Hal. 9 – 17 DOI : https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.7487

## MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSI
(Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Disabilitas
Intelektual)

## Latifa Zahra
Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta email: latifa.zahra@uin-suka.ac.id

## Abstrak
Kesadaran masyarakat mengenai penyandang disabilitas intelektual masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap pandangan negatif masyarakat terhadap mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat juga berimplikasi terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh para penyandang disabilitas intelektual. Disinilah seharusnya pemerintah hadir dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Kota Yogyakarta memiliki program untuk menjadi Kota Inklusi di tahun 2022. Seharusnya, program ini berkesinambungan terhadap kewajiban pemerintah untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh warganya.  Penelitian ini secara spesifik ingin melihat bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai bagian dari publik mereka. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian melihat kebijakan-kebijakan dan program yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam mewujudkan Yogyakarta Kota Inklusi 2022. Dianalisis dengan strategi komunikasi P Proses, memang Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan banyak upaya dalam mewujudkan Kota Inklusi 2022. Namun hasilnya masih belum maksimal.
Kata Kunci: Inklusi, Disabilitas Intelektual, Strategi Komunikasi, Pemerintah

## Abstract
Public awareness of people with intellectual disabilities is still low. This affects the negative view of society towards them. The low level of public awareness also has implications for the rights that people with intellectual disabilities should have. This is where the government should be present to provide assistance to the community. The City of Yogyakarta has a program to become an Inclusive City in 2022. This program should be continuous with the government's obligation to provide comfort to all its citizens. This research specifically wants to see the role of the government in increasing public awareness of people with intellectual disabilities as part of the general population. Using qualitative-descriptive methods, the research looks at the policies and programs that have been and will be carried out by the government in realizing Yogyakarta Inclusive City 2022. Analyzed with the P Process communication strategy, the Yogyakarta City Government has indeed made many efforts in realizing Inclusive City 2022.  However, the results are still not optimal.
Keywords: Inclusion, Intellectual Disabilities, Communication Strategy, Government

## PENDAHULUAN
Berkebutuhan khusus sering sekali disebut dengan kata difabel atau disabilitas. Berkebutuhan khusus sering diasosiasikan dengan orang-orang yang berperawakan atau memiliki pemikiran tidak seperti mayoritas lingkungannya. Ada kesalahan pemahaman masyarakat  mengenai pemaknaan dari difabel dan disability . Difabel banyak diartikan sebagai sebutan bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Dijelaskan oleh Suharto dalam Widinarsih (2019 : 133) bahwa difabel sebenarnya adalah akronim dari differently abled , diartikan dengan memiliki kemampuan yang berbeda. Begitu juga dengan disability . Disability yang kemudian diartikan menjadi disabilitas dalam Bahasa Indonesia sering dimaknai dengan ketidak mampuan, padahal disability bukan sinonim dari ability.
Disability dan difabel sama-sama bermakna kemampuan yang berbeda bukan memiliki kekurangan. Kesalahan ini terlihat remeh ternyata justru memiliki kemampuan yang besar untuk memberikan stigma buruk bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di masyarakat.
Dalam sejarah perkembangan studi tentang disabilitas, telah diceritakan bahwa masyarakat memang membedakan perlakuan mereka kepada kaum disabilitas. Orang-orang yang memiliki disabilitas dianggap telah melakukan tindakan yang tidak baik ataupun melanggar hukum sehingga perlu untuk dihukum. Sebagai gambaran, Bangsa Yunani dan Romawi akan membuang bayi-bayi mereka yang teindikasi memiliki disabilitas (Ro’fah, 2015: 140). Bayi-bayi yang baru lahir akan dibawa kepada pemuka adat untuk dinilai. Jika teindikasi disabilitas maka  mereka akan ditempatkan pada
apothetai ( the place of exposure ) dan dibiarkan hingga meninggal. Selain itu, praktik lain dari diskriminasi juga diperlihatkan dengan penghanyutan bayi-bayi disabilitas juga dilakukan di Sungai Tiber. Kebanyakan disabilitas kemudian bekerja sebagai pelawak ataupun bahan lelucon didalam sirkus. Gambaran mengenai hal ini dengan jelas diperlihatkan pada film “ This Is Me ” karya sutradara Michael Gracey.
Budaya Jawa sebenarnya juga mengenal orang-orang disabilitas. Bagi mereka yang besar di Indonesia khususnya jawa, pasti mengenal Punokawan. Empat sekawan yang menjadi pendamping raja dan memberikan nasehat kepada raja. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong digambarkan dengan orang-orang sakti yang memiliki tubuh tidak biasa. Tubuh kerdil, kaki pincang, tangan yang melengkung atau mata juling. Penggambaran tersebut tentu dapat memperlihatkan mengenai sedikit cerita Budaya Jawa mengeai disabilitas. Namun, yang menarik adalah perlakuan yang berbeda, yang diperlihatkan bangsawan Jawa kepada disabilitas. Dari cerita mengenai Punokawan, diperlihatkan bahwa walaupun mereka secara fisik memperlihatkan perbedaan dengan orang pada umumnya, namun mereka dipercaya sebagai penasehat terdekat raja.
Cerita mengenai disabilitas yang memiliki posisi special juga masih diperlihatkan dalam Budaya Jawa dengan adanya abdi dalem polowajan atau abdi dalem cebolan. Orang-orang yang memiliki perawakan kerdil, pincang, bongkok dan albino adalah abdi dalem kesayangan raja yang dipercaya memiliki kekuatan magis, dimana mereka dapat membantu
raja dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam upacara-upacara besar kerajaan, abdi dalem cebolan akan berjalan didepan abdi dalem yang lain dan berada tepat dibelakang raja. Saat di singgahsanapun, abdi dalem cebolan akan duduk disamping raja, tentu ini berbeda dengan abdi dalem lain yang tidak diperkenankan untuk duduk dekat dengan raja. Namun, kepercayaan ini telah pudar seiring masuknya islam ke tanah Jawa. Saat ini, posisi abdi dalem cebolan yang dekat dengan raja lebih memperlihatkan simbl bahwa raja tidak boleh melupakan rakyatnya yang memiliki kemampuan yang berbeda.
Gambar I. Abdi Dalem Cebolan
Sumber: diambil dari https://historia.id/kuno/articles/palawija- pengiring-kesayangan-raja-jawa-PyJeR/page/1
Penelitian yang mengangkat tema abdi dalem cebolan tentu dapat memberikan kita gambaran bahwa studi mengenai disabilitas memang telah dilakukan sejak dahulu. Menurut Undang – Undang No 8 Pasal 1 Tahun 2016 disabilitas dibedakan menjadi 4 jenis yaitu fisik, intelektual, mental dan sensorik.
Tabel I. Jenis Disabilitas
No Jenis Disabilitas Contoh 1 Disabilitas Fisik Terganggunya fungsi gerak Amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, cerebral palsy dll 2 Disabilitas Intelektual Terganggunya fungsi piker karena kecerdasan dibawah rata- rata Lambat balajar, disabilitas grahita dan down syndrome 3 Disabilitas Mental Terganggunya fungsi piker, emosi dan perilaku Psikososial dan disabilitas perkembangan yang
berpengaruh pada kemampuan
interaksi sosial 4 Disabilitas Sensorik Terganggunya salah satu fungsi dari panca indera Disabilitas netra, rungu dan wicara
Sumber: disarikan dari spa-pabk.kemenpppa.go.id
Pada UU No 8 Tahun 2016 memang dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat kepada  penyandang disabilitas. Sepertinya inilah yang menjadi dasar perumusan tagline Indonesia Inklusi Ramah Disabilitas, namun sampai sejauh apa pemerintah mempersiapkan baik itu fasilitas ataupun
kesiapan masyarakatnya dalam menerima disabilitas bahkan hingga disabilitas intelektual. Selama ini memang telah banyak sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah dalam upaya menjadi kota inklusi, namun dilansir suarajogja.id (Wijana dan Wicaksana, 2020) sarana dan prasarana umum masih jauh dari kata baik, hal ini ditengarai bahwa perumusan pembangunan tidak melibatkan disabilitas. Jika lalu seluruh disabilitas seharusnya difasilitasi oleh pemerintah, bagaimana dengan fasilitas umum untuk disabilitas intelektual?
Penelitian dengan tema disabilitas dilakukan dalam lintas ilmu yang berbeda dikarenakan temanya yang dekat dengan kehidupan sosial bermasyarakat. Sesuai dengan data yang didapatkan dari WHO yang dilansir oleh Info Datin Disabilitas (2019) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Replublik Indoensia menyebutkan bahwa 10-15 dari 100 orang merupakan penyandang disabilitas. Latar belakang data diatas tentunya menjadi bagian dari alasan mengapa tema ini menjadi menarik untuk diteliti. Kemudian, tema- tema mengenai strategi komunikasi juga masih relevan untuk ditelisik. Tentunya hal ini dikarenakan seluruh aktifitas memerlukan strategi yang perlu di komunikasi. Dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu mengenai kedua tema diatas, maka hal ini justru memudahkan peneliti untuk mencari kekosongan dalam lingkup kajian yang akan peneliti coba untuk isi.
Disabilitas intelektual (selanjutnya disebut DI) adalah kelainan genetik yang dimiliki seseorang sehingga penyandang kurang mampu
secara cepat untuk menerima, mengingat dan menggunakan pengetahuan baru (Shree dan Shukla, 2016). Namun, penyandang DI juga merupakan bagian dari warga negara yang juga memiliki legalitas hukum yang sama dalam memperoleh kehidupan yang layak baik, secara sosial maupun secara ekonomi (Nur’aeni dan Khoeriah, 2019 : 30).  Penyandang DI memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia, hal ini dijamin dalam UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur’aeni dan Khoeriah disebutkan bahwa walaupun telah dijamin dalam peraturan pemerintah nyatanya kuantitas dalam keterlibatan penyandang DI masih sangat kecil. Hal ini dikarenakan tuntutan yang tidak sepadan antara pekerjaan dan kemampuan penyandang DI. Kemudian persepsi masyarakat yang masih negatif terkait dengan penyandang DI.
Penelitian selanjutnya milik Ira Retnaningsih dan Rahmat Hidayat (2012) yang memperlihatkan bagaimana representasi sosial penyandang DI pada kelompok teman sebayanya. Representasi sosial adalah pengetahuan awam tentang topik-topik umum yang berfokus pada percapakan sehari-hari. Penelitian ini adalah penelitian psikologi diana dari hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa anak yang tidak menyandang DI memiliki kesan negatif terhadap anak penyandang DI. Mereka memiliki konsep bahwa penyandang DI tidak sesuai dengan aturan moral yang ada di lingkungan masyarakat dan kemampuan anak dengan DI yang tidak setara dengan kemampuan anak-anak normal pada umumnya. Konsep ini menjadikan penyandang
DI menjadi sulit untuk diterima di lingkungan masyarakat karena mereka memiliki penerimaan yang berbeda dengan orang-orang yang dikatakan normal.
Dari kedua penelitian diatas yang merupakan penelitian dari dua pendekatan yang berbeda dapat dilihat sebuah kesimpulan bahwa penyandang DI masih belum dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Stereotip perilaku normal masih menjadi alasan utama kesulian penyandang DI untuk diterima. Ditambah dengan kemampuan penangkapan penyandang DI yang berbeda juga menambah sulitnya mereka untuk mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Indonesia lain sesuai dengan undang-undang yang telah disahkan.
Penyerapan tenaga kerja DI juga masih sangat minim. Dilansir dari The Conversation.com (2021) dari 17.7 juta penyandang DI yang telah masuk ke usia bekerja, hanya 7,8 juta saja yang bekerja. Faktor ketidak percayaan perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang DI turut memberikan andil kurangnya persebaran mengenai pemahaman disabilitas yang ada. Pemerintah memang telah memberikan kebijakan dimana perusahaan harus memberikan porsi 1- 2% untuk penyandang disabilitas menjadi pegawai mereka, namun ternyata hal ini juga masih sulit untuk diterapkan.
Berbeda dengan disabilitas fisik yang telah menjadi topik yang muncul sejak tahun abad pertengahan dan mulai menghangat dan makin masif diteliti pada pertengan tahun 2000-an, disabilitas mental dan intelektual belum mendapatkan porsi yang memadai (Metzler, 2016
: 6). Jika pada masa lalu, raja yang dapat dikatakan adalah pusat pemerintahan telah dan seharusnya memikirkan hingga rakyatnya yang menyandang disabilitas, maka bagaimana dengan pemerintahan pada masa kini? Terutama disabilitas intelektual dan juga pemerintah Kota Yogyakarta dimana, Yogyakarta sendiri merupakan kota dimana feodalisme masih terjadi di kota ini.

## METODE
Landasan penelitian dari penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dimensi pengukuran dari penelitian ini didasarkan pada strategi komunikasi P Proses yaitu inqueri, design strategy, create and test, mobilize and monitor , dan evaluate and evolve .  Dengan dimensi yang tidak begitu banyak, maka peneliti merasa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tepat bagi penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas (Bungin, 2007 : 49).
Menurut Bodgan dan Taylor (1975), penelitian kualititaf adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata –  kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang bisa diamati (dalam Moleong, 2008 : 4). Jenis penelitian dari penelitian ini sendiri merupakan kualitatif deskriptif.
Lokasi penelitian akan bertempat di Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Penelitian ini akan melihat bagaiamana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam membangun kesadaran terhadap penyandang DI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejalan dengan hal tersebut, strategi komunikasi memegang peranan penting dalam implementasi program. Strategi komunikasi bertujuan untuk mendapatkan komunikasi yang efektif sehingga program pengembangan nasional dapat berjalan dengan tepat (Wijaya, 2015). Pada hakikatnya, strategi komunikasi memiliki titik pusat pada upaya penyebarluasan pesan atau informasi.  Pemerintah menggunakan strategi komunikasi untuk menyapa klalayaknya dalam meneruskan kebijakan yang telah mereka tetapkan. Samuel Edward Finer (dalam Mariana, Paskarina dan Yuningsih, 2007 : 5) menyatakan bahwa pemerintah memiliki empat arti, yaitu (1) menunjukan kegiatan atau proses memerintah, (2) menunjukan masalah –  masalah negara, (3) menunjukan individu atau pejabat yang dibebani tugas untuk memerintah dan (4) menunjukan cara, metode atau sistem masyarakat tersebut diperoleh. Pemerintah dapat dikatakan sebagai badan  atau organisasi atau sistem kontrol atas pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah perlu paham permasalahan masyarakat yang merupakan masalah negara. Salah satu permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai disabilitas. Apalagi disabilitas intelektual.
Kesadaran masyarakat mengacu pada partisipasi publik (Sumba et all, 2019 : 369). Partisipasi publik dalam pemerintahan harus mampu  membangkitkan  keterlibatan langsung dan tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan  dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan rencana ataupun program yang
akan dilaksanakan (Quick dan Bryson, 2016 : 1). Partispasi public membutuhkan komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah proses sosial. Proses komunikasi berupaya untuk menambah pengetahuan, mengubah perilaku dari sikap individu dan kelompok (Auwalu, 2018 : 2).
Upaya mewujudkan Yogyakarta Kota Inklusi 2022 dijalankan sejak tahun 2017 dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Yogyakarta memulai langkah inqueri dengan menelaah kebijakan—kebijakan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah kota, daerah maupun pemerintah pusat serta perkembangan di dunia internasional.
Tabel 2 Peraturan Mengenai Disabilitas
No Peraturan Kota 1 Peraturan Walikota Yogykarta Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Inklusi di Kota Yogykarta 2
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2014
Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas
No Peraturan Daerah
1
Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak – Hak Penyandang Disabilitas
No Peraturan Pusat
1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Cacat
2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons With Disabilities .
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas
Tabel  tersebut  adalah beberapa kebijakan yang digunakan sebagai landasan proses persiapan untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Inklusi 2022. Tentunya masih ada lebih banyak kebijakan yang tidak dapat dilampirkan dalam penelitian ini dikarenakan keterbatasan peneliti yang fokus pada strategi komunikasi.
Design strategy mencangkup tujuan komunikasi dari program yang akan direncanakan, sekmentasi audiens, saluran yang akan digunakan, rencanan kerja, rencana pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian memutuskan untuk membuat Yogyakarta Kota Inklusi 2022 dimana dalam tahap ini, penggodokan seluruh elemen komunikasi dilakukan. Sekmentasi diarahkan keseluruh lapisan masyarakat Kota Yogyakarta, karena dalam mewujudkan kota inklusi, penyadaran tidak bisa hanya satu arah kepada penyadang disabilitas namun juga masyarakat sekitarnya. Pemerintah Kota Yogyakarta merancang beberapa kebijakan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan melaksanakan kegiatan dilapangan.
Pada tahap create and test , proses kegiatan telah dilaksanakan dan dilakukan uji ide dan desain untuk memastikan pesan yang diberikan jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dari hasil landasan yang telah ditetapkan, pada tahun
2017 Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Kecamatan Inklusi. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya perwali ini maka terdapat 2 kecamatan yaitu Jetis dan Kraton yang akan menjadi percontohan dari target kegiatan ini.
Namun, sebelum itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata kerja UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Unit ini yang akan membawahi Unit Layanan Disabilitas Kota Yogyakarta. Kemudian sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2018 Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018  Tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas.
Empat tahap selanjutnya yaitu mobilize, monitor, evaluate dan evolve dilakukan secara berbarengan. Pada tahap ini Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Pengurus Forum Kecamatan Inklusi (selanjutnya disebut FKI). Forum ini memiliki fungsi untuk :
1. Mewadahi dan menyuarakan segala kebutuhan peyandang disabilitas.
2. Sebagai pengawas kebijakan pemerintah supaya pemerintah mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
3. Merumuskan pola pendidikan yang relevan  sesuai pekembangan zaman dan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas,
Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial beberapa kali mengadakan workshop di kecamatan-kecamatan dengan bekerjasama dengan SAPDA mengundang tokoh masyarakat dan FKI untuk membahas :
1. Membahas mengenai Unit Layanan Disabilitas yang berfokus pada penanganan ABK yang baik.
2. Mensosialisasikan Perda No 4 Tahun 2019 tentang pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
3. Penguatan FKI dalam menjaring aspirasi dan anggota FKI
Secara bantuan fisik Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda. Dalam pemenuhan upaya pendidikan penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk memberikan pendidikan yang baik dengan memperbanyak sekolah-sekolah inklusi. Pemberian pelatihan kepada guru-guru yang terbagi menjadi guru TK, SD dan SMP.
Sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/661 tentang Penetapan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Kota Yogyakarta Tahun 2014 terdapat 57 sekolah yang terbagi dari jenjang SD hingga SMA dan sederajat yang menjadi rujukan sekolah inklusi.

## KESIMPULAN
Pada dasarnya, Pemerintah Kota Yogyakarta telah berusaha untuk mewujudkan Yogyakarta Kota Inklusi Tahun 2022, namun memang keefektifannya masih dirasa kurang maksimal. Belum ada strategi komunikasi yang memperlihatkan upaya komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memfokuskan pada masing-masing disabilitas. Kegiatan yang dilakukan masih dilakukan secara berkeroyok. Padahal setiap jenis disabilitas memiliki treatment yang berbeda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kota Yogyakarta memiliki UPT Layanan Disabilitas, namun informasi mengenai UPT ini masih sangat minim padahal UPT ini telah diresmikan sejak tanggal 2016.
Gambar 4. Informasi Online UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kota Yogyakarta
Sumber : Hasil Tangkap Layar dari https://dindikpora.jogjakota.go.id/page/index /uld-bidang-pendidikan diakses 19 Agustus
2021
Pemerintah Kota Yogyakarta memang sudah mengupayakan Yogyakarta Kota Inklusi 2022, namum memang kenyataan dilapangan masih jauh dari kata maksimal. Belum ada pengkatagorian untuk masing-masing disabilitas.
Sehingga tidak terlihat pula strategi komunikasi yang fokus. Bahkan dilansir dari gatra.com (2020) ASN di DIY belum paham hak disabilitas. Ini membuktikan bahwa kegiatan yang telah dijalankan belum berdampak maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Auwalu, A. I. Strategic Communication For
Development In The Health Sector.
Kemenpppa.go.id. 2019. Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas. diakses tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10:36 WIB dari
Nur’eani, Nani dan N Dede Khoeriah. 2019.
Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disbilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja. JPK : Jurnal Pancasilan dan Kewarganegaraan 4 (2), 30-39 Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y.
(2007). Perbandingan Pemerintahan. Jakarta: Universitas
Terbuka .
Metzler, Irina. 2016. Fools and Idiots? Intellectual Disability in TheMiddle Ages. Manchester University Press : Manchester.
Moleong, Lexy J. 2008. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. PT Remaja Rosdakarya : Bandung https://spa- pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlind ungan-khusus/anak-penyandang- disabilitas/723-penyandang-disabilitas
Pemerintah Indonesia. 2016. Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 5871. Sekretariat Negara. Jakarta.
Quick, K. S., & Bryson, J. 2016. Theories of public participation in
governance. Handbook in theories of governance , 158-169.
Ro’fah. 2015. Teori Disabilitas : Sebuah Literatur Review. Jurnal Disabilitas SIGAB, 2 (2),
140.
Retnaningsih, Ira dan Rahmat Hidayat. 2012.
Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya. Junral Psikologi, 39 (1), 13-24.
Sumba, Joseph Juma, et all. 2019. Effectiveness of Public Awareness Strategies on Public Participation in Implementation of Devolved Projects in Kakamega County.
International Journal of Management and Commerce Innovations, 6 (2), 369 – 375. Shree, Abha & Shukla, P. 2016. Intellectual Disability : Definition, Classification, Causes and Characterictics. Learning Communicty An International Journal of Education and Social Development, 7 (1), 9-20.
The Conversation. 2021. 3 tantangan partisipasi kerja penyandang difabel intelektual. Diakses dari https://theconversation.com/3-tantangan- partisipasi-kerja-penyandang-difabel- intelektual-156303 tanggal 20 Agutus 2021 pukul 19.25 WIB.
Wijaya, I. S. 2015. Perencanaan dan strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. Lentera , 17 (1)
Wijana, Eleonora Padmasta Ekarista dan Hiskia Andika Wicaksana. 2020. Tidak Ada Keterlibatan Penyandang Disabilitas, Fasum Khusus Masih Minim. Diambil dari https://jogja.suara.com/read/2020/11/23/ 192000/tidak-ada-keterlibatan- penyandang-disabilitas-fasum-khusus- masih-minim?page=all pukul 23:47 WIB. Widinasih, Dini. 2019. Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20 (2), 127-142.