## MODERASI KETERBUKAAN PERDAGANGAN PADA PENDAPATAN PER KAPITA DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI ASEAN-5
Dian Irsalina Listikarini 1) , Suparna Wijaya 2)*
1) dian.irsalina@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
Tax  performance  in  the  Southeast  Asia,  especially  the  ASEAN-5  which  consists  of  Indonesia,  Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand, is still relatively low below the "tipping point" according to the World Bank with an average of tax revenue only by 13%. Therefore, it is important to study the concept of tax performance in more depth. This research was conducted to examine the moderation of trade openness on per capita income and Foreign Direct Investment on tax revenues. This study uses panel data on ASEAN-5 countries in the 2008-2018 period. The statistical method used is a quantitative method with multiple linear regression. Based on panel model testing, Pooled Least Square is the best model. The results show that all independent variables simultaneously affect tax revenue.. Partially, per capita income has a significant positive effect on tax revenues and after being moderated  by  the  trade openness  variable  it  turns  out  to weaken  the positive  relationship  between  income per capita and tax revenues. Meanwhile, FDI, both partially and after being moderated by the trade openness variable, has no significant effect on tax revenues. Based on the results of this study, comprehensive and appropriate policies are  needed  by  each  country  in  ASEAN-5  so  that  trade openness  can  increase  tax  revenues  and  strengthen  the relationship between per capita income and FDI on tax revenues.
Keywords: FDI, Income per Capita, Tax Revenue, Trade Opennes

## Abstrak
Kinerja  perpajakan  di  wilayah  Asia  Tenggara,  khususnya  ASEAN-5  yang  terdiri  dari  Indonesia,  Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, masih relatif rendah di bawah “titik kritis” menurut Bank Dunia dengan rata- rata penerimaan pajak hanya sebesar 13%. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari konsep kinerja perpajakan secara  lebih  mendalam.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  moderasi  keterbukaan  perdagangan  pada pendapatan per kapita dan Foreign Direct Investment terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menggunakan data panel terhadap negara ASEAN-5 pada periode 2008-2018. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda. Berdasarkan pengujian model panel, Pooled Least Square merupakan model yang terbaik. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Secara parsial, pendapatan per kapita  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  dan  setelah  dimoderasi  dengan  variabel keterbukaan perdagangan ternyata memperlemah hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan peneriman pajak.  Sementara  itu,  FDI  baik  secara  parsial  maupun  setelah  dimoderasi  dengan  variabel  keterbukaan perdagangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN-5 agar keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak.
Kata  kunci :  Investasi  Asing  Langsung  (FDI),  Keterbukaan  Perdagangan,  Pendapatan  per  Kapita,  Penerimaan Pajak

## PENDAHULUAN
Kinerja  perpajakan  di  Asia  Tenggara  masih  relatif  rendah,  tidak  terkecuali  untuk ASEAN-5  (Indonesia,  Malaysia,  Filipina,  Singapura,  dan  Thailand)  dimana  kelima  negara tersebut  termasuk  dalam mid-sized ,  perekonomian  terbuka,  dan  sangat  dipengaruhi  oleh kekuatan ekonomi negara lain seperti Amerika Serikat (Han & Ng, 2011). Rata-rata penerimaan pajak di  negara-negara tersebut  hanya sekitar 13% dari  Produk Domestik Bruto (PDB)  pada tahun  2008  hingga  2018.  Sementara,  Bank  Dunia  menyatakan  bahwa  “titik  kritis”  dari penerimaan  pajak  suatu  negara  adalah  sebesar  15%  dari  PDB  (Junquera-Varela  &  Haven, 2018).  Penerimaan  pajak  di  atas  ambang  batas  ini  dipandang  sebagai  elemen  penting  untuk
pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya  dapat  mengentaskan  kemiskinan.  Pemikiran  ini sejalan dengan studi oleh Gaspar et. al. (2016) yang secara empiris membuktikan bahwa negara dengan penerimaan pajak di atas 15% dari PDB dapat mencapai pendapatan per kapita 7,5% lebih  tinggi  dari  yang  diharapkan  selama  sepuluh  tahun.  Kinerja  perpajakan  pada  level  ini memastikan bahwa negara memiliki  uang  yang mereka butuhkan untuk berinvestasi di masa depan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari konsep kinerja perpajakan secara lebih mendalam.
ASEAN  secara  dramatis  dapat  melampaui  negara-negara  lain  di  dunia  dalam  hal pertumbuhan  PDB  per  kapita  sejak  akhir  1970-an.  Pertumbuhan  pendapatan  menguat  sejak tahun 2000, dengan rata-rata keuntungan riil tahunan lebih dari 5 persen. Potensi pendapatan per  kapita  di  ASEAN  dapat  dilihat  dari  banyaknya  rumah  tangga  yang  menjadi  bagian  dari “ consuming class ”. Sudah sekitar 67 rumah tangga di negara-negara ASEAN menjadi bagian dari “ consuming class ” dengan pendapatan melebihi rata-rata seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Angka tersebut dapat mencapai hampir dua kali lipat menjadi 125 juta rumah tangga pada tahun 2025. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai pasar konsumen penting di masa depan (HV et. al., 2014).
Sumber: McKinsey&Company, 2014 Gambar 1. Perkiraan Jumlah Rumah Tangga Konsumen di ASEAN pada Tahun 2025 Asian Development Bank (ADB) melakukan kajian tentang kecenderungan negara di Asia Tenggara  memobilisasi  sumber  daya  domestiknya.  Kajian  tersebut  menyoroti  kebijakan perpajakan  yang muncul serta langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan administrasi perpajakan di negara ASEAN. Isu yang ada antara lain adalah (i) perpajakan untuk masyarakat yang sudah lanjut usia; (ii) penguatan mobilisasi pendapatan atas urbanisasi yang
cepat; (iii) masalah perpajakan yang muncul dari pergeseran sektoral; (iv) kebijakan perpajakan untuk  meningkatkan  daya  saing;  dan  (v)  transformasi  digital  otoritas  perpajakan.  Terkait dengan isu keempat, arus masuk Foreign Direct Investment (FDI) ke Asia Tenggara dianggap sebagai katalis daya saing dan industrialisasi. FDI di negara ASEAN tumbuh sekitar 3% pada tahun  2018  dan  meningkat  tiga  tahun  berturut-turut.  Singapura  menjadi  negara  yang  terus menarik sebagian besar arus masuk FDI. Thailand juga mencatat peningkatan terbesar dalam arus masuk FDI pada tahun 2018  yang tumbuh  sebesar 62%. Perekonomian Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand, memiliki biaya produksi yang relatif rendah dan kemampuan untuk mengakomodasi pergeseran produksi dalam skala besar. FDI diperkirakan akan  terus  menguat  karena  negara-negara  Asia  Tenggara  terus  mengadopsi  langkah-langkah yang ditujukan untuk menarik investasi (Chongvilaivan & Chooi, 2021).
