## MAGISTRA Law Review
Volume 01 Nomor 02, Juli 2020 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA

## Muhamad Fadillah
Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia *muhfadillah98@gmail.com

## Dewi Kania Sugiharti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia *dewikaniasugiharti@gmail.com
Abi Ma’ruf Radjab
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia *abimradjab@gmail.com

## ABSTRAK
Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian  khusus  dari  banyak  pihak.  Perhatian  tersebut  terfokus  pada  dianggap  belum  optimalnya peranan Pemkab Bandung  Barat  dalam melaksanakan mitigasi  bencana.  Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk menguji impelementasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  yang  didasarkan  penelitian  kepustakaan  yang bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier. Berdasarkan  penelitian  didapatkan  hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang  dan  pengaturan  tata  bangunan,  penyediaan  infrastruktur  pendukung  mitigasi  bencana,  serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.
Kata Kunci : Mitigasi Bencana; Peranan Pemerintah; Sesar Lembang.

## ABSTRACT
The  government  presented  the  concept  of  disaster  mitigation  which  aims  to  reduce  the  impact  of  a disaster. The implementation of disaster mitigation by the West Bandung District Government on the threat of the Lembang Fault earthquake received special attention from many parties. The attention is focused  on  the not  optimal  enough  role of  the  West  Bandung  Disctrict Government in  implementing disaster mitigation. The purpose of this research is to examine the implementation of the role of the West Bandung  Disctrict  Government  in  implementing  disaster  mitigation  in  accordance  with  the  laws  and regulations of disaster management. The method used in this research uses normative juridical based on library research sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research, the results  of  the  proper  form  of  disaster  mitigation  are  obtained  by  planning  and  implementing  spatial planning and building layout arrangements, providing infrastructure to support disaster mitigation, and organizing education and counseling. Based on this research it can also be seen that the West Bandung District Government in the process of implementing earthquake disaster mitigation in the Lembang Fault region is not optimal in carrying out its role.
Keywords : Disaster Mitigation; Lembang Fault; Role of Government.

## A. PENDAHULUAN
Provinsi  Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  mempunyai status strategis di Indonesia. Hal tersebut merunjuk dengan posisi Jawa Barat yang berbatasan
langsung dengan Ibukota Negara Indonesia. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.
Salah  satu  Kabupaten  di  Jawa  Barat  adalah  Kabupaten  Bandung  Barat  (KBB).  Dengan  luas daerah  mencapai  130.577,  40  Ha,  KBB  merupakan  Kabupaten  yang  tergolong  baru  di Provinsi  Jawa  Barat.  KBB  resmi  menjadi  Kabupaten  pada  tahun  2007  dengan  dasar  hukum Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bandung  Barat di  Provinsi  Jawa  Barat.  KBB  merupakan  hasil  pemekaran  wilayah  dari  wilayah  Kabupaten Bandung. Secara  administratif  KBB  terbagi  menjadi  16  kecamatan  dengan  165  Desa  di dalamnya.  Mengenai  morfologi,  KBB  memiliki  empat  bentuk  morfologi  yaitu,  Pedataran, Landai, Perbukitan serta  morfologi  Pegunungan.  Daerah  pegunungannya  berupa  dataran terendah  dengan ketinggian 125 Meter dpl sedangkan dataran tinggi berada dalam ketinggian 2.150 Meter dpl 1 . Data dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemkab Bandung
Barat Tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa KBB memiliki potensi bencana alam yang beragam, antara lain: (1) Tanah Longsor; (2) Banjir; (3) Erupsi Gunung Api Tangkuban Perahu; (4)  Gempa  bumi  Sesar  Lembang.  Keberadaan  Sesar  Lembang  di  KBB  mempunyai  ancaman potensi  gempa  yang  cukup  tinggi,  Sesar  Lembang  memiliki  Panjang  sekitar  29  km  yang membentang dari Cisarua dibagian barat hingga Gunung Manglayang di bagian timur 2 .
Berdasarkan  fakta  dilapangan,  sebagian  pihak  masih  beranggapan  bahwa  Sesar Lembang bukan merupakan patahan yang aktif. Namun, bukti ilmiah menunjukkan fakta yang kontradiktif  atas  anggapan  tersebut.  Berdasarkan  pengamantan  secara  ilmiah,  dapat dibuktikan  bahwa  Sesar  Lembang  saat  ini  dikategorikan  dalam  keadaan  status  aktif.  Hal tersebut  merunjuk  pada  bukti  ilmiah  saat  ini  yang  dapat  mendeteksi  pergerakan  Sesar Lembang. Pergerakan tersebut didominasi mekanisme sesar geser mengiri dengan kecepatan 3  mm/tahun. 3 Kemudian  fakta  tentang  aktifnya  Sesar  Lembang,  semakin  diperkuat  dengan studi penelitian paleoseismologi yang menunjukkan bahwa antara 500-2000 tahun yang lalu sesar ini mampu menghasilkan gempa dengan skala M. 6,6 – M 6,8 SR 4 .
