## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA
Oleh:
Huzaimah Al-Anshori, Emi Puasa Handayani, Naufal Ghani Bayhaqi huzaimah@uniska-kediri.ac.id Universitas Islam Kadiri

## ABSTRAK
Kewenangan Lembaga Arbitrase dan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis dimana suatu perkara yang sudah disepakati diselesaikan melalui arbitrase  dan  diajukan  melalui  Pengadilan  Niaga.  Penelitian  ini  menggunakan metode pendekatan undang-undang ( statue approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus sengketa bisnis  yang  berkaitan  dengan  Arbitrase  dan  Pengadilan  Niaga.  Merujuk  pada kasus  kepailitan  PT  Enviromental  Network  Indonesia  dan  Kawan  Melawan  PT Putra  Putri  Fortuna  Windu  dan  Kawan.  Dimana  adanya  akta  putusan  arbitrase akan  tetapi  para  pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  arbitrase tersebut  mengajukan  lagi  perkara  ini  ke  pengadilan  niaga  dan  pihak  pengadilan pun menerima perkara a quo . Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan  yuridis  untuk  di  analisis  berkaitan  dengan  penerapan  asas Lex specialist  derogate  legi  generalis UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan APS dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ada implikasi hukum  yang  menyangkut  persoalan  kompetensi  absolut  lembaga  yang  memiliki kewenangan memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa  bisnis yang di dalam  hubungan  hukum  antara  para  pihak  telah  dibingkai  dengan  suatu  kontrak yang  didalamnya  mengatur  klausula  arbitrase  sebagai  lembaga  penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara undang-undang arbitrase dan undang-undang kepailitan dan PKPU.
Kata Kunci: arbitrase, Pengadilan Niaga, penyelesaian, sengketa bisnis

## PENDAHULUAN
Bisnis  tidak  terlepas  dari  suatu  perbuatan  hukum  yang  dibingkai  deng kontrak  atau  perjanjian  antara  para  pihak  yang  berkontrak.  Para  pihak  yang berkontrak bebas menentukan isi maupun pilihan hukum serta pilihan forum jika terjadi  sengketa  diantranya.  khususnya  pilihan  forum  penyelesaian  diantaranya para  pihak  bebas  menentukan  termasuk  memilih  forum  penyelesaian  sengketa

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
melalui arbitrase. 1 Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dagang, disamping lembaga peradilan, sesungguhnya telah dikenal sejak jaman penjajahan. Diukur dari waktu sekarang, keberadaan institusi arbitrase  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  dagang  di  Indonesia telah dikenal kurang lebih 157 tahun yang lalu. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Pengaturan  terdapat  pada  buku  ketiga  Rv.  ( reglement  op  de  Burgerlijke Rechtsvoerdering )  Stb.  1847-52  jo.  Stb.  1849-60  pada  Pasal  615  sampai  dengan Pasal  651  Rv.  Pada  tujuan  awalnya,  ketentuan  tentang  arbitrase  dalam  Rv. Tersebut  dimaksudkan  terbatas  hanya  diberlakukan  bagi  penduduk  di  Hindia Belanda  yang  termasuk  dalam  golongan  Eropa  dan  Timur  Asing  Tionghoa. Ketentuan Rv. Merupakan hukum acara perdata yang berlaku di forum Raad van Justitie (RvJ) sekarang namanya pengadilan negeri. 2
Penyelesaian sengketa melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dalam  laman  website  BANI  disampaikan  ada  tren  kenaikan  kesukaan  para  pihak memilih  lembaga  penyelesaian  sengketa  melalui  BANI  sebagai  lembaga penyelesaian sengketa yang memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para  pihak  yang  berselisih  atau  bersengketa.  Di  satu  sisi  para  pihak  dapat memperjanjikan  dalam  isi  kontrak  atau  perjanjian  forum  penyelesaian  sengketa ternyata  perkembangan  yang  menarik  yaitu  kaitannya  dengan  perselisihan  bisnis yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU  mengatur  soal  kewenangan  peradilan  niaga  dalam  memeriksa,  memutus dan mengadili sengketa utang piutang baik yang berasal dari hubungan bisnis dari para kontraknya. Di mana dalam ketentuan Pasal 303 Undang-undang Kepailitan dan PKPU.
“Pengadilan  tetap  berwenang  memeriksa  dan  menyelesaikan  permohonan pernyataan  pailit  dari  para  pihak  yang  terikat  perjanjian  yang  memuat
1 Kukuh  Pramono  Budi, Implikasi  Hukum  Pengaturan  Klausula  Arbitrase  Kaintannya  Dengan Proses  Kepailitan  dan  PKPU  dalam  buku  Mosaik  Hukum  Arbitrase  di  Indonesia, (Surabaya  : Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022), 250.
