Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X

## Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia
(Legal Review On The Status And Protection Of Extra Marital Children in Indonesian Law)

## EMILDA KUSPRANINGRUM
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123 0541 – 7095092/ e_kuspraningrum@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  status  of  extra  marital  children  can  be  seen  in  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata  and Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. The status of extra marital children is  only  considered  having  legal  and  familial  relationship,  with  all  the  consequences,  with  the mother or the woman giving birth to the child. This also happens concerning the matters pertaining to  inheritance.    Extra  marital  children  can  obtain  the  legal  status  only  if  their  biological  or surrogate fathers acknowledge them legally through a formal certificate.
Key words : anak ( children ) orang tua ( parents ) pengakuan anak luar kawin ( acknowledgement of an extra marital child )

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang Masalah
Seorang wanita cantik berkerudung putih bernama  Fanny  berurai  airmata  di  salah  satu tayangan televisi swasta, memohon pengakuan atas  putranya  bernama  Exel  yang  diakuinya sebagai  anak  kandung  dari  pebulutangkis nasional Taufik Hidayat.
Terlepas  dari  benar  tidaknya,  dan/atau selesai tidaknya masalah  pemberitaan tersebut diatas,  pada  kenyataannya  Ada  saja  peristiwa kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan  dari  sebuah  hubungan  diluar pernikahan yang resmi sehingga mengakibatkan  anak  anak  yang  terlahir seringkali  memiliki  julukan  sebagai  anak haram,  dalam  ilmu  hukum  Perdata  mereka disebut sebagai anak luar kawin.
Menjadi  sebuah  hal  yang  sangat  ironi dan  memprihatinkan  dalam  perkembangan hukum  di  Indonesia,  disatu  sisi  jelas  terbaca bahwa  Indonesia  tengah  menggeliat  untuk
memperbaiki moral bangsanya terutama mengenai  hal  yang  berkaitan  dengan  persoalan anak,  antara  lain  dengan  munculnya  Undang- undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Rancangan Undang- undang tentang Pornografi dan Porno Aksi dan terbitnya Undang-undang
tentang Kewarganegaraan.  Seperti  yang  digambarkan oleh  Prinst  bahwa    anak  adalah  bagian  dari generasi  muda,  sebagai  salah  satu  sumber  daya manusia,  merupakan  potensi  dan  penerus  cita- cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan strategis  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan fisik,  mental    dan  sosial  secara  utuh,  serasi, selaras dan seimbang. ( Darwan Prinst, 2003; 2)
Sedangkan  satu  sisi  yang  lain  kita  tidak bisa  menutup  mata  melihat  dan    pada kenyataannya  pula  masih  banyak  kasus-kasus Exel    lainnya  yang  ada  di  negara    tercinta  ini. Benarlah  kiranya  bila  sebagian  pemikir  di negara  ini  mengatakan  bahwa  jauhnya  jarak yang  sangat  nyata  antara  pembangunan  secara fisik dan tidak diimbanginya dengan
ISSN 0216-969X
pembangunan  moral  dari  anak  bangsa  akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri.
Sedangkan  kejelasan  status  dari  seorang anak  manusia  sangat  memegang  arti  penting dalam  langkahnya  menapaki  kehidupan.  Perlu penulis  pertegas  disini  bahwasannya  bahasan ini  bukanlah  dalam  arti  melindungi  perbuatan tercela  manusia  yang  mengakibatkan  hadirnya anak  luar  kawin,  pembahasan  ini  lebih menekankan pada perlindungan terhadap fakta bahwa  ada  seorang  anak  yang  keberadaannya dianggap tidak jelas kedudukan hukumnya.

## B.  Rumusan Masalah
Kepedulian bangsa ini akan perlindungan  dan  kedudukan  anak  luar  kawin sangat  dinanti  kejelasan  sikapnya  mengingat bahwa tidak seorangpun dimuka bumi ini yang menginginkan  ketidakjelasan  status  mengenai dirinya  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada seorangpun  yang  rela  menyandang  status sebagai  anak  luar  kawin  atau  “anak  haram”. Oleh  Karena  itu  penulis  mencoba  mengangkat permasalahan 1. Bagaimana  kedudukan  anak  luar  kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?
2. Sejauhmana  perlindungan  anak  luar  kawin dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?

