Devi  Anggreni.  Sy,  Ardi  Muthahir,  Fitriyani,  Ahmad  Fuadi,  Faktor  Penyebab  dan  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Perkara Pembunuhan Berencana

## FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA.
Devi Anggreni. Sy 1, Ardi Muthahir 2, Fitriyani 3, Ahmad Fuadi 4 *1 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia 2 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia 3 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
4 Universitas Bina Insan 2, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia
*email: devi_anggreni@univbinainsan.ac.id

## Abstrak
Pembunuhan  berencana  adalah  tindak  kejahatan  yang  memiliki  tingkat  bahaya  yang  sangat  tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  metode  yuridis  normatif,  di  mana  penelitian dilakukan  terhadap  data  sekunder  dan  fokusnya  adalah  pada  hukum  positif.  Dalam  penelitian  ini meskipun  jaksa  penuntut  umum  menuntut  agar  terdakwa  dihukum  selama  18  tahun  berdasarkan Pasal  338  KUHP,  namun  berdasarkan  Pasal  340  KUHP,  hakim  memberikan  hukuman  selama  20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
Kata Kunci: Faktor Pembunuhan 1 Berencana 2 Pertimbangan Hakim 3

## Abstract
Planned murder is a highly dangerous criminal act that presents challenges for law enforcement authorities, particularly in the judicial process, especially with regards to proving the crime. In Indonesia, planned murder is regulated under Article 340 of the Criminal Code (KUHP), which carries severe penalties such as the death penalty, life imprisonment, or imprisonment for a specific period of up to twenty years. The method employed in this legal writing is the normative juridical method, where research is conducted on secondary data with a focus on positive law. In this study, although the public prosecutor demanded an 18-year sentence for the defendant based on Article 338 of the Criminal Code (KUHP), the judge imposed a 20-year sentence based on Article 340 of the Criminal Code. This decision was made by the judge, considering the legal considerations in ruling No 38/Pid.B/2022/PNLlg, wherein the panel of judges only needed to prove the primary charge (Article 340), and if proven, the other charges did not need to be further proven.
Keywords : Factors of Murder 1 Premeditation 2 Judicial Considerations 3

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  sebuah  Negara hukum  yang  jelas  dinyatakan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945.  Sebagai  Negara  hukum,  semua tindakan  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  harus  diatur  oleh  hukum.  Hukum sebagai  sistem  sosial  memiliki  peran  penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban,  keadilan,  dan  keamanan,  serta mengatur segala perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh manusia. Setiap masyarakat memiliki  kepentingan  yang  beragam,  dan karena itu, hukum diperlukan untuk mengatur perbedaan  kepentingan  tersebut.  Hukum adalah  sistem  peraturan  yang  mengatur tingkah laku dan pola hidup manusia. Hukum tidak  muncul  begitu  saja,  melainkan  muncul dari  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya memiliki  aturan-aturan  untuk  menjalani kehidupan bersama. (Muthahir, 2020)
Hukum  berisi  tentang  apa  yang  harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, memiliki  sifat  memaksa  dan  mengikat,  serta mencakup  sanksi  yang  tegas.  Di  Indonesia, salah  satu  jenis  hukum  yang  berlaku  adalah hukum  pidana.  Hukum  pidana  merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara, dan dengan adanya hukum pidana ini, setiap  orang  yang  melanggar  norma  akan dikenai  sanksi  baik  dalam  bentuk  pidana maupun  sanksi  administratif  yang  diproses melalui lembaga peradilan.
Hukum  dibuat  dengan  tujuan  untuk menjaga  ketertiban  dan  kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena telah menjadi bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  masyarakat  itu sendiri. Oleh karena itu, muncul adagium "ubi societas,  ibi  ius"  yang  secara  bebas  dapat diterjemahkan  sebagai  "di  mana  ada masyarakat,  di  situ  ada  hukum".  Hal  ini menunjukkan  bahwa  keberadaan  hukum sangatlah  penting  bagi  masyarakat,  karena tanpa hukum, masyarakat akan menjadi kacau. Keadilan  hukum,  dapat  dijelaskan  sebagai prinsip persamaan di mana tindakan baik akan mendapatkan ganjaran yang setara, begitu pula dengan tindakan jahat yang akan mendapatkan hukuman yang setimpal. (Rizali, 2022)
Mahkamah Agung, sebagai badan yang bertanggung jawab atas kekuasaan kehakiman dan mengawasi sistem peradilan di Indonesia, memiliki  wewenang  untuk  menciptakan peraturan  baik  dalam  bentuk  hukum  formil maupun hukum materiil. Tujuan dari ini adalah untuk  memastikan  terlaksananya  pelayanan hukum  yang  efektif  serta  untuk  memberikan solusi  terhadap  berbagai  permasalahan  yang timbul. (Bahri, 2022)
Hukum  pidana  merupakan  bagian integral dari keseluruhan hukum yang berlaku di  masyarakat  atau  dalam  suatu  negara,  yang menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan untuk  menentukan  tindakan-tindakan  yang dilarang, yang dilengkapi dengan ancaman atau
penderitaan  bagi  mereka  yang  melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2018)
Peraturan-peraturan tersebut
mengatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan yang merugikan kepentingan umum.
Pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut  diikuti dengan ancaman pidana atau penderitaan bagi mereka  yang  melanggar  aturan  tersebut. Kejahatan  telah  dikenal  dalam  sejarah peradaban manusia selama waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dianggap  bahwa  kejahatan  sudah  ada  sejak manusia ada di dunia.
Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk dan jenis. Di  Indonesia,  kejahatan  secara  umum  diatur dalam  buku  kedua  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu contohnya adalah pembunuhan. Dalam KUHP, pembunuhan  dikategorikan  sebagai  kejahatan terhadap  nyawa  yang  diatur  secara  spesifik dalam  Bab  XIX  KUHP  yang  terdiri  dari  13 pasal, yaitu Pasal 338 hingga Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibagi  menjadi  dua  kelompok,  yaitu berdasarkan unsur kesalahan dan berdasarkan objeknya.
Pembunuhan  berencana  atau  moord merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan terhadap  nyawa  yang  diatur  dalam  Pasal  340 KUHP.  Delik  pembunuhan  berencana  adalah delik  yang  mandiri  dan  berbeda  dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338
KUHP.  Rumusan  yang  terdapat  dalam  delik pembunuhan  berencana  adalah  pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, ditambah dengan unsur "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal  339  KUHP,  yang  menggunakan pengertian  pembunuhan  secara  langsung  dari delik  pembunuhan.  (Chazawi,  Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2013)
Biasanya,  tindak  pidana  yang  diatur dalam KUHP ditujukan kepada subjek hukum yang disebut sebagai "orang". Sebagai contoh, subjek  hukum  dalam  Pasal  340  KUHP  adalah "barang  siapa".  Sudah  jelas  bahwa  yang dimaksud  dengan  "barang  siapa"  adalah seseorang, dan biasanya hanya ada satu orang yang melakukannya. Namun, dalam kenyataannya, kejahatan tidak selalu dilakukan oleh satu orang saja. (Chazawi, Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan, 2014)
Pada  beberapa  kasus,  kejahatan  juga bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja  sama  untuk  melakukan  suatu  tindak pidana.  Dalam  bidang  hukum  pidana,  ketika suatu tindak pidana dilakukan oleh satu orang atau  lebih  dan  setiap  orang  melakukan tindakan-tindakan  tertentu,  muncul  konsep penyertaan  atau  deelneming  dalam  kejahatan tersebut.  (Chazawi,  Hukum  Pidana  Bagian  3: Percobaan dan Penyertaan, 2014)
Undang-undang  positif  di  Indonesia mengatur  tindak  pidana  pembunuhan  dalam
Buku  Kedua  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIX yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa.
Terdapat  berbagai  macam  jenis pembunuhan yang termasuk dalam ketentuan hukum,  antara  lain  pembunuhan  biasa, pembunuhan terkualifikasi, pembunuhan berencana,  pembunuhan  bayi,  pembunuhan atas  permintaan  korban,  penganjuran  dan pertolongan  bunuh  diri,  serta  penguguran kandungan.  Tindak  pidana  pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menjelaskan  sebagai  berikut:    “Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu  menghilangkan  nyawa  orang  lain dihukum  karena  salahnya  pembunuhan berencana,  dengan  hukuman  mati  atau hukuman  seumur  hidup  atau  penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun”.
Pembunuhan berencana, sesuai dengan Pasal  340  KUHP,  dilakukan  dengan direncanakan  terlebih  dahulu  (voorbedachte rade),  di  mana  terdapat  jeda  waktu  antara terbentuknya  niat  untuk  membunuh  dengan pelaksanaan  tindakan  tersebut,  memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berpikir secara tenang.  Contohnya,  hal  ini  meliputi
perencanaan mengenai bagaimana pembunuhan akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana  terletak  pada  pelaksanaannya. Pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal  338  KUHP,  dilakukan  secara  spontan
seiring timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana melibatkan penundaan pelaksanaan setelah  timbulnya  niat,  guna  merencanakan dan mengatur cara pelaksanaan pembunuhan.
Pembunuhan  berencana  memiliki unsur-unsur  tertentu.  Unsur  subyektif pertama adalah adanya niat yang disengaja dan direncanakan  sebelumnya.  Unsur  objektif kedua terdiri dari tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena melibatkan penghilangan hak  dasar  yang  melekat  pada  individu,  yakni hak  untuk  hidup,  baik  sebelum  atau  setelah kelahiran.
Terdapat  berbagai  faktor  yang  dapat menyebabkan  dan  mendorong  seseorang untuk  melakukan  tindak  pidana,  termasuk dalam  pembunuhan  berencana.  Beberapa faktor  tersebut  meliputi  tekanan  ekonomi, stres, keserakahan, dendam, dan bahkan faktor psikologis seseorang. Lebih lanjut penelitian ini akan membahas tentang faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana.

## METODOLOGI
Penelitian  hukum  adalah  bertujuan untuk menggambarkan perkembangan hukum berdasarkan  kebutuhan  dalam  mempelajari hukum.  (Nurhayati,  2013)  Penelitian  hukum melibatkan  serangkaian  proses  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan
pemikiran  tertentu  untuk  menganalisis beberapa fenomena hukum dalam masyarakat. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  melibatkan pengamatan  mendalam  terhadap  fakta-fakta hukum tersebut untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah  yang  ada  dalam  masyarakat (Soekanto, 2008)
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian  lapangan  dengan  jenis  penelitian implementasi  hukum  (Dr.  Bachtiar,  2018) Dalam pengumpulan data, terdapat dua teknik dan metode yang digunakan, yaitu:
1. Library Research: Teknik ini digunakan untuk  memperoleh  data  sekunder dengan mengkaji bahan hukum primer seperti  peraturan  perundangan  yang terkait  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti,  serta  bahan  hukum sekunder yang relevan seperti literatur.  Dalam  library  research, peneliti  melakukan  studi  dan  analisis terhadap  berbagai  sumber  yang tersedia  di  perpustakaan  atau  melalui akses elektronik.
2. Field  Research:  Teknik  ini  digunakan untuk  memperoleh  data  primer  yang diperoleh  secara  langsung  dari masyarakat  atau  instansi  terkait.
Penelitian  lapangan  dilakukan  dengan cara  melakukan  wawancara  secara langsung  pada  instansi  yang  relevan, dalam  hal  ini  hakim  pengadilan
Lubuklinggau,  untuk  mendapatkan informasi yang diperlukan.
Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan teknik analisis  isi  data  tekstual.  Data  tersebut  akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi  pola,  tema,  atau  informasi penting  yang  terkandung  di  dalamnya.  Hasil analisis  akan  digunakan  untuk  membangun kesimpulan  yang  relevan  dengan  penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor penyebab terjadinya pembunuhan  berencana  dalam  Putusan  No. 38/Pid.B/2022/PN Llg terdapat beberapa unsur yang dapat diketahui. Berdasarkan stadi kasus No.  38/Pid.B/2022/PN  Llg,  unsur-unsur pembunuhan  berencana  dapat  dijelaskan sebagai berikut: Setelah mengalami penghinaan dari  korban,  terdakwa  keluar  dari  ruangan. Setelah  itu,  terdakwa  memikirkan  selama  10 menit  dan  merencanakan  bagaimana  cara untuk membunuh korban. Setelah merencanakan,  terdakwa  kembali  masuk  ke dalam  ruangan  dan  melihat  korban  sedang menggunakan handphone. Terdakwa langsung menarik kepala korban dengan tangan kanan, kemudian  membekap  wajah  korban  dengan bantal  dan  selimut.  Selanjutnya,  terdakwa menggunakan  tangan  kirinya  untuk  mencekik leher  korban  selama  kurang  lebih  30  menit hingga  korban  tidak  bergerak  lagi.  Terdakwa
memastikan  bahwa  korban  telah  meninggal, dan kemudian mengikat kain dari mulut hingga kepala  korban  agar  korban  tidak  dapat bernafas jika masih hidup.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Hakim, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab  pelaku  melakukan  pembunuhan berencana, antara lain:
1. Rasa  sakit  hati,  yang  muncul  ketika seseorang merasa tersinggung atau terluka setelah mendengar perkataan atau melihat kejadian yang tidak diinginkan.
2. Ketidaktahuan  hukum,  di  mana  pelaku dengan  mudah  melakukan  pembunuhan berencana  karena  kurangnya  pemahaman akan  konsekuensi  hukum  yang  akan dihadapinya.
3. Ketidakmampuan  mengendalikan  emosi, terutama bagi individu yang memiliki tingkat emosi  yang  tinggi  dan  kesulitan  dalam mengatur  emosi  tersebut,  sehingga  lebih mudah melakukan pembunuhan berencana.
4. Pengaruh  pergaulan  buruk,  yang  dapat mengubah  pola  pikir  seseorang  dan merusak  nilai-nilai  moral,  sehingga  dengan mudah  melanggar  hukum  dan  melakukan kejahatan tanpa memikirkan konsekuensinya.
5. Ketidakstabilan ekonomi, yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, mulai dari pencurian  hingga  pembunuhan,  demi memperoleh kekayaan yang diinginkan baik melalui perencanaan maupun kesempatan.
6. Kurangnya  pendidikan  dan  pemahaman, yang  membuat  pelaku  dengan  mudah melakukan pembunuhan karena kurangnya pengetahuan  tentang  hukuman  yang  akan ditanggungkannya.
7. Kurangnya  pemahaman  tentang  agama, karena  dalam agama  tidak  ada alasan  yang dibenarkan  untuk  merampas  nyawa  orang lain.
Dalam kesimpulannya, faktor-faktor ini dapat  menjadi  pemicu  seseorang  untuk melakukan  pembunuhan  berencana,  namun demikian,  tidak  ada  alasan  atau  pembenaran yang  dapat  melegitimasi  tindakan  tersebut menurut agama atau norma-norma sosial yang berlaku.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Hakim,  terdapat  beberapa  upaya  penegakan hukum dalam kasus No.38/Pid.B/2022/PN Llg. Terdakwa  didakwa  berdasarkan  Pasal  338 KUHP  yang  mengatur  dan  memberikan ancaman  pidana  terkait  perbuatannya. Terdakwa  menyatakan  pemahaman  terhadap isi  dan  maksud  surat  dakwaan  dari  Penuntut Umum, serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut.
Dalam  surat  dakwaan,  terdapat dakwaan  primer yang  menyatakan  bahwa perbuatan  Terdakwa  diatur  dan  diancam pidana  sesuai  dengan  Pasal  340  KUHP. Barangsiapa  sengaja  dan  dengan  rencana terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana
(moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu tertentu,  paling  lama  dua  puluh  tahun, Dakwaan  Subsidar Bahwa  terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP  “Barang siapa dengan sengaja merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena pembunuhan  dengan  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun
Jaksa  Penuntut  Umum  menyatakan bahwa  berdasarkan  bukti  yang  sah  dan meyakinkan  menurut  hukum,  terdakwa  telah terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  "Pembunuhan Berencana"  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 340 KUHP. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana  penjara  selama  18  tahun,  setelah dikurangi masa tahanan.
Namun,  dalam  putusannya,  Majelis hakim  justru  memberikan  hukuman  yang melebihi  tuntutan  jaksa.  Majelis  hakim menyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pidana yang dijatuhkan oleh  hakim  adalah  penjara  selama  20  tahun. Hakim memberikan hukuman tersebut karena terdakwa telah terbukti secara sah melanggar tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  jaksa, yaitu pembunuhan berencana.
Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Hukuman  Pelaku  Pembunuhan  Berencana Mempertimbangkan bahwa terdakwa hadir di
persidangan  dengan  dakwaan  dalam  bentuk Subsidairitas  Primair,  yaitu  melanggar  Pasal 340  KUHP,  dan  Subsidair,  yaitu  melanggar Pasal 338 KUHP.
Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan  Primair  terlebih  dahulu,  sesuai dengan teori Hukum Pembuktian dan praktik peradilan.  Dakwaan  Primair  menuduh terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang melanggar  Pasal  340  KUHP,  dengan  unsur- unsur sebagai berikut:
1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Dengan sengaja".
3. Unsur  "Dengan  rencana  terlebih  dahulu" untuk merampas nyawa orang lain.
Unsur "Barang Siapa":
Mempertimbangkan  bahwa  dalam  rumusan KUHP,  "barang  siapa"  merujuk  kepada  siapa pun sebagai subjek hukum pidana yang diduga melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dijelaskan dalam surat dakwaan. Mempertimbangkan  bahwa  di  persidangan, terdakwa dengan tegas mengakui identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan. Demikian  pula,  kesaksian  saksi-saksi  yang memberikan keterangan mereka di persidangan  mengakui  dan  membenarkan bahwa  terdakwa  adalah  orang  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  dalam  perkara  ini. Mempertimbangkan  bahwa  karena  terdakwa mengakui  nama  dan  identitasnya  tersebut, maka  majelis  hakim  menyimpulkan  bahwa "barang  siapa"  dalam  perkara  ini  adalah
terdakwa  Bagus  Triatmaja  Bin  Sutrisno  dan tidak ada kesalahan identitas terhadapnya.
Unsur "Dengan
sengaja":
Mempertimbangkan bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif dari norma pidana yang  didakwakan  yang  berkaitan  dengan hubungan  batin  yang  ada  antara  pelaku  dan perbuatannya, serta akibat dari perbuatannya. Mempertimbangkan  bahwa  dalam  teori,  kata "dengan  sengaja"  memiliki  tiga  macam  arti, yaitu:
• Sengaja dengan maksud/tujuan.
• Sengaja  dengan  kesadaran  pasti  akan terjadi.
• Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi.
Mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengertian di atas yang dikaitkan dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan,  berdasarkan  keterangan  saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang  terungkap  di  persidangan,  terdakwa dengan  sengaja  melakukan  tindakan  dengan kesadaran  pasti  terjadi.  Mempertimbangkan bahwa  dengan  demikian,  unsur  "dengan sengaja" telah terpenuhi sesuai dengan hukum. Unsur  "Dengan  rencana terlebih  dahulu merampas
Nyawa orang lain": Mempertimbangkan bahwa konsep
"direncanakan  terlebih  dahulu"  memiliki makna  yang  dijelaskan dalam  Memorie  Van Toechliting (MvT)  sebagai  kebutuhan  untuk berpikir  dengan  tenang  dan  hati-hati.  Oleh
karena  itu,  sudah  cukup  jika  pelaku  berpikir sebentar  sebelum  atau  saat  akan  melakukan kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukannya.  Indikatornya  adalah  bahwa sebelum mengambil keputusan untuk membunuh,  pelaku  telah  memikirkannya, mempertimbangkan,  dan  memperhitungkan keuntungan  dan  kerugian,  serta  menimbang makna  dan  konsekuensi  dari  perbuatannya dalam  suasana  kejiwaan  yang  memungkinkan berpikir.
Mempertimbangkan  bahwa  karena semua  unsur  dari  Pasal  340  KUHP  telah terpenuhi, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiari Penuntut  Umum  yang  akan  ditetapkan dalam amar  putusan.  Mempertimbangkan  bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan  alasan  yang dapat  membenarkan ( rechtvaardigingsgronden )  atau  alasan  yang dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban ( schulduitsluitingsgronden ) baik menurut undang-undang,
doktrin, maupun
yurisprudensi. Oleh karena itu, terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.
Mempertimbangkan  bahwa  pendapat Majelis Hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, di mana sebelumnya terdakwa  tidak  dapat  mengontrol  emosinya setelah  berhubungan  intim  dengan  korban.
Kemudian  korban  meminta  uang  tambahan, namun terdakwa menolak karena alasan tidak memiliki  uang.  Terdakwa  sempat  berpikir untuk mengakhiri nyawa korban hingga korban meninggal dunia.
Mempertimbangkan  bahwa  dalam menegakkan  hukum,  Majelis  Hakim  harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang konkret. Motivasi pelaku tindak pidana, sejauh sifatnya fungsional, perlu dipahami untuk mengungkapkan latar belakang dan motif perbuatannya demi tegaknya hukum, kebenaran,  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu, Majelis  Hakim  tidak  hanya  mencari  hasil deduksi  dengan  menggunakan  logika  dari undang-undang  yang  bersifat  umum  dan abstrak,  tetapi  juga  mempertimbangkan perbuatan  dan  semua  kepentingan  nilai-nilai dalam masyarakat. (Nafi, 2020)
Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  tidak sepakat  dengan  tuntutan  pidana  Penuntut Umum karena alasan di atas.
Menimbang,  sebelum  Majelis  Hakim menjatuhkan  hukuman  terhadap  terdakwa, pertimbangan  dilakukan  terhadap  keadaan yang  memberatkan  dan  keadaan  yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:
1. Perbuatan  terdakwa  menyebabkan korban kehilangan nyawa;
2. Perbuatan  terdakwa  menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.
Keadaan yang meringankan:
1. Terdakwa  bersikap  sopan  selama persidangan dan menyesali
perbuatannya.
2. Terdakwa  tidak  pernah  sebelumnya dihukum.
Mempertimbangkan  bahwa  karena terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukuman,  terdakwa  juga  dikenai  kewajiban membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan ketentuan dalam amar putusan ini. Mengingat Pasal  340  KUHPidana  dan  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
Dalam putusan No. 38/Pid.B/2022/PN Llg, Hakim telah melakukan empat kali sidang dalam perkara ini. Dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dan terdakwa mengakui merencanakan pembunuhan  tersebut  dengan  kepala  dingin.
Terdakwa terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana, dan oleh karena itu, hakim  menjatuhkan  putusan  primer  bahwa perbuatan  terdakwa  sesuai  dengan  Pasal  340 KUHP  yang  mengancam  dengan  hukuman penjara  selama  20  tahun  sebagai  efek  jera kepada pelaku.

## KESIMPULAN
Tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus tersebut terjadi karena beberapa faktor penyebab, seperti rasa sakit hati akibat penghinaan  korban  terhadap  kemampuan ekonomi  pelaku,  yang  memicu  pelaku  untuk merencanakan  pembunuhan  sebagai  balas
dendam,  serta  rendahnya  tingkat  pendidikan
pelaku. Dalam putusan
No 38/Pid.B/2022/PNLlg,  majelis  hakim  hanya membuktikan  unsur  dakwaan  primer  (Pasal 340 KUHPidana) sebagai akibat dari penerapan dakwaan  subsider,  di  mana  jika  dakwaan primer  terbukti,  maka  dakwaan  lainnya  tidak perlu dibuktikan lagi. Meskipun jaksa penuntut umum  menuntut  agar  terdakwa  dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun  berdasarkan  Pasal  340  KUHP,  hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan  No  38/Pid.B/2022/PNLlg,  di  mana majelis  hakim  hanya  membuktikan  unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka  dakwaan  lainnya  tidak  perlu  dibuktikan lagi. Pasal 340 “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana  terlebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain,  diancam,  karena  pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

## REFERENSI
Bahri, S. (2022). Efektivitas Beracara Secara E- Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  . Hadratul Madaniyah, 27-37.
Chazawi,  A.  (2013).  Kejahatan  Terhadap Tubuh  dan  Nyawa.  jakarta:  Rajawali Pers.
Chazawi,  A.  (2014).  Hukum Pidana  Bagian  3: Percobaan  dan  Penyertaan.  Jakarta: Rawali Pers.
Dr. Bachtiar, S. M. (2018). Metode Penelitian Hukum. Tanggerang: Unpam Press.
Moeljatno.  (2018).  Asas-asas  Hukum  Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muthahir,  A.  (2020).  TINJAUAN  FILSAFAT
HUKUM TENTANG NUSYUZ
(TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI  HUKUM  ISLAM  KHI). LAJOUR : Law Jornal.
Nafi,  M.  (2020).  Penerapan  Teori  Keadilan dalam  Putusan  Harta  Bersama. Hadratul Madaniyah, 26-33.
Nurhayati,  Y.  (2013).  Perdebatan  Antara Metode  Normatif  Dengan  Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau  Dari  Karakter,  Fungsi,  dan Tujuan Ilmu Hukum. Al Adl, 15.
Rizali, M. (2022). Makna Asas Keadilan Sebagai Dasar  Transaksi  Dalam  Islam. Hadratul Madaniyah, 1-8.
Soekanto,  S.  (2008).  Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.