Pembangunan  nasional  dilaksanakan  dalam rangka  pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya  dan  pembangunan  masyarakat Indonesia  seluruhnya  untuk  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera  berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Peran  tenaga  kerja  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional mempunyai kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai pelaku  pencapaian  tujuan  tersebut.  Sesuai dengan  peranan  tenaga  kerja,  diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan  kualitas  tenaga  kerja  dan peran  sertanya  dalam  pembangunan  dan peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja dan menjamin  kesamaan  kesempatan  serta perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar apapun  untuk  mewujudkan  kesejahteraan ketenagakerjaan.  Kualitas  tenaga  kerja
yang  rendah  disebabkan  karena  tingkat pendidikan  penduduk  yang  rendah  atau belum  memadai  dengan  jenis  pekerjaan yang  tersedia.  Tidak  saja  disebabkan banyaknya  usia  putus  sekolah,  namun juga  disebabkan  oleh  rendahnya  mutu pendidikan  sehingga  tenaga  kerja  tidak mampu  menyerap  atau  menguasai  ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagaimana diketahui angka ketenagakerjaan di Provinsi Riau mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hal itu sejalan dengan pertumbuhan  penduduk  dan  angkatan kerja. Masalah yang ada pada ketenagakerjaan  saat  ini  adalah  jumlah pencari  kerja  tidak  sebanding  dengan lowongan  kerja  yang  tersedia  sehingga angka  pengangguran  di  Provinsi  Riau masih  cukup  besar.  Tingginya  angka pencari  kerja  dan  juga  tingkat  kompetisi pencarian  kerja  untuk  bersaing  pada setiap bidang pekerjaan yang ada mengharuskan setiap pencari kerja
Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Mengoptimalkan Kemampuan Pencari Kerja untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

## DESI DEVRIKA DEVRA
Universitas Islam Negeri Suska Riau Jl. HR. Soebrantas Street No.Km, RW.15, Simpang Baru, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293 *E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (korespondensi)
Abstract :  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  Department  of Manpower  and  Transmigration  of  Riau  Province  in  optimizing  the  ability  of  job  seekers  to create  quality  and  competitive  human  resources.  The  results  showed  that  the  role  of  the Department  of  Manpower  and  Transmigration  of  Riau  Province  in  optimizing  the  ability  of job  seekers  to  create  quality  and  competitive  human  resources  can  be  done  in  two  ways, namely through institutional arrangement and improvement of the workforce training system. The role of the Department of Manpower and Transmigration of Riau Province in carrying out institutional arrangements can be done by: 1). Improve the management of the Riau Province Work Training Center (BLK) by handing over its management to the Central Government. 2). Improvement of domestic apprenticeship programs. 3). Preparation of workforce planning in Riau  Province.  Meanwhile,  the  role  of  the  Manpower  and  Transmigration  Office  of  Riau Province in improving the workforce training system can be done by: 1). The selection of the right training participants is carried out in a transparent manner. 2). Appointment of qualified training instructors. 3). Effective training materials. 4). Training methods that suit the needs of the business world.
Keywords: Work Ability, Department of Manpower, Transmigration of Riau Province.
109
memiliki kemampuan kerja yang berkualitas dan mumpuni di setiap bidangnya.
Sektor  ketenagakerjaan  merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan  ekonomi  khususnya  dalam upaya  pemerintah  mengatasi    kemiskinan dan  pengangguran. Jumlah  dan  komposisi tenaga  kerja  akan  mengalami   perubahan seiring    dengan    berlangsungnya    proses demografi.  Pada  umumnya  yang  menjadi fokus  perhatian    dibidang    ketenagakerjaan adalah    penduduk    usia    kerja    yang termasuk  didalamnya  para pencari  kerja.
Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran  tentang  penduduk  usia  kerja  (15 tahun  ke  atas)  yang  aktif  secara  ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk mengukur TPAK adalah dengan membandingkan penduduk usia kerja dengan  angkatan  kerja  pada  tahun  yang sama.  Provinsi  Riau  pada  tahun  2012 memiliki  jumlah  angkatan  kerja  2.506.776 meningkat  menjadi  2.965.585  pada  tahun 2017  atau  naik  rata-rata  4,57  persen setahun.  Sedangkan  jumlah  penduduk  usia kerja  juga  meningkat  dari  3.963.872  pada tahun  2012  menjadi  4.634.041  pada  tahun 2017  atau  meningkat  rata-rata  4,2  persen per  tahun.  Perkembangan  TPAK  Provinsi Riau  selama  tahun  2012  sampai  dengan 2017 terlihat pada tabel berikut ini:
Tingkat  Partsipasi  Angkatan  Kerja (TPAK) dalam tahun 2013-2017 di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan menurun  dari  64,09  persen  tahun  2013 menurun  sedikit  menjadi  64,00  persen tahun  2017  atau  menurun  rata-rata  (0,34) persen.  Keadaan  ini  disebabkan  karena terbatasnya  lapangan  pekerjaan  yang  dapat diakses  di  satu  sisi  dan  di  sisi  yang  lain terjadinya  perubahan  status  penduduk  dari angkatan  kerja  menjadi  bukan  angkatan kerja.
Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa untuk dapat mengatasi kurangnya
keterampilan  tenaga  kerja  Indonesia, pemerintah  membuat  ketentuan  untuk mengatasi  permasalahan  ketenagakerjaan tentang pelatihan kerja yang terdapat pada Bab  V  Pasal  9  adalah  sebagai  berikut ”Pelatihan  kerja  diselenggarakan  dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi  kerja  guna  meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan”.  Kurangnya  keterampilan tenaga  kerja  di  Provinsi  Riau  sangatlah banyak,  sehingga  berpotensi  untuk  tidak dapat  tertampungnya  lulusan  program pendidikan  di  lapangan,  oleh  karena  itu salah  satu  cara  mengatasinya  adalah dengan  mengadakan  pelatihan  tenaga kerja.
Untuk  mengurangi  para  pencari kerja  yang  kekurangan  keterampilan, maka  peran  pemerintah  adalah  penting disini.  Hal  tersebut  perlu  mendapat perhatian  dari  dinas  terkait  yaitu  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Provinsi  Riau.  Dalam  hal ini Disnakertrans Provinsi Riau harus bisa menjalankan  fungsinya  sebagai  instansi yang  berkaitan  dengan  pelatihan  kerja bagi  setiap  tenaga  kerja  yang  ada  di Provinsi  Riau.  Maka  sebagai  pemerintah harus memberikan penyuluhan, pembinaan  dan  pelatihan  kerja  kepada masyarakat  untuk  bisa  di  kemudian  hari tidak hanya mengharapkan lapangan kerja yang  tersedia  tetapi  bisa  menciptakan lapangan  pekerjaan  sendiri  sesuai  dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk  mengembangkan  kompetensi  kerja guna mencapai produktifitas dan kesejahteraan. Sebagaimana  tertuang  dalam  Visi
Pemerintah
Provinsi
Riau yaitu “Terwujudnya  Riau  yang  Berdaya  Saing, Sejahtera,  Bermartabat  dan  Unggul  di Indonesia”. Dimana dalam penjabaran visi tersebut  untuk  menjadikan  Riau  yang mampu  berdaya  saing  maka  dengan menciptakan  kondisi  kemampuan  daerah yang  mapan  di  dukung  pertumbuhan
110
ekonomi,  infrastruktur,  dan  sumber  daya manusia  yang  handal  dan  lingkungan  yang lestari. Sementara  itu dalam rangka mendukung Visi Gubernur Riau 2019-2024 maka  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat    melalui    pelayanan  prima  dan tata  kelola  yang  baik  kepada  masyarakat dan  mampu  memenuhi  tuntutan  kebutuhan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan  tingkat  pengangguran  sejalan  dengan pertumbuhan  ekonomi  dengan  tersedianya lapangan  kerja  dan  meningkatnya  tingkat pendidikan  dan  pengetahuan/keterampilan masyarakat.
Tenaga  kerja  dari  sisi  jumlah  dan kualitasnya  akan  menentukan  keberhasilan pembangunan  suatu  daerah  termasuk  pada Provinsi  Riau.  Jumlah  tenaga  kerja  yang besar  tanpa  diikuti  kualitas  yang  baik  akan sulit  bersaing  dengan  tenaga  kerja  dari daerah  lain.  Bahkan  jika  jumlahnya  tidak terpenuhi, maka daerah harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas.  Adanya  fenomena  kompetensi dan  etos  kerja  yang  masih  rendah,  hal  ini dikarenakan  adanya  sifat  malas  dan kurangnya  daya  kreatifitas  yang  dimiliki oleh  tenaga  kerja  tersebut.  Jika  banyak tenaga  kerja  di  Provinsi  Riau  yang  kreatif dan memiliki kualitas yang baik maka akan tercipta  lapangan  kerja  bagi  dirinya. Meskipun  Provinsi  Riau  diakui  sebagai daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam seperti  minyak  bumi  dan  perkebunan  sawit dimana  pada  sektor  ini  sangat  banyak menyerap tenaga kerja, tetapi pada kenyataannya  dengan  kurangnya  kualitas sumber  daya  manusia  yang  dimiliki Provinsi Riau maka sumber daya alam yang banyak tadi bisa dikelola dengan baik.
Provinsi  Riau  merupakan  salah  satu daerah berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Pembangunan industri  di  Provinsi  Riau  dilakukan  untuk membuka  lapangan  kerja  baru,  memenuhi kebutuhan  daerah  dan  untuk  kegiatan ekspor. Untuk memacu pertumbuhan
industri  tersebut  tentu  tidaklah  mudah karena  ini  membutuhkan  tenaga  kerja yang  berkualitas  dan  mampu  berdaya saing.  Untuk  itu  guna  mengoptimalkan partisipasi angkatan kerja untuk mewujudkan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  dan  berdaya  saing  di  Provinsi Riau  disinilah  peran  penting  dari  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Riau.
Salah  satu  usaha  yang  perlu dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi Riau untuk mewujudkan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  dan  mampu  berdaya  saing tersebut  adalah  lebih  meningkatkan  peran dari  Balai  Latihan  Kerja  (BLK)  yang dimiliki  oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau saat ini melalui pemberian pelatihan kerja yang  tepat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan dunia kerja saat ini.
Menurut  Rivai  dan  Sagala  (2014), pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan  untuk  memberi,  memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi  kerja,  produktivitas,  disiplin, sikap  dan  etos  kerja  yang  pada  tingkat keterampilan  dan  keahlian  tertentu  sesuai dengan  jenjang  dan  kualifikasi  jabatan atau pekerjaan.  Program  pelatihan  kerja adalah  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  Provinsi Riau  dalam  hal  angka  ketenagakerjaan yang  semakin  bertambah  setiap  tahunnya. Upaya yang dimaksud berdampak langsung  bagi  angkatan  kerja  yang  ada untuk  memperoleh  keterampilan  dasar sehingga  mampu  membangun  pribadi maupun  kelompok  agar  secara  mandiri dapat  menghidupi  diri  sendiri  maupun keluarganya atau masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Hal  yang  terjadi  saat  ini  di Provinsi Riau adalah banyaknya penduduk usia kerja yang tidak semuanya memperoleh  keterampilan  dan  keahlian tertentu  dari  pendidikan  formal.  Banyak yang  ingin  melanjutkan  sekolah  tetapi tidak  dapat  karena  tidak  memiliki  biaya,
sehingga  mereka  pun  tidak  melanjutkan sekolah.  Oleh  karena  itu  penyiapan  tenaga kerja yang tepat dan terarah yang dilakukan oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Riau  sangat  diperlukan  mengingat tantangan dunia kerja / dunia usaha saat ini penuh  persaingan  di  tengah  perkembangan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  sehingga dibutuhkan  tenaga  kerja  yang  berkualitas, profesional  dan  mampu  berdaya  saing. Dimana saat ini perusahaan dalam merekrut tenaga  kerjanya  tidak  hanya  melihat  ijazah pendidikan  formal  sebagai  syarat  dalam bekerja  saja,  akan  tetapi  juga  keterampilan yang  merupakan  persyaratan  lain  yang dibutuhkan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan bidang kerja yang tersedia.
Perumusan masalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  peran Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Riau  dalam  mengoptimalkan kemampuan pencari kerja untuk mewujudkan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas dan berdaya saing.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  studi  kasus sebagai  strategi  penelitian.  Pendekatan  ini diarahkan  pada  latar  dan  individu  secara utuh.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Provinsi Riau.

## HASIL
Peran  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Provinsi
Riau dalam melakukan  penataaan  kelembagaan  dapat dilakukan dengan cara:
a) Meningkatkan  pengelolaan  Balai  Latihan Kerja  (BLK)  Provinsi  Riau  dengan  cara menyerahkan pengelolaannya
ke
Pemerintah Pusat.
b) Peningkatan program pemagangan dalam negeri.
c) Penyusunan  perencanaan  tenaga  kerja  di Provinsi Riau.
Sedangkan peran Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Provinsi  Riau  dalam melakukan perbaikan sistim pelatihan tenaga
kerja dapat dilakukan dengan cara:
a) Pemilihan  peserta  pelatihan  yang  tepat dilakukan secara transparan
b) Penunjukan  instruktur  pelatihan  yang berkualitas.
c) Materi pelatihan yang efektif.
d) Metode pelatihan yang sesuai
kebutuhan dunia usaha.

## PEMBAHASAN
Perencanaan Tenaga Kerja
merupakan  acuan  dalam  Pembangunan Ketenagakerjaan    sebagaimana    Undang  – undang  Ketenagakerjaan Nomor 13  Tahun 2003    Bab    IV    pasal    7    dan    8,    dan Peraturan    Pemerintah    Nomor    15    Tahun Tahun    2007    tentang    tata    cara Memperoleh    data    dan    Informasi Ketenagakerjaan.    Atas    dasar    amanat Undang    –    Undang    tersebut    pemerintah pusat    dan    daerah    wajib    menyusun perencanaan  tenaga  kerja.
