## PEDOMAN TRANSLITERASI
Arab Latin Arab  Latin = a =  f = b =  q = ts =  k = j =  l = h
=  m
=  kh =  n
= d =  w
= dz =  h = r =  ’ = z =  y
= s = sy Untuk Madd dan Diftong = sh = dl
=  â (a panjang) = th
=  î (i panjang)
= zh
=  û (u panjang)
= ‘
=  aw
=  gh =  ay

## ISI

## T RANSLITERASI

## A RTIKEL
Miftahul Huda
Pemikiran Fiqh
dan Spirit Transformasi Sosial  1-22 Mutawalli Perspektif Muhammad Sa‘îd al-Asymâwî tentang Historisitas Syari’ah  23-58 Ikhwan Asas Retroaktif pada Kasus Pelanggaran  HAM (Perspektif Hukum Islam)  59-80 Kasjim Salenda Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam  81-108 Hamid Fahmy Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam  109-140 Rusli Kontroversi Akhbârî-Ushûlî dalam Tradisi Pemikiran Syî‘ah Imâmiyyah  141-168
Lukman Al-Hakim BMT dan Demokratisasi Ekonomi: Membumikan Ekonomi Syari’ah
di Indonesia  169-188 Ahmad Arifi Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab  189-216. Atun Wardatun Kompromi  dan Interseksionalitas Gender dalam Pemberian Mahar: Tradisi Ampa Co’i Ndai pada Suku Mbojo  217-236.
I NDEKS

## ASAS RETROAKTIF PADA KASUS PELANGGARAN HAM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Ikhwan *
__________________________________________________

## Abstract
The principle of retroactiveness in The Act,  Number 26 in 2000 on Human  Rights  Jurisdiction  provokes  pros  and  cons.  In  one  hand,  severe violence  against  human  rights  is  an  extra  ordinary  crime  that  requires special  treatment.  On  the  other  hand,  retroactive  legislation  is  against  the principle of legality.
In Islamic law, an act is considered a crime if it is proven by juridical evidences. An act is not considered a crime unless there is punishment for it. Therefore,  every  juridical  decision  adheres  to  the  principle  of  legality  that limits the extent of a law just for the future, not retroactive. According to most Muslim scholars, the principle of retroactiveness could be implemented if a new law is more just and humane without breaking the attainment of law ends. Implementation of the principle for severe violence against human rights is not allowed because it does not meet such requirement.
Keywords : Asas Retroaktif, Asas Legalitas, Hak Asasi Manusia, Jarîmah, Uqûbah.
______________
M ASALAH asas  pemberlakuan  surut  ( retroaktif )  suatu  ketentuan hukum  mencuat  setelah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan asas  itu,  ketentuan  hukum  yang  terdapat  di  dalam  undang- undang  itu  dapat  diberlakukan  terhadap  peristiwa  pelanggaran HAM  yang  terjadi  pada  masa  lampau.  Ketentuan  itu  bertolak belakang  dengan  asas  legalitas  yang  menjadi  pondasi  utama hukum  pidana  sistem  hukum.  Oleh  karena  itu,  pemberlakuan asas retroaktif itu menimbulkan reaksi pro dan kontra.
* Penulis  adalah  dosen  pada  Fakultas  Ushuluddin  IAIN  Imam  Bonjol Padang. email: ikhwan@yahoo.com
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
Sebagian  ahli  berpendapat  bahwa  pemberlakuan  asas retroaktif  bertentangan  dengan  asas  legalitas  yang  dianut  oleh semua  negara  dan  sistem  hukum.  Asas  legalitas  menetapkan bahwa suatu ketentuan hukum hanya dapat diberlakukan untuk lingkup  waktu  yang  akan  datang  dan  tidak  dapat  diberlakukan untuk lingkup waktu yang telah berlalu ( nonretroaktif ). Sementara itu,  sebagian  pakar  hukum  lain  berpandangan  bahwa pemberlakuan  asas  retroaktif  dapat  saja  diberlakukan  jika kemaslahatan  menuntut  demikian.  Hal  ini  memiliki  dasar  yang kuat  di  dalam  peraturan  perundangan-undangan  nasional  dan internasional.
Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas retroaktif  pada  kasus  pelanggaran  HAM?  Tulisan  ini  mencoba memaparkan  dan  menganalisis  perbedaan  pendapat  sekitar penerapan  asas  retroaktif  tersebut  di  atas  disertai  argumentasi masing-masing.  Selanjutnya  dijelaskan  bagaimana  pandangan hukum  Islam,  berdasarkan  dalil  al-Quran  dan  al-sunnah  serta pendapat para ulama, mengenai penerapan asas retroaktif  pada kasus pelanggaran HAM.

## Penerapan Asas Retroaktif
Penerapan  prinsip  retroaktif  di  dalam  Undang-Undang Nomor 26, Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengundang  pro-kontra  para  ahli.  Sebagian  dapat  menerima dengan argumentasi bahwa pelanggaran HAM berat merupakan “ extra  ordinary  crimes ”  (kejahatan  luar  biasa)  yang  memerlukan penanganan  khusus.  Hukum  kebiasaan  internasional  telah mengakui  bahwa  terhadap  pelanggaran  HAM  berat,  seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat digunakan asas retroaktif. Hal ini juga dimungkinkan berdasarkan pasal 28J ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi,  “Dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan  maksud  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  serta penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu  masyarakat  demokratis”.  Ketentuan  yang  senada  juga
terdapat pada pasal 15 ayat (2) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) PBB yang menyatakan, “Tidak sesuatu pun dalam pasal ini yang boleh melemahkan sidang pengadilan dan  hukuman  terhadap  seseorang  karena  suatu  tindakan  atau kelalaian  yang  pada  waktu  itu  dilakukan  merupakan  kejahatan menurut  prinsip-prinsip  hukum  umum  yang  diakui  oleh komunitas  bangsa-bangsa.”  Spirit  ketentuan  pasal  ini memungkinkan berlaku surut ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang dipandang kejahatan menurut prinsip-prinsip umum yang diakui komunitas bangsa-bangsa. 1
Pihak yang tidak setuju berpandangan  bahwa pemberlakuan hukum  secara  surut  bertentangan  dengan asas  legalitas ,  sebuah asas hukum  yang dianut secara umum dan universal oleh semua sistem  hukum. 2 Asas  legalitas  termaktub  dalam  kaedah  dasar “nullum  delictum  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali ”  (tiada  tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang pidana yang berlaku sebelumnya) yang juga biasa diungkapkan dengan “ nullum crimen nulla poena sine lege ” (tiada perbuatan kriminal dan hukuman tanpa undang-undang  yang  mengaturnya).  Secara  lebih  detail,  asas legalitas  terdiri  atas  beberapa  prinsip  yang  saling  terkait:  (1)
1 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  26,  Tahun  2000,  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia;  Djoko  Soegianto, Usaha  untuk  Mengenal Pengadilan HAM , 37-43.
2 Asas legalitas tumbuh sebagai asas fundamental hukum sejak akhir abad XIX  akibat perubahan pemikiran politik dan filsafat hukum di Eropa pada abad pencerahan ( the age of enlightment ). Asas legalitas pertama kali ditetapkan secara formal pada pasal 8 The French Declaration of the Right of Man and the  Citizen  tahun  1789  sebagai  salah  satu  hasil  revolusi  Perancis.  Negara pertama yang mencantumkan asas legalitas pada KUHP-nya adalah Austria tahun  1787,  sedangkan  yang  pertama  mencantumkan  ke  dalam  konstitusi adalah Amerika Serikat tahun 1783. Lihat Hendry Paolucci, Beccaria-On Crime and Punishment (Eagle Wood Clifts: Prentice-Hall, 1963), 58; Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 28-9. Para ilmuan muslim mengklaim bahwa asas legalitas telah dibina dan dipraktekkan lebih dahulu di dalam hukum Islam. Klaim ini memiliki landasan kuat di dalam al- Quran  dan  al-sunnah  dan  didukung  bukti-bukti  empiris  di  dalam  sejarah perkembangan hukum dan peradilan Islam. Lihat Abd al-Qâdir „Awdah, al- Tasyrî’  al-Jinâ`î  al-Islâmî:  Muqâranah  bi  al-Qânûn  al-Wadl’î ,  Juz  I  (Beirût: Muassasah  al-Risâlah,  1992),  118;  Nagaty  Sanad, The  Theory  of  Crime  and Criminal Responsibility in Islamic Law: Sharia (Chicago: Office  of  International Criminal Justice, 1991), 41.
prinsip nullum  crimen  sine  lege (tiada  perbuatan  pidana  tanpa undang-undang),  (2)  prinsip nulla poena sine lege (tiada  hukuman tanpa  undang-undang),  dan  (3)  prinsip nulla  poena  sine  crimine (tiada  hukuman  pidana  tanpa  perbuatan  pidana).  Asas  legalitas mencakup  pula  asas  derivatifnya,  seperti nullum  crimen  sine  lege praevia (tiada  kejahatan  tanpa  undang-undang  sebelumnya)  dan nullum  crimen  sine  poena  legali (tiada  perbuatan  pidana  tanpa hukuman  berdasarkan  undang-undang).  Secara  umum,  asas legalitas  bertujuan  untuk  (1)  memperkuat  kepastian  hukum,  (2) menciptakan  keadilan  dan  kejujuran  bagi  terdakwa,  (3) mengefektifkan  fungsi  pencegahan  ( deterrent function )  dari  sanksi pidana,  (4)  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  (5) memperkokoh penerapan rule of law . 3
Berbagai  peraturan  perundang-undangan,  baik  tingkat nasional  maupun  internasional,  mengacu  kepada  asas  legalitas, seperti  pasal  11  Deklarasi  Univeral  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  seorang  pun  dapat dianggap  bersalah  melakukan  suatu  pelanggaran  pidana berdasarkan  suatu  tindakan  atau  kelalaian  yang  tidak  tergolong pelanggaran pidana menurut hukum  nasional atau internasional pada  saat  ia  melakukannya.  Juga  tidak  boleh  dijatuhkan hukuman  yang  lebih  berat  daripada  hukuman  yang  dapat dijatuhkan  pada  saat  pelanggaran  pidana  tersebut  dilakukan. Ketentuan  senada  juga  terdapat  pada  pasal  15  ayat  (1) International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  serta pasal  22  ayat  (1)  dan  pasal  24  ayat  (1)  Statuta  Roma  tentang Pembentukan  Mahkamah  Kriminal  Internasional  ( International Criminal  Court ).    Di  dalam  peraturan  perundang-undangan Indonesia, asas legalitas juga dianut secara tegas dalam pasal 28I ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan,  “Hak  untuk  hidup,  hak untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,
3 Muladi, “Asas Legalitas (Principle of Legality) dalam Kaitannya dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia”, Makalah pada Seminar Nasional Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Direktorat Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum  dan Perundang-undangan  R.  I.  ,16  Februari  2000),  1-2;  EY.  Kanter  dan  S.  R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002), 73-5.
63
hak  beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  di  hadapan  hukum,  dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa  pun.”  KUHP  juga secara tegas melarang penerapan prinsip retroaktif sebagaimana bunyi  pasal  1  ayat  (1):  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana, melainkan  atas  kekuatan  ketentuan  pidana  dalam  perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.” 4
Menurut  penulis,  dalil  larangan  retroaktif  dalam  kasus pelanggaran  hak  asasi  manusia  lebih  jelas  dan  kuat,  tanpa penafsiran  yang  berbelit,  sedangkan  alasan  pemberlakuan retroaktif dihasilkan melalui penafsiran  yang meluas dan samar. Penggunaan  hukum  kebiasaan  internasional  dan  merujuk praktek  Mahkamah  Internasional  Nuremberg,  Tokyo,  Rwanda, dan  bekas  Yugoslavia  tidak  sepenuhnya  tepat  karena  peradilan tersebut sesungguhnya tidak menggunakan hukum materiil yang baru,  melainkan  perluasan  dari  aturan  kejahatan  perang  ( crimes against humanity as an outgrowth of war crimes ). Jadi, sebenarnya tidak terjadi  penerapan  retroaktif  yang  melanggar  asas  legalitas.  Di samping  itu,  mahkamah  internasional  pada  hakekatnya  adalah peradilan  yang  dijalankan  pemenang  perang  sehingga objektivitas dan keadilannya bisa diragukan.
Penyimpangan  asas  hukum  adalah  lumrah  sesuai  dengan adagium  “ there  is  no  rule  without  exeption ”  (tiada  peraturan  tanpa pengecualian).  Pengecualian  asas  legalitas  yang  telah  diterima
4 R. Sugandhi, K. U. H. P dengan Penjelasannya (Surabaya: Usaha Nasional,
1981),  5.  Rancangan  Undang-Undang  RI  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  juga  menganut  asas  legalitas  yang  melarang  pemberlakuan surut  undang-undang  sebagaimana  tercantum  di  dalam  pasal  1  ayat  (1): “Tiada  seorang  pun  dapat  dipidana  atau  dikenakan  tindakan,  kecuali perbuatan  yang  dilakukan  telah  ditetapkan  sebagai  tindak  pidana  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  saat  perbuatan  itu dilakukan.  ”  Penjelasan  pasal  ini  menegaskan  antara  lain  bahwa  ketentuan pidana  tidak  berlaku  surut demi  mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum  dalam  menuntut dan  mengadili  seseorang  yang  dituduh  melakukan suatu tindak pidana. Lihat Romli Atmasasmita, “Penerapan Hukum Pidana dan  Asas  Non-Retroaktif  dalam  Pemberantasan  Korupsi”,  dalam Berita Masyarakat  Tranparansi  Indonesia Maret  2005  (Jakarta:  http://www. transparansi. or. id)

## secara  umum
5 adalah  pemberlakuan  surut  jika  lebih menguntungkan  terdakwa  atau  terpidana  seperti  diatur  pada pasal  1  ayat  (2)  KUHP,  “Apabila  ada  perubahan  perundang- undangan  sesudah  perbuatan  itu  terjadi,  maka  haruslah  dipakai ketentuan  yang  teringan  bagi  terdakwa” 6 dan  pasal  15  ayat  (1) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) PBB :“…apabila  sesudah  pelanggaran  itu  dilakukan,  dikeluarkan ketentuan  undang-undang  yang  mengenakan  hukuman  yang lebih  ringan,  maka  pelanggar  harus  mendapatkan  manfaat  dari hal demikian.” Namun, perlu dicatat bahwa penyimpangan asas hukum  adalah  pilihan  terakhir  untuk  menjamin  penegakan hukum dan keadilan.
Penyimpangan  dibolehkan  dalam  keadaan  keterpaksaan yuridis.  Menurut  penulis,  penerapan  prinsip  retroaktif  pada kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Tanjung Priok dan Timor-Timur,  tidak  dalam  konteks  keterpaksaan  yuridis  sebab masih dapat diadili dengan hukum yang telah ada ketika kasus itu terjadi, seperti KUHP. Ini sudah cukup memenuhi rasa keadilan dan  lebih  baik  daripada  menerapkan  hukum  baru  dengan melanggar  asas  legalitas  yang  justru  dapat  merugikan  terdakwa, menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  dan  memberi  peluang kesewenang-wenangan. Anggapan bahwa kalau prinsip retroaktif tidak  diterapkan  maka  pelaku  akan  menikmati impunity (bebas dari  hukuman)  adalah  tidak  benar,  sebab  kekosongan  hukum dalam kasus pelanggaran HAM berat tanpaknya hanya ada dalam teori,  sulit  ditemukan  dalam  kenyataan. Impunity sering  terjadi bukan karena kekosongan hukum, melainkan karena kelemahan institusi,  aparat,  dan  proses  penegakan  hukum,  termasuk intervensi kekuasaan.
Penerapan  prinsip  retroaktif  pada  Pengadilan  HAM tampaknya lebih disebabkan keterpaksaan politis, bukan yuridis. Undang-Undang  Nomor  26,  Tahun  2000,  tentang  Pengadilan Hak  Asasi  Manusia  lahir  ketika  Indonesia  dalam  tekanan  agar segera  menyelesaikan  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  di  Timor- Timur,  Tanjung  Priok,  Lampung,  Aceh,  dan  lain-lain.  Ini menghasilkan  akumulasi  tekanan  politis  yang  berat  kepada
5 Kanter dan Sianturi, Asas-Asas ..., 79.
6 Sugandhi, K. U. H. P ... , 5.
65
pemerintah  dan  DPR  ketika  menyusun  undang-undang pengadilan  hak  asasi  manusia.  Hal  ini  dicantumkan  di  dalam penjelasan  umum  bahwa  dugaan  kuat  telah  terjadinya pelanggaran HAM berat di beberapa wilayah Republik Indonesia telah  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  dan internasional  terhadap  pemerintah  Republik  Indonesia,  sistem hukum,  dan  aparat  penegak  hukum  sehingga  perlu  diselesaikan dengan cara khusus, termasuk penerapan prinsip retroaktif.

## Penerapan Prinsip Retroaktif: Perspektif Hukum Islam
Di  bawah  ini  diuraikan  beberapa  prinsip  pemberlakuan hukum  yang  dielaborasi  dari  al-Quran  dan  hadis  dan dipraktekkan sepanjang sejarah perkembangan hukum Islam. 7

## Prinsip Lâ Jarîmah bilâ Dalîl
Perbuatan  hanya  dapat  dipandang  sebagai  tindak  pidana ( jarîmah )  jika  sebelum  dilakukan  sudah  ada  dalil  hukum  yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Prinsip ini disebut dengan lâ jarîmah bilâ dalîl atau lâ jarîmah min ghayr nashsh atau lâ hukm qabl wurûd al-syar’î (tidak ada tindak pidana sebelum ada dalil, nash, atau turunnya ketentuan syara„). Di Barat, dikenal dengan  adagium nullum  crimen  sine  lege  praevia (tiada  kejahatan tanpa  undang-undang  sebelumnya). 8 Prinsip  ini  diterapkan secara  lebih  ketat  pada  tindak  pidana hudûd , qishâsh ,  dan diyat dibanding pada tindak pidana ta‘zîr . 9
Penerapan prinsip lâ jarîmah bilâ dalîl dapat dilihat pada kasus hukum  riba.  Pada  masa  awal  Islam,  riba  belum  diharamkan sehingga  banyak  sahabat  Nabi  saw.  yang  memungut  riba, termasuk paman Nabi, „Abbas bin „Abd al-Muthallib; kemudian
7 Lihat Muhammad Abû Zahrah, Al-Jarîmah wa al-‘Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî (Mesir: Dâr al-Fikr al-‟Arabî, tt), 195-200 dan 333-8, Abû al-Hasan „Alî bin Muhammad  al-Âmidî, Al-Ihkâm  fî  Ushûl al-Ahkâm ,  Tahqîq  oleh  Sayyid  al-
Jamîlî,  Juz  I  (Beirut:  Dâr  al-Kitâb  al-„Arabî,  1404  H),  119-30,  Taymour Kamel,  “The  Principle  of  Legality  and  Its  Aplication  in  Islamic  Criminal Justice”,  dalam The  Islamic  Criminal  Justice  System ,  ed.  M.  Cherif  Bassiouni (London-Rome-New York: Oceana Publications, 1982), 149-69.
8 al-Âmidî, Al-Ihkâm..., 119-30.
9 „Awdah, al-Tasyrî‘ ..., 118.
turun  al-Qur‟an  surat  al-Rûm  (30):  39,  al-Nisâ`(4):  161,  „Âli Imrân(3): 130, dan al-Baqarah (2): 275, yang melarang riba secara bertahap. Pengharaman riba secara tegas dan menyeluruh terjadi setelah turun surat al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi
Artinya: “Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan  mereka  yang  demikian  itu disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat),  sesungguhnya  jual  beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba.  Orang-orang  yang  telah  sampai  kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba), maka  baginya  apa  yang  telah  diambilnya  dahulu  (sebelum  datang larangan);  dan  urusannya  (terserah)  kepada  Allah.  Orang  yang mengulangi  (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 10
Secara  tegas  surat  al-Baqarah  (2):  275  mengharamkan  riba sehingga  sejak  itu  semua  riba  diharamkan.  Praktek  riba  yang terjadi  sebelum  turun  al-Baqarah:  275  tidak  masuk  dalam jangkauan hukum ayat tersebut. Artinya, pemungutan riba pada waktu  lampau  belum  termasuk  perbuatan  melanggar  hukum. Oleh  sebab  itu,  riba  sebelum  turunnya  ayat  tidak  diwajibkan dikembalikan sebagaimana dipahami dari makna kata-kata (untuknya  riba  yang  telah  diambil  pada  masa  lalu).  Ini berarti tidak ada pemberlakuan surut hukum.
Prinsip lâ  jarîmah  bilâ  dalîl sejalan  dengan  kaedah-kaedah dasar yang ditarik para ulama sebagai berikut
Artinya: “Hukum  asal  sesuatu (bidang  muamalah)  adalah boleh  sampai  ada ketetapan tentang pelarangannya.” 11
10 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya
(Semarang: Toha Putra, 1989), 69.
11 „Âlî Ahmad al-Nadwî, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1414 H/1994 M), 121-2.
67
Artinya: Tiada  hukum  bagi  perbuatan  orang  berakal  sebelum  turunnya syara„. 12
Artinya: “Tiada  pembebanan  hukum  secara  syara„,  kecuali  terhadap  orang yang mampu memahami dalil taklif dan mampu menerima tanggung jawab.  Tiada  pembebanan  hukum,  kecuali  berupa  perbuatan  yang mungkin  dan  sanggup  dilaksanakan,  serta  dipahami  dengan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan perintah.” 13

## Prinsip Lâ ‘Uqûbah bilâ Dalîl
Hukuman  ( `uqûbah )  tidak  dapat  diterapkan  sebelum  ada ketentuan  hukum  yang  menetapkan  sanksi  hukum  itu
12 Kaedah  ini  dianut  kalangan  Asy„ariyah  yang  berpandangan  bahwa penilaian  baik-buruk  dan  penetapan  hukum  mutlak  milik  Allah  semata. Tidak  ada  sesuatu  yang  baik  secara  esensial  ( hasan li dzâtih )  sehingga  wajib dikerjakan  dan  tidak  pula  ada  sesuatu  yang  buruk  secara  esensial  ( qabîh  li dzatih )  sehingga  mesti  dijauhi.  Semuanya  mesti  ditetapkan  melalui  syara„. Akal manusia tidak dapat mengetahui dan menetapkan baik dan buruk. Oleh sebab itu, ketiadaan syara„ menyebabkan ketiadaan taklîf (pembebanan) dan hukum.  Namun,  pendapat  ini  tidak  diterima  oleh  kalangan  Mu„tazilah. Mereka  berpandangan  bahwa  akal  manusia  dapat  mengetahui  dan menetapkan  baik  dan  buruk.  Oleh  karena  itu,  ketiadaan  syara„  tidak  serta merta  menyebabkan  ketiadaan taklîf dan  hukum  sebab  manusia  dengan kekuatan akalnya tetap dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik menurut zatnya  ( hasan  li  dzatih )  dan  menjauhi  sesuatu  yang  buruk  menurut  zatnya ( qabîh  li  dzâtih ).  Kedatangan  syara„  dalam  konteks  ini  hanyalah  sebatas konfirmasi  ( mutsbit )  dan  penguatan.  Fungsi  syara„  yang  signifikan  hanya terdapat pada  wilayah abu-abu, sesuatu yang  mengandung  baik  dan buruk. Dalam  konteks  ini,  syara„  bisa  memerintahkan  sehingga  menjadi  sesuatu yang  baik  karena  diperintah  ( hasan  li  al-amr )  atau  melarangnya  sehingga menjadi sesuatu yang buruk karena dilarang ( qabîh li al-nahy ). Pendapat ketiga dikemukakan  kalangan  Maturidiyah.  Mereka  bersesuaian  pendapat  dengan Mu„tazilah  mengenai  kemampuan  akal  mengetahui  baik-buruk,  tetapi  tidak sampai  kepada  kewenangan  akal  menetapkan  hukum,  pahala,  dan  siksa. Lihat al-Âmidî, Al-Ihkâm ..., 119–30, Muhammad Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh (Kairo:  Dâr  al-Fikr  al-„Arabî,  1966);  Fathurrahman  Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 157-63.
13 „Awdah, Al-Tasyrî‘ ..., 116.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
sebelumnya  ( lâ  ‘uqûbah  bilâ  dalîl ). 14 Dengan  kata  lain,  sanksi hukum  tidak  akan  diterapkan  kepada  pelaku  jika  perbuatan melanggar  hukum  tersebut  terjadi  ketika  sanksi  hukum  belum diberlakukan.  Prinsip  ini  secara  jelas  dapat  dilihat  pada kandungan firman Allah surat al- Isrâ`(17): 15 berikut ini.
....
Artinya: “Dan  seorang  yang  berdosa  tidak  dapat  memikul  dosa  orang  lain, dan  Kami  tidak  akan  mengazab  sebelum  Kami  mengutus  seorang rasul.” 15
Prinsip ini sesuai dengan logika keadilan yang mensyaratkan harus  ada  informasi  dan  edukasi  peraturan  sebelum diberlakukan.  Tidak  adil  jika  seseorang  dihukum  karena melanggar  aturan  hukum,  sedangkan  dia  belum  mendapat penjelasan  yang  cukup  tentang  peraturan  tersebut.  Fungsi “rasul”  dalam  konteks  ini  memberikan  informasi  dan  edukasi mengenai  ketentuan  hukum  yang  diberlakukan.  Jika    hukum telah  diinformasikan  dan  diberlakukan  secara  formal  dan prosedural,  setiap  orang  tidak  dapat  berkelit  menghindari hukuman  dengan  alasan  belum  mengetahui  ketentuan  hukum karena  semua  orang  dianggap  telah  mengetahuinya.  Ini  sejalan dengan kaedah fiqih:
Artinya: “Tidak diterima  di  dalam  negeri  Islam  alasan  seseorang  bahwa  dia tidak mengetahui suatu hukum syara`.” 16

## Prinsip  Lâ  ‘Uqûbah  bilâ  Jarîmah  wa  Lâ  Jarîmah  bilâ ‘Uqûbah
Prinsip  bahwa  hukuman  hanya  dapat  diterapkan  terhadap suatu  perbuatan  apabila  perbuatan  tersebut  telah  dikategorikan sebagai  perbuatan  melanggar  hukum.  Sebaliknya,  sebagaimana ditegaskan  Abd  al-Qadîr  „Audah,  suatu  perbuatan  tidak dipandang jarîmah , kecuali jika disediakan hukuman terhadapnya.
14 Ibid ., 118.
15 Departemen Agama, Al-Qur’an …, 426.
16 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum Islam (Bandung: al-Maârif, 1993), 162.
69
Jadi,  perbuatan  terlarang  tidak  bisa  disebut jarîmah dengan semata-mata adanya larangan, tetapi karena disediakan hukuman bagi pelanggar larangan. 17
Ketiga  prinsip  penerapan  hukum  dalam  Islam  tersebut sejalan  dengan  asas  legalitas.  Asas  legalitas  bertumpu  pada  tiga prinsip utama, yakni nullum crimen sine lege (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang), nulla poena sine lege (tiada hukuman pidana tanpa undang-undang), dan nulla poena sine crimine (tiada hukuman pidana  tanpa  perbuatan  pidana).  Ini  membuktikan  bahwa substansi asas legalitas telah dibina dan dikembangkan di dalam sistem  hukum  Islam  sejak  awal  abad  ke-7  M.  Prinsip  ini  baru muncul secara formal di Barat dua belas abad kemudian dengan lahirnya  the French  Declaration  of  the  Right  of  Man  and  the  Citizen tahun 1789 yang diklaim oleh para sarjana Barat sebagai tonggak awal penerapan asas legalitas. 18
Konsekuensi dari asas legalitas adalah  bahwa semua  hukum berlaku untuk masa datang dan tidak dapat berlaku untuk masa lampau.  Dengan  demikian,  pemberlakuan  surut  suatu  hukum ( retroaktif / atsar  raj‘î )  tidak  sejalan  dengan  asas  legalitas.  Karena hukum  Islam  menganut  asas  legalitas,  secara  umum  dapat dikatakan  bahwa prinsip retroaktif ( atsar  raj‘î )  tidak  dapat diterapkan  di  dalam  hukum  Islam  ( lâ raj‘iyyah fî tasyrî‘ al-Islâmî ). Hukum  Islam  menganut  prinsip nonretroaktif ,  terutama  terlihat jelas pada lapangan hukum pidana ( ‘adam al-raj‘iyyah al-qawânîn al- jinâ’iyyah ‘alâ al-mâdlî ). 19

