## INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021
Research & Learning in Primary Education
Implementasi Pelaksanaan Pembimbingan Kemandirian Berbasis Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto di PT Dewara Nusantara Jaya
Annisa Fourkhani 1 , Padmono Wibowo 2
Prodi Manajemen Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email : annisa.fourkhani@gmail.com

## Abstrak
Sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  menerapkan  sistem  pembinaan  dan  pembimbingan  yang  mana  Balai pemasyarakatan ini sebagai tempat menjalankan pembimbingan yang dilakukan oleh PK  ( UU No 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan).  Kemudian  dalam  Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.01-PK.04.10 Tahun  1998  Pasal  2  Ayat  1  tercantum  bagaimana  tugas  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Namun  pada faktanya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) kesulitan untuk mendesain program pembimbingan dan rencana pengawasan. Mereka harus memastikan pemenuhan tanggung jawab klien dan fokus pada perubahan mereka karena Pembimbing Kemasyarakatan (PK) perlu mengatasi faktor kriminogenik spesifik klien . Menyikapi akan permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli  Pemasyarakatan  (POKMASLIPAS)  pada  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Penelitian  ini  dilakukan menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  terkait  bagaimana  implementasi  pembimbingan  kemandirian berbasis POKMASLIPAS yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Purwokerto.
Kata Kunci: BAPAS,POKMASLIPAS, Pembimbingan

## Abstract
The correctional system in Indonesia applies a coaching and mentoring system in which the Correctional Center is a place to carry out guidance carried out by PK (Law No. 12 of 1995 concerning Corrections). Then in the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 Article 2 Paragraph 1 it is stated how the duties of the Community Advisor are. But  in fact the Community Counselor (PK) has difficulty designing a mentoring program and supervision plan. They must ensure fulfillment of client responsibilities and focus on their change because Community Counselors (PK) need to address client specific criminogenic factors. Responding to this problem, the Directorate General of Corrections issued a Decree of the Director General of Corrections Number: PAS-06.OT.02.02 of 2020 concerning Guidelines for the Establishment of Correctional Care Community  Groups  (POKMASLIPAS)  at  the  Correctional  Center  (BAPAS).  This  research  was  conducted  using descriptive qualitative methods related to how the implementation of POKMASLIPAS-based self-help guidance was carried out at the Class II Penitentiary (BAPAS) Purwokerto.

## Keywords : BAPAS, POKMASLIPAS, Guidance

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan narapidana berdasarkan sistem tertentu dan menjadi tumpuan  sistem  pemidanaan  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Sistem  pemasyarakatan  Indonesia  memiliki  3 tujuan  utama,  yaitu  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri  dengan  menunjukkan perubahan sikap yang positif dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga narapidana dapat menyatu dengan masyarakat.  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Salah  satu  upaya  untuk  mencapai  tujuan  sistem pemasyarakatan  adalah  adanya  program  reintegrasi  sosial  dalam  bentuk  pembebasan  bersyarat  (PB). Pembebasan  bersyarat  adalah  perwujudan  hak  narapidana  ketika  seorang  narapidana  memiliki  hak  untuk dibebaskan  dari  lembaga  pemasyarakatan  dan  menghabiskan  sisa  hukumannya  di  luar  fasilitas  untuk bergabung kembali dengan masyarakat.
Hak tersebut diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat pengajuan PB, CB dan CMB yang diatur dalam Permenkumham Nomor 21 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pemberian penyerahan, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,  cuti menjelang bebas,  selama  dalam  program reintegrasi, narapidana berubah status menjadi klien pemasyarakatan dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut  (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang bertugas  memberikan  bimbingan  kepada  klien  pemasyarakatan.  Selain  menjalankan  fungsi  pendampingan, Balai Pemasyarakatan berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1) pembinaan, 2) pendampingan, 3) pengawasan dan 4) penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembingan Kemasyarakatan. Secara umum, PK berperan sebagai agen rehabilitasi yang dalam praktiknya selalu berfokus pada pembimbingan perorangan, perawatan dan reintegrasi masyarakat termasuk kegiatan pengawasan terhadap narapidana.
Perlu diketahui bahwa pembebasan bersyarat tidak hanya dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan. Ketika klien dibebaskan dengan pembebasan bersyarat, periode (masa percobaan) juga ditentukan dan kondisi ditentukan untuk dipenuhi  selama masa  percobaan. Pembebasan bersyarat diberikan dengan syarat  umum bahwa  klien  tidak  melanggar  hukum  dan  perilaku  buruk  lainnya.  Selain  itu,  dimungkinkan  juga  untuk memberikan kondisi khusus mengenai perilaku narapidana tanpa merusak hak-hak agama dan politik mereka. Untuk  memastikan  bahwa  klien  pemasyarakatan  memenuhi  persyaratan  yang  disyaratkan,  Balai Pemasyarakatan  bertanggung jawab  untuk memberikan  bimbingan  dan pengawasan kepada klien tersebut. Pembimbingan  merupakan  salah  satu  fungsi  lembaga  pemasyarakatan  yang  sangat  penting  dalam  proses penegakan hukum.
Namun  pada  faktanya  pembimbing  kemasyarakatan  kesulitan  untuk  mendesain  program pembimbingan dan rencana pengawasan. Mereka harus memastikan pemenuhan tanggung jawab klien dan fokus  pada  perubahan  mereka  karena  pembimbing  kemasyarakatan  perlu  mengatasi  faktor  kriminogenik spesifik  klien.  Seperti  yang  terjadi  di  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Purwokerto.  Tugas  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II  Purwokerto  adalah  memberikan  bimbingan  kemasyarakatan  dan pengentasan  anak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sedangkan  fungsi  Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Purwokerto  meliputi;  melaksanakan  Penelitian  Kemasyarakatan  (LITMAS), melaksanakan Pendampingan Sidang Peradilan Anak, melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan, mengikuti Sidang TPP  dan melaksanakan urusan tata usaha BAPAS. Adapun wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto  mulai  01  Januari  2020  adalah  meliputi:  Kota  Purwokerto,  Kabupaten  Banyumas,  Kabupaten Purbalingga,  Kabupaten  Banjarnegara  dan  Kabupaten  Kebumen.  Menurut  data  yang  diperoleh,  klien  yang sedang dibimbing oleh BAPAS Kelas II Purwokerto per 31 Januari 2021 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1 Data Klien BAPAS Kelas II Purwokerto Berdasarkan Jenis Klien /Program Pembimbingan Per 16 Februari 2021 No. Jenis Klien /Program Pembimbingan Dewasa Anak Jumlah 1. Pembebasan Bersyarat 582 8 590 2. Cuti Menjelang Bebas 1 0 1 3. Pidana Bersyarat 3 1 4 4. Cuti Bersyarat 100 5 105 5. Asimilasi Di Rumah 316 4 320 6. Latihan Kerja - 3 3 7. Pendampingan - 27 27
Berdasarkan tabel  di atas terlihat bahwa jumlah Klien yang mengikuti progam pembimbingan di Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Purwokerto  sebanyak  1050  klien.  Klien  tersebut  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  diwajibkan  mengikuti  bimbingan,  baik  bimbingan  kepribadian  maupun  bimbingan kemandirian. Karena jumlah Klien BAPAS Purwokerto yang sangat banyak dengan cakupan wilayah yang begitu
luas  dengan  kondisi  geografis  yang  banyak  berupa  daerah  Pegunungan,  sedangkan  jumlah  Pembimbing Kemasyarakatan  sangat  terbatas,  hal  ini  memunculkan  pertanyaan  mengenai  pelaksanaan  pembimbingan kemandirian yang dijalankan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto terhadap klien pembebasan bersyarat. Menyikapi akan permasalahan tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 10 Februari 2020 telah terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pedoman  Pembentukan  Kelompok  Masyarakat  Peduli  Pemasyarakatan  (POKMASLIPAS)  pada  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS).  Tujuan  dibentuknya  POKMASLIPAS  adalah  meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam pencapaian tujuan Sistem Pemasyarakatan agar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, bisa memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak  pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat.  Dengan  adanya  COVID19  yang  melanda  hampir  setiap negara di dunia, semuanya berubah, mulai dari pembatasan wilayah, mengubah sistem kerja kantoran menjadi sistem kerja rumahan, kecemasan mendalam yang mempengaruhi proses mental manusia sehingga semakin tertutup dan cemas dan masih banyak lagi lainnya. hal-hal. berubah, termasuk perhatian publik terfokus pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Hak Asimilasi dan  Integrasi  kepada  Narapidana  dan  Anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran COVID19. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan  pada  pelaksanaan  dan  kendala  pengawasan  dan  bimbingan  klien  pemasyarakatan  dalam menjalankan pembimbingan kemandirian berbasis kelompok masyarakatan peduli pemasyarakatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  berdasarkan  pada  asumsi  -  asumsi  yang  diajukan sebagai pandangan awal peneliti sebelum melakukan penelitian. Penelitian kualitatif berangkat  dari masalah sosial  yang  ada,  memahami  konflik  sosial  atau  suatu  gejala  sosial  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Peneliti melakukan  penelitian  melalui  studi  litelatur  dengan  meninjau  penelitian  terdahulu  yang  selanjutnya menggunakan wawancara kepada pihak yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode observasi dengan melihat dan mengamati langsung terhadap suatu objek dengan mencatat dengan sistematis data yang diperoleh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada tanggal 10 Februari 2020 telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS06.OT.02.02  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembentukan  Kelompok  Masyarakat  Peduli  Pemasyarakatan (POKMASLIPAS)  pada  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS).  Hal  ini  merupakan  terobosan,  inovasi  dan  kepedulian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut, semua Balai Pemasyarakatan harus membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemasyarakatan, dalam hal ini disebut POKMASLIPAS.
Maksud dan tujuan lembaga POKMASLIPAS adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai  tujuan  Sistem  Pemasyarakatan  agar  Lembaga  Pemasyarakatan  (WBP)  dapat  menjadi  manusia seutuhnya, melakukan kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di dalamnya sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat. Setelah diterima kembali oleh masyarakat, WBP harus mampu berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup  normal sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lebih  lanjut,  surat  keputusan  tersebut  juga  menjelaskan  nilai-nilai  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  anggota POKMASLIPAS.  Singkatan  dari  nilai-nilai  tersebut  adalah  AKRAB,  terdiri  dari  kata  aktif,  kreatif,  tanggap, bertanggung  jawab  dan  bermanfaat.  Diharapkan  seluruh  anggota  POKMASLIPAS  dapat  bertindak,  berkreasi, berpartisipasi secara  kreatif, harmonis untuk melaksanakan  program-program korektif  yang  dapat maksimal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat bermanfaat secara finansial dan sosial bagi klien pemasyarakatan.
Pelatihan  anggota  POKMASLIPAS  juga  didasarkan  pada  standar  kualifikasi  yang  ditetapkan  dalam  SK, terdiri dari hal - hal yang dianggap potensial dan kriteria tertentu yang harus dimiliki anggota POKMASLIPAS. Surat  keputusan  tersebut  menjelaskan  pihak-pihak  yang  potensial  yaitu  individu/keluarga,  pemerhati  rutan, akademisi,  organisasi  kemasyarakatan,  dunia  usaha/wirausaha  dan  organisasi  berbasis  masyarakat  lainnya,
sedangkan kriteria yang harus dimiliki yaitu kepedulian terhadap fasilitas lembaga pemasyarakatan, bersedia menjadi mitra. dalam pekerjaan korektif, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama dan memiliki sumber daya yang optimal bagi pemasyarakatan.
Balai Pemasyaraktan Kelas II Purwokerto memberdayakan beberapa  Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang  Peduli  Pemasyarakatan  untuk  saling  bersama-sama  mengentaskan  masalah  pemasyarakatan.  Dengan diberdayakannya  POKMAS  ini  diharapkan  dapat  membantu  tugas  dan  fungsi  BAPAS  Purwokerto  dalam pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Dengan diberdayakannya POKMAS di setiap kabupaten di wilayah  kerja BAPAS Purwokerto, maka dirasakan sangat membantu dalam melaksanakan tugas pembimbingan dan pengawasan. Sehingga dengan adanya POKMAS ini diharapkan masyarakat akan ikut ambil bagian dalam bersama-sama mengentaskan masalah pemasyarakatan. Dengan keterlibatan masyarakat melalui POKMAS ini akan dapat membantu para Klien BAPAS Purwokerto menjadi manusia yang normal, berguna dan kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.
Adapun bimbingan yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto meliputi :
1. Bimbingan Perorangan ( Case Work )
2. PK mengunjungi klien ( Home Visit )
3. Konseling (Motivational Interview)
4. Bimbingan Kelompok (Group Work)
5. Pelatihan keterampilan Penyulingan Minyak Sereh Wangi (Kerjasama melalui POKMAS PT Dewara Nusa Jaya)
6. Pelatihan Pangkas Rambut (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)
7. Pelatihan Salon dan Cucian Mobil (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)
8. Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  (Kerjasama  melalui  POKMAS  DPC  PERADI  Suara  Advokat  Indonesia Purwokerto)
9. Pelatihan Pemasaran Online (Kerjasama melalui POKMAS CV Kampung Marketer Purbalingga)
10. Pelatihan Perbengkelan dan Rumah Makan (kerjasama dengan CV Jatramas Corp)
Mengingat saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat di Wilayah Kerja BAPAS Kelas II Purwokerto, maka yang dapat merealisasikan kegiatan kemandirian paling aktif dibandingkan POKMAS yang  lain  adalah  POKMAS  PT  Dewara  Nusa  Jaya  yang  bergerak  dalam  pelatihan  keterampilan  penyulingan minyak sereh wangi di kabupaten Banyumas. PT Dewara Nusa Jaya yang merupakan sebuah badan usaha milik perorangan di kota Purwokerto secara resmi telah menyatakan  peduli terhadap permasalahan pemasyarakatan dengan  menyatakan  diri  sebagai    POKMAS  BAPAS  Kelas  II  Purwokerto.  Setelah  diterbitkannya  MOU  No. W13.PAS49-2523.OT.01.03 Tahun 2020 dan No. 67/DNJ-VII/2020 antara BAPAS Kelas II Purwokerto dengan PT Dewara Nusa Jaya, maka BAPAS Kelas II Purwokerto resmi menjalin kerjasama PT Dewara Nusa Jaya sebagai POKMASLIPAS.
POKMAS PT Dewara Nusa Jaya ini sebagai mitra BAPAS Kelas II Purwokerto sebagai implementasi dari kerjsama/MOU No. W13.PAS49-2523.OT.01.03 Tahun 2020 dan No. 67/DNJ-VII/2020 yang membantu dalam memberikan  pelatihan  ketrampilan  dan  perekrutan  karyawan.  Selama  ini  PT  Dewara  Nusa  Jaya  bergerak  di bidang  penyulingan  minyak  sereh  wangi  dengan  beberapa  karyawan  tetap  dan  dibantu  masyarakat  sekitar lokasi  sebagai  tenaga  buruh  atau  tidak  tetap.  PT  Dewara  Nusa  Jaya  ini  menempati  lahan  petanian  yang merupakan kerjasama dengan Pihak Lapas Kelas IIA Purwokerto, dimana lahan seluas 3,6 hektar ini adalah lahan milik  Lapas  yang  ditanami  tanaman  sereh  wangi  untuk  diproduksi  menghasilkan  minyak  sereh  wangi  dan turunanya yang sudah diolah antara lain:
1. Karbol lantai aroma serei
2. Hand sanitizer serei
3. Hand soap serei
4. Fresh care/essention oil.
Dalam  perkembangannya,  sesuai  perhitungan  bahwa  dengan  lahan  seluas  3,6  hektar  ini  akan menghasilkan kurang lebih 36 ton daun sereh wangi yang siap untuk diproduksi. Namun karena lahan tersebut baru saja ditanami pertama kali sereh wangi, sehingga hasilnya masih belum sesuai harapan yaitu sekitar 6-7 ton per hektar. Setiap hari akan dimasak untuk daun sereh sebanyak 500 kg. Hal ini karena kemampuan alat
untuk memasak daun sereh adalah 250 kg pada penyulingan pertama yang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar  5  jam.  Baru    yang  kedua  sebanyak  250  kg  lagi  dengan  waktu  3  jam.  Sehingga  sehari  hanya  mampu memasak daun sereh wangi sebanyak 500 kg.  Setelah disuling akan menjadi minyak murni sebanayak 2 .liter dan kemudian diolah lagi sebagai turunannya. Selain itu POKMAS PT Dewara Nusa Jaya mendapatkan bantuan pinjaman lahan seluas 1,5 hektar untuk pengembangan sereh wangi dari Pemerintah Kabupaten Banyumas , yang diberikan secara simbolis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah oleh Bapak Bupati Banyumas. Saat ini lahan tersebut telah ditanami kurang lebih 40  ribu bibit sereh yang diharapkan dapat  menghasilkan  minyak  sereh  lebih  banyak  lagi  dan  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dari  klien  BAPAS Purwokerto.
