## ANALISIS PENCAPAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MERAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
Khansa Henovanto 1 , Muhammad Mansur 2 , Siti Ghina 3 , Zahra Karyna Putri 4
1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: Khansa.henovanto@gmail.com 2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: Mindmansur@gmail.com 3 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: Sitighina11@gmail.com 4 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: Zahrakaryna@gmail.com

## Abstrak
Pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  transparan  dan  dapat  dipertanggung jawabkan.  Hal  ini  senada  dengan  Undang-undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menjadi salah satu hal  yang perlu ditunaikan oleh tiap pemerintahan,  tak  terkecuali  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2019,  Komisi Informasi memberikan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  di  mana  pemerintahan  ini  merupakan  salah  satu  pemerintahan  provinsi  dengan permohonan  informasi  paling  banyak  dibanding  provinsi  lain.  Berdasarkan  hal  tersebut, penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  dan  menganalisis  upaya  apa  saja  yang  telah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sehingga  mampu  mendapatkan penghargaan  tersebut.  Hasil  analisis  ini  berhasil  menemukan  bahwa  walaupun  DKI  Jakarta telah  berhasil  meraih  penghargaan  ini,  tetap  ada  hal  yang  perlu  menjadi  evaluasi,  sehingga analisis  ini  juga  mencari  permasalahan  yang  bisa  menjadi  bahan  masukan  baik  bagi pemerintahan provinsi DKI Jakarta sendiri maupun pemerintahan provinsi lainnya agar terus menerapkan dan mendukung keterbukaan informasi publik.
Kata Kunci: Informasi, keterbukaan, penghargaan, dan publik

## Abstract
A  good  government  is  one  who  applied  transparency  and  accountability  in  their administration.  This  is  similar  to  Indonesian  law  no.  14  of  2008  about  Public  Information Openness. This law has  become an obligation for every government organization, including provincial  government  of  DKI  Jakarta.  In  2019,  DKI  Jakarta  has  received  an  award  from Information  Commission  by  being  one  of  the  most  government  organizations  that  applied Public  Information  Openness.  Moreover,  DKI  Jakarta  has  experienced  being  the  most requested  of  any  public  informations.  This  research  intends  to  find  out  what  has  provincial government of DKI Jakarta done until they reach the award. The result of this analysis is even
though DKI Jakarta has reach its succeed, there is few things that needs to be considered, so that it can be evaluated by DKI Jakarta itself or any other provincial government, along with the  goals  that  all  of  the  governments  will  always  apply  and  support  Public  Information Openness.
Keywords: Appreciation, information, openness, public

## A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  (KIP),  KIP  memiliki  tujuan  untuk  membuka  akses  informasi  kepada  publik,  namun KIP  terlebih  dahulu  mengatur  klasifikasi  informasi,  sehingga  memberikan  kepastian  dalam jenis  informasi  yang  dapat  diakses  maupun  yang  tidak  dapat  diakses  oleh  publik.  Secara teoritis, UU KIP menawarkan solusi bagi jurnalis, peneliti, dan masyarakat yang mengalami kendala  ketika  mengakses  dokumen  badan-badan  publik.  Melalui  UU  KIP,  upaya  untuk menyediakan  ruang untuk mencapai  Keterbukaan  Informasi Publik mengalami  peningkatan, sebagaimana pemerintah melalui badan publik tingkat pusat dan daerah mengembangkan dan menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik, sebagai bentuk penyelenggaraan hak akses informasi.
Perkembangan  dari  pengesahan  UU  KIP  juga  melahirkan  nomenklatur  baru  dalam badan  publik  tingkat  pusat  dan  daerah  yaitu  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID).  PPID  sebagaimana  disebut  dalam  UU  KIP,  merupakan  pejabat  yang  bertanggung jawab  di  bidang  penyimpanan,  pendokumentasian,  penyediaan,  dan  pelayanan  informasi  di badan  publik.  PPID  memiliki  peran  strategis  dalam  menyampaikan  informasi  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat,  informasi  yang  dimaksud  dapat  berupa  atau  berkaitan  dengan kinerja pemerintahan atau kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh PPID dilakukan demi mewujudkan aspek tata kelola pemerintahan yang baik ( good  governance )  dalam  transparansi  penyediaan  informasi  yang  dapat  diakses  berbagai pihak.  Selain  melahirkan  PPID,  UU  KIP  juga  melahirkan  badan  publik  baru,  yaitu  Komisi Informasi  (KI).  Komisi  Informasi  merupakan  lembaga  mandiri  yang  berfungsi  menjalankan UU  KIP  dan  peraturan  pelaksanaannya,  serta  menetapkan  petunjuk  teknis  akan  standar layanan informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Sehingga, KI memiliki peran  dalam  penyelesaian  konflik  apabila  terjadi  sengketa  informasi  publik,  atau  konflik
antara  badan  publik  dengan  pengguna  informasi  publik  tentang  hak  memperoleh  serta menggunakan informasi publik.
Hasil  implementasi  dari  UU  KIP  dalam  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memiliki rekam jejak yang baik, implementasi berupa pengesahan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  175  Tahun  2016  tentang  Layanan  Informasi  Publik,  serta memperoleh  penghargaan  dari  Komisi  Informasi  untuk  kategori  “Badan  Publik  Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif” pada bulan November 2019. Dalam pelaksanaan penyediaan informasi  publik,  Pemprov  DKI  Jakarta  melalui  Pergub  No.  175  Tahun  2016,  menciptakan badan  publik,  yaitu  PPID  tingkat  Provinsi  untuk  melakukan  koordinasi  penyimpanan, pendokumentasian,  penyediaan  layanan  serta  pengumuman  seluruh  informasi  publik  di Perangkat  Daerah  yang  dapat  diakses  oleh  publik  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Informasi publik dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang  ada  pada  Perangkat  Daerah  untuk  dilakukan  pembuatan  dan  pemutakhiran  daftar informasi publik dengan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Proses  untuk  memperoleh  penghargaan  “Badan  Publik  Pemerintah  Provinsi Kualifikasi Informatif” oleh Komisi Informasi kepada PPID Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui berbagai kegiatan, tugas, serta program. Sebagaimana indikator penghargaan tersebut adalah  kewajiban  sesuai  UU  KIP  yaitu  memberikan  akses  informasi  publik  dalam  berbagai aspek secara transparan khususnya tentang hasil kinerja Pemprov DKI Jakarta, maka berbagai tugas PPID Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diatur dalam Pergub No.175 Tahun 2016 yaitu  melakukan  penyimpanan,  dokumentasi,  serta  penyediaan  pelayanan  informasi  kepada publik,  lalu  inventarisasi  dan  uji  konsekuensi  atas  informasi  yang  dikecualikan,  serta pemutakhiran informasi  dan dokumentasi.  Selanjutnya, melakukan koordinasi  serta evaluasi dalam pengumpulan informasi dan kinerja dari PPID pada Perangkat Daerah, lalu konsultasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta lembaga yang berhubungan dengan keterbukaan informasi.
Tindakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  menyelenggarakan  pelayanan terhadap  akses  informasi  publik  selain  dengan  menciptakan  PPID  tingkat  Provinsi,  juga menciptakan  PPID  untuk  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Upaya untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik di DKI Jakarta menjadi lebih sinkron
dengan  PPID  tingkat  Provinsi  dan  SKPD,  sebab  melalui  penyediaan  informasi  publik  yang dikelola bersama, maka diharapkan data yang akan tersedia menjadi lebih akurat.
Akan  tetapi,  selain  melakukan  upaya  untuk  menyediakan  data  dan  informasi  publik yang  diperbolehkan  untuk  digunakan  berbagai  pihak,  serta  hasil  kinerja  pemerintah  daerah, Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  juga  melakukan  penyediaan  data  dalam  pengelolaan keuangan  daerah,  seperti e-budgeting .  Kegiatan e-budgeting adalah  kegiatan  untuk  mengisi data  Rancangan  Anggaran  Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  tahun  berikut  dari setiap  tahun  anggaran.  Melalui  agenda e-budgeting ,  proses  penyusunan  RAPBD  tahun anggaran  selanjutnya  dapat  dibahas  sebelum  menjadi  kesepakatan  bersama.  Sebagai  bentuk akses  penyediaan  data  terhadap  informasi  publik  berupa  pengelolaan  keuangan  daerah, Pemprov DKI Jakata melampirkan rancangan anggaran pada laman https://apbd.jakarta.go.id/. Namun,  setelah  melakukan  penyediaan  data,  terdapat  indikasi  belum  ada  perencanaan anggaran  yang  baik.  Sehingga,  menjadi  permasalahan  apabila  muncul  data  berupa  anggaran belanja dengan nominal pembelian yang tidak wajar.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Konsep  keterbukaan  informasi  publik  diawali  terlebih  dahulu  melalui  hakikat masyarakat  terbuka.  Henri  Bergson  berpandangan  bahwa  negara  pada  dasarnya  ditutup  oleh alamnya dan oleh sebab itu, mereka harus digantikan oleh moralitas yang merangkul seluruh umat  manusia  yang  pada  akhirnya  mengarah  pada  masyarakat  terbuka.  Menurutnya  ide demokrasi sangat sesuai karena didalamnya mengandung hak-hak asasi manusia yang sesuai. Karl  Popper  menjelaskan  lebih  dari  Bergson  bahwa  keterbukaan  mengarah  pada  politik demokrasi dimana pemerintah memfasilitasi keterbukaan dalam masyarakat.
Munculnya  keterbukaan  juga  diawali  oleh  konsep  demokrasi  dalam  pemerintahan. Penekanan  demokrasi  terletak  pada  kedaulatan  rakyat  yang  bebas  untuk  menentukan  urusan masing-masing.  David  Beetham  (1993)  berpandangan  secara  historis  mengenai  konsep demokrasi  sebagai  aturan  masyarakat  dan  mengidentifikasi  masyarakat  sebagai  mayoritas kontrol  dan  kesetaraan  politik.  Hadenius  (1992)  juga  berpandangan  bahwa  setiap  individu harus  diperlakukan  sama.  Melaui  demokrasi  inilah  akan  muncul  ruang  publik  untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Masyarakat bisa mempengaruhi melalui keputusan publik yang akan berdampak pada kepentingannya.
Vaughn dan Chapman berpandangan bahwa munculnya keterbukaan diakibatkan oleh tradisi kerahasiaan oleh pemerintah. Seperti yang terjadi di Inggris pada tahun 1960an bahwa terjadi peningkatan tuntutan terhadap keterbukaan dan akses masyarakat terhadap pemerintah. Hal  yang  sama  terjadi  di  Indonesia  sebelum  masa  reformasi  yang  mana  masyarakat  hanya berikan kebijakan publik yang mengikat tanpa partisipasi masyarakat. Keterbukaan informasi juga  menekankan  pada  pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  sebagai  esensi  dari pemerintahan yang demokratis. Day dan Klein (1987) akuntabilitas tercapai ketika pemerintah yang demokratis bertanggung jawab terhadap rakyat. Transparansi menurut Christopher Hood menunjukkan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan berdasarkan informasi dan prosedur yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  Hood  menambahkan  bahwa  transparansi  merupakan solusi pemerintahan yang lebih baik.
Oleh  karena  itu,  dalam  berbagai  isu  diperlukan  adanya  keterlibatan  masyarakat  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hal  tersebut  bisa  tercapai  melalui  konsep pemerintahan  terbuka  yang  mana  isu  yang  ada  dicoba  untuk  disebarkan  kepada  masyarakat sehingga  demokrasi  secara  nyata  berperan.  Vaughn  dan  Chapman  menjelaskan  bahwa pemerintah terbuka mendorong akuntabilitas, demokrasi, dan transparansi dengan melibatkan masyarakat  atau  orang-orang  tertentu  dalam  pembuatan  kebijakan  publik  untuk  menjaga preferensi warga negara.
Keterbukaan informasi publik akan tercapai melalui pemerintah terbuka. Berawal dari Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  pada  pasal  19  bahwa “ Everyone  has  the  right  to freedom  of  opinion  and  expression ...” . Lebih  lanjut  bahwa  kebebasan  informasi  merupakan teknis  atau  wujud  nyata  dari  pemerintah  terbuka.  Dorongan  deklarasi  tersebut  yang mendorong kebebasan informasi. Patrick Birkinshaw (2006) menekankan bahwa ‘Freedom of information means access by individuals as a presumptive right to information held by public authorities’
Keterbukaan  informasi  oleh  pemerintah  juga  menjadi  tolak  ukur  dalam  menilai kepercayaan  publik.  Penting  bagi  sebuah  pemerintahan  untuk  mendapatkan  kepercayaan masyarakat  agar  kebijakan  yang  telah  dibuat  berhasil.  Sesuai  dengan  resolusi  Plato  bahwa perwakilan masyarakat (pemerintah) harus dijauhi dari segala pengaruh dan kepentingan agar kebijakan  yang  dibuat  berdasarkan  preferensi  masyarakat.  Kepercayaan  akan  timbul  sesuai hukum  alam.  Namun  Benneth  dan  Raab  (2003)  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai
kepercayaan  bahwa  membutuhkan  waktu  lama  untuk  membangun,  mudah  hancur  bahkan tenggelam akibat kesalahan yang berulang.

## C. METODE PENELITIAN
Pendekatan  pada  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bersifat  deskriptif,  yang  mana  data  yang dikumpulkan  dapat  berupa  kata-kata  tertulis  maupun  lisan  dari  perilaku  atau  objek  yang diamati  serta  gambar-gambar  bukan  angka  maupun  grafik  (Moleolong,  1989).  Dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat digambarkan keseluruhan objek penelitian melalui analisa data kualitatif.
Data  dalam  suatu  penelitian  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari pengamatan objek, melainkan diperoleh dari berbagai  sumber literatur seperti buku, jurnal, serta dokumen resmi daerah terkait PPID DKI Jakarta.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan triangulasi  berupa  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  untuk  memenuhi  kebutuhan informasi  atau  bahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  melalui  tinjauan  pada  berbagai dokumen, buku, media massa dan situs web resmi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
 Hasil Penelitian
Statistik Layanan Informasi Publik Jumlah Daftar Informasi Publik 2.426 Jumlah Unduh 92.457 Jumlah Permohonan 1.048 Jumlah Keberatan 10 Permohonan Selesai 10.35
Sumber: https://ppid.jakarta.go.id/statistik-layanan
Sumber:  https://ppid.jakarta.go.id/statistik-layanan
 Pembahasan
Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dengan populasi penduduknya mencapai 10  juta.  Kondisi  seperti  ini  tentunya  berpengaruh  terhadap  jalannya  roda  pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, tentunya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan sangat tinggi. Oleh  karena  itu,  pemerintah  dalam  hal  ini  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  ruang
publik  dimana  masyarakat  bisa  berpartisipasi  dalam  proses  kebijakan  yang  nantinya  akan berpengaruh  terhadap  kehidupan  mereka.  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  sebuah organisasi  yang  bertugas  menjalankan  pemerintahan  eksekutif  memiliki  tanggung  jawab melibatkan masyarakat sebagai implementasi dari prinsip demokrasi. Salah satu upaya konkret yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan informasi terhadap masyarakat Jakarta.

##  Keterbukaan Informasi Pemprov DKI Jakarta
Keterbukaan  informasi  merupakan  suatu  konsep  mengenai  relasi  antara  berbagai pihak.  Lebih  jelasnya  bahwa  keterbukaan  informasi  berkaitan  erat  dengan  pemerintah  dan warga negara. Pemerintah sebagai entitas  yang menjalankan pemerintahan diberi kekuasaan oleh  rakyat  untuk  mengakomodasikan  berbagai  kepentingan.  Munculnya  keterbukaan  ini diawali konsep demokrasi David Beetham bahwa masyarakat sebagai mayoritas kontrol dan kesetaraan politik. Teori tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep demokrasi, masyarakat memiliki  hak  partisipasi  dalam  pemerintahan  karena  memiliki  kekuatan  dan  tidak  dapat diintervensi oleh siapapun. Lebih lanjut Hadenius mengungkapkan bahwa memiliki hak yang sama  dalam  berpartisipasi  tanpa  memandang  latar  belakang.  Konsep  demokrasi  akan merujuk pada kedaulatan rakyat yang mana pemerintah secara tidak sadar akan diperlakukan sebagai pelayan rakyat. Kondisi ini nantinya akan membentuk pola baru dimana pemerintah selalu  diawasi  oleh  rakyat  dalam  menjalankan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  keterbukaan informasi  publik  menjadi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  tersebut  terjadi  pada  Pemprov  DKI Jakarta yang mana melalui PPID memberikan pelayanan informasi publik.
Keterbukaan  informasi  publik dicirikan akuntabilitas dan transparansi  pemerintahan. Sejalan dengan Day  dan Klein  akuntabilitas pemerintahan bahwa tanggung jawab Pemprov DKI  Jakarta  terhadap  rakyat  dapat  tercapai  melalui  penyediaan  informasi  mengenai  kinerja yang  dilakukan.  Selain  itu,  penilaian  kinerja  Pemprov  DKI  Jakarta  oleh  masyarakat  akan tercapai  melalui  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  seperti  teori  Hood  bahwa transparansi  akan  membuat  pemerintah  terus  melakukan  perbaikan  karena  adanya  penilaian dari kontrol mayoritas yaitu rakyat.
Keterbukaan informasi  publik dicirikan akuntabilitas dan transparansi  pemerintahan. Sejalan dengan Day dan Klein  akuntabilitas pemerintahan bahwa tanggung jawab Pemprov
DKI  Jakarta  terhadap  rakyat  dapat  tercapai  melalui  penyediaan  informasi  mengenai  kinerja yang  dilakukan.  Selain  itu,  penilaian  kinerja  Pemprov  DKI  Jakarta  oleh  masyarakat  akan tercapai  melalui  informasi  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat.  seperti  teori  Hood  bahwa transparansi akan membuat Pemerintah terus melakukan perbaikan karena adanya penilaian dari kontrol mayoritas yaitu rakyat.
Jika ditinjau secara mendalam, konsep keterbukaan informasi di Indonesia merupakan tuntutan  terhadap  pemerintah.  teori  Bergson  dapat  menggambarkan  kondisi  yang  terjadi  di Indonesia  pada  masa  pemerintahan  sebelumnya  bahwa  kerahasiaan  Pemerintah  membuat rakyat  tidak  merasa  puas  terhadap  kinerja  pemerintah.  Beberapa  kasus  korupsi  yang  kian marak  terjadi  merupakan  indikator  buruknya  tata  kelola  pemerintahan.  Oleh  karena  itu, rakyat menuntut keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan Popper bahwa pada akhirnya keterbukaan akan menciptakan ruang publik untuk mewadahi peran masyarakat.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  juga  berpengaruh  terhadap  lahirnya  konsep keterbukaan informasi. Sebagai bagian dari PBB, Indonesia berkomitmen untuk menjalankan kesepakatan  yang  mengikat  tersebut.  Dalam  deklarasi  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap individu berhak mendapatkan informasi. Birkinshaw juga berpandangan bahwa keterbukaan informasi  ditekankan  pada  akses  individu  untuk  mendapatkan  informasi  tanpa  intervensi pihak manapun. Hal  inilah  yang mengawali konsep masyarakat  terbuka di  Indonesia. Maka sebagai  respon  tuntutan  masyarakat.  lahirlah  UU  nomor  14  tahun  2008  tentang  KIP  dan organisasi Komisi Informasi di Indonesia sebagai badan pelaksana keterbukaan informasi.
Oleh karena itu, dalam berbagai isu  diperlukan  adanya keterlibatan masyarakat baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Hal  tersebut  bisa  tercapai  melalui  konsep pemerintahan  terbuka  yang  mana  isu  yang  ada  berusaha  disebarkan  kepada  masyarakat sehingga demokrasi secara nyata berperan. Sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  pasal  9  bahwa  Badan  Publik  seperti  Pemprov  DKI  Jakarta wajib  memberikan  dan  menyampaikan  informasi  publik.  Pemprov  DKI  Jakarta  sebagai badan eksekutif memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh daftar informasi publik.
Berdasarkan  Peraturan  Komisi  Informasi  nomor  1  tahun  2010  tentang  Standar Layanan  Informasi  Publik  bahwa  badan  publik  bisa  menunjuk  pejabat  fungsionalis  untuk membantu  PPID.  PPID  DKI  Jakarta  memiliki  tanggung  jawab  melakukan  pelayanan
informasi  publik.  Selain  itu  PPID  DKI  Jakarta  juga  berwenang  mengkoordinasikan  unit dibawahnya,  memutuskan  akses  informasi  publik,  menolak  permohonan  informasi  publik, dan  menugaskan  pejabat  fungsional  untuk  mengelola  informasi  publik.  Informasi  publik yang dimaksud meliputi rencana kerja, keputusan, keuangan, pelaporan, dan peraturan. PPID DKI Jakarta secara langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

##  Implementasi UU KIP
Melalui  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (KIP)  merupakan  sarana  masyarakat  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbentuknya badan publik baru yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010  (Kominfo,  2019).  Selain  itu,  adanya  UU  KIP  tersebut  juga  membentuk  lembaga independen  baru  yaitu  Komisi  Informasi  (KI)  yang  bertugas  untuk  menerima,  memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam mengamalkan UU KIP, tiap provinsi dan daerah memiliki PPID dan Komisi Informasi dengan penyesuaian masing-masing wilayah, salah satunya di Provinsi DKI Jakarta.
Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi  yang telah menjalankan amanat dari  UU  KIP  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Gubernur  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik sehingga terbentuk PPID Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta,  serta  PPID  pada  perangkat  daerah  berupa  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dan  Unit  Kerja  Perangkat  Daerah  (UKPD)  yang  mana  seluruh tanggung  jawab,  tugas,  fungsi  dan  wewenang  diatur  di  dalamnya  (PPID,  2019).  Dengan adanya  PPID  ini  di  DKI  Jakarta  dapat  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, menerapkan  prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi  dan  supremasi  hukum,  serta mendorong  sikap  proaktif  dan  partisipatif  warga  Jakarta  pada  proses  pembangunan  di Jakarta.
Pemprov  DKI  Jakarta  dalam  mewujudkan  pemerintahan  yang  terbuka  untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat melalui situs web resmi yaitu Jakarta.go.id
yang  di  dalamnya  terdapat  sebanyak  14  sub-indikator  informasi  yang  dapat  dengan  mudah diakses oleh masyarakat, seperti laman PPID, infografis Jakarta, bank data, kanal pengaduan, informasi  layanan  publik  Jakarta,  informasi  keuangan  Jakarta,  dll.  Ditambah  lagi,  terdapat fitur  kolom  pencarian, sitemap ,  layanan  unduh  file  dan  ketersediaan  berbagai  portal  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  mencari  kebutuhan  informasi  secara  spesifik.  Hal  ini  terus dilakukan perkembangan dan optimalisasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik)  terutama  mengikuti  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta.
Dalam  meningkatkan  keterbukaan  informasi  publik  dan  memudahkan  masyarakat menyampaikan aspirasi  di  Jakarta, Diskominfotik telah mengeluarkan dan mengembangkan beberapa program, sebagai berikut: 1) Jakarta Smart City, program ini dapat diakses melalui situs  web  smartcity.Jakarta.go.id  dan  merupakan  pengaplikasian  konsep smart  city yang terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan  transparansi,  efisiensi  operasional,  memperbaiki  pelayanan  publik,  serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  kerjasama  dengan  beberapa startup lokal untuk  menghasilkan  inovasi  dalam  pelayanan  publik.  Salah  satu  wujud  perkembangan program  ini  adalah  terintegrasinya  7.700 Circuit  Closed  of  Television (CCTV)  dengan Jakarta Smart City sehingga segala peristiwa di Jakarta dapat dipantau secara langsung oleh Pemprov DKI Jakarta (Taufan, 2019); 2) Qlue, program ini berupa aplikasi berbentuk social media  yang  memudahkan  dan  mengajak  masyarakat  dalam  melaporkan  berbagai  keluhan atau  aduan  terhadap  kondisi  lingkungan  dan  fasilitas  di  Jakarta  yang  kemudian ditindaklanjuti  oleh  Pemprov  DKI  Jakarta;  dan  3)  Jakarta  Aman,  program  ini  merupakan hasil kerjasama Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan startup lokal yang berupa aplikasi keamanan  yang  digunakan  masyarakat  Jakarta  untuk  melaporkan  tindak  kejahatan  atau urgensi  pertolongan.  Di  dalam  aplikasi  ini  dilengkapi  berbagai  fitur  yang  cukup  lengkap berorientasi  pada  keamanan  dan  keselamatan  masyarakat,  seperti  tombol  darurat  yang terhubung  langsung  ke call  center Jakarta  Siaga  112  sehingga  Pemprov  dapat  responsif terhadap keamanan dan keselamatan warga Jakarta.
Adanya  kolaborasi  antara  DPRD  DKI  Jakarta  dan  Pemprov  DKI  Jakarta  juga  turut meningkatkan  keterbukaan  informasi  publik  kepada  masyarakat.  Hal  ini  digiatkan  dalam berbagai  program  informasi  terhadap  pengabdian  masyarakat,  salah  satunya  seperti
pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper)  yang secara rutin dijalankan minimal satu bulan satu kali yang diadakan di tiap wilayah Jakarta oleh seluruh pimpinan dan 106 anggota DPRD sehingga masyarakat mendapatkan pengetahuan dan informasi secara menyeluruh dan mutakhir mengenai perkembangan peraturan di Jakarta (DPRD , 2019).
Dengan  demikian,  melalui  berbagai  program  yang  telah  dicanangkan  dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan berbagai kebutuhan informasi,  serta  menampung  aspirasi  dan  keluhan  warga  Jakarta  yang  diwujudkan  dalam berbagai media TIK, seperti situs web, aplikasi berbentuk social media, serta sosialisasi telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi, Diskominfotik selalu mengadakan perkembangan pada situs web dengan informasi terkini sehingga segala pendataan informasi publik  terus  terjaga  kualitas  dan  kualitasnya.  Oleh  karena  itu,  Pemprov  DKI  Jakarta  telah mengimplementasikan  UU  KIP  dengan  baik  sehingga  mampu  meraih  penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

## E. KESIMPULAN
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah provinsi DKI  Jakarta  yang berhasil  mendapatkan  penghargaan  Keterbukaan  Informasi  Publik  tahun  2019  merupakan suatu  pencapaian  yang  baik  bagi  pemprov  DKI  Jakarta,  namun  hal  ini  sejatinya  tidak membuat  PPID  Jakarta  merasa  puas  dan  tidak  mengembangkan  kualitasnya.  Melainkan menjadi  sebuah  tantangan  lagi  agar  PPID  Jakarta  mampu  mempertahankan  pencapaian tersebut  namun  diiringi  dengan  aliran  informasi  yang  memang  dirasakan  oleh  masyarakat umum.

##  Saran
Pemerintah  provinsi  lain  perlu  belajar  dan  mengevaluasi  kinerja  PPID  nya,  salah satunya  dengan  melihat  kinerja  dari  PPID  Pemprov  DKI  Jakarta.  Komisi  Informasi  selaku badan  yang  bertanggung  jawab  akan  penilaian  implementasi  keterbukaan  informasi  publik juga  perlu  terus  memberikan  pengawasan  dan feedback terhadap  segala  jenis  badan pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga perlu memanfaatkan perannya dengan aktif dalam mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrianingsih.  (2012).  Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Terbuka  Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. Jurnal Rechtsvinding Vol. 1 No. 1 , 135-156.
Krisyanto. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 16 No. 2 , 231-244.
Götz, N., & Marklund, C. (2014). The Paradox of Openness : Transparency and Participation in Nordic Cultures of Consensus. Boston: BRILL.
Vaughn, R. G., & Chapman, R. A. (2010). Freedom of Information : Local Government and Accountability. London and New York: Routledge.
Im,  T.  (2017). The  Experience  of  Democracy  and  Bureaucracy  in  South  Korea. United Kingdom: Emerald Publishing Limited.
Kominfo.  (2019,  November  30). Home:  Kominfo .  From  Kominfo  Web  site: https://ppid.kominfo.go.id/about/p-p-i-d/tugas-dan-fungsi/
Komisi  Informasi.  (2019,  November  30). Home:  Komisi  Informasi. From  Komisi  Informasi Web site: https://www.komisiinformasi.go.id/uploads/files/SLIP%202010.pdf
KPK  Organization.  (2019,  November  30). Home:  KPK. From  KPK  Web  site: https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2019,  November  30). PPID:  Jakarta .  From  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Web site: https://ppid.jakarta.go.id/statistik-layanan
Pemprov DKI Jakarta. (2019, November 30). PPID: DKI Jakarta . From Pemprov DKI Jakarta Website: https://ppid.jakarta.go.id/struktur-organisasi
PPID DKI Jakarta. (2019, November 30). PPID: Pemprov DKI Jakarta . From Pemprov DKI Jakarta Web site: https://ppid.jakarta.go.id/daftar-informasi-publik
Taufan,  S.  A.  (2019,  November  30). Home:  Jawapos .  From  Jawapos  Web  site: https://www.jawapos.com/jabodetabek/01/11/2019/7-700-cctv-tersambung-jakarta- smart-city/
United  Nations.  (2019,  November  30). Documents:  United  Nations .  From  United  Nations Web site: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html