## Penyimpangan dari Asas Legalitas
Asas  legalitas  tetap  memiliki  celah  pengecualian  sejalan dengan  adagium there  is  no  rule  without  exception sehingga  ada kemungkinan  pemberlakuan  prinsip  retroaktif  pada  kasus  atau keadaan  tertentu.  Secara  umum,  di  kalangan  ahli  fiqh berkembang  tiga  pendapat  tentang  pengecualian  dari  larangan berlaku  surut. Pertama ,  hukum  berlaku  surut  dapat  dilakukan
17 „Awdah, Al-Tasyrî‘ ..., 110 dan 116.
18 Sanad, The Theory ..., 41.
19 Penjelasan tentang  prinsip ini dapat dilihat pada  „Awdah, Al-Tasyrî‘ ...,
262 dan Ahmad Fathî Bahnisî, al-Siyâsah al-Jinâ’iyyah fî al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah (Kairo: Maktabah Dâr al-„Urûbah, 1357 H/1965 M), 29-34.
karena  dua  alasan:  (1)  ketentuan  hukum  baru  lebih menguntungkan  terdakwa  dan  (2)  adanya  kasus  pidana berbahaya  yang  mengancam  keamanan  umum  dan  berdampak negatif luas, seperti kasus qadzaf , hirâbah , dan zhihâr . Pendapat ini dianut beberapa ahli, seperti „Abd al-Qadîr „Audah dan Ahmad Hanafi. 20 Kedua ,  pemberlakuan  surut  dapat  dilakukan  ketika hukum baru lebih menguntungkan bagi terdakwa. Ini pendapat mayoritas  ulama. 21 Ketiga ,  pendapat  yang  menolak  pengecualian apa  pun  dari  prinsip nonretroaktif .  Berikut  dipaparkan  ketiga pendapat  tersebut  dengan  membahas  dua  alasan  pengecualian prinsip nonretroaktif beserta  argumentasi,  contoh  kasus,  dan analisisnya.

## Demi Kepentingan Terpidana
Penerapan  ketentuan  hukuman  baru  secara  surut  pernah dilakukan  Nabi  saw.  terhadap  pelaku  pembunuhan  masa Jahiliyah  karena  hukum  baru  dipandang  lebih  adil  dan menguntungkan  terpidana.  Pada  masa  pra-Islam,  status  sosial pelaku  dan  korban  pembunuhan  sangat  berpengaruh  terhadap bentuk  dan  jenis  hukuman.  Diyat  bagi  bangsawan  korban pembunuhan  lebih  tinggi  dibandingkan  diyat  orang  biasa  atau budak. Hukuman bagi pembunuhan bangsawan juga lebih berat. Sebaliknya, 22 Islam  datang  membawa  hukum  yang  lebih  adil, seimbang, dan penuh rahmat. Allah berfirman di dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 178 berikut.
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  qishâsh berkenaan  dengan  orang-orang  yang  dibunuh;  orang  merdeka dengan  orang  merdeka,  hamba  dengan  hamba  dan  wanita  dengan wanita.  Maka  barangsiapa  yang  mendapat  suatu  pemaafan  dari
20 „Awdah, Al-Tasyrî‘... ,  266-70  dan  Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum
Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 98-103.
21 „Awdah, Al-Tasyrî‘ ...,  270-3, Sanad, The Teory ...,  42-3, Osman  „Abd  al- Malik al-Saleh, “The Right of the Individual to Personal Security in Islam”, dalam The Islamic ..., 63-4, dan Hanafi, Asas ..., 98-103.
22 „Awdah, Al-Tasyrî‘ ..., 271-2.
71
saudaranya,  hendaklah  (yang  memaafkan)  mengikuti  dengan  cara yang  baik,  dan  hendaklah  (yang  diberi  maaf)  membayar  (diat) kepada  yang  memberi  maaf  dengan  cara  yang  baik  (pula).  Yang demikian  itu  adalah  suatu  keringanan  dari  Tuhan  kamu  dan  suatu rahmat.  Barangsiapa  yang  melampaui  batas  sesudah  itu,  maka baginya siksa yang sangat pedih.” 23
Ketika ketentuan hukum baru ini mulai diberlakukan, masih ada kasus pembunuhan masa Jahiliyah yang belum terselesaikan. Pada  saat  kasus  lama  dihadapkan  kepada  Rasulullah  saw.,  dia menerapkan  sanksi  hukum  baru  yang  lebih  ringan  kepada terdakwa  dan  membatalkan  hukum  Jahiliyah.  Di  antara  kasus lama  yang  dihukum  dengan  hukum  baru  tersebut  adalah pembunuhan  saudara  sepupu  Nabi  saw.,  Ibn  Rabî‟ah  bin  al- Hârits  bin  „Abd  al-Muthallib,  sebagaimana  termaktub  di  dalam hadits berikut.
Artinya: “Hadis dari Abû Bakar ibn Abî Syaibah dan Ishâq bin Ibrâhîm dari Hâtim. Abû  Bakar  berkata  Hâtim  bin Ismâ„îl  al-Madanî, dari  Ja„far bin  Muhammad,  dari  ayahnya,  dari  Jâbir  bin  „Abdillâh  bahwa Rasûlullah  saw.  berkhutbah  (pada  haji  Wada‟),  „……Ketahuilah sesungguhnya  segala  urusan  Jahiliyah  yang  berada  di  bawah kekuasaanku  dibatalkan.  Denda  darah  (diyat  pembunuhan)  masa Jahiliyah  dibatalkan  dan  denda  darah  pertama  yang  aku  batalkan adalah  diyat  Ibn  Rabî‟ah  bin  al-Hârits  yang  disusukan  oleh  bani Sa‟ad, lalu dia dibunuh oleh Hudzail…” (Diriwayatkan oleh Muslim, al-Tirmidzî, Abû Dâwud, Ibn Mâjah, dan Ahmad. Redaksi menurut riwayat Muslim). 24
23 Departemen Agama, Al-Qur’an ..., 43.
24 Muslim, Shahîh Muslim ,  Tahqîq  oleh  Muhammad  Fu„âd  „Abd  al-Bâqî, Juz II (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, tt), 886-9., al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , Tahqîq oleh Ahmad Muhammad Syâkir, dkk, Juz V (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, tt), 273, Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud , Tahqîq oleh Muhammad Muhyî al-Dîn „Abd al-Hâmid, Juz  II (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), 182-5  dan  Juz  III,  244.  Hadis  ini  juga  diriwayatkan  oleh  Ibn  Mâjah, Ahmad, dan al-Dârimî.
Dari  perspektif  paradigma  hukum  Jahiliyah,  pembunuhan Ibn  Rabî‟ah  bin  al-Hârits  oleh  Hudzayl  al-Sa„adî  mesti  diganjar hukuman  yang  berat,  baik  hukuman  fisik  maupun  denda, mengingat kedudukan korban sebagai bangsawan tinggi Quraisy dari Bani Hasyim, sedangkan Hudzayl hanyalah orang biasa dari Bani  Sa‟ad  yang  tidak  begitu  terpandang.  Hukuman  yang ditimpakan kepada Bani Sa„ad, berupa denda berat, masih tetap berlangsung  hingga  masa  awal  Islam  sampai  Nabi  saw. menghapuskannya karena tidak sesuai dengan paradigma hukum yang  dikembangkan  Islam.  Kebijakan  Nabi  saw.  menerapkan hukuman  baru  dan  menghapus  sanksi  hukum  lama  tampaknya didasarkan kepada pertimbangan bahwa keputusan tersebut akan lebih menguntungkan terpidana.
Berdasarkan  kebijakan  Nabi  saw.  tersebut,  mayoritas  ulama berpendapat bahwa hukum  yang baru  dapat diberlakukan surut jika  hal  itu  menguntungkan  bagi  terdakwa.  Ini  merupakan penerapan prinsip retroaktif yang sebenarnya bertentangan dengan asas  legalitas,  tetapi  diterima  karena  sejalan  dengan  penegakan keadilan.

