## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (ANALISIS KONSEP DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN)
Abstract: This study aims to analyze the basic concepts of education financing and its implications for improving the quality of education. This research uses the Library Research method. The results showed that improving the quality of an educational institution / institution is the hope and desire of the community who use educational services. Therefore, to make this happen, various strategic efforts have been made by the government and the community as managers and education  stakeholders.  Among  them,  what  the  government  is  doing  is designing  national  education  standards.  Based  on  the  law  national  education system  Number.  20  of  2003  there  are  8  national  standards,  which  aim  to improve  the  quality  of  an  educational  institution.  Based  on  government regulations,  one  of  the  eight  national  education  standards  is  a  financing standard.  Education  financing  is  the  most  important  and  inseparable  thing  in education  management  activities.  So,  among  other  things,  the  government policy  is  to  roll  out  BOS  funds  at  the  school  level  If  it  is  accountable,  it  will increase  the  credibility  of  the  educational  institution.  If  it  is  credible,  it  will automatically improve the quality of the educational institution.

## Mesiono, Haidir
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar pembiayaan pendidikan dan implikasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini  menggunakan  metode  library  research.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  peningkatan  mutu  suatu  lembaga  /  lembaga  pendidikan  merupakan harapan dan keinginan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Oleh karena itu, untuk  mewujudkan hal  tersebut,  berbagai  upaya  strategis  telah dilakukan oleh pemerintah  dan  masyarakat  selaku  pengelola  dan  pemangku  kepentingan pendidikan. Diantaranya, yang dilakukan pemerintah adalah merancang standar nasional  pendidikan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan Nasional  Nomor  20  Tahun  2003  terdapat  8  standar  nasional  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  mutu  suatu  lembaga  pendidikan.  Berdasarkan  peraturan pemerintah, salah satu dari delapan standar nasional pendidikan adalah standar pembiayaan.  Pembiayaan  pendidikan  merupakan  hal  terpenting  dan  tidak terpisahkan  dalam  kegiatan  pengelolaan  pendidikan.  Jadi,  antara  lain, kebijakan  pemerintah  adalah  dengan  menggulirkan  dana  BOS  di  tingkat sekolah.  Pembiayaan  pendidikan  dan  pendanaan  yang  dikelola  sekolah  / madrasah  harus  transparan  agar  tercipta  akuntabilitas.  Jika  dapat dipertanggungjawabkan  maka  kredibilitas  lembaga  pendidikan  tersebut  akan meningkat. Jika kredibel maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas institusi  pendidikan.  Untuk  mencapai  hal  tersebut,  pemerintah  mengatur tentang standar pembiayaan berjangka.
Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan , Mutu Pendidikan , Institutusi Pendidikan
Keywords : Education Financing, Quality of Education, Educational Institutions
U niversitas  Islam  Negeri  Sumatera  Utara Medan , U niversitas  Muslim  Nusantara  Al-Washliyah  Medan Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara e-mail: mesiono@uinsu.ac.id, haidir@umnaw.ac.id

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  hal  terpenting dalam  rangka  mewujudkan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  unggul  dan  bermutu (berkualitas).  Karenanya  untuk  mewujudkan hal  tersebut  dibutuhkan  proses  dan  out  put pendidikan
yang benar-benar bermutu/berkualitas juga. Diupayakan berbagai pihak secara bersama-sama bersinergi  untuk  bertanggung  jawab  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  tersebut, mulai dari pemerintah, pengelola pendidikan, para  stakeholders  pendidikan,  dan  lain sebagainya. Kesemuanya itu harus bersinergi secara  bersama-sama  untuk  peningkatan mutu pendidikan tersebut.
Karena harapannya pengelolaan pendidikan  di  tengah  masyarakat  harus secara  terus  menerus  secara  berkelanjutan melakukan  pembenahan  dan  melakukan berbagai  inovasi  agar  dapat  disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.  Kesemuanya  ini  dilakukan dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan mutu  dalam  sebuah  pengelolaan  pendidikan baik  pada  pendidikan  formal  maupun  non formal  dengan  berbagai  jenis  pendidikan mulai dari TK sampai dengan PT.
Dengan demikian, ketika kita membicarakan  tentang  upaya  pencapaian peningkatan  mutu  dalam  bidang  pendidikan maka  hal  ini  menjadi  sebuah  topik  yang  tak pernah habis-habisnya untuk dibahas, didiskusikan,  dan  bahkan  diteliti.  Sehingga pembahasan  peningkatan  mutu  ini  tetap menjadi  sebuah  isu  yang  aktual.  Hal  ini sebenarnya mengindikasikan bahwa peningkatan  mutu  merupakan  hal  terpenting dan  sebuah  ikon  yang  harus  diraih  dalam
kegiatan  pengelolaan  pendidikan,  dan bahkan  menjadi  sebuah  harapan  dan keinginan  masyarakat  pengguna  jasa pendidikan Karenanya dalam peningkatan mutu sebuah lembaga pendidikan dibutuhkan  berbagai  macam  upaya  dan strategi.
Upaya  dan  strategi  yang  dilakukan pemerintah  untuk  menyahuti  konsep peningkatan  mutu  pendidikan  adalah dengan  menerbitkannya  peraturan  dan perundang-undangan, diantaranya UUSPN  Nomor  20  tahun  2003  tentang sietem  pendidikan  nasional.  Bahkan  di dalam UU tersebut disebutkan 6 kali kata- kata  mutu.  Hal  ini  menunjukkan  betapa urgennyalah  peningkatan  mutu  dalam sebuah  institusi  pendidikan.  Selain  itu juga terdapat dalam GBHN ada disebutkan istilah mutu. Hal ini sebagaimana  disebutkan  “Perwujudan sistem pendidikan nasional yang demokratis  dan  bermutu”  dalam  rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia (Alek, 2010)
Sebagai  upaya  dalam  peningkatan mutu  pendidikan,  lahirlah  standar  mutu. Untuk mencapai standar mutu lahirlah PP No.  19  tahun  2005,  dan  ini  merupakan penjabaran  dari  UU  No.  20  tahun  2003 sebagaimana  menurut  (HAR.  Tilaar, 2006)  bahwa  adanya  delapan  standar pendidikan  nasional  dalam  menciptakan peningkatan  mutu,  diantaranya  1)  standar isi,  2)  standar  proses,  3)  standar kompetensi  lulusan,  4)  standar  pendidik dan  tenaga  kependidikan,  5)  standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan,  7)  standar  pembiayaan,  8)
standar penilaian pendidikan .
Bedasarkan hal tersebut dapat dipahami,  dalam  upaya  peningkatan  mutu pendidikan pada berbagai lembaga pendidikan ada salah diantaranya yang harus terpenuhi  dalam  sistem  pendidikan  nasional menurut  UU  yaitu  standar  pembiayaan pendidikan.  Standar  pembiayaan  pendidikan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan  yang  berlaku  selama  satu  tahun. Ada  tiga  macam  biaya  dalam  standar  ini, antara  lain:  a)  biaya  investasi  satuan pendidikan,  b)  biaya  personal,  c)  biaya operasi  satuan  pendidikan  (Rusdiana,  2015). Ketiga macam pembiayaan pendidikan inilah yang  harus  dikelola  secara  optimal  agar tercapainya  peningkatan  mutu  di  lembaga pendidikan tersebut.
Oleh karena itu, dapat dipahami dalam peningkatan mutu pendidikan mutlak dibutuhkan  pembiayaan  atau  pendanaan dalam sebuah pengelolaan pendidikan. Karena  betapa  pentingnyalah  pembiayaan ini,  sehingga  dijadikan  sebagai  salah  satu standar nasional pendidikan. Kondisi saat ini sungguh  memprihatinkan  bagi  lembaga- lembaga  pendidikan  yang  pengelolaannya dengan  standar  pembiayaan  yang  sangat minim.  Dan  ditambah  lagi  para  pengelola pendidikan  tidak  jujur  mendistribusikan seluruh bantuan untuk pengelolaan pendidikan  tersebut.  Seperti  adanya  dana BOS  yang  tidak  dimaksimalkan  sesuai dengan standar yang berlaku, penyalahguanaan  dana  bantuan,  dan  bahkan terjadinya  penyelewengan  dan  korupsi  dana BOS  yang  seharusnya  bisa  diberdayakan secara maksimal.
Karenanya perlulah dalam
pengelolaan pendidikan dibutuhkan standar  nasional  pendidikan  yang  sesuai dengan  peraturan  pemerintah.  Satu  dari delapan standar nasional pendidikan  yang sangat penting adalah standar pembiayaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan,  pendanaan  pendidikan  harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan  perundang-undangan  yang  berlaku. Karena mustahil terjadi peningkatan mutu tanpa  disupport  oleh  pendanaan  yang cukup dan standar. Harapannya pengelolaan  pembiayaan  harus  dilakukan secara  optimal  dengan  menggunakan prinsip transparan dan akuntabilitas.

## METODE PENELITIAN
Bahwa  penelitian  ini  menggunakan studi literatur/kepustakaan. Penulis mengumpulkan  berbagai  literatur  yang berkaitan  dengan  topik-topik  tertentu yaitu tentang peningkatan mutu pendidikan  dan  pembiayaan  pendidikan. Lalu kemudian mengumpulkannya dengan mentabulasi dari berbagai literatur baik  buku  maupun  jurnal  yang  ada kaitannya dengan materi tersebut. Karenaya penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel. Berdasarkan dari berbagai sumber bacaan dan  pengalaman  penulis  tentang  topik tersebu,
maka penulis
mendeskripsikannya menjadi sebuah laporan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat Peningkatan Mutu Pendidikan Mutu  merupakan  hal  terpenting
dalam  berbagai  hal  dan  aktivitas,  terutama dalam  bidang  pendidikan.  Sehingga  mutu dijadikan  sebagai  sebuah  harapan  dan dijadikan  sebagai  tujuan  dalam  berbagai aktivitas tersebut. Nah, ketika kita membicarakan  tentang  peningkatan  mutu, terutama dalam bidang pendidikan maka hal ini  menjadi  sebuah  topik  yang  trending  dan tak  pernah  habis-habisnya  untuk  dikaji, dibahas,  ditelaah  atau  diteliti  dan  bahkan tetap menjadi sebuah isu yang sangat hangat dan  aktual.  Sehingga  pembicaraan  ini  tidak pernah  habis  untuk  menjadi  sebuah  topik pembahasan  sehingga  kita  termotivasi  untuk mewujudkannya.
Hal  ini  menunjukkan  indikasi  bahwa peningkatan  mutu  merupakan  sebuah  tugas bersama  dan  juga  sebuah  ikon  yang  harus diraih dalam sebuah pengelolaan pendidikan. Karenanya  dalam  peningkatan  mutu  sebuah lembaga  pendidikan  dibutuhkan  berbagai macam  upaya  dan  strategi.  Upaya  dan strategi  yang  dilakukan  dalam  mewujudkan pendidikan  yang  bermutu  tersebut  harus membutuhkan  kerja  keras  dan  kerja  tuntas dari  berbagai  unsur,  baik  unsur  pemerintah maupun pengelola pendidikan.
Karenanya sebelum kita terlebih dahulu membahas tentang peningkatan mutu, kita terlebih dahulu memahami dan menulusuri  istilah  mutu.  Istilah  mutu  dapat dipahami dan dilihat dari dua sisi, yakni dari segi  normatif  dan  segi  deskriptif  (Marsus Suti,  2011).  Pertama  mutu  dipahami  dalam arti  normatif,  yaitu  mutu  ditentukan  sesuai dengan  pertimbangan  instrinsik  maupun ekstrinsik.  Berdasarkan  kriteria  instrinsik, bahwa  mutu  pendidikan  merupakan  produk pendidikan  yakni  manusia  yang  sudah
terdidik  sesuai  dengan  standar  ideal. Sedangkan berdasarkan kriteria ekstrinsik, bahwa  pendidikan  merupakan  instrumen untuk mendidik tenaga kerja yang terdidik dan  terlatih.  Kedua,  mutu  dalam  dalam arti  deksriptif,  yaitu  mutu  ditentukan berdasarkan  keadaan  yang  sebenarnya seperti  berdasarkan  hasil  ujian  belajar siswa.
Oleh  karena  itu,  mutu  (Harvey  dan Green)  dalam  Rivai  dimaknai  sebagai a relative  concept  which  changed  with  the context  and  mean  different  things  to different  people (Veitzhal  Rivai,  2009).
Secara teoritis, bahwa ada dua pendekatan yang  dapat  digunakan  dalam  memahami makna  istilah  mutu.  Pertama,  mutu mencerminkan  sesuatu  karakteristik  yang dimiliki. Dalam sudut pandang ini, bahwa sesuatu  yang  bermutu  dipandang  menjadi sesuatu  yang  excellent/valuable  dan  mutu sama  sekali  tidak  mempunyai  apa  yang disebut evaluative sense.
Sedangkan  pendekatan  kedua  yang
disebut pendekatan
metafisik
( methaphysical belief ), yakni mutu dipandang  sebagai  sesuatu  yang  tidak hanya  dapat  dianalisis  secara  deskriptif, tetapi juga dapat dianalisis secara evaluatif  atau  sesuatu  yang  bisa  terukur sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Hal ini  karena  dalam  memandang  mutu  bisa dibedakan  secara  absolut  antara  fakta- fakta  yang  dikaitkan  dengan  analisis secara  deskriptif  dan  nilai-nilai  yang dikaitkan dengan analisis secara evaluatif.
Menurut  Rivai,  (Veitzhal  Rivai, 2009)  bahwa  mutu  lembaga  pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah
pencapaian tujuan dari suatu universitas yang umumnya  mencakup  tri  darma  dari  lembaga pendidikan  dan  pengukurannya  diklakukan dengan pendekatan exceptional yang menurut  Porter  (1994)  memiliki  3  variasi, yaitu  1)  mutu  sebagai  sesuatu  yang distinctive ,  2)  mutu  sebagai  sesuatu  yang excellent ,  dan  3)  mutu  sebagai  sesuatu  yang memenuhi standar minimum atau conformance to standard .
Dengan demikian, bahwa mutu pendidikan  merupakan  derajat  keunggulan dalam  pengelolaan  pendidikan  secara  efektif dan  efisien  untuk  melahirkan  keunggulan akademis  dan  ekstra  kurikuler  pada  peserta didik  (siswa)  yang  dinyatakan  lulus  untuk satu  jenjang  pendidikan  atau  menyelesaikan pembelajaran tertentu.
Menurut Koswara dan Triatna sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Ulpha bahwa sesungguhnya pendidikan yang dikategorisasikan  bermutu  adalah  dapat dilihat  dari  4  (empat)  hal  utama  yaitu input, proses, output maupun outcome (Ulpha Lisni Azhari, 2016).
Input pendidikan yang bermutu maksudnya  adalah  bahwa  sebuah  lembaga pendidikan tersebut memiliki guru-guru atau tenaga pendidik  yang bermutu,  peserta didik (siswa) yang bermutu, keberadaan kurikulum yang  bermutu,  fasilitas  lembaga  pendidikan yang  bermutu,  serta  didukung  oleh  berbagai aspek dalam penyelenggara pendidikan yang bermutu.
Proses pendidikan  yang  bermutu maksudnya  adalah  bahwa  kegiatan  proses pembelajaran  yang  berlangsung  di  lembaga pendidikan tersebut juga bermutu. Karenanya dalam pendidikan proses
merupakan hal terpenting untuk menciptakan  hasil  yang  optimal.  Ukuran keberhasilan  sebuah  lembaga  pendidikan ditentukan  sebuah  proses  yang  baik  dan bermutu. Keberadaan proses yang bermutu  biasanya  sesuai  dengan  standar yang ditetapkan (SOP).
Output pendidikan  yang  bermutu maksudnya  adalah  para  lulusan  yang dihasilkan  oleh  lembaga  pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan kompetensi
sebagaimana yang disyaratkan oleh standar nasional pendidikan  (SNP).  Output  pendidikan juga  merupakan  kinerja  yang  dihasilkan oleh  sebuah  lembaga.  Kinerja  lembaga adalah  prestasi  lembaga  yang  dihasilkan dari  proses/  perilaku  lembaga.  Kinerja lembaga  dapat  diukur  dari  kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan  kerjanya,  dan  moral  kerjanya. Mutu  lembaga  dipengaruhi  oleh  banyak tahapan kegiatan yang saling
berhubungan  (proses)  seperti  misalnya perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan  (Achmad  Anwar  Abidin, 2017).
Sedangkan outcome pendidikan yang bermutu dimaksudkan adalah bahwa lulusan  yang  dihasilkan  oleh  lembaga pendidikan  tersebut  mampu  melanjutkan ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi sesuai  dengan  jurusannya  atau  terserap pada dunia usaha atau dunia industri yang memiliki daya kompetitif.
Menurut  Edward  Sallis  dalam kutipan  jurnal  (Jamiludin  Usman,  2016), pendidikan yang bermutu dapat
diidentifikasi  melalui  ciri-ciri  berikut:  (1) Berfokus  pada  pelanggan,  baik  pelanggan internal maupun eksternal. (2) Berfokus pada upaya  untuk  mencegah  masalah  yang muncul,  dengan  komitmen  untuk  bekerja secara  benar  dari  awal.  (3)  Memiliki investasi  pada  sumber  daya  manusianya, sehingga  terhindar  dari  berbagai  “kerusakan psikologis”  yang  sulit  memperbaikinya.  (4) Memiliki  strategi  untuk  mencapai  kualitas, baik  di  tingkat  pimpinan,  tenaga  akademik, maupun  tenaga  administratif.  (5)  Mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan memposisikan  kesalahan  sebagai  instrumen untuk  berbuat  benar  pada  masa  berikutnya. (6)  Memiliki  kebijakan  dalam  perencanaan untuk  mencapai  kualitas,  baik  untuk  jangka pendek,  jangka  menengah  maupun  jangka panjang.  (7)  Memiliki  proses  perbaikan dengan  melibatkan  semua  orang  sesuai dengan  tugas  pokok,  fungsi  dan  tanggung jawabnya.  (8)  Mendorong  orang  dipandang memiliki  kreativitas,  mampu  menciptakan kualitas  dan  merangsang  yang  lainnya  agar dapat bekerja secara berkualitas. (9) Memperjelas  peran  dan  tanggung  jawab setiap  orang,  termasuk  kejelasan  arah  kerja secara vertikal dan horizontal. (10) Memiliki strategi dan kriteria evaluasi  yang jelas. (11) Menempatkan  kualitas  yang  telah  dicapai sebagai  jalan  untuk  untuk  memperbaiki kualitas layanan lebih lanjut. (12) Memandang  kualitas  sebagai  bagian  integral dari  budaya  kerja.  (13)  Menempatkan peningkatan  kualitas  secara  terus  menerus sebagai suatu keharusan.
Selain itu pengertian mutu dapat dilihat dari  dua  sisi,  yaitu  segi  normatif  dan  segi
deskriptif.  Dalam  arti  normatif,  mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan instrinsik  dan  ekstrinsik.  Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan  produk  (hasil)  pendidikan yakni  manusia  yang  terdidik  sesuai standar  ideal.  Sedangkan  berdasarkan kriteria  ekstrinsik,  pendidikan  merupakan instrumen  untuk  mendidik  tenaga  kerja yang terlatih.
Sedangkan  dalam  arti  deksriptif, mutu  ditentukan  berdasarkan  keadaan yang  sebenarnya  misalnya  berdasarkan hasil  ujian  atau  tes  prestasi  belajar  siswa. Dengan demikian, mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien  untuk  melahirkan  keunggulan akademis  dan  ekstra  kurikuler  pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan pembelajaran tertentu.
Komponen  yang  terkait  dengan mutu pendidikan adalah pertama, kesiapan  dan  motivasi  siswa.  Kedua, kemampuan guru profesional dan kerjasama  dalam  organisasi  sekolah. Ketiga,  kurikulum  meliputi  relevansi  isi dan  operasional  proses  pembelajarannya. Keempat,  sarana  dan  prasarana  meliputi kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, partisipasi masyarakat (orang tua, pengguna  lulusan  dan  perguruan  tinggi) dalam  pengembangan  program-program pendidikan sekolah.
Konsep  dasar  Standar  Mutu  Pendidikan dan pembiayaan Pendidikan
Menurut Alex bahwa  mutu pendidikan (Alex,  2010)  adalah  berkembangnya  potensi anak  didik.  Pendidikan  dapat  dikatakan berutu  jika  para  peserta  didiknya  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  secara maksimal. Menurut Suryadi, mutu pendidikan  adalah  kemampuan  lembaga- lembaga  pendidikan  dan  satuan  pendidikan dalam  mengelola,  dan  mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk menigkatkan kemampuan belajar.
Lembaga-lembaga  pendidikan  yang dimaksud adalah lembaga pendidikan formal dan  non  formal.  Sehingga  menurut  Suryadi dalam Sam M. Chan bahwa pendidikan yang bermutu  ialah  dapat  menghasilkan  lulusan yang  memiliki  kemampun  dasar  untuk belajara  sehingga  dapat  mengikuti  bahkan menjadi  pelopor  dalam  pembaruan  dan perubahan (Alek, 2010).
Selain  itu  menurut  Soedijarto,  bahwa mutu  pendidikan  adalah  sistem  pendidikan yang  dapat  menghasilkan  lulusan  pada berbagai  jenjang  dan  jenis  yang  memiliki kemampuan, nilai, dan sikap, baik kemampuan  intelektual,  profesional  dan emosional,  dan  memiliki  sikap  jujur, berdisiplin,  beretos  kerja,  yang  tinggi, rasional,  kreatif,  memiliki  rasa  tanggung jawab  kemanusiaan,  kemasyarakatan  dan kebangsaan,  serta  berakhlak  mulia,  beriman dan bertakwa.
Menurut  Tilaar  dalam  Sam  M.  Chan bahwa  pendidikan  bermutu  bukan  hanya pendidikan yang mengembangkan intelegensi akademik tetapi perlu mengembangkan seluruh spektrum
intelegensi manuisa yang meliputi berbagai aspek kebudayaan (Alek, 2010).
Hal  ini  juga  disinkronkan  dengan UUSPN  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  pasal  2, bahwa  tujuan  pendidikan  nasional  adalah untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manuisa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandir,  dan  menjadi  warga  negara  yang demokratis  serta  bertanggung  jawab dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa.
Oleh karena itu, standar mutu dalam pengelolaan  pendidikan  menjadi  hal utama  dan  terpenting  dalam  sebuah pengelolaan  pendidkan.  Pendekatan  yang perlu  diperhatikan  dalam  peningkatan mutu  pendidikan,  yaitu  yang  pertama adalah  perbaikan  secara  terus-menerus ( continuous  improvement ).  Konsep  ini mengandung  pengertian  bahwa  pihak pengelola pendidikan senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan
peningkatan  secara  terus  menerus  untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa
memperbaharui proses pendidikan berdasarkan  kebutuhan  dan  tuntutan pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Jika  tuntutan  dan  kebutuhan  pelanggan berubah,  maka  pihak  pengelola  institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui  komponen  produksi  atau komponen-komponen  yang  ada  dalam
institusi  pendidikan.  Kedua,  menentukan standar  mutu  ( quality  assurance ).  Paham  ini digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu  dari  semua  komponen  yang  bekerja dalam  proses  produksi  atau  transformasi lulusan institusi pendidikan.
Standar  mutu  pendidikan  misalnya dapat berupa  pemilikan  atau akuisisi kemampuan  dasar  pada  masing-masing bidang  pembelajaran,  dan  sesuai  jenjang pendidikan  yang  ditempuh.  Selain  itu,  pihak manajemen  juga  harus  menentukan  standar mutu  materi  kurikulum  dan  standar  evaluasi yang  akan  dijadikan  sebagai  sebuah  alat untuk  mencapai  standar  kemampuan  dasar. Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti bahwa pihak manajemen  perlu  menetapkan  standar  mutu proses  pembelajaran  yang  diharapkan  dapat berdaya  guna  untuk  mengoptimalkan  proses produksi dan untuk  melahirkan produk  yang sesuai, yaitu yang menguasai.
Oleh  karena  itu,  diantara  upaya  dan strategi  yang  dilakukan  pemerintah  dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sehingga  dapat  menghasilkan  pendidikan yang  bermutu  adalah  menetapkan  UU  dan PP,  diantaranya  terdapat  dalam  GBHN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.  20  tahun  2003,  PP  No.  19  tahun  2005, dan lain sebagainya.
Dalam  rangka  menyahuti  konsep peningkatan  mutu  pendidikan  tersebut,  hal ini  terdapat  dalam  UUSPN  Nomor  20  tahun 2003  disebutkan  6  kali  kata-kata  mutu. Selain  itu  juga  dalam  GBHN  ada  juga menggunakan istilah mutu. Hal ini disebutkan dalam bentuk pernyataan “Perwujudan  sistem  pendidikan  nasional
yang  demokratis  dan  bermutu”  dalam rangka  mengembangkan  kualitas  manusia Indonesia (Alek, 2010).
Kemudian untuk mendukung pencapaian standar mutu tersebut didukung  PP  No.  19  tahun  2005  dan  hal ini merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun  2003  sebagaimana  menurut  Tilaar bahwa adanya delapan standar pendidikan nasional,  diantaranya  1)  standar  isi,  2) standar  proses,  3)  standar  kompetensi lulusan,  4)  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  5)  standar  sarana  dan prasarana,  6)  standar  pengelolaan,  7) standar  pembiayaan,  8)  standar  penilaian pendidikan (HAR. Tilaar, 2006). Diantara yang delapan standar itu ada standar yang terpenting  dan  saling  berkaitan  erat dengan yang lain, yaitu standar pembiayaan.  Pembiayaan  ini  merupakan motor  penggerak  standar-standar  yang lain.    Karenanya  untuk  meningkatkan mutu/kualitas sekolah atau lembaga pendidikan  apapun  nama  dan  jenisnya sangat  membutuhkan  pembiayaan    sesuai dengan SBU dan SBK.
Dari  hal  ini  dapat  dipahami,  dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  ada  salah diantaranya  yang  harus  terpenuhi  dalam sistem  pendidikan  nasional  menurut  UU yaitu  standar  pembiayaan  pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan merupakan standar yang mengatur komponen  dan  besarnya  biaya  operasi satuan  pendidikan  yang  berlaku  selama satu  tahun.  Ada  tiga  macam  biaya  dalam standar  ini,  antara  lain:  a)  biaya  investasi satuan  pendidikan,  b)  biaya  personal,  c) biaya operasi satuan pendidikan
(Rusdiana, 2015).
Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan  ini,  Fattah  (Rida  Fironika  K, 2011) menjelaskan bahwa biaya yang rendah berpengaruh  terhadap  kualitas  pendidikan  di Sekolah Dasar dan proses pembelajaran serta kualitas outcomes yang  dihasilkan  menjadi tidak  bermutu.  Artinya  ada  korelasi  yang positif  antara  besarnya  biaya  pendidikan terhadap  peningkatan  mutu  pendidikan  di berbagai  lembaga  pendidikan  baik  yang berada pada formal maupun non formal, baik yang berstatus negeri maupun swasta.
Oleh  karena  itu  perencana  pendidikan harus  menggunakan  sebaik  mungkin  sumber daya  yang  tersedia,  mengawasi  penggunaan sumber  daya  yang  ada  terhadap  permintaan atas  sumber  daya  tersebut,  dan  mensupport setiap  argumen  dengan  analisa  kuantitatif dengan  menggunakan  bantuan cost  analysis pembiayaan tersebut.
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  Pasal  11  ayat  2 menyatakan  bahwa  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  wajib  bersinergi  untuk membantu dan bahkan menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan yang baik  bagi  setiap  orang  atau  warga  negara Indonesia  yang  berusia  tujuh  sampai  lima belas tahun.
Dan pada pasal 12, ayat  1 menyatakan setiap  peserta  didik  pada  setiap  satuan pendidikan  berhak  mendapatkan  beasiswa bagi yang berprestasi tetapi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya  dan  mendapatkan  biaya pendidikan  bagi  mereka  yang  orangtuanya tidak  mampu  membiayai  pendidikannya. Setiap  peserta  didik  berkewajiban  ikut
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan,  kecuali  bagi  peserta  didik yang  dibebaskan  dari  kewajiban  tersebut sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Kemudian  berdasarkan  UU  No.  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen Pasal 13 bahwa Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan anggaran  untuk  peningkatan  kualifikasi akademik  dan  sertifikasi  pendidik  bagi guru  dalam  jabatan  yang  diangkat  oleh satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan masyarakat  (yayasan).  sekolah  negeri bermakna  yaitu  kalau  satuan  pendidikan yang  dikelola  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun pemerintah daerah seperti sekolah  kedinasan  dan  sekolah  yang berstaus  negeri. Sedangkan  swasta adalah sekolah  yang  statusnya  dikelola  oleh masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai  anggaran  untuk  peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik  diatur  dengan  PP  (peraturan pemerintah).
Oleh  karena  itu,  keadaan  keuangan atau pembiayaan dalam pendidikan merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi  pengelolaan  pendidikan.  Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi Manjemen Berbasis Sekolah (MBS), yang menuntut
kemampuan  lembaga  pendidikan  untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabilitas kepada
masyarakat dan  pemerintah (Jamiludin Usman, 2016).
Hal  ini penting terutama dalam rangka MBS  (manajemen  berbasis  sekolah)  di sekolah  masing-masing,    yang  memberikan kewenangan  kepada  sekolah  atau  lembaga pendidikan untuk mengatur keuangan sekolahnya  sesuai  dengan  standar  yang berlaku. Karenanya menurut Siahaan (Amiruddin  Siahaan,  Khairuddin  W,  2006), bahwa  implikasi  diterapkannya  manajemen pendidikan berbasis sekolah adalah memberikan  kewenangan  kepada  sekolah untuk mengelola dana sendiri. Pihak sekolah diberikan  kewenangan  untuk  mencari  dana dan  menggunakannya  berdasarkan  prinsip akuntabilitas dan transaparansi. Setiap sekolah  berupaya  memperoleh  dana  dari masyarakat,  baik  masyarakat  pengguna  jasa sekolah  (orang  tua  peserta  didik)  maupun anggota  masyarakat  dan  dunia  usaha,  tetapi bersifat tidak mengikat.
Oleh karena itu Rida (Rida Fironika K, 2011) mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan  memiliki  dua  sisi  yaitu  sisi pengalokasian  dan  sisi  penghasilan.  Seperti yang  dikatakan  oleh  John  S.  Mrophet,  pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:
1. Flat  Grand  Model .  Flat  Grand  Model menggunakan  sistem  distribusi  dana, semua  distrik  atau  Kabupaten/kota menerima  jumlah  dana  yang  sama untuk setiap muridnya tidak
memperlihatkan
perbedaan kemampuan  daerah.  Daerah  yang sumber  dayanya  kaya  raya  dan  daerah yang  sumber  daya  alamnya  tidak mendukung (miskin), untuk membiayai
program pendidikan setiap
menerima dana dengan jumlah yang sama  dan  dihitung  biaya  per  siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan  sebagai  kebutuhan yang  bervariasi  dalam  unit  biaya yang diberikan kepada sekolah.
2. Equalization  Model .  Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to  pay (kemampuan  membayar)
masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih  tinggi.  Karena  itu  sekolah miskin akan memperoleh kesempatan  sejajar  dengan  sekolah lainnya,  artinya  setiap  daerah  akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana  membagi  sesuai  kepada kemampuan daerah.
Dari paparan diatas dapat disimpulkan  bahwa  dalam  mengelola suatu  pembiayaan  pendidikan  diperlukan suatu  konsep  dan  sistem  perencanaan yang  matang,  agar  mampu  merumuskan sistem  pembiayaan  nasional  pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.
Jika  pengelolaan  dan  pendanaan bisa dipertanggungjawabkan, maka akuntabilitas  sekolah/madrasah  semakin kuat, dan berimplikasi kepada kredibilitas sekolah/madrasah dalam
menyelenggarakan
pendidikan (Amiruddin Siahaan, 2011). Ketika kredibilatas  sudah  tercapai  berarti  akan menuju  peningkatan  mutu  pendidikan.
Karenanya
pengelolaan pendanaan pendidikan  merupakan  hal  yang  sangat penting menuju peningkatan mutu.
Kebanyakan  berbagai  sekolah  maupun madrasah mengalami kesulitan dalam sarana dan  prasarana,  keterbatasan  jumlah  tenaga kependidikan  dan  kemampuan  yang  kurang memadai dalam memberikan imbalan kepada tenaga pendidik dan kependidikannya. Banyak tenaga pendidikan yang menjalankan tugas  tidak  sesuai  dengan  bidang  keahlian dan  pengalamannya  di  dunia  pendidikan sehingga mengakibatkan pendidikan menjadi tidak  maksimal  dan  tidak  bermutu  dan bahkan  menjadi  jauh  tertinggal.  Seperti adanya  guru  yang  sekaligus  menjadi  tata usaha, dan tata usaha menjadi guru sehingga karena tidak terdapatnya guru yang berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan, atau terdapatnya  guru  yang  mengajar  beberapa mata pelajaran di luar kualifikasi keilmuanya.
Biaya dalam dunia pendidikan memiliki  cakupan  luas,  yaitu  setiap  jenis pengeluaran yang berkaitaan dengan penyelenggaraan  pendidikan,  baik  dalam bentuk  uang  maupun  barang  dan  jasa. Pembiayaan  pendidikan  merupakan  proses dalam merencanakan, memperoleh, mengalokasikan  dan  mengelola  biaya  yang berkaitan  dengan  penyelenggaraan  proses pendidikan yang akan dan sedang dijalankan.
Karenanya adapun macam-macam pembiayaan  pendidikan  ada  tiga  macam, yaitu a) biaya investasi satuan pendidikan, b) biaya  personal,  c)  biaya  operasi  satuan pendidikan. Biaya investasi satuan pendidikan  yaitu  biaya  penyediaan  sarana dan  prasarana,  pengembangan  sumber  daya
manusia,  dan  modal  kerja  tetap.  Biaya personal  adalah  biaya  pendidikan  yang harus  dikeluarkan  oleh  peserta  didika untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan meliputi: 1) gaji dan tunjangan pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  2) bahan  dan  peralatan  pendidikan  habis pakai,  3)  biaya  operasi  pendidikan  tidak langsung, seperti air, pemeliharaan sarana dan  prasarana,  pajak,  asuransi,  dan  lain sebagainya (Rusdiana, 2015).
Sedangkan  adapun  yang  menjadi sumber  pembiayaan  pendidikan  pada sebuah  lembaga  pendidikan  baik  formal maupun  non  formal  secara  umum  dapat dikelompokkan  menjadi  2  (dua)  sumber, yaitu  yang  berasal  dari  pemerintah  dan orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat (Achmad Anwar Abidin, 2017).
1) Pemerintah. Pemerintah sebenarnya harus bertanggungjawab secara  penuh  dalam  hal  pemenuhan  hak untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat, karena hal ini sebagai amanat dari  UU  yang  sudah  diatur  dalam  sebuah konstitusi negara kita Indonesia. Pemerintah  dalam  hal  ini,  baik  pusat maupun  daerah  memiliki  kewajiban  yang sama  dalam  menetapkan  anggaran  dana pendidikan  pada  mata  anggaran  belaja negara baik APBN maupun APBD.
Adapun  besaran  biaya  anggaran pendidikan  yang  ditetapkan  pemerintah sesuai  amanah  UUD  Negara  Republik Indonesia pada pasal 31 ayat 4 tahun 1945 adalah  sebesar  20%  dari  APBN  dan APBD.  Kalau  untuk  daerah  provinsi  dan
pemerintah kabupaten/kota untuk pendidikan dasar baik jalur sekolah maupun non sekolah berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP) dengan  nomor  48  tahun  2008  tentang pendanaan pendidikan.
Secara  khusus  disebutkan  bahwa  dana pendidikan  selain  gaji  pendidik  dan  biaya pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal  20%  dari  APBD.  Gaji  guru  dan dosen  yang  diangkat  oleh  Pemerintah dialokasikan  dalam  APBN  dan  APBD. Partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan berbasis  masyarakat  adalah  dengan  berperan serta  dalam  pengembangan,  pelaksanaan kurikulum,  dan  evaluasi  pendidikan,  serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  dan  atau  sumber  lain yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Orang  tua/wali/mahasiswa  dan masyarakat.  Adapun  sumber  pembiayaan pendidikan  selain  dari  pemerintah  adalah orang tua/wali/mahasiswa dan masyarakat ini biasanya  berupa  Sumbangan  Pembinaan Pendidikan (SPP) yang kalau dulu BP3, uang pembangunan, dan lain sebagainya berdasarkan ketentuan yang ada.
Implikasi  Pembiayaan  Pendidikan  dan Peningkatan Mutu
Sebagai  upaya  dalam  peningkatan mutu  dalam  pendidikan,  pembiayaan  dan pendanaan pendidikan  adalah hal  terpenting, karenanya pemerintah memberlakukan
sebuah standar yang mengharuskan seluruh  pengelola  satuan  pendidikan mencari  dan  mendistribusiakan  seluruh dana sesuai dengan aturan yang berlaku.
Meskipun  adanya  kebijakan  yang dilakukan oleh pemerintah tentang peningkatan anggaran dengan
mengalokasikan  dana  pendidikan  20%, baik  dari  APBN  maupun  APBD.  Hal  ini secara ekspelisit sebenarnya untuk memperbaiki  mutu  pendidikan  kita  yang berada  di  Indonesia.  Dana  pendidikan yang  20%  tersebut  haruslah  digunakan secara maksimal sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.
Namun  demikian,  penggunaan  dana pendidikan  yang  digelontorkan  oleh pemerintah  pusat  maupun  daerah  tersebut harus juga dilakukan dengan menggunakan  prinsip  transparan  dan akuntabilitas.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  tentang pembiayaan  pendidikan  dan  peningkatan mutu  dapat  diambil  kesimpulan,  antara lain: Peningkatan mutu pendidikan merupakan  hal  terpenting  dan  utama. Untuk  tercapainya  pendidikan  bermutu dibutuhkan pembiayaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hal ini dilakukan untuk meningkatan kredibilitas  sekolah/madrasah,  sebagai upaya peningkatan mutu dalam pendidikan.  Terdapat  tiga  macam  biaya
dalam  standar  pembiayaan  pendidikan, antara  lain:  a)  biaya  investasi  satuan pendidikan,  b)  biaya  personal,  c)  biaya operasi  satuan  pendidikan.  Sehingga  dalam pengelolaan  pendidikan,  sistem  pendanaan inilah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan SBU (standar biaya umum) dan SBK (standar  biaya  khusus)  sebagaimana  yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Anwar  Abidin.  (2017).  Manajemen Pembiayaan
Pendidikan Tinggi Dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu (Studi  Kasus  Pada  Perguruan  Tinggi
Swasta  Menengah  di  Surabaya).
Jurnal  Penjaminan  Mutu , 3 (1),  87– 99. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25 078/jpm.v3i1.95
Alek.  (2010).  Menyoal  Konsep  Mutu  dalam Kebijakan  Pendidikan.  In  Sam  M. Chan  (Ed.), Isu-isu  kritis  Kebijakan
Pendidikan Era Otonomi Daerah (1st ed., p. 6).
Alex.  (2010). Isu-Isu  Kritis  Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (M. C. dan E. Sam (ed.); I).
Amiruddin  Siahaan,  Khairuddin  W,  I.  N.
(2006). Manajemen Pendidikan Berbasis  Sekolah (1st  ed.).  Quantum
Teaching (Ciputat Press Group).
Amiruddin  Siahaan,  W.  L.  Z.  (2011).
Paradigma Baru Administrasi Pendidikan  (Peningkatan  Kualitas Manajemen SDM Satuan Pendidikan)
(Syahrum (ed.); 2nd ed.). Citapustaka Media Perintis.
HAR.  Tilaar.  (2006). Standar  Nasional Pendidikan (1st  ed.).  PT.  Rineka Cipta.
Jamiludin Usman. (2016). Urgensi Manajemen  PRGENSI  Pendidikan
Madrasah. Jurnal  Tadris , 11 (2).
https://doi.org/-
Marsus Suti. (2011). Strategi Peningkatan
Mutu  di  Era  Otonomi  Pendidikan. Jurnal Medtek , 3 (2), 1–6. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.
net/35942976/Jurnal_Pak_Marsus _Suti.pdf
Rida  Fironika  K.  (2011).  Pembiyaan Pendidikan  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Pendidikan  Dasar , 26 (1),
43–63. http://research.unissula.ac.id/file/p ublikasi/211312012/3602artikel_R ida.pdf
Rusdiana.  (2015). Kebijakan  Pendidikan (Dari  Filosofi  ke  Implementasi) (1st ed.). CV. Pustaka Setia.
Ulpha  Lisni  Azhari,  D.  A.  K.  (2016).
Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran dan Mutu Sekolah. Jurnal Administrasi  Pendidikan , 23 (2), 27–34.
https://doi.org/https://doi.org/10.17 509/jap.v23i2.5631
Veitzhal  Rivai,    dkk.  (2009). Education Manajemen  (Analisis  Teori  dan Praktek) (1st ed.). PT. Rajagrafindo Persada.