## Al-Mizan
Eksistensi Hukum Kewarisan Islam dalam Pembagian Warisan

## Masyarakat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

## Asni Zubair
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Email: annibintizubair@gmail.com
Author Correspondence : annibintizubair@gmail.com
Abstract: The property of the deceased person becomes an inheritance for his heirs. The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  the  implementation  of  the  inheritance distribution of the Bugis Bone community, Tanete Riattang District by looking at the reasons  that  the  community  has  for  distributing  inheritance  in  Tanete  Riattang District.  This  research  is  a  field  study  with  an  empirical  normative  approach.  Data were  collected  through  observation  and  interviews,  then  analyzed  by  qualitative description.  The  results  showed  that  the  Bugis  Bone  community,  Tanete  Riattang District,  used  an  Islamic  inheritance  system  in  the  distribution  process.  In  addition, the  application  of  customs  in  the  inheritance  of  the  Bugis  Bone  community  is  also carried  out,  for  example,  those  that  do  not  include  heirs.  The  heirs  conduct deliberation and are given the inheritance to be a form of affection.
Keywords: Inheritance, Heirs, Bugis Bone, Islamic Inheritance, Custom

## The Existence of Islamic Inheritance Law in the Distribution Inheritance of Bugis Community in Tanete Riattang District, Bone Regency
Abstrak:  Harta  yang  dimiliki  orang  yang  meninggal  menjadi  harta  warisan  bagi  ahli warisnya.  Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelaksanaan  pembagian warisan  masyarakat  Bugis  Bone  Kecamatan  Tanete  Riattang  dengan  mencermati alasan yang dimiliki masyarakat dalam melakukan pembagian warisan di Kecamatan Tanete  Riattang.  Penelitian  ini  adalah  studi  lapangan  dengan  pendekatan  normative empiris. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara, kemudian dianalisis dengan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Bugis Bone Kecamatan Tanete Riattang menggunakan sistem kewarisan Islam dalam proses pembagian.  Di  sisi  lain,  penerapan  adat  kebiasaan  dalam  pemberian  warisan masyarakat Bugis Bone juga dilaksanakan, misalnya  yang tidak  termasuk ahli waris. Para  ahli  waris  melakukan  musyawarah  dan  diberikanlah  warisan  tersebut  dengan maksud sebagai bentuk kasih sayang.
Kata Kunci: Harta Warisan, Ahli Waris, Bugis Bone, Kewarisan Islam, Adat

## A. Pendahuluan
Pada umumnya setiap masyarakat dalam kehidupannya selalu terjadi interaksi sosial  berupa  hubungan  dinamis  yang  menyangkut  antar  orang  perorang,  kelompok dengan  kelompok,  dan  antara  perseorangan  dengan  kelompok  manusia.  Dalam interaksi  sosial  ini  terjadi  saling  tukar  pengalaman,  pengetahuan,  dan  kepercayaan yang  dimilikinya.  Berdasarkan  interaksi  ini  akhirnya  menghasilkan  sistem  nilai  yang menurut  Soekanto,  sistem  nilai  akan  menentukan  cara  berpikir  yang  kemudian menghasilkan  sikap.  Sikap  tersebut  merupakan  kecenderungan  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat  terhadap  manusia  dan  keadaan  tertentu.  Sikap  tersebut  meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek kehidupan pribadi dan antar pribadi. 1
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat di dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya akan memiliki filosofi atau nilai yang dijadikan pandangan hidup  ( way  of  life)  yang  khas  dan  menjadi  kearifan  lokal  (local  wisdom)  tentang kehidupannya.  Pandangan  hidup  manusia  ini  menurut  Sudarto  dijadikan  dasar  dan pedoman  tindakan  dan  tingkah  lakunya  dalam  kehidupan  sehari-hari. 2 Filosofi  ini merupakan  kristalisasi  dari  pengalaman  sehari-hari  individu  dalam  masyarakat  yang berlangsung  lama  dan  dipandang  berguna,  sehingga  dipertahankan. 3 Oleh  sebab  itu, dalam  kewarisan  masyarakat  Bugis  Bone  juga  mempunyai  filosofi  yang  dijadikan dasar  dan  pedoman  dalam  melaksanakan  proses  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada ahli  warisnya,  sehingga  mengkaji  kewarisan  sebagai  salah  satu  aspek  kebudayaan, tidak  mungkin  dihindari  untuk  memperhatikan  sikap,  perilaku  maupun  pandangan hidup yang dijalankan masyarakat Bugis Bone.
Dalam  kehidupan  masyarakat,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  agama  yang dianut seseorang cenderung mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena  itu  wajar  jika  hukum  Islam  termasuk  hukum  kewarisan  Islam  di  kalangan masyarakat  sulit  dinafikan  eksistensinya.  Sehubungan  dengan  hal  ini,  Sudaryanto menyatakan  bahwa  dualisme  hukum  agama  dan  adat  sulit  dihindari  karena  dalam
1 Soerjono  Soekanto, Antropologi  Hukum  Proses  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Adat  (Jakarta: CV. Rajawali 1984), 112.
2 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 39.
3 Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009), 69-70.
kenyataannya  masyarakat  yang  menganut  agama  Islam  sebelum  mengenal  ajaran Islam,  mereka  terbiasa  menjalankan  dan  diatur  dengan  norma  hukum  adat. 4 Oleh karena  itu  tarik  menarik  atau  pengaruh mempengaruhi  antara  hukum  Islam  dan  adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat
Habiburrahman  yang  mengatakan  bahwa  datangnya  Islam  dengan  hukumnya tidak  serta  merta  menghilangkan  hukum  adat  yang  telah  ada  sebelumnya.  Hukum Islam  merupakan  hukum  yang  cukup  mengakomodasi  hukum  adat,  kenyataannya hukum  adat  seringkali  diterima  sebagai  hukum  yang  sah  selama  tidak  bertentangan dengan hukum Islam. 5
Kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pembagian warisan menarik untuk diteliti, sebab di balik kebiasaan tersebut boleh jadi terdapat pola ideal yang mereka cita-citakan.  Di  samping  itu,  kebiasaan  yang  mereka  laksanakan  tampaknya  berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang menjadi anutan mereka. Erdiansyah, et.al. dalam penelitiannya  menemukan  sistem  kewarisan  menurut  hukum  adat  masyarakat  Suku Talang  Mamak  menganut  sistem  matrilineal  dan  kombinasi  antara  sistem  kewarisan individual  dengan  sistem  kewaris  kolektif.  Pembagian  warisan  dilakukan  oleh ninik mamak dari para ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang atau harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya. 6
Penelitian  lain  dalam  pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  Adat  Bugis Bone  di  Aladadio  dilakukan  dengan  cara  memberikan  wewenang  langsung  kepada keluarga  yang  dipercayakan  selama  anak  tertua  dari  anggota  ahli  waris  belum mengetahui  proses  pembagian  harta  warisan  menurut  tradisi  Bugis  Bone  di  Desa Aladadio khusunya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya  tanpa melalui
4 Agus Sudaryanto, “ Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap  Anak”  dalam  Atik  Triratnawati  dan  Mutiah  Amini  (Peny.), Ekspresi  Islam  dalam  Simbol- Simbol  Budaya  di  Indonesia  (Yogyakarta:  Lembaga  Kebudayaan  Pim pinan  Pusat  ’Aisyiyah Bekerjasama dengan PT Adicita Karya Nusa, 2005), 225.
5 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011), 81.
6 Erdiansyah, Hengki  Firmanda,  Nurahim  Rasudin,  “Sistem Kewarisan  menurut  Hukum  Adat Masyarakat Suku Talang Mamak,” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021; 305-322.

## Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang
proses  musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  ahli  waris  lainnya  karena  hal  ini  sudah menjadi  tradisi  turun  temurun  yang  diberikan  oleh  tetua-tetua  Bugis  Bone  di Aladadio. 7
Eksistensi hukum adat menjadi tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat  sebagai  pijakan  nilai  luhur  yang  harus  tetap  dilestarikan.  Apalagi eksistensinya  telah  diakui  dan  dijamin  keberadaanya  dalam  konstitusi  negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 8
Eksistensi  hukum  adat  yang  telah  diakui  sebagai  salah  satu  hukum  yang dijadikan  rujukan  dan  dasar  dalam  proses  pembagian  harta  warisan.  Misalnya  posisi anak  dalam  pembagian  warisan  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting.  Anak secara  langsung  akan  menyebabkan  terjadinya  proses  pewarisan  antara  orang  tua kepada anaknya. Di sinilah eksistensi hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai  budaya  dan  nilai-nilai  luhur  yang  berkembang  dan  tumbuh  sebagai  patokan dalam kehidupan masyarakat.
Pembagian  warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tidak  terlepas  dari kebiasaan yang telah dipraktekkan oleh pendahulu mereka. Misalnya harta seseorang yang  masih  hidup  sebagai  bakal  pewaris  diberikan  kepada  calon  ahli  warisnya  yang biasanya diperuntukkan kepada anaknya saja. Begitupula jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia maka harta warisannya belum dibagikan jika salah seorang dari mereka masih hidup.  Kepada kerabat (anak perempuan/saudara perempuan atau lainnya)  yang  merawat  ( mattungka)  pewaris  semasa  hidupnya  diberi  bagian  lebih daripada yang lain. Selain itu, hampir semua pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat  selalu  mengedepankan  kesepakatan  ( assisamaturuuseng)  dan  beberapa kebiasaan lainnya.
7 Jumardin,  Sitti  Halimang,  “Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Adat  Bugis  Bone  di  Aladadio Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur),” Fawaid: Sharia Economic Law Review, Vol. 3, No. 1 (2021); 50-60.
8 Republik Indonesia, Undang-Undang DasarTahun 1945, Pasal 18B ayat (2).
Menurut  hukum  kewarisan  Islam,  pewarisan  terjadi  didahului  adanya kematian 9 hal ini berbeda dengan prinsip dalam hukum adat, karena proses pewarisan tidak  selalu  didahului  dengan  adanya  kematian.  Dalam  hukum  adat,  tanpa  kematian pewarisan dapat terjadi. Harus diakui bahwa bagi pemeluk agama Islam yang begitu besar  jumlahnya  tidak  semua  dapat  menjalankan  kewajiban  agama  secara  totalitas ( k ā ffah).  Perbedaan  dalam  praktik  agama  itu  sudah  menjadi  bagian  kehidupan  di kalangan masyarakat sejak munculnya Islam. Hal ini dikarenakan secara sosiologis dan kultural  hukum  Islam  memiliki  fleksibilitas  dan  elastisitas.  Artinya  meskipun  ada kekuatan otonom yang terkandung dalam ketetapan Tuhan, tetapi dalam realisasinya mampu melakukan upaya transformative-adaptif. 10
Kecamatan Tanete Riattang dipilih karena letaknya di pusat Kabupaten Bone yang  memungkinkan  terjadi  dinamika  dalam  kehidupan  masyarakatnya.  Warga masyarakat  di  Kecamatan  Tanete  Riattang  mayoritas  menganut  agama  Islam  yang dalam  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  mereka  memiliki  variasi  dalam  pola pembagian. Masing-masing pola pembagian harta warisan tersebut didasarkan kepada alasan-alasan  tertentu,  sehingga  akan  diperoleh  keberadaan  hukum  kewarisan  Islam dalam pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Kecamatan Tanete Riattang.

## B. Model  Pelaksanaan  Pembagian  Warisan  Bugis  Bone  di  Kecamatan  Tanete Riattang
Kecamatan  Tanete  Riattang  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam\ dalam  kesehariannya  berpedoman  pada  ajaran  agama  yang  dianut  dan  nilai-nilai budaya yang terdapat dalam masyarakat Bugis Bone. Salah satunya dalam kehidupan masyarakat  Kecamatan  Tanete  Riattang  sebagai  bagian  dari  masyarakat  Bugis mengenal konsep siri’ sebagai salah satu dari nilai budaya. Konsep siri’ adalah bagian dari  kesadaran  hukum  orang  Bugis  yang  dibuktikan  dengan  tidak  hanya  berfungsi sebagai  bagian  asas  hukum  dari  segenap  kaidah  hukum.  Tetapi  diwujudkan  dalam
9 Asas semata akibat kematian yang berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang  lain  dengan  nama  waris  selama  yang  mempunyai  harta  masih  hidup.  Lihat  Amir  Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), 28.
10 Sirajuddin, Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Cet.  I;  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu, 2008), 14.
perilaku  penilaian  serta  kepatuhan  terhadap  hukum.  Karena  kepatuhan  terhadap hukum turut menentukan harkat diri sebagai manusia. 11
Terdapat  dua  kandungan  nilai  dalam  konsep siri’ yaitu  malu  dan    harga  diri (martabat). Nilai malu dalam sistem budaya siri’ mengandung ungkapan psikis yang dilandasi  perasaan  malu  yang  dalam  jika  berbuat  sesuatu  hal  yang  tercela  serta dilarang  oleh  kaidah  adat.  Selain  itu,  perasaan  malu  juga  berfungsi  sebagai  upaya pengekangan  diri  terhadap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  moral dalam kehidupan budaya masyarakat. Nilai harga diri menjadikan individu tidak mau melakukan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum. 12 Siri’ juga merupakan perasaan yang  halus  dan  suci.  Apabila  seseorang  tidak  beragama,  orang  yang  suka  mencuri ataupun korupsi, orang yang tidak tahu sopan santun, maka semua orang itu disebut kurang siri’ nya. 13 Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  orang  Bugis  Bone khususnya  akan  berkurang  harga  dirinya  ( kurang  siri’/kurassiri’)  jika  melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, negara, dan adat. Jika perilaku  buruk  itu  dilakukan  berulang  kali,  maka  dia  akan  diberi  gelar tau  de’  gaga siri’na (orang yang tidak mempunyai harga diri) karena orang tersebut tidak memiliki rasa malu.
Jika konsep siri’ disorot dalam perspektif maqashid al-syariah, maka sangatlah sejalan. Falsafah siri’ merupakan  ajaran  moral  yang  mengajarkan  untuk  menjaga  dan mempertahankan harkat dan martabat manusia. Konsep budaya dan agama bertemu dan sejalan dalam menciptakan kemaslahatan. Budaya siri’ na pacce sebaiknya senantiasa dijaga dan dipertahankan sebagai sebuah kearifan lokal yang baik dengan berlandaskan pada  prinsip al-muhafadzah  ala  al-qadim  al-shalih  wa  al-akhdz  bi  al-jadid  al-ashlah (mengokohkan  khazanah  keilmuan  dan  pengetahuan  yang  sudah  baik,  dan
11 M. Laica Marzuki, Siri’: Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis -Makassar (Sebuah Telaah Filsafat  Hukum)  (Ujung  Pandang:  Hasanuddin  University  Press,  1995),  206.    Lihat  pula  Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), 339.
12 Ibid., 114-121. 13 Andi Zainal Abidin, Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum, Negara, dan Dunia Luar (Bandung: Alumni, 1983), 2-5.
mengkontekstualisasikannya dengan perkembangan zaman demi mendukung kemajuan peradaban). 14
Keberadaan falsafah siri’ dalam pribadi masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete  Riattang  sangat  melekat  dalam  menjalani  pergaulan  sehari-hari,  baik  dalam lingkungan sosial maupun keluarga. Salah satu bentuk penerapannya dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang.
Terdapat  informan 15 yang  menyatakan  bahwa  pembagian  harta  warisan  yang dilaksanakannya  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  dalam  musyawarah  yang  dihadiri semua  ahli  waris.  Pembagian  harta  warisan  tersebut  dalam  arti  tidak  dibagi  persis seperti besar fur ū d ̣ masing-masing ahli waris.
Terdapat  informan  yang  menyatakan  membagi  warisan  setelah  kedua  orang tuanya meninggal dunia. 16 Ahli waris yang ada yaitu 5 (lima) orang anak pewaris yang terdiri atas 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu Harisa, H. Juddah, dan Mursalin dan 2 (dua)  orang  anak  perempuan,  yaitu  Hj. Rohani  dan  Hj.  Salma.  Harta  warisan  berupa tanah  perumahan,  tanah  kering  (kebun),  dan  tanah  sawah.  Pembagian    warisan dilakukan dengan bermusyawarah antar ahli waris sehingga diperoleh mufakat bahwa tanah  kering  (kebun)  dan  tanah  sawah  diberikan  kepada  anak  laki-laki  sedangkan untuk anak perempuan diberikan tanah perumahan.
Bagian  masing-masing  ahli  waris  dalam  kasus  ini  tidak  dititikberatkan  pada besar  bagiannya  tetapi  lebih  kepada  kebutuhan  dan  keperluan  masing-masing  ahli waris.  Tanah  kering  (kebun)  dan  sawah  diberikan  kepada  anak  laki-laki  dengan pertimbangan  bahwa  anak  laki-laki  bertanggung  jawab  untuk  menafkahi  keluarga, sehingga  dengan  diberi  kebun  dan  sawah  menjadi  lahan  bagi  mereka  untuk berproduksi dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya itu.Sedangkan kepada anak
14 Rizal  Darwis,  “Falsafah Siri’ Na  Pacce  Pada  Suku  Bugis  Makassar  dalam  Perspektif Maqashid  al-Syariah ,”  dalam  Jamhari  Makruf ,  et.al.  (eds), Islam  Kontemporer  di  Indonesia  dan Australia (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 76-85.
15 Wawancara  dengan  Ibu  Hj.  Rasina,  Masyarakat  Kelurahan  WalannaE  Kecamatan  Tanete Riattang, 6 Oktober 2016.
16 Wawancara  dengan  Bapak  Harisa,  Masyarakat  Kelurahan  Pappolo  Kecamatan  Tanete Riattang,  26  Oktober  2016,  san  Wawancara  dengan  Bapak  M.  Arsyad,  M asyarakat  Kelurahan  Ta’ Kecamatan Tanete Riattang, 31 Oktober 2016.

## Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang
perempuan  diberi  bagian  berupa  tanah  perumahan  dengan  pertimbangan  bahwa kebutuhan  anak  perempuan  kepada  tempat  tinggal,  sebab  untuk  nafkahnya  mereka ditanggung oleh suaminya.
Demikian  pula  halnya  dengan  penuturan  salah  seorang  informan  bahwa pembagian warisan setelah kedua orangtuanya meninggal dunia. Harta warisan berupa sebuah rumah.Ahli waris yaitu anak-anak pewaris yang terdiri atas  3 (tiga) orang anak laki-laki  yaitu  M.  Aripin,  M.  Arsyad,  Arsandi  dan  seorang  anak  perempuan  yaitu Anna. Selain itu, terdapat seorang kerabat (cucu dari saudara pewaris), yaitu Anugrah juga  diberi  bagian  yang  sama  dengan  anak-anak  pewaris.  Cara  pembagian  harta warisan  yang  berupa  sebuah  rumah  tersebut  dengan  terlebih  dahulu  menjual  rumah tersebut kemudian hasil penjualannya dibagi rata kepada kelima orang tersebut.
Pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  pada  kasus  ini  lebih  menekankan kepada membagi harta warisan itu kepada kerabat dekat pewaris. Dalam hal ini anak laki-laki  dan  anak  perempuan  pewaris  beserta  cucu  pewaris  (cucu  dari  saudara pewaris). Memberikan bagian dari harta warisan kepada kerabat yang tidak memiliki hak waris dianjurkan sebagaimana dipetik dari Q.S. an-Nis ā (4): 8.Pemberian kepada kerabat tersebut bukan sebagai bagian harta warisan tetapi semacam pemberian kasih sayang sebagaimana dianjurkan oleh Allah swt.
Terdapat  pula  informan 17 yang  menyatakan  membagi  harta  sebelum  dirinya meninggal dunia dengan tujuan agar anak-anaknya tetap hidup rukun apabila dia telah meninggal  kelak.  Bahkan  terdapat  informan 18 yang  membagi  harta  kepada  anak- anaknya  sebelum  meninggal  tetapi  hanya  di  atas  kertas,  dalam  arti  anak-anaknya diminta menandatangani hasil pembagian namun belum dapat menguasai harta saat itu juga  termasuk  belum  boleh  mengambil  manfaatnya.  Anak-anak  itu  baru  boleh menguasai harta itu nanti setelah orang tuanya (ayah dan ibunya) wafat.
Harta  yang  dibagi  berupa  10  (sepuluh)  petak  sawah,  5  (lima)  lokasi  kebun. Pembagian  harta  dilakukan  dengan  memberikan  harta  kepada  ketiga  anak
17 Wawancara dengan Ibu Hj. Khadijah, Masyarakat  Kelurahan WalannaE Kecamatan  Tanete Riattang, 6 Oktober 2016.
18 Wawancara dengan Nukera, Masyarakat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 24 Oktober 2016.
perempuannya dan kedua anak laki-lakinya masing-masing 2 petak sawah dan 1 lokasi kebun  tanpa  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pemberian  itu  baru  dapat dimiliki  oleh  anak-anaknya  jika  dia  dan  istrinya  (ibu  anak-anak)  sudah  meninggal dunia.  Sejumlah  uang  yang  ditinggalkan  (ketika  wawancara  dilakukan,  suaminya sudah meninggal dunia), dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan jenazah.
Di  samping  itu  terdapat  informan  yang  menyatakan  bahwa  warisan  dikuasai oleh  suami  pewaris,  sehingga  ayah  dan  ibu  si  mati  tidak  diberi  bagian  yang semestinya. 19 Bisa  saja  si  suami  tidak  membagi  harta  kepada  anak-anaknya  sebab mereka masih kecil, tetapi tindakannya yang tidak memberikan hak waris kepada ayah dan  ibu  pewaris  bertentangan  dengan  hukum  kewarisan  Islam.  Bahkan  kedudukan ayah dan ibu pewaris dalam hukum kewarisan Islam tidak tidak dapat terhalang secara penuh oleh siapapun juga. 20
Bahkan  terdapat  informan 21 yang  belum  melakukan  pembagian  warisan meskipun  ayahnya  telah  meninggal  dunia,  hal  itu  terjadi  sebab  ibunya  (istri  ayah) masih  hidup.  Harta  yang  ditinggalkan  pewaris  berupa  tempat  usaha  dikembangkan oleh salah seorang anak perempuan sejak pewaris masih hidup. Pengelolaan usaha itu cukup berhasil karena telah membiayai kedua orang tuanya (pewaris semasa hidup dan istrinya) ke tanah suci Makkah.
Hal  yang  demikian  itu  sejalan  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Ratno Lukito  bahwa  apabila  salah  seorang  dari  pasangan  suami  istri  itu  meninggal  dunia, maka biasanya cenderung untuk tidak membagi harta itu secara langsung tetapi tetap memanfaatkannya untuk membiayai kehidupan rumah tangga tersebut. Maka biasanya janda ataupun duda dari pasangan itu yang akan mengambil peran dalam pengaturan harta  benda  itu.  Cara  seperti  ini  yang  dipercayai  akan  mampu  menjaga  kedamaian dalam  keluarga  dan  keseimbangan  dalam  masyarakat  secara  umum. 22 Pembagian warisan  baru  dilakukan  setelah  si  janda  juga  telah  meninggal  dunia  sebab  jika  janda
19 Wawancara  dengan  Petta  Haji,  Masyarakat  Kelurahan  Watampone  Kecamatan  Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.
20 Amir Syarifuddin, Hukum, 213.
21 Wawancara dengan Ibu Nurkamrah,  Masyarakat  Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.
22 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), 51-52.
belum  meninggal  maka  dia  berhak  menikmati  harta  peninggalan  suami  sebagai nafkahnya.
Akan  tetapi  keadaan  seperti  ini  dirasa  kurang  memuaskan  bagi  sebagian  ahli waris, sebab adakalanya ketika warisan yang belum terbagi itu dikuasai dan dinikmati oleh orang/ahli waris tertentu. Bahkan tidak sedikit yang sengaja menunda pembagian warisan  dengan  berbagai  alasan  dan  membiarkan  dirinya  terus  menguasai  harta  itu. Apabila  hal  ini  berlangsung  lama,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  menjadi perselisihan  di  antara  ahli  waris.  Rasa  kurang/tidak  puas  sebagian  ahli  waris merupakan awal mula konflik, meskipun masih belum tampak ke permukaan. Hal ini misalnya  dapat  dilihat  dari  penuturan  salah  seorang  informan  bahwa  sepeninggal ayahnya  warisan  belum  dibagi,  saat  ini  masih  dikuasai  oleh  anak  laki-laki  tertua. Pernah  suatu  ketika  salah  satu  dari  harta  warisan  berupa  sawah  hendak  dijual  untuk perbaikan rumah keluarga yang ditempati janda pewaris (ibu) karena sering terendam air, namun saudara laki-laki tertua sebagai penanggung jawab warisan keluarga tidak berkenan. 23
Pembagian  warisan  yang  belum  dilaksanakan  setelah  kematian  pewaris  dapat ditolerir  jika  data  dan  keberadaan  warisan  diketahui  oleh  semua  ahli  waris. Pemanfaatan warisan dapat dinikmati oleh semua ahli waris tanpa ada dominasi ahli waris tertentu. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang informan bahwa sepeninggal suaminya,  harta  peninggalannya  dimanfaatkan  secara  bersama  misalnya  sawah  yang ada  ditanami  dan  dipanen  oleh  orang  lain  sebagai  pekerjanya.  Hasil  panen  berupa gabah  setelah  diolah  menjadi  beras  dibagikan  kepada  seluruh  ahli  waris  yang  ada. Adapun rumah yang merupakan harta bersama ditempati oleh istri/janda bersama anak perempuannya yang paling kecil (bungsu). 24
Proses  pelaksanaan  kewarisan  yang  terjadi  pada  masyarakat  Bugis  Bone  di Kecamatan  Tanete  Riattang  mirip  pada  beberapa  daerah  Bugis  di  Provinsi  Sulawesi Selatan. Sebagaimana penelitian Fikri dan Wahidin di Kota Pare-Pare, masyarakatnya masih  mempertahankan  hukum  adat  dalam  membagi  harta  warisan,  yaitu  harta
23 Wawancara dengan Ibu Nurkamrah,  Masyarakat  Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang, 3 Oktober 2016.
24 Wawancara dengan Petta Haji, Masyarakat Kelurahan Watampone, 3 Oktober 2016.
warisan  dialihkan  saat  pewaris  masih  hidup  yang  berupa  hibah  kemudian  dianggap sebagai  warisan  dan  bagian  antara  laki-laki  dan  perempuan  sama  rata  (1:1).  Namun ada juga masyarakat yang tetap membagi harta warisan sesuai hukum Islam, yaitu saat pewaris  meninggal  dunia. 25 Di  Kabupaten  Wajo,  masyarakat  lebih  banyak  berdamai dalam membagi harta warisan. Adapun bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum  adat  berlaku  yaitu  1:1  atau  sama  rata. 26 Di  Kabupaten  Maros,  pengelolaan harta  warisan  secara  otomatis  diserahkan  kepada  anak  laki-laki  tertua  ( ana’  urane matoa) sehingga bagiannya lebih banyak. 27
Di  Kabupaten  Bone  Kecamatan  Tellu  Siattinge,  peralihan  harta  umumnya dilakukan  sebelum  pewaris  meninggal  melalui  hibah  atau  wasiat  yang  dibagi  secara musyawarah  sedangkan  harta  yang  belum  dibagi  akan  dibagikan  setelah  pewaris meninggal  sebagai  harta  warisan.  Ahli  waris  utama  yang  mewarisi  hanya  anak, penentuan  bagian  yang  diterima  ahli  waris  tergantung  pada  kesepakatan  dan  bagian yang  diterima  laki-laki  dan  perempuan  umumnya  disamaratakan.  Sistematika kewarisan tersebut tidak sesuai menurut hukum Islam terutama dalam fikih maw aris , namun  karena  pembagiannya  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  ( islah), maka  hal  tersebut  dibolehkan  dengan  catatan  selama  hak-hak  setiap  ahli  waris diperhatikan dan tidak terjadi konflik dalam pembagian harta warisan. 28
Jika  mencermati  pelaksanaan  kewarisan  di  beberapa  daerah  di  Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa adanya dua bentuk pelaksanaan, baik menggunakan prinsip  kewarisan  hukum  Islam  maupun  prinsip  kewarisan  adat  yang  berasal  dari kebiasaan yang turun temurun terjadi pada masyarakat di daerahnya tersebut. Namun kedua  bentuk  tersebut  saling  melengkapi  dengan  tujuan  memperoleh  kemaslahatan bersama.
25 Fikri  dan  Wahidin,  “Konsepsi  Hukum  Kewarisan  dan  Hukum  Waris  Adat  (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis),” Al- Ahkam: Jurnal Ilmu Syaria’h dan Hukum , Vol. 1, No. 2 (2016); 194-204; DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.500 26 Ismail  Saleng, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam  Menurut KHI dan Ade’ M ā na ’ Bugis Wajo,” Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018), ii. 27 Haeruddin,  “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat  Desa  Ampekale, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros,” Tesis (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017), xvii.
28 Tarmizi, “Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge, Bone, South Sulawesi (Pers pective of Islamic Law),” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020; 179-208.

## Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang

## C. Alasan  Masyarakat  Dalam  Melaksanakan  Pembagian  Warisan    Di  Kecamatan Tanete Riattang

## 1. Untuk Menghindari Perselisihan
Pembagian harta dilakukan dengan alasan bahwa dirinya sebagai salah seorang dari  kedua  orang  tua  masih  hidup, 29 sehingga  tindakannya  dapat  meminimalisir kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Perselisihan yang memperebutkan warisan  merupakan  perbuatan  yang  memalukan,  apalagi  hal  itu  terjadi  setelah  orang yang diperebutkan hartanya itu telah meninggal dunia. Oleh karena itu bakal pewaris merasa  lebih  tenang  setelah  membagi  hartanya  kepada  anak-anaknya.  Hal  ini sebagamana dipahami dari keterangan salah seorang informan bernama Hj. Khadijah 30 yang telah membagikan harta kepada anak-anaknya tanpa membedakan jenis kelamin, tetapi lebih mengedepankan kepada kebutuhan mereka masing-masing.
Menjawab pertanyaan mengapa harta diberikan kepada anak-anaknya padahal sebagai  orang  tua,  dirinya  masih  hidup  dan  tentu  masih  membutuhkan  untuk memperoleh manfaat harta tersebut dalam kehidupannya. Namun demi menghindarkan anak-anaknya  dari  perselisihan  di  kemudian  hari,  maka  dia  membagi  harta  yang  ada padanya dan mengawasi pelaksanaannya. Dari uraian ini diperoleh pengertian bahwa alasan pembagian yang dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya itu bertujuan agar tidak  terjadi  sengketa  antar  ahli  waris  yang  berakibat  kepada  retaknya  hubungan persaudaraan  di  antara  anak-anaknya.  Maka  tindakan  membagi  harta  kepada  anak- anaknya sebagai bakal ahli warisnya merupakan langkah antisipasi ataupun preventif supaya tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris.

## 2. Untuk Memperjelas Status Kepemilikan Harta
Alasan  mereka  membagi  harta  tersebut  adalah  untuk  memperjelas  status kepemilikan  warisan  yang  ada.  Hal  tersebut  bertujuan  supaya  memudahkan  apabila hendak  digunakan  oleh  ahli  waris  jika  membutuhkannya.  Selain  itu,  hal  yang
29 Jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit  yang menyebabkan  kematian,  maka  pembagian  atau  pemberian tersebut  disebut  Hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan. Adapun hukumnya adalah boleh. Lihat Ibnu Rusyd, Bid ā yat al Mujtah ī d wa Nih ā yah al Maq ā s ̣ id (Beirut: D ā r al Kutub al ‘ Ilmiyah, t.th.), 327.
30 Wawancara dengan Ibu Hj. Khadijah, Masyarakat Kelurahan WalannaE, 6 Oktober 2016.
terpenting  pula  adalah  untuk  menghindari  timbulnya  sengketa  maka  perlu dibersihkan/diperjelas  kepemilikannya.  Sebab,  warisan  yang  dibiarkan  tidak  terbagi dapat  memunculkan  peluang  dikuasai  oleh  orang  tertentu  atau  malah  harta  itu  tidak terurus sehingga tidak bermanfaat optimal bagi ahli waris. Bahkan jika semakin lama harta  itu  dibiarkan  tanpa  status  kepemilikan  dapat  membuat  semakin  banyak  orang yang berspekulasi mengklaim sebagai pemiliknya.

## 3. Untuk Menjamin Keberlangsungan Ekonomi Keluarga
Terdapat informan tergerak melakukan pembagian warisan yang tertunda agar ahli waris yang membutuhkan tambahan modal dapat terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang  diungkapkan  bahwa  ” parellu  memeng  ro  dibageni  manaana  bapakku,  pa  kasi iyyaro  daengku  parellui  ditamba  modala’na 31 (pembagian  warisan  ayah  sudah mendesak  dibagi,  sebab  ada  kakakku  yang  membutuhkan  tambahan  modal  dagang). Sebab selama pembagian harta tidak dilakukan, ahli waris tersebut mengalami kendala dalam menjalankan roda perekonomian keluarganya.
Mencermati beberapa alasan melakukan pembagian warisan yang dikemukakan masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang, tampak bahwa sebagian nilai ajaran  hukum  kewarisan  Islam  masih  mereka  terapkan  juga.  Walaupun  unsur-unsur adat atau kebiasan masih tetap juga mewarnai dalam proses pembagian warisan bagi ahli warisnya.

## D. Keberadaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Pelaksanaan  Pembagian  Warisan Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang
Pembagian  warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tampaknya  berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Untuk mengetahui unsur-unsur mana saja dari  pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  Kecamatan  Tanete  Riattang  yang sejalan dengan hukum kewarisan Islam dan unsur-unsur mana saja yang tidak sesuai, maka nilai ajaran hukum kewarisan Islam dijadikan tolok ukurnya.
31 Wawancara dengan Ibu Nurkamrah, Masyarakat Kelurahan Watampone, 3 Oktober 2016.

## Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang

## 1. Pewaris, Ahli Waris, dan Waktu Pembagian Warisan
Pada  umumnya  yang  menjadi  pewaris  adalah  kedua  orangtua,  sehingga pembagian  warisan  dilaksanakan  setelah  kedua  orang  tua  tersebut  meninggal  dunia. Apabila hal ini dicermati, maka ketika salah seorang dari suami atau istri (orang tua) tersebut  meninggal  tentu  yang  seorang  lagi  menjadi  ahli  waris  bagi  yang  lainnya. Misalnya  seorang  lelaki  M  (kedudukannya  sebagai  suami/ayah/anak  dari  ahli warisnya)  meninggal  (pewaris  I),  maka  menurut  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam yang menjadi ahli warisnya adalah istri, anak laki-laki dan anak perempuan, serta ayah dan ibu si pewaris.
Selanjutnya  apabila  kemudian  perempuan  S  (kedudukannya  sebagai istri/ibu/anak)  meninggal  dunia  (pewaris  II),  maka  menurut  ketentuan  hukum kewarisan  Islam  yang  menjadi  ahli  waris  adalah  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan, serta ayah dan ibunya (pada kasus ini suami/M ini sudah meninggal).
Jika ketentuan ini dipakai untuk melihat pelaksanaan pembagian harta warisan setelah  kedua  orang  tua  M  dan  S  (kedudukan  sebagai  suami  istri/ayah  ibu/anak) meninggal  dunia,  maka  ada  hak  dari  ayah  ibu  dari  M  dan  ayah  ibu  dari  S  yang terabaikan.  Padahal  mengabaikan  hak  seseorang  dalam  ketentuan  hukum  kewarisan Islam  tidak  diperkenankan.  Sehingga  ulama  memberi  solusi  untuk  kasus  seperti  ini dengan teori mun ā sakhah. 32
Penentuan  ahli  waris  yang  dilakukan  masyarakat  terhadap  kasus  pembagian warisan setelah kedua orang tua wafat hanya ditujukan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dari kedua pewaris tersebut. Kasus seperti ini tidak menjadi masalah serius jika pada saat si M meninggal dunia, ayah ibunya sudah tidak ada. Begitupula ketika si S meninggal dunia, ayah ibunya juga sudah tidak ada.

## 2. Harta Warisan dan Bagian Ahli Waris
Harta warisan yang dibagi dalam pembagian warisan masyarakat di Kecamatan Tanete  Riattang  terdiri  dari  tanah  perumahan,  tanah  kering  (kebun),  tanah  sawah,
32 Mun ā sakhah  adalah  hal  pemindahan  bagian  penerimaan  seorang  atau  beberapa  ahli  waris kepada  ahli  warisnya,  karena  ia  meninggal  dunia  sebelum  mendapatkan  bagian  penerimaan  harta peninggalan yang seharusnya ia atau mereka terima.  Lihat  Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 158.
rumah,  serta  uang  tunai  sejalan  dengan  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam.  Adapun bagian  ahli  waris  terkait  dengan  jumlah/porsi  yang  diterima,  ada  pada  umumnya menyamakan  antara  ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan.  Berkenaan  dengan  hal  ini, ajaran hukum kewarisan Islam menetapkan perbedaan porsi antara anak laki-laki dan anak perempuan.
Berkenaan  dengan  pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  Kecamatan Tanete  Riattang  yang  memberi  bagian  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan  tidak  serta  merta  dikatakan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum kewarisan Islam. Sebab, pembagian warisan berkenaan dengan besar bagian ahli waris dimungkinkan  untuk  berbeda  dengan  angka-angka  yang  disebutkan  dalam  Alquran jika  ahli  waris  merelakan  haknya.  Hal  seperti  ini  disebutkan  dalam  Pasal  183 Kompilasi hukum Islam bahwa:
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. 33
Jadi  kerelaan  melepaskan  sebagian  haknya  sebagai  anak  laki-laki  dapat diketahui jika setelah menyadari bagiannya, dia merelakan dirinya untuk mendapatkan bagian  seperti  bagian  anak  perempuan.  Pemberian  hak  yang  sama  besar  antara  anak laki-laki  dan  anak  perempuan,  terutama  ditujukan  kepada  anak  laki-laki  yang  telah berumah  tangga  di  mana  ketika  menikah  semua  keperluan  pernikahan  seperti  uang belanja, mahar dan biaya pernikahan lainnya ditanggung orang tuanya.

## 3. Alasan Pembagian Warisan
Alasan  pelaksanaan  pembagian  warisan  pada  masyarakat  Kecamatan  Tanete Riattang  seperti  untuk  menghindari  perselisihan,  untuk  memperjelas  status kepemilikan harta, dan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketiga hal ini  jika  dicermati  dengan  memperhatikan  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam  dapat dikatakan  bahwa  sejalan  dengan  fungsi  dari  proses  kewarisan  yakni  mencegah kesengsaraan  atau  kemiskinan  ahli  waris.  Hal  ini  sangat  terkait  dengan  alasan
33 Republik  Indonesia, Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 158.

## Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tanete Riattang
pembagian warisan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Kepemilikan  harta  dalam  ajaran  hukum  kewarisan  Islam  tidak  memperbolehkan seseorang  melakukan  penimbunan  harta, 34 sehingga  diajarkan  untuk  berwasiat, memberikan  sebagian  dari  harta  peninggalan  itu  kepada  kerabat  yang  tidak  ikut mewaris, fakis miskin, dan anak yatim. Salah satu asas hukum kewarisan Islam yaitu asas individual sangat terkait dengan status kepemilikan harta.

## E. Kesimpulan
Pembagian  harta  warisan  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  Bugis  Bone  di Kecamatan Tanete Riattang dengan melakukan musyawarah dengan semua ahli waris yang  ada,  bahkan  terdapat  pembagian  warisan  yang  memberi  bagian  kepada  kerabat yang  tidak  termasuk  ahli  waris.  Alasan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembagian warisan  di  Kecamatan  Tanete  Riattang  antara  lain  untuk  menghindari  perselisihan, untuk memperjelas status kepemilikan, dan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Keberadaan hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat  Kecamatan  Tanete  Riattang  dapat  ditemukan  dalam  proses  pembagian yang  senantiasa  mengedepankan  musyawarah,  memberikan  bagian  kepada  kerabat meskipun itu bukan termasuk ahli waris sebagai bentuk pemberian kasih sayang.

## Daftar Pustaka
Abidin,  Andi  Zainal. Persepsi  Orang  Bugis  Makasar  Tentang  Hukum,  Negara,  dan Dunia Luar. Bandung: Alumni, 1983.
Darwis, Rizal. “Falsafah Siri’ Na Pacce Pada Suku Bugis Makassar dalam Perspektif Maqashid al-Syariah ,” dalam Jamhari Makruf, et.al. (eds), Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia (Jakarta: PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
34 Turunnya ayat  al- Qur’an  yang  mengatur pembagian  harta  warisan  secara  tegas  merupakan refleksi sejarah adanya kecenderungan materialistik umat manusia. Lihat Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 356. Mengenai bagian-bagian ahli waris dapat dilihat dalam QS. an-Nis ā ’ (4): 11, 12, dan 176. Oleh karena itu pengetahuan tentang hukum kewarisan yang penting ini menurut syari’at Islam diwajibkan secara kifayah untuk dipelajari dan diajarkan bagi umat  Islam.  Lihat  Otje  Salman  dan  Mustofa  Haffas, Hukum  Waris  Islam  (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2006), 4.
Erdiansyah, Hengki Firmanda, Nurahim Rasudin. “Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak. ” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 10, No. 2, Agustus 2021.
Fikri  dan  Wahidin. “Konsepsi  Hukum  Kewarisan  dan  Hukum  Waris  Adat  (Analisis Kontekstualisasi  dalam  Masyarakat  Bugis),” Al- Ahkam:  Jurnal Ilmu  Syaria’h dan Hukum, Vol. 1, No. 2 (2016); DOI: 10.22515/al-ahkam.v2i2.500
Habiburrahman. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Haeruddin. “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kewarisan  Adat  Desa Ampekale,  Kecamatan  Bontoa,  Kabupaten  Maros,” Tesis.  Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2017.
Jumardin,  Sitti  Halimang. “Pembagian  Harta  Warisan  Pada  Adat  Bugis  Bone  di Aladadio  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  di  Desa  Aladadio  Kecamatan  Aere Kabupaten  Kolaka  Timur),” Fawaid:  Sharia  Economic  Law  Review,  Vol.  3, No. 1 (2021).
Lukito, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008.
Marzuki, M. Laica. Siri’: Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis -Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum). Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
Mattulada. Latoa:  Satu  Lukisan  Analitis  terhadap  Antropologi  Politik  Orang  Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
Rato, Dominikus. Pengantar Hukum Adat. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009.
Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  Abdurrahman,  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
Republik Indonesia. Undang-Undang DasarTahun 1945.
Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
Rofiq, Otje, dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
Rusyd, Ibnu.  Bid ā yat  al  Mujtah ī d  wa  Nih ā yah al  Maq ā s ̣ id  (Beirut:  D ā r  al  Kutub  al ‘ Ilmiyah, t.th.
Rusyd, Suparman,  dan  Yusuf  Somawinata.  Fiqh  Mawaris,  Hukum  Kewarisan  Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
Saleng, Ismail. “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Menurut KHI dan Ade’ M ā na ’ Bugis Wajo,” Tesis. Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018.
Sirajuddin. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama  dengan  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN)  Bengkulu, 2008.
Soekanto,  Soerjono. Antropologi  Hukum  Proses  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Adat.
Jakarta: CV. Rajawali 1984.
Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
Sudaryanto,  Agus. “ Sepikul  Segendong:  Harmonisasi  Hukum  Adat  dan  Islam  dalam Pewarisan terhadap Anak” dalam Atik Triratnawati dan Mutiah Amini (Peny.),
Ekspresi  Islam  dalam  Simbol-Simbol  Budaya  di  Indonesia.  Yogyakarta: Lembaga  Kebudayaan  Pimpinan  Pusat  ’Aisyiyah  Bekerjasama  dengan  PT Adicita Karya Nusa, 2005.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005.
Tarmizi. “Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge , Bone, South  Sulawesi  (Perspective  of  Islamic  Law),” Samarah:  Jurnal  Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.