## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
Law Enforcement on Corruption with Small Losses Countries in Making Justice
Ahmad Muchlis Kejaksaan Negeri Wonogiri, Jawa Tengah email: ahmad.muchlis.sh@gmail.com

## Abstract
The Circulars letter of deputy attorney of general for special crimes number: B-113/F/  Fd.1/05/2010 can  be  used  as a  reference  by  prosecutors  in  doing law  enforcement  against  corruption  with  small  losses,  but  in  practice  law enforcement, this circular letter is making trouble in practice. The results of this research, namely: the law enforcement against corruption with a small loss of state must pay attention to the values of justice, expediency, and legal certainty. In enforcing the law against corruption with small losses only can be  stopped  during  an  investigation  by  utilizing  the  exchequer  and  redress demanded. the reason corruption cases with small losses were still continued by  the  prosecutor  to  the  court  proceedings  after  enactment  of  circulator letter because circulator letter contrary to corruption constitution and it has no the strength or binding in legal basis. The Suggestions are addressed for law enforcement officials (police, prosecutor, and judge) in order to do the law enforcement against corruption with small losses in order consider the value  of  a  legal  basis,  namely:  fairness,  expediency  and  certainty.  The circular  letter  of  deputy  attorney  general  for  special  crimes  number:  B- 1113/F/Fd.1/05/2010  in  order  to  be  taken  as  government  consideration  in formulating the new rules (Ius constituendum).
Key words: Corruption, Law Enforcement, Justice
Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412. Copyright ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law,  Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Surat  edaran  wakil  jaksa  umum  untuk  nomor  kejahatan  khusus:  B- 113/F/Fd.1/05/2010  dapat  digunakan  sebagai  acuan  oleh  jaksa  dalam melakukan penegakan hukum terhadap korupsi dengan kerugian kecil, tetapi dalam  penegakan  hukum  praktik,  surat  edaran  ini  membuat  masalah  dalam praktik.  Hasil  penelitian  ini,  yaitu:  penegakan  hukum  terhadap  korupsi dengan kerugian kecil dari negara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Dalam  menegakkan  hukum  melawan korupsi  dengan  kerugian  kecil  hanya  dapat  dihentikan  selama  penyelidikan dengan memanfaatkan kas negara dan ganti rugi yang diminta. kasus alasan korupsi  dengan  kerugian  kecil  masih  dilanjutkan  oleh  jaksa  ke  pengadilan setelah  berlakunya  Surat  Edaran  karena  Surat  Edaran  bertentangan  dengan konstitusi  korupsi  dan  tidak  memiliki  kekuatan  atau  mengikat  dalam  dasar hukum.  Saran  ditujukan  untuk  aparat  penegak  hukum  (polisi,  jaksa,  dan hakim)  untuk  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  korupsi  dengan kerugian  kecil  agar  mempertimbangkan  nilai  dasar  hukum,  yaitu:  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian.  Surat  Edaran  dari  Jaksa  Agung  Muda  jumlah kejahatan  khusus:  B-1113/F/Fd.1/05/2010  agar  dapat  diambil  sebagai pertimbangan pemerintah dalam merumuskan aturan baru ( Ius constituendum ).
Kata Kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Keadilan

## A. Pendahuluan
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  sangat  erat  kaitannya  dengan penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum.  Upaya penegakan  hukum  pidana  dalam  pemahaman  sistem  hukum  ( Legal  System ) sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lawrence  M.  Friedman  meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan  perundang-undangan/ substansi  ( legal  substance ),  aparat  penegak  hukum/struktur  ( legal  actors ) dan  budaya  hukum/kultur  ( legal  culture )”. 1 Penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  korupsi  dibutuhkan  juga  peran  serta  masyarakat  selain  peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukan dalam upaya penegakan hukum dibutuh  peran  serta  semua  pihak  agar  penegakan  hukum  berjalan  dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan  hasil  dari  proses  interaksi  masyarakat.  Hukum  ini  dimaksudkan
1 Rifai,  Eddy.  (2014). Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Korupsi. Bandar  Lampung:  Justice Publisher, p. 13.
untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  agar  tercapainya  kedamaian  dan ketenteraman. 2
Hal  tersebut  erat  kaitannya  dengan  penegakan  keadilan  oleh  aparat penegak  hukum.  Menegakkan  keadilan  melalui  supremasi  hukum  menurut Voltaire,  apabila  kita  mencintai  hukum,  kita  wajib  memikul  seluruh  beban yang  ditimpahkan.  Yang  dimaksud  dengan  “beban  yang  ditimpahkan  oleh hukum  adalah  kewajiban  bagi  pemerintah  dan  rakyat  untuk  bersama-sama menaati  hukum”.  Seperti  juga  yang  dikatakan  oleh  Bagir  Manan,  sendi utama  Negara  berdasarkan  atas  hukum  adalah  bahwa  hukum  merupakan sumber  tertinggi  dalam  mengatur  dan  menentukan  hubungan  hukum  antara Negara  dan  masyarakat  maupun  antara  anggota  atau  kelompok  masyarakat yang  satu  dengan  yang  lain. 3 Dalam  rangka  menegakkan  keadilan  melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang telah berlaku di negara indonesia agar terciptanya keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidak harominisan dalam penegakan hukum.
Upaya  penegakan  hukum  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  rangka tercapainya  kedamaian  dan  ketentraman  di  masyarakat  dan  aparat  penegak hukum yaitu salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010,  salah satu poin dalam isinya adalah  menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi  yang  isinya  himbauan  agar  dalam  kasus  dugaan  tindak  pidana korupsi,  masyarakat  yang  dengan  kesadaran  telah  mengembalikan  kerugian Negara  perlu  dipertimbangkan  untuk  tidak  ditindaklanjuti  atas  berlaku  asas restorative  justice.  Tetapi  walau  dalam  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk disidangkan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  bagaimanakah  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  dalam  mewujudkan  keadilan  ?  dan  mengapa setelah  diberlakukannya  SE  Jampidsus  Nomor  :  B-1113/F/Fd.1/05/2010 perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  masih tetap  dilanjutkan  oleh  Kejaksaan  sampai  ke  tahap  persidangan  di pengadilan?
2 Utari, Indah Sri. (2012). Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi , Yogyakarta: Thafa Media, p.
62.
3 Nitibaskara,  Ronny  Rahman.  (2007). Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum .  Jakarta:  PT. Kompas Media Nusantara, p. 26.
Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pembahasan permasalahan  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan pendekatan  yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan masalah  yang  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  peraturan  perundang- undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan  tentang  tindak  pidana  korupsi.  Selanjutnya    pendekatan  yuridis empiris  dalam  penelitian  ini  maksudnya  adalah  bahwa  dalam  menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  dikaitkan  dengan keadilan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi.

## B. Pembahasan
a. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  Dengan  Nilai Kerugian  Negara  Yang  Kecil  Oleh  Kejaksaan  Dalam  Mewujudkan Keadilan
Sistem  penegakan  hukum  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  sistem penegakan  substansi  hukum  (di  bidang  hukum  pidana  meliputi  hukum pidana  materiel,  hukum  pidana  formal,  dan  hukum  pelaksana  pidana). 4 Sedangkan Jimly Asshiddiqie menyatakan, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata  sebagai  prilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 5
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberantas tindak pidana  yang  merugikan  negara  tersebut.  Terkait  dengan  penegakan  hukum Kejaksaan  merupakan  salah  satu  instansi  penegak  hukum  yang  ada  di Indonesia.  Dalam  rangka  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi  yang  nilai  kerugian  negara  yang  kecil,  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  B- 1113/F/Fd.1/05/2010.,  perihal  prioritas  dan  pencapaian  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi,  yang  mempertimbangkan  untuk  tidak menindaklanjuti  atas  korupsi  yang  nilainya  kecil.  Surat  edaran  yang dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  merupakan bentuk  dari  diskresi  pihak  Kejaksaan  karena  keterbatasan  waktu,  personil, alat-alat  investigasi,  dana  dan  sebagainya  karena  biaya  yang  dikeluarkan
4 Siswanto,  Heni.  (2013). Rekonstruksi  Sistem  Penegakan  Hukum  Pidana  Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang . Semarang: Pustaka Magister, p. 77.
5 Asshiddiqie,  Jimly.  (2016). Penegakan  Hukum ,  www.jimly.com,  (diakses  pada  tanggal  11 Januari 2016, pada pukul 11:00 WIB).
untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam penangananya memakan waktu serta biaya yang besar dari pada nilai kerugian yang ditimbulkan.
Sehingga  tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut merupakan penegakan hukum Full enforcement . Tindakan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut didasari pada Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, Jaksa Agung mempunyai  tugas  dan  wewenang:  “Menetapkan  serta  mengendalikan kebijakan  penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam  ruang  lingkup  tugas  dan wewenang Kejaksaan.”
Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak Pidana  Khusus  merupakan  wujud  dari  proses  penegakan  hukum  yang dilakukan  Kejaksaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  juga  merupakan jenis  penegakan  hukum Full  enforcement yang  mengharuskan  untuk diskresi.  Kejaksaan  memiliki  tata  cara  penanganan  terhadap  tindak  pidana korupsi yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: 6
a. Tahap  Pra  Penyelidikan  dalam  wujud  telaahan  awal,  merupakan  tahap perencanaan  dan  persiapan  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana korupsi.  Tahap  ini  akan  memberikan  gambaran  yang  jelas  kemana  arah penanganan perkara tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh tim penyelidikan/penyidikan.
b. Tahap Penyelidikan dalam wujud tindakan penyelidikan merupakan tahap membangun landasan/fondasi penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Untuk mencapai bangunan yang kokoh, landasan/fondasi harus kuat yaitu menemukan  dugaan  peristiwa  tindak  pidana  korupsi yang  terjadi. Tahap ini akan menggambarkan secara focus atas permasalahan pokok dari dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani.
c. Tahap  Penyidikan  dalam  wujud  tindakan  Penyidikan  merupakan  tahap membangun  “bangunan”  berupa  berkas  perkara  tindak  pidana  korupsi secara  utuh.  Rangkaian  surat  perintah  dan  berita  acara  yang  berisi tindakan  dan  bukti-bukti  yang  diperoleh  merupakan  cerminan  tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada tersangka.
d. Tahap Pra penuntutatn dan penuntutan dalam wujud pemberian petunjuk dan  pendapat  terkait  layak  tidaknya  berkas  perkara  Penyidikan dilimpahkan  ke  pengadilan  merupakan  tahap  finishing  atas  berkas perkara  yang  dihasilkan  dalam  tahap  Penyidikan.  Paradigma  yang dibangun  bukanlah  menggagalkan  hasil  Penyidikan  tetapi  memperbaiki
6 Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Tindak  Pidana  Khusus.  (2013). Pemetaan  (Blue-Print)  Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia , Kejaksaan Republik Indonesia, p. 1-3.
dan  melengkapi  berkas  perkara  hasil  Penyidikan  sehingga  layak  untuk dilimpahkan ke pengadilan.
e. Tahap  persidangan  dalam  wujud  tindakan  Penuntut  Umum  menyajikan pembuktian atas berkas perkara di depan persidangan. Hakekatnya tahap ini  adalah  tahap  “ marketing ”  maka  kepandaian  Penuntut  Umum menyajikan  pembuktian  atas  berkas  perkara  di  depan  persidangan merupakan  unsur  penting  agar  diperoleh  suatu  keyakinan  hakim  untuk menghukum terdakwa.
f. Tahap  upaya  hukum  dalam  wujud  tindakan  penuntut  umum  untuk mempertahankan  surat  tuntutannya  jika  putusan  pengadilan  dinilai  tidak sesuai  dengan  tuntutan,  sedangkan  dalam  tahap  upaya  hukum  luar  biasa maka  Jaksa  demi  kepentingan  umum  atau  kepentingan  negara mempertahankan atau mempermasalahkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
g. Tahap  eksekusi  dalam  wujud  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Tahap  ini  hakekatnya merupakan  tahap  “penjualan”  yang  harus  membuat  rasa  puas “ stakeholder ” atas output penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  terhadap  tindak pidana  korupsi  memiliki  tata  cara  tersendiri  sehingga  dalam  melakukan sebuah  penegakan  hukum  terhadap  suatu  perkara  tindak  pidana  korupsi harus  melalui  beberapa  tahapan  agar  terciptanya  sebuah  penegakan  hukum yang bersih, adil, jujur dan memiliki kepastian hukum yang jelas.
Tahap-tahapan tersebut menunjukan sebuah pola yang terdapat dalam penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  sebagai instansi  penegak  hukum  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam sebuah fondasi  atau  dasar  hukum  yang  kuat  yang  terencana  dan  sistematis.  Jaksa sebagai  salah  satu  aparat  penegak  hukum  di  dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  selain  sebagai  penuntut  umum  jaksa  juga memiliki wewenang dalam penyidikan seperti yang telah diatur dalam Pasal 30  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik  Indonesia  yang  menjelaskan:  di  bidang  pidana,  Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana  bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. Melakukan  Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu  berdasarkan undang-undang;
e. Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat  melakukan pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan Penyidik.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  jaksa  selain berwenang  sebagai  penuntut  umum  dalam  penanganan  terhadap  tindak pidana korupsi juga berwenang sebagai Penyidik, sehingga ini  memberikan kesempatan lebih luas bagi Jaksa dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi.  Selain  itu  kewenangan  Jaksa  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang berada dalam instansi Kejaksaan telah diatur juga dalam beberapa peraturan seperti berikut:
a. Surat  Edaran  Nomor  :  SE-001/A/JA/01/2010  tanggal  13  Januari  2010 tentang  pengendalian  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  isinya antara lain:
1) Perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  negeri dengan  nilai  kerugian  negara  Rp.  5  milyar  kebawah,  termasuk kebijakan  penghentian  Penyidikan  dan  penuntutan  pengendalian penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan negeri.
2) Perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  negara /perekonomian  negara  diatas  Rp.  5  milyar  termasuk  kebijakan penghentian  Penyidikan  dan  penuntutan,  pengendalian  penanganan perkara dilakukan oleh kepala Kejaksaan tinggi.
3) Perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan berdampak  nasional  atau  internasional  atau  karena  hal  tertentu  yang mendapat  atensi  dari  pimpinan,  pengendalian  penanganan  perkara dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI.
b. Surat  Edaran  Nomor  :  SE-003/A/JA/02/2010  tanggal  25  Februari  2010 tentang  pedoman  tuntutan  pidana  perkara  tindak  pidana  korupsi,  berisi tentang tolak ukur tuntutan pidana untuk seluruh Kejaksaan di Indonesia, maksud  dikeluarkannya  pedoman  tuntutan  ini  adalah  agar  tidak  terjadi disparitas antar kejati dan kejari di seluruh indonesia.
c. Telah  pula  dibuat  Standard  Operating  Procedure  (SOP)  tentang  Tata Kelola  Administrasi  dan  Teknis  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana
Khusus  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  :  Perja- 39/A/JA/10/2010  tanggal  29  Oktober  2010,  yang  pada  intinya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :
1) Dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan RI diperlukan  penyusunan  tata  laksana  yang  menghasilkan  standar prosedur operasi (standard operating procedure/SOP).
2) Dengan  penataan  standar  pelayanan  administrasi  dan  teknis penanganan perkara tindak pidana khusus diharapkan proses kerja dan
out  put  kinerja  dapat  lebih  kredibel,  sehingga  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan republik Indonesia.
3) Standar pelayanan administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana  khusus  di  lingkungan  Kejaksaan  RI  berlaku  sebagai  panduan kinerja  jajaran  tindak  pidana  khusus  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya  yang  profesional,  proporsional  dengan  penuh kearifan.
4) Pelayanan  administrasi  dan  teknis  penanganan  perkara  tindak  pidana khusus  yang  selama  ini  berjalan  belum  mendasarkan  pada  prinsip- prinsip bussines process yang bersifat lengkap dan  kronologis berciri spesifik,  dapat  diukur,  dapat  dicapai,  sesuai  kepentingan  /  keinginan stakeholder dan jelas penentuan batas waktunya.
5) Bahwa  mekanisme  kerja  yang  selama  ini  berjalan  dipandang  sudah tidak dapat mendukung kecepatan, kepastian, dan peningkatan kinerja serta peningkatan kepercayaan masyarakat, sehingga perlu diatur tata kelola  yang  bertumpu  pada  bussines  process  yang  terurai  secara lengkap  dan  kronologis,  dan  dapat  digambarkan  dalam  suatu flowchart / workflow.
d. Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  :  KEP- 002/F/Fjp/03/2010  tanggal  24  Maret  2010  tentang  Pengangkatan  Satuan Khusus  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (PPTPK)  divisi penyelidikan / Penyidikan, terdiri dari 55 orang, terbagi dalam:
1) Sektor perbankan dan keuangan
2) Sektor pengadaan barang dan jasa I
3) Sektor pengadaan barang dan jasa II
4) Sektor pelayanan umum dan sektor lainnya
Yang  tugas  utamanya  melakukan  penyelidikan  dan  Penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dengan pengendali direktur Penyidikan.
a. Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  :  Kep- 003/f/fjp/03/2010  tanggal  24  Maret  2010  tentang  Pengangkatan  Satuan Khusus  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (PPTPK)  Divisi penuntutan  terdiri  dari  30  orang  jaksa  yang  tugas  utamanya  melakukan penuntutan,  upaya  hukum  dan  atau  eksekusi  perkara  tindak  pidana korupsi, dengan pengendalian direktur penuntutan.
b. Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  :  Kep- 015/F/Fjp/11/2010  tanggal  24  Nopember  2010  tentang  Pengangkatan Satuan  Khusus  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (PPTPK)
Divisi  Penyelidikan  terdiri  dari  24  orang  jaksa  yang  tugas  utamanya melakukan  penyelidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dengan pengendalian oleh direktur Penyidikan.
c. Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  :  KEP- 016/F/Fjp/11/2010  tanggal  24  Nopember  2010  tentang  Pengangkatan
Satuan  Khusus  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (PPTPK) divisi  Penyidikan  terdiri  dari  60  orang  jaksa  yang  tugas  utamanya melakukan  Penyidikan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dengan pengendalian oleh direktur Penyidikan.
d. Keputusan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  Nomor  :  KEP- 017/F/Fjp/11/2010  tanggal  24  Nopember  2010  tentang  Pengangkatan Satuan  Khusus  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  (PPTPK) divisi  penuntutan  terdiri  dari  30  orang  jaksa  yang  tugas  utamanya melakukan  penuntutan  perkara  tindak  pidana  korupsi,  dengan pengendalian oleh direktur penuntutan.
