Dhaneswara Nirwana Indrajoga, Lin Yola (2022) Dampak Jalan Tol Terhadap Tata Ruang Sekitar Tol Desari, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13063 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## DAMPAK JALAN TOL TERHADAP TATA RUANG SEKITAR TOL DESARI

## Dhaneswara Nirwana Indrajoga, Lin Yola
Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia Email: dhaneswara27@gmail.com, lin.yola@ui.ac.id

## Abstrak
Pengembangan  infrastruktur  jalan  tol  yang  pesat  di  Indonesia,  terutama  pada periode  2014-2023,  merupakan  bagian  dari  Program  Strategis  Nasional  (PSN) Presiden  Joko  Widodo  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  transportasi  dan pertumbuhan ekonomi. Jaringan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan distribusi barang  dan  mobilitas  masyarakat,  menjadikan  Indonesia  kompetitif  di  tingkat global.  Pengembangan  jalan  tol  juga  membuka  akses  ekonomi  dan  merangsang pertumbuhan ekonomi, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dan otoritas regional dalam menciptakan koridor ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi infrastruktur  jalan  tol  dengan  rencana  pengembangan  regional,  seperti  kawasan industri,  pelabuhan,  bandara,  dan  destinasi  pariwisata,  dapat  memaksimalkan manfaat dari jaringan jalan tol. Pengembangan jalan tol juga harus memprioritaskan keberlanjutan  lingkungan  dengan  melestarikan  daerah  hijau  dan  mendorong aktivitas ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Jalan tol Antarsari-Depok (Desari) digunakan sebagai studi kasus untuk mengevaluasi dampak pengembangan jalan tol terhadap tata ruang dan dinamika ekonomi.
Kata kunci: Dampak jalan tol, Tata ruang sekitar, Tol Desari.

## Abstract
The rapid development of toll road infrastructure in Indonesia, especially during the  2014-2023  period,  is  part  of  President  Joko  Widodo's  National  Strategic Program  (PSN)  with  the  aim  of improving  transportation  and  economic growth. The toll road network is expected to enhance the distribution of goods and people's mobility, positioning Indonesia competitively on the global stage. The development of  toll  roads  also  opens  up  economic  access  and  stimulates  economic  growth, requiring  the  government  and  regional  authorities  to  actively  engage  strategic partners  in  creating  sustainable  economic  corridors.  Integration  of  toll  road infrastructure  with regional development plans,  such as industrial estates, ports, airports,  and  tourism  destinations,  can  maximize  the  benefits  of  the  toll  road network.  The  development  of  toll  roads  should  also  prioritize  environmental
sustainability  by  preserving  green  areas  and  promoting  economic  activities  that generate jobs and sustainable income for local communities. The Antarsari-Depok (Desari)  toll  road  serves  as  a  case  study  to  assess  the  impact  of  toll  road development on spatial layout and economic dynamics.
Keywords: Toll road impact, Surrounding spatial layout, Desari toll road.

## Pendahuluan
Pembangunan  infrastruktur  jalan  tol  di  Indonesia  terus  meningkat  pesat  dalam beberapa  tahun  terakhir,  terutama  periode  2014-2022,  sebagai  Program  Strategis Nasional (PSN) Pemerintahan Joko Widodo, yang diharapkan tuntas pada 2024. Jokowi berharap,  jika  semua  jalan  tol  sudah  terbangun,  maka  kecepatan  distribusi  barang  dan mobilitas orang di Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Presiden meyakini bahwa negara yang cepat bisa memenangkan kompetisi dengan negara lain.
Dalam  periode  masa  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo  telah  dibangun 1.848,1 kilometer (km) jalan tol atau sekitar 264,01 km per tahun di seluruh Tanah Air dalam tempo hampir sembilan tahun (Oktober 2014-Maret 2023) (Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT, Maret 2023).
Dari  data  BPJT  (2023),  pada  periode  2015-2019  pemerintahan  Jokowi berhasil membangun 1.298,3 km jalan tol. Jumlah ini terdiri dari 132 km di 2015, 44 km di 2016, 156 km di 2017, dan 450 km di 2018 serta 516 km di 2019. Lalu, pada 2020 sampai Maret tahun ini jalan tol yang sudah selesai dibangun bertambah sebesar 535,46 km. Jumlah ini akan terus bertambah sampai 2024 mendatang.
Sampai akhir 2023, diharapkan ada tambahan sepanjang 309,78 km jalan tol yang bisa  beroperasi.  Di  mana  ini  terdiri  dari  13  ruas  jalan  tol  yang  sedang  dalam  proses pembangunan.  Sedangkan,  target  jalan  tol  yang  diharapkan  bisa  beroperasi  pada  2024 nanti sepanjang 262,41 km yang terdiri dari sembilan ruas, termasuk akses menuju IKN sepanjang 52,8 km.
Namun pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif, terutama di Trans Jawa dan  Trans  Sumatera,  cepat  atau  lambat,  akan  mengubah  peta  perkembangan  kota  dan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor jalan tol dan kawasan sekitar gerbang tol. Pusat pertumbuhan  ekonomi  akan  mengelompok,  teraglomerasi,  berkiblat  ke  jalan  tol,  dan terkonsentrasi  di  sekitar  kota/kabupaten  yang  dilalui  jalan  tol.  Untuk  itu  diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol.
Berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan  Ruang,  pengendalian  pemanfaatan  ruang  adalah  upaya  untuk  mewujudkan tertib  tata  ruang  yang  merupakan  salah  satu  tahap  yang  tidak  terpisahkan  dari  proses penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 68 dijelaskan bahwa sanksi administratif dapat diberikan melalui peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan
izin,  pembongkaran  bangunan,  pemulihan  fungsi  ruang;  dan/atau  denda  administratif, yang menjadi tugas pemerintah daerah.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  melakukan  penelitian  dampak jalan tol terhadap tata ruang di sekitar jalan tol agar terwujud tertib tata ruang kawasan sekitar  jalan  tol.  Selain  itu,  mengidentifikasi  isu-isu  permasalahan  di  kawasan  sekitar jalan  tol,    mengidentifikasi  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  sekitar  jalan  tol,  dan merekomendasikan upaya pemanfaatan ruang di kawasan sekitar jalan tol, agar penataan ruang sekitar jalan tol aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## Gambar 1
Lokasi Penelitian (Analisis, 2023, Sumber: Google Maps)

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif meneliti tentang suatu sistem berfungsi dan dampak atas
sistem yang dinamis, terkait dengan konteks tertentu (Patton, 2015). Pendekatan kualitatif memberikan cara untuk mencari tahu cara berpikir dan apa yang dilakukan oleh manusia dengan cara mengamati, mewawancarai, dan menganalisis dokumen.
Data yang dibutuhkan terdiri dari dua teknik pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data  yang didapatkan langsung dari narasumber dan  data  sekunder  merupakan  data  yang  didapat  dari  laporan,  catatan  dan  dokumen pendukung  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Lingkup  lokasi  penelitian  ini meliputi  bagian  dari  ruas  jalan  tol  Antasari  (DKI  Jakarta)  -  Depok  (Jawa  Barat)  (Tol Desari).
Metode penelitian ini mencakup metode studi literatur  yakni menginventarisasi rencana tata ruang lokasi penelitian dan peraturan perundangan terkait aturan yang terkait pemanfaatan  ruang  jalan  tol  di  wilayah  studi,  serta  mengidentifikasi  dan  mengkaji pelanggaran  pemanfaatan  ruang  di  kawasan  sekitar  jalan  tol.  Selanjutnya,  metode pendekatan  kepada  pemangku  kepentingan  atau  pihak  terkait  yaitu  melakukan pendekatan  dengan  melibatkan  pemangku  kepentingan  pengelola  jalan  tol,  serta melakukan survei dan verifikasi lapangan, dan merumuskan rekomendasi upaya penataan ruang di sekitar jalan tol.

## Hasil dan Pembahasan Kebijakan terkait Jalan Tol
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  15  Tahun  2005  tentang  Jalan  Tol, Pasal 1, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
Penyelenggaraan  jalan  tol  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pemerataan pembangunan  dan  hasilnya  serta  keseimbangan  dalam  pengembangan  wilayah  dengan memperhatikan  keadilan,  yang  dapat  dicapai  dengan  membina  jaringan  jalan  yang dananya berasal dari pengguna jalan.
Tujuan dari jalan tol ialah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna  menunjang  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  terutama  di  wilayah  yang  sudah tinggi  tingkat  perkembangannya  (Pasal  2  UU  No.  15/2005).  Mengingat  jalan  tol merupakan  jalan  umum  yang  mempunyai  karakteristik  lebih  tinggi  dibanding  dengan karakteristik  jalan  arteri  serta  mempunyai  fungsi  yang  vital,  maka  jalan  tol  harus memenuhi berbagai macam spesifikasi serta persyaratan teknis.
Adapun  persyaratan  teknis  jalan  tol  antara  lain  jalan  tol  mempunyai  tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat  melayani  arus  lalu  lintas  jarak  jauh  dengan  mobilitas  tinggi.  Jalan  tol  yang digunakan  untuk  lalu  lintas  antar  kota  didesain  berdasarkan  kecepatan  rencana  paling rendah 80 kilometer per  jam dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 kilometer per jam.
Selain  itu,  jalan  tol  didesain  untuk  mampu  menahan  Muatan  Sumbu  Terberat (MST)  paling  rendah  8  ton.  Setiap  ruas  jalan  tol  harus  dilakukan  pemagaran,  dan
dilengkapi dengan fasilitas penyebrangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan. Pada  tempat-tempat  yang  dapat  membahayakan  pengguna  jalan  tol,  harus  diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan  kendaraan.  Setiap  jalan  tol  wajib  dilengkapi  dengan  aturan  perintah  dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
Untuk spesifikasi jalan tol meliputi tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya, jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh. Jarak antarsimpang susun paling rendah 5 kilometer untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2 km untuk jalan tol dalam perkotaan.
Selain  itu,  jumlah  lajur  sekurang-kurangnya  2  lajur  per  arah,  menggunakan pemisah  tengah  atau  median.  Lebar  bahu  jalan  sebelah  luar  harus  dapat  dipergunakan sebagai  jalur  lalu  lintas  sementara  dalam  keadaan  darurat.  Pada  setiap  jalan  tol  harus tersedia  sarana  komunikasi,  sarana  deteksi  pengaman  lain  yang  memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
Fungsi jalan tol untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan transportasi dan distribusi barang dan jasa  guna  menunjang  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  meringankan  beban  dana pemerintah  melalui  partisipasi  pengguna  jalan,  dan  meningkatkan  pemerataan  hasil pembangunan dan keadilan.
Ruang jalan tol terdiri atas ruang manfaat jalan tol (Rumaja), ruang milik jalan tol (Rumija),  dan  ruang  pengawasan  jalan  tol  (Ruwasja).  Rumaja  tol  diperuntukkan  bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman,  timbunan,  galian,  gorong-gorong,  perlengkapan  jalan  dan  bangunan perlengkapan  jalan.  Rumija  tol  diperuntukan  bagi  Rumaja  tol  dan  pelebaran  jalan  tol maupun penambahan lajur lalu lintas tol di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan tol dan fasilitas jalan tol. Ruwasja tol diperuntukkan bagi pandangan bebas  pengemudi  dan  pengamanan  konstruksi  jalan  tol.  Batas  Ruwasja  tol  adalah  40 meter untuk daerah pekotaan dan 75 meter untuk daerah antarkota, diukur dari as jalan tol. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila jalan tol berdempetan dengan dengan jalan umum.
Ruwasja tol merupakan kawasan diluar kepemilikan operator jalan tol, sehingga kawasan  ini  dimiliki  oleh  individu  masyarakat,  kelompok  usaha,  atau  instansi  yang memiliki sertifikat hak kepemilikan lahan. Kewenangan perizinan dan pengendalian serta penertiban  pemanfaatan  ruang  masuk  kedalam  wewenang  pemerintah  daerah.  Namun operator  jalan  tol  berhak  untuk  melakukan  pengawasan  pada  Ruwasja  tol  dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Keberadaan  Rumaja,  Rumija,  dan  Ruwasja  tol  disiapkan  untuk  menjamin kelancaran  dan  keselamatan  serta  kenyamanan  pengguna  jalan  tol  selain  keutuhan
konstruksi  jalan  tol.  Dimensi  ruang  minimum  disiapkan  untuk  menjamin  keselamatan pengguna jalan tol diatur sesuai dengan jenis prasarana dan fungsinya.
Ramp dan Persimpangan atau simpang susun merupakan salah satu struktur utama pada jalan tol. Struktur itu digunakan sebagai sarana perpindahan ruas, serta akses keluar atau masuk ruas tol. Ketentuan terkait hal tersebut diatur dalam Standar Konstruksi dan Bangunan No. 007/BM/2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
On  Ramp/Off  Ramp  direncanakan  untuk  menghubungkan  jalan  tol  dan  jalan bukan tol yang berfungsi sebagai jalan arteri atau minimal kolektor dalam sistem jaringan jalan primer. Jarak Nose Ramp Simpang Susun dengan Nose Ramp
Keluar/Masuk/Tempat  Iistihat dan Pelayanan pada arah  yang sama minimal berjarak 5 km.  Jarak  Terowongan,  Gerbang  Bandara  dan  Gerbang  Pelabuhan  minimal  berjarak  2 Km dari Nose Ramp Simpang Susun. Penyediaan Simpang Susun untuk wilayah dengan minimal 100.000 penduduk.
Standar  spesifikasi  jalan  bebas  hambatan  untuk  jalan  tol  adalah  tidak  adanya persimpangan sebidang. Variasi standar tipe untuk bentuk simpang yang tidak sebidang antara  lain  T  (Trumpet)  atau  Y  untuk  simpang  susun  dengan  3  kaki/lengan;  Diamond untuk  simpang  susun  4  kaki/lengan  dan  arus  major  dan  minor;  Cloverleaf  terdiri  dari partial cloverleaf dan cloverleaf; Directional atau langsung; dan Kombinasi merupakan penggabungan bentuk bentuk diatas. Pemilihan pemakaian dan penerapan tipe dan bentuk simpang  tak  sebidang  disusun  mempertimbangkan  ketersediaan  lahan  dan  kondisi lapangan serta lingkungan sekitarnya.

## Kebijakan Penataan Ruang Sekitar Tol
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  adalah  dokumen  kebijakan  pengaturan ruang  untuk  kepentingan  pembangunan  sektoral  dan  seluruh  pemangku  kepentingan pembangunan baik swasta maupun pemerintah, untuk masa sekarang dan  akan datang. Oleh  karena  itu,  hampir  seluruh  undang-undang  sektoral  dan  tentunya  kebijakan  yang bersifat lex-specialist seperti UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan kebijakan penataan ruang di Indonesia.
Sesuai UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pelaksanaan rencana tata ruang,  disebut  sebagai  pemanfaatan  ruang,  yakni  rangkaian  program  kegiatan pelaksanaan  pembangunan  yang  memanfaatkan  ruang  menurut  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  rencana  tata  ruang,  dalam  hal  ini  ialah  pemanfaatan  ruang  di  sekitar jalan  tol.  Kebijakan  pemanfaatan  ruang  menjadi  dasar  bagi  perumusan  program pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan kedepan.
Berdasarkan  Kepmen  PU  No.  498/KPTS/M/2005  tentang  SNI  Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Ruang di Sekitar Jalan Tol menyebutkan kriteria pengendalian  pola  pemanfaataan  lahan  di  sekitar  jalan  tol  menetapkan  luas  Ruwasja minimal 40 meter yang diukur dari Rumija, jarak atas kawasan budidaya dengan lahan Rumija  tol  minimum  20  meter,  lahan  untuk  penempatan  rambu  lalu  lintas  dan  rambu peringatan,  garis  sempadan  bangunan  dengan  memperhatikan  batas  luar  Ruwasja  dan disesuaikan dengan fungsi jalan yang melewatinya.
Sementara untuk kriteria pengendalian struktr pemanfaataan lahan di sekitar jalan tol  meliputi  panjang  jalan  yang  menghubungkan  antara  pintu  tol  dengan  jalan  umum minimal  1  kilometer,  pelayanan  jalan  penghubung  minimal  2  lajur  yang  dilengkapi dengan pintu gerbang tol serta adanya lahan cadangan untuk penambahan lajur. Apabila jarak antara jalan penghubung yang baru dengan jalan penghubung yang sudah ada < 5 kilometer maka jarak antarjalan penghubung baru dengan jalan penghubung sebelum dan sesudah minimal 2 kilometer, jalan penghubung menuju atau dari pintu tol diperpanjang, serta memperbanyak jumlah loket pada pintu tol. Apabila pembukaan jalan penghubung masih  diperlukan  maka  jarak  yang  diperbolehkan  adalah  5  kilometer  dari  jalan peghubung sebelum dan sesudahnya.
Beberapa  peraturan  yang  menjadi  dasar  indikasi  dampak  jalan  tol  terhadap penataan  ruang  di  sekitar  jalan  tol  meliputi  UU  No.  38/2004  tentang  Jalan,  UU  No. 26/2007  tentang  Penataan  Ruang,  UU  No.  1/2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,  PP  No.  68/2010  tentang  Bentuk  dan  Tata  Cara  Peran  Masyarakat  dalam Penataan Ruang, PP No. 30/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 15/2005 tentang Jalan Tol.
Selain itu, Permen PU No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria  Perencanaan  Teknis  Jalan,  Perda  Provinsi  Jawa  Barat  No.  22/2010  tentang RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Perda Kota Depok No. 9/2022 tentang RTRW Kota Depok 2022-2042, Perda DKI Jakarta No. 1/2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2010- 2030 dan Pergub DKI Jakarta No. 31/2022 tentang RDTR DKI Jakarta.
Penataan  ruang  untuk  jaringan  jalan  tol  disusun  dengan  memperhatikan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan tol dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi, ketentuan pelarangan alih fungsi  lahan  yang  berfungsi  lindung  di  sepanjang  sisi  jalan  tol,  dan  penetapan  garis sempadan bangunan di sisi jalan tol yang memenuhi ketentuan Ruwasja tol.
Penataan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan sekitar sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana; yang terpadu dengan pengembangan wilayah sekitar tol; menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan  pelabuhan  dan/atau  bandar  udara;  memperhatikan  fungsi  kawasan  pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana; dan menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan tol yang memenuhi ketentuan Ruwasja tol.

## Hasil Pemantauan Lapangan
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada ruas jalan tol Depok - Antasari Seksi Antasari - Andara - Brigif - Krukut diperoleh beberapa informasi lapangan.
Pertama ,  ruas  jalan  Tol  Depok  -  Antasari  dioperasikan  oleh  PT.  Citra  Waspphutowa. Ruas jalan tol Depok - Antasari memiliki panjang 28 Km, dengan lingkup pemantauan di Seksi 1 Antasari - Andara - Brigif (5,8 Km) dan Seksi 2 Brigif - Krukut - Sawangan (6,3 Km).  Sementara  Seksi  3  Sawangan  -  Bojonggede  (9,5  Km)  sedang  dalam  proses
pengadaan  tanah  dengan  progres  4,4%  dan  Seksi  4  Bojonggede  -  Salabenda  (6,4  Km) masih dalam proses rencana pembebasan lahan).
Kedua , untuk tipologi ruang terdapat 3 jenis tipologi yaitu ruang jalan tol (Rumaja Tol, Rumija Tol, dan Ruwasja Tol), ruang bangunan melintas (Lintas Atas, Lintas Bawah, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)), ruang pengaruh Gerbang Tol (GT). Dengan jenis tipologi tersebut, terdapat 4 GT, 4 bangunan lintas atas, 2 bangunan lintas bawah, dan 2 JPO.
Ketiga ,  ruas  tol  ini  berfungsi  sebagai  ruang  mobilitas  antar  kota/kabupaten penghubung  Kota  Jakarta  Selatan,  Kota  Depok,  Kabupaten  Bogor,  dan  Kota  Bogor. Permasalahan  yang  terjadi  pada  ruas  ini  adalah  kepadatan  lalu  lintas  yang  terjadi diakibatkan  oleh  menumpuknya  jumlah  kendaraan  yang  ada  pada  kawasan  GT  yang merambat  ke  jalan  arteri  di  luar  ruas  jalan  tol  sehingga  menyebabkan  penumpukan kendaraan pada ruas jalan tol dan akses keluar/masuk tol dan jalan arteri, terutama di pagi hari (pukul 06.00-09.00 WIB) dan sore hari (pukul 17.00-20.00 WIB).
Keempat ,  pihak  pengelola  jalan  tol  menyampaikan  terkait  dengan  kewenangan operator hanya sampai Rumija tol dan tidak berwenang terhadap Ruwasja tol karena pada Ruwasja  tol  sifatnya  hanya  sekedar  observasi.  Mereka  hanya  bisa  dikendalikan  dari kegiatan  yang  terjadi  di  Ruwasja  tol  oleh  operator  jalan  tol  adalah  dengan  membuat peraturan  untuk  masyarakat  dapat  menginformasikan  terkait  dengan  penyelenggaraan kegiatan  seperti  pembangunan  perumahan/real  estate,  kawasan  perdagangan  dan  jasa. Pengendalian  sekitar  jalan  tol  (Ruwasja  tol)  perlu  berkoordinasi  langsung  dengan Pemerintah  Daerah  -  Pemprov  DKI  Jakarta,  Pemprov  Jawa  Barat,  Pemkot  Depok, Pemkab Bogor, Pemkot Bogor.
Kelima , kondisi ruang jalan tol koridor Antasari - Depok sangat dipengaruhi oleh kondisi topografinya. Batas Rumaja tol ditandai dengan pagar pengaman berupa guard rail sedangkan batas Rumija tol ditandai dengan pagar pengaman dan pepohonan sebagai pagar pengaman alami.
Keenam ,  pengelola  tol  mengusulkan  tarif  tol  yang  ideal  dikaitkan  dengan mobilitas berkelanjutan. Seyogyanya penggunaan jalan tol semakin mendekati pusat kota ( core area ) Jakarta harus  semakin  mahal  tarif per km (apa  yang  tertuang di perjanjian jalan tol bisa berbeda dengan apa yang dibayarkan oleh masyarakat). Selain itu, pengelola juga  mengusulkan  pelayanan  untuk  angkutan  umum  (bus)  di  kawasan  tol  Jabodetabek seharusnya juga bisa diakomodasi dengan penerapan lajur dedikasi untuk high occupancy vehicles (hov).
Ketujuh , perbandingan tarif tol ruas radial jalan tol Jakarta yakni ruas tol Jagorawi sistem  terbuka  termasuk  dari  Kampung  Rambutan  –  Cawang  untuk  Golongan  1  Rp. 7.000,-; Jakarta-Cikampek ruas tol Cawang – Pondok Gede Timur untuk Golongan 1 Rp. 4.000,-; Jakarta-Tangerang ruas tol Kebon Jeruk – Tomang untuk Golongan 1 Rp. 5.500,- ;  Becakkayu untuk Golongan 1 Rp. 14.000,-; Desari ruas tol Antasari-Brigif (5,8 km) saat  ini  Golongan  1  Rp.  8.000,-  menjadi  Rp.  13.500,-.  Sedangkan  perbandingan kombinasi  dengan  Ring  Road  yaitu  JORR  (1)  tarif  Jagorawi  dan  JORR  menjadi  Rp. 7.000,- ditambah Rp. 16.000,- sehingga total Rp. 23.000,-; JORR (2) (Cijago dan Desari)
menjadi Rp. 12.000,- ditambah Rp. 13.500,-  sehingga total Rp. 25.500,-, bila ditambah Jagorawi Rp. 25.500,- ditambah Rp. 7.000,- sehingga total Rp. 32.500,-.
Kedelapan ,  profil  pengguna  jalan  Tol  Desari  berdasarkan  data  realisasi  trafik pasca  operasi  fungsional  (setelah  23  Desember  2022)  sampai  dengan  terkini menunjukkan jumlah pelanggan jarak jauh (jarak > 7,50 kilometer) sebesar 76 persen dan jumlah pelanggan jarak dekat (jarak <= 7,50 kilometer) sebesar 24 persen, di mana jumlah pelanggan Golongan KB I sebesar 98 persen dan jumlah pelanggan Golongan KB selain I sebesar 2 persen.

## Dampak Tol terhadap Lingkungan dan Tata Ruang Sekitar
Keberadaan  infrastruktur  jalan  tol  telah  memberi  dampak  positif  kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat di sekitar jalan tol, baik sekitar gerbang tol (GT) maupun kawasan  dalam  radius  1-2  kilometer  dari  GT  sebagai  akses  keluar  /masuk  tol,  serta kawasan radius 5-10 kilometer dari GT. Di sisi lain, keberadaan jalan tol juga memberi dampak negatif terhadap perubahan pemanfaatan ruang di sekitar tol. Beberapa hal yang menjadi perhatian.
Pertama , pengukuran kinerja lalu-lintas ruas jalan tol jangan hanya di ruas jalan tol saja, tetapi juga dampak jalan tol terhadap jalan arteri dan jalan lingkungan di sekitar tol.  Sebagai  contoh  di  Jalan  Antasari,  Jakarta  Selatan,  kemacetan  lalu  lintas  sekarang semakin parah disebabkan unfinished job pelebaran jalan di jalan ini karena masih ada beberapa bidang lahan yang belum berhasil dibebaskan sehingga di Jalan Antasari masih terdapat  penyempitan  jalan.  Dampak  kemacetan  di  Jalan  Antasari  menyebabkan kendaraan masuk ke jalan-jalan lingkungan seperti Jalan MPR 3 Dalam, Jalan Cilandak Tengah, hingga ke Jalan TB Simatupang.
Kedua , selain itu, Jalan RS Fatmawati masuk dalam penerapan kebijakan kawasan ganjil-genap sehingga Jalan Antasari menjadi jalur alternatif utama poros selatan - utara ke Jakarta. Sementara Jalan TB Simatupang mulai dipenuhi gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan pembangunan perumahan baru. Selain itu, jalan ini menjadi  poros  utama  timur-barat  bagian  sisi  Selatan  Jakarta  yang  menghubungkan kawasan  Bintaro,  Tangerang  Selatan  -  Taman  Mini  Indonesia  Indah  (TMII),  Jakarta Timur.
Perubahan pemanfaatan ruang yang masif di Jalan TB Simatupang telah menarik para pekerja ke arah Selatan Jakarta. Letak jalan ini yang strategi antara JORR (2) dan Tol  Desari  dengan  beberapa  GT  seperti  GT  Cilandak  Utama  dan  GT  Fatmawati  akan mendorong  percepatan  pengembangan  kawasan  sekitar.  Hal  ini  ditambah  dengan keberadaan Stasiun MRT Fatmawati yang kedepan akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu berorientasi transit ( transit oriented development /TOD).
Ketiga ,  ruas  jalan  arteri  hingga  jalan  lingkungan  yang  masuk  kawasan  Depok seperti  sekitar  GT  Brigif  dan  GT  Krukut,  yang  terhubung  ke  jalan  tol  perlu  juga ditingkatkan kelas jalan dan diperbaiki karena sering rusak (kelebihan beban lalu lintas kendaraan  yang  melintas  jalan  ini)  sehingga  terjadi  gangguan  kawasan  di  sekitar  Jalur Desari (termasuk juga Cijago/JORR-2). Selain itu, ruas jalan non tol di sekitar kawasan Andara dan Lebak Bulus di Jakarta Selatan, tidak memiliki kondisi ideal sebagai jalan
arteri sekunder maupun  kolektor sehingga warga Andara, Brigif maupun  Cinere masih membutuhkan jalan arteri yang layak dan terjangkau biayanya.
Keberadaan  GT  Andara,  GT  Brigif,  dan  GT  Krukut  berpeluang  mengalami perubahan  pemanfaatan  ruang  seiring  dengan  pengembangan  ekspansi  perumahan  real estate di  kawasan  Andara dan Brigif  (Jakarta Selatan), serta kawasan Krukut  (Depok). Pemerintah  DKi  Jakarta  dan  Pemerintha  Kota  Depok  perlu  duduk  bersama  untuk membahas  pengembangan/peningkatan  jalan  arteri  dan  jalan  lingkungan  sekitar/sejajar tol,  serta  mengantisipasi/mengendalikan  pemanfaatan  ruang  agar  tidak  melanggar RTRW-RDTR yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Keempat ,  penetapan  tarif  ideal  tol,  konsekuensinya  harus  berbasis modeling traffic dengan  memperhatikan  hal–hal  terkait  perlindungan/pelayanan  hak  konsumen pengguna jalan tol, dampak  dan perlunya  penyelerasaan  tata  ruang  di sekitar jalan tol, serta keseimbangan antara jalan tol dan jaringan jalan di sekitarnya. Harga tol yang lebih mahal “mungkin” menjadi solusi agar terciptanya sistem keseimbangan dikaitkan dengan mobilitas  berkelanjutan.  Hal  ini  dapat  diterapkan  permodelan  dengan  teknik-teknik tertentu dapat dilakukan  untuk mendukung program transportasi berkelanjutan  melalui penerapan  kebijakan  jalan  berbayar  elektronik  ( electronic  road  pricing /ERP),  parkir elektronik progresif, perluasan kawasan ganjil-genap.
Kelima ,  dampak  kehadiran  jalan  tol  terhadap  penataan  ruang  dapat  dilihat  dari pengembangan  jaringan  transportasi  perkotaan  terhadap  bentuk  ruang  lahan,  bentuk struktur dan kepadatan tata guna lahan, dan harga tanah sebagai pendorong evolusi dari pola ruang kota/perkotaan terhadap fragmentasi lahan di sepanjang dan sekitar jalan tol yang  mempengaruhi  distribusi  tata  guna  lahan  kawasan  perumahan,  komersial, perdagangan dan industri.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim  dari  Universitas  Diponegoro (2019)  yang  berjudul Identification  of  Sprawl  Development  Typologies  Arround  Toll Road  Gates  in  Java,  Indonesia diketahui  bahwa  terdapat  tiga  tipologi  peluberan pengembangan  wilayah  kota.  Tipe  linier/koridor  membentuk  kawasan  tumbuh memanjang, mengikuti koridor jalan arteri atau kolektor yang terhubung dengan gerbang tol. Selanjutnya diikuti dengan kawasan yang tumbuh secara leapfrog di sekitar kawasan utama.
Tipe  radial/terkonsentrasi  membentuk  kawasan  tumbuh  secara  radial  disekitar persimpangan yang menghubungkan jalan arteri atau kolektor dengan gerbang tol, diikuti dengan  kawasan  yang  tumbuh  secara leapfrog mengelilingi  disekitar  kawasan  utama. Tipe  ketiga  merupakan  gabungan  dari  tipe  linier/koridor.  Radial/terkonsentrasi,  dan leapfrog dimana kawasan tumbuh dengan karakter linier/koridor dan radial/terkonsentrasi secara bersamaan, serta diikuti dengan kawasan yang tumbuh secara leapfrog mengelilingi kawasan utama.
Tipe-tipe tersebut di atas tampaknya juga akan terjadi terhadap pemanfaatan ruang di sepanjang Tol Desari dalam beberapa tahun ke depan. Kecepatan perubahan tata ruang akan dipengaruhi oleh seberapa cepat perubahan pemanfaatan ruang di sepanjang koridor dan sekitar gerbang tol oleh masyarakat baik legal maupun ilegal.
Keenam ,  pemerintah  telah  memberlakukan  kebijakan  integrasi  operasional  Tol Desari  dan  Tol  Cijago  (terhubung  di  Junction  Krukut  yang  merupakan  bagian  dari Jaringan JORR-II) dengan perubahan sistem pengoperasian pengumpulan tol ruas jalan Tol Depok - Antasari Seksi Antasari - Andara - Brigif - Krukut - Sawangan sepanjang 12 kilometer.  Ini  berdasarkan  Surat  Direktur  Jenderal  Bina  Marga  Nomor:  BM.0701- Db/1256.1 tanggal 18 November 2021 hal Rekomendasi Aspek Teknis Terkait Kondisi Pelayanan Jalan Tol atas Permohonan Perubahan Sistem Pengumpulan Tol Ruas Depok- Antasari Seksi Antasari -  Brigif - Sawangan.
Kebijakan  intgerasi  operasional  Tol  Desari  dan  Tol  Cijago  dikarenakan  telah terhubungnya  ruas  jalan  Tol  Desari  dengan  JORR-II  di  Junction  Krukut  yang  akan menimbulkan lonjakan volume kendaraan di jalan Tol Desari. Sistem pengumpulan tol pada  ruas  Tol  Desari  Seksi  Antasari  -  Brigif  -  Sawangan  menjadi  sistem  terbuka seluruhnya  dapat  diterapkan.  Evaluasi  tarif  akibat  perubahan  sistem  pengumpulan  tol mengikuti prinsip “ revenue- neutral ”. Efisiensi transaksi (integrasi sistem pengoperasian dengan  pengumpulan  tol  terbuka  satu  tarif)  di  ruas  Tol  Desari  akan  mengurai tundaan/antrian  pada  jam  sibuk  pagi  hari  dan/atau  sore/malam  hari  di  Gerbang  Tol “Barrier” (Cilandak Utama).
Ketujuh , Jalan Tol Desari merupakan infrastruktur yang aman dan nyaman dengan kelengkapan  marka  dan  rambu  yang  baik,  dan  pelayanan  prima  (pemenuhan  Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol). Selain itu, Tol Desari dapat mendukung perkembangan wilayah  antara  lain  tumbuhnya  kawasan  permukiman  dan  perniagaan/komersial  serta pendukung kawasan industri di Kawasan Barat Kota Depok dan Kabupaten Bogor.
Dengan beroperasinya dua ruas jalan Tol Desari dan Tol Cijago yang terhubung di Junction Krukut sebagai bagian dari JORR-II, dapat menghemat waktu perjalanan dari wilayah  Selatan  (Kota  Depok  dan  Kabupaten  Bogor)  menuju  ke  Utara  (CBD  Jakarta) maupun Barat-JORR I (Tangerang dan Bandara Cengkareng) dan sebaliknya.
Kemudahan  aksesibilitas  Tol  Desari  akan  berdampak  pada  lonjakan  volume kendaraan yang melintas Tol Desari yang berpotensi menimbulkankemacetan di dalam
dan luar ruas tol. Di sisi lain, kemudahan pencapaian ke berbagai arah akan turut memicu pertumbuhan ekonomi dan perubahan pemanfaatan ruang di sekitar tol. Pemerintah harus mengendalikan perubahan tata guna tanah, mengantisipasi pelanggaran tata ruang, serta menyiapkan rencana pengembangan wilayah ke depan agar perkembangan jalan tol dan dampak yang diakibatkannyadapat selaras dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

## Kesimpulan
Untuk  mengantisipasi dampak  jalan tol terhadap tata  ruang perlu adanya  upaya pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol, karena keberadaan jalan tol cepat atau lambat, akan mengubah peta perkembangan kota/perkotaan di sepanjang dan sekitar jalan  tol.  Kehadiran  jalan  tol  akan  mendorong  pusat  pertumbuhan  ekonomi mengelompok,  teraglomerasi,  berkiblat  ke  jalan  tol,  dan  terkonsentrasi  di  sekitar kota/kabupaten yang dilintasi jalan tol.
Pemerintah  pusat  (Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Dagri), pemerintah provinsi (DKI Jakarta dan Jawa Barat), serta  pemerintah  kota/kabupaten  (Depok,  Bogor)  yang  dilintasi  Tol  Desari  untuk mengevaluasi, menyelaraskan, menertibkan, serta mengendalikan ke depan pemanfaatan ruang di sekitar tol agar pengembangan jalan tol selaras tata ruang (RTRW-RDTR).

## BIBLIOGRAFI
Abadi, Tulus. FGD Rencana Kebijakan Integrasi Operasional Tol Desari dan Tol Cijago dengan Perubahan Sistem Pengoperasian Pengumpulan Tol Jalan Tol Ruas Depok- Antasari  Seksi  Antasari-Andara-Brigif-Krukut-Sawangan,  Yayasan  Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 7 Februari 2023.
Joga, Nirwono. Endra S. Atmawidjaja. Agus HK Sutomo. (2021). 75 Asa: Merajut Trans Jawa Menuju Indonesia Maju , Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Jakarta.
Joga,  Nirwono.  Endra  S.  Atmawidjaja.  Dhaneswara  Nirwana  Indrajoga.(2020). Trans Jawa: Menjalin Infrastruktur Berkelanjutan , Gramedia, Jakarta.
Joga, Nirwono. Jalan Tol Menuju Kemakmuran , Koran Tempo, 5 Mei 2022.
Joga, Nirwono. Infrastruktur Untuk Semu a, Bisnis Indonesia, 18 April 2022.
Tjahjono, Tri. FGD Rencana Kebijakan Integrasi Operasional Tol Desari dan Tol Cijago dengan Perubahan Sistem Pengoperasian Pengumpulan Tol Jalan Tol Ruas Depok- Antasari  Seksi  Antasari-Andara-Brigif-Krukut-Sawangan,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 7 Februari 2023.
Tim Universitas Diponegoro. (2019). Identification of Sprawl Development Typologies Arround Toll Road Gates in Java, Indonesia , Universitas Diponegoro, Semarang.
Patton,  M.  Q.  (2015).  Qualitative  Research  and  Evaluation  Methods  (Fourth  Edi). Thousand Oaks: SAGE Publication.
Widijanto, Dionisius. FGD Rencana Kebijakan Integrasi Operasional Tol Desari dan Tol Cijago dengan Perubahan Sistem Pengoperasian Pengumpulan Tol Jalan Tol Ruas Depok-Antasari Seksi Antasari-Andara-Brigif-Krukut-Sawangan, Direktur PT. Citra Waspphutowa, Jakarta, 7 Februari 2023.

## Copyright holder:
Dhaneswara Nirwana Indrajoga, Lin Yola (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: