## JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume 6 Nomor 2 Juni 2023,
Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/ ISSN 2615-8574 (online)
Hal : 157 - 164
Relevansi Anggaran Pendidikan dengan Capaian Indeks Pembangunan Manusia Dimensi Pendidikan

## Siti Sanisah
Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. Ahmad Dahlan No.1 Pagesangan-Mataram-NTB Email: sitisanisah25@gmail.com
Abstract: The purpose of this study was to determine the relevance of the education budget to the achievement of the HDI education dimension in Central Lombok Regency. This naturalistic research data was obtained through focused synthesis, documentation, literature study and questionnaires which were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the relevance index reached 0,35% (less relevant), because the financing programs and educational activities were not in line with the grand design of education. The achievement of RLS is low (6.29) and HLS (13.87) which has an impact on the minimum education index (0.59). What is indicated to have an influence is the goodwill and political will of the government, sources of education budget, connectivity to education planning, implementation of educational programs and activities, management of education financing and commitment of education managers guided by good governance.
Keywords: relevance; education budget; HDI dimensions of education
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui relevansi anggaran pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Data penelitian naturalistik ini diperoleh melalui sintesis terfokus, dokumentasi, studi kepustakaan dan angket yang dianalisis melalui reduksi data, display data ,  verifikasi  dan  menarik  kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks relevansi mencapai 0,35% (kurang relevan), karena pembiayaan program dan kegiatan pendidikan tidak sejalan dengan grand design pendidikan. Capaian RLS menjadi rendah (6,29) dan HLS (13,87) yang berimbas pada minimya indeks pendidikan (0,59). Faktor yang terindikasi mempengarui adalah good will dan political will pemerintah, sumber anggaran pendidikan, konektivitas perencanaan pendidikan, kejelasan program dan kegiatan pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan serta komitmen pengelola urusan pendidikan yang berpedoman pada good governance.
Kata kunci: relevansi; anggaran pendidikan; IPM dimensi pendidikan
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Kewajiban ini tertera jelas pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB XII bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negera) serta dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanat ini tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah wajib membiayai terutama pendidikan dasar. Penyelenggaraan tanggung jawab ini mendapatkan dukungan dengan ditetapkannya jumlah minimal anggaran pendidikan dalam regulasi.
Berlakunya kebijakan tentang otonomi daerah juga diharap berkontribusi mendorong kemandirian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan termasuk pengelolaan pendidikan (Sukirman, 2020), mengingat daerahlah yang sesungguhnya paling memahami kondisi daerah dan masyarakat (Pazri, 2016). Di sisi lain, ketersediaan anggaran pendidikan sebagai
158 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 Juni 2023 : 158 - 165
bagian integral APBN dan APBD adalah representasi otonomi daerah dalam bidang pendidikan (Arifah, 2018). Hasrat pembangunan sejatinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena itu menjadi wajar jika pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk keperluan pembangunan manusia melalui bidang pendidikan, mengigat pendidikan merupakan investasi masa depan (Sulfasyah & Arifin, 2017). Asumsinya, kinerja pendidikan akan menjadi lebih baik jika didukung ketercukupan anggaran guna membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa
Secara umum, dana untuk membiayai kegiatan pendidikan di Indonesia bersumber dari pendapatan negara/daerah melalui mekanisme dana perimbangan (DAU dan bagi hasil), dana desentralisasi, dana dekonsentrasi dan DAK (Dana Alokasi Khusus) . Pembiayaan pendidikan juga berasal dari orang tua siswa, masyarakat, usaha sekolah dan bantuan pihak lain melalui berbagai mekanisme. Namun demikian, penyediaan anggaran pendidikan di Indonesia disinyalir banyak pihak masih kurang memadai (Wulandari, 2021), padahal nilai APBN/APBD terus mengalami peningkatan dan hal ini juga dialami Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat). Anggaran pendidikan tahun 2017 yang berjumlah 10,67% meningkat menjadi 15,09% di tahun 2018 dan mencapai 15,45% pada tahun 2019 dihitung berdasarkan total anggaran pada ABPB murni (di luar transfer daerah) (PASKA, 2019). Jika dihitung berdasarkan keseluruhan pendapatan pada APBD NTB tahun 2017-2021, anggaran pendidikan di NTB sudah memenuhi amanat regulasi. Tahun 2018, NTB mengalokasikan 22,65%, tahun 2019 sebesar 22,38%, tahun 2020 sebesar 21,28% dan tahun 2021 sebesar 21,50%. Meski demikian, kualitas pendidikan di NTB hingga tahun 2019 masih menempati peringkat 33 dari 34 provinsi di Indonesia (Permono et al., 2020). Artinya, tingginya alokasi anggaran tidak berjalan linier dengan peningkatan kualitas pendidikan. Indikasi lemahnya pendidikan ini dapat diperhatikan dari Neraca Pendidikan Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dimana APM (Angka Partisipasi Murni), APK (Angka Partisipasi Kasar), RLS (Rata- rata Lama Sekolah) dan HLS (Harapan Lama Sekolah) yang tergolong masih sangat minim (PASKA, 2020).
