## Published every June  and December

## JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)
ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset
Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001-2014)
Anies Purniati 1 Toni Heryana 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis,

## Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Abstract. This study aims to determine whether there is a reciprocal or reciprocal relationship between General  Allocation  Fund  Receipts,  Local  Income  Receipts  and  Capital  Expenditure  Allocation  of Provincial  Government  Year  2001-2014.  This  research  is  a  research  time  series  data  and  using descriptive  method  to  test  and  provide a  picture of  the  relationship these three  variables. Based  on the result of data analysis using VAR method with Granger Causality test at 5%  significance level with the help of Eviews 9.5, showing the result that there is no reciprocal or reciprocal relationship between the three variables tested, either the relationship between DAU and Capital Expenditure, PAD with Capital Expenditure as well as the relationship between PAD and DAU
Keywords: General Allocation Funds, Local Original Income, and Capital Expenditures
Abstrak. Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  ada  tidaknya hubungan timbal  balik  atau resiprokal antara Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal Pemerintah  Provinsi  Tahun  2001-2014.Penelitian  ini  merupakan  penelitian  data time  series dan menggunakan  metode  desriptif  untuk  menguji  dan  memberikan  gambaran  hubungan  ketiga  variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan metode VAR dengan pengujian Granger Causality pada tingkat signifikasi 5% dengan bantuan Eviews 9.5 , menunjukan hasil bahwa tidak terdapat hubungan timbal  balik  atau  resiprokal  diantara  ketiga  variabel  yang  diuji,  baik  itu  hubungan  antara  DAU  dan Belanja Modal, PAD dengan Belanja Modal maupun hubungan antara PAD dan DAU .
Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.
Corresponding Author. Email. aniespur94@gmail.com 1 toni.heryana@upi.edu 2 How  to  Cite  This  Article. Purniati,  A.,  &  Heryana,  T.  (2016).  Analisis  Interaksi  Penerimaan  Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi  Di  Indonesia  Tahun  2001-2014) .  Jurnal  Akuntansi  Riset..  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Pendidikan  Indonesia,  8(1),  25-40. Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/4018 History of article. Received: January 2016, Revision: Maret 2016, Published: June 2016 Online ISSN: 2541-0342 . Print ISSN: 2086-2563 . DOI : 10.17509/jaset.v8i1.4018 Copyright©2016. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)

## PENDAHULUAN
Tercatat  sejak  awal  tahun  2001,
Indonesia
mulai menerapkan asas pemerintahan desentralisasi. Dalam Desentralisasi  ini,  Pemerintah  Daerah  diberi hak  dan  kewajiban  oleh  Pemerintah  Pusat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri atau lebih dikenal dengan  istilah Otonomi Daerah. Penerapan  Desentralisasi  oleh  Pemerintah Pusat  ini  memiliki  tujuan  dan  maksud tertentu.  Maimuanah  (2006)  mengungkapkan bahwa  “Penyerahan  wewenangan  atau  lebih dikenal  dengan  nama  Desentralisasi  ini mempunyai  tujuan  untuk  lebih  meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara pusat dan daerah dan antar daerah”.
Dalam konteks otonomi daerah, setiap tahun  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban
untuk  melakukan  sejumlah  pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan daerah dan masyarakatnya, dimana pengeluaran  inilah yang  dikenal  sebagai  belanja  daerah. Belanja  daerah  ini  digolongkan  menjadi dua  bentuk,  yaitu  belanja  langsung  dan belanja  tidak  langsung  (Sasana,  2011). Pada  umumnya,  setiap  tahun  belanja daerah  yang  banyak  dilakukan  oleh Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Daerah adalah  kelompok  belanja  tidak  langsung. Dimana  belanja  ini  bersifat jangka pendek dan  jumlahnya  selalu  meningkat  setiap tahun.  Sedangkan  alokasi  untuk  belanja lain, termasuk Belanja Modal  masih dapat dikatakan  rendah.  Berikut  merupakan perbandingan  antara  realisasi  belanja daerah  dan  belanja  modal  Pemerintah Provinsi pada tahun 2001-2014.

## Gambar 1
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2001-2014
0 100 200 300 Ju ml ah ( da lam Tr ili u n Rp ) Belanja Daerah Belanja Modal
(Sumber : DJPK Kemenkeu dan BPS, Data diolah)
Grafik  diatas  menunjukan  bahwa meskipun  besaran  Belanja  Modal  setiap tahun,  dalam  rentang  tahun  2001-2014 mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan besaran Belanja Daerah secara  keseluruhan,  alokasi  belanja  untuk Belanja Modal  masih dapat dikatakan  minim. Hal  ini sesuai dengan  yang diungkapkan oleh Manager  Hubungan  KPPOD,  Robert  Endi Jaweng  pada  tahun  2012  silam  dalam (www.kppod.org)  yang  menyatakan  bahwa “berdasarkan  catatan  KPPOD  (Komite Pemantauan  Pelaksanaan  otonomi  daerah), belanja  modal  dibeberapa  daerah  sangat minim, hanya sekitar 1% - 5% dari APBD dan
pembangunan  daerah  harus  didorong  oleh belanja  pemerintah  di  sektor  produktif“. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa,  besaran Belanja Modal yang selama ini dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Daerah, masih belum optimal.
Hingga  saat  ini,  sebagian  besar Pemerintah Daerah masih bergantung pada Dana  Perimbangan  yang  setiap  tahun digulirkan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk mendanai seluruh kegiatan Belanja Daerahnya. Mengingat jumlah Dana
Perimbangan terutama Dana  Alokasi
Umum  untuk  beberapa  daerah  masih menjadi  sumber  utama  dalam  penerimaan Pemerintah Daerah dibanding sumber penerimaan  lain.  Hal  tersebut  terbukti dengan  semakin  meningkatnya  besaran
Dana  Alokasi  Umum  yang  digulirkan  oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah  setiap  tahunnya,  seperti  yang  tersaji dalam tabel berikut.

## Tabel 1
Jumlah Alokasi DAU Pemerintah Daerah Tahun 2004-2013 (Dalam Milyaran Rupiah) Tahun Jumlah DAU Tahun Jumlah DAU 2004 82.131 2009 186.414 2005 88.765 2010 203.572 2006 145.664 2011 225.534 2007 164.787 2012 273.814 2008 179.507 2013 311.139 (Sumber : www.Bappenas.go.id,  Data diolah)
Dari  tabel  diatas,  terlihat  bahwa setiap  tahun  jumlah  Dana  Alokasi  Umum yang  digulirkan  oleh  Pemerintah  Pusat untuk  Pemerintah  Daerah,  baik  Pemerintah Kabupaten/Kota  ataupun  Provinsi  selalu mengalami peningkatan. Namun sayangnya, kenaikan  besaran  DAU  ini  tidak  diiringi dengan  peningkatan  jumlah  alokasi  Belanja Modal  oleh  Pemerintah  Daerah.  Mengingat sampai  saat  ini,  “DAU    lebih  sering digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai  dibandingkan  untuk  membiayai Belanja  Modal”  (KPPOD,  2015).  Selain DAU,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  pun ikut  berkontribusi  terhadap  besaran  Belanja Modal. Walaupun kontribusi PAD ini belum dapat dikatakan besar. Hal ini sesuai dengan yang  diutarakan  oleh  Soleh  &  Heru  (2010, hlm.  78-79)  yang  menyebutkan  bahwa “sumber  penerimaan  daerah  dalam  konteks otonomi  dan  desentralisasi  untuk  saat  ini masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan  dari  pemerintah  pusat  baik dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana Bagi  hasil,  sedangkan  porsi  PAD  masih relatif kecil”.
Sebelumnya,  telah  banyak  peneliti yang mengangkat fenomena Alokasi Belanja Modal ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Tuasikal  (2008)  menunjukkan  bahwa DAU,  DAK,  dan  PAD  berpengaruh  positif terhadap Alokasi Belanja Modal
Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Heryana  (2014)  yang  menunjukkan bahwa  DAU  dan  PAD  memiliki  hubungan terhadap  Belanja  Modal,  bahkan  penelitian yang  dilakukan  pada  tahun  2014  pun menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan resiprokal  atau  timbal  balik  antara  PAD, DAU dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Indonesia.  Namun  hasil  ini  berbanding terbalik    dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Oktora  &  Winston  (2013),  yang menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan  yang  kurang  erat  dengan  Belanja Modal  dan  DAU  memiliki  hubungan  yang erat dengan Belanja Modal Kabupaten Toli- Toli, Sulawesi tengah.
Penelitian  ini  merupakan  replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Heryana tahun 2014 silam. Dimana perbedaan antara penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya adalah  fokus  dari  objek  yang  diteliti.  Jika sebelumnya  Heryana  (2014)  melakukan penelitian  untuk  menguji flypaper  effect Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Maka  dalam  penelitian  ini,  peneliti memilih  objek  Alokasi  Belanja  Modal, Pendapatan  Asli  Deaerah  dan  Dana  Alokasi Umum  yang  diterima  oleh  Pemerintah Provinsi di Indonesia sebagai fokus penelitian.  Selain  itu  subjek  dan  waktu penelitian yang digunakan dalam penelitian
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)
ini  berbeda.  Jika  sebelumnya  Heryana (2014)  menggunakan  subjek  penelitian Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia tahun  2004-2013,  namun  dalam  penelitian ini  subjek penelitian  yang digunakan adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2001-2014.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian ini, antara lain:
1. Apakah  terdapat  hubungan  timbal  balik antara  Dana  Alokasi  Umum  dan  Alokasi Belanja Modal
2. Apakah  terdapat  hubungan  timbal  balik antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Alokasi Belanja Modal
3. Apakah  terdapat  hubungan  timbal  balik antara Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

## KAJIAN LITERATUR
Ahmad  Yani  (2002,  hlm.  110) menyatakan  bahwa  “Dana  Alokasi  Umum (DAU)  adalah  Dana  yang  berasal  dari APBN,  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi”.  Djaenuri  (2012,  hlm.  104) mengelompokan  Dana  Alokasi  Umum kedalam  dua  bentuk,  yaitu  Dana    alokasi umum  untuk  daerah  provinsi  dan  Dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. DAU  bagi  masing-masing  daerah  provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan  perkalian  dari  jumlah  DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah di seluruh  Indonesia.  DAU  baik  untuk  daerah provinsi maupun untuk daerah kabupaten/kota  dapat  dinyatakan  dengan rumus sebagai berikut. Djaenuri (2012, hlm. 104),
Menurut  Ahmad  Yani  (2002,  hlm.
111)  Dana  alokasi  umum  untuk  suatu
Daerah Provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan  perkalian  jumlah  dana  alokasi umum  untuk  seluruh  Daerah  Provinsi  yang ditetapkan  dalam  APBN,  dengan  porsi Daerah  Provinsi  yang  bersangkutan.  Porsi Daerah  Provinsi  ini  merupakan  proporsi bobot  Daerah  Provinsi  yang  bersangkutan terhadap  jumlah  bobot  semua  Daerah Provinsi  diseluruh  indonesia.  Holtz–eaken et.al  (1985)  dalam  Oktora  dan  Winston (2013) menyatakan bahwa “terdapat keterkaitan erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja pemerintah  daerah”.  Dimana  Transfer  dari pemerintah ini digulirkan secara rutin setiap tahunnya,  dalam  bentuk  DAU,  DAK ataupun  DBH.  Soleh  dan  Heru  (2010,  hlm. 78-79)  pun  menyebutkan  bahwa  “Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan  desentralisasi  untuk  saat  ini  masih didominasi  oleh  bantuan  dan  sumbangan dari  pemerintah  pusat  baik  dalam  bentuk
Dana  Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil”.
Djaenuri
(2012, hlm. 88)
menyebutkan  bahwa  “Pendapatan  Asli Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku”. Sumber pendapatan  asli  daerah  sesuai  dengan  pasal 285,  UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  terdiri  atas  Pajak daerah,  Retribusi  daerah,  Hasil  pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan dan Lain- lain pendapatan daerah yang sah. Mardiasmo (2002, hlm. 46) mengungkapkan bahwa  “selama  ini  PAD  memiliki  peran untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan  perekonomian  daerah”.  Hal  ini sejalan  dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh Van Furstenberg et al, 1998 ;
Doi,  1998  ;  Aziz  et  al,  2000  dalam Maimunah  (2006)  menyebutkan  bahwa pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi  anggaran  belanja  pemerintah daerah, dimana hipotesis  ini dikenal dengan nama Tax  Spend  Hypothesis. Pendapat  ini kembali  diperkuat  oleh  Soleh  dan  Heru (2010,  hlm.  71)  dalam  bukunya  yang menyatakan  bahwa  “pajak  daerah  adalah sumber  pendapatan  asli  daerah yang terpenting”.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa, pajak  daerah  berada  diposisi  teratas  dalam sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  yang memberikan  kontribusi  terbanyak.  Dimana pendapatan Asli Daerah ini merupakan salah satu  sumber  dana  disamping  DAU,  yang digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam melakukan belanja daerah, termasuk belanja modal daerah.
Purnomo (2009, hlm. 45)
mengungkapkan  bahwa  “belanja  modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembeliaan/pengadaan  atau    pembangunan aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,  seperti  dalam  bentuk  tanah, peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan, jalan,  irigasi  dan  jaringan,  dan  asset  tetap lainnya”.  Kurniawati  (2010)  menyebutkan bahwa  Belanja modal terdiri atas dua jenis, yaitu Belanja publik dan Belanja aparatur.
Hasil penelitian  yang dilakukan oleh Darmayasa,  Suandi  (2014)  menunjukkan bahwa  terdapat  beberapa  faktor  yang memengaruhi  Belanja  Modal  Pemerintah Provinsi,  antara  lain  PAD,  DBH,  DAU, DAK  dan  Belanja  Pegawai.  Dimana  dari kelima  variabel  tersebut  DBH  dan  DAU memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan. Sedangkan  untuk  PAD,  DAK  dan  Belanja Pegawai  memiliki  hubungan  positif  namun tidak  signifikan.  Hasil  ini  mendukung  hasil penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh Harianto  dan  Priyo  pada  tahun  2007  yang menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun  kontribusi  dari  DAU  terhadap Belanja  Modal  masih  kurang  efektif.
Sehingga  pembangunan  di  daerah  masih belum  merata.  Situngkir  dan  Manurung (2009)  pun  menunjukkan  hasil  yang  serupa dimana,  PAD  dan  DAU  memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Teori  lain  pun  menunjukan  bahwa PAD  dan  DAU  memiliki  keterkaitan  satu sama lain. Dimana PAD suatu daerah secara tidak  langsung  dapat  memengaruhi  besaran DAU  yang  digulirkan  oleh  Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sepandji (2000, hlm.  58), bahwa  “daerah  yang  memiliki  PAD  yang rendah  akan  memiliki  eligibitas  untuk memperoleh  alokasi  umum  yang  lebih besar”.  Disisi  lain,  berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Harianto  dan  Priyo (2007)  menunjukkan  bahwa  belanja  modal berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap perubahan  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini mengindikasikan bahwa belanja pembangunan  memiliki  dampak  positif terhadap  penerimaan  PAD  suatu  daerah. Hasil  penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh Harianto dan Priyo (2007) pun menunjukkan bahwa  “Dana  Alokasi  Umum  mempunyai dampak yang signifikan terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  melalui  Belanja Modal  (efek  tidak  langsung)”.  Selain  itu hasil  penelitian  yang  dilakukakan  oleh Heryana (2014) menunjukkan bahwa terdapat  hubungan  dua  arah  antara  besaran PAD,  DAU  dan  Belanja  Modal  dalam jangka  panjang.  Sehinga  tidak  hanya  PAD dan  DAU  saja  yang  memiliki  pengaruh terhadap  Belanja  Modal,  namun  sebaliknya belanja  modal  pun  memilki  kemampun untuk  mempengaruhi  besaran  PAD  dan DAU.
Sehingga  hipotesis  dalam  penelitian ini, antara lain:
H1  :  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki hubungan timbal balik dengan Belanja Modal.
H2  :  Dana  Alokasi  Umum  memiliki hubungan timbal balik dengan Belanja Modal.
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)
H3  :  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki hubungan  timbal  balik  dengan  Dana Alokasi Umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian asosiatif,  dimana  Saraswati  dan  Cahyono (2014)  menyebutkan  bahwa  penelitian asosiatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  antara  dua variabel  atau  lebih.  Penelitian  ini  bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan timbal balik  yang  dimiliki  oleh  ketiga  variabel. Dimana data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa time  series yang  terfokus  pada  besaran agregat  PAD,  DAU  dan  Belanja  Modal Pemerintah Provinsi untuk tahun 2001-2014. Pengujian  Hipotesis  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  VAR (Vector  Auto Regression) . Dimana dalam tahapan analisis VAR ini, terlebih dahulu peneliti melakukan Uji  Stasioneritas,  Penentuan  lag  Optimal dan  Uji  Kausalitas  Granger.  Model  VAR yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah
(Rosadi, 2012 : hlm. 212).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  uji  stasioneritas  yang ditunjukan dalam lampiran tabel A diketahui bahwa  varibel  PAD  dan  DAU  telah stasioner atau tidak  memiliki unit root pada
kondisi  level  dengan  tingkat  kesalahan alpha 1%,  5%  dan  10%.  Sedangkan  untuk variabel  Belanja  Modal  baru  menunjukkan keadaan stasioner pada kondisi 1 st difference dengan tingkat kesalahan alpha 1%, 5% dan 10%.  Saat  variabel  DAU  dan  PAD didiferensiasikan  pada  orde  pertama,  kedua variabel  ini  menunjukan  bahwa  data  tidak stasioner.  Mengingat  dalam  analisis  VAR ini  seluruh  variabel  harus  stasioner  pada tingkat  yang  sama,  maka  ketiga  variabel  ini diturunkan kembali hingga second difference .  Di  tingkat  ini  ketiga  variabel menunjukkan  hasil  yang  sama,  yaitu Stasioner  pada  turunan  dua.  Sehingga  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini seluruhnya dapat digunakan untuk melakukan  analisis  dengan  menggunakan model  VAR,  lebih  tepatnya Unrestricted VAR. Tahapan selanjutnya adalah penentuan lag  optimal ,  dimana  hasil  output (pada  tabel  B)  menunjukkan  bahwa lag optimal yang  tepat  untuk  model  VAR  ini adalah pada kondisi lag 1.Tahapan selanjutnya  adalah  uji Granger Causality , uji  ini  bertujuan  untuk  menguji  hubungan jangka  panjang  dan  timbal  balik  antara variabel  yang  diteliti.  Secara  ikhtisar  hasil pengujian Kausalitas Granger untuk penelitian  ini  ditunjukan  dalam  tabel berikut.

## Tabel 2
Ikhtisar Hasil Pengujian Kausalitas Granger Hasil Pengujian Interpretasi DAU ↔ BM Menerima Ho DAU  tidak  memiliki  hubungan  timbal  balik terhadap belanja modal. PAD ↔ BM Menerima Ho PAD  tidak  memiliki  hubungan  timbal  balik terhadap belanja modal. DAU ↔ PAD Menerima Ho DAU  tidak  memiliki  hubungan    timbal  balik terhadap PAD. (Sumber : Hasil Pengolahan VAR dengan E-Views versi 9.5, 2016)
Berdasarkan  ikhtisar  hasil  pengujian Kausalitas  Granger  pada  Tabel  C,  diketahui bahwa tidak terdapat hubungan timbal  balik
atau resiprokal antara variabel belanja modal dan  variabel  DAU.  Hal  ini  terjadi  karena hanya  DAU  yang  memiliki  pengaruh
terhadap  belanja  modal  dan  tidak untuk sebaliknya. Hasil ini mengindikasikan bahwa  hanya  besaran  DAU  pada  masa  lalu (DAUt-1)  yang menjadi faktor  yang dipertimbangkan  untuk  menentukan  belanja modal  dimasa  yang  akan  datang  (BMt+1). Sedangkan  besaran  belanja  modal  pada tahun  lalu (BMt-1) bukan  merupakan  faktor yang  dipertimbangkan  oleh  pemerintah pusat  dalam  menentukan  besaran  DAU dimasa depan.
Hasil  ini  bertentangan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Heryana (2014)  yang  menunjukan  bahwa  terdapat hubungan timbal balik atau resiprokal antara variabel  DAU  dan  BM.  Namun,  hubungan searah  DAU  terhadap  Belanja  modal  yang ditunjukan  oleh  pengujian  ini,  mendukung penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Ikin (2007), Maharani (2010), Edy, Cherrya (2014)  yang  menunjukan  bahwa  DAU memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  modal. Hal  ini  menunjukan  bahwa  besaran  Alokasi Belanja  Modal  yang  selama  ini  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Daerah  dipengaruhi  oleh besar  kecilnya  DAU  yang  diterima  oleh Pemerintah  Daerah  itu  sendiri.  Mengingat hingga  saat  ini  penerimaan  DAU  bagi pemerintah provinsi menempati posisi kedua terbesar  dalam  hal  penerimaan,  setelah Pendapatan  Asli  Daerah  yang  bersumber dari pajak daerah dan Dana Bagi Hasil.
Sementara itu, hubungan antara PAD dan  Belanja  Modal,  berdasarkan  tabel  2 menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan timbal  balik  atau  resiprokal  antara  variabel PAD  dan  Belanja  Modal.  Hal  ini  diambil setelah  melihat  hasil  pengujian  yang menunjukan  hasil  bahwa  hanya  PAD  yang memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  modal dan  tidak  untuk  sebaliknya.  Hal  ini mengindikasikan bahwa besaran PAD tahun lalu  atau  (PADt-1)  merupakan  faktor  yang dipertimbangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi untuk menentukan besaran belanja modal di tahun sekarang namun tidak untuk sebaliknya.
Hasil  pengujian  ini  kembali  bertentangan dengan  hasil penelitian  yang dilakukan oleh
Heryana  (2014)  yang  menunjukkan  bahwa terdapat hubungan resiprokal antara variabel PAD  dan  Belanja  Modal  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Provinsi.  Dimana  dalam penelitiannya beliau mengungkapkan bahwa “besarnya  PAD  saat  ini  akan  menjadi penentu  belanja  modal  di  masa  mendatang, dan sebaliknya belanja modal yang diperlukan  menjadi  penentu  target  PAD yang  harus  diperoleh  oleh  Pemerintah”. Namun  dalam  penelitian  ini  didapati  hanya PAD yang memiliki hubungan mempengaruhi  terhadap  belanja  modal  dan tidak  untuk  sebaliknya.  Hasil  ini  kembali bertentangan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Harianto  dan  Priyo  (2007) yang  menunjukkan  bahwa  “belanja  modal memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap perubahan pendapatan asli daerah”. Karena dalam praktiknya, belanja  modal  ini memiliki  kemampuan  untuk  menghasilkan pemasukan bagi pemerintah yang bersangkutan,  yang  nantinya  akan  masuk kepada  kas  pemasukan  daerah  melalui  pos Pendapatan Asli Daerah. Namun, mengingat belanja  modal  adalah  belanja  yang  bersifat jangka panjang serta timbal balik yang akan diterima  oleh  daerah  pun  membutuhkan waktu  yang    tidak  singkat.  Oleh  karena  itu, dalam  hal  ini  realisasi  belanja  modal  pada tahun  sebelumnya  atau  BM(t-1)  belum mampu memengaruhi besaran PAD pemerintah tahun berikutnya.
Disamping  itu,  hasil  pengujian  yang menunjukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Ikin (2007), Tuasikal (2008) dan  Mawarni,  dkk.  (2013)  silam  yang menunjukan  adanya  pengaruh  antara  PAD terhadap  Belanja  Modal.  Mengingat  untuk pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  ini, besaran  PAD  yang  dihasilkan  setiap  tahun lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan besaran  DAU  yang  diterima  dari  pusat.  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  besaran  belanja modal selama ini lebih banyak dibiayai oleh penerimaan asli daerah
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)
hal  ini tercermin pula dari  hasil perhitungan nilai  statistik  F  (dalam  lampiran  tabel  D) yang dimana  nilai  F untuk PAD  lebih  besar dari nilai F untuk DAU.
Hubungan  antara  PAD  dan  DAU sendiri,  berdasarkan  pengujian  hipotesis dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa tidak  terdapat  hubungan  timbal  balik  atau resiprokal  antara  DAU  dan  PAD.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  hasil  pengujian Granger Causality yang  memperlihatkan  bahwa hanya  PAD  yang  memengaruhi  besaran DAU  dan  tidak  untuk  sebaliknya.  Hasil  ini mengindikasikan  bahwa  besaran  PAD  pada tahun  lalu  (PADt-1)  merupakan  faktor  yang menjadi  pertimbangan  Pemerintah  Pusat dalam    menentukan  besaran  DAU  tahun berikutnya (DAUt+1), namun  besaran DAU pada tahun lalu (DAUt-1) tidak memberikan kontribusi  untuk  meningkatkan  PAD  tahun berikutnya.
Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Heryana  (2014)  yang menunjukkan hasil yang serupa bahwa PAD dan DAU tidak memiliki hubungan resiprokal. Selain itu hasil penelitian ini juga semakin memperkuat teori yang diungkapkan  oleh  Sepandji  (2000,  hlm.  58) yang  menyatakan  bahwa  “daerah  yang memiliki  PAD  yang  rendah  akan  memilki elegibitas  untuk  memperoleh  Dana  Alokasi Umum  yang  lebih  besar”.  Bagaimanapun Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  salah satu indikator pemerintah dalam memberikan besaran DAU kepada Pemerintah  Daerah.  Semakin  besar  PAD yang  dihasilkan  oleh  suatu  daerah,  maka akan  semakin  memperkecil  DAU  yang dialokasikan  oleh  Pemerintah  Pusat  untuk daerah  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  karena, Pemerintah Pusat beranggapan bahwa daerah  yang  telah  mampu  menghasilkan PAD  sendiri  dengan  jumlah  yang  besar adalah  salah  satu  ciri  pemerintah  daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan  yang  tinggi.  Sehingga  besaran Dana  Alokasi  Umum  yang  diberikan  pun menjadi lebih kecil.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan  sebelumnya  mengenai  pengaruh penerimaan Dana Alokasi Umum,
penerimaan Pendapatan Asli daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia, maka peneliti mencoba  untuk  menarik  simpulan  dari penelitian ini sebagai berikut,
1. Tidak  terdapat  hubungan  timbal  balik antara Penerimaan Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Modal.
2. Tidak  terdapat  hubungan  timbal  balik antara  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah dan Alokasi Belanja Modal.
3. Tidak  terdapat  hubungan  timbal  balik antara  Penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  dan  penerimaan  Dana  Alokasi Umum.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  oleh peneliti, antara lain :
1. Diharapkan  Pemerintah  Provinsi  dapat lebih  optimal  dalam  menggali  dan mengelola  sumber-sumber  PAD  yang dimiliki.  Salah  satunya  adalah  dengan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat  daerah,  termasuk  sektor pariwisata  daerah.  Sehingga  nantinya kedua  upaya  ini  akan  berdampak  pada meningkatnya penerimaan PAD melalui pos retribusi daerah. Selain itu, intensifikasi  dan  ekstensifikasi  objek pajak  daerah  pun  perlu  dioptimalkan, sehingga  penerimaan  PAD  dari  pos pajak daerah dapat lebih meningkat.
2. Bagi  Peneliti  Selanjutnya  disarankan untuk  melakukan  penelitian  dengan menggunakan data time series triwulan. Selain itu, direkomendasikan pula untuk melakukan  pengujian  lag  pada  masing- masing  variabel.  Sehingga  observasi yang  dilakukan  dapat  lebih  luas  dan dapat menginterpretasikan hasil analisis VAR dengan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Djaenuri,  A.  (2012). Hubungan  Keuangan Pusat  –  Daerah .  Bogor  :  Ghalia Indonesia.
Kansil, C.S.T.  (2011). Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.
Mardiasmo.
(2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan
Daerah . Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Purnomo,  B.  S.  (2009). Obligasi  Daerah . Bandung : Alfabeta. Rosadi, D. (2012). Ekonometrika & Analisis
Runtun Waktu Terapan Dengan EViews .  Yogyakarta    :  C.V  Andi Offset.
Sepandji, K. T. (2000). Manajemen Pemerintahan Daerah – Era Reformasi menuju Pembangunan
Otonomi Daerah . Bandung : Universal Offset.
Soleh,  C.  &  Heru.  (2010). Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah .  Bandung : Fokusmedia.
Yani,  A.  (2002). Hubungan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah di  Indonesia. Jakarta  :  RajaGrafindo Persada.
Darmayasa  I.N.,  &  I.K.  Suandi.  (2014). Faktor Penentu Alokasi Belanja Modal dalam  APBD  Pemerintah  Provinsi. Seminar Nasional Akuntansi 12, Mataran, Lombok.
Enders, W. (2004). Applied Economics Time Series. John  Willey  and  Sons,  Inc., New York.
Harianto,  A.,  Priyo  H.A.  (2007).  Hubungan Antara  Dana  Alokasi  Umum,  Belanja Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pendapatan  Per  Kapita. Simposium Nasional Akuntansi X.
Heryana, T. (2014). Analisis Flypaper Effect Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia Berbasis Vector
Autoregressive (VAR). Jurnal Wacana Kinerja  Volume  17  (  2),  November 2014 :1-19.
Kurniawati,  F.R.  (2010). Pengaruh  Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kota,
dan  Kabupaten  di  Indonesia. [Tesis].
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas
Maret, Surakarta.
Maharani,
M. (2010). Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja
Modal. Universitas Negeri Semarang. Maimunah, M. (2006). Flypaper Effect pada Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera. Simposium  Nasional  Akuntansi  9.

## Padang.
Mawarni.,  Darwanis.,  &  Syukriy  A.  (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja  Modal  serta  Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Daerah  (Studi  Pada  Kabupaten  dan Kota  Di  Aceh). Jurnal  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Meianto,  E.,  Betri.,  Cherrya.  (2014).
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Luas  Wilayah  terhadap Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. STIE Multi Data, Palembang.
Oktora, F.E., & Winston P. (2013). Analisis Hubungan  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana Alokasi  Khusus  Atas  Belanja  Modal Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tolitoli  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Jurnal  Akuntansi  Volome  2  (  1),  Juni 2013 .
Saraswati  dan  Cahyono.  (2014).  Pengaruh Tingkat  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap  PDRB  Per  Kapita  di  Kota Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.
Sasana,  Hadi.  (2011).  Analisis  Determinan Belanja  Daerah  di  Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Barat  dalam  Era Otonomi  Daerah. Jurnal    Bisnis  dan Ekonomi, 18(1).
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)
Situngkir,  A.,  &  John  S.M.  .  (2009).  Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus  pada  Belanja  Modal  di  Kota dan Kabupaten Sumatera Utara. Kajian Akuntansi,Volume 4 (2) Desember 2009:93-103.
Solikin,  I.  (2007).  Hubungan  Pendapatan
Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
Tuasikal,  A.  (2008). Pengaruh  DAU,  DAK,
PAD,  dan  PDRB  terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Volume 1( 2),  Juli 2008 .
Bappenas.  (2014). Belanja  Pemerintah. [Online]. Diakses
dari
http://bappenas.go.id/.
Badan  Pusat  Statistik.  (2006). Statistik
Keuangan  Pemerintah  Provinsi  tahun 2003-2006. [Online].  Diakses  dari
http://bps.go.id/.
__________________. (2009). Statistik Keuangan  Pemerintah  Provinsi  tahun 2006-2009. [Online].  Diakses  dari
http://bps.go.id/.
__________________. (2011). Statistik Keuangan  Pemerintah  Provinsi  tahun 2008-2011. [Online].  Diakses  dari
http://bps.go.id/.
__________________. (2014). Statistik Keuangan  Pemerintah  Provinsi  tahun 2011-2014. [Online].  Diakses  dari http://bps.go.id/.
__________________. (2015). Statistik Keuangan  Pemerintah  Provinsi  tahun 2012-2015. [Online].  Diakses  dari http://bps.go.id/.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementrian  Keuangan.  (2014). Data Keuangan  Daerah .  [Online].    Diakses dari http://www.djpk.depkeu.go.id/data- series/data-keuangan-daerah/. KPPOD. (2012). 149 Daerah Boros Belanja
Pegawai . [Online]. Diakses dari http://www.kppod.org/index.php/en/be rita/berita-media/149-daerah-boros- belanja-pegawai/.
KPPOD. (2015). Laporan Penelitian,
Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi  Daerah:  Peran  Belanja
Operasional dan Belanja Modal dalam
APBD . [Online]. Diakses dari http://www.kppod.org/ . Republik  Indonesia.  2014.  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TABEL A
Hasil Pengujian Unit Root Test Variabel Penelitian No Variabel ADF Test Level Ketera ngan 1 st Dif. Keterang an 2 nd Dif. Keterang an 1. Pendapatan Asli Daerah 11.085 5 Stasion er 0.7152 27 Tidak Stasioner - 4.603538 Stasioner 2. Dana Alokasi Umum 5.1025 Stasion er - 2.2586 36 Tidak Stasioner - 3.936959 Stasioner 3. Belanja Modal 2.6212 Tidak Stasion er 3.0609 08 Stasioner - 3.755702 Stasioner Signifikan pada tingkat kesalahan 1%
(Sumber : Hasil estimasi menggunakan EViews 9.5, 2016)
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)

## TABEL B
Penentuan Lag Optimal dengan Model VAR
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 0 -1102.008 NA 1.93e+76 184.1681 184.2893 184.1232 1 -1064.734    49.69958*    1.88e+74*    179.4556*    179.9405*    179.2761* 2 -1056.798 6.613230 3.43e+74 179.6330 180.4816 179.3188
(Sumber : Hasil Penelitian, EViews 9.5, 2016)

## TABEL C

## Output Pengujian Kausalitas Granger
Null Hypothesis: Obs  F-Statistic Prob. DAU does not Granger Cause BM 13 9.64202 0.0112 BM does not Granger Cause DAU 1.33255 0.2752 PAD does not Granger Cause BM 13 6.08075 0.0333 BM does not Granger Cause PAD 1.84437 0.2043 PAD does not Granger Cause DAU 13 6.72952 0.0268 DAU does not Granger Cause PAD 0.02159 0.8861
(Sumber :  Hasil Penelitian Granger Causality, EViews 9.5, 2016)
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)

## TABEL D
Output Estimasi VAR BM, PAD dan DAU
Vector Autoregression Estimates
Date: 06/04/16   Time: 22:53
Sample (adjusted): 2004 2014
Included observations: 11 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] DDBM DDDAU DDPAD DDBM(-1) -0.016369 -0.121567 0.765950 (0.43620) (0.16264) (0.40701) [-0.03753] [-0.74746] [ 1.88191] DDDAU(-1) 0.952033 0.631247 -1.172129 (0.88772) (0.33100) (0.82831) [ 1.07245] [ 1.90712] [-1.41509] DDPAD(-1) 0.081546 0.192699 1.271591 (0.19317) (0.07203) (0.18025) [ 0.42214] [ 2.67539] [ 7.05479] C 3.17E+12 2.26E+12 7.16E+11 (3.3E+12)   (1.2E+12)   (3.1E+12) [ 0.95818] [ 1.82762] [ 0.23168] R-squared 0.839941 0.971100 0.985120 Adj. R-squared 0.771345 0.958714 0.978743 Sum sq. resids 9.09E+25 1.26E+25 7.91E+25 S.E. equation 3.60E+12 1.34E+12 3.36E+12 F-statistic 12.24464 78.40507 154.4811 Log likelihood -331.1633 -320.3113 -330.4014 Akaike AIC 60.93879 58.96569 60.80025 Schwarz SC 61.08348 59.11038 60.94494 Mean dependent 1.86E+13 1.54E+13 4.14E+13 S.D. dependent 7.54E+12 6.61E+12 2.31E+13 Determinant resid covariance (dof adj.) 1.81E+74 Determinant resid covariance 4.65E+73 Log likelihood -979.7694 Akaike information criterion 180.3217 Schwarz criterion 180.7558
(Sumber :  Hasil Estimasi VAR, EViews 9.5, 2016)

## TABEL E
Output VAR Model Substituted Coefficient
Estimation Proc: =============================== LS 1 1 DDBM DDDAU DDPAD  @ C VAR Model: =============================== DDBM = C(1,1)*DDBM(-1) + C(1,2)*DDDAU(-1) + C(1,3)*DDPAD(-1) + C(1,4) DDDAU = C(2,1)*DDBM(-1) + C(2,2)*DDDAU(-1) + C(2,3)*DDPAD(-1) + C(2,4) DDPAD = C(3,1)*DDBM(-1) + C(3,2)*DDDAU(-1) + C(3,3)*DDPAD(-1) + C(3,4)
VAR Model - Substituted Coefficients: =============================== DDBM  =    -  0.0163687768308*DDBM(-1)  +  0.952032609153*DDDAU(-1)  + 0.0815455934128*DDPAD(-1) + 3.17162273077e+12
DDDAU = - 0.12156723184*DDBM(-1) + 0.631247432184*DDDAU(-1) + 0.192699464207*DDPAD(-1) + 2.25562372579e+12 DDPAD = 0.765950198964*DDBM(-1) - 1.17212946435*DDDAU(-1) +
1.27159131261*DDPAD(-1) + 715556465937
(Sumber :  Hasil Estimasi VAR, EViews 9.5, 2016)
ANIES PURNIATI 1 dan TONI HERYANA 2 / Analisis Interaksi Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Danalokasi Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2001- 2014)