## PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MENGEFEKTIFKAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI
The Construction of Law Enforcement that Effective of the Corporation as the Subject of Criminal Acts of Corruption
Heni Siswanto Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: siswanto_heni@yahoo.com

## abstract
The  criminal  law  enforcement  policy  (PHP),  currently  associated, corporations  as  subject’s  perpetrators  of  corruption  (TPK)  include  PHP  in the  formulation  stage,  the  application  stage  and  the  execution  stage.  PHP formulation stage ( in abstracto ) is based on Article 20 of Law on Corruption which should be a strong legal basis to hold corporations as subjects of TPK, TPK equivalent to the subject of TPK doers of civil servants and individuals. PHP  application  stage  ( in  concreto )  indicates  that  the  corporation  as  the subject  TPK  doers  very  rarely  applied  /  applied  to  account  for  the corporation  as  a  principal  TPK  arguing  that  criminal  sanctions  can  be imposed is limited; the difficulty of proving corporation fault; the difficulty of law enforcement officers discovered the theory / doctrine and legal basis of  corporate  errors.  Development  of  PHP  policy  streamline  corporation  as the  subject  doers  of  TPK  in  the  future  related  to  the  renewal  of  substance, structure and legal culture of corruption and streamline the corporation as a subject  the  perpetrator  TPK.  Renewal  terms  of  substance  related  to  the formulation  of  criminal  crime,  fault  /  criminal  liability  as  well  as  criminal and punishment ( strafsoort, strafmat and strafmodus / modaliteit ); Renewal in  terms  of  the  legal  structure  of  corruption  related  to  the  need  for  law enforcement  agencies  that  further  enhance  the  insight  to  streamline  the corporation  as  a  subject  TPK;  the  need  to  retain  the  presence  of  the Corruption Eradication Commission (KPK); corporate case handling is done by  a  special  team;  maximizing  the  expert  testimony;  maintain  the  Police Commission, the Prosecutorial Commission and the Judicial Commission of the  role  to  supervise  the  conduct  of  law  enforcement.  Renewal  in  terms  of legal culture of corruption, which need to be considered more attention to the educational curriculum of character education (mental reform); understanding  to  the  public  that  corporations  as  well  as  TPK  subject  that needs to be optimized in PHP; anticipation of an attempt to thwart PHP with the corporation as TPK subject to foul play; the issue of jurisdiction, both to
those who do and those who receive bribes / gratuities, because they both do TPK.
Keywords: Development,  The  criminal  law  enforcement Policies, Corporations, Subject’s Perpetrators of Corruption .

## abstrak
Kebijakan penegakan hukum pidana (PHP) saat ini terkait korporasi sebagai subjek  pelaku  tindak  pidana  korupsi  (TPK)  meliputi  PHP  pada  tahap formulasi,  tahap  aplikasi  dan  tahap  eksekusi.  PHP  tahap  formulasi  ( in abstracto ) didasarkan pada Pasal 20 UU TPK yang seharusnya bisa menjadi dasar  hukum  yang  kuat  untuk  menjadikan  korporasi  sebagai  subjek  TPK, setara dengan subjek pelaku TPK pegawai negeri sipil dan orang perorangan. PHP  tahap  aplikasi  ( in  concreto )  menunjukkan  bahwa  korporasi  sebagai subjek  pelaku  TPK  sangat  jarang  diterapkan/diaplikasikan  untuk mempertanggungjawabkan  korporasi  sebagai  pelaku  TPK  dengan  alasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bersifat terbatas; sulitnya membuktikan kesalahan  korporasi;  sulitnya  aparat  penegak  hukum  menemukan teori/doktrin  dan  dasar  hukum  tentang  kesalahan  korporasi.  Pembangunan kebijakan PHP yang mengefektifkan korporasi sebagai subjek pelaku TPK di masa mendatang terkait pembaharuan substansi, struktur dan budaya hukum pidana  korupsi  dengan  mengefektifkan  korporasi  sebagai  subjek  pelaku TPK.  Pembaharuan  dilihat  dari  sisi  substansi  hukum  pidana  korupsi  terkait formulasi tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan ( strafsoort, strafmat dan strafmodus/modaliteit ); Pembaharuan dilihat dari sisi struktur hukum pidana korupsi terkait perlunya lembaga  penegakan  hukum  yang  lebih  meningkatkan  wawasannya  untuk mengefektifkan korporasi sebagai subjek TPK; perlunya tetap mempertahankan  keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK); penanganan  kasus  korporasi  dilakukan  oleh  tim  khusus;  memaksimalkan keterangan  ahli;  mempertahankan  Komisi  Kepolisian,  Komisi  Kejaksaan, dan  Komisi  Yudisial  yang  berperanan  untuk  mengawasi  perilaku  penegak hukum;  Pembaharuan  dilihat  dari  sisi  budaya  hukum  pidana  korupsi,  yaitu perlu  diperhatikan  kurikulum  pendidikan  yang  lebih  memperhatikan pendidikan  karakter  (reformasi  mental);  pemahaman  kepada  masyarakat bahwa  korporasi  juga  sebagai  subjek  TPK  yang  perlu  dioptimalisasikan dalam  PHP;  antisipasi  terhadap  upaya  untuk  menggagalkan  PHP  dengan korporasi sebagai subjek TPK dengan permainan kotor; persoalan yurisdiksi, baik  kepada  orang  yang  melakukan  maupun  orang  yang  menerima suap/gratifikasi, karena keduanya sama-sama melakukan TPK.
Kata  Kunci: Pembangunan;  Kebijakan  PHP;  Korporasi;  Subjek  Pelaku TPK .

## A. Pendahuluan
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  TPK)  disebutkan  bahwa  korupsi  di  Indonesia terjadi  secara  sistematik  dan  meluas,  sehingga  tidak  hanya  merugikan keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu  dilakukan dengan cara luar biasa.
Pemberlakuan  ketentuan  peraturan  UU  TPK  didasarkan  pada pertimbangan 1 bahwa  tindakan  pidana  korupsi  sangat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian negara  dan  menghambat  pembangunan  nasional, sehingga  harus  diberantas  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Akibat tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  selama  ini,  juga  menghambat pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut efisiensi tinggi.
Penegakan  hukum  pidana  pada  tahap  formulasi/legislasi,  UU  TPK mengatur  paling  awal  terkait  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1  ke-1 disebutkan dengan tegas dan terang benderang perihal pengaturan korporasi sebagai  subjek  hukum  tindak  pidana  korupsi  (TPK),  mendahului  subjek pegawai  negeri  dan  setiap  orang  yang  meliputi  orang  perseorangan  atau termasuk  korporasi.  Korporasi  dimaknai  sebagai  kumpulan  orang  dan  atau kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum.  Pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  TPK  diatur dalam Pasal 20 UU TPK.
Penegakan  hukum  pidana  (PHP)  TPK  dengan  tidak  mengefektifkan/ memberdayakan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  TPK  dapat  dipandang sebagai  tindakan  diskriminatif  pada  tahap  penerapan/aplikasi  subjek  TPK korporasi.  Subjek  TPK  korporasi  sangat  jarang  diterapkan.  Aparat/pelaku penegak  hukum  TPK  cenderung  lebih  memilih/mengoperasionalkan  subjek TPK berupa pegawai negeri sipil atau orang perseorangan. Padahal, perkara korupsi  yang  melibatkan  korporasi  sebagai  subjek  pelaku  TPK  cukup banyak.  Bahkan,  dampak  korporasi  sebagai  pelaku  TPK  mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara jauh lebih besar, lebih berbahaya,  lebih  merugikan  dan  lebih  tercela  dibandingkan  dengan  pelaku TPK yang dilakukan pegawai negeri sipil dan orang perseorangan.
1 Menimbang  a  dan  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tiga  persoalan/masalah  yang  harus  dipenuhi  dalam  hukum  pidana yang memungkinkan dapat dijatuhkannya pidana terhadap korporasi sebagai subjek  TPK  sangat  memungkinkan  ada.  Ketiga  masalah  pokok  hukum pidana, khususnya berkaitan dengan hukum pidana materiil, yaitu meliputi: a. tindak pidana ( strafbaarfeit/criminal act/actus reus ); b. kesalahan ( schuld/guilt/mens rea ); dan c. pidana ( straf/punishment/poena ). 2
Perbuatan  atau  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  korporasi  yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, dimungkinkan karena keterkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan korporasi terhadap aspek non-hukum meliputi aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.  Oleh  karena  itu,  pada  saat  untuk  mempertanggungjawaban  pidana serta  pilihan  pidana  dan  pemidanaan  terhadap  subjek  korporasi  sebagai pelaku  TPK  sangat  diyakini  juga  dipengaruhi  oleh  aspek  non-hukum tersebut.
Perbuatan  koruptif  korporasi  dipandang  lebih  merugikan,  lebih berbahaya atau lebih tercela, akan tetapi  pada saat penerapan sanksi  pidana terhadap  korporasi  terdapat  kendala,  misalnya  formulasi/rumusan  sanksi pidananya bersifat ringan hanya berupa pidana denda  yang tidak maksimal; pidana  tambahan  berupa  penutupan  (sementara)  seluruh  atau  sebagian perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun;  dan,  KUHAP  belum mengatur ketentuan hukum acara pidana korporasi.
Kebijakan  PHP  pada  tahap  formulasi  dan  tahap  aplikasi  yang  belum lengkap  itu  membuat  aparat  penegak  hukum  korupsi  menjadi  kurang bersemangat  dalam  PHP  perkara  korupsi  pada  tahap  pelaksanaan/eksekusi. Dampak  kelemahan  dan  kekurangan  regulasi  TPK  ini  dimanfaatkan korporasi  untuk  melakukan  perbuatan  TPK  dan  terus  melakukan pengulangan  karena  hukum  korupsi  dan  PHP-nya  tidak  membuat  takut korporasi  dan  pengurusnya,  pilihan  jenis  pidananya,  beratnya  pidana  dan cara penjatuhan pidananya ( strafsoort, strafmaat dan strafmodus/modaliteit ) tidak  memberikan  efek  jera.  Keadaan  ini  mendorong  untuk  terus dilakukannya perbuatan TPK.
Menurut pandangan Ibrahim F.I. Shihata 3 bahwa upaya penanggulangan  korupsi  ( effort  to  combat  corruption )  harus  ditempuh
2 Sauer  menyebutnya  sebagai  trias  hukum  pidana  (berupa  sifat  melawan  hukum,  kesalahan, dan  pidana)  dan  H.L.  Packer  (1968:  17)  menyebutnya  sebagai the  three  concept atau the three basic problems (berupa offence, guilt , dan punishment ). Dikutip dalam Barda Nawawi Arief,  Optimalisasi  Kinerja  Aparat  Hukum  dalam  Penegakan  Hukum  Indonesia  Melalui Pemanfaatan  Pendekatan  Keilmuan,  Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional Strategi Peningkatan  Kinerja  Kejaksaan RI ,  di  Gedung  Program  Pasca  Sarjana  UNDIP,  Semarang tanggal 29 November 2008, hlm. 14.
3 Ibid ., hlm. 264.
melalui  “ economic  reform ”,  “ legal  and  judicial  reform ”,  “ administrative (civil  service)  reform ”,  “ other  institutional  reforms ”,  “ moral  reform ”,  dan “ international  measures ”.  Khususnya  terkait  aspek  “ legal  and  judicial reform ”, maka PHP terhadap korporasi sebagai subjek TPK juga berorientasi untuk  mempertanggungjawabkan  pidana  dan  pemidanaan  terhadap korporasi.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief 4 bahwa  penempatan  korporasi sebagai subjek TPK sangat memungkinkan, mengingat kajian-kajian teoretis (doktrin) sangat mendukung ke arah itu.
Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini  diarahkan  untuk  mewujudkan  pembangunan  PHP  yang  mengefektifkan korporasi  sebagai  subjek  pelaku  TPK.  Penelitian  ini  perlu  dilakukan  untuk merumuskan/  membangun  kebijakan  PHP  secara  integral  untuk  lebih mengefektifkan  korporasi  sebagai  subjek  pelaku TPK.  Di  masa  mendatang, diharapkan  korporasi  dan  subjek  TPK  pegawai  negeri  sipil  dan  orang perseorangan  bisa  sama-sama  diberlakukan  secara  efektif  sebagai  subjek hukum  TPK  untuk  pemberantasan,  pencegahan  dan  penanggulangan  TPK melalui PHP secara efektif, integral dan berkualitas.
Menurut  paparan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dipandang perlu  untuk  dirumuskan  permasalahan  penelitian  dalam  bentuk  beberapa pertanyaan  penelitian  ( questions  research ),  yaitu  1)  Apakah  kebijakan penegakan  hukum  pidana  saat  ini  terkait  korporasi  sebagai  subjek  hukum TPK?;  dan  2)  Bagaimanakah  pembangunan  penegakan  hukum  pidana  yang mengefektifkan korporasi sebagai subjek hukum TPK?
Pendekatan  masalah  yang  dipilih  untuk  membahas  permasalahan penelitian digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  diperlukan  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian empiris terhadap narasumber penelitian  yang  dipandang  relevan  dan  representatif  adalah  ahli  hukum pidana  yang  memahami  pembangunan  PHP  dalam  pembangunan  hukum nasional,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  hasil  penelaahan  bahan hukum. 5 Prosedur  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan ( library research ) dan studi lapangan ( field research ).

## B. Pembahasan
1. Kebijakan  Penegakan  Hukum  Pidana  Saat  Ini  Terkait  Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi
4 Barda  Nawawi  Arief, Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo,
2002), hlm. 131.
5 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris ,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.
Korupsi  di  Indonesia  terjadi  secara  sistematik  dan  meluas,  sehingga tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga  telah  melanggar  hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan korupsi  perlu  dilakukan  dengan  cara  luar  biasa. 6 Korupsi-korupsi  yang dilakukan  secara  sistematik  dapat  dilihat  dalam  kasus  Bantuan  Likuiditas Bank Indonesia (BLBI); 7 Bank Century; 8 dan Proyek Hambalang, 9 dan lain- lain  kasus  korupsi  yang  melibatkan  pihak  perencana/penganggaran keuangan/pengawas  (DPR  RI)  dan  pelaksana  proyek  (Pemerintah  RI);  dan kasus-kasus  yang  melibatkan  mantan  Menteri  Agama  RI,  SDA; 10 mantan Ketua Komisi  VII  DPR  RI,  SB; 11 atau  mantan  Menteri  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  Kabinet  Indonesia  Bersatu  Jilid  II,  JW. 12 Korupsi dikatakan  meluas  karena  terjadi  pada  hampir  setiap  institusi  Pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah), DPR RI dan DPRD serta lembaga  yudikatif  (Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan),  sehingga  telah membuat korupsi sebagai suatu budaya (corruption was a way of life). 13
6 Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7 Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI)  adalah  skema  bantuan  pinjaman  BI  terhadap bank-bank yang mengalami krisis likuiditas akibat krisis moneter di Indonesia tahun 1998. BI telah menyalurkan dana sebesar IDR 147 Triliun kepada 48 bank. Dari hasil audit BPK telah  terjadi  penyimpangan  sebesar  IDR  138  Triliun  ( http:///www.wikipedia.org/wiki/30 Januari 2011) diakses tanggal 18 Desember 2012.
8 KPK  telah  menetapkan  2  orang  Deputi  Gubernur  non-aktif  BI,  yaitu  BM  dan  SF  sebagai tersangka  kasus  penyimpangan  dana  talangan  ( bail  out )  BI  kepada  Bank  Century.
( http://www.kompas.com/read/16 Desember 2012) diakses tanggal 20 Desember 2012.
9 KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam  kasus Proyek  Hambalang, dari kalangan pengusaha,  anggota  DPR,  dan  pemerintah,  serta  1  orang  menteri  aktif,  yaitu  AM  yang kemudian  mengundurkan  diri  dari  jabatannya  selaku  Menpora.( http://www.kompas. com/read/23 Desember 2012) diakses tanggal 26 Desember 2012.
10 SDA  diduga  memanfaatkan  dana  setoran  awal  haji  oleh  masyarakat  untuk  membiayai pejabat  Kementerian  Agama  dan  keluarganya  naik  haji.  KPK  juga  menduga  ada penggelembungan  harga  terkait  katering,  pemondokan  dan  transportasi,  Tribun  Lampung, Rabu, 29 April 2015.
11 SB merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang menerima uang sebesar 140.000 dolar AS dari mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karyo terkait pembahasan dan penetapan APBN-P Tahun Anggaran 2013, Tribun Lampung, Selasa, 28 April 2015.
12 JW  telah  resmi  ditahan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  Tersangka terkait  penyidikan  dugaan  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain secara  melawan  hukum,  atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya  memaksa  seseorang memberikan  sesuatu,  membayar  dengan  potongan,  atau  mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya sendiri pada tahun 2011-2013 di Kementerian ESDM, Lampung Post, Rabu, 6 Mei 2015.
13 Penelitian  Richard  Hooley  di  Filipina  yang  menggambarkan  korupsi  terjadi  pada  setiap intansi pemerintah selama rejim Marcos berkuasa telah membudaya (corruption was a way of life) . Lihat Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum , Penerbit Buku KOMPAS,  Jakarta,  2001,  hlm.  77.  Lihat  juga  Apolinario  D.  Bruselas,  “ Corruption:  The
Perhatian dunia internasional terhadap korupsi terlihat dalam Kongres PBB  ke-8  tahun  1990  di  Havana  Cuba  yang  menyoroti  dimensi  kejahatan korupsi dalam ….. (3) Corruption terkait economic crime, organized crime, illicit  trafficking  in  narcotic,  drugs  and  psichotropic  substances ,  termasuk juga  masalah money  laundering ….. 14 Kongres  ke-8 15 menyatakan  sangat perlunya diperhatikan “corrupt activities of public official” : a. can  destroy  the  potential  effectiveness  of  all  types  of  governmental programmes (dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah);
b. hinder development (dapat menghambat pembangunan); dan
c. victimize  individuals  and  groups (menimbulkan  korban  bagi  individual maupun kelompok).
Hasil  Kongres  PBB  di  atas  menghimbau  kepada  negara-negara Anggota  PBB  untuk  menetapkan  strategi  anti-korupsi  sebagai  prioritas utama  di  dalam  perencanaan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  (dokumen A/CONF.144/L.13  disebutkan “The  designation  of  anti-corruption strategies  as  high  priorities  in  economic  and  social  development  plans” serta  mengambil  tindakan  terhadap  perusahaan-perusahaan  yang  terlibat dalam tindak pidana korupsi. 16
Dokumen  Kongres  PBB  ke-9  tahun  1995  menyatakan  korporasi, asosiasi  kriminal  atau  individu  mungkin  terlibat  dalam  “penyuapan  para pejabat” untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bernilai ekonomis, akan tetapi, dalam banyak  kasus, masih saja terdapat penyuapan untuk mencapai keuntungan  ekonomis.  Tujuannya  ialah  membujuk  para  pejabat  untuk memberikan  berbagai  bentuk  perlakuan  khusus/istimewa  ( preferential treatment ) antara lain:
a. memberikan kontrak ( awarding a contract );
b. mempercepat atau memperlancar izin ( expediting a license );
c. membuat  perkecualian-perkecualian  atau  menutup  mata  terhadap pelanggaran  peraturan  ( making  exceptions  to  regulatory  standards  or turning a blind eye to violations of those standards ). 17
Keterlibatan  perusahaan-perusahaan  (korporasi)  dalam  TPK  bukan rahasia  umum  lagi.  Beberapa  kasus  yang  pernah  diproses  peradilan  pidana
Philipine  Experience ” dalam  (Tokyo:  UNAFEI,  Resource  Material  Series  No.  52,  1998), hlm. 101.
14 Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 18.
15 Ibid ., hlm. 19.
16 Terdapat  tiga  strategi  pemberantasan  korupsi,  yaitu:  (1)  adanya political  will pemerintah;
(2) penyempurnaan penegakan hukum pidana; dan (3) pressure masyarakat.
17 Ibid ., hlm. 20.
adalah kasus pengusaha besar SHM, 18 Simulator SIM Mabes POLRI, 19 IM2 Indosat 20 dan  beberapa  kasus  yang  pelakunya  telah  dijatuhi  pidana  seperti kasus Nazarudin 21 dan Sisminbakum. 22 Namun dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi  jarang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Padahal  dengan mempertanggungjawabkan korporasi akan didapat manfaat:
a. dapat  menimbulkan  efek  jera  terhadap  korporasi  untuk  tidak  terlibat dalam tindak pidana korupsi;
b. penegakan  hukum  pidana  akan  lebih  berkeadilan  karena  menjangkau pelaku-pelaku  lainnya  yang  turut  bertanggungjawab  dalam  korporasi seperti  komisaris,  direktur,  pegawai,  pihak  terafiliasi 23 dan holding company . 24
c. penjatuhan  pidana  tambahan  yang  lebih  luas,  di  samping  pembayaran uang  pengganti,  juga  perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau yang  tidak  berwujud;  penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan;  dan pencabutan  seluruh  atau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah. 25
Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno 26
pembenaran pertanggungjawaban  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dapat didasarkan hal-hal sebagai berikut:
18 Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  menyidangkan  pengusaha  SHM  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  korupsi  suap  kepada  Bupati  Buol  Amran  Batalipu (http://www.metrotvnews.com/13 Desember 2012) diakses tanggal 20 Desember 2012.
19 KPK  menahan  Irjen  (Pol)  DS  seorang  Jenderal  Polri  aktif  sebagai  tersangka  kasus Simulator SIM Mabes Polri (http://www.tempo.co/ 15 Desember 2012), diakses tanggal 20 Desember 2012.
20 Penyidik di Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara tersangka IA dan barang bukti kasus  penyalahgunaan  frekuensi  2,1  Ghz/3  G  PT  Indosat  Mega  Media  (IM2)  kepada Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan  (http://www.hukumonline.com/19 Desember 2012), diakses tanggal 26 Desember 2012.
21 Terdakwa M. Nazarudin divonis pidana penjara 4 tahun 10 bulan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta (http://www.bbc.co.uk/20 April 2012) diakses tanggal 22 Desember 2012.
22 Kasus  Sisminbakum  melibatkan  pejabat-pejabat  di  Kemenkumham  RI  dan  PT  SRD (http://www.beritasatu.com/ 20 Juli 2010) diakses tanggal 20 Desember 2012.
23 Pihak  terafiliasi  adalah  pihak  yang  turut  bertanggungjawab  dalam  korporasi  perbankan, lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
24 Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  mengatur  tentang pertanggungjawaban pemegang saham (Pasal 3).
25 Eddy  Rifai, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi , PPS Magister  Hukum  Unila,  Bandar Lampung, 2002, hlm. 62.
26 Muladi  dan  Dwidja  Priyatno, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Hukum  Pidana ,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 10.
a. atas  dasar  falsafah  integralistik,  yakni  segala  sesuatu  yang  diukur  atas dasar  keseimbagan,  keselarasan,  dan  keserasian  antara  kepentingan individu dan kepentingan sosial;
b. atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
c. untuk memberantas anomie of success (sukses tanpa aturan); d. untuk perlindungan konsumen; dan
e. untuk kemajuan teknologi.
Pengaturan  pidana  tentang  pertanggungjawaban  pidana  korporasi dalam  TPK  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  TPK,  tetapi jarang  diterapkan  dalam  praktik.  Keengganan  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU) mengajukan pelaku korporasi ke pengadilan, karena pemidanaan yang akan dikenakan  kepada  korporasi  hanya  berupa  pidana  denda  yang  kurang memunyai efek jera dibandingkan dengan pidana mati atau penjara terhadap pelaku  orang  perorangan  dan  kesulitan  pembuktian  “kesalahan”  korporasi sebagai  bagian  unsur  melawan  hukum  daripada  membuktikan  kesalahan orang-perorang.
Para  ahli  hukum  pidana  masih  berbeda  pendapat,  sebagian menyatakan  bahwa  yang  mempunyai  kesalahan  hanya  orang  (manusia), sedangkan sebagian lain menyatakan bahwa korporasi juga dapat memunyai kesalahan.  Apabila  JPU  salah  dalam  membuktikan  kesalahan  pelaku  dalam TPK  sebagai  kesalahan  individu  ( natuurlijke  persoon )  dapat  berakibat terdakwa diputus bebas ( vrijspraak ) oleh pengadilan.
Penempatan  korporasi  sebagai  subjek  TPK  sangat  memungkinkan, mengingat  kajian-kajian  teoretis  (doktrin)  yang  sangat  mendukung  untuk mempertanggungjawabkan  dan  memidana  korporasi.  Menurut  Barda Nawawi Arief 27 diantaranya adalah:
a. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  Langsung  ( direct  liabilty  doctrine ) atau  teori  identifikasi  ( identification  theory ):  perbuatan/kesalahan “pejabat  senior”  ( senior  officer )  diidentifikasi  sebagai  perbuatan/ kesalahan  korporasi. Teori  disebut juga  dengan  teori/doktrin “ alter  ego ” atau  “teori  organ”.  Teori  ini  dapat  dimaknai  secara  sempit  (Inggris) adalah  hanya  perbuatan  pejabat  senior  (otak  korporasi)  yang  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  korporasi;  dimaknai  secara  luas (Amerika Serikat) adalah tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya;
b. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  Pengganti  ( vicarious  liability ): bertolak  dari  doktrin  “ respondeat  superior ”  ialah a  master  is  liable  in certain  cases  for  the  wrongful  acts  of  his  servant,  and  a  principal  for those  of  his  agent ”;  didasarkan  pada  “ employment  principle ”  bahwa
27 Barda  Nawawi  Arief, Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana ,  (Jakarta:  Raja  Grafindo,
2002), hlm. 131.
majikan ( employer ) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi, “ the servant’s act is the master’s act in law ”; juga bisa didasarkan pada “ the delegation principle ”. Jadi, “ a guilty mind ” dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian  kewenangan  dan  kewajiban  yang  relevan  (harus  ada  “ a relevan delegation of powers and duties ”) menurut undang-undang;
c. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  (PJP)  yang  ketat  menurut  undang- undang  ( strict  liability ):  PJP  korporasi  dapat  juga  semata-mata berdasarkan  undang-undang,  terlepas  dari doktrin  nomor  1  dan  nomor  2 di  atas  (doktrin  “ identification ”  dan  doktrin  “ vicarious  liabilty ”),  yaitu dalam  hal  korporasi  melanggar  atau  tidak  memenuhi  kewajiban/ kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi  tertentu  oleh  korporasi  itu  dikenal  dengan istilah  “ companies  offence ”,  “ situational  offences ”,  atau  “ strict  liability offences ”,  misalnya  undang-undang  menetapkan  sebagai  tindak pidana/delik/ offence bagi  korporasi  yang  menjalankan  usahanya  tanpa izin; korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat (kondisi/situasi)  yang  ditentukan  dalam  izin  itu;  korporasi  yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum.
Pendapat  dan  kajian  yang  dikemukakan  sejumlah  kalangan  ahli hukum pidana juga mendorong korporasi menjadi subjek TPK secara efektif, dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana  dan  penjatuhan  pidana; Sedangkan, PHP pada tahap aplikasi ( in concreto ) bahwa pengaturan/formulasi/rumusan  korporasi  sebagai  subjek  pelaku  TPK  sangat jarang diterapkan untuk mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku TPK dengan alasan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pengadilan kepada korporasi  bersifat  terbatas,  tidak  boleh  berupa  pidana  mati  atau  pidana penjara;  untuk  membuktikan  adanya  unsur  kesalahan  korporasi,  aparat penegak  hukum  mengalami  kesulitan  untuk  menemukan  teori/doktrin  dan dasar  hukum  tentang  kesalahan  korporasi  karena  banyak  pertentangan pendapat di kalangan ahli hukum pidana; kekeliruan konstruksi hukum untuk membuktikan  korporasi  sebagai  subjek  hukum/pelaku  TPK  akan  berakibat korporasi bisa diputus bebas ( vrijspraak ) oleh pengadilan.
2. Pembangunan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana yang
Mengefektifkan  Korporasi  sebagai  Subjek  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi
Kebijakan 28 adalah  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis besar  pelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara  bertindak.
28 Kuypers  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  adalah  susunan  dari  (1) tujuan  yang  dipilih  oleh  para  administrator  publik,  baik  untuk  kepentingan  diri  sendiri
Kebijakan  adalah  tindakan  secara  sadar  dan  sistematis,  dengan mempergunakan sarana-sarana yang cocok dengan tujuan politik yang jelas sebagai  sarana  yang  dijalankan  langkah  demi  langkah. 29 Dalam  hal  ini kebijakan terkait hukum pidana dan PHP.
Barda  Nawawi  Arief 30 menyatakan  bahwa  kebijakan  hukum  pidana ( penal  policy )  dapat  mengandung  beberapa  makna.  Kebijakan  PHP in abstracto (kebijakan  legislasi/formulasi)  dan  PHP in  concreto (khususnya kebijakan aplikasi/penerapan hukum pidana). Dilihat dari kebijakan kriminal (kebijakan  penanggulangan  kejahatan),  hukum  pidana  bukan  merupakan sarana  kebijakan  yang  utama/strategis.  Kebijakan  yang  mendasar/strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan  kejahatan. 31 Walaupun  demikian,  berbagai  kesepakatan internasional  masih  mengakui  perlunya  kebijakan  hukum  pidana diefektifkan,  baik  pada  tahap  kebijakan  formulasi  maupun  pada  tahap aplikasinya.
Kebijakan  PHP  terhadap  delik  korupsi  terkesan  sekali  mendapat prioritas,  seimbang  dengan  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  lainnya seperti  narkoba  dan  terrorisme.  Akan  tetapi,  penegakan  hukumnya  lebih berorientasi pada subjek hukum orang-perorangan, bukan korporasi. Kondisi demikian  patut  dievaluasi,  karena  tidak  mustahil  hal  itu  berdampak  pada semakin meningkat dan merebaknya kasus-kasus delik korupsi.
Lemahnya  PHP  terhadap  delik  korupsi  dengan  melibatkan  subjek hukum korporas berkaitan erat pula dengan lemahnya kebijakan perundang- undangan  yang  ada.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  kajian  evaluatif  dan reformatif/inovatif/ rekonstruktif untuk mengefektifkan PHP dalam masalah ini.
Upaya  melakukan  pembaharuan/rekonstruksi  pemikiran  juridis seyogyanya  dilakukan  untuk  semua  bidang  PHP.  Namun  terutama diperlukan  dalam  menghadapi  masalah TPK  tidak  dapat  disamakan  dengan
maupun untuk  kepentingan  kelompok;  (2)  jalan  dan  sarana  yang  dipilih  olehnya;  (3)  saat- saat  yang  mereka  pilih.  Menurut  Carl  Frederik  bahwa  kebijakan  adalah  serangkaian tindakan  yang  diusulkan  seorang,  kelompok,  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan  terhadap  pelaksanaan usulan  kebijakan  tersebut  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu,  dalam  Carl  J.  Frederik, Man & His Government, (New York: McGraw Hill, 1963), hlm. 76.
29 A. Hoorgerwerf, Isi dan Corak-corak Kebajikan , (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 7.
30 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang  Kesusilaan  ( Cybersex/Cyberporn ),  makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional “ Cybercrime dan Cybersex/Cyberporn dalam  Perspektif  Hukum  Teknologi  dan  Hukum Pidana ”, (Semarang: Kerjasama BPHN dan S2 Hukum UNDIP, 6-7 Juni 2007), hlm. 1.
31 Dalam berbagai  kesepakatan/dokumen internasional dinyatakan, bahwa ” Crime  prevention strategies  should  be  based  on  the  elimination    of  causes  and  conditions  giving  rise    to crime " (Kongres PBB ke-6/1980) atau "The basic crime prevention  must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime " (Kongres PBB ke-7/1985).
tindak  pidana  biasa/konvensional,  sehingga  tidak  bisa  dihadapi  dengan penegakan  hukum  dan  pemikiran/konstruksi  hukum  yang  konvensional. Asas-asas konvensional dalam hukum pidana positif dan doktrin selama ini meliputi  asas  legalitas,  asas culpabilitas ,  asas  yurisdiksi,  alat  bukti,  dan sebagainya  menghadapi  tantangan  serius  untuk  diterapkan  dalam  kasus- kasus korupsi.
Rekonstruksi  pemikiran  juridis  lainnya  adalah,  masalah  PHP  dalam konteks  kebijakan  pembaharuan  sistem  hukum  dan  pembangunan  nasional. Masalah  ini  patut  dikemukakan,  karena  praktik  PHP  selama  ini  terkesan seperti  menggunakan  ”kaca  mata  kuda”.  Maksudnya,  hanya  terfokus  pada penerapan  ketentuan  pidana  dalam  undang-undang  (hukum  pidana  positif) yang  terkait  langsung  dengan  pokok  masalah,  terlepas  dari  konteks keseluruhan sistem/ kebijakan nasional.
Padahal, kebijakan hukum pidana ( penal policy ), baik dalam arti PHP in  abstracto dan in  concreto ,  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari keseluruhan  kebijakan  sistem  (penegakan)  hukum  nasional  dan  bagian  dari upaya  menunjang  kebijakan  pembangunan  nasional  ( national  development policy ).  Hal  ini  berarti,  bahwa  PHP in  abstracto (pembuatan/perubahan undang-undang- law  making/law  reform )  dan  PHP in  concreto ( law enforcement )  seharusnya  bertujuan  menunjang  tercapainya  tujuan,  visi  dan misi  pembangunan  nasional  (bangnas)  dan  menunjang  terwujudnya  sistem (penegakan)  hukum  nasional.  Hal ini  wajar,  karena “ criminal/penal policy ” merupakan bagian integral dari “ social policy ”.
Kebijakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara integralitas sistemik  meliputi  pembaharuan/pembangunan  sistem  hukum  pidana  ( penal system reform/development ) atau sering disebut secara singkat dengan istilah penal  reform . 32 Dilihat  dari  sudut  sistem  hukum  ( legal  system )  terdiri  dari legal substance , legal structure dan legal culture , maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas. 33
Pembaharuan PHP atau digunakan istilah restrukturisasi PHP terhadap korporasi  sebagai  pelaku  TPK,  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  upaya pembaharuan/restrukturisasi  keseluruhan  sistem  hukum  pidana  korupsi. Barda  Nawawi  Arief 34 menjelaskan  bahwa  istilah  restrukturisasi mengandung  arti  “penataan  kembali”.  Dalam  kaitannya  dengan  menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat  dekat  dengan  “membangun  kembali”  PHP.    Jadi  kedua  istilah  itu
32 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/Rekonstruksi  Sistem Hukum Pidana Indonesia , (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 20.
33 Ibid., hlm.1.
34 Barda  Nawawi  Arief, RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/  Rekonstruksi  Sistem Hukum Pidana Indonesia , (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 1.
sangat  berkaitan  erat  dengan  masalah law  reform dan law  development , khususnya  berkaitan  dengan  “pembaharuan/pembangunan  PHP  ( penal enforcement  reform/development atau  sering  disebut  secara  singkat  dengan istilah penal reform ).
PHP  dilihat  dari  sudut  sistem  hukum  ( legal  system )  yang  terdiri  dari legal  substance,  legal  structure dan legal  culture ,  maka  pembaharuan penegakan  hukum  pidana  ( penal  enforcement  reform )  dapat  meliputi  ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup: 35
a. pembaharuan “substansi”  penegakan  hukum  pidana  meliputi pembaharuan  PHP  secara  “ in  abstracto ”  dan  “ in  concreto ”. Pembaharuan  dilihat  dari  sisi  substansi  hukum  pidana  korupsi  meliputi pembaharuan  hukum  pidana  materiel,  hukum  pidana  formal  dan  hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pidana korupsi:
b. pembaharuan  “struktur”  PHP  meliputi  antara  lain  pembaharuan  atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya  serta  sarana/prasarana  pendukung  dari  PHP  terhadap korporasi sebagai pelaku TPK:
c. pembaharuan  “budaya”  PHP  meliputi  antara  lain  masalah  kesadaran hukum, kepatuhan hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum  pidana  di  bidang  hukum  pidana  korupsi,  khususnya  berkaitan dengan PHP terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

## C. Penutup
Kebijakan  penegakan  hukum  pidana  (PHP)  saat  ini  terkait  korporasi sebagai  subjek  hukum/pelaku  tindak  pidana  korupsi  (TPK)  meliputi  PHP pada  tahap  formulasi,  tahap  aplikasi  dan  tahap  eksekusi.  PHP  tahap formulasi  ( in  abstracto )  didasarkan  pada  Pasal  20  UU  TPK.  UU  TPK seharusnya  bisa  menjadi  dasar  hukum  yang  kuat  untuk  PHP  pada  tahap aplikasi  ( in  concreto ).  PHP  pada  tahap  aplikasi  seharusnya  mampu menjadikan  korporasi  sebagai  subjek  hukum  TPK,  setara  dengan  subjek hukum  PNS  atau  orang-perorangan.  PHP    tahap  aplikasi  ternyata menunjukkan  bahwa  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukum/pelaku TPK  sangat  jarang  diterapkan  untuk  mempertanggungjawabkan  korporasi sebagai  pelaku  TPK. Korporasi  tidak  dijadikan  sebagai  subjek  hukum  TPK karena  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  bersifat  terbatas  dan  sulitnya membuktikan  kesalahan  korporasi  karena  sulitnya  aparat  penegak  hukum menemukan teori/doktrin.
Pembangunan kebijakan PHP yang mengefektifkan korporasi sebagai subjek  pelaku  TPK  di  masa  mendatang  terkait  pembaharuan  di  sisi-sisi substansi, struktur dan budaya hukum pidana korupsi dengan
35 Ibid. , hlm. 2.
mengefektifkan korporasi sebagai subjek TPK. Pembaharuan dilihat dari sisi substansi  hukum  pidana  korupsi  terkait  formulasi  tindak  pidana, kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  serta  pidana  dan  pemidanaan; Pembaharuan dilihat dari sisi struktur hukum pidana korupsi, yaitu perlunya lembaga  penegakan  hukum  lebih  meningkatkan  wawasannya  untuk mengefektifkan korporasi sebagai subjek TPK; perlunya tetap mempertahankan  keberadaan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK); penanganan  kasus  korporasi  dilakukan  oleh  tim  khusus;  memaksimalkan keterangan  ahli;  mempertahankan  Komisi  Kepolisian,  Komisi  Kejaksaan, dan  Komisi  Yudisial  yang  berperanan  untuk  mengawasi  perilaku  penegak hukum korupsi; Pembaharuan dilihat dari sisi budaya hukum pidana korupsi, yaitu perlu  memperhatikan  kurikulum  pendidikan  yang  lebih  menekankan pendidikan  karakter  (reformasi  mental);  perlu  memberikan  pemahaman kepada  masyarakat  bahwa  korporasi  juga  sebagai  subjek  TPK  yang  perlu dioptimalisasikan  dalam  PHP;  mengantisipasi  terhadap  upaya  untuk menggagalkan  PHP  dengan  korporasi  sebagai  subjek  TPK  melalui permainan  kotor  seperti  budaya  uang  suap/amplop  atau  budaya  tercela lainnya dan persoalan yurisdiksi TPK.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  1996, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Bandung: Alumni.
__________________, RUU  KUHP  Baru  Sebuah  Restrukturisasi/ Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
___________________,  2002, Sari  Kuliah  Perbandingan  Hukum  Pidana , Jakarta: Raja Grafindo.
Bruselas,  Apolinario  D.,  1998,  “ Corruption:  The  Philipine  Experience ”
dalam UNAFEI, Tokyo: Resource Material Series No. 52.
Frederik, Carl J., 1963, Man & His Government , New York: McGraw Hill. Hoorgerwerf, A., 1983, Isi dan Corak-corak Kebajikan , Jakarta: Erlangga. Lopa,  Baharuddin,  2001, Kejahatan  Korupsi  dan  Penegakan  Hukum , Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Muladi  dan  Dwidja  Priyatno,  2010, Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam Hukum Pidana , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Rifai,  Eddy, Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  2002,  Bandar Lampung: PPS Magister Hukum Unila.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Internet
http:///www.wikipedia.org/wiki/30  Januari  2011  diakses  tanggal  18 Desember 2012. http://www.bbc.co.uk/20 April 2012  diakses tanggal 22 Desember 2012. http://www.beritasatu.com/20 Juli 2010 diakses tanggal 20 Desember 2012. http://www.hukumonline.com/19  Desember  2012,  diakses  tanggal  26 Desember 2012. http://www.kompas.com/read/16  Desember  2012  diakses  tanggal  20 Desember 2012. http://www.kompas.com/read/23  Desember  2012 diakses  tanggal  26 Desember 2012. http://www.metrotvnews.com/13  Desember  2012  diakses  tanggal  20 Desember 2012. http://www.tempo.co/  15  Desember  2012,  diakses  tanggal  20  Desember 2012.

## D. Lain-lain
Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber  Crime di  Bidang  Kesusilaan  ( Cybersex/Cyberporn ),  makalah disajikan dalam Seminar Nasional “ Cybercrime dan
Cybersex/Cyberporn dalam  Perspektif  Hukum  Teknologi  dan  Hukum Pidana ”,  Kerjasama  BPHN  dan  S2  Hukum  UNDIP,  Semarang,  6-7
Juni 2007.
________________, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum  Indonesia  Melalui  Pemanfaatan  Pendekatan  Keilmuan, Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional Strategi  Peningkatan Kinerja  Kejaksaan  RI ,  di  Gedung  Program  Pasca  Sarjana  Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008. Kongres PBB ke-6/1980 Kongres PBB ke-7/1985. Lampung Post, Rabu, 6 Mei 2015.
Tribun Lampung, Rabu, 29 April 2015. Tribun Lampung, Selasa, 28 April 2015.