## YUSTISIA TIRTAYASA: JURNAL TUGAS AKHIR
Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. (98-109) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia
P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penjatuhan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015)
Amellya Varizky Oktavy
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: amellyavarizky99@gmail.com
Yana Indawati
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur E-mail: yana.ih@upnjatim.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.
Info Artikel
|Submitted : 19 Januari 2022
|Revised : 17 April 2022 |Accepted : 18 April 2022
How  to  cite:  Amellya  Varizky  Oktavy,  Yana  Indawati ,  “ Penjatuhan  Sanksi  Pidana Rehabilitasi  bagi  TNI  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika  (Studi  Putusan  Kasasi  Nomor 88/K/MIL/2015) ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 2 No. 1 , (April 2022)”, hlm. 99- 109.

## ABSTRACT:
The  research  used  by  the  author  in  this  article  is  a  normative  juridical  method,  namely  by conducting legal analysis on a subject matter based on applicable legal provisions as guidelines for behavior in social life. The research in this article was conducted with the aim of knowing the judges' considerations in imposing  rehabilitation  criminal  sanctions  for  the  TNI  who  committed  narcotics  crimes  in  the  Cassation Decision  Number  88/K/MIL/2015  and  to  determine  the  impact  of  the  Cassation  Decision  Number 88/K/MIL/2015 on the conviction of criminal sanctions for TNI who commit narcotics crimes. This research begins  with  primary  data  collection,  namely  interviews  with  Military  Judges  of  the  Military  Court  III-13 Madiun and Military Oditur I-04 Padang as well as secondary data, namely by seeking decisions, reading literature both laws, books, legal journals and legal thesis related to needs of this research. After the data is collected,  it  is  analyzed  quantitatively  and  written  descriptively.  The  results  obtained  from  this  study  are that the imposition of criminal sanctions for narcotics rehabilitation on the TNI which was imposed in the Cassation Decision Number 88/K/MIL/2015 cannot be executed and the imposition of criminal sanctions for the TNI for narcotics abusers, the right is dismissal from military service in accordance with the rules. law that applies within the TNI.

## Keyword
: Drug Rehabilitation, Indonesian National Army

## ABSTRAK:
Penelitian yang digunakan Penulis dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan  melakukan  analisa  hukum  pada  suatu  pokok  permasalahan  yang  didasarkan  pada ketentuan  hukum  yang  berlaku  sebagai  pedoman  bertingkah  laku  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Penelitian  dalam  artikel  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  rehabilitasi  bagi  TNI  yang  melakukan tindak  pidana  narkotika  dalam  Putusan  Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015  dan  untuk  mengetahui dampak  Putusan  Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015  terhadap  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  TNI yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data primer yaitu wawancara dengan Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun dan Oditur Militer I-04 Padang  juga  data  sekunder  yaitu  dengan  mencari  putusan,  membaca  literatur  baik  undang- undang, buku, jurnal hukum maupun skripsi hukum yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  kuantitatif  dan  ditulis  secara  deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penjatuhan sanksi pidana rehabilitasi narkotika pada TNI  yang  dijatuhkan  dalam  Putusan  Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015    tidak  dapat  dilakukan eksekusi  dan  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  TNI  pelaku  penyalahguna  narkotika  yang  tepat adalah  pemecatan  dari  dinas  militer  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan TNI.
Kata Kunci : Rehabilitasi Narkotika, Tentara Nasional Indonesia (TNI)

## Pendahuluan
Narkotika merupakan zat
berbahaya,  terutama  jika  narkotika disalahgunakan  maka  akan  berakibat fatal pada kesehatan dan merubah fungsi tubuh.  Mulanya  narkotika  digunakan untuk  kepentingan  kesehatan  manusia yaitu  layanan  pengobatan,  seiring perkembangan zaman, narkotika banyak disalahgunakan untuk hal negatif. 1 Penyalahgunaan  narkotika  pada zaman sekarang ini sudah tidak pandang bulu menyentuh seluruh lapisan masyarakat  tak  terkecuali  Tentara
Nasional  Indonesia  tau  disebut  TNI.
Penyalahgunaan narkotika di
lingkungan  TNI  tentunya  membawa ancaman  bagi  instansi  TNI  itu  sendiri maupun  masyarakat  luas,  karena  TNI seharusnya  bertugas  dalam  menjaga kesatuan  NKRI  agar  terbebas  dari berbagai ancaman.
Dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Pidana  Militer  khususnya  Pasal 26 dan 39 serta Surat Telegram Panglima No. 398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat mengatur  mengenai  pidana  pemecatan terhadap  TNI  yang  dianggap  sudah tidak  layak  dipertahankan  di  dalam dinas militer.
Namun  dalam  penjatuhan  sanksi pidana  terhadap  TNI  penyalahguna narkotika ada yang tidak selaras dengan aturan  dalam  hukum  pidana  militer tersebut  yaitu  di  dalam  Putusan  Kasasi Nomor  88/K/MIL/2015,  karena  oknum TNI  penyalahguna  narkotika  dalam putusan  kasasi  tersebut  yaitu  Praka Mustafa  Kamal  tidak  dijatuhi  pidana pemecatan  sesuai  hukum  pidana  militer yang  berlaku  justru  dijatuhi  sanksi rehabilitasi  selama  waktu  sisa  pidana yang  harus  dijalaninya  yaitu  selama  1 tahun.
1 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2007)  hlm 100.
Seperti  semua  orang  ketahui bahwa  rehabilitasi  narkotika  sendiri merupakan  proses  pemulihan  secara medis untuk menghilangkan ketergantungan  pada  narkotika  yang telah dikonsumsi oleh pengguna narkotika di rumah sakit tertunjuk untuk melaksanakan  rehabilitasi.  Jika  oknum TNI
penyalahguna narkotika direhabilitasi  dan  tidak  dijatuhi  sanksi pidana pemecatan maka dapat dikatakan oknum  TNI  tersebut  masih  memiliki kewajiban  berdinas  pada  kesatuan, padahal  penggunaan  narkotika  yang menyebabkan  kecanduan  berdampak pada  menurunnya  sistem  motorik  pada seseorang  yang  mana  membuat  kinerja seseorang  menurun.  Tentunya  hal-hal tersebut sudah tidak menjadi pertimbangan lagi untuk mempertahankan oknum TNI penyalahguna  narkotika  di  kesatuan karena membawa pengaruh buruk pada prajurit  lain,  dimana  mereka  akan berfikir bahwa menyalahgunakan narkotika  bukanlah  hal  besar  untuk ditakuti  karena  pada  ujungnya  hanya akan direhabilitasi dan terjadi kekosongan  jabatan  pada  kesatuan akibat  oknum  TNI  penyalahguna narkotika  yang  sedang  memangku jabatan sedang menjalani rehabilitasi.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum yuridis normatif atau dapat juga disebut penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian yuridis  normatif  ini  mengonsepsikan bahwa  segala  yang  tertulis  dalam peraturan  merupakan  kaidah  atau norma  yang  digunakan  masyarakat sebagai  patokan  dalam  bertingkah  laku yang  dianggap  pantas  sebagaimana mestinya. 2
Philipus M. Hadjon
2 Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.H.I.,  M.H.  dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., Metode Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris (Depok: Prenamedia Group, 2016) hlm 124.
mengartikan  penelitian  hukum  normatif yaitu  “penelitian  yang  ditujukan  untuk menemukan dan merumuskan argumentasi  hukum  melalui  analisis terhadap pokok
permasalahan”.
3
Kemudian  Roni  Hanitijo  Soemitro mengartikan  penelitian  hukum  normatif sebagai  “penelitian  yang  digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas- asas  hukum”. 4 Dalam  Ilmu  Hukum ketika  kajian  akan  penerapan  norma hukum  dikaitkan  dengan  teori  dan konsep  pada  bidang  hukum  bersamaan juga  dihadapkan  fakta  hukum  terjadi ketidakterpaduan  antara  kajian  hukum secara teoritis dengan penerapan hukum tersebut  maka  menimbulkan  suatu permasalahan karena apa yang diharapkan  ( das  sollen )  tidak  sesuai kenyataan ( das sein ). 5
Dalam  penelitian  ini  dilakukan pendekatan kasus ( case approach ) dengan cara “melakukan  telaah  terhadap  kasus - kasus  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  dihadapi  yang  telah  menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap. Kasus  itu  dapat  berupa  kasus  yang terjadi  di  Indonesia  maupun  di  luar negeri”. 6 Dalam  pendekatan  kasus  ini dilakukan penelitian
terhadap
pertimbangan  hakim  ( ratio  decidendi ), yaitu  atas  dasar  pertimbangan  hakim sebagai  proses  lahirnya  suatu  putusan pengadilan, karena pertimbangan hakim merupakan  bahan  penyusunan  suatu argumentasi  dalam  memecahkan  isu hukum  yang  ada. 7 Sehingga ratio
3 Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri Djamiati, Argumentasi Hukum (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005)hlm 3.
4 Roni  Hanitijo  Soemitro, Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1994) hlm 10.
5 Soemitro, Op-Cit , hlm 124.
6 I  Made  Pasek  Diantha, Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum (Jakarta: Kencana, 2016)hlm 159. 7 LL.M.  Prof.  Dr.  Peter  Mahmud Marzuki,  S.H.,  M.S., Penelitian  Hukum (Jakarta:  , Prenadamedia Group, 2016) hlm 134.
decidendi atau reasoning merupakan kajian  pokok  dalam  penelitian  dengan pendekatan  kasus.  Atas  dasar  itu  lah Penulis  melakukan  penelitian  terhadap pertimbangan  hakim  dalam  Putusan Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015  karena dalam  putusan  tersebut  seorang  TNI telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan  narkotika  tetapi  tidak dipecat  dan  justru  dijatuhi  sanksi rehabilitasi,  padahal  di  dalam  aturan hukum  militer  mengatur  jika  seorang TNI  penyalahguna  narkotika  harus dipecat.
Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Rehabilitasi bagi TNI yang Melakukan
Tindak  Pidana  Narkotika  dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015
Pertimbangan hakim  merupakan pokok yuridis  sebuah  putusan  Hakim. 8 Dalam suatu  pertimbangan  hakim    harus memuat keadilan, kepastian dan manfaat hukum  bagi  pencari  keadilan  dalam perkara  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan hakim tidak dapat sembarangan dipertimbangkan melainkan perlu ketelitian dan kecermatan. 9 Pasal 194 Ayat (1) Huruf d Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1997 Tentang  Hukum  Acara  Pidana  Militer mengatur  bahwa  pertimbangan  hukum Hakim    disusun  secara  ringkas  terkait fakta dan keadaan juga alat pembuktian yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  dalam persidangan yang menjadi dasar penentu  kesalahan  terdakwa  dalam suatu  perkara.  Dalam  hal  penyelesaian perkara  melalui  pengadilan,  masyarakat berharap  akan  membawa  kemanfaatan
8 M.H.  Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.H.I., Rekontruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim Berbasis  Nilai-nilai  Hukum  dan  Rasa  Keadilan  yang Hidup  dalam  Masyarakat (Depok:  Prenamedia Group, 2018) hlm 109.
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan  Agama (Yogyakarta:  Pustaka  Fajar,
2004) hlm 140.
dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan pengembalian tatanan masyarakat
seperti  keadaan  semula  dapat  berupa penjatuhan  sanksi  yang  setimpal  bagi yang bersalah. 10 Putusan hakim  meliputi irah-irah  (judul)  dan  kepala  putusan, pertimbangan hukum dan amar putusan. Berdasarkan  cakupan  putusan  hakim tersebut  yang  dipandang  sebagai  dasar dalam  pembuatan  putusan  yang  dibuat oleh  hakim  adalah  pertimbangan  yang meliputi  alasan-alasan  yang  kuat  dalam pertimbangan,  dengan  begitu  dasar putusan  hakim    dalam  membuat putusan menjadi berwibawa dan objektif. 11 Dalam  suatu  peradilan  selalu diakhiri  dengan  putusan  akhir  yang merupakan hasil akhir persidangan yang kemudian  di  dalam  putusan  tersebut hakim    menyatakan  alasan-alasan hukum  terkait  hal-hal  yang  menjadi pertimbangan untuk putusan itu sendiri. Majelis  hakim  sebelum  mengambil putusan  akhir  dapat  didasarkan  pada dua aspek pertimbangan, antara lain :
a. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan  yuridis  merupakan aspek  utama  dalam  menentukan pertimbangan  hakim  yang  bertolok ukur  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  yang dihubungkan  dengan  perbuatan terdakwa.  Hakim  harus  membuat pertimbangan hakim berdasar hukum atau legal yuridis. 12
Dikarenakan  pertimbangan  yuridis ini  bertumpu  pada  peraturan perundang-undangan,  maka  erat kaitannya dengan kepastian hukum. Selain  itu,  pertimbangan  yuridis
10 F.M.  Wantu,  “Mewujudkan  Kepastian
Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan  Dalam Putusan  Hakim  di  Peradilan  Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum 7, no. 1 (2012): 486.
11 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum :  Suatu  Pengantar (Yogyakarta:  Liberty,
2005) hlm 22.
12 Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.H.I., Op-Cit , hlm.109.
berisi  pertimbangan  hakim  yang berdasar  pada  fakta  hukum  yang muncul di persidangan dan undang- undang  menetapkan  bahwa  harus dimuat  dalam  putusan  pengadilan yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam menangani suatu perkara.
b. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan  non  yuridis  dapat disebut juga pertimbangan
sosiologis. Menurut Pasal 5 Ayat (1) yaitu  Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Makan  pertimbangan hakim non yuridis atau sosiologis ini merupakan  pertimbangan  hakim yang memperhatikan dan mengikuti tataran  nilai-nilai  hukum  yang hidup dan berkembang di masyarakat  juga  memperhatikan keadaan  pelaku  tindak  pidana. Pertimbangan hakim non yuridis ini berfokus  pada  nilai-nilai  sosiologis dalam struktur dan sosial bermasyarakat. Pertimbangan hakim sosiologis  ini  lah  yang  membenang merah hukum sebagai pewujud rasa keadilan  masyarakat  karena  rasa keadilan dapat tercipta dari terpenuhinya  tujuan  hukum  yaitu keadilan, kepastian dan
kemanfaatan  hukum  bagi  pihak yang berperkara.
Berdasarkan  Putusan  Nomor 88/K/MIL/2015  hakim  pada  putusan kasasi  perkara  Praka  Mustafa  Kamal tersebut mempertimbangkan penjatuhan sanksi  pidana  rehabilitasi  narkotika selama  1  tahun  pada  Praka  Mustafa Kamal  lebih  condong  menggunakan pertimbangan  yuridis.  Hal  tersebut didasarkan  pada  fakta  hukum  yang ditemukan  dalam  persidangan  berupa pengakuan terdakwa. Sebelumnya hakim  kasasi mempertimbangkan  untuk menerima  keberatan  Praka  Mustafa
Kamal  yaitu JudexFacti telah  salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan  sanksi  pidana  pemecatan dari dinas militer kepada Praka Mustafa Kamal  dimana  pemecatan  dari  dinas militer  pada  seorang  TNI  didasarkan pada  aturan  hukum  pidana  militer khususnya  Pasal  26  dan  39  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Militer. Kemudian  pada  saat  pemeriksaan terdakwa  pada  persidangan,  ditemukan fakta  hukum  berupa  pengakuan  Praka Mustafa Kamal yang telah mengonsumsi sabu  sebanyak  7  kali  yaitu  6  kali mengonsumsi sabu dan 1 kali mengonsumsi  ekstasi  sebelum  tes  urine pada tanggal 10 Desember 2012 terhadap personel  Korem  031/WB  oleh  Tim BNNP  bersama  Denkesyah  01.07.04 Pekanbaru  serta  dibantu  personil Denpom I/3 Pekanbaru. Dengan melihat keadaan intensitas waktu Praka Mustafa Kamal mengonsumsi narkotika tersebut, hakim kasasi berkeyakinan bahwa Praka Mustafa Kamal terindikasi telah memasuki  taraf  ketergantungan  dan selalu berkeinginan mengonsumsi narkotika, dimana Praka Mustafa Kamal merasa  tenang  apabila  mengonsumsi narkotika.  Kemudian  berdasarkan  fakta hukum yang ditemukan dalam
persidangan  tersebut  hakim  kasasi menerapkan  keberlakuan  Pasal  54  dan 103  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jika didasarkan pada  bunyi  Pasal  54  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,  Praka  Mustafa  Kamal  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Maka  dari  itu berdasarkan  Pasal  103  Undang-undang
Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,
hakim kasasi dapat memerintahkan  Praka  Mustafa  Kamal untuk menjalani pengobatan dan perawatan  berupa  rehabilitasi.  Sehingga dalam  hal  pertimbangan  hakim  pada Putusan  Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015
ini
hakim mengesampingkan
pertimbangan non yuridis. Hukum  pidana  Indonesia  tidak pernah  mengatur  secara  tertulis  yang menggariskan pedoman sebagai landasan  oleh  hakim  untuk  dijadikan dasar  pertimbangan  hakim  dalam penjatuhan  sanksi  pidana  maka  dari  itu tidak ada landasan untuk hakim berpijak dalam  memberikan  dasar  pertimbangan hakim.  Pertimbangan  yuridis  sebagai pencerminan kepastian hukum lah yang pasti diterapkan dalam mempertimbangkan  suatu  alasan-alasan hukum hakim. Namun hanya memasukkan  isi  peraturan  perundang- undangan dalam suatu putusan pengadilan  dirasa  tidak  cukup  untuk memenuhi  rasa  keadilan,  maka  dari  itu perlu memperhatikan pertimbangan lain yaitu  pertimbangan  non  yuridis  karena keadilan  tidak  hanya  dapat  dikaji  dari aspek  yuridis  saja  yang  hanya  berpaku pada  peraturan  perundang-undangan namun juga harus memperhatikan  nilai- nilai yang berkembang pada masyarakat, karena keadilan seharusnya tidak hanya di  dapat  oleh  pihak  yang  berperkara akan  tetapi  putusan  yang  dijatuhkan juga  harus  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat luas.
Dampak Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015  terhadap  Penjatuhan Sanksi  Pidana  Rehabilitasi  bagi  TNI yang Melakukan  Tindak Pidana Narkotika Putusan merupakan bagian terpenting  dalam  penyelesaian  suatu perkara. Suatu hukuman yang dijatuhkan  oleh  hakim  yang  termuat dalam  suatu  putusan  tentunya  akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan  tak  terkecuali  pada  putusan yang  dijatuhkan  oleh  seorang  hakim militer maupun hakim kasasi yang dapat berdampak  pada  kehidupan  militer setelah  dijatuhkannya  suatu  putusan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang
berasal dari lingkungan militer. Putusan pemidanaan  pada  seorang  terdakwa dalam  suatu  perkara  beragam  adanya. Dalam  perkara  narkotika  seorang terdakwa  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana berupa rehabilitasi narkotika.
Pasal  54  Undang-undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika mengatur mengenai rehablitasi narkotika.  Rehabilitasi  narkotika  sendiri merupakan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  penyembuhan  penyalahguna narkotika  guna  mengurangi  bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika  baik  pengedaran  maupun pengonsumsian narkotika secara berlebihan. Lama pelaksanaan rehabilitasi narkotika biasanya didasarkan  pada  lama  hukuman  yang dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap.  Rehabilitasi narkotika  sendiri    terbagi  menjadi  dua yaitu  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial.  Rehabilitasi  medis  merupakan suatu  rangkaian  pengobatan  secara medis yang terkoordinasi guna
membebaskan  penyalahguna  narkotika dari  ketergantungan  yang  disebabkan dari  dampak  penyalahgunaan  narkotika secara berlebihan. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan suatu rangkaian terapi pemulihan yang terkoordinasi menitikberatkan  pada  terapi  pemulihan psikis  dalam  rangka  pemulihan  mental, sosial  maupun  fisik  penyalahguna narkotika  supaya  mantan  penyalahguna narkotika dapat bersosial dan kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan  mental,  sosial  maupun  fisik secara  normal  dan  tidak  terbayang- bayang pengaruh narkotika.
Rehabilitasi narkotika dapat diterapkan  pada  siapapun  pelaku penyalahguna narkotika guna
pemulihan  fisik  maupun  psikis  pelaku penyalahguna narkotika, namun berbeda ketika  rehabilitasi  narkotika  diterapkan kepada  TNI  pelaku  penyalahguna
narkotika,  karena  akan  memberikan dampak begitu besar, yaitu :
1. Dampak  Terhadap  Citra  Kesatuan Terdakwa Kehidupan  militer  selalu erat  dengan  tunduknya  anak  buah kepada seorang komandan. Komandan  berkedudukan  sentral dan  bertanggung  jawab  penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.  Secara  umum,  tingkah laku prajurit sedikit banyak diwarnai  oleh  sifat  komandan. Komandan  berfungsi  sebagai  guru, panutan,  pemimpin  yang  memberi perintah  dan  juga  sebagai  sahabat. Apabila unsur-unsur seperti kepentingan  militer  dan  peran komandan  diabaikan  maka  ciri-ciri kehidupan militer yang didasari rasa bangga  dan  menjaga  kehormatan akan hilang serta dapat menimbulkan akibat yang fatal. 13 Komandan dalam menjalankan tugasnya sebagai atasan dalam memimpin bawahannya  berkewajiban  untuk memberikan  perhatian  terhadap kesejahteraan bawahan, memperhatikan  keadaan,  kesiapan dan  kemampuan  bawahan  untuk melaksanakan
tugas, serta mengawasi  bawahan  agar  tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti  halnya  yang  terjadi  pada
Praka  Mustafa  Kamal,  dimana Danrem (Komandan Korem) 031/WB  kecolongan  atas  tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya  yaitu  Praka  Mustafa Kamal yang mengonsumsi narkotika hingga 7 kali. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa Danrem kurang  melakukan  pengawasan terhadap  anak  buahnya  sehingga dalam  hal  ini  Danrem  dapat
13 Dr.  Dini  Dewi  Heniarti,  S.H., Sistem Peradilan  Militer  di  Indonesia (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2017) hlm 89.
dimintai  pertanggungjawaban  atas apa  yang  diperbuat  Praka  Mustafa Kamal  selaku  anggota  kesatuan Korem  031/WB  tentang  bagaimana bisa lingkungan TNI dengan tingkat kehidupan  disiplin  yang  tinggi dapat  melakukan  tindak  pidana narkotika  yang  bahkan  terkuak setelah  Praka  Mustafa  Kamal  sudah dianggap memasuki taraf kecanduan karena telah mengonsumsi narkotika dalam waktu  7  kali.  Dari  sini  akan terbangun  citra  bahwa  Komandan dalam  kesatuan  Praka  Mustafa Kamal  ini  kurang  memperhatikan dan  lalai  terhadap  anak  buah  dan kesatuan yang dipimpinnya.
2. Dampak  Terhadap  Lingkungan
Kerja TNI Mayor  Chk.  Suparlan, S.H. selaku Hakim Militer Pengadilan  Militer  III-13  Madiun mengatakan bahwa seorang anggota TNI yang terlibat kasus penyalahgunaan  narkotika  tidak dapat  direhabilitasi  apabila  tidak dijatuhkan sanksi pidana pemecatan dari  dinas  militer  terlebih  dahulu, karena  sebagai  prajurit  TNI  yang aktif  apabila  dilakukan  rehabilitasi akan  mengakibatkan  kekosongan jabatan  dan  berdampak  pada kesatuan  yang  akan  menurunkan kinerja
kesatuan. 14 Andaikan seorang  TNI  pelaku  penyalahguna narkotika  dijatuhi  putusan  dengan sanksi  pidana  berupa  rehabilitasi narkotika  kemudian  TNI  tersebut melaksanakan  rehabilitasi  narkotika seperti halnya Praka Mustafa Kamal yang dijatuhi sanksi pidana
rehabilitasi  selama  waktu  sisa pidana yang harus dijalaninya yaitu selama  1  tahun,  maka  selama  1
14 “Wawancara  dengan  Mayor  Chk
Suparlan,  S.H.  selaku  Hakim  Militer  Pengadilan Militer  III-13  Madiun,  pada  tanggal  5  November 2021 pukul 14.00 WIB.,”.
