HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA OLEH PEMERINTAHAN DESA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI
1 Faidhul Mannan, 2 Dairani, 3 Fathol Bari 1 Universitas Jember. 2,3, Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora  Universitas Ibrahimy, Jawa Timur
Email: 1 faidhul1504@gmail.com.

## Abstraks
Dalam  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  diungkapkan  pengakuan  pemerintah Republik  Indonesia  terhadap  keberadaan  desa,  hak  adat,  serta  komitmen  untuk menghargai  keberagaman  dan  memberikan  perlindungan  konstitusional  kepada seluruh  masyarakat  desa.  Pemerintah  desa  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan keuangan  desa  sesuai  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanggung jawab ini mencakup manajemen  keuangan, aset,  dan  pendapatan  desa  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  desa.  Meskipun  terdapat  potensi  masalah  seperti  kecurangan  dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintah desa, penelitian ini fokus  pada  kedudukan  keuangan  desa  dalam  kerangka  pengawasan  keuangan negara dan pelaksanaan  pengawasan  pengelolaan keuangan desa sesuai regulasi keuangan desa di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga  saat ini belum ada undang-undang atau ketentuan hukum yang secara tegas menjelaskan status  keuangan  desa  sebagai  bagian  dari  keuangan  negara  atau  daerah.  Lebih lanjut,  regulasi  terkait  keuangan  desa  hanya  mengatur  sumber  pendanaan  yang diperoleh  untuk  kepentingan  desa,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  72 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Untuk  memastikan kedudukan  keuangan  desa  sebagai  bagian  integral  dari  keuangan  negara, diperlukan  dorongan  dan  peraturan  hukum  baru  yang  dengan  jelas  memuat bahwa  keuangan  desa  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara.  Pelaksanaan pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  diatur  melalui  Permendagri No  73  Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dengan mengikuti  serangkaian  tahapan,  termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan.
Kata  Kunci: Desentralisasi,  Keuangan  Negara,  Pemerintahan  Desa,  Akuntabel, Transparansi.

## Abstract
In  the  1945  Constitution  of  Indonesia,  the  government  of  the  Republic  of  Indonesia acknowledges  the  existence  of  villages,  customary  rights,  and  commits  to  respecting diversity while providing constitutional protection to all village communities. Village governments  are  entrusted  with  the  responsibility  of  managing  village  finances  in
accordance with the provisions set forth in Law Nomor 6 of 2014 concerning Villages. This responsibility encompasses financial management, assets, and village income, all aimed at improving the quality of life for the village population. Despite the potential for  issues  such  as  fraud  and  corruption  committed  by  village  officials  or  village governments, this research primarily focuses on the position of village finances within the framework of national financial oversight and the implementation of supervision over village financial management in accordance with village financial regulations in Indonesia.  The  research  findings  indicate  that  as  of  now,  there  is  no  specific  law  or legal provision that explicitly defines the status of village finances as part of national or  regional  finances.  Furthermore,  regulations  pertaining  to  village  finances  only address funding sources acquired for village purposes, as outlined in Article 72 of Law Nomor 6 of 2014. To establish the position  of village finances as an  integral part of national  finances,  there  is  a  need  for  new  legal  provisions  and  incentives  that unequivocally state that village finances are indeed a component of national finances. The implementation of oversight over national financial management is governed by Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Nomor  73  of  2020,  whicinvolves  various stages including planning, execution, reporting, and follow-up supervision.
Keywords  :  Desentralization,  State  Finance,  Village  Government,  Accountable, Transparency.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Seiring  perkembangan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia  yang memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  kemakmuran  masyarakat  di  semua  lapisan, otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  yang  mulai  diterapkan  sejak  era  reformasi dianggap mampu menjawab tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata yang  kemudian  disesuaikan  dengan  kebutuhan  tiap-tiap  daerah.  Penerapan desentralisasi juga kemudian dianggap dapat mempercepat laju pembangunan di tiap- tiap  daerah.  Perubahan  pola  pemerintahan  yang  sebelumnya  sentralistis  ke  arah desentralistis memberikan dampak terhadap tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota hingga  ke  tingkat  pemerintahan  desa  sehingga  peran  serta  pemerintah  daerah  dapat membantu  menjawab  kebutuhan  masyarakat  di  daerahnya.  Dampak  positif diterapkannya  otonomi  daerah  karena  kemudian  pemerintah  kabupaten/kota  dapat melaksanakan  program  pemerintahan  yang  membantu  program  pemerintah  provinsi
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang  kemudian  tidak  bertentangan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  yang dinyatakan pemerintah pusat. 1
Kemajuan ilmu akuntansi telah membantu pemerintah di sektor keuangan. Pasal 23C  Undang-undang  Dasar  NRI  menyatakan  kemudian  bahwa  hal-hal  lain  mengenai keuangan  negara  diatur  lebih  lanjut  oleh  undang-undang.  Sehingga  lebih  lanjut pemerintah  menerbitkan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan,  dan  Undang- undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan,  Pengelolaan,  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  yang  kemudian  menjadi  dasar  pengaturan secara  sistematis  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara  dari  tingkat  tertinggi  di pemerintahan  pusat  hingga  tingkat  pemerintahan  terendah.  Setiap  pemerintahan mengharapkan  adanya  peningkatan  keterbukaan  dan  akuntabilitas  terhadap  tertib penyelenggraan  keuangan  negara  dengan  pengembangan  baru  yang  mengarah  pada penyelenggaraan yang bersih dan bebas kolusi. 2
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya  termasuk  dalam  konsep  "Keuangan  Negara".  Istilah  ini  mencakup  semua wilayah  geografis  dan  merujuk  pada  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  diukur dalam bentuk nilai uang. Definisi objek keuangan negara juga mencakup kebijakan dan tindakan fiskal, moneter, dan manajemen kekayaan yang berbeda. Selain itu, termasuk semua  aset  yang  dimiliki  negara,  baik  dalam  bentuk  uang  maupun  barang  berwujud, yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Otonomi daerah, sebagai hasil dari  pemberian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  kepada  daerah  otonom  untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, diatur dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Hal  ini meletakkan pengaruh yang signifikan pada struktur penyelenggaraan pemerintahan di
1 Adhitya  Widya  Kartika,  “Konsekuensi  Yuridis  Putusan  MKRI  No  .  137  /  PUU-  XIII  /  2015  Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh  Gubernur  Pendahuluan  Indonesia  Merupakan  Negara  Hukum,”  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Hukum  54 Nomor 137, 2020.
2 Moh.  Zainol  Arief,  “Pengawasan  Keuangan  Negara  Oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan,”  Jurnal  Jendela Hukum 2 Nomor 1, 2018, h. 57–67
Indonesia. Lalu kemudian dalam membantu terciptanya desentralisasi yang positif, desa juga mengemban amanah untuk terus berkontribusi agar pembangunan bergerak maju dengan menyerap aspirasi masyarakat setempat sehingga kemudian bisa direspon oleh pemerintah daerah serta tersampaikan ke pemerintah pusat.
Secara  umum,  desa  adalah  sebuah  kelompok  masyarakat  yang  tinggal  dalam lingkungan  yang  sama.  Dalam  pemerintahan,  desa  merupakan  unit  terkecil  yang memiliki  peran  fundamental. 3 Desa  memiliki  keterkaitan  langsung  dengan  kehidupan sosial,  budaya,  dan  ekonomi  masyarakat  karena  letaknya  yang  paling  dekat  dengan kehidupan  sehari-hari  masyarakat.  Undang-undang  Dasar  Tahun  NRI  1945  mengakui keberadaan desa, menghormati hak adat, dan memberikan perlindungan konstitusional kepada  seluruh  masyarakat  desa.  Pemerintahan  desa  didukung  oleh  prinsip keanekaragaman  masyarakat,  partisipasi  masyarakat,  otonomi  desa,  demokrasi,  dan pemberdayaan  masyarakat.  Pelaksanaan  pemerintahan  di  tingkat  desa  merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan, dengan setiap desa diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur wilayahnya dan masyarakat yang tinggal di sana. Untuk mendorong desentralisasi keuangan dan menuju desa yang mandiri,  pemerintah  telah  mengimplementasikan  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini memastikan bahwa minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil  (DBH)  dialokasikan  untuk  desa,  guna  memberikan  sumber  daya  keuangan  yang lebih besar kepada desa dan mendorong pembangunan dan pengelolaan yang lebih baik di tiap-tiap daerah.
Otonomi  daerah  memberikan  kebebasan  yang  luas  bagi  pemerintah  daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam wilayahnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat keterbatasan sumber daya fiskal di daerah yang  membatasi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  dan  mendukung  kebijakan  desentralisasi, pemerintah pusat memberikan insentif berupa dana transfer kepada daerah. Salah satu alasan  diberikannya  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  adalah  untuk  mengurangi ketidakseimbangan  fiskal  antara  pusat  dan  daerah.  Selama  ini,  pusat  memiliki
3 Ika  Masruroh,  “Analisis  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Peraturan  Pengelolaan  Keuangan Desa”, Jurnal Ekonomi Pembangunan 4 Nomor 4, 2022, h. 22–27.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
pendapatan  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  daerah,  sehingga  pemerintah daerah  seringkali  kesulitan  dalam  membiayai  program-program  pembangunan  dan pelayanan  publik.  Dengan  memberikan  dana  transfer,  pemerintah  pusat  berusaha untuk mengurangi ketimpangan tersebut dan memberikan keadilan fiskal antara pusat dan daerah.
Selain itu, dana transfer juga diberikan dalam rangka ekualisasi atau pemerataan fiskal  antar  daerah.  Tujuan  dari  pemerataan  ini  adalah  agar  semua  daerah  memiliki akses  yang  sama  terhadap  sumber  daya  keuangan  yang  diperlukan  untuk pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Dengan  begitu,  diharapkan  tidak  terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara daerah yang memiliki pendapatan tinggi dengan daerah  yang  pendapatannya  rendah.  Dana  transfer  ini  merupakan  salah  satu  bentuk dukungan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  agar  mereka  dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  maksimal.  Selain  itu,  dana  transfer  juga bertujuan untuk mendorong pembangunan  yang merata di seluruh wilayah  Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 4
Pemerintah  Desa  merupakan  tingkatan  pemerintahan  terendah  yang  memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Peran pemerintah desa sangat penting dalam mendukung  langkah  pemerintah  pusat  dalam  mengoptimalkan  otonomi  daerah. Menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  diartikan  sebagai masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh  negara.  Dalam  peraturan  tersebut,  desa  diberi  tanggung  jawab  untuk  mengelola pemerintahan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dengan memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  pemerintah  desa,  diharapkan  semua kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat  desa  dapat  lebih  baik  dipenuhi,  sehingga meningkatkan  kesejahteraan  dan  kualitas  hidup  masyarakat  desa.  Dalam  mengelola keuangan  desa,  penting  untuk  menerapkan  prinsip  tata  kelola  yang  baik  (good governance), di mana salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas.
4 Bahl,  R,  Intergovernmental  Transfer  in  Developing  and  Transition  Countries:  Principles  and  Practice, Washington DC: World Bank, 2000.
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  bagi  pihak  yang  bertanggung  jawab  untuk menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan kepada pihak  yang  memberikan  amanah.  Prinsip  akuntabilitas  menjadi  kontrol  penuh  bagi aparatur  pemerintah  dalam  mempertanggungjawabkan  kinerja  pemerintahan  kepada prinsipal dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, sehingga segala kegiatan pengelolaan desa dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. 5 Meskipun  pengaturan  undang-undang  desa  memberikan  kebijakan  dan pengakuan  khusus  kepada  desa,  terpisah  dari  pengaturan  pemerintah  daerah,  dalam kenyataannya  masih  terdapat  beberapa  kasus  terkait  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu diperkuat.
Pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  baik  terhadap  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah  pusat.  Seiring dengan  kebijakan  dana  desa  yang  bersumber  dari  APBN,  pemerintah  desa  memiliki peran  tambahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dana  desa  bukan  hanya mengenai  jumlah  uang  yang  diterima,  tetapi  juga  terkait  dengan  mekanisme perencanaan,  penggunaan,  dan  pelaporan.  Oleh  karena  itu,  tuntutan  terhadap pemerintah desa untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola dana desa menjadi suatu  kewajiban.  Pemerintah  desa  perlu  menjalankan  tugasnya  dengan  transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Selain  itu,  dengan  meningkatkan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa,  dapat  dihindari  adanya  praktik  korupsi,  penyalahgunaan keuangan, dan ketidakseimbangan dalam penggunaan dana desa.
Terkait  dengan  kondisi  masyarakat  desa  yang  masih  menghadapi  kemiskinan dan  kesulitan  akses  pelayanan  publik,  penambahan  alokasi  dana  melalui  Dana  Desa menjadi  sebuah  upaya  yang  penting  dalam  pembangunan  desa.  Mengelola  dana  desa secara mandiri merupakan kewajiban pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang
5 Devi Estrilia, dkk, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM) Volume 20 Nomor 01, 2023, h. 2
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, penting untuk memperhatikan  persyaratan  pelaporan  keuangan  sektor  publik  yang  diatur  oleh Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Nomor  45  (PSAK  45).  Prinsip  dan rekomendasi dalam pengelolaan keuangan sektor publik ini tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan  uang  desa.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang menyediakan panduan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan transparan.
Pengelolaan  dana  desa  juga  menghadapi  risiko  penyalahgunaan  dan  korupsi. Laporan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  mencatat  adanya  peningkatan  jumlah kasus korupsi yang terjadi di sektor keuangan desa, dengan 252 tersangka pada tahun 2022. Oleh karena itu,  pengawasan dalam pengelolaan keuangan  desa menjadi sangat penting untuk mencegah kecurangan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. Aparat  pengawasan  yang  efektif  perlu  diperkuat  untuk  memberikan  peringatan  dini dan  meningkatkan  efektivitas  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan desa, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Transparansi  keuangan  juga  merupakan  tuntutan  masyarakat  dan  perhatian khusus  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  terwujud  dalam  kebijakan  pemerintah  yang mengutamakan  tata  pemerintahan  yang  baik,  termasuk  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk desa,  transparansi  menjadi  salah  satu  prasyarat  yang  penting.  Reformasi  dalam penyajian  laporan  keuangan  perlu  dilakukan  untuk  memastikan  tercapainya transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Dengan  demikian,  penggunaan  dana desa  dapat  lebih  terkontrol,  masyarakat  dapat  terlibat  aktif  dalam  pengawasan,  dan keadilan dalam pembangunan desa dapat tercapai.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana  peran  pemerintahan  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara atau  fiskal  dalam  penerapan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi?  Bagaimana  bentuk pertanggungjawaban  pemerintahan  desa  terhadap  pengelolaan  keuangan  negara melalui keterbukaan pengelolaan keuangan?

## C. Metode Penelitian
Penggunaan  metode  penelitian  yang  tepat  menjadi  faktor  penting  dalam menganalisis dan menemukan solusi atas topik penelitian dalam suatu artikel. Sebuah metode  penelitian  yang  sesuai  memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  temuan  yang bermanfaat  dan  relevan  bagi  pembaca  secara  umum. 6 Dalam  artikel  ini,  penelitian menggunakan  metode  hukum  normatif  dengan  fokus  pada  pendekatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Kemudian  yang  menjadi  sumber sekaligus  dasar  dalam  penelitian  ini  ialah  Undang-undang  Dasar  NRI  1945  dan beberapa  peraturan  di  bawahnya  meliputi  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  dan  beberapa  peraturan  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan  erat. Penelitian  ini  juga  kemudian  menyajikan  bagaimana  peran  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan  desa  agar  kemudian  menjadi  aspek  dalam membangun  kepercayaan  publik  dalam  bentuk  mematuhi  peraturan  sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

## PEMBAHASAN

## Peran Pemerintahan Desa dalam Desentralisasi Fiskal
Pengelolaan  keuangan  negara  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Hal ini karena pengelolaan keuangan negara secara langsung  mempengaruhi  kemampuan  negara  untuk  mencapai  tujuan  dan  cita-cita nasional,  serta  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Istilah  "Keuangan  Negara" mengacu  pada  berbagai  entitas  yang  memiliki  atau  mengendalikan  sumber  daya keuangan  tersebut,  pemerintahan  pusat,  pemerintahan  daerah  dan  entitas  lain  yang terlibat dalam keuangan negara.
Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat berbagai fungsi yang melibatkan proses  mulai  dari  pengembangan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  hingga pertanggungjawaban.  Sektor  keuangan  negara  juga  melibatkan  semua  peraturan perundang-undangan, tata cara, dan hubungan hukum yang terkait dengan kepemilikan dan  penggunaan  sumber  daya  tersebut  untuk  menjaga  kelangsungan  pemerintahan negara.
6 Barus,  Zulfadli.  "Analisis  Filosofis  Tentang  Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Penelitian Hukum Sosiologis", Jurnal Dinamika Hukum 13 2, 2013, h. 307-318.
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pada  pelaksanaannya,  pengelolaan  keuangan  negara  memiliki  tujuan  yang mencakup alokasi dan distribusi dana publik untuk mendukung pembangunan nasional, terutama  dalam  memenuhi  kebutuhan  daerah  dan  membantu  pertumbuhan  ekonomi dengan cepat dan baik. Fungsi distribusi bertujuan mengalokasikan dana dan manfaat dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  sementara  fungsi  stabilisasi berfokus  pada  menjaga  stabilitas  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  agar perekonomian tetap sehat, produktif, dan stabil.
Untuk  menciptakan  sistem  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  pemerintah mengadopsi desentralisasi dengan memberikan sebagian wewenang dan tugas kepada pemerintah  daerah.  Prinsip-prinsip  desentralisasi  harus  diperkuat  sebanyak  mungkin guna  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Prinsip demokrasi  yang  melibatkan  partisipasi  rakyat  menjadi  landasan  dalam  menjalankan pemerintahan  yang  dilakukan  oleh,  untuk,  dan  oleh  rakyat.  Kabupaten  atau  kota ditetapkan  sebagai  daerah  otonom  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pengawasan pembangunan di wilayahnya. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya  dan  pejabat  daerah  setempat  yang  kemudian  mengimplementasikan kebijakan  tersebut  di  tingkat  daerah. 7 Pembagian  keuangan  antara  pemerintah  pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa memiliki dampak yang signifikan dalam hubungan keuangan  antara  entitas  pemerintah  ini.  Baik  dari  perspektif  pendapatan  maupun pengeluaran  anggaran,  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah dapat diamati dan dievaluasi. 8
Selain  memiliki  peran  dalam  fungsi  regulasi  yang  berkualitas  untuk  mencapai tujuan hukum, pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam hal ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perUndang-undangan  yang  berlaku  sebagai  bagian  dari  kewajiban  hukumnya. 9 Ketika
7 Frans Simangunsong and Hervina Puspitosari, “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan,” Risalah Hukum 17, 2021, h. 119– 26
8 Ibid, h. 5
9 Adhitya Widya Kartika, “Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar,” Veteran Society Journal 1, Nomor 2, 2021, h. 20– 21.
pemerintah  membuat  perangkat  hukum  untuk  menjalankan  suatu  kebijakan,  mereka juga harus mematuhi semua aturan dan hukum yang ada.
Setelah  disahkannya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa sebagai bagian dari pemerintahan di tingkat terendah memiliki opsi untuk menjalankan pemerintahannya  secara  mandiri.  Diharapkan  bahwa  peningkatan  kesejahteraan  desa dapat  dicapai  melalui  pembangunan  desa,  sehingga  pemerintah  daerah  harus  mampu mengelola  sumber  daya  dengan  mandiri.  Sumber  daya  ini  meliputi  aset  dan  dana masyarakat.  Meskipun  desa  melakukan  secara  memiliki  mandiri  dalam  pengelolaan keuangan, mereka tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku.
Pendapatan  desa  merupakan  kumpulan  dari  tujuh  sumber  dana  yang memberikan  landasan  finansial  bagi  pemerintahan  desa.  Komponen-komponen tersebut meliputi pendapatan asli dari sumber-sumber daerah, penerimaan dari alokasi APBN,  pemasukan  dari  PDRD  Kabupaten/kota,  pendapatan  dari  alokasi  dana  desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah, dana yang berasal dari Bantuan Keuangan yang diterima dari APBN Provinsi/Kabupaten/Kota, sumbangan dan bantuan dari pihak lain, serta pemasukan lain yang diubah menjadi dana desa. Dengan adanya sumber-sumber dana yang beragam, pemerintah desa dapat memiliki keberagaman dalam menjalankan program-program dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Oleh karena itu, dukungan  dari  berbagai  unsur,  termasuk  dana  desa  yang  diperoleh  dari  sumber pendapatan  desa,  sangatlah  penting.  Hal  ini  memungkinkan  pemerintah  desa  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien. Selain itu, pemerintah desa juga  mampu  menjalankan  administrasinya  secara  mandiri,  tanpa  tergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, otonomi keuangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  desa  memungkinkan  mereka  untuk  mengelola  sumber daya finansialnya dengan lebih fleksibel dan tepat sasaran. 10
Pengelolaan  dana  desa  yang  dilakukan  dengan  baik  merupakan  kunci  utama dalam  memastikan  operasional  pemerintahan  desa  berjalan  secara  efisien  dan memberikan  manfaat  maksimal  bagi  masyarakat.  Dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  sumber-sumber  finansial  yang  tersedia,  pemerintah  desa  dapat
10 Nela Erdianti, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan, "Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa", BELEID: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY Volume 1 Nomor 1, 2023, h.18- 19
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 3, No. 2, Oktober 2023 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
memprioritaskan  proyek-proyek  dan  program-program  yang  mendesak  serta memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan  di  Indonesia,  pendekatan  ini  menjadi  semakin  krusial  untuk  mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat di tingkat desa.
Sejarah  perjalanan  tata  pemerintahan  daerah/desa  telah  mengalami transformasi  seiring  dengan  dinamika  politik  pemerintahan  yang  terus  berubah. Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  menegaskan bahwa  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  urusan  mereka  sendiri. 11
Kemudian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka pintu lebar- lebar  bagi  daerah  untuk  menjadi  entitas  mandiri  dan  otonom.  Otonomi  desa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut berfokus pada kemampuan untuk mengelola  keuangan  desa  secara  independen.  Pemerintah  memberikan  alokasi  dana kepada  desa  dengan  perbandingan  90:10,  tujuannya  adalah  untuk  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan,  mempercepat  pembangunan,  dan  memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. 12
Perubahan  paradigma  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  dalam memperkuat  kemandirian  desa  dan  mewujudkan  otonomi  yang  lebih  substansial. Pendekatan  ini  memberikan  kesempatan  bagi  pemerintah  desa  untuk  mengelola sumber  daya  finansialnya  dengan  lebih  fleksibel  dan  efektif.  Melalui  pemberian  dana yang  signifikan,  pemerintah  pusat  memberi  dorongan  kuat  untuk  meningkatkan kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat  desa,  memacu  pertumbuhan  dan pembangunan,  serta  memperkuat  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses pembangunan.
Sistem  pengelolaan  dana  desa  juga  tunduk  pada  regulasi  pemerintah.  Hal  ini diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dan  saat  ini  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengalokasian dana desa  harus  diprioritaskan  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi  di  tingkat  desa.
11 HAW Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
12 Nyimas  Latifah  Letty  Aziz,  “Otonomi  Desa  Dan  Efektivitas  Dana  Desa,”  Jurnal  Penelitian  Politik  13, Nomor 2, 2016, h. 193–211.
Langkah  ini  dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  sosial  dan  mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, dengan alokasi dana minimal 10% dan maksimal 25% dari  total  anggaran  desa.  Sebagian  dana  desa  juga  dialokasikan  untuk  menjaga kelangsungan  operasional  pemerintahan  desa,  yang  hanya  mencakup  3%  dari  total anggaran.  Selain  itu,  sekitar  20%  dari  dana  desa  digunakan  untuk  mendukung  upaya memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat desa. Penggunaan terakhir dari dana desa  adalah  untuk  mendukung  program-program  yang  telah  dirancang  oleh  desa, seperti  memberikan  modal  untuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  program penanggulangan  stunting,  dan  inisiatif  lain  yang  mengutamakan  kepentingan masyarakat.
Regulasi  terkait  pengelolaan  dana  desa  secara  jelas  menunjukkan  komitmen pemerintah  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  di  tingkat desa.  Dengan  memprioritaskan  penggunaan  dana  desa  untuk  kepentingan  sosial  dan ekonomi  masyarakat,  pemerintah  berupaya  keras  untuk  mengurangi  tingkat kemiskinan  di  wilayah  pedesaan.  Selain  itu,  alokasi  dana  yang  ditetapkan  untuk operasional pemerintahan desa dan keamanan pangan juga memperlihatkan perhatian serius  terhadap  aspek  vital  dalam  menjaga  stabilitas  dan  kemandirian  desa.  Dengan cara  ini,  pengelolaan  dana  desa  diarahkan  untuk  memberikan  dampak  positif  yang nyata  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  perkembangan  ekonomi  di  desa-desa  di seluruh Indonesia.

## Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Negara  dalam Pemerintahan Desa
Manajemen keuangan desa merupakan suatu proses pengelolaan keuangan yang meliputi  tahapan  perencanaan,  penganggaran,  pengorganisasian,  pelaporan, pertanggungjawaban,  dan  pengawasan.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan keberadaan  Dana  Desa  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Pentingnya  mencatat  transaksi keuangan  desa  dan  mengelola  keuangan  dengan  baik  adalah  untuk  memastikan transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  penyampaian  laporan keuangan  harus  dilakukan  secara  terbuka,  responsif,  dan  melibatkan  partisipasi  dari pihak-pihak  terkait.  Selain  itu,  disiplin  dalam  penggunaan  anggaran,  baik  itu  dari sumber  pendapatan  atau  pengelolaan  belanja  pendanaan  desa  yang  dilakukan  oleh perangkat desa, juga merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan desa.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Menurut  aturan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah,  yakni  Permendagri  Tahun 2014  Nomor  113  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  terdapat  lima  langkah  dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan efektif, diantarnya: 13
a. Perencanaan
Pada  tahap  ini,  dilakukan  penyusunan  keuangan  desa  dalam  bentuk  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes).  APBDes  mencakup  rencana  pengeluaran dan  penerimaan  keuangan  desa  selama  satu  Tahun  anggaran.  Perencanaan keuangan  desa  ini  dilakukan  setelah  penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes)  yang menjadi landasan untuk menyusun APBDes. Rencana pembangunan desa tersebut disusun  melalui  musyawarah  desa  berdasarkan  hasil  kesepakatan.  Musyawarah desa  harus  dilaksanakan  paling  lambat  pada  bulan  Juni  Tahun  anggaran  berjalan. Dalam  penyusunan  RPJMDes  dan  RKPDes,  pemerintah  desa  memiliki  kewajiban untuk  mengadakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  secara partisipatif.  Dewan  desa  dan  masyarakat  desa  juga  wajib  berpartisipasi  dalam musyawarah tersebut.
b. Pelaksanaan
Pada  tahap  ini,  pemerintah  desa  memegang  tanggung  jawab  untuk  mengeksekusi kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Mereka juga harus mengelola keuangan desa dengan cara yang akuntabel dan transparan. Semua kegiatan  yang dilaksanakan  harus  sesuai  dengan  kewenangan  desa,  dan  dana  yang  digunakan diurus  melalui  rekening  desa.  Artinya,  setiap  penerimaan  dan  pengeluaran  desa harus  dicatat  secara  sah  melalui  rekening  desa,  dan  didukung  dengan  bukti  yang sah. Semua pendapatan dan pengeluaran desa terkait dengan operasi pemerintahan desa harus ditransfer melalui rekening desa, dan semua transaksi harus memiliki dokumentasi yang lengkap dan berlaku.
c. Pengawasan
13 Mustangin, M. A., & Rani, U, "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Magelang",  Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen  Mutiara  Madani,  Vol  8 (2), 2020.
Pada  tahap  ini,  terjadi  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dengan tujuan  memverifikasi  bahwa  pengeluaran  keuangan  desa  telah  sesuai  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  serta  tidak  ada  kegiatan  yang melanggar atau menyalahi anggaran yang telah ditetapkan.
d. Pelaporan
Pada  tahap  ini,  dilakukan  penyusunan  laporan  keuangan  desa  sebagai  wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan ini mencakup realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Dalam tahap ini, pemerintah desa memiliki kewajiban  untuk  menyusun  dan  menyiapkan  laporan  pelaksanaan  APBDes  setiap enam  bulan,  yang  selanjutnya  akan  disampaikan  kepada  Kepala  Daerah  atau Walikota.  Permintaan  persetujuan  APBDes  kepada  Kepala  Daerah  atau  Walikota dinyatakan melalui laporan pertengahan Tahun dan laporan akhir Tahun.
e. Pertanggungjawaban
Pada  tahap  ini,  terjadi  evaluasi  atau  pertanggungjawaban  terhadap  program- program  dan  kegiatan  yang  telah  dijalankan  serta  yang  masih  dalam  proses pelaksanaan selama Tahun anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada penyelewengan atau penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pihak- pihak di tingkat desa.
Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  proses  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip dan  praktik  pemerintahan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menguraikan mengenai pemberian kewenangan kepada  desa  untuk  menunjuk  perangkat  desa  lainnya  dalam  mengelola  dana  desa sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  dengan  tujuan  untuk  mengoptimalkan pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  82 Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  pengawasan  masyarakat,  masyarakat desa  berhak  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  rencana  dan  pelaksanaan pembangunan  desa,  serta  memiliki  hak  untuk  mengawasi  dan  melaporkan  hasil pemantauan  terkait  pelaksanaan  pembangunan  desa  kepada  pemerintah  desa  dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, meskipun pengelolaan keuangan desa  memiliki  berbagai  tujuan,  tetap  diperlukan  kepatuhan  terhadap  persyaratan pelaporan  keuangan.  Faktor-faktor  seperti  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi masyarakat  memiliki  dampak  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  Dalam
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
konteks  ini,  semua  penduduk  desa  dan  para  pemimpin  terpilih  memiliki  tanggung jawab terhadap manajemen keuangan desa. 14
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan  negara,  tujuannya  adalah  untuk  menjaga  dan memastikan  eksistensi  negara  sekaligus  menyediakan  sumber  daya  yang  diperlukan untuk  menjalankan  penyelenggaraan  negara  menuju  kemakmuran.  Setiap  negara memiliki  undang-undang  yang  harus  dilaksanakan  secara  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab,  serta  semuanya  dikelola  dengan  tata  kelola  yang teratur, tepat, dan patuh terhadap aturan. Untuk dapat mengidentifikasi dengan tepat kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dan menggunakan informasi tersebut untuk  meningkatkan  sistem  pengelolaan  serta  pertanggungjawaban  keuangan  negara, diperlukan  lembaga  independen  yang  objektif  dan  tidak  memihak  kebijakan.  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  adalah  lembaga  yang  tepat  untuk  menjalankan  tugas  ini. Pemeriksaan  Keuangan  Negara  juga  memiliki  tujuan  untuk  memverifikasi  kebenaran, ketepatan,  kewibawaan,  dan  keakuratan  informasi  terkait  segala  kewajiban  dan  hak negara  yang  memiliki  nilai  finansial,  termasuk  semua  aset  baik  berupa  uang  maupun barang  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara.  Metode  identifikasi  masalah, analisis,  dan  penilaian  berdasarkan  standar  pemeriksaan  digunakan  dalam pemeriksaan keuangan negara. Proses ini dilakukan secara independen, tidak memihak, dan profesional.
Dalam  menjalankan  tata  pengelolaan  keuangan  desa  yang  mendukung terwujudnya  prinsip  tata  kelola  yang  baik  (good  governance),  terdapat  aspek-aspek penting  dari  pengawasan  keuangan  negara,  yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipatif,  yang  harus  dijalankan  dengan  keteraturan  dan  kedisiplinan  dalam pengelolaan  anggaran.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  transparansi  keuangan desa dapat tercermin dari pengelolaan data selama satu Tahun anggaran, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember.
14 Anam Masruhin & M. Elfan Kaukub, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partispasi Masyarakat  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada Perangkat  Desa  di  Kecamatan  Mojotengah  Kabupaten  Wonosobo)",  Journal  of  Economic,  Business  and Engineering, 1 (1), 2019, h. 118-130.
Kepala  Desa  memiliki  tanggung  jawab  utama  atas  penggunaan  dan penatausahaan  dana  desa.  Selain  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes),  ia  juga  bertanggung  jawab  untuk memastikan  nilai  akuntabilitas  dengan  mengomunikasikan  pertanggungjawaban penggunaan  dana  desa.  Kepala  Desa  diharuskan  untuk  menyampaikan  laporan pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDes  kepada  Bupati  melalui  Camat  setelah berakhirnya satu Tahun anggaran. Hal ini harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah  Tahun  anggaran  berakhir,  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Desa.  Kepala  Desa  juga  diwajibkan  untuk  memiliki  kemampuan  dalam mengelola Dana Desa secara efektif, karena dia memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pemanfaatannya.
Dalam  rangka  melakukan  pengawasan  keuangan  desa  dengan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas  sesuai  dengan  Permendagri  20  Tahun  2018,  terdapat pembaharuan  yang  diterapkan  melalui  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes) versi  2.0.  Aplikasi  ini  dirancang  untuk  melakukan  pengawasan  keuangan  desa berdasarkan  risiko,  dengan  tujuan  memastikan  bahwa  proses  pembangunan  desa berjalan lebih akuntabel sesuai dengan amanat  Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pengawasan ini bekerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah  (APIP)  untuk  melakukan  pengawasan  keuangan  berbasis  risiko  dengan kerja  sama  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Dalam pelaksanaannya,  setiap  kali  ada  proses  penginputan  transaksi,  SISKEUDES  dan  SIA BUMDesa  dapat  menghasilkan  dokumen  penatausahaan  dan  laporan  sesuai  dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Prinsip dasar terkait pemeliharaan, pengawasan, dan pemantauan pertumbuhan desa diatur dalam undang-undang Desa, termasuk di dalamnya tanggung jawab tingkat di  atas  desa  (downward  accountability),  pengawasan  oleh  lembaga  desa,  serta keterlibatan masyarakat (upward accountability). 15 Selanjutnya,  pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73  Tahun  2020,  yang  mencabut  PERMENDAGRI  Nomor  7  Tahun  2008.  Pengawasan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
15 Meylina,  “Sistem  Akutansi  Pengelolaan  Dana  Desa",  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis.  Volume  XIX  Nomor  2, 2021, h. 323.
1. Perencanaan  pengawasan  keuangan  desa,  sebagaimana  diatur  dalam Permendagri,  dimulai  dengan  langkah-langkah  berikut.  Pertama,  tim pengawas  pengelolaan  keuangan  desa  ditetapkan,  kemudian  mereka  akan mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan.  Selanjutnya,  tim  akan menentukan  daerah-daerah  yang  memiliki  prioritas  untuk  dilakukan pengawasan  terhadap  penggunaan  keuangan  desa  dan  merumuskan program-program  pengawasan.  Tim  pengawas  terdiri  dari  Inspektur  yang bertanggung jawab, pengawas kualitas pengawas, ketua tim pengawas, serta pelaksana yang akan bertugas mengawasi penatausahaan keuangan desa.
2. Pengawasan  keuangan  desa  dilakukan  dengan  memulai  langkah  analisis dokumen, melakukan wawancara dengan perangkat desa, menganalisis data yang  diperoleh,  mendistribusikan  kuesioner,  melakukan  survei,  serta melakukan observasi di desa. Hasil dari seluruh kegiatan tersebut kemudian disusun dalam sebuah laporan kerja yang menjelaskan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa akan direspons dengan tindak lanjut  yang  mencakup  penandatanganan  laporan  oleh  inspektur  dari  setiap tim.  Laporan  ini  akan  disampaikan  kepada  perangkat  desa  terkait,  bupati atau  walikota,  dan bahkan hingga gubernur. Selain itu, salinan dari laporan juga  akan  dikirimkan  kepada  Inspektur  Jenderal  Kementerian  yang bertanggung  jawab  atas  pengawasan  provinsi  serta  Inspektur  Daerah Provinsi  untuk  keperluan  pelaporan  pengawasan  pengelolaan  keuangan desa.
Melalui  kebijakan  tersebut,  telah  ditegaskan  keterbukaan  dan  akuntabilitas dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menyajikan pertanggungjawaban  berupa  laporan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa,  yang memberi  informasi  kepada  pihak  yang  berwenang  atau  memiliki  hak  untuk  meminta penjelasan atau pertanggungjawaban, yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Laporan  ini  mencakup  evaluasi  kinerja  dan  tindakan  badan  hukum  yang  memimpin organisasi, yaitu struktur pemerintahan desa beserta kepala desa.
Partisipasi  masyarakat  mengacu  pada  keterlibatan  setiap  individu  dalam pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  organisasi  resmi  yang bertindak  sebagai  perwakilan  mereka  dalam  proses  tersebut.  Keterlibatan  ini berdasarkan  prinsip  kebebasan  untuk  berbicara,  berserikat,  dan  berkumpul. Pengelolaan  Keuangan  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2018.  Partisipasi  diartikan  sebagai  keterlibatan  aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat  dalam  diskusi  mengenai  pembangunan  di  desa  melalui  musyawarah berjenjang  adalah  aspek  kunci  dalam  menerapkan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat mencegah penyalahgunaan dana desa. Melalui partisipasi  ini,  masyarakat  desa  dapat  mengetahui  kebutuhan  warga  dan  memastikan bahwa proses pembangunan berjalan dengan tepat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Prinsip  pembangunan  dan  pengelolaan  keuangan  desa  dapat  diperkenalkan kepada  masyarakat  melalui  musyawarah  dengan  penerapan  transparansi.  Ini  berarti bahwa segala informasi mengenai kegiatan pembangunan di desa harus tersedia untuk seluruh  warga.  Pemerintah  desa  perlu  mengupayakan  kesadaran  masyarakat  untuk mengakses  informasi  kegiatan  pembangunan  ini  dan  juga  mendorong  para  perangkat desa  untuk  memastikan  keterbukaan  informasi  terhadap  warga.  Selain  itu,  prinsip akuntabilitas  juga  penting  untuk  dipraktikkan,  di  mana  para  perangkat  desa  harus dapat  mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  keputusan  mereka  kepada  seluruh warga  desa.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  dengan  mempublikasikan  laporan  kegiatan pembangunan melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
Penerapan  mekanisme  transparansi  dan  peningkatan  keterbukaan  dan akuntabilitas  sistem  adalah  dua  aspek  penting  dalam  tata  kelola  yang  efektif.  Ini mencakup  etika,  kepastian  hukum,  keterbukaan,  kredibilitas,  integritas,  dan  tanggung jawab  terhadap  kepentingan  dan  tujuan  publik  dalam  pelayanan  kepada  masyarakat. Tugas  pemerintah  untuk  melaksanakan  amanat  rakyat  harus  dilakukan  dengan transparan.  Permendagri  No  73  Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Pengelolaan Keuangan  Desa  mengatur  tentang  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa dan  menjelaskan  indikator  untuk  memastikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa memenuhi  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Ini  termasuk  publikasi  informasi
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keuangan  dan  kegiatan  desa  yang  dapat  diakses  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  dari tingkat  desa  hingga  pemerintah  pusat.  Oleh  karena  itu,  transparansi  merupakan  alat penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga keuangan negara.

## KESIMPULAN
Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  mengakui  pentingnya  desa,  hak  adat,  dan komitmen  untuk  menghargai  keberagaman  serta  memberikan  perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa di Indonesia. Pemerintah desa memiliki tanggung  jawab  yang  besar  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  termasuk  manajemen keuangan, aset, dan pendapatan desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  desa.  Namun,  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  belum  ada  ketentuan hukum  yang  secara  tegas  menjelaskan  status  keuangan  desa  sebagai  bagian  dari keuangan negara atau daerah, dan regulasi terkait keuangan desa masih terfokus pada sumber pendanaan untuk kepentingan desa.
Saran perlunya dorongan dan peraturan hukum baru yang dengan jelas memuat bahwa  keuangan  desa  merupakan  bagian  integral  dari  keuangan  negara.  Hal  ini  akan memperkuat  kedudukan  keuangan  desa  dalam  sistem  keuangan  negara  dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu,  perlu  ditingkatkan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dengan mengikuti  serangkaian  tahapan  yang  diatur  dalam  Permendagri  No  73  Tahun  2020, termasuk  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan,  dan  tindak  lanjut  pengawasan,  untuk meminimalkan  risiko  potensi  masalah  seperti  kecurangan  dan  korupsi.  Melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa juga menjadi  langkah  penting  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
R,  Bahl,  2000,  Intergovernmental  Transfer  in  Developing  and  Transition  Countries: Principles and Practice, Washington DC: World Bank.
Widjaja,  HAW,  2003,  Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.

## Jurnal
Arief,  Moh.  Zainol,  2018,  “Pengawasan  Keuangan  Negara  Oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan,” Jurnal Jendela Hukum 2 Nomor 1.
Aziz,  Nyimas  Latifah  Letty,  2016,  “Otonomi  Desa  Dan  Efektivitas  Dana  Desa,”  Jurnal Penelitian Politik 13, Nomor 2.
Erdianti,  Nela,  Muhammad  Rizqi  Hilal  Ilham  Ramadhan,  2023,  "Analisis  Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan  Regulasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa",  BELEID:  JOURNAL  OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY Volume 1 Nomor 1.
Estrilia,  Devi,  dkk,  2023,  "Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Penerapan  Sistem Akuntansi  dan  Kompetensi  Aparatur  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM) Volume 20 Nomor 01.
Kartika, Adhitya Widya, 2020, “Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No . 137 / PUU- XIII /  2015  Terhadap  Pergeseran  Kewenangan  Pengujian  Peraturan  Daerah  Dan Peraturan  Kepala  Daerah  Kabupaten  /  Kota  Oleh  Gubernur  Pendahuluan Indonesia  Merupakan  Negara  Hukum,”  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Hukum  54  Nomor 137.
Kartika,  Adhitya  Widya,  2021,  “Pengetahuan  Hukum  Materi  Muatan  Peraturan  Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar,” Veteran Society Journal 1, Nomor 2.
Masruhin, Anam & M. Elfan Kaukub, 2019, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi,  Partispasi  Masyarakat  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Empiris  pada  Perangkat  Desa  di  Kecamatan Mojotengah  Kabupaten  Wonosobo)",  Journal  of  Economic,  Business  and Engineering, 1 (1).
Masruroh,  Ika,  2022,  “Analisis  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa  Berdasarkan  Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ekonomi Pembangunan 4 Nomor 4.
Meylina,  2021,  “Sistem  Akutansi  Pengelolaan  Dana  Desa",  Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis. Volume XIX Nomor 2.
Mustangin, M. A., & Rani, U, 2020, "Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Magelang",  Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani, Vol 8 (2).
Simangunsong, Frans and Hervina Puspitosari, 2021, “Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Upaya  Penanggulangan Penyimpangan,” Risalah Hukum 17.
Zulfadli,  Barus, 2013, "Analisis  Filosofis  Tentang  Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum Normatif  Dan  Penelitian Hukum Sosiologis", Jurnal Dinamika Hukum 13 2.