## ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DALAM BINGKAI KAJIAN KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN INTERNASIONAL
Ilmiani Nurul Hikmah 1 , Lintang Ramadhani 2 1,2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, Indonesia
*Koresponden e-mail: nuhikilmi@gmail.com Info Artikel Abstract Diajukan: 4-25-2024 Diterima: 5-22-2024 Diterbitkan: 6-8-2024
Keywords:
Comparison, Marriage Law,
Rights and Obligations of Spouses
Kata kunci: Perbandingan, Hukum Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami-Istri
Lisensi:cc-by-sa
Copyright © 2024 Ilmiani Nurul Hikmah, Lintang Ramadhani The sakinah and eternity of marriage shows that there is an aspect of humanism in marriage. This means that humanitarian principles must be the spirit in the formation and survival of a household. Regarding the rights and obligations of husband and wife, it  is  regulated  in  CHAPTER  VI  Article  30  to  Article  34  of  Law  Number  1  of  1974 concerning  Marriage.  This  research  aims  to  compare  and  determine  the  balance between the rights and obligations of husband and wife in the view of Islamic law and positive law that applies in Asian countries, which are an Indonesia and Malaysia, and Middle  Eastern  countries,  which  are  in  Egypt.  This  research  uses  the  qualitative research methods which is the library research as the data source. The data collection technique is to collect official data and from relevant literature. The research results and conclusions show that the marriage laws in Indonesia (Law and KHI) and Malaysia in the Sarawak State Islamic Family Law 2001 are the same. Both of them refer to the rules of Islamic law from four schools of thought. However, there are several points that are different. Meanwhile, codification of Family Law in Egypt is a form of development of traditional or classical Islamic family law.

## Abstrak
Sakinah, kebahagiaan dan kekekalan suatu pernikahan menunjukkan adanya aspek humanisme  di  dalam  perkawinan.  Artinya,  prinsip-prinsip  kemanusiaan  harus menjadi  semangat  dalam  pembentukan  dan  kelangsungan  hidup  berumah  tangga. Adanya  perkawinan  maka  timbullah  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal  34  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Penelitian  ini membahas  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  pandangan agama  Islam  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Mesir. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  riset  kepustakaan sebagai  sumber  datanya.  Kesimpulannya  adalah  Hukum  perkawinan  di  Indonesia (Undang-Undang dan KHI) dengan Malaysia dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri  Sarawak  2001  adalah  sama.  Keduanya  sama-sama  mengacu  kepada  kaidah hukum  Islam  Empat  madzhab  dan,  terdapat  beberapa  butir  berbeda.  Sedangkan
Hukum Keluarga di negara Mesir dalam kodifikasi merupakan bentuk pengembangan dari hukum keluarga Islam klasik.

## Pendahuluan
Perkawinan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  menyatakan  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan  yang  penting.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat  hubungan  dengan keturunan,  yang  pula  merupakan  tujuan  perkawinan,  pemeliharaan  dan  pendidikan menjadi  hak  dan  kewajiban  orang  tua.  Tujuan  dalam  perkawinan  adalah  membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kekekalan yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi semangat dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga.(P. R. Indonesia & Bab, 1974) Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah  tangga.  Mengenai  hak  dan  kewajiban  suami  istri  diatur  dalam  BAB  VI  Pasal  30 sampai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu suami isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam  masyarakat.  Masing-masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan hukum.(BAKAR, 2014, hal. 35) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.  Suami  istri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap.  Rumah  tempat kediaman  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  ini,  ditentukan  oleh  suami  istri  bersama. Suami  istri  harus  saling  menghormati,  suamiiwajib  melindungi  istrinya  dan memberikanisegala  keperluanihidup  berumah  tanggaisesuai  denganikemampuannya. Istri  mengatur  urusan  rumah  tangga  sebaik-baiknya.  Jika  Suami  atau  istri  melalaikan kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.(Qodir, 2014, hal. 28) Selanjutnya,  kajian  ini  akan  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan agama Islam dan hukum positif yang berlaku di negara asia tenggara yaitu negara Indonesia dan negara Malaysia, dan negara timur tengah yaitu negara Mesir.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi pustaka. Sumber data yang  digunakan  dibagi menjadi  dua,  yakni  sumber data  primer dan sekunder.  