## Keuangan Negara: Peningkatan Kualitas Pembayaran dalam Kerangka Pelaksanaan Belanja Negara Studi Kasus KPPN Jakarta V
Muhammad Heru Akhmadi 1  , Andreas Oktorinus 2 , Erlita Nurma Wati 3
1 Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia
2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Indonesia 3 Sekretariat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia

## Abstract
Budget  execution  is  an  important  stage  in  the  cycle  of  state  financial  management.  The performance  budget  execution  was  indicated  by  the  quality  of  public  expenditure  in  spending unit. The timeliness of payment processing is the important way  to raise  the quality of public expenditure.  This  study  aims  to  get  the  factors  that  affect  on  the  timeliness  of  payments  in spending  unit.  This  study  uses  a  quantitative  method  with  the  Explanatory  Factor  Analysis (EFA) method to identify the independent variables and determine the factor analysis of these variables into several categories. The research uses a case study with a population of spending units that are within the scope of the Jakarta V State Treasury Office in 2019-2021. The results revealed that information technology, the behavior of the satker and partners, KPPN services, human  resource  capabilities,  and  external  motivation  are  some  factors  that  can  influence 73.54%  of  the  timeliness  of  payments.  This  results  complement  previous  studies  that  tested timeliness  payment  of  contractual  bills  using  a qualitative  approach.  The role  of  management support will be a trigger for improving the quality of expenditure payments in spending units.

## Keywords: payment, public expenditure, spending unit

## Abstrak
Pelaksanaan  anggaran  merupakan  tahapan  penting  dalam  siklus  pengelolaan  keuangan  negara. Pelaksanaan  anggaran  yang  baik  diindikasikan  dengan  baiknya  kualitas  pembayaran  belanja negara. Dalam hal ini, ketepatan waktu pemrosesan pembayaran tagihan merupakan hal penting dalam  kualitas  pembayaran  belanja  negara.  Penelitian  ini  bertujuan  memetakan  faktor-faktor yang  mempengaruhi  ketepatan  waktu  pembayaran  belanja negara.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kuantitatif  dengan  metode Explanatory  Factor  Analysis (EFA)  untuk  mengidentifikasi variabel-variabel bebas dan menentukan faktor analisis atas variabel-variabel tersebut ke dalam beberapa  kategori.  Penelitian  menggunakan  studi  kasus  dengan  populasi  satuan  kerja  yang berada di lingkup Kantor Perbendaharaan Negara Jakarta V Tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor teknologi informasi, perilaku satker dan rekanan, pelayanan KPPN, kemampuan  sumber  daya  manusia,  dan  motivasi  eksternal  merupakan  faktor  yang  dapat mempengaruhi  sebesar  73,54%  terhadap  ketepatan  waktu  pembayaran  belanja  negara.  Hasil penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  menguji  keterlambatan  pembayaran tagihan  kontraktual  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Peran  dukungan  manajemen satker akan menjadi pemicu peningkatan kualitas pembayaran belanja negara di satuan kerja.
Kata kunci: belanja negara, pembayaran, satuan kerja
 heru.cio@gmail.com
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 Tentang Perbendaharaan Negara
mengatur  kaidah  hukum  administrasi keuangan negara dimana terdapat pembagian  kewenangan  pengelolaan keuangan  negara  dari  Presiden  kepada dua  pihak  yang  akan  tercermin  dalam pelaksanaan anggaran (Widayanti, 2018), yaitu Menteri/Pimpinan Lembaga  sebagai  Pengguna  Anggaran dan Menteri Keuangan sebagai
Bendahara  Umum  Negara.  Pengguna Anggaran dapat menunjuk Kuasa Pengguna  Anggaran  (KPA)  untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
Dalam pengelolaan keuangan
tahapan pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang penting dalam menentukan  kinerja  anggaran.  Pada pemerintah  pusat,  tahap  pelaksanaan anggaran  dimulai  dari  terbitnya  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA) sebagai  dokumen  sumber,  acuan,dan alat  pengendali  bagi  satuan  kerja kementerian lembaga dalam melaksanakan  belanja  negara  (Pratiwi, 2020).
Referensi  DIPA  yang  diterima satker  menjadi  acuan  dalam  menyusun rencana kegiatan dan melakukan
perikatan dengan pihak penyedia barang dan  jasa  (rekanan)  sebagai  mitra pengadaan  barang  dan  jasa  satker. Perikatan  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk  kontrak  penyediaan  barang/jasa sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 2 ayat 44 dalamperaturan  tersebut  menyatakan bahwa kontrak  merupakan  perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat  Pembuat  Komitmen dengan  Penyedia  Barang/Jasa  untuk menyediakan barang/jasa sesuai ketentuan . Ketika rekanan
telah menyelesaikan  pekerjaan  maka  satuan kerja  melakukan  verifikasi  output  yang diserahkan  rekanan  untuk  memastikan spesifikasi,  volume,  dan  jenis  barang dan jasa tersebut sesuai  dengan kontrak perjanjian.  Apabila  lolos  verifikasi maka  terbit  kewajiban  negara  untuk melakukan  pembayaran  atas  pekerjaan yang  diserahkan  kepada  satker.  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)  yang  secara  berjenjang  akan diverifikasi  oleh  Pejabat  Pembuat  SPM (PPSPM) dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  untuk diproses pembayarannya.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor
190/PMK.05/2012  Tentang  Tata  Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Negara, norma waktu penyelesaian tagihan negara
menggunakan metode kontraktual adalah  tujuh  belas  hari  kerja  setelah tagihan  tersebut  diterima  satker  dari rekanan.
Pentingnya untuk mengikuti norma  waktu  penyelesaian  pembayaran tagihan  tersebut  ditegaskan  kembali dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan
Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018yang menyebutkan bahwa  evaluasi  kinerja  pelaksanaan anggaran  diwujudkan  dalam  bentuk
pengukuran
kualitas kinerja menggunakan Indikator Kinerja
Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA).  IKPA merupakan  indikator  kinerja  satuan kerja  dalam  melaksanakan  anggaran dari  sisi  realisasi  perencanaan,  tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan  kegiatan  serta  kepatuhan terhadap peraturan (Buana dan
Widiatmoko, 2019). Di dalamnya terdapat  12  indikator  kinerja  dalam pelaksanaan anggaran, satker  yang baik dapat  dilihat  dari  perolehan  skor  IKPA yang  meningkat  setiap  tahunnya.  IKPA juga  menjadi  alat monitoring dan evaluasi  bagi  KPPN  dan  satker  yang bersangkutan sehingga target pelaksanaan  anggaran  dapat  tercapai.

## Gambar 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Sumber: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, 2018
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Salah  satu  indikator  di  dalam IKPA  adalah  penyelesaian  tagihan. Indikator  ini  menunjukkan  ketepatan waktu penyelesaian tagihan yang dilakukan oleh satuan kerja berdasarkan norma  waktu  yang  telah  diatur  (tujuh belas hari kerja). Hal  ini bertujuan agar satuan  kerja  dapat  dengan  cepat  untuk melakukan penyerapan anggaran belanja  negara.  Kinerja  penyerapan anggaran  tersebut  akan  mendapat  nilai baik  apabila  tidak  melebihi  pagu (Palilingan et  al .,  2015).  Carisdiawan (2009) menyatakan bahwa proses realisasi  belanja  Negara  yang  tepat waktu  dan  miliki  jadwal  yang  jelas diperlukan guna akselerasi pembangunan dan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Upaya peningkatan akselerasi penyerapan dengan memperhatikan norma waktu merupakan langkah mitigasi risiko atas keterlambatan penyelesaian  tagihan  negara  kepada rekanan yang berdampak kepada keterlambatan  penyerapan  anggaran belanja  Negara.  Mardiasmo  (2016) menyatakan bahwa keterlambatan penyerapan anggaran akan mengakibatkan present  value dari barang  dan  jasa  yang  diserahkan  turun sehingga memberikan dampak pengurang  bagi  pertumbuhan  ekonomi daripada  yang  diharapkan.  Dengan upaya  peningkatan  kualitas  anggaran melalui pencegahan keterlambatan pembayaran  menjadi  salah  satu  kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi  menjadi  salah  satu  indikator kemajuan sebuah negara.

## Gambar 2. Capaian IKPA Semester I Tahun 2018
Sumber: Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sem. II Th. 2018 Dit.PA
Secara
capaian kinerja, penyelesaian penyelesaian tagihan khususnya  di  wilayah  kerja  KPPN Jakarta  V  tahun  2018  hanya  mencapai sebesar  67,63%  pada  kuarter  pertama tahun  2018  dan  91,36%  pada  kuarter kedua.  Hal  ini  menunjukan  kinerja satuan  kerja  dalam  menyelesaikan pembayaran  kepada  rekanan  masih rendah.
Melihat  pentingnya  penyelesaian tagihan  negara  kepada  rekanan  secara tepat  sebagai  parameter  keberhasilan penyerapan  anggaran,  maka  penelitian ini  akan  mengidentifikasi  faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penyelesaian tagihan tersebut.
Beberapa  penelitian  sebelumnya menemukan bahwa keterlambatan penyelesaian  tagihan  dipengaruhi  oleh beberapa  hal  seperti  ketidakdisiplinan pihak ketiga, kelemahan kondisi internal pihak ketiga, dan ketidaksempurnaan  struktur  organisasi pengelola keuangan melalui pendekatan kualitatif (Nugroho, 2017).
Penelitian lainnya
mengungkapkan  beberapa  faktor  lain yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran, seperti:
permasalahan  internal  satker,  proses realisasi anggaran, dan kebijakan teknis serta kultur pengelola anggaran
(Miliasih,  2012).  Faktor  perencanaan, administrasi,  sumber  daya  manusia, dokumen  pengadaan  dan  pemrosesan penggantian  uang  persediaan  sebagai faktor tambahan keterlambatan penyerapan anggaran.
Meskipun  penelitian  sebelumnya memiliki  perbedaan  variabel  dependen yang diuji yaitu keterlambatan penyerapan anggaran dan keterlambatan pembayaran tagihan, namun pada prinsipnya  keduanya  mengarah  kepada tujuan  yang  sama,  yaitu  bagaimana dukungan  organisasi  dalam  mendukung pengelolaan  keuangan  negara  melalui pendekatan sistem (Akhmadi, 2017).
Dari  beberapa  penelitian  yang disebutkan  diatas,  maka  penelitian  ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran tagihan dengan pendekatan statistik. Penelitian ini akan menggabungkan beberapa temuan variabel bebas pada penelitian sebelumnya  dalam  hubungan  antar variabel.Hasil  penelitian  ini  diharapkan akan  memberikan  gambaran  yang  lebih utuh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi  kualitas  pembayaran belanja negara.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif dengan analisis menggunakan metode Explanatory Factor Analysis (EFA). Riset
eksploratori  dapat  digunakan  untuk permasalahan  yang  belum  diketahui secara umum (Churchill, 2001). Metode EFA tidak membedakan antara variabel apakah  independen  atau  dependen, melainkan  merupakan  teknik  saling ketergantungan  yang  tidak  menentukan hipotesis awal (Hooper, 2012).
Penelitian  akan  berfokus  pada pembayaran kontraktual kepada rekanan yang  dilaksanakan  oleh  satuan  kerja yang  berada  di  wilayah  kerja  KPPN Jakarta  V,  Kanwil  Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.
Populasi merupakan wilayah generalisasi  yang  terdiri  dari  subjek maupun  objek  dengan  kualitas  dan karakter  tertentu  untuk  dipelajari  dan selanjutnya  ditarik  suatu  kesimpulan (Sugiono, 2008). Populasi dalam
penelitian  ini  adalah  satuan  kerja  mitra
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V. Satuan kerja mitra  KPPN  Jakarta  V  tahun  2019 berjumlah 271 satuan kerja yang berada pada  berbagai  Kementerian  Negara  dan Lembaga.
Sampel perlu bersifat representatif atau dapat menggambarkan karakteristik populasi dan
kesimpulannya  menjelaskan  populasi tersebut. (Hair et al ., 1995) menyatakan bahwa  jumlah  sampel  yang  diambil sebaiknya tidak terlalu kecil atau besar, kemudian  bahwa  sampel  berjumlah minimal  100  dan  sudah  memenuhi syarat generalisasi.
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan  data  dilakukan dengan menyampaikan kuesioner dalam media  kertas  kepada  responden  satuan kerja mitra KPPN Jakarta V. Diharapkan sebanyak 141 jumlah kuesioner  yang  dapat  digunakan  oleh peneliti untuk pengolahan data sehingga jumlah kuesioner tersebut dapat memenuhi  ketentuan  minimal  untuk analisis yaitu 100 sampel.
Untuk pengolahan data, penelitian ini menggunakan aplikasi pengolah data SPSS, yang mengolah data yang berasal dari  kuesioner  yang  diterima  dari responden.  Kuesioner  menggunakan skala  Likert  dengan  lima  pilihan jawaban yang telah ditentukan.
Penelitian ini menggunakan indikator  pertanyaan  pada  kuesioner yang  digunakan  diadaptasi  dari  model penelitian Herriyanto (2012) dan
Nugroho (2017) denganmelakukan beberapa penyesuaian yang relevan.
Dalam rangka menemukan faktor- faktor  yang  memengaruhi  kualitas pembayaran  belanja  negara,  maka  pada tahap indetifikasi variabel, penelitian ini melakukan  studi  literatur  sehingga didapatkan  24  indikator  permasalahan
keterlambatan pembayaran belanja negara  yang  dimasukkan  kedalam  lima kategori  yaitu perilaku satuan kerja dan rekanan,  kemampuan  sumber  daya manusia, teknologi informasi, pelayanan KPPN, dan motivasi eksternal.  Rincian  indikator  tersebut dirinci dalam tabel 1 berikut. Tabel 1. Indikator per kategori Kategori Jumlah Indikator Perilaku 7 Sumber Daya Manusia 4 Teknologi Informasi 7 Pelayanan 4 Motivasi 2 Sumber: data diolah peneliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian  ini  bertujuan  untuk mengetahui kelayakan item-item indikator  permasalahan  pada  kuesioner yang  disebar  kepada  satuan  kerja  guna mendefinisikan  suatu  variable,  Yusup (2018)  Menambahkan  pengujian  ini sebagai salah satu penentu baik tidaknya instrument penelitian.
Uji  validitas  dilakukan  terhadap 24  item  permasalahan  pada  daftar kuesioner, dan diperoleh nilai Corrected Item-Total  Correlation (r-hitung)  yang kemudian  akan  dibandingkan  dengan  r- tabel.  Dari  hasil  pengujian  diperoleh
terdapat  5  item  yang  tidak  valid  (Q6, Q7,  Q16,  Q17,  dan  Q18)  serta  19  item pertanyaan  yang  valid  karena  memiliki r-hitung  item  lebih  besar  dari  r-tabel (N=19, r-tabel= 0,433). Maka sebanyak 19  item  pertanyaan  dapat  dianalisis lebih lanjut.
Setelah 19 item
indikator/pertanyaan  lulus  uji  validitas, dilanjutkan  melakukan  uji  reliabilitas. Berdasarkan  hasil  pengujian,  hasil koefisien Cronbach’s  Alpha diperoleh sebesar 0,909 dari seluruh item pertanyaan. Maka seluruh item pertanyaan  lolos  uji  reliabilitas  sebab nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## Uji Korelasi Antar Variabel
Pengujian selanjutnya yaitu menguji kelayakan
dilakukannya analisis  faktor  menggunakan  pengujian Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy dan Bartlett Test of Sphericity . Pengujian menghasilkan nilai KMO Measure of Sampling =0,803 dan Bartlett  Test  of  Sphericity =0,000.
Hasil  pengujian  membuktikan  bahwa layak  untuk  dilakukan  analisis  faktor lebih lanjut karena hasil KMO Measure of  Sampling >  0,5  dan Bartlett  Test  of Sphericity < 0,05.
Pada  tahap  selanjutnya  yaitu pengujian communalities ,  terdapat  1 item  yang  tidak  memenuhi  syarat  yaitu Q8, maka item tersebut harus dikeluarkan dari pengujian selanjutnya.