Wilayah  Bandung  terletak  pada  basin  (cekungan)  dengan  sedimen  yang  memiliki kecepatan  rambat  gelombang  geser  yang  rendah.  Jika  magnitudo  6,8  dari  hasil  penelitian paleiosismologi digunakan parameter skenario maksimum untuk gempa yang berasal dari Sesar Lembang  maka  di  simulasikan  bahwa  Kawasan Cekungan  Bandung  akan  merasakan  gempa setara MMI VI-VII 5 .
Bangunan  dengan  desain  dan  konstruksi  yang  sangat  baik  diperkirakan  tidak  akan mengalami  kerusakan  yang  berarti,  sementara  bangunan  dengan  konstruksi  standar diperkirakan  dapat  mengalami  kerusakan  ringan  hingga  tingkat  kerusakan  sedang,  namun bangunan dengan konstruksi yang buruk dapat mengalami kerusakan berat. Kemudian terkait potensi kerugian kerusakan bangunan yang ditimbulkan akibat gempa di wilayah Sesar Lembang
1 Pemkab Bandung Barat, RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018.
2 Ibid.
3 Meilano, “5 Fakta tentang Sesar Lembang yang Perlu di Ketahui.” https://www.ayobandung.com/read/2018/10/25/39643/5-fakta-tentang-sesar-lembang-yang-perlu- diketahui (accessed Nov. 12, 2019).
4 Ibid,Meilano.
5 Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya, WASPADA: Terlelap Di Damainya Sesar Lembang. Jakarta: Maipark, 2015
dengan skenario maksimal (M6+) memberikan kerugian rata-rata sebesar 61 Triliun Rupiah dengan standar deviasi ± 20.93 Triliun Rupiah 6 .
Berbicara tentang konsep negara hukum saat ini, secara praktiknya cenderung lebih berorientasi  kepada  prinsip-prinsip  yang  mengutamakan  kesejahteraan  rakyatnya.  Hal  ini merupakan ciri pemahaman dari negara hukum modern yang terkenal dengan nama Welfare State . 7 Indonesia adalah negara yang menganut konsep tersebut, Indonesia juga negara yang berlandaskan  hukum  menurut  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Pasal  ini  menghendaki  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  atas  prinsip-prinsip  hukum  untuk  membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum ( rechsstaat ), bukan didasarkan atas kekuasaan ( machsstaa t). 8
Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang- Undang Penanggulangan Bencana) merupakan dasar hukum utama dalam konteks pembuatan kebijakan  terkait  pegaturan  penanggulangan  bencana  oleh  pemerintah.  Lahirnya  Undang- Undang Penanggulangan Bencana di latarbelakangi oleh amanat dari alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa:
“…Pemerintah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  harus  melindungi segenap bangsa dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial…” Pengaturan  terkait  tanggung  jawab  negara  dalam  proses  penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat ditemukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Penanggulangan bencana. Disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 9
Lahirnya  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  juga  berimplikasi  terhadap perubahan orientasi paradigma pengelolaan bencana di Indonesia. Paradigma yang dahulunya bersifat responsif atau tanggap darurat dalam menangani bencana, diubah menjadi kegiatan yang bertitik fokus pada aksi preventif (sebelum terjadi), sehingga risikonya dapat diminimalisir atau  biasa  disebut  dengan  mitigasi 10 .  Aksi  preventif  tersebut  diaktualisasikan  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana yang diterapkan dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan preventif  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  tersebut  diklasifikasikan  dalam bentuk: (a) Kesiapsiagaan; (b) Peringatan dini; dan (c) Mitigasi bencana. 11
Pengaturan  mengenai  pelimpahan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena di dalam UU Pemda berisi materi muatan tentang pengaturan pemerintah daerah yang dilimpahkan secara atribusi
6 Ibid, Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya.
7 E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 2000.
8 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004
9 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” 2007
10 B. M. Faturahman, “122 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK,” J. Adm. Publik, 2018, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125084
11 Ibid, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  wajib  yaitu  terkait  dengan  ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat 12 . Yang dimaksud perlindungan masyarakat disini dapat disama artikan dengan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Penyelenggaraan program mitigasi bencana gempa bumi yang terlaksana di wilayah Sesar Lembang oleh Pemkab Bandung Barat, mendapat perhatian dari banyak pihak. Perhatian tersebut  berfokus  pada  belum  optimalnya  Pemkab  Bandung  Barat  dalam  melaksanakan program  mitigasi  tersebut.  Salah  satu  buktinya  tergambar  dalam  suatu  pemberitaan  oleh AyoBandung.com dengan tajuk judul “Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru” menggambarkan  tentang  pengetahuan  masyarakat  di  sekitar  Sesar  Lembang  tentang  sesar tersebut.  Mayoritas  dari  masyarakat  setempat  justru  berpikir  bahwa  Sesar  Lembang merupakan suatu objek wisata. Kemudian dalam isi  berita tersebut dillakukan suatu bentuk wawancara kepada seorang warga yang tinggal di salah satu wilayah Sesar Lembang. Ketika diwawancarai didapatkan  fakta  bahwa  masih  begitu  awamnya  masyarakat  yang  hidup  di wilayah  Sesar
Lembang akan potensi bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu dapat menempa mereka. Fakta lain yang ditemukan dalam pemberitaan tersebut adalah belum pernahnya masyarakat di  pemberitaan  tersebut  mendapat  sosialiasi  dari  Pemkab  Bandung  Barat  tentang  potensi bencana gempa bumi Sesar Lembang 13 .
Mengacu pada argumen penulis diatas, mengingat berbagai problematika dalam kasus penyelenggaraan  program  mitigasi  bencana  gempa  bumi  di  Sesar  Lembang.  Penulis beranggapan diperlukannya analisis atas peranan Pemkab Bandung Barat dalam pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang. Analisis tersebut akan bertitik fokus pada bentuk peranan  Pemkab  Bandung  Barat  dalam  implementasi  program  mitigasi  bencana  di  wilayah Sesar Lembang khususnya di RW 09 Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten  Bandung  Barat  yang  hanya  berjarak  ±200  Meter  dari  Sesar  Lembang  yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Dengan  metode kualitatif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis dari objek yang diamati 14 , yaitu : tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19 di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan dengan law in the books .  Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis,  yakni  mendeskripsikan  dan  menganalisis  segala  temuan  dalam  bentuk dokumen,  yang  kemudian  disusun  dalam  bentuk  karya  ilmiah  (jurnal)  untuk  memaparkan permasalahan dengan judul tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force  majeure  covid-19 di  Indonesia.  Jenis  data  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum,  karena  dalam  penelitian  yang  menggunakan pendekatan  yuridis  normative  tidak  mengenal  istilah  data,  sehingga  menggunakan  bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai regulasi terkait penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam keadaan force majeure covid-19 . Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian dan
12 Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Kementeri. Sekr. Negara RI, 2014, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004
13 Mildan Abdalloh, “Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru.”
14 I. W. L. Manuaba, Metode Penelitian Kualitatif dalam llmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan. Bandung: Nilacakra, 2018
artikel (jurnal) yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh leasing dalam force majeure covid-19 di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN
1. Penyelenggaaran Mitigasi Bencana di Wilayah Sesar Lembang oleh Instansi Pemkab Bandung Barat
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat (BPBD KBB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga pemegang koordinasi kebencanaan dari seluruh unit yang penanggulangan bencana yang berada di Kab. Bandung Barat.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Bandung Barat  di  bentuk  pada  Tahun  2011.  Hal  tersebut  dibarengi  dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Perda tersebut merupakan dasar hukum pembentukan BPBD Kab. Bandung Barat.
Dalam pelaksaan mitigasi bencana gempa bumi Sesar Lembang BPBD KBB  berkolaborasi  dengan  Dinas  Sosial  KBB,  BASARNAS  dan  Geotek-LIPI melaksanakan  suatu  program  sosialiasi  mengenai  bahaya  serta  ancaman gempa bumi dari Sesar Lembang itu sendiri. Program tersebut bernama “Desa Tangguh Bencana”. Dalam  pelaksanaan  program  tersebut  biasanya  BPBD KBB menerjunkan tiga hingga lima orang sebagai fasilitator yang dibantu dengan relawan yang berada di sekitar lokasi sosialiasi.
BPBD  KBB  juga  memberikan  rambu-rambu  serta  penyediaan  early warning  system  di  wilayah  yang  berada  di  zona  Sesar  Lembang  berupa penyediaan  seismograf  berfungsi  untuk  menangkap  sinyal  digital (Gelombang  sekunder)  secara  realtime  untuk  keperluan  mendeteksi  dini pergerakan  Sesar  Lembang.  Namun  berdasarkan  hasil  wawancara  karena terbatasnya  anggaran,  rambu-  rambu  serta  penyediaan  early  warning system belum merata ada di seluruh wilayah di KBB yang terdampak dengan Sesar Lembang. Penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana hanya ada di daerah yang tersebut belum secara keseluruhan ada di wilayah yang paling  berdekatan  serta  terdampak  pada  bencana  gempa  bumi  Sesar Lembang.

## b. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat
Dinas sosial KBB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial KBB juga mempunyai fungsi yaitu Perumusan, penyelanggaraan dan pembinaan kebijakan  teknis di bidang perlindugan dan jaminan sosial, pelayanan  dan  rehabilitas  sosial  dan  pemberdayaan  sosial  serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam  praktik  pelaksanaan  mitigasi  bencana  gempa  bumi  Sesar Lembang  maupun  potensi  bencana  lainnya  yang  berada  di  Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial KBB membetuk suatu kelompok relawan yang bertugas  untuk  menyadarkan  masyarakat  KBB  akan  bahayanya  segala
potensi  bencana yang ada di KBB. Kelompok relawan tersebut  dinamakan Taruna  Siaga  Bencana  (TAGANA).  Para  relawan  ini  tidak  diberi  gaji  tetap namun mendapat fasilitas oleh Dinas Sosial KBB. Dalam kasus pelaksanaan mitigasi  bencana  gempa  bumi  Sesar  Lembang,  TAGANA  melaksanakan mitigasi  dengan  bentuk  sosialiasi,  simulasi  serta  penyuluhan  tentang ancaman  gempa  bumi  Sesar  Lembang  di  wilayah  dekat  dengan  Sesar Lembang.

## c. Badan Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  Pengembangan  Daerah Kabupaten Bandung Barat (BAPPELITBANGDA)
BAPPELITBANDA  KBB  mempunyai  tugas  melaksanakan  urusan pemerintahan  kewilayahan  daerah  di  bidang  perencanaan  fisik  dan  tata ruang,  perencanaan  ekonomi,  perencanaan  sosial,  perencanaan pemerintahan  kewilayahan,  serta  monitoring  dan  evaluasi,  penelitian  dan pengembangan  dan  pengelolaan  data  serta  melaksanakan  tugas  lain  yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemudian dalam menjalankan tugasnya BAPPELITBANDA KBB memiliki fungsi yaitu perumusan, penyelenggaraan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam kebijakan teknis di bidang perencanaan fisik tata dan tata ruang, perencanaan  ekonomi,  perencanaan  sosial,  perencanaan  pemerintahan kewilayahan, monitoring  dan  evaluasi,  penelitian  dan  pengembangan  dan pengelolaan data. Serta pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
BAPPELITBANGDA  KBB  dalam  pelaksanaan  mitigasi  bencana mempunyai  peran  untuk  membuat  peta  pola  ruang  berdasarkan  aspek kebencanaan  yang  berada  di  wilayah  KBB.  Dalam  praktik  di  wilayah  Sesar Lembang BAPPELITBANDA
KBB juga ikut membantu menyoalisasikan tentang potensi bencana gempa bumi Sesar Lembang kepada masyarakat sekitar Sesar Lembang.
Dalam pembuatan peta rawan bencana di KBB, BAPPELITBANGDA KBB dibantu  oleh  Lembaga  Geologi  Tata  Lingkungan  untuk  mendapatkan  peta geologi,  peta  jenis  tanah,  peta  percepatan  tanah  yang  kemudian  dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan sebagai dasar pembuatan Rencana Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW).  Dalam  praktiknya  kebijakan  RTRW  ini dijadikan  pedoman  atas  pembuatan  izin  mendirikan  bangunan  disuatu wilayah.  Saat  ini  BAPPELITBANDA  KBB  berusaha  untuk  membuat  rencana untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Abadi di sekitar wilayah yang rawan  akan  bencana.  Rencana  tersebut  direncanakan  dalam  setiap pembuatan peta pola ruang di Kabupaten Bandung Barat.
d. Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Bandung  Barat
(PUPR) Dinas PUPR KBB mempunyai  tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi dan
Air Minum,  Tata  Bangunan  Gedung,  Permukiman  dan  Jasa  Kontruksi serta  Tata Ruang.
Dalam  melaksanakan  tugasnya  Dinas  PUPR  KBB  memiliki  fungsi  yaitu Perumusan,  Penyelenggaraan,  Pembinaan  dan  Pelaksaan  tugas  di  bidang Bina  Marga,  Sumber  Daya  Air,  Sanitasi  dan  Air  Minum,  Tata  Bangunan Gedung,  Permukiman  dan  Jasa  Kontruksi  serta  Tata  Ruang  serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dinas  PUPR  KBB  dalam  pelaksanaan  mitigasi  bencana  di  Kabupaten Bandung Barat memiliki peran untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tugas menerbitkan atau tidak menerbitkan IMB suatu bangunan instansi PUPR KBB berpedoman pada RTRW yang sudah diterbitkan  sebelumnya  oleh  pemerintah  daerah  KBB  dalam  bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.
Dalam praktik mitigasi bencana di Wilayah Sesar Lembang Dinas PUPR juga melaksanakan sosialiasi tentang prinsip bangunan tahan gempa, kepada masyarakat yang berada di daerah zona dekat Sesar Lembang.

## e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat
Dinas  Kesehatan  KBB  mempunyai  tugas  untuk  melaksanakan  urusan pemerintah  daerah  di  bidang  Kesehatan.  Dalam  melaksanakan  tugasnya Dinas  Kesehatan  KBB  juga  memiliki  fungsi  yaitu  melakukan  perumusan, penyelenggaraan,  pembinaan  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  kesehatan serta  melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.
Peran  Dinas  Kesehatan  KBB  dalam  pelaksanaan  mitigasi  bencana  di wilayah  Sesar  Lembang  ada  penyiapan  sarana-prasarana  seperti  mobil ambulance, obat- obatan pendukung serta pembuatan posko kesehatan jika suatu saat bencana gempa bumi di Sesar Lembang terjadi.

## f. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, (PVMBG)
PVMBG  merupakan  unit  dari  Badan  Geologi  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral  (Kementerian  ESDM)  yang  bertanggungjawab langsung kepada Menteri  ESDM.  Dalam  praktiknya  PVMBG  mempunyai tugas  melaksanakan
penelitian, penyelidikan, perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.
PVMBG dalam pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang memiliki  peran  untuk  membuat  peta  mikro-zonasi  bahaya  gempa  bumi (Earthquake Hazard Map) di Sesar Lembang. Peta mikro-zonasi ini dijadikan pedoman  oleh  BPBD  KBB  untuk  pembuatan  rencana  mitigasi  bencana  di wilayah Sesar Lembang.
2. Pelaksanaan  Program  Mitigasi  Bencana  Sesar  Lembang  di  Kampung  Cimeta ditinjau  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Program Mitigasi Bencana merupakan program yang dibebankan kepada pemerintah  yang  berorientasi  untuk  mencegah,  mengatasi  serta  mengurangi dampak  akan potensi bencana yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya program  mitigasi  bencana  merupakan  bagian  dari  penyelenggaraan penanggulangan  bencana  pada  tahap  pra-bencana  (Sebelum  terjadi). Penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia  berpedoman  pada Undang-Undang Penanggulangan  Bencana.  Sebelum  Undang-Undang Penanggulangan Bencana lahir, banyak permasalahan yang terjadi ketika proses
penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  terjadi.  Salah  satu  contohnya adalah  tidak  efektifnya  pelaksanaan  program  mitigasi  bencana  di  Indonesia. Namun,  lahirnya  Undang-Undang  Penanggulangan  Bencana  telah  mengubah paradigma  dalam  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di  Indonesia. Yaitu  paradigma  yang  dahulu  bersifat  responsif  (menangani  bencana  disaat sudah  terjadi),  berubah  paradigmanya  menjadi  preventif  (sebelum  terjadi). Sehingga  segala  dampak  risikonya  dapat  diminimalisir.  Oleh  karena  itu  pada hakikatnya,  saat ini  mitigasi  bencana  merupakan  unsur  yang  sangat  strategis dalam penyelenggaraan penangulangan bencana di Indonesia.
Terkait tentang Sesar Lembang, diketahui saat ini Sesar Lembang dalam keadaan  aktif.  Hal  tersebut  membuat  Sesar  Lembang  dapat  menjadi  sumber pemicu  gempa  bumi  dengan  kekuatan  gempa  yang  diperkirakan  mencapai magnitudo  6,6 – 6,8  SR.  Dengan  angka  tersebut,  dapat  diperkirakan  secara teoritis akan menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tidak hanya  akan  bersifat  materiil  namun  juga  sangat  berpotensi  menimbulkan kerugian  yang  bersifat  non-materiil.  Dengan  potensi  gempa  bumi  Sesar Lembang  yang  dapat  dipastikan  selalu  dapat  mengancam  kapan  saja,  tentu masyarakat  yang  hidup  di  sekitar  zona  Sesar  Lembang  harus  bersiap  diri menghadapi bencana tersebut.
Sesar Lembang diketahui saat ini diketahui berada dalam keadaan status aktif.  Hal  tersebut  membuat  Sesar  Lembang  dapat  menjadi  sumber  pemicu gempa bumi dengan kekuatan gempa yang diperkirakan mencapai magnitudo 6,6 – 6,8 SR. Dengan angka tersebut, dapat diperkirakan secara teoritis akan menyebabkan  banyak  kerugian  yang  ditimbulkan.  Kerugian  tidak  hanya  akan bersifat  materiil,  juga  sangat  berpotensi  untuk  menimbulkan  kerugian  yang bersifat  non-materiil.  Oleh  karena  itu  dengan  potensi  gempa  bumi  Sesar Lembang  yang  dapat  dipastikan  selalu  dapat  mengancam  kapan  saja, masyarakat  KBB  yang  hidup  di  sekitar  zona  Sesar
Lembang yang tersebar di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua harus bersiap diri menghadapi bencana tersebut.
Berbicara  tentang  latarbelakang  kesiapan  masyarakat  menghadapi ancaman gempa bumi, tentu berimplikasi terhadap peranan pemerintah daerah setempat.  Hal  tersebut  demikian,  karena  mengacu  pada  pengaturan  dalam Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  yang  memberikan  atribusi  kepada pemerintahan  daerah  untuk  menyelenggaraan  penanggulangan  bencana  di daerahnya  masing-masing.  Selanjutnya,  sesuai  dengan  Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya  masing-masing.  Dalam  kasus a  quo pemerintah  daerah  yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Dasar  hukum  pelaksanaan  program  mitigasi  bencana  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di wilayah Sesar Lembang penulis uraiakan pada gambar dibawah ini:
Gambar 1: Dasar Hukum Pemkab Bandung Barat dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana
Mengacu  dari  ketiga  peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  hukum  pelaksanaan  mitigasi  bencana  oleh  Pemkab  Bandung Barat diatas, penulis berpandangan bahwa isi materi dari ketiga dasar hukum tersebut memiliki subtansi yang sama, yaitu menitikberatkan pada pembahasan tentang  tindakan  pemerintah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, terdapat perbedaan cakupan isi materi antar peraturan  perundang-  undangan  tersebut.  Seperti  dalam  contoh,  cakupan  isi yang  ada  di  dalam  peraturan  daerah  lebih  bersifat  spesifik  hal  tersebut disebabkan  ada  penyesuaian  dengan  spesifikasi  daerahnya.  Meskipun peraturan  daerah  dapat  mengatur  hal  bersifat  spesifik  khusus  untuk didaerahnya,  jika  merunjuk  sesuai  Undang-Undang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,  maka  isi  materi  Peraturan  Daerah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya lebih tinggi.    Selanjutnya  penulis  mencoba  untuk  menganalisis peranan pemerintah  dalam  konteks  penerapan  atau  implementasi  dasar  hukum pelaksanaan  mitigasi  bencana  di  wilayah  Sesar  Lembang.  Analisis  penulis merunjuk pada instrumen penelitian penulis di wilayah sampel Sesar Lembang yaitu  di  RW  09  Kampung  Cimeta,  Desa  Tugumukti,  Kecamatan  Cisarua, Kabupaten  Bandung  Barat.  Analisis  tersebut  akan  menjadikan  dasar  hukum pelaksanaan  mitigasi  bencana  sebagai  pisau  analisis,  supaya  dapat  ditarik kesimpulan sudah atau belumnya Pemkab Bandung Barat menerapkan program mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang yang sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana.
