How to cite: Agustini Andriani 1 , Susi Susanti 2 (2024) Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh, (6) 3, https://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v6i3.3130
E-ISSN:
2684-883X
Published by:
Ridwan Institute

## Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian
di Pengadilan Agama Sungai Penuh
Agustini Andriani 1 , Susi Susanti 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia Email: agustiniandriani@iainkerinci.ac.id 1 ,susisusanti@iainkerinci.ac.id 2

## Abstrak
Peneltian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  peran  dan  kontribusi mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Di  dalam  penelitian  ini  juga,  peneliti  menguraikan  gambaran  umum  proses  mediasi  di Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  serta  faktor-  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  normatif-  empiris  yaitu  suatu  metode  yang  menggabungkan atau  mengkombinasikan  antara  metode  pendekatan  normatif  dan  pendekatan  empiris. Peneliti  berusaha  membedah  permasalahan  proses  mediasi  serta  peranan  mediator  di Peradilan  Agama  secara  umum  sebagaimana  data-  data  kepustakaan  dan  ketentuan perundang-  undangan  yang  berlaku.  Kemudian  peneliti  melakukan  observasi  dan wawancara dengan narasumber secara langsung ke lapangan yaitu Mediator Pengadilan Agama  Sungai  Penuh  sebagai  objek  penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa peran dan kontribusi mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam keberhasilan mediasi  perkara  perceraian  belum  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  masih  minimnya jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi  setiap tahunnya. Faktor keberadaan mediator  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  proses  mediasi disamping  faktor  lainnya.  Keterbatasan  jumlah  mediator  di  Pengadilan  Agama  Sungai Penuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Sungai Penuh hanya memiliki 3 (tiga) orang mediator yang kesemuanya adalah mediator  hakim.  Ketiadaan  mediator  non  hakim  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh menjadikan  proses  mediasi  hanya  mengandalkan  mediator  hakim  yang  juga  harus membagi waktu dengan tugasnya sebagai hakim di persidangan.
Kata Kunci: Peran, Kontribusi, Mediator, Mediasi, Perceraian

## PENDAHULUAN
Hukum  itu  berada  dan  lahir  di  tengah-  tengah  masyarakat  tentunya  tidak  lepas dari  tujuan  hukum  sendiri.  Pada  dasarnya  tujuan  hukum  itu  diberlakukan  dan  dibuat untuk  dipatuhi,  sehingga  terbentuk  kedamaian  dan  keraturan  di  dalam  masyarakat. Sebagaimana  pendapat  beberapa  ahli  hukum,  salah  satunya  L.J.  Van  Apeldroon  yang mengemukakan  yaitu  tujuan  dari  hukum  adalah  suatu  cara  untuk  mengatur  kehidupan masyarakat  dengan  adil  dan  damai  dengan  cara  membentuk  keseimbangan  antara  hak dan kewajiban (Tutik, 2020)
Kehidupan  masyarakat  yang  adil  dan  damai  tentunya  juga  tidak  lepas  dari
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024
adanya sistem hukum  yang baik,  Lawrence M.  Friedman mengemukakan pendapatnya yaitu  suatu  sistem  hukum  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  di  dalam  sistem  tersebut terdapat elemen atau komponen sistem hukum yang saling mendukung. Penegak hukum merupakan  salah  satu  elemen  hukum  yang  penting  selain  elemen  aturan  hukum  dan budaya hukum (Saifullah, 2015).
Lembaga  Yudikatif  atau  dikenal  dengan  Lembaga  Peradilan  merupakan  salah satu  elemen  penegak  hukum  yang  berperan  serta  dalam  pembentukan  sistem  hukum yang  baik.  Di  Indonesia,  kedudukan  lembaga  peradilan  sebagai  pengemban  amanah kekuasan  kehakiman  mempunyai  fungsi  yang  penting  dan  utama  karena  merupakan muara yang mampu menekan terjadinya pelanggaran hukum dan terciptanya ketertiban dalam  masyarakat,  sehingga  lembaga  peradilan  saat  ini  masih  dibutuhkan  sebagai lembaga yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Rahmah, 2019).
Peradilan agama merupakan salah satu dari keempat lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia (Republik Indonesia,  2004).  Hanya  Peradilan  Agama  yang  berwenang  dalam  penyelesaian sengketa perkara perdata islam tertentu bagi pemeluk islam di Indonesia (Rasyid, 2020).
Keberadaan  Peradilan  Agama  mempunyai  wewenang  dalam  menerima  , menangani, memeriksa, mengadili , menyelesaikan sengketa perkara perdata islam yang diajukan  (Saifullah,  2015).  Ruang  lingkup  pelayanan  dan  wewenang  peradilan  agama itu  antara  lain  meliputi,  perkara  perkawinan,  perkara  kewarisan,  masalah  wasiat, masalah  hibah,  ,masalah  wakaf,  masalah  zakat,  masalah  infak  dan  shodaqoh,  serta masalah ekonomi syariah (Sunarsi et al., 2018).
Dalam  penyelesaian  sengketa  di  peradilan,  Pengadilan  sebagai  alat  dalam penegakkan  hukum  telah  mulai  mengadopsi  pemberlakuan  mediasi  mulai  tahun  2008. Sehingga sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang, tiap permasalahan perdata yang akan dibawa ke pengadilan wajib melewati tahapan proses mediasi terlebih dahulu (Sunarsi  et  al.,  2018).  Mediasi  ini  juga  tentunya  berlaku  di  lingkungan  Peradilan Agama.
Dalam lingkungan Pengadilan Agama jalannya prosedur mediasi dilakukan oleh seorang  mediator  yang  terlebih  dahulu  dipilih  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  berperan sebagai penengah dalam perkara yang disengketakan oleh kedua belah pihak. Para pihak yang berperkara dalam penunjukkan mediator diperbolehkan memilih  hakim  lain yang berbeda  dari  hakim  yang  memeriksa  perkara  (Putri  dkk,  2020).  Hal  ini  sebagaimana diatur  di  dalam  ketentuan  PERMA  Nomor.1  tahun  2016  pasal  8  yang  menyatakan proses  mediasi  dapat  dilakukan  oleh  hakim  mediator  yang  merupakan  pegawai pengadilan  atau  juga  mediator  non  hakim  yang  bukan  pegawai  pengadilan  dengan catatan wajib memiliki sertifikat selaku mediator. (Saraswati et al., 2020).
Fungsi  mediator  di  peradilan  agama  sangat  dominan  sebagai  penengah  bagi pihak  yang  sedang  bersengketa.  Dalam  proses  mediasi,  maka  mediator  berperan memanggil  para  pihak  yang  berperkara  untuk  bisa  duduk  bersama  dalam  upaya menyelesaikan  permasalahan  atau  sengketa.  Sehingga  dapat  diperoleh  kesepakatan bersama  sebagaimana  asas  itikad  baik  sebagaimana  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  PERMA
No. 1 tahun 2016 (Putri dkk, 2020).
Konsep  mediator  di  lingkup  peradilan  agama  juga  selaras  dengan  konsep mediasi  di  dalam  Islam.  Di  dalam  hukum  Islam  dikenal  istilah Tahkim yaitu proses pengambilan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak  netral  (hakam)  yang  cakap  hukum, Muslim, dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa Qâdhi, untuk memberi keputusan bagi para  pihak  yang  bersengketa  dalam  hal  sengketanya.  Dapat  diartikan  bahwa Tahkim adalah  bentuk  penyelesaian  hukum  di  luar  jalur  peradilan  formal  dengan  cara mengangkat  seorang hakam/  muhakkam ,  di  luar  hukum  pidana. Tahkîm kedudukannya lebih  rendah  dari  pengadilan,  karena  keputusan  yang  dihasilkan  forum  ini  hanya mengikat  para  pihak  yang  mengajukan  dan  hanya  pada  permasalahan  yang  di sengketakan saja (Amin, 2013).
Adapun  dalil  disyariatkannya Tahkim di  dalam  Al-  Quran  adalah  sebagai berikut:
َغَب  ْنِإَف اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط  ْنِإ َو
َءيِفَت ىَّتَح يِغْبَت يِتَّلا اوُلِتاَقَف ى َرْخلأا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ  ْت (  َني ِطِسْقُمْلا   ُّب ِحُي  َ َّاللَّ  َّنِإ  اوُطِسْقَأ َو  ِلْدَعْلاِب  اَمُهَنْيَب  اوُحِلْصَأَف   ْتَءاَف   ْنِإَف  ِ َّاللَّ   ِرْمَأ  ىَلِإ 9 ٌة َوْخِإ  َنوُنِم ْؤُمْلا  اَمَّنِإ  ) َأ َنْيَب اوُحِلْصَأَف ( َنوُمَح ْرُت ْمُكَّلَعَل َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ْمُكْي َوَخ 10 )
“
Dan  jika  ada  dua  golongan  dari  orang-orang  mukmin  berperang,  maka damaikanlah  antara  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  kedua  golongan  itu  berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah;  jika  golongan  itu  telah kembali (kepada  perintah  Allah), maka  damaikanlah  antara  keduanya  dengan  adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  adalah  bersaudara,  karena  itu  damaikanlah antara  kedua  saudaramu  dan  bertakwalah  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat rahmat.” (Q.S.Al-Hujurat 9-10)
Selaras dengan konsep tahkim di dalam islam, keberadaan mediator di Peradilan Agama  dalam  penyelesaian  sengketa  juga  bertujuan  menemukan  suatu  kesepakatan perdamaian dari antara pihak yang berperkara  agar para pihak memperoleh solusi  dari permasalahannya dan tidak lagi perlu melakukan upaya hukum  litigasi lagi  (Putri dkk, 2020).  Dengan  kata  lain,  berlanjut  atau  tidaknya  pemeriksaan  suatu  perkara  di pengadilan agama, sangat bergantung dari keberhasilan dari proses mediasi.
Namun  pada  kenyataan  di  lapangan  ,  terutama  di  sekitar  lingkungan  domisili peneliti (Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci) masih ditemukan tingginya jumlah angka  sengketa  perkara  di  Pengadilan  Agama  terutama  jumlah  angka  sengketa perceraian  yang  sangat  tinggi.  Dari  penelusuran  awal  peneliti  di  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara  (SIPP)  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  pertanggal  1  September 2022 terdapat 3.256 perkara yang sedang diproses di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Banyaknya register perkara yang masuk di pengadilan, sebagian besar didominasi oleh perkara  perceraian.  Sehingga  peneliti  mulai  mempertanyakan  efektivitas  fungsi  dan kontribusi mediator dalam proses mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama.
Dari  uraian  singkat  yang  telah  diuraikan  di  atas,  masih  terdapat  gap  antara hukum  yang  dicita-citakan (das  sollen) dan  penerapan  hukum  dalam  kenyataan (das sein) terkait  fungsi  dan  kontribusi  mediator  dalam  mediasi  perkara  khususnya  perkara dalam  perkara  perceraian.  Oleh  karena  itu,  peneltian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui
sejauh  mana  efektifitas  peran  dan  kontribusi  mediator  dalam  penyelesaian  sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif-  empiris  yaitu  suatu  metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode pendekatan normatif dan pendekatan  empiris  (Muhaimin,  2020).  Peneliti  berusaha  membedah  permasalahan proses  mediasi  serta  peranan  mediator  di  Peradilan  Agama  secara  umum  sebagaimana data-  data  kepustakaan  dan  ketentuan  perundang-  undangan  yang  berlaku.  Kemudian peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara  dengan  narasumber  secara  langsung  ke lapangan  yaitu  Mediator  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  sebagai  objek  penelitian. Objek  kajian  penelitian  yang  menjadi  fokus  penelitian  adalah  mediator  yang  berperan pada  mediasi  sengketa  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh.  Mediator  yang menjadi objek penelitian mencakup mediator hakim maupun mediator non hakim yang terdapat  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023 di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh.
Secara  Administrartif,  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  mempunyai  2  (dua) wilayah yurisdiksi, yaitu Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten Kerinci meliputi  18  kecamatan  dan  Kota  Sungai  Penuh  meliputi  8  kecamatan.  Sehingga  jika dijumlahkan  secara  keseluruhan  ada  26  kecamatan  yang  berada  di  bawah  yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.
Dengan  luasnya  cakupan  yurisdikasi  Pengadilan Agama  Sungai  Penuh  tersebut maka jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh juga cukup banyak  setiap  tahunnya.  Tidak  dapat  dipungkiri  jumlah  perkara  yang  tinggi  sebagian besar  adalah  perkara  Perceraian.  Dalam  hal  ini  proses  mediasi  juga  sangat  berperan penting dalam penanganan perkara perceraian tersebut.
Sebelum  menganalisis  faktor-  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dalam mediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh,  maka  peneliti  perlu terlebih dahulu mengetahui data jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh  .  Adapun  data  jumlah  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh serta  jumlah  perkara  yang  berhasil  di  mediasi  dalam  rentang  waktu  3  (tiga)  tahun terakhir dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut:

## Gambar 1.

## Statistik jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Sungai Penuh, Peneliti memperoleh data jumlah perkara perceraian selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari  rentang  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2022,  Diketahui  bahwa  pada  di  tahun 2020,  perkara  cerai  gugat  menyentuh  angka  296  perkara  dan  perkara  cerai  talak sebanyak 120 perkara dan yang mediasinya berhasil sebanyak 11 perkara. Kemudian, di tahun  2021,  terdapat  kenaikan  angka  perkara  cerai  gugat  yaitu  sebanyak  332  perkara dan perkara cerai talak justru sedikit mengalami penurunan yaitu sebanyak 105 perkara serta yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara . Di tahun 2022 jumlah perkara cerai gugat ada 302 perkara dan cerai talak 97 perkara serta yang mediasinya berhasil ada 13 perkara.
Dari  data  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  tingkat keberhasilan  mediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  masih sangat minim sekali.Tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian tersebut tentunya tidak  lepas  dari  pengaruh  beberapa  faktor.  Menurut  keterangan  Bapak  M.  Khusnul Khuluq,  S.Sy.,M.H.  yang  merupakan  salah  satu  mediator  hakim  di  Pengadilan  Agama Sungai  Penuh  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi  di Pengadilan Agama Sungai Penuh :
1. Keterampilan  Komunikasi:  Mediator  harus  memiliki  keterampilan komunikasi  yang  baik  untuk  dapat  memfasilitasi  percakapan  terbuka  dan efektif  antara  pihak-pihak  yang  berselisih.  Kemampuan  mendengarkan aktif,  mengajukan  pertanyaan  yang  relevan,  dan  mengatasi  hambatan komunikasi penting untuk menghindari salah paham.
2. Empati  dan  Kepekaan:  Mediator  perlu  memiliki  kemampuan  untuk merasakan  dan  memahami  perasaan,  kebutuhan,  dan  kekhawatiran  yang mungkin  dirasakan  oleh  pihak-pihak  yang  berselisih.  Kemampuan  ini membantu  mediator  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  dan mengurangi ketegangan.
3. Netralitas:  Keberhasilan  mediasi  bergantung  pada  netralitas  mediator. Mediator harus tetap tidak berpihak dan tidak memihak kepada salah satu
0 50 100 150 200 250 300 350 Tahun 2020 Tahun 2021
Tahun 2022 Mediasi Berhasil Cerai Talak Cerai Gugat
pihak,  sehingga  pihak-pihak  merasa  bahwa  mediasi  dilakukan  secara adil.( Wawancara  Pribadi  dengan  Mediator  Hakim  Pengadilan  Agama Sungai Penuh , Senin 21 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB , n.d.) Selain itu menurut Bapak M.Khusnul Khuluq. S.Sy.M.H. terdapat pula beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses mediasi antara lain :
1. Ketidaksetujuan  Pihak-Pihak:  Jika  salah  satu  atau  kedua  pihak  tidak sepakat  untuk  berpartisipasi  dalam  mediasi  atau  tidak  bersedia  untuk mencapai kesepakatan, proses mediasi dapat terhambat.
2. Ketidaknetralan Mediator: Jika mediator tidak mampu mempertahankan  netralitas  atau  terlihat  berpihak,  pihak-pihak  yang berselisih  mungkin  merasa  tidak  percaya  dan  menaruh  keraguan terhadap proses mediasi.
3. Ketidakmampuan  Mengatasi  Emosi:  Masalah  perceraian  sering  kali melibatkan  emosi  yang  kuat.  Jika  pihak-pihak  atau  mediator  tidak mampu  mengelola  emosi  dengan  baik,  hal  ini  dapat  mengganggu komunikasi dan menghambat pencapaian kesepakatan.
4. Ketidakcukupan  Informasi:  Jika  salah  satu  atau  kedua  pihak  tidak memiliki  pemahaman  yang  memadai  tentang  situasi  atau  hak-hak hukum  mereka,  mediasi  mungkin  tidak  dapat  berjalan  efektif  karena kurangnya  informasi  yang  akurat.( Wawancara  Pribadi  dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh , Senin 21 Agustus 2023 Pukul 09.00 WIB , n.d.)
Dari uraian diatas, dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi perkara perceraian secara garis besar dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
1. Faktor Mediator
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan mediasi adalah keberadaan mediator. Masih terbatasnya jumlah mediator di Pengadilan Agama Sungai  Penuh  saat  ini  sangat  mempengaruhi  efektivitas  pelaksanaan  proses  mediasi. Saat ini Pengadilan Agama Sungai Penuh hanya memiliki 3 (tiga) orang mediator yang kesemuanya adalah hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Sementara itu ketiadaan mediator non hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh tentunya menyebabkan semua perkara  yang  harus  melalui  proses  mediasi  hanya  dapat  diakomodir  oleh  mediator hakim.
Banyaknya  jumlah  perkara  yang  masuk  dan  harus  melaui  proses  mediasi tidaklah sebanding  dengan jumlah mediator yang ada. Apalagi mediator  di  Pengadilan Sungai  Penuh  yang  kesemuanya  berstatus  hakim  juga  harus  membagi  waktu  dengan tugasnya sebagai hakim di persidangan.
2. Faktor dari Pihak yang berperkara (Prinsipal)
Faktor  lain  yang  juga  mempengaruhi  keberhasilan  proses  pelaksanaan  mediasi perkara perceraian adalah dari pihak yang berperkara itu sendiri. Dalam beberapa kasus perkara  perceraian,  salah  satu  pihak  sudah  tidak  ingin  berdamai  dan  mempertahankan perkawinan sehingga memilih untuk tidak hadir di persidangan. Dalam hal ini tentunya proses  mediasi  sudah  pasti  tidak  dapat  dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan  yang bersengketa  terkadang  sudah  tidak  memiliki  motivasi  dan  keinginan  untuk  mencari
penyelesaian perkara secara damai melalui mediasi di pengadilan.
Mediasi  juga  sering  mengalami  kegagalan  walaupun  kedua  belah  pihak  hadir dalam  mediasi  namun  sudah  teguh  dengan  pendiriannya  untuk  tetap  melanjutkan perkara di  persidangan.  Sekuat  apapun mediator  berusaha menjadi  mediator yang baik apabila  dari  awal  para  pihak  tidak  memiliki  niat  untuk  berdamai  maka  kecil kemungkinan keberhasilan suatu mediasi.
Selain  faktor  para  pihak  sendiri,  dalam  beberapa  kasus  perceraian  pengaruh pihak keluarga juga mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama. karena  sering  kali  pengambilan  keputusan  para  pihak  yang  bersengketa  juga dipengaruhi  oleh  pendapat  keluarga  mereka.  Dalam  beberapa  kasus  perceraian  pihak keluarga  dari  yang  bersengketa  ikut  campur  dalam  mengambil  keputusan  sehingga menyulitkan dalam proses mediasi di pengadilan
3. Faktor Pola Pikir dan Budaya Masyarakat.
Faktor  pola  pikir  dan  budaya  di  masyarakat  juga  merupakan  salah  satu  faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh.  Masih kentalnya  budaya  adat  istiadat  masyarakat  di  wilayah  Kerinci  dan  Sungai  Penuh  juga mempengaruhi  pola  penyelesaian  sengketa  di  dalam  masyarakat.  Pada  umumnya masyarakat di Kerinci dan Sungai Penuh lebih memilih menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan  maupun  melalui  pemangku  adat  atau  yang  disebut  niniek  mamak. Sehingga  banyak  perkara  peceraian  yang  masuk  dan  diproses  di  pengadilan  adalah memang  perkara  yang  sebelumnya  sudah  melalui  mediasi  kekeluargaan  atau  melalui mediasi secara adat. Hal ini membentuk pola pikir dan anggapan di masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh apabila perkara perceraian tersebut masuk ke pengadilan agama maka memang  sudah  tidak  ada  lagi  jalan  damai  dan  tidak  perlu  lagi  dilakukan  mediasi  di Pengadilan.  Kalaupun  ada  mediasi  di  pengadilan,  sebagian  besar  masyarakat  yang berperkara  beranggapan  hal  itu  hanya  bersifat  formalitas  dari  pengadilan  dan  tidak menjadi sarana untuk mencari solusi permasalahan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  proses  mediasi  di Pengadilan  Agama  Sungai  Penuh  telah  sesuai  dengan  ketentuan  PERMA  No.1  tahun 2016,  meskipun  masih  terdapat  kekurangan  dalam  efektivitas  peran  mediator  dalam mediasi  perkara  perceraian  yang  belum  optimal.  Salah  satu  faktor  yang  memengaruhi keberhasilan  mediasi  adalah  keterbatasan  jumlah  mediator,  terutama  karena  hanya  ada tiga  mediator  hakim  yang  juga  harus  membagi  waktu  dengan  tugas  mereka  sebagai hakim  di  persidangan.  Oleh  karena  itu,  disarankan  agar  Pengadilan  Agama  Sungai Penuh  menambah  jumlah  mediator,  baik  hakim  maupun  non  hakim,  untuk meningkatkan efektivitas  mediasi,  terutama mengingat luasnya  cakupan yurisdiksi  dan jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya.

## BIBLIOGRAFI
Abbas, Syahrizal. Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Adi  Nugroho,  Susanti.  Manfaat  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Kencana, 2019.
Ali,  M.Hatta.  Peradilan  Sederhana  Cepat  &  Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan Restoratif. Bandung: PT. Alumni, 2012.
Amin, Ahmed Shoim El. “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam.” Al Munqidz: Jurnal Kajian dan Keislaman 2, no. 2 (2013): 21–30. www.badilag.net,.
Amriani,  Nurnaningsih.  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan,. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
Departemen  Pendidikan  Nasional. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Dr. Dwi Rezki Sri Astarini. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa  Berdasarkan  Asas  Pengadilan  Cepat,  Sederhana,  Biaya  Ringan.  Cetakan  Ke. Bandung: PT. Alumni, 2020.
Muhaimin. Metode  Penelitian  Hukum .  Cetakan  Pe.  Mataram:  Mataram University press, 2020.
Muhammad,  Bushar. Pokok-Pokok  Hukum  Adat .  Jakarta:  Pradnya  Paramitha, 1995.
Putri  dkk,  Febry  Andika.  “Peranan  Hakim  Sebagai  Mediator  Dalam  Proses Mediasi  Untuk  Menangani  Perkara  Perceraian  (Studi  Di  Pengadilan  Agama  Kisaran Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.).” Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan 1, no. 2 (2020): 268–273.
Rahardjo, Satjipto. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003.
Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 1.
Rasyid,  Roihan.A. Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Cetakan  ke.  Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
Rizky, Rizky Kurniyana, and Muchamad Coirun  Nizar. “Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019.” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2021): 69–82.
Ronald  S.  Lumbun.  PERMA  RI  Wujud  Keracuan  Antara  Praktik  Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Saifullah,  Muhammad.  “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah.” Al-Ahkam 25, no. 2 (2015): 181.
Salamah,  Yayah  Yarotul,  Jl  Balai  Rakyat,  Utan  Kayu,  and  Jakarta  Timur. “Yayah  Yarotul  Salamah:  Urgensi  Mediasi  Dalam  Perkara  Perceraian.” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah XIII, no. No.1 (2013): hlm.81-88. www.badilag.net,.
Saraswati,  Rika,  V  Hadiyono,  Yuni  Kusniati,  and  Emanuel  Boputra.  “Peranan Mediator  Hakim  Dan  Mediator  Non  Hakim  Melindungi  Hak-Hak  Anak  Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.” Justitia et Pax 36, no. 2 (2020): 159–179.
Soemarno,  Gatot. Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama, 2006.
Sunarsi,  Dessy,  Yuherman  Yuherman,  and  Sumiyati  Sumiyati.  “Efektifitas Peran  Mediator  Non  Hakim  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa.” Jurnal Hukum Media Bhakti 2, no. 2 (2018): 138–151.
Sutiarso, Cicut. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis. Jakarta: Obor Indonesia, 2011.
Swantoro,  Herri.  Strategi  &  Taktik  Mediasi  Berdasarkan  Perma  No.1  Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Cetakan I. Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama, 2016.
Tutik,  Titik  Triwulan. Pengantar  Ilmu  Hukum .  Jakarta:  Prestasi  Pustakarya, 2020.
Usman, Rachmadi. Mediasi  Di Pengadilan Dalam Teori  Dan Praktik, . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

## Copyright holder:
Agustini Andriani 1 , Susi Susanti 2 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: