## PENGARUH PAD, BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH, DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021)
Bunga Widya Safitri 1) , Novi Dirgantari 2) , Eko Hariyanto 3) , Dwi Winarni 4) 1-4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Email: bungawidya982@gmail.com , Novidirgantari@ymail.com, Ekoh0361@gmail.com dwiwinarni@ump.ac.id

## Abstract
The pandemic due to Covid19 has had an impact on district/city regional government budget policies in Central Java which has resulted in a decrease in regional financial performance. The purpose of this study is to examine the effect of Regional Original Income, Capital Expenditure, Government Size, and Budget  Changes  on  the  Regional  Financial  Performance  of  Regencies  and  Cities  in  Central  Java Province in 2019-2021. The sampling technique used was a saturated sample, so that 35 district and city governments  in  Central  Java  were  obtained.  The  research  method  used  is  Quantitative.  The  analysis technique  uses  multiple  regression  analysis.  The  results  of  the  study  show  that  the  Regional  Original Income Variable and Government Size have a positive effect on regional financial performance while the Capital  Expenditure  Variable  and  Budget  Changes  have  a  negative  effect  on  regional  financial performance.
Keywords :  Regional  Financial  Performance,  Regional  Original  Revenue,  Capital  Expenditure,
Government Size & Budget Changes .

## 1. PENDAHULUAN
Covid-19 telah mendorong seluruh pemerintah daerah di indonesia untuk mengambil kebijakan anggaran yang berdampak pada kinerja keuangannya . Salah satu daerah yang terdampak di  Indonesia  yaitu  Kota  dan  Kabupaten  di wilayah  Jawa  Tengah.  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  merupakan  kemampuan daerah  yang  diukur  berdasarkan  kapabilitasnya dalam  menggali  potensi  yang  dimilikinya, sehingga  dapat  berkontribusi  terhadap  tingkat pertumbuhan pendapatan daerah. Kinerja keuangan  dari  aspek  kemandirian  daerah  pada rerata  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 0,44% , serta  mengalami  penurunan  menjadi    sebesar 0,38%,  pada  tahun  2020.  Penurunan  terjadi karena  adanya  penurunan  jumlah  PAD  yang diperoleh rerata pemerintah Kota dan Kabupaten di  Provinsi Jawa Tengah. Sepanjang kurun waktu 2019  sampai  2020,  dana  PAD  yang  ada mengalami  penurunan  sebesar  19.964  dari semula sejumlah 27.175 di tahun 2019, menjadi 27.139 di tahun 2020. Penurunan yang terjadi
tersebut
berdampak terhadap ketidakmampuan  daerah  dalam    menutup kekurangan  pembiayaan  yang  berasal  dari  dana transfer (DAU dan DAK) yang cenderung turun. Dua komponen utama Dana Transfer tersebut di tahun  anggaran  2019  yaitu  71.136,  namun  di tahun  2020  turun  menjadi  61.429.  Hal  tersebut diduga  menyebabkan  terjadinya  penurunan kinerja  keuangan  yang  diukur  dari  rasio kemandirian (Himmati et al., 2021).
PAD  beberapa  kabupaten  dan  kota  di Jawa  Tengah  mengalami  penurunan  hingga sebesar  12,43%,  salah  satu  penyebab  utamanya adalah adanya  beberapa target capaian PAD yang mengalami penurunan signifikan seperti penerimaan  retribusi  daerah  yang  turun  sebesar 25,93  %  yang  diikuti  juga  oleh  penurunan penerimaan  pajak  daerah  sebesar  10,66%. Pengurangan  target  penrimaan  anggaran  PAD tersebut merupakan upaya rasionalisasi anggaran guna  merespon  dampak  pandemi  COVID-19 (Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa  Tengah, 2020).
Selanjutnya  berdasarkan  data  APBD Kota  dan  Kabupaten    di  Provinsi  Jawa  Tengah pada  Tahun  Anggaran  2019,  penurunan  kinerja anggaran  terlihat  juga  dari  rata-  rata  alokasi Belanja  Modal  yang  hanya  mencapai  11,38  % dari  target  belanja  awal  di  tahun  2020,  Secara agregat,  total  belanja  modal  yang  dilakukan pemerintah Kota serta Kabupaten di Jawa Tengah turun sebesar 10,5 % terhadap total belanja modal tahun  2019  dan  diikuti  dengan  meningkatnya pengajuan  dana  alokasi  khusus  di  tahun  2020 sebagai  akibat  ketidakmampuan  daerah  untuk membiayai secara mandiri penangganan pandemi (Pusat Kajian Anggaran DPR, 2020).
