## MENDIALOGKAN LEGITIMASI NIKAH SIRRI DALAM RANAH TEOLOGIS DAN YURIDIS
(Interpretasi Hadits Larangan Nikah Sirri Dalam Perspektif Antropologi)
Moh. Nailul Muna UIN Sunan Kalijaga m.nailulmuna7@gmail.com

## Abstrak
Dalam  memperbincangkan  pernikahan,  tidak  bisa lepas  dari  dua  ranah  yang  melikupinya  yakni, keyakinan  dan  hukum.  Permasalahan  nikah  sirri adalah  permasalahan  yang  sampai  saat  ini  masih menarik  untuk  diperbincangkan  karena  masih maraknya  praktek  ini.  hadits  yang  merupakan sumber  hukum  Islam  kedua  telah  melarang  secara jelas  praktek  nikah  yang  tidak  dihadiri  oleh  wali, meski  al-Qur’an  tidak  menyinggung  hal  ini  namun dalil-dalil  yuridis  telah  menguatkan  larangan  nikah sirri  karena  akan  mengakibatkan  ketidak-jelasan hubungan  suami  istri,  selain  itu  keengganan  untuk mencatatkan  pernikahan  yang  menjadi  faktor utama  pelarangan  nikah  sirri.  Namun  dalam perspektif  antropologi,  nikah  sirri  tidak  selamanya dilarang  dengan  mempertimbangkan  eksistensi hadits serta keadaan sosiologi yang ada. Tulisan ini bertujuan  supaya  memberikan  new  meanings dalam memahami nikah sirri dengan menggunakan perspektif antropologi.
Keywords: Nikah Sirri, Hadits dan Antropologi

## Pendahuluan
Hadits  sebagai  ajaran  Islam  senantiasa  dijadikan  sebagai  pedoman dalam kehidupan ummat Islam. 1 Hal ini menjadi penting karena di dalamnya menjelaskan  tentang  tuntunan  dan  pengajaran  yang  benar  melalui  sosok Nabi  Muhammad  saw.  As-Sunnah  (hadits  Nabi  saw.)  merupakan  penafsiran Al-Qur’an  dalam  praktek  atau  penerapan  ajaran  Islam  secara  faktual  dan
1 Muhammad Alfatih Suryadilaga, “ Syarah Hadits Shahih Bukhari dan Muslim dalam Komik”, Esensia, Vol. 16, No. 2, Oktober 2015.
ideal. 2 Hal ini tentu menjadikan nilai hadits akan terinternalisasi dalam setiap individu  muslim,  salah  satu  praktek  yang  dianggap  mendapatkan  legitimasi dari  agama  adalah  nikah  sirri.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya keterangan tentang larangan nikah sirri yang dituliskan secara eksplisit dalam al-Qur’an.
Dalam  hal  ini,  penelitian  hadits  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam kehidupan umat manusia saat ini. Dimensi ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah saw. mengharuskan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.  Lebih  lanjut  Alfatih  mengkritik  penelitian  hadits  yang  hanya memperhatikan  otentisitas  hadits,  baik  dari  segi  sanad  dan  matan,  hal tersebut  merupakan  sesuatu  yang  mudah. 3 Terlebih  saat  ini  sudah  banyak ditemukan  aplikasi-aplikasi  yang  memudahkan  orang  untuk  mencari keotentikan  hadits  secara  instan.  Oleh  karena  itu,  seharusnya  penelitian hadits  harus  lebih  luas  yang  mengkaitkannya  dengan  masalah  kekinian, termasuk di dalamnya masalah nikah sirri.
Dari  perkembangan-perkembangan  yang  terjadi,  hadits  sebagai sumber  kedua  dalam  Islam  masih  tetap  eksis,  hal  ini  dibuktikan  dengan semakin  maraknya  re-building  atas  ajaran-ajaran  hadits  melalui  banyak media,  seperti:  Pengajaran  hadits  yang  mulai  diperkenalkan  dimedia  massa hal  ini  dapat  diketahui  dengan  adanya  kajian  yang  dilakukan  oleh  Dr.  Lutfi Fathullah,  MA  yang  lebih  mengedepankan  pemahaman  hadits  yang  sangat diperlukan  oleh  masyarakat. 4 Kemudian  adanya  pengajaran  hadits  melalui media  visualisasi,  tepatnya  dalam  karya  komik,  seperti  yang  dilakukan  oleh Veby  Surya  Wibawa  yang  membuat  komik  “99  Pesan  Nabi:  Komik  Hadis Bukhari Muslim  (Edisi lengkap). 5
Antropologi  adalah  salah  satu  disiplin  ilmu  dari  cabang  ilmu pengetahuan  sosial  yang  memfokuskan  kajiannya  kepada  manusia.  Objek dari  antropologi  adalah  manusia  di  dalam  masyarakat  suku  bangsa, kebudayaan dan perilakunya. Jika budaya tersebut dikaitkan dengan agama, maka agama yang dipelajari adalah agama sebagai sebuah fenomena budaya,
2 Yusuf  al-Qardhawi, Bagaimana  Memahami  Hadits  Nabi  saw., terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1997),  hlm.17
3 Alfatih  Suryadilaga, Aplikasi  penelitian  Hadits  dari  Teks  ke  Konteks (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm.2.
4 Muhammad  Alfatih  Suryadilaaga,  “Kajian  Hadits  di  Media” , Jurnal  Esensia Vol. 15 No. 2 September 2015, hlm. 203.
5 Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Syarah Hadits Shahih Bukhari dan Muslim dalam Komik”.
bukan  ajaran  agama  yang  datang  dengan  perantara  seorang  Rasul  dan sebagainya. 6
Kajian  tentang  antropologi  dan  hadits  merupakan  dua  disiplin  ilmu yang  berbeda,  namun  kajian  tentang  antropologi  akan  menarik  tatkala dilakukan  dalam  kajian  hadits  yang  sejauh  masih  minim  multi  perspektif dalam  memahami  makna-maknanya.  Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan memfokuskan  terhadap  permasalahan  nikah  sirri  berdasarkan  hadits  Nabi serta  perundang-undangan  kenegaraan  yang  dilihat  dalam  perspektif antropologi,  hal  ini  diharapkan  akan  menghasilkan  suatu  hasil  yang  baru dalam melihat hukum nikah sirri melalui perspektif yang berbeda.

## Nikah Sirri
Nikah  sirri  merupakan  istilah  yang  sering  didengar  di  telinga masyarakat  Indonesia,  terlepas  dari  segala  polemik  yang  melikupinya, sejatinya istilah nikah sirri dapat bermacam-macam seperti nikah misyar dan nikah urfi sebagaimana yang terjadi di Mesir. Untuk mengungkap makna yang mendekati  kebenaran,  maka  perlu  tinjauan  sisi  kebahasaan  dari  perkataan nikah sirri. 7
Kata  Sirri  sendiri  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu  sirrun  yang  artinya rahasia.  Istilah  assaru  dapat  diartikan  rahasia,  atau  asarrayu  yang  artinya secara  rahasia  atau  sembunyi-sembunyi,  sedangkan  sirran  berarti  diam- diam. 8 Di  dalam  literatur  fikih,  Islam  tidak  mengenal  yang  namanya  nikah sirri,  namun  dalam  sejarah  Islam,  istilah  nikah  sirri  muncul  ketika  zaman khalifah  Umar  bin  hattab  ra.  ketika  beliau  diberitahu  bahwa  telah  terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar bin Khattab berkata:  “Ini  adalah  nikah  sirri  dan  aku  tidak  membolehkannya.  Dan sekiranya  aku  datang  pasti  aku  rajam”.  Pengertian  kawin  sirri  tersebut dikarenakan  adanya  kasus  pernikahan  yang  tidak  menghadirkan  saksi  yang sesuai  dengan  ketentuan.  Dengan  demikian,  asal  penggunaan  nikah  sirri adalah  nikah  yang  tidak  dihadiri  oleh  saksi. 9 Sedangkan  saksi  sendiri merupakan bagian dari rukun sebuah pernikahan. Tanpa adanya saksi, maka pernikahan menjadi tidak sah.
6 Alfatih Suryadilaga, Metodologi Syarah Hadits (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 81. 7 Alfatih  Suryadilaga,  “Nikah  Sirri  dalam  Perbincangan  Media  Massa”, Musawa, Vol 12 No. 1 Januari 2013, hlm. 106.
8 A. W. Kamus al-Muanawwir Arab Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 431.
9 Alfatih  Suryadilaga,  “Nikah  Sirri  dalam  Perbincangan  Media  Massa”  ... hlm.106.

## Nikah sirri dalam ranah keyakinan
Hukum  nikah  sirri  memang  tidak  tertulis  secara  tersirat  maupun tersurat  dalam  al-Qur’an,  kasus  ini  biasanya  dikaitkan  dengan  kurangnya prasarat sahnya nikah yakni: Pertama, adanya calon suami dan istri. Kedua, adanya  wali  pengantin  perempuan.  Ketiga,  adanya  saksi-saksi  yang  adil. Keempat,  adanya  mahar.  Kelima,  Ijab  qabul.  Namun,  dalam  nikah  sirri hilangnya rukun yang ketiga,  dan kemungkinan tidak adanya wali juga.
Perlu  digaris-bawahi  terkait  nikah  sirri  (sembunyi-semunyi)  di  sini, yakni nikah dengan ketidak-adaan wali, berdasarkan hadits Nabi saw. :
ًلوب لاإ حاكن لا
“Tidak ada pernikahan tanpa wali”
Kemudian  jika  pernikahan  sirri  telah  terjadi,  maka  hukumnya  adalah hendaknya  mereka  dipisahkan,  suami  tetap  memberikan  mahar  jika menyentuhnya, dan setelah dipisah, ia menikahinya dengan akad dan mahar jika walinya  merelakan  dengannya. 10 Adapun  diantara  dalil hujjah  yang  bisa digunakan untuk merujuk pelarangan nikah sirri :
Berdasarkan hadits dalam Sunan Abu Dawud mengenai ketidak-adaan izin Wali dalam pernikahan. 11 : ج نبا انث ناٌفس انربخأ رٌثك نب دمحم انثدح نع ىسوم نب نامٌلس نع حٌر :ملسو هٌلع الله ىلص الله لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا
تارم ثلاث "ٌلطاب اهحاكنف اهٌلاوم  نذِإ رٌغِب  ْتحكن ةأَرما امٌََّأ"
.
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan  kepada  kami  Sufyan,  telah  mengabarkan  kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri dari Urwa, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal”. Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali”.
Memang  dalam  memahami  hadits  Nabi,  tidak  bisa  dipahami  dengan sedemikian  rupa  tanpa  melalui  usaha  takhrij  hadits  dan  juga  kritik  (naqd) matan yang melikupi 3 hal. Pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya.  Kedua,  meneliti  susunan  lafal  matan  yang  semakna.  Ketiga, meneliti kandungan matan. 12 Oleh karena itu, paling tidak melakukan takhrij untuk  menunjukkan  otentisitas  hadits-hadits  yang  melarang  praktek  nikah sirri.  Hadits  yang  pertama  diriwayatkan  oleh  7  perawi  dan  kesemuanya
10 Ali  Yusuf  As-Subki, Fikih  Keluarga”pedoman  berkeluarga  dalam  Islam”, terj.Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 139.
11 Sulaiman al-as’ats as-sijistany, Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar all-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 95.
12 Alfatih  Suryadilaga, Aplikasi  penelitian  Hadits  dari  Teks  ke  Kontek (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hlm. 32.
pernilai tsiqqah kecuali Sulaiman bin Musa yang kualitasnya shoduq, dan hal ini  tidak  merusak  kualitas  dari  hadits  ini. 13 Dalam  hadits  lain  dijelaskan melalui riwayat Imam Malik:
مل حاكنب  ًَِتُا باطخلا نب رمع نأ  ًّكملا رٌبزلا ًبأ نع كلام نع ًنثدحو ْتمَّدقت  ُتنك ولو ُهزٌجُا لاو  ِّرسلا ُحاكن اذه لاقف ٌةأرماو ٌلجر لاإ هٌلع دهشٌ تمجرل هٌف ُ
”Hal  ini  dipertegas  dengan  riwayat  yang  berasal  dari  Imam Malik:  “Dari  Abu  Zubair  al-Makki;  Sesungguhnya  Umar  bin Khatab  mendatangi  sebuah  pernikahan  yang  tidak  disaksikan kecuali hanya kedua calon pengantin, maka Umar berkata, inilah pernikahan  sirri  dan  aku  tidak  mengizinkannya,  dan  jikalau  itu terjadi  maka  aku  akan  mengajukan  kasus  itu  agar  terkena hukum rajam” .(HR. Malik). 14
Kedua  hadits  tersebut  secara  mutlak  menunjukkan  perlawanan terhadap  praktek  nikah  sirri.  Meskipun  al-Qur’an  tidak  menjelaskan  hal tersebut, namun harus disadari bahwa hadits adalah penjelas dari al-Qur’an serta sumber kedua dari hukum-hukum Allah yang tidak ditemukan dalam al- Qur’an. Sebagai manusia yang beragama, mengetahui syari’at Tuhan adalah sesuatu yang penting, namun mengetahui hukum yang dibuat oleh manusia dalam tatanan negara juga suatu yang penting.

## Pernikahan Sirri dalam ranah ke-Indonesiaan
Karena  begitu  pentingnya  sebuah  perkawinan  di  dalam  Islam  agar menuju  kebaikan  personal  dan  religius,  maka  di  Indonesia  perilaku  ini mendapatkan  perhatian  yang  tinggi  hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya  UU No.1  Tahun  1974  yang  membahas  tentang  perkawinan.  Selanjutnya,  dalam pasal 2 UU perkawinan, di sana dijelaskan. Pertama, perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaan  itu;  Kedua,  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun,  setelah  turunnya  UU  tersebut,  kemdian  muncullah  dualisme antara  kelompok  tradisional  dengan  kelompok  modern  terkait  syarat  sah perkawinan. Permasalahan ini muncul ketika keluarnya fatwa  Majlis  Ulama’ Indoneisa  (MUI)  yang  membolehkan  pernikahan  sirri  (tidak  dilakukan  di hadapan petugas pencatat nikah). 15 Suatu hal yang menarik untuk dicermati,
13 Takhrij Hadits melalui Jawami’ al-Kalim Versi  4.5
14 Imam  Malik, Muwatha’  al-Malik  biriwayati  Yahya  bin  Yahya  aal-Laitsy,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 281.
15 Ahmad  Rajafi, Nalar  Hukum  keluarga  Islam  Indonesia (Yogyakarta:  Istana Publishing, 2015), hlm. 1523.
bahwa  ulama’  membolehkan  hal  tersebut  berdasarkan  kesepakatan,  tentu hal  ini  ada  sebabnya,  asumsi-asumsi  mengenai  hal  ini  akan  dijelaskan dibelakang. Namun  yang  terpenting,  pernikahan  memang  sudah  selayaknya dicatatkan  secara  resmi  pada  instansi  yang  berwenang,  sebagai  langkah preventif untuk menolak dampak negative atau mudharat. 16
Dalam  perundang-undangan  perwalian  diatur  dalam  pasal  50.s.d  54 UUP.
1. Perwalian adalah kekuasaan seseorang sebagai wali terhadap seorang anak  yang:  a.  Belum  berusia  18    tahun,  b.  Belum  pernah melangsungkan  perkawinan,  c.  Tidak  berada  di  bawah  kekuasaan orang tua.
2. Syarat  Wali  (Pasal  51  ayat  [1]  dan  [2]  UUP):  a.  Diutamakan  masih keluarga,  b.  Dewasa,  c.  Berpikir  Sehat,  d.  Adil  e.  Jujur,  f.  Berkelakuan baik, g. Ditunjuk dengan surat oleh satu orang tua sebelum meninggal yang menjalankan kekuasaan orang tua, h. Penunjukan di hadapan dua orang saksi.
3. Tugas wali terhadap anak di bawah perwaliannya: a. Mengurusi pribadi dan  harta  benda  anak  dengan  menghormati  agama  dan kepercayaannya,  b.  Membuat  daftar  harta  benda  anak,  c.  Mencatat perkembangan  pribadi  dan  harta  benda  anak,  d.  Bertanggung  jawab terhadap kerugian  harta  akibat  kesalahan  dan  kelalaian wali,  e.  Tidak memindahkan hak atau menggadaikan harta benda anak tanpa untuk kepentingan anak.
4. Pencabutan kekuasaan wali:
a. Kekuasaan  wali  dapat  dicabut,  bila  melalaikan  kewajiban  dan berkelakuan buruk.
b. Penunjukan  pengganti  wali  yang  dicabut  ditetapkan  oleh pengadilan. 17
Jadi masalah nikah sirri ini, juga harus dikaitkan dengan persoalan yang melikupi wali sebagai sosok  yang menjadi pelindung dan pengatur sebagian urusan  yang  dibawah  perwalian  (mutawalli).  Seseorang  yang  layak  untuk menjadi  wali  bagi  orang  lain,  maka  sudah  sewajarnya  mentaati  kewajiban sebagai  wali  dan  bukan  hanya  mengambil  keuntungan  dari  orang  dibawah perwaliannya saja. Seperti orang tua yang menjodohkan anaknya hanya demi memperoleh harta  dari  menantu,  tentu  anak  yang  dibawah  perwalian  akan kesulitan  untuk  menolaknya  dan  memungkinkan  seorang  anak  untuk melakukan nikah sirri. Meski hal ini bukan satu-satunya faktor, namun hal ini
16 Seperti kawin lari dan ketidakjelasan pernikahan dalam tatanan kenegaraan.
17 Ladzi  Safroni, Seluk-beluk  Pernikahan  Islam  di  Indonesia (Malang:  Aditya Publishing, 2014), hlm. 135.
selayaknya  diperhatikan  untuk  mengentaskan  permasalahan  nikah  sirri  di masyarakat, yakni dengan mempertimbangkan masalah ke-sekufu’an.

## Hasil
Ilmu antropologi secara umum menjelaskan perbedaan dan persamaan antara kebudayaan manusia yang tersebar di segala penjuru dunia,  mencari titik  temu  dan  solusi  atas  perubahan  kebudayaan  manusia,  menjelaskan fenomena  sosial  budaya  yang  terjadi  dalam  kehidupan  manusia  dan menjelaskan perilaku manusia. 18 Terkait hal tersebut, objek kajian antropologi dapat  dibagi  menjadi  dua  bidang,  yaitu  antropologi  fisik  yang  mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya. 19
Secara  umum  perspektif  antropologi  menyangkut  gejala  sosial  dan budaya.  Dalam  antropologi  terdapat  tiga  macam  perspektif  besar  dalam rangka  melihat  gejala  sosial  budaya  yakni: Pertama, perspektif  yang menekankan  pada  analisis  masyarakat  dan  kebudayaan. Kedua, perspektif yang  menekankan  faktor  waktu  yang  terdiri  dari  proses  historis  dari  masa lampau  sampai  masa  kini  (diakronik),  masa  kini  (sinkronik),  dan  interaksi masa lampau dan masa kini (interaksionis) dan Ketiga, perspektif konstelasi teori-teori, yakni penggabungan kedua perspektif. 20
Salah satu masa peralihan terpenting dalam kehidupan manusia adalah peralihan  dari  masa  remaja  menuju  masa  dewasa  dan  berkeluarga  yang ditandai  dengan  perkawinan.  Dan  hal  ini  memperoleh  perhatian  yang  lebih dari  para  antropolog.  Dalam  terminologi  antropologi,  terdapat    perbedaan antara  upacara  perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  naungan  agama  dan perkawinan sipil yang diberi kebenaran oleh negara. Namun, tidak dipungkiri bahwa  dibeberapa  negara  tidak  memisahkan  kedua  ritual  ini,  seperti  di Amerika. 21 Di Indonesia sendiri, termasuk penganut paham yang memisahkan dua  unsur  ini,  maka  tentu  sudah  sewajarnya  melihat  kemaslahatan  yang dibawa  dalam  undang-undang  pernikahan  yang  termasuk  di  dalamnya mencatatkan  pernikahan  maka  mengikuti  aturan  negara  dan  meninggalkan nikah  sirri  adalah  muthlak  harus  diikuti.  Selain  itu,  disadari  maupun  tidak bahwa  nikah  sirri  sebenarnya  hanya  dimaknai  sebagai  legalisasi  prostitusi yang secara tidak langsung dibutuhkan tindakan untuk mengatasinya.
18 Nur Syam, Mazhab-mazhab Antropologi (Yogyakarta: LKIS,  2007), hlm, 30.
19 Koentjayaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.11.
20 Alfatih Suryadilaga, “ Pembacaan Hadits Dalam Perspektif  Antropologi”, Al- Qalam, Banten, Vol 31, No. 1 Januari-Juni 2014, hlm.4
21 Sugeng  Pujileksono, Pengantar  Antropologi (Malang:  UMM  Press, 2009),hlm, 32.
Hadits  nikah  sirri  dalam  perspektif  antropologi  maka  tidak  bisa  lepas dari diri Nabi Muhammad saw. namun sebelumnya harus diteliti lebih dahulu apakah  hadits  pelarangan  nikah  sirri—nikah  tanpa  wali  dan  tanpa diumumkan—benar-benar dari Nabi muhammad saw. atau tidak. Jika dilihat dari  riwayat  di  atas  sudah  jelas  bahwa  pernikahan  sirri  pada  saat  masa sahabat Umar ada, dan hal ini dilarang.
Dalam  konteks  kekinian,  kita  masih  mendapati  orang  melangsungkan pernikahan  yang  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi  tanpa  mencatatkan pernikahan  itu  secara  resmi  kepada  pihak  yang  berwenang,  memang pernikahan seperti ini hukumnya sah secara agama sehingga mengharuskan pasangan  suami-istri  untuk  saling  memenuhi  hak  dan  kewajiban  masing- masing.  Namun,  tentu  pernikahan  seperti  ini  tidak  diakui  secara  undang- undangan  dalam  pengertian  bahwa  pernikahan  itu  tidak  bisa  dibuktikan  di hadapan pihak berwenang kecuali dengan data dan catatan resmi. 22
Jika demikian, maka seseorang yang melakukan nikah sirri sebenarnya tidak mematuhi tata aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Satu sisi orang  mencoba  melegitimasi  pernikahan  sirri  namun  di  sisi  lain  menentang peraturan  pemerintah.  Padahal  agama  telah  menganjurkan  manusia  untuk mentaati peraturan negara, seperti dalam firman Allah:
َنْي ِرِفاَكلْا  ُّبِحُي  َلَ َالله  َّنِإَف ا ْوَّل َوَت  ْنِإَف َل ْوُسَّرلا َو َالله ا ْوُعْي ِطَأ ْلُق “Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu”.
Memang tidak selamanya perintah itu harus diikuti, karena perintah di sini  dimaksudkan  hanya  perintah  yang  baik-baik  saja,  jika  hal  ini disignifikansikan  dalam  ranah  perintah  pencatatan  dan  adanya  perwalian maka sebenarnya perintah ini termasuk dalam makna ayat di atas.
Tentu dengan adanya hal tersebut akan menutup mudharat dari nikah sirri,  karena  bisa  jadi  seorang  suami  mengingkari  pernikahannya  dengan istrinya.  Seorang  istri  juga  tidak  akan  bisa  mengajukan  bukti-bukti  yang menunjukkan  bahwa  mereka  adalah  sepasang  suami  istri.  Dan  bisa  juga seorang  istri  menikah  dengan  pria  lain  secara  resmi  dalam  situasinya  yang masih  terikat  dengan  hubungan  dengan  suami  pertama  yang  menikahinya secara  bawah  tangan.  Seorang  suami  bisa  pula  menggantung  nasib  istrinya dan mendiamkannya tanpa dicerai sehingga secara agama-pun sang istri tak akan bisa menikah dengan pria lain. Dan mungkin juga jika salah satu pihak meninggal  dunia,  ahli  waris  mereka  bias  saja  tidak  mengakui  keikutsertaan
22 Sayyid  Ahmad  al-Musayyar, Fiqih  Cinta  Kasih, Ed.  Taqyudin  dan  Yahya (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 141.
pihak  yang  ditinggal  mati  dalam  perolehan  warisan,  karena  tidak  ada  bukti pendukung yang resmi secara undunag-undang. 23
Dalam  memaknai  ajaran  Islam  yang  terpenting  adalah  melihat  tujuan perintah tersebut, adapun tujuan pernikahan diantaranya:
1. Melanjutkan keturunan
Seperti sabda Nabi:
يقلا موي ءايبنلأا مكبرثاكم ينإف دولولا دودولا اوجوزت نابح نباو دمحأ هاور( ةما
)
2. Untuk  menjaga  diri  dari  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  Allah mengerjakannya, sesuai dengan hadits:
بابشلا رشعم اي : ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر انل لاق , لاق دوعسم نب الله دبع نع رصبلل ضعا هنإف , جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم عطتسي مل نمو جرفلل نسحاو )ملسمو ىراخبلا هاور( .ءاجو هل هإف موصلاب هيلعف
3. Untuk  menimbulkan  rasa  cinta  antara  suami  dan  istri,  menimbukan rasa  kasih  sayang  antara  orang  tua  dengan  anak-anaknya  dan  adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw.
5. Untuk  membersihkan  keturunan,  yakni  keturunan  yang  bersih,  yang jelas  ayah,  kakek  dan  sebagainya,  dan  hal  ini  dapat  diperoleh  dengan perkawinan yang mencatatkan pernikahan. 24
Dari sekian banyak mudhrat yang bisa ditimbulkan dari nikah sirri tentu hal ini secara pasti menunjukkan perintah untuk mengikuti Ulil ‘Amri terkait masalah pernikahan. Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa hadits tentang pelarangan nikah sirri sudah dimanifestasikan dalam undang-undang kenegaraan,  namun  masih  saja  ditemukan  kasus  nikah  sirri  di  berbagai kalangan  masyarakat,  hal  ini    jika  dilihat  dari  sisi  antropologi  memunculkan beberapa pandangan yang melatarelakangi kasus tersebut:
1. Ketidaksetujuan wali.
2. Hilangnya  fungsi  sekufu  (seimbang  antara  kedua  pihak)  dalam pernikahan.
3. Kebutuhan biologis manusia semakin bertambah.
Dalam  sensus  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (Pekka),  25  persen masyarakat  di  Indonesia  melakukan  kawin  sirri  dan  nikah  secara  adat  pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sementara hasil penelitian  dari  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementerian  Agama  di  sembilan
23 Sayyid Ahmad al-Musayyar, Fiqih Cinta Kasih ... hlm, 142.
24 Kamal  Mukhtar, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan, (Bulan Bintang, 1993), hlm. 13-14.
kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah sirri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. 25
Dari  fakta  tersebut  sebenarnya  dapat  ditemukan  suatu  kesenjangan yang nyata antara undang-undang yang berbasis kenegaraan dengan praktek masyarakat yang  menjadikan  teks  keagamaan  sebagai  sebab  pelegitimasian praktek  nikah  sirri.  Maka  permasalahannya  jelas,  apakah  teks  keagamaan yang  dirubah  atau  undang-undang  kenegaraan  yang  dirubah.  Karena  dalam perundang-undangan  hanya  dibatasi  oleh  dua  persyaratan  yakni  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaan  itu,  dan  kewajiban  untuk mencatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 26
Dalam  perpektif  antropologi,  sebagian  besar  perilaku  manusia  dalam kehidupan  sosialnya  merupakan  hasil  dari  proses  belajar.  Perilaku  dan kebiasaannya  bukanlah  merupakan  hasil  pewarisan  secara  genetic,  tetapi merupakan  pembawaan  yang  diturunkan  secara  sosial  ( Social  Heredity ). 27
Oleh karena itu, pernikahan sirri yang dipahami oleh masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari pelaku nikah sirri yang dipraktekkan oleh orang yang  paham dengan  agama  (tata  aturan  nikah  dalam  Islam),  dan  hal  ini  akan memunculkan asumsi baru bahwa  orang  paham agama Islam (Baca:  paham adanya  praktek  nikah  sirri  dalam  Islam)  akan  lebih  rentan  melakukan pernikahan sirri.
Namun,  dari  sisi  antropologi,  tidak  selamanya  nikah  sirri  itu  dilarang, karena  terkadang  nikah  sirri  itu  dapat  menjadi  titik  temu  terselesaikannya masalah moral manusia, seperti perzinaan, pacaran dsj. Terkadang seseorang yang belum mampu melakukan nikah secara resmi, dalam artian mempunyai uang  yang  banyak  untuk  melangsungkan  acara  pernikahan,  akan  membuka peluang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.
Di  sisi  lain,  ditemukan  orang  tua  yang  menjodohkan  anaknya  hanya sebatas  karena  faktor  materiil  dan  tanpa  melihat  kesekufu’an,  hal  ini  juga bisa menghalangi kemamuan anak untuk melakukan pernikahan yang sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  atau  bahkan  sebaliknya,  seperti kasus‘pencabulan’  yang  dilakukan  anggota  DPRD  Kab.  Sampang  yang melakukan nikah sirri instan di mobil sambil memberikan uang “nafkan” Rp. 2 juta. 28 Maka,  dalam  persoalan  seperti  ini,  hukum  nikah  sirri  bisa  bersifat
25 “25  persen  masyarakat  Indonesia  melakukan  nikah  sirih”  diakses  dari //www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah- siri.html, pada tannggal 11 Desember 2017 pukul 09.00.
26 Ahmad Rajafi, Nalar Hukum keluarga ... hlm. 152.
27 Sugeng Pujileksono, Pengantar Antropologi ... hlm. 17.
28 Alfatih  Suryadilaga, Nikah  Sirri  dalam  Perbincangan  Media  Massa  ... hlm.109.
fleksibel,  terkadang  hal  ini  hanya  dijadikan  pemuas  hawa  nafsu,  di  sisi  lain sebagai cara untuk mengatasi masalah perekonomian terkait perayaan bagi orang  yang  menikah.  Nilai  terpenting  di  sini,  bahwa  nikah  sirri  itu  harus dicatatkan  baik  dengan  perayaan  atau  tidak  dan  bukan  dlakukan  sebagai bentuk pelegalan prostitusi berdasarkan agama yang dipahami secara salah.

## Penutup
Nikah sirri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi, baik dalam ranah keagamaan  dan  perundang-undangan  kenegaraan  hal  ini  tidak  dibolehkan. Dari  sisi  antropologis  pernikahan  sirri  yang  terjadi  bisa  disebabkan  karena pengambilan  kebudayaan  yang  terjadi  di  masa  lampau,  tanpa  melihat  sisi sosio-historis yang melikupinya.
Pernikahan  sirri  juga  sebenarnya  bisa  dikaitkan  dengan  masalah ketidak  setujuan  wali,  kurangnya  perekonomian,  dan  bahkan  tercukupinya perekonomian  seseorang  dapat  menyebabkan  terjadinya  nikah  sirri,  terkait hal  ini  penyebab  kedua  dapat  dijadikan  alasan  pelegalan  seseorang melakukan pernikahan sirri, jika dalam artian nikah sirri ini tetap dicatatkan namun tanpa adanya perayaan yang mewah dan ramai.

## Daftar Rujukan
Alfatih Suryadilaga, Muhammad, “Syarah Hadits Shahih Bukhari dan Muslim dalam Komik”, Esensia, Vol. 16, No. 2, Oktober. 2015.
Alfatih  Suryadilaga,  Muhammad, Aplikasi  penelitian  Hadits  dari  Teks  ke Konteks, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
Alfatih  Suryadilaga,  Muhammad, Metodologi  Syarah  Hadits, Yogyakarta:
Kalimedia, 2017.
Alfatih  Suryadilaga,  Muhammad,  “Nikah  Sirri  dalam  Perbincangan  Media
Massa” , Musawa, Vol 12 No. 1 Januari 2013.
Alfatih  Suryadilaga,  Muhammad, Aplikasi  penelitian  Hadits  dari  Teks  ke Konteks, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
Alfatih  Suryadilaga,  Muhammad, “ Pembacaan  Hadits  Dalam  Perspektif Antropologi  dalam  Al-Qalam”,  Banten,  Vol  31,  No.  1  Januari-Juni 2014.
https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia- melakukan-nikah-siri.html
Imam  Malik, Muwatha’  al-Malik  biriwayati  Yahya  bin  Yahya  aal-Laitsy.
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
Jawami’ al-Kalim Versi  4.5
Koentjayaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi , Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Mukhtar,  Kamal, Asas-asas  Hukum  Islam  tentang  Perkawinan, Bandung: Bulan Bintang, 1993.
Munawwir,  A.  W, Kamus  al-Muanawwir  Arab  Indonesia  Terlengkap ,
Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Musayyar, Sayyid Ahmad, Fiqih Cinta Kasih, Ed. Taqyudin dan Yahya , Jakarta: Erlangga, 2008.
Pujileksono, Sugeng, Pengantar Antropologi, Malang: UMM Press, 2009.
Qardhawi, Yusuf, Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw., terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1997.
Rajafi,  Ahmad, Nalar  Hukum  keluarga  Islam  Indonesia, Yogyakarta:  Istana
Publishing, 2015.
Safroni,  Ladzi, Seluk-beluk  Pernikahan  Islam  di  Indonesia, Malang:  Aditya
Publishing, 2014.
Sijistany,  Sulaiman  al-as’ats, Sunan  Abu  Dawud, Beirut:  Dar  all-Kutub  al- ‘Ilmiyyah, 1996.
Subki,  Ali  Yusuf, Fikih  Keluarga  pedoman  berkeluarga  dalam  Islam, terj.Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2001.
Syam, Nur, Mazhab-mazhab Antropologi, Yogyakarta: LKIS, 2007.