Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 673-677| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4195.673-677

## PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENIPUAN UNDIAN BERHADIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kadek  Yogi  Pratama Putra, Anak Agung  Sagung Laksmi  Dewi, Luh  Putu  Suryani Fakultas  Hukum  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,Indonesia yogipratama0922@gmail.com,  laksmidewi29@gmail.com,  putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  zaman  selalu  diikuti  dengan  perkembangan  teknologi,  teknologi  digital  telah  membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Beraneka jenis  telepon  seluler  dengan  kecanggihan  yang  dimiliki  telah  merubah  cara  manusia  dalam  bertukar  informasi dan  berkomunikasi.  Berbagai  fitur  tersedia  di  dalam  telepon  seluler  salah  satunya  fitur  layanan  pesan singkat atau  yang  biasa  dikenal  dengan  SMS.  Pada  awalnya  fitur  ini  digunakan  untuk  memudahkan  manusia  dalam mengirim  dan  menerima  pesan  singkat.  Seiring  waktu  fitu r  atau  layanan  pesan  singkat  tersebut  dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan demi kepentingan pribadi. Kejahatan dalam dunia digital disebut dengan cybercrime . Oleh  karena  itu,  adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengkaji pengaturan hukum korban penipuan undian  berhadiah  melalui layanan pesan singkat  dan mengungkapkan bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan  melalui  layanan  pesan  singkat.  Penelitian  ini  didesain  dengan  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  Undang-undang  dan  konseptual.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  hukum primer  dan  sekunder  yang  dikumpulkan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan.  Setelah  data  penelitian terkumpul  tahap  akhir  yaitu  mengolah  dan  menganalisis  data  tersebut  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  mengungkapkan  bahwa  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  merupakan  tindak  pidana penipuan yang mana telah diatur di dalam pasal 378 KUHP dan juga telah diakomodir di dalam Undang -undang ITE  yang  diatur  dalam  pasal  28  ayat  (1).  Selanjutnya  korban  mempunyai  perlindungan  hukum  yang  diatur dalam  Undang-undang ITE.
Kata  Kunci :  Perlindungan Hukum,  Penipuan, Undian Berhadiah

## Abstract
The development of the times is always followed by technological developments, digital technology has broug h t a major influence on human life. One example is information and communication technology. Various types of cell  phones  with  the  sophistication  they  have  have  changed  the  way  humans  exchange  information  and communicate.  Various  features  are  available  in  cellular  phones,  one  of  which  is  the  short  message  service feature  or commonly k nown as SMS. Initially this feature was used to mak e it easier for humans to send and receive short messages. Over time the feature or short message service is used by cri minals for personal gain. Crime in the digital world is called cybercrime. Therefore, the purpose s of this study are to examine the legal arrangements  for  victims  of  sweepstak es  fraud  through  short  message  services  and  reveal  forms  of  legal protection for victims of fraud through short message services. This research is designed with normative legal research using a legal and conceptual approach. Sources of data used are primary and secondary legal data collected using the literature study method. After the research data is collected, the final stage is processing and analyzing the data in a qualitative descriptive manner. The results of the study reveal that the crimes commit t e d by the perpetrators are criminal acts of fraud which have been regulated in art icle 378 of the Criminal Code and have also been accommodated in the ITE  Law which is regulated in article 28 paragraph (1). Furthermo re , the victim has legal protection as regulated in the ITE Law.
Keywords: Legal Protection, Fraud, Luck y Draw

## I. PENDAHULUAN
Teknologi  digital  telah  membawa  pengaruh  besar  bagi  kehidupan  manusia  diberbagai  bidang kehidupan  seperti  ekonomi,  pendidikan  dan  politik.  Salah  satu  contoh  yaitu  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Ada beberapa jenis telepon seluler dengan kecanggihan yang dimiliki telah merubah cara manusia dalam bertukar informasi dan berkomunikasi. Berbagai fitur tersedia di dalam telepon seluler salah satunya fitur layanan pesan singkat atau yang biasa dikenal dengan SMS. Pada awalnya fitur ini
digunakan  untuk  memudahkan  manusia  dalam  mengirim  dan  menerima pesan singkat. Seiring waktu fitur  atau  layanan  pesan  singkat tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan dalam dunia digital disebut dengan cybercrime (Sumarwani, 2019) . Pada awalnya sebelum era digital seperti saat  ini,  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  masih  terbilang  tradisional.  Dengan perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  pada  saat  ini,  manusia  tidak  lagi  harus  bertemu langsung  ataupun  mengirim  surat  untuk  menyampaikan  dan  menerima  informasi (Fitria  &  Febrianti, 2020) .
Kecanggihan  teknologi  pada  era  digital  saat  ini  membawa  perubahan  bagi kehidupan manusia untuk  memudahkan  cara  berkomunikasi,  tidak  sedikit  yang  memanfaatkan  teknologi  digital  untuk melakukan  aksi  kejahatan.  Kejahatan  yang  pada  awalnya  harus  dilakukan secara langsung terhadap korban,  di zaman sekarang dapat dilakukan melalui telepon seluler dan komputer. Dalam dunia digital dikenal  sebagai cybercrime. Kejahatan  dalam  dunia  digital  atau cyber  crime merupakan  kejahatan yang  dilakukan  sesorang  dengan  cara  memanfaatkan  teknologi  komputer.  Semakin  pesat perkembangan  teknologi  dan  kreativitas  operator  dan  penyedia  layanan  teknologi  informasi,  layanan pesan  singkat  yang  pada  awalnya  hanya  ditujukan untuk mengirim pesan, kini telah berkembang da n lebih  variatif  seperti  mobile  banking,  ticketing  dan  lain  sebagainya (Parsaorantua  et  al., 2017) . Pada prinsipnya  komunikasi  merupakan  sebuah  proses  untuk  menyampaikan  pesan  dari  suatu  tempat  ke tempat  yang  lain.  Tingginya  kebutuhan  manusia  akan  teknologi  informasi  juga  membuat  tingkat kejahatan dalam dunia digital terus berkembang terutama bagi mereka yang ingin mencari keuntungan pribadi  dengan cara menyalahgunakan beberapa penggunaan teknologi.
Kejahatan  yang biasa dilakukan dalam dunia digital adalah penipuan. Berbagai modus operandi dapat  dilakukan  oleh  para  pelaku  kejahatan  untuk  melancarkan aksinya dalam menipu korban. Salah satu contoh yang sering terjadi yaitu penipuan melalui pesan singkat dengan modus undian berhadiah. Berbagai  cara  dilakukan  pelaku  untuk  meyakinkan  korbannya  bahwa  hal  tersebut  benar.  Jika  kita tidak  teliti  dan  waspada akan hal itu maka dapat dipastikan kita akan menjadi korban dan mengalami kerugian yang tidak sedikit. Penipuan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang  dilakukan  oleh  seseorang  dengan  berbagai  rangkaian  kebohongan  untuk tujuan menguntukan si penipu tersebut dimana kebohongan itu merupakan suatu rangkaian cerita yang digunakan para pelaku yang seolah-olah merupakan suatu kebenaran (Sugandhi,  2007) .
Penipuan  melalui  media  elektronik  semakin  marak  dilakukan  dan  tentunya  telah  merugikan banyak  korban.  Salah  satu  contoh  penipuan  yang  dilakukan  melalui  layanan  pesan  singkat  dimana para  pelaku  memanfaatkan  sarana  tersebut  untuk  melancarkan  aksinya  dalam  menipu  korbannya. Berbagai cara dilakukan penipu seperti mengirim pesan dengan nomor acak kepada korban-korbannya terkait  dengan  kasus  penipuan  undian  berhadiah.  Penerima  SMS  seperti  itu  jika  tidak  waspada  dan teliti  sudah pasti akan menjadi  korban dengan potensi kerugian yang tidak sedikit.
Penelitian  terdahulu  telah  melakukan penelitian yang punya relevansi dengan penelitian, namun sampai  saat  ini  kasus  penipuan  melalui  media  online.  Aksi  kejahatan  dengan  penyalahgunaan teknologi  digital  sering  terjadi  dan  menimbulkan  keresahan  di  masyarakat,  oleh sebab itu pemerintah harus  memberikan  aturan  dalam  kebebasan  berbagi  informasi  lewat  sosial  media (Wahid  &  Labib, 2005) .  Penelitian  lain  mengungkapkan  bahwa  para  pelaku  yang  melakukan  aksi  kejahatan  dalam dunia  digital  sulit  untuk  dilacak  keberadaanya,  karena  dengan  keahlian  yang  dimiliki  mereka  dapat merubah  alamat  IP  yang  digunakan  untuk  menghilangkan  jejak (Kamasa,  2014) .  Untuk  itu  peran aparat  penegak  hukum  khususnya  dalam  menanggulangi  kejahatan cyber perlu  lebih  memperdalam keahlian dalam dunia digital untuk mempermudah proses penyelidikan terhadap para pelaku kejahatan tersebut (Sumarwani, 2019) . Berdasarkan fenomena yang ditemukan dari beberapa peneliti terdahulu, maka  penelitian  ini  sebagai  lanjutan  penelitian  terdahulu  untuk  mengkaji  ulang  pengaturan  hukum korban  penipuan  undian  berhadiah  melalui  fitur  pesan  singkat  dan  mengungkapkan  perlindungan hukum atas korban penipuan  undian berhadiah melalui  fitur pesan singkat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan.  Penelitian  hukum normatif  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  atau  langkah-langkah untuk dapat menemukan sebuah aturan  hukum,  prinsip  maupun  doktrin  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  menjawab  suatu permasalahan  hukum  yang  terjadi (Marzuki  &  Mahmud,  2005) .  Penelitian  hukum normatif mengkaji
permasalahan  terkait  dengan  kasus penipuan melalui sarana layanan pesan singkat. Proses penelitian ini menerapkan metode pendekatan state approach dan conceptual approach, serta menggunakan teknik  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  menggunakan  teknik  kepustakaan yaitu  menganalisis  terhadap  literatur-literatur  terkait  yang  telah  ada  maupun  jurnal  ilmiah  yang tentunya  relevan  terhadap  permasalahan  yang  diteliti.  Setelah  data  terkumpul  maka  dianalisis menggunakan metode kualitaif  deskriptif (Sunggomo,  2016) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Semakin  berkembangnya  teknologi  di  era  digital  saat  ini,  perlu  adanya  langkah-langkah  yang dilakukan  pemerintah  guna  mencegah  tindak  kejahatan  dalam  dunia  digital yang semakin merajalela. Indonesia  pada  saat  ini  telah  memiliki  payung  hukum  dalam  aspek  teknologi  informasi  dan komunikasi  yaitu  UU  ITE.  Undang-undang  ini  diterbitkan  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap teknologi  informasi  dan  komunikasi agar semakin berkembang serta pemanfaatannya dapat membuat perekonomian  semakin  maju  demi  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  UU ITE juga diterbitkan guna memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  dalam  penggunaan  teknologi  dan  informasi  demi mencegah seseorang dalam penyalahgunaan serta dapat menciptakan rasa aman dalam berkomunikasi, bertransaksi, serta pemanfaatan lainnya (Mansur & Gultom,  2005) .
Berbicara  mengenai  tindak  kejahatan  khususnya  penipuan  pada  prinsipnya  penipuan  yang dilakukan secara online dan konvensional adalah sama namun yang membedakan hanya metode yang dilakukannya.  Jika  penipuan  secara  konvensional  dilakukan  dengan  cara  langsung  terhadap korbannya,  dalam  penipuan  yang  dilakukan  secara  online,  penipu  dapat  memanfaatkan  sarana telekomunikasi  yaitu  telepon  seluler  maupun  komputer  dalam  melancarkan  aksinya.  Dalam  hukum pidana  delik  yang  digunakan  dalam  penipuan  secara  konvensional  dapat  juga  diberlakukan  sama dengan  penipuan  melalui  media  elektronik.  Selain  daripada  KUHP  yang  mengatur  tentang  tindak pidana  penipuan,  Indonesia  juga  memiliki  aturan  hukum  yang  menyangkut  tentang  Teknologi Informasi  yaitu  diundangkan  Undang-undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE).  Undang-undang  ini  tidak  sebatas  memuat  ketentuan  pidana  terhadap  kejahatan melalui  sarana  telekomunikasi  saja  melainkan  juga  mengakomodir  tentang pengelolaan informasi dan transaksi  elektronik.  Dengan  adanya  payung  hukum  ini  diharapkan  dapat  mengoptimalisasi pengembangan teknologi  informasi di  Indonesia (Chazawi, 2002) .
Tindak  pidana  yang  dilakukan  melalui  sarana  telekomunikasi  telah  diatur  dalam  Undang- undang  ITE  dan  ditetapkan  terkait  perbuatan-perbuatan  apa  saja  yang  dapat  masuk  dalam  ruang lingkup  kejahatan  melalui  sarana  telekomunikasi  tersebut.  Ketentuan  mengenai  unsur-unsur  yang dapat dikategorikan  sebagai tindak  pidana antara lain:
1. Jika  seseorang  dengan  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  maupun  membuat  dapat diaksesnya informasi  maupun dokumen dengan adanya muatan pelanggaran terhadap kesusilaan
2. Jika  seseorang  dengan  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  maupun  membuat  dapat diaksesnya informasi  maupun dokumen dengan adanya muatan perjudian
3. Jika  seseorang  dengan  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  maupun  membuat  dapat diaksesnya  informasi  maupun  dokumen  dengan  adanya  muatan  penghinaan  ataupun  pencemaran nama baik.
