Journal of Management and Bussines (JOMB) Volume 5, Nomor 2, Juli - Desember 2023 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI: https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6284

## OPTIMALISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MELALUI AKUNTABILITAS DAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SUMBERPUCUNG, KABUPATEN MALANG
Larasati Pingkan Cahya Hernita 1 , Muslimin 2
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 1,2
larasatipingkancahya@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  efektivitas,  akuntabilitas  dan pengalokasian  dana  desa  terhadap  optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) yang  ada  di  Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan  data  primer.  Metode pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden  sesuai dengan  kriteria.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  berpengaruh terhadap  optimalisasi  BUMDes,  dan  pengalokasian  dana  desa  berpengaruh  terhadap optimalisasi BUMDes.
Kata Kunci: Akuntabilitas, BUMDes, Dana Desa, Efektivitas

## ABSTRAC
This  research  aims  to  determine  the  influence  of  effectiveness,  accountability  and allocation of village funds on the optimization of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in  Sumberpucung  District,  Malang  Regency.  This  research  method  uses  quantitative methods  using  primary  data.  The  data  collection  method  uses  a  questionnaire distributed  to  respondents  according  to  the  criteria.  The  research  results  show  that accountability  influences  the  optimization  of  BUMDes,  and  the  allocation  of  village funds influences the optimization of BUMDes.
Keywords: Accountability, BUMDes, Village Funds, Effectiveness

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  pada  dasarnya  adalah  suatu  kebijakan  yang  diambil  pemerintah untuk mengurus dan mengelola pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah  pusat.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  ini  berarti  tanggung  jawab  dari pemerintah  daerah  semakin  besar  dan  banyak.  Pemerintah  daerah  diharap  dapat mengurangi  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat.  Pemerintah  daerah  dapat  lebih mengembangkan  serta  mendorong  daerah  untuk  lebih  fokus  dalam  pengoptimalan masyarakat terhadap sumber daya lokal (Triyono et al., 2019)
Kita  telah  mengetahui  bahwa  otonomi  daerah  sesuai  yang  dituangkan  dalam Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  dan  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Otonomi daerah  ini  didasarkan  pada  keberhakan  atas  mengurus  kepentingan  dan  kebutuhan masyarakatnya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  berdasarkan aspirasi  masyarakat.  Memberi  daerah  kekuasaannya  dan  fleksibilitas  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  sumber  daya  mereka  dengan  sebaik-baiknya  merupakan  cara  lain
untuk memberi suatu daerah otonomi. Pemberian otonomi daerah ini juga harus disertai dengan  pengawasan-pengawasan  yang  ketat  untuk  menghindari  penyelewengan  dan kecurangan.  Pada  hakikatnya  otonomi  daerah  seharusnya  berasal  dari  tingkat pemerintah  yang  paling  rendah  atau  kecil  yaitu  desa,  namun  sesuai  dengan  realita bahwa saat ini penekanan otonomi daerah diletakkan pada Kabupaten/Kota. Tertulis di hukum  bahwa  desa  memiliki  hak  teritorial  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingannya  sendiri  berdasarkan  adat  istiadat  yang  berlaku.  Daerah  otonom  yang saat  ini  sudah  diakui  sistem  pemerintah  nasional  yaitu  Kabupaten,  sehingga  desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangga (masyarakat) sendiri.
Peraturan  Perundang-Undangan  lainnya  yaitu  Nomor  6  Tahun  2004  mengenai Desa menjadi tonggak perubahan paradigma peraturan desa. Desa tidak hanya dijadikan objek  pembangunan  saja  tetapi  sekarang  desa  dijadikan  sebuah  ujung  tombak  guna mencapai  kesejahteraan  masyarakatnya.  Desa  merupakan  salah  satu  penyelenggara pemerintahan  paling  kecil,  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat  harus diperhatikan  dan  di  fasilitasi  oleh  pemerintah.  Ini  bertujuan  untuk  terciptanya pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan terciptanya kesejahteraan yang merata. Tercetusnya  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  terkait  alokasi  dana  desa  ini, diharapkan  pemerintah  desa  dapat  meningkatkan  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat  setiap  tahunnya.  Setiap  tahunnya  dana  anggaran  yang  dikeluarkan pemerintah  pusat  terus  meningkat,  hal  ini  juga  bertujuan  untuk  menyelesaikan permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  setiap  daerah  seperti  contohnya  daerah tertinggal  atau  terpencil,  sehingga  daerah  tersebut  masih  tertinggal.  Peranan  yang dimiliki oleh desa dalam mengelola pemerintahannya sendiri harus dilaksanakan dengan penuh  tanggung  jawab,  ini  di  upayakan  agar  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi seperti  kesenjangan,  kemiskinan,  tingkat  pengangguran  serta  pembangunan  yang berdampak  pada  aktivitas  ekonomi  masyarakat  dapat  segera  terselesaikan  dan permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi.
