## PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DENGAN MODUS MENYEWA MOBIL DI RENTCAR DAN TOUR
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 120/PID.B/2022/PN.TJK.

## Oleh:
Zulfi Diane Zaini 1)
Angga Alfiyan 2)
Novi Santika 3)
Universitas Bandar Lampung 1,2,3)
E-mail: zdianezaini@ubl.ac.id 1) santikanovi57@gmail.com 2) angga.alfian@ubl.ac.id 3)

## ABSTRACT
Indonesia  as  one  of  the  developing  country  in  situation  where  the  country’s  economy  is  in line with crime’s rate that occurrs, the higher of public’s economic needs, the higher crime’s risk. Crime will not go away on its own. Crime is on the rise, with property crime including theft from rental cars being the most common. Car rental embezzlement cases have sprung up in major cities, and one of them occurred in Bandar Lampung city, Embezzlement is an act against  the  provisions  of  Article  372  of  the  Penal  or  Criminal  Code.  This  car  rental embezzlement crime was due to the fact that people could easily rent a car just by trusting the other party. The factor of exploiting the opportunity for the crime of embezzlement to occur is that it is easy to rent a vehicle on a rental basis, the amount of deposit and low rent’s price triggers  the  perpetrator  to  carry  out  the  mode  of  wanting  to  rent  and  then  embezzling  the rental  car.  There  are  internal  factors  that  are  due  to  economic  conditions  while  external factors  are  based  on  environmental  conditions.  Weak  monitoring  and  control  systems  from rental  vehicle  owners  are  also  a  contributing  factor.  The  obstacle  faced  by  the  police  in tackling the crime of embezzlement of rental cars in Langkapura District, Bandar Lampung City  is  the  lack  of  infrastructure  in  searching  for  modern  vehicles  such  as  GPS  (Global Positioning  System).  This  research  uses  normative  and  empirical  juridical  research.  The formulation of the problem to be discussed is, writing this article aims to find out what are the  factors  that  cause  the  perpetrators  to  commit  criminal  acts  of  fraud  and  embezzlement with  the  Car  Rental  Mode  in  Rent  Cars  and  Tours  and  Accountability  for  Fraud  and Embezzlement Crimes with the Car Rental Mode in Car Rentals and Tours .
Keywords: Darkness. Rental cars, rent

## ABSTRAK
Indonesia  merupakan  negara  berkembang,  semakin  tinggi  kebutuhan  ekonomi  masyarakat maka  semakin  tinggi  pula  resiko  kejahatan.  Perilaku  pelanggaran  hukum  tidak  akan  lenyap dengan begitu saja, kejahatan terus meningkat, dan kejahatan properti atau harga merupakan yang  paling  umum,  salah  satunya  adalah  penggelapan  mobil  sewaan.  Penggelapan  sewa mobil  sudah  sering  terjadi  di  kota-kota  besar,  Kota  Bandar  Lampung  merupakan  salah satunya. Penggelapan merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 372  KUHP.  Kejahatan  penggelapan  mobil  sewaan  ini  disebabkan  dengan  mudahnya merentalkan  mobil  sewaan  kepada  orang  lain  hanya  dengan  mempercayai  pihak  lain. Kemudahan  dalam  menyewa  mobil  menjadi  alasan  mengapa  orang  mencari  peluang  untuk melakukan  penggelapan,  total  uang  tanda  jadi  dan  sewa  yang  tidak  mahal  memicu  pelaku untuk  melakukan  modus  ingin  merental  kemudian  menggelapkan  mobil  rentalan  tersebut. Adanya faktor internal yaitu karena kondisi ekonomi sedangkan faktor eksternal didasari oleh kondisi  lingkungan.  Sistem  pemantauan  dan  kontrol  yang  lemah  dari  pemilik  mobil  rental
juga berkontribusi sebagai faktor penyebab akan peristiwa ini. Kendala yang dihadapi  pihak kepolisian terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kenderaan modern  seperti GPS  (Global  Positioning  System) .  Jenis  penelitian  yang  digunakan merupakan  yuridis  normatif  dan  empiris.  perumusan  masalah  yang  akan  dibahas  adalah, penulisan  artikel  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  apa  faktor  penyebab  pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Modus Meyewa Mobil di Rent Car dan Tour serta Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di Rent Car dan Tour.
