## IMPLEMENTASI 2D BARCODE PADA LABEL PANGAN OLAHAN SEBAGAI KEKUATAN PENGAWASAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
The Implementation of 2D Barcodes on Food Labels as a Monitoring Measure of The National of Drug and Food Control (BPOM)
Dessy Setiawanti 1
1 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Jl. Percetakan Negara No.23, Kecamatan. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560, Indonesia
e-mail: dessysetiawanti.221295@gmail.com
DOI: 10.33830/fsj.v1i2.1968.2021
Diterima: 22 Aug 2021, Diperbaiki: 18 Okt 2021, Disetujui: 22 Des 2021

## ABSTRACT
Currently, the distribution of processed food products is required to fulfill  the regulations on the  safety,  quality,  and  nutrition  of  the  food  product.  One  of  the  three  elements  that  was applied to processed food is in the form of food labels. Information on food labels aims to explain that the information listed is correct, it is not easily damaged and come off, is easy to see and read through the Distribution Permit Number (NIE). BPOM has a strong synergy in food product supervision by issuing the implementation of 2D barcodes on food labels as a policy to reduce the risk of circulation of counterfeit or illegal food products. The method used in  this  work  is  a  literature  study  through  data  collection  based  on  applicable  laws  and regulations  as  well  as  reporting  on  food  label  control.  The  intensification  of  food  product supervision carried out by BPOM at retail and distribution facilities found many unauthorized (TIE) products, expired products, and damaged products. The results of the data obtained on the findings of the supervision of food products were mostly found in TIE products with the percentage of findings for TIE products at Retail Facilities by 52%, while the percentage of findings  for  TIE  products  in  Importer/Distributor  Warehouses  were  72%.  With  the  latest technology, the issuance of 2D Barcode implementations on processed food labels has a large positive impact on stakeholders, including the government, the food industry, and society. The application of 2D Barcode strive to be able to build people's knowledge to be more responsive and intelligent in processing information in the future .
Keywords : 2D barcodes, BPOM, Labels, NIE, Control.

## FOOD SCIENTIA

## Journal of Food Science and Technology
Laman  Resmi: http://jurnal.ut.ac.id/index.php/foodscientia

## ABSTRAK
Pada  saat  ini,  peredaran  produk  pangan  olahan  diwajibkan  memenuhi  persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan tersebut. Salah satu dari ketiga elemen tersebut diterapkan ke  dalam  pangan  olahan  dalam  bentuk  label  pangan.  Keterangan  informasi  pada  label pangan bertujuan untuk menerangkan bahwa informasi yang tertera benar, tidak mudah rusak dan lepas, mudah dilihat dan dibaca melalui Nomor Izin Edar (NIE). BPOM bersinergi kuat dalam pengawasan produk pangan dengan menerbitkan penerapan 2D barcode dalam label pangan  sebagai  kebijakan  untuk  mengurangi  risiko  peredaran  produk  pangan  palsu  atau ilegal.  Metode  penulisan  karya  ini  secara  studi  pustaka  melalui  pengambilan  data berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta  pelaporan  pengawasan terhadap label pangan. Intensifikasi pengawasan produk pangan yang dilakukan oleh BPOM pada sarana ritel dan distribusi banyak menemukan produk Tanpa Izin Edar (TIE), produk kedaluwarsa serta produk rusak. Hasil data yang didapatkan terhadap temuan pengawasan produk pangan lebih banyak ditemukan produk TIE dengan persentase temuan di Sarana Ritel sebesar  52%,  sedangkan  persentase  temuan  di  Gudang  Importir/Distributor  sebesar  72%. Dengan penerbitan implementasi 2D Barcode pada label pangan olahan sangat memberikan dampak  positif  bagi  stakeholder  meliputi . pemerintah,  pelaku  usaha  dan  masyarakat. Penerapan  2D  Barcode  ini  diupayakan  mampu  membangun  intelektual  masyarakat  untuk menjadi  lebih  responsif  serta  cerdas  dalam  mengolah  informasi  di  masa  yang  akan mendatang.
Kata Kunci : 2D barcode , BPOM, Label, NIE, Pengawasan

## PENDAHULUAN
Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang mendasar dan sangat memengaruhi eksistensi serta ketahanan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  bidang  pangan  membuka  peluang pelaku  usaha  untuk  mengembangkan  proses  bisnisnya  di  pasaran  sehingga  terjadi perdagangan  pangan  meluas  serta  membawa  dampak  positif  terhadap  semakin beragamnya  jenis  pangan  terutama  pangan  olahan.  Maka  dari  itu,  pada  saat  ini peredaran produk pangan olahan diwajibkan memenuhi persyaratan pada keamanan, mutu  dan  gizi  pangan.  Hal  ini  dikemukakan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Keamanan,  Mutu,  dan  Gizi  Pangan.  Salah  satunya yang  diterapkan  ke  dalam  pangan  olahan  berupa  label  pangan.  Label  pangan  wajib dicantumkan  apabila  ditujukan  untuk  memasarkan  dan  mendistribusikan  di  wilayah dalam negeri (Indonesia).
Pada  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  No.  31  Tahun  2018 Tentang Label Pangan Olahan dalam pasal 5, label pangan secara umum menerangkan informasi  mengenai  pangan tersebut yang dapat  berupa tulisan, gambar,  angka atau kombinasi  ketiganya.  Keterangan  informasi  label  pangan  memuat:  nama  produk,
daftar penggunaan bahan, berat bersih, nama produsen dan alamat yang memproduksi, tanggal  produk  dan  kode  produksi,  keterangan  tanggal  kedaluwarsa,  halal  yang dipersyaratkan, serta nomor izin edar produk. Label pangan juga menerangkan bahwa informasi  yang  tertera  benar,  tidak  menyesatkan,  dapat  memberi  manfaat  bagi kesehatan  dengan  menyertai  pernyataan  fakta  ilmiah  yang  dapat  dipertanggung jawabkan,  serta  tidak  berfungsi  sebagai  obat  atau  mengobati.  Label  pangan  yang dicantumkan pada kemasan tidak mudah rusak, tidak mudah lepas, tidak menimbulkan reaksi kimia terhadap pangan, serta mudah dilihat dan dibaca.
Salah satu atribut keterangan informasi label pangan adalah Nomor Izin Edar (NIE).  Nomor  Izin  Edar  diterbitkan  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM).  BPOM  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  memiliki  fungsi  dalam penyusunan  dan  penetapan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  di  pengawasan secara pre-market maupun post-market , pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam pengawasan  obat  dan  makanan,  pelaksanaan tindakan  kepada  pelanggaran  dalam peraturan  perundang-undangan,  koordinasi  pelaksanaan  pengawasan  obat  dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM, dan pengawasan atas pelaksaan tugas di lingkungan sesuai dengan Peraturan  Presiden  Nomor  80  tahun  2017  Tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan.  Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  dalam  mengawasi  peredaran  obat  dan makanan, , BPOM bersinergi kuat dalam pengawasan dengan menerbitkan penerapan barcode dua  dimensi  dalam  label  pangan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ni merupakan salah satu fungsi BPOM dalam melaksanakan kebijakan dari segi mengawasi obat dan makanan.
2D Barcode merupakan  salah  satu  perkembangan  teknologi  dalam pengumpulan data secara otomatis pada saat ini. 2D barcode lebih mudah dicirikan dengan bentuk kotak atau persegi layaknya barcode batang (1D barcode ) yang dapat ditemukan dimanapun, dengan penggunaannya yang mudah dan efisien. Barcode dua dimensi ini memiliki beberapa keuntungan yaitu informasi atau data yang besar dapat
disimpan di dalam suatu ruang ( space ) yang lebih kecil, dengan kata lain data yang tersimpan  dapat  terintegrasi  secara  menyeluruh.  Seperti  hal  nya,  data  yang memungkinkan  tersimpan  pada  2D Barcode di  label  pangan  akan  memunculkan informasi  seperti  nama  produk,  tanggal  kedaluwarsa,  tanggal  produksi,  nama  dan alamat perusahaan, nomor batch, dan lain-lain. Contoh dari penerapan 2D barcode adalah  QR Code .  QR Code merupakan  suatu  jenis  matriks  kode  atau barcode dua dimensi, barcode ini tidak hanya satu sisinya saja yang mengandung data, QR Code mempunyai dua sisi yang berisi data. Hal ini membuat QR Code dapat lebih banyak memuat  informasi  dibandingkan barcode (Anonim,  2014).  Di  era  digitalisasi  ini, peredaran  produk  pangan  banyak  ditirukan  sehingga  dapat  menimbulkan  bahaya  di kemudian hari. Maka dari itu, impelementasi 2D barcode ini diterapkan sebagai suatu kebijakan  untuk  mengurangi  risiko  peredaran  produk  pangan  palsu  atau  ilegal, sehingga hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko tersebut.
Industri makanan dan minuman merupakan salah  satu  sektor strategis dalam meningkatkan  ekonomi  nasional  yang  secara  terus-menerus  akan  berkembang  pesat sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk terutama di negara berkembang, seperti Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS,  2021)  menginformasikan  bahwa  jumlah penduduk  di  Indonesia  pada  tahun  2020  sebesar  270,20  juta  jiwa.  Hal  ini  dapat memberikan  kesempatan  positif  bagi  industri  makanan  dan  minuman  berkompetitif dengan  memanfaatkan  pasar  dalam  negeri  serta  memacu  upaya  daya  saing  tinggi secara global untuk inovasi-inovasi baru. Industri makanan dan minuman kini sudah banyak tersebar merata baik dari skala mikro, kecil, menengah, hingga besar.
Upaya pemerintah dalam langkah strategisnya membangun pengawasan untuk industri makanan dan minuman terus dilakukan secara efisien. Sesuai dengan visi dan misinya,  BPOM . juga  sebagai  kekuatan  pengawasan  yaitu  obat  dan  makanan  yang beredar  terjamin  secara  aman,  bermutu  dan  berdaya  saing  dalam  mewujudkan Indonesia  maju  yang  berdaulat,  mandiri  dan  berkepribadian  berlandaskan  gotong royong  dengan  memfasilitasi  percepatan  pengembangan  usaha  Obat  dan  Makanan dengan  keberpihakan  terhadap usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah UMKM  dalam membangun struktur ekonomi produktif dan berdaya saing bagi kemandirian bangsa (Badan POM, 2017)
BPOM  mengupayakan  selalu  berpihak  pada  industri  makanan  dan  minuman untuk  memenuhi  persyaratan  keamanan  dan  mutu  pangan  dengan  mengeluarkan perancangan  pedoman  ataupun  penetapan  standar,  aturan,  atau  prosedur  pada pengawasan peredaran produk pangan olahan. Inovasi strategis BPOM yang ditempuh yakni  penerapan  2D Barcode pada  label  pangan  olahan.  Jauh  sebelum diimplementasikan, BPOM sudah memiliki kekuatan dalam pengawasannya dengan mendorong pelaku usaha untuk  mendapatkan izin edar, melalui pendaftaran pangan olahan yang terintegrasi secara elektronik berbasis web yaitu e-reg.pom.go.id sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penerapan  Pendaftaran  Pangan  Olahan  Secara  Elektronik  ( e-registration Pangan Olahan). Menurut Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019, (BPOM,  2019)  disebutkan  bahwa  sebanyak  48.454  permohonan  pendaftaran  yang disetujui dalam penerbitan nomor izin edar, dengan jumlah persetujuan produk dalam negeri  sebanyak  19.532  buah.  Pendaftaran  pangan  olahan  dimaksudkan  dengan prosedur  penilaian  mutu,  keamanan,  manfaat/khasiat  serta  gizi  dari  produk  melalui penerapan Cara Pengolahan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dari industri.
Hasil  yang  akan  diterbitkan  berupa  informasi  Nomor  Izin  Edar  (NIE)  serta masa berlaku izin edar untuk setiap produk yang didaftarkan. Nomor izin edar untuk setiap produk yang didaftarkan berasal dari produksi dalam negeri diberikan format MD  XXX,  sedangkan  produk  yang  didaftarkan  berasal  dari  produksi  bukan  dalam negeri  diberikan  format  ML  XXX,  dimana  informasi  tersebut  meliputi  perusahaan, lokasi, nomor urut produk, jenis kemasan dan jenis pangan. Masa berlaku setiap NIE produk berlaku selama 5 tahun, setelahnya dapat diperpanjang kembali. Pendaftaran pangan olahan basis web ini dilakukan berdasarkan tingkat risiko antara lain tingkat risiko tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  27  Tahun  20217  Pasal  22.  Tingkat  risiko  ini didasarkan dengan penetapan tingkat risiko produk, kebutuhan atau target konsumen, pencantuman  klaim,  penggunaan  Bahan  Tambahan  Pangan  (BTP),  proses  produksi tertentu dan bahan baku tertentu.
Dalam  upaya  peningkatan  kemandirian  pelaku  usaha  industri  makanan  dan minuman terhadap NIE produk, BPOM mengeluarkan pembaharuan inovasi melalui sosialisasi  kepada  pelaku  usaha  di  bidang  obat  dan  makanan  dengan  menetapkan
implementasi  2D Barcode yang dinilai  secara  efektif dan  efisien pada pengawasan obat  dan makanan. Sistem  penerapan 2D Barcode ini disediakan sebagai  pelayanan untuk  konsumen dan pelaku usaha untuk  secara  aktif berpartisipasi  langsung dalam mengawasi obat dan makanan.
Disebutkan  juga  bahwa  penerapan  2D Barcode merupakan  buah  sinergi pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat untuk mencegah masuknya produk ilegal dan palsu ke dalam jalur distribusi legal secara offline maupun online dan memperkuat perlindungan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan pengawasan di era digital saat ini, BPOM memanfaatkan intervensi teknologi informasi berupa pembangunan Sistem Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Berbasis  Digital  berupa  pencantuman 2D Barcode pada kemasan.
Karya  ini  dituliskan  dengan  bertujuan  untuk  menerangkan  mengenai implementasi  2D barcode pada  label  pangan  olahan  sebagai  kekuatan  pengawasan badan pengawas obat dan makanan berupa penerbitan nomor ijin edar secara sistem digital,  penerapan  2D barcode pada  label  pangan  olahan,  serta  dampak  positif implementasi  2D barcode terhadap  pemerintah,  pelaku  usaha,  dan  konsumen.  Hal tersebut  diupayakan  dapat  meningkatkan  kekuatan  sebagai  perlindungan  terhadap masyarakat dan pengawasan produk secara efektif dan efisien.
Kajian dilakukan menggunakan pendekatan studi pustaka.  Pengumpulan data dalam  penelitian  dilakukan  dengan  menelaah  dan/atau  mengeksplorasi  beberapa jurnal, buku dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan/atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian  atau  kajian  (Supriyadi  2016).  Pengambilan  data  dilakukan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari sumber pengelolaan peraturan JDIH Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dengan  rentang  waktu  peraturan  yang  masih relevan (tanpa ada batasan tahun) serta pelaporan pengawasan yang termasuk dalam pembahasan dari karya ini. Referensi peraturan perundang-undangan yang disajikan dalam  penelitian  ini  baik  peraturan  lama  maupun  peraturan  baru  masih  saling berkaitan,  dimana  peraturan  baru  sebagai  penunjang  dan/atau  pendukung  dari peraturan  lama.  Metode  ini  dilakukan  untuk  menginformasikan  bahwa  adanya pembaharuan peraturan tentang sistem penerbitan izin edar produk pada label kemasan pangan terhadap pengawasan peredaran.

## PENERAPAN 2D BARCODE
Berawal dari inovasi pendaftaran pangan olahan terintegrasi secara elektronik basis  web e-reg.pom.go.id membuat  peredaran  produk  pangan  olahan  terus  diawasi secara pre-market ,  sesuai  dengan  tugas  BPOM  pada  sistem  pengawasan.  Pangan olahan yang diawasi BPOM sudah melewati proses penilaian keamanan, mutu serta gizi  terlebih  dahulu  sesuai  penerapan  Cara  Pengolahan  Pangan  Olahan  Yang  Baik (CPPOB), sehingga produk sudah terjamin kualitasnya.  Tidak hanya itu, BPOM dapat cepat  tanggap  dalam  mengetahui  data  peningkatan  temuan  produk  yang  Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sehingga dapat  dilakukan proses tindak lanjut  dengan prinsip track and trace .
Melalui  penerapan  2D Barcode ini  diupayakan  untuk  mengawasi  industri makanan dan minuman dalam memasarkan produk masih berada dalam pengawasan BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2018.  Menurut  peraturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  2D Barcode merupakan representasi  grafis  dari  data  digital  dalam  format  dua  dimensi  dengan  kapasitas decoding tinggi yang  dapat  terbaca  oleh  alat  optik  untuk  digunakan  sebagai identifikasi, tracking dan trace (seperti sistem ketelusuran suatu kelegalitasan produk terhadap izin edar). Produk pangan yang telah diedarkan atau dipasarkan dalam negeri (Indonesia) wajib memiliki izin edar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada Pasal  2. Tracking dan trace , merupakan  metode  otentifikasi  (dapat  dipercaya keasliannya)  berupa  aplikasi  yang  digunakan  sebagai  penerbitan  2D Barcode pada label pangan dan/atau adanya pencatatan tiap terjadinya proses perpindahan produk , sehingga mudah diperoleh informasi produk serta lokasi produk, baik lokasi ter- update hingga riwayat perpindahan lokasi produk tersebut.
Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor  33  Tahun  2018  bahwa  basis tracking dan trace ini  digunakan  sebagai ketelusuran  serta  proses  verifikasi  terhadap  kelegalan,  nomor bets ,  tanggal kedaluwarsa  dan  nomor  seri  produk.  Penerapan  otentitifikasi ini  dapat  diterbitkan secara  mandiri  oleh  pelaku  usaha  maupun  Badan  POM.  Adanya  perbedaan  dalam penerbitan  2D Barcode ini  diantaranya:  2D Barcode yang  diterbitkan  oleh  BPOM dalam bentuk QR Code, sedangkan penerbitan 2D Barcode oleh pelaku usaha berupa
QR  Code yang  dapat  dibaca  oleh  aplikasi Track  and  Trace Badan  POM.  Informasi yang harus dimuat dalam 2D Barcode dengan metode otensifikasi meliputi nomor izin edar, kode produksi, tanggal kedaluwarsa, dan nomor seri. Metode ini berlaku pada pangan  diet  khusus  berdasarkan  kajian  risiko,  jika  dibandingkan  dengan  produk pangan olahan lain menggunakan metode identifikasi.
Informasi yang dimuat dalam 2D Barcode dengan metode identifikasi meliputi nomor  izin  edar  dan  masa  berlaku  izin  edar  sesuai  dengan  penerbitan  NIE  secara elektronik. Pencantuman 2D Barcode pada label pangan olahan dicetak tinta berwarna hitam  dengan  dasar  berwarna  putih  atau  kombinasi  warna  lainnya , yang  mudah dipindai sehingga mampu dibaca oleh aplikasi Track and Trace Badan POM. Hal ini dapat diilustrasikan pada contoh gambar 2D Bracode di kemasan label produk pangan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1.  Pencantuman 2D Barcode pada Kemasan Label Produk Pangan
Label  pada  kemasan  primer  wajib  dicantumkan  2D Barcode dan  atau  pada kemasan sekunder jika ukuran luas permukaan pada label kemasan kurang dari atau sama  dengan  seukuran  10  (sepuluh)  cm 2 .  Penulisan  2D Barcode pada  label  produk wajib  mencantumkan  dengan  tulisan  “BPOM  RI”.  Penerapan  2D Barcode wajib diterapkan  selama  6  (enam)  bulan  dihitung  setelah  penerbitan  NIE  secara  basis elektronik  dan  produk  yang  sudah  beredar  wajib  diterapkan  2D Barcode selama  5 (lima)  tahun . Aplikasi Track  and  Trace Badan  POM  dengan  metode  identifikasi memfasilitasi  pelaku  usaha  untuk  penerbitan barcode .  Aplikasi  ini  bisa  didapatkan dalam aplikasi teknologi mobile yang dinamakan BPOM mobile. Aplikasi ini sebagai sarana masyarakat untuk memastikan bahwa pangan olahan yang beredar sudah sesuai dengan  keamanan,  mutu  serta  gizi  pangan  seperti  yang  tertuang  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2004.  Label  pangan  olahan  yang  telah  terformasi  2D
Barcode dapat langsung dipindai melalui aplikasi tersebut, dan akan terinformasikan antara lain Nomor Izin Edar (NIE), nama produk, masa berlaku NIE, jenis kemasan serta  pendaftar  dan  produsen.  Sedangkan  jika  menggunakan  pemindaian barcode scanner pada umumnya, akan terinformasikan seperti format (A)XXXXXX(B)YYYYYY.  Informasi  pada  Pencantuman  2D Barcode pada  Label Pangan Olahan dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Informasi pada Pencantuman 2D Barcode pada Label Pangan Olahan
No Kode Informasi Jumlah Karakter Format Data 1 (A)XXXXXX Nomor Izin Edar produk Maks. 16 (enam belas) karakter terdiri dari angka dan huruf Sesuai dengan nomor izin edar produk 2 (B)YYYYYY Masa berlaku nomor izin edar produk Maks. 6 (enam) karakter terdiri dari angka YY-MM-DD (sesuai format Tahun – Bulan –
Tanggal)
Implementasi  2D Barcode ini  sangat  berdampak  positif  dalam  pertumbuhan industri makanan dan minuman, juga bermanfaat dari segi pemerintah dan masyarakat. Ketiga elemen stakeholder ini diharapkan secara simultan bergerak bersamaan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

## A. PEMERINTAH
Berdasarkan pola pengawasan pemeriksaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80  Tahun  2017  disebutkan  bahwa  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  melakukan pelaksanaan  pengawasan  tindakan  pecegahan  sebelum  produk  beredar  ( pre-market ) dan  tindakan  pemenuhan  aspek  keamanan  produk  selama  beredar  ( post-market ). Sistem pengawasan yang diterapkan sebagai regulasi, standarisasi, dan registrasi (Puri, Westra,  &  Sutama,  2019).  Implementasi  2D Barcode ini  dinilai  dapat  mencakup produk  yang  beredar  masih  berada  dalam  pengawasan  dan  ditambah  dengan
pengawasan di  tingkat  daerah melalui Balai Besar/Balai/Loka POM yang ikut andil dalam  pengawasan  dengan  mempermudah  koordinasi  tindak  lanjut  pengawasan. Sebagai  kekuatan  pengawasan,  peran  BPOM  sangat  diandalkan  untuk  melindungi masyarakat, dimana BPOM hadir untuk meningkatkan terjaminnya proses produk dari hulu ke hilir dengan adanya penerapan CPPOB dalam industri makanan dan minuman sesuai keamanan, mutu, dan gizi pangan.
Adanya penerapan ini diharapkan dapat  menurunkan temuan produk pangan olahan  ilegal  yang  Tidak  Memenuhi  Ketentuan  (TMK)  meliputi  produk  Tanpa  Izin Edar  (TIE),  kedaluwarsa,  dan  rusak.  Produk  ilegal yang  sering  ditemukan  selama pengawasan BPOM disinyalir terjadi pada pemasukan produk melalui sarana distribusi seperti  gudang  distributor,  importir,  sarana  retail,  dan  lain-lain.  Kondisi  ini  banyak ditemukan menjelang perayaan hari besar seperti Hari Raya  Idul  Fitri maupun Hari Raya Natal (BPOM 2019 dalam Laporan  Tahunan BPOM 2019). Menurut  Laporan Tahunan BPOM 2019, data temuan pengawasan pangan selama menjelang Ramadhan dan  Idul  Fitri  1439  H  dilaksanakan  pengawasan  terhadap  5.862  sarana  ritel  dan distribusi  pangan  bahwa  data  produk  TIE  lebih  besar  persentasenya  dibandingkan dengan  produk  kedaluwarsa  dan  produk  rusak  yang  dijabarkan  data  temuan pengawasan  di  sarana  distribusi  dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Sedangkan  untuk  data temuan  pengawasan  sarana  ritel  dapat  dilihat  pada  Tabel  3.  Jenis  produk  pangan olahan yang ditemukan menjadi produk TIE yaitu makanan ringan, Bahan Tambahan Pangan (BTP), Garam, Cokelat, dan olahan daging.

## Tabel 2. Data Temuan Pengawasan di Sarana Distribusi
Jenis Temuan Jumlah (Kemasan) Persentase Temuan (%) TIE 111.382 52 Kedaluwarsa 92.187 43 Rusak 9.619 5 Sumber : Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019
Tabel 3. Data Temuan Pengawasan di Sarana Ritel Jenis Temuan Jumlah (Kemasan) Persentase Temuan (%) TIE 219.429 72 Kedaluwarsa 75.121 24 Rusak 11.347 4
Sumber : Laporan Tahunan BPOM Tahun 2019
Selain itu, menurut Kepala Badan POM, Penny K. Lukito terkait intensifikasi pengawasan pangan bahwa temuan merupakan hasil pengawasan petugas dilakukan terhadap  2.011  sarana  peredaran  hingga  minggu  keempat  April  2021  ditemukan produk pangan impor TIE terbanyak di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, BBPOM di Serang, BPOM di Batam, BBPOM di Bandar Lampung dan Loka POM di Tangerang; temuan produk pangan kedaluwarsa terbanyak pada wilayah BPOM di Ambon, BPOM di Manokwari, BPOM di Palu, Loka POM di Kepulauan Sangihe, dan Loka POM di Kepulauan  Morotai;  sedangkan  temuan  produk  pangan  rusak  banyak  ditemukan  di wilayah  BBPOM  di  Makassar,  BBPOM  di  Palembang  dan  BPOM  di  Kendari.  Jika dibandingkan  dengan  data  intensifikasi  pengawasan  tahun  2020,  menunjukkan penurunan  produk  yang  Tidak  Memenuhi  Ketentuan  (TMK)  berupa  produk  TIE, kedaluwarsa dan rusak (Firdaus, 2021). Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa adanya penerapan  2D Barcode pada  label  produk  pangan  oleh  BPOM  dapat  diketahui  data peredaran produk yang legal maupun ilegal secara real time, sehingga diketahui track record suatu  produk  yang  setiap  tahun  terjadi  pemalsuan  produk.  Selain  itu,  upaya tersebut  dilakukan  untuk  meminimalisir  peredaran  produk  TMK  dapat  berkurang jumlahnya.  Upaya  pelaksanaan  pembinaan,  komunikasi  serta  sosialisasi  ke  pelaku usaha ditempuh oleh BPOM untuk menekan jumlah temuan.

## B. PELAKU USAHA
Pada  kondisi  sekarang,  produk  pangan  banyak  dipalsukan  dengan menggunakan  nama  perusahaan  berbeda,  tetapi  menggunakan  nama  produk  yang sudah populer ataupun sebaliknya, sehingga dampak yang kurang baik pada produsen yang  memiliki  merek  produk  tersebut  dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan
konsumen hingga menurunkan penjualan produk di pasaran. Berdasarkan hal tersebut, pentingnya  mendaftarkan  produknya  secara  legal  bagi  pelaku  usaha  dan  adanya implementasi 2D Barcode ini membantu pelaku usaha untuk membangun kepercayaan masyarakat  akan  produknya  yang  terjamin  keamanan,  mutu  dan  gizi  pangannya. Bentuk penerapan ini sebagai komitmen pelaku usaha dalam melindungi konsumen. Pada stakeholder ini,  melalui  2D Barcode, pelaku  usaha  dapat  mengembangkan pemasaran produknya dengan pesat sesuai pola konsumsi konsumen.
Pola keinginan konsumen terhadap produk dapat diketahui secara baik dari apa yang  diinginkan.  Dengan  dorongan  pemerintah  sebagai  pembuka  inovasi  teknologi terbaru ini, kepercayaan konsumen akan meningkat. Selain itu, dapat meningkatkan penjualan  di  pasaran  hingga  memungkinkan  dilakukan  pemasaran  secara  ekspor. Tidak  hanya  itu,  implementasi  2D Barcode dapat  termanfaatkan  untuk  mencegah adanya  penggunaan  nomor  izin  edar  palsu  atau  produk  ilegal.  Implementasi  2D barcode dapat  dimanfaatkan  oleh  pelaku  usaha  sebagai  wadah traceability (sistem telusur) dan penanganan keluhan yang didapatkan adanya ketidaksesuaian dari laporan masyarakat  terhadap  produk  yang  beredar.  Melalui  sistem  ini,  pelaku  usaha  dapat senantiasa  mengidentifikasi  ketidaksesuaian  produk  tersebut  dilihat  dari  proses produksi  secara  keseluruhan  yang  memungkinkan  adanya  temuan  penyimpangan selama proses.
Selain  itu,  penerapan  2D barcode ini  dapat  dijadikan  sebagai  pemantauan produk recall (penarikan  produk  dari  pasaran)  yang  dapat  mengakibatkan  adanya masalah keamanan dan mutu produk yang beredar terhadap kesehatan konsumen. Hal ini biasanya sebagai dasar atas perintah dari BPOM terhadap laporan masyarakat untuk menarik  produk  tersebut.  Maka  dari  itu,  sebagai  produsen  wajib  bertanggungjawab atas penarikan produk tersebut.

## C. MASYARAKAT
Masyarakat  merupakan  istilah  yang  merujuk  sebagai  konsumen  yang berdampak untuk dilindungi dari hal yang tidak diinginkan dengan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengakibatkan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen  terganggu.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut disebutkan bahwa perlindungan
konsumen diupayakan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Adanya implementasi 2D Barcode ini dapat dijadikan sebagai ajang edukasi dan  informasi  akurat  untuk  masyarakat  dalam  memilih  produk  yang  akan dikonsumsinya.  Pola  masyarakat  yang  kurang  masif  terhadap  informasi  yang diperlukan dalam membeli pangan olahan masih sangat minim. Era globalisasi yang terus berkembang, membuat pola masyarakat diajak untuk mengikuti trend tekonologi. Melalui  aplikasi  BPOM Mobile , dapat  memudahkan  pengaksesan  produk  dengan pemindaian barcode pada  label  pangan,  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui kelegalan produk pangan tersebut dan ikut andil dalam pengawasan. Jika ditemukan produk yang diragukan atau ilegal, masyarakat dimudahkan dalam pengaduan maupun pelaporan  produk,  sehingga  meminimalkan  terjadinya  risiko  konsumen  dalam mengonsumsi produk ilegal.
Selain  itu,  penerapan  ini  juga  dapat  meningkatkan awareness (kepedulian) masyarakat  serta  meningkatkan  edukasi  masyarakat  akan  pentingnya  informasi keabsahan  yang  harus  diketahui  terhadap  produk  pangan  olahan  yang  beredar. Dampak  positif  lain  penerapan  2D barcode ini  yaitu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap branding suatu produk meningkat.

## KESIMPULAN
Dengan adanya teknologi baru penerbitan implementasi 2D Barcode pada label pangan  olahan  sangat  memberikan  dampak  positif  bagi stakeholder meliputi . pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Implementasi ini mencegah adanya proses pemalsuan  produk  atau  produk  menjadi  ilegal  melalui  pemasaran  jalur  distribusi secara offline maupun online .  BPOM  sebagai  sisi  pemerintah  selalu  bersinergi mewujudkan  kekuatan  dalam  mengawasi  dan  melindungi  pelaku  usaha  serta masyarakat,  sehingga  membuat  kekuatan  pengawasan  BPOM  terhadap  produk  di pasaran kokoh. Pandangan pelaku usaha adanya  penerapan ini , dapat  meningkatkan pemasaran  produk  yang  beredar,  serta  meningkatkan  kepercayaan  konsumen  akan produk ( brand reputation ) bahwa sudah terjamin keamanan, mutu serta gizi nya yang dapat  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  masyarakat.  Sedangkan  terhadap masyarakat,  implementasi  2D Barcode dapat  meningkatkan  keterlibatan  dalam
membantu  BPOM  untuk  mengawasi  produk  di  pasaran.  Penerapan  2D Barcode ini diupayakan mampu membangun intelektual masyarakat untuk menjadi lebih responsif serta  cerdas  dalam  mengolah  informasi  di  masa  yang  akan  mendatang.  Selain  itu, pengembangan  implementasi  ini  akan  terus  berjalan  sesuai  perkembangan  jaman digitalisasi  teknologi yang  digunakan  sebagai  kekuatan  BPOM  dalam  mengawasi peredaran  produk  dan  melindungi  konsumen  terhadap  informasi  yang  tertera  pada label produk pangan olahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2014. Bab II Tinjauan Pustaka [Ebook]. Retrieved from http://eprints.polsri.ac.id/1174/3/BAB%20II.pdf.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2013.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Pendaftaran  Pangan Olahan  Secara  Elektronik  ( e-registration Pangan  Olahan).  Retrieved  from https://jdih.pom.go.id/download/product/692/1/2013
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2017. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun
2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Retrieved from https://jdih.pom.go.id/download/product/763/27/2017
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2017. Visi BPOM dan Misi BPOM. Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/direct/vision.
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2018.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  Nomor  33  Tahun  2018  Tentang  Penerapan  2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Retrieved from
https://jdih.pom.go.id/product/search/33/2018/2D%20Barcode
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2018.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label  Pangan Olahan. Retrieved from https://jdih.pom.go.id/product/search/31/2018/all
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2018.  Berita  Aktual  :  2D Barcode Upaya Tingkatan  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pengawasan  Obat  dan  Makanan. Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14587/
Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2018. Berita Aktual : Era Baru Pengawasan Obat
dan Makanan Berbasis Digital. Diakses dari Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15168/
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2018.  Berita  Aktual  :  2D Barcode Upaya Tingkatkan  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pengawasan  Obat  dan  Makanan.
Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/14587/
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2019.  Berita  Aktual  :  Perkuatan  Pengawasan Obat  dan  Makanan  Melalui  Sosialisasi  2D Barcode dan Smart BPOM. Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16312/
Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan.  2019.  Berita  Aktual  :  Percepatan  Penerapan
Sistem 2D Barcode . Retrieved from https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16371/ Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2019. Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019. Retrieved from
https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/
Badan  Pusat  Statistik.  2021.  Hasil  Sensus  Penduduk  2020.  Retrieved  from
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/
Firdaus,  A. 2021. BPOM Temukan Berbagai Produk Pangan Ilegal Beredar Selama
Ramadhan ( online ). Retrieved from
https://www.antaranews.com/berita/2145154/
Peraturan  Pemerintah.  1999.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  69 Tahun  1999  Tentang  Label  dan  Iklan  Pangan.  Retrieved  from https://jdih.pom.go.id/product/search/69/1999/all
Peraturan  Pemerintah.  2004.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun  2004  Tentang  Keamanan  Mutu  dan  Gizi  Pangan.  Retrieved  from https://jdih.pom.go.id/product/search/28/2004/all
Peraturan Presiden. 2017. Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 Tentang Badan
Pengawas Obat dan
Makanan. Retreived from
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73132/
Putri  P.R.A.,  Westra,  I.K.,  Sutama,  I.B.P.    2019.  Pengawasan  Terhadap  Peredaran Makanan Impor Yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan. Kertha Semaya , 7 (12), 1-18.
https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p12 .
Supriyadi. 2016. Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar  Pustakawan. Lentera  Pustaka ,  2  (2),  83-93.  Retrieved  from https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka/article/view/13476/10162
Undang – Undang Republik Indonesia. 1999. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Retreived  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/