## Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
The Role of the Tourism Sector in Pelalawan Regency Tourism and Sport Department in the Development of the Bono Tourism Area
Hendry Andry * , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia Irwan Gesmi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial,  ekonomi dan budaya yang selalu berkaitan dengan pergerakan  masyarakat  ke  suatu  tempat  maupun  suatu  negara  di  luar  lingkungan  tempat  tinggal mereka. Industri pariwisata akan selalu dihadapkan dengan masalah sosial masyarakat tempatan dan perkembangan teknologi (Rasyidah, 2019 ). Sektor pariwisata merupakan salah satu mobilitas untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, sehingga program pengembangan sektor pariwisata diharapkan  bisa  diimplementasikan  secara  berkelanjutan  melalui  pengembangan  pariwisata kerakyatan  (Nalayani, 2016 ).  Potensi  pariwisata  di  Indonesia  sangatlah  besar,  hal  tersebut  dapat timbul  karena  masing-masing  wilayah  Indonesia  (dari  Sabang  hingga  Merauke),  memiliki keunikannya  tersendiri,  sehingga  sektor  pariwisata  Indonesia  dapat  memberi  manfaat  dan keuntungan bagi negara Indonesia itu sendiri (Aponno, 2020 ).
Banyak destinasi wisata Indonesia yang telah terkenal di kancah Internasional, sehingga tidak salah terdapat penelitian yang menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu sektor penyumbang penghasilan devisa negara yang penting setelah minyak dan tekstil (Pradana & Mahendra, 2021 ). Hal ini telah dipaparkan oleh PBB, Bank Dunia dan World Tourism , pariwisata merupakan suatu sektor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia terutama terkait berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan ekonomi (Paramita & Putra, 2020 ). Desa wisata merupakan suatu wilayah yang memiliki kearifan lokal yang dapat berupa budaya maupun potensi alam. Biasanya kearifan lokal tersebut dikelola oleh masyarakat tempatan sebagai daya tarik untuk para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk kepentingan sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat tempatan itu sendiri (Hermawan, 2016 ).  Upaya  mewujudkan  desa  wisata  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  alam  dan lingkungan  pada  desa  terkait  sejalan  dengan  adanya  pemerataan  pembangunan  serta  peningkatan ekonomi masyarakat tempatan diperlukan sebuah program pengembangan desa wisata dan kebijakan pengelolaan kepariwisataan (Ananda & Dirgahayu, 2021 ).

## ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This research aimed to determine the role of Tourism and Sports Department of Pelalawan Regency (specially tourism sector) in developing Bono as tourist attraction.  This  descriptive  analytical  research  used  both  primary  and secondary data sources with observation as data collection technique. The result  showed  the  role  of  Tourism  and  Sports  Department  of  Pelalawan Regency  (specially  tourism  sector)  in  developing  Bono  has  been implemented  optimally.  Out  of  four  indicators  (Regulator,  Dynamist, Facilitators  and  Catalysts),  Regulator  as  the  only  indicator  has  been  fully implemented. Meanwhile on Facilitator, it has been implemented, however there has many obstacles, such as lack of facilities and infrastructure. Thus, this  indicator  is  only  carried  out  under  certain  conditions.  Furthermore, Kampung  Bono  and Pantai  Ogis  are  given  less  attention  and  underused  in creating the well-being of the local community, local and foreign tourists.
Received Revised Accepted Published 26/01/2024 08/03/2024 29/03/2024 01/04/2024

## KEYWORDS
Bono; tourism; attraction; tourism development.
*CORRESPONDENCE AUTHOR hendryandry@soc.uir.ac.id
DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8791
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
Pada era Tourism 4.0, penyebaran informasi terkait aktivitas wisata oleh generasi milenial di media sosial, menjadi salah satu hal penting yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sebuah objek  destinasi  wisata  daerah  menjadi  destinasi  wisata  kekinian  (Hakim, 2018 ).  Dalam mengembangkan pariwisata Indonesia, terdapat badan pemerintah pusat yang berperan penting yaitu Kementerian  Pariwisata.  Selain badan  pemerintah  pusat,  badan  pemerintah  di  tingkat  daerah  juga berperan penting dalam mengembangkan pariwisata di tingkat daerah. Badan pemerintah di tingkat daerah yang berperan penting dalam mengembangkan pariwisata adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan  Olahraga  (selanjutnya  disebut  Disparpora)  yang  berwenang  mengembangkan  pariwisata  di wilayah  hukum  masing-masing  setiap  daerah,  baik  ditingkat  kabupaten  maupun  ditingkat  kota. Adapun  yang  dimaksud  Disparpora  dalam  penelitian  ini  adalah  Bidang  Pariwisata  di  Disparpora Kabupaten Pelalawan.
Salah  satu  peran  umum  dari  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  yang  telah  diatur  pada Peraturan  Bupati  Pelalawan  No.60  Tahun  2021  adalah  mengelola,  membangun  hingga  melakukan pengembangan  kawasan  wisata  di  Kabupaten  Pelalawan.  Lebih  lanjut,  untuk  mewujudkan  peran tersebut  pihak  Disparpora  (khususnya  bidang  pariwisata)  membentuk  program  kerja  yang  sejalan dengan salah satu misi Kabupaten Pelalawan (salah satu misi yang dimaksud ialah mengembangkan kawasan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan budaya Melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya). Adapun program kerja yang dibentuk pihak Disparpora adalah melakukan peningkatan  daya  tarik  destinasi  wisata;  melaksanakan  pengelolaan  kawasan  strategis  pariwisata Kabupaten dan melakukan pemasaran wisata.
Kabupaten  Pelalawan merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Riau,  Indonesia.  Ibukota Kabupaten  Pelalawan  berada  di  kota  Pangkalan  Kerinci.  Kabupaten  Pelalawan  merupakan  hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Kampar (Asmara & Muslim, 2015 ). Adapun luas wilayahnya ialah sekitar 18.812,947 km 2 . Luas wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah yaitu seluas 11.605,97 km² (wilayah daratan) dan seluas dan seluas 7.207 km 2 (wilayah perairan). Melihat lokasi geografis tersebut, dapat diidentifikasi Kabupaten Pelalawan berada tepat di pantai Timur pulau Sumatera dan juga  portal  untuk  mengakses  wilayah  selatan  Provinsi  Riau.  Posisi  strategis  ini  merupakan  modal dasar  keunggulan  pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata  dengan  potensi  alam  serta  budaya yang  unik  dan  diikuti  adanya  lokasi  pariwisata  maupun  objek  wisata  yang  tidak  kalah  bagusnya dibandingkan dengan objek wisata daerah lain sehingga dapat menjadi tempat yang memiliki daya tarik  tersendiri  bagi  pengunjungnya.  Dengan  kata  lain,  apabila  dilihat  dari  sektor  pariwisata, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi berbagai objek wisata, yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata peninggalan sejarah.
