Jeklira Tampubolon (2024) Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum, (06) 07, E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute

## KEKOSONGAN UPAYA HUKUM GUGATAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN  DI  BIDANG  KEPABEANAN  TELAH  MEMBATASI HAK  IMPORTIR/ESKPORTIR  DALAM  MENDAPATKAN  KEADILAN  DAN KEPASTIAN HUKUM
Jeklira Tampubolon Universitas Atmajaya, Indonesia Email: jeklira.202200070025@student.atmajaya.ac.id

## Abstrak
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.  Dalam penegakan Negara Hukum terdapat  satu  unsur penting Proses hukum  adil dan  tidak  memihak  (due  process  of  law,  dimana  setiap  warga  negara  Indonesia  mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan secara hukum, termasuk dapat mengkases Pengadilan untuk memperoleh  keadilan  dan  kepastian  hukum.    Pengadilan  Pajak  merupakan  Pengadilan  yang ditugasi  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  Pajak,  termasuk  sengketa  bea  masuk  dan bea keluar.  Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak yaitu  Banding  dan  Gugatan.    Sayangnya,  upaya  hukum  Gugatan  atas  sengketa  Kepabenan tidak diatur dalam UU Kepabeanan dan hanya mengatur upaya hukum Banding.  Kondisi ini berakibat  pada  tidak  tersedianya  jalur  penyelesaian  Gugatan  atas  sengeketa  Kepabeanan  di Pengadilan Pajak, yang tentunya telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan hak hukumnya
Kata kunci : Gugatan Bea Cukai, Gugatan Kepabeanan, Gugatan, Sengketa Kepabeanan, Penyelesaian Sengketan Kepabeanan, Upaya Hukum Gugatan Kepabeana

## Abstract
The article 1 paragraph (3) of the UUD 1945 amendment stipulated that "Indonesia is a State of Law".  In upholding the rule of law, there is an important element of a fair and impartial legal  process  (due  process  of  law),  where  every  Indonesian  citizen  has  the  right  to  obtain legal  justice,  including  being  able  to  access  the  Court  to  obtain  justice  and  legal  certainty. The Tax Court is  the Court  assigned to  examine and decide tax disputes, including  disputes over import duties and export duties. There are two dispute resolution routes regulated in the Tax  Court  Law,  namely  Appeals  and  Lawsuits.  Unfortunately,  legal  remedies  for  lawsuits over Customs disputes are not regulated in the Customs Law and only regulate appeals. This condition  results  in  the  unavailability  of  a  pathway  for  resolving  lawsuits  over  Customs disputes  in  the  Tax  Court,  which  of  course  limits  the  rights  of  importers/exporters  in obtaining their legal rights.
Keywords: Customs lawsuit, lawsuit, customs dispute, customs dispute resolution, customs appeal, Tax Court
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 07, Juli 2024

## PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  amandemen,  “Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum”.    Negara  Hukum  ( State  of  law/Rechtstaat )  adalah  Negara  yang  dalam penyelenggaraan  pemerintahannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku serta  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  yang  dibangun  atas  prinsip  keadilan.  Negara hukum  bukan  negara  kekuasaaan  ( machtstaat ).  Menurut  A.V.  Dicey  dalam  setiap  Negara hukum, yang disebutnya sebagai “ The Rule of Law ” terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu; 1) supremacy of law (supremasi hukum), 2) equality before the Law (persamaan di mata hukum), 3) due process of law (Proses hukum adil dan tidak memihak).   Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) asas yaitu: 1)  Asas kepastian hukum ( rechtmatigheid), 2) Asas  keadilan  hukum  ( gerectigheit ),  dan  3)  Asas  kemanfaatan  hukum.  Maka  azas kemanfaatan hukum  yang menurut  Gustav Radbruch ini sesuai dengan tujuan hukum  Pajak, yaitu  selain  daripada  keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  paling  utama  adalah  untuk kemanfaatan, dimana Penerimaan Pajak untuk kepentingan negara (Dicey, 2019).
Hukum Pajak termasuk hukum publik dalam bidang administrasi.  Sebagai bagian dari hukum  Administrasi  Pemerintahan,  Hukum  pajak  berada  dalam  lingkungan  Hukum  Tata Usaha  Negara,  namun  Hukum  Pajak  tidak  termasuk  Hukum  Tata  Usaha  Negara,  karena subjek dan objek Hukum Pajak berbeda dengan subjek dan objek Hukum Tata Usaha Negara. Pajak  merupakan  kewajiban  finansial  yang  harus  dibayarkan  oleh  warga  negara  sesuai undang-undang.  Undang-undang  pajak  mengatur  berbagai  ketentuan  terkait  pembayaran, perhitungan,  dan  pemungutan  pajak  (hukum  administrasi)  (Adi  Sulistiyono,  2018).  Setiap warga  negara  diharuskan  mematuhi  ketentuan  tersebut,  termasuk  jenis  dan  tarif  pajak  yang berlaku. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk  dan  Cukai,  dan  Pajak  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah,  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  (Sugiyanto,  2021).  Pemungutan  pajak  harus  didasarkan kepada  Undang-Undang  adalah  sesuai  dengan  azas  Yuridis  yaitu  untuk  kepastian  hukum. Kewajiban  membayar  pajak  merupakan  pelaksanaan  dari  konstitusi  karena  diatur  dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), khususnya Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “ Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara  diatur  dengan undang-undang” . Sebagai  pelaksanaan dari Pasal  23A UUD 1945 tersebut,  telah diterbitkan beberapa  Undang-Undang  di  bidang  perpajakan,  termasuk  Undang-Undang  No  17  Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (“UU Kepabeanan”).    Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pengawasan atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  serta  pemungutan  bea  masuk dan bea keluar (ANDIANI, 2018; Fernando, 2019).
Sistim  pemungutan  Pajak,  termasuk  bea  masuk  dan  bea  keluar  di  Indonesia  dilakukan dengan  sistim self-assessment dimana  importir  dan  eksportir  melakukan  sendiri  perhitungan bea masuk dan/atu bea keluar yang terutang atas  import dan/atau ekspor  barang, melakukan pembayaran  ke  Bank  Persepsi  dan  memberitahukannya  kepada  Pejabat  Bea  dan  Cukai  di Kantor  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  tempat  pemasukan  barang  impor  dan/atau  pengeluaran barang  ekspor,  dengan  menggunakan  Pemberitahuan  Pabean.    Pejabat  Bea  dan  Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan Penetapan atas perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar  yang  terutang  dalam  jangka  waktu  30  hari  sejak  tanggal  pemberitahuan  pabean disampaikan  importir  dan/atau  eksportir.    Lalu  dalam  jangka  waktu  2  tahun  sejak pemberitahuan  pabean  disampaikan,  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  berwenang  untuk melakukan Penetapan  Kembali atas  perhitungan  bea  masuk  dan/atau  bea  keluar  yang terutang jika terdapat perbedaan dari Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Sistim self-assessment oleh  importir  dan  eksportir  dan  kewenangan  untuk  melakukan
Penetapan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dan/atau  Penetapan  Kembali  oleh  Direktur  Jenderal Bea dan Cukai sering menimbulkan sengketa yang disebabkan karena beberapa hal, misalnya; perbedaan  interpretasi  mengenai  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undang  Kepabeanan antara  importir/eskportir  dengan  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dan/atau  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai  (“Otoritas  Kepabeanan”).  Selain  daripada  nilai  bea  masuk  dan/atau  nilai  bea  keluar, terdapat  beberapa  hal  yang  dapat  menimbulkan  sengketa  antara  importir  dan/atau  eksportir dengan  Otoritas  Kepabeanan,  antara  lain;  penerapan  fasilitas  kepabenan,  penerapan  tarif berdasarkan  perjanjian  perdagangan  internasioan  ( Free  Trade  Agreement), penerapan larangan dan pembatasan atas barang impor dan/atau barang ekspor, dan lain-lain. Dalam hal terdapat sengketa antara importir dan/atau eksportir dengan Otoritas Kepabeanan, telah diatur di dalam UU Kepabeanan proses penyelesaian sengketa yaitu; (1) Keberatan kepada Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai;  (2)  Banding  Kepada  Pengadilan  Pajak.  Berbeda  dengan  UU Perpajakan  lainnya,  dalam  UU  Kepabeanan  tidak  diatur  mengenai  penyelesaian  sengketa melalui Gugatan.
Pengadilan  Pajak  adalah  peradilan  negara,  dan  sebagai  badan  peradilan  yang  berada dibahwa Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UUD 1945, ditugasi dan diberi  kewenangan  menyelenggarakan  pengadilan  pajak  sebagai  pengadilan  khusus dilingungan  peradilan  tata  usaha  negara  (Ritonga,  2017).    Terdapat  dua  jalur  penyelesaian sengketa  Pajak  di  Pengadilan  Pajak  yaitu  a)  Banding,  dan  2)  Gugatan.    Yang  membedakan penyelesaian  Banding  atau  Gugatan  di  Pengadilan  adalah  jenis  Keputusan/Ketetapan  yang diterbitkan oleh otoritas Perpajakan/Kepabeanan yang pengaturannya adalah berdasarkan UU Perpajakan  terkait,  misalnya  Keputusan/Ketetapan  pajak  adalah  berdasarkan  UU  KUP, sengketa perpajakan Keputusan/Ketetapan bea masuk dan bea keluar adalah berdasarkan UU Kepabeanan  dan  lain-lain  (Margono,  2019).  Akibat  dari  tidak  diaturnya  Gugatan  dalam  UU Kepabeanan,  Pengadilan  Pajak  sebagai  Peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman bagi  Wajib  Pajak  atau  penanggung  Pajak  yang  mencari  keadilan  terhadap  Sengketa  Pajak selalu  menolak  untuk  memeriksa  dan  memutus  materi  Gugatan  atas  sengketa  Kepabeanan yang diajukan oleh importir dan/atau eksportir  (Indonesia, 2003), yang menyebabkan pihak- pihak  yang  mempunyai  sengketa  dengan  pihak  otoritas  Kepabeanan  kehilangan  hak  untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan permasalahan yang dibahas di dalamnya.  Sehingga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris (yuridis empiris).  Metode empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum  di  lingkungan  masyarakat.    Jika  dilihat  dari  sifat  dan  tujuannya,  penelitian  ini merupakan  penelitian  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  bersifat  pemaparan,  dan  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  (deskripsi)  lengkap  tentang  keadaan  hukum  yang  berlaku  di tempat  tertentu,  atau  mengenai  gejala  yuridis  yang  ada,  atau  suatu  peristiwa  hukum  tertentu yang  terjadi  dalam  masyarakat.    Jenis  data  yang  digunakan  sebagai  bahan  penelitian  dalam tesis ini terdiri dari 2 (dua) jenis/sumber yaitu;
a) Data primer atau data dasar ( primary data atau basic data ) yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data dari pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU Kepabeanan yang asli yaitu rangcangan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  dan  RUU  Perubahannya  yaitu  UU  No.  17  tahun  2006.    Data  lainnya
bersumber  dari  Pihak  yang  pernah  mengajukan  Gugatan  ke  Pengadilan  Pajak,  baik  atas dirinya sendiri maupun sebagai Kuasa Hukum yang mewakili Clientnya
b) Data  sekunder  ( secondary  data )  atau  data  Pustaka.    Dalam  penelitian  ini  Penulis mengulkan data- data dari buku, jurnal, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah  Agung,  Peraturan  Menteri,  Putusan  Pengadilan  Pajak,  Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (Muhaimin, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistim Peradilan di Indonesia
Pengadilan  Pajak  merupakan  peradilan  khusus  dilingkungan  Peradilan  TUN sebagaimana  diatur  dalam  UU  PTUN  yang  mengatur  bahwa  di  lingkungan  PTUN  dapat dibentuk  peradilan  khusus  yang  diatur  dengan  Undang-Undang  .  Pengadilan  Khusus  adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam  undang-undang  (Baranyanan,  2017). Selanjutnya  dalam  ketentuan  Penjelasan  Pasal  27  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  juga dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pengadilan  khusus  antara  lain  adalah  pengadilan anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan  hak  asasi  manusai,  pengadilan  tindak  pidana  korupsi, pengadilan  hubungan  industrial  dan  pengadilan  perikanan  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum  serta  pengadilan  pajak  yang  berada  di  lingkungan  peradilan  tata  usaha Negara”.  Putusan  Pengadilan  Pajak,  setara  dengan  Putusan  Kasasi  di  Mahkamah  Agung, bersifat final. Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mempermudah pemahaman, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistim peradilan di Indonesia digambarkan dalam diagram-1 berikut ini.

## Diagram-1: Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistim peradilan di Indonesia Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak
Berdasarkan  Pasal  31  UU  Pengadilan  Pajak  tersebut,  dapat  diringkaskan  jalur penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yaitu; 1) Banding, dan 2) Gugatan. Ketetapan atau Keputusan  yang  dapat  diajukan  Banding  dan  Gugatan  digambarkan  dalam  tabel-1  dibawah ini:
Tabel – 1: Jenis Keputusan atau Ketetapan yang Dapat Diajukan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak No Banding Gugatan 1. Keputusan Keberatan (atas semua jenis pajak, termasuk bea masuk, bea keluar dan cukai) Pelaksanaan penagihan Pajak (berdasarkan UU PPSP).
2. Keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Contoh,
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean) . Keputusan Pembetulan. 3.
Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.
Mengacu kepada Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, pada dasarnya upaya hukum Banding  hanya  dapat  diajukan  atas  Keputusan  Keberatan  dan  atas  Keputusan  lain  dapat diajukan  Banding  hanya  jika  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Mengenai  ketentuan  yang  mengatur  “keputusan  lain  yang  ditentukan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Pengadilan Pajak, akan tetapi dalam praktek salah satu ketetapan yang bukan merupakan Keputusan Keberatan tetapi dapat diajukan Banding adalah “Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean – “SPKTNP”  dan  “Surat  Penetapan  Kembali  Perhitungan  Bea  keluar  –  “SPKPBK”  yang diterbitkan  oleh  Dirjen  Bea  dan  Cukai  (Subihat  &  Djundan,  2023).      Dengan  demikian, apabila  Keputusan  atau  Ketetapan  yang  diterbitkan  oleh  otoritas  Perpajakan  dan/atau Kepabeanan bukan merupakan Keputusan Keberatan atau tidak memenuhi syarat “keputusan lain  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”,  maka  tidak  dapat diajukan upaya hukum  Banding  meskipun berkaitan dengan sengketa Pajak.  Pada faktanya, terdapat  beberapa  Keputusan  dan  Ketetapan  yang  diterbitkan  oleh  Otoritas  Perpajakan dan/atau  Kepabeanan  yang  produk  hukumnya  bukan  Putusan  Keberatan  tidak  memenuhi syarat  “keputusan  lain  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. Misalnya;  penerbitan  Surat  Keputusan  Keberatan  yang  dalam  penerbitannya  tidak  sesuai dengan  prosedur  atau  tata  cara  yang  telah  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan.      Contoh  lain  adalah  penerbitan  Ketetapan  pajak  tidak  dalam  bentuk Surat Ketetapan atau Surat Keputusan tetapi hanya surat biasa, sehingga atas “surat” tersebut tidak  dapat  diajukan  Keberatan  dan  oleh  karenanya  tidak  akan  ada  Putusan  Keberatan  yang dapat  diajukan  Banding.  Padahal  substansi  dari  “surat”  yang  diterbitkan  oleh  otoritas Perpajakan  dan/atau  Kepabeanan  merupakan  ketetapan  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat  tata usaha negara.
Pertanyaan  timbul  apakah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  boleh  menolak  memeriksa sengketa  kepabeanan  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Pajak?  Padahal  dalam  hukum  dikenal bahwa  Hakim  tidak  boleh  menolak  menerima  permohonan  Gugatan  dengan  alasan  tidak diatur  atau  tidak  jelas  pengaturannya  dalam  ketentuan  perundang-undangan,  Hakim  harus menemukan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, sesuai dengan SEMA-1/2022 telah menegaskan penyelesaian  keputusan  dan/  atau  tindakan  faktual  di  bidang  perpajakan,  kepabeanan  dan/
atau  cukai  merupakan  kewenangan  absolut  Pengadilan  Pajak.    Artinya,  yang  berkewajiban menerima atau “tidak menolak” permohonan Gugatan adalah hakim Pengadilan Pajak, karena telah  diatur  bahwa  sengketa  Pajak  dan  Kepabeanan  sepenuhnya  merupakan  kewenangan absolut Pengadilan Pajak.   Berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya.  Akan tetapi jika memperhatikan ketentuan pada pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan jenis Keputusan yang dapat diajukan Banding dan/atau Guagatan  dan  sikap  Hakim  Pengadilan  Pajak  yang  cenderung  menolak  memeriksa  Gugatan atas  sengketa  Kepabeanan  karena  UU  Kepabeanan  tidak  mengatur  mengenai  Gugatan, menurut  Penulis  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  kepastian  hukum  terutama bagi  mereka  yang  menghadapi  sengketa  Kepabeanan  namun  tidak  dapat  mengajukan Keberatan ke Dirjen Bea dan Cukai dan/atau Banding ke Pengadilan Pajak.  Karena dalam hal ini  akan  menimbulkan  ketidakadilan  dan  tidak  ada  kepastian  hukum  di  masyarakat,  yaitu mereka  yang  tidak  setuju  (bersengketa)  dengan  Ketetapan  Dirjen  Bea  dan  Cukai  (Kusnu Goesniadhie, 2006).
Ketidakadilan  atas  sengketa  Kepabeanan  yang  tidak  dapat  diajukan  Gugatan  terlihat lebih  nyata  karena  Undang-Undang  perpajakan  lain,  selain  UU  Kepabeanan  mengatur penyelesaian sengketa melalui Gugatan dan dengan dasar tersebut Pengadilan Pajak bersedia memeriksa  dan  memutus  perkara  Gugatan.    Hanya  UU  Kepabeanan  yang  tidak  mengatur Gugatan  dan  hal  ini  terlihat  diskriminatif  dan  tidak  adil  bagi  mereka  yang  mengalami kerugian  akibat  adanya  suatu  Putusan  otoritas  Kepabeanan  yang  tidak  dapat  diajukan Keberatan dan/atau Banding.

## Penetapan, Penetapan Kembali Dan Sengketa Kepabeanan
.   Ketentuan mengenai Kepabeanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  Tentang Kepabeanan  (“UU  Kepabeanan”).      Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk  (impor)  atau  keluar  daerah  pabean (ekspor) serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
Kegiatan  impor  dan  ekspor  dilakukan  pengawasan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  (DJBC)  berdasarkan  UU  Kepabeanan.  Pengawasan  meliputi  perijinan  di  bidang impor/ekspor,  pengawasan  barang  yang  dilarang  atau  dibatasi  impornya/ekspornya, pemanfaatan  fasilitas  impor  barang,  pemenuhan  kewajiban  pembongkaran  barang  impor  di Kawasan  pabean,  pembayaran  bea  masuk  dan  pajak  dalam  rangka  impor,  pembayarn  bea keluar  dan  lain-lain.      Untuk  memudahkan  pengawasan  oleh  DJBC,  pemenuhan  kewajiban pabean wajib dilakukan di kantor pabean dan barang impor/ekspor wajib dibongkar/dimuat di Kawasan  pabean  atau  tempat  lain  berdasarkan  ijin  kepala  KPBC.  Tidak  dipenuhinya kewajiban membongkar/memuat barang impor atau ekspor pada kawasan pabean atau tempat lain yang ditentukan oleh DJBC atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban pabean di kantor pabean  yang  ditentukan,  dapat  menyebabkan  pengenaan  sanksi  administrasi  berupa  denda oleh DJBC dan/atau sanksi pidana.  Demikian juga dengan kewajiban membayar bea masuk
dan  PDRI  serta  bea  keluar,  tidak  dipenuhinya  kewajiban  membayar  atau  telah  melakukan pembayaran  tetapi  tidak  benar  dapat  menyebabkan  pengenaan  sanksi  administrasi  berupa denda oleh DJBC dan/atau sanksi pidana.
Untuk  memastikan  kepatuhan  importir  atas  kebenaran  perhitungan  bea  masuk  dan PDRI,  Otoritas  Kepabeanan  melakukan  pengawasan  dan  berwenang  melakukan  penelitian dokumen,  pemeriksaan  fisik  barang, Audit pembukuan,  dan  lain-lain.    Dalam  rangka  untuk memastikan  kepatuhan  tersebut,  Otoritas  Kepabeanan  dapat  melakukan  Penetapan  oleh Pejabat bea dan cukai dan/atau Penetapan Kembali oleh Dirjen bea dan cukai atas perhitungan bea masuk dan PDRI yang dilakukan importir serta bea keluar oleh eksportir.

## Penetapan atas Bea Masuk dan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai
Bea  Masuk .  Barang  yang  dimasukkan  ke  dalam  daerah  pabean  diperlakukan  sebagai barang  impor  dan  terutang  bea  masuk.    Perhitungan  Bea  Masuk  menurut  ketentuan  yang diatur dalam  UU  Kepabeanan dapat menggunakan 2  (dua) metode, yaitu menggunakan tarif advalorum dan tarif spesifik (Baranyanan, 2017) dengan rumus sebagai berikut: a) Untuk tarif advalorum: Bea Masuk = Nilai Pabean x NDPBM x Pembebanan Bea Masuk, b) Untuk tarif spesifik: Bea masuk = jumlah satuan barang x Pembebanan Bea Masuk.   Nilai Pabean untuk penghitungan  Bea  Masuk  adalah  nilai  transaksi  dari  barang  impor  yang  bersangkutan  yang memenuhi  syarat-syarat  tertentu  dalam International  Commercial  Terms  (incoterms)  Cost, Insurance,  dan  Freight  (CIF) dimana Cost disini  maksudnya  adalah  harga  barang  yang diimpor, Insurance disini  maksudnya  adalah  biaya  asuransi  untuk  melindungi  barang  impor selama  dalam  perjalanan  dari  negara  pengeskpor  sampai  dengan  Pelabuhan  masuk  di Indonesia.    Adapun Freight disini  adalah  biaya  pengangkutan  barang  impor  dari  negara pengekspor  sampai  dengan  Pelabuhan  tujuan  (Pelabuhan  di  Indonesia).  NDPBM  yaitu  kurs yang berlaku sebagai dasar mengkonversi nilai uang dalam bentuk mata uang asing ke mata uang  rupiah.  Kurs  tersebut  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan  setiap  minggu.  Adapun Pembebanan Bea Masuk adalah tarif bea masuk sesuai dengan klasifikasi barang impor sesuai dengan  Buku  Tarif  Bea  Masuk  Indonesia  (BTKI).  Tarif  bea  masuk  didasarkan  kepada klasifikasi barang atau kode HS ( HS code ), oleh karena itu penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif biasanya didahului dengan koreksi klasifikasi ( HS code ).
Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean.  Penetapan  tarif  dan  nilai  pabean  atas  pemberitahuan  pabean  secara self  assesment hanya  dilakukan  dalam  hal  tarif  dan  nilai  pabean  yang  diberitahukan  berbeda  dengan  tarif yang  ada  dan/atau  nilai  pabean  barang  yang  sebenarnya  sehingga;  a)  Bea  masuk  kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; dan b) Bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah .
Penetapan  Nilai  Pabean  dalam  ketentuan  (Baris,  2018)  ini  adalah  mencakup  harga transaksi, insurance dan freight, dan dan lain-lain.  Penetapan Nilai Pabean oleh pejabat bea dan  cukai  biasanya  disebabkan  karena  nilai  yang  diberitahukan  di  PIB  bukan  harga  yang sebenarnya  dibayar  atau  seharusnya  dibayar  oleh  importir  ke  eksportir,  terdapat  biaya-biaya yang  berkaitan  dengan  barang  impor  dan  seharusnya  ditambahkan  ke  dalam  Nilai  Pabean
seperti license fee , royalty, assist, proceeds namun oleh importir belum ditambahkan ke Nilai Pabean, dan lain-lain. Adapun kika terdapat perbedaan pendapat antara pejabat bea dan cukai dan importir mengenai kode HS, maka akan mempengaruhi tarif bea masuk atas barang impor tersebut.  Penetapan  atau  koreksi HS  code juga  dapat  menyebabkan  fasilitas  tarif  preferensi atau  penurunan  tarif  berdasarkan  perjanjian  Perdagangan  bebas  ( Free  Trade  Agreement  - FTA )  menjadi  gugur  karena  bisa  saja HS  code yang  awalnya  diberitahukan  oleh  importir masuk  dalam  daftar  barang  yang  mendapat  fasilitas  penurunan  tarif,  namun HS  code yang ditetapkan  Pejabat  Bea  dan  Cukai  tidak  masuk  dalam  daftar  tarif  preferensi.      Akan  tetapi, kekurangan pembayaran bea masuk sebagai akibat dari koreksi HS dan tarif tidak dikenakan sanksi.
Penetapan  tarif  dan/atau  nilai  pabean  untuk  perhitungan  bea  masuk  dan/atau perhitungan  bea  keluar  harus  dilakukan  dalam  waktu  30  hari  sejak  pemberitahuan  pabean impor  (Pemberitahuan  Impor  Barang  –  “PIB”)  dan/atau  pemberitahuan  pabean  ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang – “PEB”) disampaikan.  Jika telah melewati jangka waktu 30 hari  sejak  pendaftaran  PIB/PEB,  maka  Pejabat  Bea  dan  Cukai  tidak  dapat  lagi  menerbitkan Surat  Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat  Penetapan Pehitungan Bea Keluar  (SPPBK).    Yang  dimaksud  dengan  Pejabat  bea  dan  cukai  adalah  pegawai  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  yang  ditunjuk  dalam  jabatan  tertentu  untuk  melaksanakan  tugas tertentu  berdasarkan  UU  Kepabeanan.    Penugasan  tersebut  adalah  Pejabat  pada  Kantor Pelayanan  Bea  dan  Cukai  yang  biasanya  berlokasi  di  Pelabuhan  tempat  pemasukan  barang impor dan/atau pengeluaran barang ekspor.

## Penetapan  Kembali  atas  Bea  Basuk  dan  Bea  Keluar  Oleh  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai
Penetapan Kembali atas bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau  nilai  pabean  diatur  dalam  Pasal  17  UU  Kepabeanan  yang  berbunyi  “ Direktur Jenderal  dapat  menetapkan  kembali  tarif  dan  nilai  pabean  untuk  penghitungan  bea  masuk dalam  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pemberitahuan  pabean”. Sama seperti  pada  tahap  Penetapan,  jika  berdasarkan  hasil  audit  atau  penelitian  Kembali  terdapat kekurangan  pembayaran  bea  masuk  yang  diakibatkan  oleh  adanya  kesalahan  nilai  transaksi, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea  masuk yang kurang dibayar.
Penetapan  Kembali  atas  bea  keluar  oleh  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  adalah berdasarkan  pasal  12  PP-55/2008  yang  berbunyi  “ (1)  Direktur  Jenderal  dapat  menetapkan kembali  perhitungan  Bea  Keluar  dalam  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean :
Pemberitahuan Pabean Impor/Ekspor Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai Penetapan Kembali oleh Dirjen BC
Diagram-2 : Skema Pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor sampai dengan penetapan kembali oleh Dirjen Bea dan Cukai.

## Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Berdasarkan UU Kepabeanan
UU  Kepabeanan  mengatur  beberapa  ketentuan  mengenai  penyelesaian  sengketa Kepabeanan.   Tahapan proses penyelesaian sengketa Kepabeanan sebagaimana diatur dalam UU  Kepabeanana  hanya  2  (dua)  tahap  yaitu  Keberatan  kepada  Direktur  Jenderal  Bea  dan Cukai dan Banding kepada Pengadilan Pajak.

## Penyelesaian Sengketa  Kepabeanan Melalui  Keberatan Kepada Direktur Jenderal  Bea dan Cukai
Importir  dan  eksportir  yang  tidak  setuju  dengan  Penetapan  perhitungan  bea  masuk dan/atau  bea  keluar  berikut  sanksinya  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  Bea  dan  Cukai  dapat mengajukan  Keberatan  kepada  Dirjen  Bea  dan  Cukai.  Keberatan  di  Bidang  Kepabeanan adalah  proses  yang  dilakukan  oleh  importir  dan/atau  eksportir  untuk  menyatakan ketidaksetujuan  atau  keberatan  terhadap  Penetapan  perhitungan  bea  masuk  dan/atau  bea keluar berikut sanksinya seperti denda yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
UU Kepabeanan memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ketentuan  mengenai  tatacara  pengajuan  keberatan.  Berdasarkan  pasal  2  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  136/PMK.04/2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  51/PMK.04/2017  Tentang  Keberatan  Di  Bidang  Kepabeanan  Dan  Cukai  (“PMK- 136/2022”)  diatur  mengenai  jenis  sengketa  dan  produk  hukum  yang  dapat  diajukan Keberatan, yaitu (Sholihin, 2024):
a. Sengketa  atas  penetapan  tarif  dan/atau  nilai  pabean  untuk  penghitungan  bea  masuk  yang mengakibatkan kekurangan Pembayaran.  Penetapan dalam hal ini antar lain berupa:
b. Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
c. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); atau
d. Surat Penetapan Pabean (SPP).
e. Sengketa selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Penetapan yang dapat diajukan keberatan merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
f. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau.
g. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).
h. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda berupa Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).
i. Penetapan  atas  perhitungan  bea  keluar  berupa  Surat  Penetapan  Perhitungan  Bea  Keluar (SPPBK).
Sebelum melakukan impor/eskpor Paling lama 30 hari sejak pendaftaran PIB/PEB Paling lama 2 tahun sejak pendaftaran PIB/PEB
Selain  daripada  jenis  sengketa  dan  produk  hukum  tersebut,  tidak  dapat  diajukan Keberatan.  Baik  UU  Kepabeanan  maupun  PP-55/2008  tidak  mengatur  tentang  Gugatan. Padahal sangat mungkin terjadi sengketa yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor yang penetapannya  tidak  dituangkan  dalan  Ketetapan  sebagaiman  dimaksud  pada  PMK-136/2022 sehingga tidak dapat diajukan Keberatan.
Subjek  atau  pihak  yang  dapat  mengajukan  keberatan  adalah  “orang”.    Orang  adalah orang  perseorangan  atau  badan  hukum (Baris,  2018) yaitu;  importir,  eksportir,  pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan (ANDIANI, 2018).  Adapun objek keberatan dan jenis sengketa yang dapat diajukan Keberatan adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel- 11 berikut ini:
Tabel 1 Objek Keberatan Di Bidang Kepabeanan No. Kegiatan Jenis Penetapan Produk Hukum 1. Impor Penetapan  Pejabat  Bea  dan  Cukai mengenai  tarif  dan/atau  nilai  pabean untuk  penghitungan  bea  masuk  (pasal 93) SPTNP  (Surat  Penetapan  tarif dan/atau Nilai Pabean 2. Impor Penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif  dan/atau  nilai  pabean  untuk penghitungan bea masuk (Pasal 93A) SPP (Surat Penetapan Pabean (SPP) / SPBL  (surat  Penetapan  Barang Larangan dan Pembatasan) 3. Impor Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda (Pasal 94) SPSA  (Surat  Penetapan  Sanksi Administrasi) 4. Impor Surat  Penetapan  Pembayaran  Bea Masuk,  Cukai,  dan/atau  Pajak  atas impor Barang Kiriman SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran  Bea  Masuk,  Cukai, dan/atau Pajak) 5. Ekspor Penetapan atas perhitungan Bea Keluar  (Pasal  15  PP-55/2008-Bea Keluar) SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar)
Surat  Penetapan  Pembayaran  Bea  Masuk,  Cukai,  dan/atau  Pajak  (SPPBMCP) diterbitkan  oleh  otoritas  kepabeanan  jika  atas  impor  barang  kiriman  terkena  tambah  bayar atau denda.    Atas barang impor kiriman biasanya diberitahukan oleh penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan (PJT), oleh karena itu pengurusan penyelesaian kepabeanan dilakukan oleh penyelenggara pos atau PJT sebagai kuasa dari importir/penerima barang.
Atas permohonan Keberatan, Dirjen bea dan cukai harus memberikan Keputusan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan Keberatan.  Jika dalam jangka waktu 60 hari  Keputusan  tidak  diberikan,  maka  Keberatan  dianggap  diterima.    Keputusan  atas permohonan  Keberatan  dapat  berupa;  a)  mengabulkan  seluruhnya,  b)  menolak  seluruh  atau sebagian,  c)  menetapkan  lain.  Menetapkan  lain  dalam  hal  ini  dapat  menetapkan  lebih  tinggi atau  lebih  rendah  daripada  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  bea  dan  cukai.    Keputusan  adalah dalam bentuk Keputusan DIrektur Jenderal Bea dan Cukai, namun yang mendatangani adalah Pejabat  yang  diberikan  wewenang  untuk  menandatangani.  Keputusan  tersebut  disampaikan kepada  Pemohon  secara  real  time  melalui  Portal  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  saat Keputusan Direktur Jenderal ditandatangani secara elektronik, jika Keputusan Dirjen Bea dan
Cukai  belum  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  Keputusan  disampaikan  melalui  Portal Direktorat Bea dan Cukai (atau manual jika Portal sedang ada gangguan) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

## Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Pada Tingkat Banding ke Pengadilan Pajak
UU Kepabeanan mengatur mengenai upaya hukum Banding jika terdapat sengketa baik sengketa  bea  masuk  maupun  sengketa  bea  keluar.    Pasal  95  UU  Kepabeanan  mengatur tentang  Banding  atas  sengketa  yang  berkaitan  dengan  Penetapan  perhitungan  bea  masuk. Adapaun  Banding  atas  sengketa  yang  berkaitan  dengan  Penetapan  perhitungan  bea  keluar diatur dalam pasal 16 PP-55/2008.  Berdasarkan Pasal 95 UU Kepabenan diatur “Orang yang berkeberatan  terhadap  penetapan  Direktur  Jenderal  atas  tarif  dan  nilai  pabean  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal  93 ayat  (2), Pasal 93A ayat  (4), atau Pasal  94 ayat  (2) dapat  mengajukan permohonan banding  kepada  Pengadilan  Pajak  dalam  jangka  waktu  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal penetapan  atau  tanggal  keputusan,  setelah  pungutan  yang  terutang  dilunasi.”    Direktur Jenderal  dalam  ketentuan  tersebut  adalah  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (Dirjen  Bea  dan Cukai).    Lebih  lanjut,  Pasal  16  PP-55/2008  berbunyi  “Eksportir  yang  berkeberatan  terhadap penetapan  Direktur  Jenderal  atas  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  15 ayat  (2), dapat mengajukan  permohonan  banding  kepada  Pengadilan  Pajak  dalam  jangka  waktu  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal  penetapan  atau  tanggal  keputusan,  setelah  pungutan  yang  terutang dilunasi”.Berdasarkan  UU  Kepabeanan,  dapat  diringkaskan  jalur  penyelesaian  sengketa Kepabeanan sebagaimana di gambarkan pada diagram-3 dibawah ini.

## Diagram- 3 :  Jalur Penyelesaian Sengketa Kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan
Sebagaimana  terlihat  dalam  diagram  diatas,  UU  Kepabeanaan  tidak  mengatur  upaya  hukum Guagatan.    Hal  ini  berbeda  dengan  UU  Perpajakan  lainnya  yang  semuanya  mengatur  upaya hukum Gugatan sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa, hanya UU Kepabeanan yang tidak  mengatur  mengenai  jalur  penyelesaian  sengketa  melalui  Gugatan,  sehingga  apabila terdapat  sengketa  Kepabeanan  yang  produk  hukumnya  tidak  dapat  diajukan  Keberatan  –
Banding,  tidak  terdapat  jalur  penyelesaian  sengketa  melalui  Gugatan.    Hal  ini  tentu  dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi importir dan/atau eksportir yaitu mereka yang tidak setuju (bersengketa) dengan Ketetapan Dirjen Bea dan Cukai.
Putusan  Pengadilan  Pajak  dengan  amar  Putusan  TDD  /NO  berarti  materi  Gugatan belum  diperiksa,  artinya  Pemeriksaan  Majelis  Hakim  hanya  sebatas  formal  saja.      Hal  ini tercermin  dalam  beberapa  Putusan  Pengadilan  Pajak  yang  amar  Putusannya  TDD,  salah satunya  pada  Putusan  Nomor  PUT-004554.98/2023/PP/M.VIIA  Tahun  2023  yang menyatakan  “menimbang  bahwa  karena  gugatan  Penggugat  Tidak  Dapat  Diterima,  maka pemenuhan  ketentuan  formal  lainnya  dan  materi  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  tidak diperiksa  lebih  lanjut”.    Artinya,  dalam  Putusan-putusan  Pengadilan  Pajak  atas  Gugatan Kepabeanan,  belum  dilakukan  pemeriksaan  materi  oleh  Hakim  Pengadilan  Pajak  apakah materi  Gugatan  benar  atau  tidak,  pemeriksaan  hanya  mengenai  apakah  objek  yang  diajukan merupakan objek Gugatan di Pengadilan Pajak dan/atau apakah Pengadilan Pajak berwenang memeriksa,  mengadili  dan  memutus  sengketa  Gugatan  Kepabeanan.  Meskipun  terdapat  dua Putusan  yang  amar  putusannya  “menolak”,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  juga menggunakan  dasar  hukum  yang  sama  dengan  Putusan  dengan  amar  TDD,  sebagai pertimbangan penolakan.  Penulis menemukan bahwa dalam Putusan-putusan tersebut alasan Majelis  Hakim  dalam  meutus  sengketa  dengan  TDD/NO  dapat  dikelompokkan  menjadi  2 (dua)  yaitu;  a)  bukan  wewenang  pengadilan  pajak  untuk  memeriksa  dan  memutus  Gugatan Kepabeanan,  dan  b)  objek  sengketa  bukan  objek  Gugatan  di  pengadilan  Pajak.    Meskipun demikian,  atas  kedua  kelompok  alasan  tersebut,  dan  atas  Putusan  yang  amar  putusannya “ditolak”, pertimbangan hukum yang dijadikan rujukan oleh Majelis hakim bermuara kepada UU  Kepabeanan  dan  peraturan  Kepabeanan  lainnya  tidak  mengatur  tentang  Gugatan.      Ini menunjukkan  bahwa  Hakim  Pengadilan  pajak  memang  tidak  menemukan  petunjuk  adanya pengaturan Gugatan dalam UU Kepabeanan, baik secara implisit apalagi eksplisit.”.

## Analisis  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Kepabeanan  Sehubungan  dengan  Tidak Diaturnya Gugatan di UU Kepabeanan
Sengketa  dibidang  Kepabeanan  dapat  terjadi  dalam  banyak  hal,  baik  mengenai perhitungan  bea  masuk,  perhitungan  bea  keluar,  penetapan  barang  sebagai  yang  dibatasi da/atau dilarang import atau ekspornya, prosedur Penetapan dan/atau Penetapan Kembali dan lain-lain.    Sementara  jalur  penyelesaian  sengketa  sudah  ditetapkan  baik  jenis Keputusan/Ketetapan  yaitu  hanya  melalui  Keberatan  –  Banding  atau  langsung  Banding  ke Pengadilan Pajak.  Jika terdapat sengketa yang tidak dapat diajukan Keberatan – Banding, lalu kemana  pihak  yang  bersengkata  mengajukan  penyelesaian  sengketanya?  sedangkan  jalur penyelesaian sengketa melalui Gugatan ke Pengadilan Pajak (yang biasanya menjadi  pilihan alternatif penyelesaian sengketa untuk jenis pajak lain seperti PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea meterai,  Cukai,  dan  lain-lain)  tidak  diatur  dalam  UU  Kepabeanan  dan  juga  dalam  UU Pengadilan  Pajak.  Lantas,  kemana  importir/eksportir  untuk  mendapatkan  haknya  yaitu  hak untuk  memperoleh  keadilan  dan  kepastian  hukum?  untuk  menjawab  pertanyaan  ini,  Penulis mencoba menganalisis beberapa alternatif penyelesaian sengketa berikut ini.

## Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Pertama-tama Penulis mencoba menganalisis kemungkinan Sengketa Kepabeanan yang tidak  dapat  diajukan  Banding,  apakah  dapat  diajukan  Gugatan  ke  PTUN,  namun  tampaknya ada hambatan karena adanya SEMA-1/2002 yang memberikan wewenang absolut pengadilan pajak  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  pajak.    Walaupun  berdasarkan  Pasal  53  UU PTUN,  seseorang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannya  dirugikan  oleh suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  dapat  mengajukan  gugatan  tertulis  kepada Pengadilan  yang  berwenang  berisi  tuntutan  agar  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati rugi dan/atau  rehabilitasi.    Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  berisi  Tindakan  hukum  Tata Usaha  Negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat konkret,  individual,  dan  final,  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan hukum  dan  telah  diperluas  sesuai  dengan  pasal  87  UU  AP  yaitu  a.    Penetapan  tertulis  yang juga mencakup Tindakan faktual (Baris, 2018); b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan  perundang-undangan  dan  AUPB;  d.  Bersifat  final  dalam  arti  lebih  luas;  e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Berkaitan dengan wewenang PTUN, Pasal 47 UU PTUN mengatur bahwa “ Pengadilan bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara” .  Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik  di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  TUN,  termasuk sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Ridwan, Heryansyah,  &  Pratiwi,  2018).    Merujuk  kepada  defini  sengketa  TUN,  terdapat  2  (dua) kriteria yang dapat dijadikan rujukan agar suatu sengketa dapat diajukan Gugatan ke PTUN, yaitu;  1)  Gugatan  diajukan  atas  Keputusan  tata  usaha  negara,  dan  2)  diterbitkan  oleh  Badan atau  Pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Berdasarkan  ketentuan tersebut  dan  dikaitkan  dengan  Keputusan/Ketetapan  Otoritas  Kepabeanan  mestinya memenuhi  syarat  untuk  diajukan  Gugatan  ke  PTUN.    Bahkan  Tindakan  yang  dilakukan otoritas  kepabeanan  berupa  Tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  dan  atau  AUPB  juga  memenuhi  syarat  untuk  diajukan  Gugatan  ke  PTUN berdassarkan UU PTUN.  Hal ini karena Pejabat Otoritas Kepabeanan merupakan pejabat tata usaha negara.

## Perluasan Objek Keberatan  Yang  Dapat Diajukan Kepada Direktur Jenderal  Bea dan Cukai
Keberatan berkaitan dengan Penetapan atas Perhitungan Bea Masuk, diatur dalam pasal 93,  93A  dan  pasal  94  UU  Kepabeanan.    Secara  khusus,  pasal  93A  mengatur  bahwa  “orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk  penghitungan  bea  masuk  dapat  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  hanya  kepada
Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.  Kata “selain” tarif  dan/atau  nilai  pabean”  pada  kalimat  tersebut  mestinya  dimaknai  sebagai  bahwa  setiap sengketa,  selain  tarif  dan/atau  nilai  pabean,  dapat  diajukan  Keberatan  kepada  Direktur Jenderal Bea dan Cukai.  Jika semua sengketa Kepabeanan dapat diajuakan Keberatan, maka otomatis  akan  terdapat  Keputusan  Dirjen  bea  dan  cukai  yang  merupakan  “keputusan”  atau “ketetapan” yang dapat diajukan Banding (objek banding di Pengadilan Pajak).   Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 93A ayat (1) menegaskan bahwa Keberatan yang dapat diajukan yaitu  keberatan  terhadap  Penetapan  pejabat  selain  mengenai  tarif  dan/atau  nilai  pabean, misalnya  penetapan  berupa  pencabutan  fasilitas  atau  penetapan  sebagai  akibat  penafsiran peraturan.  Kata “misalnya” dalam kalimat tersebut mengandung arti bahwa objek keberatan (selain tarif dan nilai  pabean), tidak terbatas kepada  “penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan” karena kedua Penetapan tersebut hanya berupa contoh.  Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “misal” adalah sesuatu yang menggambarkan sebagian dari suatu keseluruhan. Mengacu kepada objek yang dapat diajukan Keberatan pada ketentuan Pasal 93A UU Kepabeanan, pada dasarnya tidak ada pembatasan jenis Keputusan atau Ketetapan yang dapat diajukan Keberatan.
Sementara  keberatan  berkaitan  dengan  Penetapan  atas  Perhitungan  Bea  Keluar  diatur dalam  Pasal  15  dan  pasal  16  PP  Nomor  55  tahun  2008  tentang  Pengenaan  Bea  Keluar Terhadap  Barang  Ekspor  yang  mengatur  bahwa  “Eksportir  yang  berkeberatan  terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa  denda,  dapat  mengajukan  keberatan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  dalam waktu  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  tanggal  penetapan  dengan  menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”.  Pada ketentuan ini, jenis Penetapan yang dapat diajukan  Keberatan  terliha  lebih  sempit,  tidak  terdapat  ketentuan  mengenai  Keberatan  atas Penetapan  selain  mengenai  perhitungan  Bea  Keluar  sebagaimana  pada  Pasal  93A  UU Kepabeanan (penetapan perhitungan bea masuk).
Sebagai  amanah  dari  Pasal  93  ayat  (6),  Pasal  93  ayat  (8)  dan  Pasal  94  ayat  (4)  UU Kepabeanan  serta  Pasal  15  PP  nomor  55  tahun  2008,  Menteri  Keuangan  menerbitkan Peraturan mengenai tatacara pengajuan keberatan baik keberatan atas Penetapan perhitungan bea  masuk  maupun  Penetapan  atas  perhitungan  bea  keluar,  saat  ini  Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) yang mengaturnya adalah PMK nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 136 /PMK.04/2022.      Di  dalam  PMK  51/PMK.04/2017 juncto 136  /PMK.04/2022,  diatur  pula jenis  Penetapan  (apa  yang  ditetapkan)  dan  bentuk  Penetapan  (produk  dari  penetapan)  nya. Pengaturan jenis penetapan dan bentuk Penetapan ini malah membatasi objek sengketa yang dapat  diajukan  Keberatan.    Misalnya,  untuk  Penetapan  perhitungan  bea  masuk  selain  tarif dan/atau nilai  pabean, keberatan dapat diajukan hanya  atas Penetapan di  bidang kepabeanan antara  lain  berupa;  a.  Surat  Penetapan  Pabean  (SPP);  atau  b.  Surat  Penetapan  Barang Larangan  dan  Pembatasan  (SPBL).    Tidak  diatur  jenis  Penetapan  lain  yang  dapat  diajukan Keberatan  atas  perhitungan  bea  masuk  selain  tarif  dan/atau  nilai  pabean,  padahal  dalam penjelasan  pasal  93A  UU  Kepabeanan  disebutkan  penetapan  perhitungan  bea  masuk  selain tarif  dan/atau  nilai  pabean  misalnya  penetapan  berupa  pencabutan  fasilitas  atau  penetapan
sebagai  akibat  penafsiran  peraturan.    Penetapan  berupa  Pencabutan  fasililitas  biasanya  tidak dituangkan dalam SPP atau SPBL, tetapi berupa Surat Keputusan.  Demikian juga penetapan sebagai  akibat  penafsiran  peraturan,  belum  tentu  dalam  bentuk  SPP  atau SPBL, tetapi  dapat berupa  “Surat”  biasa.  Sebagaimana  pada  contoh  sengketa  pada  Putusan  Pengadilan  Pajak Nomor PUT-011472.98/2023/PP/M.XVIIB yang diajukan oleh PT. Freeport Indonesia.
SPP  sendiri,  sesuai  dengan  Pasal  6  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 61/PMK.04/2018  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan, SPP diterbitkan sebagai Penetapan Pejabat bea dan cukai untuk kekurangan pembayaran bea masuk, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 86A UU Kepabeanan, yaitu:
1. Pengangkutan  barang  impor  dari  tempat  penimbunan  sementara  atau  tempat  penimbunan berikat  dengan  tujuan  tempat  penimbunan  sementara  atau  tempat  penimbunan  berikat lainnya  wajib  diberitahukan  ke  kantor  pabean.    Pengusaha  atau  importir  yang  telah memenuhi  kewajiban  tersebut,  tetapi  jumlah  barang  impor  yang  dibongkar  kurang  dari yang  diberitahukan  dalam  pemberitahuan  pabean  dan  tidak  dapat  membuktikan  bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000 ,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 8A ayat (2)).
2. Barang  impor  yang  diangkut  sarana  pengangkut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7A ayat  (1)  wajib  dibongkar  di  kawasan  pabean  atau  dapat  dibongkar  di  tempat  lain  setelah mendapat izin Kepala kantor pabean. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan tersebut, tetapi  jumlah  barang  impor  yang  dibongkar  kurang  dari  yang  diberitahukan  dalam pemberitahuan  pabean  dan  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  kesalahan  tersebut  terjadi  di luar  kemampuannya,  wajib  membayar  bea  masuk  atas  barang  impor  yang  kurang dibongkar  dan  dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  paling  sedikit  Rp25.000.000,00 (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh juta rupiah) (Pasal 10A ayat (3)).
3. Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh pengusaha  Tempat  Penimbunan  Sementara.  Pengusaha  Tempat  Penimbunan  Sementara yang  tidak  dapat  mempertanggungjawabkan  barang  yang  seharusnya  berada  di  tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar (Pasal 43 ayat (3)).
4. Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai  sanksi  administrasi  berupa  denda  sebesar  100%  (seratus  persen)  dari  bea  masuk yang seharusnya dibayar (Padal 45 ayat (4)).
5. Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea  masuk  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  pemberitahuan  jumlah  dan/atau  jenis  barang, orang  wajib  membayar  bea  masuk  yang  kurang  dibayar  dan  dikenai  sanksi  administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) (Pasal 86A).

## Penemuan Hukum dan Asas Generalia Sunt Praeponenda Singularibus  Pada Pengajuan Gugatan atas Sengketa Kepabeanan
Didalam  hukum  dikenal  namanya  “penemuan  hukum”  (rechtsvinding)  oleh  Hakim. Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak  mungkin  semua  kegiatan  tersebut  tercakup  dalam  suatu  perundang-undang  dengan tuntas  dan  jelas.  Masyarakat  dan  kegiatan  maupun  permasalahannya  juga  mengalami perubahan  dari  waktu  ke  waktu  bahkan  sangat  cepat,  sehingga  seringkali  ketentuan  dalam Perundang-undangan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman.  Tidak heran ada saja peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas.  Oleh karen itu, hukum  harus  dicari  dan  ditemukan  salah  satunya  oleh  Hakim.  Hakim  tidak  boleh  menolak menerima  permohonan  Gugatan  dengan  alasan  tidak  diatur  atau  tidak  jelas  pengaturannya dalam  ketentuan  perundang-undangan,  Hakim  harus  menemukan  hukum  itu  sendiri  sesuai dengan  Pasal  10  Ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  “ Pengadilan  dilarang menolak  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya ”  dan  ketentuan  dalam  pasal  4  Ayat  (1)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang ”. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada,  diperlukan  pembentukan  hukum  untuk  memberikan  penyelesaian  yang  hasilnya dirumuskan  dalam  suatu  putusan  yang  disebut  dengan  putusan  hakim,  yang  merupakan penerapan  hukum.  Dalam  kasus  upaya  hukum  Gugatan  atas  sengketa  Kepabeanan,  Hakim seharusnya tidak boleh menolak untuk memeriksa materi sengketa. Mungkin Asas Generalia Sunt Praeponenda Singularibus dapat diterapkan.
Menurut  penulis,  memaknai  tidak  diaturnya  Gugatan  dalam  UU  Kepabeanan  dalam kaitannya  dengan  asas Generalia  Sunt  Praeponenda  Singularibus seharusnya  dilihat  bahwa “UU  Kepabeanan  tidak  mengatur  mengenai  Gugatan”  oleh  karena  itu  dapat  meggunakan Undang-Undang perpajakan lainnya yang terkait dan relevan termasuk, UU KUP.  Pendapat Penulis ini, didukung dengan pendapat salah satu Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa asas generalia sunt praeponenda singularibus memiliki maksa bahwa Undang-Undang dan peraturan yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada Undang-Undang yang bersifat khusus apabila dalam Undang-Undang yang bersifat khusu tidak mengaturnya; bahwa sesuai  dengan  UU  Pengadilan  Pajak  pasal  1  ayat  2  disebutkan: Pajak  adalah  semua  jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. Bahwa dengan demikian dapat digunakan UU Perpajakan dalam hal ini UU KUP. Bahwa  dalam  Pasal  49  UU  KUP  mengatur “Ketentuan  dalam  undang-undang  ini  berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain” Bahwa sesuai dengan  pertimbangan-pertimbangan a  quo maka  Menurut  Majelis  dalam  usaha  untuk memperoleh keadilan maka masyarakat/importir dapat menggunakan upaya pengadilan untuk membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan merupakan yang cacat prosedur (Ridwan et al., 2018).
Berdasarkan  asas Generalia  Sunt  Praeponenda  Singularibus bisa  digunakan  sebagai dasar penyelesaian sengketa Kepabeanan melalui  Gugatan mengingat UU Kepabeanan tidak mengatur tentang Gugatan sedangkan UU Kepabeanan termasuk dalam kelompok “Undang- Undang  Perpajakan” . Walaupun  dalam  definisi  Pajak  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa Pajak  dalam  hal  ini  termasuk  bea  masuk,  bea  keluar  dan  cukai,  namun  definisi  Pajak berdasarkan  UU  Pengadilan  Pajak  yang  berbunyi  “ Pajak  adalah  semua  jenis  Pajak  yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh  Pemerintah  Daerah,  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”. Sehingga,  Gugatan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  23  UU  KUP,  dapat  digunakan  sebagai dasar  bagi  Hakim  Pengadilan  Pajak  untuk  dapat  memeriksa  dan  memutus  sengketa Kepabeanan melalui Gugatan sesuai dengan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak.  Bahwa pendapat Penulis  ini  sejalan  dengan  pendapat  Bapak  Sutardi  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Catatan dan  Komentar  Terhadap  Undang-Undang  Kepabeanan”,  halaman  50  yang  menyatakan  pada UU  Kepabeanan  berlaku  azas adagium  lex  specialist  derogate  legi  generali ,  yaitu  apabila dalam  masalah  kepabeanan  ada  hal  yang  sama  yang  diatur  oleh  hukum  yang  lain,  misalnya hukum  perdata  atau  hukum  pidana,  termasuk  dalam  undang-undang  pajak  sekalipun,  maka yang dipakai adalah aturan yang diatur oleh Undang-Undang Kepaeanan.  Tetapi sebaliknya, apabila  ada  hal-hal  yang  tidak  diatur  oleh  UU  Kepabeanan,  maka  kit  amengikuti  prinsip- prinsip  hukum  lian  terutama  hukum  pajak  mengingat  bahwa  UU  Kepabeanan  adalah merupakan  bagian  dari  undang-undang  (hukum)  fiscal.    Dalam  kaitannya  dengan  Gugatan, karena UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai Gugatan, maka undang-undang perpajakan lainnya yaitu UU KUP, yang merupakan UU yang mengatur “ketentuan umum” perpajakan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  sebagaimana  dijelaskan  diatas,  disimpulkan  bahwa  UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai upaya hukum Gugatan secara eksplisit.  Tidak terdapat ketentuan mengenai Gugatan baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya secara tertulis. Demikian  juga  peraturan  pelaksanaan  dari  UU  kepabeanan  seperti  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen bea dan cukai, dan peraturan lainnya, tidak ada yang  mengatur  tentang  Gugatan  secara  eksplisit.    Meskipun  menurut  keterangan  Sutardi melalui  wawancara,  salah  satu  team  perumus  RUU  Kepabeanan  mulai  dari  UU  Nomor  10 tahun  1995  sampai  dengan  perubahannya  yaitu  UU  Nomor  17  tahun  2006,  secara  implisit upaya Gugatan terkandung di dalam Pasal 95 UU Kepabeanan tentang Banding.   Namun hal ini  akan  sulit  diterapkan  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Pajak  karena  dalam  UU  Kepabeanan maupun peraturan perundang-undangan Kepabeanan lainnya tidak satupun yang memberikan petunjuk atau indikasi bahwa di dalam upaya hukum Banding sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Kepabeanan terkandung upaya hukum Gugatan (secara implisit).  .

## BIBLIOGRAFI
Adi Sulistiyono, S. H. (2018). Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik . Prenada Media.
Andiani,  Dhinar.  (2018). Sengketa  Klasifikasi  Barang  Impor  Jenis  Alas  Kaki  Menurut
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017) . Universitas YARSI.
Baranyanan,  Soeleman.  (2017).  Efektifitas  Eksekusi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sasi , 23 (1), 1–12.
Baris,  Reza  Ongkie.  (2018).  Pemberlakuan  Sanksi  Pidana  Menurut  Undang  Undang  Nomor 17  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1995 Tentang Kepabeanan. Lex Crimen , 7 (4). Dicey, Albert Venn. (2019). Pengantar Studi Hukum Konstitusi . Nusamedia.
Fernando, M. M. (2019). Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum . Indonesia,  Pemerintah  Republik.  (2003). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Kusnu  Goesniadhie,  S.  (2006). Harmonisasi  hukum  dalam  perspektif  perundang-undangan: lex specialis suatu masalah . JP Books. Margono.  (2019). Asas  keadilan,  kemanfaatan  &  kepastian  hukum  dalam  putusan  hakim . Sinar Grafika.
Muhaimin,  Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian  Hukum. Dalam  S.  Dr.  Muhaimin,  Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram .
Ridwan,  H.  R.,  Heryansyah,  Despan,  &  Pratiwi,  Dian  Kus.  (2018).  Perluasan  Kompetensi Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (2), 339–358. Ritonga, A. Anshari. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. Jakarta: Pustaka El Manar , 423 , 14.
Sholihin, Ahmad. (2024). Analisis Putusan Banding Pengadilan Pajak Sengketa Nilai Pabean: Studi  Kasus  di  KPU  BC  Tipe  A  Tanjung  Priok. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi  Dan Manajemen , 23 (1), 64–79.
Subihat, Ihat,  &  Djundan, Muhammad. (2023). Kompetensi Peradilan  Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .
Sugiyanto, Dedi. (2021). Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2002  Tentang  Pengadilan  Pajak  Ditinjau  Dari  Pasal  24  Ayat  1  Dan Ayat  2 Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945. Al-Adl: Jurnal Hukum , 13 (1), 116–134.

## Copyright holder:
Jeklira Tampubolon (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: