## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI)
Budiman Slamet
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan dan Widyaiswara Utama Pusdiklatwas BPKP E-mail: budiman.sl1954@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  was  aimed  to  examine  the  effect  of  training/technical  guidance  on  accrual-based government’s  financial  statements  against  human  resource  competency  as  well  as  to  test  the head  of  government  agencies  commitment,  competency  of  human  resource,  and  accounting application  usage  against  successful  adoption  of  accrual-based  government  accounting.  This research implemented survey explanatory approach by surveying some agencies (SKPDs) of Bekasi city government. The analytical method used is path analysis with the help of AMOS software for data  processing  questionnaires.  The  results  of  this  study  are:  (1)  training/technical  guidance preparation of the accrual-based  government’s financial statements partially positive effects on human  resource  competency  (2)  head  of  government  agencies  commitment  partially  positive influences on the success of the accrual-based government accounting implementation (3) human resource  competency  partially  positive  influences  on  the  success  of  accrual-based  government accounting implementation (4) accounting applications usage partially positive influences on the success of the accrual-based government accounting implementation and (5) head of government agencies  commitment,  accounting  applications  usage,  as  well  as  human  resource  competency simultaneously  affect  positively  on  the  success  of  government's  adoption  of  accrual-based accounting.
Keywords : Head of Government Agencies Commitment, Training/Technical Guidance on Accrual- Based  Government’s  Financial  Statements,  Competency  of  Human  Resource,  Accounting Applications Usage, Implementation of Accrual-Based Accounting for Government

## PENDAHULUAN
Kebijakan-kebijakan  pemerintah  pusat terutama kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara haruslah melibatkan pemerintah  daerah.  Sebab,  kinerja  dan pengelolaan  keuangan  daerah  saat  ini menduduki  posisi  penting  dalam  strategi pemberdayaan  pemerintah  daerah,  terlebih lagi  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  otonomi daerah  dan  mewujudkan  desentralisasi  yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
Dari  total  belanja  APBN  2017  sebesar 2.070,5  triliun,  diantaranya  sebesar  760,5 triliun  (atau  sekitar  36,73%)  ditransfer  dan dikelola  untuk  pemerintah  daerah  berupa: dana  bagi  hasil,  dana  alokasi  umum,  dana alokasi  khusus,  dana  otonomi  khusus  dan alokasi dana desa. Tuntutan terhadap pengelolaan  keuangan  rakyat  dengan  baik merupakan  isu  utama  yang  harus  dilakukan
pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pemerintahan  yang  bersih  ( clean  goverment ). Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengendalikan kebijakan keuangan  daerah  secara  ekonomis,  efisien, transparan, dan akuntabel.
Menurut ketentuan dalam ketiga undang- undang  di  bidang  keuangan  negara,  yakni: Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  atas  Pengelolaan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  sistem akuntansi  pemerintah  Indonesia  menganut basis  akrual.  Kemudian  dengan  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 sebagai  pengganti  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005,  standar  akuntansi
pemerintahan  Indonesia  telah  menganut  basis akrual.
Pasal  36  ayat  (1)  UU  Nomor  17  Tahun 2003  menyebutkan  bahwa  “pengakuan  dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima  tahun  sejak  tahun  2003.  Selama pengakuan  dan  pengukuran  pendapatan  dan belanja  berbasis  akrual  belum  dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Mengingat pentingnya
pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, maka ketentuan tersebut dinyatakan kembali  dalam pasal  70  ayat  (2)  UU  Nomor  1  Tahun  2004 bahwa
“pengakuan dan pengukuran pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual dilaksanakan  selambat-lambatnya  pada  tahun anggaran  2008  dan  selama  pengakuan  dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.
Penulis  tertarik  mengambil  topik  ini, karena terdapat ketentuan perundang- undangan  mengharuskan  pemerintah  segera menerapkan  akuntansi  pemerintahan  berbasis akrual.  Namun,  nampaknya  penerapan  basis akrual  di  banyak  pemerintah  daerah  belum sepenuhnya  siap  untuk  melaksanakannya. Artinya,  meski  mulai  tahun  anggaran  2015 pemerintah  pusat/pemerintah  daerah    wajib menyusun  laporan  keuangan  berbasis  akrual, namun sebagian besar masih harus “dibimbing/dibantu” oleh BPKP. Penulis menduga  hal  ini  disebabkan  kurangnya: komitmen  pimpinan  instansi  pemerintah, sumber  daya  manusia  yang  mengerjakan penatausahaan  keuangan,  dan  kemungkinan lainnya,  misalnya  belum  adanya  aplikasi akuntansi  yang  sempurna  pada    pemerintah daerah.
Adapun tujuan yang ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui ada/tidaknya pengaruh diklat/bimtek penyusunan laporan keuangan  pemerintah  berbasis  akrual terhadap peningkatan kompetensi
sumber daya manusia.
2. Mengetahui ada/tidaknya pengaruh komitmen pimpinan instansi pemerintah terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. 3. Mengetahui ada/tidaknya pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. 4. Mengetahui ada/tidaknya pengaruh penggunaan  aplikasi  akuntansi  terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. 5. Mengetahui ada/tidaknya pengaruh komitmen pimpinan instansi pemerintah,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  penggunaan  aplikasi akuntansi  secara  bersama-sama    dan simultan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

