59

## REAKTUALISASI JIHAD FÎ SABÎL AL-LÂH DALAM KONTEKS KEKINIAN DAN KEINDONESIAAN
Muhammad Chirzin *
__________________________________________________

## Abstract
Some moslems perceive the concept of jihad simply on the perspective of political ideology. Jihad is understood as fight againts external enemies. This leads to the meaning of jihad as a struggle using the power of weapon (war) againts the enemy of Islam. This makes it contraproductive for Indonesian moslems who live in pluralistic society.
Therefore, reinterpretation of the meaning of jihad is urgently needed to get a more contextual meaning in accordance with the Indonesian moslems circumtances. Refering to the classical literatures, the meaning of jihad, can be  corrected  to  be  more  conceptual  and  practical.  Jihad  should  contain  a concept of collective struggle to overcome the actual problems faced by moslems such as economy, law, and education.
Keywords: Terorisme,  Jihad  Inklusif,  Jihad  Politik,  Jihad  Ekonomi, Jihad Pendidikan.
______________
D ALAM situasi peradaban global dewasa ini, Islam diidealisasikan dapat  memberikan  pembelaan  dan  sumbangan  pencerahan terhadap peradaban modern yang sekuler-ateistis. Peradaban ini hampir telah “kehabisan nafas” untuk menawarkan sesuatu yang kukuh dan abadi untuk masa depan umat manusia. Jihad adalah salah  satu  pesan  al-Quran  dan  hadis  yang  dilaksanakan  muslim
*Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Ushuluddin  dan  Program Pascasarjana  UIN  Sunan  Kalijaga,  Jln.  Marsda  Adi  Sucipto  Yogyakarta 55281. e-mail: mahmudi_jogja@yahoo.com.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
60 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
kapan saja dan di manapun berada. Nabi Muhammad  saw. dan para  sahabat  berjihad,  berdakwah  menyebarluaskan  Islam, mengajak berbuat kebajikan, dan mencegah serta menghentikan kejahatan dengan lisan, kekuatan fisik, maupun keteladanan.
Jihad  semestinya  diterapkan  dalam  kehidupan,  sekaligus dijadikan  solusi  atas  permasalahan  yang  berkembang  dalam kehidupan.  Jihad  dilakukan  terus-menerus  untuk  membebaskan manusia  dari  penghambaan  terhadap  segala  sesuatu  yang  dapat merintangi manusia untuk menjadi homo sapiens . 1 Dalam konteks kekinian  dan  keindonesiaan,  jihad  perlu  diprioritaskan  dalam bidang ekonomi, politik, dan hukum secara simultan.

## Jihad dalam al-Quran dan al-Sunnah
Lafal jihad berasal  dari  kata  dasar jahd yang  artinya  usaha, jerih  payah,  dan  kesukaran.  Kata jâhada-yujâhidu-mujâhadah-jihâd artinya  berusaha  sungguh-sungguh  dengan  mencurahkan  jerih payah  dalam  rangka  melaksanakan  perintah  Allah;  berjuang. 2 Ayat-ayat  jihad  dalam  konteks  perjuangan  berjumlah  28,  empat turun  pada  periode  Makkah  dan  selebihnya  periode  Madinah. 3 Dari  ayat-ayat  tersebut  itu  dapat  dirumuskan  bahwa  jihad  ialah perjuangan  orang  beriman  dengan  mencurahkan  kemampuan moril  dan  materil  berupa  tenaga,  pikiran  maupun  harta  benda untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya. 4
1 A.  Syafi‟i  Ma‟arif, Mencari  Autentisitas  dalam  Kegalauan (Jakarta:  PSAP
Muhammadiyah, 2004), 67.
2 Ibn  Manzhûr, Lisân  al-‘Arab (Kairo:  Dâr  al-Hadits,  2003),  239-41;
Majma‟  al-Lughah  al-„Arabiyyah, al-Mu’jam  al-Wasîth (Kairo:  Maktabah  al- Syurûq al-Dawliyah, 2004), 142.
3 Muhammad  Fu‟âd  „Abd  al-Bâqî, Al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alfâzh  al- Qur’ân al-Karîm (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1991), 232-3. Ayat-ayat jihad periode Makkah yang dimaksud secara berurutan adalah Qs. al-Furqân (25): 52, Qs. al-Nahl (16): 110, Qs. al-„Ankabût (29): 6, Qs. al-„Ankabût (29): 69.
4 Lihat Qs. al-Baqarah (2): 218; Qs. al-Mâ‟idah (5): 35 dan 54; Qs. al-Anfâl (8):
72; Qs. al-Tawbah (9): 16, 19, 20, 24, 41 dan 81; Qs. al-Hajj (22): 78; Qs. al-Hujurât (49): 15; dan Qs. al-Shâff (61): 10-12.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
61
Pesan jihad dalam al-Quran meliputi lima komponen: tujuan, pelaku,  sarana,  sasaran,  imbalan,  dan  sanksi.  Tujuan  jihad  ialah mewujudkan ide-ide Islam dalam al-Quran dan al-Sunnah, yakni tegaknya kalimah  al-Lâh ; 5 pelakunya  adalah  Rasulullah  saw.  dan orang-orang beriman; 6 imbalannya adalah memperoleh kebaikan, kemenangan dan kemuliaan di dunia, ampunan, dan surga penuh kebahagiaan  di  akhirat; 7 adapun  mereka  yang  tidak  berjihad mendapat  predikat  fasik  dan  diancam  neraka  jahanam  di akhirat. 8 Setidaknya  menurut  al-Qur‟an  terdapat  dua  hal  yang menjadi  sasaran  jihad  ialah  musuh-musuh  Allah  yang  tampak: orang-orang kafir, musyrik, munafik, dan para pelaku kejahatan maupun musuh yang tak tampak, yakni setan dan hawa nafsu. 9 Sarana jihad adalah harta dan jiwa-raga. Jihad dilakukan dengan perkataan  maupun  perbuatan,  baik  melalui  lisan,  tulisan, kekuatan fisik, maupun dengan membelanjakan harta benda. 10
Menurut  hadis  Nabi  Muhammad  saw.,  jihad  di  jalan  Allah termasuk amal yang paling disukai Allah swt. 11 Bagi wanita pada masa  Nabi  Muhammad  saw.,  dan  jihad  mereka  paling  utama adalah  haji  mabrur. 12 Termasuk  dalam  kategori  jihad  ialah
5 Lihat Qs. al-Baqarah (2): 218; Qs. Ali-„Imrân (3): 142; Qs. al-Anfâl (8): 74; Qs. al-„Ankabût (29): 62; Qs. al-Mumtahinah (60): 1.
6 Lihat Qs. al-„Imrân (3): 142; Qs. al-Mâ‟idah (5): 54; Qs. al-Anfâl (8): 75; Qs. al- Tawbah (9]: 24, 44, 86, 88; dan Qs. Muhammad (47): 31.
7 Lihat Qs. al-Nisâ‟ (4): 95; Qs. al-Anfâl (8): 74; dan Qs. al-Tawbah (9):
20, 41.
8 Lihat Qs. al-Tawbah (9): 24, 81.
9 Lihat Qs. al-Mâ‟idah (5): 35; Qs. al-Anfâl (8): 72; Qs. al-Tawbah (9): 41, 44,  73,  81;  Qs.  al-Furqân  (25):  52;  Qs.  al-Ankabût  (29):  6,  69;  dan  Qs.  al- Tahrîm (66): 9.
10 Lihat Qs. al-Nisâ‟ (4): 95; Qs. al-Anfâl (8): 72; Qs. al-Tawbah (9): 20,
41, 44, 81 dan 88; dan Qs. al-Hujurât (49): 15. Lihat Ibn  Hajar  al-„Asqalânî, Kitâb  al-Jihâd  wa  al-Siyar  min  Fath  al-Bârî (Beirut: Dâr al-Balâghah, 1985), 11-2. Lihat Abû „Abd Allâh al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî , jilid III (t.k: Dâr al- Mathba‟ah al-Sya‟bî, t.th.), 12.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
62 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
berjuang menghadapi orang-orang yang mengucapkan apa yang tidak  dilakukan  dan  melakukan  apa  yang  tidak  diperintahkan, baik dengan tangan, lisan, maupun hati. 13 Perang di jalan Allah adalah termasuk jihad. 14 Adapun jihad yang paling disukai Allah ialah ucapan yang benar kepada penguasa yang lalim. 15
Jihad  pada  periode  Makkah  dilaksanakan  Nabi  Muhammad saw.  dengan menyeru manusia ke jalan Allah bersenjatakan  al- Quran. 16 Pada  awal  turunnya  wahyu  di  Makkah,  penekanan substansi  wahyu  tersebut  banyak  menyinggung  tindakan  yang bersifat  persuasif.  Nabi  Muhammad  saw.  yang  mengemban segenap  fungsi  kenabiannya  memperingatkan  orang-orang  yang menyembah  berhala,  sekaligus  mengajak  mereka  untuk menyembah  Allah.  Adapun  jihad  pada  periode  Madinah dilaksanakan  dengan  melanjutkan  dakwah  secara  damai  kepada penduduk Madinah.
Jihad  berbentuk  perang  diizinkan  Allah  pada  tahun  kedua hijrah, 17 dan  peperangan  pertama  kali  antara  kaum  muslimin dengan  kaum  Quraisy  terjadi  di Badr ,  sebuah  desa,  yang merupakan pangkalan  air di antara Madinah dan Makkah, pada pagi  hari  tanggal  17  Ramadhan  2  H/12  Maret  624  M. 18 Di bawah  pimpinan  Nabi  Muhammad  saw.,  komunitas  muslim yang  kecil  harus  berjihad  habis-habisan,  mengerahkan  segala daya dan upaya, sebab perang itu sangat menentukan hari depan
Lihat Abû Husayn Muslim, Shahîh Muslim , ter. AD Hanie (Yogyakarta: Penyiaran Islam, 1962), 47-8.
Bukhârî, Shahîh … , jilid III, 201.
Ibn Hamzah al-Husayni al-Hanafî al-Dimasyqî, Asbâb al-Wurûd: Latar Belakang  Historis  Timbulnya  Hadis-hadis  Rasul ,  ter  H.M  Suwarta  Wijaya (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), 51.
16 Lihat Qs. al-Furqân (25):52.
17 Lihat Qs. al-Hajj (22): 39-40. Muhammad  Husain Haekal, Sejarah  Hidup  Muhammad , ter.  Ali  Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 262-95, Majid Ali Khan, Muhammad saw. Rasul Terakhir , ter. Fathul Umam (Bandung: Pustaka, 1985), 127.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
63
mereka.  Peristiwa  Badar  telah  menjadi  salah  satu  pilar  utama sebagai  realisasi  doktrin  jihad  guna  menopang  perkembangan Islam selanjutnya untuk tampil sebagai agama dunia dengan misi membangun peradaban manusia di muka bumi.

## Pandangan Pakar tentang Jihad
Beberapa ulama dan pakar dari masa ke masa telah berusaha merumuskan pengertian jihad. Menurut Ibn Manzhûr, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa  kata-kata,  perbuatan  atau  segala  sesuatu  yang  seseorang mampu. 19 Menurut al-Jurjânî dalam al-Ta’rifât , jihad ialah seruan kepada  agama  yang  benar . 20 Sedangkan  menurut  al-Asfahânî jihad ialah mencurahkan kemampuan menahan musuh; berjuang menghadapi  musuh  yang  tampak,  setan  dan  hawa  nafsu. 21
Menurut  pendiri  Ikhwân  al-Muslimîn,  jihad  adalah  kewajiban muslim  yang  berkelanjutan  hingga  hari  kiamat;  tingkat terendahnya  penolakan  keburukan  dengan  hati  dan  tertinggi perang  di  jalan  Allah.  Di  antara  keduanya  perjuangan  dengan lisan,  pena  dan  tangan;  menyatakan  kebenaran  di  depan penguasa zalim. 22
Dari kalangan ulama fiqih, Sayyid Sabiq mendefinisikan jihad sebagai meluangkan segala usaha dan upaya dengan menanggung kesulitan  dalam  memerangi  musuh  dan  menahan  agresi. 23 Wahbah  al-Zuhaylî,  seorang  mufasir  dan  ulama  fikih  menulis
Manzhûr, Lisân…, 521. al-Jurjânî, Al-Ta’rifât (t.k:t.p, 1938), 70.
al-Râghib  al-Asfahânî, Mu’jam  al-Mufradât  Alfâzh  al-Qur’ân (t.k:  t.p.,
t.th.), 100. Yusuf  Qardhawi, Pendidikan  Islam  dan  Madrasah  Hasan  al-Banna ,  ter. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 74. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah , ter. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al- Mâ‟arif, 1987), 50.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
64 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
bahwa  jihad  ialah  mencurahkan  daya  upaya  memerangi  orang kafir  dengan  jiwa,  harta  dan  lisan. 24 Pemikir  muslim kontemporer Farid Esack merumuskan jihad sebagai perjuangan, mencurahkan  daya  upaya  untuk  melakukan  transformasi  pada tataran  individu  dan  masyarakat. 25 Munawar  Ahmad  Anees mendefinisikan  jihad  sebagai  perjuangan  terus-menerus  secara individual dan komunal ke arah pembangunan dan peningkatan menurut  struktur  dan  kerangka  nilai  Islam  untuk  mewujudkan ideal-ideal  yang  tercantum  dalam  al-Quran  dan  sunnah  Nabi Muhammad  saw.  yang  merupakan  konsep  holistik  bagi rekonstruksi  sosial  di  mana  anggota  masyarakat  terlibat  dalam aksi positif untuk memperbaiki masyarakat. 26
Dari pendapat para pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa jihad adalah perjuangan orang beriman secara individual maupun komunal,  dengan  mencurahkan  segala  kemampuan,  moril maupun  materiil  berupa  tenaga,  pikiran  maupun  harta  untuk menegakkan  agama  dan  kalimat-Nya.  Jihad  dilakukan  di  masa damai dan perang.

## Jihad, Terorisme, dan Bom Bunuh Diri
Islam  mengatur  hubungan  antarmanusia  berdasarkan interaksi  terus-menerus,  saling  membantu,  memerangi kekerasan,  dan  terorisme. 27 Terorisme  merupakan  tindakan
Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu (Damaskus: Dâr  al- Fikr, 1989), 413.
Farid Esack, Quran, Liberation, and Pluralism (Oxford: Oneworld, 1997),
107.
Munawar  Ahmad  Anees  dalam  Ziauddin  Sardar  dan  Merryl  Wyn Davis  (ed .),  Wajah-wajah  Islam ,  ter.  A.E.  Priono  dan  Ade  Armando (Bandung: Mizan, 1992), 107.
27 Hal  itu  tergambar  dalam  ajaran  fundamental  berikut; pertama ,  setiap manusia dengan segala perbedaannya, di mata  Islam  adalah makhluk mulia dan  utama  dibandingkan  makhluk  lainnya  (Qs.  al  Isrâ‟  [17]:  70); kedua , pluralitas  manusia  dan  perbedaan  adalah  nikmat,  dan  bukan  suatu
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
65
represif  terhadap  jiwa,  fisik,  dan  harta  dengan  menggunakan kekerasan  yang  bertujuan  untuk  menyakiti  atau  memaksa individu, masyarakat, lembaga tertentu, untuk mengambil sebuah keputusan  dan  mendapatkan  sebuah  perlakuan  tertentu,  atau dengan  maksud  mengikuti  tujuan  politis  yang  dianggap  benar oleh  pihak  pelaku.  Gerakan  radikal  dan  terorisme  sering  kali tumbuh subur dan berkembang dalam tiga lingkungan. Pertama , lingkungan  di  mana  kesempatan  untuk  menikmati  demokrasi sangat terbatas. Kedua , lingkungan di mana keadilan sosial tidak terwujud dan kesenjangan antara yang  kuat, pemilik modal dan kaya  dengan  kaum  lemah  dan  miskin  sangat  lebar.  Kondisi tersebut  diperparah  dengan  subordinasi  yang  harus  mereka terima  dalam  mendapatkan  hak-hak  secara  sah. Ketiga , lingkungan tanpa supremasi hukum dan banyak pelanggaran atas hak-hak  dasar  individu  dalam  kasus-kasus  berkaitan  dengan tuduhan  dan  vonis  yang  disertai  tindakan  represif  dan penyiksaan, sehingga melahirkan keinginan untuk memberontak dari hukum dan masyarakat secara keseluruhan.
Apabila orang mengaitkan Islam dengan terorisme, maka itu bertentangan  dengan  fakta  sejarah.  Peranan  Islam  dalam mendukung  gerakan  pembebasan  dari  penjajahan  berjalan seiring  dengan  gerakan  lain  untuk  menjaga  kemurnian  dan independensi  kultural  serta  menanamkan  kesadaran  pada  umat, bahwa  mereka  memiliki  kultur  tersendiri  yang  berbeda  dari lainnya.  Seterusnya,  timbul  kesadaran  dalam  nalar  bangsa  Barat pada  umumnya  bahwa  Islam  adalah  musuh  utama  yang melahirkan dan menggerakkan permusuhan terhadap Barat, dan
penghalang  (Qs.  al-Hujurât  [49]:  13); ketiga ,  darah  atau  jiwa  dan  harta manusia dilindungi, baik muslim maupun nonmuslim (Qs. al-Anfâl [8]: 72); keempat , perang dilakukan demi mewujudkan perdamaian dan cinta manusia serta tidak boleh melanggar batasan etis dan normatif, Ahmad Kamal Abu Majd,  “Islam  dan  Tatanan  Dunia  Global:  Terorisme  atau  Humanisme?” prolog  dalam  Zuhairi  Misrawi  dan Khamami Zada, Islam  Melawan  Terorisme (Jakarta: LSIP, 2004), 19-21.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
66 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
kaum  muslim  dianggap  sebagai  salah  satu  sumber  bahaya  bagi peradaban Barat seluruhnya. 28
Faktor  lain  yang  menyebabkan  munculnya  kesalahpahaman terhadap  Islam  dalam  hubungannya  dengan  terorisme  adalah munculnya  beberapa  gerakan  dan  partai  atau  kelompok  yang mengusung  simbol-simbol  dan  jargon-jargon  Islam,  bahkan dengan pola-pola yang bertentangan dengan norma masyarakat, dan  bergerak  di  luar  jalur  legal.  Kelompok-kelompok  tersebut mengesahkan  intimidasi,  kekerasan,  dan  pembunuhan  atas musuh-musuhnya.
Ketika  aksi  terorisme  meluas  melintasi  batas  negara,  dan akumulasinya bertambah, cukup rasional adanya upaya bersama dari  masyarakat  internasional  untuk  melawannya  dengan memberi  definisi  yang  disepakati  bersama.  Namun  upaya mencapai  kesepakatan  tentang  definisi  terorisme  menemukan jalan buntu, yang menggambarkan banyaknya konflik politik dan kepentingan yang ada di balik aksi dan isu terorisme.
Teroris bukan saja bekerja di luar konsep jihad dalam Islam, tetapi  juga  merusak  bumi  dan  peradaban. 29 Secara  nalar  umum maupun  logika  hukum  dan  tujuan  syariat,  jihad  dengan menggunakan teror, termasuk bom bunuh diri mengindikasikan sifat  manusia  yang  putus  asa,  hilang  akal  sehat  dan  merusak martabat  Islam  sebagai  agama  kedamaian. 30 Terorisme  adalah terorisme,  suatu  kejahatan  kemanusiaan,  siapa  pun  yang melakukannya,  tetapi  perjuangan  mempertahankan  hak  dan kehormatan adalah perjuangan, suatu kepahlawanan kemanusiaan, siapa pun yang melakukannya. 31
28 Misrawi dan Zada, Islam … , 11.
29 Jawahir  Thonthowi, Islam,  Neo  Imperialisme  dan  Terorisme  Perspektif Hukum Internasional dan Nasional (Yogyakarta: UII Press, 2004), 22.
30 Ibid ., 23.
31 Demikian  pendapat  Nurcholish  Madjid  seperti  dikutip  Idi  Subandy Ibrahim dan Asep Syamsul M. Romli dalam Kontroversi Ba’asyir: Jihad Melawan Opini Fitnah Global (Bandung: Nuansa, 1998), 8.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
67

## Konteks Kekinian Umat Islam
Masa  depan  Indonesia  adalah  masa  depan  umat  Islam. Aspirasi umat Islam “sebangun” dengan aspirasi bangsa. Bangsa ini  harus  bisa  mencapai  kesejahteraan  dan  memajukan masyarakatnya. Jika tidak, maka yang akan menderita umat Islam sendiri;  umat  Islam  perlu  berperan  lebih  besar  di  negara  ini. Mereka  harus  memerankan  diri  sebagai  agen  dari  berbagai perubahan.  Mereka  harus  berada  di  baris  depan  untuk mengamati kecenderungan sejarah di Indonesia. Mereka berhak dan  harus  menyatakan  sikap  terhadap  kecenderungan- kecenderungan  yang  sedang  berlangsung.  Misalnya,  semakin dominannya sistem kapitalisme di Indonesia. Apabila umat Islam tidak  setuju  terhadap  kecenderungan  tersebut,  mereka  perlu menolak  dan  mengatakan  “tidak”  di  garis  depan.  Sebab,  kalau umat  Islam  hanya  berada  di  pinggiran,  mereka  akan  menjadi objek perubahan yang terjadi. Mereka niscaya berperan di semua sektor.
Umat  Islam  Indonesia  menghadapi  fenomena  pluralitas agama.  Pluralitas  merupakan conditio  sine  qua  non dalam penciptaan  makhluk.  Pluralitas  berfungsi  sebagai  pendorong untuk saling berkompetisi dalam melakukan kebaikan, berlomba menciptakan  prestasi  dan  sebagai  motivator  yang  memberikan tuntunan  bagi  perjalanan  bangsa-bangsa  pemilik  peradaban dalam  menggapai  kemajuan  dan  ketinggian.  Pandangan pluralistik  tidak  menafikan  realitas  yang  bersifat  partikularistik dengan  bagian-bagiannya  yang  mempunyai  keunikan. 32 Pluralisme  tidak  sama  dengan  relativisme,  sinkretisme,  dan peleburan  budaya. 33 Pluralisme  mengandung  pengakuan  dan penerimaan  atas  keberbedaan  dan  keragaman,  baik  di  antara
M.  Amin  Abdullah, Dinamika Islam  Kultural:  Pemetaan  Atas  Wacana
Keislaman Kontemporer (Bandung: Mizan, 2000), 71.
Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), 155- 7.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
68 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
sesama  maupun  pada  penganut  agama  lain. 34 Pluralitas mempunyai  tingkatan-tingkatan  yang  ditentukan  oleh  faktor penyatu  dan  pengikat  dalam  satu  kesatuan.  Masing-masing individu dalam pluralitas tersebut mempunyai perbedaan dalam kekhasan yang seluruhnya bertemu dalam ikatan peradaban yang satu, yaitu peradaban manusia yang merangkumnya. 35
Piagam Jakarta mencerminkan aliran-aliran Islam, Nasionalis, dan  Kristen  serta  merupakan  pencerminan  hasrat  bangsa Indonesia  untuk  memerdekakan  tanah  airnya.  Piagam  Jakarta menggambarkan  persatuan  bangsa  Indonesia  yang  pluralistik dalam  satu  cita-cita  kemerdekaan  dan  dalam  perjuangan bersama-sama  mengusir  penjajah,  tanpa  pembedaan  suku bangsa,  ras,  dan  agama.  Kehidupan  beragama  membutuhkan toleransi  sebagai  prasyarat  terciptanya  kerukunan,  dialog,  dan kerjasama.  Bangsa  Indonesia  telah  memiliki  landasan konstitusionil  untuk  menciptakan  kehidupan  beragama  yang toleran. 36
Umat Islam memiliki panduan dalam  al-Quran untuk hidup beragama  dalam  masyarakat  yang  menggariskan  tentang kemerdekaan beragama. 37 Umat Islam memerlukan konsep baru
Farid  Esack, Quran,  Liberation  and  Pluralism:  An  Islamic  Perspective  of Interreligious Solidarity Against Oppression (Oxford: Oneworld, 1997), xii.
Muhammad  Imarah, Islam  dan  Pluralitas:  Perbedaan  dan  Kemajemukan  dalam
Bingkai Persatuan (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 9-10.
Undang-undang  Dasar  RI  1945  pasal  29  menyatakan:  (1)  Negara berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Ayat-ayat yang paling populer untuk masalah ini ialah Qs.  al-Baqârah (2):  256  dan  Qs.  Yûnus  (10):  99-100,  yang  artinya:  “Tidak  ada  pemaksaan dalam  soal  agama.  Jelas  bedanya  yang  benar  daripada  yang  sesat.  Barang siapa  menolak  Setan  dan  beriman  kepada  Allah,  ia  telah  berpegang  teguh dengan  genggaman  tangan  yang  tidak  akan  lepas.  Dan  Allah  Maha Mendengar,  Maha  Tahu;  Jika  Tuhanmu  menghendaki,  niscaya  semua
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
69
hubungan  antarumat  beragama  yang  bersifat  keluar  dan  tidak asyik dengan diri sendiri saja, melihat ke depan dengan bersama- sama  menghadapi  masa  depan  kemanusiaan  yang  dinamis  dan merujuk pada kerja. Oleh sebab itu, umat beragama hendaknya dapat  membuat  agenda  nasional  bersama,  seperti  masalah pembangunan,  keadilan,  kemiskinan,  keterbelakangan,  maupun agenda  global,  seperti  tantangan  modernitas,  alienasi, spiritualisme, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.
Kerjasama  intern  dan  antarumat  beragama  menuntut kejujuran  dari  masing-masing  pihak.  Untuk  menuju  toleransi antarumat  beragama,  lebih  dahulu  niscaya  dibangun  kehidupan yang toleran interen umat beragama. Di lingkungan umat Islam sendiri tidak boleh memandang satu sama lain dalam pola-pola yang  absolutistik.  Selanjutnya  memperluas  sikap  tersebut  ke golongan dan agama-agama yang lain, bahwa agama-agama  lain itu  berhak  untuk    hidup,  bahkan  harus    dilindungi.  Islam mendasarkan  hubungan  umatnya  dengan  umat  beragama  lain atas  prinsip  koeksistensi  damai. 38 Kerukunan  antarumat beragama  itu  diharapkan  bukan  sekadar  koeksistensi,  tapi kooperasi. Hal ini bukan pengakuan bahwa agama-agama lain itu benar, tetapi pengakuan akan hak dari setiap agama untuk eksis di dalam hubungan sosial yang toleran, saling menghargai, saling membantu,  menghormati  dan  sebagainya  tanpa  mengorbankan keyakinan  akan  kebenaran  agamanya  sedikit  pun.  Inklusivisme memberikan  ruang  seluas-luasnya  untuk  kerukunan,  dialog, integrasi  dan  kerjasama  antar-umat  beragama  yang  mengarah pada sikap dan pandangan hidup pluralisme. 39 Hak setiap orang
manusia yang ada di bumi beriman seluruhnya. Hendak kau paksa jugakah orang  supaya  beriman? Dan orang  tidak  akan  beriman kecuali  dengan izin Allah juga dan Ia menanamkan keraguan [atau kekaburan] pada mereka yang tidak menggunakan pikiran (Qs. Yûnus [10]: 99-100).
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Tafsir …, 36.
Sukidi, Teologi …, 7.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
70 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
untuk  yakin  bahwa  agamanyalah  yang  benar,  tetapi  pada  saat yang  sama  dia  harus  menghormati  orang  lain  untuk  bersikap sama.
Pemahaman  jihad  yang  inklusif  membuka  kesadaran keberagamaan  yang  lapang,  egaliter,  dan  terbuka  yang  dapat menjadi  jalan  untuk  merealisasikan  Islam  sebagai rahmatan  lil- ‘alamin ;  bekerja  sama  dengan  umat-umat  beragama  lain  untuk menegakkan  jaminan  dasar  yang  diberikan  Islam  dan  menjadi tujuan  pokok  ajaran    agama. 40 Adapun  pemahaman  jihad  yang eksklusif  menghambat  kemungkinan  mendapatkan  saling- pengertian  antaragama  yang  menjadi  obsesi  kultural  bangsa Indonesia  serta  mengingkari  realitas  kemajemukan  masyarakat Indonesia. 41
Sebagai  warga  negara,  umat  Islam  berhak  untuk  memilih sistem  yang  benar.  Jika  sistem  yang  ada acceptable ,  tentu  umat Islam  bisa  menerimanya.  Tetapi  jika  sistem  yang  ada  dianggap belum acceptable ,  tentu  harus  ada  usaha  untuk  memperbaikinya. Oleh  karena  itu,  saluran  agar  mereka  bisa  ikut  “bersuara”  juga perlu diperjuangkan dan semua orang mempunyai hak untuk ini. Adalah  suatu  kelengahan  umat  Islam  dalam  bernegara  bila undang-undang  atau  hukum  positif  yang  berlaku  bagi  rakyat Indonesia yang hampir 90% memeluk agama Islam hanya sedikit saja yang mencerminkan nilai ajaran Islam. 42
Abdurrahman  Wahid,  “Universalisme  Islam  dan  Kosmopolitanisme Peradaban  Islam”  dalam  Budhy  Munawar-Rahman  (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1994), 546 dan M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran (Bandung: Mizan, 1992), 368.
Budhy  Munawar-Rahman, Islam  Pluralis:  Wacana  Kesetaraan  Kaum
Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001), xiii.
Menurut  Sukarno,  badan  perwakilan  merupakan  tempat  yang  terbaik untuk  memelihara  agama,  tempat  untuk  mengemukakan  tuntutan-tuntutan Islam  bagi  perbaikan.  Umat  Islam  harus  bekerja  sehebat-hebatnya  agar sebagian terbesar kursi-kursi badan perwakilan rakyat diduduki oleh utusan- utusan  Islam.  Jika  90  %  utusan  yang  duduk  dalam  perwakilan  rakyat  itu
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006

## 71

## Jihad di Indonesia Masa Kini
Jihad  yang  diperlukan  pada  masa  kini  ialah  perjuangan menegakkan  kebenaran  dan  melawan  kebatilan  dengan argumentasi dan penjelasan, kekuatan dan kekuasaan tahap demi tahap secara berkesinambungan dengan  dukungan media sesuai kebutuhan  untuk  merealisasikan  kebaikan  dan  perkembangan pada  manusia,  dengan  berhimpun  dalam  pergerakan  konkret menurut  keadaan yang melingkupinya. Kenyataan menunjukkan bahwa  gerakan amar  ma’ruf  nahi  munkar selalu  menghadapi gerakan  pihak  lain  yang  ber- amar  munkar  nahi  ma’ruf .  Orang sekarang menyebarkan kemungkaran dengan organisasi canggih, apakah  itu  di  bidang  perjudian  atau  pergaulan  bebas.  Agenda jihad atau perjuangan umat Islam bersama masyarakat Indonesia masa  kini  meliputi  bidang  ekonomi,  politik,  hukum,  dan pendidikan  yang  sesungguhnya  saling  berkait  satu  dengan  yang lain. 43 Pertama, jihad di bidang ekonomi. Secara teoretis, ekonomi adalah  cara  manusia  memenuhi  kebutuhannya. 44 Tiap-tiap kelompok  manusia  dan  tiap  bangsa  mempunyai  cara  masing- masing.  Setiap  bangsa  dan  negara  mempunyai  pilihan  sesuai dengan  jiwa  dan  falsafah  mereka.  Bangsa  Indonesia  pun dihadapkan  kepada  persoalan  pilihan  itu:  cara  atau  pengaturan ekonomi  mana  yang  akan  dipakai  bangsa  Indonesia?  Pada  titik ini ekonomi sudah berpautan dengan hukum, sebab soal pilihan
orang Islam, pemuka-pemuka Islam, dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu hukum Islam pula. Lihat Soekarno, Tjamkan  Pantja  Sila!  Pantja  Sila  Dasar  Falsafah  Negara (Djakarta:  Pradnja Paramita, 1964), 27-8.
43 Jihad di bidang pendidikan memerlukan ruang pembahasan tersendiri. Untuk  memahami  pro  dan  kontra  Ujian  Nasional  dapat  diikuti  tulisan Utomo Dananjaya, “Paradigma Pendidikan dan Pendapat Penguasa” dan Jc Tukiman Taruna, “Pendongkrak Mutu?” dalam Kompas , Senin, 15 Mei 2006,
14. Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia, 1990), ix.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
72 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
hidup bersama ini tidak semata-mata soal motif ekonomi, tetapi juga  menyangkut  soal  hukum.  Bahkan  pada  keadaan  demikian hukum  mempunyai  posisi  yang  kuat:  hukum  menentukan  arah mana yang akan ditempuh dan bagaimana cara menempuh arah ini. Antara ekonomi dan hukum berkaitan erat di mana yang satu dengan  yang  lain  saling  mempengaruhi.  Sejarah  pertumbuhan ekonomi  dan  perkembangan  hukum  di  seluruh  dunia menunjukkan  hal  itu,  suatu  perkembangan  ekonomi  akan mempengaruhi peta hukum. Sebaliknya, perubahan hukum juga akan  memberikan  dampak  yang  luas  terhadap  ekonomi. Deregulasi  yang  dilaksanakan  pemerintah  memberikan  dampak yang luas dalam perekonomian nasional. 45
Prinsip-prinsip  ekonomi  yang  ideal  masih  belum  dapat diterapkan.  Berbagai  penyimpangan  dan  pelanggaran  terjadi  di sana-sini. Keinginan pemerintah untuk segera memperbesar kue nasional dengan mendorong secara tanpa batas konglomerasi itu sangat buruk. Logika kapitalisme, baik yang terselubung maupun yang terbuka sama saja; yang besar makan yang kecil, yang lebih besar menekan yang kurang besar, sehingga terjadilah akumulasi kapital  di  sejumlah  tangan.  Itulah  yang  menimbulkan  sejumlah kerawanan sosial politik yang besar dan di luar kendali.
Perjuangan  di  bidang  ekonomi  sangat  banyak  yang  perlu diagendakan.  Mengingat modus  operandi penyelewengan  dan penyimpangan  di  bidang  ekonomi  dari  waktu  ke  waktu  selalu meningkat  dan  berkembang,  maka  cara  mengatasi  dan memecahkannya  pun  harus  dikembangkan  dan  ditingkatkan pula.  Hal  itu  memerlukan  sumbangan  semua  pihak  dengan mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran demi tegaknya cita-cita ekonomi  bangsa.  Pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil tanpa didahului oleh tegaknya hukum. Hukum dengan demikian menjadi  fondasi  bagi  keberhasilan  pembangunan  ekonomi. Namun fondasi hukum tidak akan kuat bila situasi politik tidak
Ibid ., xi.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
73
stabil.  Stabilitas  politik  hanya  bisa  tercapai  dengan berkembangnya demokrasi. Oleh karena itu reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum harus dilaksanakan secara serentak. Dari sudut peraturan perundang-undangan reformasi politik dan ekonomi,  pada  awalnya  dimulai  dari  pembaruan  peraturan perundang-undangannya juga. 46
Kedua,  jihad  di  bidang  politik,  haruslah  dimulai  dari penegakan  demokrasi  sambil  tetap  menjaga  persatuan  bangsa dan keutuhan negara RI. Partisipasi politik yang sejati dari semua lapisan  warga  negara  harus  dibangun  kembali  melalui  tatanan politik yang demokratis, karena selama pemerintahan Orde Baru tatanan  politik  yang  ada  telah  membungkam  kreativitas  politik masyarakat. 47 Sungguhpun  peraturan  dan  perundang-undangan telah dibuat demikian rupa, hal itu tidak otomatis menyelesaikan berbagai  problem  politik  di  Indonesia.  Penerapan  paradigma rasionalitas  belum  sanggup  menuntun  bangsa  Indonesia  keluar dari pelbagai problem dan konflik politik yang berkepanjangan. Aturan  main  yang  jelas  dan  mengikat  belum  dapat menyelamatkan bangsa dari pelbagai krisis multi dimensi. Tanpa moralitas  penegak  hukum  tidak  sanggup  menegakkan  keadilan yang dinantikan oleh bangsa Indonesia. 48
Dikotomi  antara  norma-norma  moral  dan  norma-norma hukum dalam bidang politik hingga kini masih menjadi masalah kontroversial  yang  mengundang  perdebatan.  Pelanggaran  atas sejumlah  aturan  moral  perlu  dikenai  sanksi  yuridis,  seperti mereka yang melakukan pemerkosaan, tindak kekerasan, korupsi dalam skala apa pun, dan pelanggaran hak-hak dasar orang lain. 49
A.W.  Pratiknya  (et.al.), Pandangan  dan  Langkah  Reformasi  B.J.  Habibie (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 28.
Ibid ., 29-30.
William Chang, “Konsensus Rasional atas Masalah Moral”, Kompas , 29 Mei 2002, 4.
Ibid .
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
74 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Letak  daya  himbauan  moral  dalam  menghadapi  masalah  sosial bangsa  Indonesia; pertama ,  bahwa  moralitas  pada  dasarnya menawarkan  suatu  sistem  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  yang terkait dengan perilaku  manusia, yang  umumnya diterima suatu masyarakat  atau  oleh  suatu  kelompok  tertentu. Kedua , masyarakat  Indonesia  masih  kurang  memiliki rational  consensus terhadap  rentetan  masalah  moral  yang  sedang  terjadi.  Kasus- kasus  sosial,  ekonomi  dan  politik  di  Indonesia  bermula  dari perilaku penguasa dan warga negara yang melupakan pentingnya penegakan  nilai-nilai  moral  dasar  dalam  hidup  bersama,  seperti keadilan, kejujuran, kebenaran dan keberanian moral. Nilai-nilai itu  sebagai  tiang  hidup  bersama  diabaikan.  Akibatnya,  korupsi, penginjakan  hak-hak  dasar  manusia,  dan  pembohongan  publik masih  dilakukan  sejumlah  orang  yang  kebetulan  sedang mengatur negara ini. 50
Kasus-kasus  korupsi,  penjarahan  kekayaan  negara,  dan pelanggaran  nilai-nilai  dasar  manusia  menunjukkan  bahwa kewajiban  moral  tidak  diperhatikan  dan  tidak  dilaksanakan sebagaimana  mestinya.  Seorang  penegak  hukum  positif  yang tidak berniat dan berkehendak baik untuk menegakkan keadilan dalam  tugas,  berperan  sebagai  “pemain  sandiwara”  di  atas “panggung” pengadilan. Selain sistem, manusia adalah salah satu sumber  pemicu  krisis  berkepanjangan.  Penanganan  masalah- masalah  sosial,  ekonomi,  dan  politik  menantikan  orang-orang yang  tidak  hanya  pintar,  tetapi  pribadi-pribadi  yang  juga bermoralitas  tinggi  guna  memperbaiki  keadaan  ini.  Kepintaran dan  penggunaan  akal  budi  yang  sehat  tidak  dengan  sendirinya identik  dengan  menerapkan  nilai-nilai  moral  dalam  penanganan proses-proses  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Hukum  positif  dan aturan  permainan  memang  penting.  Namun,  yang  tidak  kalah penting  ialah  moralitas  orang-orang  yang  ditugaskan  untuk
Ibid ., 5.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
75
menegakkan  hukum  dan  aturan  permainan,  supaya  hukum  dan aturan itu tidak dipermainkan begitu saja. 51
Ketiga,  jihad  di  bidang  hukum.  Hukum  adalah  skema yang  dibuat  untuk  menata  perilaku  manusia,  tetapi  manusia  itu sendiri  cenderung  terjatuh  di  luar  skema  yang  diperuntukkan baginya.  Maka  jihad  dalam  bidang  hukum  di  Indonesia  perlu menaruh perhatian saksama terhadap perilaku bangsa. 52 Hukum merupakan  wadah  dan  sekaligus  isi  dari  peristiwa  penyusunan diri  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  atau  kekuasaan kedaulatannya  itu.  Ia  menjadi  dasar  bagi  kehidupan  kenegaraan Bangsa dan Negara Indonesia. 53
Penegakan  hukum  di  Indonesia  dewasa  ini  merupakan agenda  perjuangan  yang  serius.  Masalah  penyalahgunaan kekuasaan,  korupsi,  dan  suap-menyuap  hingga  kini  merupakan masalah  yang  menonjol  dan  menuntut  penanganan  yang sungguh-sungguh.  “Memberantas  penyalahgunaan  kekuasaan merupakan satu perjuangan yang berat  dan memakan waktu”. 54
Fenomena  sosial  menunjukkan  bahwa  korupsi  di  sekitar kekuasaan ternyata kian marak saja. Mereka merasa memiliki hak untuk  mendapatkan  upeti  atas  kekuasaannya.  Sakralisasi kekuasaan menjadi tempat berlindung yang aman bagi penguasa atas kelemahan dirinya. 55
Di  mana  pun,  senantiasa  terdapat  kecenderungan  pejabat tinggi  negara  yang  tersangkut  perkara  korupsi  sulit  dijerat hukum.  Terlebih-lebih  bila  pejabat  tersebut  tengah  menduduki
Ibid .
Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Itu  Perilaku  Kita  Sendiri”, Kompas ,  23 September 2002, 4.
Ibid ., 66.
Dikutip oleh Majalah Intisari Nomor 216, Juli  1981, 169 dari Kompas ,
12 Oktober 1967.
Musa Asy‟arie, “Konstitusi dan Kemandekan Budaya Politik”, Kompas , 24 September 2002, 4.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
76 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
posisi  strategis.  Berbagai  macam power yang  dipegangnya  akan menjadi  batu  sandungan  serius  bagi  penegakan  hukum  atas dirinya. 56 Dakwaan  korupsi  memiliki  kesamaan  prinsipil,  yakni bahwa  tindak  pidana  yang  didakwakan  tersebut  berkaitan  erat dengan  jabatan  yang  disandang  tatkala  kejahatan  itu  dilakukan. Jabatan  yang  mengandung  sejumlah power  and  authority (kekuasaan  dan  kewenangan)  menjadi  instrumen  utama dimungkinkannya  kejahatan  yang  dituduhkan  itu  dapat dilaksanakan  pelaku.  Dominannya  peran  jabatan  dalam  tindak pidana ini, menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi tergolong sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan rata-rata pelaku tindak  pidana  lain.  Dengan  kekuasaan  itu,  korupsi  yang dilakukan  dapat  “dibungkus”  dengan  kebijakan  yang  sah, sehingga  dari  segi  hukum  dapat  dinilai  sebagai  bagian  dari pelaksanaan fungsi jabatan resmi. 57 Di era Orde Reformasi dan pasca  Orde  Reformasi,  korupsi,  kolusi,  suap,  dan  nepotisme tetap hidup dan berkembang. Akibatnya, harta republik menjadi barang  jarahan.  Belum  ada  tindakan  yang  sungguh-sungguh untuk melawan semua itu, padahal itulah yang membuat negeri ini  terpuruk  hingga  sekarang.  Sudah  waktunya  hal  itu  menjadi musuh  bersama.  Tidak  ada  kompromi  bagi  semua  perilaku berbau korupsi.
Keengganan  Bagir  Manan  menjadi  saksi  dalam  sidang pengadilan tindak pidana korupsi atau sidang pengadilan tipikor dalam  kasus  suap  menunjukkan  sikap  kurang  patuh  hukum, karena  nama  Bagir  tercantum  dalam  berita  acara  pemeriksaan dan  surat  dakwaan  jaksa  penuntut  umum,  yang  otomatis  perlu ada  konfirmasi  dan  klarifikasi  dari  Bagir  dalam  sidang pengadilan.  Penghentian  proses  peradilan  Soeharto  merupakan tindakan  berdasar  perikemanusiaan  yang  beradab,  tetapi  tidak
TB Ronny Rahman Nitibaskara, “Super White Collar Crime”, Kompas , 1 Oktober 2002, 4.
Ibid .
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
77
adil.  Penggundulan  hutan  di  berbagai  pulau  Nusantara  dan pengerukan isi perut bumi dan laut oleh mesin ekonomi-politik yang  dikemudikan  Soeharto  adalah  perbuatan  kriminal. Penyiksaan  manusia  dalam  sel-sel  Orde  Baru  dan  penghilangan tanpa  jelas  politisi  dan  aktivis  mahasiswa  adalah  tindakan penghancuran  hidup  manusia  yang  tak  terperikan.  Penghentian proses  peradilan  Soeharto  menjadi  contoh  dari  penghentian penegakan  sila  perikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  secara utuh,  dan  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  penghalangan penegakan  keadilan,  mengekalkan  ketakterjamahan  hukum  dan pengingkaran  janji  pemilu  pasangan  SBY-JK  yang  saat  itu merayu calon pemilih dengan slogan: Aman, Sejahtera, dan Adil. Penyunatan  dalam  penerapan  [sila  kedua]  Pancasila  cukup menjadi alasan konstitusional yang sah untuk pengguliran proses impeachment , pemecatan Presiden dan Wakil Presiden. 58

## Catatan Akhir
Melalui  tulisan  di  atas,  dapat  ditegaskan  bahwa  dalam konteks  kekinian,  konsep  jihad  idealnya  dimaknai  tidak  hanya dari  perspektif  ideologi  politik  semata.  Lebih  naif  lagi,  jika dimaknai  sebagai  bentuk  perjuangan  dengan  mengunakan kekerasan  bersenjata an  sich. Oleh  karena  itu,  reinterpretasi makna  jihad  sangat  mendesak  dilakukan  untuk  mendapatkan makna yang lebih ramah, beradab, dan kontekstual.
Dalam  konteks  negara  Indonesia  modern,  reaktualisasi jihad dapat dilakukan dalam ranah politik, ekonomi, hukum dan pendidikan.  Keempat  hal  ini,  sesunggguhnya  saling berkaitkelindan satu sama lain, dan menjadi agenda dan proyek jihad kolektif umat Islam bersama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Wa al-Lâh a‘lam .●
58 Tamrin  Amal  Tomagola,  “Berperikemanusiaan,  tetapi  Tidak  Adil”,
Kompas , Senin, 15 Mei 2006, 6.
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
78 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006

## Daftar Pustaka
A.  Syafi‟i  Ma‟arif, Mencari  Autentisitas  dalam  Kegalauan (Jakarta:
PSAP Muhammadiyah, 2004).
A.W.  Pratiknya  (et.al.), Pandangan  dan  Langkah  Reformasi  B.J. Habibie (Jakarta: PT RajaGrafidno Persada, 1999). Abdurrahman Wahid, “Universalisme
Islam dan
Kosmopolitanisme  Peradaban  Islam”  dalam  Budhy Munawar-Rahman  (ed.), Kontekstualisasi  Doktrin  Islam  dalam Sejarah (Jakarta: Paramadina, 1994).
Abu  Abdillah  al-Bukhari, Shahîh  Bukhârî (t.k:  Dâr  al-Mathba‟ah al-Sya‟bî, t.th.).
Abu Husain Muslim, Shahîh Muslim , ter. AD Hanie (Yogyakarta: Penyiaran Islam, 1962).
Ahmad  Kamal  Abu  Majd,  “Islam  dan  Tatanan  Dunia  Global:
Terorisme  atau  Humanisme?”  dalam  Zuhairi  Misrawi  dan Khamami  Zada, Islam  Melawan  Terorisme (Jakarta:  LSIP,
2004).
al-Jurjânî, Al-Ta‘rîfât (t.k:t.p, 1938). al-Râghib al-Asfahâni, Mu‘jam  Mufradât Alfâzh al-Qur’ân (t.k: t.p.,
t.th.).
Asep Rakhmat Fadjar dan Rudy Satriyo, Kompas , Senin,  15 Mei 2006.
Budhy Munawar-Rahman, Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman (Jakarta: Paramadina, 2001). Farid Esack, Quran, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression (Oxford: Oneworld,
1997). Ibn Manzhûr, Lisân al-‘Arab (Kairo: Dâr al-Hadîts, 2003).
Ibnu Hamzah al-Husainî al-Hanafî al-Dimasyqî, Asbâb al-Wurûd: Latar  Belakang  Historis  Timbulnya  Hadis-hadis  Rasul ,  ter.  HM Suwarta Wijaya (Jakarta: Kalam Mulia, 1997). Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi (Jakarta: Gramedia, 1990).
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
79
Jawahir Thonthowi, Islam, Neo Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum  Internasional  dan  Nasional (Yogyakarta:  UII  Press,
2004).
Jc Tukiman Taruna, “Pendongkrak Mutu?” dalam Kompas , Senin,
15 Mei 2006.
Kuntowijoyo, Demokrasi  dan  Budaya  Birokrasi (Yogyakarta: Bentang, 1994).
_________, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997).
_________, Muslim tanpa Masjid (Bandung: Mizan, 2000).
M.  Amin  Abdullah,  “ Rekonstruksi  Metodologi  Studi  Agama  dalam Masyarakat Multikultural dan Multirelijius ”, Pidato Pengukuhan Guru  Besar  Ilmu  Filsafat  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,
13 Mei 2000.
_________, Dinamika Islam  Kultural:  Pemetaan  Atas  Wacana Keislaman Kontemporer (Bandung: Mizan, 2000). M.  Quraish  Shihab, Membumikan  al-Quran (Bandung:  Mizan, 1992).
Majalah Intisari Nomor 216, Juli 1981.
Majelis  Tarjih  dan  Pengembangan  Pemikiran  Islam  PP Muhammadiyah, Tafsir  Tematik  al-Quran  tentang  Hubungan Sosial Antar-umat Beragama (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000).
Majid  Ali  Khan, Muhammad  Saw.  Rasul  Terakhir ,  ter.  Fathul Umam (Bandung: Pustaka, 1985).
Majma‟  al-Lughah  al-„Arabiyyah, al-Mu’jam  al-Wasîth (Kairo:
Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2004). Mr.  Soepardjo  dkk., Manusia  dan  Masjarakat  Baru  Indonesia (Djakarta: Departemen PP dan K, 1960). Muhammad  Fuad  „Abd  al-Bâqî, Al-Mu‘jam  al-Mufahras  li  Alfâzh al-Qur’ân al-Karîm (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1991).
Muhammad  Husain  Haekal, Sejarah  Hidup  Muhammad ,  ter.  Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
Muhammad  Imarah, Islam  dan  Pluralitas:  Perbedaan  dan Kemajemukan  dalam  Bingkai  Persatuan (Jakarta:  Gema  Insani Press, 1999).
Muhammad Chirzin, Reaktualisasi Jihad fî Sabîl al-Lâh dalam Konteks Kekinian dan Keindonesiaan ___________________________________________________________
80 Ulumuna , Volume X Nomor 1 Januari-Juni 2006
Munawar Ahmad Anees dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davis  (ed .),  Wajah-wajah  Islam ,  ter.  A.E.  Priono  dan  Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992).
Murtadha Muthahhari, Jihad , ter. M. Hashem (Bandar-Lampung: YAPI, 1987).
Musa  Asy‟arie,  “Konstitusi  dan  Kemandekan  Budaya  Politik”,
Kompas , 24 September 2002.
Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Itu  Perilaku  Kita  Sendiri”, Kompas , 23 September 2002.
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah ,  ter.  Kamaluddin  A.  Marzuki (Bandung: Al-Ma‟arif, 1987). Sukarno, Tjamkan  Pantja  Sila!  Pantja  Sila  Dasar  Falsafah  Negara (Jakarta: Pradnja Paramita, 1964).
Sukidi, Teologi Inklusif Cak Nur (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001). Tamrin  Amal  Tomagola,  “Berperikemanusiaan,  tetapi  Tidak Adil”, Kompas , Senin, 15 Mei 2006. TB  Ronny  Rahman  Nitibaskara,  “Super  White  Collar  Crime”, Kompas , 1 Oktober 2002.
Wahbah  al-Zuhayli, Al-Fiqh  al-Islâmî  wa  Adillatuhu (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989).
Walter  Abbott  (ed.), The  Documents  of  Vatican  II (New  York:
Association Press, 1966).
William  Chang,  “Konsensus  Rasional  atas  Masalah  Moral”,
Kompas , 29 Mei 2002.
Yusuf  Qardhawi, Pendidikan  Islam  dan  Madrasah  Hasan  al-Banna , ter.  Bustami  A.  Gani  dan  Zainal  Abidin  Ahmad  (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).