## PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 7 KEDIRI DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK
*Djoko Susanto 1) , Mashuri 2) , Fauziah Hanum 3)
1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
Indonesia
3) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
Indonesia
* Email Korespondensi : djokosusanto@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Keberadaan Komite  sebagai wakil masyarakat, oleh karena itu keanggotaanya terdiri dari berbagai unsur  masyarakat  yang  diharapkan  dapat  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  sekolah  (Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  2016).  Komite mempunyai tugas dan fungsi sebagai pemberi pertimbangan, membantu penggalangan dana dan melakukan  kontrol  terhadap  sekolah.  Memahami  karakter  permasalahan  sebagaimana  tersebut diatas, yang menuntut data dan jawaban deskriptif dan maka untuk dapat menjawabnya digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengedepankan datanya diperoleh dari  observasi  dan  wawancara.  Data  yang  diperoleh  kemudian  diuji  dengan  uji  validasi  data (keabsahan data/triangulasi), yang kemudian dianalisis dengan analisis interaktif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : a. Memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah melalui rapat-rapat atau  pertemuan  komite,  b.  melakukan  penggalangan  dana  guna  untuk  kepentingan  sekolah sepanjang  yang  menjadi kewenangan  komiite, c.  menampung  dan  meneruskan saran atau kritik yang  membangun  kepada  pihak  sekolah,  dan  d.  melaksanakan  fungsi  kontrol  terhadap pengelolaan.
Kata Kunci : Komite Sekolah; Tugas dan fungsi; Partisipasi

## Abstract
The existence of the Committee as a representative of the community, therefore its members consist of various elements of society that are expected to participate in school management (Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 75 of 2016). The committee has a duty and function to provide consideration, help raise funds, and exercise control over the school. Understanding the character of the problem as mentioned above, which demands descriptive data and answers and so to be able to answer it, a qualitative approach is used, which is a research approach that puts forward the data obtained from observations and interviews. The
data obtained were then tested with data validation tests (data validity/triangulation), which were then  analyzed  by  interactive  analysis.  The  results  of  the  study  are  as  follows:  a.  Providing considerations to the principal through meetings or committee meetings, b. do fundraising for the benefit of the school as long as that is the authority of the committee, c. accommodate and forward constructive  suggestions  or  criticism  to  the  school,  and  d.  carry  out  control  functions  over management.
Keywords : School Committee; Duties and functions; Participations

## PENDAHULUAN
Partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam  upaya  peningkatan  kualitas sekolah. Hal ini disebabkan karena masyarakat memiliki fungsi kontrol terhadap kegiatan pembelajaran  dan  pendidikan  disekolah.  Oleh  karena  itu,  antaralembaga  pendidikan (sekolah)  dengan  masyarakat  dan  negara  atau  pemerintah  harus  berjalan  bersama-sama karena maju mundurnya pendidikan secara makro maupun secara mikro menjadi tanggung jawab  bersama.  Misalnya  berbagai  kebijakan  pendidikan  secara  makro  perlu  campur tangan  pemerintah  dan  masyarakat,  misalnya  mengatasi  masalah  kenakalan  remaja, penyalahgunaan narkoba, kriminalitas dan sebagainya.
Partsipasi  masyarakat  sebagai  salah  satu  komponen  tanggung  jawab  terhadap pendidikan diwujudkan dalam bentuk organisasi yang dinamakan komite. Hal ini sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  75 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tersebut,yang berisi:
1. Memberikan  pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan.
2. Menggalang dana dan memberdaya pendidikan lainnya dari masyarakat.
3. Mengawasi/mengontrol  pelayanan  pendidikan  di  sekolah  sesui  ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik,  dan  aspirasi  dari  peserta  didik,  orang tua/wali  dan  masyarakat  serta  hasil  pengamatan  komite  sekolah  atas  kinerja sekolah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 sebagaimana pasal 1 sampai 4 maka komite sekolah merupakan
bagian  yang  sangat  vital  dalam  pengelolaan  sekolah,  sebab  komite  sekolah  yang merupakan lembaga mandiri memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai pertimbangan, penggalangan dana untuk kepentingan kemajuan  sekolah,  fungsi kontrol dan perpanjangan tangan masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol tersebiut.
Demikian juga halnya tugas dan fungsi komite sekolah yang ada di SMA Negeri 7  Kota  Kediri  permasalahnya  sekarang  adalah  bagaimana  partisipasi  komite  dalam kaitannya  dengan  memajukan  kualitas  pendidikan  di  SMA  Negeri  7  Kota  Kediri, mengingat tugas pokok dan fungsi komite sebagaimana tersebut diatas.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  partisipasi  menurut  Sutarto  dalam  Yulianti  (2006)  adalah  Turut sertanya  seseorang  baik  secara  langsung  maupun  emosional  untuk  memberikan sumbangan-sumbangan  kepada  proses  pembuatan  keputusan  terutama  mengenai persoalan-persoalan  dimana  keterlibatan  pribadi  seseorang  yang  bersangkutan melaksanakan  akan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  hal  tersebut.  Menurut Suryosubroto  (2006:  71)  partisipasi  adalah  “hal  turut  berperan  serta  dalam  suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta”. Pendapat di atas dipertegas oleh Keith Davis dalam Suryosubroto  (2006:  71)  bahwa  partisipasi  adalah  “keterlibatan  mental  dan  pikiran individu  di  dalam  suatu  kelompok  yang  mendorongnya  untuk  mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut”.
Bryan  dan  White  dalam  Yulianti  (2006)  bahwa  bentuk  sumbangan  seseorang dalam partisipasinya adalah:
1. Partisipasi buah pikiran
2. Partisipasi harta dan uang
3. Partisipasi tenaga atau gotong-royong
4. Partisipasi sosial
5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten
Keberadaan  Komite  Sekolah  harus  bertumpu  pada  landasan  partisipasi masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan  hasil  pendidikan  di  sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi
dan otonomi yang ada (Muzaqi et al., 2020). Dalam rangka memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, partisipasi Komite sekolah adalah sebagai berikut:
1. Memberi  pertimbangan  (advisory  agency)  dalam  memberdayakan  masyarakat dan  lingkungan  sekolah,  serta  menentukan  dan  melaksanakan  kebijakan pendidikan.
2. Mendukung  (supporting  agency),  kerja  sama  sekolah  dengan  masyarakat,  baik secara financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan masyarakat dalam rangka transparansi dan akunbilitas penyelenggaraan dan output.
4. Mediator  antara  sekolah,  pemerintah  (eksekutif),  dewan  perwakilan  rakyat daerah (DPRD/ legislatif), dengan masyarakat.
Lain  halnya  dengan  pendapat  Heru  Sukoco  (2009:  55)  menyebutkan  ada  4 peranan komite sekolah yaitu :
1. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah. :
2. Memobilisasi dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan
3. Mengkoordinasikan dukungan masyarakat dalam hal anggaran pendidikan.
4. Mengevaluasi  pelaksanaan  dukungan  masyarakat  dalam  hal  anggaran pendidikan.
Menurut Depdiknas (2004: 33-34) menjabarkan mengenai fungsi komite sekolah dalam pendidikan adalah sebagai berikut : a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. b. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  pendidikan.  c.  Menggalang  dana  masyarakat  dalam  rangka pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan.  d.  Mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan komitmen  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu.  e. Melakukan  evaluasi  dan  pengawasan  terhadap  kebijakan,  program,  penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. f. Melakukan kerjasama dengan  masyarakat. g. Menampung dan  menganalisis  aspirasi,  ide,  tuntutan,  dan  berbagai  kebutuhan  pendidikan  yang diajukan oleh masyarakat.
1. Menurut Depdiknas dalam Heru Sukoco (2009: 53) menjelaskan  bahwa sesuai dengan  peran  dan  fungsinya  Komite  sekolah  melakukan  akuntabilitas  sebagai
berikut:  Komite  sekolah  menyampaikan  hasil  kajian  pelaksanaan  program sekolah  kepada  stakeholders  secara  periodic,  baik  yang  berupa  keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
2. Menyampaikan  laporan  pertanggung  jawaban  bantuan  masyarakat  baik  berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun barang bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintahan setempat.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  dan  fungsi  Komite sekolah dalam pendidikan mereka harus mampu melaksanakan berbagai macam bentuk partisipasi atau kinerja yang telah diberikan supaya dapat menyentuh aspek pendidikan daam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui  desentralisasi  pendidikan  maka  pengelolaan  pendidikan  khususnya jenjang  SMA/SMK  antar  Kabupaten/kota  diwilayah provinsi  (Suwarno  et  al.,  2020). Dalam  hal  ini  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  dan  pembiayaan  pendidikan masih  berjalan  seperti  sebelumnya.  Hal  ini  karena  harus  disadari  bahwa  pendidikan merupakan  investasi  jangka  panjang  sehingga  memotivasi  masyarakat  untuk memberikan  bantuan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  (Ali,  2017).  Keberhasilan pendidikan di suatu sekolah tidak  hanya di tentukan oleh proses pendidikan  di  sekolah dan  tersedianya  sarana  dan  prasarana  saja,  tetapi  juga  di  tentukan  oleh  lingkungan keluarga  dan/atau  masyarakat.  Orang  tua  dan  masyarakat  juga  mempunyai  tanggung jawab bersama untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memberikan bantuan  dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Ali, 2017 : 194).
Dalam  rangka  memberdayakan  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat (komite),  sekolah  harus  dapat  membina  kerjasama  dengan  orang  tua  dan  masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Proses  interaksi  edukatif  di  sekolah  merupakan  inti  dari  proses  pendidikan  yang sebenarnya.  Oleh karena  itu,  bentuk  desentralisasi  pendidikan  yang  paling  mendasar adalah  yang dilaksanakan oleh sekolah, dengan  menggunakan komite sekolah sebagai wadah pemberdayaan partisipasi serta masyarakat sebagai proses pelaksanaan layanan pendidikan secara nyata di dalam masyarakat (Baedowi, 2015).
Menurut  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UUSPN)  No  20  tahun 2003 Pasal 56 (3) menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah dibentuk sebagai lembaga independen dan berperan dalam meningkatkan kualitas layanan, dengan mempertimbangkan  staf,  infrastruktur  dan  pengawasan  pendidikan  di  tingkat  unit pendidikan.  Mendasarkan  pada  UUSPN  tersebut  dapat  dideskripsikan  bahwa  komite sekolah  itu  dibentuk  sebagai  lembaga  independen  yang  memiliki  tugas  untuk meniungkatkan kualitas layanan pendidikan serta melakukan fungsi kontrol. Jadi komite sekolah  harus  dapat  meyakinkan  orang  tua,  pemerintah  daerah,  komunitas  bisnis,  dan seluruh komunitas bahwa sekolah dapat dipercaya.
Pengelolaan  sekolah  ini  dijalankan  dengan  asas  partisipasi,  transparansi  dan akuntabilitasi  artinya  dalam  pengelolaan  sekolah  dewan  pendidikan  khususnya  kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebeb itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah  Komite Sekolah. Sebagaimana di jelaskan oleh  (Tambunan, 2011) bahwa dalam MBS  memberikan  otonomi  luas  pada  tingkat  sekola  dan  melibatkan  masyarakat  dalam rangka mengeluarkan kebijakan pendidikan (Thieme et al., 2013)
Keberadaan komite sekolah harus didasarkan  pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan di unit / unit pendidikan. Karena itu, ketika membentuk komite sekolah, perhatian harus diberikan pada distribusi peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah
1. Sebagai  lembaga  donor.  Pertimbangan  (pusat  saran)  dalam  definisi  dan implementasi kebijakan pendidikan di unit pendidikan.
2. Sebagai agen pendukung (agensi pendukung), baik dalam tugas keuangan, mental maupun administrasi pribadi di unit pengajaran.
3. Sebagai  Pengendali  (Controlling  Agency)  dalam  konteks  transparansi  dan akuntabilitas dalam mengelola dan mengeluarkan pendidikan dalam pelajaran.
4. Sebagai  lembaga perantara antara pemerintah (eksekutif) dan  masyarakat dalam satuan pendidikan.
Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :
1. Elemen komunitas dapat berasal dari orang tua / wali siswa. Tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; Dunia bisnis / industri; organisasi profesional staf pendidikan; Perwakilan alumni; dan perwakilan siswa.
2. Anggota  Dewan  Pengajar,  yayasan  /  lembaga  pendidikan  yang  menggunakan dewan desa, juga dapat dimasukkan sebagai anggota dewan sekolah (maksimal 3 orang).
3. Setidaknya ada sembilan anggota komite sekolah dan jumlahnya aneh.
4. Komite  sekolah  setidaknya  terdiri  dari  ketua,  sekretaris  dan  bendahara,  yang dipilih oleh dan dari anggota. Ketua bukan dari kepala unit pendidikan.
5. Sinergi antara komite sekolah dan sekolah menciptakan tanggung jawab bersama antara  sekolah  dan  masyarakat  sebagai  mitra  dalam  pengembangan  pendidikan. Dari sini, komunitas dapat menyalurkan berbagai gagasan dan berpartisipasi dalam mempromosikan pendidikan di wilayah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Memahami  karakter  permasalahan  sebagaimana  tersebut  diatas,  yang  menuntut data dan jawaban deskriptif dan maka untuk dapat menjawabnya digunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengedepankan datanya diperoleh dari observasi  dan  wawancara.    Agar  data  dapat  dikumpulkan  maka  digunakan  teknik penentuan  informan  secara  purposif  sampling  yaitu  penentuan  informan  berdasarkan pertimbangan  kedalaman  penguasaan  tentang  masalah  yang  diteliti.  Adapun  teknik pengumpulan  datanya  menggunakan  observasi  partisipasi,  wawancara  mendalam  dan untuk  melengkapi  keakuratan  data  diguynakan  teknik  pengumpulan  data  dokumentasi. Setelah  data  terkumpul  dilakukan  uji  validasi  data  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan analisis data melaui teknik analisis interaktif Miles Huberman (Sugiyono:2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Partisipasi dalam Pemberian Pertimbangan  dan Dukungan
Dalam pengelolaan sekolah, sekolah dilengkapi oleh keberadaan komite sekolah yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat. Artinya dalam pengelolaan sekolah tidak
sendirian,  namun  ada  lembaga  lain  yang  bertugas  untuk  memberikan  pertimbangan sebelum kepala sekolah membuat suatu keputusan sekolah, yaitu Komite. Oleh karena itu keputusan  yang  ditetapkan  nantinya  sudah  tentu  merupakan  keputusan  bersama  antara pihak sekolah dengan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite.
Partisipasi  Komite  dalam  memberikan  pertimbangan  antara  lain  melalaui    rapat anggaran, rapat penerimaan siswa baru, rapat tentang studi banding ke perguruan tinggi negeri  sebagai  orientasi  siswa  kelas  3  yang  akan  melanjutkan  studi  lanjut,  rapat  wali murid.  Semua  itu  dilakukan  sekolah  dengan  melibatkan  komite  dan  komite  wajib memberikan  pertimbangan  kepada  sekolah.  Hal  ini  bernuansa  legalitas  dalam  Kepala sekolah  menjalankan  berbagai  kebijakan  sekolah.  Oleh  karena  itu  kedudukan  komiten menjadi sangat penting dalam sekolah. Kegiatan berbagai rapat sebagaimana dijelaskan di atas relatif rutin dan sudah terjadwal setiap tahunnya. Suasana rapat berjalan tertib dan lancar  karena  dijiwai  semangat  menjalankan  kemitraan,  sekolah  juga  menyambut  baik berpartisipasi aktif pengurus komite sekolah dalam pelaksanaan program sekolah selama ini.
Kelancaran pelaksanaan program sekolah di tahun 2018 / 2019 sangat memerlukan dukungan dari komite sekolah tidak saja secara material pendanaan, tapi juga secara non material.  Kepala  sekolah  SMA  Negeri  7  Kota  Kediri  meningkatkan  partisipasi  serta pengurus  komite  sekolah  dengan  cara  meningkatkan  komunikasi  dua  arah.  Melalui komunikasi ini diharapkan pengurus komite sekolah dapat lebih memahami sasaran yang ingin  dicapai  sekolah  dan  anak  didik,  dan  selanjutnya  berusaha  lebih  keras  untuk membantu terlaksananya kegiatan sekolah.
Pengurus  komite  sekolah  semaksimal  mungkin  dalam  menjalin  komunikasi  dua arah dengan orang tua siswa. Melalui komunikasi dua arah komunikasi diharapkan efektif. Komite  sekolah  menjadi  penampung  aspirasi  orang  tua  berupa  pengaduan,  keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan program yang dijalankan oleh SMA Negeri 7 Kota Kediri.
Komite  di  SMA  Negeri  7  Kediri  juga  selalu  memberikan  support  atau  motivasi kepada  siapa  saja  yang  ada  dan  bergabung  di  struktur  organisasi  sekolah.  Support dimaksud agar semangat untuk maju terus tertanam di seluruh komponen sekolah dalam
rangka mencapai prestasi. Baik itu diberikan kepada siswa yang mau berangkat bertanding atau berlomba ataupun juga kepada guru yang mengikuti workshorp. Melalui pemberian support  tersebut  diharapkan  dapat  berjuang  dan  mengikuti  secara  serius  dalam  rangka memajukan sekolah (Pramono et al., 2020).
Setiap tahun sekolah juga melakukan acara wisuda lulusan dan pelepasan, dan hal tersebut tidak ada dalam anggaran sekolah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi komite, yaitu  melakukan  penggalangan  dana  untuk  kegiatan  tersebut  sekaligus  sebagai  ajang silahturohmi dengan kawan-kawan. Penggalangan dana dimanfaatkan dan dilaksanakan secara maksimal, tertib hukum dan disiplin, transparansi harus dilakukan.

## Partisipasi Komite dalam bidang Keorganisasian dan Kontroling
Dalam mewujudkan kopmite untuk memajukan sekolah, maka partisipasi diawali dengan menyusun program kerja komite, rapat program kerja, rapat teknis komite tentang tahapan-tahapan  pencapaian,  dan  mencarikan  solusi  terhadap  berbagai  kendala  di lapangan.  Partisipasi  yang  lain  dalam  bentuk  :  (1)  sebagai  pemberi  pertimbangan ( advisory  agency) ;  (2)  sebagai  pendukung  ( supporting  agency );  (3)  sebagai  pengontrol ( controlling  agency );  dan  (4)  sebagai  mediator  antara  pemerintah  dan  masyarakat khususnya  untuk  memajukan  kualitas  pendidikan  di  SMA  Negeri  7  Kediri,  misalnya informasi tentang bantuan dana BOS, hal  ini dinformasikan ke orang tua siswa melalui rapat terbuka komite. Melalui hal yang demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dan sifatnya terbuka, artinya siapa saja bisa bertanya tentang penggunaan dana BOS.
Demikian  juga tentang adanya dana partisipasi orang tua, khususnya bagi orang tua siswa tahun pertama atau kelas 10. Hal ini sangat penting karena Komite membantu sekolah dalam penggalangan dana. Walaupun komite memiliki kewenangan untuk meng galang dana namun itu semua harus juga persetujuan orang tua. Transparansi penggunaan dana  partisipasi  menjadi  sangat  penting  untuk  menentukan  keberhasilan  penggalangan dana. Imbalannya sekolah harus mengalami kemajuan, baik  dibidang akademik maupun di bidang olahraga, seni dan lain sebagainya.     .
Agar  jalannya  keorganisasian  sekolah  tidak  menyimpang  atau  melakukan kesalahan  dan  pelanggaran  organisasi,  maka  harus  dikontrol  atau  diawasi.  Kemudian
tugas  pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh  Komite.Bentuk  pengawasan  atau  kontrol komite  SMA  Negeri  7  Kediri  adalah  dengan  memberingatan  peringatan,  warning  atau pertimbangan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.

## Kendala Komite dalam Berpartipasi di Sekolah
Kendala  sekolah  dalam  upaya  memperdayakan  komite  sekolah  yaitu  kehadiran komite sekolah yang belum lengkap dalam pelaksanaan rapat, adanya keterlambatan dari pengurus komite sekolah ketika mengikuti rapat. Dari faktor internal yaitu masih belum meratanya  pemahaman  pengurus  dan  anggota  komite  sekolah  tentang  kedudukan, partisipasi,  dan  fungsi  Komite  Sekolah.  Faktor  eksternal  yaitu  dari  lingkungan  sekitar sekolah yang kurang mengerti dan memahami mengenai fungsi Komite Sekolah. Kendala dari  pihak  sekolah  adalah  masih  belum  maksimalnya  sosialisasi  tentang  partisipasi Komite Sekolah kepada masyarakat belum efektif.
Kendala  lain  yaitu  faktor  internal  dari  pengurus  komite  sekolah  dimana  belum meratanya pemahaman pengurus komite sekolah mengenai manajemen pendidikan yang berkaitan  dengan  program  sekolah  di  SMA  Negeri  7  Kota  Kediri,  keterbatasan  waktu yang  dimiliki  pengurus  komite  sekolah  sehingga  tidak  bisa  secara  kontinyu  untuk memantau  program  sekolah  secara  keseluruhan.  Belum  maksimalnya  partisipasi  serta pengurus komite sekolah dalam memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dengan menggandeng  orang  tua  dan  pihak  swasta  karena  belum  maksimalnya  sosialisasi  yang diberikan.
Mengingat  komite  juga  memiki  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  lain,  maka terkadang anggota komite tidak bisa hadir dalam pertemuan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak bisa maksimalnya setiap ide atau laporan pekerjaan. Akibat selanjutnya adalah ide-ide, saran tidak bisa diutarakan secara langsung oleh pengurus komite sekolah yang berhalangan hadir.
Masih  belum  maksimalnya partisipasi komite untuk  membantu dalam pencarian sumber dana guna meningkatkan pembangunan. Hal ini lebih disebabkan karena anggota komite  merupakan  pribadi  yang  juga  memiliki  pekerjaan  yang  juga  harus  dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
Kendala yang dihadapi komite sekolah dalam memberdayakan dirinya sendiri di SMA  Negeri  7  Kota  Kediri  yaitu  masih  belum  maksimalnya  integritas  dari  pengurus maupun anggota komite sekolah, tidak semua dapat menghadiri rapat / pertemuan yang dilakukan oleh komite sekolah.
Kendala  lain  yang  masih  dihadapi  komite  sekolah  yaitu  dalam  melaksanakan fungsi  dan  partisipasiannya  terhadap  program  sekolah  masih  sebagai  pemberi pertimbangan dan pengawasan, sedangkan untuk partisipasinya sebagai  pendukung dan mediator belum sepenuhnya dilaksanakan.
Kehadiran Komite  tidak hanya sekedar sebagai organisasi yang khusus memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh komite sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Upaya  sekolah  dalam  memperdayakan  komite  sekolah  di  SMA  Negeri  7  Kota Kediri  yaitu  dengan  mengadakan  rapat  rutin  sekolah  dengan  pengurus  komite  sekolah, memfungsikan  komite  sekolah  secara  aktif  dalam  menentukan  dan  melaksanakan kebijakan program sekolah, antara lain: ikut aktif menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) dan evaluasi program sekolah. Komite sekolah di SMA Negeri 7 Kota Kediri merupakan komite sekolah yang proaktif dalam mendukung peningkatan kualitas sekolah.
Upaya  komite  untuk  meningkatkan  kinerjanya  melalui  perencanaan,  pertemuan atau  rapat  anggota  kemite,  action  langsung  lapangan  dalam  hal  memotivasi  siswa  dan rapat-rapat  dengan  sekolah.  Kendala  sekolah  dalam  upaya  memperdayakan  komite sekolah  yaitu  kehadiran  komite  sekolah  yang  belum  lengkap  dalam  pelaksanaan  rapat, belum meratanya pemahaman pengunis dan anggota komite sekolah tentang kedudukan, partisipasi,  dan  fungsi  Komite  Sekolah,  keterbatasan  waktu  yang  dimiliki  pengurus
komite  sekolah  sehingga  tidak  bisa  secara  kontinyu  untuk  memantau  program  sekolah secara  keseluruhan  dan  belum  maksimalnya  partisipasi  serta  pengurus  komite  sekolah dalam memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan dengan menggandeng orang tua dan  pihak  swasta  karena  belum  maksimalnya  sosialisasi  yang  diberikan.  Belum  bisa maksimal  anggota  komite  dapat  menghadiri  rapat  yang  diadakan  sekolah,  karena  suatu kesibukan pekerjaan.

## Saran
1. Disarankan  kepada  sekolah  agar  selalu  membina  hubungan  baik  dengan  komite, mengingat kemajuan sekolah tidak dapat dicapai tanpa partisipasi komite.
2. Disarankan  kepada  komite  agar  membina  komunikasi  yang  seluas-luasnya mengingat tugas pokok dan fungsi yang sangat bersar atas keberhasilan sekolah.
3. Disarankan kepada orang tua siswa untuk bisa  menerima apa yang diprogramkan oleh sekolah dan komite dalam rangka mencapai keberhasilan sekolah.

## REFERENSI
Ali,  Muhammad.  2017. Kebijakan  Pendidikan  dan  Menengah  dalam  Perspektif Government di Indonesia, Malang : CCB. Press.
Baedowi,  Ahmad.  2015. Manajemen  Sekolah  Efektif  :  Pengalaman  Sekolah  Sukma Bangsa, Jakarta : PT. Pustaka Alvabeta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
Depdiknas.  (2004).  Acuan  Operasional  dan  Indikator  Kinerja  Komite  Sekolah.  Jakarta: Depdiknas Dikdasmen.
Direktorat Tenaga Kependudukan. 2008. Pendekatan, Jenis dan Penelitian, Pendidikan, Jakarta : Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif  Teori  dan Praktik, Jakarta : Bumi Aksara.
Heru  Sukoco.  2009. Peran  Manajerial  Komite  Sekolah  dalam  Penyelenggaraan Pendidikan  di  SMA  Negeri  2  Biak  Kota  Provinsi  Papua .  Tesis  Magister,  tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta.
Kemendiknas Nomar 044 / U / 2002 tentang Komite Sekolah.
Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. (2020). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial  Penyandang  Disabilitas  Netra  Melalui  Kebijakan  Ingklusif. Journal Publicuho , 3 (3), 381–393.
Pramono,  T.,  Suwarno,  S.,  &  Widodo,  S.  (2020).  Strategi  Badan  Eksekutif  Mahasiswa (BEM)  Untuk  Mencapai  Program  Kerja  Organisasi  Di  Universitas  Kadiri. Mediasosian , 4 (1).
Suwarno, S., Widodo, S., Pramono, T., & Bramantyo, R. Y. (2020). Peningkatan Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Kediri dalam Perspektif Ujian Nasional. Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 14 (1), 43–50.
Tambunan, T. T. H. (2011). ‘Indonesia:  Building an Inclusive Development Mode’, in Zhang,  Y.,  F.  Kimura  and  S.  Oum  (eds.),  Moving  Toward  a  New  Development Model  for  East  Asia-  The  Role  of  Domestic  Policy  and  Regional  Cooperation.  In ERIA Research Project Report . ERIA.
Thieme, C., Prior, D., & Tortosa-Ausina, E. (2013). A multilevel decomposition of school performance  using  robust  nonparametric  frontier  techniques. Economics  of Education Review , 32 , 104–121.
Yulianti. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Perbaikan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman di Kelurahan Batu Sembilan Kecamatan Tanjungpinang Timur