Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 678-682| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4196.678-682

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI  UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Kadek  Dicky  Candra Mahendra, I Nyoman  Gede Sugiartha,  Luh Putu  Suryani Faultas Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia dickycandra1112@gmail.com,  nyomansugiartha14@gmail.com,  putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Kegiatan  manusia  yang  kurang  terkontrol,  menjadikan  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat  semakin berkurang,  hal  tersebut  disebabkan  oleh  bumi  saat  ini  semakin  tua  dan aktivitas dari manusia itu sendiri yang tidak  melestarikan  dengan  baik  lingkungan.  Manusia  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  untuk memberdayakan lingkungan untuk menjaga ekosistem. Namun kenyataan saat ini, sebagian besar tindak pidana lingkungan  hidup  seringkali  melibatkan  korporasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaturan  tindak pidana oleh korporasi dalam perspektif  Undang-undang cipta kerja dan mengungkapkan sanksi pidana terhadap korporasi  yang  melakukan  tindak  pencemaran  lingkungan  ditinjau  dari  Undang-undang  cipta  kerja.  Penelitian ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif,  dengan  pendekatan  Perundang-undangan.  Adapun  yang  dijadikan sebagai  data  primer  yaitu  UU  Nomor  32  Tahun  2009,  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  menjadi dasar  hukum  untuk  mengetahui  pengaturan  pidana  dan  sanksi  pidana  terhadap  pertanggungjawaba n  pidana korporasi  terhadap  pencemaran  lingkungan  hidup  ditinjau  dari  undang -undang  cipta  kerja.  Data  dikumpulkan menggunakan  teknik  studi  kepustakaan.  Setelah  data  peneltian  terkumpul  diolah  secara   elaborasi  yakni menggabungkan  sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  tadi  dengan  logika  deduktif  dan  induktif. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  korporasi  pada  hakikatnya  merupakan  tindakan fungsional  dan  dalam  bentuk  delik  penyertaan.  Sanksi  pidana  penjara  adalah  dijatuhi  1/3  kepada  pengurus korporasi.
Kata  Kunci :  Korporasi, Lingkungan,  Pertanggungjawaban

## Abstract
Human  activities  that  are  less controlled, mak e a clean and healthy living environment less and less, this is because the earth is currently getting older and the activities of humans themselves are not properly preserv i n g the environment. Humans have a role and responsibility to empower the environment to maintain the ecosystem. However, the current reality is that most environmental crimes often involve corporations. This study aims to examine the regulation of criminal acts by corporations in the perspec tive of the Copyright Act and to reveal criminal sanctions against corporations that commit acts of environmental pollution in terms of the Copyright Act. This research uses a normative research type, with a Legislative approach. As for what is used as pri mary data, namely Law Number 32 of 2009, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is the legal basis for k nowing criminal arrangements and criminal sanctions against corporate criminal liability for environmental pollution in terms of the work  copyright law. Data were collected using library research techniques. After the research data has been collected, it is processed by elaboration, namely combining the sources of the primary, secondary and tertiary legal materials with deductive and inductive logi c. The results of this study indicate t h a t corporate crime is essentially a functional act and is in the form of an inclusion offense. The criminal sanction of imprisonment is 1/3 to the management of the corporation.
Keywords: Corporate, Environment, Accountability

## I. PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  yang  melanda  negara  di  seluruh  dunia  saat  ini,  keberlangsungan  lingkungan hidup  sudah  mulai  mengkhawatirkan  dikarenakan  banyaknya  aktivitas  atau  kegiatan  yang menimbulkan  pencemaran  lingkungan  baik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  pemerintah  maupun pihak  swasta (Urbanus  &  Febianti,  2017) .  Di Indonesia pencemaran lingkungan hidup sudah banyak ditemui  beberapa  wilayah  di  Indonesia,  akibat  dari  pencemaran  lingkungan  hidup  tersebut  membuat ekosistem baik flora, fauna maupun sumber daya alam lainnya mengalami kerusakan (Suharjo, 2002) . Pencemaran  terhadap  lingkungan  hidup tentunya mengakibatkan dampak yang cukup parah terhadap perubahan fisik  dari suatu lingkungan  misalnya  hutan, tanah dan alam sekitarnya.
Saat  ini,  pencemaran  lingkungan  hidup  merupakan  dampak  dari  adanya  kegiatan  yang
dilakukan  oleh  masyarakat,  pemerintah  maupun  pihak  swasta  yang  tidak  memperhatikan  kelestarian lingkungan  hidup.  Padahal  salah  satu  faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh  untuk  menjaga kelestarian  dan  keberlangsungan  suatu  lingkungan  hidup  adalah  perbuatan  dan  tingkah  laku manusia itu  sendiri.  Karena  manusia  memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga dan melestarikan dan menjaga  ekosistem  yang  ada  dalam  lingkungan  hidup  agar  dapat  diwariskan  secara  turun  temurun kepada anak cucu. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini faktor utama yang berperan dalam rusaknya lingkungan  hidup  adalah  segala  aktivitas  dan  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  pihak  yang berkaitan terhadap lingkungan  hidup (Munir Fuady, 2004) .
Pelestarian lingkungan hidup  diatur dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan  bahwa  setiap  orang  atau  individu  berhak  untuk  mendapatkan  hidup  sejahtera  dan mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  serta  berhak  untuk  memperoleh  suatu  layanan  kesehatan yang  layak  dan  baik.  Seiring  perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat  dengan  segala  tuntutan perubahan  yang  terjadi  dapat  dilihat  bahwa  pencemaran  lingkungan  hidup  dan kerusakan lingkungan hidup  seringkali  melibatkan  pihak  korporasi  dengan  berbagai  kegiatan  usaha  yang  dijalankan, pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi meliputi pencemaran terhadap udara, air, tanah maupun pembabatan hutan-hutan yang berada di wilayah negara Indonesia.
Banyak  dijumpai  kasus  pencemaran  lingkungan  yang akibat dari kegiatan korporasi yang tidak memperhatikan  kelestarian  lingkungan  contohnya  kerusakan  lingkungan  pada  sektor  tambang,  hutan dan  sumber  daya  air,  tanah, maupun udara akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh korporasi tidak  memperhatikan  keberlangsungan  dan  kelestarian  suatu  lingkungan  hidup.  Kejahatan  korporasi terhadap  rusaknya  lingkungan  hidup  yang  ada  di  wilayah  negara  Indonesia  perlu  mendapatkan perhatian  yang  sangat  serius  dari  pemerintah  agar  tidak  memperburuk  kerusakan  lingkungan  hidup yang  sudah  terjadi (Butarbutar,  2016) .  Apabila  dilihat  pengertian  dari  korporasi,  yang  dimaksud dengan korporasi adalah suatu badan  usaha yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, korporasi  yang  dikelola  oleh  pemerintah  merupakan  korporasi  berbentuk  perseroan  terbatas merupakan  badan  usaha  yang  berada  di  bawah  naungan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang memiliki tugas  untuk  mengelola  segala  sumber  daya  alam  maupun  sumber daya manusia untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, sedangkan korporasi atau badan hukum yang  dikelola  oleh  pihak  swasta  merupakan  badan  hukum  yang  didalamnya  terdiri  dari  para pemegang  saham  atau  yang  biasa  disebut  dengan  (RUPS)  yang  memiliki  peranan  untuk  membantu mengelola  dan  mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  maupun  sumber daya manusia, selain itu korporasi yang dikelola oleh pihak swasta dapat melakukan kegiatan usaha yang dijalankannya secara mandiri  dengan mengajukan  izin  terhadap pejabat yang berwenang
Kejahatan  korporasi  yang  terjadi  di Indonesia sangat banyak dijumpai di berbagai daerah yang ada di Indonesia, tentunya banyak menuai protes dari masyarakat setempat, kejahatan yang dilakukan oleh  korporasi  meliputi  kejahatan  terhadap  lingkungan,  sehingga  berdampak  terhadap  warga  sekitar, pengaturan  mengenai  kejahatan  korporasi  yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  belumlah jelas mengenai aturan  hukumnya,  karena  saat  ini  pengaturan  hukum  terhadap  kejahatan  yang  dilakukan  oleh korporasi  terhadap  rusaknya  lingkungan  hidup  hanya  diatur  di  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung No.  13  Tahun  2016,  tentang  tata  cara  mekanisme  dalam  menangani  kejahatan  korporasi  dalam melakukan tindak pidana
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  yaitu  dilakukan  oleh Santoso,  (2016) ; (Risjani,  2018) mengungkapkan Korporasi  masih  belum  ada  aturan pertanggungjawaban secara  tegas  dalam  UU  Nomor  39  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  lingkungan  Hidup, sehingga masih sulitnya tindak pidana korporasi diterapkan berdasarkan delik lingkungan . Selanjutnya Suharjo, (2002) mengungkapkan bahwa pembuangan sampah yang tidak beraturan akan mengakibatkan efek yang buruk bagi  kesehatan  masyarakat,  untuk  mencegah  hal  ini,  sehingga  pemerintah  membuat  peraturan  tentang pencemaran lingkungan hidup. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 belum dirasakan cukup untuk  dapat  menjerat  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  dalam  bidang  kerusakan  lingkungan, maka  dari  itu  pemerintah  merancang  suatu  aturan  Perundang-undangan  dalam  bidang  investasi, ketenagakerjaan  dan  pengelolaan  sumber  daya  dalam  dalam  Rancangan  Undang-undang  No.  11 Tahun  2020  tentang  cipta  kerja  untuk  menangani  segala  perkara  pidana  maupun  perdata  yang dilakukan  oleh korporasi  dalam bidang  investasi, ketenagakerjaan dan pengelolaan  sumber daya alam.
Berdasarkan  penjabaran  fenomena  yang  telah  dipaparkan  oleh  peneliti  terdahulu,  maka
penelitian  ini  dilakuakn  dengan  tujuan  mengkaji  pengaturan  tindak  pidana  oleh  korporasi  dalam perspektif  undang-undang  cipta  kerja  dan  mengungkapkan  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  yang melakukan tindak pencemaran lingkungan  ditinjau  dari undang-undang  cipta kerja Sehingga tujuan  daripada dilakukannya  penelitian  ini  adalah:

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  normatif  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  pengkajian masalah  melalui  pendekatan  peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  atau  hukum  positif  di Indonesia,  sehingga  pengkajian  masalah  melalui  pendekatan  undang-undang  menjadi  sumber  bahan hukum  utama (Hartono,  1994) .  Selanjutnya  sumber  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  dalam adalah  menggunakan  pendekatan  pengkajian  melalui  buku-buku  akademik  sebagai  penunjang  dalam memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi,  sedangkan  sumber  bahan  hukum  tersier  yang digunakan dalam pemecahan masalah adalah dengan menggunakan kamus-kamus hukum, jurnal yang memiliki  kaitan  erat  dengan  permasalahan  yang  diteliti  mengkaji dan memecahkan suatu permasalah yang  dihadapi  ketika  melakukan  penelitian  ini.  Teknik  pengumpulan  sumber  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik  studi  pustaka  guna  membantu memecahkan  masalah-masalah  yang  diteliti  ketika  melakukan  penelitian,  langkah-langkah  yang dilakukan  ketika  mengumpulkan  sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  yakni  terlebih  dahulu mencari  sumber  bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan,  kamus  penunjang, selanjutnya  melakukan  filterisasi  dalam  memilah-milah  sumber  bahan  hukum  yang  sudah  terkumpul tadi,  apabila  sudah  terkumpul  maka  digunakan  teknik  elaborasi  yakni menggabungkan sumber bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  tadi  dengan  logika  deduktif  dan  induktif  dari  penulis (Bambang Sunggono,  2011) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dalam Undang-undang Cipta Kerja
Kelestarian  lingkungan  hidup  di  Indonesia  diatur  pada  dasar  negara  Indonesia  yang  pada  intinya menyatakan  bahwa  setiap  orang  atau  setiap  individu  berhak  untuk  kehidupan  yang  layak.  Seiring perkembangan  zaman  yang  begitu  pesat  dengan  segala  tuntutan perubahan yang terjadi dapat dilihat bahwa  pencemaran  lingkungan  hidup  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  seringkali  melibatkan  pihak korporasi  dengan  berbagai  kegiatan  usaha  yang  dijalankan,  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan oleh  korporasi meliputi pencemaran terhadap udara, air, tanah maupun pembabatan hutan-hutan yang berada  di  wilayah  negara  Indonesia.  Banyak  dijumpai  kasus-kasus  pencemaran  lingkungan  hidup yang  dilakukan  oleh korporasi yang terjadi di Indonesia, contohnya kerusakan lingkungan pada sektor tambang, hutan dan sumber daya air, tanah, maupun udara akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh  korporasi  tidak  memperhatikan  keberlangsungan  dan  kelestarian  suatu  lingkungan  hidup. Kejahatan korporasi  terhadap rusaknya lingkungan hidup yang ada di wilayah negara Indonesia perlu mendapatkan  perhatian  yang  sangat  serius  dari  pemerintah  agar  tidak  memperburuk  kerusakan lingkungan  hidup  yang sudah terjadi.
Untuk  mengisi  dan  menjawab kekosongan hukum yang ada terhadap kejahatan korporasi, saat ini  pemerintah  melalui  Mahkamah  Agung  telah  merumuskan  Perma  No.  13  Tahun  2016  sebagai acuan  dalam  menangani  kejahatan  korporasi  dari  korporasi  agar  dalam  segala  kegiatan  usaha  yang dijalankan  agar  selalu  memperhatikan  kelestarian  dan  keberlangsungan  lingkungan  hidup,  Namun perlu  diketahui  bahwa Perma No. 13 Tahun 2016 dirasa belum cukup untuk menjerat korporasi yang melakukan  suatu  tindak  pidana, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang memang dapat menjadi  suatu  pedoman  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  segala  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh korporasi
Saat  ini  pemerintah  telah  berupaya  untuk  segera  melakukan  pengesahan  terhadap  RUU Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau  yang  biasa  disebut  dengan  Rancangan  Undang- undang  Cipta  Kerja.  Di  dalam  Rancangan  Undang-undang  Cipta  Kerja  tidak  mengatur  secara langsung  mengenai  apa  yang  dimaksud  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  tetapi  hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan korporasi yang diatur di dalam pasal 1 angka 15. Pengaturan sanksi  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  telah  diatur  pasal  74  yang menyatakan  bahwa:  (1)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,  Pasal  70, atau  71  dilakukan  oleh  suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dapat
dikenai pemberatan hukuman sebanyak 1/3 kali dan dikenakan pidana denda sebagaimana diatur pada Rancangan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Gani, 2011)

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Pencemaran Lingkung an Ditinja u d a ri Undang-undang Cipta Kerja
Di  Indonesia  sudah  banyak  dijumpai  kasus-kasus  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dilakukan oleh korporasi,  contohnya  kerusakan  lingkungan  pada  sektor  tambang,  hutan  dan  sumber daya air, tanah, maupun  udara  akibat  dari  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  korporasi  tidak  memperhatikan keberlangsungan  dan  kelestarian  suatu  lingkungan  hidup.  Kejahatan  korporasi    terhadap  rusaknya lingkungan  hidup  yang  ada  di  wilayah  negara  Indonesia  perlu  mendapatkan  perhatian  yang  sangat serius  dari  pemerintah  agar  tidak  memperburuk  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  sudah  terjadi. Membahas  mengenai  sanksi  pidana,  yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah, suatu konsep yang mendasar  mengenai  pengenaan  sanksi  pidana  yaitu  apabila  terdapat  kesalahan,  maka  dari  itu  yang dimaksud  dengan  sanksi  pidana  adalah,  seseorang  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  seseorang telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, atau seseorang dapat disalahkan  karena  telah  melanggar  ketentuan  yang  terdapat  dalam peraturan perundangan-undangan sehingga dapat  dikenakan sanksi secara  pidana (Hamzah, 1983) .
Membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak pidana  pencemaran  lingkungan,  dalam  hal  ini  korporasi  merupakan  badan  hukum  yang  struktur kepengurusannya  terdiri  dari  direksi  sebagai  pengawas  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  direktur suatu  korporasi  dalam  hal  ini  yang  bertanggungjawab  dalam  mengawasi  dan  melaksanakan  segala kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  direksi  dan  direktur  dari  korporasi  tersebut, sehingga dewan direksi dan direktur dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kegiatan usaha yang  dijalankan  oleh  korporasi tersebut, selain pertanggungjawaban secara pidana, korporasi tersebut dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  secara  perdata  mulai  dari  diberikannya  sanksi  administratif, pembekuan  kegiatan  usaha  hingga  pencabutan  izin  usaha  yang  dimiliki  oleh  korporasi  tersebut  yang diterbitkan  oleh pejabat yang berwenang.
Sanksi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  di  Indonesia  saat  ini  belum  memiliki  pengaturan  yang  jelas  mengenai  dasar hukum  untuk  dapat  menjerat  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan tersebut, saat ini di Indonesia hanya memiliki Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang mekanisme  dalam  menangani  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  saat  ini  peraturan mahkamah  agung  tersebut  belum  dirasakan  secara  efektif  dalam  menangani  berbagai  kasus pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi  sehingga  pemerintah  menerbitkan Rancangan peraturan perundang-undangan No. 11 Tahun 2020 tentang Cipa Kerja, dimana peraturan ini dibentuk untuk  menangani  segala  perkara  investasi, ketenagakerjaan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan  oleh  korporasi,  sehingga  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang melakukan  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  dapat  dijerat  dengan  pasal  74  yang  menyatakan bahwa:  (1)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,  Pasal  70,  atau  71 dilakukan  oleh  suatu  korporasi,  selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana denda dengan  pemberatan  1/3  (sepertiga)  kali  dari  pidana  denda  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69, pasal 70, atau pasal 71 Rancangan Undang-undang No. 11 Tahun 2020  tentang Cipta Kerja.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  data,  diketahui  bahwa  di  Indonesia  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  tidak  mengatur  secara  langsung  apa  yang  dimaksud  dengan  tindak  pidana  oleh korporasi,  tetapi  dalam  Pasal  1  Angka  15  menyatakan  bahwa  Korporasi  adalah  kumpulan  orang dan/atau  kekayaan  yang  terorganisasi,  baik  merupakan  badan  hukum maupun bukan badan hukum”. pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana pencemaran  lingkungan  dapat  dijerat  dengan  pasal  74,  Pasal  69,  pasal  70, atau pasal 71 Rancangan Undang-undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja. Sanksi  pertanggungjawaban  pidana terhadap  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  lingkungan,  dalam  hal  ini  yang bertanggungjawab  dalam  mengawasi  dan  melaksanakan  segala  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  oleh
korporasi  adalah  direksi  dan  direktur  dari  korporasi  tersebut,  sehingga  dewan  direksi  dan  direktur dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  korporasi tersebut.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan  penelitian,  adapun  saran  yang  diberikan  yaitu  pemerintah  hendaknya  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  di dalam  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  dan  memuat  aturan  mengenai pertanggungjawaban  terhadap  pemulihan lingkungan hidup yang telah dirusak oleh korporasi tersebut, mengingat  sanksi  pertanggungjawaban  pidana  yang  diatur  di  dalam  UU  No.  11 Tahun 2020 tentang Cipta  Kerja  masih  tergolong  ringan  dibandingkan  efek  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan  yang dapat mengganggu  masyarakat sekitar yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan. Diharapkan para  penegak  hukum  lebih  tegas  lagi  dalam  menangani  kejahatan  pencemaran  lingkungan  yang dilakukan  oleh  korporasi,  meningkat  kejahatan  pencemaran  lingkungan  sangatlah  berbahaya  karena dapat mengancam keberlangsungan lingkungan  hidup  serta ekosistem yang terdapat didalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono.  (2011). Metedologi Penelitian Huku
Butarbutar,  R.  (2016).  Pertanggungjawaban  Pidana  Partai  Politik  dalam  Tindak  Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) , 3 (2), 351–371. Gani,  R. bdul. (2011). Kejahatan Korporasi yang Ditinjau dari Pertanggungjawaban Pidana . Hamzah, A. (1983). Pengantar Hukum Acara Pidana . Jakart. Ghalia Indonesia . Hartono,  S.  (1994). Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20 .  Bandung:  Alumni Bandung.
Munir Fuady. (2004). Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Aspek Yuridis . Prenada Media: Jakarta. Risjani,  O. jufri  dan Y. (2018). Indikator Pencemaran Lingkungan . Yogyakarta: Deepublish .
Santoso,  M.  A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi. Jurnal Cakrawala Hukum , 7 (2), 216–228.
Suharjo. (2002). Kondisi Pengelolaan Sampah dan Pengaruh Terhadap Kesehatan Masyarakat di Dki Jakarta. In Media Litbang Kesehatan (Vol. 12, Issue 4, pp. 37–42).
Urbanus,  N.,  &  Febianti.  (2017).  Analisis  Dampak  Perkembangan  Pariwisata  terhadap  Perilaku Konsumtif Masyarakat Wilayah Bali Selatan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas , 1 (No.2), 118–133.