4. Jika  seseorang  dengan  secara  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  maupun  membuat  dapat diaksesnya informasi  maupun dokumen dengan adanya muatan pemerasan maupun pengancaman Penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  tindakan  sebgai  wujud  menciptakan  keadilan dengan  memberikan  sanksi  kepada  seseorang  yang  melanggar  ketentuan  sesuai  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan serta mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan  hukum (Marzuki,  2008) .  Hukum  merupakan  suatu  kaidah-kaidah  yang  diatur  untuk mengatur segala sesuatu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram, tentunya dalam proses penegakan  hukum  itu  sendiri  perlu  peran manusia dalam hal ini aparat penegak hukum. Perlu digaris bawahi bahwa para penegak hukum tidak hanya sebatas menegakan hukum itu sendiri melainkan juga dapat menjadi  perwujudan terhadap nilai-nilai  yang terkandung di dalamnya.
Dalam  hal  kasus  penipuan  penipuan  melalui  sarana  telekomunikasi  atau  media  elektronik seperti penipuan undian berhadiah melalui layanan pesan singkat, terdapat proses ataupun mekanisme dalam  penanganan  kasus  tersebut  yaitu  yang  pertama  penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dapat  melakukan  penyelidikan  terhadap  kasus  yang  terjadi  untuk  dapat  menetapkan  siapa  pelaku kejahatan  tersebut  dan  dapat  menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan yang  cukup,  Tahap  berikutnya  yang  dilakukan  yaitu  proses  penyidikan  terhadap  tersangka.  Dalam proses  penyidikan  terkait  dengan  kejahatan cyber perlu keahlian untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan mengingat proses pembuktian kejahatan cyber terbilang cukup sulit. Penyidik harus mampu memahami  dunia  digital  agar  mempermudah  proses  penyidikan  dilakukan.  Setelah proses penyidikan selesai,  penyidik  dapat  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  beserta  tersangka  dan barang bukti.

## 2. Perlindungan Hukum atas Korban Penipuan Undian Berhadiah dalam Undang-und ang  y ang Berlaku
Perlindungan  hukum  merupakan  suatu  tindakan  maupun  aturan  sebagai  wujud  memberikan  rasa aman  bagi  masyarakat  dari  berbagi  ancaman  maupun  tindakan  kejahatan.  Perlindungan  hukum  juga dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Hukum menjadi norma terpenting  serta  menjadi  alat  control  dalam  kehidupan  masyarakat  karena  dapat  memberikan  sanksi nyata  dan tegas bagi orang yang melanggarnya. Dalam kasus penipuan, hukum pidana menjadi dasar untuk  memberikan  sanksi  kepada  para  pelaklu.  Seperti  contoh  penipuan  melalui  media  elektronik dengan modus mengirim SMS undian berhadiah, pelaku dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan serta pasal 27 ayat 1 Undang-undang ITE.
Kasus  tindak  pidana  penipuan  melalui  media  elektronik  ini  juga  harus  memberikan perlindungan  hak-hak  korban  kejahatan  tersebut.  Hak  yang  diberikan  kepada  korban  jika  mengacu pada  KUHAP  sangalah  minim  dibanding  dengan  hak  yang  diberikan  kepada  terdakwa.  Dalam Undang-undang  ITE,  perlindungan  yang  diberikan  yaitu  berupa  penyelesaian  perkara  sampai pemberian  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan  tersebut.  Akibat  hukum  merupakan  segala  bentuk konsekuensi  terhadapat  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subjek  hukum  baik  orang  maupun  badan hukum  yang  disebabkan  karena  peristiwa atau kejadian tertentu yang mana dalam atruran hukum itu sendiri  telah  ditentukan  mengenai  apa  yang  harus  serta  boleh  dan  tidak  untuk  dilakukan (Halim, 1985) .
