INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7327-7336 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Hak Atas Kepemilikan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Muna Dimasa Lampau
Mursin 1 ✉ , Hasdairta Laniampe 2 , Chairan Zibar L Parisu 3 , Bainudin 4 , Zulzaman 5
(1,2,4,5) Universitas Halu Oleo, (3) Universitas Sulawesi Tenggara
Email: mursin@uho.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengetahuan  tradisional  orang  Muna  atas  hak  kepemilikan tanah adat, dengan menggunakan metode kepustakaan dengan dukungan data-data kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah masyarakat Muna dalam memahami tanah adat atas hak ulayat dengan beberapa jenis diantaranya Ome, Tondo- Tondo, Dasa, Kaindea,Bungi, Kagholei, dan Kasasi. Penamaan atas hak tanah tersebut memiliki kategori- kategori berdasarkan jenis lahan, tanaman pada tanah ulayat tersebut, lama pengolahan lahan,  serta jenis vegetasi yang menjadi patokannya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tanah ulayat memiliki hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di Muna telah memberikan aturan- aturan  yang  cukup.  Masalah  tanah  telah  diatur  penggunaannya  menurut  adat.  Di  zaman  kerajaan dahulu, semua tanah merupakan milik sarano wite (pemerintah pusat). Pemanfaatan lahan ditetapkan oleh sarano  wite  yang  mencakup  berbagai  keperluan,  seperti  batas-batas  wilayah  pemerintahan, perladangan, hutan, perburuan, perkuburan, dan wilayah larangan. Dalam banyak hal, pelaksanaannya dipercayakan kepada sarano liwu (pemerintah kampung) Status kepemilikan lahan orang Muna atas hak ulayat di dasari dari pembagian dari Dewan Sara Muna. Hal ini ditandai dengan kondisi vegetasi lahan masyarakat.
Kata Kunci: Hak, Masyarakat Muna, Tanah Ulayat

## Abstract
This research aims to examine the traditional knowledge of the Muna people regarding customary land ownership rights, using library methods with the support of qualitative data sourced from observations and interviews in the community. The results of this research are that the Muna people understand customary land with customary rights with several types including Ome, Tondo-Tondo, Dasa, Kaindea, Bungi, Kagholei, and Kasasi. The naming of land rights has categories based on the type of land, the plants on the customary land, the length of land processing, and the type of vegetation that is the benchmark. The conclusion of this research is that ulayat land is related to livelihoods, customary norms in Muna have provided sufficient rules. Land use is regulated according to custom. In ancient times, all land belonged to the Sarano Wite (central government). Land use is determined by the Sarano Wite which covers various purposes, such as boundaries of government areas, cultivation, forests, hunting, cemeteries and prohibited areas. In many cases, implementation is entrusted to the Sarano Liwu (village government). The status of Muna people's land ownership over customary rights is based on the division of the Sara Muna Council. This is characterized by the condition of the vegetation on community land. Keywords: Right, Muna Community, Customary Land

## PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 pasal 1-3 menjelaskan bahwa Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat  tertentu  atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan  lingkungan  para  warganya  untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan  hidup  dan  kehidupannya,  yang  timbul  dari  hubungan  secara  lahiriah  dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan, Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat  dari  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu.  Masyarakat  hukum  adat  adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan  hukum  karena  kesamaan  tempat  tinggal  ataupun  atas  dasar  keturunan (Permen Neg Agraria/Kepala BPN No 5 Tahun 1999).
Undang-undang Kehutanan juga mengatur keberadaan masyarakat hukum adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat menurut  kenyataannya  memenuhi  unsur4  :a)  Masyarakatnya  masih  dalam  bentuk paguyuban (rechtgemenschaap);b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di
wilayah  hutan  sekitarnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari  Masyarakat (Yuliana Primawardani, 2017).
Jika ditinjau dari istilah hak “ulayat” dalam definisi atau referensi rujukan kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “ulayat” berkait dengan wilayah dan hak. Untuk itu, maka ketika berbicara tentang hak ulayat maka kita berbicara tentang hak patuanan (tuan dari tanah atau anak negeri pribumi „Landlord‟). Dasar ini yang membuat sehingga orang papua  sering  secara  „politik‟  sosial  budaya  mengidentifikasi  dirinya  sebagai  lelaki  dan perempuan yang berideologi papua di panggil dengan sebutan penghargaan „tuan‟untuk kaum  lelaki  dan  „puan‟  untuk  kaum  perempuan  Hak  ulayat  atau  hak  patuanan (Beschhikkingsrecht)  merupakan  hak  pertama  dari  9  hak  hukum  adat  tanah.  Hak  ulayat merupakan suatu hak yang sangat tua dan asal mulanya bersifat keagamaan ‟religius‟. Hal ini berkait dengan teori konsep evolusi sosial universal Herbert Spencer (1820 -1903) dalam Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu (2014) , yang mengatakan bahwa pada semua bangsa  di  dunia  religi  itu  di  mulai  karena  manusia  sadar  dan  takut  akan  maut.  Van Vollehoven merumuskan Hak ulayat sebagai suatu hak yang sangat tua dan asal mulanya bersifat  keagamaan  „religio  – magis‟  di  punyai  suatu  suku  (stam),  atau  gabungan  desa (dorpsbond)  atau  bisa  jadi  hanya  satu  desa  saja  dan  tidak  menjadi  kepunyaan  seorang individu. Antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan erat  yang  bersifat  religio – magis  yang  menyebabkan  persekutuan  masyarakat  adat memperoleh  hak  untuk  menguasai  tanah.  Dan  hak  inilah  yang  disebut  hak  ulayat  yaitu kewenangan yang menurut hukum adat di punyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus  antara  masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan  wilayah  yang  bersangkutan (Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, 2014).
Pengetahuan  masyarakat  atas  hak  tanah  menjadi  kearifan  tradisional  dalam memanfaatkan sumberdaya alam berawal dari pemahaman bahwa alam, kebudayaan dan aspek  produksi  merupakan  satu  kesatuan.  Dalam  studi  ini  selain  memperhatikan  aspek alamiah juga mempertimbangkan aspek kebudayaan suatu kelompok masyarakat atau etnik dan aspek produksi yang dilakukannya (Andi Bahrun, 2017).
Kearifan  tradisional  merupakan  seperangakat  nilai  budaya,  pengetahuan,  aturan, kepercayaan,  tabu,  sanksi,  upacara  dan  sejumlah  perilaku  budaya  yang  arif  dalam pengelolaan  dan  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati  (Dove,  1985).  Masyarakat  lokal diketahui memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan model- model pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya tumbuhan secara lestari. Ruang Lingkup agraria merupakan bagian  dari  bumi,  yang  disebut  permukaan  bumi  dari  aspek  yuridis  yang  disebut  hak, sedangkan yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah (Rafiqi, Arie Kartika, dan Marsella, 2021). Kehidupan masyarakat dapat di ibaratkan seperti kehidupan organisme  yang  masing-masing  elemen  tentu  punya  fungsi  dan  peranan,  misalnya perkembangan masyarakat serta kebudayaan  bangsa akan melewati tingkatan-tingkatan evolusi  yang  sama.  Dengan  demikian  setiap  suku  bangsa  yang  ada  di  Indonesia  semua memiliki peradaban atau hak milik atas penguasaan tanah, hak hidup, mengembangkan kebudayaan bahkan dalam urusan beragama.
Kabupaten Muna adalah suatu wilayah yang dimana pada masa lampau itu diatur oleh raja sebagai pemerintahnya, mulai dari tatanan adat istiadat sampai pada kepemilikan atas hak tanah, sehingga di Muna mengenal istilah hak tanah adat atau tanah ulayat yang selalu diwariskan secara turun temurun. Oleh karena itu atas hak tanah yang diberikan kepada masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan status kepemilikannya berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dengan demikian masyarakat Muna memiliki banyak istilah tanah yang dimilikinya yang selalu dibedakan berdasarkan ciri khas.
Kepemilikan atas hak tanah ulayat di Muna pada masa lampau hingga saat ini masih dipertahankan  meskipun  masyarakatnya  bukan  lagi  di  pimpin  seorang  raja,  akan  tetapi pihak  pemerintah  Muna  masih  menghargai  nilai-nilai  luhur  atas  kepemilikan  tanaha masyarakat dalam wilayah tanah ulayat. Pada masyarakat Muna mengenal beberapa jenis tanah ulayat dengan ciri khas dan kategorisasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji Hak atas kepemilikan Tanah Ulayat pada masyarakat Muna dimasa lampau.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan studi literatur (Kepustakaan) yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai  dengan  pokok  bahasan  yang  kemudian disaring  dan dituangkan  dalam kerangka pemikiran  secara  teoritis  (Kartini  Kartono,1989)  yang  didukung  dengan  jenis  penelitian kualitatif. Moleong, (2013:5) penelitian kualitatif adalah menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena  yang terjadi  dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode  yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat  tentang  status kepemilikan tanah orang Muna dimasa lampau.
Peneliti  menerapkan  teknik  penentuan purposiv  sampling,  dengan  merujuk  pada Endraswara (2003 : 244) bahwa narasumber yang baik yaitu informan yang ikut langsung pada tradisi tersebut serta memberikan informasi yang ada di kegiatan tersebut.
Dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis penelitian deskriptif  kualitatif dimana Proses analisis dimaksudkan untuk mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam  pola,  kategori dan satuan  uraian, sehingga  dihasilkan  kesimpulan  sejalan  dengan tujuan penelitian. Prosedur berikutnya dalam penelitian ini adalah analisis data, seperti yang diungkapkan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: redukasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi penelitian ini akan mengkaji tentang Pengetahuan Tradisional Orang Muna atas Hak Kepemilikan tanah dimasa lampau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Status Kepemilikan Tanah Bagi orang Muna
Hak  atas  tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  seseorang  yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. hak atas tanah berbeda dengan penggunaan atas tanah. Dalam hukum agraria dikenal dengan konsep hak atas tanah, di dalamnya terdapat pembagian antara hak tanah primer dan hak tanah sekunder. Hak tanah atas primer ialah hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara  langsung  oleh  badan  hukum  ataupun  perorangan  yang  bersifat  lama  dan  dapat diwariskan, adapun hak tanah yang bersifat primer meliputi Hak milik atas tanah (HM), Hak guna usaha (HGU), Hak guna bangunan (HGB), dan Hak pakai (HP) (Ahmad Chomsah. 2002). Sedangkan yang  dimaksud dengan hak atas   tanah  sekunder ialah hak atas  tanah yang memiliki  sifat  yang  hanya  sementara  saja.  Seperti  hak  gadai,  hak  usaha  bagi  hasil,  hak menumpang, dan hak atas tanah pertanian. Dalam hak-hak atas tanah juga diatur mengenai perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  memiliki  mekanisme  tersendiri  yang  disebut dengan RechtKadaster (Sudargo Gautama, 1993).
Tanah  adat  merupakan  kewenangan,  yang  menurut  hukum  adat  dimiliki  oleh masyarakat  hukum  adat  atas  wilayah  tertentu  yang  merupakan  lingkungan  warganya, dimana  kewenangan  ini  memperbolehkan  masyarakat  untuk  mengambil  manfaat  dari sumberdaya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  norma  tersebut  merupakan  nilai  pengutamaan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan, nilai penegakan dan ketaatan  pada  hukum,  serta  pengutamaan  nilai-nilai  kebenaran.  Norma  ini  merupakan patokan  dari  berbagai  aturan  lainnya,  seperti  dalam  berbagai  kegiatan  kemasyarakatan termasuk  perilaku  sehari-hari,  dalam  mengelola  mata  pencaharian,  dan  dalam  segala
tingkah laku masyarakat. Dalam hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di  Muna  telah  memberikan  aturan-aturan  yang  cukup.  Mata  pencaharian  utama  orang Muna adalah bertani. Sesuai dengan kondisi lahan yang pada umumnya merupakan lahan kering, bentuk pertanian yang dilakukan adalah pertanian lahan kering atau perladangan. Masalah  tanah  telah  diatur  penggunaannya  menurut  adat.  Di  zaman  kerajaan  dahulu, semua  tanah  merupakan  milik  sarano  wite  (pemerintah  pusat).  Pemanfaatan  lahan ditetapkan  oleh sarano  wite  yang  mencakup  berbagai  keperluan,  seperti  batas-batas wilayah  pemerintahan,  perladangan,  hutan,  perburuan,  perkuburan,  dan  wilayahwilayah larangan. Dalam banyak hal, pelaksanaannya dipercayakan kepada sarano liwu (pemerintah kampung) untuk mencapai tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih efisien  dan  efektif.  Status  hak  milik  atas  tanah  secara  pribadi,  pada  prinsipnya  tidak dibenarkan oleh adat, yang ada hanyalah hak pakai. Sehubungan dengan hak pakai, Semua tanah adalah milik Syarat Muna. Syarat Muna berhak menjual atau mengubah status tanah dengan cara yang lain, termasuk kepada orang yang bukan asal Muna. Tanah milik Syarat Muna terbagi empat, yaitu keempat ghoera; kemudian setiap ghoera dibagi dalam sejumlah kampung.  Setiap  kampung  mempunyai  wilayah  tanah  tertentu  yang  ditandai  batasnya dengan  pohon  tinggi,  kali  kecil,  batu  besar,  ujung  bukit  atau  tanda-tanda  alam  lainnya. Setiap sarano liwu (Syarat kampung) tahu dengan persis batas-batas wilayah kampungnya. Seluruh  wilayah  tanah  di  Muna  dibagi  antara  kampung-kampung  dan  setiap  kampung mempunyai hak kuasa.
Dalam  hal  sebuah  kampung  ditinggalkan  atau  punah  penduduknya,  seperti  dulu terjadi dengan kampung Rete dan kampung Laloia, maka tanah kampung ini jatuh kembali kepada  Syarat  Muna.  Syarat  Munalah  yang  kembali  mempunyai  hak  kuasa.  Tanah  milik kampung  adalah  tanah  pusaka  dan  yang  berhak  kuasa  adalah  Syarat  kampung.  Para penduduk kampung dapat memperoleh sebagian dari tanah- tanah ini untuk dikelola.
Di kampung dikenal tiga macam tanah, yaitu: 1. Tanah yang dipagari dengan batu atau pagar lain yang bersifat jangka panjang. 2. Tanah yang tidak dipagari atau hanya dengan pagar sementara. 3. Tanah yang tidak diolah, jadi tanah kosong (J Couvreur, 2001).
Menurut adat terdapat beberapa bentuk hak sebagai berikut.
1. Ome
Ome adalah sebidang tanah bekas perladangan yang ditumbuhi hutan atau semak- semak tanpa tanda-tanda bukti yang menunjukkan bahwa tanah itu pernah diolah, kecuali penyaksian oleh masyarakat setempat dan oleh sarano liwu (pemerintah kampung). Apabila tanah Ome  akan  diolah  kembali,  prioritas  utama  diberikan  kepada  pengolah  pertama. Apabila  pengolah  pertama  pada  kesempatan  satu  musim  tanam  tidak  bersedia
mengolahnya, sarano liwu dapat menunjuk orang lain untuk mengolahnya tanpa membayar kerugian.  Pengolahan  dengan  orang  lain  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara.  Pertama, apabila  tanah  itu  hanya  ditanami  dengan  tanaman  jangka  pendek  untuk  satu  atau  dua musim tanam dengan pagar kayu sederhana sekadar mencegah serangan hama babi, dan setelah itu ditinggalkan lagi lalu menjadi Ome kembali, hak untuk pengolahan berikutnya tetap  diprioritaskan  kepada  pengolah  pertama.  Prioritas  pertama  yang  dimiliki  dapat diturunkan  kepada ahli warisnya. Kedua, apabila orang  lain memagari tanah itu dengan pagar permanen berupa susunan batu-batu yang teratur rapi, ditanami dengan tanaman jangka panjang, tanah ini beralih statusnya dan hilanglah hak pengolah pertama.

## 2. Tondo-tondo
Tondo-tondo atau yang biasa juga disebut kalibu (lahan dengan pagar batu), ialah sebidang tanah yang pernah diolah beberapa musim tanam dan sedikit banyaknya telah mempunyai tanda-tanda bukti pengolahan. Hak pakai yang melekat pada pengolahannya lebih kuat daripada hak pakai pada Ome. Status tanah ini agak kuat sehingga tidak bebas lagi untuk  diolah oleh orang lain. Akan tetapi,  kalau ditelantarkan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama sehingga ditumbuhi hutan atau semak-semak, status tanah ini dapat dirubah kembali menjadi Ome.
Berdasarkan hasil observasi lapangan hingga saat ini Tondo-tondo di wilayah tanah ulayat  masih  banyak  dijumpai  seperti  di  wilayah  Tongkuno,  Lohia,  Lawa  dan  Lasehao. Bahkan  masyarakat  pemilik  lahan  tersebut  masih  mempertahankan  meskipun  sistem perladangan masyarakat sudah di dukung dengan kemajuan teknologi.