tahun tersebut Praka Mustafa Kamal tidak  dapat  menjalankan  tugasnya sebagai  prajurit  aktif  TNI  karena harus  melaksanakan  rehabilitasi  di rumah  sakit  yang  ditunjuk  oleh Majelis  Hakim  Kasasi,  hal  tersebut tentu  berdampak  pada  kesatuannya dimana  terjadi  kekosongan  jabatan yaitu pada bagian Ta Munisi 1 Kima di  Korem  031/WB  yang  dijalankan oleh  Praka  Kamal  Mustafa,  karena tidak  dijatuhkannya  sanksi  pidana pemecatan  dari  dinas  militer  maka Praka Kamal Mustafa dapat dikatakan  masih  sebagai  prajurit aktif  TNI  yang  harus  menjalankan tugasnya  sesuai  tugas  jabatannya. Apabila  TNI  pelaku  penyalahguna narkotika
tersebut tidak direhabilitasi  dan  tetap  berdinas pada kesatuan tentu kinerjanya pun tidak  akan  sama  seperti  sebelum  ia mengonsumsi narkotika, karena efek samping narkotika sangat mempengaruhi kesehatan tubuh dan tingkah laku seseorang. Pengomsumsian  narkotika  sendiri dapat  membuat  seseorang  merasa kecanduan  sehingga  ingin  terus menerus mengonsumsinya, sehingga  dikhawatirkan  terjadinya pengulangan  tindak  pidana  serta membawa  pengaruh  buruk  pada prajurit  lain  yang  akan  mengarah untuk  melakukan  tindak  pidana narkotika  karena  melihat  begitu ringannya  sanksi  pidana  yang dijatuhkan pada seorang TNI pelaku penyalahguna  narkotika.  Tentu  saja hal  tersebut  menjadi  dilema  pada lingkungan TNI.
3. Dampak Terhadap Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 Menurut Holijah pengertian  eksekusi  merupakan proses  kelanjutan  setelah  proses pemeriksaan yang merupakan
kesinambungan  dari  seluruh  proses
perkara di pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah putusan. 15 Kemudian dalam  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1997  Tentang  Peradilan Militer  mengatur  mengenai  tugas Oditur Militer selain sebagai penyidik,  penyusun  dakwaan  dan tuntutan juga mengeksekusi putusan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  baik yang  dikeluarkan oleh  pengadilan  militer  tingkat pertama  dan  banding  begitu  juga yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung. Oditurat Militer I-03 Padang (pada  perkara  ini  berlangsung  yang sekarang berganti nama dan selanjutnya  disebut  Oditurat  Militer I-04  Padang)  selaku  eksekutor Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat melaksanakan eksekusi sesuai perintah  putusan  tersebut.  Dalam hukum  pidana  militer  dikenal adanya  sanksi  pidana  pemecatan dengan  tidak  hormat  yang  diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  Militer,  sehingga setiap  anggota  TNI  sebagai  pelaku penyalahguna narkotika jika didasarkan  hukum  pidana  militer yang  berlaku  dijatuhi  sanksi  pidana pemecatan  dari  dinas  militer. Namun dengan dijatuhkannya sanksi  pidana  rehabilitasi  dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015  tentunya  prosedur eksekusi  putusan  tersebut  berbeda dari eksekusi putusan di lingkungan militer  pada  umumnya.  Letkol  Chk Sunandi,  S.E.,  S.H.,  M.H.  selaku Oditur  Militer  yang  bertugas  di Oditurat Militer I-04 Padang menyampaikan  bahwa  putusan dengan  sanksi  pidana  rehabilitasi
15 Holijah,  “Dinamika  Penguatan  Fungsi Putusan  Mahkamah  Agung  Sebagai  Lembaga Peradilan  di  Indonesia.,” Jurnal  Nurani 14,  no.  2 (2014): 83.
terlebih  putusan  kasasi  nomor 88/K/MIL/2015 tidak dapat dilaksanakan eksekusi sesuai
perintah  putusan  karena  dari internal  TNI  tidak  memiliki  aturan entah  berupa  Peraturan  Panglima atau  aturan  lain  yang  mengatur mengenai  pelaksanaan  rehabilitasi narkotika  di  lingkungan  TNI, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa putusan  tersebut  mandul  karena kekosongan  hukum  dengan  tidak adanya aturan hukum yang mengatur  mengenai  pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri. 16 Jika memang pemberlakuan sanksi pidana rehabilitasi dapat
dilaksanakan  pada  lingkungan  TNI maka  harus  ada  aturan  yang mengatur  lebih  spesifik  terlebih dahulu  dan  bagaimana  prosedur untuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika  tersebut.  Sejauh  ini instansi  militer  memang  disediakan rumah  sakit  khusus  untuk  militer, akan tetapi tidak ada fasilitas untuk rehabilitasi  medis  narkotika,  selain itu  intansi  TNI  tidak  melakukan kerja  sama  dengan  rumah  sakit tertunjuk sebagai tempat rehabilitasi narkotika  yang  kemudian  kembali lagi  apabila  seorang  TNI  apabila direhabilitasi bersama dengan masyarakat  sipil  tentu  menurunkan kredibilitas  TNI  yang  seharusnya menjadi  panutan  masyarakat  sipil untuk  taat  hukum.  Maka  dari  itu apabila  putusan  dengan  perkara dari  lingkungan  TNI  salah  satunya Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015 dengan penjatuhan sanksi  pidana  rehabilitasi  tidak dapat  dieksekusi  sesuai  perintah putusan.  Apabila  terpidana  TNI pelaku  penyalahguna  narkotika
16 “Wawancara  dengan  Letkol  Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat  Militer  Padang  I-04,  pada  tanggal  15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB.,” .
ingin melakukan rehabilitasi narkotika,  maka  terpidana  harus terbebas  dari  dinas  militer  dalam artian  terpidana  harus  melalui prosedur  Pemecatan  Dengan  Tidak Hormat (PDTH) secara administratif yang  dilakukan  oleh  Ankum  di kesatuan  Terdakwa,  dengan  begitu terpidana dapat menjalani rehabilitasi narkotika secara mandiri dan  tidak  membawa  citra  buruk pada  TNI.  Menurut  Letkol  Chk.
Sunandi,  S.E.,  S.H.,  M.H.  selaku Oditur  Militer  di  Oditurat  Militer Padang I-04 bahwa setelah dilakukan  PDTH  pada  Praka Mustafa Kamal maka Praka Mustafa Kamal dapat melaksanakan rehabilitasi narkotika sebagai masyarakat  sipil  dan  pengawasan sepenuhnya diserahkan pada petugas  rehabilitasi  di  rumah  sakit tertunjuk  yaitu  RSUD  Petala  Bumi Riau  di  Pekanbaru  dan  Oditur Militer  sudah  tidak  berwenang melakukan  pengawasan  mengenai jalannya sanksi pidana yang dijatuhkan  pada  Praka  Mustafa
Kamal,  karena  apabila  Oditur Militer  melakukan  pengawasan justru  akan  mendapat  teguran  dari atasan  karena  bukan  menjadi kewenangan  Oditur  Militer  lagi untuk melakukan pengawasan mengenai  jalannya  sanksi  pidana terkait  rehabilitasi  narkotika  karena Praka  Mustafa  Kamal  sudah  bukan TNI  dan  tidak  adanya  aturan  yang mengatur terkait eksekusi rehabilitasi  narkotika  di  lingkungan TNI. 17
Pada  dasarnya  Panglima  TNI  juga menegaskan  bahwa  tidak  ada ampunan  untuk  prajurit  aktif  TNI yang  menyalahgunakan  narkotika
17 “Wawancara  dengan  Letkol  Chk Sunandi, S.E., S.H., M.H. selaku Oditur Militer di Oditurat  Militer  Padang  I-04,  pada  tanggal  15 Desember 2021, pukul 09.49 WIB.”
kemudian pernyataan Panglima TNI tersebut  dituangkan  dalam  Surat Telegram  Panglima  TNI  No.  398 Tahun  2009  Tentang  Pemberhentian Dengan  Tidak  Hormat,  hal  ini  juga yang  menghambat  tugas  Oditur Militer  untuk  mengeksekusi  dan tidak terlaksananya perintah Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015. Maka  dari  itu  dengan  melihat adanya Putusan Kasasi Nomor
88/K/MIL/2015  ini  membawa  dampak yang  begitu  besar  yang  menimbulkan ketidakpastian  hukum  akibat  dari kekosongan hukum pada instansi militer itu  sendiri  karena  tidak  adanya  aturan hukum yang mengatur terkait rehabilitasi narkotika di lingkungan TNI serta  tidak  adanya  kerja  sama  TNI  di bidang  kesehatan  dan  ketidaktersediaan fasilitas  kesehatan  yang  mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkotika untuk TNI. Maka dari itu alangkah baik apabila sanksi pidana yang dijatuhkan pada TNI pelaku  penyalahguna  narkotika  adalah sanksi  pidana  pemecatan  dari  dinas militer  sesuai  dengan  aturan  pidana militer dan perintah Panglima TNI yang tertuang dalam Surat Telegram Panglima No.
398 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian  Dengan  Tidak  Hormat, meskipun Praka Mustafa Kamal dijatuhkan  putusan  berupa  rehabilitasi narkotika  tetap  saja  nantinya  akan dijatuhi  Pemecatan  Dengan  Tidak Hormat  (PDTH)  oleh  Ankum  di kesatuannya  karena  memang  aturan yang memayungi lingkungan TNI begitu adanya  dan  karena  bagaimanapun prajurit  TNI  berada  di  bawah  komando seorang Panglima TNI yang mana setiap perintah  yang  diucapkan  oleh  seorang Panglima  TNI  harus  ditaati.  Dengan begitu guna kepastian hukum dan tidak terjadi  ketidakefektifan  proses  eksekusi akibat  dari  dampak  dijatuhkannya Putusan  Kasasi  88/K/MIL/2015  ini maka  instansi  TNI  perlu  membuat
aturan internal yang mengatur mengenai pelaksanaan  maupun  prosedur  eksekusi rehabilitasi narkotika untuk prajurit TNI.

## Penutup
Hakim kasasi dalam menjatuhkan  pidana  pada  seorang  TNI pelaku  penyalahguna  narkotika  tentu mempertimbangkan  alasan-alasan  yang kemudian  menjadi  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan suatu putusan yang menjadi titik akhir perjalanan penyelesaian  perkara.  Perkara  tindak pidana penyalahgunaan narkotika Praka Mustafa Kamal selaku anggota TNI yaitu dalam Putusan Kasasi Nomor 88/K/MIL/2015  ini  dijatuhi  sanksi pidana  rehabilitasi  selama  1  tahun, dalam hal ini hakim kasasi mempertimbangkan telebih dahulu berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis  baik  non  yuridis,  namun  dalam perkara  Praka  Mustafa  Kamal,  hakim kasasi  cenderung  mempertimbangkan berdasarkan  pertimbangan yuridis  yaitu kesesuaian  dengan  fakta  hukum  yang ditemukan di persidangan serta berdasarkan undang-undang yang berlaku  khususnya  Pasal  54  dan  103
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  yang  mana  kedua pasal  tersebut  mengatur  mengenai rehabilitasi narkotika sehingga
melahirkan  putusan  dengan  penjatuhan sanksi  pidana  rehabilitasi  pada  Praka Mustafa Kamal.
Dampak  Putusan  Kasasi  Nomor 88/K/MIL/2015  terhadap  penjatuhan sanksi pidana bagi TNI yang melakukan tindak  pidana  narkotika  yaitu  Hakim Kasasi  menjatuhkan  sanksi  pidana rehabilitasi  selama  1  tahun  pada  Praka Mustafa  Kamal  pun  membawa  dampak diantaranya  berdampak  pada  citra kesatuan TNI dimana  kurangnya pengawasan  Komandan  pada  Praka Mustafa  Kamal  yang  menyalahgunakan narkotika  hingga  baru  terkuak  setelah memasuki  taraf  kecanduan  sehingga
Komandan  tersebut  dapat  dianggap kurang  memperhatikan  anak  buah  serta kondisi  kesatuan  yang  dipimpinnya. Selain  itu,  berdampak  pada  lingkungan kerja  TNI,  apabila  salah  satu  personel kesatuan  direhabilitasi  maka  terjadi kekosongan  jabatan  dan  menurunkan kinerja  kesatuan.  Oditur  Militer  tidak dapat  mengeksekusi  putusan  tersebut sesuai  dengan  perintah  putusan  karena tidak  ada  aturan  internal  TNI  yang mengatur  mengenai  pelaksanaan  dan prosedur  rehabilitasi  narkotika  di lingkungan  TNI. Melihat  dampak  yang ditimbulkan  akibat  adanya  Putusan Kasasi  Nomor  88/K/MIL/2015maka penjatuhan  sanksi  pidana  yang  tepat dijatuhkan untuk TNI pelaku penyalahguna  narkotika  adalah  sanksi pidana  pemecatan  dari  dinas  militer sesuai  dengan  aturan  hukum  yang berlaku  di  internal  TNI  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer khususnya  Pasal  26  dan  39  serta  Surat Telegram  Panglima  No.  398  Tahun  2009 Tentang  Pemberhentian  Dengan  Tidak Hormat  mengatur  mengenai  pidana pemecatan terhadap TNI yang dianggap sudah  tidak  layak  dipertahankan  di dalam dinas militer.

## Daftar Pustaka
Arto,  Mukti. Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan  Agama .  Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2004. Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi  Teori  Hukum .  Jakarta:
Kencana, 2016. Djamiati, Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri. Argumentasi Hukum . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. Sistem
Peradilan  Militer  di  Indonesia . Bandung:  PT  Refika  Aditama,
2017.
Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr.  Johnny  Ibrahim,  S.H.,  S.E.,
M.M.,  M.Hum. Metode  Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris . Depok: Prenamedia Group, 2016. Dr.  Jonaedi  Efendi,  S.H.I.,  M.H. Rekontruksi  Dasar  Pertimbangan Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-nilai Hukum  dan  Rasa  Keadilan  yang Hidup  dalam  Masyarakat .  Depok: Prenamedia Group, 2018. Gultom,  Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan Elisatris. Urgensi  Perlindungan
Korban Kejahatan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. Holijah.  “Dinamika  Penguatan  Fungsi
Putusan Mahkamah Agung Sebagai  Lembaga  Peradilan  di Indonesia.” Jurnal Nurani 14, no. 2 (n.d.): 83. Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar .
Yogyakarta: Liberty, 2005. Prof.  Dr.  Peter  Mahmud  Marzuki,  S.H., M.S.,  LL.M. Penelitian  Hukum . Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2016. Soemitro, Roni Hanitijo. Metode Penelitian Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
Wantu,  F.M.  “Mewujudkan  Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan  Dalam  Putusan Hakim  di  Peradilan  Perdata.” Jurnal  Dinamika  Hukum 7,  no.  1 (2012): 486. “Wawancara dengan Letkol Chk
Sunandi,  S.E.,  S.H.,  M.H.  selaku
Oditur Militer di Oditurat Militer Padang  I-04,  pada  tanggal  15 Desember  2021,  pukul  09.49 WIB.,” n.d. “Wawancara dengan Mayor Chk Suparlan,  S.H.  selaku  Hakim Militer  Pengadilan  Militer  III-13 Madiun, pada
tanggal
5
November  2021  pukul  14.00 WIB.,” n.d.