## Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang Periode 2019-2021

## Deddy Suhardi 1
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Subang deddysuhardi@unsub.ac.id
Mella Amelia A.Y 2
Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu Administrasi melaamelia201809@gmail.com

## Abstrak
Analisis  Pendapatan  Pajak  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Subang  Periode  2019-2021Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Badan  Pendapatan Daerah Kabupaten Subang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi  kelapangan/observasi  lapangan  tentang  pendapatan  daerah  dan  laporan realisasi  anggaran  pajak  daerah  yang  kemudian  dianalisis  secara  deskriftif  dengan analisis rasio efektivitas dan rasio kontribusi penggunaan dana.
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Ketercapaian Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Subang, masing- masing  tahun  2019  sebesar  90,74%,  tahun  2020  sebesar  101,29%,  dan  tahun  2021 sebesar 71,07%. (2)  Kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dengan masing masing tahun 2019 sebesar 47,71%, tahun 2020 48,56%, dan tahun 2021 sebesar 47,02%.
Hal  ini  menunjukan  ketercapaian  dalam  realisasi  anggaran  pajak  daerah  Badan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Subang  mengalami  peningkatan  yang  fluktuatif terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  tetapi  sudah  cukup  berkontribusi  dalam  rangka mendukung kegiatan daerah.
Kata Kunci: Analisis, Pajak Daerah, Target Pajak, Realisasi Pajak, Kontribusi

## Abstract
Analysis of Regional Tax Revenue at the Subang Regency Regional Revenue Agency for the 2019-2021  Period.  The  sample  in  this  study  is  the  Regional  Revenue  Agency  of  Subang Regency. The data in this study were collected through field study techniques/field observations on  regional  income  and  regional  tax  budget  realization  reports  which  were  then  analyzed descriptively with an analysis of the ratio of effectiveness and the ratio of the contribution to the use of funds.
The results showed that: (1) The achievement of Regional Taxes on Regional Original Income from  2019  to  2021  in  Subang  Regency,  respectively  in  2019  was  90.74%,  in  2020  it  was 101.29%, and in 2021 it was 71.07%. (2) Local Tax Contribution to Local Original Income from 2019 to 2020, with 2019 at 47.71%, 48.56% in 2020, and 47.02% in 2021.
This shows that the achievement in the realization of the regional tax budget of the Subang Regency Regional Revenue Agency has experienced afluctuating increase in Regional Original Income but has contributed enough to supporting regional activities.
Keywords: Analysis, Local Taxes, Tax Target, Tax Realization, Contribution

## Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang  penting  guna  membiayai  pelaksanaan  pemerintah  daerah  dan  pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah,  keuangan  daerah  bersumber  dari penerimaan  daerah  yang  terdiri  atas  pendapatan  daerah.  Pendapatan  daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah.
Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Subang  merupakan  satuan  kerja  hasil pemisahan  dari  Badan  Pendapatan  Keuangan  Daerah  (BPKD)  yang  dipisahkan menjadi  dua  unit  kerja  yaitu  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  dan  Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2019  tentang  Pajak  Daerah menetapkan sebelas pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Subang yaitu sebagai berikut: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (7) Pajak Parkir (8) Pajak Sarang Burung Walet (9) Pajak Air Tanah (10) Pajak Bumi dan Bangunan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Tabel 1
Target Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2021
Tahun Target Realisasi 2019 243.581.000.000 221.024.170.129 2020 221.220.000.000 224.096.664.246 2021 326.008.650.331 231.682.001.365
Berdasarkan  di  atas,  terlihat  bahwa  perkembangan  realisasi  pajak  daerah Kabupaten Subang dari realisasi selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif, ini terlihat  dari  tahun  2019  yang  tidak  mencapai  target  kemudian  ditahun  berikutnya tahun 2020 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana realisasi pajak daerah mencapai  bahkan  melebihi  target,  namun  ditahun  berikutnya  tahun  2021  kembali turun dimana angka realisasi terpaut jauh dari target yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya intensifikasi di Kabupaten Subang.
Intensifikasi  berdasarkan  SE-06/PJ.9/2001  adalah  kegiatan  optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau  terdaftar  dalam  administrasi  Ditjen  Pajak,  dan  dari  hasil  pelaksanaan ekstensifikasi  Wajib  Pajak.  Tidak  tercapainya  target  berpotensi  mempengaruhi belanja  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dan  mengakibatkan sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah menjadi tidak terpenuhi atau tidak  tersedia.  Selain  itu  tidak  tercapainya  target  pajak  juga  menyebabkan  target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.
Alasan  penulis  memilih  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten Subang  sebagai  tempat  praktek  kerja  lapangan  karena  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  merupakan  Badan  Pendapatan  Daerah  yang memegang  mandat  Pengelola  Pendapatan  Daerah.  Ilmu  yang  didapat  selama perkuliahan  diimplementasikan  secara  langsung  di  Badan  Pendapatan  Daerah
(BAPENDA)  Kabupaten  Subang  sesuai  dengan  mata  kuliah  yang  pernah  diambil yaitu Akuntansi Pemerintahan.

## Kerangka Teori
Menurut Sugiono (2015:335) analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan  bagian,  hubungan  antar  bagian,  serta  hubungannya  dengan keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

## Sumber Pendapatan Daerah

## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Merupakan  pendapatan  yang  dihasilkan  dari upaya  daerah  melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber-sumber. Insentifikasi  dilakukan  pada  sumber-sumber  yang  telah  terbiasa  ada  didaerah dengan  cara  penyesuaian  tarif,  perbaikan  system  pelayanan,  penertiban  objek- objek,  dan  pengenaaan  sistem  denda  bagi  penunggak.  Adapun  ekstensifikasi dilakukan  untuk  menambah  sumber  pendapatan  yang  biasa  dengan  menggali sumber-sumber baru yang diperbolehkan oleh perauran perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari:
a. Pajak Daerah
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (PP.  No.  10  Tahun  2021  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah).
b. Retribusi Daerah Berdasarkan PP No. 10 Tahun 2021 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  atau  diberikan  oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain  PAD  yang  sah  (hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  tidak dipisahkan,  jasa  giro,  pendapatan  bunga,  keuntungan  selisih  nilai  tukar rupiah  dengan  uang  asing,  komisi,  potongan  ataupun  benuk  lain  sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa).
2. Dana Perimbangan
Dana  Perimbangan  merupakan  dana  bantuan  pusat  kepada  daerah  yang  tetap ada setiap tahun, walaupun besarannya berubah-ubah. Dana perimbangan dari bagi  hasil  dan  DAU  bersifat Block  Grant .  Yang  berarti  daerah  diberi  kebebasan untuk  menetapkan  peruntukannya  sepanjang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan ketentuan,  adapun  DAK  bersifat specific  grant ,  yang  berarti  daerah  tidak  boleh menetapkan peruntukannya karena telah diteapkan oleh pusat terlebih dahulu (walaupun awalnya berasal dari usulan daerah).
Dana  ini  digunakan  oleh  pemerintah  pusat  dengan  tujuan  untuk menyeimbangkan  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  serta  hubungan keuangan antar daerah.
Unsur-unsur dana perimbangan, yaitu antara lain:
a. Dana  bagi  hasil  (dari  pajak,  kehutanan,  pertambangan  umum,  perikanan, perambangan  minyak  bumi,  pertambangan  gas  bumi,  dan  pertambangan panas bumi)
b. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  dengan  tujuan  untuk  pemerataan  keuangan antar  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi.
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang juga berasal dari APBN yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  tertentu,  atau apabila daerah mengalami masalah-masalah khusus.
3. Lain-lain  pendapatan  yang  sah  merupakan  dana  yang  tidak  tetap  waktunya ataupun  besarannya,  kecuali  dana  otsus.  Hal  itu  tergantung  pada  situasi  yang memerlukannya.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu mencakup:
a. Dana hibah
b. Dana darurat
c. Dana penyesuaian dan dana otsus
d. Bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.
4. Selain  dari  ketiga  pendapatan  tersebut,  daerah  memperoleh  “penerimaan pembiayaan” dari:
a. Selisih lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
b. Pencairan dana cadangan.
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
d. Penerimaan pinjaman daerah.
e. Penerimaan piutang daerah.

