PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU
Oleh :

## ROBEET THADI
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

## ABSTRACT
The purpose of this study was to reveal how the process and approach to intercultural communication of non-Bengkulu ethnic judges at the Religious Courts Class 1 A Bengkulu in handling divorce cases. This study uses a qualitative approach to the tradition of symbolic interactionism, data was collected using participant observation, in-depth interviews, and documentation studies. With purposive sampling technique, 4 judges and 2 clients became research informants. The results showed that the communication process in PA Bengkulu occurred between several different ethnicities, especially in the trial and mediation processes, such as differences in language and culture. “Mediation Room” is the dominant interaction in the intercultural communication process between judges and clients/parties in the proceedings. Although the results of the study show that the contribution of the mediation space in reconciling clients is still very limited. The communication process takes place in an interactional way with a dialogic/dialectical approach. The dialectical approach was used by the judges at PA Class 1 A Bengkulu to facilitate communication that took place especially at the beginning of the trial and mediation time.
Keyword: communication approaches, intercultural communication, judges, religious courts

## PENDAHULUAN
Walaupun belakangan ini calon penganten mengikuti pendidikan pranikah tergolong massif, angka percerian di Indonesia dari tahun ketahun terus meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dari  Southwestern School of Law-Los Angeles, USA,  Mark Cammack, bahwa angka perceraian tergolong paling tinggi di dunia  pada tahun 1950-an  ada  Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1950-an perceraian terjadi 50 diantaranya dari 100 perkawainan, 250 ribu percerian terjadi tahun 2009. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian.  Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu, terjadi
kenaikan 50 ribu kasus dibandingkan tahun 2008, kasus perceraian paling banyak cerai gugat hingga 70% (Panjaitan 2015).
Sementara data dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, tahun 2010 dari 2 juta orang nikah setiap tahun se- Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan percerain pertahun se- Indonesia ( http://edukasi.kompasiana.com/2011/09/0
1/ ). Catatan data Badan Pusat Statistik dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tahun 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020,
persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan ( https://inibaru.id/hits/duh-angka- perceraian-di-indonesia-semakin- meningkat ).
Tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, berbanding lurus yang terjadi di Bengkulu. Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu mencatat angka kasus perkara khususnya perceraian di Bengkulu meningkat. Peningkatan itu terhitung dari Januari hingga akhir Mei 2021, ada sebanyak 527 kasus perkara di proses di Pengadilan Agama Klas 1 Bengkulu.  Ketua Pengadilan Agama Klas 1 Bengkulu Askonsri mengatakan, tahun 2021 yang baru 5 bulan berjalan, angka perkara yang di proses mengalami peningkatan signifikan. Belum lagi ditambah sisa kasus perkara tahun lalu, yang baru dituntaskan 19 perkara dengan jumlah ditangani Pengadilan Agama Klas I A dari Januari sampai Mei tahun 2021 sebanyak 636 kasus perkara (Kurniawan, 2021).
Meningkatnya kasus perceraian dari tahu ketahun, mengharuskan interaksi hakim dan penggugat cerai tidak dapat terhindarkan. Interaksi antara hakim dan pasangan suami-istri (Pasutri) tidak berada pada ruang kosong, mereka melibatkan unsur budaya pada proses mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Kajian ini menjadi lebih menarik,  berdasarkan data di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu dan Pengadilan Agama sewilayah Bengkulu hakim yang menangani kasus perceraian banyak berasal dari etnis luar Propinsi Bengkulu, sementara kasus perceraian kebanyakan penduduk asli propinsi Bengkulu.
Untuk mengkaji masalah di atas, terutama kaitan penanganan kasus perceraian dalam konteks komunikasi antarbudaya, peneliti mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu. Pada instansi tersebut banayk terdapat perbedaan budaya antara para hakim dan sebagian besar para pihak yang
memang berasal dari masyarakat yang berbeda secara etnis/budaya, saat terjadinya pertemuan dua budaya yang berbeda tersebut sering memunculkan ketidak pahaman diantara kedua belah pihak. Perbedaan kebudayaan yang ada tidak selaras disebabkan adanya perbedaan karakteristik dan bahasa diantara keduanya.
Apalagi hakim dihadapkan pada tuntutan tugas untuk dapat memberikan jalan penyelesaian perceraian dengan adil, maka dituntut sikap terbuka dan saling menghargai dalam interaksi komunikasi yang melibatkan atribut budaya. Tugas dari hakim pengadilan agama sedikit berbeda dengan hakim pengadilan umum, dalam tugasnya hakim pengadilan agama lebih menekankan bagaimana menunda perceraikan atau kalau memungkinkan tidak terjadinya perceraian. Dengan tugas yang tidak saja menegakkan keadilan secara hukum positif tetapi juga adil secara pskiologis yang tentu membutuhkan pendekatan tertentu, salah satunya pendekatan komunikasi antarbudaya sehingga tercipta penanganan kasus yang humanis.
Penelitian tentang kasus perceraian objek kajiannya terutama faktor penyebab perceraian dan dampak percerian. Penelitian Irma Garwan dkk tentang tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten Karawang, ditemukan ada dua factor penyebab perceraian, faktor internal antara lain ekonomi, perselisihan,  judi dan kekerasan dalam rumah tanggal, sedangkan faktor ekternal perselingkuhan dan perjodohan (Garwan, Kholiq, and Akbar 2018).
Penelitian Nibras Syafriani Manna dan dkk, tentang cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia, bahwa penyebab perceraian di Indonesia dalam sepuh tahun terakhir semakin beragam (Manna, Doriza, and Oktaviani 2021). Selanjutnya  penelitian Khoirul Anam tentang strategi hakim mediator dalam mencegah terjadinya perceraian (Anam 2021).
Masih terbatas penelitian tentang percerian dilihat dari persepktif komunikasi terutama komunikasi antarbudaya. Di sinilah penelitian ini menjadi penting dalam menemukan pola komunikasi antarbudaya yang dikembangkan oleh hakim dalam penanganan kasus percerai di pengadilan agama khususnya di propinsi Bengkulu. Dalam banyak penelitian tentang kasus perceraian dapat ditarik kesimpulan bahwa apa  yang dianggap sebagai pemicu terjadinya perceraian antara lain, persoalan moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, dan terus menerus berselisih. Dengan analisis perspektif komunikasi antarbudaya, temuan penelitian ini dapat melihat bagaimana pola komunikasi antarbudaya hakim pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian, sehingga tercipta penanganan kasus yang humanis, terbuka dan saling menghargai satu sama lain yang dapat mengantarkan pengadilan sebagai agen terapeutik yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga kesejahteraan secara psikologis.

## METODE PENELITIAN
Untuk mengungkap pola komunikasi antarbudaya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tradisi interaksionisme simbolik. Meminjam istilah Mulyana, studi ini dapat dianggap sebagai studi emik untuk menelaah makna kultural dari “dalam,” analisisnya bersifat ideografik daripada nomotetik (Mulyana 2013). Teori interaksi simbolik untuk menjelaskan proses dan dinamika interaksi yang berlangsung antara hakim dan para pihak kasus perceraian di Pengadilan Agama. Sebagaimana tradisi studi interaksionisme yang umumnya menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala (Cresswell 1998), penelitian ini pun akan berupaya mendeskripsikan
pengalaman-pengalaman hidup subyek penelitian (hakim).
Sumber data penelitian ini (Moleong 2005), menjadikan pernyataan (ungkapan) dan tindakan sadar hakim sebagai sumber data utamanya. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan okumentasi, sedangkan analisis data yaitu; melalui reduksi data, penyajian (display) data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles and Huberman 1992).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses Komunikasi Antarbudaya Hakim di Ruang Mediasi
Pengadilan Agama merupakan suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata secara keagamaan, hal ini meliputi berbagai masalah keluarga sepertihalnya pernikahan, perceraian, dan masalah warisan. Dalam pelaksanaan tugasnya interaksi antarbudaya baik pejabat atau pegawai serta para pihak di Pengadilan Agama tidak bisa terelakan karena di dalamnya terdapat beberapa kebudayaan yang menjadi pelaku komunikasi.
Demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu, hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu memutuskan permasalahan tersebut berasal dari luar daerah kota Bengkulu bahkan propinsi Bengkulu, sementara, kebanyakan orang yang berperkara di pengadilan agama ini berasal dari masyarakat Bengkulu sendiri.
Proses persidangan di Pengadilan Agama  Klas 1 A Bengkulu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah  menjadi Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama di atas, dalam menyelesaikan masalah perceraian terdapat sebuah majelis. Majelis yaitu
suatu perkumpulan yang terdiri dari hakim ketua, dua hakim anggota dan satu panitra penganti. Majelis itulah yang bertugas dalam jalanya persidangan untuk menyelesaikan beberapa perkara dalam satu hari yang sesuai dengan jadual yang telah ada.
Proses persidangan diawali dengan pemanggilan satu persatu pemohon maupun termohon dari beberapa kasus yang ada ke dalam ruang sidang, kemudian salah satu hakim membacakan tuntutan pemohon yang dilanjutkan dengan dialog mengenai permasalahan mereka. Dalam hal ini terlihat para hakim sangat hati-hati dalam mengajukan pertanyaan, hal tersebut mengingat perbedaan karakteristik mereka dan untuk lebih melancarkan proses komunikasi. Apabila tahap ini telah berjalan dengan baik maka akan terjadi keselarasan dalam interaksi, sehingga memudahkan kedua belah pihak yang beracara.
Proses komunikasi terjadi pada saat persidangan digelar. Pada saat terjadi interaksi timbal balik antara hakim dan para pihak, di sinilah interaksi antarbudaya berlangsung, kadang-kadang masih ditemukan para pihak atau saksi yang berperkara memakai bahasa campuran, dikarenakan orang yang berperkara tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancer. Padahal umumnya dalam suatu majlis harus memakai bahasa nasional, bahkan tidak jarang terdapat saksi dari yang berperkara tersebut tidak dapat berbahasa Indonesia sama sekali.
Seperti yang diungkapkan informan 1 selaku hakim di Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu:
“ Ya sebenarnya dalam sidang kebanyakan memakai bahasa Indonesia, kadang-kadang memakai bahasa Bengkulu, tergantung pada siapa yang mengikuti persidangan yang dilakukan oleh para pihak, terutama kalau yang tua-tua biasanya menggunakan bahasa Bengkulu .”
Tidak hanya informasn 1  saja yang mengungkapkan hal tersebut, hampir semua informan juga mengunggkapkan hal yang sama, seperti informan 1  selaku hakim juga mengungkapkan:
“ Sebenarnya aturan mengharuskan pakek bahasa Indonesia tapi daripada orangnya gak ngerti, malah kadang ada yang ditanya dulu bisa bahasa Indonesia jawabnya bisa tapi setelah ditanya malah diam. Ya sudah kami pakek bahasa yang mereka juga faham biar enak .”
Perbedaan bahasa inilah yang menjadi salah satu bukti adanya perbedaan budaya dan gambaran status  sosial yang ada di sana. Menurut para informan, tingkat pendidikan para pihak atau saksi merupakan salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses komunikasi mereka, sebab kadang terjadi ketidak fahaman antara kedua belah pihak, karena masih adanya para pihak atau saksi yang menggunakan bahasa daerah. Namun proses komunikasi seperti ini hanya terjadi secara kasusistik, sebagian kecil dari proses persidangan. Seperti yang ungkapkan oleh informan 1:
“ Sebenarnya masyarakat Bengkulu sudah cukup maju, meskipun masih kita temukan dipersidangan ada saja yang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, terutama orang yang sudah tua dan asalnya dari desa.”

## Hal yang sama juga diungkapkan
Informan 3:
“Masyarakat di sini apalagi yang dari desa masih rendah tingkat pendidikanya, masih banyak yang tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, hal itu bisa dikarenakan soal pendidikan mereka bisa juga karena mereka kadang terlihat malu kalau memakai bahasa Indonesia.”
Selain masalah bahasa, ketika ditanya masyarakat Bengkulu yang berkarakter keras, berdasarkan hasil
penelitian menurut informan tidak begitu berpengaruh dalam proses persidangan, seperti diungkapkan informasn 1:
“ Tidak terlalu terlihat, perilakunya biasa saja, tetapi ada dialeg kata/bahasa daerah yang masih terbawa dipersidangan.”
Hal senada disampaikan informan 4 selaku hakim:
“ Dipersidangan mereka berperkara, keras ada juga terjadi tapi perilaku kasar jarang kita temukan. Pada umumnya mereka lebih santun, walau gaya bahasa daerah yang kental.”
Menyadari perbedaan yang ada, dalam menghadapi para pihak dipersidangan, hakim menyesuaikan dengan situasi dan siapa yang berperkara. Hal ini juga didukung bahwa hakim yang ada cukup mengerti bahasa Bengkulu, kecuali ada dua bahasa daerah yakni bahasa Rejang dan bahasa Kaur.
Optimaliasasi tugas hakim dalam persidangan perceraian, yakni mendamaikan, memeriksa, mengadili dan memutus dijalankan sesuai dengan prosedur yang persidangan peradilan agama. Proses komunikasi antarbudaya sebenarnya lebih maksimal terjadi pada “ ruang mediasi ,” dimana tugas hakim sebelum mengadili didamikan terlebih dahulu, ini yang dikenal dengan mendamaikan di luar persidangan. Informasn 1 menjelaskan:
“ Para pihak wajib mediasi, jika tidak batal demi hukum karena ini di atur dalam Peraturan  MA No. 1 tahun 2008.”
Secara teknis dalam pelaksanaan mediasi, para pihak dipersilahkan untuk menunjuk salah seorang hakim yang ada di Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu, di luar hakim yang menyidangkan gugatan tersebut. Di sini pendekatan humanis dan komunikasi antarbudaya berlangsung optimal, karena baik hakim maupun para pihak bertemu secara tertutup,
sebagaimana dijelaskan oleh informan penelitian informan 1:
“Sidang gugatan perceraian harus melewati mediasi, pada sidang perdana sebenarnya kita bisa milihat potensi para pihak yang berperkara, hakim yang menjadi mediasi ini akan melakukan pendekatan kepada penggugat dan tergugat agar bisa damai, hakim harus menyentuh hati mereka melalui pendekatan budaya terutama bahasa.”
Proses komunikasi dalam “ mediasi ” melibatkan dua bahkan tiga budaya yang berbeda, berlangsungnya proses komunikasi antara orang yang berbeda budaya ini, berdasarkan hasil penelitian membuka ruang bagi hakim untuk berkomunikasi lebih maksimal agar perceraian tidak terjadi atau para pihak berdamai, seperti penjelasan informan 4:
“Mediasi ruang kita untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian, tapi kalau istri/suami sulit didampingkan, kita tempuh melalui kaukus, kita pangil satu-satu, baru kemudian kita temukan kembali, makanya kita  harus tahu betul karakter dan bahasa mereka yang bisa menyentuh secara humanis, bila mediasi berhasil dan damai maka perkara dicabut.”
Optimalisasi peran ruang mediasi ini memberikan ruang dicabutnya gugatan, apabila dalam proses mediasi ditemukan solusi maka perkara dicabut, hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah seorang klien cerai gugat RCS (nama disamarkan sesuai permintaan klien):
“saya bang tidak jadi cerai, waktu dimediasi sama hakim, pak hakimnya memberikan nasehat cukup menyentuh kepada pasangan kita, kita berdua sama-sama menyadari kesalahan masing-masing, pak hakimnya cukup komunikatif dengan pendekatan informal yang dipakainya, sehingga kita bersepakat untuk memcabut tuntutan dan rujuk kembali.”
Pendapat informan RCS di atas diperkuat oleh informan yang mengajukan gugatan yakni YN yang mengungkapkan bahwa ruang mediasi lebih memberikan sentuhan psikolgis dan pendekatan hakim yang menyadari bahwa kliennya berasal dari budaya yang berbeda memberi arti bagi klien dalam masa mediasi. YN mengungkapkan:
“Awalnya saya ngotot ingin bercerai, karena tidak tahan lagi dengan suami saya, tapi waktu hakim mediasi memberikan pendampingan dengan kesabarannya dan kemampuannya menyentuh budaya kita, akhirnya kita tidak jadi melanjutkan proses persidangan, hanya sampai pada tahapan mediasi saja dan kita cabut gugatan.”
Berdasarkan data yang ada bahwa keberhasilan ruang mediasi untuk mendamaikan para pihak tidak sebanding dengan jumlah gugatan yang ada, hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang melatar belakangi kasus gugatan, mulai dari masalah ekonomi, selingkuh, masalah keturunan dan bahkan campur tangan keluarga pada pasangan yang bermasalah menjadi warna dalam kasus perceraian.
Temuan-temuan di atas adalah hasil wawancara dan pengamatan dari berbagai pihak yang berkenaan langsung dengan proses komunikasi antarbudaya dan upaya- upaya pendekatan yang dilakukan dalam penanganan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Klas 1 A Bengkulu sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang diperlukan.
Berdasarkan hasil observasi, data- data dan informasi yang diperoleh dari lapangan menunjukan bahwa di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu terdapat beberapa pelaku komunikasi yang berlainan etnis, dalam hal ini dapat diketahui dari banyaknya para hakim yang berasal etnis luar kota Bengkulu, sehingga proses komunikasi antarbudaya tidak bisa dihindari dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, dimana hakim
harus menyelesaikan permasalahan yang dalam hal ini perceraian masyarakat kota Bengkulu, melalui menerima perkara, memerikasa, mengadili dan memutus perkara.
Proses komunikasi yang dilakukan para hakim, yakni dilakukan dengan proses penyelesaian masalah perceraian yang ada di instansi ini melalui model dua arah secara interaksional yakni dengan mengelar persidangan yang dipimpin oleh satu majlis yang terdiri dari dua hakim anggota, satu hakim ketua dan satu panitra pengganti dan satu hakim mediasi.  Proses komunikasi dua arah yang dilakukan oleh hakim dan orang yang berperkara ini dalam konteks komunikasi antarbudaya, tahap pertama yakni dilakukan dengan dialog antara hakim dan orang yang berperkara untuk lebih mengetahui permasalahan yang terjadi melalui “ ruang mediasi ,” dan para hakim sendiri dapat memahami karakter dan keinginan mereka dan proses tersebut dilakukan dengan mengunakan bahasa campuran yakni bahasa Indonesia dan Bengkulu, sebab masih banyak masyarakat setempat yang tidak bisa lancar berbahasa Indonesia.
Hal ini sejalan apa yang dikemukakan Schramm, menurut Schramm dalam (Mulyana 2007)  model komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai sebuah proses dimana partisipan komunikasi saling bertukar posisi sebagai pengirim pesan dan penerima pesan serta membentuk makna bersama dengan cara mengirim dan menerima umpan balik dalam konteks fisik dan psikologis. Dalam model  komunikasi interaksional terdapat unsur umpan balik yang membuat proses komunikasi menjadi lebih interaktif karena berlangsung secara dua arah.
Proses komunikaksi antarbudaya yang terjadi cederung ke model komunikasi “interaksional,” sebab kedudukan komunikan dan komunikator sama yakni antara hakim dan pemohon maupun termohon sama-sama memberi andil dalam proses komunikasi
dipersidangan untuk menemukan suatu titik temu pemecahan masalah apakah permohonan cerai mereka diterima atau ditolak.

## Pendekatan Komunikasi Antarbudaya Hakim
Seperti yang terlihat dalam proses persidangan dan interaksi di ruang mediasi, para hakim menggunakan pendekatan “dialektika,” proses komunikasi yang terjadi terlebih dahulu melalui tahap pendekatan psikologis untuk melihat karakteristik orang yang berperkara tersebut. Kemudian diikuti dengan tahap “interpetatif” dalam memahami permasalahan mereka yang kemudian diketahui fakta -fakta yang ada mengenai permasalahan tersebut sehingga pada akhirnya terjalin sebuah dialog untuk mengambil keputusan dalam perceraian tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dan mengingat adanya berbedaan kultur dan karakteristik yang terjadi Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, hambatan bahasa ( semantik noise ) menjadi penghalang walaupun tidak secara dominan menjadi hambatan yang signifikan, sebab para hakim yang ada mengerti bahasa Bengkulu, kecuali ada beberapa bahasa daerah yang ada yang kurang dimengerti oleh hakim, diantaranya bahasa Rejang dan bahasa Kaur. Akan tetapi meskipun ada terdapat berbedaan bahasa dalam sidang perceraian, tidak terjadi diskriminasi dan jarak sosial antar orang yang berperkara baik itu dari Bengkulu atau bukan, maupun orang yang berpendidikan tinggi atau tidak. Hakim- hakim di sana selalu memberi perhatian yang sama pada mereka.Begitu juga dengan etnosentris dan streotip tidak nampak sebab para pegawai di Pengadilan Agama Bengkulu sangat menghargai perbedaan etnis yang ada di kota Bengkulu.
Adapun pedekatan komunikasi hakim dalam persidangan dan ruang mediasi, Para hakim di instansi ini
mengunakan pendekatan “dialektika” yang merupakan perpaduan antar pendekatan psikologi sosial, interpretatif dan  kritis . Dalam hal ini para hakim terlebih dahulu berusaha memahami karakteristik pemohon maupun termohon, mencari dan memahami perilaku orang- orang yang berperkara, kemudian akan ditemukan sebuah realitas sosial bagi orang yang berperkara tersebut.
Dimana dalam hal ini melibatkan budaya yang berbeda sehingga dalam proses komunikasi tersebut terjadi ketidak pastian dan kecemasan sebab antara hakim dan orang yang berperkara tersebut belum memiliki persamaan persepsi sehingga hakim yang disini berperan sebagai pemecah masalah untuk memutuskan perkara perceraian yang berlangsung.
Penelitian tentang pendekatan komunikasi antarbudaya hakim beretnis non Bengkulu dalam penangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, digunakan teori hubungan dialektik . Teori yang dikemukakan oleh Leslie Baxter ini mengutarakan bahwa orang berkomunikasi untuk mengelola atau mengatur kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan yang berpotensi menganggu hubungan dengan orang lain pada waktu tertetu. Sehingga untuk menghindari pertentangan tersebut diperlukan dialog untuk mendefinisikan atau menentukan makna diantara banyak orang.
Hal itu terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu yang melaksanakan tugas menyelesaikan masalah hukum perdata, dimana antar para pihak dan saksi sedang terjadi konflik atau masalah perwakinan, sehingga rawan memicu kesenjangan diantara mereka. Belum lagi adanya perbedaan budaya dan pola pikir mereka, sehingga apabila dialog tidak dimunculkan guna memecahan masalah yang ada akan memunculkan masalah yang baru dalam suatu hubungan yang berlangsung.
Baxter mengemukakan beberapa sudut pandang untuk melihat proses dialog
dalam suatu hubungan sebagai berikut (Morissan and Wardhany 2009):
1. Hubungan terbentuk melalui dialog Sudut pandang Baxter yang pertama menyatakan bahwa hubungan terbentuk melalui dialog, dialog merupakan arah menentukan ide dalam mendefinisikan maupun memberikan makna dalam suatu hubungan. Dalam hal ini para hakim tersebut melakukan suatu persidangan untuk memutuskan suatu perkara yang mereka hadapi, dalam memutus perkara tersebut maka dibentuk sebuah majlis. Majlis dalam persidangan inilah yang menjadi tumpuan dalam menyelesaikan masalah yang ada, sehingga mereka bersama orang yang berperkara tersebut berdialog dalam suatu persidangan untuk lebih memahami perkara yang mereka selesaikan, sebelum memeriksa, mengadili dan memutus, majlis akan memberikan waktu kepada para pihak untuk melalukan mediasi kepada hakim diluar hakim yang menyidangkan kasusnya.
2. Dialog memberikan peluang untuk mencapai kesatuan dalam perbedaan Dalam suatu permasalahan yang terjadi terdapat dua kekuatan yakni pihak pemohon dan termohon dimana diantara mereka terjadi pertikaian sehingga diperlukan dialog dalam suatu persidangan untuk menyatukan perbedaan yang terjadi melalui “ ruang mediasi ,” akan tercapailah suatu kesepakatan bersama, apakah mendamikan para pihak berhasil dalam mediasi atau berlanjut pada tahapan persidangan selanjutnya.
3. Dialog adalah wacana Pandangan ini mengacu pada gagasan bahwa hasil dialog yang bersifat praktis dan estetis tidak muncul  begitu saja, tetapi sengaja diciptakan dalam komunikasi. Baxter mengingatkan bahwa dialog adalah suatu percakapan, dan hubungan bukanlah berasal dari satu orang saja dan merupakan proses timbal balik. Dalam kasus ini
menunjukan bahwa persidangan adalah jalan untuk memulai dialog antar mereka sehingga dari beberapa kali persidanga yang berlangsung akan munculah wacana bagi para hakim untuk mengambil titik tengah guna memberi keputusan pada permasalah mereka.
Akhirnya teori ini menerangkan bahwa asal mula terselesaikannya permasalah yang sedang berlangsung adalah dengan mendialogkan dalam suatu rangkaian persidangan agar tercapainya suatu keputusan apa gugatan dicabut karena berhasil didamaikan atau dilanjutkan pada tahapan persidangan selanjutnya.

## PENUTUP Kesimpulan
Proses komunikaksi antarbudaya yang terjadi cederung ke model komunikasi “interaksional,” sebab kedudukan komunikan dan komunikator sama yakni antara hakim dan pemohon maupun termohon sama-sama memberi andil dalam proses komunikasi dipersidangan  untuk menemukan suatu titik temu pemecahan masalah apakah permohonan cerai mereka diterima atau ditolak.
Sedangkan komunikasi antarbudaya hakim dalam menangani kasus perceraian menggunakan pendekatan dialektika, hal ini  digunakan hakim di PA Klas 1 A Bengkulu untuk mempermudah komunikasi yang berlangsung terutama awal persidangan dan waktu mediasi.

## Saran
Beberapa saran yang dihasilkan dalam penelitian ini sebagai masukan dalam suatu proses komunikasi antarbudaya:
1. Pengadilan Agama sebagai tempat menyelesaikan sutau permasalahan hukum perdata, interaksi antarbudaya tidak bisa terelakan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukkan dalam
pengabilan kebijakan dibidang penegakkan peradilan agama perkara perceraian melalui pendekatan komunikasi antarbudaya para hakim.
2. Hakim, dalam hal ini hakim pengadilan agama. Agar manjadikan “Ruang Mediasi” sebagai ruang komunikasi efektif dalam menangani kasus perceraian, sehingga tercipta penanganan kasus yang humanis, terbuka dan saling menghargai satu sama lain yang dapat mengantarkan pengadilan sebagai agen terapeutik yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga kesejahteraan secara psikologis.
3. Masyarakat harus lebih bijak dalam berinteraksi dan berhubungan dengan hakim, masyarakat dalam hal ini klien harus memahami realitas kehidupan hakim yang tidak hanya memutus perkara secara adil tetapi juga berusaha mendamaikan pihak yang berpekara.

## DAFTAR PUSTAKA
Anam, Khoirul. 2021. Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah
Terjadinya Perceraian . Jurnal Yustitiabelen 7(1): 115–27. Cresswell, John W. 1998. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Traditions . California, Sage Publications, Inc. Garwan, Irma, Abdul Kholiq, and
Muhammad Gary Gagarin Akbar.
2018. Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang . Jurnal Ilmiah
Hukum De’jure 3(1): 80–93. Kurniawan, Tirza. 2021. Kasus Perceraian
Bengkulu Meningkat . rri.co.id . https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1069 599/kasus-perceraian-di-bengkulu- meningkat.
Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. 2021. Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian
Pada Keluarga Di Indonesia . Jurnal Al-Azhar Indonesia  Seri Humaniora 6(1): 11–21.
Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: Analisis Data Kualitatif . Jakarta, Universitas Indonesia Press. Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif . Cet-20.
Bandung, Remaja Rosda Karya.
Morissan, and Andy Corry Wardhany.
2009. Teori Komunikasi . Jakarta, Ghalia Indonesia.
Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar . Bandung,  Remaja Rosdakarya.
———. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya . Bandung, Remaja
Rosdakarya.
Panjaitan, Deddy. 2015. Inilah Penyebab Perceraian Tertinggi Di Indonesia . kompasiana.com . https://www.kompasiana.com/bangde pan/55094acaa3331122692e3965/inil ah-penyebab-perceraian-tertinggi-di- indonesia?page=1&page_images=1.