## NUANSA JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM
P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078
Volume 19 No. 2 July-December (2022)

## Published By:
Research Institute and Community Engagement State Islamic Institute of Madura

## NUANSA
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Vol. 19 No. 2 July-December (2022)
EDITOR IN CHIEF Moh Mashur Abadi
MANAGING EDITOR Moch. Cholid Wardi

## EDITORS
Taufikkurrahman Upik Agwin Degaf Fitriyatul Qomariyah
Khaerul Umam
Sri Rizqi Wahyuningrum Fajrian Yazdajir Iwanebel Faraniena Yunaeni Risdiana Fikri Mahzumi Aria Indah Susanti
Benny Afwadzi REVIEWERS Choirul Mahfud Mohammad Muchlis Solichin Muh. Nashiruddin Fadllan Achmad Muhlis Ade Sofyan Mulazid Siti Musawwamah Mohammad Subhan Zamzami Siswanto Syukron Affani Ulfa Muhayani Iskandar Ritonga Mohammad Kosim Eko Ariwidodo Sri Handayani Slamet Farahdilla Kutsiyah Erie Hariyanto Wahyudin Darmalaksana Khairunnisa Musari Moh Mufid Ahmad Chairul Rofiq Jonaedi Efendi Sutan Emir Hidayat Mukhammad Zamzami Baharuddin
Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam  is  a  journal  that publishes  scientific  articles  which  have  been  derivated  from  research  on  social sciences  and  islamic  studies.  This  journal  is  published  biannually  on  June  and December and published articles reviewed by experts on the related issues.
Jurnal  Nuansa's  scope  includes:  education,  culture,  politics,  law,  economy, theology, philosophy, communication, and history.
All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number
Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.
P-ISSN: 1907-7211 E-ISSN: 2442-8078
Editorial Office: Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  keagamaan  Islam, Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA
Jl.  Raya  Panglegur  KM.  4  Tlanakan  Pamekasan,  Jawa  Timur, Indonesia, 69371 Email: jurnalnuansa@gmail.com
Website: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa

## TABLE OF CONTENTS

## Nasikhin, Mahfud Junaedi
Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-Truth Era
127-145 Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarta, Ahmad Sabiq Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah 146-165

## Senata Adi Prasetia
Pencarian Kembali Moderasi Beragama Dalam Kitab
It ḥ ā f Al-Dhaki 166-181 Benny Afwadzi Resepsi atas Islam Moderat: Antara Kritik dan Sikap yang Representatif 182-208 Eka Susylawati, Siti Musawwamah Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang 209-231

## nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 19 No. 2 July – December 2022
http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa DOI: 10.19105/nuansa.v19i2.6168 Page: 209-231

## Eka Susylawati
Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan Email: ekasusylawati@gmail.com

## Siti Musawwamah
Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan Email: mamahtaufiq@yahoo.com
Article History Submitted: April 19, 2022 Revised: Oktober 17, 2022 Accepted: January 20, 2023
How to Cite: Susylawati, Eka. Siti Musawwamah. “Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Me lalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang.” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 19, no. 2 (2022): 209-231.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah

## Abstrak:
Posbakum is a place within the Religious Courts that provides free legal aid services to the poor. But in reality there are certain parties who need more services than Posbakum, for example the wife in fighting for her rights in divorce. Considering that wives in general have low levels of education, economy  and  access  compared  to  their  husbands.  This  study  uses  a  qualitative  approach  that  is directed  at  a  sociological  approach  by  using  interview,  observation  and  documentation  data collection  techniques.  The  results  showed  that  the  application  of  legal  assistance  for  wives  in divorce cases through Posbakum at the Sampang Religious Court was in accordance with applicable regulations,  namely  providing  consultation  and  making  claims  (application  for  divorce)  and providing  information  about  advocate  organizations that  can  provide  legal  assistance  and  among these  services  the  dominant  one  is  the  making  of  divorce  papers.  The  obstacles  to  the  role  of Posbakum in providing legal assistance to wives in divorce cases include the Posbakum rules which only  provide  services  in  the  early  stages  of  making  a  lawsuit  (application  for  divorce),  the  wife's knowledge is minimal about the role and function of Posbakum, the Posbakum service room which is  one  with  a  court  waiting room  (without  any  partitions)  and  the  lack  of  funds  allocated  by  the state through the DIPA of the Sampang Religious Court.
(Posbakum merupakan tempat yang berada di dalam Pengadilan Agama yang memberikan layanan bantuan  hukum  secara  prodeo  kepada  masyarakat  miskin.  Namun  dalam  realita  terdapat  pihak tertentu  yang  membutuhkan  pelayanan  lebih  dari  Posbakum,  misalnya  pihak  istri  dalam memperjuangkan  hak-haknya  dalam  perceraian.  Mengingat  istri  pada  umumnya  memiliki  tingkat pendidikan,  ekonomi  dan  akses  yang  rendah  dibandingkan  dengan  suami.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  diarahkan  pada  pendekatan  sosiologis  dengan menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penerapan  bantuan  hukum  bagi  istri  dalam  perkara  perceraian  melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang telah sesuai dengan aturan  yang berlaku yaitu pemberian konsultasi  dan  pembuatan  gugatan  (permohonan  cerai  gugat)  serta  pemberian  informasi  tentang organisasi  advokat  yang  dapat  memberikan  bantuan  hukum  dan  diantara  layanan  tersebut  yang dominan  adalah  pembuatan  surat  gugat  cerai.  Adapun  kendala  atas  peran  Posbakum  dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain aturan Posbakum yang hanya  memberikan  layanan  pada  tahap  awal  pembuatan  gugatan  (permohonan  cerai  gugat), pengetahuan  pihak  istri  yang  minim  tentang  peran  dan  fungsi  Posbakum,  ruang  pelayanan Posbakum  yang  menjadi  satu  dengan  ruang  tunggu  sidang  (tanpa  ada  sekat)  dan  minimnya  dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.)
Kata Kunci: Bantuan Hukum, Posbakum, Perceraian
Pendahuluan
Hak  asasi  bagi  setiap  seseorang  adalah  memperoleh  bantuan  hukum  sewaktu terkena masalah hukum. 1 Salah satu jalan atau akses terhadap keadilan  yaitu terpenuhinya
1 Bachtiar  Ba ital,  ‘Urgensi  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin  Oleh  Pemerintah Daerah’,
SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 3.2 (2016), 137 – 52
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
dalam mendapatkan bantuan hukum. 2 Bantuan hukum merupakan amanat Pasal 28 D ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di  hadapan  hukum.  Menuntut  pemerintah  untuk  mengaturnya  secara  terencana  dan memperhatikan merupakan Permasalahan hukum yang kerap dialami oleh individu ataupun kelompok masyarakat miskin, profesional dan sistematis dan melahirkan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Bantuan Hukum).
Pengaturan legal assistance (bantuan  hukum)  pada  orang  miskin  adalah  perwujudan dari  asas acces  to  justice dimana  negara  harus  menjamin  setiap  orang  berhak  untuk memperoleh  pendampingan  dalam  penyelesaian  masalah  hukum.  Karena  bantuan  hukum tidak  dikenakan  biaya,  sehingga  dalam  konteks  ini  bantuan  hukum  bersifat prodeo dan nonkomersil. 3 Substansi  penting  dalam  Undang-Undang  tentang  pemberian  bantuan hukum  tersebut  mengharuskan  penegak  hukum  terutama  advokat  sebagai  pihak  pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. 4
Lembaga  POSBAKUM  (Pos  Bantuan  Hukum)  ditetapkan  berdasarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 (selanjutnya disebut SEMA Nomor 10 Tahun  2010)  tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum.  Kemudian  dari  pada  itu, Posbakum  diatur  dalam  PERMA  (Peraturan  Mahkamah  Agung)  Nomor  1  Tahun  2014, yang  mengganti  SEMA  Nomor  10  Tahun  2010.  Sebagai  tindak  lanjut  PERMA  di  atas pengaturan lebih lanjut diatur dalam surat edarang yang secara khusus mengatur beberapa konteksdi  lingkungan  Peradian  Agama,  yaitu  pada  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Badan Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  0508.a/DjA/HK.00/III/2014  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di Pengadilan.
Tujuan  Posbakum adalah  memberi  keringanan  kepada  masyarakat  kurang  mampu atau miskin dalam pembebanan biaya yang seharusnya ditanggung, memberikan kesetaraan dan  kesempatan  yang  sama  dalam  perlindungan  hukum  ( legal  protection )  atau  pembelaan ( defensi )  ketika  bertatapan  langsung  dengan  prosedur  di  dalam  pengadilan,  meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum yang ada, serta mendukung atas
2 Agus Raharjo, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, ‘Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27.3 (2016), 432 <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>.
3 Frans Hendra Winata, Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), p. 29.
4 Suyogi  Imam  Fauzi  and  Inge  Puspita  Ningtyas,  ‘Optimalisasi  Pemberian  Bantuan  Hukum  Demi Terwujudnya  Access  to  Law  and  Justice  Bagi  Rakyat  Miskin’, Jurnal  Konstitusi ,  15.1  (2018),  50 <https://doi.org/10.31078/jk1513>.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
terciptanya  keadilan.  Posbakum  melakukan  pelayanan  yang  cukup  mudah  dan  ringan  di tengah- tengah  perspektif  masyarakat  yang  tetap  “alergi”  terhadap  prosedur  penegakan hukum  (di  dalam  pengadilan)  yang  terkesan  sulit  ( difficult ),  mahal  ( expensive )  dan  berliku ( winding ). 5
Filosofi    perlu  adanya  Posbakum  di  Pengadilan  Agama  adalah  masyarakat  miskin dan  awam  seringkali  bingung  dalam  mencari  informasi  mengenai  prosedur  berperkara  di Pengadilan  Agama. 6 Terlebih  Pengadilan  Agama  memiliki  kuantitas  perkara  yang  paling tinggi  dibandingkan  dengan  lingkungan  peradilan  yang  lain  terutama  dalam  perkara perceraian.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Pengadilan  Agama  merupakan  pengadilan  yang paling  banyak  bersentuhan  dengan  masyarakat,  serta  prioritas  yang  berhak  mendapatkan layanan  dari  Posbakum  dalam  mendapatkan  bantuan  dan  pembelaan  hukum  yang  sama yaitu masyarakat kurang mampu (miskin) khususnya penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan.
Secara  normatif,  perlindungan  dan  pembelaan  hukum  pada  terpenuhinya  hak-hak istri pada konteks perceraian telah diatur relatif lengkap dalam berbagai aturan perundang- undangan.  Namun  norma  tentang  perlindungan  tersebut  pengaturannya  lebih  banyak setelah  memasuki  tahap  persidangan,  yang  berarti  pula  perlindungan  tersebut  dilakukan oleh hakim. Yang terbaru diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Regulasi  tersebut merupakan komitmen MA (Mahkamah Agung) dalam upaya meniadakan hambatan-hambatan seorang perempuan  (istri  dalam  konteks  perceraian)  dalam  memperoleh  keadilan  dan  menghapus semua  bentuk  yang  mengarah  pada  diskriminatif  di  lingkungan  peradilan  (salah  satunya Peradilan Agama), baik sistem, prosedur dan yang lainnya.
Sayangnya peranan Posbakum lebih banyak pada tahap awal saja. Hal ini nampak dari  pengaturan  bentuk  layanan  yaitu  pemberian  informasi  hukum,  konsultasi,  nasihat, bantuan dalam pembuatan gugatan serta memberikan informasi daftar advokat yang dapat memberikan  layanan legal  assistences (bantuan  hukum)  dengan  sifat  prodeo  terhadap masyarakat  kurang  mampu  (miskin).  Dengan  demikian  berarti  bahwa  dalam  kaitannya dengan  kuasa/advokat,  Posbakum  hanya  sebatas  memberikan informasi tentang  advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara suka rela (cuma-cuma).
Pendampingan yang dilakukan oleh advokat sangat urgen mengingat dalam konteks perkara  cerai  talak  terkadang  istri  yang  hadir  di  persidangan  bersikap  diam  dan  hanya pasrah,  serta  memiliki  kemungkinan  besar  bahwa  dalam  perceraian  yang  terjadi  tersemat
5 Prihantono,  ‘Kinerja  Pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum Di  Pengadilan  Kelas- Ia  Pontianak’, Khatulistiwa ,  3.2 (2013), 40 – 50.
6 Erie Hariyanto, ‘The Settlement of Sharia Banking Dispute Based on Legal Culture as a Practice of Indonesian Islamic Moderation’, Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial , 14.2 (2019) <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
hak- hak  yang  dapat  dituntut  kepada  suami,  misalnya  mut’ah,  nafkah  anak,  nafkah  iddah ataupun harta gonogini (harta bersama). Demikian juga dalam perkara cerai gugat, mereka merasa  takut  atau  tidak  tahu  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  sudah  ingin mengakhiri perkawinannya.
Berdasarkan rekapitulasi di website Pengadilan Agama, jumlah dan jenis perkara di Pengadilan  Agama  Sampang  tahun  2020    perkara  perceraian  sejumlah  1.373  dan  873 merupakan perkara cerai gugat (diajukan oleh pihak istri). Prosentase perkara perceraian di pengadilan lebih tinggi cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Angka perceraian yang tinggi  tersebut  menarik  untuk  diteliti  karena  Kabupaten  Sampang  yang  merupakan yurisdiksi  atau  kewenangan  Pengadilan  Agama,  yang  merupakan  kabupaten  yang  jumlah masyarakat    miskin  terbesar  di  Jawa  Timur.  Demikian  juga  dengan  bidang  pendidikan dimana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) hingga akhir tahun 2020 Kabupaten Sampang masih berada  di  posisi  terendah  di  Jawa  Timur.  Apabila  kondisi  ekonomi  dan  pendidikan  dua masyarakat  kabupaten  tersebut  dan  dihubungkan  dengan  tingginya  angka  perceraian  di Pengadilan  Agama  maka  eksistensi  Posbakum  sangat  penting  dalam  rangka  membantu masyarakat miskin.
Penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum  kepada  masyarakat. 7 Dengannya,  Pengadilan  Agama  Sampang  terdapat  Posbakum APSI.  Namun  sayangnya  Posbakum  tersebut  belum  memberikan  pelayanan  secara maksimal khususnya pada pihak istri karena peran Posbakum lebih sering pada tahap awal berperkara  yaitu  layanan  informasi  hukum,  nasihat,  konsultasi  dan  bantuan  pembuatan gugatan atau permohonan. Akibatnya karena tidak sampai pada tahap di persidangan maka seringkali istri tidak dapat memperjuangkan hak-haknya secara maksimal dan argumentasi istri dengan mudah dipatahkan oleh suami.
Kondisi ini menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diperjuangkan oleh pihak yang lemah yaitu istri masih belum dapat berjalan dengan harapan walaupun negara telah memfasilitasi melalui Posbakum. Padahal pesan moral dalam PERMA tersebut menyatakan bahwa  penyandang  disabilitas,  anak-anak,  perempuan  dan  seseorang  yang  dianggap  tidak mampu  membayar  jasa  advokat  yang  terbilang  mahal  merupakan  suatu  kelompok  atau seseorang yang diprioritaskan untuk menerima pelayanan bantuan hukum oleh Posbakum. Dengan  problem  yang  telah  disebutkan  dimuka,  tentu  sudah  jelas  bahwa  penelitian  ini adalah  suatu  upaya  untuk  mengevaluasi  peran  Posbakum  di  Pengadilan  Agama  dalam rangka dalam membantu pihak istri untuk memperoleh hak-haknya.
7 Burhanuddin and others, ‘Implementasi Layanan Perkara Secara Elektronik (E -Court) Saat Pandemi Covid- 19  Hubungannya  Dengan  Asas  Ke pastian  Hukum’, Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan Peradilan Islam , 3.1 (2022), 47 – 65 <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518>.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
Adapun fokus dalam penelitian ini: pertama , bagaimana penerapan bantuan hukum terhadap  istri  pada  perkara  perceraian  dengan  mmelalui  Posbakum  di  Pegadilan  Agama Sampang. Kedua ,  kendala  atas  peran  Posbakum  dalam  memberikan  bantuan  hukum  bagi istri  dalam  perkara  perceraian  dan  ketiga,  solusi  mengatasi  kendala  sehingga  Posbakum secara maksimal memberikan bantuan hukum bagi istri .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  dipadukan  dengan rancangan  penelitian  hukum  sosiologis  ( sosio  legal  design ).  Dalam  penelitian  ini  mengkaji tentang apa yang ada di balik penerapan peraturan perundang-undangan. Dengan penelitian ini  dapat  mendeskripsikan  dan  mengevaluasi  secara  empiric  proses  bekerjanya  hukum dalam kehidupan masyarakat.
Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sampang mengingat secara indeks ekonomi Kabupaten Sampang merupakan kabupaten yang terendah di Jawa Timur. Prosedur pengumpulan data melalui wawancara dengan Posbakum dan hakim serta pihak- pihak  dalam  perkara  perceraian,  mengamati  aktifitas  Posbakum  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada pihak istri dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Bantuan  hukum  berasal  dari  istilah legal  assistance dan legal  aid . 8 Istilah legal  aid biasanya  dipergunakan  untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan  hukum  kepada  seorang yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  secara  gratis,  sedangkan  pengertian legal  assistance dipergunakan  untuk  menunjukkan  pengertian  bantuan  hukum  oleh  para  Advokat  yang mempergunakan  honorarium. 9 Adnan  Buyung  Nasution  memberikan  pengertian  bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan  tetapi  juga  aksi  struktural  yang  diarahkan  pada  perubahan  tatanan  masyarakat  yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. 10
Maka bantuan hukum seharusnya memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan  bagi  masyarakat  miskin  dan  faktor-faktor  penghambat  ketika  masyarakat miskin berusaha mengakses bantuan hukum tersebut. 11 Oleh karena itu, Posbakum adalah lembaga pemberi jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Pengadilan Agama, yang
8 YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), p. 468.
9 Abdurrahman, Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Cendana Press, 1983), p. 34.
10 Mustika Prabaningrum Kusumawati, ‘Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access
To Justice Bagi Orang Miskin’, Arena Hukum , 9.2 (2016), 190 – 206
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.
11 Iman Mahdi, ‘Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain Bengkulu)’,
Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 3.1 (2019), 51
<https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.  Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, layanan yang diberikan oleh Posbakum meliputi informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberi jasa di Pos Bantuan  Hukum  berasal  dari  organisasi  bantuan  hukum  dari  unsur  Asosiasi  Profesi Advokat,  Perguruan  Tinggi,  dan  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  terdaftar  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.    Pemberi  jasa  yang  akan  bertugas  di  Pos Bantuan  Hukum  ditunjuk  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  melalui  kerjasama  kelembagaan dengan organisasi profesi advokat, organisasi bantuan hukum dari unsur Perguruan Tinggi, dan oganisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terlepas  dari  itu,  Hukum  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  kehidupan  yang diperlakukan  untuk  penghidupan  didalam  masyarakat,  demi  ketertiban  masyarakat, kebaikan dan ketentraman bersama. 12 Maka bantuan hukum struktual merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu merubah  struktural  yang lebih  adil. 13 Untuk  itu  Pengadilan Agama  Sampang,  berdasarkan SK Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sampang Nomor W13-A31/277/OT.00.2/I/2020 lembaga  yang  melakukan  kerjasana  Posbakum  tahun  2021  adalah  Organisasi  Bantuan Hukum  Asosiasi  Pengacara  Syariah  Indonesia  Dewan  Pimpinan  Wilayah  (DPW)  Jawa Timur.
Kehadiran  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia seyogyanya  mendapat  sambutan  hangat  dari  segenap  masyarakat,  utama  masyarakat  yang tidak  mampu. 14 Di  pengadilan  Agama  Sampang,  tempat  Posbakum  memberikan  layanan menjadi satu dengan ruang tunggu dalam. Berdasarkan wawancara dengan ketua Posbakum Pengadilan  Sampang  diperoleh  data  bahwa  personil  di  Posbakum  yang  aktif  adalah  4 (empat)  orang  dan  keempatnya  berusaha  menjalankan  tanggung  jawabnya  untuk memberikan  pelayanan  bantuan  hukum  secara  maksimal  kepada  masyarakat  yang berkepentingan dan membutuhkan.
Sebagaimana  PERMA  Nomor  1  Tahun  2014,  petugas  Posbakum  adalah  advokat, Sarjana  Hukum  dan  Sarjana  Syariah  yang  tergabung  lembaga  profesi  advokat  maupun Lembaga Bantuan Hukum perguruan tinggi. Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mengamanatkan  bahwa  dalam  Posbakum  harus  ada  personil  yang  memiliki  ijin  sebagai advokat dan hal ini telah dipenuhi oleh Posbakum APSI.  Di Posbakum APSI sebenarnya ada 3 orang yang telah memiliki ijin advokat namun yang 2 orang tidak begitu aktif. Dalam
12 Pipin Sraififin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), p. 52.
13 Abdul Hakim G. Nusantara and Mulyana W. Kusumah, Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural (Bandung: Alumni, 1981), p. 39.
14 Prihantono.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
menjalankan  tugas  dalam  pemberian  bantuan  hukum  dibantu  oleh  3  orang  sarjana hukum/sarjana syariah. 3 orang personil di Posbakum dapat diandalkan dalam memberikan layanan  khususnya  dalam  pemberian  bantuan  pembuatan  gugatan.  Hal  ini  dibuktikan selama  hampir  2  tahun  Posbakum  APSI  di  Pengadilan  Agama  tidak  pernah  terjadi kesalahan  dalam  pembuatan  gugatan  yang  menyebabkan  gugatan  yang  dibuat  oleh Posbakum ditolak oleh Pengadilan Agama dengan alasan gugatan kabur ( obscure libel ).
Kabupaten  Sampang  adalah  kabupaten  yang  layak  memperoleh  perhatian  dari pemerintah  baik  pemerintah  propinsi  maupun  pusat  mengingat  secara  indeks  kehidupan masyarakat rata-rata masih dalam tataran di bawah kemiskinan. Hal nampak bahwa dalam beberapa  tahun  Kabupaten  Sampang  berada  di  tingkat  paling  bawah  di  Propinsi  Jawa Timur. Maka dengan melihat indeks tersebut, menunjukan bahwa ketika masyarakat pencari keadilan  ingin  berperkara  ke  pengadilan  kemungkinan  besar  terhambat  dengan  masalah ketidaktahuan  masyarakat  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan  maupun  kehidupan ekonomi.  Hal  ini  terutama  dialami  oleh  pihak  istri  ketika  ingin  mengajukan  cerai  gugat ataupun ketika suami ingin menceraikan melalui cerai talak. Akibat tingkat ekonomi yang rendah,  pihak  istri  pada  umumnya  menunggu  sampai  menabung  untuk  membayar  biaya perkara.
Berdasarkan observasi di ruang tunggu Pengadilan Agama Sampang terlihat ramai pada saat jam menunjukan pukul 09.00 pagi. Dari ruang tunggu nampak bahwa mayoritas mereka  adalah  perempuan  yang  rata-rata  masih  relatif  muda.  Menurut  peneliti  ini menunjukan bahwa perkara cerai gugat mendominasi perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan  Agama  Sampang.  Sedangkan  pihak  laki-laki  hanya  beberapa  saja  dan  itupun adalah  pengantar  dari  para  pihak  istri  yang  akan  mengajukan  perkara  atau  yang  sedang menunggu sidang. Pada umumnya laki-laki tersebut adalah kepala desa, pamong desa atau modin, yang bertujuan untuk mengantar pihak istri.
Lebih mendominasinya perkara cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri karena merasa tidak terpenuhinya hak batin atau lahirnya dari pada perkara cerai talak atau cerai  yang  diajukan  oleh pihak  suami  karena  merasa  tidak  adanya  kecocokan  dengan  istri dibenarkan oleh ketua Pengadilan Agama Sampang yang menyatakan bahwa perbandingan antara  cerai  talak  dengan  cerai  gugat  adalah  1:3  perkara.  Di  Pengadilan  Sampang  perkara cerai gugat lebih banyak dari cerai talak dan itu sudah berlangsung relatif lama. Dan pada umumnya  di  Pengadilan Agama  manapun  saat  ini  mayoritasnya  dalam  perkara  perceraian adalah cerai gugat.
Pernyataan  dari  Ketua  Pengadilan  Sampang  tersebut  juga  diperkuat  oleh  Ketua Posbakum  Apsi  Sampang  yang  menyatakan  bahwa  sudah  berlangsung  lama  perkara  cerai gugat  lebih  mendominasi  dibandingkan  dengan  cerai  talak  dengan  asumsi  bahwa  jika

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
misalnya  perkara  perceraian  sebulan  ada  120  perkara  maka  yang  40  perkara  merupakan cerai talak dan 80 perkara lain adalah cerai gugat. 15
Banyaknya  perkara  cerai  gugat  di  Pengadilan  Agama  Sampang  ternyata  tidak dibarengi oleh kondisi pendidikan dan ekonomi dari pihak istri. Berdasarkan pengamatan peneliti mereka mayoritas tidak berpendidikan dan tidak bekerja serta berasal dari pedesaan. Dengan  kondisi  seperti  di  atas  maka  para  istri  pada  umumnya  diantar  oleh  Modin  desa setempat.  Besarnya  peran  Modin  atau  Pamong  Desa  bagi  para  istri  yang  mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sampang menurut Peneliti sangatlah besar. Hal ini nampak bahwa  Pamong  Desa yang  berada  di  ruang  tunggu  dalam  Pengadilan  terlihat  sangat  aktif dari sejak mengambilkan nomor antrian hingga pendaftaran perkara.
Ketua Posbakum menyatakan bahwa Posbakum merupakan sekelompok orang atau organ  dan  Pengadilan  Agama  yang  secara  profesionalitas  bekerja  sama  dalam  rangka memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang  anggap  kurang  mampu  dan  pantas untuk  diberikan  pelayanan.  Sebenarnya  yang  dapat  dibantu  oleh  Posbakum  bukan  hanya pihak istri saja melainkan juga pihak suami dalam perkara perceraian. Namun memang yang paling banyak memperoleh layanan adalah pihak istri. Peran Posbakum dalam memberikan bantuan  hukum  adalah  pada  tahap  awal  yaitu  membuatkan  surat  gugatan.  Jadi  kalau perceraian itu diajukan oleh istri maka kami akan membuatkan permohonan cerai gugat.
Posbakum  pada  umumnya  adalah  membuatkan  surat  gugatan,  yang  berarti  lebih pada  tahap  awal.  Namun  walaupun  hanya  pada  tahap  awal,  peran  ini  sangat  membantu masyarakat yang tidak mampu menggunakan jasa advokat dan juga membantu pengadilan dalam  rangka  memperlancar  proses  pendaftaran  perkara  di  pengadilan.  Dengan  demikian maka Posbakum tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan.
Dalam  PERMA  di  atas  dinyatakan  bahwa  layanan  Posbakum  adalah  pembuatan dokumen yang diperlukan oleh masyarakat. Ketika ditanya apakah juga dalam pembuatan jawaban  (dalam  perkara  cerai  talak)  atau  pembuatan  replik  (dalam  perkara  cerai  gugat), ketua Posbakum menyatakan bahwa secara umum Posbakum hanya memberikan bantuan dalam pembuatan gugatan dan dalam pembuatan memori banding. Namun sebagian besar adalah pembuatan surat gugatan sedangkan memori banding selama dalam kurun waktu ini hanya 2 berkas saja. Dalam sehari kami Posbakum dalam membuatkan surat gugatan dapat menyelesaikan 10 hingga 12 sehari dan malahan jika ramai terutama di hari senin terkadang hingga mencapai 17 perkara. Walaupun hanya memberikan bantuan pada umumnya hanya tahap awal saja namun dalam 2 tahun terakhir, pelayanan yang diberikan oleh Posbakum APSI cukup banyak yakni sekitar 1.449  layanan untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 hingga bulan Agustus sebanyak 939 layanan. Dengan asumsi 1500 layanan Posbakum pada
15 Taufiqurrahman  (Ketua  Posbakum  APSI  Pengadilan  Agama  Sampang),  Interview  (Sampang,  18  Agustus 2021).

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
masyarakat maka 1000 layanan diberikan kepada istri dalam perkara cerai gugat yaitu dalam pembuatan surat permohonan cerai gugat.
Berdasarkan pengamatan peneliti rata-rata petugas dari Posbakum yang piket dalam memberikan  pelayanan  adalah  2  atau  3  orang  sehari.  Petugas  dan  masyarakat  yang membutuhkan pelayanan saling berhadapan dan petugas membuatkan gugatan langsung di hadapan pihak yang menerima layanan. Surat gugatan rata-rata dibuat dalam jangka waktu 25  sampai  30  menit.  Dan  ketika  gugatan  telah  diprint  out  maka  gugatan  oleh  yang bersangkutan diserahkan ke bagian pendaftaran. 16
Posbakum  adalah  lembaga  yang  bekerja  sama  dengan  pengadilan  Agama  dalam memberikan legal  assistences terhadap  mereka  yang  kurang  mampu.    Pada  operasional pelaksanaanya  selain  PA  (Pengadilan  Agama)  menyiapkan  tempat  bagi  Posbakum  dalam memberikan  layanan,  Posbakum  juga  memperoleh  anggaran  dari  negara  yang  telah disiapkan dalam DIPA Pengadilan Agama. Jangka waktu pemberian layanan yang dilakukan oleh  pemberi  jasa  bantuan  hukum  adalah  salah  satu  dasar  dalam  menetapkan  besaran imbalan  atau  biaya yang akan  dikeluarkan,  sehingga  dalam  titik  ini  besaran biaya  tersebut bukan didasarkan pada jumlah penerima jasa yag telah dilayani oleh pemberi jasa bantuan hukum yang ada.
Ketentuan  besarnya  imbalan  jasa  ditetapkan  oleh Ketua  Pengadilan  Agama  sesuai dengan  ketentuan  mengenai  standar  biaya  yang  berlaku.  Panitera  Sekretaris  selaku  Kuasa Pengguna  Anggaran  membuat  Surat  Keputusan  bahwa  imbalan  jasa  bantuan  hukum tersebut  dibebankan  kepada  DIPA  pengadilan  dan  selanjutnya  menyerahkan  Surat Keputusan  tersebut  kepada  Bendahara  Pengeluaran  sebagai  dasar  pembayaran.  Menurut Peneliti  salah  satu  yang  menjadi  kendala  Posbakum  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  adalah  berkait  dengan  dana.  Besaran  dana  tersebut  dapat  diakses  di  Web Pengadilan Agama Sampang.  Pada tahun 2020 dana yang tertera dalam DIPA Pengadilan Agama  Sampang  sebesar 25  juta  dan  untuk  tahun 2021  sebesar Rp  38.200.000.  Rata-rata setiap bulan honor yang diterima oleh Posbakum sekitar 3 jutaan.
Jika  dilihat  dana  yang  diperoleh  oleh  Posbakum  APSI  di  Pengadilan  Agama memang relatif minim. Hal ini diperkuat oleh ibu Nurhayati, SHI yang menyatakan bahwa Posbakum hanya diberi kewenangan membantu dalam membuat naskah dan tidak ada ada anggaran  dari  negara  untuk  sampai  tahap  pendampingan  di  persidangan.  Dananya  juga terbatas karena selain dipotong pajak juga harus menyiapkan kertas, tinta dan untuk bayar petugas di Posbakum. 17
16 Pengadilan Agama Sampang, Observasi, 31 Agustus 2021.
17 Nurhayati (Advokat), Interview (Sampang, 25 Agustus 2021).

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
Menurut International  Consorsium  For  Court  Excelent (ICCE)  menjelaskan  bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul. 18 Atas  permasalahan,  kendala  dan  solusi  di  Pengadilan  Agama  Sampang  dalam  pemberian bantuan  hukum  kepada  istri  pada  perkara  perceraian,  ibu  Kutsiyah  menyatakan  bahwa kendala yang pertama adalah dari peraturan yang mengatur Posbakum sehingga solusi atas kendala  tersebut  adalah  membenahi  aturannya  sehingga  posbakum  tidak  hanya  sekedar infromasi,  konsultasi,  advis  hukum  atau  pembuatan  dokumen. Kedua adalah  dari  pihak posbakum harus lebih teliti dalam pembuatan surat gugatan mengingat tingkat pendidikan secara  umum  yang  rendah  dari  istri  dalam  perkara  cerai  gugat.  Yang ketiga adalah  dari masyarakat  yang  tidak  mengenal  posbakum  sehingga  perlu  sosialisasi  tentang  peran  dan fungsi  posbakum.  Yang  keempat  adalah  ruang  yang  kurang  memadai  bagi  posbakum sehingga  perlu  tempat  yang  lebih  representatif.  Dan  yang  terakhir  tapi  ini  juga  sangat penting  yakni  perlu  adanya  penambahan  dana  untuk  operasional  Posbakum  sehingga Posbakum dapat memberikan layanan yang lebih. 19
Hal yang senada juga disampaikan oleh Advokat Sundusiyah, SHI yang menyatakan bahwa Secara umum kendalanya adalah aturan yang mengatur tentang Posbakum. Di dalam aturan  tersebut  memang  posbakum  lebih  berperan  pada  konsultasi  dan  informasi  serta membuatkan surat-surat yang berkaitan dengan persidangan. Kendala lainnya adalah adalah dari masyarakat yakni pihak tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan sehingga diputus secara verstek. Lebih dari 70 persen perkara diputus secara verstek sehingga peran posbakum hanya sebatas di awal saja dan tidak berlanjut di persidangan. Adapun solusinya: perlu  adanya  revisi  terhadap  aturan  yang  mengatur  tentang  posbakum  sehingga  bantuan hukum  juga  meliputi  sampai  proses  persidangan.  Dana  untuk  posbakum  juga  perlu ditambah sehingga posbakum lebih leluasa dalam menjalankan perannya. 20
Keadilan ini adalah hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang, suku, pendidikan,  status  ekonomi  dan  sosial. 21 Oleh  karena  itu,  terciptanya  suatu  keadilan  dan kesetaraan dalam pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis merupakan orientasi utama dari hadirnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama,  orientasi  ini  dibuktikan  dengan  pemberian  layanan  bantuan  hukum  yang  cukup terjangkau  dan  secara  percuma.  Selain  itu  untuk  meningkatkan  akses  terhadap  keadilan, untuk meningkatkan keadilan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang  hukum  melalui  penghargaan,  pemenuhan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
18 Asep Nursobah, ‘Utilization of Information Technology To Encoura ge Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court’, Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3.2 (2015), 323 – 34.
19 Kutsiyah (Dosen Fakultas Syariah IAIN Madura), Interview (Pamekasan, 11 September 2021).
20 Sundusiyah (Advokat), Interview (Pamekasan, 7 Oktober 2021).
21 Sukamto and Siti Ngainnur Rohmah, ‘A nalisis Hak Keadilan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat’, Metta: Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu , 1.3 (2022), 543 – 58.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
Berdasarkan  data  Badan  Statistik  Nasional  (BPS)  menyatakan  bahwa  pada  tahun 2019 Kabupaten Sampang menempati predikat kabupaten/kota Termiskin di Provinsi Jawa Timur  yaitu  sebanyak  202.210  jiwa atau  20,71%  dari  jumlah  penduduk  sebanyak  978.875 jiwa (update tanggal 10 Juni 2020). 22 Salah satu penyebab kabupaten Sampang berada pada tingkat  kemiskinan  tertinggi  karena  masyarakatnya  mayoritas  petani  dan  ketergantungan hidup  (dalam  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari)  adalah  hasil  pertanian,  padahal  pola pertanian  yang  dilakukan  masih  mengandalkan  kondisi  alam  dan  peralatan  yang  manual sehingga  perkembangannya  lambat.  Kemiskinan  di  kabupaten  Sampang  didominasi  di daerah  perbukitan  (daerahnya  berbatu)  misalnya  kecamatan  Kedungdung,  Omben  dan Kecamatan Robatal.
Seiring perubahan nilai-nilai sosial menimbulkan adanya keresahan karena nilai-nilai lama  yang  diandalkan  oleh  komunitas  kurang  dapat  dimanfaatkan. 23 Salah  satunya  adalah semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka  pihak  perempuan  akan  menggunakan  haknya  dengan  mengajukan  gugat  cerai  ke pengadilan. Kondisi ini jelas jauh berbeda dengan masa beberapa tahun lalu, di mana suami istri, khususnya pihak istri, akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarga.
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  sakral. 24 Sehingga  putusnya  hubungan perkawinan sebab perceraian, baik  agama Islam maupun hukum positif meniscayakan hal tersebut  lantaran  mungkin  saja  perceraian  merupakan  solusi  terhadap  konflik berkepanjangan  yang  dihadapi  suami-istri. 25 Hal  ini  memunculkan  fenomena  yang menimbulkan  penafsiran  bahwa  pihak  perempuan  telah  memiliki  kesadaran  cukup  tinggi dalam  menuntut  hak  kepada  suami.  Mereka  tidak  ingin  seterusnya  dijadikan  sub  ordinat yang hanya menerima sesuai keinginan suami. Hak untuk mengajukan cerai kepada suami istri dalam ranah hukum memberi peluang bagi kaum perempuan memperoleh kehidupan yang  lebih  baik.  Perempuan  sebagai  istri  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang layak. Alasan inilah yang umumnya melatarbelakangi istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan.
22 Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sampang,  ‘Berita  Resmi  Statistik  No.  16/XII/Th.  2021’,  Diakses  Pada Tanggal  21  Agustus  2021,  pp.  1 – 16  <https://sampangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/01/15/profil- kemiskinan-maret-2021-di-kabupaten-sampang.html>.
23 Dien Sumiyatiningsih, ‘ Pergeseran Peran Laki- Laki Dan Perempuan Dalam’, WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 4 (2014), 139 – 54.
24 Suhadi,  Baidhowi,  and  Cahya  Wulandari,  ‘Artikel  Pencegahan  Meningkatnya  Angka  Pernikahan  Dini De ngan  Inisiasi  Pembentukan  Kadarkum  Di  Dusun  Cemanggal  Desa  Munding  Kecamatan  Bergas’, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) , 1.1 (2018), 31 – 40.
25 Thia  Sasmita,  Idaul  Hasanah,  and  Tinuk  Dwi  Cahyani,  ‘Pengaruh  Kesadaran  Hukum  Ten tang  Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum Menurut Fikih Munakahat Dan
Hukum Positif)’, Indonesia Law Reform Journal , 1.3 (2021), 426 – 41
<https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
Ditinjau  dari  segi  yuridis,  perkawinan  akan  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan isteri secara timbal balik. 26 Perlindungan merupakan  suatu  hal  atau  perbuatan  untuk  melindungi  subjek  hukum  berdasarkan peraturan  perundangan  yang  berlaku  disertai  dengan  sanksi-sanksi  apabila  ada  yang melakukan  wanprestasi.  Perlindungan  hukum  juga  merupakan  jaminan  hak-hak  dan kewajiban  manusia  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  sendiri  maupun  di  dalam hubungan dengan manusia lain. 27
Hakim  dalam  menjalankan  tugasnya  bertujuan  antara  lain  menjalankan  ketentuan Undang-undang,  demi  keadilan,  serta  untuk  kepastian  hukum.  Kebebasan  hakim  seperti pedang  bermata  dua,  kalau  dipergunakan  secara  tidak  wajar,  tidak  layak,  apalagi  untuk menyalahgunakan kekuasaan, kebebasan tersebut menjadi sewenang-wenang. Ketidakwajaran,  ketidakpantasan,  bahkan  penyalahgunaan  kekuasaan,  tidak  selalu terjangkau oleh hukum. 28
Telah  dipaparkan  pada  paparan  data,  berdasarkan  pengamatan  peneliti,  pihak  istri yang datang ke Pengadilan Agama Sampang secara umum memiliki pendidikan yang relatif rendah,  bekerja  di  sektor  informal  misalnya  meracang,  bekerja  sebagai  buruh  di  pabrik genting,  petani  ataupun  ibu  rumah  tangga  biasa  yang  sebelumnya  menggantungkan hidupnya  dari  suami.  Pengetahuan  tentang  fungsi  Pengadilan  Agama  dalam  perkara perceraian juga sangat minim. Hal ini nampak pihak istri ketika mendaftarkan perkaranya ataupun  ketika  persidangan  diantar  oleh  kepala  desa,  modin  atau  pamong  desa.  Adanya pamong  desa  atau  modin  ini  sangat  membantu  bagi  pihak  istri  ketika  akan  mengajukan cerai atau ketika akan dicerai oleh suaminya.
Pada umumnya masyarakat yang akan mengajukan  gugatan atau permohonan  tidak  mengetahui  tata  cara  pembuatan  surat  gugatan  atau  permohonan sehingga alternatif yang dipilih adalah meminta bantuan kepada panitera untuk dibuatkan surat  gugatan  atau  permohonan.  Hal  ini  menyebabkan  bertambahnya  beban  kerja  bagi panitera. Secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi kinerja panitera karena waktu kerjanya banyak tersita untuk membuat surat gugatan atau permohonan.
Lembaga  bantuan  hukum  menjadi  suatu  kebutuhan  praktek dalam  proses peradilan. 29 Oleh  karena  itu  dengan  terbentuknya  Posbakum  di  Pengadilan  Agama Sampang,  akhirnya  tugas-tugas  panitera  menjadi  lebih  ringan.  Tugas  panitera  membantu membuatkan  surat  gugatan  atau  permohonan  beralih  kepada  Posbakum.  Hal  ini  sesuai
26 Riswan  Munthe  and  Sri  Hidayani,  ‘Kajian  Yuridis  Permohonan  Itsbat  Nikah Pada  Pengadilan  Agama Medan’, Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9.2 (2017), 121 <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>.
27 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 1991), p. 9.
28 Bagir  Manan, Varia  Peradilan:  Majalah  Hukum  Tahun  XXIV  No.  282  Mei  2009 (Jakarta:  Ikatan  Hakim Indonesia, 2009), p. 5.
29 Diyan Yusri, Abdullah Sani, and Khairani Sakdiah, ‘Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam’, Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat , 3.1 (2020), 94 – 105.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
dengan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (1)  dan  Pasal  25  PERMA  Nomor  1  Tahun  2014  bahwa Posbakum bertugas memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu berupa pembuatan surat gugatan atau permohonan, memberikan informasi dan konsultasi hukum.
Banyak  manfaat  yang  diperoleh  dari  adanya  posbakum  ini.  Masyarakat mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Selain  itu  mereka  juga  bisa  menghemat  uang,  waktu  dan  tenaga  dengan  bantuan  dari Posbakum.  Layanan  yang  diberikan  oleh  pengadilan  berupa  informasi  maksudnya  disini apabila  pihak  pencari  keadilan  ingin  mengetahui  mengenai  tata  cara  berperkara  di Pengadilan  Agama,  pihak  posbakum  dapat  menjelaskan  secara  detail  sehingga  pemohon memahaminya.  Pemberian  advis  merupakan  pemberian  nasehat  hukum  dari  petugas posbakum terhadap pemohon layanan. Pelayanan hukum berikut yang dapat diberikan yaitu pemberian konsultasi, dimana petugas posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara.
Mayoritas pihak istri yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama tidak menyiapkan  surat  gugatan  (pemohonan  cerai  gugat)  dan  ketika  ini  terjadi  maka  akan diarahkan ke Posbakum APSI, yang kebetulan berada satu ruangan dengan ruang tunggu di Pengadilan Agama. Pembuatan surat gugatan juga dilakukan secara langsung dimana pihak istri  berhadapan  dengan  petugas  Posbakum  untuk  dibuatkan  surat  gugatan.  Selain memberikan bantuan hukum seperti yang disebutkan dimuka, Posbakum juga memberikan pelayanan lagal assistences lain berupa penyampaian informasi dan konsultasi hukum secara langsung,  misalnya  persyaratan-persyaratan  admenetrasi  yang  diperlukan  pada  pra pembuatan surat gugatan.
Teori  Nozet  Selznick  menyatakan  bahwa  hukum  dapat  berfungsi  dengan sebagaimana mestinya, yaitu untuk kepentingan sosial apabila subtansi hukum menjunjung tinggi  nilai  keadilan  dan  kepentingan  umum. 30 Berdasarkan  Pasal  3  huruf  a  dan  Pasal  22 ayat (1) dan (2) PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2014 pihak-pihak yang dapat menerima pelayanan  bantuan  hukum  di  Posbakum  adalah  orang-orang  yang  tidak  mampu  secara ekonomi.  Syarat  administrasi  untuk  menerima  layanan  bantuan  hukum  Posbakum  adalah membawa  surat  keterangan  tidak  mampu  dari  kepala  desa/kelurahan  tempat  tinggalnya. Apabila  tidak  ada  dapat  diganti  dengan  surat  keterangan  lain  yang  menjelaskan  tentang ketidakmampuan  ekonominya  tersebut.  Apabila semua  surat-surat  tersebut  juga  tidak ada maka dapat digantikan dengan surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.
Pada  esensinya,  Posbakum  tidak  hanya  memberikan  bantuan  hukum  kepada masyarakat yang kurang mampu, dalam konteks ini yakni kemampuan ekonomi seseorang. Akan tetapi Posbakum juga memberikan bantuan hukum ( legal assistences ) kepada masyarakat
30 Kendry  Tan  and  Hari  Sutra  Disemadi,  ‘Politik  Hukum  Pembentukan  Hukum  Yang  Responsif  Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia’, Jurnal Meta-Yuridis , 5.1 (2022), 60 – 72 <https://doi.org/10.26877/m- y.v5i1.8803>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
yang minim akan pengetahuan tentang berperkara dalam pengadilan, salah satunya seperti teknik  pembuatan  surat  gugatan  dan  permohonan.  Baik  bantuan  tersebut  bersifat pemberian  informasi  secara  akurat  dan  aktual  ataupun  melakukan  konsultasi  langsung kepada pihak Posbakum.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  ini  merupakan  juga  salah  satu  kelemahan  dalam pelayanan  Posbakum  karena  menjadi  satu  dengan  ruang  tunggu  maka  kondisinya  agak ramai sehingga terkadang petugas Posbakum harus menanyakan identitas ataupun alasan- alasan perceraian dengan berulang-ulang dan terkadang pihak istri terkadang merasa malu karena  berada  di  tempat  umum.  Idealnya  berada  di  tempat  yang  terpisah  atau  sehingga pihak  yang  memiliki  niatan  untuk  meminta  bantuan  hukum  merasa  nyaman  dan  tenang, serta mampu menyampaikan keluhannya secara baik dan faktual kepada pihak pemberi jasa bantuan  hukum.  Hal  ini  untuk  menghindari  kesalahan  dalam  membuat  gugatan  karena apabila ini terjadi akan menyulitkan terutama kepada pihak istri karena mayoritas minimnya pengetahuan istri dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa layanan Posbakum hanya diberikan di pembuatan dokumen awal saja.
Pelayanan Posbakum yang membuatkan permohonan cerai gugat memberikan nilai positif kepada pihak istri selalu Penggugat karena telah ada pihak yang telah membuatkan dengan  gratis  dan  sisi  positif  bagi  pengadilan,  layanan  ini  merupakan  wujud  dari pengimplementasian asas modest (sederhana), fast (cepat) dan low cost (biaya ringan), sehingga masyarakat  yang  kurang  mampu  tersentuh  akan  bantuan  hukum  yang  diberikan  bantuan hukum nantinya. Sayangnya layanan Posbakum hanya pada tahap pembuatan surat gugatan saja dan tidak sampai pada tahap pendampingan di persidangan.
Dalam  kontek  ini,  negara  mencoba  mengatasi  dengan  mengeluarkan  undang- undang tentang bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu atau miskin. 31 Dalam Pasal  3  PERMA  Nomor  10  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  tujuan  layanan  hukum  bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, merupakan suatu aturan yang berespektasi  untuk (a)  Masyarakat  yang  kurang  mampu  (miskin)  secara  ekonomi  (materi)  mampu  merasakan juga bantuan hukum di pengadilan, yakni dengan memberikan keringanan pada biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak pemberi jasa bantuan hukum. (b) Meningkatkan akses atau jalan  dalam  terlaksananya  keadilan  di  masyarakat.  (c)  Memberikan  peluang  kepada masyarakat  dalam  mengakses  informasi,  advis  dan  mendapatkan  kesempatan  dalam melakukan  konsultasi  langsung  serta  mampu  memahami  teknik  pembuatan  dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam pengadilan. (d) Menumbuh kembangkan kesadaran dan pemahaman  hukum  kepada  masyarakat,  melalui  permberian  perhargaan,  pemenuhan  dan
31 Arie Elcaputera and Asep Suherman, ‘Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu’, Jurnal Kertha Semaya , 9.10 (2021), 1777 – 95.

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
perlindungan  hak  ataupun  kewajiban  yang  ada  pada  mereka.  (e)  Memberikan  pelayanan yang sangat baik terhadap masyarakat yang mencari keadilan.
Berdasarkan tujuan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang telah disebutkan di atas, nampak bahwa mulai dari point a sampai e tidak ada redaksi  tentang  pendampingan  di  persidangan.  Justru  yang  ada  adalah  pemberian  advis, informasi  dan  pembuatan  dokumen-dokumen  penting  yang  akan  digunakan  dalam pengadilan. Namun menurut Penulis, berdasarkan point b (Meningkatkan akses atau jalan dalam  terlaksananya  keadilan  di  masyarakat)  dan  point  d  (Menumbuh  kembangkan kesadaran  dan  pemahaman  hukum  kepada  masyarakat,  melalui  permberian  perhargaan, pemenuhan dan perlindungan hak ataupun kewajiban yang ada pada mereka) secara implisit mengisyaratkan  bahwa  pendampingan  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  juga  perlu dilakukan terutama bagi perempuan, anak-anak atau golongan disabilitas.
Pelayanan  administrasi  Posbakum  ini  tidak  terlepas  dari  kualitas  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. 32 Hal  ini  berbeda  dengan  kedudukan  Posbakum  di  Pengadilan  Negeri  (dalam  pelaksanaan perkara  pidana)  dan  di  PTUN  (Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  yang  tidak  hanya  sebatas memberikan bantuan dokumen di awal saja tetapi juga sampai tahap di persidangan. Secara jumlah perkara memang tidak sebanding apabila membandingkan antara kuantitas perkara di  Pengadilan  Agama  dengan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  atau  Pengadilan  Negeri. Mayoritas  perkara  di  Pengadilan Agama  adalah  perkara  perceraian  dan  ini hampir  merata terjadi  di  Pengadilan  Agama  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Seperti  halnya  di  Pengadilan Sampang perkara yang diputus hampir 2000 perkara setiap tahunnya.
Dapat  dibayangkan  apabila  Posbakum  memberikan  pendampingan  di  persidangan perceraian di Pengadilan Agama maka akan menyulitkan terutama dalam masalah personil yang akan menjadi kuasa karena misalnya di Posbakum Pengadilan Agama Sampang yang memiliki ijin untuk beracara hanya 3 orang saja. Sebenarnya permasalahan tersebut dapat diatasi  dengan  adanya  pemilahan  dan  pemilihan  pihak  yang  akan  memperoleh pendampingan.
Tentu  saja  apabila  dipilih  maka  pihak  istri  yang  lebih  layak  dipilih  dibandingkan dengan pihak suami apalagi dengan kondisi pihak istri yang tidak memiliki pengetahuan dan ekonomi  yang  memadai.  Hal  ini  terutama  dalam  perkara  cerai  talak  (perceraian  yang dimohon  oleh  pihak  suami)  sehingga  misalnya  ada  pendampingan  maka  terdapat perlindungan  terhadap  istri  terutama  yang  berkait  dengan  hak-haknya  dalam  perceraian misalnya berkait dengan harta bersama, perwalian anak ataupun nafkah yang dapat dituntut oleh istri.
32 Annisa Tr ijultian, Yana Fajar Basori, and M. Rijal Amirulloh, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos  Bantuan  Hukum  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  Di  Pengadilan  Agama  Kota  Sukabumi’, Jurnal  Inovasi Penelitian , 2.10 (2022), 3399 – 3406.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
Dengan demikian akar permasalahan dari tidak maksimalnya layanan Posbakum di Pengadilan  Agama  Sampang  bagi  istri  dalam  perkara  perceraian  lebih  disebabkan  oleh regulasi aturan yang mengatur tentang Posbakum yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Di Posbakum Pengadilan Sampang terkadang juga memberikan pendampingan dengan gratis kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  terutama  bagi  pihak  istri  namun  prosentasenya sangat  kecil  dibandingkan  dengan  kuantitas  masyarakat  yang  dibantu  dalam  pembuatan dokumen di awal perkara.
Selain permasalahan regulasi juga berkait dengan dana yang disiapkan oleh negara melalui  DIPA  Pengadilan  Agama  Sampang  yang  relatif  kecil  nominalnya,  misalnya  pada tahun 2020 Posbakum APSI memperoleh dana sebesar 25 juta. Dana 25 juta tersebut masih harus dikurangi pajak sehingga jika dikalkulasi dengan pengeluaran setiap bulannya misalnya untuk membayar gaji pegawai, pembelian kertas dan tinta serta alat-alat yang lain maka dana tersebut tergolong sangat minim.  Pemecahan atas permasalahan dana tersebut dapat diatasi dengan  penambahan  pagu  bagi  Posbakum  melalui  DIPA  Pengadilan  Agama  sehingga kinerja  Posbakum  dapat  berjalan  dengan  optimal  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat.
Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2014  dinyatakan  bahwa Posbakum adalah ruang sarana dan prasarana yang disiapkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan kemampuan Pengadilan. Dengan demikian Posbakum dapat dikatakan merupakan bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Pengadilan  Agama.  Sebagaimana  telah dijelaskan di atas bahwa dalam memberikan layanan Posbakum APSI di Pengadilan Agama Sampang masih menjadi satu dengan ruang tunggu sidang. Akibatnya dalam memberikan pelayanan menurut Peneliti terkadang tidak maksimal karena suasana yang ramai sehingga pertanyaan  petugas  harus  diulang-ulang.  Walaupun  saat  ini  pelayanan  Posbakum  masih pada tahap pembuatan dokumen (misalnya gugatan) namun harus dilakukan dengan teliti dan  tidak  boleh  ada  kesalahan  karena  dapat  menimbulkan  gugatannya  kabur  ( obscure  libel) dan  ditolak  oleh  pengadilan.  Kesalahan  dalam  gugatan  ini  dapat  terjadi  apabila  ada miskomunikasi antara pihak yang dilayani dengan petugas yang melayani, yang disebabkan karena ramainya ruang tunggu di Pengadilan Agama. Hal lainnya adalah menimbulkan rasa minder  dan  malu  karena  berada  di  lokasi  umum.  Dengan  demikian  perlu  kiranya  ada ruangan  yang  representatif  petugas  Posbakum  dapat  dengan  tenang  memberikan  layanan kepada masyarakat.
Permasalahan  lainnya  adalah  layanan  Posbakum  dalam  yang  dapat  memberikan informasi tentang organisasi advokat yang dapat memberikan layanan hukum secara gratis. Layanan  ini  sangat  sulit  direalisasikan  karena  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya bahwa  pihak  istri  dalam  perkara  cerai  gugat  pada  umumnya  berasal  dari  pedesaan  yang minim  akses,  pengetahuan  dan  ekonomi  serta  terkadang  memiliki  rasa  takut  dan  tidak percaya  diri.    Idealnya  Posbakum  yang  menghubungi/mencari  organisasi  advokat  yang

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
dapat  memberikan  layanan  secara  gratis.  Tentu  saja  perlu  adanya  ketersediaan  dana  yang memadai.
Sebelum adanya pemecahan atas permasalahan-permasalahan layanan Posbakum di Pengadilan Sampang yang telah disebutkan di atas, tentu perlu kiranya ada perhatian khusus dari  Pengadilan  Agama  ataupun  dari  Hakim  yang  menyidangkan  perkara.  Perhatian  lebih dari Pengadilan Agama dapat diwujudkan dengan pemberian informasi tentang berperkara secara prodeo sehingga pihak istri yang mengajukan perkara cerai gugatnya dapat terbantu dengan tidak membayar biaya perkara.
Penegakan  hukum  dan  keadilan  yang  menjadi  otoritas  hakim  sebagai  pelaksana sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan maka dalam rangka  pelaksanaan  penegakan  hukum  secara  murni  dan  konsisten,  ada  tiga  unsur  yang perlu  untuk  senantiasa  diperhatikan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan. Penegak  hukum  diharapkan  melakukan  upaya responsive dan  terobosan  baru  yang  akan memberikan akses yang lebih efektif, serta tidak hanya berpaku pada pengimplementasian peraturan secara dogmatik ( analytical jurisprudence ). Hal tersebut diperlukan sebab banyaknya peraturan  dan  persoalan  di  dalam  masyarakat  yang  secara  eksplisit  sulit  untuk  ditemukan dalam peraturan tertulis yang ada. Terkadang walaupun peraturan tersebut ada, masyarakat banyak  yang  tidak  menginterpretasikan  karena  tidak  sejalan  dengan  perkembangan masyarakat sehingga penegak hukum harus lebih mengedepankan kebutuhan tentang rasa keadilan  dalam  masyarakat  bandingkan  dengan  hanya  mendasarkan  pada  norma-norma tertentu.  Oleh  karena  itu  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  tidak akan efektifndalam penerapannya. 33
Menerapkan  hukum  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus  perkara yang sedang diadili sesuai dengan asas law must prevail (ketentuan undang-undang harus diunggulkan) dan menafsirkan hukum yang tepat  dengan  cara-cara  pendekatan  yang  dibenarkan  (penafsiran  sistematik,  sosiologis, analogi  dan a  contrario )  atau  mengutamakan  keadilan  dari  pada  peraturan  perundang- undangan,  apabila  ketentuan  undang-undang  tidak  potensial  melindungi  kepentingan umum. 34 Penerapan yang demikian sesuai dengan doktrin equity must prevail (keadilan harus diunggulkan) adalah keadilan hukum bagi hak masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk  mendapatkan  keadilan  sosial,  politik  dan  ekonomi.  Namun  dalam  praktiknya masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun
33 Tan and Disemadi.
34 Erie Hariyanto and others, ‘Sakinah Family Empowerment by Optimizing the Role of BP4 and Parents Mental Revolution Perspective’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 5.2 (2021), 619 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10965>.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
di  dalam  pengadilan.  Aturan  normatif  tersebut  tidak  seindah  praktik  di  lapangan.  Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum.
Dalam konteks putusan hakim peradilan, keadilan dapat dipilah menjadi dua yaitu keadilan  prosedural  ( procedural  justice )  dan  keadilan  substantif  ( substantive  justice) .    Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan  lainnya.  Sedangkan  keadilan  substantif  adalah  keadilan  yang  didasarkan  pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani. Apabila harus dipilih berdasarkan asas prioritas maka keadilan substantif yang harus dimenangkan dibandingkan dengan keadilan prosedural.
Sedangkan  bagi  para  hakim  yang  menyidangkan  perkara  cerai  gugat  dapat memberikan  perlindungan  hukum  dengan  jalan  memberikan  kemudahan  prosedur  dan informasi  selama  persidangan  serta  memberikan  nasihat  kepada  pihak  suami  tentang kewajiban-kewajiban  suami  selama  proses  ataupun  pasca  perceraian.  Dengan  adanya regulasi  bahwa  Posbakum  memberikan  layanan  bantuan  hukum  bagi  istri  dalam  perkara cerai  gugat  hanya  pada  tahap  awal  saja  mengisyaratkan  bahwa  perlu  adanya  terobosan hukum  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  istri  baik  dari  Posbakum, organisasi advokat dan hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  teori  yang  tepat  untuk menganalisan  peranan  Posbakum  dalam  memberikan  bantuan  hukum  bagi  istri  dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang adalah teori sistem hukum.  Dalam teori tersebut dinyatakan bahwa penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (legal system) , yang meliputi sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum ( legal structure ), dan subsistem budaya hukum ( legal culture). Substansi hukum  meliputi  materi  hukum  yang  diantaranya  dituangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Struktur  hukum  menyangkut  kelembagaan  (institusi)  pelaksana  hukum, kewenangan  lembaga  dan  personil  (aparat  penegak  hukum).  Sedangkan  kultur  hukum menyangkut  perilaku  (hukum)  masyarakat.  Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  tidak  maksimalnya  pemberian  layanan  oleh  Posbakum  lebih  disebabkan  faktor struktur hukum ( legal structure ).
Pada  akhirnya,  tiga  unsur  yang  telah  disebutkan  dimuka  merupakan  suatu  unsur yang memiliki potensi yang sangat besar terhadap maksimalitas pemberian bantuan hukum ( legal assistences ) di negara Indonesia. Selain itu, dari tiga unsur tersebut pada esensinya saling memiliki energi yang berkesinambungan antara satu dengan yang lain dalam mencapai suatu keadilan. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat  (negara),  yang  antara  satu  dengan  lainnya  saling  bersinergi  untuk  mencapai tujuan  penegakan  hukum  itu  sendiri  yakni  keadilan.  Dan  diantara  ketiga  sistem  hukum tersebut  yang  mengakibatkan  layanan  hukum  bagi  Posbakum  APSI  Pengadilan  Agama

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
Sampang  tidak  maksimal  dalam  memberikan  layanan  bagi  pihak  istri  dalam  perkara perceraian adalah lebih dominan pada faktor substansi hukum sehingga perlu adanya revisi terhadap  regulasi  yang  mengatur  tentang  Posbakum.  Revisi  substansi  aturan  tentang Posbakum di Pengadilan Agama minimal sama halnya dengan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum dimana dalam kedua lingkungan peradilan tersebut pihak yang tidak mampu memperoleh pendampingan di persidangan.

## Penutup
Berdasarkan  paparan  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  penerapan  bantuan hukum  bagi  istri  dalam  perkara  perceraian  melalui  Posbakum  di  Pengadilan  Agama Sampang telah sesuai dengan isi Surat Edaran Direktur Jenderal  Badan Peradilan Agama Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor    0508.a/DjA/HK.00/III/2014  tentang Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di Pengadilan  yaitu  layanan  hanya  diberikan  sebatas  pemberian  konsultasi  dan  pembuatan gugatan  (permohonan  cerai  gugat)  serta  pemberian  informasi  tentang  organisasi  advokat yang dapat memberikan bantuan hukum. Diantara layanan tersebut yang dominan adalah pembuatan surat gugat cerai.
Kendala atas peran Posbakum dalam memberikan bantuan hukum bagi istri dalam perkara perceraian antara lain : isi Surat Edaran Direktur Jenderal  Badan Peradilan Agama Mahkamah  Agung  RI  Nomor    0508.a/DjA/HK.00/III/2014  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pemberian  Layanan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan,  yang  hanya memberikan  layanan  pada  tahap  awal  pembuatan  gugatan  (permohonan  cerai  gugat), pengetahuan pihak istri yang minim tentang peran dan fungsi Posbakum, ruang pelayanan Posbakum yang menjadi satu dengan ruang tunggu sidang (tanpa ada sekat) dan minimnya dana yang diperuntukan oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang.
Solusi atas kendala peran Posbakum dalam  memberikan bantuan hukum bagi istri dalam  perkara  perceraian  antara  lain:  perlu  adanya  revisi  atas  regulasi  yang  mengatur pemberian layanan hingga pendampingan pada tahap persidangan, perlu adanya sosialisasi yang  lebih  intens  ke  masyarakat  tentang  peran  dan  fungsi  Posbakum,  perlu  adanya peningkatan dana dari negara untuk layanan Posbakum melalui DIPA Pengadilan Agama Sampang  dan  yang  terpenting  mengingat  kendala  di  atas  maka  perlu  adanya  sensitifitas gender para hakim di Pengadilan Agama Sampang dalam mengadili dan memutus perkara perceraian  sehingga  proses  persidangan  bersifat  sederhana/memudahkan  serta mengakomodir hak-hak istri dalam perkara perceraian.

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
Dari kesimpulan uang telah diuraikan di atas, berikut merupakan dua rekomendasi dari  penelitian  ini: Pertama, Posbakum  tidak  hanya  memberikan  advis,  konsultasi, pembuatan  surat-surat  dan  pemberian  informasi  tentang  organisasi  advokat  yang  mampu memberikan  jasa  pelayanan legal  assistences (bantuan  hukum).  Perubahan  yang  diharapkan nantinya  layanan  pendampingan  bagi  pihak  istri  yang  tidak  mampu,  yang  bukan  hanya dalam perkara cerai gugat tetapi juga dalam perkara cerai talak. Perubahan ini urgent karena dalam  Pasal  29  (ayat  10)  PERMA  tersebut  dinyatakan  bahwa  Posbakum  berkewajiban dalam  mengaplikasikan  nilai-nilai  perlindungan  dan  bantuan  hukum  terhadap  anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas dan lansia (orang lanjut usia).
Kedua, Mengingat  layanan  Posbakum  saat  ini  kepada  pihak  istri  hanya  diberikan pada  tahap  awal  (pembuatan  permohonan  cerai  gugat)  maka  perlu  adanya  sensitifitas gender dari para hakim dalam proses persidangan ataupun dalam putusan sehingga tercipta perlindungan hukum terhadap pihak istri (amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan Hukum).
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman, Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Cendana Press, 1983) Asep  Nursobah,  ‘ Utilization  of  Information  Technology  To  Encourage  Accelerated Settlement Of Cases in the Supreme Court’, Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3.2 (2015), 323 – 34
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang, ‘Berita Resmi Statistik No. 16/XII/Th. 2021’, 2021, pp. 1 – 16
B aital, Bachtiar, ‘Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah  Daerah’, SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I ,  3.2  (2016),  137 – 52 <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854> Burhanuddin,  Ah.  Fathonih,  Aden  Rosadi,  and  Eneng Nuraeni,  ‘Implementasi  Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) Saat Pandemi Covid-19 Hubungannya Dengan Asas  Kepastian  Hukum’, Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan Peradilan Islam , 3.1 (2022), 47 – 65 <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17518> Elcaputera,  Arie,  and  Asep  Suherman,  ‘Pelaksanaan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu’, Jurnal Kertha Semaya , 9.10 (2021), 1777 – 95 Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas, ‘Optimalisasi Pemberi an Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin’, Jurnal Konstitusi , 15.1 (2018), 50 <https://doi.org/10.31078/jk1513>
Hariyanto, Erie, ‘The Settlement of Sharia Banking Dispute Based on Legal Culture as a Practice  of  Indones ian  Islamic  Moderation’, Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata Sosial , 14.2 (2019) <https://doi.org/10.19105/AL-IHKAM.V14I2.1888> Hariyanto,  Erie,  Abd  Hannan,  Arif  Wahyudi,  Eka  Susylawati,  and  Bhismoadi  Tri  Wahyu Faizal, ‘Sakinah Family Empowerment by Optimiz ing the Role of BP4 and Parents

## Eka Susylawati, Siti Musawwamah
Mental Revolution Perspective’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 5.2 (2021), 619 <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10965>
Kusumawati, Mustika Prabaningrum, ‘Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebaga i Access To Justice Bagi Orang Miskin’, Arena Hukum , 9.2 (2016), 190 – 206 <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3> Madura), Kutsiyah (Dosen Fakultas Syariah IAIN, Interview (Pamekasan, 2021) Mahdi, Iman, ‘Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyar akat Miskin (Studi Pada Lkbh Iain  Bengkulu)’, Manhaj:  Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Masyarakat ,  3.1  (2019),  51 <https://doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2343> Manan,  Bagir, Varia  Peradilan:  Majalah  Hukum  Tahun  XXIV  No.  282  Mei  2009 (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009) Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Liberty, 1991) Munthe,  Riswan,  and  Sri  Hidayani,  ‘Kajian  Yuridis  Permohonan  Itsbat  Nikah  Pada Pengadilan Agama Medan’, Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial , 9.2 (2017), 121
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8240>
Nusantara,  Abdul  Hakim  G.,  and  Mulyana  W.  Kusumah, Beberapa  Pemikiran  Mengenai Bantuan Hukum Kearah Bantuan Hukum Struktural (Bandung: Alumni, 1981) Prihantono,  ‘ Kinerja  Pelayanan  Pos  Bantuan  Hukum  Di  Pengadilan  Kelas- Ia  Pontianak’, Khatulistiwa , 3.2 (2013), 40 – 50 Raharjo, Agus, A Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, ‘Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Oleh  Advokat)’, Mimbar  Hukum  - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 27.3 (2016), 432 <https://doi.org/10.22146/jmh.15881> Sampang, Pengadilan Agama, Observasi, 2021
Sasmita,  Thia,  Idaul  Hasanah,  and  Tinuk  Dwi  Cahyani,  ‘Pengaruh  Kesadaran  Hukum Tentang Tujuan Perkawinan Terhadap Perkara Perceraian Semasa Covid-19 (Kajian Hukum  Menurut  Fikih  Munakahat  Dan  Hukum  Positif)’, Indonesia  Law  Reform Journal , 1.3 (2021), 426 – 41 <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i3.17914> Sraififin, Pipin, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) Suhadi,  Baidhowi,  and  Cahya  Wulandari,  ‘Artikel  Pencegahan  Meningkatnya  Angka Pernikahan  Dini  Dengan  Inisiasi  Pembentukan  Kadarkum  Di  Dusun  Cemanggal Desa  Munding  Kecamatan  Bergas’, Jurnal  Pengabdian  Hukum  Indonesia  (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) , 1.1 (2018), 31 – 40 Sukamto,  and  Siti  Ngainnur  Rohmah,  ‘Analisis  Hak  Keadilan  Menurut  Undang -Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat’, Metta:  Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu , 1.3 (2022), 543 – 58 Sumiyatiningsih, Dien , ‘Pergeseran Peran Laki - Laki Dan Perempuan Dalam’, WASKITA:
Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 4 (2014), 139 – 54
Tan,  Kendry,  and  Hari  Sutra  Disemadi,  ‘Politik  Hukum  Pembentukan  Hukum  Yang Responsif  Dalam  Mewujudkan  Tujuan  Negara  Indonesia’, Jurnal  Meta-Yuridis ,  5.1 (2022), 60 – 72 <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803> Taufiqurrahman (Ketua Posbakum APSI Pengadilan Agama Sampang), Interview (Sampang, 2021)

## Bantuan Hukum Terhadap Istri dalam Perkara Perceraian Melalui Posbakum di Pengadilan Agama Sampang
Trijultian, Annisa, Yana Fajar Basori, and M. Rijal Amirulloh, ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Pengadilan Agama Kota Sukabumi’, Jurnal Inovasi Penelitian , 2.10 (2022), 3399 – 3406 Winata,  Frans  Hendra, Bantuan  Hukum,  Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan  Belas  Kasihan (Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2000) YLBHI, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014) Yusri,  Diyan,  Abdullah  Sani,  and  Khairani  Sakdiah,  ‘Pelatihan  Pelayanan  Perkara  Prodeo Dalam  Perspektif  Hukum  Islam’, Jurnal  ABDIMASA  Pengabdian  Masyarakat ,  3.1 (2020), 94 – 105