## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMKOT BATU SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI COVID-19
Wulan Dri Puspita 1* , Dyah Ani Pangastuti 2
D3 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang 1
S1 Akuntansi, Universitas Merdeka Malang 2
*) wulan.pupita@unmer.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the financial performance of the Local Government of  Batu  before  and  during  the  Covid-19  pandemic.  This  research  used  ratios  such  as growth  ratios,  independence  ratios,  effectiveness  ratios,  efficiency  ratios,  spending compatibility  ratios,  and  economy  ratios  to  analyze  their  financial  statement.  The research  used  a  descriptive  quantitative  method  by  using  secondary  data  of  financial statements for 2019 and 2020 in the Local Government of Batu. The study stated that the Local  Government  Batu's  revenue  performance  was  decreased  in  2020  compared  to 2019, even though there was a providence in their spending in 2019. The dominancy of Indonesia's  Central  Government  was  still  visible  in  their  transfer  revenue  for  their financial statement in 2019 and 2020. The financial revenue level increased in 2020 at an effectiveness level compared with the previous year. Their financial's revenue was at an efficient level in 2019 and 2020. They spent most of their financial budget on operating expenses, but in 2020 there was a rapid increase in unexpected expenditure. In addition, operating costs, capital expenditures, and unexpected expenditures were at an economic level for 2019 and 2020.
Keywords: Financial performance, kota batu, covid-19 pandemic

## ABSTRAK
Penelitian mengenai kinerja keuangan pada pemerintah kota Batu bertujuan untuk menganalisis  kinerja  sebelum  dan  saat  pandemi  Covid-19  menggunakan  rasio pertumbuhan,  rasio  kemandirian,  rasio  efektivotas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasian belanja  dan  rasio  ekonomi.  Metode  kuantitatif  deskriptif  digunakan  sebagai  metode penelitian  dengan  menggunakan  data  sekunder  berupa  laporan  keuangan  pemerintah kota  Batu  pada  tahun  2019  dan  2020.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa terdapat  penurunan  pendapatan  di  tahun  2020  dibanding  2019,  tetapi  terdapat penghematan atas belanja yang dilakukan di tahun 2020. Dominasi peran pemerintah pusat secara finansial masih terlihat baik di tahun 2019 maupun di tahun 2020. Tingkat efektivitas  di  tahun  2020  dapat  dikatakan  naik  dibandingkan  tahun  sebelumnya. Walaupun terjadi penurunan pendapatan, tetapi tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan efisien. Belanja di tahun 2019 dan 2020 masih banyak digunakan untuk  belanja  operasi,  walaupun  terjadi  kenaikan  yang  cukup  pesat  pada  belanja  tak terduga.  Selain  itu,  belanja  operasi,  belanja  modal  dan  belanja  terduga  masih  dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dan 2020.
Kata kunci : Kinerja keuangan, kota batu, pandemi covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia dihadapkan dengan musibah pandemi coronavirus disease 2019 (Covid- 19) yang pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Upaya penangganan diambil oleh pemerintah  pusat  (Pempus)  dibantu  pemerintah  daerah  (Pemda)  dengan  membuat berbagai  kebijakan,  termasuk  menerapkan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB). PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas masyarakat untuk berpergian keluar rumah. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya di sektor kesehatan, sektor ekonomi juga terkena imbas  akibat  penurunan  pendapatan  beberapa  bisnis  seperti  hotel,  rumah  makan,  dan pariwisata.  Pempus  dibantu  oleh  Pemda  akhirnya  harus  melakukan  upaya  dalam mengatasi  pandemi  tersebut,  salah  satunya  dengan  menyesuaikan  anggaran  yang  ada untuk kegiatan penuntasan pandemi.
Pemda berdasarkan Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memiliki hak otonomi daerah. Hak tersebut memberikan mereka wewenang dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahannya.  Pemda  berhak  mengatur penggunaan  penerimaan  yang  berasal  dari  pungutan  dan  pendayagunaan  pajak  dan retribusi, bagi hasil sumber daya daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah. Penerimaan dan  penggunaan  tersebut  digunakan  oleh  pemda  untuk  membiayai  keperluan pemerintahannya yang dicantumkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
APBD  merupakan  rencana  keuangan  tahunan  pemda  yang  disetujui  baik  oleh pemimipin daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam bentuk kebijakan milik daerah. APBD merupakan bentuk rencana keuangan yang nantinya digunakan untuk mengelola sumber daya daerah. Hasil pengelolaan keuangan tersebut  harus  mencerminkan  pemerintahan  yang  bersih  karena  dituntut  untuk  tertib, transparan,  dan  akuntabel  dan  disusun  dalam  bentuk  laporan  keuangan  (Pujanira  & Taman,  2017).  Laporan  keuangan  tersebut  harus  disusun  menggunakan  standart akuntansi  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  tahun  2010  dengan menggunakan  basis  akrual.  Panggabean  (2019)  menyatakan  Laporan  keuangan  dapat dikatakan  akurat  apabila  didukung  dengan  hasil  opini  audit  dari  Badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Laporan  keuangan  juga  dapat  menunjukkan  kemampuan  suatu  daerah  dalam mengatur  dan  mengurus  kebutuhan  keuangannya.  Keberhasilan  pemda  mengelola keuangannya dapat dilihat melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan mencerminkan akuntabilitas  bagi  pemda  dalam  memberikan  pelayanan  publik.  Penganalisisas  kinerja keuangan  dapat  diketahui  dengan  menggunakan  rasio  keuangan  seperti  rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis.
Penelitian  mengenai  analisis  kinerja  keuangan  pemerintah  telah  dilakukan  oleh beberapa peneliti seperti, Zulkarnain (2020), Syafnita (2021), serta Pandelaki, Engka dan Rorong (2021). Zulkarnain (2020) mengungkapkan bahwa target pendapatan asli daerah (PAD) mayoritas Pemda di Jawa Barat telah memenuhi syarat efektif bahkan beberapa memiliki  predikat  sangat  efektif.  Selain  itu,  Pemda  tersebut  telah  berhasil memaksimalkan belanja modalnya.
Syafnita (2021) menyatakan bahwa target anggaran untuk semua pemkot yang ada di Jawa Tengah sudah sangat efektif walaupun untuk aktivitasnya masih dapat dikatakan tidak  baik.  Sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pandelaki,  Engka  dan  Rorong (2021)  menyatakan  bahwa  target  pemungutan  pajak  dan  retribusi  pada  Kabupaten Minahasa  Tenggara  tahun  2009-2019  dikategorikan  sangat  efektif,  sementara
pemungutan  pajak  dan  retribusi  dapat  dikatakan  beragam  di  kategori  cukup  efisien, efisien  dan  sangat  efisien.  Penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa,  adanya otonomi  daerah  memberikan  hak  kepada  setiap  daerah  untuk  mengelola  keuangan mereka.  Selain  itu  setiap  daerah  memiliki  caranya  sendiri  untuk  mengelola  keuangan yang  dituangkan  dalam  bentuk  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  serupa mengenai analisis kinerja keuangan masih relevan untuk dilakukan terutamanya dengan adanya fenomena pandemi Covid-19.
Kota Batu merupakan kota wisata yang terkena dampak dari Covid-19. Pendapatan Pemerintah  Daerah  Kota  Batu  (Pemkot  Batu)  mayoritas  berasal  dari  industri  wisata seperti  hotel,  rumah  makan,  tempat  hiburan,  dll.  Pemkot  Batu  menerbitkan  Peraturan WaliKota  Batu  (Perwali)  No.  48  tahun  2020  untuk  mengatur  PSSB  sebagai  upaya penanggulangan pandemi. Banyak masyarakat harus mengurangi kegiatan mereka di luar rumah dengan bekerja dari rumah akibat adanya PSBB.
Hotel,  rumah  makan,  dan  tempat  hiburan  terpaksa  harus  dibatasi  hingga  ditutup sementara  untuk  mengurangi  jumlah  kerumunan  masyarakat.  Sanksi  berupa  teguran sampa  pencabutan  izin  usaha  juga  diberikan  apabila  melanggar  ketentuan  PSBB. Pembatasan tersebut tidak hanya mempengaruhi pemasukan usaha-usaha yang berada di Kota Batu, tetapi juga dapat mempengaruhi penurunan pendapatan yang diperoleh oleh Pemkot Batu karena mereka masih mengandalkan penerimaan pajak dan retribusi dari usaha tersebut.
Pemkot Batu tetap berupaya mengatasi dampak Covid-19 melalui kebijakan yang mereka terapkan dengan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan dana  yang  berasal  dari  APBD.  Oleh  karena  itu,  mereka  diwajibkan  untuk  membuat laporan  keuangan  sebagai  bentuk  akuntabilitas  kepada  publik  dengan  menggunakan standar  akuntansi  yang  berlaku.  Penilaian  kinerja  keuangan  Pemkot  Batu  juga  perlu dilakukan untuk melihat keberhasilan mereka dalam mengelola keuangannya terutama akibat  adanya  pandemi  Covid-19  sehingga  dapat  digunakan  dalam  pengambilan keputusan.  Penjelasan  tersebut  menjadi  motivasi  peneliti  dalam  melakukan  penelitian mengenai “Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid- 19”.

## 2. LANDASAN TEORI

## Laporan Keuangan Sektor Publik
Pemerintah  merupakan  organisasi  sektor  publik  yang  dipandang  kompleks  dan heterogen.  Tanggung  jawab  pemerintah  menurut  Mahsun  (2018)  adalah  memenuhi kebutuhan rakyat  dengan   meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  menjunjung  tinggi keinginan rakyat. Pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan sosial dengan menjalankan kegiatan pemerintahannya secara efektif dan efisien.
Kebutuhan  informasi  yang  digunakan  dalam  perencanaan  dan  pengendalian manajemen sektor publik memiliki berbagai macam variasi termasuk di bagian keuangan. Informasi keuangan tersebut nantinya digunakan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal  (Mardiasmo,  2018).  Pihak  internal  organisasi  akan  menggunakan  laporan keuangan  tersebut  sebagai  alat  pengendalian  dan  evaluasi  kinerja  manajerial.  Pihak eksternal  menggunakan  laporan  keuangan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  publik untuk  kemudian  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan.  Sehingga  seorang akuntan akan berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan secara relevan dan andal  sebagai  bentuk  pelaksanaan  akuntabilitas  publik.  Pernyataan  Standar  Akuntansi
Pemerintah (PSAP) No. 1 tahun 2019  menyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan memenuhi  kebutuhan  pengguna  yang  membutuhkan.  Oleh  karena  laporan  keuangan pemerintah  haruslah  menyajikan  informasi  mengenai  penyerapan  anggaran,  selisih penggunaan  anggaran,  posisi  keuangan,  cerminan  kegiatan  operasional,  perubahan ekuitas, dan arus.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD  menurut  UU  No.  23  Tahun  2014  merupakan  bentuk  anggaran  kegiatan pemda  yang  mencakup  rencana  pengeluaran  biaya  dan  rencana  pendapatan  yang diperoleh selama satu periode. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kebijakan fiskal. Oleh karena itu, anggaran memegang  prioritas  pemda  dalam  pembuatan  pertanggungjawaban  keuangan. Pertanggungjawaban anggaran oleh pemda dituangkan dalam bentuk LRA. LRA menurut PSAP  No.  1  tahun  2019  berisi  tentang  sumber,  alokasi  penggunaan  sumber  daya ekonomi,  sehingga  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  dalam bentuk penggunaan anggaran.

## Kinerja Keuangan Pemerintah
Kinerja  menurut  Mahsun  (2018)  merupakan  tingkat  pencapaian strategic planning suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui apabila organisasi tersebut memiliki kriteria keberhasilan untuk mencapai target-targetnya yang dinilai sebagai pengukuran kinerja.  Mardiasmo  (2018)  menyatakan  bahwa  pengukuran  kinerja  sektor  publik memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja, mengalokasikan sumber daya, perwujudan tanggungjawab publik, serta bentuk  komunikasi  kelembagaan. Metode pengukurannya dapat menggunakan value for money yaitu mencakup pertanggungjawaban penggunaan uang.  Indikatornya  dibagi  menjadi  dua yaitu biaya (ekonomi dan  efisien) dan kualitas pelayanan (efektivitas) (Mardiasmo, 2018).

## Analisis Laporan Keuangan Pemerintah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi memberikan informasi tentang  keuangan  kepada  pihak  berkepentingan  yang  nantinya  digunakan  untuk mengambil keputusan, baik keputusa ekonomi, sosial, maupun politik (Kawatu, 2019). Informasi  keuangan  dapat  digunakan  apabila  bersifat  relevan,  dapat  diandalkan,  dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Sifat LKPD adalah general purposive yang artinya umum  dan  sederhana  untuk  memenuhi  kebutuhan  penggunaanya.  Faktanya  para pemangku kepentingan tidak semuanya dapat memahami laporan tersebut karena mereka memiliki  latar  belakang  yang  bervariasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  membantu  para pemangku  kepentingan  dalam  menggunakan  informasi  LKPD  diperlukan  bantuan akuntan analis.
Analisis  LKPD  menurut  Kawatu  (2019)  dapat  membantu  memahami  laporan dengan  menafsirkan  angka-angka  untuk  kemudian  dilakukan  evaluasi  dan  digunakan dalam  pengambilan  keputusan.  Beberapa  jenis  analisis  keuangan  sektor  publik  antara lain:
1) Analisis Pertumbuhan
a. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan selama beberapa periode anggaran  (Mahmudi, 2019). Tren pendapatan dapat
dikatakan baik apabila dapat dapat naik terus setiap periodenya, jika mengalami penurunan maka penyebabnya harus ditemukan dan dicari solusinya. Berikut rumus rasio pertumbuhan pendapatan:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ 𝑡  = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ (𝑡 − 1) 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡ℎ (𝑡 − 1) × 100% Sumber. Mahmudi (2019)
b. Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis pertumbuhan belanja menurut Mahmudi (2019) dapat digunakan untuk mengetahui  perkembangan  belanja.  Belanja  tersebut  harus  dapat  dikatakan rasional  apabila  pertanggungjawabannya  telah  dilakukan.  Mahmudi  (2019) menambahkan bahwa belanja cenderung akan selalu naik karena disesuaikan berdasarkan  tingkat  inflasi,  perubahan  kurs,  pelayanan,  dan  faktor  ekonomi. Berikut rumus rasio pertumbuhan belanja:
𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡ℎ 𝑡  = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡ℎ 𝑡 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡ℎ (𝑡 − 1) 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡ℎ (𝑡 − 1) × 100% Sumber. Mahmudi (2019)

## 2) Analisis Kemandirian
Analisis  kemandirian  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian daerah  dalam  mendanai  daerahnya  melalui  PAD  (Kawatu,  2019).  Penghitungan rasio kemandirian menurut Kawatu (2019) dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total antara transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari  pemda  lainnya.  PAD  yang  semakin  besar  dibandingkan  total  transfer  akan mencerminkan kemandirian daerah tersebut, yang artinya daerah tersebut mampu membiaya otonomi daerahnya. Berikut rumus rasio kontribusi:
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡  +  𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ  +  𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 × 100%

## Sumber. Kawatu (2019)

## 3) Analisis Efektivitas
Analisis  efektivitas  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  penerimaan suatu organisasi sektor publik berdasarkan anggarannya (Mahsun, 2018; Kawatu, 2019). Analisis tersebut tidak mengukur besar pengeluaran untuk mencapai tujuan, tetapi  melihat perolehan tujuan yang ditetapkan. Berikut rumus untuk  mengukur rasio efektivitas:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100% Sumber. Mahmudi (2019)
Tabel 1 : Kategori Nilai Efektivitas
Kategori Nilai Sangat Efektif  > 100% Efektif 100% Cukup Efektif  90-99% Kurang Efektif  75-89% Tidak Efektif <75% Sumber. Mahmudi (2019)

## 4) Analisis Efisiensi
Analisis  Efisiensi  menurut  Mahsun  (2018)  membandingkan  antara  keluara dengan masukan. Pengukuran rasio tersebut memerlukan data realisasi  PAD dan realisasi belanja. Semakin kecil tingkat efisiensinya semakin baik kondisi kinerja keuangan  pemda  tersebut,  begitu  pula  sebaliknya.  Penghitungan  rasio  efisiensi menggunakan rumus berikut:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑀𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 × 100% Sumber. Mahsun (2018) Tabel 2 : Kategori Nilai Efisiensi Kategori Nilai Efisien < 100% Efisien Berimbang  = 100% Tidak Efisien >100% Sumber. Mahsun (2018)
5) Analisis Keserasian Belanja Analisis  keserasian  belanja  menurut  Mahmudi  (2019)  digunakan  untuk mengetahui  keseimbangan  antar  belanja.  Anggaran  memiliki  fungsi  sebagai  alat distribusi sumber daya, alokasi sumber daya, dan stabilisasi politik. Oleh karena itu pemda perlu untuk mengharmonisasikan penggunaan belanja. Berikut rumus untuk mengukur rasio tersebut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ × 100%

## Sumber. Mahmudi (2019)

## 6) Analisis Ekonomi
Analisis  ekonomi  digunakan  untuk  mengukur  pengeluaran  belanja  dengan anggaran  belanjanya  yang  dilakukan  oleh  pemda  dalam  menggunakan  sumber daya  keuangan,  terutama  jika  realisasi  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  besar daripada  anggarannya  (Mahsun,  2018;  Mahmudi,  2019).  Rumus  untuk menghitung rasio ekonomis adalah:
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 × 100%
Sumber. Mahsun (2018)
Tabel 3 : Kategori Nilai Ekonomi Kategori Nilai Ekonomis < 100% Ekonomi berimbang  = 100% Tidak Ekonomis > 100% Sumber. Mahsun (2018)

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  kuantitatif. Penelitian  ini  berfokus  pada  analisis  laporan  keuangan  terutama  laporan  realisasi anggaran milik Pemkot Batu menggunakan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  keserasian,  dan  rasio  ekonomis.  Pemkot  Batu  dipilih sebagai  objek  penelitian  karena  telah  berhasil  memperoleh  opini  wajar  tanpa pengecualian  (WTP)  di  tahun  2019  dan  2020,  sehingga  laporan  keuangannya  telah disajikan  secara  wajar  dari  salah  saji  yang  material.  Tempat  penelitian  adalah  Badan Keuangan Daerah, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 507 Pesanggrahan Kecamatan Batu, Kota Batu.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berasal  dari  dokumen LRA. Dokumen diminta melalui Bendahara Umum Daerah, berupa LRA pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:
1) Mengumpulkan data penelitian berupa LRA milik Pemkot Batu tahun 2019 hingga 2020.
2) Menghitung  rasio  keuangan  berdasarkan  LRA  tersebut.  Rasio  keuangan  yang digunakan meliputi rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis.
3) Menganalisa kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan tersebut.
4) Menarik kesimpulan berdasarkan indikator penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  kinerja  keuangan  dalam  penelitian  ini  merupakan  penilaian  mengenai tingkat  pencapaian dalam  pelaksanaan kegiatan  di  Pemkot Batu  untuk tahun anggaran 2019  dan  2020  yaitu  sebelum  Covid-19  diidentifikasi  dan  saat  tahun  awal  Covid-19 teridentifikasi  di  Indonesia.  Rasio  penghitungan  yang  digunakan  adalah  rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio  ekonomis.  Rasio-rasio  tersebut  dihitung  berdasarkan  laporan  realisasi  anggaran Pemkot Batu. Adapun hasil dari analisis rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut.

## Analisis Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  digunakan  untuk  menunjukkan  tren  positif  maupun  negatif. Tren rasio pertumbuhan pendapatan diharapkan tumbuh positif sebagai bentuk  adanya peningkatan penerimaan pendapatan. Sementara untuk tren rasio pertumbuhan belanja, walaupun ada indikasi terjadi kenaikan tetapi diharapkan belanja tersebut dapat dikontrol pertumbuhannya.

## Tabel 4 : Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemkot Batu 2019 dan 2020
Keterangan 2019 2020 Persentase Pendapatan Asli Daerah Rp 183.717.261.619,50  Rp 126.770.487.721,96  -31,00% Pendapatan Transfer Rp 786.961.111.369,00  Rp 732.316.780.356,00  -6,94% Lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp 18.705.880.000,00  Rp 23.955.685.000,00  28,06% Total Pendapatan Daerah Rp 989.384.252.988,50  Rp 883.042.953.077,96  -10,75% Sumber. Data diolah (2021)
Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  pada  penerimaan  total pendapatan  di  tahun  2020  dibandingkan  tahun  2019.  Total  pendapatan  di  tahun  2020 mengalami  penurunan  sebanyak  10,75%  dibandingkan  tahun  2019.  Penurunan pendapatan  terbesar  terjadi  pada  PAD  yang  turun  sebanyak  31%  dibandingkan  tahun sebelumnya.  Mayoritas  PAD  Pemkot  Batu  berasal  dari  pajak  daerah,  akibat  adanya penurunan perolehan pajak daerah maka akan mempengaruhi PAD tersebut. Pendapatan transfer  tahun  2020  juga  mengalami  penurunan  cukup  besar  yaitu  sebanyak  6.94% dibandingkan tahun 2019, terutama akibat berkurangnya pendapatan transfer yang berasal dari  pemerintah  pusat.  Sementara  lain-lain  pendapatan  yang  sah  mengalami  kenaikan sebanyak 28,06% karena adanya hibah yang diberikan kepada Pemkot Batu.
Tabel 5 : Rasio Pertumbuhan Belanja Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 2020 Persentase Belanja Operasi Rp 699.813.215.331,25  Rp 720.958.198.578,64  3,02% Belanja Modal Rp 143.072.144.864,74  Rp 94.063.915.966,61  -34,25% Belanja Tak Terduga  Rp 1.408.002.698,00 Rp 28.631.441.868,21  1933,48%
Total Belanja Daerah  Rp 844.293.362.893,99  Rp 843.653.556.413,46  -0,08%
Sumber. Data diolah (2021)
Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi penurunan untuk total belanja yang digunakan di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Perubahan komposisi penggunaan belanja juga dapat dilihat berdasarkan tabel tersebut. Belanja modal mengalami penurunan sebanyak 34,25%  akibat  adanya  penghematan  belanja  modal.  Sementara  belanja  operasi mengalami  kenaikan  yang  tidak  signifikan  sebanyak  3,02%  yang  digunakan  untuk belanja  pegawai,  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial.  Belanja  Tak  terduga  juga mengalami  kenaikan  yang  sangat  signifikan  yaitu  sebanyak  1933,48%  di  tahun  2020. Belanja  tersebut  digunakan  oleh  Pemkot  Batu  sebagai  sumber  pendanaan penanggulangan pandemi Covid-19.
Kota Batu sebagai kota pariwisata memperoleh mayoritas pendapatannya melalui penerimaan pajak dan retribusi yang berasal dari usaha-usaha yang berhubungan dengan pariwisata. PSBB di awal pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak usaha-usaha di Kota Batu  seperti  tempat  rekreasi,  hotel  dan  rumah  makan  harus  tutup  sementara. Berkurangnya pengunjung menjadikan perolehan pendapatan usaha-usaha tersebut juga berkurang  dan  mempengaruhi  usaha-usaha  lain  yang  berhubungan  dengan  industri pariwisata seperti transportasi dan retail.
Fokus utama Pemkot Batu  pada tahun 2020 adalah menanggulangi kasus pasien Covid-19 yang terus meningkat terutama saat libur hari raya dan tahun baru. Penduduk di  kota  Batu  memiliki  hak  dan  kewajiban  selama  pemberlakuan  PSBB  sesuai  dengan Perwali  No.  48/2020,  yaitu  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  dan  mematuhi pelaksanaan  PSBB.  Bantuan  tunai  dan  pangan  juga  diberikan  kepada  mereka  yang terdampak  pandemi.  Insentif  pajak  juga  diberlakukan  kepada  pelaku  usaha  berupa pengurangan  hingga  pembebasan  pajak  dan  retribusi.  Upaya-upaya  penanggulangan
tersebut  memerlukan  pendanaan  yang  diambil  dari  APBD  baik  pusat  maupun  daerah, termasuk APBD Pemkot Batu.

## Analisis Kemandirian
Tabel 6 : Rasio Kemandirian Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 2020 Pendapatan Asli Daerah  Rp 183.717.261.619,50  Rp 136.766.373.974,97 Pendapatan Transfer Rp 786.961.111.369,00  Rp 732.316.780.356,00 Persentase 23,35% 18,68%

## Sumber. Data diolah (2021)
Tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemandirian di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 persentase kemandirian Pemkot Batu adalah sebesar 23,35%, sementara di tahun 2020 turun menjadi 18,68%. Peran pemerintah pusat dan provinsi masih mendominasi dalam membangun Kota Batu baik sebelum maupun saat  terjadi  pandemi  Covid-19.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemampuan kemandirian Pemkot Batu secara finansial masih belum signifikan. Selain itu penurunan rasio  diakibatkan  karena  ada  penurunan  pada  jumlah  PAD  dan  pendapatan  yang disesuaikan.
Penurunan ekonomi yang terjadi di masyarakat akibat adanya pembatasan kegiatan mempengaruhi pos PAD menjadi tidak maksimal. Sumber PAD berasal dari pendapatan pajak,  pendapatan  retribusi,  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  dan  PAD  lainnya.  Mayoritas  pendapatan  tersebut  berasal  dari  pungutan kepada  masyarakat,  sehingga  jika  ekonomi  masyarakat  menjadi  lesu  maka  perolehan PAD juga akan turun. Pendapatan transfer mayoritas berasal dari pemerintah pusat. Fokus pemerintah baik pusat maupun daerah adalah menangani pandemi Covid-19. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian anggaran untuk penanganan pandemi sehingga membuat pemda,  termasuk  Pemkot  Baru,  harus  menyesuaikan  anggaran  yang  diterima  dari pemerintah pusat dengan ikut berfokus pada penanganan pandemi.

## Analisis Efektivitas
Rasio efektivitas digunakan untuk melihat pencapaian pemda dalam merealisasikan target yang sudah dianggarkan. Perhitungannya dengan membandingkan antara realisasi dengan anggarannya. Berikut tabel nilai rasio efektivitas pada Pemkot Batu.
Tabel 7 : Rasio Efektivitas Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 2020 Pendapatan Daerah Rp 989.384.252.988,50 Rp 893.038.839.330,97 Anggaran Pendapatan Daerah Rp 992.847.493.756,00 Rp 844.848.618.845,00 Persentase 99,65% 105,70% Kinerja Keuangan Cukup Efektif Sangat Efektif Pendapatan Asli Daerah Rp 183.717.261.619,50 Rp 136.766.373.974,97 Pendapatan Pajak Daerah Rp 160.164.142.536,00 Rp 114.716.707.009,67 Pendapatan Retribusi Daerah Rp 4.747.689.000,00 Rp 4.635.912.900,00 Pendapatan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah yang Dipisahkan Rp 3.172.737.257,01 Rp 3.072.397.802,20 Lain-lain PAD yang Sah Rp 15.632.692.826,49 Rp 14.341.356.263,10 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Rp 160.391.145.019,00 Rp 110.947.791.067,00 Persentase 114,54% 123,27% Kinerja Keuangan Sangat Efektif Sangat Efektif Pendapatan Transfer Rp 786.961.111.369,00 Rp 732.316.780.356,00 Anggaran Pendapatan Transfer Rp 817.946.348.737,00 Rp 702.217.757.778,00 Persentase 96,21% 104,29% Kinerja Keuangan Cukup Efektif Sangat Efektif Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 18.705.880.000,00 Rp 23.955.685.000,00 Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 14.510.000.000,00 Rp 31.683.070.000,00 Persentase 128,92% 75,61% Kinerja Keuangan Sangat Efektif Kurang Efektif Sumber. Data diolah (2021)
Tabel  7  tersebut  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  untuk  keseluruhan pendapatan daerah mengalami  kenaikan efektivitas dari 99,65% dalam kategori  cukup efektif  menjadi  105,7%  dengan  sangat  efektif.  Keseluruhan  pendapatan  daerah  telah berhasil mencapai target yang direncanakan, tetapi masing-masing komponen pendapatan daerah menunjukkan adanya variasi efektivitas kinerja keuangan di tahun 2019 dan 2020.
PAD di tahun 2019 dan 2020 dikatakan sangat efektif karena realisasi PAD lebih besar  dari  anggarannya.  Besar  persentase  rasio  efektivitas  PAD  di  tahun  2019  adalah 114,54% dan naik menjadi 123,27% di tahun 2020. Kontribusi PAD terbanyak berasal dari  pendapatan  pajak  daerah.  Nilai  pajak  daerah  di  tahun  2020  adalah  sebesar  Rp 114.716.707.009,67  dari  total  perolehan  PAD  sebanyak  Rp  136.766.373.974,97. Walaupun  secara  persentase  mengalami  kenaikan,  tetapi  secara  nilai  mengalami penurunan,  baik  pada  realisasi  maupun  anggaran.  Kenaikan  pada  persentase  tersebut disebabkan adanya penyesuaian pada anggaran PAD yang dilakukan di tahun 2020 akibat adanya pembatasan kegiatan sosial dan fokus penanganan pandemi Covid-19.
Rasio  efektivitas  pendapatan  transfer  mengalami  perbaikan  di  tahun  2020 dibandingkan  tahun  2019,  dari  cukup  efektif  menjadi  sangat  efektif.  Persentasenya mengalami perbaikan dari 96,21% menjadi 104,29%. Pendapatan transfer tersebut berasal
dari transfer pusat, transfer pusat lainnya, transfer daerah lainnya dan bantuan keuangan. Walaupun  secara  kinerja  menjadi  lebih  baik,  tetapi  secara  nominal  ada  penurunan realisasi  anggaran  dari  Rp  786.961.111.369,00  menjadi  Rp  732.316.780.356,00. Pendapatan transfer pada Pemkot Batu paling banyak berasal dari transfer pusat diikuti transfer  daerah.  Mengingat  penanganan  Covid-19  tidak  hanya  menjadi  permasalahan daerah tetapi permasalahan nasional, oleh karena itu pemerintah pusat maupun provinsi harus  menyesuaikan  kembali  pendanaan  transfer  yang  diberikan  kepada  daerah  yang berada di bawah naungannya.
Rasio  efektivitas  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  secara  persentase mengalami penurunan dari yang semula 128,92% di tahun 2019 dengan kategori sangat efektif  menjadi  75,61%  di  tahun  2020  dalam  kategori  kurang  efektif.  Lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah  diterima  oleh  Pemkab  Batu  melalui  pendapatan  hibah, walaupun  secara  persentase  mengalami  penurunan,  tetapi  secara  nominal  mengalami kenaikan  dari  Rp  18.705.880.000,00  menjadi  Rp  23.955.685.000,00.  Penurunan persentase tersebut diakibatkan karena adanya kenaikan pada nilai anggaran tetapi nilai realisasi yang diperoleh belum efektif dengan anggaran yang direncanakan.

## Analisis Efisiensi
Tabel 8 : Rasio Efisiensi Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 2020 Pendapatan Daerah Rp 989.384.252.988,50  Rp 893.038.839.330,97 Belanja Daerah Rp 844.293.362.893,99  Rp 843.653.556.413,46 Persentase 85,34% 94,47% Kinerja Keuangan Efisien Efisien Sumber. Data diolah (2021)
Tabel 8 menunjukkan tingkat efisiensi yang perolehan pendapatan daerah dilihat dari pengeluaran belanja daerahnya. Kinerja keuangan tahun 2019 dan 2020 dikatakan efisien  dengan  persentase  masing-masing  85,34%  dan  94,47%,  semakin  rendah  nilai rasionya  semakin  baik  efisiensi  kinerja  keuangannya.  Kenaikan  persentase  tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan daerah yang diterima oleh Pemkot Batu dari Rp  989.384.252.988,50  menjadi  Rp  893.038.839.330,97  dengan  jumlah  penurunan nominal belanja daerah yang tergolong stabil.

## Analisis Keserasian
Rasio  keserasian digunakan untuk  melihat keharmonisasian antar belanja seperti belanja  operasi,  belanja  modal,  dan  belanja  tak  terduga.  Belanja  operasi  merupakan belanja  jangka  pendek  yang  sifatnya  rutin  karena  hanya  digunakan  pada  satu  periode anggaran.  Belanja  modal  memiliki  sifat  yang  cenderung  tidak  rutin  tetapi  dapat memberikan  manfaat  jangka  panjang  karena  kecenderungannya  dalam  membeli  aset. Sementara  belanja  tak  terduga  merupakan  belanja  yang  tidak  diharapkan  pengeluaran karena sifatnya yang tidak biasa.
Tabel 9 : Rasio Keserasian Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 Persentase 2020 Persentase Belanja Operasi Rp 699.813.215.331,25  82,89% Rp 720.958.198.578,64  85,46% Belanja Modal Rp 143.072.144.864,74  16,95% Rp 94.063.915.966,61  11,15% Belanja Tak Terduga  Rp 1.408.002.698,00 0,17% Rp 28.631.441.868,21  3,39% Total Belanja Daerah  Rp 844.293.362.893,99  100,00% Rp 843.653.556.413,46  100,00%

## Sumber. Data diolah (2021)
Tabel  9  menunjukkan  tingkat  keserasian  pada  belanja  yang  dikeluarkan  oleh Pemkot Batu pada tahun 2019 dan 2020. Komposisi belanja daerah pada Pemkot Batu terdiri  dari  belanja  operasi,  belanja  modal  dan  belanja  tak  terduga.  Rasio  keserasian belanja masih didominasi oleh belanja operasi baik di tahun 2019 maupun 2020. Belanja operasi di tahun 2019 memiliki rasio keserasian sebesar 82,89%, kemudian naik di tahun 2020 menjadi 85,46%. Kenaikan tersebut juga diikuti oleh kenaikan jumlah belanja yang dikeluarkan yaitu dari Rp 699.813.215.331,25 menjadi Rp 720.958.198.578,64.
Rasio keserasian pada belanja modal justru mengalami penurunan, yang awalnya 16,95% dari keseluruhan belanja menjadi 11,15% di tahun 2020. Sementara belanja tak terduga mengalami kenaikan rasio keserasian dari yang awalnya 0,17% menjadi 3,39% di  tahun  2020.  Penghematan  yang  dilakukan  pada  belanja  modal  serta  kenaikan komposisi  pada  belanja  operasi  dan  belanja  tak  terduga  merupakan  bentuk  keseriusan Pemkot Batu dalam menangani pandemi Covid-19.

## Analisis Ekonomi
Tabel 10. Rasio Ekonomi Pemkot Batu 2019 dan 2020 Keterangan 2019 2020 Belanja Daerah Rp 844.293.362.893,99  Rp 843.653.556.413,46 Anggaran Belanja Daerah Rp 1.157.770.809.579,26  Rp 1.064.291.347.596,77 Persentase 72,92% 79,27% Kinerja Keuangan Ekonomis Ekonomis Belanja Operasi Rp 699.813.215.331,25  Rp 720.958.198.578,64 Belanja Pegawai Rp 371.339.773.614,00  Rp 382.506.940.511,40 Belanja Barang dan Jasa Rp 259.949.632.008,01  Rp 253.499.302.031,67 Belanja Hibah Rp 54.480.138.723,24 Rp 63.036.851.701,57 Belanja Bantuan Sosial Rp 14.043.670.986,00 Rp 21.915.104.334,00 Anggaran Belanja Operasi Rp 854.269.728.609,56  Rp 839.208.496.937,67 Persentase 81,92% 85,91% Kinerja Keuangan Ekonomis Ekonomis Belanja Modal Rp 143.072.144.864,74  Rp 94.063.915.966,61 Anggaran Belanja Modal Rp 201.158.248.582,10  Rp 128.560.033.185,05 Persentase 71,12% 73,17% Kinerja Keuangan Ekonomis Ekonomis Belanja Tak Terduga Rp 1.408.002.698,00 Rp 28.631.441.868,21 Anggaran Belanja Tak Terduga  Rp 102.342.832.387,60  Rp 96.522.817.474,05 Persentase 1,38% 29,66% Kinerja Keuangan Ekonomis Ekonomis Sumber. Data diolah (2021)
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  kinerja  belanja  daerah  Pemkot  Batu  dapat dikatakan ekonomis untuk tahun 2019 dengan persentase 72,92% dan 79,27% di tahun 2020. Komponen belanja daerah seperti belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga baik di tahun 2019 dan 2020 masih dikatakan ekonomis. Belanja operasi yang berhasil diserap di tahun 2019 sebesar 81,92% dan 85,19% di tahun 2020. Belanja modal di  tahun  2019  berhasil  menyerap  sebanyak  71,12%,  sedangkan  tahun  2020  berhasil menyerap 73,17%. Kenaikan penyerapan belanja daerah secara signifikan dapat dilihat pada belanja tak terduga yang awalnya 1,38% menjadi 29,66%. Hal tersebut merupakan bukti bahwa adanya pengeluaran pada belanja tak terduga yang lebih besar di tahun 2019 dibandingkan tahun 2020.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemkot Batu untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 sebagai berikut:
1) Pertumbuhan  pendapatan  Pemkot  Batu  pada  2020  mengalami  penurunan dibandingkan  tahun  2019.  Sedangkan  rasio  pertumbuhan  belanja  di  tahun  2020 mengalami penghematan dibanding tahun sebelumnya.
2) Tingkat  kemandirian Pemkot Batu  secara finansial baik  di  tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh peran pemerintah pusat.
3) Tingkat  efektivitas  kinerja  pendapatan  daerah  mengalami  kenaikan  dari  yang semula cukup efektif di tahun 2019 menjadi sangat efektif di tahun 2020. Pemkot Batu juga berhasil mempertahankan predikat sangat efektif untuk kinerja PAD-nya. Sementara  untuk  pendapatan  transfer  juga  mengalami  kenaikan  kinerja  yang sebelumnya cukup efektif menjadi sangat efektif di tahun 2020. Akan tetapi untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan kinerja yang semula sangat efektif menjadi kurang efektif.
4) Tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 berada dikategori efisien walaupun terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan
5) Tingkat  keserasian  belanja  baik  di  tahun  2019  dan  2020  masih  didominasi  oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal. Sementara untuk belanja tak terduga terjadi kenaikan yang sangat signikan.
6) Tingkat ekonomis di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan ekonomis baik untuk belanja daerah,  belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Penelitian dengan melihat kinerja keuangan pemerintah selama pandemi Covid-19 sebagai  bentuk  akuntabilitas  publik  masih  perlu  dilakukan,  tidak  hanya  secara  jangka pendek  tetapi  juga  jangka  panjang,  mengingat  pandemi  telah  berjalan  lebih  dari  satu periode  serta  efeknya  yang  berbeda  pada  masing-masing  pemda.  Penelitian  secara kualitatif untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemda dalam mempertahankan PAD  juga  dapat  dilakukan  karena  setiap  daerah  memiliki  hak  otonomi  daerah  untuk mengatur keuangan pemerintahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Kawatu, Freddy Semuel. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik . Yogyakarta: DEEPUBLISH.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta:  UPP STIM YPKN.
Mahsun,  Mohamad.  2018.  P engukuran  Kinerja  Sektor  Publik .  Edisi  Pertama.
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
Pandelaki, J. R., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara  (Studi  Kasus  pada  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah). Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22(2), 14-34. https://doi.org/10.35794/jpekd.34592.22.2.2021
Panggabean,  F.  Y.  (2019).  Kinerja  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Dan  Kota  di  Sumatera  Utara  Berdasarkan  Opini  Audit. Jurnal  Akuntansi  dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi , 5(2), 151-159. https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692
Pemerintah  Daerah  Kota  Batu.  (2020).  Peraturan  WaliKota  Batu  No.  48  tahun  2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona virus Disease 2019.
Pemerintah Indonesia. (2010) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah Indonesia. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
Pujanira,  P.,  &  Taman,  A.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah Provinsi DIY. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 6(2), 14-28. https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643
Syafnita,  S.  (2021).  Menelisik  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota  Di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 24(1), 75-87. http://dx.doi.org/10.31941/jebi.v24i1.1391
Zulkarnain,  Z.  (2020).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Untuk  Mengukur  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Barat. Cakrawala  Repositori IMWI , 3(1), 61-74.