## Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur
Riyan Erwin Hidayat Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Indonesia
riyanerwin@gmail.com

## Abstrak
Seorang yang telah melakukan pernikahan dia harus dapat menjaganya. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,  asas  dari  pernikahan  yaitu  monogamy,  hal  ini  diungkapkan  oleh  ulama-ulama kontemporer, hanya saja da beberapa pendapat mengenai poligami yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.  Penelitian ini  berupaya menjabarkan Konsep  Poligami menurut  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur.  Penelitian  ini  adalah  studi  pustaka. Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur memiliki perbedaan dalam memahami al-Qur’an dan  sunnah,  khususnya  dalam  bidang  poligami.  Ada  beberapa  pokok  persoalan  yang  akan dibahas  dalam  poligami  yaitu  pendapat  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad Syahrur.Poligami  diperbolehkan  dalam  syariat  agama  Islam,  hanya  saja  ada  beberapa pendapat  ulama  menganai  hal  ini,  diantaranya  dua  pendapat  Wahbah  az-Zuhaili  dan Muhammad Syahrur, yang sedikit berbeda memahami tafsir surat an-Nissa ayat 3 mengenai poligami. Hal ini dikarenakan perbedaan metode penafsiran antara  Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad  Syahrur,  dimana  Wahbah  az-Zuhaili  menggunakan  metode  ushul  fiqh  dan Muhammad  Syahrur  menggunakan  metode  heremeneutika.Wahbah  berpendapat  untuk poligami  suami  harus  memenuhi  syarat  yaitu  mampu  menafkahi  istri-istrinya  dan  dapat berbuat  adil  terhadap  istri-istrinya,  berbeda  dengan  pendapat  Syahrur  yang  menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak.
Keywords :   Poligami, Poligami Teori Wahab Az-Zuhaili, Poligami Teori Muhammad Syahrur Published by Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://journal.stai-alfurqan.ac.id/tanamana/index.php/jtm This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
PENDAHULUAN Setiap  manusia  yang  ada  di  muka  bumi  ini,  pada  umumnya  menginginkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu tidak dapat tercapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan  yang  ada.  Salah  satu  proses  mencapai  kebahagiaan  adalah  dengan jalan pernikahan yang berawal dari niat tulus untuk membina rumah tangga.  Nikah secara syar’i  adalah  akad  yang  membolehkan  hubungan  intim  ( Ilham,  &  Musliadi,  2020) . Pernikahan  secara  hukum  itu  diperintahkan,  diperbolehkan,  dan  terkadang  juga diharuskan (asmawati,  K.,  &  Habibah,  S.  (2020). Ketentuan  hukum  keluarga  sangat ditegaskan  oleh  al  Qur’an  dan  Sunnah,  berdasar  dan  merujuk  kepada  kedua  sumber tersebut para ulama merumuskan aturan yang lebih rinci.  Bahkan Islam mengatur tujuan perkawinan  lebih  dari  itu  dengan  meletakan  hak-hak  dan  kewajiban  bagi  mereka. Sehingga  dalam  hal  ini  Allah  SWT  akan  memberikan  kecukupan  kepada  orang  yang menikah ( Muslimah, A., & Rusdiawan, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan merupakan sesuatu perbuatan yang diinginkan oleh setiap manusia yang ada di dunia ini, seseorang yang melakukan perkawinan akan menemui banyak hal dalam pernikahannya, dan  dia  juga  harus  memahami  hukum-hukum  dari  pernikahan  tersebut.  Dimulai  sejak awal pembentukan keluarga sampai berakhirnya hubungan keluarga tersebut.  dalam hal ini hubungan personal anggota keluarga dalam konteksnya yang khusus dalam hubungan

## Jurnal Tana Mana
hukum  keluarga.  Amin  Suma  dalam  bukunya,  Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, menjelaskan  yang  dimaksud  masa-masa  awal  pembentukan  hingga  berakhirnya (keluarga) yaitu nasab, nafkah, talak dan kewarisan.
Asas  dari  pernikahan  yaitu  monogamy,  hal  ini  diungkapkan  oleh  ulama-ulama kontemporer,  dalam  KHI  monogamy  menjadi  perioritas  dalam  pernikahan,  kecuali  ada hal-hal yang memperbolehkan berpoligami, yaitu istri mandul, istri tidak dapat melayani layaknya  seorang  istri  dan  istri  memiliki  penyakiut  yang  sukar  disembuhkan ( Dermawansyah,  D.,  &  Yaman,  2020) .  Perbedaan  pendapat  mengenai  poligami  juga diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Wahbah, berpendapat untuk poligami suami harus memenuhi syarat yaitu mampu menafkahi istri-istrinya dan dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya, berbeda dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa syarat istri kedua, ketiga dan keempat, haruslah janda yang memiliki anak.
Dalam  melakukan  penelitian  penulis  mengambil  dari  bebrapa  referensi,  tentang teori yang berkaitan dengan masalah poligami menurut az-Zuhaili dan Syahrur. Di antara karya dua tokoh ini adalah kitab yang berjudul al Fiqh al Islami wa Adilatuhu dan al Kitab wa al Qur’an. Dalam kitab al Fiqh al Islami wa Adilatuhu wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa  berpoligami  itu  memiliki  batasan  empat  dan  tidak  syarat  calon  istri  yang dipoligami  haruslah  gadis  atau  janda    Sedangkan  mushammad  Syahrur  dalam  bukunya yang  berjudul  al  Kitab  wa  al  Qur’an  menjelaskan  bahwa  calon  istri  yang  dipoligami haruslah  janda  yang  memiliki  anak  ha  ini  masuk  dalam  kategori  syarat  secara  kualitas sedangkan untuk syarat secara kuantitas istri yang dipoligami tidak boleh lebih dari empat
METODE
Adapun metode penelitian yang penulis digunakan untuk menemukan data lebih akurat tentang masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: Metode Pengumpulan Data Dalam  metode  pengumpulan  data  ini,  penulis  menggunakan  library  research,  yaitu mengumpulkan  data  lewat  buku-buku  perpustakaan  atau  karya  ilmiah  lainnya  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Pada  penelitian  kepustakaan,  data  atau  bahan yang  di  peroleh  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.
a.Bahan Hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat terdiri atas: 1)Dalil al-Qur‟an dan Hadis yang berkenaan dengan Poligami.
2)Fiqh islam wa Adilatuhu
3)al Kitab wa Al-Qur’an
b.Bahan  Hukum  sekunder  yaitu,  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer  yang  meliputi:  Kepustakaan,  salah  satunya  yaitu;  buku-buku mengenai poligami Materi yang di download dari internet sebagai pelengkap (suplement) yang ada kaitannya dengan Poligami.
Pendekatan  Masalah  Untuk  memperoleh  kejelasan  dan  kemudahan  dalam mengkaji  permasalahan,  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  sebagai  berikut:  a. Pendekatan  Syar‟i,  yaitu  pendekatan  yang  didasarkan  kepada  al-Quran,  sunnah  Nabi, ijtihad  ulama,  dan  kaidah-kaidah ushuliyah.  b.  Pendekatan  Komparasi,  yaitu  pendekatan masalah  dengan  mengkomparasikan  atau  membandingkan  pendapat  Wahbah  az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur tentang poligami.
Metode Pengelolahan dan Analisis Data Data yang dikumpulkan, baik data primer maupun  data  skunder,  kemudian  diolah  melalui  metode  kualitatif,  yaitu  pengolahan gagasan, ulasan, pandangan dari berbagai ahli tentang masalah yang berhubungan dengan Poligami yang meliputi dua pendapat yaitu pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Poligami menurut Wahbah az Zuhaili
Syariah memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami, dengan syarat tidak  melebihi  empat  orang  istri  ( Wahbah  Zuhaili,  2008). Menurut  Wahbah  az- Zuhaili dalil diperbolehkan seseorang untuk berpoligami empat orang istri adalah;
                                                                                                                         
                                                                                 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.  Kemudian jika kamu  takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)
Wahbah  az-Zuhaili  menjelaskan  maksud  dari  ayat  di  atas  ialah  bahwa kalian  para  suami  tidak  bisa  berbuat  adil  pada  sisi  persetubuhan  dan  nafkah dalam perkawinan dengan dua, tiga,  atau empat orang istri. Satu  orang istri saja adalah  perbuatan  yang  paling  dekat  kepada  ketidakjatuhan  kamu  ke  dalam perbiatan  yang  zalim  ( Wahbah  Zuhaili,  1994). .  Jika  demikian  pembatasan  kepada empat orang istri adalah suatu keadilan yang moderat serta melindungi para istri dari kezaliman ( Wahbah Zuhaili, 2008).
Pembolehan ini mejelaskan perkara pengecualian yang jarang. Oleh sebab itu pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap muslim ahrus kawin lebih dari satu orang  perempuan.  Bahkan  prinsip  satu  istri  merupakan  prinsip  yang  meyoritas dan paling banyak.
Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al fiqh al islami wa adillatuhu menjelaskan bahwa poligami memiliki dua syarat inti yaitu;
a. Adanya keadilan bagi para istri Maksud keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia,
yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik dan masa menginap, berdasarkan firman Allah SWT; Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  Maka  (kawinilah) seorang  saja,  atau  budak-budak  yang  kamu  miliki.  yang  demikian  itu  adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)
Sesungguhnya  Allah  SWT  memerintahkan  umat  islam  untuk  cukup memiliki  satu  istri,  jika  ia  khawatir  akan  berlaku  zalim  dan  tidak  mampu berlaku adil di antara para istri.
Adil  dalam  hal  ini  tidak  termasuk  adil  kepada  istri  dalam  hal  kasih sayang,  cinta  dan  kecenderungan  hati,  karena  ini  adalah  perkara  yang  tidak mungkin dapat dilakukan.  Tetapi kenyamanan seorang istri terletak daripada cara suami memperlakukan  istrinya  tersebut.  dilain  hal  seorang  suami  wajib berlaku  adil  kepada  mereka  baik  dalam  hal  urusan  pangan,  pakaian  dan tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan istri yang kaya atau istri yang miskin, Atau istri yang berasal dari keturunan yang tinggi atau dari golongan bawah.
Menurut Wahbah az-Zuhaili, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah  perkara  yang  sudah  diprediksikan.  Oleh  karena  itu  syariat mengingatkannya di dalam ayat yang mulia ini;
                                                                                                                         
                                                         
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  Karena  itu  janganlah  kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari  kecurangan),  Maka  Sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha Penyayang. (al-Baqarah ayat 129)
Ini  semua  untuk  menegaskan  syarat  adil,  serta  tidak  terjatuh  dalam kezaliman,  dengan  meninggalkan  istri  dalam  keadaan  terkatung-katung.  Dia tidak berstatus sebagai seorang istri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus sebagai seorang perempuan yang diceraikan ( Wahbah  Zuhaili, 2008).
b. Mampu memberikan nafkah
Secara  syariat  tidak  diperbolehkan  melakukan  perkawinan  baik  satu istri  ataupun  lebih  daru satu  istri,  kecuali  dengan  adanya  kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri.
Dua syarat inilah yang diwajibkan oleh Wahbah az-Zuhaili untuk suami yang  ingin  berpoligami.  Wahbah  juga  menjelaskan  bahwa  poligami  memliki hikmah  yaitu  sesungguhnya  sistem  istri  tunggal  adalah  sistem  yang  paling baik,  dan  yang  mayoritas  dianut  oleh  manusia,  sedangkan  poligami  adalah sistem  yang  jarang  dan  bersifat  pengecualian.  Yang  tidak  dilakukan  kecuali dalam keadaan yang sangat diperlukan, syariat tidak mewajibkan atau bahkan mendorongnya.  Akan  tetapi,  syariah  membolehkan  karena  berbagai  sebab umum dan khusus ( Wahbah Zuhaili, 2008)..
1) Sebab yang bersifat umum poligami
Wahbah  az-Zuhaili  menjelaskan  di  antaranya  sebab  yang  umum adalahuntuk mengatasi banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki.  Baik  dalam  kondisi  yang  biasa  akibat  bertambahnya  kaum perempuan, atau setelah terjadi peperangan diberbagai Negara.
2) Sebab-sebab khusus poligami a) Kemandulan istri dan adanya penyakit Apabila seorang istri mandul dan memiliki penyakit yang memang sulit untuk  disembuhkan,  sedangkan  istri  tersebut  ingin  mempertahankan rumah  tangganya  dan  mengizinkannya  untuk  menikah  lagi  dengan wanita lain, makahal ini diperbolehkan dengan tujuan mewujudkankebahagiaan  untuknya  dengan  lahirnya  anak-anak ( Wahbah Zuhaili, 1994). b) Besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu Terkadang  terjadi  pertikaian  keluarga  antara  seorang  suami  dengan istrinya,  yang  membuat kondisi  menjadi  pelik  dan  kedua  belah  pihak
saling  bersikeras,  oleh  sebab  itu  jalan  keluarnya  adalah mempertahankan istri dengan melakukan poligami dengan perempuan lain dibandingkan harus bercerai merupakan sesuatu yang boleh tetapi dibenci oleh Allah SWT. c) Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki Tekadang  ada  beberapa orang  memiliki  gairah  seks  yang  tinggi,  yang membuat dia tidak cukup dengan satu  orang istri  saja,  oleh sebab itu jalan  keluar  bagi  kondisi  ini  ialah  dengan  berpoligami  dari  pada melakukan hubungan seks yang tidak legal ( Muhammad Syahrur , 2014)
Wabhah  Az-Zuhaili  menyimpulkan  bahwa  sesungguhnya  pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, uzur, atau maslahat yang diterima secara syariat.

## 2. Poligami menurut Muhammad Syahrur
Muhammad  Syahrur  dengan  teori  limidnya  ( nadzariyah  al-hudud ), menegaskan  bahwa  persoalan  poligami  terdiri  dari  batasan  minilal (al-had  al adna) dan  batasan  maksimal  ( al-had  al- a’la ).  Menurut  Syahrur  batasan  minimal dari  suatu  pernikahan  adalah  seorang  istri.  Artinya  disini  perbuatan  seseorang yang berada dibawah batas minimal itu, tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti seorang  yang  tidak  menikah.  Sementara  batasan  maksimalnya  menurut  Syahrur adalah empat orang istri (Azni, 2015).
Poligami adalah salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan arab Islam secara khusus, dan dihadapi oleh islam didunia secara umum. Apabila  kita memahami  ayat-ayat  tentang  poligami  dalam  berbagai  pendapat  salah  satunya Muhammad Syahrur, dalam Umm al-Kitab dari perspektif ayat-ayat hududiyah, kita akan mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik. Kita akan memahami bahwa ayat-ayat tersebut mencakup setiap periode sejarah  perkembangan  manusia dan meliputi  seluruh  sisi  kemuliaan  manusia,  baik  pada  masa  lampau  maupun  masa kontemporer.
Ayat-ayat hudud dalam masalah poligami adalah sebagai berikut:
                                                                                                                         
                                                                                 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.  Kemudian jika kamu  takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa ayat 3)
Pertama kita  akan  membahas  dua  terma  dasar qasata dan ‘adala. Menurut Syahrur. Dalam bahasa arab qasata adalah terma dasar yang memiliki satu bentuk tetapi  mempunyai  dua  pengertian  yang  bertolak  belakang.  Arti  pertama  adalah keadilan dan pertolongan seperti dalam firmanNya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil (al Muqsitin ) (al Maidah ayat : 42), al Hujurat: 9 al Mumtahanah : 8 arti keduanya adalah kezaliman dan penindasan ( al-Jur ), seperti dalam  firmanNya,  adapun  orang-orang  yang  menyimpang  dari  kebenaran  ( al-
qasituna )  maka  mereka  menjadi  kayu  api  neraka  jahanam.  (al-Jinn:  14),  terma adalah  juga  mempunyai  dua  arti  yang  saling  berlawanan,  arti  pertama  adalah kelurusan atau kesejajaran sedangkan arti kedua adalah kebengkokan ( Muhammad Syahrur , 2014).
Ibnu  Faris  menyebutkan  bahwa  sesuatu  yang  disebut  sama  dengan  suatu yang lain adalah adluhu, atau yang sepadan dengannya. Meski demikian terdapat perbedaan  nuansa  makna  antara qist dan ‘adl. Term  qist  menyiratkan  hubungan dari satu pihak saja, sedangkan adl menyiratkan hubungan timbal balik antara dua pihak.  Dari  pengertian  ini  munculah  terma Mu’adalah kesamadenganan  yaitu kesejajaran  antara  dua  pihak  yang  berbeda,  seperti  dalam  matematika  kita merumuskan A=B (baca: A sama dengan B) ( Muhammad Syahrur , 2014)
Menurut Syahrur ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan dengan  ayat  sebelumnya  karena  ada  redaksi wa-in yang  menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan tentang anak yatim.
                                                                                                                                          
        
Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu  makan  harta mereka  bersama  hartamu.  Sesungguhnya  tindakan-tindakan  (menukar  dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (an-Nisa ayat 2).
Menurut  Muhammad  Syahrur  yang  dimaksud  dengan  anak  yatim  adalah anak  yang  tidak  memiliki  bapak  dan  masih  dibawah  umur  atau  belum  dewasa, sedangkan ibunya masih  hidup  dan  masih  berada pada  usia  produktif.  Ayat-ayat poligami  termasuk  ayat-ayat hududiyah ini  memberikan  batasan  maksimal  dan minimal,  baik  dari  sisi  jumlah  kuantitas  maupun  kualitas  ( Muhammad  Syahrur , 2014).
1. Batas-batas  dalam  sisi  kuantitas . Perlu  dicatat  bahwa  ayat  ini  membicarakan pernikahan  dengan  redaksi fankihu yang  kemudian  mengawali  jumlah  istri dengan angka dua ( masna) . Pada dataran realitas seorang laki-laki tidak dapat dikatakan  menikahi dirinya  sendiri  atau  menikahi  setengah  perempuan,  oleh sebab  itu  batas  minimal  istri  adalah  satu  orang  perempuan,  dan  batas maksimalnya adalah empat orang perempuan.
Proses  peningkatan  jumlah  ini  diawali  dari  dua,  tiga  dan  terakhir empat.  Dalam  hitungan  bilangan  bulat,  karena  manusia  tidak  dapat  dihitung dengan  angka  pecahan.  Kesimpulannya  adalah  maksimal  perempuan  yang boleh  dinikahi adalah empat dan minimalnya adalah satu  orang perempuang saja.  Penyebutan  satu  persatu  jumlah  perempuan  dalam  redaksi masna  wa sulasa  wa  ruba’ harus  dipahami  sebagai  bilangan  bulat  secara  berurutan, sehingga  tidak  dapat  dipahami  sebagai  dua+tiga+empat  yang  berjumlah  9, seandainya  ada  larangan  poligami,  kita  dapat  mengamalkan  ayat  ini  dengan mengamalkan  dengan  hanya  menikahi  saatu  orang  perempuan  saja,  sebagai batas minimal ( Muhammad Syahrur , 2014).
Dari  sisi  normative  tidak  ada  sesuatu  yang  tabu  dalam  hal  ini, sebaliknya  seandainya  poligami  dibolehkan  dan  seorang  menikahi  sampai empat  orang  yaitu menurut  Syahrur  ini  tepat  pada  batasan maksimal,  dalam
sua  kasus  ini  kita  masih  bergerak  dalam  batas-batas  hukum  Tuhan  dari  sisi kuantitas.
Dalam  berbagai  kasus  kita  menerapkan  batasan  maksimal  dengan menikahi empat perempuan, dan inilah yang terjadi selama empat belas abad,
yaitu  memahami  ayat  poligami  sebagai  ayat  yang  membatasi  jumlah  istri, tanpa  mempertimbangkan  kualitas  perempuan  yang  dinikahi  para  pelaku poligami  memahami  ayat kemudian  jika  kamu  takut  tidak  dapat  berlaku adil,maka  (kawinilah)  seorang  saja, sebagai  perintah  penerapan  keadilan diantara  para  istri,  oleh  karena  itu  mereka  membenarkan  pemahaman  yang menyatakan  bahwa  jumlah  minimal  adalah  satu  istri,  dan  poligami  adalah sebentuk jumlah keluar dari memaksa ( Muhammad Syahrur , 2014).
2. Batas-batas  dari  sisi  kualitas . Yang  dimaksud  dengan kualitas  menurut
Syahrur adalah pakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan? Dan jika janda apakah janda yang memiliki anak atau tidak? Jika kita hanya memahami dari sisi kuantitas dan mengabaikan sisi kualitas,  bagaimana  kita  bisa  menjelaskan  hubungan  redaksi  ayat  yang berbentuk  ‘jawaban  atas  persyaratan’  dalam  konteks  ini  kita  harus menghubungkan  antara  redaksi  syarat  dan  redaksi  jawaban  syarat tersebut.
Dalam hal ini, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman sebagai berikut: fankihuma  tobalakum  mina  nisa’…. dengan  ayat wain  khiftum  alla tuqsitu  fi  al  yatama, ayat  ini  tidak menyebutkan syarat  kualitas  bagi istri pertama,  sehingga  terbuka  kemungkinan  apakah  dia  perawan,  janda dengan anak atau janda tanpa anak.. agar terjadi keserasian antara redaksi jawab  syarat fankihu …dan  redaksi  syaratnya  yaitu  keadilan  kepada  para anak  yatim,  ayat  ini  harus  dipahami  sebagai  ayat  yang  sedang membicarakan  para  ibu,  janda  dari  anak-anak  yatim,  sehingga  dapat disimpulkan  ayat  memberikan  kelonggaran  jumlah  hingga  empat  orang istri  tetapi  menetapkan  persyaratan  bagi  istri  yang  kedua,  ketiga  dan keempat harus seorang perempuan berstatus janda yang memiliki anak. Sehingga  ada  hal  yang  harus  dilakukan  orang  yang  akan berpoligami, memiliki konsekuensi dia harus menikahi seorang janda yang memiliki  anak,  dan  memelihara  anak  yatim  tersebut.  seperti  halnya  dia mengasuh  dan  mendidik  anaknya  sendiri.  Dalam  keadaan  demikian berlakulah  ayat  Allah  pada  sang  suami  yang  melakukan  poligami  yang tertera dalm al-Qur’an surat annisa ayat 6.

## 3. Studi  Komparasi  Poligami  Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili  Dan  Muhammad Syahrur
Seorang yang telah melakukan pernikahan dia harus dapat menjaganya. Hal ini dikarenakan  pernikahan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sangat  kuat  antara  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan.  Yang  disatukan  oleh  ijab  dan  qabul  ( Abdurrahman Al-Juzairi,  2015). Oleh  karena  itu  asas  dari  pernikahan  adalah monogamy hal  ini dijelaskan  di  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pasal  3 ayat 1.
Kata Monogamy dapat  dipasangkan  dengan  poligami  sebagai   antonim, Monogamy adalah  perkawinan  dengan  istri  tunggal   yang   artinya  seorang  laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan  dua  orang  perempuan  atau  lebihv (Halim,  &  Darwis,  2020). Kata  poligami, secara  etimologi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  polus  yang  berarti  banyak  dan gamos yang memiliki arti perkawinan. Dan apabila pengertian ini digabungkan, maka
poligami  akan  memiliki  arti  suatu  perkawinan  yang  banyak  atau  lebih  dari  seorang. Dalam  hal  ini  sistem  perkawinan  apabila  ada  seorang  laki-laki  memiliki  lebih  dari seorang  istri  dalam  waktu  yang  bersamaan,  pada dasarnya  disebut  dengan  poligami ( Timani  dan  Sohari  Sahrani ,  2014).  Islam  membolehkan  seorang  muslim  untuk berpoligami ( Khoiruddin Nasution, 1996), hal ini dijelaskan dalam surat an-Nissa ayat 3. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa diizinkan seorang suami menikah lebih dari satu dan memiliki batasan yaitu empat hal ini sama dengan pendapat Muhammad Syahrur,  sedangkan  Muhammad  Syahrur  berpendapat  bahwa  ada  syarat  secara kualitas  yaitu  haruslah  janda  yang  memiliki  anak  sedangkan  Wahbah  az-Zuhaili memperbolehkan  menikahi  istri  ke  dua  sampai  ke  empat  gadis  atau  janda.  Menurut penulis  dua  pendapat  ini  sangat  berdasar  jika  kita  tinjau  dari  Peraturan  Perundang- Undangan  di  Indonesia  lebih  condong  kePendapat  Wahbah  az-Zuhaili  yang  mana pendapat  inilah  yang  selaras  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  klasik  dan kontemporer.

## KESIMPULAN
Dua  perbedaan  metode  yang  dimiliki  oleh  Wahbah  az-Zuhaili  (ushul  fiqh)  dan Muhammad Syahrur (Hermeneutik) yang menarik untuk dibahas. Studi ini menghasilkan temuan  bahwa  pemikiran  Wahbah  az-Zuhaili  dan  Muhammad  Syahrur,  memiliki kontribusi  dalam  masalah  perkawinan  perbedaan  yang  sangat  jelas  yaitu  pada permasalahan  poligami.  Metode  yang  digunakan  Wahbah  az-Zuhaili  ialah  ushul  fiqh, sehingga  fiqh  yang  dihasilkan  tidak  jauh  berbeda  dengan  fiqh  klasik.  Hal  ini  berbeda dengan  metode  yang  digunakan  oleh  Muhammad  Syahrur  yaitu  metode  hermeneutika dimana dengan metode ini mengasilkan sebuah produk hukum yang berbeda dengan fiqh klasik. Muhammad Syahrur menjelaskan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara  suami-istri,  sedangkan  rukun  perkawinan  menurut  KHI  ialah  calon  suami-istri, Poligami merupakan sebuah permasalahan yang ada dalam perkawinan, kurang ketatnya syarat  suami  dalam  berpoligami,  menjadi  sebuah  aturan  yang  harus  diperbaharui  agar tidak  banyak  suami  yang  berpoligami.  Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  pasal  3  UU  No.  1 Tahun  1974  bahwa  asas  perkawinan  itu  monogamy,  dalam  masalah  ini  penulis  lebih sepakat dengan pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa suami yang akan berpoligami harus menikahi janda yang memiliki anak. Karena tujuan poligami itu sendiri adalah untuk tujuan  social  menolong  sesama  dan  bukan  pelampiasan  nafsu  belaka.  Poligami diperbolehkan  dalam  Islam  hendaknya  suami  yang  akan  melakukan  poligami  memiliki niatan yang tulus dan ingin menolong sesama terutama calon istri yang akan dipoligami.

## REFERENSI
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam  dan  Abadul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh  Munakahat, (Jakarta: Amzah 2011). Abdurrahman Al-Juzairi, al Fiqh al Mazahib al Arba’ah, (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2015) Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , (Jakarta: Rajawali Pers, 2004 ). Amir Syarifuddin, Hukum Perkwinan Islam di Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2009). Azni, Poligami dalam hukum keluarga islam di Indonesia dan Malaysia., (Riau: Suska Pres,
2015)
Boedi  Abdullah  dan  Beni  Ahmad  Saebani, Perkawinan  perceraian  keluarga  muslim,
(Bandung: Pustaka setia, 2013)
Dermawansyah, D., & Yaman, Y. (2020). Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan  Poligami  Dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 46-62.
Halim, I., & Darwis, I. (2020). Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 1-16.
Ilham,  I.,  &  Musliadi,  M.  (2020).  Pemahaman  Masyarakat  tentang  Wakalah  dalam  Akad Pernikahan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Kabuapeten  Bone. Jurnal  Tana Mana , 1 (1), 81-101. Imam Malik bin Anas, al Muwaththa, edisi Muhammad Fuad al Baqi (ttp, tnp,t.t) Kasmawati, K., & Habibah, S. (2020). Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Lansia dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kesehatan  Reproduksi  (Studi  di  Kec.  Sibulue  Kab. Bone). Jurnal Tana Mana , 1 (1), 63-80. Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  Dan  Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 2009).
Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia,
2005)
Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia,
1996)
M.Anshari, Hukum Perkawinan Di indonesia , (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2009) Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam, (Jakarta; Gita Karya, 1988) Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami’ al Bayan ‘an Ta’wil Ayy al - Qur’an jilid 4 , Beirut: Dar al-Fikr, 1405
Muslimah, A., & Rusdiawan, R. (2020). Urgensi Keabsahan Status Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU–VIII/2010 Perspektif Hukum Perdata Islam. Jurnal Tana Mana , 1 (1), 17-30. Muhammad Zuhaily, al- Mu’tamad fi al Fiqh as - SYafi’i , (Surabaya: Imtiyaz, 2010). Timani dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) Wahbah az-Zuhaili, al-FIqh al Islami wa-Adillatuhu, (Beirut Lubnan: Dar al Fikr, 1989). Wahbah az-Zuhaili, Al- FIqh asy Syafi’i al -Muyassar, (Jakarta: al Mahira 2008).
Copyright Holder :
© Hidayat, R.,  (2020).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under:
CC BY SA