## PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

## Erliyanti
Universitas Al-Washliyah
RINGKASAN- Zakat  adalah  bagian  dari  rukun  Islam  yang  mencari  keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dari satu sisi, zakat adalah semacam ritus kesucian (sakral ritual), seperti shalat yang merupakan tindakan kesalehan pribadi yang hubungannya lebih cenderung kepada Tuhan. Falsafah ini terekam dengan sempurna dalam makna kata zakat itu sendiri, yang berarti tumbuh dan suci. Arti etimologis zakat ini memang sangat sesuai dengan fungsi dan tujuan zakat itu sendiri, yang menginginkan kesucian jiwa dan harta dan kesejahteraan sosial ekonomi. Arti kata zakat yang pertama adalah tumbuh, berkembang dan bertambah (al-nama’).  Seperti diketahui,  zakat  diwajipkan kepada harta yang telah melebihi jumlah maksimal atau telah mencapai nisab. Allah Swt  berfirman,  “dan  mereka  bertanya  kepadamu  apa  yang  mereka  nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan.” (QS. Al-Baqarah: 219).
Permasalahan  zakat   yang   dihadapi   saat   ini   sangat   kompleks,   dari  mulai masih adanya sebagian orang yang tidak mau membayar zakat, distribusi zakat yang belum  tertata  rapi  hingga  permasalah  fiqh  tentang  pengembangan  dan  ijtihad  bagi model-model  zakat  produktif.  Zakat  produktif  adalah  menjadikan  uang  zakat  tidak hanya bersifat konsumtif dalam arti langsung habis dimakan, akan tetapi harta zakat digunakan untuk modal usaha agar bisa mengentaskan kemiskinan para mustahik zakat.   Dengan  modal  usaha  ini diharapkan  mustahik  zakat  suatu  saat akan menjadi sseorang muzaki.
Kata Kunci: Pendistribusian, Pengelolaan, zakat produktif.

## PENDAHULUAN
Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi ummat, sekaligus  menciptakan  iklim  solidaritas  sesama  manusia.  Dalam  kaitannya  dengan cita-cita  membangun  ekonomi  ummat,  dapat  dilihat  dalam  dua  tingkatan permasalahan.  Pertama  pada  tingkat  pelaksanaan  zakat,  dan  kedua  pada  tingkat pendayagunaan  serta  pendistribusiannya.  Keberhasilan  pada  tingkat  pelaksanaan zakat  akan  banyak  melibatkan  alim  ulama  dan  para  fuqoha.  Umpamanya  dalam  hal ketentuan  hukum  mengenai  zakat  bagi  kalangan  profesional  yang  tidak  bertani  atau berdagang,  tetapi  memperoleh  kekayaan  yang  lebih  besar.  Pada  tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan zakat juga masih memiliki masalah. Ketika  potensi  kekayaan  ummat  masih  sangat  terbatas,  mungkin  tidak  ada  masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat itu. Ketika zakat sudah mencapai jumlah  angka  yang  besar,  bermunculanlah  permasalahan  baru.  Dengan  besarnya potensi ummat ini tentu perlu adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdayaguna bagi kepentingan ummat. Persoalan manajemen
zakat diawali oleh adanya kesenjangan (gap) antara potensi dan realita. Pada kondisi ini  kesenjangan  manajemen  dibagi  menjadi  empat  faktor  pokok  yaitu  keberadaan sumber  dana,  pengorganisasian,  pelaporan,  dan  pemanfaatan  sasaran  (Huda,  2010: 293).
Dari  latar  belakang  di  atas,  maka  disini  penulis  akan  membahas Pemberdayaan/Pendayagunaan  Zakat  Produktif    agar  mudah  untuk  dimengerti  dan mudah untuk dipahami bersama-sama.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Zakat Produktif
Zakat  produktif  pada  dasarnya  merupakan  metode  pemberian  zakat  yang dialokasikan  untuk  usaha-usaha  produktif  supaya  lebih  berdayaguna.  Model pengalokasian zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahiq yang  memiliki  usaha,  namun  bisa  juga  dengan  pembentukan  usaha  atau  penyediaan tempat  usaha  bagi  para  mustahiq  seperti  penyediaan  lapangan  kerja,  tempat pendidikan,  pelatihan  kerja,  dan  sejenisnya.  Arti  zakat  produktif    sendiri  adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus  menerus,  dengan  harta  zakat  yang  telah  diterimanya  (Asnaini,  2008:  64). Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal  usaha,  untuk  pemberdayaan  ekonomi  penerimanya,  dan  supaya  fakir  miskin dapat  menjalankan  atau  membiayai  kehidupannya  secara  konsisten.  Dengan  dana zakat  tersebut  fakir  miskin  akan  mendapatkan  penghasilan  tetap,  meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008: 77).
Dalam artian yang lain,  bentuk  pengelolaan dan  penyaluran dana zakat  yang bersifat  produktif,  mempunyai  efek  jangka  panjang  bagi  mustahiq  dalam  upaya mengentaskan kemiskinan umat secara berkesinambungan. Zakat produktif juga bisa diartikan  bantuan  tambahan  modal  bagi  para  mustahiq  yang  telah  memiliki  usaha kecil-kecilan tanpa perlu mengembalikannya kembali (Didin Hafidhuddin 2002: 133).
Perbedaan  pengertian  zakat  produktif  sangat  dimaklumi  karena  perbedaan pola dan cara pengembangan zakat di wilayah atau lembaga masing-masing. Namun pada  dasarnya  memiliki  tujuan  sama  yakni  menciptakan  efek  sistemik  terhadap peningkatan  usaha  para  mustahiq  zakat  produktif  yang  pada  gilirannya  mampu mengentaskan status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki).
Pemberian  pinjaman  terhadap  mustahiq  dengan  mengembalikan  pokoknya saja  tanpa  ada  tambahan  (riba)  merupakan  nafas  dari  konsep  qardul  hasan  (hutang yang  baik)  dengan  tujuan  membantu  sesama  dan  mendapatkan  pahala  dari  Allah SWT, serta agar terjadi produktivitas ekonomi di kalangan masyarakat tidak mampu. Model ini banyak digunakan oleh lembaga keuangan Islam macam perbankan Islam dan  Baitul  Maal  wat  Tamwil  (BMT)  serta  sebagian  institusi  pengelola  zakat. Semangat qardul hasan juga dilatarbelakangi oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 245.
ْ نَم اَذ يِذَّلا ُْضِر قُ ي ََّْللّا اًض رَ ق اًنَسَح ُْهَفِعاَضُيَ ف ُْهَل اًفاَع ضَأ ًْةَيرِثَك ۚ َُّْللّاَو ُْضِب قَ ي ُْطُس بَ يَو ِْه يَلِإَو َْنوُعَج رُ ت
yang artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik  (menafkahkan  hartanya  di  jalan  Allah),  Maka  Allah  akan  meperlipat  gandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda  yang  banyak.  dan  Allah  menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.
Rasyid  bin  Ali  Ridla  dalam  Tafsir  Al  Manar,(1376:143)  menjelaskan  bahwa ayat itu berisi anjuran kuat terhadap kaum muslimin yang berjuang membela agama Allah  SWT  tidak  hanya  dengan  mengangkat  senjata,  tapi  bisa  juga  dilakukan  oleh orang-orang  yang  kaya  dengan  cara  memberikan  bantuan  kebaikan  berupa  infaq cuma-cuma (qardl hasan) kepada orang-orang yang menanggung beban ekonomi. Pengembangan  pemberian  zakat  dalam  bentuk  zakat  produktif  menjadi  hal yang  tidak  bisa  dihindari  pada  saat  sekarang  dan  merupakan  implementasi  makna zakat  itu  sendiri,  yakni  membangun  budaya  usaha  para  mustahiq  yang  mandiri  dan tidak bergantung pada pemberian orang. Penggunaan zakat konsumtif idealnya hanya untuk hal yang bersifat darurat saja. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin dibimbing  untuk  mempunyai  usaha  mandiri  atau  memang  kepentingan  mustahiq sudah  sangat  mendesak.  Pada  titik  ini,  dapat  dimengerti  bahwa  untuk  menciptakan kemandirian  ekonomi  para  mustahiq  tentunya  mendorong  fakir  miskin  dengan budaya  usaha  produktif    supaya  mendapatkan  penghasilan,  baik  secara  kuantitatif dalam  arti  memberikan  modal  usaha  dan  atau  menciptakan  lapangan  kerja,  atau bersifat  kualitatif  dalam  arti  menciptakan  lapangan  kerja  dan  jiwa  enterpreneurship melalui pelatihan dan pendidikan. Dengan demikian fungsi sosial zakat lebih terlihat dan  berdampak  panjang  dibandingkan  jika  diberikan  secara  konsumtif.  Dana  yang diperlukan  untuk  mewujudkannya  dapat  diambilkan  dari  zakat  dengan  nama  zakat produktif atau pembiayaan modal berputar disesuaikan dengan kebijakan manajemen masing-masing pengelola zakat.
Dalam Islam, harta yang surplus (lebih) di satu sektor mesti dialirkan kepada sektor  yang  mengalami  kekurangan  (defisit).  Islam  melarang  bertumpuknya  dan tertahannya  harta  di  tangan  orang  kaya  saja  (QS.  Al-Hasyr:  7).  Setiap  harta  yang tumbuh  melewati  nisab  dan  genap  satu  tahun  musti  ditarik  oleh  Baitul  Mal  dan dibagi-bagikan kepada  masyarakat.  Harta  zakat  yang telah dikumpulkan dan dibagi- bagikan  kepada  delapan  sektor  yang  berhak  menerima  zakat,  akan  memberikan multiplier  effect  berupa  transformasi  pertumbuhan  ekonomi  dari  yang  selama  ini hanya  terjadi  di  kalangan  mereka  yang  kaya  kepada  mereka  yang  miskin. Transformasi  ekonomi  tersebut  akan  mempunyai  implikasi  positif  pada  pemerataan dan keadilan distribusi ekonomi kepada setiap golongan ekonomi dalam masyarakat, sehingga jurang sosial-ekonomi menjadi semakin kecil.

## 2. Dasar Hukum Pendistribusian Zakat Produktif
Di antara dalil yang menjadi dasar pendistribusian zakat adalah firman Allah SWt dalam surah at-Taubah ayat 60 : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk  hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk jalan  Allah  dan  untuk  mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan,  sebagai  suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Kemudian dalil yang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika  Rasulullah  memberikan  uang  zakat  kepada  Umar  bin  Al-Khatab  yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah)  dan  sedekahkan  kepada  orang  lain  dan  apa  yang  datang  kepadamu dari  harta  semacam  ini  sedang  engkau  tidak  membutuhkannya  dan  bukan  engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu.” HR Muslim.
Setidaknya,  hadits  di  atas  mengajarkan  2  (dua)  hal.  Pertama,  dalam  setiap pengelolaan  zakat  terdapat  bagian  harta  yang  berhak  dimiliki  oleh  para  mustahiq. Pelajaran  yang  kedua  adalah  kebolehan  untuk  pengelolaan  harta  zakat  bertujuan utama mengubah kondisi mustahiq menjadi muzakki.
Ayat  dan  hadis  di  atas  menjelaskan  tentang  mengenai  mengambil  zakat  dan mendistribusikannya.  Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  kedelapan  asnaf  tersebut adalah para mustahiq zakat, walaupun dalam pendistribusiannya sebagian ulama ada yang  berpendapat  harus  dibagikan  secara  merata,  seperti  imam  Syafi’i,  namun sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat tidak harus diberikan kedelapan asnaf. (Salih  al-Fauzan,  2003:  220).  Khalifah  Umar  bin  Khattab  pada  masa pemerintahannya  tidak  memberikan  zakat  kepada  muallaf  dan  hal  ini  tidak dipermasalahkan  oleh  para  sahabat  nabi  lainnya  sehingga  menjadi  ijma (Abdurrahman al-Jaziri, 1986: 626).
Dalam  perkembangannya  para  mustahiq  mengalami  beberapa  perubahan  dan pengembangan  pemikiran.  Sjechul  Hadi  Permono  memberikan  pengembangan  dari para  mustahiq  zakat,  beliau  menukil  dari  Shawki  Ismail  Shehatah  yang  menyatakan bahwa  bagian  untuk  fakir  miskin  dapat  diberikan  kepada  lembaga-lembaga  yang mengurusi santunan kepada fakir miskin serta untuk kepentingan umum yang berupa pelayanan umum (Sjechul Hadi Permono, 1992:  60). Ini berarti bisa saja dana zakat bagi  fakir  miskin  digunakan  untuk  membuat  balai  pengobatan  Cuma-Cuma  ataupun rumah sakit yang dikhususkan bagi kelompok fakir miskin.
Pendistribusian  zakat  secara  produktif  juga  telah  menjadi  pendapat  ulama sejak  dahulu,  Masjfuk  Zuhdi  mengatakan  bahwa  khalifah  Umar  bin  Khattab  selalu memberikan  kepada  fakir  miskin  bantuan  keuangan  dari  zakat  yang  bukan  sekedar untuk  memenuhi  perutnya  berupa  sedikit  uang  atau  makanan,  melainkan  sejumlah modal  berupa  ternak  unta  dan  lain-lain  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan keluarganya (Masjfuk Zuhdi, 1997: 246).
Pendapat  Ibnu  Qudamah  seperti  yang  dinukil  oleh  Yusuf  Qardhawi mengatakan  “Sesungguhnya  tujuan  zakat  adalah  untuk  memberikan  kecukupan kepada  fakir  miskin….”(Yusuf  Qadhawi,  1997:69-70).  Hal  ini  juga  seperti  dikutip oleh  Masjfuk  Zuhdi  yang  membawakan  pendapat  Asy-Syafi’i,  An-Nawawi,  Ahmad bin  Hambal  serta  Al-Qasim  bin  Salam  dalam      kitabnya  al-Amwal,  mereka berpendapat  bahwa  fakir  miskin  hendaknya  diberi  dana  yang  cukup  dari  zakat
sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan  hidupnya  dan keluarganya secara mandiri (Masjfuk Zuhdi, 247).
Secara  umum  tidak  ada  perbedaan  pendapat  para  ulama  mengenai  di- bolehkannya  penyaluran  zakat  secara  produktif.  Karena  hal  ini  hanyalah  masalah tekhnis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir  dan  miskin,  kaum  fakir,  miskin,  Amil  zakat  serta  para  Muallaf  (Imam  asy- Syaukani, Juz III), namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan  miskin.  Selain  mereka  hanya  mendapatkan  zakat  konsumtif  atau  keperluan tertentu saja seperti ibnu sabil, fi sabilillah, gharimin dan hamba sahaya.
Zakat  dalam  berbagai  bentuknya,  berfungsi  membangun  pajak  kekayaan Negara,  karena  mendayagunakan  semua  bentuk  kekayaan  yang  ada.  Tidak  seperti halnya  dalam  pajak  modern,  pengaturan  pengumpulan  zakat  begitu  sederhana   dan tidak  memerlukan  pengetahuan  khusus.  Pelaksanaan  pemungutan  zakat  secara semestinya,  secara  ekonomi,  serta  sebaliknya  dapat  menciptakan  redistribusi  yang merata,  disamping  dapat  pula  membantu  mengekang  laju  inflasi.  Selain perkembangan tak menentu dari peredaran uang di dalam negeri, kekurangan barang dan kecepatan peredaran uang, distribusi kekayaan yang tidak tepat dan tidak merata dapat  pula  mengakibatkan  timbulnya  laju  inflasi  dan  kehancuran  pasar  (Eko Supriyitno, 2004 : 40).
Zakat  bukan  merupakan  substitusi  dari  berbagai  model  pembiayaan  mandiri yang  dibuat  oleh  masyarakat  modern  untuk  menyediakan  perlindungan  asuransi sosial  bagi  pengangguran,  kecelakaan,  usia  lanjut,  dan  kecacatan  melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat merupakan penopang  dan  tambahan  meringankan  beban  pemerintah  dalam  menciptakan pemerataan  dan  pengurangan  kemiskinan.  Demikian  pula  zakat  tidak  menghalangi Negara  untuk  mengadopsi  ukuran-ukuran  fiscal  dan  skema-skema  redistribusi pendapatan  serta  perluasan  lapangan  pekerjaan  dan  peluang  penciptaan  lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dana zakat itu sendiri.
Zakat  merupakan  alat  bantu  sosial  mandiri  yang  menjadi  kewajiban  bagi orang  yang  membantu  mereka  yang  miskin  dan  terabaikan  yang  tak  mampu menolong  dirinya  sendiri  meskipun  dengan  semua  skema  jaminan  sosial  yang  ada, sehingga  kemelaratan  dan  kemiskinan,  dapat  terhapuskan  dari  masyarakat  Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan  hanya  membantu  menggeser  sebagian  tanggung  jawab  pemerintah  ini kepada  masyarakat,  khususnya  kerabat  dekat  dan  tetangga  dari  individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah (Eko, 2004:41).

## 3. Konsep Pemberdayaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif
Kegiatan  pemberdayaan  terdiri  dari  dua  aktivitas  yaitu  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat.  Kegiatan  pendistribusian  zakat,  infaq,  dan  sedekah  dikaitkan dengan  atau  dijabarkan  ke  dalam  bentuk-bentuk  program  pemberdayaan  ekonomi para  mustahiq.  Bentuk-bentuk  program  pemberdayaan  tersebut  diwujudkan  dalam berbagai  bentuk  pendistribusian  zakat.  Dalam  hal  ini,  pendistribusian  zakat  dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai.
Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi  mereka  apabila  dikonsumsikan  pada  kegiatan  produktif.  Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat  seperti      mengkaji  penyebab  kemiskinan,  ketidakadaan  modal  kerja,  dan kekurangan  lapangan  kerja,  dengan  adanya  masalah  tersebut  maka  perlu  adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.
Pengembangan  zakat  bersifat  produktif  dengan  cara  menjadikan  dana  zakat sebagai  modal  usaha,  untuk  pemberdayaan  ekonomi  penerimanya,  dan  supaya  fakir miskin  dapat  menjalankan  atau  membiayai  kehidupannya  secara  konsisten.  Dengan dana  zakat  tersebut  fakir  miskin      akan      mendapatkan      penghasilan      tetap, meningkatkan  usaha,  mengembangkan    usaha    serta  mereka        dapat  menyisihkan penghasilannya untuk menabung.
Dana  zakat  untuk  kegiatan  produktif  akan  lebih  optimal  bila  dilaksanakan Lembaga  Amil  Zakat  karena  LAZ  sebagai  organisasi  yang  terpercaya  untuk pengalokasian,  pendayagunaan,  dan  pendistribusian  dana  zakat,  mereka  tidak memberikan  zakat  begitu  saja  melainkan  mereka  mendampingi,  memberikan pengarahan  serta  pelatihan  agar  dana  zakat  tersebut  benar-benar  dijadikan  modal kerja  sehingga  penerima  zakat  tersebut  memperoleh  pendapatan  yang  layak  dan mandiri.  Dengan  berkembangnya  usaha  kecil  menengah  dengan  modal  berasal  dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya  angka  pengangguran  akan  berdampak  pada  meningkatnya  daya  beli masyarakat terhadap suatu produk barang    ataupun    jasa, meningkatnya daya beli masyarakat  akan  diikuti  oleh  pertumbuhan  produksi,  pertumbuhan  sektor  produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana  zakat  merupakan  suatu  penggerak  atau  motor  yang  berpotensi  memberikan tunjangan kepada para pedagangataupun profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain (Narullah, 2015: 11-12).
Salah satu  bentuk usaha  mengatasi kemiskinan melalui  pendistribusian zakat produktif  yang  merupakan  program  pemberdayaan  ekonomi.  Penyaluran  ini berbentuk  bantuan  modal  (berbentuk  uang  tunai  atau  barang)  untuk  berdagang  dan peralatan  untuk  usaha  dalam  mencari  nafkah  hidup.  Pendistribusian  zakat  produktif ini  diberikan  kepada  aktifitas  yang  dapat  menghasilkan  manfaat  dalam  jangka panjang  dan  melepaskan  ketergantungan  ekonomi  masyarakat  miskin  dari  bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus memenuhi tiga syarat; pertama, sudah mempunyai  usaha  produktif  yang  layak.  Kedua,  bersedia  menerima  tugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara berkala setiap enam bulan (Yusuf, 2017).
Pendistribusian  zakat  produktif  diberikan  kepada  8  golongan,  di  antaranya fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Menurut  Arif  Mufraini  dalam  Siti  Zalikha  menyebutkannya  dengan  istilah produktif  tradisional,  pendistribusian  dalam  bentuk  ini  terdiri  dari  dua  model  yaitu (Zalikha, 2014: 308-309):
a. Zakat  yang  diberikan  berupa  uang  tunai  atau  ganti  dari  benda  zakat  yang dijadikan  sebagai  modal  usaha.  Nominalnya  disesuaikan  dengan  kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
b. Zakat  yang  diberikan  berupa  barang-barang  yang  bisa  berkembangbiak  atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari  progam  tidak  tercapai.  Dalam  pengembangannya,  pola  distribusi  zakat mengalami  perubahan  paradigma  dari  zakat  secara  konsumtif  menuju  pada  zakat produktif.  Pemberian  zakat  secara  produktif,  sebagaimana  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Qardawi  dalam  Nawawi  (2010)  diterangkan  bahwa  pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan,      kemudian  keuntungannya        dipergunakan        untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.
Pengganti  pemerintah  dapat  diperankan  oleh  LAZ  atau  Badan  Amil  Zakat yang  kuat  amanah  dan  profesional.  Lembaga  atau  Badan  Amil  Zakat  bila memberikan  zakat  secara  produktif  harus  melakukan  pembinaan/pendampingan kepada para mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.
Yusuf  Qardhawi  (1996)  dalam  bukunya  berjudul  Hukum  Zakat  (Studi Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur’an  dan  Hadis), dalam  Islam  salah  satu  upaya  untuk  mengentaskan  atau  meminimalisir  masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih  atau  yang  dikatakan  mampu  (muzakki)  harus  menyalurkan  sejumlah  harta kepada  mereka  yang  kekurangan  atau  yang  membutuhkan  (mustahiq).  Di  antara mustahiq  zakat  yang  berhak  untuk  menerima  zakat  produktif  adalah  kaum  fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf (As-Sana’i, tt), namun yang lebih diutamakan dari  mereka  adalah  golongan  fakir  dan  miskin.  Selain  mereka  hanya  mendapatkan zakat  konsumtif  atau  keperluan  tertentu  saja  seperti ibnu  sabil,  fi  sabilillah, gharimin dan hamba sahaya.
Sayid  Sabiq  dalam Fiqh  As-Sunnah,  mengatakan  bahwa  hendaklah  ia  (fakir miskin)  diberi  zakat  sebesar  jumlah  yang  dapat  membebaskannya  dari  kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya (Sayid Sabiq,  Fiqh  As-Sunnah,  h.106).  Senada  dengan  hal  ini  Hasbi  Asy-Shiddiqy  juga mengatakan  bahwa  pemberian  kepada  fakir  miskin  haruslah  dapat  memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha (Hasbi, 1987:168).
Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa  zakat dapat disalurkan kepada  para  mustahiq  zakat  dari  golongan  fakir  dan  miskin  dalam  bentuk  zakat produktif  yang  berupa  modal  usaha  ataupun  alat-alat  untuk  menjalankan  usaha. Demikian  juga  penyaluran  dapat  berupa  pelatihan-pelatihan  serta  keterampilan- keterampilan  agar  mereka  dapat  bekerja,  sekaligus  dana  zakat  juga  dapat  digunakan untuk  pembangunan  pabrik-pabrik  yang  mempekerjakan  para  fakir  miskin  (Zuhdi, 1997: 249).
Pendayagunaan  atau  pemanfaatan  zakat  menurut  M.  Daud  Ali  (1998:  56) dikatagorikan sebagai berikut:
a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya; dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung  oleh  yang  bersangkutan,  seperti  zakat  fitrah  yang  diberikan  kepada fakir  miskin  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  atau  zakat  harta  yang diberikan kepada korban bencana alam.
b. Pendayagunaan  zakat  konsumtif  kreatif;  adalah  dana  zakat  yang  diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa,dan lain-lain.
c. Pendayagunaan  zakat  tradisional;  adalah  dana  zakat  yang  diberikan  dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan  dan  sebagainya,  pemberian  zakat  dalam  bentuk  ini  akan  dapat mendorong orang menciptakan suatu  usaha atau  memberikan suatu  lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
d. Pendayagunaan  zakat  produktif  kreatif;  Dalam  bentuk  pendayagunaan  ini dimasukkan  semua  pendayagunaan  zakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk modal yang dapat  dipergunakan, baik  untuk  membangun suatu  proyek sosial maupun  untuk  membantu  atau  menambah  modal  seseorang  pedagang  atau pengusaha kecil.
Pendayagunaan  zakat  dalam  kategori  ketiga  dan  keempat  ini  perlu dikembangkn  karena  pendayagunaan  zakat  yang  demikian  mendekati  hakikat  zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.

## 4. Tujuan Pendayagunaan Zakat Produktif
Zakat  akan  mendorong  investasi  secara  langsung  dan  tidak  langsung.  Secara langsung,  dengan  dikenakannya  zakat  terhadap  kekayaan  maka  kekayaan  yang ditabung  akan  segera  diaktifkan  atau  diinvestasikan.  Secara  tidak  langsung,  dengan meningkatkan  konsumsi  barang-barang  dan  jasa-jasa  pokok  sebagai  akibat meningkatnya  pendapatan  orang-orang  fakir  miskin  karena  zakat  maka  permintaan terhadap  barang-barang  dan  jasa-jasa pokok  akan  meningkat.  Meningkatnya permintaan  barang  dan  jasa  ini  akan  merangsang  produksi  barang-barang  dan  jasa- jasa tersebut, yang berarti meningkatknya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  tujuan  dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini: a. Memperbaiki taraf hidup
Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup masyarakat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan akibatnya dari itu juga,  maka  masalah  kebodohan  dan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  masih merupakan  masalah  serius  yang  harus  dipecahkan.  Kegiatan  yang  dapat  dilakukan ada  dua  macam, pertama kegiatan  yang  bersifat  motivasi  seperti  memberikan
pengetahuan  tentang  sistem  manajemen  (dalam  arti  sederhana),  bimbingan, memberikan  pengetahuan  tentang  beberapa  macam Home  Industry dan  lain- lain. Kedua, kegiatan  yang  bersifat  memberikan  bantuan  permodalan,  baik  berupa uang  untuk  modal  pertama,  modal  tambahan  maupun  modal  berupa  barang  seperti peralatan, ternak, dan lain sebagainya.
b. Pendidikan dan Bea Siswa
Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim, bahkan menyarankan pendayagunaan  zakat  sebagai  dana  abadi  biaya  beasiswa  pendidikan.  Biasanya lembaga pendidikan Islam yang ada seperti Madrasah terutama yang berstatus swasta, keadaanya  kurang  menggembirakan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  biaya  untuk membina  disamping  kekurangan-kekurangan  lainnya  seperti  tenaga  guru, perencanaan kurikulum, dan sebagainya.
c. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran
Sasaran  atau  objek  penggarapan  dari  proyek  rintisan  ini  adalah fuqara yaitu orang-orang  yang  belum  mempunyai  usaha  atau  pekerjaan  tetap  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  Proyek  seperti  ini  sudah  dilakukan  oleh beberapa  lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  baik  dari  DD  Republika,  DSUQ,  PKPU ataupun  BAZ,  seperti  yang  dilakukan  oleh  DD  republika  dengan  program  MM-nya (Masyarakat Mandiri) ataupun program-program yang lain.
d. Program pelayanan Kesehatan
Program  lainnya  yang  dapat  ditanggulangi  melalui  program  pendayagunaan ZIS,  adalah  masalah  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  khususnya  dan pedesaan  pada  umumnya  yang  belum  merata,  disamping  kemauan  sosial  ekonomi masyarakat  itu  sendiri  belum  mampu  menjangkaunya.  Zakat  sebagai  konsep  sosial, tentunya harus ikut memikirkan hal-hal  tersebut,  artinya bahwa zakat  tersebut  dapat dimanfaatkan  untuk  umat  Islam  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan.  Penggunaan zakat  dalam  arti  tersebut,  bisa  sebagai  penafsiran  dari  kata  “Fisabilillah”yang  oleh kebanyakan  ulama  diartikan  sebagai  kepentingan  umum.  Kegiatan  yang  dapat dilakukan  di  antaranya  mendirikan  poliklinik,  hal  ini  daerah  pekotaan  telah  banyak dilakukan,  seperti  di  Jakarta  oleh  BAZ  DKI.  Panti  Asuhan.  Usaha  menanggulangi anak-anak  seperti  anak-anak  yatim,  telah  banyak  dilakukan  baik  oleh  pemerintah maupun  organisasi  atau  lembaga  swasta,  dikota  maupun  dipedesaan.  Usaha  tersebut bersifat  kemanusiaan  dan  merupakan  salah  satu  ajaran  yang  sangat  didorong  agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim).

## 5. Peran Negara Terhadap Lembaga Zakat
Dalam  sejarah  islam  Lembaga  Zakat  dikenal  dengan  nama  Baitul  Maal. Lembaga  ini  telah  ada  sejak  khalifah  Umar  bin  Khattab,  sebagai  institusi  yang memobilisir  dana  dan  daya  dari  umat  yang  digunakan  untuk  upaya  pembangunan meningkatkan  harkat,  derajat  dan  martabat  atau  perbaikan  kualitas  hidup  kauim dhu’afa fuqara masajin, dan umat pada umumnya berdasarkan syariah.
Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh begitu lama, namun belum dikembangkan  secara  professional.  Wajar,  lembaga  ini  dalam  perjalanannya mengalalmi  beberapa  permasalahan,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut antara lain (Depag RI, 1999):
a. Adanya  krisis  kepercayaan  umat  terhadap  segala  macam  atau  bentuk  usaha yang menghimpun dana umat karena terjadi penyelewengan / penyalahgunaan akibat  sistem  kontrol  dan  peloporan  yang  lemah.  Dampaknya  orang  lebih memilih  membayar  zakat  langsung  kepada  mustahiq  daripada  melalui lembaga zakat.
b. Adanya  pola  pandangan  terhadap  pelaksanaan  zakat  yang  umumnya  lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.
c. Tidak  seimbangnya  jumlah  dana  yang  terhimpun  dibandingkan  dengan kebutuhan  umat,  sehingga  dana  yang  terkumpul  cenderung  digunakan  hanya untuk  kegiatan  konsumtif  dan  tak  ada  bagian  untuk  produktif.  Hal  ini  juga dikarenakan tidak semua muzakki berzakat melalui lembaga.
d. Terdapat semacam kemajemukan di kalangan muzakki, dimana dalam periode waktu  yang  relatif  pendek  harus  dihadapkan  dengan  berbagai  lembaga penghimpun dana.
e. Adanya  kekhawatiran  politis  sebagai  akibat  adanya  kasus  penggunaan  dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik kritis
Di  antara  dalil-dalil  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum  bahwa  negara  /
pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mengelola zakat adalah: Artinya : “Ambillah (Himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah / zakat, dengan  sedekah  itu  kamu  membersihkan  mereka  dan  mensucikan  mereka  ,  dan berdoalah untuk mereka, karena sesungghnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi  mereka,  dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui.”  (QS.at-Taubah (9):103)
Dalam  ayat  ini,  Allah  SWT  memerintahkan  kepada  Rasulullah  untuk mengambil harta dari pemiliknya sebagai sedekah ataupun zakat. Walaupun perintah memungut zakat dalam ayat ini , pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah, namun ia  juga  berlaku  terhadap  semua  pemimpin  atau  pengusaha  dalam  setiap  masyarakat kaum  muslimin,  agar  zakat  dapat  memenuhi  fungsinya  sebagai  sarana  yang  efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat.
Beberapa  ahli  hukum  islam  menjelaskan  bahwa  negara  berkewajiban  dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat. Yusuf Qardhawi (1966: 127) menjelaskan lima alasan mengapa Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk mengelola zakat,  yaitu pentingnya  pihak ketiga dalam pengelolaan  zakat (memungut  zakat dan membagikannya kepada yang berhak):
a. Banyak  orang  yang  telah  mati  jiwanya,  buta  mata  hatinya,  tidak  sadar  akan tanggung  jawabnya  terhadap  orang  kafir  yang  mempunyai  hak  milik  yang tersimpan dalam harta benda mereka.
b. Untuk  memelihara  hubungan  baik  antara  muzakki  dan  mustahiq.    Menjaga kehormatan  dan  martabat  para  mustahiq.  Dengan  mengmbil  haknya  dari pemerintah mereka terhindar dari perkataan menyakitkan dari pihak pemberi.
c. Agar pendistribusiannya tidak kacau, semraut dan salah atur.
d. Agar  ada  pemerataan  dalam  pendistribusiannya,  bukan  hanya  terbatas  pada orang-orang  miskin  dan  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  namun  pada pihak lain yang berkaitan erat dengna kemaslahatan umum.
e. Zakat  merupakan  sumber  dana  terpenting  dan  permanen  yang  dapat membantu pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mengayomi  dan  membawa  rakyatnya  dalam  kemakmuran  dan  keadilan  yang berada
Apalagi  zakat  dan  berbagai  bentuk  ibadah  sedekah  lainnya  memiliki  posisi potensial  sebagai  sumber pembelanjaan dalam masyarakat  muslim dan sumber daya untuk  mengatasi  berbagai  macam  social  cost  yang  diakibatkan  dari  hubungan  antar manusia  dan  mampu  membangun  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi.  Menurut Syaltut “dengan zakat, masyarakat dapat membersihkan diri dari musuh yang utama yaitu  kefakiran,  dan  dapat  mempererat  persaudaraandan  kasih  sayang  antara  si  kaya dengan si miskin sehingga timbullah rasa kasih saying, tolong menolong, dna saling merasakan serta bertanggung jawab”.
Kebijakan BAZIS dengan memproduktifkan dana zakat ini adalah agar zakat dapat  berguna  dan  berdaya  guna  bagi  masyarakat,  khususnya  para  fuqara,  masakin dan  dhu’afa.  Salah  satu  tujuan  zakat  adalah  agar  harta  benda  tidak  menumpukkan pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidakmampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya  diberikan  dengan  cara  konsumtif,  bukannya  mengikut  sertakan  mereka tetapi  malah  membuat  mereka  malas  dan  selalu  berharap  belas  kaish  dari  si  kaya, membiasakn  mereka  dengan  tangan  bawah,  meminta  dan  menunggu  belas  kasih. Padahal  ini  sangat  tidak  disukai  dalam  ajaran  islam.seperti  yang  kit  aetahui  bahwa islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha dan tidak mudah putus asa.

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  materi  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha  produktif  supaya  lebih  berdayaguna.  Pengembangan  zakat  bersifat produktif  dengan  cara  dijadikannya  dana  zakat  sebagai  modal  usaha,  untuk pemberdayaan  ekonomi  penerimanya,  dan  supaya  fakir  miskin  dapat  menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  tujuan  dan asasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut ini:
1. Memperbaiki taraf hidup
2. Pendidikan dan Bea Siswa
3. Mengatasi ketenagakerjaan atau Pengangguran
4. Program pelayanan Kesehatan
5. Panti Asuhan

## DAFTAR PUSTAKA
Asnaini, Zakat  Produktif  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam,, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008.
Al-Jazairi,  Abdurrahman. Fiqh  'ala  Madzahibul  Arba'ah Juz  I,  Darul  Ihya  At-turats Al-'Araby, Beirut, libanon, cet : VII 1986.
As-San'ani, Subulus  Salam Syarah  Bulughul  Maram , Juz  II  cet  :  I.  Jum’iyah  Ihyau Turats Al-Islamy Kuwait.
Asy-Syaukani, Nailul AutharJuz III, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus. Ash-Shiddieqy. Hasbi. Pedoman Zakat , Bulan Bintang, Jakarta, 1987. Chapra, Umer. Islam  dan  Tantangan  Ekonomi , Jakarta:  GIP  dan  Tazkia  Institute, Cetakan Pertama, 2000.
Daud  Ali,  Muhammad, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf ,  Jakarta:  UI-Press, 1998.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia,  Undang-undang  No.  38,  Tentang Pengelolaan  Zakat,Jakarta:  Bagian  Proyek  Peningkatan  Zakat  dan  Wakaf , Departemen Agama,1999.
Heykal,  Nurul  Huda  Mohamad. Lembaga Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis , Jakarta: Kencana, 2010. Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern , Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
Mubariq, Ahmad. Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Beberapa isu Kebijakan , Michigan State University, US. 2000.. Narullah, Regulasi  Zakat  dan  Penerapan  Zakat  Produktif  Sebagai  Penunjang Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  Kasus  Pada  Baitul  Mal  Kabupaten  Aceh Utara), Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 9 No. 1, Aceh, 2015. Permono,  Sjechul  Hadi. Pendayagunaan  Zakat  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional , Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992. Qadhawi, Yusuf. Musykilah al-Faqr wakaifa Aalajaha al islam , Beirut:1966. Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis . Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 1996. Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Manar, Dar Al-Manar, Mesir, 1376 H Supriyitno,  Eko. Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Ekonomi  Makro  Islam  dan Konvensional , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004. Sartika,  Mila.  2008. Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  terhadap Pemberdayaan  Mustahik  pada  LAZ  Yayasan  Solo  Peduli  Surakarta ,  Jurnal
Ekonomi Islam La_Riba ,Vol. II, No. 1, Juli 2008.http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/view/163/128
Zalikha, Siti. Pendistirbusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam , Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15 No. 2, Bireuen, 2016.
Zuhdi,  Masjfuk. Masail  Fiqhiyyah ,  Penerbit  PT.  Gunung  Agung  Jakarta,  cet.  VII 1997.