## Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di  Daerah  Percontohan
RONI EKHA PUTERA 1 , TENGKU RIKA VALENTINA 2
1 Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Negara, 2 Program  Studi  Ilmu  Politik,  FISIP-Universitas  Andalas,  Padang e-mail: 1 roniekhaputera@fisip.unand.ac.id, 2 tengkurika@fisip.unand.ac.id
Abstract.    Since  its  launch,  electronic  national  ID  Card  has  raised  many  controver- sies.  But  aside  from  that,  this  program  is  running  without  any  doubt.    This  study  is focused  on  the  implementation  of  electronic  ID  Card  Program,  known  as  e-KTP,  in the  Southern  District  of  Padang,  West  Sumatera,  which  is  chosen  as  one  of  six  na- tional  pilot  project  of  those  program.  Data  shows  that  the  implementation  of  e-KTP is still  far from target expectation. After two years in running in the  making, e-KTP  in this  pilot  project  is  only  produced  7.401  ID  card,  meanwhile  the  target  is  26.000  ID card.    Such  poor  achievement  was  caused  by  several  obstacles,  such  as  communica- tion  problems,  lack  of  resources,  the-complex-but-rigidly  bureaucratic  structures,  and disposition  from  other  parties.
Keywords:    e-KTP,  program  evaluation,  Padang
Abstrak.    Sejak  diluncurkan,  e-KTP  nasional  telah  memunculkan  kontroversi.  Namun, program  yang  telah  dicanangkan  secara  nasional  ini  tetap  terlaksana.  Kajian  berikut memfokuskan  penelitiannya  pada  pelaksanaan  Program  e-KTP  Nasional  di  Padang Selatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot project e-KTP  nasional.  Data  memperlihatkan,  target  e-KTP  masih  jauh  dari  harapan.  Setelah dua  tahun  dilaksanakan,  e-KTP  hanya  berhasil  memproduksi  7.401  kartu,  sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di  antaranya  permasalahan  komunikasi,  kurangnya  sumberdaya,  struktur  birokratis yang  rumit  dan  kaku,  serta  penentangan  dari  pihak  lain.
Kata  Kunci:  e-KTP,  evaluasi  program,  Padang

## Pendahuluan
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini  sangatlah  memungkinkan  masyarakat  untuk bisa mengakses  informasi apa saja yang  mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak  ada  batasannya.  Dengan  terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem  pemerintahan  daerah  sekarang  ini  sudah mulai  diintegrasikan  dalam  suatu  teknologi  yang dapat  dikendalikan  dari  pusat  pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government ( e-government ) yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan e-government di  Indonesia,  dibidani  oleh  adanya  Instruksi Presiden  No.  3/2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional pengembangan e-government . Tidak  disangkal  lagi  bahwa  teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk me nunja ng  da lam   sistem  ope ra sio nal  dan
manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang  ini  oleh  Kementrian  Dalam  Negeri Republik Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dalam  melakukan  pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan pro- gram  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  atau disebut juga e -KTP. e-KTP adalah kartu penduduk elektronik  yaitu,  alat  teknologi  komunikasi  pada era modern ini yang sangat popular di seluruh dunia misalnya  di  negara-negara  di  Eropa  antara  lain Austria,  Belgia,  Estonia,  Italia,  Finlandia,  Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu China (http//www.padang.go.id diunduh tanggl 12 November 2011).
e-KTP merupakan  sistem  kependudukan terbaru  yang  sudah  diterapkan  oleh  pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No.
23   Tahun  2 00 6  te ntang  Administra si Kependudukan,  dimana  pada  pasal  101  huruf  a, undang-undang  tersebut  dijela skan  bahwa me me rintahka n  ke pa da   pem erinta h  untuk memberikan  NIK kepada  setiap penduduk  paling lambat tahun 2011. Selain itu, undang-undang  ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.
Impleme ntas i  progra m e -KTP  secara nasional  ini  sudah  diluncurkan  sejak  tahun  2009 dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pi- lot project e-KTP. Keenam Kabupaten/Kota tersebut adalah  Padang,  Makasar,  Yogyakarta,  Denpasar, Cirebon  dan  Bali.  Untuk    Kota  Padang  ditunjuk Kecamatan Padang Selatan. Dipilihnya Kecamatan Padang  Selatan  sebagai  lokasi  penelitian e -KTP ka re na   beberapa  alas an,  ya itu:  (1)  Data kependudukannya valid; (2) Tingginya kesadaran penduduk untuk memberikan data yang benar; dan (3) Operator yang dimiliki punya  etos kerja yang tinggi.  Program e -KTP  merupakan  program pemerintah  pusat  untuk  mewujudkan  data  base masyarakat  dengan  sistem  komputerisasi  dan online secara nasional.
Dalam  pelaksanaanya  di  berbagai  daerah pilot  project termasuk  Padang  Selatan  masih ditemukan beberapa kelemahan dalam penerapan KTP elektronik ini. Misalnya, tidak tampilnya tanda tangan  si  pemilik  di  permukaan  KTP  dan  belum dilakukannya  penyimpanan  rekaman  iris  mata  di chip e-KTP,  sehingga  masyarakat  yang  telah mendapatkan  e-KTP  dalam  proyek  percontohan harus mengulang lagi pembuatan e-KTP di Kantor Camat Padang Selatan.
De ngan dem ik ia n ya ng m enja di permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah, bagaimanakah  implementasi  program e- KTP  di daerah  percontohan  ( pilot  project )  (studi  di Kecamatan  Padang  Selatan,  Kota  Padang),  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi program  tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  Secara teoritis  adalah  ingin  mengkaji  lebih  lanjut implementasi  program e- KTP  pada  pemerintah Kecamatan Padang Selatan yang merupakan salah satu daerah percontohan pelaksanaan e-KTP secara nasional  (2)  Mengkaji  dan  menganalisis  faktor- faktor  yang memengaruhi  implementasi  program e- KTP pada pemerintah kota di Kecamatan Padang Selatan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode deskriptif  interpretatif . (Denzim  and  Lincoln,  1 99 4:  2 66 ).  Selain melakukan evaluasi, penelitian ini juga diharapkan bisa menjelaskan beberapa strategi dan kebijakan yang  terkait  dengan  implementasi  program  KTP Elektronik  ( e -KTP)  pada  Pemerintah  Kecamatan Padang  Selatan  sehingga  pelayanan  dapat
terwujud. Sedangkan sumber data ada dua yaitu Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui wawancara mendalam dengan responden dan dari hasil  pengamatan  yang  dilakukan  dilapangan terhadap fenomena-fenomena empiris yang terjadi berkaitan dengan implementasi program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan; Data sekunder, yaitu data  yang  diperoleh  yang  sudah  diolah,  seperti dokumen-dokumen tertulis dan studi kepustakaan dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan. Contohnya  keputusan  bupati,  peraturan  daerah serta data lain yang terdokumentasikan yang terkait dengan  pencapaian  maksud  dari  penelitian  yang dilakukan  ini.  Adapun  Teknik  Pengumpulan  Data dengan  cara wawancara mendalam  ( in depth  in- te rv ie w ),  dianta ra ny a  Ka si  P em erinta ha n Kecamatan Padang Selatan, Petugas Operator e - KTP,    Kabid  Infoduk  Capil,  Sekretaris  Lurah  Air Manis Kecamatan Padang Selatan, Lurah Rawang Kecamatan  Padang  Selatan,  Kasi  pemerintahan Kelurahan  Rawang,  Lurah  Air  Manis,  Kabid Telematika Diskominfo, dan Asistem Pemerintahan Pemko  Padang,  serta  warga  masyarakat  yang mengurus e -KTP.
Sedangkan  teknik  Analisis  data  analisis des kriptif  k ualitatif   yang  digunaka n  untuk menjelaskan  berbagai  hal  yang  terkait  dengan implementasi  program  KTP  Elektronik  ( e -KTP) pada  Pemerintah  Kecamatan  Padang  Selatan. Analisis  dilakukan  berdasarkan  pandangan- pandangan informan (emik) yang sudah divalidasi dengan  menggunakan  metode  triangulasi  data. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (emik) dan  interpretasi  peneliti (etic) terhadap  data lapangan tersebut.  Data-data yang sudah dianalisis tersebut  disusun  dalam  satuan-satuan  yang dikategorikan untuk lebih mudah di coding, serta mengadakan  pemeriksaan  keabsahan  data  yang selanjutnya dilengkapi dengan data analisis statistik deskriptif    guna  penulisan  laporan  (Miles  dan Huberman, 1992: 16).

