ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 2 Juni 2020 Halaman 100-118

## FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI TERHADAP PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN RUMAH SAKIT

## Prima Hayati Lubis
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi prima.hayati.lubis@gmail.com
Hartati
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi hartatifh@unja.ac.id
Dhil’s Noviades
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi dhilsnoviades@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  function  of  the  Jambi  City Environmental  Agency  in  monitoring  the  management  of  hazardous  and  toxic  waste  (B3) hospitals, to determine the authority of the Jambi City Environmental Service in monitoring the management of hazardous and toxic waste (B3) in hospitals. Based on the formulation of the problem  and  the  research  objectives,  the  research  method  used  is  juridical  empirical  and  the sampling procedure is carried out by purposive sampling, namely the sampling is carried out because  the  task  and  authority  are  considered  to  be  the  most  knowledgeable  of  the  problem under  study.  The  results  showed  that  the  implementation  of  the  function  of  the  Jambi  City Environmental Service to supervise the management of hazardous and toxic waste (B3) at the hospital has been carried out but the implementation has not been maximal because of the lack of personnel to supervise it so that supervision of the hospital can only be carried out every two years. The application of administrative sanctions by the Jambi City Environmental Service for violations  of  the  management  of  hazardous  and  toxic  waste  (B3)  in  hospitals  has  not  been implemented  properly,  this  is  because  the  various  violations  committed  by  the  hospital  in managing hazardous and toxic waste (B3) have not yet been carried out. are given sanctions by the  Jambi  City  Environmental  Service,  including  written  reprimands,  government  coercion, license suspension and license revocation. The Jambi City Environment Agency has the authority to supervise the management of hazardous and toxic hospital waste sourced from a delegation given by the Jambi Mayor.
Keywords; Function, Supervision, Management of Hazardous Waste in Hospitals.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pengawasan pengelolaan limbah  bahan berbahaya dan beracun  (B3)  rumah sakit,  untuk  mengetahui  kewenangan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  dalam pengawasan  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  rumah  sakit. berdasarkan    perumusan  masalah  dan  tujuan  Penelitian  maka  metode  penelitian  yang
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
digunakan adalah  yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive  sampling ,  yaitu  penarikan  sampel  yang  dilakukan  karena  tugas  dan wewenangnya  dianggap  paling  mengetahui  masalah  yang  diteliti.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  terhadap pengawasan  pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya  dan  beracun  (B3)  rumah  sakit  sudah terlaksana  namun  pelaksanaannya  belum  maksimal  karena  terkendala  kekurangan pengawai  yang  melakukan  pengawasan  sehingga  pengawasan  terhadap  rumah  sakit  hanya dapat  dilakukan  dua  tahun  sekali.  Penerapan  sanksi  administrasi  oleh  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Jambi terhadap pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh rumah sakit dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum ada yang diberikan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi baik sanksi teguran  tertulis,  paksaan  pemerintah,  pembekuan  izin  maupun  pencabutan  izin.  Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi memiliki kewenangan dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan  berbahaya  dan  beracun  rumah  sakit  yang  bersumber  dari  melalui  delegasi  yang diberikan oleh Walikota Jambi.
Kata kunci ; Fungsi, Pengawasan, Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit.
A. Pendahuluan Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,
baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.  Pembangunan  merupakan  suatu proses untuk menuju perubahan yang lebih baik  dengan  upaya  sadar  dan  terencana. Semua  negara  memiliki  keinginan  untuk menjadikan  negaranya  semakin  maju  dan berkembang  kearah  yang  lebih  baik.  Untuk mewujudkan keinginan itu maka diperlukan sebuah  pembangunan,  baik  dari  segi  aspek ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  teknologi dan infrastruktur. Namun seringkali pembangunan yang dilakukan secara terus– menerus  tanpa  memperhatikan  aspek ligkungan  disekitarnya  akan  berdampak buruk  terhadap  kuantitas  dan  kualitas lingkungan hidup.
Pasal  1angka  3  Undang-undang  Nomor 32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya
disebut  UUPPLH)  menyatakan  bahwa “pembangunan  berkelanjutan  adalah  upaya sadar  dan  terencana  yang  memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam  strategi  pembangunan  untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,kemampuan, kesejahteraan, dan  mutu  hidup  generasi  kini  dan  generasi masa depan.”
Pembangunan berkelanjutan tidak boleh  mengesampingkan  kondisi  lingkun- gan dan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan  agar  kualitas  lingkungan  tetap terjaga  serta  konsisten  dalam  menjaga lingkungan hidup sehingga bisa melindungi sumber  daya  yang  ada  sehingga  bisa dinikmati  untuk  masa  kini  dan  masa  yang akan datang secara terus-menerus.
Hal  yang  harus  dipahami  dalam pembangunan  tidak  hanya  diorientasikan pada  pembangunan fisik  dan  ekonomi  saja, namun  juga  harus diorientasikan  mengenai
persoalan  dan  penyelesaian  dampak  dari pembangunan  yang  dilaksanakan  terhadap kesehatan  baik  dalam  kesehatan  manusia maupun kesehatan lingkungannya.
Ditinjau  dari  perspektif  kebijakan pembangunan  nasional  di  Indonesia, kesehatan lingkungan merupakan hak asasi manusia  dan  merupakan  salah  satu  unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia.
Sejak beberapa dasawarsa terakhir
masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya  untuk  mengatasi  masalah-masalah lingkungan hidup.  Salah satu permasalahan yang banyak menjadi perhatian masyarakat adalah  pencemaran  lingkungan  hidup  yang semakin marak terjadi.
