## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA LUBUK PAKAM
Ryskha Armayni Lubis, Bastari . M dan Eka Nurmala Sari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email : ryskha.armayni@yahoo.com
Abstract: The role of the community and taxpayers in fulfilling the obligation of payment of taxes based on  tax  provisions  it  is  desirable  so  that  taxpayer  compliance  in  paying  taxes  is  a  strategic  position  in increasing  tax  revenues.  The  purpose  of  this  research  was  to  test  and  analyze  the  effect  of  taxation, taxation  of  socialization  of  knowledge,  service  tax,  penalties  and  fiskus  awareness  taxpayer,  taxpayer compliance  against  a  private  person. The  research  approach  used  in  this  study  is  the  associative approach. The population in this research is the  whole personal person taxpayer  (WPOP) which has as much as much as the person 13,731 NPWP and samples retrieved 100 respondents. Dianlisis data using multiple  regression  test. The  results  showed  that  knowledge  of  taxation  taxpayer  compliance  have  an effect on people, socializing taxation positive taxpayer compliance have an effect on people, the Ministry of  taxation  impact  fiskus  private  person  positive  taxpayer  compliance,  tax  compliance  to  sanctions positive taxpayer private person, taxpayer awareness of compliance to mandatory tax, taxation, taxation of  socialization  of  knowledge  service  fiskus,  penalties  and  taxation  positive  taxpayer  awareness  of compliance to mandatory tax people privately.
Keywords:  Private  Person  Taxpayer  Compliance,  Knowledge,  Socialization,  Service  Tax,  Penalties, Fiskus Consciousness Of Taxpayers

## 1. Pendahuluan
Pajak  merupakan  tumpuan  pemerintah  dalam menjalankan  roda  pemerintahan  yang  mana penerimaan  dari  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara  terbesar  saat  ini  dan  merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN).    Menyadari  hal  itu,  reformasi  perpajakan  yang  telah  dilakukan beberapa kali sejak dari tahun 1983 adalah upaya pemerintah dalam membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (Narotama Aryanto, 2010).
Peran  serta  masyarakat  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran pajak berdasarkan  ketentuan  perpajakan  sangat  diharapkan  sehingga    kepatuhan  wajib    pajak    dalam membayar    pajak    merupakan    posisi    strategis    dalam    peningkatan  penerimaan  pajak  (Ikhsan Budi R., 2007). Fokus Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, karena  kontribusi  dari  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  masih  sangat  minim  dibanding  Wajib (Januar, dkk, 2017).
Berdasarkan  sumber  dari  Ditjen  Pajak,  pada tahun  2012  penerimaan  pajak  mencapai Rp.  976  triliun    atau    mengalami  pertumbuhan  sebesar  19%  dari  tahun  sebelumnya.  Rata-rata pertumbuhan  penerimaan  pajak    dari  tahun    2009-2012  mencapai  17%.  Dengan  target  pajak sekarang,  maka  pada  tahun  2013  pemerintah  mengupayakan  adanya  angka  pertumbuhan penerimaan pajak sebesar  22%. Untuk merealisasikan angka pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak (Manurung , 2013).
Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan self  assessment system  yang berlaku  di  Indonesia. Tata  cara  pemungutan  dengan self assessment system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai  pengetahuan  dan  disiplin pajak  yang  tinggi,  dimana  ciri- ciri  self    assessment    system  adalah  adanya  kepastian  hukum,  sederhana  penghitungannya, mudah    pelaksanaannya,    lebih    adil    dan    merata,  dan  penghitungan  pajak  dilakukan      oleh Wajib Pajak. Self assessment system merupakan pengganti dari sistem  pemungutan  yang lama yaitu official assessment. Dalam sistem official   assessment,  besarnya kewajiban  pajak  wajib pajak    ditentukan  sepenuhnya  oleh  fiskus  (sebutan  kepada  aparat  pajak).  Sebaliknya,  dalam sistem self assessmet, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,  memperhitungkan sendiri    pajak    yang    terutang  dan  kemudian  melunasinya  serta    melaporkannya  ke  Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar (Siti Kurnia Rahayu,  2010).
Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta  melaksanakan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang (Siti Kurnia Rahayu, 2010).
Permasalahan  utama  perpajakan  yang  harus  dibenahi  yaitu  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak yang  masih  rendah  (Kismantoro  Petrus,  2012).  Pendapat  tersebut  sejalan  yang  dikemukakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  masih  rendah.  Ditjen  Pajak  mencatat,  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  baru  sekitar  25  juta  saja  yang  telah  membayar  pajak  dari  sekitar  60  juta masyarakat yang seharusnya membayar (Pikiran Rakyat, 2013).
Karena  wajib  pajak  tidak  patuh  maka  akan  menimbulkan  keinginan  untuk  melakukan tindakan  penghindaran,  pengelakan,  penyelundupan  dan  pelalaian  pajak  yang  pada  akhirnya tindakan  tersebut  akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  negara  akan    berkurang  (Siti  Kurnia, 2010). Oleh karena itu Rochmat Soemitro (2002) menyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya  membangkitkan  kesadaran  pajak  (tax  consciousness)  untuk  menjadi  Wajib  Pajak  (WP) yang  patuh.  Kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  mengerti  wajib  pajak  badan  atau  perorangan untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  membayar  pajak,  dimana  dapat  dilihat  dari  tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  dalam  kebenaran  dalam  menghitung,  ketepatan  menyetor  serta mengisi  dan  memasukan  Surat  Pemberitahuan    Tahunan      (SPT)  wajib  pajak  sesuai  peraturan perpajakan  (Adi  Purnomo,  2008).
Beberapa  pendapat  dan  penelitian  menyatakan  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di  atas  kepentingan  pribadi  akan  memberi  keikhlasan  masyarakat  untuk  patuh  dalam kewajibanya  perpajakannya  dan  dengan  pengetahuan  yang  cukup  yang  diperoleh  karena memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi  tentunya  juga  akan  dapat  memahami  bahwa  dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal  maka  akan  diwujudkan  masyarakat  yang  sadar  pajak  dan  mau  memenuhi  kewajiban perpajakannya  (Siti  Kurnia,  2010).  Hal  tersebut  bertentangan  beberapa  pendapat  dan  penelitian dari  Arifah,  Rita,  Andini  Kharis  Raharjo  (2017)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Mardiasmo  (2009)  menyatakan  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi, atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak melanggar  norma  perpajakan.  Agar  pelaksanaannya  dapat  tertib  dan  sesuai  dengan  target  yang
diharapkan,  pemerintah  telah  menyiapkan  rambu-rambu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perpajakan  yang  berlaku.  Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi  perpajakan  diberlakukan  untuk menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Itulah sebabnya,  penting  bagi  wajib  pajak  memahami  sanksi-sanksi  perpajakan  sehingga  mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Hal tersebut bertentangan beberapa pendapat dan penelitian dari Oktaviane  Lidya  Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepathan wajib pajak orang pribadi.
Selain  itu  beberapa  pendapat  dan  penelitian  menyatakan  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kesadaran wajib pajak. Harahap (2004) menyatakan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  mengerti  wajib  pajak  badan  atau  perorangan  untuk memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  pembayaran  pajak.  Hal  tersebut  bertentangan  beberapa pendapat  dan  penelitian  dari  Arifah,  Rita,  Andini  Kharis  Raharjo  (2017)  menyatakan  bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Demikian pula Lena Elitan dan Lina Anatan (2007) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak  merupakan  sebagai  ukuran  seberapa  bagus  tingkat  layanan  yang  diberikan  mampu menyesuaikan  dengan  ekspektasi  pelanggan,  jadi  kualitas  pelayanan  diwujudkan  melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian pelanggan tersebut membagi  harapan  pelanggan.  Disisi  lain,  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban membayar  pajak  tergantung  pada  bagaimana  petugas  pajak  memberikan  mutu  pelayanan  yang terbaik  kepada  wajib  pajak  (Jatmiko,  2006).  Hal  tersebut  bertentangan  beberapa  pendapat  dan penelitian  dari  Oktaviane  Lidya  Winerungan  (2013)  menyatakan  bahwa  pelayanan  fiskus  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  Oleh  karena  itu  Soekanto (2002)  mengemukakan  bahwa  kegiatan  penyuluhan  pajak  memiliki  peranan  dan  andil  yang cukup penting dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi perpajakan yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut bertentangan beberapa pendapat dan penelitian  dari  Oktaviane  Lidya  Winerungan  (2013)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Dari uraian di atas, belum terlihat adanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di KPP Pratama Lubuk Pakam. Hal ini terlihat dari tabel berikut:
Tabel .1
Jumlah WPOP Terdaftar Dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Lubuk
Pakam Tahun 2012 – 2016 Tahun WPOP Terdaftar SPT Lapor Tingkat Kepatuhan WPOP (%) Pertum-buhan Kepatuh-an WPOP 2012 141.000 37.049 26,27 % - 2013 153.801 44.556 28,96 % 10,24 2014 168.635 40.556 24,04 % -17,10 2015 183.770 40.560 22,07 % -8,19 2016 197.501 40.686 20,60 % -6,67 Pertumbuhan Kepatuhan WPOP -5,40
Sumber data : KPP Lubuk Pakam (2017)
Berdasarkan  tabel  di  atas seharusnya  pertumbuhan  jumlah  wajib  pajak  berdampak  pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataanya karena pertumbuhan  jumlah  wajib  pajak  tersebut  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak, seperti yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :
1)  Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2)  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
3)  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
4)  Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
5)  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
6)  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak  dan  kesadaran  wajib  pajak,  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

## 2. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual 2.1.  Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Gunadi  (2005)  pengertian  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  sebagai  berikut  : “Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi  kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.
Sementara  itu  E.  Eliyani  (1989)  yang  dikutip  Jatmiko  (2006)  menyatakan  bahwa kepatuhan  wajib  pajak  diartikan  sebagai  memasukkan  dan  melaporkan  kepada  waktunya informasi  yang  diperlukan,  mengisi  secara  benar  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.
Safri  Nurmanto  dalam  Siti  Kurnia  Rahayu  (2006)  mengatakan  bahwa  kepatuhan perpajakan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi  semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  pembayar  pajak  dalam  rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan  secara  sukarela.  Kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  aspek  penting  mengingat  sistem perpajakan  Indonesia  menganut    sistem self  asessment dimana  dalam  prosesnya  secara  mutlak memberikan  kepercayaan  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  membayar  dan  melapor kewajibannya.

## 2.2.  Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu  (2006)  mengemukakan  bahwa  jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah :
1) Kepatuhan  formal,  yaitu  suatu  kesadaran  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan  material,  yaitu  keadaan  dimana  wajib  pajak  secara  substantif/  hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahuna sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material yaitu suatu keadaan dimana  wajib  pajak  secara  substantif  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan  formal.  Wajib  pajak  yang  memenuhi  kepatuhan  material  adalah  wajib  pajak yang  mengisi  dengan  jujur,  lengkap  dan  benar  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

## 2.3.  Indikator Kepatuhan Wajib Pajak
Indikator  kepatuhan  wajib  pajak  menurut  Muliari  dan  Setiawan  (2010)  dilihat  dari ketepatan  pelaporan  SPT.  Dikatakan  tepat  waktu  apabila  wajib  pajak  melaporkan  SPT  sesuai dengan  waktu  yang  ditetapkan.  Ketepatan  waktu  dalam  membayar  pajak,  patuh  mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan  yang ditetapkan diperpajakan.
Sedangkan  Chaizi  Nasucha  yang  dikutip  Siti  Kurnia  dan  Rahayu  (2010)  menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah :
1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2) Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan  (SPT).
3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Menurut  Brown  dan  Mazur  (2003)  yang  dikutip  oleh  Maeza  Safitri  (2015)  menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:
1) Kepatuhan  penyampaian  surat  pemberitahuan  ( filling  compliance )  yang  merupakan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuannya secara tepat waktu.
2) Kepatuhan  pembayaran  ( payment  complience )  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayarkan secara tepat waktu pajak yang terutang yang telah dilaporkan.
3) Kepatuhan  pelaporan  pajak  ( reporting  compliance )  yaitu  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaporkan pajak terutangnya secara benar dan jujur.
Tax Complience atau kepatuhan pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004)  merupakan  “suatu  iklim  kepatuhan  dan  kesadaran  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan”, yang tercermin dalam situasi dimana :
a) wajib  pajak  paham  atau  berusaha  untuk  memahami  semua  ketentuan  peraturan perundang-undang perpajakan.
b) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
c) menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
d) membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

## 2.4.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Beberapa pendapat dan penelitian menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sebagai berikut:

## 2.4.1. Pengetahuan Perpajakan
Siti  Kurnia  Rahayu  (2010)  menyatakan  bahwa  tingkat  pengetahuan  pajak  masyarakat yang  memadai  akan  mudah  bagi  wajib  pajak  untuk  patuh  pada  peraturan  perpajakan.  Dengan mengutamakan  kepentingan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi  akan  memberi  keikhlasan masyarakat  untuk  patuh  dalam  kewajibannya  perpajakannya  dan  dengan  pengetahuan  yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami  bahwa  dengan  tidak  memenuhi  peraturan  maka  akan  menerima  sanksi  baik  sanksi administrasi maupun pidana fiskal maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
Sementara  itu  Fallan  (1999)  yang  dikutip  Siti  Kurnia  (2010)  menyatakan  bahwa memberikan  kajian  pentingnya  aspek  pengetahuan  perpajakan  bagi  wajib  pajak  sangat mempengaruhi  sikap  pajak  terhadap  sistem  perpajakan  yang  adil.  Dengan  pengetahuan  yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan  suatu  negara  yang  dianggap  adil.  Kesadaran  wajib  pajak  akan  meningkat  bilamana dalam  masyarakat  muncul  persepsi  terhadap  pajak.  Dengan  meningkatnya  pengetahuan perpajakan  masyarakat  melalui  pendidikan  perpajakan  baik  formal  maupun  non  formal  akan berdampak  positif  terhadap  pemahaman  dan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Dengan  penyuluhan  perpajakan  secara  intensif  dan  kontinyu  akan  meningkatkan  pemahaman wajib  pajak  tentang  kewajiban  membayar  pajak  sebagai  wujud  gotong  royong  nasional  dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Siti  Kurnia  dan  Rahayu  (2010)  mengemukakan  bahwa  pengetahuan  pajak  dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU KUP yang pada prinsipnya diberlakukan  bagi  undang-undang  pajak  material.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak.  Isi  dari  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  tersebut  antara  lain  mengenai  hal  dan  kewajiban  wajib  pajak,  SPT,  NPWP  dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.
2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan
Sistem  perpajakan  di  Indonesia  yang  diterapkan  saat  ini  adalah self  assessment  system yaitu pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  menyetorkan  dan  melaporkan  sendiri  besarnya pajak yang harus dibayar.
3) Pengetahuan mengenai fungsi pajak
Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi  penerimaan  ( budgeter ),  pajak  berfungsi  sebagai  sumber  dana  yang  diperuntukan bagi  pembiayaan  pengeluaran-pengeluaran  pemerintah.  Sebagai  contoh  dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
b. Fungsi  mengatur  (reguler),  pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagi contoh dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah). Sementara  Fikriningrum  dan  Syarifuddin  (2012)  mengemukakan  indikator  pengetahuan perpajakan adalah :
a.  Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib  pajak yang memiliki penghasilan.
b.  Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. c.  Pengetahuan mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.

## 2.4.2. Sosialisasi Perpajakan
Kegiatan  penyuluhan  pajak  memiliki  peranan  dan  andil  yang  cukup  penting  dalam mensosialisasikan pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran  masyarakat  untuk  patuh  terhadap  pajak  dan  membawa  pesan  moral  terhadap pentingnya pajak bagi  negara.  Berbagai  media diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak  dan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  perpajakan  wajib  pajak  baik  wajib  pajak  badan maupun orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara. Menurut Ritcher Jr,  (1987)  defenisi  sosialisasi  adalah  sebagai  berikut:    “Sosialisasi  adalah  proses  seseorang memperoleh  pengetahuan,  keterampilan  dan  sikap  agar  dapat  berfungsi  sebagai  orang  dewasa dan  sekaligus  sebagai  pemeran  aktif  dalam  suatu  kedudukan  atau  peranan  tertentu  di masyarakat”.
Broom  dan  Seznic  (1961)  dalam  Aldeya  Veronica  (2015)  menyatakan  bahwa  sosialisasi adalah  proses  membangun  atau  menanamkan  nilai-nilai  kelompok  pada  diri  seseorang.  Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa pengertian pokok sosialisasi sebagai berikut:
a) Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia.
b) Dalam  sosialisasi  terjadi  saling  mempengaruh  antara  individu  beserta  segala  potensi kemanusiaan masyarakat beserta kebudayaannya.
c) Melalui  proses  sosialisasi  individu  menyerap  pengetahuan,  kepercayaan  nilai-nilai  norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari budaya masyarakatnya.
d) Hasil  sosialisasi  adalah  berkembangnya  kepribadian  seseorang  menjadi  suatu  pribadi  yang unik,  sedangkan  kebudayaan  masyarakat  juga  terpelihara  dan  berkembang  melalui  proses sosialisasi.
Pajak  memiliki  pengertian  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  undang  undang dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  yang  langsung  dapat  ditunjuk  yang  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  yang  dipungut  oleh  lembaga tertentu yang dihunjuk (Ditjen Pajak) berdasarkan KUP (Djoko Muljono, 2010).
Sesudah  mengetahui  arti  sosialisasi  dan  pajak  di  atas,  maka  dapat  diuraikan  pengertian sosialisasi  perpajakan  sebagai  suatu  upaya  dari  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk  memberikan pengertian,  informasi  dan  pembinaan  kepada  masyarakat  pada  umumnya  dan  wajib  pajak  pada khususnya,  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya sehingga memungkinkan lestarinya suatu kesadaran perpajakan.
Soekanto (2002) mengemukakan bahwa penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan pertambahan ilmu pengetahuan dan penerimaan individu  terhadap  nilai-nilai  dan  norma  yang  ada  didalam  lingkungan  masyarakat  dimana masyarakat  berada.  Bentuk  proses  sosialisasi  yang  dialami  individu  terbagi  menjadi  dua  yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.
a) Sosialisasi  primer  dialami  individu  pada  masa  kanak-kanak  terjadi  dalam  lingkungan keluarga,  individu  tidak  dapat  menghindar  untuk  menerima  dan  menginternalisasikan  cara pandang keluarga.
b) Sosialisasi  sekunder  berkaitan  dengan  ketika  individu  mampu  untuk  berinteraksi  dengan orang  lain  selain  keluarganya.  Dalam  sosialisasi  skunder  terdapat  proses  sosialisasi  dan
desosialisasi,  dimana  keduanya  merupakan  proses  yang  berkaitan  satu  sama  lain. Resosialisasi  berkaitan  dengan  pengajaran  dan  penanaman  nilai-nilai  yang  berbeda  dengan nilai-nilai  yang  pernah  dialami  sebelumnya  untuk  penguatan  dalam  penanaman  nilai-nilai baru  tersebut  maka  desosialisasi  terjadi  dimana  diri  individu  yang  lama  dicabut  dan  diberi diri yang baru dalam proses resosialisasi. Dalam sosialisasi ini jika individu menghindar dan tidak  menerima  nilai  dan  norma-norma  yang  ada  maka  individu  tersebut  akan  dikucilkan dari lingkungannya berada.
Seseorang  akan  mengalami  proses  sosialisasi  yang  bersifat  terus  menerus  selama  individu tersebut  hidup  mulai  dari  anak-anak  sampai  mereka  dewasa.  Termasuk  pula  sosialisasi perpajakan,  cepat  atau  lambat  perpajakan  harus  diketahui  dan  dipahami  oleh  semua  lapisan masyarakat dalam mempelajari perpajakan.
Aspek  yang  akan  diperoleh  dari  penyampaian  informasi  perpajakan  yang  dilakukan pemerintah  akan  sangat  mempengaruhi  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak, (Soekanto, 2002) antara lain:
1) Waktu
Dalam  mensosialisasikan  pajak,  Ditjen  Pajak  dapat  menggunakan  waktu  disetiap kesempatan  yang  ada,  baik  dengan  mengunjungi  ke  masing-masing  rumah  atau  tempat usaha, maupun saat wajib pajak sendiri datang ke kantor pajak setempat.
2) Media yang digunakan
Media informasi tentang pajak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi  sumber  informasi  pajak  yang  di  perhatikan  masyarakat,  maka  sebaiknya  media informasi  lebih  banyak  digunakan  dalam  sosialisasi  perpajakan  yaitu:  televisi,  koran, spanduk, media flyer (spanduk dan poster), radio, media billboard / mini billboard maupun media internet.
3) Bentuk sosialisasi
Bentuk  sosialisasi  berupa  penyampaian  materi  sosialisasi  kepada  masyarakat  harus  lebih ditekankan pada manfaat pajak, manfaat NPWP dan pelayanan pajak di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat melalui seminar, diskusi serta penyuluhan.
4) Informasi yang disampaikan
Kualitas  informasi  yang  disampaikan  sebaiknya  menggunakan  bahasa  yang  sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber  informasi  yang  dinilai  informastif  dan  dibutuhkan  secara  urut  yaitu: call  center , penyuluhan, internet, petugas pajak, televisi, iklan bis.
5) Tujuan dan manfaat sosialisasi
Program  yang  dilakukan  DJP  berkaitan  dengan  kegiatan  penyuluhan,  seminar  pajak  serta debat  pajak  melalui  acara tax  goes  to  campus bertujuan  guna  menimbulkan  pemahaman tentang pajak kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.
6) Pengetahuan wajib pajak
Dengan  bekal  pengetahuan  serta  melalui  sosialisasi  perpajakan  yang  diterima  diharapkan dapat  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  akan  pentingnya  membayar  pajak  untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.
Indikator  sosialisasi  oleh  Ditjen  Pajak  adalah  kegiatan  sadar  dan  peduli  pajak  serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan.
1) Penyuluhan
Bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Ditjen  Pajak  melalui  berbagai  media,  baik  media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan
secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.
2) Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi  dua  arah  baik  dari  segi  petugas  pajak  (fiskus)  maupun  masyarakat  khususnya wajib  pajak  yang  dianggap  memiliki  pengaruh  atau  dipandang  oleh  masyarakat  sekitarnya sehingga  diharapkan  mampu  memberi  penjelasan  yang  lebih  baik  terhadap  masyarakat sekitarnya.
3) Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak Bentuk  penyampaian  informasi  yang  diperoleh  secara  langsung  oleh  wajib  pajak  dari petugas yag bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.
4) Pemasangan billboard
Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis  dan  mudah  dilihat  oleh  masyarakat.  Berisi  pesan  singkat,  bisa  berupa  pernyataan, kutipan  perkataan  maupun  slogan  yang  mudah  dimengerti  dan  menarik  sehingga  mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.
5) Website Ditjen pajak
Media  sosialisasi  (dalam  menyampaikan informasi)  yang  dapat  diakses  internet  setiap  saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan up to date (Oktaviane L. Winerungan, 2013).
Berdasarkan  penelitian  Chatarina  (2008)  ditemukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

## 2.4.3. Pelayanan Fiskus
Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang  dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Kepatuhan  WP  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak  tergantung  pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini  peranan  yang  fiskus  miliki  lebih  banyak  pada  peran  seorang  pemeriksa.  Padahal  untuk menjaga  agar  WP  tetap  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  dibutuhkan  peran  yang  lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2002). Menurut Supadmi (2009) pengertian kualitas adalah sebagai  berikut:  “Kualitas  adalah  kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan  jasa  manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya”.
Menurut  Lewis  dan  Booms  dalam  Tjiptono  dan  G.  Chandra  (2005)  definisi  kualitas adalah sebagai berikut:  “Kualitas adalah ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu  sesuai  dengan  ekspektasi  pelanggan.  Pada  umumnya  harapan  pelanggan  dibentuk  oleh pengalaman, informasi lisan dan iklan”.  Menurut Boediono (2003) pengertian pelayanan adalah sebagai  berikut:  “Pelayanan  adalah  suatu  proses  bantuan  kepada  orang  lain  dengan  cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya  kepuasan dan keberhasilan”.  Melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  SE  -45/PJ/2007  ditegaskan bahwa  pelayanan  adalah  sentra  dan  indikator  utama  untuk  membangun  citra  DJP,  sehingga kualitas  pelayanan  harus  terus  menerus  ditingkatkan  dalam  rangka  mewujudkan  harapan  dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap DJP.
Lewis dan Baums yang dikutip oleh Lena Ellitan dan Lina Anatan (2007) mendefinisikan kualitas  pelayanan  pajak  adalah  pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani  wajib pajak dengan penampilan
serasi,  berpikiran  positif  dan  dengan  sikap  menghargai  para  wajib  pajak.  Kualitas  pelayanan pajak  menurut  Philip  Kotler  (2002)  adalah  serangkaian  perbuatan  nyata  yang  dilakukan  untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak.
Definisi kualitas pelayanan pajak yang ditulis Lewis dan Baums yang dikutip oleh Lena Elitan dan Lina Anatan (2007) menjelaskan bahwa  kualitas pelayanan pajak merupakan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi pelanggan,  jadi  kualitas  pelayanan  diwujudkan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian pelanggan tersebut membagi harapan pelanggan.
Dalam  suatu  kualitas  jasa  terdapat  dimensi  yang  menjadi  tolak  ukur  dari  kualitas  suatu jasa.  Menurut  Zeithaml,  Berry  dan  Parasuraman  dalam  Fandy  Tjiptono  dan  Gregorius  Chandra (2005) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu:
a) Bukti  Langsung  ( tangibles ),  meliputi  fasilitas  fisik,  perlengkapan,  pegawai,  dan  sarana komunikasi.
b) Keandalan  ( reliability ),  yakni  kemampuan  memberikan  pelayanan  yang  dijanjikan  dengan segera, akurat dan memuaskan.
c) Daya Tanggap ( responsiveness ),  yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
d) Jaminan  ( assurance ),  mencakup  pengetahuan,  kemampuan,  kesopanan  dan  sifat  dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
e) Empati  meliputi  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan  komunikasi  yang  baik,  perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.
2.4.4. Sanksi Pajak
Mardiasmo  (2009)  menyatakan  bahwa  sanksi  perpajakan  merupakan    jaminan  bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Selain  itu,  Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu  (2006)  menyatakan  bahwa  “sanksi perpajakan  terdiri  dari  sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana,  sanksi  administrasi  dapat dijatuhkan apabila wajib  pajak melakukan pelaggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan  sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.
Wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  bila    memandang  bahwa  sanksi perpajakan  akan  lebih    banyak  merugikannya    (Nugroho,  2006).  Yadnyanya  (2009)  dalam Muliari dan Setiawan (2010) mengemukakan bahwa pandangan tentang sanksi perpajakan dapat diukur  dengan  indikator sebagai berikut :
a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup banyak.
b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
c) Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik  wajib pajak.
d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.
Menurut  Mohammad  Zain  (2008),  persepsi  wajib  pajak  atas  sanksi  perpajakan  terebut dapat diukur dengan :
1) Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2) Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendidik wajib pajak.
3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Pengetahuan  tentang  sanksi  dalam  perpajakan  menjadi  penting  karena  pemerintah lndonesia  memilih  menerapkan  self  assessment  system  dalam  rangka  pelaksanaan pemungutan  pajak.  Berdasarkan  sistem  ini,  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk menghitung  menyetor,  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri.  Untuk  dapat  menjalankannya dengan  baik,  maka  setiap  Wajib  Pajak  memerlukan  pengetahuan  pajak,  baik  dari  segi peraturan  maupun  teknis  administrasinya.  Agar  pelaksanaannya  dapat  tertib  dan  sesuai dengan  target  yang  diharapkan,  pemerintah  telah  menyiapkan  rambu-rambu  yang  diatur dalam  UU  Perpajakan  yang  berlaku.  Pada  hakikatnya,  pengenaan  sanksi  perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan  wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.  Itulah  sebabnya,  penting  bagi  Wajib  pajak  memahami  sanksi-sanksi perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari  apa  yang  dilakukan  ataupun tidak dilakukan (Mardiasmo, 2009).

## 2.4.5. Kesadaran Wajib Pajak
Harahap  (2004)  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  adalah  sikap  mengerti  wajib pajak  badan  atau  perorangan  untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  pembayaran  pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.
Menurut  Erly  Suandy  (2011)  mengemukakan  pengertian  kesadaran  wajib  pajak  sebagai berikut : “Bahwa kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban  perpajakannya  seperti  mendaftarkan  diri,  menghitung,  membayar  dan  melaporkan jumlah pajak terutangnya”.
Dari  hasil  penelitian  Jatmiko  (2006)  didapatkan  bahwa  beberapa  faktor  internal  yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh adalah :
1) Persepsi Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam  masyarakat  muncul  persepsi  positif  terhadap  pajak.  Torgler  (2008)  menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi  paradigma  akan  fungsi  pajak  bagi  pembiayaan  pembangunan,  kegunaan  pajak dalam  penyediaan  barang  publik,  juga  keadilan  ( fairness )  dan  kepastian  hukum  dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2) Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan  yang berlaku  berpengaruh  pada  perilaku  kesadaran  pembayar  pajak.  Wajib  pajak  yang  tidak memahami  peraturan  perpajakan  secara  jelas  cenderung  akan  menjadi  wajib  pajak  yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham  wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin  paham  pula  Wajib  Pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) memberikan hasil bahwa  pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  berpengaruh  signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.
3) Kondisi Keuangan Wajib Pajak.
Kondisi  keuangan  merupakan  faktor  ekonomi  yang  berpengaruh  pada  kepatuhan  pajak. Kondisi  keuangan  adalah  kemampuan  keuangan  perusahaan  yang  tercermin  dari  tingkat profitabilitas  ( profitability )  dan  arus  kas  ( cash  flow ).  Profitabilitas  perusahaan  ( firm profitability )  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  kesadaran  untuk  mematuhi peraturan  perpajakan.  Perusahaan  yang  mempunyai  profitabilitas  yang  tinggi  cenderung melaporkan  pajaknya  dengan  jujur  dari  pada  perusahaan  yang  mempunyai  profitabilitas
rendah.  Perusahaan  dengan  profitabilitas  rendah  pada  umumnya  mengalami  kesulitan keuangan  ( financial  difficulty )  dan  cenderung  melakukan  ketidakpatuhan  pajak.  Demikian juga halnya dengan kondisiarus kas dengan likuiditasnya.
Sementara  itu  Manik  Asri  (2009)  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  dapat diidentifikasikan  sebagai berikut :
Tingkat pengetahuan fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
a. Tingkat  pemahaman  bahwa  kewajiban  perpajakan  harus  dilaksanakan    sesuai  dengan ketentuan yang berlaku.
b. Tingkat pemahaman fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
c. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
Irianto  (2005)  menguraikan  beberapa  bentuk  kesadaran  dalam  membayar  pajak  yang mendorong  wajib pajak  untuk membayar pajak, diantaranya :
a. Kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan negara.  Dengan    menyadari    hal    ini,  wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa tidak dirugikan dari  pemungutan  pajak yang dilakukan. Pajak disadari  digunakan untuk membangun negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
b. Kesadaran  bahwa  penundaan pembayaran  pajak dan  pengurangan beban pajak sangat merugikan  negara.  Wajib  pajak    mau  membayar  pajak  karena  memahami  bahwa penundaan pembayaran pajak dan  pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
c. Kesadaran    bahwa    wajib    pajak    ditetapkan    dengan    undang-undang    dan  dapat dipaksakan.  Wajib  pajak  akan  membayar  karena      pembayaran  pajak  disadari  memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

## 2.5. Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  merupakan  penjelasan  tentang  bagaimana  teori  berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun variabel independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  perpajakan,  kesadaran  wajib pajak,  sanksi perpajakan,  sosialisi  perpajakan  dan  pelayanan  fiskus.  Sedangkan  variabel  dependen  dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi  seksama,  peringatan  ataupun  ancaman  dan  penerapan  sanksi  baik  hukum  maupun administrasi.  Beberapa  pendapat  dan  penelitian  menyatakan  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  tersebut  adalah  pengetahuan  perpajakan  dimana  tingkat pengetahuan  pajak  masyarakat  yang  memadai  akan  mudah  bagi  wajib  pajak  untuk  patuh  pada peraturan  perpajakan.  Selain  itu,  kegiatan  penyuluhan  pajak  memiliki  peranan  dan  andil  yang cukup  penting  dalam mensosialisasikan  pajak  ke  seluruh  wajib  pajak.  Sosialisasi adalah  proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa  dan  sekaligus  sebagai  pemeran  aktif  dalam  suatu  kedudukan  atau  peranan  tertentu  di masyarakat.
Selanjutnya  diketahui  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan  untuk  memahami  arti,  fungsi  dan  tujuan  pembayaran  pajak.  Kemudian  ditegaskan
bahwa  pelayanan  adalah  sentra  dan  indikator  utama  untuk  membangun  citra  DJP,  sehingga kualitas  pelayanan  harus  terus  menerus  ditingkatkan  dalam  rangka  mewujudkan  harapan  dan membangun  kepercayaan  Wajib  Pajak  terhadap  DJP.  Kemudian  sanksi  perpajakan  merupakan jaminan  bahwa  ketentuan  perundang  undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi  atau  dengan  kata  lain  sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## Gambar. 1 Kerangka Konseptual

## 2.6. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1) Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
2) Sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak    orang  pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
3) Pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
4) Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  KPP Pratama Lubuk Pakam.
5) Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.
6) Pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak,  dan kesadaran  wajib  pajak  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif  kuantitatif.  Pendekatan  penelitian menggunakan jenis data kuantitatif yang didasari oleh pengujian teori yang disusun dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-angka dan analisis dengan menggunakan prosedur statistik.
Tempat  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti adalah  KPP  Pratama  Lubuk  Pakam  yang berada  di  jalan  Diponegoro    No.    42-44    Lubuk    Pakam  dengan  wilayah  kerja  sebanyak  22
Pengetahuan Perpajakan Pelayanan Fiskus Sosialisasi Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
kecamatan.  Dengan  demikian,  peneliti  akan  menggunakan  data-data  perpajakan  WPOP  di  KPP Pratama  Lubuk  Pakam  yang  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  2018  sampai  dengan  April  2018 untuk penyelesaian dan pengesahan tesis.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP)  yang memiliki  NPWP  menurut  keadaan  per  1  Januari  2017  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Lubuk Pakam sebanyak 13.731 orang.
Hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel  sebanyak 100 responden. Dalam menggunakan rumus slovin, batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin besar toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian  dengan  batas  kesalahan  5%  berarti  memiliki  akurat  sampai  95%.        Teknik pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan proportionate  random  sampling . Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah (Arikunto, 2006).
Data  dianalisis  menggunakan  analisis  regresi  berganda  dan  uji  hipotesis  yang  digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji F dan uji t.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 4.1. Hasil Penelitian
Hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 17.0 diperoleh  nilai konstanta (a) = 4,439, koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β 1 ) = 0,274, sosialisasi perpajakan (β 2 ) = 0,207, pelayanan  fiskus    (β 3 )  =  0,211,  sanksi  perpajakan  (β 4 )  =  0,178,  kesadaran  WP  (β 5 )  =  0,182 sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda : Y =  4,439 + 0,274 X 1 + 0,207 X 2 + 0,211 X 3 + 0,178 X 4 + 0,182 X 5
Tabel.2 Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 4.439 2.122 2.092 .039 Pengetahuan Perpajakan .274 .092 .223 2.985 .004 Sosialisasi Perpajakan .207 .075 .236 2.756 .007 Pelayanan Fiskus .211 .094 .195 2.248 .027 Sanksi Perpajakan .178 .084 .205 2.111 .037 Kesadaran WP .182 .090 .195 2.015 .047
a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

## a) Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  uji  t  dan  uji  F  yang  diuraikan  sebagai berikut:
1)  Uji t
a) X 1 terhadap Y Berdasarkan tabel di atas diketahui  nilai t hitung = 2,985 > t tabel = 1,984; Ha diterima dan H 0 ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b) X 2 terhadap Y
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t hitung =  2,756 > t tabel = 1,984; Ha diterima dan H 0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
c) X 3 terhadap Y
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t hitung = 2,248 > t tabel = 1,984; Ha diterima dan H 0 ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
d) X 4 terhadap Y
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t hitung = 2,111 > t tabel = 1,984; Ha diterima dan H 0 ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan WPOP.
e) X 5 terhadap Y
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai t hitung =  2,015 > t tabel = 1,984; Ha diterima dan H 0 ditolak  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2)  Uji F
Tujuan  dari  uji  F  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  secara  simultan  antara  variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel.3
Uji F ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 940.349 5 188.070  17.908 .000 a Residual 987.211 94 10.502 Total 1927.560 99
a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan
Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  nilai  F hitung =  17,908  >  F tabel =  2,31  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  saanksi perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
b)  Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasi  (R²)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh    kemampuan  sebuah model menerangkan variasi variabel dependen.
Tabel 4 Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .698 a .488 .461 3.241
a. Predictors: (Constant), Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan,

## Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square = 0,488 atau 48,8% yang menunjukkan bahwa  kepatuhan  WPOP  dapat  dijelaskan  oleh  pengetahuan  perpajak,  sosialisasi  perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebesar 48,8% dan sisanya 51,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## 4.2.  Pembahasan

## 4.2.1.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  pengetahuan  perpajakan  dengan  kepatuhan  WPOP diperoleh  nilai    t hitung =  2,985  >  t tabel =  1,984    yang  menunjukkan  pengetahuan  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa WPOP  telah  memiliki  pengetahuan  yang  baik  tentang  perpajakan  di  Indonesia.  Pengetahuan yang  baik  itu  diketahui  bahwa  responden  sudah  mengetahui  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan  sanksi  yang  berlaku  terhadap  pelanggaran  kewajiban  perpajakan  dan  mengetahui tentang  ketentuan  perhitungan  pajak  untuk  usaha  mikro  menengah  (UMKM)  serta  tarif  tarif pajak yang berlaku.
Pada  tingkat  pendidikan  responden  yang  mencapai  64%  juga  memiliki  pengaruh pengetahuan  tentang  perpajakan.  Melalui  pengetahuan  ini  diharapkan  wajib  pajak  dapat melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak.  Dari  pengetahuan  tersebut  menunjukkan WPOP  patuh  dalam  membayar  pajaknya  sehingga  disimpulkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan yang  dimiliki  wajib  pajak  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajaknya.
Dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena mimiliki tingkat pendidikan yang tinggi  tentunya  juga  akan  memahami  bahwa  tidak  memenuhi  peraturan  akan  menerima  sanksi perpajakan yang berlaku.
Hasil  penelitian  ini  dapat  ditinjau  dari  pendapat  Siti  Kurnia  Rahayu  (2010)  yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan  pribadi  akan  memberi  keikhlasan  masyarakat  untuk  patuh  dalam  kewajibannya perpajakannya  dan  dengan  pengetahuan  yang  cukup  yang  diperoleh  karena  memiliki  tingkat pendidikan  yang  tinggi  tentunya  juga  akan  dapat  memahami  bahwa  dengan  tidak  memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Mariska  Sisilia  (2016),  Pahmil  Ali  (2017) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.2.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  sosialisasi  perpajakan  dengan  kepatuhan  WPOP diperoleh  nilai    t hitung =    2,756  >  t tabel =  1,984  yang  menunjukkan  sosialisasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dapat  diketahui  sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Melalui sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menambah nilai-nilai pada wajib pajak untuk membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang dapat diberikan  diantaranya  adalah  memberikan  informasi  peraturan  pajak  baru,  melaksanakan sosialisasi  pajak  melalui  penyuluhan,  dan  memberikan  penjelasan  tentang  pajak  kepada  wajib pajak.  Dengan  sosialisasi  perpajakan  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi dalam membayar pajak.
Hasil penelitian ini dapat ditinjau dari pendapat Broom dan Seznic (1961) dalam Aldeya Veronica  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  sosialisasi  adalah  proses  membangun  atau menanamkan  nilai-nilai  kelompok  pada  diri  seseorang.  Dari  pendapat tersebut  menggambarkan bahwa sosialisasi perpajakan menanamkan manfaat dan kegunaan wajib pajak dalam membayar pajak.  Sosialisasi  yang  dilakukan  pihak  perpajakan  dapat  memberikan  pengetahuan  serta menanamkan rasa kebersamaan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara.  Broom dan  Seznic    (1961)  dalam  Aldeya  Veronica  (2015)  menyatakan  bahwa  hasil  sosialisasi  adalah berkembangnya  kepribadian  seseorang  menjadi  suatu  pribadi  yang  unik.    Demikian  pula pendapat  Soekanto  (2002)  menyatakan  bahwa  penyesuaian  diri  dalam  sosialisasi  terjadi  secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan pertambahan ilmu pengetahuan dan penerimaan individu  terhadap  nilai-nilai  dan  norma  yang  ada  di  dalam  lingkungan  masyarakat  dimana masyarakat berada.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  penelitian  Oktaviane  Lidya  Winerungan  (2013) yang  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 4.2.3. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil uji statistik antara pelayanan fiskus dengan kepatuhan WPOP diperoleh nilai    t hitung =  2,248  >  t tabel =  1,984  yang  menunjukkan  pelayanan  fiskus  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Pelayanan  fiskus  merupakan  bentuk  keseriusan pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan  negara  melalui  pajak.  Keinginan  wajib  pajak terhadap petugas  perpajakan pada umumnya menginginkan pelayanan  yang tanggap, pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan selain itu keinginan wajib pajak kepada petugas  pajak  adalah  kemudahan  dalam  melakukan  hubungan  komunikasi  yang  baik,  perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa
dengan  pelayanan  fiskus  yang  baik,  maka  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi dalam membayar pajaknya.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat  Panggabean (2002) yang menyatakan bahwa kepatuhan  WP  dalam  memenuhi  kewajibannya  membayar  pajak  tergantung  pada  bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar WP tetap  patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya  dibutuhkan  peran  yang  lebih  dari  sekedar pemeriksa. Kualitas pelayanan pajak menurut Philip Kotler (2002) adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Arifah,  Rita  Andini,  Kharis  Raharjo  (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.2.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  sanksi  perpajakan  dengan  kepatuhan  WPOP diperoleh nilai t hitung = 2,111 > t tabel = 1,984  yang menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari hasil penelitian dan pendapat di atas dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan sebagai cara dari pemerintah kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pidana diperlukan guna mengoptimalkan pajak yang diterima dari wajib pajak sebagai nilai-nilai kesadaran  wajib  pajak.  Penerapan  sanksi  pajak  ini  dapat  dilakukan  beberapa  cara  yang diantaranya adalah sanksi administrasi. Melalui penerapan sanksi pajak, diharapkan wajib pajak dapat  mematuhi  atura-aturan  yang  diterapkan  kepada  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  di  atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat diterapkan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi dalam membayar pajak.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat  Mardiasmo (2009)  yang menyatakan bahwa pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami  sanksi-sanksi  perpajakan  sehingga  mengetahui  konsekuensi  hukum  dari  apa  yang dilakukan  ataupun  tidak  dilakukan.  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan perundang  undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi  atau  bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Arifah,  Rita  Andini,  Kharis  Raharjo  (2017) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.2.5. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  kesadaran  wajib  pajak  dengan  kepatuhan  WPOP diperoleh  nilai    t hitung =    2,015  >  t tabel =  1,984  yang  menunjukkan  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Dapat  diketahui  bahwa kesadaran  wajib  pajak  tersebut  dapat  didasari  adanya  pengetahuan  yang  dimiliki  wajib  pajak. Tanpa pengetahuan perpajakan pada wajib pajak akan mustahil timbulnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran  wajib  pajak  dilatar  belakangi  oleh  pengetahuan  perpajakan  tentang  pengisisan  SPT yang selalu tepat nilai, yang selalu melaporkan SPT tepat waktu, dimana pajak yang dibayarkan kepada  pemerintah  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang  pembangunan  negara. Dengan    menyadari    hal    ini,  wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  merasa  bila  tidak membayar pajak akan beresiko merugikan negara. Pajak disadari digunakan untuk membangun
negara  guna  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negara.  Seorang  wajib  pajak  yang  baik  akan membayar  pajaknya  tanpa  adanya  paksaan  dan  kesadaran  tersebut  dilakukan  karena  sesuai dengan peraturan perpajakan.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat  Torgler  (2008)  yang  menyatakan  bahwa kesadaran  pembayar  pajak  untuk  patuh  membayar  pajak  terkait  dengan  persepsi  yang  meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang  publik,  juga  keadilan  ( fairness )  dan  kepastian  hukum  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakan. Pendapat Torgler  di atas tersebut diperkuat oleh Jatmiko (2006)  yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam  masyarakat  muncul  persepsi  positif  terhadap  pajak  dan  melalui  Erly  Suandy  (2011) dikemukakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  artinya  wajib  pajak  mau  dengan  sendirinya melakukan  kewajiban  perpajakannya  seperti  mendaftarkan  diri,  menghitung,  membayar  dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  tersebut  disebabkan  adanya  kesadaran  wajib  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  bukan  karena adanya  paksaan  akan  tetapi  karena  wajib  pajak  telah  mengetahui  manfaat  dari  pajak  yang dibayarkan kepada pemerintah. Melalui pajak yang dibayarkan, wajib pajak mengetahui manfaat yang  dapat  diperoleh  dengan  membayar  pajak.  Pajak  merupakan  salah  satu  pendapatan  negara untuk melakukan pembangunan di segala bidang.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian  Pahmil Ali (2017) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 4.2.6.  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  antara  pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan, pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  dengan  kepatuhan  WPOP diperoleh  nilai    F hitung =  17,908  >  F tabel =  2,47  yang  menunjukkan  bahwa  pengetahuan perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pada hasil uji koefisien determinasi diperoleh 48,8% yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  dapat  dijelaskan  variabel  pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan, pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  48,8%  dan  selebihnya sebesar 51,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lain tersebut  dapat  dilakukan  oleh  peneliti  selanjutnya  dengan  meneliti  variabel  sikap  ataupun persepsi  di  Indonesia,  karena  perilaku  manusia  dilihat  dari  tindakan  berupa  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi dan juga pada pemahaman, dan pemeriksaan pajak.
Peran  serta  masyarakat  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.  Sehingga  kepatuhan wajib  pajak  dalam membayar    pajak    merupakan    posisi    strategis  dalam  peningkatan  penerimaan  pajak  (Ikhsan Budi  R.,  2007).  Wajib  pajak  yang  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  taat  dan  memenuhi  serta melaksanakan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Karena  wajib  pajak  tidak  patuh  maka  akan  menimbulkan  keinginan  untuk melakukan  tindakan  penghindaran,  pengelakan,  penyelundupan  dan  pelalaian  pajak  yang  pada akhirnya  tindakan  tersebut  akan  menyebabkan  penerimaan  pajak  negara  akan    berkurang  (Siti Kurnia Rahayu, 2010).
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Pahmil  Ali  (2017)  yang  menunjukkan  ada pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  fiskus,  sanksi  pajak,  pengetahuan  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
2) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
3) Pelayanan  fiskus  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
4) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
5) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib  pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
6) Pengetahuan  perpajakan,  sosialisasi  perpajakan,  pelayanan  fiskus,  sanksi  perpajakan  dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Lubuk Pakam.
5.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh disampaikan beberapa saran, yaitu:
1) Kantor Pelayanan Pajak / Fiskus Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya, fiskus  hendaknya  bisa  lebih  tanggap  dalam  memberikan  pelayanan  baik  dari  segi pengetahuan  maupun  keterampilan  petugas  KPP  Pratama  Lubuk  Pakam,  memberikan informasi pajak terbaru baik melalui media cetak maupun media elektronik dan menangani permasalahan yang dihadapi wajib pajak dengan cepat dan tepat.
2) Peneliti Selanjutnya Agar lebih luas lagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel independen seperti pemeriksaan  pajak,  penyidikan  pajak,  kejujuran  wajib  pajak  ataupun  kepercayaan  terhadap pemerintah. Selain itu agar menambah gambaran kepatuhan yang lebih lengkap, hendaknya wilayah penelitian  diperluas lagi menjadi Kanwil DJP Sumut 1.

## Referensi
Abdul Asri Harahap (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik, Integrita Dinamika. Press.
Agus Nugroho Jatmiko (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan  Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kewajban  Wajib  Pajak:  Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak . Tesis. Semarang. Universitas Diponegoro.
Aldeya  Veronica  (2015).    Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekan Baru. Jom. FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
Arifah,  Rita  Andini,  Kharis  Raharjo  (2017).  Pengaruh  Modernisasi  Administrasi  Perpajakan,
Kualitas  Pelayanan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Kesadaran Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Demak  Selam  Periode  2012-2016. Jurnal  Ekonomi  –  Akuntansi 2017, Universitas Pandanaran, Semarang. Arikunto,  S.  (2010). Prosedur  penelitian :  suatu  pendekatan  Praktik.  (Edisi  Revisi),  jakarta  : Rineka Cipta
Azuar Juliandi,   Irfan,   dan   Saprinal   Manurung (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi . Medan: UMSU PRESS. Boediono, B. (2003). Pelayanan Prima Perpajakan . Rineka Cipta: Jakarta. Chatarina  (2008). Pengaruh  Sikap  Aparat  Pajak,  Pembelajaran  Pajak  dan  Sosialisasi  Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak . Direktorat Jendral Pajak (2015). Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Agustus 2015 . Diakses dari : http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-agustus-2015.
Djoko  Muljono  (2010). Panduan  Brevet  Pajak:  PPN,  PPnBM,  Bea  Materai,  PBB,  BPHTB . Yogyakarta: ANDI.
Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra (2005). Manajemen Kualitas Jasa . Yogyakarta: ANDI. Fikriningrum  W.K.  (2012). Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Wajib.  Pajak  Orang Pribadi  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  :  Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang . Candisari. Universitas Diponegoro Gunadi  (2005).  Fungsi  Pemeriksaan  Terhadap  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  ( Tax Compliance ). Jurnal Perpajakan Indonesia . Vol.4 no.5,p4-9
Budi R. Ikhsan (2007). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib.
Pajak Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP) Irianto (2005). Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara . Yogyakarta: UII Press. Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan  Bebas  di  Kota  Samarinda. FORUM EKONOMI Volume 19, No. 1 2017.
Kismantoro  Petrus  (2012). Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Masih  Rendah .  Diakses  dari http://berita.plasa.msn.com/nasional/jpnn/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah-1
Laksana Fajar (2008). Manajemen Pemasaran . Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Maeza  Safitri  (2015). Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan  Pencairan  Tunggakan Pajak  Terhadap  Tingkat  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang  Pribadi  (Studi  Pada KPP Pratama Tanjung Karang) . Lampung: Universitas Lampung Manurung,        Surya,        (2013),        Kompleksitas        Kepatuhan        Pajak,  diakses        dari http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak  pada  tanggal  3 Maret 2014Mardiasmo (2009). Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi. Mariska  Sisilia  (2016). Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah . Medan : Tesis Magister Akuntansi USU.
Masri  Singarimbun  &  Sofyan  Effendi  (1995). Metode  Penelitian  Survei ,  Edisi    Revisi,  PT. Pustaka LP3ES, Jakarta
M. Zain (2008). Manajemen Perpajakan . Jakarta: Salemba Empat.
Narotama  Aryanto  (2010). Analisis  Dampak  Reformasi  Perpajakan  Terkait  Pelaksanaan  Good Government  Governance  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu) . Jakarta : Tesis UI.
Oktaviane  L.  Winerungan  (2013).  Sosialisasi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus  Dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA . Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970.
Panggabean, Miando Sahala H.  (2002), “Self Assessment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak,” Berita Pajak , No. 1462/Tahun XXXIV, p. 31 – 33. Philip  Kotler  (2002). Manajemen  Pemasaran ,  Edisi  Millenium,  Jilid  2,  Jakarta:  PT. Prenhallindo.
Pikiran  Rakyat  (2013). Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Masih  Rendah .  Diakses  dari  : http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2013/07/16/242947/tingkat-kepatuhan-wajib- pajak-masih-rendah
Ritcher Jr. (1987). An Econometrics Analyziz of Income Tax Evasion and Its Detection. RAND Journal of Economics , Vol.22 No.1, p.14-35 Rochmat Soemitro (2002). Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan . Jakarta: IKAPI
Siregar,  Dian  Lestari  (2017).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam. Journal of Accounting & Management Innovation , Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128. Siti  Kurnia  Rahayu  (2010). Perpajakan  Indonesia  :  Konsep  &  Aspek  Formal .  Bandung:  Graha Ilmu
Siti Resmi (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat.
Sony  Devano  dan  Siti  Kurnia  Rahayu  (2006). Perpajakan:  Konsep,  Teori  dan  Isu .  Jakarta  : Kencana.
Soerjono Soekanto (2002). Teori Peranan , Jakarta, Bumi Aksara Supadmi  (2009).  Meningkatkan  Kepatuhanan  Wajib  Pajak  Melalui  Kualiitas. Jurnal  Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 4, No. 2.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta Waluyo (2008). Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat