p-ISSN : 2549-3361 e-ISSN : 2655-7789

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Mohammad Imamin Na`Im. Universitas Islam Malang Jalan Mergan Veteran No. 38 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur Indonesia visibos96@gmail.com
Moh. Muhibbin Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, muhibbins.mh_d@yahoo.co.id

## Abstrak
Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  hal  yang  di  miliki  bagi setiap  manusia  tanpa  terkecuali  yang  mana  tidak  hanya  manusia  saja  lah yang memiliki perlindungan hukum melainkan juga perusahaan. Perusahaan yang  menjadi  korban  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  tenaga kerjanya  sehingga  dapat  di  ancam  dengan  pidana  penjara  jikalau  tenaga kerja  tersebut  tidak  segera  menggembalikan  uang  yang  ia  ambil  dari perusahaan secara melawan hukum.Dalam hal tenaga kerja tidak kooperatif dengan tindakan yang di ambil oleh perusahaan, maka salah satu jalan untuk perusahaan dapat mengambil kembali uang nya yakni dengan jalan hukum. Pihak perusahaan sampai dengan sudah di somasi dan sudah di laporkannya tenaga kerja tersebut ke kepolisian, pihak perusahaan masih memiliki itikat baik  untuk  tidak  terburu-buru  menjalankan  alur  perkara  pidana  dengan berpandangan  bahwa  akan  lebih  baik  jika  perkara  tersebut  di  lakukan dengan jalan non litigasi untuk mendapatkan kata mufakat antar kedua belah pihak.
Kata-Kunci:  Perlindungan Hukum,  Perseroan Terbatas,  Tenaga Kerja,Tindak Pidana, Non litigasi

## Abstract
Legal  protection is one of  the things that is owned for every human being  without  exception,  where  not  only  humans  have  legal  protection  but also  companies.  Companies  that  are  victims  of  criminal  acts  committed  by their  workers  so  that  they  can  be  threatened  with  imprisonment  if  the worker does not immediately multiply the money he takes from the company

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
unlawfully.In the event that the workforce is uncooperative with the actions taken by the company, then one of the ways for the company to take back its money  is  by  legal  means.  The  company  has  been  somasi  and  has  reported the  manpower  to  the  police,  the  company  still  has  good  intentions  not  to rush to run the flow of criminal cases with the view that it would be better if the  case  was  carried  out  with  a  non-litigation  method  to  get  a  consensus between the two parties.
Keywords: Legal Protection, Limited Liability Company, Labor, Criminal Act, Non litigation

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  Negara  hukum,  dimana  rumusan tersebut  diatur  dalam  Konstitusi  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia memberikan perlindungan kepada setiap  masyarakat  Indonesia  dimanapun  ia  berada  yang  termuat  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alenia ke empat.
Pengertian  Perlindungan  hukum  bagi  raykat  Indonesia  berkaitan dengan  kepustakaan  Belanda  yang  berbunyi  “ rechtbescherming  van  de Burgers  tegen  de  overhead”, sedangkan  dalam  Bahasa  Inggris  adalah “ Legal  Protection  of  the  individual  in  relation  to  acts  of  administrative authorities”
Satjipto  Raharjo  mendefinisikan  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang  di  rugikan  oleh orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat  dengan tujuan  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh hukum 1
Secara  etimologi  perlindungan  hukum  terdiri  dari  dua  suku  kata yakni perlindungan dan hukum. Perlindingan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat  diartikan sebagai  tempat  berlindungan, hal (perbuatan  dan  sebagainya)  serta  proses  atau  cara  untuk  perbuatan melindungi 2 .  Sedangkan  hukum  memiliki  fungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan  secara  professional.  Artinya  perlindungan  adalah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara  tertentu  menurut  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  hukum  merupakan  hak  setiap  warganegara  dan  dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan suatu kewajiban bagi Negara itu
1 Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.54
2 Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) Online  https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada hari Selasa 02 November 2021, pukul 11.15 WIB
sendiri,  oleh  karena  itu  Negara  wajib  memberikan  perlindungan  hukum kepada warganegaranya.
Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua (2) bagian, yaitu:
a. Perlindungan Hukum Preventif:
Perlindungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan untuk mencegah sebelum terjaninya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  maksud  untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan  Hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan  apabila  sudah  terjadi  sengketa  atau  telah  dilakukan suatu pelanggaran 3
Perlindungan hukum juga tidak hanya di miliki oleh perorangan saja melainkan  suatu  badan  hukum  juga  memiliki  perlindungan  hukum  atas dirinya.  Perseroan  Terbatas  merupakan  salah  satu  badan  hukum  yang memiliki perlindungan hukum.
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007 ,Perseroan terbatas  memiliki  arti yakni  suatu  badan  hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang ini serta  peraturan  pelaksananya. 4 Perseroan  Terbatas  merupakan  salah  satu Badan Hukum yang menyerap pekerja atau tenaga kerja untuk mengisi  lini pekerjaan yang terdapat di dalamnya guna untuk menciptakan suatu produk atau barang yang kemudian di jual kepada masyarakat atau perusahaan yang lain,  suatu  produk  akan  bisa  di  buat  apabila  semua  lini  dalam  suatu perusahaan tersebut terisi.
Erat kaitannya dengan berdirinya perusahaan, perusahaan diberdirikan  untuk  membantu  Negara  dalam  memperoleh  pemasukan keuangan  dari  sektor  perusahaan,  pembangunan  perusahaan  juga  tak  luput dari  pembangunan  nasional.  Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam rangka  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia dengan  maksud untuk  mewujudkan masyarakat  yang sejahtera,  adil,  makmur  yang  merata  baik  materiil  maupun  spiritual
3 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.
4 Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945.  Bahwa  dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan keududukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, bahwa sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 5
Dalam  pasal  1  ayat  2  UU  No.  13  tahun  2003,  tenaga  kerja  adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat 6
Dalam  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  memiliki  hak dan  kewajiban,  serta  pula  memiliki  keharusan  untuk  melakukan  suatu prestasi  dan  memiliki  potensi  untuk  menyalahgunakan  pekerjaannya tersebut.  Dalam  hal  seorang  tenaga  kerja  melakukan  penyalahgunaan pekerjaan  nya  untuk  dapat  memperkaya  diri  sendiri  merupakan  suatu permasalahan hukum yang masuk kepada ranah tindak pidana.
Pengertian  tentang  Tindak  Pidana  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal  dengan  istilah Strafbaarfeit dan  dalam kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik, sedangkan  pembuan  undang-undang  merumuskan  suatu  undang-undang, mempergunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 7
D. Simons pertama kali memberikan pengertian mengenai  peristiwa pidana  yaitu:´Perbuatan  salah  dan  melawan  Hukum,  yang  diancam  pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mempu bertanggungjawab 8
Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:
a. Perbuatan Manusia
b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum
c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang
d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.
5 Poin  Menimbang  pada  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
6 Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
7 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan  Beberapa  Komentar),  Rangkang  Education  Yogyakarta  &  PuKAP-Indonesia  : Yogyakarta. 2012. hal. 18
8 E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya , Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992, hal. 187
Pokok permasalahan anatar lain:Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Direksi terhadap perusahaannya yang menjadi korban tindak pidana?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  Yuridis  Normatif,  yaitu penelitian  yang  dapat  diartikan  sebagai  suatu  prosedur  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya, 9
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  suatu  penelitian  dengan  cara analisis  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  didasarkan  pada hukum dogmatik, teori hukum, dan filsafat hukum 10
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ).
Penelitian  hukum  normatif  mengacu  pada  penggunaan  data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier 11
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan studi  kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan  berupa  bahan hukum  primer  dengan  mencari  dan  mengumpulkan  peraturan  perundang- undangan,  baik  berupa  undang-undang  dan  peraturan  lain  yang  sifatnya vertikal  maupun  horizontal.  Kemudian  membaca,  memetakan  dan menyusun  bahan-bahan  tersebut  ke  dalam  suatu  kerangka  metodis  yang padu.
Selain  itu,  pengumpulan  bahan  hukum  sekunder  juga  dilakukan dengan  studi  kepustakaan  serta  dengan  cara  mengunduh  lewat  internet.
Penulis  membaca  buku-buku  literatur,  makalah,  disertasi,  tesis  dan  jurnal yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
Teknik  analisis  bahan  hukum  dilakukan  setelah  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier terkumpul. Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan menstrukturkan,  mendeskripsikan,  dan  mensistemasi  bahan  hukum  dan selanjutnya  dianaliis  dengan  menggunakan  preskriptif  Analitik,  yaitu analisis  dimaksudkan  untuk  memberikan  argumentasi  atas  hasil  penelitian
9 Johnny  Ibrahim, 2012, Teori  dan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia, hal 57.
10 Peter  Mahmud  Marzuki,  2011, Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana  Prenada Media Group, hal 24.
11 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995 , Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 14-15.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
yang  telah  dilakukan.  Argumentasi  dilakukan  untuk  memberikan  penilaian mengenai  benar  atau  salah atau  seharusnya  menurut  hukum  terhadap  fakta atau  peristiwa  hukum  dari  hasil  penelitian  atau dengan  argumentasi  akan hasil  penelitian  dengan  memberikan  preskripsi  atau  penilaian  mengenai benar  atau  salah  apa  yang  seyogyanya  menurut  hukum  terhadap  fakta  atau peristiwa  hukum. 12 Selanjutnya  dikaitkan  dengan  konsep  dan  teori  terkait untuk  mendapatkan  kejelasan  masalah  yang  diteliti,  melalui  penalaran hukum  ( legal  reasoning )  yang  logis,  sistemik,  dan  runtut  dengan mengabstraksikan peraturan perundang–undangan yang akan dibahas.

## PEMBAHASAN
Berbicara  mengenai  perlindungan  hukum,  perlindungan  hukum adalah  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan rasa  aman  kepada  saksi  ataupun  korban  kejahatan  salah  satunya  melalui bantuan  hukum 13 .  Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  subjek  hukum dengan dua bentuk yakni perlindungan hukum yang memiliki sifat Preventif dan Represif baik  yang  berupa  lisan  maupun  tertulis.  Dengan  kata  lain bahwa  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari  fungsi hukum  itu,  yang  mana  memiliki  konsep  bahwa  hukum  memberikan keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian,  Perlindungan hukum  merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum
Perlindungan  hukum Preventif ,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum dimana  seseorang  terkena  musibah  dan  sebelumnya  sudah  ada penanggulangan  dan  perlinudungan  hukum Represif, yakni  bentuk perlindungan hukum yang dilakukan sesudah terjadinya sesuatu musibah.
Dalam  hal  ini  bentuk  perlindungan Preventif yang  terkait  dengan perusahaan yang menjadi korban, seyogyanya sebelum perusahaan menjadi korban  dari  suatu  tindak  pidana,  maka  perusahaan  harus  memproteksi dirinya  agar  tidak  menjadi  korban.  Dengan  cara  penekanan  kepada  pihak pekerja  yang  mana  penekanan  tertera  dalam  suatu  Peraturan  Perusahaan ataupun  di  PKWT  atau  PKWTT  yang  menjadi  acuan  dari  keduanya  untuk melakukan  hubungan  kerja  dalam  melaksanakan  pekerjaan.  Penekanan sebelum  terjadi  dimaksud  merupakan  antisipasi  atau  bentuk  upaya  yang  di lakukan  oleh  perusahaan  supaya  tidak  menjadi  korban  tindak  pidana.
12 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif- Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 184.
13 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Ui  Press.  Jakarta,  1984,  hal 133.
Penekanan  berupa  sanksi-sanksi  yang  lebih  dari  biasanya  dan  hukuman yang  lebih  dari  perjanjian  pada  umumnya  atau  diterangkan  secara  ekspilist mengenai  hukuman  apabila  pekerja  melakukan  perbuatan  pidana,  pihak perusahaan  melakukan  pendekatan-pendekatan  sosial  kepada  pekerja tersebut bermaksud agar  tidak di larikan ke jalur hukum.
Dalam  hal  perlindungan  hukum  secara Represif ,perlindungan hukum  yang  adapila  sudah  terjadi  suatu  tindak  pidana.  Dalam  hal  direksi melakukan  suatu  tindakan  apabila  sudah  terjadi  tindak  pidana  merupakan suatu tindakan yang dibernarkan karena memiliki maksud untuk mengambil kembali  hak  yang  di  ambil  oleh  pekerja.  Pihak  direksi  memberikan  kuasa khusus  kepada  bagian  legal  untuk  mengurus  semua  keperluan  dan melakukan tindakan hukum dan apabila tidakan sosial dengan cara  mediasi dengan  pekerja  tidak  berjalan  dengan  baik  atau  bahkan  pihak  legal  tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan baik, maka jalan yang akan di tempuh  yakni  jalan  hukum  pidana  sebagai  jalan  terakhir Ultimum Remidium.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  suatu  perusahaan  tidak  akan  bisa berdiri  dan  berjalan  jika  tidak  ada  Pengusaha  dan  pekerja.  Kedua  sisi tersebut  merupakan  sisi  yang  saling  membutuhkan  satu  sama  lain.  Dalam hal ini Pengusaha merupakan: 14
a. Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang menjalankan perusahaan miliknya sendiri.
b. Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang  perseorangan,  persekutuan  atau  badan  hukum  yang  berada di  Indonesia  mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a dan b yang kedudukannya di luar wilayah indonesia
Pengusaha  akan  menjalankan  perusahaannya  sesuai  dengan prosedur-prosedur yang berlaku di dalamnya dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
Perusahaan adalah 15
a. Setiap  bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak,  milik perseorangan,  milik  persekutuan  atau  milik  badan  hukum,  baik milik  swasta  maupun  milik  Negara  yang  mempekerjakan  buruh/ pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14 Pasal  1  ayat  5  huruf    a,  b,  c  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
15 Pasal  1  ayat  6  huruf    a,  b  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
b. Usaha-usaha  sosial  dan  usaha  usaha  yang  lain  mempunyai pengurus  dan  mempekerjakan  orang  lain  dengan  membayar  upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Perusahaan  tidak  akan  berjalan  dengan  tidak  adanya  tenaga  kerja atau  karyawan  yang  secara  sah  di  rekrutnya  untuk  bekerja  di  perusahaan tersebut.  Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mempu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang  dan  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat 16
Pengusaha  tanpa  seenaknya  saja  mempekerjakan  pekerja  tanpa adanya  kontrak  kerja/  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja tersebut. Perjanjian kerja di maksud merupakan perjanjian antara Pengusaha dengan pekerja yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi keduanya dalam  bertindak  dan  menjalankan  pekerjaan.  Isi  dalam  perjanjian  kerja merupakan suatu kesepakatan antar keduanya yang di dalamnya:
a. Berisikan  ruang  lingkup  pekerjaan  yang  di  pekerjakan  oleh pengusaha kepada pekerja:
b. Berisikan  masa  berlakunya  perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan  pekerja,  dalam  hal  ini  masa  berlaku  kerja  di  sesuaikan dengan  kebutuhan  dari  perusahaan  akan  mempekerjakan  pekerja tersebut selama berapa tahun atau kurang dan lebih dari tahunan.
c. Berisikan  waktu kerja yang diperoleh oleh pekerja tersebut, waktu kerja dalam pasal pasal 77 ayat 2 17
Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
a. 7 (Tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu, untuk 6 (enam) jam hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8  (delapan)  jam  1  (satu)  hari  dan  40  (empat  puluh)  jam  1  (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 9satu) minggu.
Dalam  hal  apabila  pengusaha  mempekerjakan  pekerja  melebihi waktu  kerja  yang  sudah  di  tentukan  oleh  Undang-undang  maka  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut 18 : ayat 4, 5, 6 dan 7. 19
16 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
17 Pasal  77  ayat  2  huruf  a  dan  b  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan
18 Pasal  78  ayat  1,2,3,4  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan
19 Pasal  78  ayat  1,2,3,4  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan
Ayat  4  Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  melebihi waktu  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  77  ayat  (2)  harus memenuhi syarat :
- ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
- waktu  kerja  lembur  hanya  dapat  dilakukan  paling  banyak  3  (tiga) jam  dalam  1  (satu)  hari  dan  14  (empat  belas)  jam  dalam  1  (satu)
minggu
Ayat  5  Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/buruh  melebihi waktu  kerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  membayar  upah kerja lembur.
Ayat 6 Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
Ayat  7  Ketentuan  mengenai  waktu  kerja  lembur  dan  upah  kerja lembur  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan Keputusan Menteri.
Selanjutnya  dalam  perjanjian  kerja  juga  berisikan  tentang  Upah/ Gaji,  tunjuangan  dan  fasilitas  yang  di  dapatkan  oleh  pekerja  yakni  pihak pertama/  pemberi  kerja/  pihak  perusahaan  memberikan  Gaji  pokok  dan tunjangan  tetap  sebesar  Rp.  3.500.000  (tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) 20 dalam  perjanjian  kerja  tersebut  juga  di  terangkan  mengenai  jam  lembur, untuk  jam  lembur  sesuai  dengan  pasal  78  ayat  4  namun  dalam  perjanjian kerja  yang  di  buat  antara  pengusaha  dengan  pekerja  sesuai  dengan kesepakatan yang tertuang di dalam perjanjian kerja.
Dalam  perjanjian  kerja  tersebut  juga  berisikan  Jamsostek  yang diselenggarakan  oleh  BPJS  Ketenagakerjaan,  di  dalam  perjanjian  juga memuat  tentang hak cuti tahunan dan tidak masuk kerja, memuat hak serta kewajiban  antar  keduanya,  memuat  tentang  penyelesaian  perselisihan. Dalam point Penyelesaian perselisihan di dalamnya memuat keterangan para pihak  akan  menyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  dengan mengupayakan  musyawarah  untuk  mencapai  kata  mufakat,  dan  bila  mana selama  masa  penyelesaian  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  tetap melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dan  sebaliknya  apabila  tidak mencapai  penyelesaian  yang  dapat  diterima  oleh  para  pihak,  maka  akan diselesaikan seuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Dalam  poin  perjanjian  kerja  juga  memuat  tentang  berakhirnya Hubungan kerja, dalam muatan tersebut menjelaskan tentang 21
20 Kontrak kerja Asli Milik Pekerja bernama X.X dengan PT. xxxx xxxxxx xxxxx (dokumen perusahaan)
21 Kontrak kerja Asli Milik Pekerja bernama X.X dengan PT. xxxx xxxxxx xxxxx (dokumen perusahaan)

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
- Berakhirnya  perjanjian  kerja  pekerjaan  yang  diperjanjikan  telah habis dalam arti pekerjaan untuknya sudah tidak ada
- Pihak  pekerja  mengundurkan  diri/  menyatakan  atas  kehendaknya sendiri untuk berhenti bekerja
- Pihak pekerja tidak mampu melakukan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perusahaan
- Pihak  pekerja  menolak  untuk  mentaati  perintah  mesti  sudah  3 (tiga)kali diperingati
- Tidak  masuk  kerja  selama  5  (lima)  hari  berturut-turut  tanpa pemberitahuan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
- Tertangkap  tangan  melakukan  pelanggaran  berat sebagaimana  yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan
Berikut  merupakan  suatu  perjanjian  kerja/  kontrak  kerja  yang dilakukan  oleh  perusahaan  dan  pekerja  untuk  memulai  pekerjaan  penerima kerja hendaklah mematuhi peraturan kerja yang sudah disepakati bersama.
Dalam  dunia  perusahaan,  perusahaan  tidak  akan  berjalan  tanpa  ada suatu  susunan organisasi  dari  perusahaan tersebut, yang mana dari susunan organisasi  tersebut memiliki peranan tersendiri dalam memegang tanggung jawab dan memegang pekerjaan dalam lingkup perusahaan. Berikut merupakan contoh susunan organisasi perusahaan:
Dalam  perusahaan  memiliki  organ  yakni  salah  satunya  organ perseroan,  dalam  organ  perseroan  ada  direksi.  Direksi  merupakan  organ perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan perseroan  untuk  kepentingan  perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan perseroan  serta  mewakili  perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar. 22 Dalam  organ perseoran  tidak  hanya  ada  direksi  saja  melainkan  ada  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  juga  Dewan  Komisaris,  mereka  memiliki  tupoksi pekerjaan yang berbeda-beda. Direksi merupakan pimpinan pemuncak dari struktur yang ada pada contoh gambar tersebut.
Dalam hal direksi memiliki tanggung jawab penuh atas perseroan, apabila perseroan di curangi oleh pihak lain bahwan oleh pekerja sendiri, direksi memiliki beban  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan  tindakan.  Dalam  mana  perusahaan/ perseroan  di  curangi  oleh  pekerjanya  sendiri, direksi  memiliki  kewenangan untuk melakukan tindakan atas kecurangan yang dilakukan oleh pekerjanya
22 Pasal  1  angka  5  Undang-undang  Nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
tersebut.  Namun  melihat  banyaknya  pekerjaan  yang  harus  di  kerjakan  oleh direksi  sehingga  tidak  bisa  melakukan  pengurusan  sampai  ke  pengadilan. Direksi  bisa  memberikan  Surat  Kuasa  Khusus  kepada  Tim  Legal  dari Perusahaan  tersebut  untuk  mengurus  musibah  yang  di  derita  oleh perusahaan yang diakibatkan oleh kecurangan oleh perjanya.
Salah  satu  kecurangan  yang  sering  di  derita  oleh  perusahaan  yakni kasus  pidana  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  pekerja  nya  dengan memanfaatkan  posisi  yang  dia  jalankan.  Pasal  374  KUHP  berbunyi :Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap barang  disebabkan  karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 23
Dalam hal tim legal perusahaan sudah diberikan Surat Kuasa Khusus oleh  direksi  maka  tim  Legal  /  kuasa  hukum  perusahaan  baru  bisa menjalankan salah satu  tugas nya yakni terlebih dahulu  Tim  Kuasa Hukum Perusahaan  melakukan  somasi  kepada  pekerja  yang  di  duga  melakukan tindak  pidana  penggelapan  sesuai  dengan  pasal  374  KUHP  dengan berlandaskan  bukti-bukti  yang  di  miliki  oleh  pihak  kuasa  hukum perusahaan.
Somasi  merupakan  teguran  yang  di  buat  oleh  Pihak  Perusahaan melalui  tim  legal  atau  kuasa  hukum  nya  guna  mempertegas  bahwa  pihak perusahaan  meminta  agar  uang  yang  dibawa  oleh  pekerja/  terduga  tindak pidana  penggelapan  dengan  jabatan  agar  segera  mengembalikan  uang tersebut  supaya di  waktu  kedepan bisa membina hubungan kerja yang baik kembali. Dilayangkannya somasi kepada pihak terduga pelaku tindak pidana apabila bukti yang di miliki sudah cukup.
Somasi  pertama  dilayangkan  oleh  pihak  kuasa  hukum  perusahaan dengan  memberikan  batas  waktu  7  (tujuh)  hari  guna  terduga tindak  pidana penggelapan  mengembalikan  uang  yang  dibawanya  atas  dasar  melawan hukum, apabila somasi pertama tidak ada balasan oleh pihak terduga tindak pidana penggelapan maka tim kuasa hukum perusahaan untuk kedua kalinya melakukan  somasi  kepada  terduga  tindak  pidana  penggelapan  guna mempertegas  kembali  teguran  yang  di  layangkan  kepada  terduga  tindak pidana  penggelapan  tersebut.  Atas  dasar  somasi  yang  sudah  di  layangkan oleh  tim  kuasa  hukum  perusahaan  tersebut  apabila  pihak  terduga  tidak  ada itikat  baik  untuk  melakukan  pembayaran  maka  dengan  prosedur  yang berlaku  maka  akan  di  buatkan  laporan  untuk  di  laporkan  ke  Kepolisian
Republik  Indonesia  cq  tempat  terduga  tersebut  berada  dan  Untuk  proses selanjutnya akan di lanjutkan oleh penegak hukum yang lain.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  diatas  adalah  :  Seyogyanya  suatu permasalahan  yang  di  hadapkan  oleh  manusia  tersebut  bisa  di  selesaikan dengan dua cara yakni melalui cara pendekatan Preventif dan Represif. Dari kedua  pendekatan  tersebut  memiliki  perbedaan  cara  bertindak  untuk menyelesikan  suatu  permasalahan. Preventif pendekatan  tersebut  menitik beratkan  pada win  win  solution dengan  cara  mediasi  dengan  pendekatan sosial.  Sedangkan Represif menitikberatkan  pada  proses  hukum  yang berlaku di indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai
Teori-Teori  Pengantar  Dan  Beberapa  Komentar),  Rangkang
Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012
E.Y.  Kanter, Azas-azas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya , Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992
Johnny  Ibrahim,  2012, Teori  dan  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif, Malang: Bayumedia
Muchsin,  2003,  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di
Indonesia,  Surakarta,  magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad,  2010, Dualisme  Penelitian  Hukum Normatif-Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group
Satjipto Raharjo, 2006, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Ui Press. Jakarta, 1984
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  1995 ,  Penelitian  Hukum  Normatif,
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

## Perundang-undangan Indonesia
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS TERKAIT TENAGA KERJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN( Mohammad Imamin Na`Im., Moh. Muhibbin)
Internet : Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI) Online https://kbbi.web.id/perlindungan,  diakses  pada  hari  Selasa  02
November 2021

## Dokumen Perusahaan:
Kontrak  kerja  Asli  Milik  Pekerja  bernama  X.X  dengan  PT.  xxxx  xxxxxx xxxxx  (dokumen perusahaan)