https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5971.67-81
Terbentuknya “Kelompok Mencari”: Dinamika Jaringan Perantara (Brokerage) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya
I Ngurah Suryawan
Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat ngurahsuryawan@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menelusuri  terbentuknya  jaringan  perantara  ( brokerage )  yang  telah  tercipta  jauh  sebelum  ramainya rencana  pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  Daya  tahun  2022.  Catatan  lapangan  saya  menggambarkan  bahwa kelompok jaringan perantara dalam pemekaran daerah atau usaha untuk mengakses keuntungan ekonomi politik tersebut disebut dengan “kelompok mencari”. Data utama artikel ini adalah wawancara mendalam sebanyak dua kali terhadap PTW, seorang tokoh sentral birokrat pemekaran Provinsi Papua Barat di Sorong pada Maret 2009. Argumen  utama  artikel  ini  adalah  genealogi  pemekaran  daerah,  khususnya  di  wilayah  kepala  burung  (Sorong Raya) adalah konsumsi para elit local dan kelompok kelas menengah Papua. Mereka adalah kelompok-kelompok patron  yang  terdiri  dari  jaringan  birokrat,  pengusaha,  dan  kepala  suku  dan  marga  di  wilayah  Sorong  Raya. Kelompok-kelompok  ini  membangun  jaringan  dan  aliansi  untuk  pembentukan  provinsi  dan  kabupaten  baru, pembagian proyek-proyek pembangunan, dan pengisian jabatan-jabatan birokrasi di rencana wilayah pemekaran baru.  Keseluruhan  tingkah  polah  jaringan  perantara  ( brokerage )  tersebut  melandasi  dasar  awal  rencana pemekaran  wilayah  baru  dan  program-program  pembangunan  yang  selanjutnya  berlangsung.  Artikel  ini berargumentasi  bahwa  jeratan  kepentingan  jaringan  perantara  ( brokerage )  ini  mewarnai  pelaksanaan pemerintahan di wilayah baru dan juga rencana pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jaringan “kelompok mencari” ini membentuk jaringan kelas menengah baru yang menciptakan dan mengkonsolidasikan kekuasaanya untuk mengontrol sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara kepada Papua.
Kata kunci: “kelompok mencari”, dinamika, jaringan perantara, brokerage, pemekaran daerah

## Pendahuluan
Seorang  tokoh  muda  salah  satu  suku  di  pedalaman  kepala  burung  Papua  Barat,  sebut  saja namanya  Hermanus,  yang  mengenyam  pendidikan  tingkat  sarjana  di  Kota  Jayapura  Papua, mengungkapkan  kekhawatirannya  melihat  para  elit  kampung  dan  adat  di  kampungnya  yang  lebih mementingkan dirinya sendiri daripada masyarakatnya. Para elit kampung sibuk membicarakan kapan pemekaran kampung—yang merupakan janji bupati baru—akan terlaksana. Pada sisi lain, dana-dana kampung yang masuk terus dipergunjingkan untuk membangun perumahan-perumahan sebagai bakal rencana kampung baru. Perbincangan di tengah masyarakat pada akhirnya mengarah siapa yang akan tetap di kampung lama dan yang memutuskan pindah menuju kampung baru.
Tidak  hanya  para  elit  kampung,  kepemimpinan  adat  terpecah  dalam  beberapa  kelompok- kelompok dengan berbagai kepentingannya. Terjadi penurunan wibawa dan pengaruh pemimpin adat di  kampung.  Tidak  ada  tokoh  adat  yang  mampu  mempersatukan  berbagai  kelompok  marga-marga dengan kepentingannya masing-masing. Dampaknya adalah antara masyarakat ada saling curiga dan tidak  percaya  satu  dengan  yang  lain.  Ini  situasi  yang  berbahaya  untuk  persatuan  mayarakat  di kampung. Ia dengan berapi-api menceritakan kejadian tersebut kepada saya pada sebuah kesempatan di Kota Manokwari, Papua Barat pada pertengahan tahun 2017.
Saya  pertama-tama  akan  menggambarkan  kompleksitas  administratif  dari  cara  negara  ini (Indonesia) menangani Papua. Pemecahan provinsi dan kabupaten-kabupaten baru bukan hanya urusan di atas kertas, tetapi juga menyangkut banyak hal. Inilah peluang yang paling nyata dalam pikiran para elit  Papua  untuk  membentuk  kekuasaannya.  Daerah  baru  berarti  menawarkan  jabatan,  uang,  dan kekuasaan  sesungguhnya  di  tingkat  lokal.  Saya  akan  mencoba  menelusuri  kronologis  tersebut  untuk memberikan  gambaran  sangat  rapuhnya  rasa  saling  percaya  antara  “orang  pusat”  di  Jakarta  dengan kaki tangan mereka yaitu para elit lokal di Papua. Pada sisi yang lain, kita melihat jargon dan cita-cita pemekaran  daerah—rentang  kendali  pemerintahan,  mendekatkan  pelayanan  publik  dan kesejahteraan—bertentangan dengan realitas yang terjadi di tengah masyarakat.
Bagian kedua saya akan memberikan konteks bertabrakannya orientasi-orientasi Papua, yaitu totalitas kosmologi, pengetahuan, budaya, dan relasi-relasi rakyat Papua dengan lingkungan, leluhur, dan  ritual-ritual  yang  terekspresi,  dengan  logika  kemajuan  dan  modernitas  yang  dibawa  oleh pembangunan,  Otonomi  Khusus  (Otsus),  dan  pemekaran.  Tabrakan  ini  berimplikasi  serius  berkaitan dengan respon rakyat Papua  serta posisi dan dinamika mereka menghadapi transformasi  sosial  yang terus bergerak kencang.
Pada  bagian  selanjutnya  saya  menggambarkan  jaringan  perantara (brokerage) yang  terjadi sesungguhnya  di  tingkat  lokal.  Saya  akan  memperdalam  bagaimana  proses  terbentuknya  jaringan perantara  ini,  peranan  birokrat  di  dalamnya,  konflik  yang  muncul,  dan  bagaimana  usahanya  untuk membangun  jaringan  dan  membangun  generasi  baru.  Saya  fokus  memperhatikan  wilayah  kepala burung  di  Papua  Barat  yang  kini  rencananya  akan  dimekarkan  menjadi  Provinsi  Papua  Barat  Daya. Para elite di Kota Sorong sudah sejak awal tahun 2000-an menginginkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya setelah kekecewaan tidak menjadi ibukota dari Provinsi Papua Barat.
Saya  berhasil  mewawancarai  PTW,  salah  satu  tokoh  penting  yang  selalu  “berjuang” mendirikan Provinsi Papua Barat Daya dengan ibukotanya di Kota Sorong. Ia membangun kelompok birokrat  muda  dan  memekarkan  wilayah-wilayah  baru  yaitu:  Kabupaten  Sorong  Selatan  dan Kabupaten  Maybrat.  Wilayah  kepala  burung  ini  sering  disebut  dengan  “Sorong  Raya”  ditambah dengan Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Wilayah-wilayah inilah dalam mimpi  PTW  dan  para  didikan  birokratnya  menjadi  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Sayangnya  mimpi PTW  untuk  menyaksikan  lahirnya  Provinsi  Papua  Barat  Daya  yang  Ia  idam-idamkan  kandas.  Ia meninggal pada 18 Maret 2019.
Keseluruhan fragmen etnografi yang saya uraikan berargumen bahwa lahirnya daerah-daerah pemekaran  baru  di  Tanah  Papua,  baik  itu  provinsi,  kabupaten,  distrik,  dan  kampung-kampung  akan melahirkan  munculnya  sekelompok  elit  dari  berbagai  latar  belakang—dari  mulai  birokrat,  pemuda pengangguran,  preman  lokal,  hingga  tokoh  adat—yang  berlapis-lapis  dan  sangat  kental  ciri  khas masing-masing  daerahnya.  Semangat  pemekaran  di  wilayah  “Sorong  Raya”  sebagai  Provinsi  Papua Barat Daya kembali bergairah setelah disetujuinya tiga provinsi pemekaran baru di Provinsi Papua.
Saya  menggunakan  konsep  jaringan  untuk  menerangkan  terbentuknya  jaringan  perantara (brokerage) yang  lahir  dari  proses  pemekaran  daerah.  Jaringan  perantara  tersebut  saya  fokuskan  di birokrasi pemerintahan sebagai pendorong utama dari pemekaran karena menjadi perpanjangan tangan negara  di  daerah.  Saya  mendalami  usaha-usaha  dari  jaringan  perantara  birokrat  ini  untuk mempersiapkan manuver-manuver politik dalam usaha pemekaran daerah.
Saya  bertitik  tolak  dari  gagasan  yang  mengungkapkan  masyarakat  terdiri  dari  kekuasaan berupa  jaringan  sosial-ruang  yang  berhimpitan  dan  bersilangan.  Perangkat  teknologi  untuk memobilisasi  sumber  daya  dari  jauhsudah  ada  pada  pada  akhir  tahun  1940-an—radio,  suratkabar, telepon, pesawat terbang dan akhirnya, kekuatan militer. Semua ini dapat membantu pemerintah pusat untuk memproyeksikan kehendaknya ke daerah tanpa terlalu khawatir ada gangguan di tengah jalan. Jauh  lebih  penting  adalah  manusia broker (perantara)  yang  mampu  secara  pribadi  menghubungkan satu sama lain jaringan-jaringan sosial yang terpisah-pisah dari sisi geografi di seluruh kepulauan ini.
Jaringan  perantara  dari  kelompok  masyarakat  urban  inilah  yang  memegang  peranan  penting dan berpengaruh di tengah masyarakat.  Mereka ini seperti aktivis, intelektual, polisi, militer, birokrat- politisi, guru, pengusaha, pemimpin gereja, dan kelompok masyarakat urban lainnya. Mereka memiliki status  sosial  dan  modal  sosial  yang  tinggi  dan  memiliki  kemampuan  sebagai  penghubung  dua kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.
Broker (perantara)  menciptakan  hubungan  terarah  antara  dua  pihak  yangh  sama  sekali  tidak punya  hubungan  satu  sama  lain.  Terdapat  lima  tipe  perantara  yaitu: pertama , coordinator (koordinator)  dimana  ketiga  pihak  adalah  anggota  dari  kelompok  yang  sama, internal  brokerage (perantara internal). Kedua , itinerant (perantara lepas) adalah perantara dari luar, kedua pihak utama adalah  anggota  adalah  anggota  dari  kelompok  yang  sama—misalnya  pialang  saham). Ketiga, gatekeeper (broker  adalah  anggota  dari  kelompok  yang  didekati  oleh  kelompok  pesaing—misalnya editor majalah. Keempat , representative (perwakilan) adalah perantaraadalah anggota dari kelompok yang  sedang  melakukan  pendekatan  pada  kelompok  saingan. Kelima , liaison (penghubung)  yaitu perantara yang berasal dari luar kedua kelompok yang bersaing. 1
Artikel ini menelusuri jaringan perantara (brokerage) elit Papua  ruang-ruang sosial dan peran para elit di beberapa wilayah Papua Barat. Pembicaraan sehari-hari di para-para (tempat berkumpul) kampung,  gossip,  jaringan  kepentingan  proyek  pembangunan  di  kampung,  adat  yang  rapuh,  konflik program  bantuan  perusahaan,  hingga  perjuangan  menuju  pemekaran  wilayah  tergambar  melalui fragmen-fragmen  etnografi  artikel  ini.  Saya  mendasarkan  keyakinan  untuk  mendalami  usaha  lebih banyak dengan jaringan, tidak lagi hanya sebagai metafora, tetapi juga sebagai peta kompleks tentang
1 Klinken,  Gerry  van, The  making  of  middle  Indonesia:  kelas  menengah  di  Kota  Kupang,  1930-an  –1980-an. Jakarta: Yayasan Obor, 2015.
hubungan yang sebenarnya 20. 2 Orang-orang yang tergambarkan dalam artikel ini memainkan peranan mediasi dan perantaraan tersebut.

## “Cakar-Cakar” Pemekaran Papua Kontemporer
Pemekaran daerah di Tanah Papua memasuki episode baru. Tanah Papua akan memiliki tiga provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.  Daerah  kepala  burung  akan  bertambah  satu  provinsi  baru  yaitu  Papua  Barat  Daya.  Cikal bakalnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2021.  Revisi  tersebut  dilakukan  juga  tidak berkonsultasi  dengan  rakyat  Papua  melalui  Majelis  Rakyat  Papua  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Papua.
Salah  satu  poin  krusial  dalam  revisi  UU  Nomor  2  Tahun  2021  tersebut  adalah  bahwa pemekaran daerah bisa dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.  Pada pasal 76 ayat (2)  UU  Otsus  baru  menegaskan  “Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dapat  melakukan pemekaran  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  menjadi  daerah  otonom  untuk  mempercepat pemerataan  pembangunan  peningkatan  pelayanan  publik,  dan  kesejahteraan  masyarakat,  serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.”