Isu  lain  yang  berkembang  beberapa  tahun  terakhir  adalah  liberalisasi  perdagangan. Banyak  negara  yang  masih  sangat  bergantung  pada  pajak  perdagangan  sebagai  sumber pendapatan pemerintahnya (Baunsgaard & Keen, 2010). Langkah pertama reformasi kebijakan perpajakan, yang sering kali melibatkan pengurangan tarif, dapat mengarah pada peningkatan penerimaan pajak perdagangan (Ebrill et al., 1999). Tetapi akan ada  titik dimana pergerakan lebih lanjut menuju perdagangan yang lebih bebas mengurangi penerimaan pajak perdagangan. Pertanyaannya kemudian apakah kerugian penerimaan pajak tersebut dapat diperoleh kembali dari  sistem  pajak  dalam  negeri  sambil  mempertahankan  keuntungan  dari  reformasi perdagangan itu sendiri. Secara teori, mudah untuk melakukannya yaitu dengan memperkuat pajak  tidak  langsung  dalam  negeri  seperti  penelitian  oleh  Keen  &  Ligthart  (2001)  yang menunjukkan  bahwa  dalam  ukuran  perekonomian  yang  kecil,  strategi  menaikkan  pajak konsumsi domestik dengan pemotongan tarif akan menarik konsumen karena harga yang turun, sehingga dapat menjaga keuntungan efisiensi produksi dari reformasi tarif, dan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah karena basis pajak dari konsumsi lebih luas daripada impor.
ASEAN  telah  menjadikan  perluasan  perdagangan  sebagai  salah  satu  mesin  utama pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  yang  pesat  sejak  tahun  1980-an.  Liberalisasi perdagangan di ASEAN ini berhubungan erat dengan arus masuk FDI. Hasilnya negara-negara anggota  ASEAN  yang  maju  (khususnya  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  diikuti  Filipina  dan Indonesia) telah berhasil berintegrasi dengan jaringan produksi dan rantai pasokan Asia Timur, sehingga memperluas perdagangan intra-regional dan intra-industri secara signifikan. ASEAN juga telah membuat kemajuan dalam integrasi ekonomi baik internal maupun eksternal dengan mitranya di seluruh Asia bahkan dunia. Pada 1993, ASEAN meluncurkan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang meliberalisasi perdagangan barang dan jasa serta aliran FDI. ASEAN juga membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015 (Kawai & Naknoi, 2015). Adanya Free Trade Area (FTA) ini berimplikasi pada penerimaan pajak, seperti dalam Kajian  Pusat  Kebijakan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (2015)  di  Indonesia. Penerapan FTA mempengaruhi volume perdagangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi basis pajak untuk pajak penghasilan.
Melihat  besarnya  efek  dari  keterbukaan  perdagangan,  hampir  semua  model  teori perdagangan memprediksi keuntungan dari perdagangan dalam bentuk PDB riil per kapita yang lebih  tinggi,  khususnya  dalam  jangka  panjang  (Felbermayr  &  Groeschl,  2011).  Penelitian Freund dan Bolaky (2008) dengan menggunakan data lintas negara dari 126 negara menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pendapatan per kapita. Hasil ini mengungkapkan  bahwa  perdagangan  mengarah  pada  standar  hidup  yang  lebih  tinggi  dalam perekonomian  yang  fleksibel.  Selain  mempengaruhi  pendapatan  per  kapita,  menurut Chakrabarti  (2001)  keterbukaan  perdagangan  juga  menunjukkan  betapa  mudahnya  investor dapat memindahkan modal masuk dan keluar dari suatu negara, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa keterbukaan perdagangan merupakan penentu penting arus masuk FDI. Chakrabarti
(2001)  meneliti  determinan  FDI  di  135  negara  dengan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan bahwa  keterbukaan  perdagangan  suatu  negara  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan terhadap  arus  masuk  FDI.  Demikian  pula,  Campos  &  Kinoshita  (2003)  menemukan  bahwa keterbukaan perdagangan yang lebih besar berkontribusi pada lebih banyak arus masuk FDI di emerging  market  economy .  Dari  hasil  penelitian  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa keterbukaan perdagangan dapat memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita serta FDI terhadap penerimaan pajak.
Beberapa  penelitian  sudah  banyak  dilakukan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerimaan  pajak  di  tingkat  regional  seperti  di  negara-negara  Sub-Sahara Afrika  (Botlhole,  2010),  Amerika  Latin  dan  Karibia  (Dioda,  2012),  negara-negara  Timur Tengah (Imam & Jacobs, 2014), dan Uni Eropa (Kalaš et al., 2018). Bahkan penelitian untuk negara-negara Asia Tenggara telah dilakukan oleh Saptono & Mahmud (2021) melihat kinerja pajak ASEAN yang relatif lemah. Syadullah (2015) dan Anh & Thinh (2018) juga melakukan penelitian  dalam  konteks  Asia  Tenggara,  dengan  masing-masing  menyelidiki  dampak  faktor kelembagaan  dan  sosial  ekonomi  terhadap  penerimaan  pajak.  Namun  berbeda  dengan penelitian yang telah ada, penelitian ini mencoba menguji pengaruh pendapatan per kapita dan FDI  terhadap  penerimaan  pajak.  Dilanjutkan  dengan  pengujian  moderasi  keterbukaan perdagangan  pada  pendapatan  per  kapita  dan  FDI  terhadap  penerimaan  pajak.  Temuan  dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA Penerimaan Pajak
Banyak  ekonom  percaya  bahwa  penerimaan  pajak  adalah  salah  satu  faktor  terpenting yang  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  suatu  negara.  Peran  pajak  dalam  pertumbuhan ekonomi  telah  diakui  dalam  teori-teori  belakangan  ini.  Teori  neoklasik  juga  percaya  bahwa penerimaan  pajak  lebih  penting  daripada  tarif  pajak  karena  pertumbuhan  ekonomi  yang dihasilkan  akan  menghasilkan  penerimaan  pajak  tambahan  yang  cukup  untuk  membuatnya berkelanjutan  (Nguyen  &  Darsono,  2022).  Penerimaan  pajak  menurut World  Bank (2023) adalah  persentase  dari  PDB  yang  mengacu  pada  transfer  wajib  ke  pemerintah  pusat  untuk kepentingan  publik.  Transfer  wajib  tertentu  seperti  denda,  penalti,  dan  sebagian  besar kontribusi jaminan sosial tidak termasuk dalam perhitungan tax revenue . Pengembalian dana dan  koreksi  dari  pendapatan  pajak  yang  dikumpulkan  secara  keliru  diperlakukan  sebagai pendapatan negatif.

