Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pelestarian Habitat Orangutan di Indonesia

## I Made Kusuma Arya Putra
madearyaputraa@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
Oil palm is one of the fastest growing plantations in Indonesia, with a total land area of 11.672861 ha in 2016. The clearing of land for oil palm plantations is done by transferring the function of forest land into plantation land. This activity has the effect of deforestation and is a serious challenge for biodiversity in Indonesia, including orangutans. Orangutans are one of the protected habitat for damaged habitats and a decline in population numbers. Based on the Information Assessment issued by IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutans bear the status of a Critically Endangered release in 2016. In order to protect orangutan habitat in Indonesia, clearing oil palm plantations on instruments stipulated on Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup and also in the principles set on Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Keywords: Land Clearing; Palm oil; Orangutan.

## Abstrak
Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang berkembang pesat di Indonesia, dengan total luas lahan perkebunan seluas 11.672.861 ha pada tahun 2016. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit seringkali dilakukan dengan mengalihkan fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan, hingga menimbulkan berbagai dampak, mulai deforestasi hingga menjadi ancaman serius bagi keanekaragaman hayati di Indonesia, tidak terkecuali orangutan. Orangutan adalah salah satu satwa endemik indonesia yang hanya dapat ditemukan di pulau Kalimantan dan pulau Sumatera turut mengalami kerusakan habitat dan penurunan angka populasi. Berdasarkan Assessment Information yang dikeluarkan oleh IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) orangutan menyandang status konservasi Critically Endangered pada tahun 2016. Dalam rangka perlindungan habitat orangutan di Indonesia, pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada instrumen yang diatur dalam Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Kata Kunci: Pembukaan Lahan; Kelapa Sawit; Orangutan.

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negeri agraris dimana mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pekebun. Perekonomian negara agraris secara umum ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan, meski tidak menutup kemungkinan jika negara agraris didukung juga dengan beragam industri
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019 459

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## 460 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
pengolahan sumber daya alam lainnya seperti peternakan, perikanan, kelautan dan pertambangan. Predikat Indonesia sebagai negara agraris diperoleh melalui dua hal, yaitu ketersediaan sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pengolahan.
Secara  geografis  Indonesia  terdiri  atas  17.500  pulau    dan  dengan  daratan seluas kurang lebih 1.922.000km2 yang sebagian diantaranya dilewati oleh garis khatulistiwa. 1 Kondisi  geografis  ini  menjadi  alasan  mengapa  sektor  pertanian  di Indonesia begitu mendominasi. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia juga mampu mengembangkan kearifan lokal dalam kegiatan bertani dan berkebun secara turun temurun, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dalam mengolah dan memanfaatkan lahan diberagam kondisi yang berbeda. Fenonena ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu bertahan dan mengembangkan kemampuannya dalam bercocok tanam.
Bertani dan berkebun merupakan hak bagi setiap warganegara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai sumber pencarian. Sebagai sebuah hak, kegiatan ini tentu berbatasan dengan hak lainnya, salah satunya, yaitu berbatasan dengan hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam Pasal 28-H ayat (1) UUD NRI 1945 mencantumkan bahwa setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tentu tidak akan mudah diwujudkan oleh negara apabila kegiatan pertanian dan perkebunan berjalan tanpa kendali dari pemerintah. Terhadap permasalahan ini pemerintah membuat sebuah pembatasan bagi kegiatan pertanian dan perkebunan yang berbentuk suatu produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang selanjutnya disingkat menjadi UU Perkebunan. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efesiensi berkeadilan,
1 Yonathan Pongtuluran, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungannya (ANDI 2015). [81].
berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan  kesatuan ekonomi nasional. Pasal ini menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan sebagai salah satu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kelanjutan berwawasan lingkungan.
Tindakan pemerintah yang membatasi hak dan kebebasan warganegara dengan menerbitkan sebuah peraturan perundangan merupakan salah satu perwujudan mandat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28-J Ayat  (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umun dalam suatu masyarakat demokrasi.
Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Perkebunan mencantumkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarang produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Dalam Pasal 3 Huruf a UU Perkebunan mencantumkan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuan penyelenggaraan perkebunan ini senada dengan mandat konstitusi UUD NRI 1945 khususnya yang tertuang pada Pasal 33 Ayat (3) dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penerapan UU Perkebunan diharapkan mampu mengawal kegiatan pertanian dan perkebunan yang diselenggarakan di Indonesia, mengingat politik pertanian di Indonesia saat ini kurang berpihak kepada para petani. Kebijakan pemerintah terkait import sumber bahan pangan seringkali kontra dengan produk-produk dalam negeri. Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) justru semakin mencekik para petani, meskipun angka inflasi telah melambung tinggi.  Selain itu program subsidi tidak lagi banyak membantu kaum petani karena penebusannya yang semakin dipersulit. Kebijakan-kebijakan pemerintah dirasa lebih menguntungkan produsen

## 462 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
besar dan multinasional dibanding dengan petani kecil yang mengolah sedikit lahan dengan metode sederhana.
Di Indonesia pengelolaan perkebunan kelapa sawit atau yang memiliki nama latin Elaeis Guineensis berskala kecil yang dijalankan oleh individu cenderung mengalami peralihan menjadi pengelolaan perkebunan berskala besar yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kecenderungan ini dapat dilihat melalui meningkatnya perkembangan  perkebunan  kelapa  sawit  yang  signifikan  baik  secara  produktifitas maupun luas lahan di setiap tahunnya. Perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit dimuat dalam Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan 2015, yaitu sebagai berikut :
Tabel 1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit (Minyak Sawit), Menurut Status Pengusahaan
Tahun 1970 - 2015 Tahun/ Year Luas Areal/ Area (Ha) Jumlah/
Total
PR/
Smallholder
PBN/ Government PBS/
Private 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 - - - - - - - - - 3.125 6.175 5.695 8.537 37.043 40.552 118.564 129.904 203.047 196.279 223.832 291.338 384.594 86.640 91.153 96.562 98.033 117.513 120.940 141.333 148.775 163.465 176.408 199.538 213.264 224.440 261.339 340.511 335.195 332.694 365.575 373.409 366.028 372.246 395.183 46.658 47.950 55.497 59.747 64.223 67.885 69.772 71.626 86.651 81.406 88.847 100.008 96.924 107.264 130.958 143.603 144.182 160.040 293.171 383.668 463.093 531.219 133.298 139.103 152.059 157.780 181.736 188.825 211.105 220.401 250.116 260.939 294.560 318.967 329.901 405.646 512.021 597.362 606.780 728.662 862.859 973.528 1.126.677 1.310.996
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 2016**) 439.468 502.332 572.544 658.536 738.887 813.175 890.506 1.041.046 1.166.758 1.561.031 1.808.424 1.854.394 2.220.338 2.356.895 2.549.572 2.752.172 2.881.898 3.061.413 3.387.257 3.752.480 4.137.620 4.356.087 4.422.365 4.575.101 4.763.797 389.761 380.746 386.309 404.732 426.804 517.064 556.640 576.999 588.125 609.947 631.566 662.803 605.865 529.854 687.428 606.248 602.963 630.512 631.520 678.378 683.227 727.767 729.022 750.160 755.787 638.241 730.109 845.296 961.718 1.083.823 1.592.057 2.113.050 2.283.757 2.403.194 2.542.457 2.627.068 2.766.360 2.458.520 2.567.068 3.357.914 3.408.416 3.878.986 4.181.369 4.366.617 4.561.966 4.751.868 5.381.166 5.603.414 5.975.109 6.153.277 1.467.470 1.613.187 1.804.149 2.024.986 2.249.514 2.922.296 3.560.196 3.901.802 4.158.077 4.713.435 5.067.058 5.283.557 5.284.723 5.453.817 6.594.914 6.766.836 7.363.847 7.873.294 8.385.394 8.992.824 9.572.715 10.465.020 10.754.801 11.300.370 11.672.861
Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016, Direktorat Jenderal Perkebunan 2015.[3]
Industri kelapa sawit di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan baik berdasarkan luas lahan  maupun produktivitasnya. Hal ini disebabkan karena faktor geografis Indonesia memiliki kesesuaian dengan kriteria ideal pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dalam perkembangannya, kelapa sawit dimanfaatkan dalam beragam kegiatan industri, baik dalam industri kosmetik, peralatan mandi, peralatan tulis, lilin, pelumas kendaraan, bahan campuran biodeisel dan bahkan minyak sawit sangat umum digunakan sebagai minyak goreng nabati diseluruh dunia. Karakter minyak kelapa sawit yang multiguna, stabil, ekonomis dan mudah diproduksi menjadikannya sebagai komoditas strategis yang sangat diminati oleh perdagangan internasional.

## 464 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang mengalami peningkatan signifikan di setiap tahunnya tidak hanya berdampak pada perekonomian negara saja, tetapi juga memiliki dampak serius pada kehidupan sosial, budaya serta kelestarian lingkungan. Kelapa sawit melalui industri dan perkebunannya mampu menjadi komoditas strategis yang mendongkrak perekonomian tingkat daerah dan nasional. Dalam konteks sosial dan budaya maraknya pembukaan perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia mereduksi budaya agrikultural yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Di beberapa daerah, kemampuan masyarakat dalam berkebun cenderung hanya terfokus pada komoditas kelapa sawit saja dan meninggalkan komoditas lainnya. Secara ekologis pembukaan perkebunan kelapa sawit berdampak langsung terhadap angka penyusutan hutan (deforestasi) di Indonesia.
Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu faktor dominan penyebab deforestasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkebunan kelapa sawit umumnya diperoleh dengan dua metode, yaitu pengalihan fungsi lahan hutan dan pengalihan fungsi lahan perkebunan. Pengalihan fungsi lahan perkebunan adalah metode yang dilakukan dengan mengganti tanaman pokok perkebunan dengan tanaman baru (kelapa sawit). Sedangkan pengalihan fungsi lahan hutan adalah metode yang dilakukan dengan merubah fungsi hutan menjadi fungsi perkebunan, metode ini tentunya disertai dengan kegiatan penebangan pohon, bahkan seringkali beberapa perusahaan perkebunan melakukan kegiatan pembakaran hutan untuk menghemat biaya pengalihan fungsi lahan.
Perkembangan perkebunan kelapa sawit yang terus menunjukkan kenaikan secara signifikan disetiap tahunnya turut serta berdampak pada angka deforestasi yang terjadi di Indonesia. Deforestasi tentu tidak hanya disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan saja, banyak kegiatan lain seperti pembukaan pemukiman, pendirian industri dan penebangan hutan yang turut memberikan pengaruh buruk bagi keberadaan hutan di Indonesia. Secara khusus pembukaan perkebunan kelapa sawit mengancam keberadaan satwa maupun tanaman penguni hutan. Perusakan habitat dan penurunan populasi beragam spesies satwa baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi adalah ancaman nyata dan serius yang terjadi hingga saat ini.
Selain pengalihan fungsi lahan hutan (tata guna lahan /landuse ) menjadi lahan perkebunan, terdapat berbagi ancaman lainnya yang telah berhasil dihimpun dan diidentifikasi oleh para peneliti, yang kemudian dirangkum dalam tabel 1 , sebagai berikut:
Tabel 2. Ancaman Terhadap Orangutan Indonesia NO Ancaman Tingkat Ancaman Dampak Utama 1 Tekanan  populasi penduduk Sedang Degradasi sumberdaya; Kepunahan spesies akibat perburuan; Peningkatan erosi; Gangguan siklus hidrologi. 2 Perubahan landuse – tata guna lahan Tinggi Degradasi dan kerusakan sumberdaya; Kepunahan spesies; Kehilangan fungsi hutan. 3 Kebakaran hutan Tinggi Degradasi habitat; Kematian orangutan. 4 Pertambangan Sedang Perubahan dan degradasi habitat 5 Penegakan aturan yang lemah Sedang Penebangan hutan; perburuan tinggi. 6 Penebangan hutan Tinggi Berkurangnya habitat orangutan; Perubahan vegetasi; Penurunan populasi. 7 Perburuan/ perdagangan illegal Tinggi Kepunahan spesies; Perubahan struktur komunitas.
Sumber: Strategi dan Rencana Aksi Orangutan Indonesia, Departemen Kehutanan 2009. [10]
Diantara spesies satwa yang keberadaannya terancam oleh kegiatan alih fungsi lahan dalam bentuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, orangutan menempati posisi puncak bersama satwa dilindungi lainnya, seperti harimau sumatera, beruang madu, gajah dan badak. Orangutan atau yang memiliki julukan lokal mawas hanya dapat ditemui di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan, dengan penyebarannya yang hanya terbatas di Sumatera dan Kalimantan saja maka orangutan termasuk dalam jenis satwa endemik Indonesia. 90% orangutan hidup didalam wilayah teritorial Indonesia, dengan jumlah populasi dan penyebarannya sebagai berikut:
Tabel 3. Perkiraan Populasi Orangutan No Lokasi Perkiraan jumlah Sumatera 1 Aceh 5486 2 Sumatera Utara 1181 Total Sumatera 6667

## I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
Borneo 1 Sabah 11017 2 Kalimantan Timur 4825 3 Kalimantan Tengah >31300 4 Kalimantan Barat dan Sarawak 7425 Total Borneo 54567 Total Populasi Liar 61234 Sumber: Strategi dan Rencana Aksi Orangutan Indonesia, Departemen Kehutanan 2009. [10]
Orangutan secara genetik dibedakan menjadi dua golongan spesies yaitu Pongo abelii untuk orangutan yang hidup di Sumatera dan Pongo pygmaeus untuk orangutan yang hidup di Kalimantan. Menurut penelitian para ahli Pongo pygmaeus dibedakan lagi menjadi tiga sub-spesies, ialah, Pongo pygmaeus pygmaeus, Pongo pygmaeus wurmbii dan Pongo pygmaeus morio . 2 Orangutan Sumatera hanya menempati sebagian kecil wilayah Sumatera, meliputi provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara. Sementara orangutan Kalimantan tersebar di berbagai wilayah Kalimantan, ialah, meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sabah dan Sarawak. Ciri utama yang membedakan antara dua golongan spesies orangutan dapat dilihat dari rambut yang menutupi sekujur tubuhnya. Rambut milik orangutan Sumatera lebih cerah dan lembut dibandingkan dengan orangutan Kalimantan. Selain perbedaan pada rambut, tidak ada perbedaan fisik lainnya yang begitu signifikan diantara kedua macam spesies orangutan tersebut.
Orangutan sebagai satwa endemik Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan primata besar  lainnya. Secara fisik  orangutan memiliki postur menyerupai manusia dengan tinggi rata-rata 140 cm, memiliki rentang lengan yang lebih panjang daripada rentang kakinya serta tidak memiliki ekor. Jika dilihat secara genetik orangutan memiliki tingkat kemiripan DNA dengan manusia sebanyak 96.4%, tingkat kecerdasan orangutan pun disebut setara dengan anak usia 5 tahun. 3 Dalam kesehariannya orangutan didapati menggunakan peralatan
2 Kementerian Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia , Di- rektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2009.[3].
3 Ilo, “Cerdas Setara Anak Lima Tahun”, Tribun Kaltim , 20 Mei, 2017.[1].
sederhana  untuk  membantu  aktifitasnya,  seperti  halnya  menggunakan  ranting pohon untuk memperoleh madu, menggunakan daun-daun lebar untuk berlindung dari hujan dan terik matahari, serta memiliki kebiasaan untuk membangun tempat tidurnya sendiri diantara dahan pohon sebelum malam hari. Lengan panjang milik orangutan menunjukkan bahwa satwa ini lebih mengandalkan kekuatan tangan daripada kakinya untuk bergerak dan berpindah tempat atau yang lebih dikenal dengan istilah brachiating.
Brachiating merupakan sifat naluriah orangutan dalam bergerak dan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Sifat ini memicu terjadinya penyerbukan berbagai tanaman yang digunakan orangutan untuk berayun. Selain penyerbukan tanaman,
orangutan juga terlibat dalam proses terjadinya pemencaran biji yang terjadi secara alamiah yaitu dengan memakan buah-buahan beserta bijinya kemudian melakukan pemencaran biji melalui kotorannya yang tersebar dipenjuru hutan. Orangutan memegang peran kunci sebagai satwa yang membantu proses regenerasi hutan. Tanpa keberadaan orangutan, proses pemulihan sumberdaya alam akan berjalan lambat, bahkan proses regenerasi hutan akan berhenti apabila tidak ada satwa yang mampu menggantikan peran kunci orangutan di dalam hutan. Dengan kata lain orangutan memiliki peran vital yang tak dapat diabaikan dalam konteks pengawetan hutan tropis.
Berdasarkan Assessment Information yang dikeluarkan oleh IUCN
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) saat ini kedua spesies orangutan menyandang status konservasi Critically Endangered. 4
Orangutan Sumatera (Pongo abelii) menyandang status konservasi Critically Endangered sejak Tahun 2000. Sedangkan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) pernah menyandang status konservasi yang lebih dinamis. Sejak Tahun 1986 hingga Tahun 1994 orangutan Kalimantan menyandang status konservasi Endangered, pada Tahun 1996 status tersebut mengalami perkembangan menjadi Vulnerable, akan tetapi status tersebut kembali masuk dalam klasifikasi Endangered pada Tahun 2000 dan pada pertengahan Tahun 2016 lalu orangutan Kalimantan dinyatakan telah
4 IUCN, “The IUCN Redlist of Threatened Species” , www.iucnredlist.org, 16 Oktober 2017, h.1, dikunjungi pada tanggal 25 Desember 2017.

## 468 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
masuk dalam status konservasi Critically Endangered. Hirarki status konservasi yang dikeluarkan oleh IUCN adalah berdasarkan dua kriteria utama yaitu perubahan populasi tahunan dan perubahan daerah sebaran (endemisitas). Adapun ragam tingkatan status konservasi berdasarkan IUCN adalah sebagai berikut:
1. EX - Extinct (Punah);
2. EW - Ext inct In The Wild (Punah di alam);
3. CR - Critically Endangered (Dalam bahaya kritis);
4. EN - Endangered (Dalam bahaya);
5. VU - Vulnerable (Rawan);
6. NT - Near Threatened (Nyaris terancam);
7. LC - Least Concern (Tidak perlu perhatian khusus);
8. DD - Data Deficient (Kekurangan data);
9. NE – Not Evaluated (Tidak dievaluasi).
Jika mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia keberadaan atau eksistensi orangutan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disingkat menjadi UU KSDAHE. Dalam Pasal 20 ayat (1)  Undang- Undang ini disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penggolongan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yaitu pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan:
a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
Selanjutnya  pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan, bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:
a) mempunyai populasi kecil;
b) adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
c) daerah penyebaran yang terbatas.
Dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dapat diketahui bahwa orangutan termasuk dalam golongan jenis satwa yang dilindungi.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman bagi keberadaan orangutan di Indonesia diantaranya adalah tingginya tekanan populasi penduduk, perubahan landuse atau tata guna lahan, kebakaran hutan, penebangan hutan, perburuan dan perdagangan ilegal, serta penegakan aturan yang lemah. Dari seluruh ancaman yang ada, pembukaan lahan hutan menjadi faktor dominan yang menyebabkan penurunan populasi orangutan.  Pembukaan lahan hutan sendiri dilakukan untuk beragam kepentingan, diantaranya adalah alih fungsi untuk pemukiman, pertanian,
perkebunan juga pertambangan.
Sri Suci Utami Atmoko, peneliti dari Pusat Riset Primata Fakultas Biologi Universitas Nasional dalam liputan mongabay.com menyebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat sekitar 78% orangutan Kalimantan terdistribusi di luar kawasan konservasi, jumlah ini secara rinci tertulis sebagai berikut :
Tabel 4. Distribusi orangutan No Distribusi orangutan (155.106 km 2 ) 1 HPH 29% 2 Kawasan Konservasi 22% 3 APL 24% 4 Kebun Sawit 19% 5 HTI 6% Sumber: Presentasi Sri Suci Utami, Mongabay.com, 20 Agustus 2016
Persebaran orangutan yang sebagian besar berada diluar wilayah konservasi diperparah dengan adanya penyusutan dan kerusakan kawasan hutan di pulau Sumatera dan Kalimantan. Kerusakan kawasan hutan telah menurunkan habitat orangutan sebesar 1-1,5% di Sumatera dan 1,5-2% di Kalimantan per tahunnya. 5 Jika mengacu pada tabel diatas, pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit secara signifikan telah mempengaruhi penyusutan habitat orangutan.
Seringkali suatu kawasan habitat orangutan dipecah dan dipisahkan oleh perkebunan kelapa sawit baik yang dibuka secara legal maupun ilegal. Penyusutan habitat ini menyebabkan orangutan terfragmentasi kedalam beberapa kantung-kantung
5 Kementerian Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia , Di- rektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2009.[3].

## 470 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
habitat. Setiap kantung-kantung habitat ini akan mengalami kepadatan populasi dan pertumbuhan ekosistem yang tidak seimbang.
Di Indonesia pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tunduk pada UU Perkebunan sedangkan orangutan beserta habitatnya juga telah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi pada praktiknya pembukaan lahan perkebunan sawit akan terus mengancam keberadaan orangutan. Instrumen pengendalian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dan upaya penegakan hukum terhadap pembukaan lahan perkebunan sawit yang berdampak pada pelestarian orangutan dan habitatnya akan dibahas dalam skripsi ini.

## Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan salah satu tipe penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang- undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan materi penulisan yang akan dibahas. Sedang tipe penelitian secara normatif adalah dengan menguraikan norma pasal, undang-undang yang berlaku dan pendapat ahli. Dengan kata lain penelitian berdasarkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum tersebut.
Dalam penelitian ini menganalisa pengendalian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian habitat orangutan.

## Instrumen Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Sawit Yang Berkelanjutan Di Indonesia.
Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas perkebunan yang mampu memberikan pengaruh besar dalam sektor perekonomian di Indonesia baik dalam tingkat daerah maupun nasional. Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014-2016, menyatakan bahwa pada tahun 2015 terdapat sekitar 11.300.370 ha lahan perkebunan perkebunan
kelapa sawit yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia. 6
Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang semakin marak di Indonesia dapat berdampak  pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Terdapat 4 provinsi di pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan dan Lampung), serta 3 provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur) mengalami perusakan hutan yang parah. Sementara itu perusakan hutan terparah terjadi di  provinsi lampung. 7
Dalam tabel 1 secara jelas telah dikemukakan bahwa salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh kegiatan pelestarian orangutan dan habitatnya adalah ancaman melalui perubahan landuse atau tata guna lahan (pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit). Perubahan landuse atau tata guna lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan sumberdaya alam, pelemahan fungsi hutan, hingga terjadinya kepunahan spesies tertentu penghuni hutan.
Dalam hal mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia dibutuhkan sebuah upaya pengendalian terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Upaya legitimasi pengendalian dilakukan dengan melalui beberapa produk hukum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai UU PPLH dan juga melalui Undang-Undang Nomor   18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan.

## Penegakan Hukum Terhadap Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit
Penegakan hukum adalah instrumen yang digunakan untuk mengatur  dan mengendalikan kegiatan masyarakat, karena pada hakikatnya tidak ada manfaatnya
6 Direktorat jenderal perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016, Jakarta: Direk- torat Jenderal Perkebunan 2015.[13].
7 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana (Rineka Cipta 1997). [37].

## 472 I Made Kusuma: Pengendalian Pembukaan Lahan
bagi pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan mengatur tanpa diikuti dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum administrasi dalam pelaksanakan kegiatan perkebunan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, 8 sehingga dalam penerapan sanksi administrasi merupakan tindak pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berdasarkan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.

## Kesimpulan
Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dapat mengancam pelestarian orangutan dan habitatnya. Pengendalian pembukaan lahan harus tunduk pada instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur pada Pasal 14 UU PPLH dan Permentan No 19 Tahun 2011 tentang ISPO, yaitu instrumen Tata Ruang, Kriteria baku Mutu Kerusukan Lingkungan Hidup, AMDAL, Tata Ruang, Perizinan dan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO). Selain tunduk pada instrumen diatas, pelaku usaha perkebunan juga harus memiliki Izin Lingkungan sebagai salah satu persyaratan memperoleh izin Usaha Perkebunan. Penegakan hukum terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada pelestarian habitat orangutan dapat berupa:
a.  Penegakan hukum administrasi diatur dalam Pasal 52 Permentan No. 98 tahun  2013, yaitu berupa pencabutan Izin Usaha Perkebunan dan pembatalan hak atas tanah terhadap perusahaan perkebunan yang tidak memiliki dan/
8 Philipus M Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hid- up , dalam buku Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Lay- ak,(Citra Aditya Bakti 1998).[335].
atau menerapkan AMDAL dalam melaksanakan kegiatan perkebunan. Selain itu terdapat kerancuan dalam peraturan perundangan terkait dengan kegiatan perkebunan, dimana sanksi administrasi tidak diatur dalam UU Perkebunan, namun diatur dalam Permentan No . 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
b.  Penegakan hukum pidana terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada pelesterian orangutan dan habitatnya diatur pada Pasal 109 UU Perkebunan, Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan, Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan dan Pasal 108 UU PPLH.

## Daftar Bacaan

## Buku
Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016, Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan (Sungkono Sahagrana 2015).
Kementerian Kehutanan, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Rofik Rahayu 2009).
M Hadjon, Philipus, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup , dalam buku Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak, (Citra Aditya Bakt 1998).
Pongtuluran, Yonathan, Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungannya , (ANDI 2015).
Zain, Alam Setia, Hukum Lingkungan, Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana , Jakarta: (Rineka Cipta 1997)
473
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
HOW TO CITE : I Made Kusuma Arya Putra, ‘Pengendalian Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Upaya Pelestarian Habitat Orangutan di Indonesia’ (2019) Vol. 2 No. 2 Jurist-Diction
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--