## MENYELAMI MAKNA MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA: KRITIK DAN REFLEKSI ATAS PRAKTIK KEBERAGAMAAN KONTEMPORER
1 Moha m mad Asy’ari Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: Mohamadasyari99@iainkediri.ac.id
Info Artikel Submit    : 22 Juli 2021 Revisi      : 14 Agustus 2021 Diterima  : 28  Agustus 2021
Publis      : 27 September 2021

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  praktik  keberagamaan  kontemporer  di Indonesia,  dengan  fokus  pada  makna  moderasi  beragama. Moderasi  beragama  merupakan  konsep  yang  penting  bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan beragam  agama  dan  kepercayaan  yang  tinggal  bersama  dalam harmoni.  Namun,  praktik  keberagamaan  kontemporer  di Indonesia  menimbulkan  beberapa  kritik  terhadap  makna moderasi  beragama,  terutama  dalam  hal  kebijakan  publik, sosial,  dan  budaya.  Dalam  artikel  ini,  penulis  membahas beberapa  kritik  terhadap  makna  moderasi  beragama  di Indonesia,  antara  lain  peran  negara  dalam  mengatur  praktik keberagamaan,  kebijakan  publik  yang  diskriminatif  terhadap minoritas  agama,  dan  pengaruh  globalisasi  dalam  mengubah praktik  keberagamaan.  Selain  itu,  penulis  juga  merenungkan cara-cara  untuk  memperkuat  makna  moderasi  beragama, misalnya  dengan  mendorong  dialog  antaragama  dan mengedukasi  masyarakat  tentang  toleransi  dan  keragaman. Artikel  ini  menemukan  bahwa  makna  moderasi  beragama  di Indonesia  perlu  terus  diperkuat  dan  dikembangkan,  agar praktik  keberagamaan  di  Indonesia  dapat  terus  berlangsung dalam  harmoni  dan  kerukunan.  Dalam  era  globalisasi  dan tantangan  sosial  yang  semakin  kompleks,  makna  moderasi beragama menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia untuk  mempertahankan  keberagaman  dan  keharmonisan dalam masyarakat. Kata kunci Moderasi Beragama, kritik dan refleksi, Keberagamaan di Indonesia

## INSTITUT AGAMA ISLAM PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk  mayoritas  muslim  terbesar  di  dunia, 1 telah  lama  dihadapkan  pada  tantangan  dalam  praktik  keberagamaan  yang  beragam  dan kompleks. Dalam upaya untuk memperkuat harmoni antarumat beragama dan mengurangi konflik  keberagamaan,  sejumlah  wacana  telah  muncul  di  kalangan  akademisi,  masyarakat, dan  politisi,  termasuk  salah  satunya  adalah  moderasi  beragama. 2 Wacana  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  cara  yang  lebih  moderat  dan  toleran  dalam  mempraktikkan keberagamaan,  sehingga  dapat  menghasilkan  keseimbangan  yang  lebih  baik  antara kewajiban  agama  dan  kepentingan  sosial. 3 Namun,  seperti  banyak  konsep  keberagamaan lainnya, moderasi beragama juga mendapat kritik dan kontroversinya sendiri. 4
Penelitian  ini  akan  menyelami  makna  moderasi  beragama  di  Indonesia  dan memberikan  kritik  dan  refleksi  atas  praktik  keberagamaan  kontemporer.  Melalui  kajian pustaka,  penulis  akan  membahas  sejarah  dan  perkembangan  moderasi  beragama  di Indonesia,  tantangan  dan  peluang  implementasi  moderasi  beragama,  kritik  terhadap moderasi beragama, dan refleksi terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia.
Sejarah  moderasi  beragama  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  kembali  ke  masa penjajahan  Belanda,  ketika  sejumlah  pemikir  Islam  seperti  KH  Ahmad  Dahlan  dan  KH Hasyim  Asy'ari  memperkenalkan  gerakan  Islam  moderat  yang  lebih  inklusif  dan  terbuka terhadap  modernitas. 5 Gerakan  ini  terus  berkembang  setelah  kemerdekaan  Indonesia, terutama setelah terjadinya konflik keagamaan yang cukup besar seperti kerusuhan Ambon pada tahun 1999. Gerakan moderasi beragama menjadi semakin populer setelah Presiden
1 Indonesia,"  The  World  Factbook,  Central  Intelligence  Agency,  accessed  March  11,  2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/indonesia/
2 Farid  Panjaitan,  "The  Politics  of  Moderation  in  Indonesia,"  Australian  Journal  of  International  Affairs 72, no. 3 (2018): 232-250.
3 Kamaruddin Amin,  "Islam  and Moderation  in  Indonesia:  A  Critical  Review  of  Recent Debates," Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 6, no. 1 (2013): 1-14.
4 R.  William  Liddle,  "Moderation  and  Its  Discontents:  Reflections  on  the  Rise  of  Jokowi,"  Journal  of Democracy 27, no. 2 (2016): 62-76.
5 Greg Fealy, "Indonesia's Moderates: In Search of Islamic Context and Content," in Islam in Indonesia: Contrasting  Images  and  Interpretations,  ed.  Niels  Mulder  (Amsterdam:  Amsterdam  University  Press, 2013), 111-130
Joko  Widodo  menyatakan  bahwa  moderasi  beragama  adalah  filosofi  bagi  bangsa Indonesia. 6
Namun,  terdapat  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  implementasi  moderasi beragama  di  Indonesia.  Sejumlah  kelompok  masih  mempertahankan  pemahaman  yang lebih konservatif dan intoleran terhadap keberagaman, sehingga mempersulit upaya untuk mempromosikan  moderasi  beragama. 7 Selain  itu,  terdapat  juga  perbedaan  dalam interpretasi moderasi beragama antara kelompok yang berbeda, dan kritik terhadap definisi moderasi  beragama  yang  masih  kabur  dan  ambigu. 8 Salah  satu  kritik  terhadap  moderasi beragama adalah bahwa konsep ini dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama dan  hak  asasi  manusia.  Ada  kekhawatiran  bahwa  moderasi  beragama  dapat  menjadi  alat politik  yang  digunakan  oleh  penguasa  untuk  mempertahankan  status  quo  dan  membatasi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, moderasi beragama juga dipertanyakan sebagai konsep yang tidak mampu menyelesaikan  akar  masalah  dalam  konflik  keberagamaan,  karena  lebih  fokus  pada penanganan  simptom  dan  tidak  memperhatikan  faktor  sosial  dan  politik  yang  mendasar. 9 Kritik  terhadap  moderasi  beragama  juga  mencakup  pandangan  bahwa  konsep  ini  tidak cukup  mencerminkan  realitas  dan  kompleksitas  keberagamaan  di  Indonesia,  yang melibatkan banyak dimensi seperti etnis, budaya, dan sosial-ekonomi. 10
Meskipun demikian, moderasi beragama tetap menjadi topik penting dalam konteks keberagamaan  di  Indonesia,  karena  dianggap  sebagai  alternatif  yang  lebih  baik  daripada
6 “ Moderate  Islam  is  the  Philosophy  of  the  Nation,"  Tempo.co,  October  9,  2014, https://en.tempo.co/read/611406/moderate-islam-is-the-philosophy-of-the-nation-jokowi
7 Robert  W.  Hefner,  "Civil  Society  and  the  Political  Imagination  in  Indonesia,"  in  Remaking  Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization, ed. Robert W. Hefner (Princeton: Princeton University Press, 2005), 39-70
8 Ahmad Najib Burhani, "The Limits of Religious Pluralism in Indonesia: Islam and the Moluccan Conflict," Journal of Muslim Minority Affairs 30, no. 3 (2010): 361-378
9 Muhammad  Ali,  "Moderation  as  a  Discourse  in  Muslim  Societies:  The  Indonesian  Case,"  Journal  of Islamic Studies and Culture 4, no. 1 (2016): 64-81
10 Lili  Yulyadi  Arnakim,  "Islam  Nusantara,  Moderation  and  Multiculturalism:  A  Critical  Analysis  of  the Indonesian  Discourse  on  Islam  and  Its  Implications  for  Inter-Religious  Relations,"  Islam  and  Christian- Muslim Relations 29, no. 3 (2018): 310-322
ekstremisme dan intoleransi yang mengancam stabilitas sosial dan politik. 11 Oleh karena itu, diperlukan refleksi kritis dan pemikiran yang lebih mendalam tentang moderasi beragama dan  bagaimana  konsep  ini  dapat  diimplementasikan  secara  efektif  di  Indonesia.    Melalui artikel ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pada wacana moderasi beragama dan  keberagamaan  di  Indonesia.  Dengan  memahami  sejarah  dan  konteks  perkembangan moderasi  beragama,  tantangan  dalam  implementasi,  kritik  dan  refleksi,  diharapkan  kita dapat  menciptakan  cara  yang  lebih  inklusif  dan  toleran  dalam  mempraktikkan keberagamaan,  sehingga  dapat  meningkatkan  harmoni  antarumat  beragama  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dikategorikan  dalam  penelitian  kepustakaan (library  research) dengan menggunakan  buku-buku  sebagai  sumber  datanya  dan  dengan  pendekatan  penelitian kualitatif. 12 . Data yang di kumpulkan dan dikaji adalah data yang diambil dari sumber data berupa  buku-buku,  jurnal  dan  artikel-artikel  atau  tulisannya  yang  berkenaan  dengan kepemimpinan transformasional dalam perspektif Islam. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Teknik  ini  dimulai  dengan  melakukan  reduksi data, kemudian mengorganisasi dan memaparkan, melakukan verifikasi kemudian diakhiri dengan menyimpukan data. 13 .

## MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

## Memahami Konsep Moderasi Beragama
Moderasi  beragama  adalah  prinsip  yang  diterapkan  oleh  masyarakat  Indonesia dalam beragama, bahwa segala bentuk tindakan yang berlebihan dan tidak seimbang dalam
11 Chris  Chaplin  and  Greg  Fealy,  "Indonesia's  2019  Elections:  The  Politics  of  Moderation,"  The Interpreter, March 12, 2019, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-2019-elections- politics-moderation
12 Albi Anggito Setiawan Johan, Metodologi penelitian kualitatif (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).
13 Salim Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial Keagamaan Dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
menjalankan  ibadahnya,  dihindari. 14 Konsep  ini  menjadi  penting  di  tengah  keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam,  Indonesia  menganut  konsep  wasatiyyah,  yang  artinya  keseimbangan  dan  tengah- tengah. 15 Konsep wasatiyyah mengajarkan untuk menjalankan agama dengan tidak ekstrem dan menghindari sikap intolerans terhadap agama lain. 16
Konsep  moderasi  beragama  juga  tercermin  dalam  berbagai  budaya  Indonesia,  di mana  terdapat  berbagai  tradisi  dan  upacara  yang  memiliki  unsur  keagamaan  namun dilakukan dengan penuh kearifan lokal. 17 Contohnya adalah upacara adat dalam masyarakat Toraja,  Sulawesi  Selatan,  yang  melibatkan  kepercayaan  animisme  dan  kristen. 18 Upacara tersebut  merupakan  bagian  dari  kearifan  lokal  dan  bukan  bermaksud  untuk  menyimpang dari  ajaran  agama  yang  dianut.  Konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia  juga  tercermin dalam  sikap  toleransi  masyarakat  Indonesia  terhadap  perbedaan  agama.  Masyarakat Indonesia  mampu  hidup  berdampingan  dengan  damai  meskipun  berbeda  agama  dan keyakinan,  bahkan  terdapat  tradisi  saling  menghormati  antara  umat  agama  yang  berbeda seperti halnya pada tradisi nyadran di Jawa. 19 Hal ini menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama  di  Indonesia  bukan  hanya  sekedar  konsep,  namun  juga  dipraktikkan  dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, konsep moderasi beragama di Indonesia merupakan prinsip yang sangat penting dalam menjalankan agama. Konsep ini tercermin dalam budaya dan tradisi Indonesia serta sikap toleransi masyarakat Indonesia terhadap perbedaan agama. Oleh  karena  itu,  konsep  moderasi  beragama  perlu  terus  dipelihara  dan  ditanamkan  pada generasi  muda  Indonesia  agar  dapat  terus  menjadi  bagian  dari  identitas  bangsa  yang menghargai keberagaman.
14 Azyumardi Azra, “Moderation in Indonesian Islam: Between State and Society,” Asia and the Pacific Policy Studies 2, no. 2 (2015): 302
15 Ibnu  Malikul  Mulki,  “Islam  Wasatiyyah  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Teologi,”  Religi  :  Jurnal  Studi Agama-agama 5, no. 1 (2015): 11
16 Ibid 12 17 Budiman Sudjatmiko, “Moderasi Beragama: Sebuah Sintesa Budaya Indonesia,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017): 185
18 M. Farid Wajdi, “Dialektika Agama dan Budaya dalam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” Jurnal Lektur Keagamaan 16, no. 2 (2018): 279
19 Ma rtin van Bruinessen, “Tolerance and Creativity: Muslim–Christian Encounters in Indonesia,” Journal of Islamic Studies 10, no. 3 (1999): 311
Moderasi  beragama  juga  menjadi  bagian  dari  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam menjaga  kerukunan  antarumat  beragama.  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  berbagai kebijakan  yang  mendukung  konsep  moderasi  beragama,  seperti  memperkuat  pendidikan agama  yang  mengajarkan  sikap  toleransi  dan  menghindari  radikalisme. 20 Selain  itu, pemerintah  Indonesia  juga  memperkuat  kerja  sama  antarumat  beragama  melalui pembentukan  forum  interfaith  dialogue  seperti  Dewan  Kerukunan  Umat  Beragama (DKUB) dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) di tingkat desa. 21
Namun  demikian,  masih  terdapat  tantangan  dalam  menjaga  konsep  moderasi beragama di Indonesia. Salah satunya adalah adanya gerakan radikalisme dan ekstremisme agama  yang  terus  berkembang. 22 Gerakan  tersebut  mengancam  kerukunan  antarumat beragama dan mengancam konsep moderasi beragama yang selama ini dijaga dengan baik di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  bersama  dari  seluruh  elemen  masyarakat untuk  memperkuat  konsep  moderasi  beragama  dan  menghindari  sikap  intoleransi  dan radikalisme.

## Sejarah Dan Perkembangan Moderasi Beragama Di Indonesia
Dalam  sejarahnya,  konsep  moderasi  beragama  telah  berkembang  seiring  dengan masuknya  agama  Islam  ke  Indonesia  pada  abad  ke-13.  Islam  yang  datang  ke  Indonesia melalui  jalur  perdagangan  membawa  ajaran-ajaran  yang  menghormati  keberagaman  dan toleransi. Ajaran-ajaran tersebut kemudian mengakar di masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dari budaya dan tradisi bangsa ini. 23
Perkembangan  konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia  semakin  pesat  setelah Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945.  Di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Soekarno, Indonesia  mengusung  konsep  nasionalisme  yang  menghargai  keberagaman  dan
20 Alamsyah  Ratu  Perwiranegara,  “Religious  Harmony  in  Indonesia:  The  Role  of  the  State  and  Civil Society,” Asian Soci al Science 9, no. 14 (2013): 46.
21 Maria Ulfah Anshor, “The Role of Interfaith Dialogue in Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 22, no. 2 (2018): 141.
22 Budi  Hernawan,  “Deradikalisasi  dalam  Penanganan  Terorisme  di  Indonesia,”  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik 20, no. 3 (2016): 191
23 Ahmad Najib Burhani, “Islam and Pluralism in Indonesia,” Journal of Indonesian Islam 3, no. 2 (2009): 314
menghormati semua agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. 24 Konsep ini kemudian menjadi  dasar  dalam  pembentukan  Pancasila,  dasar  negara  Indonesia,  yang  mengakui keberagaman  dan  menghormati  hak  setiap  warga  negara  untuk  beragama  atau  tidak beragama.
Di  era  Orde  Baru  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto,  konsep  moderasi beragama  juga  tetap  dijaga  dan  dipromosikan.  Pemerintah  Orde  Baru  menekankan pentingnya  stabilitas  nasional  yang  dapat  dicapai  melalui  kerukunan  antarumat  beragama. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung konsep  moderasi  beragama,  seperti  memperkuat  pendidikan  agama  yang  mengajarkan toleransi dan menghindari radikalisme. 25
Namun,  setelah  jatuhnya  pemerintahan  Orde  Baru  pada  tahun  1998,  Indonesia mengalami  periode  transisi  yang  berdampak  pada  munculnya  gerakan-gerakan  intoleransi dan  radikalisme  agama.  Gerakan-gerakan  tersebut  menantang  konsep  moderasi  beragama yang  telah  dijaga  selama  ini  di  Indonesia. 26 Namun,  masyarakat  Indonesia  terus  berupaya untuk  menjaga  dan  memperkuat  konsep  moderasi  beragama  sebagai  identitas  nasional. Dukungan  dari  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil,  dan  tokoh  agama,  sangat penting dalam upaya memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia.
Meskipun demikian, perkembangan konsep moderasi beragama di Indonesia terus berlangsung. Pada tahun 2004, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Nasionalisme Toleran  (NasTor)  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  dan  mengembangkan  konsep moderasi  beragama  di  Indonesia.  Program  ini  diikuti  dengan  berbagai  kegiatan  yang mengajarkan tentang toleransi, pluralisme, dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, beberapa  organisasi  masyarakat  sipil  dan  tokoh  agama  juga  telah  berperan  aktif  dalam memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama  (FKUB)  yang  beranggotakan  tokoh-tokoh  agama  dari  berbagai  agama,  dan
24 Amiruddin, “Pluralisme Agama dalam Bingkai Pancasila,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 19, no. 2 (2015): 122
25 N.  K.  Rakhmat  and  Fadjar  Ibnu  Thufail,  “Politik  Keagamaan  di  Era  Orde  Baru:  Kebijakan  dan Implementasinya,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, no. 2 (2015): 105.
Ahmad  Suaedy,  “Religious  Intolerance  in  Indonesia:  Historical  Roots  and  Contemporary  Challenges,” Journal of Indonesian Islam 12, no. 2 (2018): 345
26 Ahmad Suaedy, “Religious Intolerance in Indonesia: Historical Roots and Contemporary Challenges,” Journal of Indonesian Islam 12, no. 2 (2018): 345
Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia dan menerapkan ajaran-ajaran moderasi Islam dalam kegiatannya. 27
Di era digitalisasi dan globalisasi saat ini, konsep moderasi beragama di Indonesia dihadapkan  pada  tantangan  baru,  seperti  munculnya  ekstremisme  dan  radikalisme  yang berasal dari luar negeri. Kebanyakan darinya, dibawa oleh organisasi Islam trans-nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia harus terus  dilakukan  secara  berkelanjutan,  baik  oleh  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil, maupun  tokoh  agama.  Dengan  demikian,  konsep  moderasi  beragama  yang  telah  menjadi identitas  nasional  Indonesia  dapat  terus  dijaga  dan  dipertahankan  sebagai  salah  satu kekayaan budaya bangsa ini.

## Tantangan Dan Peluang Implementasi Moderasi Beragama
Meskipun  Indonesia  telah  lama  dikenal  sebagai  negara  dengan  konsep  moderasi beragama yang kuat, implementasi konsep ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah  munculnya kelompok-kelompok ekstremis dan radikal yang berasal dari luar negeri dan mulai mempengaruhi sebagian kecil masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok ini mengajarkan ajaran-ajaran yang intoleran dan tidak sesuai dengan konsep moderasi beragama yang telah lama dianut oleh masyarakat Indonesia. 28
Selain itu, terdapat juga tantangan dalam implementasi konsep moderasi beragama di  Indonesia  yang  berasal  dari  internal  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Masih  banyak masyarakat  Indonesia  yang  belum  sepenuhnya  memahami  dan  menerapkan  konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya kasus-kasus intoleransi dan konflik antar umat beragama yang terjadi di Indonesia. 29
Namun,  di  tengah-tengah  tantangan  tersebut,  terdapat  pula  peluang  untuk memperkuat  implementasi  konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia.  Salah  satu  peluang yang ada adalah melalui pendidikan dan pengajaran tentang konsep moderasi beragama di
27 Yenny  Zannuba  Wahid,  “Nahdlatul  Ulama  and  the  Struggle  for  Islam  Nusantara,”  Asian  Journal  of Social Science 44, no. 6 (2016): 691
28 Rizal  Sukma,  “The  Challenge  of  Religious  Moderation  in  Indonesia,”  The  Jakarta  Post,  February  10, 2016.
29 Mujiburrahman ,  “Islam  and  Democracy  in  Indonesia:  Tolerance  Without  Liberalism,”  in  Islam  and Democracy  in  Indonesia:  Tolerance  Without  Liberalism,  ed.  Jeremy  Menchik  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2016), 73.
sekolah-sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Dengan cara ini, generasi muda Indonesia dapat  terus  diajarkan  tentang  nilai-nilai  toleransi,  pluralisme,  dan  kerukunan  antar  umat beragama  yang  sesuai  dengan  konsep  moderasi  beragama  yang  telah  lama  dianut  oleh masyarakat Indonesia. 30
Selain  itu,  peran  tokoh  agama  dan  organisasi  masyarakat  sipil  dalam  memperkuat konsep moderasi beragama di Indonesia juga sangat penting. Tokoh agama dan organisasi masyarakat  sipil  dapat  menjadi  perekat  bagi  masyarakat  Indonesia  dalam  memperkuat konsep  moderasi  beragama  dan  menghadapi  tantangan  yang  muncul.  Dengan  adanya dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, implementasi konsep moderasi beragama di Indonesia dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa ini. 31
Meskipun  konsep  moderasi  beragama  telah  lama  menjadi  bagian  dari  budaya  dan kehidupan  masyarakat  Indonesia,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  konsep  ini  juga menuai  kontroversi.  Beberapa  kalangan  menilai  bahwa  konsep  moderasi  beragama  justru mengaburkan  identitas  keagamaan  dan  menciptakan  kesetaraan  antar  agama  yang  salah kaprah. 32 Sebagai  contoh,  beberapa  kelompok  masyarakat  menganggap  bahwa  konsep moderasi  beragama  tidak  konsisten  dengan  ajaran-ajaran  agama  yang  sebenarnya.  Bagi mereka,  menjadi  seorang  yang  taat  beragama  haruslah  berarti  menerapkan  ajaran  agama dengan benar dan tidak boleh menyeleweng. Konsep moderasi beragama dianggap sebagai bentuk toleransi yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. 33
Selain  itu,  terdapat  pula  kontroversi  yang  muncul  dalam  interpretasi  konsep moderasi beragama. Beberapa pihak menilai bahwa konsep ini hanya sebatas wacana dan belum  diimplementasikan  dengan  baik  di  masyarakat.  Mereka  menyoroti  masih  adanya kasus-kasus  intoleransi  dan  konflik  antar  umat  beragama  yang  terjadi  di  Indonesia,  yang
30 Ahmad  Syafii  Maarif,  “Moderate  Islam  and  Religious  Harmony  in  Indonesia,”  Journal  of  Indonesian Islam 6, no. 2 (2012): 244.
31 Fatimah  Husein,  “The  Role  of  Civil  Society  in  Promoting  Tolerance  in  Indonesia,”  in  Civil  Society  in Asia:  In  Search  of  Democracy  and  Development  in  Bangladesh,  India  and  Indonesia,  ed.  Eva-Lotta  E. Hedman and John Gillespie (Copenhagen: NIAS Press, 2007), 161
32 Syamsul Arifin, “Moderation and Radicalism in Indonesia,” in Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations, ed. Robert W. Hefner (Jakarta: Equinox Publishing, 2013), 42
33 M. Ainul Yakin, “The Rise of Intolerance and Radicalism in Indonesia,” Asian Journal of Political Science 22, no. 3 (2014): 270.
menunjukkan bahwa implementasi konsep moderasi beragama masih jauh dari sempurna. 34 Di sisi lain, banyak pihak yang mendukung konsep moderasi beragama dan memandangnya sebagai  solusi  yang  tepat  dalam  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  di  Indonesia. Konsep moderasi beragama dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman dan keragaman agama yang ada di Indonesia, serta sebagai upaya untuk mendorong dialog dan toleransi antar umat beragama. 35
Kontroversi  terhadap  konsep  moderasi  beragama  di  Indonesia  masih  terus berlangsung  hingga  saat  ini.  Namun,  penting  untuk  terus  memperjuangkan  dan menguatkan konsep ini sebagai salah satu bentuk kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dipertahankan. 36

## KRITIK TERHADAP MODERASI BERAGAMA
Dampak  Moderasi  Beragama  Terhadap  Kebebasan  Beragama  dan  Hak  Asasi Manusia
Salah  satu  kritik  terhadap  moderasi  beragama  di  Indonesia  adalah  bahwa pendekatan yang digunakan hanya berfokus pada agama sebagai sumber nilai moral, tanpa memperhatikan  pendekatan  lain  yang  dapat  menopang  moderasi  beragama.  Hal  ini  dapat menyebabkan  pengabaian  terhadap  pemikiran  dan  pandangan  yang  berbeda  dari  sudut pandang  agama  lain,  serta  dapat  membatasi  keterlibatan  berbagai  pihak  dalam  upaya moderasi  beragama.  Siti  Salmah  menekankan  bahwa  untuk  membangun  moderasi beragama  yang  lebih  komprehensif,  diperlukan  adanya  pendekatan  filsafat,  sosial,  dan politik.  Dengan  demikian,  upaya  moderasi  beragama  tidak  hanya  didasarkan  pada pemahaman  agama  yang  sempit,  namun  juga  memperhatikan  pemahaman  dari  sudut
34 Deliar Noer, “The Myth of the Islamic State: Reflections on the Discourse of Indonesian Islam,” Studia Islamika 4, no. 3 (1997): 29
35 Ihsan  Ali- Fauzi,  “Religious  Tolerance  and  Pluralism  in  Indonesia,”  in  Religious  Pluralism,  State  and Society in Asia, ed. Chiara Formichi and Andrea Furlan (Singapore: Springer, 2013), 97
36 Rizal  Sukma,  “The  Challenge  of  Religious  Moderation  in  Indonesia,”  The  Jakarta  Post,  February  10, 2016
pandang  lain  yang  dapat  memperkaya  diskusi  dan  perspektif  dalam  mencapai  moderasi beragama yang lebih inklusif dan holistic. 37
Selain  itu,  moderasi  beragama  di  Indonesia  juga  dikritik  karena  hanya mengedepankan pemahaman agama yang konservatif dan ortodoks, tanpa memperhatikan pemahaman  agama  yang  progresif  dan  inklusif.  Azyumardi  Azra  menyatakan  bahwa pemahaman  agama  yang  inklusif  dan  progresif  dapat  memperkaya  dan  memperluas wawasan  dalam  upaya  moderasi  beragama,  serta  membuka  peluang  bagi  pengembangan pemikiran dan pandangan baru dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. 38 Namun, kecenderungan untuk mengedepankan pemahaman agama yang konservatif dan ortodoks dapat  membatasi  partisipasi  kelompok-kelompok  yang  memiliki  pemahaman  agama  yang progresif dan inklusif dalam upaya moderasi beragama, sehingga dapat menghambat proses pencapaian moderasi beragama yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kritik yang lain juga diarahkan pada pandangan bahwa moderasi beragama hanya menjadi tanggung jawab negara dan agama, tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya moderasi beragama. Dina Afrianty menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya moderasi beragama, karena partisipasi masyarakat sipil dapat membantu  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  upaya  moderasi  beragama  dan menghasilkan  inisiatif-inisiatif  yang  lebih  inklusif  dan  partisipatif.  Namun,  kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya moderasi beragama dapat disebabkan oleh pandangan bahwa  upaya  moderasi  beragama  hanya  menjadi  tanggung  jawab  negara  dan  agama, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang tidak berafiliasi dengan negara atau agama merasa tidak terlibat dalam upaya moderasi beragama. 39
Dalam rangka mencapai moderasi beragama yang lebih inklusif dan berkelanjutan, juga  diperlukan  adanya  pengakuan  terhadap  keragaman  budaya  dan  agama  yang  ada  di Indonesia. Dalam konteks ini, kritik diarahkan pada praktik moderasi beragama yang hanya
37 Siti Salmah,  “Moderasi  Beragama:  Perspektif  Pendidikan  Islam,”  dalam  Moderasi  Beragama: Perspektif  Pluralisme,  Humanisme,  dan  Keindonesiaan,  ed.  Didin  Saepuddin  et  al.  (Bandung:  Mizan Pustaka, 2017), 79-88
38 Azyum ardi  Azra,  “Modul  Fasilitator:  Moderasi  Beragama,  Pendidikan,  dan  Demokrasi,”  (Jakarta:  LIPI Press, 2017), 10-15
39 Dina Afrianty, “Civil Society and the Struggle for Religious Tolerance in Indonesia,” dalam Civil Society and  Social  Movements  in  Post-Development,  ed.  Peter  Westoby  and  Purcell  Rebecca  (New  York: Routledge, 2018), 135-147
mengakomodasi  agama  mayoritas,  sedangkan  agama  minoritas  diabaikan  atau  bahkan dianggap  sebagai  ancaman.  Moderasi  beragama  di  Indonesia  hanya  mengedepankan pandangan  mayoritas  agama,  tanpa  memperhatikan  kepentingan  kelompok  agama minoritas.  Hal  ini  terlihat  dari  masih  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  mendiskriminasi kelompok  agama  minoritas,  serta  masih  adanya  diskriminasi  dan  kekerasan  terhadap kelompok  agama  minoritas. 40 Keterlibatan  dan  pengakuan  terhadap  kelompok  minoritas dalam  upaya  moderasi  beragama  dapat  membuka  peluang  bagi  pengembangan  pemikiran dan  pandangan  baru,  serta  memperkuat  prinsip  keadilan  dan  hak  asasi  manusia  dalam konteks moderasi beragama.
Moderasi  beragama  dapat  memiliki  dampak  yang  kompleks  terhadap  kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa kritikus, seperti Yenny Zannuba Wahid dan Andreas Harsono, berpendapat bahwa moderasi beragama dapat menjadi alat politik  untuk  mengekang  kebebasan  beragama  dan  mengabaikan  hak-hak  minoritas. 41 Adanya  tekanan  sosial  untuk  mengikuti  moderasi  beragama  yang  dianut  oleh  mayoritas dapat  menyebabkan  pengabaian  terhadap  kebebasan  beragama  individu.  Sebagai  contoh, dalam  beberapa  kasus,  anggota  agama  minoritas  di  Indonesia  dilaporkan  mengalami penindasan  dan  kekerasan  karena  dianggap  tidak  sesuai  dengan  moderasi  beragama  yang dianggap  sebagai  "norma"  oleh  mayoritas. 42 Selain  itu,  upaya  moderasi  beragama  yang hanya  mengakomodasi  agama  mayoritas  dapat  mengabaikan  hak-hak  minoritas  dan menghambat pengembangan pemikiran dan pandangan baru.
Namun,  beberapa  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  moderasi  beragama  yang progresif dan inklusif dapat mempromosikan kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Dalam  konteks  ini,  moderasi  beragama  diartikan  sebagai  upaya  untuk  menghormati  dan mengakomodasi keragaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, serta menempatkan hak  asasi  manusia  sebagai  landasan  utama.  Dengan  cara  ini,  moderasi  beragama  dapat
40 Bernadeta A stari Puspa, “The Challenge of Promoting Religious Tolerance in Indonesia: A Case Study of Catholic- Muslim Relations,” Jurnal Hub ungan Internasional 8, no. 2 (2020): 190-200.
41 Yenny  Zannuba  Wahid,  "Moderasi  Agama:  Sebuah  Pengantar,"  Jurnal  Studi  Pemuda,  vol.  4,  no.  1 (2015):  1-2;  Andreas  Harsono,  "Indonesia's  'Moderate'  Islamists:  Not  That  Moderate,"  The  Diplomat, July 7, 2018
42 Bahtiar  Effendy  Suaedy,  "The  Challenge  of  Religious  Minorities  in  Indonesia,"  Journal  of  Indonesian Islam, vol. 8, no. 2 (2014): 269-288.
menjadi  alat  untuk  mempromosikan  persatuan  dan  kesatuan  dalam  keragaman  serta meningkatkan toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama.
Dalam kesimpulannya, dampak moderasi beragama terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia di Indonesia dapat bergantung pada pendekatan yang diambil dalam praktik  moderasi  tersebut.  Upaya  moderasi  beragama  yang  progresif  dan  inklusif,  yang memperhatikan  hak-hak  minoritas  dan  mempromosikan  kebebasan  beragama  serta  hak asasi  manusia,  dapat  menjadi  alat  untuk  membangun  persatuan  dan  kesatuan  dalam keragaman  di  Indonesia.  Namun,  upaya  moderasi  beragama  yang  hanya  mengakomodasi agama  mayoritas  dan  tidak  memperhatikan  hak-hak  minoritas  dapat  menghambat pengembangan  pemikiran  dan  pandangan  baru  serta  menjadi  alat  untuk  mengekang kebebasan beragama individu.

## Tantangan Implementasi Moderasi Beragama
Meskipun  konsep  moderasi  beragama  telah  lama  menjadi  bagian  dari  budaya  dan kehidupan masyarakat Indonesia, namun dalam praktiknya, implementasi konsep ini masih dihadapkan  pada  beberapa  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Salah  satu  tantangan  terbesar adalah adanya gerakan-gerakan radikal yang masih aktif di Indonesia. Gerakan-gerakan ini seringkali  menggunakan  agama  sebagai  alat  untuk  memperjuangkan  tujuan  mereka,  dan dengan demikian, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip moderasi beragama. 43
Selain  itu,  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  cenderung  memperkuat  identitas keagamaan tertentu juga menjadi tantangan bagi praktik moderasi beragama di Indonesia. Kebijakan-kebijakan semacam ini dapat menciptakan polarisasi antar umat beragama, yang pada  akhirnya  dapat  memicu  konflik  di  antara  mereka. 44 Masih  banyak  masyarakat Indonesia  yang  kurang  memahami  secara  baik  konsep  moderasi  beragama.  Hal  ini seringkali  menyebabkan  penolakan  dan  ketidakpercayaan  pada  konsep  ini,  terutama  di kalangan yang konservatif dan eksklusif. 45
43 Syamsul Arifin, “Moderation and Radicalism in Indonesia,” in Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations, ed. Robert W. Hefner (Jakarta: Equinox Publishing, 2013), 43
44 Ihsan  Ali- Fauzi,  “Religious  Tolerance  and  Pluralism  in  Indonesia,”  in  Religious Pluralism,  State  and Society in Asia, ed. Chiara Formichi and Andrea Furlan (Singapore: Springer, 2013), 98.
45 Deliar Noer, “The Myth of the Islamic State: Reflections on the Discourse of Indonesian Islam,” Studia Islamika 4, no. 3 (1997): 30
Tantangan lain yang dihadapi dalam praktik moderasi beragama di Indonesia adalah kurangnya  dukungan  dan  akses  terhadap  sumber  daya  yang  memadai.  Sumber  daya  yang diperlukan  untuk  membangun  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  konsep  moderasi beragama antara lain adalah pendidikan dan pelatihan, akses ke media massa, dan kebijakan publik yang mendukung implementasi konsep moderasi beragama. 46
Namun,  meskipun  dihadapkan  pada  tantangan-tantangan  tersebut,  implementasi moderasi  beragama  masih  memiliki  banyak  peluang  dan  manfaat.  Konsep  moderasi beragama  dapat  menjadi  alat  penting  dalam  menjaga  kerukunan  dan  harmoni  antar  umat beragama di Indonesia, serta mendorong dialog dan kerjasama di antara mereka. Selain itu, konsep moderasi beragama juga dapat membantu memperkuat identitas nasional Indonesia yang berlandaskan pada keberagaman agama. 47
Dalam  menghadapi  tantangan  untuk  membangun  keadilan  dan  kemanusiaan  di Indonesia,  penting  untuk  mempertimbangkan  alternatif  pendekatan  yang  inklusif  dan menghargai  keberagaman  agama  dan  budaya  dalam  masyarakat.  Hal  ini  dapat  membantu mengatasi  kritik  terhadap  moderasi  beragama  dan  membangun  Indonesia  yang  lebih inklusif dan toleran. 48
Selain itu, pendekatan pendidikan yang inklusif juga dapat menjadi alternatif dalam membangun keadilan dan kemanusiaan di Indonesia. Pendidikan yang inklusif memastikan bahwa  setiap  individu  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan  pendidikan  tanpa diskriminasi  dan  menghargai  keberagaman.  Pendidikan  yang  inklusif  juga  memperkuat nilai-nilai  kemanusiaan  yang  universal  dan  mempromosikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang keberagaman agama dan budaya.

## Kontroversi Konsep Moderasi Beragama
Meskipun  moderasi  beragama  telah  menjadi  bagian  dari  budaya  dan  kehidupan masyarakat selama berabad-abad, masih dihadapkan pada kontroversi yang berkelanjutan.
46 M. Ainul Y akin, “The Rise of Intolerance and Radicalism in Indonesia,” Asian Journal of Political Science 22, no. 3 (2014): 271.
47 Rizal  Sukma,  “The  Challenge  of  Religious  Moderation  in  Indonesia,”  The  Jakarta  Post,  February  10, 2016
48 Charles  Coppel,  "The  'Moderate'  Face  of  Islam  in  Indonesia:  A  Christian  View,"  in  Religion  and  the Politics  of  Peace  and  Conflict,  eds.  Linda  Hogan  and  Dylan  Lehrke  (Newcastle  upon  Tyne:  Cambridge Scholars Publishing, 2017), 105-118
Salah  satu  kontroversi  utama  adalah  bahwa  konsep  moderasi  beragama  dapat  dipandang sebagai sebuah bentuk kompromi, atau bahkan pengkhianatan terhadap keyakinan agama seseorang.  Ada  pandangan  bahwa  untuk  menjadi  seorang  yang  taat  beragama,  seseorang harus  mempertahankan  keyakinan  agamanya  yang  murni,  dan  menolak  segala  bentuk pengaruh atau ajaran yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Dalam pandangan ini, moderasi  beragama  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  relatifisme  moral  dan  agama  yang berbahaya. 49
Selain  itu,  ada  juga  pandangan  yang  menolak  konsep  moderasi  beragama  karena dianggap  sebagai  bentuk  sekulerisme  dan  modernitas  yang  merusak  nilai-nilai  agama. Pandangan  ini  melihat  moderasi  beragama  sebagai  produk  dari  pemikiran  Barat,  yang dianggap merusak nilai-nilai dan identitas agama yang sebenarnya. 50
Ada  pula  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  konsep  moderasi  beragama  dapat membawa  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  masyarakat.  Pandangan  ini  melihat moderasi beragama sebagai bentuk pelemahan identitas agama dan tradisi lokal, yang dapat menyebabkan  masyarakat  kehilangan  nilai-nilai  yang  penting  bagi  keberlangsungan  hidup mereka. 51
Namun,  di  sisi  lain,  banyak  pihak  yang  berpendapat  bahwa  konsep  moderasi beragama  sangat  penting  dan  relevan  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Konsep  ini  dapat membantu  mengurangi  polarisasi  antar  umat  beragama,  mendorong  dialog  dan  toleransi, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. 52

## Refleksi Terhadap Praktik Moderasi Beragama Di Indonesia
Setelah  melihat  beberapa  kritik  terhadap  moderasi  beragama  di  Indonesia  dan alternatif pendekatan yang dapat dilakukan, perlu juga melakukan refleksi terhadap praktik moderasi beragama itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama sebenarnya
49 Deliar Noer, “The Myth of the Islamic State: Reflections on the Discourse of Indonesian Islam,” Studia Islamika 4, no. 3 (1997): 32
50 M. Din Syamsuddin, “Moderation in Islam: Indonesian Experience,” Al -Shajarah 12, no. 1 (2007): 24
51 Azyumardi  Azra,  “Pancasila  and  the  Challenge  of  Religious  Pluralism  in  Indonesia,”  Journal  of Democracy 19, no. 1 (2008): 29
52 Ihsan  Ali- Fauzi,  “Religious  Tolerance  and  Pluralism  in  Indonesia,”  in  Religious  Pluralism,  State  and Society in Asia, ed. Chiara Formichi and Andrea Furlan (Singapore: Springer, 2013), 97
bukanlah  konsep  yang  baru,  melainkan  sudah  menjadi  bagian  dari  tradisi  keagamaan masyarakat Indonesia yang dikenal dengan istilah "agama rakyat". 53
Konsep  agama  rakyat  ini  menekankan  pada  nilai-nilai  toleransi  dan  saling menghormati antara agama-agama yang berbeda, yang terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya  masyarakat  Indonesia  yang  heterogen.  Oleh  karena  itu,  moderasi  beragama  di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi tugas kelompok-kelompok tertentu, melainkan juga  menjadi  tanggung  jawab  bersama  masyarakat  Indonesia  untuk  menjaga  dan memperkuat tradisi agama rakyat yang toleran dan inklusif ini.
Namun,  dalam  praktiknya,  moderasi  beragama  di  Indonesia  seringkali  hanya diterapkan  oleh  kelompok-kelompok  tertentu  yang  memiliki  kepentingan  politik  atau ekonomi.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  moderasi  beragama  menjadi  alat  untuk mempertahankan kekuasaan atau mengekang kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  praktik  moderasi beragama agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Selain itu,  praktik  moderasi  beragama  juga  harus  diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan yang  universal  dan  memperkuat  persaudaraan  antara  umat  beragama,  bukan  sebagai  alat untuk memecah belah masyarakat. 54
Dalam melakukan refleksi terhadap praktik moderasi beragama di Indonesia, perlu diingat  bahwa  moderasi  beragama  bukanlah  tujuan  akhir  yang  harus  dicapai,  melainkan sarana  untuk  mencapai  keadilan  dan  kemanusiaan  yang  lebih  luas.  Oleh  karena  itu, moderasi  beragama  harus  dikelola  secara  bijak  dan  berkelanjutan,  dengan  memperkuat nilai-nilai  kemanusiaan,  persaudaraan  antara  umat  beragama,  dan  kerja  sama  antar  agama dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan toleran. 55
Pada  satu  sisi,  implementasi  moderasi  beragama  di  Indonesia  dapat  dikatakan berhasil  dalam  menjaga  keamanan  dan  stabilitas  sosial  dalam  masyarakat  yang  beragam. Salah  satu  contohnya  adalah  upaya  pemerintah  dalam  membangun  semangat  kebangsaan
53 Franz Magnis-Suseno, Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 66-67
54 Azyumardi  Azra,  "Moderation,  Islam  and  the  State  in  Indonesia,"  Asian  Studies  Review  35,  no.  3 (2011): 257-277
55 Syafiq  Hasyim,  "Islamic  Moderation  and  Democracy  in  Indonesia,"  Journal  of  Islamic  Studies  and Culture 3, no. 2 (2015): 87-102
dan  kerukunan  antar  umat  beragama  melalui  program-program  yang  terselenggara  di lingkungan  ASN.  Selain  itu,  praktik  moderasi  beragama  juga  telah  memperkuat  citra Indonesia sebagai negara yang toleran dan inklusif di mata dunia internasional, yang dapat memberikan dampak positif terhadap hubungan diplomasi dan ekonomi. 56
Namun, di sisi lain, terdapat keterbatasan dalam implementasi moderasi beragama di  Indonesia  yang  perlu  diatasi.  Salah  satu  keterbatasan  yang  paling  kentara  adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Banyak masyarakat yang masih terpaku pada keyakinan dan pandangan agama yang sempit, dan  sulit  untuk  membuka  diri  terhadap  pemikiran  atau  pandangan  agama  yang  berbeda. Selain  itu,  terdapat  pula  kecenderungan  bagi  beberapa  kelompok  untuk  menggunakan moderasi beragama sebagai alat politik atau untuk mempertahankan kekuasaan, yang justru dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. 57
Untuk memperkuat implementasi moderasi beragama di Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya  seperti  meningkatkan pendidikan  dan  pemahaman  agama yang  lebih  inklusif dan  toleran  di  kalangan  masyarakat,  serta  menumbuhkan  semangat  dialog  dan  kerjasama antara  umat  beragama.  Selain  itu,  perlu  juga  adanya  keterbukaan  dan  transparansi  dari pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  praktik  moderasi  beragama,  untuk  menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan dari masyarakat. Selain itu, perlu juga dukungan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  masyarakat,  dan  kelompok  agama dalam  memperkuat  moderasi  beragama  sebagai  sarana  untuk  mencapai  keadilan  dan kemanusiaan yang lebih luas.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  secara  keseluruhan,  konsep  moderasi  beragama memiliki potensi yang besar untuk mempromosikan perdamaian dan harmoni antara umat beragama  di  Indonesia.  Namun,  dalam  pelaksanaannya,  terdapat  beberapa  masalah  dan tantangan  yang  harus  diatasi.  Salah  satunya  adalah  risiko  terjadinya  diskriminasi  dan
56 Arskal Salim, "Indonesian Islam in a New Era: How Women Negotiate their Muslim Identities," Journal of International Women's Studies 10, no. 1 (2008): 173-186.
57 Charles Coppel, "Moderation and its Discontents: The Limitations of Islamic Authority in Indonesia," Journal of Islamic Studies 17, no. 3 (2006): 325-347.
pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  terkait  dengan  penggunaan  istilah  "moderat"  untuk mengukur keberagaman agama. Dalam rangka untuk mencapai tujuan moderasi beragama yang ideal, perlu adanya kesadaran yang lebih besar tentang arti penting dari toleransi dan penghargaan  terhadap  keberagaman  dalam  masyarakat  Indonesia.  Masyarakat  Indonesia harus  belajar  bagaimana  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kebebasan  beragama  dan  hak  asasi manusia,  sambil  tetap  mempertahankan  identitas  dan  kepercayaan  agama  masing-masing. Dengan  cara  ini,  Indonesia  dapat  memperkuat  kerukunan  antarumat  beragama  dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan.
Setelah  mengkaji  dampak  dan  kritik  terhadap  moderasi  beragama  di  Indonesia, maka perlu adanya rekomendasi untuk implementasi moderasi beragama di Indonesia yang lebih  baik.  Beberapa  rekomendasi  yang  dapat  dilakukan  antara  lain:  pertama,  melakukan pendekatan  yang  inklusif  dalam  implementasi  moderasi  beragama,  sehingga  seluruh masyarakat  dapat  merasakan  manfaatnya  tanpa  diskriminasi.  Kedua,  Meningkatkan keterbukaan  dalam  pelaksanaan  moderasi  beragama  dengan  mengajak  partisipasi  seluruh unsur  masyarakat,  termasuk  kelompok  minoritas.  Ketiga,  Menerapkan  prinsip  kebebasan beragama  yang  sesuai  dengan  konstitusi  dan  perundang-undangan  yang  berlaku,  tanpa memberikan preferensi pada satu agama tertentu. Keempat, Meningkatkan pendidikan dan kesadaran  tentang  moderasi  beragama  di  Indonesia,  sehingga  seluruh  masyarakat  dapat memahami pentingnya toleransi antar agama dan keragaman budaya.  Kelima, Memperkuat tindakan  hukum  terhadap  setiap  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  terkait dengan  moderasi  beragama,  terutama  yang  mengarah  pada  diskriminasi  atau  intoleransi antar  agama.  Dengan  adanya  implementasi  moderasi  beragama  yang  lebih  baik,  maka diharapkan  dapat  menciptakan  suasana  harmoni  antar  umat  beragama  di  Indonesia  dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Najib  Burhani,  "The  Limits  of  Religious  Pluralism  in  Indonesia:  Islam  and  the Moluccan Conflict," Journal of Muslim Minority Affairs 30, no. 3 (2010)
---------- , “Islam and Pluralism in Indonesia,” Journal of Indonesian Islam 3, no. 2 (2009): 314
Ahmad  Syafii  Maarif,  “Moderate  Islam  and  Religious  Harmony  in  Indonesia,” Journal  of Indonesian Islam 6, no. 2 (2012)
Ahmad  Suaedy,  “Religious  Intolerance  in  Indonesia:  Historical  Ro ots  and  Contemporary Challenges,” Journal of Indonesian Islam 12, no. 2 (2018): 345
Amiruddin, “Pluralisme Agama dalam Bingkai Pancasila,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 19, no. 2 (2015): 122
Alamsyah  Ratu  Perwiranegara,  “Religious  Harmony  in  Indonesi a:  The  Role  of  the  State and Civil Society,” Asian Social Science 9, no. 14 (2013): 46.
Arskal  Salim,  "Indonesian  Islam  in  a  New  Era:  How  Women  Negotiate  their  Muslim Identities," Journal of International Women's Studies 10, no. 1 (2008)
Azyumardi Azra, “Moderation in Indonesian Islam: Between State and Society,” Asia and the Pacific Policy Studies 2, no. 2 (2015)
Azyumardi  Azra, Modul  Fasilitator:  Moderasi  Beragama,  Pendidikan,  dan  Demokrasi ,  Jakarta: LIPI Press, 2017.
Azyumardi Azra, “Pancasila and the Challenge of Religious Pluralism in Indonesia,” Journal of Democracy 19, no. 1 2008.
Azyumardi Azra, "Moderation, Islam and the State in Indonesia," Asian Studies Review 35, no. 3 (2011)
Bernadeta A stari Puspa, “The Challenge of Promoting Religious Tolerance in Indonesia: A Case  Study  of  Catholic- Muslim  Relations,” Jurnal  Hubungan  Internasional 8,  no.  2 (2020): 190-200.
Budiman  Sudjatmiko,  “Moderasi  Beragama:  Sebuah  Sintesa  Budaya  Indonesia,” Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017)
Budi  Hernawan,  “Deradikalisasi  dalam  Penanganan  Terorisme  di  Indonesia,” Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 20, no. 3 (2016): 191
Charles Coppel, "The 'Moderate' Face of Islam in Indonesia: A Christian View," in Religion and  the  Politics  of  Peace  and  Conflict, eds.  Linda  Hogan  and  Dylan  Lehrke  (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017)
Charles Coppel, "Moderation and its Discontents: The Limitations of Islamic Authority in Indonesia," Journal of Islamic Studies 17, no. 3 (2006)
Chris Chaplin and Greg Fealy, "Indonesia's 2019 Elections: The Politics of Moderation," The Interpreter,
March 12, 2019, https://www.lowyinstitute.org/the- interpreter/indonesia-s-2019-elections-politics-moderation
Daromir Rudnyckyj, "Introduction: Ethical Subjects and Islamic Finance in Indonesia," in Spiritual  Economies:  Islam,  Globalization,  and  the  Afterlife  of  Development ,  ed.  Daromir Rudnyckyj and Filippo Osella (Ithaca: Cornell University Press, 2010)
Deliar Noer, “The Myth of the Islamic State: Reflections on the Discourse of Indonesian Islam,” Studia Islamika 4, no. 3 (1997)
Dina Afrianty, “Civil Society and the Struggle for Religious Tolerance in Indonesia,” dalam Civil  Society  and  Social  Movements  in  Post-Development ,  ed.  Peter  Westoby  and  Purcell Rebecca (New York: Routledge, 2018), 135-147
Farid Panjaitan, "The Politics of Moderation in Indonesia," Australian Journal of International Affairs 72, no. 3 (2018)
Fatimah Husein, “The Role of Civil Society in Promoting Tolerance in Indonesia,” in Civil Society in Asia: In Search of Democracy and Development in Bangladesh, India and Indonesia , ed. Eva-Lotta E. Hedman and John Gillespie (Copenhagen: NIAS Press, 2007), 161
Franz  Magnis-Suseno, Etika  Jawa:  Sebuah  Analisa  Falsafi  tentang  Kebijaksanaan  Hidup  Jawa Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Greg Fealy, "Indonesia's Moderates: In Search of Islamic Context and Content," in Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations, ed. Niels Mulder . Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
Ibnu  Malikul  Mu lki,  “Islam  Wasatiyyah  Dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Teologi,” Religi  : Jurnal Studi Agama-agama 5, no. 1 (2015)
Ihsan  Ali- Fauzi,  “Religious  Tolerance  and  Pluralism  in  Indonesia,”  in Religious  Pluralism, State and Society in Asia , ed. Chiara Formichi and Andrea Furlan (Singapore: Springer, 2013), 97
Kamaruddin  Amin,  "Islam  and  Moderation  in  Indonesia:  A  Critical  Review  of  Recent Debates," Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies 6, no. 1 (2013)
Lili  Yulyadi  Arnakim,  "Islam  Nusantara,  Moderation  and  Multiculturalism:  A  Critical Analysis  of  the  Indonesian  Discourse  on  Islam  and  Its  Implications  for  Inter- Religious Relations," Islam and Christian-Muslim Relations 29, no. 3 (2018)
Martin  van  Bruinessen,  “Tolerance  and  Creativity:  Muslim– Christian  Encounters  in Indo nesia,” Journal of Islamic Studies 10, no. 3 (1999)
Maria Ulfah Anshor, “The Role of Interfaith Dialogue in Indonesia,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 22, no. 2 (2018): 141.
M.  Ainul  Yakin,  “The  Rise  of  Intolerance  and  Radicalism  in  Indonesia,” Asian  Journal  of Political Science 22, no. 3 (2014): 270.
M. Din Syamsuddin, “Moderation in Islam: Indonesian Experience,” Al-Shajarah 12, no. 1 2007.
Muhammad Ali, "Moderation as a Discourse in Muslim Societies: The Indonesian Case," Journal of Islamic Studies and Culture 4, no. 1 2016.
Mujiburrahman,  “Islam  and  Democracy  in  Indonesia:  Tolerance  Without  Liberalism,”  in Islam  and  Democracy  in  Indonesia:  Tolerance  Without  Liberalism,  ed.  Jeremy Menchik .Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
N. K. Rakhmat and Fadjar Ibnu Thufail, “Politik Keagamaan di Era Orde Baru: Kebijakan dan Implementasinya,” Jurnal Pemikiran Sosiologi 4, no. 2 2015.
Rizal  Sukma,  “The  Challenge  of  Religious  Moderation  in  Indonesia,” The  Jakarta  Post , February 10, 2016.
R. William Liddle, "Moderation and Its Discontents: Reflections on the Rise of Jokowi," Journal of Democracy 27, no. 2 (2016)
Robert W. Hefner, "Civil Society and the Political Imagination in Indonesia," in Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization , ed. Robert W. Hefner (Princeton: Princeton University Press, 2005)
Rizal  Sukma,  “The  Challenge  of  Religious  Moderation  in  Indonesia,” The  Jakarta  Post , February 10, 2016
Siti Salmah, “Moderasi Beragama: Perspektif Pendidikan Islam,” dalam Moderasi Beragama: Perspektif Pluralisme, Humanisme, dan Keindonesiaan, ed. Didin Saepuddin et al. Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
Syamsul Arifin, “Moderation and Radicalism in Indonesia,” in Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations , ed. Robert W. Hefner. Jakarta: Equinox Publishing, 2013.
Syafiq Hasyim, "Islamic Moderation and Democracy in Indonesia," Journal of Islamic Studies and Culture 3, no. 2 2015.
Tempo.co, “ Moderate  Islam  is  the  Philosophy  of  the  Nation,",  October  9,  2014, https://en.tempo.co/read/611406/moderate-islam-is-the-philosophy-of-the-nation- jokowi
Yenny  Zannuba  Wahid,  “Nahdlatul  Ulama  and  the Struggle  for  Islam  Nusantara,” Asian Journal of Social Science 44, no. 6 2016.
----------, "Moderasi Agama: Sebuah Pengantar," Jurnal Studi Pemuda , vol. 4, no. 1 2015.