## Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Musyawarah  dalam  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi Syariah

## Islamic Law Review on Deliberations in the Shariah Economic Dispute Settlement
Musyfikah Ilyas Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id
Info Artikel Abstract Diterima 13 September 2018

## Revisi I
17
Oktober 2018 Revisi II 08 Nopember 2018 Disetujui 05 Desember 2018 Musyawarah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  mencakup  segala  sesuatu  yang  diambil dari  orang  termasuk pendapat.  Sebagai  langkah  awal  dalam  menyelesaikan  sengketa memberikan  kemudahan  bagi  yang  berperkara  karena  bersifat  informal, sederhana dan fleksibel. Manfaat musywarah menggunakan biaya yang ringan, sengketa ekonomi syariah diselesaikan tanpa melibatkan pengadilan agama dan kemenangan didapatkan dari kedua belah pihak sehingga tetap terjalin silahturahmi.
Musyawarah  sangat  dianjurkan  dalam  hukum  Islam  untuk  mengakhiri pertikaian  dan  mengedepankan  musyawarah  dalam  menyelesaiakan persoalan umat.
Kata Kunci : Musyawarah, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah.
Deliberation is one of the dispute resolutions out of the court, in terms of people including their opinions. As a first step in resolving the dispute is to put the litigants at ease as it is informal, simple and flexible.
The  benefits  of  deliberation  are  using  a  low  cost,  resolved  without involving religious courts, and the victory is obtained from both parties with the result that the relationship continues.
Deliberation is highly recommended in Islamic law to resolve the dispute and to prior the deliberation in solving the problems of the people.
Keywords: Deliberation, Dispute Resolution, Sharia Economy.
Musyfikah Ilyas

## A. PENDAHULUAN
Ekonomi  Syariah  merupakan  bagian  dari  sistem  perekonomian  Syariah, memiliki  karakteristik  dan  nilai-nilai  yang  berfokus  pada  amar  makruf  nahi  mungkar dan diantaranya adalah karakteristik ekonomi Ila>hiyyah, ahlak, kemanusiaan, keadilan, dan  keseimbangan, 1 mewujudkan  integritas  muslim  yang  kaffah  dan  menguntungkan pemberdayaan ekonomi umat.
Para  pakar  ekonomi  syariah  menjelaskan  seperti  pendapat  Muhammad  Baqir As-Sadr bahwa suatu  cara atau jalan yang dipilih  oleh Islam  dalam  rangka mencapai kehidupan  ekonominya  dan  dalam  memecahkan  masalah  ekonomi  praktis  sejalan dengan konsepnya tentang keadilan., 2 sedangkan menurut Muhammad Abdul Mannan 3 ekonomi  Islam  sebagai  ilmu  sosial  yang  mempelajari  masalah-masaah  ekonomi  bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, adapun Muhammad Najetullah Siddiqi  menjelaskan  bahwa  ekonomi  syariah  adalah  respon  terhadap  tantangan ekonomi  pada  masa  tertentu  dan  usaha  keras  dilakukan  dengan  merujuk  kepada  al- Quran,  Sunnah,  Akal,  Ijtihad  dan  Pengalaman., 4 sedangkan  pendapat  Monzer  Kahf bahwa  sistem  ekonomi  syariah  bagian  dari  agama,  pencapaian falah,  peranan  yang sangat  positif  dari  negara., 5 Umer  Chapra  menyetakan  bahwa  kebijakan  dalam  suatu pembangunan  ekonomi  adalah  memberikan  kenyamanan,  mengurangi  konsentrasi kepemilikan, rekontruksi ekonomi, restrukturisasi finansial dan perencanaan kebijakan strategis., 6 sedangkan  Hasanuz  Zaman,  menyatakan  pengetahuan  dan  penerapan hukum  syariah  untuk  mencegah  terjadinya  ketidakadilan  atas  pemanfaatan  dan pengembangan  sumber-sumber  materiil  dan  tujuan  untuk  memberikan  kepuasan manusia  dan  melakukannya  sebagai  kewajiban  kepada  Allah  swt.  dan  masyarakat. 7 Dari beberapa defenisi,  penjelasan dan kebijakan yang dilakukan oleh pakar ekonomi tentang  ekonomi  syariah  adanya  korelasi  yang  sama  pada  setiap  pendapat  yakni bermuara pada prinsip yang Islami.
Perkembangan ekonomi syariah dalam berbagai sektor terutama sektor regulasi tidak bisa terbantahkan, seiring perkembangan ekonomi syariah membutuhkan pondasi yang  kukuh,  oleh  karenanya  dibutuhkan  pemahaman  ekonomi  syariah  secara komprehensif.  Di  Indonesia  pada  Tahun  2016  lahirnya  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyelesiaan  Sengketa  Ekonomi  Syariah tentunya memiliki prospek kedepan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.
1 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3 2 M. Aslam Haneef, Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
3 M.  Abdul  Mannan, The  Making  of  An  Islamic  Economic  Sosiety (Cairo:  Internasional Association  of  Islamic  Society,  1984).  Bisa  juga  merujuk  pada  buku Islamic  Economics:  Theory  dan Practice .  Sebagai  salah  satu  teks  rujukan  ekonomi  Syariah  pertama,  Mannan  dianugerahi Highest Academic Award of Pakistan pada tahun 1974.
4 Muhammad Nejatullah Siddiqi, Role of The State in The Ekonomi in Islamic Perspective (UK. The Islamic Foundaition, 1992), h. 69
5 Monzer  Kahf, The  Principle  of    Sosioeconomic  Justice  in  the  Contemporary  Fiqh  of  Zakah . Iqtishad Journal of Islamic Economic, Vol I No. I, Muharram  1420 H.
6 Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
7 M.  Nur  Rianto,  Pengantar  Ekonomi  Sayriah  Teori  dan  Praktek  (Cet.  I;  Bnadung:  Pustaka Setia, 2015), h. 109-131.

## Musyfikah Ilyas
Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat dan kompleks, menghasilkan produk  ekonomi  syariah  yang  beragam,  meningkatnya  kerjasama  ekonomi,  tentu berimbas pada penyebab semakin rentangnya penyebab konflik atau sengketa ekonomi syariah.  Sebab  terjadinya  sengketa  ekonomi  syariah,  diantaranya  wanprestasi, perbuatan  melawan  hukum,  kerugian  salah  satu  pihak,  adanya  pihak  yang  tidak  puas atas  tanggapan  yang  menyebabkan  kerugian  dan  penyebab  lainnya  dan  keadaan memaksa.  Tentu  saja  harapan  besar  bahwa  ekonomi  syariah  berjalan  sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi implikasi yang berbeda dengan yang diharapkan dan untuk mengatasinya perlu ada aturan yang jelas dan pasti agar jalan penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur setidaknya ada dua pilihan penyelesaian  sengketa, pertama,  penyelesian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  litigasi yakni  penyelesaian  sengketa  yang  diselesaikan  melalui  lembaga  pengadilan  dengan berbagai  hukum  acaranya,. kedua  penyelesian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur nonlitigasi  yakni  penyelesaian  sengketa  yang  penyelesaiannya  diselesaikan  di  luar pengadilan  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  meliputi  APS  (alternative penyelesaian  sengketa)  atau  diistilahkan  ADR  ( alternative  dispute  resolution), Arbitrase,  dan  lembaga  konsumen.  Salah  satu  bentuk  APS  sebagai  penyelesaian sengketa  musyawarah  akan  dijelaskan  secara  komprehensif  tentang  musyawarah  dari aspek hukum Islam.

## A. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  literatur  pustaka,  mengumpulkan  data-data  yang bersumber dari  literatur  dan dokumen yang relevan  yang kemudian dianalisis dengan menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  hukum  Islam  sehingga  persoalan yang  menjadi  kajian  dalam  artikel  ini  akan  terjawab  yaitu  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui jalur musyawarah.

## B. PEMBAHASA
Pengertian Musayawarah
Konsep  musyawarah  merupakan  salah  satu  pesan  syariat  yang  sangat ditekankan  di  dalam  al-Quran  keberadaannya  dalam  berbagai  bentuk  pola  kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam  skala besar yakni sebuah negara yang terdiri  dari pemimpin dan rakyat,  konsep  musyawarah  merupakan  suatu  landasan  tegaknya  kesamaan  hak  dan kewajiban dalam  kehidupan manusia, di  mana antara pemimpin dan rakyat  memiliki hak  yang  sama  membuat  aturan  yang  mengikat  dalam  lingkup  kehidupan bermasyarakat.
Pentingnya  konsep  musyawarah  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  sangat  di  tekankan  dalam  al- Qur’an  bahwa  konsep  musyawarah merupakan  tradisi  umat  muslim  pada  masa  nabi  yang  harus  terus  dilestarikan  dalam tatanan kehidupan sekaligus merupakan perintah Allah yang disampaikan kepada nabi sebagai  salah  satu  landasan  syariah  yang  harus  tetap  ditegakan,  terutama  dalam kehidupan modern saat ini.
Musyfikah Ilyas
Akar  kata  musyawarah  yang  sudah  menjadi  bahasa  Indonesia  tersebut  adalah روش yang  berakar  kata  sy-wa-ra  ( ر  و  ش )  berarti  menampakan  sesuatu  atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. 8 Musyawarah bararti menampakan sesuatu yang semula  tersimpan  atau  mengeluarkan  pendapat  yang  baik  kepada  pihak  lain. Sedangkan ahli Bahasa mengungkapkan bahwa istilah ىروش berasal dari kata رواش
– رواشي -
ةرواشم yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu, 9 bentuk  lain  dari  kata  kerja  ini  adalah asyara (memberi  isyarat), tasya>wara,
(berunding saling tukar pendapat), syawir (pendapat) musyawarah
dan mustasyir (minta pendapat orang lain). Jadi syura adalah menjelaskan, menyatakan atau mengajukan pendapat  yang baik, di sertai dengan menanggapi dengan baik pula pendapat  tersebut  untuk  mencapai  kemaslahatan  bersama  dengan  maksud  mencapai putusan atas penyelesaian masalah bersama.
Musyawarah  merupakan  salah  satu  prinsip  dalam  Islam  dan  manusia diperintahkan  Allah  swt.  untuk  melaksanakannya.  Karena  pentingnya  musyawarah dalam  Islam,  salah  satu  surah  dalam  al-Quran  surah  ke-42  dinamakan  asy-syu>ra> (musyawarah)  dalam  al-Quran  musyawarah  terdapat  dalam  tiga  ayat.  (1)  Q.S.  asy- syu>ra (42) ayat 38 dengan menggunakan kata syu>ra>.;
َنوُقِفنُي  ۡمُهٰـَنۡق َز َر اَّمِم َو  ۡمُہَنۡيَب  ٰى َروُش  ۡمُه ُر ۡمَأ َو َة ٰوَلَّصلٱ ْاوُماَقَأ َو  ۡمِہِ ب َرِل ْاوُباَجَت ۡسٱ َنيِذَّلٱ َو Terjemahan:
Dan  [bagi]  orang-orang  yang  menerima  [mematuhi]  seruan  Tuhannya  dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  [diputuskan]  dengan  musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
(2) Q.S. al-Baqarah (2) ayat 233 dengan kata tasya>wur
ۗ اَمِہۡيَلَع َحاَنُج  َلََف  ٍ۬ ر ُواَشَت َو اَمُہۡنِ م  ٍ۬ ضا َرَت نَع ًلااَصِف اَدا َرَأ  ۡنِإَف Terjemhan: Apabila  keduanya  ingin  menyapih  [sebelum  dua  tahun]  dengan  kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.
(3) Q.S. ali Imran  (3) ayat 159  dengan kata sy>awir.
َنيِلِ ك َوَتُمۡلٱ  ُّب ِحُي َ َّللَّٱ َّنِإ ۚ  َِّللَّٱ ىَلَع  ۡلَّك َوَتَف  َت ۡم َزَع اَذِإَف ۖ  ِر ۡمَ ۡلۡٱ ىِف  ۡمُه ۡرِواَش َو  ۡمُهَل  ۡرِفۡغَت ۡسٱ َو  ۡمُہۡنَع  ُف ۡعٱَف Terjemahan:
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah-lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  ma’afkanlah  mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan  itu  [1].  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
8 Abi  Al-  Husain Ahmad bin Faris,  Maqayid al-Lughah, Juz III (t.t: Dar al-Fikr, t.th.), h. 226. Jamaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn al Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, Lisan al-Araby (Bairut: Dar al-Fikr, 1990), h. 434.
9 Ibrahim Anis, Mu’jam al -Wasith , Juz I (Teheran: Maktabah al-Ilmiah, t.th.), h. 501.
Ketiga  ayat  itu,  surah  asy-syu>ra  (42)  ayat  38  adalah  ayat  yang  lebih  dahulu diturunkan dan termasuk dalam surah Makkiyah) kedua ayat lainnya termasuk dalam surah  Madani>yah  (diturunkan  dalam  periode  Nabi  saw.  di  Madinah).  Surah  ali  Imran (3) ayat 159 diturunkan ketika berakhirnya Perang Uhud pada tahun ke-3 Hijrah. 10
Ayat  diatas  menjelaskan  anjuran  bermusyawarah  sebagai  salah  satu  ajaran mendasar  dalam  Islam  yang  harus  dipraktekan  oleh  umat  Islam  dalam  pengembilan keputusan  untuk  menyelesaian  berbagi  persoalan  umum  sehingga  dalam  persoalan sengketa  ekonomi  syariah,  musyawarah  bisa  digunakan  sebagai  sistem  dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Sejarah  Musyawarah  pada  masa  Rasulullah  saw.  telah  dipraktekkan  dalam pengambilan  keputusan  dan  telah  dikenal  serta  membudaya  di  masyarakat  Arab sebelum  masa  kenabian  Muhammad  saw.  dalam  menghadapi  setiap  persoalan  yang menyangkut orang banyak mereka biasanya menghimpun para pemuka kabilah ( zu> asy- syu>ara>)  untuk  bermusyawarah  bagi  penyelesaiannya.  Praktek  musyawarah  ini  terus dilestarikan dan dikembangkan oleh Islam dan dilaksanakan Rasulullah saw. serta para sahabatnya.  Salah  satu  contoh  praktek  musyawarah  yang  dijalankan  Rasulullah  saw. adalah  dalam  piagam  Madinah  merupakan  perjanjian  antara  Nabi  saw.  sebagai pemimpin  umat  Islam  dengan  masyarakat  Madinah  yang  terdiri  atas  suku-suku  dan agama  yang  berbeda  terdapat  ketentuan  yang  menjunjung  tinggi  musyawarah  yaitu “ Dalam kehidupan kemasyarakatan harus selalu saling bermusyawarah dan menasehati (antara  masyarakat  Islam  dengan  Yahudi)  dalam  kebaikan,  bukan  dalam  perbuatan dosa.”
Ruang Lingkup dan Bentuk Musyawarah
Objek  permasalahan  yang  perlu  di  musyawarahkan  menurut  Rasyid  Ridha adalah  yang  menyangkut  persoalan  keduniawian  yang  tidak  terdapat  ketentuannya dalam  al-Quran  dan  sunnah.  Permasalahan  keagamaan  semata-mata  sepenuhnya menjadi  wewenang  Allah  swt.  melalui  firman-Nya  dan  wewenang  Rasulullah  saw. melalui sunnahnya. Di luar ruang lingkup itu termasuk bidang ijtihad yang memerlukan musyawarah.  Ar-Razi  Muhammad  Mustafa  al-Mara>gi,  Abu  Bakar  al-Jassa>s berpendapat bahwa kata umur dan amr dalam surah asy-Syu>ra> (42):38  dan Ali Imran (3): 159 menunjuk kepada segala sesuatu yang tidak teratur secara jelas (eksplisit) oleh al-Quran  dan  Sunnah. 11 Oleh  karena  menurut  mereka  ruang  lingkup  persoalan  yang menjadi  objek  musyawarah  tidak  hanya  terbatas  pada  persoalan  duniawi  seperti pendapat  Rasyid  Ridha  tetapi  meliputi  urusan  agama  yang  tidak  ada  nash  nya  yang pasti  dalam  al-Quran  dan  sunnah.  Jadi  menurut  mereka,  yang  perlu  dimusyawarakan meliputi persoalan duniawi dan agama yang ketentuannya tidak bersifat pasti (qat’i), tetapi relatif (z}anni) karena itu ketentuan dan keputusan hasil musyawarah pun bersifat zanni  yang  bisa  diperbaiki  atau  diubah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perkembangan zaman.
10 Abdul  Azis  Dahlan  (ed), Ensiklopedi  Hukum  Islam, Jilid  4  (Cet.  V;  Jakarta:  Ichtiar  van Hoeve, 2001), h. 1263 11 Abdul Aziz DAhlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, h. 1264-1265
Musyfikah Ilyas
Adapun  orang-orang  yang  berhak  melakukan  musyawarah  dalam  urusan  yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, dalam literatur hukum Islam dikenal konsep ahl  al  h}all  wa  al- ‘aqd (pakar  dalam  mengambil  keputusan  dan menyelesaikan masalah). 12 Bentuk syu>ra> yang dianjurkan di dalam Al-Quran tidak menjelaskan dalam bentuknya.  Pada  dasarnya  untuk  memberi  kesempatan  kepada  setiap  masyarakat  dan pencari  keadilan  untuk  menyusun  bentuk  syu>ra>  yang  mereka  inginkan  sesuai  dengan perkembangan  dan  ciri  masyarakat  masing-masing,  sehingga  musyawarah  dapat dijadikan  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam  berbagai  persoalan  yang dihadapi oleh masyarakat.
Landasan Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Bentuk Musyawarah Alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS)  atau  dikenal  juga  dengan alternative dispute  resolution  (ADR).  Meskipun  memaknai  bahasa  yang  umum  dan  holistik. Namun pada prinsipnya alternatif penyelesaian sengketa (APS) tidak dapat secara serta merta  mewakili  keseluruhan  dari  jenis  dan  bentuk  penyelesaian  sengketa  secara nonlitigasi,  setidaknya  pendapat  ini  dilandasi  oleh  beberapa  alasan  yang  cukup kuat. 13 Setidaknya  terdapat  dua  alasan: pertama,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (APS)  atau  dikenal  juga  dengan Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  diatur  oleh undang-undang  tersendiri  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., kedua, terdapat peyelesaian sengketa secara  nonlitigasi  di  luar  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (APS)  atau Alternative Dispute  Resolution    (ADR)  misalnya  penyelesaian  sengketa  diatur  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK) yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Secara  garis  besar,  alternatif  penyelesaian  sengketa  terdiri  dari  dua  jenis mekanisme, Pertama, dengan sistem musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk di antaranya mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Kedua, arbitrase yang terdiri  dengan berbagai instrumemnya. Pada umumnya, para pihak menganggap mekanisme penyelesaian melalui jalur nonlitigasi ini adalah awal ( first resort). Adapun jalur  litigasi  baru  digunakan  manakala  upaya  penyelesaian  nonlitigasi  tidak  berhasil dilakukan.  Menguraikan  musyawarah  sebagai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah jalur nonlitigasi sebagai berikut:
1. Mediasi
Mediasi  merupakan  pengelesaian  sengketa  jalur  nonlitigasi  melalui  proses perundingan  para  pihak  dengan  di  bantu  oleh  mediator  sebagai  perantara  ataupun penghubung. Dalam proses mediasi, mediator sebagai penengah dan fasilitator bagi yang  berperkara.  Mediasi  dilakukan  berdasarkan    Penyelesaian  sengketa  jalur nonlitigasi dan litigasi 14 sesuai ketentuan pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Mediasi  dalam  sengketa  ekonomi Syariah  terdapat  lima  tahapan  yakni  kedua  belah  pihak  sepakat  menempuh  proses
12 Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, h. 1264
13 Amran  Saudi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Teori dan Praktik (Cet.  I;  Jakarta:  Kencana, 2017), h. 61 14 Abdul  Mannan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama (Cet.  III;  Jakarta:  Kencana,  2016),  h.  450.  Mardani, Hukum  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia (Cet.  I; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 109-110

## Musyfikah Ilyas
mediasi., memahami konflik yang menjadi permasalahan., membangkitkan pilihan- pilihan pemecahan masalah., mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan. Mediasi  memberikan  jalan  mudah  menyelesaian  konflik  yang  disebabkan  oleh sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Masyarakat.
2. Konsultasi
Konsultasi  merupakan  suatu  tindakan  yang  bersifat  personal  antara  suatu  pihak (klien)  dan  pihak  lain  yang  merupakan  konsultan,  yang  memberikan  pendapatnya atau  saran  kepada  klien  tersebut  untuk  memenuhi  keperluan  dan  kebutuhan  klien. Konsultan  hanya  memberikan  pendapat  (hukum)  kepada  klien  dan  selanjutnya keputusan  mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi  di serahkankan kepada para pihak. 15
Asas  konseling  memiliki  beberapa  etika  yang  dijadikan  sebagai  dasar    untuk melakukan konsultasi, dasar konsultasi  tersebut dijadikan pertimbangan. Asas lain yang bisa digunakan dalam konsultasi, diantaranya: 16
1) Asas Kerahasiaan Menjaga  rahasia  pihak  berperkara  sebagai  bentuk  penghargaan  sehingga  dapat menimbulkan rasa aman, menghilangkan kekhawatiran penyalahgunaan rahasia dan kepercayaan yang diberikan kepada konsultan.
2) Asas Kesukarelaan Proses  konsultasi  tidak  mengandung  unsur  paksaan,  dan  membutuhkan kerjasama  yang  demokratis  antara  konsultan  dan  pihak  berperkara.  Kerjasama akan  terjalin  jika  dengan  suka  rela  dan  terbuka  menjelaskan  masalah  yang dihadapinya.
3) Asas Kemandirian
Pada  akhir  konsultasi,  dan  konsultan  telah  menjelaskan  pendapat  hukumnya, maka selanjutya keputusan tetap diserahkan kepada para pihak.
3. Negosiasi Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa jalur nonlitigasi,  antara dua orang yang berperkara atau lebih untuk dikompromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam menyelesaikan perkara untuk mencapai kesepakatan bersama. 17
Mencapai  kesepakatan  yang  diharapkan  maka  perlu  memperhatikan  beberapa  hal dalam bernegosiasi yakni: memahami tujuan yang ingin dicapai; menguasai materi yang  akan  dinegosiasikan;  memahami  tujuan  dari  negosiasi  itu  sendiri;  dan memahami keterampilan teknis bernegosiasi.
Proses  negosiasi  tidak  terikat  secara  formal  dan  apabila  berhasil  mencapai kesepakatan,  maka  para  pihak  membuat  kesepakatan  secara  tertulis  berupa  akta perdamaian  yang  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  dan kemudian  didaftarkan  di  pengadilan  dengan  tenggang  waktu  30  hari  sejak kesepakatan tersebut ditandatangani.
15 Abdul  Mannan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama, h. 442
16 Hallen A, Bimbingan dan Konseling (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 66-74
17 Abdul  Mannan, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama , h. 442-445.
Musyfikah Ilyas
Ketentuan  negosiasi  di  atur  pada  Pasal  6  ayat  (2)  ,  (6)  dan  (7)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, sebagai  dasar  untuk  mendapatkan  pengesahan.  Penyelesaian  sengketa  jalur nonlitigasi  dengan  menggunakan  negosiasi  berdasarkan  ketentuan  umum  dalam Q.S. an-Nisa 135
ا َّوَق ا ْوُن ْوُك ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي
ْمُكِسُفْنَا ىٰٰٓلَع  ْوَل َو ِ ه ِللَّ َءۤاَدَهُش ِطْسِقْلاِب َنْيِم
Terjemahan: Hai  Orang-orang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar  penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri.
Proses  kreatif  dalam  menyelesaiakan  sengketa  ekonomi  syariah  dengan menggunakan  negosiasi  dengan  mempertemukan  pihak-pihak  dengan  modelnya sendiri  terhadap  apa  yang  akan  dicapai.  Kunci  yang  harus  diperhatikan  dalam negosiasi: pertama,  menangkap  kesempatan,  kesempatan  dalam  menyelesaikan sengketa  ekonomi  syariah  dengan  model-model  yang  ideal  dalam  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  buat  sendiri  oleh  para  pihak  yang  berperkara  dan menyatukannya  dalam  bentuk  negosiasi. Kedua,  pentingnya  kepercayaan, keberhasilan  negosiasi  tergantung  pada  pihak  yang  bersengketa  pada  saat melakukan  negosiasi,  sehingga  dalam  bernegosiasi  sangat  dibutuhkan  kepercayaan para pihak. Ketiga, Fleksibelitas, proses negosiasi yang membutuhkan kesepakatan dalam  memenuhi  kepentingan  para  pihak,  tentu  harus  sefleksibel  mungkin,  untuk menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang.
