## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqasid Syari’ah

## Eka Mardianingsih, Ahmad Rezy Meidina
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ekamardianingsih92@gmail.com, ahmadrezymeidina@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  discusses  long-distance  marriage  contracts  using  the  MUI fatwa  study  from  the  maqasid  sharia  perspective.  Marriage  contracts  are generally  carried  out  in  close  proximity,  not  remotely,  but  in  this  paper  we  will discuss  long-distance  marriage  contracts  with  a  focus  on  MUI  fatwas  using literature.  The  findings  in  this  study  are  that  a  marriage  contract  is  said  to  be valid if the pillars and conditions of marriage are met and cannot be reduced in any  way.  What  is  meant  by  the  unification  of  the  "ittihad  al-majlis"  contract assembly is  that the consent  and acceptance must  be carried out  within the time interval contained in one marriage contract ceremony, without interrupting other activities. Thus, if there is no unity between the assembly for pronouncing consent and the assembly for  pronouncing  consent,  or a break between the assembly for pronouncing  consent  and  the  assembly  for  pronouncing  consent,  then  the marriage contract is considered invalid. Clearly successive and not intermittent is another  word  for  the  unification  of  the  assembly  of  the  contract  "ittihad  al- majelis.
Keywords: marriage ceremony, long distance, MUI, maqasid al-shariah

## ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang akad nikah jarak jauh dengan menggunakan studi  fatwa  MUI  perspektif  maqasid  syariah.  Akad  nikah  pada  umumnya dilakukan secara langsung dengan jarak berdekatan tidak dengan jarak jauh, tetapi dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  terkait  akad  nikah  jarak  jauh  dengan  fokus  pada fatwa  MUI  dengan  menggunakan  studi  pustaka.  Temuan  dalam  penelitian  ini yaitu  Akad  nikah  dikatakan  sah  apabila  rukun  dan  syarat  nikah  dipenuhi  tidak boleh  berkurang  satupun.  Yang  dimaksud  bersatunya  majelis  akad  “ittihad  al- majlis”  ialah  bahwa  ijab  dan  kabul  itu  harus  dilakukan  dalam  jarak  waktu  yang terdapat  dalam  satu  upacara  akad  nikah,  tidak  terputus  kegiatan  lain.  Dengan demikian  apabila  tidak  bersatu  antara  majelis  mengucapkan  ijab  dengan  majelis mengucapkan kabul, atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka akad nikah dianggap tidak sah. Jelas beruntun dan tidak berselang waktu adalah kata lain dari bersatunya majelis akad “ittihad al-majelis.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kata Kunci: akad nikah, jarak jauh, MUI, maqasid al-syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  ( knowledge )  dari  hari kehari semakin menggembirakan, banyak ditemukan teknologi-teknologi baru dibidang komunikasi, sebagai contoh adalah internet, telepon, telekonference, handphone,  telegram,  telegrap,  pager,  HT  ( handy  talky ),  faximile  dan  lain sebagainya. 1 Aplikasi-aplikasi  tersebut  merupakan  sekan-akan  bertemu seseorang  dan  berbicara  langsung,  tetapi  bedanya  menggunakan  gadget, sehingga  tidak  sulit  lagi  untuk  mau  berbicara  langsung  kepada  seseorang karena zaman sekarang semuanya serba teknologi, seperti Hp android, laptop, computer. 2
Salah  satu  pengembangan  nikah  zaman  modern  adalah  nikah  melalui media komunikasi. Akad nikah jarak jauh melalui alat komunikasi Video Call adalah  suatu  kepentingan  masyarakat  dalam  konteks  fiqih  sebagai  wujud kepekaan terhadap syariat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.  Akad  nikah  seperti  ini  adalah  pilihan  alternative  dan  efektif,  efisien bagi masyarakat modern. 3
Kajian  tentang  nikah  jarak  jauh  dari  perspektif  Islam  meliputi  topik- topik  seperti: Akad  Nikah  Online  dengan  Mengunakan  Via  Live  Streaming Perspektif  Hukum  Islam ( Wahibatul  Magfuro,  2021 ),  dengan  menggunakan pendekatan  teologi  normative  (syar‟i),  yaitu  pendekatan  dengan menggunakan nash maupun KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum  Islam  (syari‟ah)  bahwa  akad  nikah  dengan  menggunakan  Live streaming hukumnya sah karena tidak mengurangi rukun dan syarat nikah.
Akad  Nikah  Melalui  Video  Call  dalam  Tinjauan  Undang-undang
Perkawinan  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia  ( Mufliha,  2017 ) Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  keabsahan  ijab  kabul  yang  diberikan  melalui video  call  menurut  hukum  Islam.  Hasil  kajian  hukum  normatif  ini,  yang menggunakan  pendekatan  statuta  dan  konseptual,  bahwa  menurut  hukum Islam,  ijab  yang  diberikan  melalui  video  call  adalah  sah  dan  mubah  dengan syarat  kedua  mempelai  saling  mengenal  dan  tidak  ada  jeda  dalam mengucapkan ijab dan qabul.
1 Wardah Nuroniyah, Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia , Mahkamah, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2, No1, 2017. hlm. 132.
2 Wahibatul Maghfuro, Akad Nikah Onlne dengan Mengunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021, hlm. 95.
3 Miftah Farid, Nikah Online Dalam Perspektif Hukum , Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum  ( Miftah  Farid,  2018 ), penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  terdapat  syarat-syarat  seseorang  untuk dapat
melaksanakan  akad  pernikahan  melalui  online,  kriteria  tersebut  adalah sebagai  berikut:  Antara  pria  dan  wanita  yang  ingin  melangsungkan  akad pernikahan
haruslah  terpisahkan  jarak  yang  sangat  jauh,  Tidak  bisa  hadir  karena  alasan jarak  dan  tidak  mungkin  dilaksanakan  dengan  satu  tempat.  Akad  sah, pernikahan sah dengan syarat dan rukun akad nikah terpenuhi.
Dalam fokus yang berbeda, penelitian ini mengkaji tentang harmonisasi antara  agama  dan  sain  teknologi  studi  fatwa  MUI  tentang  keabsahan  akad nikah  jarak  jauh  dengan  menggunakan  pendekatan  perspektif  maqasid syari‟ah .
Pesatnya  kemajuan  Teknologi  yang  semakin  modern  tidak  luput  dari adanya  fatwa  terkait  dengan  ibadah,  diantaranya  tentang  nikah  jarak  jauh. Fatwa  MUI  telah  menyepakati  bahwa  nikah  jarak  jauh  dengan  menggunakn media teknologi  komunikasi adalah sah, jika terpenuhi syarat dan rukunnya.
Dari segi epistemologis, logika manusia merupakan aspek yang esensial ketika memutuskan hukum-hukum Islam. Sedangkan menurut prinsip-prinsip fikih  Islam,  logika  manusia  yang  menjadi  sumber  ilmu  dianggap  sebagai sumber  dan  metode  untuk  memutuskan  hukum. 4 Dapat  dikatakan  bahwa ketika memutuskan hukum Islam, aspek ketuhanan dan aspek manusia harus dipertimbangkan.  Dalam  fatwa  nikah  jarak  jauh,  ulama  berupaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keilmuan. Oleh karena itu, penting  untuk  mengkaji  model  integrasi  yang  digunakan,  bagaimana  para ulama  menggambarkan  aspek  ketuhanan  dan  kemanusiaan  dalam  fatwanya. Hal ini penting untuk diingat karena fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat . 5
Ketentuan  nikah  dalam  fikih  Islam  yakni  fiqh  al-munakahat  yang dijadikan  pedoman  oleh  orang  Islam  sampai  sekarang  ternyata  belum sepenuhnya  menjawab  perkembangan  zaman.  Hal  ini  sudah  diprediksi sebelumnya  oleh  Ibn  Rusyd  dalam Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul Muqtashid dengan  ungkapannya  yang  terkenal  “Problematika  kehidupan manusia tidak berhenti, sedangkan ketentuan nash berhenti”. ada prinsip yang membahas  bagaimana  sebuah  fatwa  dapat  berubah  karena  konteks  yang
4 Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islam wa Adullatuh . Damaskus : Dar al-Fikr, 1985. Hlm. 47.
5 Jens Kutscher, Politik virtual fatwa konseling di 21 Abad. Kutcher, 2009, 33.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
berubah di mana fatwa itu diberlakukan. Prinsip ini menjadi dasar pemikiran bagi fleksibilitas, dinamis, dan pluralitas fikih Islam . 6
Pernikahan  sudah  lazim  dilakukan  banyak  orang,  tetapi  pada  zaman sekarang  seiring  dengan  berkembangnya  zaman  dan  teknologi,  banyak  pula yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  ini  untuk  melakukan  akad pernikahan.  Seperti  melalui  media  telepon  dan  video  teleconference. Perkawinan  melalui teleconference seperti video  call, telfon  jarak  jauh merupakan  akad  yang  dilangsungkan  pada  hari  yang  sama  namun  wali mengucapkan ijabnya disuatu tempat dan si mempelai laki-laki mengucapkan qabulnya  dari  tempat  lain  yang  jaraknya  berjauhan. 7 Pernikahan  melalui teleconfrence  telah  dilakukan  oleh  segelintir  orang  yang  kebanyakan  dari mereka  antara  calon  suami  dan  istri  yang  berada    dalam  jarak  yang  sangat jauh  dan  keduanya  tidak  memungkinkan  untuk  bertemu  secara  langsung. 8 Dalam  konteks  fatwa  tentang  nikah  jarak  jauh,  tidak  semua  ulama  berani mengeluarkanya,  ketika  dari  mereka  mengeluarkan  fatwa  terjadi  pula perbedaan,  ada  yang  menganggap  sah  dan  ada  yang  menganggap  tidak  sah adanya akad nikah jarak jauh.
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengharmonisasi  antara  agama  dan perkembangan sain teknologi terkait dengan fatwa nikah jarak jauh, sehingga menjadi bahan kajian untuk merevisi hukum positif. Selain itu, penelitian ini mencoba  memitigasi  model  yang  digunakan  para  ulama  dalam  memadukan nilai-nilai agama dan nilai-nilai keilmuan.

## A. Metodologi
Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dimana fatwa MUI (Majelis Ulama  Indonesia)  tentang  nikah  jarak  jauh  menjadi  objek  penelitian. Fokus penyelidikan ini adalah pada hubungan antara logika dan teks kitab suci. Data yang terkumpul  dianalisis melalui ta'lîly / logika,  yaitu penalaran logis  yang didasarkan  pada  ' illah ( akal). Teori  yang  digunakan  sebagai  lensa  untuk melihat  fatwa  adalah maqashid  syari‟ah , bawa  teks  kitab  suci,  logika,  dan realitas memiliki hubungan fungsional yang titik fokusnya adalah mashlahah . Maqashid  as-Syari‟ah  adalah  upaya  terjemahan  “kehendak”  pembuat hukum (Allah) dan realitas kehidupan  manusia. Dalam memahami dinamika hokum  Islam  yang  berkaitan  dengan  maqashid  yang  mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, secara hakiki kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan  dalam  hokum  Islam.  Oleh  karena  itu  dengan  pemahaman maqashid  as-Syari‟ah  maka  ijtihad  dapat  dikembangkan  teruma  dalam memahami  berbagai  permasalahan  baru  yang  tidak  disebutkan  dalam  nash
6 WB Halaq, Sebuah Pengantar Hukum Islam . Pers Universitas Cambridge. 2009.
7 Kenny Wiston, Laurences Aulina. Nikah Online. Diakses melalui https://www.kennywiston.com/nikah online menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya/ pada 30 Oktober 2021.
8 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat . Bandung, CV. Pustaka Setia,2001, hlm. 109

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
untuk  menjawab  terhadap  permasalahan  hokum  yang  muncul  dalam masyarakat. 9
Maksud dari Maqashid syariah yaitu untuk mencari tujuan dari pada apa yang dimaksud oleh syarat Islam. Kehidupan manuasia yang serba teknologi dan
situasi yang  selalu  berubah  dengan  kondisi  zaman,  maka  menjadi  dasar  dari pentingnya
kemapanan ilmu syariah melalui sebuah metodologi. Tanpa metodologi yang tepat,  maka  konsekuensinya  bila  kedepan  terjadi  perubahan  mendasar terhadap
praktik  akad  nikah,  maka  ia  juga  akan  mencari  alat  justifikasi  yang baru dan sesuai, atau sebaliknya mengalami situasi yang tragis dan sulit untuk masa  yang  serba  teknologi  yang  semakin  kesini  semakin  canggih. Maqashid  syariah  menjadi  salah  satu  syarat  utama  dalam  hal  berijtihad guna  menjawab  berbagai  problematika  kehidupan  yang  berkaitan  dengan hukum islam yang terus berkembang.

## Maqasid Syari‟ah mengandung empat aspek yaitu
1. Tujuan awal dari syariah adalah kemaslahatan di dunia dan akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang dipahami
3. Syariah sebagai suatu hokum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan Syariah adalah membawa manusia ke bawah nanungan hokum. Imam  Al-Ghazali  menuliskan  kebutuha  utama  manusia  mencakup  tiga hal  penting,  yaitu Dharury,  Hajji dan Tahsiny ,  yang  pertama  adalah pemenuhan  kebutuhan  pokok  yang  mencakup  lima  hal  penting,  hifdz  ad-din (memelihara agama), hifdz al-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara kehormatan). Uraian diatas menunjukan bahwa penggunaan hak dlarury adalah bukan hanya  sekedar  upaya  defensive  bagi  setiap  individu.  Lebih  dari  itu  ,  ia merupakan represif yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual dan budaya.
Perbedaan  pendapat  yang  terjadi  dikalangan  ulama  terkait  dengan  sah nya akad adalah ittihad al majelis,  yang mensyaratkan satu majelis atau satu tempat. Hal tersebut tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan akad nikah tidak satu tempat asalkan antara ijab dan qabul tetap bersambung.
B. Deskripsi Objek
Dunia  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi  semakin  canggih  dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi  sudah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari  dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam
9 Ridwan Jamal, Maqashid al-Syariah, dan Relevansi dalam kontek kekinian (Manado: Dosen Stain Manado

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
kegiatan  baik  individu  maupun  organisasi. 10 Perkembangan  teknologi  ini telah  mempengaruhi  segala  aspek    kehidupan  sosial  masyarakat,  termasuk dalam  bidang  perkawinan.  Salah  satu  indikasinya  adalah  adanya pengguganaan perkembangan telekomunikasi sebagai media untuk melakukan  perikatan  perkawinan.  Pernikahan  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  dengan  menggunakan  media  online  di  dalam  kehidupan  sehari- hari terutama dalam melaksanakan Ijab qobul. 11
Di  Indonesia  pernah  terjadi  akad  nikah  jarak  jauh,  akad  nikah  ini  di praktikan  oleh  pasangan    Neneng  dengan  Aji  Sasmita  yang  telah dilangsungkan  pada  tanggal  18  Mei  2019,  pada  saat  itu  pernikahan  saat  itu dilangsugkan,  calon  mempelai  laki-laki  berada  di  Arab  Saudi,  sedangkan calon  mempelai  perempuan  berada  di  Brebes  Jawa  Tengah. 12 Pada  saat  itu antara  mempelai  perempuan,  wali  dengan  saksi-saksi  berada  dalam  satu tempat, akan tetapi mempelai pria berada di Arab Saudi. Ijab yang dilakukan mengunakan  via  video  call  dengan  jelas  kemudian  qabul  bersambung  dan jelas.
Contoh kasus akad nikah online melalui video call hal ini merupakan alat komunikasi dengan jarak jauh apalagi disaat sekarang tersebarnya covid- 19  sehingga  dengan  cara  inilah  merupakan  cara  alternative  nikah  online seperti Whatss App, Instagram dan Messenger. 13 Pernikahan live streaming di lakukan  oleh  sebagian  masyarakat  yang  tidak  bisa  dimungkinkan  untuk melaksanakan ijab Qobul  secara face to face atau bertatap muka, dan dalam keadaan  berada  jarak  jauh  dan  juga  karena  adanya  covid-19  sehingga sebagian dari syarat dan rukun pernikahan tidak bisa dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dan mengharuskan terjadi proses akad nikah  atau proses ijab qabul  menggunakan  jalan  telekomunikasi  gambar,  suara  yang  sudah  ada dilayar. 14 Melihat  model  nikah  seperti  bahwa  beraneka  macam  model  ijab Qobul dimana pihak calon  istri ada ditempat satunya sedangkan pihak calon suami  ada  di  tempat  lain,  hanya  saja  melihat  gambar  dan  suara  dengan menggunakan  Live  streaming.  Sahnya  perkawinan  bila  dengan  proses  ijab qabul  tanpa  jeda  antara  wali  dengan  pengantin  pria. 15 Sehingga,  Mereka seakan-akan bertemu langsung dan di tonton oleh orang banyak baik dengan
10 Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, (Jakarta: Karya Gemini Utama, 1989), hlm.
12.
11 Wahibatul Maghfuro, Akad Nikah Onlne dengan Mengunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021, hlm. 97.
12 Sadiani, Nikah Via Telepon Pembahasan Hukum Perkawinan di Indonesia (Palangkaraya: Intimedia dan Stain, 2008), hlm. 3.
13 Luthfi Assyaukanie, Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.
14 Sabir, Muhammad, “ Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadāu , Volume 2, No. 2.
2015.
15 Mochamad Adrian Pranata, Nurhasanah, N., &  M Yunus, Keabsahan Akad Nikah melalui Video Call menurut Hukum Islam . Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam , 1 (2021).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
menggunakan Instagram maupun WhatApp ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dengan  cara  inilah  memudahkan  kita  untuk  melaksanakan  suatu  akad  tanpa halangan  meskipun  pada  saat  ini  ada  virus  covid-19.  Cara-cara  seperti  ini memang  tidak  pernah  diatur  di  dalam  aturan  hukum  baik  hukum  Islam maupun Undang-Undang, tetapi melihat tata cara seperti ini memberi dampak maslahah  terhadap  masyarakat  apalagi  dimasa  pandemi  ini  hanya  saja  beda tata cara. 16

## Pengertian Nikah
Secara Bahasa, nikah berarti ىضنا atau غًجنا , artinya menyatu
atau  berkumpul. 17 Sedangkan  dalam  beberapa  kitab fiqh ,  kata  nikah didefinisikan  dengan  istilah  yang  berbeda-beda  namun  memiliki  substansi yang sama, antara lain disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh , karya Wahbah az-Zuhaili.
ِمُج َّسنا عاَتًِْتْسا  َكْهِي َدٍِفٍُِن ُع ِزاَّشنا َُّؼَض َٔ ٌدْقَػ .ِمُج َّسهِب ِةَأ ْسًَْنا ِعاَتًِْتْسِا َّمَح َٔ ،ِةَأ ْسًَْناِب
18
Suatu  akad  yang  diatur  oleh  Syar‟i  yang  memiliki  konsekuensi  adanya  hak bagi  seorang  laki-laki  untuk  bersenang-senang  dengan  seorang  wanita, dan (sebaliknya)  membolehkan  seorang  wanita  bersenang-senang  dengan seorang laki-laki.
Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disebutkan  bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. 19

## Rukun dan Syarat Nikah
Disebutkan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  bahwa rukun  adalah  sesuatu  yang  haris  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu  pekerjaan. Sedangkan dalam istilah fiqh , yang dimaksud dengan rukun adalah :
ُء ْصُجْن ا َُْٕ َٔ ِِّبَّلاِإ ِءًَّْشنا  َكِنَرِن َدُٕج َُٔلااَي
ُتٍَِّْاًَْنا  ُبَّكسَتَت يِرَّنا ًُِّتاَّرنا . 20
Unsur yang suatu pekerjaan dianggap tidak ada kecuali karena adanya unsur tersebut  (unsur  yang  harus  ada  pada  suatu  pekerjaan),  unsur  tersebut merupakan factor internal yang menyusun suatu pekerjaan.
16 NahotFrastian, TeknikInformatika ,dalamhttp://unindrax1eione.wordpress.com/jaringanda ntelekomunikasi3/teleconference/, diakses pada 29 Oktober 2021.
17 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh , Vol VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 29.
18 Ibid . 29.
19 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 324.
20 Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu‟un al-Islamiyyah al-Kuwait, al-Mausu‟ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , vol.XXIII (Kuwait: Dar as-Salasil, 1992) hlm. 109.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Adapun pengertian syarat yang dikembangkan oleh para fuqaha‟ adalah :
ِِّتٍَِْاَي  ٍَْػ اًج ِزاَخ ٌُُٕكٌَ َٔ ِءًَّْشنا ُدُٕج ُٔ ٍَّْهَػ  ُفَّق ََٕتٌَ اَي . 21
Suatu  unsur  yang  adanya  (sahnya)  suatu  pekerjaan  bergantung  padanya. Unsur  tersebut  merupakan  factor  eksternal  (bukan  unsur  penyusun  suatu tersebut).
Kaitannya dengan pernikahan, maka rukun nikaha dalah segala sesuatu yang  merupakan  penyusun  (unsur  pembentuk)  dari  akad  pernikahan.  Tidak dikatakan syarat nikah jika terpenuhinya salah satu unsur tersebut. Sedangkan syarat  nikah  adalah  faktor  luar  yang  harus  dipenuhi  dalam  akad  pernikahan, karena sah tidaknya pernikahan tergantung kepada factor tersebut.
Terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha‟ mengenai rukun nikah. Berikut ini secara singkat kami sajikan perbedaan tersebut: 22

## 1. Kalangan Hanafiyyah
Kalangan Hanafiyyah berpendapat  bahwa  rukun  nikah  itu  hanya  dua, yaitu ijab dan kabul.
2. Kalangan Malikiyyah
Kalangan Malikiyyah berpendapat  bahwa  rukun  nikah  itu  ada  tiga,  yaitu wali, pihak yang menikah, dan sigah al-„aqad .
3. Kalangan Syafi‟iyyah
Kalangan Syafi‟iyyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu sigah  al-„aqad ,  calon  mempelai  pria,  calon  mempelai  wanita,  dua  orang saksi, dan wali.
4. Kalangan Hanabillah
Kalangan Hanabillah berpendapat  bahwa  rukun  nikah  itu  ada  tiga,  yaitu kedua calon pengantin, ijab, dan kabul.
Walaupun  para  fuqaha‟  berbeda  pendapat  dalam  menentukan  rukun nikah,  namun  mereka  mengakui  adanya  tiga  unsur  yang  menjadi  substansi dari  pernikahan  yang  pada  dasarnya  sama  dengan  rukun mu‟amalah pada umumnya, yaitu :
1. Pihak  yang  akan  melakukan  akad  pernikahan,  dalam  hal  ini  wali  dan calon suami.
2. Objek akad, dalam hal ini calon istri, dan
3. Sigah al-„aqad yang mencakup ijab dan kabul.
21 Az-Zuhaili, al-Fiqh , vol. IV, hlm. 233.
22 Wizarah al-Auqaf, al-Mausu‟ah , Vol. XII, hlm.233.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Akad nikah yang termasuk kontrak mu‟amalah memiliki empat macam syarat, yaitu:
1. Syarat-syarat terjadinya akad Syarat in‟iqad adalah  syarat-syarat  yang  menjadikan  sebuah  akad  diakui keberadaanya menurut syara‟ . Masing-masing rukun memiliki persyaratan  yang  berbeda-beda  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  berikut perbedaannya :
a. Syarat yang berlaku pada pihak yang akan melakukan akad :
1) Cakap hukum;
2) Mampu  menerima  dan  memahami  maksud  dari  perkataan  „ aqid yang lain.
b. Syarat yang berlaku pada calon istri :
1) Benar-benar seorang wanita;
2) Bukan wanita yang haram dinikahi.
c. Syarat yang berlaku pada sigah al-„aqd :
1) Bersatunya majelis ( ittihad al-majlis );
2) Adanya kesesuaian sigah al-„aqd ;
3) Tidak  disandarkan  pada  keadaan  tertentu  di  masa  yang  akan datang.
2. Syarat-syarat sahnya akad
Syarat  sah  adalah  segala  sesuatu  yang  disyaratkan  syara‟  untuk menjamin  keabsahan  akad  dan  segala  konsekuensi  dari  akad  tersebut. Berikut ini beberapa syarat sah pernikahan menurut mayoritas fuqaha: 23
a. Calon istri bukan wanita yang haram dinikahi secara temporer, contoh wanita yang telah memiliki suami;
b. Sigah ijab kabul harus untuk selamnya, bukan untuk  sementara waktu seperti nikah mut‟ah;
c. Harus  dipersaksikan.  Saksi  menurut  selain  Imam  Maliki  adaah menghadirkan  dua  orang  saksi  pada  saat  akad  dilaksanakan, sedangkan menurut Imam maliki yang dimaksud dipersaksikan adalah al - i‟lan (memberitahukan kepada msyarakat umum);
d. Pernikahan dilangsungkan atas dasar sukarela dari calon mempelai;
e. Kedua calon mempelai harus jelas orangnya;
f. Kedua mempelai tidak sedang melakukan ihram ;
g. Adanya mahar, baik musamma maupun misil ;
h. Tidak ada kesepakatan untuk melakukan penipuan;
i. Hadirnya wali.
3. Syarat berlakunya akibat hokum
23 Az-Zuhaili al-Fiqh, Vol. VII, hlm. 62.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Syarat nafaz adalah  persyaratan  yang  menjamin  berlakunya  akibat dari  suatu  akad.  Meskipun  suatu  akad  pernikahan  sudah  sah,  ada kemungkinan  bahwa  akibat-akibat  hukum  akad  tersebut  belum  dapat dilaksanakan.
Persyaratan tersebut antara lain: 24
a. Calon  istri  telah  mencapai  tingkat  kecakapan  bertindak  hukum  yang dibutuhkan. Ketentuan tersebut  merupakan persyaratan dari kalangan Hanafiyyah yang  membolehkan  seorang  wanita  dewasa  untuk melakukan perniakahan sendiri.
b. Adanya  kewenangan  yang  sempurna  untuk  melakukan  akad  nikah. Sebagai  contoh  jika  seorang  hendak  menikah  tapi  dia  berhalangan untuk  menghadiri  majelis  pernikahan  tersebut  karena  alasan  tertentu, kemudian  ia  mewakilkan  kepada  orang  lain,  maka  orang  tersebut diperbolehkan  melakukan  pernikahan  karena  telah  memperoleh kewenangan melalui taukil tersebut.
c. Adanya keseuaian antara wakil dan muwakkil -nya.
4. Syarat-syarat mengikatnya akad
Pada dasarnya semua akad yang telah memenuhi segala persyaratan, mengikat  para  pihak  dan  tidak  boleh  salah  satu  pihak  menarik  kembali/ mem fasakh tanpa persetujuan pihak lainnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh  as-Sunnah ,  syarat  luzum  hanya  ada  satu,  yaitu  tidak  adanya  khiyar yang  dimiliki  oleh  salah  satu  calon  mempelai. 25 Menurut fuqaha‟ setidaknya  ada  tiga  hal  yang  dapat  menyebabkan  seorang  mendapat  hak khiyar dalam pernikahan, yaitu :
a) Salah  satu  pasangan  mengidap  penyakit  yang  menyebabkan  fungsi reproduksi tidak berfungsi ( al-„uyub  at-tanasuliyyah ), seperti mandul dan impotensi;
b) Salah  satu  pasangan  mengidap  penyakit  berbahaya  dan  sulit disembuhkan, seperti gila;
c) Salah  satu  pasangan  didapati  sebagai  seorang  fasiq,  sehingga  tidak sesuai dengan yang diharapkan. 26
Tidak  terpenuhinya  syarat-syarat  di  atas  mempunya  dampak  yang berbeda-beda. Berikut ini perbedaan tersebut: 27
a. Tidak  terpenuhinya  syarat  in‟iqad  mengakibatkan  akad  nikah dianggap sama sekali tidak terjadi.
24 As-Sayyid Sabiq, Fiqh, vol.II, hlm. 39-40.
25 Ibid , hlm. 40.
26 Ibid, hlm. 40.
27 Az-Zuhaili, al-fiqh , Vol.VII, hlm. 47.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
b. Tidak  terpenuhinya  syarat  sah  mengakibatkan  akad  nikah  menjadi fasad  menurut  kalangan Hanafiyyah dan  batal  menurut  kalangan
jumhur .  Akad fasad adalah  akad  yang  harus  diputus  demi  hukum, namun  segala  konsekuensi  yang  timbul  dari  akad  tersebuttidak  batal. Sedangkan  akad  yang  batal  adalah  akad  dan  segala  konsekuensinya harus dinyatakan tidak sah demi hukum.
c. Tidak  terpenuhinya  syarat  nafaz  mengakibatkan  akad  nikah  menjadi mauquf .  Akad mauquf menjadi  sah  jika  mendapatkan  izin  dari  pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan akad.
d. Tidak terpenuhinya syarat luzum menimbulkan hak khiyar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mem- fasakh -nya.
Kaitannya  dengan  masalah  nikah  jarak  jauh,  maka  yang  menjadi pemicu  perdebatan  para fuqaha‟ adalah  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat bersatunya  majelis  ( ittihad  al-majlis )  dalam  akad  tersebut.  Dapat  diketahui dari  uraian  tentang  rukun  dan  syarat  di  atas  bahwa  bersatunya  majelis merupakan  salah  satu  syarat  terjadinya  akad  ( syurut  al-in‟iqad )  yang  harus ada  pada  ijab  dan  kabul.  Tidak  terpenuhinya  syarat  bersatunya  majelis mengakibatkan  ijab  dan  kabul  tidak  terjadi.  Konsekuensi  dari  tidak  adanya ijab dan kabul adalah tidak dianggapnya suatu akad nikah.

## Pandangan Ulama Fikih
Kaitannya  dengan  masalah  nikah  jarak  jauh,  maka  yang  menjadi pemicu  perdebatan  para fuqaha‟ adalah  terpenuhi  atau  tidaknya  syarat bersatunya majelis ( ittihad al-majlis ) dalam akad tersebut.
Setidaknya  terdapat  dua  pemahaman  tentang  pengertian  bersatunya majelis menurut fuqaha‟, yaitu :
1. Menurut  kalangan Malikiyyah,  Syafi‟iyyah ,  dan Hanabilah bersatunya majelis  dipahami  sebagai  keharusan  bersatunya  waktu  dan  tempat  akad secara  konkret  ( haqiqi ),  sehingga  memungkinkan  untuk  melakukan  ijab dan  kabul  secara  berkesinambungan  dan  juga  memungkinkan  para  saksi untuk menjamin validitas para pihak yang melakukan akad. 28
2. Menurut  kalangan Hanafiyyah ,  bersatunya  majelis  dipahami  sebagai keharusan  bersatunya  waktu  dan  tempat,  baik  secara  konnkret  ( haqiqi ) maupun  abstrak  ( hukmi ).  Menurut  pendapat  ini,  yang  lebih  ditekankan dari ijab dan kabul adalah berkesinambungannya. Selama para saksi dapat memastikan  ketersambungan  antara  ijab  dan  kabul,  maka  pernikahan
28 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Kleuarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
dinyatakan  sah.  Peran  saksi  untuk  menjamin  keabsahan  para  pihak  tidak diperlukan. 29
Karena  pentingnya  akad  dalam  perkawinan  tersebut,  karena  dengan adanya  dalil-dalil  yang  mereka  temui,  para  fuqoha  telah  berijtihad menetapkan syarat-syarat dan rukun suatu sahnya akad nikah.
Sebelum pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu perlu pembatasan yang jelas mengenai maksud istilah “nikah jarak jauh”. Adapun yang penulis maksud dengan “nikah jarak jauh” adalah akad pernikahan yang diantara para pihak tidak bertemu secara konkret, namun mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi. Yang dimaksud berinteraksi secara  langsung  adalah  melakukan  akad  secara  langsung  tanpa  mewakilkan kepada  pihak  lain.  Yang  dimaksud  dengan  alat  komunikasi  adalah  alat komunikasi  modern  yang  memungkinkan  seseorang  berkomunikasi  jarak jauh,  seperti  telepon  atau video  call .  Dapat  dipastikan  akad  nikah  yang semacam  ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, dan juga belum pernah dibahas oleh fuqaha‟ terdahulu.
Dalam  permasalahan  nikah  jarak  jauh,  setidaknya  ada  dua  hal  yang perlu diperhatikan, yaitu :
1. Terpenuhi atau tidaknya unsur ittihad al-majlis
2. Berfungsi atau tidaknya peran saksi
Untuk  menjawab  hal  tersebut,  ada  baiknya  jika  dikembalikan  kepada
„illat hukum keharusan bersatunya majelis dan hadirnya (adanya) saksi dalam akad nikah yang ternyata juga diperselisihkan oleh fuqaha‟ . Jika kita menilik produk fuqaha‟ ,  maka  didapati  pendapat  yang  terkesan  ketat  ( tasyaddud ) adalah pendapat dari kalangan Syafi‟iyyah , dimana mereka mensyaratkan hal tersebut  untuk  memastikan  ketersambungan  ijab  kabul  serta  memastikan keabsahan  para  pihak  yang  melakukan  akad  nikah.  Kaitannya  dengan  nikah yang  salah  satu  pihak  tidak  dapat  hadir,  maka  menurut  pendapat  kalangan Syafi‟iyyah tidak  ada  jalan  lain  kecuali  dengan  jalan taukil .  Hal  ini  dapat dimengerti  karena  mereka  menganggap  nikah  mengandung  arti ta‟abbudi , sehingga cara pelaksanaannya adalah masalah taufiqiyyah , yaitu harus sesuai pola  yang  diwariskan  Rasulullah  saw.  Sedangkan  pendapat  yang  cenderung longgar  ( tasahul )  adalah  dari  kalangan Hanafiyyah ,  dimana  mereka mensyaratkan bersatunya majelis dan hadirnya saksi hanya untuk memastikan kesinambungan  ijab  kabul.  Dalam  pemahaman  yang  demikian,  maka hadirnya  para  pihak  dalam  satu  majelis  tidak  lagi  menjadi  unsur  yang  harus dipenuhi  dalam  pernikahan.  Menurut  mereka  para  saksi  pun  tidak  wajib melihat,  mereka  cukup  memastikan  bahwa  ijba  kabul  dilakukan  secara berkesinambungan  sebagai  manifestasi  dari  kerelaan  para  pihak.  Seingkat
29 Ibid, hlm. 5.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
kata  bersatunya  majelis  dalam  pandangan  mereka  tidak  harus  dimaknai bersatunya  tempat  akad  nikah,  tapi  lebih  tepat  adalah  berkesinambungannya antara ijab dan kabul.
Dalam hal ini penentuan „illat hukum keharusan bersatunya majelis dan hadirnya saksi, penulis lebih cenderung kepada kalangan Syafi‟iyyah dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Harus  ada  kepastian  ijab  kabul  dilakukan  secara  berkesinambungan sebagai manifestasi terhadap kerelaan masing-masing pihak.
2. Harus  ada  kepastian  tentang  keabsahan  para  pihak  ,  karena  pernikahan memiliki dampak yang pararel, meliputi nafkah, nasab, dan sebagainya.
Kaitannya dengan nikah jarak jauh memang dapat dipastikan ijab kabul dilakukan  secara  berkesinambungan,  sehingga  dengan  metode  penalaran kalangan Hanafiyyah ,  nikah  jarak  jauh  dianggap  sah.  Bahkan  praktek  pada zaman  modern  dengan  teknologi video  call ,  karena  didukung  dengan  audio- visual  yang  mumpuni  dianggap  lebih  meyakinkan  dari  pada  praktek  yang dicontohkan kalangan Hanafiyyah yang hanya dengan surat.
Yang  menjadi  polemic  adalah  mengenai  keabsahan  para  pihak,  sejauh mana  alat  komunikasi  modern  dapat  membantu  para  saksi  memastikan keabsahan para pihak, sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin  bisa  terjadi.  Yang  jelas  tingkat  keyakinan  yang  akan  dicapai  akan berbeda  jika  dibandingkan  saat  para  pihak  hadir  dan  dapat  dilihat  dengan mata  kepala  secara  langsung  ( al - mu‟ayanah ),  sehingga  pengembangan praktek  nikah  dengan  teknologi  secanggih  apapun  menurut  pendapat  yang ketat  tidak  dapat  dinyatakan  sah  karena  unsur al - mu‟ayanah tidak  dapat terpenuhi.
Dalam  menyikapi  permasalahan  nikah  jarak  jauh  ini,  ada  baiknya  jika kita berpijak pada sebuah qaul :
ُسٍَْخ" :َلاَق ، ٍف ِّسَطُي  ٍَْػ ( "آَُطاَس َْٔأ  ِزُٕي ُ ْلْا
ىقٍٓبنا ِأز ) 30
Dari  Mut‟arif,  ia  berkata  :  “Sebaik-baik  perkara  adalah  yang  lebih moderat”. (HR. al-Baihaqi).
Jika pemikiran Syafi‟iyyah yang ketat ( tasyaddud ) ditempatkan sebagai sebuah  tesis  dan  pemikiran  Hanafiyyah  yang  longgar  ( tasahul )  sebagai antisipasinya, maka dari kedua tersebut dapat diambil sebuah sintesis sebagai upaya  untuk  mencari  pendapat  yang  lebih  moderat.  Upaya  tersebut  perlu dilakukan  untuk  menunjukka  sisi  dinamis  dunia fiqh dalam  menjawab tantangan  dunia  modern,  karena  perlu  diperhatikan  bahwa  pemikiran  terkait
30 Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, al-Jam‟i li Syu‟ab al-Iman, Vol. VIII (Riyad: Maktabah ar-Rusd, 2003), hlm. 518.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
nikah  jarak  jauh  disebutkan  sebelumnya  merupakan  produk fiqh lama  yang lahir dalam kondisi yang sangat berbeda dengan zaman sekarang.
„Illat  hukum  tidak  diperbolehkannya  nikah  jarak  jauh  tanpa  taukil menurut  jumhur,  khususnya  Syafi‟iyyah  adalah  karena  tidak  memungkinkan terjadinya  ittihad  al-majlis  secara  al-mu‟ayanah.  Pada  saat  ketentuan  fiqh tersebut  dilahirkan,  memang  dunia  belum  tersentuh  teknologi,  semuanya masih  dikerjakan  manual  dan  dengan  cara  yang  tradisional.  Tidak  mungkin waktu  itu  seseorang  melakukan  komunikasi  jarak  jauh.  Berbeda  halnya dengan zaman sekarang, di mana dalam keadaan jarak jauh seseorang masih dapat  melakukan  komunikasi  langsung  dengan  dukungan  teknologi komunikasi yang dapat menampilkan audio-visual seperti aslinya.
Jika  illat  hokum  tidak  dibolehkannya  nikah  jarak  jauh  pada  masa sekarang  dapat  diatasi  dengan  adanya  alat  komunikasi  modern,  maka  tidak ada salahnya jika menikah jarak jauh juga masih dapat dipisahkan. Ketentuan tersebut berpijak pada sebuah kaidah fiqh :
ّتهػ غي زٔدٌ ىكحنا 31
Hukum (sesuatu) itu tergantung pada illatnya .
Dalam kaidah yang lain juga disebutkan:
ٌاَي ْشَلْا سٍَُّغَتِب واَكحلْا سٍّغت سكٌُُ لا 32
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  perubahan  hukum  (sesuatu)  terjadi karena perubahan zaman.
Walaupun  praktek  nikah  jarak  jauh  dapat  disahkan  menggunakan analogi terhadap pemikiran ulama Hanafiyyah dan juga dengan berlandaskan dua  kaidah  di  atas,  namum  dalam  pelaksanaannya  perlu  mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan berikut :
1. Bahwa nabi berpesan untuk mengikuti golongan mayoritas. Dalam sebuah hadits disebutkan :
َلا ًِتَّيأ  ٌَِّإ :ُل ُْٕقٌَ ،َىَّهَس َٔ ٍَِّْهَػ ُالله َّمَص ِالله َلُٕس َز ُتًَِس :ُلُٕقٌَ ، ٍكناَي ٍَْب سَََأ  ٍَْػ
اَذِإَف ،ٍتَنَلاَض ىَهَػ ُغًَِتْجَت (  ِىَظْػَ ْلْا ِدا ََّٕسناِب ْىُكٍَْهَؼَف اًفَلاِتْخا ُىُتٌَْأ َز
ّجاي ٍبا ِأز ) 33
31 Ahmad bin asy-Syaikh Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), hlm. 483.
32 Ibid , hlm. 227.
33 Abu „Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, vol.II (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, t.th), hlm. 1303.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Dari  Anas  bin  Malik,  ia  berkata  :  Aku  mendengan  Rasulullah bersabda :
“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, jika kalian  mendapati  perbedaan  maka  ikutilah  golongan  mayoritas.” (HR. Ibn Majah).
Dalam masalah nikah jarak jauh, kalangan jumhur, sebagai golongan mayoritas  berpendapat  untuk  berakad dengan mewakilkan kepada orang lain,  tidak  dengan  jalan  berakad  secara  langsung,  seperti  pendapat kalangan Hanafiyyah.
2. Bahwa  kalangan Jumhur untuk  masalah at-taukil ber- hujjah dengan hadits  yang dalalah -ya qath‟i (pasti),  sedangkan  kalangan Hanafiyyahh untuk masalah mengirim surat ber- hujjah dengan penalaran yang dalalah- nya zanni (relatife).
3. Bahwa islam mengajarkan untuk berusaha menghindari dampak negative yang  mungkin  timbul  dari  satu  perubahan  dari  pada  mencari  dampak positif yang dapat dinikmati dari hal tersebut. Ajaran ini termanifestasikan dalam satu kaidah :
ِبْهَج  ٍِْي ىن َْٔأ ِدِساَفًَْنا ُء ْزَد
ِحِناَصًَْنا
34
Menghindari resiko lebih utama dari pada mengambil mashlahat.
Akad  nikah  yang  praktis  dan  efisien  adalah  salah  satu  manfaat  dari adanya  teknologi,  namum  kemungkinan  adanya  tindak  kecurigaan  akan lebih  tinggi  dibandingkan  jika  akad  nikah  dilangsungkan  secara al- mu‟ayanah (saling  berhadapan  secara  langsung).  Dalam  keadaan  yang demikian, menghindari risiko yang mungkin ditimbuklkan lebih baik dari pada  mencari  kemudahan  yang  ditawarkan  dari  nikah  lewat  alat komunikasi.
4. Bahwa  pernikahan  adalah  masalah mi‟amalah yang  di  dalamnya  juga terkandung  unsur ta‟abbudi, atau  setidaknya  berbeda  dengan  transaksi mu‟amalah lainnya.
Kita ketahui bahwa nikah adalah satu-satunya akad mu‟amalah yang didahului dengan khutbah. Hal tersebut menunjukkan bukti bahwa nikah berbeda  dengan  transaksi  pada  umumnya.  Nikah  juga  mempunyai dampak  yang  berkesinambungan.  Selain  itu al-na‟qud (objek  transaksi) dalam  pernikahan  adalah  manusia  yang  dapat  menimbulkan  hak  dan kewajiban, walaupun pendapat ini tentang oleh kaum feminis yang tidak
34 Az-Zarqa, Syarh , hlm. 205.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
suka jika calon isteri dianggap sebagai objek transaksi, karena menuntut mereka  calon  isteri  adaah  pihak  yang  bertransaksi  ( al-„aqid )  dan  yang menjadi  objek  adalah al-bud‟ (kelamin  wanita).  Kesimpulannya  adalah bahwa  akad  nikah  adalah  akad mu‟amalah yang  unik  dan  istimewa sehingga  tidak  bias  serta  merta  disamakan  dengan  akad mu‟amalah lainnya.
5. Bahwa  prinsip  hokum  Islam  membolehkan  kemudahan  jika  dihadapkan pada hal-hal yang tertentu yang memberatkan. Sesuai dengan kaidah:
ِهْجَت ُتَّقَشًَْنا سٍِسٍَّْتنا  ُب 35
Keadaan sulit mendatangkan kemudahan.
Dengan  memperhatikan  hal-hal  di  atas,  maka  menurut  penulis kebolehan nikah jarak jauh melalui media komunikasi harus dipahami sebagai rukhsah yang  hanya  bisa  diterapkan  dalam  keadaan-keadaan  tertentu.
Rukhsah dalam  masalah  ikah  dianalogikan  dengan  pendapat  Sayyid  Quth yang menyatakan kebolehan poligami sebagai rukhsah dalam pernikahan. 36
Adapun nikah melalui media komunikasi tersebut berlaku dengan syarat jika  proses  yang  wajar,  baik  melalui face  to  face maupun  dengan  cara at‟taukil sama  sekali  tidak  bisa  dilaksanakan  karena  kondisi  tertentu  yang menimbulkan  adanya rukshah. Menurut  Jalal  ad-Din  as-Suyuti  dalam  kitab at-Asybah wa an-Nazair fi Qawa‟id wa Furu‟I Fiqh asy-Syafi‟iyyah ada tujuh alasan  yang  menyebabkan  seseorang  dapat  menerima rukhsah, yaitu  karena terpaksa, lupa, tidak tahu, sukar, dalam keadaan berpergian, sakit, dan kurang akalnya. 37 Dari  permasalahan  tersebut  yang  paling  memungkinkan  adalah alasan sukar sulit. Sebagai contoh jika seseorang hendak menikahi seseorang wanita yang hidup di daerah peperangan, sehingga jika calon suami memaksa untuk  mendatanginya  keselamatan  jiwa  akan  terancam.  Di  sisi  lain,  di  desa tersebut  tidaka  da  seorangpun  yang  memenuhi  syarat  untuk  menjadi  media komunikasi  dapat  dibenarkan.  Keadaan  yang  demikian  kemungkinan  besar sulit untuk terjadi. Namum dalam kajian fiqh, kita juga mengenal istilah fiqh tadiri, yaitu  kajian fiqh untuk  membahas  hal-hal  yang  mungkin  saja  bisa terjadi.
Perbedaan  pemahaman  tersebut  sejatinya  tidak  terlepas  dari pemahaman  mengenai  konsep  ijab-kabul  dan  juga  ketentuan  mengenai persaksian menurut para fuqaha‟ .
Ijab  dan  kabul  pada    dasarnya  adalah  ungkapan  yang  menyatakan kesepakatan  antara  dua  belah  pihak  untuk  melakukan  suatu  transaksi.
35 As-Suyuti, al-Asybah , vol. 1, hlm. 128.
36 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur‟an, vol. I (Kairo: Dar asy-Syuruq 2003), hlm. 578.
37 As-Suyuti, al-Asybab, vol. I, hlm. 129-132.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Menurut  mayoritas fuqaha‟ ,  yang  disebut  ijab  adalah  ungkapan  dari seseorang yang memiliki hak milik dari sesuatu yang hendak ditransaksikan , sedangkan  kabul  adalah  ungkapand  ari  seseorang  yang  menginginkan  hak milik  dari  sesuatu  yang  akan  ditransaksikan. 38 Ketentuan  tersebut  berbeda dengan pandangan kalangan Hanafiyyah yang mengatakan bahwa ijab adalah ungkapan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  pertama,  baik  sebagai  pemilik  dari suatu  yang  akan  ditransaksikan  oleh  pihak  pertama,  baik  sebagai  pemilik maupun pihak yang ingin menjadi pemilik, sedangkan kabul adalah ungkapan yang menunjukkan persetujuan dari pihak kedua. 39
Untuk  menghindari  pembahasan  yang  parsial  tentang  ketentuan bersatunya majelis dalam ijab kabul, maka perlu dipaparkan juga persyaratan tentang  saksi  dalam  akad  nikah,  karena  perbedaan  rumusan  batasan bersatunya  majelis  tidak  lepas  dari  perbedaan  ketentuan  tentang  saksi. Adapun ketentuan saksi menurut para fuqaha‟ adalah sebagai berikut: 40
1. Isalam (disepakati oleh fuqaha‟ );
2. Mukallaf disepakati oleh fuqaha‟ );
3. „ Adil (pendapat kalangan jumhur , kecuali Hanafiyyah );
4. Harus berjumlah dua orang (disepakati oleh fuqaha‟ );
5. Merdeka (pendapat kalangan jumhur , kecuali Hanabilah );
6. Laki-laki (pendapat kalangan jumhur, kecuali Hanafiyyah );
7. Dapat mendenganr (disepakati oleh fuqaha‟ );
8. Dapat melihat (pendapata kalangan Syafi‟iyyah );
9. Dapat  berbicara  (pendapat  kalangan Hanafiyyah dan Syafi‟iyyah , kalangan  Hanabilah  membolehkan  persaksian  dengan  tulisan  dari  orang lain);
10. Tidak pelupa ( Malikiyyah dan Syafi‟iyyah )
11. Harus mengetahui Bahasa yang digunakan oleh para pihak yang bersaksi (pendapat  kalangan Syafi‟iyyah ,  sedangkan  menurut  kalangan jumhur saksi tidak harus mengetahui bahasa para pihak yang berakad, saksi cukup mengetahui maksudnya walaupu dari penerjemah);
12. Tidak boleh anak (keturunan) dari pihak yang berakad (pendapat kalangan Hanbilah  dan  diikuti  kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah ,  sedangkan menurut  beberapa  pendapat  kalangan Syafi‟iyyah ,  saksi  dari  keturunan orang yang berakad dibolehkan).
Perbedaan  konsep  ijab  kabul  dan  persaksian  antara  kalangan  jumhur dengan  akalngan  Hanafiyyah  telah  membawa  mereka  pada  perdebatan tentang batasan bersatunya majelis  dalam akad nikah. Jika ditarik lebih jauh
38 Az-Zuhaili al-Fiqh, vol. VII, hlm. 202.
39 Wizarah al-Auqaf, al-Mausu‟ah, vol. VII, hlm. 202.
40 Az-Zuhaili al-Fiqh, vol. VII, hlm. 73-77.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
lagi maka akan ditemukan perbedaan  yang sangat principal diantara mereka, yaitu tentang „illat hukum  keharusan bersatunya majelis dalam akad nikah . menurut  pendapat  kalangan  jumhur,  „illat  hukumnya  adalah  untuk memastikah  ketersambungan  antara  ijab  kabul  dan  menjamin  validitas  para pihak.  Sedangkan  menurut  pendapat  kalangan  Hanafiyyah,  „illat  hukumnya adalah  hanya  untuk  memastikan  ketersambungan  antara  ijab  dan  kabul. Kedua hal tersebut, baik memastikan ketersambungan ijab dan kabul maupun menjamin  validitas  para  pihak  sejatinya  merupakan  tugas  pokok  dan  fungsi para  saksi.  Kedua  hal  tersebut  juga  erat  kaitannya  dengan  diperlukan  atau tidaknya kehadiran para pihak dalam majelis secara konkret (senyatanya).
Dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan para fuqaha‟ tentang konsep ijab kabul  dan  persaksian  di  atas,  maka  terlihat  yang  paling  ketat  dalam menetapkan  ketentuan  tersebut,  terutama  yang  berkaitan  dengan  persaksian adalah kalangan Syafi‟iyyah, karena di samping saksi dapat mendengar, saksi juga  harus  dapat  melihat.  Konsekuensi  dari  pendapat  ini,  pernikahan  baru akan  sah  jika  saksi  dapat  memastikan  adanya ittihad  al-majlis (bersatunya majelis) dengan cara al-mu‟ayanah (dapat disaksikan dengan mata kepala). 41

## FATWA MUI
Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan  komisi/badan/lembaga  di  MUI  Pusat.  Selain  itu,  dalam  pertemuan itu  dihadiri  pimpinan  MUI  Provinsi,  pimpinan  Komisi  Fatwa  MUI  Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

## Ketentuan Hukum
1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan scr ittihadu al  majlis  (berada  dalam  satu  majelis),  dengan  lafadz  yang  sharih  (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam  hal  calon  mempelai  pria  dan  wali  tidak  bisa  berada  dalam  satu tempat  secara  fisik,  maka  ijab  kabul  dalam  pernikahan  dapat  dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkan).
3. Dalam  hal  para  pihak  tidak  bisa  hadir  dan  atau  tidak  mau  mewakilkan (tawkil),  pelaksanaan  akad  nikah  secara  online  dapat  dilakukan  dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yg sharih dan ittishal, yang ditandai dengan:
-      Wali  nikah,  calon  pengantin  pria,  dan  dua  orang  saksi  dipastikan terhubung  melalui  jejaring  virtual    meliputi  suara  dan  gambar  (audio visual).
41 Satria Effendi, Problematika, hlm. 7.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
- Dalam waktu yang sama (real time)
-Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan  online  yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah  sebagaimana  pada  angka  nomor  3  (tiga)  harus  dicatatkan  pada pejabat pembuat akta nikah (KUA). 42
Fatwa  Majelis  Tarjih  PP  Muhammadiyah  dalam  fatwanya,  yang dimaksud  dengan  ijab  qabul  dilakukan  dalam  satu  majelis  adalah  ijab  qabul terjadi  dalam  satu  waktu,  yang  lebih  dipentingkan  adalah  kesinambungan waktu, bukan tempat. 43
Nahdlatul  ulama  (NU)  sebagai  ormas  Islam  yang  mempunyai  basis pendukung  paling  banyak  di  Indonesia  bahkan  di  dunia,  tidak  ketinggalan ikut  merespon  persoalan  ini  sebagai  dampak  kemajuan  teknoligi  khususnya dibidang  komunikasi,  yang  telah  memberikan  inspirasi  manusia  untuk melaksanakan akad nikah yang tidak lazim. Menurut NU akad nikah tersebut tidak  sah,  karena  sudah  didasarkan  atas  berbagai  pertimbangan,  karena pernikahan  melalu  alat  bantu  elektronik  tidak  bia  melakukan  akad  secara langsung.  Langsung  dimaksud  adalah  keterlibatan  wali,  dan  pengantin  pria. Kedua,  karena  saksi  tidak  melihat  dan  mendengar  suara  secara  langsung pelaksanaan  akad  dan  saksi  hadir  dimajlis  akad.  Di  dalam  akad  nikah siyaratkan  lafadz  yang  (jelas).  Pernikahan  melalui  alat  elektronik  ini tergolong  (samar-samar).  Walaupun  demikian,  NU  telah  memberikan solusinya,agar orang yang mempunyai kesibukan yang atau posisi dia dengan pasangan  tidak  memungkinkan  bersatu  secara  fisik,  tetapi  dia  masih  bisa elaksanakan  akadnya.  Solusi  tersebut  dengan  sistem tawqil (pemberian  hak kuasa  hukum),  namun  dengan  syarat  aman  dan  sesuai nafs  al-Amri (kenyataan).
Selain  itu,  hadits  riwayat  Ummu  Habibah  yang  mendasari  hukum sebagaimana  yang  dijadikan  dasar  hukum  oleh  Pengadilan  Agama  Jakarta Selatan  menjelaskan  tentang  wakil  dalam  pelaksanaan  akad  nikah,  dimana calon  suami  sama  sekali  tidak  dalam  satu  majelis,  baik  fisik  mapun  suara  , melainkan  terwakili  oleh  orang  lain.  Atas  dasar  ini,  pernkahan  melalui telepon  suara  calon  suami  dapat  didengarkan  dalam  satu  majelis  dan  dapat melakukan  komunikasi  langsung  dengan  pihak  wali  dan  saksi.  Jadi  akad nikah melalui telepon lebih kuat dari pada pernikahan menggunakan wakil. 44
42 https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/
43 https://www.republika.co.id/berta/oyu313/sahkah-akad-nikah-jarak-jauh , diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib.
44 Habib Shulton Asnawi, Pernikahan Mlalui Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Fakultas Syariah UINSUKA Yogyakarta, hlm. 9.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapa  tentang  status  hukumm  (akad  nikah  via  internet)  berpangkal  dari pemahaman kata ittihad al-majlis yang menjadi salah satu syarat pelaksanaan ijab  dan  qabul.  Penulis  lebih  cenderung  kepada  pendapat  ulama  hanafiah tentang  pemahaman ittihad  al-majlis bahwa  ijab  dan  qabul  harus  dilakukan dalam  satu  upacara  akad  nikah,  bukan  dilakukan  dalam  dua  jarak  waktu secara berpisah.
Hal  ini  memberikan  pemahaman  bahwa  tuntutan ittihad  al-majlis adalah  kesinambungan  waktu  antara  ijab  dan  qabul,  bukan  keberadaan  dua orang yang melakukan ijab dan qabul di dalam satu tempat secara fisik. Bisa saja  tempat  keduanya  melakukan  proses  pernikahan  dalam  satu  majelis bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu mejelis, sehingga (akad nikah via  internet)  yang  dilaksanakan  didua  tempat  yang  berbeda  dianggap  sah asalkan syarat dan rukun yang lainya terpenuhi.

## C. Analisis  terhadap  Akad  Nikah  Jarak  Jauh  Menggunakan  Media Komunikasi
1. Analisis Akad Nikah
Akad nikah sebagai suatu ikatan antara dua pihak. Akad nikah juga merupakan salah satu jenis ibadah di dalam Islam, yang memiliki beberapa ketentuan  syariat  yang  menjadi  sebab  keabsahan  suatu  akad  atau kesempurnaan  kualitas  pahala  ibadahnya.  Dalam  bidang  muamalah,  jual beli, konsep “ittihad al-majlis” telah mengalami pergeseran atau perluasan. Banyak  terjadi  akad  jual  beli  dilakukan  tidak  dalam  satu  tempat,  seperti jual  beli  ekspor/impor  dengan  menggunakan  media  telekomunikasi modern,  misalnya  via  teleconferensi,  telepon,  media  online,  faksimili,  e- mail,  layanan  pesan  singkat  (SMS).  Dan dengan  cara  yang  demikian itu diakui  sah  akadnya,  karena  media-media  komunikasi  tersebut  ternyata mampu  memberikan  jaminan  kejelasan  antara  ijab  dan  kabul.  Keadaan tersebut diberlakukan dalam akad pernikahan.
Akad  nikah  yang  dilakukan  pada  umumnya  terjadi  dalam  satu majelis/tempat, akan tetapi akad nikah yang terjadi di Brebes adalah akad yang  dilakukan  via  komunikasi/  dalam  hal  ini  menggunakan  video  call, pihak  perempuan,  wali  dan  saksi  dalam  satu  tempat,  akan  tetapi  pihak mempelai pria berada di luar negeri atau berada di Arab Saudi. Akan tetapi syarat  rukun  nikah  sudah  terpenuhi,  adanya  mempelai  perempuan,  saksi, wali, ijab qabul yang bersambung walaupun dengan media komunikasi/video  call.  Hanya  saja  mempelai  berada  pada  tempat  yang jauh, akan tetapi antara ijab dan qabul itu bersambung dan jelas. Jika yang dimaksud satu majelis adalah satu tempat maka, kesatuan majelis menjadi tidak ada artinya jika para pihak

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
secara fisik bersatu dalam majelis akad akan tetapi tidak terjadi kesesuaian gagasan bertransaksi/ akad muamalah, jika dibandingkan dengan transaski yang  dilakukan  dalam  keadaan  berjauhan  akan  tetapi  kesatuan  atau kesepakatan
antara kedua belah pihak calon mempelai secara substantif telah tercapai. Kesatuan majelis/ittihad al majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat
dan  waktu,  karena  hal  ini  akan  sulit  diterapkan  dalam  realitas  kehidupan kontemporer,  di  mana  transaksi  bisa  saja  terjadi  melalui  alat  komunikasi yang  menempatkan  para  pihak  tidak  dalam  kesatuan  tempat  tetapi  dalam satu  waktu.  Akad  nikah  dikatakan  sah  apabila  rukun  dan  syarat  nikah dipenuhi tidak boleh berkurang satupun.
2. Analisis Maqasid Al Syariah
Substansi maqashid al-syari‟ah adalah kemashlahatan.
Kemashlahatan  dalam  taklif  Tuhan  dapat  berwujud  dua  bentuk,  yaitu: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausitas; kedua,  dalam  bentuk  majazi,  yakni  bentuk  yang  merupakan  membawa kepada kemashlahatan. konsep al-mashlahah sebagai unsure pokok dalam tujuan  hokum  Islam  berdasarkan  penelitian,  meliputi  lima  unsure  pokok yang  harus  dipelihaara  dan  diwujudkan.  Kelima  unsure  pokok  itu  adalah agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Seorang  mukallaf  akan memperoleh  kemshlahatan  apabila  ia  dapat  memelihara  kelima  unsure pokok  tersebut.  Sebaliknya  ia  akan  mendapatkan  mafsadat  manakala  ia tidak  dapat  memelihara  kelima  unsur  pokok  tersebut  dengannbaik. Selanjutnya Al-Syathibi menetapkan tiga peringkat untuk memberlakukan kelima unsur pokok tersebut, yaitu: dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
Memelihara  kelompok  dharuriyat  ialah  memelihara  kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (esensial). Kebutuhan primer tersebut ialah  memelihara  agama,  jiwa  akal,  keturunan,  dan  harta  dalam  batas jangan  sampai  eksistensi  keima  unsur  pokok  tersebut  terancam.  Dalam kelompok  hajiyat  termasuk  kebutuhan  yang  esensial  (primer),  tetapi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan.  Tidak  terpenuhi  kelompok  hajiyat  ini  tidak  menyebabkan terancamnya  esensi  kelima  unsure  pokok  tersebut,  tetapi  hanya  akan menimbulkan  kesulitan  saja.  Kelopon  hajiyat  ini  erat  kaitannya  dengan hukum  rukhsah  (dispensasi)  atau  keringanan  dala  fikh.  Sedangkan kelompok  kebutuhan  yang  termasuk  tahsiniyat  adalah  kebutuhan- kebutuhan yang bersifat menunjang peningkatan prestise seseorang dalam masyarakat  atau  meningkatkan  martabat  di  hadapan  Allah  SWT  sesuai dengan  ketaatan  masing-masing.  Hal  ini  berkaitan  erat  dengan  masalah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
sunnah  atau  keutamaan-keutamaan  dalam  ibadah.  Memahami  urutan peringkat kebutuhan tersebut menjadi penting ketika dihubungkan dengan skala  prioritas  penerapannya  dalam  kehidupan,  yaitu  apabila  terjadi benturan  kebutuhan  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  hal  ini  tentu kita  akan  mengambil  sikap  sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas. Perioritas utama dharuriyat harus didahulukan dari prioritas kedua hajiyat, dan  prioritas  kedua  hajiyat  harus  didahulukan  dengan  prioritas  ketiga tahsiniyat.  Ketentuan  tersebut,  menyiratkan  adanya  pembenaran  menurut hukum  mengabaikan  hal-hal  yang  termasuk  prioritas  kedua  dan  keiga apabila kebutuhan prioritas pertama terancam eksistensinya.
Dalam  akad  pernikahan  Ijab  dan  kabul  merupakan  acara  yang sakral yang harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat. Oleh karena demikian penting arti ijab dan kabul  bagi keabsahan nikah, maka banyak persyaratan  yang  secara  ketat  harus  dipenuhi  untuk  keabsahannya. Diantaranya  adalah  “ittihad  al-majlis”,  bersatunya  majelis  dalam melakukan  akad  nikah.  Dalam  akad  nikah  ijab  dan  kabul  itu  harus dilakukan  dengan  segera  (fauriah)  agar  akad  nikah  itu  berada  dalam  satu majelis.  Untuk  menjamin  ijab  dan  kabul  itu  berada  dalam  satu  majelis “ittihad  al-majelis”,  maka  begitu  wali  nikah  mengucapkan  ijab,  segera mempelai  laki-laki  mengucapkan  kabul.  Oleh  karena  itu  sering  terjadi apabila  mempelai  laki-laki  tidak  segera  mengucapkan  kabul  begitu  wali nikah  selesai  mengucapkan  ijab,  maka  akad  nikah  akan  dinyatakan  tidak sah dan diulang kembali, sebab keadaan demikian dianggap tidak bersatu majelis atau terputus majelis akadnya.
Abdurrahman  al-Jaziri  dalam  kitabnya  “al-Mazahib  al-Arbaah” menyatakan  bahwa  para  ulama  mujtahid  telah  sepakat  mensyaratkan bersatunya majelis bagi ijab dan kabul. Yang dimaksud bersatunya majelis akad  “ittihad  al-majlis”  ialah  bahwa  ijab  dan  kabul  itu  harus  dilakukan dalam  jarak  waktu  yang  terdapat  dalam  satu  upacara  akad  nikah,  tidak terputus  kegiatan  lain.  Dengan  demikian  apabila  tidak  bersatu  antara majelis  mengucapkan  ijab  dengan  majelis  mengucapkan  kabul,  atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka  akad  nikah  dianggap  tidak  sah.  Jelas  beruntun  dan  tidak  berselang waktu adalah kata lain dari bersatunya majelis akad “ittihad al-majelis”.

## 3. Analisis Kemajuan Teknologi komunikasi  Video Call
Perkembangan  teknologi  saat  ini  mengantarkan  masyarakat  menuju globalisasi  telekomunikasi  media  dan  informatika.  Pada  kondisi  saat  ini banyak  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  dalam  suatu  akad  melalui media  elektronik,  misalnya  nikah  online  yang  transaksi  ijab  kabulnya

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet ( via online ). Berawal dari persoalan di atas, fiqh sebagai  produk  pemikiran  manusia  yang  berkaitan  dengan  hukum  Islam harus  mampu  memberikan  jawaban  yuridis  terhadap  perubahan  yang  terjadi dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  peluang  kajian  fiqih  harus  senantiasa terbuka,  dan  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan  implikasi-implikasi sosial  dari  penerapan  produk-produk  pemikiran  hukumnya  itu,  disamping tetap  menjaga  relevansinya  dengan  kehendak  doktrin-doktrin  al-Qur‟an tentang tingkah laku manusia.
Adapun unsur pokok  yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau server sebagai alat kerjanya, yang  dibantu  dengan webcame ,  aplikasi-aplikasi  TIK,  seperti  aplikasi otomatis  perkantoran,  surat  elektronik,  SMS,  forum, knowledge , website , melalui  fasilitas  komunikasi  telepon,  internet  maupun  global  internet  dan sebagainya dalam hal penerapannya.

## D. Kesimpulan
Substansi maqashid al-syari‟ah adalah kemashlahatan. Kemashlahatan  dalam  taklif  Tuhan  dapat  berwujud  dua  bentuk,  yaitu:
pertama,  dalam  bentuk  hakiki,  yakni  manfaat  langsung  dalam  arti  kausitas; kedua,  dalam  bentuk  majazi,  yakni  bentuk  yang  merupakan  membawa kepada  kemashlahatan.  Akad  nikah  dikatakan  sah  apabila  rukun  dan  syarat nikah  dipenuhi  tidak  boleh  berkurang  satupun.  Yang  dimaksud  bersatunya majelis  akad  “ittihad  al-majlis”  ialah  bahwa  ijab  dan  kabul  itu  harus dilakukan  dalam  jarak  waktu  yang  terdapat  dalam  satu  upacara  akad  nikah, tidak  terputus  kegiatan  lain.  Dengan  demikian  apabila  tidak  bersatu  antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabul, atau terputus antara majelis pengucapan ijab dengan majelis pengucapan kabul, maka akad nikah  dianggap  tidak  sah.  Jelas  beruntun  dan  tidak  berselang  waktu  adalah kata lain dari bersatunya majelis akad “ittihad al-majelis.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845

## DAFTAR PUSTAKA
Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, al-Jami‟ li Syu‟ab al-Iman . Riyad :
Maktabah ar-Rusyd, 2003.
Keputusan  Menteri  Agamaa  Republik  Indonesia  No.  477  Tahun  2004  tentang Pencatatan Nikah.
Kompilasi Hukum Islam . Bandung : Citra Umbara, 2012.
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2007  tentang Pencatatan Nikah.
Al-Qazwini,  Abu  „ABD  Allah  Muhammad  bin  Yazid, Sunan  Ibn  Majah .  t.  tp  : Dar Ihya al-Kutub al-„Arabiyyah, t. th.
Al-Qurtubi,  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Muhammad  bin  Ahmad  bin  Rusyd. Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtasid . Cairo : Dar al-Hadist, 2004. Qutb, Sayyid. Fi Zilal al-Qur‟an . Cairo : Dar asy-Syuruq, 2003.
Sabiq, as-Sayyid. Fiqh as-Sunnah . Cairo : al-Fath li al-I‟lam al-„Arabi, t,th. As-Sijistani, Abu Dawud bin Sulaiman al-Asy‟as. Sunan Abi Dawud . Riyad : al- Ma‟arif, 1998.
As-Suyuti, Jalal ad-Din „Abd ar-Rahman. Al-Asybah wa an-Nazair fi Qawa‟id wa Furu‟I Fiqh asy-Syafi‟iyyah . Riyad : Nizar Mustafa Al-Baz, 1997. Asy-Syirazi,  Abu  ishaq. Al-Muhazzab  fi  Fiqh  al-Imam  asy-Syafi‟i .  Damaskus  : Dar al-Qalam. 1966.
Tim  Penyusun. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta  :  Pusat  Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Wizarah  al-Aufaq  wa  asy-Syu‟un  al-Islamiyyah  al-Kuwait. Al-Mausu‟ah  al- Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah . Kuwait : Dar as-Salasil, 1992.
Az-Zarqa,  Ahmad  bin  asy-Syaikh  Muhammad, Syarh  al-Qawaid  al-Fiqhiyyah . Damaskus : Dar al-Qalam, 1989.
Zein,  Satria  Effendi  M. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer : Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyyah .  Jakarta  :  Prenada Media, 2004.
Az-Zuhaili,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islam  wa  Adullatuh .  Damaskus  :  Dar  al-Fikr, 1985.
Wahibatul Maghfuro, Akad Nikah Onlne dengan Mengunakan Via Live Streaming Perspektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  Ilmiah  Ahwal-Syakhsiyah,  Vol.3  No.1 2021.
Miftah  Farid, Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum , Jurisprudentie, Volume  5 Nomor 1 Juni 2018.
WB Halaq, Sebuah Pengantar Hukum Islam . Pers Universitas Cambridge.
2009.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    612-636   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2845
Kenny Wiston, Laurences Aulina. Nikah Online. Diakses melalui https://www.kennywiston.com/nikah online menurut  hukum  islam  dan  implikasi pencatatannya/ pada 30 Oktober 2021.
Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat . Bandung, CV. Pustaka Setia,2001.
Tedja  Purnama,  Teknologi  Perkantoran,  Jakarta:  Karya  Gemini  Utama, 1989
Wahibatul Maghfuro, Akad Nikah Onlne dengan Mengunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam , Jurnal Ilmiah Ahwal-Syakhsiyah, Vol.3 No.1 2021. Luthfi  Assyaukanie, Politik  HAM  dan  Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fikih Kontemporer, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998. Sabir, Muhammad, “ Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qadāu , Volume 2, No. 2. 2015.
Mochamad  Adrian  Pranata,  Nurhasanah,  N.,  &    M  Yunus, Keabsahan Akad  Nikah  melalui  Video  Call  menurut  Hukum  Islam . Jurnal  Riset  Hukum Keluarga Islam ,  2021.
NahotFrastian, TeknikInformatika ,dalamhttp://unindrax1eione.wordpress.co m/jaringandantelekomunikasi3/teleconference/, diakses pada 29 Oktober 2021. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Kleuarga Islam Kontemporer:
Analisis  Yurisprudensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyyah Jakarta:  Prenada  Media,
2004.
Wardah Nuroniyah, Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab  dan  Hukum  Positif  Indonesia ,  Mahkamah,  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam,
Vol.2, No1, 2017
Jens  Kutscher,  Politik  virtual  fatwa  konseling  di  21  Abad.  Kutcher,  2009, 33.
https://id.theasianparent.com/nikah-online/amp ,  diakses  pada  Senin  1 November 2021 pukul. 14.15 wib.
https://www.republika.co.id/berta/oyu313/sahkah-akad-nikah-jarak-jauh , diakses pada Senin 1 November 2021 pukul. 14.15 wib. https://id.theasianparent.com/nikah-online,  diakses  pada  Senin  1  November
2021 pukul. 14.15 wib.
Habib  Shulton  Asnawi, Pernikahan  Mlalui  Telepon  dan  Reformasi  Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Fakultas Syariah UINSUKA Yogyakarta.