POKMAS PT Dewara Nusa Jaya menerima Klien BAPAS Kelas II Purwokerto yang saat ini sedang menjalani asimilasi dan integrasi di rumah sebagai upaya untuk mengurangi persebaran Covid -19. Karena kondisi  pandemi Covid  19  di  wilayah  kerja  BAPAS  Kelas  II  Purwokerto  yang  semakin  meningkat,    maka  semua  kegiatan  yang dilaksanakan di POKMAS ini menggunakan protokol Covid-19 yang sangat  ketat. Pada tahap ini, Klien  BAPAS Kelas II Purwokerto yang diberikan pelatihan oleh POKMAS PT Dewara Nusa Jaya Purwokerto sebanyak 10. Dari kegiatan  penyulingan  minyak  sereh  wangi  ini  menghasilkan  minyak  baku/pokok  yaitu  minyak  sereh  wangi. Kemudian dari minyak ini diolah menjadi minyak turunan yaitu Karbol lantai aroma serei,Hand sanitizer serei, Hand  soap  serei  dan  Fresh  care/essention  oil.  Selain  itu  juga  sisa  dari  daun  yang  telah  direbus  dapat  diolah menjadi pupuk kompos, sehingga dapat  menjadikan tambahan hasil yang bernilai ekonomi. Kegiatan ini secara tidak  langsung  telah  menghasilkan  sinergitas  yang  sangat  erat  antara  BAPAS  Purwokerto  dengan  berbagai stakeholder  di  kabupaten  Banyumas.  Hal  ini  terlihat  dari  dukungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Banyumas  yang  memberikan  kayu  hasil  tebangan  pohon  yang  dipinggir  jalan  sebagai  bahan  bakar  untuk POKMAS secara gratis. Kemudian PDAM juga dengan cepat memberikan aliran air untuk membantu kegiatan agar dapat berjalan. Begitu juga dengan PT PLN yang sangat responsife memasang aliran listrik untuk menunjang kegiatan  Klien.  Apalagi  pada  saat  pembukaan  pelatihan  ketrampilan  bagi  Klien  BAPAS  Purwokerto,  hampir semua  media  baik  cetak  maupun  elektronik  dan  online  meliput  acara  pembukaan  pelatihan  secara  resmi. Sehingga pada akhirnya dapat mempererat tali kerjasama dan silaturahmi antara  BAPAS Purwokerto dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan stakeholder.

## SIMPULAN
Pola pembimbingan di BAPAS  yang  dilaksanakan  oleh  pembimbing  kemasyarakatan  untuk mencegah klien  melakukan  tindak  pidana  selama  mengikuti  program  asimilasi  di  rumah  adalah  pemberian  program pembimbingan kepribadian dan kemandirian melalui POKMASLIPAS untuk memfasilitasi aktivitas pribadi sesuai protokol  kesehatan  selama  masa  pandemi  COVID-19  saat  ini.  Kegiatan  pembimbingan  ini  bertujuan  untuk meningkatkan diri klien dan untuk memastikan bahwa setelah kebebasan mutlak klien dapat menjadi orang yang bertanggung  jawab  untuk  dirinya  sendiri  dan  untuk  masyarakat.  Metode  pembimbingan  yang  digunakan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto adalah metode pembimbingan individu dan  metode  pembimbingan  kelompok.  Selain  itu,  PK  BAPAS  tidak  bekerja  sendiri  dalam  menjalankan  tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga bekerjasama dengan instansi terkait.
Untuk  menambah  mobilitas  kegiatan  POKMAS  ini,  ada  rencana  yang  nantinya  dapat  menjadi  bahan pertimbangan, bahwa setelah manufacturing selesai dan pelabelan hasil produksi, rencananya akan melibatkan Klien BAPAS Purwokerto untuk bekerja memasarkan ke Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengingat saat ini masih  banyak  kebutuhan  turunan  minyak  sereh  di  saat  pandemi  cobvid  -19.  Namun  sebelumnya  BAPAS Purwokerto  akan  mengajukan  perijinan  Industri  berskala  kecil  baik  ke  Dinas Perdagangan  maupun  ke  BPOM untuk  ijin  kesehatan  dan  keamanan.  BAPAS  Purwokerto  akan  melakukan  koordinasi  ke  setiap  kabbupaten wilayah kerja BAPAS Purwokerto untuk lebih sinergi dalam memberdayakan Kelompok Masyarakt yang ada di setiap kabupaten nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Harits, F. A. (2020). Pola Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Program Asimilasi Di Rumah. Journal of Correctional Issue , 36 – 42.
Nasir, M. K., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). MEMINIMALISIR RESIDIVIS DENGAN PROGRAM PEMBINAAN . 8 (3),
290 – 300.
Wicaksono Bagus , Fenty U. Puluhulawa,  dan N. M. K. (2020). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan . 1 (3), 130 – 140. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat
Bagi Pembimbing Kemasyarakatan
Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PAS.06.OT.02.02 Tahun 2020  Tentang    Pedoman  Pembentukan  Kelompok  Masyarakat  Peduli  Pemasyarakatan  pada  Balai Pemasyarakatan.