## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3206/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Indikator dalam Menentukan Denda Atas Keterlambatan Notifikasi Saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU- M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)

## Irma Istihara Zain
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Email: irma.istihara96@gmail.com Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 30 Maret 2022 Published: 31 Maret 2022 Dalam  konteks  persaingan  usaha,  aktifitas  merger,  konsolidasi  serta  akuisisi (penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan  saham)  erat  kaitannya  dengan penyalahgunaan  posisi  dominan  dalam  pasar  yang  dapat  menimbulkan  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Sebagai  contoh  ketika  ada  perusahaan melakukan akuisisi dengan perusahaan lain, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak  dalam  bidang  usaha  yang  sama,  sehingga  pangsa  pasar  perusahaan- perusahaan tersebut akan bersatu kemudian terbentuklah gabungan pangsa pasar yang lebih besar. Sehingga terkait dengan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham  badan  usaha  yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualannya  melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi (KPPU), selambat lambatnya 30 hari  sejak  tanggal  pengambilalihan  tersebut.  Ketentuan  tersebut  pada  dasarnya merupakan  bentuk kontrol untuk menghindari tindakan  akuisisi  saham oleh pelaku usaha  yang  mengarah  kepada  anti  persaingan.berdasarkan  uraian  tersebut  maka permasalahan  yang  akan  dibahas  yaitu  indikator  dalam  menentukan  denda  atas keterlambatan  notifikasi  saham  oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU) (Studi  Putusan  Nomor  04/KPPU-M/2019    dan  Putusan  Nomor  07/KPPU-M/2019). KPPU  dalam  menjatuhkan  sanksi  administratif  berupa  denda,  melalui  4  indikator umum;  Penentuan  besaran  nilai  dasar;  Penyesuaian  terhadap  besaran  nilai  dasar denda.  Dapat  dilakukan  dengan;  Rentang  besaran  denda;  dan  Kemampuan  untuk membayar.
Keywords:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Denda, Putusan
This is an open-access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Irma Istihara Zain Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Email: irma.istihara96@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  persaingan  usaha,  aktifitas  merger,  konsolidasi  serta  akuisisi (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham) erat kaitannya dengan penyalahgunaan posisi  dominan  dalam  pasar  yang  dapat menimbulkan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha tidak sehat. Sebagai contoh ketika ada perusahaan melakukan akuisisi dengan perusahaan lain, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama, sehingga pangsa pasar  perusahaan-perusahaan  tersebut  akan  bersatu  kemudian  terbentuklah  gabungan  pangsa pasar yang lebih besar.
Sehingga  terkait  dengan  penggabungan,  peleburan,  atau  pengambilalihan  saham  badan usaha  yang  berakibat  nilai  aset  dan/atau  nilai  penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu,  wajib diberitahukan kepada Komisi (KPPU), selambat lambatnya 30 hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut.  Ketentuan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  kontrol  untuk  menghindari tindakan akuisisi saham oleh pelaku usaha yang mengarah kepada anti persaingan. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan/notifikasi kepada KPPU apabila perusahaan hasil akuisisi
saham memiliki nilai aset gabungan melebihi Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus juta rupiah) dan  nilai  penjualan  gabungan  melebihi  Rp.  5.000.000.000.000,- (lima  triliun  rupiah). Adapun  sanksi  atas  pelanggaran  kewajiban  menyampaikan  pemberitahuan/  notifikasi,  sebagai berikut:
Dalam  hal  Pelaku  Usaha  tidak  menyampaikan  pemberitahuan  tertulis  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (3),  Pelaku  Usaha  dikenakan  sanksi  berupa  denda administratif  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan, dengan ketentuan denda  administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Atas  dasar  konsep  inilah,  nantinya  akan  di  bahas  terkait  dengan  indikator  dalam menentukan  besar  ganti  rugi  atas  keterlambatan  dalam  notifikasi  oleh  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mengingat apabila dilihat beberapa kasus terkait keterlambatan dalam notifikasi, denda yang harus dikeluarkan oleh pelakku usaha sangat beragam dan bahkan tidak sesuai  dengan  syarat  ketentuan  sebagaimana  dalam  perundang-undangan.  Selain  itu  dalam beberapa kasus tersebut antara rentang waktu keterlambatan dengan denda tidak berkesesuaian. Oleh karena  itu, dalam makalah ini akan diuraikan kasus terkait denda terhadap keterlambatan dalam notifikasi, yaitu pengambilalihan (akuisisi) PT. Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton,  Tbk.  Dan  pengambilalihan  (akuisisi)  PT.  Indo  Putra  Khatulistiwa  oleh  PT.  Matahari Pontianak Indah Mall.

## 1.1. Rumusan Masalah
Bagaimana indikator  dalam  menentukan denda  atas  keterlambatan  notifikasi  saham oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019)?

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator    dalam  Menentukan  Denda  Keterlambatan  dalam  Notifikasi  Oleh  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  (Studi  Perbandingan  Putusan  Nomor  04/KPPU- M/2019 dan Putusan Nomor 07/KPPU-M/2019.
1. Uraian  kasus  Putusan  Nomor    07/KPPU-M/2019  tentang  Pengambilalihan  Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall. Pengambilalihan  saham  PT.  Indo  Putra  Khatulistiwa  oleh  PT.  Matahari  Pontianak Indah  Mall.  Secara  yuridis  berlaku  efektif  pada tanggal  30  Agustus  2017 .  Seharusnya kewajiban  PT  Matahari  Pontianak  Indah  Mall  (Terlapor)  menyampaikan  pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT. Indo Putra Khatulistiwa kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017. Akan tetapi, PT. Matahari Pontianak  Indah  Mall baru  menyampaikan  pemberitahuan  (notifikasi) kepada  KPPU pada  tanggal  21  Desember  2018, sehingga PT.  Matahari  Pontianak  Indah  Mall  telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan 7 (tujuh) hari atau setidak-tidaknya lebih dari 25 (dua  puluh  lima)  hari.  Adapun  gabungan  nilai  asset  IDR  4.080.725  (dalam  juta) sehingga  menjadi  Rp  4.080.725.000.000,-  dan  nilai  penjualan  IDR  3.313.119  sehingga menjadi  Rp 3.313.199.000.000 Rp  (tahun 2016) Majelis KPPU memutuskan bahwa PT. Matahari Pontianak Indah Mall membayar denda sebesar Rp 12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
2. Uraian kasus Putusan Nomor  04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.
Pengambilalihan  (Akusisi)  saham  PT.  Citra  Lautan  Teduh  oleh  PT.  Wijaya  Karya Beton,  Tbk.  Secara  yuridis  efektif  berlaku pada  tanggal  16  Desember  2014, kemudian pemberitahuan (notifikasi) seharusnya dilakukan pada tanggal 29 Januari 2015. Akan tetapi PT  Wijaya  Karya  Beton,  Tbk.  (Terlapor)  baru  menyampaikan  pemberitahuan  (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 7 Mei 2019. oleh karena itu, PT Wijaya Karya Beton, Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan (notifikasi) selama
997 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hari atau 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan 5 (lima) hari atau setidak-tidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Nilai  asset  gabungan  sejumlah  Rp  16.193.554.000.000  (enam  belas  triliun  seratus sembilan  puluh  tiga  miliar  lima  ratus  lima  puluh  empat  juta  rupiah). Dan nilai penjualan  gabungan  sejumlah  Rp  12.499.140.000.000  (dua  belas  triliun  empat  ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus empat puluh juta rupiah). Sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 PP Nomor 57 Tahun 2010. Sehingga majelis KPPU memutus perkara tersebut dengan mengenakan denda kepada PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Terhadap uraian kasus tersebut, majelis KPPU menyatakan bahwa kedua perusahaan yang telah melakukan pengambilalihan (akuisisi) terbukti melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  jo.  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010  terkait  keterlambatan Pemberitahuan  Pengambilalihan  (akuisisi)  saham.  Dimana  Pasal  29  Tersebut  merupakan perpanjangan  dari  Pasal  sebelumnya  yakni  Pasal  28  Ayat  2.  Sehingga  dalam  kasus  tersebut masing-masing pelaku usaha dikenakan sanksi administratif berupa denda dengan besaran yang berbeda-beda. Yakni PT. Matahari Pontianak Indah  Mall denda sebesar Rp 12.600.000.000,00 (Dua  Belas  Miliar  Enam  Ratus  Juta  Rupiah),  dengan  total  keterlambatan  240  hari. PT. Wijaya  Karya  Beton,  Tbk.  denda  sebesar Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dengan total keterlambatan 997 hari (Tahun 2014). Namun, yang menjadi pertanyaan ketika majelis KPPU menjatuhkan sanksi administratif kepada kedua pelaku usaha dengan besaran denda yang relatif  dan  tidak  seragam,  sehingga  patut  diketahui  apa  yang  menjadi  indikator  majelis  KPPU dalam  menentukan  besaran  sanksi  administratif    berupa  denda  kepada  pelaku  usaha  yang terlambat dalam melakukan kewajiban notifikasi.
Peranan  yang  sangat  penting  di  emban  oleh  KPPU  yaitu  dalam  melakukan  penegakan hukum,  namun  KPPU  bukanlah  lembaga  peradilan  khusus  persaingan  usaha.  Sehingga  KPPU tidak  memiliki  kewenangan  dalam  menjatuhkan  sanksi  baik  pidana  maupun  perdata.  Karena mengingat kedudukannya  KPPU merupakan lembaga administratif oleh karena itu berhak atas penjatuhan sanksi yang bersifat administratif. Adapun status hukum yang diberikan kepada KPPU ialah sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Namun, dalam menjalankan tugasnya KPPU tetap bertanggug jawab kepada Presiden.
Kewenangan administratif diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal tersebut.
Rumusan  dalam  ketentuan  Pasal  47  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya KPPU, dapat:
a. Menetapkan pembatalan merger, akuisisi, dan/atau konsolidasi yang menimbulkan persaingan curang;
b. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti kerugian; dan
c. Mengenakan denda.
Sebagaimana uraian dalam ketentuan Pasal 47 tersebut, bahwa KPPU dalam menentukan besaran denda akan menempuh 4 langkah, yaitu:

## 1. Penentuan Besaran Nilai Dasar
Penentuan  besaran  nilai  dasar  dapat  dilihat  melalui  perhitungan  nilai  penjualan,  yang  pada umumnya  nilai  penjualan  ini  akan  dihitung  berdasarkan  nilai  keseluruhan  penjualan  pada tahun  sebelum  pelanggaran  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memudahkan  estimasi  nilai penjualan pelaku usaha yang terlibat pelangaran pada saat data penjualan tahunannya belum tersedia.  Untuk  menentukan  apakah  proporsi  nilai  penjualan  yang  dipertimbangkan,  maka KPPU akan mempertimbangkan berbagai macam faktor dapat berupa :
1) Skala perusahaan;
2) Jenis Pelanggaran;
3) Gabungan pangsa pasar dari para terlapor;
4) Cakupan wilayah geografis pelanggaran; dan
5) Telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut. Periode yang kurang dari 6 bulan akan diperhitungkan sebagai setengah tahun, periode yang lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun akan dihitung sebagai satu tahun.
2. Penyesuaian Terhadap Besaran Nilai Dasar Denda
Dalam  menentukan  denda,  KPPU  dapat  mempertimbangkan  keadaan  yang  menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait, melalui:
1) Hal-hal yang memberatkan
a) Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. - Menolak diperiksa, menolak  memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
b) Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, KPPU akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.
2) Hal-hal yang meringankan
a) Terlapor  memberikan  bukti  atas  telah  menghentikan  tindakan  pelanggaran  segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
b) Terlapor  menunjukkan  bukti  bahwa  pelanggaran  tersebut  dilakukan  secara  tidak sengaja.
c) Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
d) Terlapor  bersikap  baik  dan  kooperatif  dalam  proses  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan.
e) Apabila  tindakan  tersebut  merupakan  perintah  perundangan-undangan  atau persetujuan instansi yang berwenang.
f) Adanya  pernyataan  kesediaan  untuk  melakukan  perubahan  perilaku  dari  pelaku usaha .
3) Tambahan denda sebagai efek jera
KPPU juga mempertimbangkan kebutuhan untuk menambah denda dengan tujuan untuk melebihi  jumlah  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindakan  pelanggaran  yang dimungkinkan untuk diperhitungkan nilainya.
3. Rentang Besar Denda Rentang besaran denda dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu:
1) Jumlah akhir dari besaran denda, tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,-
2) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total  ( turnover) dari  tahun  berjalan  dari  pihak  terlapor  atau  para  terlapor  yang  terkait dengan pelanggaran.
4. Kemampuan Untuk Membayar
KPPU  dapat,  mempertimbangkan  kemampuan  membayar  dari  terlapor  pada  konteks  sosial dan  ekonomi  tertentu.  Pengurangan  akan  diberikan  secara  individu  berdasar  pada  bukti objektif yaitu bila denda tersebut akan berakibat pada bangkrutnya perusahaan.
Merujuk  pada  kedua  putusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  KPPU  terkait  dengan keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham PT. Matahari Pontianak Mall dan  PT.  Wijaya  Karya  Beton,  Tbk.  maka  dalam  hal  indikator  majelis  KPPU  menentukan jumlah  besaran  sanksi  administratif  berupa  denda  tetap  merujuk  pada  ketentuan  dalam perundang-undangan tersebut di atas terkait dengan wewenang  Komisi, bahwasanya dalam hal penentuan sanksi KPPU diberikan wewenang. Artinya ketika KPPU menemukan adanya indikasi dalam pelanggaran terhadap Pasal 28 jo. Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kewenangan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi pelanggaran tersebut sebagaimana dalam amanat pasal 36 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian atas pertimbangannya majelis KPPU dapat menilai
batasan gabungan nilai asset dan nilai penjualan, berikutnya memutuskan dan menetapkan ada atau  tidaknya  kerugian  dan  menentukan  besaran  sanksi  administratif  terhadap  Perusahaan pengakuisisi.  Selain itu berdasarkan pedoman KPPU atas penjelasan Pasal 47 terkait sanksi adminstratif berupa denda yang nantinya  akan dijatuhkan kepada pelaku usaha oleh  KPPU berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999,  bahwa  terdapat  4  indikator  penting sebagimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya,  yang menjadi acuan majelis dalam menjatuhkann besaran sanksi administrative kepada pelaku usaha.
Oleh karena itu, dalam perbandingan kedua kasus, yaitu PT. Matahari Pontianak Mall dan  PT.  Wjaya  Karya  Beton,  Tbk.  tersebut  terdapat  beberapa  hal  yang  sama  dalam pertimbangan majelis KPPU, sebelum memutuskan perkara tersebut dan Tetap mengacu pada kewenangannya, yaitu:
1) Melakukan pemeriksaan atas nilai dasar denda, sebagai berikut: 1. Terlapor PT. Matahari Pontianak  Mall,  nilai  penjualan  IDR    3.313.119  (dalam  juta)  sehingga  jadi  Rp 3.313.119.000.000,-  (besaran  denda  12.600.000.000,-)  dan  Terlapor  PT.  Wijaya  Karya Beton, Tbk. Rp 12.499.140.000.000,-  (besaran denda 1.000.000.000,-) sehingga dalam kasus tersebut terlihat meskipun dalam hal ini akan dipertimbangkan terkait dengan nilai penjualan  dengan  jumlah  besaran  denda.  Namun,  dalam  fakta  persidangan  di  KPPU memang  meskipun  lebih  besar  nilai  penjualan  dari  PT.  Wijaya  Karya  Beton,  Tbk. dibanding dengan nilai penjualan PT. Matahari Pontianak Mall. akan tetapi sebagaimana dalam  penjelasan  Pasal  47  oleh  KPPU,  bahwa  nilai  penjualan  tersebut  akan diakumulasikan (dikalikan) dengan tinggat pelanggaran yang dilakukan;
2) Memeriksa  apakah  perusahaan  yang  memiliki  kewajiban  dalam  pemberitahuan (notifikasi) telah melaksanakan Pasal 6 jo. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 atau tidak terkait dengan pembritahuan yang  dilakukan secara tertulis;
3) Bahwa majelis sangat mempertimbangkan adanya sanksi yang memberatkan kepada PT. Matahari Pontianak Mall dan PT. Wijaya Karya Beton maupun sanksi yang meringankan, untuk menentukan besar atau kecilnya besaran sanksi administratf yang dijatuhkan kepada pelaku usaha KPPU. Adapun perbandingan dari pertimbangan majelis berdasarkan kedua kasus tersebut, sebagai berikut:
Putusan Nomor  07/KPPU-M/2019 tentang Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall. Putusan Nomor  04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk.
1. Terlapor  belum  pernah  dinyatakan  bersalah dalam  Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht ) karena melanggar UU No. 5/1999
1. Bahwa  Terlapor  tidak  memiliki  niat  ataupun kesengajaan  untuk  tidak  melakukan  pemberitahuan atas pengambialihan (akusisi) saham PT Citra Lautan Teduh  kepada  KPPU.  Hal  ini  dibuktikan  dengan penyampaian  rencana  akuisisi  di  media  massa  sesuai ketentuan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Terlapor  telah  bersikap  baik  dan  kooperatif selama proses persidangan. 2. Bahwa Terlapor mengakui telah melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada KPPU. 3. Bahwa  Terlapor  beritikad  baik  dan  responsif  setelah menerima  surat  dari  KPPU  dan  mengetahui  adanya kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi)  kepada  KPPU  yang  dibuktikan  dari tindakan Terlapor yang segera melakukan pemberitahuan secara tertulis ke KPPU pada tanggal 7 Mei 2019. 4. Bahwa  Terlapor  kooperatif  dalam  persidangan  yang dibuktikan  dengan  Terlapor  selalu  hadir  dalam persidangan dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang berlangsung. 5. Majelis  Komisi  menilai  kegiatan  pengambilalihan (akuisisi)  saham  yang  dilakukan  Terlapor  tidak mengakibatkan perubahan struktur pasar.
6. Bahwa  nilai  transaksi  pengambilalihan  (akuisisi) saham  yang  dilakukan  Terlapor  relatif  kecil dibandingkan  dengan  total  aset  kelompok  usaha Terlapor
7. Kegiatan  usaha  Terlapor  yang  memproduksi  beton sangat strategis dalam mendukung program pembangunan infrastruktur.
Adapun pertimbangan majelis terkait dengan hal-hal yang memberatkan, bagi kedua perusahaan tersebut, yaitu:
Putusan Nomor  07/KPPU-M/2019 tentang Pengambilalihan Saham (Akuisisi) PT. Indo Putra Khatulistiwa oleh PT. Matahari Pontianak Indah Mall.
Putusan Nomor  04/KPPU-M/2019 Pengambilalihan
(Akuisisi) Saham PT. Citra Lautan Teduh oleh PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. 1. Tidak  ada  hal-hal  yang  memberatkan  bagi terlapor. 1. Terlapor merupakan perusahaan terbuka (publik) yang  sudah  seharusnya  mengetahui    peraturan akuisis, merger dan konsolidasi.
Dalam hal penentuan besaran sanksi administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terlambat dalam pemberitahuan (notifikasi) sangat ditentukan dengan pertimbangan ini, terlihat bahwa dalam kasus tersebut PT. Matahari Pontianak Mall melakukan keterlambatan selama 240 hari namun oleh KPPU dijatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 12.600.000.000,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) . Sedangkan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk. melakukan keterlambatan dalam pemberitahuan (notifikasi) selama 997 hari dengan  denda  sejumlah Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Oleh  karena  itu, salah  satu  indikator  dalam  menentukan  besaran  denda  dalam  sanksi  administratif  yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terlambat dalam notifikasi yaitu adanya pertimbangan- pertimbangan  majelis  yang  dapat  meringankan  dan  memberatkan  pihak  terlapor  serta mempertimbangkan pula, jumlah nilai penjualan, serta kemampuan pihak terlapor. Di sisi lain mejelis  juga  tetap  kooperatif  dalam  melakukan  penilaian  sebelum  akhirnya  menyatakan bersalah. karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan  Persainagn  Usaha  Tidak  Sehat  tidak  diuriakna  terkait  dengan  indikator  majelis  dalam menilai,  begitupun  dengan  aturan  pelaksana  (produk  hukum)  KPPU  tidak  secara  rinci dijelaskan mengenai indikator tersebut.

## 3. KESIMPULAN
KPPU  dalam  menjatuhkan  sanksi  administratif  berupa  denda,  melalui  4  indikator  umum, yaitu:
1. Penentuan  besaran  nilai  dasar.  Dapat  dilakukan  melalui;  Perhitungan  nilai  penjualan;  dan Penentuan nilai dasar denda;
2. Penyesuaian terhadap besaran nilai dasar denda. Dapat dilakukan dengan:
a. Hal-hal yang memberatkan;
b. Hal-hal yang meringankan; dan
c. Tambahan denda sebagai efek jera bagi pelaku;
3. Rentang besaran denda; dan
4. Kemampuan untuk membayar.
Berdasarkan  uraian  perbandingan  kasus  antara  PT.  Matahari  Pontianak  Mall  dan  PT.
Wijaya  Karya  Beton,  Tbk.  memang  dalam  kasus  tersebut  terlihat  melalui  pertimbangan- pertimbangan majelis sebelum memutus perkara, dimana terlebih dahulu mempertimbangkan nilai penjualan beserta jenis pelanggarannya kemudian yang lebih memberikan dampak pada penjatuhan sanksi administratif berdasarkan kasus-kasus tersebut yaitu adanya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terlapor.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Andi  Fahmi  Lubis et.  al., Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  &  Konteks .  Jakarta:  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2009.
Binoto Nadapdap. Hukum Acara Persaingan Usaha. Jakarta: Jala Permata Aksara, Cet. Ke-1 Diana  Kusumasari,  Hukumonline, KPPU  Berwenang  Jatuhkan  Sanksi  Pidana  atau  Perdata, selasa  22  Maret  2011,  dalam https://  www  .hukumonline.  com/  klinik  /detail/ ulasan/cl4657/seputar-kppu- komisi-pengawas-persaingan-usaha-/ , diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 19.02.
Komisi Pengawas Persainagn Usaha (KPPU), Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Terkait Keterlambatan  Pemberitahuan  Pengambilalihan  Saham  (Akuisisi)  PT.  Indo  Putra Khatulistiwa  Oleh  PT.  Matahari  Pontianak  Indah  Mall, 8  Oktober  2019,  dalam http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/ , diakses pada tanggal 30 November 2019. Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU), Pedoman  Pasal  47  Tindakan  Administratif Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam http:// www. kppu. go.id/ docs/ Pedoman /pasal_47.pdf , diakses pada tanggal 1 Desember 2019, pukul 23.00.
Komisis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Taun 2010 Terkait Keterlambatan  Pemberitahuan  Pengambilaliahn(Akuisis)  Saham  PT.  Citra  Lautan Teduh  Oleh  PT.  Wijaya  Karya  Beton,  Tbk., 15  Oktober  2019,  dalam http://putusan.kppu.go.id/simper/menu/ , diakses pada tanggal 30 November 2019.
Munir Fuady. Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1.
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.