Menanggapi situasi perekonomian daerah yang rerata mengalami penurunan kinerja tersebut, maka Pemerintah Pusat  mengeluarkan Peraturan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan Menteri  Keuangan  No. 07/2020  tanggal  9  April mengenai refocusing kegiatan  dan  alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Dengan perubahan  tersebut  mengakibatkan  adanya pemangkasan  sekurang  –  kurangnya  50%  dari anggaran seharusnya. Melalui Peraturan Gubernur  no   3  tahun  2020  yang  mengatur mengenai  status  tanggap  darurat  bencana
COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, Konsekuensinya  Pemerintah  menetapkan  alih fungsi  anggaran  penanganan  COVID-19  yang berlaku  untuk  seluruh  Pemerintah  Kota  dan Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Jumlah  alokasi anggaran  yang  dialihkan  untuk  belanja  tidak terduga penanganan COVID-19 sebesar Rp 1,98 triliun. Dana tersebut difungsikan untuk pembiayaan tiga kegiatan, antara lain:
Penanganan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebanyak  Rp  426  Miliar,  penanganan  dampak ekonomi  sejumlah  Rp    222  Miliar  ,  dan  alokasi yang  diperuntukkan  untuk  jaring  pengaman sosial  sebesar  Rp  1,3  Triliun  Rupiah  (Laporan Perekonomian  Provinsi  Jawa  Tengah,  2020). Selanjutnya, menurut data Mei tahun 2020 dalam Laporan  Perekonomian  Provinsi  Jawa  Tengah Mei 2020, nominal yang terkumpul dari realokasi APBD  sebesar  Rp.  66,38  triliun.  Anggaran pembiayaan  Proyek  Infrastrutur  dalam  APBD
yang  bisa  dialihfungsikan  untuk  penanganan COVID-19 mencapai Rp. 94,39 triliun.
Namun demikian, masih didapat sejumlah  masalah  besar  terkait  realokasi anggaran tersebut.  Antara lain berdasarkan hasil riset terdahulu, menyisakan permasalahan penurunan  Kinerja  Keuangan  dalam  hal  tingkat kemandirian daerah.   Hasil kajian yang dimiliki badan pemeriksa keuangan (BPK) yang terdapat banyak  Kabupaten  serta  Kota  di  Jawa  Tengah yang  masih  terkategori  belum  masuk  mandiri secara  fiskal  apalagi  di  masa  pandemi.  Dari  34 Provinsi di Indonesia, hanya satu kabupaten saja yang  dapat  dinilai  memiliki  kemandirian  fiskal secara mandiri yaitu Kabupaten Badung, Bali [3]. Kajian lain secara empiris yang didapat dari pusat kajian anggaran DPR tahun 2021, menunjukkan bukti yang sama.
Oleh karena itu, terlihat bahwa masih ada masalah  dengan  pemerintah  daerah  (Pemda) dalam  hal  ketergantungan  anggaran  kepada Pemerintah  Pusat,  apalagi  di  masa  pandemi dimana  aliran  TKDD  (transfer  ke  Daerah  dan Dana  Desa)  semakin  besar  alirannya  karena ketidakmampuan  daerah  dalam  menggali  PAD (Pusat  Kajian  Anggaran  DPR,  2021).    Beban daerah semakin besar karena wajib memfokuskan kembali anggaran (Haikal, 2021). Dalam hal ini, Kementerian  Keuangan  telah  membuat  regulasi yang  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk memfokuskan  kembali  anggarannya  dalam rangka  penanganan  Covid-19.  Segala  bentuk kegiatan refocusing dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi yang harus dihadapi [5].
Berdasarkan  telaah  terhadap  hasil  riset terdahulu,  terdapat  beberapa  faktor  yang menentukan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  [6],  [7]  menunjukkan  hasil  Ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah, Sedangkan Penelitian (Jauhari &  Dewata,  2019),  [8]  menunjukkan  adanya pengaruh terhadap variabel terikat.
Faktor  lain  yang  menjadi  variabel  determinan yaitu  PAD.  [5]  menyatakan  terdapat  pengaruh positif    PAD  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Hasil  berbeda  ditunjukkan
oleh [9], PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.
Selanjutnya, variabel lain yang berpengaruh yaitu  perubahan anggaran. Penelitian (Neliyanti, 2016)  menunjukkan  pengaruh  positif  signifikan perubahan anggaran.  Hasil berbeda ditunjukkan oleh  [10]  yang  memberikan  bukti  empiris  tidak terdapat pengaruh Perubahan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah setingkat Kota dan Kabupaten  yang  berada  di  Sumatera  Selatan. Penelitian  dari  [11]  dan    [12]  di  masa Pandemi,menunjukan  hasil  yang  berbeda,yaitu positif signifikan di masa Pandemi.
Variabel  lain  yang  menentukan  tingkat kinerja keuangan adalah belanja modal. (Mulyani &  Wibowo,  2017)  menunjukkan  bahwa  belanja modal  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja keuangan  daerah.  Sedangkan  penelitian  yang dilakukan oleh [11] menunjukkan hasil sebaliknya,yaitu berpengaruh positif.
Perbedaan hasil penelitian di atas, mendorong  perlunya  mengkaji  kembali  dampak PAD,  belanja  modal,  ukuran  pemerintah  dan perubahan anggaran terhadap kinerja keuangan di Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Tujuan Penelitian  ini  menguji  pengaruh  PAD,  Belanja Modal,  Ukuran  Pemerintah  dan  Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.
Teori Stewardship
Teori
stewardshi p sebagai teori
keperilakuan  manajemen,  menjelaskan  bahwa manajer  dalam  bertindak  selalu  mementingkan kepentingan organisasi. Teori ini mendeskripsikan  adanya  korelasi  kuat  kepuasan dan  kesuksesan  organisasi.  Asumsi  filosofis Stewardship  theory merupakan  individu  yang dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab dalam bertindak [13]. Teori stewardship memiliki ranah penerapan  yang  luas.  Terapan  teori  stewardship di  area  organisasi  sektor  publik  memandang adanya  pola  kepelayanan  pemerintah  sebagai agent terhadap  masyarakat  sebagai principal . Berdasarkan  pola  hubungan  tersebut,  setiap pengambilan kebijakan pemerintah selalu ditujukan  untuk  peningkatan  kualitas  layanan, salah satunya kinerja keuangan daerah [13].

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  PAD  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah
PAD  adalah  sumber  utama  pendanaan pemerintah  daerah.  Pendapatan,  yang  masuk  ke aset lokal, berasal dari pengelolaan sumber daya lokal, acara dan program daerah [14].
Hasil  penelitian  terdahulu,  diantaranya tentang  keterkaitan  pengaruh  PAD  terhadap kinerja keuangan daerah yang sebelumnya telah dilakukan (Maulina et al, 2021), (Verawaty et al., 2020) dan [6] yang memberi bukti empiris PAD memiliki  pengaruh  positif  signifikan.  Hal  ini menunjukkan  adanya  kontribusi  berarti  PAD dalam pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan  kemasyarakatan  Penelitian  ini  konsisten dengan teori stewardship dimana lembaga publik berusaha  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada masyarakat (publik) dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Pemerintah  akan  selalu  berusaha  memberikan batasan  kepada  pemerintahnya  untuk  menjamin kesejahteraan  warganya  [16].  Berdasarkan asumsi  tersebut  maka  hipotesis  yang  akan dibuktikan secara empris sebagai berikut :
H1 :  PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.
Pengaruh  Belanja  Modal  terhadap  Kinerja Keuangan Daerah
Belanja modal ialah pengeluaran pemda yang  nilainya  melebihi  anggaran  selama  satu tahun dan meliputi aset atau sumber daya daerah termasuk pengeluaran rutin misal biaya pemeliharaan dan biaya administrasi umum. [17].
Hasil penelitian terdahulu tentang keterkaitan  belanja  modal  dengan  kinerja keuangan  daerah  telah  diteliti  sebelumnya  oleh (Sari  &  Mustanda,  2019),  [18],  dan  [19]  yang mempunyai  hasil  adanya  pengaruh  positif signifikan  belanja  modal  terhadap  kinerja keuangan daerah.  Secara teoritis ivestasi belanja tepat  maka  akan  menambah  modal.  Investasi uang  yang  produktif  pada  akhirnya  dapat menciptakan kekayaan finansial jangka panjang. Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori stewardship yang menjelaskan hubungan erat antara kepuasan
dan  keberhasilan  organisasi.  Sukses  dalam organisasi  dapat  dicapai  dengan  meningkatkan nilai direktur  dan  manajemen  [16].  Berdasarkan asumsi  tersebut  maka  hipotesis  yang  akan dibuktikan secara empiris sebagai berikut:
H2:  Belanja  Modal  berpengaruh  positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Ukuran  pemerintah  daerah  yang  besar akan  memiliki  kemudahan  kegiatan  operasional karena jumlah asset yang dimiliki memadai untuk melakukan  berbagai  pembiayaan.  Hal  tersebut memberikan  dampak  terhadap  kemudahan mewujudkan  pelayanan  publik  tanpa  harus tergantung kepada aliran dana Pemerintah Pusat. Fleksibilitas dalam melakukan bebagai pendanaan  tersebut  pada  akhirnya  berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, serta meningkatkan
akuntabilitas publik. (Kusumawardani, 2012).
Beberapa studi terdahulu dari (Sumarjo, 2010),  (Marhawai,  2015),  [20],(Jauhari  dan Dewata,  2019),  [6],  (Mulyani  dan  Wibowo, 2017),  [21]  dan  (Alvini,  2018)  membuktikan secara empiris pengaruh positif signifikan ukuran pemerintah  daerah  terhadap  kinerja  keuangan. Beban  pemerintah  daerah  yang  semakin  tinggi mendorong  birokrasi  untuk  berinovasi  guna mewujudkan  kinerja  keuangan  yang  sesuai dengan  harapan  konstituennya.Penelitian  ini sejalan dengan teori stewardship, dapat dilakukan karena  adanya  kepercayaan  yang  tinggi  dari masyarakat sebagai pemimpin dan dari pemerintah  sebagai    yang  dapat  menunjukkan respon  masyarakat  karena  memiliki  kedudukan yang baik dalam hal yang baik. [16]. Berdasarkan asumsi  tersebut  maka  hipotesis  yang  akan dibuktikan secara empiris sebagai berikut : H3:  Ukuran  Pemerintah  berpengaruh  positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pengaruh  Perubahan  Anggaran  terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Perubahan anggaran merupakan penyesuaian  APBD  dengan  perkembangan  dan perubahan  tahun  berjalan  sehingga  dana  yang
tersedia  dapat  disesuaikan  untuk  mengurangi kesenjangan anggaran. Perubahan tersebut dapat berupa  penambahan  atau  pengurangan  cap anggaran,  belanja  di  SKPD,  perpindahan  antar pos  belanja  dan  antar  rincian  belanja,  serta penggantian kegiatan di SKPD [22].
Refocusing merupakan  cara  lain  untuk mengurangi  risiko  keruntuhan  ekonomi  guna menjamin  stabilitas  perekonomian  nasional. Suatu negara dapat berhati-hati untuk memberikan  stabilitas  keuangan  akibat  krisis ekonomi  global  dan  membuat  sistem  ekonomi runtuh  karena  kondisi  atau  masalah  yang  tidak tepat [5].
Kebijakan  realokasi  anggaran  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  terhadap direktorat  dan  perusahaan  daerah  memiliki dampak  yang  besar,  sehingga  rencana  program akan  diperhitungkan  kembali  dengan  baik  dan benar,  baik  dari  segi  tujuan  produksi  maupun program. di masa depan. Kebijakan pengurangan anggaran  ini  sejalan  dengan  meningkatnya kebutuhan  pendanaan  dan  upaya  peningkatan sumber  pendapatan  negara  di  masa  pandemi  ini [23]. Berdasarkan asumsi tersebut maka hipotesis yang  akan  dibuktikan  secara  empiris  sebagai berikut  :
H4: Perubahan Anggaran Berpengaruh Positif
Terhadap Kinerja Keuangan daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah kuantitatif  yang  bersumber  data  sekunder. Populasi yang digunakan yakni seluruh Kota dan Kabupaten  di  wilayah  Jawa  Tengah.  Sampel penelitian  meliputi  6  pemerintah  kota  dan  29 pemerintah  kabupaten.  Teknik  pengambilan sampel  menggunakan  sampel  jenuh.  Data sekunder  bersumber  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  yang  terdiri  dari  Laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan Peraturan Daerah di Jawa Tengah. Variabel bebas  dalam  penelitian  ini  yaitu  PAD  (X 1 ), belanja modal (X 2 ), ukuran pemerintah (X 3 ), dan perubahan  anggaran  (X 4 ).  Analisis  yang
digunakan  yakni  Regresi  Linier  Berganda  yang ditujukan  untuk  mengukur  pengaruh  variabel terikat  dengan  variabel  bebas  secara  parsial. Model  persamaan  regresi  yang  diuji  sebagai berikut:
Y = α+ β 1 PAD+β 2 BM + β 3 UP +β 4 PA   +
e
Definisi Operasional Variabel

## Kinerja Keuangan (Y)
Kinerja Keuangan daerah diposisikan sebagai variabel terikat yang diproksikan sebagai kemandirian daerah yang merupakan merupakan hasil  survei  yang  dirancang  untuk  mengetahui sejauh mana pemerintah daerah dapat melaksanakan  tugasnya  dan  mengikuti  prinsip- prinsip  keuangan  yang  sehat  (Abdul  Halim, 2007).  Rumus  perhitungan  rasio  kemandirian daerah adalah:
𝑅𝐾𝐷𝐷
= 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑥 100%
PAD (X 1 ) Pendapatan asli daerah ialah unsur pengakuan yang juga berperan dalam pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan pembangunan negara. Potensi daerah yang sangat besar untuk menghasilkan pendapatan di daerah juga  akan  dikonversi  menjadi  pembangunan daerah  untuk  melengkapi  daerah  (Mahmudi, 2010). Perhitungan rumusnya yaitu:
𝑃𝐴𝐷 = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 + 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ
Belanja Modal (X 2 ) Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan selama satu periode akuntansi, dan bersifat menambah nilai aset atau aset  lain  dalam  jangka  panjang.  Belanja  modal dapat dihitung dengan rumus :
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑇𝑎𝑛𝑎ℎ + 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 + 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐺𝑒𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 + 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛, 𝑖𝑟𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖, 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑑𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎
Ukuran Pemerintah (X 3 )
Total  aset  digunakan  untuk  mengukur  luas wilayah  mengingat  aset  tetap  lebih  stabil dibandingkan penjualan bersih dan pasar modal. (Patrick, 2007).
Perubahan Anggaran (X 4 )
Secara etimologis (dari awal), arti perubahan anggaran adalah merevisi atau mempertimbangkan kembali anggaran.
Perubahan anggaran menerapkan kembali anggaran  pada  kegiatan  yang  tidak  berasal  dari perubahan  anggaran  pada  awalnya.  Salah  satu cara lain yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi  krisis  ekonomi  nasional  untuk menjamin  stabilitas  perekonomian  nasional adalah dengan memikirkan kembali/menyesuaikan  anggaran  (Khatulistiwa, 2021). Perubahan anggaran dapat diukur dengan rumus:
𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 = ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)
+ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
− 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Tabel 1
Berdasarkan  data  PAD  paling  rendah sebesar 2385 dari Kabupaten Banjarnegara tahun 2020  dan  paling  tinggi  23859  dari  kota Semarang  tahun  2021,  dan    nilai  mean 4642,6706  sedangkan  nilai  deviasi  standar 3452,19911.  Berdasarkan  data  belanja  modal paling  rendah  sebesar  287  dari  kabupaten Purbalingga tahun 2021 dan paling tinggi 10548
N Minimal Maksimu m Rata-Rata Standar Deviasi PAD 94  2385.00  23859.00  4642.6706  3452.19911 Belanja Modal 94 287.00  10548.00  3181.9294  1596.71987 Ukuran Pemerintah 94  21430.0 0 215337.0 0 50591.258 8 34638.3334 0 Perubahan Anggaran 94 - 1378.00 22411.00  1851.7089  3340.84179 Kinerja Keuangan Daerah 94 .13 1.03 .2558 .14730 Valid N (listwise) 94
Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022                                                                                                             ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i2.695
dari  kota  Semarang  tahun  2019,  dengan  nilai mean 3181,9294 sedangkan nilai deviasi standar 1596,71987.
Berdasarkan data Ukuran pemerintah paling rendah sebesar 21430 dari kota Rembang tahun 2019 dan paling tinggi sebesar 215337 dari kota Semarang  tahun  2021,  dan    nilai  mean 50591,2588  dengan  nilai  deviasi  standar 34638,33340.
Berdasarkan  data  perubahan  anggaran paling  rendah  sebesar  -1378  dari  kabupaten Banyumas  tahun  2021  dan  paling  tinggi  2241 dari  kota  Sukoharjo  tahun  2020,  dengan  nilai mean  1851,7089  dan  nilai  deviasi  standar 3340,84179.
Berdasarkan  data  kinerja  keuangan  daerah paling  rendah  sebesar  0,13  dari  kabupaten Wonogiri tahun 2019 dan paling tinggi 1,03 dari kota  Semarang  tahun  2021,  dengan  nilai  mean 0,2558 sedangkan nilai deviasi standar 0,14730.

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 2 Variabel Koefisien Signifikasi T Keterangan Konstanta 0.84 ,000 9,575 Signifikan PAD (X 1 ) 3,523 ,000 13,932 Signifikan BM (X 2 ) -1,663 ,000 -5,149 Signifikan UP (X 3 ) 1,145 ,000 4,698 Signifikan PA (X 4 ) 1,871 ,117 1,585 Tidak Signifikan Model persamaan regresi yang digunakan adalah : KKD= 0,084 + 3,523PAD + (1,663) BM+ 1,145
UP + 1.817 PA+ e

## PEMBAHASAN

## Pengaruh PAD (X1) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)
Tabel  diatas  diperoleh  nilai  signifikansi PAD  sebesar  0.000  <  0.05  dan  nilai  t  hitung 13,932    >    t  tabel  1,664  yang  artinya  PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian,hipotesis pertama yang menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh  positif terhadap Kinerja keuangan daerah, Diterima Hasil  Penelitian  ini  mendukung  teori stewardship dimana pemerintah sebagai lembaga
publik  berupaya  memberikan  pelayanan  yang baik kepada masyarakat (publik) dan bertanggung  jawab  kepada  publik.  Pemerintah akan  selalu  berusaha  mengoptimalisasi  dalam penyelenggaraannya untuk menjamin kesejahteraan  warganya [16].  Hasil  ini  juga terdukung  oleh  hasil  dari  (Maulina  et  al, 2021),(Verawaty  et  al.,  2020)dan  [6]  yang mempunyai  hasil  bahwa  PAD  berpengaruh positif    terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  hibah  PAD  yang  digunakan  untuk pembangunan kota dan penyerapan tenaga kerja, semakin tinggi pendapatan operasional pemerintah.
Pengaruh  Belanja  Modal  (X2)  terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)
Tabel  diatas  diperoleh  nilai  signifikansi Belanja  Modal    sebesar  0.000  <0.05  dan  nilai  t hitung  -5,149    <  t  tabel    1,664  artinya  Belanja Modal  berpengaruh  negatif  terhadap  Kinerja Keuangan.  Dengan  demikian,  hipotesis  kedua yang menyatakan  bahwa  Belanja  Modal berpengaruh Negatif  terhadap Kinerja keuangan daerah, Ditolak Hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan  oleh  [24],  menunjukkan  bukti  empiris belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja  keuangan  daerah  dapat  disebabkan  oleh beberapa  hal.  Salah  satunya  adalah  dana  tidak dihabiskan  untuk  aset  produktif.  Penyaluran anggaran  untuk  aset  produktif  dinilai  sangat penting  karena  akan  menghasilkan  kapasitas daerah  yang  lebih  besar,  terutama  di  bidang keuangan.
Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  (X3)  terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)
Hasil  perhitungan  dari  tabel  diatas diperoleh  nilai  signifikansi  Ukuran  pemerintah sebesar 0.000 < 0.05 dan nilai t hitung 4,698 > t tabel  1,664  yang  artinya  Ukuran  Pemerintah berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah, Diterima .
Secara teori stewardship dapat dijelaskan bahwa  seiring  dengan  semakin  besarnya  asset
Jurnal EK&BI, Volume 5, Nomor 2 Desember 2022                                                                                                             ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v5i2.695
yang  dimiliki  daerah,  maka  sebagai steward , pemerintah  akan  lebih  memberi  pelayanan maksimal  kepada  publik  melalui  peningkatan kinerja keuangan.  Besarnya asset yang dimiliki oleh daerah, akan lebih memberi keleluasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan secara  mandiri.  Hal  inilah  yang  pada  akhirnya memberi  pengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan daerah.
Hasil penelitian konsisten dengan penelitian  sebelumnya  yaitu  (Sumarjo,  2010), (Marhawai,  2015),  [20],(Jauhari  dan  Dewata, 2019),  [6],  (Mulyani  dan  Wibowo,  2017),  [21] dan (Alvini, 2018).
Pengaruh Perubahan Anggaran (X4) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)
Hasil  perhitungan  dari  tabel  diatas diperoleh nilai signifikansi Perubahan Anggaran sebesar 0.117 > 0.05 dan nilai t hitung < t tabel 1.664  yang  artinya  Perubahan  Anggaran  tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan.  Dengan  demikian,hipotesis  yang menyatakan bahwa Perubahan Anggaran berpengaruh Negatif  terhadap Kinerja Keuangan daerah ditolak.
Hasil  di  atas  didukung  secara  empiris oleh penelitian [5], yang menunjukkan perubahan anggaran  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap kinerja  keuangan  daerah.  Inisiasi  program, transfer  dana  dan  pengadaan  barang  dan  jasa untuk  peningkatan  pengendalian  Covid-19. Namun, kemampuan untuk mengubah kebijakan keuangan  daerah  melalui  review  anggaran  yang jelas, termasuk keterlibatan pimpinan daerah atau manajemen  senior  sebagai  penanggung  jawab perencanaan anggaran dan investasi.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uji  hipotesis  di  atas  maka dapat  disimpulkan  bahwa  PAD  dan  Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan Belanja Modal dan Perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap variabel terikat.
Keterbatasan
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut :
1. Pengujian  pengaruh  belanja  modal  dan perubahan modal terhadap kinerja keuangan  daerah  mengabaikan  adanya pengaruh  variabel  moderating  yaitu adanya  tambahan  dana  alokasi  khusus yang dialirkan oleh pemerintah pusat ke daerah sebagai dana talangan penanganan covid guna menjaga stabilitas kinerja keuangan daerah selama masa pandemi. 2. Tidak memperhitungkan adanya pengaruh aliran dana pinjaman
Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN) yang  berfungsi  mendongkrak  kinerja keuangan  daerah  selama  masa  pandemi, yang diduga menjadi penyebab kemandirian  daerah  tetap  stabil  di  masa pandemi.

## 5. REFERENSI
[1] F.  Ekonomi et  al. ,  “SOSEBI:  Jurnal
Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi,  dan  Bisnis  Islam  Karya  ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike  4.0  International License,”  vol.  1,  no.  1,  pp.  2808–7089, 2021, doi: 10.21274.
[2] “LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH.” [3] D.  Saputra,  “Kemandirian  Fiskal  Daerah
Buruk, RUU HKPD Diharapkan Bisa Jadi
Solusi,” ekonomi.bisnis.com , 2021. .
[4] J. Encarnacao, “Call for paper,” Comput. Graph. , vol. 8, no. 2, pp. 221–222, 1984, doi: 10.1016/0097-8493(84)90061-x.
[5] A.  Khatulistiwa,  “THE  EFFECT  OF BUDGET REFOCUSING DURING
THE  COVID-19  PANDEMIC  ON  THE REALIZATION  OF  THE  APBD  IN
CENTRAL JAVA PROVINCE,” 2021.
[6] N.  M.  D.  P.  Sari  and  I.  K.  Mustanda, “PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH,”
E-Jurnal  Manaj.  Univ.
Udayana ,  vol.  8,  no.  8,  p.  4759,  Aug. 2019, doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
[7] N. Gusnaini, R. Andesto, and . Ermawati, “The  Effect  of  Regional  Government Size,  Legislative  Size,  Number  of Population, and
Intergovernmental Revenue  on  The  Financial  Statements Disclosure,” Eur.  J.  Bus.  Manag.  Res. , vol.  5,  no.  6,  Dec.  2020,  doi: 10.24018/ejbmr.2020.5.6.651.
[8] R.  Aulia  and  R.  Rahmawaty,  “Pengaruh
Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Aceh,” J. Ilm. Mhs. Ekon. Akunt. , vol. 5, no. 4, pp. 584–598, 2020, doi: 10.24815/jimeka.v5i4.16826. [9] N. K. N. I. Putri and N. P. A. Darmayanti, “Pengaruh  Pad  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Di  Wilayah  Sarbagita  Provinsi Bali,” E-Jurnal  Manaj.  Univ.  Udayana , vol.  8,  no.  5,  p.  2834,  2019,  doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09.
[10] F. Amalia, S. Hartati, R. Wahyudi, and P. N.  Sriwijaya,  “Perubahan  Anggaran
Terhadap  Penyerapan  Anggaran  Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di,” vol. 1, no. 2, 2022.
[11] A. Onibala, T. O. Rotinsulu, and I. P. F. Rorong,  “Dampak  Pandemi  Covid-19 terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah Kabupaten  Minahasa  Tenggara,” J. Pembang.  Ekon.  dan  Keuang.  Drh. ,  vol. 22, no. 2, pp. 67–89, 2021.
[12] M.  I.  Amal  and  P.  Wibowo,  “Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta  Sebelum  Dan  Sesudah Pandemi  Covid-19,” J.  Pajak  dan Keuang. Negara , vol. 4, no. 1, pp. 83–93,
2022, doi: 10.31092/jpkn.v4i1.1723.
[13] N. A. A. Rizal and S. B. Hermanto, “The Role  of  Organizational  Commitment Mediates  the  Effect  of  Leadership  Style and Competence on Village Government Accountability,” J. Ilmu dan Ris. Akunt. , vol. 8, no. 1, pp. 2–16, 2019.
[14] I.  Azis  and  D.  W.  Hapsari,  “Pengaruh Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan Asli  Daerah,  Belanja  Daerah  Terhadap Internet Financial Reporting (Studi Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa  Timur  Periode  2015-2018),” e- Proceeding  Manag. ,  vol.  7,  no.  2,  pp. 3262–3269, 2020.
[15] P. Kabupaten, K. di Sumatera Selatan, and A.  Kemala  Jaya,  “Pengaruh  PAD  dan Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan,” 2020.
[16] A.  P.  Hardiningsih  and  I.  N.  Wakhidati, “Karakteristik  Daerah  Terhadap  belanja Modal  Dengan  pemoderasi  pertumbuhan Ekonomi,” Din.  Akuntansi,  Keuang.  dan Perbank. , vol. 6, no. 1, pp. 53–66, 2017.
[17] D.  Nuhhirto,  “Pengaruh  Pendapatan  Asli daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja Modal  terhadap  Pertubuhan  Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan sebagai Pemoderasi  pada  Pemerintah  Kabupaten Rokan Hulu,” AKPEM J. Akunt. Keuang. dan Pemerintah , vol. 3, no. 1, pp. 21–27, 2021.
[18] A. Mohammed, B. B. Ahmed, and A. M. Salihu,  “Expenditure  and  Internally Generated  Revenue  Relationship:  An Analysis  of  Local  Governments  in Adamawa  State,  Nigeria,” J.  Arts  Sci. Commer. , vol. 6, no. 3, pp. 67–77, 2015.
[19] Wahyudin  Ihsan  and  Hastuti,  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana PerimbanganDan Belanja Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah
Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa  Barat,” Indones.  Account.  Res.  J. , vol. Vol. 1 No., no. 1, pp. 86–97, 2020.
[20] P. R. Masdiantini and N. made A. Erawati, “Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,
Kemakmuran, Intergovernmental Revenue,  Temuan  Dan  Opini  Audit  Bpk Pada Kinerja Keuangan,” E-Jurnal Akunt. ,  vol.  14,  no.  2,  pp.  1150–1182, 2016.
[21] I.  G.  M.  A.  A.  Tama  and  P.  H.  Adi, “Pengaruh  Karakteristik  Kepala  Daerah, Ukuran  Pemerintah,  dan  Temuan  Audit terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah,” Perspekt. Akunt. , vol. 1, no. 1, pp. 91–113,
2018, doi: 10.24246/persi.v1i1.p91-113.
[22] S. Abdullah, M. Muhtar, M. Marwan, and A.  Aliamin,  “Serapan  Anggaran  Pada Organisasi  Perangkat  Daerah :  Bukti
Empiris dari Kota Banda Aceh,” J. Akunt. Publik , vol. 2, no. 1, pp. 66–83, 2019, doi: 10.32554/jap.v2.i1.p66-83.
[23] I.  Rahmawati,  R.  Rusman,  and  ..., “Efektivitas  Kebijakan  Realokasi  Dan Penyesuaian Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19  (Studi  Kasus  …,” Sintesa  Stie
… , vol. 19, pp. 1–10, 2021.
[24] N.  P.  G.  S.  Antari  and  I.  B.  P.  Sedana,
“Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan
Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” E-Jurnal Manaj.  Univ.  Udayana ,  vol.  7,  no.  2,  p. 1080, 2018, doi: 10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19.