 21, https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808.
3 Abdurrakhman  Alhakim  and  Eko  Soponyono,  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1,  no.  3  (2019):  322–36, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
4 Dewi  Asri  Puanandini,  “Penegakan  Hukum  Tindak Pidana Perdagangan  Orang  Pekerja  Migran  Indonesia,” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2021): 1–10, https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938.
mencari pekerjaan dan masalah kemiskinan atau ekonomi dijadikan alasan paling utama sehingga perdagangan orang masih terus meningkat. 5
Indonesia adalah salah satu pengekspor pekerja migran terbesar di Asia. Buruh migran biasanya  dimanfaatkan  dengan  berbagai  cara,  baik  legal  maupun  ilegal.  Transportasi ilegal  secara  historis  dikaitkan  dengan  "perbudakan"  sebagai  kejahatan  perdagangan manusia.  Pemerintah  sangat  prihatin  terhadap  fenomena  dan  realitas  “perbudakan” (disebut juga perbudakan modern) yang merupakan bentuk tindak pidana perdagangan manusia,  khususnya  perempuan  dan  anak.  Perempuan  dan  anak-anak  lebih  rentan terhadap  kekerasan  dibandingkan  laki-laki,  khususnya  perdagangan  manusia  yang merupakan simbol perbudakan modern 6 .
Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan yang tidak memadai. Pihak berwenang belum mengumpulkan data komprehensif mengenai jumlah korban yang teridentifikasi. Lembaga-lembaga  pemerintah  yang  berbeda  kadang-kadang  melaporkan  statistik mereka sendiri, sehingga keseluruhan data  tidak dapat dibandingkan dengan data yang dilaporkan  pada  periode-periode  sebelumnya  dan  berpotensi  menyebabkan penghitungan  ganda  terhadap  korban,  karena  mereka  berafiliasi  dengan  berbagai lembaga pemerintah. 7
Dalam  diskusi kali ini penulis membahas tentang penelitian  mengenai peran imigrasi dalam pencegahan dan pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, provinsi  Kepulauan  Riau.  Kota  Batam  terkenal  dengan  letaknya  yang  strategis  dan berbatasan  laut  dengan  Singapura  dan  Malaysia.  Hal  ini  sering  menjadikan  Batam sebagai tempat pemberhentian wisatawan dan perdagangan manusia. Seorang aktivis kemanusiaan di Batam mengatakan, pemerintah kurang serius dalam menangani kasus perdagangan  manusia  di  Kota  Batam,  Kepulauan  Riau,  sehingga  masih  banyak gerombolan mafia yang berkeliaran berburu. Apalagi di masa pandemi saat ini, sulitnya perekonomian  masyarakat  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  terjadinya  perdagangan manusia  di  Kota  Batam.  Ia  meminta    pemerintah  lebih  tegas  dan    serius  dalam pengobatan dan penelitian. 8
5 Penny Naluria Utami, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Jurnal HAM 10, no. 2 (2019): 1–10, https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216.
6 Henny Nuraeny, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime),”
Jurnal Hukum & Peradilan 4, no. 3 (2015): 501–18,
https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/59/70.
7 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021,” id.usembassy.gov, 2021, https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/.
8 Peiru and  Alhakim,  “Perlindungan  Hak  Anak  Dibawah  Umur Korban  Human  Trafficking  Di  Kota  Batam:  Perspektif Hukum Pidana.”
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan Kejahatan Tradisional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga  dibutuhkan  strategi  pencegahan  dan  penanganan  yang  serius  dan komprehensif  oleh  negara,  mentri  PPPA  menyampaikan,  berdasarkan  data  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  3  tahun  terakhir  yang  tercatat  di  SIMFONI  PPA  adalah sebagai berikut 9 :

## Tabel Diagram Batang 1
Sepanjang  tahun  2017  hingga  Oktober  2022,  tercatat  sebanyak  2,356  korban  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  yang  terlaporkan,  dari  seluruh  korban  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  presentase  terbesar  terjadi  kepada  Anak-anak  sebesar  50,97 persen,  perempuan/wanita  sebesar  46,15  persen,  dan  Laki-laki  sebesar  2,89.  Sejak tahun 2019 peningkatan jumlah korban TTPO yang melaporkan yaitu pada tahun 2019 korban mencapai 223 korban, menjadi 422 korban pada tahun 2020, pada tahun 2021 ditengah pandemi covid-19 sebanyak 683 korban, sementara itu, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 telah terlaporkan ada sebanyak 201 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 10 .
Menurut Mahfud MD mengatakan, sindikat jaringan perdagangan orang di Batam bukan jaringan  biasa  karena  terkoordinasi  dengan  baik,  Mahfud  menilai,  indikasi  dugaan penenggelaman mesti ditelisik lebih lanjut. Lebih-lebih, jumlah kasusnya tidak sedikit di berbagai  belahan  dunia.  Modusnya  bermacam-macam.  Orang  diperjualbelikan  untuk dijadikan budak. Pihaknya ingin memastikan kasus-kasus semacam itu  ditindak tegas. Menurut  Mahfud,  bentuk  pencegahan  yang  bisa  dilakukan  ialah  menjamin  jalannya penegakan hukum. Di sisi lain, pengawasan juga harus ditingkatkan demi mengantisipasi
9 Yusuf, “Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Kominfo.go.id, 2022, https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan- tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita.
10 Yusuf.
0 200 400 600 800 2019 2020 2021 2022 KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Korban
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
berulangnya  perbuatan  serupa. 11 .  Hasil  dari  penanganan  kasus  perdagangan  orang sampai  sekarang  belum  terlihat  nyata.  Peningkatan  atas  kasus  perdagangan  orang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. 12 .
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dalam  penulisan  ini  akan memfokuskan  pada  permasalahan  mengenai  Bagaimana  Pengaturan  Hukum  terkait Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Indonesia,  serta  Bagaimana  Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam, dengan menggunakan merode penelitian yuridis empiris, yaitu metode yang mengkaji fakta dan fenomena  yang  terjadi  yang  akan  dikaitkan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  untuk  memberikan  dan  mencapai  solusi  atas  permasalahan  yang  ada. Data-data Penelitian ini terdiri dari  data primer  dan sekunder. Data  primer  diperoleh dari hasil wawancara. Pada kegiatan wawancara pelaksana secara langsung bertanya, meminta, dan mendengar informasi dari pihak yang bersangkutan. Penelitian dilakukan dalam rentan waktu 1 minggu 13 .

## Discussion
Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
Indonesia adalah negara hukum, segala perbuatan Indonesia diatur dan terikat hukum. Hukum itu sendiri bukan hanya soal petunjuk dan pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi hukum juga harus benar-benar hidup di dalam masyarakat itu agar dapat  mencapai  ketertiban  dan  perdamaian  dalam  masyarakat. 14 Hukum  dipahami sebagai  tatanan  pemaksa,  yakni  tatanan  yang  menerapkan  sanksi  berupa  tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan.  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 dengan  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  kepada  setiap  warga  negara  untuk memiliki  kesamaan  dan  kedudukan  atas  dasar  hukum.  Asas  yang  dikenal  sebagai equality  before  the  law ini  harus  dimaknai  adanya  keseimbangan,  bukan  serta  merta
11 Kompas.com, “Mahfud MD Sebut Sindikat Perdagangan Orang Di Batam Terkoordinasi Dengan Baik,” Kompas, 2023, https://regional.kompas.com/read/2023/04/05/223137978/mahfud-md-sebut-sindikat-perdagangan-orang-di- batam-terkoordinasi-dengan.
12 Hari Disemadi, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro, “Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective,” Brawijaya Law Journal 7, no. 2 (2020), https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04.
13 Delfi  Aurelia  Kuasa  and  Abdurrakhman  Alhakim,  “Pendampingan  Pembuatan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu ( PKWT ) Di PT . Batam Agung Lestari” 4 (2022): 1399–1403.
14 Hardianto Djanggih and Yusuf Saefudin, “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (2017): 413–25.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
adalah  sama.  Keberlakuan  dari  asas  ini  adalah  umum,  karena  asas  ini  memberi kontribusi terhadap keadilan.
Isu perdagangan orang sudah menjadi hal yang meresahkan sejak dahulu. Perdagangan orang  adalah  kejahatan  yang  terorganisasi  dengan  baik,  dari  metode  konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional. 15 Sifat  perdagangan  orang  bagian  tindakan  yang  bertolak  belakang dengan  kodrat  dan  martabat  manusia.  Perdagangan  orang  di  Indonesia  telah  meluas dalam  jaringan  yang  terorganisasi,  baik  bersifat  antarnegara  maupun  dalam  negeri. Kejahatan ini merusak tatanan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU No.  21/2007  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan  pemalsuan,  penipuan,  penyalagunaan  kekuasan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang  atau  memberikan  bayaran  atau  manfaat,  sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan  eksploitasi atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi. Salah satu negara tujuan dan sumber perdagangan orang adalah negara Indonesia. Terjadinya human trafficking biasanya sering kali dimulai dari pemalsuan dokumen. 16 Tindak pidana perdagangan   orang   juga   merupakan   salah   satu   bentuk   perlakuan   terburuk   dari pelanggaran    harkat    dan    martabat    manusia.Bertambah    maraknya    tindak    pidana perdagangan  orang    di    berbagai    negara,    termasuk    Indonesia    dan    negara-negara berkembang  lainnya,  telah menjadi  perhatian  Indonesia  sebagai  bangsa,  masyarakat internasional    dan    anggota    organisasi  internasional,  terutama  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB).
Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  mendefinisikan  perdagangan  orang  (human trafficking)  sebagai:  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penampungan,  atau penerimaan  seseorang,  dengan  ancaman,  atau  penggunaan  kekerasan,  atau  bentuk- bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 17 Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan  dan  anak  adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  Tindak
15 Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , vol. 4, 2018, 1–24.
16 July  Esther,  Herlina  Manullang,  and  Johan  Silalahi,  “Pola  Penanganan  Dan  Penindakan  Pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Orang,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (2021): 63–77.
17 Okky  Chahyo  Nugroho,  “Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana  Perdagangan Orang,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): 543.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
Pidana Perdagangan Orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya,  tetapi juga  mencakup bentuk  eksploitasi lain, misalnya  kerja  paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa perbudakan  itu.  Pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  melakukan  perekrutan, pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau  penerimaan  orang  untuk  tujuan menjebak,  menjerumuskan,  atau  memanfaatkan  orang  tersebut  dalam  praktik eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan,  memberi bayaran atau  manfaat sehingga memperoleh persetujuan  dari orang yang memegang kendali atas korban.
Pola atau modus operandi yang dipergunakan dalam perdagangan orang diawali dengan tahapan-tahapan  manipulatif,  menjanjikan  calon  korban  pekerjaan  dengan  gaji  yang tinggi tanpa di beritahukan jenis  dan resiko  dari pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak- anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban- korban tersebut dipindah tangankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli. 18 Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan  negara  lain  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  secara  umum  jenis- jenisnya  meliputi  pertama  adalah  Eksploitasi  Seksual.  Kathryn  E.  Nelson  mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan  mereka  dijadikan  subjek  eksploitasi  dan  kekerasaan  seksual.  Kedua  adalah  Kerja Paksa, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama Bonded Labor, pekerjaan yang  dilakukan  dengan  cara  penjerataan  utang,  yang  di  dalamnya  tidak  ditentukan syarat  dan  pelayanan  yang  harus  dilakukan  untuk  melunasi  utang  korban  dan  pelaku sendiri  secara  tidak  layak  menilai  bentuk  pelayanan  korban.  Dengan  kata  lain,  yang menentukan  semua  itu  bukan  korban,  melainkan  pelaku  sendiri.  Kedua,  Child  Labor, diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan  sering  berpengaruh  pada  pendidikan  mereka.  Ketiga  Forced  Labor,  sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berperikemanusian, dan menyebar luas. 19
Perdagangan  manusia  yang  mana  korbannya  kebanyakan  perempuan  merupakan tindakan  kekerasan  yang  mengambil  hak  perempuan,  padahal  hak-hak  perempuan
18 Moch Juli Pudjiono and Sigit Sapto Nugroho, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking),” Jurnal Sosial 15, no. 1 (2017).
19 Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, “Perdagangan Orang,” Citra Aditya Bakti, Yogyakarta , 2011.
tersebut  juga  termasuk  dalam  hak-hak  manusia,  sehingga  pada  intinya  kejahataan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia. Terdapat unsur yang ada dalam perdagangan manusia, unsur tersebut antara lain: 20
1. Pelaku,  suatu  kelompok  yang  telah  terorganisasi  teramasuk  bisa  saja penyelenggara negara maupun perorangan.
2. Tindakan atau proses, tindkan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secera  spontan  maupun  terencana,  akan  tetapi  biasanya  tindkaan tersebut dilakuakn secara terencana yang sangat terorganisir.
