Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69

## JAMINAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN PADA E-COMMERCE DI INDONESIA
Sri Husnulwati 1 , Hijawati 2 , Susi Yanuarsi 3
1 Ilmu Hukum, FKIP, Universitas PGRI Palembang E-mail: srihusnulwati05@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: hijawati@unpal.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: susiyanuarsi@unpal.ac.id

## Abstract
The  implementation  of  trade  in  the  world  has  achieved  rapid  development.  Through this  development,  an  online  transaction  system  was  created  which  can  be  called  E- commerce.  This  transaction  system  allows  someone  to  carry  out  buying  and  selling activities  without  meeting  face  to  face.  This  trend  has  also  spread  to  Indonesia because  it  is  considered  to  have  many  positive  impacts.  In  its  implementation, regulations and a clear legal basis are needed to facilitate trade transaction activities, especially in protecting consumer rights. The juridical legal basis has been regulated in UUPK, UU ITE, PP PSTE and UU Criminal Code.
Keywords : Law, E-commerce, Custommer

## Abstra k
Pelaksanaan  perdagangan  di  dunia  telah  mencapai  perkembangan  yang  begitu  pesat. Melalui  perkembangan  tersebut  tercipta  sistem  transasksi  secara  online  yang  dapat disebut  E-commerce.  Sistem  transaksi  ini  memungkinkan  seseorang  melakukan kegiatan jual beli tanpa melakaukan tatap muka. Tren tersebut juga telah merambah ke Indonesia  karena  dianggap  memberikan  banayak  dampak  positif.  Dalam pelaksanaannya  dibutuhkan  regulasi  dan  landasan  hukum  yang  jelas  agar  dapat memperlancar  kegiatan  transaksi  perdagangan  terutama  dalam  melindungi  hak konsumen.  Landasan  hukum  yuridis  tersebut  telah  diatur  dalam  UUPK,  UU  ITE,  PP PSTE hingga UU KUHP.
Kata Kunci : Hukum; E-commerce ; Konsumen

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, perkembangan teknologi  telah  memasuki  era  digital. Transformasi kegiatan ke sistem digital mejadikan  kegiatan  lebih  simpel  dan
praktis. Semua informasai yang dibutuhkan  dapat  diketahui  melalui genggaman.  Bahkan  era  ini  membawa perkembangan dan pertumbuhan
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
ekonomi  dunia  melalui  sistem  digital yang disebut ekonomi digital.
Pesatnya  perkembangan  dunia teknologi  dan  juga  sistem  transaksi online atau secara elektronik menjadikan  era  industri  berevolusi  ke sistem Elektronic Commerce ( E- commerce ).  Teknologi E-commerce juga  memberikan  keuntungan,  yaitu agar  dapat  memperluas  pangsa  pasar kegiatan  bisnis.  Selain  itu  melalui teknolgi E-commerce ,  kosumen  dapat lebih  mudah  memperoleh  informasi secara online sehingga memiliki kebebasan  yang  lebih  luas  dalam menentukan  pilihan  terkait  produk (barang  dan  jasa)  sesuai  dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkannya.
Secara umum E-commerce
dapat  didefinisikan  sebagai  segala bentuk
transaksi
perdagangan/perniagaan  barang  atau jasa  ( trade  of  goods  and  service ) dengan menggunakan media elektronik yang  terhubung  secara  online  yang dikenal  dengan  internet,  kegiatan perniagaan  tersebut  merupakan  bagian dari kegiatan bisnis. 1
1 Munif Fuadi, Hukum Kontrak: Hukum Kontra Dari  Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis,  Buku Pertama ,  Citra  Aditya  Bati.  Jakart,  2001, hlm.
Dengan menggunakan teknologi elektronik  perluasan  atau  ekspansi bisnis  dapat  lebih  mudah  dilakukan. Pemasaran  produk  juga  lebih  mudah dilakukan pelaku usaha untuk memaksmalkan  profit  usaha.  Selain  itu efesiaensi  biaya  juga  dapat  tercipta dengan penggunaan teknologi elektronik  karena  dapat  memangkas biaya oprasional kegiatan usaha. Dalam aspek  keterjangkauan  distribusi  dan pemasaran dapat berjalan dengan lancar karena  peran  serta  teknologi  informasi yang berkembang.
Kegiatan E-commerce dapat berlangsung  salah  satunya  melalui marketplace sebagai sarana. Marketplace merupakan tempat bertemunya  penjual  atau  pelaku  usaha dengan  pembeli  secara  online  sesuai dengan  kebutuhan  dan  menawarkan efesiensi dalam bertransaksi. 2
Dipilihnya E-commerce sebagai opsi untuk melakaukan pembelian suatu produk  didasari  karena  kemudahan dalam  bertransaksi.  Pembelian  dapat dilakukan secara online atau tanpa tatap muka  baik  dari  pemilihan  produk hingga pembayaran transaksi.
2 M.  Anang  Firmansyah,  Pengantar  E- Marketing, Qiara Media , 2020, hlm. 262
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
Berdasarkan  data  SemilarWeb, Shopee  adalah  E-commerce kategori marketplace yang  meraih  kunjungan situs terbanyak di Indonesia pada tahun 2023. Selama Januari hingga Desember 2023,  secara  keseluruhan  situs  Shopee memperoleh sekitar 2,3 miliar kunjungan, jauh melewati para kompetitornya.  Pada  tahun  yang  sama, situs Tokopedia memperoleh sekitar 1,2 miliar  kunjungan,  dan  situs  Lazada 762,4  juta  kunjungan.  Sementara  situs BliBli    337,4  juta  kunjungan,  dan  situs Bukalapak 168,2 juta kunjungan. 3 Maraknya kegiatan E-
commerce tersebut  tentu  menyebabkan pergeseran  kebiasaan  masyarakat  dan prilaku  konsumen.  Implikasi  dari perkembangan perdangangan E- commerce juga memilik banyak dampak positif. Salah satu aspek posiif dari  kegiatan E-commerce melalu jarigan  internet  secara  online  dapat meningkatkan  peranan  perdagangan yang lebih efektif dan efisien.
Pada  sisi  yang  lainnya,  banyak terdapat  masalah  terkait  pembelanjaan online  atau  transaksi E-commerce .  Hal
3 Adi Ahdiat,  5 E-Commerce dengan Pengunjung Terbanyak  Sepanjang  2023,  Databook,  10  Januari 2024,
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/ 10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak- sepanjang-2023.
ini  terjadi  karena  proses  pertukaran informasi hingga penyalahgunaan transaksi  oleh  beberapa  pihak.  Pelaku usaha  harus  memberikan  jaminan produk  yang  aman,  serta  jaminan terhadap produk yang menjadi tanggung  jawab  pelaku  usaha  agar dapat memenuhi hak-hak konsumen.
Pentingnya jaminan hukum secara yuridis yang melindungi konsumen  dalam  melakukan  transaksi secara  online  melalui E-commerce untuk menjain keamanan , kenyamanan dan  memastikan  terpenuhinnya  hak- hak konsumen. Sehingga dapat mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.
Jaminan hukum konsumen tersebut menjadi jaminan akan keberlangsungan  kegiatan E-commerce di Indonesia. Hubungan antara penegakan  hukum  yang  kuat  dapat meningkatkan intensitas dan kunjungan untuk  melakukan  transaksi  elektronik melalui E-commerce seperti marketplace atau  sejenisnya.  Melalui jaminan hukum tersebut dapat menjamin  transaksi  dana  terjamin  jika terdapat  hal  yang  kurang  berkenan bahkan  mendapat  kompensasi  atas kerugian  yang  konsumen  terima  yang disebut dengan tanggung jawab pelaku
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
usahs berupa ganti rugi dan kompensasi lainnya.
Korelasi jaminan hukum
konsumen dengan intensitas pembelanjaan melalui E-commerce yang  meningkat  dapat  menumbuhkan pendapatan negara bahkan dapat mensejahterahkan  masyarakat  melalui peran  serta  perdagangan E-commerce itu  sendiri.  Pentingnya  peran  aktif dalam  pengawasan  terkait  jaminan dasar  hukum  bagi  konsumen  agar terciptanya perdagangan yang kondusif.

## PEMBAHASAN
A. Hubungan  Hukum  dan  Peran Para  Pihak  Dalam  Transaksi Perdagangan  Melalui  Electronic Commerce
Transaksi E-commerce dapat berlangsung  karena  terdapat  peran dalam  melakukan  transaksi  secara online.  Peran  tersebut  dapat  terlihat dari jenis transaksi langsung atau tidak langsung.  Hal  ini  berkaitan  dengan kompleksitas  transaksi  online  yang dilakukan.  Kompleksitas  ini  dapat dilihat  dari  transaksi  yang  dilakukan secara  full  online  seperti  promosi produk,  penawaran  produsen,  dan pembayaran  konsumen.  Namun  juga dapat  menggunakan  beberapa  tahap online  saja.  Sehingga  dari  proses
tersebut  menghasilkan  pihak  yang memiliki  peran  dalam  transaksi E- commerce.
Budhiyanto mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: 4
a) Penjual ( merchant )
Fungsi  penjual  ( merchant) pada kegiatan E-commerce merupakan perseorangan atau perusahaan yang menawarkan produknya  melalui  sistem  online atau  melalui  internet.  Agar  dapat menjadi merchant atau  produsen maka  seseorang  atau  perusahaan harus  mendaftarkan  diri  sebagai merchant  account pada  sebuah bank.  Hal  ini  dimaksudkan  agar merchant mempunyai sistem pembayaran dari konsumen melalui  kartu  debet  atau  kartu kredit. Sehingga dapat memudahkan transaksi secara online.
Penjual juga dapat memasasrkan  melalui  beberapa saluran seperti melalui marketplace sehingga dapat dijangkau  oleh  banyak  pengguna
4 Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Cyber  Law  Dan  HAKI  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia ,  Jakarta:  Refika  Aditama,  2005, hlm.152-154.
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
atau konsumen dan lebih mempermudah penjual dalam memasarkan produknya.
b) Konsumen ( card holder )
Dalam  kegiatan  perdagangan atau  perniagaan  pihak  yang  dapat mendukung  perkembangan  bisnis adalah konsumen. Semakain banyak  konsumen  memungkinkan produsen  mendapatkan  laba  atau keuntungan  yang  semakin  besar. Konsumen  ( card  holder )  pada E- commerce dapat diartikan
seseorang/kelompok  yang  ingin memperoleh produk melalui pembelian  atau  transaksi  secara online.  Kecenderungan  konsumen pada  era  saat  ini  telah  beralih  ke pembelanjaan secara online hal ini ditunjukan  dari  grafik  tren  pada
marketpalec
maupun
pembelanjaan online lainnya. Bagi sebagain konsumen
keterjangkauan  produk,  efesiansi biaya  dan  praktis  menjadi  alasan utama  melakukan  pembelanjaan secara online melalui E-commerce.
c) Acquirer
Kegiatan E-commerce dapat dilakukan sesuai kompleksitas transaksi  atau  pembelian.  Jika pembayaran dilakukan secara
online  dan  menggunakan  metode tertentu  (kredit)  maka  dibutuhkan juga  prantara  untuk  melakaukan transaksi  tersebut.  Dalam  hal  ini dibutuhkan  juga  prantara  agar transaksi  dapat  berjalan  dengan lancar  contohnya acquirer atau pihak penagihan. Acquirer merupakan pihak perantara penagihan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pembayaran  antara  pemegang  dan penerbit. Perantara penagihan merupakan  pihak  yang  melakukan penagihan antara penjual dan penerbit  untuk  menjadi  perantara pembayaran  sesuai  dengan  tagihan dari  penjual  barang  atau  jasa  dan meneruskannya  kepada  penerbit. Pihak  prantara  penagihan  ini  akan melakukan pembayaran kepada penjual atas transaksi yang dilakukan  pembeli. Acquirer dapat berasal dari bank maupun non bank yang  diberikan  lisensi  atau  izin dalam menjadi prantara pembayaran.
d) Issuer
Pada kegiatan transaksi online juga memerlukan pihak  yang dapat mengeluarkan kartu kredit. Perkembangan transaksi ini
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
memungkinkan seseorang
melakukan  transaksi  secara  kredit dengan aman dan nyaman.
Transaksi  ini  dapat  dijembatani oleh issue. Berdasarkan pengertiannya issuer merupakan pihak yang dapat menerbitkan kartu kredit yang merupakan bank ataupun  non  bank.  Kartu    kredit tersebut  dapat  dipergunakan  sesuai limit  yang  diperoleh  pemegang kartu kredit tersebut.
e) Certification Authorities
Certification  authorities yaitu pihak ketiga yang dapat
menerbitkan sertifikasi kepada merchant , issuer dan dalam konteks tertentu dapat juga diberikan kepada card  holder . Certification authorities pastinya  bersifat  netral sehingga dapat memberikan informasi  dan  keterangan  yang valid  sesuai  tujuan  dan  fungsinya. Hal  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam Undang-undang ITE mengenai transaksi elektronik.
f. Perusahaan Asuransi
Perusahaan    asurransi  adalah pihak  yang  memberikan  jaminan pemberian  ganti  kerugian  atas risiko  kejadian  atau  peristiwa tertentu. Biasanya produsen
mengunakan  asuransi  agar  dapat melindungi produk miliknya sehingga  dapat  lebih    menjaga kestabilaan keuanagaan suatu perusashaan.
Pada dunia perdagangan terutama E-commerce terdapat peranan yang  tersusun  dan  terpadu,  sehingga fungsi  transaksi  dapat  berjalan  dengan lancar. Fungsi tersebut dapat mempermudah  distribusi  produk  dan transaksi  jual  beli.  Hal  ini  merupakan bagian pendukung dari proses perdagangan melalui E-commerce .
Melalui  peran  serta  semua pihak  dalam  menumbuhkan  atmosfer perdagangan  yang  aman,  nyaman  dan kondusif tentunya perlunya sinergi dan kerja sama yang sasling menguntungkan. Kendati demikian pastinya terdapat oknum yang memiliki niatan yang buruk untuk memanfaatkan situasi  untuk  dijadikan  keuntungan pribadai atau kelompok. Dalam mengatasi  hal  tersebut  regulasi  dan dasar  hukum  belum  tentu  dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan namun melalui hal tersebut kecurangan dapat ditekan. Sehingga akan mengalami  penurunan  yang  begitu signifikan.  Selain  itu  peran  serta  dan
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
kesadaran pelaku usaha dalam mengontrol  dan  menjaga  jalannya kegiatan  perdagangan  yang  kondusif dapat  lebih  terjaga  dengan  menaati regulasi dan aturan yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak konsumen.

## B. Perlindungan Hukum

## Konsumen
Pada  kegiatan E-Commerce memungkinkan  seseorang  bertransaksi tanpa  melakukan  tatap  muka.  Dalam pelaksanaannya  kegiatan E-commerce pastinya  memerlukan  regulasi  agar dapat memperlancar kegiatan transaksi. Hal  ini  dikarenakan  rentanya  sistem yang  dapat  mempengaruhi  keamanan dana dan informasi. Sehingga perlunya perlindungan  hukum  secara  yuridis terkait dengan jaminan kepastian hukum  ( legal  certainity )  yang  dapat mejamin informasi dan transaksi sehigga  kegiatan E-commerce dapat berjala dengan aman.
Permasalahan yang dapat terjadi pada konsumen dalam melakukan transaksi E-commerce adalah  toko  fiktif,  produk  yang  tidak sesuai, disinformasi, proses pengiriman barang,  keamanan  transaksi,  maupun penipuan.  Hal  tersebut  harus  dapat
dicegah  dengan  aturan,  perlindungan dan pedoman yang tepat.
Pasal  1  angka  (1)  Undang- Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen  merupakan  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 5 Pentingnya perlindungan hukum menyangkut  perlindungan  konsumen juga  dapat  memberikan  kenyamanan konsumen  dalam  melakukan  transaksi. Dengan  demikian  konsumen  dapat bertahan  menggunakan E-Commece karena  jaminan  terhadap  hak  yang harus mereka dapatkan. Dengan demikian  konsumen  dapat  menempuh jalur  hukum  jika  tidak  meperoleh  hak- haknya sebagai konsumen.
Dalam  mengatasi  dan  mecegah permasalahan  pada  dunia  perdagangan terutama  dalam  transaksi E-commerce dibutuhkan  peraturan  yuridis  yang mengikat  sehingga  dapat  memberikan jaminan  dan  semua  pihan  yang  terkait. Dalam  hal  ini,  pentingnya  melindungi hak konsumen agar dapat  menciptakan
5 Shidarta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen  Indonesia,  Edisi  Revisi ,  Jakarta  : Grasindo, 19 .
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
atmosfer  perdagangan  yang  suportif dan adil.
Hak  konsumen  telah  dijelaskan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia  No.  8  tahun  1999  tentang perlindungan konsumen. Namun Undang-Undang  ini  belum  membahas secara khusus mengenai hak konsusmen  melalui  transaksi  online atau E-commerce . Meski demikian, hak dan kewajiban itu sudah dapat mewakili  konsumen  transaksi  online atau E-commerce sebagai  landasan hukum  yang  menjamin  hak  mereka. Hak  konsumen telah  dijelaskan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah:
1. Hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan/atau jasa.
Dalam
pasal ini menjelaskan konsumen seharusnya mendapatkan  jaminan  akan  rasa aman  untuk  menggunakan  produk yang  telah  dipilih.    Melalui  pasal ini  artinya  produk  yang  telah dipasarkan pada E-commerce pastinya  harus  sesuai  aturan  yang menjamin  keamanan  produk  hal ini  dibuktikan  dengan  legalitas,
lisensi  keamanan  produk,  hingga Sistem Oprasional Prosedur (SOP) yang  sesuai  standar.  SOP  yang tersedia juga harus diawasi sehingga kecurangan sulit terjadi. 2. Hak  untuk  memilih  barang dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang  dan/atau  jasa  tersebut sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Kebebasan memilih produk menjadi hak mutlak dari konsumen itu  sendiri.  Selain  itu  konsumen juga  harus  mendapatkan  produk yang sesuai dengan apa yang telah diinformasikan  dengan  kondisi yang  baik.  Pelaku  usaha  tidak dapat  melakukan  paksaan  dalam menjual produknya terlibih melakukan intimidasi dan tindakan negatif lainnya.
3. Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Semakin canggihnya teknologi menajdikan banyak alternatif  promosi  dan  iklan  yang dilakukan  oleh  produsen.  Namun konsumen  juga telah mendapatkan kepasatian hukum akan informasai yang  valid  dan  benar  mengenai
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
suatu  produk.  Dengan  peraturan yang tegas dapat menekan terjadinya  penipuan  produk  atau penyalahgunaan informasi pada E- commerce . Hal ini juga ditegaskan dalam  Pasal  378  KUHP  tentang tindak pidana peinipuan.
4. Hak  untuk  didengar  pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
Keluhan konsumen menjadi  hal  yang  penting  sebagai kontrol  produk  dan  layanan.  Hal ini  juga  dapat  mendukung  dunia usaha  yang  semakin  berkualitas. Jika  konsumen  tidak  berkenan terhadadp  suatu  produk  yang  dia peroleh, mereka dapat mengajukan keberatan tersebut.
5. Hak untuk mendapatkan
advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa
perlindungan  konsumen  secara patut.
Perlunya  advokasai  untuk
meghindari kecurangan pada kegiatan  jual  beli  temasuk  pada kegiatan  jual  beli  secara  online atau kegiatan
E-commerce .
Konsumen  dapat  menyelesaiakan dan mendapatkan pembelaan hukum terkait pristiwa yang
kurang berkenan, sehingga memastikan
konsumen
memperoleh  hak  dan  rasa  adil  di mata hukum.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
Konsumen  sebagai  rantai kegiatan  perdagangan  yang  paling penting, tentunya harus mendapatkan  pengetahuan  yang cukup  agar  dapat  memperlancar kegiatan transaksi dan perdagangan. Hal ini juga ditujukan  agar  peran  konsumen dapat  menekan  angka  kecurangan dan  pelanggaran  terhadap  dunia perdagangan elektronik.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskriminatif.
Pelayanan merupakan salah satu  bagian  penting  dari  kegiatan perdagangan.  Melalaui  pelayanan yang  baik  tanpa  meihat  latar belakang  konnsumen  menjadi  hal yang ditekankan agar roda perekonomian disuatu daerah dapat  berjalan  dengan  optimal sehingga dapat meningkatkan fungsi  pereonomian.  Sikap  yang jujur juga sangat diperlukan  dalam
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
rangka menciptakan transaksi yang sehat dan adil.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Dengan adanya sistem ganti rugi  maka  produsen  akan  lebih menimbang  mengenai  masa  depan keberlangsungan  bisnisnya.  Jika  ia memberikan  informasi  yang  salah maka produsen menerima kosekuensi  ganti  rugi  sebagai kontrol  produk  melalui  aturan hukum yang menjamin hak konsumen.  Hal  ini  juga  dijelaskan terperinci di pasal mengenai tangung jawab pelaku usaha. 9. Hak-hak  yang  diatur  dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya.
Terkait  dunia  perdagangan atau  perniagaan,  tentunya  terdapat banyak  lini  yang  saling  berkaitan satu  sama  lain.  Perlunya  aturan hukum  untuk  mengatur  beberapa hal secara lebih jelas dan terperinci pada  undang-undang  lainnya.  Hal ini  ditujukan  agar  tidak  terjadinya tumpang tindih dasar hukum.
Dalam pemenuhan hak-hak terseebut  pentingnya  kontribusi  pelaku usaha  agar  dapat  mewujudkan  setiap aturan yang berlaku. Kesadaran pelaku usaha  juga  sangat  dibutuhkan  dalam menjaga keberlangsungan perdagangan jangka  panjang.  Melalui  perdagangan yang  berkelanjutan  pelaku  usaha  juga akan memperoh keuntungan yang lebih optimal.  Namun  pelaku  usaha  juga bertanggung jawab dalam setiap produk  dan  layanan  yang  meraka berikan.  Hal  ini  telah  diatur  dalam perundang-undangan  dan  peraturan mengenai tanggungjawab pelaku-usaha.

## C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Pentingnya  jaminan  kepastian hukum ( legal certainity ) terkait hukum mengenai  tanggung  jawab  produk merupakan  bagian  dari  instrumen hukm yang dibutukan untuk meberikan jamainan  terhadap  hak-hak  konsumen. Jaminan tersebut terkait hak keselamatan,  hak  kesehatan,  dan  hak untuk mendapatkan ganti rugi. Instrumen  tersebut  sangat  dibutuhkan disebabkan  oleh  pengaturan  pada bidang produksi ( quality control tecniques )  juga  perdagangan  barang yang  belum  memenuhi  suatu  aspek. Sehingga  dengan  adanya  jaminan
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
tersebut  dapat  melindungi  konsumen dari  kerugian,  baik  kerugian  karena kerusakan  yang  berkaitan  dengan produk itu sendiri ( pure economic loss ), maupun  maupun  karena  kecelakaan ( accident ).
Pentingnya  peraturan  tentang oprasional  produksi  tersebut  untuk menghindari  dampak  negatif  dari produksi yang dapat dirasakan konsumen. Selain itu dibutuhkan instrumen  hukum  yang  terperinci  guna menjamin  pemberian  ganti  rugi  akibat mengkonsumsi produk yang merugikan konsumen yang dikenal dengan hukum mengenai  tanggung  jawab  produk ( product liability ).
Dalam  Undang-Undang  No.  8 tahun  1999  tentang  Perlindungan Kosumen menjelaskan tentang tanggung  jawab  pelaku  usaha  pada pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, Pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran, dan/atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Bahkan  ganti  rugi  tersebut dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  Undang- Undang Perlindungan Konsumen pasal 19  ayat  (2), Ganti  rugi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa
pengembalian  uang  atau  penggantian barang  dan/atau  jasa  yang  sejenis  atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Pada ayat (3) Pemberian ganti rugi  dilaksanakan  dalam  tenggang waktu  7  (tujuh)  hari  setelah  tanggal transaksi.
Dalam pasal di atas menjelaskan  bahwa  ganti  rugi  dapat berupa benda atau pengembalian uang. Hal  ini  juga  dikuatkan  sesuai  dengan kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen. Selain  itu  waktu  pemberian  ganti  rugi juga  telah  ditetapkan  yakni  dalam kurun  waktu  7  hari.  Jika  ganti  rugi belum  diberikan  dalam  waktu  7  hari maka  konsumen  berhak  melakukan pembelaan  dan  tututan  ke  jalur  hukum atas  hak  yang  seharusnya  didapatkan. Hal  ini  juga  telah  ditetapkan  dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai hak atas pembelaan  dan  advokasi.  Dengan tanggung  jawab  ganti  rugi  tersebut, tindak kecurangan dalam penyelengaraan E-commerce dapat  di minimalisir.
Dalam  menjalankan  pernanya produsen  juga  berusaha  untuk  dapat
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
mengikuti regulasi agar tidak dijatuhkan  sanksi  dan  kerugian  yang berlebih.  Pergerakan  distribusi  produk ke  konsumen  pada  perdagangan E- commerce yang begitu dinamis menjadikan  produsen  harus  memiliki strategi yang tepat. Jika peraturan yang tertera  sudah  diikuti  sesuai  regulasi yang ada. Maka strategi untuk menekan  angka  ganti  rugi  adalah menggunakan  pihak  asuransi  untuk melindungi  produk  mereka.  Hal  ini ditujukan agar menekan  biaya berlebih dan  juga  dapat  menstabilkan  perkiraan anggaran  biaya  perusahaan.  Sehingga kesempatan  akan  ekspansi  bisnis dapat terealisasikan.
Adanya  jaminan  asuransi  dari perusahaan mendakan perusahaan tersebut siap memberikan ganti kerugian  jika  ada  suaatu  pristiwa  yang dapat  mengkontaminasi  produknya. Dengan demikian konsumen akan lebih merasa  aman  karena  penyelenggaraan yang terstruktur dan saling
menguntungkan. Berkaitan dengan sistem
penyelenggaran E-commerce atau sistem  perdagangan  secara  online. Penyelenggara  agen  elektronik  wajib memperhatikan  prinsip  yang  terdapat dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (PP PSTE) yang menjelaskan bahwa:
a. Kehati-hatian.
Dalam penyelenggaraan sistem  dan  transaksi  elektronik pemerintah  mengintruksikan  agar dapat menjaga keberlangsungan dengan  aspek  kehati-hatian.  Hal  ini berkaitan  dengan  rentannya  yang berkaitan dengan regulasi, informasi hingga keamanan.
b. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi.
Sehubungan dengan hal keamanan informasi pemerintah juga telah menegaskan terkait perannya dalam mengawasi jalannya keamanan data dan informasi  yang  memadai.  Dengan adanya pengawasan ini penyelenggara E-commerce dapat mendahulukan aspek keamanan sebagai prioritas.
c. Pengendalian  pengamanan  atas aktivitas transaksi elektronik.
Keamanan  terkait  transaksi elektronik  juga  menjadi  hal  yang sangat penting
dalam penyelanggaraan
E-commerce . Penggunaan  dana  transaksi  juga
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
harus  dikendalikan  sebaik  mungkin dengan  sistem  pengaman  elektronik atau security cyber yang terpadu.
d. Efektivitas dan efisiensi biaya. Dalam kegiatan transasksi
elektronik  seperti  yang  dilakukan pada E-commerce aspek pembiayaan pastinya perlu diperhatikan.  Selain  untuk  menarik konsumen  pembiayaan yang efesien juga  dapat  memaksimalkan  laba atau  profit  perusahaan.  Dengan biaya  yang  terjangkau,  konsumen dapat  bertahan  berbelanja  dalam sistem transaksi elektronik. e. Perlindungan  konsumen  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Dalam  aspek  ini  sudah  diatur tentang  aspek  perlindungan  hukum yuridis  terhadap  penyelenggaraan transaksi  online  dan E-commerce sehingga  dapat  menjamin  hak-hak konsumen.
Pemerintah juga berperan aktif dalam mengawasi jalannya E- commerce juga  menyiapkan  aturan guna  mendukung  keberlangsungan E- commerce di  Indonesia.  Hal  ini dilakukan
pemerintah
untuk mendukung  pembangunan  pada  sektor ekonomi  dan  melindungi  transaksi
online  dapat  berjalan  dengan  lebih optimal.
Dengan  adanya  dasar  hukum yang  jelas,  semua stake  holder yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik pastinya dapat menyiapkan penyelenggaraan yang sebaik mungkin. Dengan  aturan  tersebut  juga  dapat menjadi proses kontrol pemerintah dan penegak hukum terhadap penyelenggara sistem transaksi elektronik yang beroprasi di indonesia.
Pasal  10  ayat  (1)  Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  dijelaskan  bahwa “Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan  transaksi  elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi  keandalan”.  Dalam  pasal  ini menjelaskan bahwa pentingnya sertifikasasi yang diberikan penyelenggara terkait usaha agar menjamin berlangsungnya perdagangan yang kondusisf. Selain itu juga dengan adanya sertifikasis tersebut dapat menekan angka penyalahgunaan  produk  yang  terjadi dalam dunia perdagangan.
Untuk  melindungi  konsumen dari penyalahgunaan informasi, penyediaan regulasi terkait kegiatan E-
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
commerce agar dapat menyiapkan back up atau  mencadangkan  informasi secara  utuh  sehingga  dapat  ditemukan jika  diperlukan  untuk  melindungi kecurangan  yang  dilakukan  pelaku usaha.  Regulasi  ini  untuk  menekan angka  kejahatan  pada  kegiatan E- commerce
Selain itu regulasi terkait penguatan perlindungan terhadap informasi  dan  data  konsumen  yang bersifat  privasi  juga  harus  dilindungi. Sehingga dapat menumbuhkan kenyamanan konsumen dalam melakukan transaksi.
Kegiatan E-commerce dapat terjadi lebih  lancar  ketika  regulasi  dan  aturan dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga  tidak  terjadi  penyalagunan fungsi  dan  kecurangan  elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik seperti E-commerce harusnya  dapat dengan  mudah  dan  cepat  diperbaharui sehingga  meminimalisir  kekurangan terhadap sistem elektronik E-commerce tersebut.
Melalui  landasan  hukum  yang jelas  terhadap  pelaku  usaha  agar  dapat menjamin hak konsumen sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  maka  akan timbul keseimbangan perdagangan yang jujur dan adil. Hal ini difungsikan
agar roda perekonomian terus bergerak ke  arah  yang  lebih  positif  dengan adanya  kontrol  dari  peraturan  dan regulasi  yang  tepat.  Terutama  sangat berguna  untuk  menjaga  kestabilan perdagangan  online  atau E-commerce di Indonesia. Penyelenggaraan transaksi  elektronik  tersebut  sudah memiliki  aturan  yang  jelas  terkait tanggung jawab produk.

## KESIMPULAN
Maraknya transaksi secara online atau E-commerce dapat menjadi terobosan  terbaru  dalam  meningkatkan perekonomian  di  suatu  negara.  Hal  ini juga  harus  diimbangi  dengan  landasan dan  aturan  hukum  yuridis  yang  jelas dan  tegas  agar  dapat  menjamin perlindungan hukum terhadap kosumen.
Dalam menghadapi hal tersebut perlunya  pedoman  yang  berasal  dari produk  hukum  seperti  perundang- undangan  dan  aturan  yang  berlaku. Seperti  UUPK,  UU  ITE,  PP  PSTE hingga  UU  KUHP  yang  memperkuat posisi  konsumen  dalam  melakaukan transaksi elektronik melalui E- commerce. Landasan hukum menjelaskan lebih rinci terkait jaminan hukum  bagi  konsumen  menegenai  hak konsumen,  tanggung  jawab  produk, tanggung  jawab  pelaku  usaha  dan
Sri  Husnulwati  dkk,  Jaminan  Hukum  Bagi  Konsumen  dalam  Melakukan  Pembelian  Pada  E-Commerce  di Indonesia, Halaman 55-69
keterkaitannya  dalam  pembelanjaan melalui E-commerce.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiat,  Adi.  5 E-Commerce dengan
Pengunjung  Terbanyak Sepanjang 2023. Databook . 10 Januari 2024, https://databoks.katadata.co.id/data publish/2024/01/10/5-e- commerce-dengan-pengunjung- terbanyak-sepanjang-2023.
Firmansyah, M. Anang. (2020).
Pengantar  E-Marketing. Jawa
Timur : Qiara Media.
Fuadi, Munif. (2001). Hukum Kontrak:
Hukum  Kontra  Dari  Sudut Pandag  Hukum  Bisis,  Buku Pertama ,  Jakarta:  Citra  Aditya
Bati.
Dikdik  M.  Arief  Mansyur  &  Elisatris
Gultom.  (2005). Cyber  Law Dan HAKI Dalam Sistem
Hukum Indonesia . Jakarta:
Refika Aditama.
Shidarta. (2004). Hukum  Perlindungan
Konsumen Indonesia, Edisi
Revisi . Jakarta : Grasindo.