## KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM ERA REFORMASI Abdul Mukmin

## Alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda ABSTRAK
Berbicara  persoalan  penegak  hukum  adat  Indonesia,  memang  sangat  prinsipil  karena  adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi  tiap  daerah. Dalam  kerangka  pelaksanaan  Hukum  Tanah  Nasional  dan  dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 Juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,  peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan  pedoman  dalam  pengaturan  dan  pengambilan  kebijaksanaan  operasional  bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.
Indonesia  merupakan  negara  yang  menganut  pluralitas  di  bidang  hukum,  di mana  diakui keberadaan  hukum positif,  hukum  agama  dan  hukum  adat.  Dalam  prakteknya  (deskritif) sebagian  masyarakat  masih  menggunakan  hukum  adat  untuk  mengelola  ketertiban  di lingkungannya.
Di  tinjau  secara  preskripsi (dimana  hukum  adat  dijadikan  landasan  dalam  menetapkan keputusan  atau  peraturan  perundangan),  secara  resmi,  diakui  keberadaaanya  namun  dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah undang-undang di bidang pertanahan (UU No. 5 th 1960) yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.
Kata Kunci ; Hukum Adat, Identitas Bangsa Indonesia

## PENDAHULUAN
Masyarakat  madani  adalah  tatanan  hidup  kemasyarakatan  dimana  hubungan  antara negara dan masyarakat tidak didasarkan kepada pandangan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sentral dan dominan dan demi kepentingannya secara sah dapat menyampingkan berbagai kepentingan warga masyarakat. 1
Dalam berbagai rumusan peraturan Orde Baru kita dapat membaca bahwa negara sangat besar  kekuasaannya,  pandangan  seperti  misalnya  ketentuan  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  Nomor  5  tahun  1960,  di  mana  dalam  salah  satu  pasalnya  memuat  tentang  keberadaan hukum adat “ hak atas tanah berdasarkan hukum adat diakui, sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan  dengan  pembangunan ” .  Disini  kita  melihat  kekuasaan  yang  mutlak  dari negara, karena  berdasarkan  interpretasinya  hak  ulayat  yang  telah  lama  dimiliki  oleh  masyarakat  adat, dapat dihapuskannya. 2
Sebaliknya pada masyarakat madani, masyarakat yang diakui sebagai suatu entitas yang sangat  plural  terdiri  dari  berbagai  kelompok  sosial,  budaya,  misalnya  gerakan  wanita,  rumah tangga dll, hak-hak masyarakat akan dilindungi dan dihormati.
Jika dikaitkan  dengan  era  sekarang  ini,  memang  dapat  disebut  sebagai  era  kebangkitan masyarakat adat yang sudah mulai tampil dengan kekuatan yang lebih besar dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan  Pemertntah  di  bidang  ngetolaan  sumber  daya  alam,  bahkan  langkah  ini sebenamya  sudah  terlalu  jauh  jika  hanya  sekedar  menyangkut  soal-soal  yang  bersifat  teknis
1 T.O. Ihromi, Peranan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah disajikan pada Seminar Nasional VII di Jakarta tanggal 12-15 Oktober 1999
2 Ibid
namun  mudah  menyinggung  hal-hal  yang  sangat  fundamental  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara yaitu masalah "kedaulatan". 3
Reformasi  berasal  dari  dua  kata  yaitu  "re"  berarti  "kembali" dan  "formasi"  (form)  : bentuk reformasi : mengembalikan kepada bentuk semula. Keinginan untuk mereformasi hukum bukan  hanya  tuntutan  keinginan  saat  ini,  tapi  sejak  berdirinya  kekuasaan  Orde  Baru  pun  ini merupakan tuntutan.
Sehubungan dengan hal itu, pada tanggat 17-22 Maret 1999 telah dilangsungkan Kongres Masyarakat  Adat  Nusantara  di  Jakarta  yang  dihadiri  oleh  wakil-wakil  dari  121  suku  bangsa  di seluruh  Nusantara.  Kemudian  dibentuk  pula  apa  yang  dinamakan  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara (AMAN) yang telah merumuskan berbagai deklarasi, pemyataan, program dan upaya- upaya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga adat. 4
Di  dalam  Garis Besat Haluan Negara  (GBHN) 1999-2004  BAB  IV  Sub  B. Ekonomi angka  ke-16  dinyatakan  bahwa “Mengembangkan kebijakan  pertanahan  untuk  meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang".
3 Abdurrahman, Peranan Lembaga-Lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah, Seminar Hukum Nasional VII Di Jakarta, tanggal 12-15 Oktober 1999
4 Ibid

## PEMBAHASAN

## A. PENGERTIAN
Pada  tahun  1660  pengertian  Hukum  Adat  sudah  pernah  ditulis  oleh  Jalaluddin  Tunsam (orang  Arab  yang  tinggal  di  Aceh).  "Adat"  berasal  dari  bahasa  Arab  artinya  "kebiasaan- kebiasaan dari masyarakat". Kebiasaan-kebiasaan yang dimaksud ada  yang "baik" dan ada pula yang  "jelek"  ,  kebiasaan-kebiasaan  itu  antara  lain:  gotong  royong,  tolong-menolong, musyawarah.
Kebiasaan yang merupakan pribadi bangsa Indonesia, diawali dari "Kebudayaan Melayu Indonesia",  umumnya  sama  seperti  di Malaysia,  Philipina.  Kemudian  Hukum  Adat  berbeda  di tiap daerah karena pengaruh
a. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya
Misalnya;  Pulau  Jawa  dan  Bali  dipengaruhi  agama  Hindu;  Aceh  dipengaruhi  Agama Islam; Ambon, Maluku dipengaruhi agama Kristen.
b. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
c. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.
Jadi  Hukum  Adat  adalah  hukum  bangsa  Indonesia, baik  tertulis  maupun  tidak. 5 Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya  yang berjudul "De Atjehers"  menyebutkan  istilah  hukum  adat  sebagai  "adat  recht"  (  bahasa  Belanda)  yaitu  untuk memberi  nama  pada  satu  sistem  pengendalian  social  (social  control)  yang  hidup  dalam Masyarakat Indonesia.
5 Rehngena Purba, Kapita Selekta Hukum Adat, Kuliah Umum, PPS USU-Medan, 23 November 1999
Dalam  perundang-undangan  Hindia  Belanda, istilah  yang  digunakan  untuk menunjukkan/menamakan sistem pengendalian so sial antara lain:
a. Godsdienstige  wetten (Undang-undang  Agama), instellingen  en  gebruiken (Lembaga- lembaga dan Kebiasaan), istilah ini terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) RR.
b. Ouder herkomsten (Kebiasaan-kebiasaan lama/kuno), terdapat dalam Pasal 78 ayat 2 RR
c. Instellingen des volks (Lembaga-lembaga Rakyat), terdapat dalam Pasal 71 ayat (3) RR.
d. Dalam Pasal 11 AB, Volksinstellingen oleh pembuat Undang-undang untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi golongan Bumi Putra.
Dalam kepustakaan selain istilah-istilah tadi seringkali digunakan istilah lain misalnya : a. Volksrecht (hukum rakyat), berasal dari Mr. Beseler
b. Maleischt  Polynesisrecht,  pernah  digunakan  oleh  Prof.  C.  Van Vollenhoven. Istilah  ini oleh  van  Vollenhoven  dimaksudkan  untuk  menamakan,  Hukum  Indonesia yang  paling asli. 6

## B. HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA)
Dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  Pokok  Agraia  Nomor  5  Tahun 1960  maka dualisme  hukum tanah  didalam masyarakat  kita  secara  formil  telah  hapus. Bahagian  terbesar dari hukum Barat atas tanah dengan tegas digugurkan dan dengan tegas pula dinyatakan bahwa Hukum Adatlah yang berlaku bagi soal-soal agraria.
Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang  angkasa  ialah  Hukum  Adat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional dan  negara,  yang  berdasarkan  atas  persatuan  bangsa dengan  sosialisme  Indonesia  serta  aturan
6 Drajen Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, Cet II, hal 5-6
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama".
Penjelasan  atas  pasal  ini  berbunyi  bahwa  pasal  ini  adalah  merupakan  penegasan bahwa Hukum Adat dijadikan dasar dari hukum  yang baru. Namun ketentuan Pasal 5 tersebut dengan penjelasannya  terdapat  perbedaan  dalam  menempatkan  Hukum Adat. Pasal  5  menetapkan didalam  kalimat  bagian  muka  sendiri,  bahwa  Hukum Adat  adalah  hukum  yang  berlaku  bagi persoalan-persoalan  hukum  agraria,  sampai disini,  tercermin  dengan  jelas  bahwa  untuk  hukum agraria itu berlaku Hukum Adat mengenai tanah, artinya bahwa segala masalah hukum mengenai tanah harus diselesaikan menurut ketentuan daripada Hukum Adat mengenai tanah. 7
Tetapi selanjutnya  dari  Pasal  5  itu  menyatakan  "sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  dan  negara,  hukum  agama",  sehingga  menjadi  kurang mengena,  ini menunjukkan pandangan terhadap kedudukan Hukum Adat berbeda dengan kalimat sebelumnya. Kalimat  terakhir  ini  menganggap  bahwa  Hukum  Adat tidak  selalu  akan  sesuai  dengan kepentingan  nasional  dan  negara.  Dalam  hal bertentangan,  maka  Hukum  Adat  harus dikesampingkan.
Apa  yang  melatarbelakangi  perumusan  Pasal  5  tersebut  tidaklah  jelas  tetapi  dapat mengingatkan  kita  kepada  perumusan  pasal  11  AB yang  menyatakan  bahwa  “……  maka  oleh hakim-hakim Bumiputra  diperlakukan  peraturan-peraturan  yang  bersangkutan  dengan  agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan dari orang-orang Bumiputra sejauh peraturan-peraturan itu tidak bertentangan  dengan  azas-azas  umum  yang  diakui ” .  Artinya Hukum  Adat  yang berlaku  bagi orang-orang  Bumiputra,  berlakunya  itu  dengan  suatu persyaratan,  yaitu  bahwa  aturan-aturan Hukum Adat tidak boleh bertentangan dengan azas-azas umum yang diakui. Bila terjadi hal yang demikian maka dengan sendirinya harus dikesampingkan. Pandangan yang demikian (pandangan
7 Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, pasal 5
Nederburg)  karena  Hukum  Adat  berlaku berkat  kesabaran  dari  pemerintah  Belanda,  tanpa  itu tidak mungkin ada Hukum Adat.
Tetapi menurut Prof. Dr. Moh. Koensoe, SH, bahwa Hukum Adat dijadikan alasan untuk menetukan hukum agraria ialah dikarenakan Hukum Adat itulah hukum yang menurut pendapat dari  pembentuk  undang-undang  sebagai  hukum  yang  sesuai dengan  kesadaran  hukum  daripada rakyat  banyak.  Rakyat  Indonesia  sebagian terbesar  tunduk  pada  Hukum  Adat  karena  Hukum Adat ialah hukum yang asli yang bersifat luwes dan dinamis. 8

## C. KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM ERA REFORMASI
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya reformasi hukum telah dilakukan di negara kita,  terlepas  dari  penilaian  yang  bernada  sinis  tentang  hasil reformasi  yang  dihasilkan. Pada tanggal 4 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi dua buah Undang- undang yang menjadi sendi kebijakan Pemerintah Orde Baru (Orba) yaitu :
a. UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah b. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
Sesuai  dengan  tuntutan  reformasi  maka  dengan  penggantian  Undang-undang yang  baru ini  seharusnya  memberikan  adanya  peluang  untuk  adanya  suatu  otonomi yang  lebih  luas  dari masa  sebelumnya  dan  lebih  memperdayakan  masyarakat  adat dan  lembaga-lembaga  adat  yang ada di negara kita, misalnya :
a. Runggun (lembaga kekerabatan Adat Karo),
b. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (Minangkabau),
c. Dalihan natolu (Taput)
8 Mohammad Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini , Airlangga University Press, 1979 hal 161-167
d. Dan lain-lain.
Secara  konsepsional,  dibanding  dengan  peraturan sebelumnya  memang  terdapat kemajuan  mengenai  hal  ini,  namun  kalau  kita bandingkan  dengan  misalnya  apa  yang  dituntut oleh Kongres Masyarakat Adat, hasilnya belum serupa. 9
Dalam  pandangan  Dasar  Kongres  Masyarakat  Adat  Nusantara  1999  tentang Posisi Masyarakat  Adat  Terhadap  Negara  dicantumkan  satu  penegasan  yang  sangat mendasar  yang menyatakan  bahwa "Kami,  masyarakat  Adat  adalah  komunitas-komunitas  yang  hidup berdasarkan  asal usul leluhur  secara  terum-temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat,  yang  memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat ” .
Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya Masyarakat Adat di seantero Nusantara,  sebagaimana  yang  telah  dirumuskan  dalam  istilah  Bhineka Tunggal Ika.  Tapi, kenyataannya masyarakat  adat tidak  memperoleh  pengakuan  atas kedaulatan,  kehidupan Masyarakat  Adat  dalam  Republik  Indonesia mengalami penderitaan-penderitaan  yang  serius. Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari tidak diakuinya Kedaulatan Masyarakat Adat oleh Kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam berbagai praktek penyelenggaraannya. 10
Konsep  penguasaan  Negara  atas  bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya, telah menjadi suatu alat  yang ampuh menghilangkan kedaulatan Masyarakat Adat. Seperti  yang  terdapat  dalam ketentuan  UUPA,  UU  Nomor 5  tahun  1967,  UU  Nomor  11  tahun 1967,  Pemegang  Hak  Menguasai  Negara  adalah pemerintah  Pusat yang  pada  prakteknya  telah mengeluarkan  keputusan-keputusan  yang  membuka peluang  bagi  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius. Kongres  Masyarakat  Adat  Nusantara  ini  pada
9 Rosnindar Sembiring, Kedudukan Hukum Adat Di Era Reformasi, Jurnal Hukum, Univ Sumatera Utara
10 Ibid
pokoknya menggugat posisi Masyarakat Adat terhadap Negara. Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara  harus ditata  ulang.  Pengingkaran  terhadap  Kedaulatan  Masyarakat  Adat  akan  dengan sendirinya melemahkan kekuasaan Negara.
Keputusan  Kongres  Masyarakat  Adat  Nomor 02/KMAN/1999  tanggal  21  Maret 1999 tentang  Deklarasi  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara  (AMAN)  berisi  :  Bahwa dideklarasikan tanggal 17 Maret sebagai hari kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara ; 11
a. Adat  adalah  sesuatu  yang  bersifat  luhur  dan  menjadi  landasan  kehidupan Masyarakat
Adat yang utama ;
b. Adat di Nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya.
c. Jauh sebelum negara berdiri, Masyarakat Adat di Nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan  suatu  sistem  kehidupan  sebagaimana  yang  diinginkan dan  dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan Masyarakat Adat ini.
d. Masyarakat Adat  pada  dasarnya  terdiri  dari  mahluk  manusia  yang  lain  oleh  sebab itu, warga Masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan yang layak dan pantas menurut nilai- nilai  sosial  yang  berlaku.  Untuk  itu  seluruh  tindakan  negara  yang keluar  dari  kepatutan kemanusiaan  universal  dan  tidak  sesuai  dengan  rasa keadilan  yang  dipahami  oleh Masyarakat Adat harus segera diakhiri.
e. Atas dasar rasa kebersamaan senasib sepenanggungan, Masyarakat Adat Nusantara wajib untuk  saling  bahu-membahu  demi  terwujudnya  kehidupan Masyarakat  Adat  yang  layak dan berdaulat. Merespon tuntutan di atas pada tanggal 24 Juni 1999 telah diterbitkan
11 Kongres Masyarakat Adat Nomor 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang Deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor 5  Tahun 1999 Tentang Pedoman  Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini  memuat  kebijaksanaan  yang  memperjelas  prinsip  pengakuan  terhadap "hak  ulayat  dan  hak- hak  yang  serupa  itu  dari  masyarakat  hukum  adat"  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  3 UUPA. Kebijaksanaan tersebut meliputi :
a. Penyamaan persepsi mengenai "hak ulayat" (Pasal 1)
b. Kriteria  dan  penentuan  masih  adanya  hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5).
c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).
Maksud  dikeluarkannya  peraturan  ini  adalah  untuk  menyediakan  pedoman  dalam pengaturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah  yang  menyangkut  tanah  ulayat,  dalam kerangka  pelaksanaan  Hukum Tanah Nasional.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  hal-hal  di  atas  diwenangkan  kepada  Daerah menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  6)  sesuai  dengan maksud UU  Nomor 22 Tahun  1999  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  dengan  demikian akan  lebih  mampu  menyerap aspirasi masyarakat setempat.
Apabila kita simak jiwa dan makna  yang terkandung dalam UU  Nomor 22 Tahun 1999 ini  khususnya  tentang  pengertian  "Desa"  secara  utuh,  maka merupakan  suatu  beban dalam mengkaji secara cermat tentang hak asal-usul dan susunan asli suatu desa, kesatuan masyarakat hukum  pendatangnya  serta  sejauh  mana  organisasi masyarakat  hukum  ini  masih  etis  serta kewenangannya. 12
12 Rehngena Purba, Sejarah Asal Usul Desa Serta Masyarakat Hukum Adat, Study Kasus Di Kabupaten Karo Rumah Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, 1999
Kata-kata "susunan asli suatu desa" mengingatkan kita pada orasi van Vollenhoven pada tanggal 2 Oktober 1901 yang menegaskan, bahwa untuk mengetahui hukum maka terutama perlu diselidiki  pada  waktu  apapun  dan  di  daerah  mana  juga  pun, sifat  dan  susunan  badan-badan persekutuan  hukum  (baca masyarakat  hukum), dimana  orang-orang  yang  dikuasai  oleh  hukum itu hidup sehari-hari. 13 Sebagai gambaran, maka masyarakat adat yaitu :
a. Masyarakat Hukum Territorial b. Masyarakat Hukum Genealogis
c. Masyarakat Hukum Territorial-Genealogis
d. Masyarakat Hukum Adat -Keagamaan e. Masyarakat Hukum Adat di Perantauan
f. Dll.
Sedangkan  menurut  Ter  Haar  (1960:16),  masyarakat  hukum  adalah  : "Kelompok- kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri  baik  berwujud  atau  tidak  berwujud". 14 Dan  bila  dikaitkan  dengan  tiang-tiang  yang ditegakkan  oleh  van  Vollenhoven  ada  7 antara  lain  persekutuan  hukum  (tiang  pertama),  hak ulayat (tiang kedua). 15

## D. KESIMPULAN
Hukum Adat adalah hukum  yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
13 Soerojo.W, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat , PT Gunung Agung, Bandung, 1984, hal 77
14 Hilman. H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 105
15 Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat , Alumni, Bandung, 1991, hal 104
Era  sekarang  memang  dapat  disebut  sebagai  era  kebangkitan  masyarakat adat  yang ditandai dengan  lahirnya  berbagai  kebijaksanaan  maupun  keputusan Pengadilan.  Namun  yang tak  kalah  penting  adalah  perlu  pengkajian  dan pengembangan  lebih  jauh  dengan  implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Peranan  Lembaga-Lembaga  Adat  Dalam  Pembangunan Daerah, Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999.
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984. Hilman H, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1992.
Mahadi, Uraian Singkat Tentang Hukum Adat, Alumni, Bandung. 1991.
Moh. Koesnoe, Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press,
1979
Rehngena  Purba, Laporan  Hasil  Penelitian  Sejarah  Asal-Usul  Desa  Serta Masyarakat  Hukum Adat (Studi Kasus di Kabupaten Karo Rumah Kabanjahe Kec. Kabanjahe), 1999.
Rosnindar Sembiring, Kedudukan Hukum Adat Di Era Reformasi, Jurnal Hukum, Univ Sumatera Utara
Soerjo W, Pengantardan Asas-asas Hukum Adat, P.T. Gunung Agung, 1984.
T.O.  Ihroni, Peranan  Lembaga-Lembaga  Adat  Dalam  Pembangunan Daerah,  Seminar Hukum Nasional VII, Jakarta, 12 s/d 15 Oktober 1999.
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.