3. Modus,  tindakan  ini  dilakukan  agar  tindak  kejahatan  tersebut  berhasil dilakukan  atau  terjaminnya  tindakan  tersebut  dilakukan  secara  lancar. Hal  ini  dilakukan  dengan  memberikan  ancaman  kekerasan,  menyekap, memalsukan, menipu, hingga memberikan bayaran
4. Tujuan,  hal  ini  merupakan  sesuatu  yang  menjadi  akibat  dari  tindakan tersebut,  misalnya  seperti  melakukan  tindakan  memperjualbelikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.
Tindak  pidana  perdagangan  manusia  diatur  dalam  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  menurut  Undang-Undang  tersebut  yang  terdapat dalam  pasal  1  dan  2  menyebutkan  bahwa  tindakan  apa  saja  yang  memenuhi  unsur perdagangan  manusia  berartikan  bahwa  tindakan  tersebut  termasuk  dalam  tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan pengertian dari tindak pidana manusia atau orang  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  1  UU  tersebut  yang  menerangkan  bahwa dikatakannya  tindak  pidana  perdagangan  manusia  apabila  melakukan  perekrutan, penampungan,  memindahkan,  mengirim,  ataupun  menerima  seseorang  dengan melakukan  ancaman  kekerasan  bahkan  melakukan  penyekapan,  menculik,  menipu, memalsukan,  menyalahgunakan  posisi  kekuasaan,  menjerat  seseorang  dengan  utang lalu  memanfaatkannya  dengan  bertujuan  untuk  mengeksploitasinya.  Dalam  pasal tersebut  juga  menerangkan  mengenai  hukuman  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak pidana  perdagangan  manusia  yaitu  dengan  ancaman  hukuman  pidana  maksimal  15 tahun  penjara  dan  minimal  3  tahun  penjara  sedangkan  dendanya  maksimal  Rp. 600.000.000,00. 21 Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, maka dalam menjalankan  tugasnya  harus  memperhatikan  HAM.  Peran  dan  tanggung  jawab kepolisian tertuang jelas  pada Pasal 2  UU No. 2/2002  bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum,  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Upaya  Kepolisian  dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang cukup pesat sebagai upaya pre-
20 Ariella Gitta Sari, Harry Murty, and Hery Sulistyo, “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional,” Transparansi Hukum 4, no. 1 (2021).
21 Sari, Murty, and Sulistyo.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
emtif yaitu dengan melakukan pembinaan, peningkatan pendidikan, bina mitra dengan masyarakat,  khususnya  tentang  kejahatan  perdagangan  orang,  dan  peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi secara luas.
Indonesia  adalah  merupakan  salah  satu  negara  yang  menyetujui  dan  berjanji  untuk melaksanakan  Protocol  Palermo,  dan  Indonesia  berhasil  mengesahkan  dan pengundangan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  tahun  2007  No.  58,  yang merupakan tambahan dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Yakni UU No.  21  tahun  2007,  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  atau Undang-undang Tindak Pidana Perdagang Orang. Tindak pidana perdagangan orang itu sendiri  berarti  setiap  tindakan  yang  terdapat  unsur  tindak  pidana  yang  telah  diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagang Orang, tentang  perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai Pasal 53, Pasal  43  UU  No.  21  Tahun  2007  yang  mengatur  tentang  “Ketentuan  mengenai perlindungan saksi dan korban dalam  tindak  pidana  perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang – undang ini”. Hal tersebut di karenakan korban  tindak  pidana  juga  memiliki  hak,  yaitu:  a.  Hak  korban  dalam  mendapatkan kompensasi atas perlakuan yang dialaminya, b. Hak untuk menolak kompensasi tersebut karena  tidak  dibutuhkan,  c.  Hak  kompensasi  untuk  ahli  waris  apabila  korban  tindak pidana  tersebut  meninggal  dunia,  d.  Hak  untuk  mendapatkan  pembinaan  dan rehabilitasi, e. Hak untuk mendapatkan kembali atas sesuatu yang menjadi hak miliknya, f. Hak menolak untuk dijadikan saksi apabila hal tersebut dapat membahayakan dirinya, g. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang disampaikan pelaku apabila korban  menjadi  saksi,  h.  Hak  untuk  memakai  penasehat  hukum.  Hak  dalam menggunakan upaya hukum. 22

## Efektivitas  Pengawasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  Kota Batam
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Prespektif Imigrasi,  tindakan  perdagangan  orang  bisa  melibatkan  aspek  imigrasi  seperti penyelundupan dan pengiriman korban melalui perbatasan Internasional dalam hal ini aspek  yuridisnya  adalah  bahwa  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan hukum tersebut dan Pelaku kejahatan juga dapat dideportasi atau diberlakukan pembatasan Imigrasi tertentu sesuai dengan
22 Anita Handayani Nursamsi, “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  Di  Wilayah  Hukum  Polwil  Banyumas”  (Tesis  Pada  Program  Magister  Hukum  Unsoed, Purwokerto, 2007).
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
peraturan  Keimigrasian,  dalam  hal  ini  penulis  sudah  melakukan  wawancara  terkait Efektivitas  Pengawasan  dan  Pencegahan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang wawancara  tersebut  di  wakili  Oleh  Bapak  Riski  Kurniawan  S.T  Dan  Kasi  Teknologi Informasi Imigrasi Batam (Bpk Gandha L Nadeak, S.H.,M.H.).
Tidak dapat diabaikan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan. Sangat penting bagi kita untuk menjadi sadar diri, mendukung inisiatif dan kelompok yang menentang perdagangan orang, dan melaporkan peristiwa yang mencurigakan kepada otoritas. Kita dapat berusaha  menghapuskan perdagangan  manusia  dan  memberikan perlindungan kepada  semua  orang  yang  rentan  melalui  tindakan  kolektif. 23 .  Pendorong  utama pertumbuhan  lalu  lintas  bagi  wanita  dan  anak-anak  adalah  kemiskinan  yang  mereka perjuangkan  Meningkatkan  perekonomian  dengan  melakukan  penelitian  Pekerjaan. Tapi  apa  yang  mereka  impikan?  Mencari  pekerjaan  bukanlah  hal  yang  mudah bayangkan,  karena  penderitaan  yang  pahit  mereka  menerima.  Bukannya  menerima bekerja tetapi ternyata mereka dinegosiasikan. 24 .
Efektivitas  penerapan  undang-undang  keimigrasian  dalam  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang  sangat  penting.  Tindakan  tersebut  melibatkan  kerjasama  antara Bagian Imigrasi, Kepolisian, dan Lembaga Penegak Hukum lainnya. Selain mengusut dan menangkap pelaku, Imigrasi juga dapat memblokir pergerakan Pelaku, mencegah Para Pelaku  keluar  masuk  Negara,  dan  melakukan  deportasi  jika  diperlukan.  Penegakan Hukum dan pemantauan ketat terhadap pergerakan Pelaku melalui perbatasan menjadi instrumen penting dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-undang Keimigrasian Bab 3 Pasal 8 Poin satu dan dua, dalam hal ini Setiap orang yang Keluar atau Masuk Negara Indonesia harus mempunyai Dokumen Perjalanan yang Sah  dan  masih  berlaku,  setiap  orang  asing  yang  memasuki  Wilayah  Indonesia  Wajib memilki Visa yang masih berlaku dan Sah secara Hukum yang sudah ditetapkan, kecuali yang  ditentukan  lain  berdasarkan  Undang-undang  Keimigrasian  dan  perjanjian Internasional. Dalam Pasal 9 ayat 3 dari Poin ini, jika adanya keraguan atas keabsahan Dokumen  Perjalanan  atau  Identitas  diri  seseorang,  Pejabat  imigrasi  berhak  menolak sesorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dan juga  Pejabat Imigrasi berhak untuk melakukan  penggeledahan  terhadap  badan  atau  barang  bawaan  dan  dapat ditindaklanjuti dengan proses Penyelidikan Keimigrasian.
23 Unodc.org, “Human Trafficking and Migrant Smuggling,” United Nations, 2019.
24 Cahya  Wulandari  and  Sonny  Saptoajie  Wicaksono,  “Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” Yustisia edisi 90 (2014): 1–12, https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272/20094.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
Pejabat imigrasi menolak meninggalkan wilayah Indonesia apabila orang tersebut (pasal 16 ayat (1)):
a. Tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan sah;
b. Diperlukan  untuk  kepentingan  penyidikan  atau  penyidikan  atas permintaan orang yang berwenang; atau
c. Dibandingkan namanya yang masuk dalam daftar pencegahan. 25
Undang-undang  Keimigrasian  Bab  9  Pasal  91,  dari  undang-undang  ada  3  hal  pihak imigrasi  menolak  permohonan  pengajuan  pembuatan  paspor  untuk  Warga  Indonesia yaitu :
1. Pembuataan Paspor teridentifikasi mengenai data seseorang yang tidak Valid, atau kurangnya berkas-berkas sesuai Persyaratan yang berlaku di Imigrasi.
