Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

## RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017
Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie sri_rahayu@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Judul  penelitian  rencana  aksi  daerah  pengarusutamaan  gender  kabupaten Mojokerto.Tujuan  penenlitian  (1)  Mengukur  efektivitas,  efisiensi  dan  dampak implementasi  karena  adanya  indikator  yang  terukur;  (2)  Memperkuat  sistem  dan komitmen  lembaga/instansi  baik  di  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.
Metode  Analisa  Kebijakan  Pengarusutamaan  Gender. A lur  kerja  analisis gender  ( gender  analysis  pathway-GAP )  yang  dapat  digunakan  untuk  membantu  para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan.
Hasil penelitian strategi pengarusutamaan gender  diimplementasikan pada seluruh  tahap  pembangunan  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan  dan  monitoring pembangunan.  Implementasi  pada  tahap  perencanaan  pembangunan  melalui  :  1) Penguatan prasyarat  yang terdiri dari 7 aspek  yaitu dukungan  politik, kebijakan, kelembagaan,  sumber  daya,  sistem  data  dan  informasi,  alat  analisis    serta dukungan  masyarakat  sipil;  2)    Sektor/Lembaga  menyusun  RKA/KL  di  mana menggunakan  data  terpilah,  melalui  proses  musrenbang,  dan  melewati  tahapan analisis  gender;  3)  Bappeda  kabupaten  Mojokerto  menyusun  tolok  ukur  dan indikator kinerja;4)  Adanya  komitmen  dalampenerapan anggaran berimbang. Implementasi  PUG  pada  tahap  pelaksanaan  pembangunan  adalah  :  1) Memastikan  fungsi  managemen  pelaksanaan  pembangunan    yang  responsif gender  melalui    koordinasi,  sinkronisasi,  sinergitas,bimbingan  teknis  dan supervisi; 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kata kunci: Analisis, Kebijakan, Pengarusutamaan, Gender.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pengarusutamaan  gender  ( Gender  Mainstreaming )  adalah  suatu  strategi untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender  melalui  perencanaan  dan penerapan  kebijakan  yang  berperspektif  gender  pada  organisasi  dan  institusi. Pengarusutamaan  gender  merupakan  strategi  alternatif  bagi  usaha  pencepatan tercapainya kesetaraan gender karena nuansa kepekaan gender menjadi salah satu landasan  dalam  penyusunan  dan  perumusan  strategi,  struktur,  dan  sistem  dari suatu  organisasi  atau  institusi,  serta  menjadi  bagian  dari  nafas  budaya  di dalamnya.
Kebijakan PUG  juga di atur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang menegaskan
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
bahwa  pengarusutamaan  gender  merupakan  stretagi  lintas  bidang  dalam pembangunan  selain  Pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  dan Pemerintahan yang baik ( good governance ).
Akses  perempuan  di  bidang  politik  di  Indonesia  juga  masih  tersendat, seperti  terlihat  dari  jumlah  perempuan  yang  berhasil  duduk  di  kursi  dewan perwakilan. Pada sektor pendidikan, data menunjukkan betapa jauhnya Gap untuk yang  buta  huruf  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Jelas  saja  hal  ini  semakin membuat  posisi  perempuan  semakin  marjinal.  Pada  sektor  tenaga  kerja,  masih terjadi  ketimpangan  dalam  hal  akses  ataupun  upah.  Data  pada  Kementrian Pemberdayaan  Perempuan  menjelaskan  bahwa  akses  kerja  laki-laki  lebih  tinggi dari perempuan.
Menanggulangi  kemiskinan  perempuan  pada  dasarnya  akan  memberikan efek  domino  terhadap  penanggulangan  kemiskinan  secara  keseluruhan, sebagaimana  telah  dideskripsikan  dalam  indikator  diatas  bahwa  kemiskinan terjadi  dikarenakan  belenggu  yang  dihadapi  perempuan  terkait  dengan  budaya patriarki,  kekeliruan  dalam  menafsirkan  perintah  agama,  struktur  sosial,  politik dan ekonomi, kultur masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan. Dari  uraian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  betapa  pentingnya  perspektif dan  analisis  gender  dimasukkan  dalam  penyusunan  program  pengentasan kemiskinan  dan  juga  dalam  perumusan  intervensi  program  pengentasan kemiskinan  pada  umumnya  dan  kemiskinan  perempuan  pada  khususnya.  Untuk itu,  pemerintah  harus  mengintegrasikan  perspektif  gender  dalam  strategi  dan programnya,  aksi  intervensinya,  serta  dalam  pemantauan  dan  evaluasinya,  yang semuanya harus melibatkan kaum perempuan.

## Tujuan Penelitian
1. Mengukur  efektivitas,  efisiensi  dan  dampak  implementasi  karena  adanya indikator yang terukur .
2. Memperkuat sistem dan komitmen  lembaga/instansi  baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

## TINJAUAN PUSTAKA Konsep Gender dan Jenis Kelamin
Perbedaan  konsep  gender  secara  sosial  telah  melahirkan  perbedaan  peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan  perbedaan  peran,  tanggung  jawab,  fungsi  dan  bahkan  ruang  tempat dimana  manusia  beraktivitas.  Sedemikian  rupanya  perbedaan  gender  ini  melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatuyang  permanen  dan  abadi  sebagaimana  permanen  dan  abadinya  ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

## Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender
Kesetaraan  dan  keadilan  gender  adalah  suatu  kondisi  dimana  porsi  dan siklus  sosial  perempuan  dan  laki-laki  setara,  serasi,  seimbang  dan  harmonis. Kondisi  ini dapat terwujud apabila terdapat  perlakuan adil antara perempuan dan
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
laki-laki.  Penerapan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  harus  memperhatikan masalah  kontekstual  dan  situasional,  bukan  berdasarkan  perhitungan  secara matematis  dan  tidak  bersifat  universal.  Jadi  konsep  kesetaraan  adalah  konsep filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif.

## Pengertian Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender
Ketidakadilan  dan  diskriminasi  gender  merupakan  kondisi  kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan  maupun  laki-laki  menjadi  korban  dari  sistem  tersebut.  Ketidakadilan gender  terjadi  karena  adanya  keyakinan  dan  pembenaran  yang  ditanamkan sepanjang  peradaban  manusia  dalam  berbergai  bentuk  yang  bukan  hanya menimpa  perempuan  saja  tetapi  juga  dialami  oleh  laki-laki.  Meskipun  secara agregat ketidakadilan gender dalam  berbagai kehidupan  ini  lebih banyak dialami oleh  perempuan,  namun  ketidakadilan  gender  itu  berdampak  pula  terhadap  laki- laki.

## METODOLOGI Analisa Kebijakan Pengarusutamaan Gender
Bappenas  bersama-sama dengan WSP II dan CIDA  mengembangkan alur kerja analisis gender ( gender analysis pathway-GAP ) yang dapat digunakan untuk membantu  para  perencana  dalam  melakukan  pengarusutamaan  gender  dalam perencanaan kebijakan/program pembangunan (Ismi, 2009:136).
Dengan  menggunakan  GAP,  para  perencana  pembangunan  dapat mengidentifikasikan  kesenjangan  gender  ( gender  gap )  dan  permasalahan  gender ( gender issues ) serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/program pembangunan  yang  ditujukan  untuk  memperkecil  atau  menghapus  kesenjangan gender tersebut. Alur kerja analisis gender digambarkan sebagai berikut:
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
Gambar 1.
Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP

## ANALISA SITUASI  PENGARUSUTAMAAN GENDER
Untuk  melihat  perkembangan  sektor  pendidikan  di  Kabupaten  Mojokerto ini  maka  dapat  kita  lihat  dari  aspek  seperti  :  Buta  Aksara;  Angka  Partisipasi Kasar;  Angka  Partisipasi  Murni;  angka  putus  sekolah    maupun  rasio  murid  dan guru dan rasio murid sekolah.
a. Angka Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional/KF)
Berdasarkan amanat UUD 1945 pemerintah berkewajiban menyelenggarakan program pendidikan nasional yang berkualitas bagi seluruh lapisan  masyarakat.  Untuk  itu  sejak  dasawarsa  70-an  pemerintah  telah mencanangkan  program  pemberantasan  buta  huruf  (B3B  =  bebas  tiga  buta) yang  ditunjang  dengan  program  Inpres  Sekolah  Dasar.  Selanjutnya, berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Pendidikan Nasional, pemerintah  mencanangkan  program  wajib  belajar  pendidikan  dasar  9  tahun yang pelaksanaannya dimulai sejak 1994.
Salah  satu  ukuran  dasar  untuk  melihat  keberhasilan  pendidikan  adalah kemampuan baca tulis (melek huruf) penduduk usia 10 tahun ke atas. Menurut data BPS dan Diknas  kabupaten Mojokerto, penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten  Mojokerto  yang  telah  melek  huruf  dan  dapat  membaca/menulis
I.Analisis Kebijakan Gender.
1Tujuan Kebijakan
II. Formulasi Kebijakan Gender III. Rencana Tindak Kebijakan Gender Pelaksanaan
Pemanfaatan &Evaluasi
4. Isu Gender Kesenjangan apa, dimana, mengapa 6. Indikator Gender 8. Sasaran 3. Faktor-faktor Kesenjangan. Akses. Partisipasi. Kontrol. Manfaat 7. Kegiatan 5.Tujuan Kebijakan Gender Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan? 2.Data Pembuka Wawasan. Kuantitatif. Kualitatif
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
huruf  latin  dan  atau  lainnya  mencapai  96,18  %di  atas  rata-rata  Jawa  Timur yang hanya 91,47% dan angka buta huruf sebesar 3,82 %, hal ini menunjukkan bahwa  Kabupaten  Mojokerto  hamper  bebas  dai  buta  huruf.  Persentase penduduk yang melek huruf, dan persentase penduduk yang masih buta huruf, atau  tidak  dapat  membaca  dan  menulis  huruf  latin  dan  huruf  lainnya  di Kabupaten  Mojokerto  yang  berusia  10  tahun  ke  atas  cukup  baik.  Persentase yang  telah  melek  huruf  menunjukkan  adanya  keberhasilan  program pemberantasan  buta  huruf  (Bebas  3  Buta  atau  Pemberantas  Buta  Aksara), melalui  program  Kejar  Paket  A,  B,  maupun  C  bagi  penduduk,  terutama  yang telah berusia dewasa/lanjut.