Sejurus kemudian, muncullah Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemekaran wilayah di  Papua  yaitu  pembentukan  Provinsi  Papua  Selatan,  pembentukan  Provinsi  Papua  Tengah  dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Lahirnya ketiga RUU adalah inisiatif dari Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI)  yang  melangsungkan  rapat  paripurnanya  pada  12 April 2022 lalu. Tidak berlangsung lama, p engesahan RUU menjadi UU atas tiga daerah pemekaran di Provinsi Papua yaitu, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan dilakukan  pada Rapat  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  RI  pada  30  Juni  2022.  Tidak berselang  lama,  DPR  RI  kemudian  menggenjot  Kembali  RUU  pembentukan  Provinsi  Papua  Barat Daya dan disahkan pada 7 Juli 2022.
Penolakan  pemekaran  daerah  baru  tersebut  berlangsung  di  berbagai  wilayah  Tanah  Papua hingga mengorbankan nyawa. Bentrokan antara rakyat Papua yang menolak pemekaran dengan aparat keamanan terjadi di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo pada 15 Maret 2022. Dua rakyat Papua,Yakob Meklok  dan  Esron  Weipsa  tertembak  dalam  bentrokan  tersebut.  Kedua  jenazah  korban  kemudian dimakamkan pada 16 Maret 2022 di pinggir jalan tepatnya di Jalan Gunung dekat dengan Kali Bonto, Kampung  Tomon  Satu,  Distrik  Dekai  Kota,  Kabupaten  Yahukimo.  Keputusan  pemakaman  yang dilakukakan di pinggir jalan adalah bentuk perlawanan terhadap pemaksaan Otsus Papua Jilid 2 dan pemekaran daerah yang dilakukan oleh Jakarta di Tanah Papua.
2 Ibid, 37
Kepala Suku Meek, Mathias Suu (kemeja batik hitam cokelat) bersama Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengikuti proses pemakaman Yakob Meklok dan Esron Weipsa, yang berlangsung di Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, pada Rabu (16/3/2022). - Dok. Mathias Suu/Tabloid Jubi
Pengamatan penulis, demonstrasi penolakan pemekaran di Jayapura sepanjang Maret - April 2022  mengungkapkan  kegagalan  Otsus  Jilid  Pertama  yang  dianggap  belum  berhasil  mengangkat harkat  dan  martabat  rakyat  Papua.  Rakyat  Papua  belum  merasa  menjadi  tuan  di  negerinya  sendiri. Demikian jujga Otsus Jilid Kedua dan pemekaran daerah sama sekali tidak melibatkan rakyat Papua dalam  proses  negosiasinya.  Otsus  dan  pemekaran  daerah  justru  dianggap  menjadi  pintu  pembuka masuknya investasi yang merampas tanah-tanah ulayat masyarakat adat yang beralih ke pemodal dan jaringan investasi.
Provinsi  Papua  Barat  Daya  dari  tahun  2007  sudah  didengung-dengungkan  dan  kemudian dideklarasikan  pada  15  Januari  2007.  Sebelumnya  juga  terjadi  deklarasi  pendirian  Provinsi  Papua Selatan  pada  12  Januari  2007.  Khusus  untuk  Provinsi  Papua  Barat  Daya  ini  mengkalim  Kabupaten Sorong,  Kota  Sorong,  Kabupaten  Raja  Ampat,  Kabupaten  Sorong  Selatan,  dan  Kabupaten  Teluk Bintuni sebagai bagian dari wilayahnya. Sementara itu Papua Selatan direncanakan meliputi 4 wilayah yakni  Kabupaten  Merauke,  Boven  Digoel,  Mappi  dan  Asmat.  Sedangkan  Irian  Jaya  Tengah direncanakan  berpusat  di  Nabire,  dengan  cakupan  wilayah-wilayah  di  perairan  Teluk  Cendrawasih yang meliputi Kabupaten Biak, Kabupaten Serui, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, dan Kabupaten Supiori.
Di  wilayah  Papua  Barat,  teridentifikasi  hirarki  diversitas  budaya  yaitu  di  wilayah Manokwari  sebagai  ibukota  provinsi  Papua  Barat  dengan  mayoritas  Suku  Arfak  (Hattam,  Sough, Moile,  Meiyakh).  Selanjutnya  di  Sorong  dengan  Suku  Ayamaru  dan  wilayah  Kaimana  dan  Fakfak, Bintuni, Teluk Wondama, Raja Ampat sebagai kabupaten-kabupaten kecil dengan kelompok sukunya. Dalam  diversitas  ini,  bisa  dipetakan  hirarki  yang  ada  adalah  rencana  pembentukan  Provinsi  Papua Barat  Daya  dengan  wilayah  Sorong  dan  provinsi  induk  yaitu  Provinsi  Papua  Barat  dengan  wilayah
Manokwari  dan  kabupaten-kabupaten  sekitarnya.  Wilayah  lainnya  adalah  daerah-daerah  dengan  ciri khas  keberbedaan  agama  yaitu  Kabupaten  Fakfak  dan  Kabupaten  Kaimana.  Oleh  karena  itu,  bisa dipetakan 3 kelompok hirarki dalam heterogenitas social budaya di wilayah Papua Barat. 34
Kabupaten  Sorong  dan  Kota  Sorong  menjadi  simbol  modernisasi  dan  perdagangan  di wilayah kepala burung yang melebihi modernitas yang terjadi di Kabupaten Manokwari yang identitas dengan “kota injil” dan masuknya peradaban di Pulau Mansinam 1855. Manokwari kemudian menjadi kota pemerintahan kabupaten dan provinsi Papua Barat, sementara Fakfak,Kaimana, dan Raja Ampat menjadi sebaran wilayah dimana sebagian penduduknya adalah “muslim-Papua” di tengah mayoritas agama Kristen Protestan dan Katolik. 5 Sebaran wilayah di kepala burung yang heterogen itulah yang akan “dibagi-bagi” dalam administrasi pemerintahan melalui pemekaran daerah.
Logika  pemekaran  daerah  yang  jamak  diperbincangkan  adalah  memperpendek  rentang kendali  pemerintahan,  pelayanan  public,  dan  “mendekatkan”  kesejahteraan  kepada  rakyat  Papua. Massifnya pembangunan (di) Papua dan ide-ide memperpendek rentang kendali pemerintahan terasa janggal dengan realitas yang terjadi di lapangan. Studi yang dilakukan oleh Dale dan Djonga dengan kasus  di  Kabupaten  Keerom,  Provinsi  Papua,  secara  gamblang  menunjukkan  terdapat  pola ketidakadilan  dan  peminggiran  (marginalisasi)  mengikuti  irisan  ras,  dimana  mayoritas  masyarakat pribumi  Papua—sering  disebut  dengan  Orang  Asli  Papua  (OAP)—berada  di  pinggiran  dalam  pola sentral-periferi  atau  berada  di  bawah  dalam  pola  piramida. 6 Proses  dan  hasil  pembangunan  diakses secara  lebih  besar  oleh  para  migran  atau  penduduk  non-Papua  yang  jumlahnya  melampaui  jumlah penduduk  asli  di  Kabupaten  Keerom  akibat  program  transmigrasi  pemerintah  dan  smigrasi  spontan. Dinamika inilah yang disebut dengan migrant capture mechanism dimana akses terhadap proses dan manfaat pembangunan justru ditangkap dan dikuasai oleh migran non-Papua, sementara orang Papua, terutama yang berada di pinggiran dan di pedalaman tidak ikut menikmati pembangunan yang ada.
