## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MENUJU MASYARAKAT BERMARTABAT Bunyamin
Dosen Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Email : mazben@ymail.com

## Abstract :
This research aims to reveal the depth of multicultural education. This study uses qualitative descriptive approach situational analysis. These results indicate the idea of forming system using the concept of multicultural education. , The results of this study can be applied in learning syllabus Religious Education / Akhlaq for high school / boarding school.
Keywords: Education, Multicultural,

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan secara mendalam tentang pendidikan multikultural. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis situasi. Hasil penelitian ini menunjukan gagasan pembentukan system pendidikan menggunakan konsep multicultural.  . Hasil penelitian ini bisa diterapkan dalam silabus pembelajaran Pendidikan Agama / Akhlaq untuk siswa SMA / Pesantren.
Kata kunci: Pendidikan, Multikultural,

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain.  Pluralitas masyarakat Indonesia merupakan fenomena yang paradoks jika tidak mendapatkan
perhatian serius dalam mengelola keberagaman tersebut. Di satu sisi, keberagaman tersebut merupakan kekayaan cultural yang mengekspresikan kebesaran sebagai sebuah bangsa. Di sisi lain, keberagaman akan menjadi potensi yang
dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban jika tidak terwadahi dalam system penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Perbedadaan budaya, agama, aspirasi politik, kepentingan,  visi dan misi, keyakinan dan tradisi merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal yang kadang-kadang juga menjadi perbedaan perilaku dalam memahami sesuatu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat memunculkan ketegangan- ketegangan dalam relasi antar manusia dan antar budaya. Konsep multikultural tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaraan.
Pendidikan di berbagai negara menunjukkan bahwa di seluruh dunia terdapat konflik antar-upaya meraih kemampuan yang dipersyaratkan yang sifatnya merata bagi berbagai populasi yeng berbeda dalam arti kultural ataupun sosial ekonomi. Juga di Indonesia yang masyarakatnya plural selalu ada trade-off antara kesempatan pendidikan yang merata ( equal opportunity ) dan hasil pendidikan yang sama baiknya ( equal outcome ) yang muncul sebagai salah satu
tantangan dalam menyelenggarakan pendidikan multikultur (Semiawan, 2008).
Hal yang menjadi perhatian adalah upaya untuk membangun Indonesia yang multikultural hanya mungkin dapat terwujud apabila konsep multikultural menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta adanya keinginan baik pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman  mengenai multikultural dan bangunan konsep-konsep yang mendukungnya, dan  upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini sangatlah diperlukan (Suparlan, 2002).  Untuk itu, perlu mengkaji konsep multikultural, karena konsep multikultural tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa. Konsep multikultural menekankan kesetaraan dalam keanekaragaman kebudayaan.

## Konsep Multikultural
Sebelum membahas pendidikan multikultural terlebih dahulu membahas apa konsep ”multikultural”, sehingga memudahkan kita untuk memahami pendidikan multikultural. Hal ini didasarkan bahwa ”kerangka konseptual tentang masyarakat multikultural tidak terlalu baru di
Indonesia, sebab prinsip Indonesia adalah sebagai negara ”bhinneka tunggal ika” yang mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah negera terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis dan agama, tetapi terintegrasi dalam keikaan, kesatuan” (Azra, 2005).
Masyarakat dan negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat "multikultural". Tetapi konsep multikultural tidaklah dapat disamakan dengan konsep ”keanekaragaman” secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaran.  Konsep multikultural mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip- prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan.  Multikultural meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan- kebudayaan orang lain, bukan dalam arti
menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan- kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota- anggotanya sendiri (Sanaky, 2003).
Spradely dalam Suparlan (2002) ”menitikberatkan multikultural pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju kearah kebutuhan kultur.  Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas [ multi-discursive ], tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat apa yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Yang jelas dalam kebudayaan multikultural setiap individu mempunyai kemampuan berinteraksi, meskipun latar belakang kultur masing- masing berbeda, karena sifat manusia antara lain, adalah (1) akomodatif, (2) asosiatif, (3) adaptabel, (4) fleksibel, dan (5) kemauan untuk saling berbagi.  Inilah menunjukan keragaman kultur mengandung unsur jamak atau keragaman yang sarat dengan nilai-nilai kearifan.
Dalam kontek membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh, nilai-nilai kearifan  dalam hal ini adalah kearifan sosial dan kearifan budaya dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya
bersosialisasi dan berinteraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.  Dengan nilai kearifan sosial dan kearifan budaya, akan berusaha mengeliminir berbagai perselihan dan konflik budaya yang kurang kondusif.  Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut.  Untuk itu, kita harus berusaha untuk mengeliminasi potensiyang dapat memunculkan konflik, yaitu (1) prasangka historis, (2) diskriminasi, dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain [ out-group ] (Purwasito, 2003).
Apabila ketiga hal tersebut  tidak mampu dieliminiasi oleh individu maupun kelompok, maka konflik dan benturan antar individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi, politik, idologi, agama akan menjadi sesuatu legal dan lumrah dalam interaksi sosial, karena   keringnya nilai-nilai kemanusiaan (humanis), keringnya niai-nilai kearifan sosial,  keringnya nilai-nilai kearifan budaya dan keringnya nilai-nilai kearifan moral dalam relasi antar sesama manusia baik
secara  individu maupun kelompok.  Jadi pada tahap ini, komitmen pada nilai-nilai tersebut tidak dapat dipandang hanya berkaitan dengan eksklusivisne personal dan sosial saja atau dengan superioritas kultural  saja, tetapi lebih jauh lagi dengan persoalan kemanusiaan ( humanness) , komitmen dan kohesi kemanusiaan termasuk di dalamnya melalui toleransi, saling menghormati hak-hak personal dan komunal (Azra, 2005).   Ketika manusia berhadapan dengan simbol-simbol, nilai-nilai, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip dan pola tingkah laku, sesungguhnya mengungkapkan dan sekaligus mengidealisasikan komitmen kepada kemanusiaan – baik personal mapun komunal –  dan kebudayaan yang dihasilkannya. Multikultural dapat pula dipahami sebagai ”kepercayaan” kepada normalitas dan penerimaan keragaman.  Konsep multikulturaliems  seperti ini dapat dipandang sebagai titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan yang berkeadaban dan sebagai wujud masyarakat madani.
Kelompok struktural dalam masyarakat multikultural dapat  diidentifikasi  melalui enam kategori, yakni: suku, ras, bahasa, status sosial, , religi, dan letak geografis. Keenam kategori ini memiliki equitu dan equality, persamaan dan keadilan hak untuk mendapatkan pembelajaran dalam kehidupan
bernegara. Latar belakang inilah yang harus dilakukan dengan pendekatan tertentu agar peserta didik tidak dirugikan dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam pembelajaran (Semiawan, 2010).
Konsep  multikultural yang diartikan para ahli sangat  beragam antara satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaan, tapi pandangan mereka tentang multikultural pada dasarnya adalah pandangan terhadap dunia yang kemudian  diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikultural  dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “politics of recognition” .  Parekh, 1997:183-185, dalam Azra, membedakan lima  macam bentuk multikultural dan tentu saja  kelima bentuk multikultural itu tidak “kedap air” ( watertight ), tetapi sebaliknya dapat saja tumpang tindih satu dengan lainnya dalam segi-segi tertentu, yaitu :
Pertama, “multikultural isolasionis” yang mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Contoh kelompok ini, seperti masyarakat yang ada pada sistem “millet” di Turki
Usmani atau masyarakat ”Amish” di  AS. Kelompok ini menerima keragaman, tetapi pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.
Kedua, “multikultural akomodatif” , masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang- undang, hukum dan ketentuan-ketentuan sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka, sebaliknya kaum minoritas tidak menantang kultur dominan. Model ”multikultural akomodatif” ini dapat ditemukan di Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lain.
Ketiga, “multikultural otonomis” , masyarakat plural di mana kelompok- kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan ( equality ) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Concern pokok kelompok-kelompok  kultural terakhir ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama
dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok kultural dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok dapat eksis sebagai mitra  sejajar. Jenis multikultural didukung misalnya oleh kelompok Quebecois di Kanada, dan kelompok-kelompok Muslim imigran di Eropa, yang menuntut untuk dapat menerapkan syari`ah, mendidik anak-anak mereka pada sekolah Islam, dan sebagainya.
Keempat, “multikultural kritikal” atau “interaktif” ,  masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelompok budaya dominan tentu saja cenderung menolak tuntutan ini, dan bahkan berusaha secara paksa untuk menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas. Itulah kelompok-kelompok minoritas menantang kelompok kultur dominan, baik secara intelektual maupun politis, dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan secara bersama- sama sebuah kultur kolektif baru yang egaliter secara genuine. Jenis multikultural, sebagai contoh, diperjuangkan masyarakat Hitam di Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain.
Kelima, “multikultural kosmopolitan” , berusaha menghapuskan ”batas-batas kultural” sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam eksperimen-eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Para pendukung multikultural jenis ini yang sebagian besar adalah intelektual diasporik dan kelompok- kelompok liberal yang memiliki kecenderungan postmodernist dan memandang seluruh budaya sebagai resources yang dapat mereka pilih dan ambil secara bebas.
Mengacu pada pandangan dan konsep yang dikemukakan di atas,  konsep multikultural mempunyai relevansi  makna dan fungsi yang tepat. Konsep multikultural menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam ini. Sebab prinsip-prinsip dasar multikultural mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan
format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikultural   agar melahirkan perilaku sosial kondusif,  ”kearifan sosial”, ”kearifan budaya” dan “kearifan moral” atau akhlak adalah melalui “pendidikan multikultural”.
Program pendidikan bagaimanakah yang relevan dengan kehidupan masyarakat dan bangsa dengan corak masyakarat majemuk ini dengan berbagai etnis, sukubangsa dan agama yang ada di dalamnya?  Sebab masing-masing etnis, sukubangsa dan agama  membawa kultur sendiri-sendiri dan keragaman  ini tentu menjadikan  masyarakat dan bangsa Indonesia adalah masyarakat multikultural. Pengakuan akan keragamaan etnis, suku dan budaya penting ditumbuhkan pada peserta didik, karena para pendiri bangsa ini sesungguhnya telah menempatkan ideologi multikultural sebagai dasar kehidupan bernegara dan berkebangsaan yaitu ” Bhineka Tunggal Ika .  Dalam ideologi multikultural perbedaan dalam kesederajatan tentu diakui dan  diagungkan, baik secara individual atau kelompok maupun secara kebudayaan.

## PEMBAHASAN

## Gagasan Pendidikan Multikultural
Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.  Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang ( primitive ). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang.  Jadi, pendidikan yang dilakukan suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa.
Sistem pendidikan nasional lebih bercirikan ”keseragaman”  berlandaskan pada budaya nasional, berdiri di atas puncak- puncak kebudayaan daerah. Pendidikan diselenggarakan dengan aturan dalam konteks mayoritas yang bersaing dan berhadap dengan minoritas dan dikelola oleh pemerintah untuk meluaskan atau mempersempit hal-hal yang substansi atau penting yang menyangkut dengan lingkup dan alokasi kewenangan. Seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam melibatkan peran serta masyarakat mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia Indonesia dan masyarakat
setempat (konsep otonomi daerah). Ini berarti Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional ditinjau dari persepektif filosofis harus beranjak dari suatu paradigma baru pendidikan menuju pada pengakuan terhadap aspirasi masyarakat dan individu. Dengan sendirinya, paradigma baru dalam Undang- undang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu  pada  pendidikan  multikultural yaitu adanya kebudayaan beragam dalam suatu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan Bhineka Tunggal Ika. Demikian kebutuhan pembelajaran individu berada dalam perbedaan realitas sosio-historis, sosio- ekonomis, suku-bangsa, sosio-psikologis. Artinya akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem pendidikan dan persekolahan (Semiawan, 2002).
Tampaknya sistem pendidikan kita masih harus dikelola dengan baik, konsisten, kuat secara nasional yang berdasar pada konsep keragaman atau kebhinnekaan atau multikultural. Sementara sampai sekarang, sistem pendidikan nasional kita tetap hanya bercirikan ”keseragaman”  yang berlandaskan pada budaya nasional dan bukan berfokus pada konsep pendidikan multikultural. Sementara  realitas Indonesia yang multikultural dengan berbagai masalah dalam era reformasi, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali
“pendidikan nasional Indonesia” yang dapat mejadi “integrating force” yang memproses, menghidupkan dan mengikat seluruh keragaman etnis, sukubangsa, agama dan budaya dalam prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika”.
Menurut Tilaar (2002),  pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain- lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.
Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-
orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti ( difference ), atau "politics of recognition" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.
Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap "indiference" dan "Non-recognition" tidak hanya berakar dari ketimpangan struktur rasial, tetapi paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok- kelompok minoritas dalam berbagai bidang: sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Paradigma seperti ini akan mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang 'ethnic studies" untuk kemudian menemukan tempatnya dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang subjek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadventaged .
Istilah "pendidikan multikultural" dapat digunakan baik pada tingkat deskriftif dan normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan yang berkaitan
dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriftif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subjek- subjek seperti: toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama: bahaya diskriminasi: penyelesaian konflik dan mediasi: HAM; demokratis dan pluralitas; kemanusiaan universal dan subjek-subjek lain yang relevan.
Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan, yaitu: Pertama , pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikultural. Kedua , pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Ketiga , pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Keempat pendidikan dwi-budaya. Kelima , pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.
Pendidikan merupakan lapangan yang sentral dalam upaya menerjemahkan gagasan multikullturalisme yang menjadi kenyataan dalam perilaku kehidupan  masyarakat dan bangsa Indonesia.  Pada posisi ini, pendidikan
multikultur memegang peranan kunci, sebab pendidikan merupakan lapangan sentral dalam upaya menerjemahkan dan mensosialisasikan gagasan multikullturalisme, sehingga menjadi kenyataan dalam perilaku. Tetapi ”perlu diketahui, bahwa gagasan pendekatan multikultur relatif baru  dianggap sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, terlebih pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multikultural yang akan dikembangkan di Indonesia sejalan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Apabila hal itu dilaksanakan dengan tidak berhati-hati justru akan menjerumuskan kita ke dalam perpecahan nasional
Kebutuhan dan urgensi pendidikan multikultural demokratis setidaknya dalam tiga dasawarsa terakhir dirasakan semakin mendesak bagi negara-negara multikultural lainnya, termasuk Indonesia.  Bagi Indonesia, hal ini semakin dirasakan terutama pada masa reformasi, otonomi dan desentralisasi yang sekarang ini sedang dijalankan, dan juga diiringi dengan berbagai konflik yang terjadi.
Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan. Sebelum Perang Dunia II boleh dikatakan pendidikan multikultural belum
dikenal. Malah pendidikan dijadikan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan yang memonopoli sistem pendidikan untuk kelompok tertentu. Dengan kata lain pendidikan multikulturak merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, ”Education for All” (Tilaar, 2002). . Merupakan kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis,  budaya, agama dan lain-lain sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Tetapi pada pihak lain, realitas multikultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi "integrating force" yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya tersebut.
Kesadaran tentang multikultur, sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Tetapi konsep ini tidak terwujud pada masa Orde Baru. Kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan, persatuan dan stabilitas negara kesatuan. Kemudian muncul paham mono-kulturalisme yang menjadi tekanan utama. Alhasil, dapat dikatakan sampai saat ini, bahwa wawasan multikultural
bangsa  Indonesia  masih  sangat  rendah.
Rendahnya wawasan multikultural, menyebabkan berbagai kekisruan etnis yang merebak dibanyak tempat di wilayah Negara Kesatauan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997.  Konflik dan benturan antar kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, visi, keyakinan dan tradisi, seolah-oleh telah menjadi sesuatu lugel dan lumrah di era reformasi ini.
Pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku- buku teks.  Di beberapa negara,  reperti di Amerika Serikat, revisi sistem pembelajaran merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam meruapakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan di negera itu.  Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang
menyangkut peran Jerpang pada Perang Dunia II di Asia.
Dengan kenyataan ini, maka dapat dikatakan bahwa model pendidikan multikultural tidak sekedar merevisi materi pembelajaran tetapi melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Contoh, affirmative action dalam seleksi siswa sampai rekrutmen pengajar di Amerika adalah salah satu strategi untuk membuat perbaikan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Maka  untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, agar seperti yang diajukan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga hal jenis transformasi, yakni: (1) transformasi diri, (2) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (3) transformasi masyarakat (el Ma’hady, 2004).
Untuk menyusun konsep pendidikan multikultural dalam tatanan masyarakat yang penuh permasalahan antara kelompok, etnis, sukubangsa dan agama bukan  mengandung dan merupakan tantangan yang tidak ringan. Pendidikan multikultural tidak berarti sebatas merayakan keragaman  dan kebersamaan belaka. Apalagi  tatanan masyarakat yang ada masih penuh diskriminasi yang bersifat rasis dan etnis. Dapat dipertanyakan apakah
mungkin meminta siswa yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami diskriminasi atau penindasan karena warna kulitnya atau perbedaannya dari budaya yang dominan tersebut?  Contoh lain yang dapat disaksikan sekarang ini yaitu di Poso, kehidupan anak-anak sehari-harinya dihadapkan pada sistuasi konflik etnis dan agama (SARA) yang berkepanjangan. Dengan kondisi demikian, pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas toleransi.
Berdasarkan hal tersebut, terdpat beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural yang perlu diantisipasi, yaitu : Pertama, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan ( education) dengan persekolahan [ schooling ] atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Tetapi pendidikan sebagai transmisi kebudayaan yang dapat membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata- mata berada di tangan  mereka (el Ma’hady, 2004). Tapi justru tanggung jawab tersebut juga menjadi tanggungjawab pihak lain yang terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah. Kedua , menghindari pandangan yang
menyamakan kebudayaan  dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok- kelompok sosial yang relatif self sufficient, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program- program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara stereotip menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik. Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa uapaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidarits kelompok adalah
menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis. Keempat , pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Pertanyaannya, kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi? Kelima, kemungkinan bahwa pendidikan [baik dalam maupun luar sekolah] meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikultural sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan  apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.
Dalam konteks ke-Indonesia-an dan kebhinekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu- individu yang terjewantahkan dalam
kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu.  Maka  untuk penumbuhan dan pengembangan “social and cultural capital” melalui  pendidikan, pendidikan kewargaan ( civic education ) menjadi sebuah keharusan.  Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara trial and error atau diperlakukan secara taken for granted ; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan  pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui Civic Education dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, dan respek dan toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban dan multikultur (Azra, 2005).  Maka dengan pendidikan multikultural diharapkan dapat mendukung pengembangan demokratis yang mulai tumbuh  di tengah masyarakat Indonesia yang multi etnis, sukubangsa, budaya, agama untuk menuju  masyarakat madani Indonesia atau Indonesia baru yang dicita-citakan.

## Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat Indonesia yang Beradab dan Bermartabat
Dalam menghadapi banyak tantangan di masa depan,  manusia melihat pendidikan sebagai  aset yang sangat diperlukan dalam upaya untuk  mencapai cita-cita perdamaian, kebebasan dan keadilan sosial. Pendidikan memiliki peran mendasar dalam pengembangan pribadi dan sosial  (Delors, 1999).
Model pendidikan di Indonesia menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya.  Pengalaman pendidikan masa lalu  telah menghasilkan suatu suasana kehidupan bangsa yang tidak sesuai dengan cita-cita UUD 1945.  Katakan saja, pada sektor pendidikan telah tercipta dan ”menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang tertekan, tidak kritis, bertindak dan berpikir dalam acuan suatu struktur kekuasaan yang hanya mengabdi kepada kepentingan sekelompok kecil rakyat Indonesia” (Tilaar, 2002) yang dirasakan sampai sekarang ini.
Pendidikan dapat membantu untuk membuat    dunia yang lebih baik, dengan memberikan kontribusi kepada pembangunan manusia yang berkelanjutan,   saling pengertian antara masyarakat dan
pembaharuan pelaksanaan demokrasi. Pendidikan menurut Delors (1999) bertugas mengatasi berbagai ketegangan yang muncul, terutama pada masyarakat global saat ini, yaitu :
1. Ketegangan antara global dan lokal: orang membutuhkan    secara bertahap untuk menjadi warga dunia tanpa kehilangan akar dan   sambil terus memainkan peran aktif dalam kehidupan bangsa mereka dan komunitas lokal mereka.
2. Ketegangan antara universal dan individual: kultur   terus menjadi global, tetapi hanya sebagian. Kita tidak bisa mengabaikan    harapan-harapan maupun resiko  globalisasi, tidak sedikit yang merupakan    risiko dengan melupakan keunikan karakter  yang dimiliki manusia secra individual.
3. Ketegangan antara tradisi dan modernitas, yang merupakan bagian dari   masalah yang sama.
4. Ketegangan antara pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek.
5. Ketegangan antara kebutuhan untuk berkompetisi  dan kesetaraan kesempatan.
6. Ketegangan antara ekspansi pengetahuan yang luar biasa   dan kapasitas manusia untuk mengasimilasinya. Sejak
meningkatnya tekanan pada kurikulum, setiap strategi reformasi harus melibatkan pembuatan pilihan, menekankan  pada fitur pendidikan dasar yang mengajarkan murid bagaimana memperbaiki kehidupan mereka melalui pengetahuan, melalui percobaan dan melalui pengembangan untuk memelihara budaya mereka.
7. Ketegangan antara spiritual  dan material. Dunia sering merindkan, sesuatu yang ideal dan nilai-nilai yang  akan dijaga “moral”. Dengan demikian tugas mulia pendidikan adalah mendorong setiap orang, bertindak sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka dan menghormati penuh pluralisme,
Untuk mengatasi ketegangan tersebut diperlukan konsep pendidikan ”alternatif” yang mampu menjawab perubahan yang terjadi di masyarakat.  Pendidikan nasional perlu direformasi untuk mewujudkan visi baru masyarakat Indonesia.  Bangsa ini tampaknya memerlukan pendidikan ”alternatif” yang sesuai dengan konsep masyarakat yang dicita-citakan,  yaitu: Pertama , masyarakat beriman dan bertaqwa, memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing.
Kedua, masyarakat demokratis dan beradab
yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. Ketiga, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. Keempat, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya budaya malu apabila melanggar hukum. Kelima , masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi. Keenam , masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (Sanaky, 2003).
Maka, untuk mengantisipasi perubahan menuju masyarakat Indonesia yang beradab dan bermartabat, diperlukan terobosan pemikiran tentang suatu konsep pendidikan yang fungsinya dapat memberdayakan manusia dan masyarakat dengan perbedaan yang dimiliki.  Artinya, konsep pendidikan tersebut berhadapan dengan kebutuhan
mendesak untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia”  yang terdiri dari  keragaman etnis dan budaya tersebut. Untuk itu, konsep pendidikan multikultural ( multicultural education )  sebagai jawaban untuk pendidikan masyarakat yang beradab dan bermartabat, sebab pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas dari keperbedaan yang dimiliki.  Sebab ”pandangan dasar bahwa sikap ” indifference” dan ”non-recognition” tidak hanya berakar dari ketimpangan struktural rasial, etnis dan sukubangsa saja, tapi paradigma pendidikan multikultural mancakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok- kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain- lain (Azra, 2004).  Paradigma pendidikan multikultural ini sejalan dengan paradigma masyarakat yang beradab dan bermartabat yaitu masyarakat beriman, demokratis dan beradab, berbudaya, menghargai hak asasi manusia, masyarakat tertib dan sadar hukum, kreatif, mandiri dan percaya diri,  sehinggan ”paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ”ethnic studies”, untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan tinggi (Azra, 2004).
Untuk mewujudkan konsep tersebut di atas, konsep pendidikan multikultural, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan masyarakat  Indonesia ditengah ”kebihnnekaan” yang betul-betul aktual. Oleha karena itu, ”disain kurikulum pendidikan multikultural, ”mestilah mencakup subjek-subjek seperti seperti; toleransi, tema-tema tentang perbedaan ethno- kultural , suku bangsa,  agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusian universal dan subjek-subjek lain yang relevan (Azra, 2004). Untuk itu, perumusan kurikulum dan implementasi pendidikan multikultural untuk masyarakat Indonesia, dibutuhkan pembahasan serius yang menyangkut dengan persoalan strategi yang akan ditempuh, misalnya apakah kurikulum tersebut dalam ”bentuk matapelajaran terpisah, berdiri sendiri ( separated curriculum) , terpadu ( integrated curriculum) atau  menghubungkan atau korelasi ( correlated curriculum ) (Nasution, 1990).
Dengan demikian, peran pendidikan multikultural diperlukan untuk mempersiapkan individu dan masyarakat sehingga memiliki kemampuan dan motivasi serta berpartisivasi secara aktif dalam aktualisasi dan institusionalisasi masyarakat Indonesia, yang mempunyai identitas
berdasarkan budaya Indonesia.  Pendidikan perlu merumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu membangun manusia dan masyarakat madani Indonesia yang mempunyai identitas, berdasarkan budaya Indonesia” (Tilaar, 2002), dan visi pendidikan yang baru ini adalah pendidikan multikultura. Tetapi, konsep pendidikan multikultural tidak berarti hanya sebatas ”merayakan keragaman” belaka,  tetapi pendidikan multikultural lebih tepat diarahkan sebagai advokasi untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan bebas  toleransi”,  menuju  masyarakat Indonesia yang beradab.

## Model Pembelajaran
Model pembelajaran yang dikembangkan dan akan diarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi menuju masyarakat  Indonesia yang beradab, yaitu sebagai berikut: (1) Mengembangkan kompetensi akademik standar ( standard and basic academik skills) tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, peradaban, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat dan sang menghargai dalam keragaman agama dan budaya. (2) Mengembangkan kompetensi sosial agar dapat menumbuhkan pemahaman [ a better understanding ]  tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam
masyarakat, (3) Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas [ inteleligent decisions ] tentang isu-isu dan masalah keseharian [ real- life problems ]  melalui sebuah proses demokratisasi atau inkuri dialogis [ dialogical inquiry ]. (4) Membantu mngkonseptualisasi dan mengaspirasikan sebuah masyarakat yang lebih baik, demokratis dan memiliki persamaan derajat,  (5) Pendidikan yang mampu mengembangkan kompetensi kesopanan dan toleransi terhadap satu sama manusia dalam suatu masyarakat yang tertib dan teratur. (6) Pendidikan yang mampu mengembangkan kompetensi untuk mandiri dan mampu mengatur diri sendiri  tanpa campur tangan pihak lain. (7) Pendidikan yang mampu mengembangkan kompetensi agar dapat bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan.
Delors (1997) mengatakan bahwa penekanan lebih besar pada salah satu dari empat pilar dasar pendidikan: learning to live together , dengan mengembangkan pemahaman pada orang lain,  sejarah, tradisi dan  nilai  spiritual mereka,   atas dasar ini, menciptakan semangat baru yang, dipandu oleh  pengakuan saling ketergantungan
Visi    pendidikan yang  mendasari semangat baru, dengan tidak menga-baikan
tiga pilar pendidikan lainnya merupakan basis untuk belajar  hidup bersama. Pertama adalah learning to know . Mengingat perubahan yang sangat cepat  akibat kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi  dan sosial, penekanan harus pada menggabungkan secukupnya pendidikan umum yang luas dengan kemungkinan bekerja mendalam   pada sejumlah mata pelajaran yang dipilih. Kedua, learning to do. Secara lebih umum, memerlukan akuisisi   kompetensi yang memungkinkan  orang untuk berurusan dengan berbagai situasi, dan untuk bekerja dalam tim. Ketiga, learning to be .

## KESIMPULAN
Gagasan pendidikan multikultural merupakan suatu pendidikan alternatif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh dalam masyarakat yang sangat pluralis.
Konsep pendidikan multikultural harus berusaha memfasilitasi proses pembelajaran yang menghargai keragaman etnis dan perbedaan, persamaan hak, toleransi dan sikap terbuka.  Mengembangkan kompetensi untuk mampu mandiri dan mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan sebagai ciri dasar masyarakat yang beradab berdasarkan pada 4 pilar pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azyumardi, 2005, Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikultural Indonesia . http://kongres.budpar.go.id/agenda   /precongress/makalah/abstrak/58%20 azyumardi%20azra.htm, diakses, Senin, 14 Februari  2011.
Delors, J. Learning: The Treasure  Within , Unesco, 1998.
el-Ma’hady, Muhaemin, 2004, Multikultural dan Pendidikan Multikultural [ Sebuah Kajian Awal ], From: http://artikel.us/muhaemin6-04.html, diakses Senin, 14 Februari  2011.
Nasution, S, 1990, Asas-asas Kurikulum, Bandung : Jammars.
Puwasito, Andrik, 2003, Komunikasi Multikultural, Surakarta : Muhammadiyah Unuversity Press.
Sanaky, Hujair AH. 2003, Paradigma Pendidikan Islam: Mambangun Masyarakat Madani Indonesia. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
Semiawan Conny R.  2002, Belajar dan Pembelajaran Dalam Taraf Usia Dini, Jakarta, PT. Prenhallindo.
------------------------------  2008. 2008. Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan . Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP.
--------------------------------  2010. Kreativitas Keberbakatan: Mengapa, Apa dan Bagaimana . Jakarta: PT. Indeks.
Suparlan, Parsudi, 2002, Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural, Makalah, Disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”, Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas
Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, From: http://www.scripps.ohiou.edu/news/ cmdd/ artikel ps.htm, diakses, Senin, 14 Februari  2011.
Tilaar, H. A. R, 2002. Perubahan  Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia . Jakarta : Grasindo.