Negosiasi  merupakan  saah  satu  cara  yang  paling  aman,  cepat,  tepat,  dan convidensial  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi karena  tidak  melibatkan  pihak  ketiga  dalam  penyelesaiannya  dan  para  pihak membuat sistem komunikasi dan membuat model-model kesepakatan sendiri untuk mencapai kesepakataan yang memihak kepentingan para pihak berperkara.
4. Konsiliasi Usaha  perdamaian  dengan  menggunakan  pihak  ketiga  yang  disebut  konsiliator dengan  mengupayakan  pertemuan  diantara  pihak  yang  berselisih,  pertemuan konsiliasi bisa juga disebut pertemuan suka rela. konsiliator biasanya tidak terlibat secara  mendalam  atas  subtansi  dari  perselisihan  dan  pertemuan  konsiliasi  dapat berupa  permintaan  maaf,  perubahan  kebijaksanaan  dan  kebiasaan,  memeriksa kembali  prosedur  pekerjaan,  mempekerjakan  kembali,  ganti  rugi  uang  dan sebagainya.
Konsiliasi  diatur  dalam  ketentuan  pasal  1  ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  memuat penjelasan konsiliasi sebagai salah satu cara yang yang digunakan para pihak yang bersengketa sebagai jalan menyelesaikan sengketa.
Hasil  dari  kesepakatan  kedua  pihak  melalui  konsiliasi  harus  dibuat  secara  tertulis dan  ditanda  tangani  secara  bersama  oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dan didaftarkan di Pengadilan Agama. Kesepakatan tertulis dari konsiliasi bersifat final dan mengikat.
5. Penilaian Ahli
Dasar  ketentuan  tentang  penilaian  ahli  berdasarkan  pada  Pasal  1  angka  (10)  dan Pasal  6  ayat  (3)    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesian Sengketa EKonomi Syariah. Berdasarkan aturan diatas maka
penilaian  ahli  bisa  dijadikan  sebagai  alternatife  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah  dengan  meminta  bantuan  berupa  nasihat  ahli  dan  memuat  pendapat- pendapatnya yang nantinya dijadikan acuan dalam menyelesaian perkara para pihak yang  berperkara  untuk  mencapai  kesepakatan  bersama. 18 Selanjutnya  kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan perdamaian.
Musyawarah  sebagai  cara  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hendaknya melalui  dengan  proses  musyawarah  dengan  mengutamakan  pertimbangan  moral  dan bersumber  dari  hati  nurani  yang  luhur.  Sedapat  mungkin  usul  atau  pendapat  mudah untuk  dipelajari,  dilakukan  atau  bahkan  hasilnya  dilaksanakan  nantinya,  yang dibicarakan harus diterima akal sehat dan tidak menyusahkan. Dan hasil musyawarah sesuai dengan kepentingan bersama yang mendatangkan kemaslahatan.
Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  proses  musyawarah  saling  memahami apa  yang  sedang  dimusyawarahkan  untuk  mengambil  keputusan  sehingga mendatangkan  kemaslahatan  dan  jika  menghasilkan  putusan  dalam  bermusyawarah, maka menerima  hasil putusan yang sudah diambil adalah keputusan yang terbaik.
Menerima  masukan  masukan  dalam  bentuk  kritik,  usul  maupun  saran  dalam bermusyawarah karena tidak ada unsur pemaksaan dalam mengambil suatu keputusan sehingga dibutuhkan saling memahami dan menghargai pendapat dari orang lain. Jika nantinya  kemungkinannya  tidak  didapatkan  pendapat  yang  baik  atau  tidak menguntungkan bagi kedua pihak yang bersengketa atau beberapa pendapat dianggap sama  baiknya  maka  jalan  ditempuh  adalah  mencari  pendapat  yang  paling mendatangkan kemaslahatan.
