## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERAWATAN DUKUNGAN DAN PENGOBATAN PASIEN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DI PUSKESMAS ANTANG MAKASSAR

## POLICY IMPLEMENTATION OF SUPPORT CARE AND TREATMENT SERVICES FOR HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS PATIENTS AT ANTANG HEALTH CENTER IN MAKASSAR
Andi Tenri Olle Suryadarma 1 , Sulaeman Fattah 2 , Najmi Kamariah 3
1 Puskesmas Antang Makassar email: tenrisagitarius73@gmail.com
2 Politeknik STIA LAN Makassar email: sulfattah@gmail.com
3 Politeknik STIA LAN Makassar email: najmikamariah@stialanmakassar.ac.id

## Abstrak
Kota  Makassar  berada  di  urutan  pertama  dengan  jumlah  pengidap  HIV  terbesar  di  Sulawesi  Selatan.  Untuk mencegah terjadinya penularan semakin meluas salah satu cara yang dilakukan pemerintah dengan pembentukan layanan HIV/AIDS atau disebut Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa implementasi pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) pasien HIV di Puskesmas Antang Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  layanan  PDP  Puskesmas  Antang  pada  aspek  sumber  daya  manusia  sudah terbentuk tim pokja layanan PDP. Pada aspek layanan dan kegiatan sudah dilakukan pemberdayaan pasien HIV dengan  baik,  untuk  aspek  obat  dan  sarana  laboratorium  yaitu  terpenuhinya  ketersediaan  peralatan  dan  sarana laboratorium cukup memadai, ketersediaan obat dapat dipenuhi meskipun pernah terjadi kekurangan obat ARV namun tetap dapat ditemukan solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut. Perlu dilakukan penambahan sumber daya  manusia,  menyediakan  ruangan  layanan  PDP  dan  pengaturan  alur  penyaluran  obat  ARV  dari  Dinas Kesehatan setempat.
Kata Kunci :  Implementasi Kebijakan; Pelayanan Kesehatan; Human Immunodeficiency Virus; Pusat  Keseha- tan Masyarakat; Kota Makassar.

## Abstract
Makassar City is in first place with the largest number of people living with HIV in South Sulawesi. To prevent transmission from becoming more widespread, one way is done by the government by establishing HIV/AIDS services,  also  called  Support  Care  and  Treatment  Services  (PDP).  This  study  aims  to  find  out  how  the implementation of Support and Treatment Care (PDP) services for HIV patients at the Antang Health Center in Makassar  City  went.  This  research  is  descriptive-qualitative  research.  The  results  showed  that  the implementation of PDP services at the Antang Health Center in terms of human resources had already formed a PDP service working group team. In terms of services and activities, the empowerment of HIV patients has been

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
carried  out  well.  For  the  aspect  of  drugs  and  laboratory  facilities,  namely  the  availability  of  sufficient laboratory  equipment  and  facilities,  the  availability  of  drugs  can  be  fulfilled  even  though  there  has  been  a shortage of ARV drugs, but solutions can still be found to overcome these deficiencies. It is necessary to increase human resources, provide PDP service rooms, and arrange the flow of ARV drugs from the local Health Office.
Keywords: Policy  Implementation;  Health  Services;  Human  Immunodeficiency  Virus;  Community  Health Center; Makassar City.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara dengan  peningkatan  kasus  penyakit  HIV tinggi.  Meskipun  peningkatannya  fluktuatif, sejak  kasus  HIV  pertama  kali  ditemukan  di Bali  pada  tahun  1987  hingga  saat  ini.  Data terakhir  sampai  bulan  desember  tahun  2021, jumlah  kumulatif  kasus  HIV/AIDS  di
Indonesia sebanyak 558.618 termasuk 427.201  kasus  HIV  dan  131.417  kasus  AIDS (Nurhasim,  2022).  Untuk  Provinsi  Sulawesi Selatan,  hingga  November  2022,  berada  pada urutan  tujuh  pengidap  HIV  terbesar  di Indonesia.  Sementara  Kota  Makassar  berada diurutan  pertama  dengan  jumlah  pengidap HIV  terbesar  di  Sulawesi  Selatan  (Tamrin, 2022).
Olehnya itu Walikota Makassar
menerbitkan  peraturan  Walikota    Nomor  94 Tahun  2017  tentang  Pencegahan  dan Penanggulangan  HIV,  AIDS  dan  IMS  di wilayah Kota Makassar. Salah satunya dengan pembentukan layanan HIV/AIDS  Kota
Makassar  atau  biasa  disebut  Layanan Perawatan  Dukungan  dan  Pengobatan  (PDP).
Di  Kota  Makassar  awalnya  hanya  22  layanan PDP.  Tujuan  dari  dibentuknya  layanan    PDP ini adalah untuk meningkatkan pelayanan agar semua  orang  dengan  HIV-AIDS  atau  disebut ODHA  mendapatkan  pelayanan  yang  standar dan  akses  yang  lebih  mudah  dan  cepat. Semakin  banyak  orang  yang  terinfeksi  HIV maka dibutuhkan pula upaya terapi perawatan dan pengobatan yang lebih banyak juga.
Peningkatan  kasus  berdampak  pada kebutuhan layanan. Pembentukan PDP diharapkan  nantinya  berkontribusi  dalam mencapai  target  eliminasi  HIV  pada  tahun 2030  yaitu  ending  AIDS  tahun  2030,  yang ditandai  dengan  tercapainya three  zero ,  yaitu zero  infeksi  baru,  zero  kematian  karena  HIV, dan  zero  stigma  atau  diskriminasi .  Demi mendukung  terlaksananya  Perwali  No  94 Tahun 2017 maka pelayanan untuk Perawatan Dukungan  dan  Pengobatan  (PDP)  penyakit HIV  ditambah  menjadi  37  PDP.  Salah  satu layanan  PDP  yang  terbentuk  adalah  layanan PDP di Puskesmas Antang.
Sejak  awal  terbentuknya  jadi  layanan PDP  pada juni  2021  sampai  triwulan  pertama

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
tahun  2022  telah  terdeteksi  25  ODHA  hingga bulan  september  tahun  2022  jumlah  ODHA bertambah  menjadi  55  pasien.  Penambahan jumlah pasien ini adalah jumlah pasien infeksi baru  ditambah  pasien  lama  yang    berpindah layanan.  Meskipun  jumlah  dan  cakupan pelayanan  PDP  sudah  sangat  meningkat menurut  studi  pendahuluan,  namun  masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelayanan PDP Puskesmas Antang antara lain perspektif  manajemen  Sumber  Daya  Manusia atau  SDM  karena  masih  termasuk  layanan PDP  yang  baru  terbentuk  diperlukan  SDM yang  berpengalaman  dan  telah  mengikuti pelatihan.  Kemudian  pada      manajemen logistik  obat  masih  sering  terjadi  kekurangan alat  dan  bahan  reagen,  begitupun  obat Anti Retro Viral (ARV) yang merupakan obat bagi pasien  HIV  juga  masih  kadang  terjadi kekosongan  atau  stok  tidak  mencukupi  dari gudang farmasi.
Sehingga  terhadap  program  yang  sudah diciptakan penting untuk melihat implementasi layanan PDP di Puskesmas Antang Makassar. Hal  ini  untuk  mengetahui  permasalahan  dari program,  hambatan  dan  tantangan  sehingga didapatkan solusi untuk memperbaiki program dimasa  yang  akan  datang.  Sehingga  program tersebut  dapat  mengurangi  infeksi  HIV  baru dan  kematian  akibat  HIV-AIDS.  Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk  mengetahui  bagaimana    implementasi layanan  dukungan  dan  perawatan  (PDP)  bagi pasien HIV di Puskesmas Antang Makassar.