## Implementasi Kebijakan Publik
Proses  implementasi  kebijakan  melihat ke se suaian  a ntara  progra m  ya ng  telah dire ncanak an denga n im plem enta siny a dila pa ngan.  Im plem enta siny a  ke bija ka n merupakan  proses  yang  krusial  dalam  kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan hal- hal mekanisme  penjabaran keputusan-keputusan politik  ke  dalam  prosedur-prosedur  rutin  lewat jalur  birokrasi,  melainkan  juga  menyangkut masalah  konflik,  keputusan  dan  siapa  yang memeroleh kebijaksanaan (Wahab,  1997: 59).
George C. Edward III (1980: 1) berpendapat bahwa, without effective  implementation the de- cision of policy makers will not be carried out suc-
cessfully .    Sementara  itu,  Donald  van  Mater  dan van Horn (1975: 463) menguraikan implementasi kebijakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  swasta  baik  secara  individu maupun  kelompok  yang  dimaksudkan  untuk mencapai  tujuan  sebagaimana  yang  dirumuskan dalam kebijakan. Di pihak lain Daniel A. Mazaman dan  Paul  A.  Sabatier  (1983:22)  mengemukakan ba hw a  im plem enta si  a da la h  pe la ks anaa n keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan pera dilan.  Secara  se derhana  implementasi kebijakan  itu  sendiri  dapat  diartikan  sebagai the translation of a policy statement into action (Coo- per,  1995:  185)  seperti  yang  juga  dikemukakan oleh Wibawa dkk (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan konkrit dalam rangka mencapai  tujuan.  Sementara  itu  implementasi kebijakan yang dimaksudkan Grindle (1980: 6-7).
“ in general task of implementation is establish a link that allows the goal of public policies to be real- ized as outcomes of governmental capacity……… thus can begin only when general goals has been specified, when action programmes have been de- signed, and when funds have been allocated for pursuit of the goals”.
Da ri  penda pa t  pa ra   a hli  ya ng  telah dikemukakan  tersebut,  dapat  ditarik  suatu ke simpulan,  ya ng  intinya   m em po sisika n implementasi kebijakan sebagai suatu pencapaian tujuan-tujuan  daripada  kegiatan-kegiatan  untuk kepentingan  masyarakat  banyak  (publik)  dengan melibatkan  berbagai  pihak  (masyarakat  dan swasta).  Dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan
tersebut, pihak pemerintah berposisi sebagai regu- lator.  Berkaitan  dengan  itu,  dalam  penelitian  ini peneliti  melihat  implementasi  program e -KTP merupakan  sebuah  kebijakan  yang  dibuat  oleh Negara,  dalam  rangka  memberikan  kemudahan bagi  warganya  dalam  mengurus  administrasi kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP).  Untuk itu dalam implementasi program e - KTP  ini  juga   dilihat  f ak to r- fa ktor  y ang mempengaruhi implementasi Kebijakan atau pro- gram  tersebut  dari  perspektif  teori    George  C. Edward III. Dipakai Teori ini karena model George C. Edward III cocok dengan karakteristik program, yang  merupakan program  e-KTP secara  nasional yang ditetapkan secara top down.

## Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Implementasi Kebijakan Publik
Mengacu  kepada  pendapat  George  C.  Ed- wa rd  I II   (19 80 :1 0)  a da   4   v aria be l  ya ng mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variabel yang  dimaksud  adalah:  (1)  komunikasi;  (2) sumber-sumber daya; (3) sikap, dan (4) birokratik. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi  komunikato r  kepada  komunikan. Informasi kebijakan perlu disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi  isu,  tujuan,  arah,  kelompok  sasaran kebijakan,  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat mempersiapkan  dengan  benar  apa  yang  harus dipersiapkan  dan  lakukan  untuk  melaksanakan kebijakan.  Agar  apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

## Gambar 1
Model yang Dikemukakan George C. Edward III
Sumber  daya juga merupakan  faktor yang penting  mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, keuangan, alat (gedung, peralatan, tanah, dan  suku  cadang  lain),  dan  informasi  dan ke we na ngan.  Se da ngka n  dispos is i  (s ik ap) me rupa ka n ke ma ua n, k einginan dan kecenderungan  para  pelaku  kebijakan  untuk melaksanakan  kebijakan  tadi  secara  sungguh- sungguh, sehingga tujuannya dapat terwujud. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah struktur birokasi, yang mencakup unsur-unsur  struktur  organisasi,  pembagian kewenangan,  hubungan  antar  instansi,  dan hubungan organisasi dengan organisasi luar.
Faktor  tujuan  dan  sasaran  komunikasi, sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi sebagaimana telah disebutkan akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.  Pendekatan  Edward  III  ini  melihat implementasi  program e -KTP  di  Kecamatan Padang  Selatan.  Secara  skematis  model  proses implementasi kebijakan publik  dapat dilihat pada gambar  1.

## KTP Elektronik (e-KTP) dalam Perwujudan Pemanfaatan Teknologi dan  Informasi
Dalam  rangka  memerangi  korupsi    pada penyelenggaraan pelayanan publik, beberapa ahli te la h  me na wa rk an  penggunaa n  Te knologi Informasi (IT) dalam bentuk Penerapan e-govern- ment bagi pelayanan birokrasi publik di Indonesia.
Untuk  itu,  transformasi  sukses  menuju e- government harus  dimulai  dengan  komitmen bersama pada transformasi kewirausahaan diantara para pembuat kebijakan termasuk DPRD, pemimpin IT  dan  praktisi,  serta  sponsor  eksekutif  untuk berbuat  lebih  transparan.  Lembaga-lembaga pemerintah  didorong  untuk  mengembangkan model-model  transaksi  dan  komunikasi  yang se pe nuhnya   m ema nf atka n  interne t,  untuk me ngurangi bia ya dan tra ns fo rm as i penyele nggaraan  pemerintahan  khusus nya pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi tatap muka yang menjadi sumber korupsi. Seperti disektor swasta, transformasi yang berhasil dalam e-government akan  sangat  mengandalkan  input pengguna,  yang  mendorong  penentuan  prioritas aplikasi  dan  arah  fitur-fitur  aplikasi.  Ini  berarti bahwa,  pemerintah  ditantang  untuk  bergerak diluar  praktek  konvensional  dari  pengembangan independensi, aplikasi-aplikasi yang berdiri sendiri dalam kerjasama yang tidak terkoordinasi menjadi satu komunitas nilai.
Tidak  disangkal  lagi  bahwa  teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menunjang sistem operasional dan manajerial dari berbagai  kegiatan  institusi,  yang  di  dalamnya
ke gia tan  pe merintahan  me nye lengga rak an pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan masyarakat  adalah  dengan  penerapan e-govern- ment. Adapun  Salah  satu bentuk  dari  penerapan e-government adalah  dengan  implementasi  pro- gram e -KTP. Dasar hukum penerapan e-KTP adalah Undang-Undang  No  23  tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan. Di mana dalam pasal 101 huruf a. disebutkan: memerintahkan  kepada pemerintah  untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat  tahun 2011.   Di  dukung oleh  Peraturan  Presiden  RI  No.  26  Tahun  2009 tentang  Penerapan  KTP  berbasis  NIK  secara Nasional. Inilah payung hukum implementasi pro- gram   e -K TP   s ecara  na sional.  Progra m  ini dilatarbelakangi  oleh  sistem  pembuatan  KTP konvensional  di  Indonesia  yang  memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini  disebabkan  belum  adanya  basis  data  terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh In- donesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi  KTP-nya.  Beberapa  diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: (1) Menghindari pajak; (2) Memudahkan pembuatan paspor yang tida k  da pa t  dibua t  di  s eluruh  ko ta ;  (3 ) Mengamankan  korupsi;  (4)  Menyembunyikan identitas  (misalnya  teroris).

## KTP Elektronik di Kota Padang
Program e -KTP  adalah  program  Nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri,   yang diterapkan oleh pemerintah daerah.  Yang  menjadi leading  sector di  daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi  dengan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, yang terkait dengan pro- gram e -KTP. Untuk kelancaran pelaksanaan program e - KTP secara Nasional, pada tahun 2009 pemerintah melakukan pilot  project penerapan  e-KTP  pada enam  kota  di  seluruh  Indonesia.  Salah  satu kecamatan yang menerapkan Implementasi pilot project program e-KTP adalah Kecamatan Padang Selatan. Proyek ini telah berjalan sejak awal tahun 2009,  namun sedikit  terhambat karena  bencana ge m pa   y a ng  m e la nda   K o ta   P a da ng  pa da september  2009,  sehingga  program  ini  ikut terhenti  sejenak  hingga  saat  penelitian  ini dilakukan. Dalam pelaksanaan pilot project e-KTP di  K ota   P a da ng,  P e m e rinta h  pus a t  te la h memberikan  kuota  sebanyak  26.000  wajib  KTP untuk   m em e ro le h  e -K TP.  Na m un,  s e tela h diimplementasikan, yang terealisasi hanya 7.401 wajib  KTP.

## Implementasi  Program  e-KTP  di  Kota Padang
Untuk menganalisis implementasi  program e-KTP di Kota Padang, teori yang dijadikan rujukan adalah  teori  implementasi  kebijakan  George  C. Edward III. Dalam teori ini, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Bagaimana pe ngaruh  k ee mpat  f ak to r  te rs ebut  dalam implementasi  program  e-KTP  di  Kota  Padang dijabarkan  sebagai  berikut.

## Komunikasi
Dalam melaksanakan program e-KTP, selaku leading sector Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  be rtanggung- ja wa b  pe nuh  da la m mengimplementasikan e-KTP. Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil    memainkan  peranan komunikasi  dengan  SKPD  agar  program  e-KTP dapat  diimplementasikan  dengan  baik.  Faktor komunikasi  menjadi  salah  satu  penentu  bagi terlaksananya e-KTP. Komunikasi berkaitan dengan kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  menyampaikan,  mensosialiasasikan  dan mengkoordinasikan  e-KTP.
Berkaitan dengan sosialisasi program e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama- sama  dengan  Kecamatan  Padang  Selatan  telah mela kukan  sosialisasi  k epada  m asyara kat. So sialisa si  dila kuka n  dengan  m engunda ng ma sy ara ka t  k e  kantor  cama t  untuk   dibe ri pe ngarahan  m enge na i  e- KTP.  M as ya ra ka t diundang secara bergantian untuk setiap kelurahan selama  beberapa  hari.  Pihak  kelurahan  diminta mengorganisir warganya  untuk  datang ke  kantor camat.  Petugas  dari  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dan  petugas  dari  Kecamatan Padang  Selatan  memberikan  penjelasan  kepada masyarakat mengenai tata-cara pengurusan e-KTP.
De ngan  a da ny a  so sialis as i  te rs ebut masyarakat menjadi paham terhadap program e- KTP,  sehingga  ketika  ingin  mengurus  e-KTP masyarakat  tahu  apa  hak  dan  kewajiban  yang harus dipenuhinya.  Selama ini masyarakat hanya mengetahui tata cara pengurusan KTP manual.
Di  sisi  lain,  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan  Pemerintah  Kota  Padang  ini  tidak melibatkan  media  masa  secara  langsung.  Dalam konteks  implementasi  program  e-KTP,  media massa  hanya  terlibat  meliput  berita-berita mengenai  sosialisasi  dan  proses  pelaksanaan pengurusan  e-KTP  yang  dilakukan  di  Kecamatan Padang  Selatan.  Sementara  itu,  iklan-iklan  tidak disebar oleh Pemerintah Kota Padang melalui koran dan  televisi  lokal,  sehingga  banyak  masyarakat yang  tidak  tahu  program  e-KTP.  Sesungguhnya apabila  kerjasama  bisa  dijalin  oleh  Pemerintah Kota  Padang  dengan  media  massa,  pemerintah
dapat mengefektifkan sosialisasi  program e-KTP.
Selain  sosialisasi,  komunikasi  program  e- KTP juga dilakukan dengan koordinasi. Adapun jalur koordinasi  yang  harus  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melalui Asisten  Pemerintahan,  Bagian  Hukum,  Bappeda, Kecamatan Padang Selatan, Inspektorat dan Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset.  Sebagaimana progra m- progra m  la inny a  ya ng  perna h dila ks ana ka n  di  Pe merinta h  K ota  P adang, koordinasi dalam pelaksanaan e-KTP dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi antar SKPD.
Dari hasil triangulasi data diketahui bahwa koordinasi  antar SKPD  belum berjalan  maksimal. Salah satu contoh adalah, koordinasi antara Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (Bappeda), serta Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang belum  berjalan  maksimal.  Hal  ini  terjadi  karena Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil selaku leading  sector implementasi  program  e-KTP me ra sa   tidak   harus   berko ordina si  dan berkonsultasi dengan SKPD lain karena tidak ada aturan  yang  mengatur  itu.    Bappeda  sebagai institusi perencana pembangunan di daerah harus dilibatkan  dalam  setiap  kegiatan  yang  berkaitan de ngan  pem ba ngunan  dan  a dm inis tras i pemerintahan.  Keterlibatan  Bappeda  dalam perencanaan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD terkait  dengan  sistem  perencanaan  anggaran. Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masing- masing SKPD harus mengkonsultasikannya dengan Bappeda  karena  Bappeda  yang  melakukan estimasi  angga ran  ya ng  dibutuhkan  untuk melaksanakan  program  tersebut.
Fakta  membuktikan  lemahnya  koordinasi antar  SK PD  ada lah  Dinas  Kom unikas i  dan Informatika  tidak  dilibatkan  secara  institusional (k elem ba ga an).  P adahal  pro gram   e -K TP merupakan  salah  satu  program  yang  berkaitan dengan teknologi informasi yang seharusnya juga melibatkan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika sebagai  unit  organisasi  yang  bertugas  mengurus teknologi  informasi  di  Pemerintah  Kota  Padang. Es ens i  ke terlibata n  Dinas   Ko munikas i  dan Informatika  adalah  untuk  memperkuat  kapasitas Pemerintah  Kota  Padang  di  bidang  IT,  karena melalui program e-KTP diharapkan adanya proses alih teknologi ke daerah.

## Sumber Daya
Ketersediaan  sumber  daya  yang  memadai menjadi  salah  satu  syarat  bagi  keberhasilan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  yang dimaksud  di  sini,  dapat  berupa  sumber  daya manusia,  peralatan  dan  keuangan.  Sumber  daya menjadi mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah program.  Sumber  daya  menjadi  energi  bagi
terlaksananya suatu program. Tanpa sumber daya ya ng  me ncukupi,  mustahil  pro gra m  dapat dilaksanakan dengan baik.
Implementasi  program  e-KTP  di  Kota Padang  dilengkapi  dengan  penyediaan  sumber daya.  Pemerintah  Kota  Padang  dan  Kecamatan Padang  Selatan  memersiapkan  dengan  matang se ga la   s es ua tu  y ang  dipe rluk an  untuk mengimplementasikan e-KTP. Kecamatan Padang Selatan memiliki  keseriusan untuk  melaksanakan program  ini.  Keseriusan  itu  bisa  dilihat  dari kemauan  untuk  menyediakan  sumber  daya manusia  dan  tempat  yang  memadai  untuk mendukung pelaksanaan program e-KTP.
Kecamatan Padang Selatan memersiapkan 8 orang tenaga operator e-KTP. Operator bertugas mengentri  data,  mengambil  foto,  sidik  jari  dan tanda tangan wajib KTP. Tenaga operator tersebut diangkat berdasarkan Surat Dinas Camat Padang Selatan  No .  470288/CPS/VII/20 11  tentang Pengiriman  Nama-nama  Operator  Pengambilan Photo, Sidik Jari dan Tanda Tangan Wajib KTP. Dari surat itu diketahui bahwa terdapat 8 orang petugas operator e-KTP di Kecamatan Padang Selatan. Dari 8  orang  tenaga  operator  tersebut,  7  orang merupakan  PNS  fungsional  umum  dan  1  orang tenaga  honorer.  Adapun  nama-nama  operator tersebut terlihat pada Tabel 1.

## Tabel  1 Daftar  Petugas Operator e-KTP Kecamatan Padang Selatan
No Nama Jabatan 1 Hari Zona Fungsional umum 2 Novrizal Aswandi Fungsional umum 3 Deri Kurnia Fungsional umum 4 Eko Periandi Fungsional umum 5 Wahyudi Fungsional umum 6 Said Bernadin Fungsional umum 7 Afriyaldi Fungsional umum 8 Mimi Honorer
Sumber:  Surat  Dinas  Camat  Padang  Selatan
No.  470288/CPS/VII/2011
Berdasarkan  kenyataan  dilapangan  bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam implementasi  program  e-KTP  di  Kota  Padang be lum  me ncuk upi  untuk  me la ya ni  s em ua masyarakat  yang  membutuhkan  e-KTP.  Di  mana kebutuhan  dalam  pelayanan  e-KTP  ini  minimal membutuhkan  10  tenaga  operator,  yaitu  dengan perkiraan 4 orang untuk entri data, 2 orang untuk pengambilan foto, 2 orang untuk  sidik jari dan 2 orang untuk tanda tangan.
Se me ntara  itu,  untuk   s um be r  da ya peralatan  yang  tersedia  di  Kecamatan  Padang
Selatan  masih  minim.  Sumber  daya  peralatan tersebut  terdiri  dari  komputer  yang  memiliki jaringan dan sistem e-KTP, mesin foto, mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda tangan. Selama ini mesin  yang  tersedia  untuk  masing-masing keperluan  hanya  satu  buah.  Hal  ini  jelas  tidak sebanding dengan beban atau jumlah masyarakat wajib KTP yang akan dilayani.
Minimnya  peralatan  yang  dimiliki  dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Padang Selatan  bisa  dimaklumi,  karena  program  ini merupakan proyek percontohan ( pilot project )  di mana  peralatan  disediakan  seluruhnya  oleh Kementerian  Dalam  Negeri.  Kementerian  Dalam Negeri  belum  siap  menyediakan  peralatan  yang mencukupi.  Selain  itu,  faktor  distribusi  peralatan juga menjadi kendala. Peralatan e-KTP kerap kali terlambat  didistribusikan  ke  daerah  sehingga daerah  mengalami  kekurangan  peralatan  untuk menjalankan  e-KTP.
Dari  sisi  anggaran, pilot  project program e-KTP di Kota Padang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk pilot project program  e-KTP,  Pemerintah  Kota  Padang memperoleh dana sebesar Rp 1,3 miliar. Dana ini dialokasikan  untuk  semua  proses  pembuatan  e- KTP. Setelah pilot project e-KTP selesai,  program lanjutannya  pada  tahun  2012  untuk  semua kabupaten/kota  di  Indonesia.  Untuk  2012, pemerintah tetap menganggarkan dana dari APBN, te ta pi  pem erinta h  da erah  dim inta   untuk menyediakan dana pendamping dari APBD.

## Disposisi
Da la m  me ngim plem enta sika n  suatu kebijakan, komitmen atau kemauan  menjadi faktor ya ng  tidak   bis a  diabaika n.  K eberha sila n implementasi  program  sangat  bergantung  pada komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen harus dimiliki oleh birokrasi pelaksana program dan masyarakat yang  menjadi  target  atau  sasaran  kebijakan. Komitmen  yang  kuat  dapat  menjadi  modal  bagi te rlak sa na ny a  ke bija ka n.  Denga n  adanya komitmen, berbagai masalah dalam implementasi kebijakan bisa dipecahkan karena setiap pelaksana progra m  be rpik ir  dan  bertindak   untuk mensukseskan  implementasi  kebijakan.
Pelaksana  (implementor)  e-KTP  memiliki komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e- KTP.  Komitmen  ini  muncul  dengan  sendirinya karena Kecamatan Padang Selatan sudah ditunjuk sebagai pilot  project e-KTP  di  Kota  Padang. Kecamatan  Padang  Selatan  harus  menunjukkan ke ma ua n  da n spirit ya ng  tinggi  da la m mengimplementasikan  e-KTP,  karena  menjadi kecamatan  terpilih  mendapat  kesempatan  untuk melaksanakan e-KTP. Hal ini menjadi kesempatan
dan  tantangan  bagi  Kecamatan  Padang  Selatan. Kecamatan  Padang  Selatan  harus  menjawab tantangan  tersebut  dengan  menunjukkan  kinerja dan prestasi yang gemilang.
Terpilihnya  Kota  Padang  sebagai  satu  dari enam kota di seluruh Indonesia untuk menjadi pi- lot project e-KTP merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kota Pa da ng  m em pe ro le h  ke pe rcay aa n  da ri Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota pelaksana pilot project program  e-KTP.
Dalam pelaksanaan program e-KTP, kendala yang  dihadapi  oleh  petugas  di  lapangan  adalah rendahnya kemauan masyarakat untuk datang ke kantor  camat  karena  alasan  ekonomi.  Selain  itu kondisi  ini  jadi  makin  sulit  karena  minimnya pe rs onel  k elurahan  dalam   m engo rganis ir masyarakat  wajib KTP yang ada di kelurahannya untuk  datang  ke  kantor  camat  serta  jarak  dari kelurahan ke kantor camat yang cukup jauh.  Jarak yang  cukup  jauh  antara  rumah  masyarakat  dan kantor  camat  mengurangi  antusiasme  warga datang ke kantor camat untuk mengurus e-KTP.
Permasalahan tersebut menjadi salah satu akibat  tidak  tercapainya  target  yang  telah ditetapkan. Dari  26.000 wajib  KTP yang  menjadi kuota,  yang  terealisasi  hanya  7.401  wajib  KTP  . Artinya, target yang dicapai oleh Kecamatan Padang Selatan  kurang  dari  30 persen.  Jumlah ini  masih kecil  jika  dibandingkan  dengan  target  yang dibebankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak tercapainya target yang telah ditentukan, memaksa
pemerintah  untuk  melanjutkan  kembali  sisa  tar- get yang belum terealisasi tersebut di tahun 2012.

## Birokrasi
Struktur birokrasi dalam implementasi pro- gram e-KTP dilakukan secara berjenjang. Di tingkat pusat,  Kementerian  Dalam  Negeri  bertanggung jawab  menginisiasi  program  e-KTP.  Di  Kota Padang,  instansi  yang  terlibat  adalah  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,    Asisten Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Badan  Kepegawaian  Daerah,  Bagian  Hukum, Kecamatan Padang Selatan dan seluruh kelurahan di  Kecamatan  Padang  Selatan.  Adapun  struktur birokrasi dan fungsinya dalam implementasi pro- gram e-KTP dapat dilihat pada Tabel 2.
Secara  umum, Kecamatan  Padang Selatan menjadi  ujung  tombak  implementasi  program  e- KTP.  Kecamatan  Padang  Selatan  bertanggung- jawab  melakukan  sosialisasi,  mengorganisir masyarakat, memverifikasi data,  mengentri data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan wajib KTP.  Se telah  sem ua  prose s  itu  dilak uka n, Kecamatan  Padang  Selatan  menunggu  hasil  jadi e-KTP  dari  Direktorat  Jenderal  Administrasi Kependudukan  Kementerian  Dalam  Negeri  yang akan diserahkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Padang.  Dengan  kata  lain, hasil  jadi  e-KTP  masih  dicetak  oleh  Kementerian Dalam Negeri, untuk kemudian didistribusikan ke

## Tabel  2 Struktur Birokrasi Implementasi Program e-KTP
No Nama Peranan atau Fungsi 1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
Kementerian  Dalam  Negeri  cq  Dirjen Administrasi  Kependudukan;
Walikota cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Asisten Pemerintahan
Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat
Bagian hukum
Kecamatan Padang Selatan
Seluruh Kelurahan di Kecamatan Padang Selatan
Pemegang  program dan  anggaran  implementasi e-KTP
Eksekutif  penanggung-jawab  implementasi  pro- gram e-KTP
Koordinasi implementasi program e-KTP
Perencana anggaran implementasi program e-KTP
Pemegang anggaran implementasi program e-KTP Penata personel dan tenaga operator e-KTP Pengawas implementasi program e-KTP Penasihat hukum implementasi program e-KTP
Pelaksana proses pembuatan e-KTP
Membantu kecamatan mengorganisir masyarakat untuk membuat e-KTP
daerah,  karena  peralatan  pencetak  hasil  jadi  e- KTP hanya ada di Kementerian Dalam Negeri.
Pe ncetak an  has il  jadi  e- KTP  ya ng dimonopoli  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri menimbulkan  ekses  negatif,  yaitu  keterlambatan dalam distribusi hasil jadi e-KTP kepada wajib KTP yang  telah  mengurus  e-KTP  di  daerah.  Struktur birokrasi  pencetakan  e-KTP  yang  masih  panjang menyebabkan inefisiensi waktu dalam pembuatan e-KTP  karena  terjadinya  keterlambatan  distribusi e-KTP.  Masyarakat  mengeluhkan  lamanya  proses pencetakan e-KTP, bahkan untuk mendapatkan e- KTP butuh waktu satu bulan terhitung sejak mereka melakukan  proses  akhir  pembuatan  e-KTP  di kecamatan.
Di samping itu, hubungan atau pembagian kewenangan antar SKPD dalam pelaksanaan pro- gram  e-KTP  juga  tidak  jelas.  Pemerintah  Kota Padang  tidak  mengatur  secara  baku  pembagian kewenangan antar SKPD dalam implementasi pro- gram e-KTP. Akibatnya, masing-masing SKPD tidak mengetahui  secara  jelas  tanggungjawab  dan kewenangannya dalam  implementasi program  e- KTP,  terutam a  ba gi  SKP D  di  lua r  Dina s Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kecamatan Padang Selatan.
Fakta  lain  yang  ditemukan  di  lapangan adalah tidak tersedianya Standard Operating Pro- cedure (SOP)  atau  petunjuk  pelaksanaan  dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) e-KTP, sehingga im plem ento r  di  lev el  baw ah  k es ulitan melaksanakan program ini. SOP diperlukan sebagai pedoman dan pengarah dalam pelaksanaan e-KTP. Melalui  SOP,  birokrasi  di  tingkat  bawah  memiliki panduan  baku  mengenai  pelaksanaan  e-KTP. Namun,  dalam  implementasi  e-KTP,  Departemen Dalam Negeri selaku penanggung-jawab kegiatan te rs ebut  tidak   m enye diak an  SOP   e -K TP. Departemen  Dalam  Negeri  hanya  memberikan ca ta ta n- ca ta ta n  pres enta si  k epada  Dina s Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Tidak  tersedianya SOP  pelaksanaan  e-KTP mengakibatkan sulitnya petugas menginterpretasi- kan proses pembuatan e-KTP. Salah satu persoalan yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan adalah tidak munculnya tanda-tangan wajib KTP di e-KTP yang sudah dicetak oleh Departemen Dalam Negeri.

## Simpulan  dan Saran
Secara umum, pilot project program e-KTP di Kota Padang belum berjalan dengan maksimal. Hal  ini  ditandai  dengan  tidak  tercapainya  target yang ditentukan yaitu sebanyak 26.000 wajib KTP. Di  samping  itu,  program  ini  juga  menghadapi berbagai masalah di antaranya masalah minimnya koordinasi  dengan  SKPD  lain,  tidak  tersedianya Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  (juklak  dan
juknis),  kurangnya  petugas  e-KTP  di  kecamatan dan di kelurahan, minimnya peralatan, kurangnya kesadaran  masyarakat,  panjangnya  struktur birokrasi  pelaksana  e-KTP  dan  tidak  jelasnya pe mbagia n  we we na ng  a ntar  SKP D  da la m mengimplementasikan  e-KTP.
Sementara  itu,  nilai  positif  yang  ditemui adalah  tingginya  kemauan  (disposisi)  aparat birokrasi pelaksana (implementor) eKTP, terutama implementor  di  tingkat  kecamatan.  Hal  ini  patut diapresiasi karena di tengah keterbatasan personel dan  peralatan,  petugas  kecamatan  mampu menjalankan  tugas  mengentri  dan  memverifikasi data, mengambil foto, sidik jari dan tanda tangan 7.401 wajib KTP dengan baik.
Program e-KTP akan dilanjutkan di seluruh
Indo ne sia  pa da   tahun  2 01 2.  B elajar  dari pengalaman yang terjadi dari implementasi e-KTP di  Kota  Padang,  ada  beberapa  hal  yang  harus dipenuhi  dan  diperbaiki oleh  Kementerian  Dalam Ne ge ri  dan  pem erinta h  da erah  dalam mengimplementasikan  program  eKTP:  (1)  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebaiknya memperkuat  koordinasi  dan  konsultasi  serta melibatkan  SKPD  lainnya  yang  terkait  dengan implementasi  e-KTP  secara  kelembagaan;  (2) Kementerian  Dalam  Negeri  harus  menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) atau petunjuk pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  (juklak  dan juknis). Di level bawah, SOP ini harus  dijabarkan lagi  dengan  peraturan  walikota  atau  Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ko ta   P adang  agar  m udah  dipaham i  oleh implementor;    (3)  Pemerintah  Kota  Padang seharusnya  menambah  petugas  pelaksana  di kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Kementerian Dalam  Negeri  hendaknya  menambah  peralatan komputer, alat foto, sidik jari dan mesin scan tanda tangan  wajib  KTP  sehingga  sebanding  dengan jumlah  w ajib  KTP  suatu  kecam atan;  (4 ) Be ke rjas am a  de ngan  m edia   m as sa   untuk mens osialisa sikan  program  e KTP  sehingga masyarakat  termotivasi  untuk  mengurus  e-KTP. Pemerintah  juga dapat mengoperasikan mobil  e- KTP keliling sehingga bisa menjangkau masyarakat yang  berada  jauh  dari  pusat  kecamatan;  (5) Kementerian  Dalam  Negeri  sudah  seharusnya mendistribusikan  mesin  pencetakan  hasil  jadi  e- KTP  sehingga  kewenangan pencetakan  hasil  jadi e-KTP  berada  di  masing-masing  kecamatan. Dengan  demikian,  waktu  pencetakan  dapat diperpendek.

## Daftar Pustaka
Cooper,  P.  J,  (1995). Public  Administration  for Tw enty-f irst  C entury, Orlando   F lo rida : Harcourt Brace.
Denzim,  Norman  K.  and  Yvonna  S.  Lincoln  (ed),
(1994). Handbook of   Qualitative  Research , USA:  Sage  Publications.
Edward  III,  G.  C.  (1980). Implementing  Public Policy , Congressional  Querterly Press.
Grindles, M. S, (1980). Politics and Policy Imple- mentation  in  the  third  World ,  New  Jersey: Princenton University Press.
Hodge,  B.J, W.  P. Anthony, L. M.  Gales.   (2003). Organization  Theory:  A  strategic  approach . New Jersey: Prentice Hall.
Indiahono,  D.  (2009). Model  Kerjasama  Antar Kabupaten  Dalam  E-Government (Studi Im plem enta si  P enge lo la an  W eb  Site Barlingmascakeb.Com)  dalam Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, Visi Publik , Vol 6,  April –  September.
Indrajit.  R.  E.  (2002). Electronic  Government, Strategi  Pembangunan  dan  Pengembangan Sistem  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi Digit al, Andi Offset, Yogyakarta.
Keban,  Y.  T.,  (2008). Enam  Dimensi  Strategis Administrasi Publik , Yogyakarta: Gava Media, hal 60.
Mazmanian, D. A dan Sabatier, P. A, (1983). Imple- mentation and public policy, Scott, Foresman and Company, New Jersey, Chapter 1-2.
Meter, D.S, Van dan Horn, Carl E. Van (1975). “The Policy Implementation Process: A Conceptual
Framework” di dalam Administration dan So- ciety , Vol.6, No.4.
Miles,  M.  B.  And  M.  Huberman,  (1992). Analisis Data Kualitatif . (Tjmhn), Jakarta: UI Press.
Putera,  R.  E.  dan  T.  R.Valentina,  (2010).  Kajian Penerapan E-Government pada  Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi di Kabupaten Solok  dan  Kota  Padang)  dalam Jurnal  Spirit Publik,  FISIP,  UNS (Surakarta),  Vol.  6  (2) Oktober,Tahun  2010  ISSN:  1970- 0489, Halaman: 71-90.
Said, M. M. (2008). E-Government dan Pelayanan Publik, dalam  Ahmad  Ainur  Rohman  dkk, 2008, Reformasi  Pelayanan  Publik, Program Sekolah  Demokrasi  dan  Averroes  Press, Malang.
Samodra,W. dkk, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik ,
Jakarta: PT.  Raja Grafindo  Persada.
Setyowati,  E.  (2010).  Efektifitas  Pemanfaatan  E- Government Oleh Pemerintah Daerah, dalam Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara ,  Visi  Publik, Vol 6, No. 2 Oktober 2009-Maret 2010
Wahab,S. A. (1997). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi  ke  Implementasi  Kebijaksanaan Negara , Jakarta:  Bumi Aksara

## Website
www.padang.go.id diakses tanggal 12 November 2011, jam 20.05

## Formulir Berlangganan MIMBAR
Saya ingin berlangganan untuk  (lingkari yang diperlukan):
Edisi sekarang dan sebelumnya Jumlah eksemplar  Volume XXV Nomor 2 - 2009 ……… eksemplar.  Volume XXVI Nomor 1 - 2010 ……… eksemplar.  Volume XXVI Nomor 2 - 2010 ……… eksemplar.`  Volume XXVII Nomor 1 - 2011 ……… eksemplar.  Volume XXVII Nomor 2 - 2011 ……… eksemplar.  Volume XXVIII Nomor 1 - 2012 ……… eksemplar.  Volume XXVII I Nomor 2 - 2012 ……… eksemplar. Edisi selanjutnya Jumlah eksemplar  Selama satu tahun ……… eksemplar  Selama dua tahun ……… eksemplar  Selama tiga tahun ……… eksemplar Pembayaran dilakukan melalui : (lingkari salah satu)
 Transfer  (Fotokopi bukti transfer dilampirkan bersama Formulir ini) Rekening  : Bank BRI Syariah No. 1002945726. Atas nama : Yuliani qq Dikdik M.Sodik.
 Wesel  Pos
Tanggal pengiriman uang   ..………………………………………….

## Data Pelanggan
Nama : ………………………………………………………………...................................... Alamat : ………………………………………………………………...................................... : ………………………………………………………………...................................... Telp/HP /faks : ………………………………………………………………...................................... E-mail : ………………………………………………………………......................................

## Keterangan:
Harga langganan per eksemplar Rp 70.000,00  (sudah termasuk ongkos kirim). Jurnal M IMBA R terbit dua kali dalam setahun.
Bila telah diisi lengkap, mohon Formulir ini dimasukkan amplop beserta bukti pembayaran dan dikirimkan ke alamat Jurnal Sosial dan Pembangunan M IMBA R.. Jl. Tamansari No. 20   Bandung 40116,  Telp. (022) 4203368, Pes. 153, 154, 155 Faks. (022) 4263895.  surel: mimbar@unisba.ac.id atau mimbar.unisba@yahoo.com. Permohonan langganan dapat juga dilakukan via pos, e-mai l, atau telepon .