Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## LEGAL STUDY ABOUT DEMOTION OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY AND POLICE IN THE DIRECTOR OF SEA TRANSPORTATION,

## THE MINISTRY OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Junaedi bintang.lyatiara66@gmail.com

## Abstract
Government  in  a  country  is  one  element  or  component  in  the  formation  of  a  good  state.  The realization of good governance is when there is a synergy between the private sector, the people and  the  government  as  a  facilitator,  which  is  carried  out  in  a  transparent,  participatory, accountable and democratic manner. The process of achieving a country with good governance requires tools in bringing components of government policies or regulations to the realization of national objectives. The government apparatus is the government apparatus, namely: Indonesian National  Army  (TNI),  Indonesian  National  Police  (POLRI)  and  Civil  Servants  (PNS).  The challenge faced by the government in the field of human resources apparatus as the main pillar of the  administration  of  government  is  the  challenge  of  being  able  to  develop a human resource planning system (HR) of the government apparatus in accordance with the results of structuring institutional  structures  and  devices.  The  consequence  is the formation of discipline, ethics and morale  at  the  executive  level,  namely:  the  Indonesian  National  Army  (TNI),  the  Republic  of Indonesia  National  Police  (POLRI),  and  Civil  Servants  (PNS)  aimed  at  increasing  work productivity  and  demands  on  the  realization  of  a  corrupt  government  apparatus.  ,  Collusion, Nepotism  (KKN),  and  more  professional.  Based  on  the  above  back ground,  the  problem formulation in this paper is the legal study of the demotion of the TNI and Polri in the rank s of the Director  General  of  Sea  Transportation  at  the  Ministry  of  Transportation  of  the  Republic  of Indonesia. The purpose of the study was to study and analyze the demotion of the TNI and Polri in the rank s of the Director General of Sea Transportation at the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.
Keywords. Demotion, Indonesian National Army/Indonesian National Police, Directorate General of Sea Transportation.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta merupakan negara yang memiliki sejarah sangat panjang  dalam  sistem  pemerintahannya.  Sejarah  tersebut  telah  mencatat  berbagai permasalahan-permasalahan  yang  muncul  terkait  pemerintahan  seperti  pola  pikir pemerintah  yang  berhubugan  dengan  politik,    pemerintah,  sosial  kemasyarakatan.  Hal sering  menimbulkan  suatu  kebijakan  yang  banyak  mendapat  pertentangan  dari masyarakat.  Juga  terdapat  pula  permasalahan  lain  seperti  penyalahgunaan  jabatan diantaranya adalah penetapan jabatan dan golongan yang tidak berdasarkan atas peraturan perundang-undangan  yang berlaku menurut konstitusi  negara.
Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) didasarkan pada  dan  merupakan  penjabaran  dari  Undang-undang  Dasar  (UUD)  1945.  Pada Pembukaan  UUD  1945  terdapat  ungkapan  yang  mendeklarasikan  “ the  Spiritual
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Dimensions of the Indonesian Public Administration ” yang sangat mendasar. 1 Makna spiritual  dalam  konteks  Indonesia  ini  mengandung  makna  “psiko  religius  dan  kultural” yang kental dengan dimensi ketuhanan dan pengakuan bangsa Indonesia akan keberadaan dan  peran  Allah  Yang  Maha  Kuasa  dalam  perjuangan  mewujudkan  cita-cita dan tujuan luhur  bangsa  dan  negara,  yang  sepenuhnya  merefleksikan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang fitri atau murni dan universal. Pembukaan UUD 1945 menegaskan dimensi spiritual dari sistem  administrasi  negara  Indonesia,  berupa  pernyataan  keimanan  dan  pengakuaan kemaha kekuasaan Allah SWT dalam perjuangan bangsa (pada alinea tiga); serta cita-cita dan tujuan bernegara, dan sistem pemerintahan negara (alinea empat). Pada hemat saya, dimensi-dimensi  spiritual  SANKRI  tersebut  sepenuhnya  merefleksikan  komitmen terhadap nilai  dan prinsip Good Governance (GG) dan Masyarakat Madani (MM). 2
Dalam  pada  itu,    “  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  dalam  organisasi pemerintahan”,  baik  para  birokrat  karier  mau  pun political  appointees ,  diharapkan menjiwai  perannya  dalam  mengemban  “misi  perjuangan  bangsa”,    dan  mampu melaksanakan  tugasnya  sebagai  “abdi masyarakat” dan “abdi negara” yang bertanggung jawab,  bijak,  efektif,  efisien,  adil,  dan  santun,  baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat  secara  langsung,  maupun  dalam  “pengelolaan  berbagai  kebijakan”  dalam menghadapi permasalahan bangsa dan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa  bernegara.  Sejalan  dengan  itu,  setiap  warga  negara  dan  masyarakat  pun diharapkan  lebih  menyadari  hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawabnya  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  dalam  perjuangan  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bersama dalam bernegara. 3
Dengan  demikian,  reformasi  sistem  birokrasi  dalam  rangka  perwujudan Good Governance (GG)  dan  Masyarakat  Madani  (MM)  harus  menyentuh  keseluruhan  pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur “organisasi, manajemen, dan sumber daya  manusia”  yang  didasarkan  dan  terarah  pada  nilai  dan  prinsip Good  Governance (GG)  dan  Masyarakat  Madani  (MM).  Dalam  rangka  penyelenggaraan  negara  dan pembangunan  bangsa  Indonesia,  semua  itu merupakan manifestasi dari  “dimensi-dimensi spiritual  SANKRI”  yang  “harus  diamalkan  secara  konsisten”  dalam  penyelenggaraan negara  dan  pembangunan  bangsa  baik  oleh  aparatur  negara  maupun warga masyarakat bangsa.
Nilai dan prinsip Good Governance (GG) dan Masyarakat Madani (MM)  harus merupakan  komitmen  dan  melekat  pada  setiap  individu  dan  institusi  sesuai  posisi  dan peran masing-masing dalam kehidupan bernegara. Dalam pembangunan  birokrasi, fungsi dari  nilai-nilai  tersebut  adalah  menjadi  “pedoman  perilaku”  dalam  bersikap,  berpikir, dan bertindak,  baik  secara  individual  maupun  secara  institusional,  yang  dalam  rangka pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  kepemerintahan dapat dijabarkan antara lain dalam format “pengelolaan pelayanan dan kebijakan prima” ( excellent management of public services and  policies )  yang  memungkinkan  “karya  dan  kinerja”  keseluruhan  pilar  dan  unsur Masyarakat  Madani  mencapai  tingkat  optimalitas  sosial.  Tanpa  konsensus,  kompetensi, dan  komitmen  bersama, Good  Governance (GG)  dan  Masyarakat  Madani (MM) tidak mungkin  dapat  terwujud  sebagai  sistem  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan bangsa. 4
1 Hans  F.  W. Dubois & Giovanni Fattore, (2009), “ Definitions and Typologies in Public Adm inistration Research:  The  Case  of  Decentralization ”, International  Journal  of  Public  Adm inistration,  32:8 ,  704-727,  DOI: 10.1080/01900690902908760 .
2 Umar Congge, Potret Birokrat Lokal , Cet. I, (Makassar: Sah Media, November 2015), hlm. 97.
3 Ibid ., hlm. 98.
4 Rahayu, S., (2011), “Pembangunan Masyarakat Madani dan Pemerintah Yang Bersih Sebagai Perwujudan T ata Kelola Yang Baik” ProBank , 1 (7).
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan  negara  yang  baik.  Terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  adalah manakala terdapat  sebuah  sinergi  antara  swasta,  rakyat  dan  pemerintah  sebagai  fasilitator,  yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan demokratis. Proses pencapaian negara  dengan  pemerintahan  yang  baik  memerlukan  alat  dalam  membawa  komponen kebijakan-kebijakan  atau  peraturan-peraturan  pemerintah  guna  terealisasinya  tujuan nasional.  Alat  pemerintahan tersebut adalah aparatur pemerintah, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisi Negara Republik Indoneisa (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  bidang sumber daya manusia aparatur sebagai  pilar  utama  penyelenggaraan  pemerintah  adalah  tantangan  untuk  dapat mengembangkan sistem perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah sesuai  hasil  penataan  struktur  dan  perangkat  kelembagaan.  Konsekuensinya  adalah pembentukan  disiplin,  etika  dan  moral  ditingkat  pelaksana  yaitu  Tentara  Nasional Indonesia (TNI), Kepolisi Negara Republik Indoneisa (POLRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang  bertujuan  meningkatkan  produktivitas  kerja  dan  tuntutan  terhadap perwujudan  aparatur  pemerintah  yang  bebas  Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme  (KKN),  dan lebih  professional. 5
Penataan  Organisasi dan Tata Kerja.  Penataan organisasi  pemerintah baik  pusat maupun  daerah  didasarkan  pada  visi,  misi,  sasaran,  strategi,  agenda kebijakan, program, dan  kinerja  kegiatan  yang  terencana;  dan  diarahkan  pada  terbangunnya  sosok  birokrasi yang  ramping,  desentralistik,  efisien,  efektif,  berpertanggung  jawaban,    terbuka,  dan aksesif; serta terjalin dengan jelas satu sama lain sebagai satu kesatuan birokrasi nasional dalam  sistem  administrasi  negara.  Seiring  dengan  itu,  penyederhanaan  tata  kerja  dalam hubungan  intra dan antar aparatur, serta antara aparatur dan masyarakat  dikembangkan terarah  pada  penerapan    pelayanan  prima  yang  efektip,    dan  mendorong    peningkatan produktivitas  kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat. 6
Pemantapan  Sistem  Manajemen.  Dengan  makin  meningkatnya  dinamika masyarakat  dalam  penyelengaraan  negara  dan  pembangunan  bangsa,  pengembangan sistem  manajemen  pemerintahan  diprioritaskan  pada  revitalisasi  pelaksanaan  fungsi- fungsi  pengelolaan  kebijakan  dan  pelayanan  publik  yang  kondusif,  transparan,  dan akuntabel,  disertai  dukungan  sistem  informatika yang sudah terarah pada pengembangan e-government.  Peran  birokrasi  lebih  difokuskan  sebagai  agen  pembaharuan,  sebagai motivator dan fasilitator  bagi tumbuh dan berkembangnya  swakarsa dan swadaya se rta meningkatnya  kompetensi  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Dengan  demikian,  dunia  usaha dan  masyarakat  dapat  menjadi  bagian  dari  masyarakat  yang  terus  belajar  ( learning community ), mengacu kepada terwujudnya Masyarakat Madani (MM) yang berdaya saing tinggi. 7
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur .
Mengantisipasi  tantangan  global,  pembinaan sumber daya manusia aparatur negara perlu mengacu pada standar kompetensi internasional  ( world class ). Sosok aparatur masa depan penampilannya  harus  profesional  sekaligus  taat  hukum,  rasional,  inovatif,  memiliki integritas  yang  tinggi  serta  menjunjung  tinggi  etika  administrasi  publik  dalam memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Peningkatan  profesionalisme aparatur harus ditunjang  dengan  integritas  yang  tinggi,  dengan  mengupayakan  terlembagakannya
5 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional RI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, “ Laporan Akhir T im Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik”.
6 Pahrizal Iqrom, Reformasi Birokrasi di Nusantara , Cet. I, (Malang: Universitas Brawijaya Press, Oktober 2013), hlm. 117-118.
7 Ibid .
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
karakteristik  sebagai  berikut:  a)  mempunyai  komitmen  yang  tinggi  terhadap  perjuangan mencapai  cita-cita  dan  tujuan  bernegara;  b)  memiliki  kompetensi  yang  dipersyaratkan dalam mengemban tugas  pengelolaan  pelayanan dan  kebijakan  publik;  c) berkemamapuan  melaksanakan  tugas  dengan  terampil,  kreatif,  dan  inovatif;  d)    disiplin dalam  bekerja  berdasarkan  sifat  dan  etika  profesional;  e)  memiliki  daya  tanggap  dan sikap  bertanggung  gugat  (akuntabilitas);  f)  memiliki  derajat  otonomi  yang  penuh  rasa tanggung  jawab  dalam  membuat  dan  melaksanakan  berbagai  keputusan  sesuai kewenangan, dan (g) memaksimalkan efisiensi,  kualitas,  dan produktivitas. 8
Upaya  pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  semangat  untuk  melayani masyarakat  (“ a  spirit  to  servef  public ”),  dan  menjadi  mitra  masyarakat  (“ partner  of society ”); atau melakukan kerja sama dengan masyarakat (“ co production ”). Dalam pada itu  pelayanan mempunyai  makna  pengabdian  atau  pengelolaan  pemberian  bantuan  yang mengutamakan efisiensi dan  keberhasilan  bangsa  dalam  membangun,  yang dimanifestasikan  antara  lain  dalam  perilaku  “melayani,  bukan  dilayani”,  “mendorong, bukan  menghambat”,  “mempermudah,  bukan  mempersulit”,  “sederhana,  bukan  berbelit- belit”,  “terbuka  untuk  setiap  orang,  bukan  hanya  untuk  segelintir  orang”.  Makna administrasi  publik  sebagai  wahana  penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  yang esensinya  “melayani  publik”,  harus  benar-benar  dihayati  para  penyelenggara pemerintahan negara.
Dengan  demikian  yang  dimaksud  dengan  “pemerintah  wajib”  menerapkan prinsip  dan  menghindari  praktek  yang  dilarang  dalam  sistem  merit  pada  setiap pelaksanaan  pengisian  jabatan  secara  terbuka.  Artinya  dalam  pelaksanaannya  taat  asas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara,  yaitu  “Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas,  khususnya  asas-asas  berikut  ini:  1)  kepastian  hukum;  2)  profesionalitas;  3) proporsionalitas;  4)  netralitas;  5)  akuntabilitas;  6)  keterbukaan;  7)  non-diskriminatif;  8) keadilan dan kesetaraan”.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam paper  ini  adalah  :  Bagaimana  kajian hukum tentang penurunan pangkat TNI dan Polri di jajaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia?
Berangkat  dari  rumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis  kajian hukum tentang penurunan pangkat TNI dan Polri di jajaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

## Pembahasan
Legal System Theory
Adapun  teori  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  sistem hukum ( legal system theory ) dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwasanya  efektif  dan  berhasil  tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  dari  3  (tiga) unsur. Adapun ketiga unsur sistem hukum tersebut, yaitu 9 :
a. “Substansi Hukum ( Substance of The Law )
Substansi  hukum  adalah  peraturan  perundang-undangan,  norma,  dan  pola perilaku  nyata  manusia  yang  berada  pada  sistem  itu.  Jadi, substansi hukum menyangkut
8 Ibid .
9 Lawrence M. Friedman, Sistem  Hukum  : Perspektif Ilm u Sosial , (Bandung : Nusa Media, 2013), hlm. 6.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat dan menjadi  pedoman bagi aparat penegak.
b. Struktur Hukum ( Structure of The Law )
Struktur  hukum  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum dijalankan  menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Ketika  berbicara  mengenai  struktur hukum  tidak  terlepas  dari  institusi-institusi  aparatur  penegak  hukum  yang  terlibat  dalam proses  tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  polisi,  jaksa,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan  yang  keseluruhannya  memiliki  tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan  pelaporan  atau  pengaduan,  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pembuktian, penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya  pemasyarakatan  kembali (resosialisasi)  terpidana.  Hukum  tidak  bisa  berjalan  dengan  baik  atau  tidak  dapat ditegakkan bila  tidak ada aparat hukum yang berkredibilitas,  kompeten, dan independen.
c. Budaya Hukum ( Legal Culture )
Hukum  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya  merupakan  ide-ide  yang  ingin  diwujudkan  oleh  hukum  itu  untuk  menjamin tercapainya  fungsi  hukum  sebagai  rekayasa  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Jadi, bekerjanya  hukum  bukan  hanya  merupakan  fungsi  perundang-undangan  belaka melainkan  dukungan  dari  budaya  hukum  orang-orang  yang  terlibat  dalam  sistem  hukum dan masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik”.
Mengenai struktur hukum, Lawrence M. Friedman menjelaskan : “ To begin with, the legal system has the structure of a legal system consists of elements of this kind : the number and size of courts; their jurisdiction... Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a k ind of cross section of the legal system... a kind of still photograph, with freezes the action ”. 10
Struktur  dari  sistem  hukum  terdiri  atas  unsur  berikut  ini,  jumlah  dan  ukuran pengadilan,  yurisdiksinya  (termasuk  jenis  kasus  yang  berwenang  mereka  periksa),  dan tata  cara  naik  banding  dari  pengadilan  ke  pengadilan  lainnya.  Struktur  juga  berarti bagaimana  badan  legislatif  ditata,  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  oleh Presiden,  prosedur  ada  yang  diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur ( legal structure )  terdiri  dari  lembaga  hukum  yang  ada  dimaksudkan  untuk  menjalankan seperangkat  hukum  yang ada atau yang dikenal dengan Criminal Justice System (CJS). CJS  terdiri  dari  4  (empat)  lembaga,  yaitu  :  Penyidik  (Kepolisian),  Penuntut  Umum (Kejaksaan),  Pengadilan  (Hakim),  Lembaga  Pemasyarakatan  (Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), dan Advokat. Seluruh struktur hukum  tersebut saling bekerja mendukung satu sama lain. 11
Struktur  adalah  pola  yang  menunjukkan  tentang  bagaimana  hukum  dijalankan menurut  ketentuan-ketentuan  formalnya.  Struktur  ini  menunjukkan  bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia  misalnya  jika  berbicara  tentang  struktur  sistem  hukum  Indonesia,  maka
10 Lawrence M. Friedman, American Law : An Introduction , (New York : W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.
11 Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana ( Crim inal Justice System ), maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa Penegak  Hukum.  Meurut  Mardjono  Reksodiputro,  maka  Sistem  Peradilan  Pidana  merupakan  sistem  dalam  suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sumber : Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kum pulan Karangan , Buku Ketiga, (Jakarta : Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 84-85.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
termasuk  di  dalamnya  struktur  institusi-institusi  penegakan  hukum,  seperti  :  Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, dan Advokat. 12 Substansi hukum menurut Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa : “ Anoher aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books ”. 13 Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Adapun yang dimaksud  dengan  substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan  pola  perilaku  nyata  manusia yang  berada  dalam  sistem  itu.  Jadi,  substansi  hukum  menyangkut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang  memiliki  kekuatan  yang  mengikat  dan  menjadi  pedoman bagi aparat penegak hukum.
Sedangkan mengenai budaya hukum, Lawrence M. Friedman, berpendapat: “ The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused ”. 14 Kultur hukum menyangkut  budaya  hukum  yang  merupakan  sikap  manusia  (termasuk  budaya  hukum aparat  penegak  hukumnya)  terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur  hukum  untuk  menjalankan  aturan  hukum  yang  ditetapkan  dan  sebaik  apapun kualitas  substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa  didukung  budaya  hukum  oleh  orang-orang yang  terlibat  dalam  sistem  dan  masyarakat,  maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Kajian  Hukum  Tentang  Penurunan  Pangkat  TNI  dan  Polri  di  Jajaran  Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Penyalahgunaan  dan  atau  penurunan  jabatan  atau    golongan  yang  tidak berdasarkan  atas  peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut konstitusi negara adalah penistaan konstirusi dan  Kejahatan jabatan yang tersebut dalam pasal 11 Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001,  ditujukan  kepada  pejabat  yang  mengatur  (menurunkan /menaikan) jabatannya yang bukan merupakan keputusan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah,  apalagi  keputusan  itu  hanya  nota  dinas  Dirjen  itu  inkonstitusional  dan bertentang dengan  Undang-Undang No. 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  berdasarkan    Pasal  7  ayat  (1)  Bab  III  Jenis,  hierarki,  dan  materi muatan peraturan perundang-undangan mengenai Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
12 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum  di Indonesia : Studi Tentang Perkem bangan Pem ikiran Hukum  di Indonesia , Cet. Ke-2, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2004), hlm. 3 6, menyatakan bahwa : “ Jika kita ingin melihat hukum secara lebih utuh, maka hendaknya hukum tidak sekedar dipandang sebagai kumpulan asas-asas dan aturan- aturan, melainkan hendaknya kita memandang hukum dalam wujudnya sebagai tatanan yang utuh, yang mencakup tatanan sosial dan tatanan politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan hukum gaya lama hanya mempelajari hukum sebagai  tatanan  politik yaitu hukum positif, hukum negara yang oleh Roberto M. Unger diistilahkan sebagai hukum birokrat. Kalangan hukum positif mengatakan bahwa di luar hukum positif (hukum negara) tidak ada lagi hukum”.
13 Lawrence M. Friedman, Loc.cit. , hlm. 5-6.
14 Lawrence M. Friedman, Op.cit. , hlm. 6.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Karena  Jabatan  TNI  dan  Polri  sudah  ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang sudah inkrach,  dengan  Komponen Sistem Hukum,  yang meliputi:
1) Legal Structure (Struktur hukum). Disahkan dan dibenarkan keseluruhan institusi yang  berwenang  berdasarkan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Pemerintah, DPR RI dan MPR RI, DPD RI);
2) Legal Substance (Substansi hukum). Disahkan dan dibenarkan Keseluruhan asas- hukum,  norma  hukum  dan  aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak tertulis,  termasuk putusan pengadilan;
3) Legal  Culture (Budaya  hukum).  Disahkan  dan  dibenarkan  Nilai-nilai  &  sikap- sikap  yang  merupakan pengikat sistem tsb, juga kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara  berpikir  dan  cara  bertindak,  baik  dari  para  penegak  hukum  maupun  dari masyarakat  utk  taat  atau  tidak  terhadap  hukum  dan  juga  harus  sesuai  dengan Landasan asas hukum tercatat dalam peraturan hukum konkrit.
Kalau  sistem  penurunan  kepangkatan  ini  tetap  dilaksanakan  oleh  Direktur Jenderal  Perhubungan  Laut   Kementerian Perhubungan  Republik Indonesia, maka akan menuai  protes  dan  dampak  negatif  bagi  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia, terutama  dari  Internal  (Pegawai  dari  TNI/Polri)  yang di delegasikan oleh lembaganya di Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia,  sedangkan  dari  eksternal  akan  menuai protes dari para pakar dan para ahli baik ahli hukum tata negara, administrasi negara dan ahli  hukum  perundang-undangan,  mengapa  karena  keputusan  ini  bersifat  memaksakan dan tidak ada dasar hukum yang mengikat .
Mengenai  mekanisme  kepangkatan,  pangkat,  golongan,  kenaikan  dan  penurunan pangkat  masing-masing  lembaga  atau  instansi  sudah  mempuyai  payung  hukum  masing- masing,  misalnya:
1. TNI  berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014  tentang Tentara Nasional Indonesia  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1973  tentang  Kepangkatan Militer/Polisi  Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
2. POLRI  berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1973  tentang Kepangkatan  Militer/Polisi  Dalam  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  dan perubahan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol:  Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000.
3. PNS  berdasarkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara  jo  Peraturan  Pemerintah  No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai  Negeri  Sipil,  dan  perubahannya  Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun 2002  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah No. 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Adapun  perbandingan  kepangkatan  TNI, Polri, dan PNS/ASN dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :
Tabel 1 Perbandingan Kepangkatan TNI, Polri, PNS NO TNI POLRI PEGAWAI NEGERI SIPIL PANGKAT PANGKAT PANGKAT GOL/RUANG
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
1. Letnan Jenderal,
Laksamana Madya, Marsekal Madya Komisaris Jenderal Polisi Pembina Utama IV/e 2. Mayor Jenderal, Laksamana Muda, Marsekal Muda Inspektur Jenderal Polisi Pembina Utama IV/e 3. Brigadir  Jenderal, Laksamana Pertama, Marsekal Pertama Brigadir Jenderal Polisi Pembina Utama Madya IV/d 4. Kolonel Komisaris Besar Polisi Pembina Utama Muda IV/c 5. Letnan Kolonel Ajun Komisaris Besar Polisi Pembina Tingkat I IV/b Sumber   : Data  Sekunder  Yang  Diolah,  berupa  :  Undang-Undang  No.  34  Tahun
2014  tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  24 Tahun  1973  tentang  Kepangkatan  Militer/Polisi  Dalam  Angkatan  Bersenjata Republik  Indonesia;  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah  No. 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan  Militer/Polisi  Dalam  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia dan perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000,  tertanggal  3  Oktober  2000;  dan  Undang-Undang  No.  5
Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2002  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  No.  99  tahun  2000  tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri Sipil.
Jadi,  kalau  ditelaah  dengan  seksama  Nota  Dinas  yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen Hubungan  Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sangat inkonstituional dan melanggar  hukum,  karena Lex Superior Derogat Legi Inferiori (Undang-Undang yang lebih tinggi melumpuhkan  Undang-Undang yang lebih rendah) 15 contoh Nota dinas lawan Undang-Undang, peraturan pemerintah); kalau dikaji  berdasarkan azaz hukum yang telah disinkronkan dengan  sistem hukum dalam mengatasi suatu  konflik  karena  sistem  selalu menyediakan  asas-asas  hukum  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  mungkin terjadi,  karena  bertentangan  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  2001  tentang Pengalihan  Status  Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil,    untuk  Persyaratan  dan  Tata  cara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 sub (a), (b), (c) , (d) , (e) , (f) dan sub (g), bahwa Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
15 Purwadi, A., (2013), “ Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah”, Perspektif , 18 (2), 86-96.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
a. “Mempunyai  pengetahuan  serta  keahlian  yang  berkaitan  dengan  substansi tugas jabatan yang akan didudukinya;
b. Keahliannya  tidak  terdapat  dalam  lingkungan  pegawai  negeri  sipil  pada instansi  yang membutuhkan;
c. Mempunyai  pengalaman  yang  berkesesuaian  dengan  bidang  tugas  jabatan yang akan didudukinya;
d. Memenuhi  syarat  jabatan  dan  syarat  kompetensi  yang  ditentukan  bagi pegawai negeri sipil;
e. Mempunyai  kemampuan  manajerial  dan/atau  mempunyai  pengalaman memimpin  organisasi;
f. Sehat jasmani dan rohani;
g. Memiliki  integritas  yang tinggi  terhadap negara”.
Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  2001  tentang  Pengalihan  Status  Anggota
Tentara  Nasional  Indonesia  dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai  Negeri  Sipil untuk  menduduki  Jabatan  Struktural,  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), bahwa “Kepada Anggota Tentara Nasional Indonesia dan  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  telah  dialihkan  statusnya menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil diangkat dalam Jabatan Struktural, diberikan pangkat yang sesuai  dengan  jabatanya  tersebut  dan  diberikan  nomor  identitas  Pegawai  Negeri  Sipil. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini”. Jika tidak memenuhi unsur yang tersebut diatas maka Nota dinas yang  dikeluarakan  oleh  Dirjen  Hubungan  Laut  Kementerian  Perhubungan    akan  patah ditengah  jalan karena dasar hukumnya lemah.
Adapun  Golongan/Ruang  TNI/Polri  dan  PNS/ASN  dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :
Tabel 2 Golongan/Ruang TNI/POLRI dan PNS/ASN Golongan Ruang PNS Polri (Kini) Polri (Dulu) TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut TNI Angkata n Udara Perwira Pangkat Kehormatan x x x x Jenderal Besar Laksaman a Besar Marseka l Besar Perwira Tinggi IV g x Jenderal Polisi Jenderal Polisi Jenderal Laksaman a Marseka l f x Komisari s Jenderal Polisi Letnan Jenderal Polisi Letnan Jenderal Laksaman a Madya Marseka l Madya e Pembina Utama Inspektur Jenderal Polisi Mayor Jenderal Polisi Mayor Jenderal Laksaman a Muda Marseka l Muda d Pembina Utama Madya Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Laksaman a Pertama Marseka l Pertama
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Perwira Menengah c Pembina Utama Muda Komisari s Besar Polisi Kolonel Kolonel Kolonel Kolonel b Pembina Tkt I Ajun Komisari s Besar Polisi Letnan Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel a Pembina Komisari s Polisi Mayor Mayor Mayor Mayor Perwira Pertama
III d Penata Tingkat
I c Penata Ajun Komisari s Polisi Kapten Kapten Kapten Kapten b Penata Muda Tingkat I Inspektur Polisi Satu Letnan Satu Letnan Satu Letnan Satu Letnan Satu a Penata Muda Inspektur Polisi Dua Letnan Dua Letnan Dua Letnan Dua Letnan Dua Bintara Tinggi
II
f x Ajun Inspektur Polisi Satu Pembant u Letnan Satu Pembant u Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembant u Letnan Satu e x Ajun Inspektur Polisi Dua Pembant u Letnan Dua Pembant u Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Pembant u Letnan Dua Bintara d Pengatu r Tingkat I Brigadir Polisi Kepala Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Mayor c Pengatu r Brigadir Polisi Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Kepala b Pengatu r Muda Tingkat I Brigadir Polisi Satu Sersan Satu Sersan Satu Sersan Satu Sersan Satu a Pengatu r Muda Brigadir Polisi Sersan Dua Sersan Dua Sersan Dua Sersan Dua
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Dua
Tamtama Kepala I
f x Ajun Brigadir Polisi Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Kepala e x Ajun Brigadir Polisi Satu Kopral Satu Kopral Satu Kopral Satu Kopral Satu d Juru Tingkat I Ajun Brigadir Polisi Dua Kopral Dua Kopral Dua Kopral Dua Kopral Dua Tamtama c Juru Bhayang kara Kepala Prajurit Kepala Prajurit Kepala Kelasi Kepala Prajurit Kepala b Juru Muda Tingkat I Bhayang kara Satu Prajurit Satu Prajurit Satu Kelasi Satu Prajurit Satu a Juru Muda Bhayang kara Dua Prajurit Dua Prajurit Dua Kelasi Dua Prajurit Dua Sumber   : Data  Sekunder  Yang  Diolah,  berupa  :  Peraturan  Pemerintah  No.  99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan perubahannya Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2002  tentang  Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah  No.  99  Tahun  2000  tentang  Kenaikan  Pangkat  PNS;  Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1973  tentang  Kepangkatan  Militer/Polisi;  dan Skep Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000,  tertanggal 3 Oktober 2000.
Di lain  sisi,  menabrak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan- peraturan  lainnya  yang  sudah  mendarah  daging  dalam  lembaga  dan  instansi  tertentu misalnya  TNI/POLRI.  Walupun  selanjutnya  diatuar  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  12 Tahun 2011 mengatur lembaga-lembaga (bukan hanya lembaga negara), yang  berwenang  membentuk  peraturan perundang-undangan  lainnya,  sebagai berikut:“Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  ayat  (1)  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri, badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi, Gubernur,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Pada Pasal 8 ayat (2)  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 selanjutnya mengatur bahwa:  “Peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan oleh
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan kewenangan.”
Peraturan  yang  dibentuk  oleh  lembaga-lembaga  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  dengan  syarat  “sepanjang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi”  dapat  dikatakan sebagai  peraturan  perundang-undangan  delegasian  (atas  dasar  delegasi).  Yang  menjadi pertanyaan  adalah  apakah  peraturan  yang  dibentuk  lembaga-lembaga  tersebut  dengan syarat  “dibentuk  berdasarkan  kewenangan”  dapat  dikategorikan  sebagai  peraturan perundang-undangan.
Politik  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  12 Tahun  2011,  khususnya  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  “atas dasar  kewenangan”  mengacaukan  konstruksi  teoritik  tentang  kewenangan  membentuk peraturan  perundang-undangan.  Semestinya,  tidak  semua  lembaga  negara  memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan dan tidak semua peraturan yang dibentuk lembaga yang disebutkan dalam Pasal  8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dikategorikan  sebagai peraturan perundang-undangan.
Namun  demikian,  berdasarkan  Pasal   8  ayat  (2)  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011,  semua  peraturan  yang  dibentuk  lembaga  negara  atau  bahkan  lembaga/pejabat pemerintahan  (seperti  Menteri)  yang  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (1)  undang-undang tersebut,  dikategorikan  sebagai  peraturan  perundang-undangan,  walaupun  hanya didasarkan  atas  kewenangan,  yang  belum  tentu  merupakan  kewenangan  membentuk peraturan perundang-undangan (atribusi atau delegasi pembentukan peraturan perundang- undangan).
Selain  itu  juga,  berdasarkan  pendapat  A.  Hamid  S.  Attamimi,  bahwasanya  : “Hanya perkembangannya yang datang kemudian menyebabkan dikenalnya pembentukan peraturan  negara  berdasarkan  fungsi  reglementer  dan  berdasarkan  fungsi  eksekutif. Sementara  pada  umumnya,  kewenangan  pengaturan yang timbul dari fungsi reglementer dan  eksekutif  itu  selalu  didasarkan  pada peraturan negara yang lebih tinggi dalam wujud kewenangan atribusi ataupun delegasi.” 16
Atribusi  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan menurut  Maria  Farida  Indrati  adalah  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang diberikan oleh suatu  peraturan  perundang-undangan  kepada  suatu  lembaga negara/pemerintahan.  Kewenangan  tersebut  melekat  terus  menerus  dan  dapat dilaksanakan  atas  prakarsa  sendiri  setiap  waktu  diperlukan,  sesuai  dengan  batas-batas yang  diberikan.  Delegasi  kewenangan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  adalah  pelimpahan  kewenangan  membentuk  peraturan  perundang-undangan yang  dilakukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah,  baik  pelimpahan  yang  dinyatakan  dengan  tegas maupun tidak. 17
Pada hakikatnya kewenangan pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan  merupakan  kewenangan  yang  bersifat pelimpahan  ( delegated    authority )  karena  kewenangan  asli  ( original  authority )
16 A. Hamid S. Attamimi dalam Soebroto, A.C., dan Arif Christiono, “Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas”, In  Legal  Position  of Regulations/Policies Under The Regulation of the Minister for National Developm ent Planning/Head of Bappenas) http://birohukum .bappenas.go.id/data/databerita/WORKSHOP%20Peraturan ., Vol. 20, 2012: 2.
17 Indrati,  Maria  Farida  dan  Maria  Farida,  “ Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  Materi  Muatan”, Yogyakarta : Kanisius, (2007) : 105-106.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ada  pada  badan  legislatif.  Pendelegasian kewenangan legislatif  kepada pemerintah (eksekutif). 18
Dalam  pasal  tersebut  diatas  tidak  menganulir  nota  dinas  baik  kementerian  atau lembaga  kementeria  (Dirjen,  Sekjen,  Deputi  Menteri),  maka  nota  dinas  itu  lemah hukumnya,  sedangkan  penurunan  pangkat  (punish)  dan  kenikan  pangkat/kehormatan (Reward) sudah ada mekanisme hukumnya tersendiri.
Mengenai  masalah  karier,  pergerakan  karier  dalam  organisasi  Kepolisian  ada tiga, yaitu:
1. Promosi : dipindah  ke jabatan yang lebih  tinggi  karena prestasi;
2. Demosi : dipindah  ke jabatan yang lebih  rendah karena kasus/masalah;
3. Tour of duty / Tour of area : dipindah dengan tingkatan jabatan sama namun beda fungsi,  atau dipindah  dengan jabatan sama tapi beda wilayah;
Adapun mutasi ini bertujuan untuk penyegaran petugas pada jabatan/tempat yang baru.dan kalau ini benar-benar terjadi dan terkesan di paksakan, maka akan tampak bukti kesewenang-wenangan  Kementerian  Perhubungan  yang  seolah-oleh  merasa  lebih  tinggi derajatnya/superior dibanding TNI-POLRI dan kementerian  atau lembaga negara lainnya yang  ada  di  Republik  Indonesia  yang  kita  cintai  ini,  maka  oknum  pelakuny  a  akan  di kenakan  pasal    pelanggaran  jabatan  yang  diatur  dalam  Bab  VIII  Buku  Ketiga  KUHP. Contoh  pelanggaran  jabatan  adalah  Pasal  52  KUHP  yang  mengancam  pidana  denda kepada  pejabat  yang  mengeluarkan  petikan  atau  salinan  putusan  Pengadilan  sebelum ditandatangani  sebagaimana mestinya.
Dalam  membahas  kejahatan  jabatan  perlu  kiranya  diperhatikan  ketentuan  Pasal 52  KUHP,  yang  berbunyi: “Jika  seorang  pejabat,  karena  melakukan  tindak  pidana, melanggar  suatu  kewajiban  khusus  dari  jabatannya,  atau  pada  waktu  melakukan  tindak pidana  diberikan  kepadanya,  karena  jabatannya,  maka  pidananya  dapat  ditambah sepertiga”.  Ketentuan  pasal  ini  memperberat  ancaman  pidana  dengan  sepertiganya, bilamana  seorang  pejabat  melakukan  perbuatan  pidana  dengan  melanggar  kewajiban khusus  dari  jabatannya.  Misalnya,  seorang  polisi  yang  bertugas  menjaga  bank  justru melakukan  perampokan  terhadap  bank  tersebut,  dalam  hal  ini  lalu  ancaman  pidana diperberat dengan sepertiganya.

## KESIMPULAN & SARAN Kesimpulan
1. Mekanisme  kepangkatan,  pangkat,  golongan,  kenaikan  dan  penurunan  pangkat masing-masing  lembaga  atau  instansi  sudah  mempuyai  payung  hukum  masing- masing,  misalnya:
a. TNI  berdasarkan  Undang-Undang  No.  34  Tahun  2014  tentang  Tentara Nasional  Indonesia  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1973  tentang Kepangkatan Militer/Polisi  Dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b. POLRI  berdasarkan  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1973 tentang  kepangkatan  militer/polisi  dalam  angkatan  bersenjata  republik Indonesia  dan  perubahan    berdasarkan  surat  keputusan  Kapolri  No.  Pol: Skep/1259/X/2000,  tertanggal 3 Oktober 2000.
c. PNS  berdasarkan  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  jo  Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2000  tentang  kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan perubahannya Peraturan Pemerintah No. 12
18 Loc.cit.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
2. Nota  Dinas  bukanlah  kategori  perundang-undangan  dan  peraturan    karena  itu inkonstituional  karena Lex  Superior  Derogat  Legi  Inferiori (Undang-Undang yang  lebih  tinggi  melumpuhkan  Undang-Undang yang lebih rendah) contoh Nota dinas lawan Undang-Undang, peraturan pemerintah).
3. Di lain sisi menabrak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta peraturan- peraturan  lainnya  yang  sudah  mendarah  daging  dalam  lembaga  dan  instansi tertentu misalnya TNI/POLRI.

## Saran
1. Untuk  menerapkan  sistem  kepangkatan  yang  telah  ada  diikat  oleh  peraturan perundang-Undangan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia  misalnya  penurunan pangkat  kepada  TNI/POLRI  yang  dikaryakan  dan  atau  di  delegasikan  oleh lembaganya  ke  Kementerian  Perhubungan  Republik Indonesia, hendaknya harus koordinasi  dengan  lembaga  atau  pimpinan  yang  telah  mendelegasikan anggotanya itu berdasarkan  Pasal 7 ayat (1) dan ayat  (2) Peraturan Pemerintah. No. 15 Tahun 2001.
2. Nota  dinas  pejabat  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  Undang-Undang  atau Peraturan  atau  Kepetusan  Pemerintah  dalam  membuat  suatu  keputusan,  oleh karena  itu  hendaknya  harus  dianalisi  dampak  hukum  dan  dampak  politiknya terhadap keputusan tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Iqrom,  Pahrizal.,  Oktober  2013, Reformasi  Birokrasi  di  Nusantara ,  Cet.  I,  Malang:
Universitas Brawijaya Press.
Friedman, Lawrence M., 2013, Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial , Bandung : Nusa Media.
Friedman,  Lawrence  M.,  1984, American  Law  :  An  Introduction ,  New  York  :  W.W. Norton & Company.
Reksodiputro, Mardjono., 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan  Karangan ,  Buku  Ketiga,  Jakarta  :  Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Ali,  Achmad., 2004, Keterpurukan Hukum di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia ,  Cet.  Ke-2,  Surakarta  :  Muhammadiyah University  Press.
Congge, Umar., November 2015, Potret Birokrat Lokal , Cet. I, Makassar: Sah Media. Indrati, Maria Farida dan Maria Farida, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi Muatan , Yogyakarta : Kanisius.
Karya Ilmiah
Dubois,  Hans F. W., dan Giovanni  Fattore, (2009), “ Definitions and Typologies in Public Administration Research: The Case of Decentralization ”, International Journal of Public Administration, 32:8 , 704-727, DOI: 10.1080/01900690902908760. Rahayu,  S.,  (2011),  “Pembangunan  Masyarakat  Madani  dan  Pemerintah  Yang  Bersih Sebagai Perwujudan Tata Kelola Yang Baik” ProBank , 1 (7).
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  RI,  Departemen  Hukum  dan  HAM  RI,  2007, “Laporan Akhir Tim Kompendium  Bidang  Hukum Pemerintahan yang Baik”.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019
Purwadi, A., (2013), “Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah Era Otonomi Daerah”, Perspektif , 18 (2).
Soebroto,  A.C.,  dan  Arif  Christiono,  (2012),  “Kedudukan  Hukum  Peraturan/Kebijakan Dibawah  Peraturan  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala Bappenas”, In Legal Position of Regulations/Policies Under The Regulation of the  Minister  for  National  Development  Planning/Head  of  Bappenas) http://birohukum.bappenas.go.id/data/databerita/WORKSHOP%20Peraturan ., Vol. 20.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014  tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara. Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1973  tentang  Kepangkatan  Militer/Polisi  Dalam
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  No.  99  Tahun  2000  tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah No. 12  Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000,  tertanggal 3 Oktober 2000.