## PENGARUH PENDAMPINGAN  PETUGAS  PENGELOLA OBAT PUSKESMAS TERHADAP PERENCANAAN OBAT DAN KETERSEDIAAN OBAT DI KABUPATEN BUTON UTARA
Irnawati 1 , Sunarsih 2 , Ramadhan Tosepu 3 1,2, 3 Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKES Mandala Waluya Kendari Email: irnawati1304@gmail.com

## ABSTRAK
PUSKESMAS adalah sebuah organiisasi yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dalam  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  upaya  kesehatan  perseorangan  tingkat  pertama, dengan  lebih  mengutamakan  upaya  pertolongan  pertama,  untuk  mencapai  derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Obat merupakan salah satu  komponen  utama  ynng  ada  dalam  PUSKESMAS  dalam  rangka  pelayanan  terhadap masyarakat  yang  sakit.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  pendampingan pengelola obat Puskesmasdalam meningkatkan perencanaan obat dan ketersediaan obat di Kabupaten  Buton  Utara . Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kuantitatif  dengan  desain  Pre  Eksperimen  yakni  peneliti  memberikan  perlakuan  pada responden  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  acuan  dalam  melakukan perencanaan obat sehingga ketersediaan obat di Puskesmas aman dan terjamin serta tepat sasaranserta  menjadi  acuan  untuk  pengembangan  penelitian  selanjutnya.  Kesimpulan yang  diperoleh  bahwa  terdapat  peningkatan  perencanaan  obat  dan  ketersediaan  obat terhadap pendampingan petugas pengelola obat puskesmas.
Kata Kunci: Puskesmas, Obat,Petugas Pengelola Obat, Pendampingan, Pendampingan

## ABSTRACT
PUSKESMAS  is  an  organization  that  provides  health  care  facilities  in  public  health efforts and first-level individual health efforts, with more emphasis on first aid efforts, to achieve the highest level of public health in the working area. Medicine is one of the main components in the National Health Center in the context of service to the sick community . The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  assistance  of  Puskesmas  drug management in improving drug planning and drug availability in North Buton Regency . The  research  method  used  is  a  quantitative  research  method  with  a  Pre  Experiment design  that  is  researchers  give  treatment  to  research  respondents.  The  results  of  this study  can  be  a  reference  in  drug  planning  so  that  the availability  of  drugs  in  the  health center  is  safe  and  secure  as  well  as  the  target.  he  conclusion  was  that  there  was  an increase  in  drug  planning  and  availability  of  drugs  to  the  assistance  of  the  Puskesmas drug administrators.
Keywords:PUSKESMAS, medicine, medicine employeeadministrator, Mentoring.

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan
Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598 – 4217 Vol. 9, No.1  Maret 2020 Tersedia Online:
htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id

## PENDAHULUAN
Program  Indonesia  Sehat  merupakan  salah  satu  program  dari  Agenda  ke-5 Nawa  Cita,  yaitu  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia.  Program  ini didukung oleh program sektoral lainnya, yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja dan Program Indonesia Sejahtera(Kemenkes RI, 2015a).Program Indonesia  Sehat  selanjutnya  menjadi  program  utama  pembangunan  kesehatan pada  periode  2015-2019  yaitu  program  Indonesia  Sehat    dengan  sasaran meningkatkan  derajat  kesehatan  dan  status  gizi  masyarakat  melalui  upaya kesehatan  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  didukung  dengan  perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan  dengan 3 (tiga) pilar  utama,  yaitu  paradigma  sehat,  penguatan  pelayanan  kesehatan  dan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)(Kemenkes RI, 2015a).
Salah  satu  sasaran  program  kefarmasian  sesuai  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/422/2017  yang  di berlakukan pada tangal 29 agustus 2017 adalah  indikator persentase ketersediaan obat  dan  vaksin    di  Puskesmas.  Pada  tahun  2017  target  nasional  untuk ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar  83% dan capaian 89,30%.  Capaian tertinggi persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial pada tahun  2017  sebesar  100%  dicapai  oleh  delapan  Provinsi,  yaitu  Sumatera  Barat, Bengkulu,  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Sulawesi Selatan,  Sulawesi  Barat  dan  Maluku.  Sedangkan  Provinsi  dengan  ketersediaan obat dan vaksin esensial terendah pertama dicapai oleh Provinsi Sumatera Selatan sebesar  52,40%  dan  yang  kedua  adalah  provinsi  Sulawesi  Tenggara  sebesar 57,20% (Kemenkes RI, 2018).
Menurut  Kemenkes  RI  (2016)  Puskesmas  yang  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja(Kemenkes RI, 2016).Penyediaan  obat  yang  cukup,  tepat  dan  berkualitas  dalam  jumlah  yang sesuai dengan yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh ketepatan permintaan dari unit pelayanan kesehatan, dalam hal ini Puskesmas. Dengan demikian pengelolaan obat dan penggunaan obat merupakan siklus yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan  yang lainnya(Kemenkes RI, 2015b).
Pada  tahun  2017  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  capaian  ketersediaan  obat dan  vaksin  esensial  yang  mencapai  target  hanya  tujuh  Kabupaten/Kota,  yakni Kabupaten  Konawe,  Kolaka,  Bombana,  Buton  Tengah,  Bau-Bau  masing-masing dengan capaian 100%,  Kota Kendari 93,3% dan Kolaka timur  91,7% sedangkan yang  tidak  mencapai  target  masih  ada  sepuluh    Kabupaten  yang  salah  satunya adalah  Kabupaten  Buton  Utara  dengan  capaian  0%  (Data  Seksi  Binfar  Dinkes Prov.  Sultra,  2017).  Untuk    indikator    penggunaan    obat    rasional    (POR)    pada tahun  2017  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dengan  target  66%,  hanya  tujuh Kabupaten/Kota  yang  mencapai  target,  yakni  Kabupaten  Konawe    100%,  Kota Kendari    66,67%,  Konawe  Utara  77,27%,  Wakatobi  70%,  Konawe  Kepulauan 71,43%,  Kota  Kendari  66,67%  dan  Buton  Tengah  83,33%  yang  tidak  mencapai target  masih  terdapat  sepuluh  kabupaten/kota,  yakni  Buton  Selatan  62,50%, Konawe  Selatan  43,48%,  Bombana  54,55%,  Kolaka  42,86%,  Kolaka  Utara 12,58%,  Muna  0%,  Bau-Bau  11,76%,  Buton  46,15%,  Buton  Utara  40%,  Muna Barat  40%  dan  Kolaka  Timur  58,33%    (Data  Seksi  Binfar  Dinkes  Prov.  Sultra, 2017).
Ketidakcukupan  obat-obatan  di  Puskesmas  dipengaruhi  oleh  berbagai faktor,  perencanaan/perhitungan  perkiraan  kebutuhan  obat  yang  tidak  tepat, efektif  dan  efisien  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan ketersediaan obat (Iwan Indriawan etal. , 2014).Pendampingan merupakan strategi yang  di  gunakan  dalam  upaya  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  sumber  daya manusia  sehingga  mampu  mengidentifikasi    masalah  serta  berupaya  mencari alternatif pemecahan masalah yang di hadapi (Hidayah N, 2015).
Perencanaan  kebutuhan  obat  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam pengelolaan obat di Puskesmas karena dengan perencanaan kebutuhan obat  yang tepat akan membuat ketersediaan obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan  kebutuhan  (Winda  Tiara  Eunike,  2015).  Perencanaan  dilakukan  untuk menghindari  kekosongan  dan  kelebihan  obat  dengan    menggunakan    dasar-dasar metode  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  dan  telah  ditentukan,  yakni    (1) metode      pola  penyakit  (epidemiologi)    atau    perkiraan  kunjungan  pasien  (2) metode  konsumsi    atau  penggunaan  obat,  dan  (3)  metode  kombinasi(Fairuz  and Yustiawan, 2018).
Dalam  mencapai  tujuan  Pemerintah  untuk  menjamin  ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat, banyak program pelatihan,
pertememuanmaupun sosialisasi yang dilakukan  tentang  manajemen kefarmasian untuk  pengembangan  keterampilan  petugas  pengelola  obat  di  Puskesmas  untuk meningkatkan  pelayanan  kesehatan  dalam  menjamin  ketersediaan  obat.  Namun pelatihan  tersebut  tidak  secara  efektif  memastikan  kemampuan  untuk menerjemahkan  pengetahuan  teoritis  ke  dalam  praktek.Oleh  karena  itu  dalam meningkatkan  kinerja  dan  kemampuan  petugas  pengelola  obat  Puskesmas terutama  dalam  melakukan  perencanaan  kebutuhan  obat  dalam  memenuhi ketersediaan  obat  di  Puskesmas  perlu  dilakukan  pendampingan  dalam  rangka pengembangan keterampilan dan kemapuan dalam merencanakan kebutuhan obat (Manzi Anatole et al ., 2017).
Belum  terlaksananya  fungsi  manajemen  yang  baik  dan  benar  dalam pengelolaan  obat  baik  dari  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan pengawasan  di  lingkup  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara  menyebabkan pengelolaan  obat  di  Puskesmas  belum  berjalan  sesuai  standar  yang  di  inginkan. Oleh  karena  ituperlunya  dilakukan  pendampingan  petugas  pengelola  obat Puskesmas  dalam  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  baikdari  faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan maupun dari faktor genetik.Disamping itu,  tidak  efektinya  pelaksanaan  pelatihan  dan  pertemuan    tentang  manajemen pengelolaan  obat  yang  dilakukan  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Buton  Utara, sehingga perlu dilakukan pendampingan petugas pengelola obat Puskesmas dalam perencanaan  kebutuhan  obat  dalam  menjamin  ketersediaan  obat,  sehingga  dapat meningkatkan  keterampilan,  kemampuan,  pengetahuan  dan  motivasi  petugas pengelola obat Puskesms dalam melaksanakan pengelolaan obat yang baik, benar dan sesuai dengan yang ditetapkan.
Alasan  penelitian  ini  dilakukan  adalah  untuk  memberikan  bimbingan  dan pengetahuan  terhadap  petugas  pengelola  obat    Puskesmas  dalam  hal  melakukan perencanaan  obat  yang  baik,  tepat  dan  sesuai  pedoman  dari  Kementerian Kesehatan  RI  sehingga  ketersediaan  obat  di  Puskesmas  terjamin,  berkhasiat  dan terjangkau.  Oleh  karena  itu  langkah  yang  tepat  dan  efektif    adalah  dengan dilakukan pendampingan dalam kurun waktu tertentu sehingga petugas pengelola
obat  Puskesmas  yang  ada  dapat  memahami  dan  mengetahui  hal-hal  yang  harus dilakukan  dalam  perhitungan  kebutuhan  obat  yang  tepat  dan  sesuai  dengan kebutuhan sehingga ketersediaan obat tidak mengalami kekosongan dan kelebihan di  Puskesmas.  Diharapkan  setelah  proses  pendampingan  petugas  pengelola  obat Puskesmas  dapat  memilki  catatan  atau  panduan  yang  dapat  digunakan  dalam proses pengelolaan obat, baik dan sesuai dengan kebutuhan.

## METODE PENELITIAN
Ketepatan  dan  kebenaran  data  di  Puskesmas  akan  berpengaruh  terhadap ketersedian  obat  secara  keseluruhan  di  Kabupaten  atau  Kota.  Dalam  proses perencanaan  kebutuhan  obat  pertahun  Puskesmas  di  minta  menyediakan  data pemakaian obat dengan menggunakan LPLPO(Kemenkes RI, 2010).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif  dengan  desain Pre  Eksperimen yakni  peneliti  memberikan  perlakuan pada  responden  penelitian  yang  selanjutnya  diobservasi  efeknya.Perlakuan merupakan  representatif  dari  variabel  independent  dan  efek  adalah  representatif dari variabel dependen (Budiman, 2011). Dan  mengunakan rancangan  penelitian One  group  pretest-posttest desigh  yakni  suatu  penelitian  pre  eksperimen  dimana peneliti  memberikan  perlakuan  pada  kelompok  studi  tetapi  sebelumnya  diukur dahulu  selanjutnya  setelah  perlakuan  kelompok  studi  tersebut  diukur kembali(Budiman, 2011)
Dalam  melakukan  pendampingan  perencanaan  kebutuhan  obat  dan ketersedian obat menggunakan pedoman materi pelatihan manajemen kefarmasian di  Puskesmas  yang  di  keluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bina  Kefarmasian  dan Alat  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan  RI  bekerjasama  dengan  Japan Internasional  Cooperation  Agency  (JICA)  tahun  2010,  dengan  menggunakan metode perhitungan kebutuhan obat dengan pola konsumsi (Kemenkes RI, 2010). Adapun kerangka  yang digunakan pada penelitian ini dapat di  lihat pada gambar di bawah ini:
Populasi  penelitian  ini  adalah  keseluruhan  petugas  pengelola  obat Puskesmas  se-  Kabupaten  Buton  Utara  yakni  sebanyak  30  orang  petugas pengelola obat. Sampel Penelitian dalam penelitian ini adalah sebanyak  populasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Hasil yang diperoleh berdasarkan karakteristik Responden yang terbagi tiga yaitu: umur, pendidikan dan jenis kelamin.
Tabel 1.  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Kelompok  Umur  Petugas  Pengelola  Obat Puskesmas
Kelompok Umur Jumlah n % 22-26 12 40% 27-31 12 40% 32-36 4 13,3% 37-41 2 6,7% Jumlah 30 100%
Tabel  1,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  petugas    dari kelompok  umur  22  sampai  26  tahun  yaitu  sebanyak  12  responden  (40%)masih berusia  muda  sedangkan  yang  dianggap  sudah  berpengalaman  hanya  berjumlah 2responden (6,7%)
Tabel 2.  Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Petugas Pengelola Obat
Puskesmas Pendidikan Jumlah n % SPK 3 10% D3 14 46,67% S1 6 20% Apoteker 7 23,33% Jumlah 30 100%
Tabel  2,  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  berpendidikan apoteker (Profesi) yaitu sebanyak 7 responden (23,33%) sedangkan paling sedikit responden berpendidikan SPK sebanyak 3 responden 10%.
Tabel 3.  Distribusi  Responden  Berdasarkan  Jenis  Kelamin  Petugas  Pengelola  Obat Puskesmas
Jenis Kelamin Jumlah n % Laki-Laki 12 40% Perempuan 18 60% Jumlah 30 100%
Tabel  3,  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  responden  petugas  berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 18 responden (60%).

## Pembahasan
Peningkatan Perencanaan Obat Terhadap Pendampingan Petugas Pengelola Obat Puskesmas
Perencanaan  Kebutuhan  obat  di  Puskesmas  Kabupaten  Buton  Utara mengunakan  metode  konsumsi  atau  berdasarkan  pemakaian  rata-rata  obat perbulan.Perencanaan  kebutuhan  obat  Puskesmas  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  dalam  pemilihan  jenis  dan  jumlah  obat  yang  sesuai  dengan  kebutuhan untuk  menghindari  kekosongan  dan  kelebihan  (penumpukan)  obat  di Puskesmas(Ivon Carolien et al., 2017)

## Tabel 4.  Peningkatan Perencanaan Obat terhadap Pendampingan Petugas Pengelola Obat Puskesmas di Kabupaten Buton Utara
Perencanaan Obat Waktu Pengukuran p-value Pre test Post test n % n % Kurang 21 70% 2 6% 0,000 Cukup 9 30% 14 47% Baik 0 0% 14 47% Jumlah 30 100% 30 100%
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  10  responden  yang  diamati, sebelum  pendampingan  ( pre-test )  terdapat  21  responden  (70%)  yang  kurang perencanaan  obatnya  dikarenakan  petugas  pengelola  obat  Puskesmas  tidak melakukan  perhitungan  stok  optimal  obat  setiap  bulannya,  dikarenakan ketidaktahuan  petugas  pengelola  obat  Puskesmas  dalam  melakukan  perhitungan karena  tidak  adanya  pengetahuan  dan  bimbingan  dari  Petugas  IFK  tentang pentingnya  perhitungan  stok optimal,  dimana  stok  optimal  merupakan  stok  ideal obat yang harus tersedia dalam periode waktu tertentu di Puskesmas.Pengetahuan dan  keterampilan  tentang  manajemen  pengelolaan  obat  bagi  petugas  pengelola obat  Puskesmas  merupakan  faktor  utama  yang  mempengaruhi  pelaksanaan kegiatan perencanaan obat yang baik (Ingrid N. Rumbay et al ., 2015). Setelah  pendampingan  ( post-test )  juga  diketahui  terdapat  14  responden (47%)  yang  pelayanan  obatnya  cukup    ini  dikarenakan  petugas  pengelola  obat Puskesmas  telah  mengetahui  pentingnya  dilakukan  perhitungaan  kebutuhan  obat yang  merupakan  dasar  dalam  melakukan  permintaan  obat  ke  IFK  namun dikarenakan  masih adanya pemeriksaan pasien  yang dilakukan  bukan dari dokter sehingga  masih  menyebabkan  penggunaan  obat  yang  belum  rasional,  dan  14 responden  (47%)  berubah  menjadi  baik  perencanaan  obatnya,  karena  petugas pengelola  obat  Puskesmas  telah  mengetahui  dan  memahami    tata  cara  dan pentingnya    perhitungan  kebutuhan  obat  yang  mana  stok  optimal  wajib  diisi    di setiap  LPLPO  karena  dalam  perhitungan  stok  optimal  sudah  termuat  waktu tunggu  kekosongan  obat  dan buffer  stok obat  atau  stok  pengaman  yang  menjadi dasar  dalam  melakukan  permintaan  jenis  dan  jumlah  obat  yang  tepat  di  IFK sehingga  Petugas  IFK  tidak  mempunyai  alasan  untuk  tidak  memberikan  obat sesuai  dengan  permintaan  yang  di  ajukan.  Disamping  itu,  pelaporan  dan pencatatan    stok  opname,  obat  kadarluasa/  hilang  telah  dilakukan  dengan  baik selain itu, dokter telah memahami tentang penggunaan obat yang rasional.

## Peningkatan Ketersediaan Obat Terhadap Pendampingan Petugas Pengelola Obat Puskesmas
Ketersediaan  obat  dalam  jenis  dan  jumlah  yang  tepat  di  Puskesmas merupakan  salah  satu  faktor  yang  akan  meningkatkan  persepsi  dan  pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Pusksmas (Ivon Carolien et al., 2017).
Tabel 5.  Peningkatan  Ketersediaan  Obat  terhadap  Pendampingan  Petugas  Pengelola Obat Puskesmas Di Kabupaten Buton Utara
Ketersediaan Obat Waktu Pengukuran P-Value Pre test Post test n % n % Kurang 26 87% 3 10% 0,000 Cukup 4 13% 9 30% Baik 0 0% 18 60% Jumlah 30 100% 30 100%
Setelah  dilakukan  pendampingan  ( post-test )    juga  diketahui  terdapat  9 responden  (30%)  ketersediaan  obatnya  cukup  di  pengaruhi  oleh  peningkatan pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melakukan  perhitungan  kebutuhan  obat sehingga  permintaan  obat  yang  di  sampaikan  ke  IFK  sesuai  dengan  kebutuhan
sehingga  penerimaan  obat  yang  di  keluarkan  dari  IFK  sesuai  dan  terjamin ketersediaan dan kecukupannya selama jangka waktu yang di tentukan, selain itu yang  masih  belum  berubah  adalah  jenis  obat  masih  belum  mencapai  target kesesuaian  dengan  Fornas/Doen  dan  18  responden  (60%)  berubah  menjadi  baik ketersediaan  obatnya  disebabkan  pengelola  obat  Puskesmas  telah  memahami tentang  perhitungan  kebutuhan  obat  yang  dapat  menjamin  ketersediaan  dan kecukupan  obat  di  Puskesmas  dan  dalam  melakukan  pemilihan  jenis  obat  sudah memperhatikan fornas/Doen.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Adapun  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  terdapat  peningkatan perencanaan obat terhadap pendampingan petugas pengelola obat puskesmas, p = 0,000< 0,05,  dan terdapat peningkatan ketersediaan obat terhadap pendampingan petugas pengelola obat Puskesmas, p = 0,000< 0,05.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  adalah  diharapkan  kepada  pihak  Dinas Kesehatan atau Instalansi Farmasi Kabupaten untuk sering melakukan bimbingan atau pendampingan tentang manajemen pengelolaan obat pada petugas Pengelola Obat di Puskesmas, Diharapkan kepada pihak Dinas Kesehatan untuk membentuk formularium  obat  Kabupaten  agar  obat  yang  tersedia  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat  Kabupaten  Buton  Utara.Diharapkan  Instalasi  Farmasi  Kabupaten (IFK)  untuk  selalu  rutin  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  petugas pengelola  obat  Puskesmas  sehingga  dapat  di  ketahui  kedala  yang  dihadapi  di Puskesmas  dalam  perencanaan  obat  dan  ketersediaan  obat  khususnya,  serta permasalahan  manajemen  pengelolaan  obat  pada  umumny.Untuk  Dinas Kesehatan  Kabupaten  di  harapkan  dalan  dalam  penempatan  petugas  pengelola obat  Puskesmas  didasarkan  pada  profesi    apoteker  atau  jurusan  kefarmasian, bukan dari profesi lain.Diharapkan bagi Petugas Pengelola Obat Puskesmas untuk selalu  berkomunikasi  dengan  dokter Puskesmas  dalam  hal  perencanaan  obat  dan ketersediaan  obat  di  Puskesmas  dan  untuk  selalu  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan  dalam  pelaksanaan  manajemen  pengelolaan  obat  yang  baik  dan benar.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Seluruh  Kepala  Puskesmas  dan  Petugas  Pengelola  Obat  Puskesmas  se Kabupaten Buton Utara yang telah membeikan dukungan pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
BUDIMAN 2011. Penelitian Kesehatan, Bandung, PT.  Refika Aditama.
DATA  SEKSI  BINFAR  DINKES  PROV.  SULTRA  2017.  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi Tenggara.
FAIRUZ, N. A. & YUSTIAWAN, T. 2018. Perhitungan Konsumsi Obat Untuk Logistik Medik di
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. JAKI 5 No. 2 , 155-161.
HIDAYAH N. 2015. Kajian Teori Pendampingan. http: //digilib.uinsby.ac.id/2014/5/bab%202.pdf [Online].
INGRID  N.  RUMBAY,  G.D  KANDOU  &  SOLEMAN,  T.  2015.  Analisis  Perencanaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa. JIKMU, 5 , 469-478.
IVON  CAROLIEN,  ACHMAD  FUDHOLI  &  DWI  ENDARTI  2017.  Evaluasi Ketersediaan  Obat  Sebelum  dan  Sesudah  Implementasi  JKN  pada  Puskesmas  di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. JURNAL Manajemen dan Pelayanan Farmasi 7 Nomor 1 , 30-39.
IWAN  INDRIAWAN,  WAHID  TRI  WAHYUDI  &  RAHAYUNINGSIH,  A.  2014. Analisis  Pengelolaan  Obat  di  Puskesmas  Gaya  Baru  V  Kecamatan  Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Jurnal Kesehatan Holistik
Volume 8, No 1 , 1-6. KEMENKES RI 2010. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian di Puskesmas, Jakarta, Bina  Kefarmasian  dan  Alkes  Kemenkes  RI  dan  Japan  Internasional  Cooperation Agency (JICA)
KEMENKES  RI  2015a. Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.02.02/MENKES/320/2015  tentang  Daftar  Obat  Esensial  Nasional, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
KEMENKES  RI  2015b. Modul  Penggerakan  Penggunaan  Obat  Rasional, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
KEMENKES  RI  2016. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  74 Tahun  2016  Tentang  Standar  Pelayanan  Kefarmasian  di  Puskesmas Jakarta, Kementerian Kesehatan RI.
KEMENKES RI 2018. Laporan Kinerja 2017 Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Jakarta, Kementerian Kesehatan RI. MANZI  ANATOLE,  R.,  L.,  HIRSCHHORN,  KENNETH  SHERR,  CINDY  CHIRWA, C.  B.,  JOHN  KOKU  AWOONOR-WILLIAMS  &  THE  AHI  PHIT PARTNERSHIP  COLLABORATIVE  2017.  Mentorship  and  coaching  to  support strengthening healthcare systems: lessons learned across the five Population Health Implementation  and  Training  partnership  projects  in  sub-Saharan  Africa. BMC Health Services Research, 17 , 831.
WINDA  TIARA  EUNIKE  2015.  Analisis  Perencanaan  Kebutuhan  Obat  di  Puskesmas Rowosari Semarang Tahun 2015. Siadin Informasi .