INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11715-11726 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sisi Gelap Dampak Digital Teknologi Di Indonesia
(Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia)
Tiara Ratnaningrum 1 , Rina Dewi 2 ✉ , Ilham 3
(1,2) Universitas 45 Surabaya,
(3) UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: rinadewisoesyra@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Digital teknologi di Indonesia berkembang pesat, termasuk di bidang layanan jasa keuangan. Financial Technology atau Fintech menjadi bagian dari perkembangan tersebut.  Salah satu produk fintech adalah peer to peer lending atau P2P Lending atau pinjaman online (pinjol). Terbukanya potensi pasar yang menggiurkan  di  Indonesia  di  bidang  jasa  layanan  keuangan.  Namun  hal  ini  membawa  dampak maraknya pinjol ilegal yang turut serta bermain pada bisnis ini serta munculnya masalah-masalah lain terkait pinjol illegal tersebut. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan model teoritis yang kuat untuk meramalkan niat perilaku dalam melakukan pengelolaan keuangan. Kontribusi praktis penelitian  ini  perlunya  dilakukan  edukasi  literasi  keuangan  kepada  masyarakat,  pemerintah  harus membuat aturan yang perlindungan data pribadi peminjam, dan komitmen pelaku bisnis layanan pinjol harus membuat regulasi mengenai besaran bunga yang dibebankan kepada peminjam agar peminjam dapat membayar pinjaman saat jatuh tempo.
Kata Kunci: Pinjaman Online, Literasi Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nasabah

## Abstract
Digital technology in Indonesia is developing rapidly, including in the financial services sector. Financial Technology or Fintech is part of this development. One of the fintech products is peer to peer lending or P2P Lending or online loans (pinjol). The opening of a lucrative market potential in Indonesia in the field of financial services. However, this has had an impact on the rise of illegal loans taking part in this business as well as the emergence of other problems related to these illegal loans. Based on the Theory of Planned Behavior (TPB), it provides a strong theoretical model for predicting behavioral intentions in carrying out financial management. The practical contribution of this research is the need to provide financial  literacy  education  to  the  public,  the  government  must  make  regulations  that  protect borrowers' personal data, and the commitment of loan service business players must make regulations regarding the amount of interest charged to borrowers so that borrowers can pay loans when they are due.
Keywords: Online Loans, Financial Literacy, Customer Personal Data Protection Law

## PENDAHULUAN
Tehnologi pada dasarnya berkaitan erat dengan kehidupan manusia modern saat ini. Aktifitas  dan  mobilitas  yang  tinggi  membuat  tehnologi  dirasa  sangat  diperlukan  untuk membantu  mempermudah  dan  mempercepat  pekerjaan.    Perkembangan  di  bidang tehnologi  komunikasi  dan  informasi  yang  sedemikian  cepat  membawa  manfaat  bagi kehidupan manusia. Industri 4.0 dan 5.0 menghasilkan segala sesuatu yang bersifat cerdas (Zhang  et  al.,  2018).  Merupakan  suatu  perubahan  besar  di  bidang  tehnologi  yang menghilangkan  batas  antara  dunia  fisik,  biologi  dan  digital.  Hal  ini  ditandai  dengan kemajuan tehnologi di bidang kecerdasan buatan, blockchain,  tehnologi nano, computer kuantum, bioteteknologi, internet of things (Kim et al., 2020). Inovasi kemajuan ekonomi global dilakukan dengan tehnology yang saat ini mengubah bisnis di seluruh dunia, tidak terkecuali pada bisnis keuangan.
Teknologi  keuangan  telah  tumbuh  sedemikian  pesat  di  Indonesia.  Financial Technology  atau  Fin  Tech  adalah  sebuah  kata  benda  yang  memiliki  keterkaitan  dengan perusahaan yang menggunakan tehnology inovatif modern yang menyediakan layanan di bidang  keuangan  (Romanova  &  Kudinska,  2016).  Dengan  adanya  tehnologi  digital memudahkan penyedia layanan menawarkan berbagai fitur layanan.  Adanya populasi yang masih belum tesentuh oleh pihak perbankan, bertumbuhnya ponsel cerdas dan penetrasi internet menyebabkan industry jasa keuangan berkembang dengan dasar  inovasi (Gupta & Xia, 2018).
Fintech memiliki bermacam kegiatan dari mulai data keuangan berserta analisisnya hingga  pada  perangkat  lunak  keuangan  (Sharma,  2016).  Tumbuhnya  layanan  keuangan
berbasis  tehnologi  berupa  Peer  to  Peer  (P2  P)  lending  atau  pinjaman  online  (pinjol)  di Indonesia  dengan  potensi  pasar  yang  besar  membuat  fintech  P2P  lending  ilegal  (pinjol illegal)  ikut  mengambil  bagian  dalam  industry  keuangan  yang  membuat  keresahan Masyarakat yang pada akhirnya membawa korban jiwa dan bencana bagi peminjam yang terlambat membayar (CNN Indonesia, 2019). Dari sejumlah pemberitaan media di Indonesia ternyata pinjol ilegal di Indonesia banyak memakan korban (Liputan 6, 2023; Bisnis Tempo, 2020).  Korban pinjol ilegal diantaranya adalah type masyarakat yang konsumtif, masyarakat yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  jasa  keuangan  formal  serta  minim  pengetahuan keuangan (Kompasiana, 2022). Korban pinjol ilegal kurang paham atas konsekuensi apabila terjadi telat bayar. Namun ada juga yang sudah paham tetapi karena sudah terlanjur hidup dari gali lubang tutp lubang akhirnya justru semakin terjerat. Sepanjang tahun 2023 diduga beberapa kejadian bunuh diri akibat jeratan pinjol (Liptan6, 2023). Beberapa korban akibat pinjol  karena  terlambat  membayar  mengalami  pengancaman  dengan  kata-kata  kotor, fitnah, penipuan, penyebaran data pribadi. Satgas Waspada Investasi telah menerima 4.182 pengaduan dari jasa keuangan tanpa izin per 30 Juni 2023 (Finansial Bisnis, 2023).
Masalah lain yang muncul dari pinjol illegal adalah besarnya potongan atau biaya yang dikenakan kepada peminjam pun tidak sama. Misal meminjam  Rp. 1.000.000,- ternyata uang yang diterima hanya Rp. 800.000,- adapula yang meminjam Rp. 1.000.000 yang diterima sebesar Rp. 750.000 saja. Besarnya biaya ini tidak sama dan jika dihitung dari prosentase besarnya  nominal,  potongan  ini  cukup  besar.  Serta  biaya-biaya  lainnya  yang  tidak disebutkan di awal perjanjian.
Meskipun  terdapat  banyak  permasalahan,  nyatanya  pinjol  di  Indonesia  tidak  sepi peminat.  Total  penyaluran  sampai  dengan  Agustus  tahun  2023  sebanyak  Rp.  495.51  T dengan 93.15 juta penerima pinjaman (Finansial Bisnis, 2023). Dalam hal ini tehnologi sangat berkontribusi dalam mencapai angka tersebut karena hanya diperlukan jaringan internat dan smart phone dan aplikasi ini bisa diunduh di play store, atapun lewat aplikasi yang lain. Cukup singkat dan tidak banyak persyaratan  administrasi yang diperlukan. Setelah itu calon peminjam  menunggu  beberapa  saat  untuk  menunggu  konfirmasi  dari  aplikasi  tersebut. Setelah konfirmasi diterima maka  calon peminjam tinggal menekan kolom “pinjam”  dan akan  keluar  pilihan  sejumlah  nominal  uang  yang  bisa  dipinjam  beserta  pembayarannya dengan skema pembayaran. Peminjam pinjol dapat dengan mudah menemukan pinjaman dalam jumlah yang relative kecil dibandingkan meminjam di lembaga keuangan lain yang mensyaratkan  jumlah  minimal  pinjaman  termasuk  faktor  lainnya  bahwa  peminjam  tidak dapat meminjam dari lembaga keuangan lain. Acapkali peminjam skala kecil (usaha mikro
kecil menengah) merasa kesulitan untuk meminjam di lembaga perbankan tanpa jaminan (Yum et al., 2012).
Theory  of  Planned  Behavior  (TPB)  awalnya  diusulkan  oleh  Ajzen  (1985),  yang menyatakan  bahwa  sebagian  besar  perilaku  manusia  dihasilkan  dari  niat  individu  untuk melakukan perilaku tertentu dan kemampuan membuat keputusan yang tepat mengenai perilaku tersebut. TPB juga merupakan teori model unggulan untuk menilai atau memahami perilaku manusia. Ajzen (1991) menyatakan  sikap individu, kontrol perilaku yang dirasakan, dan norma subjektif dapat memprediksi niat untuk berperilaku tertentu. Kontrol perilaku yang  dirasakan,  jika  digabungkan  dengan  niat,  akan  berujung  pada  realisasi  perilaku sebenarnya.  Ajzen  dkk.  (2011)  menyatakan  bahwa  TPB  juga  terbuka  untuk  memasukkan prediktor tambahan jika memenuhi kriteria yang berbeda, selain prediktor yang sudah ada yang direkomendasikan oleh TPB. Harus dapat dibayangkan dan didukung secara empiris bahwa  prediktor  tersebut  dapat  mempengaruhi  faktor  motivasi  (misalnya,  sikap,  norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan), niat berperilaku, atau perilaku actual (Ajzen et al., 2011).
Pada TPB memberikan model teoritis yang kuat untuk meramalkan niat perilaku dalam melakukan pengelolaan keuangan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku merupakan tiga elemen penting TPB yang signifikan dalam menjelaskan perilaku individu. Selain peran psikologi,  pemahaman  literasi  keuangan  dapat  membantu  orang  memproses  informasi keuangan  dan  memutuskan  keuangan  pribadi.  Orang  yang  mengetahui  tentang  literasi keuangan akan mengerti risiko serta keuntungan terkait produk jasa layanan keuangan dan dapat memanfaatkan produk keuangan secara efektif dengan memilih produk yang paling sesuai untuk mereka (Hapsari, 2021).
Pinjol  menjadi  salah  satu  mode  keuangan  melalui  internet  (Shi  et  al.,  2019)  yang menintegrasikan layanan keuangan dan pasar peminjam modal ke dalam  suatu platform e-commerce  (Zhang  et  al.,  2018).  Hadirnya  platform  pinjol    diharapkan  membantu kemakmuran bisnis dengan menawarkan akses pinjaman atau modal  diharapkan mampu mendatangkan nilai surpluss   (Carolan, 2019). OJK Otoritas Jasa Keuangan   menggolongkan fintech berdasar jenis usahan yaitu pertama sebagai crowdfunding dan peer to peer lending mempertemukan  antara  pencari  pinjaman  dan  pinjaman  dalam  satu  platform.  Kedua Payment clearing dan settlement yang melayani pembayaran yang diselenggarakan bank ataupun oleh Bank Indonesia. Ketiga Market aggregator yaitu portal yang mengumpulkan berbagai informasi  layanan keuangan  bagi masyarakat sedangkan yang terakhir sebagai manajemen resiko dan investasi (OJK, 2022).
Munculnya potensi pasar yang cukup besar di Indonesia dikarenakan beberapa alasan adalah  proses  yang  relative  mudah,  dana  bisa  cair  dalam  hitungan  hari,  persyaratan administrasi  yang  diminta  tidak  banyak  hanya  berupa  Kartu  Tanda  Penduduk,  Surat Keterangan Penghasilan atau slip gaji, bisa digunakan untuk keperluan apa saja. Namun dibalik kemudahannya harus diperhatikan bahwa pinjol mengenakan bunga yang relative tinggi dibanding  bank atau lembaga keuangan lain. Selain itu jumlah pinjaman tidak besar jika  dibandingkan kredit tanpa agunan dari perbankan dan memiliki masa jangka waktu angsuran singkat.  Dan yang perlu diwaspadai adalah tidak semua pinjol adalah legal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  yang  sudah  dipublikasikan  oleh  instansi terkait,  berita  dari  media  online,  pemberitaan  yang  ditayangkan  di  televisi  yang  ada  di Indonesia serta rujukan artikel jurnal yang dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bisnis  keuangan  pinjol  ini  sangat  menggiurkan  karena  bisa  memperoleh  nilai  total dana disalurkan sedemikian besar.  Hal ini tentu saja membuat pelaku bisnis banyak yang tertarik  untuk  masuk  ke  pasar  ini  karena  melihat  potensial  pasar  di  Indonesia  yang sedemikian besar. Banyak bertumbuh bisnis pinjol ilegal di Indonesia, sehingga diharapkan calon peminjam bisa bersikap waspada dan mencari informasi di laman atau website OJK dalam memilih pinjol legal. OJK telah mengumumkan ada 101 perusahaan fintech  pinjol legal  yang  terdaftar  di  OJK  per  Desember  2023  (money  kompas,  2023).  Berikut  adalah perbedaan  pinjol yang legal atau illegal
Tabel 1. Perbedaan Pinjaman Online Legal dan Ilegal dan Legal
Pinjol Ilegal Pinjol Legal Tidak berijin Terdaftar dan diawasi OJK Tidak memiliki identitas Memiliki identitas jelas Pemberian pinjaman tidak diseleksi Pemberian pinjaman diseleksi ketat Informasi    biaya  pinjaman  dan  denda  tidak transparan Informasi  terkait  biaya  pinjaman  dan  denda transparan Bunga / biaya pinjaman tidak terbatas Total  biaya  pinjaman  0.05%  sampai  dengan 0.3% per hari Total  pengembalian  (termasuk  denda)  tidak terbatas Maksimum  pengembalian  (termasuk  denda) 100% dari pinjaman pokok. Penagihan tanpa batas waktu Penagihan maksimum 90 hari
Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
Akses  hanya  camera,  microphone  dan location. Resiko  ancaman  pencemaran  nama  baik, menyebarkan foto/video pribadi Resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas  waktu  90  hari  akan  masuk  ke  daftar hitam (Blacklist) di Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) Tidak menyediakan layanan pengaduan Memiliki layanan pengaduan konsumen
Data: OJK (2022)
Besaran Bunga Pinjaman Online
Dibalik  kemudahan  dalam  pengajuan  pinjaman  online,  tentu  saja  membawa konsekuensi bunga yang harus dibayar. Berdalih alasan bahwa pinjaman ini tanpa jaminan, maka  banyak  platform  yang  menerapkan  bunga  tinggi.  Dalam  hal  ini  OJK  telah mengeluarkan surat edaran SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 yang mengatur bunga pinjol maksimum 0,3% per  1 Januari 2024.  Pada tahun sebelumnya,  bunga pinjol yang ditetapkan OJK sebesar 0.4% (Finansial Bisnis, 2023).
Tabel 2. Perbandingan Bunga Antar Lembaga Keuangan Pihak Pemberi Pinjaman Jenis Pinjaman Bunga Fintech Pinjaman  Online 9 % per bulan Bank Umum Kartu Kredit 2.25 % per bulan Multi Finance Kredit Mobil 0.50% per bulan (rata-rata) Bank Umum Kredit Tanpa Agunan 1.7-2 % per bulan (rata-rata)
Data: Berbagai Sumber Media Masa
Bunga yang tinggi dari pinjaman online ini dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak menggunakan jaminan yang berarti resiko pemberi pinjaman tidak mendapatkan uangnya kembali lebih tinggi dari yang disalurkan. Hal ini sangat berbeda dengan bank umum yang lebih ketat dan hati-hati dalam menyalurkan kreditnya sehingga kredit tanpa agunan yang dimiliki  perbankan  bisa  menerapkan  bunga  yang  relative  lebih  rendah  dibandingkan dengan pinjol. Beberapa pinjaman online legal, menerapkan bunga bunga sesuai ketentuan OJK  dan  biaya  pemrosesan  (processing  fee).    Namun  hanya  sedikit  yang  berpraktek demikian.  Ada  pula  yang  tidak  memungut  bunga  melainkan  menerapkan  biaya  layanan yang terdiri dari biaya suku bunga, biaya assessment resiko, mitigasi resiko, resiko hukum dan  penagihan    dan  biaya  operasional    termasuk  komisi  untuk  platform  penyelenggara sebesar.Hal  ini  menunjukkan  biaya  layanan  ini  tidak  ada  bedanya  dengan  bunga  yang
diterapkan, ini hanya masalah istilah saja yang diperhalus dan maknanya tetap sama  bahwa peminjam harus membayar sejumlah bunga.
Isu Penting Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pinjol di Indonesia
Dalam  perjalanan  pinjol  di  Indonesia,  salah  satu  isu  penting  saat  ini  adalah pengambilan data pribadi peminjam  diantaranya adalah data kontak, foto dan data pribadi lainnya yang tersimpan  didalam  smart phone  peminjam    disaat   peminjam  mengunduh aplikasi  pinjaman  online  tersebut  (Dewi,  2016).  Masyarakat  Indonesia  banyak  yang menggunakan smart phone dalam kehidupan sehari-hari (Indonesia Investment, 2018). Hal ini  perlu  mendapatkan  perhatian  serius  mengingat    pinjaman  online  ini  sangat  mudah diakses.    Penyelenggara  atau  platform  akan  membuat  credit  scoring  dan  profil  kredit peminjam yang selanjutnya akan digunakan dalam proses penagihan pinjaman. Ternyata hal  ini  akan  menjadi  sesuatu  yang  sangat  menakutkan  bagi  peminjam  apabila  terjadi terlambat  bayar  saat  jatuh  tempo.  Pihak  penyelenggara  platform  akan  melakukan penagihan  secara  intimidasi  dengan  mempermalukan  peminjam  dengan  dihubunginya beberapa  kontak  di  nomer  smart  phone  memberitahukan  bahwa  yang  bersangkutan memiliki sejumlah hutang yang belum dibayar. Bahkan ada yang disampaikan di beberapa grup  WhatsApp  yang  ada  di  kontak  pribadi  tersebut.  Alih-alih  dipakai  untuk  melakukan asesmen  peminjam  faktanya  beberapa  perusahaan  pinjol  justru  melakukan  penggunaan data tersebut untuk penagihan dengan diteleponnya sejumlah orang yang ada di kontak tersebut.
Seperti dalam TPB, faktor penting dalam TPB adalah niat individu melakukan suatu perilaku  tertentu.  Niat  merupakan  bagian  dari  motivasi  yang  berpengaruh  terhadap perilaku  yang  menggambarkan  kesungguhan  upaya  seseorang  bersedia  mencoba, kesungguhan upaya sesseorang bersedia melakukan perilaku tersebut. Semakin kuat niat untuk mewujudkan suatu perilaku, semakin besar tercapai kinerjanya. Niat berperilaku dapat terwujud dalam perilaku jika perilaku tersebut berada dalam kendali kemauan, yaitu kondisi dimana  individu  dapat  menentukan  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perilaku tersebut sesuai keinginannya.

## Upaya Tindakan Pencegahan
Dari temuan-temuan data dari media online di Indonesia terkait  pinjol,  diperlukan tindakan yang bersifat segera untuk memberantas keberadaan pinjol ilegal yang membawa keresahan bagi masyarakat.  Semua pihak terkait harus bersama-sama dan bahu membahu untuk memberikan kontribusi dalam upaya menanggulangi maraknya bisnis ilegal ini. Hal- hal yang harus menjadi focus perhatian untuk meminimalkan jeratan pinjol illegal adalah
(a) memberikan edukasi literasi keuangan terhadap masyarakat, (b) peran pemerintah dalam penegakan  aturan  secara  ketat  serta  (c)  kesepakatan  bersama  para  pelaku  bisnis  pada industry pinjol.

## 1. Edukasi Literasi Keuangan
Pentingnya pengetahuan mengenai literasi keuangan disosialisasikan lewat berbagai media, bahkan dirasa perlu pula literasi keuangan dimulai sejak masa anak-anak mengenai budaya  menabung  dan  berhemat  sejak  kecil.  Literasi  Keuangan  merupakan  rangkaian proses ataupun kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keyakinan dan ketrampilan  konsumen  dan  masyarakat  luas  sehingga  mereka  memiliki  kemampuan pengelolaan  keuangan  dengan  baik.  Literasi  keuangan  bertujuan    jangka  panjang  yaitu meningkatkan  literasi  sesorang  yang  sebelumnya  adalah  lees  literate  atau  not  literate menjadi  well  literate,  serta  meningkatkan  jumlah  pengguna  produk  dan  layanan  jasa keuangan.
Literasi  Keuangan  secara  berkelangsungan  harus  terus  diedukasi  pada  dunia pendidikan  dasar  dari  sekolah  dasar  hingga  jenjang  Perguruan  Tinggi.    Perlunya  OJK menggandeng institusi pendidikan melakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat pada  setiap  kesempatan.  Sosialisasi  Fintech  P2P  Lending  bisa  dilakukan  dengan  adanya workshop, kerja magang ataupun pelatihan yang terjalin antara perguruan tinggi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia  (AFPI) dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Hasil Survey  OJK  2022  diperoleh  indeks  literasi  dan  inklusi  keuangan  yang  disajikan  dalam Gambar 1 dan Gambar 2.
Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan Tahun 2022
Sumber:  Hasil Survey OJK, 2022
Gambar 2. Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2022
Sumber:  Hasil Survey OJK, 2022
Gambar  2  menunjukkan  indeks  inklusi  keuangan  sebesar  85,10  persen  mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Kedua gambar tersebut menunjukkan jenjang diantara tingkat literasi dan tingkat inklusi makin turun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42 persen di tahun 2022 (OJK, 2022).

## 2. Penegakan Aturan Pemerintah
OJK  memiliki  otoritas  dan  kewenangan  untuk  mengatur  dan  menagawasi  jalannya aktivitas jasa keuangan  di sector  perbankan ataupun non  perbankan lebih  memperketat aturan agar illegal P2P lending dapat diberantas tanpa banyak membawa korban.
Aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk pendirian Fintech  P2P Lending  tertuang  dalam  Peraturan  OJK  No.  77/POJK.01/2016  mengenai  Layanan  Umum Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  dengan  regulasi  tersebut  telah mengatur  bahwa  pihak  penyelenggara  diwajibkan  mengajukan  ijin  kepada  OJK  untuk menjalankan  usahanya  dengan  syarat  dipenuhinya  akta  pendirian  badan  hukum,  daftar kepemilikan,  berikut data pemegang saham,  direksi dan komisaris.
Dalam  hal  ini  OJK    bekerja  sama  dengan  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatiko (Kemkominfo) berkaitan dengan undang – undang perlindungan data pribadi pinjol. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting saat ini mengingat maraknya bisnis  fintech P2P Lending saat  ini di Indonesia. Kementrian Komunikasi  dan Informatika  harus mengawal Undang- Undang  Perlindungan  Data  Pribadi.  Dan  sebagai  masyarakat  yang  melek  tehnologi  dan melek informasi, memiliki tanggung jaewab moral agar turut serta memantau Undang – Undang tersebut. Apabila data pribadi peminjam disalah gunakan oleh Fintech P2P Lending, peminjam berhak melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dapat pula melapor kepada    AFPI  yang  merupakan  Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  melaui websitenya atau kepada OJK.

## 3. Komitmen Bersama Para Pelaku Bisnis Pada Industry Pinjol
Maraknya  pinjol  ilegal    dengan  berbagai  kontroversinya,  membuat  penyelenggara pelaku industry Fintech P2P Lending juga merasa gerah. Para pelaku di bidang industry ini membuat kesepakatan bersama penetapan  bunga maksimal 0.3 % per hari per  Januari 2024  untuk tenor 30 hari yang artinya peminjam akan membayar bunga sebesar 12% per bulan dengan akumulasi denda maksimal tidak lebih dari nilai pokok pinjamannya.
Sebagai  komitmen  dalam  upaya  dukungan  terhadap    program  pemerintah  untuk meningkatkan  literasi keuangan  dan inklusi keuangan pelaku usaha industry  fintech P2P Lending  mengadakan  Fintech  Exhibition  dibeberapa  kota  dimana  exhibition  ini menghadirkan beragam informasi seputar produk dan  layanan dari berbagai perusahaan penyelenggara  fintech lending di Indonesia.

## SIMPULAN
Masyarakat  diharapkan mampu untuk  melakukan pengelolaan  keuangan  dengan baik  dengan  memperhatikan  segala  resiko  yang  muncul  dari  pengelolaan  tersebut. Dengan  memiliki  kecakapan  dalam  literasi  keuangan,  masyarakat  diharapkan  mampu untuk memilih dengan tepat layanan jasa keuangan untuk membantu mengatasi masalah keuangan  yang  muncul.  Calon  peminjam  juga  harus  memiliki  kemampuan  berhitung dengan cermat besaran jumlah angsuran setiap bulannya agar tidak malah membebani kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat yang teredukasi dapat memilih dengan benar fintech P2P lending yang legal atau resmi. Cara aman mendapat pinjol adalah meminjam dari perusahaan fintech yang terdaftar di OJK dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghitung kemampuan bayar calon peminjam saat jatuh tempo.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior.  Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes, 50(2), 179 – 211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Ajzen,  I.,  Joyce,  N.,  Sheikh,  S.,  &  Cote,  N.  G.  (2011).  Knowledge  and  the  prediction  of behavior: The role of information accuracy in the theory of planned behavior. Basic and Applied Social Psychology, 33(2), 101 – 117. https://doi.org/10.1080/01973533.2011.568834
Carolan, M. (2019). Capitalizing on financing ecologies: The world making properties of peer-to-peer  lending through everyday entrepreneurship. Geoforum, 102(March), 17 – 26. https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.03.014
Dewi,  S.  (2016).  Konsep  Perlindungan  Hukum  Atas  Privasi  Dan  Data  Pribadi  Dikaitkan
Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. Yustisia Jurnal Hukum, 5(1), 22 – 30. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712
Gupta, A., & Xia, C. (2018). A paradigm shift in banking: Unfolding asia’s fintech adventures.
In  International  Symposia  in  Economic  Theory  and  Econometrics  (Vol.  25). https://doi.org/10.1108/S1571-038620180000025010
Hapsari, S. A. (2021). The Theory of Planned Behavior and Financial Literacy to Analyze Intention  in  Mutual  Fund  Product  Investment.  Proceedings  of  the  5th  Global Conference  on  Business,  Management  and  Entrepreneurship  (GCBME  2020), 187(Gcbme 2020), 136 – 141. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210831.028
Kim, S., Kim, J., & Kim, D. (2020). Implementation of a  blood cold chain system using blockchain technology. Applied
Sciences (Switzerland), 10(9). https://doi.org/10.3390/app10093330
OJK.  (2022).  Hasil  Survei  Nasional  Literasi  dan  Inklusi  Keuangan  2022.  Otoritas  Jasa Keuangan, 2013.
Shi, X., Wu, J., & Hollingsworth, J. (2019). How does P2P lending platform reputation affect lenders’ decision in China? International Journal of Bank Marketing, 37(7), 1566– 1589. https://doi.org/10.1108/IJBM-11-2018-0309
Yum, H., Lee, B., & Chae, M. (2012). From the wisdom of crowds to my own judgment in microfinance through online peer-to-peer lending platforms. Electronic Commerce
Research and Applications, 11(5), 469 – 483. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2012.05.003
Zhang, M., Wu, Y., Du, Y., Fang, L., & Pang, Y. (2018). Saliency detection integrating global and local information. Journal of Visual Communication and Image Representation, 53(March), 215 – 223. https://doi.org/10.1016/j.jvcir.2018.03.019
Wren, Daniel A. and Bedeian, Arthur G. (2009), “ The Evolution of Management Thought”.
George Hoffman: Illionis
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190814225244-78-421454/di-balik-uang- panas-pinjaman-online-ilegal
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190622223308-78-405569/jerat-mematikan-
bunga-pinjaman-online?
https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan- satistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf
https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/13/180153926/sopir-taksi-bunuh-diri-
karena-pinjaman-online-ini-kata-ojk
https://kumparan.com/kumparannews/karyawan-minimarket-bunuh-diri-karena-terlilit-
utang-pinjaman-online-1sKqX3hulsI
https://bisnis.tempo.co/read/1188403/20-korban-pinjaman-online-melapor-ada-yang- alami-pelecehan-seks/full&view=ok
https://money.kompas.com/read/2019/07/29/154700526/per-juni-2019-lbh-jakarta- terima-4.500-aduan-soal-pinjaman-fintech.
Indonesia-Investments, (2018). Indonesia is The 3rd  Largest smartphone market in The Asia  Pacific.  http://www.indonesiainvestments.  com/news/todaysheadlines/ indonesia-is-the-3rd-largestsmartphone- market-in-the-asiapacific/ item6777
https://www.kompasiana.com/erlina47464/61ca636f9bdc4011fa1af462/menguak-sisi- gelap-pinjol
https://www.liputan6.com/news/read/5485790/ngeri-25-orang-bunuh-diri-akibat- terlilit-utang-pinjol-sepanjang-2023.