E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 103

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
REGULASI MANDIRI TRANSPORTASI ONLINE DALAM PEMBAYARAN PESANAN MAKANAN ATAS KONSUMEN YANG INGKAR JANJI
Erwin Asmadi

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapt. Mukhtar Basri Nomor 3, Medan – Sumatera Utara Email: erwinasmadi@umsu.ac.id

## Abstrak
Implementasi  perlindungan  konsumen  sangat  rinci  sehingga  diatur  melalui  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Tetapi  hilangnya  penyedia  layanan  aplikasi  transportasi  online  kurang menjadi  sorotan,  apalagi  pengemudi  yang  kehilangan  karena  pihak-pihak  yang  berafiliasi  dengan aplikasi layanan tersebut. Makalah ini menyajikan kelemahan yang dialami oleh driver dan bagaimana perusahaan  layanan  aplikasi  layanan  online  dapat  menyelesaikan  masalah  ini.  Terutama mengendalikan  implementasi  aplikasi  transportasi  online  melalui  regulasi  diri  yang  dibuat  oleh perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi  online  (penyedia  sistem  elektronik).  Peraturan  ini  tunduk pada  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Dalam praktiknya, kehilangan pengemudi seringkali tidak dipertanyakan, tetapi selama ada bukti pembelian, bantuan atau penggantian dimungkinkan sejauh mungkin oleh penyedia layanan aplikasi.

## Kata Kunci: Konsumen, Kontrak Kredit, Pembayaran

## Abstract
The  implementation of  consumer  protection  is  so  detailed  that  it  is  regulated  through  the  Consumer Protection  Act.  But  the  loss  of  the  online  transportation  application  service  providers  is  less  in  the spotlight, let alone driver losses as parties affiliated with the service application. This paper presents the  disadvantages  experienced  by  drivers  and  how  online  service  application  service  companies  are able  to  solve  these  problems.  Especially  controlling  the  implementation  of  online  transportation applications  through  self-regulation  made  by  online  transportation  application  provider  companies (providers of electronic systems). The regulation is subject to and may not conflict with the laws and regulations  in  force  in  Indonesia.  In  practice,  the  driver  loss  is  often  not  questioned,  but as  long  as there  is  proof  of  purchase,  assistance  or  replacement  is  possible  to  the  extent  possible  by  the application service provider.

## Keywords: Consument, credit contract, payment

## PENDAHULUAN
Konsumen  dan  pelaku  usaha  sangat  erat  dengan  sebuah  perjanjian  jual-beli  yang menghasilkan  suatu  kesepakatan.  Secara  harfiah  „konsumen‟  diartikan  sebagai  orang  atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang  yang  menggunakan  suatu  persediaan atau  sejumlah  barang  (Erwin  Asmadi,  2018: 97).  Dalam  jual-beli  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  terdapat  pelbagai  bentuk perlindungan.  Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri (Zulham, 2013, h. 21).
Dewasa  ini,  semakin  canggih  teknologi  yang  mempermudah   transaksi  jual-beli antara konsumen  dan  pelaku  usaha  hanya  dengan  mudah  dan  praktis,  semua  orang  dapat  menjual
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 104

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
produknya  dan/atau  membeli  kebutuhannya  hanya  dengan  ujung  jari  saja  yaitu  melalui internet  atau  yang  lebih  dikenal  jual  beli  secara online melalui  sistem e-commerce dan  kita harus  pula  terhubung  melalui Internet  Service  Protocol (ISP).Perspektif  yang  muncul  di tengah-tengah masyarakat, hanya konsumenyang mendapatkan perlindungan hukum. Namun faktanya,  antara  transaksi  perdagangan  elektronik  terdapat  pula  aspek  hukum  yang melindungi hak-hak pelaku usaha ketika ada konsumen ingkar janji.
Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan bahwa hak pelaku usaha adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  kondisi  dan  nilai  tukar  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan  (Abdul  Halim  Barkatullah,  2010,  h.  39-40).  Contoh  pelaku  usaha  yang dirugikan  oleh  konsumen  yaitu  berkaitan  dengan  penggunaan  aplikasi go -jek online yang mempermudah  konsumen  dalam  memenuhi  kebutuhannya,  ternyata  juga  memiliki  dampak kerugian bagi driver go-jek online khususnya pada konten go-food .
Adakalanya  konsumen  melakukan  orderan  melalui  pemesanan  makanan  yang pembeliannya  didahulukan  oleh driver .  Makanan  yang  dipesan  konsumen  dibeli  dengan menggunakan  uang driver .  Kemudian  diantar  ke  tempat  yang  dituju.Ketika driver sudah sampai  pada  tempat  yang  ditentukan,  ternyata  dengan  berbagai  alasan  konsumen  tidak  mau bayar  atau  pemesanannya  di cancel dengan  berbagai  alasan.  Kondisi  itu  sangat  merugikan driver ,  selain  uangnya  tidak  kembali,  ianya  juga  akan  memperoleh rating /peringkat  yang tidak baik.
Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dikemukakan regulasipelaku usaha atas driver yang tidak  menerima  haknya  setelah  melaksanakan  kewajibannya.  Sesuai  prestasi  yang  telah dibuatnya  dengan  konsumen,  transaksi  pelaku  usaha  dan  konsumen  cukup  dimudahkan  jika dilakukan secara online tetapi tetap ada saja celah yang mengakibatkan munculnya dampak- dampak dari transaksi secara online itu.
Pertanggungjawaban  konsumen  yang  ingkar  janji  dalam  pemesanan  makanan  yang uangnya  didahulukan  oleh driver online  harus  diperjelas  agar  memiliki  kepastian  hukum. Sehingga mindset (pola  pikir)  masyarakat  akan  terbentuk jika  pertanggungjawaban  itu  dapat diketahui khalayak.Harapannya agar tidak ada lagi hak-hak driver yang dilanggar seperti yang dialami.  Selain  konsumen,  pelaku  usaha  juga  dijamin  hak-haknya  oleh  hukum  positif Indonesia.
Tetapi  mengenai  keadaan  itu,  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  bahwa menerima  pembayaran  merupakan  sesuatu  hak  yang  harus  diterima  pelaku  usaha  setelah melaksanakan kewajibannya dan hak itu disebut sebagai hak mutlak, yakni setiap kekuasaan mutlak  yang  oleh  hukum  diberikan  kepada  subyek  hukum  untuk  berbuat  sesuatu  atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya (R. Soeroso, 2006, h. 278).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  penelitian  hukum  normatif  dan penelitian  hukum  empiris/sosiologis.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 105

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
datanya  bersumber  pada  data  sekunder  dan  berhubung  data  penelitian  ini  adalah  data sekunder,  maka  termasuk  dalam jenis  penelitian  hukum  normatif.  Sifat  penelitian  ini  adalah deskriptif,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  gejala-gejala  sosial  yang terkait  dengan  masalah  kebijakan  go-jek  dalam  meregulasiingkar  janjinya  konsumen  dari pembayaran  atas  makanan  yang  didahulukan driver .  Sumber  data  penelitian  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  teknik  studi  dokumen,  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik analisis kualitatif.

