Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701
KEPASTIAN HUKUM PEROLEHAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM UPAYA MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN PASAMAN BARAT (Studi Kasus PT. Laras Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat)
Erlis
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: erlispadang@gmail.com

## ABSTRACT
Indonesia, which is rich in natural resources and minerals, has the potential to develop the palm oil sector as one of the drivers of the nation's economic growth. But Indonesia is also not free from various deficiencies, unable to meet their own needs both in terms of physical and  non  physical  as  well  as  the  needs  of  both  consumptive  and  non  consumptive.  For example the procurement  of  advanced technology to  cultivate a variety of  natural  wealth owned.  So  a  necessity  for  Indonesia  to  build  investments  in  the  field  of  palm  oil  by attracting other countries into Indonesia to invest in managing minerals contained in the earth  of  Indonesia.  Indonesia  is  required  to  move  quickly  with  increasingly  complex population  stability, one of  the causes is  rampant  unemployment. Based  on the results  of the  discussion  and  analysis  it  can  be  concluded  that  the  legal  certainty  of  acquisition  of HGU  for  investment  activity  for  investors  in  the  field  of  oil  palm  plantation  in  Pasaman Barat  Regency  is  to  run  the  business  of  investors  who  will  do  business  in  the  field  of  oil palm  plantation  must  first  obtain  a  business  license  in  the  field  of  plantation  from  the Regent  .  This  letter  as  to  obtain  a  business  location  permit  and  environmental  analysis certificate  from  the  chairman  Amdal  letters  are  guaranteed  legal  certainty.  Legal protection of Investor Protection against the acquisition of HGU for investment in palm oil plantation  when  land  claims  by  the  local  community  against  land  use  in  Indonesia  are implemented  in  the  Basic  Agrarian  Law  and  Investment  Law.  In  both  laws  there  is  no discrimination of land rights granted by the Indonesian government.
Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak Guna Usaha, Investasi

## PENDAHULUAN
Untuk  memenuhi  kebutuhan  ekspansi  perkebunan  swasta  skala  besar  yang  ini, sejak lama pemerintah telah menyediakan mekanisme hukum adan alas hak yang bernama Hak  Guna  Usaha  (HGU).  Hak  guna  usaha  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  Negara,  dalam  jangka  waktu  paling  lama  25  tahun,  guna kepentingan  perusahaan  pertanian,  perikanan  atau  peternakan.  Berdasarkan  Pasal  28  ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Hak  Guna  Usaha  adalah  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh Negara,  dalam  jangka  waktu  tertentu,  guna  perusahaan  pertanian,  perikanan  atau peternakan  Hak  Guna  Usaha  (HGU).  Selain  UUPA,  peraturan  lain  yang  mengatur mengenai  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Pada Peraturan Pemerintah Nomor .40  Tahun 1996 tersebut diatur lebih jauh mengenai  Hak Guna Usaha (HGU).
Investasi  merupakan  salah  satu  sektor  pendukung  kemajuan  ekonomi  di  setiap negara. Semua negara memiliki kekurangan dan kelebihan untuk saling mengisi antara satu negara  dengan  negara  lain.  Untuk  menutupi  kekurangan  serta  memajukan  perekonomian suatu  negara  diantaranya  melalui  jalan  investasi,  yang  merupakan  salah  satu  jalur hubungan  negara  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral.  Sebab  investasi  akan menambah income negara melalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran.
Indonesia  yang kaya akan sumber daya  alam dan mineral  sangat  berpotensi  untuk mengembangkan  sektor  persawitan  sebagai  salah  satu  penggerak  laju  pertumbuhan ekonomi  bangsa.  Namun  Indonesia  juga  tidak  lepas  dari  berbagai  kekurangan,  tidak mampu  mencukupi  kebutuhan  sendiri  baik  dari  segi  fisik  dan  non  fisik  serta  kebutuhan yang  bersifat  konsumtif  maupun  non  konsumtif.  Misalnya  pengadaan  teknologi  canggih untuk  mengolah  berbagai  kekayaan  alam  yang  dimiliki.  Maka  sebuah  keniscayaan  bagi Indonesia untuk membangun investasi di bidang persawitan dengan jalan menarik negara- negara  lain  masuk  ke  Indonesia  untuk  berivestasi  mengelola  mineral  yang  terkandung  di bumi Indonesia. Indonesia dituntut untuk bergerak cepat dengan stabilitas penduduk yang semakin kompleks, salah satu penyebabnya adalah pengangguran yang merajalela.
Permasalahan  ini  terjadi  karena  kebutuhan  masyarakat  yang  kian  meningkat, sehingga  menimbulkan  peningkatan  kebutuhan  akan  sarana,  energi  dan  bahan-bahan mentah  yang  pada  akhirnya  menambah  tekanan  terhadap  lingkungan  dan  sumber-sumber kehidupan.  Hal  ini  memberikan  tantangan  bagi  institusi  pemerintahan  dan  hukum  untuk merancang  strategi  dan  membuat  aturan  yang  tepat  untuk  menarik  investor.  Sebab Indonesia dengan sumber daya mineral dan tambang yang melimpah memerlukan sumber
daya  manusia  dan  sumber  dana  (investasi)  untuk  membangun  perekonomian  dan mengelola sumber daya alam yang ada.
Investasi  di  bidang  persawitan  sangat  berperan  penting  dalam  usaha  percepatan perbaikan  ekonomi  bangsa,  selain  untuk  menutupi  kekurangan  dana  pembangunan, investasi  ini  juga  akan  memacu  persaingan  usaha  bagi  kalangan  pengusaha  domestik. Dengan  demikian  artimodal  asing  yang  ditanamkan  dalam  industri  persawitan  bagi pembangunan  ekonomi  negara-negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  pada  dasarnya adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  nasional  dan  modernisasi  struktur  ekonomi nasional disamping untuk mengelola kekayaan alam yang dimiliki 1 . Dengan meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  nasional,  tujuan-tujuan  lain  yang  ingin  dicapai  seperti mengembangkan  industri  substitusi  import  untuk  menghemat  devisa,  mendorong  eksport nonmigas untuk
menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan mengembangkan daerah tertinggal dapat terlaksana 2 .
Iklim  investasi  di  Indonesia  yang  masih  pasang  surut  menimbulkan  kekhawtiran- kekhawatiran  bagi  para  investor.  Apalagi  investasi  persawitan  memerlukan  dana  yang tidak  sedikit  dengan  risiko  yang  relatif  tinggi.  Para  investor  sering  merasa  khawatir  akan banyaknya  risiko.  Kondisi  ini  dipengaruhi  oleh  situasi  hukum  dan  politik  yang  tidak menentu.  Investor  yang  menanamkan  modal  di  negara-negara  berkembang  seperti Indonesia umumnya menuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukum  dalam  berinvestasi 3 . Namun  hal  ini  belum  sepenuhnya  terwujud  dalam  industri persawitan  di  dalam  negeri.  Manajemen  buruk  pemerintah  dalam  mengelola  sektor persawitan  secara  tidak  langsung  telah  mengakibatkan  kerugian  negara  secara  materiil. Artinya,  potensi  industri  persawitan  dimana  merupakan  salah  satu  penyumbang  bagi perkembangan  perekonomian  di  Indonesia,  tidak  lagi  secara  maksimal  memberikan kontribusi  terhadap  pendapatan  negara.  Pada  dasarnya,  permasalahan  ini  sudah  lama menjadi  kendala  utama  dalam  bidang  persawitan  di  Indonesia.  Namun  pemerintah  tidak
1 Camelia  Malik,  “ Jaminan  Kepastian  Hukum  dalam  Kegiatan  Penanaman  Modal  di  Indonesia ”, artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 4, Jakarta, 2007, hlm 16.
2 Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia : Anatomi Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang  Penanaman  Modal,  ctk.  pertama ,  Fak.Hukum  Universitas  Al-Azhar  Indonesia,  Jakarta,  2007,  hlm 13.
3 Camelia Malik, op. cit , hlm 16.
segera  menyelesaikannya  yang  menyebabkan  permasalahan  ini  semakin  berlarut-larut. Ketidaktegasan  pemerintah  dalam  negosiasi  kontrak  karya  juga  menjadi  salah  satu  faktor tidak  berkembangnya  investasi  persawitan  dalam  negeri.  Padahal  melalui  datangnya investor  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  melimpah  dapat  dimanfaatkan  oleh pemerintah  Indonesia  untuk  pembiayaan  bangsa.  Yang  menjadi  permasalahan  dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana  proses  kepemilikan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  oleh  PT.  LIN  sebagai perusahaan perkebunan sawit  di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  PT.  LIN  selaku  pemilik  Hak  Guna  Usaha (HGU) sebagai bentuk jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten Pasaman Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,  yang bertujuan  untuk  mempelajari satu atau beberapa gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya,  serta  dilakukan  pemeriksaan  yang mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan. 4
Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus  menggunakan  suatu  metode  yang  tepat  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai sebelumnya.  Metodologi  pada  hakekatnya  memberikan  pedoman,  tentang  cara-cara seorang  mempelajari,  menganalisa  dan  memahami  lingkungan-  lingkungan  yang dihadapinya. 5
Mengacu  pada  perumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  spesifikasi penelitian  ini  adalah  berada  pada  ruang  lingkup  deskriptif  analistis,  sehingga  pada penelitian  ini,  deskriptif  analisis  akan  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  mengenai kepastian  hukum  perolehan  hak  guna  usaha  (hgu)  perkebunan  dalam  upaya  menciptakan iklim  investasi  yang  kondusif    di  kabupaten  pasaman  barat  (studi  kasus  PT  Laras  Inter Nusa di Kabupaten Pasaman Barat)
4 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press. Jakarta, 2008, hlm. 43.
5 Ibid. , hlm. 6.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Proses  kepemilikan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  oleh  PT.  LIN  sebagai  perusahaan perkebunan sawit  di Kabupaten Pasaman Barat.
Sebelum menjalankan usahanya investor  yang akan melakukan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit terlebih dahulu harus mendapatkan surat izin usaha di bidang perkebunan  dari  Bupati.  Surat  ini  sebagai  untuk  mendapatkan  izin  lokasi  usaha  dan surat  keterangan  analisis  dengan  lingkungan  hidup  dari  ketua  Amdal  surat-surat tersebut menjadi jaminan kepastian hukum. PT. LIN mendapat izin HGU dengan cara lelang dengan Nomor lelang 33 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 dengan pejabat lelang.  Awal  mulanya  sebelum  PT.  Tri  Sangga  guna  mempunyai  saham  penuh  atas tanah seluas 7.000 hektar yang sekarang telah menjadi perkebunan kelapa sawit. Ninik mamak  Nagari  Kinali  menyerahkan  tanah  ulayat  kepada  PT.  Tri  Sangga  Guna  pada tahun  1989  dengan  janji  akan  diberikan  tanah  plasma.  Pembangunan  perkebunan kelapa  sawit  secara  bertahap  dilakukan  oleh  PT.  Tri  Sangga  Guna.  Tahun  1996 perusahaan  telah  mendapatkan  hasil  dari  perkebunan  kelapa  sawit  ini,  artinya perkebunan  kelapa  sawit  telah  produktif.  Tahun  2003  produksi  kelapa  sawit  PT.  Tri Sangga  Guna  mulai  menurun,  sementara  pembangunan  belum  seluruhnya  siap.
Sehingga pada tahun 2005 perusahan Tri Sangga Guna beralih ke PT. Laras Inter Nusa.
PT.  Tri  Sangga  Guna  adalah  sebuah  perusahaan  yang  memiliki  Hak  Guna  Usaha (HGU) seluas 7.000 hektar yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.
B. Perlindungan  Hukum Terhadap PT. Laras Inter Nusa Selaku Pemilik Hak Guna Usaha (HGU) Sebagai Bentuk Jaminan Keamanan di Kabupaten Pasaman Barat.
Untuk  mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum  atas  bidang  tanah,  diperlukan
perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hakikat kepastian hukum yang
sebenarnya terletak pada kekuatan sertifikat  kepemilikan hak atas tanah sebagai  bukti kepemilikan  termasuk  di  pengadilan  namun  kepastian  hukum  dengan  sistem  negatif pada  hakikatnya  merupakan  kepastian  hukum  yang  relatif,  dengan  pengertian  bahwa oleh peraturan perundang-undangan dijamin kepastian hukum selama tidak dibuktikan sebaliknya.
Di Indonesia perlindungan hukum yang disediakan pemerintah melalui Pasal 31 ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  menyatakan,  “Sertipikat merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang  data  fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”
Hubungan  penerbitan  sertipikat  tanah  dan  kepastian  hukum  adalah  hubungan sebab akibat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 telah menetapkan kepastian hukum  yang  lebih  baik  dibanding  dengan  PP  No.  10  Tahun  1961.  Jika  di  PP  No.  10 Tahun 1961, belum ditentukan batas waktu bagi pihak ketiga untuk menggugat pemilik sertifikat  tanah,  maka  Pasal  32  ayat  (2)  PP  24  Tahun  1997  menentukan  batas  waktu bagi  pihak  ketiga  untuk  menggugat,  yakni  5  (lima)  tahun  sejak  dikeluarkannya sertifikat  tersebut.  Hanya  pada  usia  sertifikat  di  bawah  5  tahun  sajalah  pihak  lain diberikan  kesempatan  untuk  menggugat  kepemilikan  atau  penguasaan  hak  atas  tanah pemegang  sertifikat,  kalau  memang  mempunyai  bukti  yang  juga  berkekuatan  hukum sama  derajatnya.  Ketentuan  di  atas  ditegaskan  dalam  Pasal  32  Peraturan  Pemerintah
No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi :
Sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya,  sepanjang data fisik dan data  yuridis tersebut sesuai dengan data  yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
Dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanaan  hak  tersebut  apabila  dalam  waktu  5  (lima) tahun  sejak  diterbitkannya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan  gugatan ke Pengadilan mengenai  penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
Kepastian hukum dan perlindungan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan investasi di suatu negara. Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Semakin besar jaminan kepastian hukum yang  diberikan  oleh  pemerintah  maka  semakin  tinggi  minat  dari  investor  untuk menanankan modalnya.
Jaminan  kepastian  hukum  ini  tidak  diberikan  hanya  pada  satu  bidang  saja.
Kepastian  hukum  ini  perlu  diberikan  pada  seluruh  sektor  yang  ada,  sehingga  dalam melakukan  kegiatan  di  suatu  negara,  investor  tidak  perlu  khawatir  dengan  peraturan- peraturan yang ada. Kegiatan investasi pun dapat dilakukan dengan lancar.
Salah  satu  bidang  yang  perlu  diberikan  jaminan  kepastian  hukumnya  adalah penggunaan  tanah  untuk  investasi.  Tanah  merupakan  dasar  dari  dilaksanakannya kegiatan  investasi.  Tanpa  tanah  investor  tidak  dapat  menanamkan  modalnya  dalam bentuk  pabrik,  dan  melakukan  kegiatan  produksinya.  Oleh  karena  itu,  jaminan kepastian hukum untuk tanah itu sangat penting.
Dalam  prakteknya,  sering  terjadi  tanah  yang  telah  diberikan  ganti  rugi  oleh investor  dirampas  oleh  masyarakat  karena  masyarakat  menganggap  bahwa  ganti  rugi tidak  sesuai.  Hal  ini  tentunya  akan  menghambat  jalannya  kegiatan  investasi.  Oleh karena itu, investor dapat  melakukan musyawarah dengan beberapa wakil masyarakat untuk  membahas  tentang ganti rugi  yang tidak sesuai tersebut.  Namun,  jika tidak  ada ada  kesepakatan  dan  masyarakat  tetap  menghambat  proses  investasi  yang  dilakukan, maka  investor  sebaiknya  mengambil  tindakan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku, yaitu dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan.
Apabila tanah  yang digunakan dalam kegiatan investasi  akan digunakan  untuk keperluan pemerintah sehingga pemilik hak atas tanah harus kehilangan haknya, maka pemerintah  harus  tetap  memberikan  ganti  rugi  kepada  pemilik  tanah.  Ini  diatur  pada Peraturan  Presiden  No.  36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  TanahBagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan Peraturan Presiden No.
65 Tahun 2006.
PT  Laras  Inter  Nusa merupakan salah satu  perusahaan  asing  yang berinvestasi dibidang perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat  yang diawali semenjak tahun 2005 dan  telah  dilengkapi  dengan  izin  Hak  Guna  Usaha  nomor  1  dengan  Gambar  Situasi tanggal  20  Nopember  1991  nomor  :  05/1991,  luas  :  7.000  ha,  Kecamatan  Pasaman
Kelurahan  Langgam,  Kabupaten  Pasaman  Barat  namun  dalam  pelaksanaannya  PT
Laras  Inter  Nusa  dalam  kegiatan  mereka  belum  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya berhubung masih banyak gangguan dari pihak-pihak lain diantaranya ada sekelompok masyarakat  mengklaim  dengan  berbagai  alasan  seperti  Hak  Guna  usaha  (HGU)  yang dimiliki  oleh  PT.  Laras  Inter  Nusa  merupakan  tanah  ulayat  mereka  yang  seolah  oleh niniak  mamak  mereka  tidak  pernah  menyerahkan  kepada  perusahaan  untuk  dikelola menjadi  lahan  perkebunan,  sehingga  ini  jelas  telah  mengganggu  jalannya  kegiatan perusahaan  dan  sudah  pasti  investor  akan  merasakan  ketidak  nyamanan  dalam berinvestasi.

## PENUTUP
Sebelum  menjalankan  usahanya  investor  yang  akan  melakukan  usaha  dibidang perkebunan  kelapa  sawit  terlebih  dahulu  harus  mendapatkan  surat  izin  usaha  di  bidang perkebunan  dari  Bupati.  Surat  ini  sebagai  untuk  mendapatkan  izin  lokasi  usaha  dan  surat keterangan analisis dengan lingkungan hidup dari ketua Amdal surat-surat tersebut menjadi jaminan kepastian hukum. PT. LIN mendapat izin HGU dengan cara lelang dengan nomor lelang 33 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 dengan pejabat lelang bernama Moh Arif Rochman  Sarjana  hukum  yang  awal  mulanya  dimiliki  oleh  PT.  Tri  Sangga  Guna mempunyai  saham  penuh  atas  tanah  seluas  7.000  hektar  yang  telah  menjadi  perkebunan kelapa  sawit.  Ninik  mamak  Nagari  Kinali  menyerahkan  tanah  ulayat  kepada  PT.  Tri Sangga  Guna  pada  tahun  1989  dengan  janji  akan  diberikan  tanah  plasma.  Pembangunan perkebunan kelapa sawit secara bertahap dilakukan oleh PT. Tri Sangga Guna. Tahun 1996 perusahaan telah mendapatkan hasil dari perkebunan kelapa sawit ini, artinya perkebunan kelapa  sawit  telah  produktif.  Tahun  2003  produksi  kelapa  sawit  PT.  Tri  Sangga  Guna mulai  menurun,  sementara  pembangunan  belum  seluruhnya  siap.  Sehingga  pada  tahun 2005  perusahan  Tri  Sangga  Guna  beralih  ke  PT.  Laras  Inter  Nusa.  PT.  Tri  Sangga  Guna adalah  sebuah  perusahaan  yang  memiliki  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  seluas  7.000  hektar yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.
Perlindungan  hukum    Perlindungan  Investor  terhadap  perolehan  Hak  Guna  Usaha (HGU) untuk kagiatan Investasi di bidang Perkebunan kelapa sawit bila terjadi klaim atas tanah  oleh  masyarakat  setempat  terhadap  penggunaan  tanah  di  Indonesia  dilaksanakan dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Penanaman  Modal.  Dalam kedua  Undang-Undang  tersebut  tidak  ada  diskriminasi  pemberian  hak  atas  tanah  dari pemerintah  Indonesia.  Ini  terlihat  dalam  pemberian  jangka  waktu  yang  sama  untuk penggunaan  hak  atas  tanah  di  Indonesia  untuk  investor  asing  maupun  investor  dalam negeri.  Undang-Undang  Pokok  Agraria  telah  mangatur  bahwa  investor  asing  yang  ingin menggunakan  tanah  di  Indonesia  harus  mendirikan  Perseroan  Terbatas  sesuai  dengan Hukum Indonesia .

## DAFTAR PUSTAKA
Chaidir  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia  :  Meninjau  Hukum  Adat  Minangkabau. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
Hilman Hadikusumo, Hukum Perjanjian Adat, Alumni Bandung, 1982
Muchtar Naim(ed), Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Center For Minangkabau Studies. Padang, 1968
Amir  Syarifuddin, Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dalam  Lingkungan  Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
Sajuti Thalib, Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam ), Bina Aksara, Jakarta, 1985
Wiradim  Gunawan  dan  Makali.“ Penguasaan  Tanah  dan  Kelembagaan”  dalam  Faisal Karsono  (penyunting).Prospek  Pembangunan  Ekonomi  Pedesaan  Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
Abbas, Syaifoni. Varia Peradilan. Majalah.IKAHI, 1987.
Alidinar  Nurdin, Resolusi  Konflik  Tanah  Ulayat  Kasus  Nagari  Mungo  dengan  Balai PeternakanTernak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat , Jurnal Agribisnis Perternakan, Vol. 2, No. 3, Desember 2006
As  Suhaiti  Arief. Eksistensi  Peradilan  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Minangkabau Di Sumatera Barat  (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas. Padang. 2007).
Hadiedi  Prasaja, Pembaruan Agraria  dan  Konflik  Perkebunan  Sawit ,  Syarikat  Petani Indonesia, 2013
Herman  Sihombing,  Prasarananya  pada  Simposium  Tanah  Ulayat  dalam  Pembangunan, tanggal 7-11 September 1971 di Padang
H.N.  Dt.  Perpatih  Nan  Tuo, Peranan  Ninik  Mamak  dalam  Melestarikan  Tanah  Ulayat, Agustus 2000,
Jurnal  Penelitian  Fakultas  Hukum  Univesitas  Universitas  Lambung  Mangkurat. “Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan” . 1986/1987
Nurullah, Tanah  Ulayat  Menurut  Ajaran  Adat  Minangkabau, PT.  Singgalang  Press, Padang, 1999
Sjahmunir A.M. Peradilan Menurut Adat, Makalah Pada Seminar Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1988.
Uripsyah,  Yadri, Integrasi  dan  Konflik  di  Pemukiman  Baru  :  Studi  Kasus  Desa  Jambak Kabupaten  Pasaman.  Skripsi  S1, Fakultas  Sastra  Universitas  Andalas,  Padang, 1990
Wildawati,  “ Bacakak  kampuang”:Studi  konflik  sosial  di  Padang  Sibusuk KecamatanKupitan  Kabupaten  Sawahlunto/Sijunjung  (1987-1989).  Skripsi  S1 , Fakultas sastra Universitas Andalas, Padang, 2002.
Yaswirman. Hukum Kekeluargaan Adat dan Hukum Kekeluargaan Islam di
INdonesia.Studi Perbandingan Hukum dalam Masyarakat Mayrilineal Minangkabau. Disertasi  S3.  Program  Pascasarjana  Institut  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. , 1997