Sumber data  primer  diperoleh  dari  Undang-Undang  negara  Indonesia,  Malaysia,  dan  Mesir, tentang  hukum  perkawinan.  Sumber  data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  penelitian, jurnal-jurnal, dan literatur tentang hukum perkawinan nasional.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  menggunakan  teknik dokumentasi.  Teknik  pengolahannya  menggunakan  analisis  deskriptif,  yaitu  mengolah data yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mencari kesimpulan penelitian. Proses analisis  data  penelitian  ini  dengan  melakukan  pengecekkan  data-data.  Selanjutnya, melakukan  pengembangan  sumber  data  dengan  cara  memaparkan  data  penelitian. Langkah  terakhir  adalah  memaparkan  hasil  penelitian,  kesimpulan,  dan  saran,  yang diambil  dari  intisari  penelitian  tentang  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  hukum perkawinan internasional.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Menurut Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang membolehkan bersenang- senang antara laki-laki dengan perempuan. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al- Qur’an Surat Ar - Rūm ayat 21. Perkawinan yang  dibina  oleh  suami-istri,  memiliki  tanggung  jawab  dalam  memenuhi  hak  dan kewajiban. Tanggung jawab erat kaitanya dengan hak, dimana hak suami merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya.(Iryani, 2017, hal. 24) Suami dan istri memiliki haknya  masing-masing  yang  disempurnakan  kewajibannya.  Dengan  sahnya  akad, maka  seorang  suami  memikul  hak  yang  wajib  ia  penuhi  terhadap  istrinya.(Qodir, 2014)
Kata  al-Haqq  berasal  dari  bahasa  Arab,  bentuk  mashdar  dari  kata  haqqa  - yahuqqu yang artinya kebenaran atau kepemilikan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  hak  berarti  benar,  kekuasaan,  kewenangan,  martabat.  (Sukron, 2018)Menurut Ibn Nujaym, Hak adalah kekhususan yang telah ditetapkan oleh syara’ atas kekuasaan, karena mencakup berbagai macam hak, seperti hak Allah terhadap hamba-Nya,  hak-hak  yang  menyangkut  perkawinan,  hak-hak  Negara, kehartabendaan,  dan  hak  perwalian  atas  seseorang.(Hadi,  n.d.,  hal.  31)  Maka  hak wajib ditunaikan sesuai dengan yang telah ditetapkan syariat untuk mencapai tujuan baik dalam suatu pernikahan.
Sedangkan,  kewajiban  adalah  sesuatu  yang  diwajibkan,  dilaksanakan,  dan keharusan. Kata wājaba dalam kitab al - Ta’rifat adalah suatu kejatuhan. Maksudnya, keharusan yang dibebankan kepadanya dan harus dikerjakan.(Jurjānī et al., 1988, hal. 244)  Secara  istilah,  kewajiban  adalah  suatu  beban  atau  tanggungan  bersifat kontraktual. Kewajiban adalah sesuatu ketetapan yang mesti dikerjakan dan lakukan untuk memenuhi tanggung jawab.(Zuhaili, 1985) Hak suami istri terbagi menjadi dua, yaitu hak material (dzahir) dan immaterial (bathin). Hak dan kewajiban yang bersifat material  berupa  harta  adalah  nafkah  dan  mahar.  Sedangkan  hak  dan  kewajiban bersifat immaterial adalah kewajiban batin, yakni pergaulan atau relasi suami dan istri.(BAKAR, 2014, hal. 36) Kitab Fiqh As-Sunnah menjelaskan bahwa apabila akad sah  telah  dilaksanakan,  maka  kewajiban  dan  hak-hak  hubungan  suami-istri diberlakukan.
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif Negara Indonesia
a) Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang  Perkawinan  mengatur  hak  dan  kewajiban  suami  istri dalam BAB V pasal 30 sampai Pasal 34. Pasal 30 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat.  Undang-Undang  Perkawinan  Pasal  31 mengatur tentang kedudukan suami istri:
1) Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam masyarakat.
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum, dan mengatakan dengan tegas bahwa  suami  adalah  kepala  rumah  tangga,  berbeda  dengan  hukum  adat  dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas. Kemudian Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan menerangkan  bahwa:  a)  Suami  istri  harus  mempunyai  tempat  kediaman  yang tepat,  b)  Rumah  tempat  kediaman  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini ditentukan  oleh  suami  istri  bersama.  Tempat  kediaman  dalam  ayat  (1)  dalam artian  tempat  tinggal  yang  bisa  ditempati.  Oleh  karena  itu,  suami  istri  harus mempunyai  tempat  kediaman  yang  tetap  yang  ditentukan  bersama.  Suami sebagai  kepala  rumah  tangga  memimpin  dan  memberikan  segala  keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.(Turnip et al., 2022) Demikian pula istri wajib melaksanakan kewajibannya. Apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di  wilayah  mereka  berdomisili.  Sebagaimana  Pasal  33  dan  Pasal  34  Undang-
Undang Perkawinan. Pasal 34 Undang-Undang perkawinan menegaskan:(D. A. R. Indonesia, n.d.)
