Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 143-148, link: https://www.academia.edu/31651189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## Penegakan Hukum Atas Keadilan
Dalam Pandangan Islam *

## (FAIR LAW ENFORCEMENT IN THE ISLAMIC VIEW)
M. Rais Ahmad 1
Ketua PPM - UIKA Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor
E-mail: rais.ahmad@yahoo.com
Abstract: The  human  being  is  a  very  important  factor  in  achieving  legal justice. Legal  justice  is  very  coveted  by  anyone,  including  offenders  though.  If  in  a country that tends to act unjust law, including judges, then the government must act to prevent it. The government should enforce legal justice, not even apply to the  unjust  people.  So  that  social  justice  can  be  created  in  people's  lives,  in addition  there  is  help  each  other  in  doing  good.  There  is  a  sense  of interdependence with one another in social life (interdependence).
Keywords: Islam, Justice, Law Enforcement
Abstrak: Faktor  manusia  merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan hukum sangat didambakan oleh siapa saja termasuk  pelaku  kejahatan  sekalipun.  Jika  dalam  suatu  negara  ada  yang cenderung  bertindak  tidak  adil  secara  hukum,  termasuk  hakim,  maka pemerintah  harus  bertindak  mencegahnya.  Pemerintah  harus  menegakkan keadilan  hukum,  bukan  malah  berlaku  zalim  terhadap  rakyatnya.  Sehingga keadilan  sosial  dapat  tercipta  dalam  kehidupan  masyarakat,  selain  terdapat saling  tolong-menolong  sesamanya  dalam  berbuat  kebaikan.  Terdapat  naluri saling  ketergantungan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kehidupan  sosial (interdependensi).
Kata Kunci: Islam, Keadilan, Penegakan Hukum
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  10  Juli  2013,  direvisi:  23  Agustus  2013,  disetujui untuk terbit: 15 November 2013.
1 Disampaikan pada Diskusi Ilmiah terbatas, Selasa 9 Maret 2010
“Seorang raja jatuh sakit dan obatnya hati seorang pemuda. Ditemukan pemuda desa dengan izin orang tuanya jadi tumbal dengan imbalan harta. Ketika dibawa ke istana untuk dieksekusi, raja masih perlu payung hukum dari hakim kerajaan yang dengan mudah memberi keabsahan hukum membunuh pemuda itu untuk diambil hatinya sebagai obat sang raja. Ketika pemuda itu siap dieksekusi mati, raka terkesima melihat pemuda itu menadahkan kedua tangannya ke atas dengan tersenyum penuh kedamaian. Raja bertanya penasaran, kenapa kamu tersenyum padahal telah di ambang kematian?Aku pasrah kepada Tuhanku sambil mengadu. Apa yang kamu adukan kepada Tuhan, tambah raja. Aku tak bisa pikir kenapa kedua orang tuaku tega menyerahkan aku untuk dibunuh yang seharusnya mereka cintai hanya karena imbalan harta. Aku juga heran kepada hakim, begitu takut kepada raja ketimbang kepada Allah?Aku semakin tak mengerti kenapa raja mau mengorbankan lain yang tak berdosa untuk kesembuhan dirinya.” (Haidar Nashir 2010: 1)
Kutipan  diatas  boleh  dikatakan  sebagai  sinopsis  dari  pengalaman panjang keberpihakan hukum kepada kekuasaan sepanjang sejarah.

## Pendahuluan
Penegakan  hukum  dalam  konteks law  enforcement sering  diartikan dengan  penggunaan force (kekuatan)  dan  berujung  pada  tindakan  represif. Dengan  demikian  penegakan  hukum  dalam  pengertian  ini  hanya bersangkutan  dengan  hukum  pidana  saja. 2 Dalam  tulisan  ini  dikehendaki pengertian  penegakan  hukum  itu  dalam  arti  luas  secara  represif,  maupun preventif. Konsekuensinya memerlukan kesadaran hukum secara meluas pula baik warga negara, lebih-lebih para penyelenggara negara terutama penegak hukumnya.  Adapun  penegak  hukum  meliputi  instrumen  administratif  yaitu pejabat  administratif  di  lingkungan  pemerintahan.  Sedangkan  dalam lingkungan  pidana  dimonopoli  oleh  negara  melalui  alat-alatnya  mulai  dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sebagai personifikasi negara.
Penegakan  hukum  saja  tidaklah  cukup  tanpa  tegaknya  keadilan. Karena  tegaknya  keadilan  itu  diperlukan  guna  kestabilan  hidup bermasyarakat,  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Tiap  sesuatu  yang  melukai rasa  keadilan  terhadap  sebagian  dari  masyarakat  bisa  mengakibatkan
2 Jurandi Hamzah, 2005: 48
rusaknya kestabilan bagi masyarakat keseluruhan, sebab rasa keadilan adalah unsur fitrah kelahiran seseorang sebagai manusia. 3
Kepastian  hukum  akan  tercapai  jika  penegakan  hukum  itu  sejalan dengan  undang-undang  yang  berlaku  dan  rasa  keadilan  masyarakat  yang ditopang oleh kebersamaan tiap individu di depan hukum ( equality before the law ). Bahwa hukum memandang setiap orang sama, bukan karena kekuasaan dan bukan pula karena kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Persamaan setiap manusia sesuai fitrah kejadiannya:
“Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan dan beserta mereka Dia turunkan kitab dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kitab  itu  memberi  keputusan  antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan (QS.2:213).

## Penegakan  Hukum
Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung tegaknya hukum di suatu  Negara  antara  lain:  Kaidah  hukum,  Penegak  hukum,  Fasilitas  dan Kesadaran  hukum  warga  Negara.  Dalam  pelaksanaannya  masih  tergantung pada sistem politik Negara yang bersangkutan. Jika sistem politik Negara itu otoriter  maka  sangat  tergantung  penguasa  bagaimana  kaidah  hukum, penegak  hukum  dan  fasilitas  yang  ada.  Adapun  warga  Negara  ikut  saja kehendak penguasa (lihat synopsis). Pada sistem politik demokratis juga tidak semulus  yang  kita  bayangkan.  Meski  warga  Negara  berdaulat,  jika  sistem pemerintahannya  masih  berat  pada  eksekutif  ( Executive  heavy )  dan  birokrasi pemerintahan  belum  direformasi,  birokratnya  masih  “kegemukan”  dan bermental mumpung, maka penegakan hukum masih mengalami kepincangan dan kelambanan (kasus “hotel bintang” di Lapas).
Belum  lagi  kaidah  hukum  dalam  hal  perundang-undangan  yang simpang  siur  penerapannya  (kasus  Prita).  Agar  suatu  kaidah  hukum berfungsi  maka  bila  kaidah  itu  berlaku  secara  yuridis,  maka  kemungkinan besar  kaidah  tersebut  merupakan  kaidah  mati  ( dode  regel ),  kalau  secara sosiologis  (teori  kekuasaan),  maka  kaidah  tersebut  menjadi  aturan  pemaksa ( dwang maat regel ). Jika berlaku secara filosofi, maka kemungkinannya hanya hukum  yang  dicita-citakan  yaitu ius  constituendum. 4 Kaidah  hukum  atau
3 M. Natsir, 2002: 9
4 Soerjono Soekanto, 1983.
peraturan  itu  sendiri,  apakah  cukup  sistematis,  cukup  sinkron,  secara kualitatif  dan  kuantitatif  apakah  sudah  cukup  mengatur  bidang  kehidupan tertentu.  Dalam  hal  penegakan  hukum  mungkin  sekali  para  petugas  itu menghadapi masalah seperti sejauh mana dia terikat oleh peraturan yang ada, sebatas  mana  petugas  diperkenankan  memberi  kebijaksanaan.  Kemudian teladan macam apa yang diberikan petugas kepada masyarakat. Selain selalu timbul masalah jika peraturannya baik tetapi petugasnya malah kurang baik. Demikian pula jika peraturannya buruk, maka kualitas petugas baik.
Fasilitas  merupakan  sarana  dalam  proses  penegakan  hukum.  Jika sarana tidak cukup memadai, maka penegakan hukum pun jauh dari optimal. Mengenai warga negara atau warga masyarakat dalam hal ini tentang derajat kepatuhan  kepada  peraturan.  Indikator  berfungsinya  hukum  adalah kepatuhan  warga.  Jika  derajat  kepatuhan  rendah,  hal  itu  lebih  disebabkan oleh keteladanan dari petugas hukum.

## Keadilan
Pengertian  keadilan  dapat  ditinjau  dari  dua  segi  yakni  keadilan hukum  dan  keadilan  sosial.  Adapun  keadilan  mengandung  asas  kesamaan hukum  artinya  setiap  orang  harus  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum. Dengan  kata  lain  hukum  harus  diterapkan  secara  adil.  Keadilan  hukum ternyata  sangat  erat  kaitannya  dengan  implementasi  hukum  di  tengah masyarakat. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum.
Dengan  demikian  guna  mencapai  keadilan  hukum  itu,  maka  faktor manusia sangat penting. Keadilan hukum sangat didambakan oleh siapa saja termasuk  penjahat  (pembunuh,  pemerkosa,  dan  koruptor).  Jika  dalam  suatu negara  ada  yang  cenderung  bertindak  tidak  adil  secara  hukum,  termasuk hakim,  maka  pemerintah  harus  bertindak  mencegahnya.  Pemerintah  harus menegakkan  keadilan  hukum,  bukan  malah  berlaku  zalim  terhadap rakyatnya.  Keadilan  sosial  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat,  terdapat saling  tolong-menolong sesamanya  dalam  berbuat  kebaikan.  Terdapat naluri saling  ketergantungan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kehidupan  sosial (interdependensi).  Keadilan  sosial  itu  diwujudkan  dalam  bentuk  upah  yang seimbang,  untuk  mencegah  diskriminasi  ekonomi.  Keadilan  sosial  adalah persamaan  kemanusiaan,  suatu  penyesuaian  semua  nilai,  nilai-nilai  yang termasuk  dalam  pengertian  keadilan.  Kepemilikan  atas  harta  seharusnya
tidak  bersifat  mutlak.  Perlu  dilakukan  pemerataan,  distribusi  kekayaan anggota  masyarakat.  Bagaimana  pemilik  harta  seharusnya  menggunakan hartanya.  Penimbunan  atau  konsentrasi  kekayaan,  sehingga  tidak dimanfaatkan  dalam  sirkulasi  dan  distribusi  akan  merugikan  kepentingan umum.  Sebaiknya  harta  kekayaan  itu  digunakan  sebaik  mungkin  dan memberikan manfaat bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat.

## Hukum dan  Keadilan Dalam  Islam
Menurut  M.  Natsir  (demokrasi  dibawah  hukum  cet.III,  2002)  adalah suatu penegasan, ada undang-undang yang disebut Sunnatullah yang nyata- nyata  berlaku  dalam  kehidupan  manusia  pada  umumnya.  Perikehidupan manusia hanya dapat berkembang maju dalam berjama’ah ( Society ).
Man  is  born  as  a  social  being. Hidup  perorangan  dan  hidup bermasyarakat  berjalin,  yang  satu  bergantung  pada  yang  lain.  Kita  mahluk sosial  harus  berhadapan  dengan  berbagai  macam  persoalan  hidup,  dari persoalan  rumah  tangga,  hidup  bermasyarakat,  berbangsa,  bernegara, berantara  negara,  berantar  agama  dan  sebagainya,  semuanya  problematika hidup  duniawi  yang  bidangnya  amat  luas.  Maka  risalah  Muhammad  Saw, meletakkan beberapa kaidah yang memberi ketentuan-ketentuan pokok guna memecahkan persoalan-persoalan.
Kestabilan  Hidup  bermasyarakat  memerlukan  tegaknya  keadilan lanjut  M.  Natsir.  Tiap-tiap  sesuatu  yang  melukai  rasa  keadilan  terhadap sebagian  masyarakat,  maka  bisa  merusak  kestabilan  secara  keseluruhan. Menegakkan  keadilan  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  bangsa  diawali dengan  kedaulatan  hukum  yang  ditegakkan.  Semua  anggota  masyarakat berkedudukan  sama  di  hadapan  hukum.  Jadi  di  hadapan  hukum  semuanya sama,  mulai  dari  masyarakat  yang  paling  lemah  sampai  pimpinan  tertinggi dalam Negara.
“Dan janganlah rasa benci kamu kepada suatu golongan menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adilah, karena itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS.5:8).
“Dengarlah  dan  taatilah  sekalipun  andaikata  yang  menjalankan  hukum atasmu  seseorang  budak  Habsyi  yang  kepalanya  seperti  kismis  selama dijalankannya hukum Allah Swt”. (H.R.Buchori dari Anas)
Tidak  mungkin  hukum  dan  keadilan  dapat  tegak  berdiri  keadilan dapat  tegak  berdiri  kokoh  apabila  konsep  persamaan  itu  diabaikan. Implementasi  keadilan  hukum  di  masyarakat  dewasa  ini  banyak  ditemui sandungan yang menyolok atas pandangan lebih terhadap orang yang punya kedudukan tinggi, yang punya kekayaan melimpah, sehingga rakyat banyak telah menyimpan imej bertahun-tahun bahwa di negeri ini keadilan itu dapat dibeli.  Lebih  jauh  kesamaan  itu  dijabarkan  Rachman  di  bukunya Political Science  and  Government dalam  Ramly  Hutabarat  di  bukunya  Hukum  dan Demokrasi (1999) yaitu, yakni:
a. Manusia secara alamiah dilahirkan sama (Natural Equality)
b. Setiap masyarakat memiliki kesamaan hak sipil
c. Semua warga negara memiliki hak yang sama mendapatkan lapangan pekerjaan
d. Semua warga Negara sama kedudukannya dalam politik.
QS.4:135.”Wahai  orang-orang  yang  beriman  jadilah  kamu  orang  yang  tegak menegakkan  keadilan,  menjadi  saksi  kebenaran  karena  Allah,  biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu”.

## Penutup
Seorang  raja  dan  hati  pemuda  dalam  synopsis  di  awal  tulisan  ini  tak akan  ada  lagi  dalam  alam  demokrasi  sekarang  ini.  Namun  bisa  lebih  dari hanya sekedar pembunuhan fisik, malah sering terjadi pembunuhan karakter dan  pengorbanan  hati  nurani  yang  paling  dalam.  Mudah-mudahan  jika bangsa  ini  mulai  berpaling  kepada  ajaran  Islam  yang  sempurna,  insyaAllah tegaknya hukum dan keadilan itu suatu keniscayaan.

## Pustaka Acuan
Hamzah, Andi Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, 2005. Natsir,M Demokrasi dibawah Hukum, Media Dakwah, Jakarta Cet.III 2002. Hutabarat,  Ramly Hukum  dan  Demokrasi  menurut  M.Natsir, Biro  Riset  DDII Jakarta, 1999.
Soekamto, Soeryono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radja Gravindo Persada, Jakarta 1993
_________, penegakan Hukum, BPHN DEPKES, 1983
Natsir, Chaidar, Republika Minggu, 7 Maret 2010