## REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0

## Fitria Dewi Navisa
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang , Email: navisa@unisma.ac.id
Naskah diterima: 2 April 2024; revisi: 11 April 2024; disetujui: 19 April 2024 DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

## Abstrak:
Selama  satu  dasawarsa  terakhir  di  Indonesia,  khususnya  di  bidang  peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar- besaran  dalam  sistem  peradilan,  dimulai  dengan  lahirnya  Undang-Undang  No.  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Kepada  Masyarakat,  hingga  terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji beschikking, tetapi  juga  berwenang  mengadili  semua  jenis  keputusan  administratif  pemerintah, sepanjang  tidak  termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan,  dan  juga  untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik ( ecourt ). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.
Kata Kunci: Reformasi Digital 4.0, Peradilan

## LATAR BELAKANG
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Artinya,  negara  Indonesia  menjunjung  tinggi supremasi  hukum,  menegakkan  kebenaran  dan  keadilan,  tanpa  adanya  kekuatan yang tidak dapat  dijelaskan. Salah satu implikasinya, seperti dikatakan Julius Stahl, semua  kegiatan  pemerintahan  harus  diperiksa  di  depan  lembaga  peradilan (administratif).  Oleh  karena itu,  Kantor  Hukum  Indonesia  telah  melakukan  berbagai upaya dalam mendirikan lembaga peradilan (administratif). ), termasuk pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pendirian Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan gagasan penyelesaian sengketa  antara  pemerintah  dan  warga  negaranya  serta  pembentukan  lembaga peradilan  langsung.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.Secara umum  pembentukan  pengadilan  dan  acara  pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara, perbedaannya  terletak  pada  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  tindakan  memberatkan  tidak  bersifat  wajib,  sedangkan  di  Belanda  bersifat wajib. Dalam hal ini UU no. 5 Tahun 1986 kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung, sedangkan di Belanda kasasi  sengketa administrasi ditujukan kepada Raad van State (Dewan  Pertimbangan  Agung)  dan  bukan  kepada  Hogeraad  (Mahkamah  Agung dalam pengecualian pajak). 9 Tahun 2004 yang memuat perubahan atas UU No. 5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  perubahan  terakhir  diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Semula  Kewenangan  atau  Kewenangan  Mutlak  (selanjutnya  disebut Kompetensi  Mutlak),  Peradilan  Tata  Usaha  Negara    sebatas  mengadili  Perbuatan Tata Usaha Negara berupa Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan konkrit  serta  mempunyai  akibat  hukum,  dibuat  aman  dan  tunduk  menjadi  hukum perdata, namun dalam kurun waktu setelah Reformasi 1998, khususnya pada dekade ini, kompetensinya berkembang, terutama setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Negara, namun pembagian kewenangan TUN  tersebut  tidak  disertai  dengan  perubahan  hukum  acara  sebagaimana  diatur dalam undang-undang yang sama tentang TUN.
Selain  tumbuh  dan  berkembangnya  yurisdiksi  absolut,  ada  banyak  hal  yang relatif baru  dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu peradilan elektronik (eLitigation atau  ecourt)  sebagai  sumber  hukum  diatur oleh  aturan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan proses peradilan secara elektronik.
Di  berbagai  belahan dunia, termasuk  Indonesia  yang  kini  telah  memasuki  Era Industri 4.0, yang menandakan implikasi dari Revolusi Industri Keempat. Tantangan paling  mendasar  di  era  ini  adalah  kemudahan  berbisnis  (disingkat  EoDB). mencatatkan  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-72  dalam  EoDB  tahun  2018. Permintaan  EoDB  ini  kemudian  menghantam  sistem  peradilan  Indonesia  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Perkara  di  Peradilan  Secara  Elektronik,  yang  selanjutnya  diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Proses di Peradilan Elektronik atau yang biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (eLitigation atau ecourt).
Menurut  dokumen  sejarah  dunia,  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  sama pertama  kali  dibuat  di  Prancis  dan  kemudian  di  Belanda,  sedangkan  di  Indonesia gagasan pembentukan pengadilan TUN sudah dicetuskan 2 tahun yang lalu setelah kemerdekaan melalui pasal 66 undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan  Kewenangan  Badan  Peradilan,  yang  menetapkan  bahwa  apabila  menurut undang-undang  berdasarkan  undang-undang  tidak  dapat  ditentukan  oleh  badan peradilan lain pemeriksaan dan putusan sengketa yang termasuk dalam kewenangan tata usaha negara, PT di atas dan Mahkamah Agung tingkat kedua memeriksa dan memutuskan kasus-kasus ini, tetapi untuk itu Menteri Kehakiman tidak punya waktu untuk  menentukan  kapan  undang-undang  itu  mulai  berlaku  berdasarkan  pasal  72 undang-undang  no.  19  sejak  tahun  1948  sampai  dengan  terbitnya  undang-undang dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949, undang-undang ini tidak berlaku.
Selain  itu,  pada  tahun  1960  berdasarkan  TAP  MPRS  no.II/MPRS/1960 mengatur agar segera dibentuk Peradilan  Tata Usaha Negara, yang mengikuti UU No.  melalui  Pasal  7 ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  peradilan  tata usaha negara adalah  bagian  dari  peradilan  di  Indonesia  Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan keberadaan  peradilan  tata  usaha  negara  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7,  maka tanggal  16  Februari  1965.  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  dengan  surat Kep.No.J.58/12/17 membentuk panitia penyusun Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian  disahkan  oleh  sidang  paripurna  Lembaga  Pembinaan  Hukum  Nasional (LPHN) pada tanggal 10 Januari 1966, namun rancangan final RUU ini tidak pernah diajukan oleh pemerintah kepada DPRGR.
Pengadilan  TUN  dibentuk  dengan  keputusan  presiden  dalam  Pasal  (9)  dan Pengadilan  Tinggi  TUN  berdasarkan  undang-undang  (Pasal  20  UU  No.  5  Tahun 1986).  10  Tahun  1990  Tentang  Pendirian  PT  TUN  Yang  Berlokasi  Di  Beberapa Daerah  Seperti:  Jakarta,  Medan  dan  Ujung  Pandang  serta  Keppres  No.  52  Tahun 1990  tentang  Pembentukan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta,  Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1990. 52 Tahun 1990  dan  pada  awal  berdirinya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  ayat  3  keputusan presiden  no.  52  Tahun  1990,  wilayah  hukumnya  meliputi  semua  kabupaten/kota  di provinsi  Sumatera  Selatan,  Bengkulu  dan  Lampung.  Setelah  diundangkannya Keppres  no.  22  Tahun  1994  tentang  Pembentukan  PTUN  di  Bandar  Lampung, Samarinda dan Denpasar serta Keppres No. 2 tahun 1997 pendirian PTUN di Banda Aceh,  Pekanbaru,  Jambi,  Bengkulu,  Palangkaraya,  Palu,  Kendari,  Yogya,  Mataram dan  Dili,  wilayah  hukum  administrasi  PTUN  Palembang  hanya  mencakup  seluruh kabupaten/kota  di  provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.      PTUN  Palembang  saat  ini  berlokasi  di  bekas  kantor  wilayah  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  yang  telah  direnovasi  sesuai  dengan  DIP  n. 080/XM/3/1989  pada  tahun  anggaran  1989/1990  yang  diresmikan  oleh  Menteri Kehakiman ISMAIL SALEH, SH pada tanggal 20 Desember 1990 dan berlaku efektif sejak diterbitkannya PP No. 7 tahun 1991 tentang penerapan undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang TAR 14 Januari 1991
Kemajuan teknologi informasi dengan demikian menciptakan kecepatan dengan alat-alatnya dan memudahkan pekerjaan manusia (termasuk tugas-tugas peradilan) bukan tanpa efek negatif yang berdampak negatif pada manusia/ masyarakat/negara, yang menyediakan data yang tidak perlu dan bahkan data yang memperburuk situasi.
Laju  perkembangan  teknologi  informasi  pada  akhirnya  menuntut  lembaga peradilan  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  Indonesia,  merangkul  penerapan penggunaan teknologi informasi. Peradilan di Indonesia hanya dibuat secara manual, yang memakan banyak waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga perkembangan TI saat ini berusaha untuk mempercepat, menyederhanakan dan mengurangi biaya pengurusan  perkara.  Kecenderungan  ini  juga  menyebabkan  sistem  peradilan  di berbagai belahan dunia mulai mengarah pada perkembangan sistem peradilan yang terintegrasi dimana cara kerja berubah dari cara kerja yang kuno menjadi cara kerja yang modern dan efisien, dengan pendekatan elektronik digital. Maka dengan ini hal- hal  yang  bertentangan  dengan  teknologi  akan  tergerus  oleh  perkembangan  zaman
digital. Untuk itu, kita harus mengubah pola pikir kuno dan keluar dari zona nyaman. Ini  adalah  visi  yang  mengganggu  yang  harus  ditinggalkan,  karena  yang  tersisa bukanlah hukum, tetapi pencuri yang tertinggal. Seharusnya hukum yang  mengatur masyarakat,  karena  hukum  adalah  bos  dan  bukan  pengikut.  penggunaan  tanda tangan kering atau digital, hal ini dimaksudkan agar proses lebih cepat dan efisien, serta  memudahkan  pegawai  MK  itu  sendiri. dapat  memunculkan  gagasan-gagasan baru di kemudian hari mengenai perkembangan hukum tata negara    Berdasarkan hal  tersebut  di  atas,  penulis  merasa  perlu  adanya  pembahasan  tentang perkembangan hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Zaman dari Keadilan Digital 4.0? Kontribusi ini bertujuan untuk mengemban tugas mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan untuk mengkaji bersama  sejauh mana urgensi pembaharuan substansi hukum Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan perluasan kewenangan atau kompetensi  absolut  dari  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  terkait  dengan penyelenggaraan  peradilan  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam    Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2019.

## METODE
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  Metode Library Research .  Maksud dari Metode ini adalah penelitian melakukan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Literatur yang digunakan  Penulis        dalam  tulisan  ini  adalah  di  antaranya  terkait  pembahasan mengenai  perluasan    kompetensi    absolut    Peradilan    TUN,    Hukum    Acara    pada Peradilan  TUN, dan terkait dengan Peradilan Elektronik.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Sebagaimana  dijelaskan  pada  pendahuluan,  Mahkamah  Agung  saat  ini memasuki era baru, yaitu peradilan elektronik ( e-Litigation atau e-court ). Tentu saja, pengadilan  elektronik  ini  juga  berdampak  pada  praktik  Pengadilan  TUN.  Selain peradilan  elektronik,  tinjauan  yang  sangat  penting  adalah  pesatnya  perkembangan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara dan kewajiban-kewajiban tentang upaya administrasi. Setelah reformasi dan keterbukaan pada tahun 1998, terkadang peran  yudikatif  dalam  mengendalikan  fungsi  pemerintahan  tumbuh  pesat,  dan otoritasnya juga berkembang. Hal ini juga berdampak pada kekosongan hukum acara pengadilan  TUN.  Terakhir,  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  tersebut,  Mahkamah
Agung menggunakan dokumen hukum berupa pemberitahuan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung.
Implementasi  Peradilan  Elektrinok  di  Lingkungan  Peradilan  Mahkamah  Agung Guna  Menciptakan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Murah  Paska diterbitkannya  Perma  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  Di Pengadilan Secara Elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  telah  menindaklanjutinya  dengan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Militer  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  307/Djmt/Kep/5/2018 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. 1
Mahkamah  Agung  Indonesia  sendiri  telah  menargetkan  seluruh  pengadilan  di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem pengadilan elektronik, atau e- court. Sebagai  percontohan  Mahkamah  Agung  RI  mengujikan  32  Pengadilan  dari peradilan  umum,  agama,  dan  TUN  untuk  melaksanakan  uji  coba  implementasi e- court . Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA  Jakarta  Timur,  PA  Jakarta  Barat,  PA  Depok,  PA  Surabaya,  PA  Denpasar,  PA Medan.  Untuk  Pengadilan  TUN  pengadilan  percontohan  meliputi  PTUN  Jakarta, PTUN  Bandung,  PTUN  Serang,  PTUN  Denpasar,  PTUN  Makassar  dan  PTUN Tanjung Pinang.

## Mengenal Sistem E-Court di Indonesia
Sistem e-court Mahkamah  Agung  mengatur  penggunaan  jasa  pengurusan perkara,  pendaftaran  pengurusan  perkara,  penerbitan  surat  panggilan  pihak, pengeluaran  salinan  putusan,  pengurusan  administrasi,  dan  pembayaran  biaya perkara,  yang  kesemuanya  diselesaikan  secara  elektronik/diarsipkan  secara online/pada saat litigasi Sangat cocok untuk kasus perdata, agama dan administrasi nasional di berbagai lingkungan peradilan tanpa langsung ke gedung pengadilan.
1 Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Militer  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara Mahkamah  Agung  RI  Nomor  307/Djmt/Kep/5/2018  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan. Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Kasus  pembayaran  juga  menjadi  lebih  ringkas,  karena  sistem  pembayaran elektronik  memungkinkan  pembayaran  dari  bank  mana  pun  melalui  saluran pembayaran elektronik apa pun, seperti perbankan online, perbankan SMS, transfer ATM,  hingga  mitra  pembayaran  milik  pengadilan.  Hal  ini  untuk  menghilangkan maraknya pemungutan pajak ilegal di pengadilan di masa lalu. Praktek pemungutan pajak ilegal di pengadilan tidak diragukan lagi merupakan beban yang sangat berat untuk berperkara di masyarakat. Melalui pemanggilan secara elektronik ( e-summons ) juga mempermudah proses dan menghemat biaya karena dapat melakukan panggilan langsung  ke e-residence ,  termasuk  tanpa  prosedur  titipan  jika  para  pihak  tinggal  di wilayah  yang  berbeda.  Hal  ini  memungkinkan  untuk  menjaga  biaya  panggilan  ke minimum. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebutkan, pada tahun 2018, terdapat  907  perkara  yang  diajukan  melalui  peradilan  elektronik,  antara  lain  445 perkara  yang  didaftarkan  di  peradilan  biasa  dengan  menggunakan  peradilan elektronik, 422 perkara peradilan agama, dan 20 perkara tata usaha negara (PTUN). 2 Penggunaan teknologi informasi juga  mempercepat proses penegakan hukum kasus  ini  di  pengadilan.  Pada  2018,  Mahkamah  Agung  berhasil  memutus  17.638 perkara. Laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah 18.544, di mana 17.156 di antaranya diterima pada 2018 dan 1.388 adalah sisanya pada 2017. Dilihat dari waktu penyelesaian  tahun  2018,  96,33%  kasus  berhasil  ditutup  tepat  waktu.  Pada  tahun 2018,  Mahkamah  Agung  mengadili  sebanyak  16.911  kasus  tepat  waktu  dalam  1-3 bulan di antara 17.638 (96,33%) kasus. Hanya 3,67% kasus yang diputuskan setelah 3  (tiga)  bulan.  Pencapaian  ini  melebihi  target  waktu  proses  perkara  75%  yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri. 3
Tentu saja, proses ini tidak terlepas dari kendala  teknis dan terkait konten. Akses yang  tidak  merata  ke  jaringan  internet.  Di  seluruh  Indonesia,  menurut  Badan Pembangunan  Nasional,  ada  sekitar  25.000  desa  tanpa  internet,  terutama  di Kalimantan,  Sulawesi,  Nusa  Tengala  dan  Papua  yang  sebagian  besar  belum berkembang, daerah perbatasan dan daerah terluar.  Ini merupakan tantangan besar untuk  dapat  membangun  jaringan  internet  yang  meluas  hingga  ke  daerah-daerah tersebut.  Sementara  itu,  pengetahuan  yang  tidak  setara  tentang  keterampilan
2 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 https://www.mahkamahagung.go.id/media/198.
3 https://www.mahkamahagung.go.id/media/198 .
pengadilan internal dan eksternal dan pemikiran staf pengadilan memegang kendali dan siap untuk mengubah operasi sehari-hari dari tradisional menjadi lebih modern.

## Dampak  penerapan  E-Court  Dalam  Proses  Beracara  di  Pengadilan  dan  Tata Perilaku Penegak Hukum
Seiring  dengan  semakin  berkembangnya  teknologi  digital,  maka  transformasi pengadilan  untuk  menjadi  pengadilan  yang  modern  yang  memanfaatkan  teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian Dory Reiling menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya  penanganan  perkara  (delay),  sulitnya  akses  masyarakat  (access),  dan integritas  aparatus  pengadilan  (judicial  integrity).  Dengan  demikian  Pemanfaatan teknologi  untuk  keadilan  itu  pada  dasarnya  selaras  dengan  prinsip  penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
Sistem  peradilan  yang  berfungsi  dengan  baik  harus  memberikan  kesempatan kepada setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri dari pelanggaran hak-hak mereka.  Nasihat  hukum  yang  digunakan  untuk  menginformasikan  kepada  publik tentang hak-hak mereka, membantu menyelesaikan perselisihan, atau memberi tahu mereka tentang cara mengajukan persidangan, penyelesaia damai di luar pengadilan, dan  oleh  karena  itu  legal  dengan  biaya,  dipandang  sebagai    cara  penting  untuk meningkatkan  akses  terhadap  keadilan.    Pasal  2  (4)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  peradilan dilaksanakan  secara  sederhana,  cepat,  dan  murah.  Oleh  karena  itu,  pedoman  ini harus  menjadi  pedoman  bagi  pengadilan  Indonesia  untuk  menjalankan  fungsi  dan fungsinya  yang  paling penting dalam  rangka  memfasilitasi  pelaksanaan  penegakan hukum  dan  keadilan  yang  mudah,  cepat  dan  murah.  Penerapan  sarana  elektronik pengelolaan  perkara  di  pengadilan  menurut  Perm  Nomor  3  Tahun  2018  juga menganut asas-asas umum peradilan. Melalui pengenalan proses elektronik, prinsip peradilan  terbuka  bahwa  dokumen-dokumen  ini  dapat  diakses  dan  dipantau  oleh masyarakat  umum  serta  para  pihak  dalam  proses.  Tuntutan  masyarakat  terhadap pelayanan  peradilan  semakin  meningkat,  demikian  pula  pemanfaatan  teknologi informasi secara besar-besaran dan berbagai regulasi yang memberikan ruang  publik untuk  akses  informasi  dan  pelayanan  prima  dari  lembaga-lembaga  publik.  Dalam situasi seperti itu, sistem peradilan harus lebih terbuka untuk berubah dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungannya.
MA  sendiri  bertujuan  untuk  mewujudkan  Mahkamah  Agung  Indonesia  dalam Rancangan  Reformasi  Peradilan  2010-2035  yang  menitikberatkan  pada  pelayanan publik  yang  unggul  dengan  memberikan  pelayanan  hukum  yang  adil  bagi  pencari keadilan.    Peradilan  berkewajiban  untuk  terus  meningkatkan  pelayanan  publik  dan memastikan peradilan yang adil. Berkenaan dengan asas kemungkinan membela diri (audi et alteram partem), penerapan pengadilan memberikan akses yang luas kepada para  pihak  untuk  mengajukan  pembelaannya  guna  memberikan  perlindungan  yang lebih kepada para pihak. Mirip dengan prinsip akuntabilitas, aplikasi manajemen kasus elektronik  meninggalkan  jejak  digital  yang  disimpan  secara  permanen  untuk mencegah  kehilangan  atau  kerusakan  file,  di  samping  pengawasan  publik. Transparansi  yang  diterapkan  pengadilan  juga  diharapkan  secara  bertahap  akan mengurangi  pungli  yang sebelumnya marak terjadi. Praktik Praktik perpajakan ilegal diketahui berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap peradilan. Hal ini  disebabkan  karena  proses  administrasi  yang  terlalu  lama  dan  melibatkan  biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pencari keadilan untuk pelayanan pengadilan. Praktik semacam ini sebelumnya  rentan terhadap praktik mediasi dan penyimpangan prosedur lainnya. Misalnya, Pengadilan Negeri adalah otoritas kehakiman yang paling banyak mengajukan pengaduan antara tahun 2014 dan 2016, dengan 394 pengaduan tentang  jenis  penipuan  yang  dikeluhkan  masyarakat  umum,  menurut  laporan ombudsman Indonesia. Kebanyakan dari mereka panjang. Prosedur. Keterlambatan hingga 215 pengaduan, ketidakmampuan melakukan pelayanan di sistem peradilan, hingga  117  pengaduan,  dan  penyimpangan  prosedural  hingga  115  pengaduan. Korupsi  dalam  bentuk  pajak  ilegal  (pemerasan)  juga  terjadi  di  lembaga  peradilan, sejalan dengan hasil pemeriksaan MaPPI-FHUI tahun 2017.
Salah  satu  prasyarat  pembentukan  pengadilan  tinggi  adalah  adanya transparansi  pengadilan kepada masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan. Transparansi  adalah  ukuran  apakah  peradilan  benar-benar  terbuka  untuk  penilaian publik dalam  semua  masalah,  termasuk  proses  dan  mekanisme  peradilan.  Dengan pembenahan  administrasi  peradilan  yang  lebih  transparan,  diharapkan  peradilan sebagai pemecah gelombang utama  penegakan hukum dapat terhindar dari korupsi. Keterbukaan  proses  penegakan  hukum  juga  dapat  meningkatkan  kepuasan masyarakat  terhadap  kinerja  aparat  penegak  hukum,  sehingga  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri.
Efek langsung dari penerapan yurisdiksi interim ini ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan penduduk yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan dewan pengawas Mahkamah Agung. Peradilan terkait dengan peradilan 60 unit kerja (pengadilan tata usaha negara, pengadilan dan inkuisisi) badan peradilan di 20 negara bagian Indonesia. Menurut hasil survei 21 Januari hingga 15 Februari 2019, indikator  kepuasan  masyarakat  secara  keseluruhan  terhadap  fasilitas  pengadilan secara keseluruhan adalah 76 dalam kategori “baik”.
Hasil  Survei  Kepuasan  Penonton  saat  ini  telah  meningkat  sebesar  6,7  poin persentase selama lima tahun (2014-2018). Pengenalan pendampingan diharapkan dapat  lebih  meningkatkan  kepercayaan  dan  akses  masyarakat  terhadap  lembaga peradilan  dan  penegak  hukum,  khususnya  di  pengadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan Stephen Gorab bahwa elemen yang sangat penting dari akses terhadap peradilan  adalah  adanya  sistem  hukum  formal  yang  harus  dipercaya  oleh lembaga publik sebagai badan yang efisien, netral dan profesional. Menurut Golub, kepuasan dan  kepercayaan  publik  terhadap  lembaga  publik  sangat  penting.  Oleh  karena  itu, keberadaan pengadilan merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan  akses  bagi  masyarakat  umum  dan  pencari  keadilan  serta  menjadikan pengadilan lebih transparan, efektif dan efisien.

## Peradilan Elektronik dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesia
Sebagaimana adagium: “Het recht hink achter de feiten aan” (Hukum akan selalu tertinggal  dari  kenyataan  dalam  masyarakat),  begitu  pula  dengan  Undang-Undang Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Telah disinggung  sebelumnya,  untuk  mengikuti  era Industri  4.0  dan  peningkatan  EoDB (Ease  of  Doing  Business)  yang  dicanangkan oleh Pemerintah  maka  pada  Tahun  2018,  Mahkamah  Agung  memasuki  era  baru yakni peradilan elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun  2018  Tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik 4 .  Yang kemudian diganti   dengan Peraturan   Mahkamah    Agung RI No. 1 Tahun   2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut  dengan  Peradilan  Elektronik  (e-Litigasi  atau e-court).  Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Hukum Acara Peradilan TUN  di  dalam  pelaksanaan  Peradilan  Elektronik.  Penulis  akan  memberikan  sedikit
4 Sudarsono, Legal  Issues  Pada  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca  Reformasi(Jakarta:  Prenada Kencana, 2019). hlm. 201
gambaran  sekiranya  hal-hal  apa  saja  yang  berpengaruh  dari  praktik  Peradilan Elektronik kepada Hukum Acara Peradilan TUN.

## I. Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (e-summon)
Paradigma baru dalam beracara secara elektronik di  pengadilan  membawa dampak pada digunakannya konsep baru terhadap kedudukan para pihak yakni dengan  konsep  Domisili    Elektronik.Pasal    1  angka    3    Peraturan  Mahkamah Agung  RI  No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan Domisili Elektronik sebag ai: “domisili para pihak berupa alamat  surat  elektronik  yang  telah  terverifikasi.”  Berdasarkan konsep    ini    maka  implikasinya  adalah  pemanggilan  para  pihak  tidak  lagi menggunakan “surat tercatat”.Pemanggilan  para  pihak  dinyatakan  sah  dan patut    berdasarkan    Pasal    65  Undang-Undang    No.  5  Tahun    1986    Peradilan Tata  Usaha  Negara  apabila  dilakukan dengan  “surat  tercatat”  minimal  enam hari  sebelum  persidangan  dilaksanakan 5 .

## II. Pembacaan Gugatan dan Jawaban dalam Peradilan Elektronik
Berdasarkan ketentuan dari tahun sampai dengan Pasal 74 UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan bahwa isi dari sidang dan tanggapan dibacakan oleh  hakim  yang  memimpin  sidang  pada  sidang  pertama  di  antaranya  dibuka sampai untuk umum . Namun, sampai sampai E-court, pembacaan dan jawaban sidang hanya dilakukan melalui e-court sebagaimana peraturan sampai Pasal 22 PERMA  No.  1  Pada  tahun  2019,  tidak  termasuk  dalam  tes  label  terbuka konvensional. Sebenarnya dokumen unduh oleh pasal hingga sistem ecourt pada halaman ecourt.mahkamahagung.go.id lalu  Panel  kontrol  Hakim  dari  program kerja untuk membaca e-tes dan/atau tanggapan adalah tidak lagi membuka  tes di mana  terbuka  hingga  publik, bukann hanya aplikasi e-court terbuka. Dalam aplikasi,  majelis  hakim  akan  mengunggah  dokumen  persidangan  dan menanggapi  (dalam  program  persidangan  ke  pada  waktu  itu)  dan  akan memberikan catatan dan verifikasi. Jika kasus-kasus tersebut telah diperiksa oleh perguruan tinggi kehakiman, maka  dianggap telah dilakukan persidangan umum.

## III. Masuknya Pihak Ketiga dalam PersidanganElektronik
Pasal 83 UU no. 5 Tahun 1986 menetapkan bahwa pihak ketiga yang tertarik dapat  masuk  dalam  pasal  sampai  kasus  di  mana  adalah  melanjutkan  atas permintaannya  sendiri  atau  atas  inisiatif  hakim.  Namun  kemudian  Pasal  23
5 Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Republik  Indonesia, 1986), Pasal 65.
PERMA  No.  1  Tahun  2019  menambah  syarat  tersebut  dengan  menyatakan bahwa pihak ketiga juga wajib  mengikuti  sidang secara  elektronik dan jika tidak bersedia ikut serta dalam sidang elektronik . sidang, permintaan akan dinyatakan tidak 6

## IV. Pembuktian Secara Elektronik
Masalah lain timbul ketika membicarakan pembuktian elektronik (Pasal 9 Jo. Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019). Pertama masalah pemeriksaan bukti surat secara elektronik  yang  bertentangan  dengan  kaidah  Pasal  1888  KUH  Perdata bahwa  bukti surat  fotokopi  harus  dicocokkan  dengan  aslinya.  Juga  mengenai konsep    bukti    surat  yakni  surat  yang  tercetak,  bukan  sebagai  bukti  elektronik (Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan harus dibubuhkan materai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun1985 Tentang Bea Materai.

## V. Pengucapan Putusan Pengadilan Secara Elektronik
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka  untuk  umum.  Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya  harus  dibacakan ulang    dalam  sidang    terbuka    untuk    umum.    Hal  ini  mengindikasikan  bahwa putusan  hakim  dalam sistem  hukum  acara  peradilan  di  Indonesia  merupakan mondeling    uitspraak  artinya  undang-undang  masih  menganut  ajaran  bahwa putusan  yang  mengikat  adalah  putusan  yang    dibacakan.    Akan  tetapi    dalam Pasal  26  PERMA  No. 1  Tahun  2019  Putusan dibacakan “secara elektronis” dalam  artian  tidak  dalam  sidang  secara  fisik  melainkan  hanya    disampaikan kepada    para    pihak,    serta    dipublikasi    dalam    direktori    putusan  Mahkamah Agung.    Secara  konsep    tentu    pengaturan    mengenai    Sidang    Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jelas berbeda.
6 Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Republik Indonesia, 2019), Pasal 23.

## Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Dahulu  batasan  Kompetensi  Absolut  Peradilan  TUN  di Indonesia  berdasarkan Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  hanya  dapat  mengadili Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersifat    konkret,    individual,    final,    dan menimbulkan  akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Akan tetapi sejak satu  dekade  terakhir  yakni      sejak      diundangkannya      Undang-Undang      No.      14 Tahun   2008   Tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama sejak diundangkannya Undang-Undang  No. 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  membuat kompetensi absolut bagi Peradilan TUN meluas. Pembahasan bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

## 1.  Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Sebelum   berlakunya   Undang-Undang   No.   30   Tahun   2014   Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi  Peradilan  TUN  telah  mengalami  perluasan pada beberapa undang-undang berikut:
 Pasal  47  Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan Informasi  Publik  menyatakan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang mengadili  sengketa  Informasi  publik  jika  Tergugatnya  merupakan  Badan Publik Negara, meskipun objek sengketanya ternyata tidak memenuhi kriteria Keputusan TUN berdasarkan Pasal 1  angka  3  Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (Keputusan bersifat konkret-individual-final); dan
 Pasal  23  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan  Umum   menyatakan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  berwenang  mengadili  sengketa  pengadaan  tanah meskipun   objek   sengketanya   ternyata   bersifat plan (rencana)   yang mengikat umum, dan bukan Keputusan TUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  yakni  Keputusan  bersifat  konkret- individual.
 Pasal  51  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik mengatur sengketa TUN di bidang Pelayanan Publik oleh PTUN bahkan oleh pihak swasta sekali pun.
2.  Perluasan    Kompetensi    Absolut    Peradilan    Tata    Usaha    Negara    dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Dengan  diundangkannya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan,  kompetensi  absolut  Peradilan  TUN  pun  mengalami perluasan pada beberapa ketentuan berikut:
 Pasal 21•Permohonan   Pengujian   Unsur   Penyalahgunaan   Wewenang (tidak berupa gugatan dan tidak ada Pihak Termohon)
 Pasal 53•Permohonan   Keputusan   Fiktif   Positif   (berbeda   dengan   Pasal 3  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  mengatur  gugatan  Keputusan Fiktif Negatif)
 Pasal  1  angka  7  Jo.  Pasal  87 •Memperluas  definisi  Keputusan  TUN  dari semula  Keputusan  Konkret,  Individual,  Final,  Menimbulkan  Akibat  hukum, menjadi  cukup  dengan  unsur  dalam  Pasal  1  angka  7  yang  berimplikasi semua Keputusan yang bersifat   Umum-Abstrak, Umum-Konkret, Individual- Abstrak,  dan  Individual-Konkret    menjadi    Kewenangan    Peradilan    TUN sepanjang bukan Peraturan Perundang-Undangan 7 .
 Pasal  1  angka  8  Jo.  Pasal  85•Gugatan  atas  Tindakan  Faktual  (sehingga Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Pemerintah/OOD  yang  semula kewenangan Peradilan Umum dialihkan ke Peradilan TUN) 8

## 3.  Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara  Pasca Undang- Undang Administrasi Pemerintahan
Tidak   berhenti   pada   Undang-Undang   No.   30   Tahun   2014   Tentang Administrasi Pemerintahan, undang-undang   lain   setelahnya   pun   memperluas kompetensi absolut Peradilan TUN:
 Pasal  470-472  Undang-Undang  No.    7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum  menyatakan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang  mengadili sengketa proses Pemilihan Umum;
 Pasal 153 dan 154 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (Pemilihan Kepala Daerah)  yang  memberi  kewenangan  pada  Pengadilan  Tinggi  TUN  untuk mengadili sengketa TUN Pemilihan (Kepala Daerah); dan
7 Yodi  Martono  Wahyunadi,  Kompetensi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Setelah  Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan(Bandar  Lampung: AURA  Publishing, 2018).Hlm. 192
8 Bimasakti, Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  Oleh  Pemerintah  /  Onrechtmatige  Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.Hlm. 25
 Pasal     60      Undang-Undang      No.     9     Tahun      2018     Tentang  Tentang Pendapatan   Negara   Bukan   Pajak   yang   memberi   kewenangan   pada Pengadilan Tinggi TUN untuk mengadili sengketa PNBP.

## Urgensi    Pembaruan    Substansi    Hukum    pada    Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
Terjadinya  perubahan baik  dari  dalam  praktek,  yudikatif  dan  yurisdiksi absolut sangat  mempengaruhi  substansi  undang-undang  dari  hukum  Peradilan  TUN  maka MA salinan sering dikeluarkan Surat Edaran dan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi  celah  hukum.  Kalaupun  ada  peribahasa  Belanda  yang  berbunyi:  “Cursus Curiae  est  lex  Curiae”  (Praktek  peradilan  adalah  hukum  untuk  peradilan),  tetapi bertentangan  dengan  dengan  prinsip-prinsip  asas Contrarius  Actus bahwa  karena peraturan  undang-undang  prosedur  sebelum  diatur  oleh  oleh  undang-undang, kemudian diubah menjadi atau ditambah dengan harus diatur oleh dengan atau dalam undang-undang ( bij de wetatau in de wet ), bukannya sama dengan mengatur undang- undang  lainnya.  Bagian  berikut  menggambarkan  kebutuhan  mendesak  untuk mereformasi  Kualitas  Hukum  UU  Peradilan  TUN  dari  pembahasan  yang  telah dilakukan di atas.

## Urgensi Pembaruan Dari Segi Hukum Acara
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Peradilan  perlu disesuaikan agar UU menjadi yang memenuhi tuntutan zaman. Diantaranya adalah penyesuaian konsep hukum acara di pengadilan elektronik. Artinya, berkaitan dengan konsep  tempat  tinggal  elektronik,  konferensi  elektronik,  bukti  elektronik,  pemangku kepentingan  pihak  ketiga,  konferensi  elektronik  dan  pengucapan  keputusan elektronik.  Di  sisi  lain,  dengan  peningkatan  kemampuan,  hukum  mutlak  juga mempengaruhi  hukum,  berbeda  prosedur.  Hukum  Acara  Sengketa  Lain  berbeda. Sebagai penulis menunjukkan, semua UU proses diatur oleh Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung Berbeda Ordonansinya sebagai berikut:
(i) Permohonan   Pengujian   Unsur   Penyalahgunaan Wewenang (PERMA No. 4 Tahun 2015)
(ii) Permohonan Fiktif Positif (PERMA No. 8 Tahun 2017)
(iii) Gugatan atas Tindakan Faktual (PERMA No. 2 Tahun 2019)
(iv) Gugatan  atas  Keputusan  TUN  selain  yang  bersifat  konkret-individual (SEMA No. 4 Tahun 2016)
(v) Gugatan Sengketa Informasi Publik (PERMA No. 2 Tahun 2011)
(vi) Gugatan    Sengketa    Pengadaan    Tanah    Untuk Kepentingan Umum (PERMA No. 2 Tahun 2016)
(vii) Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum (PERMA No. 5 Tahun 2017) (viii)  Gugatan   Sengketa   TUN   Pemilihan  (Pemilihan Kepala Daerah) (PERMA No. 11 Tahun 2016)
(ix) Gugatan  TUN  (biasa)  setelah  menempuh  Upaya  Administratif  (PERMA No. 6 Tahun 2018)
Selain dari segi hukum acara di peradilan tingkat pertama, perluasan kompetensi absolut ini pun berpengaruh pada upaya  hukum. Tidak semua upaya hukum (biasa) dapat ditempuh pada sengketa khusus di Peradilan TUN, bahkan menurut ketentuan Pasal  53  Undang-Undang  Administasi  Pemerintahan,  Putusan  atas  Permohonan Fiktif  Positif langsung  berkekuatan  hukum  tetap  di  tingkat  pertama.  Sehingga  pada pokoknya mengenai upaya  hukum  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga  rezim:  1.)  Ada sengketa  yang  hanya  terdapat  upaya  hukum  banding,  2.)  Ada  pula  yang  hanya terdapat  upaya  hukum  kasasi,  dan  3.)  Ada  pula  yang  lengkap  yakni  upaya  hukum banding dan kasasi. 9
Ada hal lain dalam hukum acara yang juga perlu dikaji lebih jauh yakni mengenai kewajiban   menempuh   upaya   administratif   sebagaimana   diatur   dalam   Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.  6 Tahun 2018 Tentang  Pedoman  Menyelesaikan Sengketa   Administrasi   Pemerintahan   Setelah   Menempuh   Upaya   Administratif. PERMA tersebut mewajibkan upaya administratif sebagai  upaya  pra-litigasi  sebelum mengajukan gugatan di PTUN dengan dalil Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahan- perubahannya tidak semua jenis sengketa diwajibkan menempuh upaya administratif, dan  menurut  Pasal  51  ayat  (3)  Jo.  Pasal  48  Undang-Undang  No.    5  Tahun  1986 kewenangan mengadili sengketa administrasi setelah menempuh  upaya  administratif berada di Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN).

## Urgensi Pembaruan dari Segi Kejelasan Kompetensi Absolut
Berdasarkan  hasil  analisis  di  atas  perlu  diketahui  bahwa  kompetensi  absolut Peradilan  TUN  yang  telah  berkembang  pesat  dari  pada  apa  yang  diatur  dalam Undang-Undang No. 5 Tahun  1986  dan segala  perubahannya.  Dengan  demikian
9 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi(Jakarta: Sinar Grafika, 2018).Hlm. 297
sekiranya  dibutuhkan    pembaruan  perkembangan  terhadap  substansi  Undang- Undang Peradilan TUN agar lebih jelas hal mana yang dapat diadili di  Peradilan  TUN. Karena  selama  ini dari penyelesaian suatu kasus  meskipun  sudah  diatur  dalam suatu    undang-undang    bahwa    suatu    sengketa    menjadi    kewenangan    Peradilan TUN  namun  pada praktiknya  hal  tersebut  tidak dapat   dilaksanakan  oleh  penegak keadilan    maupun    hakim    di  Peradilan  TUN  sampai  dikeluarkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  yang  menegaskan  kewenangan  itu  disebabkan  karena kekosongan  hukum  acara  atau  ketidak  jelasan  serta  kepastian  kewenangan  akibat perbedaan    regulasi  pengaturan    dengan    Undang-Undang    Peradilan    TUN    yang ada.  Sebagai  contoh  dalam  hal  sengketa  Tindakan  Faktual,  sejak  Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang  Administrasi Pemerintahan  diundangkan  sampai  tahun 2019
Hanya  ada  satu  kasus  perkara  Tindakan  Faktual  di  Peradilan  TUN,  yakni Perkara No. 120/G/TF/2018/PTUN-BDG di  PTUN  Bandung. Akhirnya juga gugatan tersebut ternyata salah alamat dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima ( Niet Onvantklijk Verklaard ) karena pokok-pokok sengketa merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak.        Kemudian  atas  kerancuan ini  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan  Mengadili  Perbuatan  Melanggar  Hukum oleh    Badan    dan/atau    Pejabat  Pemerintahan      ( Onrechtmatig      Overheidsdaad ) supaya   menjadi   kejelasan   peralihan kompetensi absolut tersebut dari Peradilan Umum kepada Peradilan TUN.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  di  atas,  jelaslah  bahwa  Undang-Undang  Peradilan  TUN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ketinggalan zaman: Di era serba digital dan masuknya era Industri 4.0, negara termasuk lembaga peradilan harus bisa mengejar  ketertinggalan.  Oleh  karena  itu,  ada  kebutuhan  mendesak  untuk memutakhirkan  UU  Peradilan  TUN,  terutama  terkait  dengan    paradigma  peradilan elektronik,  dan  untuk  terus  mempertahankan  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan proses peradilan.Terlepas  dari  aspek  teknis  pelaksanaan  persidangan  elektronik  di pengadilan TUN, UU Peradilan TUN saat ini  tertinggal dan tidak relevan lagi di TUN
berkenaan dengan yurisdiksi absolut pengadilan TUN sebagai tempat yurisdiksi untuk proses  administrasi  sebelumnya.  hingga  pengajuan  suatu  tindakan.  Pengadilan, kejelasan  tempat  yurisdiksi,  yang  berhak  menyelesaikan  sengketa  TUN  menurut upaya  administratif,  serta  berkenaan  dengan  hukum  acara  dan  upaya  hukum  yang tersedia  dalam  persidangan  di  pengadilan  TUN,  karena    tidak  lagi  sesuai    dengan yang  lain.  undang-undang  yang  juga  memiliki  yurisdiksi  pengadilan  TUN  dan mengatur  pembagian  hukum  acara  pengadilan  TUN  (berkenaan  dengan  waktu pemrosesan,  tempat  yurisdiksi  yang  berwenang,  kewajiban    administratif,    upaya hukum yang digunakan).
Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa,  menurut  pembahasan,  diperlukan reformasi hukum peradilan TUN yang masif dan mendasar terkait dengan yurisdiksi absolut  dan  hukum  acara  peradilan  TUN.  dijelaskan  sebelumnya.    Untuk  itu disarankan  agar  lembaga  legislatif,  baik  pemerintah  (Presiden  Republik  Indonesia) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  segera berinisiatif untuk  mengajukan  usulan  reformasi  ke  Mahkamah  TUN  Keadilan.  Hukum  dan menjadikannya  sebagai  prioritas  dalam  program  legislasi  nasional  agar    segera menyesuaikan  dengan  perkembangan  zaman,  baik  dalam  hukum  acara  maupun dalam yurisdiksi absolut peradilan TUN. Para hakim dan lembaga Mahkamah Agung juga  ingin  bereaksi  terhadap  perkembangan  zaman  dan  mendesak  legislatif  untuk segera memperbarui UU Yudisial TUN. Begitu pula dengan para akademisi  yang ikut serta dalam pelaksanaan kajian lanjutan, yang ke depan harus dimutakhirkan dalam UU Keadilan TUN. Yurisdiksi mutlak pengadilan tata usaha daerah terhadap badan- badan tata usaha negara, kejelasan tempat-tempat yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan  sengketa  pemerintahan  daerah  setelah  tata  cara  administrasi  itu dilaksanakan,  serta  dalam  masalah  hukum  acara  dan  sarana  yang  tersedia  untuk pengadilan. penyelenggaraan negara dalam  persidangan.Reformasi yang dimaksud dapat dilaksanakan tidak  hanya melalui "Amandemen Ketiga" UU Pengadilan TUN, tetapi juga melalui pembentukan UU Pengadilan TUN yang baru. Ini karena jika hanya "perubahan"  yang  dilakukan,  terlalu  banyak  hal  yang  harus  diubah  sementara membutuhkan pembaruan substansi besar-besaran pada yurisdiksi penuh dan hukum acara.  Kerja  sama    semua  pihak  tentunya  diperlukan  agar    peradilan  di  Indonesia, khususnya peradilan tata usaha negara/peradilan TUN sebagai kontrol eksternal atas jalannya pemerintahan, akan jauh lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal dan Buku
Raymond    R    Tjandrawinata,    "Industri    4.0:    revolusi    industri    abad    ini    dan pengaruhnya    pada  bidang  kesehatan  dan  bioteknologi", Working  Paper  from Dexa Medica Group, 2 Februari 2016, hlm. 1, doi: 10.5281/zenodo.49404
Sudarsono,  Legal    Issues    Pada    Peradilan    Tata    Usaha    Negara    Pasca Reformasi(Jakarta:  Prenada Kencana, 2019).Hlm. 201
Bimasakti,  Muhammad  Adiguna.  Hukum  Acara  Dan  Wacana  Citizen  Lawsuit  Di Indonesia  Pasca  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan:  Sebuah Sumbangan  Pemikiran.  Yogyakarata:  Deepublish,  2019. ———.  Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yogyakarata: Deepublish, 2018.
Wahyunadi,  Yodi  Martono.  Kompetensi  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Setelah Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018.
Simanjuntak,  Enrico.  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara:  Transformasi  &
Refleksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia,
1945), Pasal 1 ayat (3).
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  307/Djmt/Kep/5/2018  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan.  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
Undang-Undang   Dasar   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   1945.   Republik Indonesia, 1945.
Undang-Undang    No.    5    Tahun    1986    Tentang    Peradilan    Tata    Usaha    Negara. Republik  Indonesia,  1986.Undang-Undang  No.  9  Tahun  2004  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara. Republik Indonesia, 2004.
Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Republik Indonesia, 2009.
Undang-Undang  No.     30     Tahun      2014     Tentang     Administrasi      Pemerintahan.
Republik  Indonesia,  2014.  Peraturan   Mahkamah    Agung    Republik   Indonesia No.    1    Tahun    2019    Tentang  Administrasi    Perkara    dan    Persidangan    di Pengadilan  Secara  Elektronik. Republik Indonesia, 2019. (Republik  Indonesia, 1986), Pasal 65.

## Internet
"Jokowi  Pamer  Peringkat  Kemudahan  Berusaha  di  Indonesia Meroket.",Pebrianto Eko Wicaksono,
Liputan6.com, https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620397/jokowi-pamer-peringkat- kemudahan-berusaha-di-indonesia-meroket Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
https://www.mahkamahagung.go.id/media/198 .
https://www.mahkamahagung.go.id/media/198 .