1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
b) Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  mengatur  hak  dan  kewajiban  suami  istri dalam  BAB  VII  Pasal  77  sampai  Pasal  84.  Pasal  77  Kompilasi  Hukum  Islam menyatakan:(D. A. R. Indonesia, n.d.)
1) Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  keluarga sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
2) Suami  istri  wajib  saling  cinta-mencintai,  hormat-menghormati,  setia  dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika  suami  atau  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.
Adapun Pasal 78 KHI menjelaskan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman  yang  sah  yang  ditentukan  bersama.  Sedangkan  Pasal  79  Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kedudukan suami istri di dalam rumah tangga. Bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, dan kedudukan mereka seimbang, serta  berhak  melakukan  perbuatan  hukum.  Pasal  80  KHI  mengatur  kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya:(D. A. R. Indonesia, n.d.)
1) Suami  adalah  pembimbing  istri  dan  rumah  tangganya,  tetapi  mengenai urusan penting rumah-tangga diputuskan bersama. Suami wajib melindungi istrinya  dan  memberikan  keperluan  hidup  berumah  tangga  sesuai kemampuannya.
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai  dengan  penghasilan  suami  menanggung:  (1)  Nafkah,  kiswah  dan tempat  kediaman  bagi  istri  (2)  Biaya  rumah  tangga,  biaya  perawatan  dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. (3) Biaya pendidikan anak.
5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
6) Istri  dapat  membebaskan  suaminya  dari  kewajiban  terhadap  dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban  suami  sebagaimana  yang  dimaksud  ayat  (5) gugur  apabila  istri nusyuz.
KHI Pasal 81 mengatur tentang tempat kediaman, sebagai berikut:(D. A. R. Indonesia, n.d.) a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak atau  bekas  istri  yang  masih  dalam  masa  ‘iddah.  b)  Tempat  kediaman  adalah
tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau  iddah  wafat.  c)  Tempat  kediaman  disediakan  untuk  melindungi  istri  dan anak-anaknya.  d)  Suami  wajib  melengkapi  tempat  kediaman  sesuai kemampuannya  serta  disesuaikan  dengan  keadaan  lingkungan  tempat tinggalnya.
Dalam Pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami berpoligami. Pasal  83  dan  84  KHI  menjelaskan  kewajiban  istri.  Pasal  83  berbunyi:  a) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang  dibenarkan  hukum  Islam.  b)  Istri  menyelenggarakan  dan  mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Adapun isi Pasal 84 berbunyi:(D.  A.  R.  Indonesia,  n.d.)  a)  Istri  dapat  dianggap  nusyuz  jika  ia  tidak melaksanakan  kewajiban-kewajiban  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah. b) Selama istri nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya. c) Kewajiban suami pada ayat (2) berlaku kembali sesudah istri  tidak  nusyuz.  d)  Ketentuan  tentang  ada  atau  tidak  nusyuznya  istri  harus didasarkan atas bukti sah.
3. Hak  dan  Kewajiban  Suami  Istri  Dalam  Hukum  Positif  Selangor  dan  Serawak Malaysia
a) Hak dan kewajiban suami istri di Selangor dan Serawak Malaysia Negara  Malaysia  terbagi  menjadi  13  negara  bagian  dan  3  wilayah persekutuan, Selangor dan Serawak merupakan bagaian Malaysia yang termasuk negara  persekutuan  bukan  kerajaan  dan  mempunyai  kewenanganidalam membuat  dan  melaksanakan  pemerintahanisendiri.(Dahwal  &  Arso,  2023,  hal.
17 – 18) Berikut hak dan kewajiban suami istri di Serawak dan Selangor Malaysia.
1) Hak dan Kewajiban Bersama Suami-Istri
a. Halalnya suami- istri berhubungan biologis (Istimta’). Hak istimta’ adalah hak  kemesraan  suami-istri  dalam  berhubungan  intim.(Zulkifli  et  al., 2021,  hal.  58)  Wahbah  Az- Zuhaili  berkata,  hak  istimta’  adalah  hak bersama bagi suami-istri yang harus dipenuhi masing-masing.(Nurani, 2021, hal. 11 – 12)
b. Haram mengadakan pernikahan.
c. Saling  mewarisi,  apabila  salah  satu  dari  keduanya  meninggal  dunia, meskipun belum pernah jima’, berdasarkan surat al - Nisa’ ayat 12.
d. Anak mempunyai nasab yang jelas. Nasab anak yang lahir dari hubungan yang sah dinasabkan kepada ayahnya. Allah swt mengharamkan zina dan memerintahkan perkawinan untuk menjaga nasab anak, sehingga anak memiliki wali nikah.(bin Mohamad al-Bakri, 2016)
e. Hak  Asuh  (Hadhanah).  Hak  hadhanah  adalah  melaksanakan  tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, dan menafkahi anak yang belum baligh. Syari’at  secara  komprehensif  menentukan  pihak -pihak  yang  berhak mengasuh  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sah  jika  usianya  belum baligh.
2) Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri. Kewajiban  suami  terhadap  istri  terbagi  dua,  yaitu:  kewajiban  materiil dan  kewajiban  immaterial.  Kewajiban  materiil  bersifat  kebendaan  yaitu maskawin dan nafkah, sedangkan kewajiban immaterial bersifat batiniyah, seperti mempergauli istri secara ma’ruf dan adil.(Al-Ghazali, 1999, hal. 50) Kewajiban suami terhadap istri, sebagai berikut:

## a) Memberikan Mahar
Pemberian mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan oleh  suami  kepada  istrinya  sebab  terjadinya  akad  nikah.  Malaysia dengan konstitusinya tahun 1964 menyatakan, Malaysia adalah Negara federasi,  diatur  pada  Pasal  3  ayat  1  Konstitusi  Malaysia  tanggal  23 Agustus  1957,idiubah  tanggali1  Mareti1964  danidiubah  lagiitahun 1971.iHirarki  atauitata  urutan  hukumimahar  di  Malaysiaimengikuti ketentuan Seksyeni21 (1)idan (2)dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 Akta no. 303. Berdasarkan Aturan ini, Selangor,  Kuala  Lumpur,  Sarawak  dan  negara  bagian  lainnya memberikan ketetapan mahar sesuai dengan Jabatan Agama Islam atau Badan Urusan Keagamaan.(BAKAR, 2014)
Berdasarkan  Ordinan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri Sarawak  2001,mahar  dijelaskan di Bagian II Perkawinan, Seksyen 19, yaitu:
1. (ayat  1)  “Mahar  dibayarkan  oleh  laki -laki  atau  wakilnya  kepada mempelai perempuan atau wakilnya di depan orang-orang dan dua orang saksi”.
2. Pencatat  mengetahui  setiap  perkawinan  yang  hendak  dicatatnya dengan menetapkan dan mencatat: 1) Nilai dan rincian lain tentang mahar 2) Nilai danirincian lain tentangihadiahiapapun 3) Nilaiidan rincianilain  dari  mahar,ihadiah  yangidijanjikan  tetapi  tidak dijelaskan ketika akad berlangsung, dan tanggal yang dijanjikan. 4) Rincian yangidiberikan ialah untukimenjelaskan Mahar.(Suratno & Syafei, 2015, hal. 79)
Hukum  mahar  didalam  KHI  dengan  hukum  mahar  di OrdinaniUndang-UndangiKeluarga  IslamiNegeri  Sarawaki2001  adalah sama.iKeduanya  mengacu  pada  kaidahihukum  Islamiempat  Madzhab. Hanya  saja,  aturan  terkait  mahar  didalam  KHI  bersifat  lebihirinci daripada Ordinan. Jadi, Ordinan lebihimengarah pada pemberian Mahar secaraiumum  danipersyaratan  Mahar  dalamipendaftaranipernikahan. Minimal  Mahar  di  Sarawak  Malaysia  ditentukan  oleh  Majlis  Islam Sarawak(MIS) 97, dan Jabatan Agama Islam Sarawak(JAIS) yaituisebesar 120 Ringgit Malaysia/RMi 120 bagi istri janda maupun perawan.

## b) Memberi Nafkah
Nafkah  adalah  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  manusia  berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Disebut nafkah karena sesuatu itu bisa hilang jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan.(Netti, 2023, hal. 7 – 8) Sebab berlakunya nafkah ialah adanya hubungan keluarga atau kerabat, kepemilikan, dan ikatan perkawinan. Suami wajib memberi nafkah jika: Pertama , pernikahan yang sah. Kedua , istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami selama menjadi suami-istri. Ketiga , istri tidak nusyuz. Kewajiban memberi nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi harta suami.
Di negara Selangor, kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Selangor  nomor  2 tahun  2003,  bagian  VI  tentang  nafkah  istri  dan  anak,  yaitu  Seksyen 60 sampai  seksyen  81.  Seksyen  60  Kuasa  Mahkamah  memerintah  nafkah bagi  istri  atau  bekas  istri:(MANSOR,  2019)  1)  Menurut  Hukum  Syara’
Mahkamah  boleh  memerintahkan  seorang  lelaki  membayar  nafkah kepada  istri  atau  bekas  istrinya.  2)  Menurut  Hukum  Syara’  dan pengesahan  Mahkamah,  seorang  istri  tidak  berhak  mendapat  nafkah apabila nusyuz. 3) Setelah istri bertaubat dan patuh pada suaminya, maka istri  tidak  nusyuz.  Kemudian,  tempat  tinggal  diatur  dalam  Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Selangor  nomor  2  tahun  2003, bagian VI Seksyen 72 (Hak tempat tinggal).
Sedangkan  di  negara  Serawak  Malaysia,  kewajiban  nafkah  diatur dalam  Undang-Undang  Keluarga  Islam  tahun  2001  bagian  VI  tentang pemeliharaan istri dan anak, Pasal 59 (Kuasa Pengadilan memerintahkan nafkah istri):(Nurani, 2021, hal. 11 – 12)
1. Berdasarkan  Hukum  Islam,  Pengadilan  dapat  memerintahkan seorang  laki-laki  untuk  membayar  nafkah  istri  atau  mantan istrinya.
2. Berdasarkan Syariat Islam dan Penegasan Pengadilan, seorang istri tidak berhak atas nafkah ketika ia nusyuz, atau secara tidak wajar menolak  untuk  menuruti  wasiat  atau  perintah  yang  sah  dari suaminya.
Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 juga mengatur hak nafkah Mut'ah untuk mantan istri, dalam Seksyen 56.
Nafkah yang tidak diberikan oleh suami secara sengaja atau suami, dianggap sebagai hutang suami. Menurut Sayyid Sabiq, hutang dalam hal ini seperti hutang piutang. Apabila tidak diketahui keberadaan suami dan istri  tidak  mendapat  nafkah  maka  istri  tidak  harus  menuntut  fasakh. Apabila diketahui dimana suami tinggal tapi tidak memberi nafkah, maka dilaporkan ke pengadilan dan wajib memberi nafkah.(Netti, 2023)
1. Memberikan Istri Layanan dan Pergaulan yang baik mempergauli istri secara ma’ruf adalah kewajiban su ami, dan hak istri. Seorang suami  harus  memiliki  sifat  kepemimpinan  dan murabbi dengan pola mu’asyarah yang  baik  dalam  rumah  tangga,  untuk menciptakan keharmonisan dan sakinah, sebagaimana dalam Surat an- Nisā’ ayat 19.
2. Memberi Penjagaan Terhadap Istri Dengan Baik
3. Memberikan Perlakuan Yang Adil
Memberikan perlakuan adil kepada istri termasuk kewajiban suami, baik poligami maupun tidak.(Muhammad Nashir, 2019, hal. 250) Aspek adil  ini  mencakup  nafkah,  makanan,  pakaian,  bermalam  (bagi  yang poligami).  Allah  swt  menjadikan  adil  sebagai  syarat  berpoligami,  yang mencakup kewajiban nafkah, maupun yang bukan materi.(Nurani, 2021, hal. 12) Di negara Selangor Malaysia, poligami tercantum dalam Enakmen Undang-Undang  Keluarga  Islam  negeri  Selangor  2003,  Pasal  2 Perkawinan,  Seksyen  23  tentang  berpoligami,  terdiri  dari  sepuluh subseksyen.  Sedangkan  di  negeri  Sarawak  Malaysia  diatur  didalam Ordinan  Undang-Undang  Keluarga  Islam  tahun  i2001  bagian  II Pernikahan, Pasal 21.(Ridha, 2016)
c) Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami
1) Taat dan patuh kepada suami Menurut  Sayyid  Sabiq, kewajiban  istri  adalah taat  pada  suami dalam  segala  yang  tidak  melanggar  syari’at,  istri  menjaga murū’ah ,
kehormatan  dan  harta  suaminya,  tidak  berlebihan  dalam membelanjakan  harta,  bersikap  qana’ah,  kasih  sayang,  memuliakan keluarga suami.(Masruchin & Nuraeni, 2021, hal. 9 – 11)
2) Berhias diri untuk suami.
Segala kecantikan istri hanya boleh dilihat oleh suami. Istri yang sholihah  akan  berhias  untuk  suaminya,  dan  akan  menambah  rasa cinta  suami  kepada  istrinya.  Apabila  istri  berdandan  dan  memakai wewangian  untuk  menarik  perhatian  lelaki  ajnabi,  maka  dapat menimbulkan fitnah.(Masruchin & Nuraeni, 2021)
3) Menjaga Kehormatan Diri.
a. Istri  tidak  mempersilahkan  masuk  tamu  laki-laki  ketika  suami tidak sedang berada dirumah tanpa izin suami, kecuali keluarga atau mahramnya.
b. Istri tidak bergaul dengan lelaki bukan muhrim.
c. Istri  menjaga murū’ah dengan  menghindari  segala  yang  tidak diridhoi suami.
d. Meminta izin kepada suami setiap hendak bepergian atau keluar rumah.
e. Istri tidak berlebihan dalam berhias ketika keluar rumah, karena dapat memicu timbulnya fitnah.
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri di Mesir
Republik  Arab  Mesir  dalam  Konstitusi  1980  adalah  Negara  demokrasi  dan sosialis. Semua warga Negara mendapatkan status persamaan di depan hukum. Islam sebagai  agama  Negara  dengan  sumber  hukum  utamanya  berupa  prinsip-prinsip hukum Islam dalam merumuskan undang-undang. Namun dalam praktiknya, hukum Islam  hanya  berlaku  dalam  bidang-bidang  perkawinan,  wakaf,  dan  pembagian warisan. Sedangkan di bidang pidana dan perdata lain, hukum Islam bukan sebagai rujukan utama. Ia hanya menjadi salah satu sumber hukum Republik Arab Mesir.40 Di  awal  sejarah  Mesir  menganut  madzhab  Syafi’i,  kemudian  ketika  masuk  dalam imperium Ottoman, Mesir menganut mazhab Hanafi.41
Tahun  1920  Mesir  melakukan  kodifikasi  dan  pembaruan  hukum  keluarga. Ditandai  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  25/1920  mengenai  hukum keluarga dan penjagaan ( Law of Maintenance and Personal Status/Qānūn al -Ahwal al- Syakhshiyyah  wa  al-Siyanah ).  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1920  diikuti  oleh Undang-Undang Nomor 56/1923 terkait batasan usia melangsungkan perkawinan, Undang-Undang  Nomor  25/1929  tentang  aturan  pertengkaran  dan  perceraian rumah  tangga,  lalu  kitab  Undang-Undang  perdata  tahun  1931,  Undang-Undang Nomor 77/1943 tentang hukum waris, dan Undnag-Undang Nomor 71/1946 hukum wasiat. Isi Hukum Keluarga yang berlaku di Mesir dalam kodifikasi adalah masalah batas  minimum  usia  nikah,  pencatatan  perkawinan,  perceraian,  poligami,  dan warisan.42
Islam melegitimasi perkawinan menetapkan hubungan antara suami dan istri, dan  mengaturnya  untuk  menjamin  hak-hak  pasangan  suami  istri.  Aturan  hak  dan kewajiban suami istri di Mesir tidak semuanya tertuang dalam pasal atau Undang- Undang  Mesir.  Sebab,  hak  dan  kewajiban  yang  diterapkan  menganut  atau menyesuaikan hukum syari’at Islam. Sedangkan hukum keluarga dalam Qanun Mesir hanya  membahas  tentang  batas  usia  nikah,  pencatatan  perkawinan,  perceraian, poligami, dan warisan.
a) Kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:
1. Memberi mahar, termasuk tunjangan dan tempat tinggal yang nyaman.
2. Memberi nafkah kepada istri. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920, suami wajib memberi nafkah istri sejak sah akad nikah. Jika suami menolak maka  istri  berhak  melapor  ke  pengadilan.  Hukum  Mesir  menggunakan mazhab  Hanafi,  bahwa  alasan  kewajiban  suami  atas  nafkah  adalah  untuk menjaga hak suami.
3. Mendidik atau membimbing istri masalah agama.
4. Bersikap adil, baik berpoligami atau tidak.
5. Menasehati istri apabila tidak patuh atau nusyuz.
6. Menjaga istri dari perbuatan atau perilaku yang akan merendahkan derajatnya atau  fitrahnya  sebagai  seorang  perempuan  atau  istri,  baik  dari  akhlak madzmumah maupun dari kejahatan luar.
b) Hak suami atas istri di Mesir adalah sebagai berikut:
1. Ketaatan istri kepada suami
2. Memaksa  istri  kembali  kerumah  orang  tuanya  jika  istri  tidak  patuh  kepada suami (Dekrit 1979)
3. Qanun atau Undang-Undang Mesir memberi hak suami (yang sudah bercerai dengan istrinya) untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk melihat anaknya selama tiga jam dalam satu pekan
4. Undang-Undang  memberi  hak  kepada  suami  mengajukan  gugatan pengurangan nafkah, jika nafkah tidak sesuai dengan penghasilan suami
5. Hak untuk menjatuhkan hak asuh atau hadhanah.
c) Kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu:
1. Taat atau patuh kepada suami
2. Menjaga dirinya dan harta suami ketika suami tidak berada dirumah
3. Tidak  mempersilahkan  kepada  orang  lain  atau  laki-laki  lain  masuk  rumah tanpa izin suami, kecuali ibunya.
d) Hak istri atas suami
Hak-hak  istri  atas  suami  adalah  sebagaimana  kewajiban  suami  terhadap istri,  termasuk  yang  utama  adalah  hak  mahar  dan  nafkah.  Di  Dalam  Dekrit Presiden disebutkan tentang nafkah istri pasca cerai. Bahwa, di Mesir Undang- Undang  No.  44  tahun  1979  dikeluarkan  melalui  Dekrit  Presiden  yang mengamandemen Undang-Undang 1920 dan 1929. Pernyataan talak oleh suami harus  dicatat  dan  diberitahukan  kepada  isteri.  Perceraian  tidak  terjadi  jika pemberitahuan belum sampai kepada istri.43 Dekrit Presiden Anwar Sadat 1979 antara  lain  yaitu;  hukum  menghilangkan  hak  suami  untuk  memaksa  isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke rumah orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan  talak  dan  memberitahu  kepada  istrinya  bahwa  ia  dicerai, memperbolehkan  istri  pertama  untuk  meminta  perceraian  dengan  alasan pengambilan  isteri  kedua  oleh  suami,  dan  menjunjung  tinggi  hak  isteri  dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.

## Simpulan
Masing-masing  suami  dan  istri  memiliki  hak  yang  disempurnakan  dengan melaksanakan kewajiban. Akad pernikahan yang mewajibkan adanya hak bersama dan memberikan  keuntungan  bersama  bagi  kedua  pihak,  yakni  suami  dan  istri.  Dengan sahnya akad, maka telah diwajibkan atas seorang suami memikul kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istri. Hukum perkawinan di Indonesia (KHI) dengan Malaysia di dalam
Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak 2001 adalah sama. Keduanya mengacu  kepada  kaidah  hukum  Islam  Empat  mazhab,  tetapi  ada  beberapa  poin  yang berbeda. Isi hukum keluarga Mesir dalam kodifikasi merupakan bentuk pengembangan dari hukum keluarga Islam tradisional. Dalam prosedur perkawinan, Mesir memberikan perhatian pada masalah persyaratan perkawinan, pencatatan dan tatacara perkawinan. Adapun  dalam  perceraian,  Mesir  memberikan  persyaratan  cukup  ketat.  Pada  aspek poligami, negara Mesir memperbolehkan.

## Daftar Rujukan
Ahmad, Nadzrah, Rahmawati Mohd Yusoff, and M. Baharudin. Rights of Women During Pre- Marriage  From  Qur’an  Perspectives  With  Cross -Reference  To  The  Law  in Malaysia: An Analysis. International Journal of Law, No. 19. (2020): 1-9.
Ahmad, Laila, dan Ali. Women and Gender in Islam: Historical Roots of A Modern Debate.
(2021).
Azis,  Abdul.  Iddah  For  Husband:  A  Political  Analysis  o  Islamic  Family  Law.  Al-Qadha  : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, No. 1. (2023): 35-59.
Az-Zuhaili,  Wahbah.  Fiqh  al-Islam  Wa  Adillatuhu.  Beirut:  Dar  al-Fikr,  Jilid  4,  Cet-10.
(2007).
Adawiyah, Robi’atul. ReformasiiHukum KeluargaiIslam daniImplikasinya Terhadap Hak - hakiPerempuan  daniHukum  PerkawinaniIndonesia  daniMalaysia.  Cirebon: NusaiLitera iInspirasi. (2021).
Arifandi, Firman. Serial Hadits Nikah 6; Hak dan Kewajiban Suami Istri. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, Cet-1. (2020).
Aziz, Azhar Abdul. Undang-Undang Keluarga Islam. Selangor: IBook Publication. (2020). Abu  Bakar,  Zawawi.  Hak  Suami  Istri  Dalam  Perkawinan  Islam:  Analisis  Menurut  Fiqh.
Jurnal: Rekayasa, Universiti Utara Malaysia, Vol. 4 (2008).
Abu Bakar, Zawawi. Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan Islam. Jurnal: Universiti Utara Malaysia, Vol. 4, (2021), 35.
Al Hasani, Basri Ibrahim. Fiqh Sunnah Berdasarkan Mazhab Al-Iman Al- Syafi’ie. Selangor: Grup Buku Karangkraf, Cet. 1. (2019).
Departemen  Agama,  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  77  sampai  Pasal  84:  Hak  dan Kewajiban Suami Istri.
DewaniUndangan  NegeriiSarawak  Undang-UndangiSarawak  Malaysia  BAB  43iOrdinan Undang-UndangiKeluarga Islami2001 NegeriiSarawak Seksyeni19 Pasali1.
Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor no. 2 tahun 2003, bahagian VI Seksyen 60.
Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Selangor  no.  2  tahun  2003,  Pasal  2 Seksyen 10.
Farfan,  Afnil,  and  Syaiful.  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  di Kabupaten Solok: Perspektif Hukum Keluarga Islam. El-Hekam Journal, Vol. 5, No. 2. (2020): 140.
Farid, Diana, Hendriana, and Iffah Fathiah. Interfaith Marriage: Subjectivity Of The judge in  Determination  of  No.  454/pdt.p/2018  Surakarta  District  Court.  Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 2. (2022): 47-62.
Farid, Diana, Husni Abdullah, Usep, and Hendriana. Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah. Fastabiq: Jurnal Studi Islam Vol. 3, No. 2. (2022): 81.
Hadi,  Tresna  Tulus.  Hak  Sebagai  Imbalan  Kewajiban.  Jakarta:  UIN  Syarif  Hidayatullah.
(2020).
Ibrahim, Basri. Isu-Isu Fiqh Semasa Halal Dan Haram: Ilmu, Akidah, Syariah dan Akhlak. Selangor: Al-Hidayah Publication. (2018).
Iryani, Eva. Hukum Islam: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No. 2, (2017), 24.
Muhammad,  Syaikh.  Mathla’  Al -Badrain:  Panduan  Lengkap  Fiqh  Sepanjang  Zaman. Selangor: Grup Buku Karangkraf Cet. 1. (2021).
Musawa. Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. Jurnal: Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Ambon (2016).
Marcotte, Roxanne D. Muslim Woman In Canada: Autonomy and Empowerement. Journal of Muslim Minority Affairs, No. 3. (2010): 57-73.
Nuraeni, Sifa Mulya. Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam. Journal of Law and Family Studies, Vol. 3, No. 1. (2021): 11-12. Netti, Misra. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Bingkai Hukum Keluarga. Jurnal An- Nahl: Jurnal Ilmu Syari’ah, Vol. 10, No. 3. (2023): 8.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
Qadir,  H.  Abdul.  Pencatatan  Pernikahan  Dalam  Perspektif  Undang-Undang  dan  Hukum Islam. Depok : Azza Media. Cet. Ke-1. (2019).
Rippin, Andrew. Encyclopedia Of Women And Islamic Cultures. American Journal Of Islam And Society, No. 1. (2019): 96-97.
Syarifuddin, Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia  Antara Fiqh Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. (2016).
Suma,  Muhammad  Amin.  Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam,  Cet-I.  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada. (2014).
Syukri, Muhammad. Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan. Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1 (2015).
Suhasti, Ermi. Hak dan Kewajiban Suami Istri Kepada Keluarga TKI. Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1, (2015): 163-164.
Sadari. Hak Perempuan Pasca Perceraian: Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan  Mesir.  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Peradilan  Islam,  Vol.  3,  No.  1.  (2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
Undang-Undang  Keluarga  Islam  tahun  2001  Bagian  VI,  Pasal  59  ayat  1  dan  2  tentang Kuasa  Pengadilan  untuk  Memberi  Nafkah  Istri  dan  Nusyuz,  Negara  Serawak Malaysia.
Zulkifli,  Muhammad.  Irsyad  Al-Fatwa.  Jilid  5.  Selangor:  Perpustakaan  Negara  Malaysia.
(2022).