## PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

## Oleh:
Ani Interdiana Candra Sari 1
Zakiah Fithah A’ini 2 Martinus Tukiran 3
1,2 Universitas Indraprasta PGRI, Indonesia
3 Universitas Pakuan Bogor, Indonesia
Email:
aniinterdianacs@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi indeks pembangunan manusia pada 34  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  dengan  variabel  anggaran  pendidikan  dan kesehatan sebagai variable  bebas. Penelitian ini menggunakan data panel dengan time series berupa data cross section dari seluruh provinsi di Indonesia selama 5 tahun  mulai  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019.  Populasi  penelitian  ini  adalah seluruh  wilayah  provinsi  yang  berada  di  Indonesia.  Teknik  sampling  yang digunakan adalah sampel jenuh dengan mengambil keseluruhan populasi penelitian dijadikan  sampel  penelitian.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif dengan uji korelasi antar variable dan model regresi linier ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Pendidikan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  terdapat  pengaruh  yang  positif  dan signifikan anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan terdapat pengaruh bersama anggaran Pendidikan dan anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembagunan Manusisa.  Kontribusi anggaran Pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  sebesar  19,5%.  Untuk  meningkatkan  indeks pembanguan manusia di masa yang akan datang dibutuhkan peran pemerintah yang lebih besar.
Kata Kunci :  Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia

## A. PENDAHULUAN
Indonesia berada di urutan ke-4 di dunia dan urutan pertama diantara negara- negara  ASEAN  didasarkan  pada  jumlah  penduduk  (Halim et  al.,  2022).  Jumlah penduduk  yang  besar  akan  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  bagi pembangunan  manusia.  Jumlah  populasi  yang  besar  merupakan  suatu  hal  yang positif, karena jumlah populasi yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan. Sumber Daya Manusia atau SDM merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu Negara. Namun disisi lain, jumlah populasi yang  besar  menjadi  beban  bagi  pembangunan  (apabila  penduduknya  tidak berkualitas).  Memiliki  jumlah  populasi  yang  besar,  tentu  merupakan  suatu
tantangan tersendiri untuk pemerintah dalam melakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang bisa di dilakukan dengan meningkatkan Indeks Manusia (IPM) melalui  pengeluaran  pemerintah.  IPM  merupakan  data  strategis  sebagai  ukuran kinerja  Pemerintah,  IPM  juga  digunakan  sebagai  salah  satu  alokator  penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) (BPS, 2022). Pembangunan manusia adalah salah satu indikator majunya  suatu  negara.  Negara  dikatakan  maju  tidak  hanya  dilihat  dari nilai pendapatan domestik brutonya saja, namun juga melihat aspek harapan hidup masyarakat,  pendidikan  masyarakat  dan  juga  standarisasi  hidup  layak  yang memang dicerminkan lewat angka indeks tersebut (Human Centered Development). Jika standarisasi kehidupan yang layak sudah didapatkan oleh masyarakat, maka akan  meningkatkan  produktifitas  masyarakat  yang  akan  tercerminkan  lewat pendapatan  domestik  bruto.  Secara  rinci,  standarisasi  kehidupan  yang  layak menurut IPM dibagi menjadi 3 dimensi yaitu: 1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat  (kesehatan)  2.  Dimensi  pengetahuan  dan  rata-rata  lama  sekolah  penduduk (pendidikan)  3.  Dimensi  standar  hidup  layak (purchasing  power  parity) (perumahan  dan  fasilitas  umum)  (BPS,  2022).  Upaya  yang  dilakukan  Negara Indonesia dalam meningkatkan nilai IPM, yaitu dengan menggunakan instrument kebijakan fiskal, dalam artian pengeluaran pemerintah dikaitkan  dengan dimensi- dimensi  1.  Pengeluaran  pemerintah  dalam  sektor  kesehatan  2.  Pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan. Menurut (BPS, 2022), bagi Indonesia, IPM adalah  data  strategis  karena  selain  sebagai  ukuran  kinerja  pemerintah,  IPM  juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana.
Pendidikan  dan  kesehatan  memainkan  peran  utama  dalam  membentuk kemampuan  sebuah  negara  berkembang  demi  tercipta  pertumbuhan  serta pembangunan  yang  berkelanjutan  (Diba  et  al.,  2018).  UU  No.  36  tahun  2009 tentang kesehatan pasal 171 bahwa alokasi anggaran di bidang kesehatan adalah mutlak  terpenuhi (Mandatory  Spending), bahwa  pemerintah  mengalokasikan anggarannya sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBN (Ardiningrum et al., 2021).
Dalam  banyak  penelitian  sebelumnya,  dana  pendidikan  dan  kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan IPM di berbagai lokasi dan  waktu  penelitian.  Walaupun  demikian,  terdapat  juga  penelitian  dengan  hasil temuan  dimana  anggaran  pendidikan  ternyata  berpengaruh  negatif  terhadap pembentukan IPM. (Jean Sanny Mongan, 2019).
Atas  dasar  kondisi  tersebut  diataslah  kiranya  peneliti  merasa  perlu membuktikan  apakah  benar  anggaran  pendidikan  dan  kesehatan  dapat mempengaruhi  secara  parsial  maupun  simultan  terhadap  indeks  pembangunan manusia di Indonesia khususnya pada tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan dampaknya belanja pemerintah daerah di bidang pendidikan dan kesehataan dalam pembentukan IPM di Indonesia
Bukti  empiris  hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  bahan  pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah baik pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pengalokasian  anggaran  belanja  bidang  pendidikan  dan  bidang  kesehatan  yang memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia  adalah  salah  satu  indikator  kemajuan  suatu  negara. Suatu  negara  dapat  dikatakan  maju  bukan  hanya  dihitung  dari  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  saja,  tetapi  mencakup  beberapa  aspek  yaitu  aspek  kesehatan  dan pendidikan  warga  negaranya.  Pada  hakekatnya,  manusialah  yang  akan  berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional. Pada tahun 1990 United Nations Development  Programme (UNDP)  dalam  laporannya “Global  Human Development  Report” memperkenalkan  konsep  pembangunan  manusia  sebagai paradigma baru dalam model pembangunan. Data UNDP (1990) (Mongan, 2019) menyatakan bahwa pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama, pembangunan  manusia  dapat  dilihat  juga  sebagai  pembangunan  kemampuan manusia  melalui  perbaikan  taraf  kesehatan,  pengetahuan,  dan  keterampilan sekaligus  sebagai  pemanfaatan  kemampuan  atau  keterampilan  yang  dimiliki. Konsep  pembangunan  tersebut  lebih  luas  pengertiannya  apabila  dibandingkan dengan  konsep  pembangunan  ekonomi  yang  menekankan  pada  pertumbuhan, kebutuhan  dasar,  kesejahteraan  masyarakat,  atau  pengembangan  sumber  daya manusia. Dari definisi UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah  selayaknya  memiliki  dan  diberikan  pilihan-pilihan  yang  luas  dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Dalam hal ini pemerintah merupakan fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih luas. Gambaran yang dapat diambil guna melihat  seberapa  jauh  peran  pemerintah  untuk  menjadi  fasilitator  dari pembangunan  manusia  adalah  melalui  kebijakasanaan  pengeluaran  pemerintah. Salah  satu  hal  yang  paling  menentukan  dalam  suksesnya  pembangunan manusia adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan, sehingga dua  sektor  tersebut  menjadi  prioritas  bagi  pemerintah  untuk  mewujudkan pembangunan  manusia  yang  pada  akhirnya  menjadi  input  dalam  proses pembangunan  di  berbagai  sektor.  UNDP  memperkenalkan  sebuah  gagasan  baru dalam  pengukuran  pembangunan  manusia  yang  disebut  sebagai  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mongan, 2019). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara  berkala  dalam  laporan tahunan  Human  Development  Report  (HDR) .  IPM menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  hasil  pembangunan  dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Menurut UNDP, Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengukur  capaian  pembangunan  manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan  standar  hidup  layak (decent  standard  of  living). Ketiga  dimensi  tersebut memiliki  pengertian  sangat  luas  karena  terkait  banyak  faktor.  IPM  harus  dilihat sebagi  penyederhanaan  dari  realitas  yang  kompleks  dari  luasnya  dimensi
pembangunan manusia, karena hanya mencakup tiga dimensi dasar kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. IPM memiliki manfaat penting antara lain menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun.
Seperti  yang  dikutip  oleh  organisasi  pengembangan  manusia,  beberapa premis  terpenting  dari  pembangunan  manusia  yakni:  1.  Pembangunan  mesti menempatkan  manusia  selaku  fokus  utama.  2.  Pembangunan  bertujuan  guna menunjang  pilihan  masyarakat,  bukan  sekedar  memberi  peningkatan  terhadap penghasilan. Karenanya konsepsi pembangunan manusia perlu dipusatkan terhadap populasi, tidak semata-mata perekonomian. 3. Pembangunan manusia tidak semata- mata  menitikberatkan  terhadap  usaha  meningkatkan  kapasitas  manusia,  Namun pula menitikberatkan terhadap usaha memanfaatkan kapasitas manusia itu sendiri secara optimal Pembangunan manusia didasarkan pada empat pilar utama, yakni produktivitas,  pemerataan,  keberlanjutan  serta  pemberdayaan.  5.  Pengembangan manusia  ialah  hal  yang  mendasari  penetapan  tujuan  pembangunan  serta penganalisaan  pilihan  guna menggapainya  (Pramestry  &  Marseto,  2022).  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni ukuran komparatif dari harapan hidup, harapan lama  sekolah,  pencapaian  pendidikan  serta  standarisasi  kehidupan  bagi  seluruh negara  di  dunia.  IPM  dipakai  guna mengklasifikasi  suatu  negara  sebagai  negara maju dan berkembang ataupun kurang berkembang serta menjadi tolak ukur dari dampak kebijakan perekonomian pada mutu hidup.

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  sering  juga  disebut  pengeluaran  publik,  karena merupakan pengeluaran untuk membiayai program pemerintah dalam menjalankan pelayanan  publik.  (Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  96  Tahun  2012  Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2012),  memberikan  definisi  pelayanan  publik  sebagai  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia  memberikan  tiga  jenis  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  yaitu pelayanan  barang  publik,  pelayanan  jasa  publik,  dan  pelayanan  administratif. Pengeluaran  pemerintah  merupakan  kombinasi  produk  yang  dihasilkan  untuk melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat,  baik  berupa  pengadaan  dan pemeliharaan  barang  publik,  biaya  pelaksanaan  jasa  publik,  dan  pelayanan administratif.  Setiap  aktivitas  pemerintah  yang  tercermin  dari  pengeluaran pemerintah  sebaiknya  memiliki  dampak  positif  dalam  pembangunan  daerah  dan negara, pembangunan perekonomian, dan pembangunan manusia. Pelayanan dasar yang mencakup di dalamnya pelayanan publik seperti layanan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan akan mempunyai pengaruh pada pembangunan manusia. Dua  dekade  terakhir,  Indonesia  melakukan  banyak  reformasi  bidang pendidikan.  Ini  dilakukan  untuk  mempersiapkan  SDM  Indonesia  agar  dapat bersaing  di  kancah  internasional.  Untuk  itu,  sejak  tahun  2009,  pemerintah  telah
mengalokasikan  20  persen  dari  APBN  untuk  anggaran  pendidikan  ( mandatory spending ).  Alokasi  tersebut,  menjadikan  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Meskipun, jika dilihat dari persentase  GDP,  belanja  pendidikan  Indonesia  masih tertinggal  dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan  merupakan  pengeluaran  pemerintah  yang  sangat  mendasar  dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas  manusia,  yang  juga  bersifat  esensial  bagi  kehidupan  masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu  negara  dalam  menyerap  teknologi modern,  khususnya  negara  berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan  kapasitas  dalam  rangka  mewujudkan  pertumbuhan  dan pembangunan  yang berkesinambungan  (sustainable  growth). Pendidikan merupakan investasi yang akan selalu berdampak pada waktu yang akan datang. Pendidikan  menjadi  modal  dasar  dalam  pertumbuhan  ekonomi  maupun pembangunan bangsa. Pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan  yang  akan  digunakan  untuk  membangun  saran  dan  prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (human capital). Modal  manusia  merupakan  investasi  produktif  terhadap  orang-orang; mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan gagasan (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki  oleh  masyarakat,  maka  semakin  mudah  bagi  setiap individu  dalam  usia bekerja  untuk  mengerti,  menerapkan  dan  mendapatkan  hasil  dari  kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa (Diba et al., 2018). Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa belanja pemerintah  bidang  pendidikan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap pembentukan IPM (Amrullah, 2022; Ardiningrum et al., 2021). Berdasarkan kajian terssebut, maka hipotesis (H 1 ) dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.
Dalam  konteks  pembangunan  ekonomi,  kesehatan  dan  pendidikan mempunyai  kaitan  yang  erat.  Hal  ini  dapat  digambarkan  sebagaimana  modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di sektor pendidikan (Todaro, M. P., & Smith, 2011). Tingginya produktivitas para pekerja  yang  lebih  sehat  memungkinkan  mereka  untuk  mendapatkan  pekerjaan dengan  upah  yang  lebih  baik  (Todaro,  M.  P.,  &  Smith,  2011).  Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebeser 5% dari belanja negara,  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Anggaran  kesehatan  tahun  2019  diarahkan  untuk:  (1) percepatan  peningkatan  kepesertaan;  (2)  peningkatan  akses  dan  kualitas  layanan program JKN;  (3)  mendorong  supply  side  melalui  sinkronisasi  pemerintah  pusat dan  daerah;  (4)  mendorong  pola  hidup  sehat  melalui  Germas;  (5)  peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita, serta imunisasi; (6) percepatan penurunan stunting  melalui  skema  Program  for  Result  (P  for  R);  dan  (7)  pemerataan akses layanan  kesehatan  melalui  DAK  Fisik  dan  pembangunan  rumah  sakit  di  daerah menggunakan  skema  KPBU.  Dengan  kemudahan  masyarakat  mendapat  akses
terhadap  layanan  kesehatan,  maka  kebutuhan  dasar  masyarakat  akan  kesehatan dapat  dipenuhi  sehingga  kualitas  kehidupan  masyarakat  menjadi  meningkat. Dengan  mengoptimalkan  pengeluaran  pemerintah,  dalam  hal  ini  khususnya pengeluaran untuk kepentingan kesehatan, maka kualitas kesehatan yang lebih baik dapat dihasilkan sehingga produktivitas yang tinggi akan lebih mudah dicapai (Jean Sanny  Mongan,  2019).  Penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan bahwa  belanja  pemerintah  bidang  kesehatan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap pembentukan (Ardiningrum et al., 2021; Diba et al., 2018; Ernita, 2022; Halim et al., 2022) Maka hipotesis ( H 2 ) dalam penelitian ini adalah diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran Kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.
Penelitian  terdahulu  yang  telah  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  belanja pemerintah  bidang  pendidikan  dan  bidang  kesehatan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  pembentukan  IPM  (Ardiningrum  et  al.,  2021;  Astri,  M., Nikensari, S. I., & Kuncara, 2013; Ernita, 2022; Fattah, S., & Muji, 2012; Gupta, S., Clements, B., & Tjongson, 1998; Halim et al., 2022; Iheoma, 2014; M. J Razmi, 2012; Setyowati, L., & Suparwati, 2012) terdapat pengaruh positif dan signifikan anggaran  pendidikan  dan  anggaran  Kesehatan  terhadap  indeks  pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2019.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  seluruh  provinsi  yang  berada  di  Indonesia dengan mengambil sampel (cross section) pada 34 provinsi dan tahun (time series) sebanyak  5  seri/tahun  (2015-2019).  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  uji korelasi  dan  model  regresi  linear  ganda. Jenis  penelitian  bersifat  kuantitatif  data sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistika  (BPS,  2022)  dan  neraca pendidikan  daerah  (Kemendikbud,  2021).  Data  kuantitatif  digunakan  karena peristiwa  pengeluaran  pemerintah  dan  pembangunan  manusia  dijelaskan  dengan angka-angka  yang  nantinya  akan  diolah  menggunakan  aplikasi  pengolahan  data SPSS. Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model regresi linear ganda, berikut adalah model yang digunakan: Y = α + 𝛽 1 X 1 + 𝛽 2 X 2 . Dimana Y sebagai  variabel  dependen  yang  merupakan  Indeks  Pembangunan  Manusia,    α sebagai  Constanta, X 1 sebagai variabel independen yang merupakan Pengeluaran Pemerintah  Daerah  Menurut  Fungsi  Pendidikan,  X 2 sebagai  variabel  independen yang merupakan  Pengeluaran Pemerintah Daerah Menurut Fungsi Kesehatan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Ringkasan Analisis Regresi Linear Ganda R KD Sig. F hitung Sig. t t hitung Persamaan Regresi X 1 0,442  19,5%  0,000  20,255
0,000  5,279 Y= 63,753+0,269X 1 +0,116 X 2 X 2
0,031  2,179
Sumber: Diolah Peneliti, 2022
Berdasarkan tabel 1 diketahui nilai korelasi sebesar 0,442 hal ini menunjukan terdapat  hubungan  Anggaran  Pendidikan  dan  Anggaran  Kesehatan  dengan  IPM. Besarnya angka korelasi menunjukan bahwa hubungan antar variable berada pada kategori  cukup  kuat.  Dari  tabel  di  atas  juga  terlihat  nilai  Koefisien  Determinasi Anggaran pendidikan dan kesehatan dengan IPM sebesar 19,5%, artinya kontribusi variabel Pendidikan dan kesehatan memberikan sumbangsih kepada  IPM sebesar 19,5% sedangkan sisanya yaitu sebesar  80,5% IPM disumbang oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Untuk  persamaan  regresi  dietahui  Y =  63,753  +  0,269  X 1 +  0,116  X 2 dari persamaan  ini  diartikan  jika  ada  peningkatan  1  point  Anggaran  pendidikan  dan anggran kesehatan maka juga akan terjadi peningkatan IPM. Sedangkan untuk nilai uji signifikansi secara simultan diketahui nilai sig. (F) 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,000 < 0,05 atau F hitung ( 20,255 ) > F tabel (3,09) yang artinya terdapat pengaruh pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap IPM. Sedangkan untuk uji lanjut variabel X 1 secara partial diketahui nilai sig. (t) 0,000  hal  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  0,000  <  0,05  atau  t hitung ( 5,279 )  >  t tabel (1,645) yang artinya terdapat pengaruh Pendidikan secara partial terhadap IPM. Sedangkan untuk uji lanjut variabel X 2 secara partial diketahui nilai sig. (t) 0,031 hal ini menunjukkan bahwa nilai 0,031 < 0,05 atau t hitung ( 2,179 ) > t tabel (1,
645) yang artinya terdapat pengaruh kesehatan secara partial terhadap hasil IPM.
Hasil analisis menunjukkan adanya: Hasil analisis menunjukkan adanya: (1) pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan (X 1 ) dan kesehatan (X 2 ) secara simultan terhadap IPM (Y), (2) pengaruh positif dan signifikan variabel pendidikan (X 1 )  secara  partial  terhadap  IPM  (Y),  dan  (3)  pengaruh  positif  dan  signifikan variabel kesehatan (X 2 ) secara partial terhadap IPM.
Pembahasan

## Pengaruh Anggaran Pendidikan dan Anggaran Kesehatan Terhadap Indeks
Pembangunan Manusia
Pendidikan  dan  kesehatan  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  pada indeks pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang  Pendidikan  dan  kesehatan  tidak  bisa  berdiri  sendiri  dan  harus  secara bersama-sama. Hal ini senada dengan penelitian (Ardiningrum et al., 2021; Astri, M.,  Nikensari,  S.  I.,  &  Kuncara,  2013;  Ernita,  2022;  Fattah,  S.,  &  Muji,  2012; Gupta, S., Clements, B., & Tjongson, 1998; Halim et al., 2022; Iheoma, 2014; M. J Razmi, 2012; Setyowati, L., & Suparwati, 2012).

## Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap IPM
Anggaran  Pendidikan  terbukti  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ini membuktikan bahwa alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk  meningkatkan  produktivitas  masyarakat,  dimana  setiap  terjadi  perubahan pada  pengeluaran  pendidikan  maka  akan  diikuti  oleh  perubahan  IPM.  Semakin tinggi  rata-rata  tingkat  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia  bekerja untuk
mengerti,  menerapkan  dan  mendapatkan  hasil  dari  kemajuan  teknologi  dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Hal ini diperkuat oleh (Amrullah, 2022; Ardiningrum et al., 2021; Demi Putri, 2019).
Hasil  penelitian  tersebut  bertentangan  dengan  Jean  Sanny  Mongan  (2019) yang menyatakan bahwa  persentase belanja pemerintah pusat bidang Pendidikan dari PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Indonesia. Hal ini menunjukkan investasi di bidang pendidikan masih harus mendapat perhatian untuk mendapatkan  pendanaan  dari  pemerintah  khususnya  dari  alokasi  belanaja pemerintah pusat.

## Pengaruh Anggaran Kesehatan Terhadap IPM
Anggaran  Kesehatan  terbukti  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Investasi yang tepat di bidang kesehatan akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  pembangunan  manusia.  Penggunaan alokasi untuk pembangunan gedung kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, serta pengadaan obat dan alat-alat kesehatan dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang  dimiliki  oleh masyarakat.  Peningkatan  kepedulian  masyarakat  tentang  cara hidup sehat juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf kesehatan masyarakat.  Senada  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ardiningrum  et  al., 2021; Ernita, 2022; Halim et al., 2022; Jean Sanny Mongan, 2019; M. Javad Razmi, 2012). Investasi bidang kesehatan masih harus mendapat perhatian khususnya dari alokasi  belanja  pemerentah  daerah.  Alokasi  belanja  sebaiknya  bertumpu  pada belanja yang bersifat preventif darai pada belanja kuratif.

## E. SIMPULAN
Pengeluaran pemerintah pada bidang Pendidikan memiliki pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia,  dimana  jika  terjadi perubahan  pada  anggaran  Pendidikan  maka  akan  meningkatkan  indeks pembangunan  manusia  di  Indonesia.  Anggaran  pada  bidang  Kesehatan  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia,  dimana setiap terjadi perubahan pada anggaran kesehatan maka, akan meningkatkan indeks pembangunan  manusia  di  Indonesia.  Anggaran  pada  bidang  Pendidikan  dan kesehatan  secara  bersama-sama  memiliki  pengaruh  pada  indeks  pembangunan manusia. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah dibidang Pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dan harus secara bersama-sama

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  R.  (2022).  Analisis  Pengaruh  PDRB  Perkapita,  Anggaran  Sektor Kesehatan,  Sektor  Pendidikan  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Se- Kabupaten Di Pulau Madura. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) , 6 (1), 90–98.
Ardiningrum, L. R., Junaidi, J., & Umiyati, E. (2021). Pengaruh Indeks Ketahanan Pangan,  Pengeluaran  Pemerintah  di  Bidang  Pendidikan  dan  Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi di Pulau Sumatera. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan , 10 (2), 59–68. https://doi.org/10.22437/jels.v10i2.13402
Astri,  M.,  Nikensari,  S.  I.,  &  Kuncara,  H.  W.  (2013).  Pengaruh  pengeluaran pemerintah  daerah  pada  sektor  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  indeks pembangunan manusia di Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis , 1 (1).
BPS.  (2022). Berita Resmi  Statistik  (BRS)  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) Indonesia pada tahun 2022 . BPS.
Demi  Putri,  S.  (2019).  Pengaruh  Ketenagakerjaan,  Pengeluaran  Pemerintah  Dan Infrastruktur  Ekonomi  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 1 (3), 739–750.
Diba,  S.  P.  S.,  Kawung,  G.  M.  V,  &  Luntungan,  A.  Y.  (2018).  Pengaruh Pengeluaran  Pemerintah  Pada  Bidang  Pendidikan  Dan  Kesehatan  Terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (4), 13–22.
Ernita,  D.  (2022).  PENGARUH  ALOKASI  ANGGARAN  PENDIDIKAN  DAN KESEHATAN  TERHADAP  INDEKS  PEMBANGUNAN  MANUSIA  DI KABUPATEN KERINCI. Jurnal AKRAB JUARA , 7 (2), 258–270.
Fattah,  S.,  &  Muji,  A.  (2012).  Local  government  expenditure  allocation  toward human development index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia. Journal of Humanities and Social Science, 5 (6), 40-50.
Gupta,  S.,  Clements,  B.,  &  Tjongson,  E.  (1998).  Public  spending  on  human development. Finance & Development , 35 (3).
Halim,  A.,  Rahayu,  D.,  &  Muzdalifah.  (2022).  ANALISIS  PENGARUH PENGELUARAN  PEMERINTAH  DAERAH  TERHADAP  INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA  (STUDI  KASUS  KAB/KOTA  DAN  34 PROVINSI  DI  INDONESIA  TAHUN  2015-2019). Syntax  Literate:  Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (8).
Iheoma, C. G. (2014). Impact of social spending on human development in Sub- Saharan Africa. American Journal of Social Sciences , 2 (2), 29–35.
Jean Sanny Mongan, J. (2019). PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG  PENDIDIKAN  DAN  KESEHATAN  TERHADAP  INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA  DI  INDONESIA. Indonesian  Treasury Review , 4 (2), 163–176.
Kemendikbud.  (2021). Neraca  Pendidikan  Daerah .  Neraca  Pendidikan  Daerah (NPD). https://npd.kemdikbud.go.id/?
Mongan,  J.  J.  S.  (2019).  PENGARUH  PENGELUARAN  PEMERINTAH BIDANG  PENDIDIKAN  DAN  KESEHATAN  TERHADAP  INDEKS PEMBANGUNAN  MANUSIA  DI  INDONESIA. Indonesian  Treasury Review , 4 (2), 163–176. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1083904&val=1 3961&title=Pengaruh  pengeluaran  pemerintah  bidang  pendidikan  dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  96  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pub.  L. No. 96, Database Peraturan 1 (2012). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5311/pp-no-96-tahun-2012#abstrak
Pramestry,  D.,  &  Marseto.  (2022).  ANALISIS  PENGARUH  PENGELUARAN PEMERINTAH  PADA  SEKTOR  KESEHATAN  DAN  PENDIDIKAN TERHADAP  INDEKS  PEMBANGUNAN  MANUSIA  DI  KABUPATEN JOMBANG. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 8 (1).
Razmi, M. J. (2012). Investigating the effect of government health expenditure on HDI in Iran. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology , 5 .
Razmi,  M.  Javad.  (2012).  Investigating  the  Effect  of  Government  Health Expenditure  on  HDI  in  Iran. Scientific  Papers  Journal  of  Knowledge Management, Economics and Information Technology , 2 (5), 1-13.
Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK,  PAD  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Prestasi , 9 (1).
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). Pembangunan ekonomi (Edisi Kesebelas ed.) . Erlangga.