Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## PROVINSI RIAU
Andrew Shandy Utama * 1 , Rizana * 2
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Naskah diterima: 2 April 2020; revisi: 30 Mei 2020; disetujui: 20 Juni 2020

## Abstrak
Kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  penegakan  hukum  terhadap kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Berdasarkan  Pasal  50 ayat  (3)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  ditegaskan  bahwa  setiap  orang dilarang membakar hutan. Sejalan dengan itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar.  Akan  tetapi,  pada  tahun  2019  masih  terjadi kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  seluas  827  Ha.  Implementasi Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  dan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 terhadap  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  belum  berjalan  sesuai harapan.  Membakar  hutan  dan  lahan  merupakan  tindak  pidana.  Penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  kebakaran  hutan  dan  lahan  merujuk  pada  Pasal  78  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pemerintah Kabupaten  Indragiri  Hilir  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  untuk  meminimalisir terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan  melaksanakan  penyuluhan  hukum  kepada masyarakat serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan yang ada di sekitarnya.
Kata kunci : hukum, kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum
* Alamat korespondensi: Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning E-mail: 1 andrew.fh.unilakgmail.com , 2 rizana@unilak.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENDAHULUAN
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang luas yang berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  oleh  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  (Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, 2011). Hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dianugerahkan  kepada  bangsa  Indonesia  merupakan  kekayaan alam yang tidak ternilai harganya.
Hutan,  selain  merupakan  unsur  utama  sistem  penyangga  kehidupan  manusia,  juga merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, maupun manfaat ekonomi. Oleh karena itu, pemanfaataannya harus  dilakukan  secara  terencana,  rasional,  optimal,  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan kemampuan  daya  dukung  serta  memperhatikan  kelestarian  fungsi  dan  keseimbangan lingkungan  hidup  guna  mendukung  pengelolaan  hutan  dan  pembangunan  kehutanan  yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dalam  rangka memperoleh  manfaat  yang  optimal  dari  hutan  bagi  kesejahteraan  rakyat,  maka  pada prinsipnya  hutan  dapat  dimanfaatkan  dengan  memperhatikan  sifat,  karakteristik,  dan kerentaannya  serta  tidak  dibenarkan  untuk  mengubah  fungsi  pokok  hutan,  yaitu  fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi (Salim H.S., 2013). Hutan merupakan salah satu  kekayaan  sumber  daya  alam  bangsa  Indonesia  yang  harus  dijaga  kelestariannya  agar dapat  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Akan  tetapi,  kebakaran  yang  rutin  terjadi  di Indonesia telah merusak hutan.
Kebakaran hutan bukan merupakan fenomena yang langka di Indonesia, khususnya di Provinsi  Riau.  Bahkan,  kebakaran  juga  terjadi  pada  lahan-lahan  kecil  di  perkampungan masyarakat. Setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Hutan dan lahan  yang  terbakar  mengakibatkan  polusi  udara  berupa  kabut  asap  yang  dapat  merusak kesehatan, bahkan kabut asap tersebut menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura.
Berdasarkan  studi  kepustakaan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  memperoleh  data dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  Republik  Indonesia  bahwa  pada tahun  2019  telah  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Riau  seluas  75.871  Ha. Bahkan,  kebakarn  hutan  yang  terjadi  di  Provini  Riau  mendapatkan  perhatian  serius  dari Presiden Republik Indonesia sehingga Provinsi Riau dikunjungi langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 September 2019.
Gambar I. Foto Presiden Joko Widodo Didampingi Gubernur Riau Syamsuar Meninjau Langsung Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2019
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No.I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan. Sejalan  dengan  itu,  berdasarkan  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dari hasil observasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,  peneliti  memperoleh  informasi  dari  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Indragiri  Hilir  bahwa  pada  tahun  2019  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Penelitian  hukum sosiologis  adalah  suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  menjelaskan  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  terhadap  permasalahan  yang  ada  di  masyarakat  (Zainuddin Ali, 2013).
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  observasi,  wawancara, dan  kuisioner  di  lokasi  penelitian;  sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Responden dalam penelitian  ini  adalah  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Indragiri Hilir  dan  Satuan  Reserse  Kriminal  (Satreskrim)  Kepolisian  Resort  Indragiri  Hilir.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara,  dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
Hutan  merupakan  salah  satu  kekayaan  sumber  daya  alam  bangsa  Indonesia  yang dapat  dimanfaatkan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Oleh  karena  itu,  hutan  harus  dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan.  Berdasarkan  Pasal  69 ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  juga  ditegaskan  bahwa  setiap  orang dilarang  melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara  membakar.  Ketentuan  tersebut  dapat diartikan bahwa meskipun hutan dan lahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setiap orang dilarang membakar hutan dan lahan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga.
Implementasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dikarenakan pada  tahun  2019  masih  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir Provinsi  Riau.  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Indragiri  Hilir menyampaikan  bahwa  pada  tahun  2019  terjadi  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  sebenarnya  ada  mengecualikan  bahwa perbuatan membakar hutan dan lahan dibolehkan dengan mempertimbangkan kearifan lokal (Hendra  Eriant  Dikser,  2017).  Pada  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa  ketentuan  yang  menegaskan  setiap  orang  dilarang  melakukan  pembukaan  lahan dengan  cara  membakar  sebagaimana  yang  diatur  pada  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  undang- undang  tersebut  wajib  memperhatikan  dengan  sungguh-sungguh  kearifan  lokal  di  daerah masing-masing.
Kapabilitas  Pemerintah  Provinsi  Riau  dalam  mengendalikan  kebakaran  hutan  dan lahan  belum  berjalan  dengan  efektif  karena  hanya  diarahkan  pada  proses  pemadaman terhadap  hutan  dan  lahan  yang  terbakar  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kabut  asap. Pemerintah  Provinsi  Riau  sampai  saat  ini  belum  menemukan  solusi  yang  ideal  untuk mencegah  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  rutin  terjadi  setiap  tahunnya.  Selain  itu,  alokasi anggaran  dana  yang  disediakan  untuk  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  jumlahnya terbatas  sehingga  Pemerintah  Provinsi  Riau  harus  menunggu  bantuan  dana  dan  peralatan teknis  dari  pemerintah  pusat.  Dengan  hamparan  hutan  dan  lahan  gambut  yang  luas, Pemerintah  Provinsi  Riau  seharusnya  mengalokasikan  anggaran  dana  yang  besar  untuk mengantisipasi  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan,  khususnya  pada  musim  kemarau (Geovani Meiwanda, 2016).
Adapun  hambatan  dalam  implementasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau  adalah  masih  minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat hutan dan lahan untuk jangka panjang. Sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa hutan dan lahan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola untuk meningkatkan perekonomiannya pada saat itu saja,  tanpa  mempertimbangkan  bahwa  hutan  dan  lahan  merupakan  paru-paru  dunia  sebagai penghasil  udara  segar  yang  baik  untuk  kesehatan  manusia  dan  berguna  untuk menyeimbangkan keadaan iklim global, sehingga hutan dan lahan harus dijaga kelestariannya dan diwariskan untuk generasi berikutnya.
Hambatan  lainnya  dalam  implementasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi  Riau  adalah  masih  lemahnya penegakan hukum pada kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikarenakan meskipun telah ada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai  dasar  hukum  yang  melarang  setiap  orang  untuk membakar  hutan  dan  lahan,  tetapi  kebakaran  hutan  dan  lahan  masih  rutin  terjadi  setiap tahunnya di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Membakar  hutan  dan  lahan  merupakan  tindak  pidana,  sehingga  di  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai sanksi pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
Dalam  rangka  mewujudkan  efektivitas  implementasi  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibutuhkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Akan tetapi,
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No.I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  yang  dicita-citakan  karena  terdapat faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum.  Soerjono  Soekanto  (2013) menyebutkan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  ada  lima,  yaitu faktor  hukum  itu  sendiri  (undang-undang),  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  yang mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan.  Kelima  faktor tersebut saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Indragiri Hilir yaitu berdasarkan pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  barang  siapa  yang  dengan  sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupuah). Selanjutnya, pada Pasal 78 ayat (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  juga ditegaskan bahwa barang siapa yang karena kelalaiannya menyebabkan hutan terbakar dapat diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliah lima ratus juta rupiah).
Selain  itu,  apabila  tindak  pidana  kebakaran  hutan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, maka tuntutan pidananya akan dijatuhkan kepada pengurus badan hukum atau badan usaha tersebut dengan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 78 ayat (3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  di  atas, lalu sanksi pidananya ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana pada Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut.
Sejalan  dengan  itu,  berdasarkan  Pasal  108  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Apabila tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dilakukan oleh badan hukum atau badan  usaha  dan/atau  atas  nama  badan  hukum  atau  badan  usaha,  maka  dapat  digunakan prinsip  strict  liability,  yaitu  pertanggungjawaban  dari  pelaku  tindak  pidana  atas  kejahatan yang  telah  dilakukannya.  Prinsip  strict  liability  pernah  diterapkan  oleh  hakim  pada  putusan terhadap kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh PT Adei Plantation pada tahun 2014 (Eko Ardiansyah Pandiangan, 2016).
Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dapat  melakukan  upaya  pencegahan  untuk meminimalisir  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan  melaksanakan  penyuluhan hukum  ke  tengah-tengah  masyarakat  mengenai  larangan  membakar  hutan  dan  lahan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan, serta  bahaya  kebakaran  hutan  bagi  kehidupan.  Agar  pencegahan  tersebut  lebih  efektif, Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  Kepolisian  Resort Indragiri  Hilir  untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat.  Penguatan  peran pihak kepolisian tersebut secara psikologis dapat meyakinkan masyarakat bahwa membakar hutan dan lahan merupakan tindak pidana (Andrew Shandy Utama, 2019).
Selain  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  dapat  meningkatkan  peran masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  yang  ada  di  sekitarnya.  Berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  disebutkan  bahwa masyarakat  berkewajiban  untuk  ikut  memelihara  dan  menjaga  hutan  dari  gangguan  dan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Supriadi, 2010). Salah  satu  bentuk  peningkatan  peran  masyarakat  untuk  menjaga  kelestarian  hutan  adalah adanya  penghargaan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  kepada  masyarakat,  baik perorangan  maupun  kelompok  masyarakat,  apabila  mengetahui  dan  melaporkan  pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Pemerintah  Kabupaten  Indragiri  Hilir  juga  dapat  mengadopsi  kebijakan  Dinas Kehutanan  Provinsi  Riau  untuk  mencegah  terjadinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Kabupaten Indragiri Hilir (Wartiningsih, 2014). Adapun kebijakan tersebut yaitu:
1. Memantapkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya.
2. Meningkatkan rehabilitasi hutan serta perhutanan sosial.
3. Mengoptimalkan perlindungan dan konservasi hutan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan.
5. Menguatkan kelembagaan dan kewirausahaan masyarakat sekitar hutan.
6. Meningkatkan peran swasta kehutanan dalam pembangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membakar  hutan. Sejalan  dengan  itu,  berdasarkan  Pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, pada tahun 2019 masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas lebih kurang 827 Ha. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terhadap  kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir belum berjalan sesuai harapan. Membakar hutan dan  lahan  merupakan  tindak  pidana.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yaitu  berdasarkan  pada  Pasal  78  ayat  (3) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  ditegaskan bahwa  barang  siapa  yang  dengan  sengaja  membakar  hutan  dapat  diancam  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,-.  Sejalan  dengan itu,  berdasarkan  Pasal  108  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  ditegaskan  bahwa  setiap  orang yang  melakukan  pembakaran  lahan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3  tahun dan  paling  lama  10  tahun,  serta  denda  paling  sedikit  Rp3.000.000.000,-  dan  paling  banyak Rp10.000.000.000,-.

## REFERENSI
Abdul  Muis  Yusuf  dan  Mohammad  Taufik  Makarao. Hukum  Kehutanan  di  Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Andrew  Shandy  Utama.  2019.  Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review , Volume 1, Nomor 3, Hal. 306-313. Eko  Ardiansyah  Pandiangan,  Erdianto,  dan  Ledy  Diana.  2016.  Penerapan  Prinsip  Strict Liability  dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi  yang  Dianggap  Bertanggung  Jawab atas  Kebakaran  Hutan  di  Provinsi  Riau. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Fakultas Hukum Universitas Riau , Volume III, Nomor 2.
Geovani  Meiwanda.  2016.  Kapabilitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau;  Hambatan  dan Tantangan Pengendalian Kebakaran  Hutan dan Lahan. Jurnal Sosial Politik , Volume 19, Nomor 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No.I, Juni 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hendra  Eriant  Dikser,  Erdianto,  dan  Widia  Edorita.  2017.  Analisis  Yuridis  terhadap Pengecualian  Pembakaran  Lahan  dan  Hutan  Berdasarkan  Pasal  69  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Jurnal  Online  Mahasiswa  (JOM)  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau ,  Volume IV, Nomor 2.
Salim H.S. Dasar-dasar Hukum Kehutanan . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2007. Soerjono Seokanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Supriadi. Hukum  Kehutanan  dan  Hukum  Perkebunan  di  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010.
Wartiningsih. Pidana  Kehutanan;  Keterlibatan  dan  Pertanggungjawaban  Penyelenggara Kebijakan Kehutanan . Malang: Setara Press, 2014.
Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.