Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## Perlindungan Hukum Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa

## Asri Reni Handayani
Program Study Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa
Email: Asrireni61@gmail.com

## Abstract
Nursing is a noble profession and is increasingly being realized in the midst of the Covid-19 pandemic emergency. Nurses who  provide  care  to  COVID-19  patients  are  at  risk  of  infection.  Health-related  emergencies  often  pose  clinical  risks, human error, and errors that lead to prosecution.  A total of 234 nurses died and 5000 more were infected with COVID- 19. The purpose of this study was to determine and analyze legal protection for nurses due to the COVID-19 pandemic in Sumbawa. This research is an empirical juridical research. This research was conducted through library research on various legal study materials using document study tools. The field research was conducted by interviewing the research subjects in an open-ended manner. The study data were analyzed qualitatively, presented in descriptive form. The research was  conducted  in  Sumbawa.  Sampling  was  done  by  non-random  sampling.  The  results  of  the  study  Nurses  get  legal protection  in  the  form  of  preventive  legal  protection  in  the  form  of  social  protection  consisting  of  social  security  and health  insurance, while technical protection consists of providing personal protective equipment for nurses, as well  as economic protection consisting of wages and material assistance.

## Keywords: Legal Protection, Nurse, Covid-19

## Abstrak
Perawat  merupakan  profesi yang mulia dan  semakin terjawantahkan ditengah darurat  pandemi Covid-19. Perawat yang memberikan perawatan kepada   pasien covid-19 terancam terkena  infeksi. Situasi darurat terkait kesehatan seringkali menimbulkan risiko klinis, human error , dan kesalahan yang mengarah  pada penuntutan hukum. Sebanyak  234 perawat meninggal dunia dan 5000 lebih terinfeksi covid -19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi perawat akibat pandemic covid-19 di Sumbawa. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas berbagai bahan kajian hukum dengan alat studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara terhadap subyek penelitian secara open ended . Data hasil studi dianalisis dengan kualitatif, disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian dilakukan di Sumbawa. Pengambilan  sampel dilakukan  secara non random  sampling. Hasil  penelitian    Perawat  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  bentuk perlindungan  hokum  preventif  yang  berupa  perlindungan  secara  sosial  yang  terdiri  dari  jaminan  sosial  dan  jaminan kesehatan,  sedangkan  perlindungan  teknis  terdiri  dari  penyedian  alat  pelindung  diri  bagi  perawat,  serta  perlindungan secara  ekonomi  terdiri  dari  upah  dan  bantuan  materi.  Abstrak  memuat  uraian  singkat  mengenai  masalah  dan  tujuan penelitian,  metode  yang digunakan, dan  hasil penelitian.   Tekanan  penulisan   abstrak  terutama  pada  hasil  penelitian. Abstrak  ditulis  dalam  bahasa Indonesia  dan Bahasa  Inggris.  Pengetikan  abstrak dilakukan  dengan  spasi  tunggal  dengan margin  yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah  yang  diteliti  dan  istilah-istilah  pokok  yang mendasari  pelaksanaan  penelitian.  Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata.  Kata-kata kunci ini diperlukan  untuk komputerisasi.  Pencarian judul penelitian  dan abstraknya  dipermudah  dengan kata-kata kunci tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perawat, Covid-19.

## PENDAHULUAN
Kasus  pertama  di  Indonesia  diumumkan pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo, hingga kini kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. COVID-19  telah menyebar di 216  negara.  Data  ini  tentunya  menunjukkan bahwa  penyebaran  Covid-19  sangat  agresif, dalam  masa  kritis  pandemi  Covid-19,  perawat merupakan  profesi  yang  berada  di  garda  depan dan berjuang langsung melawan virus Covid-19. Dalam  kondisi  seperti  ini,  terkadang    tenaga kesehatan  harus  mengorbankan  nyawanya  demi melindungi masyarakat dari penyebaran pandemi
Covid-19.  Atas kejadian tersebut, WHO selaku Badan  Kesehatan  Dunia  menilai  risiko  akibat virus tersebut termasuk kategori tinggi di tingkat global  dan  menetapkan  status Public  Health Emergency  of  International  Concern (PHEIC) sejak tanggal 30 Januari 2020.
Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh  Persatuan  perawat  Nasional  Indonesia (PPNI),  jumlah  perawat  yang  terpapar  virus corona  meningkat.  Sebanyak    234  perawat meninggal dunia dan 5000 lainnya terrkontaminasi    covid  -19.  Menurut  Ikatan Dokter  Indonesia,  hingga  2  Maret  2021, sekitar
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
718 tenaga kesehatan meninggal karena COVID- 19, termasuk 325 dokter dan 324 perawat. Sekitar (7)  tujuh  dari  sepuluh    (10)  petugas  kesehatan yang meninggal di Indonesia (68%) berada pada kelompok  usia  berisiko  tinggi,  yaitu  antara  50 dan  79  tahun.    Hal  ini  tentu  merupakan  sebuah ironi yang perlu dipertimbangkan  bahwa tenaga kesehatan  baik  dokter,  perawat  maupun  tenaga administrasi  rumah  sakit  perlu  mendapat perlindungan  hukum  dari  pemerintah.  Perawat merupakan  profesi yang mulia dan pada profesi tersebut semakin terjewantahkan di tengah krisis pandemi  Covid-19.  Perawat  yang  memberikan pelayanan  kesehatan  bagi  pasien  covid-19 terancam  terpapar  virus  ini.  Keadaan  darurat medis  seringkali  menimbulkan  risiko  klinis, human error , dan kesalahan yang mengarah pada penuntutan hukum.
Upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas sistem  pelayanan  kesehatan  tidak  akan  efektif jika sumber daya yang memadai dan lingkungan kerja  yang  aman  tidak  tersedia  bagi  tenaga kesehatan.  Keselamatan  dan  kesehatan  kerja berperan penting dalam memberikan keamanan, kesejahteraan,  terhadap  karyawan,  sehingga karyawan dapat melakukan kewajibannya dengan  bebas  dan  aman  dari  bahaya.  Tingkat kematian yang mengkhawatirkan akibat COVID- 19  di  kalangan  tenaga  kesehatan  menyoroti kebijakan K3 di rumah sakit dan risiko-risiko K3 yang  dihadapi  para  garda  terdepan  pejuang covid-19.  Risiko-  risiko    yang  dihadapi  tenaga kesehatan akibat COVID-19 disebabkan berbagai  factor,  diantaranya,  kurangnya  proses yang  kuat  untuk  melaksanakan  tugas  secara aman, kurangnya pasokan logistik kesehatan, dan alat  pelindung  yang  tidak  memadai.  Masalah- masalah  ini  tidak  hanya  menimbulkan  bahaya fisik  dan  psikologis  bagi  perawat,  tetapi  juga menjadikan  mereka  menularkan  virus.  Bahaya K3  dan  dampak  negatifnya  terhadap  kesehatan dan  kesejahteraan  tenaga  kesehatan  profesional semakin  menjadi  perhatian  Di  kawasan  Asia Pasifik.  Sangat  penting  untuk  memperkuat kemampuan  rumah  sakit  untuk  mengawasi tantangan-tantangan K3 sehingga tenaga kesehatan menjadi lebih aman dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
Hal  ini  terutama  terjadi  di  Indonesia mengingat  jumlah  kasus  kontaminasi  dan
kematian  akibat  virus  Corona  di  kalangan pekerja  kesehatan  cukup  mengkhawatirkan. Pemerintah  Indonesia  menghadapi  kesulitan dalam memenuhi dan mempertahankan kapasitas tenaga kesehatannya sekaligus mempertahankan motivasi  para  tenaga  kesehatan,  mengingat proporsi  praktisi  kesehatan  per  kapita  relatif kecil.  Rasio  dokter  umum  dan  penduduk  di Indonesia  hanya  empat  per  10.000  penduduk sedangkan  menurut  Ikatan  Perawat  Nasional Indonesia,  rasio  perawat  saat  ini  adalah  10  per 10.000  penduduk.  Tanpa  kapasitas  tenaga kesehatan  yang  memadai,  upaya  pemerintah memberantas COVID-19 akan sangat terhambat. Situasi tersebut menuntut lingkungan kerja yang sehat dan aman di rumah sakit untuk melindungi tenaga  kesehatan,  yang  memungkinkan  mereka menjalankan tugas dengan kapasitas tertinggi.
Perlindungan hukum merupakan tindakan  untuk  melindungi  masyarakat  dari tindakan  sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hokum dan ketertiban untuk mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan  manusia  untuk  menikmati martabatnya  sebagai  manusia.    Begitu    pula halnya  dengan  perawat    dalam  gugus  tugas percepatan penangan Covid-19. perawat merupakan  salah  satu  unsur  dari  sumber  daya kesehatan  juga  mempunyai  kewajiban  untuk menjalankan tugas pelayanannya secara profesional. Perawat merupakan subyek hukum, maka  pada  dasarnya  hubungan  antara  perawat, pasien  dan  sarana  kesehatan  merupakan hubungan hukum. hak dan kewajiban menimbulkan  hubungan  hukum,  hak  dari  salah satu  pihak  menjadi  kewajiban  pihak  yang  lain begitupun  sebaliknya.    Sebagai  subyek  hukum yang  telah  menjalankan  tugas  pelayanannya sesuai  dengan  koridor  hukum  yang  benar,  pada hakikatnya perawat berhak mendapat perlindungan  hukum  dari  kaidah‐kaidah hukum positif yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  yang menjadi  permasalahan  dalam  penulisan  ini adalah  bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi Perawat Akibat Pandemi Covid-19 di Sumbawa.

## METODE
1. Rancangan penelitian
Penelitian menggunakan metode yuridis emipiris
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
2. Metode  spesifikasi  penelitian  Penelitian bersifat
deskriftif analisis, yaitu menggambarkan  berbagai  macam  masalah dan  berbagai  macam  fakta  hokum  yang berkaitan  dengan  perlindungan  hukum    bagi perawat akibat pandemic covid-19.
3. Jenis  data  Data  yangdigunakan  yaitu  data primer dan data sekunder. Data primer adalah data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari objeknya, yang dalam hal ini adalah perawat, sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  yang terdiri dari:
a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dari bahan- bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundangan, misalnya:
1. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Undang-Undang  Nomor  38  tentang Keperawatan
4. KEPMENKES Nomor 447/2020 tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga
kesehatan yang menangani covid-19 5. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK..04/V/2020 tentang Perlindungan  Pekerja/Buruh  Dalam Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja
Pada  Kasus  Penyakit  Akibat  Kerja Karena  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)
6. Buku, karya ilmiah, pendapat para ahli
b. Penelitian  lapangan  yang  merupakan  data primer  diperoleh  langsung  dari  objek penelitian sebagai contoh riil.
4. Teknik Pengambilan Data Penelitian dilakukan  dengan  cara  wawancara  dan observasi. Tehnik wawancara dengan melakukan  wawancara  terhadap  perawat, sebanyak  7  perawat    dengan  mengajukan pertanyaan  yang  telah  ditulis  dan  terstruktur secara terbuka ( open ended ) kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data primer.
5. Teknik  analisis  data  Data  yang  telah terkumpul  baik  melalui  penelitian  lapangan
maupun  penelitian  kepustakaan  selanjutnya dianalisis  secara  sistematis  dengan  dengan membandingkan data tersebut menggunakan asas, teori, dan peraturan yang terkait dengan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  perawat akibat pandemic covid-19 dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum    Bagi  Perawat Akibat Pandemi Covid-19 Di Sumbawa
Perlindungan  hukum  diperlukan  oleh setiap  perawat  untuk  memberikan  rasa  aman dalam melaksanakan tugasnya, dalam kode etik keperawatan menjelaskan bahwa perawat berpartisifasi  aktif  dalam  upaya  profesi  untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Pada dasarnya perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  manusia sebagai subyek hukum dalam interasinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
Perawat  sebagai  salah  satu  komponen utama  pemberi  pelayanan  kesehatan  kepada masyarakat mempunyai peranan penting  karena terkait  dengan  dengan  pemberian  pelayanan kesehatan  dan  mutu  pelayanan  yang  diberikan. Profesi  perawat  mendapatkan  perlindungan hukum  dalam  rangka  memberikan  kepastian dalam  melakukan  upaya  kesehatan  kepada pasien,  peraturan  perundang-undangan  yang memberikan  perlindungan  hukum  bagi  perawat yaitu  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor 38  Tahun  2014  tentang  Keperawatan  bahwa dalam  melaksanakan  praktik  keperawatan, perawat  berhak  memperoleh  perlindungan hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  pelayanan  prosedur,  standar profesi,  standar  proesur  operasional,  dan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal 57 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik berhak:
a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar profesi,  standar  pelayanan  profesi,  dan standar prosedur operasional
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
b) memperoleh  perlindungan  atas  keselamatan dan  kesehatan  kerja,  perlakuan  yang  sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
Merujuk    Pasal  36  Undang-undang Nomor  38  Tahun  2014  tentang  keperawatan menyebutkan bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak: a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar pelayanan,  standar  profesi,  standar  prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan/atau keluarganya.
c. Menerima  imbalan  jasa  atas  pelayanan keperawatan yang telah diberikan.
d. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan  dengan  kode  etik,  standar pelayanan,  standar  profesi,  standar  prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. Memperoleh  fasilitas  kerja  sesuai  dengan standar Bunyi dari  Pasal 36 Undang-Undang Keperawatan  di  atas,  maka  profesi  perawat sangat  perlu  mendapatkan  perlindungan hukum  dalam  melaksanakan tugasnya,  serta berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan. Namun saat pandemic Covid-19 ini, banyak perawat yang harus mengorbankan nyawanya untuk menanggulangi penyebaran Covid-19  sampai  terpapar  dan  meninggal. Perlindungan    tersebut  juga  diperlukan sebagai  konsekuensi  penetapan  covid-19 sebagai  penyakit  akibat  kerja  yang  spesifik pada  pekerjaan  tertentu  oleh  perawat  dalam penanganan covid-19.
Perawat  sebagai  salah  satu  pemberi pelayanan  covid-19  mempunyai  arti  penting dalam pelaksanaan penanganan covid-19 dengan penetapan  infeksi  Novel  Coronavirus  (Infeksi 2019-nCov)  sebagai  penyakit  yang  dapat menimbulkan wadah, maka diperlukan perlindungan terhadap perawat baik perlindungan secara hokum maupun perlindungan  social.  Perawat  sebagai  lini terdepan  memiliki  risiko  yang  tinggi  terhadap berbagai  bahaya  meliputi  pajanan,  patigen,  jam kerja  panjang,  distress  psikososial,  kelelahan
occopucional  burnout,  stigma,  kekerasan  fisik dan  psikologis.  Perlindungan  hukum  dibagi menjadi dua yaitu:
1. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.  Hal  ini  terdapat  dalam  suatu peraturan perundnag-undangan dengan maksud  mencegah  suatu  pelanggaran  serta memberikan  rambu-rambu  atau  batasan- batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti denda,  penjara  dan  hukuman  tambahan  yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
Menurut  Asyhadie  Zaeni  perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam: 1. Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan  yang  tujuannya  untuk memungkinkan  pekerja/buruh  mengeyam dan  mengembangkan  perikehidupannya sebagaimana  anggota  masyarakat  dan anggota  keluarga.  Perlindungan  sosial  ini disebut juga dengan kesehatan kerja.
2. Perlindungan  teknis,  yaitu  suatu  jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha- usaha  untuk  menjaga  agar  pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahaya yang  dikerjakan.  Perlindungan  ini  lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
Peraturan  perundang-undangan  dibuat dengan tujuan untuk  melindungi tenaga kesehatan salah satunya, perawat. Sesuai dengan asas  kewajaran  dan  keadilan  peraturan  tersebut disusun  dengan  tujuan  agar  rumah  sakit  tidak sewenang-wenang dan memberikan perlindungan  hukum  yang  layak  bagi  perawat. Perlindungan  hukum  tersebut  merupakan  hak dari  perawat.  Menurut  Prof.  Dr.  Sudikno Mertokusumo, hak dan kewajiban timbul apabila terjadi  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  yang didasarkan  pada  suatu  kontrak  atau  perjanjian, maka perawat yang telah melakukan pekerjaannya  menimbulkan  kewajiban  bagi rumah  sakit  untuk  melaksanakan  perlindungan sebagai  hak  tenaga  kesehatan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
p-ISSN: 2442-9511 e-ISSN: 2656-5862
Pelaksanaan dari ketiga jenis perlindungan  hukum  antara  lain  adalah  sebagai berikut:
1. Perlindungan  ekonomis,  antara  lain  jaminan upah,  upah  lembur,  tunjangan  hari  raya. Perlindungan ekonomis ini adalah sebagai hak tenaga  kesehatan  atas  apa  yang  telah dilakukan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, tenaga kerja berhak memperoleh upah atas apa yang telah mereka kerjakan.
2. Perlindungan  sosial,  antara  jaminan  sosial, jaminan  kesehatan.  Perlindungan  terutama jaminan  kesehatan  sangat  penting  untuk didapatkan oleh para perawat di rumah sakit. Hal  ini  disebabkan  karena  bahaya  potensial yang  ada  di  rumah  sakit  akibat  pandemic covid-19.
3. Perlindungan  teknis,  antara  lain  adalah manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, alat  pelindung  diri.  Perlindungan  teknis adalah  salah  satu  upaya  preventif  atau pencegahan  terhadap  kecelakaan  kerja. Bahaya potensial yang ada dirumah sakit tentu diperlukan  upaya  khusus  agar  perawat  dapat terhindar dari hal yang berbahaya yang tidak diinginkan.
Perlindungan  sosial,  yaitu  perlindungan tenaga  kerja  dalam  bentuk  jaminan  kesehatan kerja dan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.  Peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  antara  lain:  Merujuk  pada  point ke  dua  SE  Menaker  No.  M/8/HK.04/V/2020 bahwa perusahaan/organisasi yang memperkerjakan  pekerja/buruh  dan/atau  tenaga kerja  yang  dapat  dikategorikan  memiliki  risiko khusus/ spesifik yang dapat mengakibatkan PAK karena  covid-19  untuk  didaftarkan  di  program jaminan  social.  Perawat  telah  didaftarkan  pada BPJS  Ketenagakerjaan,  hal  tersebut  dilakukan dengan tujuan jika ada perawat yang mengalami PAK  karena  Covid-19  mendapatkan  hak  dan mafaat JKK sesuai dengan perundang-undangan.
Berdasarkan  hasil wawancara  perawat telah diberikan  jaminan  sosial  bagi  perawat  dan jaminan  sosial  diberikan  dalam  bentuk  BPJS (Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial) kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. 1 Perlindungan  sosial  sangatlah penting  diberikan  terhadap  perawat,  tingginya tingkat  infeksi  di  kalangan  perawat  tidaklah mengherankan mengingat perawat berada digaris depan perjuangan melawan COVID-19. perawat berisiko  tinggi  terpapar  virus  ketika  terjadi kesalahan  dalam  praktik  pengendalian  infeksi, atau ketika praktik dan peralatan pelindung tidak memadai.  Infeksi  pada  tenaga  kesehatan  tidak hanya  dapat  menyebabkan  kerugian  fisik  dan psikologis  bagi  tenaga  kesehatan  itu  sendiri, tetapi  juga  dapat  menularkan  virus  ke  pasien, kolega,  anggota  keluarga,  dan  kontak  dekat lainnya.
Perlindungan sosial yang diberikan terhadap perawat cukup bagus, yaitu dengan memberikan fasilitas  BPJS  Kesehatan  dan  ketenagakerjaan, namun  pemeriksaan  kesehatan  secara  berkala belum  terlaksana  terhadap  perawat,  tetapi perawat  diberikan  hak  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan serta diberikan vitamin dan minuman bagi perawat dan  screening atau swab jika terdapat gejala pada perawat.
Seluruh perawat pada masa pandemic covid- 19 telah mengorbankan kepentingan pribadi dan keluarga,  bahkan  perawat  telah  mengorbankan keselamatan  dan  menghadapi  ancaman  tertular virus yang bisa berakhir pada kematian. Perawat sebagai garda terdepan dalam penanganan covid- 19  tidak  sedikit  yang  mengalami  kelelahan secara fisik maupun secara mental. Berdasarkan hasil  wawancara    perawat  juga  mengalami stigma  negative  dari  masyarakat.  hal    tersebut semakin  menambah  beban  bagi  perawat. Begitupun    tingginya  beban  kerja  dalam penanganan  covid-19  serta  penggunaan  APD sangat  berpengaruh  terhadap  imunitas  tubuh, sehingga  risiko  tertularnya  virus  semakin meningkat  serta  rentan  terjadinya  stress  pada perawat.  Untuk  mengurangi  risiko  terjadinya stress  pada  perawat,  rumah  sakit  menyediakan konsultasi psikolog bagi perawat yang membutuhkan bantuan psikolog.
Perlindungan  teknis,  yaitu  perlindungan tenaga  kerja  dalam  bentuk  keamanan  dan keselamatan kerja. Peraturan perundang- undangan  yang  menagatur  antara  lain:    SE Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 bahwa,
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
pemberi  kerja  pada  pekerjaan  yang  berisiko terkena  covid-19  melakukan  upaya  pencegahan seoptimal mungkin agar tidak terjadi kasus PAK karena covid-19 dan sesuai regulasi dan standar protocol  kesehatan  terkait  pencegahan  dan pengendalian covid-19.
Perlindungan  teknis  ini  dapat  berbentuk pemberian  fasilitas  yang  bertujuan  untuk melindungi  perawat  dalam  bekerja  sehingga tidak adanya PAK akibat covid-19. Berdasarkan hasil wawancara bahwa perawat telah diberikan alat  pelindung  diri  saat  melakukan  tindakan keperawatan. Selain itu juga perawat  difasilitasi ruang kerja, alat-alat kerja, pencahayaan ruangan dan  ventilasi,  menyediakan  APAR  disetiap ruangan    sebagai  upaya  untuk  meningkatkan kesehatan  dan  keselataman  kerja  bagi  perawat. Rumah  sakit  juga  melakukan  pengawasan pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja. Perlindungan  hukum  secara  teknis  terhadap perawat terdapat kendala, yaitu penyediaan APD bagi  perawat,  meskipun  begitu  APD  bagi perawat tercukupi dan tidak kurang.
Sebagai wujud adanya perlindungan terhadap perawat, perawat diberikan berbagai sarana dan prasana antara lain:
1. Penyediaan alat pelindung diriUntuk menjamin  keselamatan  dan  kesehatan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan maka, rumah sakit menyediakan  alat  pelindung  diri,  yang terdiri dari:  APD bagi perawat diantarannya hazmat,  handscone,  masker  N95,  masker  3 ply,  haircup,  face  shield,  dan  sepatu boot,Penutup sepatu.
Perlindungan  ekonomis,  yaitu  suatu  jenis perlindungan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan  yang  cukup  guna  memenuhi keperluan  sehari-hari  baginya  dan  keluarganya termasauk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena suatu diluar kehendak. Perlindungan  jenis  ini  biasanya  disebut  dengan jaminan sosisal.  Perlindungan ekonomis, antara lain  jaminan  upah,  upah lembur,  tunjangan  hari raya. Perlindungan ekonomis ini adalah sebagai hak  tenaga  kesehatan  atas  apa  yang  telah dilakukan.  Sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang,  tenaga  kerja  berhak  memperoleh  upah atas  apa  yang  telah  mereka  kerjakan.  Merujuk
undang-undang  nomor  36  tahun  2014  dan Undang-undang  nomor  38  tahun  2018  bahwa perawat  berhak  Menerima  imbalan  jasa  atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan.salah  satu  perlindungan  ekonomis yang  diberikan  yaitu  upah.  Berdasarkan  hasil wawancara  bahwa  perawat  menerima  upah sesuai  dengan  insentif  yang  ditetapkan  oleh pemerintah yang tertuang dalam aturan KEPMENKES  Nomor  447/2020/dan  insentif diterima  tepat  waktu.  Selain  pemberian  upah, rumah  sakit  juga  memberikan  bantuan  berupa materi jika ada perawat yang meninggal dunia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  perawat diberikan  perlindungan  hokum  dalam  bentuk perlindungan  hokum  preventif  yang  berupa perlindungan  secara  sosial  yang  terdiri  dari jaminan sosial dan jaminan kesehatan, sedangkan  perlindungan  teknis  terdiri  dari penyedian alat pelindung diri bagi perawat, serta perlindungan  secara  ekonomi  terdiri  dari  upah dan  bantuan  materi.  Namun,  perlindungan hukum  bagi Perawat  akibat pandemi Covid-19 belum dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,  dalam  Pelaksanaannya hak-hak  tenaga  kesehatan  pada  masa  pandemi Covid-19 masih terabaikan dan belum terpenuhi. Oleh  karena  itu,  peran  dan  tanggungjawab pemerintah  snagat  dibutuhkan  guna  memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam  penanganan  penyebaran  Covid-19  di Indonesia.

## SARAN
Diharapkan bagi pemerintah maupun instansi-instansi  untuk  lebih  memperhatikan perlindungan  baik  perlindungan  secara  teknis, social,  maupun  perlindungan  ekonomi  yang diberikan  kepada  perawat,  mengingat  perawat sebagai  garda  terdepan  dalam  memberikan pelayanan kesehatan diera pandemic covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Gul,  M.,  Ak,  M.  F.,  &  Guneri,  A.  F.  (2016).
Occupational  health  and  safety  risk assessment in hospitals: A case study using two-stage  fuzzy  multi-criteria  approach. Human  and  Ecological  Risk  Assessment:
Jurnal Ilmiah Mandala Education http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index Terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
An  International  Journal,  23(2),  187-202. doi:10.1080/1080703 9.2016.123436 Irwandi  2020  rwandy.  (2020).  Petugas  kesehatan gugur  akibat  COVID-19:  pentingnya  data terbuka dokter dan perawat yang terinfeksi virus corona. 14 May; Retrieved from The Conversation: https://theconversation. com/ petugas-kesehatan-gugur-akibatcovid-  19- pentingnya-data-terbukadokter- dan- perawat-yang-terinfeksi-viruscorona- 137627.
KEPMENKES  Nomor  447/2020  tentang  pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19
Merdeka.com/Data PPNI: Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Mertokusumo,  Sudikno,  (1995), Mengenal  Hukum : Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta Muhsin,  2003,  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum Bagi Investor di Indonesia, Tesis, Magister Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
Indonesia Nomor M/8/HK..04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam  Program  Jaminan  Kecelakaan Kerja  Pada  Kasus  Penyakit  Akibat  Kerja Karena  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19)
Undang-undang  nomor  36  tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
Undang-undang  nomor  38  tahun  2014  tentang Keperawatan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  307, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5612)
WHO.  (2017).  World  health  statistics  2017: monitoring health for the SDGs sustainable development goals: World HealthOrganization. Zhao  &  Jiang,  2020  Zhao,  W.,  &  Jiang,  Z.  (2020). Research  on  Occupational  Health  and Safety  of  Medical  Staff  Based  on  ISO
45001.  American  Journal  of  Biochemistry and Biotechnology, 16(3), 288-298. doi:10.3844/ajbbsp.2020.288.298