## ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
Keri Saroh Isti'anah 1* , Ari Nurul Fatimah 2
1,2 Universitas Tidar, Magelang
E-mail: 1) kerisaroh@students.untidar.ac.id

## Abstract
The COVID-19 pandemic is an outbreak of an infectious disease originating from the SARS-Cov-2 virus. As the virus grows, it causes various problems in various areas of life in society. The impact felt  was  so  real  with  the  cases  of  high  death  rates,  unstable  economy  and  other  problems.  The government, which has an obligation to make people's welfare take various policies to overcome this problem. From policy making, surely, it intersects with state finances which will ultimately affect the financial  performance  of  the  government  itself.  The  purpose  of  this  research  is  to  determine  the impact of the COVID-19 pandemic on the financial performance of local governments. The method used  in  writing  this  article  is  a  qualitative  method  in  the  form  of  a  literature  review.  The  data obtained comes from secondary data, namely in the form of indirect retrieval via Google Scholar, Sinta and several articles that support the concept of the theme ranging from 2017-2022. The results of this study show that there have been changes in Indonesia's economic quarter and the regional budget experienced a minus number. Even so, the influence of the Covid-19 pandemic did not have a  significant  impact  on  the  financial  performance  of  local  governments  in  several  regions  in Indonesia.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Financial Performance, Regional Finance

## Abstrak
Pandemi covid-19 adalah sebuah wabah penyakit menular berasal dari virus SARS-Cov-2. Seiring tumbuh  kembangnya  virus  ini  menyebabkan  berbagai  masalah  di  berbagai  bidang  kehidupan  di masyarakat. Dampak yang dirasakan terasa begitu nyata dengan adanya kasus angka kematian yang tinggi,  ekonomi  tidak  stabil  dan  masalah  lain-lain.  Pemerintah  yang  memiliki  kewajiban  untuk membuat  kesejahteraan  masyarakat  mengambil  berbagai  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah tersebut. Dari pengambilan kebijakan tentunya bersinggungan dengan keuangan negara yang pada akhirnya  akan  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintahan  itu  sendiri.  Tujuan  dilakukannya penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  pandemi  covid-19  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah.  Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  metode  kualitatif berupa literatur review. Data yang didapatkan berasal dari data sekunder yaitu berupa pengambilan secara tidak langsung melalui Google Scholar, Sinta dan beberapa artikel yang mendukung konsep temanya  memiliki  rentang  dari  2017-2022.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  adanya    perubahan kuartal  ekonomi  Indonesia  serta  APBD  mengalami  angka  minus.  Walaupun  demikian,  pengaruh pandemi covid-19 tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di beberapa daerah di Indonesia.
Kata Kunci: Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Pandemi Covid-19
Keri Saroh Isti'anah, Ari Nurul Fatimah

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi covid-19 adalah wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS- Cov-2. Penyakit jenis ini dikenali dengan gejala umum berupa batuk, demam, kelelahan dan kehilangan  rasa  atau  bau.  Wabah  ini  muncul  pada  akhir  tahun  2019  di  China  tepatnya  di Pasar Wuhan namun. Seiring perkembangannya wabah ini disebut sebagai penyakit serius oleh WHO setelah Kepala Komisi  Kesehatan  Nasional China Zhong Nashan mengatakan bahwa  penyakit  ini  bisa  menularkan  antarmanusia  dimana  tidak  ditemukannya  obat  atau vaksin disertai angka kematian yang terus bertambah. Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO  tersebut,  beberapa  negara  menerapkan  lockdown  akibat  dampak  darurat  kesehatan masyarakat  yang  meresahkan  dunia.  Setelah  banyak  kasus  pandemi  covid-19  yang  telah menyebar di beberapa negara, virus ini pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua orang yang tertular dari seorang warga negara Jepang.
Perkembangan  penyakit  ini  mulai  menyebar  dan  menimbulkan  angka  kematian  yang terus bertambah membuat pemerintah turun tangan. Peran Pemerintah pemerintah Indonesia berupa  pengambilan  tindakan  pencegahan  dengan  menerapkan  PPKM  (Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  mulai  level  1  sampai  level  4.  Kebijakan  tersebut diinstrusikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2021 yang menyampaikan bahwa PPKM adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari guna menekan laju penularan covid- 19  serta  mengenadalikan  kapastitas  rumah  sakit  (Moegiarso,  2021).  Namun,  dalam penerapannnya PPKM tersebut menimbukan konflik dimasyarakat akibat tidak terpenuhinya kebutuhan untuk hidup.   Hal tersebut dikarenakan perekonomian yang tidak bisa berjalan sempurna karena adanya pembatasan sehingga masyarakat dirasa kesulitan untuk melakukan transaksi  perekonomian.  Hal  ini  didukung  oleh  banyaknya  perusahaan  yang  gulung  tikar, karyawan banyak yang diPHK, serta angka kemiskinan yang semakin bertambah.
Pemerintah menanggapi dampak negatif dari kebijakan yang dikeluarkannya sehingga pemerintah memberikan keringanan berupa penyaluran dana bantuan sosial yang bermacam- macam. Pemerintah yang telah berjasa untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus covid-19 serta  menangani  pemulihan  ekonomi  juga  berimbas  pada  dampak  baik  positif  maupun negatif.  Secara  positif  pandemi  memilliki  dampak  terjalinnya  tingkat  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah.  Dalam  penanganan  pemberian  kebijakan  tidak  terlepas oleh anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bencana biologis seperti pandemi covid- 19 tidak sengaja terjadi sehingga dalam anggaran yang direncanakan oleh pemerintahanpun mengalami  dampak. Dampak negatif pandemi memiliki dampak terhadap faktor ekonomi makro  Indonesia  mengalami  penurunan  seperti  yang  tercatat  di  Badan  Pusat  Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar  2,97  persen  years  on  your  melambat  dibanding  capaian  triwulan  I-2019  yang memiliki angka sebebsar 5,07 persen (BPS, 2020).
Menanggapi terjadinya penurunan dalam segala aspek, dampak ini juga berimbas pada penurunan  kinerja  keuangan  daerah  misalnya  pada  aspek  Pendapat  Asli  Daerah  (PAD) contohnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat di tahun 2020.  Menurut penelitian yang  dilakukan  oleh  Klimanov  et  al.  (2021)  di  Rusia  menjelaskan  bahwa  pada  kuartal pertama  tidak  memiliki  dampak  yang  buruk  antara  hubungan  Pengaruh  APBD  dengan pandemi Covid-19, namun dampaknya baru dirasakan ketika memasuki kuartal II. Penelitian lain  seperti  Putra  (2020),  terjadi  penurunan  kinerja  keuangan  dan  kinerja  pelayanan diantaranya  78%  BLU  Kesehatan,  46%  BLU  Pendidikan  dan  47%    BLU  Lainnya.
Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti melakukan review artikel guna mendalami lebih jauh mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan daerah.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1. Pandemi Covid-19
Corona  virus  disease  2019  merupakan  suatu  penyakit  yang  ditimbulkan  oleh  adanya virus SARS-Cov-2 yang memiliki gejala seperti flu biasa. Menurut laporan World Health Organization  (2020)  yang dikutip  oleh  Alamsyah (2020),  gejala utama penyakit covid-19 pada  pasien  China  adalah  berupa  demam  (87,9%),  batuk  kering  (67,7%),    dan  rasa  lelah (38,1%) sedangkan gejala sesak nafas (18,6%), dan radang tenggorokan (13,9%) memiliki sifat minoriitas. Menurut beberapa penelitian Setia (2022); Wahyu Mustika (2022), pasien covid-19  yang  memiliki  penyakit  bawaan    yaitu  berupa  penyakit  dalam  misal  jantung coroner,  diabetes  melitus,  hipertensi  dan  penyakit  sejenis  rentan  terkena  virus  ini.  Virus covid-19 ditemukan pertama kali di temuka pada tahun 2019. Asal mula terjadinya penyakit ini  yaitu  terjadinya  kasus  pneumonia  yang  tidak  diketahui  penyebabnya  pada  tanggall  12 Desember  2019  di  Wuhan,  China  yang  terjadi  pada  pedagang  pasar  ikan  Huanan  yang berjualan  hewan  ternak  maupun  hewan  liar.  Pneumonia  dikenal  sebagai  paru-paru  basah berupa infeksi peradangan pada kantong udara dari semua atau salah satu paru-paru.
Peran  pemerintah  dalam  menanggulangi  dampak  negatif  adanya  covid-19  berupa langkah pertama antisipan penularan virus corona dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan negara berupa pemblokiran pendatang yang datang dari luar negeri baik itu jalur laut,  udara,  darat.  Namun,  hal  tersebut  bisa  dimasuki  jika  pendatang  merupakan  tokoh penting,  tidak  dari  negara  yang  memiliki  kasus  covid-19  yang  tinggi  atau  yang  telah melakukan karantina dan terverifikasi seperti vaksin lengkap, hasil pcr dinyatakan negatif covid-19. Langkah kedua memprogamkan berbagai jenis vaksin mulai dari vaksin 1, vaksin 2, hingga booster yang dibeli dari luar negeri misalnya vaksin sinovac, astrazaneca, pzifer dll. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kekebalan imun atau daya tahan dari tubuh masyarakat  sendiri.  Langkah  ketiga  melakukan  program  PPKM  (Pembatasan  Pergerakan Kegiatan Masyarakat) mulai dari level 1 sampai level 4 sesuai dengan  peningkatan jumlah kasus  di  daerahnya.  Langkah  keempat  berupa  pendistribusian  program  bantuan  sosial terhadap pihak-pihak yang terkena dampak akibat  dari  adanya pandemi  covid-19. Hal  ini didukung dengan penyaluran program bantuan sosial berupa penyediaan pangan, keringanan pembayaran listrik, air sampai pemberian bantuan para pelaku UMKM.

## 2.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## 2.2.1. Kinerja Keuangan
Berdasarkan  peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  mengenai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja sebagai luaran kegiatan ataupun  program  pemerintah  daerah  terkait  dengan  penggunaan  anggaran  menggunakan indikator  terukur,  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas.  Menurut  Holung  et  al.  (2021), kinerja keuangan merupakan capaian dari kebijakan yang telah direncakan selama periode tertentu  dengan  indikator  keuangan  tertentu.  Kinerja  keuangan  diukur  dengan  melihat
Keri Saroh Isti'anah, Ari Nurul Fatimah
efisiensi  realisasi  alokasi  anggaran  pemerintah  dan  jika  sudah  menjadi  hasil,  pemerintah daerah  melaporkan  realisasi  tersebut  dalam  laporan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah (LPPD)  kepada  pemerintah  pusat  sesuai  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 32 Tahun 2004.

## 2.2.2. Keuangan Daerah
Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005, mendefinisikan keuangan Daerah sebagai semua hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraaan  pada  pemerintah  daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan  efektivitas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  keuangan  daerah,  meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan daerah. Penggunaan keuangan daerah harus memiliki prinsip akuntanbilitas, transparansi, kejujuran, value for money (ekonomi, efektivitas, dan efisiensi), serta pengendalian.

## 2.3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

## 2.3.1. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat
Tingkat ketergantungan ini ditunjukan dengan besarnya dana perimbangan seperti Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan biaya pengeluaran daerah. Setelah dana yang telah diberikan, pemerintah pusat  akan melakukan pengawasan terhadap dana ini untuk mengoptimalkan penggunaan dana ini sesuai dengan kenyataan serta untuk menghindari adanya tindak penyelewengan dari oknum yang memiliki motif mencari keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok.

## 2.3.1. Tingkat kekayaan daerah
Menurut Defitri et al. (2021), tingkat kekayaan daerah merupakan kemampuan daerah dalam  mengoptimalkan  potensi  menjadi  sumber  pembiayaan  daerah.  Hal  ini  tercermin dengan  pengelolaan  Pendapat  Asli  Daerah  sebagai  tolak  ukur  terhadap  peningkatan kekayaan  daerah.  Semakin  tinggi  peningkatan  PAD    semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi tingkat kemandirian terhadap pemerintah pusat.

## 2.3.2. Belanja modal
Menurut  Eksandy  et  al.  (2019),  belanja  modal  merupakan  belanja  pemerintah  yang memiliki  kebermanfaatan  lebih  dari  satu  periode.  Belanja  modal  dapat  berupa  pengadaan barang aset daerah contohnya pembangunan infrastruktur di daerahnya yang dipergunakan untuk  kepentingan  umum.  Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004 pada Pasal  167 ayat  1 menyatakan bahwa  belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan  perlindungan  dan  memperbaiki  kualitas  hidup  masyarakat.  Tujuannya  bisa tercermin  dari  pemerintah  yang  memberikan  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  baik dari bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan lain-lain.

## 2.3.3. Pengukuran kinerja keuangan daerah
Menurut  Westin  (1998)  dalam  Alpi  &  Ramadhan  (2018),  pengukuran  kinerja  adalah proses pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dalam pelaporan capaian, kegiatan, khusunya  kemajuan  atas  tujuan  yang  direncanakan.  Menurut  Jusuf  (2013),  Pengukuran
kinerja  ini  bertujuan  untuk  menjadi  umpan  balik  sehingga  akan  terjadi  adanya  upaya perbaikan secara terus menerus di masa depan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dinilai dengan total aset pemerintah daerah. Total aset ini menunjukan sumber daya yang memiliki potensial  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah  dengan  bentuk akuntanbilitas  terhadap  pelayanan  publik.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mandel  (1997) dalam Estalia et al. (2022) mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah  daerah  memperoleh  informasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kaitannya  dengan pengambilan  keputusan  yang  berimbas  pada  peningkatan  kualitas  dalam  melayani masyarakat.  Salah  satu  cara  untuk  mengukur  kinerja  pemerintah  daerah  dengan menggunakan analisis rasio APBD. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan dari APBD menurut Amal & Wibowo (2022) antara lain :
1) Rasio kemandirian
2) Rasio efektivitas
3) Rasio efisiensi
4) Rasio aktivitas
5) Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
6) Rasio pertumbuhan

## 2.3.4. Size
Menurut Naopal et al. (2017), size adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dapat  mendukung  kinerja  pemerintah  daerah.  Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka ekspektasi dari publik akan semakin besar berupa kontribusi pemerintah daerahnya untuk dapat memaksimalkan pelayanannya kepada  masyarakat  umum.  Dalam  hal  ini  tuntutan  akan  kinerja  dari  pemerintah  secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

## 2.3.5. Leverage
Menurut Novari & Lestari (2016), levergae merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata  ekuitas.  Sedangkan  hal  ini  diperjelas  bahwa  leverage  mengungkapkan  proporsi yang  menggambarkan  besarnya  utang  pemerintah  kepada  pihak  eksternal    dibandingan dengan kepemilikan modal sendiri.

## 2.4. Penelitian Terdahulu

## 2.4.1.  Dampak  Pandemi  Covid-19  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah
(Studi Kasus pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia)
Menurut  artikel  berasal  dari  Rahmawati  &  Kiswara  (2022).  Hasil  kesimpulan  yang didapat  menunjukan  bahwa  data  yang  diperoleh  oleh  peneliti  tersebut  terjadi  perbedaan signifikan  sebelum  dan  semasa  Covid-19  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah yang  terdapat  pada  rasio  efektivitas,  rasio  PAD,  rasio  kontribusi  kemandirian  keuangan daerah,  serta  rasio  belanja  modal.  Sedangkan,  rasio  derajat  fiskal,  rasio  kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah diambil kesimpulan  bahwa  tidak  terjadi  perbedaan  jumlah  yang  signifikan  mengenai  kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah sebelum maupun selama Covid-19.
Keri Saroh Isti'anah, Ari Nurul Fatimah
2.4.2.  Dampak  Pandemi  covid-19  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara)
Menurut artikel berasal dari Onibala et al. (2021). Hasil kesimpulan menunjukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi pada tahun 2020 bahwa telah terjadi penurunan terhadap rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, serta rasio keserasian. Sedangkan untuk rasio efektivitas  PAD  berada  dalam  kategori  efektif.  Namun,  untuk  kinerja  keuangan  di  masa pandemi  covid-19  dengan  kinerja  tahun  sebelumnya  tidak  mengalami  penurunan  yang signifikan.

## 2.4.3.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah    Daerah  Sumatera  Utara  pada  Masa Pandemi Covid-19
Menurut artikel yang berasal dari Sitepu et al. (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh Provinsi Sumatera Utara memiliki rasio kemandirian yang baik mampu tanpa mengharapkan bantuan dri pemerintah pusat walau sedang berada di krisis pandemi Covid-19. Namun, hal yang  positif  tersebut  masih  ada  kekurangan  yaitu  berupa  penurunan  pendapatan  yang mencapai  angka  minus  pada  rasio  pertumbuhan  pendapatan  sebesar  -1,24%.  Hal  ini diakibatkan  oleh  pemerintah  yang  memberikan  instruksi  untuk  menerapkan  Work  From Home (WFH) yang mengakibatkan terhambatnya jalan kinerjanya serta kurang memadainya perlengkapan untuk bekerja atau alasan lain kurang membiasakan diri untuk berinteraksi dari jauh.

## 2.4.4.  Analisis  Kinerja  Keuangan  APBDes  saat  Pandemi  di  Desa  Gumuk  Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu
Menurut artikel yang berasal dari Mentari et al. (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh dari keadaan secara umum menunjukan tingkat efisien dengan perolehan angka 90,4% pada pengelolaan  APBDes  selama  pandemi.  Rasio  efektivitas  memiliki  perolehan  60%  yang berarti  cukup  efektif    hal  ini  dikarenakan  kurangnya  sistem  informasi  yang  tidak diperbaharui. Sedangkan, untuk rasio kemandirian dengan pemerintah pusat mencapai angka 82,81% angka yang cukup tinggi membuktikan bahwa Desa Gumuk Rejo memiliki angka ketergantungan yang rendah terhadap pemerintah pusat.

## 2.4.5.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  di  Masa Pandemi Covid-19
Menurut  artikel  yang  berasal  dari  Ariadi  &  Jatmika  (2021).  Hasil  kesimpulan  yang diperoleh  yaitu  kinerja  keuangan  pemerintah  Provinsi  Papua  dari  data  2018-2020 berdasarkan  rasio  desentralisasi  fiskal  mendapatkan  nilai  yang  sangat  kurang  yaitu  hanya berkisar 0,0 hingga 08,011. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua menunjukan tingkat kemandirian sedang angka yang didapat berkisar 21,28  – 25,21 yang memiliki  makna  bahwa  pemerintah  Provinsi  Papua  masih  cukup  mampu  untuk  tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Untuk leverage atau kemampuan belanja rutin pada proporsi kemampuan PAD masih dibawah 20% di tahun 2018 dari total belanja dan total anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua. Namun, angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 walaupun tahun ini adalah awal kemunculan pandemi covid-19 mencapai kisaran 41%.

## 2.4.6.  Evaluasi  Kinerja  dan  Kemampuan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Mataram di Masa Pandemi Covid-19
Menurut  atikel  yang  berasal  dari  Safitri  &  Sasanti  (2022).  Hasil  kesimpulan  yang diperoleh  yaitu  dilihat  dari  rasio  kemandirian  pada  tahun  2019  sampai  tahun  2020 pemerintah  Kota  Mataram  memiliki  nilai  berkisar  25-50%  yang  masih  tergolong  rendah. Rasio desentralisasi fiskal tidak mengalami perubahan dengan tahun lalu yang berada pada tingkat 26%. Rasio efektivitas  mengalami penilaian yang sangat bagus berada pada posisi 109% di tahun 2020. Rasio efisiensi mengalami penilaian yang sangat bagus di tahun 2020 yaitu berkisar 104%. Rasio pertumbuhan memiliki nilai cukup dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mendapatkan kisaran 25%.

## 2.4.7. Dampak pandemi covid-19 terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan
Menurut artikel yang berasal dari Saifuddin & Abdullah (2022). Hasil kesimpulan yang diperoleh yaitu laporan keuangan pemerintah Kota Tidore tahun 2020, tidak berdampak pada masa pandemi covid-19. Hal ini diperkuat oleh adanya neraca tentang kewajiban pemerintah kota Tidore Kepulauan tidak memiliki kewajiban  atas dampak penanganan pandemi covid- 19.  Belanja  langsung  pemerintah  Kota  Tidore  Kepulauan  juga  tetap  membaik  berkisar  di 90%  di  refocussing  untuk  penanganan  covid-19.  Namun,  hal  lain  terjadi  pada  ikhtisar pencapaian target keuangan tahun 2020 tidak tercapai dari penerimaan PAD.

## 3. METODE PENELITIAN
Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif secara literatur review. Metode ini memiliki sifat menggambarkan serta menjabarkan hasil temuan yang ada di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Sumber data berasal dari data sekunder yaitu data yang didapatkan secara  tidak  langsung.  Teknik  pengambilan  data  dalam  hal  ini  adalah  dengan  melakukan observasi dan dokumentasi berupa penelusuran pencarian berita dari berbagai media  serta pencarian  jurnal-jurnal  yang  memiliki  pembahasan  dalam  lingkup  Pandemi  Covid-19 dengan  keterkaitannya  pada  kinerja  keuangan  daerah.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan tema artikel ini. Data yang didentifikasi untuk dijadikan referensi adalah artikel  diperoleh didapatkan dari Sinta maupun Google Scholar yang memiliki rentang waktu selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022 hal ini akan mendukung artikel yang dibahas akan menjadi relevan sesuai dengan kondisi terkini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi  covid-19  adalah  sebuah  wabah  penyakit  berasal  dari  virus  Sars-Cov  yang dalam  perkembangannya  telah  memiliki  dampak  meluas  terhadap  masyarakat.  Virus  ini dianggap sebagai penyakit yang berbahaya karena dalam penanganan pencegahan maupun pengobatannya  telah  menimbulkan  kepanikan  di  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  oleh timbulnya  penyakit  yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  masyarakat  yang  mengalami kondisi  kesehatan  menurun  serta  angka  kematian  yang  tinggi.  Oleh  karena  hal  tersebut, pemerintah  sebagai  penyelenggara  dan  pelaksana  kebijakan  memiliki  kewajiban  dalam
Keri Saroh Isti'anah, Ari Nurul Fatimah
membuat  kesejahteraan  di  masyarakat.  Peran  pemerintah  adalah  memiliki  tindakan pencegahan terhadap penyakit menular ini berupa penerapan PPKM. Selain itu, pemeintah menanggung  kebutuhan  biaya  hidup  di  masyarakat  agar  tidak  terjadi  ketimpangan  yang tinggi di masyarakat berupa penyaluran bantuan sosial pangan, listrik, air dan lain-lain.
Kebijakan  yang  ada  di  pemerintah  tersebut,  tidak  terlepas  dari  anggaran  yang dikeluarkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  di  masyarakat.  Namun,  karena  virus  ini memiliki sifat secara mendadak sehingga tidak tercatat dalam penganggaran menimbukan dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Walaupun, dalam prakteknya pemerintah masih bisa  untuk  menunda  kebutuhan  seperti  belanja  kebutuhan  daerah  dan  memprioritaskan penggunaan  anggaran  untuk  kebutuhan  penanganan  pandemi  covid-19  ini  tetap  memiliki dampak. Dampak yang dirasakan seperti yang tercatat dalam BPS bahwa ekonomi makro Indonesia  mengalami  penurunan  seperti  yang  tercatat  di  Badan  Pusat  Statistik  mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen years on your melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang memiliki angka sebesar 5,07 persen.
Menanggapi  berbagai  kejadian  tranding  kasus  penurunan  yang  tidak  hanya  terjadi  di BPS namun kasus serupa terjadi di beberapa Pemerintah Daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat  pada  tahun  pertama  masuknya  covid-19  Pendapatan  Asli  Daerahnya    mengalami penurunan.  Dalam  hal  ini,  uji  kemampuan  peran  pemerintah  daerah  dalam  menangani pandemi  covid-19  diandalkan  pmerintah  daerah  masih  mampu  dan  bertahan  dimasa pandemi. Ini terbukti walaupun dalam masa krisis, beberapa daerah seperti yang terlihat di penelitian terdahulu pandemi covid-19 tidak memiliki dampak signifikan terhadap  kinerja keuangan  daerah  seperti  penelitian  34  provinsi  di  Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Fitri Rahmawati  dan  Endang  Kiswara.  Dalam  penerapannya  Pemerintah  Daerah  memiliki ketidaksempurnaan dengan adanya sebelum pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid.
Ketidaksempurnaan  ini  berkaitan  dengan  kebijakan  dari  pemerintah  pusat  yang menginstrusikan  adanya  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegitan  Masyarakat  (PPKM)  dan kebijakan Work Form Home (WFH). Kebijakan tersebut bagus untuk pencegahan penularan virus covid-19, namun tidak bagus untuk pemerintah daerah yang memiliki kendala. Hal ini terjadi karena tidak terbiasanya berinteraksi  dari  jauh serta kurangnya perlengkapan yang memadai untuk melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  pendapatannya  ada  di  dalam  pariwisata  memiliki  penurunan  karena  kebijakan pemerintah  untuk  menutup  kegiatan  pariwisata  seperti  daerah  Jawa  Barat,  DKI  Jakarta tersebut.  Walaupun  demikian,  beberapa  pemerintah  daerah  yang  diukur  dari  rasio kemandirian daerah yang diukur dari nilai PAD terhadap dana transfer pemerintah beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara masih tergolong tinggi dan mandiri dari Pemerintah Pusat.

## 5. KESIMPULAN
Pandemi  covid-19  adalah  sebuah  wabah  penyakit  menular  dimana  setiap  kegiatan masyarakat dibatasi. Oleh karenanya dikeluarkan sebuah kebijakan dari pemerintah berupa pembatasan  pergerakan  kegiatan  masyarakat  (PPKM).  Dari  kebijakan  ini  muncullah tranding sistem kerja yang baru yang disebut work from home (bekerja dari rumah). Pada kondisi yang sulit di pandemi covid-19 terdapat beberapa data bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia  mengalami  kemunduran.  Hal  buruk  yang  dikhawatirkan  oleh  berita  bersumber dari BPS bahwa  telah melemahnya perekonomian secara makro tersebut dijadikan analisis keterkaitannya terhadap kinerja keuangan, salah satunya kinerja kuangan pemerintah daerah. Melalui  pemerintah  daerah  yang  diberikan  misi  untuk  melakukan  wewenang  untuk mengelola keuangan demi membangun dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini masih tercermin pada hasil yang didapat dari beberapa artikel yang penili lakukan analisis bersumber dari artikel yang melakukan penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif dari data sekunder  maupun  wawancara  secara  langsung  pemerintah  daerah  masih  mampu  dalam melaksanakan  misi  tersebut.  Hasil  yang  didapat  ternyata  pandemi  covid-19  tidak mempengaruhi  secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  walaupun ada  terdapat  adanya  ketidaksempurnaan  yaitu  adanya  perbedaan  sejak  memasuki  masa pandemi  covid-19  beberapa  aspek  rasio  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  mengalami penurunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  F.  (2020).  Covid-19:  penyebab,  penyebaran  dan  pencegahannya. Indonesian Scholars Network .
Alpi,  M.  F.,  &  Ramadhan,  P.  R.  (2018).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  daerah  dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan , 2 (3), 103–114.
Amal, M.  I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1), 83–93.
Ariadi, W., & Jatmika, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Coved-19. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 12 (1), 11–15. BPS.  (2020). Ekonomi  Indonesia  Triwulan  I  2020  Tumbuh  2,97  Persen .  Badan  Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia- triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html
Defitri,  S.  Y.,  Fetrisia,  S.,  &  Maison,  W.  (2021).  Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Dana Perimbangan  dan  Belanja  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah. Ekonomia , 11 (1), 10–19.
Eksandy, A., Hakim, M. Z., & EKAWATI, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana  Alokasi  Umum  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  (Pada Pemerintah  Provinsi  Banten  Periode  2011-2015). Competitive  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan , 2 (2), 85–94.
Estalia,  E.,  Rifa’i,  M.  N.,  &  Rahmadani,  R.  (2022).  Kinerja  Kepemimpinan  Lembaga Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa  Raja. JECO:  Journal  of  Economic  Education  and  Eco-Technopreneurship , 1 (1), 6–15.
Holung,  R.  L.,  Kawung,  G.  M.  V,  &  Tumangkeng,  S.  (2021).  Pengaruh  Kemandirian Keuangan  Daerah,  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan  Belanja  Modal  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 9 (1).
Jusuf, R. S. (2013). Analisis pengaruh TQM, Sistem pengukuran kinerja dan reward terhadap
Keri Saroh Isti'anah, Ari Nurul Fatimah
kinerja  manajerial. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan Akuntansi , 1 (3).
Klimanov,  V.,  Kazakova,  S.,  Mikhaylova,  A.,  &  Safina,  A.  (2021).  Fiscal  resilience  of Russia’s regions in the face of COVID-19. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 33 (1), 87–94.
Mentari, B. N. N. E., Sinaga, I., & Akadiati, V. A. P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan APBDes Saat Pandemi. Juara: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (1), 34–52.
Moegiarso, S. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Menembus Zona Ekspansif. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta: Ekon. Go. Id . Naopal,  F., Rahayu, S.,  &  Yudowati, S. P. (2017). Pengaruh karaktersitik  daerah, jumlah penduduk,  temuan  audit,  dan  opini  audit  terhadap  pengungkapan  laporan  keuangan pemerintah daerah. Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 7 (1), 56–68. Novari,  P.  M.,  &  Lestari,  P.  V.  (2016). Pengaruh  ukuran  perusahaan,  leverage,  dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor properti dan real estate . Udayana University.
Onibala,  A.,  Rotinsulu,  T.  O.,  &  Rorong,  I.  P.  F.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19 terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (2), 67–89.
Putra, D. M. (2020). Dampak covid-19 terhadap kinerja keuangan dan kinerja layanan badan layanan umum di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan , 1 (1), 51–67. Rahmawati,  F.,  &  Kiswara,  E.  (2022).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Kinerja  Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia). Diponegoro Journal of Accounting , 11 (2).
Safitri, H., & Sasanti, E. E. (2022). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah  Kota  Mataram  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Tata  Sejuta  STIA Mataram , 8 (1), 1–15.
Saifuddin,  A.,  &  Abdullah,  M.  (2022).  Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA) , 5 (1), 66–72.
Setia,  V.  (2022). Hubungan  Olfactory  Dysfunction  Dengan  Derajat  Keparahan  Penyakit Pasien Covid-19 Di Risa Semarang (Studi Analitik Observasional pada Pasien Rawat Inap  COVID-19  di  Rumah  Sakit  Islam  Sultan  Agung  Semarang) .  Universitas  Islam Sultan Agung.
Sitepu, Y. L. B., Munawarah, M., & Simatupang, N. L. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah  Daerah  Sumatera  Utara  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. JCA  (Jurnal Cendekia Akuntansi) , 3 (1), 1–8. Wahyu Mustika, D. W. (2022). Korelasi Antara Diabetes Tipe 2 Dengan Kejadian Covid- 19  Studi  Observasional  pada  Pasien  Rawat  Inap  di  Ruang  Isolasi  RS  Islam  Sultan Agung Semarang . Universitas Islam Sultan Agung.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).