Mengenai  akibat  hukum  dari  kasus  penipuan  melalui  media  elektronik  kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) sebagaimana  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  indonesia  terkait  dalam  tindak  pidana ini,  masing-masing mangaturnya dalam satu pasal. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP dan Pasal  28  ayat  1  Undang-undang  ITE.  Terhadap  kebijakan  yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku sepenuhnya tergantung kepada penyidik untuk menentukan Pasal mana yang akan dikenakan terhadap pelaku,  serta  perlu  ketelitian  dari  pihak  penyidik  yang  menanganiya.  Namun  tidak  menutup kemungkinan  juga  pihak  penyidik  dapat  menggunakan  kedua  pasal  tersebut  secara  bersamaan  atau istilah  yang  biasa  disebut  pasal  berlapis,  apabila  memang  unsur-unsur  dari  kedua  pasal  tersebut terpenuhi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasrkan  analisis  data,  dapat  disimpulkan  bahwa  kecanggihan  teknologi  pada  era  digital  saat  ini membawa  perubahan  bagi  kehidupan  manusia  untuk  memudahkan  cara  berkomunikasi,  namun  ada yang  memanfaatkan  teknologi  digital untuk melakukan aksi kejahatan. Kejahatan yang pada awalnya harus dilakukan secara langsung terhadap korban, di zaman sekarang dapat dilakukan melalui telepon seluler  dan  komputer. Dalam dunia digital dikenal  sebagai cybercrime. Kejahatan dalam dunia digital atau cyber crime merupakan kejahatan yang dilakukan sesorang dengan cara memanfaatkan teknologi komputer.  Terkait  dengan  perlindungan  hukum  korban  tindak  pidana penipuan melalui pesan singkat, KUHAP  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  berupa  hak  atas  laporan,  hak  untuk melakukan  kontrol  terhadap  penuntut  umum,  dan  hak  atas  penggabungan  penuntutan  ganti  kerugian antara  perkara  pidana dan perdata. Sedangkan undang-undang ITE memberikan perlindungan hukum
berupa  penyelesaian  perkara  dan  pemberian  sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  tersangka  atau terdakwa.  Terkait  dengan  perlindungan  terhadap  korban,  terdapat  suatu  Perundang-undangan  yang ditujukan  khusus  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  saksi  dan  korban,  yaitu  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Sedangkan akibat hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yaitu  ancaman pidana yang dapat dikenakan  terhadap  pelaku  adalah  pidana  penjaran  paling  lama  6  (enam)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  1  miliar  sebagai  mana  disebutkan  dalam  Pasal  45  ayat  (2) Undang-undang ITE, perihal ketentuan pidana dari pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  yang  diberikan  peneliti  yaitu  diharapkan  kepada pemerintah  agar  lebih  waspada  dalam  mencegah  terhadap  berbagai  macam  aksi  kejahatan  dalam dunia  digital  seperti  penipuan  yang  menggunakan  sarana  telekomunikasi  atau  pesan  singkat  dan tentunya pemerintah harus memperketat sistem registrasi nomor telepon dengan sistem kependudukan yang  dirancang  dengan  baik  agar  mempersulit  terjadinya  tindak  kejahatan  seperti  penipuan  melalui pesan singkat dengan modus undian berhadiah yang kerap terjadi dan telah memakan banyak korban. Bagi  aparat  penegak  hukum,  diharapkan  agar  dapat  menindak  tegas  para  pelaku-pelaku  penipuan dengan  modus  apapun  melalui  sarana  telekomunikasi  tersebut  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku  agar  masyarakat  tidak  menjadi  korban. Bagi  masyarakat  diharapkan  lebih  waspada  dan berhati-hati  dengan  semakin  banyaknya  modus-modus  penipuan  melalui  sarana  telekomunikasi, masyarakat  juga  harus  lebih  teliti  jika  menerima  pesan  singkat  dari  orang  yang  tidak  dikenal  agar tidak menjadi  korban penipuan  dengan modus apapun.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2002). Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan& Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Fitria,  K.,  &  Febrianti,  Y.  (2020).  Pemakaian  dan  Sikap  Perilaku  Body  Shaming  di  Media  Sosial (Sebuah Studi Etnografi Digital  di instagram). Jurnal Media Dan Komunikasi , 3 (1), 12–25. Halim,  R. (1985). Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab . Ghalia Indonesia:  Jakarta.
Kamasa, F. (2014). Kejahatan Kerah Putih Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi. Jurnal Konstitusi , 11 (4), 782–804. Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi . Bandung: Refika Aditama.
Marzuki,  & Mahmud, P. (2005). Penelitian Hukum . Jakarta. Kencana Prenada Media. Marzuki,  P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Kencana Prenada: Jakarta.
Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jurnal Acta Diurna , 6 (3), 1–14 . Sugandhi.  (2007). Kitab Undang-undang Hukum Pidana . Bumi Aksara: Jakarta.
Sumarwani,  H.  S.  (2019).  Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (3), 287–296. Sunggomo,  B. (2016). Metode Penelitian Hukum . Rajawali Pers: Jakarta. Wahid, A., & Labib,  M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), . Bandung. PT.Rafika Aditama.