Jaksa sebagai Penyidik dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus membentuk tim pidsus Kejaksaan yang terdiri dari :
a. Lit Intel (penyelidikan yang dilakukan intel Kejaksaan untuk mencari dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  tindak pidana).
b. Dik  Pidsus  (Penyidikan  yang  ditekankan  pada  tindakan  mencari  serta mengumpulkan  bukti-bukti  supaya  tindak  pidana  yang  ditemukan  dapat menjadi jelas serta  dapat menemukan  dan  menentukan  pelakunya  dalam tindak pidana korupsi).
Kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  hanya  berlaku  untuk  pidana tertentu  seperti  korupsi.  Sehingga  dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi kewenangan Jaksa sebagai Penyidik sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh  Kepolisian.  Kewenangan  Kepolisian  sendiri  sebagai  Penyidik  juga diatur  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (“KUHAP”),  pejabat  polisi  negara  RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan Penyidik perkara pidana (lihat pasal 4  jo  pasal  6  KUHAP).  Polisi  berwenang  untuk  menjadi  penyelidik  dan Penyidik  untuk  setiap  tindak  pidana.  Sehingga  dari  kedua  instansi  tersebut dapat  digambarkan  skema  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  seperti di bawah ini:
Skema  yang  telah  digambarkan  di  atas  terlihat  dalam  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  yang  memberikan  kewenangan  Penyidikan terhadap  kedua  intastansi  penegak  hukum  menuntut kedua  instansi  tersebut saling  bersinergi  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  14  huruf  m  Perkapolri  Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang menyatakan Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan  hukum  sebagai  penyelidik,  Penyidik  pembantu,  dan  Penyidik dilarang  menangani  perkara  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik kepentingan.  Sehingga  ini  memberikan  batasan  terhadap  Penyidik  polri untuk tidak menangani kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan  dan  mencegah  tumpang  tindih  kewenangan  Penyidikan  antara Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi yang menginstruksikan:
Jaksa Agung Republik Indonesia;
a. Mengoptimalkan  upaya-upaya  Penyidikan  dan  penuntutan  terhadap tindak  pidana  korupsi  untuk  menghukum  pelaku  dan  menyelamatkan uang negara.
b. Mencegah  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  Jaksa/Penuntut  Umum  dalam  rangka penegakan hukum.
c. Meningkatkan  kerjasaama  dengan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  dan  Institusi  Negara  yang terkait  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan  pengembalian  kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
Pengaduan/
Laporan Masyarakat
Penyelidikan Penyidikan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik
Indonesia
UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pengaduan/ Laporan Masyarakat Penyelidikan Penyidikan Penuntutan
Persidangan

## Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
a. Mengoptimalkan upaya-upaya Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyalamatkan uang negara.
b. Mencegah  dan  memberikan  sanksi  tegas  terhadap  penyalahgunaan wewenang  yang  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.
c. Meningkatkan  kerjasama  dengan  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan,  dan  Institusi  Negara  yang  terkait  dengan  upaya penegakan  hukum  dan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  akibat tindak pidana korupsi.
Sinergi  antara  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan  penanganan tindak  pidana  korupsi  sangat  penting  sehingga  dapat  mempermudah  proses penanganan  terhadap  perkara  tindak  pidana  korupsi.  Penanganan  adanya dugaan  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  memenuhi  unsur:  setiap  orang secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana korupsi),  diatur  dalam  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) Nomor  8  Tahun  1981.  Bentuk  sinergi  antara  Kejaksaan  dan  Kepolisian dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yaitu  ketika  Penyidikan  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  ditangani  oleh  Polri  maka  dalam  Penyidikan dibuat  surat  pemberitahuan  dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada  Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polri.
Terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi dengan  nilai  kerugian  yang  kecil,  Ardi  Menyatakan: 7 “Penegakan  hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian yang kecil atau besar  tidak  memiliki  perbedaan,  biaya  yang  dikeluarkan  terhadap  tindak pidana  korupsi  yang  kecil  sama  dengan  yang  dikeluarkan  untuk  tindak pidana korupsi dengan kerugian besar”. Berdasarkan penjelasan tersebut dan dikaitkan  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana Khusus tersebut,  maka  dapat  dipahami  surat  edaran  tersebut agar  dapat  membatasi  kasus-kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai kerugian yang untuk diproses ke tahap persidangan guna untuk menghindari biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi tersebut  lebih  besar  dari  pada  biaya  kerugian  negara  yang  ditimbulkan. Dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum  seperti  Jaksa  yang  merupakan  aparat  penegak  hukum  dari
7 Ardi (Wawancara Kasi  Tindak Pidana Khusus). Kejaksaan Negeri Kota Bumi.  Tanggal 11 Januari 2016.
instansi  Kejaksaan  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana  korupsi mengeluarkan  biaya  yang  telah  dianggarkan.  Anggaran  dalam  penanganan tindak  pidana  korupsi  sendiri  tiap  tahun  mengalami  perubahan,  enurut Koordinator Analisis Anggaran Negara Anggaran Negara Center For Budget Analysis (CBA), Astrit Muhaimin: 8
“Pada anggaran Polri juga mengalami penurunan untuk menangani satu kasus korupsi. Perbedaannya sangat jauh yakni dari Rp 155,5 juta  menjadi  Rp.  32,3  juta  pada  2016.  Sementara  Kejaksaan mengalami penurunan dari Rp 89.6 juta menjadi Rp 83,9 juta”. Berdasarkan  pernyataan  di  atas  dapat  dipahami  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  mengeluarkan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Jika  dipahami  dari pernyataan  di  atas  terdapat  penurunan  anggaran  dalam  melakukan penanganan terhadap satu kasus tindak pidana korupsi di tahun 2016, berarti tahun  sebelumnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  menanganin  satu  kasus tindak  pidana  korupsi  anggaran  yang  dikeluarkan  lebih  besar  dari  tahun 2016. Terkait  dengan  hal  tersebut dalam  penanganan tindak  pidana  korupsi dengan  kerugian  negara  yang  kecil  maka  biaya  yang  dikeluarkan  negara lebih besar dari kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.  Tujuan  dari  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  itu sendiri, yaitu: untuk mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku dari tindak pidana korupsi tersebut. 9 Bila dikaitkan dengan Surat Edaran  yang  dikeluarkan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus,  maka dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  upaya pengembalian  biaya  kerugian  negara  oleh  pelaku  dapat  lebih  efektif  dari pada  melanjutkan  tetapi  mengeluarkan  biaya  yang  besar  serta  tidak memakan  waktu.  Upaya  pengembalian  tersebut  guna  untuk  menghindari proses pradilan menggunakan pendekatan restorative justice . Keadilan restoratif  memfokuskan  diri  pada  kejahatan  ( crime )  sebagai kerugian/kerusakan,  dan  keadilan  ( justice )  merupakan  usaha  untuk memperbaiki  kerusakan  dengan  visi  untuk  mengangkat  peran  korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat sebagai tiga dimensi determinan yang  sangat  penting  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  demi  kesejahteraan dan  keamanan  masyarakat. 10 Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  keadilan
8 Muhaimin,  Astrit. Anggaran  Pemberantasan  Korupsi  Menggelisahkan ,  diakses  dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02/10/o2arb7313-anggaran- pemberantasan-korupsi-menggelisahkan, pada tanggal 11 Februari 2016 pukul. 23:26 WIB.
9 Ardi (Wawancara Kasi Penuntutan Pidana Khusus). Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Tanggal 11 Januari 2016.
10 Makarao,  M.  Taufik.  (2013). Pengkajian  Hukum  tentang  Penerapan  Restorative  Justice dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Anak-Anak .  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, p. 68.
restoratif  ( restorative  justice )  sangat  sesui  untuk  digunakan  dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian  negara  yang  kecil,  karena  tujuan  dari  keadilan  restoratif  adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban (Negara)  dengan  cara  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  korban (Negara).  Penggantian  dalam  kontek  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  ialah  dengan mengembalikan  kerugian  negara  tersebut,  melalui  mekanisme  anggota  atau pimpinan  instansi  yang  terkait  tempat  terjadinya  kerugian  negara  tersebut. Sementara itu, menurut Susan Sharpe, tujuan peradilan restoratif adalah: 11
a. Menempatkan keputusan kunci penyelesaian perkara pada tangan mereka yang paling terpengaruh oleh kejahatan yang terjadi yakni korban tindak pidana;
b. Mengupayakan  agar  peradilan  lebih  menyembuhkan  serta  memberikan kepulihan dan, idealnya lebih memperbaharui keadaan, dan
c. Menghilangkan  kemungkinan  terjadinya  pengulangan  pelanggaran sejenis di masa datang.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  merupakan  sebuah  terobosan dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara  yang  kecil  serta  Surat  Edaran  tersebut  berlandaskan restorative justice karena  mengedepankan  perbaikan  terhadap  kerugian  negara  dengan menempatkan  negara  sebagai  kunci  terhadap  penyelesaian  tersebut.  Terkait dengan SE  Jampidsus  Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. merupakan bentuk dari proses penegakan hukum yaitu full enforcement terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil dalam rangka mewujudkan keadilan.
Franz Magnis mengungkapkan, semua orang berhak atas perlindungan hukum  dan  tidak  ada  yang  kebal  terhadap  hukum.  Maksud  untuk mewujudkan tatanan kehidupan bersama yang adil termasuk hakikat hukum. Suatu  hukum  yang  tidak  (mau)  adil  bukanlah  hukum  namanya. 12 Dalam konteks ini, keadilan adalah sebuah penyamarataan terhadap semua hak atau kewajiban  seseorang  di  depan  hukum,  hal  ini  juga  terkandung  dalam  salah satu asas hukum yaitu asas equality before the law .
Keadilan  yang  demikian,  dikaitkan  dengan  unsur  hak  dan  manfaat ditambah  bahwa  dalam  diskursus  hukum,  perihal  realisasi  hukum  itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu iktikad moralnya, maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris juga, disamping aspeak
11 Zehr, Howard and Gohar, Ali. (2002). The Little Book of Restorative Justice , Intercourse:
Good Books, Pensylvania, p. 37.
12 Erwin, Muhammad. (2012). Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 66-67.
idealnya.  Maksudnya  adalah  apa  yang  dinilai  adil,  dalam  konteks  hukum, harus  dapat  diaktualisasikan  secara  konkret  menurut  ukuran  manfaatnya. Dengan  adanya  ukuran  manfaat  nilai  keadilan  ini,  pada  akhirnya  keadilan dapat dipandang menurut konteks empiris juga. 13 Berdasarkan penjelasan di atas  dapat  dipahami,  keadilan  adalah  memenuhi  nilai  dalam  hukum  yaitu nilai  manfaat  yang  bisa  diaktualisasikan  secara  konkret  sehingga  bisa menemukan tolak ukur dari manfaat tersebut.
Pernyataan di atas juga sesuai dengan pendapat dari Gustav Radbruch yang  membagai  nilai  hukum  menjadi  3  (tiga)  yaitu,  keadilan,  kemanfaatan, dan  kepastian  hukum.  Prioritas  pertama  dari  penggunaan  asas  prioritas  dari ketiga  asa  tersebut,  dimana  prioritas  pertama  selalu  jatuh  pada  keadilan, kemanfaatan  dan  terakhir  kepastian  hukum. 14 Dengan  demikian  dapat dipahami  antara  keadilan  dan  kemanfaatan  saling  berkaitan  karna  keadilan bisa  dikatakan  adil  jika  memiliki  manfaatnya.  Terkait  dengan  himbauan untuk para Jaksa agar mengesampingkan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara yang kecil. Dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang  kecil  dalam  mewujudkan keadilan,  para  Jaksa  harus  memperhatikan  aspek  kemanfaatan  dari  Surat Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  untuk  mewujudkan keadilan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian negara yang kecil.
Keadilan  menurut  Ulpianus  adalah Justitia  est  perpetua  et  constans voluntas  jus  suum  cuique  tribuendi yang  kalau  diterjemahkan  secara  bebas keadilan  adalah  suatu  keinginan  yang  terus  menerus  dan  tetap  untuk memberikan  kepada  orang  apa  yang  menjadi  haknya. 15 Bila  dikaitkan pernyataan  Ulpianus  dengan  pernyataan  sebelumnya,  maka  keadilan  harus memiliki nilai manfaat dan mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalam keadilan tersebut.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil  dengan menjadikan  SE  Jampidsus  sebagai  acuan  dalam  penegakan  hukum,  aparat penegak hukum (Jaksa) harus mempertimbangkan kepentingan dan manfaat dalam  menggunakan  isi  Surat  Edaran  sebagai  acuan  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara yang  kecil  dalam  rangka  mewujudkan  keadilan.  Dasar  pertimbangan dikeluarkannya  SE  Jampidsus  yaitu:  nilai  kerugian  keuangan  negaranya tidak sebanding dengan besarnya biaya penanganan perkara TIPIKOR dalam
13 Ibid. , p. 67.
14 Rifai, Ahmad. (2014). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika, p. 132.
15 Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta  :Kencana  Prenada  Media Group, p. 59.
DIPA  Kejaksaan,  akan  lebih  baik  dikembalikan  uang  yang  dikorupsi  dan tidak perlu ditindaklanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar. 16
Dapat  dipahami  Surat  Edaran  tersebut  merupakan  wujud  dari penegakan  hukum full  enforcement yang  mengharuskan  Kejaksaan  untuk diskresi dengan mengeluarkan surat edaran tersebut. Berdasarkan penegakan hukum  ( full  enforcement )  dapat  dipahami  biaya  yang  dikeluarkan  oleh Kejaksaan  untuk  menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  sangatlah  besar sehingga  perlu  pembatasan  terhadap  tindak  pidana  dengan  kerugian  negara yang  kecil.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  negara  yang  kecil  setelah  berlakunya  SE    Jampidsus  yaitu  lebih memfokuskan  terhadap  pengembalian  kerugian  negara  yang  kecil  terhadap tindak pidana korupsi yang kecil oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan  pengembalian  kerugian  negara  sendiri  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Pembendaharaan  Negara Pasal 59 yang menerangkan:
(1) Setiap  kerugian  negara/daerah  yang  disebabkan  oleh  tindakan melanggar  hukum  atau  kelalaian  seseorang  harus  segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(2) Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  atau  pejabat  lain yang  karena  perbuatannya  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajiban  yang  dibebankan  kepadanya  secara  langsung merugikan  keuangan  negara,  wajib  mengganti  kerugian tersebut.
(3) Setiap  pimpinan  kementerian  negara/lembaga/kepala  satuan kerja  perangkat  daerah  dapat  segera  melakukan  tuntutan  ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  setiap  kerugian negara/daerah yang ditimbulkan oleh bendahara/pegawai negeri biasa (bukan bendahara)  diwajibkan  menggantikan  kerugian  tersebut  serta  pimpinan  dari instansi tersebut mempunyai hak untuk menuntut penggantian atas kerugian yang  disebabkan  oleh  pelakunya.  Terkait  dengan  tuntutan  tersebut  dapat dilakukan melalui TP-TGR, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR  bagi  bendaharawan  atau  pegawai  bukan  bendaharawan  yang merugikan keuangan dan barang daerah.
16 Siahaan,  R.  Onggala.  (2014). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang  Nilai  Kerugian Keuangan Negaranya Kecil . Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, p. 4.
TP-TGR  merupakan  sebuah  alternatif  bila  dikaitkan  dengan  SE Jampidsus  dalam  melakukan  sebuah  penegakan  hukum  atau  penanganan terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang  kecil.  TP-TGR merupakan  salah  satu  dari  3  (tiga)  sarana  non  penal  dalam  menyelesaikan kerugian  daerah  yang  timbul  oleh  pegawai  bendahara  atau  pegawai  biasa serta merupakan upaya terakhir. TP-TGR merupakan sarana non penal serta upaya  terakhir  yang  dilakukan  instansi  atau  lembaga  di  daerah  seperti pemda. Menggunakan TP-TGR dalam mengembalikan kerugian daerah/negara relatif lebih cepat karena proses penyelesaian hanya dilakukan oleh  satu  lembaga  yaitu  pemerintah  daerah.  Terkait  dengan  apa  yang  telah dijelaskan di atas, SE  Jampidsus merupakan sebuah upaya dari melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  dengan  kerugian  negara  yang kecil. Tetapi bila dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  menjelaskan,  “Pengembalian  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak  mengahapuskan dipidananya  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  2 dan Pasal 3”.
Terkait  dengan  hal  tersebut  Ardi  menyatakan,  “pengembalian kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  harus dilakukan  ketika  kasus  tindak  pidana  tersebut    masih  dalam  tahap penyelidikan”.  Sedangkan  R.  Onggal  Siahaan  menyatakan,  pengehentian perkara  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  kecil  paling  tepat  dilakukan pada  tahap  penyelidikan    dari  sisi  kemanfaatan,  pada  tahap  penyelidikan belum banyak anggaran penanganan perkara korupsi yang dicairkan dan dari sisi  kepastian  hukum  pada  tahap  penyelidikan  belum  ada  upaya  paksa kepada pelaku seperti penahanan dan penyitaan, belum ada status tersangka sehingga  belum  ada  proses  pro  yustisia,  sehingga  masih  mudah  untuk dihentikan perkaranya. 17
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dikaitkan  dengan  SE  Jampidsus  dan TP-TGR maka dapat dipahami pengembalian terhadap kerugian daerah atau negara  yang  disebabkan  oleh  kerugian  negara  yang  kecil  yang  terjadi  pada instansi  negara  harus  dilakukan  pada  tahap  proses  penylidikan  agar  tidak bertentang  dengan  Surat  Edaran Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus sehingga  lebih  bermanfaat,  hemat  biaya  dan  waktu  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang kecil dalam mewujudkan keadilan.
Keadilan adalah salah satu dari nilai perwujudan dari hukum sehingga dapat  dikatan  keadilan  adalah  hukum  itu  sendiri,  untuk  mewujudkan keadilan  yang  benar-benar  adil  dalam  hukum  yaitu  haru  memperhatikan salah  satu  aspek  nilai  yang  ada  dalam  hukum  yaitu  kemanfaatan.  Sehingga
17 Ibid. , p. 20.
untuk  mewujudkan  keadilan  harus  memperhatikan  aspek  kemanfaatan sehingga  sebuah  keadilan dapat  dikatakan  adil  ketika  bisa  memenuhi  aspek kemanfaatan  dari  keadilan,  sehingga  dapat  dikatakan  juga  keadilan  yang mempunyai manfaat ketika aspek kemanfaatan dari keadilan bisa bermanfaat bagi yang terlibat dalam mewujudkan keadilan tersebut.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara  yang  kecil  dalam  mewujudkan  keadilan  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  lebih  mengedepankan  aspek  pengembalian  kerugian  dari  pada aspek  pemidanaan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  karena jika  aspek pemidanaan  dilaksanakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  negara  yang  kecil  maka  secara  tidak  langsung  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang  kecil  itu  bisa menimbulkan  kerugian  bagi  negara  karena  biaya  yang  dikeluarkan  lebih besar dari pada perkara yang ditangani sehingga dapat dikatakan penegakan hukum seperti itu tidak dapat mewujudkan keadilan.
Keadilan  merupakan  salah  satu  dari  3  (tiga)  nilai  hukum  yang merupakan aspek yang berkaitan dengan kemanfaatan, yang dapat diartikan keadilan  dan  kemanfaatan  selalu  berjalan  seiringan.  Korelasi  hal  tersebut dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara  yang  kecil  yaitu  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  yang  kecil  harus  memperioritaskan  pengembalian  kerugian  yang ditimbulkan  yang  berarti  juga  penerapan  restorative  justice.  Penerapan restorative  justice  dapat  menggunakan  sarana  non  penal  seperti  yang  telah dikemukakan  sebelumnya  dan  memiliki  dasar  hukum  yaitu  TP-TGR. Penolakan  Jaksa  untuk  mengaplikasikan  Surat  Edaran  dalam  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dapat  mewujudkan keadilan  tetapi  menghilangkan  nilai  kemanfaatan  dari  hukum  terebut sehingga  penolakan  terhadap  penerapan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda Tindak  Pidana  Khusus  tersebut  dapat  dikatakan  keadilan  yang  tidak memiliki nilai kemanfaatan hukum. Penegakan hukum  yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian yang  kecil  secara  garis  besar  harus  memperhatikan  3  (tiga)  nilai  hukum yaitu:  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  agar  ketika  menangani  kasus tindak  pidana  dengan  kerugian  Negara  mengedepankan  keadilan  dan kemanfaatan  baru  setelah  itu  kepastian  agar  penanganan  tindak  pidana korupsi dengan kerugian Negara yang kecil tidak mengeluarkan biaya lebih besar dari yang ditangani.
b. Alasan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan  Kerugian  Negara yang  Kecil  Masih  Tetap  Dilanjutkan  oleh  Kejaksaan  Sampai  ke Tahap  Persidangan  di  Pengadilan  Setelah  Diberlakukannya  SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian Negara  yang  kecil  oleh  Kejaksaan  memakan  biaya  yang  besar  dari  pada kerugian  Negara  yang  ditimbulkan  oleh  perkara  tersebut.  Sehingga  Jaksa Agung Muda Tindak Pidan Khusus mengeluarkan Surat Edaran  Nomor : B- 1113/F/Fd.1/05/2010  yang  menghimbau  kepada  seluruh  Jaksa  untuk mengesampingkan  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  Negara yang  kecil  tetapi  walau  Surat  Edaran  tersebut  telah  dikeluarkan  tetap  saja kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang kecil tetap dilanjutkan ke tahap perseidangan di pengadilan.
Menurut  B.  Arief  Sidharta,  filsafat  hermeneutika  memberikan landasan  kefilsafatan  (ontological  dan  epsitemologikal)  pada  ilmu  hukum, atau  filsafat  ilmu  dari  ilmu  hukum.  Sebab,  dalam  mengimplementasikan ilmu  hukum  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  hukum,  misalnya  di pengadilan,  kegiatan  interpretasi  itu  tidak  hanya  dilakukan  terhadap  teks yuridis,  melainkan  juga  terhadap  kenyataan  yang  menimbulkan  masalah hukum  yang  bersangkutan  (misalnya  menetapkan  fakta-fakta  yang  relevan dan makna yuridikalnya).
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas  dapat dipahami  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  Negara  yang  kecil  tetap  dilanjutkan  ke  tahap  persidangan    walau telah  keluar  instruksi  kepada  para  jaksa  agar  mengesampingkan  tindak pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang  kecil,  yang  termuat  dalam  SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010., karena antara teks yuridis atau peraturan  yang  dilanggar  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dan  fakta  atau bukti yang telah di dapatkan sangat relevan sehingga walau korupsi tersebut menimbulkan  kerugian  Negara  yang  kecil  tetap  dilanjutkan  karena  telah memenuhi  bukti  atau  fakta  dan  tindakan  yang  melanggar  undang-undang tindak pidana korupsi.
Selain  hal  itu  terdapat  juga  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Kejaksaan  Program  Pemberantasan  Korupsi  3-5-1  dengan  Optimalisasi Pemberantasan  Korupsi.  Program  3-5-1  adalah  target  penuntutan  hingga pengadilan  sebanyak  lima  kasus  korupsi  oleh  Kejaksaan  Agung,  tiga Kejaksaan  Tinggi  dan  satu  Kejaksaan  Negeri.  Hal  ini  juga  yang  menjadi faktor  yang  menyebabkan  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian Negara  yang  kecil  tetap  dilanjutkan  ke  persidangan  di  pengadilan  walau Surat  Edaran  tersebut  telah  dikeluarkan.  Menurut  Nikmah  Rosidah,  hukum
pidana  membagi  ajaran  sifat  melawan  hukum  dalam  dua  sudut  pandang yaitu: 18
a. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil
Suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik  dalam  undang-undang; sedang  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  itu  dapat  hapus,  hanya berdasarkan  suatu  ketentuan  undang-undang.  Jadi  menurut  ajaran  ini melawan  hukum  sama  dengan  melawan  atau  bertentangan  dengan undang-undang (hukum tertulis).
b. Menurut ajaran sifat melawan hukum materiil
Suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam  undang-undang  (yang  tertulis)  saja,  akan  tetapi  harus  dilihat berlakunya  azas-azas  hukum  yang  tidak  tertulis.  Sifat  melawan hukumnya  perbuatan  yang  nyata-nyata  masuk  dalam  rumusan  delik  itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (uber gezetzlich).
Berdasarkan  ajaran  sifat  melawan  hukum  formil  dan  materil  maka tindak pidana korupsi yang telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang terdapat dalam  undang-undang  tindak  pidana  korupsi  antara  lain:  Pasal  2  sampai Pasal  20  dalam  Undang-Undang  nomor  31  Tahun  1999  yang  telah  diubah dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  maka  harus  disidangkan  di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap ( inkracht )  sehingga  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana korupsi, apabila telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 sampai Pasal 20 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 yang telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  dapat  alasan  untuk diberhentikannya  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  oleh  aparat penegak  hukum  (Penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim)  sehingga  walaupun hasil  penghitungan  kerugian  negara  yang  disebabkan  oleh  pelaku  tindak pidana  korupsi  sangat  kecil  tetap  akan  diproses  sampai  pengadilan  karena berdasarkan  ajaran  sifat  melawan  hukum  formil  dan  materiil  perbuatan tersebut tidak bisa hapus.
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangannya saat ini, baik kualitas kejahatannya maupun  kuantitas  kasus  yang  terjadi,  terus  saja  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  ini  dapat  mengganggu  dan berdampak  kepada  semua  segi  kehidupan  manusia.  Keadaan  ini  yang
18 Rosidah,  Nikmah.  (2011). Asas-Asas  Hukum  Pidana . Semarang:  Pustaka  Magister,  p.  32- 33.
menyebabkan  kejahatan  yang  merusak  moral  bangsa  ini  dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes).  Tindak pidana korupsi yang  dikatagorikan  sebagai  kejahatan  luar  biasa  perlu  ditangani  dengan penanganan  yang  khusus  sehingga  perlu  aturan  atau  perundang-undangan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi tersebut.
Kejaksaan  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sub  sistem  hukum pidana  yang  bertugas  sebagai  penuntut  umum  dalam  proses  penegakan hukum.  Dalam  rangka  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi, Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  mengeluarkan  Surat  Edaran perihal  prioritas  dan  pencapaian  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana, yang  mempertimbangkan  untuk  tidak  menindaklanjuti  atas  korupsi  yang nilainya  kecil.  Secara  administratif  formal  Kejaksaan  Agung  mempunyai wewenang  untuk  mengeluarkan  surat  edaran  tersebut  yang  berlaku  untuk angota  Kejaksaan  Agung  termasuk  anggota  Kejaksaan  yang  berada dibawahnya. Kewenangan Jaksa Agung Mengeluarkan Surat Edaran terebut diatur di dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tenang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:
Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang: “Menetapkan serta mengendalikan  kebijakan  penegakan  hukum  dan  keadilan  dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.”
Berdasarkan  penjelasan  yang  terdapat  di  atas  bahwa  Jaksa  Agung mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  mengeluarkan  suatu  kebijakan  terkait dengan  instansi  tempat  Jaksa  Agung  tersebut  bernaung,  sehingga  dapat dikatakan  Surat  Edaran  Nomor  :  B-1113/F/Fd.1/05/2010.  Perihal  Prioritas dan  Pencapaian  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi (selanjutnya  disebut  Surat  Edaran  Nomor  :  B-1113/F/Fd.1/05/2010.)  yang dikeluarkan Jaksa agung tersebut karena Jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang  yang  telah  di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam menentukan kebijakan terkait dengan penanganan korupsi.
Terkait  dengan  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  Jaksa  agung  muda tindak  pidana  khusus  yaitu  berupa  Surat  Edaran  Perihal  Prioritas  dan Pencapaian  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi.  Bagir Manan  mengemukakan  bahwa  peraturan  kebijakan  bukan  termasuk  dalam peraturan perundang-undangan  meskipun peraturan kebijakan  menunjukkan sifat  atau  gejala  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Pelaksanaan kebijakan ini tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dikarenakan pembuat peraturan kebijakan tidak memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami walaupun Jaksa agung muda  tindak  pidana  khusus  memiliki  dasar  hukum  dan  kewenangan mengeluarkan  kebijakan,  seperti:  Surat  Edaran  Jampidsus  tetapi  kebijakan tersebut  tidak  memiliki  kekuatan  atau  dasar  hukum  yang  kuat  seperti
peraturan  perundang-undangan  sehingga  dalam  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan Kejaksaan sebagai  lembaga  penegak  hukum,  yaitu  tetap  melanjutkan  proses  peradilan sampai  tahap  persidangan  hingga  keluarnya  putusan  pengadilan  yang  tetap (inkracht) karena dasar hukum yang dimiliki kebijakan tersebut tidak ada.
Sehingga jaksa-jaksa yang berada di daerah seperti Kabupaten ketika menangani kasus tindak pidana korupsi tetap menindak lanjuti kasus tersebut tanpa  memperhatikan  Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana Khusus  yang  menghimbau  kepada  para  jaksa  untuk  mengesampingkan tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil.  Terkait  dengan Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana,  Romli  Atmasasmita mengungkapkan:
“Ada  kalanya  norma  norma  undang-undang  tidak  memenuhi  asas lex  certa  (jelas,  pasti  dan  tidak  multitafsir)  sehingga  muncul perbedaan  interpretasi  oleh  aparatur  penegak  hukum  termasuk hakim.  Sepanjang  norma  subtantive  (hukum  matriel)  sah  saja penafsiran hukum akan tetapi jika terhadap hukum formil (hukum acara)  menjadi  tidak  benar  dan  tidak  dibolehkan  karena  hukum acara  bersifat  imperative,  yaitu  “bersifat  memaksa  dan  harus dilaksanakan.”
Terkait dengan asas lex certa yang dikemukakan di atas dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus terdapat multi penafsiran terhadap  surat  edaran  tersebut  dikalangan  para  Jaksa  karena  di  dalam  surat edaran  tersebut  terdapat  kalimat  “perlu  untuk  dipertimbangkan  untuk  tidak ditindaklanjuti” sehingga surat edaran tersebut tidak memenuhi asas lex certa (jelas,  pasti  dan  tidak  multitafsir)  sehingga  membuat  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di daerah tidak mengindahkan Surat Edaran Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  sehingga  tindak  pidana  korupsi  yang sangat  kecil  tetap  dilanjutkan.  Selain  itu  telah  dijelaskan  hukum  formil (hukum  acara)  bersifat  imperative,  yaitu  “bersifat  memaksa  dan  harus dilaksanakan”  yang  berarti  jika  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  masuk kedalam  proses  peradilan  akan  tetap  diproses  sampai  persidangan  walau kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut sangatlah kecil.
Jika Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum itu sendiri seperti yang telah dinyatakan oleh Redbruch  yang  menyatakan  bahwa  tiga  aspek  yang  terdapat  pada  tujuan hukum jika disusun dalam urutan struktural dimulai dari keadilan, kepastian dan diakhiri dengan kemanfaatan.  Penjelasan yang telah dikemukakan oleh Redbruch  dapat  diartikan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  yang  nilai  kerugian  negaranya  kecil  dapat  mengorbankan  keadilan
dan  kepastian  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri  karena  Surat  Edaran  Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  hanya  memfokuskan  kepada kemanfaatan  hukum,  sehingga  ini  bertentangan  dengan  tujuan  hukum  yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  termuat  dalam  pembukaan, menimbang huruf b yang menyatakan:
“Bahwa  untuk  lebih  menjamin  kepastian  hukum,  menghindari keragaman  penafsiran  hukum  dan  memberikan  perlindungan terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat,  serta  perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami  Surat  Edaran  Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  bertentangan  dengan  Undang-Undang pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  karena  mengorbankan  kepastian hukum,  sekaligus  keadilan  terhadap  penegakan  hukum  terhadap  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  karena  berpatokan  terhadap kemanfaatan  hukum,  sehingga  hal  ini  yang  menjadi  alasan  tindak  pidana korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  masih  tetap  dilanjutkan  sampai tahap  persidangan  di  pengadilan  setelah  diberlakukannya  SE  Jampidsus. Terkait  dengan  tujuan  hukum  yaitu  kemanfaatan  dalam  penanganan  tindak pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil,  Baharuddin  Na’im menyatakan:
“Penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang  kecil  dengan  mengacu  pada  SE  Jampidsus  Nomor  :  B- 1113/F/Fd.1/05/2010.  harus  memperhatikan  dan  memahami  salah satu  tujuan  hukum  yang  terkandung  dalam  surat  edaran  tersebut yaitu kemanfaatan”.
Berdasarkan  penejelasan  yang  telah  dikemukan  di  atas,  selain menghilangkan 2 (dua) tujuan hukum, yaitu “keadilan dan kepastian hukum” pemahaman  aparat  penegak  hukum  (jaksa)  terhadap  kemanfaatan  hukum yang  menyebabkan  tindak  pidana  dengan  kerugian  negara  yang  kecil  tetap dilanjutkan  ke  tahap  persidangan  hingga  putusan  walaupun  SE  Jampidsus telah  dikeluarkan  agar  para  jaksa  mengesamping  tindak  pidana  korupsi dengan  kerugian  yang  kecil  dikesampingkan  dan  memperioritaskan penanganan terhadap tindak pidana dengan kerugian yang besar.
Kebijakan yang dikeluarkan  oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus  yang  menghimbau  kepada  para  Jaksa  untuk  mengesampingkan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil, dikaitkan dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat dipahami jika kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tersebut tidak  memiliki  kekuatan  hukum  karena  pada  Pasal  1  Undang-Undang
Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Surat Edaran tersebut bukan produk hukum sehingga tidak  mengikat  serta  ini  yang  dapat  menjadikan  alasan  dasar  yuridis  para aparat  penegak  hukum  dilingkungan  Kejaksaan  tetap  melanjutkan  perkara tindak  pidana  korupsi  walaupun  kerugian  negara  yang  ditimbulkan  sangat kecil. Hal di atas sependapat dengan pendapat dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan:
“Harus  diberikan  perhatian  terhadap  tata  tertib  norma  hukum karena undang-undang menjadi tidak berguna kalau dengan leluasa dapat  diterobos  oleh  peraturan  perundang-undangan  dibawahnya atau oleh peraturan kebijakan”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  terkait  dengan  kebijakan  yang dikeluarkan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  yaitu  Surat  Edaran yang merupakan sebuah kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum dalam menjalankan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  selain  hal tersebut,  terkait  dengan  penjelasan  dari  Philipus  M.  Hadjon,  Surat  Edaran Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. sebuah kebijakan yang menerobos sebuah norma hukum karena menghilang kan tujuan dari hukum yang terdapat pada undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Selain  itu,  Surat Edaran  tidak  memenuhi  asas  lex  certa  sehingga  walau  surat  tersebut dikeluarkan  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tidak  menjadi acuan para jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi  sehingga  banyak  kasus  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil masih tetap dilanjutkan ke persidangan.
Hans Kelsen mengemukakan pendapat, “Sebuah tatanan norma yang mengatur  prilaku  manusia  dalam  hubungan  langsung  atau  tak  langsung dengan manusia lain adalah tatanan sosial. Moral dan hukum adalah tatanan sosial”.    Penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  jika  hukum  dan  moral  adalah sebuah  tatanan  sosial  yang  ada  di  masyarakat  dan  dapat  mempengaruhi tatanan  sosial  atau  tatanan  norma  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat sehingga  ketika  hukum  dan  moral  dirusak  makan  secara  tidak  langsung tatanan  sosial  akan  rusak  serta  mempengaruhi  kehidupan  masyarakat. Terkait  dengan  penjelasan  dari  Hans  Kelsen  tersebut,  Surat  Edaran  yang dikeluarkan  oleh Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana Khusus  dapat  merusak tatanan  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  karena  Surat  Edaran  adalah  bentuk dari sebuah penerobosan terhadap norma hukum dan moral yang merupakan tatanan  sosial.  Dalam  rangka  menjaga  tatanan  sosial  yang  dapat mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  maka  para  jaksa  yang  melakukan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara yang  kecil  tetap  melanjutkan  proses  peradilan  agar  tetap  terjaganya  tatanan sosial.
TP-TGR  adalah  suatu  proses  tuntutan  melalui  TP  dan  TGR  bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan barang  dan  daerah. 19 Dasar  hukum  TP-TGR  di  atur  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 59 ayat (3) yang menjelaskan:
“Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat  daerah  dapat  segera  melakukan  tuntutan  ganti  rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diartikan  pimpinan  pegawai negeri (PNS) di daerah seperti yang berada di Lampung memiliki hak untuk menuntut  ganti  rugi  atas  kerugian  Negara/Daerah  yang  disebabkan  oleh pelaku  tindak  pidana  korupsi  melalui  Tuntutan  Pembendaharaan  Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi. Terkait dengan TP-TGR tersebut, SE  Jampidsus  bisa  menjadikan  TP-TGR  sebagai  sebuah  wadah  dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil yang  terjadi  di  daerah.  Walaupun  TP-TGR  bisa  menjadi  wadah  dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil tetap saja kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil tetap dilanjutkan  ke  persidangan.  Alasan  kasus  tindak  pidana  korupsi  tersebut tetap  dilanjutkan  walau  TP-TGR  bisa  menjadi  wadah  penyelesaian  perkara tindak pidana tersebut dan SE Jampidsus  Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010., ini  dikarenakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64 menjelaskan:
“Bendahara,  pegawai  negeri  bukan  bendahara,  dan  pejabat  lain yang  telah  ditetapkan  untuk  mengganti  kerugian  negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi”.
Berdasarkan  penejelasan  di  atas  dapat  diartikan  penyelesaian  perkara tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil  melalui  TP-TGR tidak  menghapuskan  pidana  bagi  si  pelaku  tindak  pidana  korupsi  walaupun SE  Jampidsus  dikeluarkan  yang  berisi  himbauan  bagi  para  jaksa  untuk mengesampingkan  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil. Dalam  Pasal  64  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan  Negara  juga  menerangkan  walaupun  pelaku  tindak  pidana telah  dijatuhkan  sanksi  pidana,  tidak  menghapuskan  tuntutan  ganti  rugi terhadap  diri  pelaku  tindak  pidana.  Sehingga  dapat  diartikan  juga,  pelaku tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang kecil dalam
19 Sesunan,  Syaifullah.  (2001).  “Peranan  Badan  Pengawas  Daerah  Dalam  Penyelesaian Kerugian  Daerah  Di  Propinsi  Lampung”. Tesis. Lampung:  Program  Pasca  Sarjana Universitas Lampung, p. 15.
proses  penegakan  hukum  oleh  Jaksa  dapat  dikenakan  sanksi  administratif serta  sanksi  pidana,  hal  ini  yang  melatar  belakangi  walau  SE  Jampidsus dikeluarkan,  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil tetap dilanjutkan ke persidangan.
Pernyataan dari Syaifullah Sesuanan yang menyatakan: “Penyelesaian kerugian negara melalui Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi guna mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh bendahara atau pegawai  negeri  bukan  bendahara  tidak  menghapuskan  pidana  ketika  telah memasuki  ranah  pidana”. 20 Tuntutan  Pembendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti rugi  dan  Surat  Edaran  tidak  dapat  menjadi  alasan  hapusnya  pidana  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil  karena  di dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan Negara  juga  menjelaskan  Tuntutan  Pembendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti rugi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak menghapus pidana bagi  si  pelaku,  hal  ini  yang  menjadi  alasan  mengapa  contoh  kasus  di  atas seperti  kasus  dana  BOS  tetap  di  proses  ke  persidangan.  Terkait  dengan tindak  pidana  korupsi  yang  nilai  kerugian  negara  yang  kecil  dan  SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. menyatakan: 21 “Batas  nilai  kerugian  keuangan  negara  yang  dikatagorikan  kecil adalah  berkisar  dari  Rp.  50  juta  sampai  dengan  Rp.  300  juta. Dalam  arti  secara  otomatis  setiap  ada  perkara  korupsi  yang  nilai kerugian  keuangan  negaranya  dibawah  Rp.  50  juta,  tidak  akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum (jaksa/polisi) sepanjang sudah ada  pengembalian  nilai  kerugian  keuangan  negara  oleh  pelaku, dengan  pengecualian  untuk  kasus-kasus  yang  menyangkut  hajat hidup masyarakat seperti dana BOS dan beras raskin”.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  dipahami  kasus-kasus  tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil seperti kasus dana BOS dan lain-lain  seperti  contoh  kasus  yang  terdapat  pada  bagan  di  penjelasan sebelumnya,  tetap  dilanjutkan  ke  persidangan  karena  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut  menyangkut  hajay hidup masyarakat sehingga walaupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  agar  mengesampingkan  tindak  pidana korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil  tersebut,  tetap  dilanjutkan  ke persidangan  karena  kasus  yang  terjadi  merupakan  kasus  yang  menyangkut hajat hidup masyarakat.
Menurut  Muhammad  Erwin,  Penyelesaian  konflik  dalam  masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah,
20 Syaifullah  Sesunan  (Wawancara  Mantan  Kepala  Bawasda  Propinsi  Lampung/Pensiunan PNS). Hotel Paragon. Tanggal 6 Januari 2015.
21 Siahaan, R. Onggala. Loc. Cit, p. 15.
melainkan  didasarkan  pada  kriteria  objektif  yang  berlaku  bagi  pihak  yang kuat dan pihak yang lemah. Ini memperlihatkan setiap pihak yang dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak  tertentu.  Dengan  demikian,  hukum  menjamin  kedudukan  dasar  yang sama  bagi  setiap  anggota  masyarakat. 22 Berdasarkan  penejelasan  di  atas dapat  diartikan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan nilai  kerugian  yang  kecil  sama  dengan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  besar,  walaupun  Jaksa  Agung Muda  Tindak  Pidana  Khusus  telah  mengeluarkan  kebijakan  tetapi  kasus tersebut  tetap  berlanjut  karena  kriteria  objektif  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tersebut  telah  terpenuhi,  jadi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil sekalipun akan tetap diproses ke tahap persidangan karena hukum berlaku umum sehingga hal ini yang menjadi alasan atau penyebab kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian  yang  kecil  tetap  dilanjutkan  tanpa  menjadikan  SE  Jampidsus sebagai acuan untuk menghentikan kasus tersebut walaupun pelaku tersebut telah mengembalikan kerugian negara.
Ardi  juga  menyatakan,  “penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana korupsi  dilakukan  tanpa  pandang  bulu,  artinya  ketika  terjadi  suatu  kasus tindak pidana korupsi yang telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti serta unsur-unsur  dalam  undang-undang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi maka  pelakunya  bisa  diproses  ke  tahap  persidangan. 23 Jaksa  dalam melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  yang  kecil  tetap  melanjutkan  ke  tahap  proses  persidangan  karena menurut kriteria objektif, perbuatan dari pelaku telah memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi sehingga tidak ada perbedaan dalam proses penegakan hukum  walapun  kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut  sangatlah  kecil,  secara tidak  langsung  dapat  dikatakan  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  nilai kerugiannya  kecil  dan  besar  sama  saja  karena  hukum  yang  berlaku  umum yang  menyamaratakan  dan  tidak  memilih  dalam  penegakannya.  Sehingga besar atau kecil bukan menjadi alasan untuk menghentikan atau menghapus pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi,  hal  ini  juga  yang menyebabkan  kebijakan  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  tidak mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan nilai  kerugian  yang  kecil.  Terkait  dengan  penjelasan  yang  telah dikemukakan  sebelumnya,  pelaku  tindak  pidana  korupsi  merupakan  bagian dari masyarakat.
Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa antara sistem hukum ini dengan lingkungannya  terdapat  hubungan  yang  erat,  yaitu  hubungan  interaksi  atau
22 Erwin, Muhammad. Op. Cit, p. 52-53.
23 Ardi (Wawancara Kasi Penuntutan Pidana Khusus). Kejaksaan Negeri Kota Bumi. Tanggal 11 Januari 2016.
saling  tukar  menukar  antara  keduanya.  Hal  ini  berarti,  bahwa  di  samping hukum  merupakan  suatu  institusi  normatif  yang  memberikan  pengaruh terhadap lingkungannya, ia juga menerima pengaruh terhadap lingkungannya tersebut. 24 Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian yang kecil yang dilakukan aparat penegak mempunyai pengaruh  terhadap  lingkungan  di  tempat  hukum  tersebut  ditegakan,  dalama kontek ini masyarakat.
Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan terhadap tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil  setelah dikeluarkannya SE Jampidsus, Kejaksaan tetap melanjutkan proses peradilan terhadap kasus korupsi yang nilai kerugian yang kecil karena untuk menjaga hukum  dan  masyarakat  tetap  pada  koridornya  sehingga  terciptanya  tatanan sosial  yang  stabil,  karena  sifat  antara  hukum  dan  masyarakat  yang  saling mempengaruhi  dapat  menyebabkan  ke  tidak  stabilan  ketika  jaksa  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kecil mengacu pada SE Jampidsus. Selain itu M. Angga Mahatama menyatakan, “pengembalian kerugian  negara  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  tidak mengahapuskan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  karena  dalam  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  mengatur  hal tersebut. 25
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi,  menjelaskan:  “Pengembalian  kerugian  keuangan  negara atau perekonomian negara tidak  mengahapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami,  SE  Jampidsus  yang dikeluarkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tidak mempengaruhi penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian negara  yang  kecil,  karena  secara  yuridis  Pasal  4  Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  tersebut,  memberikan  sebuah penjelasan  yang  membuat  aparat  penegak  hukum  seperti  Jaksa  tetap melanjutkan  proses  peradilan  terhadap  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang kecil sekalipun.
Sehingga  banyak  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  yang kecil  seperti  yang  terjadi  di  wilayah  hukum  Kejaksaan  Negeri  Kotabumi tetap dilanjutkan walaupun Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah mengeluarkan  kebijakan  yang  berisi  agar  para  Jaksa  mengesampingkan
24 Rahardjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum , Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, p. 199 25 M.  Angga  Mahatama  (Wawancara  Jaksa  Fungsional  Pada  Seksi  Tindak  Pidana  Khusus) Kejaksaan Negeri Kotabumi. Tanggal 11 Januari 2016.
tindak  pidana  korupsi  dengan  nilai  kerugian  yang  kecil.  Penolakan  jaksa untuk  menerapkan  SE  Jampidsus  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan kerugian  yang  kecil,  berdasarkan  alasan  yang  telah  dikemukan  sebelumnya seperti: untuk menjaga tatanan sosial, surat edaran tidak memiliki kekuuatan hukum  yang  mengikat  dan  surat  edaran  tersebut  juga  bertentangan  dengan Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sehingga  apa  yang telah dilakukan jaksa dengan menolak menerapkan SE Jampidsus telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara  yang  kecil  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  dalam  mewujudkan keadilan  harus  memperhatikan  3  (tiga)  nilai  hukum  yaitu  keadilan, kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Berdasarkan  3  (tiga)  nilai  hukum  itu, Surat  Edaran  Nomor:  B-1113/F/Fd.1/05/2010  yang  merupakan  bentuk  dari diskresi  dan    penegakan  hukum  secara  penuh  ( Full  Enforcement yang) dilakukan  oleh  Kejaksaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian negara  yang  kecil.  Perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  dihentikan  hanya pada tahap  penyelidikan  dengan  memperhatikan  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Pengembalian  kerugian  negara  pada  tahap  penyelidikan yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dapat  menggunakan  TP- TGR sebagai sarana non penal untuk mengembalikan kerugian tersebut.
Alasan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang kecil  masih  tetap  dilanjutkan  oleh  Kejaksaan  sampai  tahap  persidangan  di pengadilan  setelah  diberlakukannya  SE  Jampidsus  yaitu:  pertama,  perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur sifat ajaran melawan hukum formil dan materil yang terdapat dalam Undang-Undang pemeberantasan tindak pidana korupsi,  kedua,  SE  Jampidsus  tidak  memiliki  kekuatan  atau  dasar  hukum yang  mengikat  dan  surat  edaran  tersebut  multitafsir    tidak  memenuhi asas lex  certa ,  ketiga,  untuk  melindungi  tatanan  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat  dan terakhir, SE Jampidsus bertentangan denga Pasal 4 Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Saran
a. Menghimbau polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  korupsi  dengan  kerugian  negara  yang  kecil berdasarkan  nilai  kemanfaatan  hukum  agar  dapat  mewujudkan  keadilan serta kepastian hukum.
b. Agar  SE  Jampidsus  Nomor  :  B-1113/F/Fd.1/05/2010.  yang  dikeluarkan oleh  Jaksa  Agung  Muda  Tindak  Pidana  Khusus  ditambahkan  parameter atau  tolak  ukur  dalam  mengkatagorikan  kerugian  negara  yang  kecil sehingga tidak menimbulkan polemik dikalangan para jaksa dan menjadi bahan  pertimbangan  pemerintah  dalam  merumuskan  aturan  baru  ( Ius Constituendum ).

## Daftar Pustaka
A. Buku Erwin,  Muhammad.  (2012). Filsafat  Hukum  Refleksi  Kritis  Terhadap Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Marzuki,  Peter  Mahmud.  (2005). Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group. Rahardjo, Satjipto. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Rahman  Nitibaskara,  Ronny.  (2007). Tegakkan  Hukum  Gunakan  Hukum . Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Rifai,  ahmad.  (2014). Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Dalam  Perspektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika. Rifai,  Eddy.  (2014). Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi. Bandar Lampung: Justice Publisher. Rosidah,  Nikmah.  (2011). Asas-Asas  Hukum  Pidana .  Semarang:  Pustaka Magister. Siswanto,  Heni.  (2013). Rekonstruksi  Sistem  Penegakan  Hukum  Pidana Menghadapi  Kejahatan  Perdagangan  Orang .  Semarang:  Pustaka Magister. Sri Utari, Indah. (2012). Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi . Yogyakarta: Thafa Media. Zehr, Howard and Gohar, Ali. (2002). The Little Book of Restorative Justice . Pensylvania: Intercourse: Good Books.

## B. Karya Ilmiah
Makarao,  M.  Taufik.  (2013). Pengkajian  Hukum  Tentang  Penerapan Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Oleh  Anak-Anak .  Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sesunan,  Sesunan.  (2001).  “Peranan  Badan  Pengawas  Daerah  Dalam Penyelesaian Kerugian  Daerah  Di  Propinsi  Lampung”. Tesis .  Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.
Siahaan,  R.  Onggala.  (2014). Penyelesaian  Tindak  Pidana  Korupsi  Yang Nilai  Kerugian  Keuangan  Negaranya  Kecil .  Jakarta:  Pusat  Litbang Kejaksaan Agung RI.

## C. Internet
Asshiddiqie,  Jimly. Penegakan  Hukum ,  www.jimly.com,  (diakses  pada tanggal 11 Januari 2016, pada pukul 11:00 WIB). Astrit  Muhaimin, Anggaran  Pemberantasan  Korupsi  Menggelisahkan , diakses  dari  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/02 /10/o2arb7313-anggaran-pemberantasan-korupsi-menggelisahkan, (diakses pada tanggal 11 Februari 2016 pukul. 23:26 WIB).