Jurnal Administrasi Negara Volume 26 Nomor 3, Edisi Desember 2020 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN

## PENCEMARAN AIR LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN PURWAKARTA MENGGUNAKAN SYSTEMS THINKING

## MODEL OF INDUSTRIAL WASTE WATER POLLUTION CONTROL POLICY IN PURWAKARTA REGENCY USING SYSTEMS THINKING APPROACH
Indi Annisa Hapsari 1 , Joni Dawud 2 , Ely Sufianti 2 , Endang Wirjatmi Lestari 4 , Nita Nurliawati 5 .
1 Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia indy.annisa@yahoo.com
2 Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia jonidawud@yahoo.com
3 Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia sufiantiely@yahoo.com
4 Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia e.wirjatmi01@gmail.com
5 Politeknik STIA LAN Bandung, Indonesia 5 nitanurliawati@yahoo.com .

## Abstrak
Kemajuan  pembangunan  terutama  di  bidang  industri  diikuti  pula  dengan  konsekuensi  pencemaran. Air    limbah    merupakan    masalah    utama    dalam    pengendalian  dampak  lingkungan  karena  karena memberikan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisa  Implementasi  Kebijakan  Pengendalian  Pencemaran  Air  Limbah  Industri  di  Kabupaten Purwakarta,  serta  membuat  model  implementasi  kebijakan  pengendalian  pencemaran  air  limbah industri dan menyusun rencana tindak penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  deskriptif  dan  analisis  menggunakan  cara  berpikir  sistem  ( systems  thinking )  dengan memasukkan 6 (enam) variabel Weaver (2009) sebagai upaya untuk memahami struktur dari sebuah sistem yang diamati, kemudian mempelajari pola perilaku untuk menyimpulkan kejadian yang terjadi pada sistem tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian air limbah  industri  di  Kabupaten  Purwakarta  belum  berjalan  secara  efektif.  Beberapa  variabel menunjukkan  ketidakefektifan  seperti  dari  segi  insentif  dan  sanksi,  dari  segi  pengawasan,  maupun kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  belum  memadai.  Selain  itu,  dilihat  dari  segi  otonomi  dan informasi  belum  memadai.  Sedangkan  dari  segi  sikap  perilaku  dan  nilai  berupa  dukungan  sudah berjalan  efektif.  Dalam  rangka  menciptakan  harmonisasi  regulasi  dengan  pengendalian  yang
dilakukan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta,  perlu  dilakukan  integrasi  kebijakan pengendalian pencemaran air limbah industri melalui penyusunan Peraturan Daerah ( updating ) yang baru mencakup pengelolaan sumber daya air secara terpadu termasuk pembagian peran antar instansi.
Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pengendalian, pencemaran air limbah, systems thinking .

## Abstract
The progress of development, especially in the industrial sector is also followed by the consequences of pollution.  Wastewater contributes an extensive impact and a major problem to the environment. This research aims to analyze the implementation of Industrial Wastewater Pollution Control Policy in Purwakarta District. It also tries to design an implementation model of the industrial wastewater control policy and develop an action plan for solving emerging problems. This research employs a descriptive,  qualitative  method.  It  uses  systems  thinking  analysis  based  on  the  6  (six)  Weaver’s variables as an effort to understand the structure of an observed system, and to identify the behavior patterns to get a conclusion over the events occurring in the system. The research results showed that the implementation of industrial wastewater control policy in Purwakarta District was not effective. In  terms  of  reward  and  punishment  mechanism,  some  PROPER  and  administrative  sanctions  had been  imposed  for  those  violating  the  rules,  however  they  were  not  effective  yet.  In  terms  of supervision, some Standard Operating Procedure (SOP) and supervision plan had yet to be issued to support the policy implementation.  Likewise, the quality and quantity of resources were inadequate. In addition, the industries were less informed with the nuts and bolts of the policy. Despite existing support  of  disposition  and  attitudes,  it  was  considered  insufficient. Thus,  in  order  to  create harmonization  of  regulations  and  controls  performed  by  Purwakarta  District  Environment Office,  it  is  necessary  to  integrate  policies  to  control  industrial  wastewater  pollution  by formulating a new local regulation (updating) for integrated management of water resources including the division of roles among local agencies.
Keywords : policy implementation, control, pollution of wastewater, systems thinking.

## PENDAHULUAN
Pencemaran  air  merupakan  salah satu  pencemaran  berat  yang  ada  di Indonesia  dan  limbah  sektor  perindustrian merupakan  sumber  pencemaran  air  yang dominan.  Di  samping  sektor  perindustrian, pencemaran  air  ini  juga  ditimbulkan  di sektor-sektor yang lain seperti pertambangan, pertanian dan rumah tangga. Akibat dari pencemaran air tersebut adalah menurunnya  kadar  kualitas  air  yang  dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Pencemaran  air  terjadi  karena  ada sebagian pabrik yang tidak memperdulikan bahan  sisa  proses  produksi  yang  berupa limbah  untuk  diolah  secara  sempurna  pada Instalasi  Pengelolaan  Air  Limbah  (IPAL), hal  tersebut  dikarenakan  bahan  buangan masih  mengandung  senyawa  yang  bersifat toksik  (senyawa  beracun)  dan  penyebab kematian.  Fenomena  yang  terjadi,  seperti yang  dikemukakan  oleh  Halim,  jurnalis Pikiran Rakyat 12 Juli 2019 bahwa adanya pengaduan  dari  warga  Desa  Cilangkap Kabupaten  Purwakarta  mengenai  sawah
mereka yang mati (gagal panen) akibat dari air  limbah  yang  mencemari  lahan garapannya.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  zat-zat  beracun  yang  terkandung dalam  air  limbah  dapat  menyebabkan kematian  pada  makhluk  hidup  (Halim, 2019).
Pencemaran memiliki dampak secara  langsung  bagi  kesehatan  misalnya keracunan  (diare,  muntah)  dan  memiliki efek  tidak  langsung  (efek  jangka  panjang) bagi  kesehatan  misalnya  kanker.  Seperti yang  dikemukakan  Sari  (2018),  reporter Merdeka  27  februari  2018  bahwa  adanya pencemaran  air  limbah  dan  udara  pada Sugai  Citarum  yang  mengakibatkan  43 orang  keracunan.  Warga  mengalami  mual dan muntah hingga ada yang pingsan. Maka dari  itu  pencemaran  yang  berasal  dari  air limbah  industri  sangat  berbahaya  bagi lingkungan dan masyarakat.
Beberapa  contoh  pencemaran  di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dikemukakan  oleh  Mulyana  (2018), Jurnalis  Okezone - Selasa  23  Januari  2018 bahwa sedikitnya ada 17 industri di wilayah tersebut  yang  diduga  membuang  limbah cairnya  langsung  ke  Sungai  Citarum.  Saat ini,  Dinas  terkait  menyatakan  pencemaran air  di  sungai  terbesar  di  Jawa  Barat  itu sudah  skala  berat.Menurut  Kepala  Dinas
Lingkungan Hidup, Kabupaten Purwakarta, Didi  Suardi,  pencemaran  airdi  Sungai Citarum  yang  melintasi  wilayah  kerjanya sudah  sangat  memprihatinkan  (Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta, 2019).
Pencemaran  tersebut,  salah  satunya disumbang  dari  industri  yang  ada  di wilayahnya. "Catatan yang ada di kami, ada 17 industri yang diduga membuang limbah B3  ke  aliran  Sungai  Citarum,"  ujar  Didi kepada Okezone, Selasa (23/1/2018
(Mulyana,  2018).  Kasus  lain  sebagaimana dikemukakan  oleh Murdaningsih  (2018) dalam Republika, bahwa ada beberapa anak Sungai  Citarum  lainnya  yang  tercemar limbah pabrik. Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan
Lingkungan  (P2KL),  Bayu  Nur  Setiawan, MT  mengatakan,  selain  dua  sungai  yang ini, ada anak Sungai Citarum lainnya yang juga  tercemar.  Akan  tetapi,  anak  sungai lainnya  ini  tercemarnya  oleh  limbah industri.  "Kalau  Sungai  Cimunjul  dan Cigalugur  tercemar  tinja  manusia  dan sampah,  ada  juga  anak  Sungai  Citarum lainnya  yang  tercemar  limbah  pabrik." Ujarnya (Ali, 2019).
Keadaan ini apabila tidak dilakukan upaya antisipatif berupa pengendalian yang
efektif akan berakumulasi menjadi masalah yang  lebih  kompleks  dan  rumit.  Sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 tahun  2001  tentang  Pengelolaan  Kualitas Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air, bahwa  “Setiap  penanggungjawab  usaha dan/atau  kegiatan  yang  membuang  air limbah  ke  air  atau  sumber  air  wajib mencegah  dan  menanggulangi  terjadinya pencemaran  air.”  Maka  dari  itu  efektifitas pengendalian  dan  pengawasan  terhadap usaha  dan/atau  kegiatan  yang  membuang air  limbah  ke  air  atau  sumber  air  harus ditingkatkan (Presiden RI, 2001).
Untuk  dapat  menganalisis  model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran  air  limbah  industri  di
Kabupaten
Purwakarta, peneliti menggunakan  pendekatan systems  thinking dalam perspektif Weaver
yang merumuskan implementasi kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah industri  ini  dari  sisi  kepatuhan  dari  para sasaran  kebijakan  dan  juga  dapat  sesuai dengan  tujuan  penelitian  dan  kondisi eksisting  di  lapangan.  Dengan  6  variabel yang  mempengaruhi  model  implementasi kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri,  yaitu:  insentif  dan  sanksi, pengawasan,  sumber  daya,  otonomi, informasi, sikap  perilaku dan nilai.
Kebijakan dapat didefinisikan dalam  banyak  arti,  yaitu  sebagai  produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan  atau  tindakan  yang  bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan ( policy maker ) dan pemangku  kebijakan  terkait  (Mulyadi, 2016).  Sedangkan  menurut  penelitian terdahulu, implementasi kebijakan pengendalian  pencemaran  limbah  cair  di kota  Yogyakarta,  menurut  Yuda  dan Purnomo,  (2017:  163)  adalah  dapat diketahui implementasi kebijakan dilaksanakan  melalui  3  kegiatan  yaitu pengendalian, pengawasan dan pembinaan.
Pembahasan  kebijakan  publik  tidak bisa  lepas  dari  usaha  untuk  melaksanakan kebijakan  publik  tersebut.  Pelaksanaan kebijakan  publik  merupakan  rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan  dan  ditetapkan.  Pada  tahap  ini menurut Ramadhan (2018) dalam jurnalnya,  suatu  kebijakan  tidak  hanya terbatas  pada  perwujudan  secara  riil  dari kebijakan,  tapi  juga  mempunyai  kaitan dengan  konsekuensi  atau  dampak  yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
Peneliti  mengacu  pada  model implementasi  Weaver  karena  sangat berkaitan  dengan  apa  yang  diteliti  dan
dapat  dianalisis  sesuai  dengan  hasil penelitian. Selain itu sebagian besar faktor- faktor  yang  terdapat  dalam  Weaver  (2009) seperti monitoring  problems,  resources problems,  information  problems menjadi faktor penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan akibat buangan air limbah  industri.  Dari  hasil  analisis indikator-indikator  tersebut  maka  akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.
Model implementasi menurut Weaver  (2009)  mengenai  faktor  yang mempengaruhi kepatuhan
dapat diterjemahkan sebagai berikut:
a)  Masalah  insentif  dan  sanksi,  dimana insentif  positif  dan  /  atau  negatif  tidak cukup  untuk  memastikan  kepatuhan.  Maka dari itu insentif yang jelas dan sanksi yang tegas  serta  konsisten  dapat  meningkatkan kepatuhan  kelompok  sasaran  terhadap kebijakan.
b)  Pengawasan  atau  memantau  masalah  di mana  kepatuhan  target  mungkin  sulit  atau mahal  untuk  dipantau.  Dalam  hal  ini pengawasan  yang  nyata,  intensif  dan berkelanjutan  dapat  membantu  dalam memantau/  mengawasi  kelompok  sasaran agar  lebih  patuh  terhadap  kebijakan  yang telah dibuat.
c)  Masalah  sumber  daya  di  mana  target kekurangan  sumber  daya  untuk  dipatuhi bahkan  jika  mereka  mau.  Sumber  daya disini  bisa  berarti  SDM,  sarana  prasarana dll, maka dari itu ketersediaan sumber daya yang  memadai  dan  menunjang  merupakan faktor yang penting agar kelompok sasaran patuh terhadap kebijakan.
d)  Masalah  otonomi  di  mana  target  tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan  yang  sesuai  dengan  kebijakan bahkan yang mereka inginkan.
Kelompok  sasaran  hendaknya  memiliki keleluasaan  kesempatan  sehingga  mereka dapat  menunjukkan  perilaku  dan  tindakan yang searah dengan hal-hal yang digariskan di dalam kebijakan.
e) Masalah informasi. Pengetahuan kelompok  sasaran  terhadap  informasi  yang relevan  dengan  kebijakan  yang  tengah diimplementasikan  dapat  meningkatkan kepatuhan  terhadap  kebijakan.  Asumsinya, jika  sedikit  informasi  yang  didapatkan kelompok  sasaran  perihal  kebijakan  yang tengah  diimplementasikan  maka  akan semakin  tinggi  tingkat  ketidakpatuhan mereka  terhadap  kebijakan  tersebut. Sebaliknya,  semakin  banyak  informasi yang  diketahui  oleh  Kelompok  Sasaran maka  akan  semakin  mendorong  mereka untuk mematuhi kebijakan dimaksud.
f)  Sikap  Perilaku  dan  Nilai.  Kepatuhan kelompok  sasaran  terhadap  kebijakan sangat  ditentukan  oleh  Perilaku  dan  Nilai yang  dipegang  oleh  mereka.  Hal  ini  juga termasuk pada dukungan terhadap kebijakan dan pemerintah yang bertanggungjawab  dalam  melaksanakan kebijakan tersebut.
Model implementasi kebijakan menurut R.  Kent  Weaver  tepat  digunakan  untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah  industri. Berikut alasannya:
1. Model  implementasi  kebijakan  ini memfokuskan  pada  aspek-aspek  yang paling menonjol sehingga dapat
mengarahkan perhatian penulis pada apa yang  signifikan  mengenai  implementasi kebijakan.
2. Model  implementasi  kebijakan  ini mengkomunikasikan  konsep  yang  dapat dipahami  dan  mempunyai  hubungan dengan  fenomena  di  lapangan  yang terkait dengan implementasi kebijakan.
3. Model  implementasi  kebijakan  ini menghasilkan  hubungan  yang  kuat terhadap  realitas  dan  hubungan  saling keterkaitan  satu  sama  lainnya,  sehingga dapat  menjembatani  pemahaman  yang lebih  besar  pada  situasi  atau  proses implementasi kebijakan yang spesifik.
4. Model  implementasi  kebijakan  ini  tidak terlalu  sederhana  namun  juga  tidak terlalu  kompleks.  Karena  model  yang terlalu  sederhana  akan  mendorong terjadinya  pengertian  yang  salah, sedangkan model yang terlalu kompleks justru  akan  membingungkan.  Hal  yang paling  penting  adalah  model  ini  sesuai dengan  konsep  dan  realita  dilapangan untuk  dijadikan  model  implementasi kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah industri.
Penelitian  ini  menggunakan  cara berpikir  sistem  ( systems  thinking )  dengan memasukkan ke 6 (enam) variabel Weaver (2009)  sebagai  upaya  untuk  memahami struktur  dari  sebuah  sistem  yang  diamati, kemudian mempelajari pola perilaku untuk meyimpulkan  kejadian  yang  terjadi  pada sistem tersebut.
Maka dari itu, berpikir serbasistem ( systems thinking)  merupakan  cara berpikir baru dalam memandang permasalahan  dengan  melihat  sesuatu sebagai  keseluruhan,  bukan  terpisah- pisah.  Hal  ini  juga  dikemukakan  oleh Trilestari  dan  Almamalik  (2008),  secara mendasar Systems  Thinking merupakan suatu  cara  membantu  orang  untuk memandang  dunia,  termasuk  organisasinya dari  perspektif  yang  luas  melibatkan struktur-struktur,  pola-pola  dan  peristiwa-
peristiwa daripada hanya melihat peristiwa- peristiwanya saja.
Variabel-variabel  seperti  insentif dan  sanksi,  pengawasan,  sumber  daya, otonomi, informasi, sikap perilaku dan nilai dengan  menggunakan  pendekatan systems thinking akan peneliti jadikan acuan dalam merumuskan  permasalahan  implementasi kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri  yang  terjadi  di  Kabupaten Purwakarta.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam tulisan  ini menggunakan  pendekatan kualitatif  deskriptif  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah dimana  peneliti  sebagai  instrumen  kunci, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara triangulasi  (gabungan),  analisis  data bersifat  induktif,  dan  hasil  penelitian kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari pada  generalisasi. Selain  itu  peneliti  dapat menggambarkan permasalahan model implementasi kebijakan pengendalian pencemaran  air  limbah  industri  di Kabupaten Purwakarta dengan lebih jelas.
Metode  analisis  yang  digunakan dalam
pemecahan permasalahan menggunakan  metode  pendekatan systems thinking dengan causal  loop  diagram
sebagai tools. Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  meliputi:  observasi, wawancara, Focus  Group  Disccusion (FGD)  dan  studi  dokumentasi.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  pada  sumber primer  maupun  sekunder.  Pengumpulan data pada sumber primer dilakukan melalui observasi,  wawancara  dan Focus  Group Disccusion (FGD),  sedangkan  sekunder dilakukan studi dokumen.
Data  yang  terkait  dengan  peraturan perundang-undangan  dan/atau  kebijakan didapatkan  melalui  studi  pustaka  terhadap peraturan perundang-undangan baik ditingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah dibidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan  perangkat  daerah,  serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber dari aparatur, industri dan masyarakat yang mengetahui  dan  memahami  lebih  jauh khususnya pengendalian di Dinas Lingkungan  Hidup  dalam  mengatasi pencemaran air limbah industri Seluruh hasil pengkajian yang sudah
direduksi  tersebut  kemudian  dianalisis  dan disajikan sehingga dapat menjawab permasalahan  dan  menghasilkan  solusi/ rekomendasi dan rencana tindak
penyelesaian  masalah  sampai  dapat  ditarik sebuah kesimpulan .
Kemudian dideskripsikan untuk menggambarkan model  kebijakan  pengendalian  pencemaran
air limbah industri di Kabupaten
Purwakarta.

## HASIL PENELITIAN
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup  (DLH)  mengenai  inventarisasi kegiatan pabrik besar, menengah, dan kecil yang  berpotensi  menimbulkan  pencemaran lingkungan  di  Kabupaten  Purwakarta. Tercatat  hingga  tahun  2018,  didapatkan data  bahwa  dari  350  usaha/  industri, terdapat 80 usaha/ industri yang menghasilkan air limbah, dan hanya ada 40 usaha  yang  sudah  mempunyai  IPLC  (Izin Pengelolaan  Limbah  Cair)  dan  IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) sendiri, sehingga  dapat  dibayangkan  berapa  besar potensi  lingkungan  Kabupaten  Purwakarta untuk  tercemar  limbah.  (Sumber:  Bidang Pengendalian  Pencemaran  Lingkungan DLH  Kabupaten  Purwakarta,  2018  & Bidang  Tata  Lingkungan  DLH  Kabupaten Purwakarta, 2018).
Berkenaan dengan tabel 1,
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta dan  Institusi  yang  bergerak  di  Bidang Lingkungan  Hidup  Daerah  memiliki  peran
yang  sangat  penting  untuk  melakukan pengawasan,  pengendalian  dan  penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan  hidup  di  daerah  Kabupaten Purwakarta.
Tabel 1. Rekapitulasi Rekom IPLC Tahun 2017-2018 No. NAMA INDUSTRI JENIS KEGIATAN 1 PT. South Pacific Viscose WWTP-1 Rayon PT. South Pacific Viscose WWTP-2 Viscose Rayon Fiber 2 PT. Indo Bharat Rayon  Rayon 3 PT. Mitra Jaya Sakti Sentosa (MJSS) Tekstil 4 PT. Sinar Sukses Mandiri (SSM) Tekstil 5 RS. ASRI Rumah Sakit 6 RS . Karina Medika Rumah Sakit 7 PT. Kurnia Ratu Kencana Industri Tekstil 8 PT. Urase Prima Tekstil 9 PT. Indorama Weaving I Tekstil 10 PT. Indorama Weaving II Industri Tekstil 11 PT. Indonesia Libolon Fiber Sys Industri Tekstil (Unit PLTU) 12 PT. Win Textile Tekstil 13 PT. Metropearl Indonesia Sepatu 14 PJT II Jatiluhur AMDK  Air Minum Dalam Kemasan 15 RSUD Bayu Asih Rumah Sakit 16 RS. Amira Rumah Sakit 17 Klinik Asri Kemala Dewi Jasa Pelayanan Kesehatan 18 Klinik DR Ueng Fasyankes 19 RS Holistic Internasional Jasa Pelayanan Kesehatan 20 PT. Nipsea Paint And Chemicals Cat, Resin, Alkyd, Wadah Plastik
21 PT. Eins Trend Industri Garmen/Pakaian jadi 22 PT. Gistex Tekstil 23 RS. Bhakti Husada Rumah Sakit 24 PTPN VII - Kebun Cikumpay Perkebunan Karet 25 PT. Velasto Indonesia Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Roda Empat 26 PT. Indorama Technologies Complex Industri Pemintalan Benang 27 PT. Ciomas Adisatwa Pemotongan Hewan 28 PT. Prima IL Jo Washing 29 PT. Victory Garment Tekstil 30 PT. Flamindo Carpetama Karpet 31 PT. Lion Metal Wors, Tbk (DomestikPlantB) Industri Manufaktur 32 PT. Lion Metal Wors, Tbk (DomestikPlantA) Industri Manufaktur 33 PT. Elite Paper Kertas 34 RS. Rama Hadi Rumah Sakit 35 RS. MH Thamrin Rumah Sakit 36 PT. Indofood Sukses Makmur Makanan 37 Hotel Harper (PT. Janani Bumi Resort) Hotel 38 RM. Sate Hj Yetty (Cibungur) Rumah Makan 39 Klinik Siaga Asri Cianting Klinik 40 PT. Japfa Comfeed (Unit Citapen) Peternakan

## Ayam
Sumber  :  Bidang  Pengendalian  Pencemaran
Lingkungan  DLH  Kabupaten  Purwakarta, 2018.
Pelaksanaan  Perda  pengendalian  di Kabupaten  Purwakarta  tetap  berjalan dengan  tetap  memperhatikan  Peraturan Menteri.  Walaupun  belum  semua  ruang
lingkup  dalam  Peraturan  Menteri  tersebut dijalankan.  Ruang  lingkup  yang  belum dilaksanakan  adalah:  penetapan  daya tampung  beban  pencemaran  air;  penetapan baku  mutu  air  limbah;  dan  penyediaan informasi  (Sumber:  Bidang  Pengendalian Pencemaran  Lingkungan  DLH  Kabupaten Purwakarta, 2018). Berikut ini adalah daftar industri  yang  berada  dalam  pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta:
Tabel 2.
Daftar Industri yang berada dalam pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2016, 2017 dan 2018 NO NAMA INDUSTRI KET 2016
1 PT. Tridaya Kreasi Dalam Pembinaan 2 PT. Mitra Jaya Sakti Sentosa Sudah di closing 3 PT. Warrenty Industries Dalam Pembinaan 4 PT. South Pacific Viscose Dalam Pembinaan 5 PT. Indorama Syinthetics Dalam Pembinaan 2017 1 PT. Warrenty Industries Dalam Pembinaan 2018 1 PT. Dunia Daging Food Industri Dalam Pembinaan 2 PT. South Pacivic Viscose (SPV) Sanksi dari KLHK belum ditembuskan ke DLH Purwakarta 3 PT. Mitra Jaya Sakti Dalam Pembinaan

## Sentosa (MJSS)
4 PT. Indotama Ferro Alloys Dalam Pembinaan 5 Pt. Karya Kita Jaya (KKJ) Dalam Pembinaan Sumber  :  Bidang  Penaatan  dan  Peningkatan Kapasitas Hukum DLH Kabupaten
Purwakarta, 2018
Dapat  dilihat  dari  tabel  2  diatas terdapat  beberapa  industri  yang  menjadi perhatian  atau  dalam  pengawasan  karena memiliki permasalahan dalam hal pengelolaan  lingkungan.  Terkait  dengan beberapa  berita  pencemaran  lingkungan  di media  massa,  daftar  industri  yang  berada dalam pengawasan ini semakin memperkuat banyaknya pencemaran lingkungan  akibat  buangan  air  limbah industri.
Beberapa dari data pengaduan yang masuk  akibat  dari  adanya  pencemaran  air limbah industri tertentu membuat Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta perlu meningkatkan pengendalian
pencemaran  air  limbah  terhadap  industri- industri  yang  ada  di  Purwakarta.  Industri- industri tersebut diharapkan dapat mengelola  hasil  buangan  limbahnya  agar tidak  melebihi  Baku  Mutu  Lingkungan (BML)  yang  sudah  ditetapkan  dan  tidak mencemari  lingkungan  sekitar  terutama sumber air.
Berdasarkan  hasil  analisa  dengan  6 variabel  Weaver  (2009)  yaitu  diperoleh hasil  bahwa  variabel  Insentif  dan  Sanksi, Pengawasan,  Sumber  Daya,  Otonomi, Informasi  masih  berjalan  tidak  efektif, sedangkan  Sikap  Perilaku  dan  Nilai  sudah mendukung  dan  memadai,  maka  dengan menggunakan pendekatan Systems Thinking yang  didalamnya  menggunakan Causal Loop  Diagram sebagai tool untuk menggambarkan  hasil  analisis  penelitian (Gambar 1.).
Hasil  analisis  dengan  model causal loop  diagram menjelaskan  bahwa,  dengan adanya air limbah industri maka dibutuhkan tidak  hanya  sumber  daya,  informasi, otonomi  saja  untuk  mengelolanya  namun diperlukan  juga  peran  serta  dan  perubahan perilaku masyarakat serta kinerja kebijakan dalam  hal  pengelolaan  air.  Adanya  tanda delay menandakan  keterhambatan  akan ketersediaan  variabel  tersebut.  Hasil analisis dapat dilihat pada Gambar 1.
Solusi-solusi hasil penelitian adalah sebagai  berikut:  Penambahan  Sumber Daya, dalam hal sumber daya manusianya, sarana  dan  prasaran  guna  menunjang pengendalian  pencemaran  air  limbah. Diperlukannya Collaborative  Governance, dimana  dibutuhkan  kolaborasi  antar  aktor, baik  pemerintah,  pelaku  industri  maupun
masyarakat, bekerja sama dengan cara atau proses  tertentu  yang  nantinya  akan menghasilkan  solusi  yang  tepat  untuk pengendalian pencemaran air limbah ini.
Gambar  1. Hasil  analisis  penelitian  dengan causal  loop  diagram Implementasi  Kebijakan Pengendalian  Pencemaran  Air  limbah  Industri Di Kabupaten Purwakarta
Sumber: Pengolahan Peneliti (2019)
Berdasarkan  hasil  analisis,  terdapat beberapa indikator penting dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran  air  limbah,  yaitu  sebagai berikut:  (1)  Kondisi  fisik  sunga:  dimana menjelaskan kondisi lingkungan sungai saat ini  dengan  masalah  yang  dihadapi  dan potensi yang ada secara fisik, yaitu meliputi tingkat  pencemaran  air;  (2)  implementasi kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah industri: Upaya-upaya pengendalian pencemaran  air  limbah  lainnya  adalah seperti  pemantauan  kualitas  air,  penetapan daya  tampung  beban  pencemaran  air,
pengawasan  dalam  pembuatan  IPAL  dan inventarisasi  dan  identifikasi  sumber pencemaran  air  menjadi  faktor  penting dalam implementasi; (3) sikap dan perilaku masyarakat:  Masyarakat  di  sekitar  sungai perlu merubah perilaku tentang pemanfaatan  sungai  agar  sungai  tidak  lagi dipergunakan  sebagai  tempat  pembuangan sampah  dan  tempat  mandi,  cuci,  kakus (MCK),  maupun  tempat  pembuangan  air limbah  industri;  (4)  kinerja  kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah: Peraturan  Daerah  mengenai  pengendalian pencemaran  air  limbah  belum  berjalan efektif,  maka  dari  itu  kinerja  kebijakan pengendalia pencemaran air perlu
ditingkatkan;
(5) Collaborative
Governance: Dalam  membangun  sistem pengendalian  pencemaran  air  limbah  yang efektif,  diperlukan  adanya  sistem  jejaring yang kuat antar berbagai pihak ( stakeholders ).  Oleh  sebab  itu  variabel mengenai Collaborative Governance menjadi relevan untuk dikembangkan.

## PEMBAHASAN
Dalam  rangka  otonomi  daerah, persoalan  lingkungan  tidak  hanya  menjadi tanggungjawab  pemerintah  pusat,  akan tetapi juga merupakan kewenangan pemerintah  daerah.  Terkait  kebijakan pengendalian  pencemaran  air,  Pemerintah Kabupaten  Purwakarta  mengacu  pada
Air Limbah Industri Tingkat Pencemaran Pengaduan Th 2017 Tingkat Perilaku & Kesadaran (Sikap dan Kepercayaan - Weaver) Pengawasan (weaver) dan Pengendalian Pembuangan Air Limbah Industri Ke Sumber Air Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Kebijakan Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air + - + Kinerja Kebijakan Pengendalian + + - + - - + + Insentif dan Sanksi (Disinsentif - Weaver) Informasi (weaver) Sumber Daya (weaver) Otonomi (weaver) + - Kondisi Fisik Sungai + + + + + + + + + + Collaborative Governance + + + -
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Purwakarta No.  22  Tahun  2009  tentang  Pengendalian Pembuangan  Limbah  Cair  Ke  Sumber  Air (Bupati Purwakarta, 2009).
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Industri Di Kabupaten Purwakarta
Sumber: Pengolahan Peneliti (2019)
Peraturan  Daerah  No.  22  Tahun 2009  mengenai  Pengendalian  Pembuangan Limbah  Cair  Ke  Sumber  Air,  merupakan kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri  yang  dikeluarkan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta. Dalam  implementasi  kebijakan,  terdapat beberapa  faktor  yang  dapat  menghambat (kelemahan)  kebijakan  ini,  diantaranya adalah  tidak  diaturnya  koordinasi  antar stakeholders terkait  pengendalian,  fungsi kontrol  masyarakat  dan  peran  pelaku industri dalam rangka pengendalian pencemaran air limbah industri.
Pelaksanaan  koordinasi  dan monitoring yang  berkesinambungan  antar stakeholders juga  peningkatan  peran  serta  masyarakat dan  kesadaran  dari  para  pelaku  industri merupakan  aksi  tindak  yang  perlu dilakukan sebagai penguatan dari pengendalian  pencemaran  air  limbah (Bupati Purwakarta, 2009). Implementasi kebijakan
pengendalian  air  limbah  industri  di Kabupaten  Purwakarta  di  analisis  dengan menggunakan pendekatan Systems Thinking dengan Causal Loop Diagram sebagai tool untuk  menggambarkan  konsep  Model Implementasi  berdasarkan  teori  Weaver (2009)  mengenai  kepatuhan.  Adapun variabel  dalam  penelitian  ini  menurut Weaver,  2019  adalah:  Insentif  dan  Sanksi, Pengawasan,  Sumber  Daya,  Otonomi, Informasi dan Sikap Perilaku dan Nilai.
Peneliti  menganalisis  mengenai insentif  dan  sanksi,  berdasarkan  hasil  dari kedua  informan  yang  bertugas  di  Dinas Lingkungan  Hidup  kabupaten  Purwakarta, bahwa  selama  ini  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Purwakarta  belum  melakukan pemberian  insentif  baik  berupa  bantuan dana, bantuan infrastruktur atau lahan yang bisa  dijadikan  untuk  pengelolaan  air limbah.  Namun  demikian  dengan  adanya Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja
IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENGENDALI AN PENCEMARA N AIR LIMBAH KONDISI FISIK SUNGAI COLLABORATIV E GOVERNANCE SIKAP DAN PERILAKU MASYARAK AT KINERJA KEBIJAKAN PENGENDAL IAN PENCEMARA N AIR LIMBAH
Industri  dalam  Pengelolaan  Lingkungan (Proper),  yang  diselenggarakan  oleh Pemerintah  Pusat  yang  kemudian  di dekonsentrasikan  kepada  Provinsi  menjadi Properda,  dapat  memberikan  daya  saing antar  industri  agar  melakukan  pengelolaan air limbahnya secara baik dan benar.
Pelanggaran  terhadap  pencemaran air  limbah  industri  dapat  menimbulkan dampak  lingkungan  yang  cukup  serius, sehingga  penindakkan  hukum  yang  tepat dan  tegas  perlu  dilakukan.  Seperti  yang tertera  dalam  ketentuan  Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dalam Pasal 100, yaitu:  Setiap  orang  yang  melanggar  baku mutu  air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau baku  mutu  gangguan  dipidana  dengan pidana  penjarapaling  lama  3  (tiga)  tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah), tindak  pidana  tersebut  hanya  dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah  dijatuhkan  tidak  dipatuhi  atau pelanggaran  dilakukan  lebih  dari  satu  kali (Menteri Lingkungan Hidup, 2018).
Kenyataan di
lapangan
menunjukkan  bahwa  sanksi  kepada  setiap pelaku  usaha  industri  masih  belum dijalankan  dengan  baik.  Sanksi  yang
diberikan  oleh  pemerintah  daerah  masih berupa teguran secara administratif saja.
Pengawasan  berjalan  berdasarkan rekapitulasi  permintaan  izin  pembuangan air  limbah  industri.  Diketahui  bahwa jumlah  industri  di  Purwakarta  berdasarkan data  dari  DLH  Kabupaten  Purwakarta sendiri, tercatat hingga tahun 2018, terdapat 350 usaha/ industri, 80 usaha/ industri yang menghasilkan air limbah, dan hanya ada 40 usaha  yang  sudah  mempunyai  IPLC  (Izin Pengelolaan  Limbah  Cair)  dan  IPAL (Instalasi  Pengelolaan  Air  Limbah)  sendiri (Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Purwakarta,  2019).  Sehingga  pengawasan belum  berjalan  optimal  karena  tidak  dapat menjangkau  keseluruhan  industri  yang  ada di Kabupaten
Purwakarta (Bupati Purwakarta, 2009).
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta ini  sebenarnya  lebih  menjurus  kepada pengawasan persyaratan perizinan
pembuangan air limbah industri. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor
P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018
Tentang  Tata  Cara  Perizinan  Pembuangan Air  Limbah  melalui  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peneliti menganalisis bahwa pengawasan yang dilakukan secara berkala juga dilakukan walaupun secara administratif,  yaitu  memeriksa  laporan swapantau  dari  pihak  industri,  yang melaporkan  hasil  pemantauan  kualitas  air limbahnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Mengenai  variabel  Sumber  Daya, berdasarkan  data  kepegawaian  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Purwakarta, jumlah  pegawai  yang  ada  di  Bidang Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan Lingkungan  Hidup  berjumlah  9  orang. Terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, petugas lapangan yang  ada  pun  terbatas,  seperti  analis lingkungan hanya 1 (satu) orang, pengadministrasian  umum  1  (satu)  orang, pengelola  lingkungan  1  (satu)  orang  dan petugas  inventarisasi  data  hanya  2  (dua) orang.
Berdasarkan  jumlah    ketersediaan SDM  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Purwakarta, memperlihatkan bahwa jumlah SDM, baik petugas PPLH maupun petugas khusus  untuk  pengendalian  pencemaran lingkungan belum tersedia. Hal ini tentunya tidak  memadai,  mengingat  jumlah  industri di  Kabupaten  Purwakarta  yang  berjumlah kurang  lebih  80  industri  penghasil  air limbah. Termasuk tidak tersedianya pejabat
yang  berwenang  melakukan  pengawasan penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  pengendalian  pencemaran  dan atau kerusakan lingkungan Hidup.
Selain  kuantitas  dan  kualitas  SDM, dalam implementasi kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah industri  juga  dibutuhkan  dukungan  sarana dan prasarana pengolahan air limbah seperti infrastruktur bangunan, mesin, alat penampungan  dan  lahan  yang  aman  dan memadai.
Dalam  implementasi  kebijakan, faktor  otonomi  industri  dalam  pengelolaan air  limbah  sangat  dibutuhkan.  Hal  ini dimaksudkan industri memiliki keleluasaan perencanaan  yang  mungkin  tidak  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemda dalam  pengelolaan  limbah  tapi  berdampak baik bagi Pemda, industri dan masyarakat.
Kebebasan industri untuk menjalankan  mekanisme  pengelolaan  air limbah  sendiri  memang  sudah  dijalankan oleh  tiap-tiap  industri,  namun  dalam  hal pengelolaan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan terbentur oleh besaran dana yang harus  dikeluarkan.  Dikarenakan  beberapa industri  lebih  fokus  dalam  hal  peningkatan
produksi  ketimbang  meningkatkan  kinerja pengelolaan air limbahnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta  membebaskan    industri  untuk mengelola  air  limbahnya  sendiri,  asalkan hasil  uji  kualitas  air  limbahnya  tidak melebihi  ambang  batas  dari  Baku  Mutu yang  sudah  ditetapkan.  Namun  dari  pihak industri  ataupun  rumah  sakit  yang menghasilkan  air  limbah,  kebebasan menjalankan  mekanisme  pengelolaan  air limbah  belum  dapat  dijalankan  dengan baik.  Hal  tersebut  terkendala  oleh  alokasi besaran dana untuk pengelolaan air limbah. Namun  setelah  dilaksanakan  pengawasan yang  intensif  oleh  DLH  Kabupaten Purwakarta,  saran  dan  rekomendasi  dapat diterima dengan baik oleh industri.
Berkenaan
degan variabel
informasi,  berdasarkan  hasil  wawancara dan  analisis  peneliti,  secara  umum  pihak industri kurang memahami aturan mengenai  pengelolaan  air  limbah.  Hal  ini dikarenakan  kurangnya  informasi  dari pihak  pemerintah  sehingga  beberapa industri hanya mengetahui informasi secara teknisnya saja, yaitu pengelolaan air limbah harus dilaksanakan agar menghasilkan hasil kualitas  air  limbah  yang  tidak  melebihi Baku  Mutu  Air  Limbah,  namun  tidak secara  detailnya.  Selain  itu,  diperlukan
sistem informasi yang mudah namun aman terkendali.
Sikap  Perilaku  dan  Nilai  dapat dilihat  dari  sikap  masyarakat  yang mendukung dengan adanya pengelolaan air limbah,  walaupun  tidak  mengetahui  secara detail  teknis  pengelolaannya.Dukungan Pemda  dalam  meningkatkan  kemampuan SDM  pengelola  air  limbah  sudah  ada, namun belum optimal. Maka dari itu sikap perilaku  dan  nilai    juga  kerjasama  yang baik  antar  masyarakat,  industri  dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan lagi, karena  terjaganya  kelestarian    air merupakan tanggung jawab bersama.
Dapat  dijelaskan  bahwa,  akar masalah  pada  penelitian  ini  adalah  tingkat pencemaran  yang  berasal  dari  air  limbah. Kemudian dikelola dengan adanya beberapa  kebijakan  tentang  pengendalian pencemaran  air  limbah  melalui instrument peizinan. Dengan adanya aturan/ kebijakan, merupakan  bentuk  dari  pengendalian pencemaran  air  limbah.  Namun  ada kebijakan  yang  didalamnya  memuat disinsentif yang memperlemah implementasinya,  selain  itu  dengan  adanya peraturan  terintegrasi  OSS  memperlemah implementasinya juga.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan mengenai Model Implementasi Kebijakan  Pengendalian  Pencemaran  Air Limbah  Industri  Di  Kabupaten  Purwakarta Dengan  Pendekatan Systems  Thinking, dapat  ditarik  kesimpulan  yaitu,  bagaimana variabel-variabel  prasyarat  berhasilnya implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Weaver (2009), mengenai faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  terdiri  dari insentif  dan  sanksi,  pengawasan,  sumber daya,  otonomi,  informasi,  sikap  perilaku dan  nilai  memainkan  peranan  penting dalam implementasi
kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah industri di Kabupaten Purwakarta.
Kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri  di  Kabupaten  Purwakarta didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor 22  Tahun  2009  tentang  Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air. Terdapat  beberapa  kelemahan  terkait kebijakan  ini,  diantaranya  adalah  tidak diaturnya  koordinasi  antar stakeholders terkait pengendalian, fungsi kontrol masyarakat dan peran pelaku industri dalam rangka  pengendalian  pencemaran  air limbah industri.
Model
Implementasi
Kebijakan
berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis dengan  menggunakan systems  thinking ,
terdapat  4  (empat)  indikator  penting:  (1) Kondisi  fisik  sungai,  (2)  Implementasi kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri,  (3)  Sikap  dan  Perilaku Masyarakat, (4) Kinerja kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah  (5) Collaborative  Governance .  Sedangkan untuk Model Pengendalian Pencemaran Air Limbah  Industri  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten Purwakarta, yaitu: Perencanaan, Tindakan  Aksi  ( Process ),    Verifikasi  dan Evaluasi.  Model  solusi  yang  dibuat merupakan penguatan dari model sebelumnya,  yaitu  adanya  penambahan penyusunan  rencana  kerja  pengendalian dan Standard  Operational  Procedure (SOP)  pengendalian  pencemaran  air limbah.
Dalam rangka
terciptanya harmonisasi kinerja implementasi kebijakan pengendalian  pencemaran  air  limbah industri  di  Kabupaten  Purwakarta,  maka direkomendasikan  menggunakan  konsep Collaborative Governance dalam pengendalian , membuat  Peraturan  Daerah ( updating )  yang  baru,  penyusunan  daftar pertanyaan ( Checklist ), penyusunan rencana  kerja  pengendalian  dan Standad Operational Procedure (SOP) pengendalian cukup penting untuk menunjang  keberhasilan  dari  implementasi
kebijakan  pengendalian  pencemaran  air limbah industri di Kabupaten Purwakarta.
Peningkatan  kuantitas  dan  kualitas sumber  daya  manusia  dengan  cara penambahan  tenaga  teknis  lapangan  dan pelatihan  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup  (PPLH)  serta  pelatihan  pengelolaan air  limbah  industri  bagi  implementor kebijakan  sangat  diperlukan.  Selain  itu, perlu dilakukan kajian daya tampung beban pencemaran (DTBP) secara lebih komprehensif  dan  akurat.  Peningkatan peran  serta  dan  pemahaman  masyarakat dalam  menjaga  kualitas  lingkungan  dan sumber  daya  air  juga  berperan  penting.
Integrasi kebijakan pengendalian pencemaran  air  limbah  industri  melalui penyusunan  Peraturan  Daerah  ( updating ) yang baru juga harus dipertimbangkan,  dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan menggunakan konsep Collaborative  Governance dalam pengendalian  pencemaran  air  limbah industri,  dimana  dibutuhkan  kolaborasi antar  aktor,  baik  pemerintah,  pelaku industri  maupun  masyarakat,  bekerja  sama dengan  cara  atau  proses  tertentu  yang nantinya  akan  menghasilkan  solusi  yang tepat  untuk  pengendalian  pencemaran  air limbah  industri.  Sedangkan  Bagi  industri, diwajibkan  untuk  memenuhi  baku  mutu
lingkungan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dalam  menjalankan usahanya  terutama  dalam  pembuangan  air limbah.

## REFERENSI
Ali,  A.  (2019).  Sosialisasi  Gerakan Masyarakat  untuk  Citarum  Harum, Kecamatan  Babakancikao.  Retrieved September  1,  2020,  from  KIM
Purwakarta website: www.kimpurwakarta.web.id/2019/10/
sosialisasi-gerakan-masyarakat- untuk.html
Bupati  Purwakarta. Peraturan  Daerah Kabupaten Purwakarta No. 22 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pembuangan  Air  limbah  Ke  Sumber Air . , (2009). Indonesia. Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten Purwakarta. (2019). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (LAKIP)  Tahun  2018 . Purwakarta. Retrieved from https://www.distarkim.purwakartakab
.go.id/public/page_featured_image/pa ge_files/5.Lakip 2018.pdf
Halim, H. (2019). Sawah Tercemar Limbah B3,  Warga  di  Purwakarta  Minta Santunan.
Menteri  Lingkungan  Hidup. Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan  Air  Limbah  melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi  Secara  Elektronik .  ,
(2018). Indonesia.
Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan  Pelayanan  Publik .  Bandun:
Alfabeta. Mulyana,  M.  (2018).  17  Perusahaan  di Purwakarta Diduga Sumbang Pencemaran Citarum. Retrieved September  1,  2020,  from  Okezone website:
www.news.okezone.com/read/2018/0 1/23/525/1849223/17-perusahaan-di- purwakarta-diduga-sumbang- pencemaran-citarum
Murdaningsih,  D.  (2018).  Anak  Sungai
Citarum  yang  Melintasi  Purwakarta
Tercemar.  Retrieved  September  1,
2020, from Nasional website: https://www.republika.co.id/berita/na sional/daerah/18/04/01/p6i8h2368- anak-sungai-citarum-yang-melintasi- purwakarta-tercemar
Presiden RI. Peraturan Pemerintah Nomor 82  tahun  2001  tentang  Pengelolaan Kualitas  Air  dan  Pengendalian Pencemaran Air . , (2001). Indonesia.
Ramdhan, G. (2018). Implementasi
Kebijakan  Penanggulangan  Banjir  dI DKI  Jakarta  2013-2017. Jurnal  Ilmu
Administrasi :  Media  Pengembangan Ilmu  Dan  Praktek  Administrasi , 15 , 78. https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.136
Sari,  H.  R.  (2018).  DPRD  Purwakarta panggil  perusahaan  diduga  buang limbah ke Sungai Citarum.
Trilestari, E. W., & Almamalik, L. (2008).
Systems  Thinking:  Suatu  Pendekatan Pemecahan Permasalahan yang
Kompleks  dan  Dinamis .  Bandung: STIA LAN Bandung Press.
Weaver,  R.  (2009).  Target  Compliance:
The  Final  Frontier  of  Policy Implementation. Issues in Governance  Studies. Issues  in Governance Studies , (27), 1–11.
Yuda, Oktami Oki & Purnomo, Eko Priyo.
(2017). Implementasi Kebijakan
Pengendalian  Pencemaran  Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Jurnal  Administrasi  Publik (Public  Administration  Journal), 8(2018) ISSN 2088-527X.