## Sistem Pendapatan Daerah
Realisasi  pendapatan  diperoleh  melalui  kas  daerah.  Pendapatan  daerah disetorkan wajib pajak atau lainnya pada rekening kas daerah. Kas daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
Pendapatan  daerah  disetorkan  ke  kas  daerah.  Penyetoran  tersebut  dapat dilakukan langsung oleh wajib pajak atau pembayar pungutan lain ke bank-bank atau bendahara-bendahara  yang  ditunjuk.  Pendapatan  yang  disetor  melalui  bendahara penerimaan,  selanjutnya  disetorkan  ke  bank  setiap  hari.  Penyetoran  ke  bank dilakukan  pada  rekening-rekening  Kantor  Pelayanan  Perbendaharawan  Negara (KPPN) atau rekening bendahara umum daerah di bank yang ditunjuk.
Dokumen  penyetoran  pendapatan  daerah  adalah  Surat  Tanda  Setoran  (STS) yang berupa antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penerimaan PPh dan PPN, Surat  Setoran  Bea  dan  Cukai  (SSBC)  untuk  penerimaan  bea  masuk  dan  cukai,  dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), dibukukan setelah melakukan pengecekan dengan nota kredit yang diperoleh dari bank-bank yang menerima pembayaran pendapatan daerah.
Berdasarkan Rahayuanti, et al (2018:57), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Ciri-ciri Pajak Daerah
Berdasarkan Rahayuanti, et al (2018:57), yang termasuk ciri-ciri pajak daerah yaitu, sebagai berikut:
1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan undang-undang aau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
Menurut  Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  Pajak  daerah  dibagi  menjadi  2  bagian,  yaitu  pajak  provinsi  dan pajak kabupaten.
1. Pajak provinsi yaitu, sebagai berikut:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d. Pajak Air Permukaan
e. Pajak Rokok
2. Pajak kabupaten/kota yaitu, sebagai berikut:
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Parkir
g. Pajak Air Tanah
h. Pajak Sarang Burung Walet
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
j. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Jenis  pajak  daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Subang  ada  11  sektor  pajak,  yang sebagimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut:
1. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel dalah fasilitas  penyedia  jasa  penginapan/peristirahatan  termasuk  jasa  terkait  lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran
Pajak  Restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran. Restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan/atau  minuman  dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis  tontonan,  pertunjukan,  permainan,  dan/atau  keramaian  yang  dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame
Pajak  reklame  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  reklame.  Reklame  adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang unuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk  menarik  pehatian  umum  terhadap  barang,  jasa,  orang  atau  badan,  yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Parkir Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pajak Air Tanah
Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air  tanah  adalah  air  yang  terdapat  dalam  lapisan  tanah  atau  batuan  dibawah permukaan tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet Pajak  sarang  burung  walet  adalah  pajak  atas  kegiatan  pengambilan  dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia , yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi .
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral  bukan  logam  dan  batuan  baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
Mineral  bukan  logam  dan  batuan  adalah  mineral  bukan  logam  dan  batuan sebagimana  dimaksud  di  dalam  peraturan  perundang-udangan  di  bidang mineral dan batubara.
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan Pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  adalah  pajak  atas  bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang ribadi  atau  badan,  kecuali  kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan  usaha pekebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabuaten/kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkansecara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bagunan adalah perbuatan  atau  peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

## Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Sistem Pemungutan Pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

## 1. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

## 3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memebri wewenang kepada pihak ketiga  (bukan  fiscus  dan  bukaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan)  untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Menurut  Noorani  dan  Yahya  (2018:98-99),  “Efektifitas  adalah  keadaan  yang mengambarkan  tingkat  pencapaian  hasil  program  dengan  target  yang  ditetapkan. Secara  sederhana  efektivitas  merupakan  perbandingan  antara  outcomes  dengan output”.
Menurut  Noorani  dan  Yahya  (2018:98-99),  “Analisis  Efektifitas  pajak  daerah yaitu  analisis  yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  direncanakan  dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

## Rasio Efektivitas
Hasil  pengukuran  efektifitas  menggunakan  rumus  realisasi/target  akan menghasilkan indikator yang bias. Target sangat berbeda dengan potensi. Sehingga dalam  penelitian  ini  menggunakan  rasio  tingkat  pencapaian  target  pajak  daerah sebagai berikut:
Efektivitas  = Realisasi Pajak Daerah X 100% Target Anggaran
(Sumber: Halim dalam Noorani dan Yahya, 2018:98-99)

## Kriteria Efektifitas
Kriteria rasio efektivitas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun  2006  Tentang  Penentuan  Penerimaan  Daerah  Pedoman  Penilaian  Kinerja Keuangan dalam (Agniawati, 2021:54), adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas Kriteria >100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah
Analisis  Kontribusi  yaitu  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  itu  dilakukan  dengan  cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## Rasio Kontribusi
Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontibusi atau sumbangan pajak daerah dan masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Halim dalam Nur Jannah, et al (2016:4), untuk mengetahui seberapa besar  kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap  PAD,  merumuskan  kontribusi  sebagai berikut:
Kontribusi = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah X 100% Realisasi PAD

## Kriteria Kontribusi
Untuk pengukuran nilai kontribusi pajak dikategorikan dalam enam tingkatan, yaitu seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel
Kriteria Nilai Kontribusi
Kontribusi Kriteria 0% - 10% Sangat Kurang 10% - 20% Kurang 20% - 30% Sedang 30% - 40% Cukup Baik 40% - 50% Baik >50% Sangat Baik

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kuantitatif karena penulisan  ini  disajikan  dengan  angka-angka.  Penelitian  kuantitatif  termasuk penelitian  deskriftif,  yang  mendeskripsikan  sesuatu  dengan  statistik  atau  dengan angka-angka  dan  dianalisis  untuk  mencari  jawaban  dari  rumusan  suatu  masalah dalam  penelitian.  Menurut  Sugiyono  (2018:13)  data  kuantitatif  merupakan  metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka- angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat perhitungan, berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti  untuk  menghasilkan  suatu  kesimpulan.  Tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  konkrit,  dan  untuk mengetahui adanya kesesuaian antara teori dengan fakta dilapangan, maka peneliti akan menerangkan jenis dan pendekatan yang dipergunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu pendekatan kuantitatif tentang Analisis Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  Periode  2019-2021  dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi/wawancara dan dokumentasi.
Hasil dan Pembahasan
Tabel  3 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019 Uraian Target Realisasi Persen (%) Pajak Hotel 6.500.000.000 6.724.272.611 103,45 Pajak Restoran 15.000.000.000 14.656.027.489 97,71 Pajak Hiburan 1.550.000.000 1.566.069.942 101,04 Pajak Reklame 4.000.000.000 3.924.402.548 98,11 Pajak Penerangan Jalan 64.211.000.000 52.035.813.507 81,04 Pajak Parkir 1.000.000.000 1.009.837.350 100,98 Pajak Air Tanah 30.000.000.000 32.151.410.007 107,17 Pajak Sarang Burung Walet 20.000.000 22.920.000 114,60 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.300.000.000 1.335.355.575 102,72 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 60.000.000.000 55.689.478.790 92,82 Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 60.000.000.000 51.908.582.310 86,51 Pendapatan Pajak Daerah 243.581.000.000  221.024.170.129 90,74 Pendapatan Retribusi Daerah 18.070.706.300 19.252.675.598 106,54 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 23.348.003.748 26.576.316.310 113,83 Lain-lain PAD Yang Sah 202.583.674.488  196.434.637.789 96,96 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 487.583.384.536  463.287.799.826 95,02 Tabel  4 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2020 Uraian Target Realisasi Persen (%) Pajak Hotel 3.550.000.000 4.707.603.099 132,61 Pajak Restoran 9.000.000.000 12.066.813.186 134,08 Pajak Hiburan 650.000.000 872.905.287 134,29 Pajak Reklame 3.750.000.000 3.953.829.939 105,44 Pajak Penerangan Jalan 63.500.000.000 64.816.065.669 102,07 Pajak Parkir 435.000.000 581.704.942 133,73 Pajak Air Tanah 29.000.000.000 29.944.056.231 103,26 Pajak Sarang Burung Walet 15.000.000 15.030.000 100,20 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.300.000.000 1.368.252.294 105,25 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 58.020.000.000 57.849.942.386 99,71 Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 52.000.000.000 47.920.461.213 92,15 Pendapatan Pajak Daerah 221.220.000.000  224.096.664.246 101,30 Pendapatan Retribusi Daerah 17.169.003.552 16.798.582.599 97,84
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 31.100.070.872 24.054.284.085 77,34 Lain-lain PAD Yang Sah 197.695.507.870  196.509.390.477 99,40 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 467.184.582.294  461.458.921.407 98,77 Tabel 5 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021 Uraian Target Realisasi Persen (%) Pajak Hotel 8.225.000.000 5.124.079.447 62,30 Pajak Restoran 17.500.000.000 14.150.697.870 80,86 Pajak Hiburan 2.180.000.000 709.776.437 32,56 Pajak Reklame 5.445.000.000 4.220.768.078 77,52 Pajak Penerangan Jalan 78.400.000.000 68.639.120.857 87,55 Pajak Parkir 2.000.000.000 566.380.700 28.32 Pajak Air Tanah 39.500.000.000 28.482.285.117 72,11 Pajak Sarang Burung Walet 20.000.000 14.880.000 74,40 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.580.000.000 1.832.123.287 115,96 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 77.150.000.000 64.663.957.196 83,82 Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan 94.008.650.331 43.277.932.376 46,04 Pendapatan Pajak Daerah 326.008.650.331  231.682.001.365 71,07 Pendapatan Retribusi Daerah 28.199.366.000 16.719.080.189 59,29 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 37.665.000.000 21.412.189.634 56,85 Lain-lain PAD Yang Sah 222.921.155.333  222.957.378.476 100,02 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 614.794.171.664  492.770.649.664 80,15
Berdasarkan pada tabel-tabel diatas, perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Subang pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun  2020  mengalami  kenaikan  sebesar  Rp3  M  dari  tahun  2019.  Sedangkan  Pajak pada  tahun  2021  mengalami  pertambahan  Rp7,5  M.  Sehingga  dapat  dibandingkan bahwa perkembangan yang paling besar adalah dari tahun 2020 ke tahun 2021.
Sedangkan perkembangan target pajak daerah Kabupaten Subang tahun 2019 sampai  tahun  2021  cenderung  fluktuatif.  Terlihat  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020 mengalami penurunan sebesar Rp22,3 M. Sedangkan pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp104,7 M.

## Analisis Efektivitas Pencapaian Target Pajak Daerah
Menurut Noorani dan Yahya (2018:98-99), Analisis efektifitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.
Tingkat efektivitas target dan realisasi pajak daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang menentukan seberapa baikkah kinerja pemungutan
pajak daerah yang dilakukan selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau belum  yang  dapat  dilihat  dari  presentase  penerimaan  pajak  daerah  yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  efektivitas  menurut  Halim  dalam (Noorani dan Yahya, 2018:98-99) adalah sebagai berikut:
Analisis Efektivitas Pajak Daerah = Realisasi Pajak Daerah X 100% Target Anggaran
Untuk  mengukur  nilai  efektivitas  secara  rinci  digunakan  kriteria  berdasarkan keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  penentuan penerimaan Daerah Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Agniawati, 2021:54).
Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang  pada  tahun  2019  sebesar  Rp221.024.170.129,-  lalu  pada  tahun  2020  sebesar Rp224.096.664.246,-  dan  pada  tahun  2021  sebesar  Rp231.682.001.365,-.  Sedangkan dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten  Subang  menargetkan  anggaran  pada  tahun  2019  sebesar Rp243.581.000.000,- lalu pada tahun 2020 sebesar Rp221.220.000.000,- dan pada tahun 2021 target anggaran sebesar Rp326.008.650.331,-.
Pendapatan  Pajak  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten Subang setiap tahunnya terbagi dalam 11 jenis pajak daerah yaitu (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan  (6)  Pajak  Parkir  (7)  Pajak  Air  Tanah  (8)  Pajak  Sarang  Burung  Walet  (9)  Pajak Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  (10)  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.
Untuk  mengukur  dan  mengatahui  tingkat  efektif  maka  dapat  menggunakan rasio efektivitas:
Efektivitas   = Realisasi Pajak Daerah X 100%
Target Anggaran a. Tahun 2019 Efektivitas   = 221.024.170.129
X 100% = 90,74%
243.581.000.000

## b. Tahun 2020
Efektivitas   = 224.096.664.246
X 100%  = 101,29%
221.220.000.000

## c. Tahun 2021
Efektivitas   =
231.682.001.365 X 100%  = 71,07% 326.008.650.331
Tabel  6
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019-2021
Tahun Target Realisasi Persentase Kriteria 2019 243.581.000.000 221.024.170.129 90,74 Efektif 2020 221.220.000.000 224.096.664.246 101,29 Sangat Efektif 2021 326.008.650.331 231.682.001.365 71,07 Cukup Efektif
Berdasarkan  perhitungan  rasio  efektivitas  menyatakan  bahwa  kinerja pemerintah Kabupaten Subang dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah yang direncanakan  dalam  2019-2021  cenderung  fluktuatif.  Terlihat  pada  tahun  2019 dinyatakan  efektif  dengan  persentase  mencapai  90,74%,  beralih  pada  tahun  2020 dinyatakan  sangat  efektif  yang  berarti  realisasi  pajak  daerah  melebihi  target  pajak daerah yang dianggarkan mencapai 101,29%, dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021  dinyatakan  cukup  efektif  dengan  kata  lain  mengalami  penurunan  yang persentasenya hanya mencapai 71,07%. Jumlah tercapainya pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebesar 263,10 dengan rata-rata 87,70%. Yang  artinya  berdasarkan  kriteria  rasio  efektivitas  berdasarkan  Keputusan  Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pada tahun 2019 sampai dengan 2021 tingkat efektifitas  Pajak  Daerah  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Subang  dapat dikategorikan cukup efektif.
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten Subang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang menyebabkan ada beberapa  pajak  yang  masih  belum  terealisasikan  atau  belum  efektif.    Hal  ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pajak daerah pada Kabupaten Subang, diantaranya sebagai berikut:
a. Kurangnya  kesadaran  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  pembayaran  pajak daerah.
Menurut Dewi dan Widuri (2013:3), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana  sesorang  mengetahui,  mengakui,  menghargai  dan  menaati  ketentuan perpajkan  yang  berlaku  serta  memiliki  kesungguhan  dan  keinginan  untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan dalam membayar pajak apabila kesadaran masyarakat rendah, maka target pajak seringkali tidak terealisasikan dengan baik dan benar. Kesadaran akan perpajakan haruslah ditumbuhkan pada setiap wajib pajak agar wajib pajak mempunyai rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya  serta  dapat  berkontribusi  terhadap  pajak  daerah  yang  akan dirasakan manfaatnya lewat kemajuan dari pembangunan di daerah Kabupaten Subang.
b. Penggalian Potensi Pajak Yang Belum Optimal. Dalam  Surat  Edaran  Direktur  Jendral  Pajak,  Penggalian  Potensi  Wajib  Pajak Orang Pribadi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan menganalisis perbedaan antara potensi dengan data yang diperoleh dari wajib pajak orang pribadi.
Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  Penggalian Potensi  Pajak  masih  belum  optimal  karena  masih  ada  wajib  pajak  yang  sudah
terdaftar  tetapi  belum  terdata,  sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi  tidak tercapainya pendapatan pajak daerah di Kabupaten Subang.
c. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut  Bintoro  dan  Daryanto  (2017:15)  menyatakan  bahwa  Sumber  Daya Manusia (SDM) adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif  serta  dapat  digunakan  secara  maksimal  sehingga  tercapai  bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.
Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten  Subang  masih  kurang,  begitu  pula  dalam  hal  keterampilan  setiap SDM yang ada, masih harus lebih ditingkatkan lagi dengan melalui pelatihan.
d. Belum maksimalnya dalam hal Kualitas dan Kuantitas Pelayanan. Menurut Dewi dan Widuri (2013:5), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang yang orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelangan.
Dikaitkan  dengan  pelayanan  perpajakan  maka  pelayanan  dapat  didefinisikan sebagai  pelayanan  dalam  bentuk  jasa  diidang  perpajakan  daerah  oleh  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang melalui satuan kerja dalam rangka memenuhi ketentuan perpajkan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan  terbesar  penerimaan  daerah  yang  akan  meningkatkan  kemajuan pembangunan daerah.
Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kabupaten  Subang  harus  melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  sebagai  pelanggan,  sehingga persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan akan positif. Menurut Manalu dalam (Dewi dan Widuri 2013:5), upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan  dengan  cara  peningkatan  kualitas  dan  kemampuan  teknis  pegawai dalam  bidang  perpajakan,  perbaikan  insfratuktur  seperti  perluasan  Tempat Pelayanan  Terpadu  (TPT),  penggunaan  sistem  informasi  dan  teknologi  untuk memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Analisis  kontribusi  pajak  daerah  merupakan  suatu  analisis  yang  digunakan untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan  pajak  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  maka  dibandingkan  antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Halim dalam Nur Jannah, et al (2016:4) Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:
Kontribusi =
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah X 100% Realisasi PAD a. Tahun 2019
Kontribusi = 221.024.170.129 X 100%  = 47,71% 463.287.799.826
b. Tahun 2020
Kontribusi = 224.096.664.246
X 100%  = 48,56%
461.458.921.407 c. Tahun 2021
Kontribusi = 231.682.001.365 X 100%  = 47,02% 492.770.649.664 Tabel 7

## Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun Realisasi Penerimaan Pajak  Realisasi PAD  Kontribusi Kriteria 2019 221.024.170.129 463.287.799.826 47,71 Baik 2020 224.096.664.246 461.458.921.407 48,56 Baik 2021 231.682.001.365 492.770.649.664 47,02 Baik
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui  bahwa  besarnya  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Subang  tahun  anggaran  2019 sampai  dengan  2021  mengalami  fluktuatif.  Pada  tahun  2019  total  kontribusi  pajak daerah  sebesar  Rp221.024.170.129  dengan  presentase  47,71%  yang  berarti  untuk pengukuran nilai kontribusi menurut Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 dalam Nur Jannah, et al 2016 dikategorikan dalam kondisi baik. Pada anggaran tahun 2020 mengalami  kenaikan  menjadi  Rp224.096.664.246  diikuti  oleh  kenaikan  persentase menjadi 48,56% yang dikategorikan juga berkondisi baik. Pada tahun anggaran 2021 mengalami  kenaikan  menjadi  Rp231.682.001.365  tetapi  persentase  penerimaaan kontribusi  pajak  daerah  mengalami  penurunan  menjadi  47,02%  yang  berarti  pada tahun  ini  pun  dikategorikan  dalam  kondisi  baik.  Jumlah  konrtibusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebesar  143,29%  dengan  rata-rata  47,76% dan secara keseluruhan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan dalam kondisi baik.
Sedangkan  menurut  Nooraini  dan  Yahya  (2018:99),  Analisis  kontribusi  pajak daerah  adalah  suatu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi yang disumbangkan dari pajak daerah terhadap PAD. Jika dalam potensi penerimaan Pajak Daerah besar dan dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya, maka akan memberikan peluang kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Hal ini menunjukan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah  masih  relatif  tetap  dan  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan.  Ini  juga menunjukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang masih kurangnya intensifikasi  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  yang  tergolong dalam  objek  pajak  dan  subjek  pajak  daerah,  sehingga  kontribusi  pajak  daerah terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  memang  cukup  besar  tetapi  tidak  ada  kenaikan yang signifikan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  efektivitas  pajak  daerah  Kabupaten  Subang,  pada tahun  2019  memiliki  tingkat  efektifitas  90,74%.  Tahun  2020  memiliki  tingkat efektivitas  101,29%.  Dan  pada  tahun  2021  memiliki  tingkat  efektivitas  71,07%. Efektivitas  pajak  daerah  Kabupaten  Subang  tertinggi  yaitu  pada  tahun  2020  dan terendah  pada  tahun  2021.  Turunnya  efektivitas  pada  tahun  2021  sehingga  tidak tercapainya  pendapatan  pajak  daerah  di  Kabupaten  Subang  disebabkan  oleh kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  pembayaran  pajak  daerah, penggalian potensi yang kurang optimal, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan belum maksimalnya dalam kualitas dan kuantitas pelayanan.
Pajak  Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  bagi  suatu  daerah sehingga  diharapkan  penerimaan  dari  sektor  pajak  daerah  ini  dapat  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Besarnya kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 47,71%, tahun 2020 sebesar  48,56%,  dan  pada  tahun  2021  sebesar  47,02%,  sehingga  kontribusi  Pajak Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  ketiga  tahun  tersebut  dapat dikategorikan dalam kondisi baik tetapi tidak adanya perubahan yang signifikan.

## Referensi
Agniawati, Listyana, Analisis Tingkat Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  Tahun  Anggaran  2021  (Studi  Kasus  Pada  SMK  N  1  Binong) , Universitas Subang, 2021
Bahtiar Arif. Muchlis. Iskandar. Buku Akuntansi Pemerintahan . 2009
Dewi,  Olivia.,  dan  Retnaningtyas  Widuri,  “ Faktor-faktor  yang  mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Takaran ”. Universitas Kristen Petra, TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
Erawati, Ni Kadek Ita., Gede Adi Yuniarta., dan Nyoman Putra Yasa, “ Analisis Target dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Badung ”,  Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol: 10 No: 3 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930
Fatmala, Eka, Analisis Efektifitas dan Efesiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Camat  Pakue  Kabupaten  Kaloka  Utara  Provinsi  Sulawesi  Tenggara) ,  Universitas Muhammadiyah, 2020
Febriana,  Febi, Kinerja  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pada  Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang , Universitas Subang. 2020
Hasrina, Yunita, “ Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Insfrastructure Support Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (RIS-PNPM)  Di  Organisasi  Masyarakat Setempat  (OMS)  Kecamatan  Tuah  Negeri  Kabupaten  Muri  Rawas” ,  Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol.13 No. 4, Desember 2015: 476-486
Khoiriyah,  Nurul, Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Jawa  Timur  Di  unit  Pelaksana  Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik, Universitas Brawijaya Malang
Mbembe,  Elisabeth, Analisis  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Pendapatan Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman) , Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018
Nooraini,  Afni  dan  Afif  Syarifudin  Yahya,  “ Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pajak Daerah  Sebagai  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu  (Studi  Pada  Dinas  Pendapaan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur ” , Institut Pemerintahan Dalam Negeri, JE & KP Vol. 5 No. 2/ Desember 2018: 89-104
Nur  Jannah,  Hamida  El  Laila  Eka.,  Imam  Suyadi.,  dan  Hamidah  Nayati  Utami,
“ Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Kabupaten  Mojokerto)” ,  Jurnal  Perpajakan  (JEJAK)  Vol.10  No.  1, 2016:1-8
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Rahayuanti, Surya., Lewi Malisan., dan Anisa Kusumawardani, “ Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah ”, Samarinda: Universitas Mulawarman, AKUNTABEL 15 (1), 2018: 55-66
Rahmah,  Li’ana  Nurul, Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pada  Badan  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan , Universitas Sebelas Maret, 2021
Rahmah, Mutiara Nur dan Euis Komariah, “ Analisis Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Industri Semen Yang Terdaftar Di BEI (Studi Kasus PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK)” , Jurnal Online Insan Akuntan Vol. 1, No. 1 Juni 2016:43- 58
Ratnawati. Juli., dan Retno Indah Herawati, Dasar-dasar Perpajakan , Republish, 2016
Renja  2021,  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Subang,  Pemerintah  Daerah Kabupaten Subang
Sahya Anggara, M.Si. Buku Administrasi Keuangan Negara . 2016
Ulbert Silalahi, M.A. Buku Studi tentang Ilmu Administrasi . 2020
Undang-undang RI No, 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.