## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 4 No 3 – Desember 2023, Hal. 750-759| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8342.750-759

## AKIBAT HUKUM CACAT KEHENDAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ME- LALUI PINJAMAN ONLINE PADA E-COMMERCE

## Ayusari Chandraningtyas, Sulastri
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta, Indonesia ayusarictyas@gmail.com, sulastri@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti, belum ada yang membahasa mengenai unsur  cacat  kehendak  dalam  perjanjian  jual  beli  dengan  pinjaman online pada e-commerce .  Tujuan  dari  dil- akukan Studi ini untuk mengidentifikasi jenis cacat kehendak yang paling umum terdapat dalam perjanjian jual beli  dengan  pinjaman  online  dan  mengevaluasi  dampak  hukum  secara  khusus  yang  timbul  akibat  cacat  ke- hendak  dalam  konteks  perjanjian  tersebut.  Selain  itu,  memberikan  kontribusi  untuk  memahami  konsekuensi hukum  terkait  dengan  cacat  kehendak  dalam  perjanjian  jual  beli  online,  memberikan  pedoman  untuk menghindari  transaksi  yang  berpotensi  bermasalah.  Studi  ini  mempergunakan  metode  yuridis-normatif,  serta pendekatan statuate approach maupun case approach yang digunakan untuk menggali pemahaman yang holis- tic  dan  mendalam  terhadap  perjanjian  jual  beli  melalui  pinjaman  online  pada  e-commerce.  Dengan  demikian, penggabungan  metode  yuridis-normatif,  pendekatan  statuate  maupun  case  approach  menjadi  penting  untuk memberikan  tinjauan  yang  komprehensif  terhadap  perjanjian  jual  beli  dengan  pinjaman  online  dari  perspektif hukum.  Studi  ini  membahas  tentang  keabsahan  perjanjian  jual  beli  dengan  pinjaman online pada e-commerce dan akibat hukumnya terkait dengan cacat kehendak dalam perjanjian tersebut. Penelitian  mengulas syarat ke- absahan perjanjian berdasarkan KUHPerdata. Dalam konteks perjanjian transaksi jual beli, keabsahan perjanjian diakui  jika  syarat  subjektif  dan  objektif  terpenuhi.  Namun,  cacat  kehendak,  seperti  kesesatan  dan  penipuan, dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian, yang bisa batal bila tidak bisa memenuhi persyaratan subjektif.  Da- lam suatu perjanjian, keberadaan cacat kehendak menjadi potensi serius yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian  itu sendiri.  Konsekuensinya, pihak  yang terdampak  memiliki  hak  mengambil tindakan  hukum, teru- tama melalui pembatalan perjanjian dengan merujuk pada cacat kehendak yang melibatkan unsur atas cacat ke- hendak.
Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Pinjaman Online dan Cacat Kehendak

## ABSTRACT
In several previous studies that have been found by researchers, no one has discussed the element of defective will in sales and purchase agreements with online loans in e-commerce. The aim of this study is to identify the most common types of defects in will found in sales and purchase agreements with online loans and evaluate the specific legal impacts arising from defects in will in the context of these agreements. In addition, it contributes to understanding the legal consequences associated with defects of will in online purchase and sale agreements, providing  guidelines  for  avoiding  potentially  problematic  transactions.  This  study  uses  a  juridical-normative method, as well as a statutory approach and a case approach which are used to explore a holistic and in-depth understanding of sales and purchase agreements through online loans in e-commerce. Thus, combining juridi- cal-normative  methods,  statutory  approaches  and  case  approaches  is  important  to  provide  a  comprehensive review  of  sales  and  purchase  agreements  with  online  loans from  a  legal  perspective.  This  study  discusses  the validity of sales and purchase agreements with online loans in e-commerce and the legal consequences related to defects in the will in the agreement. The research reviews the conditions for the validity of agreements based on the Civil Code. In the context of a sale and purchase transaction agreement, the validity of the agreement is recognized if the subjective and objective conditions are met. However, defects of will, such as misrepresenta- tion and fraud, can affect the validity of the agreement, which can be void if it cannot fulfill subjective require- ments. In an agreement, the existence of a defect of will is a serious potential that can result in the cancellation of  the  agreement  itself.  Consequently,  the  affected  party  has  the  right  to  take  legal  action,  especially  through cancelling the agreement by referring to defects in the will that involve elements of defects in the will.
Keywords: Sale and Purchase Agreement, Online Loans and Defect of Will.

## I. PENDAHULUAN
Banyak yang masih kurang memahami bahwa istilah Perjanjian dan Kontrak merupakan hal yang se- rupa.  Melihat  secara  dogmatik,  KUH  Perdata  merupakan  warisan  Belanda  yang  memakai  konsepsi “overeenkomst” dan “contract ” untuk definisi yang serupa. Penggunaan kata “atau” di antara kontrak dan perjanjian, memperlihatkan bila keduanya memiliki arti yang serupa dalam KUH Perdata. Walau- pun  demikian  masih  banyak  pakar  hukum  yang  membedakan  dua  istilah  diatas.  Tercantum  dalam Pasal  1313  KUH  Perdata  bila, “Perjanjian  merupakan  suatu  tindakan:  satu  atau  beberapa  orang mengikatkan  dirinya  dengan  pihak  lainnya” .  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  perjanjian mengandung  arti  sebagai  kesepakatan  tertulis  ataupun  lisan  yang  dilakukan  oleh  dua  atau  beberapa pihak, yang saling bersepakat untuk menaati segala sesuatu yang ada di dalam perjanjian tersebut.
Dalam  kajiannya,  J  .  Satrio  mengklasifikasikan  perjanjian  dalam  arti  sempit  maupun  luas.  Arti sempit, perjanjian sekadar diarahkan ke hubungan hukum dalam lapangan dan harta kekayaan sesuai Buku III KUH Perdata. Dalam arti luas, perjanjian memiliki arti tiap perjanjian hendak memunculkan akibat hukum sebagai yang diinginkan dan dianggap oleh antarpihak bersangkutan, begitu pun dengan tidak terbatas pada perkawinan maupun perjanjian kawin.
Begitu banyak macam-macam kontrak yang diketahui, salah satunya dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata terbagi atas perjanjian nominat dan innominat. Perjanjian nominat ialah jenis perjanjian yang diatur secara tegas oleh hukum, baik itu dalam undang-undang ataupun ketentuan lainnya yang berlaku secara umum. Dalam jenis perjanjian nominat ini, hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya kesepakatan khusus. Perjanjian nominat tertera pada ketentuan Bab V hingga Bab XVII Buku III KUH Perdata. Sebagai contohnya, yaitu perjanjian jual- beli  (pada  BAB  V  Buku  III  KUH  Perdata).  Hukum  sudah  menentukan  bila  penjual  harus  menye- diakan barang berdasar pada penjelasan yang terdapat di deskripsi, serta kualitas yang dijanjikan. Se- mentara  itu,  pembeli  harus  membayar  harga  yang  disepakati.  Para  pihak  ini  tidak  perlu  melakukan kesepakatan tambahan mengenai hak dan kewajiban dikarenakan sudah diatur oleh hukum secara te- gas. Contoh lainnya daripada perjanjian nominat adalah sewa-menyewa, pinjaman. Perjanjian nominat cenderung lebih terstruktur dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh hukum.
Sementara  itu,  perjanjian  innominat  merupakan  jenis  perjanjian  yang  tidak  ditentukan  oleh hukum.  Lahirnya  perjanjian  innominat  ini  dikarenakan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak.  Yang mengakibatkan  antarpihak  mempunyai  keleluasaan  dalam  menetaokan  hak  ataupun  kewajibannya berdasar  pada  kepentingan  dan  persetujuan  yang  dibuat.  Pada  perjanjian  ini,  antarpihak  bisa  me- nyesuaikan  hak  maupun  kewajibannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan/atau  preferensi  masing-masing seperti  perihal  jangka  waktu  perjanjian,  jumah  pembayaran,  sanksi  atas  pelanggaran/  kelalaian  dan lainnya. Walaupun tidak diatur secara khusus oleh hukum, namun tetap saja perjanjian innominat ha- rus  berdasar  pula  pada  prinsip-prinsip  hukum  seperti  dengan  kebebasan  berkontrak,  keadilan  dan kesusilaan.  Contoh  dari  adaya  perjanjian  ini  khususnya  dalam e-commerce ,  yakni  perjanjian kemitraan online, perjanjian layanan pelanggan, perjanjian kerahasiaan e-commerce dan lainnya. Per- janjian innominate dalam e-commerce seringkali lebih unik dan kompleks karena  keterlibatan dalam dinamika  bisnis  yang  senantiasa  berkembang  membuat  fleksibilitas  perjanjian  innominate  memung- kinkan pihak-pihak untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebu- tuhan  pasar,  sehingga  perjanjian  tersebut  menjadi  instrument  yang  efisien  dalam  merespons  peru- bahan dan tantangan di ranah daring.
Kemajuan  teknologi  secara  tidak  sadar  sudah  merubah  kebiasaan  hidup  masyarakat  dalam  be- berapa  tahun  terakhir,  baik  dalam  bidang  ekonomi,  pendidikan,  sosial,  budaya  serta  bidang  lainnya. Kebiasaan  tersebut  yang  pada  mulanya  dilakukan  secara  konvensional,  namun  pada  masa  ini  kebia- saan  tersebut  dilakukan  secara  digital.  Hal  ini  terlihat  dari  meningkatnya  jumlah  pengguna  internet, perkembangan star-up, teknologi dan banyaknya inovasi teknologi di Indonesia. Data yang tercantum pada  Internet  World  Stats,  per  Juli  2022    pemakai  internet  di  Indonesia  menyentuh  angka  212,354 Juta orang ( Internet World Stats ; Usage and Population Statistics , n.d.) dari total penduduk indonesia berjumlah      275,773,8  jiwa  hasil  perhitungan  Sensus  Penduduk  2022  (Badan  Pusat  Statistik,  n.d.). Selanjutnya,  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII)  melaksanakan  kajian  dengan mencapai hasil untuk periode 2022-2023 menyentuh angka 210,03 juta pengguna internet di Indonesia
(Bayu,  2022)  dan  pada  bulan  Oktober  2023  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII) mengeluarkan kembali hasil survei terbaru terkait dengan  pengguna internet di Indonesia yakni men- capai  215.63  juta  orang(IGID,  2023).  Perihal  ini  memperjelas  bila  akses  terhadap  informasi  dan teknologi semakin merata di seluruh Indonesia. Fenomena tersebut memberikan peluang untuk indus- tri  e-co mmerce yang  menjanjikan. e-commerce atau electronic  commerce ialah  perdagangan  atau transaksi jual beli yang sudah menjadi sektor paling berkembang. Faktor pendorong tumbuh kembang e-commerce di  Indonesia  dengan  adanya  dukungan  dari  pemerintah  serta  peningkatan  aksesibilitas internet  di  berbagai  daerah.  Tidak  hanya  dari  aksesibilitas  internet,  pemerintah  pun  mendukung perkembangan  tersebut  dalam  hal  regulasi,  pembiayaan  dan  infrastruktur  teknologi.  Beberapa  plat- form e-commerce yang ada pada indonesia meliputi Shopee, Bukalapak, Blibli, Lazada.
Terdapat  aktivitas  transaksi  pada  sistem  daring,  paling  tidak  melibatkan  dua  pihak:  penjual  dan pembeli  konsumen.  Proses  transaksi  ini  tidak  ada  perbedaan  dengan  jual  beli  secara  konvensional. Para  pihak  sepakat  dengan  produk  yang  diperjualbelikan  dan  harga  terkait  (Pakpahan  et  al.,  2023). Hukum memiliki peran krusial dalam perjanjian, salah satunya dalam konteks e-commerce. Peran ini penting  karena  hukum  memberikan  kepastian  hukum,  melindungi  kepentingan  para  pihak  dan  me- nyelesaikan  sengketa.  Dalam  konteks  e-commerce,  peran  hukum  menjadi  semakin  penting  karena transaksi  elektronik  ini  memiliki  karakteristik  yang  tidak  dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu,  sehingga lebih  mudah  terjadi  kesalahan  dan/atau  penipuan.  Selain  itu,  prinsip  kebebasan  berkontrak  memper- bolehkan individu  untuk  secara bebas mennyusun perjanjian dengan pihak lain tanpa campur tangan pihak  ketiga. Prinsip ini memberikan otonomi dan fleksibilitas  kepada individu untuk mengatur uru- san pribadi mereka dan mencapai tujuan ekonominya. Namun, kebebasan berkontrak tidak boleh ber- sifat  mutlak.  Tanpa  norma-norma  hukum  yang  jelas,  kebebasan  berkontrak  dapat  mengakibatkan kesewenang-wenangan  dan  ketidakadilan.  Pihak  yang  memiliki  posisi  tawar  lebih  kuat  bisa  me- maksakan  perjanjian  yang  merugikan.  Ini  terjadi  karena  kurangnya  infromasi,  ketidaksetaraan  daya tawar atau ketidaktahuan hukum. oleh karena itu, norma-norma hukum dibutuhkan untuk memberikan kerangka yang jelas dan adil bagi kebebasan berkontrak.
Transaksi jual beli daring, apabila melihatnya dari Undang-Undang ITE, baru mengikat jika ada kontrak  elektronik  atau  kontraktual  lain  yang  memperlihatkan  kesepakatan  antarpihak.  Namun,  bi- asanya kontrak elektronik pada e-commerce ini terdapat dalam bentuk terms and condition. Salah satu kontrak bisa dianggap sah bila berdasar pada Pasal 1320 KUH Perdata (mengatur 4 persyaratan per- janjian),  antara  lain,  antarpihak  saling  sepakat,  antarpihak  cakap,  mengenai  hal  tertentu,  dan  sebab yang halal. Kesepakatan dan pihak yang cakap, yaitu persyaratan subjektif dalam perjanjian (Widia & Budiartha,  2022).  Bila  persyaratan  subjektif  tidak  bisa  dipenuhi,  tentu  salah  satu  pihak  bisa mengajukan pembatalan. Dalam syarat perihal tertentu dan sebab yang halal, yaitu persyaratan objek- tif  dalam  perjanjian:  jika  tidak  memenuhinya,  berdampak  pada  perjanjian  tersebut,  yakni  batal  demi hukum.  Berdasar  Pasal  1265  KUH  Perdata  dengan  pernyataan  bila  “ persyaratan  batal,  yaitu  tidak mampu memenuhi persyaratan sehingga menghapus perikatan, serta membawa segala hal kembali ke kondisi awal, yang seakan-akan tidak ada perikatan. Persyaratan ini tidak menunda upaya memenuhi perikatan;  ia  sekadar  mengharuskan  kreditur  menyerahkan  kembali  atas  segala  sesuatu  yang diterima, jika peristiwa yang dimaksud terjadi”.
Berdasar uraian di atas, adanya perjanjian yang dapat dibatalkan dikarenakan adanya cacat pada keinginan  pihak  yang  merancangnya.  Cacat  kehendak  (pada  Pasal  1321 KUH Perdata)  yang  dimak- sud, yakni adanya 1) Kekeliruan/Kesesatan (Pasal 1322 KUH Perdata); 2) Paksaan (Pasal 1323 hing- ga 1327 KUH Perdata); 3) Penipuan (Pasal 1328 KUH Perdata). Perjanjian tersebut bisa batal bila tiga perihal itu selama perkembangannya hadir unsur lain dari cacat kehendak yang keempat, yakni penya- lahgunan kondisi, namun KUH Perdata tidak mengenalnya.
Terdapat  kasus  yang  mengakibatkan  ratusan  Mahasiswa  IPB  terjerat  Pinjaman  Online,  dimana kasus  ini  merupakan  tindak  penipuan  yang  berkedok  mengenai  investasi  yang  pada  akhirnya mengarahkan  para  mahasiswa  IPB  untuk  melakukan  pinjaman online dibeberapa  platform  pinjaman online  yang  kemudian  uang  yang  didapati  dari  pinjaman  tersebut  dipakai  untuk  jual  beli  pada e- commerce yang  telah  terkoneksi  dengan  pelaku.  Total  tagihan  pinjaman  mencapai  angka  Rp  650,19 juta  serta  tagihan  paling  tinggi  Rp16,09  juta.  Nominal  ini  ialah  data  yang  sudah  terhimpun  Posko Pengaduan  Satgas  Waspada  Investasi  (SWI)  di  kampus  IPB  hingga  23  November  2022  (Bestari, 2022).  Berdasar  permasalahan  tersebut  menjadi  dilematis  tersendiri,  bila  suatu  transaksi  pinjaman online yang  terdapat  unsur  kesesatan  dan  penipuan  apakah  sah  perjanjian  yang  dilakukan  pada
transaksi itu. Pada akhirnya, penelitian  ini akan dibahas mengenai analisis hukum terkait  permasala- han tersebut.
Perihal ini menarik untuk diteliti, dikarenakan dapat memberikan  kontribusi ilmiah yang dijadi- kan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan keabsahan suatu perjanjian jual  beli  dengan  pinjaman  online  pada e-commerce ,  serta  menjadi  bahan  koreksi  terhadap  kinerja pihak e-commerce maupun  pihak  yang  bersangkutpaut  agar  kedepannya  tercipta  bentuk  pengawasan dan  kualifikasi  yang  lebih  baik  terkait  dengan  transaksi  tersebut.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa topik  penelitian  ini  memiliki  relevansi  yang  tinggi  untuk    diteliti  karena  aktualitasnya,  kekosongan hukum,  dampak  yang  dapat  dirasakan  secara  sosial  dan  ekonomi,  tantangan  teknis  dan  etis  yang terkait  serta  potensinya  untuk  memberikan  kontribusi  terhadap  ilmu  pengetahuan.  Dengan  merujuk pada  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  maka  rumusan  masalah  dari  penelitian  ini, yaitu:
1. Bagaimana  keabsahan  perjanjian  jual  beli  melalui  pinjaman  online  pada e-commerce yang dilakukan mahasiswa/i IPB?
2. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  cacat  kehendak  dalam  perjanjian  jual  beli  melalui  pin- jaman online pada e-commrce yang dilakukan mahasiswa/i IPB?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  studi  ini,  yaitu  mempergunakan  yuridis-normatif.  Metode  itu  memosisikan hukum sebagai segala sesuatu yang ditulis dalam undang-undang atau norma. Digunakan  metode ini terhadap isu transaksi jual beli melalui pinjaman online  pada e-commerce dapat memberikan pema- haman  yang  lebih  terfokus  terhadap  aspek  hukum.  Dengan  memahami  norma-norma  yang  mengatur transaksi tersebut, penelitian dapat memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana hukum ber- peran sebagai acuan manusia berperilaku dan menjadi dasar analisis dalam konteks transaksi tersebut. Peran hukum yang dijadikan sebagai acuan bagi manusia berperilaku , yakni hukum memberikan pe- doman etika dan standar perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat.
Pendekatan dalam studi ini, yaitu statuate approach maupun case approach . Statuate approach merupakan  pendekatan  yang  menekankan    pada  interpretasi  teks  undang-undang  dan  peraturan  yang terkait  dengan  suatu  isu  hukum.  Sedangkan, Case  approach berfokus  pada  studi  kasus  konkret  dan bagaimana  undang-undang  diterapkan  dalam  konteks  nyata,  mengingat  studi  ini  berfokus  pada  un- dang-undang  dan/atau  peraturan  sebagai  sumber  utama  dalam  menafsirkan  dan  menerapkan  hukum terkait  dengan  isu  hukum  transaksi  jual  beli  melalui  pinjaman online pada e-commerce yang  dil- aksanakan  mahasiswa  IPB.    Dalam  memadukan  keduanya,  penelitian  ini  dapat  menyajikan  analisis yang  mendalam,  teoritis  dan  praktis  terhadap  isu  cacat  kehendak  dalam  perjanjian  jual  beli  melalui pinjaman  online  pada  platform e-commerce. Keduanya  saling  melengkapi  untuk  memberikan  gam- baran yang komprehensif dan relevan terhadap masalah yang diiteliti.
Dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  serta  analisa  data yang  diterapkan  adalah  metode  kualitatif,  yang  memungkinkan  peneliti  untuk  mendalami  dan  me- mahami makan dari data yang telah terkumpul. Pemilihan metode kualitatif untuk analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa, yakni isu-isu hukum yang kompleks memerlukan pemaham- an  mendalam  untuk  menggali  lapisan-lapisan  kompleksitas,  konteks  sosial  dan  interpretasi  yang mungkin  tidak  dapat  diakomodasi  oleh  pendekatan  kuantitaif.  Selain  itu,  metode  kualitatif  memung- kinkan penggunaan studi kasus dan analisis  mendalam terhadap kasus konkret. Ini membantu dalam mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  kaya  dan  kontekstual  terhadap  situasi  yang  mungkin  unik. Dengan dmikian, metode kualitatif dipilih pada penelitian ini karena memberikan keunggulan dalam mendalami isu hukum yang kompleks dengan cara kontekstual dan dapat menangkap dimensi subjek- tif serta sosial yang penting dalam penelitian hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online pada E-commerce
E-commerce ( electronic  commerce ),  yaitu  perdagangan  yang  menjadi  sektor  paling  berkembang. Faktor  yang  mendorong  perkembangan e-commerce di  Indonesia  dengan  adanya  dukungan  dari pemerintah serta peningkatan aksesibilitas internet di berbagai daerah. Tidak hanya dari aksesibilitas internet, pemerintah pun mendukung perkembangan tersebut dalam hal regulasi, pembiayaan dan in- frastuktur teknologi. Beberapa platform e-commerce yang ada pada indonesia meliputi Shopee, Buka-
lapak, Blibli, Lazada. Kegiatan transaksi pada skema online sedikitnya    melibatkan dua pihak yakni penjual  dan  konsumen.  Proses  transaksi  ini  tidak  mempunyai  perbedaan  signifikan  dengan  jual  beli konvensional: para pihak sepakat dengan barang dan/atau jasa serta harga yang diperjualbelikan.
Keabsahan  suatu  perjanjian  merupakan  kondisi  dimana  perjanjian  tersebut  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditentukan  oleh  hukum  sehingga  timbul  akibat  hukum  yakni  mengikat  para  pihak  yang terlibat didalamnya.  Terkait dengan keabsahannya, perjanjian jual beli dengan e-commerce memiliki keabsahan  sesuai  aturan  hukum  Indonesia.  Meskipun  dilakukan  secara  elektronik  perjanjian  tersebut tunduk  pada  hukum  positif  di  negara  ini.  Pada  UU  Nomor  11  Tahun  2008  mengenai  Informasi  dan Transaksi Elektronik, salah satunya menetapkan aspek legalitas perjanjian elektronik. Dalam UU ITE tersebut,  transaksi  elektronik  yang  mencakup  jual-beli online pada e-commerce dianggap  sah  dan mengikat, dengan syarat memenuhi ha-hal yang tentukan dalam undang-undang, seperti :
1. Adanya kata sepakat antar penjual dan pembeli akan harga, barang, jasa yang dipasarkan dan syarat-syarat  lain  yang  dianggap  penting.  Dalam  konteks e-commerce ,  kesepakatan  ini  bi- asanya terjadi melalui mekanisme seperti penjabaran terkait dengan deskripsi barang yang di- perjualbelikan  diikuti  dengan  “setuju  dan  beli”  atau  “ checkout ”  yang  memperlihatkan persetujuan yang sah dari kedua belah pihak.
2. UU ITE juga menetapkan adanya tanda tangan elektronik yang sah sebagai syarat keabsahan perjanjian. Tanda tangan elektronik ini dapat berupa identifikasi unik seperti username , pass- word atau kode otentikasi lainnya yang menunjukkan persetujuan atau kesepakatan dari pihak yang berwenang.
Keabsahan jual beli online dalam konteks hukum Indonesia dapat dilihat melalui sudut pandang KUHPerdata  (Gede  et  al.,  2022).  Meskipun  KUH  Perdata  tidak  mengatur  dengan  cara  khusus mengenai transaksi elektronik, prinsip hukum yang ada pada KUH Perdata dapat diimplementasikan untuk memahami keabsahan perjanjian trasaksi secara online. Sesuai Pasal 1457 KUH Perdata, “Jual Beli merupakan perjanjian dengan pihak yang mengikatkan diri guna memberikan suatu kebendaan, sedangkan pihak lainnya membayarkan harga yang sesuai perjanjian” . Satu prinsip yang sesuai, yai- tu pacta  sunt  servanda tertera  pada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUH  Perdata,  memiliki  arti  bila  perjanjian mengikat  untuk  masing-masing  pihak.  Hal  ini  berlaku  pula  bagi  perjanjian  dengan  transaksi  online yang harus dihormati dan disanggupi oleh masing-masing pihak selama perjanjian itu memenuhi per- syaratan keabsahan sesuai KUHPerdata. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan persyaratan sah perjan- jian, yakni (Subekti & R Tjitrosudibio, 2013):
1. Sepakat
Sepakat  disini  merupakan  bertemunya  keinginan  antara  pihak  dengan  mengikatkan  dirinya dalam sebuah perjanjian. Pernyataan keinginan harus disampaikan secara jelas bertujuan  un- tuk  dapat  dipahaminya  keinginan  tersebut  oleh  para  pihak,  yang  disampaikan  dapat  berupa hal-hal  pokok  dan  ketentuan  yang  bersifat  menambah  ( aanvullend )  dari  apa  yang  diperjan- jikan.
2. Cakap
Terdapat  ketentuan  menurut  hukum  mengenai  siapa  saja  yang  dapat  membuat  perbuatan hukum.  Pasal  1329  KUH  Perdata  menyampaikan  bila  orang  cakap  melakukan  perikatan terkecuali  dia  dianggap  tidak  cakap  oleh  perundang-undang.  Kemudian,  Pasal  1330  KUH Perdata memperjelas bila orang tidak dapat melaksanakan perbuatan hukum.
3. Suatu hal tertentu
Perihal  tertentu  bermakna  bila  objek  dalam  perjanjian  haruslah  jelas  dan  ditetapkan  oleh antarpihak. Namun, objek ini tidak harus berupa benda yang dapat dilihat secara kasat mata, tetapi dapat berupa prestasi dan/atau kewajiban yang menjadi suatu pokok perjanjian.

## 4. Sebab yang halal
Ialah  objek  yang  diperjanjian  dengan  tidak  berlawanan  dengan  perundang-undangan,  moral dan  ketertiban  umum.  Subekti  mencontohkan  dalam  kesepakatan  jual-beli  pisau,  yang  mana pisau  tersebut diperuntukan untuk membunuh dan dimasukan kedalam perjanjian. Jika pisau tersebut  hanya  dipasarkan  untuk  pembeli  dengan  keinginan  membunuh  orang,  maka  isi  per- janjian tersebut menjadi suatu hal terlarang (Satrio, 1995).
Keempat kualifikasi di atas yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian terbagi menjadi 2 jenis, untuk kata sepakat dan cakap tergolong sebagai persyaratan subjektif. Kemudian, perihal tertentu dan sebab yang halal masuk pada persyaratan objektif. Apabila tidak terpenuhi persyaratan tersebut, tentu bisa  memberi  dampak  pada  perjanjian  tersebut.  Jika  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  subjektif, maka  salah  satu  pihak  yang  berhak  bisa  membatalkan  perjanjian  itu.  Lain  halnya  pada  persyaratan objektif takterpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.
Pembayaran  pada  transaksi  jual  beli  dengan e-commerce bisa  mempergunakan  berbagai  macam cara  yang  sifatnya  efektif  dan  efisien  (Putri,  2021)  seperti  transfer  bank,  bayar  tunai  pada  mitra, e- wallet dan pinjaman/kredit online  yang dikenal dengan paylater . Berkaitan dengan kasus  mahasiswa IPB  bahwa  dana  yang  dipergunakan  dalam  transaski  diatas  berasal  pinjaman  online.  Hal  ini  tidak berdampak  pada  perjanjian  jual  beli,  antara  perjanjian  jual  beli  dengan  perjanjian  pinjaman  online merupakan hal terpisah dan memiliki syarat terkait dengan keabsahannya.
Perjanjian  pinjaman  online  dengan  basis fintech telah  memiliki  dasar  hukum  yakni  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU ITE  (Priyambawa et al., 2022). Namun, sama halnya dengan perjanjian transaski jual beli online, perjanjian pinjaman online pun memiliki keabsahan yang diakui berdasarkan aturan hukum Indonesia (Pradnyawati et al., 2021). Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan hukum jika syarat subjektif serta  objektif terpenuhi oleh para pihak yang melahirkan per- janjian tersebut. Walaupun dalam transaksi pinjaman online dilakukan oleh kreditur selaku penyedia aplikasi  pinjaman  online  dengan  debitur  pemakai  aplikasi  serta  dana  pinjaman  online,  namun  perlu dilihat pula faktor yang mendorong debitur melakukan pinjaman online tersebut. Jika terjadinya suatu pelanggaran  dan/atau  tidak  terpenuhi  syarat  perjanjian  tersebut  maka  akan  menimbulkan  akibat hukum.
Merujuk  pada  kasus,  dalam  konteks  perjanjian  jual  beli  pada e-commerce serta  perjanjian  pin- jaman online, keabsahan perjanjian dapat dipertanyakan jika adanya unsur cacat kehendak.  Cacat ke- hendak  merupakan  keadaan  dimana  seseorang  membuat  perjanjian  yang  tidak  sesuai  dengan keinginannya dan dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Cacat ke- hendak terjadi apabila perjanjian melanggar  ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan/atau salah satu pihak melakukan perjanjian dengan adaya kekhilafan atau kesesatan, paksaan dan penipuan atau ketidaktahuan yang siginifikan, berakibat pada kehendaknya tidak bebas dan tidak sepenuhnya terin- formasi.  Dimana  sebelumnya  dinyatakan  pada  Pasal  1321  KUH  Perdata  bila “Tidak  ada  suatu persetujuan yang memiliki kekuatan bila diserahkan akibat kekhilafan atau mendapatkannya dengan cara memaksa atau menipu”.
1. Kekhilafan/Kesesatan/Kekeliruan ( dwaling )
Pasal 1322 KUH Perdata menyampaikan, “ Kekhilafan tidak menyebabkan persetujuan batal, terkecuali  bila  kekhilafan  tersebut  terjadi  terkait  hakikat  barang  yang  merupakan  pokok persetujuan. Kekhilafan tidak menyebabkan batal, bila kekhilafan tersebut sekadar mengenai diri  pihak  yang bertujuan  menyelenggarakan  persetujuan,  terkecuali  bila  persetujuan  terse- but diserahkan terutama akibat diri orang yang bersangkutan ”. Selanjutnya, Herlien Budiono menyampaikan,  hukum  tidak  selalu  selaras  dengan  kekeliruan,  tetapi  kekeliruan  merupakan hal  yang  manusiawi(Budiono,  2010).  Kekeliruan  dimaksud  dengan  terdapatnya  keselarasan antara  keinginan dengan pemberitahuan pihak, tetapi keinginan satu dan/atau para pihak ter- sebut keliru baik mengenai orangnya ataupun objeknya. Kesesatan sendiri dalam proses pem- bentukan kata sepakat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (Sukananda, 2020):
(1) Kesesatan dalam niat;
(2) Kesesatan semu;dan (3) Kesesatan sebenar-benarnya ( eigenlijke dwaling ).
2. Paksaan ( dwang )
Dalam Pasal 1325 KUH Perdata memaparkan bila “ Paksaan memicu persetujuan menjadi ba- tal, tidak sekadar jika dilakukannya pada salah satu pihak yang merancang persetujuan itu, tetapi  dapat dilaksanakan  pada  suami atau  istri  atau  keluarga  dalam  garis  ke  atas  ataupun ke  bawah ”.    Pemaparan tersebut memiliki  arti, jika seseorang melakukan pengancaman  da- lam  hal  ini  menandatangani  atau  menyetujui  suatu  perjanjian,  maka  perjanjian  itu  tidak pernah ada. Pada Pasal 1327 KUH Perdata, perihal pembatalan dalam persetujuan perjanjian
yang  disebabkan  karena  adanya  paksaan  harus  dimintakan  dihadapan  hakim.  Atas  dasar  itu- lah, para pihak akan tetap terikat secara hukum pada perjanjian sepanjang tidak dimintakann- ya pembatalan.

## 3. Penipuan ( bedrag)
Kecoh, tindakan atau perkataan yang keliru dan tidak jujur bertujuan untuk menyesatkan atau mendapatkan keuntungan merupakan arti dari kata Tipu yang tercantum dalam KBBI  (Anan- da,  2009).      Dinyatakan  dalam  Pasal  1328  KUH  Perdata, “Penipuan  ialah  alasan  guna melakukan pembatalan atas suatu perjanjian. Jika penipuan digunakan oleh salah satu pihak sehingga nyawa bila pihak lainnya tidak dapat menyelenggarakan perjanjian tersebut tanpa ada  tipu  muslihat.  Penipuan  bukan  sekadar  diprediksi,  tetapi  haruslah  membuktikannya”. Menyembunyikan fakta dan/atau informasi dengan sengaja serta keliru dan/atau memakai tipu daya dapat menjadi faktor terjadinya penipuan (Budiono, 2009).
Sebagai  kelanjutan  dari  pembahasan  sebelumnya,  adanya  unsur  keempat  penyebab  cacat  ke- hendak  terjadi  adalah  penyalahgunaan  keadaan  yang  dikenal  sebagai mis b ruik  van  omstandigheden (Saputra,  2019) . Penyalahgunaan  keadaan  muncul  saat  salah  satu  pihak  memanipulasi  situasi  atau kondisi  tertentu  untuk  mempengaruhi  keputusan  pihak  lain  dan  meraih  untung  yang  tidak  adil  dari situasi  itu.  Ada  dua  faktor  yang  harus  terpenuhi  untuk  menentukan  penyalahgunaan  keadaan  yakni adanya  pihak  dengan  posisi  tawar  yang  lebih  rendah.  Lalu,  terdapat  pemanfaatan  peluang  yang  dil- aksanakan oleh pihak dengan kedudukan tawar yang lebih tinggi (Nurul et al., 2022)
Dari  ketentuan  di  atas,  terkait  dengan  keabsahan  transaksi  jual  beli  dan  pinjaman  online  yakni mengikat  para  pihak  yang  melahirkan  hak  serta  kewajiban  meskipun  perjanjian  tersebut  dilakukan secara  elektronik.  Namun,  tidak  semua  perjanjian  sah  dimata  hukum.  Jika  terdapat  unsur  cacat  ke- hendak  dalam  suatu  perjanjian,  terutama  pada  kasus  Mahasiswa  IPB  yang  terjerat  Pinjaman  Online seperti kesesatan (dwaling) dan penipuan (bedrag), maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatal- kan karena kekurangan integritas dalam pertukaran informasi yang seharusnya akurat dan jujur di an- tara  dua  pihak.  Dalam  konteks  ini,  opsi  pembatalan  perjanjian  menjadi  langkah  yang  sah  guna mengembalikan prinsip keadilan serta untuk menghindari dampak negatif dari transaksi yang terjalin di  bawah  pengaruh  cacat  kehendak.  Namun,  perlu  ditegaskan  bahwa  para  pihak  akan  tetap  tunduk pada  kewajiban  hukum  dari  perjanjian  tersebut,  sampai  pada  titik  pembatalan  sebagaimana  halnya dalam perjanjian yang sah.
Sejumlah  mahasiswa  dari  IPB  telah  menjalin memorandum  of  understanding (MoU)  dengan seorang pelaku yang menjanjikan bagi hasil dari transaksi jual beli produk di sebuah toko online yang terafiliasi  dengan  pelaku  serta  dengan  kesepakatan  yang  diakui  kedua  belah  pihak,  produk-produk yang  akan  dikirimkan  merupakan  barang  fiktif.  Penting  dicatat,  bahwa  dana  yang  digunakan  untuk membeli produk tersebut berasal dari akun pinjaman online pribadi para mahasiswa, lengkap dengan data diri masing-masing. Pelaku telah mengklaim bahwa ia akan bertanggung jawab untuk membayar tagihan  pinjaman  online  yang  terkait  dengan  transaksi  ini.  Namun,  ironisnya,  setelah  dana  berhasil dikumpulkan oleh pelaku, tagihan pinjaman  online para mahasiswa justru tidak dibayar dan tertunda hingga  berbulan-bulan  lamanya.  Situasi  ini  membawa  dampak  serius  pada  keuangan  dan  integritas para mahasiswa yang terlibat dalam perjanjian ini.

## 3.2 Akibat Hukum terhadap Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online pada E-commerce
Perbuatan  hukum  merupakan  tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  subjek  hukum  berupa  individu  atau badan hukum yang memiliki konsekuensinya tersendiri. Konsekuensi tersebut ditetapkan oleh perun- dang-undangan  ataupun  ketentuan  yang  berlaku,  serta  para  pihak  yang  terlibat  perlu  memper- tanggungjawabkan diri terhadap akibat perbuatan hukum itu. Menurut R.Soeroso yang dijelaskan me- lalui  bukunya  dengan  judul Pengantar  ilmu  Hukum ,  perbuatan  hukum  ialah  tiap  tindakan  manusia secara sengaja guna melahirkan hak maupun kewajiban (Soeroso, 2011). Dengan arti, tindakan terse- but menghadirkan efek atau dampak dalam konteks hukum. Dampak dari perbuatan tersebut atau ser- ing dikenal dengan akibat hukum, dapat melibatkan berbagai macam aspek, termasuk perubahan sta- tus hukum, hak dan kewajiban, kompensasi dan/atau pengenaan sanksi hukum.
Perjanjian jual beli menjadi salah satu dari berbagai macam perbuatan hukum dan memiliki im- plikasi  penting.  Perjanian  jual  beli  yang  sah  berdasar  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  bersifat
mengikat  melahirkan  hak  maupun  kewajiban  yang  wajib  dilakukan  oleh  antarpihak . Pembeli  yang memiliki hak menerima barang sesuai deskripsi dan kewajiban menyerahkan uang, sedangkan penjual berhak  menerima  pembayaran  yang  telah  disepakati  dan  kewajiban  menyerahkan  barang.  Lain  hal, jika dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat unsur cacat kehendak. Cacat kehendak terjadi  jika sa- lah satu pihak dalam transaksi tidak memiliki kehendak yang bebas dan sepenuhnya terinformasi saat melakukan  perjanjian.  Perihal  ini  memiliki  akibat  hukum  yang  signifikan  seperti  dapat  dilakukan pembatalan  pada  perjanjian.  Pihak  yang  dirugikan  bisa  membatalkan  perjanjian  yang  berakibat  per- janjian  tersebut  menjadi  tidak  sah  dan  mengembalikan  para  pihak  sebelum  dilakukannya  perjanjian dan dianggap tidak pernah ada. Hal ini berdasar pada Pasal 1480 KUHPerdata, bila penyerahan akibat kelalaian  penjual  tidak  bisa  terlaksana,  pembeli  bisa  menutut/meminta  pembatalan  pembelian  sesuai Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Dalam kasus mahasiswa IPB ini terdapat cacat kehendak dimana terdapat kesesatan dan penipuan sehingga  berakibat  pada  syarat  subjektif  perjanjian  tidak  terpenuhi.  Hal  ini  mengakibatkan  cacat  ke- hendak  tersebut  memenuhi  syarat  untuk  dapat  dibatalkannya  perjanjian.  berdasar  pada  Pasal  1320 KUH  Perdata,  Pasal  1266  KUH  Perdata,  yang  menyampaikan  bila “Persyaratan  batal  dianggap kerap mencantumkan persetujuan yang timbal balik, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.  Kondisi  seperti  ini,  berarti  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  melainkan  pembatalan perlu diminta ke hakim. Permintaan itu pun perlu terlaksana kendati persyaratan batal karena tidak mampu memenuhi kewajiban dinyatakan pada perjanjian. bila persyaratan batal tidak tertera dalam persetujuan,  hakim  memiliki  kebebasan  guna,  sesuai  kondisi,  atas  permintaan  tergugat,  memberi jangka  waktu  guna  memenuhi  kewajiban,  jangka  waktu  kendati  perihal  tersebut  terlaksana  kurang dari satu bulan”.
Dalam  Pasal  1267  KUH  Perdata, “Pihak  terhadap  siapa  perikatan  tidak  bisa  terpenuhi,  maka bisa memilih apakah dia, bila masih bisa terlaksanakan akan memaksa pihak lainnya guna memenuhi perjanjian  atau  hendak  menuntut  pembatalan  perjanjian  diikuti  dengan  mengganti  biaya  kerugian maupun  bunga”. Klaim  ganti  kerugian  mencakup  kerugian  finansial  yang  dialami  akibat  kesesatan, penipuan  dan  paksaan  dari  pihak  lain.  Ganti  rugi  dapat  mencakup  kerugian  langsung  maupun  tidak langsung  yang  merupakan  implikasi  dari  cacat  kehendak.  Pasal  1243  KUH  Perdata  menuampaikan, ganti biaya, rugi maupun bunga akibat takterpenuhinya perikatan, maka memberikan kewajiban bagi si  perutang,  sesudah  dianggap  lalai  dalam  memenuhi  perikatan,  tetap  lalai  atau  bila  segala  hal  yang perlu ia berikan, sekadar bisa diberikan atau dibuat dalam rentang waktu yang sudah melampauinya.
Tindakan menyesatkan, memanipulasi fakta yang diperlukan untuk membuat keputusan yang te- pat  kepada  seorang  debitur  dalam  melakukan  pinjaman  online  merupakan  perbuatan  yang  memiliki konsekuensi  hukum  yang  serius  karena  melanggar  hukum,  prinsip  etika  serta  hak  pihak  lain.  Per- buatan ini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang  merugikan  pihak  lain  yang  awalnya  tidak  memiliki  hubungan  hukum,  kewajiban  diarahkan  ke tiap  pihak,  serta  dengan  tidak  memenuhi  kewajiban  itu  bisa  dimintakan  ganti  rugi  (Setiawan,  1982). Dalam buku Rosa Agustina dengan judul Perbuatan Melawan Hukum dikatakan bila terdapat 4 syarat dalam menentukan suatu perbuatan termasuk pada onrechmatige daad, yakni :
a. tidak sepaham dengan kewajiban hukum pelaku;
b. berlawanan dengan hak subjektif pihak lainnya;
c. berlawanan dengan norma susila; serta
d. berlawanan dengan kepatutan maupun kecermatan.
Pada  hukum  perdata, Onrechtmatige  daad tertera  pada  Pasal  1365  KUH  Perdata “Masing- masing  tindakan  yang  bertentangan  dengan  hukum,  yang  merugikan  pihak  lainnya,  mengharuskan orang yang bersalah untuk mengganti rugi” . Pada kesimpulannya, tindakan menyesatkan ialah tinda- kan  melawan  hukum  yang  memicu  kerugian  orang  lain.  Pihak  yang  merugi  memiliki  hak  guna mengajukan tuntutan hukum atau klaim ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut, dengan tujuan untuk memulihkan yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keadilan. Seseorang  yang  dengan  sengaja  lalai  dalam  melakukan  pembayaran  pinjaman  online  memiliki  dam- pak  yang  serius.  Dalam  perjanjian  sekalipun  melalui  platform  online,  memiliki  perjanjian  hukum yang  berisi  hak  maupun  kewajiban  para  pihak  yang  terlibat.  Jika  seseorang  tidak  mengindahkan kewajiban  dan  lalai  dalam  pembayaran  pinjaman,  menimbulkan  akibat  seperti  biaya  keterlambatan, tunggakan dan denda, serta tindakan hukum lebih lanjut.
Jika  seseorang  lalai  dalam  pembayaran  pinjaman  terus  berkelanjutan  dapat  dianggap  dalam
keadaan  wanprestasi.  Sesuai  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  wanprestasi  merupakan  keadaan  salah satu pihak dalam perjanjian berprestasi akibat kelalaian. Pada Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang (debitur)  lalai  bila  dia  dengan  surat  perintah  atapunu  akta  sejenis  sudah  dianggap  lalai  atau  demi perikatan sendiri adalah bila ia menentukan bila debitur wajib dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang  ditetapkan”. Subekti  dalam  bukunya  berjudul Hukum  Perjanjian ,  menjelaskan  terdapat  unsur dalam wanprestasi (Subekti, 2005) meliputi :
1. Tidak bertindak sesuai yang disanggupi;
2. Bertindak yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang disepakati;
3. Bertindak yang diperjanjikan, tetapi mengalami keterlambatan; serta
4. Bertindak sesuatu yang sesuai perjanjian tidak diperkenankan.
Akibat dari adanya wanprestasi termuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata, menjelaskan bila “Mas- ing-masing  perikatan  untuk  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu,  harus  menyelesaikannya dengan mengganti biaya, ganti rugi maupun ndan bunga, jika debitur enggan memenuhi kewajiban” . Ketika  wanprestasi  terjadi,  kreditur  dapat  mengambil  tindakan  hukum  seperti  dengan  mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan jumlah pinjaman yang belum dibayarkan dengan didahului pem- berian Somasi.
Dalam kerangka KUH Perdata, mahasiswa-mahasiswa yang merasa terdampak dapat mengambil tindakan  hukum.  Pelaku  jelas  melanggar  komitmen  yang  dijanjikan,  baik  dalam  hal  membayar  tagi- han  pinjaman  online  maupun  dalam  pembagian  hasil  dari  jual  beli  produk.  Para  mahasiswa  berhak meminta pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak yang melibatkan penipuan dan kesesatan, di  mana  pelaku  memberikan  informasi  yang  menyesatkan  tentang  pembagian  hasil  dan  pembayaran tagihan.  Selanjutnya,  mahasiswa  juga  berhak  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  finansial  yang mereka  alami  akibat  pelanggaran  perjanjian  tersebut.  Dalam  konteks  ini,  KUH  Perdata  berperan  da- lam  memberikan  perlindungan  dan  jalur  hukum  untuk  mengatasi  situasi  semacam  ini.  aturan  hukum yang tercantum dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338, memberikan dasar hukum yang solid  untuk  melindungi  serta  memberikan  jalur  hukum  kepada  korban  dalam  perjanjian  cacat  ke- hendak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Adanya fenomena ratusan mahasiswa pada salah satu kampus ternama  yang terjerat pinjaman online mengakibatkan  adanya  cacat  kehendak  dalam  perjanjian  itu,  dimana  perihal  tersebut  tidak  berdasar pada  Pasal  1320 KUH Perdata  teerkait  persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian.  Adanya  unsur  cacat  ke- hendak dalam suatu perjanjian berpotensi untuk dibatalkannya perjanjian tersebut dikarenakan  keku- rangan  integritas  dalam  pertukaran  informasi  antara  kedua  belah  pihak  dan  tidak  terpenuhi  syarat subjektif pada perjanjian tersebut. Bagi pihak yang terdampak dapat mengambil tindakan hukum yak- ni  dengan  pembatalan  perjanjian  berdasarkan  cacat  kehendak  yang  melibatkan  unsur  penipuan  dan kesesatan, Hal ini berperan dalam memberikan perlindungan dan jalur hukum dalam mengatasi situasi dalam fenomena ini.

## 4.2 Saran
Untuk  mengatasi  masalah  penyalahgunaan  layanan  jual  beli  dan  pinjaman  online,  Langkah  pertama yang  harus  diambil  ialah  melakukan  peningkatan  dalam  verifikasi  syarat-syarat  saat  seseorang  ingin membuat  akun.  Dengan  proses  verifikasi  yang  lebih  ketat,  potensi  penciptaan  akun  palsu  dan/atau memakai  data  orang  lain  dapat  diminimalisir.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  menjaga  integritas e- commerce dengan melakukan pemeliharaan terhadap toko-toko yang beroperasi di platform tersebut. Perihal ini bertujuan untuk mencegah akun-akun bodong dan transaksi illegal lainnya. Dengan peman- tauan dan pemeliharaan yang baik, e-commerce dapat menjadi lingkungan yang lebih aman bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Terakhir, Sosialisasi secara mendetail mengenai pemakaian dan per- tanggungjawaban  dalam  transaksi  jual  beli  online  maupun  pinjaman  online  menjadi  kunci  penting dalam memberikan pemahaman kepada pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda, S. (2009). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Surabaya:Kartika.
Badan  Pusat  Statistik.  (n.d.). Jumlah  Penduduk  Pertengahan  Tahun  (Ribu  Jiwa),  2021-2023 . Https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/12/1975/1/Jumlah-Penduduk-Pertengahan-Tahun.Html. Retrieved April 7, 2023, from https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html
Bayu, D. (2022). APJI: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta Pada 2022 .
Https://Dataindonesia.Id/Digital/Detail/Apjii-Pengguna-Internet-Indonesia-Tembus-210-Juta-Pada-2022.
Bestari, N. P. (2022). Cerita Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Rp 650 Juta . Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20221219185849-37-398275/Cerita-Ratusan-Mahasiswa-Ipb- Terjerat-Pinjol-Rp-650-Juta.
Budiono, H. (2009). Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan . Bandung:Citra Aditya Bakti.
Budiono, H. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan . Bandung:Citra Aditya Bakti.
Gede, I., Yudana, V., Nyoman, I., Budiartha, P., Gde, D., & Arini, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash on Delivery Pada Marketplace . https://doi.org/10.31598/juinhum.3.3.5770.379-385 IGID. (2023, October 3). Pengguna Internet Indonesia Paling Banyak Usia Berapa? Https://Www.Indonesia.Go.Id/Mediapublik/Detail/2093.
Internet World Stats ; Usage and Population Statistics . (n.d.). Https://Www.Internetworldstats.Com/Asia.Htm. Nurul, S., Dalimunthe, I. S., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Jalan, J., Fatmawati Nomor, R. S., Ko- ta, J., & Selatan, I. (n.d.). Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Se- bagai Pembatas Pemenuhan Azas
Keseimbangan. Desember , 8 (2), 298–311.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b690acdbfdd/diduga-wanprestasi--penghuni-apartemen- gugat-
Pakpahan, E. F., Gabriel, A., Situmeang, M., Sianipar, J., & Rambe, Y. P. (2023). Perlindungan Hukum dalam Perjanjian  Meminjam  Uang  Secara  Online  pada  Aplikasi  Home  Credit . 4 (2),  2746–5047. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7595.248-254
Pradnyawati, N. M. E., Sukandia, I. N., & Arini, D. G. D. (2021). Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finan- cial Technology (Fintech). Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (2), 320–325.
https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325
Priyambawa, N. A., Nyoman, I., Budiartha, P., Sagung, A. A., & Dewi, L. (n.d.). PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE. 2022 . https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5803.455-460
Putri, R. N. dan S. N. I. S. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Kurir dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online. Jurnal Voleksgeist , 4 , 194. Saputra, R. (2019). Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Per- janjian Indonesia . Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian . Bandung:Citra Aditya Bakti. Setiawan, R. (1982). Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum . Bandung:Alumni. Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta:Sinar Grafika. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian: Vol. VIII . Jakarta:Intermasa. Subekti,  &  R  Tjitrosudibio.  (2013). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Vol.  41).  PT.  Balai  Pustaka (Persero): Jakarta.
Sukananda, S. dan  W. A. M. (2020). Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan Atau Kekhilafan (Dwaling) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia. Justitia Jurnal Hukum , 4 , 171.
Widia,  I.  K.,  &  Budiartha,  I.  N.  P.  (2022).  Cacat  Kehendak  Sebagai  Dasar  Batalnya  Perjanjian. KERTHA WICAKSANA , 16 (1), 1–6. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.1-6