INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 2342-2349 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengelolaan Keuangan Dana Desa Penyengat Olak untuk Mewujudkan Desa yang Mandiri dengan Investasi
M.Afiqri 1 ✉ , Putri Apria Ningsih 2 , Bella Arisha 3
Universitas Islam Negeri STS Jambi
Email: afiqri@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pengelolaan  keuangan  Desa  seharusnya  dilakukan  dengan  manajemen  yang  baik  dan  akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh  sebuah  Pemerintahan  Desa.  Dengan  adanya  kebijakan  Dana  Desa  tersebut,  maka  dimensi manajemen  pada  pelaksanaan  kebijakan  Dana  Desa  tersebut  perlu  untuk  diterapkan  dengan  baik. Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  bagaimana pengelolaan  keuangan  dana desa dan  mengetahui  apakah  pengelolaan  keuangan  dana  desa  dapat  meningkatkan  kemandirian masyarakat  Desa  Penyengat  Olak.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif. Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  observasi,  interview,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Penyengat  Olak,  yaitu  terdiri  dari  :  a) Perencanaan,  b)  Pelaksanaan,  c)  Penatausahaan,  d)  Pelaporan,  dan  e)  Pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan dana desa dapat meningkatkan kemandirian masyarakat Desa Penyengat Olak dimana  hal  pertama  yang  harus  diperhatikan  untuk  mewujudkan  desa  mandiri  dengan  investasi  di pedesaan  adalah  mempelajari  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Diantara  usaha  yang  telah  dibentuk dan berjalan hingga saat ini adalah Minimarket, UMKM (Batik, Thai Te Box, Buah), Pom Bensin Mini, Usahatani,  Peternak  Ayam  Potong  dan  Kambing.  Masyarakat  Desa  Penyengat  Olak  dinilai  telah menjalankan  sebagai  masyarakat  yang  mandiri  dalam  mengembangkan  usaha  sehingga  dapat membantu perkonomian desa.
Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Desa Mandiri

## Abstract
Village financial management should be carried out with good and accountable management because the funds that enter the Village are not small funds, but are very large to be managed by a Village Government.  With  the  existence  of  the  Village  Fund  policy,  the  management  dimension  in implementing the Village Fund policy needs to be implemented well. The aim of this research is to find out how  the  financial  management of village  funds  is  and  whether financial  management of  village funds can increase the independence of the Penyengat Olak Village community. The research method used  is  qualitative  research.  The  research  instruments  used  were  observation,  interviews  and documentation.  The  results  of  the  research  show  that  village  fund  management  in  Penyengat  Olak Village  consists  of:  a)  Planning,  b)  Implementation,  c)  Administration,  d)  Reporting,  and  e) Accountability.  Financial  management  of  village  funds  can  increase  the  independence  of  the Penyengat  Olak  Village  community,  where  the  first  thing  that  must  be  considered  to  create  an independent  village  by  investing  in  the  countryside  is  studying  the  habits  of  the  local  community. Among the businesses that have been formed and are running to date are Minimarkets, MSMEs (Batik, Thai  Te  Box,  Fruit),  Mini  Gas  Stations,  Farming  Businesses,  Broiler  Chicken  and  Goat  Breeders.  The Penyengat  Olak  Village  community  is  considered  to  have  run  as  an  independent  community  in developing businesses so that they can help the village economy.
Keywords: Village Funds, Financial Management, Independent Village

## PENDAHULUAN
Dana  Desa,  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara, merupakan  hasil  dari  inisiatif  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dana  tersebut  secara  khusus  dialokasikan  bagi  Desa  dan  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota.  Penggunaan  dana  tersebut  diarahkan untuk  mendukung  pelaksanaan  pemerintahan,  kegiatan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  (Nafidah  et  al,  2016).  Pemerintah  Pusat mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah yang substansial untuk disalurkan kepada Desa. Pada  tahun  2018,  alokasi  anggaran  mencapai  Rp60  triliun,  dengan  realisasi  dana  desa mencapai Rp59,86 triliun atau mencapai 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa mengalami peningkatan menjadi Rp70 triliun, dan realisasinya hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun  atau  sekitar  60,29%.  Pada  tahun  2020,  alokasi  dana  kembali  meningkat  menjadi Rp72  triliun.  Dalam  konteks  pemberian  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Muaro Jambi, terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun-
tahun  sebelumnya.  Data  dari  Kementerian  Keuangan  menunjukkan  peningkatan  yang cukup  besar pada Dana Desa  (DD) beserta Alokasi Dana Desa  (ADD) Kabupaten Muaro Jambi(BPKP, 2018).
Tabel 1. Tabel Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022 No Tahun Alokasi Dana Desa (Ribuan Rupiah) 1 2017 101.965.480 2 2018 107.170.532 3 2019 123.271.746 4 2020 127.102.047 5 2021 127.901.177 6 2022 129.650.213
Manajemen  dana  yang  efektif  terkait  dengan  alokasi  dana  pada  berbagai  bentuk investasi secara efisien, dan usaha untuk mengumpulkan dana guna pembiayaan investasi atau  pengeluaran  dengan  efisiensi  yang  tinggi.  Keberhasilan  pembangunan  desa  juga memerlukan  kerja  sama  berbagai  pihak  demi  kemajuan  desa.  Adanya  kerjasama  dan investasi antara pemerintah dan pelaku usaha dapat membantu pembangunan desa untuk mendongkrak  perekonomian  masyarakat  perdesaan. Pembangunan  ekonomi  perlu  di dukung oleh investasi yang merupakan salah satu sumber terpenting dalam pertumbuhan ekonomi(Agustina dan Eka, 2018).
Penetapan  alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  didasarkan  pada beberapa karakteristik, seperti Luas Wilayah (LW), Jumlah Penduduk (JP), Indeks Kesulitan Geografis (IKG), dan Jumlah Penduduk Miskin (JPM). Dengan mempertimbangkan faktor- faktor ini, Kabupaten Muaro Jambi menetapkan alokasi dana desa untuk setiap desa, salah satu penerima dana desa yaitu Desa Penyengat Olak (Kecamatan Jambi Luar Kota). Untuk melihat bagaimana tingkat transparansi dalam penggunaan dana desa di Desa Penyengat Olak,  dan  mekanisme  yang  memastikan  akuntabilitas  penggunaan  dana  desa  kepada masyarakat.  Permasalahan  keenam  mencakup  pengembangan  sumber  daya  manusia. Untuk  mengetahui  bagaimana  alokasi  dana  desa  di  Desa  Penyengat  Olak  memberikan kontribusi  terhadap  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  melalui  pendidikan  dan pelatihan masyarakat.  Penelitian  akan mengeksplorasi kemitraan  dengan pihak  eksternal sebagai  permasalahan.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pengelolaan keuangan dana desa di Desa Penyengat Olak dan untuk mengetahui apakah
pengelolaan  keuangan  dana  desa  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa Penyengat Olak

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  pendekatan  ilmiah  yang  digunakan  untuk  mendapatkan data  dengan  cara  yang  objektif,  valid,  dan  reliable.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencerminkan penelitian yang berkaitan dengan pemahaman perilaku umum, persepsi, motivasi dan tindakan subjek. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyengat  Olak  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi  Provinsi  Jambi. Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Mei  2023  sampai  selesai.Penelitian  menggunakan  dua jenis  sumber  data  yaitu  data  primer  yang  didapat  dari  hasil  wawancara  yang  diperoleh dari  subjek  sebagai  sumber  data  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen-dokumen terkait  dengan  prosedur  pengelolaan  keuangan  desa,  seperti  dokumen  yang  memuat informasi seputar Permendagri No 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  interview,  dan dokumentasi.  Untuk  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,  peningkatan  kualitas  hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  dan dituangkan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa.  Perlunya  pengelolaan  dana  desa dalam hal ini untuk dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dengan investasi.

## Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan  dana  desa  merupakan  hal  yang  tidak  terpisahkan  dari  APBD, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Berikut adalah Penerimaan Dana Desa di Desa Penyengat Olak Kecamatan Kecamatan Jambi Luar Kota tahun 2023:
Tabel 2. Anggaran Dana Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota
No. Tahun Pendapatan Desa (Dana Desa) (Rupiah) 1. 2019 827.981.000 2. 2020 827.247.000
3. 2021 834.245.000 4. 2022 1.068.932.000 5. 2023 905.103.000
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari  kantor  Desa  Penyengat  Olak  bahwa pendapatan desa bukan hanya berasal dari Dana Desa (APBN), melainkan juga diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD dalam hal ini  dapat diperoleh dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lainnya.

## a. Perencanaan
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan Alokasi Dana  Desa  (ADD)  diawali  dengan  musyawarah  desa  untuk  menyusun  rencana  tersebut. Sebelum melaksanakan Musrenbang desa, pemerintah desa menyiapkan format RKPDesa dan menyiapkan daftar kebutuhan masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan, kepala desa akan membentuk ADD TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Proses Musrenbang desa dipimpin oleh kepala desa. Jika seluruh peserta sepakat dengan keputusan akhir Musrenbang desa, maka rancangan tersebut akan dievaluasi dan ditetapkan sebagai RKPDesa.

## b. Pelaksanaan
Seluruh  dana  desa  yang  digunakan  dikelola  langsung  melalui  konsultasi  dengan perangkat  desa  dan  berbagai  perwakilan  masyarakat  lainnya.  Dana  desa  disalurkan pemerintah  pusat  melalui  rekening  khusus  desa.  Dana  desa  ini  kemudian  dikelola  oleh bendahara desa  dengan persetujuan kepala desa. Seluruh penerimaan dan pengeluaran kas  harus  dicatat  dan  dipertanggungjawabkan  pada  akhir  tahun.  Sesuai  instruksi pemerintah pusat, anggaran dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan  BUMDes  agar  desa  bisa  menjadi  desa  mandiri.  Temuan  wawancara  tersebut sebagaimana diketahui, pelaksanaan di Desa Penyengat Olak dilaksanakan sesuai format yang  telah  ditetapkan  pemerintah  secara  rutin  dan  dilakukan  pertanggungjawabann  di akhir tahun. Program-program desa dilakukan untuk membantu masyarakat desa dalam mencapai tujuan sebagai desa mandiri.

## c. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan dilaksanakan oleh Kaur Keuangan yang bertindak sebagai pelaksana  fungsi  kebendaharaan.  Dalam  proses  penatausahaan  ini,  setiap  transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), dan buku ini diakhiri dan  ditutup  setiap  akhir  bulan.  Kaur  Keuangan  sebagai  Bendahara  Desa  memiliki  peran
penting  dalam  tahap  penatausahaan.  Setiap  bulannya,  bendahara  desa  melaporkan keadaan keuangan desa. Bendahara desa secara sistematis mencatat transaksi keuangan yang  terjadi.  Bendahara  mengelola  penyelesaian  bulanan  buku  kas  umum,  buku  kas asisten pajak, dan buku tabungan bank sebagai laporan akuntansi kepada kepala desa.

## d. Pelaporan
Terkait  penggunaan  ADD,  laporan  rutin  dan  laporan  akhir  harus  disusun  sesuai aturan pengelolaan negara. Laporan penggunaan dana ADD disusun secara bertahap oleh kepala  desa  dan  kelompok  pendukung  sub  kota,  setelah  itu  kelompok  pendukung  sub kota membuat laporan di tingkat desa. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Bupati. Laporan penggunaan ADD meliputi laporan berkala dan laporan akhir. Proses pembuatan laporan berkala dan laporan akhir sama, namun lampiran pada lampiran laporan berbeda.

## e. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban  diwujudkan  dalam  bentuk  Laporan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  (LPPD)  dan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang terstruktur setiap akhir tahun. Pertanggungjawaban dilakukan berupa segala laporan dana desa dimana masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Pertanggungjawaban dilakukan pada setiap kegiatan dan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana desa.
Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kemandirian  Masyarakat  Desa dengan Investasi
Kemandirian  masyarakat  desa  merupakan  tujuan  utama  pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan,  dengan  adanya  desa  yang  mandiri  di  bidang  ekonomi  maka masyarakat  desa  akan  lebih  berkembang  serta  tidak  lagi  bergantung  kepada  pihak  lain. Pada Desa Penyengat Olak, pemerintah desa juga mendukung kegiatan masyarakat demi mencapai desa yang mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah desa mendukung berbagai  kegiatan  melalui  pengelolaan  dana  desa.  Seperti  yang  dijelaskna  oleh  Kepala Desa Penyengat Olak, Bapak R. AR, yang menyatakan bahwa:
“Dari  pemerintah  desa  yang  lama  sudah  membentuk  usaha  Minimarket  sebagai bentuk  dari  BUMDes  di  desa,  Harapannya  memang  usaha  Minimarket  ini  dapat menjadi salah satu alternative usaha yang dapat dikelola oleh desa sebagai bagian dari  desa mandiri.  Kemudian  kalau kegiatan lain ada pembinaan-pembinaan,  misal pembinaan petani dalam kelompok tani, pembinaan peternak ada juga, pembinaan usaha  batik  juga  pernah  karena  disini  hanya  ada  beberapa  usaha  batik  jadi
pemerintah  bantu  juga.  Jadi  memang  dengan  adanya  pembinaan  ini  diharapkan masyarakat bisa mengembangkan usaha.”
Ide  pengelolaan  mini  market  yang  dijabarkan  melalui  skema  BUMDesa  sangat realistis  untuk  diterapkan  di  wilayah  perdesan.  Seperti  yang  telah  dilaksanakan  oleh BUMDesa  Penyengat  Olak  yang  membangun  Minimarket.  Hal  ini  tentu  dapat  menjadi program desa mandiri dengan investasi.Dalam hal ini, kebijakan pemerintah desa dalam menciptakan  kemandirian  desa  adalah  dengan  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa  di  Desa Penyengat Olak. Diantara usaha yang telah dibentuk dan berjalan hingga saat ini adalah Minimarket, UMKM (Batik, Thai Te Box, Buah), Pom Bensin Mini, Usahatani, Peternak Ayam Potong dan Kambing

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Desa Penyengat Olak, yaitu terdiri dari: a) Perencanaa; b) Pelaksanaan; c) Penatausahaan; d) Pelaporan; dan  e)  Pertanggungjawaban.  Pengelolaan  keuangan  dana  desa  dapat  meningkatkan kemandirian  masyarakat  Desa  Penyengat  Olak  dimana  hal  pertama  yang  harus diperhatikan  untuk  mewujudkan  desa  mandiri  dengan  investasi  di  pedesaan  adalah mempelajari  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Kebijakan  pemerintah  desa  dalam menciptakan kemandirian desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa. Diantara usaha yang telah dibentuk dan berjalan hingga saat ini adalah Minimarket, UMKM (Batik, Thai Te  Box,  Buah),  Pom  Bensin  Mini,  Usahatani,  Peternak  Ayam  Potong  dan  Kambing. Masyarakat  Desa  Penyengat  Olak  dinilai  telah  menjalankan  sebagai  masyarakat  yang mandiri dalam mengembangkan usaha sehingga dapat membantu perkonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPKP]  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  “Petunjuk  Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa” (Jakarta, 2018).
Agustina,  Ika  &  Sembiring,  Eka.  Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Meningkatkan  Kemandirian  Desa  Di  Desa  Patumbakkampung  Kecamatan Patumbak  Kabupaten  Desliserdang  Provinsi  Sumatra  Utara. Jurnal  Otonomi Keuangan Daerah, 6 (1), 2018.
Nafidah,  Lina  Nasihatun,  Mawar  Suryaningtyas,  Stie  Pgri,  and  Dewantara  Jombang. “Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat.” BISNIS:  Jurnal  Bisnis  Dan
Manajemen Islam 3, no. 1 (2016)
Putri  Rodiah  Ulyani,  “Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Bahar  Mulya  Dan  Desa  Talang  Bukit  Kecamatan  Bahar  Utara  Kabupaten  Muaro Jambi Tahun 2018–2020” (Universitas Jambi, 2022)
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, n.d.