Dalam  proses  perencanaan  tenaga kerja,  persediaan  tenaga  kerja  menjadi tumpuan  awal  yang  menentukan  kuantitas dan  kualitas  tenaga  kerja,  sedangkan kebutuhan tenaga kerja adalah sesuatu yang harus direncanakan dan diciptakan. Sementara  itu  dengan  kondisi  daerah  yang cenderung  surplus  persediaan  tenaga  kerja seperti  di  Provinsi  Riau,  maka  penciptaan kesempatan  kerja  yang  seluas-luasnya adalah  upaya  yang  mutlak  harus  dilakukan apapun  kondisi  tenaga  kerja  yang  tersedia. Demikian  pula  perbaikan  berbagai  sistem yang  berkenaan  dengan  penanggulangan pengangguran.  Konsep  ini  berkaitan  erat dengan  kondisi  nyata  di  Provinsi  Riau untuk  mengatasi  masalah  pengangguran yang dengan jelas menunjukkan ketidakseimbangan  antara  persediaan  dan kebutuhan tenaga kerja.
Ketenagakerjaan selalu terkait dengan  kependudukan.  Salah  satu  contoh adalah  tingginya  tingkat  pertumbuhan penduduk  akan  berpengaruh  juga  pada tingginya penyediaan ( supply ) tenaga kerja. Penawaran  tenaga  kerja  yang  tinggi  tanpa diikuti  penyediaan  kesempatan  kerja  yang cukup  akan  menimbulkan  pengangguran
112
dan  setengah  pengangguran.  Jika  diteliti lebih mendalam dari 12 kabupaten/kota yang ada  di  Provinsi  Riau,  Tingkat  Pengangguran Terbuka (TPT)  tertinggi  sebanyak  10,05% terjadi  di  Kabupaten  Bengkalis  dan  yang terendah  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir  yaitu 4,08%.  Sementara  itu,  Tingkat  Partisipasi Angkatan  Kerja  (TPAK)  tertinggi  terjadi  di Kabupaten  Pelalawan  sebesar  69,51%  dan terendah di Indragiri Hilir sebesar 62,89%.
Tingkat  pengangguran  di  Provinsi Riau  juga  dibagi  berdasarkan  wilayah perkotaan dan perdesaan serta jenis kelamin. Diketahui  bahwa  pengangguran  tertinggi  di Kabupaten  Bengkalis  sebesar  13,26%  pada perkotaan  dan  6,85%  pada  perdesaan.  Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pengangguran  laki-laki  tertinggi  juga  berada pada  Kabupaten  Bengkalis  sebesar  10,18% sedangkan  pengangguran  perempuan  di Kabupaten  Rokan  Hilir  sebesar  10,17%.  Hal ini  dipicu  adanya  ketidakseimbangan  antara jumlah  lapangan  pekerjaan  dengan  jumlah pencari  kerja.  Pemerintah  Provinsi  Riau berupaya  mengurangi  pengangguran  dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan  pencari  kerja  lebih  mandiri  dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri. berdasarkan  hal  tersebut  Pemerintah Provinsi Riau harus mempunyai strategi yang tepat agar  hal  tersebut tidak menjadi  sesuatu yang    membahayakan  justru  hal  ini  menjadi peluang  yang  cukup  baik.  salah  satu  alasan kuat mengapa
Peran  dan  kapasitas  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Riau  yang diberi  tugas  dalam  meningkatkan  perluasan kesempatan  kerja  dalam  usaha  untuk mengatasi  permasalahan  pengangguran  dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang  ada  di  Provinsi  Riau.  Selain  itu  untuk meningkatkan kemampuan para pencari kerja sehingga  memiliki  kualitas  dan  mampu berdaya  saing  dalam  dunia  kerja  juga merupakan tugas yang harus dapat dilakukan oleh    Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Riau,  maka  dari  itu  hal  yang  harus dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi  Provinsi  Riau  untuk  dapat menciptakan tenaga kerja yang kualitas dan mampu  berdaya  saing  adalah  sebagai berikut:

## Penataan Kelembagaan
Meningkatkan
Pengelolaan
Balai
Latihan  Kerja  (BLK)  Provinsi  Riau dengan  menyerahkan  pengelolaanya  ke Pemerintah Pusat
Tuntutan  dunia  kerja  akan  tenaga kerja  yang  terampil  mendorong  para pencari  kerja  untuk  mengikuti  pelatihan kerja untuk menambah keterampilan mereka.  Pelatihan  kerja  merupakan  sarana penting  dalam  pengembangan  sumber  daya tenaga  kerja.  Pengembangan  tenaga  kerja ini  diharapkan  nantinya  menjadi  tenaga kerja  yang  siap  pakai,  dalam  arti  bisa langsung terjun ke lapangan kerja.
Unit  Pelaksana  Teknis  Latihan Kerja (UPT-LK)  Provinsi Riau adalah Unit Pelatihan  Teknis  yang  berada  di  bawah Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Provinsi  Riau.  Unit  Pelatihan  ini  memiliki tujuan  supaya  terwujudnya  tenaga  kerja yang  kompeten,  berkualitas,  dan  berdaya saing. Dengan demikian, hadirnya pelatihan tersebut  sebagai  peran  dari  pemerintah untuk  menjawab  tantangan  yang  dihadapi dimasa  mendatang  dan  masa  sekarang adalah  bagaimana  menciptakan,  membina dan  memberdayakan  tenaga  kerja  yang begitu banyak di Provinsi Riau. Maka Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan hal tersebut.
Pelatihan  kerja  merupakan  sarana penting  dalam  pengembangan  sumber  daya tenaga  kerja.  Pengembangan  tenaga  kerja ini  diharapkan  nantinya  menjadi  tenaga kerja  yang  siap  pakai,  dalam  arti  bisa langsung  terjun  ke  lapangan  kerja.  Oleh karena itu peran Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi  Riau  saat  ini  harus  lebih ditingkatkan  dengan  cara  menyerahkan pengelolaan tiga Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Provinsi Riau yang ada di
Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hulu kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker)  Republik  Indonesia.  Alasan kenapa  perlu  diserahkannya  tiga  BLK  yang terdapat  di  Pekanbaru,  Dumai  dan  Rokan Hulu,  dikarenakan  selama  ini  Pemerintah Provinsi  Riau  dalam  hal  ini  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Riau memiliki  keterbatasan  anggaran,  peralatan dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  untuk mengelola  BLK  tersebut  dan  jika  BLK  itu diserahkan pengelolannya kepada pemerintah pusat,  tentu  saja  akan  menjadi  keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Riau.
Adapun  keuntungan  yang  di  peroleh oleh  Pemerintah  Provinsi  Riau  apabila  BLK yang  terdapat  di  Pekanbaru,  Dumai  dan Rokan  Hulu  di  kelola  oleh  Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Republik Indonesia  maka    operasional  di  BLK Pekanbaru,  Dumai  dan  Rokan  Hulu  akan lebih  maksimal  lagi,  baik  dari  segi penganggaran, kompetensi dan sertifikasinya. Sebagai gambaran jika BLK yang terdapat di Pekanbaru,  Dumai  dan  Rokan  Hulu  sudah jadi  UPT  BLK  di  bawah  Pusat,  tentu  akan ada sertifikasi dan kompetensi sehingga para tenaga  kerja  yang  menimba  ilmu  dan pengalaman  di  BLK  bisa  mendapatkan kompetensi dan sekaligus sertifikat kerja dari Badan  Sertifikasi  Nasional.  Selama  ini banyak  tenaga  kerja  yang  ada  di  Provinsi Riau  hanya  menjadi  penonton  di  daerahnya sendiri  hal  ini  disebabkan  perusahaan- perusahaan yang berdomisili di Provinsi Riau lebih  cenderung  menggunakan  tenaga  kerja yang memiliki serfikasi keahlian di bidangnya.

## Peningkatan Program Pemagangan Dalam Negeri
Dalam  amanat  pasal  21  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa pelatihan kerja  dapat  diselenggarakan  dengan  sistem pemagangan,  hal  tersebut  merupakan  salah satu konsep peningkatan kualitas tenaga kerja melalui  penyelenggaraan  pemagangan  di
perusahaan. Program pemagangan di perusahaan  atau  yang  lebih  dikenal  dengan Program  pemagangan  dalam  negeri  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Riau  merupakan bagian  dari  sistem  pelatihan  kerja  yang diselenggarakan  secara  terpadu  antara pelatihan  di  lembaga  pelatihan  dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan  dan  pengawasan  instruktur  atau pekerja  yang  lebih  berpengalaman  dalam proses  produksi  barang  dan/atau  jasa  di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
Tujuan utama dilaksanakannya program  pemagangan  dalam  negeri  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Provinsi  Riau  ini  yaitu  untuk dapat mempromosikan formasi pembelajaran dan keterampilan, dan memfasilitasi para  tenaga  kerja  dengan menjembatani  antara  dunia  pendidikan  dan dunia kerja serta ikut membantu perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerjanya.  Selain  itu  program  ini  juga  dapat menjadi pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja  untuk  mempersiapkan mereka  dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Sebagai  gambaran  selama  tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  Riau  telah  melakukan  kegiatan Program  pemagangan  dalam  negeri  dengan melakukan kerjasama dengan 24 perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Riau  dengan  40  peket  pelatihan. Pada program pemagangan dalam negeri ini terfokus  kepada  jurusan  desain  grafis, menjahit,  operator  komputer,  perhotelan, otomotif  roda  empat,  tour  operator,  public relation,  akuntansi  perpajakan,  komputer jaringan,  welder,  operator  prime  over, perhotelan,  teknik  pendingin  AC  dan kulkas,  body  repair,  dan  teknik  mekanik sepeda motor.
Program pemagangan dalam negeri  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi Riau merupakan salah satu komponen yang
114
sangat penting bagi para tenaga kerja pemula oleh  karena  itu  program  pemagangan  ini harus  dibentuk  secara  proposional  dengan beranggotakan unsur-unsur pemerintah, perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan  asosiasi  profesi  sehingga  nantinya mampu melakukan identifikasi melaksanakan program pemagangan yang mampu memberikan  mamnfaat  kepada  para  tenaga kerja.
Penyusunan  Perencanaan  Tenaga  Kerja Provinvi Riau
Masalah ketenagakerjaan di
Indonesia,  khususnya  di  Provinsi  Riau  dari tahun  ke  tahun  terus  berkembang  secara variatif  dan  silih  berganti,  mulai  dari  tenaga kerja itu sendiri hingga sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai.  Adanya fenomena  ini menjadi  tanggungjawab  bersama  untuk dicarikan solusinya agar permasalahan ketenagakerjaan tersebut tidak menjadi beban berkepanjangan.  Sebagai  langkah yang paling  baik  adalah  dengan  menentukan kebijakan  terkait  ketengakerjaan  dengan menyusun  perencanaan  tenaga  kerja  di Provinsi Riau
Perencanaan
Tenaga
Kerja
merupakan  acuan  dalam  Pembangunan Ketenagakerjaan    sebagaimana    Undang  – undang    Ketenagakerjaan  Nomor  13    Tahun 2003    Bab    IV    pasal    7    dan    8,    dan Peraturan    Pemerintah    Nomor    15    Tahun Tahun  2007  tentang  tata  cara  Memperoleh data  dan  Informasi  Ketenagakerjaan.  Atas dasar    amanat    Undang  –  Undang    tersebut pemerintah    pusat    dan    daerah    wajib menyusun  perencanaan  tenaga  kerja.
Dalam penyusunan perencanaan tenaga    kerja    mengamanatkan    agar dilaksanakan    berbagai    aspek    yang berkaitan    dengan    Perencanaan  Tenaga Kerja    yang    menyangkut    Penyusunan, Pelaporan,    monitoring    dan    evaluasi Pembinaan    Perencanaan    Tenaga    Kerja    di Provinsi  Riau .  Hal  ini  penting  dilakukan karena selama ini selama ini di Provinsi Riau perencanaan    tenaga    kerja  belum  tertata dengan  baik,  dimana  persoalan  yang  terjadi
saat ini  banyak para tenaga kerja yang ada di  Provinsi  Riau  memiliki  keahlian  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diinginkan  oleh  dunia  usaha  hal  ini  terjadi karena  para  tenaga  kerja  tidak  memiliki akses  ke  perusahaan  tentang  kebutuhan tenaga  kerja  yang  mereka  inginkan. Kedepannya  dengan  adanya  perencanaan tenaga  kerja  di  Provinsi  Riau  ini  maka persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  pada perusahaan yang ada di Provinsi Riau dapat terpenuhi.

## Perbaikan  Sistim  Pelatihan  Tenaga Kerja

## Rekruitmen  Secara  Online  Website (Website)
Peserta  pelatihan  adalah  kumpulan beberapa  orang  yang  bertujuan  untuk dididik/diajarkan dalam melaksanakan suatu  program.  Dalam  pandangan  Mathis dan  Jackson  (2011),  pelatihan  merupakan proses  mengajar,  menginformasikan  atau mendidik  manusia  sehingga  menjadi  lebih baik  kualifikasinya  dalam  menjalankan pekerjaan.  Suatu  pelatihan  tentunya  tidak akan  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila tidak  ada  peserta  yang  mengikuti  kegiatan atau  pelatihan  tersebut.  Oleh  karena  itu peserta  pelatihan  merupakan  unsur  penting dalam melaksanakan suatu program pelatihan karena sasaran dari suatu program itu  adalah  orang  yang  melaksanakan program  itu  sendiri.  Pihak  Unit  Pelaksana Teknis  Latihan  Kerja  (UPT-LK)  Provinsi Riau dalam merekrut calon peserta pelatihan  memiliki  standar  berdasarkan anggaran  yang  di  terima  dari  APBN  dan APBD  sehingga  menentukan  jumlah  dari peserta  setiap  tahunnya.  Sasaran  dari peserta pelatihan di UPT-LK Provinsi Riau haruslah  masyarakat  yang  pengangguran dan  pencari  kerja  bukan  yang  sedang belajar  atau  menempuh  sekolah.  Pihak UPT-LK Provinsi Riau juga harus memberikan beberapa persyaratan dan juga proses  seleksi  melalui  ujian  tertulis  dan wawancara.
Untuk  itu  dalam  proses  rekruitmen peserta  yang  akan  mendapatkan  pelatihan  di UPT-LK  Provinsi  Riau  dilakukan  secara online  demi  terselenggaranya  transparansi dalam  perekrutan  peserta  pelatihan.  Setelah pendaftaran  dilakukan  secara  online  maka calon  peserta  pelatihan  wajib  mengikuti  tes tertulis  dan  wawancara  sebelum  dinyatakan lulus  untuk  mengikuti  pelatihan,  hal  ini berguna  untuk melihat  apakah  sasaran  yang ditentukan  UPT-LK  Provinsi  Riau  sudah tepat  untuk  mengikuti  program  pelatihan kerja  tersebut.  Peserta  pelatihan  yang  telah mengikuti  program  pelatihan  kerja  di  UPT- LK Provinsi Riau tentunya akan menghadapi dunia  pekerjaan.  Dengan  menyelesaikan pelatihan dan memiliki keterampilan diharapkan  para  peserta  mampu  mendapat pekerjaan  atau  membuka  usaha  sendiri melalui keterampilan yang didapatkan ketika mengikuti pelatihan.

## Penunjukan  Instruktur  Pelatihan  Yang Berkualitas.
Instruktur  berperan  penting  dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. Berhasil  atau  tidaknya  suatu  pelatihan  akan tergantung  pada  kemampuan  instruktur dalam  menyampaikan  materi,  baik  teori maupun  praktek.  Instruktur  yang  diminta dalam  pelaksanan  program  pelatihan  ini adalah instruktur yang handal dalam menyampaikan materi, instruktur yang mampu  menjalin  kerja  sama  dan  menjaga hubungan  emosional  yang  baik  dengan peserta  pelatihan  sehingga  pelaksanaan program  pelatihan  kerja  berjalan  dengan baik.
Instruktur  pelatihan  yang  ditugaskan di UPT-LK Provinsi Riau adalah orang-orang dengan  latar  belakang  pendidikan  yang sesuai  dengan  bidang  pelatihan  masing- masing  yang  sudah  dijadikan  sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dibantu oleh asisten instruktur yang mendapatkan pendidikan  di  bidangnya  masing-masing terlebih  dahulu  sebelum  mereka  sah  sebagai asisten  instruktur.  Oleh  karena  itu  latar belakang  pendidikan  dan  pengalaman  dari
setiap  instruktur  sangat  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  program  pelatihan  kerja  di UPT-LK  pada  berbagai  jenis  bidang  dan jurusan yang ada. Latar belakang pendidikan  sangat  berpengaruh  dengan bidang pelatihan masing-masing jurusan.
Setiap  UPT-LK  harus  memiliki instruktur yang berpengalaman dengan latar belakang  pendidikan  yang  sesuai  dengan bidang  pelatihan  dan  di  bantu  oleh  tenaga honor  yaitu  asisten  pelatih  yang pada awalnya  diberikan  pendidikan  dasar  dan pelatihan di CEVEST ( Centre for Vocational and Extention Service Training) tentang  bidang  pelatihan  dan  keterampilan yang  akan  mereka  kerjakan  sebelum ditunjuk  sebagai  asisten  instruktur  yang sah.  Apabila  dalam  pemilihan  instruktur pelatihan  ini  dilakukan  dengan  baik  maka akan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu berdaya saing.

## Materi Pelatihan Yang Efektif
Materi  pelatihan  adalah  hal-hal mengenai pokok permasalahan yang dipedomani sebagai dasar untuk
menyelesaikan
masalah dalam
melaksanakan suatu program. Pada pelaksanaan  pelatihan    pada  dasarnya materi  dan  metode  pelatihan  telah  diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2013
Tentang Pedoman Penyelenggaraan  Sistem  Pelatihan  Kerja Nasional  Di  Daerah.  Dalam  pelaksanaan pelatihan  kerja  UPT-LK  Provinsi  Riau, materi  yang  diberikan  dapat  berupa  materi teori  dan  praktek.  Materi  pelatihan  ini adalah  salah  satu  unsur  penting  dalam melaksanakan  program  pelatihan.  Karena apabila  tidak  ada  materi  dari  instruktur pelatihan, maka peserta pelatihan tidak akan mendapatkan keterampilan setelah melaksanakan pelatihan tersebut.
Materi  pelatihan  disampaikan  oleh instruktur  dan  asisten  instruktur  melalui ceramah dan dialog langsung di dalam kelas atau workshop. Materi pelatihan sebelumnya  telah  dibentuk  dalam  silabus
116
pelatihan  supaya  ukuran  dalam  memberikan materi dapat ditentukan sesuai dengan waktu pelatihan.  Materi  yang  berbentuk  teori disampaikan  oleh  instruktur  sendiri  dan untuk  materi  praktek  disampaikan  oleh minimal  dua  orang  yaitu  instruktur  dan asisten  instruktur.  Sebelum  menyampaikan materi  pelatihan,  pihak  dari  UPT-LK Provinsi  Riau  membentuk  silabus  pelatihan yang  akan  menjadi  standar  materi  kepada setiap  peserta  di  jurusan  masing-masing. Materi  yang  diberikan  saat  pelatihan  yaitu teori  untuk  pengetahuan  mendasar  dan praktek untuk mengaplikasikannya.

## Metode Pelatihan Yang Sesuai Kebutuhan Dunia Usaha
Metode  pelatihan  adalah  suatu  cara atau jalan untuk mamperbaiki dan meningkatkan  kemampuan  pekerjaan  atau keahlian  sumber  daya  manusia  atau  peserta pelatihan.  Dalam  pelaksanaan  program pelatihan  kerja  di  UPT-LK  Provinsi  Riau perlu  menyusun  cara  atau  metode  dalam proses  pelaksanaan  pelatihan  kerja.  UPT-LK dapat  menentukan  jumlah  perbandingan sesuai  dengan  kebijakan  yang  ada,  seperti materi teori sebesar 30 persen dan 70 persen untuk  praktek  sebagai  metode  pelatihannya yang akan dilakukan bersama seluruh peserta pelatihan di setiap jurusan.
Pelaksanaan  pelatihan  kerja  oleh instruktur dan asisten instruktur menggunakan  metode  dengan  perbandingan yang  telah  disusun  dalam  kurikulum  UPT- LK  Provinsi  Riau  sendiri.  Awal  pelatihan digunakan  untuk  memberikan  teori-teori dasar  pelatihan  lalu  diikuti  dengan  praktek oleh  setiap  peserta  pelatihan.  Metode instruktur dalam pelatihan menggunakan satu orang  instruktur  saja  dalam  menyampaikan teori dan untuk praktek instruktur dan asisten bekerja  sama  dalam  melakukannya.  Materi praktek  di  berikan  lebih  banyak  karena diharapkan peserta pelatihan setelah lulusnya siap bersaing dan bekerja dengan keterampilan yang didapatkan pada pelatihan ini.
Setiap  metode  yang  dijalankan  UPT-
LK  Provinsi  Riau  harus  sesuai  dengan tujuan  para  peserta  untuk  mendapatkan keterampilan langsung dengan mempraktekkannya. Dan sebelum pelatihan selesai,  para  peserta  pelatihan  harus diberikan  ujian  akhir  tertulis  dan  ujian praktek untuk mengukur seberapa kemampuan  peserta  selama  mengikuti pelatihan.

## SIMPULAN
Dalam  mengoptimalkan  partisipasi angkatan kerja untuk mewujudkan sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  dan berdaya  saing  adalah  menguatkan  peran kelembagaaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau melalui kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan sumberdaya  manusia  di  Provinsi  Riau selain  itu  perlu  ada  peningkatan  hubungan kerjasama yang lebih erat antara Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  dan Pihak  Swasta  dalam  usaha  meningkatkan kualitas  tenaga  kerja  yang  ada  di  Provinsi Riau sehingga kedepannya angka pengangguran  yang  tinggi  di  Provinsi  Riau dapat  ditekan  melalui  peran  Dinas  Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

## DAFTAR RUJUKAN
Mathis,  Robert  &  H.  Jackson,  John.  2011. Human  Resource  Management (edisi  10).  Jakarta  :  Salemba Empat.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    15    Tahun 2007 Tentang    Tata    Cara Memperoleh  Data  Dan  Informasi Ketenagakerjaan
Rivai,  Veithzal  dan  Sagala,  Ella  Jauvani. 2011. Manajemen  Sumber  Daya Manusia  untuk  Perusahaan  dari Teori  ke  Praktik. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo
Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan