## EVALUASI INPUT DAN PROSES PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Eka Nurcahya 1 , Anang Muftiadi 2 , Ahmad Buchari 3 kanurcahya@gmail.com 1 , anangtahun2012@yahoo.com 2 , ahmad_buchari@yahoo.com 3
Program Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Pengembangan perekonomian di tingkat desa merupakan aspek yang sangat penting dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Program badan usaha milik desa merupakan inisiatif dari pemetintah untuk mensejahterakan masyarakat. Permasalahan muncul dari berbagai aspek yang terkait dengan optimalisasi program badan usaha milik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pada level input dan proses dengan menggunakan model Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode desktiptif di desa  Karanganyar dan Cigondewah Hilir, teknik pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dan program yang dilakukan telah diimplementasikan oleh pada stakeholder di tingkat desa.
Kata Kunci: Evaluasi Input, Evaluasi Proses, Badan Usaha Milik Desa.

## ABSTRACT
Economic development at the village level is a very important aspect in the efforts to prosper the community. The village-owned enterprise program is an initiative of the government for the welfare of the  community. Problems arise from various aspects related to the optimization of state-owned enterprise programs. This study aims to determine the evaluation at the input and process levels using the Context, Input, Process and Product (CIPP) models. This research method uses a qualitative approach with descriptive methods in the villages of Karanganyar and Cigondewah Hilir, data collection techniques using interviews, observation and documentation, and data analysis using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the BUMDesa Program already has guidelines for management organizations, capital & business activities, and the use & distribution
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
(Eka Nurcahaya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari)
of the residual results of operations based on the AD & ART and the program carried out has been implemented by stakeholders at the village level.
Keywords: Input Evaluation, Process Evaluation, Village-Owned Enterprises.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang sebagai besar wilayah tersebut mayoritas terdiri dari pedesaan (Retnowati, 2011). Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang  memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang selama ini bersifat sentralistik telah menyebabkan disparitas ekonomi antara perkotaan dengan perdesaan, yang kemudian membuat perbedaan yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan dari berbagai aspek  (Sulistyastuti, 2007). Oleh karena itu diperlukan langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Terdapat dua lokus penelitian yang akan ditelili oleh penulis. Desa Karanganyar, Kabupaten Bandung Barat dan Cigondewah Hilir, Kabupaten Bandung.  Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di dua desa tersebut yaitu berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat yang menunjukkan status Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Presentase IDM berdasarkan indeks  ketahanan sosial (iks), indeks ketahanan ekonomi (ike),
dan indeks ketahanan lingkungan (ikl). Karanganyar memiliki presentase 0,52937 % dan Cigondewah Hilir presentase 0,57873 %.

## Tabel 1. Indeks Desa Membangun Desa Karanganyar dan Desa
Cigondewah Hilir
Nama Desa IKS IKE  IKL ID M Karangan yar 0, 771 40 0, 416 70 0,400 00 0, 529 37 Cigonde wah Hilir 0, 588 57 0, 483 33 0, 6000 0 0, 578 73 Sumber: Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, 2019
Hal ini sejalan dengan pertimbangan dikeluarkan Peraturan Bupati Bandung Barat No 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 mengenai BUM Desa.
Salah satu strategi yang dapat dipertimbangkan meninjau permasalahan keuangan desa adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa  (Asvi & Mashur,  2017). Dimana pendirian BUM Desa ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUM Desa ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUM Desa ini telah beroperasional dan memberikan
keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya, BUM Desa merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.
Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa meliputi: a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa; b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa; c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan; d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha; e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar-Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor (Umanailo, dkk, 2018).
Dalam upaya implementasi strategi tersebut sangat penting untuk melakukan evaluasi yang terkait dengan evaluasi input BUMDes dan evaluasi
proses  BUMDes karena kedua aspek tersebut mampu memberikan masukan naik dalam perencanaan program maupun selama pelaksanaan program.
Amelia Sri Kusuma Dewi pada tahun 2014 melakukan penelitian yang menjelaskan adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi  desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Inisiatif itu harus melihat pada banyak aspek meliputi pelayanan, demokratisasi dan partisipasi serta hal yang lebih penting adalah meningkatkan potensi ekonomi desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan  memberikan legalitas yang tepat sehingga BUM Desa benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh dan menyeluruh.
Isak Komigi pada tahun 2015 melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi program dapat melihat dari empat kriteria, yaitu: evaluasi konteks, input, proses dan produk.
Mahbud Junaedi pada tahun 2015 menunjukkan hasil bahwa Pertama, Prinsip pengelolaan BUM Desa yang ada di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, menggunakan 6 prinsip diantaranya kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel; Kedua, Dalam pengelolaan BUM Desa yang ada diKabupaten Banyuwangi masih sedikit
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
yang menggunakan model ekonomi syariah;  Ketiga, BUM Desa yang menggunakan model ekonomi syariah diantaranya BUM Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo; dan Keempat, Masih ditemukan kendala dalam pengelolaan BUM Desa Temurejo diantaranya SDMnya masih kurang dalam pengelolaan BUM Desa, insfrastruktur, pelaporan masih menggunakan model manual, dukungan pemerintah kurang dalam hal pemasaran produk, serta memberikan kerjasama antar lembaga perbankan untuk pengembangan modal BUM Desa, dan pendamping pumdes yang kurang optimal dalam mendampingin BUM Desa untuk pengelolaan BUM Desa Temurejo.
Model evaluasi yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP merupakan sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk memberikan bantuan kepada evaluator dalam pengambilan keputusan.
Model CIPP ini dipilih peneliti berdasarkan cara kerjanya yang memandang evaluasi sebuah sistem artinya tujuan dari evaluasi adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki program. Alasan lainnya adalah karena peneliti akan mengevaluasi semua komponen yang terdiri dari konteks, input, proses dan produk yang ada dalam program BUM Desa. Hal ini sangat sesuai dengan model CIPP yang menitik beratkan pada evaluasi
komponen-komponen yang ada dalam program yang akan di evaluasi. Penulis tertarik untuk mengevaluasi program BUM Desa yang di dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala.  Penelitian ini fokus pada evaluasi input dan proses program BUM Desa  di  Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Makna Kebijkan Publik RC. Chandler dan JC. Plano
(dalam Syafiie, 2010) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Jadi, orientasi utama dari kedua pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik. Nugroho (2011) juga mengelompokkan kebijakan publik kedalam tiga bagian, yaitu:
a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu seperti halnya Undang- undang Dasar, Undang- Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
b. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri,
Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau
implementasi kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. Agustino (2014) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:
a. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya  meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
e. Kebijakan  publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan- kebijakan organisasi swasta.
2. Evaluasi Program
Arikunto (2010) dalam menentukan evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil  yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006), mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencairan dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.
Wahab (2012). Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.
3. Model Evaluasi  Program Context, Input, Process, dan Product (CIPP)
Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966. Stufflebeam mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan artinya menspesifikasi, mendefinisikan, dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperlukan oleh para pengambilkeputusan. Memperoleh artinya dengan memakai pengukuran dan statistik untuk mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi. Menyediakan artinya mensintesiskan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan evaluasi.
Stufflebeam menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator, evaluasi diri yang dilakukan oleh  tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal.
Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan misalnya pendidikan, perumahan,  pengembanganmasyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer (Stufflebeam, 2003).
Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product  Evaluation). Menurut Stufflebeam, Model Evaluasi CIPP bersifat linier. Artinya, evaluasi input harus didahului oleh evaluasi konteks; evaluasi proses harus didahului oleh evaluasi input; sungguh pun demikian menurut Stufflebeam dalam Model Evaluasi CIPP juga dikenal evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) yang sudah beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut.
Stufflebeam (2003) menyatakan bahwa evaluasi proses digunakan untuk “mengidentifikasi atau memprediksi proses kaitannya kekurangan dalam rancangan prosedural dan pelaksanaannya, untuk menyediakan informasi pada pembuat keputusan
program, dan untuk merekam dan menilai acara atau kegiatan prosedural”.
4. Badan Usaha Milik Desa BUM Desa sebagai lembaga pengembangan potensi desa diperkirakan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah pedesaan  (Saifuddin, 2019). UU No. 6 tahun 2014 tentang payung hukum yang diberikan desa atas BUM Desa sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Secara subtansial, UU No. 6 tahun 2014 mengerakkan sekaligus mendorong desa untuk pemenuhan pelayanan desa kepada masyarakat dengan subjek pembangunan.
Keberadaan BUM Desa menjadi suatu lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif  (Lumintan dan Waani, 2019). Mengingat BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang bermodal usaha, yaitu sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa memang sudah berhasil mengatur rumah tangga sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah (Ramadana, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dalam suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang dianggap oleh
sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.  Salah satu sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif  (Ramdhani, 2018). Menurut Whitney (dalam Nazir, 2003) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.
Aktor-aktor yang menjadi key informan adalah tokoh-tokoh di lingkup internal diantaranya Kepala Bidang Kelembagaan dan  Penguatan Ekonomi Masyarakat; Kepala Bidang Bina Desa Pemdes; Kepala Desa Karanganyar; Kepala Desa Cigondewah Hilir; Ketua BUM DESA Desa Karanganyar dan Cigondewah Hilir; tenaga ahli pemberdayaan masyarakat; ketua Dusun Karanganyar dan Cigondewah Hilir; serta masyarakat Karanganyar dan Cigondewah Hilir.
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain  (Ramdhani, 2019). Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun  tempat yang dapat dijadikan sebagai acauan penulis untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah: peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, dokumen, maupun artikel (Moleong, 2007).
Suprayogo dan Tobroni (2001), unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus/ komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan  waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil/ terbatas. Dengan mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkhusus di Desa Karanganyar Kabupaten Bandung Barat dan Desa Cigondewah Hilir Kabupaten Bandung.
Moleong (2007) mengatakan triangulasi data berarti menggunakan data dari sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk memeriksa kebenaran data, penulis melakukan pengecekan dalam berbagai sumber, yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu pihak informan yang berasal dari elemen yang berbeda.  Analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu tringaluasi sumber, teknik dan waktu. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan model CIPP  yang terdiri dari empat jenis evaluasi, yaitu: Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Penelitian Model CIPP
Indikat or Desa Cigondewa h Hilir Desa Karanganya r Evalua si Kontek s Mempunyai karakteristik masyarakat yang sudah lebih  maju dan kreatif untuk bersama- sama memajukan
Desa.
SDM perlu ditingkatkan , perlu adanya
bimtek, tambahan modal dari anggaran dana desa, sumber dana lain selain dana desa. Pengetahua n untuk branding produk Desa
Cigondewah yang lebih baik dibandingka n Desa Karanganya
r. Masih rendahnya masyarakat yang memiliki pemikiran maju dan kreatif dibandingka n Desa Cigondewah Hilir. Pemahaman mengenai SOP BUMDEsa. SDM yang belum berkomitmen memajukan
BUMDesa. Akses menuju dusun yang letak geografis /
lokasinya jauh untuk pendistribusi an usaha BUMDesa. Evalua si Input Sarana dan prasarana seperti Sarana dan prasarana yang dimiliki
kantor
BUMDesa sedang
proses di bangun di lantai 2 kantor Desa Cigondewah Hilir. Memiliki aula untuk penyewaan alat pesta. Karena lokasi desa Cigondewah Hilir yang mudah diakses sehingga tidak kesulitan. Lebih merata karena unit usaha terbagi ke jasa dan penjualan produk: ke
penyewaan alat pesta, usaha textile, bengkel  las, wifi, saluran air bersih.
berupa warung kecil untuk jual beli pom mini, gas lpj, jajanan warung, pupuk  benih
jagung.
Letak geografis
dusun yang sangat jauh dengan Desa. Jarak dusun 1 dan dusun 4
apabila ingin ke kantor desa harus menempuh jarak 19km. Melewati 2 desa yaitu
Sukamulya
dan Citalem yang berada
di Kecamatan Cipongkor. Kurang merata karena hanya
penjualan produk: lpg, pom mini, pupuk, benih. Evalua si Proses Agenda 2019 belum terlaksana Agenda 2019 belum terlaksana dengan
maksimal tetapi sudah cukup baik dibandingka n tahun
sebelumnya.
Saluran  air bersih sudah terpasang dan setiap bulannya warga membayar
secara  rutin, penyewaan alat pesta mendapatka n
keuntungan dari tiap penyewaann ya, penyaluran
bpnt mendapatka n keuntungan. Harapannya 2020 dapat membuat distro grosir. Sehingga nantinya masyarakat yang memiliki usaha dapat menyalurka n produknya
dengan baik. Potensi desa belum
dimanfaatka n secara maksimal. Omset masih rendah. Hanya bisa untuk membayar petugas  yang menjaga warung BUMDesa. Tidak ada keuntungan untuk kas BUMDesa. Pada tahun
2019 selama kurang lebih 2 bulan BUMDesa tidak berjalan. Unit usaha belum inovatif dan kreatif. Harapannya 2020 dapat dengan  jelas menjalankan unit usaha yang sesuai potensi desa dan mengembang kan kreativitas
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
(Eka Nurcahaya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari)
ke grosir. Sebagai fasilitator penjualan hasil produk masyarakat. Saluran air bersih dapat terpasang secara merata ke seluruh masyarakat desa.
warga  untuk berbisnis bersama.
Evalua si Produk Sesuai  AD & ART Badan Usaha  Milik Desa Cigondewah Hilir Bab V Pasal 7 mengenai tujuan BUM Desa. Hasil dari program yaitu sudah cukup baik dalam mendorong berkembang nya kegiatan perekonomi an masyarakat
Desa,
mendorong berkembang nya usaha
Berdasarkan peraturan Desa Karanganyar Nomor 02 Tahun 2017 pada Bab IV pasal 6. Hasil
dari program BUMDesa masih cukup
minim dalam mewujudkan kelembagaan perekonomia n masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Rendahnya dalam
mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Cigondewah Hilir. Masyarakat sudah terfasilitasi walaupun belum optimal. BUM  Desa dapat membantu penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat dalam bidang home industry. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatka n keterkaitan perekonomia n perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomia n perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembang kan produktivitas
usaha perdesaan.
Sumber: Diolah Peneliti, 2020 Elaborasi yang mendapat terkait model CIPP dalam penelitian ini fokus pada dua aspek yaitu evaluasi input dan proses, karena merupakan aspek penting dalam memahami suatu keberhasilan penerapan program pemerintah Desa.
1. Evaluasi Input Program BUM Desa Evaluasi input untuk mengaitkan tujuan, konteks, input dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini juga menentukan kesesuaian lingkungan dalam  membantu pencapaian tujuan dan
objektif program. Disamping itu, evaluasi ini  dibuat untuk memperbaiki program bukan untuk membuktikan suatu kebenaran.  Evaluasi input dilakukan terhadap tersedianya sumber daya program dalam hal ini anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang digunakan. Singkatnya, input merupakan model yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar penggunaan sumber daya yang ada bisa mencapai tujuan serta secara esensial memberikan informasi tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak.
Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih  diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi  sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas, dan penganggaran.  Jadi orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan (termasuk) ynag sudah beroperasi dan membantu dalam memberi  penjelasan dan menentukan prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut.
Dukungan penuh dari pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Desa ini termaktub dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;  Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendirian,
Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa terdapat sumber daya manusia yang berperan terkait dengan pelaksanaan program yang sedag berjalan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan  Usaha Milik Desa dalam Bab III Pasal 10 menyebutkan susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa terdiri dari: penasihat, pelaksana operasional dan pengawas.
Hal ini sejalan dengan AD&ART di BUMDesa “MANDIRI” Desa Cigondewah Hilir yang menujukkan terdapat Kepala Desa (Komisaris). Direktur  , Sekretaris, Bendahara, Kanit Jasa,  Kanit Sosbud, Kanit Ekonomi. Adanya pendamping desa sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang berperan dalam kemajuan desa. Selain itu sudah mengikuti BIMTEK di Kabupaten untuk mengetahui lebih jelas SOP BUMDesa dan bagaimana alur BUMDesa berjalan. Adanya kolaborasi antara pengurus BUMDesa dengan masyarakat sekitar dalam program penjualan kain dan saluran air bersih. Masing-masing RW berperan aktif memajukan BUMDesa.
Anggaran bersumber dari dana desa. Terdapat pembagian anggaran dalam  APBDesa. Tidak langsung ke
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
BUMDesa semua. Ada sebagian untuk pemodalan BUMDes. Nantinya pengurus BUMDesa yang mengelola perputaran unit usaha. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi: 25% untuk pemumpukan modal usaha, 30% untuk pemegang saham secara proporsional, 25% untuk kas desa, 5% untuk dana pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional, 15% untuk pengurus, pengawas dan penasehat. Saat ini pendapatan asli desa Rp. 6.000.000. Akan tetapi Desa Cigondewah Hilir memiliki omset yang lebih besar dibandingkan Desa Karanganyar.
Saat ini BUMDesa Cigondewah Hilir  sedang membangun outlet untuk menunjang sarana dan prasarana. Agar kedepannya terdapat grosir untuk proses jual beli BUMDesa. Dalam hal penyewaan alat pesta saat ini disimpan di gudang. Sebenarnya letak geografis Cigondewah Hilir yang dekat dengan Kota Bandung dan lokasi antar dusun yang mudah diakses menjadikan sarana dan prasana lebih baik dibandingkan Desa Karanganyar.
Desa Karanganyar pun sudah memiliki AD&ART yang menunjukkan struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa “BANYU RESMI” yang terdiri dari BPD (Pengawas). Kepala Desa, Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manager Unit. Adanya pendamping desa sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tetapi belum berperan secara optima. Selain itu pengurus jarang mengikuti Bimtek di Kabupaten. Karena lokasi letak geografis yang jauh dan kesadaran pengurus untuk memajukan BUMDesa.
Sumber daya anggaran berasal dari APBDesa. Pembagian pendapat bersih dibagi berdasarkan ketentuan: 20% untuk pemupukan modal usaha, 20% untuk pendapatan asli desa, 5 % untuk pendidikan dan pelatihan pengurus, 7 % untuk komisaris/penasehat, 3% untuk pengawas, 35 % untuk honor pengelola, 7 % untuk biaya rapat, 3 % untuk dana sosial. Pendapatan asli Desa Karanganyar sebesar Rp. 5.000.000. Rendahnya omset BUMDesa yang didapatkan menunjukkan BUMDesa belum berperan secara optimal dalam mengelola unit usaha yang dilaksanakan.

## 2. Evaluasi Proses  Program BUM Desa
Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses menunjuk pada “apa” (what) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (who) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (when) kegiatan yang akan  selesai. Evaluasi proses dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang  dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar operasional prosedur, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan.
Evaluasi proses merupakan sumber informasi penting untuk menafsirkan hasil evaluasi produk. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan baik dari sisi jadwal maupun
pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung, terutama untuk Desa Karanganyar. Potensi desa belum dimanfaatkan secara maksimal. Omset masih rendah. Hanya bisa untuk membayar petugas/karyawan yang menjaga warung BUMDesa. Tidak ada keuntungan untuk  kas BUMDesa. Pada tahun 2019 selama kurang lebih 2 bulan BUMDesa tidak berjalan. Unit usaha belum inovatif dan kreatif.
Berbeda dengan Desa Cigondewah Hilir agenda 2019 belum terlaksana dengan maksimal tetapi sudah cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya.  Saluran air bersih sudah terpasang dan setiap bulannya warga membayar secara rutin, penyewaan alat pesta mendapatkan keuntungan dari tiap penyewaannya, penyaluran bpnt mendapatkan keuntungan.  Harapannya 2020 dapat membuat distro grosir. Sehingga nantinya masyarakat yang memiliki  usaha dapat menyalurkan produknya ke grosir. Sebagai fasilitator penjualan hasil produk masyarakat. Saluran air bersih dapat terpasang secara merata ke seluruh masyarakat desa.
Perbedaan yang signifikan dalam proses pelaksanaan program, karena hasil observasi menunjukkan bahwa pengurus BUMDesa Cigondewah Hilir sudah memiliki semangat untuk memanfaatkan potensi desa. Mayoritas pekerjaan masyarakat di bidang tekstil. Dengan melakukan unit usaha pendistribusian tekstil/kain. Pemahaman SOP yang sudah cukup dibandingkan BUMDesa
Karanganyar, karena sudah mengikuti bimtek di tingkat Kabupaten.
Didukung pula oleh partisipasi masyarakat  yang sudah cukup baik. Karena  karakteristik masyarakat yang bergerak dibidang tekstil dan letak geografis yang tidak jauh dari pusat kota Bandung sehingga  keinginan untuk berbisnis dan memajukan desa lebih bagus dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat / pendamping desa di Cigondewah Hilir lebih aktif dan berpartisipasi untuk memajukan BUMDesa Cigondewah Hilir. Karakteristik pendamping yang inovatif dan memiliki banyak pengalaman dan kontribusi untuk memajukan desa.
Sedangkan hal yang membuat Desa Karanganyar dalam prosesnya lebih rendah dibandingkan Desa Cigondewah Hilir karena pengurus masih kebingungan untuk memajukan BUMDesa. Letak geografis yang berjauhan antar dusunnya menjadi hambatan untuk melakukan komunikasi antar warga. Unit usaha yang masih minim dan terbatas. Tidak pernah mengikuti bimtek di tingkat Kabupaten sehingga belum memahami SOP BUMDesa. Pengurus masih ada hubungan darah dan kedekatan dengan kepala desa.
Partisipasi masyarakat masih rendah karena  karakteristik masyarakat yang bertani dan berkebun dan pemudanya banyak merantau dan keinginan untuk memajukan desa masih rendah. Sebenarnya potensi desa sudah cukup baik, tetapi inovasi masih rendah serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat / pendamping desa di
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
Karanganyar lebih pasif. Jarangnya komunikasi yang terjalin antara Ketua BUMDesa dengan pendamping desa. Minimnya inovasi dan rekomendasi nya untuk memajukan BUMDesa Karanganyar.
Unit usaha yang berjalan pada tahun 2016 adalah penyewaan alat pesta dan bengkel las yang dimodalkan oleh BUMDesa berlokasi di RW 03. Tahun selanjutnya adalah jual beli bahan tekstil dan saluran air bersih. Agenda 2019 ini adalah wifi keseluruh cakupan di desa Cigondewah Hilir dan memfasilitasi masyarakat yang memiliki kriteria pekerja keras untuk dimodalkan dalam membuka usaha. Setiap masyarakat yang ingin memasang saluran air bersih melakukan pembayaran awal. Selanjutnya proses pemasangan. Tiap bulannya membayar kepada pengurus. Pembayaran saluran air bersih senilai 3.000-4.000 (Per-meter kubik). Usaha ini dikelola BUMDesa. Rp. 1.5000., nantinya akan masuk ke dalam keuntungan BUMDesa.
Sedangkan BUMDesa Karanganyar berdiri  pada tanggal  1 Januari 2017. Pada awal berdisi BUMDesa Banyu Resmi tidak langsung melakukan kegiatan operasional usaha melainkan menggali beberapa potensi yang berada di Desa Karanganyar. Penggalian potensi ini memakan waktu kurang lebih satu bulan, dikarenakan letak geografis wilayah desa Karanganyar yang terdiri dari 4 dusun dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta sebagian besar juga merantau ke kota-kota besar.

## KESIMPULAN
Program BUMDesa sudah memiliki pedoman untuk  organisasi pengelola, modal & kegiatan usaha, dan penggunaan & pembagian sisa hasil usaha berdasarkan AD & ART dari masing  –  masing BUMDesa itu sendiri. Kebijakan sudah memiliki pedoman pelaksanaan, pendaan dan SDM yang mencukupi. Sarana dan prasarana sangat penting agar pelaksanaan program BUMDesa dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Ketersedian sarana dan prasana merupakan hal yang penting oleh karena itu dalam penyediannya harus sesuai dengan prinsip kecukupan, relevansi dan daya guna. Kebijakan sudah disosialisasikan. Namun demikian masih terdapat masalah yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan informan di Desa Cigondewah Hilir dan Karanganyar menyatakan bahwa evaluasi proses ini masih tergolong rendah akan tetapi pada proses pelaksanaannya Desa Cigondewah Hilir lebih unggul dibandingkan dengan Desa Karanganyar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Amelia Sri Kusuma Dewi. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian
Desa, Volume V No. 1 Februari 2014.
Arikunto. (2010). prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Bumi Aksara. Asvi, Z., & Mashur, D. (2017). Manajemen Badan USAha Milik Desa (Bumdes) Bina USAha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), 1-15.
Isak Komigi. Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Suku Moi), 2015 Lumintang, J., & Waani, F. J. (2019). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The Studies of Social Sciences, 2(1), 15-21.
Mahbud Junaedi. Evaluasi Pelaksanaan (BUM Desa) Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, 2015
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Salemba Empat: Jakarta.
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068- 1076.
Ramdhani, H. (2018, November).
Reorientasi Politik Gender dalam Sistem Masyarakat Patriarkis. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 03, pp. 621-628).
Ramdhani, H. (2019). Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 7(2), 219-226.
Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). Perspektif, 16(3), 149-159.
Saifuddin, R. (2019). BUM Desa; Antara Fungsi Profit dan Sosial (Studi Kasus BUM Desa Swadesa Arta Mandiri, Lampung Selatan. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan, 7(1), 15-15.
Stufflebeam, D.L. 2003. The CIPP Model for Evaluation. The  article presented at the 2003 annual conference of the Oregn Program Evaluator Network (OPEN) 3 Oktober 2003
(Studi Deskriptif di Desa Karanganyar dan Desa Cigondewah Hilir)
(Eka Nurcahaya, Anang Muftiadi, Ahmad Buchari)
Sulistyastuti, D. R. (2007). Pembangunan Pendidikan dan MDGs di
Indonesia Sebuah Refleksi
Kritis. Jurnal Kependudukan
Indonesia, 2(2), 19-44.
Suprayogo, Imam dan Tobroni. (2001).
Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Syafiie, Inu Kencana. 2010. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Umanailo, M. C. B., dkk. (2018). Naskah Akademik Badan Usaha Milik Desa.
Wahab, Solichin, 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan  Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.