2. Di  saat  tahapan  Wawancara  atau  tahap  pengenalan  atau Profiling , petugas  imigrasi  menanyakan  kepada  pemohon  paspor  tersebut  agar digunakan sebagaimana mestinya, agar tidak terjadinya Pekerja Migran Ilegal, dan Human Trafficking (Perdagangan Orang).
3. Jika  Pemohon  paspor  tidak  melengkapi  dokumen  yang  diminta  oleh petugas  seperti  Rekomendasi  oleh  Dinas  Ketenagakerjaan,  dokumen penjamin, rekomendasi pekerja dari kantor atau perusahaan yang berupa kontrak  kerja,  maka  petugas imigrasi berhak  untuk  menolak pengajuan paspor dan bisa dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jika terdapat adanya Pekerja Migran Ilegal atau Perdagangan Orang.
Adapun  kendala  yang  dihadapi  petugas  imigrasi  dalam  penerapan  undang-undang keimigrasian dalam konteks tindak pidana perdagangan orang meliputi perbatasan yang panjang  dan  beragam,  anggaran  yang  dialokasikan  masih  belum  cukup  untuk mendukung menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menyelidiki pelanggaran imigrasi.  Taktik  kejahatan  semakin  canggih  sehingga  menimbulkan  kesulitan  untuk menemukan penulis dan bukti. Situasi ini harus didukung oleh biaya operasional penuh 26 ,  kemungkinan  korupsi  di  antara  petugas  imigrasi,  kurangnya  sumber  daya,  serta masalah  koordinasi  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya.  Selain  itu,  masalah interpretasi dan implementasi undang-undang serta peraturan keimigrasian yang sering
25 Lavia  Tambuwun,  “Wewenang  Pejabat  Imigrasi  Dan  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Keimigrasian  Dalam  Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” Lex Et Societatis 6,  no. 9  (2019):  1–3,  file:///C:/Users/sunar/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+7.+Lavia+Tambuwun_humas (1).pdf.
26 Lucky Agung Binarto, “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian,” Universitas Diponegoro Semarang , 2006, 120–25, http://eprints.undip.ac.id/15703/1/lucky_agung_Binarto.pdf.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
berubah  dapat menjadi kendala dalam  penanganan  kasus ini. Koordinasi antara polisi dan kejaksaan kurang baik mengakibatkan kembalinya catatan yang melanggar imigrasi oleh jaksa dalam banyak kasus. 27 .
Pencegahan  yang  dilakukan  Imigrasi  untuk  mencegah  Terjadinya  Tindak  Pidana Perdagangan  orang  yaitu  :  Imigrasi  dapat  melakukan  pencegahan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  dengan  meningkatkan  pemantauan  di  perbatasan,  memperketat pemberian  paspor  terutama  kepada  masyarakat  yang  usia  nya  masih  produktif  agar mencegah  mereka  menjadi  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  luar  negeri, petugas  imigrasi  melakukan  langkah  antisipatif  yang  efektif  dengan  melakukan wawancara lebih lanjut dan mendalam kepada  pemohon  paspor sebelum diputuskan disetujui  atau  ditolak  nya  penerbitan  paspor,  meningkatkan  pelatihan  petugas  untuk mengenali tanda-tanda korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, bekerja sama dengan lembaga  internasional  dan  organisasi  non-pemerintah  dalam  kampanye  anti-Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan ini. Selain itu, implementasi ketat peraturan imigrasi yang mengawasi pergerakan orang di perbatasan dapat membantu mencegah perjalanan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.  Ada  pula  pencegahan  yang  dilakukan  Pemerintah  Selama  periode  pelaporan, pemerintah  terus  berupaya  keras  untuk  mencegah  perdagangan  manusia.  Untuk meningkatkan  kesadaran  akan  bahaya  perdagangan  manusia  dan  cara  mendapatkan bantuan,  banyak  lembaga  pemerintah  mengadakan  seminar  dan  pelatihan  anti- perdagangan. 28
Untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan, tindakan serupa harus dilakukan di  negara  sumber  dan  negara  sasaran  secara  bersamaan.  Dalam  kaitannya  dengan tuntutan  yang  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  perdagangan  manusia,  pelaku perdagangan  manusia  harus  dihukum  dengan  sewajarnya.  Oleh  karena  itu,  pelaku perdagangan  manusia  harus  diselidiki  dan  dituntut  secara  menyeluruh.  Pelaku perdagangan  manusia  harus  diberi  hukuman  pencegahan  berdasarkan  posisi  mereka dalam  perdagangan  manusia.  Upaya  pencegahan  dapat  dibantu  dengan  menghukum pelaku perdagangan manusia. 29
Tindakan  dan Tugas Pokok dan  Fungsi Setelah Terjadinya Tindak  Pidana Perdagangan Orang  :  Setelah  terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang,  imigrasi  dapat  terlibat
