## BARANG PUBLIK DAN EKSTERNALITAS PADA ERA OTONOMI DAERAH
PUBLIC GOODS AND THE ERA OF REGIONAL AUTONOMY EXTERNALITIES
Kristian Widya Wicaksono
Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan Jalan Ciumbuleuit No. 94, Bandung E-mail: widya_wicaksono@yahoo.com Diterima: 10 September 2012, Direvisi: 2 Desember 2012, Disetujui: 10 Desember 2012

## Abstrak
Era  desentralisasi  membuka  peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk  mengelola  secara  mandiri urusan domestiknya  mulai dari proses  formulasi,  implementasi hingga  evaluasi kebijakan serta program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut,  Pemda  diharapkan  mampu  mengelola  secara  efektif  dan  efesien  sumber-sumber  yang  tersedia, mengatasi  masalah  publik  seperti  dampak  buruk  eksternalitas  yang  ditimbulkan  akibat  aktivitas  pasar, mendiagnosa serta menangani kegagalan pasar ( market flliure ) dalam hal ini menyediakan barang publik ( public goods ) guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu disediakan melalui mekanisme pasar.
Kata  kunci :  kegagalan  pasar,  barang  publik,  eksternalitas,  desentralisasi,  pajak  dan  kesejahteraan masyarakat

## Abstract
Decentralization opportunities for local governments to manage their domestic affairs independently from the process of formulation, implementation and evaluation of development policies and programs to suit the  needs  of  local  communities.  In  exercising  its  authority,  the  government  is  expected  to  manage effectively and efficiently resources are available, such as the public address adverse externalities caused by market activity, diagnosing and addressing market failure in this case provides public goods to meet the needs of people who can not afford provided through market mechanisms.
Keywords: market failures, public goods, externalities, decentralization, tax and welfare

## PENDAHULUAN
Semenjak tahun 2001 Bangsa Indonesia mulai menghadapi  era  baru  yakni  desentralisasi  melalui pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian diperbaharui  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004. Era desentralisasi membuka peluang bagi Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk  mengelola  secara mandiri  urusan  domestiknya  mulai  dari  proses formulasi,  implementasi  hingga  evaluasi  kebijakan serta  program  pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  setempat.  Dalam  menjalankan kewenangannya  tersebut,  Pemda  diharapkan  mampu mengelola  secara  efektif  dan  efesien  sumber-sumber yang  tersedia,  mengatasi  masalah  publik  seperti dampak  buruk  eksternalitas  yang  ditimbulkan  akibat aktivitas  pasar,  mendiagnosa  serta  menangani kegagalan  pasar  ( market  failure )  dalam  hal  ini menyediakan  barang  publik  ( public  goods )  guna memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  tidak  mampu disediakan melalui mekanisme pasar.
Hingga tahun 2008 ini pelaksanaan desentralisasi  di  Indonesia  terus  berkembang  ke  arah
yang  cukup  konstruktif  meskipun  masih  terdapat berbagai  kendala  di  dalamnya  seperti  tarik-menarik keuangan  antara  daerah  dan  pusat  melalui  penetapan bagi hasil, penetapan pajak serta jenis retribusi. Secara makro  masyarakat  dapat  merasakan  perubahan  yang cukup  signifikan  bila  dibandingkan  pada  masa  orde baru dimana pengelolaan pembangunan masih  sangat bergantung  dengan  kebijakan  pemerintah  pusat.  Saat ini,  desentralisasi  memungkinkan  Pemerintah  Daerah untuk merespon  setiap  perkembangan  yang  terjadi  di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dorongan demokratisasi menyebabkan masyarakat secara leluasa dapat memilih kepala daerahnya sendiri sesuai dengan aspirasinya.  Hal  ini  semakin membuka peluang  yang lebih  luas  bagi  masyarakat  untuk  menuntut  kepada pemerintah  beserta  aparaturnya  untuk  berperilaku kondusif terhadap permintaan publik.
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya,  bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  di Indonesia  membawa  dampak  bagi  daerah  untuk menyediakan  barang  publik  dan  mengatasi  implikasi buruk  dari  eksternalitas  yang  ditimbulkan  oleh aktivitas  pasar.  Sebelum  lebih  jauh  mengupas mengenai  kedua  hal  tersebut,  maka  terlebih  dahulu
kita  perlu  menelaah  lebih  dalam  konsepsi  barang publik  dan  eksternalitas  sehingga  membantu  kita dalam  memahami  fenomena  empirisnya  pada pelaksanaan desentralisasi di Indonesia.

## PEMBAHASAN

## Memahami Barang Publik dan Eksternalitas
Salah  satu  penjelasan  yang  cukup  awal mengenai  barang  publik  dikemukakan  oleh  Paul  A. Samuelson  dalam tulisannya  yang  berjudul The  Pure Theory  of  Public  Expenditure pada Review  of Economic  and  Statistic (1954).  Dalam  tulisannya tersebut,  Samuelson  menyatakan  bahwa ...(goods) which  all  enjoy  in  common  in  the  sense  that  each individual's  consumption  of  such  a  good  leads  to  no subtractions from any  other individual's  consumption of that good...
Secara sederhana penjelasan Samuleson tersebut  mencoba  menguraikan  bahwa  karakterisitik utama  barang  publik  adalah  barang  tersebut  dapat dibagikan.  Artinya,  barang  publik  merupakan  barang yang  tersedia  untuk  semua  orang  dan  bersifat  non- eksklusif. Dengan kata lain tidak ada persaingan yang terjadi  diantara  aktor-aktor  yang  mencoba  untuk mengakses  barang  publik  tersebut.  Lebih  jauh  dalam tulisannya  tersebut  diuraikan  bahwa  barang  publik dibayar  atau  disediakan  melaui  hasil  pungutan  pajak dan  pinjaman  yang  dilakukan  pemerintah.  Selain  itu harganya  bisa  dinyatakan  dalam  tingkat  pajak ( taxation ) yang diperlukan untuk membiayai produksi barang-barang  tersebut.  Sedangkan  barang  privat dibayar melalui sistem harga yang berlaku di pasar.
Sebuah barang publik mungkin saja merupakan barang  yang  sesuai  dengan  jenis-jenis  kriteria  yang ditetapkan  oleh  Samuelson  tadi,  tetapi  mungkin  pula barang publik yang tersedia bagi semua orang tersebut tergantung  pada  kriteria  yang ditetapkan  dalam  suatu kebijakan misalnya manfaat yang dapat didistribusikan  kepada  kelompok  atau  tipe  individu tertentu  saja  ( beneficiary  group ).  Hal  inilah  yang kemudian  mempertegas  pembedaan  antara  konsep Public  Goods dengan Publicly  Provided  Good . Dukungan  penjelasan  mengenai  pembedaan  kedua
konsep  tersebut  dikemukakan  oleh  Musgrave  dalam bukunya yang berjudul The Theory of Public Finance (1959).  Musgrave  menyatakan  bahwa  apa  yang dinamakan “barang-barang yang bermanfaat” bisa jadi sebagian  tidak  masuk  kategori  barang  publik  karena barang  tersebut  tidak  memenuhi  kualifikasi  atau standar non-eksklusf.
Studi  lainnya  mencoba  untuk  mengangkat penjelasan  mengenai  siklus  barang  Publik.  Studi  ini dilakukan oleh Frey dalam bukunya Modern Political Economy (1978).  Dalam  karyanya  tersebut  Frey mengatakan  bahwa  terdapat  sebuah  siklus  dalam permintaan  barang  publik.  Oleh  karenanya,  sektor publik  atau  privat  akan  berubah  pada  kurun  waktu tertentu  untuk  merespon  interaksi  dari  para  pemilih ( voters ),  pemerintah, civil  servant ,  dan  produsen. Siklus tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini:
Secara  makro  dapat  dikemukakan  bahwa barang publik ( public goods ) adalah  barang atau  jasa yang  tersedia  untuk  semua  orang.  Pola  penjelasan seperti  ini  memang  cukup  mudah  untuk  dipahami, hanya  saja  tidak  cukup  membantu  manakala  kita diminta  untuk  menjelaskan  secara  detail  bagaimana karakteristik barang publik itu sesungguhnya serta apa yang membedakannya dari barang privat.
Pendekatan ekonomi memberikan kita penjelasan  yang  lebih  memadai  mengenai  barang publik.  Dalam  pendekatan  tersebut  dijelaskan  bahwa barang publik memiliki dua karakteristik utama yakni nonrivalry dan nonexcludability (Buchanan, 1967). Konsepsi nonrivalry lebih  mudah    dipahami dalam  konteks  ketika  suatu  barang  sedang  dinikmati atau  dikonsumsi.  Artinya, nonrivalry mengekspresi- kan  bahwa  sebuah  barang  dapat  dikonsumsi  secara bersamaan  (waktu  dan  tempat  yang  sama)  oleh beberapa pihak tanpa mengurangi atau menghilangkan jumlah  yang  tersedia  untuk  dikonsumsi  bagi  pihak lainnya  (Cowen,  1992).  Misalnya,  saat  kita  sedang menikmati udara segar di sore hari maka di saat yang bersamaan orang lain yang berada di sekitar kita yang dapat turut merasakan udara segar tersebut tanpa harus saling berebutan atau saling menghilangkan hak antara yang  satu  dengan  lainnya.  Dengan  demikian,  dapat dikatakan  bahwa  udara  segar  merupakan  barang

## BERTAMBAHNYA DISEKUILIBRIUM
Ketidakpuasan terhadap supply barang-barang publik-privat
ARTIKULASI PERMINTAAN Permintaan distribusi yang baru
REAKSI TERHADAP PERMINTAAN Pemerintah bereaksi terhadap permintaan
SUPPLY BARANG
Campuran barang-barang baru
publik murni.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  kita  dapat menangkap  bahwa  secara tersirat nonrivalry merujuk pada  ketiadaan  kompetisi  ( noncompetition )  dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa.
Dimensi  lainnya  yang  menjadi  karakteritik utama  dari  barang  publik  adalah nonexcludability . Hampir  mirip  dengan nonrivalry ,  konsepsi  ini  juga harus dilihat dalam konteks konsumsinya (Cowen dan Crampton,  2003).  Artinya,  tidak  ada  batasan  atau pelarangan  untuk  membatasi  orang  lain  dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa meskipun mereka tidak membayar sesuatu apapun  dalam mengonsumsi barang tersebut. Dengan kata lain, tidak ada satu pun pihak  yang  dapat  melarang  seseorang  untuk menghirup  udara  segar  dengan  alasan  orang  tersebut tidak  membayar  sejumlah  uang  untuk  dapat  turut merasakan  udara  segar  tersebut  mengalir  di  saluran pernafasannya.
Berangkat  dari  penjelasan  tersebut  dapat dipahami  bahwa  tidak  ada  pengecualian  atau diskriminaisi terhadap pihak manapun dalam mengonsumsi  barang  publik.  Artinya,  setiap  warga negara  diberikan  kesempatan  yang  sama  dalam mengakses barang publik.
Sedangkan  Eksternalitas  atau  yang  lazim disebut  sebagai spillover  effects terjadi  pada  saat tindakan  seseorang  memberikan  efek  kepada  orang lain  dan  biaya  serta  keuntungan  yang  dimuncul- kannya  tidak  dapat  direfleksikan  dalam  harga  pasar (Ulbrich:  2003).  Dalam  pernyataan  yang  lebih sederhana  dapat  dikemukakan  bahwa  eksternalitas merupakan  beban  biaya  atau  keuntungan  yang ditanggung oleh pihak ketiga yakni pihak yang berada di  luar  transaksi.  Beban  biaya  yang  menjadi tanggungan  pihak  ketiga  tersebut  tidak  dapat diklaimkan  kepada  pembuat  efek  atau  pihak  ketiga juga  tidak  dapat  dibebani  suatu  tagihan  atas  manfaat atau  keuntungan  yang  mereka  peroleh atas spill  over effect tersebut.
Berbeda  dengan  konsep-konsep  sebelumnya, konsep  eksternalitas  tidak  saja  dilihat  pada  proses konsumsinya  melainkan  juga  dapat  ditinjau  pada proses  produksinya.  Misalnya  eksternalitas  berupa polusi  udara  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  pabrik karena  kebutuhan  pembaran  dalam  proses  produksi suatu  barang.  Polusi  udara  tersebut  kemudian menyebabkan  menurunnya  kualitas  udara  yang dihirup  oleh  masyarakat  di  sekitar  wilayah  pabrik tersebut sehingga mereka terkena gangguan kesehatan pernafasan.  Beban  ini  tentunya  akan  sulit  apabila diklaimkan  secara  langsung  kepada  pemilik  pabrik, maka dari itu, pemerintah bisa menerbitkan perangkat kebijakan  yang  mengatur  mengenai  beban  tarif  bagi pabrik yang mengeluarkan asap dan mencemari udara selanjutnya  beban  tarif  retribusi  tersebut  digunakan untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  kesehatan  bagi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya saat ini pelaku pasar seperti pemilik pabrik memiliki semacam obligasi  untuk melakukan  semacam kegiatan karitatif
bagi  masyarakat  melalui  sebuah  program  yang dinamakan Corporate Social Responsibilities (CSR).

## Permasalahan Pemda dalam Penyediaan Barang
Publik dan Eksternalitas
Pada era desentralisasi tuntutan untuk menyediakan  barang  publik  yang  lebih  berkualitas semakin  membuncah  pada  level  pemerintah  daerah. Secara  mendasar  melalui  desentralisasi,  maka penyediaan barang publik dapat mengikuti Perencanan yang spesifik menggunakan informasi yang detail dan mutakhir  dan  hanya  tersedia  secara  lokal.  Oleh karenanya, secara ideal barang publik yang disediakan oleh  pemerintah  daerah  sedianya  memang  menjawab kebutuhan  masyarakat.  Namun  di  tingkat  praksis  hal ini  belum  dapat  teruwjud  sebab  seringkali  terjadi inkonsistensi  kebijakan  pengadaan  barang  publik  di tingkat  pemerintah  lokal  yang  dinilai  bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kasus pengadaan alat berat di Provinsi Jawa Barat yang ditujukan untuk memenuhi  kebutuhan  publik  guna  peningkatan kualitas  layanan  pembangunan  dan  pemeliharaan infrastuktur  justru  berujung  pada  penahanan  Danny Setiawan  selaku  Mantan  Gubernur  Jawa  Barat  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Landasan  yang digunakan  dalam  penahanan  mantan  Gubernur  Jawa Barat  tersebut  adalah  inkonsistensi  kebijakan  antara Perda tentang APBD 2004 dengan Keppres 80 Tahun 2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang dan Jasa.
Di sisi lain, permasalahan ruang otonomi bagi daerah untuk membentuk perencanaan bagi pengadaan barang  publik  secara  lokal  juga  dapat  memicu ketidakadilan  regional.  Misalnya  layanan  pendidikan dan kesehatan gratis di beberapa daerah di Tanah Air dapat  memicu  perpindahan  penduduk  dari  suatu daerah yang tidak mampu menyelenggarakan layanan tersebut ke daerah yang mampu menyediakan layanan dasar tadi. Oleh karenanya, proses penyediaan barang publik juga perlu memperhatikan aspek keadilan bagi daerah lainnya, buka saja bertumpu pada kemampuan daerah itu sendiri. Pada posisi inilah peran Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menjadi penting bagi terwujudnya keadilan di seluruh daerah di Tanah Air.
Dalam  alam  desentralisasi  juga  terbuka masalah  lainnya  yakni  mengenai  pengelolaan  asset daerah.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bersama bahwa asset daerah merupakan segala kekayaan yang pengadaannya menggunakan anggaran publik (sehingga layak disebut sebagai barang publik) namun pemanfaatannya  dapat  sepenuhnya  digunakan  oleh publik  tanpa  harus  bersaing  ( non-rivalry )  dan  ada pengecualian  ( non-excludability )  tetapi  juga  untuk barang  tertentu  mungkin  hanya  dapat  dimanfaatkan untuk  kalangan  tertentu  saja  sebagai  akibat  jabatan atau  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  (tupoksi). Karena  pengadaan  barang  tersebut  menggunakan anggaran  publik dimana  pajak  dan pinjaman menjadi bagiannya  maka  asset  pemerintah  memiliki  sistem
standar  nilai  tukar  tertentu  meskipun  asset  tersebut berfungsi untuk pelayanan dan dapat diakses berbagai pihak.
Saat  ini  kita  dapat  melihat  betapa  manajemen asset daerah kita masih bermasalah. Ada dua masalah utama  yang  perlu  untuk  mendapat  perhatian  secara khusus, pertama dari segi pemeliharaan dan kedua dari segi  pembangunan,  penguatan  serta  peningkatan sistem informasi asset daerah.
Masalah  pertama  adalah  pemeliharaan  asset daerah.  secara  jernih  kita  terlebih  dahulu  mencoba untuk  menyisihkan  terlebih  dahulu  aspek-aspek  yang berkaiatan dengan pengadaan asset tersebut sebab akar masalahnya justeru terletak pada pemeliharaan bukan pada  pengadaan.  Asumsi  ini  mejadi  semakin menemukan  jati  kebenarannya  manakala  pola penggunaan  asset  daerah  dianggap  sebagai  barang habis-pakai semata atau bahkan yang lebih kronis kita menyatakannya  sebagai  tidak  adanya  rasa  memiliki aparatur terhadap asset daerah sehingga penggunaannya menjurus pada arah serampangan. Hal ini  diakibatkan  pemikiran  bahwa  suatu  saat  mereka (pejabat  pemerintah)  akan  meninggalkan  jabatannya, maka  tidak  perlu  ada  obligasi  moral  untuk  menjaga dan  memelihara  asset  tersebut.  Meskipun  demikian, dari  segi  pengadaan  pun  nampak  bahwa  seringkali asset  disediakan  tanpa  perencanaan  yang  jelas  sebab pertumbuhan  dan  penyusutan  asset  daerah  tidak dikalkulasikan  secara  matang  sehingga  masalah- masalah  yang  kompleks  justru  muncul  di  belakang hari  dan  semakin  membebani  anggaran  pemerintah daerah.
Dalam  konteks  kekinian  maka  kita  dapat melihatnya  dalam  bentuk  praktek  ketidakseriusan dalam  memutakhirkan  asset-asset  tertentu  yang  terus berubah  sesuai  dengan  konteks  kekinian  atau perubahan  zaman  misalnya  teknologi  infomasi. Padahal  organisasi  pemerintah  seharusnya  reponsif terhadap  perkembangan  situasi  sebagaimana  dimensi administrasi  publik  yang  menuntut  operasionalisasi yang  efektif  dan  efesien.  Pemerintah  harus  menjadi agen  yang  akomodatif  terhadap  konteks  kekinian tersebut  tanpa  harus  terjebak  dalam  penghamburan dana  dalam  anggaran  publik  tetapi  tampil  taktis  dan strategis.  Operasionalisasi  konsep  ini  hanya  akan terwujud  dalam  pemerintahan  yang  digerakkan  oleh misi  bukan  sekedar  prosedural.  Maka  pengembangan organisasi kemudian menjadi tuntutan, dimana budaya yang  dibangun  tidak  lagi  mengacu  pada  paradigma organisasi  tipe  abad  pertengahan  seperti  esselonisasi struktural  tetapi  membangun  agen-agen  fungsional sehingga  birokrasi  pemerintah  menjadi  kaya  fungsi bukan  kaya  struktur.  Hal  inilah  yang  akan  menjadi jawaban untuk konteks masyarakat berubah sebagaimana yang diuraikan oleh Max Weber sebagai pembentuk  masyarakat  rasional  atas  dorongan konsekuensi industrialisasi sehingga menuntut lahirnya birokrasi.
Masalah  kedua  yang  harus  dipecahkan  adalah sistem  informasi  asset,  artinya  di  luar  konteks
pemeliharaan  perlu  dilakukan  pengawasan  terhadap asset  dengan  sistem  pemuktahiran  pencatatan  yang akurat  mengenai  perkembangan  nilai  asset  serta penggunaannya,  misalnya  dengan  menggunakan analisis time  series untuk  menilai  efektivitas penggunaan asset. Selain itu sistem pengawasan dapat didekati  dari  paradigma  penjaluran  penggunaan  asset artinya apabila terdapat aktivitas yang sekiranya dapat menimbulkan kerugian sebagai inkonsistensi pemanfaatan asset maka perlu dilakukan pengembalian  pada  jalur  yang  semestinya.  Untuk mengoperasionalisasikan penyelesaian masalah tersebut  maka  perlu  dibangun  obligasi  moral  dimana pengawas  asset  bertindak  independen  dan  tidak bermalas-malasan  untuk  melakukan  pemuktahiran data  asset.  Saat  ini  yang  mendesak  untuk  dilakukan pemerintah  adalah  membuang  jauh-jauh  rasa  malas tersebut  dan  dengan  serius  melakukan  pendataan ulang  terhadap  asset  yang  ada  termasuk  menyelidiki secara  tuntas  asal-usul  asset  tersebut  sehingga  tidak mengundang  kontroversi  seperti  yang  terjadi  dengan dinas  peternakan  di  Jalan  Ir.  H.  Djuanda  (Dago), Gedung  Sate  di  Jalan  Diponegoro  atau  kasus kepemilikan  tanah  SMA  Negeri  22  Bandung. Sehingga  pertanggungjawaban  kepemilikan  dan pemenfaatan  secara  efektif  asset-asset  tersebut  dapat diselenggarakan  sebagai  bentuk  obligasi  moral pemerintah yang telah menggunakan anggaran publik dalam pengadaannya.
Aspek  lainnya  perlu  dibahas  dalam  hal penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya-upaya pemerintah  dalam  penanganan  dampak  buruk eksternalitas.  Dampak  buruk  eksternalitas  akibat aktivitas  pasar  seringkali  muncul  di  tengah-tengah masyarakat  adalah  pembuangan  limbah  pabrik  yang mencemari  lingkungan.  Masalah  ini  dahulu  diatasi oleh pemerintah pusat, namun seiring dilaksanakannya kebijakan  desentralisasi  maka  Pemerintah  Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian  terhadap  aktivitas  pembuangan  limbah tersebut. Salah satu permasalahan yang bisa dicermati dari  pelimpahan  kewenangan  seperti  ini  adalah bagaimana  aparatur  pemerintah  daerah  kemudian meingkatkan kapabilitasnya sehingga proses pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan  melalui  buangan  limbah  pabrik  dapat berjalan dengan efektif dan efesien. Sebab, seringkali proses  pelimpahan  kewenangan  seperti  ini  tidak diikuti  dengan transfer  of  knowledge akibatnya dampak  buruk  eksternalitas  tidak  tertangani  dengan baik  sehingga  masyarakat  menjadi  dirugikan.  Kasus seperti  ini  bisa  diamati  di  Kawasan  Kabupaten Bandung,  memburuknya  kualitas  air  dan  degradasi lahan  pada  Sungai  Citarum  hingga  saat  ini  justeru menunjukkan perkembangan yang semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah  Jawa  Barat  mengalami  kesulitan  untuk melakukan  pemulihan  pada  Daerah  Aliran  Sungai Citarum. Salah satu program yang telah dilaksanakan dan saat ini masih berjalan adalah Rehabilitasi Hutan
dan  Lahan  melalui  SK  Gubernur  No  915.2/KEP.40- DAL-PROG/2002  Tentang  Citarum  Bergeutar,  akan tetapi  hasilnya  masih  kurang  optimal  sebab  apalikasi teknologi  pengawasan  dan  pengendalian  atas  limbah buangan  pabrik  masih  lemah  sehingga  tingkat pencemaran  air  masih  tinggi.  Akibatnya  masyarakat dirugikan karena minimnya pasokan air bersih. Belum lagi  bila  musim  penghujan  mulai  tiba  dan  air  sungai meluap  berbagai penyakit mulai mendera masyarakat karena  luapan  air  citarum  membanjiri  pemukiman penduduk.
Kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh  aktivitas  usaha  pertambangan  juga  terjadi  di beberapa daerah di Indonesia diantaranya PT. Freeport Indonesia  di  Papua  dan  penambangan  emas  PT. Newmont Minahasa Raya di perairan Buyat, Sulawesi utara.  Menurut  catatan  Wahana  Lingkungan  Hidup Indonesia  sepanjang  tahun  1995  hingga  2000  PT Freeport  telah  menghasilkan  420  juta  ton  sampah industri  yang  95  persennya  dibuang  ke  Lembah Wanangon  di  wilayah  Grasberg,  Papua.  Berdasarkan laporan  tersebut  maka  Walhi  menyimpulkan  bahwa PT.  Freeport  berkontribusi  terhadap  kerusakan lingkungan  pada  sungai-sungai  di  wilayah  Papua terutama  danau  Wanangon.  Sempat  pula  terjadi kebocoran pada tempat penampungan sampah insdutri milik  PT.  Freeport  di  Danau  Wanangon.  Banjir sampah  pun  terjadi  sehingga  mengakibatkan  empat orang  pekerja  Freeport  hilang.  Selain  banjir  sampah, kebocoran ini juga menyebakakn banjir hingga radius 16 kilometer. Banjir paling parah melanda Desa Banti. Hal  yang  sama  terjadi  PT.  Newmont  dimana kebocoran saluran penambangan menyebabkan pencemaran  terhadap  air  di  sekitar  kawasan penambangan.  Hal  ini  kemudian  berimbas  terhadap kualitas  kesehatan  masyarakat  karena  mereka menfaatkan  air  tersebut  untuk  keperluan  sehari-hari. Sayangnya upaya untuk mengani dampak eksternalitas seperti ini masih kurang optimal. Kedua kasus di atas pernah  dibawa  ke  pengadilan  namun  putusan  hakim atas  perkara  ini  tidak  begitu  memuaskan  bahkan sanksi  yang  diberikan  pun  cenderung  abstrak. Misalnya untuk kasus Freeport mereka hanya diminta untuk memperhatikan faktor-faktor lingkungan seperti yang  dianjurkan  Bapedal.  Padahal  berdasarkan  data Jaringan  Advokasi  Tambang  dinyatakan  bahwa operasi  pertambangan  menyumbang  10  persen kerusakan  hutan  di  Indonesia,  tentunya  sanksi  yang diterapkan tidaklah sebanding dengan kerusakan yang ada. Belum lagi bila dibandingkan dengan profit yang diperoleh  PT.  Freeport.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa proses penanganan dampak buruk eksternalitas di daerah  kurang mendapat  porsi  yang  baik  sehingga untuk  berbicara  ke  arah  yang  lebih  jauh  seperti penerapan  kompensasi  bagi  pihak-pihak  yang dirugikan  pun  masih  sangat  prematur  untuk  dibahas secara mendetail.

## PENUTUP
Berangkat dari uraian yang disampaikan dalam makalah  ini,  maka  yang  penyediaan  barang  publik hendaknya  memperhatikan  hal-  hal,  seperti pertama , penyediaan  barang  publik  hendaknya  disedikan  atas permintaan  publik  guna  mengatasi  masalah  yang ditimbulkan  akibat  aktivitas  pasar  atau  yang  dikenal dengan istilah kegagalan pasar ( market failure ). Kedua, ada konteks pelaksanaan desentralisasi, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan kapabilitasnya  dalam  hal  membaca  situasi  masalah publik  yang  disebabkan  kegagalan  pasar  khususnya eksteralitas  negatif  yang  sering  kali  membebani masyarakat.  Peningkatan  kapailitas  ini  dimungkinkan melalui  upaya  pro-aktif  pemerintah  untuk  mengatasi dampak  buruk  eksternalitas  yang  dirasakan  oleh masyarakat.
Ketiga, upaya  untuk  mengatasi dampak  buruk eksternalitas oleh Pemerintah Daerah hendaknya tidak hanya  bertumpu  pada  penerbitan  regulasi  melainkan pula  ketepatan  pemerintah  dalam  merancang  agar pihak  ketiga  yang  dirugikan  dapat  memperoleh kompensasi  yang  tepat.  Permasalahannya  pemberian kompensasi  yang  tepat  ini  bergantung  pada pengetahuan  serta  informasi  yang  dimiliki  oleh pemerintah atas penyebab dan akibat yang ditimbulkan  dari  kegagalan  pasar.  Di  sisi  lain,  perlu dilakukan upaya pemberdayaan agar masyarakat juga menyuarakan  keluhan  mereka  atas  dampak  buruk eksternalitas  yang  mereka  alami  seperti  pada  kasus Freeport  di  Papua  atau  PT  Newmont  di  Minahasa. Berdasarkan  tingkat  kerugian  tersebut  pemerintah dapat  mengenakan Pigovian  Tax yakni  pajak  yang dipungut untuk mengoreksi eksteranlitas negatif yang disebabkan oleh aktivitas pasar.
Pada  akhirnya public  goods hendaknya  juga mengutamakan kualitas sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat di daerah

## DAFTAR PUSTAKA
Buchanan, James M. 1967. “Public Goods in Theory and Practice:  A  Note  on  the  Minasian-Samuelson Discussion.” Journal  of  Law  and  Economics 10: 193–197.
Cowen, Tyler. (1992. Public Goods and Market Failures. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers Cowen, Tyler, and Eric Crampton. 2003. Market Failure or Success: The New Debate. Cheltenham, U.K.:
Edward Elgar.
Frey,  B.S.  1978. Modern  Political  Economy .  Oxford:
Martin Robertson.
Musgrave,  R.  A.  1959. The  Theory  of  Public  Finance. New York: McGraw-Hill.
Samuelson,  P.A.  1954.  “The  Pure  Theory  of  Public Expenditure.” Riview  of  Economic  and  Statistic . 37:35-46.
Ulbrich, Holley H. 2003. Public Finance: In Theory And Practice. Ohio: Thomson South Western.