## TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN DAN KONSTITUSI MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM

## SUPARTO
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113 Marpoyan Damai Pekanbaru 24288 Email : Suparto@law.uir.ac.id

## ABSTRACT
Separations  of  Powers  theory  had  just  been  developed  by  John  Locke  and Montesquieu  circa  17  A.C.  Theory  of  Constitution  had  also  just  been  emerged circa  18  A.C.,  even  though  in  old  Greece  many  people  had  already  discussed about  this  theory. whereas  Islam  has  recognized  the  separation  of  powers  and constitutions  long  before  that,  namely  when  Rasulullah  SAW  rule  Madinah  and Madinah Constitution circa 7 A.C..
Keywords : Separations of Powers, Constitution

## ABSTRAK
Teori  Pemisahan  Kekuasaan  yang  dikembangkan  oleh  John  Locke  dan Montesquieu  baru  muncul  sekitar  abad  ke  17,  demikian  juga  dengan  munculnya teori  dan  hukum  Konstitusi  baru  berkembang  sekitar  abad  ke  18,  walaupun sebelumnya  pada  masa  Yunani  kuno  Konstitusi  telah  banyak  dibicarakan. Sedangkan  Islam  telah  mengenal  adanya  Pemisahan  Kekuasaan  dan  Konstitusi jauh  sebelum  itu  yaitu  pada  masa  pemerintahan  Rasulullah  SAW  di  Negara Madinah dan Konstitusi Madinah yaitu pada abad ke 7.
Kata kunci : Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi

## PENDAHULUAN
Prinsip  pemisahan  kekuasaan  dikembangkan  oleh  dua  pemikir  besar  dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias  Politica .  Menurut  John  Locke  kekuasaan  itu  dibagi  dalam  tiga  kekuasaan, yaitu : 1
a. Kekuasaan  legislatif,  bertugas  untuk  membuat  peraturan  dan  undang- undang.
b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
c. Kekuasaan  federatif,  tugasnya  meliputi  segala  tindakan  untuk  menjaga keamanan  negara  dalam  hubungan  dengan  negara  lain  seperti  membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).
Sementara  itu  Montesquieu  dalam  masalah  pemisahan  kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :
a. Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
b. Kekuasaan  eksekutif,  bertugas  untuk  menyelenggarakan  undang-undang (tetapi  oleh  Montesquieu  diutamakan  tindakan  di  bidang  politik  luar negeri).
c. Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang- undang.
Dari  dua  pendapat  ini  ada  perbedaan  pemikiran  antara  John  Locke  dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif,  sementara  Montesquieu  memandang  kekuasaan  pengadilan  (yudikatif) itu  sebagai  kekuasaan  yang  berdiri  sendiri. 2 Menurut  Montesquieu  dalam  setiap pemerintahan  tiga  jenis  kekuasaan  itu  mesti  terpisah  satu  sama  lainnya,  baik mengenai  tugas  ( functie )  maupun  mengenai  alat  perlengkapan  ( organ )  yang
1 Miriam Budiardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik , (Jakarta : Gramedia), hlm .150.
2 Ibid
melakukannya.  Menurut  ajaran  ini  tidak  dibenarkan  adanya  campur  tangan  atau pengaruh-mempengaruhi, antara  yang satu dengan  yang  lainnya. Oleh karena  itu ajaran  Montesquieu  disebut  pemisahan  kekuasaan  artinya  ketiga  kekuasaan  itu masing-masing  harus  terpisah  baik  lembaganya  maupun  orang  yang menanganinya. 3 Terkait  dengan  teori  pemisahan,  Montesquieu  membuat  analisis atas  pemerintahan  Inggris  dan  ia  menyatakan  ;  ketika  kekuasaan  legislatif  dan eksekutif disatukan pada orang  yang sama, atau pada  lembaga tinggi  yang sama, maka tidak  ada kebebasan. Sekali  lagi tidak akan ada kebebasan,  jika kekuasaan kehakiman  tidak  dipisahkan  dari  kekuasaan    legislatif  dan  eksekutif.  Dan  pada akhirnya  akan  menjadi  hal  yang  sangat  menyedihkan  bila  orang  yang  sama  atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, manjalankan  keputusan-keputusan  publik  dan  mengadili  kejahatan  atau perselisihan para individu. 4
Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu  negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar  atau  Konstitusi.  Konstitusi  atau  UUD merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal- hal sebagai berikut ; Pertama , public authority hanya dapat dilegitimasi  menurut ketentuan konstitusi; Kedua , pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus  dilakukan  dengan  menggunakan  prinsip universal  and  equal  suffrage dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga , adanya pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan  serta  pembatasan  wewenang; Keempat , adanya  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  yang  dapat  menegakkan  hukum  dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima , adanya sistem kontrol  terhadap  militer  dan  kepolisian  untuk  menegakkan  hukum  dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam , adanya jaminan perlindungan atas HAM. 5
3 Moh.    Kusnardi    dan  Harmaily  Ibrahim,  1983, Pengantar  Hukum  Tata    Negara Indonesia , (Jakarta : Pusat Studi   Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI), hlm. 141.
4 Baron de  Montesquieu, tt, The    Spirit   of    Laws  ;  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  dan  Politik diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, (Bandung : Nusa Media), hlm. 62.
5 Moh. Mahfud MD,  2000, Demokrasi dan Konstitusi  Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan , (Jakarta : Rineka Cipta), hlm. 421.
Islampun  juga  mempunyai  pemikiran  tentang  pentingnya  pemisahan kekuasaan  tersebut  jauh  sebelum  dunia  Barat  (Eropa)  menggagasnya,  karena biasanya  golongan  yang  memerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan,  cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan  atau  badan  sehingga  diperlukan  adanya  pemisahan  kekuasaan.  Demikian juga dengan  Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, pada  masa Negara Madinah sudah mempunyai Konstitusi yaitu Konstitusi Madinah. Dalam tulisan ini, penulis akan mengulas tentang Perbandingan Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi menurut Negara Barat dan Islam.

## TEORI  PEMISAHAN  KEKUASAAN  DAN  KONSTITUSI    MENURUT NEGARA BARAT DAN ISLAM

## A. Teori Pemisahan Kekuasaan Menurut Negara Barat Dan Islam
Teori  pemisahan  kekuasaan  pertama  kali  dipopulerkan  secara  ilmiah  oleh John  Locke  seorang  filosof  berkebangsaan  Inggris  (1632-1704)  dalam  bukunya Two  Treatises  of  Government ,  yang  terbit  tahun  1690.  John  Locke  membagi kekuasaan  dalam  Negara  menjadi  tiga  yaitu  : pertama ,  kekuasaan  membentuk undang-undang  (legislatif); kedua ,  kekuasaan  melaksanakan  undang-undang (eksekutif);  dan ketiga ,  kekuasaan  mengenai  perang  dan  damai,  membuat perserikatan  dan  aliansi  serta  segala  tindakan  dengan  semua  orang  dan  badan- badan di luar negari (federatif). 6
Pemikiran  ini  lahir  sebagai  bentuk  reaksi  terhadap  absolutisme  dengan mendukung  pembatasan  kekuasaan  politik  raja.  John  Locke,  berpendapat  bahwa alasan  mengapa  manusia  memasuki  suatu  “ social  contract ”  adalah  untuk mempertahankan  kehidupan,  kebebasan  dan  hak  untuk  memiliki.  Ketiga  model
6 Ismail Suny, 1982, Pembagian Kekuasaan Negara , (Jakarta : Aksara Baru), hlm. 1-2.
dasar  itu  dipandang  sebagai  “milik”  ( property ).  Milik  inilah  yang  memberikan kepada manusia status politik. 7
Berkaitan  dengan  fungsi  negara,  John  Locke  membedakannya  ke  dalam empat  fungsi.  Keempat  fungsi  negara  tersebut  adalah  pembentukan  undang- undang  ( legislating ),  membuat  keputusan  ( judging ),  menggunakan  kekuatan secara  internal dalam  melaksanakan undang-undang ( employing  forces internally in the execution of the laws ) dan menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri,  dalam  membela  masyarakat.  Locke  menamakan  fungsi  pertama ” legislative powers ”, fungsi ketiga dinamakan dengan ” executive powers ”. Fungsi keempat disebutnya dengan ” federative powers ”, yang meliputi kekuasaan perang dan  damai  serta  kekuasaan  luar  negeri.  Sedangkan  fungsi  kedua  yaitu  membuat keputusan ( the function of judging ) dianggapnya  bukan  sebagai  kekuasaan. Oleh karena  itu  menurutnya  tidak  perlu  mengindividualisir  kekuasaan  membuat keputusan ( the powers of judging ) secara tersendiri dalam bagian terpisah karena fungsi  ini  merupakan  fungsi  negara  tradisional.  Lebih  lanjut  John  Locke beranggapan  bahwa  bila  kekuasaan  diletakkan  pada  tangan  yang  berbeda  dapat dicapai suatu keseimbangan. 8
Pemikiran  John  Locke,  ternyata  mempengaruhi  ahli  hukum  Perancis bernama  Montesquieu  (1689-1755)  untuk  lebih  menyempurnakan  konsep pemisahan kekuasaan. Montesquieu dalam bukunya berjudul De L’Esprit des Lois terbit  tahun  1748,  mengemukakan  teori  pemisahan  kekuasaan  negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga  kekuasaan,  yaitu  :  pertama,  kekuasaan  legislatif  ( la  puissance  legislative ) yang  membentuk  undang-undang;  kedua,  kekuasaan  eksekutif  ( la  puissance executive )  yang  melaksanakan  undang-undang;  dan  ketiga,  kekuasaan  yudikatif ( la puissance de juger ), yang menjalankan kekuasaan kehakiman. 9
7 Brewer  Carias  dalam  Efik  Yusdiansyah,  2010, Implikasi  Keberadaan  Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, (Bandung : Lubuk Agung), hlm. 24.
8 Ibid ., hlm. 24-25.
9 Ibid ., hlm. 25.
Islampun  juga  mempunyai  pemikiran  tentang  pentingnya  pemisahan kekuasaan  tersebut  jauh  sebelum  dunia  Barat  (Eropa)  menggagasnya,  karena biasanya  golongan  yang  memerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan,  cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan.
Pada masa Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, Allah SWT memberi isyarat  tentang  adanya  fungsi-fungsi  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  di  dalam suatu  negara.  Hal  itu  diisyaratkan  oleh  Allah  SWT  di  dalam  salah  satu  surah Madaniyyah yang berbunyi sebagai berikut:
Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul-rasul  Kami  dengan  membawa  bukti- bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan)  supaya  manusia  dapat  melaksanakan  keadilan.  Dan  Kami  ciptakan besi  yang  padanya  terdapat  kekuatan  yang  hebat  dan  berbagai  manfaat  bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa  yang  menolong  (agama)Nya  dan  rasul-rasul-Nya  padahal  Allah  tidak dilihatnya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Kuat  lagi  Maha  Perkasa.  (QS.  Al-Hadiid 57:25).
Menurut  Muhammad  Alim  bahwa  makna  ayat  diatas  adalah,  Rasulullah SAW  yang  tugasnya  menyampaikan  hukum-hukum  Allah  SWT  melambangkan eksekutif,  Al  Kitab  melambangkan  perundang-undangan  (legislatif),  dan  neraca melambangkan peradilan (yudikatif). 10
10 Muhammad    Alim,  2008, Trias      Politica      Dalam      Negara      Madinah, (Jakarta  : Sekretariat   Jenderal   dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 62-63.
Dalam  piagam  Madinah  Nabi  Muhammad  SAW  diakui  sebagai  pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada  masa  itu orang belum  mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.
Untuk pemerintahan di  Madinah, Nabi  menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu  beliau,  sebagai katib (sekretaris),  sebagai amil (pengelola  zakat)  dan sebagai qadhi (hakim). Untuk pemerintahan di daerah, Nabi mengangkat seorang wali,  seorang qadhi dan  seorang amil untuk  setiap  daerah  atau  propinsi.  Pada masa  Rasulullah  Negara  Madinah  terdiri  dari  sejumlah  propinsi,  yaitu  Madinah, Tayma,  al-Janad,  daerah  Banu  Kindah,  Mekkah,  Naj-ran,  Yaman,  Hadramaut, Oman  dan  Bahrain.  Masing-masing  pejabat  memiliki  kewenangan  sendiri  dalam melaksanakan  tugasnya.  Seorang qadhi diberi  beberapa  kebebasan  penuh  dalam memutuskan  setiap  perkara,  karena  secara  struktural  ia  tidak  berada  di  bawah wali.  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  Muaz  bin  Jabal  adalah  dua  orang qadhi yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua propinsi berbeda. 11
Terkait  dengan  pemisahan  kekuasaan  menurut  Islam  dalam  arti  secara horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan yaitu ketika Negara Madinah dipimpin oleh  Umar  bin  Khattab.  Dalam  rangka  pemencaran  kekuasaan  ia  menyerahkan kekuasaan Yudikatif kepada pejabat lain.  Untuk itu diangkatlah para hakim yang diberi gelar Qadi . Untuk hakim di Madinah diangkat Abu ad Darba, untuk Kufah diangkat  Syuraih,  di  Basrah  bertugas  Abu  Musa  al  Asy‟ari  dan  setelah  Mesir dibebaskan  oleh  tentara  Islam  Madinah  maka  diangkatlah  Qais  bin  al  As  Sahmi sebagai  hakim  di  sana.  Para  hakim  yang  diangkat oleh  Umar  bin  Khattab  bebas memutuskan  perkara  dalam  batas-batas  Kitabullah  dan  Sunah  Rasulullah  SAW
11 Muhammad A. Al-Burey, 1986, Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan , (Jakarta : Rajawali Pers),  hal. 254-255 dikutip J. Suyuti Pulungan, 1999, Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 97-98 .
atau  syariah.  Dengan  pengangkatan  para  hakim  untuk  mengadili  perkara  berarti kekuasaan yudikatif tidak lagi seluruhnya menyatu dengan kekuasaan eksekutif. 12
Sementara  itu,  dalam  Negara  Madinah  telah  ada  institusi  yang  disebut Majelis  Syura atau Majelis  Sahabat atau Majelis  Syuyuk h  yang  anggota- anggotanya  terdiri  dari  para  pemuka  sahabat,  para  pemuka  rakyat  di  ibukota Madinah  dan  para  kepala  kabilah  atau  kepala  suku.  Majelis  inilah  yang  menjadi semacam dewan perwakilan rakyat atau parlemen dalam Negara Madinah. Namun demikian  Majelis  ini  belum  berfungsi  sebagaimana  lazimnya  parlemen  yaitu membuat undang-undang. 13 Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dalam praktik, bukan  lagi  dalam  tataran  teori,  Negara  Madinah  pada  masa  pemerintahan  Umar bin  Khattab  (634-644)  telah  melakukan  pembagian  kekuasaan  secara  horizontal. Telah  ada  lembaga  eksekutif  yaitu  Khalifah  dan  stafnya,  ada  lembaga  legislatif yakni  yang  disebut  Majelis  Syura  sebagai  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang dikemudian hari untuk otoritas menetapkan hukum dilakukan oleh ahl al hall wa al  aqd ,  bersama-sama  dengan  Khalifah  dan  juga  sudah  ada  lembaga  yudikatif yang dilakukan oleh para hakim atau Qadi . Adapun pembagian kekuasaan secara vertikal  pada  zaman  Rasulullah  SAW  masih  hidup  beliau  telah  membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni dengan para Gubernur. 14

## B. Teori Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam
Dalam  Ilmu  Negara  dan  Hukum  Tata  Negara,  Konstitusi  diberi  arti  yang berubah-ubah  sejalan  dengan  perkembangan  kedua  ilmu  tersebut. Pertama , pengertian  konstitusi  pada  masa  pemerintahan-pemerintahan  kuno  ( ancient regime ). Kedua ,  pengertian  konstitusi  menurut  tafsiran  modern  yakni  sejak kelahiran  dokumen  konstitusi  pertama  di  dunia  yang  dikenal  dengan  nama Virginia Bill of Rights (1776). 15
12 Ibid ., hlm. 91.
13 Abdul    Qadim    Zallum,  2002, Sistem  Pemerintahan  Islam ,  Diterjemahkan  oleh  M. Maghfur W, (Bangil : Al-Izzah), hlm. 280-281.
14 Muhammad      Alim,  2009, Konstitusi      Negara    Dalam  Perspektif  Islam, (Jakarta  : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), hlm. 85-88.
15 Ubaidillah    A    dkk , 2000, Pendidikan      Kewarganegaraan    Demokrasi,    HAM  dan Masyarakat Madani , (Jakarta : IAIN Jakarta Press), hlm. 82 .
K.C.  Wheare  mengartikan  konstitusi  sebagai  keseluruhan  sistem ketatanegaraan  dari  suatu  negara  berupa  kumpulan  peraturan-peraturan  yang membentuk,  mengatur  atau  memerintah  dalam  pemerintahan  suatu  negara. Peraturan  disini  merupakan  gabungan  antara  ketentuan-ketentuan  yang  memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal). 16
Sementara  itu  istilah  UUD  merupakan  terjemahan  dari  perkataan  Belanda Grondwet .  Dalam  kepustakaan  Belanda,  selain Grondwet juga  digunakan  istilah Constitutie . Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. 17
Undang-Undang  Dasar  sebagai  konstitusi  tertulis  beserta  nilai-nilai  dan norma  hukum  dasar  tidak  tertulis  yang  hidup  sebagai  konvensi  ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (droit constitusionnel) suatu negara. 18
Pada  umumnya  para  pakar  hukum  tata  negara  di  Indonesia  berpendapat bahwa konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, seperti Sri Soemantri, G.L. Wolhoff,  Usep  Ranawidjaja,  dll.  Konstitusi  dapat  digunakan  dalam  dua  arti. Pertama ,  untuk  menunjuk  seluruh  ketentuan  yang  mengatur  organisasi  negara. Kedua ,  untuk  menunjuk  satu  atau  beberapa  dokumen  yang  memuat  ketentuan- ketentuan pokok tentang organisasi negara. 19
Menurut  Sri  Soemantri  istilah  Konstitusi  berasal  dari  perkataan constitution . 20 Dalam  bahasa  Indonesia  dijumpai  istilah  hukum  yang  lain,  yaitu
16 Dahlan  Thaib,  Jazim  Hamidi  &  Ni‟matul  Huda,  2006, Teori  dan  Hukum  Konstitusi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) , hlm. 13. 17 Sri        Soemantri, UUD      1945      Kedudukan      dan      Artinya        dalam      Kehidupan Bernegara ,   Jurnal Demokrasi & HAM, Vol.1 No.4, September-Nopember 2001, hlm. 47.
18 Jimly      Asshiddiqie,  2005, Konstitusi    dan      Konstitusionalisme    Indonesia, (Jakarta  : Konpress,      Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia),  hal.  35.  Lihat  juga  Bagir  Manan,  1995, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara ,  (Bandung : Mandar Maju), hlm. 5-6.
19 Iriyanto  A.  Baso  Ence,  2008, Negara    Hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas Mahkamah  Konstitusi  (Telaah  Terhadap  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi) ,  (Bandung  : Alumni), hlm. 20.
20 Menurut    Rukmana  Amanwinata dalam Ellydar  Chaidir, Hukum dan Teori Konstitusi , 2007,  (Yogyakarta  :  Kreasi  Total  Media),    hal.  20-21.  Istilah    ”konstitusi”    dalam    bahasa Indonesia    antara      lain  berpadanan  dengan  kata  ” constitution ”  (bahasa  Inggris),  ” constitutie ” (bahasa Belanda), ” constitutionel ” (bahasa Perancis), ” Verfassung ” (bahasa Jerman), ” constitutio ” (bahasa  Latin)  dan Fundamental  Laws (Amerika  Serikat).  Istilah  konstitusi  menurut  Wirjono Prodjodikoro  dalam  Bukunya Asas-Asas  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Dian  Rakyat,  Jakarta, 1989.  hlm.  10.  Berasal  dari  kata  kerja  ” constituer ”  (Perancis)  yang  berarti  membentuk,  jadi
undang-undang  dasar  dan/atau  hukum  dasar.  Dalam  perkembangannya  istilah konstitusi  mempunyai dua pengertian,  yaitu pengertian  yang  luas dan pengertian yang  sempit. 21 Konstitusi  (atau  UUD)  merupakan  hukum  dasar  yang  menjadi pegangan para warga ( the citizen ) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi  tidak  hanya  memuat  norma  tertinggi  ( een  hoogste  normen )  tetapi merupakan pula pedoman konstitusional ( een constitutionale richtsnoer ) bagi para warga negara. 22
Sri  Soemantri  menyebutkan  bahwa  pada  umumnya  konstitusi  sebagai hukum dasar berisi 3 hal pokok :
(1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara (2) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental
(3) Adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang  juga bersifat fundamental. 23
Jauh sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakan kemauan  mereka atas berbagai  konstitusi  di  Yunani,  sejarah  Islam  telah  mencatat  bahwa  sejak  zaman Rasulullah,  telah  lahir  konstitusi  tertulis  yang  pertama,  yang  kemudian  dikenal dengan  Konstitusi  Madinah  atau  ada  juga  yang  menyebut  sebagai  Piagam Madinah.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  Nabi  Muhammad  SAW.  dan  umat  Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad SAW.  sebagai  Rosul,  belum  mempunyai  kekuatan  dan  kesatuan  politik  yang menguasai  suatu  wilayah.  Umat  Islam  menjadi  komunitas  yang  bebas  dan
konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan  mengenai suatu negara.
21 Sri    Soemantri  dalam  Sumbodo  Tikok,  1992, Hukum  Tata  Negara ,  (Bandung  : Eresco), hlm. 115-116. Lihat  juga dalam Ellydar  Chaidir, 2008, Sistem  Pemerintahan  Negara RI Pasca  Perubahan  UUD  1945 , (Yogyakarta : Total Media), hal. 102. Perhatikan juga dalam Moh. Kusnardi dan  Harmaily Ibrahim, Op.Cit ., hlm.64. disebutkan bahwa Konstitusi berasal dari istilah constitution (Bhs. Inggris), constitutio (Bahasa Latin) atau Verfassung (Bahasa Belanda) memiliki perbedaan  dari  undang-undang  dasar Grundgesetz .  Jika  ada  kesamaan  itu  merupakan  kekhilafan pandangan  di  Negara-negara  modern.  Kekhilafan  tersebut  disebabkan  oleh  pengaruh  paham kodifikasi  yang  menghendaki  setiap  peraturan  harus  tertulis,  demi  mencapai  kesatuan  hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum.
22 H.  M.      Laica        Marzuki, Kesadaran        Berkonstitusi        dalam        Kaitan Konstitusionalisme ,    Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi R I, Volume 6, Nomor 3, September 2009
23 Sri  Soemantri  dalam  Astim  Riyanto, Hukum  Konstitusi  Sebagai  Suatu  Ilmu ,  Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 39 No.1 Januari – Maret 2009.
merdeka  setelah  pada  tahun  622  M  hijrah  ke  Madinah,  kota  yang  sebelumnya disebut Yasrib. 24
Tidak  lama sesudah  hijrah ke Madinah, Muhammad SAW.  membuat suatu piagam politik untuk  mengatur kehidupan  bersama di  Madinah  yang dihuni oleh berbagai  macam  golongan. 25 Ia  memandang  perlu  meletakkan  aturan  pokok  tata kehidupan  bersama  di  Madinah,  agar  terbentuk  kesatuan  hidup  diantara  seluruh penghuninya.  Di  tengah  kemajemukan  penghuni  kota  Madinah  itu,  Muhammad SAW.  berusaha  membangun  tatanan  hidup  bersama,  mencakup  semua  golongan yang ada di kota Madinah. Sebagai  langkah awal  ia  ‟mempersaudarakan‟ antara para  Muslim  pandatang  dan  Muslim  Madinah.  Persaudaraan  itu  bukan  hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam sampai ke tingkat  mewarisi.  Kemudian diadakan perjanjian  hidup  bersama secara damai diantara  berbagai  golongan  yang  ada  di  Madinah,  baik  diantara  golongan- golongan  Islam,  maupun  dengan  golongan-golongan  Yahudi  itu,  secara  formal ditulis  dalam  suatu  naskah  yang  disebut Shahifah .  Kesatuan  hidup  yang  baru dibentuk  itu  dipimpin  oleh  Muhammad  SAW.  sendiri  dan  menjadi  Negara berdaulat.  Dengan  demikian,  di  Madinah  Nabi  Muhammad  SAW.  bukan  hanya mempunyai sifat Rosul Allah, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara. 26
Ditetapkannya  piagam  tersebut  merupakan  salah  satu  siasat  Rosul  sesudah hijrah  ke  Madinah,  yang  dimaksudkan  untuk  membina  kesatuan  hidup  berbagai
24 Ni‟matul  Huda, 2007, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi , (Yogyakarta : UII  Press)  hlm.  1.  Lihat  juga  dalam  Munawir  Sjazali,  2003, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , Edisi Kelima, (Jakarta : UI Press), hlm.  9.
25 Muhammad Jamal al-Din Surur,1997, Qiyam al - Dawlah al  Arabiyah  al Islamiyah  fi Hayati  Muhammad  SAW ,  (Al  Qahirah  :  Dar  al  Fikr  al  Araby),  hal.  95  dikutip  oleh  Ahmad Sukardja, 1995, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 , (Jakarta :  UI Press), hal. 2. Sebagaimana diketahui bahwa penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Muslimin terdiri dari golongan Muhajirin dan Anshar. Golongan Muhajirin adalah pendatang yang hijrah dari Mekah. Mereka adalah orang-orang Quraysi  yang telah masuk Islam yang terdiri dari beberapa kelompok, diantaranya Banu Hasyim dan Banu Muthalib. Kabilah „Aws  dan  Khazraj  merupakan  unsur  utama  golongan  Anshar  yang  masing-masing  terdiri  dari kelompok-kelompok suku yang banyak. Golongan Musrykin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (paganisme). Golongan Yahudi terdiri dari keturunan Yahudi, pendatang dan keturunan  Arab  yang  masuk  agama  Yahudi  atau  kawin  dengan  orang  Yahudi  pendatang.  Tiga kelompok  besar  keturunan  Yahudi  pendatang  adalah  Banu  Nadir,  Banu  Qaynuqa  dan  Banu Qurayshah.
26 Harun  Nasution,  1985, Islam    Ditinjau    dari    Berbagai    Aspeknya ,              (Jakarta  : Universitas  Indonesia Press), Cetakan kelima, hlm. 92.
golongan  warga  Madinah.  Dalam  piagam  tersebut  dirumuskan  kebebasan beragama,  hubungan  antar  kelompok,  kewajiban  mempertahankan  kesatuan hidup, dan lain-lain. Berdasarkan isi Piagam Madinah itulah warga Madinah yang majemuk,  secara  politis  dibina  dibawah  pimpinan  Muhammad  SAW.  Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan non muslim, adanya Piagam  Madinah  itu  tampaknya  telah  diakui  W.  Montgomery  Watt  menyatakan bahwa  “dokumen  ini  secara  umum  diakui  autentik”.  Ia  menambahkan  dokumen tersebut  merupakan  sumber  ide  yang  mendasari  negara  Islam  pada  awal pembentukannya. 27
Apakah Shahifah atau  Piagam  Madinah  telah  memenuhi  syarat  untuk disebut  konstitusi,  Marduke  Pickthal,  H.A.R.  Gibb,  Wensinck,  dan  Watt menyebut Shahifah sebagai  konstitusi. 28 Namun,  masih  perlu  dikaji  lebih  jauh apakah Shahifah memenuhi syarat untuk sebuah konstitusi.
Pada  umumnya  konstitusi  suatu  negara  adalah  hukum  tertinggi  dalam negara  tersebut.  Mengacu  kepada  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi,  maka  Al Quran sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan Hukum Islam, adalah konstitusi. Sebelum  tahun  1992,  Undang-Undang  Dasar  Arab  Saudi  adalah  Al  Quran  dan Sunnah Rasulullah SAW (syariah). Tahun 1992 Arab Saudi melakukan reformasi sekaligus  mengumumkan  Undang-Undang  Dasar  ( Basic  Law ).  Seperti  halnya  di Arab  Saudi,  Ahmad  Azhar  Basyir  dan  Moh  Mahfud  MD  berpendapat  bahwa Konstitusi  Islam  itu  adalah  Al  Quran  dan  Sunnah,  maka  Piagam  Madinah  yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada Tahun 1 H (622 M) merupakan pula bagian dari Konstitusi Islam. 29
Kalau dibandingkan dengan Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara misalnya di Indonesia dan Amerika serikat yang menetapkan konstitusinya sebagai  konstitusi  derajat  tinggi  ( supreme  constitution ),  maka  dalam  Negara Madinah  sebagai  negara  Islam,  sumber-sumber  hukumnya,  termasuk  sumber hukum  konstitusinya  berurut  dari  yang  tertinggi  adalah  (1)  Al  Quran,  (2)  Al
27 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah .... Op. Cit ., hlm. 35.
28 J.  Suyuti  Pulungan,  1994, Prinsip-prinsip    Pemerintahan    Dalam  Piagam  Madinah Ditinjau    dari Pandangan Al Quran , (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hlm. 115.
29 Muhammad Alim, 2009, Konstitusi Negara...Op.Cit., , hlm. 25.
Sunnah, (3) Konvensi-konvensi Khulafa ur Rasyidin dan (4) Ketentuan para ahli hukum ( fukaha ) ternama. Khalid Ibrahim Jindan sebagaimana dikutip Muhammad Alim  juga  menulis  bahwa  Al  Quran,  Al  Sunnah  dan  praktek  kehidupan Al Khulafa’ ar Rasyidun adalah sumber Konstitusi Islam. Sejalan dengan hal tersebut Abdul Wahab Khallaf  sebagaimana dikutip Muhammad Alim berpendapat bahwa Konstitusi dalam Negara Islam adalah Al Quran dan Hadist Sahih. 30
Berdasarkan  uraian  tersebut,  penulis  berpendapat  bahwa  Konstitusi Madinah  adalah  bagian  dari  Konstitusi  Islam,  karena  kalau  dilihat  dari  segi substansinya  telah  memenuhi  syarat-syarat  dari  sebuah  Konstitusi  akan  tetapi masih ada Konstitusi Islam yang merupakan hukum tertinggi yaitu Al-Qur‟an dan Hadist.

## PENUTUP
Teori  pemisahan  kekuasaan  pertama  kali  dipopulerkan  secara  ilmiah  oleh John  Locke  seorang  filosof  berkebangsaan  Inggris  (1632-1704)  dalam  bukunya Two  Treatises  of  Government ,  yang  terbit  tahun  1690.  John  Locke  membagi kekuasaan  dalam  Negara  menjadi  tiga  yaitu  : pertama ,  kekuasaan  membentuk undang-undang  (legislatif); kedua ,  kekuasaan  melaksanakan  undang-undang (eksekutif);  dan ketiga ,  kekuasaan  mengenai  perang  dan  damai,  membuat perserikatan  dan  aliansi  serta  segala  tindakan  dengan  semua  orang  dan  badan- badan  di  luar  negari  (federatif).  Pemikiran  John  Locke,  ternyata  mempengaruhi ahli  hukum  Perancis  bernama  Montesquieu  (1689-1755)  untuk  lebih menyempurnakan  konsep  pemisahan  kekuasaan.  Montesquieu  dalam  bukunya berjudul De L’Esprit des Lois terbit tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan  negara.  Montesquieu  menyatakan  bahwa  kekuasaan  dalam  negara harus  dipisahkan  dalam  tiga  kekuasaan,  yaitu  :  pertama,  kekuasaan  legislatif  ( la puissance  legislative )  yang  membentuk  undang-undang;  kedua,  kekuasaan eksekutif ( la puissance executive ) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga,
30 Ibid ., hlm. 28-29.
kekuasaan  yudikatif  ( la  puissance  de  juger ),  yang  menjalankan  kekuasaan kehakiman.
Dalam  piagam  Madinah  Nabi  Muhammad  SAW  diakui  sebagai  pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada  masa  itu orang belum  mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan,  namun  dalam  prakteknya  beliau  telah  menjalankannya  yaitu  dengan cara  mendelegasikan  tugas-tugas  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  kepada  para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Dibidang peradilan (yudikatif) di dunia Islam, sudah ada  sejak  negara Madinah. Pada  masa-masa awal Islam, kekuasaan institusi  peradilan  dengan  kompetensi  masing-masing  dapat  dibagi  atas  tiga macam,  yaitu  : Pertama ,  pengadilan  yang  dipimpin  oleh Qadi yang kompetensinya  meyelesaikan  perkara-perkara  perdata. Kedua ,  pengadilan  yang dipimpin Muhtasib (pengawas) yang berwenang mengadili urusan-urusan umum, urusan  pidana  ( jinayat )  uqubah,  dan  sebagainya.  Dalam  urusan  perkara  pidana, biasanya  perkara  yang  kecil-kecil  seperti  penganiayaan  dan  sebagainya. Ketiga , Pengadilan  yang  dipimpin  oleh  Khalifah  atau  Gubernur  yaitu  mengadili  perkara pidana  yang  berat,  apalagi  yang  dilakukan  oleh  keluarga  pejabat  atau  pejabat pemerintahan, majelisnya dipimpin oleh Khalifah atau Gubernur.
Teori  Pemisahan  Kekuasaan  yang  dikembangkan  oleh  John  Locke  dan Montesquieu baru muncul sekitar abad ke 17 dan 18 yaitu dengan diterbitkannya buku Two  Treatises  of  Government tahun  1690  (John  Locke)  dan  buku De  L’ Esprit  des  Lois yang  terbit  tahun  1748  (Montesquieu),  dan  pada  intinya menyebutkan  bahwa  kekuasaan  dalam  negara  harus  dipisahkan  dalam  tiga kekuasaan.  Selain  dipisah,  kekuasaan  negara  itu  harus  dibatasi,  pemisahan  dan pembatasan  kekuasaan  negara  biasanya  diatur  dalam  hukum  dasar  dari  suatu negara  yaitu  Undang-Undang  Dasar  atau  Konstitusi.  Konstitusi  atau  Undang- Undang  Dasar  merupakan  dokumen  negara  yang  memuat  hal-hal  pokok penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis didunia baru berkembang sekitar abad ke  18,  walaupun  sebelumnya  pada  masa  Yunani  Kuno,  konstitusi  telah  banyak dibicarakan.
Sedangkan Islam sendiri telah mengenal adanya Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi jauh sebelum dunia barat (eropa) mempopulerkannya, yaitu pada awal abad  ke  7  ketika  masa  pemerintahan  Rasulullah  Muhammad  SAW  di  Negara Madinah.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Alim, Muhammad, (2008), Trias   Politica   Dalam   Negara   Madinah, Jakarta : Sekretariat   Jenderal   dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Alim,  Muhammad,  (2009), Konstitusi  Negara  Dalam  Perspektif  Islam, Jakarta  : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Asshiddiqie, Jimly, (2005), Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : Konpress  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Budiardjo, Miriam, (2002), Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta : Gramedia.
Chaidir, Ellydar, (2007), Hukum dan Teori Konstitusi , Yogyakarta : Kreasi Total Media.
De Montesquieu, Baron, tt, The  Spirit  of  Laws ; Dasar-Dasar Ilmu  Hukum dan Politik (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam), Bandung : Nusa Media.
Ence,  Iriyanto  A.  Baso, (2008), Negara    Hukum  dan  Hak  Uji  Konstitusionalitas Mahkamah  Konstitusi  (Telaah  Terhadap  Kewenangan  Mahkamah Konstitusi) , Bandung : Alumni.
Huda,  Ni‟matul,  (2007), Lembaga    Negara dalam  Masa  Transisi  Demokrasi , Yogyakarta : UII Press.
Kusnardi,  Moh.,  &  Harmaily  Ibrahim,  (1983), Pengantar  Hukum  Tata  Negara Indonesia , Jakarta : Pusat Studi   Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.
Manan, Bagir, (1995), Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Bandung : Mandar Maju.
Mahfud MD, Moh., (2000), Demokrasi dan Konstitusi  Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan , Jakarta : Rineka Cipta.
Nasution,  Harun,  (1985), Islam    Ditinjau    dari    Berbagai    Aspeknya ,    Jakarta  : Universitas  Indonesia Press, Cetakan kelima.
Pulungan,  Suyuti  J.,  (1994), Prinsip-prinsip    Pemerintahan    Dalam  Piagam Madinah  Ditinjau  dari  Pandangan  Al  Quran ,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
--------------------------,  (1999), Fiqh  Siyasah  ;  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Sjazali,  Munawir,  (2003), Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran , Edisi Kelima, Jakarta : UI Press.
Sukardja,  Ahmad,  (1995), Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  1945 , Jakarta : UI Press.
Suny, Ismail, (1982), Pembagian Kekuasaan Negara , Jakarta : Aksara Baru
Thaib,  Dahlan,  Jazim  Hamidi  dan  Ni‟matul  Huda,  (2006), Teori  dan  Hukum Konstitusi, Jakarta : Raja Grafindo Persada .
Tikok, Sumbodo, (1992), Hukum Tata Negara , Bandung : Eresco.
Ubaidillah  A  dkk , (2000), Pendidikan   Kewarganegaraan  Demokrasi,  HAM, &Masyarakat Madani , Jakarta : IAIN Jakarta Press.
Yusdiansyah,  Efik,  (2010), Implikasi  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum, Bandung : Lubuk Agung.
Zallum,  Abdul   Qadim, (2002), Sistem  Pemerintahan Islam , Diterjemahkan oleh M. Maghfur W., Bangil : Al-Izzah.

## B. Jurnal, Makalah
Marzuki,  H. M.Laica, Kesadaran Berkonstitusi dalam Kaitan Konstitusionalisme , Jurnal  Konstitusi  Mahkamah  Konstitusi  R  I,  Volume  6,  Nomor  3, September 2009
Riyanto,  Astim, Hukum  Konstitusi  Sebagai  Suatu  Ilmu ,  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan Tahun ke 39 No.1 Januari – Maret 2009.
Soemantri, Sri, UUD   1945   Kedudukan   dan   Artinya    dalam   Kehidupan Bernegara ,    Jurnal  Demokrasi  &  HAM,  Vol.1  No.4, September-Nopember 2001.