2 Basuki  Rekso  Wibowo, Arbitrase  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdagangan  Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya 2004, 3

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
klausula  arbitrase  sepanjang  utang  yang  menjadi  dasar  permohonan pernyataan  pailit  telah  memenuhi  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini”
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  juga  diatur  mengenai  kewenangan Lembaga  Arbitrase  dalam  hal  ini  BANI  yang  juga  memiliki  kewenangan kompetensi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  yang  di  dalam kontrak  atau  perjanjian  diatur  klausula  pilihan  forum  arbitrase  untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perkara perdata di luar lembaga peradilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  para  pihak  secara  tertulis oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Para  pihak  adalah  subjek  hukum  perdata maupun  hukum  publik.  Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. 3
Arbitrase  biasa  dilakukan  oleh  pengusaha  (nasional  maupun  internasional) sebagai  suatu  cara  perdamaian  memecahkan  ketidaksepahaman  pihak-pihak  di bidang  kegiatan  komersial.  Dalam  hal  ini  yang  didirikan  dengan  komersial meliputi: transaksi untuk ekspor impor makanan, perjanjian distribusi, perbankan, asuransi,  konsensi,  perusahaan joint  venture, pengangkutan  penumpang  pesawat udara,  laut,  kereta  api,  maupun  jalan  raya. 4 Dalam  perkembangan  selanjutnya ternyata  tata  cara  penyelesaian  cara  damai  arbitrase  banyak  dimanfaatkan  juga dibidang sengketa tentang: franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional  dan  penggunaan  ruang  angkasa  komersial,  bahkan  ada  yang menghendaki agar juga ditetapkan dalam kartu kredit, perbankan, dan pelanggaran terhadap  keamanan  lingkungan.  Namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  kasus
3 Rahayu  Hartini, Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  di  Indonesia  (Dualisme  Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase), (Jakarta:Kencana, 2009), 36.
4 Rahayu Hartini, Ibid., 37.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus kepailitan PT Enviromental Network Indonesia (Enindo) dan Kawan Melawan PT Putra  Putri  Fortuna  Windu  (PPFW)  dan  Kawan.  Dimana  adanya  akta  putusan arbitrase  akan  tetapi  para  pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan arbitrase  tersebut  mengajukan  lagi  perkara  ini  ke  pengadilan  niaga  dan  pihak pengadilan pun menerima perkara.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pengaturan  kewenangan  lembaga  arbitrase  dan  pengadilan  niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis?
2. Bagaimana  implikasi  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  kaitannya dengan klausula arbitrase di Pengadilan Niaga ?
Metode  pendekatan  normatif  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini. Dalam  penelitian  normatif  ini  peneliti  melakukan  penelitian  terhadap sinkronisasi  hukum  yang  ada,  dengan  cara  mengadakan  identifikasi  terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang- undangan tertentu. 5 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian  normatif  yang  bertujuan  untuk  menilai  pelaksanaan  perundang- undangan  dengan  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  dan  penelitian  di lapangan.  Pendekatan  undang-undang  ( statue  approach )  dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkutan  dengan  isu hukum  yang  sedang  ditangani  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach )  yang dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus  sengketa  bisnis  yang berkaitan dengan arbitrase dan Pengadilan Niaga.
5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Kewenangan  Lembaga  Arbitrase  dan  Pengadilan  Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.

## 1.1. Kewenangan Lembaga Arbitrase
Menurut  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu sengketa  perdata  di  luar  lembaga  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para  pihak  yang  bersengketa  adalah  subjek  hukum  baik  hukum  perdata  maupun hukum  publik.  Perjanjian  arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah  timbul  sengketa.  Ada  beberapa  ketentuan  peraturan  perundangan  yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya arbitrase di Indonesia. Beberapa ketentuan yang menyinggung tentang arbitrase adalah:
1. Arbitrase menurut Rv.
2. Arbitrase menurut HIR.
3. Arbitrase  menurut  Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. 74, TLN RI 2951).
4. Arbitrase menurut Undang-undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950.
5. Arbitrase  menurut  Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan APS (LN RI Tahun 1999 No. 138).
6. Arbitrase  menurut  Konvensi  New  York  Tahun  1958  ( United  Nations Convention on the Enforcement of Foreign Arbital Award 1958). 6
Pada dasarnya para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala
6 Rahayu Hartini, Ibid., 39.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
sesuatunya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan.  Dalam prakteknya,  adakalanya  apa  yang  telah  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  tidak dapat  dilaksanakan  karena  salah  satu  pihak  mempunyai  penafsiran  yang  berbeda dengan  apa  yang  disetujui  oleh  kontrak,  sehingga  hal  ini  dapat  menimbulkan perselisihan yang terjadi pada umumnya akan diusahakan agar dapat diselesaikan secara  musyawarah  untuk  mufakat  bagi  kepentingan  bersama.  Namun  tidak sedikit  pula  yang  harus  menyelesaikan  sengketa  itu  melalui  jalur  hukum  baik melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.