Selanjutnya, berkaitan dengan wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pelalawan, terdapat salah satu Kawasan Objek Wisata Bono. Kawasan Objek Wisata Bono sendiri merupakan sebuah objek wisata yang terdiri dari sebuah Pantai (Pantai Ogis) dan Gelombang Bono itu sendiri (Kartika et al., 2016 ). Pantai Ogis adalah pantai berpasir putih yang cukup luas yang bisa difungsikan sebagai tempat balapan sepeda motor dan tempat bermain layangan saat menunggu gelombang Bono menghempas ke bibir pantai. Sedangkan Bono adalah gelombang sungai yang timbul pada Muara Sungai Kampar (di wilayah Kabupaten Pelalawan) dan bertemu dengan Muara Sungai Rokan (di wilayah Kabupaten Rokan Hilir).
Ketika  penulis  melakukan  wawancara  dengan  ibu  Puji  Triastuti  (Staf  Bagian  Pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan), ternyata program kerja (terkhusus pengelolaan kawasan strategis pariwisata,  dengan  mengembangkan  kawasan  wisata  terkait)  telah  diimplementasikan  sedemikian rupa sejak Tahun 2015, namun kurang maksimal. Hal tersebut dibuktikan hasil observasi penulis ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan. Ketika melakukan observasi ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan, penulis menemukan banyak bentuk fisik sarana prasarana (yang
tidak terawat, runtuh dan ditumbuhi tanaman liar). Apabila penulis identifikasi dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka diketahui sejak Tahun 2015 hingga 2019 di Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan telah terdapat dua buah menara pandang (yang pada saat penulis melakukan observasi, keadaan masing-masing menara pandang tersebut runtuh dan ditumbuhi semak belukar), satu  buah  pentas  seni  (yang  tidak  dirawat  dengan  baik  atau  terabaikan  keberadaannya),  dua  buah pembangunan  gazebo  yang  belum  rampung  hingga  saat  penelitian  ini  disusun  (Tahun  2023), sedikitnya ketersediaan toilet yang layak, runtuhnya toilet maupun tempat pemandian umum.
Sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2023, akses darat ke Pantai Ogis (yang juga termasuk Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan) sepanjang 1,5 km ditumbuhi tanaman liar. Dengan kata lain, akses darat yang harusnya difungsikan untuk menuju ke Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan  tidak  difasilitasi  secara  baik.  Menurut  Penulis  akses  yang  sulit  tersebut  membuat  para wisatawan yang ingin mengunjungi Kawasan Objek Wisata Bono menjadi malas untuk berlibur ke Kawasan Objek Wisata Bono. Hal ini seharusnya menjadi masalah penting untuk diselesaikan  dan ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  dalam  upaya  meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan mengumpulkan penghasilan daerah yang berasal dari sektor pariwisata.
Kemudian,  oleh  karena  Gelombang  Bono  untuk  kegiatan surfing di  Kawasan  Objek  Wisata Bono Kabupaten Pelalawan hanya terjadi sekitar bulan November dan Desember (karena merupakan fenomena  alam),  ketika  penulis  melakukan  observasi  pada  bulan  September  dan  Oktober  2023, Kawasan Objek Wisata Bono Kabupaten Pelalawan ti dak memberikan “suasana wisata” yang memang dibutuhkan oleh para wisatawan. Hal ini dibuktikan tidaknya adanya kegiatan “unik”, seperti tidak ada toko-toko cenderamata khas daerah tempatan, tidak ada acara pentas seni budaya masyarakat tempatan,  tidak  adanya  kegiatan tour  guide keliling  di  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  dan  lain sebagainya,  sehingga  memunculkan  rasa  kecewa  para  wisatawan  (khususnya  wisatawan mancanegara) ketika berwisata ke Kawasan Objek Wisata Bono pada waktu-waktu tertentu (ketika Gelombang Bono belum muncul).
Kemudian  untuk  dapat  menemukan novelty (kebaruan)  informasi  dalam  tulisan  ini  maka penulis  akan  memaparkan  beberapa  penelitian terdahulu  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  objek penelitian penulis saat ini, namun juga memiliki perbedaan tertentu yaitu sebagai berikut:
Penelitian Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti tentang “ Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia ” berfokus pada perwujudan pariwisata yang mengedepankan kebutuhan dasar umat Islam di destinasi wisata sesuai ketentuan syariah Islam (Destiana & Astuti, 2019 ). Hasil penelitian tersebut menyatakan  bahwa  telah  terdapat  beberapa  daerah  di  Indonesia,  yang  menyelenggarakan  wisata halal. Sementara itu, pengembangan penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia terdapat beberapa hambatan yaitu belum terbentuknya regulasi yang mengatur pengembangan pariwisata halal, masih adanya  produk  usaha  wisata  yang  belum  disertifikasi  halal  serta  kurangnya  advokasi  mengenai urgensi  sertifikasi halal dan pariwisata halal kepada masyarakat. Dan salah satu hal penting dalam upaya pengembangan pariwisata halal di Indonesia ialah dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kawasan objek wisata terkait.
Penelitian Shafira  Fatma  Chaerunissa  dan  Tri  Yuniningsih  berjudul  “ Analisis  Komponen Pengembangan  Pariwisata  Desa  Wisata  Wonopolo  Kota  Semarang ”  berfokus  pada  pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Wonopolo (Chaerunnisa & Yuniningsih, 2020 ). Adapun Desa Wisata Wonopolo merupakan sebuah desa yang berada di Kelurahan Wonopolo Kota Semarang. Desa tersebut  telah  ditetapkan  sebagai  Desa  Wisata  dengan  Surat  Keputusan  Walikota  Semarang  yang bernomor  556/407  Tahun  2012.  Penulis  penelitian  tersebut  menggunakan  enam  komponen pengembangan  pariwisata  yaitu Attraction,  Accessibility,  Amenities,  Accommodation,  Activity dan
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
Ancillary  Service untuk  mengetahui  pengembangan  pariwisata  berkelanjutan  di  Desa  Wisata Wonopolo  dan  seperti  apa  hambatannya.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonopolo belum optimal, masih ada yang perlu di perbaiki dari masing-masing komponen tersebut.
Penelitian Ertien Rining Nawangsari dan Leily Suci Rahmatin yang berjudul “ Opportunities and Challenges for Community-Based Tourism in Tamansari Village in the New Normal Era ”  membahas peluang dan tantangan pariwisata berbasis masyarakat, untuk dapat beradaptasi pada kehidupan baru ketika  dan  setelah  pandemi  Covid-19  melanda  dunia,  khususnya  pada  Desa  Wisata  Tamansari (Nawangsari & Rahmatin, 2021 ). Hasil penelitian tersebut adalah peluang partisipasi masyarakat atas pariwisata di Desa Wisata Tamansari dapat berupa tersedianya keanekaragaman atraksi wisata dalam satu  kawasan  pariwisata.  Adapun  tantangan  utama  dalam  pengembangan  pariwisata  berbasis masyarakat  ini  lebih  berfokus  kepada  tingkat  kepedulian  masyarakat  terkait  akan  kekonsistenan masyarakat tempatan maupun wisatawan dalam menjaga protokol kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam  kegiatan  pariwisata  di  era New  Normal (pasca  pandemi  Covid-19)  diharapkan  dapat mengadaptasi konsep CHSE ( Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability ). Konsep tersebut diharapkan mampu untuk memberikan kepercayaan wisatawan terhadap daya tarik wisata pada Desa Wisata Tamansari dalam upaya mengurangi dampak penularan wabah Covid-19. Namun, pengimplementasian  konsep  tersebut  masih  sangat  sulit  terwujud  apabila  pengusaha  UMKM  yang berada  pada  kawasan  wisata  Desa  Wisata  Tamansari  tersebut,  tidak  memiliki  kemampuan  dan keinginan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang diperlukan.
