Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020

## DAFTAR ISI

## PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT, STRES KERJA DAN KEPEMIMPINAN
TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN (STUDI PADA SELURUH KARYAWAN BAGIAN PLANNING PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL PT. PARKLAND WORLD INDONESIA JEPARA)
(Ferani; Kesi Widjajanti - Universitas Semarang) ................................................................................................................................. 1
STUDI SOFT SKILL LULUSAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI TEMPAT KERJA
(Albert - Universitas Semarang) ............................................................................................................................................................... 9

## ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA UKM PREMIUM PLUS LAUNDRY CABANG MULAWARMAN SEMARANG
( Nur Fitriani; Eviatiwi Kusumaningtyas Sugiyanto - Universitas Semarang) .......................................................................................... 17

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS AUDIT
( Nita Andriyani; Dianing Ratna Wijayani; Sri Mulyani - Universitas Muria Kudus) ............................................................................... 27

## MANAJEMEN LABA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAN MANUFAKTUR DI BEI)
( Utami; Ardiani Ika Sulistyawati - Universitas Semarang)  ...................................................................................................................... 37
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL: STUDI PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH ( Saifudin; Eka Ayu Siswanti - Universitas Semarang ) ............................................................................................................................... 55

## PERSEPSI PENGGUNA JASA TRANS JATENG TERHADAP KUALITAS PELAYANAN
ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG (Studi Kasus Trans Jateng Koridor I Semarang (Tawang) - Bawen) ( Rr. Citra Aristi Amelia; Edy Mulyantomo; Sugeng Rianto - Universitas Semarang ) .............................................................................. 69

## WORTHLESSNESS IS A POWER: MENGAPA ORANG BERSEDIA MENARUH UANG DI APLIKASI GO-PAY
(Rahoyo; Rr. Lulus Prapti N.S.S.; Asih Niati - Universitas Semarang)..................................................................................................... 89
ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN WELLBLUE ALKALINE WATER PITCHER
(Lie Styono Rudyanto; Rr. Lulus Prapti N.S.S.; Dian Triyani - Universitas Semarang)  .......................................................................... 101

## STRATEGI PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN (STUDI KASUS PADA SHOFA CATERING)
(Wiki Sulistyaningsih; Teguh Ariefiantoro; Edy Suryawardana - Universitas Semarang) ....................................................................... 113

## PENGARUH CITRA MEREK, PERSEPSI HARGA, DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPATU OLAH RAGA MEREK ADIDAS
(Studi di Kota Semarang)
(Rokh Eddy Prabowo; Kis Indriyaningrum; Anggita Dian Setyani - Universitas Stikubank Semarang)  ................................................. 121

## PENGARUH KEMUDAHAN TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN E-BANKING PADA BNI 46 KC KARANGAYU SEMARANG DENGAN MINAT NASABAH DAN
KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Ahmad Sahri Romadon; Risma Nurhapsari - Universitas Semarang)  .................................................................................................... 133
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532

## PENELITIAN KEBERLANGSUNGAN USAHA ARDANI INDONESIA SEBAGAI UMKM BERBASIS INDUSTRI KREATIF
(Soegihartono - Universitas Semarang)  .................................................................................................................................................... 159
STRATEGI PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT (BRT) TRANS SEMARANG
(Susanto - Universitas Semarang) .............................................................................................................................................................. 171
ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN, STRES KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI SEWING PT. SAMWON BUSANA INDONESIA SEMARANG (Andana Budi Tami; Sri Yuni Widowati - Universitas Semarang)............................................................................................................. 181
Majalah Ilmiah Solusi
Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532

## PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL: STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
Saifudin 1 Eka Ayu Siswanti 2
saifudin@usm.ac.id 1 ayueeka27@gmail.com 2

## Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
Diterima: Agustus 2020, Disetujui: September 2020, Dipublikasikan: Oktober 2020

## ABSTRACT
This  study  is  aimed  to  test  the  effect  of  Local  Government  Revenue  (PAD), Transfer Funds, and Surplus of Budget Financing in allocating Capital Expenditure in districts/cities  in  Central  Java  Province.  Population  in  this  study  is  all  local governments  in  Central  Java  Province  for  year  of  2009  –  2013.  In  Central  Java Province, there are 35 local governments which consist of 26 districts and 9 cities. The 35 local governments were observed for 5 periods so that the total observations are 175 observations.  The  data  used  is  Budget  Realisation  Statements  of  districts/cities  in Central  Java  Province  which  is  sourced  from  DJPK  Ministry  of  Finance.  Analytical method used is double linear regression. The result of this research shows that either in partial,  Local  Government  Revenue  (PAD),  Transfer  Funds,  and  Surplus  of  Budget Financing have influence to Captal Expenditure.
Keywords:  Local  Government  Revenue  (PAD),  Transfer  Funds,  Surplus  of  Budget Financing, Captal Expenditure

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  terhadap  pengalokasian  belanja modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  kabupaten/kota  di  Propinsi  Jawa  Tengah  tahun  2009-2013.  Dimana Provinsi  Jawa  Tengah  terdapat  35  pemerintahan  daerah  yang  terdiri  dari  26 pemerintahan  kabupaten  dan  9  pemerintahan  kota.  Selanjutnya  dari  35  kabupaten/kota akan diamati selama 5 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 175 pengamatan. Data  yang  digunakan  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  kabupaten/kota  di  Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari DJPK Departemen Keuangan . Metode analisis yang digunakan  adalah  regresi  linear  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengruh terhadap Belanja Modal.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Kata  Kunci  :  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran, Belanja Modal.

## PENDAHULUAN
Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999,  yang  kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merubah bentuk pemerintahan  yang  sentralisasi  menjadi  struktur  desentralisasi.  Desentralisasi  adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pemerintah  Daerah  mempunyai  wewenang  dalam  mengurus  daerahnya dengan sedikit campur tangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  mengelola  dan  menggunakan  sumber  –  sumber keuangan atau anggaran yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
Anggaran merupakan rencana kerja keuangan yang dibuat secara terus menerus untuk  membangun  suatu  daerah.  Dalam  pemerintahan,  anggaran  digunakan  untuk membangun  suatu  daerah  agar  menjadi  daerah  yang  maju  dan  mandiri.  Setiap  tahun, pejabat  negara  membuat  anggaran  kebutuhan  negara  yang  kemudian  dikenal  dengan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN).  Tidak  hanya  pejabat  negara  yang membuat anggaran setiap tahunnya, tetapi pejabat daerah juga membuat anggaran yang digunakan  untuk  pembangunan  daerah  yang  kemudian  disebut  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Penyusunan  APBD  didasarkan  pada kebutuhan  daerah  untuk  meningkatkan  kualitas  daerahnya.  Salah  satu  yang  dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas daerahnya yaitu dengan belanja.
Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  alokasi  sumber daya  yang  dimiliki  untuk  belanja  –  belanja  daerah  dengan  menganut  asas  kepatuhan, kebutuhan,  dan  kemampuan  daerah  yang  tercantum  dalam  anggaran  daerah. Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang  sarat  dengan  kepentingan–kepentingan  politis.  Anggaran  ini  sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan  oleh  pemerintah  daerah.  Namun,  adanya  kepentingan  politik  dari  lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal  terdistorsi  dan  sering  tidak  efektif  dalam  memecahkan  masalah  di  masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003 dalam Situngkir, 2009).
Darwanto  dan  Yustikasari  (2007)  menyatakan  bahwa  “Pemanfaatan  anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal- hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Oleh  karena  itu,  penerimaan  pemerintah  daerah  seharusnya  dialokasikan  untuk program-  program  layanan  publik”.  Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  dapat diperbaiki  melalui  perbaikan  manajemen  kualitas  jasa  ( service  quality  management ), yakni  upaya  meminimalisasi  kesenjangan  ( gap )  antara  tingkat  layanan  dengan  dengan harapan  konsumen  (Bastian,2006).  Dengan  demikian,  Pemerintah  Daerah  harus mengalokasikan  anggaran  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat sebagai salah satu pelayanan publik.
Anggaran belanja modal diperoleh dari berbagai sumber dana yang diterima oleh pemerintah  daerah.  Sumber  dana  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  terdiri  dari pendapatan dan pembiayaan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah segala sumber dana  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Lain–Lain
Majalah Ilmiah Solusi
Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Pendapatan. Lain–Lain Pendapatan disini contohnya adalah pendapatan Hibah dan Dana Darurat.  Sedangkan  yang  dimaksud  pembiayaan  adalan  segala  sumber  dana  yang berasal  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Daerah  (SiLPA);  penerimaan  Pinjaman Daerah; Dana Cadangan Daerah; dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
Anggaran  Belanja  Modal  salah  satunya  digunakan  untuk  pembangunan  desa. Pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan  untuk sebesar  –  besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Provinsi  Jawa  Tengah  kini  sedang fokus  untuk  membangun  desa  agar  lebih  berpotensi  dan  mandiri.  Gubernur  Jawa Tengah  Ganjar  Pranowo  mengharapkan  seluruh jajaran aparat  desa mengelola  bantuan anggaran  desa  yang  jumlahnya  cukup  besar  itu  dengan  bertanggung  jawab  agar  tidak terjerat pelanggaran hukum (beritajateng.net, 2015).
Pembangunan  desa  merupakan    salah  satu  pemanfaatan  dari  anggaran pemerintah.  Seperti  yang  dikutip  dalam  halaman  CNN  Indonesia,  Kementerian Keuangan  telah  menetapkan  seluruh  desa  yang  tersebar  di  29  kabupaten/kota  Provinsi Jawa  Tengah  sebagai  penerima  alokasi  dana  desa  terbesar  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Alokasi dana desa yang ada di Provinsi Jawa  Tengah  tercatat  sebesar  Rp  2,23  triliun  atau  mencapai  10,73  persen  dari  total anggaran dana desa yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 20,77 triliun.
Anggaran  yang  telah  ditetapkan  belum  sepenuhnya  mengurangi  desa  miskin  di Jawa  Tengah,  masih  banyak  desa  miskin  yang  belum  mendapatkan  perhatian  dari pemerintah. Selain itu banyak sekali oknum nakal yang bermain dengan anggaran desa, contohnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh salah satu bupati di Jawa Tengah yang  telah  menyalahgunakan  dana  desa  untuk  memperkaya  dirinya.  Ini  menjadi  salah satu  faktor  banyaknya  desa  yang  belum  bisa  memperbaiki  infrastrukturnya  secara maksimal.Sehingga masih banyak desa yang tertinggal dan masuk dalam kategori desa miskin.
Kasus korupsi bukan menjadi salah satu penghambat pembangunan desa, adanya daerah  yang  belum  memiliki  perda  dapat  menjadi  penghambat  daerah  dalam mengalokasikan  dana  untuk  pembangunan  desa,  seperti  yang  disampaikan  oleh Koordinator  Advokasi  dan  Investigasi  Forum  Indonesia  untuk  Transparansi  Anggaran (Fitra)  Apung  Widadi,  beberapa  Kabupaten  seperti  Rembang,  Pati,  dan  Jepara  belum memiliki payung hukum berupa perda maupun peraturan bupati untuk pengelolaan desa. "Kalau  perda  belum  dibuat,  pencairan  dana  desa  akan  terhambat.  Sementara  mereka harus  menyusun  laporan  alokasi  dana  desa."  Dengan  demikian  desa-desa  yang  berada didaerah  tersebut  belum  dapat  memperbaiki  infrastruktur  serta  belum  dapat mengembangkan kualitas desa (Liputan6.com, 2015).
Hal  ini  hendaknya  menjadi  pertimbangan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  dapat menggunakan  anggaran  desa  dengan  semaksimal  mungkin  agar  tidak  terdapat  desa miskin  di  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dana  yang  diberikan  oleh pemerintah guna membangun daerah pedesaan tidak cukup tanpa adanya pendampingan dari  pemerintah.  Pendampingan  dari  pemerintah  diharapkan  dapat  membantu meningkatkan  kemandirian  pada  desa  dan  dapat  memberdayakan  masyarakat  desa. Selain itu diharapkan masyarakat desa dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan dalam  pembangunan  desa  maupun  dalam  pertanggungjawaban  terhadap  administrasi
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
keuangan  negara.  Dengan  demikian  akan  banyak  desa  yang  mandiri  dan  jauh  dari kemiskinan.
Dari uraian diatas terlihat bahwa pemerataan anggaran pada pembangunan desa masih  belum  maksimal.  Pemerataan  anggaran  kepada  setiap  daerah  di  Provinsi  Jawa Tengah  masih  belum  baik.  Beberapa  peneliti  telah  meneliti  tentang  pendapatan  asli daerah, diantaranya adalah Andreas Marzel Pelealu (2013), Ni Luh Selvia Martini, dkk (2014), Dini Arwati, dkk (2013), Yudi Satrya Aprizay , dkk (2014), Ida Mentayani, dkk (2013). Tetapi dari beberapa peneliti diatas memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengaruh  pendapatan  asli  daerah  terhadap  belanja  modal.  Belanja  Modal  di  setiap daerah  mempengaruhi  kualitas  layanan  publik  serta  pada  akhirnya  dapat  membangun minat  publik  untuk  berpartisipasi  pada  pembangunan.Adakah  keterkaitan  antara Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  serta  Sisa  Lebih  Pembiayaan  terhadap Belanja Modal.

## LANDASAN TEORI
Teori  Keagenan  (Jensen  dan  Meckling,  1976  dalam  Wertianti,  2013) menyatakan  bahwa  hubungan  keagenan  merupakan  sebuah  kontrak  dimana  satu  atau lebih  (prinsipal)  melimpahkan  wewenang  kepada  orang  lain  (agen)  untuk  kepentingan mereka.  Studi-studi  berkaitan  dengan  hubungan  keagenan  eksekutif-legislatif  yang dilakukan  para  peneliti  (lihat  Thompson  dan  Jones,  1986;  McCubbins et  al. ,  1987; Christensen, 1992; Lupia, 2001; dan Fozzard, 2001) telah mengelompokkan keterkaitan akuntansi  sektor  publik  dengan  model  hubungan  keagenan  ke  dalam  sistem pengawasan,  manipulasi  anggaran,  informasi  asimetri,  dan  sistem  insentif  antara eksekutif dan legislatif. Karenanya, sangat menarik untuk mengkaji lebih jauh hubungan keagenan  eksekutif  dan  legislatif  tersebut  dalam  proses  anggaran  pada  pemerintahan daerah (Damayanti, 2009).

## Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Publik ( Voters )
Dalam  hubungan  keagenan  ini,  legislatif  disebut  sebagai  agen  dan  publik sebagai  prinsipal.  Publik  sebagai  prinsipal  telah  memberikan  sumber  daya  kepada daerah  berupa  pembayaran  pajak,  retribusi  dan  sebagainya  untuk  meningkatkan pendapatan daerah. Legislatif yang pada dasarnya adalah politisi yang telah dipilih oleh publik,  seharusnya  dalam  mengenggarkan  belanja  daerah  harus  memberikan  timbal balik  kepada  publik  dengan  cara  memberikan  pelayanan  publik  sesuai  dengan kepentingan publik.

## Hubungan Keagenan antara Eksekutif dengan Legislatif
Dalam  hubungan  keagenan  antara  eksekutif  dan  legislatif,  legislatif mendelegasikan otoritas atau kewenangan kepada eksekutif sebagai expert agent untuk melaksanakan  suatu  tindakan  ( action )  (Lupia  &  McCubbins,  1994)  dalam  Asmara (2010) . Dalam  hubungan  keagenan  akan  ada  masalah  antara  prinsipal  dan  agen, sehingga  masalah  yang  timbul  antara  eksekutif  dan  legislatif  merupakan  masalah keagenan.  Wibawa  (2005)  dalam  Damayanti  (2012)  menjelaskan  bagi  eksekutif mendengarkan  suara rakyat  yang  tersalurkan  melalui  lembaga  legislatif  adalah  sesuatu yang mustahil, membuang waktu dan tidak efisien.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020

## Hubungan Keagenan dalam Anggaran Daerah
Menurut  Moe  (1984)  dalam  Asmara  (2010),  terdapat  berbagai  hubungan keagenan  dalam  penganggaran  di  pemerintahan,  yakni  antara  pemilih  –  legislatur, legislatur  –  pemerintah,  menteri  keuangan  –  pengguna  anggaran,  perdana  menteri  – birokat,  dan  pejabat  –  pemberi  pelayanan.  Hubungan  keagenan  dalam  sistem penganggaran,  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah untuk  mengurus  semua  kepentingan  daerah,  termasuk  dalam  membuat  APBD. Anggaran  yang  dibuat  pemerintah  daerah  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas daerah  dengan  memaksimalkan  pelayanan  publik.  Timbal  balik  dari  pemerintah  pusat adalah  memberikan  transfer  dana  perimbangan  untuk  membiayai  segala  kebutuhan daerah.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal
Penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  dengan  kesimpulan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh terhadap belanja modal.Penelitian tersebut dilakukan oleh  Pelealu (2013), Mentayani, dkk (2013).Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pelealu (2013) dijelaskan bahwa  PAD  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  PAD  merupakan  penerimaan  daerah yang  tidak  memberikan  kontribusi  yang  optimal  terhadap  belanja  modal. Memaksimalkan  PAD  sebagai  sumber  penerimaan  daerah  yang  akan  membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan  modalnya  pada  daerah  yang  nantinya  akan  menambah  pendapatan  asli daerah.  Sedangkan  dalam  penelitian  Mentayani,  dkk  (2013)  menjelaskan  bahwa  PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan asli daerah yang diperoleh belum  optimal  yang  disebabkan  keterbatasan  kemampuan  daerah mengeksplorasi  hasil kekayaan alam dengan kemampuan sendiri. Dari hasil penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini :
H1: Diduga  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

## Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal
Penelitian  tentang  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  belanja  modal  telah dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  dengan  kesimpulan  bahwa  dana  perimbangan berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  tersebut  dilakukan  oleh  Aprizay,  dkk (2014),  Novianto,  dkk  (2015).Penelitian  Aprizay  (2014)  menjelaskan  bahwa  terdapat hubungan  antara  dana  perimbangan  dengan  belanja  modal.  Terdapat  pengaruh  yang negatif  antara  dana  perimbangan  dengan  belanja  modal,  ini  disebabkan  karena  pemda tidak mengalokasikan dengan baik penerimaan dana transfer pemerintah pusat terhadap belanja  modal.  Pemda  lebih  memilih  memusatkan  pengeluaran  terhadap  belanja  rutin daerah  yang  tidak  produktif.  Sedangkan  menurut  Novianto,  dkk  (2015)  menjelaskan bahwa DAU, DAK, DBH berpengaruh terhadap belanja modal. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini :
H2  : Diduga  Dana  Perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah

## Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal
Penelitian  tentang  pengaruh  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  terhadap  belanja modal  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  dengan  kesimpulan  bahwa  sisa  lebih
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
pembiayaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  tersebut dilakukan  oleh  Mentayani,  dkk  (2013),  Sugiarthi  (2014).Penelitian  Mentayani,  dkk (2013)  menjelaskan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  terhadap  belanja  modal.  SiLPA dimanfaatkan  oleh  kota  dan  kabupaten  untuk  belanja  modal  yang  terdiri  dari  belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, kontruksi dalam  pengerjaan  dan  aset  tetap  lainnya.  Hal  yang  sama  dijelaskan  oleh  Sugiarthi (2014)  bahwa  SiLPA  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  modal, semakin  tinggi  SiLPA  yang  dimiliki  oleh  daerah  maka  semakin  tinggi  belanja  modal yang dilakukan pemerintah. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini : H3  : Diduga  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalan  seluruh  kabupaten  /  kota  yang  ada  di Provinsi  Jawa  Tengah  yang  berjumlah  35  daerah  terdiri  dari  29  kabupaten  dan  6 kota.Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  sama  dengan  populasi  penelitian, sehingga  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sensus  sebagai  metode  penentuan sampel.Dalam  penelitian ini  objek  penelitian  dilakukan  pada  Laporan  Realisasi  APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan metode pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi.Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  yang dianalisis.Data  sekunder  yang  dianalisis  berasal  dari  Laporan  Realisasi  APBD Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.Laporan Realisasi APBD diperoleh melalui situs resmiDirektorat Jenderal
Perimbangan
Keuangan (DJPK) di www.djpk.depkeu.go.id. Dari  laporan  realisasi  APBD  didapat  data  mengenai  jumlah realisasi  belanja  modal,  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  perimbangan,  serta  sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

## Variabel Terikat
Belanja Modal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

## Variabel Bebas :
a. Pendapatan  asli  daerah  (PAD)  merupakan  semua  penerimaan  yang  diperoleh daerah  dari  sumber-sumber  dalam  wilahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Halim, 2004 ).
b. Dana Perimbangan merupakan Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  (UU Nomor 25 tahun 1999).
c. Sisa  Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  (SiLPA/SiKPA)  adalah  selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satuperiode pelaporan(Lampiran  I.02  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71 Tahun 2010).
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020

## Metode Analisis
Metode  analisis  yang  dipakai  untuk  menguji  hipotesis  penelitian  adalah  model  regresi linier  berganda  ( multiple  linier  regression  model) .  Analisis  regresi  berganda mengestimasikan  besarnya  koefisien  –  koefisien  yang  dihasilkan  oleh  yang  bersifat linier  yang  melibatkan  dua  variabel  bebas  untuk  digunakan  sebagai  alat  prediksi besarnya  nilai  variabel  terikat  (Sarwono,  2006).Ujiregresi  berganda  digunakan  untuk menguji pengaruh pendapatan asli derah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja  modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :
BM = α + β1PAD + β2DP + β3SiLPA + e.....................................(1) dimana :
α = konstanta βi = koefisiean regresi BM = Belanja Modal PAD = Pendapatan Asli Daerah DP = Dana Perimbanga SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran e = error
Sebelum  melakukan  analisis  regresi  berganda,  dilakukan  analisis  statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

## HASIL PENELITIAN Analisis Statistik Deskriptif
Hasil  pengamatan  PAD,  DP,  SiLPA,  dan  Belanja  Modal  di  Provinsi  Jawa  Tengah dengan jumlah data pengamatan sebanyak 175 menunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif sebagai berikut :

## Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation PAD 175 32238,00  925919,00 116087,5143  100266,02871 DP 175 94271,00  1384770,00  738238,2343  228954,65897 SiLPA 175 19956,00  635458,00 100179,1543  73540,29731 BM 175 25479,00  591011,00 148330,1943  80959,73419 Valid N (listwise) 175
Sumber : Output SPSS,2016
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Hasil  Uji  K-S  menunjukkan  besarnya  nilai  Kolmogorov-Smirnov  adalah  1,244 dan signifikan pada 0,091 ini berarti nilai signifikan diatas 5 persen. Hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas
Hasil  Uji  Multikolonieritas  menunjukkan  tidak  terdapat  variabel  independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel  independen.  Sedangkan  hasil  perhitungan  nilai  VIF  juga  menunjukkan  hal yang sama, tidak ada satu variabel yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolonieritas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil  Uji  Glejser  menunjukkan  tidak  ada  satupun  variabel  independen  yang signifikan  secara  statistik  mempengaruhi  variabel  dependen.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5 persen. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Hasil Uji Autokorelasi bahwa nilai test adalah - 8077,17670 dengan probabilitas 0,150  signifikan  pada  0,05  yang  berarti  hipotesis  nol  diterima,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

## Analisis Linier Berganda
Dari hasil perhitungan, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut : BM : -1144,434 + 0,302PAD + 0,133DP + 0,091SiLPA + e Hasil  persamaan  pada  variabel  PAD,  DP,  dan  SiLPA  menuju  pada  arah  koefisien positif. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan PAD, DP, dan SiLPA dapat meningkatkan Belanja Modal.

## Koefisien Determinasi
Hasil  koefisien  determinasi  (R²)  menunjukkan  besarnya  adjusted  R²  adalah 0,575 hal ini berarti 57,5 persen variasi Belanja Modal dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel  independen  PAD,  DP,  SiLPA.  Sedangkan  sisanya  (100%  -  57,5%  =  42,5%) dijelaskan  oleh  sebab-sebab  yang  lain  diluar  model.  Sebab-sebab  ini  dapat  berupa penerimaan  daerah  lainnya  seperti  pinjaman  daerah  dan  lain-lain  pendapatan  daerah yang sah, ataupun sebab yang lain non keuangan  seperti kebijakan pemerintah maupun pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

## Uji F
Hasil  Uji  F  menunjukkan  bahwa  nilai  F  hitung  sebesar  79,358  dengan probabilitas  0,000.  Ini  berarti  probabilitas  jauh  lebih  kecil  dari  0,05.  F  hitung  sebesar 79,358  >  F  tabel  sebesar  2,66  maka  Ho  diterima  dengan  demikian  dapat  disimpulkan
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
bahwa  PAD,DP,  dan  SiLPA  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja Modal.
Hasil Uji t  menunjukkan bahwa :
1. Untuk  hasil  Uji  t  terhadap  PAD  didapat  hasil  t  hitung  sebesar  5,105  dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi untuk  variabel PAD menunjukkan nilai dibawah signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan nilai t hitung 5,105 > t tabel 1,974  maka  Ho  ditolak  sehingga  ada  pengaruh  yang  signifikan  PAD  terhadap belanja modal.
2. Untuk  hasil  Uji  t  terhadap  DP  didapat  hasil  t  hitung  sebesar  5,989  dengan signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi  untuk  variabel  DP  menunjukkan nilai dibawah signifikansi 0,000 < 0,05. Sedangkan nilai t hitung 5,989 > t tabel 1,974  maka  Ho  ditolak  sehingga  ada  pengaruh  yang  signifikan  DP    terhadap belanja modal.
3. Untuk  hasil  Uji  t  terhadap  SiLPA  didapat  hasil  t  hitung  sebesar  1,761  dengan signifikansi sebesar 0,080. Nilai signifikansi untuk variabel SiLPA menunjukkan nilai  diatas  signifikansi  0,080  >  0,05.  Sedangkan  nilai  t  hitung  1,761  <  t  tabel 1,974  maka  Ho  diterima  sehingga  tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan  SiLPA terhadap belanja modal.

## Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  PAD  berpengaruh  signifikan terhadap  pengalokasian  belanja  modal.  Ini  terlihat  dari  nilai  t  hitung  yang  lebih  besar dari t tabel (5,105 > 1,974) dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai α = 5% (0,000 <    0,05).  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  di kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun telah memberikan dampak  yang  besar  pada  penerimaan  daerah.  Dan  memberikan  distribusi  yang  besar terhadap pengalokasian belanja modal dalam meningkatkan sarana dan prasarana daerah dalam mewujudkan pelayanan publik.
Hasil  yang  sama  diungkapkan  oleh  Pelealu  (2013),  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Pelealu  (2013)  menyebutkan bahwa memaksimalkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang akan membiayai pengeluaran pemerintah daerah lewat belanja modal, akan menarik para investor untuk menanamkan  modalnya  pada  daerah  yang  nantinya  akan  menambah  pendapatan  asli daerah.  Dengan  begitu  peningkatan  investasi  modal  diharapkan  juga  mampu meningkatkan  kualitas  publik  dan  pada  gilirannya  mampu  meningkatkan  tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Hal berbeda diungkapkan oleh Mentayani, dkk (2013) yang menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada sampel dan periode penelitian.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Dana  Perimbangan  (DP) berpengaruh signifikan dengan pola positif terhadap belanja modal. Ini terlihat dari nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (5,989 > 1,974) dengan nilai signifikan lebih kecil dari  nilai  α  =  5%  (0,000  <  0,05).  Hasil  hipotesis  yang  menunjukkan  berpola  positif, dapat  diartikan  bahwa  dana  perimbangan  yang  ditransfer  ke  daerah  jika  dana  tersebut
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
mengalami  kenaikan  maka  belanja  modal  juga  akan  mengalami  kenaikan.  Dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana  daerah,  pemerintah  masih  bergantung  pada  dana transfer  dari  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  dapat  mengalokasikan  dana perimbangan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pembangunan daerah yang baik dengan tujuan sebagai pelayanan publik.
Hasil  yang  sama  diungkapkan  oleh  Aprizay,  dkk  (2014)  bahwa  Dana Perimbangan  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  tetapi  berpola  negatif.  Aprizay,  dkk (2014)  menjelaskan  hal  tersebut  terjadi  disebabkan  karena  pemerintah  daerah  tidak mengalokasikan  dengan  baik  penerimaan  dana  tranfer  pemerintah  pusat  terhadap belanja  modal.  Pemerintah  daerah  memilih  memusatkan  pengeluaran  terhadap  belanja rutin daerah yang tidak produktif.

## Pengaruh SiLPA terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengalokasian  belanja  modal.  Ini terlihat  dari  nilai  t  hitung  yang  lebih  kecil  dari  t  tabel  (1,761  <  1,974)  dengan  nilai signifikan  lebih  besar  dari  nilai  α  =  5%  (0,080  >  0,05).  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  dalam  kurun  waktu  5  tahun  tidak dapat memberikan dampak pada penerimaan daerah. SiLPA tidak dapat berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana daerah melalui belanja modal. Hal ini menunjukkan pemerintah  daerah  belum  berhasil  menggunakan  SiLPA  untuk  melaksanakan  program pembangunan daerah sebagai salah satu pelayanan publik.
Menurut  Riyanto  (2012),  mengungkapkan  bahwa  ada  ketergantungan penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah dari pendapatan SiLPA tahun lalu. Namun Riyanto berpendapat bahwa realisasi belanja daerah selalu dibawah target perencanaan penganggaran  sehingga  menghasilkan  angka  SiLPA  tahun  berkenan  yang  selalu  naik. Belanja  daerah  dalam  realisasi  APBD  lebih  besar  untuk  biaya  belanja  rutin  daripada belanja  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  pembangunan,  serta  lebih  menekankan alokasi  barang  dan  jasa  yang  habis  pakai  daripada  alokasi  untuk  pembangunan infrastruktur atau belanja investasi (belanja modal).
Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sugiarthi (2014)  yang  mengungkapkan  bahwa  SiLPA  berpengaruh  terhadap  belanja  modal. Sugiarthi  (2014)  mengungkapkan  semakin  tinggi  SiLPA  yang  dimiliki  semakin  tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah. Hal tersebut terjadi dikarenakan sampel dan periode dalam penelitian berbeda.

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  diambil  simpulan bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Saran  dalam  penilitian  ini,  diharapkan  pemerintah  dapat  meningkatkan  PAD dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah sebagai sumber penerimaan daerah  yang  dapat  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah  lewat  belanja  modal,
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
menambah  anggaran  DP  yang  dialokasikan  untuk  anggaran  belanja  modal,  dan memperhatikan  SiLPA  karena  sangat  menentukan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam memperkirakan besarnya pendapatan dan belanja modal. Sebaiknya SiLPA tidak hanya  dimanfaatkan  untuk  belanja  pegawai  tapi  dapat  lebih  dimanfaatkan  untuk pembelian aset daerah.
Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  adalah  sampel  pada  penelitian  ini  hanya berfokus  pada  Provinsi  Jawa  Tengah  serta  terbatas  pada  periode  2009  sampai 2013.Diharapkan  untuk  peneliti  selanjutnya  dapat  menambah  sampel  yang  lebih  luas tidak hanya terbatas pada Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan menambah periode pengamatan dengan minimal diatas 5 tahun.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim  dan  Syukriy  Abdullah.  2006.  Studi  atas  Belanja  Modal  Pada  Anggaran Pemerintah  Daerah  dalam  Hubungannya  dengan  Belanja  Pemeliharaan  dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntasi Pemerintah. No.2. Volume 2. Abdullah, Syukry, dan Abdul Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:Studi Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali.  Simposium  Nasional  Akuntansi Surabaya Oktober 2003.
Aprizay,  Yudi  Satrya;  Darwanis  dan  Arfan,  Muhammad.  2014.  “  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian   Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Aceh”. Jurnal Akuntansi. Volume 3. No.1.
Arwati,  Dini,  dan  Novita  Hadiati.  2013.  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Propinsi Jawa Barat”. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan   Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). 498-507
Asmara,  Jhon  Andra.  2010.  Analisis  Perubahan  Alokasi  Belanja  Dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (  APBA  )  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi. Volume 3. No. 2.
Bastian, Indra. 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep Untuk Pemerintah Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Damayanti,  Ratna  Ayu.  2009.  “  Hubungan  Keagenan  Pemerintahan  Daerah  Dalam Konteks  Anggaran  :  Sebuah  Agenda  Rekonstruksi  “.  Ekuitas  Vol.  15  No.  2. ISSN 1411-0393
Darwanto  dan  Yulia  Yustikasari.  2007.  “  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal”.  Simposium  Nasional  Akuntansi  X.  Makasar.  26-28 Juli 2007
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS  19. Edisi Kelima. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim,  Abdul.  2002.  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Edisi  3  Akuntansi  Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
Halim.  2004.  “  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah
Terhadap Belanja Pemda : Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan   Bali”. Jurnal  Ekonomi STEI. No. 2/Tahun XIII/25 http://beritajateng.net/berita-jateng-terbaru-hari-ini/anggaran-desa-cair-januari 2015/1074 , Diakses pada Sabtu, 21 November 2015, Pukul 10.55 http://dispenda.inhukab.go.id/web/detailberita/189,  Diakses  pada  Senin,  26  Oktober 2015, Pukul 13.49 http://news.liputan6.com/read/2226204/fitra-program-dana-desa-potensial- ditunggangi- mafia, Diakses pada Kamis, 15 Oktober 2015, Pukul 10.26 http://regional.kompas.com/read/2015/11/17/19562621/Ganjar.akui.Infrastruktur.Jateng.
Jauh.Tertinggal, Diakses pada Sabtu, 21 November 2015, Pukul 12.00
Majalah Ilmiah Solusi
Vol. 18, No. 4 Oktober 2020
P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150401110321-78-43448/jawa-tengah- dapat-dana-desa-besar-karena-banyak-orang-miskin/. Diakses pada  Minggu, 11 Oktober 2015, Pukul 22.08
Mamuka,  Veronika  dan  Elim,  Inggriani.  2014.  “  Analisis  Dana  Transfer  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud”. Jurnal EMBA. Vol. 2 No. 1. Hal. 646 - 655
Martini,  Ni  Luh  Selvia;  Cipta,  Wayan  dan  Suwendra,  I  Wayan.  2014.  “  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten  Buleleng  Tahun  2006-2012”.  E- jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2
Mentayani,  Ida  dan  Rusmanto.  2013.  “  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Terhadap  Belanja Modal pada Kota dan  Kabupaten  di  Pulau  Kalimantan”.  Jurnal  InFestasi. Volume 9. No.2
Novianto,  Riko  dan  Rafiudin  Hanafiah.  2015.  “Pengaruh  Pendapartan  Asli  Daerah, Dana  Perimbangan,  dan  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat”.  Jurnal Ekonomi. No. 1. Volume 4
Pelealu,  Andreas  Marzel.  2014.  “  Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  (  DAK  ),  dan Pendapatan   Asli Daerah ( PAD ) Terhadap Belanja Modal Pemerintah   Kota Manado Tahun 2003- 2012”. Jurnal EMBA. Volume 1. No.4 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  13  Tahun  2006.  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  92/PMK.05/2011  tentang  Rencana  Bisnis  dan
Anggaran serta Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  55  Tahun  2005.  Tentang  Dana Perimbangan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  58  Tahun  2005.  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2010.  Standar  Akuntansi
Daerah
Riyanto,  Agus.  2012.  “Politik  Anggaran  Provinsi  Jawa  Tengah  :  Analisis  Realisasi APBD  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2008-2010  ”.  Jurnal  Ilmu Politik Hubungan Internasional. Vol.12. No.2. Juli 2012
Salinan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  206/PMK.05/2010  tentang  Pengelolaan
Saldo Anggaran Lebih. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . Yogyakarta:Graha Ilmu
Sidik,  Machfud,  B.  Raksana  Mahi,  Robert  Simanjuntak,  &   Bambang   Brojonegoro, 2002,   Dana  Alokasi  Umum-Konsep  Hambatan,  dan  Prospek  di  Era Otonomi Daerah, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Situngkir,  Anggiat.  2009.  “Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Dana  Alokasi  Umum,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja Modal  Pada  Pemko/Pemkab  Sumatera  Utara”.  Tesis.  Universitas  Sumatera Utara. Medan
Subekan,  Achmat  2012.  ―Keuangan  Daerah  :  Terapi  Atasi  Kemiskinan‖.  Dioma,
Malang
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 18, No. 4 Oktober 2020 P-ISSN : 1412-5331 E-ISSN : 2716-2532
Sugiarthi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Supadmi, Ni  Luh. 2014. “Pengaruh PAD,  DAU, SiLPA  Pada  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Pemoderasi”. E  – Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN  : 2302  – 8556. Hal 477 – 495.
Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D. CV.Alfabeta:Bandung.
Undang  –  Undang  No.  25  Tahun  1999  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  33  Tahun  2004.  Tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun  2009.  Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah
Undang  –  Undang  No.  27  Tahun  2014.  Tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
Website  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  yang  diakses  melalui www.djpk.depkeu.go.id
Website Badan Pusat Statistik diakses melaluiwww.bps.go.id Wertianti,  I  G  A  Gede  dan  A.A.N.B  Dwirandra.  2013.  “  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi  Pada  Belanja  Modal  Dengan  PAD  dan  DAU  sebagai  Variabel Moderasi”. E-jurnal   Akuntansi Universitas Udayana 4.3. ISSN: 2302-  8556