Pengadilan  sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling dikenal, boleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut karena  ada  beberapa  tingkatan  dalam  hierarki  pengadilan  yang  harus  dilalui. Selain itu juga dikarenakan identitas para pihak yang bersengketa akan diketahui oleh  masyarakat,  sebab  prinsip  sidang  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan adalah  pada  azasnya  “terbuka  untuk  umum.”  Tentunya  bagi  pihak  yang  sudah mempunyai  nama  dikalangan  dunia  bisnis  kurang  begitu  suka  identitasnya dipublikasikan  lewat  kasus  di  pengadilan,  karena  khawatir  kebonafidannya  yang terjamin  selama  ini  akan  luntur  khususnya  dikalangan  rekan-rekan  bisnisnya. Disamping  itu  juga  karena  peradilan  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  dianggap kurang  memenuhi  rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Dunia  usaha  seringkali  juga secara  langsung  atau  tidak  langsung  merasa  terpukul  oleh  sistem  dan  cara  kerja peradilan  yang  dianggap  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  ekonomi  dunia usaha.
Sehubungan  dengan  itu  masyarakat  mencari  cara  dan  sistem  penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan  perekonomian  dan  perdagangan  dimasa  datang.  Banyak  kalangan yang  mencari  cara  lain  atau  institusi  lain  dalam  menyelesaikan  sengketa  di  luar badan  peradilan.  Model  penyelesaian  sengketa  inilah  yang  menjadi  alternatif penyelesaian  sengketa.  Model  ini  cukup  populer  di  Amerika  Serikat  dan  Eropa dikenal  dengan  nama  ADR  ( alternative  dispute  resolution )  yang  diantaranya

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan  dengan  menggunakan  model  ADR,  namun  tidak  menutup  peluang penyelesaian perkara tersebut dilakukan secara litigasi atau Pengadilan, manakala penyelesaian secara non litigasi tidak membuahkan hasil. 7
Pada  tanggal  12  Agustus  Tahun  1999  telah  diundangkan  dan  sekaligus diberlakukan  “Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa”.  Undang-undang  ini  tidak  hanya  mengatur tentang  arbitrase  sebagai  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa,  melainkan juga alternatif penyelesaian sengketa lainnya di Indonesia. Alternatif penyelesaian sengketa  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999 diatur  dalam  Bab  II  UU.  No.  30  Tahun 1999.  Dari  rumusan  pasal  6  ayat  1  UU  No.  30  Tahun  1999  tersebut  dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah : "suatu  pranata  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan,  atau  dengan  cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.
H.  Priyatna  Abdurrasyid  mengatakan  :  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa (termasuk  arbitrase)  dapat  diberi  batasan  sebagai  sekumpulan  prosedur  atau mekanisme  yang  berfungsi  memberi  alternatif  atau  pilihan  suatu  tata  cara penyelesaian sengketa melalui APS/ Arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan  pihak  ketiga  yang  independent  yang  membantu  memudahkan penyelesaian  sengketa  tersebut. 8 Dengan  demikian,  jelaslah  yang  dimaksud dengan ADR ( alternative dispute resolution ) atau alternatif penyelesaian sengketa adalah  suatu  pranata  penyelesaian  sengketa  diluar  Pengadilan  berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengensampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan.
Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3,  dan  Pasal  11  UU  Arbitrase  No.  30  Tahun  1999.  Sengketa  bisnis  yang  bisa
7 Suyud  Margono, ADR  dan Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 2000), 13.
8 Priyatna  Abdurrasyid,  2002, Arbitrase  dan  Alternative  Penyelesaian  Sengketa  (Arbitration  – Alternative  Dispute  Resolution  –  ADR)  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  PT.  Fikahati  Aneska  dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) 2002), 16

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  jika  telah  ada  perjanjian  terlebih  dahulu secara  tegas  bahwa  sengketa  yang  akan  mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum tersebut  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase,  dan  pengadilan  negeri  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam perjanjian  arbitrase.  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas  dasar  kata  sepakat  mereka).  Sedangkan  sengketa  yang  tidak  dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang- undangan tidak dapat diadakan perdamaian. 9
Lebih tegas lagi disebutkan bahwa, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis “meniadakan hak” para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjiannya  ke  pengadilan  negeri.  Bahkan pengadilan  negeri  “wajib  menolak  dan  tidak  campur  tangan”  di  dalam  suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal- hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 10 Berdasarkan kedua pasal dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tersebut  (Pasal  3  jo.  Pasal  11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa yang  ada  klausul  arbitrase  bukanlah  pengadilan  negeri,  akan  tetapi  yang berwenang adalah lembaga arbitrase (misal BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh  para  pihak  ( arbitrase  ad-hoc )  atau  lembaga/badan  Arbitrase  Internasional untuk  sengketa-sengketa  internasional  seperti  di  negara:  Belanda  (NAI),  Korea (KCAA),  Singapura  (SIAC  Rules),  UNCITRAL,  ICC,  dan  lain-lain.  Bahkan pengadilan  negeri  hukumnya  wajib  menolak  untuk  memproses  kasus  tersebut, tentunya  hal  ini  sejalan  dengan  asas  berlakunya  hukum  “ pacta  sunt  servanda” tentang  mengikatnya  sebuah  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338 Ayat  (1)  jo.  Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  menyatakan  bahwa,  perjanjian  yang dibuat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian.
9 Lihat Pasal 5 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
10 Lihat Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Namun  dalam  praktik,  terdapat  kasus-kasus  pengingkaran  legalitas  klausul arbitrase  yang  telah  dipilih  pada  saat  putusan  arbitrase  itu  merugikan  salah  satu pihak  yang  kemudian  mengajukan  ke  Pengadilan  Niaga.  Pengadilan  Niaga cenderung mendudukan diri sebagai institusi pemberi keadilan yang paling benar dan  sering  mencurigai  atau  menolak  nilai  kebenaran  dan  keadilan  yang sebenarnya  telah  dipertimbangkan  oleh  arbiter  ataupun  majelis  arbitrase  dalam putusannya.  Dengan  demikian apabila  Pengadilan  Niaga menerima  perkara  yang sudah ada klausul arbitrasenya, Namun pada prakteknya tidak sedikit Pengadilan Niaga  melalui  hakim  tetap  menerima  gugatan  sengketa  bisnis  yang  telah mendapat  akta  putusan  Arbitrase.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa suatu  perbuatan  hakim  yang  dimana  oleh  Undang-undang  Arbitrase  tidak dibenarkan akan tetapi tetap dilaksanakan oleh hakim Pengadilan Niaga.

## 1.2. Pengaturan Kewenangan Pengadilan Niaga
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 jo UU No. 37 Tahun 2004 termasuk ke dalam  hukum  materil,  namun  bila  dipelajari  seluruhnya  maka  akan  diketahui bahwa sebagian besar dari pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan hukum formil  yang  berisi  pengaturan  proses  pengajuan  permohonan  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  bahkan  Proses  upaya  hukumnya  dari tingkat kasasi sampai ke Peninjauan Kembali.
Salah satu hal baru yang terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1998 jo UU No.
37  Tahun  2004  yang  tidak  dijumpai  dalam Faillisements  verordening Stb.  1905 No.  217  jo  Stb  1906  No.  348  adalah  tentang  Pengadilan  Niaga.  Pembentukan Pengadilan  Niaga  ini  menunjukan  bahwa  perkembangan  sejarah  peradilan  di Indonesia  telah  mengalami  peningkatan  yang  cukup  berarti.  Dari  segi  struktur organisasi,  kedudukan  Pengadilan  Niaga  merupakan  bagian  khusus  di  dalam lingungan peradilan umum.
Pembentukan  Pengadilan  Niaga  ini  merupakan  langkah  diferensial  atas Peradilan  Umum,  yang  dimungkinkan  pembentukannya  sebagai  tambahan pengadilan  yang  telah  ada  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  10  UU  No.  14  Tahun 1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehakiman  sebagaimana  sudah  diubah

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 yang meliputi  Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  Peradilan  Militer,  dan  PTUN. Penjelasan  Pasal  10  tersebut  menyebutkan  juga  bahwa  perbedaan  dalam  empat lingkungan  peradilan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  pengkhususan  di lingkungan Peradilan Umum yang diatur dalam undang-undang.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  ini,  peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas menangani permintaan  pernyataan  kepailitan.  Keberadaan  lembaga  ini  akan  diwujudkan secara  bertahap,  begitu  pula  dengan  lingkup  tugas  dan  kewenangannya  diluar masalah  Kepailitan,  akan  ditambahkan  atau  diperluas  dari  waktu  ke  waktu. Semuanya  akan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tingkat  kebutuhan,  dan yang penting lagi, tingkat kemampuan serta ketersediaan sumber daya yang akan mendukungnya.
Untuk  mengetahui  landasan  yuridis  pembentukan  Pengadilan  Niaga  dalam hubungannya  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ada  dapat diuraikan dibawah ini:
1. Undang-undang  No.  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  yang  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  menentukan  bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan Umum dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum;
b. Peradilan Agama;
c. Peradilan Militer;
d. Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasal  13  menentukan  bahwa: “Badan-badan  Peradilan  Khusus  disamping Badan-badan  Peradilan  yang  sudah  ada  hanya  dapat  diadakan  dengan undang-undang”.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UUPU):
Pasal  1  ayat  (1)  UUPU  menentukan  bahwa: “Pengadilan  adalah  Pengadilan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Negeri dan Pengadilan tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.”
Pasal  3  UUPU  menentukan  bahwa:  “Kekuasaan  Kehakiman  di  Lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi
Kekuasaan  Kehakiman  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  berpuncak  pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.
Pasal 8 UUPU menentukan bahwa: “Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan  pengkhususan  yang  diatur  undang-undang.”  Dalam  penjelasan  Pasal  8 UUPU  disebutkan  bahwa:  “Yang  dimaksud  dengan  ‘diadakan  pengkhususan’ ialah  adanya  diferensial/spesialisasi  di  lingkungan  Peradilan  Umum,  misalnya Pengadilan  Lalu  Lintas,  Pengadilan  Anak  dan  Pengadilan  Ekonomi.”  Dengan demikian  dalam  Undang-undang  No.  4  Tahun  1998  diatur  terbentuknya Pengadilan Umum.
Ketentuan Pasal 300 UU No. 37 Tahun 2004 secara tegas menentukan:
1) Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini,  selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang pula  memeriksa  dan  memutus  perkara  lain  di  bidang  perniagaan  yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
2) Pembentukan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumberdaya yang diperlukan.
Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ini adalah agar dapat menjadi sarana  hukum  bagi  penyelesaian  utang  piutang  diantara  para  pihak  yaitu  debitor dan  kreditor  secara  cepat,  adil,  terbuka  dan  efektif,  sehingga  dengan  demikian dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian  pada  umumnya.  Selain  itu  sebagai  upaya  untuk  mengembalikan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kepercayaan kreditur asing dalam proses penyelesaian utang-piutang swasta. 11

## 2. Implikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga
Persoalan kompetensi lembaga penyelesaian sengketa diatur dalam undang- undang,  baik  Undang-undang  Nomor  14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  diubah  dengan  terakhir  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang  Mahkamah  Agung,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan  Umum  sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum,  Undang-undang  Arbitrase,  Undang-undang Kepailitan  dan  PKPU,  Undang-undang  terkait  Hukum  Acara  Perdata  yaitu  HIR dan/atau RBg.
Persoalan  kompetensi  Lembaga  Peradilan  Umum  termasuk  Pengadilan Niaga  maupun  Lembaga  Arbitrase  adalah  persoalan  fundamental  pertama  kali untuk  mengargumentasikan  kewenangan  sah  dari  lembaga  tersebut  sebelum lembaga tersebut menyatakan sah kewenangannya lalu menjalankan kewenangannya  yaitu  memeriksa  dan  memutus  serta  mengadili  perkara  yang diajukannya  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Hukum  Acara  Perdata sebagaimana  diatur  dalam  HIR  dan/atau  RBg,  merupakan  ketentuan  tata  acara yang  dipergunakan  baik  oleh  lembaga  pengadilan  dan  lembaga  arbitrase. Khususnya  sengketa  yang  menjadi  ruang  lingkup  lembaga  arbitrase  (termasuk BANI) maupun Pengadilan Niaga memiliki karakter ruang lingkup yang berbeda.
Menurut  Basuki  Rekso  Wibowo,  bahwa  pilihan  forum  arbitrase  ini  sangat banyak  disukai  untuk  menyelesaikan  karena  berbagai  alasan  diantaranya, Pertama ,  para  pihak  berdasarkan  suatu  perjanjian  memiliki  kebebasan  untuk mengadakan  pilihan-pilihan  ( freedom  of  choice )  baik  pilihan  hukum  maupun pilihan  forumnya.  Antara  lain  melakukan  pilihan  forum,  pilihan  hukum,  pilhan
11 Sunarmi, Hukum Kepailitan (Jakarta: PT. SOFMEDIA, Cet, Pertama, 2010), 229.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
tempat,  pilihan  arbitrator,  pilihan  bahasa. Kedua ,  pada  proses  arbitrase  terdapat jaminan  kerahasiaan  personal,  substansi,  proses  pemeriksaan  maupun  putusan arbitrase.  Proses  arbitrase  berlangsung  dalam  pintu  tertutup  dan  bersifat  tak terpublikasi  ( private  and  confidential ). Ketiga ,  pada  proses  arbitrase  diharapkan mampu  memberikan  rasa  aman  para  pihak  yang  bersengketa,  terutama menyangkut para pihak yang berasal dari negara yang berlainan. Dimana pilihan forum,  bentuk,  tempat,  aturan  hukum,  bahasa,  maupun  arbitratornya  merupakan pilihan  para  pihak  itu  sendiri. Keempat ,  secara  teoritis  bahwa  proses  arbitrase berlangsung  dalam  waktu  relatif  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  waktu  yang diperlukan  pada  proses  peradilan,  oleh  karena  pada  proses  arbitrase  terdapat limitasi waktu tertentu. Limitasi waktu proses arbitrase didasarkan pada ketentuan undang-undang  maupun  berdasarkan  pada  kesepakatan  para  pihak. Kelima , putusan arbitrase bersifat final dan mengikat ( final and binding) . Putusan arbitrase tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding, kasasi maupun peninjauan  kembali sebagaimana terjadi pada putusan pengadilan.
Sedangkan  Tinneke  L.T.  Longdong, 12 juga  memberikan  alasan-alasan prinsipiil  dipilihnya  forum  arbitrase  sebagai  lembaga  penyelesai  sengketa  oleh para  pihak  pembuat  kontrak  dagangnya  adalah  sebagai  berikut:  Pertama,  para pihak  memilih  arbitrase  dengan  harapan  akan  memperoleh  penyelesaian  yang lebih  baik  dari  arbitrase,  akan  tetapi  sepanjang  mengenai  pokok  perkara  tetap dikehendaki  satu  penyelesaian  sebagaimana  aakan  diputus  oleh  pengadilan ( litigation ).  Kedua,  para  pihak  memilih  penyelesaian  sengketa  mengenai  hal-hal yang  hanya  dapat  diputus  oleh  seorang  yang  ahli  atau  komponen  dibidangnya. Ketiga,  para  pihak  memilih  arbitrase  karena  pengusaha  luar  negeri  condong berusaha  melepaskan  diri  dari  berlakunya  hukum  asing,  yang  sering  belum mereka  kenal.  Keempat,  yang  diinginkan  oleh  para  pihak  adalah  bahwa  putusan yang  akan  diberikan  dapat  diterima  dan  secara  sukarela  dilaksanakan  oleh  pihak yang  dikalahkan  agar  hubungan  baik  tetap  dapat  berjalan  lancer  antara  mereka dalam  masa  yang  akan  datang.  Arbitrase  dalam  hal  ini  hampir  serupa  dengan
12 Tinneke  L.  T.  Longdong, Asas  Ketertiban  Umum  dan  Konvensi  New  York  1958,  Penelitian Disertasi, (Citra Aditya Bakti , Bandung, 1998), 35.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
konsiliasi atau mediasi namun dengan perbedaan bahwa putusannya mengikat dan tidak  saja  berupa  penawaran  untuk  berdamai  seperti  dalam  hal  konsiliasi  atau mediasi.  Kelima,  para  pihak  memilih  arbitrase  karena  sengketa  yang  mereka hadapi  adalah  sedemikian  sehingga  tidak  mungkin  dapat  diselesaikan  oleh pengadilan.
Lebih  lanjut,  Tinneke  L.  T.  Longdong,  menyimpulkan  terhadap  alasan tersebut  bahwa  pemilihan  arbitrase  ini  sangat  menjanjikan  dalam  menyelesaikan sengketa dagang yang berunsurkan luar negeri. Terutama dalam hubungan dengan perjanjian ekonomi yang menyangkut sistem hukum berbagai negara, yaitu dalam arti,  (1)  penyelesaian  sengketa  lebih  cepat,  ringan  biaya,  tanpa  publisitas;  (2) arbiter  yang  kompeten  yang  memiliki  pengetahuan  yang  khusus;  (3) menghindarkan  berlakunya  system  hukum  asing;  dan  (4)  pelaksanaan  putusan arbitrase secara sukarela. 13
Menurut Erman Suparman, 14 berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih  forum  arbitrase  sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  privat  diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, adanya kebebasan, kepoercayaan, dan keamanan yakni  arbitrase  pada  umumnya  menarik  bagi  pedagang,  pengusaha,  dan  investor sebab memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka para pihaknya. Kedua, keahlian ( experties ) yaitu para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan  yang  lebih  besar  pada  keahlian  arbiter  mengenai  persoalan  yang disengketakan  dibandingkan  dengan  pengadilan.  Ketiga,  cepat  dan  hemat  biaya, yaitu  dalam  proses  arbitrase  tidak  terlalu  formal  sehingga  mekanismenya  lebih fleksible  dibandingkan  dengan  mekanisme  di  pengadilan.  Dampaknya  dalam proses  pengambilan  keputusan  lebih  cepat  dan  oleh  karenanya  ini  berpengaruh pada  biaya  penyelesaian  sengketa,  juga  tidak  dikenal  mekanisme  upaya  hukum banding.  Keempat,  bersifat  rahasia  yaitu  tidak  terpublikasikannya  sengketa tersebut oleh karena sifat persidangannya tertutup dan tidak berlaku untuk umum. Kelima,  pertimbangan  putusan  arbitrase  lebih  bersifat  privat.  Keenam,
13 Tinneke L.T. Longdong, Ibit, 43.
14 Erman Suparman, 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan, (Cet I, Jakarta: Tatanusa, 2004), 77-78.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kecenderungan  yang  modern,  yakni  dalam  dunia  perdagangan  internasional kecenderungan  yang  terlihat  adalah  liberalisasi  peraturan/perundang-undangan arbitrase  untuk  lebih  mendorong  penggunaan  arbitase  daripada  penyelesaian sengketra  dagang  melalui  peradilan  umum  (pengadilan).  Ketujuh,  putusan arbitrase bersifat final dan mengikat ( final and binding ).
