## Ilmu  Pemerintahan  Sebagai
Sumber  dan Substansi Hukum Tata Negara
Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia Korespondensi Penulis: andi.sandi@ugm.ac.id

## ABSTRAK
Ilmu  pemerintahan  dan  hukum  tata  negara  merupakan  dua  ilmu  yang  mempunyai ontology , epistimology dan axiology masing-masing. Namun keduanya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri  pada  tataran  pelaksanaannya.  Bagaimana  keterkaitan,  posisi,  dan perbedaan kedua ilmu tersebut merupakan isu yang dibahas dalam tulisan ini. Artikel ini dihasilkan dari penelitian normatif yang menggunakan literature study sebagai alat dan cara  mengumpulkan  datanya.  Data  yang  digunakan  merupakan  data  sekunder.  Setelah data  terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Jadi  pada  tataran  pragmatis,  ilmu  pemerintahan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  hukum  tata negara dan hukum tata negara pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa ilmu pemerintahan. Hanya  pada  sisi ontology , epistimology maupun axiology -nya  kedua  ilmu  itu  dapat dibedakan secara konkret tapi pada tataran implementasi, keduanya bersatu padu.

## Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, Hukum Tata Negara, Keterkaitan, Posisi, dan Perbedaan

## ABSTRACT
The science of government and the constitutional law are two different sciences based on their own ontology, epistimology and axiology. However, they can not be stand alone at the level of implementation. This article mainly focus on how the intertwine, position, and differences  among  those  two  sciences.  This  article  was  written  based  on  a  normative research which mainly used secondary data. Literature study used as its tool and data collection  method.  After  being  collected,  the  data  were  analized  by  using  descriptive qualitative  method.  So,  the  science  of  government  cannot  be  separated  from  the constitutional law and even the constitutional law cannot run alone without the science of goverment. Only in their ontology, epistemology and axiology, the two sciences can be distinguished concretely, but at the level of implementation, they are united.
Keyword: the Science of Government, the Constitutional Law, Intertwine, Position, and Difference

## Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.79

## PENDAHULUAN
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Itulah ketentuan yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  Negara  RI  Tahun  1945).  Secara klasik,  kekuasaan  pemerintahan  dimaknai  sebagai  kekuasaan  untuk  melaksanakan keputusan atau kebijakan ( rule application function ) yang telah diputuskan oleh rakyat secara langsung atau melalui para wakilnya. Keputusan atau kebijakan itu dibentuk oleh lembaga  parlemen  ( rule  making  function )  yang  merupakan  kumpulan  atau  wakil  dari yang  diperintah  sehingga  produk  itu  dipandang  sebagai  kehendak  rakyat  (Budiardjo, 2008:281).  Ketika  kehendak  rakyat  telah  ditetapkan  maka  kehendak  itu  yang  harus dilaksanakan  oleh  pemegang  kekuasaan  pemerintahan.  Konsep  inilah  yang  dikenal dengan supremasi parlemen. Dalam konsep tersebut, apa yang dikehendaki oleh parlemen dipercaya atau dipandang sama dengan kehendak rakyat. Jadi bagi seluruh institusi yang melaksanakan kekuasaan negara harus mematuhinya. Konsep inilah yang diterapkan di negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer.