## Tindak Pidana yang Sangat Berbahaya
Sebagian  ulama,  seperti  „Audah  dan  Ahmad  Hanafi, berpendapat  bahwa  pengecualian  prinsip nonretroaktif ( ‘adam  al- raj‘î )  dapat  juga  terjadi  pada  tindak  pidana  berbahaya, mengancam  keamanan  umum,  dan  berdampak  negatif  luas kepada  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Hal  itu  memiliki landasan yuridis dan historis yang cukup kuat, seperti pada kasus qadzaf , hirâbah , dan zhihâr . 25 Pada masa Nabi saw. pernah terjadi penyebaran  tuduhan  bohong  bahwa  „Âisyah  r.a.  berselingkuh dengan  Shafwân  bin  al-Muaththal  al-Sulamî,  yang  terkenal dengan  peristiwa hadîts  al-ifk . 26 Rasulullah  saw.  menerapkan
25 „Awdah, Al-Tasyrî‘ ..., 266. Lihat juga Ahmad Fathî Bahansî, al-‘Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmî (Beirût: Dâr al-Syurûq, 1403/1983), 45-7 dan Muhammad Salîm  al-„Awwa, “The Basis Islamic  Penal  Legislation”, dalam The Islamic ..., 133-9.
26 Sejarah  lengkap  peristiwa hadîts  al-ifk dapat  dilihat  antara  lain  pada „Abd  al-Malik  Ibn Hisyâm, al-Sîrah al-Nabawiyyah , Tahqîq  oleh  Thâhâ  „Abd al-Raûf  Sa„îd, Juz. IV (Beirût: Dâr al-Jail, 1411), 260-74.
73
sanksi had qadzaf kepada para penyebar berita bohong tersebut, yakni  Misthah  bin  Utsâtsah,  Hasan  bin  Tsâbit,  dan  Hamnah binti Jahsy sebagaimana termuat di dalam hadits berikut:
Artinya: “Hadis  dari  Qutaibah  bin  Sa„îd  al-Tsaqafî  dan  Mâlik  bin  „Abd  al- Wâhid al-Misma„î. Sesungguhnya Ibn Abî Adî menyampaikan hadis dari  Muhammad  bin  Ishâq  dari  „Abd  al-Lâh  bin  Abî  Bakar  dari „Amrah dari „Âisyah ra yang berkata: “Tatkala duduk perkara sudah jelas (tentang  kasus hadîts al-ifk ), Rasulullah naik  mimbar, memberi peringatan,  dan  dilanjutkan  dengan  membaca  al-Qur‟an.  Ketika turun dari mimbar, Rasulullah memerintahkan penerapan hukuman ( had  qadzaf )  kepada  dua  orang  laki-laki  dan  seorang  perempuan.”
Menurut  hadis  dari  al-Nufailî,  dari  Muhammad  bin  Salamah,  dari Muhammad  bin  Ishâq,  tanpa  menyebutkan  „Âisyah,  bahwa Rasulullah  memerintahkan  hukuman  had  kepada  dua  laki-laki  dan seorang  perempuan  yang  terlibat  dalam  menyebarkan  tuduhan berzina ( qadzaf ), yakni Hassan bin Tsâbit, Misthah bin Utsâtsah, dan Hamnah  binti  Jahsy,  sebagaimana  yang  disebut  banyak  orang.” (H.R. Abû Dâud, Ibn Mâjah, dan Ahmad. Redaksi hadits menurut riwayat Abû Dâwud). 27
Terdapat  perbedaan  pendapat  ulama  apakah  ayat qadzaf (surat al-Nûr [24]: 4, 11, dan 12) turun setelah peristiwa hadîts al-
27 Abû  Dâud, Sunan ...,  Juz  IV,  162.  Hadis  ini marfû‘ dengan  rangkaian perawi  yang  terpercaya  dan  tidak  ada  yang  tercela.  Qutaybah  bin  Sa„îd  al- Tsaqafî  disepakati  oleh  para  ahli  hadis,  seperti  Yahya  bin  Ma„în,  al-Nasâ‟i, dan  Ibn  Hibbân  sebagai  orang  yang tsiqah .  Mâlik  bin  „Abd  al-Wâhid  al- Misma„î dinilai Ibn Hibbân sebagai tsiqah . Ibn Abî Adî dinilai tsiqah oleh al- Nasâ‟i, Muhammad bin Sa„ad, dan al-Dzahabî. Muhammad bin Ishâq dinilai tsiqah oleh Yahya bin Ma„în dan al-„Ajilî. „Abd al-Lâh bin Abî Bakar dinilai tsiqah oleh  Yahya  bin  Ma„în,  al-Nasâ‟i,  dan  Muhammad  bin  Sa„ad.  „Amrah dipandang tsiqah juga oleh Yahya bin Ma„în, al-„Ajilî, dan „Âlî bin al-Madînî. Lihat  Mausû„ah  al-Hadîts  al-Syarîf,  CD  ROM,  (Global  Islamic  Software Company, 1991-1997). Tentang penerapan hukuman terhadap pelaku kasus hadîts al-ifk , lihat Ibn Hisyâm, al-Sîrah ..., 267.
ifk atau  sebelumnya.  Pendapat  pertama  menyatakan  ayat  turun sebelum  peristiwa hadîts  al-ifk .  Jika  benar  demikian,  tidak  ada penyimpangan  prinsip  nonretroaktif  pada  kasus  ini.  Pendapat kedua  menyatakan  ayat  itu  turun  setelah  peristiwa hâdits  al-ifk dan Rasulullah menerapkan ketentuan hukum dalam ayat kepada peristiwa hâdits  al-ifk .  Hal  ini  berarti  telah  terjadi  penerapan prinsip  retroaktif . 28 Menurut  „Audah,  pendapat  kedua  ini  lebih kuat.  Penerapan prinsip retroaktif ( atsar raj‘î )  dilakukan  mengingat kasus qadzaf telah  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat besar dan luas bagi kehormatan „Âisyah r.a., keluarga Nabi saw., dan persatuan umat Islam. 29
Pendapat  „Abd  al-Qadîr  „Awdah  dan  lainnya  dikritik  oleh Ahmad  Fathî  Bahansî.  Menurut  Bahansî,  dalil-dalil  yang dikemukakan  pendukung prinsip  retroaktif tidak  tepat  dan memiliki  kelemahan.  Pada  kasus qadzaf ,  para  ulama  masih berbeda pendapat apakah hadîts al-ifk yang menimpa „Âisyah r.a. terjadi setelah atau sebelum turun ayat qadzaf . Jika kasus terjadi sebelum  turun  ayat,  perlu  pula  dipahami  bahwa  tindak  pidana qadzaf yang  menimpa  „Âisyah  r.a.  sifatnya  berulang-ulang  dan berkelanjutan.  Perbuatan  itu  terus  dilakukan  pelakunya  sejak sebelum turun ayat hingga turun ayat. Perbuatan yang dihukum dengan hukum baru adalah perbuatan terakhir yang terjadi ketika ayat  telah  turun.  Dengan  demikian,  sebenarnya  tidak  terjadi pemberlakuan surut hukum baru. Berdasarkan  analisis tersebut, Bahnasî  secara  tegas  menolak  berbagai  pengecualian  dari  asas larangan  berlaku  surut  ( nonretroaktif / ‘adam  al-raj‘î ).  Menurut Bahnasî,  kaidah ‘adam al-raj‘î bersifat mutlak dan tidak memiliki pengecualian apa pun. 30
Menurut  penulis,  penyimpangan  dari  asas  legalitas  (prinsip nonretroaktif / ‘adam  al-raj‘î )  dapat  diterima  asal  memiliki  alasan yang  kuat.  Penyimpangan  dari  asas  hukum  umum  biasa  terjadi
28 Al-Thabarî, Tafsîr al-Thabarî , Juz XII (Beirût: Dâr al-Fikr, 1405), 76; al- Qurthubî, Tafsîr al-Qurthubî , Juz  X  (Kairo: Dâr  al-Sya„b, 1372),  172,  „Alî  al- Shâbûnî, Rawâi’ al-Bayân ,  Juz  II  (Beirût:  Dâr  al-Fikr,  tt),  57-8,  dan  Abî  al- Hasan  „Âlî  bin  Ahmad  al-Wâhidî  al-Naysâbûrî, Asbâb  al-Nuzûl (Kairo: Maktabah wa Mathba‟ah al-Manâr, 1388 H/ 1968 M), 182-5.
29 „Awdah, al-Tasyrî‘ ..., 266-7.
30 Bahansî, al-‘Uqûbah... , 45-7.
75
sesuai  adagium there  is  no  rule  without  exception .  Alasan penyimpangan yang bisa diterima adalah jika  hukum baru lebih menguntungkan  terdakwa  karena  ada  dalil-dalil  yang  kuat sebagaimana  telah  dijelaskan.  Pengecualian  seperti  ini  telah diterima  secara  luas  di  berbagai  sistem  hukum  sebagaimana termuat di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP Indonesia, “Apabila ada perubahan  perundang-undangan  sesudah  perbuatan  itu  terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa” 31 dan pasal 15 ayat (1) Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik  (ICCPR)  PBB,  “…apabila  sesudah  pelanggaran  itu dilakukan,  dikeluarkan  ketentuan  undang-undang  yang mengenakan hukuman yang lebih ringan, maka pelanggar harus mendapatkan  manfaat  dari  hal  demikian.”  Pengecualian  kedua, pada  kasus  berbahaya  dan  berdampak  negatif  luas  tidak  dapat disetujui  dengan  alasan    (1)  dalil-dalil  yang  dikemukakan memiliki  kelemahan  dan  masih  diperdebatkan  para  ulama sebagaimana dikemukakan oleh Bahnasî; (2) contoh kasus yang dijadikan  argumentasi  terjadi  dalam  konteks  pembinaan  awal hukum  Islam;  faktor  keterkaitan  antara  ayat  yang  turun  (atau hadis)  dengan  peristiwa  aktual  yang  terjadi  merupakan  sesuatu yang  dipertimbangkan  agar  ajaran  Islam  lebih  relevan  dan mudah dipahami.