Musyawarah jika ditilik dari berbagai hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum  positif tidak  ada  yang  menjelaskan  sistemnya  secara  mendetail  sehingga  para yang  berperkara  bisa  mengambil  cara  atau  bentuk  baru  dalam  musyawarah  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah,  beberapa  yang  diuraikan  diatas  hanya sebagian saja sehingga  bentuk musyawarah apapun selama tidak bertentangan dengan syarait Islam bisa digunakan selama mendatangkan kemaslahatan.
Manfaat Musyawarah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi
1. Sistem penyelesaian sengketa dengan bersifat informal, sederhana dan fleksibel.
2. Menggunakan  biaya  yang  ringan  karena  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah diselesaikan oleh pihak yang berperkara sendiri.
3. Kemenangan didapatkan dari kedua belah pihak sehingga tetap terjalin silahturahmi demi terwujudnya keadilan sosial rahmatan lil alamin.
4. Para  pihak  menyelesaikan  konflik  dengan  baik  dan  hasilnya  dapat  diterima  oleh kedua pihak yang bersengketa.
Alternatif  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi  dalam bentuk musyawarah berdasarkan uraian di atas merupakan cara yang paling sederhana, aman,  hemat  biaya  dan  waktu,  fleksibel,  dan  terjangkau  tanpa  harus  melibatkan pengadilan sebagai solusi awal dalam menyelesaian sengketa ekonomi syariah.
18 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama , h. 459.
Musyfikah Ilyas

## D. PENUTUP
Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  jalur  nonlitigasi  salah  satu  jenis mekanisme  penyelesaian  sengketa  yakni  sistem  musyawarah.  Sebagai  langkah  awal dan cara yang paling mudah, efektif, efesien dalam mengatasi konflik, sejalan anjuran dalam  al-Quran dan sunnah. Musyawarah dapat menjadi  aternatif solusi penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  yang  dianggap  sesuai  dengan  karakter  dan  kepribadian masyarakat Indonesia.
Implikasi
Menawarkan  dan  mengedepankan  musyawarah  untuk  menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah.  Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak yang berkonflik untuk  menyelesaikan  dengan  jalan  musyawarah.  Dan  mengembalikan  kepercayaan masyarakat  untuk  mengaktualisasikan  ajaran  agamanya  yang  menjunjung  tinggi konsep musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang semakin kompleks dan rumit sehingga dapat mendatangkan maslahat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Al- Husain Ahmad bin Faris, Maqayid al-Lughah, Juz III. t.t: Dar al-Fikr, t.th.
Ali, Zainuddin. Hukum Ekonomi Syariah. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Abdul Azis Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4. Cet. V; Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 2001.
Anis, Ibrahim. Mu’jam al -Wasith, Juz I. Teheran: Maktabah al-Ilmiah, t.th.
Chapra, Umer. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Haneef,  M.  Aslam. Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer.  Jakarta:  Rajawali  Press, 2010.
Hallen A, Bimbingan dan Konseling. Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002.
Jamaluddin  Muhammad Ibn  Mukram  Ibn  al  Manzhur  al-Afriqiy  al-Mishriy, Lisan  al- Araby. Bairut: Dar al-Fikr, 1990.
Kahf, Monzer. The Principle of  Sosioeconomic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah. Iqtishad Journal of Islamic Economic, Vol I No. I, Muharram  1420 H.
Mannan, M. Abdul. The Making of An Islamic Economic Sosiety. Cairo: Internasional Association of Islamic Society, 1984.
Mannan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Perspektif  Kewenangan  Peradilan Agama. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2016.
Rianto,  M.  Nur.  Pengantar  Ekonomi  Sayriah  Teori  dan  Praktek.  Cet.  I;  Bnadung: Pustaka Setia, 2015.
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah. Role  of  The  State  in  The  Ekonomi  in  Islamic Perspective. UK. The Islamic Foundaition, 1992.
Saudi,  Amran. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Teori  dan  Praktik  .  Cet.  I;  Jakarta: Kencana, 2017.
Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia . Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2011.