Fluktuasi persentase anggaran pendidikan kaitannya dengan kualitas pendidikan juga dialami Kabupaten Lombok Tengah yang tercermin dari capaian IPM (Indeks Pembagunan Manusia) tahun 2019 mencapai 66,36, tahun 2020 sebesar 66,43 dan tahun 2021 mencapai 66,71. Padahal daerah ini sudah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk urusan pendidikan yaitu Rp.2.152.687.126.109 di tahun 2019, tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 2.296.599.627.613 dan tahun 2021 turun menjadi Rp.2.197.459.508.962,- (D. Loteng, 2021a). Kondisi ini sejalan dengan simpulan sebuah penelitian yang menggunakan APM, APK, AMH (angka melek huruf) dan persentase anggaran pendidikan sebagai parameter, bahwa sebagian besar daerah di NTB memiliki indeks pendidikan kategori sedang (Mohzana & Fahrurrozi, 2021; Permono et al., 2020).
Sejak diperkenalkan UNDP ( United Nations Development Programme ) pada tahun 1990, HDI ( Human Development Index ) menggunakan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (Lengkong et al., 2019; Setiawan & Hakim, 2018; UNDP, 2008). Dewasa ini dimensi pendidikan menggunakan indikator RLS (rata-rata lama sekolah) dan HLS (harapan lama sekolah) (Fauzi et al., 2017; Iryani & Ramdani, 2019) mengingat AMH dianggap sudah tidak relevan lagi digunakan untuk menggambarkan kualitas pendidikan karena tingkat AMH masing-masing daerah sudah relatif baik (BPS, 2021). Namun, aturan main IPM tetap sama, capaian baik pada satu dimensi tidak dapat menutup kekurangan pada dimensi lainnya.
Lambannya laju peningkatan IPM (terlebih pada dimensi pendidikan), mengisyaratkan bahwa alokasi anggaran pendidikan tidak mampu menyelesaikan tantangan pendidikan yang dihadapi oleh daerah. Indikasi ini tidak sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang menggambarkan bahwa anggaran pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM (Harjunadhi & Rahmawati, 2020). Tidak mengherankan jika banyak pihak menilai bahwa pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan signifikan dari era sebelumnya, bahkan cenderung memburuk. Salah satu akar masalahnya adalah pengelolaan APBD (alokasi anggaran untuk pendidikan) yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan (Koto, 2015). Praktik ini berpotensi melahirkan berbagai kendala dalam pencapaian berbagai sasaran program dan kegiatan pendidikan yang telah
ditetapkan. Karenanya, pemerintah daerah membutuhkan strategi prioritas agar dapat meningkatkan indeks pendidikannya melalui penyempurnaan kebijakan program, kegiatan dan peningkatan alokasi anggaran dalam bidang pendidikan (Mizan et al., 2018; Saputra, 2018). Selanjutnya, menjadikan indikator IPM dimensi pendidikan sebagai fokus pembiayaan dan pegelolaan pendidikan (Mohzana & Fahrurrozi, 2021) melalui berbagai kegiatan pendukung.
Isu anggaran pendidikan merupakan elemen penting bagi usaha peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus potret lemahnya komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki pendidikan, melaksanakan kebijakan dan lemahnya kontrol masyarakat (Sanisah, 2015). Hingga saat ini, Kabupaten Lombok Tengah masih dihadapkan pada berbagai masalah pendidikan. Angka melek huruf yang masih relatif rendah, untuk tahun 2021 Lombok Tengah masih berhadapan dengan 23,52% warga yang buta huruf. Sementara itu, rata-rata lama sekolah pada tahun yang sama berada pada posisi 6,29 tahun, angka ini setara dengan kelas VII SMP (Sekolah Menengah Pertama). Demikian juga halnya dengan harapan lama sekolah yang hanya 13,85 tahun (P. Loteng, 2021). Kondisi pendidikan ini masih dilengkapi permasalahan pendidikan lain yang juga menuntut solusi konkrit seperti rendahnya angka partisipasi sekolah, tingginya angka putus sekolah, rendahnya angka kelulusan keaksaraan fungsional, kompetensi guru dari hasil uji kompetensi guru rendah dan rendahnya capain dalam literasi dan numerasi (P. Loteng, 2021a).
Sesungguhnya hal ini tidak perlu terjadi mengingat besaran anggaran untuk sektor pendidikan cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pun masih didukung adanya program dari pihak lain seperti program INOVASI yang sudah berjalan dari tahun 2017. Sandingan besarnya alokasi anggaran dan realitas pendidikan menimbulkan tanda tanya yang bermuara asumsi bahwa ada yang keliru dalam sistem pengelolaan pendidikan terutama yang terkait dengan anggaran serta program dan kegiatan yang dibiayai anggaran tersebut. Guna memahami lebih lanjut, dibutuhkan penelitian spesifik dan mendalam untuk memahami dinamika relevansi anggaran pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah, mencakup (1) gambaran alokasi anggaran pendidikan; (2) perkembangan capaian IPM dimensi pendidikan; (3) tingkat relevansi anggaran pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan dan (4) faktor yang berkontribusi dalam relevansi anggaran pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan. Secara khusus penelitian ini bersifat unik karena penelitian ini akan menemukan relasi dan relevansi antara anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan naturalistik yang difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah bagaimana, apa, kapan dan di mana (Sahin, 2021). Hal yang membedakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lainnya adalah riset deskriptif menuntut peneliti mendeskripsikan variabel dengan baik, terdapat hubungan sebab akibat antar faktor yang diteliti, hasil penelitian disajikan sesuai data, data dikumpulkan pada periode tertentu dan wilayah penelitian bersifat fleksibel (Fadli, 2021). Pendekatan naturalistik dilakukan dalam setting alami, bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, induktif dan memberikan perhatian pada makna (Fadli, 2021; Sargeant, 2012), keberadaan peneliti tidak merubah situasi yang diteliti dan analisis harus teliti agar data yang diperoleh mampu dinarasikan dengan baik (Sudarmono et al., 2021). Fleksibilitas naturalistik memudahkan peneliti karena beragamnya metode sehingga peneliti dapat memilih metode sesuai obyek penelitian (Yusanto, 2020) seperti analisis sintesis terfokus, analisis data sekunder, dokumentasi dan wawancara (Barrett & Twycross, 2018) dengan pengelola anggaran di tingkat daerah .
