## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) 10.33087/legalitas.v15i1.434

## Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator
Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
Ahmad Hanif, * Suzanalisa, dan Nuraini Zachman
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
* e-mail koresponden: suzanalisa17457@gmail.com
Abstrak. Kata  affiliator  ini  mengemuka  setelah  beberapa  orang  mengaku  rugi  saat  menjajal  bisnis  binary  option.  Bisnis  ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi harga dari sebuah aset. Jika trader  atau  pengguna  salah  menebak,  konsekuensinya  adalah  sejumlah  uang  yang  dipertaruhkan  akan  ditarik  oleh  aplikasi. . Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memahami  dan  menganalisis pengaturan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang perlindungan  hukum  investor  trading  forex  menggunakan  aplikasi  platform  Menurut  Prespektif  Hukum  Indonesia ,  dan pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia . Spesifikasi penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary  Option  Dalam  Prespektif  Hukum  Indonesia. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  (1) pengaturan  Peraturan Perundang-Undangan  tentang  perlindungan  hukum  investor  trading  forex  menggunakan  aplikasi  platform  Menurut  Prespektif Hukum  Indonesia diatur  dalam  pasal  68  sampai  dengan  pasal  73  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  2011  perubahan  atas UndangUndang  Nomor  32  tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  dan  Komoditi.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap Affiliator  Aplikasi  Platform  Binary  Option  Dalam  Prespektif  Hukum  Indonesia diancam tindak  pidana  judi  online  dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal  5  dan/atau  Pasal  10  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Ancaman hukuman terhadap Affiliator adalalah 20  tahun  Penjara.  Saran  yang  dikemukakan  yaitu perlu  adanya  sosialisasi serta  edukasi  kepada investor serta masyarakat luas.Dengan ini maka pertumbuhan pada transaksi berjangka dapat berkembangdengan pesat.
Kata kunci : Tanggung Jawab Pidana; Affiliator, Aplikasi Platform Binary Option .
Abstract. This affiliate word surfaced after several people admitted to losing money when trying out the binary options business. This  business  is  engaged  in  online  trading,  where  everyone  who  follows  it  is  required  to  predict  the  price  of  an  asset.  If  the trader or user guesses wrong, the consequence is that the amount of money at stake will be withdrawn by the application. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of forex trading  investors  using  the platform  application  according  to  the  Indonesian  Legal  Perspective,  and  criminal  liability against affiliates  of  the  binary  options  platform  application  from  the  perspective  of  Indonesian  law.  This  research  specification  uses normative  legal  research.  Criminal Liability  Against  Binary  Option  Platform  Application  Affiliates  in  the  Perspective  of Indonesian Law. The results of this study indicate that (1) the regulation of laws and regulations regarding the legal protection of  forex  trading  investors  using  the  platform  application.  According  to  the  Indonesian  Legal  Perspective,  it  is  regulated  in Articles  68  to  73  of  Law  Number  10  of  2011  Amendments  to  Law  Number  32  of  1997  concerning  Trading.  Futures  and Commodities.  Criminal  Liability  Against  Binary  Option  Platform  Application  Affiliates  In  the  Indonesian  Legal  Perspective, online  gambling  and/or  spreading  false  news  through  electronic  media  and/or  fraud,  fraud  and/or  money  laundering  are threatened.  He  was  charged  with  Article  45  paragraph  2  in  conjunction  with  Article  27  paragraph  2  and/or  Article  45 paragraph  1  in  conjunction  with  Article  28 paragraph  1  of  the  Electronic  Transaction  Information  Law  (ITE).  Subsidiary  to Article 3 and/or Article 5 and/or Article 10 of Law  Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU). In addition, he was also charged with Article 378 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 of the Criminal Code, the threat of punishment for the Affiliate is 20 years in prison. The suggestion put forward is the need for socialization and education to investors and the wider community. With this, the growth in futures transactions can develop rapidly.

## Keywords: Criminal Liability; Affiliate, Binary Options Platform Application

## PENDAHULUAN
Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan system barter (tukar menukar barang), namun seiring  perkembangan  jaman  dan  peradaban sistem  barter  ini  tidak  digunakan  lagi  karena  mempunyai  kelemahan sehingga ditentukanlah sistem pembayaran baru yaitu menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran. Sistem  pembayaran dengan  menggunakan  uang tak luput  dari  kelemahan juga dalam  fungsinya untuk  bertransaksi dengan negara lain yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.
Perkembangan  zaman  ini  juga  mengalami  perubahan  kemabali  akibat  dari perubahan  informasi  dan teknologi yang mempengaruhi semua aspek kehidupan khususnya untuk perdagangan yang dahulu dikenal dengan

## Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
transaksi  pertemuan antara pembeli dan penjual sekarang melalui teknologi internet pembeli dan penjual tidak perlu bertemu dan dilain sisi dalam memenuhi kebutuhan yang terbatas maka setiap manusia mencari berbagai cara untuk menginvestasikan hartanya agar dikemudian hari dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Peluang yang dibaca oleh pihak  –pihak yang memiliki kemampuan untuk mengolah capital yang dimiliki orang lain ini maka bermunculan berbagai macam investasi yang menjanjikan keuntungan di waktu yang instan. Nilai mata uang yang diperdagangkan berubah dari waktu ke waktu, baik berubah menguat maupun melemah sebuah mata uang melemah apabila membutuhkan lebih banyak unit uang untuk  membeli  mata  uang lain,  dan  sebaliknya  sebuah mata  uang  dikatakan  menguat  apabila  semakin  kecil  unit  uang  yang  diperlukan  untuk  membeli  mata  uang lain. Berbagai  kegiatan  investasi  di  seluruh  dunia  yang  dilakukan  dalam  skala  internasional,  seperti  foreign  direct investment  di  pasar  modal  dan  pasar  uang  yang dilakukan  oleh  investor  individu,  hedge  funds,  dan  investment bankers,  selalu  mengikutsertakan  transaksi  perdagangan  Forex.  Investasi  forex  trading  merupakan investasi  yang sangat menjanjikan dimana kita bisa memperoleh profit yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat.
Transaksi  perdagangan,  ada  dua  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli.  Demikian  pula  di  forex,  terdapat perbedaan  dimana  pembeli  dan  penjual tidak  pernah melakukan  pertemuan fisik  secara  langsung  dan tidak  pernah serah terima secara fisik juga. Semuanya dilakukan dalam bentuk perjanjian dan diperantarai oleh lembaga arbitrase yang  biasa  disebut  sebagai  broker.  Forex  tergolong  dalam  bursa berjangka,  yaitu investasi derivatif (turunan) dari produk investasi saham dan kawan kawannya. Pada mulanya produk derivatif ini diawali oleh perdagangan index dan komoditi, dengan bertambah anggota baru yaitu perdagangan valuta asing yang bernama forex. Karena sudah bukan lagi tergolong investasi sekuritas, maka forex trading pun memiliki lembaga regulasinya sendiri.
Regulator  yang  mengawasi  kegiatan  pialang  di  Indonesia  ada  dibawah  wewenang  Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Internet melalui kanal youtube banyak sekali muncul aplikasi perangkat lunak (platform) trading antara lain binary  option,  binomo,  Olymp  Trade,  FBS,  IQ  Option,  Insta  Forex,  Octa  FX,  dan  lain.  Dalam  mendukung platform  diatas  maka  diperlukan affiliator – afliliator yang menerima endorse (iklan) tentang platform ini agar dapat menarik  peminat  investor  kedalam  platform  trading  ini. keuntungan  affiliator diperoleh  dari  komisi  per transaksi. Untuk nominal komisinya, sejauh ini masih  belum  ada  informasi  secara  pasti.mantan  affiliator  sekaligus selebriti menyampaikan melalui kanal Youtubenya tentang pembagian keuntungan affiliator dan perusahaan pemilik aplikasi. Adapun keuntungannya yakni 70% untuk affiliator dan 30% untuk aplikasi.
Platform fore sebagainya , salah satunya investasi dalam platform binary option. Padahal platform binary ini  sebenarnya  hanya  bermodus  investasi  karena  sistem  investasi  ini  mirip  dengan  judi  online  yg  hanya  membuat orang loss. Penyebab orang tertarik untuk berinvestasi pada binary ini adalah karena peran afiliator yang berkedok sebagai broker. Dimana tugas dan wewenang broker disini marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin  memudahkan  setiap  orang  untuk  mendulang  profit  di  bisnis  ini  bahkan  tanpa  perlu belajar.  Para  afiliator mucul dengan memamerkan kekayaan nya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah crazy rich . Kata affiliator belakangan viral di jagat maya. Dikutip dari berbagai sumber, affiliator adalah orang yang bertugas untuk mempromosikan bisnis. Dari sini penulis akan mengurai mengenai pengertian dari affililator Binary option serta apa  itu  sebenarnya  korban  dari  affiliator  binary  option  supaya  mendapatkan  pemahaman  yang  utuh  sehingga pemberitaan yang diperoleh dapat berimbang dan obyektif.
Affiliator  binary  option  adalah  orang  perorangan  yang  mempromosikan  kepada  khalayak  umum  suatu platform  trading  di  binary  option  dan  brokernya  dalam  dunia  perdagangan  aset  dan  investasi  di  binary  option. Kegiatan utama yang dilakukan yaitu membantu pengenalan broker binary option, mempromosikan platform trading binary  option,  mengedukasi  penggunaan  dari  platform  binary  option  mulai  dari  pengenalan  fitur-fitur  didalam platform, cara deposit, withdraw, open position dan close position disamping itu juga dapat memberikan edukasi cara trading  di  binary  option  yang  baik  dan  sehat  dan  berani  dipertanggungjawabkan  ilmunya  (money  management, psikologi  trading,  pengenalan  candle,  chart  pattern, price  action)  serta  penggunaan  indikator  trading  binary  option dalam platform. Affiliator trading binary option tidaklah memberikan suatu nasihat-nasihat investasi, janji investasi pasti  untung  dan profit  dan  saran investasi serta  tidak  juga mempromosikan  suatu  produk  untuk  dipakai  oleh  klien didalam trading di binary option. 2
Sedangkan Korban affiliator binary option, Korban affiliator binary option adalah pihak-pihak yang menjadi klien  dari  affiliator  binary  option  yang  mana  affiliator  yang  bersangkutan  tidak  memiliki  kompetensi,  kapabilitas dibidang trading di market binary option sebagaimana diuraikan diatas dan bila memberikan edukasi trading di binary option  ilmunya  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  serta menyesatkan. 3 Korban di dalam binary option adalah para pemain  memilih  satu  dari dua  pilihan:  jumlah  yang  tetap  atau  tidak  sama  sekali.  Para  pemain  opsi  biner diharuskan menebak naik atau turunnya harga suatu aset pada masa tertentu. Pemain menerima pembayaran bila opsi biner kedaluwarsa dan bisa rugi jika kehabisan uang. Salah satu aplikasi opsi biner ialah Binomo yang dibentuk para broker  saham.  Mereka  menawarkan  jasa  skema  opsi  biner  berupa  analisa  naik  turun harga  dalam  rentang  waktu tertentu.

## Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
Binary options adalah produk keuangan yang memberikan dua pilihan untuk menebak apakah harga akan naik  atau  turun  dalam  periode  tertentu.  Produk  keuangan  yang  ditawarkan  biasanya  berupa  aset  forex  atau  indeks saham. Keberhasilan dalam binary options sangat bergantung pada spekulasi. Dimana jika beruntung dalam menebak pasar  dengan  benar,  maka  akan  mendapatkan keuntungan.  Namun  sebaliknya,  juga  bisa  rugi  besar  ketika  salah memprediksi.
Kesederhanaan  tersebut,  menghasil  daya  tarik  yang  luas  di  antara  para  pedagang  dan  pendatang  baru  di pasar keuangan untuk memulai menggunakan binary options app sehingga memicu banyaknya korban. Padahal tidak sesederhana kelihatannya,  harus  sepenuhnya  memahami  bagaimana  cara  kerjanya,  tren  pasar,  keuntungan  atau kerugian dari produk ini, dan perusahaan mana yang berwenang secara hukum untuk menyediakan binary options.
Maru  Nazara,  salah  seorang  korban  dari  Binomo,  merugi  Rp540  juta.  pemain  kalah,  maka  si  afiliator mendapat  untung  70  persen  dari  uang  kekalahan  itu. Dampak  kekalahan  tersebut,  ada  pemain  yang  bunuh  diri, menjual  harta  yang  dimiliki,  bahkan  perceraian  rumah  tangga.  Delapan  orang  korban  perdagangan  berjangka komoditas  ilegal  dengan  instrumen  online binary  option atau  opsi  biner resmi  melaporkan  platform  Binomo  dan para affiliator -nya  ke  Bareskrim  Polri,  Rabu,  3  Februari  2022.  Laporan  tersebut  teregistrasi  dengan  nomor STTL/29/II/2022/Bareskrim dengan enam pasal disangkakan terhadap platfrom maupun para affiliator. Keenamnya adalah Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  tentang  perjudian  online,  Pasal  28  ayat 1  UU ITE  tentang berita bohong yang merugikan konsumen, dan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 tentang penipuan.
Selanjutnya  dijelaskan  Kata  affiliator  ini  mengemuka  setelah  beberapa  orang mengaku rugi saat menjajal bisnis binary option. Bisnis ini bergerak di bidang online trading, di mana setiap orang yang mengikutinya diwajibkan memprediksi  harga  dari  sebuah  aset.  Jika  trader  atau  pengguna  salah  menebak,  konsekuensinya  adalah  sejumlah uang yang dipertaruhkan akan ditarik oleh aplikasi. Sebaliknya, jika tebakan benar, maka trader akan mendapatkan keuntungan.
Trading  online  ini  dilakukan  para  trader  di  bawah  pengawasan  affliliator.  Affiliator  biasanya  akan memberikan saran apakah trader harus menjual atau membeli aset, serta di kisaran harga berapa dia harus menebak nilai aset tersebut. Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan affiliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya.  Akibatnya  para  trader  langsung  merugi  bahkan  merasa  ditipu.  Beberapa  orang  yang  pernah  mencoba binary  option  mengakui  affiliator  tidak  memberikan  penjelasan  yang  sistematis  terkait  taktik  bermain.  Hal  ini menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi.
Affliliator  memiliki  kerja  sama  bisnis  dengan  aplikasi  binary  option. Mereka akan menerima keuntungan jika  trader  salah  menebak  yang  mengakibatkan  asetnya  ditarik  oleh  aplikasi  tersebut.  Aplikasi  kemudian  akan membaginya dengan para affliliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affliliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.
Peran  afiliator  hanya  menebak  kisaran  harga  aset  yang  jika  salah  akan  mengurangi  modal  sama  dengan judi.  Pasalnya  jika  tebakan  trader  salah,  modal  yang  ditanamkan  akan  diambil  oleh  penyedia  platform  yang keuntungannya dibagi dengan affliliator yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan  judi  dan  penipuan.  Seperti  contoh  kasus  aplikasi  Binomo  Indra Kesuma  atau  Indra Kenz  (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Krenz terkait  kasus  dugaan  penipuan  investasi  bodong  aplikasi  trading  binary  option  Binomo.  Badan  Reserse Kriminal  (Bareskrim)  Polri  mengungkapkan,  kerugian  korban  dalam  kasus  penipuan  aplikasi  Binomo  dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.
Kepala  Bagian  Penerangan  Umum  (Kabag  Penum)  Divisi  Humas  Polri  Kombes  Gatot  Repli  Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari menyebabkan jika teknik yang sama digunakan pada kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. Affliliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka akan  menerima  keuntungan  jika  trader  salah  menebak  yang  mengakibatkan  asetnya  ditarik  oleh  aplikasi  tersebut. Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affliliator  sesuai  dengan  kesepakatan.  Setiap  affliliator biasanya memiliki satu link afiliasi unik yang berfungsi untuk mentransfer keuntungan dari setiap penarikan aset trader.
Peran  afiliator  hanya  menebak  kisaran  harga  aset  yang  jika  salah  akan  mengurangi  modal  sama  dengan judi.  Pasalnya  jika  tebakan  trader  salah,  modal  yang  ditanamkan  akan  diambil  oleh  penyedia  platform  yang keuntungannya dibagi dengan affliliator yang bertugas mempromosikan platform terkait. Sistem kerja ini bisa disebut dengan  judi  dan  penipuan.  Seperti  contoh  kasus  aplikasi  Binomo  Indra Kesuma  atau  Indra Kenz  (tengah) berjalan untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Penyidik Bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Indra Krenz terkait  kasus  dugaan  penipuan  investasi  bodong  aplikasi  trading  binary  option  Binomo.  Badan  Reserse Kriminal  (Bareskrim)  Polri  mengungkapkan,  kerugian  korban  dalam  kasus  penipuan  aplikasi  Binomo  dengan terlapor Indra Kesuma alias Indra Kenz sebesar Rp 25.620.605.124.
Kepala  Bagian  Penerangan  Umum  (Kabag  Penum)  Divisi  Humas  Polri  Kombes  Gatot  Repli  Handoko mengatakan, jumlah tersebut diperoleh penyidik dari total 14 korban yang sudah dimintai keterangan. 6 “Update yang diterima dari penyidik, total kerugian dari 14 korban yang sudah dimintai keterangan sebanyak Rp 25.620.605.124,”
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
dan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Perinciannya,  ada  17  saksi  dan  2  saksi  ahli. 7 Hingga  saat ini,  polisi  sudah menyita satu unit mobil merek Tesla, satu unit ponsel, akun Youtube, dan sejumlah bukti transfer rekening milik Indra Kenz. “Bukti transfer kemudian rekap deposit, penarikan di Binomo, kemudian konten video dan Youtube dari Saudara IK, kemudian print out legalisir dari akun Youtube milik IK, satu unit mobil Tesla, dan satu unit HP,” 8 Diketahui, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aplikasi Binomo.
Dari  sini  kita  sudah  mendapatkan  pemahaman  yang  utuh  bahwa  seorang  affiliator  binary  option  yang kompeten  adalah  seorang  affiiator  yang  memiliki  keahlian  dibidang  trading  di  market  binary  option  dan  bila memberikan  suatu  edukasi  trading  di  market  binary  option  maka  ilmu  yang  disampaikan  dapat dipertanggungjawabkan, tidak memberikan janji pasti profit serta tidak memberikan saran investasi dan berita-berita menyesatkan. Korban affiliator binary option adalah orang perorangan  yang disesatkan oleh affiliator binary option (misal diantaranya  diajarkan  cara  menganalisa  pergerakan  harga  yang  ngawur  tidak  ada  referensinya,  diajarkan sistem parlay dan kompensasi yang tidak terukur dan atau diberikan janji-janji investasi, berita dan saran investasi pasti  untung  yang  pada  kenyataannya  itu  adalalah  berita  bohong  sehingga  keputusan  yang  diambil  menimbulkan kerugian  dimana  kerugiannya  dapat  dihitung  dan  ditentukan  nilainya)  Akibat  adanya  korban  didalam  platform  ini maka  selama  2021,  Kementerian  Perdagangan  melalui  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi (Bappebti) memblokir 1.222 situs perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading. Upaya ini  dilakukan  guna  memperkuat perlindungan  masyarakat  dari  bahaya  investasi  ilegal  Kementerian  Perdagangan berkomitmen mengawasi  kegiatan  perdagangan  berjangka komoditi,  termasuk  yang menggunakan  opsi  biner.  Dari ribuan situs tersebut, terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymp Trade, Quotex. Bappebti juga memblokir 336 robot trading yakni Net 89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro,  EA 50,  Sparta,  Fin888,  Fsp  Akademi  Pro.  Trading  yang berkedok judul  Perjudian bisa  dipidanakan mengacu pada pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang bisa dihukum penjara setidaknya sepuluh tahun dan denda Rp25 juta jika menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk  main  judi,  atau sengaja  turut  campur  dalam  perusahaan  main  judi;  sengaja  mengadakan  atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak  ada  perjanjiannya  atau  caranya apa  jugapun  untuk  memakai  kesempatan  itu;  serta  turut  main  judi  sebagai pencaharian.
Selain  itu  affiliator  juga  melanggar  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dan  UU Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  UU  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi ini  melarang  transaksi  kontrak  berjangka  dengan  cara  memberi  harapan  di  luar  kewajaran  seperti dilakukan  para affiliator.
Afiliator Binary Option kini menjadi sorotan banyak pihak setelah bermunculan korban-korban yang buka suara.  Bahkan  sebutan  Afiliator  Binary  Option  ini  sering  kali  mereka  untuk  mendapat  keuntungan.  Meskipun kelihatannya gampang, ternyata tebakan affiliator tak selalu jitu, bahkan lebih banyak salahnya. Akibatnya para trader langsung merugi bahkan merasa ditipu.
Beberapa  orang  yang  pernah  mencoba  binary  option  mengakui  affiliator  tidak  memberikan  penjelasan yang  sistematis  terkait  taktik  bermain.  Hal  ini  menyebabkan  jika  teknik  yang  sama  digunakan  pada  kesempatan kedua, hampir pasti hasilnya akan rugi. Padahal, affliliator memiliki kerja sama bisnis dengan aplikasi binary option. Mereka  akan  menerima  keuntungan  jika  trader  salah  menebak  yang  mengakibatkan  asetnya  ditarik  oleh  aplikasi tersebut.
Aplikasi kemudian akan membaginya dengan para affliliator sesuai dengan kesepakatan. Setiap affliliator biasanya  memiliki  satu  link  afiliasi  unik  yang berfungsi  untuk  mentransfer  keuntungan  dari  setiap  penarikan  aset trader.
Seperti  diketahui,  affiliator  binary option  binomo  Indra  Kenz  telah  ditahan polisi  usai  ditetapkan  sebagai tersangka kasus judi online. Ia terancam kurungan 20 tahun penjara. Afiliator Indra Kenz disangkakan Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE kemudian pasal 45 ayat 1 juncto 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Afiliator juga kena Pasal 10 UU  Nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang  (TPPU).  Terakhir afiliator juga  dikenakan  pasal  378  KUHP  juncto Pasal  55  KUHP  terkait  penipuan.  Selanjutnya  Para  pelaku  diduga melanggar Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997 tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  serta  diduga  menyalahgunakan  legalitas  Surat  Izin  Usaha  Penjualan Langsung (SIUPL) yang diterbitkan Kementerian  Perdagangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan menuangkannya  dalam bentuk  Penelitian  yang  berjudul  “PERTANGGUNG  JAWABAN  PIDANA  TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI PLATFORM BINARY OPTION DALAM PRESPEKTIF HUKUM INDONESIA”
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform

## Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan, sebagai berikut :
1) Bagaimanakah  pengaturan Peraturan  Perundang-Undangan  tentang perlindungan hukum investor trading forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia?
2) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap affiliator aplikasi platform binary option dalam prespektif hukum indonesia?

## METODE
Spesifikasi Penelitian Penelitian ini  lebih  memfokuskan  kepada  penggambaran  fenomena  sosial  yang  berhubungan dengan  objek  penelitian,  sehingga  spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  Kualitatif.  Diharapkan  dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform  Binary Option  Dalam  Presfektif  Hukum  Indonesia.Penelitian  ini  dikatakan  normatif  karena  penelitian  ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam  penelitian ini,  sebagai  data  pendukung  penulis  melakukan  wawancara  untuk  mempertegas dan  menjelaskan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban Affilator aplikasi platform Binary Option.
Pengaturan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang  perlindungan  hukum  investor  trading  forex menggunakan aplikasi platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia
Forex adalah kependekan dari Foreighn Exchange yang berarti mata uang asing  yang sering juga disebut sebagai Valuta asing. 158 Pasar valuta asing atau forex market adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang  negara  lain  (pasangan  mata  uang/pair)  yang  melibatkan  pasar  pasar  uang utama  di dunia  selama  24  jam  nonstop.  Pergerakan  forex  berputar  mulai  dari  pasar Selandia  Baru  dan  Australia  yang berlangsung  pukul  05.00  sampai  dengan  14.00 WIB,  terus  ke  pasar  Asia,  yaitu  Jepang,  Singapura,  dan Hongkong,  yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13..00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB. 159 Pusat  perdagangan  forex  utama  di  dunia  adalah  London,  New  York,Tokyo, dan Singapura dimana bank-bank di seluruh dunia menjadi pesertanya. Perdagangan Forex terjadi sepanjang hari apabila pasar Asia berakhir maka pasar Eropa mulai dibuka dan pada saat pasar Eropa berakhir maka pasar Amerika dimulai dan  kembali  lagi  ke  pasar  Asia,kecuali  di  akhir  dapat  digolongkan  sebagai pasar  uang  atau  pasar  berjangka komdoti.  Kegiatan  forex  dapat  digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi forex yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Pada dasarnya perdagangan forex ada karena adanya kegiatan ekspor impor negara negara didunia. Karena itu mata uang tiap tiap negara berbeda beda maka muncullah suatu sistem pertukaran mata uang untuk memudahkan melakukan  transaksi. 161 Perdagangan  forex  mulai  berkembang  pesat  pada  tahun  1973,  yaitu  sejak  terjadinya perubahan  sistem  moneter  internasional.  Perubahan  tersebut  diawali  kepada  presiden  Nixon  `mengumumkan perubahan sistem nilai tukar untuk USD yang semula Fixed exchange rate system floating exchange rate system pada tanggal 15 agustus 1971.
Perubahan ini ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 18  desember  1971,  yang  dikenal  dengan  Smithshonian  Conference. 162 Trading  Forex  dapat  diartikan  sebagai  pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negrara yang tergolong kuat (convertible currencies) dan mata uang lemah (soft currencies)  berdasarkkan  kontrak  spot(tunai),  kontrak  forward  (kontrak  serah/kontrak  tunggak),  kontrak  futures (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi call/ beli atau opsi put/jual), dan kontrak swap (kontrak barter).
Transaksi  Trading  Forex  dituangkan  dalam  bentuk  perjanjian  yang  merupakan  pelaksanaan  prinsip kebebasan  berkontrak  antara  perusahaan  sekuritas  dengan  Nasabah/investor  yang  salah  satu  isinya  adalah  hak  dan kewajiban  para  pihak  sebagai  bentuk  dari  perlindungan  hukum.  Perlindungan  hukum  investor  oleh perusahaan berjangka dalam transaksi valuta asing belum sepenuhnya terealisasi atau belum memenuhi harapan. Ini didasarkan pada  ketidakmampuan  untuk  melaksanakan  pengaturan  yang  benar  dan  benar  serta  pelaksanaan  perdagangan berjangka. Situasinya masih ada perusahaan pialang ilegal yang beroperasi, dan pelaksanaan perjanjian kontrak dan transaksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak berdasarkan otorisasi.
Walaupun binary  option dan forex pada  praktiknya  hampir  sama,  namun  terdapat  beberapa  perbedaan. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : 164 a. Jenis Order
Pada Binary Option tidak ada opsi buy ataupun sell dikarenakan memang tidak membeli ataupun menjual
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
aset  yang  di trading kan. Order pada binary  option hanya  melibatkan call/put atau  biasa  juga  menggunakan high/low .  Misalkan trader mengambil  opsi put/low maka  asalkan  harga  turun  lebih  rendah  dari  posisi  semula dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  maka  akan  mendapatkan  profit.  Sedangkan  pada trading  forex, ada eksekusi  order  langsung buy/sell ,  serta pending  order , biasanya berupa limit dan stop order . b. Profit dan loss Pada binary option, profit/keuntungan atapun loss /kerugian telah ditentukan dari awal dengan pasti  sebelum melakukan order .  Sebagai  contoh  ketika  seorang trader mengambil opsi "call" dengan kapital USD100, maka jika option  gagal  maka trader akan  kehilangan  seluruh  kapital  tersebut.  Namun,  jika  berhasil  maka  kapital USD100 tersebut akan ditambahkan dengan jumlah profit sesuai rate payout . Rate payout adalah jumlah presentase profit yang telah ditentukan sebelum membuka option atau melakukan order .  Sehingga  pada  contoh  di  atas,  jika  sebelum mengambil  opsi  "call"  tersebut  kemudian trader memilih rate payout 80%, maka jumlah profit yang akan diperoleh adalah sebesar USD180. Ukuran profit dan loss pada Binary Option adalah tetap, tidak peduli sejauhapapun harga bergerak. Sedangkan  pada  perdagangan forex jumlah  profit  ataupun  loss  tidak  bisa  diperhitungkan  secara  pasti. Selama order masih  terbuka,  perolehan trading masih bisa  terus  bertambah  atau  berkurang  mengikuti  tingkat pergerakan harga. Namun, hal ini bisa diatasi dengan menempatkan stop loss untuk membatasi kerugian ataupun take profit untuk mengunci keuntungan.
c. Biaya trading Pada trading binary option tidak mengenakan biaya trading apapun. Tidak ada spread ataupun komisi di tiap posisi  yang trader buka. Perhitungan untung rugi sudah dikalkulasikan berdasarkan  jumlah kapital  dan rate  payout yang telah dipilih sendiri.
Sementara  itu,  broker  forex  mengenakan charge berupa  spreadatau  komisi  yang  langsung  otomatis dibebankan  terhadap  posisi  trading trader .  Besaran  spread ini  bisa  bermacam-macam  tergantung  broker  dan  pair yang digunakan. Di saat ada peningkatan volatilitas, spread juga bisa melebar di atas normal.
d. Close position
Pada Binary  Options hanya  memakai  satu  mode close posisi  atau close  order ,  yaitu expiry  time .  Fitur  ini dapat  menutup  secara  otomatis option  binary sesuai  dengan  ukuran  waktu  yang  telah  ditentukan.  Misalnya  ketika trader membuka  option  "call"  EUR/USD  dengan  expiry  time  10  menit,  maka  option  tersebut  hanya  akan berlangsung selama 10 menit. Kemudian saat expiry habis, maka option "call" tersebut akan tertutup secara otomatis. Expiry ini  bisa  jadi  sangat  penting,  karena  bila  saat  ditutup  harga  tidak  berada  di  level  yang  lebih  tinggi  dari posisinya semula, option tersebut berarti out of the money (gagal atau loss). Di forex , pilihan close posisi ada 3 macam: secara manual, terkena stop loss/take profit, dan terkena margin call. Berbedadengan Binary Option yang perkiraan expiryn ya  ditentukan sebelum  membuka  option, close secara manual dilakukan  ketika  posisi  order  sedang  berjalan.    Stop  loss  atau  take  profit  bisa direncanakan  sebelum open posisi, namun trader juga masih bisa mengubah levelnya ketika posisi masih berjalan.
Dalam  perdagangan  trading  forex  dapat  mendatangkan  keuntungan  bagi  investor,  begitu  pula  sebaliknya dapat  merugikan  investor.  Kelemahan  dan  kelemahan  transaksi  trading  forex  terkait  masalah  pembuktian  ketika disidangkan  ke  pengadilan.  Jika  ada  default  antara  perusahaan  berjangka  dan  investor  dalam  perjanjian,  maka masalah akan muncul. Pemecahan masalah selalu terkait dengan bukti yang sedang diproses.
Dalam KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata terdapat alat bukti tertulis, alat bukti saksi, dakwaan,  pengakuan  dan  sumpah.  Pasal  1867  "Hukum  Pidana"  menetapkan  bahwa  pembuktian  harus  dilakukan dalam bentuk benar atau tulisan tangan, dan makna tertulis dalam pasal ini dikonfirmasi di atas kertas dalam bentuk tertulis.  Perlindungan  investor  selalu  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  jadi  perlu  diperhatikan  siapa  yang bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalaha yang terjadi dalam pengelolaan transaksi yang terjadi pada investor.
Jadi perusahaan berjangka sebagai pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap investor oleh pialang berjangka berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2011  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang Perdagangan  Berjangka  Komoditi yang  diatur  dalam  Pasal  52 ayat  (1)  serta  ketentuan  dalam  penyelenggaraan  terhadap  Undang-undang  Nomor  32 tahun  1997  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
Praktiknya  dalam  pelaksanaannya  oleh  Perusahaan  Berjangka.  Dalam  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun 2011  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi Pasal 5 tentang Pengaturan dan pengembangan, pembinaan,  dan pengawasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
a. mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
b. melindungi kepentingan  semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
c. mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
Salah  satu  kelebihan  dalam  berinvestasi  dalam  perdagangan  Berjangka khususnya  forex  dengan  badan pengawas  dari  pemerintah.  Didalam  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  atas  Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pemerintah indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Untuk  mencapai  tujuannya  sebagai  Badan  Pengawas,  BAPPEBTI  diberi  kewenangan  yang  cukup  luas. Pada  dasarnya  kewenangan  itu  diarahkan  untuk  menjamin  terwujudnya  integritas  pasar,  integritas  keuangan,  dan perlindungan  bagi investor  nasabah.  Salah  satu  kewenangannya  adalah  melakukan  pemeriksaan  perijinan  dan memerintahkan  pemeriksaan  serta  penyidikan  terhadap  pihak  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.
Di  Indonesia,  badan  usaha  pertama  yang  menjadi  penyelenggara  kegiatan  perdagangan  berjangka  adalah BBJ  atau  Jakarta  Futures  Exchange  (JFEX).  Lembaga  kliring  berjangka  atau  biasa  disebut  lembaga  kliring  adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang Undang  Nomor  10  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri.
Berdasarkan hasil penelitian dari kasus yang terjadi berikut merupakan anjuran upaya penyelesaian hukum yang  dapat  ditempuh  oleh  investor  yang  merasa dirugikan  dalam  transaksi  forex.  Dalam  perjalanan  waktu  terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang- undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan- hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundangundangan
1. Penyelesaian Perdata
Penyelesaian  perdata  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dianjurkan  di  dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahum 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yakni  apabila  dalam  pelaksanaan  kontraknya  terjadi  suatu  ingkar  janji  atau  wanprestasi  sesuai  denga kesepakatan  para  pihak  di  dalam  kontrak  sesuai  KUHPerdata  Pasal  1338  maka  dapat  dilakukan  penyelesaian melalui :
a. Perusahaan  Pialang  Berjangka,  disetiap  perusahaan  berjangka  diberikan  kewajiban  untuk  mendirikan  satu divisi (compliance) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.
b. Bursa  Berjangka,  langkah  selanjutnya  diambil  jika  langkah  pertama  yakni  musyawarah  internal  dengan pihak  perusahaan  tidak  tercapai,  sehingga  investor  dapat  meminta  penyelesaian  melalui  bursa  berjangka, biasanya  jika semua  syarat  dan  bukti  terpenuhi  maka  akan  diberikan  biaya  kompensasi  dalam  presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.
c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya  diarahakan  melalui  jalur  mediasi  bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Penyelesaian  perkara  melalui Bappebti  merupakan  penyelesaian  pada  tingkat  akhir  melalui  penyelesaian perkara  secara  perdata  melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan  yang  memuaskan  investor,  maka  tahap  penyelesaian  selanjutnya akan  dilaksanakan  melalui lembaga peradilam atau arbitrase.
2. Penyelesaian Pidana
Penyelesaian  perkara  pidana  dilakukan  terhadap  segala  tindakan  pelanggaran  pidana  termasuk pelanggaran pidana di lingkup perusahaan pialang berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang- Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas UndangUndang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 setiap penyelesaian perkara pidana di bursa  berjangka  akan  dilakukan  oleh pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan  Bappebti  dan  diberi wewenang khusus  yakni  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  terhadap  pihak  investor  maupun  pialang  berjangka sebelum  menyelesaikan  perkara  melalui  pengadilan  ataupun  arbitrase.  Bappebti  juga  mewajibkan  pemberian dana  kompensasi  oleh  perusahaan  pialang  berjangka  ataupun  pihak  yang  terlibat  yang  dialokasikan  untuk

## Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
menutupi  kerugian nasabah/investor  akibat  wanprestasi  atau  kesalahan  yang  dilakukan  perusahaan  pialang berjangka,  dalam  hal  ini  kepentingan  investor/nasabah  dapat  diwujudkan  apabila  nasabah  yang  dirugikan tersebut  telah  berupaya  melakukan  penagihan  secara  langsung  pada  perusahaan  pialang  yang  bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layaknya diterima oleh nasabah yang bersangkutan.
Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi peyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh  karna  itu  walaupun  upaya  administrasi  telah  diwujudkan  oleh  Bappebti  maka  hal  tersebut  tidak  dapat menghambat  penjatuhan  sanksi  pidana  oleh  pengadilan,  bahkan  gugatan perdata  juga  dapat  diajukan.  Aturan perlindungan  hukum  dalam  lingkup perdagangan  berjangka  ini  sudah  diupayakan  untuk  memenuhi  seluruh kepentingan  investor/nasabah.  Agar  terpenuhinya  prinsip  perlindungan  hukum  yang  maksimal  terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur  operasional  standar  dan  ketentuan  teknis  prilaku  pialang  berjangka  maka  perlu  adanya  ketegasan BAPPEBTI dalam pengenaan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat adminitratif maupun secara pidana.
Menanggapi kasus ini, Novan Harpanta,SH,MH. Selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal menjelaskan  keterkaitan  ciri  khas  flexing  atau  tren  pamer  harta  di  media  sosial  dengan  sebuah  penipuan. "Fenomena penipuan ini sudah ada sejak manusia mengerti cara memenuhi kebutuhan hidup secepat mungkin. Lebih  lanjut  Beliau  menjelaskan  bahwa  seiring  perkembangan  teknologi informasi  dan  dunia  maya,  target penipuan  berisiko  digaet  dengan  mudah.  Sebab,  media  sosial  mengizinkan  penggunanya  untuk  menjadi siapapun yang ia mau, termasuk menjadi seseorang yang 'tampaknya' kaya raya. "Pada saat kita berinteraksi di dunia maya, kita secara tidak sadar mencari kesamaan, mengidentifikasi. Misalnya kita lihat mana orang-orang yang kita anggap berhasil.
Jika  ingin  menjadi  seperti  itu,  maka  aku  harus  meniru  apa  yang  orang  itu  lakukan," Beliau  juga menerangkan,  selain  pamer  outfit  dan  merek  tunggangan,  aksi  kedermawanan  juga  populer.  Aksi  ini  bahkan sempat viral dan berseliweran di media sosial. Hal ini, dikatakan Pak Novan, bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak hanya kaya, tapi juga berhati malaikat. "Padahal, (persona di) media sosial itu hanya persona palsu yang mudah sekali diciptakan," tegasnya. Terlepas dari aksi para crazy rich palsu, menjelaskan, penipuan bisa dipercaya juga dikarenakan masyarakat Indonesia punya tendensi besar terhadap apa yang orang katakan daripada mengecek sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang luluh pada tampilan berkilau penipu  investasi  bodong  ini.  Terlebih  mereka  yang  sudah  terlanjur  jadi  followers  atau  subscribers  dan mengidolakan para influencers tersebut. "Sebenarnya yang dibeli itu kadang bukan barangnya, tetapi kedekatan emosionalnya. 166

## Affiliator Aplikasi Platform Binary Option
Di Indonesia sendiri kegiatan trading binary option masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur  dalam  perundang-  undangan  secara  khusus dan  jelas.  Namun,  dikarenakan trading  binary  option segala sesuatuanya  dilakukan secara online dan  dapat  diakses  di  mana  saja  serta  segala  keperluan  berbentuk  elektronik seperti  informasi,  dokumen,  perjanjian,  dan  lain-lain , maka  perdagangan ini  terikat  pada  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016 Tentang Informasi dan Elektronik.
Pada  pasal  1  Undang-Undang  tersebut  disebutkan  bahwa  Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto, electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  ( electronic  mail ),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang  yang  mampu  memahaminya.  Sistem  elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwasanya trading  binary  option ini  merupakan  kegiatan perdagangan  dengan  menggunakan  asset  tertentu  seperti  pasangan  mata  uang  asing  (valas)  dan  beberapa  jenis komoditi. Di Indonesia perdagangan mata uang asing atau valas atau forex diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka  komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2011  tentang Perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi. Namun, di dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa ada tiga  badan  yang  menjalankan  perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bursa Berjangka, dan lembaga kliring.
Berdasarkan  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  disebutkan  bahwasanya  BAPPEBTI berwenang  memberikan  izin  usaha  kepada  bursa  berjangka,  lembaga  kliring  berjangka,  pialang  berjangka,
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
penasihat  berjangka,  dan pengelola  sentra  dana  berjangka.  Namun,  kegiatan binary  option ini  dilakukan  melalui jaringan internet dengan cara mengakses langsung pada website perusahaan yang telah disediakan oleh broker luar negeri  seperti  olymptrade  dan  binomo.  Dari  sini  dapat  diketahui  bahwasanya trading  binary  option ini  umumnya dijalankan  oleh  perusahaan  yang  tidak  berdomisili  di  Indonesia  sehingga  berdasarkan  pasal  pasal  18  Undang- Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  elektronik  di  atas  diketahui  bahwasanya  para  pihak memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang  berlaku  bagi  transaksi  elektronik  internasional  yang  dibuatnya dalam  hal ini  adalah antara broker dan trader .
Adapun  bunyi  pasal  18  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  elektronik yaitu :
1) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrakelektronik mengikat para pihak.
2) Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang  berlaku  bagi transaksi  elektronik  internasional yang dibuatnya.
3) Jika  para  pihak  tidak  melakukan  pilihan  hukum  dalamtransaksi  elektronik internasional,  hukum  yang  berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
4) Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  forum  pengadilan, arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukumperdata internasional.
Sampai  saat  ini  perusahaan-perusahaan  yang  menyediakan  kegiatan trading binary option tersebut telah melakukan banyak promosi melalui iklan-iklan seperti instagram, youtube, adsense pada game-game online , dan lain-lain.  Dengan begitu  dapat  diketahui  bahwasanya  kegiatan trading  binary  option ini  dapat  dilakukan  oleh kalangan mana saja baik itu dari tingkat remaja hingga dewasa. Hal ini diperkuat dengan isi iklan-iklan yang diberikan atau tutorial yang terdapat pada iklan tersebut.
Tutorial yang  terdapat  pada  iklan trading  binary  option menunjukkan betapa  mudahnya  seseorang  untuk mendapatkan  uang  atau  keuntungan  dari  perdagangan binary  option tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  pada tutorial tersebut  memperlihatkan  bahwa trader cukup  menebak  atau  memperkirakan  pergerakan  nilai  suatu  aset  dengan profit yang cukupbesar.
Bagi  seseorang  yang ingin  mendapatkan keuntungan yang  besar  dengan  cara  cepat  atau  instan  tentu saja akan  langsung  melakukan  perdagangan  pada trading  binary  option .  Namun,  terdapat  beberapa  orangjuga  yang meragukan akan hal tersebut dikarenakan terindikasi judi atau spekulasi.
Akan  tetapi,  ada  juga  orang-orang  yang  menganggap trading  binary  option itu  tidak  tergolong  ke  dalam spekulasi  dengan  alasan  bahwasanya  jika trading tersebut  dilakukan  dengan  teknik  analisis  maka  tidak  dapat  lagi dikategorikan sebagai tindakan spekulasi.
Binary  Option yang  merajalela  di  tanah  air  bukan  tanpa  pengawasan.  Badan Pengawas  Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan sejak tahun 2019 sudah melakukan pemblokiran domain- domain Binary  Option .  Pasalnya,  merujuk  pada  Undang-undang  Nomor  10  tahun  2011  tentang  perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, praktik Binary Option dipastikan ilegal.  Bappebti  sebagai  bagian  dari  Satgas  waspada  Investasi  (SWI),  lanjutnya,  terus  bekerja  untuk  melindungi masyarakat  dari  kegiatan  investasi  ilegal.  Tak  terkecuali Binary  Option ,  baik  itu  melalui  pemblokiran  domain maupun tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam  Kasus  Affiliator  binary  option  Indra  Kenz  diduga  melakukan  tindak pidana  judi  online  dan/atau penyebaran  berita  bohong  melalui  media  elektronik  dan/atau  penipuan,  perbuatan  curang  dan/atau  TPPU.  Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU).  Indra  Kenz  juga  dijerat  dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun,.
Aturan yang dilanggar Indra Kenz Sangkaan pertama terhadap Indra Kenz adalah terkait dengan perjudian. Polisi menjeratnya dengan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016.
Berikut bunyi pasal-pasal dalam sangkaan terkait judi online yang menjerat Indra Kenz:
• Pasal 45 ayat 2
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
perjudian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
• Pasal 27 ayat 2
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian.
• Pasal 45 ayat 1
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan  atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan yang  melanggar kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).
• Pasal 28 ayat 1
Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik.  Sangkaan  kedua  terhadap  Indra  Kenz terkait  dengan  dugaan  pencucian  uang.  Ia dijerat  melanggar Pasal 3 dan/atau  Pasal 5 dan/atau  Pasal 10 UU  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU).
• Pasal 3
Setiap  Orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  Harta  Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang  dengan  pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Setelah  penulis  melakukan  wawancara  ke  Kasi  Pidum  Kejaksaan  Negeri  Kuala  Tungkal  oleh  Novan Harpanta,SH,MH.  memaparkan  Di  Indonesia  praktek  trading  binary  option  masih  belum  memiliki  status  hukum yang jelas, bahkan hukum negara masih belum mengatur secara khusus dan jelas. Namun demikian dengan praktek yang  terjadi  secara  daring,  dapat  diakses  dimana  saja,  maka  hal  tersebut  memiliki  keterkaitan  dengan  keperluan berbentuk  elektronik  seperti  informasi,  dokumen,  perjanjian,  dan  lainnya  maka  praktek  trading  binary  option memiliki  ketrekaitan  dengan  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  dan  Undang-  Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Elektronik.  Selanjutnya  meminta  masyarakat  tidak  mudah  percaya  dengan  informasi  yang mengiming-  imingi  uang  cukup  besar.  Sebab,  mendapat  uang  puluhan  bahkan  ratusan  juta  dalam sehari  adalah mustahil. "Ini jadi pembelajaran, harus lihat apakah trading legal atau ilegal dan logika masuk akal atau enggak, agar enggak ada lagi masyarakat jadi korban seperti ini,"
Afiliator  Quotex  itu  dijerat  pasal  berlapis.  Dia  dipersangkakan  terkait  judi  online,  penyebaran  berita bohong  (hoaks)  melalui  media  elektronik  dan  atau  penipuan/perbuatan  curang  dan  atau  tindak  pidana  pencucian uang  (TPPU).  Sesuai  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  (UU)  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dan atau Pasal 378  KUHP  dan  Pasal 55  KUHP  dan  atau  Pasal  3,  5  dan  10  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan Pemberantasan TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Seperti apa yang telah dipaparkan oleh peneliti dan  juga  oleh  para  subjek  penelitian,  trading  binary  option  merupakan  bentuk  kegiatan  perdagangan  aset  seperti halnya mata uang asing ataupun komoditi tertentu. Perdagangan mata uang asing atau forex di Indonesia menganut pada  aturan  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  1997  tentang  perdagangan  berjangkan  komoditi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Di  dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga badan yang memiliki keterkaitan terhadap perdagangan berjangka komoditi maupun perdagangan mata uang asing, yaitu Badan Pengawas Perdagangan  Komoditi  (BAPPEBTI),  Bursa  Berjanga  dan  Lembaga  Kliring.  Di  dalam  pasal  6  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2012  dinyatakan bahwa BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada bursa  berjangka,  lembaga  kliring  berjangka,  pialang  berjangka,  penasihat  berjangka  dan  pengelola  sentra  dana berjangka.
Dalam prakteknya, trading binary option dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan akses  terhadap  situs  perusahaan  yang  sebelumnya telah  disediakan  oleh  broker  luar  negeri  seperti  halnya  Binomo. Sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  binary  option  dijalankan  oleh  perusahaan  yang  tidak
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform

## Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
berstatus sebagai perusahaan dengan domisili di Indonesia, sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  atas  diketahui  bahwasanya  para  pihak  yang  memiliki  otoritas atas pemilihan pemberlakuan hukum bagi transaksi elektronik internasionalyang telah dibuat, dalam hal ini adalah broker  dan  trader.  Peneliti  memaparkan  bunyi  daripada  pasal  18  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:
a) Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
b) Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  memilih  hukum  yang  berlaku  bagi transaksi  elektronik  internasional yang dibuatnya.
c) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
d) Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  forum  pengadilan,  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang
e) berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
f) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (f), penetapan kewenangan pengadilan,  arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian  sengkata  alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional.
Dan apabila ia menangani kasus seperti indra kenz akan menuntut hukuman 20 tahun penjara mengingat banyaknya  pasal  yang  dilanggar  oleh  affiliator  (ancaman pasal  berlapis). Selanjutnya  penulis  juga  melakukan wawancara  ke  Penyidik  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  oleh  Bapak  Briptu  Heri  setiawan,S.H  Ada  beberapa kemungkinan  polisi  belum  berhasil  membongkar  dalang  penipuan  jumbo  ini.  Yang  pertama,  polisi  memang kesulitan  karena  kasus  Indra  dan  Doni  terkait  kejahatan  transaksi  digital.  Kasus  kejahatan  transaksi  digital  lewat aplikasi memang sulit diungkap karena akses aplikasi ini multi-nasional.
Dengan faktor itu, maka bisa saja dalang binary option merupakan Warga Negara Asing (WNA) sehingga pengembangan  kasus  harus  melewati  serangkaian  proses  yang  lebih  rumit.  "Tidak  mudah  negara  menembus keamanan atau kejahatan dari negara lain. Misalnya  diketahui  itu  pun  WNA,  kita  tidak  punya  perjanjian  ekstradisi dengan  negara  itu  sehingga  kesulitan  menangkap  pelaku,"  Faktor  kedua,  menurut  beliau,  adalah  karena  sangat mungkin  ada  peluang  kejahatan  kerah  putih  atau  white-collar  crime  terjadi  dalam  pusaran  kasus  ini.  White-collar crime  merujuk  pada  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  seseorang  dengan  posisi  tinggi  atau  memiliki  wewenang penting dalam tatanan negara. "Secara sosiologi mereka pelaku kejahatan white-collar crime. Jadi mereka berduit dan punya  pengaruh,  punya  akses.  Dan  kita  ketahui  kalau  hukum  berhadapan  dengan  yang  berduit  dan  berkuasa  dan punya  afiliasi,  ini  agak  tumpul," kata  dia.  Beliau  sendiri  tak  menampik  ada  dugaan  keterkaitan  'orang  besar'  di Indonesia  dalam  kasus  Indra  Kenz  dan  Doni  Salmanan.  Indikasinya  adalah  jerat  terhadap  Indra  dan  Doni  yang diduga melakukan penipuan, perjudian, hingga pencucian uang (TPPU). Meski tak mudah mengusut kasus transaksi digital,  seperti binary  option,  Aan  menyebut  polisi  punya  banyak  sumber  daya  yang  bisa  dikerahkan  untuk membongkarnya.
Aparat  katanya,  bisa  menelusuri  lingkaran  penipuan  dan  TPPU  ini  dengan  memaksimalkan  keahlian  tim cyber  crime  dan  bantuan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Beliau berkata kasus ini tak sulit dibongkar mengingat  kemampuan  polisi  teruji  menguak  kasus-kasus  besar.  Dan  meminta  polisi bekerja keras bersama PPATK untuk mengembangkan penyidikan, utamanya  menelusuri  aliran  dana  pada  awal  operasional  dari kegiatan transaksi digital yang dilakukan. "Saya kira semua itu mudah sekali, kita punya cyber crime instrument di Polri,  saya  pikir  mudah  melacak  mereka  mulai  dari  japri  sehingga  mereka  terbujuk dan  memberikan  uang  dan sebagainya,"  Hal lain adalah nasib para korban. Korban harus diberi ganti rugi atas tindak pidana  penipuan  seperti dilakukan Indra Kenz. Polisi mesti memaksimalkan aset- aset dan aliran uang dari tersangka untuk menutup kerugian korban. Misalnya, saat Doni Salmanan menyawer Rp1 miliar kepada salah satu influencer.
Dia menyebut uang sawer itu harus disita dan kemudian dikembalikan kepada korban. Namun menurutnya sulit bila korban mesti menerima 100 persen. Salah satunya karena harga aset para pelaku yang berpotensi mengalami penurunan harga.  "Tidak  realistis  juga  kalau  kembali  100  persen  karena  sejak  awal  yang  diiming-imingi  tidak realistis  juga.  Maka  dari  itu  masyarakat  seharusnya  butuh  diedukasi,"  jelasnya.  Catatan  selanjutnya  adalah  polisi harus  hati-hati  dan  teliti  dalam  mengklasifikasikan  para  korban  di  kasus  ini.  Para  korban  investasi  bodong  binary option  berhak  mendapat  pengembalian  uang  investasi.  Pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  dinilai  harus melindungi  para  korban  penipuan  investasi  bodong  terkait  binary  option  seperti  Binomo  yang  dipromosikan  oleh influencer Indra Kenz.
Ia mengatakan secara teknis dan kronologis uang para korban dapat kembali dengan  menggunakan  pasal TPPU.  Hasil  penyitaan  dan  perampasan  aset  dari proses  penyidikan  harus  dikembalikan  kepada  korban. Hal  ini lantaran  TPPU  secara  teori  akan  melakukan "follow  the  money" atau mengikuti aliran dana yang sudah diteruskan

## Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini  lantas  para  korban  harus  mendapatkan  kembali  kerugian  yang  mereka alami. “Jadi  mereka  berhak  dan  harus  diperjuangkan  sebagai  bagian  tanggung  jawab  dari  negara  melalui penegakan  hukumnya,  ia  juga  mengatakan  agar  para  korban  mau  membentuk  suatu  paguyuban  bersama,  untuk memproses hukum kasus penipuan yang mereka alami. Dan menunjuk kuasa hukum dan membuat catatan mengenai investasi  yang  mereka  lakukan.  Selanjutnya,  para  korban  secara  bersama- sama  dapat  meminta  pengadilan  untuk menyerahkan seluruh aset sitaan terkait kasus ini kepada paguyuban.
Ia  juga  mengingatkan  agar  dalam  melakukan  perampasan  aset  uang  hasil  kejahatan  tersebut  tidak  selalu harus dikembalikan ke kas negara. Dalam hal ini merujuk Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  TPPU  dimana  uang  dikembalikan kepada  pihak  yang  berhak.  Dalam  beleid tersebut tertuang  bahwa  dalam hal  yang  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana  tidak  ditemukan  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari,  penyidik  dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ia berpendapat bahwa indonesia saat ini membutuhkan UU Perampasan Aset yang akan mengawal proses pengelolaan aset yang disita dari tindak kejahatan. UU ini dinilai akan mengelola status barang-barang yang disita selama tahap penyidikan, termasuk dengan kemungkinan jatuhnya nilai barang yang sudah disita.
Berdasarkan pendapat Responden di atas, dapat diketahui bahwasanya kalau praktik trading binary option ini  memiliki  spekulasi  yang  tinggi  sehingga  bersifat  untung-untungan.  Sedangkan  sesuatu  yang  bersifat  untung- untungan ini adalah judi. Jika dicocokkan dengan unsur-unsur judi, maka penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Pada  praktik trading  binary  option, yang  dapat  disamakan  dengan  taruhan  di  sini  adalah  ketika trader akan membuka opsi perdagangan, maka trader terlebih dahulu harus memilih aset yang akan diperdagangkan sesuai dengan presentasi keuntungan yang diinginkan   dan    menentukan nominal  uang  yang  akan diperdagangkan. Seperti      contoh      ketika trader memilih  asset  pasangan  kurs  mata  uang  EUR/USD  (Euro  dan  Dollar Amerika)dengan  presentasi  keuntungan  sebesar  80%,  kemudian nominal  uang  yang  diperdagangkan  adalah sebesar  10  USD.  Maka  10  USD yang  diperdagangkan  oleh trader tersebutlah  yang  dapatdisamakan  dengan taruhan.
b. Adanya  suatu  permainan  yang  digunakan  untuk  menentukan  pihak  yang menang  dan  yang kalah
Praktik trading  binary  option ini  pada  dasarnya  memanfaatkanpergerakan  kurs  mata  uang  yang  selalu berubah-ubah  ataupun  harga  suatu  komoditas  yang  ditampilkan  pada chart grafik  yang  ada  pada  website perusahaan  (olymptrade).  Kemudian  ketika  akan  memulai  opsi  perdagangan, trader dapat  memilih  opsi high/low terlebih dahulu dan menentukan expiry time yang diinginkan. Pada saat penentuan opsi dan expiry time itulah letak permainanpada praktik trading binary option tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu, trader dapat menebak  atau  menentukan  kira-kirapada  akhir expiry  time tersebut  pergerakan  nilai  aset  akan  naik  atauturun. Hal ini yang membuat praktik ini menjadi penuh dengan spekulasi.
c. Pihak  yang  menang  mengambil  harta  yang  menjadi  taruhansedangkan  pihak  yang  kalah  akan  kehilangan hartanya.
Pihak yang menang maupun pihak yang kalah dapat diketahuisaat expiry time telah berakhir. Contohnya adalah ketika trader memilih  aset  pasangan  kurs  mata  uang EUR/USD  (Euro  dan  DollarAmerika)  dengan  presentasi keuntungan sebesar 80%, kemudian nominal uang yang diperdagangkan adalah sebesar 10 USD. Maka ketika di akhir expiry  time jika trader berhasil  dalam  menentukan  ataupun  menebak  pergerakan  aset,  maka  akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari 10 USD, yaitu 18USD. Dalam hal iniyang menjadi pihak pemenang adalah trader dan yang menjadi pihak yang kalah adalah perusahaan (olymptrade) sebesar 8USD.
Menurut pendapat penulis, binary option bukan perdagangan karenatidak ada barang yang diperdagangkan melainkan cenderung kepada perjudian. Binary adalah suatu cara trading yang secara khusus dibuat terlihat mudah, tapi sebenarnya merugikan tradernya. Jadi di binary orang cuma menebak buy atau sell, tanpa mengatur lot, stop loss seperti lazimnya trading di forex. Lebih mirip judi besar kecil atau ganjil genap. Padahal keuntungan yang didapat oleh influencer atau affiliator tersebut nyatanya berasal dari duit komisi nasabah baru yang bergabung, bukan dari hasil mereka trading.
Masalahnya  adalah  binary  dirancang  sedemikian  rupa  agar  trader  rugi  dalam  jangka  panjang.  Sesekali memang bisa untung tapi dipastikan semua orang yang terjun ke binary akhirnya akan rugi. Oleh karena itu, penulis berharap  agar  masyarakat  bisa  memahami  berbagai  hal  mengenai  Binary  Option  agar  tidak  terjerumus  apalagi hingga mengalami kerugian. Masyarakat perlu mengerti bahwa binary ini bukan trading. Tidak layak disebut trading. Lebih layak disebut judi yang akan merugikan. Dengan marak nya kasus ini penulis berharap Pemerintah agar lebih aktif  dalam  melakukan  kegiatan  literasi  digital  secara  masif,  agar masyarakat  tidak  menjadi  korban  lagi  dalam berbagai investasi yang berkedok judi online kedepannya.

## Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
Penulis  menyimpulkan  hal  yang  tak  kalah  penting  adalah  memastikan  kasus  serupa  tak  terulang.  kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan harus dijadikan peringatan bagi negara agar lebih serius dalam melakukan mitigasi risiko sebelum banyak rakyat yang menjadi korban.
Penulis  menyayangkan  sejauh  ini  aparat  kepolisian  baru  bergerak  ketika  mendapat  laporan  warga. Padahal,  menurutnya  baik  dalam  KUHAP  maupun  KUHP,  tidak  ada  yang  mensyaratkan  bahwa  seluruh  tindak pidana wajib  ada  laporan  terlebih  dahulu.  Penyelidik  harusnya  bisa  mencium  bau  amis  dalam  sejumlah  kasus investasi yang marak di Indonesia seperti binary option, kemudian bertindak melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan warga terlebih dahulu.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan penelitian ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1. Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan  Tentang Perlindungan  Hukum  Investor  Trading  Forex Menggunakan Aplikasi Platform Menurut Prespektif Hukum Indonesia Sebenarnya menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)  Kementerian  Perdagangan  (Kemendag)  menyatakan, belum  ada  regulasi  yang  mengatur  investasi  robot  trading hingga  saat  ini.  Alasannya  karena  agak  kesulitan untuk  mengimbangi teknologi yang berkembang sangat pesat dengan pembuatan regulasi. Robot  trading  ilegal itu  sebenarnya  tidak  ada  trading-nya,  hanya skemanya  ponzi.  Oleh  sebab  itu,  melalui  regulasi  yang  sedang dalam tahap  kajian  akan  dapat  dibedakan  antara  robot  trading  yang  legal  dan yang  hanya  sebagai  modus penipuan.  Jadi  sementara  perusahaan berjangka  sebagai  pelaku  usaha  mempunyai  tanggung  jawab  untuk memberikan ganti rugi atas kerugian investor, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  terhadap  investor  oleh  pialang  berjangka berdasarkan  Undang  Undang  No.10  Tahun  2011  Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997  Tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  (1)  serta  ketentuan  dalam penyelenggaraan  terhadap  Undang-undang  Nomor  32  tahun  1997  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
2. Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary  Option  Dalam  Prespektif Hukum  Indonesia Dalam Kasus  Affiliator  binary  option  Indra  Kenz  diduga  melakukan  tindak  pidana  judi online  dan/atau  penyebaran  berita  bohong  melalui  media  elektronik  dan/atau  penipuan,  perbuatan  curang dan/atau TPPU. Ia disangkakan dengan Pasal 45 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 ayat 1 jo pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Subsider Pasal 3 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Indra Kenz juga dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. "Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA Buku-buku
Bambang Poernomo, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002 Chazawi,  Adam. Stelsel  Pidana  Tindak  Pidana  kerja  Pemidanaan  dan  Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana Pelanggaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
. Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya Hukum Pidana Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), E.Y.  Kanter  dan  S.R.  Sianturi, Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  penerapannya ,  Storia  Grafika,  Jakarta, 2002
Gunandi, Ismu. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana Prenadamedia Group, Edisi Pertama: Jakarta 2014.
Hariyani,  Iswi,Pasar  Uang  dan  Pasar  Valas,  Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2013 Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009)
H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah , Bunga Rampai Perbandingan Hukum perdata 2008 Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)” ,2013 Indonesia, Kitab Undang- undang Hukum Pidana . , Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008. ,  Peraturan  Pemerintah  RI,  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Tatacara  Perlindungan  Korban  dan  Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Ahmad  Hanif,  Suzanalisa,  dan  Nuraini  Zachman.  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Terhadap  Affiliator  Aplikasi  Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Joko Salim, Tanya Jawab Forex, Jakarta:.Elex Media Komputindo, 2008 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), Lihar  RT  Sutantya  R.  Hadhikusuma  dan  Sumantoro, Pengertian  Pokok  Hukum Perusahaan: Bentukbentuk  Perusahaan yang berlaku  di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum , Kencana:  Jakarta, 2009.

## Dokumen
Achmad,  Ruben. BahanKuliah  Hukum  Pidana  dan  Pemidanaan  Jilid  1 ,  Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
Achmad,  Ruben. BahanKuliah  Hukum  Pidana  dan  Pemidanaan  Jilid  2 ,  Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
Buletin Bappebti, Awas Investasi Bodong, Jakarta, Edisi 188, 2022. Redaksi, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp 25 Miliar, Harian Kompas,
Jakarta, 9 Maret 2022.
Redaksi, Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004. Suzanalisa, Bahan Kuliah Medote Penelitian Hukum, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Suzanalisa, Bahan  Kuliah  Teori  Hukum ,  Pada  Program  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Batanghari.
Internet https://www.suara.com/bisnis/2022/03/13/234142/apa-itu-affiliator-mengenal- pihak-yang-berkaitan-dengan-binary-option-dan-memakan-banyak-korban diakses 23 April 2022