Lain lagi pendapat Munir Fuady, 15 bahwa prinsip yang dianut dalam forum arbitase  yang  menjadi  alasan  untuk  dipilih  forum  tersebut  adalah  karena  prinsip efisien, prinsip accesbility, prinsip proteksi para pihak, prinsip final and binding , prinsip fair  and  just ,  prinsip  sesuai  dengan sense  of  justice dari  masyarakat, prinsip credibilitas .  Merujuk  pada  kasus  yang  ada  dan  menjadi  suatu permasalahan  hukum  terbukti  tidak  adanya  kepastian  hukum  secara  normative (yuridis) ,  karena masih  banyak  kasus  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  yang ada, hal  ini  di  buktikan  dengan  adanya  kasus  kepailitan  PT  Enviromental  Network Indonesia (Enindo) dan Kawan Melawan PT Putra Putri Fortuna Windu (PPFW) dan  Kawan.  Dimana  adanya  akta  putusan  arbitrase  akan  tetapi  para  pihak  yang merasa tidak puas dengan hasil putusan arbitrase tersebut mengajukan lagi perkara ini ke pengadilan niaga dan pihak pengadilan pun menerima perkara.
Berkaitan dengan kasus tersebut diatas ini menjadi perdebatan yuridis untuk menganalisisnya,  dikaitkan  dengan  penerapan  asas Lex  specialist  derogate  legi generalis Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dengan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  PKPU  ada  implikasi  hukum  yang  menyangkut  persoalan kompetensi  absolut  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  memeriksa,  memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak  telah  dibingkai  dengan  suatu  kontrak  yang  didalamnya  mengatur  klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara  Undang-undang Arbitrase  dan Undang-undang Kepailitan dan PKPU. 16
15 Munir  Fuady, Arbitase  Nasional  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis), (Cet. II,  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 93.
16 Kukuh  Pramono  Budi, Implikasi  Hukum  Pengaturan  Klausula  Arbitrase  Kaintannya  Dengan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
Persoalan  hukum  yang  telah  disampaikan  di  atas  tidak  menutup kemungkinan  akan  berjalan  bersama-sama  dengan ratio  legis sendiri-sendiri berdasarkan penerapan hukum antar undang-undang. Artinya kompetensi lembaga arbitrase  akan  menerapkan  putusan  kewenangan  lembaga  tersebut  sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadilinya. Namun di lain sisi  lembaga  Pengadilan  Niaga  akan  pula  menyatakan  berwenang  dalam memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara  tersebut  yang  diajukan  oleh  para pihak  yang  sama  akibat  hukum  serta  implikasi  hukumnya  adalah  persoalan  hak untuk  melaksanakan  eksekusi  serta  pemenuhan  hak  hukum  atas  putusan  kedua lembaga  tersebut  problematika  ini  menjadi  suatu  kendala  dan  persoalan  yang kedepannya perlu suatu pengaturan kepastian hukumnya. 17

## KESIMPULAN
1. Pengaturan  Kewenangan  Lembaga  Arbitrase  dan  Pengadilan  Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis.
Yurisdiksi atau kewenangan mengadili sengketa bisnis diatur dalam Pasal 2, 3,  dan  Pasal  11  UU  Arbitrase  No.  30  Tahun  1999.  Sengketa  bisnis  yang  bisa diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah  jika  telah  diperjanjikan  terlebih  dahulu secara  tegas  bahwa  sengketa  yang  akan  mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum tersebut  akan  diselesaikan  melalui  arbitrase,  dan  pengadilan  negeri  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam perjanjian  arbitrase.  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya sengketa  di  bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa (atas dasar kata sepakat mereka). Lebih tegas lagi disebutkan bahwa, adanya suatu perjanjian  arbitrase  tertulis  “meniadakan  hak”  para  pihak  untuk  mengajukan penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  termuat  dalam  perjanjiannya  ke Pengadilan Negeri. Bahkan pengadilan negeri “wajib menolak dan tidak campur tangan”  di  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui
Proses  Kepailitan  dan  PKPU, dalam  buku Mosaik  Hukum Arbitrase  Di Indonesia, (Surabaya : Program Studi Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022), 261.
17 Ibit. h. 261.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu  yang  ditetapkan  dalam  undang-undang ini.  Berdasarkan  kedua  pasal  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang mempunyai kewenangan untuk  memutuskan  sengketa  yang  ada  klausul  arbitrase  bukanlah  pengadilan negeri,  akan  tetapi  yang  berwenang  adalah  lembaga  arbitrase  (misal  BANI)  atau oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak ( arbitrase ad-hoc ).
2. Implikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Kaitannya Dengan Klausula Arbitrase di Pengadilan Niaga.
Berkaitan  dengan  kasus  dimana  adanya  akta  putusan  arbitrase  akan  tetapi para  pihak  yang  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  putusan  arbitrase  tersebut mengajukan  lagi  perkara  ini  ke  pengadilan  niaga  dan  pihak  pengadilan  pun menerima  perkara,  kasus  tersebut  menjadi  perdebatan  yuridis  untuk menganalisisnya,  dikaitkan  dengan  penerapan  asas Lex  specialist  derogate  legi generalis Undang-undang  No.  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dengan  Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan  dan  PKPU  ada  implikasi  hukum  yang  menyangkut  persoalan kompetensi  absolut  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  memeriksa,  memutus dan mengadili perkara sengketa bisnis yang di dalam hubungan hukum antara para pihak  telah  dibingkai  dengan  suatu  kontrak  yang  didalamnya  mengatur  klausula arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa. yakni terjadinya pengaturan atau tubrukan norma antara Undang-undang Arbitrase  dan Undang-undang Kepailitan dan  PKPU.  Persoalan  hukum  yang  telah  disampaikan  di  atas  tidak  menutup kemungkinan  akan  berjalan  bersama-sama  dengan ratio  legis sendiri-sendiri berdasarkan  penerapan  hukum  antar  undang-undang.  Artinya  kompetensi Lembaga  Arbitrase  akan  menerapkan  putusan  kewenangan  lembaga  tersebut sebagai  lembaga  yang  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  mengadilinya. Namun  di  lain  sisi lembaga  Pengadilan Niaga  akan  pula  menyatakan  berwenang dalam  memeriksa,  memutus  dan  mengadili  perkara  tersebut  yang  diajukan  oleh para  pihak  yang  sama  akibat  hukum  serta  implikasi  hukumnya  adalah  persoalan hak  untuk  melaksanakan  eksekusi  serta  pemenuhan  hak  hukum  atas  putusan

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023
kedua  lembaga  tersebut  problematika  ini  menjadi  suatu  kendala  dan  persoalan yang kedepannya perlu suatu pengaturan kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Buku
Abdurrasyid,  Priyatna.  Arbitrase  dan  Alternative  Penyelesaian  Sengketa (Arbitration  –  Alternative  Dispute  Resolution  –  ADR)  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  PT.  Fikahati  Aneska  dan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI) 2002.
Budi,  Kukuh  Pramono.  Implikasi  Hukum  Pengaturan  Klausula  Arbitrase Kaintannya  Dengan  Proses  Kepailitan  dan  PKPU  dalam  buku  Mosaik Hukum  Arbitrase  Di  Indonesia,  Surabaya:  Program  Studi  Magister Manajemen Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2022.
Fuady, Munir. Arbitase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
Hartini,  Rahayu.  Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  di  Indonesia  (Dualisme Kewenangan  Pengadilan  Niaga  &  Lembaga  Arbitrase),  Jakarta:Kencana, 2009.
Longdong, Tinneke Louise Tuegeh. Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Penelitian Disertasi, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1998.
Margono,  Suyud.  DR  dan  Arbitrase  Proses  Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
Soekanto,  Soerjono.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2003.
Sunarmi, Hukum Kepailitan (Jakarta: PT. SOFMEDIA, Cet, Pertama, 2010.
Suparman,  Erman.  2004,  Pilihan  Forum  Arbitrase  dalam  Sengketa  Komersial Untuk Penegakan Keadilan, Cet I, Jakarta: Tatanusa, 2004.
Wibowo,  Basuki  Rekso.  Arbitrase  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdagangan  Di  Indonesia,  Disertasi,  Program  Pascasarjana  Universitas Airlangga, Surabaya 2004.

## Jurnal Transparansi Hukum
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.06 No.01 / Januari 2023

## II. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung  sebagaimana diubah  dengan  terakhir  kalinya  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2009  tentang  perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan  Kedua  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum.
Het  Herziene  Inlandsch  Reglement  (HIR)  atau  Reglemen  Indonesia  Yang diperbaharui (RIB) Stb. 1941-44.
Burgerlijk Wetboek (B.W) Stb. 1847-23 (terjemah) R. Soebekti.
Reglement  op  de  Burgerlijke  Rechtsvordering  (Rv).  Stb.  1847-52  jo.  1849-60 (terj).