Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Abortus Akibat Pemerkosaan Menurut Hukum Pidana  Dan Hukum Kesehatan
Oleh
Sofyan Rauf
Fakults Hukum Universitas Lakidende Unaaha sofyan1@gmail.com

## Abstract
Comparison  of  Accountability  in  Murder  Against  the  Law  of Abortus  Provocatus  Due  to  Rape  in  Court  Law  and  Health Law  It  is  necessary  to  consider  the  legal  instruments contained in Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code,  then  the  Provocatus  Abortion  Act  is  justified  in  the Criminal  Code  Submitting  Article  48  of  the  Criminal  Code concerning  forced  power.  Article  75  of  Law  Number  36  of 2009  concerning  Health  provides  normative  space  for  the implementation  of  Abortus  Provocatus  due  to  reasons  for medical change and rape with conditions set out in Article 76 of  Law  Number  36  Year  2009  which  reads  Before  being responded to 6 (six) weeks.

## Abstrak
Perbandingan  Pertanggungjawaban  pidana  pelaku  abortus provocatus  akibat  pemerkosaan  di  dalam  hukum  pidana  dan hukum  kesehatan  jika  mengacu  pada  instrumen  hukum  yang ada  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang KUHP,  maka  tindakan  melakukan  Abortus  Provocatus  tidak dibenarkan  di  dalam  KUHP  kecuali  dengan  menggunakan penafsiran  otentik  dengan  menerapkan  Pasal  48  KUHP tentang daya paksa. Namun di dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang secara normatif untuk pelaksanaan Abortus Provocatus karena alasan  indikasi  medis  dan  akibat  pemerkosaan  dengan  syarat yang  telah  diatur  dalam  Pasal  76  Undang-undang  Nomor  36 Tahun  2009  yang  berbunyi  Sebelum  kehamilan  berumur  6 (enam) minggu.
Diterima : 21 Desember 2018 Direvisi : 21 Januari 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Kata Kunci : Pelaku Abortus ; Pemerkosaan; Hukum Pidana; Hukum Kesehatan

## Pendahuluan
Pemerkosaan  adalah  pemaksaan  hubungan  kelamin  (persetubuhan)  seorang  pria  kepada seorang  wanita.  Konsekuensi  logis  dari  adanya  persetubuhan  adalah  terjadinya  kehamilan. Kehamilan pada korban pemerkosaan ini adalah wanita korban pemerkosaan yang bersangkutan maupun  keluarganya  jelas  tidak  diinginkan.  Pada  kasus  seperti  ini,  selain  trauma  pada pemerkosaan  itu  sendiri,  korban  pemerkosaan  juga  trauma  pada  kehamilan  yang  tidak diinginkan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  si  korban  menolak  keberadaan  janin  yang  tumbuh dalam  rahimnya.  Janin  dianggap  sebagai  obyek  yang  mati,  yang  pantas  dibuang  karena  hanya membawa  sial  saja.  Janin  tidak  dianggap  sebagai  bakal  manusia  yang  mempunyai  hak-hak hidup.
Dalam kasus abortus, janin  ditolak sebagai  makhluk  hidup  dan dianggap sebagai  obyek yang  mati,  maka  penghancurannyapun  saat  itu  tidak  dianggap  sebagai  suatu  pembunuhan  dan tidak  menimbulkan  kemarahan  moral  atau  pertentangan  moral  seperti  pada  kasus-kasus pembunuhan  lainnya.  Seorang  korban  pemerkosaan  tidak  akan  meras  berdosa  sekalipun  telah menggugurkan  kandungannya.  Sebab  janin  yang  berada  dalam  perutnya  dianggap  sebagai sumber  malapetaka  yang  harus  dibuang  januh-jauh  (Suryono  Ekotama,  Harum  Pudjiarto  dan Widiartana, 2001:89).
Permasalahan  yang  dihadapi  manusia  sering  sekali  kompleks  sehingga  menyulitkan seseorang  untuk  mengambil  keputusan  yang  tepat.  dimana  segala  keputusan  yang  di  ambil mengandung banyak resiko termasuk jika ingin melakukan abortus provacatus atau yang lazim disebut  aborsi  terhadap  kandungan  yang  tidak  diinginkan  sekalipun  mengandung  banyak resiko,tetapi  seseorang  tetap  mengambil  keputusan  dengan  didukung  dengan  faktor-faktor tertentu seperti tempat aborsi.
Selama  ini  pengaturan  pengaturan abortus  provocatus tidak  dibedakan  atau  dipisahkan antara abortus  provocatus yang  dilakukan  oleh  wanita  biasa  yang  bukan  korban  pemerkosaan dengan abortus  provocatus yang  dilakukan  oleh  korban  pemerkosaan  sehingga  di  Indonesia perlu pengaturan yang lebih spesifik lagi tentang abortus provocatus. Pada hakekatnya kedua hal tersebut  tidak  sama.  Pembentuk  undang-undang  harus  mempertimbangkan  sebab  akibat  dari kehamilan yang disebabkan karena pemerkosaan. Kehamilan akibat pemerkosaan bobotnya tentu tidak  sama  dengan  kehamilan  pada  wanita  yang  bukan  korban  pemerkosaan.  Kehamilan  yang disebabkan  karena  pemerkosaan  berakibat  lebih  buruk  bagi  korban  pemerkosaan  yang bersangkutan  jika  diteruskan,  daripada  kehamilan  pada  wanita  biasa.  Pertimbangan- pertimbangan tentang sebab akibat terjadinya kehamilan ini sama sekali belum menyentuh pasal- pasal mengenai abortus provocatus di Indonesia. Oleh karena itu, demi tuntutan dan kebutuhan
masyarakat  sudah  seharusnya  kalau  pertimbangan-pertimbangan  itu  juga  diformulasikan  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  akan  datang.  segogyanya  saat  ini  hakim  harus memperhatikan  pertimbangan-pertimbangan  khusus  tersebut  dalam  menjatuhkan  pidana  atas perkara abortus provocatus bagi korban pemerkosaan yang hamil.

## Metode
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  jalan  untuk  memperoleh  kembali pemecahan  terhadap  segala  permasalahan.  Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan  untuk  memberikan  perskripsi  mengenai  apa  yang  seyogyanya  atas  isu  hukum  yang muncul  tersebut.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu hukum yang dihadapi.
Penelitian  ini  mengunakan  tipe  penelitian  hukum  dalam  hal  ini  ditujukan  untuk melakukan  pengkajian  terhadap  landasan  hukum,  doktrin  hukum  terkait  perbandingan pengaturan hukum abortus provocatus akibat pemerkosaan di dalam hukum pidana dan hukum kesehatan.  Oleh  karena  itu  pendekatannya  tidak  terlepas  dari  penelitian  hukum  dalam artikepustakaan  ( sekunder )  dan  peraturan  perundang-undangan  ( primer ).  Dengan  demikian dalam penelitian ini, Peneliti  menggunakan pendekatan yuridis normatif .

## Hasil dan Pembahasan
Sejarah Singkat Abortus Provocatus

## 1. Zaman Kuno
Ramuan  obat-obatan  untuk  menggugurkan  kandungan  sudah  dikenal  sejak  zaman kekaisaran China Kuno, yakni jaman Kaisar Shan Nung, yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi  (SM).  Rumus  ramuan  obat-obatan  yang  diramu  dan shuh-yin (mencuri)  itu  dapat ditemukan  dalam  arsip  perpustakaan  kekaisaran.  Dipercaya  bahwa  praktik Abortus  Provocatus itu sudah dipraktikan sebelum Kaisar Shan Nung (Kusmaryanto, 2002:19)
Pada  masa  yang  sangat  tua  terdapat  beberapa  undang-undang  yang  mengatur  tentang persoalan janin/aborsi, misalnya dalam Undang-undang Hamurabi, Undang-undang Assiria, atau juga  yang  dikenal  dengan  “Sumpah  Asap”  yang  salah  satu  pasalnya  menyebutkan  “Janganlah membunuh  orang  dengan  getah  akar-akarnya.  Janganlah  memberikan  obat  kepada  wanita  yang mengandung anak haram untuk menggugurkannya” (Kusmaryanto, 2002:21).

## 2. Zaman Modern .
Pada  Zaman  Modern    masalah  aborsi  berkembang  menjadi  persoalan  pro  dan  kontra, banyak orang mempermasalahkan tetapi  ada juga  yang memperbolehkan. Namun  secara umum dapat  dikatakan,  dulu  aborsi  hampir  selalu  dipratekkan  di  luar  profesi  medis  atau  dipinggiran profesi medis, oleh dukun atau oleh profesional di bidang medis yang tidak resmi, seperti bidan. Salah  satu  alasan  adalah  bahwa  kondisi  kehamilan  yang  normal  saat  itu  tidak  dilihat  sebagai wilayah profesi medis. Para dokter menangani orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap sebagai orang sakit. Pengasuhan ibu hamil ditanggung oleh bidan atau dukun beranak. Baru dalam abad ke-19  kehamilan  mulai  diterima  sebagai  kondisi  medis  yang  perlu  ditangani  oleh  dokter  (K. Bertens, 1993:4-5).
Perbandingan  Pengaturan  Hukum Abortus  Provocatus Akibat  Pemerkosaan  Di  Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Kesehatan
Perbandingan  Hukum  adalah  metode  perbandingan  yang  diterapkan  pada  ilmu  hukum. Perbandingan  hukum  sebagai  suatu  metode  mengandung  arti,  bahwa  sesuatu  cara  pendekatan untuk lebih memahami objek atau masalah yang diteliti.
Abortus  Provocatus termasuk  dalam  pengertian  tidak  melanjutkan  kehamilan  dengan berbagai  macam  alasannya.  Seorang  perempuan  korban  perkosaan  memiliki  hak  untuk melakukan Abortus  Provocatus atas  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  tersebut.  Hanya  saja,  di Indonesia  perempuan  harus  menghadapi  kenyataan  pahit.  Hak  reproduksi  yang  diakui  dan dilindungi  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  hak  untuk  haid,  hamil,  melahirkan  dan  menyusui (Pasal  49  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia). Sedangkan  hak  untuk  tidak  meneruskan  kehamilan  belum  dipandang  sebagai  suatu  hak  bagi kaum perempuan. Realita banyaknya kasus Abortus Provocatus secara diam-diam menunjukkan bahwa  ada  sebagian  masyarakat  yang  menginginkan  dan  membutuhkan  hak  tersebut.  Untuk menghindari  ancaman  hukuman  dan  ancaman  sosial,  seseorang  melakukan  perbuatan  tersebut secara sembunyi-sembunyi sekalipun harus menghadapi resiko yang tidak ringan. Pada dasarnya, pemanfaatan celah-celah seperti inipun dapat membawa akibat buruk lanjutan.
Mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku Abortus Provocatus dalam hukum pidana (KUHP)  dirumuskan  adanya  ancaman  bagi  mereka  yang  melakukan  pengguguran  kandungan. KUHP  tidak  memperdulikan  latar  belakang  atau  alasan  dilakukannya  pengguguran  kandungan. Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  pengguguran kandungan  diperbolehkan  apabila  ada  indikasi  medis.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  belum ada kejelasan tentang hal-hal apa sajakah yang termasuk dalam indikasi medis tersebut. Apakah
tekanan psikologis yang dialami oleh perempuan yang mengandung, misalnya karena perkosaan, dapat dimasukkan sebagai indikasi medis untuk melakukan pengguguran.
Dalam  KUHP  juga  diakui  adanya  alasan-alasan  tekanan  psikologis  tertentu  sebagai alasan  penghapus  pidana.  Pasal  48  KUHP  mengakui  adanya  daya  paksa  yang  dapat menghapuskan  pemidanaan  bagi  barang  siapa  yang  melakukan  tindak  pidana. Dalam  teori hukum  pidana  Moeljatno  membagi  daya  paksa  menjadi  2,  yakni  daya  paksa  dalam  arti  sempit atau overmacht dan  keadaan  darurat  atau noodtoestand .  Sedangkan noodtoestand sendiri  ada  3 kemungkinan, yakni:
1. Orang terjepit antara 2 kepentingan.
2. Orang terjepit antara kepentingan dan kewajiban.
3. Orang terjepit antara 2 kewajiban.
Apabila  kasus  pengguguran  kandungan  tersebut  sampai  di  tingkat  pengadilan,  hakim masih bisa mengupayakan keringanan beban penderitaan pelaku dengan usaha sebagai berikut:
1. Abortus Provocatus sebagai daya paksa
Pasal  48  KUHP  menegaskan  barang  siapa  melakukan  perbuatan  karena  daya paksa  tidak  dipidana.  Mendasarkan  pada  perkembangan  keadilan  masyarakat  pasal  ini harus  ditafsirkan  secara  luas.  Makna  pengaruh  daya  paksa  disini  termasuk  pula  opini publik  yang  mengancam  kesehatan  psikis  korban  perkosaan  yang  hamil.  Niat  korban perkosaan  untuk  menggugurkan  kandungannya  belum  tentu  hanya  berasal  dari  nurani saja,  karena  korban  sadar  embrio/janin  tersebut  tidak  berdosa.  Namun  ketakutan  akan persepsi masyarakat bahwa ia lahir di luar nikah, melahirkan anak tanpa suami, anaknya nanti  akan  dicap  sebagai  anak  haram  dan  pandangan-pandangan  yang  bersifat  minor lainnya cenderung  memicu niat korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya. Opini  masyarakat  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  daya  paksa  ( overmacht )  yang berasal  dari  luar  diri  korban  perkosaan  untuk  menggugurkan  kandungannya  agar terhindar dari stigma-stigma buruk di masyarakat.
2. Pelaku Abortus Provocatus tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.
Korban perkosaan dapat melakukan apa saja, termasuk memukul-mukul perutnya sendiri  yang  menyebabkan  keguguran.  Meskipun  pada  kondisi  normal  perbuatan  ini dapat  diklasifikasikan  sebagai Abortus  Provocatus  criminalis, namun  pada  saat melakukan  perbuatan  itu  korban  perkosaan  terganggu  jiwanya,  hakim  dapat menghapuskan aspek bertanggung jawab (pidananya).
Perkembangan  peraturan  mengenai Abortus  Provocatus dapat  dijumpai  dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jika pada Pasal 283, 299 dan
346-349 KUHP diatur soal Abortus Provocatus criminalis, maka dalam Undang-undang Nomor  36  tahun  2009  diatur  tentang Abortus  Provocatus  medicalis. Jika  ditelaah  lebih jauh, kedua aturan tersebut bertentangan. KUHP mengenal larangan Abortus Provocatus tanpa  kecuali,  termasuk Abortus  Provocatus medicalis dan Abortus  Provocatus therapeuticus. Tetapi Undang-undang Nomor 36 tahun 2009  justru membolehkan terjadi Abortus  Provocatus  medicalis dengan  spesifikasinya therapeuticus .  Dalam  konteks hukum  pidana,  terjadilah  konflik  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  lama (KUHP)  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  (Undang-undang  Nomor  36 tahun 2009). Padahal peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hal yang sama.
Pertentangan kedua aturan tersebut berlaku asas lex posteriori derogat legi priori . Asas  ini  beranggapan  bahwa  jika  diundangkan  peraturan  baru  dengan  tidak  mencabut peraturan lama  yang mengatur materi  yang sama dan kesuanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yang mengatur soal Abortus Provocatus medicalis tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan  tersebut  bertentangan  dengan  rumusan Abortus  Provocatus  criminalis menurut KUHP.
Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi:
a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
b. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
1) Indikasi  kedaruratan  medis  ang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
2) Kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma  psikologis  bagi korban perkosaan.
c. Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan  setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra  tindakan dan diakhiri  dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
d. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Abortus  Provocatus sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  75  hanya  dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai berikut:
1) Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
2) Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

## Kesimpulan
Perbandingan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku abortus  provocatus akibat pemerkosaan di dalam hukum pidana dan hukum kesehatan jika mengacu pada instrumen hukum yang  ada  di  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  KUHP,  maka  tindakan melakukan Abortus Provocatus tidak dibenarkan di dalam KUHP kecuali dengan menggunakan penafsiran  otentik  dengan  menerapkan  Pasal  48  KUHP  tentang  daya  paksa.  Namun  di  dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pertanggungjawaban pidana tidak  dikenakan  kepada  pelaku Abortus  Provocatus akibat  pemerkosaan  apabila  tindakan Abortus  Provocatus tidak  melanggar    Pasal  76  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009  yang berbunyi  Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu.    Hal  tersebut    telah  diatur  secara eksplisit  dalam  Hukum  Kesehatan  dengan  alasan  kemanusiaan  yang  dapat  menjadi  bagian integral  yang  tidak  boleh  diabaikan  dalam  putusan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana kepada pelaku tindak pidana Abortus Provocatus akibat Pemerkosaan .

## Daftar Pustaka
Agus Yudha Hernoko, Metode Penelitian Hukum , hlm. 37.
Andi Hamzah, 2005. Asas-Asas Hukum Pidana . PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
Andi Zainal Abidin Farid, 1981. Azas-Azas Hukum Pidana . Djambatan, Jakarta
Barda Nawawi Arief. 2013. Perbandingan Hukum Pidana. Edisi Revisi 10. PT. Raja Grafindo Persada.  Jakarta
Hari  Sasangka,  Lily  Rosita,  2003. Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana ,  Mandar  Maju, Bandung.
Joko Subagyo, 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta M. Marwan, SH & Jimmy P, SH. 2009. Kamus Hukum ( Dictionary Of Law Complete Edision ). Reality Publisher.
Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana