## Administratio:
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 14 (1) 2023: 83-97 P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977 DOI: 10.23960/administratio.v14i1.367
Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)

## ARTICLE

## Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam
Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
Eko Budi Sulistio 1 , Simon Sumanjoyo Hutagalung 2 , dan M. Irsyad Fadoli 3*
1,2,3 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung,Kota Bandar Lampung,Indonesia
How to cite: Sulistio, E.B,  Hutagalung, S.S, Fadoli, M.I. (2023) Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022). Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(1)

## Article History
Received: 5 April 2023 Accepted: 17 Mei 2023
Keywords: Village Apparatus; Public Policy; Apparatus Competence
Kata Kunci: Aparatur  Desa;  Kebijakan Publik; Kompetensi
Aparatur

## ABSTRACT
Before village regulations are discussed jointly with the BPD, village officials draft village  regulations.  Village  officials  have  a  very  important  role  in  preparing quality  village  policy  designs.  Therefore,  village  officials  must  have  adequate competence  in  drafting  village  regulations.  The  purpose  of  this  study  was  to analyze  the  Competence  of  the  Sidomakmur  Village  Government  Apparatus  in Compiling  Village  Policies  (Village  Regulations)  and  to  analyze  the  competency weaknesses  of  the  Sidomakmur  village  government  apparatus  in  formulating village  policies  (village  regulations).  This  research  is  a  descriptive  qualitative research  using  data  collection  methods  by  interviews  and  documentation  studies. The results of the study show that the Sidomakmur Village apparatus does not yet have  good  enough  competencies  to  formulate  a  village  policy.  The  competencies that are still lacking are academic competence and technical competence. This is because  the  majority  of  village  apparatus  only  graduated  from  high  school  and they also have good competence in using computers. The recommendation that the author gives is to provide scholarships to officials to pursue higher education and organize training in the use of technology and information such as computers.

## ABSTRAK
Sebelum peraturan desa dibahas bersama-sama dengan BPD, rancangan peraturan desa  disusun  oleh  perangkat  desa.  Perangkat  desa  dengan  demikian  memiliki peranan  yang  sangat  penting  dalam  menyiapkan  rancangan  kebijakan  desa  yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perangkat desa hendaknya memiliki kompetensi dalam  merancang  peraturan  desa  yang  akan  dibahas  oleh  Pemerintah  Desa bersama-sama  dengan  BPD.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis Kompetensi  Aparatur  Pemerintah  Kampung  Sidomakmur    dalam    Penyusunan Kebijakan    Desa  (Peraturan  Desa)  dan  menganalisis  kelemahan  kompetensi aparatur  pemerintah  kampung  Sidomakmur  dalam  perumusan  kebijakan  desa (peraturan  desa).  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  yang menggunakan  metode    pengumpulan    data    dengan  wawancara  dan  studi dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  Tiyuh  Sidomakmur belum  memiliki  kompetensi  yang  cukup  baik  untuk  menyusun  suatu  kebijakan

## Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung, M. Irsyad Fadoli
desa. Kompetensi yang masih kurang adalah kompetensi akademis dan kompetensi teknis. Hal tersebut dikarenakan mayoritas tingkat pendidikan aparatur desa masih sebatas lulusan SMA dan mereka juga memiliki kompetensi penggunaan komputer yang  baik.  Teori  ini  berimplikasi  terhadap  pentingnya  peningkatan  kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dalam menguasai pengetahuan teknis dan  akademis,  serta  keterampilan  teknologi  informasi  dan  kearsipan  guna mendukung  tugas  administratif  dan  pembuatan  kebijakan  publik  yang  efektif  dan efisien.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori-teori  mengenai  pentingnya  penguasaan pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  menjalankan  tugas  sebagai  aparatur pemerintah  desa  dalam  membuat  kebijakan  publik.  Rekomendasi  yang  penulis berikan  adalah  memberi  beasiswa  kepada  aparatur  untuk  menempuh  pendidikan yang  lebih  tinggi  dan  menyelenggarakan  pelatihan-pelatihan  penggunaan komputer.

## A.  PENDAHULUAN
Lahirnya  kebijakan  tentang  desa,  yakni  Undang-undang  nomor  6  tahun  2014,  telah membawa konsekuensi tersendiri bagi pengelolaan pemerintahan desa. Dengan kebijakan ini pemerintah desa diberi keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri dengan alokasi atau penganggaran khusus dari pemerintah yang disebut dengan dana desa. Dengan kebijakan ini,  pemerintah  desa  dituntut  untuk  lebih  kreatif  dan  dapat  memberikan  pelayanan  publik yang baik di desanya. Agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah desa harus dapat membuat kebijakan-kebijakan  tingkat desa  yang  sesuai dengan kebutuhan pemerintahan  dan  masyarakat  desa  setempat.  Kebijakan  di  tingkat  desa  atau yang dikenal dengan Peraturan Desa (Perdes) menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya  memajukan  masyarakat  desa.  Dengan  demikian  maka  kualitas  peraturan  desa menjadi  salah  satu  indikator  baiknya  pemerintahan desa.
Peraturan desa dibuat bersama-sama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Sebelum peraturan desa dibahas bersama-sama dengan BPD, rancangan peraturan desa disusun oleh perangkat desa. Perangkat desa dengan  demikian  memiliki peranan yang sangat penting dalam menyiapkan rancangan kebijakan desa yang berkualitas. Oleh karena itu, maka perangkat desa hendaknya memiliki  kompetensi  dalam  merancang  peraturan  desa yang  akan  dibahas  oleh  Pemerintah Desa bersama- sama dengan BPD.
Kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  dalam  rangka  pengelolaan  pemerintahan  desa memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pahlawan et. al  (2020)  bahwa  Kompetensi  yang  dimiliki  aparatur  desa  menjadi  tolak  ukur  dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  dana  desa  akan  mudah  menjalankan  tugasnya. Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  saat  ini  perangkat  desa  harus  memiliki  kompetensi dalam  melaksanakan tugas-tugas kepemerintahannya sebagai aparatur pemerintah desa.
Suryani et al (2021) menyatakan bahwa aparatur desa yang  memiliki  komitmen tinggi terhadap  organisasinya  (desa)  akan  menyusun  kejelasan  sasaran  anggaran  sesuai  dengan tujuan dari visi dan misi desa   yang   ingin dicapai dalam rencana kerja desa, sehingga akan berdampak  pada  peningkatan  kinerja  dalam  organisasi.  Dengan  demikian  maka  jelaslah bahwa aparatur desa saat ini sangat penting keberadaannya dalam pembangunan desa.
Penelitian mengenai kompetensi aparatur desa masih banyak terkait dengan pengelolaan dan  penggunaan  dana  desa.  Selain  penelitian  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  misalnya penelitian  yang  dilakukan  Umaira  dan  Adnan,  (2019)  dan  Mada  (2017)  yang
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
mengungkapkan  bahwa  seorang  aparatur  desa  harus  memiliki  kemampuan  yang  baik  agar dapat  mengelola  dan  mempertanggungjawabkan  dana  desa  tersebut  karena  aparatur  desa yang  berkompeten  dalam  mengelola  keuangan  desa  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  dari pengelolaan dana desa.
Secara  umum  kompetensi  pegawai  sangat  erat  kaitannya  dengan  pembuatan  kebijakan. Misalnya penelitian yang dilakukan Zairin, dkk. (2019) yang mengungkapkan bahwa faktor- faktor  yang  berpengaruh  pada  kompetensi  aparatur  dalam  pembuatan  kebijakan  meliputi keterampilan,  pengetahuan,  sikap,  dan  kepribadian.  Selain  itu  kompetensi  aparatur  dalam pembuatan kebijakan antara lain ditentukan oleh kemampuan untuk menganalisis masalah, memilih  alternatif  kebijakan  yang  tepat,  mengelola  informasi,  berkomunikasi,  dan memimpin tim kerja (Nugroho dan Wijayanto, 2018).  Munawir, dkk. (2018) menambahkan bahwa  kompetensi  aparatur  dalam  pembuatan  kebijakan  dipengaruhi  oleh  pendidikan, pelatihan,  pengalaman  kerja,  dan  dukungan  organisasi.  Kemudian  pada  level  desa, kompetensi  aparatur  desa  Sumber  daya  manusia  yang  andal  di  dalam  organisasi  dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor  penting  dalam  menjalankan  operasional  dan  untuk  kepentingan  pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017:2).
Terkait  dengan  perumusan  kebijakan  desa  atau  produk  hukum  di  desa,  aparatur pemerintah  dituntut  untuk  memiliki  profesionalisme,  khususnya  sejalan  dengan  keluarnya Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Desa.  Keberhasilan  pembangunan  di  desa,  salah  satunya  tergantung  pada  kualitas aparatur  pemerintah  desa,  khususnya  dalam  menyusun kebijakan-kebijakan  desa  (peraturan desa). Peraturan desa yang baik ini juga harus memperhatikan keterlibatan semua unsur yang ada di desa.
Pada  dasarnya  Penelitian  mengenai  kompetensi  pegawai  dan  hubungannya  terhadap perumusan  kebijakan bisa dilakukan di instansi publik manapun. Juga khususnya terhadap aparatur desa terkait kebijakan desa juga dapat dilakukan di berbagai desa dimanapun. Hal ini dikarenakan penelitian mengenai hal tersebut belum banyak dilakukan. Oleh karena itu perlu  dilakukan  berbagai  penelitian  dengan  jumlah  yang  banyak  terkait  pengaruh kompetensi  pegawai  secara  umum  dan  aparatur  desa  secara  khusus  terhadap  perumusan kebijakan publik.
Desa Sidomakmur atau dikenal dengan nama Tiyuh Sidomakmur di Kabupaten Tulang Bawang,  merupakan  salah  desa  baru  yang  belum  lama  berdiri.  Desa  tersebut  merupakan pemekaran dari desa sebelumnya. Desa Sidomakmur terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung Dan Kampung Sidomakmur Kecamatan Gunung Terang  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Saat  ini  Tiyuh  Sidomakmur  masuk  wilayah administratif Kecamatan Batu Putih.
Selama  Desa  Sidomakmur  berdiri,  baru  terdapat  tiga  kebijakan  desa  yang  telah dikeluarkan  yakni,  peraturan  desa  tentang  Rencana  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  tahun  2016,  keputusan  kepala  desa  tahun  2017  dan  peraturan desa  tentang  rencana  kerja  desa  tahun  2022.  Melihat  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa kepala  desa  beserta  perangkatnya  cukup  jarang  mengeluarkan  kebijakan  terutama  yang tertuang  dalam  peraturan.  Padahal  dalam  era  desentralisasi  desa  sangat  dianjurkan  untuk menjadi  mandiri.  Desa  dianggap  memiliki  potensi  untuk  mengelola  sumber  daya  lokal  dan membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Desa juga  diharapkan  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  membuat  kebijakan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristik  masyarakatnya  sendiri.  oleh  karena  itu  Desa Sidomakmur  membutuhkan  perangkat  kampung  yang  memiliki  kompetensi  yang  baik
sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  profesional  dan  dapat merumuskan kebijakan tingkat desa dengan baik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kompetensi  paratur  Pemerintah  Tiyuh Sidomakmur  dalam  Penyusunan  Kebijakan  Desa/Tiyuh  (Peraturan  Desa)  dan  menganalisis kelemahan kompetensi aparatur pemerintah Tiyuh Sidomakmur dalam perumusan kebijakan desa  (peraturan  desa).  Penelitian  mengenai  aparatur  desa  yang  berhubungan  dengan perumusan  kebijakan  desa  masih  sangat  terbatas.  Oleh  sebab  itu  penelitian  ini  diharapkan bisa berkontribusi pada penelitian dengan tema serupa.

## B.  TINJAUAN PUSTAKA

## Kompetensi
Nasution,  M.  (2020)  mengungkapkan  bahwa  Kompetensi  aparatur  merupakan  kualitas- kualitas  yang  harus  dimiliki  oleh  aparatur  dalam  melaksanakan  tugasnya  secara  efektif  dan efisien  serta  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Sedangkan  Kusnanto,  H.,  & Dewi, I. S. (2019) mengatakan bahwa kompetensi aparatur adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan,  dan  sikap  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas-tugas  di  lingkungan kerja.
Suharto,  E.,  &  Wijayanti,  A.  (2019)  menambahkan,  kompetensi  aparatur  adalah kemampuan  aparatur  dalam  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  perannya  masing-masing dalam  suatu  sistem  birokrasi.  Kompetensi  aparatur  adalah  kemampuan  atau  keahlian  yang harus  dimiliki  oleh  aparatur  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  secara  profesional  dan efektif (Djumahir, 2019).
Wasistiono  (2010)  memberikan  tiga  faktor  penting  yang  harus  dipertimbangkan  dalam memilih seorang pemimpin pemerintahan yang berkualitas, yaitu kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas. Kapabilitas mencakup kemampuan intelektual dan moral pemimpin yang dapat dilihat dari catatan dan perilakunya selama ini. Sementara itu, akseptabilitas merujuk pada tingkat penerimaan pengikut terhadap pemimpin, yang dapat dilihat dari dukungan yang diberikan  pada  saat  pemilihan  atau  pelantikan  pejabat.  Terakhir,  kompatibilitas mencerminkan kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan dari sistem pemerintah tingkat atas dan memenuhi tuntutan dari sub-sistem pemerintahan tingkat bawah serta para pengikutnya.
Pentingnya  peran  seorang  pemimpin  dalam  penyelenggaraan  Dalam  konteks kepemimpinan  publik,  kompetensi  seorang  pemimpin  didasarkan  aspek  akademis  maupun aspek  legal.  Dari  aspek  akademis,  maka  seorang  pemimpin  publik  diharapkan  memiliki kompetensi konseptual, hubungan manusiawi maupun teknis (Sulistio, 2013).

## Aparatur Pemerintah Desa
Undang-undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  menjelaskan  Pasal  1  ayat  14  yang menyebutkan  bahwa  Aparatur  Desa  adalah  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  dan  perangkat Desa yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa. Kusnadi dan Hidayat (2018) menjelaskan bahwa aparatur desa merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Aparatur desa merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat desa yang bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik,  pengelolaan  keuangan,  dan pelayanan masyarakat di desa.
Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memimpin pelaksanaan Pemerintahan Desa, termasuk  mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat  Desa,  mengelola  keuangan  dan  aset Desa,  menetapkan  Peraturan  Desa  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa.  Selain  itu,
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
Kepala  Desa  juga  bertugas  untuk  membina  kehidupan  sosial  budaya  dan  meningkatkan perekonomian  Desa  agar  mencapai  tingkat  produktivitas  yang  maksimal.  Dalam  tugasnya, Kepala  Desa  juga  harus  mengembangkan  sumber  pendapatan  Desa  dan  mengusulkan pelimpahan  kekayaan  negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Kepala Desa  juga  harus  memanfaatkan  teknologi  yang  tepat  guna  dan  mengoordinasikan pembangunan  Desa  secara  partisipatif.  Kepala  Desa  juga  memiliki  wewenang  untuk mewakili  Desa  dalam  dan  di  luar  pengadilan,  serta  melaksanakan  tugas  lain  yang  sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
Dalam  melaksanakan  fungsi-fungsi  pemerintahan  desa,  kepala  desa  dibantu  oleh perangkat  desa.  Perangkat  desa  merupakan  satu  kesatuan  dalam  sistem  pemerintahan  desa. Perangkat  desa  dengan  demikian  juga  ikut  menentukan  kualitas  pelayanan  publik  yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

## Perumusan Kebijakan Publik
Anderson dan Leal (2013) menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik adalah proses penciptaan  keputusan  dan  tindakan  pemerintah  dalam  menyelesaikan  masalah  sosial  dan ekonomi  dengan  cara  mengidentifikasi  dan  mengevaluasi  alternatif  tindakan,  mengambil keputusan tentang apa yang harus dilakukan, dan menetapkan prinsip-prinsip yang memandu tindakan  tersebut.  Dunn  (2017)  mendefinisikan  perumusan  kebijakan  publik  sebagai  proses dimana  kebijakan  publik  dibuat  dan  dirumuskan  oleh  pemerintah  atau  organisasi  lainnya. Tujuannya  adalah  untuk  mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  harus  diselesaikan  oleh pemerintah  dan  merumuskan  strategi  dan  program-program  kebijakan  yang  tepat  untuk mengatasi masalah tersebut.
Sabatier  dan  Jenkins-Smith  (2020)  mengatakan  bahwa  perumusan  kebijakan  publik merupakan suatu proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan dan nilai yang berbeda dan  kompleksitas  masalah  yang  dihadapi.  Hal  ini  membutuhkan  koordinasi,  negosiasi,  dan kompromi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang tepat.
Dari  berbagai  penelitian  perumusan  kebijakan  publik  atau  kebijakan  publik  sangat dipengaruhi  oleh  kompetensi  aparatur.  Penelitian  oleh  Nurhayati  dan  Dewi  (2021) menunjukkan  bahwa  kompetensi  birokrasi  memiliki  dampak  positif  pada  pembuatan kebijakan di pemerintahan provinsi Indonesia.  Akrom dan Afandi (2020) menemukan bahwa kompetensi  birokrasi,  kepemimpinan,  dan  budaya  organisasi  memiliki  pengaruh  yang signifikan  pada  proses  pembuatan  kebijakan  di  birokrasi  Indonesia.  Selai  itu  kompetensi birokrasi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  implementasi  kebijakan  publik  di pemerintah daerah Indonesia (Wahyuni, Haryadi, dan Nugraha, 2020). menunjukkan bahwa Dalam penelitian ini, kompetensi birokrasi dilihat dari empat dimensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, integritas, serta motivasi dan komitmen. Secara umum, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memainkan peran  penting  dalam  pembuatan  dan  implementasi  kebijakan  publik  di  Indonesia,  serta mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan.

## C.  METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  yang  akurat  tentang  suatu  fenomena.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan memperhatikan sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan unit yang diteliti, tetapi tidak  membahas  hubungan  antar  variabel  atau  menguji  hipotesis.  Selain  itu,  penelitian  ini tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap gejala atau kenyataan sosial yang ada  Faisal  (2008).  Format  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dalam  bentuk  studi  kasus  yang berfokus pada kedalaman data (Bungin, 2010).

## Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung, M. Irsyad Fadoli
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  meneliti  kompetensi  aparatur  pemerintah  desa  dalam perumusan kebijakan desa di Desa Sidomakmur, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun fenomena yang diteliti meliputi kompetensi akademis, kompetensi administrasi, kompetensi politis  dan  juga  kompetensi  teknis.Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  para  aparatur  desa yang  ada  di  Pemerintah  Desa  Sidomakmur.  Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Kepala  Urusan (Kaur)  Perencanaan,  Kepala  Urusan  (Kaur)  Umum  dan  Kepala  Seksi  (Kasi)  Pemerintahan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam (in- depth interview) dan dokumentasi, serta melakukan penelusuran bahan secara online melalui internet  (Bungin,  2010).  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  informan  dan  dokumen- dokumen yang tersedia di Tiyuh Sidomakmur. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dan pembahasan  menggunakan  model  analisis  interaktif  (Miles  and  Huberman,  1992).  Tahapan analisis data, seperti pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan, merupakan  proses  interaktif  yang  dilakukan  berulang  kali  hingga  mendapatkan  kesimpulan yang tepat. Data-data yang terkumpul diuji keabsahannya dengan menggunakan 4 cara yakni (Moleong,  2004):  Uji  Derajat keterpercayaan  ( credibility ),  Uji  Keteralihan  ( transferability ), Uji Kebergantungan ( dependability ), dan Uji Kepastian ( confirmability ).

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Tiyuh Sidomakmur
Tiyuh  (Desa)  Sidomakmur  terbentuk  pada  tahun  2012  yang  merupakan  pemekaran  dari Tiyuh  Panca  Marga  Kecamatan  Gunung  Terang,  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Kata Sidomakmur  berasal  dari  bahasa  Jawa  yang  artinya  “menjadi  sejahtera  (makmur)”.  Tiyuh Sidomakmur  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kampung Terang Bumi Agung Dan Kampung Sidomakmur Kecamatan Gunung Terang  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Saat  ini  Tiyuh Sidomakmur masuk wilayah administratif Kecamatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  Pembentukan  Kecamatan  Batu  Putih  Kabupaten  Tulang  Bawang  Barat.  Adapun alasan  dilakukannya  pemekaran  wilayah  adalah  guna  meningkatkan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta mempercepat  pemerataan  pembangunan  berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten Tulang  Bawang  Barat  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  Kecamatan  Batu  Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Tabel 1: Data Tata Guna Lahan di Tiyuh Sidomakmur No Tata Guna Tanah Luas Persentase 1. Lahan Produktif Perkebunan 465 ha/m2 66,91% Persawahan 165 ha/m2 23,75% 2. Lahan  Non Produktif Pemukiman 31 ha/m2 4,46% Pekarangan 31 ha/m2 4,46% Luas Kuburan 1 ha/m2 0,14% Perkantoran 1 ha/m2 0,14% prasarana umum lainnya 1 ha/m2 0,14% Jumlah 695 ha/m2 100% Sumber: Data diolah penulis, 2022
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  Tiyuh  Sidomakmur  memiliki  lahan produktif  yang  cukup  luas,  dengan  luas  630  ha  yang  terbagi  atas  perkebunan  seluas
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
465ha/m2  dan  persawahan  165  ha/m2.  Sedangkan  untuk  sisa  lahan  seluas  65  ha merupakan  lahan  nonproduktif  yang  terdiri  atas  pemukiman seluas  31  ha/m2, pekarangan 31  ha/m2,  kuburan  1  ha/m2,  perkantoran  1  ha/m2  dan  sarana  umum  lainnya  seluas  1 ha/m2.
Secara demografis Tiyuh Sidomakmur memilki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dari  hasil  pendataan  pada  tahun  2021,  jumlah  penduduk  di  Tiyuh  Sidomakmur  tercatat sebanyak  1256  jiwa.  Komposisi  penduduk  60-70  persen  penduduk  Tiyuh  Sidomakmur berasal dari suku Jawa. Data Jumlah penduduk Tiyuh Sidomakmur dapat terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2: Jumlah dan Distribusi Penduduk Tiyu Sidomakmur Tahun 2022 No Nama Suku Jumlah KK Jiwa Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Suku 01 67 107 101 208 2 Suku 02 84 131 141 272 3 Suku 03 79 157 132 289 4 Suku 04 68 123 122 245 5 Suku 05 75 127 115 242 Jumlah 373 645 611 1256
Sumber: Monografi Tiyuh Sidomakmur, 2022
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  laki-laki  penduduk  Tiyuh Sidomakmur  pada  tahun  2021  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk perempuan,  yaitu  jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  645  jiwa  dan  jumlah  penduduk perempuan  sebanyak  611  jiwa  yang  dimuat  dalam  Kartu  Keluarga  sebanyak    373.    Suku yang  memiliki  jumlah  penduduk  terbanyak  adalah  Suku  03 sebesar 289 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Suku 01 sebesar 208 jiwa.

## Profil Aparatur Pemerintahan Tiyuh Sidomakmur
Dalam menyelenggarakan urusan  pemerintahan Tiyuh Sidomakmur tentunya dibutuhkan perangkat tiyuh. Adapun perangkat Tiyuh Sidomakmur terdiri dari Kepalo Tiyuh, Sekretaris Tiyuh,  Kaur  Keuangan,  Kaur  Perencanaan,  Kaur  Umum,  Kasi  Pelayanan,  Kasi Kesejahteraan,  Kasi  Pemerintahan,  dan  Kepala  Suku.  Berikut  data  aparatur  Tiyuh Sidomakmur Kecamatan Batu Putih.
Tabel 3: Profil Aparatur Pemerintah Tiyuh Sidomakmur No Nama Jenis Kelamin Agama Jabatan Pendidikan Terakhir 1  Redi Afrizal Laki-Laki Islam Kepala Desa SLTA 2  Maskur Zaelani Laki-Laki Islam Juru Tulis SLTA 3  Yohanes Wahyudhi Laki-Laki  Katholik  Kaur Keuangan SLTA 4  Juli Yadi Laki-Laki Islam Kaur  Tata Usaha  SLTA 5  Siti Aisah Perempuan Islam Kaur Perencanaan SLTA 6  Ristian Susandi Laki-Laki Islam Kasi Pemerintahan SLTP 7  Tulus Santoso Laki-Laki Islam Kasi Kesejahteraan SLTA 8  Krisna Wati Perempuan Islam Kasi Pelayanan SLTA

## Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung, M. Irsyad Fadoli
9  Defri Mansyah Laki-Laki Islam Kepala Suku 01 SLTA 10  Agus Saputra Laki-Laki Islam Kepala Suku 02 SLTA 11  M Ali Laki-Laki Islam Kepala Suku 03 SLTA 12  Sugeng Subagiyo  Laki-Laki Islam Kepala Suku 04 SLTA 13  Heri Candra Laki-Laki Islam Kepala Suku 05 SLTA
Sumber: Monografi Tiyuh Sidomakmur, 2022
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  aparatur  pemerintah  Tiyuh Sidomakmur  terdapat  13  aparatur  dari  berbagai  jabatan,  suku,  usia  dan  juga  jenjang pendidikan.  Sebanyak  12  aparatur  dengan  jenjang  pendidikan  hingga  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Atas  (SLTA)  dan  1  aparatur  dengan  jenjang  pendidikan  hingga  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Pertama  (SLTP).  Aparatur  pemerintah  Tiyuh  Sidomakmur  tidak  ada  yang melanjutkan  hingga  pada  jenjang  sarjana  atau  perguruan  tinggi.  Kualitas  sumber  daya manusia  aparatur  sangat  penting  guna  meningkatkan  kinerja  pemerintahan  tiyuh  dalam membuat  peraturan  dan  menjalankan  pemerintahan.  Aparatur  tiyuh  harus  memiliki pemahaman  mengenai  pembuatan  peraturan  ataupun  kebijakan  publik.  Pada  data  tersebut terlihat usia beberapa aparatur masih terbilang cukup  untuk  dapat  melanjutkan  ke  jenjang Perguruan  Tinggi.  Hal  tersebut  dapat meningkatkan kualitas dari para aparatur pemerintah Tiyuh  Sidomakmur.  Aparatur  pemerintah  tiyuh  harus  bisa  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  dengan  baik.  Kinerja  aparatur  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  kualitas  sumber daya manusia aparatur pemerintah tiyuh.

## Kompetensi  Aparatur  Desa  Dalam  Perumusan  Kebijakan  Publik  Di  Tiyuh Sidomakmur
Meningkatkan  kemampuan  aparatur  desa  sangat  penting  untuk  meningkatkan  efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa dan mendorong perkembangan desa yang maju, mandiri, dan  sejahtera.  Hal  ini  meliputi  kemampuan  aparatur  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsi pemerintahan desa.
Salah satu tugas pokok dan fungsi aparatur desa adalah menyusun perumusan kebijakan desa.  Kebijakan  desa  adalah  sebuah  aspek  penting  dalam  administrasi  pemerintahan  desa karena  melibatkan  peran  besar  pemerintah  desa  dalam  proses  pembangunan.  Untuk memastikan  tercapainya  tujuan  pembangunan  yang  diharapkan,  kualitas  aparatur pemerintahan desa harus ditingkatkan agar mencukupi.
Di  sisi  lain,  aparatur  desa  dan  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  pemerintahan desa  masih  belum  memiliki  kemampuan  yang  memadai  dan  belum  menunjukkan  tingkat profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugas mereka.
Dimensi  peningkatan  kompetensi  perangkat  desa  dalam  merumuskan  kebijakan  desa mencakup  penguasaan  kompetensi  akademis,  kompetensi  administrasi,  kompetensi  politik dan kompetensi teknis.

## Kompetensi Akademis Aparatur Tiyuh Sidomakmur
Kompetensi  aparatur  desa  dalam  merumuskan  kebijakan  dapat  dilihat  dari  kompetensi akademis.  Abdullah  (2019)  mengemukakan  bahwa  kompetensi  akademis  aparatur  sangat penting  dalam  meningkatkan  kinerja  mereka  dalam  membuat  kebijakan.  Dengan  memiliki kemampuan  akademis  yang  baik,  aparatur  akan  mampu  mengidentifikasi  dan  menganalisis masalah  dengan  lebih  baik,  serta  merumuskan  kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Mardiasmo  (2017)  juga  menyatakan  bahwa  kompetensi  akademis  aparatur  berpengaruh signifikan terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kompetensi akademis aparatur, semakin baik kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Oleh  karena  itu,  pendidikan  baik  formal  maupun  non-formal  dapat  meningkatkan
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
pengetahuan  seseorang  Aparatur  Desa.  Pendidikan  memberikan  dasar-dasar  pengetahuan, teori,  logika,  pengetahuan  umum,  kemampuan  analisis,  serta  membantu  dalam pengembangan watak dan kepribadian.
Terkait dengan kompetensi akademis aparatur Tiyuh Sidomakmur diketahui bahwa rata- rata  secara  akademis  mereka  merupakan  lulusan  SLTA/sederajat.  Meskipun  demikian mereka  memiliki  kemampuan  yang  cukup  baik  di  bidang  administrasi.  Sebagaimana tergambar  pada  tabel  3  di  atas,  dari  13  aparatur  Tiyuh  Sidomakmur,  12  di  antara berpendidikan  SLTA  dan  1  orang  berpendidikan  SLTP/Sederajat.  Jika  dilihat  dari  tingkat pendidikan  aparatur  tiyuh  tersebut  maka  Pemerintah  Tiyuh  perlu  melakukan  terobosan- terobosan  untuk  meningkatkan  kompetensi  akademis  aparatur  tiyuh  melalui  beragam kegiatan seperti pelatihan-pelatihan singkat di bidang masing-masing.
Dalam hal perumusan kebijakan publik, kemampuan aparatur tiyuh masih rendah, sebab mereka belum pernah mendapatkan materi pengetahuan tentang kebijakan publik. Jika pun mereka  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  di  bidang  kebijakan  publik,  hal  tersebut mereka dapatkan secara otodidak. Menurut Kepala Tiyuh Sidomakmur, salah satu dampak dari  masih  rendahnya  kompetensi  akademis  ini  adalah  terkait  dengan  cara  berpikir  dan menyusun  konsep-konsep  kebijakan  publik  di  tingkat  desa.  Di  samping  itu,  kompetensi akademik ini juga dianggap berpengaruh terhadap cara kerja aparatur tiyuh tersebut.
Melihat  fakta  tersebut  perlu  ada  penyelarasan  pemahaman  di  antara  aparatur  desa  agar nantinya  ketika  menyusun  suatu  kebijakan  atau  program  desa  dapat  terhindar dari konflik pemahaman  atau  perbedaan  persepsi.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  suatu  program  untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya dengan mengirim para aparatur desa untuk masuk ke perguruan tinggi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapati  informasi  bahwa  terdapat  program  satu  tiyuh  satu sarjana,  yakni  aparatur  desa  diikutsertakan  dalam  pendidikan  tinggi  dengan  dibiayai  dana desa.  Hal  tersebut  sangat  baik  dilakukan  mengingat  pendidikan  tinggi  merupakan  faktor penting  dalam  peningkatan  kapasitas  akademis  aparatur.  Kerja  sama  dilakukan  dengan sekolah-sekolah tinggi atau universitas yang jaraknya tidak terlalu jauh sehingga dana yang dibutuhkan  bisa  ditekan  sedemikian  mungkin,  seperti  universitas  yang  terletak  di  kawasan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Program  peningkatan  pendidikan  bagi  aparatur  desa  sangat  diperlukan  mengingat kemampuan aparatur dalam memahami konsep atau garis besar mengenai kebijakan publik. Pengetahuan  mengenai  konsep  kebijakan  publik,  khususnya  kebijakan  desa  seharusnya dimiliki oleh setiap aparatur desa agar aparatur desa dalam menetapkan suatu kebijakan desa bisa  berpedoman  pada  teori-teori  yang  ada  sehingga  kebijakan  yang  akan  dilaksanakan nantinya  dapat  berjalan  dengan  optimal  karena  didasari  kajian  ilmiah.  Namun  sayangnya pengetahuan  tentang  konsep  kebijakan  publik  belum  terpenuhi  oleh  Aparatur  Tiyuh Sidomakmur.  Para  aparatur  tiyuh  mengakui  bahwa  untuk  teori  kebijakan  publik  belum pernah dipelajari dan dikuasai. Mereka belum mengetahui juga mengenai teori-teori tersebut, bagaimana dan apa saja lingkupnya.
Kompetensi  akademis  dapat  menunjang  keberlangsungan  proses  perumusan  kebijakan dan  juga  melihat  bagaimana  pemahaman  dan  pemahaman  secara  umum  terkait  kebijakan publik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  hampir  semua  atau  dari  14  aparatur  Desa Sidomakmur memiliki tingkat pendidikan pada level SLTA dan hanya satu yang mempunyai gelar  sarjana.  Masih  banyaknya  aparatur  desa  tersebut  yang  memiliki  jenjang  pendidikan SLTA dapat menjadikan perumusan kebijakan desa terhambat. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan pola pikir atau pemahaman di antara lulusan sarjana dengan yang  hanya  lulusan SLTA.
Keterbatasan  pendidikan  para  aparatur  desa  membuka  peluang  kepala  desa  untuk meningkatkan  taraf  pendidikan  bawahannya.  Kepala  desa  mempunyai  inisiatif  untuk mengikutsertakan para perangkat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan non akademis dengan waktu  yang  dibutuhkan  tidak  terlalu  lama  sehingga  pekerjaan  di  kantor  desa  masih  bisa diselesaikan dengan baik. Selain itu kepala desa juga berencana mengirim para aparatur desa untuk masuk ke perguruan tinggi. Kepala desa juga berencana mengalokasikan anggaran guna membiayai para aparatur desa yang nantinya mengenyam pendidikan tinggi yang bersumber dari  dana  desa.  Agar  tidak menyulitkan  para  aparatur dalam mengenyam pendidikan  maka dipilih  sekolah  tinggi-  sekolah  tinggi  yang  ada  dilingkungan  Kabupaten  Tulang  Bawang Barat.
Peningkatan  pendidikan  juga  dapat  memberi  pemahaman  kepada  para  aparatur  desa mengani  konsep  kebijakan  publik.  Perumusan  kebijakan  desa  merupakan  bagian  dari kebijakan  publik.  Oleh  karena  itu  aparatur  desa  dituntut  untuk  memahami  hal  itu.  Namun hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  desa  Sidomakmur  belum  menguasai  konsep administrasi  publik  dan  kebijakan  publik  baik  dari  segi  formulasi kebijakan,  implementasi kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  akademis pada  aparatur  desa  Sidomakmur  masih  belum  optimal.  Sehingga  kemampuan  dalam merumuskan kebijakan juga belum maksimal.

## Kompetensi Administrasi Aparatur Tiyuh Sidomakmur
Kompetensi administrasi adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses dalam bidang pekerjaan  yang  diembannya,  seperti  misalnya  tupoksi,  komunikasi,  mengorganisasi merencanakan, menyusun skedul, atau menyusun staf. Kompetensi ini juga memegang andil dalam  penyusunan  suatu  kebijakan.  Michael  Mintrom  (2012)  mengungkapkan  para pengambil  kebijakan  membutuhkan  kemampuan  manajerial  dalam  mengelola  dan mengorganisir  sumber  daya  publik  yang  tersedia,  termasuk  anggaran,  personil,  dan fasilitas.  Selain  itu,  menurut  Christopher  Koliba  (2013)  kemampuan  administrasi  juga mencakup  kemampuan  dalam  melakukan  analisis  kebijakan  yang  tepat  dan  memahami berbagai  model  manajemen  kinerja,  serta  mampu  membangun  koalisi  dan  kemitraan dengan organisasi publik dan swasta yang terkait dengan kebijakan publik.
Pentingnya  sistem  administrasi  yang  baik  dapat  dilihat  sebagai  awal  dalam  mencapai tujuan  organisasi  dan  turut  berperan  dalam  kesuksesan  organisasi  tersebut.  Administrator kantor bertanggung jawab bukan hanya dalam menyimpan informasi, tetapi juga memastikan informasi yang disimpan akurat, relevan, handal, dan memadai. Informasi yang disampaikan harus  dapat  diandalkan  dan  memenuhi  kebutuhan  penerima  dalam  pengambilan  keputusan. Selain  menyelesaikan  tugas  kantor,  bagian  administrasi  juga  diharapkan  memiliki  sikap positif  terhadap  pekerjaan  dan  mampu  merencanakan,  mengorganisir,  serta  mengontrol pekerjaan dengan baik untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, keterampilan  Aparatur  Desa  dalam  manajemen  perkantoran  yang  mencakup  fungsi administrasi  dan  pengarsipan  sangatlah  penting  dalam  mengelola  kantor  sebagai  sumber informasi yang efektif.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  apartur  Tiyuh  Sidomakmur  mengenai bagaimana kompetensi administrasi para pegawai di kantor desa tersebut. Pada umumnya para pegawai  telah  memahami  tugas  dan  fungsi  jabatan  yang  sedang  didudukinya.  Wawancara dilakukan  dengan  sekretaris  desa  dengan  melihat  kemampuan  pengetahuan  bagaimana proses perumusan kebijakan desa dibuat. Aparatur Tiyuh telah mengetahui bahwa pada saat merancang peraturan tiyuh, langkah-langkah yang dikerjakan dan diambil ialah membentuk tim  yang  ditunjuk  langsung  oleh  kepala  tiyuh,  lalu  selanjutnya  tim  tersebut  melakukan musyawarah  antar  dusun  dan  dilanjutkan  dengan  musyawarah  desa.  Setelah  proses  di  atas selesai,  selanjutnya  setelah  dilakukan  musyawarah  dengan  BPT  (Badan  Permusyawaratan
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
Tiyuh),  kepala  tiyuh  dan  juga  tokoh-tokoh  masyarakat.  Sebelum  melakukan  musyawarah desa.  Dalam  kegiatan  ini  tim  menyimak  dan  mendengarkan  aspirasi  dari  masyarakat mengenai  peraturan  yang  akan  dirancang.  RKP  (rencana  kerja  pemerintah)  tersebut dirancang setiap satu tahun sekali.
Mencermati  hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sekretaris  desa  sebagai  aktor  utama setelah  kepala  desa,  telah  memahami  tugasnya  dan  memahami  bagaimana  proses perancangan  kebijakan  atau  peraturan  desa.  Pemahaman-pemahaman  aparatur  desa  terkait hal  ini  penting,  karena  perumusan  kebijakan  yang  dilakukan  aparat  desa  harus  dibarengi dengan pemahaman para aparaturnya sehingga proses perumusan atau penyusunan kebijakan bisa berjalan dengan baik.
Penyusunan  kebijakan  desa  juga  harus  didukung  oleh  aktor  perencanaan  yang  baik. Perencanaan  juga  merupakan  indikator  dari  kompetensi  administrasi.  Pegawai  yang menjalankan tugas perencanaan harus memahami tugas dan fungsi apa yang dikerjakannya. Berdasarkan  wawancara  dengan  Kaur  Perencanaan  di  kantor  Tiyuh  Sidomakmur  guna melihat  pemahaman  tugasnya.  Hasil  wawancara  dengan  kaur  perencanaan  didapatkan informasi bahwa tupoksi kaur pembangunan ialah merencanakan pembangunan tiyuh dalam jangka  menengah  ataupun  panjang  dan  jangka  pertahun  dibantu  oleh  tim.  Tim  tersebut dibentuk berdasarkan apa hal yang akan dirancang. Tim tersebut dibentuk dalam rancangan pembangunan seperti yang kemarin pada tapal batas yang mengharuskan ada tim. Jawaban tersebut menyiratkan bahwa pegawai yang bertugas sebagai bagian dari fungsi perencanaan memahami  tugasnya.  Pemahaman  ini  jelas  dapat  menunjang  kelancaran  desa  dalam merumuskan suatu kebijakan desa.
Selain bidang perencanaan, bidang pemerintahan juga berperan langsung terhadap proses penyusunan  kebijakan  desa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pemerintahan diperoleh data bahwa kasi pemerintahan telah mengetaui dan memahami tugas-tugasnya. Kasi pemerintahan  bertugas  menyusun  rencana  tiyuh,  merancang  peraturan  tiyu  dan  menyusun data penduduk dan data wilayah tiyuh.
Kompetensi  Administrasi  melihat  bagaimana  aparatur  desa  memahami  tugas  dan fungsi sesuai  dengan  jabatan  yang  diemban.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  aparatur  Tiyuh Sidomakmur  pada  umumnya  memahami  tugas  dan  fungsinya.  Misalnya  sekretaris  desa memahami  bagaimana  rancangan  peraturan  desa  dibuat.  Mulai  dari  membentuk  tim  yang ditunjuk  langsung  oleh  kepala  desa,  kemudian  melakukan  musyawarah  antar  dusun  dan dilanjutkan  musyawarah desa. Pada musyawarah tersebut dihadiri oleh para tokoh desa dan perwakilan dari BPT dan sampai pada tahap pembahasan. Pengetahuan-pengetahuan tersebut dapat menunjang keberhasilan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan desa.
Selain sekretaris desa kaur perencanaan dan kasi pemerintahan juga memahami tugas dan fungsinya  masing-masing.  Misalnya  pengetahuan  merencanakan  pembangunan desa  dalam jangka  menengah ataupun  jangka panjang,  merencanakan  pembangunan  seperti  tapal  batas dan lain sebagainya. Dengan pengetahuan tersebut maka ketika menyusun atau merumuskan kebijakan  desa  para  pegawai  dapat  berkontribusi  dalam  membantu  kepala  desa  dalam merancang suatu kebijakan.
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa  aparatur Tiyuh Sidomakmur telah memahami  akan  tugasnya  sebagai  kepala  bagian  di  bidangnya  masing-masing.  Sehingga, ketika menyusun atau merumuskan kebijakan desa para pegawai dapat berkontribusi penuh untuk  membantu  kepala  desa  dalam  merancang  suatu  kebijakan.  Kelancaran  penyusunan kebijakan desa juga mengindikasikan bahwa desa tersebut telah memenuhi salah satu prinsip pemerintahan yang baik.

## Kompetensi Politik Aparatur Tiyuh Sidomakmur
Proses  perumusan  kebijakan  desa  juga  memerlukan  kompetensi  aparatur  desa  pada bidang politik. Karena sejatinya kebijakan publik merupakan sebuah keputusan politik yang dikeluarkan  oleh  pengambil  keputusan  dalam  hal  ini  adalah  kepala  desa.  Guna  menjawab bagaimana  pemahaman  politik  para  aparatur  desa  maka  peneliti  melakukan  wawancara dengan para perangkat desa. Berdasarkan hasil wawacara dengan Kepala Tiyu Sidomakmur diketahui bahwa Kemampuan asas musyawarah, aparatur dituntut agar memiliki kemampuan emosional yang baik. Karena segala sesuatu bisa diselesaikan secara musyawarah. Selain itu, harus bisa mengenal karakter masyarakat tiyuh ini seperti apa. Karakter masyarakat sendiri, dalam  persentase  sekitar  70%  bisa  dikoordinasikan  dengan  baik.  Sisanya  merupakan masyarakat yang harus diberitahu secara berulang baru bisa mengikuti prosedur yang ada.
Hasil  dari  wawancara  tersebut  didapati  bahwa  kepala  desa  memahami  bahwa  dalam kondisi politik di Desa Sidomakmur selalu mengedepankan musyawarah. Memahami situasi dan  kondisi  serta  karakter  setiap  penduduk  desa.  Terdapat  masyarakat  yang  mudah  untuk diberikan aturan-aturan namun juga ada masyarakat yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menuntut masyarakat tersebut melaksanakan aturan.
Kompetensi  politik  dari  aparatur  juga  sangat  dibutuhkan  ketika  terjadi  resistensi  dari masyarakat.  Resistensi  terjadi  ketika  suatu  kebijakan  dianggap  tidak  bisa  mengayomi  atau memecahkan  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Misalnya  pada  kasus  seperti  yang  terjadi  di dusun  dua  dikarenakan  perbedaan  pendapat  untuk  pembedahan  jalan  dimana  terdapat  pro kontra.  Dimana  kontra  dalam  hal  tersebut  seperti  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam pembedahan jalan tersebut. Dan akhirnya jalan tersebut dibuat jalan satu tapak.
Contoh  yang  diungkapkan  di  atas  merupakan  hal  yang  sering  terjadi  ketika  suatu keputusan dibuat. Untuk itu perlu strategi guna meminimalkan konflik atau justru meredakan konflik yang ada.
Hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  bagaimana  cara  kepala  desa  meredakan  konflik yang  terjadi  akibat  respons  masyarakat  desa  terhadap  suatu  kebijakan.  Maka  solusi  yang ditawarkan oleh pemimpin desa sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang saat ini diterapkan di  Indonesia.  Kerja  sama,  musyawarah  dan  mufakat  merupakan  salah  satu  kunci  untuk menghilangkan  konflik  yang  ada.  Dengan  minimalnya  suatu  konflik  di  masyarakat  desa maka kebijakan desa dalam penerapannya bisa berjalan optimal.
Kompetensi  politik  melihat  bagaimana  para  aparatur  desa  yang  meliputi  pemahaman tentang  kekuasaan  terhadap  birokrasi  dan  pemahaman  tentang  kepentingan  publik.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kepala  desa  dan  aparatur  lainnya  memahami  bahwa pemahaman  politik  itu  penting  ketika  akan  merumuskan  suatu  kebijakan.  Perumusan kebijakan  di  Desa  Sidomakmur  selalu  mengedepankan  musyawarah.  Aparatur  desa  juga memahami  situasi  dan  kondisi  serta  karakter  setiap  penduduk  desa.  Terdapat  masyarakat yang mudah untuk diberikan aturan-aturan namun juga ada masyarakat yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menuntut masyarakat tersebut melaksanakan aturan.
Aparatur desa juga mempunyai kemampuan untuk meredakan konflik jika terjadi  ketika ada  perbedaan  kelompok  kepentingan  di  tengah  masyarakat  akibat  dikeluarkannya kebijakan-kebijakan  tertentu.  Para  aparatur  desa  memahami  betapa  petingnya menghilangkan  suatu  halangan  yang  mengalangi  tidak  optimalnya  suatu  kebijakan  desa berjalan.  Sehingga  dengan  minimalnya  suatu  konflik  di  masyarakat desa maka kebijakan desa dalam penerapannya bisa berjalan optimal.
Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa   kompetensi   politik   aparatur   desa sudah  cukup  baik.  Para  aparatur  tiyuh memahami betapa petingnya menghilangkan suatu halangan  yang  mengalangi  tidak  optimalnya  suatu  kebijakan  desa  berjalan.  Salah  satu halangan  itu  adalah  konflik  kepentingan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Aparatur  juga memahami bagaimana solusi praktis guna meredam konflik tersebut.
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)

## Kompetensi Teknis Aparatur Tiyuh Sidomakmur
Kelancaran proses perumusan kebijakan juga dipengaruhi kompetensi teknis dari aparatur desa.  Proses  perumusan  kebijakan  memerlukan  hal-hal  teknis  yang  menunjang agar proses tersebut berjalan dengan lancar. Oleh karena itu aparatur desa  harus  memiliki  kompetensi- kompetensi teknis. Kompetensi teknis meliputi keterampilan dalam menggunakan Teknologi Informasi  (TI),  keterampilan  membuat  surat-menyurat  dan  kemampuan  merancang  dan melaksanakan  SOP.  Terkait  dengan  kompetensi  teknis  ini  dapat  diketahui  bahwa  aparatur tiyuh  ini  kurang  memahami  IT.  Namun  demikian  mereka  sadar  bahwa  kemampuan  akan komputer  ini  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan-pekerjaan  yang  berkaitan  dengan tiyuh. Seperti melakukan pendataan dan juga urusan administratif. Padahal di era digital saat ini  kemampuan  penggunaan  IT  sangat  dibutuhkan,  apalagi  pemerintahan  saat  ini  sedang gencar-gencarnya  menggalakkan e - goverment dalam  penyelenggaraannya.  Salah  satu kendala  yang  dihadapi  oleh  aparatur  tiyuh  adalah  kurangnya  peralatan  seperti  komputer/ laptop  dan  juga  jaringan  internet.    Dalam  perumusan  kebijakan,  kompetensi  teknis  dalam menggunakan  komputer  sangat  dibutuhkan.  Dikarenakan  untuk  membentuk  dokumen peraturan harus menggunakan komputer kemudian dalam penyusunannya pun harus melihat peraturan-peraturan   yang   lebih   tinggi   yang   itupun   lebih   mudah   jika menggunakan teknologi yang ada.
Selain  kompetensi  IT,  kompetensi  kearsipan  juga  sangat  dibutuhkan  dalam  perumusan kebijakan.  Agar  ketika  akan  menyusun  suatu  kebijakan  dimudahkan  dengan  pencarian dokumen  karena  tersimpan  dengan  rapi.  Namun  sayangnya  keterampilan  kearsipan  pun belum dimiliki oleh para aparatur desa. Hal tersebut kaur umum bahwa untuk kapasitas IT para aparatur masih kurang dan juga kearsipan nya masih minim, tetapi para aparatur sedikit sudah memahami dalam proses pembuatan surat menyurat. Untuk bidang kearsipan aparatur tiyuh juga masih belum rapi dan masih campur aduk jadi masih sangat amat perlu bimbingan dan  arahan.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  karena  aparatur  tiyuh  masih  baru  jadi sangat perlu bimbingan mengenai kearsipan.
Kompetensi  teknis  melihat  bagaimana  keterampilan  aparatur  desa  dalam  menggunakan Teknologi  Informasi  (TI)  dan  juga  dalam  melakukan  pengarsipan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  para  aparatur  desa  belum  sepenuhnya  memiliki  keterampilan menggunakan  IT  dalam  hal  ini  penggunaan  komputer.  Keterampilan  tersebut  sangat dibutuhkan  terutama  dalam  mencapai  tujuan    e-goverment  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.  Selain  kurangnya  keterampilan  dalam  penggunaan  IT,  di  kantor  Desa Sidomakmur  juga kekurangan sarana dan prasarana IT seperti laptop dan komputer. Dalam perumusan kebijakan, kompetensi teknis dalam menggunakan komputer  sangat  dibutuhkan. Penyusunan dokumen-dokumen akan lebih mudah jika menggunakan komputer.
Selain  keterampilan  komputer  aparatur  desa  Sidomakmur  juga  belum  memiliki keterampilan  kearsipan.    Padahal    dalam  merumuskan  suatu    kebijakan    dibutuhkan dokumen-dokumen  yang  tertata  rapi  yang  bisa  diakses  dengan  mudah  guna  mendukung prosesnya.  Dengan  adanya  kendala  tersebut  penyusunan  atau  perumusan  suatu  kebijakan desa  dapat  terhambat  dan  tidak  berjalan  secara  optimal.  Oleh  karena  itu  diperlukan  usaha guna  meningkatkan  keterampilan  aparatur  desa  baik  di  bidang  IT  maupun  di  bidang kearsipan.
Secara  umum  mengenai  kompetensi  teknis  yang  dimiliki  oleh  para  aparatur  desa  dapat dikatakan belum maksimal. Keterampilan penggunaan komputer dan keterampilan kearsipan masih harus dipelajari oleh aparatur desa. Dengan adanya kendala tersebut penyusunan atau perumusan  suatu  kebijakan  desa  dapat  terhambat  dan  tidak  berjalan  secara  optimal.  Oleh karena itu diperlukan  usaha  guna  meningkatkan  keterampilan  aparatur  desa  baik  di  bidang IT maupun di bidang kearsipan.

## E.  PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  aparatur  Desa Sidomakmur  belum  memiliki  kompetensi  secara  menyeluruh  yakni  ada  kompetensi  yang terpenuhi namun juga ada yang belum terpenuhi untuk merumuskan kebijakan desa. Hal ini dikarenakan  pertama,  kompetensi  akademis  para  aparatur  desa  masih  kurang  baik  karena mayoritas  tingkat  pendidikan  belum  mencapai  level  sarjana  sehingga  membatasi  pola  pikir terkait  perumusan  kebijakan  desa  dan  konsep  kebijakan  publik.  Kedua,  kompetensi administrasi  aparatur  Desa  Sidomakmur  sudah  cukup  baik  karena  para  aparatur  desa memahami tugas dan fungsi kerjanya masing-masing serta proses pembuatan peraturan desa secara  praktis.  Ketiga,  kompetensi  politik  aparatur  Desa  Sidomakmur  sudah  cukup  baik karena  para  aparatur  desa  memahami  situasi  dan  kondisi  masyarakat  desa  serta  dapat meredakan  konflik  melalui  musyawarah.  Keempat,  kompetensi  teknis  aparatur  Desa Sidomakmur  masih  belum  baik  karena  para  aparatur  desa  belum  memiliki  keterampilan penggunaan komputer dan kearsipan yang mumpuni. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan  kompetensi  khususnya  pada  kompetensi  akademis  dan  teknis  agar  dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam mengelola dan merumuskan kebijakan desa secara lebih efektif dan efisien.
Oleh  karena  itu  implikasi  teori  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi akademis  dan  teknis  dari  aparatur  Desa  Sidomakmur  masih  perlu  ditingkatkan,  sedangkan kompetensi  administrasi  dan  politik  sudah  cukup  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori-teori mengenai  pentingnya  penguasaan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  menjalankan  tugas sebagai aparatur pemerintah desa, serta pemahaman tentang kondisi sosial masyarakat desa dalam  membuat  kebijakan  publik.  Implikasi  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  pentingnya peningkatan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  aparatur  desa  dalam  menguasai pengetahuan teknis dan akademis, serta keterampilan teknologi informasi dan kearsipan guna mendukung  tugas  administratif  dan  pembuatan  kebijakan  publik  yang  efektif  dan  efisien. Selain itu, aparatur desa juga perlu terus memperdalam pemahaman tentang kebijakan publik dan kemampuan meredakan konflik melalui musyawarah dengan masyarakat desa.

## REFERENSI
Abdullah, M. (2019). The Role of Academic Competence in Developing the Performance of the Civil Servants in Indonesia. Journal of Talent Development and Excellence , 11(1s), 1217-1228.
Anderson,  J.  E.  &  Leal,  D.  (2013).  Policymaking  as  problem  solving:  The  role  of  policy analysis."  In  J.  E.  Anderson  (Ed.),  Public  Policymaking  (8th  ed.,  pp.  19-37).  Boston: Wadsworth Cengage Learning.
Bungin, Burhan. (2010 ). Penelitian Kualitatif . Kencana. Jakarta. Miles  dan  Michael  Huberman.  (1992). Analisis  Data  Kualitatif .    Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode Baru Diterjemahkan oleh TR. Rohidi. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
Djumahir. (2019). Reformasi Birokrasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Dunn, W. N. (2017). Public policy analysis. In W. N. Dunn (Ed.), Public Policy Analysis: An Introduction (6th ed., pp. 1-20). New York: Routledge.
Faisal, Sanafiah. (2008). Format-format Penelitian Sosial . Rajawali Press. Jakarta.
Koliba,  Christopher.  (2013).  Advancing  Public  Policy  Evaluation:  Learning  from International Experiences. Routledge.
Kusnadi dan Hidayat. (2018). Manajemen Pemerintahan Desa. Jakarta: Rajawali Pers.
Analisis Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Perumusan Kebijakan Desa (Suatu Studi di Tiyuh  Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022)
Kusnanto, H., & Dewi, I. S. (2019). Reformasi Birokrasi. Yogyakarta: CV. Pustaka Setia. Mada,  Sarifudin,  2017,  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Pengelola  Dana  Desa,  Komitmen Organisasi  Pemerintah  Desa,  dan  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL" 8(2)
Mardiasmo, D. (2017). Pengaruh kompetensi aparatur terhadap kualitas kebijakan publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(2), 140-152.
Mintrom, Michael. (2012). Contemporary Policy Analysis. Oxford University Press. Moleong,   Lexy.   J.   (2004). Metodologi   Penelitian   Kualitatif. Remaja   Rosda   Karya. Bandung.
Munawir,  M.  R.,  Mulyadi,  Y.,  &  Solihin,  I.  (2018).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kabupaten Pacitan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 21(3), 235-248. doi: 10.22146/jsp.32233
Nasution, M. (2020). Reformasi Birokrasi. Bandung: Alfabeta
Nugroho, R. A., & Wijayanto, H. (2019). Analisis Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 75-83. doi: 10.14710/jiap.v9i2.23614
Nurhayati,  A.,  &  Dewi,  I.  K.  (2021).  The  Effect  of  Bureaucratic  Competence  on  Policy Making in the Public Sector: A Study of Provincial Government in Indonesia. Journal of Public Administration and Governance, 11(2), 81-98. doi: 10.5296/jpag.v11i2.18508 Pahlawan,  EW,  dkk.  (2020).  Pengaruh  kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian internal,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indonesia Accounting Journal 2(2)
Sabatier,  P.  A.  &  Jenkins-Smith,  H.  C.  (2020).  Theories  of  the  policy  process.  In  P.  A. Sabatier & H. C. Jenkins-Smith (Eds.), Theories of the Policy Process (5th ed., pp. 3- 17). Boulder, CO: Westview Press.
Suharto, E., & Wijayanti, A. (2019). Reformasi Birokrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sulistio, Eko Budi. 2013. Manajemen Logistik. Aura Publishing. Bandar Lampung.
Suryani,N.M.,  &  Suprasto.  2021.  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Komitmen  Organisasi, Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal Akuntansi , 31(8), 2011-2027
Sutrisno, E. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
Umaira,  S.,  &  Adnan.  (2019).  Pengaruh  partisipasi  masyarakat,  kompetensi  sumber  daya manusia,  dan  pengawasan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (Studi  kasus pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA), 4(3), 471-481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Wasistiono,  Sadu  (2010).  Menuju  Desentralisasi  Berkeseimbangan”, Jurnal  Ilmu  Politik , Volume 21, Nomor 3, h.1-25.
Zairin,  M.,  Hamzah,  A.,  &  Indriantoro,  N.  (2019).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kompetensi Aparatur Dalam Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Aceh Tenggara.
Jurnal Aplikasi Manajemen, 17(3), 391-403. doi:
10.21776/ub.jam.2019.017.03.06

## Eko Budi Sulistio, Simon Sumanjoyo Hutagalung, M. Irsyad Fadoli