## TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAKAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG IRAK
Mira Nila Kusuma Dewi Universitas Indonesia Timur Makassar

## Abstract
Invasion of the United States (US) to Iraq in 2003 causing many violations of  international  law,  especially  humanitarian  law.  Iraqi  prisoners  has  been mistreated  by  the  US  soldier  in  International  Law  site  is  a  member  of  the  army who  were  detained  or  arrested  in  the  fight  so  it  should  be  treated  as  POWs (Prisoners of  War / POW). Meanwhile, there are provisions in international law regarding  the  treatment  of  prisoners  of  war  has  been  stipulated  in  an international treaty. Therefore, it’s defenetely needed  protection of prisoners of war  under  international  law  and  the  US  responsibility  and  the  army  for  such actions.
Keywords: Humaninter Law, Prisoner of War

## Abstrak
Invasi  pasukan  Amerika  Serikat  (AS)  ke  Irak  pada  tahun  2003 menyebabkan  banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Hukum Internasional  khususnya  Hukum  Humaniter.  Tawanan  Irak  yang  dianiaya  tentara AS tersebut dalam Hukum Internasional merupakan anggota tentara yang ditahan atau ditangkap dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai tawanan perang ( Prisoners  of  War /  POW).  Sementara  itu,  terdapat  Ketentuan-ketentuan  dalam hukum  Internasional  yang berkenaan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah  diatur  dalam  suatu  perjanjian  internasional.  Oleh  karena  itu,  diperlukan ketegasan  perlindungan  tawanan  perang  berdasarkan  ketentuan  hukum internasional  dan  pertanggungjawaban  Negara  AS  dan  tentaranya  atas  tindakan tersebut.
Kata Kunci : Hukum Humaninter, Tawanan Perang

## PENDAHULUAN
ejak  dimulainya  invasi  pasukan  Amerika  Serikat  (AS)  ke  Irak  pada tahun  2003  dan  pendudukan  negara  Irak  oleh  Amerika  Serikat  (AS), banyak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  Hukum  Internasional khususnya  Hukum  Humaniter. 1 Hukum  Humaniter  adalah  merupakan keseluruhan  asas,  kaidah  dan  ketentuan  internasional  baik  tertulis  maupun  tidak tertulis  yang  mencakup  Hukum  Perang  dan  Hak  Asasi  Manusia  bertujuan  untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. 2 Menurut Prof. Mochtar  Kusumaatmadja ,  Hukum  Humaniter  adalah  sebagian  dari  Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan  bagian  hukum  perang  yang  mengatur  peperangan  itu  sendiri  dan  segala sesuatu  yang  menyangkut  cara  melakukan  perang  itu,  misalnya  senjata-senjata yang dilarang. 3 Munculnya pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yang  terjadi  di  Irak  tersebut  hampir  tidak  diketahui  masyarakat  internasional. Namun,  akhirnya  hal  tersebut  terungkap  ketika  TV  CBS  di  AS  pada  tanggal  29 April  2004  dalam  acara  “60  Minutes  II”  menayangkan  foto-foto  yang menggambarkan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yaitu berupa tentara AS yang memperlakukan tawanan Irak dengan keji, seperti menelanjangi, menyodok tubuh  para  tawanan  dengan  senjata  tajam  dan  lain  sebagainya  di  penjara  Abu Ghraib yang terletak di kota Baghdad, Irak.
Tawanan  Irak  yang  dianiaya  tentara  AS  tersebut  dalam  Hukum Internasional  merupakan  anggota  tentara  yang  ditahan  atau  ditangkap  dalam perang sehingga harus diperlakukan sebagai  tawanan perang ( Prisoners  of  War / POW).  Ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  Internasional  yang  berkenaan  dengan perlakuan  terhadap  tawanan  perang  telah  diatur  dalam  suatu  perjanjian internasional. Perjanjian internasional tersebut antara lain : Konvensi Jenewa pada saat  Palang  Merah  International  ( International  Committee  of  the  Red  Cross , ICRC)  berdiri  Tahun  1864.  Konvensi  Jenewa  kedua  tahun  1929  yang  untuk pertama kalinya menyebutkan mengenai Prisoners of War (POW). 4 Konvensi  III Jenewa 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang ( Geneva Convention Relative to The  Treatment  of  Prisoners  of  War )  berlaku  mulai  21  Oktober  1950.  Konvensi
1 Istilah  Hukum  Humaniter  ( International  Humanitarian  Law  Applicable  in  Armed  Conflict ) berkembang  dari  istilah  Hukum  perang  ( laws  of  War )  kemudian  Hukum  Sengketa  Bersenjata ( Laws of Armed Conflict ) yang semuanya itu memiliki arti yang sama terdiri dari dua aturan pokok yakni:
1. Hukum  Den  Haag  ( The  Hague  Laws ),  yang  mengatur  cara  dan  alat  yang  boleh  dipakai berperang.
2. Hukum  Jenewa  ( The  Geneve  Laws ),  yang  mengatur  perlindungan  para  korban-korban perang.
2 Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman
3 Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman. hlm 29
4 Rumusan Panitia Tetap (PanTap) Hukum Humaniter Departemen Kehakiman, hlm. 29
S
Jenewa  1949  ini  harus  ditaati  oleh  semua  negara  atau  peserta  konvensi.  Pihak yang  menolak  atau  yang  tidak  menjalankan  konvensi  tersebut  terhadap  tawanan perang  harus  diadili  atau  diserahkan  kepada  negara  lain  untuk  diadili  sebagai penjahat perang ( War criminals ).
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  tentara  AS  harus  dipertanggungjawabkan kepada  para  tentara  tersebut  sesuai  hukum  yang  berlaku  di  negara  Amerika  dan juga  sesuai  Hukum  Internasional.  Konvensi  Jenewa  1949  mengatur  bahwa perlakuan  keji  terhadap  tawanan  perang  menjadikan  negara  yang  melakukan penawanan  harus  ikut  pula  bertanggung  jawab. 5 Berdasarkan  latar  belakang  di atas  timbul  permasalahan  mengenai  perlindungan  tawanan  perang  ditinjau  dari segi hukum internasional dan pertanggungjawaban Negara AS dan tentaranya atas tindakan tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan Umum Bagi Tawanan Perang
Perlindungan  Umum  Bagi  Tawanan  Perang  terdapat  aturannya  menurut Hukum Internasional khususnya terdapat dalam:
1. Prinsip-prinsip Hukum Humaniter (Hukum Perang)
2. Deklarasi  Universal  tentang  Hak  Asasi  Manusia  1948  ( Universal Declaration of Human Rights )
3. Konvensi  III  Jenewa  1949  ( Geneva  Convention  Relative  to  The Treatment of Prisoners of War )
4. Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  ( Protocol  Additional  to  The Geneva  Convention  of  12 th August  1949,  and  Relating  to  the
Protection of Victims of International Armed Conflicts )
5. Konvensi  yang  menentang  Penyiksaan  dan  kekejaman  lain,  yang melampaui  sifat  kemanusiaan  atau  perlakuan    yang  menurunkan martabat  ( Convention  against  Torture  and  Other Cruel  Inhuman  or Degrading Treatment or  Punishment ).

## 1. Menurut Hukum Humaniter
Setiap  individu  memiliki  hak  untuk  dihormati  hidupnya,  keutuhannya, fisik  dan moral,  dan atribut-atribut lain  yang tidak dapat  dipisahkan dari dirinya. Menghormati  setiap  manusia  dan  kesejahteraannya  itu  sejauh  hal  tersebut harmonis dengan kebijakan umum pada waktu perang dan dalam keadaan darurat militer. 6
5 Lihat Bab VI Konvensi III Jenewa 1949 mengenai Pelaksanaan Konvensi, pasal 126-132.
6 Jean  Picte, The  Principles  of  International  Humanitarian  Law (cet.1,  Jenewa: International Committee of The Red Cross , 1976),  hlm 27.
Negara harus menjamin perlindungan, nasional dan internasional, terhadap seseorang yang jatuh ke dalam kekuasaannya. Prinsip ini terbagi menjadi: 7
1. Tawanan  tidak  dalam  kekuasaan  pasukan  yang  menangkapnya,  tetapi dalam kekuasaan negara pasukan tersebut.
2. Negara  musuh  bertanggungjawab  atas  kondisi  dan  terus  menjaga seseorang  yang  dalam  penjagaan  dan,  dalam  wilayah  okupasi,  untuk memelihara kebijakan dan pelayanan publik.
3. Korban dari konflik harus diberikan perlindungan internasional disaat mereka tidak mendapatkan lagi perlindungan alami.
2. Menurut Deklarasi Hak Asasi Manusia ( Declaration of Human Rights ) Pasal  yang  berhubungan  dengan  Perlindungan  Tawanan  Perang  adalah terdapat dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“Tidak  ada  seorangpun  yang  menjadi  subjek  dari  penyiksaan  atau kekejaman,  tidak  berperikemanusiaan,  atau  perlakuan    yang  menurunkan martabat dan hukuman.” 8
Begitu pula dalam pasal 7 Deklarasi Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut:
“Semua orang adalah sama dibawah hukum dan tanpa diskriminasi apapun sama-sama mendapatkan perlindungan Hukum. Semua orang mendapatkan  perlindungan  yang  sama  terhadap  kekerasan  diskriminasi dari Deklarasi ini dan melawan hasutan apapun terhadap diskriminasi.” 9
Maksud dari pasal ini adalah setiap manusia harus terbebaskan dari setiap penyiksaan,  kekejaman,  perilaku  yang  tidak  berperikemanusiaan  dan  yang menurunkan  martabat  seseorang  sebagai  manusia  serta  setiap  manusia mendapatkan perlindungan kekerasan diskriminasi.
3.  Menurut  Konvensi  Jenewa  III  1949  ( Geneva  Convention  Relative  to  The Treatment of Prisoners of War ) 10
Perlindungan  umum  bagi  tawanan  perang  terdapat  dalam  Bagian  II Konvensi Jenewa III 1949 dalam pasal 12-16. Konvensi menegaskan dasar umum bahwa  tawanan  perang  ada  dalam  tangan  negara  musuh. 10 Ini  berarti,  bahwa tanggung  jawab  tertinggi  tentang  perlakuan  mereka  ada  pada  pihak belligerent yang menawan mereka. Hal ini tidak berubah meskipun tawanan-tawanan perang
7 Jean Picte, The Principles of International Humanitarian Law, hlm 51.
8 Bunyi  asli  Pasal  5 Universal  Declaration  of  Human  Rights : No  one  shall  be  subjected  to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
9 Bunyi asli Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights: All are equal before the law and are  entitled  without  any  discrimination  to  equal  protection  of  the  law.  All  are  entitled  to  equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.
10 Konvensi  ini  dibentuk  pada  12  Agustus  1949  oleh  Konferensi  Diplomatik  untuk pembentukan  Konvensi  Internasional  mengenai  Perlindungan  korban  perang,  di  Jenewa  dari  21 April hingga 12 Agustus 1949. Konvensi ini memiliki kekuatan mengikat sejak 21 Oktober 1950.
itu  diserahkan  kepada  pemerintah  asing.  Jika  itu  terjadi  maka  Negara  yang menyerahkan  harus  menyatakan  terlebih  dahulu  apakah  Negara  yang  diserahi adalah pihak pada konvensi dan apakah ia bersedia untuk melaksanakannya. Jika Negara  tersebut  menerima  tugas  yang  dipercayakannya,  maka  tanggung  jawab dari  pelaksanaan  ada  pada  Negara  tersebut.  Meskipun  demikian,  Negara  yang menyerahkan  tetap  berkewajiban  untuk  mengambil  tindakan-tindakan  ke  arah perbaikan  jika  ternyata  konvensi  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  (pasal  12 Konvensi III Jenewa 1949).
Hal  ini  merupakan  dasar  pokok  bahwa  semua  tawanan  perang  harus diperlakukan  menurut  dasar-dasar  perikemanusiaan.  Dengan  tegas  dinyatakan, bahwa  tiap  tindakan  atau  kelalaian  dari  Negara  yang  menawan,  yang mengakibatkan matinya atau yang sangat membahayakan kesehatan para tawanan perang,  dilarang  dan  bahwa  itu  harus  dianggap  sebagai  suatu  pelanggaran  berat terhadap    konvensi.  Tawanan-tawanan  perang  tidak  boleh  dipakai  sebagai percobaan-percobaan  dilapangan  kesehatan  maupun  lain-lain  pengetahuan. Selanjutnya mereka harus dilindungi terhadap perbuatan-perbuatan dari penduduk setempat. Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang (Pasal 13 Konvensi III Jenewa 1949). Pribadi dan kehormatan dari para tawanan perang selalu harus dihormati. Pasal 14 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa:
Tawanan perang berhak atas segala keadaan akan penghormatan terhadap pribadi dan kehormatannya. Orang-orang perempuan akan disegani sesuai dengan  jenis  kelaminnya  dan  dalam  segala  hal  akan  mengecap  perlakuan yang sama seperti bagi orang laki-laki.
Tawanan  perang  akan  tetap  mempunyai  kedudukkan  sipil  sepenuhnya yang  ada  padanya,  waktu  ditangkap.  Negara  yang  menahan  didalam  maupun diluar  daerahnya  tidak  boleh  mengurangi  pemakaian  hak-hak  dari  kedudukan demikian, kecuali sejauh diperlukan karena tahanannya. 11
Maksud  dari  pasal  ini  adalah  bahwa  kaum  perempuan  harus  mendapat perlakuan sesuai dengan jenis kelaminnya dan tidak kurang dari apa yang didapat oleh  kaum  laki-laki. 12 Tawanan  Perang  tetap  memiliki  kemampuan  sipil  mereka seluruhnya  dan  pelaksanaan  hak-hak  yang  diberikan  oleh  kemampuan  itu  tidak boleh dikurangi oleh Negara yang menawan, kecuali jika perlu karena tahanan itu. Terlepas  dari  pada  perkecualiaan  yang  didasarkan  atas  jenis  kelamin,  pangkat, kesehatan  dan  keahlian,  semua  tawanan  perang  mendapat  perlakuan  yang  sama. Pemeliharaan  dan  perawatan  dari  tawanan  perang  menjadi  tanggung  jawab  dari Negara yang menawan.
11 Terjemahan  tersebut  diambil  dari  buku  Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja, Konvensi- Konvensi Palang Merah Tahun 1949 (Bandung: Binacipta, 1986).
12 Pasal  14  Konvensi  III  Jenewa  1949: …Women  shall  be  treated  with  all  the  regard  due  to their sex and shall in all cases benefit by treatment as favorable as that granted  to men.
Mengenai  perlakuan  yang  diberikan  kepada  tawanan  perang  sesuai konvensi III Jenewa 1949 Hans-Peter Gasser meringkasnya sebagai berikut: 13
1. Pada waktu tertangkap, para tawanan diwajibkan memberikan keterangan mengenai  nama,  pangkat,  tanggal  lahir  dan  nomor  anggotanya.  Mereka tidak  boleh  dipaksa  memberikan  keterangan  lebih  jauh  dalam  keadaan apapun.  Penyiksaan  dan  perlakuan  kejam  dipandang  sebagai  kejahatan perang. 14
2. Segera setelah ditangkap, tawanan perang berhak dilengkapi dengan kartu penangkapan  untuk  dikirim  ke  Biro  Penerangan  Resmi  di  Negara  asal tawanan  perang  melalui  Badan  Pusat  Pencarian  ICRC  ( ICRC  Central Tracing  Agency ).  Badan  Pusat  Pencarian  ini  memiliki  tugas  memberikan keterangan  kepada  keluarga  para  tawanan  sehingga  hubungan  dengan keluarga tetap dapat terjalin.
3. Para  tawanan  perang  secepatnya  harus  dipindahkan  dari  kawasan berbahaya  ke  tempat  yang  aman.  Kondisi  mereka  harus  setara  dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang yang tinggal disitu. 14
4. Sedapat mungkin kondisi penawan mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang dilakukan para tawanan perang.
5. Para tawanan  yang sehat,  dapat  diminta untuk  bekerja, tapi mereka dapat melakukan pekerjaan yang berbahaya jika mereka menyetujuinya. Contoh dalam hal ini adalah pekerjaan membersihkan ranjau.
6. Tawanan  perang  berhak  untuk  melakukan  korespondensi  dengan keluarganya  (Biasanya  surat  dan  kartu  pos  dikirim  melalui  Badan  Pusat Pencarian  ICRC).  Mereka  juga  boleh  menerima  bantuan  dalam  bentuk bingkisan perorangan ( individual pacel ).
7. Tawanan perang  tunduk pada hukum Negara penahan, khususnya hukum yang berlaku untuk  angkatan bersenjata. Jika terjadi  pelanggaran, mereka dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  dan  sanksi  disiplin  sesuai  dengan  hukum Negara penawan. Negara penawan juga dapat menghukum tawanan perang terhadap  pelanggaran-pelanggaran  yang  mereka  lakukan  sebelum  mereka ditawan  (misalnya  tuduhan  kejahatan  perang  di  daerah  pendudukkan /medan tempur).
8. Tawanan  perang  yang  dihukum  berhak  mendapatkan  jaminan  peradilan yang wajar dan bila terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang. Artinya setelah menjalani hukumannya, ia berhak dan harus untuk dipulangkan ke Negara asalnya.
13 Arlina Permatasari dkk, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross (ICRC), Jakarta, 1999, hal 166-167.
14 Pasal 17 Konvensi III Jenewa 1949.
9. Dilarang  melakukan  tindakan  pembalasan  ( reprisal )  terhadap  tawanan perang  dan  tukar  menukar  tawanan  perang  tidak  selalu  atas  dasar  jumlah atau kuantitas.
Setelah peperangan berakhir terhadap tawanan perang mendapat perlakuan pelepasan  penuh  atau  pemulangan  ke  Negara  asalnya  (berdasarkan  pasal  118 konvensi Jenewa III tahun 1949) yang dapat dilakukan dengan cara bersyarat atau suatu perjanjian, meski hal ini jarang sekali terjadi dan dapat dengan bantuan jasa baik organisasi kemanusiaan maupun Negara ketiga diluar pihak berkonflik yang tidak berpihak untuk pemulangan tawanan perang.
Pihak yang bersengketa harus mendata lengkap orang yang luka, sakit dan telah  meninggal  dunia  secara  hormat  dan  berperikemanusiaan  berdasarkan  pasal 122  Konvensi  III  Jenewa  1949  dan  data  ini  selanjutnya  disampaikan  ke  Negara asal korban melalui kantor pusat tawanan perang dan Negara pelindung.
4.  Menurut  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  ( Protocol  Additional  to  The Geneva  Convention  of  12 th August  1949,  and  Relating  to  the  protection  of victims of International Armed Conflicts )
Secara  umum,  Protokol  Tambahan  I  tahun  1977  mengatur  mengenai “Jaminan  Asasi”  seseorang  dalam  pasal  75  yang  mengatakan  bahwa  seseorang harus diperlakukan secara kemanusiaan dan harus menikmati perlindungan tanpa melihat  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama  atau  kepercayaan,  politik atau opini lainnya, asal bangsa atau asal sosial dan lain-lain. Juga harus menerima perlindungan  dari  kekerasan  terhadap  tubuh,  kesehatan,  atau  fisik  atau  mental khususnya  pembunuhan,  penyiksaan  dalam  segala  bentuk  (fisik  maupun  mental) dan  lain-lain.  Sedangkan  mengenai  perlindungan  tawanan  perang  diatur  dalam pasal  44.  Protokol  ini  mendefinisikan  Tawanan  Perang  sebagai  Kombatan  yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak musuh.
5. Menurut Konvensi yang menentang Penyiksaan dan kekejaman lain, yang melampaui  sifat  kemanusiaan  atau  perlakuan    yang  menurunkan  martabat ( Convention  against  Torture  and  Other  Cruel  Inhuman  or  Degrading Treatment or  Punishment )
Convention  against  Torture  and  Other  Cruel  Inhuman  or  Degrading Treatment  or  Punishment atau  yang  dapat  disingkat  sebagai  Konvensi  yang menentang  Penyiksaan  ini,  secara  luas,  tujuan  pembentukan  Konvensi  tersebut yang dinyatakan pada preambulnya, yaitu “… Untuk menjadikan perjuangan lebih efektif  melawan  penyiksaan  dan  perlakuan  atau  hukuman  yang  kejam,  tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.”
Dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  konvensi  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  ruang  lingkup  pengaturan  konvensi  adalah  larangan  untuk  melakukan penyiksaan  yang  secara  tegas  ditujukan  hanya  pada  perbuatan-perbuatan  yang dilakukan  oleh  pejabat  atau  pegawai  pemerintah,  baik  secara  langsung  maupun
tidak langsung. Dengan demikian perbuatan-perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh individu yang merupakan warga sipil biasa tidak termasuk dalam pengaturan konvensi ini. 15
Mereka yang dilindungi dari tindakan penyiksaan seperti yang disebutkan di  atas  adalah  para  tahanan  yang  memang  harus  menjalani  hukuman  dalam lembaga  permasyarakatan  negara,  maupun  mereka  yang  ditahan  secara  sah maupun tidak sah oleh aparat hukum dalam rangka menunggu proses penyidangan atau  alasan  lainnya. 16 Dapat  dilihat  dari  uraian  tersebut  bahwa  Konvensi Menentang  Penyiksaan  mengandung  pula  ketentuan-ketentuan  penting  mengenai ekstradisi. Perjanjian-perjanjian mengenai ekstradisi, baik yang sudah ada maupun yang  akan  dibuat,  harus  memuat  ketentuan-ketentuan  yang  menjadikan  tindakan penyiksaan  sebagai  pelanggaran  yang  dapat  mengakibatkan  seseorang  dapat diekstradisi karena melakukannya. 17

## B. Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat (AS) Kasus Penyiksaan Tawanan Perang Irak oleh Tentara AS
Dalam situasi pendudukkan (okupasi) oleh Amerika Serikat terhadap Irak, seperti  yang  dijelaskan  diatas,  maka  segala  kekuasaan  atas  Irak  dipegang  oleh Amerika  Serikat  sebagai  Negara  yang  menduduki,  tidak  terkecuali  kekuasaan terhadap tawanan-tawanan yang dipenjara. Salah satu penjara  yang dikuasai oleh Amerika  Serikat  dan  digunakan  Amerika  Serikat  untuk  memenjarakan  tawanan perangnya  adalah  di  Penjara  Abu  Ghraib. Pada  17  Maret  1970,  penjara  Abu Ghraib  yang  terletak  sekitar  32-kilometer  di  sebelah  barat  Baghdad  mulai beroperasi. Pada era rezim Saddam Husein sejak tahun 1979, penjara ini terkenal sebagai  tempat  penyiksaan  dan  eksekusi  ribuan  tahanan  politik  dan  menjadi simbol teror. 18
Setelah  Amerika  berkuasa,  Abu  Ghraib  menjadi  penjara  militer  Amerika dan  diisi  dengan  para  tawanan  perang.  Menurut  pemerintah  pendudukkan  AS, jumlah tahanan Irak sebanyak 13.144 yang tersebar di 9 dari 11 penjara diseluruh Irak.  Ada  tiga  klasifikasi  tahanan  menurut  versi  AS.  Pertama,  tahanan  kategori teroris  yang  berjumlah  7.727  tahanan.  Kedua,  tawanan  perang  yang  hanya berjumlah 18 tawanan. Ketiga, tahanan kriminal yang berjumlah 1.209 orang. Ada lagi  kategori  tahanan  politik,  yakni  55  pimpinan  Irak  yang  tertangkap. 19 Tetapi pada  umumnya,  orang-orang  Irak  yang  ditahan  dipenjara  Abu  Ghraib  adalah anggota  tentara  Irak  yang  dituduh  memimpin  atau  melakukan  penyerangan
15 Abdul  Hakim  G.  Nusantara, Analisa  atas  Konvensi  Menentang  Penyiksaan:  Substansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi diratifikasi oleh Indonesia (dalam ELSAM,  1995), hlm. 37.
16 Andrew  Byrnes, The  Committee  Against  Torture, dalam The  United  Nations  and  Human Rights: The Critical Appraisal , Philip Alston, ed., (Oxford: Clarendon Press, 1995), hlm. 515.
17 Pasal 8 ayat (1) Konvensi Menentang Penyiksaan.
18 “Kasus Penjara Abu Ghraib,  Kekejaman Biadab itu Kembali Terulang,” Suara Pembaruan , 13 Mei 2004.
19 “Penyiksaan Tahanan Irak Perburuk Citra AS,” Kompas , 11 Mei 2004.
terhadap kepentingan AS di  Irak setelah jatuhnya  Irak bulan Mei 2003.  Tahanan ini  dapat  disebut  sebagai  Tawanan  Perang 20 sesuai  dengan  Konvensi  III  Jenewa 1949. 21
Banyak  diantara  Tahanan  yang  ditangkap  dalam  operasi  militer  secara acak. 22 Mereka  dimasukkan  sel  tanpa  hukum,  tanpa  diadili,  tanpa  hak-hak tawanan  perang  sesuai  konvensi  Jenewa  1949  dan  disiksa. 23 Hal  ini  diketahui setelah pada tanggal 13 Januari 2004,  Joseph Darby, seorang polisi militer muda yang  bertugas  di  penjara  Abu  Ghraib,  melaporkan  pelanggaran  kepada  Divisi Investigasi  Kriminal  Angkatan  Darat  (CID)  dan  pada  tanggal  29  April  2004, Stasiun  televisi  CBS  dalam  acara “60  Minutes  II ”  menayangkan  sejumlah  foto yang  menggambarkan  penyiksaan  dan  pelecehan  seksual  terhadap  para  tahanan Irak.  Penyiksaan  tersebut  dilakukan  oleh  Kompi  Ke-372,  Batalion  ke-320, Brigade  ke-800  Polisi  Militer  di  Tier  1-A  penjara  Abu  Ghraib  yang  terdiri  dari seorang Jenderal Wanita (Brigjen Janice Karpinski) beserta enam tentara Amerika Serikat,  dua  perwira  intelijen,  seorang  kolonel  dan  seorang  letnan  kolonel,  serta dua kontraktor sipil Amerika Serikat dari CACI International Inc yang bermarkas di Virginia dan Titan Corporation yang bermarkas di San Diego. 24
Contoh-contoh  penyiksaan  yang  terjadi  seperti  dalam  foto-foto  tersebut adalah  penyusunan  tahanan  Irak  yang  telanjang  seperti  piramida  dan  pada  saat yang sama tentara AS duduk diatasnya sambil tertawa dan mengacungkan jempol, pengenaan jubah dan tutup kepala ala “Klu Klux Klan” terhadap seorang tahanan dan  tangan,  kaki  serta  lehernya  diikat  dengan  kawat 25 ,  kemaluan  tawanan  dililit dengan  kabel 26 ,  tubuh  telanjang  para  tawanan  ditulisi  kata-kata  yang  tidak senonoh,  ditakut-takutinya  tawanan  dengan  anjing,  perintah  terhadap  tawanan untuk  pura-pura  melakukan  hubungan  seksual 27 ,  penempatan  para  tahanan  di lantai yang basah tanpa baju, tanpa toilet maupun air, tanpa ventilasi atau jendela selama  tiga  hari  dan  penempatan  tahanan  di  ruangan  sebesar  1  x  1  meter. 28 Penganiayaan  tersebut,  termasuk  diantaranya,  menyiram  air  dingin  ke  tahanan- tahanan  yang  ditelanjangi,  menyodomi  tahanan,  atau  memukuli  tahanan  dengan kursi. 29 Hal  ini  membuka  skandal  atas  kekejaman  amoral  dan  juga  pelanggaran terhadap  hukum  internasional  khususnya  Hukum  Humaniter  yang  dilakukan
20 Syarat-syarat seseorang dapat disebut sebagai tawanan perang lihat Bab I.
21 Atmadji Sumarkidjo, “Konvensi Jenewa Sering Diabaikan Negara Besar,” Suara Pembaruan , 2 Juni 2004.
22 “25 Tahanan Perang Tewas di Penjara AS,” Koran Tempo , 6 Mei 2004.
23 “Simbol Kekejian Saddam (dan Bush),” Koran Tempo , 7 Mei 2004
24 “Matahari tak pernah tenggelam di Penjara Amerika,” Koran tempo , 13 mei 2004.
25 “Kekejaman Amoral di Penjara Baghdad,” Kompas , 1 Mei 2004.
26 “Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah,” Suara Pembaruan , 1 Mei 2004.
27 “Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah,” Suara Pembaharuan , Ibid .
28 “Diprotes Luas, Skandal Kekejaman Militer AS,” Kompas , 2 Mei 2004.
29 “Diprotes luas, Skandal Kekejaman Militer AS,” Kompas , Ibid .
tentara  Amerika  Serikat  terhadap  tawanan  perang  Irak.  Penyiksaan  tersebut dilakukan  atas  dasar  interogasi,  mendapatkan  data  intelijen 30 dan  juga  untuk mendapatkan lebih banyak keterangan “bernilai tinggi”. 31
Dengan  terjadinya  penyiksaan  terhadap  tawanan  Irak  yang  dilakukan tentara AS tersebut, telah menyebabkan “tercorengnya” Negara Amerika Serikat yang  selama  ini  mengganggap  dirinya  adalah  penegak  Hak  Asasi  Manusia  dan juga  penyelamat  bangsa  Irak  dari  kekuasaan  tirani.  Ternyata  pemerintahan pendudukan  Amerika  Serikat  tidak  jauh  berbeda  dengan  pemerintahan  Saddam Husein  di  Irak.  Bahkan,  rakyat  Irak  lebih  memilih  penjara  Saddam  Husein daripada penjara dalam masa pendudukkan Amerika Serikat. 32
C. Pertanggungjawaban Negara Amerika Serikat Berdasarkan Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001
Draft ini  dikeluarkan  dalam  Laporan International  Law  Commission dalam sidang ke-53, Supplement No. 10(A/56/10), Bab IV. E.1). Dikatakan dalam Pasal  1  bahwa  Setiap  Negara  bertanggung  jawab  atas  setiap  tindakan  tidak  sah secara  internasional.  Tindakan  yang  tidak  sah  tersebut  dijelaskan  dalam  pasal  2 bahwa  yang  tidak  sesuai  dengan  Hukum  Internasional  dan  pelanggaran  Berat terhadap kewajiban setiap Negara.
Negara  dalam  hal  ini  juga  termasuk  tindakan  dari  organ-organ  Negara 33 termasuk seseorang atau perwakilan  yang memiliki status dalam hukum nasional Negara tersebut (dalam kasus ini adalah Tentara AS), 34 seseorang atau perwakilan yang  bukan  merupakan  organ  tetapi  diserahkan  dengan  kekuasaan  dibawah hukum  untuk  menjalankan  kewenangan  pemerintah  (dalam  kasus  ini  adalah Kontraktor  militer  Swasta). 35 Selain  itu,  termasuk  pula  tindakan  dari  organ  yang ditempatkan  dalam  suatu  Negara  oleh  Negara  lain, 36 tindakan  organ  yang  diberi kewenangan  oleh  Negara, 37 tindakan  seseorang  atau  grup  yang  ditunjuk  atau dibawah pengawasan Negara, 38 tindakan seseorang atau grup yang melaksanakan kewenangan pemerintah  dalam hal  tidak  adanya  atau kelalaian dari pejabat  yang berwenang, 39 tindakan  pemberontakan  atau  gerakan  lain, 40 tindakan  pengakuan dan  persetujuan  dari  Negara  itu  sendiri.  Negara  Amerika  Serikat  sesuai Draft articles  of  Responsibility  of  States  for  Internationally  Wrongful  Acts  2001 harus
30 Koran tempo , Ibid , 13 Mei 2004.
31 “Rumsfeld Setujui Metode Interogasi Abu Ghraib,” Suara Pembaruan , 17 Mei 2004.
32 “Lebih Memilih Penjara Saddam Husein,” Koran Tempo , 24 Mei 2004.
33 Pasal 4(1) Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 .
34 Pasal 4(2) Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
35 Pasal 5 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
36 Pasal 6 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
37 Pasal 7 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
38 Pasal 8 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
39 Pasal 9 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
40 Pasal 10 Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
bertanggungjawab  atas  tindakan  tidak  sah  secara  internasional  yang  dilakukan tentaranya  sebagai  organ  negara  Amerika  Serikat  (dalam  hal  ini  tentara  AS melakukan  penganiayaan  terhadap  tawanan  Irak  seperti  yang  dijelaskan  dalam Bab  III).  Negara  Amerika  Serikat  harus  mengganti  kerugian  terhadap  tawanan perang  Irak  atas  tindakan  tentaranya  yang  berupa  pemulihan,  kompensasi, kepuasan, kepentingan dan kontribusi sesuai pasal 34-39 Draft .

## PENUTUP
Perlindungan  tawanan  perang  ditinjau  dari  segi  Hukum  Internasional diatur  secara  khusus  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  serta  Protokol  tambahan  I tahun  1977.  Dalam  Konvensi,  perlindungan  tawanan  perang  secara  umum  diatur dalam pasal 12-16. Pasal 12 menyatakan bahwa tawanan perang berada di tangan Negara  penahan  bukan  berada  di  tangan  pasukan  yang  menahannya.  Pasal  13 menyatakan  bahwa  semua  tawanan  perang  harus  diperlakukan  menurut  dasar- dasar  perikemanusiaan.  Tawanan  perang  perempuan  diperlakukan  sesuai  jenis kelaminnya dan tidak kurang dari tawanan perang laki-laki (Pasal 14 Konvensi III Jenewa  1949).  Sesuai  pasal  15  Konvensi  menyatakan  bahwa  Negara  penahan tawanan perang berkewajiban untuk memberikan perawatan dan pengobatan yang dibutuhkan  dengan  Cuma-Cuma.  Pasal  16  menyatakan  bahwa  semua  tawanan perang diperlakukan sama. Dalam Protokol tambahan I tahun 1977, pada pasal 44 ayat  4  dinyatakan  bahwa  tawanan  perang  memiliki  hak  untuk  diberikan perlindungan  yang  seimbang  dalam  segala  hormat  sesuai  Konvensi  III  Jenewa 1949 dan Protokol ini, sedangkan pasal 75 Protokol mengatur mengenai “Jaminan Asasi”  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  harus  diperlakukan  secara kemanusiaan  dan  harus  menikmati  perlindungan  termasuk  perlindungan  dari penyiksaan.
Pertanggungjawaban  Tentara  AS  (juga  Kontraktor  Militer  Swasta  yang disewa  AS)  selain  melanggar  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Nasional  AS sendiri  seperti  melanggar Uniform  Code  of  Military  Justice  (UCMJ),  The  War Criminal  Act  1996,  A  Federal  Anti-torture  Statute, dan Prisoner  of  War Protection  Act  2003 serta US  Code  Collection ,  diadili  dalam  pengadilan  Militer AS,  selain  itu  mereka  sebenarnya  juga  dapat  diadili  dalam  pengadilan internasional  seperti  dalam International Criminal  Court (ICC) tetapi  karena AS tidak mengakui ICC tersebut maka tentara AS tidak dapat diadili dalam ICC, juga dalam Inter-American  Court  of  Human  Rights ,  Amerika  tidak  membiarkan tentaranya diadili di pengadilan selain pengadilan militernya sendiri. Hal tersebut adalah  bentuk  usaha  AS  melindungi  Warga  Negaranya  dan  bentuk  perwujudan prinsip State Sovereignity AS. Pertanggungjawaban Negara AS menurut Konvensi III Jenewa 1949 maka, AS wajib bertanggungjawab atas tawanan perangnya dan hal tersebut bukanlah tanggungjawab dari pasukan tentara AS (Pasal 12 Konvensi
III Jenewa 1949), selain itu berdasarkan Draft articles of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 maka AS bertanggungjawab atas tindakan organ  Negara  AS  (dalam  hal  ini  tentara  AS)  dan  wajib  mengganti  kerugian terhadap tawanan perang Irak. Selain itu, politikus yang memerintahkan kebijakan yang memancing kejahatan tersebut contohnya dalam hal ini Menteri Pertahanan Donald  Rumsfeld  dan  Presiden  George  W.  Bush  serta  Pemberi  perintah  dan atasan dalam ketentaraan AS yang terlibat juga harus bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Hakim G. Nusantara,1995, Analisa atas Konvensi Menentang Penyiksaan:
Substansi, Prosedur, Urgensi dan Relevansi diratifikasi oleh Indonesia,
dalam ELSAM.
Andrew Byrnes, 1995, The Committee Against Torture, dalam The United
Nations and Human Rights: The Critical Appraisal , Philip Alston, ed.,
(Clarendon Press, Oxford).
Arlina Permatasari dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross (ICRC), Jakarta.
Jean Picte, 1976, The Principles of International Humanitarian Law , International Committee of The Red Cross  cet.1, Jenewa.
Mansyur Effendy, 1985, Mengenal Prinsip-prinsip Hukum Internasional
Humaniter , Malang : Univ. Brawijaya
Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 ,
Bandung : Binacipta

## Surat Kabar
13 Mei 2004, Kasus Penjara Abu Ghraib, Kekejaman Biadab itu Kembali
Terulang , surat kabar Suara Pembaruan.
5 Mei 2004, Global Security, Amerika Bebaskan 240 Tahanan Abu Ghraib , majalah Tempo.
11 Mei 2004, Penyiksaan Tahanan Irak Perburuk Citra AS , surat kabar Kompas.
Atmadji Sumarkidjo, 2 Juni 2004, Konvensi Jenewa Sering Diabaikan Negara Besar , dalam surat kabar Suara Pembaruan .
6 Mei 2004, 25 Tahanan Perang Tewas di Penjara AS , surat kabar Koran Tempo
7 Mei 2004, Simbol Kekejian Saddam (dan Bush) , surat kabar Koran Tempo ,
13 Mei 2004, Matahari tak pernah tenggelam di Penjara Amerika , surat kabar Koran tempo .
1 Mei 2004, Kekejaman Amoral di Penjara Baghdad , surat kabar Kompas ,.
1 Mei 2004, Tawanan Irak Dilecehkan, Dunia Arab Marah , surat kabar Suara Pembaruan .
2 Mei 2004, Diprotes Luas, Skandal Kekejaman Militer AS , surat kabar Kompas . 17 Mei 2004, Rumsfeld Setujui Metode Interogasi Abu Ghraib , surat kabar Suara Pembaruan .
24 Mei 2004, Lebih Memilih Penjara Saddam Husein ,surat kabar Koran Tempo .