## 3. Dasa
Dasa  ialah  sebidang  tanah  yang  oleh  pengolahannya  telah  dipagari  dengan  batu secara permanen, baik telah ditanami dengan tanaman keras maupun belum, atau telah ditumbuhi hutan atau semak ataupun belum. Hak pakai jenis ini cukup kuat, tak bebas lagi diolah orang lain tanpa seizin pengolahnya yang harus diketahui sarano liwu. Hak ini dapat diturunkan kepada ahli warisnya. Berdasarkan hasil observasi dilapangan masyarakat masih sering menyebut lahan yang berisikan tanaman jangka panjang atau tanaman keras dengan sebutan Dasa karena masyarakat mengakui bahwa lahan dengan ciri khas tanaman jangka panjang.
4. Kaindea
Kaindea   ialah  sebidang tanah yang penuh dengan tanaman keras, seperti  kelapa, aren, cempedak, dan langsat terus berproduksi. Hak pakai pengolahannya kuat sekali dan
dapat diturunkan kepada ahli warisnya (La Aso La Niampe, Syahrun, 2018). Sistem pertanian kaindea pada etnis Muna sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala dan dilakukan secara  turun-temurun.  Masyarakat  Muna  pada  awalnya  sering  melakukan  perladangan berpindah-pindah  dalam  memanfaatkan  lahan  yang  masih  identik  dengan  hutan.  Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat Muna secara berulang- ulang. Seiring dengan waktu dan semakin  bertambahnya penduduk, maka lahan hutanpun  semakin sempit, sehingga masyarakat  berusaha  untuk  memanfaatkan  lahan  bekas  kebun  dengan  menanaminya berbagai  jenis  tanaman  yang  dapat  mereka  manfaatkan,  walaupun  tanpa  diberikan perhatian  khusus.  Pada  akhirnya  sistem  pertanian  kaindea  ini  diterapkan  pula  oleh masyarakat etnis Muna yang bermukim. Kaindea adalah lahan masyarakat yang sudah lama ditinggalkan,  tetapi  ditanami  kembali  dengan  tanaman-tanaman  jangka  panjang  yang bermanfaat baik secara ekologi maupun sosial budaya. Kaindea juga dapat dianggap seperti lahan  perkebunan yang kepemilikannya kolektif, karena  tanaman yang  ada  di dalamnya adalah tanaman jangka panjang dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Kaindea juga dapat  diartikan  sebagai  kawasan  hutan  yang  sudah  dikelola  oleh  masyarakat  setempat, prosesnya sangat panjang dan menggunakan metode yang sederhana tetapi tetap menjaga lingkungan (Bahrun, 2017).

## 5. Bungi
Bungi  ialah  sebidang  tanah  yang  diberikan  kepada  seorang  bangsawan  karena jabatannya dalam sarano wite (pemerintah pusat) yang ditanami dengan tanaman keras. Hak pakai  dapat diturunkan kepada ahli warisnya.  Kalau tanah ini tidak diolah sehingga ditumbuhi hutan, dapat beralih status menjadi Ome. Berdasarkan hasil observasi lapangan Bungi  masih  di  temukan  utamanya  wilayah  yang  berada  di  kampung  tua  Tongkuno (Laloeya) dan masyarakat tersebut mengakui bahwa kepemilikan mereka atas pemberian dari sarano wite akibat jasa-jasa mereka dimasa lalu.

## 6. Kagholei
Kaghokei  ialah  tanah-tanah  jabatan  yang  diperuntukkan  khusus  bagi  para  pejabat sarano wite. Hak yang dimiliki hanyalah untuk memetik hasil. Hak ini hilang setelah berhenti dari jabatannya dan beralih kepada pejabat yang menggantikannya.

## 7. Kasasi
Kasasi  ialah  areal  hutan,  baik  yang  sudah  pernah  diolah  kembali,  kecuali  atas  izin sarano wite. Pada zaman Kerajaan Muna, pemanfaatan tanah diatur dengan rapi menurut
adat.  Hutan-hutan  tidak  dapat  dimusnahkan  begitu  saja,  baik  untuk  pereluan pertanian/perladangan maupun untuk keperluan lain-lain. Jika ada seorang yang membuka hutan tanpa seizin sarano wite, dapat dikenakan hukuman berat. Gagasan dan pelaksanaan pelestarian lingkungan seperti yang sedang digalakkan sekarang, juga telah berakar pada adat  mengenai  tanah  di  Muna  sejak  zaman  kerajaan  dahulu.  Sistem  pertanian  yang berpindah-pindah di masa  lampau,  tidak lain adalah cara berpindah  dari Ome ke Ome, bukan dari kawasan hutan ke kawasan hutan yang lain. Perkembangan penduduk secara alamiah mengakibatkan tanah-tanah Ome tidak dapat lagi menampung keluarga-keluarga baru untuk berladang, memungkinkan dapat menurunnya tingkat kesejaterahan penduduk. Oleh karena itu, sarano wite bersidang untuk mencari dan menetapkan areal-areal hutan mana  yang  mungkin  dapat  dibuka  sebagai  tanah  pertanian  atau  perladangan  baru. Penetapan  kawasan  hutan  untuk  tanah  perladangan  baru  selalu  mempertimbangkan perlunya  pelestarian  hutan  produksi,  habitat  satwa  liar,  seperti  rusa,  kerbau,  sapi,  ayam hutan, dan lebah. Kawasan hutan yang dibuka, kelak menjadi tanah Ome milik keluarga- keluarga baru (Niampe, Syahrun, La Aso La, 2018).

## SIMPULAN
Tanah ulayat memiliki hubungan dengan mata pencaharian, norma-norma adat di Muna  telah  memberikan  aturan-aturan  yang  cukup.  Mata  pencaharian  utama  orang Muna adalah bertani. Sesuai dengan kondisi lahan yang pada umumnya merupakan lahan kering, bentuk pertanian yang dilakukan adalah pertanian lahan kering atau perladangan. Masalah tanah telah diatur penggunaannya menurut adat. Di zaman kerajaan dahulu, semua  tanah  merupakan  milik sarano  wite  (pemerintah  pusat).  Pemanfaatan  lahan ditetapkan  oleh sarano  wite  yang  mencakup  berbagai  keperluan,  seperti  batas-batas wilayah pemerintahan, perladangan, hutan, perburuan, perkuburan, dan wilayah larangan. Dalam  banyak  hal,  pelaksanaannya  dipercayakan  kepada sarano  liwu  (pemerintah kampung) Status kepemilikan lahan orang Muna atas hak ulayat di dasari dari pembagian dari  Dewan  Sara  Muna.  Hal  ini  ditandai  dengan  kondisi  vegetasi  lahan  masyarakat, keadaan lahan, jenis pagar yang digunakan, sehingga sarano wite mengkasifikasi tanah ulayat yang dimiliki masyarakat dengan istilah Ome, Tondo-Tondo, Dasa, Kaindea,Bungi, Kagholei, dan Kasasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Chomsah. 2002. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka
Bahrun,  Andi.  “Berkala  Sistem  Pengelolaan  Kaindea  Berbasis  Kear ifan  Lokal  Di  Desa
Tanjung  Tiram  Kecamatan  Moramo  Utara  Konawe  Selatan  (  The  Management System of Kaindea on the Basis of Local Wisdom at Tanjung Tiram Village in the Sub Regency of North Moramo in South Kon” 5, no. 2 (2017): 1– 9.
Couvreur, J. Sejarah Dan Kebudayaan Kerajaan Muna. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951 – 952., 2001.
Deda, Andreas Jefri, and Suriel Semuel Mofu. “Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di  Provinsi  Papua  Barat  Sebagai  Orang  Asli  Papua  Di  Tinjau  Dari  Sisi  Adat  Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian.” Jurnal Administrasi Publik 11, no. 2 (2014):
11 – 22.
Endraswara, Suwardi. 2003. Metodologi Penelitian Sastra: (Metodologi, Model, Teori dan
Aplikasi). Yogyakarta: FBS Universitas Negeri Yogyakarta.
Kartini Kartono,1989. Pengantar Metodologi Research. Bandung: ALUMNI
Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nasional,  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan.  “Permen  Neg Agraria/Kepala  BPN  No  5  Tahun  1999  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” 1999.
Niampe, Syahrun, La Aso La. Wuna Anaghaini, 2018.
Primawardani, Yuliana. “Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi,  Sosial  Dan  Budaya  Di  Provinsi  Maluku.” Jurnal  HAM  8,  no.  1  (2017):  1. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11.
Rafiqi, Rafiqi, Arie Kartika, a nd Marsella Marsella. “Teori Hak Milik Ditinjau Dari Hak Atas Tanah  Adat  Melayu.” Jurnal  Mercatoria  14,  no.  2  (2021):  16 – 21. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5852.
Sudargo Gautama, 1993. Tafsir Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: PT. Citra Adhitia
Bhakti.