Mengenai pengaturan tentang pelaksanaan mitigasi bencana yang ada di dalam  dasar  hukum  pelaksanaan  program  mitigasi,  penulis  mengganggap
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
PERDA Prov. Jawa Barat No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Dasar Hukum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana
PERDA Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
bahwa  ketiga  dasar  hukum  tersebut  memiliki  kesamaan  dalam  konteks  frasa serta  subtansi  yaitu,  membicarakan  tentang  bentuk  pelaksanaan  mitigasi bencana  secara  umum.  Hal  tersebut  yang  menjadi  dasar  bagi  penulis  untuk mencoba meringkas bentuk mitigasi bencana dari ketiga dasar hukum tersebut. Hasil  ringkasan  penulis  dari  bentuk  pelaksanaan  mitigasi  bencana  dari  ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, meliputi:
a. Perencanaan  dan  Pelaksanaan  Penataan  Ruang  dan  Pengaturan  Tata Bangunan
Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan  tata  bangunan,  Pemkab  Bandung  Barat  mewujudkan peranannya  dengan  menerapkan  implementasi  dari  Peraturan  Daerah Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  (RTRW).  RTRW  tersebut  dituangkan didalam  PERDA  Kabupaten  Bandung  Barat  No.  2  Tahun  2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.
RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 menitikberatkan pengaturan tentang pola tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah pengaturan pola tata ruang Sesar Lembang, Dalam pengaturan  RTRW  KBB  Sesar  Lembang  diklasifikasikan  sebagai  kawasan lindung  geologi.  Makna  kawasan  lindung  geologi  adalah  kawasan  yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Selanjutnya di dalam  konteks  kawasan lindung geologi,  terbagi menjadi  kawasan  cagar alam  geologi,  kawasan  kars  dan  kawasan  rawan  bencana  alam  geologi. Mengacu  pada  Perda  ini,  maka  didapatkan  kesimpulan  bahwa  Sesar Lembang termasuk ke dalam bagian kawasan rawan bencana alam geologi. Hal tersebut merunjuk pada pengaturan Perda ini yang menyebutkan: 15
“Kawasan yang terletak di zona sesar aktif Cimandiri (Pelabuharanratu - Padalarang) dan    Sesar Lembang dengan luas kurang lebih 196 (seratus sembilan  puluh  enam)  hektar  tersebar  di  Kecamatan  Lembang, Parongpong, dan Cisarua.”
Berdasarkan  isi  Perda  RTRW  dalam  konteks  pengaturan  tentang perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan pengaturan tata bangunan di kawasan rawan bencana, maka dirumuskan dengan mempersyaratkan secara  teknis  bagi  setiap  pengembangan  pemukiman  yang  berada  di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi. 16
Kemudian  jika  mengaitkan  implementasi  perencanaan  dan pelaksanaan  penataan  ruang  dan  pengaturan  tata  bangunan  di  sampel lokasi yaitu di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti dengan RTRW KBB 2009 – 2029.  Maka  didapatkan  hasil  berupa  fakta  bahwa  Kampung  Cimeta  di Desa  Tugumukti  merupakan  bagian  dari  kawasan  rawan  bencana  alam
15 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029
16 Ibid.
geologi  sesuai  dalam  pengaturan  RTRW  KBB  2009 – 2029.  Hal  tersebut dikarenakan  Kampung  Cimeta  berada di bagian Kecamatan Cisarua yang dalam  jangkauan  zona  Sesar  Lembang  seluas  196  Ha.  Lebih  jelasnya gambaran visual yang merunjuk pada analisis penulis dapat diperlihatkan pada gambar dibawah ini:
Gambar 2. Jarak Kampung Cimeta dengan Sesar Lembang 17
Mengingat  kebijakan  pelaksanaan  penegakan  hukum  Perda tentang  pengaturan  pola  dan  tata  ruang  di  Sesar  Lembang,  Pemkab Bandung Barat dalam perencanaan tata ruang juga memberikan peranan dengan  membuat  peta  rawan  bencana.  Instansi  terkait  yang melaksanakannya  adalah  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian Pengembangan  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  (BAPPELITBANGDA KBB).  Dalam  sampel  kasus a  quo di  Kampung  Cimeta  Desa  Tugumukti instansi BAPPELITBANGDA KBB sudah membuat Peta Rawan Gempa Desa Tugumukti, digambarkan sebagai berikut: 18
Gambar 3. Peta Rawan Gempa Desa Tugumukti 19
17 Tri Gustiansyah, Analisis Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Zona Sesar Lembang Seksi Cimeta. Bandung: Institut Teknologi Nasional, 2019.
18 Ibid.
19 Ibid.
Berdasarkan  uraian  penulis  diatas  yang  menitikberatkan  pada analisis  terhadap  penerapan  atau  implementasi  perencanaan  dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan berdasarkan dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana, maka penulis menyimpulkan dalam proses penerapan atau implementasi perencanaan dan pelaksanaan penataan  ruang  dan  pengaturan  tata  bangunan  Mitigasi  Bencana  oleh Pemkab Bandung Barat di Kampung Cimeta, masih belum optimal dalam penerapannya, Analisis penulis merunjuk atas dasar berupa:
1) Sudah cukup baik dalam proses perencanaan penataan, hal tersebut merunjuk  pada  fakta  sudah  matangnya  kebijakan  Pemkab  dengan mengatur  Sesar  Lembang  sebagai  kawasan  zona  rawan  bencana geologi.
2) Masih buruk dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum ( law enforcement ) penataan ruang serta pengaturan tata bangunan dalam praktik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan buruknya penataan tata ruang di Kampung  Cimeta  dengan  masih banyaknya bangunan  yang berdiri  diatas  lahan  tersebut  serta  buruknya  strutur  bangunan masyarakat  di  Kampung  Cimeta.  Hal  tersebut  tentu  tidak  sesuai dengan pedoman di dalam RTRW KBB 2009 – 2029.
Gambar 4. Gambaran padatnya bangunan di Kampung Cimeta 20
Gambar 5. Gambaran struktur bangunan di Kampung Cimeta 21

## b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Mitigasi Bencana
Program mitigasi bencana selanjutnya adalah penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. Adapun tindakan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan  penyediaan  infrastruktur  pendukung  mitigasi  bencana  yang mengacu pada fakta di lapangan sesuai yaitu Pemkab lewat instansi BPBD KBB memberikan rambu-rambu bencana serta penyediaan early warning system di zona  atau  kawasan  Sesar  Lembang  berupa  penyediaan  seismograf  yang berfungsi untuk  menangkap sinyal pergerakan Sesar Lembang. Namun dalam praktik  dilapangan,  didapatkan  fakta  bahwa  penyediaan  infrastruktur pendukung mitigasi bencana tersebut belum tersebar secara merata. Hanya di daerah  KBB  yang  paling  terdampak  atas  gempa  bumi  Sesar  Lembang.  Hal tersebut  didasarkan  atas  terbatasnya  anggaran  untuk  sarana  penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. 22
Gambar 6: Rambu peringatan di Kawasan Zona Sesar Lembang 23
Selanjutnya  melihat  implementasi  di  lapangan,  yaitu  mengacu  pada penerapan  penyediaan  infrastruktur  pendukung  mitigasi  bencana  di  sampel lokasi  penelitian  yaitu  di  Kampung  Cimeta,  Desa  Tugumukti.  Diketahui  fakta
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Mutia Allawiyah, “Momok Sesar Lembang.” https://siagabencana.com/post/momok-sesar- lembang.
bahwa kampung Cimeta belum dapat ditemui rambu-rambu bencana serta juga belum terdapat early warning system . Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap dirugikannya  masyarakat  di  Kampung  Cimeta.  Dikhawatirkan,  jikalau  gempa bumi  terjadi  di  Kampung  Cimeta,  masyarakatnya  tidak  memiliki pedoman/arahan nyata yang dapat diikuti seperti rambu-rambu untuk evakuasi. Merunjuk  atas  fakta  tersebut,  penulis  berpandangan  bahwa  implementasi Pemkab Bandung Barat dalam melakukan penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi  bencana  di  Kampung  Cimeta,  Desa  Tugumukti  belum  sesuai  dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
c. Penyelenggaraan  Pendidikan,  Pelatihan  dan  Penyuluhan  Terkait  Mitigasi Bencana
Dalam  implementasi  penyelenggaraan  pendidikan,  pelatihan  dan penyuluhan  terkait  mitigasi  bencana,  Pemkab  Bandung  Barat  melakukan peranannya  dengan  memberikan  sosialisasi  atau  penyuluhan  dengan  nama program “ Desa Tangguh Bencana ” (DESTANA). Program tersebut dilaksanakan oleh  kelompok  relawan  yang  dinamakan  Taruna  Siaga  Bencana  (TAGANA) dibawah koordinasi Dinas Sosial KBB. Program Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk menyadarkan masyarakat KBB akan segala potensi bencana yang ada di KBB termasuk potensi gempa bumi Sesar Lembang. Dalam praktik pelaksanaan program DESTANA tidak hanya diikuti oleh TAGANA juga melibatkan pihak-pihak instansi lain seperti BPBD KBB, BASARNAS, serta Geotek-LIPI. Namun merunjuk pada  praktik  di  lapangan,  didapatkan  fakta  bahwa  sosialiasi  tersebut  belum hampir menyeluruh dilaksanakan di wilayah KBB yang memiliki potensi bencana alam, terkhusus di wilayah Sesar Lembang.
Dalam sampel lokasi penelitian penulis yaitu di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan. Namun informasi yang didapat  dari  sosialiasi  DESTANA  tersebut  mayoritas  tidak  diteruskan  kepada masyarakat  di Kampung Cimeta.  Karena  didalam  sosialiasi  DESTANA  tersebut hanya  dihadiri  oleh  kader-kader  di  Desa  Tugumukti.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  pengetahuan  masyarakat  Kampung  Cimeta  terhadap ancaman  potensi  bencana  gempa  bumi  Sesar  Lembang.  Dimana  tingkat pengetahuannya  sangat  buruk,  hal  tersebut  dikarenakan  hampir  seluruh masyarakat yang ada di Kampung Cimeta tidak mengetahui keberadaan Sesar Lembang.  Penulis  berpandangan  dalam  kasus  ini  tentu  sangat  ironis,  karena pada hakikatnya sebelum mengetahui informasi terkait mitigasi bencana adalah mengetahui  terlebih  dahulu  ancaman  bencana  apa  yang  dapat  mengancam dalam kasus yaitu Sesar Lembang. Yang dapat menghasilkan ancaman gempa bumi. Walaupun mayoritas masyarakat Kampung Cimeta memiliki pengetahuan kesiapsiagaan  yang  baik,  menurut  penulis  hal  tersebut  menjadi  sia-sia  jika pengetahuan  dasar  mitigasinya  tidak  dimiliki  oleh  masyarakat  di  Kampung Cimeta.
Merunjuk pada fakta dilapangan, penulis berpandangan bahwa Pemkab Bandung  Barat  sudah  mengimplementasikan  penyelenggaraan  pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait mitigasi bencana sesuai dengan dasar hukum
pelaksaan  program  mitigasi  bencana.  Namun  dalam  praktiknya  masih kurangdirasa  optimal,  karena  sosialiasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  di Kampung Cimeta belum seluruhnya tersampaikan informasinya.

## D. KESIMPULAN
Peranan  yang  tepat  untuk  dilaksanakan  oleh  Pemkab  Bandung  Barat  dalam menerapkan  pelaksanaan  mitigasi  bencana  sesar  lembang  yang  berdasar  pada  peraturan perundang-undangan  tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  yaitu  dengan melakukan  perencanaan  dan  pelaksanaan  penataan  ruang  dan  pengaturan  tata  bangunan, penyediaan  infrastruktur  pendukung  mitigasi  bencana,  serta  menyelenggarakan  pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Namun, keseluruhan bentuk peranan yang diberikan oleh Pemkab Bandung  Barat  dalam  melaksanakan  mitigasi  bencana  gempa  bumi  sesar  lembang  dapat dikatakan belum berjalan dengan baik atau optimal. Hal ini mengacu pada fakta dilapangan yaitu melalui sampel lokasi penelitian yang berada di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua,  Kabupaten  Bandung  Barat.  Oleh  karena  itu  Pemkab  Bandung  Barat  perlu  untuk mengevaluasi  proses  penyelenggaraan  penanggulangan  bencananya  yaitu  dengan  lebih  pro- aktif  dalam  melaksanakan  mitigasi  bencana  Sesar  Lembang.  Yang  dikonkritkan  dengan menaikkan  anggaran  di  APBD  Pemkab  Bandung  Barat  dibidang  penyelenggaraan penanggulangan terkhusus di bidang mitigasi bencana Sesar Lembang. Kemudian, melakukan revisi terhadap RTRW KBB yang berlaku saat ini karena sudah dianggap tidak mendukung upaya pelaksaan mitigasi bencana, mengingat kurang tegasnya sanksi tentang pengaturan larangan membangun bangunan di atas zona Sesar Lembang. Selanjutnya berkaitan dengan masyarakat yang hidup di wilayah Sesar Lembang juga perlu untuk mengubah mindset hidup mereka dengan selalu  sigap  merespon  program  mitigasi  bencana  yang  dilaksanakan  oleh  Pemkab  Bandung Barat. Yang dikonkritkan dengan selalu mendukung setiap program Pemkab Bandung Barat di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Pemkab Bandung Barat, RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018 .
Meilano, “5 Fakta tentang Sesar Lembang yang Perlu di Ketahui.”
https://www.ayobandung.com/read/2018/10/25/39643/5-fakta-tentang-sesar- lembang-yang-perlu- diketahui (accessed Nov. 12, 2019).
Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya, WASPADA: Terlelap Di Damainya Sesar
Lembang . Jakarta: Maipark, 2015.
E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara . Bandung: Alumni, 2000.
Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara . Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004.
Pemerintah Republik Indonesia, “Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” 2007.
B. M. Faturahman, “122 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK,” J. Adm. Publik , 2018, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125084.
Pemerintah Republik Indonesia, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Kementeri. Sekr. Negara RI , 2014, doi:
10.1017/CBO9781107415324.004.
Mildan Abdalloh, “Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru.” .
I. W. L. Manuaba, Metode Penelitian Kualitatif d alam llmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan . Bandung: Nilacakra, 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 .
Tri Gustiansyah, Analisis Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Zona Sesar Lembang Seksi Cimeta . Bandung: Institut Teknologi Nasional, 2019.
Mutia Allawiyah, “Momok Sesar Lembang.” https://siagabencana.com/post/momok- sesar- lembang.