## PEMBAHASAN
A . Kedudukan  Anak  Luar  Kawin  Dalam Perspektif Hukum Positif  Di Indonesia 1.   Kedudukan Anak Luar Kawin Kedudukan seorang anak pada umumnya  memiliki posisi  yang cukup penting dalam tiap kehidupan berkeluarga dan bernegara    karena  bagaimanapun  juga  seperti yang dikatakan oleh Darwan Prinst, SH bahwa “anak  adalah  merupakan  bagian  dari  generasi muda,  sebagai  penerus  cita-cita  perjuangan bangsa.” (Darwan Prinst,2003; 2)
Dalam  beberapa  literatur  dikatakan bahwa  anak  adalah    seseorang  yang  belum
berusia delapan belas tahun (18), termasuk yang masih  berada  didalam  kandungan  (Pasal  1  ayat 1  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak)  dan anak yang sah adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat perkawinan yang sah (pasal 42 Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan) Akan tetapi lain halnya bila  seorang anak hadir diluar  kondisi  yang  normal,  seperti    yang dikatakan  oleh  J  Satrio,  mengenai  intisari  dari pasal  272  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  pada  bukunya  Hukum  Waris  bahwa “anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu,  tetapi  tidak  dibenihkan  oleh  seorang  pria yang  berada  dalam  perkawinan  yang  sah dengan  ibu  dari  si  anak  tersebut,  dan  tidak termasuk dalam kelompok anak zina dan anak- anak  sumbang”.  (  J.Satrio,  1992;  151)      Maka kedudukan  anak  luar  kawin  disini  adalah dianggap  seagai  anak  yang  tidak  sah  (Ridwan Syahrani,  1992;82).
Kitab  Undang  undang  Hukum  Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUH Perdata) menyebut  anak  luar  kawin  dengan  istilah sebagai Naturlijk Kind (anak alam).
Pada  faktanya  anak-anak  luar  kawin tersebut  ada  dan  tidak  dapat  dipungkiri  telah menjadi  sebuah  ‘pekerjaan  rumah’  tersendiri bagi  para  pemikir  hukum  di  negara  kita  untuk senantiasa diperhatikan, mengingat seperti yang penulis  katakana  didepan  bahwa  negara  kita tengah menggeliat untuk mencoba memperbaiki moral anak bangsanya, dengan lebih memfokuskan  perhatiannya  pada  persoalan anak.
Karena  keberadaan  Anak  luar  kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri,
dikatakan    oleh  J.Satrio  dalam  komentarnya memandang
Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan  anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah  “seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung  memiliki hubungan  hukum  kekeluargaan  dengan  ayah ataupun  ibunya  (orang  tuanya).  Si  anak memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis  dengan  kedua  orangtuanya  akan  tetapi
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
sesecara  yuridis    mereka  tidak  memiliki  hak dan  kewajiban  apapun  terhadap  anak  luar kawin tersebut”. (J. Satrio,1992;153)
Pendapat  beliau  dapat  diartikan  bahwa kedudukan seorang  anak luar kawin  menurut kacamata  KUHPerdata  tidak    memiliki posisi/ikatan    apapun  baik  secara  hukum maupun biologis, dengan kata laian Anak Luar Kawin  hidup  sebatang  kara  hidup  dimuka bumi  ini,  sungguh  menyedihkan  melihat kenyataan seperti ini suatu karya agung ciptaan Yang Maha Memberi tidak memiliki
kedudukan  apapun  dimuka  bumi  ini  hanya dikarenakan aturan yang dibuat oleh sesamanya.

## 2.  Pengakuan Terhadap Anak luar kawin
Menurut  pendapat  R.  Soebekti    hanya apabila telah terjadi pengakuan   maka barulah muncul  suatu  talian  kekeluargaan  beserta dengan    segala  akibat-akibatnya  terutama  hak mewaris  antara  anak  dan  orangtua  yang mengakuinya.  Hal  ini  tercermin  dari  isi  pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi :
“Kecuali anak-anak yang yang dibenihkan  dalam  zina,  atau  dalam  sumbang, tiap-tiap  anak  yang  diperbuahkan  diluar perkawinan,  dengan  kemudian  kawinnya bapak  dan  ibunya  akan  menjadi  sah,    apabila kedua  orang  tua  itu  sebelum  kawin  telah mengakuinya  menurut  ketentuan  undang- undang,  atau  apabila  pengakuan  itu  dilakukan dalam akta perkawinan sendiri”.
Pengakuan  yang  dimaksudkan  dalam KUH  Perdata  disini  adalah  pengakuan  yang dilakukan  oleh  kedua  orangtua  dari  anak  luar kawin,  dipertegas  dalam  Pasal  280  KUH Perdata  bahwa  “dengan  pengakuan  yang dilakukan  terhadap  anak  luar  kawin,  timbulah hubungan  perdata  antara  si  anak  dan  bapak atau ibunya”.
Menurut  KUH  Perdata  ada  tiga  (3) tingkatan status hukum  dari anak luar kawin ( Soedharyo Soimin, 1992;41) yaitu
1. Anak  di  luar  perkawinan,  anak  ini  belum diakui oleh kedua orangtuanya.
2. Anak  di  luar  pekawinan  yang  telah  diakui oleh salah satu atau kedua orangtuanya
3. Anak  di  luar  perkawinan  itu  menjadi  anak sah,  sebagai  akibat  kedua  orangtuanya melangsungkan perkawinan sah.
Bisa  dipahami  disini  untuk  menjadikan seorang anak luar kawin sah dimata Hukum dan memperoleh  haknya  selaku  anak  dalam  hal mewaris maka anak luar kawin perlu mendapatkan
sebuah pengakuan dari orangtuanya.
Jika  pasangan  kedua  orangtua  yang  telah melangsungkan perkawinan belum memberikan pengakuan  terhadap  anaknya  yang  lahir sebelum  perkawinan,  maka  pengesahan  anak hanya dapat dilakukan dengan surat pengesahan dari Kepala Negara. Adapun bentuk pengakuan atas anak luar kawin  haruslah dilakukan melaui instasi yang telah ditunjuk dalam hal ini Kantor Catatan  Sipil,  dan  dituangkan  dalam  bentuk akta  kelahiran  anak,  akta  perkawinan  oang  tua, dan/atau diperbolehkan dalam akta  yang dibuat oleh  seorang  Notaris.  Sependapat  dengan pandangan  J.Satrio,  memang  cukup  aneh  dan tidak  masuk  dalam  logika  berpikir  manusia bahwasannya  seorang anak  manusia  yang tidak berdosa  dan  tak  pernah  meminta  dirinya dilahirkan hanya karena perbuatan cela orangtuanya  harus  melalui  perjalanan  panjang guna  mendapatkan  sebuah  pengakuan  sebagai anak  yang  sah.  Dan  tidak  jarang  pula  dalam proses  mencari  status  tersebut    terhalang  oleh kendala  lainya,  seperti  halnya  Taufik  Hidayat tidak mau mengakui Exel sebagai ”anak” nya.
Dalam  perkembangannya  masalah  anak luar  kawin    perlu  pula    ditinjau  dari  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  pasal  43  ayat  1  yang  menyatakan bahwa  “Anak  yang  lahir  diluar  perkawinan yang  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip  yang  ada pada hukum Islam dalam memandang kedudukan  anak  luar    kawin  yang  otomatis memiliki hubungan hukum dengan ibunya tanpa perlu  adanya  pengakuan  dari  si  ibu  (  Wirjono Prodjodikoro, 1981)
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Penulis mencoba menggambarkan bahwa menurut  peraturan  perundang-undangan  No  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  seorang  anak luar  kawin  hanya  akan  memiliki  hubungan hukum dan  kekeluargaan baik yang berkenaan dengan  biaya  kehidupan,  pendidikan,  beserta seluruh konsekuensinya termasuk menjadi ahli waris  dengan  ibunya  saja,  bukan  dengan bapaknya.
Kecuali  kemudian  dilakukan  sebuah pengakuan.  Pengakuan  menurut  pandangan Undang-undang  Perkawinan  terhadap  seorang anak  luar  kawin  sesungguhnya  adalah  suatu perbuatan  hukum  yang  hanya  dapat  dilakukan oleh  seorang  bapak  atas  anak  yang  dilahirkan diluar  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum, atau dengan kata lain seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum keperdataan, kekeluargaan  dan  seluruh  konsekuensinya dengan  wanita  yang  melahirkannya  dan  juga dengan  keluarga  wanita  tersebut,  bukan dengan bapaknya.

## B.  Perlindungan Anak Luar Kawin
Darwan  Prinst  mengatakan  bahwa  anak adalah  bagian  dari  generasi  muda,  sebagai penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Dalam kedudukan  demikian,  anak  memiliki  peran yang  strategis  dan  mempunyai  ciri  serta  sifat khusus.  Oleh  karena  itu  anak  memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental, dan  sosial  secara  utuh,  serasi,  selaras  dan seimbang.
Pada prinsipnya seorang anak luar kawin dan  anak  sah  pada  umumnya  tidak  memiliki pembedaan yang nyata dalam hukum positif di Indonesia,  Baik anak luar kawin maupun anak sah.  keduanya  masuk  dalam  katagori  anak. Sebagai  mana  pada  umumnya  anak  anak lainnya di Indonesia maka anak luar kawin pun berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  negara melalui  peraturan  perundang  undangan  yang berkaitan dengan anak.
Disini  penulis  mencoba  menerangkan beberapa peraturan hukum positif di Indonesia yang  terkait  dengan  persoalan  kedudukan  dan
perlindungan  anak  luar  kawin,  antara  lain seperti  yang  diterangkan  dalam  tulisan  Prinst yang mengatakan bahwa Undang-undang Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan Anak  pasal  2  sampai  dengan  9  mengatur  hak- hak anak atas keejahteraan, sebagai berikut: 1. Hak  atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan dan bimbingan.
Anak  berhak  atas  keejahteraan,  perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang baik  dalam  keluarganya  maupun  didalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Hak atas pelayanan Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya  sesuai  dengan  kebudayaan  dan kepribadian  bangsa  untuk  menjadi  warga Negara  yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat
2 UU Nomor 4 Tahun 1979).
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semaasa dalam kandungan  maupun  sesudah  dilahirkan  ( Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup
Anak  berhak  atas  perlindungan  terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya  dengan  wajar  (  Pasal  2 ayat 4 UU Nomor 4 Tahun 1979).
5.  Hak mendapat pertolongan pertama Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan  dan  bantuan  dan  perlindungan  ( Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 4 Tahun 1979).
6. Hak memperoleh asuhan
Anak  yang  tidak  mempunyai  orang  tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang,  atau  badan  lain  (  Pasal  4  ayat  3  UU
Nomor 4 Tahun 1979).
7. Hak memperoleh bantuan Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat  tumbuh  dan  berkembang    dengan
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
wajar  (  Pasal  5  ayat  1  UU  Nomor  4  Tahun 1979)
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan
Anak  yang  mengalami  masalah  kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong  guna  mengatasi  hambatan  yang terjadi  dalam  masa  pertumbuhan  dan perkembangannya.  (Pasal  6  ayat  1  UU Nomor 4 Tahun 1979).
9. Hak memperoleh pelayanan khusus
Anak  cacat  berhak  memperoleh  pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkemangan sejauh batas kemampuan  dan  kesanggupannya  (  Pasal  7 UU Nomor 4 Tahun 1979) 10.Hak mendapat bantuan dan pelayanan Anak  berhak  mendapat  bantuan  dan pelayanan  yang  betujuan  mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  agama, pendidikan dan kedudukan sosial.
Disamping  itu  persoalan  perlindungan anak di pertegas pula dengan hadirnya Undang undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan 1. Bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  (  pasal 1 ayat1 UU Nomor 23 Tahun 2002)
2. Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  barpartisipasi,  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi      (pasal  1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002) 3.   Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya    sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu  adalah demi  kepentingan  terbik  bagi  anak  dan merupakan  pertimbangan  terakhir  (  pasal 14 UU Nomor  23 Tahun 2002)
Meskipun pada prinsipnya bahwa semua ketentuan  hukum  positif  yang  berlaku  bagi anak-anak  adalah  sama  namun  tetap  dalam
kenyataannya  muncul  hal  yang  membedakan adapun hal tersebut adalah kedudukan dari anak tersebut,  dimana  berdasarkan  dari  kedudukan itu  pula  yang  membedakan  konsekuensi seseorang dalam memperoleh hak warisnya.
Dalam  sistem  kewarisan  KUH  Perdata pasal 832 mengemban  azas bahwa  untuk dapat mewaris seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris.

## C.  Pengakuan  Terhadap  Anak  Luar  Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan
Bila  kita  melihat  pada  azas  pewarisan dalam  KUH Perdata maka disana terdapat satu azas  yang    menyatakan    Syarat  agar  Anak  luar kawin  dapat  mewaris  adalah  anak  luar  kawin tersebut haruslah diakui secara sah.
Sehingga  dapat  dipahami  disini  bahwa seorang  anak  luar  kawin  baru  akan  mendapat haknya  khususnya  atas  pembagian  harta warisan  milik orangtua kandungnya (dalam hal ini  terutama  orangtua  laki-laki/Ayah)  apabila Ayah  biologisnya  ini  mengakui  secara  yuridis keabsahan dari Anak luar kawin tersebut. Maka tidak  terlalu  berlebihan  rasanya    jika  penulis mencoba  menggarisbawahi  bahwa  pengakuan terhadap  anak  luar  kawin  oleh  seorang  ayah biologis  adalah  merupakan  bentuk  sebuah perlindungan  tersendiri  bagi  seorang  anak  luar kawin.
Hal ini didukung oleh beberapa landasan hukum  antara  lain  dalam  pasal  42  bab  IX Undang  undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan bahwa: “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan  yang  sah” . Dan  selanjutnya  dalam pasal 43  ayat 1 dikatakan bahwa : “Anak yang lahir  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya . ” Artinya  Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan/atau  keluarga ibunya.  Dikatakan  juga  menurut  perlindungan anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Tahun  1999  pasal  56  ayat  1  dikatakan  bahwa “Setiap  anak  berhak  untuk  mengetahui  siapa
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh orang tuanya sendiri”.
Menjadi  sebuah  keunikan  tersendiri dalam proses pengakuan anak,  meskipun telah tergambarkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin adalah merupakan sebuah perlindungan  akan  tetapi  pada  relisasinya untuk sebuah pengakuan diperlukan pula suatu persetujuan  dari  ibu/wanita  yang  mengandung dan  melahirkan  anak  luar  kawin  tersebut sebagai  satu  syarat  wajib  dalam  sebuah pengakuan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 284 KUH  Perdata  “  Suatu  pengakuan  terhadap anak  luar  kawin,  selama  hidup  ibunya,  tidak akan  diterima  jika  si  ibu  tidak  menyetujui”. Dan  mengenai  persetujuan  ini  dikuatkan  pula oleh  pasal  278  KUH  Pidana  yang  mengatur ancaman  pidana  bagi  orang  yang  mengakui anak  luar  kawin  yang  bukan  anaknya. Sedangkan  kepastian  serta  kebenaran  dari siapa  bapak  biologis  dari  anak  luar  kawin tersebut hanya Ibu/wanita yang melahirkannya.
Konsekuensi bagi seorang laki-laki yang mengakui  seorang  anak  luar  kawin,  maka selayaknya  seluruh  bapak  dimanapun  juga  di Indonesia  ia  akan  berlaku  dan  menjalankan semua ketentuan hukum positif Indonesia yang terkait  dengan  permasalahan  anak  termasuk didalamnya memberikan waris jika ia meninggal dunia.

## PENUTUP A. Kesimpulan
1. Kedudukan  seorang  anak  luar  kawin ditinjau  dari  hukum  positif  Indonesia, pada  awalnya  sebelum  UU  Nomor  1 tahun  1974  lahir  kedudukan  seorang anak  luar  kawin  diatur  dalam  KUH Perdata,  dimana  didalamnya  diatur bahwa  anak  luar  kawin  dianggap sebagai  anak  sah  jika  kedua  orang tuanya  melakukan  sebuah  pengakuan yang  dituangkan  dalam  sebuah  akta. Dalam perkembangannya, setelah adanya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka kedudukan  seorang  anak  luar  kawin secara  otomatis  sejak  kelahirannya
memiliki ikatan hukum dan kekeluargaan hanya dengan ibu/wanita yang melahirkannya.
2. Pada prinsipnya seluruh ketentuan dalam hukum  positif  Indonesia  yang  berkaitan dengan  anak  dapat  diberlakukan  kepada anak  luar  kawin.  Hanya  persoalan pembagian  waris  yang  membedakan dengan anak lain pada umumnya. Karena seorang  anak  luar  kawin  hanya  terikat secara hukum adan kekeluargaan dengan ibu/wanita yang melahirkannya.

## B. Saran
1. Mengingat  anak  yang  terlahir  ke  dunia selalu  dalam  keadaan  suci,  maka  tidak adil  rasanya  jika  seorang  anak  yang dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah hanya  memperoleh  status  kedudukan terikat  secara    hukum  dan  kekeluargaan dengan    ibunya  saja,  seyogyanya  akan lebih  baik  jika  anak  luar  kawin mendapatkan  status  kedudukan  minimal secara kekeluargaan dengan bapaknya.
2. Permasalahan  pembagian  waris  juga dirasakan  tidak  adil  bagi  seorang  anak luar  kawin,  mereka  baru  mendapatkan hak dari orang tuanya (terutama bapaknya) setelah melalui proses
pengakuan, demikian juga dengan jumlah waris  yang  diterima  dibedakan  dari  anak yang  telahir  dari  perkawinan  yang  sah. Alangkah lebih baik jika bagian warisannya tidak dibedakan dengan anak pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Prinst,  Darwan ,  2003,  Hukum  Anak  Di Indonesia,  PT.Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
Salim, HS , 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.
Satrio,  J .,  1992,  Hukum  Waris,  Alumni,
Bandung.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006
ISSN 0216-969X
Soimin,  Soedharyo ,  1992,  Hukum  Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta.
Syahrani,  Riduan ,  Seluk  Beluk  Dan  Azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002
tentang Perlindungan Anak
Undang-undang    Nomor  4  Tahun    1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
Kitab Undang-undang Perdata
Kitab Undang-undang Pidana
C. Lain – lain www.yahoo.com www.google.com