## Pendapatan Per Kapita
Pendapatan  per  kapita  adalah  ukuran  jumlah  uang  yang  diperoleh  per  orang  di  suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per  kapita digunakan untuk menentukan rata-rata pendapatan per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup  penduduk.  Pendapatan  per  kapita  suatu  negara  dihitung  dengan  membagi  pendapatan nasional  negara  tersebut  dengan  jumlah  penduduknya  (Kenton,  2022).  Sedangkan  menurut World  Bank (2023)  PDB  per  kapita  adalah  jumlah  nilai  tambah  bruto  dari  semua  produsen dalam  perekonomian  ditambah  pajak  produk  (dikurangi  subsidi)  yang  tidak  termasuk  dalam penilaian  output,  dibagi  dengan  jumlah  penduduk  pertengahan  tahun.  PDB  per  kapita memberikan ukuran dasar dari nilai output per orang, yang merupakan indikator tidak langsung dari pendapatan per kapita.
Foreign Direct Investment Foreign  Direct  Investment merupakan  investasi  jangka  panjang  dengan  cara menanamkan modal pada suatu perusahaan yang berlokasi di satu negara, yang juga merupakan bentuk  dari  sistem  ekonomi  global  (Manurung  et  al.,  2018).  FDI  juga  dapat  didefinisikan
sebagai suatu proses dimana warga satu negara asal ( home country ) memperoleh kepemilikan sumber daya untuk mengontrol manufaktur, distribusi, dan operasi lain dari sebuah perusahaan di negara tuan rumah ( host country ) (Moosa, 2002).
Dari  definisi  yang  diberikan,  terlihat  bahwa  FDI  dapat  dibagi  menjadi  beberapa komponen penting. Pertama, FDI melibatkan perusahaan atau individu dari home country yang memiliki  niat  untuk  memperluas  bisnis  mereka  di  luar  negeri  untuk  memaksimalkan keuntungan mereka. Keuntungan dapat diperoleh dari tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari  biaya  produksi  yang  lebih  rendah  dan  ukuran  pasar  yang  lebih  besar.  Dalam  hal  ini, globalisasi  membantu  investor  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  luar  negeri  yang memberikan  tingkat  pengembalian  lebih  tinggi.  Komponen  kedua  FDI  adalah host  country . Host country adalah tempat atau negara dimana investor asing akan menaruh uang mereka dan memulai bisnis mereka. Komponen ketiga adalah investasi itu sendiri. Investasi dari investor asing tidak hanya dalam bentuk uang atau aliran modal tetapi juga dalam bentuk transferable technology , knowledge ,  dan management  skills .  Komponen  terakhir  dari  FDI  adalah kemampuan perusahaan induk atau investor untuk mengendalikan anak perusahaannya di host country . Porsi kepemilikan merupakan salah satu proksi kemampuan pengendalian dari induk perusahaan  kepada  anak  perusahaan.  Tidak  ada  batasan  standar  kepemilikan  saham,  tetapi umumnya  bagian  terendah  dari  perusahaan  induk  ke  anak  perusahaannya  adalah  10  persen (UNCTAD, 2007).

## Bagaimana FDI Mempengaruhi Perpajakan?
FDI  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak.  FDI  dapat mempengaruhi penerimaan pajak baik secara positif atau negatif. FDI dapat secara langsung berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak apabila adanya FDI diikuti dengan pendirian perusahaan  multinasional  baru.  Perusahaan  multinasional  yang  baru  ini  nantinya  akan didaftarkan sebagai wajib pajak baru. Dalam pengertian ini berarti semakin banyak pembayar pajak, semakin banyak juga potensi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Selain pendirian perusahaan multinasional baru, pengaruh langsung FDI terhadap penerimaan pajak juga dapat disebabkan  oleh  transfer  teknologi,  pengetahuan,  dan  keterampilan  manajerial  sebagai  efek spillover dari  perusahaan  induk  di  negara  asal  ke  perusahaan  multinasional  sebagai  anak perusahaannya.  Perusahaan  induk  mentransfer  pengetahuan,  teknologi,  dan  keterampilan manajerial  melalui  pelatihan  yang  diberikan  kepada  anak  perusahaannya  untuk  mempelajari sistem multinasional seperti pengendalian kualitas, inventaris, dan akuntansi biaya (Blalock dan Gertler,  2005).  Akibatnya,  penerimaan  pajak  mungkin  meningkat  karena  peningkatan profitabilitas perusahaan multinasional (MacDougall, 1960).
Pengaruh  positif  dan  tidak  langsung  FDI  terhadap  penerimaan  pajak  terjadi  jika penerimaan pajak meningkat karena skala ekonomi yang lebih besar yang disebabkan oleh efek spillover secara  horizontal.  Pengaruh  FDI  terhadap  penerimaan  pajak  bergantung  pada persaingan dan teknologi spillover yang dibawa oleh perusahaan multinasional dan merangsang produktivitas  (Nguyen  et  al.,  2014). Spillover produktivitas  dapat  terjadi  ketika output meningkat  karena  transfer  teknologi  dari  perusahaan  multinasional  ke  perusahaan  domestik. Persaingan  antar  perusahaan  juga  mendorong  perusahaan  dalam  negeri  untuk  mengadopsi teknologi  atau  pengetahuan  demi  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensinya  (Demena  & Bergeijk, 2019). Perusahaan dalam negeri mengamati dan meniru pengetahuan atau teknologi yang  digunakan  oleh  perusahaan  asing  untuk  meningkatkan  produktivitasnya.  Perpindahan tenaga  kerja  terlatih  dari  perusahaan  multinasional  ke  perusahaan  domestik  juga  dapat mendorong peningkatan produktivitas di perusahaan domestik. Selain itu, kehadiran FDI dapat memicu  peningkatan  jumlah  perusahaan  milik  dalam  negeri  untuk  mendukung  operasi perusahaan multinasional.  Dengan kata lain, setiap penambahan FDI dapat  merangsang efek “ crowding-in ” bagi negara (Borensztein et al., 1998). Bertambahnya jumlah perusahaan berarti
bertambah pula jumlah wajib pajak. Peningkatan jumlah perusahaan dalam negeri akan diikuti dengan kenaikan permintaan tenaga kerja. Hal ini membuktikan bawa FDI juga berperan dalam mengurangi  tingkat  pengangguran  (Zeb  et  al.,  2014).  Oleh  karena  itu,  peningkatan produktivitas,  peningkatan  jumlah  perusahaan,  dan  peningkatan  lapangan  kerja  akan meningkatkan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah.
FDI  dapat  meningkatkan  perdagangan  internasional  dari  hubungan customer-supplier antarnegara  karena  adanya  peningkatan  impor  barang  setengah  jadi  dari  negara  asal  dan peningkatan ekspor produk barang akhir dari host country (Safitriani, 2014). Dengan demikian, penerimaan pajak yang terkait dengan perdagangan internasional juga dapat meningkat.
Selain itu, FDI cenderung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan secara  positif,  peningkatan  FDI  dapat  memicu  peningkatan  permintaan  agregat  yang  dapat mendorong  pemerintah  untuk  mengumpulkan  lebih  banyak  penerimaan  pajak  (Mahmood  & Chaudhary,  2013),  misalnya  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),  pajak  properti,  dan  jenis pajak tidak langsung lainnya.
Di sisi lain, FDI juga dapat menggerus penerimaan pajak secara langsung. Penurunan tarif pajak  untuk  menarik  FDI  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  FDI  dapat  menurunkan penerimaan pajak (MacDougall, 1960; Nguyen et al., 2014). Selain itu, FDI dapat berdampak negatif  terhadap  penerimaan  pajak  secara  langsung  jika  ada  motif  “ transfer  pricing ”  dari perusahaan  multinasional  (Gropp  &  Kostial,  2000).  Globalisasi  dan  perbedaan  tarif  yang signifikan antarnegara menciptakan peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan profit shifting . Akibatnya, host country mungkin tidak mendapat keuntungan penerimaan pajak yang optimal dari FDI jika keuntungan dari perusahaan multinasional dialihkan ke negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tax heaven countries .
FDI juga mungkin membawa efek negatif secara tidak langsung pada penerimaan pajak. Persaingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik dapat  mengecilkan kontribusi  perusahaan  domestik  terhadap  perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  perusahaan domestik  umumnya  mengalami  permasalahan  teknologi,  pengetahuan,  dan  keterampilan manajerial  sehingga  perusahaan  domestik  cenderung  kurang  produktif  dibandingkan perusahaan  multinasional.  Lebih  jauh  lagi,  penerapan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HAKI) membatasi perusahaan domestik untuk mengejar ketertinggalan dari kemajuan teknologi yang dicapai  oleh  perusahaan  multinasional.  Akibatnya,  FDI  berpotensi  menimbulkan  efek “ crowding-out ”  bagi  perusahaan  domestik.  Efek crowding-out juga  mungkin  terjadi  jika perusahaan  multinasional  dengan  mudah  merekrut  karyawan  berbakat  dari  perusahaan domestik. Gaji lebih tinggi  yang diberikan oleh perusahaan multinasional  dapat  merangsang karyawan  berbakat  untuk  pindah  ke  perusahaan  multinasional  dan  mencegah  perusahaan domestik mempekerjakan karyawan berbakat (Long, 2005). Kondisi ini diperparah jika terjadi monopoli industri dari perusahaan multinasional yang menghindari perusahaan domestik untuk bersaing.  Akibatnya,  kontribusi  penerimaan  pajak  dari  domestik  akan  menurun  akibat persaingan yang tidak merata (Nguyen et al., 2014).

## Keterbukaan Perdagangan
Keterbukaan perdagangan adalah jumlah impor dan ekspor yang dibandingkan oleh PDB. Alotaibi & Mishra (2014) menyatakan bahwa investasi ekuitas bilateral berkorelasi kuat dengan pola dasar perdagangan. Investor lebih mampu memperoleh informasi akuntansi dan peraturan di pasar luar negeri melalui perdagangan dan dengan demikian berinvestasi dalam aset asing. Transaksi  perdagangan  dapat  secara  langsung  menghasilkan  arus  keuangan  lintas  batas termasuk  kredit  perdagangan,  asuransi  ekspor,  fasilitasi  pembayaran.  Data  Keterbukaan Perdagangan berasal dari Indikator Pembangunan Dunia Bank Dunia.

## Hipotesis
Dalam  Hung  &  Tien  (2022),  penerimaan  pajak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  seperti: ekonomi, struktur, kelembagaan, dan masyarakat. Faktor-faktor ini dijelaskan melalui variabel utama antara lain sebagai berikut:
• Tingkat pembangunan ekonomi (PDB): Faktor ini biasanya diukur dengan  PDB per kapita.  Semakin  tinggi  PDB  per  kapita,  semakin  tinggi  permintaan  barang  dan  jasa secara  umum.  Selain  itu,  PDB  per  kapita  yang  tinggi  meningkatkan  kemampuan masyarakat  dalam  membayar  pajak.  Dengan  demikian  jumlah  pajak  yang  dipungut akan bertambah (Hung & Tien, 2022).
• FDI: Variabel ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena negara dapat menciptakan  insentif  pajak  untuk  menarik  aliran  investasi  asing  (Cassou,  1997). Menurut Gugler & Brunner (2007), faktor ini juga dapat memberikan pengaruh positif karena  arus  masuk  FDI  meningkatkan  daya  saing  negara  dan  meningkatkan  basis pajak.
• Keterbukaan  perdagangan:  Faktor  ini  tercermin  dalam  nilai  total  impor  dan  ekspor yang  dibandingkan  dengan  PDB.  Di  negara  maju,  pajak  atas  perdagangan internasional juga merupakan sumber penerimaan yang penting dan berdampak positif terhadap penerimaan pajak karena ketika kegiatan perdagangan diperluas, daya saing ekonomi meningkat, sehingga lebih banyak pajak yang dapat dipungut (Baunsgaard & Keen, 2010).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  hipotesis  yang  menjadi  dasar  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
H1:  Pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. H2: Foreign Direct Investment berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
H3:  Keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
H4:  Keterbukaan  perdagangan  dapat  memperkuat  hubungan  antara  pendapatan  per  kapita  dan penerimaan pajak.
H5:  Keterbukaan  perdagangan  dapat  memperkuat  hubungan  antara Foreign  Direct  Investment dan penerimaan pajak.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari World  Bank dengan bentuk data panel, yaitu perpaduan dari data time-series mencakup periode 2008-2018 dan data cross-section dengan ruang lingkup penelitian negara ASEAN-5: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Variabel  yang  dipilih  pada  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  sebelumnya  seperti yang  dijelaskan  pada  bagian  landasan  teori.  Variabel  dependen  (Y)  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah total penerimaan pajak ( tax revenue ) sebagai persentase dari PDB, dengan variabel  independen  (X)  yaitu  pendapatan  per  kapita  dan  FDI,  variabel  moderasi  (Z)  yaitu keterbukaan  perdagangan,  serta  variabel  kontrol  yaitu  urbanisasi.  Definisi  operasional  dari seluruh variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Variabel Variabel Notasi Definisi (Satuan Ukuran) Penerimaan Pajak TR Total penerimaan pajak ( tax revenue ) per PDB (% dari PDB)
Pendapatan Per Kapita LnPCI Logaritma natural PDB per kapita ( current US$ ) Foreign Direct Investment FDI Aliran masuk bersih (% dari PDB) Keterbukaan Perdagangan OPEN Total ekspor dan impor (% dari PDB)
Urbanisasi URB
Penduduk perkotaan (% dari total populasi)
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik  analisis regresi data panel dengan bantuan tools STATA 17. Menurut Verbeek (2000), ada tiga jenis metode dalam data panel yaitu pendekatan pooled least square (PLS), pendekatan fixed effect method (FEM), dan pendekatan random effect method (REM). Uji pemilihan model dilakukan untuk menentukan  model  terbaik  yang  menjelaskan  hubungan  antar  variabel.  Uji  pemilihan  model panel dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Uji Pemilihan Model Data Panel Uji Model Data Panel Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Uji Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier (LM BP) PLS lebih baik daripada REM  REM lebih baik daripada PLS Uji Chow PLS lebih baik daripada FEM  FEM lebih baik daripada PLS Uji Hausman REM  lebih  baik  daripada FEM FEM  lebih  baik  daripada REM
Setelah terpilih model yang terbaik, dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel  dan  memprediksi  nilai  variabel  dependen  dari  nilai  yang  diketahui  dari  variabel independen (Gujarati, 2004). Uji asumsi klasik dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Hipotesis Nol Hipotesis Alternatif Normalitas Data berdistribusi normal Data tidak berdistribusi normal Heteroskedastisitas Varian data Homoskedastis Varian data Heteroskedastis Autokorelasi Model Non-Autokorelasi Model Autokorelasi
Setelah  model  yang  terbaik  dipilih  dan  memenuhi  asumsi  klasik,  langkah  selanjutnya adalah menguji kebaikan model atau Goodness  of  Fit (Walpole, 2012). Goodness  of  Fit  test terdiri dari:
1. Uji F
Pengujian  hipotesis  F  digunakan  untuk  menguji  signifikansi  pengaruh  secara keseluruhan variabel bebas terhadap variabel tak bebas.
2. Uji t Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat.
3. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji R 2 ini digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. R 2 mempunyai nilai antara 0 dan 1, semakin tinggi nilai R 2 suatu regresi atau semakin mendekati nilai 1, maka akan semakin baik regresinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Sebelum  ke  hasil  pengujian,  perlu  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  karakteristik  dari masing-masing  variabel  dalam  penelitian  selama  periode  penelitian  dengan  menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Analisis Deskriptif Deskriptif TR PCI FDI OPEN URB Mean 13.33938 15080.45 5.738047 149.0061 63.34938 Std. dev. 1.712223 20005.49 7.470764 112.4448 21.0852 Min 9.877293 1904.196 0.0566923 37.42134 41.242 Max 17.01253 66859.34 28.90799 437.3267 100

## Sumber: STATA 17, diolah
Tabel  4  menyajikan  ringkasan  statistik  penerimaan  pajak  dan  variabel  pembentuknya. Ringkasan statistik tersebut berisi nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum dari setiap variabel.  Selama periode penelitian (2008-2018), nilai  rata-rata penerimaan pajak ASEAN-5 adalah sekitar 13,3% dari PDB. Nilai minimum dari penerimaan pajak adalah sekitar 9,9%  yang  diperoleh  di  Indonesia  pada  tahun  2017.  Nilai  maksimum  tercatat  pada  2013  di Thailand dengan persentase sekitar 17% dari PDB. Untuk variabel lain nilai rata-ratanya adalah US$  15.080,45 untuk  pendapatan per kapita, 5,74% untuk  FDI, 149,01% untuk  keterbukaan perdagangan, dan 63,35% untuk urbanisasi.
Persyaratan  dalam  model  regresi  adalah  tidak  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen) yang dilihat dari nilai Variant Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Pada Tabel 5, semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai VIF lebih dari 10. Ini berarti semua  terdapat  gejala  multikolinearitas  dalam  model.  Namun  karena  penelitian  ini menggunakan data panel, masalah multikolinearitas dapat diabaikan mengingat penggabungan data cross section dan time series merupakan salah satu rule of thumb (Gujarati, 2004).
Tabel 5. Uji Multikolinearitas Variabel Independen Variabel VIF LnPCI 31.82 FDI 112.95 OPEN 629.59 LnPCI*OPEN 855.68 FDI*OPEN 162.58 URB 14.49 Sumber: STATA 17, diolah
Selanjutnya,  pemilihan  model  data  panel  dilakukan  menggunakan  uji  yang  telah disebutkan di bagian metode penelitian. Hasil uji ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6. Uji Model Data Panel Uji Prob. Nilai Kesimpulan LM BP 1.0000 PLS lebih baik daripada REM Chow 0.1067 PLS lebih baik daripada FEM Hausman 0.8754 REM  lebih  baik  daripada FEM
Sumber: STATA 17, diolah
Berdasarkan  hasil  pengujian  model  data  panel  di  atas,  model  yang  dipilih  dalam penelitian ini adalah PLS. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik agar model yang dipilih dapat digunakan untuk melihat efek prediksi. Uji asumsi yang digunakan adalah asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Uji Asumsi Klasik Uji Prob. Nilai Kesimpulan Normalitas 0.5891 Data berdistribusi normal Heteroskedastisitas 0.5538 Varian data Homoskedastis Autokorelasi 0.1459 Model Non-Autokorelasi Sumber: STATA 17, diolah
Melihat  hasil  pada  Tabel  7,  semua  asumsi  baik  normalitas,  heteroskedastisitas,  dan autokorelasi  telah terpenuhi  karena nilai  probabilitas setiap uji lebih besar dari 0,05. Setelah lolos uji asumsi klasik, dilanjutkan dengan Goodness of Fit test yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8.

## EDUCORETAX
Tabel 8. Goodness of Fit test
Variabel Coefficient Std. error t- Statistic Prob. _cons -4.412341 3.652973 -1.21 0.233 LnPCI 2.191777 0.5518418 3.97 0.000 FDI 0.1567545 0.1524566 1.03 0.309 OPEN 0.1623401 0.0239148 6.79 0.000 LnPCI*OPEN -0.0146198  0.0024369 -6.00 0.000 FDI*OPEN -0.0002887  0.0004943 -0.58 0.562 URB -0.0841144  0.0193456 -4.35 0.000 R-squared 0.8119 Adjusted R-squared 0.7884 F-statistic 34.54 Prob(F-statistic) 0.0000
Sumber: STATA 17, diolah
Hasil  pengujian  di  atas  menunjukkan  nilai  koefisien  determinasi  sebesar  0,7884  yang berarti bahwa semua variabel independen dapat menjelaskan penerimaan pajak sebesar 78,84 persen. Sisanya sebesar 21,16 persen dipengaruhi variabel lain di luar model. Kemudian, uji F menunjukkan  bahwa  semua  variabel  independen  secara  bersama-sama  mempengaruhi penerimaan  pajak.  Hasil  ini  diidentifikasikan  oleh  nilai  probabilitas  statistik  F=0,0000  yang lebih kecil dari α=0,05. Hasil ini juga menunjukkan bahwa permodelan yang dilakukan telah sesuai. Untuk uji parsial, signifikansi suatu variabel diidentifikasi berdasarkan nilai probabilitas uji t. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil di atas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut.
𝑇𝑅 𝑖𝑡 = −4.4123 + 2.1918𝐿𝑛𝑃𝐶𝐼 𝑖𝑡 + 0.1568𝐹𝐷𝐼 𝑖𝑡 + 0.1623𝑂𝑃𝐸𝑁 𝑖𝑡 − 0.0146𝐿𝑛𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝑂𝑃𝐸𝑁 𝑖𝑡 − 0.0003𝐹𝐷𝐼 ∗ 𝑂𝑃𝐸𝑁 𝑖𝑡 − 0.0841𝑈𝑅𝐵 𝑖𝑡

## Pembahasan

## Pengaruh Pendapatan Per Kapita Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 2,191777 dan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hasil tersebut diinterpretasikan sebagai peningkatan  1  persen  pendapatan  per  kapita  meningkatkan  persentase  penerimaan  pajak terhadap  PDB  sebesar  2,19  persen.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  di  banyak  negara  dimana  pembangunan  ekonomi  membantu  meningkatkan kemampuan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  dan  meningkatkan  efisiensi  otoritas  pajak dalam pemungutan pajak (Chelliah, 1971; Gupta, 2007; Karagoz, 2013; Aneyew ,2016).
Hal ini karena seiring berkembangnya suatu negara, basis pajak akan semakin luas dan semakin  besar  daripada  pertumbuhan  pendapatan.  Pendapatan  per  kapita  yang  lebih  tinggi mencerminkan tingkat pembangunan yang lebih tinggi, dan menyiratkan kapasitas yang lebih tinggi untuk membayar pajak serta kapasitas yang lebih besar untuk memungut pajak (Chelliah, 1971).

## Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.1567545 dan nilai probabilitas sebesar 0,1545. Hal ini menunjukkan bahwa FDI tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan penelitian  sebelumnya  oleh  Gugler  dan  Brunner  (2007),  FDI  tidak  memiliki  signifikansi statistik  mungkin  karena  negara-negara  di  kawasan  ASEAN-5  memiliki  banyak  kebijakan tentang pembebasan pajak, pengurangan pajak, dan insentif pajak untuk menarik FDI (Hung & Tien, 2022).
Di  ASEAN  sendiri,  insentif  pajak  termasuk  yang  banyak  digunakan  untuk  menarik investasi.  Berbagai  insentif  pajak  diterapkan  di  negara-negara  anggota  ASEAN  ditunjukkan pada  Gambar  2.  Dalam  konteks  ini  organisasi  internasional  juga  telah  merekomendasikan rasionalisasi  dan  reformasi  insentif  pajak. International  Monetary  Fund (IMF)  (2021)  baru- baru  ini  merekomendasikan  negara  berkembang  dan  negara  berpenghasilan  rendah  untuk meningkatkan pendapatan pascapandemi dengan merasionalisasi insentif pajak berbasis profit untuk FDI dan insentif khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM) (Andriyansyah et. al., 2021).
Sumber: Asean+3 Macroeconomics Research Office, 2021 Gambar 2. Instrumen Insentif Pajak di Negara ASEAN Dari  sisi  biaya,  insentif  pajak  memang  mengurangi  jumlah  penerimaan  pajak  yang seharusnya  dapat  dipungut.  Insentif  pajak  juga  mengakibatkan  kerugian  langsung  dalam penerimaan pajak bagi pemerintah host country dalam bentuk hilangnya penerimaan. Namun dalam kasus di ASEAN-5, menarik FDI dengan memberikan insentif pajak dianggap sebagai zero-sum game . Karena pada akhirnya muncul persaingan pajak antarnegara yang mengurangi efek yang diinginkan dari insentif pajak untuk menarik FDI (Andriansyah et. al., 2021).

## Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Penerimaan Pajak
Berdasarkan hasil uji-t pada Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien regresi bernilai positif sebesar  0.1623401  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,000.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian Piancastelli  (2001),  Gupta  (2007),  Profeta  &  Scabrosetti  (2010),  dan  Dioda  (2012)  bahwa kegiatan perdagangan internasional  negara-negara di  kawasan ini mendatangkan keuntungan besar  melalui  ekspor  barang.  Keterbukaan  perdagangan  mengurangi  hambatan, mempromosikan  dan  memfasilitasi  kegiatan  impor  dan  ekspor,  sehingga  meningkatkan produksi dan menciptakan lebih banyak penerimaan untuk pajak.
Untuk  melihat  ekspor  di  ASEAN-5,  Astrini  &  Az  zakiyyah  (2018)  meneliti  pemetaan produk  untuk  ASEAN-5  tahun  2016  yang  menghasilkan  sepuluh  produk  terbaik  dalam keunggulan  komparatif  dan  neraca  perdagangan  positif  (net  eksportir).  Dari  masing-masing negara  ASEAN-5  memiliki  komoditas  ekspor  dan  keunggulan  komparatif  sebagai  berikut: Indonesia sebagian besar berasal dari lemak dan minyak hewani atau nabati, Malaysia sebagian besar dari karet, Singapura dan Thailand sebagian besar dari bahan kimia organik, dan Filipina sebagian besar dari peralatan listrik dan listrik. Semakin tinggi keunggulan komparatif suatu produk  tertentu,  semakin  tinggi  kemungkinan  suatu  negara  sebagai  net  eksportir  (Widodo, 2009).
Keterbukaan  Perdagangan  Memoderasi  Pendapatan  Per  Kapita  Terhadap  Penerimaan Pajak
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berhasil memoderasi pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. Namun hasil regresi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis ditunjukkan dari koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar  0.0146198.  Hal  ini  berarti  keterbukaan  perdagangan  justru  memperlemah  hubungan antara pendapatan per kapita dan penerimaan pajak. Keterbukaan perdagangan yang berlebihan dapat mengurangi peran penerimaan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ho et. al.,  2023).  Emran  &  Stiglitz  (2005)  menemukan  bahwa  liberalisasi  dapat  mengurangi  pajak perdagangan luar negeri, jika tidak diimbangi dengan pajak konsumsi maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula Keen & Lighart (2005) berpendapat bahwa penerapan  liberalisasi  perdagangan  akan  mengurangi  kesejahteraan.  Hal  ini  karena pengurangan  pajak  impor  membuat  adanya  peningkatan  pajak  konsumsi  yang  bergeser  dari perusahaan domestik ke perusahaan asing. Dampak negatif terhadap keuntungan domestik ini akan  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi  atau  kesejahteraan  yang  dapat  diproksikan  oleh pendapatan per kapita.

## Keterbukaan Perdagangan Memoderasi Foreign Direct Investment Terhadap  Penerimaan Pajak
Hasil  dari  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  keterbukaan  perdagangan  tidak memoderasi pengaruh FDI terhadap penerimaan pajak. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien regresi  nilai  probabilitas  sebesar  0,281  yang  berarti  pengaruh  keterbukaan  perdagangan terhadap hubungan antara FDI dan penerimaan pajak adalah tidak signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena para investor belum melihat liberalisasi perdagangan di ASEAN-5 sebagai faktor penting  dalam  pengambilan  keputusan  lokasi  investasi.  Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian Wickramarachchi (2019)  di  Sri  Lanka,  dimana  perusahaan  manufaktur  multinasional  yang berorientasi ekspor diberikan konsesi untuk impor bahan baku dan mesin setidaknya pada tahap awal.  Jadi,  kebijakan  perdagangan  dalam  negeri  secara  keseluruhan  mungkin  tidak  menjadi perhatian investor asing.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan pajak di ASEAN-5 tahun 2008-2018 menunjukkan  bahwa  hanya  variabel  pendapatan  per  kapita  yang  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak.  Pada  penelitian  ini  variabel  FDI  tidak  mempengaruhi  penerimaan  pajak. Selain itu, keterbukaan perdagangan hanya dapat memoderasi hubungan antara pendapatan per kapita  terhadap  penerimaan  pajak,  dan  keterbukaan  perdagangan  tidak  dapat  memoderasi hubungan  antara  FDI  dan  penerimaan  pajak.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa keterbukaan perdagangan dapat memperlemah hubungan positif pendapatan per kapita dengan penerimaan  pajak  karena  liberalisasi  dapat  mengurangi  pajak  perdagangan  luar  negeri,  yang jika  tidak  diimbangi  dengan  pajak  konsumsi  dalam  negeri  akan  menyebabkan  penurunan pertumbuhan  ekonomi  atau  kesejahteraan  masyarakat  di  negara  tersebut.  Berdasarkan  hasil penelitian ini, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan tepat oleh setiap negara di ASEAN- 5  agar  keterbukaan  perdagangan  dapat  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  memperkuat hubungan antara pendapatan per kapita dan FDI terhadap penerimaan pajak.
Keterbatasan penelitian ini menjadikan hasil penelitian ini hanya berlaku untuk 5 negara ASEAN. Untuk penelitian lebih lanjut dimungkinkan bagi peneliti selanjutnya menambahkan populasi  seluruh  negara  di  kawasan  ASEAN.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya  juga  dapat menggunakan  variabel-variabel  lain  untuk  mengetahui  determinan  dari  penerimaan  pajak sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih kompleks dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Alotaibi, Abdullah R. & Mishra, Anil V. (2014). Chapter 31 - Determinants of International Financial  Integration  of  GCC  Markets .  Emerging  Markets  and  the  Global  Economy, Academic Press, 2014, Pages 749-771.
Andriyansyah, Hong, S. H. & Nam, B. (2021). Policy Considerations in Using Tax Incentives for Foreign Investment . Policy Perspectives Paper (PP/21-01). Aneyew,  D.  (2016). Determinants  of  tax  revenue  in  Ethiopia  Johansen  co–intergration approach’s . International Journal of Bussiness, Vol. 3, No. 6, pp.69–84. Anh, L. H. & Thinh, T. Q. (2018). Factors impacting tax revenue of Southeast Asian Countries . Studies in Computational Intelligence, 760, 514–530. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 73150-6_41.
Astrini, E. W. & Az zakiyyah, N. A. (2018). Comparative Advantage Measurement in ASEAN’s Ten Leading Export Commodities: A Case Study of ASEAN-5 . BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi Vol. 4 No. 1.
Baunsgaard,  T.  &  Keen,  M.  (2010). Tax  revenue  and  (or?)  trade  liberalisation .  Journal  of Public Economics, Vol. 94, Nos. 9–10, pp.563–577.
Blalock, G. & P.J. Gertler. (2005). Foreign Direct Investment and Externalities: The Case for Public Intervention . Does foreign direct investment promote development: 73-106. Borensztein, E., J. De Gregorio & J. Lee. (1998). How does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? . Journal of International Economics 45(1): 115-135. Botlhole, T. D. (2010). Tax Effort and the Determinants of Tax Ratio in Sub-Saharan Africa . International Conference on Applied Economics, 101–113.
Campos, N. F., & Kinoshita, Y. (2003). Why does FDI go where it goes? New evidence from the transition economies (November 2003) . IMF Working Paper No. 03/228. Cassou,  S.  P.  (1997). The  link  between  tax  rates  and  foreign  direct  investment .  Applied Economics, Vol. 29, No. 10, pp.1295–1301.
Chakrabarti, A. (2001). The determinants of foreign direct investments: Sensitivity analyses of cross‐country  regressions .  Kyklos,  54(1),  89-114. https://doi.org/10.1111/1467- 6435.00142.
Chelliah, R.J. (1971). Trends in taxation in developing countries . IMF Staff Papers, 18(2): 254- 325.
Chongvilaivan,  Aekapol  &  Chooi,  Annette.  (2021). A  Comprehensive  Assessment  of  Tax Capacity in Southeast Asia . Asian Development Bank. Dioda, L. (2012). Structural Determinants of Tax Revenue in Latin America and the Caribbean, 1990-2009 . ECLAC (December).http://hdl.handle.net/11362/26103. Demena,  B.A.  &  Bergeijk,  P.A.  (2019). Observing  FDI  spillover  transmission  channels: evidence from firms in Uganda . Third World Quarterly, pp.1-22. Ebrill, L., J. Stotsky, & R. Gropp. (1999). Revenue Implications of Trade Liberalization . IMF Occasional Paper No.180 (Washington: International Monetary Fund).
Emran, M.  S.,  & Stiglitz, J.  E. (2005). On  selective  indirect  tax  reform  in  developing countries . Journal of Public Economics, 89(4), 599–
623. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.04.007.
Felbermayr, Gabriel & Groeschl, Jasmin. (2011). Natural Disasters and the Effect of Trade on Income:  A  New  Panel  IV  Approach .  European  Economic  Review.  58. 10.1016/j.euroecorev.2012.11.008.
Freund,  C.  &  Bolaky,  B.  (2008). Trade,  regulations,  and  income .  Journal  of  Development Economics, 87, p. 309-321.
Gaspar,  V.,  Jaramillo,  L.,  &  Wingender,  P.  (2016). Tax  Capacity  and  Growth:  Is  There  a Tipping
Point? IMF Working Papers 16/234.https://www.imf.org/en/Publications/WP/Is-sues/2016/12/31.
Gropp,  M.  R.  &  M.K.  Kostial.  (2000). The  Disappearing  Tax  Base:    Is  Foreign  Direct Investment  (FDI) Eroding Corporate Income Taxes? International Monetary Fund.
Gugler, P. & Brunner, S. (2007). FDI  effects on  national competitiveness: a  cluster  approach . International Advances in Economic Research, Vol. 13, No. 3, pp.268–284.
Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics By Gujarati (pp. 1–1002). McGraw-Hill Inc.
Gupta, A.S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries . International Monetary Fund Working Paper No. 184.
Han,  Fei  &  Ng,  Thiam  Hee.  (2011). ASEAN-5  Macroeconomic  Forecasting  Using  a  GVAR Model . ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration (Issue 76). Ho, T. T., Tran, X. H. & Nguyen, Q. K. (2023). Tax revenue-economic growth relationship and the  role  of  trade  openness  in  developing  countries .  Cogent  Business  & Management, 10:2, DOI: 10.1080/23311975.2023.2213959.
Hung, Tran & Tien, Nguyen. (2022). Factors impacting state tax revenue in ASEAN countries . International Journal of Public Sector Performance Management.
HV, V., Thompson, F., & Tonby, O. (2014). Understanding ASEAN: Seven things you need to know . McKinsey & Company. Imam, P. A. & Jacobs, D. (2014). Effect of Corruption on Tax Revenues in the Middle East . Review of Middle East Economics and Finance, 10(1), 1–24. https://doi.org/10.1515/rmeef-2014-0001.
International  Monetary  Fund  (IMF).  (2021). Fiscal  Monitor,  April  2021:  A  Fair  Shot . https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021. Junquera-Varela, R.-F. & Haven, B. (2018). Getting to 15 Percent: Addressing the Largest Tax Gaps.  World  Bank  Blogs .  https://blogs.worldbank.org/governance/getting-15-percent- addressing-largest-tax-gaps.
Kalaš, B., Mirović, V. & Milenković, N. (2018). The relationship between taxes and economic growth: Evidence from Serbia and Croatia . The European Journal of Applied Economics, 15(2), 17–28. https://doi.org/10.5937/ejae15-18056.
Karagöz, K. (2013). Determinants of tax revenue: Does sectorial composition matter? Journal of Finance, Accounting and Management, 4(2): 50-63.
Kawai, Masahiro & Naknoi, Kanda. (2015). ASEAN Economic Integration through Trade and Foreign  Direct  Investment:  Long-Term  Challenges . ADBI  Working  Papers 545,  Asian Development Bank Institute.
Keen,  M.  &  Ligthart,  J.  (2001). Coordinating  Tariff  Reductions  and  Domestic  Tax  Reform . Journal of International Economics, Vol. 56, pp. 407–425.
Keen, M.,  & Ligthart, J.  E. (2005). Coordinating  tariff  reduction  and  domestic  tax  reform under  imperfect  competition . Review  of  International  Economics,  13(2), 385– 390. https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2005.00510.x.
Long,  G.  (2005). China’s  Policies  on  FDI:  Review  and  Evaluation .  Does  foreign  direct investment promote development:315-336.
MacDougall,  G.D.A.  (1960). The  Benefits  and  Costs  of  Private  Investment  from  Abroad:  A Theoretical  Approach  1 .  Bulletin  of  the  Oxford  University  Institute  of  Economics  & Statistics 22(3): 189-211.
Mahmood, H. & A. Chaudhary. (2013). Impact of FDI on Tax Revenue in Pakistan . Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences 7(1): 59.
Manurung, R., et al. (2018). Analisis Pengaruh Ekspor, Investasi Asing Langsung Dan Investasi Portofolio Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia Tahun 2006-2017 . Jom Feb, 1(1), 1. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/ article/viewFile/20817/20142.
Moosa,  I.  (2002). Foreign  Direct  Investment:  Theory,  Evidence  and  Practice .  Palgrave Macmilan.
Nguyen, H.T.T., M.H. Nguyen  & A. Goenka.  (2014). How does FDI Affect  Corporate Tax Revenue  of  the  Host  Country .  Document  De  Recherche  Epee,  Centre  D’etudes  Des Politiques Economiques De L’universite D’evry.
Nguyen, Hoa & Darsono, Susilo. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries . Journal of Accounting and Investment. 23. 128-146. 10.18196/jai.v23i1.13270.
Piancastelli,  M.  (2001). Measuring  the  Tax  Effort  of  Developed  and  Developing  Countries: Cross  Country  Panel  Data  Analysis  -  1985/95 .  IPEA  Working  Paper  No.  818. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.283758.
Profeta,  P.  &  Scabrosetti,  S.  (2010 ).  The  Political  Economy  of    Taxation:    Lessons    for Developing  Countries , Edward Elgar Publishing Limited, Italy. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2015). Dampak Penerapan Free Trade Area terhadap Penerimaan Perpajakan . https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/03/27/123509660066376-dampak-penerapan- free-trade-area-terhadap-penerimaan-perpajakan, diakses 18 Mei 2023.
Safitriani, S. (2014). Perdagangan Internasional Dan Foreign Direct Investment di Indonesia . Buletin   Ilmiah Litbang Perdagangan 8(1): 93-116.
Saptono, P. B. & Mahmud, G. (2021). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Southeast Asian Countries . JDE (Journal of Developing Economies), 6(2), 253– 274. https://doi.org/10.20473/jde.v6i2.29439.
Syadullah, M. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries . Journal of Social and Development Sciences, 6(2), 76–88. https://doi.org/10.22610/jsds.v6i2.845.
UNCTAD.  (2007). World  Investment  Report  2007:  Transnational  Corporations,  Extractive Industries and Development . Switzerland: United Nations. Verbeek, M. (2000). A Guide to Modern Econometrics . New York: John Wiley.
Walpole, R. E. (2012). Probability & Statistics for Engineers & Scientists . Pearson. Wickramarachchi,  Vipula.  (2019). Determinants  of  Foreign  Direct  Investment  (FDI)  in Developing  Countries:  The  Case  of  Sri  Lanka . International  Journal  of  Business  and Social Science 10: 76–88.
Widodo,  T.  (2009). Comparative  advantage:  theory,  empirical  measures,  and  case  studies . Review of Economic and Business Studies. 4, 57-82.
World  Bank.  (2023). Metadata  Glossary:  GDP  Growth  (GDP  per  capita  growth) . https://databank.worldbank.org/metadataglossary/statistical-capacity- indicators/series/5.51.01.10.gdp#:~:text=Metadata%20Glossary&text=Long%20definiti on-
,GDP%20per%20capita%20is%20the%20sum%20of%20gross%20value%20added,GD
P%20data%20in%20local%20currency, diakses 26 Mei 2023.
World Bank. (2023). Metadata Glossary: Tax Revenue (% of GDP) . https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development- indicators/series/GC.TAX.TOTL.GD.ZS, diakses 26 Mei 2023.
Zeb,  N.,  F.  Qiang  &  M.  Sharif.  (2014). Foreign  Direct  Investment  and  Unemployment Reduction in Pakistan . International Journal of Economics and Research 5(02): 10-17.