Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333

## RESEARCH ARTICLE
Political Communication Strategy of the Indonesian Labor Party in the Campaign for Labor
Rights
Zainal Abidin* & Shofiatul Husnah
Faculty of Philosophy and Civilization, University of Paramadina, Jakarta
Abstract: Within  Indonesia's  democratic  framework,  political  parties ostensibly committed to public welfare face a pervasive skepticism rooted in the perceived prioritization of elite interests. This erosion of trust stems from instances  of  corruption,  collusion,  and  nepotism.  Addressing  this,  the previously  dormant  Labor  Party  underwent  a  revival,  introducing  new symbols and leadership. Employing a descriptive analytical approach through interviews,  observation,  and  documentation,  this  research  delves  into  the party's political communication strategies. Findings reveal the adoption of the AIDDA  strategy  (Attention,  Interest,  Desire,  Decision,  Action)  as  a persuasive  tool  aligning  with  the  party's  emphasis  on  social  capital  over financial  resources.  This  strategic  shift  aims  to  rebuild  public  trust  and underscores  a  commitment  to  the  workforce's  well-being.  The  party's nuanced  approach  to  political  communication  emerges  as  a  response  to broader  challenges,  presenting  a  persuasive  narrative  to  engage  the community within the confines of Indonesia's intricate political landscape.
Keywords : Labour Party, Political Communication, AIDDA Strategy

## 1. Pendahuluan
Dalam  kerangka  sistem  demokrasi  di  Indonesia,  partai  politik  berperan  sebagai  saluran utama  keterlibatan  masyarakat  dalam  dunia  politik,  dengan  tujuan  mendukung  dan meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Meskipun  demikian,  terdapat  persepsi  umum  yang menunjukkan bahwa  sebagian besar  partai  yang  terpilih cenderung  lebih memprioritaskan kepentingan  elit  politik,  sehingga  terjadi  penurunan  signifikan  dalam  tingkat  kepercayaan publik  akibat  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Dalam  konteks  inilah  muncul fenomena  seperti  disahkan  undang-undang  kontroversial,  seperti  Undang-undang  Cipta Kerja, yang semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat.
Data  dari  survei  Indikator  Politik  mencerminkan  bahwa  partai  politik  berada  pada  posisi terendah  dalam  hal  kepercayaan  masyarakat,  mencapai  angka  61,8%.  Meskipun demikian, keterlibatan  dalam  partai  politik  masih  dianggap  sebagai  solusi  utama  untuk  mencapai perubahan dalam sistem demokrasi. Konteks ini mempertegas relevansi peran Partai Buruh Indonesia (PBI), yang baru saja muncul sebagai peserta dalam Pemilihan Umum 2024. PBI secara  eksplisit  mengusung  tujuan  menciptakan  negara  kesejahteraan,  dan  dengan mencantumkan kata "buruh" dalam namanya, menggarisbawahi fokusnya pada isu-isu hak- hak tenaga kerja.
Penelitian mengenai strategi komunikasi politik PBI dalam kampanye untuk hak-hak tenaga kerja  memiliki  relevansi  yang  signifikan. Isu hak-hak  tenaga  kerja  menjadi  pusat perhatian dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. PBI, sebagai pemain penting dalam advokasi
* Corresponding author: Zainal Abidin, Department, Faculty, University, City, Country
E-mail: zainal.abidin@students.paramadina.a c.id
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
hak-hak  buruh,  memiliki  potensi  untuk  memainkan  peran  strategis  dengan  mengadopsi strategi  komunikasi  politik  yang  efektif.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengisi  celah pengetahuan tentang peran PBI dalam membela dan memperjuangkan hak-hak tenaga kerja, membuka wawasan lebih dalam tentang dinamika politik Indonesia yang kompleks.
2. Literature Review

## 2.1. Strategi Komunikasi Politik
Strategi  berasal  dari  Bahasa  yunani  “Strategos”  yang  bermakna  secara  harfiah  “Seni  dan Jenderal”.  Strategi  dalam  konteks  ini  mencakup  suatu  pendekatan  holistik  terhadap konsepsi,  perencanaan,  dan  implementasi  aktivitas  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu. Dalam  sebuah  strategi  yang  efektif,  terdapat  koordinasi  yang  baik  di  antara  anggota  tim, serta  suatu  tema  yang  dapat  mengidentifikasi  faktor  pendukung  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  rasionalitas  pelaksanaan  ide,  efisiensi  dalam  alokasi  sumber  daya  keuangan,  dan penerapan taktik yang terarah guna mencapai tujuan dengan efektif.(Tjiptono, 2000) Strategi komunikasi  politik  merupakan  perpaduan  perencanaan  komunikasi  dengan  manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut  Anwar  (2010),  terdapat  beberapa  metode  yang  dibutuhkan  dalam  merancang strategi komunikasi politik, yaitu:
1) Redundancy.  Suatu  upaya  untuk  mempengaruhi  komunikan  dengan  cara  mengulang- ulang  pesan  politik  agar  melekat  dalam  ingatan.  Dengan  metode  ini,  pesan  politik komunikator dapat diingat oleh komunikan atau audiens.
2) Canalizing.  Suatu  cara  untuk  mempengaruhi  komunikan  dengan  melakukan  survey lapangan  untuk  melihat,  memahami,  dan  meneliti  kebiasaan  dan  kecenderungan masyarakat.