Elsa Syabillla Gianary, Asep Kadarisman dan Sri Soedewi menulis “ Perancangan Buku Ilustrasi sebagai Media untuk Memperkenalkan Batik Bono ” dan mendeskripsikan perancangan buku referensi dengan  ilustrasi  sebagai  media  untuk  memperkenalkan  Batik  Bono  guna  memberi  wawasan  dan meningkatkan apresiasi masyarakat, sehingga hasil akhir penelitian tersebut ialah mempublikasikan sebuah buku referensi sebagai acuan untuk memperkenalkan Batik Bono (Gianary et al., 2023 ).
Penelitian  Sri  Nurhayati  Qodriyatunyang  berjudul  “ Implementasi  Kebijakan  Pengembangan Pariwisata  Berkelanjutan  di  Karimunjawa ”  berfokus  pada  implementasi  kebijakan  terkait pengembangan  pariwisata  apakah  sudah  berkelanjutan  atau  belum  (Qodriyatun, 2018 ).  Penelitian tersebut  dilakukan  di  Karimunjawa  dan  ditinjau  dari  perspektif  pembentuk  kebijakan,  pelaksana kebijakan  dan  target  masyarakat  tempatan.  Hasil  penelitiannya  adalah  pengembangan  pariwisata yang diimplementasikan belum berbentuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Memang dapat  diidentifikasi  pada  aspek  ekonomi  pengembangan  pariwisata  di  wilayah  Karimunjawa  telah memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat tempatan, namun dalam berbagai aspek lainnya (seperti aspek sosial dan ekologis telah terjadi perubahan nilai serta kerusakan lingkungan), sehingga perwujudan  pengembangan  pariwisata  yang  berkelanjutan  belum  dilakukan  secara  optimal.  Oleh karena  itu,  penulis  penelitian  tersebut  menyarankan  perlu  adanya  suatu  perencanaan  yang terintegrasi  antara stakeholders dan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  pengembangan  pariwisata Karimunjawa.
Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena hal paling unik dan berharga di Kawasan Objek Wisata  Bono  ialah  adanya  ombak  maupun  Gelombang  Bono  itu  sendiri.  Adapun  Ombak  maupun Gelombang  Bono  juga  merupakan  fenomena  alam  yang  hanya  terjadi  pada  waktu  tertentu  saja, sehingga ketika ombak maupun Gelombang Bono tersebut tidak muncul (sedangkan para wisatawan tetap ingin berwisata ke Kawasan Objek Wisata Bono tersebut), maka secara alami Kawasan Objek Wisata Bono mengalami masa “hiatus” alias “tidak terlalu menarik” untuk tempat berwisata apabila tidak  dikelola,  tidak  dikembangkan  dan  tidak  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  masyarakat sedemikian  rupa.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam upaya mengembangkan Kawasan Objek Wisata
Bono  hingga  menjadi  destinasi  wisata  unggul  dan  ramah  dengan  masyarakat  tempatan  maupun wisatawan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau maupun ditingkat nasional dan internasional.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  analitis  (Mukhtar, 2013 ).  Penelitian  ini  memfokuskan kepada  pengumpulan  serta  pengidentifikasian  data  di  lapangan  yang  bertujuan  untuk  mengetahui peranan  bidang  pariwisata  di  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga  (Disparpora)  Kabupaten Pelalawan dalam pengembangan Objek Wisata Bono. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif  (digunakan  untuk  memahami  makna  yang  dialami  oleh  sejumlah  individu  dikarenakan timbulnya  masalah  sosial)  (Creswell  &  Creswell, 2018 ).  Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini bersumber dari data primer (merupakan data yang berasal dari informan penelitian ini yaitu Kepala Bidang  Pariwisata  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Pelalawan  beserta  Staf)  dan data sekunder (pengidentifikasian dokumen, berbagai arsip kebijakan, hingga laporan kegiatan yang diolah  dan  disajikan  untuk  menyusun  rencana  teknis  penelitian,  pengungkapan  objek  dan  lokus penelitian serta berbagai hal yang terkait dengan penggalian analisis objek penelitian).
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  observasi  (penulis  melakukan  pengamatan langsung  ke  lokasi  objek  penelitian  dalam  upaya  memperoleh  data  berdasarkan  perilaku  serta aktivitas masyarakat yang berada di sekitar dan/atau tepat di lokasi penelitian. Adapun secara spesifik jenis observasi yang penulis lakukan ialah observasi pasif yaitu dilakukan hanya untuk terlibat secara langsung terhadap proses pengamatan tanpa harus menekan partisipan atau informan); wawancara (penulis  melakukan face to face interview  dengan  partisipan  atau  informan  secara daring maupun luring ); pengumpulan dokumen (baik dalam bentuk hardcopy , seperti, koran, buku harian, makalah, laporan kantor terkait serta surat, maupun dalam bentuk softcopy seperti email dan file-file dokumen yang masih ada di dalam suatu perangkat elektronik); dan melalui bahan audio visual (berupa foto maupun video film terkait objek penelitian).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Kawasan Objek Wisata Bono
Seperti  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  merupakan  salah  satu destinasi  wisata  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Pelalawan.  Secara  geografis,  wilayah  Timur Kabupaten Pelalawan bertepatan dengan daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Karimun serta  wilayah  Baratnya  bersebelahan  dengan  wilayah  Kabupaten  Kampar,  Kota  Pekanbaru  dan Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara itu, wilayah Utaranya bertepatan dengan wilayah Kabupaten Kepulauan  Meranti  dan  Kabupaten  Siak.  Lebih  lanjut,  bagian  Selatan  Kabupaten  Pelalawan bersebelahan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Kemudian apabila dilihat struktur wilayah, Kabupaten Pelalawan terdiri dari dataran rendah (yang luasnya mencapai 93% dari total luas wilayah keseluruhan). Apabila dilihat secara fisik sebagian besar  wilayah  Kabupaten  Pelalawan  merupakan  daerah  konservasi  yang  pada  bagian  tertentu memiliki karakteristik  tanah  bersifat asam  dan  merupakan tanah organik, memiliki kelembaban dan  temperatur  udara  yang  agak  tinggi,  sehingga  air  tanahnya  merupakan  air  payau.  Kabupaten Pelalawan memiliki sumber daya alam yang potensial dan sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya dengan  melaksanakan  penyelenggaraan  kepariwisataan.  Salah  satu  destinasi  wisata  alam  yang terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu Kawasan Objek Wisata Bono.
Kawasan  Objek  Wisata  Bono  merupakan  sebuah  wilayah  destinasi  yang  terdiri  dari  sebuah Pantai (Pantai Ogis) dan Gelombang Bono itu sendiri (Yazid et al., 2022 ). Pantai Ogis adalah pantai
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
berpasir  putih  yang  cukup  luas  (Nurjana  et  al., 2017 )  dan  bisa  difungsikan  sebagai  tempat  balapan sepeda motor serta tempat bermain layangan saat menunggu Gelombang Bono menghempas ke bibir pantai. Sedangkan Bono adalah gelombang sungai yang berada di Kecamatan Teluk Meranti, tepatnya di  Kuala  Sungai  Kampar  di  Kabupaten  Pelalawan  dan  di  Kuala  Sungai  Rokan  di  Kabupaten  Rokan Hilir.
Dalam  kajian  lingkungan  mekanika  fluida  ( Environmental  Fluid  Mechanics ),  Bono  disebut Tidal atau bore / eagir / eager / eygre (Yuliarti & Saputra, 2015 ). Secara ilmiah, Gelombang Bono ( Bono Wave ) merupakan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari Hulu menuju muara (Hilir) (Yani et al., 2021 ). Air laut mengalir masuk dan bertemu dengan air Sungai Kampar sehingga terjadi gelombang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga menghasilkan suara seperti suara guntur dan  suara  angin  kencang.  Pada  musim  pasang  tinggi  (biasanya  terjadi  ketika  musim  hujan,  yaitu sekitar bulan November dan Desember) debit air Sungai Kampar cukup besar. Ketika musim tersebut datang maka Gelombang Sungai Kampar (yang membentang dari tepi sungai yang satu ke tepi sungai yang lain) bisa mencapai 4-6 meter. Gelombang tersebut dapat menutupi keseluruhan badan sungai. Hal ini merupakan salah satu peristiwa alam yang cukup langka dan jarang terjadi. Para wisatawan akan menyaksikan sebuah keajaiban alam yang menakjubkan berupa gelombang besar (yang layaknya ada di tengah laut), namun di Kawasan Objek Wisata Bono, gelombang tersebut dapat dinikmati di sebuah  sungai  air  tawar  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk surfing oleh  para  peselancar  lokal  maupun mancanegara.
Saat ini Kawasan Objek Wisata Bono merupakan salah satu ikon atau objek wisata andalan di Kabupaten  Pelalawan,  Provinsi  Riau  bahkan  nasional,  tapi  sampai  saat  ini  belum  ada  peningkatan yang maksimal dari aspek pembangunan dan pengembangan yang bisa membuat wisatawan tertarik dan merasakan kenyamanan dalam proses perjalanan pariwisatanya untuk menikmati Kawasan Objek Wisata Bono tersebut. Untuk mengetahui kondisi lebih lanjut terkait Kawasan Objek Wisata Bono, berikut  beberapa  dokumentasi  yang  penulis  perolehi  ketika  melakukan  observasi  langsung  ke Kawasan Objek Wisata Bono.
Gambar 1. Kondisi Pantai Ogis (Kawasan Objek Wisata Bono) sebelum kedatangan Ombak/Gelombang Bono Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023
Gambar 2. Kondisi Pantai Ogis (di Kawasan Objek Wisata Bono), ketika Ombak Bono muncul
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023
Gambar 3. Posisi Wisatawan Cilik yang sedang menikmati suasana Sunset dan Ombak Bono di Kawasan Objek Wisata Bono
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023
Gambar 4. Kondisi salah satu sarana prasarana (permainan anak-anak) di Kawasan Objek Wisata Bono yang tidak terurus dengan baik
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono

## Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  merupakan  salah  satu  perangkat  daerah  Pemerintah  Kabupaten Pelalawan,  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  60  Tahun  2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian Tugas Pokok Disparpora Kabupaten Pelalawan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 112 Tahun 2021  Tentang  Kedudukan,  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten  Pelalawan.  Pada  peraturan  tersebut  terdapat  beberapa  program  terkait  pengembangan pariwisata  Kabupaten  Pelalawan  di  antaranya,  program  peningkatan  daya  tarik  destinasi  wisata, program pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten dan program pemasaran wisata.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Disparpora didukung oleh beberapa sumber daya manusia atau pegawai. Terhitung hingga bulan Mei tahun 2021 terdapat 169 orang sumber daya manusia atau pegawai yang bertugas di Disparpora Kabupaten Pelalawan. Adapun rincian dari  169 orang tersebut ialah sebagai berikut: Aparatur Sipil Negara atau ASN (33 orang, yang terdiri dari pria dan wanita dari latar belakang Pendidikan Formal yang berbeda. Latar belakang Pendidikan Formal yang terendah adalah di Tingkat SLTA dan yang tertinggi ialah Tingkat S2), Pegawai Tidak Tetap di Objek  Wisata  (98  orang)  dan  Pegawai  Tidak  Tetap  di  Lingkungan  Dinas  (38  orang).  Disparpora Kabupaten  Pelalawan,  memiliki  Visi  yang  sama  dengan  Visi  Kabupaten  Pelalawan  yaitu: “Terwujudnya  Kabupat en  Pelalawan  MAJU  yang  Sejahtera,  Mandiri,  Inovatif  dan  Berdaya  Saing Global  Secara  Berkelanjutan  dalam  Masyarakat  Inklusif  yang  Beradat,  Beriman,  Bertakwa  dengan Mengembangkan Nilai Budaya Melayu Tahun 2026”.
Pernyataan  Visi  tersebut  memuat  makna  sebagai  berikut:  Makmur  (masyarakat  Kabupaten Pelalawan  berada  dalam  suatu  kondisi  yang  berkecukupan  dan  tidak  kekurangan  dalam perekonomian); Adil (masyarakat Kabupaten Pelalawan mendapatkan perlakuan yang tidak memihak atau  sama  rata,  tidak  ada  yang  lebih  dan  tidak  ada  yang  kurang,  tidak  ada  pilih  kasih  hak  sesuai kewajibannya  terutama  dalam  kehidupan  keagamaan,  pembangunan  infrastruktur,  kesehatan  dan Pendidikan); Jaya (kondisi yang diharapkan untuk selalu berhasil, mendapatkan kesuksesan terutama berjaya  dalam  kinerja  untuk  mencapai  target-target  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dengan dukungan basis data terintegrasi); dan Unggul (untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kondisi kualitas  moral,  sosial  dan  intelektual  yang  berkembang  dengan  baik,  memiliki  daya  saing,  kreatif, inovatif  dalam  pembangunan  SDM  yang  beriman  dan  berilmu  pengetahuan).  Sementara  itu,  misi Disparpora ialah “mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan iman (maju  SDM)  dan  mengembangkan  pariwisata  daerah  berbasis  partisipasi  masyarakat  dan  budaya melayu sebagai perekat negeri (maju wisata dan budaya)”.
Selanjutnya,  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pelalawan  Nomor  112  Tahun  2021  Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan, dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  memiliki  struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretariat (yang terdiri dari Kasubbag Program, Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan), dan berbagai bidang tertentu. Beberapa bidang tersebut ialah  bidang  pariwisata,  bidang  kepemudaan,  bidang  olahraga  serta  bidang  sarana  dan  prasarana. Kemudian di setiap bidang juga dipimpin oleh kepala bidang dan dibagi menjadi beberapa sub bidang. Khusus untuk bidang pariwisata, sub bidang nya terbagi menjadi 3 jenis yaitu Subbid. Pengembangan Objek Wisata, Subbid. Ekonomi Kreatif dan Subbid. Pemasaran Wisata.
Kemudian apabila diidentifikasi secara umum maka bidang pariwisata mempunyai beberapa tugas  yaitu  mengimplementasikan  seluruh  program  kegiatan  yang  dapat  mengembangkan, mempromosikan hingga memberikan pelatihan serta membina pihak-pihak di dalam suatu industri
maupun  destinasi  pariwisata  terkait.  Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  informasi mengenai  sinkronisasi  peran  berbagai  pihak  dan  dengan  melakukan  evaluasi  keseluruhan pengimplementasian  program  yang  telah  direncanakan.  Sementara  itu,  terdapat  beberapa  fungsi Bidang  Pariwisata  yaitu  wajib:  menentukan  kebijakan  terkait  rencana  teknis  pengembangan, pemasaran,  pengendalian  serta  evaluasi  program  pada  industri  maupun  destinasi  pariwisata; mempromosikan  pariwisata  berikut  juga  fasilitas  kepariwisataan  pada  destinasi  wisata; mengklasifikasikan  tugas  antara  pimpinan  dan  pegawainya,  sehingga  seluruh  pihak  dapat  saling mengayomi  secara  moril  maupun  secara  teknis  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing; serta bertanggung jawab atas tugas lain dari Kepala Dinas sesuai dengan Bidang Tugasnya.
Secara  spesifik  tugas  Sub.  Bidang  Pemasaran  Pariwisata  ialah  harus  membentuk  berbagai rencana strategis terkait program yang akan dilakukan oleh Sub. Bidang pengembangan objek wisata dan disesuaikan dengan jumlah anggaran per tahun. Rencana  strategis tersebut digunakan  sebagai pedoman  bagi  seluruh  pihak  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Selain  itu, Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata juga harus merumuskan rencana strategis guna mengembangkan pemasaran  destinasi  wisata  pada  wilayah  kerjanya.  Kemudian,  Sub.  Bidang  Pemasaran  Pariwisata bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan  pengklasifikasian  tugas  maupun  fungsi  antara pimpinan dan pegawai diwilayah kerjanya. Tidak sampai di situ, Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan  mengevaluasi  apakah  keseluruhan  program  yang  telah diatur pada rencana strategis telah dapat mengembangkan destinasi pariwisata terkait.
Selanjutnya, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara rutin maupun berkala Sub. Bidang Pemasaran Pariwisata diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memahami seluruh kebijakan teknis  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  dari  Sub. Bidang  Pemasaran  Pariwisata  itu  sendiri.   Adapun output dari  tugas  pokok  dan fungsinya  tersebut ialah untuk meningkatkan promosi destinasi kepariwisataan (seperti membentuk serta menyiarkan materi  kepariwisataan  yang  ada  diwilayah  kerjanya;  mengelola  pusat  layanan bagi  wisatawan  lokal maupun  mancanegara;  menyiarkan  seluruh  informasi  dan  menganalisis  hingga  mengevaluasi pengembangan  pasar  pariwisata;  melaporkan pengimplementasian  program  rencana  strategis  yang telah  disusun;  membuat  kesepakatan  kerja  dengan  investor  lokal  maupun  mancanegara; mengidentifikasi  data  dan  informasi  terkait  pengelolaan  pasar  wisata  baik  di  pasar  lokal  maupun mancanegara) yang dibenarkan oleh hukum.
Secara  umum  peran  pemerintah  dalam  mengembangkan  pariwisata  terbagi  menjadi  4  yaitu (Bagaihing et al., 2023 ): regulator (pemerintah harus membentuk, menerbitkan dan memberlakukan sebuah  regulasi  sebagai  acuan  ataupun  pedoman  dalam  untuk  mewujudkan  keseimbangan penyelenggaraan  pembangunan);  dinamisator  (dalam  penyelenggaraan  pembangunan,  pemerintah harus  menghimbau  multipihak  ketika  terjadi  berbagai  hambatan  tertentu.  Pengimbauan  tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan konseling, bimbingan maupun pendampingan  kepada  sumber  daya  manusia  terkait  dalam  upaya  mewujudkan  efektivitas  dan efisiensi  penyelenggaraan  pembangunan);  fasilitator  (pemerintah  berperan  sebagai  narahubung multipihak  dalam  mengoptimalisasi  penyelenggaraan  pembangunan  daerah.  Pemerintah  memiliki peran penting dalam mewujudkan situasi yang kondusif, seperti, menciptakan tertib, nyaman, aman serta memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan dengan memberikan pendanaan yang diperlukan); dan katalisator (sebagai pihak yang berperan untuk mempercepat pengembangan potensi  daerah  dan  negara  dengan  membangun  partisipasi  dengan  berbagai  pihak,  termasuk masyarakat yang menikmati penyelenggaraan pembangunan).
Sementara  aspek-aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengembangan  pariwisata  adalah sebagai  berikut:  Atraksi  Wisata  (daya tarik  yang  berasal  dari  beberapa  hal  pertama,  keadaan  alam, seperti  keindahan  panorama,  flora  dan  fauna,  sifat  khas  perairan  laut,  danau,  dan  lain  sebagainya
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
(Kadarisman, 2021 ). Kedua, objek buatan manusia, seperti museum dan masjid kuno. Ketiga, unsur- unsur  budaya,  seperti,  kesenian,  adat  istiadat,  kuliner  dan  lain  sebagainya);  Transportasi  (segala sesuatu yang dapat mempengaruhi “derasnya arus” wisatawan ke objek wisata); Akom odasi (berbagai hal  yang  berhubungan  dengan  sarana  penyediaan  jasa  pelayanan  di  objek  wisata  terkait,  seperti adanya  penginapan,  tempat  ibadah,  kantin  dan  lain  sebagainya);  Fasilitas  Pelayanan  (tersedianya pelayanan  yang  bervariasi  sejalan  dengan  perkembangan  penyelenggaraan  pembangunan  objek wisata); Infrastruktur (fasilitas untuk mendukung jasa pelayanan. Pembangunan infrastruktur secara tidak  langsung  juga  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  sekitar).  Kemudian,  oleh  karena  fokus penelitian  ini  ialah  peranan  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  dalam pengembangan  Kawasan  Objek  Wisata  Bono,  maka  untuk  memaparkan  hal  tersebut  penulis menggunakan 4 indikator yaitu peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai regulator,  peran  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai  dinamisator,  peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dan peran bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai katalisator.

## Regulator
Peran  pemerintah  sebagai  regulator,  yaitu  pemerintah  berperan  sebagai  pihak  yang mewujudkan  efektivitas  tertib  administrasi  pembangunan  dengan  membentuk  arah  tertentu  demi menyeimbangkan  penyelenggaraan  pembangunan  dan  mengeluarkan  regulasi-regulasi  yang  harus diimplementasikan  sedemikian  rupa  (Firdaus, 2020 ).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  peranan bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai  regulator  dalam  penyelenggaraan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono dapat diidentifikasi dari dibentuknya, diterbitkannya dan diberlakukannya  sebuah  ataupun  beberapa  regulasi  sebagai  acuan  ataupun  pedoman  dalam  untuk mewujudkan keseimbangan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.
Secara  umum,  peran  pemerintah  sebagai  regulator  pengembangan  kepariwisataan  telah dilakukan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan disusun dan diberlakukannya UU Kepariwisataan. Pada UU Kepariwisataan tersebut telah diatur terkait Pembangunan Kepariwisataan. Pembangunan Kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan beberapa asas yaitu (asas manfaat; asas kekeluargaan;  asas  adil  dan  merata;  asas  keseimbangan;  asas  kemandirian,  asas  kelestarian;  asas partisipatif; asas berkelanjutan; asas demokratis; kesetaraan dan asas kesatuan). Lebih lanjut, selain mengikuti  beberapa  asas  tersebut,  Pembangunan  Kepariwisataan  harus  diwujudkan  dengan memperhatikan  keanekaragaman,  keunikan  dan  kekhasan  budaya,  keunikan  dan  kekhasan  alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Kedua hal tersebut telah diatur di Pasal 2 dan Pasal 6 UU Kepariwisataan.
Selain  aturan  yang  bersifat  nasional  tersebut,  ternyata  telah  terdapat  beberapa  Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Bupati  Pelalawan  yang  mengatur  tentang  kepariwisataan  yaitu  Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Selain itu, juga terdapat Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 112 Tahun 2021  Tentang  Kedudukan,  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pariwisata  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten  Pelalawan  yang  pada  intinya  mengatur  terkait  Tugas  Pokok  Disparpora  Kabupaten Pelalawan. Dengan kata lain, peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan sebagai regulator  dalam  membentuk,  menerbitkan  dan  memberlakukan  sebuah  regulasi  sebagai  acuan ataupun  pedoman  dalam  mewujudkan  keseimbangan  penyelenggaraan  Pembangunan  atau pengembangan  kepariwisataan  (terkhusus  untuk  Kawasan  Objek  Wisata  Bono)  telah  terlaksana sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  dibentuk,  diberlakukannya  serta diimplementasikannya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Nomor  60  Tahun  2021  Tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  Peraturan  Bupati  Pelalawan
Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pelalawan oleh bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan.

## Dinamisator
Peran pemerintah sebagai dinamisator dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai  pihak  yang  mengkoordinasikan  partisipasi  berbagai  pihak  (ketika  mengembangkan  suatu kawasan  pariwisata)  sebagai  upaya  untuk  mendorong  dan  memelihara  dinamika  pembangunan daerah yang lancar dan efektif (Firdaus, 2020 ). Oleh karena itu, menurut penulis, untuk mengetahui peranan  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai  dinamisator  dalam mengimplementasikan  pembangunan  di  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  dapat  diidentifikasi  dengan adanya  kegiatan  konseling,  pelatihan,  bimbingan  maupun  pendampingan  kepada  Sumber  Daya Manusia terkait, dalam upaya mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kawasan Objek Wisata Bono.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Ibu  Puji  Triastuti  (Staf    Bagian  Pariwisata  di Disparpora Kabupaten Pelalawan) menyatakan kesetujuan pendapat bahwa pada prinsipnya Sumber Daya  Manusia  dalam  organisasi  harus  memiliki  kompetensi  agar  bisa  patuh  dan  berdaya  tanggap tinggi  dalam  menjalankan  sebuah  kebijakan  atau  program.  Namun,  Ibu  Puji  juga  memberikan informasi bahwa pihak Disparpora (khususnya pada bidang pariwisata) sebenarnya telah melakukan beberapa  pelatihan  kepada  Sumber  Daya  Manusia  (yang  ikut  menyelenggarakan  pembangunan  di Kawasan  Objek  Wisata  Bono  ini)  seperti  pelatihan  untuk  dapat  memahami  Teknologi  Informasi, pelatihan  agar  lancar  berbahasa  Inggris  guna  mewujudkan  sistem  penggunaan tour  guide .  Tapi ternyata pelatihan-pelatihan tersebut belum berjalan secara efektif.
Faktor  terbesar  yang  menyebabkan  ketidakefektifan  ini  ialah  karena  ternyata  berdasarkan pengakuan  informan  (Ibu  Puji  Triastuti),  sebagian  besar  hasil  yang  didapat  dalam  pengembangan Sumber  Daya  Manusia  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Hal  ini  disebabkan  dari  pihak  Sumber  Daya Manusia  itu  sendiri  yang  tidak  konsisten  menjalankan  hasil  pelatihan  untuk  pengembangan  diri mereka. Pihak Sumber Daya Manusia tersebut juga kurang keseriusan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan  pembangunan  di  Kawasan  Objek  Wisata  Bono.  Dengan  kata  lain,  peran  bidang pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai  dinamisator  dalam  upaya  mewujudkan efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pembangunan  kepariwisataan  (terkhusus  untuk  Kawasan Objek Wisata Bono) telah diimplementasikan sedemikian rupa, namun tidak berjalan dengan efektif karena faktor kurangnya kualitas, keinginan serta kesadaran Sumber Daya Manusia terkait (yang ikut menyelenggarakan pembangunan Kawasan Objek Wisata Bono) ini.

## Fasilitator
Peran pemerintah sebagai fasilitator, dapat diberi makna bahwa pemerintah berperan sebagai pihak  yang  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  pembangunan  bagi  seluruh kepentingan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  upaya  pembangunan  kawasan  objek  wisata  tertentu, untuk  dapat  mewujudkan  pembangunan  daerah  (di  ranah  kepariwisataan)  yang  lebih  optimal (Firdaus, 2020 ).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengetahui  peranan  bidang  pariwisata  di  Disparpora Kabupaten  Pelalawan  sebagai  fasilitator  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  Kawasan  Objek Wisata  Bono  dapat  diidentifikasi  dengan  tersedianya  sarana  prasarana  yang  optimal  (termasuk kegiatan pariwisata) sehingga terciptanya suasana tertib, nyaman dan aman ketika wisatawan datang berkunjung ke Kawasan Objek Wisata Bono.
Berdasarkan  hasil  observasi  penulis  ke  lokasi  objek  penelitian  ternyata  ditemukan  bahwa secara garis besar ada dua bentuk kegiatan pariwisata di kawasan Objek Wisata Bono yaitu pertama program  tahunan  (Bekudo  Bono  atau  Tirta  Bono)  yang  merupakan  salah  satu  program  dari
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
Disparpora  Kabupaten  Pelalawan.  Kedua,  kegiatan  pariwisata  lokal  kelurahan  (pihak  yang menyelenggarakan  kegiatan  ini  ialah  masyarakat  tempatan  atau  Pokdarwis,  namun,  tetap  dalam pengawasan kelurahan, karena anggaran yang digunakan oleh masyarakat tempatan untuk kegiatan ini berasal dari pihak kelurahan dan diperoleh dari pihak ketiga ( stakeholder ).
Gambar 5.  Salah satu peserta lomba (kompetisi) Bekudo Bono di Kawasan Objek Wisata Bono Sumber: (Muharrman, 2013 )
Hasil  observasi  penulis  ke  lokasi  objek  penelitian,  penulis  juga  dapat  mengidentifikasi ketidakefektifan  dan  kurang  maksimalnya  peran  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten Pelalawan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Kawasan Objek Wisata Bono, karena pihak bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan hanya dilakukan pada kondisi tertentu (ketika Gelombang Bono ada, yaitu sekitar bulan November dan Desember). Selain pada kondisi tersebut Kawasan Objek Wisata Bono (wilayah Kampung Bono dan Pantai Ogis) kurang  diperhatikan.  Padahal  menurut  penulis  kegiatan  pariwisata  dapat  diwujudkan  pada kehidupan sehari-hari masyarakat tempatan pada Kawasan Objek Wisata Bono tersebut.
Ketika penulis melakukan survei ke lokasi objek penelitian, sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata tidak tersedia dengan layak. Fasilitas sarana prasarana yang dimaksud ialah seperti, tempat parkir, rumah makan, penginapan, toilet, musala, serta wahana permainan anak-anak dan lain sebagainya.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Aswinda  Hari  Haharap  (Kabid Pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan), ternyata dahulu (sejak Tahun 2015) sarana prasarana yang penulis paparkan tersebut telah tersedia namun tidak terpelihara dengan baik, bahkan ada yang sudah roboh.
Hasil observasi penulis selanjutnya ialah kegiatan pariwisata lokal yang diselenggarakan oleh pihak  masyarakat  tempatan  ternyata  tidak  memiliki  jadwal  pasti,  sehingga  jika  ternyata  terdapat agenda  kegiatan  pariwisata  lokal  di  kawasan  itu,  sering  kali hal  tersebut  merupakan  “bonus”  bagi wisatawan  yang  kebetulan  datang  berkunjung  ke  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  pada  saat  agenda tersebut dilaksanakan. Sementara itu, untuk sampai ke Kawasan Wisata Bono dari ibukota Provinsi Riau (Kota Pekanbaru) membutuhkan waktu dan jarak tempuh yang lama (lebih kurang sekitar 5 jam perjalanan  darat  dengan  kondisi  lalu  lintas  lancar)  serta  biaya  yang  sangat  mahal  (karena  selain menempuh  perjalanan  darat  untuk  sampai  ke  wahana  Bono-nya,  para  wisatawan  masih  harus melanjutkan perjalanan menggunakan speed boat ). Lebih lanjut, ketika penulis melakukan survei ke Kawasan Objek Wisata Bono masih terdapat infrastruktur jalan yang belum diaspal sejauh 12 Km.
Gambar 6.  Kondisi akses darat (infrastruktur jalan) untuk menuju Kawasan Objek Wisata Bono Sumber: (Redaktur, 2022 )
Dengan  kata  lain,  peranan  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai fasilitator  dalam  upaya  penyelenggaraan  pembangunan  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  telah diimplementasikan  sedemikian  rupa,  namun  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Karena  menurut penulis, seharusnya pihak bidang pariwisata Disparpora Kabupaten Pelalawan tidak hanya melakukan perannya sebagai fasilitator (dalam mengembangkan kepariwisataan Kawasan Objek Wisata Bono) ketika terjadi Gelombang Bono (untuk kegiatan surfing ), yang memang akan muncul sekitar bulan November dan Desember saja, namun juga dapat diwujudkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat tempatan  di  Kawasan  Objek  Wisata  Bono  (wilayah  Kampung  Bono  dan  Pantai  Ogis),  seperti mengadakan acara pentas seni budaya masyarakat tempatan, kegiatan tour guide keliling di Kawasan Objek  Wisata  Bono,  advokasi  tentang  Kawasan  Objek  Wisata  Bono,  menyediakan  toko-toko  atau infrastruktur sebagai penunjang untuk memperkenalkan kerajinan khas Kawasan Objek Wisata Bono dan  tetap  berusaha  se maksimal  mungkin  untuk  membina  serta  memberikan  “pencerahan”  untuk menumbuhkan  kesadaran  bagi  Sumber  Daya  Manusia  agar  dapat  dan  mau  berpartisipasi  dalam mengembangkan Kawasan Objek Wisata Bono, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan wilayah tempat tinggal mereka.

## Katalisator
Peran  pemerintah  sebagai  katalisator  dapat  diartikan  bahwa  pemerintah  memiliki  posisi sebagai  agen  dalam  mengembangkan  suatu  pembangunan  negara  maupun  daerah.  Pemerintah sebagai  agen  harus  berupaya  untuk  mewujudkan  percepatan  pengembangan  potensi  negara  dan daerah (Firdaus, 2020 ). Oleh karena itu untuk, mengetahui peranan bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten  Pelalawan  sebagai  katalisator  dalam  penyelenggaraan  pembangunan  Kawasan  Objek Wisata  Bono  dapat  diidentifikasi  dengan  adanya  kegiatan  maupun  perwujudan  tindakan  terhadap proses percepatan pengembangan potensi daerah dan negara melalui pembangunan minat partisipasi dengan  berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat  (wisatawan)  yang  menikmati  penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  penelitian  ini  (Ibu  Puji  Triastuti  dan  Bapak Aswinda Hari Haharap), penulis memperoleh informasi bahwa telah ada koordinasi dan partisipasi para  pihak  yang  terlibat  seperti  koordinasi  dengan  Sumber  Daya  Manusia  (masyarakat  tempatan), Disparpora  pada  umumnya  dan  bidang  pariwisata  Disparpora  pada  khususnya,  pihak  kecamatan, pihak kelurahan dan juga kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam melaksanakan program bidang
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
pariwisata  untuk  mewujudkan  pengembangan  sedemikian  rupa  di  Kawasan  Objek  Wisata  Bono. Dengan kata lain, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi bahwa peranan bidang pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  sebagai  katalisator  telah  terpenuhi  sebagaimana mestinya.
Sementara  itu,  berdasarkan  pemaparan  terpenuhi  atau  tidaknya  peran  bidang  pariwisata  di Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  tersebut  maka  menurut  penulis,  pengimplementasian  kebijakan pengelolaan kepariwisataan membutuhkan keterlibatan institusi, atau organisasi pemerintah dalam hal  ini,  pihak  kementerian  dan  dinas  pariwisata  maupun  organisasi  swasta  serta  lembaga  swadaya masyarakat lokal, lembaga adat masyarakat, komunitas adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, karena urusan kepariwisataan yang juga merupakan urusan publik tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah.  Walaupun  pemerintah  (dalam  hal  ini  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten Pelalawan)  telah  melakukan  dan  meningkatkan  pengembangan  pariwisata  Kawasan  Objek  Wisata Bono, namun belum terlihat dampak positif terhadap peningkatan prestasi Kawasan Objek Wisata Bono dalam upaya pengembangan objek wisata alam di tanah melayu dan wisata budaya melayu, baik untuk tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut tentunya menjadi tugas dan peran Disparpora Kabupaten Pelalawan (dalam hal ini bidang pariwisata), karena apabila peningkatan prestasi tersebut dapat dicapai maka bidang pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan telah menjadi salah satu anggota  organisasi  pemerintah  yang  dapat  merealisasikan  misi  dari  Kabupaten  Pelalawan  yaitu “mengembangkan  kawasan  pariwisata  daerah  berbasis  partisipasi  masyarakat  dan  budaya  melayu sebagai perekat negeri (Maju Wisata dan Budaya)”.
Selain  itu,  menurut  penulis  peranan  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan dalam  menjalankan  tugasnya  (dalam  mengelola  dan  melakukan  pembangunan  Kawasan  Objek Wisata Bono) masih dihadapkan dengan beberapa rintangan dan hambatan, seperti masih rendahnya kualitas maupun kesadaran Sumber Daya Manusia terkait, untuk berubah ke arah yang lebih baik; masih  rendahnya  kuantitas  dan  kualitas  infrastruktur  penunjang  pariwisata;  konservasi  alam  yang berkelanjutan  dan  adanya  regulasi  dari  pemerintah  setempat.  Oleh  karena  itu,  menurut  penulis, seharusnya  dalam  mengimplementasikan  peran  dari  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten Pelalawan  terhadap  pengembangan  pariwisata  (Kawasan  Objek  Wisata  Bono),  selain  dapat meningkatkan  devisa  bagi  negara  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  bagi  Kabupaten  Pelalawan, pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono diharuskan juga mampu meningkatkan kesempatan dan peluang  bagi  masyarakat  untuk  dapat  menikmati  manfaatnya,  tentunya  dengan  tetap  meneruskan dan  meningkatkan  pemberian  dan  pelaksanaan  pelatihan-pelatihan  tertentu  untuk  meningkatkan kualitas  maupun  kesadaran  Sumber  Daya  Manusia  terkait,  baik  itu  masyarakat  tempatan  maupun pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Kawasan Objek Wisata Bono.

## SIMPULAN
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan Dalam Pengembangan Objek Wisata Bono  telah  diimplementasikan  sedemikian  rupa,  namun  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Hal tersebut dapat dibuktikan dari terpenuhinya 4 indikator peran pemerintah yaitu peran pemerintah sebagai  regulator,  dinamisator,  fasilitator  dan  katalisator  dalam  upaya  mengembangkan kepariwisataan (khususnya Kawasan Objek Wisata Bono). Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat teridentifikasi bahwa hanya indikator regulator saja yang sudah terpenuhi secara penuh. Sementara itu,  untuk  indikator  dinamisator,  telah  diimplementasikan  sedemikian  rupa,  namun  tidak  berjalan dengan efektif karena faktor kurangnya kualitas dan keinginan Sumber Daya Manusia terkait.  Dan pemenuhan  indikator  katalisator,  dibuktikan  dengan  adanya koordinasi  dan  partisipasi  para  pihak yang terlibat. Namun, indikator fasilitator, merupakan indikator yang dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat hambatan, seperti kurangnya  sarana dan prasarana dan karena pelaksanaan peran oleh  pihak  bidang  pariwisata  di  Disparpora  Kabupaten  Pelalawan  hanya  dilakukan  pada  kondisi
tertentu  (ketika  gelombang  Bono  ada,  yaitu  sekitar  bulan  November  dan  Desember).  Selain  pada kondisi  tersebut  wilayah  Kampung  Bono  dan  Pantai  Ogis  kurang  diperhatikan  dan  kurang dimanfaatkan serta dikelola dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tempatan maupun wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Kemudian, perlu diketahui bahwa hasil penelitian yang  penulis  peroleh  dalam  penelitian  ini  bukan  memaparkan  peranan  Disparpora  Kabupaten Pelalawan  secara  umum.  Namun,  hanya  berfokus  pada  peran  bidang  pariwisata  di  Disparpora Kabupaten Pelalawan saja.

## REFERENSI
Ananda, I., & Dirgahayu, T. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Desa Wisata di Indonesia: A Systematic Literature Review. JATISI: Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi , 8 (4). Aponno, C. (2020). Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku. Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora , 2 (5).
Asmara, C. J., & Muslim. (2015). Dualisme Administrasi Pemerintahan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus di Perbatasan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu). NAKHODA: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 14 (23). https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6171 Bagaihing, M., Beno, J. B., Nugraha, Y. E., & Mantolas, C. M. (2023). Peranan Dinas Kebudayaan dan Periwisata dalam Pengembangan Wisata Kuliner Lokal di Desa Tuamese Kabupaten Timor Tengah Utara. TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination and Mice , 6 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.32511/tourism.v6i2.1110
Chaerunnisa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 9 (4). https://doi.org/10.14710/jppmr.v9i4.28998 Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th Edition). Sage Publications. Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Conference on Public Administration and Society , 1 (1).
Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. Jurnal I LA GALIGO: Public Administration Journal , 3 (1).
Gianary, E. S., Kadarisman, A., & Soedewi, S. (2023). Perancangan Buku Ilustrasi Sebagai Media Untuk Memperkenalkan Batik Bono. EProceedings of Art & Design , 10 (6).
Hakim, I. N. (2018). “Pergeseran Budaya Siber & Visual di Sektor Pariwisata Indonesia”: Respon Kementerian Pariwisata Menghadapi era Tourism 4.0 Melalui Peran Komunitas Milenial & Pengembangan Destinasi Digital. Seminar Nasional Seni Dan Desain 2018 .
Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. Jurnal Pariwisata , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383 Kadarisman, A. (2021). Government Public Relations Dalam Pengembangan Pariwisata Masa Pandemi COVID-19 di Geopark Ciletuh. PRofesi Humas , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.29800
Kartika, T. A., Achnes, S., & Sidiq, S. S. (2016). Atraksi Wisata Budaya dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Desa Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. JOM FISIP , 3 (2). Muharrman, R. (2013). Kompetisi Bekudo Bono . Antarafoto.Com. https://www.antarafoto.com/id/view/355851/kompetisi-bekudo-bono
Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Reference.
Nalayani, N. N. A. H. (2016). Evaluasi dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali.
JUMPA: Jurnal Master Pariwisata , 2 (2).
Nawangsari, E. R., & Rahmatin, L. S. (2021). Opportunities and Challenges for Community-Based Tourism in Tamansari Village in The New Normal Era. Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia ,
47 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v47i1.944
Nurjana, W., Amanati, R., & Faisal, G. (2017). Resor Pantai Ogis Muara Bono di Pelalawan Dengan Pendekatan Arsitektur Pesisir. JOM FT , 4 (2).
Peranan Bidang Pariwisata di Disparpora Kabupaten Pelalawan dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Bono
Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New Normal Bagi Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid 19.
Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama Dan Budaya , 5 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.25078/pba.v5i2.1723
Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata di Objek Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. JSPG: Journal of Social Politics and Governance , 3 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i2.623
Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa.
Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial , 9 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v9i2.1110 Rasyidah, R. (2019). Strategi Pariwisata 4.0: Peran Milenial dalam Nation Branding Wonderful Indonesia 2016- 2019. Global and Policy Journal of International Relations , 7 (2).
Redaktur. (2022). 76 Tahun Indonesia Merdeka, Ya Beginilah Kondisi Jalan Lintas Bono (Pelalawan).
CMczone.Com .
Yani, A., Handayani, O. W. K., Rohidi, T. R., & Nasuka. (2021). Potensi Pariwisata Olahraga Berselancar “Ombak Bono” (I. B. Endrawan, Ed.). Ahlimedia Press.
Yazid, T. P., Wirman, W., Yozani, R. E., Wahidar, T. I., Zurani, I., Angela, S., & Salsabila. (2022). Pelatihan Communication Skill Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di Kabupaten Pelalawan. Madaniya ,
3 (4). https://doi.org/https://doi.org/10.53696/27214834.298
Yuliarti, R., & Saputra, D. (2015). Daya Tarik Gelombang Bono Sebagai Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Daya Saing , 1 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35446/dayasaing.v1i2.21

## Daftar Informan
1) Aswinda Hari Haharap, 48 Tahun, Kabid Pariwisata Disparpora, Disparpora Kabupaten Pelalawan (03 Oktober 2023).
2) Puji Triastuti, 41 Tahun, Staf Bagian Pariwisata Disparpora, Disparpora Kabupaten Pelalawan (06 Februari 2023).
© 2024 Hendry Andry & Irwan Gesmi