## b. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang  sedang  bersekolah  pada  suatu  jenjang  pendidikan  (berapapun  usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai
dengan
jenjang pendidikan  tersebut.APK  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  program pembangunan  pendidikan  yang  diselenggarakan  dalam  rangka  memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.
Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011-2015 NO  Indikator 2011 2012 2013 2014 2015 1 PAUD - 91,33    92,50    92,50    99,65 2 APK SD/MI 100,46  100,47  100,50    92,50  104,95 3 APK SMP/MTs 97,20    97,20    97,30  100,50  106,40 4 APK SMP/MA/SMK 74,45    74,90    75,20    77,30    87,37
Sumber Data: LKPJ Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015
Berdasarkan  Tabel  1  tersebut  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  angka partisipasi  kasar  untuk  jenjang  SD/MI  dari  tahun  ketahun  mengalami peningkatan,  namun  pada  tahun  2014  angka  partisipasi  kasar  mengalami penurunan sebesar 8%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka partisipasi  kasar  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ketahun.Sedangkan untuk  jenjang  SMA/MA/SMK  mengalami  peningkatan.  Perlu  dilakukan pencermatan  bahwasanya  untuk  penghitungan  angka  partisipasi  kasar berdasarkan  jumlah  siswa  seluruhnya  dibanding  jumlah  siswa  per  kelompok usia  jenjang  pendidikan.  Dalam  hal  angka  pasrtisipasi  kasar  menurun,  bisa disebabkan  karena  ada  siswa/pelajar  pada  jenjang  pendidikan  bersekolah  di wilayah  selain  kabupaten  atau  terdapat  siswa/pelajar  yang  bersekolah  di wilayah Kabupaten Mojokerto.
c . Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka  partisipasi  sekolah  merupakan  ukuran  daya  serap  sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya  perubahan  penduduk  terutama  usia  muda.  Ukuran  yang  banyak
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
digunakan  di  sektor  pendidikan  seperti  pertumbuhan  jumlah  murid  lebih menunjukkan  perubahan  jumlah  murid  yang  mampu  ditampung  di  setiap jenjang  sekolah.Sehingga,  naiknya  persentase  jumlah  murid  tidak  dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat  pula  dipengaruhi  oleh  semakin  besarnya  jumlah  penduduk  usia  sekolah yang  tidak  diimbangi  dengan  ditambahnya  infrastruktur  sekolah  serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
Data nasional tahun 2014 sampai tahun 2016 menunjukkan bahwa APS berkecenderungan  meningkat  pada  semua  kelompok  umur  baik  anak  laki-laki maupun  anak  perempuan.  Tidak  ada  perbedaan  pencapaian  yang  nyata  antara laki-laki  dan  perempuan  disemua  jenjang  pendidikan,  bahkan  pada  kelompok usia 7-12 thn dan 13-15 tahun anak perempuan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.  Sementara  apabila  kita  mencermati  perbedaan  antar  wilayah perdesaan  dan  perkotaan,  wilayah  perkotaan  cenderung  lebih  tinggi pencapaiannya  apabila  dibanding  perdesaan,  hal  ini  terjadi  disemua  jenjang pendidikan.Artinya  didalam  rangka  meningkatkan  angka  pencapaian  APS nasional, wilayah perdesaan perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan kondisi  yang baik pada Sekolah Dasar, dan SLTP dan tapi pada SLTA masih menunjukkan kondisi yang perlu ditingkatkan. Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa untuk usia sekolah 7  -12 tahun, akses  laki-laki  maupun  perempuan  sudah  cukup  tinggi,  sehingga  arah kebijakan  pendidikan  kedepan  hendaknya  lebih  ditujukan  pada  peningkatan kualitas.  Untuk  usia  13-15  tahun  relatif  lebih  rendah  dibandingkan  usia  7-12 tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  keberlanjutan  pendidikan  anak-anak  usia 7–12  tahun  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi  perlu  mendapatkan perhatian, sehingga ketersediaan sarana prasarana pendidikan di jenjang SLTA diperlukan  untuk  meningkatkan  akses  pendidikan  lanjutan  bagi  anak-anak. Selanjutnya, dari tabel diatas dapat pula dilihat bahwa partisipasi usia sekolah di jenjang pendidikan yang semakin tinggi, cenderung menurun.

## Ketenaga Kerjaan/Ekonomi
Pergeseran  sektor  pertanian  ke  sektor  industri  dan  jasa  dalam perekonomian  berpengaruh  pada  pergeseran  pemanfaatan  tenaga  kerja  baik  laki- laki  maupun  perempuan.  Tetapi  pergeseran  tersebut  lebih  banyak  terjadi  pada tenaga  kerja  perempuan,  dalam  bentuk  penyerapan  banyak  tenaga  kerja perempuan di sekotr industri dan jasa.
Keterlibatan  perempuan  dalam  sektor  ekonomi,  dilatarbelakangi  oleh keharusan bekerja atau mereka memilih untuk bekerja. Sebagian perempuan yang “harus  bekerja”  adalah  karena  kondisi  ekonomi  keluarga  yang  tidak  mencukupi, sehingga melibatkan diri di dalam kegiatan ekonomi secara aktif, sedangkan bagi perempuan  yang  memilih  untuk  bekerja  dan  memiliki  latarbelakang  ekonomi menengah  ke  atas,  mereka  bekerja  tidak  lain  hanya  didorong  oleh  motivasi tertentu.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  rendah  tingkat  kehidupan  sosial
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
ekonomi  rata-rata  penduduk  di  dalam  suatu  masyarakat,  tingkat  partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung semakin tinggi.

## a. Penduduk Usia Kerja
Pada  tahun  2015,  jumlah  penduduk  usia  kerja  (usia  15  tahun  keatas)  di Kab Mojokerto berjumlah 827.126 orang. Berarti jumlah usia kerja meningkat 1,33%  dibandungkan  tahun  sebelumnya.  Jumlah  angkatan  kerja  seluruhnya tahun2015 sebesar 575.330 orang dan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 552.002 orang.
Jumlah angkatan kerja naik 3,96% sejalan dengan jumlah penduduk yang bekerja  naik  3,70%  dibandingkan  tahun  2014.  Jika  jumlah  kesempatan  kerja lebih  besar  di  bandingkan  jumlah  angkatan  kerja,  maka  tingkat  pengangguran di Kabupaten Mojokerto dapat ditekan.

## Tabel 2
Indikator Ketenagakerjaan Kab Mojokerto 2016 Uraian 2013 2014 2015 Jumlah Bekerja 521.593 532.294 552.00 Angkatan Kerja 538.456 553.405 575.33 Penduduk Usia Kerja 790.417 816.260 827.12 TPT (%) 3,13 3,81 4,0 TPAK (%) 68,12 67,80 69,5

## b. Tingkat Pengangguran
Berdasarkan  data  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Mojokerto,  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  pada  tahun  2015  naik  sebesar  6,30% dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Sementara  Tingkat  Partisipasi  Kerja  hanya naik  2,60%.  Kondisi  ini  kurang  baik,  sebab  banyak  tenaga  kerja  yang  tidak terserap  dalam  lapangan  kerja.  Kondisi  idealnya  bahwa  kenaikan  TPT  harus sejalan  dengan  peningkatan  TPAK.  Angka  TPT  meningkatmengindikasikan bahwa penduduk usia kerja banyak yang sedang mencari kerja dengan berbagai alasan  .  Bisa  saja  karena  tidak  mampu  meneruskan  pendidikan,  mengurus rumah  tangga,  atau  sedang  mempersiapkan  usaha.  Bahkan  banyak  yang menganggur (tidak ada kegiatan).

## c. Lapangan Usaha
Penduduk yang bekerja di Kabupaten Mojokerto dikelompokkan dalam 3 sektor yaitu, sector pertanian, sector industry (mencakup penggalian, industry, listrik  dan  konstruksi)  serta  jasa-jasa  (mencakup  sector  perdagangan, transportasi/komunikasi  .  keuangan  dan  jasa-jasa).  Jumlah  penduduk  yang bekerja  di  sector  pertanian  mengalami  penurunan  yang  signifikan.Hal  ini menjadi tantangan pemerintahan daerah di masa dating.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
Dibandingkan  tahun  2014,  jumlah  penduduk  yang  bekerja  di  sector pertanian turun sekitar 1,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa sector pertanian kurang  dimintai  masyarakat.  Penduduk  yang  bekerja  di  sector  industry jumlahnya  juga  menurun  sebedar  2,26  %.  Jumlah  pekerja  di  sector  ini  sangat fluktuatif  sesuai  kondisi  sector  industry.  Sebaliknya  yang  bekerja  di  sector jasa-jasa selalu meningkat dan selama 2013-2015 naik 8,96%.

## d. Kemiskinan
Berdasarkan  data  yang  di  dapat  dari  BPS  bahwa  tingkat  kemiskinan Kabupaten  Mojokerto  menurun  dari  tahun  2014  sebesar  11%,  turun  di  tahun 2015  menjadi 10,57% dan kembali  sedikit  naik 0.04% di tahun 2016  menjadi 10,61%.
Namun  demikian,  ada  perubahan  status  dari  sangat  miskin  menjadi miskin.Ada  sekitar  80  ribu  Kepala  Keluarga  (KK)  dari  total  penduduk  di Kabupaten Mojokerto (1,1 juta jiwa) yang masuk masuk kategori miskin.

## RENCANA AKSI Isu Strategis
A. Bidang Pendidikan
Isu gender di bidang pendidikan meliputi :
Angka  partisipasi  sekolah  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten Mojokerto  partisipasi  usia  sekolah  di  jenjang  pendidikan  yang  semakin  inggi cenderung  menurun.  Dan  untuk  Angka  Partisipasi  Kasar  Perempuan  lebih rendah  daripada  laki-laki.  Hal  ini  berarti  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keberlanjutan  pendidikan  anak-anak  usia  7  –  12  tahun  ke  jenjang  pendidikan yang  lebih  tinggi  perlu  mendapatkan  perhatian,  sehingga  ketersediaan  sarana prasarana  pendidikan  di  jenjang  SLTP  dan  SLTA  diperlukan  untuk meningkatkan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak.
- Angka  partisipasi  sekolah  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Mojokerto partisipasi  usia  sekolah  di  jenjang  pendidikan  yang  semakin  5inggi cenderung  menurun.  Dan  untuk  Angka  Partisipasi  Kasar  Perempuan  lebih rendah  daripada  laki-laki.  Hal  ini  berarti  Hal  ini  menunjukkan  bahwa keberlanjutan pendidikan anak-anak usia 7 – 12 tahun ke jenjang pendidikan yang  lebih  tinggi  perlu  mendapatkan  perhatian,  sehingga  ketersediaan sarana  prasarana  pendidikan  di  jenjang  SLTP  diperlukan  untuk meningkatkan akses pendidikan lanjutan bagi anak-anak.
- Untuk pendidikan tinggi yang ditamatkan, terdapat ketimpangan angka antar laki-laki  dan  perempuan.  Persentase  semakin  meningkat  dari  SD  ke  SMP tetapi dari SMP ke SMA semakin menurun
-  Rata-rata  lama  sekolah  di  Kabupaten  Mojokerto  sudah  menunjukkan  hasil yang  baik  dimana  pada  jejang  pendidikan  SMP  dan  SMA  rata-rata  lama sekolah normal.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

## B. Bidang Kesehatan
Isu gender di bidang kesehatan meliputi :
-  Angka  kematian  Bayi  dan  Balita  mengalami  peningkatan  dari  tahun sebelumnnya dari11,3 per 1000 kelahiran menjadi 12,7 per 1000 kelahiran
-  Angka  Kematian  Ibu tergolong  rendah  yaitu  22 org  dari  100.000  kelahiran hidup
-  Terjadi  penurunan  kasus  dari  tahun  2014  ke  tahun  2015,  tetapi meningkat  pada  tahun  2016,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya kesadaran  dari  masyarakat  untuk  memeriksakan  diri  ke  sarana kesehatan,  selain  itu  pesatnya  jumlah  kasus  juga  didasarkan  dengan adanya mobil layanan keliling untuk tes darah secara sukarela, sehingga penemuan penderita HIV cepat terdeteksi dan segera tertangani.

## C. Bidang Ketenagakerjaan/ Bidang Ekonomi
Isu gender di bidang Ketenagakerjaan/ekonomi, meliputi :
- Kabupaten  Mojokerto  mempunyai  80  ribu  KK  yang  masih  tergolong miskin.  Tingkat  kemiskinan  tidak  mengalami  penurunan  yang  signifikan dari tahun 2014 hingga 2016
- Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha  mikro  khususnya  laki-laki,  sering  menghadapi  kendala  dalam mengakses  permodalan.    Berbagai  persyaratan  lembaga  perbankan  atau lembaga  kredit,  menyebabkan  kelompok  usaha  kecil  sering  menjadi kendala  yang  utama.    Padahal  seperti  diketahui  mikro  berperanan  cukup besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  menyerap  tenaga  kerja  melalui penciptaan  lapangan  pekerjaan,  menyediakan  barang  dan  jasa  dengan harga  murah,  serta  mengatasi  masalah  kemiskinan.  Disamping  itu,  usaha mikro  juga  merupakan  salah  satu  komponen  utama  pengembangan ekonomi  lokal,  dan  berpotensi  meningkatkan  posisi  tawar  ( bargaining position ) perempuan dalam keluarga.
- Masih  lemahnya  perlindungan  bagi  tenaga  kerja,  khususnya  tenaga  kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan yang masih sering  menjadi  persoalan  bagi  buruh  perempuan.    Beberapa  perusahaan menerapkan aturan, ketika seorang pekerja perempuan menikah, maka dia harus  berhenti bekerja.  Begitu juga hak cuti haid, sebagian besar pekerja perempuan  tidak  bisa  mendapatka  hak  tersebut  karena  alasan  perusahaan tempat mereka bekerja yang kurang respon.
- Masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  usaha  mikro  masih  mengalami kesulitan  dalam  mengakses  pasar  (pemasaran  hasil  produksinya). Kelompok  usaha  mikro  harus  diperhadapkan  dengan  kekuatan  pemilik modal  yang  memiliki  kemampuan  mengakses  pasa  yang  lebih  luas. Kondisi  ini  yang  kadang  membuat  usaha  mikro  kurang  mampu berkembang.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

## D.  Bidang Publik
Isu gender di bidang publik, meliputi :
- Keterwakilan  perempuan  di  legislatif  masih  16,0  %  belum  mencapai 30%. Demikian juga jumlah jaksa di kabupaten Mojokerto
- Fungsi dan Peran POKJA PUG yang belum optimal
- Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan  kebijakan, dan perencanaan sangat terbatas.

## E.  Kekerasan Perempuan dan Anak
Isu gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
- Masih  marak  terjadi  kasus  KDRT  dan  juga  kekerasan  terhadap  anak ataupun perbuatan pencabulan. Kedua kasus tersebut mendominasi jumlah kasus social yang di tangani oleh Pem Kab Mojokerto , yakni sebanyak 15 kasus
- Pelayanan  bagi  perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  belum  tersedia secara  optimal.  Pemberdayaan  bagi  perempuan  korban  kekerasan,  masih terbatas
- Masih  adanya  diskrimininasi  bagi  perempuan  pekerja  khususnya  di perusahaan, terkait hak cuti haid dan melahirkan.
Kebijakan  Pembangunan  Pemberdayaan  Perempuan  di  dalam  RPJMD Kabupaten Mojokerto  diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat  dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan  gender adalah : 1) Peningkatan kualitas  kehidupan  perempuan  di  smeua  bidang;  2)  Peningkatan  partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat  dalam  menjaga  kesehatan  reproduksi  termasuk  dalam  keluarga berencana;  3)  Peningkatan  akses  kaum  perempuan  untuk  berusaha  di  bidang ekonomi  produktif,  termasuk  mendapatkan  modal  pelatihan  usaha,  program perluasan  kesempatan  kerja  dan  informasi  pasar  sehingga  dapat  mendorong lahirnya  kemandirian  kaum  perempuan  dalam  berwirausaha;  4)  Peningkatan partisipasi  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  perumusan  kebijakan, sehingga  tercipta  keseimbangan  perempuan  diberbagai  sektor;  5)  Peningkatan perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak  guna  mencegah  terjadinya diskriminasi,  eksploitasi,  kekerasan  yang  dilakukan  berdasarkan  prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

## KESIMPULAN
Strategi  pengarusutamaan  gender  diimplementasikan  pada  seluruh  tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan.
1.  Implementasi  pada  tahap  perencanaan  pembangunan  melalui  :  (1)  Penguatan prasyarat    yang  terdiri  dari    aspek  yakni  dukungan  politik,  kebijakan, kelembagaan,  sumber  daya,  sistem  data  dan  informasi,  alat  analisis    serta dukungan masyarakat sipil; (2)  Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan  melewati tahapan analisis  gender;  (3)  Bappeda  kabupaten  Mojokerto  menyusun  tolok  ukur  dan
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
indikator  kinerja;  (4)    Adanya    komitmen    dalampenerapan  anggaran berimbang.
2.  Implementasi  PUG  pada  tahap  pelaksanaan  pembangunan  adalah  :  (1) Memastikan  fungsi  managemen  pelaksanaan  pembangunan    yang  responsif gender  melalui    koordinasi,  sinkronisasi,  sinergistis,bimbingan  teknis  dan supervisi;  (2)  Tidak  ada  kesenjangan  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan program  yang  responsif  gender  ditinjau  dari  aspek  akses,  partisipasi,  kontrol dan manfaat.
3.  Implementasi    PUG    pada    tahapan    monitoring    dan    evaluasi pembangunanadalah  (1)  sektor/  lembaga  melaporkan  tentang  pelaksanaan pembangunan  yang  responsif  gender  (LAKIP)    (2)  BPMPKB  melakukan analisis  format  LAKIP  melaporkannya  kepada  Sektor/Lembaga  sebagai feed back dan  kepada  Bupati  sebagai  bentuk  akuntabilitas;(3)  Membuat  tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerjayang responsif gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilina,  D.W.,  2015,  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Pembangunan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  (Studi  Analisis  Isi  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  dan  UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan  Nasional),  Yogyakarta,  Thesis:  Universitas  Gadjah Mada.
Byrne,  B.  and  Baden,  S.,  1995, Gender,  Emergencies  and  Humanitarian Assistance , Brighton: Bridge (Development-Gender).
Creswell,  John  W.,  2012, Research  Design  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif, dan Mixed , Yogyakarta: PustakaPelajar.
Dr.  A.  Darsono  Sudiyo,  MSI  ,  2017, Kebijakan  Pelaksanaan  Pengarusutamaan
Gender  Dalam  Pembangunan  Nasional, Lembaga  Administrasi Negara  dan  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak <dkk.lan.go.id/.../Kebijakan-Pelaksanaan-Pengarusutamaan- Gender-.>(diakses 21 Agustus 2017) Genderpedia, 2011, Kebijakan Buta Gender dan Sadar Gender,
<http://genderpedia.blogspot.co.id/2011/11/kebijakan-buta-gender- dan- sadar-gender.html> (diakses 21 Mei 2017).
Hubeis AVS., 2010, Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa , Bogor: IPB Press.
Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, Pembangungan Manusia Berbasis Gender ,
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4f9aa-buku-pmbg- 2016-min.pdf< diakses 21 Mei 2017>
Midgley,  J.,  Tracy,  M.B.,  &  Livermore,  M.,  1999, The  Handbook  of  Social Policy , USA: Sage Publications.
Miftahuddin,etal(trj.),  1996,  Pisau  Bedah  Gender:  Tujuh  Kerangka  Analisis Gender  dan  Alat  Perencanaan.  Terjemahan  bebas  dari  A  Tool  Kit: Concept  and  Frameworks  For  Gender  Analysis  and  Planning,  OXFAM UK/I Gender Learning Team.
Nugroho,  R.,  2011, Gender  dan  Strategi  Pengarusutamaannya  di  Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nurhayati,  E.,  Silawati,  H.,  Astuti,  S.,  Indrasari,  M.I.,  Widiastuti,  R.,  2008, Gender  di  Mata  Birokrat  (Hasil  Penelitian  Persepsi  Pembuat Kebijakan  di DIY tentang Gender Tahun 2002), Yogyakarta:  Rifka Annisa Media Research and Training Center.
Puspitawati, H., 2012, Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia , Bogor: PT IPB Press.
Simatauw M., Simanjuntak L., dan Kuswardono PT., 2001, Gender &
Pengelolaan Sumber daya Alam , Yogyakarta: Yayasan PIKUL.
Tifa  Fondation,  2017, Ketimpangan  Gender  dan  Akses  Ekonomi  dan
Politik, < http://www.tifafoundation.org/ketimpangan-gender-dan- akses-ekonomi-politik/> di akses tanggal 21 Mei 2017.
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Mojokerto, Tahun 2017 (Sri Rahayu Margaretna Jajuk Hanafie)

## MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT SASARAN  INSTANSI TERKAIT TARGET PENYELESAIAN 2018 2019 2020 2021  2022 Peraturan Perundang-Undangan (Persyaratan Implementasi PUG) A.Pengintegrasian peraturan perundangan Implementasi peraturan perundangan di Kabupaten Mojokerto Melakukan advokasi kepada eksekutif,
legislatif, dan yudikatif ttg implementasi peraturan perundangan di Kabupaten Mojokerto Terbitnya Perda, Perbup, SK bupati tentang Implementasi PUG Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan masyaraka t (perempua n dan laki- laki)  DP2KBP 2  Bappeda
 Biro/Bag. Hukum  LSM, Ormas  Media  PT X B. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan Peningkatan KIE  PUG Optimalisasi sosialisasi/ advokasi PUG Seminar, lokakarya, workshop, diskusi publik,buku/leaflet/b ooklet Pejabat pemerinta han termasuk para aparat penegak hukum dan masyaraka t
(perempua
 DP2KBP 2
 BAPPED A
 DIKNAS
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT SASARAN  INSTANSI TERKAIT TARGET PENYELESAIAN 2018 2019 2020 2021  2022 n dan laki- laki) Kelembagaan Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarustamaan gender 1.Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG Melakukan review pembentukan POKJA dan Focal  Point  dan menetapkan rencana kerja tahunan PUG tahun 2018 Penetapan  Rencana Kerja Tahunan sehingga terwujud pola kerja PUG yang aktif,  terukur  dan terjadwal dengan baik POKJA dan  Focal Point  BAPPED A  DP2KBP 2 X 2.Peningkatan Kinerja  antar kelembagaan Pengarusutam aan Gender Pengembangan dan  penguatan jejaring kelembagaan Pengarusutama an  Gender  di kabupaten Mojokerto Adanya kebijakan dan system implementasi PUG di Kabupaten Mojokerto Penentu kebijakan di Kabupate n Mojokerto Bupati/Ca mat 3.Penyusunan anggaran yang responsif gender Menyusun anggaran    yang responsif gender Program/ Kegiatan yang responsif gender di OPD Kabupaten Mojokerto Seluruh OPD OPD &TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) X
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT SASARAN  INSTANSI TERKAIT TARGET PENYELESAIAN 2018 2019 2020 2021  2022 Kab. Mojokerto 4.Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan pengarustama an gender a. Pelatihan/TO T  bagi  OPD Kabupaten Mojokerto pada kelembagaan pengarusuta man gender SDM  paham    dan mampu melakukan analisis  gender  di OPD Kabupaten Mojokerto Seluruh OPD)  BAPPED A  OPD  Pemkab X b. Menyebarlua skan panduan teknis pelaksanaan PUG Panduan teknis perencanaan dan penganggaran  yang responsif gender Seluruh OPD  BAPPED A  DP2KBP 2 X 5.Penyusunan sistem data dan  informasi gender Menyusun sistem  data  & informasi gender di Kabupaten Mojokerto Sistem data& informasi  gender  di Kabupaten Mojokerto Data & profil gender  di Kabupate n Mojokerto  BPS  OPD X Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender A. Percepatan kebijakan/program/ Pengintegrasian pengarus Menggunakan data terpilah RPJMN, RPJMD dan Renstra, dan Seluruh OPD  Bappeda  DP2KBP X
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT SASARAN  INSTANSI TERKAIT TARGET PENYELESAIAN 2018 2019 2020 2021  2022 kegiatan yang responsif gender utamaan gender dalam dokumen perencanaan  di OPD gender dan profil gender dalam dokumen perencanaan OPD DPA OPD yang responsif gender 2  OPD B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang responsif gender Penyusunan sistem monitoring  dan evaluasi pelaksanaan PUG Menyusun sistem monitoring  dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang  responsif gender di OPD Pedoman sistem monitoring dan evaluasi  pelaksanaan perencanaan dan penganggaran  yang responsif  gender  di OPD Seluruh OPD Independe n yang kompeten dan profesional Menyusun sistem pelaporan  OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan Mengintegrasik an dimensi gender dalam sistem pelaporan  yang telah ada di OPD Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci Seluruh OPD  Bappeda  DP2KBP
2  OPD
 Independ en D. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG Sosialisasi/adv okasi pelaksanaan Memfasilitasi dan pendampingan Tokoh agama, Tokoh  adat,  aktifis pemuda dan Tokoh agama, Tokoh  DP2KBP 2  OPD X
KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT SASARAN  INSTANSI TERKAIT TARGET PENYELESAIAN 2018 2019 2020 2021  2022 Pengarusutama an gender pelaksanaan perngarusutama an  Gender  di masyarakat perempuan mampu menjadi fasilitator pengarusutamaan gender adat, aktifis pemuda dan perempua n  LSM, Ormas
 Media