## PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAMBI
M. Zahari MS 1

## Abstract
Positive  economic  growth  indicates  an  increase  in  the  economy  of  a  country  or region, whereas negative economic growth indicates a decline in the  economy of a country or region. The indicator used to measure regional economic growth is the  growth  rate  of  Gross  Regional  Domestic  Product  at  constant  prices  (real GDP). In increasing the economic growth of a region, not apart from the role of government  in  providing  funds  to  finance  regional  economic  development activities.  Costs  incurred  for  public  service  activities  and  development  both economic  and  non-economic  are  often  referred  to  as  government  expenditures. These  government  expenditures  are  allocated  annually  in  the  Regional  Revenue and  Expenditure  Budget.  Excavation  of  potential  sources  of  income  to  support local  expenditure  and  regional  independence  needs  to  be  intensified,  especially those originating from local revenue sources optimally will be  able to contribute significantly  to  the  improvement  of  Jambi  Province's  Regional  Income  and Expenditure  Budget.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  financial capacity  of  regions  derived  from  local  revenue  in  supporting  the  Regional Revenue and Expenditure Budget, and to determine the rate of regional economic growth  and  analyze  the  influence  of  regional  spending  on  economic  growth  in Jambi  Province.  This  research  was  conducted  in  the  scope  of  government  of Jambi  Province.  The  research  method  used  qualitative  descriptive  method  and linear regression analysis of econometric model of Ordinary Least Square method (OLS). The  results show that during the  period from 2010 to 2016, the financial capacity  of  regions  originating  from  local  own  revenues  has  not  been  fully reliable  in  sustaining  the  Jambi  Provincial  Revenue  and Expenditure Budget,  as its contribution is still relatively low at an average of 34.13 percent per year . The economic growth of Jambi Province during the same period grew by 6.28 percent per  year.  Government  expenditures  significantly  and  positively  affect  the Economic  Growth  of  Jambi  Province.  The  conclusion  is  that  an  increased regional  government  spending  will  lead  to  increased  economic  growth  of  the region concerned.
Keywords: Regional Finance, Government Expenditure, Economic Growth.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  hasil pembangunan  yang  telah  dilakukan  dan  juga  berguna  untuk  menentukan  arah pembangunan  di  masa  yang  akan  datang.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif menunjukkan  adanya  peningkatan  perekonomian,  sebaliknya  pertumbuhan ekonomi    negatif    menunjukkan    adanya    penurunan    dalam    perekonomian. Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  tujuan  bangsa  agar  dapat  pula  meningkatkan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia  yang dilakukan secara berkelanjutan  berdasarkan  kemampuan nasional. Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  menjadi  target  utama  bagi  seluruh negara  baik  negara  maju  maupun  negara  berkembang,  karena  dengan
1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari
pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  maka  akan  semakin  banyak    investor  yang tertarik  untuk  menanamkan  modal  di  negara  tersebut,  sehingga  dengan  semakin banyak  investor  yang  masuk  maka  ketersediaan  modal  juga  akan  semakin meningkat  sehingga  diharapkan  dengan  investasi    yang    semakin    meningkat, maka    akan    semakin    besar    pula    kesempatan    kerja    yang  ditawaran.  Dengan demikian    angkatan  kerja  akan  semakin  banyak  yang  terserap,  sehingga  tingkat pengangguran akan dapat ditekan.
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi  daerah adalah  tingkat  pertumbuhan    Produk  Domestik  Regional    Bruto  (PDRB).  Nilai PDRB  yang  digunakan  dalam  mengukur pertumbuhan  ekonomi  dilihat dari nilai konstan.  Ada  beberapa  alasan  yang  mendasari  pemilihan  pertumbuhan  ekonomi menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu:
1.  PDRB merupakan  jumlah nilai  tambah  yang dihasilkan  oleh seluruh aktivitas produksi  didalam  perekonomian.  Hal  ini  berarti  peningkatan  PDRB  juga mencerminkan  peningkatan  balas  jasa  kepada  faktor-faktor  produksi  yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
2.   Batas wilayah perhitungan PDRB adalah negara (perekonomian domestik).
3.   PDRB  merupakan  salah  satu  indikator    yang  dapat  dijadikan  ukuran  untuk menilai  keberhasilan  pembangunan  suatu  daerah,  atau  tercermin  melalui pertumbuhan PDRB.
Pada  dasarnya,  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  proses pertumbuhan  output  perkapita  dalam  jangka  panjang.  Hal  ini,  bahwa  dalam jangka  panjang,  kesejahteraan  tercermin  pada  peningkatan    output    perkapita yang   sekaligus   memberikan   banyak   alternatif   dalam   mengkonsumsi  barang dan jasa, serta diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat.
Kuznets  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  kenaikan  jangka panjang  dalam  kemampuan  suatu  negara  untuk  menyediakan  semakin  banyak barang-barang  ekonomi  kepada  penduduknya.  Kemampuan  ini  tumbuh  sesuai dengan  kemajuan  teknologi,  penyesuaian  kelembagaan,  dan  ideologi  yang diperlukannya (Jhingan, 2002).
Menurut Sukirno (2013) pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi  yang  berbeda,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  ialah  proses  kenaikan  output perkapita  yang  terus  menerus  dalam  jangka  panjang.  Pertumbuhan  ekonomi tersebut  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan.  Dengan demikian  makin  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  biasanya  makin  tinggi  pula kesejahteraan  masyarakat,  meskipun  terdapat  indikator  yang  lain  yaitu  distribusi pendapatan.  Sedangkan  pembangunan  ekonomi  ialah  usaha  meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi rill melalui  penanaman  modal,  penggunaan  teknologi,  penambahan pengetahuan,  peningkatan  keterampilan,  penambahan  kemampuan  berorganisasi dan  manajemen.  Ada  empat  faktor  atau  komponen  utama  dalam  pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu
1) Tanah dan kekayaan alam lainnya (SDA),
2) Barang-barang  modal  dan  tingkat  teknologi  yang  mencakup  semua  investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi,
3) Jumlah  dan  mutu  dari  penduduk  dan  tenaga  kerja  melalui  peningkatan kesehatan,  pendidikan  dan  keterampilan  kerja,  pertumbuhan  populasi  yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja,
4) Sistem  sosial  dan  masyarakat  menentukan  sampai  dimana  pertumbuhan ekonomi  dapat  dicapai,  seperti  sikap  berhemat  yang  bertujuan  untuk melakukan  investasi,  sikap  bekerja  keras  dsb.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori ekonomi  neo  klasik  yang  menitikberatkan  pada  modal  dan  tenaga  kerja  serta perubahan teknologi sebagai unsur baru.
Sementara itu  dalam analisis  makro  dijelaskan  bahwa  tingkat  pertumbuhan ekonomi  yang  dicapai  oleh  suatu  negara  diukur  dari  perkembangan  pendapatan nasional riil yang  dicapai.  Terdapat  4  komponen  pengeluaran  agregat  dalam perekonomian  yaitu  :  konsumsi  rumah  tangga,  pengeluaran  pemerintah, pembentukan  modal  sektor  swata  (investasi),  dan  export  netto  (ekspor  dikurangi impor).
Pengukuran  dalam  perekonomian  di  suatu  negara  adalah  produk  domestik bruto  (PDB).  PDB  mengukur  aliran  pendapatan  dan  pengeluaran  dalam perekonomian  selama  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  berkaitan  dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk  mengukur  pertumbuhan  ekonomi,  nilai  PDB  berdasarkan  harga  konstan (PDB Rill )  Sehingga  angka  pertumbuhan  yang  dihasilkan  merupakan pertumbuhan rill yang  terjadi  karena  adanya  pertambahan  produksi  (Mankiw: 2007).
Salah  satu  indikator  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  yang  dapat dijadikan  tolok  ukur  secara  makro  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi, meskipun telah digunakan sebagai indikator pembangunan, pertumbuhan ekonomi masih  bersifat  umum  dan  belum  mencerminkan  kemampuan  masyarakat  secara individual. Pembangunan daerah diharapkan akan membawa dampak positif pula terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari  perubahan  PDRB  dalam  suatu  wilayah  (Suryono,  2010).  Keberhasilan  suatu daerah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warganya  diukur  melalui  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  berhasil  dicapai.  Tinggi  rendah  laju  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  menunjukkan  tingkat  perubahan  kesejahteraan  ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi meningkat, sementara perekonomian yang menurun atau  pertumbuhan  ekonomi  dengan  nilai  negatif  berarti  turunnya  kesejahteraan ekonomi.  Disisi  lain  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  juga  digunakan  untuk mengevaluasi  tepat  atau  tidaknya  kebijakan  yang  telah  diambil  sehubungan dengan peran pemerintah dalam perekonomian.
Pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2005-2015  masih  tetap positif  walaupun  sifatnya  fluktiatif.  Selama  kurun  waktu  2005-2015  Provinsi Jambi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Sumatera dengan rata-rata laju  pertumbuhan  mencapai  6,63%,  dikuti  oleh  Provinsi  Kepulauan  Riau mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,59%. Sedangkan yang paling rendah terjadi  Provinsi  Aceh  yaitu  –  0,09%  dan  terendah  kedua  Provinsi  Riau  sebesar 3,93% rata-rata pertahun.

## Tabel 1

## Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Provinsi se-Sumatera
Tahun 2005-2015 (Dalam Persen) Provinsi 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  Rerata Aceh -10.12  1.56  -2.36  -5.24  -5.51  2.74  4.84  5.14  4.18  1.65  2.14  -0.09 Sumut 5.48 6.2 6.9 6.39 5.07 6.42  6.63  6.22  6.01  5.23  5.33 5.99 Sumbar 5.73  6.14  6.34  6.88 4.28 5.94  6.26  6.38  6.18  5.85  5.62 5.96 Riau 5.41  5.15  3.41  5.65 2.97 4.21  5.04  3.54  2.61  2.62  2.66 3.93 Jambi 5.57  5.89  6.82  7.16 6.39 7.76  7.86  7.03  6.84  7.35  4.21 6.63 Sumsel 4.84 5.2 5.84  5.07 4.11 5.63 6.5 6.01  5.98  4.68  4.57 5.31 Bengkulu 5.82  5.95  6.46  5.75 5.62 6.1 6.46 6.6 6.21  5.49  5.41 5.99 Lampung 4.02  4.98  5.94  5.35 5.26 5.88  6.43  6.53  5.97  5.08 4.9 5.49 Babel 3.47  3.98  4.54 4.6 3.74 5.99 6.5 5.73  5.29  4.68  4.76 4.84 Kep.Riau 6.57  6.78  7.01  6.63 3.52 7.19  6.66  6.82  6.13  7.32  7.89 6.59 Sumatera 3.68  5.18  5.09  4.82 3.55 5.79  6.32  6.00  5.54  5.00  4.75 5.06

## Sumber: BPS Nasional 2005-2015, diolah
Pertumbhan  ekonomi  sebagai  tolak  ukur  suatu  daerah,  juga  tidak  terlepas dari  peran  pemerintah  dalam  menyediakan  dana  untuk  membiaya  kegiatan pembangunan  baik  bidang  ekonomi  maupun  non  ekonomi.  Biaya  kegiatan  ini sering  disebut  sebagai  pengeluaran  pemerintah.  Pengeluaran  pemerintah  daerah diukur  dari  total  belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  yang  dialokasikan dalam  anggaran  daerah.  Sodik  (2007),  mengungkapkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  yang  proposional  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengeluaran  pemerintah  menjadi subjek penting untuk dianalisis. Secara umum gambaran pengeluaran publik, yaitu infrastuktur  fisik  atau  human  capital,  dapat  mempertinggi  pertumbuhan  tetapi pengeluaran dapat pula memperlambat pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Dalam  perekonomian  modern,  Pemerintah  sebagai  pelaku  ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku  ekonomi  lainnya  baik  swasta  maupun  rumah  tangga  (Hidayat,  2010). Untuk  itulah  diperlukan  campur  tangan  pemerintah  dibutuhkan  dalam  satu perekonomian  dan  hanya  untuk  kegiatan  yang  menyangkut  hajat  hidup  orang banyak.
Kebijakan  pengeluaran  pemerintah  yang  secara  langsung  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  adalah  belanja  karena  variabel  ini  diwujudkan pembangunan  prasarana  ekonomi  dan  sosial.  Perkembangan  pengeluaran pemerintah  yang  diukur  dari  besarnya  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Pengklasifikasian  belanja  langsung  dan  tidak  langsung  ini  digunakan dalam  sistem  penganggaran  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah,  yaitu  sejak penerapan  PP  No.  105  Tahun  2000  tentang  Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri No.  29 Tahun 2002  yang kemudian direvisi menjadi  PP  No.  58  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan yang lama sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja administrasi umum,
belanja  operasi  dan  pemeliharaan,  belanja  modal,  belanja  tidak  tersangka,  dan belanja  bantuan  keuangan.  Kemudian,  beradasarkan  PP  No.  58  Tahun  2008  dan Permendagri  No.  59  Tahun  2007,  klasifikasi  belanja  dalam  sistem  anggaran diperbaiki menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
Perkembangan belanja Daerah Provinsi Jambi, selama periode 2010  – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2016 (Juta Rupiah) Tahun Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Pembiayaan (PyD) TOTAL BELANJA Rasio (%) BTL BL PyD 2010 672,277 815,863 353,260 1,841,400 36.51 44.31 19.18 2011 760,339 989,902 70,923 1,821,164 41.75 54.36 3.89 2012 1,245,496 1,286,101 56,425 2,588,022 48.13 49.69 2.18 2013 1,271,926 1,738,815 566,331 3,577,072 35.56 48.61 15.83 2014 1,483,116 1,721,517 474,526 3,679,159 40.31 46.79 12.90 2015 1,762,391 1,663,175 178,679 3,604,245 48.90 46.14 4.96 2016*) 1,738,499 2,003,525 - 3,742,024 46.46 53.54 0.00

## Sumber: BPS Provinsi Jambi, diolah
Berdasarkan tabel  2, diketahui realisasi belanja pemerintah daerah Provinsi Jambi  cenderung  mengalami  peningkatan.  Pada  awal  tahun  2010,  pengeluaran pemerintah sebesar  Rp. 1,84 triliun, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi Rp.  3,74  triliun.  Porsi  belanja  lansung  lebih  besar  dibandingkan  belanja  tidak langsung  dan  cenderung  meningkat,  dimana  belanja  lansung  pada  tahun  2010 sebesar  44,31%  dan  pada  tahun  2016  menjadi  53,54%,  sedangkan  belanja  tidak langsung porsinya pada tahun 2010 sebesar 36,51% dan pada tahun 2016 menjadi 44,46%.
Gambaran  ini,  menunjukkan  perlu  adanya  kerja  keras  segenap  aparatur Pemerintah  Daerah  Provinsi  Jambi  untuk  berupaya  meningkatkan  kemampuan keuangan daerah, terutama penyediaan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada APBD murni Provinsi Jambi tahun 2017, Pendapatan Daerah ditargetkan sejumlah Rp. 4.163 miliar, terdiri atas PAD sejumlah  Rp.1.393 miliar (33,46%),  Dana  Perimbangan  sejumlah  Rp.2.766  miliar  (66,44%),  dan  Lain-lain Pendapatan Daerah yang  Sah sejumlah Rp 0,5 miliar, sedangkan alokasi Belanja Daerah  dianggarkan  sejumlah  Rp.4.342  miliar,  terdiri  dari  Belanja  Tidak Langsung  sejumlah  Rp.2.366  miliar  (54,49%)  dan  Belanja  Langsung  sebesar  Rp 1.975  miliar  (45,49%).  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  Tahun  2016 diprediksi Rp 178,5 miliar untuk menutupi defisit anggaran tahun 2017 tersebut. Mengingat  kondisi  dan  potensi  yang  berbeda-beda  antara  masing-masing daerah membawa konsekuensi adanya perbedaan kemampuan dalam menggerakkan  kegiatan  pembangunan  dan  pelayanan  publik  sehingga  dapat menimbulkan  berbagai  persoalan,  terutama  menyangkut  masalah  pengelolaan sumber-sumber potensi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam  kesempatan  ini  penulis,  berkeinginan  untuk  mengkaji  lebih lanjut  tentang
pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi daerah di Provinsi Jambi.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  Bagaimana kemampuan keuangan daerah di Provinsi Jambi? 2) Bagaimana laju pertumbuhan ekonomi  daerah  di  Provinsi  Jambi?  3)  Bagaimana  pengaruh  belanja  daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :  1)  Mengetahui  kemampuan  keuangan daerah  di  Provinsi  Jambi.  2)  Mengetahui  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah  di Provinsi  Jambi.  3)  Menganalisis  pengaruh  belanja  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi.
Dalam  penelitian  ini,  adapun  output  yang  diharapkan  atau  manfaat  dari penelitian  ini  adalah:  1)  Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  dalam mengambil keputusan khususnya  yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.  2)  Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  referensi  dan  perbandingan  dalam meneliti  terhadap  objek  penelitian  yang  sama  khususnya  tentang  Pengaruh Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Jambi.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian  suatu  Negara  atau  daerah  dalam  menghasilkan  tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu.  Menurut  Sukirno  (2013) pertumbuhan  ekonomi  diartikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dalam masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat.  Menurut Prasetyo  (2009),  istilah  pertumbuhan  ekonomi (economic  growth) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan  nasional  agregat  dalam  kurun  waktu  tertentu misalkan  satu  tahun. Perekonomian  suatu  negara  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  jika  jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya.
Menurut  Simon  Kuznets  dalam  M.L  Jhingan  (2002)  pertumbuhan ekonomi  adalah  peningkatan  kemampuan    suatu    negara    (daerah)    untuk menyediakan barang-barang   ekonomi   bagi   penduduknya,   yang   terwujud dengan  adanya  kenaikan  output  nasional   secara  terus-menerus  yang  disertai dengan  kemajuan teknologi   serta   adanya   penyesuaian   kelembagaan,   sikap dan    ideologi    yang  dibutuhkannya.  Hampir  senada  dengan  Simon  Kuznets, menurut  Todaro  dan  Smith  (2006)  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus  atau  berkesinambungan  sepanjang  waktu  sehingga  menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Menurut  pandangan  ekonom  klasik,  Adam  Smith,  David  Ricardo,
Thomas  Robert  Malthus  dan  John  Straurt  Mill,  maupun  ekonom  neo  klasik, Robert  Solow  dan  Trevor  Swan,  mengemukakan  bahwa  pada  dasarnya  ada empat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  (1)  jumlah penduduk,  (2)  jumlah  stok  barang  modal,  (3)  luas  tanah  dan  kekayaan  alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan.
Kuznets  (dalam  Todaro,  2000),  mengemukakan  ada  enam  karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:
a. Tingkat  pertambahan  output  perkapita  dan  pertambahan  penduduk  yang tinggi.
b. Tingkat  kenaikan  total  produktivitas  faktor  yang  tinggi,  khususnya produktivitas tenaga kerja.
c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.
d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
e. Adanya kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya  untuk      berusaha    menambah    bagian-bagian    daerah lainnya   sebagai   daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
f. Terbatasnya  penyebaran  pertumbuhan  ekonomi  yang  hanya  mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  prosesnya  yang  berkelanjutan merupakan  kondisi  utama  bagi  kelangsungan  pembangunan  ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian  akan  menghasilkan  tambahan  pendapatan  masyarakat  pada suatu  periode  tertentu.  Dengan  kata  lain,  perekonomian  dikatakan  mengalami pertumbuhan  bila  pendapatan  riil  masyarakat  pada  tahun  tertentu  lebih  besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Keberhasilan  pembangunan  suatu  negara/wilayah  diukur  berdasarkan  tinggi rendahnya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang  dicapai.  Pengukuran pertumbuhan  ekonomi  secara  konvensional  biasanya  dengan  menghitung peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk nasional dan Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  untuk  provinsi  maupun kabupaten/kota.  PDRB  merupakan  jumlah  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh seluruh  unit  usaha  dalam  suatu  wilayah  tertentu  atau  merupakan  jumlah  nilai barang  dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  seluruh  unit  ekonomi  selama periode  tertentu.  Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah  dapat diperoleh melalui tingkat pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diketahui dengan membandingkan   PDRB Riil pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB tahun sebelumnya (PDRB t-1)
Laju Pertumbuhan Ekonomi =
x 100%

## 2. Pengeluaran Daerah
Pengeluaran  daerah  diperoleh  dari  seluruh  pendapatan  daerah  yang diterima  baik  dari  daerahnya  sendiri  maupun  bantuan  dari  pemerintah  pusat yang akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan daerah.
Menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  belanja daerah  adalah  semua  kewajiban  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja  daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  menyebutkan bahwa  belanja  daerah  dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  pelaksanaan urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  provinsi  atau  kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam  bagian  atau  bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan  bersama  antara pemerintah  dan  pemerintah  daerah  atau  antar  pemerintah  daerah  yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Belanja  diklasifikasikan  berdasarkan  hubungannya  dengan  aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi 2 bagian.
a. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan. Seperti belanja pegawai berupa  gaji  dan  tunjangan  yang  telah  di  tetapkan  oleh  undang-undang, belanja  bunga,  belanja  hibah,  belanja  bantuan  social,  belanja  bagi  hasil kepada  provinsi/kabupaten/kota  dan  pemerintah  dasa,  belanja  bantuan keuangan dan belanja tak tersangka.
b. Belanja  langsung  adalah  belanja  yang  dianggarkan  yang  terkait  secara langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Seperti  belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program  dan  kegiatan  pemerintah  daerah  dan  telah  dianggarkan  oleh pemerintah daerah.
Versi  Keynes,  pengeluaran  pemerintah  merupakan  salah  satu  unsur permintaan  agregat.  Konsep  perhitungan  pendapatan  nasional  dengan pendekatan pengeluaran bahwa Y = C +  I +  G + X  – M.  Formula ini dikenal sebagai  identitas  pendapatan  nasional.  Variabel  Y  melambangkan  pendapatan nasional sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Variabel-variabel di ruas kanan  disebut  permintaan  agregat.  Variabel  G  melambangkan  pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu  ke  waktu  dapat  diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996)
Teori  pembangunan  dan  pengeluaran  pemerintah  dikembangkan  oleh
Rostow  dan  Musgrave  yang  menghubungkan  pengeluaran  pemerintah  dengan tahap-tahap  pembangunan  ekonomi  yang  dibedakan  antara  tahap  awal,  tahap menengah  dan  tahap  lanjut.  (1)  Tahap  awal,  pada  tahap  awal  perkembangan ekonomi  persentase  investasi  besar,  sebab  pemerintah  harus  menyediakan prasarana,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  prasarana  transportasi  dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi  pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi  swasta  sudah  semakin  membesar.  (3)  Tahap  lanjut,  pembangunan ekonomi  dan  aktivitas  pemerintah  beralih  dari  penyediaan  prasarana  ke pengeluaran-pengeluaran  untuk  aktivitas  sosial  seperti  program  kesejahteraan hari  tua  dan  program  pelayanan  kesehatan  masyarakat  (Mangkoesoebroto, 2008).
3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran  pemerintah  (goverment  expenditure)  adalah  bagian  dari kebijakan  fiskal  yakni  suatu  tindakan  pemerintah  untuk  mengatur  jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah  tiap  tahunnya  yang  tercermin  dalam  dokumen  APBN  untuk nasional  dan  APBD  untuk  daerah/regional.  Tujuan  dari  kebijakan  fiskal  ini adalah  dalam  rangka  menstabilkan  harga,  tingkat  output  maupun  kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008).
Teori  Peacock  dan  Wiseman  menyebutkan  bahwa  perkembangan ekonomi  menyebabkan  pemungutan  pajak  yang  semakin  meningkat  walaupn tarif  pajak  tidak  berubah;  dan  meningkatnya  penerimaan  pajak  menyebabkan
pengeluaran  pemerintah  juga  semakin  meningkat.  Oleh  karena  itu,  dalam keadaan  normal,  meningkatnya  GDP  menyebabkan  penerimaan  pemerintah yang  semakin  besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran  pemerintah  menjadi semakin  besar.  Maka  pengeluaran  pemerintah  yang  diklasifikasikan  menjadi belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  jika  meningkat  maka menyebabkan GNP (dalam penelitian ini adalah output) meningkat pula.
Teori  Peacock  dan  Wiseman  mengenai  pengeluaran  pemerintah  sering disebut  sebagai The  Displacement  Effect ,  dimana  teori  ini  didasarkan  pada suatu  pandangan  bahwa  pemerintah  senantiasa  memperbesar  pengeluaran, sedangkan  masyarakat  tidak  suka  membayar  pajak  yang  semakin  besar  untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman  mendasarkan  teori  mereka  pada  suatu  teori  bahwa  masyarakat mempunyai  suatu  tingkat  toleransi  pajak,  suatu  tingkat  dimana  masyarakat dapatmemahami  besarnya  pungutan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh  pemerintah untukmembiayai  pengeluaran  pemerintah.  Tingkat  toleransi  ini  merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.
Dalam teori Peacock dan Wiseman, dinyatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi  menyebabkan  pemungutan  pajak  semakin  meningkat  walaupun  tarif pajak  tidak  berubah,  dan  meningkatnya  penerimaan  pajak  menyebabkan pengeluaran  pemerintah  juga  semakin  meningkat.  Peningkatan  pada  PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan penerimaan pemerintah yang semakin  besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran  pemerintah.  Apabila  keadaan normal  tersebut  terganggu,  misalnya  karena  adanya  perang,  maka  pemerintah harus  memperbesar  pengeluarannya  untuk  membiayai  perang.  Salah  satu  cara umtuk  meningkatkan  penerimaannya  tersebut  dengan  menaikkan  tarif  pajak sehingga  dana  swasta  untuk  investasi  dan  konsumsi  menjadi  berkurang. Keadaan  ini  disebut  efek  pengalihan  ( Displacement  effect )  yaitu  adanya gangguan  sosial  menyebabkan  aktivitas  swasta  dialihkan  pada  aktivitas pemerintah.
Bird mengkritik hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman.
Bird  menyatakan  bahwa  selama  terjadinya  gangguan  social  memang  terjadi pengalihan  aktivitas  pemerintah  dari  pengeluaran  sebelum  gangguan  ke pengeluaran yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan diikuti oleh  peningkatan  persentase  pengeluaran  pemerintah  terhadap  PDB.  Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB  akan  menurun  secara  perlahan-lahan  kembali  ke  keadaan  semula.  Jadi menurut  Bird,  efek  pengalihan  merupakangejala  dalam  jangka  pendek,  tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang (Mangkoesoebroto, 2008).
4. Hipotesis
a. Kemampuan keuangan daerah di Provinsi Jambi relative rendah
b. Laju pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi
c. Pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

## METODE PENELITIAN
1. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  data  sekunder,  yaitu  data yang diperoleh dari instansi terkait yang ada hubunganya dengan penelitian ini. Data dan informasi yang dikumpulkan adalah data time series periode 7 tahun
terakhir  (2010  –  2016).  Sumber    data  diperoleh  dari  instansi  terkait  seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Biro Keuangan Provinsi Jambi.
2. Motode Analisis Data
a. Analisis Deskriptif
Dalam  penelitian  ini  analisis  dekskriptif  digunakan  untuk  mengalisis kemampuan  keuangan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Analisis kemampuan  keuangan  daerah  adalah  pengkajian  terhadap  aspek-aspek penerimaan  daerah  baik  yang  berasal  dari  PAD  maupun  bantuan  dari pemerintah  pusat  untuk  mengetahui  peranannya  masing-masing  terhadap APBD.  Semakin  tinggi  peran  PAD  terhadap  APBD  menunjukkan  semakin tinggi  kemandirian  keuangan  daerah.  Klasifikasi  tingkat  kemandirian tersebut sebagai berikut:
Tabel 3 Kemampuan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian, dan  Pola Hubungan Kemampuan Keu.Daerah Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instruktif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif
Sumber : Hersey dan Blanchard dalam Halim 2004.
Analisis  pertumbuhan  ekonomi  adalah  untuk  mengkaji  terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dilihat dari PDRB atas harga konstan (PDRB riil).
Laju Pertumbuhan Ekonomi = x 100%
Dimana :
PDRBt = PDRB Riil pada tahun t
PDRB t-1 = PDRB Riil tahun sebelumnya
b. Analisis Regresi Linier
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  melihat  besarnya pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  digunakan analisis regresi linier  model  ekonomitrika metode Ordinary Least  Square (OLS).  Sebelum  dilakukan  analisis  regresi  linier  terlebih  dahulu  dilakukan pengolahan data dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0.
Persamaan regresi linier model ekonomitrika adalah:
Yt  =  α  +  β Xt   +  e
Persamaan tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk logaritma natural (Ln) yang disesuaikan dengan variabel penelitian, menjadi : Ln PE t =  Ln α  + Ln β TBD t + e
Dimana : PE = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas harga konstan) TBD = Pengeluaran Pemerintah (Total Belanja Darah) Ln = Logaritma Natural α = Konstanta β = Koefisien Regresi
t = Periode waktu
e = Error
c. Koefisien Determinasi ( 2 R )
Uji determinasi (Uji R 2 ) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi,  karena  dapat  menginformasikan  baik  atau  tidaknya  model  regresi yang  terestimasi,  atau  dengan  kata  lain  angka  tersebut  dapat  mengukur kedekatan  garis  regresi  yang  terestimasi  dengan  data  sesungguhnya.  Nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  ini  mencerminkan  besaran  variasi  dari  variabel terikat  Y  dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas  X.  Bila  nilai  koefisien determinasi  sama  dengan  0  (R 2 =  0),  artinya  variasi  dari  Y  tidak  dapat diterangkan oleh X sama sekali.  Nilai R 2 = 1, artinya  variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain  jika R 2 = 1, maka semua  titik  pengamatan  berada tepat  pada  garis  regresi.  Dengan  demikian, baik  atau  buruknya  suatu  persamaan  regresi  ditentukan  oleh  R 2 nya  yang mempunyai nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu).
Rumus koefisien determinasi (R 2 ), menurut Widarjono (2005), sebagai berikut:
b (   XY )
R 2 = Y 2 dimana:
R 2
= Koefisien determinasi
X  = Variabel bebas b  = Koefisien regresi Y  = Variabel terikat
Menurut Ghozali, (2011) apabila variabel independen pada penelitian lebih  dari  2  (dua),  maka  koefisien  determinasi  yang  digunakan  adalah Adjusted  R  Squre .  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  koefisien determinasi  ( 2 R ),  karena    variabel  independen  hanya  ada  satu,  yaitu pengeluaran  pemerintah  (belanja  daerah).  Koefisien  determinasi  ( 2 R )  ini dapat  menggambarkan  suatu  nilai  yang  menunjukkan  besarnya  variasi  dari variabel  X  terhadap  variasi  naik  turunnya  variabel  Y  yang  biasanya dinyatakan dalam persentase.
3. Pengujian Hipotesis
Uji  t  merupakan  suatu  pengujian  yang  bertujuan  mengetahui  apakah koefisien  regresi  suatu  variabel  independen  signifikan  atau  tidak  terhadap variabel  dependen  dengan  menganggap  independen  lainnya  konstan  ( Ceteris Paribus ). Rumus:
β 1 – β 1 * t = t (n-k-1) se ( β 1 ) dimana:
t =  t hitung  yang diperoleh β 1 =  koefisien regresi se =  simpangan baku
n =  jumlah data k =  jumlah variabel bebas
Nilai  t  di  hitung  selanjutnya  dibandingkan  dengan  nilai  t  tabel  pada derajat kebebasan (df) dengan tingkat keyakinan 95 persen atau taraf  signifikan sebesar  α  =  5%  (0,05)  akan  dapat  diperoleh  hasil  dengan  kategori  sebagai berikut:
t  hitung  >  t  tabel,  maka  Ho  di  tolak  dan  menerima  Ha,  artinya  vartiabel  X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.
t  hitung < t  tabel, maka Ho diterima dan menolak Ha, artinya vartiabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemampuan Keuangan Daerah
Sesuai  dengan  prinsip  kesatuan  bahwa  pemerintah  daerah  merupakan yang  tidak  terpisahkan  dari  pemerintah  pusat,  atas  dasar  tersebut  maka kemandirian  daerah  dalam  rumah  tangganya  tidak  ditafsirkan  bahwa  setiap pemerintah  daerah  harus  dapat  membiayai  seluruh  pengeluaran  dari kemampuan  keuangan  daerahnya,  sebagai  tindak  lanjut  dari  pemberian otonomi  kepada  daerah  agar  dapat  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dalam  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  dalam pelaksanaan  pemerintah  di  daerah  maka  upaya  untuk meningkatkan kemampuan  keuangan  daerah  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah mutlak  diperlukan  untuk menunjang pembelanjaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik yang nyata dan bertanggung jawab.
Kemampuan  keuangan  darah  yang  tergambar  dari  kontribusi  PAD terhadap  APBD  Provinsi  Jambi  pada  tahun  2010  –  2016  ,  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 4 Kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi Jambi Tahnu 2010-2016 (Miliar Rupiah) TAHUN PAD Dana Perimbangan APBD Rasio (%) PAD/APBD 2010 686 932 1.841 37,26 2011 984 1.075 2.432 40,46 2012 995 1.332 3.287 30,27 2013 1.063 1.489 3.577 29,72 2014 1.281 1.514 3.679 34,82 2015 1.241 1.419 3.604 34,43 2016 1.273 1.549 3.742 34,02 Rata-rata - - - 34,13 Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2017
Berdasarkan  tabel  4,  realisasi  PAD  menunjukkan  peningkatan,  dimana  pada tahun  2010  sebesar  Rp.686  miliar  dan  pada  tahun  2016  menjadi  sebesar  Rp.  1.273 miliar  atau tumbuh rata-rata  sebesar  11,89  persen  pertahun.  Peningkatan  PAD  ini belum  sepenuhnya  dapat  diandalkan  dalam  menopang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi  Jambi,  karena  kontribusi  PAD  terhadap  APBD relatif masih rendah bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2010, PAD memberikan kontribusi  sebesar  37,26  persen,  tahun  2011  meningkat  menjadi  40,46  persen,  dan tahun  2016  PAD  hanya  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap  APBD  Provinsi Jambi  sebesar  34,02  persen.  Kondisi  ini  tentunya  menyebabkan  masih  tingginya kertegantungan dana dari pemerintah pusat.
Pemerintah  Provinsi Jambi dalam  usaha  untuk membangun daerah dan mengejar  pertumbuhan ekonomi  yang  optimal  telah  berupaya  untuk  menggali sumber-sumber keuangan  darah agar dapat  mengurangi  kertegantungan dana dari pemerintah pusat  terutama  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah sesuai  potensi  yang  dimilikinya.  Upaya  tersebut  dilakukan  dengan intensifikasi  dan  ekstensifikasi sumber-sumber  PAD,  agar  peningkatan  target setiap  tahunnya  dapat  diikuti  dengan  pencapaian realisasi secara konsisten. Pemerintah  Provinsi  Jambi  menyadari  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah adalah  merupakan  bagian  yang  turut  menentukan  suksesnya  pembangunan yang  dilaksanakan  maka  pemerintah  mengusahakan  agar  tidak  terjadi  lagi penurunan  atau  minimal  mempertahankan  nilai  yang  dicapai  sebelumnya dengan  jalan  peningkatan  pengawasan  yang  intensif  dari  petugas/aparat  yang bersangkutan  serta  memberikan  penyuluhan-penyuluhan  kepada  masyarakat akan  pentingnya  Pendapatan  Asli  Daerah  tersebut  dalam  menunjang pembangunan Daerah.
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  yang  digambarkan  oleh  PDRB atas  dasar  harga  konstan.  Selama  kurun  waktu  dari  tahun  2010  hingga  tahun 2016,  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  rata-rata  tumbuh  sebesar  6.28 persen  pertahun.  Secara  rinci  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  per masing-masing sektor pada tahun 2010 - 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2010 – 2016 (dalam %) Kode Lapangan Usaha 2010  2011  2012  2013  2014  2015*  2016** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - 4.73  6.81  6.21 11 5.22 6.59 B Pertambangan dan Penggalian - 12.4  4.88  3.83  4.24 -0.23 0.44 C Industri Pengolahan - 8.3  7.19  8.17  4.81 2.33 2.29 D Pengadaan Listrik dan Gas - 13.3  9.67  8.73  15.3 7.48 6.16 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang - 5.21  0.82  1.87  4.35 4.08 5.02 F Konstruksi - 5.52 17  19.5  8.92 3.33 3.54 G Perdagangan Besar dan  Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - 8.34  8.86  8.22 8.8  11.02 6.27 H Transportasi dan Pergudangan - 5.81  8.42  7.88  8.18 6.59 8.29 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - 6.24  7.73 6.4  18.7 6.49 7.65 J Informasi dan Komunikasi - 7.32  7.36  6.53  7.01 9.83 8.51 K Jasa Keuangan dan Asuransi - 20.8  9.98  11.8  3.84 2.11  10.38 L Real Estat - 6.05  5.66  4.93 2.2 4.19 4.31 M,N Jasa Perusahaan - 1.49  4.22  2.04 5 6.32 5.24 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib - 4.14  3.96  4.57  13.4 6.79 3.01 P Jasa Pendidikan - 2.48  6.34  5.39  1.28 7.48 6.04 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - 3.8  8.78  8.07  15.2  10.05 6.64 R,S,T,U  Jasa lainnya - 3.8  3.31 4.8  5.55 8.76 6.59 Produk Domestik Regional Bruto - 7.86  7.03  6.84  7.36 4.2 4.37
Sumber : BPS Provinsi Jambi, Tahun 2017
Dilihat  dari  tabel  5,  Laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi menunjukkan  fluktuatif  dan  relatif  cenderung  menurun.  Laju  pertumbuhan PDRB  Jambi  tahun  2016  mencapai  4,37  persen,  jauh  lebih  rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 7,68 persen. Seluruh kategori dalam kegiatan ekonomi  pada  tahun  2016  mencatat  pertumbuhan  yang  positif.  Pertumbuhan ekonomi  tertinggi  dicapai  oleh  kategori  Jasa  Keuangan  dan  Asuransi  sebesar 10,38  persen.  Adapun  kategori-kategori  lainnya  berturut-turut  mencatat pertumbuhan  yang  positif,  di  antaranya  kategori  Informasi  dan  Komunikasi 8,51  persen;  kategori  Transportasi  dan  Pergudangan  sebesar  8,29  persen; kategori  Penyediaan  Akomodasi  dan  Makan  Minum  sebesar  7,65  persen; kategori  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan  Sosial  mencatat  sebesar  6,64  persen; pertumbuhan  yang  sama  terjadi  pada  kategori  Pertanian,  Kehutanan,  dan Perikanan;  serta  kategori  Jasa  Lainnya  yaitu  sebesar  6,59  persen;  kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,27 persen;  kategori  Pengadaan  Listrik  dan  Gas;  serta  kategori  Jasa  Pendidikan masing-masing  sebesar  6,16  persen  dan  sebesar  6,04  persen.    Untuk  kategori lainnya, pertumbuhan berada di bawah 6 persen.
3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi
a. Analisis Regresi Linier
Setelah  memberikan  gambaran  umum  mengenai  perkembangan masing-masing  variabel  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini,  maka  pada bagian  ini  akan  dibahas  hasil  perhitungan  empirik  yang  telah  diolah dengan  menggunakan  perhitungan  regresi  melaui  bantuan  program  SPSS Windows  V.22.  Tujuan  dari  perhitungan  regresi  ini  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  tingkat  signifikansi  pengaruh  antara  variabel bebas  yaitu  Pengeluaran  Pemerintah  (TBD)  terhadap  variabel  terikat  yaitu Pertumbuhan  Ekonomi  (PDRB  Riil)  Provinsi  Jambi  dengan  tahun pengamatan 2010-2016. Hasil pengolahan dengan program SPSS Windows V.22, diketahui koefisien regresi sebagaimana pada tabel 6 berikut ini:
Tabel 6 Nilai Koefisien Regresi dan t hitung Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 12.895 .999 12.912 .000 TBD .379 .067 .929 5.635 .002 a. Dependent Variable: PE
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut : Ln FE t = Ln 12,895 + 0,379 Ln TBD t ( 5,635 )
Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa koefisien  regresi    positif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  peningkatan pengeluaran  pemerintah  untuk  kegiatan  pembangunan  ekonomi  daerah mempunyai  efek  positif  terhadap  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Jambi.  Nilai  koefisien  regresi  pengeluaran  pemerintah  sebesar 0,379, berarti apabila pengeluaran pemerintah  mengalami kenaikan sebesar
1 persen, akan dapat  mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi  Jambi  sebesar  0,379  persen,  dengan  asumsi  variabel  lain  konstan ( ceteris  paribus ).  Nilai  Ln α (konstanta)   =  12,895 menunjukkan  bahwa apabila  tidak  terjadi  pengalokasian  pengeluaran  pemerintah  akan  dapat mengakibatkan  pertumbuhan  ekonomi  atas  dasar  PDRB  riil  hanya  sebesar 12,895 triliun.
b. Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) dan Korelasi (R)
Determinasi  merupakan  suatu  ukuran  yang  penting  dalam  regresi, karena  dapat  menginformasikan  baik  atau  tidaknya  model  regresi  yang terestimasi, atau  dengan  kata lain angka  tersebut  dapat mengukur  seberapa dekatkah  garis  regresi  yang  terestimasi  dengan  data  sesungguhnya.  Nilai koefisien  determinasi  (R 2 )  ini  mencerminkan  seberapa  besar  variasi  dari variabel  terikat  (dependen)  dapat  diterangkan  oleh  variabel  bebas (independen).
Pada  tabel  4.4,  koefisien  determinasi  (R 2 ) menunjukkan  suatu  model regresi tersebut  dapat digunakan untuk mengestimasi variabel yang diteliti. Nilai  R 2 =  0,864  menandakan  bahwa  variasi  dari  perubahan  pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh variasi perubahan  pengeluaran pemerintah Provinsi  Jambi  sebesar  86,4  persen,  sedangkan  sisanya  13,6  persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam model ini.
Tabel 7 Nilai Koefisien Korelasi (R) dan Diterminasi (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .929 a .864 .837 .05402289 a. Predictors: (Constant), TBD b. Dependent Variable: PE
Koefisien  korelasi  digunakan  untuk  mengukur  kuat  lemahnya hubungan    antara    variabel    bebas  (independen)  dan    variabel  terikat (dependen).    Pada  tabel  7  diketahui  nilai    koefisien  korelasi  (R)  =  0.929 berarti  bahwa  tingkat  korelasi  antara  variabel  pengeluaran  pemerintah terhadap variabel  pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adalah sangat kuat dan arahnya positif. Hal ini ditandai dengan nilai R yang semakin mendekati 1.
4. Pengujian Hipotesis
Setelah  mengetahui  hubungan  antara  masing-masing  variabel,  maka selanjutnya  akan  dilakukan  uji  t  untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi pengaruh  antara  variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat.  Caranya  adalah dengan  membandingkan  antara  nilai  thitung  dengan  ttabel.  Apabila thitung  lebih  besar  dari  ttabel  (thitung  >  ttabel),  maka  pengaruhnya adalah  signifikan.  Kalau  yang  terjadi  adalah  sebaliknya  yaitu  thitung  lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel), maka pengaruh antara variabel tersebut tidak signifikan.
Berdasarkan  tabel  4.3  diketahui  nilai  t hitung untuk  variabel  pengeluaran pemerintah  sebesar  5,635.  Untuk  ttabel  dengan  df  =  5  pada  tingkat signifikansi  alpha  5%  (  =  0,05)  dengan  tingkat  keyakinan  95%  diperoleh
nilai  sebesar 2,57058.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa nilai thitung  lebih besar dari  nilai  ttabel  (thitung  >  ttabel).  Hal  ini  berarti  variabel  pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

## SIMPULAN DAN SARAN simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik  suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Kemampuan  keuangan  daerah  yang  dilihat  dari  perbandingan  realisasi Pendapatan  Asli  Daerah  dengan  Total  Belanja  Daerah  pada  APBD    Provinsi Jambi  selama  periode  2010-2016  walau  relatif  rendah  namun  telah menunjukkan  peningkatan  dimana  rata-rata  peningkatan  mencapai  34,13 persen pertahun.
2. Laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Jambi  yang  digambarkan  melalui  PDRB atas  harga  konstan  (PDRB  Riil)  menunjukkan  trend  yang  fluktuatif  dan cenderung menurun. Selama periode 2010-2016 rata-rata pertumbuhan sebesar 6,28 persen per tahun.
3. Pengeluaran  Pemerintah  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi.

## Saran
1. Penerimaan daerah yang meningkat terutama PAD akan dapat menunjang dari penyediaan  dana  untuk  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Pada  APBD Provinsi  Jambi,  sumbangan  PAD  terhadap  APBD  masih  rendah,  maka diperlukan kerja keras pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan realisasi penerimaan PAD, dengan cara melibatkan semua staholder  yang  ada  di daerah untuk  mencari solusi bersama dalam menggali sumber-sumber potensi PAD yang ada, dilakukan  secara konsisten dan proposional sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.
2. Pertumbuhan  Ekonomi  merupakan  cerminan  keberhasilan  pemerintah  dalam meningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu,  pemerintah  Provinsi  Jambi harus  terus  mendorong  kegiatan  ekonomi  masyarakat  pada  semua  sektor ekonomi,  baik  dari  sesi  regulasi  peraturan  daerah  maupun  penyediaan  sarana dan prsarana pendukung yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Lincolin,  1999,  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangun-an  Ekonomi Daerah,  Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
Badan   Pusat   Statistik, 2016. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi se- Sumatera 2005-2015 . (Dalam Persen) Jambi.
----------, 2016. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Jambi 2016 . BPS Jambi. ----------, 2017, Propinsi Jambi dalam Angka tahun 2016 . BPS Jambi. Bappeda  Provinsi  Jambi.  2016, Realisasi  Belanja  Daerah Tahun  2010  –  2016, Jambi.
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Erlangga. Ghozali,  Imam.  2011. Analisis  Multivariate  Lanjutan  dengan  Program  SPSS . Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hidayat,  Paidi  dan  Sirojuzilan.  2006. Kajian  Tentang  Keuangan  Daerah  Kota Medan  Era  Otonomi  Daerah  Periode  2001-2005 .  Jurnal  Perencanaan  dan pengembangan Wilayah,Vol 2, No.1 Agustus 2006.
Jhinghan,  ML.  2002. Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan .  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Mangkoesoebroto, Guritno, 2008. Ekonomi Publik. Edisi 3. BPFE, Yogyakarta. Mankiw, N. Gregory. 2007. Macroeconomics. New York: Worth Publishers.
Peraturan  Pemerintah  No.  105  Tahun  2000  tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2008  tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah .
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  52  tahun  2015  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prasetyo, P. Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi , Beta Offset, Yogyakarta. Sodik,  J.  2007. Pengeluaran  Pemerintah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Regional: Studi Kasus Data Panel Di Indonesia . Vol. 12 Nomor 1. Economic Journal of Emerging Markets.
Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung.
Sukirno,  Sadono.  2008. Makroekonomi  Modern,  Perkembangan  Pemikiran  dari Klasik Hingga Keynesian Baru. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
----------,  2013. Pengantar  Teori  Makroekonomi .  PT.  Raja  Grafindo  Persada. Jakarta.
Suryono,  Agus. 2010. Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan . Malang: UB Press.
Tambunan,  Tulus.  2001. Perekonomian  Indonesia:  Teori  dan  Temuan  Empiris . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Todaro,  Michael  P.  2000. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Jilid  I  &  II. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
Todaro,  M.P.  dan  S.C.  Smith.  2006. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .. Edisi ke Sembilan. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang  Nomor  57  Tahun  1957  tentang Pembentukan  Daerah  Tingkat  I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah.
Widarjono, Agus. 2005. Ekonometrika, Ekonosia, Yogyakarta.