## SKEMA BAGI HASIL MUDHARABAH: Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syari’ah
Muhammad Aswad STAIN Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia ishuatomandar@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  kelayakan  skema  bagi hasil  mudharaba  terhadap  pemberdayaan  usaha  mikro  syariah bagi  anggota  POKUSMA,  penelitian  ini  menggunakan  metode perbandingan revenue sharing, gross profit sharing dan net profit sharing, pengumpulan  data  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  tentang biaya  factor  produksi,  keuntungan  yang  diharapkan,  dan  rata-rata penjualan barang berdasarkan permintaan pasar saat ini. Berdasarkan perbandingan ketiga skema tersebut diketahui bahwa skema net profit sharing  merupakan  skema  yang  paling  menguntungkan  dengan  porsi 41% bagi nasabah (pengusaha genteng) dan 59% bagi BMT, penelitian ini menunjukkan gambaran yang sesungguhnya antara dunia industry dan perbankan syariah, tidak seperti bank konvensional yang selalu menetapkan fix return.
Kata  Kunci: Keuangan  Mikro  Islam  (BMT),  POKUSMA  (yaitu pembuat atap ubin), Dana Bagi Hasil, Laba Kotor, Laba Bersih

## Abstract
THE SHARING SCHEME OF MUDHARABAH (Feasibility Study  to  The  Micro  Empowerment  of   Shariah).  This  research  is aimed to explain prominence of  scheme of  revenue sharing (contract of
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
mudarabah) in productive funding by micro-shariah banking (BMT) for members of  the POKUSMA (i.e. roof-tiled makers). Used-method in  this  research  is  through  comparing  between  revenue  sharing,  gross profit sharing and net profit sharing, collecting data is used to get clear information  on  cost  of   operational  components  of   production,  desired profits, and rate-sell of  goods as based on current market demand. Based on percentage of  profits of  the three mentioned schemes, those of  revenue sharing,  gross  profit  sharing  and  net  profit  sharing,  it  concludes  that the scheme of  net profit sharing is the most profitable scheme for the roof-tiled makers with a percentage of  41%, and BMT is 59%. On the other hand, the height of  percentage of  net profit is in line with level of  risk which received by shahibul mal (BMT). Scheme of  net profit sharing which has been developed in funding for roof-tiled industry is more profitable, and roof-tiled maker’s revenue may well be fluctuating in line with the fluctuation of  their business. This description gives an obvious picture in real on the industry and its economy. Whereas fixed rate  banking  is  not  giving  a  real  picture  of   given  economy.  Thus,  it emphasizes in more detail the difference between fix rate in conventional bank and the scheme of  profit sharing.
Keyword: Islamic Microfinance (BMT), POKUSMA (i.e. roof-tiled makers), Revenue Sharing, Gross Profit, Net Profit.

## Pendahuluan A.
Pertumbuhan  lembaga  keuangan  syariah  sekarang  telah mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  ditandai terjadinya proses syariahnisasi dari system ekonomi konvensional menuju system ekonomi syariah sekarang telah memperlihatkan momentumnya. Hampir setiap aspek kegiatan ekonomi telah atau didampingi  oleh  system    syariah.  Hadirnya  lembaga  keuangan syariah,  seperti  bank,  koperasi  (BMT),  asuransi  dan  pasar modal syariah, ada pula kegiatan di sektor riil yang berdasarkan prinsip  syariah,  seperti  Pasar  Swalayan  Syariah,  Hotel  Syariah dan  lain  lain.  Tentu,  perubahan  ini  didasari  argument  bahwa system ekonomi Islam mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif. Dengan demikian, peralihan sistem dalam bidang ekonomi tidak hanya didasari oleh keyakinan keagamaan,
yang sering disebut sebagai emosional, melainkan dan ini yang penting, dilandasi kesadaran yang bersifat rasional, bahwa sistem ini  jauh  lebih  unggul  dibandingkan  dengan  sistem  ekonomi kapitalis.
Diantara  keunggulan  ekonomi  Islam  adalah  berkaitan dengan hubungan antara pemilik modal dengan pelaku bisnis. Dalam teori ekonomi  Islam, modal dan pelaku usaha merupakan dua faktor produksi yang  tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap orang  yang memberikan modal dalam rangka memproduksi sesuatu yang bersifat komersial  harus berasumsi bahwa resiko kerugian  sama  besar  kemungkinannya  dengan  peluang  untuk mendapat keuntungan. Dalam hal ini, modal merupakan  unsur intrinsik  dari usaha (enterpreneurship), sepanjang menyangkut resiko bisnis. Karena itu, return yang diperoleh pemilik modal akan berubah dan tidak tetap seperti dalam sistem bunga. Semakin banyak  untung  dalam  bisnis,  maka  akan  semakin  tinggi return dari modal yang diusahakan itu. Jelas, bahwa keuntungan yang timbul  dari  aktifitas  bisnis  atau  komersial  di  masyarakat  akan terdistribusi kepada semua orang yang memberikan modal dalam sebuah proyek, sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal. Sistem ini berbeda bahkan bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana modal dan pelaku usaha merupakan dua unsur produksi yang terpisah. Modal pasti akan mendapat bunga, sedang pelaku  usaha  akan  mendapat  keuntungan.  Tentu,  keuntungan yang belum pasti harus dihadapkan dengan “imbalan” terhadap uang  yang  dijadikan  modal.  Di  sinilah  sering  terjadi  pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mengembalikan modal berikut bunganya kepada pemilik modal, karena usaha yang dijalankannya mengalami  penurunan  keuntungan.  Sebaliknya,  apabila  pelaku usaha mengalami keuntungan yang banyak, pemilik dana hanya akan dapat pendapatan dari bunga yang sudah ditetapkan rate nya lebih dahulu.
Terdapat  beberapa  skema  yang  dapat  digunakan  pada berbagai  transaksi  dan  produk  keuangan  yang  pada  dasarnya dapat  dikelompokkan  menjadi  dua,  yakni  skema  pendapatan
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
tetap dan skema pendapatan tidak tetap. Skema pendapatan tetap memberikan penghasilan yang sifatnya tetap dan telah ditentukan dimuka besarannya, berupa tingkat bunga tetap. Sementara itu skema  pendapatan  tidak  tetap  memberikan  penghasilan  yang besarannya  tergantung  pada  indikator-indikator  yang  dijadikan basis perhitungan pendapatan (berupa bunga) atau pun tergantung pada kinerja usaha yang dibiayai (berupa bagi hasil). 1
Dalam  sistem  transaksi  syariah  yang  berbasis  bagi  hasil dikenal  mudharabah  dan  musyarakah.  Secara  natural  menjadi “core  bussines” lembaga  keuangan  syari’ah.  Meskipun  kenyataan di  lapangan  justeru  terbalik.  Skema  bagi  hasil  sangat  terbatas dibanding skema pendapatan tetap, akad murabahah dan ijarah jauh  lebih  banyak  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  syari’ah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Alasannya karena skema ini dari sisi pendapatan lembaga keuangan syariah lebih mendekati sistem bunga yang relatif pasti dan ditentukan dimuka, sementara skema  bagi  hasil  dianggap  beresiko  tinggi  dan  pendapatan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) relatif tidak pasti. 2
Kurang diminatinya skema bagi hasil tersebut, khususnya skema bagi hasil berdasarkan profit sharing bisa disebabkan oleh dua  hal.  Pertama,  dilihat  dari  sisi  pengusaha/mudharib  skema bagi hasil tidak incentive compatible, yakni mereka tidak memperolah insentif  yang  cukup  untuk  mengimplementasikan  skema  bagi hasil. Hal tersebut disebabkan tidak cukup diakomodasikannya incentive compatibility constrain (ICC) pada skema bagi hasil. Kedua, dilihat  dari  sisi  pemilik  dana  (shahibul  mal),  skema  bagi  hasil tersebut  dianggap  bukan  merupakan  skema  yang  efisien.  Hal tersebut  sebenarnya  disebabkan  kurang  diperhitungkannya incentive  compatibility  constrain  (ICC) dan willingness  to  pay  constrain (WCPC) dalam mendesain skema bagi hasil. 3
1 Tarsidin, Bagi Hasil; Konsep dan Analisi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010), hlm. 3
2 Fathurrrahman  Djamil, Akad-Akad  Syari’ah  Untuk    Transaksi Investasi  Daerah, Makalah disampaikan  pada seminar Nasional Pasca Sarjana UIN Jakarta 26-27 Januari 2007
3 Tarsidin, Bagi Hasil, hlm. 5
Oleh  karena  itu,  skema  pendapatan  tetap  begitu  sangat dominan dalam transaksi keuangan Islam. Sebagaimana diketahui hingga  saat  ini  telah  mencapai  60  %  menghiasi  transaksi di  perbankan  syariah,  skema  murabahah  dan  ijarah  dengan karakteristik  yang  dimilikinya  ditengarai  dapat  secara  efisien mendorong  pengusaha  (mudharib)  menggunakan  pembiayaan yang  diperolehnya  dengan  cara-cara  terbaik  dan  mencegah terjadinya falsifikasi. Melalui penggunaan murabahah dan ijarah intensitas permasalahan moral hazard bisa ditekan sehingga biaya monitoring dan verifikasi oleh pemilik dana juga bisa ditekan. Sebaliknya  intensitas  permasalahan moral  hazard pada  skema bagi hasil ditengarai tinggi sehingga perlu upaya monitoring dan verifikasi  yang  cukup  besar  untuk  mengamankan  penggunaan dana tersebut.
Pembahasan B. Bagi Hasil Menurut Fiqih
1. Kata  mudharabah  berasal  dari  kata dharb yang  berarti memukul  atau  berjalan.  Pengertian  memukul  atau  berjalan  ini lebih  tepatnya  adalah  proses  seseorang  memukulkan    kakinya dalam menjalankan usaha. Menurut Ibnu Manzhur dalam Lisan al-’Araby,  mudharabah adalah: 4 “As sairu fil ardhi lissafari muthlaqan kaqaulihi Ta’ala Wa idza dharabtum fil ardhi fa laisa ‘alaikum junahun an  taqshuru  fis  shalati ”  Kontrak  ini  disebut mudharabah ,  karena pekerja  (mudharib)  biasanya  membutuhkan  suatu  perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan  perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi. Menurut Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaid, 5 mudharabah ialah “ As sairu fil ardhi bi ghardhi at tijarati wab tigha’ir rizqi ” atau ”Berjalan di muka bumi dengan tujuan berdagang dan mencari rezeki Allah” .
4 Ibnu Manzhur, Lisan Al-Araby (Mesir, Thab’ah Darul Ma’arif, Juz I, t.th), hlm. 455.
5 Abdul  Mun’im,  Muhammad, Al-Mudharabah  wa  Tathbiquha  al- ‘Amaliyah,fi  al-Masharif   al-Islamiyah (Kairo,  Ma’haad  Al-Alam  lill  Fikr  al- Islamy,  1996),  hlm. 20
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Secara  terminologi,  para  Ulama  Fiqh  mendefinisikan mudharabah atau qiradh dengan  “Pemilik  modal  (investor) menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja  (pedagang)  untuk diperdagangkan,  sedangkan  keuntungan  dagang  itu  menjadi milik  bersama  dan  dibagi  menurut  kesepakatan”.  Mudharib menyumbangkan  tenaga  dan  waktunya  dan  mengelola  kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Sementara menurut Nyazee  menyatakan    dalam  transaksi  mudharabah  yang  dititik beratkan  adalah  adanya  partisipasi  dalam  keuntungan. 6 Pihak mudharib berperan ganda sebagai agen sekaligus mitra. Mudharib menjadi  agen  untuk  shahibul  mal  dalam  setiap  transaksi  yang dilakukan pada modal dan ia menjadi mitra shahibul mal ketika mendapat keuntungan. 7
Salah  satu  ciri  utama  dari  kontrak  ini  adalah  bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan  proporsi  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor (rab al- mal), sementara mudharib hanya rugi dalam tenaga dan pikiran. 8 Sementara  menurut Sayyid Sabiq mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara rab al-mal (investor) dengan seorang pihak kedua (mudharib) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.  Istilah  mudharabah oleh  ulama  fiqh  Hijaz  dikenal dengan istilah Qiradh . 9
Mudharabah  sebagai  akad  yang  terjadi  dalam  sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak dengan beberapa ketentuan  yang  harus  dipenuhi  sehingga  adanya  ikatan  jalinan kerjasama yang shahih menurut hukum Islam. Menurut mazhab Hanafi  dalam  kaitannya  dengan  kontrak  tersebut,  unsur  yang
6 Imran  Ahsan  Khan  Nyazee, Islamic  Law  Business  Organization Partnerships (Islamabad:  The III T, 1997),  hlm. 244.
7 Mervin KL & L.M. Algoudh, Islamic Banking, Terj. Burhan Subrata (Jakarta: Serambi, 2007),  hlm. 62.
8 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Damaskus, Dar al- Fikr, Juz IV, Cet II, 1985), hlm. 837.
9 Sayyid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah ( Beirut, Dar al-Tsiqafah Islamiyah, Juz III, t.th), hlm. 147.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
paling mendasar adalah adanya ijab dan qabul, artinya bersesuainnya keinginan dan maksud dari pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. 10 Sedangkan Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun akad  mudharabah  adalah  terdiri  atas  tiga  orang  yang  berakad (pemberi dan penerima harta), ma’kud ’alaih (modal, keuntungan, kerja)    dan  sighat (ijab dan qabul) .  Sementara  Mazhab  Syafi’i membaginya  menjadi  lima  bagian  yaitu  harta  (modal),  usaha, keuntungan, sighat dan pelaku akad. 11
Sedangkan  UU  No  21  tentang  Perbankan  Syariah menetapkan mudharabah adalah yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam  Pembiayaan  adalah  Akad  kerja  sama  suatu usaha  antara  pihak  pertama  ( malik , shahibul  mal ,  atau  Bank Syariah)  yang  menyediakan  seluruh  modal  dan  pihak  kedua (‘amil , mudharib , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana  dengan  membagi  keuntungan  usaha  sesuai  dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung  sepenuhnya  oleh  Bank  Syariah  kecuali  jika  pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. 12 Pada kerjasama mudharabah ini terdapat dua prinsip dasar  yaitu  pertama, Return  on  Capital tidak  boleh  ditentukan tetapi harus proporsi tertentu dari keuntungan. Kedua; adalah modal, bukan tenaga kerja, dikenai risiko keuangan dari kegiatan yang mengandung risiko. 13
Teori Bagi Hasil 2. Skema Bagi hasil revenue sharing
a. Skema Revenue  Sharing  System atau Sharing  System  for Based of  Revenue adalah system bagi hasil yang didasarkan atas pendapatan (revenue) yang diperoleh sebelum biaya-biaya yang
10 Ibid., hlm. 248.
11 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh, hlm. 839. 12 UU  No  21  tentang  Perbankan  Syariah,  Tahun  2008,  penjelasan pasal 19 ayat 1. hurup c 13 Frank E Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and  Finance, Religion, Risk and Return ( London  Boston : Kluwer  Law  International,  The  Haque, 1998), hlm. 130.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
dikeluarkan dalam proses produksi. 14 Skema revenue sharing yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan/pendapatan usaha. Dengan demikian risiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi rendahnya pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas  biaya  usaha  (harga  pokok  penjualan/biaya  produksi,  biaya penjualan dan biaya umum serta administrasi). Rendahnya risiko pada skema revenue sharing tersebut tentunya disertai pula dengan berkurangnya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus yang lebih tinggi yang dikonstribusikan oleh efisiensi biaya-biaya usaha  ataupun  turunnya  biaya-biaya  tersebut  pada  saat  kegiatan usaha  turun. 15 Sementara  menurut  Perloff  (2005), revenue  sharing akan memberikan insentif yang tidak tepat dan akan menurunkan laba  gabungan.  Penyebabnya  adalah  skema  bagi  hasil  seperti  ini penjualan akan lebih kecil. 16
Model  bagi  hasil  ini  digunakan  dengan  beberapa pertimbangan:
1) Posisi lembaga pembiayaan pada saat negosiasi akad lebih kuat  dari  pada  penerima  pembiayaan.  Posisi  ini  berbalik setelah akad terjadi. Penerima pembiayaan lebih kuat dari pada pemberi pembiayaan. Sebab, saat pembagian bagi hasil usaha penerima pembiayaan berubah menjadi pemberi hasil usaha dan pemberi pembiayaan berubah menjadi penerima hasil usaha.
2) Mengurangi moral hazard dari penerima pembiayaan yang akan merugikan pemberi pembiayaan, misalnya manipulasi laporan  keuangan  yang  cenderung  membesarkan  biaya-
14 Muhammad Nafiq, Bursa Efek & Investasi  Syariah (Jakarta: Serambi, Cet I, 2009), hlm. 116.
15 Tarsidin, Bagi Hasil.... hlm. 22-23.
16 Jeffrey  M.  Perloff,  dalam  Umi  Karomah  Yaumiddin, Usaha  Bagi Hasil: Antara Teori dan Praktik (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 18. Perloff memberikan  ilustrasi  pembayaran  royalty  antara  penerbit  dan  pengarang. Pembayaran royalty ini merupakan skema revenue sharing dalam penerbitan buku.  Pada  umumnya  penerbit  memberikan  honor  tetap  pada  pengarang sehubungan dengan adanya ketidakpastian jumlah buku yang terjual.
biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menghindari  pembayaran bagi hasil.
3) Antara penerima dan pemberi pembiayaan belum terbentuk hubungan saling percaya.
Skema  Revenue  sharing  untuk  sekarang  ini  dianggap sebagai  system  bagi  hasil  yang  paling  efektif  untuk mengantisipasi moral hazard sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN)  dalam  fatwanya  No.  15/DSN-MUI/I/IX/2000 menetapkan bahwa bagi hasil boleh dilaksanakan berdasarkan profit  dan  pendapatan  pengelolaan  dana  yang  diperoleh. Karena pertimbangan demi kemaslahatan, sebaiknya system yang digunakan memang skema revenue sharing. Pada praktiknya bagi hasil yang umum digunakan memang skema revenue sharing karena modelnya yang sederhana dan mudah baik bagi pemilik maupun  pengelola  dana.  Dan  dengan  skema revenue  sharing pula kemungkinan terjadinya hasil negatif dapat dieliminir. 17
Kendati demikian kemungkinan terjadinya moral hazard tetap ada, seperti merekayasa pendapatan yang diperoleh agar bagi hasil untuk pemilik dana lebih sedikit.
Rumus Revenue Sharing:
Keterangan: X RSS = Nisbah  bagi  hasil  bagi  penerima  pembiayaan pada skema revenue sharing
Y RSS = Nisbah  bagi  hasil  bagi  pemberi  pembiayaan pada skema revenue sharing
H XRSS = besarnya pembayaran bagi hasil dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan.
17 Iggi Ahsin dalam Asfi Manzilati, Pembiayaan Murbahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah Dalam Kerangka The Generalized Others (Malang, 28-29 Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam)
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
r m = Tingkat pengembalian pasar dalam presentase.
Tingkat pengembalian pasar dapat dipergunakan tingkat  pendapatan  yang  diterima  bisnis  atau tingkat  pendapatan  yang  diterima  bisnis  atau transaksi investasi dengan sistem bagi hasil atau dapat juga mempergunakan tolok ukur tingkat pendapatan pasar pada umumnya.
N p = besarnya  nilai  pembiayaan  yang  diberikan dalam rupiah
Q = jumlah  unit  yang  terjual  satu  periode  atau kapasitas produksi dalam periode, atau kapasitas produksi dalam satu periode satuan dalam unit. Periode yang dipakai umunya periode tahunan
P = Harga persatuan unit produk dalam rupiah
M = Tingkat  margin  keuntungan  per  unit  produk (mark up harga per unit produk) yang diinginkan dalam persentase.
C = Total  biaya  per  unit  produk  =  variabel  cost ditambah biaya tetap per unit produk (vc + fc).

## Skema  Gross Profit Sharing
b. Dalam hal ini yang dijadikan dasar perhitungan dalam skema gross profit sharing adalah laba kotor, yakni penjualan/ pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/ biaya  produksi.  Dengan  skema  tersebut,  pihak-pihak  yang berkontrak  tidak  menghadapi  ketidakpastian  di  sisi  biaya penjualan  dan  biaya  umum  dan  administrasi.  Oleh  karena itu risiko pada skema gross profit sharing tersebut lebih rendah dibandingkan  pada  skema profit  sharing. Namun  tentunya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus juga lebih rendah karena tidak dapat turut menikmati hasil dari efisiensi biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi, atau pun turunnya kedua jenis biaya usaha tersebut pada saat kegiatan usaha turun.

## Rumus Gross Profit Sharing:

## Skema Net Profit Sharing c.
Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit  atau  pembiayaan.  Profit  merupakan  selisih  antara penjualan/pendapatan  usaha  dan  biaya-biaya  usaha,  baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan  biaya  umum  dan  administrasi.  Penggunaan  istilah profit sharing dalam hal ini merujuk pula pada istilah profit and loss sharing, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). Ketidakpastian (hasil dan risiko) pada penggunaan skema profit sharing dapat dibedakan dalam tiga area kategori, yakni: 18
1) Penjualan/Pendapatan Usaha
Dalam  hal  ini  terdapat  ketidakpastian  naik  turunnya penjualan/pendapatan usaha, baik dalam volume maupun harganya. Hal tersebut dapat diprediksi dari data penjualan/ pendapatan  usaha  periode  sebelumnya  dan  analisis  atas kondisi perekonomian dan industri saat ini.
2) Harga Pokok Penjualan/biaya produksi
Ketidakpastian  berupa  naik  turunnya  biaya  bahan  baku, biaya  tenaga  kerja  dan  biaya overhead, baik  yang  terjadi karena naik turunnya harga maupun tingkat efisiensi dan produktivitasnya.  Hal  tersebut  dapat  diprediksi  melalui analisis  atas  pergerakan  harga  dari  beberapa  komponen utama biaya produksi dan pengukuran tingkat efisiensi dan produktivitas enterpreneur.
3) Biaya Penjualan dan biaya umum dan Administrasi Ketidakpastian berupa naik turunnya biaya penjualan dan
18 Tarsidin, Bagi Hasil…, hlm. 21-22.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
biaya umum dan administrasi juga dapat disebabkan oleh faktor  harga  dan  tingkat  efisiensinya.  Dengan  demikian pada skema profit sharing terdapat tiga kategori dimana risiko kemungkinan timbul, dalam hal tersebutlah yang seringkali mendasari pemikiran bahwa skema net profit sharing tersebut berisiko tinggi bagi pemilik dana. Namun disisi lain, pada ketiga  area  kategori  tersebut  terdapat  pula  kemungkinan pemilik dana bisa memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Misalnya, ketika volume dan harga penjualan/pendapatan usaha  naik  dan  harga  bahan  baku  turun,  meningkatnya efisiensi dan produktivitas dalam menghasilkan produk dan turunnya biaya-biaya usaha. Dalam hal ini penurunan biaya- biaya usaha tidak hanya dapat diartikan sebagai turun dari sisi nominalnya, tetapi juga bisa berupa turunnya dari sisi rasionya  terhadap  penjualan/pendapatan  usaha.  Dengan demikian  bisa  saja  dari  sisi  nominalnya  tidak  turun  tapi dari sisi rasionya turun; hal tersebut menunjukkan semakin tingginya tingkat efisiensi enterpreneur. Penurunan biaya- biaya usaha biasanya juga menyertai penurunan penjualan/ pendapat  usaha  sebagai  implikasi  dari  turunnya  kegiatan usaha. 19
Skema profit  sharing  (profit  and  loss  sharing) merupakan skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan syariah  ataupun  lembaga  keuangan  mikro  syariah  (BMT) seperti  pembiayaan  mudharabah  atau  musyarakah.  Pada pembiayaan mudharabah paling tidak skema gross profit sharing . 20
Namun saat ini skema profit sharing tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank syariah beranggapan bahwa risikomya tinggi. Disamping itu juga bank syariah masih sulit mengaplikasikan skema profit sharing karena kenyataannya tidak membangkitkan antusiasme yang besar pada para depositor  yang takut kehilangan tabungan
19 Ibid.,hlm. 22.
20 Volker Nienhaus, “The Performance Of Islamic Banks: Tren and Cases”, dalam Islamic Law and Finance (London: Graham & Trotman Inc, 1988), hlm. 133.
mereka. 21 Dimana Bank Syariah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema revenue sharing.
Dalam  menghitung  terdapat  tiga  skema  perhitungan nisbah berdasarkan net profit sharing dapat dilakukan dengan varian:
1) Berdasarkan laba operasi bersih dikurangi pajak dan tidak membayar zakat
2) Berdasarkan laba operasi bersih dikurangi zakat kemudian dikurangi pajak
3) Berdasarkan laba operasi bersih dikurangi pajak kemudian dikurangi zakat
Mengenal  Kelompok  Usaha  Muamalat  (Pokusma)

## 3. BMT Pahlawan
Salah satu kelompok usaha produktif yang dijadikan obyek riset adalah kelompok usaha mikro binaan BMT Pahlawan. Pada dasarnya kelompok usaha ini lebih dikenal dengan nama kelompok usaha muamalat (Pokusma). Pokusma adalah himpunan orang potensial terdiri antara 5 – 10 orang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerjasama dengan mengembangkan usaha simpan pinjam dan ekonomi produktif dengan memanfaatkan pinjaman modal dari BMT atau pihak lain, agara mereka manpu meningkatkan pendapatan,  membesarkan  usahanya  dan  meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.
21 Ibrahim  Warde, Islamic  Finance:  Keuangan  Islam  dalam  Perekonomian Global, Terj. Andriadi Ramli (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 162.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
Pokusma  merupakan  lembaga  perantara (channeling) agar anggotanya  dapat  memanfaatkan  modal  penjaman  dari  BMT atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengingat BMT melayani pembiayaan terutama secara kelompok yakni Pokusma dengan pola pembiayaan tanggung renteng. 22
Pokusma ini adalah program yang dirancang dan digulirkan PINBUK  dengan  pola  pendampingan  sebagai  pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan pengusaha mikro khususnya  fakir  miskin  yang  dilaksanakan  melalui  Pokusma yang  merupakan  adaptasi  dari micro  finance Program  Grameen Bank yang dikembangkan oleh Professor Muhammad Yunus di Bangladesh dan Amanah Ikhtiar Malaysia dilaksanakan melalui system bagi hasil. 23
Pokusma mulai disosialisasikan di Tulungagung oleh BMT Pahlawan tidak terlepas program secara integral dirancang oleh BMT  Pahlawan  dan  PINBUK  (pusat  inkubasi  usaha  kecil). Pokusma mulai dibentuk pada tahun 2000 di Notorejo. Seperti yang diungkapkan Juprianto penggagas digulirkannya Pokusma di  Sentra  Industry  Genteng  di  Desa  Notorejo  Kabupaten Tulungagung.  Dengan  hadirnya  Pokusma  paling  tidak  dapat mengeliminir  eksploitasi  bank  rente  yang  selama  banyak ini  dilakoni  para money  lender (rentenir)  terhadap  masyarakat miskin. 24
Evaluasi  Skema  Bagi  Hasil  BMT  Pahlawan  dengan 4. Pengusaha Genteng
Pokusma  dalam  melaksanakan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat miskin, terhadap kelompok masyarakat miskin yang memiliki semangat untuk melakukan usaha mikro yang bergerak di  bidang  usaha  produksi  genteng  yang  berbahan  baku  tanah liat. Pada pelaksanaannya di lapangan Pokusma lebih merupakan
22 Amin  Aziz, Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Pokusma  dan  BMT (Jakarta, PINBUK Press, Cet I, 2004) , hlm. 27
23 Ibid., hlm. 28. 24 Wawancara Koordinator  Pokusma BMT Pahlawan , Jufrianto tgl 11 September 2011.
lembaga yang sebenarnya lebih identik dengan kegiatan pemberian modal  kerja  dengan  akad  mudharabah  ataupun  musyarakah. Namun  demikian  dalam  kegiatannya  akad-akad  yang  lebih banyak dipergunakan adalah akad murabahah , rahn dan qardh . 25
Beberapa  alasan  mengapa  begitu  dominannya  pembiayaan murabahah  seperti  pada  perbankan  syariah  maupun  BPRS dan BMT (Koperasi Syariah) karena murabahah tingkat risiko rendah dengan hasil yang pasti. Sehingga ada kesan kemiripan antara pembiayaan murbahah dengan pemberian kredit di bank konvensional  (penerimaan  tetap  dan  tertentu  setiap  periode). Sejatinya  dalam  pemberdayaan  usaha  oleh  lembaga  keuangan mikro  syariah  lebih  menggiatkan    dengan  akad  mudharabah. Dalam aplikasi di lembaga keuangan mikro syariah (BMT), akad mudharabah adalah skema bagi hasil berdasarkan porsi nisbah yang dibagi berdasarkan pendapatan atau harga jual produksi.
Sementara  perhitungan  besarnya  nisbah  bagi  hasil atas  harga  jual  produk.  Tinggi  rendahnya  harga  jual  produk ditentukan oleh tiga kompenen biaya utama yaitu (1) rata-rata biaya  vairabel  (AVC),  (2)  rata-rata  biaya  tetap  (AFC)  dan  (3) besarnya  magin  keuntungan  yang  diinginkan  (M),  biaya  total (TC) adalah jumlah rata-rata biaya veriabel dan rata-rata biaya tetap.  Rosyidi  (2007:371)  dalam  Nafiq  (2009)  mendefiniskan bahwa biaya variable adalah biaya yang berubah sesuai dengan output.  Termasuk  dalam  biaya  variable  adalah  bahan  baku, tenaga  kerja  bagian  produksi  hingga  staf,  tenaga/daya  untuk mengoperasikan pabrik, pengangkutan dan sebagainya. 26
Biaya  tetap  sering  disebut  biaya overhead atau sunk  cost , termasuk  didalamnya  pembayaran  kontrak  bangunan  dan sewa peralatan pembayaran bunga atas utang, pembayaran gaji pegawai dan sebagainya. biaya-biaya ini tetap harus dikeluarkan baik  perusahaan  berproduksi  maupun  tidak.  Biaya  ini  tidak berubah  meskipun  output  berubah.  menyebutkan  termasuk biaya tetap antara lain sewa asuransi biaya pemeliharaan, biaya
25 Ibid,.
26 Muhammad Nafiq, Bursa Efek,… hlm. 118.
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014
penghapusan atau penyusutan barang-barang modal, biaya bagi hasil, gaji karyawan tetap dan sebagainya.
Sementara margin keuntungan adalah mark up dari total biaya  produksi,  baik  rata-rata  variable  atau  terhadap  rata-rata total biaya. Dalam analisis ini, yang dipergunakan adalah mark up terhadap rata-rata total biaya (full cost). Yang secara matematis diformulasikan TC=AVC+AFC. 27

## Menentukan Komponen Biaya Operasional
& Harga Jual Produksi Genteng Harga Jual dan Total Revenue Operasional Cost Symbol/rumus Jumlah Rp Biaya tenaga kerja (btk) Rp. 150 Biaya bahan baku (bbb) Rp. 100,- Biaya over head (bop) Rp. 150 Biaya Bahan Bakar Mesin (BBBM) Rp. 15,- Kapasitas Produksi 28000 biji/ per bulan Biaya tetap per unit produk fc = 10.000.000 : 28000 Rp. 357,- Biaya variabel produksinya vc = bbb + btk + bop + BBBM vc = 100+150+150+15 Rp. 415,- . Biaya total produksi per unit C  = vc + fc c   = 415 + 357 Rp. 772,- Keuntungan Bisnis yang   Diharapkan M 0.5 % Harga Jual Produksi Harga jual per unit P  = vc + fc + m (vc + fc) P = 415+357+ 0.5 (415+357) P = 772+386 Rp. 1158 dibulatkan Rp.1200,-
Total Revenue (TR)
Pendapatan total TR= harga jual genteng per lembar X total produksinya TR= 1200 x 28000 Rp. 33.600.000,- 27 Ibid., hlm. 119.

## Menentukan Nisbah Bagi Hasil 5.
a.  Skema Revenue Sharing
X RSS =  13%
Maka  besarnya  nisbah  bagi  hasil  bagi  pemberi pembiayaan ( BMT Pahlawan) adalah:
Y RSS = 100% - 13 % = 87%
Sehingga  nisbahnya,  Nasabah  Pokusma    13% sementara BMT Pahlawan 87%
b.  Skema Groos Profit
X GPS = 21 % Maka  besarnya  nisbah  bagi  hasil  bagi  pemberi pembiayaan (BMT Pahlawan) adalah:
Y GPS = 100% - 21 % = 79%
Sehingga nisbahnya, Nasabah Pokusma  21% : BMT Pahlawan 79%
c.  Skema Net Profit
ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014

## X NPS = 41 %
Maka  besarnya  nisbah  bagi  hasil  bagi  pemberi pembiayaan (BMT Pahlawan) adalah:
Y NPS = 100% - 41 % = 59% Sehingga  nisbahnya,  Nasabah  Pokusma  41% sementara BMT Pahlawan 59%

## Hasil Perhitungan Tiga Skema Bagi Hasil BMT dan Pengusaha Genteng
Skema Bagi Hasil/Resiko Proporsi Nisbah (%) Nilai Bagi Hasil Nasabah (Rp) BMT Pokusma BMT Pokusma Revenue Sharing 87 % 13% 29.232.000  4.368.000 Groos Profit 79% 21% 26.544.000  7.056.000 Net Profit 59% 41% 19.824.000 13.776.000
Dari  table  di  atas,  menunjukkan  bahwa  diantara  tiga skema  bagi  hasil,  maka  skema  bagi  hasil net  profit  sharing lah yang paling menguntungkan bagi pegusaha genteng dengan nisbah  59%  bagi  BMT  dan  41%  bagi  pengusaha  genteng. Namun  tingginya  nisbah  dengan net  profit berbanding  lurus dengan tingkat risiko yang harus ditanggung pihak financier.
Dengan  gambaran  di  atas,  bahwa  faktor-faktor  dan paramenter  yang  mempengaruhi  bagi  hasil  dan  bagi  risiko usaha  antara  pengusaha  genteng  dan  inverstor/lembaga keuangan  mikro  syariah  (BMT)  dengan  skema  bagi  hasil mudharabah adalah proporsi saham atau jumlah pembiayaan dengan bobot ringkat risiko setiap komponen biaya produksi. Komponen-komponen  biaya  produksi  genteng.  Struktur biaya-biayanya, Biaya tenaga kerja (BTK), Biaya bahan baku (BBB),  Biaya overhead (BOP),  Biaya  Bahan  Bakar  Mesin
(BBBM). Pengelompokkan komponen-komponen biaya yang ada lebih didasarkan pada kenyataan yang terjadi di lapangan.
Faktor-faktor dan parameter yang mempengaruhi bagi hasil dalam hal komponen biaya produksi di lapangan memang ada, demikian pula menghitung tingkat risiko. Namun hingga sekarang mekanisme perhitungan tingkat risiko dalam transaksi mudharabah maupun musyarakah belum ada pengkajian dan hasil penelitian yang baku. Beberapa pakar seperti dinyatakan Antonio  Syafi’i  dan  Karnaen  Poerwataatmadja,  dalam Orgianus (2009) bahwa perhitungan tingkat risiko masih perlu dicari metodenya sehingga didapat angka yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. 28
Perbandingan  Pendapatan  yang  Diterima  Pengusaha 6. Genteng  (Anggota  Pokusma)  Bagi  Hasil  dengan Pembayaran Tetap ( fixed ).
Jumlah
Pem- biayaan Pembiayaan dgn
Pembayaran Tetap (Pixed)
Pembiayaan dgn Bagi Hasil (based of income)
Rp. 22.000. 000,- Bulan “Bunga” per bulan
8%  / 4 Bulan Harga (Rp) & Volume Penjualan /Biji Pendapatan per periode Revenue Sharing Gross Profit Net Profit 1 440.000 1200 x 28.000 4.368.000 7.056.000 13.776.000 2 440.000 1200 x 27000 4.374.000 7.128.000 13.932.000 3 440.000 1200 x 30000 4.500.000 7.200.000 14.040.000 4 440.000 1200 x 28500 4.446.000 7.182.000 14.022.000 Jumlah 1760000 Total Pem- bayaran Pinjaman + Ke- untungan
22.000.000 + 1760000 = Rp. 23.760.000
Total Pen- dapatan Pengusaha genteng Rp. 17. 688.000 Rp. 28. 566.000 Rp. 55.770. 000
28 Yan Orgianus & Oktofa Y Sudrajat, “Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Berdasarkan Pola Syariah, dalam, Current IssuesLembaga Keuangan Syariah (Jakarta, Prenada, 2009), hlm. 113.
Berdasarkan  table  di  atas,  skema  bagi  hasil  yang dikembangkan  dalam  pembiayaan  usaha  genteng  lebih menguntungkan  dan  hasil  pendapatan  pengusaha  genteng turun  naik  sesuai  dengan  turun  naiknya  usaha.  Deskripsi ini  menggambarkan  kondisi  usaha  dan  perekonomian  yang sebenarnya  terjadi.  Tetapi  dengan  pembiayaan  pembayaran tetap (fixed) dalam kondisi apapun pendapatan tetap sehingga tidak menggambarkan kondisi usaha riil dan perekonomian yang terjadi. Dengan contoh di atas semakin mempertegas perbedaan skema pembayaran tetap (bunga dalam keuangan konvensional) dan skema bagi hasil.
Bila dibandingkan dengan bunga dengan pembayaran bersifat (fixed) dimana pihak pemakai dana (nasabah) akan mendapatkan bunga dari persentase terhadap dana yang dipinjam. Sementara dengan akad mudharabah baik dengan perhintungan skema Bagi hasil revenue  sharing,  gross  profit  sharing ataupun net  profit  sharing, akan membayar return bersifat tidak tetap. Pihak pemberi dana dan penerima dana akan mendapatkan dari persentase hasil yang didapatkan. Dari deskripsi table di atas, perbedaan yang paling menonjol pembiayaan dengan pembayaran bersifat tetap (fixed) dengan pembiayaan berbasis pendapatan based of  income , karena pola ini adalah semangatnya produktifitas dengan bagi hasil yang didapatkan. Sementara pada pembayaran tetap adalah berdasarkan based of  funds (bunga dari jumlah pembiayaan). Namun dengan skema bagi hasil hasil besarnya tidak tetap melainkan tergantung kemampuan  produksi  dan  ini  sangat  bergantung  pada  kondisi cuaca, misalnya dengan seringnya turun hujan ataupun mendung akan menghambat produksi genteng, otomatis  pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha juga berkurang.
Rekayasa  skema  bagi  hasil  dan  bagi  risiko (profit  and  loss sharing) menghasilkan  tiga  skema  perhitungan  bagi  hasil  baik skema revenue sharing, gross profit sharing dan net profit sharing. Dalam hal pemaparan skema bagi hasil berkaitan dengan pembiayaan langsung (direct financing). Pemilik dana (BMT Pahlawan) dalam hal  ini  secara  langsung  memberikan  pembiayaan  kepada
pengusaha genteng (entrepreneur) selaku pengguna dana melalui suatu kontrak bagi hasil. Maka dalam kontrak ini BMT Pahlawan (pemilik dana) bertindak sebagai principal dan pengusaha genteng bertindak selaku agent.
Penerapan  skema  bagi  hasil  dalam  pembiayaan  kredit mikro  ditandai  dengan  tidak  mudahnya  BMT  (pemilik  dana) melakukan  monitoring  (pengusaha  genteng  dalam  kegiatan usaha pada entitas sendiri dan posisi tawar yang relative sama). Pengusaha  genteng  (selaku agent )  melakukan  pembukuan  dan melaporkannya kepada BMT (selaku principal ) serta mengetahui tekhnologi  yang  digunakan.  Alasan  inilah  mengakibatkan lembaga keuangan mikro syariah menggunakan skema bagi hasil disebabkan adanya anggapan bahwa skema bagi hasil tersebut tidak  efisien  sedangkan  pengusaha  genteng  disebabkan  skema bagi hasil dinilai tidak incentive compatible.
Berdasarkan  hasil  hitungan  diantara  tiga  skema,  yaitu revenue sharing, gross profit sharing dan net  Profit sharing, maka skema profit  sharing lah  yang  paling  menguntungkan  bagi  pengusaha genteng  dalam  mengembangkan  usaha  produksinya.  Beberapa alasan dapat diketengahkan bahwasanya pada profit sharing atas pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan atas usaha yang dibiayai dengan pembiayaan dari pemilik dana. Dalam hal ini entrepreneur (pengusaha genteng) hanya menanggung biaya non moneter yakni dalam bentuk disutilitas upayanya. Kontrak bagi hasil yang dikaji disini, merupakan kontrak dengan dimensi waktu satu periode (4 bulan masa produksi), pada kasus kontrak bagi  hasil  ini  entrepreneur  (pengusaha  genteng)  hanya  bisa memilih level upaya dan rasio nisbah bagi hasil, yakni untuk satu tertentu saja dan tidak memiliki kesempatan untuk merevisi upaya dan rasio bagi hasilnya. Pada kondisi ini entrepreneur (pengusaha genteng) dapat mengontrol level upayanya dan secara implisit juga dapat mengontrol berapa rasio nisbah bagi hasil yang diterimanya. Keduanya  merupakan choice  variable atas  permasalahan  yang dihadapi entrepreneur dalam memaksimalisasi expected utility- nya.

## Simpulan
C. Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  sistem transaksi  syariah  yang  berbasis  bagi  hasil  dikenal mudharabah dan musyarakah. Pada  umumnya  lembaga  keuangan  syari’ah dalam  kenyataan  di  lapangan  justeru  skema  bagi  hasil  sangat terbatas  dibanding  skema  pendapatan  tetap,  akad murabahah dan ijarah jauh lebih banyak digunakan oleh lembaga keuangan syari’ah  dibandingkan  dengan  skema  bagi  hasil.  Alasannya karena skema ini dari sisi pendapatan lembaga keuangan syari’ah lebih mendekati sistem bunga yang relatif pasti dan ditentukan dimuka, sementara skema bagi hasil dianggap beresiko tingggi dan pendapatan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) relatif tidak pasti.
Kurang diminatinya skema bagi hasil tersebut, khususnya skema bagi hasil berdasarkan profit sharing bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, dilihat dari sisi pengusaha/ mudharib skema bagi hasil  tidak incentive  compatible, yakni  mereka  tidak  memperolah insentif  yang  cukup  untuk  mengimplementasikan  skema  bagi hasil. Hal tersebut disebabkan tidak cukup diakomodasikannya incentive compatibility constrain (ICC) pada skema bagi hasil. Kedua, dilihat dari sisi pemilik dana (BMT), skema bagi hasil tersebut dianggap  bukan  merupakan  skema  yang  efisien.  Hal  tersebut sebenarnya  disebabkan  kurang  diperhitungkannya incentive compatibility constrain (ICC) dan willingness to pay constrain (WCPC) dalam mendesain skema bagi hasil.
Padahal  berdasarkan  perhitungan  secara  cermat  diantara tiga skema, yaitu revenue sharing, gross profit sharing dan net Profit sharing, maka skema profit sharing lah yang paling menguntungkan bagi  pengusaha  genteng  dalam  mengembangkan  usaha produksinya. Beberapa alasan dapat diketengahkan bahwasanya pada profit sharing atas pendapatan yang  diterima dan biaya yang dikeluarkan  atas  usaha  yang  dibiayai  dengan  pembiayaan  dari pemilik dana. Dalam hal ini entrepreneur (pengusaha genteng) hanya  menanggung  biaya  non  moneter  yakni  dalam  bentuk disutilitas upayanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Mun’im,  Muhammad, Al-Mudharabah  wa  Tathbiquha  al- ‘Amaliyah,fi  al-Masharif   al-Islamiyah, Kairo,  Ma’haad  Al- Alam lill Fikr al-Islamy, 1996. Algoudh,  Mervin  KL  &  L.M., Islamic  Banking Terj,  Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007
Aziz, Amin, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pokusma dan BMT,
Jakarta, PINBUK Press, Cet I, 2004.
Djamil,  Fathurrrahman, Akad-Akad  Syari’ah  Untuk    Transaksi Investasi    Daerah, Makalah  disampaikan    pada  seminar Nasional Pasca Sarjana UIN Jakarta 26-27 Januari 2007 Hayes, Samuel L dan Vogel, Frank E., Islamic Law and  Finance, Religion,  Risk  and  Return, London  Boston : Kluwer  Law International, The Haque, 1998.
Jufrianto, Wawancara Koordinator  Pokusma BMT Pahlawan, tgl
11 September 2011.
Manzhur, Ibnu, Lisan Al-Araby ,  Mesir, Thab’ah Darul Ma’arif,
Juz I, t.th.
Manzilati, Asfi, Pembiayaan Murbahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah Dalam Kerangka The Generalized Others, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam, Malang, 28- 29.
Nafiq,  Muhammad, Bursa  Efek  &  Investasi    Syariah, (Jakarta: Serambi, Cet I, 2009).
Nienhaus, Volker, “The Performance Of Islamic Banks: Tren and Cases”, dalam Islamic Law and Finance, London: Graham & Trotman Inc, 1988.
Nyazee,  Imran  Ahsan  Khan, Islamic  Law  Business  Organization Partnerships, Islamabad:  The III T, 1997.
Orgianus, Yan & Sudrajat, Oktofa Y, “Rekayasa Model Bagi Hasil dan Bagi Resiko Usaha Berdasarkan Pola Syariah, dalam, Current  IssuesLembaga  Keuangan  Syariah, Jakarta,  Prenada,
2009.
Sabiq, Sayyid, Fiqhu al-Sunnah, Beirut: Dar al-Tsiqafah Islamiyah, Juz III, t.th Tarsidin, Bagi Hasil Konsep dan Analisis, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2010.
UU No 21 tentang Perbankan Syariah, Tahun 2008.
Warde, Ibrahim, Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global, Terj. Andriadi Ramli Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Yaumiddin,  Umi  Karomah, Usaha  Bagi  Hasil:  Antara  Teori  dan Praktik, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.
Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , Damaskus, Dar al- Fikr, Juz IV, Cet II, 1985.