## PEMBAHASAN
Regulasi Electronic Commerce Dalam Persfektif Hukum Positif Indonesia
Transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ( e-commerce) ,  sama  halnya  dengan  transaksi  jual beli  biasa  yang  dilakukan  di  dunia  nyata,  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  terkait,  walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. E-commerce berfokus pada penggunaan ICT untuk mengaktifkan kegiatan eksternal dan hubungan bisnis dengan individu, kelompok dan usaha lainnya.Hakikatnya, e-commerce adalah  proses  pembelian,  mentransfer,  atau  bertukar produk,  jasa,  dan/atau  informasi  melalui  jaringan  komputer,  termasuk  internet  (Edmon Makarim, 2003,  h. 65).
Menurut Edmon Makarim (2003, h.72), jenis-jenis e-commerce antara lain:
a. Business  to  business ,  yakni  bisnis  komunikasi  antar  pelaku  bisnis  atau  transaksi secara elektronik antar perusahaan yang  dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Contohnya http://www.alibaba.com .
b. Costumers  to  costumers ,  yakni  sistem  komunikasi  dan  transaksi  bisnis  antar konsumen  untuk  memenuhi  kebutuhan  tertentu  pada  saat  tertentu.  Contohnya www.kaskus.co.id (Ridho Satria, 2017) .
c. Costumers  to bussines,  yakni  individu  yang  menjual  jasa  kepada  organisasi  dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Contohnya www.priceline.com .
d. Customer  to  government, yakni  transaksi  jual  beli  yang  dilakukan  antara  individu dengan pemerintah, contohnya dalam pembayaran pajak.
Indonesia  menganut  asas  legalitas  sehingga  harus  dihindarkkan  adanya  situasi kekosongan hukum dan segala sesuatunya harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah  memberikan  kepastian,  kemanfaatan,  keadilan  serta  perlindungan  (pengayoman) kepada masyarakat (Edmon Makarim, 2003, h. 242). Walaupun belum diberlakukan Undang- undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  sebagaimana yang telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor19  Tahun  2016  (UU  ITE),  kegiatan-kegiatan yang  berhubungan  dengan e-commerce telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UUPKdan lain-lain.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 106

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
Misalnya  saja  dalam  Pasal  1333  KUHPerdata,  barang  yang  menjadi  objek  suatu perjanjian  ini  harus  tertentu,  setidak-tidaknya  ditentukan  jenisnya,asalkan  saja  kemudian dapat  ditentukan  atau  diperhitungkan.  Menurut  Riduan  Syahrani  (2004,  h.  209-210),  maka suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian.
Penjelasan  umum  UUPK  mengemukakan  faktor  utama  yang  menjadi  penyebab eksploitasi  terhadap  konsumen  sering  terjadi  karena  masih  rendahnya  kesadaran  konsumen akan haknya yang berbelanja secara online maupun secara langsung. Tentunya, hal ini terkait erat  dengan  rendahnya  pendidikan  konsumen,oleh  karena  itu  keberadaan  UUPK  adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.
Kegiatan  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  komputer  ataupun  handphone  dapat dikategorikan  sebagai  suatu  transaksi  elektronik.  Pasal  9  UU  ITE  mewajibkan  pelaku  usaha untuk  memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  tentang  syarat  kontrak,  produsen,  dan produk  yang  ditawarkan.Hakikatperselisihan  maupun  penipuan  secara online tidak  jauh berbeda  dengan  penipuan  secara  konvensional  yang  membedakannya  hanyalah  sarana perbuatannya,  dalam  penipuan  secara online ,  penipuan  tersebut  menggunakan  sarana elektronik.  Untuk  itu,  penipuan  secara  online  dapat  pula  digunakan  Pasal  378  KUHP  untuk menjerat  pelakunya.  Sedangkan  dalam  UU  ITE,  dapat  dilihat  dalamPasal  28  ayat  1  yang menyatakan:  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Saat  ini,  belum  ada  mekanisme  pengaduan  yang  mudah  bagi  pihak  yang  menderita kerugian.  Mekanisme  yang  ada  saat  ini  hanyalah  sistem  pengaduan  sesuai  dengan  Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mekanisme ini dinilai kurang  cocok  jika  diterapkan  pada  sistem  pengaduan  dalam  perdagangan  online.  Karena adanya paradigma bahwa biaya untuk pelaporan tersebut lebih besar daripada kerugiannya itu sendiri.
Dibutuhkan  suatu  sistem  pengaduan  yang  cepat,  mudah  dan  terutama  harus  secara online juga.  Ada  baiknya  aparat  penegak  hukum  juga  mengeluarkan  daftar  hitam ( blacklist ) bagi  pengguna  perdagangan  secara online ini  yang  telah  terbukti  merugikan  pihak  lain. Dengan  cara  ini,  maka  para  pelanggan  akan  semakin  merasa  aman  dan  tidak  menimbulkan kekhawatiran akan adanya suatu penipuan dalam perdagangan online atau e-commerce (Defry Prastya, 2017).
Selain  UU  ITE,  berkaitan  dengan  cacat  kehendak  dalam  pembentukan  kata  sepakat diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) . Adapun  macam-macam cacat kehendak yaitu: (Yahman. 2015, h. 64)
a. Kekhilafan ( dwaling ), kekhilafan ini tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan sebagaimana disebut Pasal 1322 KUHPerdata (R. Subekti, 2004, h. 339).
b. Paksaan  ( dwang) sebagaimana  diatur  Pasal1323  KUHPerdata.  Paksaan  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  membuat  suatu  perjanjian  merupakan  alasan  untuk batalnya  perjanjian,  juga  apabila  paksaan  itu  dilakukan  oleh  seorang  pihak  ketiga,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 107

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
untuk  kepentingan  siapa  perjanjian  tersebut  tidak  telah  dibuat  (R.  Subekti,  2004, h.340).
c. Penipuan ( bedrog) sebagaimana diatur Pasal1328 KUHPerdata. Penipuan merupakan suatu  alasan  untuk  pembatalan  perjanjian,  apabila  tipu  muslihat,  yang  dipakai  oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain  tidak  telah  membuat  perikatan  itu  jika  tidak  dilakukan  tipu  muslihat  tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan (R. Subekti, 2004, h. 340).
Kekosongan hukum yang mengatur tentang E-commerce harus dihindarkan karena akan menimbulkan  masalah-masalah  seperti  (Defry  Prastya,  2017):  (1)  Otentikasi  subyek  hukum yang membuat transaksi melalui internet; (2) Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum; (3) Obyek transaksi yang diperjualbelikan; (4) Mekanisme peralihan hak;  (5)  Hubungan  hukum  dan  pertanggungjawaban  para  pihak  yang  terlibat  dalamtransaksi baik  penjual,  pembeli,  maupun  para  pendukung  seperti  perbankan, Internet  Service  Provider (ISP)dan lain-lain; (6) Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alatbukti; (7) Mekanisme penyelesaian sengketa; (8) Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang  dalam  penyelesaiansengketa;  (9)  Masalah  perlindungan  konsumen,  HAKI  dan lain-lain.
Kehadiran  UU  ITE  memberikan  dua  hal  penting  yakni,  pertama  pengakuan  transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga  kepastian  hukum  transaksi  elektronik  dapat  terjamin dan  yang  kedua diklasifikasikannya  tindakan-tindakan  yang  termasuk  kualifikasi  pelanggaran  hukum  terkait penyalahgunaan  TI  (Teknologi  Informasi)  disertai  dengan  sanksi  pidananya.  Dengan  adanya pengakuan  terhadap  transaksi  elektronik  dan  dokumen  elektronik  maka  setidaknya  kegiatan ecommerce  mempunyai  basis  legalnya.Walaupun  beberapa  permasalahan  yang  ada  sudah dapat  diselesaikan  dengan  munculnya  UU  ITE  ini,  namun  mengenai  masalah  perlindungan konsumen  dalam  e-commerce  masih  perlu  untuk  dikaji  lebih  dalam,  apakah  UU  ITE  sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen (Defry Prastya, 2017).

## Regulasi  Mandiri  Dan  Praktik  Pemesanan  Makanan  Melalui  Layanan  Aplikasi Transportasi Online
Regulasi  mandiri  adalah  ketentuan  atau  norma  yang  dibuat  secara  mandiri  oleh penyelenggara  sistem  elektronik  dalam  menyelenggarakan  sistem  elektroniknya.  Ketentuan untuk menggunakan aplikasi dalam pemesanan makanan melalui go -jek online (Gojek, dalam www.go-jek.com) dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Konsumen  menyatakan  dan  menjamin  bahwa  Konsumen  adalah  individu  yang secara  hukum  berhak  untuk  mengadakan  perjanjian  yang  mengikat  berdasarkan hukum  Negara  Republik  Indonesia,  khususnya  Ketentuan  Penggunaan,  untuk menggunakan Aplikasi dan bahwa Konsumen telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian. Jika tidak, Pihak go-jek atau Penyedia  Layanan  terkait,  berhak  berdasarkan  hukum  untuk  membatalkan perjanjian yang dibuat dengan Konsumen. Konsumen selanjutnya menyatakan dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 108

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
menjamin  bahwa  Konsumen  memiliki  hak,  wewenang  dan  kapasitas  untuk menggunakan  Layanan  dan  mematuhi  Ketentuan  Penggunaan.  Jika  Konsumen mendaftarkan  atas  nama  suatu  badan  hukum,  Konsumen  juga  menyatakan  dan menjamin  bahwa  Konsumen  berwenang  untuk  mengadakan,  dan mengikatkan  diri entitas  tersebut  pada  Ketentuan  Penggunaan  ini  dan  mendaftarkan  untuk  Layanan dan Aplikasi.
b. Pihak go-jek mengumpulkan dan memproses informasi pribadi Konsumen, seperti nama, alamat surat elektronik ( e-mail ), dan nomor telepon seluler Konsumen ketika Konsumen  mendaftar.  Konsumen  harus  memberikan  informasi  yang  akurat  dan lengkap, memperbaharui informasi dan setuju untuk memberikan kepada Pihak go- jek  bukti  identitas  apapun  yang  secara  wajar  dapat  Pihak go -jek  mintakan.  Jika informasi pribadi yang  Konsumen berikan kepada Pihak go -jek ada yang berubah, misalnya,  jika  Konsumen  mengubah  alamat  surel,  nomor  telepon,  atau  jika Konsumen  ingin  membatalkan  akun  Konsumen,  mohon  perbaharui  rincian informasi Konsumen dengan mengirimkan permintaan Konsumen kepada Pihak go- jek.  Pihak  go-jek  akan,  sepanjang  yang  dapat  Pihak go -jek  lakukan, memberlakukan perubahan yang diminta tersebut dalam waktu lima belas (15) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan.
c. Konsumen  hanya  dapat  menggunakan  Aplikasi  ketika  Konsumen  telah  mendaftar pada  Aplikasi  tersebut.  Setelah  Konsumen  berhasil  mendaftarkan  diri,  Aplikasi akan  memberikan  Konsumen  suatu  akun  pribadi  yang  dapat  diakses  dengan  kata sandi yang Konsumen pilih.
d. Hanya  Konsumen  yang  dapat  menggunakan  akun  Konsumen  sendiri  dan Konsumen  berjanji  untuk  tidak  memberikan  wewenang  kepada  orang  lain  untuk menggunakan identitas Konsumen atau menggunakan akun Konsumen. Konsumen tidak  dapat  menyerahkan  atau  mengalihkan  akun  Konsumen  kepada  pihak  lain. Konsumen  harus  menjaga  keamanan  dan  kerahasiaan  kata  sandi  akun  Konsumen dan  setiap  identifikasi  yang  Pihak go -jek  berikan  kepada  Konsumen.  Dalam  hal terjadi  pengungkapan  atas  kata  sandi  Konsumen,  dengan  cara  apapun,  yang mengakibatkan setiap penggunaan yang tidak sah atau tanpa kewenangan atas akun atau  identitas  Konsumen,  pesanan  yang  diterima  dari  penggunaan  yang  tidak  sah atau  tanpa  kewenangan  tersebut  masih  akan  dianggap  sebagai  pesanan  yang  sah, kecuali  Konsumen  memberitahu  Pihak go -jek  tentang  mengenai  hal  tersebut sebelum Penyedia Layanan memberikan Layanan yang diminta.
e. Konsumen hanya dapat memiliki satu akun go -jek.
f. Informasi  yang  diberikan  oleh  Aplikasi  tidak  dapat  diartikan  sebagai  suatu  saran atau  penawaran,  keputusan  untuk  menggunakan  Penyedia  Layanan  sepenuhnya berada di tangan Konsumen. Konsumen bebas untuk memilih untuk menggunakan penyedia layanan lainnya.
g. Konsumen  berjanji  bahwa  Konsumen  akan  menggunakan  Aplikasi  hanya  untuk tujuan  yang  dimaksud  untuk  mendapatkan  Layanan.  Konsumen  tidak diperbolehkan  untuk  menyalahgunakan  atau  menggunakan  Aplikasi  untuk  tujuan penipuan  atau  menyebabkan  ketidaknyamanan  kepada  orang  lain  atau  melakukan pemesanan makanan palsu.
h. Jika  Konsumen  juga  adalah  seorang  Penyedia  Layanan,  Konsumen  tidak  dapat menggunakan akun konsumen Konsumen sendiri (atau akun milik konsumen orang
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 109

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
lain)  untuk  melakukan  pemesanan  makanan  yang  akan  Konsumen  terima  sendiri sebagai seorang pengemudi.
i. Konsumen  tidak  diperkenankan  untuk  membahayakan,  mengubah  atau memodifikasi  Aplikasi  dan/atau  Situs  web  atau  mencoba  untuk  membahayakan, mengubah  atau  memodifikasi  Aplikasi  dan/atau  Situs web dengan  cara  apapun. Pihak  go-jek  tidak  bertanggung  jawab  jika  Konsumen  tidak  memiliki  perangkat yang sesuai atau jika Konsumen telah mengunduh versi Aplikasi yang salah untuk perangkat  Konsumen.  Pihak  go-jek  berhak  untuk  melarang  Konsumen  untuk menggunakan  Aplikasi lebih lanjut jika Konsumen menggunakan  Aplikasi dengan perangkat yang tidak kompatibel/cocok atau tidak sah atau untuk tujuan lain selain daripada tujuan yang dimaksud untuk penggunaan Aplikasi ini. Konsumen berjanji bahwa Konsumen hanya akan menggunakan suatu jalur  akses  yang diperbolehkan untuk Konsumen gunakan.
j. Konsumen  akan  menjaga  kerahasiaan  dan  tidak  akan  menyalahgunakan  informasi yang  Konsumen  terima  dari  penggunaan  Aplikasi  tersebut.  Konsumen  akan memperlakukan  Penyedia  Layanan  dengan  hormat  dan  tidak  akan  terlibat  dalam perilaku  atau  tindakan  yang  tidak  sah,  mengancam  atau  melecehkan  ketika menggunakan layanan mereka.
k. Konsumen memahami dan setuju bahwa penggunaan Aplikasi oleh Konsumen akan tunduk  pula  pada  Kebijakan  Privasi  Pihak  go-jek  sebagaimana  dapat  diubah  dari waktu  ke  waktu.  Dengan  menggunakan  Aplikasi,  Konsumen  juga  memberikan persetujuan  sebagaimana  dipersyaratkan  berdasarkan  Kebijakan  Privasi  Pihak  go- jek.
l. Dengan memberikan informasi kepada Pihak go -jek, Konsumen menyatakan bahwa Konsumen  berhak  untuk  memberikan  kepada  Pihak go -jek  informasi  yang  akan Pihak go-jek gunakan dan berikan kepada Penyedia Layanan.
m. Aplikasi tidak boleh dipergunakan untuk mencari Layanan untuk:
1) Mengangkut  dan/atau  memperoleh  dan/atau  membeli  barang  yang  dilarang oleh  pejabat  yang  berwenang  atau  barang  yang  memerlukan  lisensi  atau  izin tertentu dari pejabat yang berwenang untuk dikirimkan;
2) Mengangkut barang dari dan ke penjara;
3) Membeli dan/atau mengangkut binatang peliharaan atau binatang lain;
4) Mengangkut  barang-barang  dengan  dimensi  lebih  dari  70cm  (panjang),  50cm (lebar), 50 cm(tinggi) atau barang-barang yang beratnya lebih dari 20kg;
5) Membeli  dan/atau  mengangkut  barang-barang  ilegal  atau  berbahaya  atau barang-barang curian, termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang yang mengandung  bahan  berbahaya  atau  beracun,  obat-obatan  atau  material terlarang/ilegal; dan
6) Membeli dan/atau mengangkut atau mengirimkan barang-barang berharga atau barang yang bernilai lebih dari Rp10.000.000,-
n. Konsumen  harus  memberikan  kepada  Pihak go -jek  informasi  yang  akurat  dan lengkap  mengenai  jenis,  ukuran,  spesifikasi  dan/atau  setiap  karakteristik  khusus dari makanan atau barang  yang akan dikirimkan dengan layanan  Kurir Instan atau dibeli dengan layanan Pengiriman Makanan atau layanan Pembelanjaan Pribadi.
o. Konsumen harus mengemas dengan benar barang-barang yang rapuh, seperti gelas, keramik,  kue  atau  makanan,  untuk  pengiriman.  Pihak  go-jek  maupun  Penyedia
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 110

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
Layanan  tidak  akan  bertanggung  jawab  atas  segala  kerusakan,  perubahan  bentuk, pembengkokan,  kadaluwarsa,  pembusukan,  bau,  tumpahan  atau  ketidaklengkapan lain  dari  produk  selama  pengiriman  yang  disebabkan  oleh  kemasan  atau pembungkusan yang kurang baik/sesuai.
p. Penyedia  Layanan  dapat  meminta  Konsumen  untuk  membuka  dan  menunjukkan bagian  dalam  suatu  paket  untuk  memastikan  bahwa  isinya  adalah  seperti  yang Konsumen nyatakan.
q. Penyedia  Layanan  berhak  untuk  menolak  pesanan  Konsumen  jika  menurut penilaian pribadi Penyedia Layanan, ia mungkin tidak dapat melakukan pengiriman barang.
r. Konsumen menyatakan bahwa Konsumen telah, adalah, atau akan menjadi pemilik yang  sah  atas  barang  yang  akan  dikirimkan.  Barang  yang  dikirim  bukan  barang curian  atau  diperoleh  secara  tidak  sah  dan  Konsumen  setuju  untuk  menjaga, mengganti  kerugian  dan  membebaskan  Pihak go -jek  dan  Pihak go -jek  tidak bertanggung  jawab  atas  barang  yang  dikirimkan  oleh  Penyedia  Layanan  yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
s. Pihak go -jek  dan/atau  Penyedia  Layanan  yang  terkait  berhak  menolak  untuk menerima pesanan Konsumen jika Pihak go -jek memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai  bahwa  Konsumen  telah,  atau  dengan  menerima  pesanan  dari Konsumen, Konsumen akan melanggar Ketentuan Penggunaan ini atau hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
t. Pihak  go-jek  dapat,  berdasarkan  kebijakan  Pihak  go-jek,  memberikan  promosi- promosi  yang  dapat  ditukar  untuk  manfaat  terkait  dengan  penggunaan  Aplikasi. Konsumen  setuju  bahwa  Konsumen  hanya  akan  menggunakan  promosi  tersebut sebagaimana  promosi  tersebut  dimaksudkan  dan  tidak  akan  menyalahgunakan, menggKonsumenkan,  menjual  atau  mengalihkan  promosi  tersebut  dengan  cara apapun. Konsumen juga memahami bahwa promosi tidak dapat ditukarkan dengan uang  tunai  dan  dapat  berakhir  pada  tanggal  tertentu,  bahkan  sebelum  Konsumen menggunakannya.
u. Untuk  ketentuan  Layanan  Pembelanjaan  Pribadi,  Konsumen  menyatakan  bahwa barang yang akan dibeli dan dkirimkan oleh Penyedia Layanan adalah barang yang sah dan tidak melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku dengan cara apapun.  Konsumen  setuju  untuk  menjaga,  mengganti  kerugian  dan  membebaskan Pihak go -jek  dan  Pihak go -jek  tidak  bertanggung  jawab  atas  barang  yang  dibeli oleh  Penyedia  Layanan  atas  nama  Konsumen  dan  diberikan  kepada  Konsumen yang  mungkin  dapat  melanggar  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
v. Konsumen  mengakui  dan  setuju  untuk  memberikan  kepada  Penyedia  Layanan kuasa  dan  wewenang  untuk  mengambil  barang-barang  atau  makanan,  melakukan suatu pembelian atas nama Konsumen untuk setiap pemesanan makanan di layanan Kurir Instan, Pengiriman Makanan, atau Pembelanjaan Pribadi.
w. Konsumen  hanya  dapat  melakukan  pemesanan  makanan  atas  makanan  yang tersedia  di  menu  makanan  restoran-restoran  yang  ada  di  layanan  Pengiriman Makanan.
x. Pihak  go-jek  tidak  menjamin  ketersediaan  barang  pesanan  di  toko/restoran  dan pengiriman barang-barang yang rapuh/mudah rusak seperti kue dan es krim.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 111

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
y. Pihak go-jek tidak bertanggung jawab atas kualitas makanan dan/atau barang yang disediakan  oleh  restoran-restoran  dan/atau  toko  dalam  layanan  Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.
z. Konsumen  mengakui  dan  memahami  bahwa  harga  makanan  atau  barang  yang ditampilkan  di  layanan  Pengiriman  Makanan  atau  Pembelanjaan  Pribadi  adalah merupakan perkiraan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.
aa. Konsumen  setuju  dan  mengakui  bahwa  Konsumen  akan  membayar  sesuai  dengan tKonsumen  terima  yang  diterbitkan  oleh  restoran  atau  toko  yang  diserahkan  oleh Penyedia  Layanan  kepada  Konsumen  dalam  menggunakan  layanan  Pengiriman Makanan dan Pembelanjaan Pribadi.
bb. Pihak go -jek  atau  Penyedia  Layanan  tidak  menjamin  ketersediaan  makanan  atau barang di restoran atau toko.
cc. Penyedia Layanan hanya akan mengirimkan minuman beralkohol untuk pelanggan yang berusia di atas 21 tahun. Konsumen setuju untuk menunjukkan kartu identitas (KTP) Konsumen untuk diperiksa oleh Penyedia Layanan pada saat pengiriman.
dd. Konsumen memahami dan mengakui bahwa dengan memilih ya pada halaman pop- up pemeriksaan usia saat memasuki toko minuman beralkohol atau menambahkan minuman  beralkohol  ke  troli,  Konsumen  memastikan  bahwa  Konsumen  telah melebihi batas usia yang sah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.
ee. Semua  bir  (Bintang  dan  Heineken)  di  toko  bir  Bintang  (Bintang Store )  akan dikirimkan dari toko terdekat, tidak langsung dari toko bir Bintang.
ff. Sehubungan  dengan  Layanan  Transportasi,  Konsumen  berjanji  bahwa  Konsumen akan mengenakan helm yang disediakan oleh Penyedia Layanan Konsumen selama perjalanan.  Konsumen  juga  berjanji  bahwa  untuk  setiap  Layanan  Transportasi, hanya akan ada satu penumpang dari Penyedia Layanan. Penyedia Layanan  berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan Layanan Transportasi jika ia mengetahui bahwa jumlah penumpangnya akan lebih dari satu orang.
gg. Mohon menginformasikan kepada Pihak go-jek jika Konsumen tidak lagi memiliki kontrol  atas  akun  Konsumen,  sebagai  contoh  akun  Konsumen  dengan  cara bagaimanapun diretas ( hack ) atau telepon Konsumen dicuri, sehingga Pihak go -jek dapat  membatalkan  akun  Konsumen  dengan  sebagaimana  mestinya.  Mohon diperhatikan  bahwa  Konsumen  bertanggung  jawab  atas  penggunaan  akun Konsumen  dan  Konsumen  mungkin  dapat  dimintakan  tanggung  jawabnya meskipun jika akun Konsumen tersebut disalahgunakan oleh orang lain.
Di dalam praktik dapat dijabarkan alur pemesanan makanan melalui transportasi online dapat dipersingkat sebagai berikut:
a. Setelah  ada  pemberitahuan  di handphone  driver bahwa  ada  konsumen  (pelanggan transportasi online) yang memesan makanan melalui aplikasi.
b. Selanjutnya, driver terhubung  langsung  melalui  telepon  dengan  konsumen  dan menanyakan mau pesan makanan apa. Pertanyaanya biasanya detail, contohnya, kalau mau beli ayam, ayamnya bagian paha atau dada.
c. Driver kemudian  membeli  makanan  ke  tempat  yang  diinginkan  konsumen,  kemudian mengantri  dan  juga  membeli  makanan  dengan  uang  yang  didahulukan  pembayarannya menggunakan uang driver .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 112

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
d. Setelah itu, driver mengantar ke tempat tujuan.
Kerap  terjadi,  saat driver telah  membeli  makanan  dan  ingin  mengantarnya  ke  tempat tujuan  namun  seketika handphone konsumen  tidak  dapat  dihubungi,  hanya  upaya-upaya ringan yang dapat dilakukan, seperti melacak apakah nomor tersebut memiliki whatsapp atau line tetapi ketika tidak ada informasi petunjuk, maka disitu driver akan rugi.
Kekurang  maksimalan  sistem  dalam  melacak  pemesan  makanan  yang  fiktif  membuat driver mengalami kerugian.Modus yang dilakukan konsumen untuk mengelabui pelaku usaha nampaknya  sering  berhasil  sehingga  konsumen  (yang  memiliki  usaha  makanan) memanfaatkan driver go-jek  online  untuk  meningkatkan  pendapatannya.  Yang  sangat menyayat  hati, driver korban  ingkar  janji  konsumen  itu  mengatakan  kerugian  yang dialaminya  sama  dengan  pendapatannya  menarik  ojek  seharian,  sehingga  tidak  dapat memenuhi  kebutuhannya  dan/atau  anak  dan  istrinya.  Kerugian  yang  dialami  oleh driver cukup  bervariasi  mulai  dari  Rp.50.000  sampai  dengan  Rp.  350.000  sehingga  kerugian  itu cukup  terasa  bagi driver yang  ditipu  karena  tidak  menerima  pembayaran  sebagaimana mestinya dari konsumen yang melakukan pemesanan makanan kemudian tidak jelas itu.
Selain  pengaturan  pemesanan  makanan,  akan  dibahas  lebih  lanjut  akibat  dari  kegiatan pemesanan  makanan  itu  saat  ada  ingkar  janji  dari  pihak  konsumennya.  Perdagangan  yang berbasis  teknologi  canggih, e-commerce telah  mereformasi  perdagangan  konvensional  di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi  interaksi  yang  tidak  langsung. E-commerce telah  merubah  paradigma  bisnis  klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem  perdagangan  yang  dipakai  dalam e-commerce dirancang  untuk  menkonsumentangani secara elektronik. Penkonsumentanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005, h. 7).
Regulasi  Mandiri  Perusahaan  Penyedia  Layanan  Aplikasi  Transportasi  Online  Atas Konsumen  Yang  Ingkar  Janji  Dalam  Pemesananmakananyang  Didahulukan  Oleh Driver
Bicara mengenai pertanggungjawaban, ada jawaban yang cukup menyentuh dari driver , ia  memilih  tidak  melapor  kemanapun,  hanya  berlapangdada  dan  menyantap  makanan  hasil orderan fiktif itu bersama keluarganya.  Disisi lain, adapula yang melaporkannya ke penyedia layanan  aplikasi  transportasi  online.  Karena  dalam  perjanjian  kerja  bersama  kerugian  yang dialami oleh driver akan ditanggung  oleh pihak kantor penyedia layanan aplikasi transportasi online.  Dan  penyedia  layanan  aplikasi  transportasi  online  hanya  bisa  mensubsidi  Rp. 1.000.000 atas kerugian yang dialami oleh driver .
Syarat  dan  ketentuan  perusahaan  penyedia  layanan  aplikasi  transportasi  online,  dapat dilihat  regulasi  mandiri  dari  perusahaan  go-jek  (Gojek,  dalam  www.go-jek.com)  adalah sebagai berikut:
1) Jaminan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 113

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
Pihak  go-jek  tidak  memberikan  pernyataan,  jaminan  atau  garansi  untuk  dapat dikonsumenlkannya,  ketepatan  waktu,  kualitas,  kesesuaian,  ketersediaan,  akurasi  atau kelengkapan  dari  Layanan,  Situs  web  dan/atau  perangkat  lunak  Aplikasi,  termasuk  namun tidak  terbatas  pada  Layanan  yang  diperoleh  atau  berasal  dari  Penyedia  Layanan  melalui penggunaan Aplikasi tersebut.
Pihak go-jek tidak menyatakan atau menjamin bahwa (a) penggunaan Layanan dan/atau Aplikasi akan aman, tepat waktu, tanpa gangguan atau terbebas dari kesalahan atau beroperasi dengan  kombinasi  dengan  perangkat  keras  lain,  perangkat  lunak,  sistem  atau  data,  (b) Layanan  akan  memenuhi  kebutuhan  atau  harapan  konsumen,  (c)  setiap  data  yang  tersimpan akan akurat atau dapat dikonsumenlkan, (d) kualitas produk, layanan, informasi, atau bahan- bahan  lain  yang  dibeli  atau  diperoleh  oleh  konsumen  melalui  Aplikasi  akan  memenuhi kebutuhan  atau  harapan  konsumen,  (e)  kesalahan  atau  kecacatan  dalam  Aplikasi  akan diperbaiki,  atau  (f)  aplikasi  atau  server(-server))  yang  menyediakan  Aplikasi  terbebas  dari virus atau komponen berbahaya lainnya, atau (g) Aplikasi melacak konsumen atau kendaraan yang digunakan oleh Penyedia Layanan. Layanan disediakan untuk konsumen terbatas hanya pada  dasar  "sebagaimana  adanya".  Semua  kondisi,  pernyataan  dan  jaminan,  baik  tersurat, tersirat, yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk, namun tidak terbatas pada,  jaminan  yang  tersirat  mengenai  jual  beli,  kesesuaian  untuk  tujuan  tertentu,  atau  tidak adanya  pelanggaran  hak  pihak  ketiga,  dengan  ini  dikecualikan  dan  dikesampingkan  dengan batas  tertinggi  dan  maksimum.  Konsumen  mengakui  dan  menyetujui  bahwa  seluruh  risiko yang timbul dari penggunaan Layanan oleh konsumen tetap semata-mata dan sepenuhnya ada pada konsumen dan konsumen tidak akan memiliki hak untuk meminta ganti rugi apapun dari perusahaan.

## 2) Tanggung jawab Go-jek
Pihak  go-jek  tidak  bertanggung  jawab  atas  setiap  cidera,  kematian,  kerusakan  atau kerugian yang disebabkan oleh perilaku dari para Penyedia Layanan. Pihak go-jek juga tidak bertanggung  jawab  atas  kesalahan,  termasuk  pelanggaran  lalu  lintas,  atau  tindakan  kriminal yang  dilakukan  oleh  Penyedia  Layanan  selama  pelaksanaan  Layanan.  Penyedia  Layanan hanya  merupakan  mitra  kerja  Pihak go -jek,  bukan  pegawai,  agen  atau  perwakilan Pihak  go- jek.
Namun,  Pihak  go-jek  peduli  akan  keselamatan  pengguna  Aplikasi  dan,  atas pertimbangan  pribadi  semata  dan  sepenuhnya,  Pihak go -jek  bersedia  untuk  memberikan bantuan  keuangan  jika  pengguna  mengalami  kecelakaan,  menderita  cidera  atau  meninggal saat  dijemput  oleh  Penyedia  Layanan.  Bantuan  Pihak go -jek  hanya  berlaku  sejak  pengguna dijemput  oleh  Penyedia  Layanan  sampai  pengguna  mencapai  tujuannya.  Mohon mengingatkan Penyedia Layanan jika konsumen merasa tidak nyaman dengan cara Penyedia Layanan  menyediakan  layanan  transportasi.  Jumlah  bantuan  keuangan  akan  ditentukan berdasarkan kebijakan Pihak go -jek.
Pihak go -jek  juga  bersedia  untuk  memberikan  bantuan  keuangan  sampai  dengan  Rp
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 114

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
10.000.000 atas pertimbangan pribadi dan mutlak Pihak go-jek untuk barang yang hilang atau rusak saat menggunakan layanan dari Penyedia Layanan sepanjang barang tersebut mematuhi Ketentuan  Penggunaan.  Pihak  go-jek  tidak  memiliki asuransi  untuk  barang  yang  dikirimkan dan  oleh  karena  itu  jika  konsumen  ingin  barang  tersebut  diasuransikan  selama  pengiriman, silakan konsumen menghubungi penyedia asuransi konsumen.
Pihak go-jek menggunakan cara-cara teknis dan keamanan yang tepat dan wajar untuk menjaga  Aplikasi  aman  dan  terbebas  dari  virus  dan  kesalahan.  Namun  demikian, bagaimanapun efektifnya teknologi ini, tidak ada sistem keamanan yang tidak dapat ditembus. Oleh  karena  itu  Pihak  go-jek  tidak  dapat  menjamin  keamanan  database  Pihak go -jek  dan Pihak go-jek juga tidak dapat menjamin bahwa informasi yang konsumen berikan tidak akan ditahan/terganggu saat sedang dikirimkan kepada Pihak go -jek.
Aplikasi ini dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat  dalam  penggunaan  internet  dan  komunikasi  elektronik,  termasuk  perangkat  yang digunakan  oleh  konsumen  atau  Penyedia  Layanan  rusak,  tidak  terhubung,  berada  di  luar jangkauan,  dimatikan  atau  tidak  berfungsi.  Pihak go -jek  tidak  bertanggung  jawab  atas keterlambatan,  kegagalan  pengiriman,  kerusakan  atau  kerugian  yang  diakibatkan  oleh masalah-masalah tersebut.

## 3) Pembatasan tanggung jawab
Setiap  tuntutan  terhadap  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi  dalam  hal  apapun oleh  konsumen,  akan  dibatasi  dengan  jumlah  total  yang  sebenarnya  dibayar  oleh  dan/atau terhutang pada Konsumen ketika menggunakan Layanan selama peristiwa yang menimbulkan klaim tersebut. Dalam hal apapun perusahaan penyedia aplikasi transportasi dan/atau pemberi lisensi pihak  perusahaan penyedia aplikasi transportasitidak akan bertanggung jawab kepada konsumen atau siapa pun atas biaya, bunga,  kerusakan atau kerugian dalam segala jenis atau bentuk(termasuk  cidera  pribadi,  gangguan  emosi  dan  hilangnya  data,  barang,  pendapatan, keuntungan,  penggunaan  atau  keuntungan  ekonomi  lainnya).  Perusahaan  dan/atau  pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau cidera yang mungkin ditimbulkan  oleh  atau  disebabkan  oleh  konsumen  atau  pada  setiap  orang  untuk  siapa konsumen telah memesan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian, kerusakan atau cidera yang timbul dari, atau dengan cara apapun sehubungan dengan Layanan dan/atau Aplikasi,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  penggunaan  atau  ketidakmampuan  untuk menggunakan Layanan dan/atau Aplikasi.
Konsumen  secara  tegas  mengesampingkan  dan  melepaskan  perusahaan  penyedia aplikasi  transportasi  dari  setiap  dan  semua  kewajiban,  tuntutan  atau  kerusakan  yang  timbul dari atau dengan cara apapun sehubungan dengan Penyedia  Layanan.  Perusahaan tidak akan menjadi  pihak  dalam  sengketa,  negosiasi  sengketa  antara  konsumen  dan  Penyedia  Layanan. Tanggung jawab untuk keputusan yang konsumen buat atas Layanan yang ditemukan melalui Aplikasi  merupakan  tanggung  jawab  dan  melekat  seutuhnya  dengan  dan  pada  konsumen. Konsumen  secara  tegas  mengesampingkan  dan  melepaskan  perusahaan  penyedia  aplikasi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 115

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
transportasi  dari  setiap  dan  semua  kewajiban,  tuntutan,  penyebab  tindakan,  atau  kerusakan yang  timbul  dari  penggunaan  Layanan,  perangkat  lunak  dan/atau  Aplikasi, atau  dengan  cara apapun  terkait  dengan  Penyedia  Layanan  yang  diperkenalkan  kepada  konsumen  melalui Aplikasi.
Kualitas Layanan yang diperoleh melalui penggunaan Aplikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung  jawab  Penyedia  Layanan  yang  pada  akhirnya  memberikan  Layanan  untuk konsumen. Konsumen memahami, oleh karena itu, bahwa dengan menggunakan Aplikasi ini, Konsumen dapat dihadapkan pada transportasi yang berpotensi berbahaya, ofensif, berbahaya bagi anak di bawah umur, tidak aman atau tidak pantas, dan bahwa Konsumen menggunakan layanan atas risiko konsumen sendiri.

## 4) Ganti rugi
Penggunaan  aplikasi  dari  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi,  konsumen  setuju bahwa  konsumen  akan  membela,  memberikan  ganti  rugi  dan  membebaskan  Pihak  go-jek, pemberi  lisensi,  afiliasi,  dan  masing-masing  dari  petugas,  direktur,  komisaris,  karyawan, pengacara  dan  agen  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi  dari  dan  terhadap  setiap  dan semua  klaim,  biaya,  kerusakan,  kerugian,  kewajiban  dan  biaya  (termasuk  biaya  dan  ongkos pengacara)  yang  timbul  dari  atau  sehubungan  dengan:  (a)  penggunaan  Layanan  dan/atau Aplikasi  oleh  konsumen,  hubungan  konsumen  dengan  Penyedia  Layanan,  penyedia  pihak ketiga,  mitra,  pemasang  iklan  dan/atau  sponsor,  atau  (b)  pelanggaran  atas  atau  tidak dipatuhinya  salah  satu  Ketentuan  Penggunaan  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, baik yang disebutkan di sini atau tidak atau (c) pelanggaran konsumen terhadap hak- hak pihak ketiga, termasuk Penyedia Layanan pihak ketiga yang diatur melalui Aplikasi, atau (d)  penggunaan  atau  penyalahgunaan  Aplikasi.  Kewajiban  pembelaan  dan  pemberian  ganti rugi  ini  akan  tetap  berlaku  walaupun  Ketentuan  Penggunaan  dan  penggunaan  Situs  oleh konsumen telah berakhir.
Tanggung  jawab  Perusahaan  Penyedia  Aplikasi  Transportasiyang  ada  dalam pelaksanaan jasa transportasi berbasis aplikasi bermacam-macam. Mulai dari tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan, privasi pengguna jasa, pajak, asuransi, sampai dengan keamanan transportasi itu sendiri. Letak tanggung jawab ini kemudian menjadi penting bagi Pemerintah, agar  atas  jasa  transportasi  tersebut  kemudian  jelas,  siapa  saja  yang  bertanggungjawab  atas pelaksanaannya.
Teknologi  Aplikasi  memang  merupakan  buah  kreativitas  para  pelaku  usaha  yang melihat adanya peluang bisnis dalam wilayah abu-abu di antara “Pembeli” dan “Penjual” jasa. Wilayah  itulah  yang  dikembangkan  para  pelaku  usaha  dengan  memanfaatkannya  untuk berbisnis  „hubungan‟,  dengan  menciptakan  teknologi  aplikasi  yang  digunakan  untuk menghubungkan  masyarakat  dan  pelaku  usaha.  Akses  ke  pasar  secara  mudah  dan  cepat menjadi  nilai  jual  dari  Teknologi  Aplikasi.  Tetapi,  ada  konsumen  nakal  yang  berusaha mencari  celah  untuk  memanfaatkan  teknologi  dengan  menyebabkan  kerugian  pada driver untuk membuat barang dagangannya laku.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 116

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
Tanggungjawab Pemerintah ialah sebagai regualator, menciptakan perlindungan hukum bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  yang  kemungkinan  diantara  keduanya  aka  nada  yang melakukan  ingkar  janji.  Perdagangan  yang  melalui  Sistem  Elektronik  saat  ini  diatur  dalam Pasal  67  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan,  mewajibkan  Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
Data  dan  informasi  tersebut  meliputi  identitas  dan  legalitas  Pelaku  Usaha,  persyaratan teknis  Barang  dan  Jasa,  harga  dan  cara  pembayaran,  serta  cara  penyerahan  barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi Pelaku Usaha. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,  maka  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perdagangan  melalui  sistem  elektronik akan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Namun,  hingga  saat  ini  Peraturan  Pemerintah tersebut belum dikeluarkan.
Ingkar  janjinya  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  pemesanan  makanan yang  pembayarannya  didahulukan  oleh driver yang  tidak  terlacak,  menjadi  tanggungjawab pihak  perusahaan  penyelenggara  transportasi  untuk  mengganti  kerugian driver ,  dengan disertai bon pembelian dan bukti pemesanan fiktif dari konsumen. Namun, ada sebagian yang tidak  mau  mengklaim  kerugiannya  ke  perusahaan  dan  hanya  berlapangdada  menerima musibah ingkar janji atas ulah konsumen yang dialaminya.
Perusahaaan  yang  melindungi  dan  mengayomi driver ,  memiliki  itikad  baik  sesuai dengan  syarat  dan  ketentuan  perusahaannya  mensubsidi  kerugian driver korban  ingkar  janji atas  ulah  konsumen,  yang  diberikan  maksimal  Rp.  1.000.000  (satu  juta  rupiah)  dan  dengan bukti bon serta orderan fiktif maka pihak perusahaan yang membelinya.
Di  dalam  rangka  pelaksanaan  perjanjian peranan itikad  baik  ( tegoeder  trouw )  sungguh mempunyai  arti  yang  sangat  penting  sekali.  Bahkan,  menurut  R.  Subekti,  itikad  baik  itu dikatakan  sebagai  suatu  sendi  yang  terpenting  dalam  hukum  perjanjian.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  itikad  baik  merupakan  hal  yang  utama  untuk  dapat  melaksanakan  suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya (Riduan Syahrani. 2004, h. 247).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  makaregulasi  e-commerce  dalam  hukum  positif  Indonesia diatur  melalui  Undang-undang  Nomor11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor19  Tahun  2016, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang  Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUH Perdata dan lain-lain.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 117

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164
Regulasi  Mandiri  Pemesanan  Makanan  melalui  Layanan  Aplikasi  Transportasi  Online merupakan  ketentuan  atau  norma  yang  dibuat  secara  mandiri  oleh  penyelenggara  sistem elektronik  dalam  menyelenggarakan  sistem  elektroniknya.  Ketentuannya  dapat  dilihat  di masing-masing  website  perusahaan  layanan  aplikasi  transportasi  online.  Regulasi  tersebut memuat pengertian umum, syarat, mekanisme, pertanggungjawaban dan lain-lain.
Konsumen  yang  ingkar  janji  dalam  pemesanan  makanan  yang  didahulukan  oleh driver melalui  layanan  aplikasi  transportasi  onlinetetap  tunduk  pada  regulasi  mandiri perusahaan  penyedia.  Secara  hukum  kesepakatan  antara  penyedia  aplikasi  layanan  online dengan  konsumen  menentukan  jaminan,  tanggung  jawab  penyedia  layanan,  pembatasan tanggung  jawab  dan  ganti  rugi.  Walaupun  dalam  regulasi  mandiri  tidak  diatur  sedemikian rupa  pengembalian  uang driver ,  namun  dalam  praktiknya driver diperkenankan  mengklaim kerugian kepada penyedia aplikasi transportasi online dengan syarat menunjukkan bon tanda pembelian makanan.

## Saran
Regulasi mandiri memuat aturan yang dibuat secara mandiri oleh perusahaan penyedia layanan  aplikasi  transportasi  online.  Uraiannya  yang  banyak  dan  detail,  sepertinya  kurang terbaca  dan  kurang  dipahami  secara  baik,  tidak  hanya  oleh  konsumen  (pengguna  layanan aplikasi)  tetapi  oleh  pihak  terafiliasi  (termasuk driver ).  Oleh  karena  itu  perlu  diatur  bahwa regulasi tersebut dapat dibaca secara singkat.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 118

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Regulasi Mandiri Trnsportasi...(Erwin Asmadi) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 103-118
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3164

## DAFTAR PUSTAKA
Asmadi,  Erwin.  (2018).  Aspek  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Penggunaan Aplikasi  Pembayaran  Elektronik  (Electronic  Payment). Jurnal  Doktrina  Journal  of LawUniversitas Medan Area. Volume 1. Nomor 2, 97.
Barkatullah, Abdul Halim. (2010). Hak-hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
Barkatullah,  Abdul  Halim.,  &  Prasetyo,  Teguh.  (2005). Bisnis  E-Commerce:  Studi  Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Makarim, Edmon. (2003). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Pengertian  Syarat  dan  Ketentuan  Go-Jek  Online (2017).  Diakses  pada  tanggal  13  Oktober 2017 melalui www.go-jek.com.
Prastya, Defry. (2017) Aspek Hukum dalam Bisnis Online . Diakses pada tanggal 16 Oktober 2017 melalui www.defryprastya.blogsot.co.id, Diakses Tanggal 16 Oktober 2017.
Satria,  Ridho.  (2017). Ruang  Lingkup  E-Commerce .  Diakses  pada  tanggal  18  Oktober  2017 melalui  www.rsatriasucces.wordpress.com.
Soeroso, R. (1996). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, R. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Jakarta: PT. Pradnya Paramita. Syahrani, Riduan. (2004). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata , Bandung: Alumni. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-undang  Nomor11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Yahman.  (2015). Karaktersitik  Ingkar  janji  Dan  Tindak  Pidana  Penipuan. Jakarta:  Prenada Media Group.
Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Group.