## PELAYANAN LINTAS BATAS: IMPLEMENTASI, MASALAH, DAN SOLUSI

## CROSS-BORDER SERVICE: IMPLEMENTATION, PROBLEM, AND SOLUTION
Arif Alauddin Umar 1 dan Vegky Agus Kakampu 2
1 Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pembangunan Negara Politeknik STIA LAN Makassar email: arifumar@stialanmakassar.ac.id
2 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara email: vegkiagus277@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  lintas  batas  saat  ini  masih  menjadi  sebuah  permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji,  selain dikarenakan  kurangnya  sorotan  pemerintah  terhadap  dinamika  pelayanan  lintas  batas,  juga  dikarenakan minimnya  kajian  yang  dilakukan  para  pakar  terhadap  permasalahan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore, Kepulauan Sangihe  Sulawesi  Utara,  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Permasalahan  utama  terkait  lingkup penelitian  ini,  yakni  tidak  adanya  waktu  yang  konsisten  dalam  pelayanan  lintas  batas,  sehingga  pelayanan seringkali justru dilakukan di luar jam kerja; fungsi pelayanan lintas batas yang signifikan justru tidak menjadi bagian dalam struktur pemerintahan Kecamatan, sehingga turut mempengaruhi legalitas pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi;  yang  turut  diperparah  dengan  tidak  adanya  dukungan  insentif  atas  beban  kerja  di  luar  yang semestinya.  Dimensi  implementasi  pelayanan  lintas  batas  dalam  penelitian  ini  ditelaah  berdasarkan  asas-asas pelayanan  yang  diungkapkan  Mahmudi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  telaah  dokumen.  Data  dianalisis  menggunakan  model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek yang menjadi fokus telaah  dimensi  implementasi  pelayanan  lintas  batas,  yang  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas,  kondisional, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban, kesemuanya telah diimplementasikan dengan cukup baik. Temuan menarik lainnya adalah adanya pengaruh faktor geografis dan cuaca/iklim dalam pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore yang berbeda dengan kondisi pelayanan pada umumnya, dalam hal ini kondisi cuaca yang  tidak  menentu  turut  mempengaruhi  wilayah  perairan  yang  dilintasi,  sehingga  waktu  pelayanan  menjadi tidak konsisten dan turut mengakibatkan seringnya pemadaman listrik.
Kata Kunci : Implementasi Pelayanan; Pelayanan Publik; Pelayanan Lintas Batas

## Abstract
Cross-border  service  is  currently  quite  an  interesting  problem  to  study,  apart  from  the  lack  of government attention on the problem, it is also due to the lack of studies conducted by experts on this topic. This study aims to identify, understand, and analyze the implementation of cross-border services in  Marore  District  and  the  factors  that  influence  them.  The  main  problem  related  to  this  research, namely  the  absence  of  consistent  time  in  cross-border  services,  so  that  services  are  often  actually
carried out outside working  hours; the  function of significant services is actually not part  of the sub-district  government  structure  so  it  also  influences  the  legality  of  the  implementation  of  main tasks; which is also exacerbated by the absence of incentive support for workloads. Implementation of  cross-border  services  in  this  study  is  examined  based  on  the  service  principles  expressed  by Mahmudi.  This  study  uses  a  qualitative  approach,  with  data  collection  methods  in  the  form  of interviews,  observation,  and  documentation.  Data  were  analyzed  using  Miles  and  Huberman's model.  The  results  show  that  of  the  five  aspects  of  the  implementation  of  cross-border  services, which consist of transparency, accountability, conditionality, non-discrimination, and the balance of rights and obligations, all of them have been implemented quite well. Another interesting finding is the influence of geographical and weather/climate factors in Marore District which is different from common conditions. In this case, it is the erratic weather conditions, so that the service time becomes inconsistent and results in frequent power outages .
Keywords: Service Implementation; Public Service; Cross-Border Service

## PENDAHULUAN
Kondisi wilayah perbatasan memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara karena mencerminkan  harga  diri  bangsa  di  mata Internasional  terlebih  bagi  negara  yang berbatasan  langsung.  Kecamatan  Kepulauan Marore merupakan wilayah terluar yang secara geografis  berhadapan  langsung  dengan  dua pulau di wilayah Filipina, yaitu pulau Balut dan pulau  Saranggani  dengan  jarak  antara  pulau Marore  dengan  kedua  pulau  diatas  ±  50  mil laut,  yang  dapat  ditempuh  selama  tiga  jam perjalanan.
Dari lima belas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan  Sangihe  Provinsi  Sulawesi  Utara, Kecamatan  Kepulauan  Marore  memiliki keunikan  dalam  hal  implementasi  pelayanan publik,  dalam  hal  ini  terdapat  fungsi  ganda pemerintahan  yang  diselenggarakan,  yakni selain  menjalankan  tugas-tugas  pemerintahan pada  umumnya,  juga  menjalankan  fungsi pelayanan  administrasi  lintas  batas.  Selain  itu,
berbeda  dengan  warga  pulau  Miangas,  pulau perbatasan lainnya yang ada di provinsi Sulawesi Utara,  pelintas  batas  dan  petugas  di  wilayah Marore harus memiliki pengetahuan dasar Bahasa Visaya  (bahasa  lokal  Provinsi  Saranggani)  dan Bahasa  Tagalog.  Oleh  karena  keunikannya sebagai check  point dengan  serangkaian tuntutannya,  pelayanan  lintas  batas  yang diimplementasikan pemerintah Kecamatan Marore haruslah berhasil dan berkualitas.
Secara  inheren,  mobilitas  para  pelintas batas  kini  sangat  terbantu  dengan  sistem pencatatan dan pendokumentasian bagian Pelayanan Lintas Batas Kantor Camat Kepulauan Marore.  Dokumen  pencatatan  yang  dipilah  atas empat  buku  register  yaitu  buku  register  Surat Keterangan  dari  Kecamatan  untuk  mendapatkan Kartu Lintas Batas, buku register Pelintas Keluar wilayah  Indonesia,  buku  register  masuk  ke wilayah  Indonesia  dan  Surat  Keterangan  Untuk Warga  Negara  Indonesia  Penduduk  Phillipina (Filipina)  yang  akan  mengunjungi  keluarga  di
luar wilayah BCA ( Border Crossing Agreement ).  Dalam  buku  register,  pelintas batas tidak  hanya mencatat tanggal masuk dan keluar  tetapi  juga  asal  atau  alamat  pelintas batas,  identitas  kewarganegaraan,  tujuan bepergian,  jenis  fasilitas  digunakan,  dan lamanya mereka menetap di tempat tujuan.
Dengan  demikian,  arti  penting  eksistensi kawasan  perbatasan  perlu  mendapat  perhatian tidak hanya dari segi pertahanan dan keamanan negara,  sosial  budaya,  tetapi  juga  dari  segi pelayanan publik. Perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK)  yang pesat,  turut  mempengaruhi  ekspektasi  dan tingkat  kepuasan  masyarakat  pada  pelayanan publik,  ketika  disuguhkan  dengan  berbagai kemudahan.  Hal  inilah  yang  seharusnya menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  itu  sendiri, khususnya  Pemerintah  Kecamatan  Kepulauan Marore  sebagai  implementor  pelayanan  lintas batas  guna  menjawab  tantangan  yang  ada melalui  terobosan  pelayanan  yang  berkualitas dan inovatif.
Berdasarkan data Badan Nasional Pengelolaan  Perbatasan  (BNPP)  tahun  2018, saat  ini  pengelolaan  kawasan  perbatasan  di Indonesia  dihadapkan  pada  dua  isu  strategis dengan  variasi  permasalahan  yang  menonjol, yaitu isu pengelolaan batas wilayah Negara dan isu  pengelolaan  kawasan  perbatasan.  Belum optimalnya pengembangan kawasan, pemanfaatan  potensi  dan  kurang  tersedianya
sarana  prasarana  dasar  di  kawasan  perbatasan, merupakan  permasalahan  umum  yang  dihadapi hampir semua kawasan perbatasan. Perkembangan  daerah-daerah  perbatasan  yang lambat,  yang  juga  diperparah  imbas  dampak kesenjangan  antara  desa-kota,  seperti  investasi ekonomi  (dalam  bidang  infrastruktur  dan kelembagaan)  yang  cenderung  terkonsentrasi  di daerah perkotaan, pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan  pembangunan  antara  wilayah perkotaan  dan  wilayah  pedesaan  (Tiya  et  al., 2019).
Secara konseptual teoritik, kajian mengenai dinamika  pelayanan  lintas  batas,  baik  terkait aspek implementasi, kualitas, efektivitas, optimalisasi,  inovasi  dan  sebagainya  relatif kurang  dilakukan  khususnya  di  Indonesia.  Dari hasil kajian peneliti, terdapat penelitian mengenai kualitas  pelayanan  lintas  batas  (Lingga  et  al., 2021), pengelolaan kawasan perbatasan (Bangun, 2017;  Tiya  et  al.,  2019),  pelayanan  dan pengawasan  terhadap  pelintas  batas  (Sahudiyono &  Pinto,  2019),  optimalisasi  pos  lintas  batas tradisional  (Firdaus,  2018),  serta  evaluasi good governance di kawasan lintas batas (Villanueva et al.,  2022).  Jika  dikaitkan  dengan  penelitian  ini, tidak  saja sejumlah kajian di atas berbeda secara lokus dengan yang dilakukan peneliti, tetapi juga berbeda  dari  segi  fokus  dan  konsep  yang digunakan sebagai dasar analisis.
Secara  kontekstual  empirik,  pelayanan lintas  batas  di  Kecamatan  Marore  masih  dihiasi
sejumlah  permasalahan  yang  memiliki  sisi keunikan tersendiri, diantaranya Aparatur Sipil Negara  (ASN)  selaku  petugas  layanan  harus selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan sekalipun  diluar  jam  kerja.  Salah  satu penyebabnya  yakni  para  pelaku  perjalanan lintas  batas  tidak  memiliki  waktu  yang konsisten  dalam  hal  kedatangan.  Hal  ini  juga turut  dipengaruhi  kondisi  cuaca  yang  tidak menentu,  yang  mempengaruhi  arus  perairan yang  dilewati  pelintas  batas,  sekaligus berdampak  pada  seringnya  pemadaman  arus listrik, dan fasilitas penyeberangan yang relatif tradisional  (perahu  pambut,  perahu  tradisional masyarakat  setempat).  Belum  lagi  adanya dilema  petugas  lintas  batas  yang  tidak mendapatkan insentif (uang lembur), sekalipun bekerja diluar jam kerja  yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan jabatan terkait pelaksana/pengelola  layanan  lintas  batas  tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Pemerintah  Kecamatan  marore,  sehingga insentif/dukungan  operasional  terkait  hal tersebut  tidak  masuk  dalam  perencanaan anggaran.
Uraian di atas tentunya telah menunjukkan urgensi dan signifikansi penelitian  ini.  Berdasarkan  hal  itu,  penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  memahami, dan  menganalisis  implementasi  pelayanan lintas  batas  di  Kecamatan  Kepulauan  Marore beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## KAJIAN LITERATUR
Pelayanan  menurut  Sellang  et  al.  (2022), merupakan  aktivitas  atau  kegiatan  yang  bersifat tidak  kasat  mata  yang  terjadi  sebagai  akibat adanya  interaksi  antara  konsumen  dengan karyawan  atau  hal-hal  yang  disediakan  oleh perusahaan  pemberi  layanan  yang  dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.  Menurut  Kairupan  (2015), pelayanan  adalah  sebuah  kegiatan  yang menguntungkan  dalam  suatu  kelompok  atau kesatuan  dan  menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  secara fisik.  Kairupan  (2015)  mengemukakan  bahwa pelayanan publik adalah sebagai pelayanan umum yang  berarti  kegiatan  yang  dilakukan  seseorang atau  sekelompok  orang  dengan  landasan  faktor material  melalui  sistem,  prosedur  dan  metode tertentu  dalam  rangka usaha  memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya.
Adapun  pelayanan  publik  menurut  Neneng (2017),  merupakan  segala  bentuk  kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah  pusat  maupun  di  daerah  dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam  barang  atau  jasa  baik  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  maupun pelaksanaan  ketertiban-ketertiban.  Oleh  karena itu  pelayanan  publik  diartikan  sebagai  setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah terhadap  sejumlah manusia  yang  memiliki  setiap kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu
kumpulan  atau  kesatuan,  dan  menawarkan kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  terikat  pada suatu produk secara fisik (Lauma et al., 2019).
Pada  penyelenggaraan  pelayanan  publik, aparatur  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan  dananya  dalam  bentuk  pelayanan pajak,  retribusi,  dan  berbagai  pungutan  lainya. Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian  pelayanan  publik  terletak  pada pemerintah,  pelayanan  publik  juga  dapat diberikan  oleh  pihak  swasta  dan  pihak  ketiga, yaitu  organisasi  nonprofit,  relawan,  dan lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM).  Jika penyelenggaraan  publik  tertentu  diserahkan kepada  swasta  atau  pihak  ketiga,  maka  yang terpenting  yang  dilakukan  pemerintah  adalah memberikan  regulasi,  jaminan,  keamanan, kepastian  hukum,  dan  lingkungan  yang kondusif.  Furqoni  (2014),  mengemukakan bahwa pelayanan yang baik adalah kemampuan seseorang  dalam  memberikan  pelayanan  yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan.
Instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan  asas  pelayanan  seperti  pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik,  antara
lain  kepentingan  umum;  kepastian  hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok  rentan;  ketepatan  waktu;  serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dalam  memberikan  pelayanan  publik, instansi  penyedia  layanan  harus  senantiasa memperhatikan  asas-asas  pelayanan,  yang  terdiri dari: (a) transparansi, yaitu pemberian pelayanan publik  harus  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan  secara  memadai  serta  mudah dimengerti;  (b)  akuntabilitas,  yaitu  pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c)  kondisional,  yaitu  mendorong  peran  serta masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan  dan  harapan  masyarakat;  (d)  tidak diskriminatif  (kesamaan  hak),  yaitu  pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras,  agama,  golongan,  gender,  status  sosial  dan ekonomi;  serta  (e)  keseimbangan  hak  dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik  harus  memenuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak (Tumilantouw et al., 2020).
Selanjutnya.  Menurut  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008 tentang Wilayah Negara dalam pasal 1 dijelaskan
bahwa  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan laut  teritorial  beserta  dasar  laut  dan  tanah dibawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya, termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya.  Dalam  pasal  tersebut juga  dipaparkan  batas  wilayah  negara  adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan  suatu  negara  yang  didasarkan  atas hukum  internasional  serta  kawasan  perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada  sisi  dalam  sepanjang  batas  wilayah Indonesia  dengan  negara  lain,  dalam  hal  batas wilayah  negara  di  darat,  kawasan  perbatasan berada di kecamatan.
Menurut  A.E.  Moodie  dalam  (Bangun, 2017),  perbatasan  memiliki  dua  istilah  yaitu boundaries dan frontier . Dalam Bahasa Inggris sehari-hari  kedua  istilah  tersebut  tidak  ada bedanya.  Tetapi  dalam  perspektif  geografi politik,  kedua  istilah  tersebut  mempunyai perbedaan  makna. Boundaries ,  diartikan “sebagai  garis-garis  yang  mendemarkasikan batas-batas  terluar  dari  wilayah  suatu  negara. Sementara frontier merupakan  zona  (jalur) dengan  lebar  yang  berbeda  fungsinya  sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya”.
Menurut  Rizal  dalam  (Bangun,  2017),
konsep  perbatasan  tidak  lepas  dari  eksistensi suatu Negara. Dalam perspektif hukum internasional pengertian umum perbatasan adalah sebuah garis demarkasi. Perbatasan sebuah negara ( state  border )  terbentuk  oleh  lahirnya  negara. Pada  awalnya  penduduk  yang  tinggal  di  wilayah tersebut  tidak  merasakan  adanya  perbedaan, bahkan  tidak  sadar  bahwa  mereka  mempunyai kewarganegaraan yang berbeda.
Dalam konteks implementasinya di Kecamatan  Marore,  pelayanan  lintas  batas dilakukan  secara  kolektif  oleh  sejumlah  instansi berwenang yang tergabung dalam tim BCA, yang terdiri  dari:  (1)  Pemerintah  Kecamatan  Marore (dengan  camat  selaku  koordinator),  yang mengkoordinir  Tim  BCA  Marore  dalam pelaksanaan pelayanan lintas batas dan mengeluarkan  surat  keterangan  jalan  bagi  warga masyarakat untuk mendapatkan kartu lintas batas; (2)  Kantor  Pos  Imigrasi  Marore,  yang bertanggung jawab pada pengawasan orang asing, pencetakan  kartu  lintas  batas  dan  daftar penumpang; (3) Pos Bea dan Cukai Marore, yang mengawasi  lalu  lintas  barang  keluar  masuk perbatasan  (pelayanan cargo  menifest ,  surat keterangan  kepemilikan  barang);  (4)  Pos Karantina  Kesehatan  Marore,  bertanggungjawab pada  pengendalian  penyakit  menular  pada pelintas  batas;  (5)  Pos  Karantina  Ikan  Marore sebagai  pengendali  mutu/kesehatan  ikan  yang dibawa  oleh  para  pelintas  batas  ke  Filipina;  (6) Pos  TNI-AL  Marore,  bertanggungjawab  penuh

## Arif Alauddin Umar dan Vegky Agus Kakampu / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 243 – 264
terhadap  keamanan  pelintas  batas  di  laut terhadap pembajakan, aksi terorisme penyeludupan  narkoba  dan  senjata  api;  (7) Perwakilan  Pejabat  Lintas  Batas  Republik Filipina, Border  Crossing  Officer (BCO)
Republik
Filipina Team, mengawasi keberadaan  warga  negara  Filipina  dalam melakukan kegiatan lalu lintas perbatasan.
Luasnya  lingkup  pelayanan  lintas  batas yang  diselenggarakan  tim  BCA  Marore, menyebabkan  perlunya  membatasi  fokus penelitian  pada  jenis  pelayanan  keberangkatan dan  kedatangan.  Khusus  untuk  pelayanan keluar  atau  keberangkatan,  terdapat  sejumlah persyaratan untuk memperoleh Surat
Keterangan Jalan dari Camat selaku Koordinator Tim BCA Marore, yakni: (1) surat pengantar  dari  Kepala  Desa  setempat;  (2)  foto kopi kartu  tanda  penduduk (KTP); dan  (3) pas foto  ukuran  4x6.  Sementara  untuk  alur pelayanannya,  semua dokumen tersebut diverifikasi  di  Bagian  Pelayanan  Lintas  Batas untuk  kemudian  dibuatkan  Surat  Keterangan Jalan dari Camat selaku Koordinator Tim BCA. Surat  Keterangan  Jalan  kemudian  dibawa  ke Pos  Imigrasi  sebagai  syarat  penerbitan  Kartu Lintas  Batas  bagi  Warga  Negara  Indonesia untuk  jangka  waktu  59  hari  di  Filipina.  Jika pelintas  batas  memiliki  barang  bawaan,  maka harus  melapor  kepada  Petugas  Pos  Bea  dan Cukai  Marore  untuk  mendapatkan  Surat Keterangan Kepemilikan Barang.
Khusus  untuk  pelayanan  pelintas  batas masuk  atau  kedatangan  alur  pelayanan  beserta persyaratannya, yakni: (1) pemeriksaan Tim BCA Marore  di  atas  perahu/kapal  Petugas  Imigrasi Marore  mengecek  Daftar  Penumpang  dan  Kartu Lintas  Batas  kemudian  Petugas  Bea  Cukai  dan TNI-AL  memeriksa  barang  bawaan  penumpang; (2) konfirmasi proses pemeriksaan antara petugas tim  BCA  Marore.  Jika  dinyatakan  jumlah penumpang dan Kartu Lintas Batas cocok dengan daftar penumpang dan barang bawaan dinyatakan aman  tidak  ada  barang  terlarang  seperti  narkoba dan  senjata  api,  maka  semua  Pelintas  Batas diperbolehkan  turun  dari  atas  perahu/kapal;  (3) dokumen pelintas batas yakni Kartu Lintas Batas, daftar  penumpang  dan  daftar  barang/manifest akan  dibawa  oleh  Juragan/penanggung  jawab perahu/kapal  untuk  penandatanganan  di  instansi Tim  BCA  Marore  dan  Republik  Filipina  Tim secara  berturut-turut.  Penandatanganan  dokumen pelintas  batas  dijadikan  sebagai  legalitas  bagi masyarakat  yang  telah  melakukan  kegiatan  lalu lintas  perbatasan  setelah  kembali  dari  Filipina selama ketentuan izin tinggal yaitu 59 (lima puluh sembilan) hari.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  model  studi  kasus.  Hal  ini berdasarkan pertimbangan keunikan implementasi  pelayanan  di  Kecamatan  Marore yang  berbeda  dengan  14  kecamatan  lainnya  di
Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama dalam hal pelayanan lintas batas.
Sumber  data  dalam  penelitian  diperoleh melalui  wawancara,  observasi,  dan  telaah dokumen.  Wawancara  menggunakan  pedoman yang  telah  dibuat  sebelumnya,  yang  dilakukan terhadap sejumlah key informan yang dianggap mengetahui  dan  memahami  permasalahan penelitian,  terutama  dari  pihak  penyelenggara layanan  lintas  batas  dan  pelintas  selaku pengguna  layanan.  Observasi  pada  dasarnya dilakukan dengan mengamati sejumlah aktivitas/kegiatan terkait pelayanan lintas batas, yang  terutama  ditelusuri  melalui  proses/alur pelayanan  lintas batas.  Sementara untuk telaah dokumen,  hal-hal  yang  menjadi  fokus  telaah berkaitan  dengan  dokumen  inti  sehubungan dengan  proses  keberangkatan  dan  kedatangan lintas  batas,  termasuk  di  dalamnya  dokumen regulasi, catatan, dan publikasi terkait lainnya.
Data  yang  telah  dikumpulkan  melalui instrumen  di  atas  kemudian  dianalisis menggunakan  model  analisis  interaktif  (Miles &  Huberman,  1994).  Dalam  proses  ini,  semua data  hasil  wawancara,  observasi,  dan  telaah dokumen  yang  telah  dikumpulkan  terlebih dahulu  direduksi  sesuai  kebutuhan  penelitian, dalam hal ini sesuai kerangka analisis Mahmudi terkait  asas-asas  pelayanan  dan  faktor-faktor yang  berpengaruh  dalam  pelayanan  tersebut. Data  inti  hasil  reduksi  ini  kemudian  disajikan dalam  bentuk  narasi  dan  disesuaikan  dengan
kriteria  penulisan  artikel.  Setelah  data  rampung dan  dianalisis,  kemudian  ditarik  kesimpulan berdasarkan uraian deskripsi data dan pembahasan.  Pada  tahap  akhir,  kesimpulan  ini tetap diverifikasi melalui model triangulasi.

## HASIL PENELITIAN
Implementasi  Pelayanan  Lintas  Batas  di Kecamatan Marore
Pada  bagian  awal  ini,  perlu  dikemukakan kembali  bahwa  dimensi  implementasi  pelayanan lintas  batas  di  Kecamatan  Marore  ditelaah berdasarkan asas-asas pelayanan yang dikemukakan  Mahmudi  dalam  (Tumilantouw  et al.,  2020),  yang  terdiri  dari  aspek  transparansi, akuntabilitas,  kondisional,  tidak  diskriminatif (kesamaan  hak),  serta  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  yang  kemudian  diikuti  dengan temuan-temuan terkait faktor-faktor yang berpengaruh  dalam  pelayanan  lintas  batas tersebut.  Berikut  disajikan  sejumlah  deskripsi hasil temuan penelitian dimaksud.
Pertama , terkait dengan aspek transparansi, dalam  hal  ini  pemberian  pelayanan  publik  harus bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan secara  memadai  serta  mudah  dimengerti. Sehubungan  dengan  aspek  ini,  data  hasil wawancara  mengungkapkan  bahwa  pelayanan lintas  batas  di  Kecamatan  Marore  telah diimplementasikan  secara  transparan.  Hal  ini dapat  dinilai  dari  pelaksanaan  pelayanan  lintas batas berjenjang yang dapat dilaksanakan dengan
baik  di  masing-masing  instansi  tim  BCA Marore, terlebih di Kantor Kecamatan Marore. Selain  itu,  pelayanan  yang  dijalankan  mudah diakses  masyarakat  dikarenakan  adanya keterbukaan petugas yang tentu saja memberikan  kemudahan  bagi  pelintas  batas selaku  pengguna  layanan  dalam  mengurus dokumen. Hal ini sebagaimana dapat ditelusuri melalui  hasil  wawancara  dengan  informan  4 selaku  penguna  layanan  lintas  batas  sebagai berikut.
"…transparansi  pelayanan  selama  ini sudah  berjalan  baik  dan  mudah  kami  pahami karena petugas berperan aktif…"
Hasil  telaah  dokumen  sehubungan dengan  aspek  transparansi  di  atas  menemukan bahwa terdapat ketentuan mengenai persyaratan dan  alur  pelayanan,  baik  keberangkatan maupun  kedatangan  yang  diberlakukan  dalam pelayanan  lintas  batas  di  Kecamatan  Marore, sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  bagian kajian  literatur.  Selain  itu,  dari  dokumen kesepakatan tim BCA Marore tahun 2019 yang di dalamnya memuat 15 poin kesepakatan yang menjadi pedoman bagi tim BCA Marore dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat  pelintas  (termasuk  di  dalamnya standar  pelayanan,  seperti  waktu  pelayanan, persyaratan,  mekanisme,  dll),  dalam  hal  ini pada  poin  10  dinyatakan  bahwa,  "kesepakatan ini  disampaikan  ke  pimpinan  masing-masing dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui Pemerintah  Kampung  baik  se  Kecamatan
Kepulauan  Marore,  Kampung  Kawaluso,  Lipang maupun  seluruh  Kampung  yang  ada  di Kecamatan  Nusa  Tabukan".  Dari  hal  ini  dapat kita  lihat  bahwa  hal-hal  terkait  pelayanan  lintas batas  telah  disosialisasikan  secara  massif  kepada stakeholder  berkepentingan  guna  menjamin transparansi dalam pelayanan.
Hal  di  atas  juga  didukung  dengan  hasil observasi yang menemukan bahwa hal-hal terkait persyaratan  dan  alur  pelayanan  tersebut  telah diinformasikan  dengan  jelas  pada  papan pengumuman  di  Kantor  Kecamatan  Marore. Selain  itu,  hasil  observasi  lanjutan  juga menemukan  bahwa  terdapat  kemudahan  dalam pengurusan  layanan  lintas  batas  oleh  pengguna dikarenakan petugas senantiasa bersedia memberikan  penjelasan  tentang  hal-hal  yang kurang  dipahami  pengguna  layanan  secara terbuka,  terutama  terkait  dengan  persyaratan lintas  batas,  sehingga  hal  tersebut  tidak  akan menjadi  kendala  bagi  pelintas  dalam  mengurus dokumen yang dibutuhkan.
Kedua ,  terkait  aspek  akuntabilitas,  dalam hal ini pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait aspek ini, hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelayanan  lintas  batas  oleh  tim  BCA  Marore dinilai  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku  oleh  pelintas  batas  selaku  pengguna layanan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  keyakinan pengguna  layanan  akan  legalitas  dokumen  lintas

## Arif Alauddin Umar dan Vegky Agus Kakampu / Jurnal Administrasi Negara V28 - 03 (2022) / 243 – 264
batas yang digunakan dan pertanggungjawaban pihak pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelayanan. Hal  ini  sebagaimana  tersaji  dalam  hasil wawancara  bersama  informan  3  selaku pengguna layanan, sebagai berikut.
"…dokumen  layanan  di  bagian  lintas batas  Kantor  Camat  Marore  telah  dijamin  sah nya oleh petugas..."
Hasil wawancara senada juga diungkapkan oleh informan 7 selaku pengguna layanan, sebagai berikut.
"…setiap dokumen yang diterbitkan oleh kecamatan,  jika  ada  permasalahan  selalu ditindaklanjuti oleh petugas maupun Pak Camat sendiri..."
Hasil  telaah  dokumen  sehubungan dengan hal di atas menemukan bahwa terdapat sejumlah  kesepakatan  diantara  tim  BCA Marore  pada  tahun  2019  dalam  rangka menyelenggarakan pelayanan lintas batas yang efektif dan  efisien, diantaranya terkait: (a) jam pelayanan  pemeriksaan  perahu  masuk/keluar dan  pelayanan  dokumen  lintas  batas;  (b) penyelesaian  temuan  barang-barang  yang melebihi jumlah yang ditentukan, terlarang, dan sebagainya;  (c)  mekanisme  pelayanan  lintas batas;  dan  (d)  antisipasi  masalah  yang  terjadi dalam  pelayanan.  Hasil  telaah  dokumen lanjutan  juga  menemukan  bahwa  terdapat Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2013  yang mengatur  tentang  standarisasi  pelayanan  lintas batas, sekalipun tidak secara rinci menyebutkan
personil  serta  tugas  pokok  dan  fungsi  tim  BCA Marore.  Selain  itu,  terdapat  pula  standar operasional  prosedur  (SOP)  Pelayanan  Lintas Batas Kecamatan Marore BCA tahun 2022, yang juga  dijadikan  dasar  implementasi  pelayanan lintas  batas  tersebut,  sehingga  pelayanan  yang diberikan  dijamin  dilakukan  sesuai  standar  yang telah ditetapkan.
Terkait  hal  di  atas,  hasil  observasi menemukan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan kepada  masyarakat  pengguna  layanan/pelintas batas telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang  telah  diatur  sebelumnya.  Setiap  dokumen keberangkatan maupun kedatangan selalu dicocokkan  antara  penumpang  dengan  daftar nama dalam dokumen Lintas Batas oleh petugas, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam perjalanan  lintas  batas.  Jika  terjadi  hal  yang sangat mendesak, maka Camat selaku Koordinator  yang  membawahi  petugas  ASN  di Kantor  Camat  bahkan  Tim  BCA  Marore,  sangat selektif  memeriksa  dokumen  yang  ada.  Jika terdapat kekurangan dokumen atau permasalahan dalam  pelayanan,  pertanggung  jawabannya  tidak hanya kepada Camat sendiri sebagai Koordinator melainkan secara koletif oleh tim BCA Marore.
Ketiga , terkait aspek kondisional, dalam hal ini  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan  harapan masyarakat.  Sehubungan  dengan  aspek  ini,  hasil wawancara  mengungkapkan  bahwa  jika  ada
permasalahan  dalam  pelayanan  lintas  batas, maka  masyarakat  langsung  menyampaikan kepada  petugas  sehingga  langsung  direspon untuk penyelesaiannya. Selain itu, petugas juga banyak  mendengar  keluhan  masyarakat, terutama gangguan dalam perjalanan.
Masyarakat  sebagai  penerima  layanan  bisa menyampaikan  langsung  saran  dan  masukan kepada petugas jika ada hal-hal yang dirasakan kurang  berkenan  dalam  pelayanan.  Hal  ini sebagiamana  nampak  dalam  hasil  wawancara bersama  informan  5  selaku  pengguna  layanan lintas batas, sebagai berikut.
"…petugas banyak mendengar keluhan…jika  ada  permasalahan,  maka  kami langsung  menyampaikan  kepada  petugas, sehingga langsung direspon untuk penyelesaiannya..."
Hasil  telaah  dokumen  sehubungan dengan  aspek  ini  menunjukkan  bahwa pelayanan  lintas  batas  di  Kecamatan  Marore memang  dilaksanakan  secara  kondisional mengingat  kondisi  yang  ada  di  lapangan.  Hal ini sebagaimana ditegaskan pada poin 13 dalam kesepakatan tim BCA, yakni "tim BCA Marore harus  fleksibel  dalam  menafsirkan  perintah pimpinan  instansi  yang  tidak  sesuai  dengan kenyataan  di  lapangan".  Selain  itu,  pada  poin 15  dinyatakan,  bahwa  "pelayanan  prima  yang diberikan  oleh  Tim  BCA  Marore  kepada masyarakat  pelintas  batas  orientasinya  kepada kesejahteraan  hidup  masyarakat  yang  ada diperbatasan  namun  tanpa  mengabaikan
penegakan  hukum  bagi  pelintas  batas  yang melanggar  aturan".  Berdasarkan  2  poin  penting dalam pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan/kesepakatan  tim  BCA  ini  dapat dilihat  bahwa  pelayanan  lintas  batas  di Kecamatan  Marore  memang  mempertimbangkan aspek kondisional.
Hasil observasi terkait aspek ini menemukan,  bahwa  jika  ada  kendala  atau ketidakpuasan dalam pelayanan, maka masyarakat  bisa  menyampaikan  keluhannya melalui  kotak  saran  yang  telah  disiapkan.  Dari sini  dapat  dilihat  bahwa  praktik  pelayanan  yang mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan memperhatikan  aspirasi,  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  telah  cukup  terpenuhi.  Namun, terdapat harapan  masyarakat  akan  adanya  wadah berupa  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN), sehingga  pelayanan  bisa  dilakukan  secara terpadu.
Keempat ,  terkait  aspek  tidak  diskriminatif (kesamaan  hak),  dalam  hal  ini  pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif,  tidak  membedakan  suku,  ras, agama,  golongan,  gender,  status  sosial  dan ekonomi.  Terkait  aspek  ini,  hasil  wawancara mengungkapkan  bahwa  pelayanan  lintas  batas yang  diimplementasikan  tim  BCA  Marore  tidak membeda-bedakan  masyarakat  yang  dilayani, bahkan  petugas  mampu  memahami  kesulitan masyarakat,  sehingga  dalam  pelayanan  setiap
pengguna mendapatkan hak yang sama. Hal ini dapat  dilihat  dalam  hasil  wawancara  bersama informan  5  selaku  pengguna  layanan,  sebagai berikut.
“…pelayanan sudah baik tidak membedakan  masyarakat  dan  petugas  mampu memahami  kesulitan  masyarakat  sehingga dalam  pelayanan  mendapatkan  hak  yang sama…”.
Hasil telaah dokumen menemukan bahwa untuk menjamin tidak adanya tindak diskriminasi,  dalam  artian  setiap  pelintas mendapatkan  perlakuan  yang  sama  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku,  telah ditekankan melalui kesepakatan tim BCA yang menjadi  pedoman  pelayanan  lintas  batas terutama pada poin 1 bagian (b), bahwa "dalam melakukan  tugas  pemeriksaan  perahu  masuk dan  keluar  personil  Tim  BCA  harus  lengkap". Hal  ini  tentunya  menjamin  tidak  akan  adanya perbedaan  perlakuan  yang  diterima  setiap pengguna  layanan  lintas  batas  karena  proses pengawasan  dilakukan  secara  kolektif  diantara tim BCA Marore.
Hasil observasi sehubungan dengan hal di atas  menemukan  bahwa  masyarakat  pelintas batas  selaku  pengguna  layanan  mendapatkan hak  yang  sama.  Dalam  proses  pelayanan, petugas  layanan  tidak  membedakan  latar belakang status sosial masyarakat pelintas batas dan  menempatkan  masyarakat  secara  sama terkait  persyaratan  kendatipun  pengguna layanan  tidak  berdomisili  di  Kecamatan
Kepulauan Marore.
Kelima ,  terkait  aspek  keseimbangan  hak dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  pemberi  dan penerima  pelayanan  publik  harus  memenuhi  hak dan  kewajiban  masing-masing  pihak.  Hasil wawancara  sehubungan  dengan  aspek  ini mengungkapkan bahwa sekalipun kondisi geografis  Kecamatan  Kepulauan  Marore  yang sangat terpencil, namun hak sebagai warga negara harus  diutamakan  khususnya  dalam  pelayanan publik.  Namun,  masyarakat  tetap  mempunyai kewajiban,  yakni  menaati  peraturan  yang  terkait dengan  administrasi  lintas  batas.  Hal  ini sebagaimana  nampak  dalam  hasil  wawancara bersama informan 1 selaku coordinator tim BCA Marore.
"…kondisi geografis Kecamatan Kepulauan Marore  yang  sangat  terpencil  maka  hak  sebagai warga  negara  harus  diutamakan  khususnya pelayanan  publik  kemudian  mereka  mempunyai kewajiban  yaitu  mentaati  peraturan  yang  terkait dengan administrasi lintas batas…”.
Dari  aspek  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  ternyata  masyarakat  pelintas  batas selaku  pengguna  layanan  pun  menyadari pentingnya  hal  ini,  dalam  artian  mereka  dilayani dengan  baik  dengan  ketentuan  masyarakat  juga dapat  menaati  peraturan  yang  ada.  Hal  ini sebagaimana  hasil  wawancara  bersama  informan 4 selaku pengguna layanan, sebagai berikut.
“…hal  yang  penting  bagi  petugas  juga harus  menyadari  bahwa  haknya  diterima  dari pajak  yang  dibayar  oleh  masyarakat  sehingga pelayanan harus baik dan kami masyarakat harus taat pada aturan yang berlaku…”.
Hasil  telaah  dokumen  terkait  aspek  ini menemukan  bahwa  di  dalam  dokumen kesepatan  Tim  BCA  Marore  tahun  2019  pada poin  15  disebutkan  bahwa,  "pelayanan  prima yang  diberikan  Tim  BCA  Marore  kepada masyarakat  pelintas  batas  orientasinya  untuk kesejahteraan  hidup  masyarakat,  namun  tidak mengabaikan  penegakan  hukum  bagi  pelintas batas  yang  melanggar  peraturan".  Dari  sini dapat  kita  lihat  bahwa  pelayanan  yang diimplementasikan  sangat  menekankan  adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Hasil  observasi  terkait  aspek  ini  juga menemukan hal yang sama, bahwa masyarakat pengguna  layanan  hanya  akan  diproses permohonan  kebutuhan  dokumennya  ketika masyarakat tersebut telah memenuhi kelengkapan  berkas  yang  disyaratkan.  Selain itu, hasil observasi lanjutan ternyata menemukan hal yang unik dalam implementasi pelayanan  lintas  batas  di  Kecamatan  Marore, yakni  guna  menjamin  terpenuhinya  hak-hak masyarakat  pelintas  batas,  pelayanan  dokumen lintas  batas  tetap  dilakukan  sekalipun  di  luar jam  kerja  atau  bahkan  dapat  dikatakan pelayanan  yang  ada  dapat  berlangsung  selama 1x24 jam sekalipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan.  Hal  ini  juga  didukung  dengan hasil  penelusuran  data  melalui  instrumen wawancara,  yang  salah  satunya  merupakan informan 3 selaku pengguna layanan.
“…pengaruh  kondisi  geografis  pada pelayanan  dimana  keadaan  cuaca  sangat
mempengaruhi  keberangkatan  atau  kedatangan dan  petugas  di  Kantor  Camat  dan  Tim  BCA Marore sudah sangat baik memberi layanan tanpa melihat waktu…”.
Hal  ini  ketika  dikonfirmasikan  kepada  tim BCA  Marore  didapatkan  penjelasan  bahwa sekalipun  tidak  tersedia  insentif  untuk  itu, pelayanan tetap dapat dilakukan di luar jam kerja mengingat  pengaruh  kondisi  geografis  wilayah kepulauan. Hal ini nampak pada hasil wawancara bersama informan 1 selaku koordinator tim BCA, sebagai berikut.
"…instansi  yang  ada  memiliki  jam  kerja dalam  melayani  masyarakat  akan  tetapi  kondisi geografis  wilayah  kepulauan  menjadi  tantangan tersendiri sehingga pendekatannya harus fleksibel kendatipun  di  luar  jam  kerja  petugas  yang  ada siap  siaga  dan  pelayanannya  harus  cepat  dan tepat…tidak  ada  dukungan  anggaran  operasional untuk ini…”.

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Lintas Batas di Kecamatan Marore
Dari penelusuran lapangan yang dilakukan, terungkap empat faktor utama yang mempengaruhi  pelayanan  lintas  batas  di Kecamatan  Marore,  yakni  kondisi  geografis  dan cuaca/iklim,  kelembagaan,  sarana  prasarana pendukung  layanan,  dan  sumber  daya  manusia (SDM)  aparatur.  Terkait  keempat  hal  ini  dapat dielaborasi sebagai berikut.
Pertama ,  terkait  dengan  faktor  kondisi geografis dan cuaca/iklim. Dari hasil penelusuran data  wawancara  terungkap  bahwa  faktor  ini menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang mempengaruhi  implementasi  pelayanan  lintas
batas  di  Kecamatan  Marore.  Hal  ini sebagaimana  nampak  dalam  hasil  wawancara bersama  informan  2  selaku  petugas  layanan, sebagai berikut.
“…sebagai  pegawai  ASN  kami  sudah menerapkan  pelayanan  yang  pendekatannya memahami keadaan masyarakat terutama ketika cuaca tidak bersahabat…”.
Hasil  wawancara  di  atas  pada  dasarnya mempertegas  hasil  wawancara  sebelumnya, khususnya  yang  telah  dikemukakan  pada bagian  keseimbangan  hak  dan  kewajiban, bahwa kondisi geografis dan cuaca/iklim sangat mempengaruhi  implementasi  pelayanan  lintas batas di Kecamatan Marore.
Hasil telaah dokumen pada dasarnya juga menemukan  hal  yang  sama,  bahwa  sekalipun waktu pelayanan telah ditetapkan antara senin- jumat  jam  08.00  s/d  17.00  WITA  dan  waktu keberangkatan  dari check  point Marore  jam 06.00  WITA,  namun  tetap  dimungkinkan adanya  pelayanan  di  luar  jam  kerja  dan kemungkinan pembatalan keberangkatan dengan  mempertimbangkan  faktor  darurat ( emergency )  dan  kondisi  cuaca  yang  tidak bersahabat,  sebagaimana  nampak  dalam dokumen  15  poin  kesepatakan tim  BCA  tahun 2019  dan  SOP  Pelayanan  Lintas  Batas  tahun 2022.
Hasil observasi terkait hal ini menemukan bahwa  seringkali  wilayah  perbatasan  Marore yang  berupa  kawasan  perairan  mengalami perubahan  cuaca  yang  tidak  menentu  dan
cenderung  ekstrim,  yang  berdampak  pada  arus gelombang  laut  yang  dapat  menerjang  dan mebahayakan  masyarakat  pelintas  batas.  Hal  ini tentu saja mengakibatkan keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan. Hasil observasi lanjutan juga menemukan bahwa dalam menyikapi keadaan tersebut, petugas bagian lintas batas di Kantor Camat bahkan Tim BCA Marore tetap  siaga  1x24  jam,  dan  bagi  pelintas  batas kedatangan,  diharuskan  melempar  jangkar  di pelabuhan dan pengawasannya dilakukan petugas TNI-AL.  Kegiatan  pemeriksaan  kapal/perahu baru dilakukan pagi hari pukul 08.00 WITA atau sesuai  situasi  dan  kondisi,  yang  kemudian dilanjutkan  dengan  penandatanganan  dokumen. Demikian  halnya  pelintas  batas  keberangkatan, juga  menyesuaikan  dengan  keadaan  cuaca sebelum  berangkat  menuju  BCA  Batuganding Filipina.
Kedua ,  faktor  kelembagaan.  Hasil  telaah dokumen  terkait  struktur  organisasi  Kecamatan Marore  menemukan  bahwa  tidak  ada  bagian khusus  dalam  struktur  yang  secara  tegas menempatkan  urusan  pelayanan  lintas  batas, sehingga tidak terdapat pula pejabat khusus yang menangani layanan ini secara spesifik berdasarkan struktur yang ada.
Hasil  observasi  terkait  hal  di  atas menemukan  bahwa  sekalipun  tidak  ada  pejabat khusus yang ditempatkan dalam jabatan struktural setingkat  kepala seksi  pada  Bagian Lintas  Batas, hal  itu  tidak  mempengaruhi  pelayanan,  dalam
artian  implementasi  pelayanan  administrasi lintas batas tetap berjalan sebagaimana adanya. Sekalipun  pada  kenyataannya  pelayanan  tetap berlangsung,  namun  secara  tersirat  terdapat keluhan  dari  petugas  layanan  terkait  hal  ini, sebagaimana  nampak  pada  hasil  wawancara bersama  informan  9  selaku  petugas  layanan, sebagai berikut.
"…kalau  mau jujur sebenarnya tidak ada insentif  operasional  di  luar  jam  kerja…karena tidak ada di struktur organisasi, tidak mungkin hal  ini  dimasukkan  dalam  perencanaan anggaran…yah  cuma  tetap  tanggung  jawab laksanakan  tugas…cuman  alangkah  baiknya kalau ada (insentif)…kita di sini pegawai sudah terbatas,  ada  kehidupan  di  luar  juga,  ada keluarga…sementara  kita  harus  standbye  1x24 jam untuk lintas batas ini...".
Ketiga , faktor sarana prasarana pendukung  layanan.  Terkait  hal  ini,  hasil observasi  menemukan  memang  terdapat fasilitas  berupa  komputer  dan  printer  dalam pemrosesan  dokumen  layanan  yang  dirasa cukup  memadai.  Namun,  ketika  kondisi  cuaca yang  kurang  bersahabat  terjadi,  seringkali terjadi  pemadaman  arus  listrik  yang  tentu  saja menggangu  jalannya  pelayanan,  apalagi  jika pemadaman  berlangsung  lama.  Hal  ini sebagaimana  juga  terungkap  melalui  hasil wawancara  bersama  informan  8  selaku pengguna layanan, sebagai berikut.
“…kendalanya,  saat  pemadaman  listrik secara  tiba-tiba,  pencetakan  dokumen  belum bisa dilakukan…”.
Keempat ,  faktor  SDM.  Terkait  hal  ini,
hasil observasi menemukan bahwa hanya terdapat pegawai ASN berjumlah 3 orang yang bertugas di bagian  lintas  batas,  2  orang  diantaranya  bisa berbahasa  Visayas  dan  1  orang  pegawai  ASN tidak bisa berbahasa dengan lancar. Kondisi SDM yang  demikian  tentunya  berpengaruh  mengingat tidak  adanya  sistem shift yang  diterapkan, sehingga petugas dapat terserang efek mengantuk dan  kelelahan  di  tengah  bertugas  dan  bahkan dapat  mempengaruhi  kesehatannya  akibat  beban kerja yang tinggi, terlebih karena harus standbye 1x24  jam  setiap  hari.  Selain  itu,  faktor  bahasa juga  turut  berpengaruh  terutama  pelintas  batas yang  masuk  tidak  jarang  tidak  mampu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga petugas dituntut  mampu  menggunakan  bahasa  lokal Filipina.  Adapun  masalah  terkait  keterbatasan SDM  ini  juga  nampak  dalam  hasil  wawancara bersama  informan  2  selaku  petugas  lintas  batas, sebagai berikut.
"…ada keterbatasan sumber daya…misalnya  jika  ada  beberapa  pegawai  yang berangkat  ke  ibu  Kota  Kabupaten,  maka pelayanan yang ada kurang maksimal...".

## PEMBAHASAN
Dari  serangkaian  uraian  pada  bagian deskripsi  hasil  penelitian  telah  dipahami  bahwa pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore telah diimplementasikan dengan cukup baik berdasarkan asas-asas pelayanan, yang terdiri dari transparansi,  akuntabilitas,  kondisional,  tidak diskriminatif,  serta  keseimbangan  hak  dan kewajiban. Selain itu, telah dipahami pula bahwa
terdapat  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi implementasi  pelayanan  lintas  batas  ini,  yakni kondisi geografis dan cuaca/iklim, kelembagaan,  sarana  prasarana  pendukung layanan,  serta  SDM.  Terkait  temuan-temuan ini,  terdapat  sejumlah  hal  yang  dirasa  perlu untuk  mendapatkan  pembahasan  lebih  lanjut, sebagai berikut.
Pertama ,  terkait  aspek  akuntabilitas.
Sekalipun  dari  hasil  penelusuran  data  dapat dikatakan  bahwa  implementasi  pelayanan publik  dari  aspek  ini  telah  cukup  baik,  namun ketika  dikaitkan  dengan  faktor  kelembagaan, hal  ini  menurut  peneliti  memiliki  masalah  dan implikasi yang tidak sederhana.
Ketiadaan  bagian  dan  pejabat  khusus dalam  struktur  kelembagaan  Pemerintah Kecamatan  Marore  menjadikan  tidak  adanya dasar  legal  pelaksaan  tugas  pokok  dan  fungsi layanan lintas batas, sehingga secara administratif tidak jelas siapa yang  sebenarnya memiliki  tanggung  jawab  atas  tugas  tersebut dan nantinya hal apa yang harus dipertanggungjawabkan. Padahal menurut Ndraha  (2003),  akuntabilitas  itu  tidaklah sederhana.  Setidaknya  di  dalamnya  harus terdapat  secara  jelas  terkait  siapa  yang bertanggung jawab, apa yang harus dipertanggungjawabkan, bagaimana hal tersebut  dipertanggungjawabkan,  dan  kepada siapa  pertanggungjawaban  tersebut  dilakukan. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Kumorotomo
(Mukhilda,  2008),  yang  menyatakan  bahwa akuntabilitas  birokrasi  terkait  dengan  falsafah bahwa  lembaga  eksekutif  pemerintah  yang  tugas utamanya  adalah  melayani  masyarakat  harus dipertanggungjawabkan  secara  langsung  maupun tidak langsung kepada masyarakat. Dengan tidak adanya legalitas terkait bagian lintas batas dalam struktur  organisasi  Pemerintah  Kecamatan Marore, tentu saja sulit mempetanggungjawabkan pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut secara legal administratif.
Kedua ,  terkait  dengan  keseimbangan  hak dan  kewajiban.  Sekalipun  dari  deskripsi  hasil penelitian  telah  dipahami  bahwa  implementasi pelayanan  lintas  batas  dari  aspek ini  telah  cukup baik,  namun  bila  dianalisis  lebih  jauh,  ternyata terdapat  ketidakseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  bila  ditinjau  dari  posisi  pihak pelaksana, yang juga merupakan konsekuensi dari tidak  adanya  bagian  lintas  batas  dalam  struktur organisasi  Pemerintah  Kecamatan  Marore. Karena  hal  ini,  tidak  saja  insentif  operasional terkait  pelayanan  lintas  batas  tidak  dapat dimasukkan  dalam  perencanaan  anggaran,  tetapi juga hal ini berpotensi menjadi temuan, baik oleh inspektorat maupun Badan Pemeriksa  Keuangan, ketika  ada  anggaran  pemerintah  yang  digunakan untuk  keperluan  pelayanan  lintas  batas,  kecuali Pemerintah  Kecamatan  Marore  dan  tim  BCA melakukannya dengan "cara lain yang merupakan celah administratif" dalam pemerintahan. Sekalipun  demikian,  tidak  seimbangnya  antara
hak petugas layanan dalam bentuk honor/insentif dengan beban kerjanya merupakan  hal  yang  seyogyanya  tidak  boleh terjadi  dalam  dunia  birokrasi,  terlebih  rezim pemerintahan saat sangat menekankan perencanaan anggaran yang berbasiskan kepada program  atau  tugas  pokok  dan  fungsi kelembagaan. Selain itu, secara inheren, hal ini tentunya tidak manusiawi, mengingat Sinambela (Ardiansyah, 2014), yang menekankan  bahwa  keseimbangan  hak  dan kewajiban  mempertimbangkan  aspek  keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Berdasarkan hal ini, hak pegawai ASN sebagai pemberi  layanan  juga  seharusnya  menjadi prioritas.
Ketiga ,  terkait  kondisi  geografis  dan cuaca/iklim  selaku  faktor  yang  berpengaruh dalam  pelayanan  lintas  batas.  Secara  inheren, hal ini di satu sisi merupakan potensi/penyebab utama  sejumlah  permasalahan  yang  menurut peneliti  menghambat  implementasi  pelayanan lintas  batas  di  Kecamatan  Marore.  Hal  ini sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya,  bahwa  tidak  saja  berimplikasi pada  waktu  pelayanan  yang  tidak  konsisten, menunjukkan  perlunya  meningkatkan  sarana prasarana  layanan  akibat  pemadaman  listrik, tetapi  juga  turut  membuat  petugas  layanan kewalahan akibat keterbatasan SDM.
Di sisi lain, hal ini merupakan salah satu keunikan dari temuan dalam penelitian ini. Dari
sejumlah hasil kajian yang peneliti lakukan terkait pelayanan lintas batas,  terdapat sejumlah  temuan yang  mirip,  diantaranya  kajian  yang  melihat aspek  kelembagaan,  SDM,  dan  sarana  prasana sebagai  faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan lintas batas (Firdaus, 2018; Mamuaja et al., 2017; Sahudiyono & Pinto, 2019; Tefa & Thaal, 2019), serta  kajian  yang  melihat  aspek  kepuasan pelayanan  pas  lintas  batas  dengan  beberapa indikator  yang  mirip,  yakni  transparansi, akuntabilitas,  dan  kondisional  (Bebiana,  2016). Selain  itu,  terdapat  pula  kajian  lintas  batas  yang relatif  berbeda  dengan  temuan  penelitian  ini, seperti  kajian  yang  melihat  implementasi pelayanan  lintas  batas  berdasarkan  standar pelayanan  (Supardi  A,  2017),  kualitas  pelayanan lintas  batas  berdasarkan  SERVQUAL  (Lingga  et al.,  2021),  dan  kajian  evaluasi  penerapan good governance di  daerah  perbatasan  (Villanueva  et al.,  2022).  Kebanyakan  studi  tentang  wilayah perbatasan justru berkaitan dengan pengembangan kawasan/wilayah perbatasan seperti kajian (Tiya et al., 2019) dan kajian terkait perdagangan/perekonomian  lintas  batas,  seperti kajian (Timisela, 2015).
Khusus  untuk  temuan  aspek  geografis  dan cuaca/iklim  sebagai  faktor  yang  berpengaruh dalam  pelayanan,  sejumlah  kajian  yang  peneliti lakukan  terkait  hal  tersebut  hanya  menemukan bahwa  faktor  geografis  dipahami  sebagai  jarak dalam  hubungannya  dengan  aspek  pelayanan, seperti  dalam  kajian  (Harahap,  2021).  Bahkan,
dalam  sejumlah  artikel  yang  telah  ditelusuri, kondisi  geografis  dipandang  sebagai  aspek yang mempengaruhi minimnya akses kesehatan masyarakat,  terutama  yang  berada  di  daerah terpencil (kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id), atau terkait akses pelayanan pendidikan (lemhanas.go.id).  Kebanyakan  kajian  jika mempesoalkan  faktor  geografis,  maka  justru diarahkan  pada  aspek  pembangunan,  seperti pada kajian (Adinugroho et al., 2016).
Dari  sejumlah  kajian  di  atas,  nampak bahwa temuan aspek geografis dan cuaca/iklim selaku  faktor  yang  berpengaruh  dalam pelayanan  lintas  batas  pada  penelitian  ini merupakan  suatu  keunikan  dan  secara  relatif mengandung unsur novelty .

## Implikasi Penelitian
Sejumlah temuan yang telah dideskripsikan  dan  dibahas  pada  bagian sebelumnya  menghasilkan  sejumlah  implikasi, baik  secara  teoritik,  maupun  praktik.  Secara teoritik,  temuan  penelitian  yang  menyatakan bahwa  faktor  geografis  wilayah  perairan  dan cuaca/iklim  yang  tidak  menentu  di  suatu wilayah  (terutaman  di  kawasan  perbatasan), sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan  publik (khususnya  pelayanan  lintas  batas  dalam penelitian ini). Tentunya hal ini menarik untuk ditindaklanjuti  melalui  studi  lanjutan,  baik  di lokus yang sama, maupun di lokus lainnya guna lebih  memahami  pengaruh  kondisi  geografis dan cuaca/iklim terhadap pelayanan. Selain itu,
temuan  penelitian  ini  kian  menguatkan  sejumlah temuan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  juga mengambil  lokus  di  wilayah  perbatasan,  yakni bahwa  implementasi  pelayanan  lintas  batas cenderung  kurang  baik  (Merlansa  et  al.,  2019), terutama  dari  aspek  kelembagaan,  SDM,  dan sarana  prasarana  (Bebiana,  2016;  Firdaus,  2018; Lingga  et  al.,  2021;  Sahudiyono  &  Pinto,  2019; Tefa & Thaal, 2019).
Secara  praktik,  temuan  penelitian  ini memiliki  beberapa  implikasi. Pertama ,  kondisi geografis yang unik dengan cuaca/iklimnya yang tidak  menentu  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah  di  kawasan  perbatasan,  khususnya pemerintah  di  Kecamatan  Marore  untuk beradaptasi  dengan  hal  tersebut,  dengan menciptakan  model  pelayanan  yang  adaptif  dan inovatif.  Dalam  rangka  kepentingan  jangka pendek,  Pemerintah  Kecamatan  Marore  dapat menerapkan model pelayanan dengan sistem shift bagi  petugas  lintas  batas.  Jika  hal  ini  dilakukan, maka  setidaknya  dibutuhkan  3  orang  petugas lintas  batas  yang  berjaga  bergantian shift guna melakukan  pelayanan,  sehingga  tidak  ada  alasan terjadinya waktu kekosongan pelayanan dalam 24 jam.  Selain  itu,  petugas  yang  berjaga  juga  harus mengetahui  bahasa  lokal  setempat  maupun bahasa  lokal  Filipina  Selatan  Visayas,  sehingga memudahkan proses komunikasi dalam pelayanan.
Kedua ,  keadaan  cuaca/iklim  yang  tidak menentu  yang  berakibat  pada  seringnya
pemadaman  listrik  juga  dapat  mempengaruhi proses layanan, sehingga guna mengoptimalkan pelayanan,  perlu  adanya  penambahan  sarana dan  prasarana  dengan  pengadaan  tenaga  surya atau mesin genset sebagai alternatif saat terjadi pemadaman listrik.
Ketiga , pelayanan lintas batas merupakan salah  satu  fungsi  signifikan  Kecamatan Kepulauan  Marore,  namun  belum  dimasukkan secara  formal  dalam  struktur  kelembagaan, sehingga  tidak  ada  pula  penempatan  pejabat setingkat  kepala  seksi/petugas  khusus  yang membawahi  bagian  tersebut.  Oleh  karena  itu, Pemerintah Kecamatan Marore perlu mengupayakan  legalitas  formal  terkait  petugas khusus  yang  menangani  pelayanan  lintas  batas dalam  struktur  kelembagaannya.  Hal  ini  selain menjadi  dasar  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi pelayanan lintas batas, juga memberikan jaminan  insentif  bagi  petugas  lintas  batas karena  dapat  dimasukkan  dalam  perencanaan anggaran.  Dengan  adanya  insentif,  petugas pelayanan  lintas  batas  di  satu  sisi  akan  lebih termotivasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan di  sisi  lain  tidak  ada  lagi  alasan  ketika  tidak melaksanakan tugas pelayanan yang dibebankan padanya.
Keempat ,  guna  kepentingan  jangka panjang,  Pemerintah  Kecamatan  Marore  perlu mempertimbangkan  model  layanan  satu  atap dalam bentuk Pos lintas Batas Negara (PLBN). Jika PLBN ini dibuat, maka petugas akan selalu
standby dan  masyarakat  dapat  mengakses pelayanan  secara  terpusat,  sehingga  alur informasi  dan  pelayanan  dapat  selesai  pada  pos tersebut. Selain itu, ke depannya perlu mendesain model pelayanan lintas batas secara online hanya saja  jaringan  internet  di  Kecamatan  Kepulauan Marore  belum  dapat  dimanfaatkan  secara maksimal.

## KESIMPULAN
Pertama ,  terkait  dimensi  implementasi pelayanan  lintas  batas  di  Kecamatan  Marore, telah  dipahami  bahwa  dari  aspek  transparansi, pelayanan  telah  dilakukan  secara  transparan, dalam  artian  hal-hal  terkait  pelayanan  telah diinformasikan  secara  jelas,  disosialisasikan secara  massif  dan  terbuka,  serta  masyarakat merasakan  adanya  kemudahan  dalam  pelayanan. Dari  aspek  akuntabilitas,  pelayanan  telah diselenggarakan  secara  akuntabel  berdasarkan standar  pelayanan  dalam  Perda  No.  4  Tahun 2013,  yang  kemudian  ditekankan  dalam  15  poin kesepakatan  yang  menjadi  pedoman  tim  BCA, dan  SOP  BCA,  sehingga  terdapat  jaminan pertanggungjawaban atas implementasi pelayanan lintas  batas.  Dari  aspek  kondisional,  pelayanan diimplementasikan  dengan  mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan serta responsif terhadap saran dan keluhan yang datang dari  masyarakat  dalam  pelayanan.  Dari  aspek tidak diskriminatif, pelayanan yang diimplementasikan tidak membeda-bedakan masyarakat  yang  dilayani  dan  bahkan  sedapat
mungkin  memahami  kesulitan  yang  dialami masyarakat, sehingga setiap orang mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dalam pelayanan.  Dari  aspek  keseimbangan  hak  dan kewajiban,  baik  pihak  implementor  maupun pelintas  batas  selaku  pengguna  layanan memahami  hak  dan  kewajibannya  dalam pelayanan. Di satu sisi pelaksana telah berusaha sedapat  mungkin  melaksanakan  tugasnya sekalipun  di  tengah  berbagai  keterbatasan, sementara  masyarakat  pengguna  layanan  pun memahami  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  dalam mengakses  layanan. Berdasarkan hal  ini, dapat dipahami  bahwa  pelayanan  lintas  batas  di Kecamatan  Kepulauan  Marore  Kabupaten
Sangihe Sulawesi Utara telah diimplementasikan dengan cukup baik berdasarkan asas-asas pelayanan.
Kedua , terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi  implementasi  pelayanan  lintas batas  di  Kecamatan  Marore,  yakni  kondisi geografis dan cuaca/iklim, kelembagaan, sarana prasarana pendukung layanan, dan sumber daya manusia  (SDM)  aparatur.  Jika  hal  ini  dapat diatasi  ke  depannya,  maka  pelayanan  lintas batas  yang  diimplementasikan  dapat  lebih berhasil dan berkualitas.

## REFERENSI
Adinugroho,  G.,  Arifa’ilah,  I.,  Elvina,  S.,
Inriyatni,  I.  S.,  &  Aisyah,  A.  T.  (2016). Pola  Spasial  Indeks  Kesulitan  Geografis dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pembangunan Kabupaten  Gunungkidul. Plano  Madani:
Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan  Kota ,
5 (2), 158–170. https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article /view/1579
Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah  Perbatasan  Negara:  Perspektif Hukum  Internasional. Tanjung  Pura  Law
Journal , 1 (1), 52–63. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article
/view/18331/15483
Bebiana,  D.  N.  (2016).  Penyelenggaraan Pembuatan  Surat  Pas  Lintas  Batas  Pihak Imigrasi  di  Desa  Jasa  Kecamatan  Ketungau Hulu  Kabupaten  Sintang. PublikA:  Jurnal Ilmu  Administrasi  Negara , 5 (1),  1–11. http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/publika /article/view/976
Firdaus,  I. (2018). Optimalisasi Pos  Lintas Batas Tradisional  dalam  Pelaksanaan  Fungsi Keimigrasian. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan
Hukum , 12 (1), 57–71.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.ph p/kebijakan/article/view/337
Furqoni,  M.  (2014).  Strategi  Meningkatkan Kualitas  Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Publika , 2 (3). https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.ph p/27/article/view/9158
Harahap,  N.  (2021). Pengaruh  Letak  Geografis dan Kualitas Pelayanan terhadap Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  oleh Pasien  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan . https://repositori.usu.ac.id/handle/12345678
9/37057
Kairupan,  J.  K.  (2015).  Pengaruh  Reformasi Birokrasi  Terhadap  Kualitas  Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal Administrasi Publik , 4 (35).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/a rticle/view/11386
Lauma,  R.,  Pangemanan,  S.,  &  Sampe,  S. (2019).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip- Prinsip  Good  Governanace  Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Utara).
Jurnal Eksekutif , 3 (3).
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurn aleksekutif/article/view/23855
Lingga, N. M., Rusdiono, R., & Rochmawati, I.
(2021).  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Pos
Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  Aruk, Wilayah  Perbatasan  Indonesia  Malaysia, Kabupaten  Sambas. PublikA  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 10 (1).
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents /detail/2738250
Mamuaja, B. R., Mamentu, M., & Singkoh, F.
(2017).  Pelaksanaan  Kebijakan  Border Crossing  Agreement  (BCA)  oleh  Kantor Imigrasi di Kabupaten Kepulauan
Sangihe. JURNAL  EKSEKUTIF , 2 (2). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurn aleksekutif/article/view/17436
Merlansa, B., Linggi, R. K., & Burhanudin, B.
(2019). Pelayanan Publik Pas Lintas Batas (PLB)  Krayan  Indonesia-Ba’  Kelalan Malaysia  di  Kantor  Imigrasi  Kabupaten Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara. EJournal  Ilmu  Pemerintahan , 7 (2),  769–
780. https://ejournal.ip.fisip- unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2019/05/01_format_artike l_ejournal_mulai_hlm_ganjil  (05-16-19- 11-03-53).pdf
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  Data  Analysis:  An  Expanded Sourcebook . Sage.
Ndraha,  T.  (2003). Kybernologi:  Ilmu Pemerintahan  Baru (Jilid  I).  PT.  Rineka Cipta.
Neneng,  S.  M.  (2017).  Mewujudkan  Good
Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.
JIPSI - Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM ,
6 . https://repository.unikom.ac.id/51314/
Sahudiyono,  S.,  &  Pinto,  F.  (2019).  Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota’ain Perbatasan Negara  Indonesia–Timor  Leste. Majalah Ilmiah  Bahari  Jogja , 17 (2),  10–27. http://jurnal.amy.ac.id/index.php/MIBJ/articl e/view/206
Sellang,  K.,  Jamaluddin,  J.,  &  Mustanir,  A.
(2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator  dan  Implementasinya .  Penerbit Qiara Media.
Supardi  A,  V.  (2017).  Kinerja  Aparatur Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi di Kantor  Imigrasi  Pos  Pemeriksaan  Lintas Batas Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 5 (4). http://jurmafis.untan.ac.id/index.php/governa nce/article/view/1415
Tefa,  G.,  &  Thaal,  F.  P.  (2019).  Kinerja  Pos Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  Terpadu  Wini di Kawasan Perbatasan RI-RDTL Kabupaten Timor  Tengah  Utara  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur. Jurnal  Pemerintahan  Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 1 (1), 11–24. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP/article/view/ 711
Timisela,  S.  G.  (2015).  Dampak  Perdagangan Lintas  Batas  Terhadap  Perekonomian Masyarakat  Lokal  (Studi  Kasus:  Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami). Jurnal  Ekonomi  Dan  Studi  Pembangunan ,
7 (2), 35–50.
http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/
view/5329
Tiya,  S.,  Yuniarti,  E.,  &  Pratiwi,  N.  N.  (2019). Strategi Pengembangan Kawasan Pos Lintas Batas  Negara  (PLBN)  Badau  Sebagai
Simpul Pengembangan Kawasan
Perbatasan  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu. JeLAST:  Jurnal  PWK,  Laut,  Sipil, Tambang , 6 (2). https://jurnal.untan.ac.id
Tumilantouw,  N.,  Mandagi,  M.,  &  Bogar,  W. (2020).  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  di Kantor  Kecamatan Suluun  Tareran Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal Mirai Management , 5 (1), 76–95. https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/
mirai/article/view/573
Villanueva,  J.  L.  W.,  Kidokoro,  T.,  &  Seta,  F. (2022). Cross-Border Integration, Cooperation  and  Governance:  A  Systems Approach for Evaluating
“Good” Governance  in  Cross-Border  Regions. Journal  of  Borderlands  Studies , 37 (5),
1047–1070.
https://doi.org/https://doi.org/10.1080/08865 655.2020.1855227