## “Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

## (Study Kasus Akad MMQ di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik)
Rizza Rahayu Universitas Muhammadiyah Surabaya e-mail: rizzarahayu@gmail.com

## Abstrak
MMQ kepanjangan dari Musyarakah mutanaqisah yang merupakan sebuah akad dimana  kepemilikan  asset  (barang)  atau  modal  salah  satu  pihak  berkurang  disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. MMQ pada umumnya digunakan sebagai akad pembiayaan KPR dan pembiayaan kendaraan, akan tetapi PT BPRS Mandiri Mitra Sukses menggunakan akad MMQ pada pembiayaan modal kerja. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  implementasi  akad  MMQ  pada  modal    kerja  dan  mengetahui  konsep MMQ pada modal kerja perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan  data  yang  berhubungan  dengan  MMQ  pada  modal  kerja  di  PT  BPRS Mandiri  Mitra  Sukses  Gresik.Teknik  analisis  data  menggunakan  metode  diskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan.
Adapun  hasil  analisis  penelitian,  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  akad musyarakah mutaqisah  (MMQ) pada pembiayaan modal kerja pihak BPRS Mandiri Mitra Sukses mengimplemantasikan akad MMQ sebagai kerjasama dalam hal ini antara pihak bank dan nasabah masing masing memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung  dengan  dua  jenis  akad  yaitu  akad  syirkah  dan  akad  ijarah sebagai  pembayaran sewa disertai dengan pemindahan kepemilikan secara berangsur dari pihak bank kepada pihak  nasabah.  Akad  musyarakah    mutanaqisah    (MMQ)  sesuai  dengan  prinsp  hukum ekonomi syariah yang di dalamnya tidak terdapat unsur riba’.
Kata kunci : MMQ, pembiayaan, modal kerja.

## PENDAHULUAN
Akad  atau  kontrak  yang  dapat digunakan  bertransaksi  sangat  beragam, sesuai  dengan  karakteristik  dan  spesifikasi kebutuhan  yang  ada. 1 Sebelum  membahas lebih lanjut tentang pembagian atau macam- macam akad secara spesifik, akan dijelaskan teori akad secara umum yang nantinya akan dijadikan  sebagai  dasar  untuk  melakukan akad musyarakah  mutanaqisah (MMQ) secara khusus .
Penelitian ini dilakukan untuk
memahami, mengidentifikasi dan menganalisis suatu pembiayaan modal kerja sehingga penulis tertarik mengkaji pembahasan lebih luas permasalahan hukum melalui sebuah tesis yang berjudul “Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan  Modal  Kerja  Perspektif Hukum  Ekonomi  Syariah” (Study  Kasus Akad MMQ di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).

## METODE ANALISIS DATA
Jenis  penelitian  ini  adalah  Jenis Penelitian  Lapangan (field  research) yang ditujukan  atau  dilakukan  hanya  pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan  permasalahan  yang  diteliti  atau dengan  perkataan  lain  melihat  hukum  dari aspek normatif yang kemudian dihubungkan dengan  data  dan  peristiwa  pembiayaan  di BPRS  Mandiri  Mitra    Sukses  Gresik. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam tesis  ini adalah  metode Diskriptif  Kualitatif dengan pendekatan induktif dengan tahapan pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian data, analisis data, dan penarikan simpulan. Objek  dari  penelitian  ini  adalah  akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan modal  kerja.  Penelitian  ini  dilakukan  pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sebagai lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan modal kerja.

## KAJIAN PUSTAKA
1 Mas’adi, Ghufron. 2002. Fikih Muamalah Kontekstual. Pt. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal 12
Dalam akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) ada dua kontrak utama yang terpisah: musyarakah dan ijarah . Dalam ijarah ada beberapa turunan akad yang dicantumkan, nisbah bagi hasil, wakalah dan bai’ taqsit (jual bertahap) sedangkan dalam akad murabahah hanya berlaku konsep murabahah saja.
Dalam al-Quran terhadap kebolehan akad musyarakah mutanaqisah adalah Surat Shad ayat 24 yaitu:
Artinya : “… dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat  itu  sebahagian  mereka  berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan  amal  yang  saleh;  dan  Amat sedikitlah mereka ini”.
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa  orang  beriman  dianjurkan  untuk mengerjakan  amal  yang  shaleh,  dan  Allah tidak  membedakan  kebaikan  atau  pahala yang  diberikan  sebagai  suatu  balasan terhadap  perempuan  dan  laki-laki,  serta dalam  ayat  tersebut  juga  menjelaskan adanya  larangan  untuk  berkhianat  dan berbuat curang dalam bekerjasama.
Dalam akad musyarakah mutanaqisah terdapat  akad syirkah yaitu kerjasama yang mewajibkan bagi pelaksana akad ini untuk saling mempercayai dan tetap jujur  tanpa  menyakiti  satu  sama  lain.  Ayat ini menunjukkan ciri-ciri dalam pelaksanaan akad musyarakah  mutanaqisah yang  saling memberikan  maaf  jika  salah  seorang  dari pelaksana akad musyarakah mutaniqisah ini melakukan kesalahan baik disengaja ataupun tidak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Analisis Implementasi Akad Musyarakah Mutaqisah Pada Modal Kerja Di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik
Musyarakah mutanaqisah dalam produk  pembiayaan  modal  kerja  pada BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  Gresik merupakan  pembiayaan  modal  kerja dengan dua akad dalam prakteknya yaitu akad syirkah dan akad ijarah .
Pada akad
musyarakah ditetapkan  pada  pembayaran  angsuran oleh  pihak  nasabah  kepada  pihak  bank dengan  porsi  awal  dari  pihak  bank  dan nasabah.  Setiap  bulannya  nasabah  akan membayar angsuran pokok yang dihitung dari  pembagian  jumlah  pembiayaan dibagi  dengan  lamanya  jangka  waktu pembiayaan  dan  ujroh  sebesar  2%  per bulannya.
Bagi hasil dalam akad MMQ ini diperoleh  dari  pendapatan  berupa ujroh atas  aktivitas  penyewaan  obyek  MMQ ( stock bahan  baku  plastik)  yang  dimiliki bersama  para  Pemilik  Modal  (Nasabah dan BPRS). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan  proyeksi  pendapatan ujroh yang  akan  dihasilkan  dan  tidak  harus berdasarkan porsi modal MMQ. Pembayaran  bagi  hasil  yang  dilakukan BPRS  ditentukan  berdasarkan  nilai realisasi  pendapatan  bukan  berdasarkan Nilai  Proyeksi  Pendapatan. Nisbah dan Pembayaran  Bagi  Hasil  akan  berubah sesuai hishah atau porsi kepemilikan atas obyek MMQ. Di
saat berlangsung, musyarakah mutanaqisah tersebut dipandang  sebagai syirkah ‘inan ,  karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi  modal (ra’su  al-mal) ,  dan Shohibul  Maal (BPRS  Mandiri  Mitra Sukses  Gresik)  mendelegasikan  kepada Mudharib (nasabah)  untuk  mengelola kegiatan  usaha.  Setelah  selesai syirkah , Shohibul  Maal (BPRS  Mandiri  Mitra
2 Wahbah Zuhaili, Al-Mu’amalah Al- Maliyah Al--Muashirah , (t.t), 436-437
Sukses Gresik) kemudian menjual seluruh  atau  sebagian  porsinya  kepada mitra,  dengan  ketentuan  akad  penjualan ini  dilakukan  secara  terpisah  dan  tidak terkait dengan akad syirkah . 2
b. Kesesuaian Akad Musyarakah mutanaqisah Pada Modal Kerja
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Kesesuaian pelaksanaan
musyarakah mutanaqisah dalam modal kerja  berdasarkan  prinsip  ekonomi syariah  terdapat  berbagai  prinsip  dan karakteristik yang dilandaskan berdasarkan hukum Islam dan mengutamakan kesejahteraan umat manusia.  Dalam  prinsip  ekonomi syariah  yang  paling  mendasar  adalah adanya larangan riba , dalam pembiayaan  modal  kerja  pihak  BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik mengambil  keuntungan  dari  sistem ujroh dan  pembagian nisbah dari hasil kerjasama  ( syirkah ),  sistem ujroh dan nisbah ini  tidak  tetap  berbeda  dengan bunga ( riba ) yang sifatnya tetap, selain tidak mempertimbangkan nasabah, riba juga tidak mempertimbangkan keadaan ekonomi  negara  yang  mungkin  sedang mengalami krisis. Dalam produk pembiayaan  modal  kerja  ini,  Dewan
Pengawas Syariah
memberi kewenangan  untuk  menaikkan  atau mungkin  menurunkan  besaran ujrah kepada  bank  syariah  termasuk  BPRS Mandiri  Mitra  Sukses  Gresik  yang tergantung  pada  kondisi  perekonomian Gresik.  Hal  ini  dikarenakan  selain adanya  larangan riba ,  dalam  prinsip ekonomi Syariah hal yang paling utama adalah bagaimana kemakmuran masyarakat  dapat  terbentuk  tanpa merugikan  masyarakat  ekonomi  kecil dan semakin menguntungkan masyarakat  ekonomi  tinggi.  Pihak BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  Gresik selama ini mengedepankan kepentingan seluruh  anggota  masyarakat  tanpa
perbedaan  dalam  akad musyarakah mutanaqisah dalam produk pembiayaan modal  kerja  ini,  terbukti  dengan berapapun  besaran  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  nasabah  besaran  sewa yang  diberikan  oleh  BPRS  Mandiri Mitra  Sukses  kepada  nasabah  sama persentasenya.
Berdasarkan  ketentuan  syariah, obyek  MMQ  atau  bahan  baku  plastik yang  dibiayai  dengan  modal  bersama merupakan  dana  yang  dimiliki  secara bersama  oleh  para  pihak  sehingga segala kewajiban dan risiko yang timbul atas objek tersebut menjadi tanggungjawab  yang  harus  dibagidan ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal.  Mengingat  hukum  positif  yang tidak mengatur adanya kepemilikan satu aset dengan dua nama, maka BPRS dan Nasabah dibolehkan untuk sepakat dan menyatakan bahwa obyek MMQ diatas namakan  Nasabah  secara  langsung dalam dokumen  yang  merupakan bukti atas  obyek  MMQ.  Bukti  dokumen kepemilikan  obyek  MMQ  disimpan oleh  BPRS  sampai  saldo hishshah BPRS  mencapai  nihil  dan  seluruh kewajiban  Nasabah  telah  dipenuhi. Nasabah  dengan  akad  ini  memberikan kuasa  kepada  BPRS  untuk  menerima sertifikat tersebut dari Kantor Pertanahan  setelah  Hak  Tanggungan didaftarkan.  Ketentuan  di  atas  tidak menutup kemungkinan untuk
membolehkan BPRS menyatakan obyek  MMQ  diatasnamakan  BPRS dalam  dokumen  kepemilikan  obyek MMQ
Keuntungan usaha yang diperoleh  atas  kepemilikan  obyek MMQ  dibagikan  kepada  BPRS  dan Nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang  disepakati,  sementara  kerugian ditanggung  bersama  sesuai  proporsi kepemilikan  modal  masing-masing. Nisbah  bagi  hasil  harus  disetujui  para pihak di awal akad, kesepakatan nisbah bagi hasil merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam akad. Bagi  hasil dalam
akad MMQ ini diperoleh dari pendapatan  berupa ujroh atas  aktivitas penyewaan obyek MMQ (aset properti) yang  dimiliki  bersama  para  Pemilik Modal  (Nasabah  dan  BPRS).  Nisbah bagi  hasil  ditentukan  berdasarkan proyeksi  pendapatan ujroh yang  akan dihasilkan  dan  tidak  harus  berdasarkan porsi  modal  MMQ.  Pembayaran  bagi hasil  ditentukan  berdasarkan  nilai realisasi pendapatan bukan berdasarkan nilai  proyeksi  pendapatan.  Nisbah  dan Pembayaran  Bagi  Hasil  akan  berubah sesuai hishshah atau porsi kepemilikan atas obyek  MMQ,  ketentuan  mengenai penjadwalan pembelian atau pengalihan hishshah dihitung dan disepakati bersama antara BPRS dan Nasabah.
Walau dalam teorinya, pengalihan kepemilikan aset MMQ bisa bolak  balik  antara  nasabah  dan  bank. Selain  itu,  sertifikat  kepemilikan  aset MMQ  pun  nantinya  akan  atas  nama nasabah  karena  mempertimbangkan,  di akhir  akad  aset  tersebut  akan  menjadi milik  nasabah,  sehingga  tidak  akan memerlukan biaya balik nama terhadap aset di akhir akad.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian-uraian yang  telah  dikemukakan  diatas  dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Implementasi akad musyarakah mutanaqisah (MMQ)  pada  modal kerja di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik  merupakan  akad  kerjasama antara dua belah pihak antara BPRS Mandiri Mitra Sukses dengan nasabah  yang  di  dalamnya  terdapat dua akad yaitu akad syirkah dan akad ijarah. Di dalam akad ini antara pihak bank  dan  nasabah  masing  masing memberikan kontribusi modal, pembebanan  resiko  untung,  dan akhir kepemilikan asset oleh nasabah yang  sudah  disepakati  bersama dalam sebuah perjanjian kerjasama.
2. Akad musyarakah mutanaqisah (MMQ)  merupakan  hasil  kerjasama
(syirkah),  sistem  ujroh  dan  nisbah yang tidak tetap dan berbeda dengan bunga  (riba)  yang  sifatnya  tetap,
sehingga akad
musyarakah mutanaqisah  (MMQ) sesuai dengan prinsp hukum ekonomi syariah yang di  dalamnya  tidak  terdapat  unsur riba’.  Pada  akad  MMQ  Nisbah  dan
Pembayaran Bagi Hasil akan berubah  sesuai hishshah atau  porsi kepemilikan  atas  obyek  MMQ, ketentuan  mengenai  penjadwalan pembelian atau pengalihan hishshah dihitung  dan  disepakati  bersama antara BPRS dan Nasabah.

## SARAN
1. Lembaga keuangan syariah seharusnya berisi klausula Pengadilan  Agama  sebagai  pilihan kedudukan hukum dalam penyelesaian  sengketa  pada  suatu akad  sesuai  dengan    pasa  49 Undang-undang No 3 Tahun 2006.
2. Minimnya  pengetahuan  masyarakat tentang  pembiayaan  modal  kerja  di lembaga  keuangan  syariah,  oleh karena itu perlu diadakannya sosisalisasi terkait sistim pembiayaan maupun produk syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A.Karim,  Kawamelah  Nuruddin. Musharakah Mutanaqisah and Its Contemporary
Practice:Jordan Islamic Bank as an Example . (Dar al-Nafa’is, Jordan, tt)
Antonio, Syafi ‘i. 2001. Bank syariah dari teory ke praktek . Jakarta : Gema Insani Prees.
Bungin,  Burhan.  2004. Analisis  Penelitian Data  Kualitatif. Jakarta  :  PT.  Raja
Grafindo Persada.
Djuwaini,  Dimyaudin.  2008. Pengantar  Fiqh
Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Haroen, Nasrun. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta:
Gaya Media Pratama.
Ibn Qudamah, al-Mughni. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
J., Moleong Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Rosda Karya
Karim,  Adiwarman.  2010. Bank  Islam .  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada
Kasmir.  2011. Analisis  Laporan  Keuangan.
Jakarta : PT. RajaGrafindo
Mardalis.  2004. Metode  Penelitian  (Suatu Pendekatan  Proposal) .  Jakarta:  Bumi Aksara
Mas’adi,  Ghufron.  2002. Fikih  Muamalah Kontekstual. Pt.  Raja  Grafindo  Persada  : Jakarta
Riyanto, Bambang. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan ed 4, Yogyakarta: BPFE
Sumiyanto,  Ahmad.  2008. BMT  Menuju Koperasi  Modern .  Yogyakarta  :  ISES Pub.
Zuhaili,  Wahbah. Al-Mu’amalah  Al-Maliyah Al--Muashirah , (t.t)

## Wawancara :
Wawancara  terhadap  Bapak  Samsun  Ma’arif, Direktur  BPRS  Mandiri  Mitra  Sukses  pada tanggal 28 Juli 2017 pukul 10.30 WIB.

## Soft Print :
Buku  Standar  Musyarakah  dan  Musyarakah Mutanaqisah oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Fatwa DSN MUI Nomor : 01DSN- MUI/X/2013  tentang  Pedoman  Implementasi Musyarakah Mutanqisah dalam Produk Pembiayaan
Website :
http://kbbi.web.id/implementasi ,  diakses  pada tanggal 6 Juli 2017 pukul 09.48 WIB
http://susisusanti631.blogspot.co.id diakses pada  tanggal  27  Juli  2017  pukul 10.13 WIB