3) Informatif.  Suatu  kegiatan  memberikan  informasi  dan  penerangan  guna  meningkatkan pengetahuan  dan  pemahaman  dengan  memaparkan  fakta  dan  data  agar  komunikan sependapat dengan komunikator.
4) Persuasif.  Suatu  upaya  untuk  mempengaruhi  komunikan  dengan  cara  sugestif  atau memberikan  dorongan  secara  sadar  dengan  cara  membujuk  agar  meyakini  dan melakukan sesuat sesuai dengan apa yang komunikator inginkan.(Eviany, 2019)
Strategi  komuikasi  politik  disusun  berdasarkan  dua  proses  penting  yaitu  perencanaan (planning) dan tata kelola (management). Keduanya sangat diperlukan agar tercapainya tujuan dari  komunikasi  politik.  Perencanaan  berfungsi  untuk  menentukan  peta  jalan  yang  harus dilalui,  sedangkan  tata  kelola  berkaitan  dengan  cara  apa  yang  akan  digunakan  untuk menempuh jalan tersebut. Selanjutnya, dikenal juga strategi komunikasi politik yang disebut AIDDA  (Attention,  Interest,  Desire,  Decision,  Action).  (Eviany,  2019:19)  Strategi komunikasi  politik  ini  bersifat  persuasif.  Sehingga  dibutuhkan  upaya  untuk  masuk  dan membaur  dengan  audiensnya.  Dalam  konteks  pergerakan  sosial,  strategi  ini  sangat  cocok diterapkan sesuai dengan intensitas komunikasi yang dilakukan.
Lebih lanjut, Arifin (2011: 235-263) merumuskan strategi politik kedalam beberapa bentuk yaitu:
1) Ketokohan dan Kelembagaan
Ketokohan  bermakna  bahwa  pemimpin  yang  menduduki  jabatan  politis  sayogyanya memiliki  kredibilas,  integritas,  dan  charisma  sehingga  menjadi  orang  yang  layak  untuk memimpin  dan  dihormati  oleh  masyarakat.  Meskipun  pada  realitanya,  sering  dijumpai pimpinan-pimpinan partai yang melanggar etika, melakukan tindak pidana juga merangkap jabatan  sehingga  tidak  terlepas  dari  adanya  koflik  kepentingan.  Sedangkan  kelembagaan disini haruslah terstruktur dengan baik dan efisien. Kelembagaan yang terorganisir dengan baik dapat memaksimalkan strategi komunikasi yang akan dilakukan oleh instrument politis.
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333

## 2) Menciptakan kebersamaan
Arifin (2011) membagi strategi menciptakan kebersamaan kedalam empat indikator utama yaitu: Pertama, pemahaman terhadap khalayak yang meliputi pengetahuan tentang kondisi yang  terjadi  dilapangan,  gambaran  masalah  serta  pemetaannya.  Kedua,  menyusun  pesan persuasif berdasarkan pegamatan sebelumnya guna mempengaruhi persepsi public terhadap sesuatu yang  ingin disampaikan. Ketiga, memilih metode  apa  yang  tepat untuk  digunakan sesuai  dengan kondisi  di lapangan. Keempat adalah menentuka  media  dan alat komuikasi apa yang paling cocok sesuai dengan keadaan di lapangan.
3) Membangun Konsensus
Membangun  konsensus  melibatkan  dialog,  negosiasi,  dan  kompromi  untuk  mencapai persetujuan  bersama.  Hal  ini  dapat  menciptakan  stabilitas  dan  dukungan  yang  lebih  luas terhadap kebijakan politik. Dalam hal ini, minimla terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yaitu  seni  berkompromi  dan  ketersediaan  membuka  diri.  Dalam  komunikasi  politik, komunikator harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dari komunikasi. Tentunya  akan  dijumpai  tantangan  dan  penolakan  yang  didasari  perbedaan  latar  belakang dan  kepentingan  antara  komunikator  dan  komunikan.  Disinilah  seni  berkompromi dibutuhkan untuk menghadirkan solusi bersama “Win-win Sollution” bagi kedua belah pihak. Keterbukaan  diri  juga  menjadi  suatu  keniscayaan  atas  dasar  perbedaan  pengetahuan  dan pengalaman.
Pada hakekatnya, strategi komunikasi politik sangat erat kaitannya komunikatornya. Seorang komunikator  harus  senantiasa  menjaga  kredibilitas  dan  integritas  diri  agar  mampu memperoleh  kepercayaan  dari  komunikan  yang  dalam  ini  adalah  masyarakat.  Adapun strategi  politik  sebenarnya  hanya  sebuah  perencanaan  dan  manajemen  terpadu  untuk tercapainya  tujuan  individu  maupun  kelembagaan.  Agar  Strategi  politik  dapat  efisien, pendekatan yang dilakukan haruslah fleksibel dengan kondisi dan keadaan komunikan.

## 2.2. Tenaga Kerja
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan,  “Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.” Adapun yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja meliputi  angkatan  kerja  dan  bukan  angkatan  kerja.  Angkatan  kerja  atau  yang  diistilahkan Labour force adalah bagian dari tenga kerja yang memiliki keinginan atau sudah menghasilkan barang  dan  jasa.  Sehingga  golongan  orang  yang  menganggur  karena  belum  mendapatkan pekerjaan  juga  tergolong  kedalam  angkatan  kerja.  Sedangkan  kelompok  bukan  angkatan kerja  adalah  orang-orang  yang  masih  bersekolah,  mengurusi  rumah  tangga,  dan  lain sebagainya  yang  masih  menerima  pendapatan  dari  angkatan  kerja.  Kelompok  yang tergabung  dalam  bukan  angkatan  kerja  juga  sering  disebut  sebagai  “potential  labour  force” karena masih memungkinkannya beralih ke status angkatan kerja.
Berdasarkan  berbagai  klasifikasi,  tenaga  kerja  dapat  digolongkan  kedalam  berbagai  jenis. Badan Pusat Statistik sendiri membagi tenaga kerja (manpower) kedalam tiga jenis, yaitu:
1) Tenaga  kerja  penuh  (full  employed),  yaitu  golongan  tenaga  kerja  dengan  jumlah  waktu kerja  lebih  dari  35  Jam  (>35  jam)  dalam  seminggu  dengan  hasil  yang  ditentukan berdasarkan uraian kerja.
2) Tenaga  Kerja  tidak  penuh  waktu  atau  setengah  pengagguran  (under  employed),  adalah kelompok  tenaga  kerja  dengan  jumlah  durasi  masa  kerja  dibawah  35  jam  (<  35  jam) selama seminggu. dan
3) Tenaga  kerja  yang  belum  berkerja  atau  sementara  belum  bekerja  (unemployed),  yaitu tenaga  kerja  yang  durasi  kerjanya  Nol  atau  lebih  dari  satu  jam  (0  >1  Jam)  dalam seminggu.
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
Jenis-jenis  tenaga  kerja  juga  dapat  dikategorikan  berdasarkan  beberapa  aspek,  yang melibatkan  sifat  dan  kualitas  dari  pekerja  tersebut.  Pertama-tama,  berdasarkan  sifatnya, tenaga  kerja  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori  utama,  yaitu  Tenaga  Kerja  Jasmaniah  dan Tenaga  Kerja  Rohaniah.  Tenaga  kerja  jasmaniah  adalah  individu  yang  menjalankan  tugas dan  tanggung  jawabnya  dengan  menggunakan  tenaga  fisik.  Contohnya  termasuk  profesi seperti supir, montir, dan pekerja fisik lainnya. Di sisi lain, Tenaga Kerja Rohaniah adalah mereka yang lebih mengandalkan proses pemikiran, gagasan, dan ide dalam melaksanakan pekerjaan, seperti direktur, konsultan, dan manajer.
Selain itu, tenaga kerja juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kualitasnya, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih
Tenaga kerja terdidik merupakan individu yang telah memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi,  membuat  mereka  ahli  di  bidangnya  masing-masing.  Contoh  dari  kelompok  ini mencakup  guru,  dosen,  dokter,  dan  sejenisnya.  Di  sisi  lain,  Tenaga  Kerja  Terlatih  adalah individu yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu dalam bidang pekerjaannya, yang umumnya diperoleh melalui pengalaman kerja. Montir, sopir, dan pekerja terampil lainnya termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, Tenaga Kerja Tidak Terlatih dan Tidak Terdidik merujuk  pada  individu  yang  tidak  memiliki  pendidikan  formal  atau  keterampilan  khusus, dan  mereka  sering  ditempatkan  dalam  pekerjaan  yang  membutuhkan  tingkat  keahlian minimum.  Pemahaman  yang  cermat  terhadap  berbagai  jenis  tenaga  kerja  ini  menjadi penting  dalam  perencanaan  sumber  daya  manusia  dan  pengembangan  kebijakan ketenagakerjaan  yang  efektif.  Klasifikasi  ini  membantu  mengidentifikasi  kebutuhan pelatihan,  tingkat  pendidikan  yang  diperlukan,  dan  strategi  perekrutan  yang  sesuai  untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi di pasar tenaga kerja.

## 3. Research Method and Materials
Dalam  penelitian  kualitatif,  tujuannya  adalah  untuk  memahami  (to  understand)  apa  yang terjadi  pada  fenomena  ataupun  gejala  sosial di  masyarakat. Sehingga, diperolehnya  sebuah pemahaman mendalam  yang  membentuk  kerangka  pemikiran untuk  menghasilkan sebuah kesimpulan  dengan  didukung  oleh  teori,  konsep,  atapun  sistem.  Kesimpulan  dalam penelitian kualitatif mencakup penemuan-penemuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Temuan  ini  dapat  berupa  gambaran  atau  deskripsi  tentang  suatu  objek  yang  sebelumnya kurang  jelas  atau  tidak  terlalu  terang,  dan  setelah  diteliti,  menjadi  lebih  terperinci. Kesimpulan kualitatif juga  dapat berupa  identifikasi  hubungan kausal  atau  interaktif, serta pengembangan  hipotesis  atau  teori  yang  mungkin  belum  ada  sebelumnya.  Penelitian  ini akan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Dengan  menggabungkan  sumber-sumber kajian  pustaka  untuk  menemukan  teori  maupun  konsep  yang  akan  digunakan  sebagai kerangka  kerja.  Metode  penelitian  analisis  deskriptif  juga  bertujuan  untuk  menemukan interpretasi  dari  istilah-istilah  yang  ada.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  maka  peneliti  akan berusaha  menemukan  pemahaman  sebaik  mungkin  mengenai  strategi  komunikasi  politik partai buruh Indonesia dalam kampanye untuk hak-hak tenaga kerja.
Pendekatan  kualitatif  merupakan  bagian  dari  naturalistic  inquiry  yang  menekankan penggunaan manusia sebagai instrumen penelitian. Naturalistic inquiry selalu dilakukan dalam setting  alamiah  karena  konteks  sangat  berperan  dalam  arti  makna.  Peneliti,  sebagai instrumen  penelitian,  harus  sepenuhnya  memahami  dan  dapat  beradaptasi  dengan  situasi sosial  yang  dihadapi  selama  kegiatan  penelitian.  Pengalaman  peneliti  dalam  menggunakan berbagai  metode  seperti  wawancara,  observasi,  partisipasi,  analisis  dokumen  dan kepustakaan, analisis dokumentasi konkret, pendekatan riwayat hidup, dan teknik penelitian lainnya membentuk dasar penelitian. Bagi ilmuwan sosial dan humaniora, statistika dianggap sebagai bagian dari teknik penelitian dan bukan sebagai inti dari penelitian itu sendiri. Oleh karena  itu,  statistika  bukanlah  satu-satunya  teknik  penelitian  yang  dapat  membantu mengungkapkan informasi dan mencapai hasil penelitian yang valid.
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
Selanjutnya,  dalam  konteks  penelitian  politik.  Terdapat  tiga  jenis  pendekatan  yang  dapat dilakukan  yaitu,  pendekatan  normatif  (normative  approach),  pendekatan  structural  (structural approach), dan pendekatan perilaku (behavioural approach).(Winarno, 2013)
Pendekatan normatif adalah Pendekatan ini menyoroti nilai-nilai budaya dalam masyarakat, menganalisis  norma-norma  melalui  aturan-aturan  dan  kewajiban.  Analis  normatif  lebih fokus  pada  pengamatan  empiris,  mencari  makna  mendalam  terkait  nilai-nilai  masyarakat. Sedangkan  pendekatan  struktural  biasanya  melibatkan  analisis  struktur  sosial  atau  politik dalam masyarakat. Meskipun bisa relevan dalam konteks isu tenaga kerja, namun fokusnya mungkin  lebih  pada  struktur  sosial  dan  politik  secara  umum,  bukan  pada  strategi komunikasi politik yang spesifik. Adapun penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan ketiga  yaitu  pendekatan  perilaku  (behavioural  approach).  Pendekatan  ini  melibatkan  perilaku yang konkret, dimana strategi komunikasi politik PBI adalah sesuatu yang dapat dianalisis berdasarkan fenomena dan fakta yang telah terjadi yang mencakup analisis pesan, platform komunikasi, serta cara pendekatan terhadap isu-isu terkait tenaga kerja. Bagaimana pesan- pesan  PBI  dapat  memengaruhi  pemilih  atau  masyarakat  dalam  mendukung  atau  menolak hak-hak tenaga kerja melalui kampanyenya dapat dianilisis lebih mendalam.
Oleh karena itu, penelitian ini akan meggunakan pendekatan perilaku agar penelitian dapat secara  lebih  spesifik  dan  terfokus  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  tentang bagaimana  strategi  komunikasi  politik  diimplementasikan  dalam  kampanye  untuk memperjuangkan hak-hak tenaga kerja di Indonesia.

## 4. Results and Discussion
For Results, provide sufficient detail to allow the results to be meaningful and informative. For Discussion, this should explore the significance of the results of the work, not repeat them.  A  combined  Results  and  Discussion  section  is  often  appropriate.  Avoid  extensive citations  and  discussion  of  published  literature.  Dalam  Strategi  komunikasi  politik  klasik dikenal  sebuah  teori  yang  disebut  AIDDA  (ATTENTION,  INTEREST,  DESIRE, DECISION,  ACTION).(Eviany,  2019:19)  Dalam  komunikasi  jenis  ini,  komunikator mengawali  komunikasi  dengan  membangkitkan  perhatian  (Attention),  Selanjutnya  dengan cara  menumbuhkan  kepentingan  komunikan  (Interest).  Pada  Fase  ini,  komunikan  akan terbangun  kesadarannya  akan  kondisi  yang  dialami  sehingga  akan  timbul  hasrat  untuk megetahui  isi  pesan  politik  lebih  lanjut  (Desire).  Dengan  mempertimbangkan  pesan  yang diterima, komunikan akan dengan secara sadar memutuskan apa yang benar dan salah, serta mana  yang  harus  diikuti  ataupun  ditinggalkan.  Dan  pada  tahap  terakhir,  komunikan  akan melakukan tindakan (Action) sebagai hasil dari  komunikasi politik yang dilakukan. Adapun dalam  konteks  strategi  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh  partai  buruh  hal  ini  dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Attention
“We are Working Class” adalah jargon yang dimiliki partai buruh Indonesia. Dalam kaitannya tehadap sistempartai politik di Indonesia, jargon yang bermakna harfiah Kami Adalah Kelas Pekerja  ini  merupakan suatu terobosan yang  tidak  hanya  baru  namun  juga  unik. Berbagai partai  yang  menjadi  bagian  dari  kontestasi  politik  dalam  setidaknya  satu  dekade  terakhir adalah  partai-partai  yang  berlandaskan  ideologi  agama  dan  nasionalis.  Padahal,  reformasi kita  telah  memberikan  ruang  untuk  berkreasi  menyuarakan  aspirasi  dalam  partai  politik apapun selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI.
Sebagai partai yang mengambil latar belakang kelas pekerja, kehadiran partai buruh sendiri juga  peneliti  nilai  sebagai  bagian  yang  tepat  ditengah  momentum  gelombang  penolakan buruh dan kelas pekerja lain atas kehadiran Undang-undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja atau yang umum diketahui dan dikenal dengan sebutan Omibus Law. Meskipun undang-undang  tersebut  telah diputuskan  cacat  secara  formil  oleh  Mahkamah  Konstitusi, namun  secara  substantif  tidak  akan  merubah  arus  penolakan  masyarakat  melalui  aturan- aturan  turunannya.  Seakan  tidak  menghiraukan  opini  publik,  pemerintah  dan  DPR
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
mengatur siasat baru untuk merubah Omnibus Law menjadi aturan baru tanpa mengubah isi substansinya  yang  justru  merupakan inti  dari  penolakan berbagai  golongan terutama  kelas pekerja.
Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, kehadiran Partai Buruh menjadi sebuah titik  fokus  yang  menarik  dalam  arena  politik.  Partai  ini  tidak  hanya  sekadar  menjadi representasi  kelas  pekerja,  tetapi  juga  sebuah  wadah  yang  diharapkan  mampu  merangkul lebih banyak aspirasi dan keluhan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan pekerja. Dengan jargon yang menggema, "We are Working Class," partai ini  memberikan  identitas  yang  kuat  sebagai  penyampai  suara  dan  perwakilan  utama  bagi mereka yang berjuang dalam dunia pekerjaan.
Kemenangan  yang  diraih  oleh  Partai  Buruh  Australia  dalam  pemilihan  Perdana  Menteri, dengan  Anthony  Albanese  sebagai  pemimpinnya,  memberikan  semangat  baru  dan  angin segar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Partai  Buruh  tidak  hanya  memiliki  eksistensi  politik, tetapi  juga  potensi  untuk  menduduki  posisi  strategis dalam  pemerintahan. Kesuksesan ini memberikan  keyakinan  bahwa  partai  ini  mampu  memberikan  solusi  konkret  yang diinginkan oleh masyarakat.
Momentum  kemenangan  ini  juga  memberikan  peluang  bagi  Partai  Buruh  untuk  meraih dukungan  lebih  luas  dari  masyarakat,  baik  sebagai  pemilih  maupun  konstituen.  Saat  ini bukan hanya sekadar waktunya bagi partai ini untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat,  tetapi  juga  kesempatan  emas  untuk  menjelma  menjadi  kekuatan  politik  yang mampu mewujudkan perubahan positif. Partai Buruh dapat memanfaatkan momentum ini untuk  membuka  dialog  yang  lebih intensif  dengan rakyat,  mendengarkan  aspirasi  mereka, dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Dengan sikap proaktif dan solusi praktis yang ditawarkan, Partai Buruh dapat memperkuat citra  sebagai  agen  perubahan  yang  mampu  memberikan  dampak  positif  dalam  mengatasi berbagai  tantangan  yang  dihadapi  oleh  kelas  pekerja  dan  masyarakat  secara  umum.  Oleh karena  itu,  saat  ini  merupakan  waktu  yang  tepat  bagi  Partai  Buruh  untuk  memanfaatkan momentum  ini  dengan  bijaksana,  menjalin  koneksi  yang  kuat  dengan  masyarakat,  dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam panggung politik.

## b. Interest
Partai buruh Indonesia didirikan oleh organisasi-organisasi pendiri, seperti: Pengurus Partai Buruh  yang  Lama,  Rumah  Buruh  Indonesia  unsur  konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia (KSPI), Rumah Buruh Indonesia unsur Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Organisasi  Rakyat  Indonesia  –  KSPSI,  Serikat  Petani  Indonesia  (SPI),  Konfederasi Persatuan  Buruh  Indonesia  (KPBI),  Rumah  Buruh  Indonesia  unsur  FSP  KEP,  Rumah Buruh  Indonesia  unsur  FSP  FARKES  Reformasi,  Forum  Pendidik  dan  Tenaga  Honorer Swasta Indonesia (FPTHSI), Gerakan Perempuan Indonesia (GPI). Keseluruhan organisasi ini tetunya memiliki anggota yang dalamr entang usia, perbedaan gender serta latar belakang pendidikan  dan  profesi.  Apabila  menelusurui  sejarah  awal  kehadiran  partai  buruh  dalam perpolitikan Indonesia pada pemilu 1999 dengan nama Partai Buruh Nasional, konsolidasi dan  organisasi  artai  buruh  belum  sesitematis  saat  ini.  Sehingga  bersatunya  serikat  dan organisasi  kelas  pekerja  sehingga  mampu  membangkitkan  kembali  partai  buruh  dengan lambang  dan  konsep  yang  baru  tentunya  merupakan  suatu  kemajuan.  Tentunya  untuk mencapai  kondisi  ini  tidaklah  mudah.  Setidaknya  terdapat  dua  hal  yang  dicermati  peneliti sebagai alasan mengapa perjuangan partai buruh Indonesia saat ini sangatlah berat.
Pertama adalah tantangan terhadap bonus demografi dan Internet of Things (IoT). Partai buruh sebagai pengusung partai kelas pekerja, perlu menemukan solusi atas ketimpanganan jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja. Dalam proporsinya sebagai partai  baru yang belum  menduduki  parlemen  ataupun  pemerintahan,  membuat  penyaluran  aspirasi  partai buruh  menjadi  berada  di  ranah  abu-abu.  Pasalnya,  dalam  satu  dekade  terakhir  saja,  kita kerap  menjumpai  pengesahan  undang-undang  yang  notabenenya  mendapat  penolakan,
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
sebut  saja  Undang-undang  Omnibus  Law,  Revisi  RKHUP,  Serta  Revisi  Undang-undang KPK.  Pada  situasi  ini,  Mahkamah  Konstitusi  seringkali  diposisikan  seperti  Ring  Tinju, dimana rakyat dihadapkan dengan DPR ataupun pemerintah yang juga secara gamblang bisa dilihat  berada  pada  kepentingan  yang  sama  dengan  para  pemodal  atau  yang  lebih  dikenal oleh  masyarakat  umum  dengan  sebutan  Oligarki.  Padahal  secara  etis  pemerintah  harus memposisikan dirinya sebagai pelindunga atu pengayom golonga yang lebih rentan, dalam hal  ini  adalah  masyarakat.  Imbasnya  dari  ketimpangan  tenaga  kerja  dan  kesempatan  kerja adalah penerimaan upah dibawah seharusnya. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada Agustus 2022 ada 46,12% buruh, karyawan, atau pegawai yang menerima gaji di bawah upah minimum provinsi (UMP).

## Gambar 1. Persentase buruh yang menerima gaji dibawah UMP
Selajutnya  apabila  melihat  dari  perkembangan  teknologi  saat  ini  yang  berkembang  pesat, beberapa  sektor  pekerjaan  akan  digantikan  dengan  teknologi-teknologi  mutahir.  Istilah Internet  of  Things  (IoT)  yang  saat  ini  ramai  diperbincangkan  saat  ini  mengacu  pada penggunaan teknologi digital dan konektivitas internet yang memudahkan kegiatan-kegiatan manusia. Dalam bidang perdagangan misalnya, IoT dapat memudahkan bisnis agar menjadi lebih otonom.(Saragih, 2019:14) Disatu sisi, IoT dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan efisien.  Hal  ini  selaras  dengan  tujuan  dari  teknologi  itu  sendiri.  Namun  disisi  lain,  akan banyak  pekerjaan  manusia  yang  digantikan  pelakunya.  Konseuensi  logisnya,  masyarakat yang  tidak  mampu  beradaptasi  serta  minim  kemampuan  skill,  akan  tergradasi  serta terpinggirkan. Ditambah lagi apabila peralihan ini tidak diselaraskan dengan pemberdayaan dan pelatihan, maka peningkatan penggguran menjadi sebuah keniscayaan.
Tantangan  kedua  yang  dihadapi  oleh  partai  buruh  adalah  perjuangan  melawan  pebisnis, investor,  ataupun  pemodal  yang  memiliki  kekuatan  finansial  yang  cukup  besar.  Kekuatan finansial  ini  juga  secara  nyata  dapat  digunakan  untuk  mempengaruhi  persepsi  public ataupun  arah  kebijakan  politik.  Sebagai  bagian  dari  kekuatan  kelas  buruh,  tentunya  partai buruh  harus  memiliki  strategi  yang  baik.  Menjalin  kerjasama  dengan  kelompok  dan golongan  yang  memiliki  tujuan  yang  sama,  mengakomodir  aspirasi  dengan  berlindung dibawah  paying  konstitusi,  memberikan  contoh  dalam  etika  dan  perilaku  politik  dengan tidak  culas  ataupun  korupsi,  adalah  bagian  dari  usaha-usaha  yang  dapat  dilakukan  Partai buruh  untuk  meguatkan  peran  dan  eksistensinya.  Kesamaan  kepentingan  (Interest),  harus dimaksimalkan sebagai bagian dari strategi politik.
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333

## c. Desire
Kesamaan  nasib  dan  kepentingan,  mengarahkan  konstituen  maupun  pendiri  partai  buruh untuk  secara  sukarela  dan  penuh  cita  membangun  program-program  penunjang.  Seperti yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  bahwa  partai  buruh  ini  ditopang  dengan  dua  jenis strategi kegiatan yaitu Strategi serangan darat (Ground Attack), dan Strategi Serangan Udara (Air  Attack).  Dengan  bermodalkan  kerja-kerja  sosial  tanpa  dukungan  finansial,  akan  sulit untuk  mengokohkan  kedua  strategi  ini.  Disinilah  letak  kemampuan  pendiri  partai  buruh dalam  mengakomodir  hasrat  (Desire)  para  konstituen  dan  anggotanya.  Bahwa  perjuangan dalam  mewujudkan  negara  kesejahteraan  (Welfare  State)  adalah  sesuatu  yang  harus  dibayar mahal.  Presiden  Partai  Buruh,  H.  Ir.  Said  Iqbal,  ME  juga  kerapkali  menjelaskan  bahwa proses pembekalan dan inagurasi juga bersumber dananya dari pembiayaan pribadi anggota. (bisa dilihat dalam berita acara pelantikan Garda Rakyat angkatan 1 pada situs resmi partai buruh).
Hasrat  konstituen  dan  anggota  partai  untuk  mendapatkan  posisi  di  parlemen  dan pemerintahan  merupakan  satu  hal  yang  selaras  dengan  keinginan  untuk  menghadirkan perubahan.
d. Decision
Tahapan selanjutnya yang dilakukan dalam strategi komunikasi politik partai huruh adalah mengambil keputusan (Decision). Pada tahapan ini, penguatan terhadap nilai-nilai inti partai harus  dilakukan.  Pesan-pesan  politik  yang  disampaikan  bukan  hanya  perihal  posisi keberpihakan, melainkan alasan yang kuat untuk memihak. Sebagai partai baru yang belum memiliki  suara  di  parlemen,  tentunya  keputusan-keputusan  untuk  memihak  dalam  isu tertentu  atau  pasangan  calon  tertentu  perlu  diambil  dengan  hati-hati.  Karena  ketika  salah dalam pengambilan keputusan, maka konstituen pun bisa berkurang. Pada posisi ini, kadang tidak memihak terhadap salah satu dari kekuatan politik yang ditawarkan bisa menjadi citra politik  yang  kuat.  Program-program  kerja  partai  seperti  Salam  satu  pintu  (SaSaTu)  serta Vergadering  bisa  dimaksimalkan  untuk  menampung  seluruh  aspirasi  anggota  maupun konstituen. Apabila masih dijumpai titik buntu, maka partai buruh  bisa mengajukan pakta integritas untuk  ditandangani  oleh  koalisi  partai  yang  ingin mendapatkan dukungan partai buruh.  Dengan  begitu  pengambilan  keputusan  bukanlah  suatu  hal  yang  sulit  untuk dilakukan.
e. Action
Tahapan  terakhir  adalah  aksi  (Action)  menjadi  puncak  dari  keseluruhan  upaya  yang dilakukan. Partai Buruh di Indonesia, sebagai representasi kelas pekerja, telah menunjukkan komitmen  konkretnya  melalui  berbagai  aksi  nyata,  yang  sekaligus  menjadi  langkah  efektif dalam memperkuat hubungan dengan konstituennya.
Contohnya  terlihat  pada  demonstrasi  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  DKI Jakarta  pada  tanggal  27  Oktober  2023.  Partai  Buruh  tidak  hanya  turut  serta  mengawal pendemo,  tetapi  juga  menjadi  salah  satu  inisiator  dari  aksi  tersebut.  Keikutsertaan  ini mencerminkan  peran  aktif  partai  dalam  memperjuangkan  hak-hak  pekerja,  khususnya terkait  dengan  masalah  kesejahteraan  ekonomi.  Dengan  ikut  serta  dalam  demonstrasi  ini, Partai Buruh menjalin koneksi yang lebih erat dengan konstituennya, menunjukkan bahwa partai ini tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata.
Dalam  konteks  lain,  melalui  Jamkeswatch,  Partai  Buruh  terus  memberikan  advokasi  dan bimbingan kepada masyarakat terkait masalah kesehatan, seperti permasalahan terkait BPJS dan layanan kesehatan lainnya. Partai ini tidak hanya menjadi wadah aspirasi politik, tetapi juga  menjadi  penjaga  kepentingan  dan  hak-hak  sosial  masyarakat.  Dengan  begitu,  Partai Buruh  menjelma  menjadi  mitra  yang  dapat  diandalkan  dalam  upaya  melindungi  hak-hak konstituennya.
Posko orange yang diinisiasi oleh Partai Buruh juga menciptakan ruang untuk advokasi atas permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan membuka saluran komunikasi melalui posko ini, partai dapat secara langsung merespons dan mengatasi berbagai isu yang
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
muncul, sehingga memperkuat keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan riil yang dihadapi oleh konstituennya.
Meskipun demikian, keberhasilan strategi komunikasi politik hingga tahap aksi tidak selalu dapat  diukur  secara  langsung.  Perolehan  suara  pada  pemilihan  umum  menjadi  indikator penting,  namun  faktor  eksternal  seperti  money  politic  dan  penyebaran  hoax  juga  dapat menjadi variabel yang sulit terukur dan dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, partai perlu senantiasa  memperbarui dan menyesuaikan strategi komunikasinya dengan dinamika politik  dan tantangan eksternal  yang  mungkin muncul, guna  memastikan bahwa  aksi yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

## 5. Conclusion
Partai  Buruh  adalah  wujud  dari  perjuangan  politik  yang  dimulai  oleh  serikat  buruh  dan organisasi untuk memiliki dampak yang lebih besar melalui keterlibatan mereka dalam posisi eksekutif dan legislatif. Sebagai partai baru dalam Pemilu 2024, Partai Buruh merumuskan strategi  politik  secara  strategis  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  konstituennya. Mengidentifikasi  dirinya  sebagai  satu-satunya  partai  nasional  yang  berakar  dari  latar belakang kelas pekerja, partai ini memperkenalkan slogan "We Are Working Class" bersama dengan  13  platform  perjuangan  kunci  yang  secara  cermat  mencakup  berbagai  segmen pekerja di Indonesia.
Dalam menangani isu-isu ketenagakerjaan di Indonesia, Partai Buruh muncul sebagai solusi potensial terhadap fragmentasi dalam gerakan dan organisasi buruh. Melalui  relasi Makro- Struktural,  Miso-Institusional,  dan  Mikro-Individual,  Partai  Buruh  Indonesia  mampu mengakomodir  masalah-masalah  tersebut  dengan  program-program  dan  nilai-nilai  yang disepakati antara pendirinya dan anggotanya.
Selanjutnya,  partai  ini  mengembangkan  program-program  sebagai  bagian  dari  metode penyampaian pesan politiknya, mengkategorikannya menjadi Serangan Darat dan Serangan Udara.  Serangan  Darat  diwujudkan  melalui  program  infrastruktur  seperti  Garda  Rakyat, Sasatu,  Jamkeswatch,  Vergadering,  dan  posko  orange.  Sementara  itu,  Serangan  Udara bertujuan  untuk  meningkatkan  popularitas,  elektabilitas,  dan  akseptabilitas  partai,  dengan program  seperti  Perhimpunan  Jurnalis  Rakyat  (PIJAR),  Sayap  Milenial  dan  Gen  Z,  dan lainnya. Partai ini menggunakan berbagai media untuk kampanyenya, termasuk Instagram, TikTok, YouTube, Snack Video, X (Twitter), WhatsApp, Zoom Meeting, dan lainnya.
Sebagai  partai  yang  lebih  memprioritaskan  modal  sosial  daripada  finansial,  Partai  Buruh menerapkan strategi komunikasi politik yang persuasif. Penelitian ini menggunakan analisis AIDDA  (Attention,  Interest,  Desire,  Decision,  Action)  untuk  menganalisis  strategi komunikasi  partai,  dengan  menyoroti  tantangan  komunikasi  yang  dihadapi  oleh  Partai Buruh, baik dari faktor internal maupun eksternal. Mengingat perjuangan sejarah partai ini, peneliti  memberikan  penghargaan  dan  perhatian  yang  substansial  terhadap  partai  ini, mengantisipasi  peran  berpengaruhnya  dalam  membentuk  lanskap  politik  dan  potensi lahirnya partai-partai baru berbasis kelas pasca-reformasi.

## References
Aravik,  H.  (2018).  Konsep  Buruh  dalam  Perspektif  Islam.  Islamic  Banking,  4(1),  2. https://doi.org/10.1111/j.1467-8411.1988.tb00200.x
Arifin, A. (2011). Komunikasi Politik. Graha Ilmu.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama.
Cangara, H. (2009). Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi (1st ed.). Rajawali Press. Eviany, E. (2019). Strategi Komunikasi Politik. Politikologi, 1(7), 19.
Abidin, et.al., ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 3, No. 6 (2023) https://doi.org/10.35877/soshum2333
Habibi,  M.  (2013).  Gerakan  Buruh  Pasca  Soeharto :  Politik  Jalanan  di  Tengah  Himpitan Pasar  Kerja  Fleksibel.  JSP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Politik),  16(3),  204. https://media.neliti.com/media/publications/37772-none-bb29b0f1.pdf
Hubberman,  M.  A.,  &  Milles.  B.  Matthew.  (1992).  Analisis  Data  Kualitatif  Sumber  tentang Metode-metode Baru. UI Press.
Hutapea, E. B. T. (2020). Komunikasi Politik (1st ed.). Gibon Books.
Moleong, L. J. (2012). Penelitian Kualitatif. Remaja Rasdakarya.
Murdiyanto,  E.  (2020). Metode  Penelitian  Kualitatif  (Sistematika  Penelitian  Kualitatif).  In
Yogyakarta Press.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KU ALITAIF.docx
Nambo, A., & Puluhuluwa, M. (2005). Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah  dari  Sistem  Politik).  MIMBAR :  Jurnal  Sosial  Dan  Pembangunan,  21(2),  262– 285.
Nasiwan, & Cholisin. (2012). Dasar-dasar Ilmu Politik (1st ed.). Ombak.
Partai  Buruh.  (2022).  Buku  Saku  Partai  Buruh.  In  Partai  Buruh  (1st  ed.). http://www.nber.org/papers/w16019
Rahmadi.  (2011).  Pengantar  Metodologi  Penelitian.  In  Antasari  Press.  https://idr.uin- antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf
Ridha,  M.  (2016).  Tentang  Fragmentasi  Gerakan  Rakyat.  Indoprogress.Com. https://indoprogress.com/2016/10/tentang-fragmentasi-gerakan-rakyat/
Santika,  E.  F.  (2023).  Survei  Indikator  Politik  Atas  Kepercayaan  Masyarakat.  In  Databoks
Katadata (Issue April). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/02/survei-indikator-politik- atas-kepercayaan-masyarakat-terhadap-lembaga-tni-masih-memimpin
Saragih, L. (2019). Identifikasi Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Tenaga Kerja Toko Ritel Indonesia: Studi Kasus Toko X. Jurnal Kependudukan Indonesia, 14(1), 14. https://doi.org/10.14203/jki.v14i1.364