## Catatan Akhir
Minimal  ada  dua  alasan  penerapan  prinsip  retroaktif  pada Undang-Undang  Nomor  26,  Tahun  2000,  tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertama , penegakan keadilan menjadi tujuan utama  setiap  hukum.  Jika  pelanggaran  HAM  tidak  dituntut dengan  alasan  hukum  belum  mengaturnya  atau  diterapkan hukum lama yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal itu bertentangan dengan penegakan keadilan itu sendiri. Impunity dan penerapan hukuman dirasakan lebih tidak adil dibandingkan dengan  tidak  menerapkan  asas  legalitas. Kedua ,  pelanggaran HAM  berat  adalah  kejahatan  luar  biasa  yang  mengguncang perasaan kemanusiaan secara mendalam ( deeply sock the conscience of humanity ),  serta  mengancam  perdamaian  dan  keamanan
31 Sugandhi, K. U. H. P ..., 5.
internasional.  Penyelesaian  kasus  luar  biasa  sering  memerlukan pananganan  khusus  yang  berbeda  dari  kasus  kriminal  biasa. Hukum  internasional  sudah  menerima  penerapan  retroaktif sebagai  prinsip  yurisdiksi  universal  dalam  memerangi  dan menghapuskan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dalam  pandangan  hukum  Islam,  setiap  ketentuan  hukum tunduk kepada  asas legalitas yang membatasi jangkauan hukum hanya untuk masa datang, tidak berlaku surut ke masa lampau ( lâ raj‘iyyah  fî  tasyrî‘  al-Islâmî ).  Prinsip  ini  telah  disepakati  para  ahli fiqh.  Pengecualian  dari  prinsip nonretroaktif ,  menurut  mayoritas ulama,  hanya  dapat  dilakukan  jika  hukum  baru  lebih menguntungkan terdakwa. Dalam konteks itu, penerapan hukum baru  lebih  adil  dan  manusiawi  tanpa  merugikan  pencapaian tujuan hukum.
Penerapan  hukum  baru  terhadap  kasus  kejahatan  genosida ( genocide )  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crimes  againts humanity )  sebagaimana  dimaksud  pasal  43  Undang-Undang Nomor 26, Tahun 2000, tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mengandung alasan yang menguntungkan terdakwa, justru lebih  memberatkan  terdakwa.  Misalnya,  tindak  pidana pembunuhan yang dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematik  yang  diketahuinya  ditujukan  secara  langsung  kepada penduduk sipil (pasal 8 huruf a) disediakan sanksi pidana berupa pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling  lama  25  (dua  puluh  lima)  tahun  dan  paling  singkat  10 (sepuluh)  tahun  (pasal  36).  Sanksi  hukum  ini  jelas  lebih  berat dibanding  jika  kasus  itu  diselesaikan  berdasarkan  ketentuan KUHP.  Sanksi  pidana  paling  tinggi  bagi  kejahatan  terhadap nyawa  orang  pada  KUHP  adalah  pidana  mati  atau  penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun, yakni bagi pembunuhan sengaja yang direncanakan (pasal 340  KUHP).  Meskipun  keduanya  menyediakan  hukuman  mati dan penjara seumur hidup, Undang-Undang Nomor 26, Tahun 2000,  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  menyediakan hukuman yang lebih berat dalam hal pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan hukuman minimal paling singkat 10  (sepuluh)  tahun  penjara.  Jika  ketentuan  sanksi  pidana  di
77
dalam  undang-undang  tersebut  diberlakukan  surut  terhadap kasus-kasus masa lampau jelas akan merugikan terdakwa.
Sebagian kecil ahli fiqh memang membolehkan pengecualian prinsip nonretroaktif pada  kasus-kasus  yang  berbahaya  dan menimbulkan  akibat  negatif  yang  luas  bagi  masyarakat.  Jika pendapat  minoritas  ini  diikuti,  bisa  saja prinsip  retroaktif dibenarkan untuk diterapkan terhadap pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, pendapat minoritas ini banyak dikritik para ahli karena tidak  didasarkan  kepada  dalil-dalil  yang  kuat.  Pendapat  terkuat dan mayoritas ulama fiqh adalah tidak membolehkan penerapan prinsip  retroaktif  pada  kasus-kasus  yang  berbahaya  dan berdampak  negatif  luas  bagi  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan prinsip  retroaktif pada  kasus pelanggaran  HAM  berat  tidak  dibolehkan  menurut  mayoritas ulama  yang  didukung  oleh  argumentasi  yang  kuat,  sedangkan pendapat  yang  membolehkan  hanya  dianut  oleh  minoritas ulama, tidak didukung argumentasi yang kuat, dan tidak sejalan dengan mainstream pemikiran  fiqh  yang  berkembang. Wa al-Lâh a`lam bi al-shawâb .●
Daftar Pustaka
„Abd  al-Mâlik  Ibn  Hisyâm, al-Sîrah  al-Nabawiyyah ,  Juz.  IV-V, Tahqîq oleh Thâhâ „Abd al-Raûf Sa„îd (Beirût: Dâr al-Jail, 1411).
„Abd  al-Qâdir  „Awdah, al-Tasyrî’  al-Jinâ`î  al-Islâmî:  Muqâranah  bi al-Qânûn al-Wadl’î (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1992).
„Alî  Ahmad  al-Nadwî, al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah (Damsyiq:  Dâr  al- Qalam, 1414 H/1994 M).
„Alî al-Shâbûnî, Rawâi’ al-Bayân , Juz II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.). “Elsam  dan  YLBHI  Tuntut  Pengadilan  HAM  Aceh  Berlaku Surut”, http://hukumonline.com , diakses tanggal 26 Agustus 2005.
“Kontras:  Pelanggaran  HAM  di  Aceh  Berlaku  Surut”, Tempo Interaktif , Kamis 18 Agustus 2005. “Panglima  TNI:  Pelanggaran  HAM  di  Aceh  Jangan  Berlaku
Surut”, Tempo Interaktif , Kamis 19 Agustus 2005.
Ulumuna , Volume XIII Nomor 1 Juni 2009
“Prokontra Asas Retroaktif dalam  Hukum Pidana: Pertarungan Para  Ahli”, http://hukumonline.com ,  diakses  tanggal  16 Januari 2005.
Abû al-Hasan „Âlî bin Ahmad al-Naisâbûrî Al-Wâhidî, Asbâb al- Nuzûl (Kairo:  Maktabah  wa  Mathba‟ah  al-Manâr,  1388 H/ 1968 M).
Abû  al-Hasan  „Alî  bin  Muhammad  al-Âmidî, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm , Juz I, Tahqîq oleh Sayyid al-Jamîlî (Beirut: Dâr al-Kitâb al-„Arabî, 1404 H).
Abû  al-Husain  al-Qusyairî  Al-Naisabûrî  Muslim  bin  al-Hajjâj,
Shahîh  Muslim ,  Tahqîq  oleh  Muhammad  Fu„âd  „Abd  al- Bâqî (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, t.t.). Ahmad Fathî Bahansî, al-‘Uqûbah fi al-Fiqh al-Islâmî (Beirût: Dâr al-Syurûq, 1403/1983).
___________, al-Siyâsah  al-Jinâ’iyyah  fî  al-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah (Kairo: Maktabah Dâr al-„Urûbah, 1357 H/1965 M).
Ahmad  Hanafi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam (Jakarta:  Bulan Bintang, 1967).
Ahmad  ibn  Hanbal, Musnad  Ahmad  bin  Hanbal (Mesir: Muassasah Qurthubah, t.t.).
Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum  Pidana (Jakarta:  PT  Rineka Cipta, 1991).
Djoko  Soegianto,  “Usaha  untuk  Mengenal  Pengadilan  HAM”,
Makalah  pada  Pelatihan  HAM  bagi  Calon  Hakim  dan Hakim  Ad  Hoc,  dilaksanakan    oleh  Departemen Kehakiman  dan  HAM  R.I.,  di  Jakarta  tanggal  4-10 Nopember 2001.
E.  Y.  Kanter  dan  S.  R.  Sianturi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di Indonesia dan Penerapannya (Jakarta: Storia Grafika, 2002).
Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Logos Wacana Ilmu, 1997).
Hendry  Paolucci, Beccaria-On Crime and Punishment (Eagle  Wood Clifts: Prentice-Hall, 1963).
Ismâîl ibn „Umar al-Damsyiqî Abu al-Fidâ„ Ibn Katsîr, Tafsîr Ibn Katsîr (Beirût: Dâr al-Fikr, 1401 H).
Kompas , Sabtu 30 Maret 2002.
M.  Quraish  Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran , Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
79
Mausû‘ah al-Hadîts al-Syarîf ,  CD  ROM,  Global  Islamic  Software Company, 1991-1997. Muhammad  Abû  Zahrah, Al-Jarîmah  wa  al-‘Uqûbah  fî  Fiqh  al- Islâmî (Mesir: Dâr al-Fikr al-‟Arabî, t.t.). ___________, Ushûl al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Fikr al-„Arabî, 1966). Muhammad  bin  „Îsya  Abû  „Îsa  Al-Tirmidzî, Sunan al-Tirmidzî , Tahqîq  oleh:  Ahmad  Muhammad  Syâkir,  dkk  (Beirût: Dâr al-Ihyâ` al-Turâts al-„Arabî, t.t.).
Muhammad  bin  Ahmad  Abû  „Abdillâh  al-Qurthubî, Tafsîr  al- Qurthubî , Juz X (Kairo: Dâr al-Sya„ab, 1372).
Muhammad  bin  Ismâ‟îl  Abû  „Abdillâh  al-Bukhârî, Shahîh  al- Bukhârî , (Beirût: Dâr Ibn Katsîr, 1408/1987).
Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Khâlid Al-Thabarî, Tafsîr al-
Thabarî (Beirût: Dâr al-Fikr, 1405). Muhammad  Salîm  al-`Awwa,  “The  Basis  Islamic  Penal Legislation”,  dalam The Islamic Criminal Justice System ,  ed. M.  Cherif  Bassiouni  (London  –  Rome  –  New  York: Oceana Publications, 1982).
Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan Hukum Islam (Bandung: al-Maârif, 1993).
___________,  “Kejahatan  terhadap  Kemanusiaan”,  Makalah pada  Pelatihan  HAM  bagi  Hakim  dan  Hakim  Ad  Hoc, dilaksanakan  oleh  Departemen  Kehakiman  dan  HAM R.I. di Jakarta tanggal 7 Nopember 2001.
___________, Prospek  Pengaturan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia ,  Makalah  pada  Seminar  Nasional Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia,  dilaksanakan    oleh  Direktorat  Jenderal Hukum  dan  Perundang-undangan  Departemen  Hukum dan  Perundang-undangan  R.I.  di  Jakarta,  tanggal  16 Februari 2000.
Muladi, “Asas Legalitas (Principle of Legality) dalam Kaitannya dengan  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia”,  Makalah  pada Seminar  Nasional  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia,  dilaksanakan    oleh Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perundang-undangan Departemen  Hukum  dan  Perundang-undangan  R.I.  di Jakarta, tanggal 16 Februari 2000.
Nagaty  Sanad, The  Theory  of  Crime  and  Criminal  Responsibility  in Islamic  Law:  Sharia (Chicago:  Office  of  International Criminal Justice, 1991).
Osman „Abd al-Malik Al-Saleh, “The Right of the Individual to Personal  Security  in  Islam”,  dalam The  Islamic  Criminal Justice  System ,  ed.  M.  Cherif  Bassiouni  (London-Rome- New York: Oceana Publications, 1982).
R.  Sugandhi, K.U.H.P  dengan  Penjelasannya (Surabaya:  Usaha Nasional, 1981).
Romli Atmasasmita, “Penerapan Hukum Pidana dan Asas Non-
Retroaktif dalam Pemberantasan Korupsi”,
http://www.transparansi.or.id , diakses tanggal 2 April 2005. Sulaymân bin al-Asy‟ats al-Sijistânî al-Azadî Abû Dâwud, Sunan Abî Dâwud , Tahqîq oleh Muhammad Muhyî al-Dîn „Abd al-Hamîd (Beirût: Dâr al-Fikr, tt.).
Taymour Kamel, “The Principle of Legality and Its Aplication in Islamic Criminal Justice”, dalam The Islamic Criminal Justice System ,  ed.  M.  Cherif  Bassiouni  (London-Rome-New York: Oceana Publications, 1982).