## Ekstraksi dan Rotasi Faktor
Tahapan selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah faktor dengan  mengekstrasi  beberapa  variabel menjadi sejumlah faktor dengan menggunakan  pendekatan  berdasarkan eigenvalue .  Berdasarkan  hasil  ekstraksi variabel,  terbentuk  5 faktor utama  yang memiliki eigenvalue > 1 dengan persentase  varian  sebesar  73,54%. Variansi sebesar 26,46% dijelaskan oleh faktor  lain  diluar  kelima  faktor  yang terbentuk dari hasil analisis data.
Eigenvalue faktor pertama sebesar 7,067  dan  menjelaskan  variasi  seluruh item  sebesar  39,26%,  faktor  kedua sebesar  2,247  dan  menjelaskan  variasi seluruh  item  sebesar  12,48%,  faktor ketiga  sebesar  1,571  dan  menjelaskan variasi  seluruh  item  sebesar  8,73%, faktor  keempat  sebesar  1,262  dan menjelaskan variasi seluruh item sebesar  7,01%,  dan  faktor  kelima sebesar  1,092  dan  menjelaskan  variasi seluruh item sebesar 6,06%.
Pendistribusian  variabel  kedalam masing-masing  faktor  berdasar  pada nilai Loading  Factor terbesar  item  tiap komponen. Hasil pengujian menunjukkan  terdapat  beberapa  item indikator  pertanyaan  yang  terdistribusi ke  dalam  faktor  pertama.  Sehingga perlu  melakukan  rotasi  faktor  dengan mendistribusikan  indicator  secara  jelas dan lebih merata.
Proses ini bertujuan untuk mencari faktor yang dapat
mengoptimalkan korelasi antara indikator independent yang diobservasi. Rotasi  faktor  dapat  digunakan  ketika variabel  dalam  faktor  yang  terbentuk belum  bisa  menjelaskan  secara  nyata atau belum mampu menentukan anggotanya.  Hasil  distribusi  indikator independen setelah dirotasi seperti pada Tabel 2 berikut.

## Tabel 2.
Distribusi Variabel setelah dirotasi
Komponen 1 2 3 4 5 Q12 0,850 0,222 0,170 0,178 0,182 Q13 0,822 0,250 0,210 0,201 0,118 Q14 0,806 0,145 0,269 0,103 -0,042 Q15 0,701 0,219 0,401 0,133 0,154 Q5 0,143 0,807 -0,022 0,111 0,126 Q4 0,175 0,796 -0,019 0,182 0,196 Q2 0,151 0,739 -0,010 0,233 0,082 Q3 0,077 0,699 0,259 -0,110 0,146 Q1 0,244 0,610 0,309 0,174 -0,038 Q21 0,357 0,176 0,786 0,019 0,162 Q19 0,251 0,014 0,783 0,184 -0,138 Q22 0,072 0,116 0,748 0,270 0,227 Q20 0,471 0,022 0,637 0,023 0,109 Q10 0,091 0,128 0,219 0,881 0,132 Q11 0,141 0,093 0,222 0,803 0,240 Q9 0,330 0,325 -0,024 0,649 -0,011 Q24 0,201 0,152 0,062 0,082 0,886 Q23 0,036 0,234 0,143 0,237 0,815 Sumber: Data primer Apabila rotasi faktor telah dilakukan  maka  tahap  berikutnya adalah  pemberian  nama  pada  faktor berdasarkan  variabel  yang  mewakili  di dalam sebuah factor dari 5 (lima) faktor yang terbentuk dari pengujian sebelumnya.
Penamaan untuk faktor-faktor tersebutmenghasilkan penamaan
sebagai berikut sebagai berikut:
a) Faktor 1: Teknologi Informasi.
b) Faktor 2: Perilaku Satuan Kerja dan
Rekanan.
c) Faktor 3: Pelayanan KPPN.
d) Faktor 4: Kemampuan SDM.
e) Faktor 5: Motivasi Eksternal.
Kelima  faktor  tersebut  inline dengan  kategorisasi  yang  ditentukan pada  tahap  studi  literatur.  Adapun  item indikator  pernyataan  yang  membentuk setiap  faktor  dijelaskan  pada  tabel  3 berikut.
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Tabel 3.

## Item pembentuk faktor
Butir Uraian Faktor Teknologi Informasi Q12 Peralatan/hardware  yang  dimiliki  oleh  satuan  kerja  kurang  menunjang  dalam  proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q13 Perangkat lunak/software yang dimiliki oleh satuan kerja kurang menunjang dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q14 Satuan  kerja  memiliki  peralatan  teknologi  informasi  (Email,  Jaringan  Internet,
Modem/Wifi) yang menunjang dalam proses penyelesaian tagihan kontraktual
Q15 Aplikasi  yang  digunakan  oleh  satker  (SAS)  dalam  proses  penyelesaian  tagihan kontraktual berjalan dengan kurang baik

## Faktor Perilaku Satuan Kerja dan Rekanan
Q1 Satuan  kerja  kurang  memahami  prosedur  penyelesaian  tagihan  dengan  mekanisme kontraktual
Q2 Rekanan kurang memahami prosedur pengajuan tagihan dengan mekanisme kontraktual
Q3 Rekanan menunda untuk mengajukan tagihan/kuitansi/BAST/BAP kepada satuan kerja
Q4 PPK kurang cermat dalam menguji tagihan yang diterima sesuai dengan peraturan (PMK 190 Tahun 2012) Q5 PPSPM kurang cermat dalam  menguji tagihan beserta SPP yang diterima sesuai dengan peraturan (PMK 190 Tahun 2012)

## Faktor Pelayanan KPPN
Q19 Aplikasi  SPAN  dalam  memroses  pengajuan  kontrak  serta  SPM  kontraktual  memiliki performa yang kurang baik Q20 KPPN  kurang  memberikan  edukasi  serta  bimbingan  terkait  dengan  proses  penyelesaian tagihan kontraktual Q21 Pelayanan KPPN dalam memroses pengajuan kontrak serta SPM kontraktual yang kurang memuaskan Q22 Mekanisme pengajuan kontrak dan SPM Kontraktual yang sulit dipahami dan diterapkan

## Faktor Kemampuan SDM
Q9 SDM  yang  menangani  proses  pengajuan  tagihan  kontraktual  di  rekanan  memiliki kompetensi kurang yang baik Q10 Jumlah  SDM  yang  menangani  proses  penyelesaian  tagihan  kontraktual  di  satker  kurang mencukupi Q11 Jumlah  SDM  yang  menangani  proses  pengajuan  tagihan  kontraktual  di  rekanan  kurang mencukupi

## Faktor Motivasi Eksternal
Q23 Tidak  sesuainya  reward  yang  diberikan  kepada  satker  ketika  menyelesaikan  tagihan kontraktual secara tepat waktu
Q24 Punishment  kepada  satker  ketika  terlambat  dalam  menyelesaikan  tagihan  kontraktual tidak menimbulkan efek jera
Sumber: Data diolah peneliti

## Faktor Teknologi Informasi
Revolusi Industri 4.0 yang dimulai tahun 2019 telah
mengakibatkan  perubahan  dinamika aktivitas manusia dalam berbagai
bidang  terutama  teknologi  (Prasetyo dan  Trisyanti,  2018).  Faktor  teknologi informasi  sangat  erat  kaitannya  dengan produktivitas dan kinerja sebuah organisasi.  Penelitian  yang  dilakukan oleh Devaraj dan Kohli (2003)
menghasilkan bahwa penggunaan teknologi  akan  berdampak  pada  kinerja organisasi.  Penyelesaian  tagihan  akan sangat tergantung pada teknologi informasi seperti aplikasi serta hardware/software
Terkait  masalah hardware dan software serta  peralatan  teknologi informasi  ( email ,  jaringan  internet,  dan Modem/Wifi),  satuan  kerja  seringkali mengalami  perubahan  pejabat  dan perangkat  kerja  yang  digunakan  dalam proses bisnis satuan kerja tidak dilimpahkan  kepada  petugas  baru  serta tidak  adanya backup bila  terjadi kerusakan sistem operasi pada komputer/laptop yang digunakan sehingga  satuan  kerja  memerlukan waktu  lebih  untuk  dapat  memperbaiki dan  menginput  ulang  transaksi  karena tidak  adanya backup data  transaksi sebelumnya.
Terhadap penggunaan sistem aplikasi,  satuan  kerja  sering  mengalami kendala akibat aplikasi yang mengalami error atau  adanya bug pada  saat perekaman  SPP  atau  SPM.  Hal  ini
mengakibatkan satuan
kerja
membutuhkan waktu lebih untuk
menyelesaikan tagihan karena menunggu update aplikasi,  kestabilan koneksi  jaringan  internet,  serta  harus merekam kembali SPP dan SPM.
Solusi yang dapat dilakukan satua
kerja dalam menyelesaikan permasalahan di atas adalah menetapkan penggunaan perangkat kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus untuk aktivitas  proses  bisnis  pembayaran dengan koneksi yang memadai sehingga dapat digunakan maksimal oleh pejabat/ pegawai yang ditugaskan melaksanakan pengelolaan  belanja  negara.  Menurut Haryadi et  al .  (2019)  diperlukan membuat backup  data rutin  tergantung pada  frekuensi  perubahan  yang  terjadi agar masalah kerusakan software komputer dapat tertanggulangi.
Selain  itu,  bagi  pengembang aplikasi, untuk dapat melakukan pemeriksaan bug secara  menyeluruh dan  mengurangi update aplikasi  pada jam  kerja  sehingga time  delay (waktu tunggu)  perekaman  SPP  dan  SPM menjadi minimal dan perekaman pembayaran  belanja  negara  menjadi lebih efektif.

## Faktor  Perilaku  Satuan  Kerja  dan Rekanan
Faktor  Perilaku  Satuan  Kerja  dan Rekanan  akan  memiliki  pengaruh  atas keterlambatan pembayaran belanja negara.  Apabila  rekanan  dan  pengawai satker  yang  diserahi  tugas  mengelola
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
keuangan  negara  memiliki  pemahaman dan kemauan untuk konsisten mengikuti norma  waktu  penyelesaian  pembayaran belanja negara secara tepat waktu maka kemungkinan  terjadinya  keterlambatan pembayaran  dapat  dihindari.  Penelitian Nugroho (2017) mengidentifikasi factor-faktor  perilaku  satuan  kerja  dan rekanan yang memengaruhi keterlambatan penyelesaian pembayaran belanja negara, yaitu lemahnya manajemen internal satker dan ketelambatan rekanan dalam
mengajukan hak tagih.
Permasalahan manajemen internal satuan  kerja diindikasikan  kepada rendahnya  pemahaman  atas  mekanisme pembayaran  belanja  negara,  lemahnya kooordinasi  rekanan,  PPK,  PPSPM serta  staf  pengelola  keuangan,  serta kurang  cermatnya  pengujian  tagihan yang  dilakukan  PPK  dan  PPSPM. Ketidakcermatan  terjadi  dikarenakan adanya  rangkap  jabatan  dalam  satuan kerja sehingga workload pekerjaan yang meningkat dan mengakibatkan kelalaian dalam pengujian tagihan.
Keterlambatan rekanan dalam mengajukan  hak  tagih  disebabkan  oleh kurangnya  pemahaman  atas  mekanisme pembayaran  belanja  negara  sehingga rekanan  cenderung  mengajukan  tagihan tidak tepat waktu. Rekanan yang kurang memahami mekanisme pembayaran
belanja negara seringkali kurang cermat dalam melampirkan bukti-bukti pengajuan  hak  tagih.  Selain  itu,  ada kecenderungan rekanan menunda mengajukan  tagihan  dengan  alasan efisiensi dalam pengajuannya.
Beberapa  alternatif  solusi  atas kedua permasalahan tersebut yang dapat dilakukan melalui internalisasi pemahaman  mekanisme  pengelolaan keuangan  negara  bagi  satuan  kerja maupun  rekanan.  Literasi  keuangan negara akan dapat meningkatkan pemahaman  mekanisme  pembayaran belanja  Negara  dapat  lebih  baik  dan berdampak kepada rendahnya keterlambatan pembayaran belanja negara.
Hal lainnya yang dilakukan adalah  menghindari  adanya  rangkap jabatan pada satuan kerja sehingga tidak terjadi  kelebihan  beban  kerja  PPK  dan PPSPM.  Pekerjaan  yang  memiliki workload  tinggi  berdampak  kepada keterlambatan pembayaran belanja negara.

## Faktor Pelayanan KPPN
Pemerintah  sebagai  unit  kerja publik, memiliki tujuan pelayanan yakni untuk memenuhi (memproduksi, mendistribusikan,  mentransfer,  serta melindungi)  kebutuhan,  kepentingan, dan  tuntutan  pihak  yang  diperintah
sebagai konsumen, dan berdaulat ( sovereign ) atas jasa publik dan layanan masyarakat.
Dalam  mewujudkan  pelayanan publik, KPPN perlu memberikan pelayanan  terbaiknya  agar  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  dapat terjaga. Bentuk pelayanan yang diberikan  KPPN  adalah  memastikan bahwa tidak ada keterlambatan dalampemrosesan  pembayaran  belanja satuan  kerja.  Sistem  Perbendaharaan Anggaran  Negara  (SPAN)  sebagai layanan pembayaran yang terdigitalisasi memberikan  kemudahan  dan  kecepatan dalam  pemrosesan  pembayaran  yang transparan dan akuntabel.
Meskipun demikian masih terdapat  risiko  dalam  layanan  SPAN seperti  gangguan  jaringan  internet, bug aplikasi  SPAN,  dan  keterbatasan user dan  perangkat hardware yang digunakan berpotensi mengganggu kesempurnaan layanan pembayaran belanja  negara  di  KPPN.  Ketika pelayanan yang diberikan dinilai kurang memuaskan, maka dapat menjadi sebuah  demotivasi  bagi  satuan  kerja untuk dapat menyelesaikan pembayaran belanja negara tepat waktu.
Pengembangan Integrated Finanacial  Management  Information System (IFMIS) mendorong
pengintegrasian  sistem  dan  proses bisnis  ke  dalam  satu platform sistem aplikasi  pengelolaan  keuangan  negara.
Bentuk implementasi IFMIS
dilaksanakan melalui SPAN pada KPPN  dan  Sistem  Aplikasi  Keuangan Tingkat  Instansi  (SAKTI)  pada  satuan kerja. Pengintegrasian mekanisme pendaftaran  rekanan  dan  pengajuan kontrak pengadaan barang dan jasa pada SAKTI dapat menjadi faktor penyebaban  keterlambatanpenyelesaian pembayaran  belanja  negara,  apabila satuan kerja tidak memiliki pemahaman tentang  cara  penggunaan  SAKTI  dan adanya  keterbatasan  SDM  pengguna SAKTI.
Upaya  yang  dilakukan  KPPN dalam  mengantisipasi  hal  ini  adalah melakukan peningkatan kapabilitas pengguna  SAKTI  satuan  kerja  melalui pelatihan dan sosialisasi SAKTI khususnya  terkait  dengan  pembayaran belanja negara dalam proses pendaftaran supplier (rekanan),
perekaman  kontrak,  dan  pembayaran atas tagihan supplier.
Selain  pelatihan,  sosialisasi  atas penetapan  peraturan  yang  berkaitan dengan  pembayaran  belanja  negara memungkinkan satuan kerja memahami maksud  dan  tujuan  peraturan  tersebut sehingga pelaksanaan peraturan menjadi
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
lebih  baik.  Solusi  lain  dapat  dilakukan adalah  penggunaan  survei  kepuasan pengguna sebagai alat ukur keberhasilan pelayanan  KPPN  sekaligus  menjadi bahan  evaluasi  atas  layanan  yang  telah diberikan.

## Faktor Kemampuan SDM
Kemampuan Sumber
Daya Manusia  (SDM)  dapat  ditinjau  dari kompetensi  dan  jumlah  SDM  yang tersedia  di  satker.  Jumlah  SDM  tidak mencukupi akan mengakibatkan tagihan terbengkalai dan terlambat dalam penyelesaiannya.  Penyelarasan  beban kerja, risiko, dan kinerja akan mempengaruhi  jumlah  SDM  yang butuhkan dalam
pemrosesan pembayaran belanja negara
Pada  sisi  lain,  kompetensi  SDM yang  kurang  baik  dapat  mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian tagihan  (Nugroho,  2017).  Rendahnya kompetensi SDM mengakibatkan kelalaian  dalam  pemrosesan  tagihan seperti ketidaktepatan pembebanan akun,  jumlah  tagihan,  serta  lampiran tagihan pada proses pengajuan SPP dan SPM.
Solusi  yang  dilakukan  satker adalah  menambah  jumlah  SDM  yang memiliki  kompetensi  dalam  menangani proses  bisnis  penyelesaian  pembayaran belanja  negara  dengan  pendekatan
besaran  beban  kerja.  SDM  satker  yang kompeten juga dapat mendorong rekanan mematuhi norma waktu pembayaran belanja negara.
Untuk  mendukung  peningkatan kompetensi  dan  jumlah  SDM,  maka satker  perlu  mempersiapkan  dukungan organisasi seperti ketersediaan anggaran operasional, sarana dan prasarana pendukung  seperti  komputer,  jaringan, dan  ruangan  kerja,  sertaketersediaan Standar  Operational  Procedur (SOP) terkait pembayaran belanja negara.

## Faktor Motivasi Eksternal
Motivasi  eksternal  merupakan harapan,  kemampuan,  atau  dorongan hati  yang  berasal  dari  luar  individu untuk menunjukkan sesuatu tujuan yang hendak  dicapai.  Motivasi  eksternal dapat  berbentuk  gaji,  hubungan  antar pekerja,  jaminan  sosial,  kondisi  kerja dan  kebijakan  perusahaan  (Sapulette dan Nanulaitta, 2015).
Ketidaksesuaian reward and punishment yang diberikan, dapat menimbulkan  demotivasi  bagi  SDM pengelola  keuangan  satuan  kerja  dalam menyelesaikan  tagihan  secara  tepat waktu.
Tidak  adanya  pemberian reward secara  langsung  ketika  pegawai  satuan kerja  melakukan  proses  tagihan  secara tepat waktu, serta berlebihannya
pelaksanaan punishment ketika pegawai satuan kerja terlambat melakukan pemrosesan  tagihan  dapat  mendorong penurunan  motivasi  eksternal  sehingga mendorong  keterlambatan  penyelesaian pembayaran belanja negara.
Solusi  yang  dilakukan  satker adalah memberikan penghargaan kepada  pegawai  yang  berkinerja  baik, penciptaan  lingkungan  kerja yang nyaman  serta  penerapan  budaya  kerja. Namun demikian, penegakan punishment yang  lebih  tegas  juga  perlu dilakukan mengingat pemrosessan pembayaran  belanja  negara  masuk dalam  pekerjaan  yang  memiliki  risiko tinggi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian analisis  faktor  melalui  pendekatan  EFA dapat  dihasilkan  lima  (5)  faktor  yang dapat mempengaruhi keterlambatan pembayaran  belanja  negara.  Kelima faktor  tersebut  adalah  Perilaku  satuan kerja dan rekanan, Teknologi informasi, Pelayanan  KPPN,  Kemampuan  SDM dan  Motivasi  Eksternal.  Total  variansi yang  diterangkan  oleh  kelima  faktor adalah  sebesar  73,54%  dan  sisanya sebesar  26,46%  dijelaskan  oleh  faktor lain diluar kelima faktor yang terbentuk dari hasil analisis data.
Faktor perilaku satker dan rekanan, serta faktor teknologi informasi  merupakan  dua  faktor  yang memiliki  pengaruh  besar  terhadap ketepatan waktu pemrosesan pembayaran belanja
negara.
Penyelesaian  tagihan  melalui  aplikasi SAKTI dan SPAN sebagai satu-satunya cara  pemrosesan  dapat  mendorong ketepatan  pembayaran  belanja  negara. Satuan kerja perlu meningkatkan kapasitan dan jumlah SDM yang terlibat dalam  pemrosesan  SAKTI.  Penguatan lain  yang  dilakukan  satker  adalah peningkatan  motivasi  eksternal  melalui penerapan penghargaan, penciptaan lingkungan  kerja  yang  kondusif,  dan penerapan  budaya  kerja    Pada  sisi  lain KPPN sebagai unit palayanan pembayaran belanja negara perlu melakukan  sosialisasi  dan  pelatihan dalam  rangka  peningkatan  kompetensi SDM satker dalam pendaftaran supplier , perekaman kontrak, perjanjian jual beli, perekaman pembayaran menggunakan aplikasi SAKTI di satker.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara atas berkenannya  menjadi  objek  penelitian
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
serta memberikan fasilitas penuh selama penelitian dilakukan untuk menghasilkan  data  yang  akurat  dari satuan  kerja  mitra  KPPN  Jakarta  V terkait  dengan  pembayaran  belanja negara,  sehingga  penelitian  ini  dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmadi,  M.  H.  (2017).  Evaluasi dukungan organisasi terhadap implementasi  e-government:  studi kasus  sistem  aplikasi  keuangan negara. Jurnal Manajemen Keuangan  Publik , 1 (2),  51–57.
https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i
2.144
Buana,  L.  C.,  &  Widiatmoko,  N.
(2019). Pengaruh kepatuhan satker  pada  Indikator  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  (IKPA) terhadap  penyaluran  dukungan anggaran binopslat. Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana , 7 (3). https://doi.org/10.35137/jmbk.v7i 3.352 Carisdiawan,  D.  (2009).  Mengungkap penyebab  lambatnya  penyerapan anggaran  belanja  pemerintah.  In Buletin Anggaran dan Perbendaharaan . Churchill,  Gilbert  A.,  J. (2001). Dasar- Dasar  Riset  Pemasaran (4th  ed.). Jakarta: Erlangga.
Devaraj,  S.,  &  Kohli,  R.  (2003). Performance impacts of information  technology:  Is  actual usage the missing link?
Management  Science , 49 (3)  273- 289.
https://doi.org/https://doi.org/10.1 287/mnsc.49.3.273.12736 Hair,  J.  F.,  Black,  W.,  Babin,  B,
Anderson,  R.,  &  Tatham,  R.
(1995). Multivariate data
analysis . NJ: Prentice Hall.
Haryadi,  E.,  Abdussomad,  A.,  &  Robi, R.  (2019).  Implementasi  sistem backup  data  perusahaan  sebagai bagian dari disaster recovery plan. Sainstech:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengkajian  Sains  Dan  Teknologi ,
29 (2), 6–11. https://doi.org/10.37277/stch.v29i 2.331 Herriyanto,  H.  (2012).  F aktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran  Belanja  pada  Satuan Kerja  Kementerian/Lembaga  di Wilayah Jakarta . [Skripsi, Universitas Indonesia] http://jke.feb.ui.ac.id/index.php/J KE/article/view/43 Hooper,  D.  (2012). Exploratory  Factor
Analysis’,  in  Chen,  H.  (Ed.),
Approaches to Quantitative Research  –  Theory  and  its Practical Application: A Guide to Dissertation Students, Cork, Ireland: Oak Tree Press.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan . D.I.Y: Andi Publisher. Miliasih, R. (2012). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran  Belanja  Satuan  Kerja Kementerian/Lembaga  TA  2010
di  Wilayah  Pembayaran  KPPN Pekanbaru .  [Tesis,  Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20289
958&lokasi=lokal
Nugroho,  A.  (2017).  Analisis  faktor yang  memengaruhi  keterlambatan waktu penyelesaian tagihan kepada Negara melalui mekanisme  kontraktual  (Studi  di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan). Accounting  and Business Information Systems
Journal, 5 (4), 1-27.
Palilingan,  A.  F.,  Sabijono,  H.,  & Mawikere,  L.  (2015).  Analisis kinerja  belanja  dalam  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  pada
Dinas  Pendapatan  Kota  Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1), 17–25. https://doi.org/https://doi.org/10.3 5794/emba.3.1.2015.6558 Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012  tentang  Tata Cara  Pembayaran  Dalam  Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prasetyo,  B.,  &  Trisyanti,  U.  (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. IPTEK  Journal  of  Proceedings
Series, (5), 22-27.
Pratiwi, R. R. (2020). Analisis perencanaan  dan  pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  pada  satuan kerja Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumsel [Disertasi  Doktoral,  Universitas Tridinanti Palembang]. http://repository.univ- tridinanti.ac.id/1442/ Sapulette,  L.,  &  Nanulaitta,  D.  T.
(2015). Pengaruh Motivasi Eksternal  Dan  Internal  Terhadap Produktivitas  Kerja  Karyawan PDAM Ambon. Arthavidya ,
17 (1), 1-7.
Sugiono.  (2008). Metode  Penelitian
Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara. Widayanti,  W.  (2018). Pengelolaan Keuangan Negara . https://ilmupolitikfisipuho.com/w p-
content/uploads/2019/05/Pengelol
aan-Keuangan-Negara.pdf Yusup,  F.  (2018).  Uji  validitas  dan
reliabilitas  instrumen  penelitian kuantitatif. Jurnal  Tarbiyah : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 7 (1), 17–23. https://doi.org/10.18592/tarbiyah. v7i1.2100