27 Binarto.
28 Rina Shahriyani Shahrullah and Dedy Febriyanto Tjhang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan  Manusia  Di  Indonesia  Dan  Filipina,” Journal  of  Judicial  Review 16,  no.  1  (2014):  120–33, https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/143.
29 Sisman  Yener  Cumhur  Havan,  “Understanding  Human  Trafficking  in  Türkiye:  A  Field  Research  With  Public Professionals  Involved  in  The  Fight  Against  Human  Trafficking  1,” Proquest 24,  no.  2  (2023):  1–20, https://doi.org/https://doi.org/10.17494/ogusbd.1279265.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
dalam proses penyelidikan, penangkapan, dan pengadilan pelaku. Mereka juga memiliki peran  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  korban,  termasuk  memberikan Sosialisasi dan edukasi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang, memberikan izin tinggal  sementara  jika  diperlukan,  serta  mengawasi  pergerakan  mereka  untuk mencegah mereka menjadi korban lagi. Selain itu, imigrasi dapat berperan dalam proses repatriasi korban yang merupakan warga negara asing ke negara asal mereka, dengan mematuhi peraturan internasional dan hukum nasional yang berlaku.
Das  Sein yang  berarti  keadaan  yang  sebernarnya  di  waktu  sekarang  yang  artinya  di imigrasi sendiri berkaitan dengan hukum dan regulasi yang telah ada, seperti Undang- Undang  Keimigrasian  dan  peraturan  terkait  yang  mengatur  prosedur  imigrasi  dan penegakan  hukum.  Das  Sollen  yang  artinya  mengacu  pada  apa  yang  seharusnya dilakukan. Dalam hal TPPO, Das Sollen mencakup upaya untuk meningkatkan kerjasama internasional  dalam  penegakan  hukum,  memperkuat  pemantauan  perbatasan, meningkatkan  kapasitas  petugas  imigrasi  dalam  mengidentifikasi  korban  TPPO,  serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi yang sesuai bagi korban.
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338

## Conclusion
Penulis menyimpulkan bahwa Tindak pidana perdagangan orang adalah masalah global yang mengancam hak asasi manusia. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, tindak pidana ini menjadi perhatian serius. Artinya, korban tindak pidana ini sering kali menjadi terperangkap dalam lingkaran eksploitasi yang sangat merugikan. Di Batam sendiri kasus Perdagangan Orang terus meningkat pesat Sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, tercatat  sebanyak  2,356  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  terlaporkan, dari  seluruh  korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  presentase  terbesar  terjadi kepada Anak-anak sebesar 50,97 persen, perempuan/wanita sebesar 46,15 persen, dan Laki-laki  sebesar  2,89.  Sejak  tahun  2019  peningkatan  jumlah  korban  TTPO  yang melaporkan yaitu pada tahun 2019 korban mencapai 223 korban, menjadi 422 korban pada tahun 2020, pada tahun 2021 ditengah pandemi covid-19 sebanyak 683 korban, sementara itu, selama periode Januari sampai dengan Oktober 2022 telah terlaporkan ada sebanyak 201 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dari itu diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah,  mengidentifikasi,  dan  mengatasi  perdagangan  orang.  Penegakan  hukum yang kuat, edukasi publik, dan dukungan bagi korban adalah komponen penting dalam upaya  melawan  perdagangan  orang.  Melalui  kesadaran  akan  isu  ini  dan  kerja  sama global,  kita  dapat  berharap  mengakhiri  praktik  kejam  ini  dan  melindungi  hak-hak individu dari eksploitasi yang tidak manusiawi,

## Acknowledge
Petugas  Imigrasi  Kelas  1A  Batam  Lebih  diperketatnya  pengawasan  terhadap  semua pihak  yang  terkait  dalam  perdagangan  orang,  pemberian  efek  jera  bagi  para  pelaku perdagangan  orang,  petugas  Imigrasi  bisa  bekerja  sesuai  dengan  tugas,  pokok  dan fungsi.
Peran aktivis masyarakat untuk mengawal atau mencegah  tindak pidana perdagangan orang,  serta  perlunya  peningkatan  kesadaran  tentang  bahaya  tindak  pidana perdagangan orang dalam bentuk seminar edukasi, serta memperkuat kontrol sosial di masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan orang.

## References
Alhakim, Abdurrakhman, and Eko Soponyono. “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 322–36. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322- 336.
Ali, Mahrus, and Bayu Aji Pramono. “Perdagangan Orang.” Citra Aditya Bakti,
Yogyakarta , 2011.
Binarto, Lucky Agung. “Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian.” Universitas Diponegoro Semarang , 2006, 120–25. http://eprints.undip.ac.id/15703/1/lucky_agung_Binarto.pdf.
Cumhur Havan, Sisman Yener. “Understanding Human Trafficking in Türkiye: A Field Research With Public Professionals Involved in The Fight Against Human Trafficking 1.” Proquest 24, no. 2 (2023): 1–20.
https://doi.org/https://doi.org/10.17494/ogusbd.1279265.
Daniel, Everd Scor Rider, Nandang Mulyana, and Budhi Wibhawa. “Human Trafficking Di Nusa Tenggara Timur.” Social Work Journal 7, no. 1 (2017): 21.
https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13808.
Disemadi, Hari, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Yusro. “Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective.” Brawijaya Law Journal 7, no. 2 (2020).
https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04.
Djanggih, Hardianto, and Yusuf Saefudin. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 3 (2017): 413–25.
Esther, July, Herlina Manullang, and Johan Silalahi. “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (2021): 63–77.
Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di. “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2021.” id.usembassy.gov, 2021. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship- id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/.
Kompas.com. “Mahfud MD Sebut Sindikat Perdagangan Orang Di Batam Terkoordinasi Dengan Baik.” Kompas, 2023.
https://regional.kompas.com/read/2023/04/05/223137978/mahfud-md-sebut- sindikat-perdagangan-orang-di-batam-terkoordinasi-dengan.
Kuasa, Delfi Aurelia, and Abdurrakhman Alhakim. “Pendampingan Pembuatan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) Di PT . Batam Agung Lestari” 4 (2022):
1399–1403.
Nugroho, Okky Chahyo. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 4 (2018): 543. Nuraeny, Henny. “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a
Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam Jurnal Hukum tora: 9 (3): 322-338
New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime).” Jurnal Hukum & Peradilan 4, no. 3 (2015): 501–18. https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/vi ew/59/70.
Nursamsi, Anita Handayani. “Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polwil Banyumas.” Tesis Pada Program Magister Hukum Unsoed, Purwokerto, 2007.
Peiru, Hana Renata Tan, and Abdurrakhman Alhakim. “Perlindungan Hak Anak Dibawah Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana.” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4, no. 3 (2021): 1–20. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vGdzF kEAAAAJ&citation_for_view=vGdzFkEAAAAJ:_FxGoFyzp5QC.
Prakoso, Abdul Rahman, and Putri Ayu Nurmalinda. “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.” In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang , 4:1–24, 2018.
Puanandini, Dewi Asri. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia.” ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14, no. 2 (2021): 1– 10. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9938.
Pudjiono, Moch Juli, and Sigit Sapto Nugroho. “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).” Jurnal Sosial 15, no. 1 (2017). Sari, Ariella Gitta, Harry Murty, and Hery Sulistyo. “Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.” Transparansi Hukum 4, no. 1 (2021).
Shahrullah, Rina Shahriyani, and Dedy Febriyanto Tjhang. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia Dan Filipina.” Journal of Judicial Review 16, no. 1 (2014): 120–33. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/143.
Tambuwun, Lavia. “Wewenang Pejabat Imigrasi Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Lex Et Societatis 6, no. 9 (2019): 1–3.
file:///C:/Users/sunar/Downloads/lexetsocietatis_dk28,+7.+Lavia+Tambuwun_hu mas (1).pdf.
Unodc.org. “Human Trafficking and Migrant Smuggling.” United Nations, 2019. Utami, Penny Naluria. “Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.” Jurnal HAM 10, no. 2 (2019): 1–10. https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.195-216.
Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang.” Yustisia edisi 90 (2014): 1– 12. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272/20094.
Yusuf. “Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.” Kominfo.go.id, 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi- pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita.

## Website
Kamus Hukum, https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia
Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia