Indonesia  memasuki  masa  otonomi  daerah dengan diterapkannya Undang-undang Nomor  22  Tahun  1999, kemudian  menja- di      UU    No.  32    Tahun    2004  dan  kemu- dian diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014  pemerintahan  daerah,  dan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  1999  kemudian menjadi  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat      dan      daerah.    Sejak  diberlakukan- nya reformasi keuangan daerah dan sejalan dengan  implementasi  otonomi  daerah, tampak  kita  cermati  sejumlah  daerah tertentu  tidak  mampu  membiayai  rumah tangga  daerahnya  sebagai  akibat  kapasitas fiskal  yang  rendah.  Hal  ini  tentunya berdampak pada pelaporan keuangan pemerintah daerah yang harus disajikan dan diperiksa  setiap  tahun.  Ini  berarti  struktur belanja  setiap  pemerintah  daerah  perlu diperkuat  agar  dapat  mendorong  per- ekonomian daerah (Tuasikal, 2008).
Anggaran  belanja  modal  sebagai bentuk perubahan yang cukup fundamental. Sebelumnya di dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengalokasian  untuk  jenis  belanja  berupa investasi, diklasifikasikan ke dalam belanja
pembangunan.  Layaknya  belanja  pem- bangunan,  belanja  modal  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pengadaan  aset  daerah  sebagai  investasi, dalam  rangka  membiayai  pelaksanaan otonomi  daerah  yang  pada  akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Solikin, 2009).
Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui realokasi anggaran belanja modal, dimana pradigma  tentang  penggunaan  anggaran belanja  modal  yang  selama  ini  lebih banyak  terkonsentrasi  pada  program  atau proyek  yang  berbasis  sosial,  dialihkan kepada program atau proyek yang berbasis    ekonomi.  Sehingga  sasaran pembangunan pada akhirnya akan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat sebagai  pelaksana  dan  penerima  manfaat dari  pembangunan  tersebut.  Demikian juga  yang  dikemukakan  oleh    Saragih (2003)  dalam  Pradita  (2013)  bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan.
Paradigma  yang  terjadi  pada  pro- pinsi  dan  kabupaten/kota  di  indonesia,

## Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
ENDANG SRI WAHYUNI 1 , ROSMIDA 2
1,2 Politeknik Negeri Bengkalis Jl. Bathin Alam, Sungai Alam Bengkalis Riau - 28711 +62 (766) 24566 +62 (766) 8001000 E-mail : endang.sri@polbeng.ac.id
Abstract : This study aims to determine the effect of Local Own Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds, affect the Capital Expenditure Budget District / City Government on  the  island  of  Sumatera.  The  population  in  this  study  is  the  district/city  governments  in Sumatra. By using purposive sampling method, of 151 regencies / cities in Sumatra obtained a sample  of  122  district  /  city.  This  research  is  a  quantitative  research  using  secondary  data. Testing  the  hypothesis  in  this  study  using  multiple  linear  regression  with  t  test,  and  the coefficient of determination. The  results  showed  that  the  Local  Own  Revenue,  Revenue Sharing, General Allocation Funds significant affect Budget Capital Expenditure.
Keywords: Local  Own  Revenue,  Revenue  Sharing,  General  Allocation  Funds,  Capital Expenditure Budget
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
2
pada  pemerintah  daerah  propinsi  anggaran belanja  daerah  setiap  tahunnya  juga mengalami peningkatan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan pada anggaran Belanja Modal. Hal tersebut jelas terlihat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  masing-masing  daerah.  Perban- dingan  antara  Belanja  Modal  dengan  total APBD  persentase  belanja  modal  hanya sebesar  16%.  Sementara  itu,  Pemerintah daerah  kabupaten/kota  se  Indonesia  rata- rata  persentase    belanja  modalnya    hanya sebesar 21% dari total APBD ( bps.go.id ). Menurut  Halim  (2004)  menyatakan bahwa permasalahan alokasi belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan  daerah  tidak  mampu  untuk melaksanakan pembangunan, secara mandiri  oleh  daerah,  baik  dari  sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaannya.  Hampir  seluruh  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  menghadapi masalah  terbatasnya  kemampuan  pemerin- tah  daerah  untuk  mendanai  kegiatan pembangunan  di  daerahnya.  Hal  ini disebabkan  karena  minimnya  dana  dan sumber-sumber keuangan di daerah. Dengan demikian pemerintah daerah menuntut pengalokasian dan pendistribusian  kewenangan  dan  deskripsi dalam  penetapan  kebijakan  publik  serta alokasi  sumber-sumber  pembiayaan  secara adil  antara  pusat  dan  daerah  (DAK  dan DAU).
Data menunjukkan bahwa persentase  PAD  terhadap  APBD  sangatlah rendah,  rata-rata  persentase  PAD  hanya sebesar 7,64% dari total  APBD. Sementara di sisi lain, untuk melaksanakan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan  secara  mandiri  oleh  daerah, baik  dari  sisi  perencanaan,  pembangunan, serta pembiayaannya ( bps.go.id ). PP No 58 tahun  2005,  menyatakan  bahwa  setiap penyusunan  APBD,  alokasi  belanja  modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan  mempertimbangkan  PAD  yang  di- terima.  Sehingga  apabila  Pemda  ingin meningkatkan belanja modal untuk
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,  maka  Pemda  harus  menggali PAD yang sebesar-besarnya.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah  daerah  dalam  organisasi  sek- tor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan  jumlah  alokasi  dana  yang digunakan  untuk  masing-masing  program kegiatan.  Dengan  sumber  daya  yang terbatas,  Pemerintah  Daerah  harus  dapat mengalokasikan  penerimaan  yang  diper- oleh  untuk  belanja  daerah  yang  bersifat produktif.  Belanja  daerah  merupakan perkiraan  beban  pegeluaran  daerah  yang dialokasikan  secara  adil  dan  merata  agar relatif  dapat  dinikmati  oleh  seluruh kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi, khususnya  dalam  pemberian  pelayanan umum  (Kawedar  dkk,  2008).  Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian  pendapatan  daerah  cen- derung digunakan untuk keperluan belanja rutin daripada belanja modal. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA)  pada  Pemerintah  Kab- /Kota di pulau Sumatera.
Pengalokasian  sumber  daya  ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran  ini  sebenarnya  dimaksudkan untuk  memenuhi  kebutuhan  publik  akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun,  adanya  kepentingan  politik  dari lembaga  legislatif  yang  terlibat  dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan  alokasi  belanja  modal terdistorsi  dan  sering  tidak  efektif  dalam memecahkan  masalah  di  masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003).
Menurut  struktur  belanja  APBD tahun  anggaran  2013  di  tingkat  propinsi kabupaten, dan kota, belanja modal hanya sebesar  173,84  triliun  atau  sebesar  24 persen  dari  total  belanja  yaitu  sebesar 731,94  triliun.  Sementara  untuk  belanja pegawai  mencapai  293,69  triliun  atau  40 persen  dan  belanja  barang  dan  jasa
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera) (Endang Sri Wahyuni, Rosmida)
3
sebesar  147,07  triliun  atau  20  persen. Padahal,  menurut  Perpres  5/2010  yang ditegaskan  pada  Permendagri  No  37/2012 tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  TA 2013,  mengenai  belanja  modal  minimal sebesar 29 persen.
Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi  1  tahun  anggaran  dan  akan menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh  aset  tetap  pemerintah  daerah seperti  peralatan,  infrastruktur,  dan  harta tetap  lainnya.  Cara  mendapatkan  belanja modal  dengan  membeli  melalui  proses lelang atau tender.
Belanja  modal  adalah  belanja  yang dilakukan  pemerintah  yang  menghasilkan aktiva  tetap  tertentu.  Terdapat  tiga  cara untuk  memperoleh  aset  tetap  pemerintah daerah yaitu membangun sendiri, menukarkan  dengan  asset  tetap  lainnya, atau  juga  dengan  membeli.  Pemerintah daerah  biasanya  melakukan  dengan  cara membangun  sendiri  atau  membeli.  Belanja modal  memiliki  karakteristik  spesifikasi dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Nordiawan, 2006).
Pengertian  PAD  menurut  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan Perundang-undangan. Menu- rut  Halim  (2004),  Pendapatan  asli  daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi asli  daerah.  Dan  Menurut  Mardiasmo (2002),  Pendapatan  Asli  Daerah  adalah penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak  dae- rah,  retribusi  daerah,  hasil  milik  daerah, hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah. PAD yang tinggi  merupakan  impian  yang  harus diperjuangan  oleh  setiap  daerah  untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah
menggambarkan kemandirian suatu daerah  otonom,  sehingga  tingkat  keter- gantungan  pemerintah  daerah  akan  ban- tuan  dana  dari  pemerintah  pusat  semakin rendah.
Secara konseptual, perubahan pendapatan  akan  berpengaruh  terhadap belanja  atau  pengeluaran,  namun  tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut  akan  dialokasikan  dalam  belanja. Abdullah  &  Halim  (2004)  menemukan bahwa  sumber  pendapatan  daerah  berupa PAD  dan  dana  perimbangan  berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan.  Meskipun  proporsi  PAD maksimal  hanya  sebesar  10%  dari  total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap  pengalokasian  anggaran  cukup besar,  terutama  bila  dikaitkan  dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004).
Menurut  Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah, Dana  Bagi  Hasil  adalah  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan angka  persentase  untuk  mendanai  ke- butuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DBH  dilaksanakan  dengan prinsip  menurut  sumbernya,  dalam  arti bahwa  bagian  daerah  atas  penerimaan yang  dibagi  hasilkan  didasarkan  atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk  semua  komponen  DBH,  kecuali DBH  perikanan  yang  dibagi  sama  rata  ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan  berdasarkan  realisasi  tahun berjalan.
Dana  Bagi  Hasil  bersumber  dari Pajak  dan  Penerimaan  dari  Sumber  Daya Alam.  Batasan  mengenai  definisi  pajak dikemukakan  oleh  (Munawir,  2000), pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas negara  berdasarkan  Undang-Undang  yang dapat  dipaksakan  dengan  tidak  mendapat jasa  timbal  balik  ( tagen  presties )  yang langsung  dapat  ditunjuk  dan  digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum ( publieke uitgiven ).
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
4
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  yang  dimaksud  dengan  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  yaitu  dana  yang berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  ke- uangan  antar  daerah  untuk  membiayai  ke- butuhan  pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Dari  definisi yang  diberikan  UU  33  Tahun  2004,  jelas bahwa  DAU  merupakan  instrumen  transfer yang  ditujukan  untuk  meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2012  tentang  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun Anggaran 2013, Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DAU merupakan komponen terbesar dalam  Dana  Perimbangan  dan  peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan  dan  keadilan  antar  daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah daerah (Widjaja, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  yang dimaksud  dengan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  yaitu dana  yang berasal dari APBN yang  dialokasikan  dengan  tujuan  peme- rataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluaran- nya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat “Block Grant” yang  berarti  penggunaannya  diserahkan kepada  daerah  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota.
Jumlah  keseluruhan  DAU  di- tetapkan  sekurang-kurangnya  26%  (dua puluh  enam  persen)  dari  Pendapatan Dalam  Negeri  Netto.  Pendapatan  Dalam Negeri  Netto  adalah  Penerimaan  Negara yang  berasal  dari  pajak  dan  bukan  pajak setelah  dikurangi  dengan  Penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah.  Proporsi  DAU  antara  provinsi dan  kabupaten/kota  dihitung  dari  perban- dingan  antara  bobot  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  provinsi  dan kabupaten/kota.  Dalam  hal  penentuan proporsi  tersebut  belum  dapat  dihitung secara  kuantitatif,  proporsi  DAU  antara provinsi  dan  kabupaten/kota  ditetapkan dengan  imbangan  10%  (sepuluh  persen) dan 90% (sembilan puluh persen).

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kuantitatif,  dimana  data yang  diperoleh  diwujudkan  dalam  bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini merupakan penelitian sampel. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  semua  kabupaten/kota di  pulau  Sumatera,  teknik  sampel  yang  di- gunakan adalah purposive sampling, dimana  kriteria  yang  telah  ditetapkan adalah  data  yang  lengkap  sesuai  dengan variabel yang diteliti selama tahun pengamatan. Jumlah keseluruhan kabupaten/kota  di  pulau  sumatera  adalah 151  kabupaten/kota,  sehingga  total  sampel adalah 122 kabupaten/kota.
Pada penelitian ini metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah metode  dokumentasi.  ini  digunakan  untuk memperoleh  data  mengenai  data  PAD, DAU, DBH dan anggaran belanja modal di pemerintahan  kabupaten/kota  di  pulau Sumatera,  dimana  data  yang  digunakan adalah  Laporan  APBD dan  realisasi  APBD yang telah diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan  Keuangan.  Penelitian  ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini untuk  meng- gambarkan variabel independen dan depen- den  secara  keseluruhan.  Sedangkan  untuk
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera) (Endang Sri Wahyuni, Rosmida)
Vol. 1, No. 1, September 2018
5
menguji  hipotesis,  dalam  penelitian  ini menggunakan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Ghozali,  2005  dalam  Maharani  2010)  yang dilakukan  dengan  SPSS  17.  Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik  karena  untuk  mengetahui  apakah analisis  regresi  linier  berganda  layak  digu- nakan.
Rumus  regresi  linear  sederhana  untuk penelitian ini adalah:
Y=a + b1X1  + b2X2 + b3X3  + e Keterangan:
Y : Anggaran Belanja Modal a : Konstanta X1 : Pendapatan Asli Daerah b1 : Koefisien regresi X1 X2 : Dana Bagi Hasil (DBH) b2 : Koefisien regresi X2 X3 : Dana Alokasi Umum b3 : Koefisien regresi X3 e : Faktor pengganggu

## HASIL
Variabel-variabel bebas dalam penelitian ini adalah PAD, DBH, DAU, Lain- lain  Pendapatan  Daerah  Yang  Sah  dan Belanja Pegawai, sedangkan varibel Independen adalah Anggaran Belanja Modal. Hasil  uji  statistik  deskriptif  disajikan  dalam Tabel 1. Sebagai berikut:
Tabel. 1 Hasil Statistik Deskriptif

## Sumber: Data Olahan 2017
Hasil  uji  Statistik  Deskriptif  pada Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  dari  jumlah sampel  (N)  sebanyak  610,  dimana  rata-rata jumlah PAD (X 1 ) Pemerintah kabupaten/kota di pulau Sumatera  sebesar Rp.32.414,34 juta dengan  jumlah  PAD  terendah  Rp.1.088,51 juta  dan  PAD  tertinggi  Rp.360.698,35  juta dengan  standar  devisiasi  Rp.29.121,10  juta dari rata-rata. Rata-rata jumlah DBH (X 2 ) se- besar Rp.108. 117,35 jta dengan jumlah DBH terendah  Rp.7.346,27  juta  dan  jumlah  DBH tertinggi  Rp.825.919,37  juta  dengan  Standar Devisiasi  Rp.143.712,89  dari rata-rata. Rata-
rata jumlah DAU (X 3 ) sebesar Rp.376.454,97  juta  dengan  jumlah  DAU terendah  Rp.33.015,57  juta  dan  jumlah DAU tertinggi Rp.1.211.386,20 juta dengan Standar  Devisiasi  Rp.156.680,28  juta  dari rata-rata. Rata-rata jumlah anggaran belanja modal (Y) sebanyak Rp.150.693,34 dengan jumlah  anggaran  belanja  modal  terendah Rp.8.899  juta  dan  jumlah  anggaran  belanja modal  tertinggi  Rp.588.980,86  juta  dengan Standar Devisiasi Rp.89.799 dari rata-rata.
Sebelum melakukan pengujian hipotesis  perlu  dilakukan  uji  normalitas sebagai uji prasyarat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam  model  regresi  yang  dibentuk  dari variabel dependen dan independen mempunyai  distribusi  normal.  Hasil  uji Kolmogorov-Smirnov  (K-S)  untuk  untuk variabel  BM  adalah  3.088,  PAD  3.857, DBH    6.382,  dan  DAU  2.567  dengan  nilai Asymp.  Sig  untuk  semua  variabel  pada 0.000  dan  nilainya  jauh  dibawah  á  =  0.05. Selanjutnya  apabila  data  tidak  berdistribusi secara normal maka data perlu ditransformasi  agar  menjadi  normal.  Salah satu cara yang digunakan untuk menormalkan data dengan cara mentransformasikan  variabel  dalam  bentuk logaritma natural (Ln).
Hasil  Uji  Normalitas  setelah  Ln didapatkan seluruh variabel independen dan dependen  dalam  penelitian  ini  memiliki nilai Asymp. Sig. One-Sampel Kolmogorov-Smirnov  Test lebih  besar  α  =
5%.  Hal  ini  berarti  bahwa  seluruh  variabel BM,  PAD,  DBH,  dan  DAU  memiliki  data yang  berdistribusi  normal  karena  nilai Sig.>0,05.
Untuk  menghindari  bias  dalam  pro- ses  pengambilan  keputusan  mengenai pengaruh  pada  uji  parsial  masing-masing variabel  independen  terhadap  variabel dependen perlu dilakukan uji asumsi klasik. Pada  uji  asumsi  klasik  terdapat  uji      Uji Multikolonieritas,  Uji  Heteroskedastisitas, dan Uji autokorelasi.
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk  menguji  apakah  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
6 bebas (independen). Hasil Uji
Multikolonieritas menunjukkan bahwa semua  variabel  independen  mempunyai anggka  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  di bawah  angka  10.  Hal  ini  berarti  bahwa regresi  yang  dipakai  untuk  kelima  variabel independen  diatas  tidak  terdapat  persoalan multikolinieritas.
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi  ketidaksamaan  varians,  dari  residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut Heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan  adalah  Uji  Glesjer.  Hasil  uji Glesjer  menunjukkan  koefisien  parameter untuk  variabel  independen  tidak  ada  yang signifikan,  hal  ini  terlihat  dari  probabilitas signifikansinnya  diatas  tingkat  kepercayaan 5% (α = 0,05). Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroske- dastisitas.
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk menguji  apakah  dalam  suatu  model  regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Jika  terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto- korelasi.  Hasil  uji  autokorelasi  menunjukkan nilai  statistik  Durbin-Watson  (DW)  sebesar 1,526, maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi  baik  positif  maupun  negatif (masih dalam kisaran angka D-W-2 dan +2).
Pada  pengujian  hipotesis  dilakukan uji. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen mempengaruhi  variabel  dependen  secara signifikan atau tidak. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada tabel uji statistik t sebagai berikut:
Tabel 2 : Hasil Analisis Regresi

## Sumber: Data Olahan 2017
Dari  Tabel  2  di  atas  dapat  disusun persamaan regresi berganda berikut:
BM = 1,973 + 0,180 PAD + 0,139 DBH  + 1,541 DAU
Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:
1. Nilai  konstanta  sebesar  1,973  arti- nya  apabila  nilai  variabel  PAD, DBH,  DAU  bernilai  nol,  maka  BM sebesar 1,973.
2. Nilai  koefisien  PAD  sebesar  0,180 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan  PAD  sebesar 1%,  maka  akan  meningkatkan  BM sebesar 0,180%.
3. Nilai  koefisien  DBH  sebesar  0,139 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan sebesar DBH 1%, maka akan  meningkatkan  BM  sebesar 0,139%.
4. Nilai  koefisien  DAU  sebesar  1,541 yang berarti jika diasumsikan setiap peningkatan  DAU  sebesar  1%, maka  akan  meningkatkan  BM sebesar 1,541%.
Koefisien  determinasi  (R 2 )  adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Persentase tersebut menjelaskan seberapa besar variabel  independen  dapat  menjelaskan variabel  dependennya.    Hasil  analisis  reg- resi  berganda  dapat  diketahui  koefisien  de- terminasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar 0,348.  Hal  ini  berarti  34,8%  variabel anggaran  belanja  modal  dapat  dijelaskan oleh  variabel  independen  yang  ada  yaitu PAD, DBH, DAU.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  pada variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) memiliki  nilai  t  hitung  =  5,003  >  nilai  t tabel = 1,965 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 yang berarti PAD berpengaruh signifi- kan terhadap Anggaran Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh
signifikan terhadap anggaran Belanja Modal  Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera. Hasil  ini  juga  konsisten  dengan  riset  yang
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera) (Endang Sri Wahyuni, Rosmida)
Vol. 1, No. 1, September 2018
7
dilakukan  oleh  Darwanto  dan  Yulia  (2007) yang  menyatakan  bahwa  PAD  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  alokasi belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin  tinggi  PAD  maka  pengeluaran  pe- merintah  atas  belanja  modal  pun  akan semakin  tinggi.  Temuan  ini  dapat  mengindi- kasikan  bahwa  besarnya  PAD  menjadi  salah satu  faktor  penentu  dalam  menentukan belanja modal.
Penelitian  ini  bertentangan  dengan penelitian Jiwatami (2013) yang menyatakan secara  nasional  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  daerah hal  ini  disebabkan  karena  porsi  Pendapatan Asli  Daerah  sebagai  sumber  pendapatan daerah  sangat  kecil,  hanya  sekitar  5  sampai dengan 10% dari total Pendapatan Daerah.

## Pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  terhadap Anggaran Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel DBH  memiliki  nilai  thitung  =  2,693  >  nilai ttabel  =  1,965  dan  nilai  signifikansi  0,007  < 0,05  yang berarti  variabel  DBH  berpengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil penelitian  Darmayasa  dan  Suandi  (2013) yang melakukan analisis pada faktor Penentu Alokasi Belanja Modal Dalam APBD Peme- rintah Provinsi pada 32 provinsi di Indonesia. Hasil  analisis  mengindikasikan  bahwa  DBH berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Belanja  Modal  (DBH  merupakan  faktor  pe- nentu alokasi Belanja Modal). DBH merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang cukup  potensial  dan  merupakan  salah  satu modal  dasar  pemerintah  daerah  dalam mendapatkan dana pembangunan dan meme- nuhi  belanja  daerah,  Jadi  dapat  disimpulkan jika  anggaran  DBH  meningkat  maka  alokasi belanja  modal  pun  meningkat,  begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Anggaran Belanja Modal
Berdasarkan  hasil  pengujian  variabel DAU memiliki nilai thitung = 10,501 > nilai
t  tabel  =  1,965  dan  nilai  signifikansi  0,000 <  0,05  yang  berarti  variabel  DAU berpengaruh  signifikan  terhadap  Anggaran Belanja Modal.
Temuan  ini  memberikan  indikasi bahwa  besarnya  Belanja  Modal  selama  ini terjadi  sangat  ditentukan  oleh  faktor  Dana Alokasi Umum. Hasil ini mendukung pene- litian  yang  telah  dilakukan  oleh  Abdullah dan  Halim  (2003)  yang  menyatakan  Dana Alokasi  Umum  berpengaruh  signifikan terhadap  Belanja  Modal,  dan  penelitian yang  telah  dilakukan  Prakoso  (2004)  yang membuktikan  secara  empiris  bahwa  besar- nya jumlah Belanja Modal dipengaruhi oleh Dana  Alokasi  Umum  yang  diterima  dari Pemerintah Pusat.
Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Darwanto  dan  Yulia  (2007).  Hal  ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat  erat  antara  transfer  dari  pemerintah pusat  dengan  belanja  pemerintah  daerah. Dalam  jangka  panjang  transfer  Dana Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap Anggaran  Belanja  Modal  dan  pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan  dalam  pengeluaran  belanja modal.  Kemandirian  daerah  tidak  menjadi lebih  baik,  bahkan  yang  terjadi  adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah  terhadap  transfer  pemerintah  pusat (DAU)  menjadi  semakin  tinggi.  Hal  ini memberikan  adanya  indikasi  kuat  bahwa perilaku  belanja  daerah  khususnya  belanja modal  akan  sangat  dipengaruhi  sumber penerimaan Dana Alokasi Umum.
Yudani  (2008)  menemukan  bukti empiris  yang  berbeda  bahwa  Dana  Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap  Belanja  Modal.  Jiwatami  (2013) dan  Wandira  (2013)  menyatakan  Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di  Indonesia,  hal  ini  disebabkan  oleh  Dana Alokasi Umum yang merupakan blok grant alokasinya  cenderung  bukan  untuk  pem- bangunan infrastruktur daerah.
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
8

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai pengaruh  signifikan  terhadap  Anggaran Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di Pulau  Sumatera;  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap Anggaran Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera;  Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

## DAFTAR RUJUKAN
Darwanto  &  Yustikasari,  Yulia.  2007. Pengaruh pertumbuhan ekonomi,
pendapatan  asli  daerah,  dan  dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran  belanja  modal.  Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
Darmayasa, Nyoman & Suandi, Ketut. 2014.
Faktor  Penentu  Alokasi  Belanja Modal  Dalam  Apbd  Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi  XIIV,  24-27  Sept  2014 Mataram, Lombok. Ghozali,  Imam.  2013,  Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Halim,  Abdul.  2001.  Manajemen  Keuangan Daerah  (Bunga  Rampai).  Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Halim,  Abdul  &  Syukriy  Abdullah.  2004. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap
Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan  Kota  di  Jawa  dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
Harianto,  David  &  Adi  Priyo  Hadi.  2007. Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah
dan pendapatan per kapita. Simposium  Nasional  Akuntansi  X,
Makassar. Jiwatami, Sandhyakalaning. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana  Perimbangan,  dan  Belanja Pegawai  terhadap  Belanja  Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di Indonesia
Periode  2008-2012).  Simposium Nasional  Akuntansi  XVI,  Manado,
25-28 September 2013
Kawedar,  Warsito,  Abdul  Rohman  dan  Sri Handayani,  2008,  Akuntansi  Sektor Publik  :  Buku  1,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nordiawan,  Deddy  dkk.  2009,  Akuntansi Pemerintahan,  Jakarta  :  Salemba Empat.
_____.  2004.  Undang-undang  Nomor  33 tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat dan Daerah.
_____.  2009.  Undang-undang  Nomor  28 tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah.
_____.  2005.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24  tahun  2005  tentang  tentang Standar akuntansi pemerintahan.
_____.  2010  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  tahun  2010  tentang  Standar akuntansi pemerintahan.
Saragih,  2003.  Desentralisasi  Fiskal  dan Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sidik, Macfud & Robert Simanjutak. 2002. Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan  dan  Prospek  di  Era
Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera)
(Endang Sri Wahyuni, Rosmida)
Otonomi  Daerah.  Penerbit  Buku Kompas.Jakarta.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh
PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja
Modal.
Accounting Analysis Journal. Univer-
sitas Negeri Semarang.