Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)

## PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA  PARKIR DI KABUPATEN BADUNG TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Putu Eka Mas Adipa Putra 1 , Ni Ketut Sari Adnyani 2 , Si Ngurah Ardhya 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:
{ekasrtejakula98@gmail.com,nitsariadnyani@gmail.com,ngurah.ardhya@undiksha.ac.id}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :  (1)  Faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan  klausula  baku yang mengandung eksonerasi yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pada konsumen oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung, (2) tanggung jawab pelaku usaha dan upaya hukum  yang dapat di tempuh konsumen jasa parkir terhadap kerugian yang diderita di Kabupaten Badung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Badung. Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik non  probability  sampling dengan  cara  yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya  beredar  karcis  parkir  yang  mencantumkan  klausula  eksonerasi  yang  bertentangan  dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya keunggulan secara  ekonomis  dan  psikologis  menjadi  salah  satu  faktor  pencantuman  klausula  eksonerasi.  Terkait tanggung  jawab  adanya  pembatasan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha  serta  dalam  menyelesaikan sengketa lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara non litigasi.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi, Tanggung jawab

## Abstracts
This  study  aims  to  determine:  (1)  Factors  that  influence  the  use  of  standard  clauses  containing exoneration which state the transfer of responsibility to consumers by parking service business actors in Badung  Regency,  (2)  the  responsibility  of  business  actors  and  legal  remedies  that  can  be  taken  by consumers  of  parking  services  for  losses  suffered  in  Badung  Regency.  The  type  of  research  used  is empirical legal research.  This research was conducted in Badung Regency.  The technique used in this study is a non-probability sampling technique with the method used in determining the research subject is  purposive  sampling  technique.    For  data  processing  and  analysis  techniques,  using  qualitative methods.  The results showed that there were still many parking tickets in circulation that included an exoneration  clause  which  contradicted  the  provisions  of  Constitution  Number  8  of  1999  concerning Consumer Protection.  The existence of economic and psychological advantages is one of the factors for including the exoneration clause.  Regarding responsibilities there are limitations on the responsibilities of business actors as well as in resolving disputes that prioritize non-litigation dispute resolution.
Keywords: Consumer Protection, exoneration clause, responsibility

## PENDAHULUAN
Hukum  sebagai  perlindungan  kepentingan manusia  mempunyai  tujuan.  adapun  tujuan pokok  hukum  adalah  menciptakan  tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan dalam artian  hukum  bertugas  membagi  hak  dan
kewajiban  dalam  setiap  hubungan  hukum  yang terjadi  antara  para  pihak,  membagi  wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
Perkembangan  pembangunan  Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang signifikan.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Salah  satunya  Kabupaten  Badung  yang merupakan kawasan pariwisata dengan pendapatan tertinggi di Provinsi Bali tidak luput dari pembangunan tersebut. Hal tersebut diikuti dengan  kenaikan  jumlah/volume  penggunaan kendaraan yang sangat pesat. Ini merupakan hal yang  lazim  ditemui  setiap  hari  dan  menjadi rutinitas  baik  itu  kendaraan  roda  dua  maupun roda empat.
Tempat  parkir  kendaraan  menjadi kebutuhan  bagi  pemilik  kendaraan,  karenanya parkir  harus  mendapat  perhatian  yang  serius, terutama  mengenai  pengaturannya.  Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,  yang  dimaksud  dengan  parkir  adalah “keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan  yang tidak  bersifat  sementara”.  Fasilitas  parkir merupakan  fasilitas  pendukung  kegiatan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan.  Salah  satu  hal  yang penting  dalam  pengelolaan  parkir  adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna  jasa  parkir  yang  tentunya  tidak menginginkan  kendaraan  ataupun  barang  yang dititipkan mengalami kerusakan atau kehilangan.  Akan  tetapi,    dalam  kehidupan sehari  -  hari  kemungkinan  bisa  saja  terjadi. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  maka  akan timbulah pertanyaan, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kehilangan ataupun kerusakan  barang  yang  di  parkir  di  tempat parkir. Lalu bagaimana implementasi perlindungan konsumen jasa parkir di Kabupaten  Badung,  terkait  dengan  hak konsumen  dan  kewajiban  pihak  pengelola parkir.
Dalam  penerapannya  masih  ditemukan permasalahan-permasalahan  parkir  yang  terjadi di  Kabupaten  Badung.  Berdasarkan  observasi yang  telah  dilakukan  peneliti  ditemukan  bahwa dari beberapa lokasi pengeloaan parkir yang ada di  Kabupaten  Badung  tidak    memiliki  dan memberikan  karcis  parkir  oleh  petugas  (juru) parkir yang seharusnya pada saat meninggalkan parkir karcis parkir tersebut sekaligus membayar ongkos  parkir  sesuai  dengan  tarif  parkir  yang sudah  ditentukan.Permasalahan  lain  petugas parkir yang  hanya mengambil uang sewa parkir namun  tidak  membantu  merapikan  dan megeluarkan  kendaraan  disaat  konsumen  mau meninggalkan  lokasi  parkir,    Disamping  itu masih banyaknya ditemukan bahkan keseluruhan    jasa  parkir  yang  dikunjungi
peneliti di Kabupaten Badung masih menerapkan dan memberikan karcis parkir yang bertentangan  dengan  perlindungan  konsumen dimana  banyak  karcis  parkir  yang  masih mencantumkan pengalihan tanggungjawab dalam  bentuk  klausula  eksonerasi  dengan redaksi sebagai berikut:
“Tidak  mengganti  kerugian  kendaraan  dan barang-barang yang hilang/rusak”
Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) mendefinisikan  “  Penitipan  adalah  proses menaruh  barang  dan  disimpan  (  dirawat, disampaikan kepada orang lain, dan sebagainya )”.  Sedangkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (  KUH  Perdata  )  dalam  Pasal  1694 KUH  Perdata  mendefinisikan”  Penitipan  terjadi bila  orang  menerima  barang  orang  lain  dengan janji  untuk  menyimpannya  dan  kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”. Mengenai  penitipan,  apabila  terjadi  sesuatu dengan barang yang dititipkan, entah itu adanya kerusakan  barang  maupun  kehilangan  terhadap barang  atau  kendaraan  yang  dititipkan  ,  sesuai dengan  bunyi  perjanjian  penitipan  maka  sudah seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  seseorang yang  dipercayakan  untuk  menerima  barangnya yang  dititipkan  oleh  konsumen.  Mengenai tanggung jawab bagi si penerima titipan barang, sudah  dijelaskan  di  dalam  KUH  Perdata  yang tertulis di dalam Pasal 1706 KUH Perdata yang berbunyi :
“Penerima  titipan  wajib  memelihara  barang titipan  itu  dengan  sebaik-baiknya  seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”.
Karena pada prinsipnya usaha perparkiran  adalah  penitipan  barang  sehingga sudah  semestinya    Pengelolaan  parkir  yang  ada di  Kabupaten  Badung  tidak  mengalihkan tanggungjawab, sebagaimana dinyatakan  dalam klausula baku yang tercantum pada setiap karcis parkir. Sudah semestinya pemerintah Kabupaten Badung dapat melindungi kepentingan masyarakatnya  selaku  konsumen  pengguna  jasa parkir.  Banyaknya  peredaran  karcis  yang mencantumkan pengalihan tanggungjawab menjadi  suatu  fenomena  hukum  yang  menarik untuk diteliti, sehingga dapat diketahui mengapa hal  tersebut  masih  marak  terjadi,  sedangkan seiring  dengan  perkembangan  hukum  tidak dibenarkan mengalihkan tanggungjawab tersebut.
Konsumen  memiliki  sejumlah  hak hukum  yang  perlu  mendapat  perlindungan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
dalam  pemenuhannya.  Hak-hak  itu  perlu mendapat  pemahaman  dan  penghargaan  dari semua  pihak,  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara (Sidabalok, 2014: 2). Konsumen perlu menyadari  akan  hak-haknya  sebagai  konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga dapat melakukan  sosial  kontrol  terhadap  perbuatan dan  perilaku  pengusaha  dan  pemerintah.  Untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengelurkan
Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan agar upaya perlindungan  konsumen  di  Indonesia  untuk dapat diperhatikan
sekaligus mengintegrasikannya
sehingga
dapat memperkuat  penegakan  hukum  perlindungan konsumen  di  Indonesia.  Didalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  memuat aturan-aturan  yang  dijadikan  payung  hukum yang menyangkut konsumen.
Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditunjukan  untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen  atau  perjanjian  yang  menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pelaku  usaha, pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit  terlihat atau  tidak  dapat  dibaca  secara  jelas  oleh konsumen, setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal pelaku usaha  jasa  parkir  mencantumkan  klausula  baku dalam  karcis  parkir  maka  dalam  ini  pelaku usaha  melanggar  ketentuan  Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen tentangKetentuan Pencantuman  Klausula  Baku,  yang  mana  setiap pelaku usaha dilarang untuk:
1. Membuat  ketentuan  dalam  bentuk  suatu dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  menyatakan pengalihan tanggung jawab;
2. Menolak  penyerahan  kembali  atas  barang  yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan  pemberian  kuasa  dari  konsumen kepada  pelaku  usaha  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  untuk  melakukan
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur  prihal  pembuktian  atas  hilangnya kegunaan  barang  atau  pemanfaatan  jasa  yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk mengurangi  harta  kekayaan  konsumen  yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada peraturan yang berupa aturan baru;
8. Tambahan  atau  lanjutan  yang  dibuat  secara sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
Pada  hakikatnya  pencantuman  klausula baku diperbolehkan, namun dengan batasan dan larangan tertentu. Salah satunya tidak diperbolehkan
mencantumkan klausula
eksonerasi. Pembatasan dan larangan penggunaan  klausula  eksonerasi  ini  terdapat dalam  hukum  positif  Indonesia  yaitu  dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku sering merugikan pihak yang menerima klausula baku  tersebut,  yaitu  pihak  konsumen  karena dibuat  secara  sepihak.  Bila  konsumen  menolak klausula baku tersebut maka konsumen tersebut tidak  akan  mendapatkan  barang  ataupun  jasa yang  dibutuhkan,  karena  klausula  baku  yang sejenis  akan  ditemui  lagi  di  tempat  yang  lain. Hal tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering  setuju  terhadap  klausula  baku  walaupun merugikan.  Bagi  para  pelaku  usaha  ini merupakan  cara  yang  praktis  dan  tidak  bertele- tele,  Namun  bagi  konsumen  hal  tersebut  justru merupakan  pilihan  yang  tidak  menguntungkan karena  hanya  dihadapkan  pada  suatu  pilihan yaitu menerima dengan berat hati.
Undang-Undangperlindungan Konsumen  telah  memberikan  perlidungan kepada  konsumen  jasa  parkir,  salah  satunya terkait  dengan  masih  dicantumlkannya  klausula baku pada karcis parkir oleh pelaku usaha yang jelas-jelas tidak diperbolehkan menurut ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen mengenai ketentuan klausula baku. Melihat dari perikatan  dasar  yang  diberikan  oleh  pelaku usaha  ke  konsumen  sering  kali  terlihat  pada klausula  baku  yang  terdapat  pada  saat  kita memarkirkan  kendaraan  kita  di  suatu  tempat parkir.  Pelayanan  jasa  parkir  sebenarnya bertujuan  untuk  memberi  kenyamanan  serta keamanan  terhadap  kendaraan  konsumen,  akan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
tetapi  apabila  ditinjau  lebih  lanjut  dari  sisi klausula  baku  yang  diberikan  sama  sekali  tidak memiliki  nilai  tanggung  jawab.  Kegiatan  yang terjadi  di  kalangan  pelaku  usaha  dengan konsumen  mengenai  pelayanan  jasa  parkir tersebut  menimbulkan  suatu  permasalahan  baru apabila terjadinya suatu kerugian baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen.
Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Badung Nomor  10  Tahun  2019  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2013 Tentang  Penyelenggaraan  Fasilitas  Parkir  juga mengatur  Hak  yang  seharusnya  dijamin  untuk perlindungan Konsumen. Pasal 25 ayat (2) huruf i  Perda  Kabupaten  Badung  Nomor  10  Tahun 2019  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor Nomor  13  Tahun  2013  yang  menyatakan” mengganti kerugian jika terjadi kehilangan atau kerusakan  kendaraan  dan  kelengkapannya  pada saat  parkir  yang  disebabkan  karena  kelalaian pengelola  parkir”.  Namun  pada  kenyataannya masih  banyak  pelaku  usaha/pengelola  jasa parkir yang mengalihkan tanggung jawab secara tidak  langsung  melalui  banyknya  karcis  parkir yang  mencantumkan  klausula  baku.  Tidak hanya  masalah  pencantuman  klausula  baku, banyak ditemukan pengelola/juru parkir melakukan  kecurangan  dalam  pemberian tiket/karcis  parkir.  Setiap  masyarakat  yang menggunakan lahan parkir seharusnya mendapatkan  tiket  parkir  sebagai  tanda  bukti pembayaran  namun  yang  terjadi  di  lapangan seringkali  petugas  parkir  enggan  memberikan tiket  parkir  kepada  masyarakat  pengguna  lahan parkir. Selain karena petugas tidak memberikan tiket/karcis,  para  pengguna  jasa  parkir  malas memintanya,  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh para  pengelola/juru  parkir  untuk  melakukan kecurangan.  Kecurangan  dalam  pemberian tiket/karcis  ini  sangat  menguntungkan  petugas parkir  karena  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Badung  hanya  menerima  pemasukan  retribusi parkir  sesuai  dengan  jumlah  tiket  parkir  yang digunakan.
Adanya  klausula  baku  pada  karcis parkir yang menyebabkan kedudukan konsumen sangat  lemah,  sehingga  segala  kerugian  dan kerusakan ditanggung oleh konsumen walaupun kesalahan disebabkan oleh kelalaian atau kurang profesionalnya manajemen pelaku usaha perparkiran.    Penggunaan  klausula  baku  yang diwujudkan  dalam  karcis  parkir  posisi
konsumen  dan  pengelola  parkir  menjadi  berat sebelah,  sehingga  pilihan  konsumen  hanyalah menerima  atau  menolak  dan  tidak  adanya kesempatan  untuk  bernegosiasi.  Hal  tersebut membuat  konsumen  tidak  mempunyai  daya tawar dan tidak pernah diberi kesempatan untuk di dengar pendapatnya terutama pada perjanjian baku  dimana  perjanjian  tersebut  dibuat  sepihak oleh  pelaku  usaha  yang  secara  nyata  lebih  kuat secara  moral  dan  ekonomi.  Rendahnya kesadaran para pihak memahami kesadaran hak dan  kewajiban  masing-masing,  terutama  pelaku usaha  dalam  permasalahan  ini  mengindikasikan bahwa  pelaku  usaha  belum  menyadari  adanya larangan  pencantuman  klausula  baku  tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Para  konsumen  pun  seharusnya mampu  menyikapi  setiap  klausula  baku  yang dapat merugikan dirinya sendiri secara keritis.
Sebab  akibat  Kurangnya  pemahaman masyarakat  mengenai  hukum  mengakibatkan ketidaktahuan  masyarakat  selaku  konsumen upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan  ganti  kerugian  yang  dideritanya. Didalam  hukum  sendiri  tidak  ada  alasan  orang untuk  disebut  awam  tentang  hukum,  karena adanya asas perundang-undangan yang menyatakan “bahwa setiap orang dianggap tahu akan  undang-undang  dan  tidak  dapat  membela diri  dengan  alasan  tidak  mengetahui  akan undang-undang “iqnorantia  legis  excusat nemin .  Beberapa  kasus  pengalihan  tanggung jawab  oleh  pengelola  jasa  parkir  yang  menjadi sengketa di pengadilan bahkan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan pengalihan tanggung jawab itu adalah merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  3416/  Pdt  / 1985  menyatakan  “perparkiran  merupakan perjanjian  penitipan  barang,  dengan  begitu dengan  begitu  hilangnya  kendaraan  milik konsumen  menjadi  tanggung  jawab  pengusaha parkir”. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut,  dapat  diketahui  hubungan  hukum antara  konsumen  jasa  parkir  dengan  pihak pengelola jasa parkir adalah perjanjian penitipan barang  sehingga  pengelola  harus  mengganti barang yang dititipkan jika hilang.
Apa  yang  telah  terurai  diatas,  peneliti mencermati  bahwa  pelaku  usaha  jasa  parkir telah  melanggar  ketentuan  Pasal  18  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  tentang Pencantuman Klausula Baku sekaligus
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
melanggar ketentuan kurang tanggung jawabnya pelaku  usaha  jasa  parkir  terhadap  kerugian konsumen yang dimana pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peneliti tertarik untuk mengkaji  tentang  tanggung  jawab  pelaku  usaha jasa  parkir  terhadap  kerugian  konsumen  di Kabupaten Badung, yang disebabkan kurangnya kesadaran  pelaku  usaha  dalam  hal  tanggung jawab  jasa  parkir  terhadap  kerugian  konsumen, hal  tersebut  dari  pencantuman  klausula  baku secara sepihak oleh pelaku usaha.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum empiris Adnyani (2017 : 212), yakni salah satu jenis penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum di dalam  masyarakat (Isaq, 2017: 70).  Adapun  sifat  penelitian  ini  adalah    deskriptif, yakni  penelitian  yang  mendiskripsikan  secara sistematis,  mengenai  sifat-sifat,  karakteristik,  atau faktor-faktor  tertentu  (Ali,  2019:  10).  Data  yang digunakan adalah Data Primer (Field Research) , yaitu data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  lapangan penelitian  yang  bersumber  dari  sumber  pertama  di lapangan  yaitu  baik  dari  responden    maupun  dari informan  yang  berkaitan  dengan  penelitian khususnya data yang diperoleh  secara langsung dari pelaku yang bersangkutan ( Adnyani, 2021 : 140). . Data  Sekunder (Library  Research) ,  bersumber  dari penelaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian),  peraturan perundang- undangan,  dokumentasi  dari  berbagai  instansi. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yakni teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik studi dokumen  (Adnyani,  2016  :  223).  Teknik  penentuan sampel  yang  digunakan  adalah non  probability sampling artinya  dalam  penelitian  ini  tidak  ada ketentuan  pasti  ada  beberapa  sample  harus  di  ambil agar data mewakili populasinya (Waluyo, 2008: 46). data  yang  sudah  direduksi  dilakukan  penyajian  data dengan  cara  memasukan  data  dalam    tabel  maupun grafik.    Setelah  dilakukan  penyajian  data  langkah selanjutnya  yakni  penarikan  kesimpulan  (Adnyani, 2015:  68-80). Metode  kualitatif  dengan  studi pustaka  yang  dianalisis  secara  deskriptif (Adnyani,  2021  :  59).  yaitu  memaparkan  hasil analisis  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Dianalisis secara  kualitatif  (Adnyani,  2014  :  35),  yang dideskripsikan dalam bentuk deskriptif-normatif pendekatan yuridis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  mempengaruhi  penggunaan klausula  baku  yang  mengandung  eksonerasi pada karcis parkir yang menyatakan pengalihan  tanggung  jawab  pada  konsumen oleh  pelaku  usaha  jasa  parkir  di  Kabupaten Badung
Pertumbuhan  dan  perkembangan  perekonomian khususnya  di  sektor  industri  dan  perdagangan, telah  melahirkan  berbagai  macam  variasi  barang serta  jasa.  Tentu  saja  setiap  perkembangan  akan berimplikasi pada permasalahan yang ditimbulkan baik  oleh  pelaku  usaha  maupun  konsumen sebagai pihak yang melaksanakan tranksaksi. Salah  satu  usaha  yang  mengalami  perkembangan pesat  saat  ini  adalah  jasa  parkir.  Tempat  parkir menjadi  kebutuhan  bagi  pemilik  kendaran karenanya  harus  mendapat  perhatian  yang  serius, terutama  dalam  hal  pengaturannya.  Salah  satu yang menjadi perhatian dalam pengelolaan parkir adalah  mengenai  perlindungan  bagi  konsumen pengguna  jasa  parkir  yang  tentunya  tidak menginginkan  kendaraan  yang  diparkirkan mengalami  kerusakan  bahkan  kehilangan.  Oleh karenanya  Pemerintah  sendiri  sudah  mengatur perlindungan  konsumen  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
Hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  masih banyaknya  pelaku  usaha  jasa  parkir  yang mengalihkan  tanggung  jawabnya  dalam  bentuk perjanjian  baku  yang  tercantum  di  dalam  karcis parkir.  Bentuk  perjanjian  baku  dianggap  sangat menguntungkan  jika  dilihat  dari  sisi  waktu, tenaga  dan  biaya  yang  dapat  di  hemat. Berdasarkan  Pasal  1  angka  10  yang  dimaksud dengan klausula baku adalah :
“Setiap  aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha  yang dituangkan  dalam  dalam  bentuk  suatu  bentuk dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula  baku  dalam  perjanjian  yang  dibuat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
olehnya. Terdapat klausula baku yang mengandung
klausula eksonerasi yang menghilangkan  kewajiban  ganti  rugi  atas terjadinya  kehilangan  yang  bertentangan  dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan  konsumen.  Berdasarkan  hasil penelitian pencantuman klausula baku yang masih banyak ditemukan, maka yang perlu diperhatikan oleh  konsumen  jasa  parkir  di  Kabupaten  Badung adalah:
1. Pembatasan tanggung jawab pelaku usaha Klausula  eksonerasi  merupakan  klausula  yang mengandung  kondisi  membatasi,  atau  bahkan menghapus  sama  sekali  tanggung  jawab  yang semestinya  dibebankan  kepada  pihak  produsen. Dari  hal  ini  terlihat  bahwa  dengan  adanya klausula eksonerasi menciptakan ketidakseimbangan  posisi  tawar  menawar  antara produsen dengan konsumen (Windari, 2014:59).
2. Resiko
Pada  hakikatnya  klausula  eksonerasi  dalam perjanjian adalah adanya pembagian beban resiko yang layak (Basri, 2015:45).
Berdasarkan hasil penelitian pada jasa parkir di Kabupaten  Badung,  Faktor  yang  menyebabkan penggunaan klausula baku oleh pelaku usaha jasa parkir di Kabupaten Badung yaitu:
1. Faktor ketidaktahuan pelaku usaha,
2. Faktor tidak mau rugi,
3. Faktor  percetakan  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapeda),
4. Faktor  Penyalahgunaan  keadaan (Misbruik  Van Omstandigheden)
5. Faktor Kewaspadaan,
Pencantuman  klausula  eksonerasi  pada  karcis yang  menyatakan  pengalihan  tanggung  jawab telah melanggar ketentuan dari Pasal 18 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dengan  konsekuensi bahwa  klausula  baku  yang  mengandung eksonerasi  tersebut  batal  demi  hukum.  Selain batal  demi  hukum  klausula  eksonerasi  yang memenuhi  unsur  terlarang  dari  pasal  18  ayat  (1) dan (2)
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen,  sebenarnya  perjanjian  baku  yang mengandung  klausula  sebagaimana  dimaksud diatas dapat dimohonkan pembatalannya berdasarkan  prinsip  penyalahgunaan  keadaan (misbruik  van  omstadigheden) .  Adapun  dasar tuntutan yang diajukan yakni perbuatan melawan hukum  (Ardhya, 2017: 127-146).
Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dan  upaya hukum  yang dapat di tempuh konsumen jasa
parkir  terhadap  kerugian  yang  diderita  di Kabupaten Badung
Prinsip  tanggung  jawab  hal  yang  sangat  utama dalam  hukum  perlindungan  konsumen.  Sangat diperlukannya  kehati-hatian  dalam  menganalisis siapa  yang  bertanggung  jawab  dan  seberapa  jauh tanggung  jawab  dapat  dibebankan  kepada  pihak- pihak  yang  terkait  dalam  kasus  pelanggaran konsumen.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan  pada  jasa  parkir  yang  ada  di Kabupaten Badung, prinsip tanggung jawab yang banyak  digunakan  adalah  pembatasan  tanggung jawab.  Prinsip  tanggung  jawab  seperti  ini  sangat merugikan  konsumen  karena  tanggung  jawab pelaku  usaha  jasa  parkir  di  Kabupaten  Badung dalam  memberikan  ganti  kerugian  dilakukan secara  sepihak  tanpa  adanya  persetujuan  antara konsumen  dengan  pelaku  usaha.  Disisi  lain,  dari hasil  penelitian  tidak  hanya  prinsip  pembatasan tanggung jawab yang ditemukan. Konsumen yang mengalami  kerugian  sering  kali  menerapkan prinsip praduga selalu bertanggung jawab kepada petugas parkir.
Keterkaitan  terhadap  pelaku  usaha  di  dalam melaksanakan  setiap  aktivitas  usahanya,  sudah seharusnya  setiap  pelaku  usaha  berani  bersikap bertanggung  jawab  terhadap  terjadinya  kecacatan pada  produk  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen    memuat  dua  prinsip penting, yakni tanggung produk (product liability) dan  tanggung  jawab  profesional (professional liablity) (Zulham,  2016:  99).  Ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  mengisyaratkan adanya tanggung jawab dalam hukum perlindungan  konsumen  yang  terdapat  dalam ketentuan  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 menyatakan:
(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2) Ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud ayat  (1)  dapat  berupa  pengembalian  uang atau  penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya,  atau perawatan  kesehatan  dan/atau  pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
(3) Pemberian  ganti  rugi  dilaksanakan  dalam tenggang  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.
(4) Pemberian  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksudkan pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  tidak  menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian  lebih  lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan.
(5) Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dan  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  pelaku  usaha dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Dalam  penerapannya  di  Kabupaten  Badung kerugian yang sering diderita oleh konsumen jasa parkir  berupa  kehilangan  barang  berupa  helm, kendaraan  maupun  kerusakan  terhadap  aksesoris pada kendaraan akibat kelalian pelaku usaha jasa parkir dalam menjaga kenyamanan dan keamanan barang  konsumen.  Terhadap  keluhan  kehilangan maupun  kerusakan  tersebut  yang  diderita konsumen  dapat  menuntut  ganti  kerugian  kepada pelaku usaha jasa parkir. Tuntutan akan hal ganti kerugian  didasarkan  pada  wanprestasi  karena pelaku  usaha  yang  dalam  hal  ini  melakukan wanprestasi dengan berprestasi tidak sebagaimana mestinya  yakni  melakukan  kebijakan  sepihak. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha  jasa  parkir  di  Kabupaten  Badung  terhadap kerugian  yang  diderita  konsumen  jasa  parkir belum  menjamin  adanya  perlindungan  bagi konsumen  parkir.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dari  pemberian  ganti  rugi  yang  diberikan  oleh pelaku  usaha  jasa  parkir  di  Kabupaten  Badung tidak  sebanding  dengan  apa  yang  di  derita  oleh konsumen jasa parkir di Kabupaten Badung. Adapun  penyelesaian  sengketa  konsumen  jika dikaitkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dapat  dilakukan  melalui penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan  umum dan di luar pengadilan.
1. Penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan umum (Litigasi)
Penyelesaian  sengketa  melalui  peradilan umum (litigasi) adalah  sebuah  upaya penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak baik  itu  konsumen  maupun  pelaku  usaha yang  secara  umum  dilakukan  di  muka pengadilan.
2. Penyelesaian  sengketa  di  luar  Pengadilan (non litigasi)
a. Konsultasi,  adalah  suatu  tindakan  yang bersifat  personal  antara  satu  pihak
tertentuselanjutnya  disebut  dengan  klien dengan  pihak  lain  yang  merupakan  pihak konsultan  yang  memberikan  pendapatnya kepada  klien  tersebut  untuk  memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat  tersebut  tidak  bersifat  mengikat, artinya  klien  bebas  memilih  untuk menerima pendapatnya atau tidak.
b. Negosiasi,  adalah  salah  satu  cara  bagi  para pihak  yang  melakukan  sengketa  untuk membahas  penyelesaian  sengketa  tanpa melibatkan pihak ketiga.
c. Mediasi, Menurut Rachmadi Usman mediasi  merupakan  cara  penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga yang bersikap netral (nonitervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada  pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa  serta  diterima  kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa (Usman, 2012: 24).
d. Konsiliasi,  yaitu  suatu  tindakan  atau  proses untuk  mencapai  perdamaian  di  luar pengadilan.  Dalam  hal  konsiliasi,  seorang konsiliator  lebih  aktif  dalam  mencari bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dan menawarkannya kepada para pihak.
e. Penilaian Ahli, adalah pendapat hukum oleh lembaga  arbitrase.  Cara  penyelesaian sengketa oleh para pihak meminta pendapat atau penilian para ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.
3. Penyelesaian  sengketa  melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 membentuk badan yang bertugas menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan Undang  -  Undang  Nomor  8  tahun  1999 membentuk  suatu  lembaga  dalam  hukum perlindungan  konsumen  yaitu  BPSK. Terbentuknya lembaga BPSK, maka penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah.
Berdasarkan hasil penelitian sejuah ini sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa parkir yang  terjadi  di  Kabupaten  Badung  belum  pernah sampai  ke  jalur  pengadilan  ataupun  melalui BPSK.  Hal  tersebut  dikarenakan  konsumen  tidak mengetahui  bahwa  kerugian  yang  diderita  dapat digugat melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
pelaku usaha atau melalui peradilan umum. Selain itu  mayoritas  konsumen  lebih  memilih  jalan damai untuk menyelesaikan sengketa.
Upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan konsumen  berdasarkan  cara  damai  melalui negosiasi dengan merundingkan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha jasa parkir sehingga mencapai kesepakatan harga yang akan  konsumen  terima  sebagai  ganti  kerugian. Pada  umumnya  penyelesaian  sengketa  dengan cara  damai  melalui  negosiasi  dipilih  oleh konsumen  jasa  parkir  di  Kabupaten  Badung dikarenakan  penyelesaian  sengketa  ini  lebih praktis,  efisien,  dan  tanpa  memakan  biaya. Walaupun  dalam  penerapannya  besaran  ganti kerugian  yang  diterima  konsumen  tidak sebanding dengan kerugian yang diderita.

## SARAN
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas, penulis mengemukakakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Faktor  penggunaan  klausula  baku yang  mengandung  eksonerasi  pada karcis  parkir  oleh  pelaku  usaha  jasa parkir  di  Kabupaten  Badung  yaitu: Faktor percetakan Dinas Perhubungan (Dishub), FaktorPenyalahgunaan keadaan (Misbruik  Van  Omstandigheden), Faktor  tidak  mau  rugi  akibat memberikan  ganti  rugi  kepada konsumen,    Faktor  ketidaktahuan pelaku usaha adanya aturan mengenai  pencantuman  klausula baku  pada  karcis  parkir,  dan  Faktor kewaspadaan  dari  oknum  konsumen yang tidak bertanggung jawab. Terkait  tanggung  jawab  terhadap kerugian  konsumen  ada  konsumen yang  mendapatkan  ganti  kerugian meski ganti kerugian yang diberikan belum  sesuai,  dan  ada  juga konsumen  yang  sama  sekali  tidak mendapatkan ganti kerugian. Adapun upaya penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  oleh konsumen  yaitu  dengan  cara  damai melalui  negosiasi  antara  konsumen dengan  pelaku  usaha  jasa  parkir
dikarenakan  upaya  da mai  melalui negosiasi  lebih  praktis,  efisien,  dan tanpa biaya.

## SARAN
1. Bagi pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan
Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu Pemerintah  Kabupaten  Badung  melalui Dinas Perhubungan berkoordinasi kembali  dengan  Badan  Pendapatan Daerah  (BAPEDA)  guna  mempertegas muatan  materi  baik  mengenai  larangan bagi pelaku usaha dan terkait pencatuman klausula baku serta tanggung  jawab  dan  langkah/upaya yang dapat ditempuh masyarakat selaku konsumen  apabila  mengalami  kerugian saat menggunakan jasa parkir.
2. Bagi  Pelaku  Usaha  Jasa  Parkir  di
Kabupaten Badung hendaknya berusaha menjaga kepercayaan konsumen  dan  lebih  meningkatkan kualitas pelayanan terutama keamanan dan kenyamanan serta dalam menjalankan usahanya   lebih memperhatikan aturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat sebagai konsumen jasa parkir akan hak- haknya  apabila  dirugikan  oleh  pelaku usaha, konsumen masih perlu diberdayakan melalui pendidikan konsumen
khususnya mengenai penanaman kesadaran akan hak-hak dan kewajiban  sebagai  konsumen  sehingga konsumen  mengetahui  upaya  yang ditempuh  apabila  mengalami  kerugian pada saat memanfaatkan jasa parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, Zainuddin. 2019. Metode   Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Isaq. 2017. Metode Penelitian   Hukum Dan Penulisan Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertai. Bandung: Alfabeta.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021)
Sidabalok,  Janus.  2014. Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti. Usman, Rachmadi. 2012. Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian  Hukum
Dalam Praktek . Jakarta : Sinar Grafika. Windari, Ratna Artha. 2014. Hukum Perjanjian, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## Jurnal
Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between  The  Improvement  Tax With  Tourism  Development  In  The Lovina  Singaraja  Area  (Case  Study In The Buleleng District).
International  Journal  of  Business, Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  Ni  Ketut  Sari.  “Peranan  Ibu  Rumah
Tangga Dalam Perlindungan Konsumen.” Jurnal Komunikasi Hukum, Volume1,  No.  1  (Pebruari 2015): 68-80. Adnyani,  N.  K.  S.  (2016,  November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan.  In Seminar  Nasional Pengabdian  kepada  Masyarakat (Vol. 1).
Adnyani,  N.  K.  S.,  Purnamawati,  I.  G.  A.,  & Sutrisno,  L.  B.  (2017,  November). Perlindungan  Hukum  Terhadap Kerajinan  Ata  Sebagai  Produk
Industri  Kreatif  Pedesaan  Di Kabupaten Karangasem. In seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (Vol. 2, pp. 212-216). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Prohibition  of Violations of Heavy Human Rights. International  Journal  of  Social Science and Business , 5 (1). Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Penguatan Kewilayahan  dengan  Pemetaan Keunggulan  Potensi  Daerah  di  Era New  Normal. Target:  Jurnal
Manajemen Bisnis , 3 (1), 59-66.
Ardhya, Si Ngurah. “Product Liability Terhadap Smart  Phone  Tanpa  Fasilitas  Purna
Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman  Klausula  Eksonerasi Dalam  Perjanjian  Baku.” Jurnal
Komunikasi  Hukum ,  Volume  3,  No.  1 (Pebruari 2017): 127-146. Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir" Volume, 20, No. 1 (2015): 44.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Burgerlijk Wetboek ) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor    42  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3821).
Undang-Undang    Nomor    30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian
Sengketa(Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3872).
Peraturan Daerah Kabupaten Badung   Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang   Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 10  Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Badung, Provinsi Bali: (10,63 / 2019).