Prosedur  penelitian  yang  dikembangkan  merupakan  modifikasi  model  riset  naturalistik  yang dikemukakan Spradley serta Miles dan Huberman (Fadli, 2021; Sanisah, 2015) dan data diperoleh dari dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder (Sulfasyah & Arifin, 2017). Data primer diperoleh dari tanggapan responden yang ditentukan secara purposive sampling (Campbell et al., 2020) sebanyak 45 orang terhadap angket, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dan studi kepustakaan didukung hasil sintesis terfokus. Data yang diperoleh dari lapangan dominan berbentuk
160 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 Juni 2023 : 158 - 165
kata, kalimat, skema dan gambar (Sargeant, 2012) yang kemudian dianalisis dengan mengikuti alur dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, display data, verifikasi data dan mengambil kesimpulan (Sanisah et al., 2021) . Sementara rangkaian uji keabsahan data meliputi uji credibility , dependability , confirmability dan transferability .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Setiap daerah memiliki karakter dan keunikan tersendiri, termasuk dalam aspek alokasi anggaran untuk pembangunan dan capaian pembangunan. Secara eksplisit, kedua aspek ini merupakan representasi good will dan political will pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah masing-masing. Keduanya juga merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan, bersifat saling mendukung dan melengkapi. Maksimalnya capaian pembangunan, tentu karena didukung pendanaan yang memadai baik dalam konteks perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi anggaran secara umum. Anggaran yang tertera dalam dokumen ringkasan APBD Lombok Tengah (2019-2021) cukup variatif, dari segi sumber anggaran, jumlah, peruntukan maupun jumlah. Fluktuasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa tahun 2019 berjumlah Rp.2.152.687.126.109, tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 2.296.599.627.613 dan tahun 2021 turun menjadi Rp.2.197.459.508.962,-
Secara logis, hal ini berdampak pada fluktuasi alokasi anggaran pada berbagai bidang pembangunan termasuk pendidikan. Meningkatnya anggaran daerah berpotensi pada naiknya anggaran urusan pendidikan dan sebaliknya. Keberadaan anggaran pendidikan berimbas pada pembiayaan program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang selama ini menjadi tujuan pembangunan dan pengembangan pendidikan. Indikator yang dijadikan parameter untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah adalah capaian IPM. Dalam IPM, dimensi pendidikan memiliki tolok ukur keberhasilan tersendiri yang berkolaborasi dengan indikator lain pada dimensi kesehatan dan pendapatan yang tidak dapat dipisahkan dari bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan penting dan urgennya pendidikan dalam kehidupan manusia dan kontribusi pentingnya dalam eksistensi IPM. Dari laman BPS Nusa Tenggara Barat diketahui bahwa capaian IPM Lombok Tengah tahun 2019 sebesar 66,36, tahun 2020 naik menjadi 66,43 dan tahun 2021 naik menjadi 66,72.
Prioritas pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah tertera pada visi kedua dan kelima kepala daerah (P. Loteng, 2021). Misi kedua menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan berkelanjutan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan serta harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, mandiri dan unggul sekaligus mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Misi kelima merupakan hasrat mengimplementasikan pendidikan karakter secara maksimal guna melestarikan dan mengembangkan nilai budaya luhur pada diri dan bangsa melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi pada pelajaran (D. Loteng, 2021a). Sejalan dengan itu, pendidikan di Lombok Tengah juga dihadapkan pada beberapa masalah yaitu (1) belum meratanya kualitas pendidikan dan fasilitas penunjang; (2) belum meratanya kualitas pendidik; (3) rendahnya proporsi sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang terakreditasi minimal B; (4) APK PAUD masih rendah; (5) masih terdapat masyarakat buta aksara; (6) rendahnya proporsi guru yang sudah tersertifikasi dan (7) penuntasan wajib belajar (12 tahun) belum berjalan sesuai harapan (D. Loteng, 2021a; P. Loteng, 2021).
Membiayai urusan pendidikan di daerah, pemerintah menetapkan porsi anggaran minimal 20% dari total APBD. Lombok Tengah pun melakukan hal serupa, persentase anggaran pendidikan tahun 2021 mencapai 31,98% dari total APBD. Dialokasikan Rp.514.993.819.199,- atau 73,31% dari anggaran urusan pendidikan untuk pembiayaan belanja tidak langsung (belanja operasi dan modal). Artinya, hanya terdapat 26,69% yang dapat dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pengelolaan pendidikan yang sudah direncanakan untuk memenuhi target pembangunan pendidikan. Pengelolaan dimaksud dipergunakan untuk program pengelolaan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dialokasikan untuk pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah pertama,
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), pendidikan nonformal/kesetaraan, pengembangan kurikulum serta pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, biaya personil siswa Sekolah Dasar, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, penyelenggaraan proses belajar dan ujian, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan serta pengelolaan dana BOS (D. Loteng, 2021b).
