Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)
Joko Lelono jokoln97@gmail.com
Taufik Yahya taufik_yahya@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 18 April 2020; Accepted: 15 Juni 2021; Published: 15 Juni 2021

## Abstract
The harmony to get married is Article 14 Compilation of Islamic Law. The article explains that  the  marriage  guardian  is  the  pillar  that  must  exist  to  carry  out  the  marriage.  While Article  2  of  the  Minister  of  Religion  Regulation  No.  30/2005  concerning  Judge  Guardian regulates  marriage  guardians  who  do  not  meet  the  requirements,  are  unable  or  refused (adhal) then the marriage takes place with the guardian of the judge based on the decision of  the  Religious  Court  in  the  bride's  residence.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out, analyze  the  arrangements  of  marriage  guardians  who  refuse  marriage  and  the consideration of Religious Court Judges in the determination of guardians is for people who want to get married whose guardians refuse to marry. The formulation of this problem is 1) Is  the  reason  the  guardian  nasab  refused  to marry  his  child  justified  or  not  according  to religious law and legislation? 2) What is the basis for the judge's consideration to grant the application for the determination of guardians regarding case Number 0029 / Pdt.P / 2018 /  PA.Jmb?  This  research  method  used  is  normative  juridical  and  the  approach  used  is  a conceptual  approach,  legislation  approach,  and  case  approach.  The  results  of  this  study there are no regulations that specify in detail and also clear what are the justified reasons whether  or  not  a  nasab  guardian  refused  to  marry.  Article  2  of  the  Minister  of  Religion Regulation No. 30/2005 only explains the absolute authority of the Religious Courts to hear cases.
Keyword: Pillars of Marriage, guardian adhal

## Abstrak
Rukun untuk melangsungkan  perkawinan adalah Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut  menjelaskan  mengenai  wali  nikah  adalah  rukun  yang  harus  ada  untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005  tentang  Wali  Hakim  mengatur  mengenai  wali  nikah  yang  tidak  memenuhi  syarat, berhalangan atau menolak (adhal)  maka pernikahannya dilangsungkan dengan wali hakim
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 312 - 331
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
berdasarkan putusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui,  menganalisis  pengaturan  wali  nikah  yang  menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama  dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Rumusan masalah ini adalah 1) Apakah alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya  dibenarkan atau tidak menurut hukum agama dan  perundang-undangan? 2) Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan  penetapan  wali  adhal  perkara  Nomor  0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb?  Metode penelitian  ini  yang  digunakan  yaitu  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005    hanya  menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.
Kata Kunci: Rukun Perkawinan, Wali Adhal

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan ialah sarana yang dilakukan agar manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh agama, Islam sangat ketat dengan perkara menjaga kehormatan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan bagi siapa saja yang sudah mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah jangan ditunda-tunda lagi. Karena dengan menikah jiwa dan perasaan akan menjadi tenang. Telah menceritakan kepada kami Amru Bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata; telah menceritakan kepada Umarah dari Abdurahman bin Yazidi a berkata; aku Alqamah dan Al aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; pada waktu muda dulu, kami pernah berada  bersama Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami:
‘‘Wahai  para  pemuda,barang  siapa  diantara  kalian  yang  mampu  menikah,  maka menikahlah.  Karena  menikah  itu  lebih  dapat  menahan  pandangan  dan  lebih memelihara  kemaluan.  Namun,  siapa  yang  belum  mampu,  hendaklah  ia  berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsu.’’ (HR.Bukhari no. 5066 Kitab Fathul Bari)
Pernikahan menurut Bahasa diartikan sebagai penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Al- Fara’  mengatakan  ‘‘An-Nukh’’  adalah  sebutan  untuk  kemaluan.  Disebut  sebagai  akad, karena  ia  merupakan  penyebab  terjadinya  kesepakatan  itu  sendiri.  Sedangkan  Al-Azhari mengatakan  akar  kata  nikah  dalam  ungkapan  bahasa  Arab  berarti  hubungan  badan. Dikatakan pula Az-Zawaj yaitu pasangan atau jodoh  yang juga merupakan salah satu makna dari  nikah. 1 Makna  pernikahan  menurut  pandangan  Islam  ialah  suatu  cara  untuk
1 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 396.
mendapatkan  keturunan  yang  sah  dan  membina  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan warahmah. ‘‘Abu Hasan bin Paris mengatakan bahwa nikah tidak disebutkan didalam Al- Qur’an, melainkan dengan pengertian kawin.’’
Firman Allah SWT. : ‘‘Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.’’ (QS An-Nisa ayat 6 )
Sedangkan  menurut  syara’  pernikahan  secara  umum  diartikan  akad  zawaj  yaitu pemilikan  sesuatu  melalui  jalan  yang  disyariatkan  dalam  agama.  Tujuannya,  menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah  tujuan  perkawinan  (zawaj)  yang  tertinggi  dalam  syariat  Islam.  Tujuan  yang tertingi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan sesuai dengan anjuran agama. 2
Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah serta, perkawinan bertujuan untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah. Demikian juga sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undangg Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3
Sama  halnya  dengan  ibadah-ibadah  yang  lainnya,  sahnya  suatu  pernikahan  apabila terpenuhi unsur rukun dan syarat pernikahan. Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun  masuk  di  dalam  substansinnya,  adanya  sesuatu  itu  karena  adanya  rukun  tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam substansi dan hakikat sesuatu, sekali pun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinnya tidak  diperhitungkan.    Sedangkan  syarat  akad  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  pada saatnya,baik  berupa  rukun  akad  itu  sendiri  maupun  dasar-dasar  rukun  sehingga  jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak dipenuhi.
Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
1.  Calon Istri;
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 36.
3 Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm.2.
2.  Wali Nikah;
3.  Dua Orang Saksi;
4.  Ijab dan Kabul.
Salah satu dari rukun nikah yang harus ada  dalam sebuah pelaksanaan pernikahan adalah  Wali.  Pernikahan  secara  Islam  harus  dilakukan  oleh  seseorang  wali  dari  pihak perempuan atau wakilnya dengan seorang laki-laki sebagai calon suami atau wakilnya. Wali tersebut harus laki-laki muslim, baligh, berakal, adil (tidak fasik).
Menurut  Mazhab  Syafi’i,  Mahzab  Maliki  dan  Mahzab  Hambali,  pernikahan  harus dilangsungkan  dengan  wali  laki-laki  muslim,  baligh,  berakal,  dan  adil.  Pernikahan  tanpa wali  tidak  sah.  Tidak  halal  bagi  seorang  laki-laki  menikahi  seorang  perempuan  tanpa mendapatkan izin dari walinya, perkataan Jumhur ulama ini menggunakan dalil-dalil :
Q.S Al-Baqarah ayat 231: ‘‘Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi  mereka.  Barang  siapa  melakukan  demikian,  maka  dia  telah  menzalimi dirinya sendiri’’
Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 231: Ibnu Abbas ra berkata, ‘‘ada seorang lelaki yang menalak istrinya, kemudian ia rujuk sebelum masa idahnya habis. Setelah itu ia menalak lagi.  Sang  Suami  melakukan  itu  untuk  mempersulit  istrinya  dan  menghalanginya menikah dengan lelaki lain. Lalu turunlah ayat ini.’’ (HR.Ibnu Jarir). 4
Para Jumhur ulama ini menafsirkan inti dari ayat-ayat tersebut sebagai dalil yang jelas tentang  syarat  keberadaan  wali  dalam  pernikahan,  karena  pembicara  dalil-dalil  tersebut mengenai  orang-orang  yang  berada  dibawah  perwaliannya.  Sedangkan  menurut  Hanafi, wali  tiada  disyaratkan  dalam  pernikahan,  perempuan  yang  baligh  lagi  berakal, 5 boleh mengawinkan  dirinya  dengan  tiada  berwali  asal  dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Menurut Maliki,  wali  diisyaratkan  untuk  mengawinkan  perempuan  bangsawan,bukan  untuk perempuan kebanyakan.
Sisi  pendalilannya    wanita  adalah  pelaku  utama  pernikahan,  dan  pernikahan  itu  sah berdasarkan  ayat-ayat  diatas  tanpa  ada  izin  dari  wali.  Menurut  mazhab  Hanafi  yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, wali itu sunah saja hukumnya. Wali hanya mempunyai kewenangan  apabila  pernikahan  yang  akan  dilangsungkan  oleh  anaknya  dengan  lelaki pilihannya ternyata tidak sekufu Disamping itu itu ada pendapat  yang menyatakan bahwa
4 Tim Al Hasib, Al-Qur’an dan Tajwid Warna (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 37
5 Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes! (Jakarta: Amzah, 2007), hlm.163.
wali nikah itu sebenarnya tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar (ijab), dalam proses akad nikah adalah pihak laki-laki. 6
Hukum  Indonesia  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur perwalian  dalam  Bab  XI  pasal  50  sampai  dengan  pasal  54.  ‘‘Perwalian  adalah  suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa  atau  belum  pernah  kawin  yang  tidak  berada  di  bawah  kekuasaan  orang  tua.’’ 7
Namun  tidak  mengatur  mengenai  wali  nikah  secara  rinci  dan  jelas  padahal  wali  nikah merupakan  salah  satu  rukun  perkawinan.  Undang-undang  perkawinan  hanya  mengatur, bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  (Pasal  2  ayat  1).  Kesimpulan  dari  penjelasan  pasal tersebut  bahwa  perkawinan  mutlak    harus  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya jika tidak maka tidak sah perkawinan yang dilaksanakan itu. Orang Islam harus menikah  seseuai hukum agama yang mengaturnya, demikian juga yang orang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha mereka yang menempati wilayah Indonesia harus melaksanakan pernikahan sesuai hukum agamanya masing-masing yang mengatur.
Kemudian untuk melengkapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai  masalah  wali  nikah  maka  diaturlah  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam  dijelaskan bahwa : “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Serta Pasal 20 yaitu : “yang bertindak sebagai wali nikah  ialah seorang laki-laki  yang  memenuhi  syarat  Islam  yakni  islam,  aqil  dan  balig.  Wali  nikah  terdiri  wali nasab dan wali hakim.’’ Wali Nasab yaitu wali yang berhak menikahkan berdasarkan garis keturunan Ayah sedangkan wali Wali Hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh Wali Nasab atau Pengadilan Agama untuk menikahkan calon mempelai pengantin.
Telah  menceritakan  kepada  kami    Ibnu    Abu  Umar,  telah  menceritakan  kepada  kami sufyan bin ’Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari  Az-Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah  bahwa  Rasulullah  Shallallahu  alaihi  wasallam  besabda  :  ‘‘wanita  manapun  yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah
6 Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.
7 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia (Jakarta: Rizkita, 2015), hlm. 168.
yang  menjadi  wali  atas  orang  yang  tidak  punya  wali.’’(H.R.  Tirmidzi  No.1021  Kitab    Al- Alamiyah Bab Tidak Sah Nikah Tanpa Wali)
Pada  zaman  sekarang  ini  masih  ada  ditemukan  masalah-masalah  wali  nasab  yang menolak  menikahkan  mempelai  pengantin  dengan  alasan-alasan  tertentu.  Ketika  terjadi perbedaan  pendapat  atau  keinginan  antara  pihak  yang  akan  menikah  dengan  wali  yang akan  menikahkan,  maka  menyebabkan  perselisihan  sehingga  wali  nasab  tidak  mau menikahkan  atau  pun  memberi  izin  kepada  pihak  bersangkutan  yang  akan  menikah. Padahal pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan Wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan yang dalam perwalianya. Demikian juga ada alasan-alasan tertentu yang membuat wali nasab menolak dan tidak memberi izin  anak atau  saudaranya  untuk  menikah  dengan  pasangan  pilihan  hatinya  misalnya  calon  suami tidak sekufu, atau calon suami beda agama atau juga karena si perempuan sudah dipinang oleh orang lain atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal tersebut Wali nasab berhak menjadi Wali  dan haknya tidak dapat berpindah tangan kepada orang lain atau kepada Wali hakim.
Namun pada kenyataannya ada sebagian Wali yang enggan menikahkan anaknya yang sudah  memenuhi  syarat  untuk  menikah  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  dibenarkan misalnnya calon menantunya  tidak tampan atau bukan orang kaya, pekerjaan calon suami tidak sesuai dengan yang diharapkannya sehingga ia takut setelah pernikahan calon suami tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  kebahagian  anaknya.  Semua  alasan  tersebut bertentangan dengan syariat agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika  ada  kasus  seperti  itu  terjadi  maka  wanita  yang  akan  menikah  bisa  mengajukan permohonan  wali  hakim  ke  Pengadilan  Agama  di  mana    dia  bertempat  tinggal,  sebagai pengganti wali adhal yang artinya wali nasab yang enggan menikahkan.
Di dalam  Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali atau oleh wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali  bergeser  kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Sedangkan di dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:
1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahaui  tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau engggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama  tentang wali tersebut.
Pengadilan  Agama    Jambi  adalah  Pengadilan  tingkat  pertama  yang  menerima, memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  perkara  perdata  di  wilayah  Jambi.  Pemilihan Pengadilan  Agama  Jambi  sebagai  lokasi  penelitian  karena  kasus  wali  yang  menikahkan anaknya  dengan  berbagai  alasan  misalnya  tidak  sepadan  (sekufu)’  dalam  hal perekonomian, sosial, budaya, bahkan adat istiadat yang tidak dibenarkan oleh agama dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  data  dan  buku  register penetapan perkara wali adhal yang masuk dan tercatat ke Pengadilan Agama Jambi pada tahun 2018 hanya ada dua perkara.
Pada perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb yang telah melakukan persidangan dan diputus  oleh  Majelis  Hakim.  Pemohon  berumur  21  tahun,  agama  Islam,  warga  negara Indonesia, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Jambi. Pemohon berkeinginan menikah dengan dengan lelaki pilihannya, umur 28 tahun, agama Islam, pekerajaan Wiraswasta. Dalam pertimbangannya bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata pemohon  bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Jambi, maka  berdasarkan  pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  1989  jo.  Pasal  2 Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  2  Tahun  1987  yang  telah  diganti    dengan  Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jambi.
Alasan  Pemohon  dalam  mengajukan  permohonan  wali  adhal  adalah  karena  ayah kandung  Pemohon  umur  62  tahun,  agama  Islam,  Pekerjaan  Buruh,  alamat  Kota  Jambi sebagai wali nasab yang berhak sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengizinkan atau tidak  bersedia  menjadi wali nikah  sebab  ayah  Pemohon  tidak  setuju  karena calon suami pemohon tidak sepadan dengan pemohon. Selanjutnya Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, akan tetapi  pihak  KUA  tersebut  menolak  menikahkan  dengan  alasan  ayah  Pemohon  yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan.
Dalam  amar  putusan  disebutkan  menimbang,  bahwa  berdasarkan  Majelis  Hakim berpendapat bahwa adhalnya wali Pemohon tersebut bukanlah adhal syar’i sehingga tidak dibenarkan karena bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232  dan surah An-Nur  ayat 32 sehingga  dalam persidangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan bahwa wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon) adalah
Adhal, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi   sebagai Wali  Hakim  untuk  menikahkan  Pemohon  dengan  Calon  Suami,  dan  membebankan  biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ).
Di  Pengadilan  Agama  Jambi  pada  tahun  2018  terdapat  2  (dua)  Penetapan  wali  adhal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Diantara 2 (dua) perkara tersebut, Penulis lebih tertarik dan memilih perkara dengan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb.
Berdasarkan perkara tersebut ada masalah hukum yang timbul yaitu kekaburan norma antara Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005  tentang  Wali  Hakim  dengan  putusan  Pengadilan  Agama  Jambi  perkara  Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb.  Dalam  Pasal-pasal  tersebut  hanya  menjelaskan  mengenai kewenangan  Absolut  Pengadilan  Agama  dalam  memutus  perkara  dan  menetapkan  wali adhal  (enggan).  Sehingga  menimbulkan  pertanyaan  apa  yang  menjadi  dasar  dan pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali adhal (enggan) serta apakah alasan wali nasab yang menolak untuk menikahkan dibenarkan oleh Agama dan Peraturan Perundang-Undangan.

## B. PEMBAHASAN
1. Alasan  Wali  Nasab  Menolak  ( Adhal )  Menikahkan  Calon  Mempelai  Pengantin Menurut Hukum Agama dan Peraturan Perundang-Undangan
a. Pandangan Islam terhadap Wali Adhal
‘‘Seorang  ayah  kandung  yang  tidak  mau  menikahkan  anak  gadisnya  disebut  dengan waliyul  adhal,  yaitu  wali  yang  menolak  menikahkan.’’ 8 Kata Adhal menurut  bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab, wali Adhal adalah wali yang tidak  biasa menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masing- masing  pihak  menginginkan  pernikahan  itu  dilaksanakan. 9 ‘‘Jika  seorang  laki-laki  datang mengajak perempuan untuk menikah, dan perempuan itu menerima ajakan nikahnya itu padahal sudah jelas laki-laki itu mempunyai kesiapan dan kafa’ah, maka wali perempuan itu  tidak  berhak  melarang  perempuan  tersebut  untuk  menikah.’’ 10 Jika  ada  wali    yang menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan
8 Sarwat Ahmad, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 120
9 Akhmad Shodikin, ’’Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia , Jurnal Kajian Hukum Islam,Vol.1, No.1, 2016. hlm. 62. 10 Utsman Muhammad Ra’fat, Fiqih Khitbah Dan Nikah (Edisi Perempuan) (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 90.
hukum syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, bukan pegawai negeri sipil atau wajahnya tidak  rupawan dan sebagainya, ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut  wali ‘adhal. Jika  wali  tidak  mau  menikahkan  dalam  kondisi  tertentu,  maka  hak kewaliannya berpindah kepada wali Hakim. 11
Al-Baqarah ayat 232:
‘‘maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  mereka  kawin  lagi  dengan  bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah  yang  dinasehatkan  kepada  orang-orang  yang  beriman  di  antara  kamu  kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.’’
Tetapi  jika  perempuan  meminta  walinya  untuk  menikahkan  dirinya  dengan  laki-laki yang tidak mempunyai kafa’ah , maka wali itu berhak untuk melarangnya, karena kafa’ah adalah  hak  laki-laki.  Yang  dimaksud  dengan kafa’ah adalah,  laki-laki  yang  mempunyai kedudukan, akhlak dan strata sosialnya sama dengan perempuan. Kafa’ah bukanlah syarat sahnya  nikah  melainkan  syarat  terlaksananya  sebuah  akad  nikah, kafa’ah adalah  bagian dari hak-hak istri, maka wali tidak boleh menikahkan perempuan dengan orang yang tidak kafa’ah. Disamping  itu kafa’ah juga  merupakan  hak  wali  perempuan  tersebut.  Jika perempuan diajak nikah oleh orang yang tidak memenuhi kafa’ah, maka ia boleh dicegah. Kafa’ah dalam  perkawinan  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  menghindari  terjadinya krisis  rumah tangga. Keberadaannya  dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa’ah dalam perkawinan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa’ah , seorang calon  mempelai berhak menentukan  pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama,  keturunan,  harta,  pekerjaan,  maupun  hal  yang  lainnya.  Berbagai  pertimbangan terhadap masalah-masalah  tersebut dimaksudkan agar supaya dalam  kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan  dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan  yang sesuai keinginan akan sangat membantu dalam proses  sosialisasi  menuju    tercapainya  kebahagian  keluarga.  Mazhab  hanafi  memandang penting  aplikasi kafa’ah dalam  perkawinan.  Menurut  mereka,  keberadaan  merupakan upaya  untuk  mengantisipasi  terjadinya  aib  dalam  keluarga  calon  mempelai.  Jika  ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu tanpa seizin walinya,
11 Farrial Husna, ’’Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil , Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 1, 2016, hlm.143 .
wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut. 12 Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh syara’ antara lain:
1) Wanita yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain;
2) Calon suami jelek akhlaknya;
3) Calon suami berbeda agama;
4) Calon Suami Cacat Badan;
5) Kafa’ah. 13

## b. Pandangan Perundang-Undangan Terhadap Wali Adhal
Pengaturan mengenai wali adhal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di  Indonesia  khususnya  peraturan  yang  mengatur  tentang  penetapan  wali  adhal  telah diatur  dalam  Intruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  23  dan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  30  Tahun  2005  tentang  Wali  Hakim  pada  Pasal  2.  Peraturan-peraturan  tersebut merupakan dasar hukum seseorang mengajukan wali adhal yang dikarenakan wali nasab yang enggan menikahkan, dengan menunjuk pengadilan agama untuk mengadili. Dalam hal menolaknya wali untuk menikahkan  anak  perempuannya yang sudah baligh dan  berakal dengan calon suami yang sederajat (sekufu’) , hendaknya wali yang menolak ini menyatakan enggan  menikahkan  di  hadapan  hakim  dan  menyebutkan  sebab-sebab  keengganannya setelah diperintahkan hakim. 14
Dalam kondisi yang memaksa dan tidak ada alternatif lainnya, seorang hakim mungkin saja  menjadi  wali    bagi  seorang  wanita.  Misalnya  bila  ayah  kandung  wanita  itu  menolak menikahkan putrinya sehingga menimbulkan mudharat. Istilah yang sering dikenal adalah wali adhal . Dan itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya.
Sehingga pada titik tertentu di mana alasan penolak wali adhal itu memang dianggap mengada-ada  dan  sekedar  menghalangi  saja,  bolehlah  pada  saat  itu  hakim  yang  sah  dari pengadilan  agama  yang  resmi  memutuskan  untuk  menggunakan  wali  hakim.  Misalnya
12 Ulum Sohibul, Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Mazhab (Yogyakarta: Mueeza, 2019), hlm. 332. 13 Moch. Azis Qoharuddin, ’’ Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan , Jurnal El-Faqih, Vol 4 No.2, 2018, hlm. 116.
14 Moh.  Mursyid  Asyari, ’’Penetapan  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  Tentang  Penolakan Permohonan Wali Adhal Karena Pengingkaran Anak , Journal of Islamic Family Law,  Vol 06 No. 02, 2016, hlm. 475.
untuk menghindari  dari risiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung tidak mau tahu.
c. Analisis Penulis
Seorang wali perempuan tidak boleh menghalangi puterinya untuk menikah dengan laki- laki  yang  ia  sukai  selama  laki-laki  itu  mempunyai kafa’ah .  Larangan  dan  paksaan  untuk menikahkan  puterinya  itu  bukan  demi  kemaslahatan  diri  walinya,  namun    demi kemaslahatan  pernikahan  tersebut.  Dengan  demikian,  menghalangi  puterinya  untuk menikah dengan laki-laki yang mempunyai kafa’ah karena ada kebencian  atau tujuan lain itu  merupakan  sebuah  penganiayaan  dan  perbuatan  orang-orang  jahiliyah.  Allah  dan Rasulnya  telah  mengharamkan  perbuatan  tersebut  dan  para  ulama  sepakat  akan keharamannya  itu.  Allah  telah  mewajibkan  kepada  wali  supaya  memperhatikan kemaslahatan  puterinya  bukan  kebencian  dan  hawa  nafsu  semata  karena  pernikahan merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kepadanya.
d. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Penetapan Wali Adhal Perkara No. 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb
1) Duduk Perkara
Bahwa  pemohon  mengajukan  permohonan  penetapan  wali adhal bertanggal  20  maret 2018,  yang  didaftarkan  pada  tanggal  21  maret  2018  dalam  Register  Induk  Perkara Permohonan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb. dengan dalil-dalil sebagai berikut:
a. Bahwa  pemohon  telah  sepakat  dan  berketetapan  hati  untuk  melangsungkan perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  calon  suami  pemohon,  tempat tanggal lahir dan umur, 15 april 1990 dan umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.KM, pekerjaan Wiraswasta, alamat tanjung api-api jalur 17 RT 09 jembatan 4 desa banyu urip kecamatan tanjung lago kabupaten banyuasin.
b. Bahwa  hubungan  kasih  antara  Pemohon  dengan  Calon  Suami  Pemohon,  telah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun dan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon sudah sesuai (kufu) . Selain itu tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya  yang  dapat  menghalangi  sahnya  pernikahan  baik  secara  adat  maupun agama serta peraturan lainnya.
c. Bahwa  Pemohon  telah  melaporkan  rencana  pernikahan  tersebut  pada  Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, akan tetapi pihak KUA tersebut
menolak menikahkan dengan alasan ayah Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahkan.
d. Bahwa  ayah  kandung  Pemohon,  umur  62  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Buruh, alamat  Kota  Jambi.  Sebagai  wali  nasab  yang  berhak  sebagai  wali  nikah  bagi Pemohon  tidak  mengizinkan/tidak  bersedia  menjadi  wali  nikah  sebab  ayah Pemohon  tidak  setuju  karena  calon  suami  Pemohon  tidak  sepadan  dengan Pemohon.
e. Bahwa  Pemohon  dan  calon  suami  pemohon  telah  berusaha  keras  melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung Pemohon tetap pada pendiriannya.
f. Bahwa  agar  pernikahan  Pemohon  tersebut  dapat  dilaksanakan,  maka  Pemohon meminta  agar  Ketua  Pengadilan  Agama  Jambi  menetapkan  adhalnya  wali  nikah Pemohon dan memerintahkan kapada Kepala Kantor Urusan Agama Jambi Timur Kota Jambi untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan wali hakim.
g. Pemohon dan calon  suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
h. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami pemohon tidak  segera  melangsungkan  pernikahan  akan  terjadi  hal-hal  yang  bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam.
i. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan ini.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Jambi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memamnggil Pemohon dan  ayah  kandung  Pemohon  untuk  diberi  petuah-petuah  dan  segala  apa  yang seharusnya  diberikan  timbal  balik,  kemudian  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primair:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan  bahwa  ayah  kandung  Pemohon  yang  bernama  Bambang  Santoso sebagai wali adhal ;
3. Memerintahkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan Jambi Timur untuk melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan wali hakim;
4. Membebankan biaya menurut hukum;
Subsidair:
Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
1. Pertimbangan  Hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  Perkara  Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb
a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
b. Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali Adhal, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (5) Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1999  tentang Peradilan Agama dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;
c. Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  fotokopi  kartu  tanda  penduduk  yang  diajukan pemohon  dalam  persidangan,  Pemohon  beralamat  di  Jalan  Prabu  Siliwangi  RT 24/05 Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
d. Menimbang,  bahwa  tersebut  termasuk  wilayah  hukum  (yurisdiksi  Pengadilan Agama Jambi) oleh karena itu berdasarkan asas domisili, dan sesuai Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia edisi revisi tahun 2014 bagian Wali Adhal angka (1), dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim,  Pengadilan  Agama  Jambi  berwenang  menerima,  memutus  dan menyelesaikan perkara ini;
e. Menimbang, bahwa permohonan penetapan Wali Adhal ini diajukan oleh Pemohon yang  akan  melangsungkan  pernikahan.  Terhadap  ayah  Pemohon  (walinya)  yang enggan  menikahkan  Pemohon,  oleh  karena  itu  berdasarkan  Buku  II  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  edisi  revisi  tahun  2014  bagian  Wali  Adhal  angka  (1),  Pemohon  adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum ( legal standing ) dalam perkara ini;
f. Menimbang  bahwa  alasan  Pemohon  mengajukan  permohonan  penetapan  wali adhal ini adalah karena wali (ayah) Pemohon enggan menikahkan Pemohon dengan calon  suami  Pemohon,  oleh  karena  itu  Pemohon  mohon  agar  pengadilan menetapkan  wali  (ayah)  Pemohon  Adhal  dan  menunjuk  Kepalan  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
g. Menimbang, bahwa wali Pemohon tidak menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  oleh  karena  itu  harus  ditetapkan  bahwa  wali Pemohon benar-benar Adhal;
h. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon  berserta  dokumen- dokumen bertanda P.1 sampai P.5 yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan keterangan  orang  dekat  pemohon  dalam  persidangan  yang  tidak  dibantah  atau dieksepsi oleh wali Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:
1) Adhalnya wali Pemohon hanyalah karena masih ada saudara kandung (kakak) Pemohon yang belum menikah;
2) Pemohon beragama Islam dan calon suami Pemohon beragama Islam;
3) Antara  Pemohon  dengan  calon  suami  Pemohon  tidak  ada  hubungan darah,hubungan sepersusuan, maupun hubungan perkawinan;
4) Pemohon  tidak  terikat  perkawinan  dengan  laki-laki  lain  dan  calon  suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan wanita lain;
5) Calon suami Pemohon adalah orang baik, bertanggung jawab, dan muslim yang taat;
6) Calon suami Pemohon sudah mempunyai penghasilan dan pekerjaan yang tetap sebagai motivator pada perusahaan;
7) Calon suami Pemohon tidak pernah terlibat perbuatan kriminal atau perbuatan asusila;
i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adhalnya  wali  Pemohon  tersebut  bukanlah  Adhal  syar’i  sehingga  tidak  dapat dibenarkan  karena  bertentangan  dengan  firman  Allah  SWT.  Dalam  surah  Al- Baqarah ayat 232;
j. Menimbang, bahwa walaupun ayat ini berbicara dalam kontek larangan bagi wali yang enggan menikahkan janda yang ingin menikah lagi, akan tetapi umum ayat ini merupakan  larangan  kepada  wali  yang  enggan  menikahkan  anak  perempuannya apabila telah terdapat kerelaan antara anak perempuannya dengan calon suaminya menurut cara yang ma’ruf, sesuai firman Allah SWT. Dalam surah An-nur ayat 32;
k. Menimbang bahwa, menurut Taufik Damas,LC dkk. Dalam Al-Qur’an Tafsir Perkata Al-Hakam,  penerbit  PT.  Suara  Agung  tahun  2003,  halaman  355  dan  649,  khitab (perintah untuk menikahkan) dalam ayat tersebut ditunjukan kepada umat Islam terutama  yang  berhak  menjadi  wali  dan  semua  mempunyai  kewenangan  untuk menikahkan, seperti ayah yang berhak menjadi wali terhadap anaknya dan majikan yang  yang  berhak  menjadi  wali  terhadap  hamba  sahayanya,  agar  berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi serta menghilangkan berbagai rintangan yang menghalangi  perkawinan,  karena  perkawinan  adalah  sarana  untuk  melindungi kehormatan diri;
l. Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas, sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  dan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  30  Tahun  2005  jo.  Pasal  23  ayat  (1)  dan  (2)  Kompilasi  Hukum Islam, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
m. Menimbang,  bahwa  perkara  ini  masuk  termasuk  bidang  perkawinan  maka berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989,  Pasal  91  A  Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2008  tentang  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
2) Amar putusan
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Menetapkan:
1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
2) Menetapkan wali nikah Pemohon (Ayah Pemohon) ‘Adhal ;
3) Menunjuk  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jambi  Timur  Kota  Jambi menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon (Slamet Budi Supriatin bin Priatno);
4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  yang  hingga kini dihitung sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3) Analisis Perkara
Penetapan  wali adhal perkara  Nomor  0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb.  diketahui  bahwa Pemohon seorang gadis berumur 21 tahun dan calon suaminya berumur 28 tahun mereka
ingin  melangsukan  perkawinan  namun  ketika  akan  mendaftarkan  perkawinannya  ke Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jambi  Timur  Kota  Jambi  pihak  dari  KUA  menolaknya dikarena  wali  nasab  dalam  hal  ini  orangtua  kandung  yang  berhak  atas  perwaliannya menolak untuk menikahkan anaknya, oleh karenanya disarankan Pemohon untuk berusaha memperoleh do’a, restu, dan ridho dari orang tuanya terlebih dahulu atau mengajukan wali adhol ke Pengadilan Agama.
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia sudah jelas tidak perkawinan jika tidak ada wali  nikah  hal  ini  disebutkan  Pada  Pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  untuk  dapat melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab  dan  kabul.  Keberadaan  wali  dalam  perkawinan  di  Indonesia  sangat  penting.  Dalam Islam ada banyak dalil dan hadist yang menunjukan bahwa perempuan tidak boleh menjadi wali dalam akad nikah untuk dirinya atau perempuan lain, dan bahwa perkawinan harus dengan  wali  atau  dengan  wakilnya  wali.  Apabila  seorang  perempuan  melakukan  akad sendiri, maka akad itu batal.
Dalam  perkara  Nomor  0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb  bahwa  pada  hari  persidangan  yang telah  ditetapkan  ,  Pemohon  menghadap  kepersidangan,  sedangkan  wali  pemohon  tidak menghadiri  ke  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yakni  pada tanggal 29 maret 2018 untuk sidang tanggal 5 april 2018, 6 april 2018 dan 12 april 2018 untuk sidang. Selama proses persidangan diketahui alasan orang tua menolak menikahkan anaknya  dikarenakan  bahwa  pada  saat  itu  ayah  kandung  Pemohon  menyatakan  tidak mengizinkan    dan  tidak  bersedia  menjadi  wali  nikah  dengan  alasan  masih  ada  saudara kandung (kakak) yang belum menikah dan menyuruh Pemohon untuk menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasan ini didapatkan dari keterangan orang tua calon suami selama persidangan berlangsung. Di dalam hukum Indonesia memang secara tegas dan jelas tidak disebutkan  apa saja alasan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan seorang wali  menolak  untuk  menikahkan.  Gadis  yang  sudah  baligh  mengenai  hal  ini  ada  dua pendapat:
1. Ayah boleh memaksanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam as-Syafi’I;
2. Dia tidak boleh memaksanya wanita janda berdasarkan hadist nabi riwayat dari Abu Hurairah. 15
15 Usamah Abu Hafsh, Panduan Nikah Lengkap (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 170.
Dalam  agama  Islam  para  ulama  membolehkan  wali  yaitu  bapak  atau  kakek  menikahkan anak  yang  masih  gadis  tanpa  persetujuan  anak  tersebut,  tetapi  disertai  dengan  syarat- syarat sebagaimana ditulis Sulaiman Rasyid, antara lain:
a. Tidak ada permusuhan antara anak dan bapak;
b. Hendaknya dinikahkan dengan orang yang sekufu atau setara atau sederajat;
c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil (sebanding);
d. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar;
e. Tidak  dinikahkan  dengan  laki-laki  yang  membahayakan  anak  kelak  dalam pergaulannya dengan laki-laki itu. 16
Dari  Abu Hurairah ra. dari Rasullullah SAW. Bersabda, seorang wanita itu dikawin karena empat  perkara:  karena  hartanya,  karena  kedudukannya  (martabatnya),  karena kecantikannya  dank  arena  agamanya.  Maka  kawinilah  wanita  yang  mempunyai  agama niscaya  engkau  bahagia. 17 Dalam  Islam  wali  menolak  menikahkan  karena  sekufu  atau kafa’ah. Al-Kafa’ah menurut bahasa ialah setara artinya sebanding dan sama, diantaranya ialah  al-kafa’ah  dalam  pernikahan  yaitu,  suami  sebanding  dengan  wanita  dalam  hal kedudukannya  agamnya,  nasabnya,  rumahnya  dan  selainnya.  Orang  tua  berhak  untuk mempertimbangkan peminang berdasarkan status sosialnya namun ada baiknya orang tua memilih  yang  lebih  utama  peminang  menekankan  pada  ilmu  agamanya,  karena  sebaik- baiknya  harta  yang  berharga  adalah  ilmu  agama  yang  bermanfaat  mendidik  istri  dan keturunannya  dan  akan  memberikan  kebahagian  dunia  akhirat.  Ulama  fikih  berbeda pendapat mengenai ketentuan kafa’ah. Imam malik bependapat bahwa kafa’ah hanya dalam agama  saja.  Dari  Safi’I  diriwayatkan  satu  pendapat  yang  sama  seperti  Imam  Malik, sementara  pendapat  lain  menyebutkan  6  ketentuan,  yaitu:  nasab,  agama,  kemerdekaan, pekerjaan,  kemampuan  finansial,  dan  sehat  dari  4  cacat  yaitu  lepra,  belang,  gila,  dan mandul. 18 Kafa’ah berlaku pada agama, bukan faktor lainnya apabila perempuan dan para walinya  ridha.  Apabila  bepegang  teguh  pada  adat  dan  tradisi  khusus  berkenaan  dengan kedudukan,  nasab,  harta  benda,  kemulian  pekerjaan  dengan  disertai  agama,  maka  itu menjadi  hak  mereka,  karena  Islam  meridhainya  (tidak  menolaknya).  Juga  dapat menolaknya  karena  pemberlakuan  tradisi-tradisi  tersebut  atau  sebagiannya  dapat mencegah  pertikaian  dan  berbagai  penyebab  rusuhnya  kehidupan  perkawinan,
16 Syafrudin Yudowibowo, ’’Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam , Yustisia, Vol.1, No.2, 2012, hlm. 99.
17 Abdullah Muhammad, Shahi Bukhari Juz VII (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), hlm. 2.
18 Ayyub Syaikh Hassan, Panduan Keluarga Muslim (Jakarta Selatan: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 53.
sebagaimana yang dikatakan pendapat yang kuat. Menurut Al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali maka ia memiliki tiga pilihan:
a. Ia tidak menikah;
b. Ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat (janda);
c. Ia bisa menguasakan/menyerahkan urusannya kepada seseorang kemudian orang itu yang akan menikahkannya. 19
Orang tua yang menolak menikahkan anaknya karena alasan-alasan yang secara tidak syar’i dan dianggap bathil, anaknya dapat mengajukan wali adhal kepada Penguasa. Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila:
a. Wali  tidak  mau  menikahkan  wanita  itu  dengan  laki-laki  yang  telah  sekufu dengannya,  padahal  wanita  itu  menerima  lamaran  calon  suaminya,  baik penerimaan  itu  disertai  tuntunan  supaya  mengawinkan  kepada  walinya  maupun tidak;
b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan  lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  yang  disidang  oleh  Ketua  Majelis  Drs.H.Mukhtar S.H., dan Hakim anggota Drs.Adwar S.H., Drs.H.M.Ridwan Ustha E M.H., dengan didampingi Yusnita  S.H.  sebagai  Panitera  pengganti.  Amar  Putusan  mengabulkan  permohonan Pemohon perkara Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.Jmb
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon ( ayah pemohon) adhal ;
3. Menunjuk  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Jambi  Timur  Kota  Jambi menjadi  wali  hakim  untuk  menikahkan  Pemohon  dengan  calon  suami  Pemohon (Slamet Budi Suprihatin bin Priatno;
4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara    sejumlah  Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
Pertimbangan hukum majelis dalam memutus perkara ini  ialah berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi  Hukum  Islam.  Pada  pasal-pasal  tersebut  menunjuk  pengadilan  agama  untuk
19 Syu’aisyi Syaikh Hafizh Ali, Kado Pernikahan (Jakarta Timur: Maktabah Al-Iman, 2003). hlm.  51.
menangani perkara. Selanjutnya keterangan dari saksi dalam hal ini orang tua calon suami. Serta beberapa ayat suci Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 232 dan surah An-Nur ayat 32.
Sebaiknya  pengadilan  agama  jambi  berusaha  lebih  keras  lagi  untuk  menghadirkan orang tua pemohon dalam persidangan untuk mendengarkan keterangan langsung darinya apa  menjadi  alasan  yang  sebenarnya  orang  tua  pemohon  menolak  untuk  menikahkan anaknya, kemudian memediasi masalah yang timbul  untuk dicari jalan keluarnya. Namun jika pengadilan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanggil orang tua pemohon tapi  tidak  hadir  juga  dalam  persidangan.  Maka  persidangan  tetap  dilanjutkan  dan keterangan orang tua pemohon yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan dianggap benar.  Dalam    memutus  perkara  wali  adhal    jika  orang  tua  pemohon  tidak  hadir  di persidangan secara teori  putusan itu hanya menyelesaikan masalah  penolakan KUA untuk mengawinkan  namun  masalah  alasan  penolakan  orang  tua  mengawinkan  anaknya  tidak terselesaikan sampai berlarut-larut.

## C. KESIMPULAN
Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan rukun perkawinan secara  jelas  dan  masalah  perwalian  dalam  undang-undang  tersebut  hanya  menjelaskan mengenai  perwalian  anak  dibawah  umur  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  untuk pribadi anak dan harta bendanya. Kemudian diaturlah secara jelas lagi masalah perkawinan terutama rukun nikah dan perwalian untuk pemeluk agama Islam di dalam INPRES tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.  Pada  Pasal  23  Kompilasi  Hukum Islam  dijelaskan bahwa  seorang  wanita  yang  ingin  menikah  namun  wali  nasabnya  menolak  untuk menikahkan  dapat  mengajukan  wali adhal ke  Pengadilan  Agama  Jika  syarat-  syarat  dan larangan perkawinan terpenuhi.
Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  dalam  mengabulkan  permohonan penetapan wali adhal yang penulis bahas pad bab sebelumnya hanya pada Pasal 2 Peraturan Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun  2005  yang  memberikan  kewenangan  absolut  kepada Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan  perkara  wali  adhal.  Namun  peraturan  tersebut tidak menjelaskan dasar alasan dibolehkan atau tidaknya seorang wali untuk adhal.

## Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat , Amzah, Jakarta, 2011.
Abdullah Muhammad, Shahi Bukhari Juz VII , CV Asy Syifa Semarang, 1993.
Akhmad Shodikin, ’’Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indoonesia , Jurnal Kajian Hukum Islam,Vol. 1, No. 1, 2016.
Ayyub Syaikh Hassan, Panduan Keluarga Muslim , Cendikia Sentra Muslim Jakarta Selatan,
2005.
Armaidi Tanjung, Free Sex No! Nikah Yes! , Amzah, Jakarta, 2007.
Farrial Husna, ’’Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil ,
Jurnal Penelitian Hukum Islam, Vol 1 No. 1, 2016.
Moch. Azis Qoharuddin, ’’ Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan , Jurnal El-Faqih, Vol. 4 No. 2, 2018.
Mohd.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam , PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
Sarwat Ahmad, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan , PT Gramedia Pustaka Utama ,
Jakarta, 2019.
Syafrudin  Yudowibowo, ’’Tinjauan  Hukum  Perkawinan  Di  Indonesia  Terhadap  Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam , Yustisia, Vol. 1, No. 2, 2012..
Syaikh Kamil MuhammadUwaidah, Fiqih Wanita , Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2016.
Syu’aisyi Syaikh Hafizh Ali, Kado Pernikahan , Maktabah Al-Iman Jakarta Timur, 2003.
Tim Al Hasib, Al-Qur’an dan Tajwid Warna, Samad, Jakarta, 2014.
Ulum Sohibul, Tanya Jawab Fikih Wanita Empat Mazhab , Mueeza, Yogyakarta, 2019.
Usamah Abu Hafsh, Panduan Nikah Lengkap , Pustaka Ibnu Katsir Bogor, 2006.
Utsman  Muhammad  Ra’fat, Fiqih  Khitbah  Dan  Nikah  (Edisi  Perempuan) ,  Fathan  Media Prima, Jawa Barat, 2017.
Wahyono  Darmabrata  dan  Surini  Ahlan  Sjarif, Hukum  Perkawinan  Dan  Keluarga  Di Indonesia, Rizkita, Jakarta, 2015.