## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/ Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

## PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM

## Mario Julyano*, Aditya Yuli Sulistyawan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang mariojuliano87@gmail.com

## Abstract
The principle of legal certainty is a principle which, according to Gustav Radbruch, is included in the  basic  legal  value.  This  principle  basically expects  and  requires  the  law  to  be  made definitively in written form. The existence of this principle is important because it will guarantee the clarity of a positive legal product that exists. The important meaning of this principle also has a  similarity (similarity)  with  the  main  idea  that  exists  in  the  construction  of  legal  positivism reasoning, namely clarity (certainty). Therefore, this paper aims to achieve an understanding of the principle of legal certainty by using the legal positivism construction.
Keywords: Understanding; Legal Certainty; Legal Positivism

## Abstrak
Asas  kepastian  hukum  merupakan  suatu  asas  yang  menurut  Gustav  Radbruch  termasuk  ke dalam  nilai  dasar  hukum.  Asas  ini  pada  pokoknya  mengharapkan  dan  mewajibkan  hukum dibuat  secara  pasti dalam  bentuk  yang  tertulis.  Keberadaan  asas  ini  menjadi  penting  karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran  positivisme  hukum,  yakni  kejelasan  (certainty).  Oleh  karena  itu,  pada  tulisan  ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum.
Kata Kunci: Pemahaman; Kepastian Hukum; Positivisme Hukum

## A. Pendahuluan
Di dalam  suatu  peraturan  hukum,  terkandung  asas-asas  hukum  yang  menjadi  dasar pembentuknya.  Dikatakan  oleh  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  asas  hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” perarturan hukum, 1 sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya  asas  hukum. Dengan  bahasa  lain,  Karl  Larenz dalam  bukunya Methodenlehre  der Rechtswissenschaft menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. 2 Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan  etis  maka  asas  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  jembatan  antara  peraturan  hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45
2 Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana , Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146
Nilai Dasar: Kesahan Berlaku: Keadilan Filsafati Kemanfaatan Sosiologis Kepastian Yuridis
Dalam  pembentukan  aturan  hukum,  terbangun  asas  yang  utama  agar tercipta  suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian  hukum  ini  awalnya  diperkenalkan  oleh  Gustav  Radbruch  dalam  bukunya  yang berjudul  “ einführung  in  die  rechtswissenschaften”. Radbruch  menuliskan  bahwa  di  dalam hukum  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni: 3 (1)  Keadilan  ( Gerechtigkeit );  (2)  Kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ); dan (3) Kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ).
Dalam  bukunya Ilmu  Hukum, Satjipto  Rahardjo  meragakan  ketiga  nilai  dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah sebagai berikut: 4
Digambarkan oleh Mirza Satria Buana dalam tesisnya bahwa ketiga nilai dasar tersebut ibarat seorang  “raja”  yang  saling  bertengkar  ( spannungsverhaltnis) untuk  dapat  diterapkan  dalam hukum. 5
Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini  dimaknai  sebagai  suatu  keadaan  dimana  telah  pastinya  hukum  karena  adanya  kekuatan yang  konkret  bagi  hukum  yang  bersangkutan.  Keberadaan  asas kepastian  hukum  merupakan sebuah  bentuk  perlindungan  bagi  yustisiabel  (pencari  keadilan)  terhadap  tindakan  sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam  keadaan  tertentu. 6 Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin  mengetahui  apa  yang  menjadi  hukum  dalam  suatu  hal  tertentu  sebelum  ia  memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.
3 Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 19
4 Ibid ., hlm. 20
5 Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas  Keadilan (Substantial  Justice)  Dalam  Putusan-Putusan  Mahkamah  Konstltusi, Yogyakarta:  Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 34
6 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

## HUKUM
Lebih  lanjut  terkait  kepastian hukum,  Lord  Lloyd mengatakan  bahwa: 7 “…law  seems  to require  a  certain  minimum  degree  of regularity  and certainty ,f or  without  that  it  would  be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”
Dari pandangan tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  tanpa  adanya  kepastian  hukum orang  tidak  tahu  apa  yang  harus  diperbuatnya  dan akhirnya  timbulah  ketidakpastian ( uncertainty ) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan ( chaos ) akibat ketidaktegasan sistem hukum.  Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum  yang  jelas,  tetap  dan konsisten  dimana  pelaksanaannya  tidak dapat  dipengaruhi  oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. 8
Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi  tidak  dapat  disamakan  antara  asas  hukum  dan  norma  hukum  dalam  bentuk  hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif. 9 Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam  hal  ini, Van  Eikema  Hommes secara  tegas  mengatakan  asas  hukum  tidak  boleh dianggap  sebagai  norma-norma hukum  yang  konkrit,  tetapi  dipandang  sebagai  dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. 10
Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. 11 Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk  peraturan  hukum  secara  komperhensif,  melainkan  pembahasan  akan  berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar  hukum,  yakni  Kepastian  Hukum. Asas  kepastian  hukum  pada  tulisan  ini  coba untuk dipahami bagaimana  korelasinya  dengan  penalaran Positivisme  Hukum. Dengan  adanya tulisan  ini  diharapkan  mampu  menerangkan  mengenai  hubungan  asas  kepastian  hukum dengan penalaran positivisme hukum.
7 Lord Lloyd dalam Mirza Satria Buana, Loc.Cit.,
8 R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194
9 Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan , Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204.
10 Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , BPK Gunung Mulia: Jakarta,1975, hlm. 49
11 Misalnya J.  Gijssels ,  seperti  dikutip  dari  “Bruggink, Refleksi  tentang  Ilmu  Hukum ,  Alih  Bahasa,  Arief Sidharta,  Citra  Adytya  Bakti:  Bandung,  1999,  hlm.  33.”,  Ia  mengemukakan  sebuah  daftar  yang  memuat 83 asas hukum tanpa menatanya ke dalam perbedaan tataran atau memberikan penataan tertentu.

## B. Pembahasan

## 1. Penalaran Positivisme Hukum
Penalaran  hukum  menurut Shidarta pada  dasarnya  adalah  kegiatan  berpikir problematis. 12 Di dalam  bukunya ia mengutip  Visser’t  Hooft  yang  mengatakan  bahwa:“ The object  of  a  scientific  inquiry  is  discovery;  the  object  of  a  legal  inquiry  is  decision”. Kegiatan berpikir  ini  berada dalam  wilayah  penalaran  praktis, seperti  apa  yang dikatakan  oleh  Neil MacCormick: 13 “… legal reasoning as one branch of practical reasoning which is the application by  humans  of  their  reason  to  deciding  how  it  is  right  to  conduct themselves  in  situation  of choice”
Pola-pola  penalaran  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  sudut  pandang  dari  subjek-subjek yang  melakukan  penalaran.  Sudut pandang  inilah  yang  kemudian  bermuara  menjadi  orientasi berpikir  yuridis,  yakni  berupa  model-model  penalaran  di  dalam  disiplin  hukum,  khususnya sebagaimana  dikenal  luas  sebagai  aliran-aliran  filsafat  hukum. 14 Apa  yang  dimaksud  dengan sudut pandang ialah latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis. Pada tulisan  ini  akan  membahas  salah  satu  pola  penalaran  hukum  dengan  sudut  pandang  aliran positivisme hukum.
Penalaran Positivisme  Hukum berasal  dari  aliran  positivisme.  Aliran  postivisme  sendiri lahir  dan  dimatangkan  oleh  perubahan  besar  yang  terjadi  pada  masyarakat  Eropa  terutama setelah meletus Revolusi Industri di Inggris dan revolusi borjuis di Perancis pada pertengahan abad  ke-18.  Dominasi  kekuasaan  raja  dan  gereja  sebagai  rezim  pengetahuan  (epistemologi) lama  di  Eropa  mulai  digugat, di  mana-mana  muncul  pemikiran  yang  membuktikan  kekeliruan berpikir biarawan dan raja serta mencari kebenaran yang esensial. 15 Gairah mencari kebenaran ini  tak terbendung  dan meluap  sejak  masa  Pencerahan  ( Aufklarung) . 16 Dominasi  agama  coba untuk  digeser  oleh  ilmu  pengetahuan  yang  mengakibatkan  gereja  mulai  tidak  diminati bersamaan dengan munculnya universitas-universitas, serta puncaknya pengetahuan metafisis diganti  dengan  pengetahuan  rasional  dan  empiris. 17 Puncak  dari  pembersihan  pengetahuan dari kepentingan subjektif dicapai tak lain dengan gagasan dari tokoh kenamaan dari Perancis, yakni Auguste Comte.
Dalam  gagasannya,  Auguste  Comte mencetuskan hukum  tiga  tahap  atau  yang  kerap dikatakan sebagai “Law of three stages” (tahap teologis, metafisik, dan positif) dalam bukunya
12 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013, hlm. 123
13 Ibid .,
14 Ibid ., hlm. 126
15 Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing: Yogyakarta, 2011, hlm. 11
16 Ibid., hlm.12
17 Ibid.
yang  berjudul Cours  de  Philosophie Positive . 18 Makna  positivis yang  dikatakan  oleh  Comte dalam tahap tersebut dapat diartikan dalam 5 (lima) kemungknian, yakni: 19
a. Sebagai  lawan  atau  kebalikan  yang  bersifat  khayal,  maka  positif  diartikan  sebagai pensifatan sesuatu yang nyata.
b. Sebagai  lawan  atau  kebalikan  sesuatu  yang  tidak  bermanfaat,  maka  pengertian  positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat.
c. Sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan, maka pengertian positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang sudah pasti.
d. Sebagai  lawan  atau  kebalikan  sesuatu  yang  kabur,  maka  pengertian  positif  diartikan sebagai pensifatan yang jelas atau tepat.
e. Sebagai  lawan  atau  kebalikan  sesuatu  yang  negative,  maka  pengertian  positif dipergunakan  untuk  menunjukkan  sifat-sifat  filsafatnya,  yang  selalu  menunju  ke  arah penataan atau penertiban.
Dari  tahap  perkembangan  masyarakat  tersebut,  Auguste  Comte  ingin  menegaskan bahwa setiap pengetahuan tidak boleh melampaui fakta, memperlakukan realitas sebagai suatu yang  ada  dan  sebagai  objek  yang  wajib dilepas  dari  bentuk  konsepsi  metafisis  yang  bersifat subjektif.
Seiring dengan pengaruh positivisme yang merambah dunia sains pada umumnya, maka tidak  terkecuali  disiplin  hukum  pun  menghadapi  keadaan  serupa. Ketika para  penganut positivisme  mengamati  hukum  sebagai  obyek  kajian, mereka menganggap  hukum  hanya sebagai gejala  sosial. 20 Kaum  positivisme  pada  umumnya  hanya  mengenal  ilmu  pengetahuan yang  positif,  demikian  pula  positivisme  hukum  hanya  mengenal  satu  jenis hukum,  yakni positivisme hukum. 21 Istilah ini dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, dimaknai sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. 22
Menurut Erlyn  Indarti, positivisme  hukum  ( legal  positivism) termasuk  ke  dalam  “payung” paradigma  positivisme  bersama  dengan  aliran  filsafat  “ legal  philosophy ”  serta  aliran  “ natural law ”. 23 Menurutnya, legal positivism memandang hukum sebagai “ law as what it is written in the books”, yakni  kaidah-kaidah  positif  yang berlaku  umum in  abstracto di  suatu  waktu/tempat
18 Op.Cit., Shidarta, hlm. 69.
19 Ibid.
20 Johni  Najwan,  “Implikasi Aliran  Positivisme Terhadap  Pemikiran  Hukum”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Inovatif, Volume 2, Nomor 3, 2010, hlm. 24.
21 Ibid.
22 Ibid., hlm. 198
23 Erlyn  Indarti, Diskresi  dan  Paradigma  Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum ,  Disampaikan  pada  Upacara Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Filsafat  Hukum  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro, Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang,2010, hlm.  21

## Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum
tertentu 24 ,  bisa  dikatakan  bahwa  hukum  dimaknai  sebagai ius  constitutum, yaitu  hukum  yang ada dan berlaku.
Meski  perkembangan  penalaran  positivisme  hukum  menjadi  jelas  dan  terkonsep  secara ilmiah  baru setelah kemunculan  paham  positvisme  oleh  Comte,  namun  sejatinya  penalaran terhadap  positvisme  hukum  sudah  berkembang  sejak  era  pemikiran  klasik  di  Cina. Han  Feizi, seorang political  phiolosophe r mulai  menyumbangkan  pemikirannya  terkait  positivisme  hukum di  Cina  pada  masa Dinasti  Han  (206  SM – 220 M). Han  Feizi berpendapat  bahwa: 25 " A  law  is that  which  is  recorded  on  the  registers,  set  up  in  the  government  offices,  and  promogulated among the people”
Menurutnya hukum  harus  tercatat  dan  terekam  dalam  kantor  pemerintahan  dan diumumkan diantara orang-orang. Melalui hukum yang demikan maka rakyat akan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka tidak lakukan. Begitu hukum dibuat undang- undang, penguasa  harus  tetap  jeli  dalam  mengamati  dan  mengawasi  perilaku  rakyatnya. Karena  ia  memiliki  wewenang,  maka  ia  dapat  menghukum  siapa  yang  melanggar  hukumnya dan  memberi  hadiah  pada  mereka  yang  menaati  hukumnya. Dalam  hal  ini Han  Feizi  juga berpendapat jika: 26
“ In  his  rule  of  a  state,  the  sage  does  not  depend  upon  men  doing  good  themselvesbut brings it about that the people can do no wrong, the entire state can be kept peaceful. He who  rules  a  country  makes  use  of  the  majority  and  neglects  the  few,  and  so does  not concern himself with virtue but with law”
Dewasa  ini  positivisme  hukum  menurut Herbert  Lionel  Adolphus  Hart, memiliki  lima  ciri yang terkandung di dalamnya, yakni: 27
a. Hukum adalah suatu perintah yang datangnya dari manusia;
b. Tidak  ada  hubungan  yang  mutlak  antara  hukum  dan  kesusilaan,  atau  antara  hukum  yang berlaku ( law as it is) dan hukum yang dicita-citakan ( law as it ought to be);
c. Analisa  mengenai  pengertian  hukum  ( legal  concept) adalah  penting  dan  harus  dibedakan dari:
1) Penyelidikan secara sejarah tentang sebab-musabab hukum atau tentang sumber hukum;
2) Penyelidikan  secara  sosiologis  mengenai  hubungan  hukum  dengan  gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan, dan tujuan- tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya;
d. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup ( closed logical system) , pada sistem tersebut  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  benar  bisa  diperoleh  dengan  alat-alat  logika
24 Ibid.,
25 Fung Yu-Lan, A Short History Of Chinese Philosophy, The Free Press: New York, 1966, hlm. 160.
26 Ibid .
27 Soetiksno, Filsafat Hukum bagian 1, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004, hlm. 53
( logical  means) dari  peraturan-peraturan  hukum  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral, dan sebagainya;
e. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempegunakan  argumentasi-argumentasi  dan  bukti-bukti  berdasarkan  logika,  sebagai misalnya dalam keterangan-keterangan tentang fakta-fakta ( non cognitivisme in ethics) .
Selain dari pada 5 (lima) ciri tersebut, menurut Theo Huijbers positivisme hukum didasari atas beberapa prinsip, yakni: 28
a. Hanya yang tampil dalam pengalaman dapat disebut benar;
b. Hanya apa yang sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan dapat disebut benar. Itu  berarti  bahwa  tidak  semua  pengalaman  data  disebut  benar,  tetapi  hanya  pengalaman yang mendapati kenyataan
c. Hanya  melalui  ilmu-ilmu  pengetahuan  dapat  ditentukan  apakah  sesuatu  yang  dialam merupakan sungguh-sungguh suatu kenyataan.
Pada  aliran  positivisme,  hukum  terbit  sebagai  produk  eksplisit  suatu  sumber  kekuasaan politik  tertentu  yang  berlegitimasi.  Dalam  hal  ini,  hukum  utamanya  terwujud  sebagai perintah- perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu,  dapat  dikatakan  bahwa  operasi  aliran-aliran  tersebut  didasarkan  utamanya  pada  norma positif legislatif dari ranah normatif positif 29 . Keberadaan positivisme hukum menunjukan fakta bahwa  hukum  itu  dibuat  dan  dihapuskan  oleh  tindakan-tindakan  manusia,  jadi  terlepas  dari moralitas  dan  sistem-sistem  norma  itu  sendiri. 30 Dengan  kata  lain  dapat  dinyatakan  bahwa hukum  berdiri  sendiri  dan  secara  tegas  terpisah dari  moral  (antara  hukum  yang  berlaku  dan hukum  yang  seharusnya,  antara das  sein dan das  sollen) .  Pada konteks  ini,  tidak  ada  hukum lain selain perintah penguasa.
Dari  beragam  pemahaman  di  atas, maka dengan  dasar  positivisme  hukum  dapat dirumuskan ke dalam sejumlah premis dan postulat mengenai hukum, yakni: 31
a. Tata hukum suatu negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, maupun  dalam jiwa  bangsa,  dan juga  bukan  berdasarkan  hukum  alam, namun mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang;
b. Hukum  harus  dipandang  semata-mata  dari  bentuk formalnya,  dengan  demikian  harus dipisahkan dari bentuk materialnya;
28 Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1993, hlm. 122
29 Op.Cit., Erlyn Indarti, hlm. 21
30 Hans  Kelsen,  “ General  Teori  Of  Law  and  State ” , diterjamahkan  oleh Somardi, Teori  Hukum  Murni, Rimidi Press: Bandung, 1995, hlm. 115
31 Teguh  Prasetyo  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat,  teori,  &  Ilmu  Hukum  Pemikiran:  Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan BErmartabat, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hlm. 200-201
c. Isi hukum atau materi hukum diakui ada, tetapi bukan menjadi bahan ilmu hukum, karena hal tersebut dapat merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

## 2. Keterkaitan antara Asas Kepastian Hukum dengan Penalaran Positivisme Hukum
Dari  keseluruhan pemahaman  di  atas  maka  dapat  ditarik  suatu  pemahaman  bahwa terdapat  keterkaitan  erat  antara  asas  kepastian  hukum  dengan  positivisme  hukum.  Benang merah  yang  menghubungkan  asas  kepastian  hukum  dengan  positivisme  ialah  pada  tujuan memberi  suatu  kejelasan terhadap  hukum  positif.  Hukum  dalam  aliran  yang  positivistik mengharuskan  adanya  "keteraturan"  ( regularity )  dan  "kepastian"  ( certainty )  guna  menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. 32 Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk  dicapai  agar  dapat  melindungi  kepentingan  umum  (yang  mencakup  juga  kepentingan pribadi)  dengan  fungsi  sebagai  motor  utama  penegak  keadilan  dalam  masyarakat  ( order), menegakkan  kepercayaan  warga  negara  kepada  penguasa  (pemerintah),  dan  menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara. 33
Selain  memberikan  kejelasan,  positivisme  hukum  bila  diaplikasikan  ke  dalam  pemikiran tentang  hukum  dalam  ranah  asasi,  maka  positivisme  hukum  ini  menghendaki  adanya pelepasan  pemikiran  meta  yuridis  mengenai  hukum  sebagaimana  dianut  oleh  para  pemikir hukum  alam  ( naturalis) . 34 Oleh  karena  itu,  setiap  norma  hukum  harus  eksis  dalam  alamnya yang  objektif  sebagai  norma-norma  positif,  serta  ditegaskan  dalam  wujud  kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi  dikonsepsikan sebagai  asas-asas  moral  meta  yuridis  yang  abstrak  tentang  hakikat keadilan,  melainkan ius yang  telah  mengalami  positivisasi  sebagai lex, guna  menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum, dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. 35
Dari  pernyataan  tersebut di  atas, maka  dapat  dipahami  bahwa  positivisme  hukum menciptakan  suatu  hukum  yang  konkret  dan  terbebas  dari  konsepsi  abstrak  yang akan menciptakan  ketidakpastian.  Hal  ini  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  asas  kepastian hukum  yang  mana  menjamin  agar  para  pencari  keadilan  dapat  menggunakan  suatu  hukum yang  pasti  dan  konkret  serta  objektif,  tanpa  adanya  keterlibatan  dari  spekulasi-spekulasi ataupun  pandangan  yang  subjektif.Seperti  apa  yang  dikatakan  oleh John  Austin ,  bahwa kepastian  hukum  merupakan  tujuan  paling  akhir  dari  positivisme  hukum,  dimana  untuk
32 Mirza Satria Buana, Op.Cit., hlm. 34
33 A. Ridwan Halim, Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum , Ghalia Indonesia: Jakarta, 1987, hlm. 166.
34 Op.Cit ., Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, hlm. 196.
35 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya, Elsam  &  Huma: Jakarta, 2002, hlm. 96
mencapai  kepastian  hukum,  maka  diperlukan  pemisahan  antara  hukum  dari  moral  sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup ( closed logical system) . 36
Dalam hemat penulis, asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positvisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara  untuk  menciptakan  keteraturan  bagi  masyarakatnya.  Dengan  hukum  yang  demikian maka  akan  menciptakan  apa  yang  dikatakan  sebagai  asas  kepastian  hukum,  dimana masyarakat  tempat  hukum  berada  terjamin secara  pasti  bahwa  terdapat  hukum  yang mengaturnya  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan  tidak  harus  dilakukan.  Oleh  karena  itu, dapat  dikatakan  bahwa  positivisme  hukum  ini  mensarikan  nilainya  untuk  menciptakan  suatu hukum yang jelas ke  dalam  asas  kepastian hukum. Dengan  demikian,  hukum  tidak  berdasar pada  spekulasi-spekulasi  subjektif  semata  yang  akan  menjadikan  hukum  abu-abu  dan  tak Nampak kejelasan di dalamnya.

## C. Simpulan
Dari  berbagai  penjelasan  di  atas  maka  diperoleh  kesimpulan bahwa  asas kepastian hukum  dengan  penalaran  positivisme  hukum  memiliki  benang  merah  yang  menguntai keduanya.  Gagasan  utama  dari  positivisme  hukum  menjadi basic  ratio  logis dari  munculnya asas  kepastian  hukum  yang  kemudian  dikonkretisasi  dalam  hukum  positif  melalui  peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Bruggink. Refleksi  tentang  Ilmu  Hukum .  Alih  Bahasa:  Arief  Sidharta.  Citra  Adytya  Bakti: Bandung. 1999.
Fung Yu-Lan. A Short History Of Chinese Philosophy . The Free Press: New York. 1966.
Halim, A. Ridwan. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum . Ghalia Indonesia: Jakarta. 1987.
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah . Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 1993.
Mertokusumo, Sudikno. Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum .  Citra  Aditya  Bakti:  Bandung. 1993.
Najwan, Johni. “Implikasi  Aliran  Positivisme  Terhadap  Pemikiran  Hukum”, Jurnal  Ilmu  Hukum Inovatif. Volume 2. Nomor 3. 2010.
Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum , BPK Gunung Mulia: Jakarta,1975.
36 Op.Cit., Widodo Dwi Putro, hlm. 35
Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat . Rajawali Pers: Jakarta. 2014.
Putro, Widodo  Dwi. Kritik  Terhadap  Paradigma  Positivisme  Hukum .  Genta  Publishing: Yogyakarta. 2011.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2012.
Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Genta Publishing: Yogyakarta. 2013.
_______. Karakteristik  Penalaran  Hukum  Dalam  Konteks  Keindonesiaan .  Alumni:  Bandung. 2006.
Soetiksno. Filsafat Hukum bagian 1. Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
Somardi. Teori Hukum Murni . Rimidi Press: Bandung. 1995.
Wignjosoebroto,Soetandyo  Hukum. Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya .  Elsam  & Huma: Jakarta. 2002.

## Jurnal Ilmiah
Atmaja, Dewa  Gede. “Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum”. Jurnal  Kertha  Wicaksana . Volume 12. Nomor 2. 2018.
Prayogo, R.  Tony. “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian  Undang- Undang “. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 2. 2016.

## Skripsi/Tesis/Disertasi/Pidato Ilmiah
Buana,Mirza  Satria. HubunganTarik-Menarik  Antara  Asas  Kepastian  Hukum  (Legal  Certainpi) Dengan  Asas  Keadilan    (Substantial Justice)  Dalam  Putusan-Putusan  Mahkamah Konstltusi . Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2010.
Indarti, Erlyn. Diskresi  dan  Paradigma  Sebuah  Telaah  Filsafat  Hukum . Disampaikan  pada Upacara  Penerimaan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Filsafat  Hukum  pada  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 2010.