Ketimpangan  dalam  pembangunan  menjadi  perhatian  utama  dalam  menjalankan pemerintahan  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ini  mempengaruhi masyarakat desa. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah mengamatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan 3 jalur:  memperbaiki  pelayanan  publik,  meningkatkan  partisipasi  dan  pemberdayaan masyarakat,  dan  peningkatan  daya  saing  masyarakat  daerah.  Undang-undang  ini menyebutkan  bahwa  desa  adalah  suatu  kesatuan  warga  yang  berwenang  dalam mengurus  dan  mengatur  kepentingannya  sendiri  berdasarkan  adat  istiadat  sekitar  yang dilakukan sejak dahulu mengenai sistem pemerintahan nasional wilayah. Keuangan desa dan  segala  sesuatunya,  pemerintah  desa  wajib  menyusun  laporan  realisasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  beserta  laporan  pertanggungjawaban  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Saat  memasuki  tahap  perencanaan  dan  penganggaran  pihak pemerintah  desa  harus  tetap  melibatkan  masyarakat,  sehingga  program-program  yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat  desa. Sehingga program  kerja  yang dilaksanakan dapat menunjang kebutuhan masyarakat (Siti Muslihah, et al., 2019)
Pemerintahan  desa  wajib  mencatat  dan  mempertanggungjawabkan  transaksi keuangan yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab keuangan. Namun,  peran  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepada  perangkat  desa  tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal  ini  menjadi  kendala  bagi  perangkat  desa  dalam  menyusun  laporan  kinerja pengelolaan  anggaran  desa,  karena  dengan  keterbatasan  tersebut,  dalam  pelaksanaan
anggaran  dan  laporan  pertanggung  jawaban  hanya  dilakukan  sebatas  formal  untuk pelaporan program yang telah dibuat (Siti Muslihah, et al., 2019). Kualitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan baik dan disiplin jika  dalam mengelola anggaran  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  proses  yang telah  disepakati.  Tujuannya  untuk  menghindari  penyimpangan  dan  meningkatkan efesiensi  kegiatan  profesional  dalam  pengelolaan  anggaran  desa.  Selain  itu  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi  dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa, sehingga tercipta ketertiban dan pengelolaan yang lebih tertib (BPKP, 2015).
Dengan  pengelolaan  keuangan  yang  baik,  dana  alokasi  desa  tersebut  dapat digunakan  secara  efektif  dan  benar  guna  mencapai  pembangunan  yang  merata  dan pemberdayaan  masyarakat.  Yang  termuat  dalam  undang-undang  No.  6  tahun  2014 mengenai  desa  juga  mengharuskan  bahwa  anggaran  dana  desa  bertujuan  untuk pembangunan,  pelayanan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  (Mudarosatun,  2017) mengatakan  bahwa  alokasi  dana  desa  ini  sebagai  perwujudan  hak  desa  guna menentukan nasibnya sendiri,  sehingga dapat  tumbuh dan berkembang  mengikuti  desa itu  sendiri  berdasarkan  isu-isu  lainnya.  Dalam  pengelolaan  dana  desa  terdapat pengelolaan keuangan yang baik yang menjadi akuntabilitas kas desa, akuntabilitas kas desa  menjadi  prioritas  utama  pengurus  desa.  Akuntabilitas  dapat  menunjukkan keberhasilan  pelaporan  dan  pengeluaran  hasil  keuangan  pemerintah  desa  untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicapai. Akuntabilitas atau tanggung jawab adalah jenis tugas seseorang agar tugasnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemajuan  nasional  tidak  dapat  dipertahankan  tanpa  adanya  akuntabilitas  dan transparansi.  Pengelolaan  keuangan  yang  akuntabilitas  dan  transparansi  ini  merupakan keinginan pemerintah guna mewujudkan pengelolaan  yang bersih baik di tingkat pusat maupun daerah. Model  pengelolaan keuangan ini  digunakan oleh pengurus desa untuk kepentingan  dan  partisipasi  masyarakat  desa.  Akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana desa  sangat  penting  karena  akuntabilitas  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  dalam laporan  pengelolaan  desa.  Akuntabilitas  ini  merupakan  pengawasan  terhadap  seluruh kegiatan  perangkat  desa  dalam  mengelola  dana  desa,  sehingga  perannya  pemerintah sebagai perantara merupakan faktor penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Widyatama1  et  al.,  2022)  .  Akuntabilitas  berari  tanggung  jawab  seseorang  kepada orang  yang  bertanggung  jawab.  Akuntabilitas  yang  efektif  dapat  terwujud  apabila informasi yang disampaikan mudah diterima. Dengan memberikan rasa percaya kepada pemerintahan  desa  dalam  mengelola  perekonomian,  maka  masyarakat  berhak mendapatkan  informasi  yang  akurat  dan  baik  mengenai  keuangan  dalam  rangka pengendalian  pemerintah  desa.  Akuntabilitas  tidak  hanya  merupakan  tanggung  jawab formal  tetapi  juga  mencakup  kepatuhan  terhadap  aparatur,  lingkungan  organisasi, masyarakat dan pemerintah.

## KAJIAN TEORI Teori Agensi
Sebuah  teori  yang  menjelaskan  hubungan  kontraktual  antara  prinsipal  dan  agen. Prinsipal  disini  merupakan  pihak  yang  memperkerjakan  pihak  lain  yaitu  agen  untuk melakukan  segala  tindakan  atas  nama  prinsipal  sebagai  pembuat  keputusan  (Jensen  & Mackling, 1976). Dalam organisasi  sektor publik, partisipalnya adalah masyarakat  dan wakilnya  adalah  pemerintah,  dalam  hal  ini  kepala  desa  dan  perangkat  desa  lainnya. Menurut (Ananda Naufal Zaki et al., 2023) Agency Theory adalah penjelasan hubungan kontraktual antara agent dan principal. Pihak agent merupakan pihak yang mendaptakan
amanat dari pihak principal untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama principals, dalam  hal  ini  agent  memiliki  kapasitas  selaku  pengambil  keputusan.  Agency  Theory timbul akibat terdapatnya kontrak kerja atas kesepakatan yang dilakukan oleh agent dan principal. Keterkaitan teori keagenan pada pemerintahan desa dilihat melalui hubungan antara pemerintah desa (agent) dengan masyarakat (principal).

## Teori Peran
Teori  peran  adalah  teori  campuran  berbagai  teori,  orientasi  dan  disiplin  ilmu. Selain psikologi, ahli teori peran yang berasal dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi.  Teori  peran  sendiri  adalah  pandangan  dalam  psikologi  sosial  yang memandang  sebagian  besar  aktivitas  sehari-hari  sebagai  agen  tipe  sosial  (misalnya manager).  Menurut  (Marlina  et  al.,  2021)  menjelaskan  bahwa  teori  peran  menjelaskan perangkat  desa  berperan  untuk  mengelola  dana  desa  sesuai  dengan  peraturan  menteri dalam negri yaitu membuat laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang terjadi tidak dimanipulasi dan secara transparan, akuntabilitas juga dapat dipertanggungjawabkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memiliki  ciri  khusus  yaitu  menggunakan  data  berupa  angka  dan statistika. Tujuan dari penelitian kuantitatif sendiri adalah menguji suatu hipotesis atau dugaan  berdasarkan  fenomena  yang  ada  dan  yang  diamati.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah menguji pengaruh efektivitas, akuntabilitas, dan pengalokasian dana desa untuk optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes).  Objek  dalam  penelitian  ini merupakan  permasalahan  yang  dibahas,  dikaji  dan  diteliti  dalam  riset  sosial. Berdasarkan penelitian tersebut makan dapat dikatakan bahwa objek dari penelitian ini adalah  seluruh  desa  yang  ada  kecamatan  Sumberpucung,  Kab.  Malang.  Dimana penelitian  ini  yang  digunakan  adalah  aparatur  desa,  badan  permusyawaratan  desa  dan masyarakat  desa  yang  ikut  andil  dalam  pembangunan  desa  di  Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang.  Akuntabilitas pada dasarnya didefinisikan sebagai  faktor penting  dalam  mencapai  hasil  yang  baik  dalam  good  governance  atau  pemerintahan. Akuntabilitas  dalam  konteks  pemerintahan  berarti  akuntabilitas  itu  sebagai  cerminan penerapan good governance, dimana pemikiran ini muncul dari pandangan manajemen administrasi  publik  merupakan  isu  utama  dalam  mencapai  clear  goverment  atau pemerintahan  terpisah.  Variabel  selanjutnya  adalah  pengalokasian  dana  desa  yang artinya dana desa merupakan dana dari APBN yang ditransfer ke anggaran pendapatan dan  belanja  daerah  Kabupaten/Kota  yang  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan manajemen,  pengembangan,  pelatihan  masyarakat  dan  pemberdayaan  masyarakat. Hukum  desa  telah  memposisikan  desa  sebagai  ujung  tombak  pembangunan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memberi wewenang dan dana yang cukup untuk  mengelola  potensinya  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya pemerintah pusat memiliki dana APBD yang cukup besar.
Variabel  terikat  pada  penelitian  ini  adalah  optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Dimana optimalisasi sendiri adalah proses menentukan suatu solusi terbaik tidak selalu mengenai keuntungan tertinggi yang dapat tercapai jika tujuan optimalisasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu pengurangan biaya sekecil mungkin jika tujuan optimalisasi adalah meminimalkan biaya. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner  yang  menghasilkan  data  ordinal  dan  diukur  dengan  menggunakan  skala interval  antara  nilai  1  sampai  dengan  5  dengan  rentang  jawaban  sangat  tidak  setuju sampai  dengan  sangat  setuju.  Hasil  penyebaran  kuesioner  ini  dianalisis  dengan
menggunakan Struktural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS). Adapun beberapa  pengujian  yang  dilakukan  pada  persamaan  model  PLS  antara  lain  adalah melakukan uji validitas  dan reliabilitas dengan menggunakan nilai loading factor, nilai AVE dan cronbach’s Alpha. Setelah uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik terpenuhi  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengetahui  besarnya  pengaruh  antara variabel bebas terhadap variabel terikat atau yang disebut dengan nilai determinasi yang ditunjukkan  dengan  nilai R  Square  dan  R  Square  Adjusted .  Langkah  terakhir  dari analisis  PLS  adalah Bootstrapping yaitu  berupa  pengujian  hipotesis  penelitian  dengan dibandingkannya  nilai  t-statistik  dan  nilai  t-tabel  dengan  asumsi  bahwa  hipotesis diterima apabila t-statistik > t-tabel serta nilai signifikan atau P Values < 5%.

## HASIL PENELITIAN
Menurut  Ghozali  (2015)  pada  penelitian  dengan  menggunakan  SEM  PLS  maka uji  reliabilitas  dan  validitas  ini  menggunakan  Evaluasi  Measurement  (Outer)  Model. Convergent  validity  dari  measurement  model  dengan  indikator  refleksif  dilihat  dari korelasi  antara  score  r  item/indikator  dengan  score  konstruknya.  Dianggap  reliabel sebuah Indikator individu apabila memiliki nilai korelasi > 0,70. Namun demikian pada riset  tahap  pengembangan  skala,  loading  0,50  sampai  0,60  masih  dapat  diterima. Dengan  melihat  hasil  output  korelasi  antara  indikator  dengan  konstruknya.  Adapun kriteria suatu instrument penelitian dikatakan Valid dan reliabel adalah apabila Average variance extracted (AVE) > 0,50 maka instrument dikatakan valid dan Cronbach Alpha >  0,70  maka  suatu  instrumen  dikatakan  reliabel.  Validitas  convergent  berhubungan dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  (manifest  variabel)  dari  suatu  konstruk seharusnya  berkorelasi  tinggi.  Uji  validitas  convergent  indikator  refleksif  dapat  dilihat dari  nilai  loading  factor  untuk  setiap  konstruk,  dimana  nilai  loading  factor  yang direkomendasikan  harus  >  0,7  untuk  penelitian  yang  bersifat  confirmatory,  dan  nilai loading  factor  antara  0,6  –  0,7  untuk  penelitian  yang  bersifat  explatory  masih  dapat diterima,  serta  nilai  average  variance  extracted  (AVE)  harus  >  0,5.  Hasil  pengujian Validitas Convergent dapat ditampilkan dalam gambar 1 berikut.
Gambar 1. Hasil analisis Alogaritme ( Outer Loadings)
Berdasarkan  gambar  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  masing-masing  indikator variabel tidak ada yang memiliki nilai Outer Loadings di bawah 0,5 sehingga indikator
yang digunakan dalam menyusun kuesioner dan untuk mengukur variabel adalah valid untuk digunakan. Selanjutnya akan dilakukan uji discriminant validity, dimana validitas discriminant  dihubungkannya  dengan  prinsip  bahwa  pengukur-pengukur  (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Dilihatnya nilai cross loading untuk setiap variabel harus > 0,70 merupakan cara menguji validitas discriminant  dengan  indikator  refleksif.  Selain  itu,  dapat  dengan  cara  membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model.  Validitas discriminant yang  baik  ditunjukkan  dari  akar  kuadrat  AVE  untuk setiap  konstruk  lebih  besar  dari  korelasi  antar  konstruk  dalam  model.  Hasil  pengujian Validitas Discriminant disajikan dalam tabel 1.

## Tabel 1.

## Discriminant Validity
X1 X2 Y Akuntabilitas 0,816 Pengalokasian DD 0,052 0,910 Optimalisasi BUMDES -0353 0,330 0,823
Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa nilai Discriminant validity dapat di uji dengan membandingkan nilai cr akar kuadrat AVE dengan nilai korelasi antar konstruk. Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  nilai  akar  kuadrat  dari  AVE  (secara  diagonal)  adalah 0,816;  0,910;  dan  0,823 dimana nilai  korelasi masing-masing konstruk atau nilai  cross loading untuk setiap variabel adalah > 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing- masing variabel sudah memenuhi Discriminant Validity.
Tabel 2.
Construct Reliability and Validity Cronbach's Alpha Reliabilitas Komposit Rata-rata Varians Diekstrak (AVE) X1 0,900 0,920 0,665 X2 0,966 0,996 0,828 Y 0,772 0,771 0,692
Berdasarkan  tabel  2  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  Cronbach  Alpha  semua konstruk  variabel  masing-masing  adalah  0,900  (X1);  0,966  (X2);  dan  0,772  (Y)  dan apabila dibandingkan dengan syarat reliability maka nilai tersebut > 0.7, kemudian nilai Composite  Reliability  masing-masing  variabel  sebesar  0,920  (X1);  0,996  (X2);  dan 0,771  (Y)  dimana  semua  konstruk  juga  memiliki  nilai  >  0.7,  begitu  juga  nilai  AVE sebesar 0,665 (X1); 0,828 (X2); dan 0,692 (Y) memiliki nilai konstruk > 0.5, sehingga dinyatakan  memenuhi  persyaratan  reliabiltas  atau  dalam  hal  ini  instrumen  yang digunakan adalah realiabel.
Pada  Analisis  multivariat  dengan  menggunakan  SmartPLS  maka  sangat diperlukannya  uji  multikolinieritas  agar  dapat  mengetahui  ada  atau  tidak  variabel independen  yang  memiliki  kemiripan  antar  variabel  independen  dalam  suatu  model. Selain  itu  uji  ini  juga  untuk  menghindari  kebiasaan  dalam  proses  pengambilan keputusan  mengenai  pengaruh  pada  uji  parsial  masing-masing  variabel.  Hasilnya disajikan pada tabel 3 berikut.

## Tabel 3.
Inner VIF Values & R Square
R Square R Square Adjusted Y 0,246 0,217
Berdasarkan  hasil  pengujian  multikolonieritas  dengan  menggunakan  SmartPLS menunjukan  nilai  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  yang  menunjukkan  interaksi  antara variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan nilai VIF<10 atau berada antara 1 -  10  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  masalah  multikolinieritas  pada variabel bebas yang digunakan.
Tabel 4. Bootstrapping Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik (O/STDEV) P Values X1 -> Y -0,371 -0,395 0,102 3,642 0,000 X3 -> Y 0,349 0,360 0,092 3,787 0,000
Pengaruh Variabel Bebas  Terhadap Variabel  Terikat dapat  diketahui dari nilai  R Square dan R Square Adjusted, dimana nilai R Square untuk Kinerja (Y) adalah sebesar 0.249  yang  berarti  bahwa  termasuk  dalam  kategori  lemah  atau  besarnya  persentase pengaruh Efikasi diri (X1) dan lokus kendali (X2) terhadap kinerja (Y) adalah sebesar 25%  sedangkan  sisanya  sebesar  75%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis diperlukan untuk mengetahui apakah variabel bebas  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  bebas.  hasil  pengujian hipotesis  ini  dilakukan  dengan  analisis  Bootstraping  dengan  ouput  Path  Coefficients seperti  nampak  pada  tabel  4.  Berdasarkan  hasil  analisis  Bootstrapping,  maka  dapat diketahui besarnya T Statistics untuk variabel Akuntabilitas (X1) terhadap Optimalisasi Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  (Y)  adalah  sebesar  3,624  ,  kemudian Pengalokasian  dana  desa  (X2)  terhadap  Optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  (Y)  adalah  sebesar  3,787.  Apabila  dibandingkan  dengan  nilai  t-tabel  maka dapat disimpulkan bahwa nilai t-statistics > t-tabel (1,96) dengan nilai probability ( 5%) =0,000 di bawah 0,05 yang menunjukkan hipotesis pertama dan kedua diterima.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan  nilai  koefisien akuntabilitas terhadap Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar -0,369 dengan nilai t-statistic sebesar 3,381 yang lebih dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis  kedua  diterima.  Dengan  demikian  akuntabilitas  pada  penelitian  ini perpengaruh terhadap optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini sejalan dengan  penelitian  Zamzami  dkk  (2023)  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  optimalisasi  pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes). Yang berarti semakin tinggo sikap akuntabilitas makan semakin baik  pula pengembangan  BUMDes.  Seluruh  proses  pelaksanaan  BUMDes  juga  harus  dikelola dengan  baik,  selain  itu  proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  sudah
dilaporkan  dengan  baik  melalui  penyampaian  tertulis  kepada  pemerintah  desa.  Hal  ini juga sejalan dengan penelitian Kunia dkk (2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  didasarkan  pada  aspek  transparansi,  akuntabilitas,  dan partisipatif.  Pelaporan  dan  akuntabilitas  mengikuti  mekanisme  yang  telah  ditetapkan. Pada  dasarnya,  pengelolaan  BUMDes  sudah  didasarkan  sesuai  dengan  keinginan masyarakat.  Hal  ini  didasarkan  karena  BUMDes  telah  membantu  masyarakat  untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan manfaatnya sejak awal berdiri.

## Pengaruh  Pengalokasian  Dana  Desa  Terhadap  Optimalisasi  Badan  Usaha  Milik Desa (BUMDes)
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,053 dan nilai t-statistic sebesar 3,212 yang lebih besar dari 1,96 (>1,96), hal tersebut membuktikan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima.  Dengan  demikian  pengalokasian  dana desa memiliki pengaruh terhadap optimalisasi badan usaha milik desa (BUMDes). Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Putu  Ayu  dkk  (2018)  bahwa  terdapat pengaruh positif antar variabelnya. Menyatakan bahwa keuangan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari keuangan desa. Dari penelitian ini juga menyatakan bahwa kesejahteraan  masyarakat  desa  sangat  bergantung  dengan  pengelolaan  keuangan  serta aset-aset  dari  desa  tersebut,  hal  ini  merupakan  bentuk  perwujudan  kemandirian  desa. Hasil  juga  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  berpengaruh  signifikan terhadap  kemandirian  desa.  Penguatan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  sangatlah penting  untuk  dapat  mewujudkan  desa  yang  mandiri.  Pihak  desa  selalu  berupayah mengalokasian  keuangan  desa  sesuai  dengan  tujuan  desa  setiap  tahunnya.  Hal  ini membuktikan  bahwa  pengalokasian  dana  desa  ini  sangat  penting  dan  berpengaruh terhadap pencapaian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengalokasian dana  desa  ini  setiap  tahunnya  harus  memiliki  kejelasan  dalam  pengalokasiannya terutama  untuk  kesejahteraan  masyarakat  melalui  BUMDes.  Semakin  bagusnya pengalokasian  dana  desa  maka  optimalisasi  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) semakin meningkat dan baik.

## SIMPULAN
Bahwa    1)  Akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  badan  usaha  milik desa (BUMDes) pada desa di kecamatan sumberpucung kab. malang. 2) Pengalokasian dana  desa  berpengaruh  terhadap  optimalisasi  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  pada desa di kecamatan sumberpucung kab. malang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda  Naufal  Zaki,  Melati  Oktafiyan,  &  Lenni  Yovita.  (2023).  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. Jekobs ,
2 (1), 23–37. http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/JEKOBS
Angelia,  R.S.,  &  Rahayu,  S.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Partisipasi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah Desa  di  Kecamatan  Cianjur  Tahun  2019)  The  Influence  of  Transparency,
Accountability,  and  Participation  of  Village  Financial  Management  (A. Universitas Telkom , 7 (1), 1008–1014. https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/arti cle/view/11589
Filya,  A.  R.  (2018).  Optimalisasi  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (  Bumdes  )
Dalam  Meningkatkan  Pades  di  Kecamatan  Bojonegoro  Kabupaten  Bojonegoro Provinsi  Jawa  Timur. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan  Publik , 5 (1),  19–39. http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393
Irayani, M. P., & Prayudi, M. A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan  pengguna,  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  kualitas  implementasi sistem  keuangan  desa. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi)  Universitas Pendidikan Ganesha , 13 (01), 81–90. https://repo.undiksha.ac.id/7168/
Marlina,  E.,  Rahmayanti,  S.,  &  Futri,  A.  D.  R.  A.  (2021).  Pengaruh  Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika , 11 (1), 89–100. https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517
Niken  Indah  Mudarosatun.  (2017). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Studi  Pada  Kantor  Desa  Di  Kabupaten Ponorogo) . 1–14. http://eprints.umpo.ac.id/3668/
Putra,  S.  A.,  &  Varina,  R.  J.  (2021).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  Daerah  Kota  Bengkulu Provinsi  Bengkulu. Jurnal  Terapan  Pemerintahan  Minangkabau , 1 (2),  85–98. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071
Rijal,  M.  S.,  Handajani,  L.,  &  Sakti,  D.  P.  B.  (2021).  Akuntabilitas,  Transparansi,
Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. E-Jurnal Akuntansi , 31 (12), 3301. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i12.p20
Siti Muslihah*, Hilda Octavana Siregar*, S. (2019). Dampak Alokasi  Dana Desa Bagi Pembangunan  Daerah  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Anggaran  Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 1 (2), 164.
https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss2.art52
Sukena,  S.,  Ramlan,  P.,  &  Uceng,  A.  (2019).  Optimalisasi  Pengelolan  Badan  Usaha Milik  Desa  Terhadap  Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  Di  Desa  Boiya Kecamatan  Maiwa  Kabupaten  Enrekang. PRAJA:  Jurnal  Ilmiah  Pemerintahan , 7 (1), 1–7. http://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/348
Suryo  Wibowo,  M.  I.,  &  Sulistya  Hapsari,  A.  N.  (2022).  Pengelolaan  Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 9 (01), 52–71.
https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05
Triyono,  Fatchan  Achyani,  M.  A.  A.  (2019).  Thde  Determinant  Accountability  of Village  Funds  Management  (Study  in  the  Villages  in  Wonogiri  District). Riset Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia , Vol  4 , No  2  (2019) ,  118–135. https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521
Utami,  W.  B.,  &  Ibrahim,  K.  W.  (2019).  Pengaruh  Pembangunan  Desa  Dan  Faktor Faktor  Yang  Menghambat  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 20 (1), 36. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.551
Widyatama1,  A.,  Lola  Novita1,  &  Diarespati1,  2.  (2022).  Pengaruh  Kompetensi  Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Desa  Dalam Mengelola  Alokasi  Dana  Desa. AKUA:  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 1 (1),
122–129. https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140