Mayoritas  OAP  yang  berada  di  pedalaman-pedalaman  tidak  mendapatkan  keadilan  dalam bentuk pelayanan public (terutama pendidikan dan Kesehatan), pembangunan ekonomi, dan partisipasi dalam pemerintahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegagalan negara dalam upaya mendorong dan memajukan  masyarakat  pribumi  Papua,  baik  dalam  upaya  mempromosikan  kesejahteraan  dan kemakmuran ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan partisipasi yang aktif dalam pelaksanaan pemerintahan.
3 Cahyo Pamungkas, Konflik Elit Lokal dalam Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat", Jurnal Masyarakat Indonesia , Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) Indonesia, JilidXXX. NO. 1. 2004 4 I  Ngurah  Suryawan,    “Desain  Besar  Penataan  Daerah  dan  Dinamika  Identitas  Budaya  di  Provinsi  Papua  Barat.” Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin , 23 (3), 1-18, 2014
5 Ibid
6 Cypri J P Dale dan  John Djonga, “Paradoks Papua : pola-pola ketidakadilan sosial, pelanggaran hak atas pembangunan dan kegagalan
kebijakan
afirmatif, dengan fokus di Kabupaten Keerom”,
Jayapura : Forum Kerjasama LSM Papua : Yayasan Teratai Hati Papua : Sunspirit for Justice and Peace, 2011, P.77-78
Pembangunan  infrastruktur  yang  bertujuan  menyambungkan  (konektivitas)  daerah-daerah pedalaman juga penuh dengan problematic . Studi yang dilakukan oleh The Asia Foundation dan LIPI secara  khusus  memperhatikan  bagaimana  dampak  infrastruktur,  khususnya  jalan,  pada  Orang  Asli Papua (OAP). 7 Mencermati pada aras permukaan memang berdampak dengan terbukanya akses yang lebih  besar  kepada  OAP  untuk  ke  pasar,  peningkatan  mobilitas  social,  akses  terhadap  barang  dan peluang ekonomi. Selain persoalan akses tersebut, yang tidak terhindarkan adalah infrastruktur, dalam hal  ini  jalan,  juga  memfasilitasi  akses  penggunaan  hutan,  kerusakan  daya  dukung  alam,  dan memperbesar ketimpangan dan konflik antara OAP dengan kelompok pendatang. Kerentanan terhadap mata  pencaharian,  tradisi,  dan  budaya  OAP  menjadi  semakin  menganga  karena  kehadiran pembangunan infrasturktur. 8

## Tabrakan Orientasi Papua versus Pembangunan
Pembangunan  dan  kemajuan  menyingkirkan  orientasi-orientasi  orang  Papua  yang  berkaitan dengan relasinya dengan tanah, ingatan, berbagi cerita, perjalanan, agama, keterlibatan dengan entitas non-manusia,  dan  pertemuan  dengan  negara  dan  marginalisasi.  Perspektif  ini  melihat  bahwa  untuk masa depan Papua dan rekonsiliasi konflik di Papua, orang perlu mengakui orientasi-orientasi tersebut meskipun mungkin tampak keluar dari kerangka waktu modernisasi yang biasa. 9
Orientasi-orientasi  orang  Papua  seringkali  menantang  kepengaturan  yang  dilakukan  oleh negara. Mengikuti argumen Scott  tentang ‘seni untuk tidak diperintah’ ( the art of not being governed ), orientasi-orientasi  orang  Papua  tersebut  menjelajah  jauh  menembus  modernitas  dan  kemajuan. 10 Orang-orang  Papua,  seperti  argumen  Scott  telah  mempertahankan  praktik  budaya  tertentu  untuk mencegah  negara  membatasi  kebebasan  mereka. 11 Negara  telah  berusaha  untuk  mengintegrasikan masyarakat Zomia, sebuah kawasan dataran tinggi di Asia Tenggra, untuk mendapatkan akses ke tanah dan sumber daya mereka, dan untuk dikenakan pajak 12
Tidak hanya di Papua, kawasan pasifik secara umum menggambarkan mobilitas sekaligus juga kebertahanan  komunitas  untuk  “memerintah  dirinya  sendiri”.  Wiessner  dan  Tumu  misalnya
7 “JALAN UNTUK KOMUNITAS: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS JALAN UNTUK PENGHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DAN LINGKUNGAN HIDUP” (The Asia Foundation dan LIPI, 2019), https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2018/10/Ringkasan-Eksekutif-Rapid-Assessment-Infra-Papua.pdf.
8 I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, "Berhala-Berhala Infrastruktur : Potret Dan Paradigma Pembangunan Papua Di Masa Otsus", Jakarta: Elsam, 2020.
9 Jaap Timmer, “Batas-Batas Konsep Kemajuan dalam Papua Road Map” dalam Riwanto Tirtosudarmo dan Cahyo Pamungkas (editor), Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang dan Menghormati Muridan S. Widjojo (1967-2014). Jakarta: Imparsial bekerjasama dengan Kampung Limasan Tonjong, Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes) dan Yayasan TIFA, 2021
10 James Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press, 2009
11 Ibid
12 Jaap  Timmer,  “Batas-Batas  Konsep  Kemajuan  dalam  Papua  Road  Map”  dalam  Riwanto  Tirtosudarmo  dan  Cahyo Pamungkas  (editor),  Emansipasi  Papua:  Tulisan  Para  Sahabat  untuk  Mengenang  dan  Menghormati  Muridan  S.  Widjojo (1967-2014).  Jakarta:  Imparsial  bekerjasama  dengan  Kampung  Limasan  Tonjong,  Forum  Akademisi  untuk  Papua  Damai (FAPD), Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies (Pacedepes) dan Yayasan TIFA, 2021
menunjukkan bagaimana orang Enga di daerah pedalaman Papua New Guinea terlibat aktif di kawasan dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, Temuan ini tentu saja membantah klaim terisolir secara geografis  bagi  masyarakat  di  daerah  pedalaman. 13 Bahkan  dalam  studi  klasik  yang  dilakukan  oleh Gordon  dan  Meggit,  komunitas  di  pedalaman  Papua  New  Guinea  sudah  mulai  untuk mengkontruksikan  hukum  dan  keteraturan  yang  mereka  pikirkan,  meski  tentu  saja  tantangan  dari kekuasaan tidak akan pernah berhenti mengintai dan mencampuri. 14
Studi  yang  dilakukan  Haenan  (1988)  dan  Timmer  (2011)  di  kawasan  kepala  burung  Papua dengan tegas menyebutkan komunitasnya secara terus-menerus bergerak. 15 Oleh sebab itulah mereka menyebutkan komunitas di kawasan kepala burung Papua dengan peoples on the move . Kawasan ini sangat  dipengaruhi  oleh  dinamika  migrasi  dan  mobilitas  yang  cepat  diantara  komunitas.  Peranan penting  dari  kain  timur  sebagai  benda  utama  dalam  pertukaran  perkawinan,  kompensasi,  dan persembahan kepada roh-roh leluhur menjadi sangat sentral. 16
Orientasi-orientasi  orang  Papua  tersebut  jika  mengikuti  argumen  dari  Dhakidae  dalam menjelaskan  komunitas  yang  memiliki  kosmologi  sendiri  dalam  memerintah  dirinya  disebut  dengan native power structure . 17 Kekuasaan berpijak atas sesuatu yang sungguh-sungguh mondial, terestrial, yaitu tanah yang sama sekali bukan dalam bentuk abstrak seperti “tanah air’. Sistem kekuasaan itu atas pijakan yang kongkrit yaitu bahwa kekuasaan itu kongkret dan berurusan dengan kehidupan kongkret, yaitu  apa  saja  yang  bisa  ditanam  di  atasnya  untuk  menghidupkan  daging  dan  darah. Native  power structure ini harus berhadapan dengan orang-orang yang menjadi instrumen negara dan kekuasaannya yang  secara  makro  nasional  tidak  memegang  kekuasaan.  Sementara  kosmologi  komunitas  lokal dengan kekuasaannya yang kongkrit tersebut terus tumbuh dan berkembang.
Salah  satu  ideologi  raksasa  yang  mengatur  orang  Papua  adalah  pembangunan  itu  sendiri. Pembangunan  yang  menjamah  wilayah-wilayah  Papua  di  segala  penjuru,  jelas  memerlukan  tanah untuk mendirikan infrastruktur fisik. Selain itu, wujud pembangunan lainnya adalah kebutuhan sumber daya  manusia untuk menggerakkan birokrasi dan perusahaan. Pemekaran daerah hadir silih berganti dan  memunculkan  kelompok-kelompok  elit  Papua  baru.  Hadirnya  pembangunan  tentu  membawa kesadaran  dan  pemahaman  baru  ke  dalam  masyarakat  local.  Bertemunya  ide  baru  pembangunan dengan  kehidupan  masyarakat  lokal  mendatangkan  berbagai  implikasi.  Cara  pandang  program pembangunan terhadap masyarakat bertemu dengan cara pandang masyarakat melihat pembangunan.
13 Polly Wiessner, Akii Tumu, and Nitze Pupu, Historical Vines : Enga Networks of Exchange, Ritual, and Warfare in Papua New Guinea (Bathurst, N.S.W.: Crawford House Pub, 1998).
14 Robert J Gordon and Mervyn J Meggitt, Law and Order in the New Guinea Highlands : Encounters with Enga (Hanover: Published For University Of Vermont By University Press Of New England, 1985).
15 PAUL HAENEN, “MARRIAGE ALLIANCE among the MOI of IRIAN JAYA (INDONESIA),” Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde 144, no. 4 (1988): 464–77, https://www.jstor.org/stable/27863979
16 Jaap  Timmer,  “Cloths  of  Civilisation:Kain  Timurin  the  Bird’s  Head  of  West  Papua,” The  Asia  Pacific  Journal  of Anthropology 12, no. 4 (August 2011): 383–401, https://doi.org/10.1080/14442213.2011.587020.
17 Daniel Dhakidae, “Epilog: Professor Doktor Cornelis Lay dan Jalan Ketiga Cendekiawan” dalam Pratikno et al . Intelektual Jalan Ketiga: Pemikiran Cornelis Lay tentang Demokrasi, Desentralisasi, Nasionalisme, dan Reformasi Keamanan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
Jika  kita  menelisik  lebih  dalam,  perspektif  pembangunan  yang ditanamkan  oleh  rezim  Orde Baru  adalah  sebagai  perubahan  yang  dikehendaki  dan  dibutuhkan,  sehingga apa  saja  yang  dianggap kuno  dan  tidak  mengalami  perubahan  dengan  sendirinya  dianggap  sebagai  “keterbelakangan”.  Hal yang  dianggap  terbelakang—dan  menjadi  salah  satu  yang  terpenting—adalah  kebudayaan  sebagai sebuah  totalitas  laku  hidup  dan  nilai-nilai  komunitas  local  yang  dipandang  sebagai  penghambat  laju pembangunan. 18
Konsekuensi  dari  pembangunan  dan  kemajuan  ini  adalah  orang  Papua  mencoba  mengakses modernitas  dengan  merujuk  ke  bagian  barat  (Jakarta)  dan  bukannya  ke  Pasifik  yang  lebih  dekat. Orang-orang Papua meski terisolir sekalipun merindukan akses moderitas yang berwujud pendidikan yang berorientasi ke Indonesia. Mencermati argumen yang diungkapkan oleh Munro, generasi muda Papua  yang  memperoleh  pendidikan  di  Indonesia  bahkan  di  luar  negeri  berperan  sebagai  perantara (broker) antara masyarakat Papua na dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 19 Hal ini disebabkan karena  meskipun  para  anak  muda  Papua  berpendidikan  tinggi,  mereka  ditantang  untuk  berhasil menemukan  cara  untuk  menggunakan  keterampilan  mereka  guna  mendukung  impian-impian  yang melebihi sekedar pengakuan. Oleh sebab itulah masih tetap dinantikan impian-impian jangka panjang apa yang akan dipicu oleh para lulusan tersebut.

## Cikal Bakal Jaringan Perantara
Dua wajah elit Papua yang terus bertransformasi seiring dengan Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran daerah yang berlangsung massif di Tanah Papua - Dok. http://prismaindonesia.com (ilustrasi tulisan Amirudin al-Rahab,
Munculnya Elit (Baru) Papua, 10 Januari 2015.
18 I Ngurah Suryawan dan Muhammad Azka Fahriza, "Berhala-Berhala Infrastruktur : Potret Dan Paradigma Pembangunan Papua Di Masa Otsus", Jakarta: Elsam, 2020.
19 Jenny Munro, Dreams made small : humiliation and education in a Dani modernity, The Australian National University, 2009
Almarhum  PTW  pertama  kali  saya  temui  di  sebuh  kantor  pemerintahan  di  Kota  Sorong, Papu Barat. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam pemekaran Provinsi Papua Barat yang kemudian tesingkir  dalam  perebutan  posisi  jabatan  sebagai  gubernur.  Hal  itu  sangat  terasa  sekali.  Saat  saya mewawancarainya,  Ia  selalu  menyesalkan  ibukota  ditempatkan  di  Manokwari,  bukannya  di  Sorong. Cita-citanya  adalah  terus  untuk  memekarkan  wilayah-wilayah  di  Sorong  raya  sehingga  menjadi wilayah-wilayah  terpisah  sesuai  dengan  budaya  mereka  masing-masing.  Ia  beranggapan  bahwa wilayah  papua  masih  luas  sehingga  masih  bisa  dimekarkan  menjadi  kampung,  distrik,  kabupaten, maupun provinsi baru lagi.
Seluruh  Sorong  Raya  sebaiknya  mempunyai  kabupaten  sendiri-sendiri  biar  cepatnya pembangunan  berjalan.  Total  keseluruhan  suku  yang  berada  di  Sorong  Raya  berjumlah  32  suku ditambah  dengan  suku  nusantara  yang  berada  hamper  di  semua  wilayah  kepala  burung  ini.  PTW mengungkapkan pendapatnya dengan menggebu-gebu:
Perbedaan suku itu juga harus perbedaan wilayah administrasi. Dipecah saja masing-masing suku  agar  terorganisir  dengan  baik.  Homogen  dan  kepentingan  mereka  juga  jadi  terurus dengan baik jika seragam.
PTW  yang  memiliki dasar  sebagai  seorang  birokrat, menaruh  perhatian  yang  besar  terhadap berjalannya  birokrasi  di  masing-masing  wilayah  pemekaran.  Oleh  sebab  itulah,  ia  sangat memperhatikan bagaimana pegawai birokrasi menjadi cermin dari wilayah-wilayah pemekaran yang ia rencanakan.
Perekrutan  pegawai  birokrasi  di  masing-masing  wilayah  pemekaran  harus  mencerminkan suku-suku yang berada di wilayah Sorong Raya jika berkeinginan untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini harus mendapatkan dukungan dari seluruh suku yang berada di Sorong Raya sehingga menjadi kuat birokrasi dan pemerintahnya. Para pegawainya juga harus kuat dan berasal dari wilayah tempat mereka lahir sehingga kepentingan mereka akan merasa dipenuhi.
PTW  beranggapan  bahwa  kelompok-kelompok  etnik  yang  ada  di  Papua  harus  mendapatkan haknya  untuk  mendapatkan  kabupaten  ataupun  provinsi  sendiri  sesuai  dengan  aspirasi  mereka.  Para pendatang  yang  datang  ke  Papua  itu  jumlahnya  banyak  yang  berada  di  Sorong  sehingga  kota  ini menjadi  berkembang,  maju,  dan  berubah.  Bagi  PTW,  kelompok  pendatang  ini  belum  diorganisir dengan  baik  dan  memberikan  keuntungan  bagi  kelompok-kelompok  suku  yang  berada  di  Sorong. Yang justru terjadi adalah para pendatang ini yang menyingkirkan suku-suku yang berada di Sorong. Untuk itulah para pendatang ini harus diorganisir dengan baik agar bisa menguntungkan masyarakat Papua yang berada di Sorong. Harus disadari bahwa wilayah Papua ini sangat luas dan para pendatang menguasai wilayah ini (Papua Barat).
PTW adalah pesaing terbuka dari tokoh sentral di Papua Barat lainnya dalam memperebutkan jabatan Gubernur Papua Barat. PTW sendiri dan kelompoknya harus kalah dalam persaingan tersebut. Sumber  persaingan  tersebut  adalah  penentuan  wilayah  sentral  sebagai  ibukota  Provinsi.  PTW bersikeras  agar  ibukota  provinsi  Papua  Barat  ditempatkan  di  Sorong,  namun  kompetitornya  yang merupakan  salah  satu  orang  kuat  di  Tanah  Papua  tidak  setuju  dan  memilih  untuk  menjadikan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat. Konflik permasalahan perbedaan kepentingan untuk penentuan ibukota provinsi inilah yang menyebabkan PTW untuk sementara tersisih dalam persaingan memperebutkan Papua Barat 1.
Kalangan  yang  menjadi  pendukung  ibu  kota  di  Manokwari  sebagai  ibukota  provinsi  Papua Barat  beralasan  bahwa Mnukwar (kampung  lama).  Alasannya  adalah  persoalan  sejarah  dan  kota Manokwari menjadi resident Belanda sebelumnya. PTW berkeyakinan bahwa perebutan ibukota itulah yang  menjadi  dasar  konflik  yang  berlarut  dari  kelompok  Sorong  dan  Manokwari.  PTW  juga mengungkapkan  konflik  saat  penentuan  ibu  kota  itu  berlangsung  sengit  karena  keinginan  keras  dua kelompok untuk teguh dengan kepentingannya masing-masing.
PTW  mengungkapkan  terlepas  dari  konfliknya  dengan  “kubu  Manokwari”,  visinya  adalah mengembangkan  Papua Barat  khususnya  untuk  menjadi  wilayah  pemerintahan  sendiri-sendiri  sesuai dengan  kelompok-kelompok  etnik  yang  berada  di  tempat  tersebut.  Ia  mencontohkan  untuk pengembangan  Kabupaten  Malamoi  yang  secara  khusus  akan  diperuntukkan  untuk  Suku  Moi  di Sorong. PTW  memandang  bahwa  Sorong  sebagai  kota  yang  sudah  berkembang  akan  menjadi  pusat dari  perkembangan  peradaban  di  Papua  Barat.  Ia  mempunyai  mimpi  bahwa  Sorong  nantinya  akan menjadi sumber dari penghidupan untuk banyak orang asli Papua yang ada di dalamnya.
Pada  masa  pemerintahannya,  PTW  menjadikan  aparat  birokrasi  di  Sorong  yang  mempunyai kapasitas yang bagus dengan bekerjasama dengan universitas di Jawa. Ia mengungkapkan:
Kalau  di  Sorong  sewaktu  pemerintahan  saya,  orientasi  sudah  tidak  lagi  ke  Unipa  tetapi  ke universitas-universitas di Jawa. Universitas  negeri juga ada di Sorong. Jadi banyak potensi yang terdapat di Sorong yang bisa dikembangkan yaitu perikanan, pertambangan mencakup migas,  batubara,  emas,  dan  tembaga.  Pendapatan  migas  untuk  Kabupaten  Sorong  saja mencapai 64% untuk kabupaten dan 36 % untuk Negara. Jadi APBD kita sudah sangat cukup mencapai 112 Milyar.
Selain  pertambangan,  fokus  yang  menjadi  perhatian  dari  PTW  pada  saat  pemerintahannya adalah soal pendidikan. Pada saat itu yang menjadi fokusnya adalah mengembangkan sekolah-sekolah yang  berpola  asrama.  Memang  ada  begitu  banyak  sekolah-sekolah  di  Sorong,  namun  banyak  yang belum menerapkan pola asrama. Sementara di sisi lainnya, masyarakat Sorong banyak yang tinggal di daerah-daerah  pedalaman  dan  hidup  sangat  miskin.  Masyarakat  inilah  yang  memerlukan  pendidikan berpola asrama  yang  mampu untuk mengangkat masyarakat di kampung-kampung pedalaman untuk bersekolah di tempat yang berkualitas.
PTW  juga  beranggapan  bahwa  di  wilayah  Sorong  Raya  banyak  terdapat  sekolah-sekolah  di pedalaman yang belum dikelola dengan baik. Pemerintah juga tidak serius untuk memperbaiki kualitas dari sekolah tersebut. Akhirnya yang menjadi korbannya adalah masyarakat, anak-anak muda Papua yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bagus. Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan  menerapkan  sekolah  berpola  asrama  di  Sorong  Raya  untuk  melahirkan  generasi  muda  yang nanti menempati posisi-posisi di birokrasi pemerintahan setelah pemekaran daerah.
Jika  melihat  daerah-daerah  di  wilayah  Sorong  Raya,  terdapat  banyak  daerah-daerah  yang mempunyai  sekolah  berpola  asrama.  PTW  mencontohkan  di  derah  Teminabuan  terdapat  Sekolah Dasar  (SD)  dan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dengan  pola  asrama.  Sekolah-sekolah  kejuruan yang  ada  juga  berpola  asrama.  PTW  mengungkapkan  bahwa  jiwa  jika  nantinya  terbentuk  Provinsi Papua Barat Daya adalah kesejahteraan dan pendidikan yang kuat. Pelaku-pelaku ekonomi lokal harus lebih banyak lagi ditumbuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka harus mampu menyekolahkan  anaknya  hingga  ke  luar  negeri  sebagai  cita-cita  tertinggi.  Ika  nanti  sudah  selesai sekolah akan kembali untuk membangun daerahnya masing-masing. Salah satu syarat penting lainnya bagi  pegawai  pemerintahan,  selain  mempunyai  keahlian  dalam  bidang  pemerintahan  sesuai  dengan keahliannya, haruslah mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.
Kesadaran  PTW  tentang  pendidikan  ini  ia  wujudkan  dengan  menyekolahkan  anak-anaknya hingga ke luar negeri dengan biayanya sendiri.
“Pada saat jadi bupati (Bupati Kabupaten Sorong) banyak orang yang kasi uang. Kontraktor- kontraktor kasi saya uang langsung kirim ke anak-anak.”
Ia  tidak  bisa  hanya  mengandalkan  uang  dari  gaji  menjadi  bupati  untuk  membiayai  sekolah anaknya  di  luar  negeri.  Anaknya  dulu  bersekolah  di  luar  negeri  yaitu  di  Australia  dan  Inggris.  Dua anaknya studi di Australia dan satu lagi di Inggris. Setiap bulan, khusus untuk dua anaknya yang di Australia ia harus meronggoh koceknya sebanyak 4000 dollar Australia. Uang yang ia dapatkan adalah hasil dari “pengabdiannya”dalam bidang pemerintahan di Sorong selama hampir 11 tahun masuk ke DPRD hingga menjadi bupati.
Pada masa pensiunnya, PTW hanya bisa mengandalkan uang pensiun sebagai pegawai negeri golongan 4C yaitu sejumlah Rp.4.500.000. Namun meski demikian, tidak berarti surut niatnya untuk memperjuangkan  pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Ia  meyakini  bahwa  halangan-halangan dalam perjuangannya membentuk provinsi baru di kepala burung perlahan-lahan akan hilang. Meski “kalah”  dalam pembentukan  Provinsi  Papua  Barat,  PTW  tetap  berkeyakinan  bahwa  suatu  saat  nanti Provinsi Papua Barat Daya yang Ia idam-idamkan akan terbentuk.
Berbagai  cara  sudah  PTW  lakukan  bersama  dengan  barisan  tim  pendukungnya.  Ia  pernah melakukan  penggalangan  kegiatan-kegiatan  sosial,  seni,  dan  olahraga  untuk  mendapatkan  dukungan pemekaran  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Surat-surat  dukungan  disebarkan  kepada  lembaga-lembaga pemerintahan  di  kawasan  Sorong  dan  juga  masyarakat.  Gerilya  politik  untuk  pembentukan  Provinsi
Papua Barat Daya ini juga dilakukan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas) dan juga partai politik. Ia juga  sudah  bisa  memetakan  partai  politik  dan  ormas  apa  saja  yang  mendukung  dalam  perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat daya.
Perjuangan untuk pembentukan Provinsi Papua Barat Daya sebenarnya sudah ia lakukan jauh sebelum meletakkan jabatan sebagai bupati pada tahun 2007. Namun perjuangan pemekaran tersebut dilanjutkan  oleh  penerusnya  di  pemerintahan.  Dalam  perjuangan  tersebut  Ia  mengakui  bahwa menempuh segala  macam  cara, termasuk dengan  menggunakan uang untuk memuluskan perjuangan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. “DPR-PB yang minta-minta uang untuk bayar-bayar partai politik. Saya hanya kasi satu kali saja, Rp. 5 Milyar. Ini uang untuk “konsolidasi” dengan orang-orang di  DPR-PB  agar  memperjuangkan  pemekaran  provinsi  baru,”  ujarnya.  Begitu  “konsolidasi”  yang dilakukan  kepada  MRP  (Majelis  Rakyat  Papua)  agar  memberikan  dukungan  terhadap  rencana pemekaran provinsi ini.
Pada masa kepemimpinannya PTW mulai melakukan inisiatif untuk pembentukan sekretariat tim pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Sekretariat berada di Kantor Bappeda Kabupaten Sorong dan  beranggotakan  para  PNS  (Pegawai  Negeri  Sipil)  di  wilayah  Sorong  Raya.  Setelah  berakhir jabatannya,  “perjuangan”  pemekaran  ini  dilanjutkan  oleh  penerusnya.  Gerakan  “perjuangan” pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  Daya  berlangsung  sangat  serius  pada  awal-awal.  PTW  berkisah pernah mengkoordinir sebuah gerakan untuk membawa aspirasi pemekaran ini hingga ke Jakarta. Para bupati  di  wilayah  Sorong  Raya  (Kota  Sorong,  Kabupaten  Sorong,  Kabupaten  Sorong  Selatan, Kabupaten  Maybrat,  dan  Kabupaten  Tambrauw)  berhasil  dikumpulkan  untuk  membawa  aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini hingga sampai ke DRR-RI di Jakarta.
PTW  megingat  bahwa  momentum  itulah  yang  menjadi  salah  satu  keberhasilannya  untuk menyatukan  para  apartur  pemerintahan—yang  sebelumnya  ia  didik  dan  berikan  kesempatan  untuk melanutkan  studinya—untuk  memperjuangkan  pemekaran.  Para bupati  dan  pejabat-pejabat  setingkat Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala-kepala dinas di kabupaten-kabupaten pemekaran ini sebelumnya adalah anak didiknya di pemerintahan ketika mereka merintis karir di Sorong Raya. Setelah lahirnya pemekaran-pemekaran  kabupaten,  para  birokrat  yang  awalnya  merintis  karir  di  Sorong  kembali  ke daerahnya masing-masing untuk mengisi jabatan-jabatan dari kabupaten baru tersebut.
PTW mengisahkan  bahwa  ia banyak mendidik birokrat-birokrat yang memang ia persiapkan untuk  rencana  pemekaran  daerah-daerah  baru  di  kawasan  Sorong  Raya.  Anak-anak  muda  Papua tersebut ia tingkatkan kapasitasnya dengan melanjutkan pendidikan setingkat Magister bahkan Doktor. Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta dan Universitas Padjajaran, Bandung ia pilih untuk mendidik anak-anak muda birokrat di Sorong Raya. Ia masih mengingat bahwa ada dua marga berpengaruh di Sorong Raya yang ia didik dan berikan kesempatan untuk menjadi Magister dan Doktor.
Seperti  pada  umumnya  para  pejabat  lokal  di  Papua,  salah  satu  yang  menjadi  andalan  dalam pembiayaan  daerah-daerah  pemekaran  baru  adalah  potensi  sumber  daya  yang  sangat  menggiurkan
untuk  dieksplorasi.  Daerah  kawasan  Sorong  Raya  misalnya  sangat  berpotensi  sekali  untuk menjalankan  kabupaten  baru  dan  membiayai  masyarakatnya.  PTW  mengungkapkan  bahwa  daerah Sorong  Raya  sangat  kaya  dengan  berbagai  potensi.  Daerah  Sorong  Selatan  sangat  potensial  untuk pengembangan  sagu  dalam  skala  besar  dan  akan  hadir  investor  untuk  mengembangkannya.  Sumber daya lainya adalah kayu, emas, tembaga yang terdapat di Kabupaten Maybrat dan Tambrauw.
PTW  memiliki keyakinan  dengan  potensi  sumber  daya  alam  yang  ada.  Oleh  sebab  itulah  Ia menjadi percaya diri memiliki  anggan-angan terus mengembangkan kabupaten baru dan menjadikan mereka  satu  kesatuan  dalam  Provinsi  Papua  Barat  Daya.  Tugas  yang  diemban  untuk  generasi selanjutnya  adalah  menemukan  potensi-potensi  sumber  daya  alam  tersebut  bekerjasama  dengan pemerintah dan swasta (investor). Hal ini tidak bisa dihindari. Sumber daya alam tersebut adalah milik masyarakat  Papua  untuk  membuat  daerah  tersebut  maju  dengan  masyarakatnya  yang  sejahtera, ekonomi lokalnya tumbuh,  dan kualitas sumber daya manusianya yang meningkat. Sayangnya PTW sendiri  sudah  terlebih  dahulu  menghembuskan  nafas  terakhirnya  pada18  Maret  2019.  Ia  tidak  akan melihat  RUU  pemekaran  Provinsi  Papua  Barat  Daya  sedang  didorong  oleh  DPR-RI  untuk  menjadi UU,  sehingga mimpi berdirinya Provinsi Papua Barat Daya bisa terwujud meski banyak masyarakat Papua yang melakukan protes dan perlawanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dhakidae,  Daniel.  2019.  “Epilog:  Professor  Doktor  Cornelis  Lay  dan  Jalan  Ketiga  Cendekiawan” dalam  Pratikno et  al . Intelektual  Jalan  Ketiga:  Pemikiran  Cornelis  Lay  tentang  Demokrasi, Desentralisasi,  Nasionalisme,  dan  Reformasi  Keamanan .  Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia (KPG).
Gordan,  J  Robert  dan  Mervyn  J.  Meggitt.  1985. Law  and  Order  in  the  New  Guinea  Highland: Encounters with Enga. Hanover and London: Univerity Press of New England.
Haenan, Paul. 1988. “Marriage alliance  among the  Moi of Irian Jaya (Indonesia). Bijdragen toto de Taal-, Land- en Volkenkunde 144 (4): 464-77.
Klinken, Gerry van. 2015. The making of middle Indonesia: kelas menengah di Kota Kupang, 1930-an – 1980-an. Jakarta: Yayasan Obor.
Munro, J. 2009. Dreams Made Small: Humiliation and Education in a Dani Modernity. Disertasi, The Australian National University [Publikasi versi elektronik, tanpa gambar]
Pamungkas,  Cahyo.  2004.  "Konflik  Elit  Lokal  dalam  Pembentukan  Provinsi  Irian Jaya Barat", Jurnal Masyarakat Indonesia , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indonesia, JilidXXX. NO. 1. 2004
Scott, James. 2009. The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia . New Haven and London: Yale University Press.
Suryawan,  I  Ngurah  dan  Muhammad  Azkha  Fahriza  (editor).  2021. Berhala-Berhala  Infrastruktur: Potret dan Paradigma Pembangunan Papua di Masa Otsus. Jakarta: ELSAM.
Suryawan, I Ngurah. 2014. Desain Besar Penataan Daerah dan Dinamika Identitas Budaya di Provinsi Papua Barat. Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin , 23 (3), 1-18.
Timmer,  Jaap.  2021.  “Batas-Batas  Konsep  Kemajuan  dalam  Papua  Road  Map”  dalam  Riwanto Tirtosudarmo dan Cahyo Pamungkas (editor), Emansipasi Papua: Tulisan Para Sahabat untuk Mengenang  dan  Menghormati  Muridan  S.  Widjojo  (1967-2014). Jakarta:  Imparsial bekerjasama  dengan  Kampung  Limasan  Tonjong,  Forum  Akademisi  untuk  Papua  Damai (FAPD),  Parahyangan  Centre  for  Democracy  and  Peace  Studies  (Pacedepes)  dan  Yayasan TIFA.
Timmer, Jaap. 2011. Cloths of Civilisation: Kain Timur in the Bird’s Head of West Papua. The Asia Pacific Journal of Anthropology 12 (4): 383-401.
Wiessner,  Polly  dan  Akii  Tumu.  1998. Historical  Vines:  Enga  Network  of  Echange,  Ritual,  and Warfare  in  Papua  New  Guinea. Smithsonian  Series  in  Etnographic  Inquiry.  Washington: Smithsonian Institution Press.