Sumber anggaran pendidikan Lombok Tengah dominan berasal dari transfer daerah dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik) (D. Loteng, 2021b). Implikasi logisnya adalah semakin sempitnya ruang gerak bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan guna membiayai program dan kegiatan diluar ketentuan pemerintah pusat dan peruntukan dana transfer. Mengingat alokasi DAU dan DAK (Fisik dan Nonfisik) sudah ditentukan secara vertikal sesuai dengan kondisi daerah. Tidak mengherankan, ketika menyandingkan fokus pembangunan pendidikan yang tertuang pada RPJMD, RKPD dan Renstra OPD (Organisasi Perangkat Darah) Pendidikan (Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terlihat tidak sinkron dengan alokasi pembiayaan pada RKA. Dapat dikatakan bahwa perencanaan pendidikan di Lombok Tengah belum sepenuhnya terjawab pada program dan kegiatan yang dibiayai dalam RKA.
Imbasnya,  mutu  pendidikan  yang  direpresentasikan  melalui  IPM  tidak  berkembang  signifikan. Capaian RLS Lombok Tengah tahun 2019 (6,27), tahun 2020 (6,28) dan tahun 2021 (6,29) (P. Loteng, 2021). Hal ini berarti bahwa RLS pada Kabupaten Lombok Tengah selama tiga tahun berselang tidak menunjukkan perubahan berarti (meningkat 0,02) atau baru menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Dasar (atau kelas VII Sekolah Menengah Pertama). Sementara nilai HLS mengalami peningkatan 0,35 dari tahun 2019 (13,50) ke tahun 2021 (13,85), angka ini setara dengan Diploma 1. Capaian RLS dan HLS yang masih minim berdampak pada indeks pendidikan Lombok Tengah yang hanya mencapai 0,59 selama tahun 2020 dan kondisi tahun 2021 hanya mengalami peningkatan 0,01 poin dari kondisi pada tahun 2019 (0,58).
Capain tersebut menjadi acuan menghitung indeks relevansi anggaran pendidikan dengan IPM dimensi pendidikan, indeks diperoleh dengan cara membandingkan dokumen perencanaan, besaran anggaran pendidikan serta pembiayaan pengelolaan program dan kegiatan pendidikan yang ditabulasi dalam 10 indikator. Dari hasil analisis data diperoleh bahwa indeks relevansi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah hanya mencapai 0,35%. Artinya, indeks relevansi anggaran pendidikan dengan IPM dimensi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kategori kurang relevan. Dari hasil tabulasi angket diketahui bahwa, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) good will dan political will pemerintah (eksekutif maupun legislatif) dalam penganggaran dan pembangunan pendidikan (31% responden); (2) sumber anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan (27% responden); (3) konektivitas perencanaan pendidikan (15% responden); (4) kejelasan program dan kegiatan yang dibiayai dalam anggaran pendidikan (11% responden); (5) manajemen pengelolaan pembiayaan program dan kegiatan pendidikan berpedoman pada prinsip good governance (9% responden) dan (6) komitmen pelaksana program dan kegiatan dalam implementasi (7% reponden).

## Pembahasan
Anggaran merupakan tolok ukur berjalan atau tidaknya pemerintahan, bersama mekanisme atau sistem yang berperan dalam mengatur tata kelola pemerintahan atau birokrasi. Padu padan aspek ini menjadi jaminan berlangsungnya proses pemerintahan yang baik. Anggaran dapat dipahami sebagai suatu rencana yang disusun sistematis, meliputi semua aktivitas institusi yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter dan berlaku untuk periode tertentu di masa yang akan datang (Fathony & Prianty, 2019; Fransisca et al., 2021). Pengertian ini mengarah pada penyusunan anggaran sebagai proses, dimulai dari persiapan, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data dan informasi hingga sampai kepada dokumen anggaran. Proses dalam hal ini sejalan dengan fungsi manajemen yaitu POAC yang dimulai dari penyusunan rencana, pengorganisasian, implementasi rencana, sampai pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana (Dakhi, 2016). Sementara itu anggaran pendidikan dapat dipahami sebagai rencana pendapatan dan belanja negara/daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam bentuk pendapatan dan
162 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 Juni 2023 : 158 - 165
belanja serta pembiayaan pendidikan berupa setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (Arifah, 2018; Wulandari, 2021). Berlakunya ketetapan alokasi minimal 20% anggaran dari APBN/APBD untuk membiayai urusan pendidikan mengandung keharusan bahwa negara dan daerah harus menyisihkan anggaran pendidikan sejumlah tersebut (Saputra, 2018; Wulandari, 2021).
Secara umum, alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah cukup tinggi (31,98%) dan memenuhi ketentuan minimum pada regulasi (20%) sebagaimana daerah Lombok Timur, Kota Mataram dan kabupaten/kota lainnya di NTB. Beberapa pihak menilai bahwa anggaran 20% yang dialokasikan daerah untuk urusan pendidikan merupakan hal yang palsu (Wulandari, 2021) dan bagi sekolah lebih bermanfaat dana BOS (Fathony & Prianty, 2019). Anggaran dominan bersumber dari transfer daerah yang pemanfaatannya lebih besar diarahkan untuk belanja tidak langsung seperti penyelenggaraan administrasi dan birokrasi. Implikasinya, pembiayaan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pengguna pendidikan, pembelajaran dan variansnya sangat minim. Padahal, daerah masih menghadapi masalah pendidikan yang cukup pelik dan berpotensi mempengaruhi kualitas pendidikan (Jaweng et al., 2020) yang termanifestasi pada capaian IPM dimensi pendidikan. Hal ini menggambarkan bahwa penganggaran urusan pendidikan belum sepenuhnya menjawab permasalahan dan grand design pendidikan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD dan RENSTRA). Tidak match- nya perencanaan dan penganggaran serta dominannya transfer daerah dalam sumber anggaran urusan pendidikan menandakan adanya kesenjangan kinerja pada pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran (Jaweng et al., 2020), kelemahan pada perencanaan program dan kegiatan, rendahanya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan (Andriani & Setyowati, 2019), termasuk minimnya dukungan PAD untuk urusan pendidikan serta kurang kreatifnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk urusan pendidikan. Di Kabupaten Lombok tengah, hal ini berdampak pada tidak terselesaikannya masalah dan target pendidikan daerah, rendahnya capaian RLS (6,29 tahun setara SMP kelas VII), HLS (13,85 setara Diploma 1) dan indeks pendidikan (0,59). Snowball effect- nya adalah perkembangan capaian IPM pun menjadi lambat, tahun 2019 sebesar 66,36, tahun 2020 naik menjadi 66,43 dan tahun 2021 naik menjadi 66,72. Sebagai parameter, BPS membagi klasifikasi IPM menjadi beberapa kategori seperti rendah jika IPM < 60, sedang jika capaian IPM ≤ 60 - < 70, tinggi jika capaian IPM ≤ 70 - < 80 dan jika capaian IPM ≥ 80, artinya IPM Lombok Tengah berada pada kategori sedang.
Relasi antara perencanaan, anggaran pendidikan dan capaian IPM dimensi pendidikan sesungguhnya sangat kuat, sehingga satu aspek relevan dijadikan sebagai representasi aspek lainnya. Relevansi secara singkat dipahami sebagai kesesuaian(Muhson et al., 2012) yang dalam konteks ini dapat dipahami lebih lanjut sebagai kesesuaian antara anggaran pendidikan dengan capaian IPM dimensi pendidikan dengan tiga critical point yaitu grand design pendidikan, anggaran dan capaian IPM dimensi pendidikan. Ketiga aspek ini dielaborasi menjadi 10 indikator yang saling terkait satu dengan lainnya, memiliki direct contribution dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus representasi relevansi. Tabulasi capaian Lombok Tengah terhadap 10 indikator menunjukkan tingkat relevansi mencai angka 0,35%. Artinya, indeks relevansi anggaran pendidikan dengan IPM dimensi pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah berada dalam kategori kurang relevan. Dalam banyak kasus, seringkali penganggaran tidak mendukung perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya (Jaweng et al., 2020).
Faktor yang terindikasi mempengaruhi hal ini adalah (1) good will dan political will pemerintah (eksekutif maupun legislatif) dalam penganggaran dan pembangunan pendidikan; (2) sumber anggaran yang dipergunakan untuk membiayai pengelolaan pendidikan; (3) konektivitas perencanaan pendidikan; (4) kejelasan program dan kegiatan yang dibiayai dalam anggaran pendidikan; (5) manajemen pengelolaan pembiayaan program dan kegiatan pendidikan berpedoman pada prinsip good governance dan (6) komitmen pelaksana program dan kegiatan dalam implementasi. Kondisi ini memberi gambaran bahwa memang anggaran urusan pendidikan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap capaian IPM (Eka et al., 2016). Asumsinya, jika faktor ini dapat berjalan searah dalam koridor yang positif maka relevansi antara anggaran pendidikan dengan capaian IPM pada dimensi pendidikan akan mencapai titik equilibrium (keseimbangan) .

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Indeks relevansi anggaran pendidikan dengan IPM pada dimensi pendidikan hanya mencapai 0,35% (kategori kurang relevan). Hal ini disebabkan oleh pembiayaan program dan kegiatan pendidikan tidak sejalan dengan grand design perencanaan pendidikan sehingga tidak mampu menyelesaikan masalah dan target pendidikan, termasuk capaian RLS (6,29) dan HLS (13,87) yang berimbas pada minimya indeks pendidikan (0,59). Faktor yang terindikasi mempengaruhi relevansi ini adalah good will dan political will pemerintah, sumber anggaran pendidikan, konektivitas perencanaan pendidikan, kejelasan program dan kegiatan yang dibiayai, manajemen pembiayaan pendidikan serta komitmen pelaksana program dan kegiatan yang berpedoman pada good governance .

## Saran
Guna memaksimalkan capaian IPM terutama pada dimensi pendidikan, sangat disarankan agar pengelola urusan pendidikan di tingkat daerah dapat lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan pendidikan didukung dengan konektivitas perencanaan, anggaran dengan realisasi sehingga masalah pendidikan dapat diselesaikan dan target pembangunan pendidikan tercapai.

## DAFTAR RUJUKAN
Andriani, P. N., & Setyowati, E. (2019). Kesejangan antara Rencana dan Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) , 5 (2), 432–439.
Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik dalam Anggaran Pendidikan. Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial , 2 (1), 17–37. https://doi.org/10.33507/cakrawala.v2i1.37
Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research. Evidence-Based Nursing , 21 (3), 63–64. https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939
Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing , 25 (8),
652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206 Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC terhadap Kegiatan Organisasi dalam Mencapai Tujuan Tertentu. Jurnal Warta , 53 (9), 1679–1699. https://bit.ly/3ycD5sQ
Eka, A., Eny, R., & Yana, U. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen , 12 (2), 0216–7786. https://doi.org/10.29264/jinv.v12i2.805 Fadli, M. R. (2021). memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi. org/10.21831/hum.v21i1.
Fathony, A. A., & Prianty, F. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 10 (1), 1–12. //ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/77 Fauzi,  F., Yamin,  M.,  &  Wahyu,  T.  (2017).  Klasifikasi  Indeks  Pembangunan  Manusia  Kabupaten  /  Kota  Se- Indonesia dengan Pendekatan Smooth Support Vector Machine ( SSVM ) Kernel Radial Basis Function ( RBF ). Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang , 88–97. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/ article/view/2986
Fransisca, A. N., Hubah, S. V., & Handaka, R. D. (2021). Manajemen Perencanaan Refocusing Anggaran Melalui Mbo Dalam Penanganan Perekonomian Di Masa Covid-19. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara , 3 (2), 193– 203. https://doi.org/10.31599/jmu.v3i2.961
Harjunadhi, J. T., & Rahmawati, F. (2020). Pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan ump terhadap ipm di indonesia tahun 2014–2018. Inovasi , 16 (2), 241–249. https://bit.ly/3RPiCly Iryani, E., & Ramdani, A. S. (2019). Kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Analisa Pengaruh Rendahnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Tangerang. Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin , 3 (2), 1–11. https://doi. org/10.37012/jipmht.v3i2.97
Jaweng, R. N. E., Ramda, E. E., Suparman, H. N., Hasibuan, S. N., Mangiri, D., & Tambunan, M. (2020). Realokasi Anggaran dan Penyesuaian ( Refocusing ) Program : Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. In United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) & APEKSI .
164 JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Volume 6 Nomor 2 Juni 2023 : 158 - 165
Koto, J. (2015). Pengaruh Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Journal of Economi and Economic Education , 3 (2), 169–184. https://doi.org/10.22202/economica.2015.v3.i2.254 Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (2), 1–20. https://doi.org/10.35794/ jpekd.15783.19.2.2017
Loteng, D. (2021a). Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (1st ed.). Disdik Loteng.
Loteng, D. (2021b). Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Dinas Pendidikan Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 . Dinas Pendidikan Lombok Tengah. Loteng, P. (2021). RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 (Bappeda (ed.); 1st ed.). Bappeda Lombok Tengah.
Mizan, A. Al, Falatehan, A. F., & Wahyuni, E. S. (2018). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Indeks Pendidikan di Provinsi Banten. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 10 . https:// doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22711
Mohzana, Z., & Fahrurrozi, M. (2021). Hasil Kajian Proyeksi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021-2023 (Aswasulasikin (ed.); 1st ed.). Universitas Hamzanwadi Press.
Muhson, A., Wahyuni, D., & Mulyani, E. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi. Jurnal Economia ,
8 (April), 42–52. https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800 PASKA. (2019). Neraca Pendidikan Daerah 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat (P. Rediza (ed.); 1st ed.). Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. https://npd.kemdikbud.go.id/ PASKA. (2020). Neraca Pendidikan Daerah 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat (P. Rediza (ed.); Vol. 2020, Issue November 2019). Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan. https://npd.kemdikbud.go.id/
Pazri, M. (2016). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Badamai Law Journal , 1 (2), 259. https://doi.org/10.32801/damai.v1i2.1822 Permono, A. I., Karunia, B., Alwi, M., Adalya, N. M., Pitoyo, A. J., & Alfana, M. A. F. (2020). Analisis Indeks Pembangunan Pendidikan Nusa Tenggara Barat 2019. Researc Gate , 10 (October), 1–14. https://doi. org/10.13140/RG.2.2.20733.38884
Sahin, S. (2021). A Brief Study on Descriptive Research: Its Nature and Application in Social Science Introduction. International Journal of Research and Analysis in Humanities , 1 (1), 1–11. https://www.iarj.in/index.php/ijrah Sanisah, S. (2015). Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan Di Kabupaten Lombok Tengah. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB) , 3 (1), 101–118. https://doi.org/10.21009/jpeb.003.1.5 Sanisah,  S.,  Kadir,  A.,  Lukman,  &  Edi.  (2021).  The  Effectiveness  of  Educational  Supervision  in  COvid-19 Pandemic Era. Jurnal Tatsqif , 19 (2), 155–174. https://doi.org/10.20414/jtq.v19i2.4226 Saputra, A. (2018). Allocation of Education Budget in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences , 1 (2), 141–147. https://doi.org/10.33258/birci. v1i2.19
Sargeant, J. (2012). Qualitative Research Part II: Participants, Analysis, and Quality Assurance. Journal of Graduate Medical Education , 4 (1), 1–3. https://doi.org/10.4300/jgme-d-11-00307.1
Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2018). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Jurnal Economia , 9 (1), 18–26. https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1373
Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 2 (1), 266–280. https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1 Sukirman. (2020). Teori, Model dan Sistem Pendidikan (Arifuddin (ed.); I). Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
Sulfasyah, S., & Arifin, J. (2017). Komersialisasi Pendidikan. Equilibrium: Jurnal Pendidikan , 4 (2), 174–183. https://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i2.499
UNDP. (2008). National Human Development Report 2008 - Climate Change and its impact on Kazakhstan’s Human Development .
Wulandari, R. (2021). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Aplikasi Anggaran 20% Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. PUSKAPSI Law Review , 1 (1), 29. https://doi.org/10.19184/puskapsi. v1i1.23648