Kerusakan  dan  pencemaran  terhadap lingkungan  hidup  merupakan  dampak negatif yang ditimbulkan dari meningkatnya pembangunan.  Salah  satu  pembangunan yang  semakin  berkembang  saat  ini  adalah pembangunan di bidang pelayanan kesehatan.  Pembangunan  rumah  sakit sangat  diperlukan  untuk  memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.  kegiatan  pelayanan  kesehatan yang  dilakukan  rumah  sakit  memiliki potensi  menghasilkan  limbah  yang  dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
hidup. Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan pengendalian  terhadap  pengelolaan  limbah pada  sumbernya  agar  tidak  terjadi
pencemaran
yang membahayakan lingkungan maupun masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kota Jambi  mengalami  perkembangan  yang cukup  pesat  khususnya  dalam  bidang pelayanan  kesehatan  yaitu  rumah  sakit. Selain  membawa  dampak  yang  positif, rumah sakit juga membawa dampak negatif yaitu  menghasilkan  limbah  dari  kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  1204/MENKES/ SK/X/2004  tentang  Persyaratan  kesehatan Lingkungan  Rumah  Sakit,  limbah  rumah sakit dibagi menjadi 3 yaitu:
1. Limbah  padat  adalah  semua  limbah rumah  sakit  yang  berbentuk  padat sebagai  akibat  kegiatan  rumah  sakit yang  terdiri  dari  limbah  medis  padat dan  limbah  padat  non  medis.  Limbah medis  padat  adalah  limbah  adalah limbah  padat  yang  terdiri  atas  limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam,limbah  farmasi,  limbah  citotoksis, limbah kimia, limbah radio aktif, limbah container  bertekanan,  dan  limbah dengan  kandungan  logam  berat  yang tinggi.  Limbah  padat  non  medis  adalah limbah  padat  yang  dihasilkan  dari kegiatan rumah sakit diluar medis yang berasal  dari  dapur,  perkantoran,taman, dan  halaman  yang  dapat  dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.
2. Limbah  cair  adalah  semua  air  buangan termasuk  tinja  yang  berasal  dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan
mengandung  mikroorganisme,  bahan kimia  beracun  dan  radioaktif  yang berbahaya bagi kesehatan.
3. Limbah  gas  adalah  semua  limbah  yang berbentuk  gas  yang  berasal  dari kegiatan  pembakaran  di  rumah  sakit seperti  insenerator,  dapur,  perleng- kappan  generator, anastesi  dan  pembu- atan obat sitotoksik.
Limbah  yang  dihasilkan  oleh  kegiatan pelayanan  rumah  sakit  apabila  tidak dilakukan  pengelolaan  dengan  baik,  dapat menjadi  sumber  pencemaran  air  dan sumber  penyebaran  penyakit.  Pada  tahun 1999,  WHO  melaporkan  di  Prancis  pernah terjadi  8  kasus  pekerja  kesehatan  yang terinfeksi  HIV,  2  diantaranya  menimpa petugas yang menangani limbah medis. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya
pengelolaan  limbah  yang  baik  tidak  hanya pada  limbah  medis  saja  tetapi  meliputi limbah rumah sakit secara keseluruhan.
Namun,  berdasarkan Rafid  Assessment tahun  2002  yang  dilakukan  Ditjen Direktorat Penyediaan Air dan Sanitasi yang melibatkan  Dinas  Kabupaten  dan  Kota, bahwa sebanyak 648 rumah sakit dari 1.476 rumah  sakit  yang  ada,  yang  memiliki insenerator  baru  49%  dan  yang  memiliki instalasi  pengolahan  air  limbah  (IPAL) sebanyak  36%.  Dari  jumlah  tersebut kualitas  limbah  cair  yang  telah  melalui
proses  pengolahan  yang  memenuhi  syarat baru mencapai 52%. 1
Limbah rumah sakit akan menimbulkan dampak  yang  sangat  serius  apabila  tidak ditangani  dengan  baik  terutama  limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3). Permasalahan  limbah  rumah  sakit  sudah sejak  lama  menjadi  salah  satu  penyebab dari pencemaran lingkungan hidup. Limbah rumah  sakit  sangat  berpengaruh  pada kualitas  lingkungan  hidup  dan  kesehatan karena  dapat  menimbulkan  berbagai masalah sebagai berikut:
1. Gangguan  kenyamanan  dan  estetika, berupa  warna  yang  berasal  dari sedimen, larutan, bau phenol, eutrofikasi  dan  rasa  dari  bahan  kimia organik,  yang  menyebabkan  estetika lingkungan jadi kurang sedap dipandang. 2. Kerusakan harta benda, dapat disebabkan  oleh  garam-garam  yang terlarut  (korosif  dan  karat),  air  yang berlumpur  dan  sebagainya  yang  dapat menurunkan kualitas bangunan
disekitar rumah sakit.
3. Ganggguan/kerusakan  tanaman  dan binatang,  dapat  disebabkan  oleh  virus, senyawa  nitrat,  bahan  kimia,  pestisida, logam nutrient tertentu dan fosfor.
4. Gangguan  terhadap  kesehatan  manusia, dapat  disebabkan  oleh  berbagai  jenis
1 Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida,
Hukum  Kesehatan  Lingkungan ,  Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 145
bakteri,  virus,  senyawa-senyawa  kimia, pestisida,  serta  logam  berat  seperti  Hg, Pb  dan  Cd  yang  berasal  dari  bagian dokter gigi.
5. Gangguan genetik dan reproduksi.
6. Pengelolaan  sampah  rumah  sakit  yang kurang  baik  akan  menjadi  tempat  yang baik  bagi  vektor  penyakit  seperti  lalat dan tikus.
7. Kecelakaan  kerja  pada  pekerja  atau masyarakata  akibat  tercecernya  jarum suntik atau benda tajam lainnya.
8. Insiden  penyakit  demam  berdarah dengue  meningkat  karena  vektor penyakit  hidup  dan  berkembangbiak dalam  sampah  kaleng  bekas  atau genangan air.
9. Proses  pembusukan  sampah  oleh mikroorganisme  akan  menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk. 10. Adanya partikel debu yang berterbangan akan mengganggu pernapasan,  menimbulkan  pencemaran udara  yang  akan  menyebabkan  kuman
penyakit  mengkontaminasi  peralatan medis dan makanan rumah sakit.
11. Apabila  terjadi  pembakaran  sampah rumah  sakit  yang  tidak  saniter  asapnya
akan mengganggu pernapasan, penglihatan  dan  penurunan  kualitas udara.
2
Pengelolaan  limbah  pada  sumbernya merupakan  upaya  yang  harus  dilaksanakan pertama  kali  karena  upaya  ini  bersifat preventif yaitu mencegah agar tidak terjadi kesalahan  yang  menyebabkan  terjadinya pencemaran  maupu    penyebaran  penyakit yang disebabkan oleh limbah tersebut.
Pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan oleh  rumah  sakit  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan harus dilakukan pengawasan  oleh  pemerintah  agar  tidak terjadi pelanggaran oleh rumah sakit dalam melakukan  pengelolaan  limbahnya.  Dalam Pasal 71 ayat 1  UUPPLH disebutkan bahwa Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/Walikota sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan  pengawasan  terhadap  ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan  perundang-undangan  dibidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  dalam rangka  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  menetapkan  Peraturan Daerah  Kota  Jambi  Nomor  14  Tahun  2016
Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk mencapai lingkungan hidup yang baik sehat peran ini dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kota  Jambi.  Pasal  3  ayat  3  Peraturan Walikota  Jambi  Nomor  60  Tahun  2018 tentang  perubahan  kedua  atas  peraturan walikota  jambi  nomor  44  Tahun  2016 Tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,
Tugas  Dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Pada Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi dijelaskan  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup
Kota  Jambi  (selanjutnya  disebut  DLH  Kota
Jambi) memilki fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup; 2. Penyelenggaraan  urusan  pemerintah dibidang lingkungan hidup;
3. Penetaan  lingkungan  hidup  yang meliputi perencanaan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  dan perencanaan  kajian  lingkungan  hidup strategis,  kajian  dampak  lingkungan hidup  dan  peningkatan  kapasitas lingkungan hidup;
4. Pengelolaan  sampah  yang  meliputi  : pengurangan  sampah  dan  penanganan sampah,  pengangkutan  dan  sarana  dan prasarana persampahan;
5. Pengelolaan  limbah  berbahaya  dan beracun;
6. Pengelolaan  taman,  hutan  kota,  pohon pelindung dan jalur hijau;
7. Pengendalian  pencemaran  dan  dan kerusakan  lingkungan,  pemeliharaan lingkungan  hidup  serta  pemantauan lingkungan hidup;
8. Penataan  lingkungan  hidup  yang meliputi  :  penanganan  pengaduan  dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta penegakan hukum lingkungan;
9. Pengawasan dibidang lingkungan hidup;
10. Penyelenggaraan  unit  pelaksana  teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup;
11. Pengawasan  dana  dekonsentrasi,  tugas pembantuan  dan  dana  alokasi  khusus (DAK) bidang lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan  program  strategis  bidang lingkungan  hidup  antara  lain  :  Adipura, Adiwiyata,  DIKPHLD,  proklim,  car  free day,  mitigasi  dan  adaptasi  perubahan iklim,  langit  biru,  duta  lingkungan  dan PROPER; dan
13. Pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh  walikota  sesuai  dengan  tugas  dan funsinya.
Seperti  yang  telah  disebutkan  diatas, bahwa  salah  satu  fungsi  dari  DLH  Kota Jambi  adalah  melakukan  pengawasan terhadap  lingkungan  hidup  dalam  wilayah Kota  Jambi.  Fungsi  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DLH  Kota  Jambi  adalah untuk  menjamin  ketaatan  pemilik  atau penyelenggara  usaha  dan/atau  kegiatan yang  menimbulkan  dampak  buruk  bagi lingkungan  hidup  terhadap  peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh pihak DLH Kota Jambi  sebagai  upaya  preventif  bertujuan untuk  mencegah  sedini  mungkin  terjadinya kerusakan  maupun  pencemaran  terhadap lingkungan hidup.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  yuridis empiris.  Pengertian  metode  penelitian hukum  empiris  menurut  Bahder  Johan Nasution adalah fenomena hukum
masyarakat  atau  fakta  sosial  yang  terdapat pada  masyarakat. 3 Secara  yuridis  melihat aturan yang mengatur tentang fungsi Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi  terhadap pengawasan  pengelolaan  limbah  B3  rumah sakit.  Secara  empiris  meneliti  Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap  Pengawasan  Pengelolaan  Limbah B3  Rumah  Sakit  dan  kenyataannya dilapangan.

## C. Pelaksanaan  Fungsi    Pengawasan
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi Terhadap  Pengelolaan  Limbah  B3 Rumah Sakit.
Pelayanan  kesehatan  merupakan  hak asasi  manusia  yang  harus  dipenuhi  oleh negara,  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  28  H  ayat  1  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan  oleh  fasilitas  pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, selain berdampak  positif  terhadap  pelayanan kesehatan  juga  menimbulkan  dampak negatif    bagi  kesehatan  yang  berasal  dari limbah  medis  yang  dihasilkan  yaitu
3 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , CV. Mandar  Maju, Bandung, 2008,  Hlm. 124.
menimbulkan  dampak  buruk  terhadap lingkungan hidup disekitarnya dan menjadi sumber penyebaran penyakit berbahaya.
Rumah  sakit  merupakan  salah  satu kegiatan  yang  menghasilkan  limbah  medis berupa limbah B3 yang mana sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 UUPPLH menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib  melakukan  pengelolaan  limbah  B3 yang  dihasilkannya.”  Bunyi  pasal  tersebut bermakna  bahwa  rumah  sakit  sebagai penghasil limbah B3 diwajibkan melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan  kesehatan. Pengawasan terhadap  pengelolaan  limbah  B3  rumah sakit  berguna  untuk  menjamin  ketaatan pihak  rumah  sakit  agar  melaksanakan pengelolaan  limbah  B3  sesuai  yang tercantum  dalam  izin  pengelolaan  limbah B3  yang  dimilikinya  dan  peraturan perundang-undangan.
Pengawasan secara garis besar dibedakan  menjadi  dua  yaitu  pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Pengawasan  secara preventif salah  satunya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Jambi  Nomor  7  tahun  2017  tentang pengelolaan  dan  pengendalian  limbah Bahan  Berbahaya  dan  beracun  yang mencakup pengawasan
pengawasan pengelolaan  limbah  B3  serta  pengawasan pemulihan  akibat  pencemaran  limbah  B3 oleh  pemerintah  daerah,  pengendalian limbah  B3  melalui  perizinan  pengumpulan skala  daerah,  pengawasan  pelaksanaan
pemulihan  akibat  pencemaran  limbah  B3 pada skala daerah, pengawasan pelaksanaan  sistem  tanggap  darurat  dan pelaksanaan penanganan kecelakaan
pengelolaan  limbah  B3  dan  penerbitan  izin penyimpanan  sementara  di  industri  atau usaha suatu kegiatan dan izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.
Pengawasan refresif adalah pengawasan dengan  melakukan  penegakan  hukum lingkungan  yang  bisa  memulihkan  kembali lingkungan  yang  mengalami  kerusakan melalui  tindakan  konkret  dalam  penerapan sanksi  administrasi  terhadap  rumah  sakit yang  melakukan  pelanggaran  terhadap pengelolaan limbah B3.
Pasal  52  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan  Beracun  bahwa  pembinaan  untuk meningkatkan  ketaatan  penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 meliputi:
1. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan pengelolaan limbah B3;
2. Mendorong upaya reduksi limbah B3;
3. Mendorong  upaya  penerapan  teknologi sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  dan teknologi;
4. Menyelenggarakan  pelatihan,  pengem- bangan  forum  bimbingan  dan/atau
konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan limbah B3; 5. Penerapan  kebijakan  insentif  dan/atau disentif  dengan  memberikan  sertifikat penghargaan  sebagai  bukti  bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan sertifikat peringatan sebagai  bukti  bahwa  penghasil  limbah B3  belum  dilakukan  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melakukan pembinaan, pengawasan  juga  penting dilakukan  seperti yang  disebutkan  dalam  Pasal  53  ayat  1 Peraturan  Daerah  yang  sama  bahwa pengawasan terhadap penaatan penanggungjawab  usaha  dan/atau  kegiatan meliputi :
1. Persyaratan yang tercantum dalam izin;
2. Persyaratan  teknis  pengelolaan  limbah B3  bagi  usaha  dan/atau  kegiatan  yang tercantum  dalam  dokumen  Amdal  atau upaya  pengelolaan  lingkungan  dan upaya  pemantauan  lingkungan  (UKL- UPL); dan
3. Ketentuan  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan di
bidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal diatas mengandung makna bahwa pembinaan  dan  pengawasan  merupakan dua  hal  yang  sangat  penting  dilakukan dalam  bidang  pengelolaan  limbah  B3. Pembinaan  dilakukan  sebagai  sarana edukasi  bagi  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  untuk  meningkatkan
ketaatannya terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan dilakukan untuk melihat  apakah  pengelolaan  limbah  B3  di lapangan  sudah  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku serta menemukan apakah ada pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3.
Rumah  sakit  sebagai  penghasil  limbah B3  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan pengelolaan  limbah  B3  seperti  yang  telah disebutkan  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Pengelolaan  limbah  B3  yang berasal  dari  rumah  sakit  disebutkan  dalam
Pasal  5  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang persyaratan  teknis  pengelolaan  limbah  B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan menyebutkan  pengelolaan  limbah  B3  yang timbul  dari  Fasitas  pelayanan  kesehatan meliputi:
1. Pengurangan dan pemilahan limbah B3;
2. Penyimpanan limbah B3;
3. Pengangkutan limbah B3;
4. Pengolahan limbah B3;
5. Penguburan limbah B3; dan/atau 6. Pemimbunan limbah B3 Pelaksanaan tahapan pengelolaan
limbah B3 yang dilakukan oleh rumah sakit harus  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah. Izin pengelolaan limbah B3  terdiri  dari  perizinan  izin  penyimpanan limbah  B3,  izin  pengumpulan  limbah  B3,
izin pemanfaatan limbah B3, izin pengolahan limbah B3, dan izin penimbunan limbah B3.
DLH  Kota  Jambi  melaksanakan  fungsi pengawasan  terhadap  pengelolaan  limbah
B3  rumah  sakit,  hal  ini  disampaikan  oleh Kasi  penegakan  hukum  lingkungan,  Ibu
Faradila  Zahara  mengatakan  bahwa  DLH
Kota Jambi melaksanakan fungsi pengawasan  terhadap  pengelolaan  limbah
B3,  termasuk  limbah  B3  rumah  sakit. Pengawasan  dilakukan  dengan  melakukan pengawasan  langsung  yaitu  tim  pengawas melakukan  pengawasan  di  lapangan  secara langsung,  dan  pengawasan  tidak  langsung dengan cara menerima laporan pengelolaan limbah  B3  yang  telah  dilaksanakan  oleh pihak rumah sakit. 4
Pengawasan  secara  langsung  dilakukan oleh  tim  pengawas  yang  di  dalamnya termasuk  Pejabat  Pegawas  Lingkungan Hidup  Daerah  (PPLHD)  yang  bertugas melakukan  pengecekan  secara  langsung objek  pengawasan.  Pengawasan  secara langsung  bertujuan  untuk  memastikan penanggungjawab usaha menaati peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  terkait dengan pengelolaan limbah B3. Pengawasan secara  langsung  yang  dilakukan  oleh  DLH
Kota
Jambi meliputi, pengecekan kelengkapan  izin  lingkungan,  izin  TPS limbah  B3,  izin  pengelolaan  limbah  cair
(IPAL), pemeriksaan dokumen yang menjelaskan  kegiatan  usaha  tersebut, limbah  apa  saja  yang    dihasilkan  setiap
4 Fadila  Zahara,  Kasi  Penegakan  Hukum Lingkungan, Wawancara Tanggal    24 Desember 2019.
harinya, pembuatan pelaporan rutin, sarana dan  prasarana  rumah  sakit  tersebut  dan memeriksa  apakah  pengelolaan  limbahnya sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah ditetapkan pemerintah.
Mengenai  pengawasan  langsung  yang dilakukan  oleh  DLH  Kota  Jambi  Fadilla Zahara  menyampaikan  bahwa  pengawasan secara  langsung  terhadap  rumah  sakit  di lakukan  oleh  DLH  Kota  Jambi  setiap  dua tahun  sekali,  hal  ini  dikarenakan  DLH  Kota Jambi  tidak  ada  pengawasan  khusus terhadap  rumah  sakit.  Jadi,  pengawasan rumah sakit kita lakukan bersamaan dengan pengawasan kegiatan usaha lainnya. Saat ini ada 93 (sembilan puluh tiga) jenis kegiatan usaha  yang  harus  dikakukan  pengawasan oleh  DLH  Kota  Jambi.  Untuk  itu  tidak memungkinkan bagi DLH Kota Jambi untuk melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit  setiap  tahunnya,  karena  kita kekurangan  pegawai  untuk  melakukan pengawasan . Pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi terhadap 11  (sebelas)  rumah  sakit  yang  melakukan pengelolaan  limbah  B3.  Rumah  sakit tersebut adalah :
1. Rumah  Sakit  Umum  Daerah  H.  Abdul Manap.
2. Rumah  Sakit  Umum  Dr.  Bratanata (DKT).
3. Rumah Sakit Mitra Hospital.
4. Rumah Sakit Annisa.
5. Rumah Sakit Bakti Lestari.
6. Rumah Sakit Kambang
7. Rumah  Sakit  Mayang  Medical  Centre (MMC).
8. Rumah Sakit Siloam.
9. Rumah Sakit Jiwa.
10. Rumah Sakit  Bairurrahim.
11. Rumah Sakit Rimbo Medika
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat diketahui  bahwa  DLH  Kota  jambi    sudah melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap  pengelolaan  limbah  B3  rumah sakit.
Namun, dalam
melakukan pengawasan  langsung  ke  rumah  sakit terdapat  kendala  yang  dihadapi  oleh  DLH Kota  Jambi  yaitu  banyaknya  bidang  usaha dan/atau  kegiatan  yang  pengawasannya menjadi  tanggungjawab  dari  DLH  Kota jambi  tidak  sebanding  dengan  tenaga pengawas  yang  dimiliki  oleh  DLH  Kota Jambi.
Pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLH Kota  Jambi  dengan  menerima  laporan pengelolaan  limbah  rumah  sakit  setiap triwulan  dan  semester  untuk  kemudian diperiksa dan dievaluasi. Jika dalam laporan ditemukan    kesalahan  atau  kurang  lengkap maka  DLH  Kota  Jambi  akan  menghubungi pihak  rumah  sakit  untuk  melakukan perbaikan  atau  melengkapi  laporannya. Adapun  kendala  yang  dihadapi  oleh  DLH Kota Jambi dalam pengawasan secara tidak langsung  ini  adalah  masih  adanya  pihak rumah  sakit  yang  tidak  menyampaikan laporan  triwulan  dan  laporan  semesternya
maupun pihak rumah sakit yang
menyampaikan  laporan  tetapi  tidak  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah.
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi pengawasan  DLH  Kota  Jambi  terhadap pengelolaan  limbah  B3  rumah  sakit  sudah berjalan  namun  masih  terdapat  kendala dalam pelaksanaannya sehingga pengawasan belum bisa dilakukakan secara maksimal  baik  untuk  pengawasan  secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Penegakan hukum administrasi
dibidang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  didasarkan  atas  dua instrumen  penting,  yaitu  pengawasan  dan penerapan  sanksi  administratif.  Kegiatan
setelah  pengawasan  merupakan  pekerjaan penting dan banyak proporsinya dibandingkan dengan kegiatan saat persiapan pelaksanaan pengawasan maupun  saat  pelaksanaan  pengawasan.
Kegiatan  setelah  pengawasan  antara  lain berupa pengolahan data dan langkah tindak lanjut  serta  melakukan  pendekatan  kepada pihak terkait.
Pendekatan  kepada  berbagai  pihak  ini dimaksudkan  agar  pihak  penanggungjawab usaha  menaati  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Apabila diperlukan pemberian sanksi, maka pimpinan  instansi teknis yang berwenang memberikan sanksi, yaitu  instansi  yang  menerbitkan  izin
lingkungan  harus  memberikan  sanksi  yang tepat.
Penegakan  hukum  yang  yang dilakukan oleh pejabat administrasi berupa penegakan yang  bersifat  pencegahan  (preventif)  yang dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi suatu  peraturan  perundang-undangan,  baik peraturan perundang-undangan yang berasal  dari  pusat  maupun  peraturan  yang dibuat  di  daerah.  Pengenaan  sanksi administratif  bertujuan  untuk  melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup  dan  berupaya  dalam pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup.
Jenis  sanksi  administrasi  yang  termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Administrasi  Di  bidang Lingkungan Hidup yaitu :
1. Teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Pembekuan izin lingkungan; dan
4. Pencabutan izin lingkungan;
Adapun  mekanisme  penerapan  sanksi administratif  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administrasi  di  Bidang  Lingkunga  Hidup, yaitu:
1. Bertahap,  berkaitan  dengan  penerapan sanksi  administratif  secara  bertahap yaitu  penerapan  sanksi  yang  didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga  yang  terberat.  Apabila  teguran tertulis  tidak  ditaati  maka  ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikut- nya  yang  lebih  berat  yaitu  paksaan pemerintah  atau  pembekuan  izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan  izin  tidak  ditaati  maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.
2. Bebas  (tidak  bertahap)  yang  mana penerapan  sanksi  administratif  secara bebas  yaitu  adanya  keleluasaan  bagi pejabat  yang  berwenang  mengenakan sanksi  yang  didasarkan  pada  tingkat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka dapat dikenakan  langsung  sanksi  paksaan pemerintah.  selanjutnya  jika  sanksi administratif  paksaan  pemerintah  tidak dilaksanakan  maka  dikenakan  sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis.
3. Kumulatif, merupakan penerapan sanksi administratif  secara  kumulatif  terdiri atas  kumulatif  internal  dan  kumulatif eksternal.  Kumulatif  internal  adalah penerapan  sanksi  yang  dilakukan dengan  menggabungkan  beberapa  jenis
sanksi administrasi dalam satu
pelanggaran.  Misalnya  sanksi  paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan  izin.  Kumulatif  eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan  menggabungkan  penerapan salah  satu  sanksi  administratif  dengan penerapan  sanksi  lainnya,  misal  sanksi pidana.  Selanjutnya  penerapan  sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan KTUN.
Mengenai  sanksi  administrasi    juga dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) UUPPLH yang  menyebutkan  “  menteri,  gubernur, bupati/walikota menerapkan sanksi administratif  kepada  penanggungjawab usaha  dan  atau  kegiatan  jika  dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap  izin  lingkungan”.  Dari  penjelasan diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa yang memiliki kewenangan dalam menerapkan  sanksi  administratif  terhadap pelanggaran  pengelolaan  lingkungan  hidup dalam hal ini pengelolaan limbah B3 rumah sakit adalah Walikota Jambi yang mendelegasikan  kewenangannya  kepada
DLH Kota Jambi.
Berdasarkan  hasil  pengawasan  yang dilaksanakan oleh DLH Kota Jambi terhadap 11  (sebelas)  rumah  sakit  pada  tahun  2018 terkait  dengan  pengelolaan  limbah  B3 ditemukan  berbagai  macam  pelanggaran diantaranya:
1. IPAL  yang  belum  beroperasi  dengan sempurna mengolah air limbah.
2. Tidak  melakukan  pemeriksaan  Ph  air limbah  harian  dan  pencatatan  debit  air limbah.
3. Belum  memiliki  izin  operasioanal genset.
4. Izin  limbah  B3  sudah  habis  masa berlakunya.
5. Pemberian  simbol  dan  label  limbah  B3 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  14  Tahun 2013.
6. Tidak  menyampaikan  laporan  manifest limbah B3.
7. Tidak  memiliki  SOP  masing-masing limbah.
8. Loogbook masing-masing  limbah  belum ada.
9. Pada  TPS  domestik  ditemukan  limbah medis infeksius yang tercampur dengan
sampah domestik. 10. Tidak memiliki tempat khusus penyimpanan limbah B3. 11. Neraca  limbah  B3  belum  ada  di  TPS
limbah B3.
Pelanggaran terhadap pengelolaan
limbah  B3  rumah  sakit  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  memiliki konsekuensi  hukum.  Berpedoman  pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  2  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penerapan  Sanksi  Administrasi  Di  Bidang Lingkungan  Hidup  maka  pelanggaran rumah  sakit  diatas  dapat  diberikan  sanksi administratif yaitu:
1. Sanksi teguran tertulis Pelanggaran  yang  dapat  dijatuhkan sanksi teguran tertulis yaitu: a. Tidak menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3. b. Tidak memiliki log  book dan neraca limbah B3.
c. Tidak  memiliki  label  dan  simbol limbah B3.
d. Kerusakan atau gangguan pada IPAL dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaporkan pada pejabat yang berwenang. e. Belum  melaporkan  pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
f. Tidak  melakukan  pencatatan  debit harian. g. Tidak melakukan pelaporan
swapantau.
h. Belum  melakukan  pencatatan  dan pelaporan penyimpanan limbah B3.
i. Belum  melakukan  pendataan  jenis dan volume limbah B3.
j. Tidak memasang lampu penerangan, simbol dan label limbah B3.
k. Tidak  memiliki  SOP  penyimpanan,
pengumpulan, pemanfaatan,
pengolahan dan penimbunan limbah B3  dan  tidak  memiliki log  book limbah B3.
2. Sanksi Paksaan Pemerintah
Sanksi  paksaan  pemerintah  dapat dijatuhkan  jika  membuang  limbah  B3 diluar TPS limbah B3.
Pemberian sanksi administratif terhadap  pelanggaran  dalam  pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengelolaan limbah  B3  rumah  sakit  bertujuan  untuk penegakan  hukum  lingkungan    sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, penanggulangan  perbuatan  yang  dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui  pemberian  sanksi  administrasi dimaksudkan  agar  pelanggaran  tersebut dihentikan,  sehingga  sanksi  administrasi yang  merupakan  instrumen  yuridis  yang bersifat preventif dan represif non-yustisial yang  mengakhiri  atau  menghentikan pelanggaran-pelanggaran  pada  pengelolaan lingkungan  hidup  dalam  hal  ini  khusus pengelolaan limbah B3 rumah sakit.
Kewenangan pemberian
sanksi administrasi  pada  pelanggaran  pengelolaan limbah  B3  rumah  sakit  di  Kota  Jambi dimiliki oleh Walikota Jambi yang dalam hal ini  mendelegasikan  kewenagannya  kepada DLH  Kota  Jambi.  Pemberian  sanksi administrasi dapat diberikan oleh DLH Kota Jambi  apabila  ditemukannya  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  rumah  sakit  yang berada dalam pengawasannya.
DLH  Kota  Jambi  sebagai  suatu  instansi yang  berwenang  memberikan  sanksi administrasi  terhadap  pelanggaran  limbah B3  rumah  sakit,  melalui  Fadila  Zahara menyampaikan  bahwa  DLH  Kota  Jambi belum ada memberikan sanksi administrasi terhadap  rumah  sakit  terkait  dengan pelanggaran pengelolaan limbah B3. Apabila
ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah B3 sewaktu pengawasan langsung ke lapangan biasanya tim  pengawas memberikan  teguran  kepada pihak  rumah  sakit  agar  segera  melakukan pengelolaan  sesuai  dengan  prosedur  yang seharusnya.  Untuk  pemberian  sanksi administrasi  berupa  teguran  tertulis maupun paksaan pemerintah saat ini belum ada.
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat diambil kesimpulan bahwa DLH Kota Jambi sebagai instansi teknis yang memiliki fungsi prngawasan  terhadap  pengelolaan  limbah B3  rumah  sakit,  sudah  melaksanakan fungsinya  yaitu  melakukan  pengawasan baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Namun dalam melakukan pengawasan  terdapat  beberapa  kendala yang menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan  secara  maksimal.  Selanjutmya untuk  pemberian  sanksi  administasi terhadap  pelanggaran  pengelolaan  limbah B3  rumah  sakit    belum  dilaksanakan  oleh DLH Kota Jambi.
Teguran  secara  lisan  saja  tentu  tidak cukup  mengingat  dampak  pencemaran  dan penyakit  yang  dapat  ditimbulkan  oleh limbah  B3  rumah  sakit.  Pemerintah  Kota Jambi  melalui  DLH  Kota  jambi  seharusnya lebih  tegas  dalam  melakukan  penegakan hukum lingkungan dalam hal ini penerapan sanksi  administrasi  terhadap  rumah  sakit yang  melakukan  pelanggaran  pengelolaan limbah B3 medis untuk menjamin kepastian
hukum  dan  fungsi  dari  sanksi  administrasi itu sendiri sebagai instrumen pengendalian, pencegahan  dan  penanggulangan  pelangga- ran pengelolaan lingkungan hidup.
D. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Sakit Asas  legalitas  merupakan  salah  satu prinsip  utama  yang  dijadikan  dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya  dalam  negara  hukum.  Asas legalitas  di  dalam  hukum  administrasi mengandung  makna  pemerintah  tunduk kepada  perundang-undangan  dan  semua ketentuan  yang  mengikat  warga  negara harus  didasarkan  pada  undang-undang. Oleh  karena  itu  asas  legalitas  sebagai landasan kewenangan
pemerintah.
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  sangat  penting  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  kerusakan  maupun pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup. Dalam  Pasal  71  UUPPLH  menyebutkan bahwa:
1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai  dengan  kewenangannya  wajib melakukan pengawasan terhadap ketaataan penanggungjawab usaha dan/atau  kegiatan  atas  ketentuan  yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan    di  bidang  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat  mendelegasikan  kewenangannya dalam  melakukan  pengawasan  kepada pejabat  atau  instansi  teknis  yang bertanggungjawab  di  bidang  perlin- dungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup;
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas
lingkungan  hidup  yang  merupakan pejabat fungsional.
Sumber  kewanangan  yang  dimiliki  oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu kewenangan yang  berupa  delegasi  yang  diberikan  oleh Menteri,  gubernur,  atau  bupati/walikota. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  DLH  Kota Jambi  berasal  dari  delegasi  yang  diberikan oleh Walikota Jambi sebagai instansi teknis yang  bertanggungjawab  dalam  bidang perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
Pedoman penerapan sanksi administratif Peraturan Menteri Lingkungan  Hidup  Nomor  2  Tahun  2013 Tentang  Pedoman  Penerapan  Sanksi Administratif  di  Bidang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 8 ayat  1  bahwa:  “menteri,  gubernur,  atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan  oleh  penanggung  jawab  usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan
dan  izin  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.”
Pasal 8 ayat 2 Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan  sebagian  kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab  di  bidang  penataan hukum lingkungan.
b. Gubernur  dapat  menugaskan  atau melimpahkan  sebagian  kewenangannya kepada  Kepala  Instansi  Lingkungan
Hidup Provinsi. c. Bupati/walikota  dapat  menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
Mengenai  pengawasan  pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau  kegiatan    yang  memiliki  dampak terhadap  lingkungan  hidup  di  Kota  jambi, sesuai  Pasal  2    Huruf  a  Perda  Kota  Jambi Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan Dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Dan  Beracun  menyebutkan  “pengawasan pengelolaan  limbah  B3  serta  pengawasan pemulihan  akibat  pencemaran  limbah  B3 Pemerintah Daerah.”
Pembinaan  dan  pengawasan,  juga disebutkan  dalam  perda  yang  sama  yaitu pada pasal 51 yaitu :
(1) Walikota  melakukan  pembinaan  dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3. (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan  ketaatan  penanggung- jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  dalam pengelolaan limbah B3.
(3) Pengawasan  dilakukan  untuk  melihat bagaimana kondisi pengelolaan limbah B3  dilapangan  serta  menemukan adanya pelanggaran pengelolaan limbah B3.
(4) Pembinaan  dan  pengawasan  yang berkenaan dengan teknis pengendalian limbah  B3  secara  teknis  operasional dilaksanakan  oleh  perangkat  daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup. (5) Pembinaan  dan  pengawasan  yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi  perizinan  dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pelayanan perizinan.
Pasal  51  ayat  1  diatas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa,  walikota  bertanggung- jawab  untuk  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  pengendalian  dan pengelolaan  limbah  B3  pada  wilayah  kota yang menjadi kewenangannya, dalam hal ini pada wilayah Kota Jambi yang bertanggungjawab  melakukan  pembinaan dan  pengawasan  pengelolaan  limbah  B3 adalah  Walikota  Jambi.  Pasal  51  ayat  4
diatas  mengandung  pengertian  bahwa Walikota dalam pembinaan dan pengawasan  limbah  B3  secara  teknis operasional dapat melimpahkan
wewenangnya  kepada  perangkat  daerah yang  melaksanakan  urusan  di  bidang lingkungan  hidup  yaitu  DLH  Kota  Jambi, yang  disebutkan  dalam  Pasal  2  Huruf  d Angka  8  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan  Susunan  Perangkat  Daerah yaitu “Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  dibidang  lingkungan  hidup dan kehutanan.”
Pelaksanaan  pengawasan  pengelolaan limbah B3 disebutkan dalam Pasal 53 ayat 2 Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  7 Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan  Dan
Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  bahwa  pelaksanaan  pengawasan dapat didelegasikan kepada Pejabat
Pengawas  Lingkungan  Hidup  Daerah (PPLHD) yang mana PPLHD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Pengawasan  pengelolaan  limbah  B3 rumah  sakit  yang  dilakukan  oleh  DLH  Kota Jambi  dilaksanakan  oleh  PPLHD,  Fadila Zahara mengatakan bahwa dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah
B3  rumah  sakit  lebih  dibebankan  kepada pejabat  fungsional  dalam  hal  ini  adalah PPLHD.  Namun  untuk  saat  ini  DLH  kota jambi  hanya  memiliki  satu  orang  PPLHD,
sehingga  menyebabkan  fungsi  pengawasan juga dilakukan oleh pejabat struktural.
Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat diketahui  bahwa  yang  melaksanakan pengawasan  pengelolaan  limbah  B3  rumah sakit  adalah  PPLHD.  Dalam  UUPPLH dijelaskan  bahwa  PPLHD  diberi  tugas, tanggungjawab,  wewenang  dan  hak  secara penuh  oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Dalam  pelaksanaan pengawasan limbah B3 rumah sakit PPLHD juga  dibantu  oleh  Bidang  Pengelolaan Limbah B3.
Pasal  54  ayat  1  Peraturan  Daerah  Kota Jambi  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pengelolaan  Dan  Pengendalian  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  disebutkan bahwa:
PPLHD  dalam  melakukan  pengawasan berwenang:
a. Memasuki  areal  penghasil,  penyimpan, pemanfaat,  pengumpulan,  pengolahan dan penimbunan limbah B3;
b. Mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3;
c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
d. Melakukan  pemotretan,  rekaman  audio visual;
e. Memeriksa  sarana  dan  prasarana pengelolaan limbah B3;
f. Memeriksa dokumen administrasi pengelolaan limbah B3; dan/atau
g. Menghentikan pelanggaran tertentu. Berdasarkan  keterangan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  pengawasan  pengelo- laan  limbah  B3  rumah  sakit  yang seharusnya dilaksanakan oleh PPLHD sesusi dengan  kewenangannnya,  namun  dalam pelaksanaan pengawasan di DLH Kota Jambi juga  dilaksanakan  oleh  pejabat  struktural lainnya dikarenakan kekurangan PPLHD.
Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  belum memiliki peraturan khusus yang   mengatur mengenai  pengelolaan  limbah  B3  yang dihasilkan  oleh    rumah  sakit,  sehingga dalam  melakukan  pengawasan  DLH  Kota Jambi  dalam  hal  ini  PPLHD  yang  memiliki wewenang  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  limbah  B3  rumah  sakit  hanya berpedoman  pada  Peraturan  Daerah  Kota Jambi  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pengelolaan  Dan  Pengendalian  Limbah Bahan  Berbahaya  dan  Beracun,  serta peraturan  teknis  lainnya  yang  mengatur tentang pengelolaan limbah B3 rumah sakit.

## E. Kesimpulan
Fungsi  pengawasan pengelolaan  limbah B3  rumah  sakit  yang  dilakukan  oleh  DLH Kota  Jambi  sudah  terlaksana,  tetapi  belum efektif.  Pengawasan pengelolaan  limbah  B3 rumah  sakit  belum  optimal  karena terkendala  dalam  pelaksanaannya  yaitu terbatasnya  sumber  daya  manusia  dan kompetensi  yang  dimiliki  oleh  DLH  Kota
Jambi  serta  masih  kurangnya  tenaga  ahli PPLHD.    Selain  itu,  DLH  Kota  Jambi  belum memberikan  sanksi  administrasi  terhadap rumah  sakit  dalam  pengelolaan  limbah  B3. Teguran  secara  lisan  diberikan  oleh  DLH Kota jambi apabila terdapat ketidaksesuaian pengelolaan  limbah  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  agar pihak  rumah  sakit  segera  melakukan perbaikan  sesuai  dengan  prosedur  yang seharusnya.
Kewenangan  DLH  Kota  Jambi  dari pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Walikota  Jambi  berupa  delegasi  yang  mana DLH  Kota  Jambi  melaksanakan  urusan pemerintah  daerah  dibidang  lingkungan hidup  dan  kehutanan.  Dalam  pelaksanaan pengawasan  pengelolaan  limbah  B3  rumah sakit  tidak  hanya  PPLHD  yang  melakukan pengawasan namun  juga dilaksanakan  oleh pejabat  struktural  lainnya  dikarenakan kekurangan PPLHD.

## F. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan  mutu  dan  manfaat  dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pengawasan oleh DLH Kota Jambi harus dilaksanakan secara efisien. Maksudnya  adalah,  DLH  Kota  Jambi harus  menambah tenaga  PPLH  maupun pegawai  yang  memiliki  kompetensi sesuai dengan bidangnya agar pelaksanaan  fungsi  pengawasan  dapat
memuhi  target  pengawasan  yang ditetapkan  oleh  DLH  Kota  Jambi,  dan pemerintah  kota  jambi  harus  segera membuat regulasi hukum dalam bentuk peraturan daerah pengawasan terhadap limbah B3 rumah sakit.
2. DLH  Kota  Jambi  harus  memperhatikan asas kepastian hukum dalam penegakan hukum  administrasi  yaitu  dengan memperhatikan  tingkat  pelanggaran yang  dilakukan  oleh rumah  sakit  dalam pengelolaan  limbah  B3  nya,  sehingga dapat dijatuh sanksi teguran tertulis dan apabila  pelanggaran  yang  dilakukan cukup  serius  dan  bisa  membahayakan bisa dijatuhkan sanksi paksaan
pemerintah,  pembekuan  izin  maupun pencabutan izin.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian Hukum . Bandar Maju. Bandung.
Djanius  Djamin.  2007. Pengawasan  Dan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Lingkun- gan Hidup: Suatu Analisis Sosial . Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida. 2016. Hukum  Kesehatan  Lingkungan ,
Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor
32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif  Di  Bidang  Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan Nomor: P.56/Menlhk- Setjen/2015  Tentang  Tata  Cara  Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah  Bahan  Berbahya  dan  Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  7
Tahun  2019  Tentang  Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  7
Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan  Dan
Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Walikota  Jambi  Nomor  44 Tahun  2016  Tentang  Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas  Dan  Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi