## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup
Fatich Nurhadi 1 nurhadi.fatich@yahoo.co.id , Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Indonesia

## Abstract

## Background:
The high number of coal industries in Samarinda City has triggered various environmental pollution issues. This occurs due to the  many  negligence of the  coal  industry players  in carrying out reclamation  efforts which then have an  impact on the welfare of the community in the area around the mining area. This form of neglect is a form  of  violation  of  human  rights,  namely  the  right  to  have  a  clean  and  healthy  environment,  and  law enforcement  should  be  enforced  to  create  a  deterrent  effect. The  government  of  Samarinda  City  has  played  a role at various levels in ensuring the fulfillment of human rights related to the environment.

## Research Method:
This  research  uses  juridical  sociological  and  psychological  juridical  methods.  The  research  approach  uses  a statutory  regulatory  approach,  namely  Law  No.  32  of  2009  concerning  Protection  and  Management  of  the Environment, Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law No. 8 of 1981 concerning the Law Code. Criminal Procedure Law, as well as Law No. 39/1999 on Human Rights.

## Findings:
The  analysis  shows  that  the  government  plays  an  important  role  in  ensuring  the  fulfillment  of  human  rights related to the environment.

## Conclusion:
The  Samarinda  City  Government  strictly  carries  out  regulations  regarding  the  implementation  of  mining businesses,  especially  those  related  to  reclamation,  in  accordance  with  Law  Number  4  of  2009  concerning Mineral and Coal Mining.
Keywords: Enforcement; Law; Criminal; Environment; HAM

## Abstrak

## Latar Belakang:
Tingginya  jumlah  industri  batu  bara  di  Kota  Samarinda  memicu  berbagai  isu  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini terjadi akibat banyaknya kelalaian dari pihak pelaku industri batu bara dalam melakukan upaya reklamasi yang kemudian  berdampak  pada  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  sekitar  lahan  penambangan.  Bentuk  kelalaian ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  yakni  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan bersih  dan  sehat,  dan  sudah  selayaknya  penegakan  hukum  diberlakukan  guna  menimbulkan  efek  jera. Pemerintah  Kota  Samarinda  memiliki  andil  dalam  berbagai  tingkatan  untuk  memastikan  terpenuhinya  HAM terkait lingkungan hidup.

## Metode Penelitian:
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  sosiologis  dan  yuridis  psikologis.  Pendekatan  penelitian menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  No  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Hasil Penelitian:
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pemerintah  berperan  penting  dalam  upaya  pemastian  terpenuhinya  HAM terkait lingkungan hidup.

## Kesimpulan:
Pemerintah Kota Samarinda secara tegas menjalankan regulasi mengenai pelaksanaan usaha tambang, terutama yang  terkait  dengan  reklamasi,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kata Kunci: Penegakan; Hukum; Pidana; Lingkungan; HAM
DOI : - Received :  December 2022 Accepted :  December 2022 Published :  February 2023 Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Batu  bara  adalah  pusat  kebijakan  energi  Indonesia  sejak  akhir  1970-an.  Walaupun cadangan  batu  bara  di  Indonesia  bukan  yang  terbesar  di  dunia,  jumlah  cadangan  batu  bara relatif  signifikan  dibandingkan  sumber  daya  fosil  lainnya.  Total  cadangan  batu  bara  adalah 22,6 miliar ton dari total cadangan global. Didorong oleh melimpahnya cadangan batu bara, pemerintah  telah  menetapkan  kebijakan  untuk  meningkatkan  penggunaan  batu  bara  sebagai pembangkit  tenaga  listrik  seperti  yang  tercantum  di  berbagai  dojumen  Kebijakan  Energi Nasional  (KEN)  yang  diterbitkan  sejak  1980-an.  Dalam  KEN  2014,  batu  bara  ditargetkan untuk menyumbangkan 30% dari total bauran energi primer nasional pada tahun 2025 dimana total  persediaan  energi  diperkirakan  mencapai  400  juta  setara  ton  minyak  (TOE).  Selain penting  untuk  membangkitkan  tenaga  listrik,  batu  bara  juga  merupakan  komoditas  ekspor strategis dan prioritas utama Indonesia. Indonesia adalah pengekspor batu bara kedua terbesar secara global dan pemasok batu bara utama untuk negara-negara Asia. Pendapatan dari batu bara  adalah  salah  satu  sumber  dari  anggaran  pendapata  dan  belanja  negara.  Selama  empat tahun  terakhir,  pendapatan  batu  bara  yang  diterima  mencapai  rata-rata  IDR  31  triliun  (2,17 miliar USD) atau mencapai rata-rata 80% dari total pendapatan non minyak dan gas. Industri pertambangan  menyumbang  5-8%  dari  PDB  Indonesia  dalam  10  tahun  terakhir,  dimana sekitar  80%  berasal  dari  industri  batu  bara.  Sumber  dan  produksi  batu  bara  Indonesia sebagian  besar  hanya  tersebar  di  empat  dari  34  provinsi:  Kalimantan  Timur,  Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Timur, sektor batu bara menyumbnag  sekitar  35%  dari  PDB  provinsi  pada  tahun  2017.  Dengan  menambah  minyak dan gas pada jumlah tersebut, jumlahnya mencapai hamper setengah dari PDB provinsi.  Di Kota  Samarinda  sendiri,  kontribusi  sektor  pertambangan  dan  penggalian  bagi  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 5,39 persen pada tahun 2000 menjadi 5,66

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup Fatich Nurhadi
persen pada tahun 2005 dan 6,07 persen pada tahun 2007. Bahkan, hingga akhir tahun 2009, 70,76 persen dari luas lahan Kota Samarinda dikuasi oleh aktivitas penambangan batu bara. Ini menandakan bahwa Kalimantan Timur sangat bergantung pada bahan bakar fosil.
Akan tetapi peningkatan dalam sektor ekonomi ini tidak serta merta terjadi tanpa adanya masalah,  terutama  masalah  lingkungan.  Emisi  Indonesia  dari  sektor  energi  diperkirakan meningkat tiga kali lipat dari 168 juta ton CO 2e menjadi 498 juta ton CO 2e pada tahun 2030. Hal ini tentu saja menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan polusi udara setempat. Selain itu, isu banjir yang terjadi akibat pembabatan hutan serta lubang-lubang sisa galian tambang yang  diabaikan  oleh  pelaku  industri,  menyebabkan  isu  pencemaran  lingkungan  semakin menjadi-jadi.  Hal  ini  kemudian  berdampak  secara  tidak  langsung  terhadap  berkurangnya kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi lahan penambangan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batu  bara,  pasal  1  poin  6  menegaskan  bahwa  “Usaha  Pertambangan  adalah  kegiatan  yang meliputi  tahapan  kegiatan  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  pasca tambang.”  Hal  ini  berarti  upaya  reklamasi  dan  revegetasi  pada  lahan-lahan  eks  tambang merupakan  syarat  penting  dari  diberikannya  ijin  pelaksanaan  industri  batu  bara.  Reklamasi adalah  upaya  untuk  memperbaiki  atau  memulihkan  kemabli  lahan  dan  vegetasi  dalam Kawasan  yang rusak  sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, sehingga kawasan tersebut dapat berfungsi Kembali sesuai dengan fungsi utamanya. Legalitas pengusahaan bahan galian menurut  Undang-Undang    Nomor  4  Tahun  2009  secara  substansi  hanya  dalam  satu  bentuk, yakni  izin  usaha.  Izin  ini,  menurut  Philipus  M.  Hadjon,  merupakan  kategori  terpenting  dari keputusan  administrasi  negara  (beschikking)  yang  didalamnya  terdapat  berbagai  bentuk keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan ketentuan perintah.
Berdasarkan  pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  menyebutkan  bahwa “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkaundung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”,  maka  pemerintah  memegang peranan penting dalam pengawasan pelaksanaan industri batu bara, yakni dengan memastikan bahwa upaya reklamasi dan revegetasi benar-benar dijalankan oleh para pelaku industri batu bara, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Indonesia  adalah  negara  hukum  dan  menjunjung  tinggi  persamaan  derajat  di  hadapan hukum. Indonesia juga memastikan bahwa hak asasi manusia terpenuhi, salah satunya yakni
hak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat,  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat (1). Pelaku industri batu bara yang kurang bertanggung  jawab  telah  menghalangi  pemenuhian  hak  dasar  tersebut.  Untuk  itu  pemberian hukum baik pidana maupun perdata sudah sepantasnya diberlakukan guna memastikan bahwa kejadian yang sama tidak akan berulang.
Berdasarkan masalah di atas, maka rumusan permasalahannya adalah bagaimana bentuk perlindungan  HAM  dalam  pengelolaan  pertambangan  batu  bara  pascar  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  di  Kota Samarinda,  serta  bagaimana  upaya  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  memberikan Pengelolaan  Pertambangan  batu  bara  pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara di kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk perlindungan HAM dalam pengelolaan pertambangan batu bara di Kota Samarinda serta upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan HAM dalam pengelolaan pertambangan batu bara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan yuridis psikologis. Pendekatan penelitian  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Teknik  pengumpulan data  primer  didapat  dari  wawancara  dengan  responden  yang  terdiri  dari  pemerintah  Kota Samarinda,  Dinas  Pertambangan  Kota  Samarinda,  pelaku  usaha  pertambangan,  masyarakat disekitar  penambangan  batu  bara,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  pengelolaan pertambangan batu bara. Teknik pengumpulan data sekunder didapat dari bahan kepustakaan dan peraturan perundangan yang berhubungan dnegan  pengelolaan usaha pertambangan dan ingkungan hidup. Data dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif, dan preskriptif.

## 3. PEMBAHASAN
3.1  Bentuk  Perlindungan  HAM  dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Batu  Bara  Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomnor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Kota Samarinda
Landasan  utama  kebijakan  pengolahan  mineral  dan  batu  bara  di  Indonesia ialah  UUD 1945  Pasal  33  ayat  (3)  yang  menyebutkan  bahwa  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Kegiatan  pertambangan  batu  bara  merupakan  kegiatan  usaha  yang

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup Fatich Nurhadi
kompleks  dan  sangat  rumit,  sarat  risiko,  merupakan  kegiatan  usaha  jangka  panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari berbagai sektor. Selain itu, kegiatan pertambangan juga mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga  memerlukan  perencanaan  total  yang  matang  sejak  tahap  awal  hingga  pasca tambang.
Tahapan kegiatan perencanaan tambang meliputi penaksiran sumberdaya dan cadangan, perencanaan  batas  penambangan  ( final/ultimate  pit  limit ),  penetapan  tambang,  penjadwalan produksi  tambang,  perencanaan  tempat  penimbungan  ( waste  dump  design ),  perhitungan kebutuhan  alat  dan  tenaga  kerja,  perhitungan  biaya  modal  dan  biaya  operasi,  eveluasi finansial,  analisis  dampak lingkungan,  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  ( Corporate  Social Responsibility )  termasuk  pengembangan  masyarakat  ( Community  Development )  serta penutupan tambang.
Penutupan  tambang  atau  penutupan  kembali  lahan  bekas  tambang  merupakan  bagian dari  kegiatan  reklamasi  pertambangan  yang  merupakan  kewajiban  dalam  hal  pengelolaan pertambangan  demi  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  di  sekitar  kawasan pertambangan. Hal ini juga merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkait dengan pengelolaan pertambangan, yakni menjaga lingkungan hidup agar tetap dapat berfungsi  sebagaimana  mestinya,  dengan  begitu  memastikan  hak  setiap  individu mendapatkan  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat,  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pengaruh pertambangan pada aspek lingkungan terutama berasak dari tahapan ekstraksi dan  pembuangan  limbah  batuan,  serta  pengolahan  bijih  dan  opersional  pabrik  pengolahan. Upaya  perusahaan  pertambangan  dalam  mewujudkan  pembangunan  yang  berwawasan lingkungan  adalah  dengan  melakukan  reklamasi  pasca  operasi.  Reklamasi  pasca  operasi adalah  pemulihan  lingkungan  setelah  dirusak  karena  pengambilan  bahan  galian.  Prinsip kegiatan reklamasi adalah (1) kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan (2) kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus  menunggu  proses  penambangan  secara  keseluruhan  selesai  dilakukan.    Ketentuan mengenai reklamasi diatur dalam Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.
Secara  umum,  yang  harus  diperhatikan  dan  dilakukan  dalam  merehabilitasi/ mereklamasi  lahan  bekas  tambang  yaitu  dampak  perubahan  dan  kegiatan  pertambangan, rekonstruksi  tanah,  revegetasi,  pencegahan  air  asam tambang,  pengaturan  drainase,  dan  tata guna lahan pasca tambang.
Sesuai  dengan  Pasal  1  poin  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  setiap  usaha  pertambangan  harus  memperoleh  ijin usaha  pertambangan  (IUP).  Demi  mendapatkan  IUP,  pelaku  pertambangan  harus menyerahkan beberapa tahapan studi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan,  serta  pasca  tambang.  Rencana  reklamasi  termasuk  didalam  studi  pasca  tambang. Rencana reklamasi disusun untuk pelaksanaan setiap lima tahun dengan rincian tahunan yang meliputi tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan lahan, program reklamasi,  dan  rencana  biaya  reklamasi.  Dalam  hal  umur  pertambangan  kurang  dari  lima tahun,  maka  Rencana  Reklamasi  disusun  sesuai  dengan  umur  tambang  tersebut.  Rencana Reklamasi  ini  wajib  disampaikan  sebelum  memulai  kegiatan  eksploitasi/  operasi  produksi, yang  kemudian  akan  ditinjau  dan  disetujui  oleh  Menteri,  Gubernur,  atau  Bupati/  Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  pengembalian  kondisi tanag  aga  dapat  berfungsi  sesuai  dengan  peruntukannya  melalui  reklamasi,  bukan  semata tanggung jawab pelaku pertambangan, namun juga tanggung jawan pemerintah, dalam hal ini Menteri,  Gubernur,  maupun  Bupati/  Walikota  yang  telah  melakukan  pengkajian  dan persetujuan  terhadap  Rencana  Reklamasi  yang  diajukan,  serta  melakukan  pengawasan  atas pelaksanaan reklamasi oleh pelaku usaha tambang.
Di  Kota  Samarinda,  beberapa  kasus  kelalaian  terkait  pelaksanaan  reklamasi  sempat menimbulkan  korban  jiwa.  Kasus  yang  melibatkan  PT  Rimba  Perkasa  Utama  (PT.  RPU) yang  terjadi  di  daerah  Sambutan  Kecamatan  Samarinda  Ilir,  Kota  Samarinda,  menimbulkan korban  jiwa,  yakni  2  anak  usia  5  dan  6  tahun  yang  tenggelam  dalam  kolam  yang  terbentuk akibat lalainya PT. RPU mereklamasi lahan bekas tambang mereka. Kasus ini dikategorikan sebegai  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).
Dalam  hal  pelaku  usaha  pertambangan  melakuakn  pengolahan  yang  tidak  sesuai ketentuan  yang  berlaku,  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  seperti  yang  diatur  dalam

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup Fatich Nurhadi
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  pasal 151 ayat (1) dan ayat (2).
Sementara  bentuk  perlindungan  HAM  yang  diberikan  peraturan  perundang-undangan dalam hal pengolahan pertambangan selain sanksi administratif, juga dapat diberikan sanksi pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  pasal 158,159,160,161,162,163,164, dan 165, yakni berupa sanksi pidana penjara dan kurungan.
Dengan melakukan reklamasi secara sempurna sesuai ketentuan yang telah disyaratkan dalam  peraturan  perundang-undangan  terutama  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara,  Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  berperan dalam memastikan terjaminnya HAM dalam pengelolaan pertambangan di Kota Samarinda.

## 3.2  Upaya  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  Memberikan  Perlindungan  HAM  dalam
Pengelolaan  Pertambangan  Batu  Bara  Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara di Kota Samarinda
Dalam hubungannya dengan pelaksanaan reklamasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  menyebutkan  bahwa  pemegang  IUP wajib  menyerahkan  rencana  reklamasi  dan  rencana  pasca  tambag  pada  saat  mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Selain itu, setiap pemegang IUP juga wajib menyerahkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang sebelum kegiatan operasi tambang dimulai.  Besar  dana  jaminan  reklamasi  sebagaimana  diatur  dalam  Permen  ESDM  No.  18 Tahun  2008  tentang  Reklamasi  dan  Penutupan  Tambang  terbagi  atas  biaya  langsung  dan biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan  dan  penanggulangan  air  asam  tambang,  dan  pekerjaan  sipil.  Sementara  biaya tidak  langsung  ialah  biaya  mobilisasi  dan  demobilisasi,  perencanaan  kegiatan  reklamasi, administrasi  dan  keuntungan  pihak  kegita  sebagai  kontraktor  pelaksana  reklamasi,  dan supervisi.  Rencana  biaya  reklamasi  ini  disusun  setiap  tahun  untuk jangka  waktu  lima  tahun yang  diberikan  dalam  bentuk  deposito  berjangka  dan  lain-lain  yang  ditempatkan  di  bank pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai jadwal reklamasi.
Oleh  karena  itu,  pemerintah  juga  memiliki  peranan  besar  dalam  memastikan  bahwa upaya pengembalian kondisi tanah agar dapat berfungsi sesuai peruntukannya melalui proses reklamasi. Pemerintah berperan melakukan penilaian, persetujuan, sekaligus pengawasan atas pelaksanaan reklamasi oleh perusahan pertambangan.
Dalam hal apabila pihak pelaku usaha pertambangan lalai dalam melakukan reklamasi, sudah  sewajarnya  pemerintah  secara  tegas  melalui  aturan  yang  ada  berupaya  melakukan penegakan  hukum  lingkungan  secara  konsisten.  Untuk  itu,  pemerintah  dapat  melibatkan masyarakat  di  dalamnya.  Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  erat  dengan  kemampuan aparatur  dan  kepatuhan  warga  masyarakat,  terhadap  peraturan  yang  berlaku,  yang  meliputi tiga bidang hukum, yakni administratif, pidana, dan perdata.
Setiap  Undang-Undang  yang  dibuat  yang  berwenang  tentu  saja  mengatur  sanksi  baik pidana maupun sangksi administratif, oleh karena itu agar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  bisa  berjalan  efektif  dan  dipatuhi  oleh  perusahaan,  maka  harus  mencantumkan ketentuan  sanksi  yang  bersifat  administratif.  Menurut  Philipus  Hardjon,  hukum administrative  materiil  terletak  diantara  hukum  privat  dan  hukum  pidana.  Hukum  pidana berisi  norma-norma  yang  esensial  bagi  kehidupan  masyarakat  sehingga  penegakan  norma- normanya  dilakukan  oleh  penguasa.  Sedangkan  hukum  privat,  penegakan  norma-normanya dapat diserahkan kepada pihak partikelir.
Dalam  hal  pihak  pelaku  tambang  telah  mendapatkan  peringatan  tertulis,  namun melakukan pengulangan pelanggaran, maka Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya  dapat  menghentikan  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  pertambangan, sebagaiman  yang  tercantum  dalam  Pasal  151  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009. Kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  memberikan  sanksi administrative  juga  sesuai  dnegan  Peraturan  Pemerintah  No.  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota,  yang  menyebutkan  bahwa  “pengelolaan  lingkungan hidup  merupakan  salah  satu  urusan  wajib  pemerintah  daerah”.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  atas  segala  upaya  yang  berpotensi menimbulkan pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan hidup.
Untuk  menjamin  perlindungan  HAM  dalam  hal  pengelolaan  tambang  di  Kota Samarinda,  Pemerintah  Kota  Samarinda  melalui  Dinas  Pertambangan  Kota  Samarinda bekerja  sama  dengan  Badan  Lingkungan  Hidup  Daerah  (BLHD)  selalu  melakukan pengawasan  terhadap  usaha  pertambangan  yang  terindikasi  akan  berakibat  merusak lingkungan hidup. Konsep pengawasan seperti ini merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup Fatich Nurhadi
Selain  melakukan  pengetatan  perijinan  dan  melakukan  pengawasan,  Pemerintah  Kota Samarinda  juga  memnberikan  perhatian  terhadap  adanya  jaminan  reklamasi  yang  harus dilakukan  para  pengelola  pertambangan.  Sebanyak  63  perusahaan  tambang  yang  memiliki IUP  pada  tahun  2011  yang  memiliki  luas  lahan  Konsesi  seluas  26.514,73  ha  dengan  lahan bukaan  seluas  1.803,28  ha,  telah  melakukan  reklamasi  seluas  922,  13  ha,  sementara  644,23 ha belum direklamasi.
Keseriusan  Pemerintah  Kota  Samarinda  dalam  meberikan  perlindungan  HAM  dalam hal  pengelolaan  pertambangan  di  Kota  Samarinda  terutama  dalam  hal  Jaminan  Reklamasi yang harus disetorkan para perusahaan tambang dalam pengelolaan pertambangan batu bara di  Kota  Samarinda.  Data  penempatan  Jaminan  Reklamasi  yang  telah  disetorkan  pengelola pertambangan melalui Bank  Kaltim, BNI,  Bank Syariah Mandiri, Bank  Mandiri pada tahun 2010 sejumlah  IDR 10.217.921.205. Pada tahun 2011 jumlah Jaminan Reklamasi sebesar  IDR 11.964.732.762, dan yang belum ditempatkan sebesar  IDR 4.899.776.665.
Pemerintah  Kota  Samarinda  memberikan  sanksi  tegas  pada  pengelola  tambang  yang tidak  mematuhi  aturan  yang  berlaku,  seperti  tidak  menyetorkan  dana  Jaminan  Reklamasi setelah  diberikan  toleransi  ataupun  mengabaikan  teguran.  Bentuk  sanksi  yang  diberikan Pemerintah Kota Samarinda ialah pencabutan IUP, seperti yang terjadi pada PT. Bumi Betua pada  lokasi  Sungai  Kunjang,  Samarinda,  PT.  Prima  Coal  Mining  pada  lokasi  Sempaja, Samarinda, dan CV. Impra Energi.

## 4. KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Samarinda  telah  melakukan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagai upaya memberikan perlindungan HAM terkait  pengelolaan  pertambangan  dengan  memastikan  sanksi  diberikan  pada  para  pelaku usaha tambang yang lalai, acuh, dan terbukti bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk  sanksi  yang  diberikan  ialah  sanksi  administrative  hingga  sanksi  pidana  pada  kasus khusus dimana kelalaian pihak pelaku usaha tambang menimbulkan korban jiwa.

## 5. REFERENSI
Abrar Saleng, Hukum Pertambangan , UII Pers Yogyakarta, 2004.
Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum February 2023, Vol. 15 No.1
Dinas Pertambangan Dan Energi  Kota Samarinda, Himpunan Peraturan Pertambangan dan Energi , Samarinda, 2011
Djohan Tunggal Arif, Peraturan Lingkungan Hidup , Buku II, HARVARINDO, Jakarta , 2001.
Institute  for  Essential  Services  Reform.  Rangkuman  untuk  Para  Pembuat  Kebijakan, Dinamika  Batu  Bara  Indonesia:  Menuju  Transisi  Energi  yang  Adil. Institue  for Essential Services Reform . Jakarta, 2019.
Keputusan  Menteri  Kehutanan  dan  Perkebunan  Nomor  146  Tahun  1999  tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang dalam Kawasan Hutan.
Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Edisi VII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
Muhammad  Taufik  Makarao, Aspek-Aspek  Hukum  Lingkungan ,  PT.  Indeks  Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum , Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, Jakarta, 1996.
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Reklamasi  dan  Penutupan Tambang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksana  kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2010  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Ridwan  Hr, Hukum  Administrasi  Negara ,  Penerbit  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2006.
Salim  HS, Hukum  Pertambangan  Di  Indonesia ,  Penerbit  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2005.
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum , Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
Siahaan N.H.T, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan , Erlangga, Jakarta, 1985.

## Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bidang Lingkungan Hidup
Fatich Nurhadi
Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan , Rineka Cipta, Makassar, 2005.
Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijakan  Lingkungan  Nasional , Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
Siti sundari rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan , Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat, Jakarta, 1995.
Soemartono dan Gatot P., Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Subtanto J. Suprapto, Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan  Galian ,  Kelompok  Progran  Penelitian  Konservasi,  Pusat  Sumber  Daya Geologi, Yogyakarta, 2008.
Sukandarrumidi, Bahan  Galian  Industri ,  Penerbit  Gajah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2009.
Suyartono, Good Mining Practice, Pertambangan Indonesia , Jakarta, 2003. Syahrul Machmud, SH, MH., Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2007.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.