## PROBLEMATIKA HUKUM TERKAIT ALIMONY BAGI MANTAN ISTERI PNS DITINJAU DARI PERSPEKTIF PLURALISME HUKUM DI INDONESIA
Dita Elvia Kusuma Putri a
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Email: ditaelviakusumaputri@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima:21 Oktober; revisi:6 November; disetujui: 30 November 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i2.3265

## Abstrak:
Alimony merupakan  kompensasi  yang  diberikan  oleh  salah  satu  pasangan  kepada  pasangan  lainnya untuk  tunjangan  keuangan  pasca  perceraian,  yang  bertujuan  untuk  membantu  pasangan,  bukan hukuman  bagi  pasangan  lainnya.  Namun  demikian,  terdapat  pengaturan  alimony  yang  tidak mengakomodir keragaman hukum agama yakni terkait dengan pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan isteri berhak memperoleh 1/3 bagian gaji suami apabila  memiliki  anak,  dan  mendapat  ½  bagian  gaji  suami  apabila  tidak  memiliki  anak.  Secara implementasi,  penerapan  alimony  pada  PNS  beragama  Islam  dan  beragama  non  Islam,  terjadi inkonsistensi.  Adapun  dalam  Putusan  Nomor  650/Pdt.G/2013/PA.Wtp  dan  Putusan  Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT  hakim  menolak  permohonan  mantan  isteri  PNS  beragama  islam  untuk memperoleh bagian 1/3 bagian gaji mantan suami. Tetapi, dalam Putusan  Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN  Sdw,  bagi  mantan  Isteri  PNS  beragama  katolik,  hakim  mengabulkan  permohonan  bagian  1/3 bagian dari gaji mantan suami. Dengan demikian, maka terdapat kekaburan pengaturan alimony yang menyebabkan  inkonsistensi  dalam  penerapan  hukum  terkait alimony .  Berdasarkan  uraian  di  atas, rumusan masalah dalam artikel ini yaitu, pertama pengaturan Mengenai Alimony dari Mantan Suami PNS  Kepada  Mantan  Isteri dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.  Kedua, reformulasi hukum alimony bagi mantan isteri PNS sebagai perwujudan social justice. Penelitian ini adalah  penelitian  hukum,  dengan  metode  pendekatan  peraturan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual , dan  pendekatan  kasus.  Adapun  temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  1)Pengaturan mengenai alimony dari  mantan  suami  PNS  kepada  mantan  isteri dalam  ketentuan  peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 225 KUHPerdata, Pasal 149 jo. Pasal 158 KHI, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 2) reformulasi hukum alimony bagi mantan isteri  PNS  sebagai perwujudan social  justice, dapat  dilakukan  dengan adanya  sinkronisasi  peraturan perundang-undangan    pembentukan  undang-undang  berkaitan  dengan alimony bagi  mantan  isteri PNS,  dan  pengaturan  sanksi  bagi  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  pemberian  nafkah  bagi  mantan isteri PNS.
Kata Kunci: Alimony; Mantan Isteri; Perceraian; Pegawai Negeri Sipil.

## Abstract:
Alimony is compensation given by one spouse to the other spouse for post-divorce financial support, which  aims  to  help  the  spouse,  not  punish  the  other  spouse..  In  terms  of  implementation,  there  are inconsistencies in the application of alimony to Muslim and non-Muslim civil servants. Meanwhile, in Decision  Number  650/Pdt.G/2013/PA.Wtp  and  Decision  Number  1051/Pdt.G/2018/PAJT  the  judge rejected  the  application  of  the  ex-wife  of  a  Muslim  civil  servant  to  obtain  1/3  of  her  ex-husband's salary.  However,  in  Decision  Number  4  /  Pdt.G /  2016  /  PN  Sdw,  for  former  Catholic  civil  servant wives,  the  judge  granted  the  request  for  a  1/3  share  of  the  ex-husband's  salary.  Thus,  there  is
ambiguity  in  alimony  regulations  which  causes  inconsistencies  in  the  application  of  law  regarding alimony. Based on the description above, the formulation of the problem in this article is, firstly, the regulation regarding alimony from former civil servant husbands to ex-wives in the provisions of laws and regulations in Indonesia. Second, reformulation of alimony law for former civil servant wives as an embodiment of social justice. This research is legal research, using statute approach, conceptual approach  and  case  approach.  The  findings  in  this  research  are  1)  Regulations  regarding  alimony from former civil servant husbands to ex-wives in the provisions of laws and regulations in Indonesia, are  regulated  in  Article  225  of  the  Civil  Code,  Article  149  jo.  Article  158  KHI,  and  Article  8 Government Regulation Number 10 of 1983. 2) reformulation of alimony law for former civil servant wives  as  an  embodiment  of  social  justice,  can  be  carried  out  by  synchronizing  the  statutory regulations establishing laws relating to alimony for former civil servant wives, and setting sanctions for those who do not fulfill the provisions for providing maintenance for former civil servant wives. Keywords: Alimony; Ex-Wife; Divorce; Government employees.

## LATAR BELAKANG
Hukum perkawinan di Indonesia, sangat berkaitan dengan hukum agama, ras, dan golongan, 1 Kondisi  demikian  menunjukkan  bahwa  hukum  keluarga  tidak  netral,  karena  sangat  terkait dengan  hukum  agama,maupun  hukum  adat. 2 Keadaan  tersebut  menyebabkan  adanya pluralisme  dalam  penerapan  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  sebagaimana  juga  tercermin dalam  Penjelasan  Umum  Nomor  2  dan  3  Undang-undang    Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang -Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut  UU  Perkawinan). 3 Secara  umum,  berbagai  hukum  perkawinan  yang  berlaku  dengan didasarkan pada golongan adalah sebagai berikut: 4
1) bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Islam  berlaku  Kompilasi  Hukum Islam;
2) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3) bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen  berlaku  Huwelijks Ordonnantie Christien Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
4) bagi  orang  Timur  Asing  Cina  dan  warga  negara  Indonesia  keturunan  Cina  berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5) bagi  orang-orang  Timur  Asing  lain-lainnya  dan  warga  negara  Indonesia  keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;
6) bagi  orang-orang  Eropa  dan  warga  negara  Indonesia  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Keberagaman  tersebut,  menyebabkan  adanya  tantangan  dalam  menciptakan  hukum nasional  di  tengah  keragaman  agama  yang  dianut  oleh  warga  negara,  salah  satunya  terkait dengan hukum alimony. 5 Adagium hukum Primo executienda est verbi vis, ne sermonis vitio obstruetur  oratio,  sive  lex  sine  arguinentis (terjemahan  bebas:  “sebuah  kata-kata  harus diperiksa  terlebih  dahulu,  jangan  sampai  karena  kesalahan  diksi,  maka  kalimat  itu  hancur, atau argumentasi hukum itu menjadi tanpa argumentasi”) merupakan sebuah adagium hukum klasik  yang  memiliki  kedalaman  makna,  bahwa  untuk  memahami  konsep  hukum  secara holistik,  maka  harus  dipahami  terlebih  setiap  unsur  dari  konsep  hukum  tersebut,  sehingga perlu di pahami definisi alimony. 6
1 Jamaluddin and Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan .
2 Rifqi, “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif.”
3 Suartini, “Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong SIKEP.”
4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5 Wahyudi, “Problem Konstruksi Hukum Alimony.”
6 A, “Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio.”
Merujuk  Ensiklopedia  Britania,  definisi  alimony  merupakan  kompensasi  yang diberikan oleh salah satu pasangan kepada pasangan lainnya untuk tunjangan keuangan pasca perceraian,  yang  bertujuan  untuk  membantu  pasangan,  bukan  hukuman  bagi  pasangan lainnya. 7 A limony ada yang bersifat sementara untuk bantuan dan biaya-biaya selama proses perceraian;  maupun  yang  bersifat  permanen  untuk  tunjangan  keuangan  pasca  perceraian. Alimony sementara  dirancang  untuk  memungkinkan  seseorang  untuk  mengajukan  atau mempertahankan  gugatan  perceraian.  Pemberian alimony sementara  atau  permanen  berada dalam wilayah diskresi pengadilan, baik berapa kali dan jumlah pembayaran. 8
Dalam  penelitian  ini,  akan  dibahas  mengenai permanent  alimony ,  yaitu  tunjangan keuangan yang dibayarkan pasca terjadi perceraian. Pengaturan mengenai permanent alimony di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yakni sebagai berikut:
1) Pasal  41  huruf  c  UU  Perkawinan  diatur  bahwa  “Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada bekas  suami  untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;
2) Pasal  225  KUH  Perdata  diatur  bahwa  bila  suami  atau  istri,  yang  atas  permohonannya dinyatakan  perceraian,  tidak  mempunyai  penghasilan  yang  mencukupi  untuk  biaya penghidupan, maka pengadilan akan menetapkan pembayaran, tunjangan hidup baginya dari harta pihak lain;
3) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak  maka  bekas  suami  wajib:  a)  memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas  istri, kecuali  bekas  istri  belum  dicampuri,  dan  b)  nafkah,  maskan,  dan  kiswah  kepada  bekas istri selama dalam masa  iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain  atau nusyuz, dan  dalam  keadaan  tidak  hamil.  Kemudian  dalam  Pasal  158  KHI  ditentukan  bahwa mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi isteri yang telah dicampuri, dan b) perceraian itu atas kehendak suami. Sementara dalam Pasal  159  KHI  disebutkan  bahwa  mut`ah  dianjurkan  diberikan  oleh  bekas  suami  tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 KHI.
Pengaturan alimony dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  di  atas  telah mengakomodir  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  karena  faktor  perbedaan  hukum  agama. Namun  demikian,  terdapat  pengaturan  alimony  yang  tampaknya  tidak  mengakomodir keragaman  hukum  agama  yang  ada  yaitu  terkait  dengan  pembagian  gaji  suami  Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) apabila terjadi perceraian. Hal tersebut, karena dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1983 Tentang  Izin  Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan:
“apabila  perceraian  atas  kehendak  PNS  pria  maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan pembagian gaji sepertiga untuk PNS pria,  sepertiga  untuk  bekas  istrinya,  dan  sepertiga  untuk  anaknya,  dan  apabila  dari perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji  yang  wajib  diserahkan  oleh  Pegawai Negeri  Sipil  pria  kepada  bekas  isterinya  ialah  setengah  dari  gajinya,  sampai  dengan  bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi.”
Ketentuan  tersebut  kiranya  sangat  problematis,  terutama  bagi  suami  PNS  beragama Islam,  karena  kewajiban  suami  muslim  kepada  bekas  istri  pasca  perceraian  menurut
7 “Alimony.”
8 Wahyudi, “Problem Konstruksi Hukum Alimony.”
Kompilasi  Hukum  Islam,  hanya  terbatas  kepada  nafkah  iddah  dan  mut’ah. 9 Nafkah  iddah merupakan  salah  satu  hak  istri  dari  suami  pasca  terjadinya  perceraian,  yang  diperoleh manakala hubungan perkawinan berakhir disebabkan oleh talak. 10 Adapun mengenai nafkah iddah,  istri  berhak  menerima  biaya,  tempat  tinggal  (maskan),  dan  kiswah  (pakaian)  yang layak  selama  masa  iddah  berlangsung,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  149  huruf  b Kompilasi Hukum Islam. 11 Sedangkan, nafkah mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. 12
Selain itu, hukum alimony sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak  berlaku  secara  serta-merta  secara  hukum,  melainkan  berdasarkan  putusan  pengadilan, sedangkan  dalam  ketentuan  tersebut  berlaku  tanpa  harus  ada  putusan  pengadilan.  Kondisi sebagaimana  di  atas,  menunjukkan  terdapat  ketidakselarasan  antar  ketentuan  hukum  dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony.
Selaras  dengan  hal  tersebut,  kiranya  terdapat  inkonsistensi  dalam  hal  penerapan hukum,  berdasarkan  Putusan  Nomor  650/Pdt.G/2013/PA.Wtp,  dengan  para  pihak  beragama islam dan suami bekerja sebagai PNS, majelis hakim berpendapat dalam amar putusannya: 13 “Menimbang,  bahwa  dengan  perubahan  dan  penyisipan  pasal  4  ayat  4  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  ini  majelis  hakim  memahami  pemohon  tidak berkewajiban  atau  menolak  tidak  memberikan  termohon  gajinya  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya,  ada  ketidak  mampuan  termohon  diluar  kemampuannya  menjadi  istri  yang disenangi  pemohon  sehingga  pemohon  keluar  dari  rumah,  atau  menyebabkan  pemohon  mau beristri  lagi.  Selain  itu  bunyi  pasal  ini  tidak  dapat  diterima  karena  Peraturan  Pemerntah  ini muncul  dari  perjuangan  kaum  istri  yang  didukung  oleh  ibu  Tien  Soeharto  pada  masa  Orde Baru, ingin membela sepenuhnya hak istri tetapi mengorbankan bekas suami. Selain itu bunyi pasal  ini  tidak  dapat  diterima  akal  sehat  karena  hubungan  suami  istri  sudah  putus  tetapi kewajiban  selaku  suami  masih  berjalan,  yang  diterima  akal  sehat  adalah  setelah  putusnya perkawinan  maka  putus  pula  segala  hak  dan  kewajiban  secara  timbal  balik  sebagai  suami istri.”
Lebih  lanjut,  dalam  Putusan  Nomor  1051/Pdt.G/2018/PAJT,  dengan  para  pihak beragama islam, dan suami PNS, hakim melalui amar putusannya menyatakan: 14 “Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian gaji tersebut telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  disempurnakan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa pembagian gaji tersebut bersifat administratif yang pelaksanaannya diserahkan kepada pimpinan instansi yang terkait, sehingga tuntutan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
Kedua  putusan  sebagaimana  di  atas,  memiliki  kesamaan  bahwa  atas  para  pihak beragama  islam  dengan  suami  PNS,  hakim  menolak  untuk  menggunakan  dasar  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai
9 Rika  Fitriani,  Abdul  Aziz,  “Tinjauan  Hukum  Islam  tentang  Pembebanan  Mut’ah  dan  Nafkah  Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2, 2019, hlm. 367.
10 Mansari,  Zahrul  Fatahillah,  “Penetapan  Nafkah  ‘Iddah  melalui  Hak  Ex  Officio  bagi  Istri  Nusyuz”, Jurnal Yudisial, Vol.14, No.2, 2021, hlm.272.
11 Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.1, 2020, hlm. 47.
12 Riyan  Ramdano,  Firda  Nisa  Syafithri,  “Penentuan  Besaran  Nafkah  Madhiyah,  Nafkah  Iddah  dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 41.
13 Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp, hlm.14.
14 Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT, hlm.14.
Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin  Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri  Sipil,  melainkan  menggunakan  dasar  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sedangkan dalam Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw, dengan para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, dinyatakan bahwa : 15
“Menetapkan  1/3  dari  penghasilan  Penggugat  diberikan  kepada  bekas  istri  sampai dengan  bekas  istri  melepaskan  status  jandanya  dan  /atau  menikah  lagi,  dan  1/3untuk menafkah anak-anak sampai dengan anak-anak hingga dewasa.”
Putusan  sebagaimana  di  atas,  menunjukkan  bahwa  para  pihak  beragama  katolik  dan suami  bekerja  sebagai  PNS,  maka  menggunakan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  atas  para  pihak  beragama  islam dengan suami PNS, hakim menolak untuk menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10  Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melainkan  menggunakan  dasar  Kompilasi  Hukum  Islam.  Sedangkan  bagi  para  pihak beragama katolik/non Islam, dan suami bekerja sebagai PNS, maka menggunakan Perceraian Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1983 Tentang  Izin  Perkawinan dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang  menetapkan  1/3  dari  penghasilan  Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas istri melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi.
Maka  menunjukkan  bahwa  terdapat  kekaburan  pengaturan  alimony  yang menyebabkan  inkonsistensi  dalam  penerapan  hukum.  Kondisi  yang  demikian  menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum dan ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem  hukum  terkait  dengan  alimony.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  reformulasi  untuk menjembatani perbedaan yang ada karena perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait  dengan  hukum  alimony  di  Indonesia  agar  tercipta  keadilan.  Reformulasi  tersebut bertujuan untuk dilakukan harmonisasi hukum, dan juga mencari solusi atas ketidakselarasan antar  ketentuan  hukum  dalam  sebuah  sistem  hukum.    Berdasarkan  uraian  di  atas,  rumusan masalah  dalam  artikel  ini  yaitu,  pertama  pengaturan  Mengenai Alimony dari  Mantan  Suami PNS  Kepada  Mantan  Isteri dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia. Kedua,  reformulasi  hukum alimony bagi  mantan  isteri  PNS  sebagai  perwujudan social justice.
Untuk  memastikan  adanya  kebaruan  ( novelty) dari  artikel  ini,  maka  akan  diuraikan mengenai  beberapa  artikel  jurnal  yang  serupa  dan  diuraikan  perbedaan  dengan  artikel tersebut.  Pertama,  artikel  berjudul  Pemberian  Nafkah  Pasca  Cerai  Kepada  Mantan  Istri Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Perspektif Maslahah, yang ditulis  oleh Mohammad  Fahmi  Fahriza, dan kawan-kawan. Artikel  tersebut membahas  mengenai  ketentuan  pemberian  nafkah  kepada  mantan  istri  di  kalangan  PNS pria.yang  mana  tidak  mencerminkan  konsep  kemaslahatan  sebagaimana  tercermin  dalam putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  02  P/HUM/2017  yang  di  dalamnya terdapat  disenting  opinion  oleh  ketua  hakim  bahwa  mantan  suami  yang  berstatus  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  tidak  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  bagian  gajinya  kepada mantan  istri.  Demikian  pula  sebaliknya  mantan  istri  tidak  punya  hak  untuk  mendapatkan bagian  dari  gaji  mantan  suaminya  karena  di  antara  keduanya  sudah  tidak  ada  ikatan
perkawinan. 16 Adapun  perbedaannya  dengan  artikel  ini  yakni  dalam  artikel  tersebut  hanya berfokus pada nafkah bagi mantan isteri PNS yang beragama islam, serta tidak diikuti dengan permasalahan  berkaitan  dengan  adanya  disparitas  sistem  hukum  terkait  dengan  alimony. Selain  itu,  dalam  artikel  tersebut  memfokuskan  pada  kemaslahatan  umat,  sedangkan penelitian  ini  memfokuskan  pada  agar  terciptanya  keadilan  dengan  adanya  reformulasi hukum alimony bagi mantan isteri pns sebagai perwujudan social justice.
Kedua,  artikel  berjudul  pemberian  nafkah  terhadap  mantan  istri  menurut  pemikiran Asghar Ali Engineer, yang ditulis oleh Pebri Ardiansyah, Arde Huzaimah, dan Napisah pada Jurnal Usroh Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021. Artikel tersebut membahas mengenai pendapat Aghar  Ali  Engineer  yang  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  kriteria  kriteria  bagi  seorang wanita  yang berhak mendapatkan nafkah  dari  mantan suaminya adalah seorang wanita yang telah  dicerai  dan  tidak    mampu  untuk  memelihara  dirinya  sendiri  (miskin),  seorang  wanita sudah  sangat  tua  usianya,  dan    seorang  wanita  yang  sudah  tidak  mempunyai  keluarga  atau sanak  famili.Seorang  wanita  berhak  dalam    mendapatkan  nafkah  dari  mantan  suaminya, karena  jauh  dari  rasa  keadilan  jika  seorang  wanita  yang  telah    diceraikan  itu  tidak  ada seseorang  yang  menafkahinya. 17 Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  penelitian  ini  yang membahas mengenai pengaturan Mengenai Alimony dari Mantan Suami PNS Kepada Mantan Isteri dalam  Ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.  Berdasarkan  uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki unsur kebaruan ( novelty).

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum ( doctrinal research ). 18 Menurut Hutchinson, doctrinal research : “ research which provides a systematic exposition of the rule governing a particular legal  category,  analyses  the  relationship  between  rules,  explains  areas  of  difficulty  and perhaps,  predicts  future  development ”. 19 Dari  pendapat  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa penelitian  hukum  adalahpenelitian  yang  memberikan  pemaparan  sistematis  mengenai peraturan  yang  mengatur  suatu  kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antar peraturan,  dengan  hasil    sebuah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan hukum yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach), dan pendekatan  kasus  ( case  approach). Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yan bersangkut paut dengan isu hukum  yang  ditangani,  pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  menganalisis  melalui pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum,  sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan studi putusan yang terkait. 20
Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  badan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari buku, makalah, jurnal ilmiah, dan bahan kepustakaan lainnya.  Bahan hukum yang terkumpul, akan dianalisis secara kualitatif menggunakan  metode  penafsiran,  interpretasi  sistematis  dan  interpretasi  gramatikal,  serta
16 Muhammad Fahmi Fahriza, dkk, “Pemberian Nafkah pasca Cerai kepada Mantan Istri Pegawai Negeri Sipil  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun 1990  Perspektif  Maslahah”,  Vol.  7, No.  1,  2023,  hlm.138, https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7395
17 Pebri  Ardiansyah,  Arne  Huzaimah,  Napisah,  “Pemberian  Nafkah  terhadap  Mantan  Istri  menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”, Jurnal Usroh, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 101.
18 Ishwara  Bhat,  Idea  and  Methods  of  Legal  Research,  (New  Delhi:  Oxford  University  Press,  2021), hlm.5.
19 Hutchinson,  T.,  “Developing  Legal  Reseach  Skill:  Expanding  the  Paradigm”, Melbourne  University Law Review , Vol. 32, No.1, 2008, hlm.1061–1068.
20 Kadarudin,  Penelitian  Di  Bidang  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal),  (Semarang:  Formaci, 2021), hlm.104
analogi yang akan dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.  Interprestasi  atau  penafsiran  merupakan  salah  satu  metode  penemuan  hukum  yang memberi  penjelasan  yang  jelas  mengenai  teks  Undang-Undang  agar  ruang  lingkup  kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu 21 .

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pengaturan  Mengenai  Alimony  dari  Mantan  Suami  PNS  kepada  Mantan  Isteri  dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Pengertian  Perkawinan  menurut  Pasal  1  UU  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dari pengertian  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  kebahagiaan  yang  kekal dan  abadi. 22 Namun,  kehidupan  perkawinan  tidak  selalu  berjalan  lancar  ada  suatu  keadaan tertentu yang menghendaki putusnya perkawinan. 23 Adapun klasifikasi putusnya perkawinan dalam hukum islam dapat dicermati dalam bagan sebagai berikut:

## Bagan I : Klasifikasi Perceraian dalam Hukum Islam

## Sumber : Hasil Analisis Penulis
Kemudian, setelah putusnya perkawinan juga berakibat timbulnya hak dan kewajiban, salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  alimony  yang  diberikan  oleh  mantan  suami  pada mantan istrinya. Adagium klasik oleh Socrates menyatakan “ The beginning of wisdom is the definition of terms” ,  memiliki  arti  bahwa  awal  mula  dari  kebijaksanaan  adalah  definisi  dari suatu  istilah. 24 Adagium  klasik  yang  disampaikan  oleh  Socrates  tersebut  memiliki  makna
21 Sudikno Mertokusumo , Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 53.
22 Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  “Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan  Perspektif  Keluarga Sakinah  Muhammadiyah”, Justisi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm.1-2, https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170
23 Siti  Misnar  Abdul  Jalil,  Guswan  Hakim,  Karmila,  “Pelaksanaan  Hak  Keperdataan  Anak  dari  Orang Tua  Putus  Perkawinan  karena  Talak”, Jurnal  Ilmiah  Dikdaya, Vol.  12,  No.2,  2022,  hlm.  559-560, http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.356
24 Krisna Murti dan Saraswati Putri, “Third Parties’ Legal Protection Over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies” , Lentera Hukum , Vol. 6, No 2, 2019, hlm. 177.

## Cerai Talak
Perkawinan  putus  karena  talak  (mengajukan  permohonan  baik lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang mewilayahi  tempat  tinggal  isteri  disertai  dengan  alasan  serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu). Pasal 129 KHI

## Cerai Gugat
Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Pasal 132 KHI
Klasifikasi perceraian dalam hukum Islam
bahwa  untuk  memahami  suatu  hal,  harus  diawali  dari  pendefinisian. 25 Dengan  demikian, perlu  memahami  definisi  alimony  terlebih  dahulu  secara  komprehensif.  Dalam  Ensiklopedi Britannica  dijelaskan  bahwa alimony adalah  uang  yang  diperintahkan  pengadilan  kepada seseorang untuk dibayarkan secara teratur kepada mantan istri dari mantan suaminya setelah mereka  bercerai. 26 Alimony ada  yang  bersifat  sementara  untuk  bantuan  dan  biaya-biaya selama  proses  perceraian,  maupun  yang  bersifat  permanen  untuk  tunjangan  keuangan  pasca perceraian.  Adapun alimony sementara  dirancang  untuk  memungkinkan  seseorang  untuk mengajukan  atau  mempertahankan  gugatan  perceraian.  Pemberian alimony sementara  atau permanen  berada  dalam  wilayah  diskresi  pengadilan,  baik  berapa  kali  dan  jumlah pembayaran. 27 Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah mengenai permanent alimony , yaitu  tunjangan  keuangan  yang  dibayarkan  pasca  terjadi  perceraian,  yang  diatur  dalam peraturan-perundang-undangan sebagai berikut:
Tabel  I:  Analisis  Peraturan  Perundang-Undangan  berkaitan  dengan  Alimony  di Indonesia
Dasar Hukum Isi Pengaturan Analisis Penulis Pasal 225 KUHPerdata (Berlaku bagi non Islam) Bila  suami  atau  isteri,  yang atas permohonannya dinyatakan  perceraian,  tidak mempunyai  penghasilan  yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran  tunjangan  hidup baginya  dan  harta  pihak  yang lain. Memiliki makna bahwa penentuan  kewajiban alimony dalam KUH Perdata berdasarkan kemampuan pasangan. Kewajiban untuk memberi tunjangan hidup tersebut  berlangsung  sampai dengan  kematian  mantan  suami atau  istri  sebagaimana  diatur dalam Pasal 227. Namun demikian,  berdasarkan  Pasal 329b, penetapan mengenai tunjangan  nafkah  tersebut  dapat diubah atau dicabut oleh hakim. Pasal 149 jo. Pasal 158 KHI (Berlaku bagi agama Islam) Pasal  149  KHI  diatur  bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib:  a)  memberikan  mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istri, kecuali  bekas  istri belum dicampuri,  dan  b)  nafkah, maskan,  dan  kiswah  kepada bekas  istri  selama  dalam  masa iddah,  kecuali  bekas  istri  telah dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak
Dalam  hukum  Islam,  penentuan kewajiban alimony berdasarkan jenis kelamin, yaitu pihak suami,  karena  tunjangan  nafkah pasca perceraian yang mencakup  nafkah  ‘iddah  dan mut’ah hanya dibebankan kepada bekas suami, berdasarkan  ketentuan  Pasal 149  dan  Pasal  158  KHI.  Selain itu, kewajiban pembayaran alimony bagi  suami  muslim
25 Sri Winarsi, Xavier Nugraha, dan Angelica Milani Aryani Wibisono, “Pembangunan Desa Mandiri Energi melalui BUM Desa: Upaya mencapai Clean and Affordable Energy”, Jurnal  Rechtsvinding, Vol. 11, No.3, 2022, hlm. 457.
26 Collins Dictionary,
“Definition of alimony”, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alimony , diakses pada tanggal 5 Oktober 2023. 27 Muhammad
Isna Wahyudi, “Problem
Konstruksi Hukum Alimony”, https://www.hukumonline.com/berita/a/problem-konstruksi-hukum-alimony-lt62ce4b672f1f4/?page=all , diakses pada tanggal 05 Oktober 2023.
hamil.  Kemudian  dalam  Pasal 158  KHI  ditentukan  bahwa mut`ah  wajib  diberikan  oleh bekas  suami  dengan  syarat:  a) belum  ditetapkan  mahar  bagi isteri yang telah dicampuri, dan b) perceraian itu atas kehendak suami. hanya  terbatas  pada  nafkah selama  dalam  masa  iddah, kurang  lebih  selama  tiga  kali suci  atau  90  hari  atau  sampai melahirkan  jika  bekas  istri dalam kondisi hamil, dan mut’ah. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan Pengadilan  dapat  mewajibkan bekas suami untuk memberikan  biayapenghidupan dan/atau  menentukan  sesuatu kewajiban bagi bekas isteri Kata “dapat”  dalam  Pasal tersebut merupakan  formula disjungtif , mengandung arti kebolehan, sehingga hakim memiliki  kewenangan  karena jabatannya  ( ex-officio )  untuk menentukan  kewajiban  kepada bekas  suami,  meski  tidak  ada tuntutan dari pihak istri. Namun, dalam  Pasal  tersebut  tidak  ada penjelasan  terkait  sampai  kapan kewajiban  kepada  bekas  suami tersebut berlaku, apakah sampai bekas  istri  menikah  kembali, meninggal, atau memiliki kemampuan  keuangan  secara mandiri.
Sumber : Hasil Pengelolaan Berbagai Sumber oleh Penulis.
Maka sejatinya definisi  alimony  adalah  tunjangan keuangan pasca perceraian, dalam konteks  hukum  islam  maka  alimony  adalah  mencakup  nafkah  ‘iddah  dan  mut’ah  yang dibebankan  kepada  mantan  suami,  dengan  hanya  terbatas  pada  nafkah  selama  dalam  masa iddah, kurang lebih selama tiga kali suci atau 90 hari atau sampai melahirkan jika mantan istri dalam kondisi hamil, dan mut’ah. 28 Yang dimaksud sebagai nafkah iddah, mantan istri berhak menerima  biaya,  tempat  tinggal  (maskan),  dan  kiswah  (pakaian)  yang  layak  selama  masa iddah berlangsung,  sebagaimana diatur dalam Pasal  149 huruf b Kompilasi  Hukum Islam. 29 Sedangkan,  nafkah  mut’ah  adalah  pemberian  bekas  suami  kepada  isteri  yang  telah  dijatuhi talak  berupa  benda  atau  uang  dan  lainnya,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  149  huruf  a Kompilasi Hukum Islam. 30
Dilain sisi, pengaturan alimony dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas telah  mengakomodir  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  karena  faktor  perbedaan  hukum agama. Namun demikian, terdapat pengaturan alimony yang tampaknya tidak mengakomodir keragaman hukum  agama yang ada yaitu terkait  dengan pembagian gaji suami PNS  apabila terjadi  perceraian.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun
28 Rendra  Widyakso,  Fifik  Wiryani,  “Analisis  Pelaksanaan  Putusan  Peradilan  Agama  terhadap  Nafkah Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam bagi PNS”, Audito Comparatibe Law Journal, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 92-94.
29 Fatimatuz  Zahro,  “Studi  Putusan  Hakim  pada  Perkara  Cerai  Gugat  Nomor  474/Pdt.G/2020/PA.JS terhadap  Hak  Nafkah  Iddah”, Masadir  Jurnal  Hukum  Islam, Vol.  2,  No.1,  2022,  hlm.  381, https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.514
30 Hariri  Ocviani  Arma,  “Pembayaran  Nafkah  Iddah  dan  Mut’ah  dalam  Perkara  Cerai  Talak  di Pengadilan Agama”, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No.2, 2022, hlm. 157.
1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990  Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun  1983  Tentang  Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  pada pokoknya  mengatur  bahwa  apabila  perceraian  atas  kehendak  PNS  pria  maka  ia  wajib menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk  penghidupan  bekas  istri  dan  anak-anaknya,  dengan pembagian gaji 1/3 (sepertiga) untuk PNS pria, 1/3 (sepertiga) untuk bekas istrinya, dan 1/3 (sepertiga) untuk anaknya, dan apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji  yang  wajib  diserahkan  oleh  PNS  pria  kepada  bekas  isterinya  ialah  ½  (setengah)  dari gajinya, sampai dengan bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi. Untuk memudahkan pembagian tentang pembagian nafkah pasca cerai bagi PNS adalah sebagai berikut:

## Bagan II: Pembagian Gaji Mantan Suami PNS pasca Cerai Talak
Sumber : Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Sejatinya,  menurut  penulis  ketentuan  Pasal  8  sebagaimana  di  uraikan  di  atas,  sangat problematis, terutama bagi suami PNS Islam, karena kewajiban suami muslim kepada bekas istri  pasca  perceraian  hanya  terbatas  kepada  nafkah  iddah  dan  mut’ah  sebagaimana  telah disinggung sebelumnya. Selain itu, jika hukum alimony sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  24  ayat  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak berlaku secara serta-merta secara hukum, melainkan berdasarkan putusan pengadilan, ketentuan Pasal  8 tersebut  berlaku tanpa harus ada putusan pengadilan. Dalam hal ini terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait  dengan alimony .  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan  harmonisasi  hukum, dan juga dapat  diterapkan asas lex superior derogate legi inferiori , bukan asas lex specialis derogate legi generali , karena terdapat ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum.
Selain  itu,  penulis  juga  akan  membandingkan  dengan  pembagian  gaji  akibat perceraian  bagi  anggota  TNI  dan  POLRI,  yang  berbeda  dengan  ketentuan  sebagaimana  di atas, sebagai berikut:
Pembagian Gaji Mantan Suami PNS pasca Cerai dengan talak (kehendak Pria)
Memiliki anak Memiliki anak
1/3 untuk Mantan Suami (PNS) 1/3 gaji untuk Mantan Isteri 1/3 gaji untuk Anak ½ untuk Mantan Suami (PNS) ½  gaji untuk Mantan Isteri
Tabel II.  Perbandingkan pembagian gaji akibat perceraian bagi anggota TNI dan POLRI
Berlaku bagi Instansi Keterangan Analisis Penulis Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pemberian  nafkah  kepada  mantan istri/suami  yang  dicerai  dan  atau kepada  anak  yang  diasuhnya  serta pembagian  harta  kekayaan  akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan. (Pasal 13 ayat (2) Peraturan Panglima TNI  Nomor  PERPANG  11/VII/ 2007) Kewajiban permanent  alimony bagi  anggota  TNI  juga  tidak berlaku  serta  merta,  melainkan berdasarkan putusan pengadilan. POLRI Kewajiban suami memberikan nafkah kepada  istri  setelah  perceraian  baru dapat ditetapkan setelah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,  Perceraian,  dan  Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.) Kewajiban permanent  alimony bagi  anggota POLRI juga tidak berlaku  serta  merta,  melainkan berdasarkan putusan pengadilan.
Sumber : Hasil Pengelolaan Berbagai Sumber oleh Penulis.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa di instansi lain seperti TNI dan POLRI  kewajiban permanent alimony tidak berlaku serta merta, melainkan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan PNS yang mengatur bahwa kewajiban permanent alimony berlaku tanpa harus  ada  putusan  pengadilan,  padahal  apabila  PNS  tersebut  beragama  Islam  kewajiban pemberian  nafkah  hanya  terbatas  pada  nafkah  iddah  dan  mut’ah.  Oleh  karenanya, kedepannya  untuk  menghadapi  ketidak  pastina  hukum  tersebut  akan  di  bahas  dalam formulasi  hukum  alimony  bagi  mantan  isteri  PNS,  sebagaimana  uraian  rumusan  masalah kedua  berikut,  yang  bertujuan  untuk  menjembatani  perbedaan  yang  ada  karena  perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait dengan hukum alimony di Indonesia sehingga tercipta kepastian hukum.
1. Reformulasi Hukum Alimony Bagi Mantan Isteri PNS Sebagai Perwujudan Social Justice Terkait  formulasi  hukum  ini  sejatinya  tidak  ada  definisi  yang  utuh,  tetapi  Michelle Viandy  Huang  menguraikan,  bahwa  formulasi  hukum: “For  legal  purposes,  it  could  be interpreted  as  “improving  law”  or  “make  law  better”. 31 Dari  ketentuan  tersebut,  dapat dipahami bahwa tujuan formulasi hukum adalah membuat aturan hukum menjadi lebih baik. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Niklas  Luhmann  dalam  teori  legal  evolution  pada  pokoknya menguraikan    bahwa  landasan  dilakukannya  perubahan  di  dalam  hukum  adalah  adanya permasalahan  hukum  di  masyarakat. 32 Oleh  sebab  itu,  sebelum  diuraikan  terkait  dengan
31 Michelle Viandy Huang, ”The Power Of Evidence Of Victims In Immoral Criminal Procedure In The West  Pasaman  Courta  Review  On  The  Non-Demarcation  Border  Cooperation  Between  Indonesia  And Malaysia,” IVerity – UPH, Journal of International Relations, Vol. 11, No. 22, 2019, hlm. 3-5.
32 Niklas  Luhmann,  Law  As  A  Social  System,  (terjemahan  Klaus  A.  Ziegert),  (Oxfrod:  Oxford University Press, 2004), hlm.245.
penerapan  permanent alimony dari  Mantan  Suami  PNS  kepada  Mantan  Isteri yang beragama  Islam  dalam  konstruksi  ius  constitutum.  Sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas, bahwa memang telah ada pengaturan mengenai penerapan permanent alimony dari Mantan Suami  PNS  kepada  Mantan  Isteri yang  beragama  Islam.  Tetapi  ada  permasalahan  hukum, sebagaimana  telah  diuraikan  di  latar  belakang  dan  subbab  sebelumnya  di  atas,  yakni kekaburan  pengaturan  alimony  yang  menyebabkan  inkonsistensi  dalam  penerapan  hukum dan menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum dan ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony.
Secara  konkret,  inkonsistensi  penerapan  hukum  alimony  tersebut  tercermin  dalam beberapa  putusan,  yang  akan  dibahas  ratio  decidendi  putusan  tersebut.  Adapun  alasan penggunaan putusan adalah mengingat di Indonesia, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur: " Hakim dan hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat.”  Hal  ini  menunjukan,  bahwa  putusan  pengadilan  di Indonesia  lahir  dari  hasil  analisis  yang  mendalam,  tidak  hanya  terhadap  peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang ada. Dengan demikian, bisa  dibilang  bahwa  salah  satu  cara  terbaik  untuk  menganalisis  penerapan  hukum  di Indonesia  adalah  dengan  menganalisis  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  ( inkracht  van  gewjisde ).  Oleh  sebab  itu,  di  dalam  penelitian  ini,  akan  dianalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan putusan hakim  atas  alimony  bagi  mantan  isteri  PNS.  Adapun  putusan  yang  digunakan  dalam penelitian ini dipilih berdasarkan: 1) Putusan-putusan tersebut terkualifikasi sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap ( inkracht van gewjisde ), 33 sehingga putusan-putusan tersebut secara hukum telah mengikat bagi para pihak dan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum dan 2) Putusan-putusan tersebut memiliki pertimbangan yang holistik kaitan putusan hakim atas alimony bagi mantan isteri PNS, sebagai berikut:
1. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp,
A. Para Pihak Suami beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)
Isteri beragama Islam dan bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (Termohon)
B. Pokok Permohonan
- Bahwa termohon  pada dasarnya tidak  mau bercerai  dengan pemohon,  namun apabila  pemohon  benar-benar  mau  bercerai,  termohon  menerima  asalkan pemohon  memenuhi  agar  pemohon  memberikan  1/3  (sepertiga)  gaji  tergugat kepada penggugat.
C. Intisari Pertimbangan Hukum Hakim
- Menimbang,  bahwa  penggugat  menuntut  agar  1/3  gaji  tergugat  diberikan kepada penggugat, gugatan tersebut ditolak oleh tergugat dengan alasan masih menyicil  rumah  yang  sekarang  ditinggali  penggugat  dan  sisanya  lagi  untuk biaya  hidup  yang  layak  dengan  istrinya  yang  lain  nanti,  alasan  tergugat menolak tuntutan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
- Menimbang,  mengenai  tuntutan  pembayaran  1/3  gaji  tergugat  majelis  hakim tidak  dapat  menunjuk  atau  menetapkan  kecuali  hanya  menyerahkan  kepada atasan tergugat untuk mengaturnya.
2. Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2018/PAJT A. Para Pihak
Suami beragama Islam dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)
33 Syahrul  Sitorus,  “Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding,  Kasasi,  Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)”, Hikmah , Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 63.
Isteri beragama Islam dan bekerja sebagai Karyawati Swasta (Termohon)

## B. Pokok Permohonan
Bahwa  isteri  sebenarnya  ingin  memperbaiki  hubungan  perkawinan,  namun  apabila pemohon tetap bersikukuh maka pemohon memohon agar : Bahwa mengingat suami saya seorang PNS dan perceraian ini adalah kehendak suami saya, maka saya mohon nafkah cerai sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan atau setidaknya 1⁄2 bagian gajinya selama saya belum menikah lagi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
C. Intisari Pertimbangan Hukum oleh Hakim
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembagian gaji tersebut telah diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  yang  disempurnakan dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Izin  Perkawinan dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  maka  Majelis  berpendapat  bahwa pembagian  gaji  tersebut  bersifat  administratif  yang  pelaksanaannya  diserahkan kepada  pimpinan  instansi  yang  terkait,  sehingga  tuntutan  Penggugat  tersebut  harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Kedua putusan sebagaimana di atas, memiliki kesamaan bahwa atas para pihak beragama islam  dengan  suami  PNS,  hakim  menolak  untuk  memberikan  1/3  (sepertiga)  gaji  apabila sudah memiiki anak maupun ½ (setengah) gaji apabila belum memiliki anak, untuk diberikan mantan  isteri.  Adapun  alasan  hakim  adalah  pembagian  gaji  tersebut  bersifat  administratif yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada  pimpinan  instansi  yang  terkait,  atau  majelis  hakim tidak  dapat  menunjuk  atau  menetapkan  kecuali  hanya  menyerahkan  kepada  atasan  tergugat untuk  mengaturnya. Dengan  demikian,  maka  majelis  hakim  tidak  menggunakan  dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin  Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  Tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, melainkan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam.
Hal  ini berbeda dengan  Putusan Nomor 4 / Pdt.G /  2016 / PN Sdw, dengan para pihak beragama katolik dan suami bekerja sebagai PNS, sebagai berikut:
3. Putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2016 / PN Sdw A. Para Pihak Suami beragama Katolik dan bekerja sebagai PNS (Pemohon)
Isteri beragama Katolik dan bekerja sebagai Guru GTT (Termohon)
B. Pokok Permohonan Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan  Juni  tahun  2012  ketentraman  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon mulai goyah dan pemohon mengajukan permohonan cerai;
C. Intisari Pertimbangan Hukum oleh Hakim
- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 10 tahun  1983  menyebutkan  Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  Pegawai Negeri  Sipil  pria,  maka  ia  wajib  menyerahkan  sebagian  gajinya  untuk penghidupan  bekas  istri  dan  anak  anaknya,  lebih  lanjut  dalam  ayat  (2) menerangkan  pembagian  gaji  bsebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  (1)  ialah 1/3  untuk  PNS  pria,  1/3  untuk  bekas  istrinya  dan  1/3  untuk  anak  anaknya, maka  Majelis  Hakim  berpendapat  dalil  petitum  gugatan  Penggugat  poin  3 yang menyatakan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi, dan
1/3untuk  menafkah  anak-anak  sampai  dengan  anak-anak  dianggap  telah dewasa berdasarkan ketentuan undang-undang patut untuk dikabulkan;
- Menetapkan 1/3 dari penghasilan Penggugat diberikan kepada bekas istri sampai dengan bekas istri melepaskan status jandanya dan /atau menikah lagi, dan 1/3untuk menafkah anak-anak sampai dengan anak-anak hingga dewasa.
Putusan  sebagaimana  di  atas,  menunjukkan  bahwa  para  pihak  beragama  katolik  dan suami  bekerja  sebagai  PNS,  maka  menggunakan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh  karenanya  berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  ada  reformulasi  sebagai berikut.
Pertama,  adanya  sinkronisasi  antar  peraturan  perundang-undangan  sehingga  tidak menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  serta  antar  peraturan  satu  dengan  peraturan  lainnya tidak bertentangan.  Hal demikian, juga bertujuan untuk menciptakan hukum yang sistematis tersebut  akan  didasarkan  pada  teori  keadilan  procedural  yang  sempurna  ( perfect  procedural justice) dari  John  Rawls  yang  mensyaratkan,  bahwa  dalam  mencapai  keadilan  prosedural yang sempurna harus ada: 34 1) kriteria independent untuk menentukan hasil yang adil dengan sebuah prosedur; dan (2) prosedur yang menjamin bahwa hasil yang adil akan tercapai.
Kedua,  adanya  hal  yang  harus  diformulasikan  adalah  terkait  aturan  hukum  dengan pembentukan  undang-undang  berkaitan  dengan alimony bagi  mantan  isteri  PNS.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  sistem  hukum  (legal  system)  dari  Lawrence  M.Friedman  yang  pada pokoknya  menguraikan,  bahwa  keberlakuan  hukum  dari  suatu  negara  dilihat  dari  substansi hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal culture ) 35 ,  maka  jelas  bahwa  dari  segi  substansi  hukum  Indonesia  yang  mengutamakan undang-undang  dan  dari  segi  struktur  hukum  dan  budaya  hukum  yang  masih  memandang hukum ekuivalen dengan hukum positif (in casu: hukum adalah norma yang tertulis) 36 , maka wajar apabila  terkait dengan dimungkinkannya alimony bagi  mantan isteri PNS seyogyanya diatur di dalam undang-undang. Dengan diaturnya ke dalam undang-undang secara expressis verbis terkait  dengan alimony mantan  isteri  PNS  akan  menghilangkan  potensi  ragam interpretasi.  Hal  ini  juga  bisa  dibilang  sebagai  upaya  konkret  menciptakan  hukum  yang merefleksikan  salah  satu  dari  3  (tiga)  tujuan  hukum,  yaitu  kepastian  hukum ( rechtszekerheid) 37 yang notabene merupakan manifestasi dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1954, sebagaimana juga ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU- X/2012: “Keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin  kepastian  hukum  yang  adil  sebagai  hak  konstitusional  warga  negara  dalam berhukum  sebagaimana  ditentukan  secara  konstitusional  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945.
Ketiga, terkait adanya sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan pemberian nafkah bagi  mantan  isteri  PNS.  Hal  demikian,  bertujuan  untuk  adanya  upaya  yang  tidak  hanya dimaknai,sebagai  suatu  hal  yang  represif,  tetapi  juga  preventif.  Hal  ini,  bisa  dibilang
34 Ceara  Tonna-Barthet  dan  Ceara  Tonna-Barthet,  “Procedural  Justice  In  The  Age  Of  Tech  Giants– Justifyingthe  Eu  Commission’s  Approach  To  Competition  Lawenforcement”  European  Competition  Journal, Vol. 16, No 2, 2020, hlm. 264.
35 Anita  Kamilah,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Berinvestasi  Melalui  Pendekatan  Konsep  Lawrence  M. Friedman  Dalam  Menghadapi  Asean  Economic  Community  (AEC),”  Jurnal  Res  Justitia,  Vol.1,  No.  1,  2021, hlm. 10.
36 Andit Triono, Muhammad Rafi’i, Desinta Setiani, “Hegemoni Positivisme Terhadap Pendidikan Di Indonesia,”Analytica Islamica, Vol. 9, No. 1 2020, hlm. 2.
37 Parulian Lumbantoruan et al., “E-Mediation in E-Litigation Stages in Court,” Jurnal Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 108, No. 1, 2021, hlm. 15.
manifestasi adagium: 38 “ In omnibus causis pro facto accipitur id , in quo per alium more sit, quo  minus  fiat. ”  (terjemahan  bebas:  “dalam  semua  penyebab  yang  dapat  diterima  sebagai fakta yang melalui cara lain, hal itu dapat dicegah untuk dilakukan)”.

## KESIMPULAN
Pengaturan mengenai alimony dari mantan suami PNS kepada mantan isteri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam Pasal 225 KUHPerdata, Pasal 149 jo. Pasal  158  KHI,  dan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  Tentang  Izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil jo. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin  Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil.  Namun,  pengaturan  tersebut menimbulkan  disparitas  dalam  penerapan  hukum  dan  ketidakselarasan  antar  ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum terkait dengan alimony terutama bagi suami PNS Islam, karena  kewajiban  suami  muslim  kepada  bekas  istri  pasca  perceraian  hanya  terbatas  kepada nafkah  iddah  dan  mut’ah.  Dalam  hal  ini  terdapat  ketidakselarasan  antar  ketentuan  hukum dalam  sebuah  sistem  hukum  terkait  dengan alimony .  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  perlu dilakukan  harmonisasi  hukum,  dan  juga  dapat  diterapkan  asas lex  superior  derogate  legi inferiori ,  bukan  asas lex  specialis  derogate  legi  generali ,  karena  terdapat  ketidakselarasan antar ketentuan hukum dalam sebuah sistem hukum.
Terdapat  kekaburan  pengaturan  alimony  yang  menyebabkan  inkonsistensi  dalam penerapan  hukum.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  reformulasi  untuk  menjembatani perbedaan yang ada karena perbedaan hukum agama dan harmonisasi hukum terkait dengan hukum  alimony  di  Indonesia  agar  tercipta  keadilan.  Reformulasi  tersebut  bertujuan  untuk dilakukan harmonisasi hukum, dan juga mencari solusi atas  ketidakselarasan antar ketentuan hukum  dalam  sebuah  sistem  hukum,  dengan  cata  sebagai  berikut  :  Pertama, adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,  serta  antar  peraturan  satu  dengan  peraturan  lainnya  tidak  bertentangan.    Kedua, adanya  hal  yang  harus  diformulasikan  adalah  terkait  aturan  hukum  dengan  pembentukan undang-undang  berkaitan  dengan alimony bagi  mantan  isteri  PNS.  Ketiga, terkait  adanya sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan pemberian nafkah bagi mantan isteri PNS.
Artikel jurnal ini ditulis oleh penulis yang dibiayai oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah  Mada  UGM  melalui  Program  Hibah  Penelitian  Unit  Riset  Publikasi  tahun  2022,  Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis .

## DAFTAR PUSTAKA
A, Zaini. “Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a Limited Liability Company: A Problem Regarding Persona Standi in Judicio.” Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) 13, no. 1 (n.d.): 15839–42.
Ardiansyah,  Pebri,  Arne  Huzaimah,  Napisah,  “Pemberian  Nafkah  terhadap  Mantan  Istri menurut Pemikiran Asghar Ali Engineer”, Jurnal Usroh, Vol. 5, No. 2, 2021. Arma, Hariri Ocviani, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama”, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 7, No.2, 2022. “Alimony,” n.d.
Bhat,  Ishwara,  Idea  and  Methods  of  Legal  Research,  (New  Delhi:  Oxford  University  Press, 2021), hlm.5.
38 H.F.  Schütt,  J.  A.  Seuffert’s  Archiv  für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte  in  den  deutschen Staaten, (Berlin: De Gruyter, 2020), hlm.80.
Britannica,”Alimony”, https://www.britannica.com/topic/alimony ,  diakses  pada  tanggal  05 Oktober 2023.
Dictionary,
Collins, “Definition of alimony”,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alimony ,  diakses  pada  tanggal  5 Oktober 2023.
Fahriza,  Muhammad  Fahmi,  dkk,  “Pemberian  Nafkah  pasca  Cerai  kepada  Mantan  Istri Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  tahun  1990  Perspektif Maslahah”, Vol. 7, No. 1, 2023, https://doi.org/10.22515/academica.v7i1.7395 Fatahillah,  Mansari,  Zahrul,  “Penetapan  Nafkah  ‘Iddah  melalui  Hak  Ex  Officio  bagi  Istri Nusyuz”, Jurnal Yudisial, Vol.14, No.2, 2021.
Fitriani, Rika, Abdul Aziz, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2, 2019.
H.F.  Schütt,  J.  A.  Seuffert’s  Archiv  für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte  in  den deutschen Staaten, (Berlin: De Gruyter, 2020).
Heniyatun,  Puji  Sulistyaningsih,  dan  Siti  Anisah,  “Pemberian  Mut’ah  dan  Nafkah  Iddah dalam Perkara Cerai Gugat”, Profetika Jurnal Studi Islam, Vol. 21, No.1, 2020. Huang,  Michelle  Viandy,  ”The  Power  Of  Evidence  Of  Victims  In  Immoral  Criminal Procedure  In  The  West  Pasaman  Courta  Review  On  The  Non-Demarcation  Border Cooperation  Between  Indonesia  And  Malaysia,” IVerity  –  UPH,  Journal  of International Relations, Vol. 11, No. 22, 2019.
Hutchinson,  T.,  “Developing  Legal  Reseach  Skill:  Expanding  the  Paradigm”, Melbourne University Law Review , Vol. 32, No.1, 2008.
Jalil, Siti Misnar Abdul, Guswan Hakim, Karmila, “Pelaksanaan Hak Keperdataan Anak dari Orang  Tua  Putus  Perkawinan  karena  Talak”, Jurnal  Ilmiah  Dikdaya, Vol.  12,  No.2, 2022, http://dx.doi.org/10.33087/dikdaya.v12i2.356
Jamaluddin, and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan . Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.
Kadarudin,  Penelitian  Di  Bidang  Ilmu  Hukum  (Sebuah  Pemahaman  Awal),  (Semarang: Formaci, 2021).
Kamilah,  Anita,  “Jaminan  Kepastian  Hukum  Berinvestasi  Melalui  Pendekatan  Konsep Lawrence  M.  Friedman  Dalam  Menghadapi  Asean  Economic  Community  (AEC),” Jurnal Res Justitia, Vol.1, No. 1, 2021.
Luhmann, Niklas, Law As A Social System, (terjemahan Klaus A. Ziegert), (Oxfrod: Oxford University Press, 2004).
Marwa,  Muhammad  Habibi  Miftakhul,  “Pengaturan  Batas  Usia  Perkawinan  Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, Justisi  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  7,  No.  1,  2021, https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170
Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2002.
Murti, Krisna, dan Saraswati Putri, “Third Parties’ Legal Protection Over Agreed Authorized Capital Amount by Founders in Limited Liability Companies” , Lentera Hukum , Vol. 6, No 2, 2019.
Parulian Lumbantoruan et al., “E-Mediation in E-Litigation Stages in Court,” Jurnal Journal of Law, Policy and Globalization, Vol. 108, No. 1, 2021.
Ramdano, Riyan, Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”, ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.
Rifqi, Muhammad Jazil. “Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif.” Arena Hukum 11, no. 2 (2022): 286.
Suartini, Tina. “Pluralisme Hukum Dan Sistem Perkawinan Wong SIKEP.” Jurnal Masyarakat & Budaya 16, no. 3 (2014): 404.
Sitorus,  Syahrul,  “Upaya  Hukum  Dalam  Perkara  Perdata  (Verzet,  Banding,  Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)”, Hikmah , Vol. 15, No. 1, 2018.
Tonna-Barthet,  Ceara,    dan  Ceara  Tonna-Barthet,  “Procedural  Justice  In  The  Age  Of  Tech Giants–Justifyingthe  Eu  Commission’s  Approach  To  Competition  Lawenforcement” European Competition Journal, Vol. 16, No 2, 2020.
Triono,  Andit,  Muhammad  Rafi’i,  Desinta  Setiani,  “Hegemoni  Positivisme  Terhadap Pendidikan Di  Indonesia,”Analytica Islamica, Vol. 9, No. 1 2020. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.). Wahyudi, Muhammad Isna. “Problem Konstruksi Hukum Alimony,” 2023. Widyakso, Rendra, Fifik Wiryani, “Analisis Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama terhadap Nafkah  Perceraian  dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  dan  Hukum  Islam  bagi  PNS”, Audito Comparatibe Law Journal, Vol. 2, No.2, 2021.
Winarsi,  Sri,  Xavier  Nugraha,  dan  Angelica  Milani  Aryani  Wibisono,  “Pembangunan  Desa Mandiri  Energi  melalui  BUM  Desa:  Upaya  mencapai  Clean  and  Affordable  Energy”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 11, No.3, 2022. Zahro,  Fatimatuz,  “Studi  Putusan  Hakim  pada  Perkara  Cerai  Gugat  Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.JS  terhadap  Hak  Nafkah  Iddah”, Masadir  Jurnal  Hukum  Islam, Vol. 2, No.1, 2022, https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.514 Zaini, A. et al. , (2022), “Analysis of the Prosecutor’s Authority Regarding the Dissolution of a  Limited  Liability  Company:  A  Problem  Regarding  Persona  Standi  in  Judicio”, Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI-Journal) ,  Vol. 13 No. 1.