## TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN

## FX. Adji Samekto*, Ani Purwanti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang Email: adjisamekto@yahoo.com, ani_purwanti81@yahoo.com

## Abstract
Taman Sari Dunia is a term that originates from Soekarno's speech before the BPUPK Session on  June  1,  1945,  which  is  known  as  Pancasila  Day.  The  term  Taman  Sari  Dunia  refers  to  the existence  of  world  countries with various ideologies and economic-political  systems, but  which stand on an equal footing. In such a concept of the international community, it is true that in the Charter of the United Nations, the prohibition of intervention from one state against another is formulated, because it is a violation of the right to freedom of all nations. Independence is a path that must be traversed (fought for) because it is in the realm of independence that only we can organize  the  state  to  achieve  social  welfare  and  justice.  However,  in  the  course  of  reality, colonialism and intervention still occur in  different forms. Now  colonialism is  carried out with information technology instruments to bring the world to a free market way of thinking. This was even  stronger  when  the  world  entered  the  era  of  globalization  in  the  1989-1990s.  Efforts  to dominate  and  create  dependence  by  one  or  a  group  of  state  powers  on  other  countries  are increasingly  gaining  space  in  the  world  free  market  arena.  The  phenomenon  of  injustice  that occurs  in  relations  between  countries  must  be  constantly  fought  because  it  will  always  hinder efforts to achieve prosperity by a nation. The momentum of the COVID-19 pandemic that has hit the world since the end of 2019, must be a momentum to change the situation of world injustice, through  the  struggle  for  food  sovereignty  by  the  Indonesian  people,  as  one  step  to  free  the Indonesian  nation  from  adversity  due  to  the  virus  outbreak.  Food  sovereignty  is  the  right  of every country to produce food independently and the right to establish a system of agriculture, livestock and fisheries without the subordination of international market forces.
Keywords: Just and Civilized Humanity; COVID-19; Food Sovereignty.

## Abstrak
Taman Sari Dunia adalah suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia  menunjuk  pada  keberadaan  negara-negara  dunia  yang  beranekaragam  aliran  sistem ekonomi-politik  dan  ideologinya,  tetapi  berdiri  sederajat.  Dalam  konsep  masyarakat internasional  seperti  itu,  maka  benarlah  kalau  kemudian  di  dalam  Piagam  PBB  dirumuskan larangan  dilakukannya  intervensi  satu  negara  terhadap  negara yang  lain,  karena  hal  itu merupakan  pelanggaran  atas  hak  kemerdekaan  segala  bangsa.  Kemerdekaan  merupakan  jalan yang  harus  dilalui  (diperjuangkan)  karena  di  alam  kemerdekaan  itulah  baru  kita  dapat menyelenggarakan  negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan  sosial.  Akan  tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini  penjajahan  dilakukan  dengan  instrumen  teknologi  informasi  untuk  membawa  dunia  pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun  1989-1990  an.  Upaya  mendominasi  dan  menciptakan  ketergantungan  oleh  satu  atau
sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidak adilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus  dilawan  karena  akan  selalu  menghambat  upaya  pencapaian  kesejahteraan  oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang  lalu,  harus  menjadi momentum  untuk merubah  situasi  ketidakadilan  dunia,  melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap  negara  untuk  memproduksi  pangan  secara  mandiri  dan  hak  untuk  menetapkan  sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Kata Kunci : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; COVID-19; Kedaulatan Pangan.

## A. Pendahuluan
Sila Kedua Pancasila mengamanatkan, Indonesia  adalah  negara  bangsa (nation state) yang  merdeka,bersatu  dan  berdaulat tetapi  bukan  chauvinistik.  Indonesia  tetap bagian  dari  ,  dan  bekerjasama  dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Pernyataan yang bersumber dari pemaknaan Sila  Kedua  Pancasila  ini  berangkat  dari konsepsi yang telah terbangun dalam praktik hubungan  internasional  klasik  bahwa  dalam masyarakat  internasional- yang  anggotanya adalah  negara-negara  di  dunia  dan  saling mengadakan hubungan berbasis kesederajatan – tidak  ada  yang  disebut kekuatan supra-nasional yang bisa memerintah  di  atas  negara-negara.  Semua negara  secara  yuridis  berdiri  sederajat  dan berkedudukan  sama  di  depan  hukum internasional sesuai prinsip dasarnya : semua sama  di depan  hukum  ( equality  before  the law ) Dalam kedudukan yang sederajat, maka yang  dikehendaki  adalah  pergaulan  yang saling memberi manfaat berdasarkan prinsip saling  menghormati  eksistensi  masing- masing negara, tidak saling mengintervensi.
Dalam  kedudukannya  sebagai  bagian dari  masyarakat  internasional  ( international society ),  maka  logika  yang  mengikuti adalah, Indonesia merupakan bagian peradaban  masyarakat  bangsa-bangsa  di dunia  yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia  dan  mengembangkan  persaudaraan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban.  Tentu  nilai-nilai  keadilan  dan keadaban  tersebut  harus  merupakan  nilai-
nilai  yang  disepakati  bersama,  bukan  nilai- nilai yang diklaim atau dipaksakan kebenarannya  hanya  oleh  kelompok  negara bersistem  ekonomi-politik tertentu  saja, tetapi  disepakati  oleh  semua  negara  dengan perbedaan  latar  belakang  sistem  ekonomi- politik  dan  ideologinya. Jadi  di  dalam  skala internasional  pun  Indonesia  bersama  negara lain mengembangkan  sikap  saling  tenggang rasa  tepa  selira  dan  memahami bahwa perbedaan suku, ras ,agama dan kepercayaan adalah  keniscayaan  yang  tidak  boleh menimbulkan pertentangan. Inilah pemaknaan  nilai-nilai  yang  terkandung dalam Sila Kedua Pancasila (Basarah, 2016).
Akan  tetapi  di  dalam  realitasnya, ideal-ideal yang sesungguhnya dapat menjamin  kesejahteraan  sesama  bangsa  itu, tidak  selalu  dapat  dijalankan  oleh  negara- negara di dunia karena latar belakang politik internal,  tidak  pernah  berhentinya  konflik, maupun  alasan  ideologis.  Pada  tataran eksternal,  terjadilah  upaya untuk  terus- menerus mendominasi hubungan internasional dengan latar belakang kepentingan ekonomi negara atau setidaknya kepentingan sekelompok negara. Terciptalah kemudian ketergantungan satu,atau sekelompok negara terhadap satu,atau sekelompok  negara  lain,  karena  dominasi itu. Hal itu telah terjadi justru setelah Perang Dunia  Kedua  (1939-1945)  usai  dan  setelah dibentuknya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa ( United Nations ) pada 24 Oktober 1945. Era  imperialisme  dan  kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18 dan  ke – 19,
tetapi  pada  pertengahan  abad  ke-20  praktek imperialisme  dan  kolonialisme  secara  fisik sudah  relatif  hilang,  karena  setelah  Perang Dunia  Kedua  ,  mulailah  negara-negara jajahan  membebaskan  diri  dari  belenggu penjajahan (Budiman, 1993). Mulai pertengahan abad ke-20 secara perlahan tapi pasti muncullah bentuk baru dari imperialisme  yang  dikenal  dengan  sebutan neo-liberalisme. Berbeda dengan imperialisme  lama,  dalam  bentuknya  yang baru  kekuatan  militer  bukan  menjadi andalan  utama  dalam  penaklukan  negara bekas  jajahan  (pasca  kolonial)  .Kekuatan yang  menjadi  andalan  utama  sekarang adalah daya saing dalam sebuah sistem yang mengunggulkan perdagangan bebas berbasis demokrasi liberal.
Sejarah  telah terbukti  berulang-ulang bahwa  demokrasi  merupakan  sistem  yang paling  baik  dibanding  dengan  yang  lain terutama  pasca  Revolusi  Prancis  1789 (Fukuyama, 1992). Dalam buku itu, Fukuyama berpendapat bahwa munculnya demokrasi liberal  Barat bisa  dikatakan menandakan titik  akhir dari evolusi sosial budaya manusia dan bentuk akhir pemerintahan manusia.Fukuyama juga menyatakan  bahwa,apa  yang  kita  lihat sekarang  adalah titik  akhir  dari evolusi ideologi umat  manusia dan universalisasi yang demokrasi liberal Barat sebagai bentuk final pemerintahan manusia. Pendapat Fukuyama jelas bertentangan dengan pemikiran  Karl  Marx, yang membayangkan bahwa  sejarah antagonis akan  berakhir dengan
kemenangan komunisme menggantikan kapitalisme.Akan tetapi pendapat Karl Marx tidak terbukti.
Kapitalisme  mengkoreksi  diri  dan  selalu memperbaiki  diri. Kapitalisme  kini  tidak muncul  dalam  cara-cara  yang  bersifat pemaksaan, represif dan melibatkan pertarungan  kekuatan.  Kapitalisme  telah merubah  diri  dalam  wajahnya  yang  lebih humanis,  santun  dan menampakkan  diri berpihak  pada  kaum  lemah,miskin  dan terpinggirkan.  Dalam  wajah  yang  humanis itu  muncul  proses-proses  produktif  yang
menimbulkan pencerahan baru ( new enlightment )  ,kesadaran  baru  yang  diterima sesuatu yang tak terbantahkan. Sama seperti ketika  Bank  Dunia  mendorong  paradigma baru  pembangunan  di  dunia  yang dikemas dalam  konsep Good  Governance ,  juga diskursus tentang Justice for the Poor (J4P), juga  digulirkan  oleh  Bank  Dunia  untuk memperbaiki  keadaan  dan  menunjukkan komitmen  tanggung  jawab  sosial  dan keberpihakan pada mereka  yang miskin  dan terpinggirkan (Maru.  2010). Karena  apabila dianalisis  secara  substantif,  terlihat  bahwa antara gagasan Good Governance,dan Corporate  Social  Responsibility  tidak  dapat dipisahkan, dan terkait satu sama lain dalam frame  hubungan  kausal (du  Plessis,  2008). Sumbernya adalah otokritik dalam kapitalisme  tentang  kesadaran  pentingnya memperhatikan kolektifitas.
Imperialisme  model  baru  ini  sering membuat kita terlena, yang kemudian malah menimbulkan  dorongan  untuk  memberi pembenaran karena buaian-buaian kapitalisme  model  baru  tersebut.  Ia  seolah- olah  membawa  angin  perubahan  yang menyegarkan,  sangat  rasional  dan  cepat menghasilkan  perubahan  yang  nyata  untuk kepentingan  kesejahteraan  individu-individu atau  kelompok-kelompok  tertentu,  tetapi lupa  akan  nilai-nilai gotong-royong maupun nilai-nilai kebangsaan. Praktik-praktik bisnis di Indonesia sekarang, yang dalam penyelenggaraannya  berbudaya  nepotisme sehingga menguntungkan diri atau kelompoknya  belaka  sangat  berpotensi meninggalkan  nilai-nilai  gotong  royong  dan nilai-nilai kebangsaan. Kecenderungan praktik  seperti  itu  tidak  lepas  dari  pengaruh kapitalisasi  dunia  sebagaimana  diuraikan  di atas. Semangat gotong royong dan kebangsaan adalah prasyarat bagi keberlanjutan  bangsa  Indonesia,  siapa  lagi kalau bukan kita yang bertanah air Indonesia yang harus merawat nilai-nilai itu?
B. Pembahasan 1. Pembangunan  Nasional Sebagai
Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Pada  pidato  di  hadapan  Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno  pada  pidato  tanggal  1  Juni 1945 menyatakan :
“Saudara-saudara ! Apakah yang dinamakan merdeka?.....kemerdekaan,
politieke onafhankelijkheid, political independence,  tak  lain  dan  tak  bukan  ialah suatu  jembatan  emas.  …di  seberangnya jembatan  itulah  kita  sempurnakan  kita  punya masyarakat…Di  seberang  jembatan,jembatan emas  inilah,  baru  kita  leluasa  menyusun masyarakat Indonesia merdeka….”
Merujuk  pada  pidato  Soekarno  1
Juni 1945 tersebut maka:
Kemerdekaan  merupakan  jalan  yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam  kemerdekaan  itulah  baru  kita dapat  menyelenggarakan  negara  untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan sosial itulah diperlukan semangat berdasarkan nilai-nilai
gotong-royong dan kebangsaan. Untuk mencapai  masyarakat  sejahtera dan wujudkan  keadilan  sosial,  Pancasila menjadi bintang penuntunnya.
Pancasila sebagai Dasar Negara memang  dipersiapkan pendiri  bangsa untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan keadilan  sosial Indonesia  setelah dicapainya kemerdekaan. Pada  pidato  di  hadapan  Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) Soekarno  tanggal  1  Juni  1945 juga menyatakan bahwa sebagai weltanschauung , Pancasila harus diperjuangkan “Tidak ada satu weltanschauung dapat menjelma dengan  sendirinya,  menjadi  realiteit dengan sendirinya.  Tidak  ada  satu weltanschauung
dapat menjadi kenyataan, menjadi realitiet, jika tidak
dengan  perjoangan  !” Pernyataan  ini mengandung  makna  Pancasila  sebagai sebuah  cita-cita  tidak  akan  dapat menjadi kenyataan kalau tidak diperjuangkan segenap bangsa Indonesia.  Dari  kata-kata  Soekarno tersebut, secara deduktif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan  pada  hakikatnya  adalah mewujudkan  Pancasila  dalam  realitas guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur (Latif, 2018).
Perwujudan  kesejahteraan sosial dan  keadilan  sosial  di  era  sekarang (sesudah mencapai
Indonesia merdeka),  dilaksanakan  melalui  upaya pembangunan  nasional.  Tujuan  dari pembangunan nasional sebagai perwujudan nilai-nilai  Pancasila  yang bersifat  menyeluruh  ialah  membangun masyarakat yang  adil  dan  makmur, yang menurut ajaran Pancasila (Iskandar,  2016).  Artinya,  Pancasila harus  dijadikan  bintang  penuntun dalam pelaksanaan pembangunan menyeluruh  itu  untuk  mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Apabila mengikuti pemikiran para pendiri  bangsa,  unsur-unsur  pokok masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila adalah: pertama, terjaminnya  sandang-pangan dan perumahan yang layak bagi warga negara  sehingga  tidak  ada  kecemasan menghadapi masa depan; kedua , adanya jaminan kesehatan dan pendidikan setiap warga negara Indonesia  sehingga  dapat  menunaikan tugas  dan  haknya  dengan  sebaik- baiknya; ketiga ,  adanya  jaminan  hari tua  setiap  warga  negara  Indonesia sehingga tidak hidup dalam kecemasan dan  kemelaratan  jika  sudah  tidak berdaya  mencari  nafkah; keempat , adanya  jaminan  setiap  warganegara Indonesia  untuk  dapat  menikmati  dan memperkembangkan  kebudayaan  serta menyempurnakan kehidupan kerohaniannya, sehingga  tercukupi,
baik kebutuhan lahir maupun batinnya; kelima ,  adanya  kesempatan  yang  luas bagi  warganegara  Indonesia  untuk berbuat dan bekerja untuk kepentingan umat  manusia (Gumbira  dan  Wiwoho, 2019). Oleh karena itu secara normatif, pembangunan nasional dilaksanakan untuk  mewujudkan  masyarakat  adil dan  makmur,  yang  dilandaskan  pada pilar  atau  tiang  pokok: pertama, berdaulat secara politik kedua , berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan; ketiga ,  berkepribadian  dalam kebudayaan  dan  berasaskan  gotong royong.  Dengan  memperhatikan  pilar yang  menjadi  penopang  pembangunan tersebut,  paradigma  yang  menjadi penuntun  pembangunan  tidak  bisa dilaksanakan  dan  diselesaikan  dengan cara  berpikir  liberal  atau  berpikir dalam  tradisi  pemikiran  negara  lain, melainkan  cara  berpikir  Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila.
2. Kedaulatan  Pangan  Sebagai
Perwujudan Kedaulatan Rakyat Dalam perjalanan kehidupan bangsa  Indonesia,  ternyata  terjadi keadaan di luar kuasa negara manapun yaitu  menyebarnya  Corona  virus disease-19  (Covid-19).  Uraian  ini mengkonsepsikan mewabahnya
penyakit  yang  bersumber  dari  Covid-
19 merupakan realitas
yang menimbulkan  dampak  pada  hal-hal berikut  : Pertama ,  menyebarnya  virus secara  meluas  di  seluruh  dunia  yang menimbulkan  korban  manusia  dalam jumlah  angka  kematian  yang  tinggi. Kedua ,  hampir  semua  negara  belum berpengalaman  menghadapi  Covid-19. Ketiga, atas peristiwa tersebut, negara- negara melakukan pembekuan kegiatan  masyarakatnya  di  bidang ekonomi,  transportasi  dan  pembatasan pergerakan manusia. Keempat , dampak yang terjadi adalah mandegnya perputaran uang, dan pemutusan
hubungan  kerja,  hilangnya  pekerjaaan dan tertundanya rencana-rencana kegiatan  ekonomi. Kelima, beaya penanggulangan  penyebaran  Covid-19 menjadi sulit dipastikan karena bertahannya Covid-19 di dalam masyarakat,  sangat  ditentukan  oleh bagaimana aparat negara dan masyarakat bersama-sama disiplin untuk menjalankan
Protokol
Kesehatan  berkenaan  dengan  Covid- 19.  Kalaupun  dikatakan  pernah  ada pengalaman  di  masa  lalu,  itupun  tidak semasiv  penyebaran  Covid-19  ini. Penyebaran  virus  Covid-19  terjadi begitu  saja,  sebagai  dampak  kegiatan manusia,  yang  kejadiannya  di  luar kehendak  manusia,  apalagi  kehendak negara.  Covid-19  dengan  demikian berpotensi  menimbulkan  kemiskinan baru  dan  pengangguran  baru.  Dampak berikutnya adalah ketiadaan
kemampuan  daya  beli  pada  kebutuhan pangan,  sebagai  kebutuhan elementer pada manusia.
Mengingat  tugas  negara  adalah untuk  menciptakan  keamanan  dan kesejahteraan  ( to  create  security  and prospherity )  ,  negara  tetap  harus  hadir untuk bersama-sama masyarakat menanggulangi  meluasnya  penyebaran Covid-19  ini  termasuk  pula  mengatasi pemenuhan kebutuhan pangan. Berdasarkan  pilar  pokok  pelaksanaan pembangunan  sebagai  disebut  di  atas, maka penanganan Covid-19
seharusnya    dilandaskan  pada  4  pilar pokok  yaitu  berdaulat  secara  politik    , berdiri  di  atas  kaki  sendiri  di  bidang ekonomi  dan,  berkepribadian  dalam kebudayaan  dan  berasaskan  gotong royong.  Dengan  memperhatikan  pilar yang menjadi penopang tersebut, maka penanggulangan  Covid-19,  tidak  bisa dilaksanakan  dan  diselesaikan  dengan cara  berpikir  liberal  atau  berpikir dalam  tradisi  pemikiran  negara  lain, mengingat ada kekhasan-kekhasan sendiri yang ada dalam situasi
masyarakat  Indonesia,  berdasarkan pertimbangan geografis, sosiologis dan politik. Fenomena Covid-19 ini sekaligus telah menyadarkan bahwa  di dalam menghadapi ketidakpastian maka  negara  bersama  rakyat  tidak boleh  lengah  sedikitpun  menghadapi ancaman-ancaman mendadak bak serangan  kilat  yang  berdampak  luas pada  kehidupan  bangsa,  yang  bisa muncul  sewaktu-waktu  memporak- porandakan  tatanan  dan  rencana- rencana  yang  disusun  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan umum.
Dengan mendasarkan pada pilar- pilar  pembangunan  seperti  tersebut  di atas,  maka  hal  utama  ke  depan  adalah bergotong-royong
untuk
memperjuangkan  terjaminnya  pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memperjuangkan  terjaminnya  pangan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  adalah urusan  bersama  antara  pemerintah dengan rakyat yang telah mendelegasikan  kekuasaannya  kepada pemerintah  yang  ditunjuk.  Kebutuhan elementer untuk mempertahankan hidup  adalah  dengan  tersedianya pangan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Upaya  menjamin  tersedianya  pangan tidak selalu harus mengandalkan impor bahan  pangan  dari  luar,  mengingat situasi Covid-19 akan berdampak pada keuangan  negara.  Oleh  karena  itu untuk  menjamin  tersedianya  pangan bagi bangsa Indonesia, harus ditegakkan apa yang dinamakan kedaulatan  pangan.  Dengan  merujuk pada
pengertian kedaulatan
( sovereignty ) dalam ilmu hukum, maka kedaulatan pangan dapat
dikonsepsikan  sebagai  hak  penuh  dan eksklusif dari  negara  bersama  rakyat untuk  membuat,  melaksanakan  dan memantau  kebijakan  pangan  tanpa terikat  oleh  daulat  pasar  atau  campur tangan asing.
Penjabaran  kedaulatan  pangan mencakup  : Pertama ,  hak  atas  lahan
usaha  pertanian  dimana  di  lahan  itu petani  melakukan  penanaman  yang hasilnya setidak-tidaknya berguna untuk mencukupi kebutuhan keluarganya; Kedua ,  hak  atas  sumber daya  air  untuk  pertanian.  Berdasarkan hak  ini  petani  diberi  hak  untuk memperoleh alokasi air untuk kebutuhan lahannya. Itu sebab, sumber daya  air  harus  tetap  didudukkan sebagai  barang  publik  ( public  good ) yang  pengelolaannya  di  kuasakan kepada  negara; Ketiga ,hak  akses  atas benih  dan  bibit.  Berdasarkan  hak  ini petani  berhak  menanam  benih  atau bibit  ,  menjadi  produknya  dan  tidak tergantung pada daulat pasar ; Keempat, hak  untuk  menentukan sistem pertanian.  Berdasarkan  hak  ini petani diberi keleluasaan untuk menentukan  metode  pertanian  sesuai dengan  sosio-kulturnya; Kelima ,hak atas  pangan  konsumsi  dan  pilihan. Berdasarkan  hak  ini  petani  dapat mengkonsumsi  pangan  sesuai  dengan preferensi dan kebiasaan sesuai budaya setempat (Soetoto, 2018).
Senada  dengan  itu,  definisi  yang sangat  jelas  dikemukakan  dari  Serikat Tani  Indonesia:  Kedaulatan  pangan adalah  hak  setiap  negara  untuk memproduksi  pangan  secara  mandiri dan  hak  untuk  menetapkan  sistem pertanian, peternakan,  dan  perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
Selanjutnya
dinyatakan oleh Serikat Tani
Indonesia,  kedaulatan  pangan  adalah konsep  pemenuhan  pangan  melalui produksi  lokal.  Kedaulatan  pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas  pangan  yang  berkualitas  gizi baik  dan  sesuai  secara  budaya, diproduksi  dengan  sistem  pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan  sangat  menjunjung  tinggi prinsip  diversifikasi  pangan  sesuai dengan  budaya  lokal  yang  ada.
Kedaulatan  pangan  juga  merupakan pemenuhan hak manusia untuk
menentukan  sistem  pertanian  dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga—yang berdasarkan  pada  prinsip  solidaritas. Berdasarkan  uraian  tersebut  maka memperjuangkan  kedaulatan  pangan merupakan
perjuangan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan keadilan  dalam  hubungan  antar  warga sekaligus perjuangan mewujudkan keadilan dalam tataran global
(Adnyani, 2019). Dalam tataran nasional, perwujudan kedaulatan pangan memerlukan upaya-upaya simultan tentang hal-hal sebagai berikut :
a. Penyediaan Lahan Pertanian

## Dan Peternakan ;
Pasal  33  Ayat  (3)  UUD  NRI
1945  sebagai  politik  hukum  yang melandasi
perundang-undangan nasional tentang pengelolaan tanah dan  sumber  daya  alam,  secara yuridis  mengandung  pengertian bahwa  :  Bumi,  air  dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan milik bangsa Indonesia, yang pengelolaannya didelegasikan kepada  negara.  Dalam  pada  itu,
negara sebagai representasi pemilik,  dapat  mendayagunakan koperasi,  badan-badan  usaha  milik negara  maupun  daerah  untuk pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.  Pengelolaan  bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  dengan melibatkan  pihak  asing  (melalui skema perijinan dan kontrak karya) dapat  dilakukan  dengan  tetap melandaskan pada tujuan pembentukan negara, yaitu memajukan  kesejahteraan  umum bangsa Indonesia.
Dari  berbagai Focus  Group on Discussion (FGD) yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian  MPR-RI pada  tahun 2019, bekerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia, maka didapatkan  bahwa  permasalahan pertanahan di Indonesia
menyangkut  hal-hal  berikut  ;  (1)
Regulasi  yang  menjabarkan  Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan (2) Implementasi regulasi yang menjabarkan  Pasal  33  ayat  (3)
UUD  NRI  1945. Berdasarkan diskusi  yang  berkembang  dalam FGD  sebagaimana  disebut  di  atas, terdapat  kesamaan  persepsi  bahwa dalam persoalan penataan kebijakan  pertanahan  ditemukan banyak  terjadi  kontradiksi  antara das  sein dan das  sollen (antara seharusnya  dengan  realitas).  Ada kompleksitas permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan  pertanahan,  termasuk dalam  pemaknaan  “kepentingan umum “ dalam pengadaan pertanahan;
Pada  tahun  2001  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) menerbitkan TAP  MPR  Nomor  IX Tahun  2001  Tentang  Pembaruan Agraria  Dan  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam.  Penerbitan  TAP  MPR Nomor  IX  Tahun  2001  tersebut didasari  pertimbangan  antara  lain bahwa  pengelolaan  sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung  selama  itu  (hingga TAP  MPR  itu  diterbitkan)  telah menimbulkan  penurunan  kualitas lingkungan,  ketimpangan  struktur penguasaan,
pemilikan, penggunaan  dan  pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik.  Selain  itu  pertimbangan lain  penerbitan  TAP  MPR Nomor IX  Tahun  2001 itu  adalah bahwa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya  alam  saling  tumpang tindih  dan  bertentangan.  Akibat dari  tumpang  tindih  peraturan perundang-undangan tersebut tentu terjadi ketidak-efektifan atas peraturan terkait pengelolaan sumberdaya  agraria  dan  sumber daya  alam.  Di  dalam  Pasal  7  TAP MPR Nomor  IX  Tahun  2001 disebutkan tentang mandat Ketetapan MPR yang menentukan: Menugaskan  Dewan  Perwakilan Rakyat  bersama  Presiden  untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan  pembaruan  agraria dan  pengelolaan  sumberdaya  alam dengan  menjadikan  Ketetapan  ini sebagai  landasan  dalam  setiap pembuatan  kebijakan;  dan  semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya  yang  tidak  sejalan dengan  Ketetapan  ini  harus  segera dicabut,  diubah,  dan/atau  diganti. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan  pembaruan  agraria sebagaimana  diamanatkan  pada Pasal  7  TAP  MPR  Nomor  IX Tahun 2001 tidak mudah dilaksanakan,  sekalipun  upaya- upaya  melaksanakan  amanat  Pasal 7 terus dilakukan, melalui penerbitan beberapa peraturan
perundang-undangan (Najicha  dan
Hermawan, 2019).
Di  era  pandemi  COVID-19, menegaskan  kembali  amanat  Pasal 7  TAP  MPR  Nomor  IX  Tahun 2001  menjadi  relevan  mengingat kebutuhan  penyediaan  tanah  untuk lahan  pertanian merupakan  salah satu  aspek  penting  dalam  upaya perwujudan  kedaulatan  pangan. Negara  harus  hadir  kembali  untuk mengatur ketersediaan  lahan  untuk penanaman bahan pangan di wilayah kedaulatan Republik
Indonesia.  Negara  harus  hadir kembali untuk mengatur ketersediaan lahan untuk peternakan  di  wilayah  kedaulatan Republik Indonesia.Penyediaan lahan untuk berkembangnya
peternakan  bukan  hal  yang  mudah di  era  sekarang  ini,  mengingat jumlah  penduduk  Indonesia  yang makin meningkat.
b. Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan; Indonesia sebagai negara yang terdiri atas beberapa  gugusan pulau dan perairan di antara pulau- pulaunya secara yuridis merupakan negara  kepulauan  ( archipelagic States )  yang  keberadaannya  sudah diakui  secara  yuridis  menurut Konvensi  Hukum  Laut  1982.
Sebagai negara kepulauan, selayaknya Indonesia mendayagunakan ekologi dan kekayaan  lainnya,  mengingat  arti pentingnya  untuk  meningkatkan kesejahteraan dan khususnya untuk mempersiapkan masa depan bangsa  yang  semakin  tidak  bisa mengandalkan sumber alam daratan  .  Bahkan  sesungguhnya
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan karakter wilayah dan geografis dan  potensi  sumber  daya laut  yang  melimpah.  Apabila dikelola dengan benar, potensi laut tersebut dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat  secara  berkelanjutan dan dalam rangka menjawab permasalahan
pemenuhan
kebutuhan  pangan  sekarang  ini, terlebih  karena  adanya  bencana COVID-19. Secara  logika,  negara kepulauan  merupakan  negara  yang hidupnya mengandalkan pada perairan  atau  laut  pada  sebagian
besar sektornya dari aspek keamanan  hingga  kesejahteraan hidup manusianya. Dengan demikian masyarakatnya akan sangat  mengandalkan  laut  untuk pemenuhan  kebutuhan  pangannya. Hasil-hasil dari pengolahan sumber daya  laut  dioptimalkan  untuk pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan kualitas sumber daya manusianya.
3. Tantangan Wujudkan Kedaulatan Pangan a. Permasalahan  Regulasi  Di Bidang Pertanahan : Terkait dengan regulasi, maka  salah  satu  pengertian  yang perlu  didefinisikan  secara  yuridis adalah pengertian bumi sebagaimana tercantum dalam
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  1945.
Pengertian bumi juga harus menyangkut hamparan tanah. Pendefinisian bumi yang menyangkut hamparan tanah selama  ini  belum  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan yang  menjabarkan  Pasal  33  ayat
(3)  UUD  NRI  1945,  padahal  di dalam kenyataan, pemanfaatan hamparan  tanah  masih  digunakan sebagai lahan pertanian oleh bangsa Indonesia. Hamparan tanah dengan  demikian  juga  merupakan salah satu sumber kehidupan
bangsa yang harus dijaga keberlanjutannya. Apabila dikemudian hari tidak ada pengaturan  terkait  dengan  tanah sebagai  hamparan,  keberadaannya akan  terkikis  oleh  kepentingan-
kepentingan privat. Persoalan yuridis  berikutnya  terkait  dengan tanah yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat adat, yang disebut sebagai  tanah  ulayat.  Dua  hal terkait  dengan  hak  ulayat  adalah masyarakat  adat  dan  hak  ulayat. Eksistensi  masyarakat  adat  secara
yuridis  dicantumkan  dalam  Bab  X A  Tentang  Hak  Asasi  Manusia UUD  NRI  1945.  Pada  Pasal  28I ayat  (3)  dinyatakan  :  “ Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan  perkembangan  jaman  dan peradaban ”.
Selain  itu,  ada  kaitan  erat antara
peningkatan jumlah penduduk  di  Indonesia  dengan berkurangnya lahan pertanian. Peningkatan  jumlah  penduduk di Indonesia  terjadi  seiring  dengan berkembangnya tingkat
kemakmuran bangsa Indonesia sejak  tahun  1970-1972.  Tingkat kemakmuran  yang  diraih  Negara
Indonesia  pada  usia  27  tahun  itu berimplikasi pada tingkat kesehatan  bangsa  Indonesia  yang makin  baik.  Pada giliran  lebih lanjut,  ketika  tingkat  kesehatan makin  membaik,  maka  tingkat kesuburan  menjadi  makin  tinggi sehingga terjadilah  ledakan jumlah penduduk di Indonesia.
Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pemukiman, oleh karena  itu,  lahan  yang  seharusnya bukan  untuk  pemukiman,  lalu dijadikan sebagai lahan pemukiman yang berkelindan dengan kepentingan usaha, investasi daerah. b. Pengelolaan Sektor

## Kelautan
Masih sedikit  kekayaan  laut yang diungkap, termasuk kekayaan laut  dalam  yang  masih banyak belum  tersentuh. Sejak  1967, segenap  potensi  kelautan  tidak menjadi  perhatian  lagi  karena perhatian  lebih  diprioritaskan  pada pertanian  darat.  Kalaupun  ada pengelolaan  laut,  ia  dijalankan tidak  optimal  hingga  terbentuknya
Kementrian Kelautan Dan Perikanan  pada  tahun  1999  di  era pemerintahan Presiden Abdurrahman  Wahid.  Tantangan- tantangan yang harus diatasi
adalah: 1) Eksploitasi Sumber Daya Laut Eksploitasi  sumber  daya laut merupakan fenomena yang harus diatasi oleh negara untuk  menghadirkan  sumber daya  laut  sebagai  sumber pangan  yang  berguna  bagi bangsa  Indonesia.Tidak  dapat dipungkiri bahwa praktik reklamasi pantai demi kepentingan  usaha  (misalnya untuk pengembangan kawasan industry atau pemukiman)
merupakan  sesuatu  yang  sulit dikendalikan,  terlebih  ketika terjadi  benturan  kepentingan antara  peningkatan  Pendapat Asli  Daerah  (PAD)  dengan kepentingan publik yang lebih luas.  Pengambilan  ikan  secara berlebihan (overfishing) hanya untuk kepentingan perdagangan semata tanpa memberi  kesempatan  yang adil bagi rakyat untuk mengambilnya  sebagai  bahan pangan,  merupakan  hal  yang harus  diatasi  oleh  negara. Negara harus hadir menyeimbangkan antara kepentingan usaha oleh negara dengan kesejahteraan rakyatnya.
2) Pengawasan  Sumber  Daya

## Laut Secara Berkelanjutan
Pencurian  sumber  daya laut  seperti  biota-biota  langka maupun  ikan  oleh  kapal-kapal asing  sampai  sekarang  masih terjadi. Sangat dipahami bahwa  pengawasan  laut  oleh aparat kemanan Indonesia
sangat  sulit  dilakukan  untuk mengawasi  laut  yang  sangat luas  mengelilingi kepulauan
Indonesia.  Akan  tetapi  upaya- upaya untuk melakukan pengawasan  sumber  daya  laut terutama perikanan, terus- menerus dilakukan. Sejak Oktober  2019  hingga  bulan Agustus  2020  (sampai  tulisan ini disusun) Kementerian Kelautan  Dan  Perikanan  telah menangkap setidaknya 66
kapal illegal fishing. Selain itu upaya-upaya diplomatik untuk meminimalisir  pencurian  ikan sedang  diupayakan  melalui kerjasama dengan Kementerian  Luar  Negeri  RI.
Hal  lain  yang  perlu  diatasi adalah  adanya  dugaan  kuat terjadinya jual-beli ijin
penangkapan ikan oleh pengusaha  Indonesia  kepada pihak  asing.  Apabila  hal  ini terjadi,  tindakan  jual  beli semakin  menjauhkan  adanya intragenerational equity dalam  satu  generasi,  dan ketidakadilan  yang  diterima oleh  rakyat  Indonesia  yang seharusnya  memiliki  prioritas mendapatkan kesejahteraan dari sumber daya kelautan. 3) Ketersediaan Data Dan
Informasi
Tanpa  mengurangi  upaya- upaya pendokumentasian yang telah  dilakukan  dengan  baik oleh  Kementerian  Kelautan Dan  Perikanan  sekarang  ini, berbagai  data  dan  informasi strategis  potensi  kelautan  di negara  kepulauan  Indonesia seharusnya dapat
terdokumentasi  dengan  baik.
Artinya  dokumentasi  yang baik
itu mencerminkan pendataan  yang  terorganisasi
dan  tersistematisasi  dengan baik. Dokumentasi itu merupakan integrasi data yang terjaga akurasinya serta bermanfaat  bagi  rakyat  secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, bukan hanya bagi kepentingan perdagangan semata. 4) Budaya Hidup Bangsa Negara Kepulauan Budaya hidup bangsa tumbuh berkembang, bersumber dari nilai-nilai yang dianut  oleh  bangsa  tersebut. Nilai-nilai  ( values )  tumbuh sebagai  hasil  relasi  manusia dengan  lingkungan  manusia dan lingkungan alam sekelilingnya. Dari relasi- relasi itu tumbuhlah pengalaman akal dan pengalaman fakta, yang kemudian  terpumpun  dalam apa yang disebut sebagai nilai-
nilai ( values ). Selanjutnya nilai-nilai itu dijadikan sebagai  penuntun  kehidupan individu dalam kehidupan bersama  sebagai  masyarakat. Amat  disayangkan  budaya hidup  sebagai  manusia  yang bertempat  tinggal    di  alam negara
kepulauan ( archipelagic  State ) kini tidak tertanam  secara  meluas  pada bangsa  Indonesia.  Hal  itu lebih  lebih  ketika  terjadi  arus masuknya mesin-mesin pengolah  pertanian  di  darat sekitar 1967, pasca keberhasilan dominasi Kapitalisme  melalui  pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi sejak  pasca  1945. Selama ini budaya laut Indonesia masih belum terintegrasi  yang  mewarnai kehidupan sebagian besar
bangsa  Indonesia, meskipun, secara geografis wilayah Indonesia lebih dari  62  persen adalah  wilayah  laut dan dilengkapi dengan mega biodiversitas yang berlimpah. 5) Iklim Investasi Kelautan Akibat belum pulih kembali  budaya  hidup bangsa berbasis kelautan maka pemikiran-pemikiran  investasi belum mengarah secara massif pada sektor kelautan. Investasi masih berorientasi pada investasi  yang  berkembang  di kawasan  darat. Atmosphere kehidupan  kita  masih  belum beranjak  dari  orientasi  darat. Hal  ini  menjadi  “pekerjaan rumah”  yang  penting  bagi pemerintah untuk menyediakan perangkat kebijakan, pembentukan jaringan  usaha  dan  inovasi investasi kelautan,sehingga kontribusi ekonomi riil kelautan bagi negara, meningkat, tetapi dengan tetap mengingat kebutuhan masyarakat  yang  tetap  harus dijamin untuk dapat menikmati pangan dari kelautan.  Negara  harus  hadir untuk  menyeimbangkan  agar tercipta keadilan sosial.
c. Belum Optimalnya Pendayagunaan  Kekayaan Hayati Politik hukum  pengelolaan sumber  daya  alam hayati sudah direpresentasikan  dalam  Pasal  33 (3)  UUD  NRI  1945  yaitu  bahwa bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan kajian dalam perspektif sosio-legal
, ternyata di dalam realitas terdapat
keberagaman fenomena  (fakta)
yang  sangat  terkait  dengan  tatanan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda  di  dalam  negara  ini. Fakta tersebut meliputi fakta hukumnya,  fakta  sosialnya  serta fakta fisiknya. Ketiga fakta tersebut  mengindikasikan  betapa kompleksnya persoalan pengelolaan  sumber  daya  alam hayati di  Indonesia.  Kompleksitas tersebut  bersumber  dari  :  (1) kemiskinan ; (2) lemahnya penegakan  hukum  ;  (3)  dorongan peningkatan pendapatan asli daerah ; (4) perlindungan dan pengelolaan lingkungan  hidup  tidak  menjadi agenda  politik mainstream ;  (5) rendahnya taraf sinkronisasi aturan hukum terkait  pengelolaan  sumber daya hayati.
Indonesia menjadi  salah  satu negara  dengan  kekayaan  sumber daya  alam hayati terbesar  di  dunia setelah Kolombia. Walaupun daratan  Indonesia  hanya  1,3%  dari daratan  dunia,  10%  tumbuhan berbunga,  12%  mamalia,  16% reptil  dan  amfibi,  17%  bunga  dan lebih  dari  25%  ikan  air  tawar  ada di Indonesia.2 Namun keanekaragaman  hayati  baik  di tingkat  genetik,  spesies  maupun ekosistem merupakan sumber daya alam yang sangat kompleks, karena sumber  daya  alam  ini  terdapat dalam jumlah yang terbatas
sekalipun  keanekaragaman  sangat tinggi. Selain itu, walaupun
mempunyai sifat yang dapat memperbaharui  diri  atau  dapat diperbaharui  ( renewable ),  sumber daya  alam  hayati  mempunyai  sifat yang  tidak  dapat  kembali  seperti asalnya ( irreversible ) apabila
dimanfaatkan  secara  berlebihan sampai pada tingkat yang melampaui kemampuannya (Indrawan, Primack, dan Supriatna, 2007) Permasalahan tersebut tercermin  dari  tingginya  tingkat keterancaman keanekaragaman hayati dari kepunahan. Keterancaman  tersebut  terutama disebabkan  oleh  dua  faktor  utama, yaitu (a) pemanfaatan
keanekaragaman hayati yang
berlebihan,  termasuk  secara  ilegal; dan  (b)  kerusakan  habitat  yang disebabkan  oleh  konversi  dan penggunaan
bahan-bahan berbahaya dalam pemanfaatan sumber  daya  alam.  Kompleksitas sumber  daya  alam  hayati  tersebut bertambah  dengan  tingginya  laju pertumbuhan penduduk, serta rendahnya  tingkat  pendidikan  dan social  ekonomi  di  sebagian  besar masyarakat  Indonesia,  sehingga tekanan  terhadap  keanekaragaman hayati  semakin  tinggi.  Isu  utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan  yang  dapat  terjadi  di semua  tingkatan  keanekaragaman hayati  baik  ekosistem,  spesies maupun genetik.
Kepunahan, terlebih yang bersifat massal, harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahannya  adalah  konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan. Dalam mempertahankan
stabilitasnya, ekosistem alam mempunyai tingkat ketahanan (resistensi) dan daya lenting ( resiliensi ) dalam menghadapi gangguan  atau  tekanan  dari  luar (Halffter,  2005).  Walaupun  alam dapat  mengembalikan  dirinya  ke tingkat semula,  ancaman  yang kecil pun pada tahap tertentu dapat mengakibatkan  kehilangan  spesies secara total. Namun, selama spesies  aslinya  masih  tetap  ada, maka  komunitas  biologi  itu  akan cenderung  kembali  ke  tingkat aslinya. Konservasi
keanekaragaman hayati harus
dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu
ekosistem (Cohen-Shacham  et  al,
2016),  spesies (Hutto  et  al,  1987), dan genetik (Brown, 1989). a. Konservasi di tingkat ekosistem  Dalam  pedoman perencanaan kawasan konservasi, International Union  for Conservation  of Nature memberikan  arahan bahwa  kawasan  konservasi telah  menjadi  tonggak  bagi interaksi  antara  manusia  dan alamnya. Menurut IUCN, sekarang  kawasan  konservasi menjadi  satu-satunya  harapan yang kita punya untuk mencegah terjadinya kepunahan  spesies  endemic atau spesies terancam punah; b. Konservasi  di  tingkat  spesies Pada tingkat nasional, Undang
Undang  Konservasi  Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang- Undang Nomor 5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) hanya membagi  status  perlindungan spesies  ke  dalam  dua  kategori saja,  yaitu  spesies  dilindungi dan  spesies  tidak  dilindungi. Spesies yang dilindungi merupakan spesies yang terancam punah, dengan pengaturan  dan  sanksi  pidana yang  cukup  memadai  untuk menimbulkan efek jera. Namun  spesies  yang  tidak dilindungi, yaitu spesies- spesies yang dianggap diperdagangkan secara internasional; c. Konservasi  di  tingkat  genetik Dalam  rangka  perlindungan sumber  daya  genetik  untuk menghindari  “pencurian”  atau
sering disebut sebagai biopiracy , sumber daya genetik  yang  dapat  berupa materi genetik, termasuk informasi  yang  terkandung  di dalamnya  dan  asal-usulnya ( origin )-yang berupa tumbuhan,  hewan,  mikroba dan turunannya yang
diperoleh  dari  kondisi  in-situ dan eks situ (Indrawan,
Primack, dan Supriatna,
2007).
d. Globalisasi
Roberto M. Unger (1986)
menyatakan  bahwa  sebenarnya para  ahli  hukum  abad  ke  sembilan belas telah berusaha untuk menciptakan  struktur  hukum  yang didasari  ide  demokrasi  dan  pasar bebas,  ada  komitmen  terhadap republik  yang  demokratis  dan sistem  pasar  sebagai  bagian  yang harus  ada  dalam  republik.  Dengan demikian  ada  semacam simbiosis mutualisma antara tuntutan diberlakukannya  sistem  demokrasi dengan  mekanisme  pasar  bebas, yaitu  bahwa  pasar  bebas  akan memberikan keuntungan bagi kepentingan  kapitalisme  apabila  di dalam  wilayah  dimana  permintaan dan penawaran berlangsung dijamin adanya demokrasi.
Berdasarkan hal itu maka, globalisasi,sebagai  bentuk  baru ekspansi  kapitalisme,  akan  bisa berlangsung baik apabila di kawasan  manapun  ditumbuhkan demokrasi.  Untuk  itulah  sejak globalisasi    digulirkan  pada  tahun 1990-an (bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin)
digulirkan  pula  isu  demokratisasi ke seluruh dunia dengan dukungan sarana  teknologi  komunikasi yang mampu menyebarkan isu
demokratisasi  ke  seluruh  dunia dengan cepat.
Isu demokratisasi telah menumbuhkan kesadaran-
kesadaran  dan  desakan-desakan untuk  membangun pemerintahan yang  baik  ( good  governance ) berupa:  (1) pelaksanaan  demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia; (2) perlindungan lingkungan  hidup;  (3)  perbaikan standar perburuhan; (4) peningkatan  peran  perempuan;  (5) pemberantasan  korupsi  penekanan etika  moral  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  baik  ( clean government ). Dengan demikian sisi positif  dari  globalisasi  adalah bahwa  globalisasi  mempercepat proses  demokratisasi  di  suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya.  Tuntutan  untuk memenuhi ke lima hal itu
tercermin dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional, seperti Konvensi (Convention ),
Deklarasi
(Declaration ), Code  of  Conduct,
Basic  Principles dan  instrumen- instrumen  internasional  yang  lain. Sejarah panjang kapitalisme hingga menjadi seperti sekarang ini merupakan  hasil  koreksi  kritik- otokritik internal kapitalisme
(Pellegrini  dan  Gerlagh,  2006).
Kalau  pada  masa  lalu  modus pencarian sumber daya alam dilakukan  dengan  kekerasan  yang dilanggengkan dalam kolonialisme,  maka  pasca  Perang Dunia II, modus pencarian akumulasi  keuntungan,  dilakukan dengan model yang lebih humanis,menjunjung  tinggi  HAM dan  kesederajatan  bangsa. Di dalam prakteknya, paham kapitalisme  telah  mendorong  dan mengharuskan  adanya  ekspansi  ke luar  dalam  bentuk    penguasaan
pasar, sumber pasokan bahan baku dan tenaga kerja semurah mungkin. Perebutan  dan  penguasaan  pasar, sumber  pasokan  bahan  baku  dan tenaga  kerja  pada  hakekatnya bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pemupukan modal  negara  asalnya.  Proses inilah  yang  kemudian  melahirkan sejarah  penaklukan  (imperialisme) dan penjajahan (kolonialisme).
Era imperialisme dan kapitalisme berlangsung pada abad ke - 18  dan    ke – 19  tetapi  pada pertengahan  abad  ke-20  praktek imperialisme dan kolonialisme secara  fisik  sudah  relatif  hilang, karena setelah Perang Dunia Kedua  ,  mulailah  negara-negara jajahan  membebaskan diri  dari belenggu  penjajahan. Akan  tetapi pada  era  awal  2000,  sudah  mulai muncul otokritik dalam
kapitalisme, bahwa keadaan masyarakat yang semakin bergerak ke penghormatan kolektifitas, sadar  kerusakan  lingkungan,  sadar tentang dampak minimalisasi peran negara  harus  disikapi  dengan perubahan-perubahan  pada  sistem kapitalisme.  Koreksi-koreksi  atas kapitalisme secara cerdas
dideskripsikan oleh  George  Soros (2000), yang  menyatakan  :  (1) Pada  masa  sekarang  masyarakat penganut  fundamentalisme  pasar tidak  dapat  hidup  terisolasi  ;  (2) Sebagai  partisipan  pasar,  pelaku pasar  bebas  harus  peduli  terhadap masyarakat  sekitar,  dan  ketika sampai  pada  keputusan  kolektif, pelaku pasar bebas harus mengedepankan kepentingan
kolektif yang lebih utama; (3) Pada akhirnya,  pemaksaan  kepentingan sendiri (seperti pada paham Laissez Faire )  dalam  mekanisme  pasar ,akan  menimbulkan  instabilitas masyarakat.Akan tetapi dalam
realitasnya  penciptaan  hubungan- hubungan  tata  ekonomi yang
bersifat dominatif tetap saja berlangsung  sebagai  strategi  untuk mempertahankan  keunggulan  tata ekonomi  dan  perdagangan  dunia.
Sebagai  sebuah  strategi  dalam usaha
perdagangan, upaya menciptakan ketergantungan dengan  menawarkan  produk  yang kompetitif tentu hal yang tidak bisa disalahkan.  Apalagi  kalau  dalam pembuatan
produknya tidak mengandalkan  proses-proses  yang merefleksikan penyimpangan kejujuran dalam kompetisi perdagangan.  Hal  yang  menjadi persoalan  ketika  suatu  produk perdagangan  dintrodusir  dengan cara cara tidak fair (bahkan melalui regulasi) sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketergantungan yang tidak  terelakkan  dan  menimbulkan sub-ordinasi  pada  kekuatan  pasar secara tidak fair .

## C. Simpulan
Mewujudkan kedaulatan pangan di era pandemi COVID-19 merupakan upaya yang bisa  dilakukan  negara  untuk  melaksanakan amanat  Pembukaan  UUD  NRI  1945  yang mengandung pesan bahwa : kemerdekaan itu ialah  hak  segala  bangsa  dan  oleh  sebab  itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan  karena  tidak  sesuai  dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kemerdekaan  mengandung  makna  bahwa suatu  bangsa-negara  berhak  menentukan nasib  sendiri  untuk  menjamin  keberlanjutan kehidupannya. Itulah yang terpumpun dalam makna kedaulatan ( sovereignty ).
Berdasarkan  kedaulatannya,  suatu  negara  di dalam  wilayahnya  berhak  menentukan kebijakan-kebijakan melalui regulasinya untuk  melakukan  kewajiban  utama  negara yaitu menciptakan keamanan dan kesejahteraan  ( to  create  security  and prospherity ). Mewujudkan kedaulatan pangan  adalah  hak  absolute  dan  eksklusif
suatu  negara  untuk  menentukan  kebijakan- kebijakan  dan  langkah-langkah  di  bidang pangan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Oleh  karenanya,  untuk mengatasi tantangan  Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan perlu dilakukan langkah- langkah  yang  pada  garis  besarnya  meliputi: Pembenahan kelembagaan  :  Kementerian dan lembaga terkait dikoordinir  negara untuk berperan  sebagai  motor  penggerak mengatasi tantangan-tantangan dalam mewujudkan kedaulatan  pangan  sebagai implementasi  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil dan  Beradab,  di  bidang-bidang  pertanahan, pertanian  dan  peternakan. Selanjutnya  perlu dilakukan peninjauan dan pengaturan kembali regulasi-regulasi di bidang pertanahan,  pertanian  dan  peternakan  untuk semakin  memberi  ruang  bagi  perwujudan kedaulatan  pangan.  Selanjutnya  negara memprakarsai tindakan membudayakan, menyadarkan,  dan  mengajak  masyarakat bangsa untuk sadar tentang urgensi pemenuhan kebutuhan pangan, yang semata- mata  tidak  bersumber dari  darat, tetapi  juga dari  sektor  kelautan  maupun peternakan. Guna  kepentingan itu  harus  dikembangkan riset dan inovasi terkait dengan sumber daya hayati penghasil pangan, yang tidak dibatasi oleh kepentingan-kepentingan global, dalam rangka  penyediaan  pangan  dan  obat-obatan sebagai  salah  satu  langkah  ikut  serta menanggulangi dampak pandemi COVID-19 yang sudah menjadi persoalan dunia.

## DAFTAR  PUSTAKA
Adnyani,  N.K.S.,  2019,  January.  Food Security Based on Pancasila Economic Democracy.
In International
Conference  on  Tourism,  Economics,
Accounting,  Management,  and  Social Science (TEAMS 2018) (pp. 112-116).
Atlantis Press.
Basarah, Achmad  Dan  Tb.Hasanuddin, 2016, Historisitas  Dan  Spiritualitas Pancasila  Refleksi  Peringatan  67 Tahun  Hari  Lahir  Pancasila, Jakarta, MPR-RI,
Budiman,  Arief.,  1993,”Putaran  Uruguay  :
Internasionalisasi    Pasar    Domestik”, Pengantar  Pada Buku  :Martin    Khor Kok  Peng,  Imperialisme      Ekonomi Baru  :    Putaran      Uruguay    dan Kedaulatan  Dunia  Ketiga,  Gramedia Pustaka  Utama, Jakarta, halaman  xxi- xxii .
Brown,  A.H.D.,  1989.  Core  collections:  a practical approach to genetic resources management.  Genome,  31(2),  pp.818- 824.
Cohen-Shacham, E., Walters, G., Janzen, C. and  Maginnis,  S.,  2016.  Nature-based solutions  to  address  global  societal challenges. IUCN: Gland, Switzerland, 97.
Fukuyama, Francis, 1992 The  End  History And  The  Last  Man ,  New  York,Free Press Publication;
Gumbira,  S.W.  and  Wiwoho,  J.,  2019.  The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based  Principles  of  Local Democracy  in  Indonesia.  Padjadjaran Journal of Law, 6(2), pp.361-378.
Halffter,  G.,  2005.  Towards  a  culture of biodiversity conservation. Acta Zoológica  Mexicana,  21(2),  pp.133- 153.
Hutto,  R.L.,  Reel,  S.  and  Landres,  P.B.,
1987.  A  critical  evaluation  of  the species approach to biological conservation. Endangered species update, 4(12), pp.1-4.
Indrawan, Mochamad Richard  B.  Primack dan  Jatna  Supriatna, 2007, Biologi Konservasi ,  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia;
Iskandar,  Pranoto,  2016.  The  Pancasila Delusion.  Journal  of  Contemporary Asia, 46(4), pp.723-735.
Latif, Yudi, 2018. The Religiosity,
nationality,  and  sociality  of  Pancasila: Toward  Pancasila  through  soekarno’s
way.  Studia  Islamika,  25(2),  pp.207- 245.
Martin  Khor Kok Peng , 1993, Imperialisme Ekonomi    Baru :  Putaran   Uruguay dan    Kedaulatan    Dunia    Ketiga , Jakarta, Gramedia   Pustaka  Utama;
Maru,  Vivek,  2010.  Access  to  justice  and legal  Empowerment:  a  review  of World  Bank  practice.  Hague  Journal on the Rule of Law, 2(2), pp.259-281.
Najicha,  F.  Ulfatun,  and  Sapto  Hermawan.
"Law  in  the  Globalization  and  Its Influence  on  Economic  Development and Environmental Preservation based on  Pancasila  and  the  Indonesian Constitution of 1945." 3rd International Conference on Globalization  of  Law  and  Local Wisdom  (ICGLOW  2019).  Atlantis
Press, 2019.
Pellegrini,  L.  and  Gerlagh,  R.,  2006. Corruption, democracy, and environmental  policy:  an  empirical contribution to the debate. The Journal of  Environment  &  Development, 15(3), pp.332-354.
Unger, Roberto M. 1986, The Critical Legal Studies Movement, Harvard University Press
du  Plessis,  A.,  2008.  Public  participation, good environmental  governance  and fulfilment  of  environmental  rights. Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse  Elektroniese Regsblad, 11(2), pp.1-34.
Soetoto, E. O. H. (2018, March). The impact of Indonesia’s food law  reform on  the concept  of  food  sovereignty  in Indonesia.  In  IOP  Conference  Series: Earth  and  Environmental  Science (Vol.  131,  No.  1,  p.  012026).  IOP
Publishing. Soros, George, 2000, Open Society
Reforming  Global  Capitalism ,  New York, Public Affairs