## KAJIAN  LITERATUR  DAN  PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Komitmen Pimpinan Instansi
Dalam  teori total  quality  management, keberhasilan kepemimpinan ditunjukkan dengan  adanya  interaksi  positif  antara pimpinan puncak, manager divisi dan karyawan.  Interaksi  menunjukkan  kerjasama satu  sama  lainnya  dalam  menangani  masalah organisasi.  Para  manager  divisi  berperan penting
mengkomunikasikan aktivitas organisasi  yang  akan  dilaksanakan  kepada sesama  manager  dan  kepada  bawahan. Demikian  juga  pimpinan  puncak  harus menempatkan  sumber  daya  yang  memadai guna  menjamin  keberhasilan  dan  kelanjutan penerapan  perbaikan  ( kaizen ).  Masaaki  Imai
(1999) mengungkapkan dalam setiap kesempatan, manajemen puncak harus
menyampaikan  pesannya  tentang  komitmen yang diyakini dan harus menempatkan sumber daya yang memadai guna menjamin keberhasilan dan kelanjutan penerapan perbaikan ( kaizen ).
Konsep  pimpinan  instansi  pemerintah didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  atau kemauan  yang  tinggi  untuk  menjalankan suatu  tugas  dan  pekerjaan  dengan  niat
yang
sungguh-sungguh.
Komitmen dibutuhkan  untuk  membangun  hubungan antar  pekerja  dengan  atasannya  untuk menciptakan  iklim  kerja  yang  kondusif  dan memberikan tanggung jawab yang jelas.
Konsep  variabel  komitmen  pimpinan instansi  pemerintah,  diambil  dari  berbagai teori,  yaitu:  kriteria  manager  proyek  yang baik  menurut  Timothy  R.  Barry,  kemudian teori the five pratices and ten commitments of  exemplary  leadership oleh  James  M. Kouzes  dan  Barry  Z.  Posner,  yang  meliputi dimensi: menginspirasi visi bersama, menantang proses, memberikan keteladanan, meneguhkan hati, dan mengaktifkan yang lain untuk bertindak.
Bila  dikaitkan  dengan  pendapat  Choi  & Behling  (1997)  mengenai  komitmen  pimpinan puncak,  bahwa  tanggung  jawab  penyusunan laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Bekasi tergantung  pada  banyak  pihak.  Pimpinan puncak  SKPD/SKPKD  tidak  bekerja  sendiri tetapi  harus  bekerja  sama  dengan  orang  lain atau bawahannya. Kerjasama harus ditunjukkan  melalui  keterlibatan  pimpinan puncak  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya, yaitu  dengan  mengarahkan,  mempengaruhi, mendorong  bawahannya  ke  arah  berbagai tujuan  dalam  organisasi  termasuk  dalam pelaksanaan  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berbasis akrual.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi  memiliki  pengertian  yang sama dengan capability (kemampuan).
Seseorang  yang  kompeten  adalah  yang memiliki  kemampuan,  pengetahuan  dan keahlian  untuk  melakukan  sesuatu  secara efisien dan efektif.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS,  bahwa  kompetensi  adalah  kemampuan dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang PNS  berupa  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) secara  umum  berarti  kemampuan  dan karakteristik  yang  dimiliki seorang PNS  berupa
pengetahuan ( knowledge ), keterampilan ( skill ), sikap  dan  perilaku  ( behavioral  and  attitude ), yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya  (Mustopadidjaja,  2002).  Disinilah kompetensi sumber daya manusia PNS menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau seseorang  mencapai  kinerja  yang  tinggi  dalam pekerjaannya.    Karakteristik  ini  muncul  dalam bentuk  pengetahuan,  keterampilan,  dan perilaku  untuk  menciptakan  aparatur  yang memiliki  semangat  pengabdian  yang  tinggi dalam  melayani  masyarakat  yang  selalu bertindak  hemat,  efisien,  rasional,  transparan, dan akuntabel. Jadi, pelayanan publik merupakan  pemberdayaan  masyarakat  yang pada  gilirannya  dapat  menggerakan  roda perekonomian menuju kesejahteraan.
Konsep  variabel  kompetensi  sumber daya  manusia,  diambil  dari  berbagai  teori kompetensi  SDM,  yaitu:  teori  kompetensi dari  Aiswort    dan  sebagainya.  Menurut Spencer  and  Spencer  (1994)  kompetensi sumber  daya  manusia  meliputi  dimensi: pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan  (kognitif),  keterampilan  individu (psikomotorik),  dan  sikap  kerja  ( behavioral and  attitude ).  Kompetensi  sumber  daya manusia  di  atas,  yang  mempengaruhi secara  langsung  dan  tidak  langsung terhadap kinerjanya.
Dengan  demikian  dapat  disintesakan bahwa  kompetensi  SDM  dapat  mempercepat penyusunan  laporan  keuangan  berbasis  akrual pada pemerintah Kota Bekasi.

## Penggunaan Aplikasi Akuntansi
Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi.
Perkembangan  teknologi  informasi  direspons oleh  organisasi  dengan  mendesain  sistem informasi  berbasis  teknologi  komputer  atau website .  Sistem  informasi  yang  didukung teknologi  informasi  dapat  memberikan  nilai tambah bagi SKPD/SKPKD jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif.
Konsep  variabel  penggunaan  aplikasi akuntansi,  diambil  dari  berbagai  teori teknologi  informasi.  Faktor-faktor  yang
dapat  dipertimbangkan  dalam  menentukan sistem  informasi  akuntansi    menurut  Laudon (Husein  dan  Wibowo,  2000,  h.317)  adalah ketelitian dan keamanan. Teknologi informasi  (TI)  berkaitan  dengan  pelayanan, hal  tersebut  dikarenakan  salah  satu  dimensi dari  kualitas  pelayanan  adalah  kecepatan pelayanan  (Parasuramanet  al.,  1988  dalam Mardjiono 2009), yaitu dimensi tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi informasi. Dengan adanya  TI,  maka  pelayanan  yang  diberikan khususnya pada organisasi jasa, akan semakin cepat dan akurat.
Dengan  demikian  dapat  disintesakan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang tepat  (teliti,  cepat  dan  aman),  serta  didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bekasi maupun kinerja individu yang mengoperasikannya.

## Diklat/Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
Pendidikan  dan  pelatihan  adalah  suatu usaha  pengembangan  sumber  daya  manusia untuk  meningkatkan  kemampuan  teknis, teoritis,      konseptual    dan  moral  karyawan sesuai  dengan  kebutuhan    pekerjaan    atau jabatan (Hasibuan,
2003). Program pengembangan  karyawan  hendaknya  disusun secara  cermat  dan  fokus  kepada  keterampilan yang
dibutuhkan perusahaan/instansi pemerintah  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang.  Pengembangan  karyawan  sangatlah penting  sebagai  tuntutan  dari  pekerjaan  atau jabatan.  Menurut  Dessler  (1997),  pelatihan merupakan  suatu  proses  mengajarkan  kepada karyawan  baru  atau  yang  ada  sekarang, berupa  keterampilan  dasar  yang  dibutuhkan untuk  menjalankan  pekerjaan.  Pelatihan berfokus kepada keterampilan yang dibutuhkan  untuk  menjalankan  pekerjaan karyawan  sekarang,  pengembangan  karyawan dan  manajemen yang  bersifat jangka panjang. Arahnya  adalah  mengembangkan  karyawan sekarang  dan  mendatang  untuk  tugas-tugas masa  depan  atau  memecahkan  masalah organisasi.
Konsep variabel
diklat/bimtek
penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang  diselenggarakan  oleh  BPKP,  diambil  dari berbagai  teori  manajemen  sumber  daya manusia.  Konsep  tersebut  berdampak  pada peningkatan kompetensi peserta diklat/bimtek, baik menyangkut ranah
kognitif,  psikomotorik, attitude , motivation , maupun responsibilty .  Variabel diklat/ bimtek  penyusunan  laporan  keuangan berbasis akrual. Keberhasilan Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam teori ilmu komunikasi keberhasilan diartikan  sebagai  umpan  balik.  Artinya komunikasi  yang  dilakukan  oleh  komunikator (istilah  komunikan  merujuk  pada  pengertian teori  komunikasi,  yang  meliputi  komunikator, yang  berbicara  –  dan  komunikate,  yang mendengarkan)  dinilai  berhasil  jika  efektif mempengaruhi  perilaku  komunikate,  dan  atau komunikate telah mengalami proses decoding , penyandian  balik  berupa  umpan  balik  dirinya bagi  sang  komunikator.  Indikator  keberhasilan ini terlihat, misalnya: Saya menulis (komunikator),  kamu  membaca  sampai  selesai (komunikate)  lantas  kamu  menilai  ada  yang salah  dalam  tulisan  ini.  Tak  lama  kemudian kamu  mengangkat  telepon,  dan  mengatakan bahwa  tulisan  saya  ada  yang  keliru  (  terjadi umpan balik) 1 . Konsep  keberhasilan  ini  akan  berbeda halnya  jika  mengikuti  istilah  empirisme  alam (katakan  fisika,  misalnya).  Suatu  teori  baru dinyatakan  valid,  jika  sudah  dapat  dibuktikan dengan proses penginderaan ( empiric ). Artinya, konsep  apapun  baru  dipandang  sebatas hipotesis  jika  belum  dibuktikan  secara  nyata. Jika  terbukti  benar,  maka  hal  itu  adalah berhasil.  Demikian  pula  jika  kita  berbicara tentang  arti  keberhasilan-keberhasilan  lain yang  berangkat  dari  konsep  yang  berbeda, tentunya  akan  mengalami  diversifikasi  yang beragam pula.
Secara  sintesa,  keberhasilan  Kota  Bekasi dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah  berbasis  akrual,  dibuktikan  dalam
1 http :// Rumah Makna/2012/10/9, Alike Mulyadi K, Arti Keberhasilan , Jatinangor 2004
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran  2015  (Perda  Kota  Bekasi  Nomor  04 Tahun 2016 Tanggal 23 September 2016) telah mengimplementasikan tujuh komponen laporan  keuangan  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010, yaitu: 1). LRA; 2). Neraca; 3). LAK; 4). LO; 5). LP- SAL; 6). LPE; 7). CaLK.
Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran di bawah ini menunjukan bahwa apakah:
1. Variabel diklat/bimtek penyusunan laporan  keuangan  (X 1 )  secara  individual berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap variabel kompetensi SDM,
2. Variabel  komitmen  pimpinan  instansi pemerintah  (X 2 ),  variabel  kompetensi
SDM  (X 3 /Y 1 ),  serta  variabel  penggunaan aplikasi  akuntansi  (X 4 ),  secara  individual dan secara simultan/bersama-sama berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap variabel keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah Indonesia berbasis akrual (Y 2 ).
Dalam hal ini variabel terikat ( dependent variable )  adalah  keberhasilan  penerapan akuntansi  Pemerintah  Indonesia  berbasis akrual  (Y 2 ).  Variabel intervening adalah komptensi sumber daya manusia  (Y 1 ), sedangkan  untuk  variabel-variabel  bebas ( independent  variables )  adalah:    diklat/bimtek penyusunan  laporan  keuangan  (X 1 ),  komitmen pimpinan instansi pemerintah (X 2 ),  kompetensi sumber  daya  manusia  (X 3 ),  serta  penggunaan aplikasi akuntansi (X 4 ).

## Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## Hipotesis
Hipotesis  yang  akan  dikemukan  untuk penyusunan penelitian ini adalah:
H1:   Aspek diklat/bimtek penyusunan laporan keuangan  dengan  sistem  SIMDA  secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi SDM. H2:   Aspek  komitmen  pimpinan  instansi secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. H3:   Aspek  kompetensi  SDM  secara  parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.
H4:   Aspek  penggunaan  aplikasi  akuntansi secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan
terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah
berbasis akrual.
H5:  Semua  aspek  komitmen  pimpinan, kompetensi  SDM  dan  penggunaan aplikasi  akuntansi  secara  simultan berpengaruh  positif  dan  signifikan
Keberhasilan Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual (Y 2 ) Komitmen Pimpinan I.P. (X 2 )
Kompetensi
SDM (X 3 /Y 1 ) Penggunaan Aplikasi Akuntansi (X 4 ) Diklat/Bimtek Penyusunan Lap Keu Basis Akrual (X 1 )
terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. METODOLOGI PENELITIAN Metode Penarikan Sampel Populasi merupakan
wilayah generalisasi  yang  terdiri  atas  objek/subjek yang  mempunyai  kualitas  tertentu  yang ditetapkan  (Sugiyono  2009:80).  Populasi yang  hendak  diteliti  dalam  penelitian  ini adalah seluruh SKPD pada Pemerintah Kota Bekasi berjumlah 44 SKPD, dengan responden penelitian tiap SKPD adalah:
a. Kepala  SKPD  atau  yang  mewakili Kepala SKPD,
b. Pejabat  Penatausahaan  Keuangan SKPD (PPK-SKPD),
c. Staf  PPK-SKPD  sebagai  pelaksana penyusunan laporan keuangan. Dengan  demikian  populasinya  sebanyak  = 44 x 3 = 132 responden. Sampel  menurut  Sugiyono  (2009:61) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi. Penentuan  sampel  adalah  proses  memilih sejumlah  elemen  dari  populasi  target, sehingga  berdasarkan  analisis  terhadap sampel yang memiliki karakteristik tertentu,  akan  dapat  ditarik  kesimpulan umum  (generalisasi)  terhadap  populasi. Berdasarkan  tujuan  survei,  maka  populasi target  dapat  ditentukan.  Pemilihan  sampel dilakukan dengan menggunakan convenience sampling . Jumlah  sampel  yang  representative dilakukan berdasarkan pada tingkat pengembalian  kuesioner  yang  disebarkan kepada peserta diklat, di samping menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:
Artinya,  seandainya  hanya  sebagian responden yang mengembalikan kuesioner, kemudian  galat  pendugaan  (d)  sebesar  5%, maka sampel yang dipakai untuk membuktikan hipotesis, cukup diwakili oleh sekitar 100 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan metode  kuesioner.  Metode  kuesioner adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  mengajukan  pertanyaan  tertulis dalam  suatu  daftar  pertanyaan  yang ditujukan  untuk  memperoleh  data  yang lebih otentik.
Untuk mengukur pendapat responden terhadap variabel
bebas/independen,  digunakan  skala  likert, yaitu:  skala  yang  berisi  lima  tingkat preferensi  jawaban  dengan  pilihan  sebagai berikut:
Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) Angka 2 = Tidak Setutu (TS) Angka 3 = Cukup Setuju (CS) Angka 4 = Setuju (S) Angka 5 = Sangat Setuju (SS)
Data  dikumpulkan  melalui  metode angket,  yaitu  menyebarkan  kuesioner  yang akan  diisi  atau  dijawab  oleh  auditor peserta  diklat  investigatif,  maupun  oleh atasan  peserta  diklat  tersebut.  Pengukuran variabel-variabel menggunakan baik pertanyaan tertutup maupun terbuka.

## Metode Pengolahan / Analisis Data
Adapun  uji  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:
1. Uji  validitas,  yaitu  suatu  ukuran  yang menunjukkan  tingkat  keabsahan  dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian.
2. Uji realibilitas, indeks yang menunjukan sejauh  mana  suatu  pengukuran  tanpa bias  (bebas  kesalahan)  dan  karena  itu menjamin  pengukuran  yang  konsisten lintas  waktu  dan  lintas  beragam  item dalam instrumen (Sekaran, 2010).
3. Analisa regresi, digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh diklat/bimtek penyusunan laporan keuangan terhadap peningkatan kompetensi SDM. 4. Analisa  regresi  berganda,  digunakan untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh: komitmen pimpinan instansi, kompetensi  SDM,  penggunaan  aplikasi akuntansi terhadap keberhasilan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. 5. Pengujian  secara  parsial  (uji  t), digunakan  untuk  menguji  hipotesis secara  parsial  guna  menunjukkan pengaruh variabel independen (diklat/bimtek penyusunan laporan keuangan)  terhadap  variabel  dependen (kompetensi SDM yang menjadi peserta diklat tersebut).
6. Demikian  pengujian  secara  parsial maupun secara simultan/bersama-sama pengaruh variabel independen (komitmen pimpinan instansi,
kompetensi  SDM,  dan  penggunaan aplikasi  akuntansi)  terhadap  variabel dependen  (keberhasilan  penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Responden
Responden utama penelitian adalah para pegawai penatausahaan keuangan di lingkungan  44  unit  satker  Kota  Bekasi,  yang terlibat  dalam  penyusunan  laporan  keuangan pada  instansinya.  Tiap  satker  diberikan kuesioner  sebanyak  3  eksemplar  untuk Pimpinan  satker,  PPK-SKPD  dan  staf  yang membantu PPK-SKPD, sehingga jumlah kuesioner  yang  didistribusikan    sebanyak  132 eksemplar.  Namun  demikian  tidak  semua kuesioner  dapat  kembali.  Berikut  adalah perincian  tingkat  distribusi  dan  pengembalian kuesioner.
Tabel 4.1 Perincian sampel penelitian Keterangan Jumlah Kuesioner yang didistribusikan 132 Kuesioner yang tidak kembali 26 Kuesioner tidak terisi lengkap 3 Kuesioner yang layak digunakan 103 Respon rate 80,30% Sumber: Penyebaran dan pengembalian kuesioner Apabila memakai rumus Slovin dengan galat  pendugaan  (d)  sebesar  5%,  maka sampel yang  masuk  dan  dapat  dipakai  untuk membuktikan  hipotesis,  cukup  diwakili dengan  100  sampel,  dengan  perhitungan sebagai berikut: n = N : { N.d 2 + 1} = 132 : { 1+ 132 (0.05) 2 } = 132 :1,33 = 99,25 atau dibulatkan 100 kuesioner.
Dengan demikian sebanyak 103 kuesioner  yang  masuk  dan  layak  digunakan, cukup mewakili/representative untuk digunakan  membuktikan  hipotesis  penelitian ini. Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  sebanyak  103  pegawai  dari beberapa  SKPD.  Penyajian  data  mengenai identitas  responden  untuk  memberikan gambaran  tentang  keadaan  diri  dari  pada responden, adalah sebagai berikut:

## Tabel 4.2

## Karakteristik identitas responden
Responden Jumlah Persentase Jenis kelamin Laki-laki 41 39.8 Perempuan 62 60.2 Umur <30 th 4 3.9 31 – 45 th 44 42.7 >46 th 55 53.4 Pendidikan D3 7 6.8 S1 / D4 47 45.6 S2 / S3 49 47.6 Lama bekerja < 6 th 6 5.8 6 – 10 th 20 16.4 > 11 th 73 74.8
Sumber : Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan  jenis  kelamin,  pegawai perempuan  menunjukkan  memiliki  jumlah yang  lebih  banyak  dibanding  pegawai  laki- laki, yaitu: 60,2% dibanding 39,8%.
Berdasarkan kelompok umur responden yang terbanyak adalah yang berumur lebih dari 46 tahun  yaitu  sebanyak  53,4%.  Berdasarkan tingkat  pendidikan  pegawai  SKPD  didominasi oleh pendidikan S1/D4 yaitu sebanyak 47,6%, sedangkan  berdasarkan  lama  masa  kerja, pegawai  SKPD  sebagian  besar  memiliki  masa kerja  lebih  dari  11  tahun  yaitu  sebanyak
74,8%. Analisis Data Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Pengujian  validitas  dilakukan  dengan menggunakan  nilai corrected  item  total correlation ,  sedangkan  pengujian  reliabilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha . Pengujian validitas dan reliabilitas selengkapnya  dapat  dilihat  pada Tabel  4.3 berikut ini. Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas No Variabel / Indikator r hitung r tabel Keterangan Alpha 1 Komitmen Pimpinan 0,909 Indikator 1 .689 0.300 Valid Indikator 2 .676 0.300 Valid
Indikator 3 .747 0.300 Valid Indikator 4 .798 0.300 Valid Indikator 5 .717 0.300 Valid Indikator 6 .761 0.300 Valid Indikator 7 .714 0.300 Valid 2 Diklat/ Bimtek 0,956 Indikator 1 .661 0.300 Valid Indikator 2 .716 0.300 Valid Indikator 3 .709 0.300 Valid Indikator 4 .729 0.300 Valid Indikator 5 .720 0.300 Valid Indikator 6 .839 0.300 Valid Indikator 7 .778 0.300 Valid Indikator 8 .816 0.300 Valid Indikator 9 .763 0.300 Valid Indikator 10 .651 0.300 Valid Indikator 11 .718 0.300 Valid Indikator 12 .769 0.300 Valid Indikator 13 .757 0.300 Valid Indikator 14 .827 0.300 Valid Indikator 15 .626 0.300 Valid Indikator 16 .684 0.300 Valid Indikator 17 .722 0.300 Valid 3 PPA 0,926 Indikator 1 .690 0.300 Valid Indikator 2 .655 0.300 Valid Indikator 3 .795 0.300 Valid Indikator 4 .716 0.300 Valid Indikator 5 .781 0.300 Valid Indikator 6 .689 0.300 Valid Indikator 7 .717 0.300 Valid Indikator 8 .700 0.300 Valid Indikator 9 .782 0.300 Valid Indikator 10 .659 0.300 Valid 4 Kompetensi 0,884 Indikator 1 .436 0.300 Valid Indikator 2 .572 0.300 Valid Indikator 3 .660 0.300 Valid Indikator 4 .593 0.300 Valid Indikator 5 .538 0.300 Valid Indikator 6 .578 0.300 Valid Indikator 7 .687 0.300 Valid Indikator 8 .575 0.300 Valid Indikator 9 .663 0.300 Valid
Indikator 10 .708 0.300 Valid Indikator 11 .670 0.300 Valid 5 Keberhasilan 0,896 Indikator 1 .654 0.300 Valid Indikator 2 .624 0.300 Valid Indikator 3 .717 0.300 Valid Indikator 4 .756 0.300 Valid Indikator 5 .783 0.300 Valid Indikator 6 .680 0.300 Valid Indikator 7 .577 0.300 Valid Indikator 8 .705 0.300 Valid Sumber : Data primer yang diolah 2016 Tabel  4.3  menunjukkan  bahwa  semua indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  mempunyai  koefisien  korelasi yang  lebih  besar  dari  0,30.  Nilai  r  hitung disajikan  pada  Tabel  4.3.  Dari  hasil  tersebut menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.
Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kedua  variabel  mempunyai  koefisien  alpha yang  cukup  besar  yaitu diatas  0,60 sehingga dapat  dikatakan  semua  konsep  pengukur masing-masing  variabel  dari  kuesioner  adalah reliabel  yang  berarti  bahwa  kuesioner  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan kuesioner yang handal.

## Analisis Deskriptif
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  terhadap  103  responden  staf  dan pimpinan  PPK-SKPD  melalui  penyebaran kuesioner.  Karena  masing-masing  variabel terdiri  lebih  dari  satu  item  kuesioner,  maka untuk  mendapatkan  kecenderungan  jawaban responden  terhadap  jawaban  masing-masing variabel.  Kecenderungan  jawaban  responden terhadap  jawaban  masing-masing  variabel akan  didasarkan  pada  nilai  rata-rata  skor jawaban  yang  selanjutnya  akan  dikategorikan pada rentang skor berikut ini:
Tabel 4.4

## Deskripsi jawaban responden
N Minimum Maximum Mean  Std. Deviation Diklat/bimtek Penyusunan Lap Keu 103 3.00 5.00 4.2239 .43641 Komitmen Pimpinan 103 2.57 5.00 4.3467 .47616 Kompetensi SDM 103 3.00 5.00 4.1801 .40834 Penggunaan Aplikasi Akuntansi 103 2.90 5.00 4.1699 .53042 Keberhasilan Penerapan 103 3.38 5.00 4.2682 .42386
Sumber : Data primer yang diolah 2016
Berdasarkan  penilaian  atas  variabel- variabel:  diklat/bimtek,  komitmen  pimpinan instansi,  kompetensi  SDM,  dan  penggunaan aplikasi akuntansi, maupun variabel keberhasilan  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  menunjukkan  rata-rata  indeks  skor sebesar 4,24. Kondisi demikian mencerminkan semua variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sudah  sesuai. Nilai  rata-rata sebesar 4,24 tersebut menunjukkan  lebih  besar  dari  nilai  tengah skala  ukuran  5  yaitu  sebesar  3,0.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kelima  variabel  yang terkait  dengan  keberhasilan  penerapan
laporan keuangan pemerintah daerah berbasis  akrual    di  Kota  Bekasi  sudah  dinilai dengan baik dan sesuai.

## Analisis Jalur
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis jalur ( path analisys ). Model teoritis yang telah digambarkan pada diagram jalur sebelumnya akan  dilakukan  analisis  berdasarkan  data yang  telah  diperoleh.  Metode  analisis  jalur dilakukan  dengan    menggunakan software AMOS .

## Uji Normalitas Data
Setiap  model  jalur  yang  baik  harus memenuhi  asumsi  normalitas.  Untuk  itu sebelum membahas pengujian hipotesis pada model penelitian, terlebih dahulu akan dilihat mengenai  asumsi  normalitas  data.  Pengujian normalitas dilakukan dengan mengamati nilai skewness  data yang  digunakan,  apabila  nilai CR pada skewness data berada pada rentang antara  +  2.58.    Hasil  pengujian  normalitas data ditampilkan pada Tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10 Uji Normalitas Data Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. Diklat 3.000 5.000 .231 .957 .005 .011 PAA 2.900 5.000 .004 .015 -.552 -1.144 Kompetensi 3.000 5.000 .347 1.439 .126 .262 Komitmen 2.571 5.000 -.498 -2.064 .653 1.352 Keberhasilan 3.375 5.000 .540 2.237 -.683 -1.414 Multivariate 8.355 5.067 Sumber: Data primer yang diolah Evaluasi  normalitas  dilakukan  dengan menggunakan  kriteria critical  ratio  skewness value dan kurtosis  value ,  yang  hasilnya menunjukkan  bahwa  semua  variabel  sudah terdistribusi normal secara univariate. Secara multivariate juga sudah menunjukkan terdistribusi  normal  dimana  nilai  kurtosis memiliki CR sebesar 5,067< 8.00. Pengujian Hipotesis
Analisis  hasil  pengolahan  data  pada tahap model jalur dilakukan dengan melakukan  uji  kesesuaian  dan  uji  statistik. Hasil  pengolahan  data  untuk  analisis  model jalur  ditampilkan  pada  tabel  4.11  sebagai berikut:

## Tabel 4.11
Regression Weight Structural Equational Estimate S.E. C.R. P Kompetensi <--- Diklat/Bimtek 0.728 0.058 12.52 *** Keberhasilan <--- Komitmen 0.264 0.062 4.243 *** Keberhasilan <--- Kompetensi 0.438 0.073 6.039 *** Keberhasilan <--- PAA 0.195 0.057 3.449 ***
Sumber : Data primer yang diolah
Model  persamaan  regresi  yang  dapat  dituliskan  dari  hasil  tersebut  dalam  bentuk persamaan regresi adalah sebagai berikut :
Kompetensi  =   0,728 Diklat  +  e1 Keberhasilan = 0,264 Komitmen + 0,438 Kompetensi + 0,195 PAA + e2
Persamaan  regresi  tersebut  menjelaskan bahwa  koefisien  regresi  variabel  diklat/bimtek, komitmen  pimpinan,  kompetensi  SDM,  serta penggunaan  aplikasi  akuntansi  memiliki    arah positif.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel diklat/bimtek, komitmen pimpinan dan penggunaan  aplikasi  akuntansi  mempunyai potensi untuk meningkakan keberhasilan penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

## Pengaruh Diklat/Bimtek terhadap Kompetensi SDM
Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  CR  untuk variabel  diklat/bimtek  terhadap  kompetensi SDM menunjukkan nilai CR = 12,52 dengan nilai signifikansi  sebesar  0,000<  0,05.    Dengan demikian  diperoleh  bahwa  hipotesis  yang menyatakan bahwa  pendidikan dan  pelatihan/ bimbingan  teknis  memiliki  pengaruh  positif yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi pegawai/SDM dapat diterima.

## Pengaruh  Komitmen  Pimpinan  terhadap Keberhasilan
Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  CR  untuk variabel komitmen pimpinan terhadap keberhasilan  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  menunjukkan  nilai  CR  =  4,243  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000<0,05.    Dengan demikian  diperoleh  bahwa  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  komitmen  pimpinan memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  keberhasilan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  pemerintah  daerah  dapat diterima.
Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Keberhasilan Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  CR  untuk variabel kompetensi SDM terhadap keberhasilan  penerapan  akuntansi  berbasis akrual  menunjukkan  nilai  CR  =  6,039  dengan nilai  signifikansi  sebesar  0,000<0,05.    Dengan demikian  diperoleh  bahwa  hipotesis  yang menyatakan  bahwa  kompetensi  SDM/pegawai memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  keberhasilan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  pemerintah  daerah  dapat diterima.

## Pengaruh  Penggunaan  Aplikasi  Akuntansi terhadap Keberhasilan
Hasil  pengujian  diperoleh  nilai  CR  untuk variabel penggunaan aplikasi akuntansi terhadap  keberhasilan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  menunjukkan  nilai  CR  =  3,449 dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000<  0,05. Dengan  demikian  diperoleh  bahwa  hipotesis yang  menyatakan  bahwa  Penggunaan  Aplikasi Akuntansi (PAA) memiliki pengaruh positif yang signifikan  terhadap  keberhasilan  penerapan akuntansi  berbasis  akrual  pemerintah  daerah dapat diterima.

## Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  ini  digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel-variabel  bebas  memiliki  pengaruh terhadap variabel terikatnya.
Tabel 4.12

## Koefisien determinasi
Estimate Kompetensi SDM .606 Keberhasilan Penerapan .643 Hasil perhitungan regresi dapat
diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  pada variabel  kompetensi  SDM  diketahui  koefisien sebesar  0,606.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa sebesar  60,6%  kompetensi  SDM/pegawai dapat  meningkat  seiring  dengan  semakin
baiknya  diklat/bimtek  penyusunan  laporan keuangan dengan sistem SIMDA yang diberikan oleh  BPKP,  dan  sisanya  sebesar  39,4% kompetensi dapat dipengaruhi variabel lain.
Hasil perhitungan regresi dapat diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  pada variabel  keberhasilan  diketahui  koefisien sebesar  0,643.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa sebesar 64,3% keberhasilan penerapan akuntansi  berbasis  akrual  dapat  meningkat seiring  dengan  semakin  baiknya:  kompetensi SDM,  komitmen  pimpinan  dan  penggunaan aplikasi  akuntansi  oleh  pegawai,  dan  sisanya sebesar 35,7% keberhasilan dapat dipengaruhi variabel lain.
Pembahasan Dari hasil analisis regresi linier sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  atas telah didapat angka-angka statistik yang dapat memberikan  petunjuk  atau  gambaran  tentang pengaruh variabel diklat/bimtek yang dilakukan terhadap  variabel kompetensi pegawai  pemerintah  daerah,  dan  sekaligus menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan untuk penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  tersebut memberikan  bukti  empiris  dimana  pendidikan dan  pelatihan  (diklat)  atau  bimbingan  teknis (bimtek)  khususnya  dalam  bidang  penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual  dengan  SIMDA,    memiliki  hubungan fungsional  dan  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  peningkatan  kompetensi SDM/pegawai.
Hasil  analisis  regresi  linier  tersebut memberikan  kesimpulan  bahwa  diklat/bimtek mempunyai  hubungan  fungsional/pengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  peningkatan kompetensi  SDM.  Dengan  kata  lain  dapatlah dinyatakan bahwa diklat/bimtek dapat menyebabkan  peningkatan  secara  signifikan kompetensi  SDM  yang  bertugas  menyusun laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini berarti bahwa makin tinggi atau makin banyak diklat/bimtek  yang  diikuti  baik  oleh  pimpinan maupun  staf  PPK-SKPD,  maka  akan  semakin meningkatkan  kompetensi  para  pimpinan maupun staf PPK-SKPD  tersebut.
Pengaruh diklat/bimtek terhadap kompetensi  kerja  aparatur  tersebut  adalah nyata atau signifikan, sebagaimana ditunjukkan dengan  hasil  pengujian  signifikansi.  Kondisi  ini dapat  memberikan  petunjuk  bahwa  diklat/ bimtek  merupakan  faktor  dominan  atau penentu utama terhadap peningkatan kompetensi  staf  maupun  pimpinan  PPK-SKPD. Dimana  semakin  banyak  atau  semakin  baik pelaksanaan diklat/bimtek kepada staf maupun pimpinan  PPK-SKPD,  maka  akan  semakin meningkatkan kompetensi staf maupun pimpinan PPK-SKPD tersebut. Hal ini menunjukkan  pula  bahwa  diklat/bimtek  dapat digunakan  untuk  memprediksi  perkembangan atau  peningkatan  kompetensi  staf  maupun pimpinan PPK-SKPD.
Pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)  atau bimbingan  teknis  (bimtek)  yang  diberikan kepada  staf  maupun  pimpinan  PPK-SKPD nampaknya  menjadi  usaha  mengurangi  atau menghilangkan  terjadinya  kesenjangan  antara kemampuan  staf/pimpinan  PPK-SKPD  dengan yang dikehendaki organisasi dan profesi. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan  kerja  yang  dimiliki  staf/pimpinan PPK-SKPD dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap.  Bagi  staf/pimpinan  PPK-SKPD  di lingkungan
Pemerintah Kota Bekasi, diklat/bimtek merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan  kemampuan  sesuai  dengan  tuntutan persyaratan  jabatan  dan  pekerjaan  sebagai auditor.
Diklat/bimtek  kepada  staf  maupun pimpinan  PPK-SKPD  Kota  Bekasi  merupakan proses  transformasi  kompetensi  sumber  daya manusia  yang  menyentuh  empat  dimensi utama,  yaitu:  dimensi  spritual,  intelektual, mental, dan fisik yang terarah pada perubahan- perubahan  kualitas  dari  keempat  dimensi sumber  daya  manusia  aparatur  tersebut (Sedarmayanti,  2009).  PP  Nomor  101  Tahun 2000  juga  menyebutkan  bahwa  sasaran pendidikan  dan  pelatihan  jabatan  PNS  adalah terwujudnya  PNS  yang  memiliki  kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku) yang sesuai dengan persyaratan tugas jabatan atau pekerjaan masing-masing.
Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting yaitu perlunya meningkatkan kerjasama  antara  Pemerintah  Daerah  kota Bekasi  dengan  BPKP,  khususnya  kerjasama dalam  penyelengaraan  diklat/bimtek  teknis substansi  di  bidang  penyusunan  laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mereka  lebih  memiliki  kompetensi  kerja  yang tinggi  atau  memadai  dalam  melaksanakan tugas dan jabatannya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini
sebagaimana  telah  diuraikan  dan  dibahas sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pendidikan  dan  Pelatihan/Bimbingan Teknis (Diklat/Bimtek) laporan keuangan kepada para pegawai SKPD di lingkungan Kota  Bekasi    memiliki  pengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  peningkatan kompetensi SDM. 2. Komitmen pimpinan instansi di lingkungan Kota Bekasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan laporan keuangan  pemerintah  daerah  berbasis akrual. 3. Kompetensi  SDM  pada  SKPD-SKPD  di lingkungan Kota Bekasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan laporan keuangan  pemerintah  daerah  berbasis akrual. 4. Penggunaan  aplikasi  akuntansi  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan laporan
keuangan  pemerintah  daerah  berbasis akrual.

## Saran
Mendasari  kepada  hasil  penelitian  ini maka  dapat  dikemukakan  beberapa  saran sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para  staf/pimpinan  PPK-SKPD  Kota Bekasi perlu ditingkatkan terutama diklat teknis  subtansi  dalam  penyusunan laporan  keuangan.  Namun  demikian implikasinya  bahwa  alokasi  anggaran untuk  program  diklat/bimtek  perlu ditingkatkan.
2. Program diklat/bimtek bagi para staf/pimpinan PPK-SKPD harus sepenuhnya  mengacu  pada  prinsip kesesuaian  antara  jenjang  diklat  dengan kebutuhan  obyektif  dan  riil  pelaksanaan tugas pada semua level organisasi. Untuk itu penyelenggaraan diklat harus didasarkan pada deskripsi pekerjaan ( job description )  dan  analisis  jabatan  ( job analysis ) yang akurat dan tepat. 3. Perlunya meningkatkan kerjasama antara  Pemerintah  Kota  Bekasi  dengan BPKP di masa kini dan mendatang dalam rangka  penyusunan  laporan  keuangan dengan  basis  akrual.  Sehingga  tidak hanya  di  tahun  anggaran  2016  ,  untuk tahun  anggaran  mendatang,  laporan keuangan  Pemerintah  Daerah  Bekasi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Metode-akuntansi-kas-basis-akrual-basis. http://dhycana.wordpress.com
/2008/11/21 > accessed 15/01/2010. Accounting Study Guide < http://accountinginfo.com/study/accru al-101.htm > accessed 15/01/2010. Forum Konsultasi SAP < http://www.ksap.org/konsultasi.php > accessed 15/12/2009. Implementasi SAP Berbasis Akrual, Strategi dan Pentahapannya di Indonesia. < http://www.ksap.org/liputan4.php > accessed 06/01/2010.
Five  Countries  Pionneering  Accrual  Budgeting and  Accounting  in  Central  Governmen t <. http//www.intosaijournal.org/technica
larticles/technicaljan04b.html >  accessed
15/01/2010 . International  Market  Research-ADB  GOVT ACCOUNTING PROJ < http://74.6.146.127/search/cache?ei=U
TF-8&p=Reseach+of+accrual>  accessed
21/02/2010.
Pemda  DKI  Hanya  Diawasi  20  Auditor Keuangan < http://www.detikfinance . com/read/20 08/08/07/131508/984572/4/ars... > accessed 23/02/2010.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  –  RI,  Juni  2009,
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  LKPP
Tahun Anggaran 2008, Jakarta. _______, Maret 2009, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester  II  Tahun  2008 , Jakarta. Deddi  Nordiawan  dkk.,  2007 ,  Akuntansi Pemerintahan , Jakarta, Penerbit Salemba Empat. Departemen Pendidikan Nasional, 2011, Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. DPR RI, 2004, Undang Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . DPR RI, 2004, Undang Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. DPR RI, 2004, Undang Undang nomor 10 Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundangundangan.
Indra  Bastian,  2006, Sistem  Akuntansi  Sektor Publik , Jakarta, Penerbit Salemba Empat. Kelsen, Hans, dalam Maria Indriadi Soeprapto, 1998  :  2,  dalam  Suryaningsih, Tinjauan terhadap Pengembangan Wilayah Perumahan  dan  Pemukiman  dalam Rangka  Pembangunan  Berkelanjutan . Web: wisnuwardhana.ac.id/fh/index, Februari 208. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005, Standar Akuntansi Pemerintahan ,
(dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  :
24 Tahun 2005), Jakarta.
_______,  2006,  Bahan  Bahasan  Untuk Limited Hearing , Jakarta.
_______, 2009, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP Berbasis Akrual . Mardiasmo,  2002, Akuntansi  Sektor  Publik , Yogyakarta, penerbit Andi. Muindro  Renyowijoyo,  2008, Akuntansi  Sektor Publik  –  Organisasi  Non  Laba ,  Jakarta, Penerbit Mitra Wacana media.
Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Undang-Undang  Nomor  15  tahun  2004, tentang  Pemeriksaan  atas  Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Keuangan Negara , Bandung, Penerbit Fokusmedia. Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2004, tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pusat dan Pemerintah Daerah , Bandung,
Penerbit “Citra Umbara”.
Keputusan  Presiden  Nomor  42  tahun  2002,
tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara ,  Jakarta,  Penerbit  CV.  Tamita Utama.
Keputusan  Presiden  Nomor  80  tahun  2003,
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah ,
Bandung, Penerbit Fokus media. Luthans,  Fred,  2006, Perilaku  Organisasi ,  Edisi 10,  Alih  Bahasa  oleh  Vivin  Andika Yuwono, ANDI,Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/22/M.PAN/ 4/2006 tentang Jabatan Fungsional  Widyaiswara  dan  Angka Kreditnya , Jakarta, LAN-RI. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi
Negara  Nomor  :  3  Tahun  2006 tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Orasi  Ilmiah Widyaiswara , Jakarta, LAN-RI.
Stoner,  A.F.,  2002, Fundamental  of  Financial Managing, Carvalis OR : Authors Academic  Publishing,  USA,  Cetakan Pertama,  Alih  Bahasa  oleh  Wandi  S. Brata, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
Susilo,W,  2002, Audit  Sumber  Daya  Manusia , Penerbit Gema Amini, Jakarta.