## KAJIAN LITERATUR
Pada awalnya, mayoritas program penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di    Indonesia mengacu  pada  berbagai  program  yang  pernah dilakukan di berbagai negara dan pedoman yang dikeluarkan  oleh  WHO.  Terminologi  yang dipakai  pun  mengacu  pada  terminologi  WHO, seperti care, support and treatment (CST). Pada tahun  2010  istilah  CST  dalam  dokumen  SRAN Penanggulangan  HIV  dan  AIDS  2010–2014 disebut  dengan  Perawatan,  Dukungan  dan Pengobatan (PDP).
PDP merupakan singkatan dari Pelayanan, Dukungan  dan  Pengobatan  ( Care  Support  and Treatment ),  yaitu  suatu  layanan  terpadu  dan berkesinambungan untuk memberikan dukungan baik  aspek  manajerial,  medis,  psikologis maupun  sosial  untuk  mengurangi  atau menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi ODHA  selama  perawatan  dan  pengobatan. Permasalahan medis yang dihadapi ODHA dapat berupa  infeksi  oportunistik,  gejala  simtomatik yang  berhubungan  dengan  AIDS,  ko-infeksi, sindrom  pemulihan  kekebalan  tubuh  serta  efek samping  dan  interaksi  obat  ARV.  Sedangkan masalah  psikologis  yang  mungkin  timbul  yang berkaitan  dengan  infeksi  HIV/AIDS  adalah

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah /
Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
depresi,  ansietas,  gangguan  kognitif  serta gangguan kepribadian sampai psikosis.
Masalah  sosial  yang  dapat  timbul  pada HIV/AIDS adalah diskriminasi, pengucilan/stigmatisasi,  pemberhentian  dari pekerjaan, perceraian, serta beban finansial yang harus  ditanggung  ODHA.  Masalah  psikososial dan sosioekonomi tersebut sering kali tidak saja dihadapi  oleh  ODHAnya  namun  juga  oleh keluarga  dan  kerabat  dekatnya.  Di  Indonesia, kasus  baru  HIV/AIDS  sebagian  besar  berasal dari  kelompok  pengguna  narkoba  suntik sehingga  cakupan  PDP  pada  ODHA  tak  dapat dilepaskan dari permasalahan yang timbul  pada penggunaan  narkoba  yaitu  adiksi,  overdosis, infeksi  terkait  penggunaan  narkoba  suntik, permasalahan  hukum,  dan  lain-lain.  Dengan demikian  cakupan  usaha  PDP  amat  luas  dan melibatkan  tidak  hanya  layanan  kesehatan namun  juga  keluarga,  kerabat  dan  lembaga swadaya masyarakat
Tujuan  dari  program  PDP  adalah penguatan dan pengembangan layanan kesehatan serta koordinasi antar layanan dengan beberapa  target,  yakni,  Tersedianya  layanan kesehatan  yang  berkualitas  dan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat; 100 % ODHA yang  memerlukan  pencegahan  dan  pengobatan infeksi opportunistic (IO)  dapat  mengakses
layanan kesehatan sesuai kebutuhan;
Memberikan  pengobatan  ARV  kepada  orang
terinfeksi  HIV  yang  membutuhkan  sesuai dengan  standar  WHO  untuk  kualitas  hidup yang lebih  produktif; Pengembangan perawatan komunitas untuk memberikan dukungan psikologis  dan  sosial;  dan  Meningkatkan kapasitas  ODHA  melalui  pendidikan  dan pelatihan    bagi  ODHA.  Layanan PDP  ini  dapat diakses ODHA setiap satu bulan sekali atau jika ada  keluhan  selama  pengobatan  yang  diberikan oleh RR, konselor dan dokter.
Layanan  PDP  tidak  dapat  berdiri  sendiri tetapi harus saling berkait  dengan layanan yang lain.    Karena  itulah  di  masyarakat    perlu diupayakan  layanan  yang komprehensif  yang meliputi  berbagai    layanan    yang    dibutuhkan masyarakat.    Selain    itu    layanan    tersebut hendaknya    tidak  terputus  namun  harus  dijaga kesinambungannya (Departemen Kesehatan RI, 2007).
Sejumlah penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya. Susilawati (2020) yang melakukan penelitian implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan  Kabupaten  Melawi  menyimpulkan bahwa  implementasi  kebijakan  penanggulangan di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Melawi  cukup baik.  Hal  tersebut  tercermin  dari  komunikasi yang  baik  dengan  kelompok  sasaran.  Para pelaksana  memberikan  pelayanan  yang  baik, sopan,  dan  ramah.  Faktor  pertama  yang

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi.
Faktor  lain  yang  berperan  adalah  sumber daya.  Sistem  kerja  staf  teknis  Dinas  Kesehatan kurang  jelas  meskipun  jumlah  pegawai mencukupi, sehingga implementasi kebijakan ini tidak  berjalan  dengan  baik.  Faktor  ketiga  yang mempengaruhi  adalah  faktor  disposisi.  Jika pelaksana memiliki pola pikir yang baik, mereka akan  dapat  mengimplementasikan  kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat keputusan.  Hal  ini  karena  orang  tersebut  harus memahami  dan  memiliki  gambaran  yang  baik tentang kebijakan saat menjalankan tugasnya.
Faktor  keempat  yang  mempengaruhi adalah faktor struktural birokrasi jika dilihat dari indikatornya  yaitu  SOP  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Melawi  karena  pelaksana  program belum  memiliki  SOP  yang  konkrit.  Namun penyediaan  layanan  kepada  masyarakat  adalah urusan  semua  orang  yang  berkepentingan. Indikator selanjutnya yaitu indikator fragmentasi,  tampaknya  sudah  berjalan  dengan baik  karena  konsisten  dengan  koordinasi  antara peran  dan  tugas  serta  pelaksana  kontrol  level bawah (level saat ini).
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Wahyu  et al.,  (2020)  di  Jember.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketersediaan  sumber  daya yang  ada  untuk  layanan  tidak  memadai  dan informasi terkait HIV tentang infeksi HIV tetap
ada  akan  tetapi  tergolong  rendah.  Pada  aspek metode  sudah  terdapat  SOP  tapi  tidak  ada jobdescription dan  dari aspek  material  terdapat rekam  medis  untuk  memantau  perkembangan ODHA  namun  petugas  yang  mengisinya  tidak sempurna.  Pada  aspek machine tersedia  alat untuk  mendukung  pengobatan  seperti  alat skrining  umum  dan  SIHA  (Sistem  Informasi HIV-AIDS).
Kusmayadi & Hertati, (2022) menjelaskan implementasi  kebijakan  pencegahan  HIV/AIDS di  Kecamatan  Jiwan  dimana  tidak  semua indikator sebagai ukuran keberhasilan implementasi  tercapai  karena  tujuan  dari kebijakan  tersebut  sudah  ideal,  sumber  daya yang  tidak  mencukupi,  komunikasi  yang  buruk serta  kondisi  lingkungan  ekonomi  dan  sosial  di Kecamatan  Jiwan  yang  belum  sepenuhnya mendukung  pelaksanaan  penanggulangan  HIV- AIDS.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh Andriani  &  Izzati,  (2018)  mengatakan  bahwa pada  implementasi  program  penanggulangan HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menunjukkan  belum  adanya  kebijakan  daerah untuk  melaksanakan  program  HIV-AIDS.  Hal tersebut masih terdapat kekurangan sumber daya manusia  dan  beberapa tugas  yang  saling  terkait dengan  tugas  lainnya,  tidak  ada manual  book , dan  tidak  ada  pendanaan  difokuskan  pada program  HIV-AIDS.  Dana  yang  tidak  fokus

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
pada  program  ini  karena  terintegrasi  dengan dana program lain dan lintas sektor yang belum berjalan dengan baik.
Kamilia  et  al.,  (2021) juga  melakukan penelitian  yang  serupa  pada  Puskesmas Kencong.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  masih kekurangan  sumber  daya  manusia  dan  terdapat SDM  yang  belum  mengikuti  pelatihan,  dana tercukupi, sarana dan prasarana belum memadai dan sudah ada SOP pelaksanaan VCT.
Penelitian Jambak et al., (2018)
menjelaskan ada keterkaitan antara pengetahuan, motivasi,  konseling  dan  keluarga  untuk mengubah  perilaku  dan  mendukung  pasien HIV/AIDS.  Komunikasi  masih  terbatas  karena banyak pasien yang merasa malu dan tidak ingin melakukan pemeriksaan alat reproduksi sehingga  mereka  tidak  menerima  statusnya sebagai pengidap HIV.
Kajian  lain  dilakukan  oleh  (Manalu  & Syakurah, (2020). Berdasarkan hasil identifikasi ditemukan  bahwa  terdapat  tiga  kesenjangan dalam  program  pelayanan  PDP  HIV-AIDS puskesmas  Melintang  Pangkal  Pinang  yaitu perawatan,  dukungan,  dan  pengobatan  HIV- AIDS  masih  terbatas  hanya  di  Klinik  Tulip RSUD  Depati  Hamzah  Pangkal  Pinang,  masih kurangnya  tenaga  kesehatan  untuk  melakukan pembinaan  dan  pengawasan  di  daerah  yang beresiko  penyebaran  HIV-AIDS  dan  belum adanya penyuluhan reproduksi bagi remaja. Hal
ini  dapat  menyebabkan  peningkatan  pergaulan bebas  dan  penyebaran  PMS  di  kalangan  anak muda.
Kemudian pada penelitian oleh Handayani et al., (2022) menyimpulkan terdapat hubungan antara  dukungan  keluarga  terhadap  ODHA dengan  kesehatan  mental  ODHA  di  wilayah Kota  Jambi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kerentanan  yang  dialami  oleh  ODHA  adalah karena  mereka  mendapat  dukungan  dari komunitas  yang  lebih  intim  yaitu  keluarganya sendiri.  Kelompok  ODHA  yang  menderita gangguan  jiwa  yaitu  mereka  yang  mendapat dukungan  keluarga  yang  sangat  minim  atau kategori  rendah.  Dukungan  keluarga  dipahami sebagai  sikap,  tindakan,  dan  penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya.
Selain  itu  dalam  penelitian  Ertiana  & Masrurin  (2020)  disimpulkan  bahwa  dukungan staf,  dukungan  emosional,  dukungan  penilaian atau  penghargaan,  dukungan  informasi  dan dukungan  instrumental  diperlukan  agar  ibu hamil  memiliki  kesadaran  dan  kemauan  untuk terlibat  dalam  konseling  HIV.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  mereka terinfeksi  HIV  atau  tidak  sehingga  nantinya kelahiran bayi akan lebih mudah.
penelitian  Supriyatni  et  al.  (2021) menunjukkan  bahwa  setiap  ketua  kelompok dukungan  sebaya  memiliki  kemampuan  untuk memotivasi  ODHA  lain  yang  membutuhkan

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
bantuan  psikologis  dan  emosional  serta dukungan  kesehatan  dengan  status  HIV.  Dalam penelitian  yang  lain  dilakukan  oleh  Ngadnan (2016)  disimpulkan  bahwa  peran  pemerintah dalam  program  pencegahan  HIV-AIDS  di  Kota Tanjungpinang  dirasakan  baik  dalam  bidang kesehatan sebagai pemberi dana, pelaksana, dan pengatur.  Semua  ini  berhasil  tetapi  tidak  bisa disebut  optimal.  Faktor  penghambatnya  adalah kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan  yang  mengarah  pada  realisasi program  yang  optimal  dalam  pelaksanaan program HIV-AIDS.
Wilandika  (2019)  menjelaskan  bahwa hasil  stigma  tenaga  kesehatan  pada  fasilitas kesehatan  di  Kota  Bandung  mengungkapkan bahwa  sebagian  besar  (60%)  tenaga  kesehatan yang  terdiri  dari  perawat,  dokter,  bidan,  dan analis  memiliki  stigma  yang  tinggi  terhadap ODHA.  Tingginya  stigma  terhadap  ODHA  ini dapat  berimplikasi  negatif  terutama  dalam penyediaan  layanan  kesehatan  pada  ODHA. Stigma  dan  diskriminasi  HIV-AIDS  di rangkaian  layanan  kesehatan  menghambat kemajuan  upaya  pencegahan  epidemi  HIV  dan bahkan  dapat  mengurangi  upaya  menahan penyebaran infeksi  HIV. Oleh  karena itu sangat penting  bagi  pembuat  kebijakan  dan  pengelola fasilitas  kesehatan  untuk  mengukur  stigma terkait  HIV  di  kalangan  petugas  kesehatan  dan mempertimbangkan hal ini saat
mengembangkan strategi untuk menangani sikap petugas kesehatan.
Sementara  itu,  Huriati  et  al.,  (2021) menemukan  dalam  sebuah  penelitian  bahwa sistem  manajemen  operasional  layanan  HIV- AIDS  di  puskesmas  diatur  dalam  kebijakan pemerintah dalam proses penanganan penyebaran  HIV-AIDS  dan  dilaksanakan melalui  beberapa  proses  regulasi  dan  langkah- langkah  dalam  suatu  sistem  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  pasien HIV-AIDS  di  puskesmas  sebagai  fasilitas pelayanan  tingkat  pertama  (primer)  dan menurunkan  angka  penularan  HIV-AIDS meskipun  pelaksanaannya  terhambat  oleh beberapa kendala dari sistem pelayanan tersebut. Seperti  juga  pada  penelitian  Syukaisih  et  al., (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan  tentang  penyakit  HIV/AIDS  di Kabupaten Indragiri Hulu masih rendah. Petugas kesehatan  terus  terlibat  aktif  dalam  kegiatan penyuluhan  HIV-AIDS.  Dukungan  sosial  bagi ODHA  jarang  muncul  di  masyarakat  dengan alasan  takut  terhadap  ODHA.  Sebagian  besar informan kunci memiliki sikap negatif terhadap pengobatan  dan  melarang  keluarganya  untuk berhubungan dengan ODHA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  yaitu  rumusan  masalah

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
mengarahkan  penelitian  untuk  menyelidiki situasi sosial yang diteliti secara menyeluruh,  dan  komprehensif  untuk melaksanakan  layanan  dukungan  dan pengobatan  bagi  pasien  HIV  di  puskesmas Antang  Kota  Makassar.  Sumber  data penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung  dari  responden  atau  melalui wawancara  dengan  objek  yang  diteliti  serta
observasi yang mampu memberikan informasi  penelitian  sehingga  data  yang diperoleh dapat digunakan untuk menjustifikasi atau menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman
wawancara.
Pedoman  ini  telah  disusun  kepada  sumber informan  yaitu  kepala  puskesmas  sebagai penanggung jawab layanan dan enam orang yang  merupakan  tim  layanan  PDP  terdiri dari  dokter  (1  orang),  apoteker/asisten apoteker  (1  Orang),  bidan,  analisis  laboran (1 orang) , konselor dan RR (recording dan reporting)  (1  orang)  serta  dipilih  3  orang pasien ODHA yang dianggap bisa menjawab pertanyaan  dan  memberikan  jawaban  yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan serta alami  selama  menjalani  pengobatan  di layanan  PDP  Puskesmas  Antang.  Selain  itu juga  dilakukan  observasi  langsung  pada
kegiatan  dan  aktivitas  yang  dilakukan  oleh layanan  PDP  di  Puskesmas  Antang Makassar.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan pada penelitian ini terdiri   atas 3 tahap yaitu:
Reduksi data peneliti melakukan pengumpulan dan pengelompokan data yang telah diperoleh melalui wawancara. Reduksi data bisa dilakukan selama proses penelitian. Reduksi  data  merupakan  bentuk  analisis menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,  membuang  yang  tidak  perlu, dan    mengorganisasi data, lalu penyajian data
/ Data  Display ,  yaitu  informasi  dan  data yang  peneliti  peroleh  kemudian  disajikan dalam  bentuk  tabel  sehingga    memudahkan peneliti  dalam  memahami  data  yang diperoleh dari tahap reduksi, dan melakukan penarikan  kesimpulan/ Conclusion ,  yaitu penganalisaan    akhir        yang  diperoleh berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data.

## HASIL PENELITIAN
Layanan  PDP  yang  ada  di  Puskesmas Antang Makassar menerima pasien yang datang secara sukarela atau atas kemauan sendiri untuk memeriksakan  dirinya  juga  pasien  rujukan  dari puskesmas  lain,  LSM,  atau  rumah  sakit  serta pasien rawat jalan baik itu pada poli umum, poli gigi,  poli  KIA/KB,  dan  poli  TB.  Mereka  yang

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
ada  indikasi  ke  arah  HIV  AIDS  selanjutnya mendapatkan informasi pra tes oleh petugas dan diminta kesediaan untuk melakukan pra tes dan tahapan  selanjutnya.  Pasien  yang  datang  baik atas  kemauan  sendiri  maupun  atas  anjuran keluarga, tenaga kesehatan atau orang lain akan di  konseling  oleh  konselor  sebelum  melakukan pemeriksaan  laboratorium.  Hasil  laboratorium diserahkan ke dokter PDP dan kemudian pasien setelah mendapatkan hasil laboratorium dilakukan lagi konseling pasca tes oleh konselor baik  pasien  yang  negatif  hasil  pemeriksaan laboratoriumnya maupun yang positif.
Untuk  pasien  yang  memiliki  hasil  tes positif  akan  diberi  konseling  dan    edukasi tentang  penyakit  HIV-AIDS,  memberikan dukungan  psikologis  dengan  berempati  dan menunjukkan kepedulian. Kemudian dilanjutkan  dengan  konseling  pengobatan karena  pasien  HIV  harus  mengkonsumsi  obat ARV  ( Anti  Retro  Viral )  setiap  hari  seumur hidup, dengan teratur mengkonsumsi obat setiap hari  diharapkan  dapat    meningkatkan  sistem kekebalan  dan  kualitas  hidup  secara  umum, mengurangi  risiko  komplikasi  AIDS  dan  non- AIDS,  memperpanjang  hidup  pasien  dan mengurangi  risiko  infeksi  HIV.  Sedangkan untuk  pasien  dengan  hasil  tes  negatif  tetapi perilaku  beresiko    akan  diberikan  konseling pasca  tes.  Konseling  tersebut  berupa  pesan pencegahan    dan  menyarankan  untuk  selalu
memanfaatkan layanan  PDP puskesmas Antang jika  merasa  diri,  teman  atau  keluarga membutuhkan layanan PDP.
Pelayanan  pasien  pada  layanan  PDP Puskesmas  Antang  berlangsung  setiap  hari Senin  -  Sabtu  selama  jam  kerja.  Obat  ARV diberikan ke pasien untuk pemakaian satu bulan, dua  atau  tiga  hari  sebelum  obat  habis  mereka sudah  dianjurkan  untuk  datang  lagi  mengambil obatnya  untuk  bulan  berikutnya.  Tapi  tidak semua  pasien  HIV  patuh  terhadap  instruksi  yg diberikan oleh tim layanan PDP. Dari 55 jumlah pasien  ada  2  orang  yang  mengalami  drop  out atau  tidak  melanjutkan  mengkonsumsi  obat ARV,  yang  pertama  laki  laki  umur  20  tahun, alasannya  karena  merasa  dirinya  segar  bugar dan tidak sakit. Yang ke 2 pasien umur 30 Tahun perempuan  kondisi  juga  masih  fit,  alasan  tidak mengkonsumsi  obat  ARV  karena  mau  mencari pengobatan alternatif.
Tim  layanan  PDP  Puskesmas  Antang selain pada jam kerja, juga menerima konsultasi pasien  setiap  saat  via  chat/telepon.  Biasanya mereka yang baru menggunakan obat ARV akan mengalami  beberapa  efek  samping  dari  obat. Sehingga  dengan  adanya  konsultasi  via whatsapp/telpon  keluhan-keluhan  mereka  cepat tertangani. Untuk melihat implementasi layanan PDP  pasien  HIV-AIDS  di  Puskesmas  Antang Makassar  dilakukan  dengan  melihat  beberapa aspek yaitu aspek sumber daya

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
manusia/ketenagaan, aspek layanan dan kegiatan,  serta  aspek  obat  dan  sarana laboratorium.

## Sumber Daya Manusia / Ketenagaan
Pada  aspek  sumber  daya  manusia /ketenagaan  pada  layanan  PDP  Puskesmas Antang  Makassar  memiliki  indikator-indikator yang  sudah  ditetapkan  dan  sudah  berjalan dengan  baik.  Indikator  yang  pertama  yaitu sumber  daya  manusia  di  Puskesmas  Antang untuk layanan PDP sudah mempunyai tim pokja yang  ditandai  dengan  adanya  Surat  Keputusan Kepala Puskesmas Antang Nomor : 104.1/ PKM –  ANT  /  VI  /  2021  tentang  pembentukan  tim penanggulangan HIV-AIDS Puskesmas Antang. Tim  pokja  ini  terdiri  dari  kepala  puskesmas sebagai  pembina,  dokter  sebagai  penanggung jawab, perawat/bidan, apoteker, analis laboratorium,  konselor,  kader  pendamping  dan program/RR.  Berdasarkan  observasi  yang dilakukan  di  Puskesmas  Antang  ini,  layanan PDP sudah terbentuk dan berjalan dengan baik.
Kemudian  untuk  kompetensi  SDM  yang menjadi anggota tim pokja sebagian besar sudah bersertifikat  sehingga  diharapkan  SDM  yang menangani  penanggulangan  HIV-AIDS  ini sudah  bersertifikat  dan  kompeten  dalam memberikan  layanan  terkhusus  layanan  PDP. Indikator  kedua  yaitu  meningkatkan  kapasitas ODHA.  Upaya  meningkatkan  kapasitas  ODHA
dilakukan sebagai upaya untuk memberi edukasi sehingga  mereka  mengerti  akan  penyakit  yang diderita  saat  ini,  pencegahan  dan  cara penularannya  serta  patuh  untuk  mengkonsumsi obat  yang  telah  dianjurkan.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  layanan  PDP Puskesmas  Antang  Makassar  telah  melakukan kegiatan-kegiatan  seperti  penyuluhan  dan pemberian  edukasi  kepada  sejumlah  pasien ODHA tentang materi HIV-AIDS.

## Layanan dan Kegiatan
Aspek layanan dan kegiatan pada layanan PDP  di  Puskesmas  Antang  Makassar  memiliki beberapa  indikator  yaitu  indikator  pertama tentang  pemberdayaan  ODHA.  Berdasarkan beberapa  hasil  wawancara  dengan  informan diperoleh informasi bahwa dalam hal ini ODHA diberdayakan  dalam  pencegahan  HIV-AIDS yaitu  dengan  diikutkannya  dalam  kegiatan- kegiatan  bimbingan  dengan  harapan  nantinya ODHA  tersebut  dapat  mengakses  penderita lainnya  yang  belum  terjangkau  oleh  petugas layanan  PDP  Puskesmas  Antang  sehingga dengan  mudah  dapat  ditangani  lebih  cepat permasalahan ODHA ini sehingga menciptakan hidup  mereka  yang  lebih  produktif  dan bermanfaat  untuk  orang-orang  disekitarnya. Indikator  kedua  yaitu  konseling  dan  tes  HIV.

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah /
Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
Konseling  ini  dilakukan  sebelum  tes  HIV  dan sesudah tes HIV.
Selain  itu  pentingnya  kegiatan  konseling dan  tes  HIV  untuk  menjalankan  penanganan yang  tepat  sesuai  kebutuhan  pasien  ODHA. Pada  layanan  PDP  di  Puskesmas  Antang Makassar untuk kegiatan konseling dan tes HIV ini  sudah  dijalankan  dengan  baik  sebab tersedianya  sumber  daya  manusia  kesehatan yang  sudah  ditunjuk  untuk  memberikan konseling.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  informan  bahwa  kegiatan konseling telah dilakukan oleh konselor kepada pasien  ODHA  sebelum  tes  HIV  dilakukan  dan setelah tes HIV dilakukan. Indikator ketiga yaitu layanan  klinis  dan  terapi  ARV.  Untuk  pasien ODHA setelah mendapatkan layanan klinis akan dilanjutkan  dengan  pemberian  terapi  obat ARV demi  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  pasien ODHA.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dengan  beberapa  informan  diperoleh informasi  bahwa  layanan  klinis  ini  merupakan serangkaian  proses  yang  dijalani  oleh  pasien ODHA  mulai  datang  hingga  pulang  yang diakhiri dengan terapi ARV dimana pelaksanaannya  pada  layanan  PDP  Puskesmas Antang  Makassar  sudah  berjalan  dengan  baik karena didukung oleh ketersediaan fasilitas yang cukup  memadai  sehingga  dapat  dilakukan dengan  maksimal.  Indikator  keempat  yaitu
dukungan psikologis dan sosioekonomi.
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi  bahwa  dukungan  psikologis  sudah diberikan dengan optimal kepada pasien ODHA di  Puskesmas  Antang  dengan  harapan penerimaan  hikmah  akan  penyakit  yang dideritanya  lebih  cepat  prosesnya  kepada  diri pasien  ODHA  tersebut.  Sementara  untuk dukungan  sosioekonomi  hingga  saat  ini  belum dilakukan  di  Puskesmas  Antang  karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
Indikator  kelima  yaitu  pencegahan  HIV- AIDS. Pencegahan HIV-AIDS sudah dilakukan dengan  cukup  optimal  oleh  layanan  PDP Puskesmas Antang Makassar yaitu dapat berupa pemberian  penyuluhan  yang  berisi  edukasi  dan informasi.  Selain  itu  ODHA  juga  mendapatkan bimbingan dan edukasi dari tim pokja sehingga dapat  ikut  memberi  edukasi  atau  dinamakan KDS  atau  Kelompok  Dukungan  Sebaya. Kemudian  pencegahan  juga  dilakukan  berupa penyuluhan  mengenai  HIV-AIDS  kepada kelompok anak sekolah, remaja, dan masyarakat sekitar  wilayah  kerja  Puskesmas  Antang Makassar.
Indikator  kelima  yaitu  monitoring  dan evaluasi (monev). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan ditemukan bahwa layanan PDP Puskesmas Antang Makassar telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim dari Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar  secara  tatap

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
muka. Sehingga kendala-kendala yang dihadapi selama  ini  dalam  menangani  pasien  ODHA dapat  diselesaikan  di  program  berikutnya. Tentunya  perbaikan  pelayanan  yang  belum maksimal  kepada  ODHA  tersebut  dapat ditingkatkan.

## Obat dan Sarana Laboratorium
Pada  aspek  ketiga  yaitu  obat  dan  sarana laboratorium.  Indikator  pertama  yaitu  tes  HIV. Pelaksanaan  tes  HIV  tentunya    harus  didukung oleh  sarana  dan  prasarana  penyedia  layanan PDP.  Pelaksanaan    tes  HIV  yang  sudah dilaksanakan  pada  layanan  PDP  Puskesmas Antang  juga dilakukan pada sasaran ibu hamil dalam  rangka  triple  eliminasi,  kelompok beresiko, dan yang secara sukarela memanfaatkan  layanan  PDP.  Sebelum  tes  HIV dilakukan  tentu  akan  diberikan  konseling terlebih  dahulu  yaitu  konseling  pra-tes  HIV sehingga  pasien  merasa  yakin  dan  percaya  diri untuk memanfaatkan layanan PDP.
Indikator kedua yaitu peralatan laboratorium.  Layanan  PDP  di  Puskesmas Antang sudah terdapat laboratorium, ketersediaan  alat  dan  bahan  sudah  cukup memadai  tidak  pernah  mengalami  kekosongan atau  kekurangan  karena  sudah  diatur  dengan disiplin  untuk  kesiapan  stoknya.  Indikator ketiga  yaitu  ketersediaan  obat.  Obat  dalam  hal ini  khusus  kepada  obat-obat  yang  dibutuhkan
oleh  pasien  HIV-AIDS.  Pada  layanan  PDP  di Puskesmas Antang  Makassar  ketersediaan  obat sampai  saat  ini  selalu  terpenuhi  dan  cukup memadai  dalam  memenuhi  kebutuhan  pasien ODHA meskipun pernah mengalami kekurangan akan tetapi dapat dilakukan mitigasi dengan  melakukan  peminjaman  stok  obat kepada  layanan  PDP  lainnya  sehingga  pasien ODHA yang membutuhkan tetap dapat dipenuhi pada saat itu.

## PEMBAHASAN
Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan  akses  pencegahan,  pengobatan, perawatan  dan  dukungan  terhadap  HIV-AIDS sebagai tujuan global untuk mengakhiri epidemi AIDS  pada  tahun  2030.  Implementasi  berbagai langkah untuk mencapai tujuan program disusun untuk  pelaksanaan  atau  pelaksanaan  program yang  direncanakan  karena  pada  prinsipnya setiap  perencanaan  memiliki  tujuan  yang  harus dicapai.  Pada  awalnya,  sebagian  besar  program pencegahan  HIV-AIDS  di  Indonesia  terkait dengan  program  yang  dilaksanakan  di  berbagai negara  dan  pedoman  WHO.  Terminologi  yang digunakan  juga  mengacu  pada  terminologi WHO  seperti care,  support  and  treatment (CST).
Pada  tahun  2010  istilah  CST  disebut dengan  Perawatan,  Dukungan  dan  Pengobatan (PDP).  PDP  adalah  singkatan  dari  Perawatan,

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
Dukungan  dan  Pengobatan  ( Care  Support  and Treatment )  yang  merupakan  layanan  terpadu dan  berkesinambungan  yang  memberikan dukungan  administratif,  medis,  psikologis  dan sosial  untuk  mengurangi  atau  memecahkan masalah  yang  dihadapi  oleh  ODHA  selama perawatan dan pengobatan. Masalah medis yang dihadapi  oleh  ODHA  dapat  mencakup  infeksi oportunistik,  gejala  terkait  AIDS,  ko-infeksi, sindrom pemulihan kekebalan dan efek samping serta interaksi dengan ARV. Masalah psikologis yang  dapat  terjadi  sehubungan  dengan  infeksi HIV/AIDS  antara  lain  depresi,  kecemasan, gangguan  kognitif  dan  gangguan  kepribadian termasuk psikosis.
Masalah  sosial  yang  disebabkan  oleh HIV/AIDS  meliputi  diskriminasi,  marginalisasi atau  stigma,  pemecatan  dari  pekerjaan, perceraian,  dan  beban  keuangan  ODHA.  Tidak hanya  ODHA  yang  dihadapkan  pada  masalah psikososial  dan  sosial  ekonomi  ini,  tetapi  juga keluarga  dan  kerabat  dekatnya.  Beberapa  aspek yang dapat dilihat untuk mengetahui implementasi layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan  (PDP)  di  Puskesmas  Antang Makassar yaitu aspek sumber daya manusia/ketenagaan, aspek layanan dan kegiatan serta aspek obat dan sarana laboratorium.
Sumber Daya Manusia / Ketenagaan Sumber daya manusia/ketenagaan merupakan  aset  penting  yang  berfungsi  sebagai penggerak  dalam  mengendalikan  kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia di puskesmas Antang  untuk  layanan  PDP  sudah  mempunyai pokja  yang  ditandai  dengan  adanya  Surat Keputusan  Kepala  Puskesmas Antang  Nomor  : 104.1  /  PKM  –  ANT  /  VI  /  2021  tentang pembentukan  tim  penanggulangan  HIV-AIDS Puskesmas  Antang.  Tim  pokja  ini  terdiri  dari kepala  puskesmas  sebagai  pembina,  dokter sebagai  penanggung  jawab,  perawat/bidan, apoteker,  analis  laboratorium,  konselor,kader pendamping dan program/RR. Tim layanan PDP di  Puskesmas  Antang  sudah  terbentuk  dimana setiap  posisi  sudah  diisi  oleh  masing-masing petugas berdasarkan SK Kepala Puskesmas serta sudah beroperasi untuk menerima pasien HIV.
Hal ini tentunya sesuai dengan beban kerja petugas  yang  membutuhkan  keseimbangan antara kemampuan fisik, kognitif dan ketersediaan  petugas    di  dalam  unit.  Meskipun pada  layanan  PDP  di  Puskesmas  Antang Makassar  untuk  setiap  posisi  sudah  diisi  oleh petugas masing-masing  akan tetapi akan timbul hambatan khususnya dokter karena dokter yang bertugas  pada  layanan  PDP  hanya  satu  orang sehingga  jika  dokter  tersebut  berhalangan hadir/cuti  maka  layanan  PDP  akan  terganggu

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
dan  terhambat.  Sejalan  dengan  penelitian (Wahyu  et  al.,  2020)  mengatakan  karena kekurangan  tenaga,  para  perawat  yang  ada  saat ini  terpaksa  bekerja  serentak  tanpa  tenaga  di pelayanan PDP RSUD Balung. Tentu pekerjaan yang melebihi kapasitas  diri dari setiap petugas kesehatan  berpotensi  akan  membuat  pelayanan terganggu  dan  mempengaruhi  kepuasan  pasien ODHA .
Juga  sejalan  pada  penelitian  yang dilakukan (Kusmayadi et al., 2022) menemukan bahwa  adanya  sumber  daya  yang  belum memadai sebab untuk penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan sumber daya manusia yang  memadai,  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitas.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  untuk dilakukan  penambahan  sumber  daya  manusia karena kegagalan dalam implementasi kebijakan atau  program  seringkali  disebabkan  oleh kekurangan  sumber  daya  manusia  atau  tenaga kerja.  Oleh  sebab  itu  perlu  dilakukan penambahan  dokter  untuk  memaksimalkan pelayanan  kepada  pasien  HIV/AIDS  pada layanan  PDP  di  Puskesmas  Antang  Makassar. Dari  segi  kualitas  tim  pokja  layanan  PDP  di Puskesmas  Antang  sudah  memiliki  sertifikat pelatihan  HIV-AIDS  sehingga  diharapkan bahwa  pasien  ODHA  dapat  ditangani  oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan handal dalam menjalankan program HIV-AIDS ini.
Studi  lain  menemukan  bahwa  di  daerah yang  berisiko  penyebaran  HIV-AIDS  masih kurangnya  tenaga  kesehatan  untuk  memberikan bimbingan  dan  pengawasan,  menyebabkan eksklusi dan penularan PMS di kalangan remaja semakin  meningkat.  Harapannya  pemberdayaan program  PDP  ini  ada  penguatan  sumber  daya manusia yang bertanggung jawab sehingga data akan  terus  dimutakhirkan  (Manalu  &  Adlia Syakurah,  2022).  Berdasarkan  hasil  wawancara dan  beberapa  kajian  literatur  pada  penelitian sebelumnya  sehingga  pemenuhan  kebutuhan sumber  daya  manusia  ini  sangat  penting,  tanpa harus melihat posisi setiap bagian karena saling keterikatan  peran  diantaranya.  Sehingga  untuk setiap  posisi  pada  tim  pokja  kedepannya minimal  di  isi  oleh  dua  orang  sebab  jika  satu orang tenaga kesehatan  berhalangan maka  akan dijalankan oleh petugas kesehatan yang lainnya .

## Layanan dan Kegiatan
Pada  aspek  layanan  dan  kegiatan  di layanan  PDP  Puskesmas  Antang  meliputi indikator  pemberdayaan  ODHA,  konseling  dan tes  HIV,  layanan  klinis  dan  terapi  ARV, dukungan  psikologis  dan  sosial  ekonomi, pencegahan HIV, dan monitoring serta evaluasi (monev).  Pelayanan  PDP  tidak  dapat  berdiri sendiri  melainkan  harus  saling  berhubungan dengan  pelayanan  lainnya  sehingga  masyarakat harus mengarah pada pelayanan yang

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
menyeluruh yang mencakup berbagai pelayanan yang  dibutuhkan  masyarakat  dan  tidak  dapat terputus.  Pemberdayaan  ODHA  pada  layanan PDP  Puskesmas  Antang  sudah  berjalan  dengan baik  sebab  telah  dilaksanakannya  kegiatan- kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ODHA akan penyakit HIV-AIDS, penularannya, pencegahan  yang  dilakukan,  dan  langkah pengobatan sehingga hal itu akan menjadi bekal buat  ODHA  yang  tampak  sehat  untuk  dapat memberikan  edukasi  kepada  kelompok  yang beresiko  terkena  HIV-AIDS.  Pada  penelitian lain  yang  dilakukan  oleh  (Supriyatni  et  al., 2021) melalui pemberdayaan kelompok dukungan  sebaya  yang  dapat  memberikan motivasi  kepada  sesama  teman-teman  ODHA sehingga  dapat  menjangkau  layanan  kesehatan khususnya  layanan  PDP.  Secara  otomatis dengan  memberdayakan  ODHA  tersebut  maka akan  membantu  tenaga  kesehatan  menjaring calon  pasien  HIV-AIDS  yang  belum  tersentuh sebelumnya yang pada akhirnya dengan harapan akan  menurunkan  angka  kematian  pada  pasien ODHA.
Manajemen  operasional  layanan  HIV- AIDS  di  puskesmas  tidak  hanya  berfokus  pada pasien  yang  telah  terinfeksi  tetapi  juga melakukan  skrining  dini  untuk  mendeteksi infeksi  virus  HIV-AIDS  baru  (Huriati  et  al., 2021).  Kemudian  pasien  yang  datang  secara sukarela, rujukan ataupun diantar oleh LSM atau
tokoh masyarakat pada layanan PDP Puskesmas Antang Makassar akan diberikan konseling pra- tes  dan  pasca-tes  HIV  dan  sudah  terlaksana dengan  cukup  optimal  pada  layanan  PDP Puskesmas  Antang.  Konseling  yang  baik membuat  ODHA  akan  taat  dan  minum  obat secara  teratur.  Kemudian  saat  ini  pada  layanan PDP Puskesmas Antang belum terdapat ruangan khusus  layanan  PDP  ataupun  ruangan  khusus konseling  dimana  konseling  ini  sebagai  ajang curhat yang dilakukan oleh penderita HIV-AIDS kepada  tenaga  kesehatan  namun  tetap  ingin dijaga kerahasiaannya karena  untuk  masyarakat Kota  Makassar  HIV-AIDS  ini  masih  dianggap privasi  dan  menjadi  aib  keluarga  jika  diketahui oleh  masyarakat  umum  disekitar  pasien sehingga  pentingnya  ruangan  khusus  layanan PDP  ini  agar  tidak  tergabung  dengan  ruangan operasional di puskesmas.
Sehingga  solusi  yang  ditawarkan  untuk perbaikan  kepada  layanan  PDP  Puskesmas Antang agar membuat ruangan tersendiri khusus layanan PDP dengan harapan pasien HIV-AIDS akan  lebih  leluasa  memanfaatkan  layanan  PDP tanpa merasa khawatir ketahuan dan malu untuk menceritakan  apa  yang  dirasakan  akibat  HIV- AIDS.  Selain  itu  stigma  dan  diskriminasi merupakan  permasalahan  serius  dalam  upaya pencegahan,  perawatan,  dan  pengobatan  pasien HIV-AIDS. Sejalan dengan penelitian (Syukaisih  et  al.,  2022)  mengenai  stigma  yang

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
mengakibatkan  tindakan  disriminasi  pada ODHA  dimana  ODHA  seringkali  diperlakukan tidak  adil  karena  adanya  ketakutan  dari masyarakat.  Diskriminasi  itu  sendiri  terkadang berasal  dari  keluarganya  sendiri  maupun  pada masyarakat  umum.  Stigma  yang  ada  di  antara ODHA  memiliki  implikasi  penting  bagi kehidupan  seperti  kesempatan  kerja,  tempat tinggal, dan akses ke layanan kesehatan.
Selain  itu,  ketika  stigma  yang  ada dikaitkan dengan ketersediaan layanan kesehatan  hal  itu  berimplikasi  penting  terhadap pengobatan
infeksi HIV-AIDS secara keseluruhan  (Wilandika,  2019).  Untuk  layanan klinis  dan  terapi  ARV  pada  layanan  PDP Puskesmas Antang sudah berjalan dengan cukup baik  didukung  oleh  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan pemeriksaan  umum  dan  serangkaian  proses dalam  melakukan  pemeriksaan  klinis  pada pasien  HIV-AIDS.  Selanjutnya  layanan  klinis ini akan membantu untuk menetapkan diagnosa dan  melanjutkan  terapi  ARV  jika  memang pasien  bersedia  untuk  dilanjutkan.  Tentunya setelah  layanan  klinis  dilakukan  akan  diberikan kembali konseling pasca tes HIV kepada pasien agar  merasa  lebih  tenang  dan  lebih  berpikir jernih  untuk  memutuskan  langkah  perawatan selanjutnya  yang  akan  diberikan.  Kemudian akan  diberikan  dukungan  psikologis  dan sosioekonomi kepada pasien HIV-AIDS.
Layanan  PDP  Puskesmas  Antang  sudah memberikan dukungan psikologis dengan cukup memadai  kepada  pasien  HIV-AIDS  berupa dukungan,  semangat,  dan  dorongan  untuk  tetap dapat  menjalankan  hidup  dan  hidup  produktif. Namun  untuk  dukungan  sosioekonomi  belum dapat  diberikan  pada  layanan  PDP  Puskesmas Antang  karena  keterbatasan  waktu,  tenaga  dan biaya  untuk  melakukan  hal  tersebut.  Masalah psikologis  yang  dihadapi  pasien  ODHA  dalam banyak  kasus  mengalami  penurunan  semangat hidup  merasa  tidak  layak  untuk  melanjutkan hidup,  ketakutan  akan  dijauhi  oleh  masyarakat sekitar  karena  statusnya  terjangkit  HIV-AIDS. Seperti  yang  ditunjukkan  dalam  penelitian (Jambak  et  al.,  2018)  tingginya  perubahan perilaku  disebabkan  tingginya  motivasi  yang menyertai niat untuk berubah, dan keluarga serta masyarakat harus mendukung perilaku kesehatan  pasien  HIV-AIDS  juga  sebaliknya perilaku  kesehatan  seperti  tidak  melakukan pemeriksaan rutin ke rumah sakit dan tidak ingin mencari tau pengobatan dan isu tentang penyakit HIV-AIDS  disebabkan  karena  adanya  perilaku yang  rendah  disertai  motivasi  yang  kurang  dari keluarga  ataupun  lingkungan  sekitar  pasien ODHA.
Sehingga  selain  dukungan  dari  tenaga kesehatan  pada  layanan  PDP  juga  dibutuhkan adanya  dukungan  keluarga  penderita  HIV- AIDS.  Faktor  pendukung  dalam  keberhasilan

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
kebijakan  penanganan  HIV  tidak  terlepas  dari dukungan  sosial  baik  keluarga,  pendamping, teman, dan tenaga kesehatan (Susilawati, 2020). Seharusnya  personal  puskesmas  memberikan bimbingan  dan  edukasi  bukan  hanya  kepada pasien  yang  sudah  terjangkit  HIV-AIDS  tetapi juga  kepada  masyarakat  sekitar  wilayah  kerja Puskesmas  Antang  dengan  harapan  keluarga penderita  juga  memiliki  pengetahuan  yang cukup  akan  penyakit  HIV-AIDS.  Hal  ini  tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Wahyu  et  al.,  2022)  yang  mengatakan  bahwa kepatuhan  berobat  pada  pasien  ODHA  salah satunya  disebabkan  karena  adanya  dukungan sosial  yang  diberikan  baik  itu  dari  keluarga maupun  berasal  dari  tenaga  kesehatan  sehingga membuat pasien patuh dalam pengobatannya.
Tentu  ini  menjadi  penting  untuk  kita pahami  bersama  bahwa  bagaimana  bisa  tenaga kesehatan  menurunkan  angka  lonjakan  HIV- AIDS  jika  dukungan  itu  tidak  dimulai  dari tenaga kesehatan itu sendiri kepada pasien yang akan  dihadapinya  kelak.  Dukungan  sosial  dan pemberdayaan  dapat  meningkatkan  kualitas hidup  ODHA.  Hal  lain  yang  dilakukan  pada layanan  PDP  Puskesmas  Antang  yaitu pencegahan HIV dengan mengadakan pertemuan dengan pasien HIV dan memberikan penyuluhan  kepada  masyarakat  luas  tentang pengetahuan  akan  HIV-AIDS,  penularan, pencegahan, dan perawatan yang dilakukan. Hal
ini  sudah  dijalankan  oleh  layanan  PDP Puskesmas  Antang  dengan  cukup  baik  dan konsisten  dalam  mengadakan  pertemuan- pertemuan  rutin  dengan  pasien  ODHA  untuk meningkatkan kapasitas ODHA tersebut.
Pencegahan  HIV  dilakukan  dengan memberikan penyuluhan baik itu kepada pasien yang  sudah  terinfeksi  HIV-AIDS  maupun  yang belum  terinfeksi  HIV-AIDS  termasuk  kalangan remaja,  populasi  kunci  dan  populasi  yang beresiko.  Pada  pertemuan  juga  diberikan edukasi  yang  bisa  menyadarkan  pentingnya memahami cara penularan untuk melindungi diri dan  keluarga  dari  penularan  HIV.  Selain  itu pentingnya gaya hidup sehat berupa meninggalkan  perilaku  beresiko,  edukasi promosi  kondom  dan  perilaku  seksual  yang lebih  aman,  edukasi  pencegahan  penularan  dari ibu  ke  anak,  pengurangan  dampak  buruk,serta layanan  transfusi  darah  yang  aman.  Namun tentunya  dalam  pemberian  penyuluhan  dan edukasi ini akan mendapatkan penerimaan yang berbeda-beda  oleh  pasien.  Sehingga  selain pemberian  pengetahuan  akan  HIV-AIDS penting  pula  dukungan  dalam  bentuk  lain  yang akan menyadarkan diri pasien HIV-AIDS untuk bisa bangkit dan patuh menjalani pengobatan.
Pada akhirnya pentingnya untuk dilakukan monitoring  dan  evaluasi.  Pada  layanan  PDP Puskesmas  Antang,  monitoring  dan  evaluasi dilakukan oleh tim dari Dinas Kesehatan kepada

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
tim  layanan  PDP  Puskesmas  Antang  dan  sudah dijalankan dengan cukup baik demi mengetahui perbaikan  program  yang  sudah  dijalankan  saat ini.  Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Andriani & Izzati, 2018) yang menyatakan bahwa  monitoring  dan  evaluasi  dilakukan pertriwulan  dengan  menggunakan  format  yang telah  ditentukan  serta  evaluasi feedback dilakukan pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi  pada  periode  berikutnya.  Hal  ini dilakukan  tentunya  sebagai  pengecekan  hasil pelaksanaan  kegiatan  serta  dilihat  apakah kegiatan  telah  sesuai  dengan  perencanaan  yang ditetapkan sebelumnya.

## Obat dan Sarana Laboratorium
Saat  ini  layanan  PDP  Puskesmas  Antang sudah  dilengkapi  dengan  ruangan  laboratorium untuk menguji hasil pemeriksaan dan dilengkapi dengan alat serta bahan yang dibutuhkan. Untuk saat  ini  layanan  PDP  Puskesmas  Antang memiliki  ketersediaan  sarana  dan  prasarana laboratorium  yang  cukup  memadai  sehingga tidak  menjadi  kendala  dalam  memberikan layanan kepada pasien HIV-AIDS. Laboratorium  ini  penting  sebagai  penunjang sebab  akan  membantu  menentukan  hasil  uji pada setiap sampel pasien sehingga memudahkan  petugas  kesehatan  menentukan langkah  selanjutnya  yang  akan  ditempuh  oleh pasien HIV-AIDS. Hal ini tidak sejalan dengan
penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Kamilia  et  al., 2021)  yang  menyatakan  bahwa  ketersediaan peralatan  kesehatan  yang  mendukung  untuk pemeriksaan tes HIV belum memadai.
Selanjutnya untuk ketersediaan obat ARV pada  apotik  layanan  PDP  Puskesmas  Antang tentunya  hal  yang  penting  untuk  diperhatikan stok  nya  agar  tidak  terjadi  kekosongan  stok. Pada layanan PDP Puskesmas Antang stok obat ARV  sudah  cukup  memadai  meskipun  pernah terjadi  kekurangan  obat  ARV  namun  pihak puskesmas  mencari  solusi  dengan  melakukan pinjaman stok obat kepada layanan PDP lainnya dan  akan  menggantinya  ketika  stok  dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kota Makassar sudah tiba. Tentu ini akan  menjadi  perhatian  kedepan  bahwa  perlu dilakukan  pemantauan  akan  alur  penyaluran obat  dari  Kementerian  Kesehatan  terkait  waktu dan  jumlahnya  sehingga  tidak  terjadi  lagi kejadian  melakukan  peminjaman  stok  kepada layanan  PDP  lainnya  untuk  memenuhi kebutuhan pasien.
Hal  ini  menjadi  penting  sebab  jika  pada saat  pasien  membutuhkan  obat  atau  sudah kehabisan  obat  dan  tidak  tersedia  pada  layanan PDP maka akan berpotensi terjadinya kegagalan pengobatan  karena  pengobatan  yang  terputus. Semakin banyak ODHA yang tidak patuh dalam menjalani pengobatan maka akan semakin kecil angka  harapan  hidup  yang  menyebabkan  pula

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
program  layanan  perawatan  dukungan  dan pengobatan  menjadi  tidak  berhasil  dan berdampak  pada  derajat  kesehatan  masyarakat yang akan semakin menurun. Sama halnya pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Wenda,  2018) yang  mengatakan  bahwa  tersedianya  fasilitas yang  cukup  dan  obat  ARV  berpengaruh terhadap  keputusan  ODHA  untuk  berobat kembali atau putus dengan kata lain gagal ARV.

## KESIMPULAN
Implementasi  layanan  PDP  di  Puskesmas Antang Makassar dengan melihat aspek sumber daya manusia/ketenagaan, layanan dan kegiatan, serta  obat  dan  laboratorium  ditemukan  bahwa untuk aspek sumber daya manusia sudah cukup memadai ditandai dengan indikator terbentuknya tim pokja layanan PDP Puskesmas Antang  Makassar  yang  terdiri  dari  kepala puskesmas  sebagai  pembina,  dokter  sebagai penanggung  jawab,  perawat,  bidan,  apoteker, analis laboratorium, konselor, kader pendamping dan  program/RR.  Layanan  PDP  sudah  dapat dijalankan  dengan  baik  hanya  saja  tetap  perlu dilakukan  penambahan  sumber  daya  manusia khususnya dokter sebab dokter yang ada saat ini untuk  layanan  PDP  hanya  satu  orang  sehingga jika dokter tersebut berhalangan atau  cuti maka kegiatan  layanan  PDP  akan  terganggu. Selanjutnya  pada  indikator  meningkatkan kapasitas  ODHA  juga  sudah  dijalankan  dengan
cukup  maksimal  berupa  pemberian  penyuluhan dan edukasi tentang HIV-AIDS.
Pada  aspek  layanan  dan  kegiatan  di layanan  PDP  Puskesmas  Antang  yang  sudah berjalan dengan cukup baik yaitu pemberdayaan ODHA  sudah  dilakukan  dengan  membentuk kelompok  teman  sebaya  (KDS)  dan  diikutkan dalam  kegiatan-kegiatan  bimbingan  dengan harapan  nantinya  ODHA  tersebut  dapat mengakses  penderita  lainnya  yang  belum terjangkau oleh petugas layanan PDP Puskesmas Antang.  Pada  indikator  konseling  dan  tes  HIV juga sudah dapat dijalankan dengan cukup baik pada  layanan  PDP  Puskesmas  Antang.  Dalam hal  ini  konseling  dilakukan  pada  pra-tes  dan pasca-tes  HIV  dan  diberikan  oleh  petugas  yang sudah ditunjuk sebagai konselor. Namun peneliti melihat  perlu  adanya  ruangan  khusus  untuk layanan  PDP  Puskesmas  Antang  Makassar khususnya  ruangan  konseling  dimana  untuk penyakit  HIV-AIDS  dikalangan  masyarakat Kota  Makassar  masih  dianggap  sebagai  aib keluarga sehingga pentingnya ruangan konseling tersebut  sehingga  pasien  ODHA  dapat  dengan leluasa menyampaikan atas apa yang dia rasakan kepada petugas.
Indikator  selanjutnya  yaitu  pemberian dukungan  psikologis  dan  sosioekonomi  dimana pada  dukungan  psikologis  sudah  diberikan dengan  optimal  kepada  pasien  ODHA  di Puskesmas  Antang  sementara  untuk  dukungan

## Andi Tenri Olle Suryadarma dan Sulaeman Fattah dan Najmi Kamariah / Jurnal Administrasi Negara V29 - 01 (2023) / 82 – 103
sosioekonomi  hingga  saat  ini  belum  dilakukan di  puskesmas  Antang  karena  keterbatasan waktu,  tenaga  dan  biaya.  Pada  indikator pencegahan  HIV  pula  sudah  dilakukan  dengan cukup baik oleh layanan PDP Puskesmas Antang dengan  memberikan  penyuluhan  dan  edukasi kepada  pasien  ODHA,  kelompok  anak  sekolah, remaja,  dan  masyarakat  luas  sekitar  wilayah kerja Puskesmas Antang Makassar tentang HIV- AIDS baik dari segi penularan, pencegahan, dan pengobatan yang dilakukan. Serta pada indikator monitoring  dan  evaluasi  (monev)  juga  sudah dilakukan dengan cukup baik pada layanan PDP Antang  Makassar  yaitu  dengan  datangnya  tim dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Makassar  untuk melakukan  evaluasi  program  layanan  PDP Puskesmas Antang  Makassar  demi  peningkatan layanan kepada pasien ODHA.
Untuk aspek obat dan sarana laboratorium pada layanan PDP Puskesmas Antang Makassar yang  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik  yaitu indikator  tes  HIV  yang  sudah  dilakukan  tanpa kekurangan alat uji atau bahan yang dibutuhkan. Ketersediaan  peralatan  dan  sarana  laboratorium yang  cukup  memadai  sehingga  layanan  PDP  di Puskesmas  Antang  selama  ini  berjalan  dengan baik  serta  pada  ketersediaan  yang  masih  dapat dipenuhi  dengan  baik  meskipun  pernah  terjadi kekurangan  obat  ARV  namun  tetap  dapat ditemukan  solusi  untuk  mengatasi  kekurangan tersebut yaitu dengan meminjam stok obat pada
layanan  PDP  lainnya  sehingga  layanan  PDP Puskesmas  Antang  tetap  terlaksana  dengan cukup  baik.  Sehingga  mungkin  perbaikan kedepan  nantinya  dimana  perlu  adanya kecepatan dan ketepatan proses pengiriman serta penyaluran stok obat dari kementrian kesehatan melalui Dinas Kesehatan.
Dari  riset  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi    dalam  pengemba-ngan ilmu  Administrasi  Publik  khususnya  mengenai Pelayanan  Publik  dan  juga  sebagai  bahan masukan  dalam  strategi  peningkatan  kualitas pelayanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan bagi Pasien HIV di Puskesmas Kota Makassar.

## REFERENSI
Andriani,  A.,  &  Izzati,  W.  (2018).  Analisa Pelaksanaan  Program  Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Jurnal  Endurance , 3 (3),  531.
https://doi.org/10.22216/jen.v3i3.2828 Departemen  Kesehatan  RI.  (2017) Pedoman Pengembangan jejaring Layanan Dukungan,  Perawatan  dan  Pengobatan
HIV&AIDS . Jakarta.
Ertiana,  D.,  &  Masrurin.  (2020).  Dukungan
Petugas Terhadap Perilaku Konseling Dan Tes  HIV  (Human  Immunodeficiency Virus) Ibu Hamil Di Kelurahan Kepanjenlor  Kecamatan  Kepanjenkidul Kota Blitar. Jurnal Kebidanan , 9 (2), 120– 129. https://doi.org/10.35890/jkdh.v9i2.159 Handayani, S. P., Sitorus, R. J., &  Novrikasari. (2022).  Hubungan  Dukungan  Keluarga Dengan  Terjadinya  Gangguan  Kesehatan Mental  Pada  Penderita  Hiv  /  Aids. Jmj ,
10 (4).
Huriati, H., Serang, S., Ramlawati, R., Suriyanti, S.,  Alam,  N.,  &  Hidayah,  N.  (2021). Manajemen Operasional Pelayanan Kesehatan  Hiv/Aids  Pada  Puskesmas. Jurnal Kesehatan , 14 (2), 174. https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i2.2 6413 Jambak,  N.A.,  Febrina,  W.,  &  Wahyuni,  A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Pasien Hiv/Aids. Human  Care  Journal , 1 (2).
https://doi.org/10.32883/hcj.v1i2.5 Kamilia,  N.,  Erawantini,  F.,  Nurmawati,  I.,  & Putra,  D.  S.  H.  (2021).  Evaluasi Implementasi Program Voluntary Counselling  and  Testing  HIV/AIDS  di Puskesmas  Kencong. J-REMI :  Jurnal Rekam  Medik  Dan  Informasi  Kesehatan ,
2 (4),  497–508.  https://doi.org/10.25047/j- remi.v2i4.2445
Kusmayadi,  N.  W.,  Prodi,  D.  H.,  Publik,  A., Pembangunan,  U.,  Veteran,  N.  ",  Timur, J.,  &  Koresponden,  S.  *.  (2022). Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan Hiv/Aids  Implementation  Of  Hiv/Aids Management Policies. In Jurnal Kebijakan Publik (Vol. 13, Issue 2). https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejo urnal.unri.ac.id
Manalu, H., & Syakurah, R.A. (2022). Overview Of Hiv-Aids Service Project Management (Treatment,  Support  And  Treatment)  In Melintang  Puskesmas  At  Melintang Puskesmas  Pangkal  Pinang.
Jurnal Kesehatan Masyarakat , 7 (3), 314–323.
Ngadnan.  (2016).  Peran  Pemerintah  Dalam Penanggulangan  HIV  Dan  AIDS. Jurnal Kebijakan Publik , 7 (1), 1–98.
Nurhasim, A. (2022). Data Bicara: kasus HIV di Indonesia  meningkat  dalam  10  tahun terakhir, bagaimana cara mengendalikannya?. The  Conversation .  9 September 2022. diakses dari https://theconversation.com/data-bicara- kasus-hiv-di-indonesia-meningkat-dalam- 10-tahun-terakhir-bagaimana-cara-
mengendalikannya-190000 Supriyatni,  N.,  Andiani,  A.,  Rahayu,  A.,  &
Lestari, T. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Dukungan
Sebaya  (KDS)  pada  Orang  Dengan HIV/AIDS  di  Kota  Ternate  Provinsi Maluku  Utara  Tahun  2020. Jurnal Biosainstek , 3 (1), 21–26. https://doi.org/10.52046/biosainstek.v3i1.6 04
Susilawati, E. (2020). Impelementasi Kebijakan Penanggulangan  HIV/AIDS  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Melawi. JPASDEV Journal  of  Public  Administration  and Sociology  of  Development , 1 (1),  1–17. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapora /article/view/41541
Syukaisih,  S.,  Alhidayati,  A.,  &  Oktaviany,  W. (2022). Analisis Stigma Dan Diskriminasi Masyarakat  Terhadap  Orang  Dengan Hiv/Aids  (Odha)  Di  Kabupaten  Indragiri Hulu. Menara  Ilmu , 16 (2),  86–97. https://doi.org/10.31869/mi.v16i2.3447
Tamrin,  W.  (2022).  Data  Sebaran  Kasus HIV/AIDS  di  Sulsel:  Makassar  Tertinggi 11.499  Kasus,  Enrekang  33. Tribun Timur.com .  23  Desember  2022.  diakses dari https://makassar.tribunnews.com/2022/12/
23/data-sebaran-kasus-hivaids-di-sulsel- makassar-tertinggi-11499-kasus-enrekang- 33.
Wahyu,  R.I.,  Hikmah,  F.,  Wijayanti,  R.A  .,  & Muna,  N.(2020).  Analisis  Pelaksanaan Layanan  Perawatan  Dukungan  dan Pengobatan  (PDP)  HIV-AIDS  di  Rumah Sakit  Daerah  Balung. J-REMI :  Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan . Wenda,  D.  (2021). Analisis  Kebijakan  dan Intervensi  Program  HIV  AIDS  Terkait Faktor  Penyebab  Gagal  Pengobatan Antiretroviral  Pada  ODHA  di  Puskesmas Assolokobal Kabupaten Jayawijaya . 1–67. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1205 7/
Wilandika,  A.  (2019).  Health  Care  Provider Stigma  on  People  Living  with  HIV/AIDS (PLWHA) in Bandung. Jurnal Keperawatan , 10 (1), 7. https://doi.org/10.22219/jk.v10i1.6321