“…apabila suara saya ini ibarat teriakan di padang pasir yang sangat luas – yang mungkin dak ada yang memperha kan – akan terus saya saya kumandangkan. Hanya itulah yang dapat  saya  sumbangkan  kepada  negara  dan  bangsa  sebagai  seorang  guru  di  bidang Hukum Tata Negara di Perguruan Tinggi.”
(21 Februari 1987)
“Semoga  energi  yang  berserakkan  dalam  ha   kami  masing-masing  yang  tergambar dalam perdebatan dan hasil kajian kami ini dapat dirajut melalui proses poli k formal yang berlangsung di balik koridor hukum posi f yang menjadi pedoman untuk kebaikan dan kemaslahatan Indonesia ke masa depan.”
(6 Mei 2004 )
Dua  cuplikan  di  atas  menggambarkan  sosok  utuh  Prof.  (em).  Dr.  Sri  Soemantri Martosoewignjo  dalam  dunia  Hukum  Tata  Negara  (HTN)  Indonesia.  Cuplikan pertama diucapkannya sebagai bagian penutup dalam Pidato Ilmiah yang menandai penerimaan  jabatan  Guru  Besar  dalam  bidang  HTN  tahun  1987.  Saat  itu,  ia menyampaikan  pidato  yang  berjudul  “Undang-Undang  Dasar  dan  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sebagai  Produk  Majelis  Permusyawaratan Rakyat”. Tujuh belas tahun berselang, di hadapan Sidang Paripurna Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Kons tusi, Sri Soemantri kembali menyampaikan harapan yang dituangkan dalam cuplikan  kedua.  Idealisme  sebagai  seorang  guru  tampak  nyata  dalam  kedua cuplikan  tersebut.  Ia  sadar  bahwa  HTN  merupakan  cabang  ilmu  hukum  yang 'dijauhi'  oleh  banyak  orang  karena  sangat  bersentuhan  dengan  kekuasaan  dan karenanya  besar  kemungkinan  pendapat-pendapat  ilmiah  akan  diredam  karena berbahaya  bagi  penguasa.  Saat  Reformasi  meniscayakan  terjadinya  perubahan Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)—dengan  segala  kelebihan  dan kekurangan—Sri  Soemantri  kembali  menyuarakan  harapan  seorang  guru  besar kepada  para  wakil  rakyat  agar  bersedia  berjalan  di  ranah  hukum  posi f  untuk menelisik ulang berbagai kekurangan yang ada dalam UUD 1945 Perubahan dan menggunakan  hasil  kerja  Komisi  yang  dipimpinnya  untuk  menata  ulang  sistem ketatanegaraan Indonesia demi kemaslahatan yang lebih luas.
Dalam  perjalanannya,  Sri  Soemantri  dikenal  sebagai  seseorang  dengan  latar belakang  beragam  mulai  dari  pejuang  kemerdekaan,  ak vis  pergerakan,  poli si, hingga  ilmuwan  HTN.  Meskipun  demikian,  peran  sebagai  ilmuwan  merupakan peran yang sangat dibanggakannya. Diyakininya menjadi guru merupakan ladang amalan yang tak akan pernah terputus, yang membawa kedamaian dalam hidup,

## Khazanah

## SRI SOEMANTRI
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ] 2442-9325
terutama  saat  menyaksikan  para  muridnya  melesat  berprestasi  dan menyumbangkan  beragam  kontribusi  bagi  negeri  yang  sangat  dicintainya: Indonesia.

## A.  Sketsa Biograﬁ¹
Dilahirkan di Tulung Agung 15 April 1926, Sri Soemantri Martosoewignjo anak dari pasangan  Isbandi  Martosoewignjo-Ar ni,  dikenal  luas  sebagai  pakar  HTN, khususnya Hukum Kons tusi. Bidang ini menjadi iden k dengan dirinya setelah ia berhasil  mempertahankan  disertasi  dengan  judul  “Prosedur  dan  Mekanisme Perubahan  UUD  1945”  pada  tahun  1978.  Keinginannya  untuk  mencapai  ngkat pendidikan ter nggi sangat dipengaruhi oleh keyakinan kuat sang Ibu bahwa kelak putranya yang keenam akan mampu menjadi orang besar. Dibesarkan dalam situasi serba  sulit  pada  masa  Revolusi  Kemerdekaan,  membawa  Sri  Soemantri  tumbuh menjadi  seorang  manusia  dengan  nasionalisme  nggi  melalui  berbagai  bacaan mengenai pemikiran-pemikiran serta menghadiri pidato-pidato para guru bangsa, antara lain Ki Hadjar Dewantoro, Bung Karno, Bung Ha a dan Ki Mas Mansjur. Ar pen ng pendidikan untuk memerdekaan suatu bangsa diperolehnya dari pikiran Ki Hadjar Dewantoro. Kecintaannya akan tanah air diwujudkan pula saat ia bergabung dengan Tentara Pelajar (TRIP) yang kemudian dilanjutkan dengan ak vitasnya di berbagai  organisasi  mahasiswa,  misalnya  Gerakan  Mahasiswa  Marhaenis  yang menjadi  cikal  bakal  Gerakan  Mahasiswa  Nasionalis  Indonesia.  Selain  itu,  Sri Soemantri  juga  masuk  dalam  lingkaran  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  yang mengantarnya  menjadi  anggota  termuda  Kons tuante  dalam  usia  29  tahun. Baginya Kons tuante bukan semata-mata badan pembentuk kons tusi, melainkan sebuah 'perguruan  nggi' yang menyediakan ruang membuat interpretasi terhadap berbagai  perdebatan  hukum  dan  poli k  mengenai  independensi  Kons tuante, proses pengisian pimpinan Kons tuante, serta hal-hal prinsipil lainnya berkenaan dengan  kons tusi,  termasuk  materi  muatan.  Meskipun  berbagai  perdebatan acapkali  diakhiri  dengan  pemungutan  suara,  Sri  Soemantri  mencatat  salah  satu pelajaran pen ng, “poli k yang sering dijuluki the art of possibility adalah seja nya menuntut saling menerima perbedaan dan mengelolanya dalam sebuah kompromi demi kepen ngan rakyat banyak”.²
Ditunjuk  memimpin  Sub-Komisi  HAM  dalam  pembahasan  internal  di Kons tuante,  memberikan  kesempatan  kepada  Sri  Soemantri  memahami  HAM lebih mendasar, yang kelak akan sangat bermanfaat saat ia diminta sebagai anggota Komisi Nasional HAM tahun  1990-an. Salah satu  perdebatan  sengit yang terjadi
¹   Lihat Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Mengawal Kons tusi: Pengabdian Seorang Guru Besar , Bandung: Unpad Press, 2006.
² Ibid., hlm. 63.
dalam  Sub-Komisi  berkenaan  dengan  acuan  gagasan  HAM,  dalam  ar   mencari argumentasi perlunya HAM diatur dalam kons tusi. Ada yang mendasarkan pada Al-Quran dan Hadis, paham liberal, paham sosialis, ataupun pengalaman bangsa Indonesia  dalam  perjuangan  kemerdekaan.  Perbedaan  pandangan  ini  berakibat pada perbedaan “penafsiran, perumusan penger an-penger an dan sejauhmana hak-hak diatur serta siapa saja yang bisa dilindungi oleh hak-hak tersebut”.³ Salah satu  hak  yang  diperdebatkan  adalah  hak  milik.  Fraksi-fraksi  partai  Islam berpendirian bahwa hak milik adalah karunia Allah dan oleh karenanya penggunaan hak tersebut harus memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan kata lain, hak milik mempunyai fungsi sosial. Perdebatan mengenai hak milik ini muncul saat para juru bicara  fraksi  meminta  perha an  mengenai  pen ngnya  memahami  HAM  dalam konteks Indonesia saat merumuskan hak-hak asasi dalam UUD.⁴ Dalam kesempatan memimpin  tersebut,  Sri  Soemantri  mengusulkan  adanya  hak  suaka  poli k  bagi warga  negara  asing  dari  pengejaran  karena  keyakinannya.⁵  Akhirnya,  setelah melalui perdebatan panjang dan pemungutan suara, terdapat 22 hak asasi yang sudah disetujui untuk dirumuskan dalam pasal-pasal UUD.⁶
Kembali ke kampus menjadi keputusan Sri Soemantri saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959  mengakhiri  kiprahnya  di  Kons tuante.  Dekrit  ini  menyatakan  pembubaran Kons tuante  dan  memberlakukan  kembali  UUD  1945.  Sesungguhnya  PNI  telah mempersiapkan tugas berikut baginya yakni diperbantukan di sebuah komisi yang akan  dipimpin  oleh  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  IX  di  Jakarta,  namun  tugas tersebut  ditolaknya.⁷  Keinginannya  untuk  segera  menyelesaikan  kuliah  di Universitas Padjadjaran mengalahkan berbagai tawaran poli k. Adalah Mr. Ernst Utrecht yang menjadikannya sebagai calon asisten dosen. Tahun 1964 ia berhasil merampungkan kuliahnya dengan bidang kajian HTN. Pemilihan ini bukan semata- mata  karena  pengalamannya  menjadi  anggota  Kons tuante,  melainkan  lebih didasarkan pada pencapaian nilai-nilai mata kuliah yang terbilang baik di bidang ilmu kenegaraan. Saat mengetahui Sri Soemantri memilih spesialisasi HTN, Usep Ranawidjaja segera menawarkan menjadi asistennya pada mata kuliah HTN dan Perbandingan HTN.
Sekitar  tahun  1964-an  Sri  Soemantri  diminta  menjadi  Pembantu  Dekan  III bidang  Kemahasiswaan.  Di  tengah  situasi  poli k  yang  memanas,  tugas  yang diembannya  dak  ringan  karena  banyak  mahasiswa  yang  harus  'diselamatkan' studinya akibat adanya tuduhan-tuduhan poli k tertentu. Namun, tahun 1966 Sri
201 Khazanah : Sri Soemantri
³ Ibid ., hlm. 81.
⁴ Ibid ., hlm. 82. ⁵ Ibid. , hlm. 80. ⁶ Ibid ., hlm. 83. ⁷ Ibid ., hlm. 125.
Soemantri melepaskan jabatannya karena adanya “penggunaan kekuatan massa dalam penyelesaian masalah kemahasiswaan”.⁸
Keputusan mundur sebagai Pembantu Dekan menyebabkan ia memiliki banyak waktu untuk mencurahkan pikiran, melakukan peneli an, serta menulis buku. Pada masa itu, ia menuangkan pikirannya mengenai sistem dua partai yang terinspirasi dari  gagasan  yang  dilontarkan  oleh  Pangdam  VI  Siliwangi  saat  itu,  Mayjen  H.R. Dharsono.  Hasilnya,  lahir  sebuah  buku  sebagai  respon  seorang  ilmuwan  HTN terhadap  rencana  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  dengan  Ketetapan MPRS  serta  'alotnya'  pembahasan  RUU  paket  poli k,  yang  terdiri  dari  RUU Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan; RUU tentang Pemilihan Umum; serta RUU tentang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR  dan  DPRD.  Di  kemudian  hari  buah pikiran Sri Soemantri ini dipandang sebagai 'terobosan' oleh komunitas HTN yang mendekatkan kajian Ilmu Poli k dengan Ilmu HTN. Mengenai hal ini Sri Soemantri berpendapat:
“Saya  menyadari  bahwa  masalah  sistem  dua  partai  adalah  masalah poli k. Sebagai sistem poli k, ia menjadi domein ilmu poli k. Namun ke ka  ia  hendak  dilaksanakan,  tentunya  perlu  bentuk  hukum  yang mewadahinya sesuai hirarki perundang-undangan yang berlaku. Inilah alasan utama saya tertarik untuk melakukan peneli an tentang sistem dua partai ini.”⁹
Tahun 1976, Sri Soemantri memulai program S3 di bawah bimbingan Prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagai Ketua Tim Promotor dan Prof. Mr. Crince Le Roy—Guru Besar HTN pada Rijksuniversiteit di Utrecht Belanda—sebagai Co-Promotor. Atas beasiswa Pemerintah Belanda, Sri Soemantri berkesempatan melakukan sandwich program selama kurang lebih 1 tahun di Belanda. Pada 22 Juli 1978 di hadapan Sidang  Terbuka  Senat  Guru  Besar  Universitas  Padjadjaran  (Unpad),  ia  berhasil mempertahankan  disertasinya.  Dilihat  dari  durasi  waktu,  Sri  Soemantri menyelesaikan studinya dalam waktu yang cukup singkat yang disebutnya sebagai hasil bimbingan Prof. Rochmat serta keteli an Prof. Crince Le Roy untuk menyusun argumentasi-argumentasi ilmiah sebagai faktor utama.¹⁰
Pencapaian gelar akademik ter nggi membuat Sri Soemantri makin disibukkan oleh  berbagai  kegiatan  di  kampus  dan  di  luar  kampus,  termasuk  terlibat  dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas)  untuk  menyusun  rancangan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara (GBHN). Di kampusnya, Sri Soemantri diangkat menjadi Pembantu Dekan I Bidang Akademik,  yang  dilanjutkan  dengan  pengangkatannya  sebagai  Dekan  selama  2 (dua)  periode.  Pada  masa  ini,  Sri  Soemantri  dikenal  sebagai  Dekan  yang
⁸ Ibid ., hlm. 134.
⁹ Ibid. , hlm. 36-137. ¹⁰ Ibid ., hlm. 144.
PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
memperlihatkan dua karakter sekaligus, yakni sebagai seorang scholar dan seorang 'manager', dengan tugas utama mengembangkan sistem manajemen pendidikan hukum.  Sebagai  seorang scholar atau  ilmuwan,  Sri  Soemantri  mampu mengembangkan pemikiran-pemikiran HTN yang melambungkan nama Unpad di ngkat  nasional  dan  internasional.  Sedangkan  sebagai  'manager',  ia  sangat mengedepankan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dosen-dosen. Di bawah kepemimpinannya, para dosen 'diwajibkan' mengiku  jenjang pendidikan lanjutan baik di Unpad maupun di luar Unpad. Setelah menyelesaikan masa jabatan sebagai  Dekan,  Sri  Soemantri  diminta  menjadi  Rektor  Universitas  17  Agustus  di Jakarta selama kurang lebih delapan tahun. Pada tahun 2000, ia diangkat menjadi Rektor  Universitas  Jayabaya.  Seakan  dak  ingin  melepas  Sri  Soemantri,  Yayasan yang menaungi Universitas Jayabaya tetap memintanya sebagai 'penasihat' setelah masa jabatan sebagai Rektor berakhir.
Di luar dunia kampus, Sri Soemantri terlibat dalam dua lembaga pen ng, yaitu Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  tahun  1993,  serta  Komisi Kons tusi tahun 2003. Keterlibatannya di Komnas HAM di samping pengalamannya sebagai anggota Kons tuante, antara lain ditopang oleh berbagai keikutsertaan Sri Soemantri  dalam  kelompok  kerja  Wanhankamnas  yang  memungkinkannya mengumpulkan, mempelajari, dan mendiskusikan berbagai hal mengenai HAM di Indonesia.  Bahkan  Sekjen Wanhankamnas  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Laksamana Madya  Machmud  Subarkah  memintanya  mempersiapkan  Rancangan  Ketetapan MPR mengenai HAM.¹¹ Saat menjadi anggota Komnas HAM, Sri Soemantri ditunjuk sebagai  Ketua  Sub  Komisi  Pengkajian  Instrumen  Hak  Asasi  Manusia.  Di  bawah kepemimpinannya,  Sub  Komisi  ini  menghasilkan  beberapa  rekomendasi,  antara lain:¹² Pertama ;  perlunya  Indonesia  segera  mera ﬁkasi  beberapa  kovenan,  yaitu Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak  Manusiawi  atau  Merendahkan  Martabat  Manusia;  Kovenan  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan Hak-hak Sipil dan Poli k; serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hasil kajian ini diserahkan kepada Pemerintah agar  dapat  di ndaklanju . Kedua ;  pengkajian  Undang-Undang  Nomor  11  Pnps 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi (UU An  Subversi). Menurut hasil  kajian  Sub  Komisi  ini,  UU  An   Subversi  mengandung  berbagai  kelemahan substansial  yang  berpotensi  melanggar  HAM.  Pada  tanggal  9  Februari  1996, Komnas  HAM  secara  resmi  mengirim  surat  kepada  Presiden  Soeharto  agar mencabut UU tersebut.
Reformasi yang memunculkan keniscayaan melakukan perubahan UUD 1945 membawa Sri Soemantri kembali ke arena nasional. Ikut serta sebagai Tim Ahli PAH I MPR,  ia  menyaksikan  perdebatan-perdebatan  dalam  Badan  Pekerja  MPR,  yang
¹¹ Ibid. , hlm. 166.
¹² Ibid ., hlm. 170-171.
seakan-akan  memutar  kembali  kenangan  saat  terlibat  sebagai  anggota Kons tuante.  Sayangnya,  rangkaian  perubahan  UUD  1945  yang  berakhir  pada tahun  2002  memunculkan  berbagai  kri k  tajam  terhadap  hasil  perubahan dimaksud. Tidak terkecuali Sri Soemantri. Baginya amandemen dilakukan sangat tergesa-gesa,  meminimalkan  par sipasi  publik  yang  lebih  luas.  Sebagai  upaya meredam  kri kan-kri kan  tersebut,  MPR  membentuk  Komisi  Kons tusi  melalui Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/2002  yang  diiku   dengan  Keputusan  MPR  No. 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan dan Keanggotaan Komisi Kons tusi.
Memenuhi  'panggilan  sejarah',  pada  tanggal  8  Oktober  2003  Sri  Soemantri terpilih  menjadi  Ketua  Komisi  Kons tusi.  Tantangan  terbesar  Komisi  ini  adalah menghasilkan  sebuah  kajian  komprehensif  terhadap  UUD  1945  Perubahan. Akhirnya  disepaka   dibentuk  dua  Sub-Komisi  yang  menghasilkan  dua  naskah: pertama ,  Kajian  Akademik  tentang  Perubahan  UUD  RI  Tahun  1945,  dan kedua , Naskah  Perubahan  UUD  RI  Tahun  1945.  Tanggal  6  Mei  2004  secara  resmi  Sri Soemantri  menyerahkan  hasil  kerja  Komisi  yang  dipimpinnya  dalam  Rapat Paripurna Badan Pekerja MPR yang dihadiri oleh Amien Rais, Ketua MPR saat itu.

## B.  Kons tusi
Adalah pengalamannya menjadi anggota Kons tuante yang menjadi faktor utama Sri Soemantri mencurahkan perha annya pada kons tusi, khususnya UUD 1945. Berbagai  perdebatan  yang  muncul  saat  sidang-sidang  Kons tuante menyadarkannya akan ar  pen ng kons tusi bagi suatu negara.
Dalam  kajian  Teori  dan  Hukum  Kons tusi  terdapat  beberapa  bahasan fundamental.  K.C.  Wheare,  misalnya,  dalam  bukunya  menjelaskan  hal-hal  yang berkenaan dengan penger an, klasiﬁkasi, materi muatan, otoritas, serta perubahan kons tusi.¹³  Tentang  makna  kons tusi,  Sri  Soemantri  menyebutnya  sebagai dokumen formal yang berisi:¹⁴
1.  Hasil perjuangan poli k bangsa di waktu lampau;
2.  Tingkat- ngkat ter nggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3.  Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang  hendak  diwujudkan,  baik  untuk  waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang; dan
4.  Suatu  keinginan  dengan  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan  bangsa hendak dipimpin.
Tentang  materi  muatan  kons tusi,  Sri  Soemantri  mengu p  pendapat  J.G. Steenbeek menjelaskan  ga materi dasar, yaitu:¹⁵
¹³  K.C. Wheare, Modern Cons tu on , London: Oxford University Press, 1966.
¹⁴  Sri  Soemantri, Kons tusi  Indonesia:  Prosedur  dan  Sistem  Perubahannya  Sebelum  dan  Sesudah  UUD  1945 Perubahan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 2.
¹⁵ Ibid. , hlm. 44.
1.  Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara;
2.  Susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
3.  Pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang  juga  bersifat fundamental.
Salah  satu  materi  pen ng  kons tusi  yang  menarik  perha an  Sri  Soemantri berkenaan  dengan  perubahan,  yang  kemudian  dijadikannya  sebagai  peneli an disertasi, khususnya ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Hal ini didasarkan pada satu pertanyaan  pen ng  yang  diajukannya  yaitu  “dapatkah  generasi  yang  hidup sekarang ini mengikat generasi yang akan datang?” Terhadap pertanyaan tersebut Sri Soemantri berpendapat:¹⁶
1.  Generasi yang hidup sekarang  dak dapat mengikat generasi yang akan datang.
2.  Hukum Kons tusi hanyalah salah satu bagian dari HTN.
3.  Ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  se ap  kons tusi  atau  UUD  selalu dapat diubah.
Tiga hal yang hendak dibuk kannya dalam disertasi yang ditulisnya dari tahun 1976-1978, melipu :
1.  Mengubah UUD 1945 adalah masalah hukum, dalam hal ini Hukum Kons tusi Indonesia.
2.  Prosedur serta sistem perubahan UUD 1945 seharusnya mewujudkan dua hal, yaitu  menjamin  kelangsungan  hidup  bangsa  Indonesia  dan  memungkinkan adanya perubahan.
3.  Persyaratan  seper   yang  diatur  dalam  Pasal  37  UUD  1945  belum  melipu prosedur serta sistem perubahan kons tusi yang seharusnya ditempuh. Berkaitan  dengan  perubahan,  menurut  Sri  Soemantri  terdapat  empat permasalahan utama, yaitu:¹⁷
1.  Prosedur dan mekanisme;
2.  Sistem perubahan;
3.  Bentuk hukum; serta
4.  Substansi yang akan diubah.
Khusus terhadap pertanyaan, apakah sifat perubahan UUD merupakan masalah hukum atau masalah poli k, Sri Soemantri tegas berpendapat bahwa perubahan merupakan  ranah  hukum.  Meskipun  ia  mengakui  adanya  aspek  poli k  dalam perubahan,  namun  aspek  hukum  lebih  dominan.  Secara  ringkas  disebutnya “wewenang  mengubah  Undang-Undang  Dasar  adalah  masalah  hukum  yang mengandung aspek poli k”.¹⁸ Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut.
¹⁶ Ibid. , hlm. 7.
¹⁷  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 22.
¹⁸  Sri Soemantri, Kons tusi Indonesia… , Op.cit. , hlm. 134.
Pasal 37 UUD memberikan kekuasaan kepada MPR untuk melakukan perubahan, dan  kekuasaan  tersebut  dituangkan  dalam  wujud  tugas  serta  wewenang. Pengaturan tentang tugas dan wewenang MPR tersebut masuk dalam bidang HTN. Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Logemann  mengenai  obyek  penyelidikan  HTN, yaitu:¹⁹
1.  Jabatan-jabatan apa yang terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu;
2.  Siapakah yang mengadakan jabatan-jabatan itu;
3.  Bagaimanakah cara melengkapinya dengan jabatan;
4.  Apakah tugasnya (lingkungan pekerjaan);
5.  Apakah wewenangnya;
6.  Perhubungan kekuasaan satu sama lain;
7.  Dalam  batas-batas  apakah  organisasi  negara  (dan  bagian-bagiannya) menjalankan tugas kewajibannya.
Berkaitan dengan materi muatan apa yang dapat diubah, Sri Soemantri secara spesiﬁk menyatakan:
“…  dapat  diubah  atau  daknya  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar pertama-tama  adalah  masalah  poli k.  Kecuali  ditentukan  dalam Undang-Undang  Dasar,  masalah  dapat  diubah  atau  daknya Pembukaan  dak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang  lain, termasuk Ketetapan  MPR.  Dengan  lain  perkataan,  hal  itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar.”²⁰
Selanjutnya dikatakan oleh Sri Soemantri karena perubahan UUD merupakan masalah  yang  sangat  pen ng,  ia  berpendapat  ketentuan  perubahan  harus diperberat  guna  mencegah  usaha  dari  golongan  atau  anggota  yang  hendak mengubah  UUD  1945.  Pasal  37  UUD  1945  sebelum  perubahan  dipandangnya sebagai ketentuan yang menggolongkan UUD 1945 sebagai kons tusi rigid yakni kons tusi  yang  sulit  diubah  karena  perubahannya  membutuhkan  persyaratan- persyaratan khusus.²¹

## C.  Poli k Hukum
Sri Soemantri dikenal sebagai salah satu peletak dasar mata kuliah Poli k Hukum di berbagai  universitas  di  Indonesia.  Di  FH  Unpad,  mata  kuliah  ini  diajarkan  pada semua jenjang pendidikan, bahkan menjadi mata kuliah wajib pada program S2 dan S3. Pada saat Prof. Mahfud MD mempertahankan disertasi di Fakultas Hukum UGM, Sri Soemantri ber ndak sebagai salah satu penguji.
Meskipun diakuinya bahwa hukum, khususnya undang-undang, terpengaruh
¹⁹ Ibid. , hlm. 131.
²⁰ Ibid. , hlm. 150.
²¹  Sri  Soemantri, Persepsi  Terhadap  Prosedur  dan  Sistem  Perubahan  Kons tusi  Dalam  Batang  Tubuh  Undang- Undang Dasar 1945 , Bandung: Alumni, 1986, hlm. 71.
oleh poli k, bahkan sebagai produk poli k, namun poli k hukum bukanlah obyek kajian dari Ilmu Poli k, melainkan Ilmu Hukum. Hal ini diperolehnya sebagai hasil dari  membaca  dan  menganalisis  berbagai  pendapat  para  ahli  mengenai  poli k hukum,  terutama  Prof.  Padmo  Wahjono  dan  Teuku  Moh.  Radhie,  S.H.  (Mantan Kepala  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional).  Menurut  Padmo  Wahjono,  poli k hukum adalah “kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk”. Dari deﬁnisi tersebut, Sri Soemantri mengajukan  ga pertanyaan mendasar, yaitu:²²
1.  Apa yang dimaksud dengan kebijakan dasar;
2.  Apa yang dimaksud dengan arah hukum, bentuk hukum, dan isi hukum;
3.  Apa makna 'akan dibentuk'.
Terhadap  frasa  'kebijakan  dasar',  Sri  Soemantri  menyatakan  bahwa  frasa tersebut  menunjuk  pada  kebijakan  dasar  yang  ditemukan  dalam  kons tusi  atau undang-undang  dasar.  UUD  1945  memuat  beberapa  poli k  hukum,  misalnya, kebijakan  mengenai  kekuasaan  kehakiman  yang  terdapat  dalam  Pasal  24  serta kebijakan dasar lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal II Aturan Peralihan, yang disebutnya sebagai hukum transitor. Contoh lain dapat ditemukan dalam Pasal 101 dan 102 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).
Pasal 101 berbunyi,
“Perkara  perdata,  perkara  pidana  sipil  dan  perkara  pidana  militer semata-mata masuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan yang  diadakan  atau  diakui  dengan  undang-undang  atau  atas  kuasa undang-undang”.
Selanjutnya, Pasal 102 menentukan:
“Hukum  perdata  dan  hukum  dagang,  hukum  pidana  sipil  maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan  dan  kekuasaan  pengadilan  diatur  dengan  undang-undang dalam  kitab-kitab  hukum,  kecuali  jika  pengundang-undang menganggap  perlu  untuk  mengatur  beberapa  hal  dalam  undang- undang tersendiri”.
Dengan  demikian,  Pasal  102  menentukan  poli k  hukum  kodiﬁkasi  sebagaimana diketahui dari frasa yang berbunyi 'dalam kitab-kitab hukum'.
Arah hukum menurut Sri Soemantri berkenaan dengan kebijakan hukum, dalam ar   apakah  hendak  ke  arah  uniﬁkasi  atau  pluralisme  hukum,  sedangkan  bentuk hukum menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan serta tata urutannya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari UUD 1945,
²²  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia…. , Op.cit. , hlm. 123-127.
Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres dan Perda Provinsi serta Perda Kabupaten/Kota. Isi hukum  berkaitan  dengan  substansi  atau  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan. Lebih lanjut Sri Soemantri menjelaskan bahwa isi hukum berkaitan pula dengan materi hukum yang akan diatur dalam berbagai cabang hukum dan sesuai dengan sistem hukum maka cabang-cabang hukum tersebut melipu  HTN, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Administrasi Negara.
Hal ke ga dari deﬁnisi poli k hukum Padmo Wahjono berkenaan dengan frasa 'akan dibentuk'. Menurut Sri Soemantri frasa tersebut menunjuk pada hukum yang akan  dibentuk  atau  dibuat  atau  singkatnya  hukum  yang  akan  datang  ( ius cons tuendum ).
Pendapat ahli kedua yang seringkali dirujuk oleh Sri Soemantri adalah Teuku Moh.  Radhie,  yang  mengar kan  poli k  hukum  sebagai  “pernyataan  kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan”.²³ Tidak berbeda dengan pendekatan di atas, Sri Soemantri menganalisis penger an di atas dengan beberapa pertanyaan, yakni:
1.  Apa yang dimaksud sebagai pernyataan kehendak Penguasa Negara;
2.  Apa yang dimaksud sebagai hukum yang berlaku di wilayahnya;
3.  Apa yang dimaksud mengenai arah ke mana hukum hendak dikembangkan. Berkenaan dengan pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan 'Penguasa Negara',  Sri  Soemantri  menjelaskan  melalui  ar   negara  sebagai  organisasi kekuasaan di mana pusat-pusat kekuasaan negara terwujud dalam fungsi, tugas, dan  wewenang  lembaga-lembaga  negara  serta  pejabat-pejabat  negara. Menariknya, Sri Soemantri menyatakan perubahan UUD 1945 menambah jumlah lembaga  negara,  yaitu  MPR,  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden,  BPK,  MA,  MK, serta  KY.²⁴    Dari  sejumlah  lembaga  negara  tersebut,  Sri  Soemantri  menjelaskan hanya lembaga-lembaga tertentu yang dapat membentuk poli k hukum melalui pernyataan  kehendaknya,  melipu :  MPR;  DPR  bersama-sama  dengan  DPD  dan Presiden;  Presiden  sendiri;  dan  MA.  Adapun  bentuk-bentuk  hukum  pernyataan kehendak sejalan dengan wewenang masing-masing lembaga. MPR dalam bentuk UUD dan Ketetapan MPR (sebelum perubahan); DPR, Presiden dan DPD berupa UU; Presiden melalui Perppu, PP dan Perpres. MA membentuk poli k hukum melalui putusan-putusannya.²⁵  Daniel  Lev  pernah  membuat  tulisan  dengan  judul Mahkamah Agung dan Poli k Hukum Waris Adat.²⁶
Menjawab pertanyaan kedua berkenaan dengan ar  'hukum yang berlaku di
²³ Ibid. , hlm. 127-130.
²⁴ Ibid. , hlm. 127-128.
²⁵ Ibid. , hlm. 129.
²⁶ Ibid.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
wilayahnya',  Sri  Soemantri  mengar kan  sebagai  hukum  yang  berlaku  di  wilayah Indonesia ( ius cons tutum ), termasuk pula aturan peralihan mengenai perubahan status suatu daerah yang bertujuan mencegah terjadi kekosongan hukum. Aturan peralihan lainnya yaitu berkenaan dengan adanya peraturan baru yang mengatur materi  muatan  yang  telah  ada  dalam  peraturan  sebelumnya.  Aturan  peralihan semacam ini bertujuan untuk menjamin kepas an hukum.²⁷
Terakhir,  mengenai  arah  pengembangan  hukum,  Sri  Soemantri  menyatakan bahwa makna dari frasa tersebut menunjuk pada ius cons tuendum . Ar nya poli k hukum  tentang  ke  arah  mana  hukum  hendak  dibentuk,  misalnya  poli k  hukum kodiﬁkasi,  poli k  hukum  uniﬁkasi,  atau  hukum  material  atau  hukum  formal  apa yang hendak dibuat.²⁸

## D.  Sistem Pemerintahan, Sistem Kepartaian, dan Kelembagaan Negara
Sebagaimana  ahli  lainnya,  Sri  Soemantri  mengar kan  sistem  pemerintahan berkaitan  erat  dengan  sistem  pertanggungjawaban  dalam  relasi  legisla f  dan ekseku f.  Menurutnya,  terdapat  ga  sistem  pemerintahan,  melipu   sistem parlementer;  presidensil;  dan  semi  presidensil  yang  mengandung  unsur-unsur sistem parlementer dan presidensil.²⁹
Sistem  apakah  yang  dianut  oleh  Indonesia?  Agak  berbeda  dengan  ahli  HTN Indonesia lain, Sri Soemantri berpendapat bahwa sebelum perubahan, Indonesia menganut sistem pemerintahan semi presidensial atas dasar beberapa alasan,³⁰ antara lain, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dengan masa  jabatan  lima  tahun.  Hal  ini  mencirikan  sistem  pemerintahan  presidensil. Adapun  unsur  sistem  parlementer  dijumpai  pada  pemberhen an  Presiden  oleh MPR  karena  MPR  lah  yang  memilih  Presiden.³¹  Setelah  perubahan,  sistem pemerintahan Indonesia menurut Sri Soemantri adalah sistem presidensil.³² Selain ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan  pemerintahan,  ciri-ciri  sistem  presidensil  secara  jelas  dapat  terlihat dalam perubahan ke ga dimana Presiden  dak lagi dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR. Pasal 6A UUD 1945 mengatur “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Berjalannya sistem pemerintahan ditentukan pula oleh sistem kepartaian apa yang  dianut  oleh  negara  yang  bersangkutan.  Hubungan  antara  sistem pemerintahan dan sistem kepartaian tersebut juga menjadi kajian Sri Soemantri
²⁷ Ibid., hlm. 130.
²⁸ Ibid . ²⁹ Ibid. , hlm. 161.
³⁰ Ibid., hlm. 168. Lihat pula Sri Soemantri, Sis m Dua Partai , Bandung: Bina Tjipta, 1968, hlm. 21.
³¹ Ibid. , hlm. 167-168.
³² Ibid. , hlm. 170, 181.
yang kemudian menuangkannya dalam buku berjudul 'Sis m Dua Partai' sebagai tanggapan  atas  usulan  Mayjen  H.R.  Dharsono  Pangdam  VI  Siliwangi  saat  itu.³³ Terdapat  ga pertanyaan dasar yang dibahas dalam buku tersebut, yaitu:³⁴
1.  Apakah yang dimaksud dengan sistem dua partai itu?
2.  Dengan  cara  bagaimanakah  sistem  dua  partai  di  atas  dapat  dijalankan  atau dilaksanakan?
3.  Bagaimanakah pengaruh sistem dua partai itu terhadap kestabilan poli k atau pemerintahan  pada  khususnya  serta  kehidupan  poli k  di  Indonesia  pada umumnya?
Menurut Sri Soemantri, apabila Indonesia menganut sistem dua partai maka di dalam  MPR  akan  terdapat  dua  partai  poli k  yang  mempunyai  pengaruh  besar dalam  kehidupan  poli k  dan  di  antara  kedua  partai  tersebut  salah  satu  akan menguasai suara terbanyak mutlak kursi didalamnya. Presiden akan berasal dari partai poli k yang dipercaya oleh partai poli k yang menguasai MPR. Hal ini akan berakibat  pada  kestabilan  jalannya  pemerintahan  sehingga  memungkinkan terlaksananya  tugas  maupun  program-program  kerja  Presiden  atau  Pemerintah. Selanjutnya dikatakannya, “oleh karena  dak ada perbedaan dalam poli cal theses - nya, maka oposisi sebagai koreksi ini akan ditujukan kepada pelaksanaan program Pemerintah. Oposisi yang demikian ini oleh karenanya akan selalu bersifat oposisi yang loyal”.³⁵
Mengenai  kelembagaan  negara,  Sri  Soemantri  mengatakan  bahwa  seluruh badan-badan yang diatur dalam UUD 1945 dikategorikan sebagai lembaga negara. Sebelum perubahan, lembaga-lembaga tersebut dibagi menjadi dua kategori yakni Lembaga Negara Ter nggi dan Lembaga Negara Tinggi. Dengan menafsirkan frasa “dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” berkenaan dengan kedaulatan  rakyat  di  Indonesia,  Sri  Soemantri  menyatakan  sudah  semes nya menempatkan  MPR  sebagai  lembaga  ter nggi.  Lebih  lanjut  kata  'sepenuhnya' dimaknainya  bahwa  MPR  merupakan  satu-satunya  lembaga  yang  melaksanakan kedaulatan rakyat dalam  ngkat ter nggi.³⁶ Argumentasi utama didasarkan pada ar  MPR sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia³⁷  yang  tercermin  dalam  komposisi  keanggotaan  yang  terdiri  atas anggota-anggota  DPR  serta  utusan-utusan  daerah  dan  golongan  yang  berfungsi
³³  Sri Soemantri, Sis m Dua Partai , Bandung: Bina Tjipta, 1968.
³⁴ Ibid. , hlm. 5. ³⁵ Ibid. , hlm. 22.
³⁶  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia… , Op.cit., hlm. 73.
³⁷ Ibid . MPR dikatakan sebagai “Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes” yang berar  “badan yang mewakili kehendak rakyat”.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
dapat  membina  kesatuan  bangsa  dan  negara.³⁸  Adapun  yang  dimaksud  sebagai Lembaga Negara Tinggi melipu  DPR, Presiden, DPA, BPK dan MA.
Setelah perubahan, sebutan Lembaga Ter nggi dan Tinggi Negara di adakan seiring  dengan  perubahan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945.  Jika  sebelumnya,  norma kons tusi  menyatakan  bahwa  kedaulatan  rakyat  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh MPR,  setelah  perubahan  menjadi  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan menurut UUD. Selain itu, keseluruhan lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 disebutnya sebagai alat perlengkapan negara.³⁹

## E.  Kontribusi dan Tanggapan
Dari berbagai paparan di atas, terlihat beragam kontribusi pemikiran Sri Soemantri yang jalin menjalin antara HTN, Hukum Kons tusi, Hukum Lembaga Negara, Ilmu Poli k, serta Ilmu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Sri Soemantri merupakan  ahli  yang  mendalami  Ilmu  Kenegaraan,  baik  hukum  maupun  non- hukum. Dalam pada itu, pandangan-pandangannya banyak dipengaruhi oleh ahli- ahli  HTN  Belanda,  dibandingkan  dengan  ahli-ahli  HTN  dari  negara-negara  lain, misalnya, Amerika Serikat. Ahli-ahli Belanda yang seringkali diku pnya, antara lain, Logemann,  T.  Koopmans,  A.M.  Donner,  Belinfante,  Crince  Le  Roy,  Hanc  van Maarseven,  serta  Ger  van  der  Tang.  Hal  ini  dak  mengherankan  mengingat  ia pernah  melakukan sandwich  program dalam  rangka  peneli an  dan  penulisan disertasi. Beberapa ahli HTN atau Hukum Kons tusi lain yang sering disebutnya, misalnya, K.C. Wheare, C.F. Strong, serta Maurice Duverger.

## 1.  Kons tusi
Tidak dapat dibantah, Sri Soemantri merupakan salah satu ahli HTN Indonesia yang 'mengkhususkan'  dirinya  pada  Hukum  Kons tusi.  Keinginannya  agar  ketentuan perubahan  UUD  1945  diperberat  menjadi  kenyataan  seiring  dengan dimasukkannya beberapa syarat baru perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, melipu :
1.  Usul  perubahan  harus  diajukan  sekurang-kurangnya  oleh  1/3  dari  jumlah anggota MPR.
2.  Se ap  usul  perubahan  pasal-pasal  diajukan  secara  tertulis  disertai  alasan perubahan.
3.  Perubahan  dak  dapat  dilakukan  untuk  bentuk  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sri Soemantri berkeyakinan berbagai syarat baru tersebut pen ng sebagai salah
³⁸  Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 , Bandung: Alumni, 1986, hlm. 49-50. ³⁹  Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia…. , Op.cit. , hlm. 127-128.
satu  cara  menjaga  wibawa  kons tusi.  Penambahan  syarat  ini  sekaligus menunjukkan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan secara sangat berha -ha dalam  situasi  yang  benar-benar  menghendaki  perubahan.  Dalam  is lah  James Madison  disebut  sebagai  ' great  and  extraordinary  occasion '.⁴⁰  Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan hal menarik saat sekelompok orang yang tergabung dalam kelompok Ci zens for the Cons tu on mempublikasikan pandangan mereka mengenai perubahan kons tusi.⁴¹ Dalam Guidelines for Cons tu onal Amendment , kelompok ini mengajukan beberapa syarat atau kriteria yang menunjukkan karakter 'pengekangan  diri'  atau self  restraint dalam  perubahan  kons tusi.  Syarat-syarat tersebut melipu :⁴²
1. Does  the  proposed  amendment  address  ma ers  that  are  of  more  than immediate concern and that are likely to be recognized as of abiding importance by subsequent genera ons?
2.  Does the proposed amendment make our system more poli cally responsive or protect individual rights?
3.  Are  there  signiﬁcant  prac cal  or  legal  obstacles  to  the  achievement  of  the objec ves of the proposed amendment by other means?
4.  Is the proposed amendment consistent with related cons tu onal doctrine that the amendment leaves intact?
5.  Does the proposed amendment embody enforceable and not purely aspira onal standards?
6.  Have proponents of the proposed amendment a empted to think through and ar culate the consequences of their proposal, including the ways in which the amendment would interact with other cons tu onal provisions and principles?
7.  Has there been full and fair debate on the merits of the proposed amendment?
8.  Has  Congress  provided  for  a  non-extendable  deadline  for  ra ﬁca on  by  the states so as to ensure that there is contemporaneous consensus by Congress and the states that the proposed amendment is desirable?
Berkenaan dengan ketentuan UUD 1945 mengenai perubahan, terdapat paling dak  dua  isu  menarik  dari  ketentuan  baru  tersebut. Pertama ,  mengenai  usul perubahan.  Dalam  pandangan  Penulis,  pengusul  mengajukan  materi  perubahan sekaligus  rancangan  norma  perubahan.  Dalam  kaitan  ini,  apakah  pengusulan tersebut bersifat tertutup, dalam ar  baik materi maupun rancangan pasal  dak dapat diubah, selain oleh pengusul. Ataukah, pengusulan ini bersifat terbuka, yang memungkinkan  para  anggota  MPR  yang  bukan  pengusul  dapat  melakukan
212
⁴⁰  Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, The Federalist Papers , New York: Mentor Book, 1961, hlm. 314.
⁴¹  Bagir Manan dan Susi Dwi Harijan , Memahami Kons tusi: Makna dan Aktualisasi, Jakarta: PT RajaGraﬁndo Persada, 2014, hlm. 195-196.
⁴² Ibid. , hlm. 196.
perubahan terhadap materi dan rancangan pasal? Penulis berpendapat, sepanjang berkenaan  dengan  materi,  perubahan  dak  dapat  dilakukan  oleh  mereka  yang bukan  pengusul,  untuk  menghindarkan  perubahan  bersifat  masif  yang  dak didasarkan pada argumentasi atau asas kebutuhan yang bersifat mendasar atau fundamental. Kedua , tentang larangan perubahan bentuk negara. Apakah dengan larangan ini berar  bahwa generasi sekarang dapat mengikat generasi yang akan datang, yang berar  secara diametral berbeda dengan pendapat yang dibangun oleh  Sri  Soemantri  dalam  disertasinya  yang  menyatakan  bahwa  generasi  yang sekarang  dak dapat mengikat generasi yang akan datang.
Dalam disertasi, Sri Soemantri menegaskan “sulit untuk mengatakan, bahwa tanpa adanya peraturan tentang pembatasan berar  semua bagian dari kons tusi dapat  diubah”.⁴³  Dengan  kata  lain,  pembatasan  memang  menjadi  keniscayaan, terutama setelah melihat pengalaman Perancis di mana Pasal 89 ayat (6) Kons tusi 1958 secara tegas menyatakan bentuk pemerintahan republik  dak dapat dijadikan sebagai objek perubahan. Sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Sri Soemantri pada akhirnya apakah pembatasan itu dipatuhi akan sangat tergantung pada faktor poli k.⁴⁴
Dalam  perkembangan  teori  kons tusi,  larangan  perubahan  terhadap  materi atau  pasal  tertentu  secara  populer  dikenal  sebagai unamendable  provision atau non-amendable  provision .  Atau  lazim  pula  disebut  sebagai uncons tu onal cons tu onal  amendment .⁴⁵  Konsep  atau  ide  mengenai uncons tu onal cons tu onal amendment merupakan ide yang memunculkan teka teki. Apakah mungkin suatu perubahan kons tusi dipandang bertentangan dengan kons tusi itu sendiri. Jika dianggap bertentangan, alasan apa yang digunakan untuk menyatakan pertentangan tersebut. Pada Juni 2008, Mahkamah Kons tusi Turki membatalkan perubahan  kons tusi  yang  dilakukan  oleh  Parlemen  berkenaan  dengan  prinsip persamaan  dan  hak  atas  pendidikan.⁴⁶  Parlemen  Turki  hendak  menghapuskan larangan  penggunaan  penutup  kepala  di  universitas-universitas.  Mahkamah Kons tusi  menyatakan  penghapusan  larangan  tersebut  bertentangan  dengan prinsip  sekularisme.  Melihat  pada  contoh  Turki,  apakah  dapat  dikatakan  bahwa terdapat prinsip-prinsip tertentu dalam kons tusi yang bersifat supreme sehingga djadikan  sebagai  'batu  uji'  untuk  menilai  kons tusionalitas  perubahan?  Bahkah, lebih lanjut dapat menyeret pada situasi dimana terjadi konﬂik atau pertentangan
213
⁴³  Sri Soemantri, Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Kons tusi…. , Op.cit. , hlm. 151.
⁴⁴ Ibid.
⁴⁵  Yaniv Roznai, “Uncons tu onal Cons tu onal Amendment: A Study of the Nature and Limits of Cons tu onal Amendment  Powers”, Disertasi ,  The  London  School  of  Economics  2014,  h p://etheses.lse.ac.uk/915/1/- Roznai_Uncons tu onal-cons tu onal-amendment.pdf, diunduh 5 Agustus 2016.
⁴⁶ Ibid. , hlm. 13.
⁴⁷ Ibid. , hlm. 15.
antara aspek substan f dan aspek prosedural dari perubahan kons tusi.⁴

## 2.  Poli k Hukum
Sri Soemantri sebagaimana telah disebutkan bahwa ia adalah salah satu ahli yang mengembangkan  kajian  poli k  hukum  di  Indonesia.  Menariknya,  ia  berusaha menemukan  argumentasi  letak  Poli k  Hukum  dalam  cabang  ilmu,  dalam  ar apakah poli k hukum termasuk kajian Ilmu Poli k atau Ilmu Hukum. Secara tegas, dikatakannya  bahwa  Poli k  Hukum  merupakan  bagian  dari  Ilmu  Hukum  dengan cara  menafsirkan  berbagai  penger an  Poli k  Hukum  menurut  beberapa  ahli, termasuk Padmo Wahjono dan Teuku Moh. Radhie.
Jika merujuk pada pendapat Sri Soemantri mengenai materi pokok dalam Poli k Hukum, terdapat  ga bahasan utama, yaitu: peraturan, substansi, dan jangkauan. Peraturan menunjuk pada jenis peraturan yang memuat pol k hukum, misalnya UUD,  UU,  atau  peraturan  lain,  termasuk  pula  di  dalamnya  lembaga  atau  badan pembentuk peraturan tersebut. Substansi poli k hukum dapat berkaitan dengan hal-hal  seper   pilihan  antara  kodiﬁkasi  atau  uniﬁkasi,  sedangkan  jangkauan menunjuk pada ius cons tutum dan/atau ius cons tuendum .
Pendapat mengenai ruang lingkup Poli k Hukum, antara lain, juga dikemukakan oleh Bagir Manan. Dalam salah satu makalahnya, Bagir membagi ruang lingkup ini menjadi dua, yakni poli k pembentukan hukum yang berkenaan dengan kebijakan penciptaan,  pengembangan  dan  pembaharuan  hukum,  yang  melipu   kebijakan pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  serta  kebijakan hukum  dak tertulis lainnya. Lingkup kedua yaitu poli k penegakan hukum yang melipu   kebijakan  di  bidang  peradilan  dan  pelayanan.  Kedua  ruang  lingkup tersebut dapat dibedakan namun  dak dapat dipisahkan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:
(1)  Keberhasilan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Jika penegakan  dak berjalan dengan baik, maka tujuan pembentukan  dak tercapai.
(2)  Putusan  dalam  penegakan  menjadi  instrumen  kontrol  bagi  ketepatan  atau kekurangan peraturan perundang-undangan. Putusan dapat berfungsi sebagai masukan bagi penyempurnaan atau pembaharuan suatu peraturan perundang- undangan.
(3)  Penegakan  merupakan  dinamisator  bagi  peraturan  perundang-undangan. Melalui  putusan,  peraturan  perundang-undangan  menjadi  hiudp  dan diterapkan  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan  masyarakat. Peraturan  yang  kurang  baik  dapat  mencapai  tujuan  pembentukan  di  tangan penegak hukum yang baik.
⁴⁸  Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah (dan Mahkamah Kons tusi) Dengan Komisi Yudisial: Suatu Pertanyaan”, Makalah , 2006, hlm. 1.

## PJIH Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]
D a l a m   p e r ke m b a n ga n nya ,   s e k i ta r   a k h i r   1 9 9 0 - a n ,   B a g i r   M a n a n menyempurnakan  pendapatnya  mengenai  ruang  lingkup  dengan  menggunakan elemen sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Friedman, yang melipu struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Pada pertengahan 2000- an,  Bagir  memasukkan  pendidikan  hukum  sebagai  elemen  poli k  hukum. Pen ngnya memasukkan pendidikan  nggi hukum ini didasarkan pada pemikiran bahwa pendidikan  nggi hukum menghasilkan para lulusan yang mengisi berbagai jabatan di masyarakat, baik pada level pemerintahan maupun swasta.

## 3.  Lembaga-lembaga Negara
Tentang  lembaga-lembaga  negara,  pandangan  Sri  Soemantri  mengenai  hal  ini berbeda dengan pendapat Bagir Manan. Sebagaimana disebutkan, Sri Soemantri menggolongkan semua lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai alat perlengkapan  negara.  Sebaliknya,  Bagir  Manan  menyatakan  bahwa  dak  semua lembaga  yang  eksistensinya  diatur  dalam  UUD  1945  secara  otoma s dikualiﬁkasikan sebagai alat perlengkapan negara. Suatu kedudukan, fungsi, dan hubungan  ketatanegaraan  dak  ditentukan  karena  suatu  badan  atau  lembaga diatur  dalam  UUD.⁴⁸  Baginya  kualiﬁkasi  sebagai  alat  kelengkapan  negara  ( staats organen )  sangat  tergantung  pada  fungsi  yang  dimilikinya.  Ringkasnya,  alat kelengkapan  negara  merupakan  badan-badan  negara  yang  ber ndak  untuk  dan atas nama negara. Selengkapnya, Bagir Manan menyatakan:
“Untuk  mengetahui,  apakah  suatu  lembaga  negara  sebagai  yang ber ndak untuk dan atas nama negara atau bukan, ditentukan oleh aturan  substan f  mengenai  tugas  dan  wewenang  lembaga  negara yang  bersangkutan.  Dengan  pengetahuan  tersebut,  sekaligus diketahui  pula,  apakah  suatu  lembaga  negara  adalah  badan ketatanegaraan atau bukan badan ketatanegaraan.”⁴⁹
Perubahan  UUD  1945  mengakibatkan  terjadinya  lima  perubahan  berkenaan dengan kelembagaan negara. Perubahan tersebut melipu : perubahan penger an, perubahan  kedudukan,  perubahan  tugas  dan  wewenang,  perubahan  jenis-jenis lembaga negara, serta perubahan hubungan antara lembaga negara.⁵⁰ Perubahan penger an,  antara  lain,  melipu   perubahan  sifat  hukum  lembaga-lembaga  yang pada  dasarnya  menunjuk  pada  fungsi  lembagalembaga  tersebut.  Secara  umum, Bagir Manan membagi lembaga-lembaga negara ke dalam:⁵¹
1.  Lembaga negara ketatanegaraan;
2.  Lembaga negara administra f;
⁴⁹ Ibid. , hlm. 3.
⁵⁰  Bagir Manan, “Lembaga-lembaga Negara Didalam dan Diluar UUD 1945”, Makalah , 2016, hlm. 3.
⁵¹ Ibid.
⁵² Ibid., hlm. 9. ⁵³  Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah..., Op.cit., hlm. 10.
3.  Lembaga negara auxiliary ; dan
4.  Lembaga negara ad hoc.
Perubahan UUD 1945 membawa perubahan kedudukan. MPR menjadi satu- satunya lembaga yang mengalami perubahan ini, semula sebagai lembaga ter nggi dan  kemudian  berubah  menjadi  lembaga  negara  yang  sejajar  dengan  lembaga- lembaga lain yang bersifat ketatanegaraan, yakni DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Perubahan kedudukan termasuk pula penghapusan lembaga negara, misalnya DPA.
Dari perspek f jenis-jenis lembaga-lembaga, saat ini dikenal berbagai macam lembaga, baik yang diatur di dalam maupun di luar UUD 1945. Menanggapi hal ini, Bagir berpendapat:
“Aneka ragam lembaga dan badan yang diatur di dalam dan di luar UUD, selain karena kerancuan penger an lembaga negara, juga terjadi karena penyusun perubahan UUD  dak mempunyai satu konsep yang jelas  mengenai  materi  muatan  UUD.  Penempatan  Komisi  Yudisial dalam  sistema k  kekuasaan  kehakiman,  menimbulkan  persepsi, Komisi  ini  menjalankan  fungsi  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan kekuasaan kehakiman ( judicial administra on ), karena itu berwenang mencampuri (mengawasi) proses yudisial atau yang menurut ajaran atau  tradisi  merupakan  bagian  dari  fungsi  yudisial  ( judicial func on ).”⁵²
Perubahan  lain  yang  pen ng  dicerma   adalah  perubahan  sifat  hukum  yang akan berakibat antara lain pada perubahan hubungan. Suatu lembaga yang  dak bersifat  ketatanegaraan  dak  dapat  melakukan  hubungan  yang  bersifat ketatanegaraan.⁵³  Misalnya,  dalam  pandangan  Bagir,  KY  bukanlah  lembaga  yang bersifat  ketatanegaraan,  oleh  sebab  itu  ia  dak  dapat  melakukan  hubungan ketatanegaraan dengan lembaga lain, misalnya dengan MA dan MK.⁵⁴ Selengkapnya dikatakannya:
“Dengan  demikian,  hubungan  antara  Mahkamah  Agung  dan Mahkamah Kons tusi di satu pihak dengan Komisi Yudisial di lain pihak bukanlah termasuk hubungan ketatanegaraan sehingga  dak bersifat staatsrechtelijk , melainkan sebagai hubungan atribu f yang bersifat menunjang dan bersifat administra f belaka.”⁵⁵

## F.  Epilog
Akhirnya, keterlibatan Sri Soemantri di Komisi Kons tusi harus dipandang sebagai bagian  'penuntasan  sejarah'  yang  dijalaninya  karena  pada  tahun  1959  sempat
⁵⁴ Ibid.
⁵⁵ Ibid. , hlm. 11.
terhen   akibat  Kons tuante  dibubarkan.  Bagi  Sri  Soemantri  berakhirnya  tugas- tugas di Komisi Kons tusi  dak berar  menghen kan pengabdiannya 'mengawal' kons tusi yang menjadi milik rakyat sebagaimana janjinya saat menerima jabatan Guru Besar HTN tahun 1987 seper  diku p di awal tulisan ini. Tidak banyak ilmuwan HTN yang berkesempatan menjelajahi berbagai bidang kehidupan di kampus dan di luar  kampus  dan  mampu  merealisasikan  pemikirannya  dalam  penyelenggaraan negara.  Sri  Soemantri  adalah  salah  satunya.  Keberanian  bersikap  sebagai  ciri ilmuwan dipadu dengan pemahaman utuh  mengenai poli k, baik teori maupun prak k, menyadarkannya bahwa masalah kons tusi  dak semata-mata bernuansa hukum,  melainkan  dak  terlepas  dari  pergulatan  kepen ngan  poli k.  Hal terpen ng  adalah  membentuk  kons tusi  rakyat  sebagai  landasan  kokoh  bagi penyelenggaraan  negara  berdasarkan  kons tusi  guna  mewujudkan  tujuan bernegara: masyarakat adil dan makmur. Baginya “ for a ﬁgh ng na on, there is no journey  end ”,  sebuah  ungkapan  Mahatma  Gandhi  yang  menginspirasi  dan mengukuhkan  perjalanannya  untuk  tetap  mengabdi  pada  jalan  ilmu  yang diyakininya: Ilmu HTN, yang mengantarnya menerima Muh. Yamin Award dari Pusat Studi  Kons tusi  Universitas  Andalas  untuk  kategori Life me  Achievement tahun 2014.
Susi Dwi Harijan