Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue II,Desember 2020. Page 15 - 30 p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993

## NILAI  DEMOKRASI DALAM PEMBELAJARAN FIKIH DI MADRASAH TSANAWIYAH

## Mazrur
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya mazrur_62@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Making  democratic  citizens  is  one  of  the  functions  of  national  education.  For  that  we  need  to  develop democratic  value,  by  applying  democratic  value  in  learning  activities.  Fikih  lesson  is  one  of  many  religious subjects  containing  different  views  which  has  been  taught  in  Madrasah  Tsanawiyah  (MTs).  MTs  student  have already  started  thinking  abstractly  that  make  clash  of views  and experiences  between  students. This  requires teachers applying democratic value in learning Fikih lesson.
Research conducted at Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palangka Raya and Madrasah Tsanawiyah Muslimat NU Palangka Raya have multicultural student. This research can be concluded that  MTs Palangka Raya Fikih learning applied  democratic  value  in  learning  activities  such  freedom,  equality,  tolerance,  openness,  trust  and competition.  Factors  affecting  democratic  values    application  are  students  'readiness,  teachers  ability  to understand  students'  cognitive  development,  the  creation  of  a  pleasant  atmosphere,  freedom  interaction  and using humanistic by developing structural and cultural communication.
Keywords: Nilai demokrasi, Pembelajaran Fikih.

## A. Pendahuluan
Kebhinekaan,  toleransi  dan  demokrasi sudah  sejak  awal  kemerdekaan  menjadi  dasar dan  tonggak  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  namun  sampai  sekarang  masih dirasakan  lemahnya  sikap  demokratis  dan toleransi. Berbagai
kejadian
sering dipertunjukan  oleh  anak  bangsa  ini,  yang menunjukan  sikap  tidak  toleran  dan undemokratis,  seperti  menganggap  musuh terhadap orang yang berbeda pandangan atau faham,  bertindak  anarkis  terhadap  pandangan yang berbeda, penggunaan kekerasan, pemaksaan kehendak, money politik dan cara- cara undemocratic lainnya.
Penggunaan cara-cara yang tidak demokratis dan kekerasan tidak hanya terjadi pada  elite  politik  tapi  juga  pada  akar  rumput. Perbedaan  pandangan  sering  kali  tidak diselesaikan  dalam  bentuk  dialog  tapi diselesaikan  dengan  cara-cara  yang  anarkis. Gejala  ini  tentu  menjadi  pertanyaan  apakah pendidikan  demokrasi  yang  selama  ini didengungkan belum berhasil membuat bangsa Indonesia  lebih  demokratis,  toleran  dan menghargai  keragaman,  padahal  di  dalam Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 3 disebutkan
bahwa  :  “Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab”.
Pendidikan  demokrasi  tidak  hanya dilakukan melalui mata pelajaran yang langsung membahas pokok bahasan tentang demokrasi, akan  tetapi  yang  lebih  penting  adalah membiasakan  anak  didik  untuk  bersifat demokratis.  Dalam  kegiatan  pembelajaran seharusnya  menerapkan  nilai  demokrasi karena dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan  bahwa  prinsip  penyelenggaraan pendidikan  yang  disebutkan pada pasal 4 ayat 1 adalah : “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural, dan kemajemukan bangsa”.
Pernyataan  ini  menunjuukkan  bahwa kegiatan  pendidikan  harus  diselenggarakan
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
menerapkan  nilai-nilai  demokrasi.  Penanaman nilai-nilai demokrasi seyogyanya harus dilakukan  pada  semua  mata  pelajaran  yang memungkinkan  untuk  menerapkan  strategi pembelajaran  yang  didalamnya  terkandung nilai-nilai yang demokrasi. Salah satunya dapat dilakukan  dalam  pembelajaran  Pendidikan Agama  Islam,  terutama  pada  mata  pelajaran fikih, karena di dalam Pendidikan Agama Islam banyak  sekali  materi-materi  yang  perlu didekati  dengan  pendekatan  dan  strategi pembelajaran yang demokratis.
Demokrasi  pendidikan  Islam  secara epistemologis  harus  dilakukan  dengan  basis kebenaran  relatif  (kebalikan  dari  mutlak)  dan paradigma  pemikiran  yang  ilmiah.  Basis kebenaran  relatif  dan  paradigma  pemikiran yang  ilmiah  ini,  artinya  benar  untuk  masa tertentu  atau  tempat  tertentu  namun  belum tentu ditempat dan waktu yang lain. 1 Menurut Syarifuddin, materi pembelajaran fikih disampaikan hanya menurut  salah  satu  pendapat  yang  sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para gurunya, padahal  siswa  memiliki  latar  belakang pengetahuan  dan  pengamalan  yang  berbeda. 2
Diantara perbedaan tersebut adalah berbedanya  latar  belakang  pendidikan, pengetahuan, lingkungan tempat bergaul anak, sosial  ekonomi,  serta  sosial  kultural  dan  lain sebagainya.
Perbedaan  latar  belakang  anak  tersebut mengharuskan  guru  untuk  memahaminya  dan melakukan  kegiatan  pembelajaran  yang  dapat mengakomodir pandangan yang berbeda. Pada mata pelajaran fikih banyak sekali materi yang harus  di  terapkan  dalam  kehidupan  sehari- hari, sementara penerapan antara satu dengan yang  lainnya  sering  terjadi  perbedaan  dalam hal-hal yang bersifat teknis.
1 Syamsul  Arifin  dan  Ahmad  barizi, Paradigma  Pendidikan  Berbasis  Pluralisme dan  Demokrasi,  Rekonstruksi  dan  Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf Dalam Islam, Malang : UMM Press, 2001. Hal. 133
2 Syarifuddin, A. Interilasi Fikih dengan Ilmu  lain  dalam  Perkembangan  Ilmu  Fikih  di Dunia  Islam, Jakarta:  Dirjen  Binbaga  Islam Depag RI, 1986. hal. 6
Menurut  Philips,  rumusan-rumusan  fikih untuk  mengaktualisasikan  nilai-nilai  ajaran Islam  disatu  sisi  dengan  tuntutan  kondisional masyarakat  muslim  disisi  lain.  Itulah  sebabnya dalam  konteks  seperti  itu,  fikih  bisa  disebut pula sebagai produk upaya “pribumisasi” Islam yang  diperoleh  melalui  proses  interprestasi atas  ajaran  Islam,  baik  yang  bersumber  dari Al-Qur’an  maupun  sunah  Nabi.  Hal  ini diperlukan  terutama  untuk  memelihara kesahihan  beribadah  sesuai  dengan  keyakinan dan keterbatasan pengetahuan. 3
Dengan  mengetahui  perbedaan  tersebut dapat  menjadikan  siswa  lebih  siap  dalam memahami  dan  menghadapi  perbedaan, sehingga  hal-hal  negatif  seperti  konflik  atau permusuhan dapat dihindari, sekaligus menjadikan siswa lebih dewasa serta memiliki sikap  toleran  dalam  menghadapi  perbedaan. Penamaan  sikap  seperti  ini  diharapkan  punya dampak  tidak  hanya  pada  pembelajaran  ini, tapi juga dalam sikap kesehariannya. 4
Pembelajaran  yang  demokratis  tentunya menghindari cara-cara  yang indoktrinasi serta serba  hapalan,  melalui  model  pembelajaran demokratis  di  kelas,  diharapkan  akan memberikan  pengalaman  berdemokrasi  yang berharga baik bagi peserta didik dan pendidik. Dengan mengalami demokrasi secara langsung melalui  pembelajaran  yang  partisipatif  dan kontekstual  diharapkan  persemaian  kultur demokrasi ( democratic culture ) menjadi langkah awal yang strategis bagi pengembangan warga Negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis dan berkeadaban  ( smart,  active,  critical,  and
3 Abu  Ameenah  Bilal  Philips, Evalusi Fikih, terj.  Ginus  Partadiredja  Bandung:
Anjana Pustaka, 2007. Hal. xi. 4 Pengungkapan tentang keragaman pelaksanaan  tradisi  peribadatan  ini  lebih lengkap  dikemukakan  dalam  buku  Kutbuddin Aibak, Fiqih  Tradisi:  Menyibak  Keragaman dalam  Keberagamaan, Yogyakarta:  Teras,
2012.  Hal.  60 . Di  dalam  buku  tersebut  tidak menjastifikasi  terhadap  tradisi  masyarakat melaksanakan  peribadatan,  tapi  memaparkan apa adanya yang terjadi di masyarakat.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, Juni 2020. Page 15 - 19
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
civilitized  citizent ). 5 Model  pembelajaran ini  menerapkan  nilai-nilai  demokrasi  serta dilakukan secara interaktif dan humanis dalam lingkungan yang demokratis.
Oleh  karena  itu,  maka  penerapan  nilai- nilai demokrasi sangat penting untuk dilakukan pada  pembelajaran  fikih,  karena  tidak  hanya meningkatkan hasil belajar fikih tapi juga dapat menanamkan sikap demokrasi bagi anak didik. Penanaman nilai-nilai demokrasi tidak didapatkan  dengan  serta  merta  tapi  melalui proses  yang  panjang,  karena  menurut  Robert W.  Heffner  untuk  menuju  tatanan  demokrasi keadaban  yang  lebih genuine dan  autentik bukanlah  hal  yang  mudah  dan  instan; sebaliknya  membutuhkan  proses  pengenalan, pembelajaran,  dan  pengamalan  ( learning  by doing ), serta pendalaman ( deepening ) demokrasi. 6
Pada  mata  pelajaran  fikih  kegiatan pembelajaran  harus  diciptakan  suasana  yang demokratis atau dengan kata lain menerapkan nilai-nilai  demokrasi.  Hal  ini  tidak  hanya bermanfaat  untuk  mendidik  anak  untuk bersikap  demokratis,  tapi  juga  karena  materi pelajaran  fikih  banyak  terdapat  perbedaan sehingga  memerlukan  sikap  saling  memahami, menghargai  dan  toleran  terhadap  pandangan yang berbeda, karena itu diperlukan guru yang dapat  menerapkan  nilai-nilai  demokrasi. Namun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 7 selama ini kegiatan pembelajaran fikih  masih  banyak  yang  menggunakan  cara- cara  tradisional  yaitu  dengan  pendekatan ekspositori.  Menurut  Mulyadi,  metode mengajar  guru  selama  ini  lebih  banyak menggunakan ceramah,
yang
hanya mentransfer pengetahuan (transfer of knowlage) kepada siswa.
Hal
ini
5 Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,
Hak  Asasi  Manusia  dan  Masyarakat  Madani , Jakarta : Prenada Media, 2003. Hal. 5.
6 Ibid. Hal. 14
7 Mazrur, Model Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah Negeri Palangka Raya, Penelitian (tidak dipublikasikan), Palangka Raya : STAIN Palangka Raya, Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, 2012, hal 83 – 86.
mengakibatkan  situasi  belajar  membosankan, siswa  pasif,  dan  kurang  mendukung  untuk pembentukan  sikap  demokratis.  Strategi pembelajaran guru tersebut harus direformasi dengan strategi pembelajaran yang mengakibatkan  siswa  dapat  mengembangkan potensi  yang  dimiliki. 8 Dalam  menerapkan prinsip-prinsip  demokrasi  guru  harus  secara teratur  menggunakan  berbagai  strategi pembelajaran  interaktif  seperti  diskusi masalah-masalah aktual, sosial, dan membahas suatu  masalah  dari  berbagai  sudut  pandang. Inilah yang memunculkan pertanyaan seberapa banyak  guru  sudah  menerapkan  nilai-nilai demokrasi  dalam  pembelajaran  fikih  dan bagaimana  cara  guru  menerapkan  nilai-nilai demokrasi  dalam  kegiatan  pembelajaran, apakah  memiliki  dampak  terhadap  prilaku anak  didik,  faktor  apa  yang  mempengaruhi cara  guru  dalam  menerapkan  nilai-nilai demokrasi  dalam  pembelajaran  dan  berbagai pertanyaan  lainnya  yang  layak  untuk dikemukakan.
Beranjak dari permasalahan yang dikemukakan  di  atas,  maka  penerapan  nilai demokrasi  dalam  pembelajaran  fikih  dapat dilakukan  pada  semua  jenis  dan  jenjang pendidikan,  namun  pada  peneitian  ini penerapan  nilai  di  Madrasah  Tsanawiyah (MTs).  Di  samping  memungkinkan  mata pelajaran fikih ini sudah pernah mereka terima di  jenjang  pendidikan  sebelumnya  juga  pada siswa  MTs  sudah  memasuki  usia  yang  dapat berdialog  atau  menurut  Piaget  sudah memasuki masa operasional formal.
Sehubungan  dengan  ini,  maka  rumusan masalah  penelitian  sebagai  berikut:  1) Bagaimana
nilai demokrasi
dalam pembelajaran  fikih  di  MTsN  1  Palangka  Raya dan MTs Muslimat NU Palangka Raya; dan 2) Faktor  apa  yang  mempengaruhi  dalam penerapan  nilai  demokrasi  pada  mata
8 Mulyadi, Demokrasi dalam proses pembelajaran, mulyaihza.blogspot.com/2010/05/demokratisa si-dalam-proses-pembelajaran.htm, 1 Mei 2010. Dikutip tanggal 30 Maret 2017
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
pelajaran  fikih  di  MTsN  1  dan  MTs  Muslimat NU  Palangka Raya.
B. Deskripsi Teori
1. Konsep  Demokrasi  Pendidikan Islam Demokrasi  adalah  kebebasan  berbicara dan berkehendak ( freedom of speak and press ).
Artinya  didalam  tubuh  demokrasi  tercermin nilai  keterbukaan  sistem  yang  menyangkut gabungan  kebutuhan  naluriah  dan  pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam  demokrasi  ruang  lingkup  pertukaran ide-ide  menjadi  semakin  luas  dan  melibatkan semakin  banyak  unsur  yang  ada  didalam masyarakat.  Dengan  perkatan  lain.  Pluralisme dan  relativisme  kebenaran  pada  akhirnya muncul  untuk  menggantikan  absolutisme  dan superioritas  keserbatunggalan  yang  kini tampak  lebih  menjadi  aus  dan  usang  oleh petasan  transformatif  sosial  budaya  dan perubahan masyarakat modern.
Menurut  KH.  Abdurrahman  Wahid, demokrasi  dilihat  dari  segi  sifatnya  ada  yang bersifat  pokok  dan  ada  yang  sifatnya derivasi atau lanjutan dari yang pokok itu. Nilai pokok demokrasi,  menurutnya  adalah  kebebasan, persamaaan dan musyawarah atau permusyawaratan.  Beliau  juga  mengutip pendapatnya  Syeikh  Ali  Abdurrarziq  yang menyatakan  bahwa  inti  demokrasi  adalah kebebasan,  keadilan  dan  syura. 9 Demokrasi dapat  dibedakan  kepada  formal-prosedural yang  berupa  syura.  Artinya  syura  atau permusyawaratan  sering  dianggap  demokrasi. Hal ini benar,  kalau dilihat dari bentuk (form).
Dengan  kata  lain,  bentuk  demokrasi  dapat berubah syura dan lainnya. Dan demikian pula demokrasi dapat kita rujukan kepada material- substansial  yang  berupa  nilai-nilai  demokrasi seperti kebebasan, persamaan, dan keadilan.
Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang  memberikan  kesempatan  pendidikan yang  sama  kepada  semua  orang,  tanpa
9 Abdurahman  Wahid, Sosialisasi  Nilai-Nilai Demokrasi, dalam M. Masyhur Amin &
Mohammad Najib... op. Cit. Hal. 89
membedakan  ras  (suku),  kepercayaan,  warna dan status sosial.
Secara  etimologi,  kata syura atau musyawarah  berasal  dari  bahasa  Arab  yang berarti  mengeluarkan  atau  mengemukakan pendapat  yang  ada  pandanya. 10 Sedangkan menurut  istilah  (terminologis)-nya,  para pemerhati  kata  itu  berbeda-beda  pendapat.
Imam Al-Ashfahani
mendefinisikan musyawarah  adalah  “mengeluarkan  pendapat atau pemikiran untuk meneliti atau memeriksa ( muraja’ah )  dan  membandingkan  pendapat yang satu dengan yang lainnya. 11 Dan menurut Ibn Araby, musyawarah adalah mengumpulkan berbagai  alasan  agar  masing-masing  individu menunjukan (Arab: Yastasiru) dan mengemukakan pendapatnya. 12
Syamsul  Arifin  dan  Ahmad  Barizi membuat suatu kesimpulan bahwa musyawarah  (syura)  adalah  berfikir  tentang sesuatu masalah tertentu dengan orang untuk memperoleh  dan  menetapkan  kemaslahatan yang dimaksud (dikehendaki) secara syari’ah. 13 Syura, sebagai bentuk (form) pelaksanaan demokrasi yang bermacam-macam itu membawa nilai lain, yaitu keterbukaan. Karena itu,  dalam  pemikiran  pendidikan  yang demokratis,  keterbukaan  adalah  mutlak diperlukan  :  keterbukaan  yang  mengandung perbedaan-perbedaan  pendapat  (ikhtilaf). Sebab dalam musyawarah, demikian persepsinya  Anwar  Haryono,  bahwa  lawan pendapat  adalah  kawan  berpikir. 14 Disana
10 Mu’jam al-fadh al-Qur’an al-Karim, juz II, I’dad Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, Kairo-Mesir 1970 M. Hal. 40
11 Abu  Tsana’  al-Alausy, Ruh  al-Ma’ani  di tafsir  al-Qur’an  al-Karim  wa  al-Sab’u  al-Ma’ani, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV. Hal. 42
12 Abu  Bakar  Ibn  al-Araby, Ahkam  Al- Qur’an, juz  I,  Dar-al-Ihya’al-Kutub  al-Arabiyah,
1957 M. Hal. 297
13 Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi,
Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Restrukturisasi dan aktualsasi tradisi ikhtilaf dalam Islam , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hal. 118
14 Anwar  Hariyono, Lawan Pendapat adalah Kawan Berpikir, Majalah Bulanan Media Dakwah,
No 197, Rabi’ul Akhir 1411 H/November 1990 M. Hal. 6
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
tidak boleh ada monopoli kebenaran dan apalagi  semboyan-semboyan  :  “siapa  tidak setuju saya, adalah musuh saya”.
Oleh  karena  itu,  maka  keterbukaan dalam  bentuk  wahana syura yang  bersifat dialogis  kiranya  menjanjikan  keselarasan  dan keseimbangan  diantara  kepentingan  atau penemuan yang berbeda. Sehingga demokratisasi  pendidikan,  akan  berarti relevansinya  dengan  kemampuan  profesional manusia  peserta  didik.  Artinya,  pendidikan harus  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat pengguna  jasa  pendidikan  (baca  :  peserta didik).
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  syura yang  mencerminkan  diri  sebagai  sebuah wahana  keterbukaan  merupakan  salah  satu prinsip  demokrasi  pendidikan  Islam.  Bahkan dalam  prespektif  demokrasi  pendidikan  Islam ini,  syura adalah sebagai common denominator (titik  pertemuan)  bagi  berbagai  kepentingan yang berbeda.
2. Paradigma  Pendidikan  Islam Yang Demokratis Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan usaha  untuk  membantu,  melatih,  dan mengarahkan anak melalui transmisi pengetahuan,  pengalaman,  intelektual,  dan keberagamaan  sesuai  dengan  fitrah  manusia supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang  dicita-citakan,  yaitu  kehidupan  yang sempurna  dengan  terbentuknya  kepribadian yang  utama.  Dengan  lebih  singkat  dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses  berkelanjuta yang mengandung unsur- unsur  pengajaran,  latihan,  bimbingan,  dan pimpinan  dengan  tumpuan  khas  kepada pemindahan  berbagai  ilmu,  nilai  agama,  dan budaya  serta  kemahiran  yang  berguna  untuk diaplikasikan  oleh  individu  (mengajar)  kepada individu  yang  memerlukan  pendidikan  itu (pembelajar).
Pendidikan demokratis merupakan
paradigma pendidikan yang harus dikembangkan  di  era  global  ini.  Pendidikan demokratis  merupakan  model  pendidikan
yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi. Yaitu, pendidikan yang menghargai perbedaan  pendapat  ( the  right  tobe  diffrent ), kebebasan  untuk  mengaktualisasikan  diri, kebebasan  intelektual,  kesempatan  untuk bersaing didalam perwujudtan diri sendiri ( self realization ),  pendidikan  yang  membangun moral,  dan  pendidikan  yang  semakin mendekatkan  diri  kepada  sang  pencipta.Islam sebagai  agama  rahmat  bagi  seluruh  alam ( rahmatan lil alamin ) telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan yang demokrastis.
Agar  kultur  sekolah  yang  demokratis  ini dapat  terwujud  maka  proses  pendidikan  yang masih  didominasi  dengan  kegiatan  ceramah (menyampaikan  informasi),  mendengarkan, bukan  interpretasi  dan  pemaknaan,  serta berpusat  pada  guru  ( teacher  centris )  harus diubah  dengan  pola  pendidikan  yang menempatakan  siswa  sebagai  pribadi  yang unik. Yaitu, dengan memberi peluang yang luas kepada  siswa  untuk  berkreasi,  membangun imajinasi,  serta  mengembangkan  seluruh potensi  yang  dimiliki  secara  optimal.  Dalam kaitan  ini,  Freire  menyarankan  untuk mencapai  demokratisasi  pendidikan  yang berwawasan  adalah  dengan  menciptakan kebebasan  interaksi  antara  pendidik  dengan peserta  didiknya  dalam  PBM  di  kelas. 15 Sebab itu, PBM harus terbuka dan penuh dialog yang sehat  dan  bertanggung  jawab  antara  pendidik dengan peserta didik. Interaksi antara peserta didik  dan  pendidik  dalam  bentuk egaliter dan equiti (kesetaraan). Dengan adanya kesetaraan ini, kebebasan berinisiatif berbeda aspirasi dan pendapat,  dan  keadilan  dalam  pendidikan maka  ter  akomodasi  dengan  baik.  Bahkan, Wahid  seperti  yang  dikutip  Freire  telah meyakinkan  kita  bahwa  pendidikan  memang merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan). 16 Dengan
15 Fiere,  P. Pendidikan  Sebagai  Praktek Pembebasan, Jakarta: Gramedia, 1984. Hal. 24
16 Ibid, Hal. xv
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
kebebasan  ini,  menurut  Russel,  akan mewujudkan demokratisasi pendidikan. 17 Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan
sebagai pembebasan pendidikan  dan  manusia  dari  struktur  dan sistem  perundangan  yang  menempatkan manusia sebagai komponen. 18 Menurut Hujair Sanaky,  demokratisasi  pendidikan  merupakan pendidikan  hati  nurani.  Artinya,  pendidikan yang  lebih  menghargai  potensi  manusia,  lebih humanis, beradap,  dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. 19
Melalui demokratisasi pendidikan,
diharapkan  akan  terjadi  proses  kesetaraan antara  pendidikan  dan  peserta  didik  didalam proses  belajar  mengajar.  Sementara  Moh. Shofan  dalam realistik  education ,  mengatakan demokrasi pendidikan bukan  hanya prosedur, melainkan  juga  nilai-nilai  pengakuan  dalam kehormatan  dan  martabat  manusia.  Dengan demikian, demokratisasi
pendidikan diharapkan  mampu  mendorong  munculnya individu  yang  kreatif,  kritis,  dan  produktif tanpa harus mengorbankan martabat dirinya. 20
Sedangkan,  Mastuhu  menyatakan  bahwa demokratisasi  pendidikan  adalah  gagasan untuk  memberikan  kesempatan  yang  seluas- luasnya  bagi  manusia  menurut  kondisi subjektif atau kemampuannya untuk mengembangkan  kemungkinan-kemungkinan yang dapat diraihnya. 21
17 Russel, B., Pendidikan dan Tatanan Sosial, terj. Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998. Hal. 63
18 Ainun  Naqim  dan  Ahmad  Sauqi, Pendidikan  Multi  Kultural  :  Konsep  dan  Aplikasi,
Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2008. Hal. 61 19 Hujair  Sanaki, Paradigma  Pendidikan
Islam : Membangun Masyarakat Madani Indonesia, cet.  I,  Yogyakarta:  Safira  Insania  Press, 2003. Hal. 245
20 Moh.  Shofan, ed.Realistik  Education  ;
Menuju  Masyarakat  Utama, Yogyakarta:  Ircisod, 2007. Hal. 123
21 Mastuhu,  “Demokrasi  Pendidikan  Islam Indonesia , Makalah, disampaikan  dalam  diskusi panel  senat  mahasiswa Fakultas  Tarbiyah  IAIN Sunan Ampel, Malang, 26 Oktober 1996.
Dalam  pendidikan  yang  demokratis, perlu  dikembangkan  komunikasi  struktural dan  kultural  antara  pendidik  dengan  peserta didik sehingga akan terjadi interaksi yang sehat dan  bertanggung  jawab.  Peserta  didik  boleh saja  berpendapat,  berperasaan,  dan  bertindak sesuai dengan langkahnya sendiri dan mungkin saja  berbeda  dengan  pendidiknya  asalkan  ada argumentasi  yang  dapat  dipertanggung jawabkannya. 22 Selain itu, dalam pendidikan ini kemerdekaan  dan  kebebasan  setiap  peserta didik  untuk  beraktualisasi  dan  berekspresi harus dijunjung tinggi.
Disamping itu, pendidikan yang demokratis  juga harus dapat mengembangkan toleransi dan sosial trust dikalangan anak didik. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kesempatan,  bahkan  mendorong  setiap  anak didik  untuk  belajar  hidup  bersama  dan  saling menghargai melalui kebiasaan hidup berdampingan,  serta  berinteraksi  dengan individu-individu  dan  kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dengan lainnya.
3. Prinsip-prinsip Demokrasi
Pendidikan Islam Syamsul  Arifin  dan  Ahmad  Barazi  dalam buku Paradigma Pendidikan Berbasis
Pluralisme  dan  Demokrasi  mengemukakan bahwa prinsip demokrasi pendidikan Islam ada empat,  yaitu  :  1)  Tauhid  :  Sebuah  Paradigma Kebebasan;  2)  Syura  :  sebuah  wacana Keterbukaan (Al Baqarah ayatn30); 3) Konsep tentang  Kewajiban  dan  Hak  Manusia  dalam Pengembangan  Ilmu  (surat  Az  Dzariyat  ayat 56); 4) Prinsip Sikap Ilmiah.
Selain  beberapa  prinsip  diatas,  dalam demokrasi  juga  terdapat  empat  fungsi  yang terkait dan tidak terpisahkan satu dengan yang lain, fungsi-fungsi tersebut sebenarnya merupakan  implementasi  dari  prinsip-prinsip demokrasi,  yaitu  :  demokrasi  sebagai kebebasan  ( freedom ),  demokrasi  sebagai
22 Hujair  Sanaki, Paradigma  Pendidikan Islam,... Hal. 245
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
penghormatan akan martabat orang lain ( as  respect  for  dignity  of  person ),  demokrasi sebagai  persamaan  ( equality ),  dan  demokrasi sebagai wahana untuk berbagi ( sharing ).
4. Karakteristik
Pembelajaran dengan Menerapkan Nilai
Demokrasi
Beberapa  prinsip  demokrasi  pendidikan Islam  yang  tersebut  di  atas,  sepintas  dapat disimpulkan  adanya  beberapa  ciri    demokrasi dalam  pendidikan  Islam.  Menurut  Mujianto, suatu  pendidikan  Islam,  dapat  dikatakan demokratis  bila  bercirikan  lima  hal,  yaitu:  (a) Tingginya komitmen keilmuan. (b)
Menempatkan guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa  sebagai  subyek  kependidikan  yang sering  berintegrasi,  saling  mengisi  dan  saling melengkapi. (c) Menempatkan pendidikan dan peserta didik secara proporsional : satu pihak sebagai penyampai ilmu dan lain penimba ilmu. Keduanya menghindari
kecongkakan intelektual  dan  superioritas  bagi  guru  serta imperioritas  bagi  murid.    (d)  Konsisten dengan  prinsip  belajar  tuntas  ( life  long education ).  (e)  Tidak  hanya  berhenti  pada retorika  dan  teori,  ada  langkah-langkah kongrit estafet dan pengalaman ilmu. 23
5. Teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran yang demokratis
Banyak  teori  belajar  yang  dikembangkan oleh ahli pembelajaran. Diantara teori belajar yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan  menerapkan  nilai  demokrasi  antara lain :
a. Teori Free  Discovery  Learning dari Bruner Bruner  mengemukakan  empat tema  pendidikan,  yaitu  pentingnya arti  struktur  pengetahuan,  kesiapan ( readiness ), nilai intuisi dalam proses
23 Tant  Mujianto, Demokrasi  Pendidikan, Majalah Suara Muahammadiyah No. 22 Th. Ke-78, 16-30 November 1993. Hal. 48
pendidikan  dan  motivasi  atau keinginan untuk belajar. 24
Bruner  menekankan  adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah  laku  seseorang.  Dengan teorinya  yang  disebut Free  Discovery Learning ,  Bruner  mengatakan  bahwa proses  belajar  akan  berjalan  dengan baik dan kreatif jika guru memberikan  kesempatan  kepada siswa  untuk  menemukan  suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman  melalui  contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya.
b. Teori Meaningful  Learning dari Ausubel Menurut Ausubel, belajar merupakan asimilasi bermakna. Siswa mengasilimilasi materi pelajaran  dan  dihubungkan  dengan pengetahuan  yang  telah  dimiliki sebelumnya.
Dalam
peristiwa pembelajaran  tersebut  diperlukan faktor  motivasi  dan  pengalaman emosional, sebab tanpa motivasi dan keinginan  yang  kuat  dari  pihak pebelajar,  maka  tidak  akan  terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya. 25
c. Teori Perkembangan dari Piaget Piaget mempelajari berfikir pada anak.  Ia  membahas  tentang  aspek perkembangan intelektual pada anak. Menurut  Piaget  ada  tiga  aspek perkembangan intelektual anak, yaitu sturktur,  isi  dan  fungsi.  Piaget membagi tahap-tahap perkembangan
24 Ratna  Willis  Dahar,. Teori-teori  Belajar , (Jakarta: Erlengga, 1999), hlm. 98.
25 lihat Ausubel,D.P., The Psychology of Meaningful Verbal  Learning ,  (New  York:  Grune  and  Straton,  1968), hlm. 114-120.
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
kognitif  ini  menjadi  empat, 26 yaitu: Tahap sensori motor (umur 0-2 tahun).  Tahap pra  operasional (umur 2-7/8  tahun).  Tahap operasional konkret (umur  7  atau  8-11  atau  12 tahun).  Tahap operasional  formal (umur 11/12-18 Tahun).
d. Teori belajar Vygotsky Menurut  Vygotsky,  perolehan pengetahuan  dan  perkembangan kognitif  seseorang  sesuai  dengan teori sosiogenesis ,  yaitu  :  dimensi kesadaran  sosial  bersifat  primer, sedangkan  dimensi  individualnya bersifat sekunder. Artinya pengetahuan  dan  perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber  sosial  di  luar dirinya.  Hal  ini  tidak  berarti  bahwa individu  bersikap  pasif  dalam perkembangan  kognitifnya,  tetapi ditekankan  pada  pentingnya  peran aktif seseorang dalam mengonstruksi pengetahuannya.
Konsep-konsep  penting  teori sosiogenesis tentang  perkembangan kognitif  yang  sesuai  dengan  revolusi sosiokultural dalam teori belajar dan pembelajaran  adalah  teori  hukum genetik tentang perkembangan ( genetic law of development ) dan zona perkembangan  proksimal  ( zone  of proximal development ), dan mediasi. 27
6. Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi
Penerapan

## Nilai Demokrasi
Syamsul  Arifin  dan  Ahmad  Barizi mengemukakan  beberapa  faktor  pendukung dan  penghambar  terciptanya  demokrasi pendidikan Islam.
a. Faktor Pendukung Pertama, format politik. Pelaksanaan  pendidikan  nasional termasuk  di  dalamnya  pendidikan
26 Lihat Jean Piaget, The Child’s Conception of the World ,  (Savage,  Maryland:  Littlefield  Publishers,  1951), hlm. 78.
27 Lihat Lev Semyonovich  Vygotsky, L.S. Mind in Society ,  (Cambridge:  Harvard  University  Press,  1978), hlm. 1-34.
agama  (Islam)  erat  kaitanya  dengan pola  atau  sistem  secara  format politik  yang  dianut  oleh  suatu bangsa. Hal mana pengertian format politik  pada  dasarnya  merupakan suatu  yang  instrumental 28 Kedua,
persamaan dan kebersamaan. Memperlakukan masyarakat pendidikan  pada  posisi  yang  sama merupakan syarat mutlak
terciptanya  demokrasi  pendidikan Islam. Ketiga, kedewasaan intelektual dan emosional. 29 Kedewasaan intelektual  akan  mendorongnya untuk tidak sempit pandangan dalam mensikapi ranah perseteruan
pemikiran yang berkembang. Sedangkan  kedewasaan  dan  atau kematangan aspek
emosional seseorang  akan  membentuk  jiwa pribadi  yang  utuh  dan  tidak  mudah dikotori  oleh  serpihan  serpihan nepotisme,  fanatisme,  anarkisme, absolutisme, dan sebagainya.
b. Faktor Penghambat
Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi mengutif apa yang dikemukakan oleh Dr.  AM.  Saefuddin  dalam  buah karyanya, 30 ada beberapa faktor yang menyebabkan  terhambatnya  laju perjalanan  demokrasi  pendidikan Islam. Pertama, penyebab  structural; Kedua, penyebab  kultural; Ketiga, penyebab  natural  atau  alamiah; Keempat, penyebab legal. 31

## C. Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian ini menggunakan rancangan
kualitatif.  Jika  dilihat  dari  sisi  strategi  dan metode penelitian, maka penelitian yang  akan
28 A.M Syaefuddin, Ijtihad Politik
Cendekiawan  Muslim, Jakarta  : Gema  Insani  Press,
1996. Hal. 41
29 Nurcholis  Madjid, Islam  Kerakyatan dan  Ke-Indonesiaan, Bandung  : Mizan.  1993.  Hal.
182
30 AM. Syaefuddin, Ijtihad Politik ... Hal. 107-108 31 Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, Paradigma pendidikan ...hal. 141 - 142
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
dilakukan menggunakan studi deskriptif, yaitu mendeskripsikan,  menginterpretasikan  dan menganalisis  kegiatan  pembelajaran  fikih dengan  menerapkan  nilai  demokrasi  di Madrasah Tsanawiyah.
Sebagai  penelitian  deskriptif, maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan  kegiatan  pembelajaran  fikih. Seberapa  banyak  nilai  demokrasi  diterapkan dalam  kegiatan  pembelajaran  fikih  dan  faktor apa  saja  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap penerapan
nilai demokrasi dalam pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah.
2. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kota Palangka Raya, Ibukota
Kalimantan  Tengah.  Penelitian ini difokuskan pada  MTsN  Model  1  Palangka  Raya  dan  satu buah MTs Muslimat NU Palangka Raya. Siswa yang akan diteliti adalah kelas I, akan  diambil  masing-masing  satu  kelas  untuk MTs  Muslimat  NU  dan  MTsN  Model  1 Palangka  Raya.  Siswa  kelas  I  sudah  memasuki usia  sekitar  12  atau  13  tahun.  Pada  usia  ini menurut  Piaget  sudah  masuk  pada  “tahapan operasional formal”, pada tahap ini anak sudah mampu  berfikir  abstrak  dan  logis  dengan menggunakan pola fikir “kemungkinan”.
3. Pengumpulan Data Instrumen utama dalam
pengumpulan data adalah peneliti. Instumen lainnya  yang  non  manusia  juga  digunakan, tetapi  fungsinya  untuk  mencari  data awal,  sebagai  triangulasi  dan  sebagai cara  untuk  mencari  data  pendukung dalam  kegiatan  penelitian.  Adapun  teknik utama  yang  digunakan  adalah  observasi,  yaitu mengamati secara intensif kegiatan pembelajaran  yang  dilakukan  guru  dalam mata  pelajaran  Fiqih.  Di  dalam  kelas mengamati  cara  mengajar  guru,  penerapan nilai  demokrasi  dalam  pembelajaran  Fiqih, keadaan  siswa  dan  hal-hal  lain  yang  terkait dengan  pembelajaran  di  kelas.  Untuk mengadakan  pendaaman  juga  dilakukan wawancara  dan  digunakan  data  pendukung yang ada dalam dokumen.
4. Analisis Data.
Analisis    data  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan induktif konseptual, yaitu memulai dari
informasi-informasi
empirik yang diperoleh  di  lapangan,  kemudian  dibangun konsep-konsep  atau  proposisi-proposisi  ke arah
pengembangan
suatu teori substantive.  Tipe  dasar  proposisi  yang digunakan adalah generalisasi empirik.
D. Temuan dan Pembahasan
Pada saat penelitian dilakukan, materi pembelajarannya  adalah  shalat.  Strategi pembelajaran  yang  digunakan  pembelajaran kooperatif.
Penggunaan
pembelajaran kooperatif  memberikan  kesempatan  kepada guru  untuk  melibatkan  siswa  dalam  aktivitas pembelajaran  itu  nampaknya  dapat  membuat siswa  tidak  hanya  mendengar,  tapi  juga  aktif mengikuti  kegiatan  pembelajaran.  Guru  juga tetap  memperhatikan  pertanyaan  atau pendapat  siswa  tadi  sambil  menyampaikan pada  siswa  lainnya  bahwa  tentang  pendapat siswa  tersebut.  Dengan  demikian  apa  yang dikemukakan siswa  dapat lebih jelas  dipahami oleh siswa  lainnya.
Dalam kegiatan pembelajaran ini guru memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk memberikan  pandangan  atau  pendapat  yang berbeda  dari  siswanya,  namun  nampaknya semua  siswa  memiliki  pengalaman  yang  sama dalam melaksanakan shalat.
Sebenarnya  pelajaran  tentang  shalat ini  sudah  dipelajari  oleh  siswa  pada  saat mereka  berada  di  Sekolah  Dasar  atau Madrasah  Ibtidaiyah,  bahkan  bagi  siswa tertentu juga sudah belajar dan melaksanakan shalat  pada  saat  di  Taman  Kanak-kanak,  di lingkungan  keluarga  atau  ditempat  lainnya. Lingkungan  tempat  belajar  anak  tentunya mempengaruhi terhadap pandangan, pendapat dan  kebiasaan  anak,  namun  ternyata  tidak terdapat perbedaan yang mendasar, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengemukakan jika terdapat perbedaan.
Di
MTs lainnya, ada yang menggunakan kartu warna-warni yang bertuliskan bagian dari rukun, syarat dan sunat shalat.  Kemudian  secara  berkelompok  sesuai
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
warna kartu yang dipegang, dianjutkan dengan pembahasan pada kelompok untuk mengurutkankan susunan kartu sesuai dengan isi tulisannya.
Pada  saat  praktek  shalat,  metode pembelajaran yang digunakan adalah demontrasi.  Dimulailah  satu  persatu  siswa yang  diberi  giliran  oleh  guru  untuk  maju kedepan  untuk    melaksanakan  gerakan  shalat disertai  bacaannya.  Setelah  satu  orang  selesai melaksanakan  shalat,  siswa  lainnya  ada  yang mengangkat  tangan  untuk  mengoreksi  apa yang  dilakukan  temannya.  Dia  menyampaikan kekeliruan  yang  dilakukan  oleh  temannya dalam  melaksanakan  gerakan  dan  bacaan shalat. Kemudian terjadilah diskusi antar siswa yang sudah melaksanakan shalat dengan siswa lainnya.
Kegiatan pembelajaran yang demikian menunjukkan
adanya kebebasan yang diberikan guru untuk mendiskusikan dan saling bertukar pendapat, bertukar pengetahuan dan pengalaman  yang  dimiliki  oleh  masing-masing siswa. Terkadang ada pandangan yang berbeda yang  dikemukakan  oleh  siswa,  tentunya disertai dengan alasan yang bermacam-macam. Misalnya pada saat membaca tahiyat, ada siswa yang  telunjuknya  tegak  dari  awal  tahiyat,  tapi ada  yang  punya  pandangan  bahwa  pada  saat tahiyah  telunjuknya  ditegakkan  pada  saat membaca  syahadat.  Pandangan  seperti  ini diberikan  kesempatan  oleh  guru  untuk mengemukakan  masing-masing  alasan,  setelah itu  dijelaskan  oleh  gurunya  kenapa  terjadi perbedaan  pandangan  tersebut.  Hal  ini  tentu memperkaya  wawasan  pengetahuan  siswa, disamping  cara  yang  digunakan  mengajarkan kepada  siswa  bahwa  setiap  orang  dapat memiliki  pandangan  yang  berbeda  sekalipun dalam hal ibadah, terlebih lagi pada persoalan lainnya.
Kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan oleh kedua madrasah tsanawiyah memberikan  gambaran  bahwa  pada  dasarnya kegiatan  pembelajaran  fikih  materi  shalat sudah  memasukkan  nilai-nilai  demokrasi terutama pada aspek metode. Ini menunjukkan  bahwa  berbagai  macam  materi pembelajaran dapat memasukkan nilai
demokrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Handan  bahwa  nilai  dapat  disebarkan  dengan cara dan topik yang berbeda 32
Berbagai indikator dari nilai demokrasi yang diterapkan
dalam pembelajaran  fikih  tersebut  dapat  dilihat  dari aktivitas  pembelajarannya.  Berbagai  nilai  yang termasuk indikator dari nilai demokrasi dapat dibutiri  dari  kegiatan  pembelajaran  tersebut yaitu :
a. Kebebasan , kegiatan pembelajaran fikih yang  telah  dikemukakan  di  atas menunjukkan adanya
kebebasan berpendapat  yang  diberikan  oleh  guru. Guru  mata  pelajaran  fikih  memberikan kebebasan  kepada  siswanya  untuk mengemukakan  pengetahuan,  pandangan dan  pengalaman  masing-masing,  tanpa adanya batasan.
Kebebasan yang diberikan  dalam  suasana  keterbukaan dengan  tidak  melihat  salah  atau  benar yang  dikemukakan  oleh  siswa,  yang terpenting  siswa  dapat  berpandangan dan  melakukan  aktivitas  dalam  kerangka pembelajaran  secara  bebas,  termasuk juga diberikan kebebasan untuk menanyakan yang belum mereka fahami. Kebebasan,  persamaan  dan  musyawarah atau permusyawaratan adalah nilai pokok dari demokrasi, karena itu sangat penting memberikan  kebebasan  kepada  anak untuk  bermusyawarah.  Menurut  Syeikh Ali  Abdurraziq  yang  dikutif  oleh Abdurrahman Wahid bahwa inti demokrasi  adalah  kebebasan,  keadilan dan syura. 33 Dengan demikian pemberian kebebasan yang diberikan oleh guru mata pelajaan fikih untuk bermusyawarah  dan mengemukakan  pendapat  adalah  satu
32 Handan, Value Education Through Distance  Learning: Opinions  of Students  who already  Completed  Value  Education, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January  2015  ISSN  1302-6488  Volume:  16 Number:  1  Article  8  Anadolu  University, Educational Faculty Eskisehir,
33 Abdurrahman Wahid, Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi, dalam M. Masykur Amin dan Moh Najib  . . . .hal. 89.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, Juni 2020. Page 15 - 19
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
bentuk penerapan nilai demokrasi dalam pembelajaran.
b. Kesetaraan,  kesamaan  hak  dan kesempatan . Semua siswa diperlakukan  sama,  bahkan  antara  guru dan  siswa  seolah  tidak  ada  jarak.  Guru bisa mengkritisi pandangan atau pendapat  siswa,  siswa  juga  bisa mengkritisi  pendapat  guru.  Dengan demikian materi yang dipelajari bisa lebih terinci  dan  lebih  jelas.  Demikian  juga pada  saat  pembagian  kelompok  diskusi dan  kelompok  praktek.  Siswa  tidak dibedakan dari kemampuan maupun jenis kelamin,  semua  dianggap  sama  dan memiliki hak yang sama. Pada saat diskusi dalam  kelompok  atau  melaksanakan tugas kelompok, semua anggota kelompok  mempunyai  tugas  masing- masing dan semua siswa berperan untuk menyelesaikan tugas dengan baik.
c. Keterbukaan .  Guru  mata  pelajaran fikih menanamkan nilai keterbukaan bagi siswanya.  Terbuka  untuk  menerima masukan,  koreksi  dan  pandangan  yang berbeda.  Diantara  sikap  keterbukaan yang ditanamkan oleh guru pada kegiatan pembelajaran  fikih  adalah  tidak  merasa paling  benar  dengan  pendapatnya,  tapi bersedia  menerima  kritik  dan  saran perbaikan.  Nilai  keterbukaan  ini  adalah salah satu dari nilai demokrasi . . . .
d. Kerjasama . Dalam menyelesaikan tugas kelompok,  para  siswa  melakukan kegiatan  secara  bersama,  mereka  secara bersama-sama  menyelesaikan  tugas, misalnya menyusun urutan tentang wajib shalat, syarat sah shalat, sunat shalat dan hal-hal yang membatalkan shalat. Masing- masing  kelompok  bekerjasama  untuk menyelesaikan tugasnya. Kerjasama adalah  salah  satu  dari  nilai  demokrasi.
Aplikasi darikerjasama diantaranya dengan bermusyawarah. Dengan bersama  dan  bekerjasama  menetapkan sesuatu  berarti  sudah  menerapkan  nilai demokrasi.
e. Toleransi .  Dalam  pembelajaran  fikih tidak  jarang  ada  pendapat  yang  berbeda
disebabkan  kebiasaan  yang  dilakukan  di lingkungan rumah tangga atau lingkungan tempat  tinggalnya  berbeda  dalam melakukan tata cara ibadah. Kebanyakan perbedaan-perbedaan  itu  dalam  masalah furuiyah  atau  hal-hal  yang  bukan  prinsip. Para siswa ditanamkan untuk menghargai perbedaan  itu  dan  tidak  memaksakan kehendaknya  selama  ada  dalil  atau mujtahid  yang  membolehkannya.  Jika mereka  memiliki  pandangan  yang berbeda  karena  mengikuti  satu  mazhab tertentu,  maka  guru  mengajarkan  untuk toleran  terhadap  pandangan  yang berbeda  tersebut,  karena  masing-masing memiliki  landasan  yang  kuat.  Toleran adalah satu nilai demokrasi. Hasan Asari dari  UIN  Syarif  Hidayatullah  dalam sebuah  atikel  yang  berjudul  Nilai-nilai Demokrasi  dalam  Pendidikan  Islam Klasik,  menyebutkan  bahwa  toleransi adalah  sebagai  nilai    demokrasi  yang penting dalam pendidikan Islam.
f. Kepercayaan dan persaingan.
Ternyata  kepercayaan  juga  termasuk nilai  demokrasi,  karena  kepercayaan terhadap  kelompoknya  pada  saat mengerjakan tugas akan menjadi persaingan  dengan  kelompok  lainnya, sehingga  menimbulkan  sikap  bersaing, tapi  tidak  harus  menetapkan  diri  dalam kerangka  harus  menang.  Kepercayaan terhadap pandangan, kepercayaan terhadap  diri  sendiri  dan  kepercayaan terhadap  kelompok  bukan  berarti mengajarkan  kepada  siswa  untuk sombong,  tapi  tetap  dalam  kerangka menghargai orang lain. Menurut Chamim dkk : kepercayaan dan persaingan adalah bagian dari nilai demokrasi 34 .
Mata  pelajaran  fikih  di  madrasah tsanawiyah  berisi  materi  pelajaran  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  ibadah  sehari- hari. Pada materi pelajaran tersebut sekalipun
34 Chamim, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 35)
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
sudah  ada  petunjuk  dan  aturan  yang  jelas, namun  ternyata  tidak  menutup  kemungkinan untuk terjadinya perbedaan. Berbagai perbedaan tersebut seringkali membuat siswa bingung  atau  mungkin  membuat  pertanyaan yang tidak terselesaikan jika guru kurang bijak dalam  melaksanakan  pembelajaran.  Hal  ini tentunya    dapat  diselesaikan  jika  disikapi dengan  cara  menerapkan  nilai  demokrasi dalam  pembelajaran.  Nilai  demokrasi  bisa digunakan  dalam  pembelajaran  fikih  di madrasah  tsanawiyah  dapat  dilakukan  dengan baik  manakala  didukung  oleh  berbagai  faktor. Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi dalam  penerapan  nilai  demokrasi  dalam pembelajaran adalah :
a. Kesiapan  siswa.  Kesiapan  siswa  untuk mengikuti pelajaran yang lebih tinggi dari pelajaran  sebelumnya  adalah  salah  satu faktor  yang  dapat  mempengaruhi penerapan  nilai  demokrasi  dalam kegiatan  pembelajaran  fikih.  Materi  yang diberikan  di  kelas  VII  MTs  ini  adalah materi  pelajaran  yang  sudah  banyak diketahui  dan  dipraktekkan  oleh  siswa, namun  materi  pelajaran  ini  perlu  untuk diadakan  pendalaman,  karena  pelajaran yang  diberikan  pada  jenjang  sebelumnya di  Taman  Kanak-kanak  atau  di  SD/MI hanya dalam bentuk hafalan. Dengan kata lain,  siswa  sudah  memiliki  pengetahuan dan pengalaman dasar.
Dengan pengetahuan  dasar  tersebut  maka memungkinkan  siswa  untuk  menemukan konsep  dengan  menganalisis  penjelasan guru  sesuai  dengan  yang  difikirkan  dan dialaminya.
Untuk  memahami  pelajaran  yang  lebih tinggi  diperlukan  kesiapan.  Bruner berpendapat bahwa kesiapan  (readiness) adalah  salah  satu  dari  empat  tema pendidikan, yaitu : struktur pengetahuan, kesiapan,  menekankan  nilai  intuisi  dan motivasi  atau  keinginan  untuk  belajar. Keempat  tema  tersebut  nampaknya sudah ada pada siswa MTsN  1 dan MTs Muslimat  NU  Palangka  Raya,  sehingga menjadi  faktor  yang  dapat  mendukung
terhadap pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran fikih.
b. Kemampuan
guru memahami
perkembangan  kognitif  siswa.  Menurut Piaget perkembangan kognitif siswa MTs berada  pada  tahap  operasional  formal, karena  dilihat  dari  sudut  usia  sudah berada usia 11 atau 12  tahun lebih. Ciri pokok perkembangan kognitif pada tahap operasional  formal  adalah  anak  sudah mampu berfikir abstrak dan logis dengan menggunakan  pola  fikir  “kemungkinan”. Model berfikir ilmiah sudah mulai dimiliki siswa,  dengan  kemampuan  menarik kesimpulan, menafsirkan dan mengembangkan  hipotesis.  Guru  mata pelajaran  fikih  di  kedua  MTs  ini nampaknya  memahami  dengan  kondisi siswa.  Faktor  ini  tentunya  tidak  terlepas dari  pengalaman  guru  yang  sudah  cukup lama  mengajar  di  MTs,  sehingga  dapat memahami perkembangan kognitif siswa, walaupun  secara  teoritik  mereka  belum banyak menguasai, namun pada prakteknya sudah dapat melakukan.
c. Penciptaan  suasana  yang  menyenangkan. Suasana pembelajaran akan
mempengaruhi dalam menciptakan kegiatan  pembelajaran  yang  demokratis. Suasana yang diciptakan oleh guru adalah suasana pembelajaran
yang menyenangkan sehingga para siswa tidak merasa  tertekan  dalam  belajar.  Siswa diberi  kebebasan  untuk  berekspresi selama  dalam  kerangka  pendalaman materi  pelajaran.  Nilai  demokrasi  bisa berkembang dengan suasana belajar yang menyenangkan  atau  yang  sering  disebut dengan
Joyfull
Learning.
Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti tidak bermakna, tapi semua yang dilakukan harus memiliki makna, misalnya berdebat atau eradu argumentasi  harus  terarah  sehingga semua  kegiatan  dalam  pembelajaran penuh  dengan  makna  atau  menurut istilah  Ausubel  disebut  “ meaningfull learning ”.
Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 7 Issue I, Juni 2020. Page 15 - 19
p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
d. Kebebasan  berinteraksi.  Siswa  tidak hanya    belajar  secara  individual,  tapi siswa juga belajar bersama. Hal ni sesuai dengan  teori  belajar sosiogenesis dari Vygotsky  yang  mengatakan  bahwa deminsi kesadaran sosial berdifat primer, sedangkan  dimensi  individual  bersifat skunder,  artinya  pengetahuan  dan perkembangan  kognitif  individu  berasal dari sumer-sumber sosial yang berada di luar dirinya. Dalam pembelajaran fikih di kedua  MTs  tersebut  para  siswa mengkaitkan materi yang sedang dipelajari  dengan  yang  terjadi  di masyarakat.  Siswa  diberikan  kebebasan berinteraksi  antar  siswa  juga  dengan guru,
sehingga siswa dapat mengonstruksi  nilai-nilai  baru  dalam pembelajaran dengan mengolah pengetahuan individunya dengan yang dia peroleh  di  masyarakat.  Masing-masing siswa memiliki pengalaman dan kemampuan  yang  berbeda,  karena  itu penerapan  nilai  demokrasi  dalam pembelajaran  harus  memperhatikan  juga keunikan asing-masing siswa.
e. Model  pembelajaran  yang  digunakan. Pemilihan  model  pembelajaran  sangat mempengaruhi  dalam  penembangan  nilai demokrasi  dalam  pembelajaran.  Model pembelajaran yang dipilih harus memungkinkan untuk memberikan suasana yang demokratis dengan memberikan suasana kegbebasan, kebersamaan,  toleransi, kesetaraan,
kepercayaan  dan  persaingan  yang  sehat. Model  pembelajaran  yang  dipilih  guru mata  pelajaran  fikih  di  kedua  MTs tersebut  adalah  direct  learning  dan cooperative  learning.  Direct  learning dikembangkan  dengan  bervariasi  dan dilakukan  dengan  sikap  yang  santun sehingga  memungkinkan  berkembangnya nilai  demokrasi.  Terlebih  lagi  dengan cooperative  learning  tentu  dapat mengembangkan pembelajaran yang lebih demoktaris.
E. Penutup
Fikih adalah satu mata pelajaran yang memungkinkan  banyak  terjadi  perbedaan, karena itu dalam pembelajaran Fikih perlu ada unsur keterbukaan, kebebasan mengemukakan pendapat,  toleransi,  saling  memahami  dan mempercayai  serta  diperlukan  kerjasama dalam  mempelajari  berbagai  perbedaan pandangan  dan  kebiasaan  dalam  kebiasaan sehari-hari.  Penerapan  nilai  demokrasi  dalam pembelajaran  juga  akan  berpengaruh  dalam pembinaan karakter anak didik.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M  Syaefuddin, Ijtihad  Politik  Cendekiawan Muslim, Jakarta  : Gema  Insani Press, 1996.
Abu  Ameenah  Bilal  Philips, Evalusi  Fikih, terj.
Ginus Partadiredja
Bandung: Anjana Pustaka, 2007. Abu  Bakar  Ibn  al  -  Araby, Ahkam  Al-Qur’an, juz I, Dar – al - Ihya’al - Kutub al - Arabiyah, 1957 M.
Abdurahman  Wahid, Sosialisasi  Nilai-Nilai Demokrasi, dalam  M.  Masyhur Amin  &  Mohammad  Najib  (ed.)  :
Agama, Demokrasi dan
Transformasi  Sosial, LKPSM  NU- DIY, 1993. Abu Tsana’ al-Alausy, Ruh al-Ma’ani di tafsir al- Qur’an  al-Karim  wa  al-Sab’u  al- Ma’ani, al-Minbariyah, Mesir 1345 H, juz XXV. Ainun  Naqim  dan  Ahmad  Sauqi, Pendidikan Multi Kultural : Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta:  AR-RUZZ  Media, 2008.
Anwar  Hariyono, Lawan  Pendapat  adalah Kawan  Berpikir, Majalah  Bulanan Media  Dakwah,  No  197,  Rabi’ul Akhir 1411 H/November 1990 M. Ausubel,D.P., The  Psychology  of  Meaningful Verbal Learning , New York: Grune and Straton, 1968.
B, Russel., Pendidikan dan Tatanan Sosial, terj.
Abadi, A.S., Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1998 Chamim, dkk. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan
Mazrur.2020. Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah
Pengembangan  Pendidikan  (LP3)  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Depdiknas, UU RI No 20 Tahun 2003
Fiere, P. Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Jakarta: Gramedia, 1984.
Handan,  Value  Education  Through  Distance Learning:  Opinions  of  Students who  already  Completed  Value Education, Turkish Online Journal of  Distance  Education-TOJDE January  2015  ISSN  1302-6488 Volume:  16  Number:  1  Article  8 Anadolu  University,  Educational Faculty Eskisehir, Hujair  Sanaki, Paradigma  Pendidikan  Islam  : Membangun  Masyarakat  Madani Indonesia, cet. I, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003. Kutbuddin  Aibak, Fiqih  Tradisi:  Menyibak Keragaman  dalam  Keberagamaan, Yogyakarta: Teras, 2012. Jean  Piaget, The  Child’s  Conception  of  the
World , Savage,
Maryland:
Littlefield Publishers, 1951.
Lev  Semyonovich    Vygotsky,  L.S. Mind  in
Society , Cambridge: Harvard University Press, 1978.
Mastuhu,  “Demokrasi  Pendidikan  Islam Indonesia , Makalah, disampaikan dalam diskusi panel senat mahasiswa Fakultas  Tarbiyah  IAIN Sunan Ampel, Malang, 26 Oktober 1996.
Mazrur,  Model  Pembelajaran  Fikih  di Madrasah  Tsanawiyah  Negeri Palangka  Raya, Penelitian (tidak dipublikasikan),  Palangka  Raya  : STAIN  Palangka  Raya,  Pusat Penelitian  dan  Pengabdian  pada Masyarakat, 2012.
Moh.  Shofan, ed.Realistik  Education  ;  Menuju Masyarakat  Utama, Yogyakarta: Ircisod, 2007.
Mu’jam  al-fadh  al-Qur’an  al-Karim,  juz  II,  I’dad
Majma’ al-Lughah al-Arabiyah, Kairo-Mesir 1970 M. Ramdhani,  M.  T.,  Lastaria,  L.,  &  Ariyadi,  A. (2019).  Pembelajaran  Ekonomi dalam Islam pada Materi
Mudharabah di Pondok Pesantren. Anterior Jurnal , 19 (1),
32-40. Syarifuddin,  A. Interilasi  Fikih  dengan  Ilmu  lain dalam  Perkembangan  Ilmu  Fikih  di Dunia  Islam, Jakarta:  Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986 Ramdhani,  M.  T.  (2016).  Model  Pelaksanaan Pembelajaran  Pendidikan  Agama Islam dengan Sistem Moving Class Dalam Meningkatkan Motivasi dan Prestasi  Belajar  Siswa  SMP  IT
Sahabat Alam. Anterior
Jurnal , 15 (2), 212-221.
Ramdhani,  M.  T.,  &  Istiqlaliyah,  I.  (2018).
Manajemen  Pembelajaran  di  MIS Hidayatul Insan Palangka Raya. Anterior  Jurnal , 17 (2),  125-
129.
Ratna Willis Dahar,. Teori-teori Belajar , Jakarta: Erlengga, 1999.
Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  Hak  Asasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani , Jakarta : Prenada Media, 2003. Tobroni  dan  Syamsul  Arifin, Islam  Pluralisme Budaya  dan  Politik, Yogyakarta: SIPRESS, 1994.
Ramdhani, Muhammad Tri, Lastaria Lastaria,  and  Ariyadi  Ariyadi. "Pembelajaran Ekonomi dalam Islam pada Materi Mudharabah di Pondok Pesantren." Anterior Jurnal 19.1 (2019): 32-40. Ramdhani,  Muhammad  Tri,  LASTARIA LASTARIA, and ARIYADI ARIYADI.  "PEMBELAJARAN EKONOMI DALAM ISLAM PADA  MATERI  SYIRKAH  DI PONDOK PESANTREN." Proceeding Antasari International Conference .  Vol.  1.  No.  1. 2020. Syaikhu,  Syaikhu,  Ariyadi  Ariyadi,  and Norwili Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer." (2020).