Kata Kunci: Penggelapan, Mobil Rental, Sewa Menyewa

## 1. PENDAHULUAN
Dalam berkembangnya
masa
globalisasi modern, transportasi
merupakan  bagian  penting  dari  kehidupan masyarakat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan kendaraan sebagai alat transportasi sangatlah dibutuhkan
Kondisi  ekonomi, angka kemiskinan di  Indonesia  saat  ini  semakin  meningkat setiap  tahunnya,  serta  krisis  moral  pada penduduk berdampak negatif pada kehidupan. Hal tersebut meresahkan tatanan  kehidupan  masyarakat  kondisi demikian  menjadikan  masyarakat  mau tidak  mau  memilih  cara  cepat  dengan mengambil  langkah  untuk  melakukan tindak  kriminal,  melalui  berbagai  cara untuk  menghasilkan  uang  dan  memenuhi kebutuhan sehari - hari tanpa menghiraukan  akibatnya.  Sehingga  hal  ini bertolakbelakang  dengan  nilai-nilai  moral Pancasila.  Bahkan  bagi  kriminal,  mereka berani dengan aparat penegak hukum yang
meregulasi  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.
Rentetan tindak pidana baru-baru ini yang melibatkan penggelapan mobil sewaan telah menjangkiti usaha persewaan mobil.  Hal  ini  tentu  saja  penting  dalam kasus  negara  hukum,  ketika  kejahatan yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tidak dapat  dituntut  di  bawah  negara  hukum. Kejahatan berupa penggelapan merupakan salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap  harta pribadi  atau  manusia  yang  diregulasi dalam Pasal 372 KUHP, dimana merupakan kejahatan yang tidak berkesudahan  yang  dapat  terjadi  di  segala bidang  dan  pelukan  dapat  berasal  dari semua kelompok masyarakat. Setiap orang dari  kelas  bawah  hingga  kelas  menengah bisa  bersalah  atas  penggelapan.  Kejahatan ini  dapat  diawali  dengan  mempercayai orang  lain  terlalu  mudah  dan  kemudian berdampak  pada  hilangnya  kepercayaan tersebut  karena  lemahnya  integritas.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  penggelapan adalah  masalah  sikap  pribadi,  moralitas,
semangat,  integritas,  dan  kredibilitas manusia.
Indonesia  sebagai  negara  hukum dimana  hukun  sendiri  memiliki  tujuan untuk  mewujudkan  keserasian  antara ketentraman dan ketertiban, yaitu perdamaian  hidup  berdampingan  dan kesejahteraan bersama. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyatakan bahwa salah satu peran negara Indonesia  adalah  melakukan  proteksi terhadap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah negara.
Di  sisi  lain,  Pasal  1(3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan:  “Setiap  negara memiliki  kewajiban  untuk  memberikan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat, khususnya  korban  kejahatan.”  Pemberian hak  kepada  korban  tindak  pidana  adalah bentuk dari perlindungan hukum.
Pemberian  perlindungan  hukum  melalui proses  peradilan,  yaitu  sistem  peradilan pidana, ketika terjadi tindak pidana adalah bentuk  perlindungan  hukum  dalam  suatu negara.  Korban  tindak  pidana  merupakan pihak  yang  membutuhkan  perlindungan hukum dalam tindak pidana.
Dua  hal  yang  esensial  dalam  negara hukum  yakni  dihormatinya  hak  asasi
manusia  dan  terjaminnya  kedudukan  yang setara  bagi  semua  warga  negara  di  depan hukum  ( equality  before  the  law )  yang tercantum  pada  Pasal  27  ayat  1  dijelaskan bahwa
“Segalaxwarga negara
bersamaanxkedudukannya di dalamxhukum  dan  pemerintahxdan  wajib menjunjungxhukum  dan  pemerintahanxitu dengan  tidakxada  kecualinya”  yang memiliki  perannya  selaku  perlindungan bagi kepentingan manusia.
Usaha  sewa  mobil  merupakan  salah satu  tipe  bisnis  yang  menyediakan  jasa persewaan  mobil  dan  dapat  menyewa mobil  secara  harian  atau  sesuai  dengan kontrak  yang  memuat  syarat-syarat  yang mengikat  kedua  belah  pihak    berdasarkan persetujuan yang telah disepakati, menurut Panca Triatmodjo
Dari perspektif hukum pidana Indonesia,  dalam  nomenklatur  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP), kejahatan  terhadap  harta  benda  yang merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimasukkan dalam Buku II KUHP,  antara  lain  tindakan  mencuri, memeras, menggelapkan, menipu, merusak,  dan  mendahkan.  Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, terkandung berbagai  aspek  yang  cukup:  obyektif  dan subyektif.
Terdapat empat tipe kejahatan pidana penggelapan yang diregulasi dalam KUHP.  Pasal  372  mengatur  penggelapan biasa;  Pasal  373  mengatur  penggelapan ringan;  Pasal  374  –  Pasal  375  mengatur penggelapan  pekerjaan;  dan  Pasal  376 mengatur  penggelapan  dalam  lingkungan keluarga.  Tindak  pidana  penggelapan  dan pencurian  hampir  sama,  perbedaannya adalah  mencuri  harta  benda  seseorang belum  berada  di  tangan  pelaku  kejahatan atau  sedang  dalam  proses  pengambilan, sedangkan  tindak  pidana  penggelapan barang yang ingin dipunyai telah di tangan pelaku  dan  bukan  disebabkan  oleh kejahatan.
Tindak  pidana  yang  dilaksanakan oleh penyewa pada barang yang disewakan oleh  pemilik  RENCTAR  dan  TOUR didasarkan  pada  penyalahgunaan  hak  atau penyelewengan  amanah.  Pasal  372  KUHP mengatur  tindak  pidana  penggelapan  itu sendiri.  “Barangxsiapa  denganxsengaja danxmelawan  hukumxmengaku  sebagai milikxsendiri sesuatuxbarang yang seluruhxatau  sebagian  adalax  milik  orang Iain  tetapixyang  ada  dalamxkekuasaanya bukanxkarena kejahatanxyangxdiancamxkarena pengelapanxdengan  pidana  paling  lama empatxtahun  atauxdenda  palingxbanyak sembilanxratus rupiah.”
Penggelapan merupakan tindak kriminal  yang  setara  dengan  pencurian menurut  Pasal  362  KUHP.  Perbedaannya terletak  pada  barang  miliknya,  dimana pencurian  barang  belum  jatuh  ke  tangan pencuri dan tetap harus diperoleh, sedangkan  dalam  kasus  penggelapan  jika barang  tersebut  adalah  milik  pembuat maka  barang  tersebut  sudah  berada  di tangan  si  pencuri.  tangan  pencuri.  ada  di tangan  Itu  bukan  kejahatan,  itu  jatuh  ke tangan pencuri.
Diberlakukannya  berbagai  peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  dan untuk  menghukum  pelaku  tindak  pidana atau  perbuatan  atau  tindak  pidana  yang dilakukan  yaitu  "Perbuatanxyang  dilarang olehxsuatu  aturanxhukum,  laranganxmana disertaixancaman (sanksi) xyang berupaxpidana tertentuxbagi barangsiapaxmelanggar laranganxtersebut"
.
Seperti  kasus  yang  terjadi  pada pemilik  RENTCAR  dan  TOUR  yang berada di jalan Imam Bonjol , Gang Madu Nomor 45, Kelurahan Langkapura, Kecamatan  Langkapura,  Kota  Bandar Lampung.
Berkaitan  dengan  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu seseorang  yang  menggunakan  nama  palsu
atau  reputasi  palsu,  menggunakan  tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk melakukan,  menyuruh,  atau  melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara  melawan  hukum  dengan  orang  lain yang  membujuknya  menyerahkan  barang- barang  untuk  mengajukan  tuntutan  yang dapat  dihukum  berdasarkan  pasal  372 KUHP  jo  pasal  55(1)  kalimat  1  KUHP atau membatalkannya Untuk.
Tindak  pidana  tersebut  bermula ketika  terdakwa  (dalam  berkas  terpisah) merental  mobil  milik  korban,  korban memberikan  harga  sewa  Rp.1.750.000,00 (satuxjuta tujuhxratus limaxpuluh ribuxrupiah) tetapi terdakwa (dalam berkas terpisah)  tidak  memberikan  uang  muka untuk sewa mobil tersebut karena terdakwa  (dalam  berkas  terpisah)  sudah sering  merental  mobil  pada  korban  tanpa kendala, kemudian terdakwa (dalam berkas  terpisah)  menyuruh  saksi  untuk menggadaikan  mobil  tersebut  dengan harga  Rp.30.000.000,00  (tiga  puluhxjuta rupiah)  sehingga  akibat  dari  kejatan  yang dilaksanakan  oleh  terdakwa  tersebut, kerugian  yang  dialami  oleh  korban  adalah kurang  lebih  sejumlah  Rp.150.000.000,00 (seratusxlima puluhxjuta rupiah).
Latar  belakang  dan  pernyataan permasalahan di atas menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian melalui
proposal  skripsi  ini.  Masalah yang diajukan  dalam  penelitian  ini  yakni “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil di RENTCAR dan TOUR Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan  empiris.  Pendekatan  normatif  ini berlangsung  dengan  meninjau  persoalan hukum  sebagai  kaidah  dan  dapat  dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.
Studi  yuridis  normatif  dilaksanakan dengan  pendekatan  ymelalui  penelitian kepustakaan  terhadap  persoalan-persoalan teoritis,  di  antaranya  melalui:  kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini  -  opini  sarjana,  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan  dimana  subjek  penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pertanyaan penelitian  dan  wawancara  yang  berkaitan dengan rumusan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Faktor penyebab pelaku melakukan
Tindak Pidana Penipuan dan
Penggelapan dengan modus menyewa  mobil  di  RENTCAR  dan

## TOUR
Berdasarkan
Putusan
Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.
Peristiwa yang turut serta memberikan  sebab  dan  pengaruh  akan terjadinya  sesuatu  adalah  defnisi  dari Faktor.  Baik  penyebab  internal  maupun penyebab  eksternal.  Definisi  dari  faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu itu sendiri. Faktor ini umumnya memanifestasikan individu dalam  bentuk  sikap  dan  kualitas  yang melekat  pada  diri  seseorang.  Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau  individu  merupakan  definisi  dari faktor  eksternal,  contohnya  adalah  faktor lingkungan.Dalam pembahasan ini penyebab  pelaku  melaksanakan  kejahatan berupa  penipuan  dan  penggelapan  dengan modus menyewa mobil di rentcar dan tour.
Adapun  kronologi  peristiwa  tersebut berawal  terdakwa  bersama-sama  saksi  IS dari saksi IS, merental sebuah mobil milik saksi  korban  N  yang  dititipkan  kepada saksi  IS  mobil  tersebut  digadaikan  senilai Rp20.000.000,00  (dua  puluh  jutaxrupiah) kepada  saksi  S.  Kemudian  saksi  IS menghubungi  Terdakwa  via  telpon  dan meminta  tolong  untuk  “menggeser”  atau mencarikan seseorang yang ingin menerima  gadai  mobil  tersebut  dari  Saksi S.  Saat  itu  Terdakwa  tidak  mendapatkan orang  yang  ingin  menerima  gadai  dari mobil  tersebut  lalu  Terdakwa  meminta
kepada  rekan  Terdakwa  yang  bernama  E (DPO) untuk mencarikan orang yang ingin menerima  gadai  mobil  tersebut  sebesar Rp30.000.000,00  (tiga  puluhxjuta  rupiah). Setelah dicarikan oleh E ternyata ada yang mau  menerima  gadai  dari  mobil  tersebut bernama D (DPO). Selanjutnya Terdakwa, bersama  E  dan  D  mendatangi  Saksi  S untuk  menebus  mobil  tersebut.  Setelah bertemu  dengan  Saksi  S  Terdakwa menebus  mobil  tersebut  dari  Saksi  S sebesar Rp20.000.000,00 (duaxpuluh jutaxrupiah)  dan  sisanya  Rp10.000.000,00 (sepuluhxjuta  rupiah)  Terdakwa  transfer kepada Saksi  IS melalui BRI Link dengan penerima  Bank  BCA  Rekening  An.  S sebesar Rp9.000.000,00
(sembilan jutaxrupiah) sedangkan
sisanya
Rp1.000.000,00
(satuxjuta rupiah) Terdakwa  bagi  dua  bersama  dengan  E yang mendapatkan Rp500.000,00 (limxratus  ribuxrupiah)  masing  -  masing. Sampai  dengan  pada  hari  Rabu  01 Desember 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak  kepolisian  terkait  perkara  penipuan dan penggelapan mobil milik Saksi korban N.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  penyidik  Kepolisian  yaitu  Bapak Rizki  Jaya  Kusuma  di  Kepolisian  Resor Kota Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa  yang menjadi penyebab sang  kriminal  melakukan  penipuan  dan penggelapan  dengan  modus  menyewa
mobil di rentcar  dan  tour  adalah disebabkan  oleh  empat  faktor  yaitu  faktor ekonomi,  dimana  si  pelaku  berada ditengah  sulitnya  persaingan  dunia  kerja dan  himpitan  ekonomi  pelaku  sehingga mau  tidak  mau  si  pelaku  melakukan kejahatan  tersebut,  selanjutnya  faktor Lingkungan  disebutkan  ada  faktor  lainya yaitu  salah  satunya  faktor  sosial  dijadikan sebagai  faktor  penyebab  dimana  sosial atau lingkungan yang kurang baik menjadikan  pelaku  tidak  takut  untuk melakukan  kejahatan  tersebut  dan  faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya penegakan  hukum  dan  tidak  efektifnya pengawasan  dan  pengendalian  dalam kasus  penipuan  dan  penggelapan,  karena melihat adanya kesempatan dimana lemahnya penegakan hukum dari pemeritah  mengenai  kasus  penipuan  dan penggelapan  mobil  rent  car  memnuat pelaku  emanfaatkan  kesempatan  dan berani  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Untuk  alasan  itulah  yang  kemudian dijadikan faktor penyebab pelaku melakukan  tindak  pidana  penipuan  dan penggelapan  dengan  modus  menyewa mobil di rentcar dan tour
3.2. Pertanggungjawaban
Tindak
Pidana  Penipuan  Dan  Penggelapan Dengan  Modus  Menyewa  Mobil  Di Rentcar  Dan  Tour  (Studi  Putusan Nomor  120/Pid.B/2022/PN.Tjk)
Pertanggungjawaban  merupakan  apa yang  seharunya  diperatikan  atas  tindakan yang  dilakukan,  yaitu  perbuatan  yang memalukan  bagi  masyarakat,  yang  harus dipertanggungjawabkan oleh Sang Pencipta,  dengan  kata  lain,  yang  menilai pelaku  dan  menentukan  kehendaknya dengan  arti  lain  jiwa  seseorang  yang mampu  bertindak  berdasarkan  keputusan yang mempunyai akibat hukum tetap.
Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana,  harus diperjelas  terlebih  dahulu  siapa  yang  akan dimintai  pertanggungjawaban  sehingga harus  dipastikan  dahulu  siapa  yang dinyatakan  sebagai  pembuat  suatu  tindak pidana.    Berikut  langkah-langkah  yang dilakukan  aparat  penegak  hukum,  mulai dari  Penyidik  pada  Kepolisian  Resor  kota Bandar Lampung,  Kejaksaan  Negeri Bandar Lampung, dan Penyidik
Pengadilan  Negeri  Klas  I  A  Tanjung Karang.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  Kelas  1A.  Yakni  dengan Bapak.  Hendri  Irawan,  S.H.  Pada  Hari Selasa,  14  Februari  2023.  Pukul  08.00 WIB.  Adapun  pertimbangan  hakim  dalam penjatuhan  putusan  Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan  Modus  Menyewa  Mobil  Di Rentcar  Dan  Tour  (Studi  Putusan  Nomor
120/Pid.B/2022/PN.Tjk)
di dapati keterangan yakni:
Di  dalam  persidangan  Penuntut Umum  mengajukan  tuntutan  yang  pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan  Terdakwa  Andrias Sofian  Bin  Abu  Bakar  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagai  mana  diatur  dan  diancam pidana  berdasarkan  Pasal  372 KUHP  jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa  dengan  pidana  penjara selama  3  (tiga)  tahun  dikurangi selama  Terdakwa  berada  dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Dalam  menjatuhkan  putusan  hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :
Bahwa  benar  pada  hari  Selasa tanggal  02  November  2021  sekira  jam 20.10  WIB,  di  Jalan  Imam  Bonjol  Gg. Madu  No.  45  Kelurahan  Langkapura, Kecamatan  Langkapura,  Kota  Bandar Lampung,  Saksi  Ismail  menghubungi Saksi korban selaku pemilik RJP
RENTCAR  dan  TOUR  yang  mana  Saksi Ismail  akan  merental  satu  unit  mobil
selama  tujuh hari kemudian Saksi  korban menyuruh  Saksi  Ismail  untuk  datang. Selanjutnya  sekira  jam  20.10  WIB,  Saksi Ismail  mendatangi  kantor  Saksi  korban  di Jalan  Imam  Bonjol  Gg.Madu  No.  45 Kelurahan
Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar
Lampung dikarenakan  Saksi  sering  merental  mobil Saksi  korban.  Selanjutnya  Saksi  korban menyerahkan  kunci  berikut  STNK  mobil kepada Saksi Ismail yang mana perharinya Saksi Ismail merental sejumlah Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu rupiah) dan akan dibayar setelah tujuh hari merental  mobil  tersebut.  Saksi  Ismail selanjutnya pergi  dengan membawa mobil tersebut,  dan  pada  hari  Kamis  tanggal  11 November  2021  setelah  sepuluh  hari merental  lalu  Saksi  Ismail  menyuruh Terdakwa  untuk  menggadaikan  mobil tersebut  sejumlah  Rp30.000.000,00  (tiga puluh juta rupiah)
Bahwa  benar  kemudian  Terdakwa menggadaikan kepada Dani di Way Lima, Kecamtan  Tataan,  Kabupaten  Pesawaran selanjutnya  Saksi  menerima  uang  dari Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh  tujuh  juta  rupiah)  dan  sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)  di  ambil  oleh  Terdakwa  sebagai komisi  telah  membantu  menggadaikan mobil rentalan tersebut.
Kemudian,  Majelis  Hakim  akan melakukan  pertimbangan  apakah  putusan
didasarkan  pada  fakta  hukum  di  atas. Terdakwa dapat dituntut atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
Apabila terdakwa dijatuhkan dakwaan  oleh  Penuntut  Umum  dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan  fakta  yuridis  berdasatkan pernyataan  di  atas  dapat  menentukan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  372 KUHP  jo  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Barangsiapa
2. dengan  sengaja  dan  melawan hukum memiliki barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau sebagian  adalah    kepunyaan orang  lain  tetapi  yang  ada dalam  kekuasaannya  bukan karena kejahatan 3. Yang melakukan, yang menyuruh  melakukan  dan yang  turut  serta    melakukan perbuatan.
Unsur  tersebut  ditentukan  secara alternatif dan jika satu di antara elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan  dengan  adanya  kerjasama  dan kesatuan  niat  antara  Terdakwa  dengan Saksi Ismail yang mana Saksi Ismail yang merental kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut. Oleh karnae
itu,    Majelis  Hakim  dapatxberkeyakinan aspek  di  atas  sudah  terpenuhi.  Bahwa seluruh  unsur  dari  Pasal  372  KUHP  jo Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP  sudah terpenuhi,  dengan  demikian  terdakwa haruslah dinyatakan secara sah melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan dalam alternatif kedua.
Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perilaku pribadi  terdakwa  dan  tindakan  terdakwa memberikan  alasan  untuk  penghapusan tanggung  jawab  pidana,  baik  dalam permintaan maaf maupun pembenaran, dan akibatnya,  apakah  terdakwa  dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
Alasan  pembenar  adalah  bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya  mengenai  sikap  batin  sebelum atau  pada  saat  akan  berbuat  suatu  tindak pidana.  Hal  ini  telah  diregulasikan  dalam Pasal  49  ayat  (1),  Pasal  50,  dan  Pasal  51 ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  dan  selama  proses  persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan- keadaan  sebagaimana  ketentuan  Pasal- Pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya dan  tidak  ada  alasan  kehilangan  sifat melawan hukum
Oleh karena Terdakwa dapat betanggungjawab  atas  tindakannya,  maka wajib  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
pidana.  Bahwa  Majelis  Hakim  beropini untuk  besarnya  pidana    yang  dijatuhkan akan  ditentukan  dalam  amar  putusan dengan mempertimbangkan aspek
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan  dimana  menurut  Majelis Hakim  cukup  memadai  dan  adil  serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.  Dikarenakan,  pemidanaan tidak  hanya  membantu  terdakwa  untuk membalas kejahatannya, tetapi juga bersifat  mendidik,  hal  ini  dapat  menjadi sarana  pembelajaran  bagi  terdakwa  untuk memperbaiki  sikap  dan  perilakunya  di masa  depan.Di  luar  hal  itu,  fokus  dari pemidanaan  juga  adalah  sebagai  media pembelajaran  hukum  bagi  khalayak  luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan  tidak  melakukan  perbuatan pidana  baik  itu  bersifat  kejahatan  maupun pelanggaran.
Dalam  hal  ini  terdakwa  ditangkap dan  ditahan  secara  sah,  tetapi  lamanya penangkapan dan penahanan harus dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.
Terdakwa  telah  ditahan,  dan  karena ada  alasan  yang  baik  untuk  penahanan terdakwa,  maka  harus  ditentukan  agar terdakwa  tetap  dalam  tahanan..  Untuk menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih
dahulu keadaan yang membebani dan yang meringankan Terdakwa.
Keadaan yang membebani:
Perbuatan
Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain.
Keadaan yang meringankan:
-  Terdakwa  bersikap  sopan  dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani pula  untuk  membayar  biaya  perkara. Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1981  terkait  Hukum  Acara  Pidana  serta peraturan  perundang-undangan  lain  yang bersangkutan.

## MENGADILI
1. Menyatakan  Terdakwa  Andrias Sofian  Bin  Abu  Bakar  terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana penggelapan  secara  bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  2  (dua) tahun.
3. Menetapkan  masa  penangkapan dan  penahanan  yang  telah  dijalani Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Uraian di atas dapat dapat digunakan sebagai  dasar  analisis  bahwa  dengan adanya  putusan  tersebut  terdakwa  telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya  dimana  terdakwa  telah  majelis hakim  menjatuhkan  hukuman  penjara selama dua tahun.

## 4. SIMPULAN
Uraian-uraian  yang  telah  di  kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :
1. Faktor penyebab terdakwa melaksanakan tindak pidana penggelapan  terhadap  kendaraan roda empat adalah disebabkan oleh faktor  ekonomi,  faktor  keinginan, faktor  kesempatan  dan  faktor lemahnya  iman.  Sehingga  keadaan tersebut  memaksa  korban  untuk melakukan tindak pidana penggelapan  sebagaimana  dalam putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk 2. Pertanggungjawaban pidana
terhadap  terdakwa  yakni  terdakwa telah  diamankan  oleh  anggota kepolisian  Resor  kota  Bandar
Lampung kemudian ditahan selama proses  penyidikan  dan  persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun sebagaimana disebutkan dalam
putusan nomor
120/Pid.B/2022/PN.Tjk.

## Saran
Kesimpulan  di  atas  dijadikan  dasar  bagi penulis  untuk  membuat  saran  yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  di masa  mendatang.  Saran  yang  diberikan ditujukan untuk:
1. Kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan kepada perusahaan
persewaan tentang cara meningkatkan  keamanan  dalam menjalankan usaha persewaan kendaraan roda empat, dapat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk tentang penggunaan  alat- alat  keamanan    yang    bisa digunakan  pada    kendaraan    yang akan disewakan seperti
GPS(Global    Postitioning  System).
Apabila terjadi
dugaan penggelapan    kendaraan    maka pihak      polisi      akan      terbantu karena      dapat      dengan      mudah menemukan  kendaraan    yang digelapkan. Polisi juga dapat
mengeluarkan arahan untuk memperingatkan  penyewa  baru, terutama  saat  menyewa  kendaraan. Dengan  bimbingan  dan  kerjasama dari  penyewa  dan  pemilik  usaha, diharapkan penanganan perselingkuhan ke depan akan lebih efisien dan efektif.
2. Penyewa dapat  menggunakan uang jaminan dan barang-barang lainnya
sebagai jaminan, menyaring penyewa dengan hati-hati
menggunakan  identitas  dan  profil penyewa  untuk  memastikan  bahwa penyewa tidak melakukan tindakan kriminal.  Standar  keamanan  untuk layanan penyewaan kendaraan harus ditingkatkan melalui
prosedur  standar.  Selain  itu,  jika
terjadi kasus kriminal, harap bekerja  sama  dengan  polisi  dari perusahaan rental mobil agar penyelidikan dan penanganan kasus berjalan lancar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Adam Chazawi. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda , Universitas Negeri Malang, Malang. ____________. 2016. Kejahatan
Terhadap  Harta  Benda ,  Media
Nusa Creative, Malang.
Hanafi  Amrani,  Mahrus  Ali.  2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana ,
Cetakan pertama, Jakarta.
Hanafi Mahrus. 2015. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan pertama,
Rajawali Pers, Jakarta.
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum
Pidana . Rineka Cipta. Jakarta.
________. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana , Rinekacipta, Jakarta.
Nurul  Irfan  Muhammad.  2009. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam  Perspektif  Fiqh  Jinayah , Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI, Jakarta.
Panca  Triatmodjo.  2013. Peluang  Bisnis Dunia Otomotif , Diva Press, Jakarta.
R.  Abdoel  Djamali.  2010. Pengantar Hukum  Indonesia  Edisi  Revisi , Rajawali Pers, Jakarta.
Roeslan  Saleh.  1982. Pikiran-Pikiran Tentang  Pertanggung  Jawaban Pidana ,  Cetakan  Pertama,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Salim H.S. 2003. Hukum Kontrak Teori & Teknik  Penyusunan  Kontrak ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Sutan Remy Sjahdeini. 2007. Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi , Grafiti Pers, Jakarta.
Tongat.  2015. Hukum  Pidana  Materiil , UMM Press, Malang.

## A. Perundang-Undangan dan

## Peraturan Lainnya
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (Hasil
Amandemen).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Jo Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958  tentang  Pemberlakuan  Kitab Undang  Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002
tentang Kepolisian Negara
Republik
Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2021  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
Undang-Undang    Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2010 Jo Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  92 Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## C. Sumber Lain
Andreae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel,  Nikolaas  Egbert  Algra, H.R.  W.  1977. Rechtsgeleerd handwoordenboek.  Indonesian  & Dutch, Terjemahan  Kamus  Istilah Hukum  Belanda-Indonesia,  Bina Cipta. Bandung.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.
2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia ,  Balai Pustaka, Jakarta. Abdul  Sani.  2005. Tanggung  Jawab  Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian  Sewa  Menyewa  Mobil ,
C.V.  Mutiara  Transportation,  Kota Tegal.
Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan.
2021. Pertanggungjawaban
Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Perjudian  Di  Desa  Merak  Batin
Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2. Dinda Salsabila, Angga Alfiyan, Lukmanul Hakim. 2022. Pertangggungjawaban pidana terhadap  pemalsuan  surat  rapid test antigen . Jurnal kewarganegaraan. Bandar
Lampung. Vol 6. No 2.
Suparmaji,  Desi  Andreswari,  Endina  Putri Puwandari.  2017. Sistem  Rental
Mobil  di  Kota  Bengkulu  dengan Metode Electre IV dalam Membuat Keputusan Pemilihan Mobil Rental Berbasis  Website .  Jurnal  Rekursif.
Bengkulu. Vol. 5 No. 3
http://www.lnassociates.com/ articl es-fraud-in-criminal-law- indonesia .html
Kenny  Wiston. Unsur  Sengaja  dan  Tidak Sengaja  Dalam  Hukum  Pidana, https://www.kennywiston.com/unsu r-sengaja-dan-tidak-sengaja- dalam-hukum
pidana/#:~:text=Kesengajaan%20( dolus),Kesengajaan%20yaitu%20 menghendaki&text=Kesengajaan% 20sebagai%20maksud%20yaitu%2 0menghendaki,timbulnya%20akiba t%20dari%20perbuatan%20itu.
Suryodiningrat.  1985. Asas-Asas  Hukum Perikatan, Transito, Bandung.
Teguh Ariyadi,
https://lsc.bphn.go.id/konsultasiVie w?id=1009#:~:text= Berdasarkan%20Pasal%201548%2
0Kitab%20Undang,pembayaran%2
0suatu%20harga%20yang%20disa nggupi.
Yurifa Chris Herditia. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental , Skripsi UNSRI, Palembang.
Zainab  Ompu  Jainah,  dkk.  2021. Analisis
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak Kekerasan ,
Bureaucryacy : Indonesia  Journal  of  Law  and Social-Political  Governance , Vol.
1,  No. 3.