Di  pihak  lain  ada  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  selalu  disebut  kebalikan dari sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kehendak rakyat tetap dijadikan dasar bertindak setiap pemegang kekuasaan negara. Walaupun, kehendak rakyat  itu  diwujudkan  dalam  sebuah  dokumen  yang  disebut  dengan  konstitusi  atau undang-undang  dasar.  Dasar  hukum  inilah  kemudian  menjadi  ketentuan  yang  paling tinggi  dalam  pengaturan  hubungan  antar  pemegang  kekuasaan  negara  dan  antar pemegang kekuasaan dengan yang diperintah. Dalam dokumen itu digariskan mengenai pembagian kewenangan, pejabatnya, pelaksanaannya, hubungannya dengan kewenangan lain,  batasan  kewenangan,  dan  mungkin  juga  memuat  penyelesaian  sengketa  antar pelaksana kewenangan itu. Bahkan dalam beberapa undang-undang dasar pada saat ini, juga  memasukan  ketentuan  mengenai  kualitas  kehidupan  rakyatnya  yang  harus disediakan  atau  dibiayai  oleh  negara.  Seperti  halnya,  kewajiban  untuk  menyediakan anggaran pendidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945. Menurut K.C. Wheare substansi minimum sebuah undang-undang dasar adalah rules of law  ( K.C.Wheare,  1962:47). Sedangkan  menurut  Miriam  Budiardjo,  sebuah  undang- undang  dasar  harus  berisi  pengaturan  mengenai  organisasi  negara,  hak  asasi  manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, larangan mengubah sifat tertentu dari undang- undang dasar, dan ketentuan yang menentukan bahwa undang-undang dasar merupakan ketentuan yang tertinggi dan mengikat warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali.
Oleh  karenanya,  jika  dilihat  dari  sisi  substansi  maka  wajar  jika  undang-undang  dasar dijadikan dokumen yang tertinggi dalam suatu negara sebab undang-undang dasar berisi ketentuan-ketentuan  paling  fundamental  dalam  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara. Penempatan  sebuah  dokumen  peraturan  sebagai  ketentuan  paling  tinggi  dalam penyelenggaraan negara membawa konsekuensi bagi negara tersebut, yaitu negara yang menerapkan konsep supremasi hukum.
Penjelasan  sistem  pemerintahan  di  atas  merupakan  salah  satu  bagian  kecil  dari kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai sistem pemerintahan. Di sisi lain, sistem pemerintahan  pun  menjadi  salah  satu  topik  dalam  ilmu  hukum,  khususnya  hukum  tata negara. Sistem pemerintahan yang ditentukan dalam undang-undang dasar juga menjadi topik dalam pembahasan dan pengkajian dari hukum tata negara. Tidak hanya menjadi bahan kajian tetapi pengaturan dalam undang-undang dasar pun membawa konsekuensi atau  akibat  hukum.  Misalnya  dalam  kasus  Indonesia,  yang  memberikan  kekuasaan pemerintahan  pada  presiden,  ketentuan  dalam  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  itu mempunyai  akibat  hukum  ganda.  Akibat  hukum  yang  pertama,  yaitu  pembatasan kekuasaan.  Bahwa  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  hanya  melaksanakan  keputusan yang telah ditetapkan dan tidak membuat keputusan sendiri. Di sisi sebaliknya,  ketentuan itu  juga  memberikan  kewenangan  kepada  pemegangnya  dalam  melaksanakan kewenangannya. Dengan demikian, hanya dialah yang bisa melaksanakan kewenangan itu; tidak boleh ada pihak lain yang dapat melakukan hal yang tersebut. Kalau pun ada, pihak  lain  tersebut  harus  berada  di  bawah  dan    bertanggung  jawab  pada  pemegang kekuasaan itu
Pembatasan kekuasaan merupakan core dari setiap negara demokratis. Pembatasan itu  dilakukan  dengan  menerapkan  konsep  supremasi  parlemen  dan  supremasi  hukum. Salah satunya atau kedua-duanya secara bersamaan. Supremasi parlemen dan supremasi hukum dapat berjalan beriringan namun bisa saja saling berlawanan. Supremasi parlemen berjalan beriringan dengan supremasi hukum dalam hal produk yang dihasilkan parlemen dipandang  sebagai  ketentuan  yang  paling  tinggi.  Hal  tersebut  dapat  ditemukan  pada sistem  pemerintahan  yang  diterapkan  di the  United  Kingdom .  Produk  yang  dihasilkan oleh the Parliament , the act, diposisikan sebagai peraturan yang tidak dapat dibatalkan oleh  siapapun  dan  berposisi  sebagai  ketentuan  yang  tinggi  di the  United  Kingdom .  Di samping  itu,  produk  itu  berlaku  mengikat  kepada  siapa  pun  tanpa  terkecuali.  Hal  ini mengambarkan bagaimana supremasi parlemen dapat berjalan bersama dengan supremasi hukum.
Di sisi sebaliknya, bisa saja keduanya saling bertentangan dan berhadap-hadapan dalam  hal the  act yang  dihasilkan the  Parliament hanya  mengatur  dan  melindungi kepentingan  kelompok  mayoritas.  Sebab  secara natural ,  semua  produk the  Parliament pasti didukung  oleh kelompok  mayoritas yang menguasai the parliament . Sangat  kecil kemungkinan  produk  yang  dihasilkan  hanya  disetujui  oleh  kelompok  minoritas. Akibatnya,  tidak  tersedia  perlindungan  bagi  kelompok  minoritas  di  masyarakat.  Tidak adanya  perlindungan  pada  kelompok  minoritas  ini  berpotensi  tidak  tersedianya perlindungan terhadap kelompok minoritas.
Dalam  konteks  Indonesia,  implementasi  antara  konsep  supremasi  parlemen  dan konsep  supremasi  hukum  bisa  diselesaikan  dengan  baik.  Penyelesaiannya  dilakukan melalui  pengujian  peraturan  perundang-undangan  dan  penyelesaian  sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan kewenangannya oleh UUD Negara RI Tahun  1945.  Kewenangan  pengujian  dan  penyelesaian  sengketa  itu  diberikan  kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan itu, jika terdapat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan substansi yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 maka undang-undang itu dapat diajukan pembatalannya kepada MKRI. Dan pada kenyataannya  memang  terdapat  683  undang-undang  yang  telah  diujikan  ke  MKRI (https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU)
Artinya,  setidaknya  terdapat  683  undang-undang  yang  dianggap  bertentangan dengan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Di  lain  pihak,  ketika  kehendak  parlemen berkeinginan  untuk  melakukan  perubahan,  tetapi  dari  aspek  hukum  belum  diatur  atau tidak ada ketentuannya  maka ketiadaan atau kekosongan pengaturan itu dapat  menjadi penghambat proses perubahan yang ingin dilakukan. Hal sama terjadi dalam tataran ilmu pengetahuan. Kadang perspektif dari sisi hukum tata negara tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan perubahan yang drastis. Padahal perubahan itu sangat diperlukan oleh rakyat  untuk  mencapai  tujuan  bernegara.  Akibatnya,  hukum  sering  dipandang  sebagai penghambat proses kemajuan atau perubahan yang digagas dari sisi ilmu pemerintahan.
Secara  teoritis,  kedua  ilmu  tersebut  mempunyai  objek  yang  sama,  yaitu  negara. Hanya    titik  fokusnya  saja  yang  berbeda.  Jika  ilmu  pemerintahan  memokuskan  pada penyelenggaraan pemerintahan sedangkan ilmu hukum hukum tata negara memokuskan kajiannya  pada  produk  dari  pemerintahan  tersebut.  Dialektika  kedua  ilmu  itu  akan dinarasikan dalam artikel ini. Narasi itu akan meliputi bagaimana keterkaitan, posisi, dan perbedaan  kedua  ilmu  tersebut.  Dalam  menarasikan  keterkaitan,  posisi,  dan  kesamaan
keduanya,  kondisi  kontemporer  Indonesia  yang  akan  dijadikan  bahannya.  Artikel  ini dihasilkan dari penelitian normatif yang menggunakan literature study sebagai alat dan cara mengumpulkan datanya.  Data  yang digunakan merupakan data sekunder, baik  itu berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, putusan pengadilan, maupun data sekunder  yang  didapatkan  dari online  resources .  Setelah  data  terkumpul  kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## ILMU PEMERINTAHAN DAN ILMU HUKUM TATA NEGARA: KETERKAITAN, CARA PANDANG DAN PERBEDAANNYA
a. Keterkaitan (Intertwine)
Pada masa awal perkuliahan ilmu hukum, buku Pengantar Ilmu Hukum dan Ilmu Negara yang ditulis oleh Sudikno Mertokusumo dan Soehino merupakan dua buku ajar ( text book ) yang wajib dibaca dan dipahami oleh para mahasiswa. Kedua buku tersebut menarasikan ontologi ( ontology ), epistemologi ( epistemology ) , dan aksiologi ( axiology ) dari  ilmu  hukum  serta  memperbandingkannya  dengan  ilmu-ilmu  sosial  dan  humaniora lainnya. Dari sisi ontologi, negara dan kekuasaan merupakan ontologi dari ilmu hukum. Dalam  proses  pembahasan  dan  pengajaran  ilmu  hukum,  sebuah  isu  mendasar  yang kemudian  dimunculkan  adalah,  dari  mana  negara  mendapatkan  kekuasaannya?  Untuk menjelaskannya,  dibahas  dan  diuraikanlah  teori  teokratis,  teori  hukum  alam,  teori kekuasaan,  sampai  dengan  teori  positivisme.  Semua  teori  ini  menguraikan  bagaimana penguasan  atau  negara  memperoleh  kekuasaan.  Yang  mana  pada  ujungnya  akan melegistimasi kekuasaan itu. Berdasarkan legitimasi itu, mengakibatkan semua tindakan atau  produk  yang  dihasilkan  oleh  pemegang  kekuasaan  itu  bersifat  mengikat  dan memaksa kepada siapapun dalam negara itu.
Hukum merupakan produk dari kekuasaan. Produk  tersebut  mengatur hubungan antara  penguasa  dan  rakyat  serta  antar  rakyat.  Bentuk  produk  tersebut  bisa  tertulis maupun  tidak  tertulis.  Yang  berbentuk  tertulis  meliputi  undang-undang  dasar  sampai dengan produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintahan desa sedangkan hukum yang  tidak  tertulis,  meliputi  hukum  adat  ataupun  konvensi.  Dengan  demikian,  hukum bersumber  dari  kekuasaan.  Hukum  juga  merupakan  kekuasaan.  Hukum  itu  mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu (Mertokusumo,1995:20). Dengan  menggunakan  kekuasaan  dapat  dipaksakan  pengenaan  sanksi  bagi  yang melakukan  pelanggaran  hukum.  Sebab,  kekuasaan  pada  hakekatnya  merupakan kemampuan untuk memaksakan sesuatu kepada pihak lain.  Artinya, kekuasaan itu juga
hukum. Meskipun tidak semua kekuasaan itu berdasarkan hukum. Hanya kekuasaan yang berdasarkan hukumlah yang dapat menjadi sumber hukum.
Sumber hukum dalam konteks ilmu hukum, terdiri atas sumber hukum materiil dan sumber  hukum  formil.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  sumber  hukum  materiil  adalah tempat  dari  mana  materi  atau  substansi  hukum  itu  diambil.  Yang  dapat  dikategorikan sebagai sumber hukum materiil meliputi  hubungan sosial, hubungan kekuasaan politik, situasi  sosial  ekonomi,  tradisi,  hasil  penelitian,  dan  perkembangan  internasional,  atau keadaan geografis.(Mertokusumo,1995:77 ). Dari pengertian sumber hukum materiil dan hal-hal yang termasuk dalam sumber hukum materiil, dapat diketahui bahwa salah satu topik  pembahasan  dalam  ilmu  pemerintahan  merupakan  bagian  dari  sumber  hukum materiil,  yaitu  hubungan  kekuasan  politik.  Oleh  karenanya,  ilmu  pemerintahan  dapat dikatakan sebagai salah satu sumber dari ilmu hukum. Baik itu ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum tata negara secara khusus.
Sumber  hukum  formil  adalah  tempat  atau  sumber  dari  mana  suatu  peraturan memperoleh  kekuatan  hukumnya,  yang  meliputi  undang-undang,  perjanjian internasional, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sekali lagi, dapat dilihat bahwa hasil kerja dari  subjek  yang  menjadi  pokok  bahasan  dalam  ilmu  pemerintahan  menjadi  sumber hukum.  Subjek  tersebut  adalah  penyelenggara  pemerintahan.  Tentunya,  penyelenggara pemerintahan dalam arti yang luas sehingga meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, dalam konteks hubungan antar hukum tata negara dan ilmu pemerintahan, topik dalam ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dalam kajian hukum tata negara.
Proses perubahan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan salah satu contoh  yang  dapat  menjelaskan  hubungan  kedua  ilmu    dalam  konteks  Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Undang  undang  dasar  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  3  UUD  1945. Dilandasi kewenangan itu, sejak 1998 sampai dengan 2002, berbagai elemen masyarakat yang  diwakilli  oleh  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Utusan  Daerah,  dan Utusan Golongan, yang tergabung dalam MPR, saling berdiskusi dan beradu argumentasi untuk  mengajukan  materi-materi  yang  akan  diatur  dalam  perubahan  undang-undang dasar.  Tarik-menarik  kekuatan  atau  kepentingan  politik  pun  tidak  dapat  terhindarkan ketika  proses  merumuskan  ketentuan  dalam  perubahan  undang-undang  dasar  tersebut. Proses  perumusan  itu  termasuk  topik  bahasan  dalam  ilmu  pemerintahan.  Tepatnya, bagian bahasan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses perumusan itu ditunjukan
bagaimana  kekuasaan  pemerintahan  diselenggarakan.  Penyelenggaraan  pemerintahan merupakan salah satu fokus utama dalam ilmu pemerintahan.  Selanjutnya, ketika hasil kesepakatan para anggota MPR telah ditetapkan maka hukum tata negara menempatkan hasil kesepakatan itu sebagai dasar hukum yang tertinggi. Itu dapat dilihat pada Pasal 7 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Contoh  lainnya  dalam  konteks  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  yaitu proses pembentukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; undang-undang yang  disepakati  bersama  antara  DPR  dan  Presiden  pada  Desember  2013.    Inisiasi pengaturan desa dalam undang-undang sudah sejak lama digulirkan oleh berbagai pihak, baik  itu  melalui  lembaga  swadaya  masyarakat,  pemerintah,  maupun  anggota  DPR. Penyebabnya,  karena  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah, materi yang mengatur mengenai pemerintahan desa tidak lagi  ditempatkan  dalam  undang-undang  tersendiri.  Melainkan  materi  mengenai pemerintahan desa dimasukan menjadi salah satu bagian ke dalam undang-undang yang mengatur  tentang  pemerintahan  daerah.  Kondisi  normatif  ini  mulai  dilakukan  sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terus berlanjut sampai undang-undang itu digantikan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika sampai pada masa untuk melakukan perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah, DPR menyepakati untuk memisahkan materinya ke dalam 3 rancangan undang- undang (RUU) yang berbeda, yaitu RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, RUU tentang Pemerintahan Daerah, dan RUU tentang Desa (https://www.ireyogya.org/regulasi-untuk- warga-desa /). Ketiganya saat ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sesuai dengan kesepakatan itu, berbagai pihak pun bergegas untuk mengumpulkan berbagai  materi  yang  akan  dimasukan  ke  dalam  RUU  tentang  Desa.  Materi-materi tersebut  meliputi  pemikiran  bagaimana  memperbaiki  desa  dari  aspek  kedudukan, kewenangan,  maupun  kekuasaannya.  Materi  yang  terkumpul  diperoleh  dari  hasil
penelitian, pengalaman penyelenggaraan pemerintah desa, perbandingan dengan negara lain,  maupun  materi  yang  berasal  dari  kebudayaan  asli  Indonesia.  Materi  tersebut kemudian  diolah  dan  dipilah.  Selanjutnya,  ide,  pengalaman,  atau lesson  learned yang telah  diolah  dan  dipilah  serta  dipandang  baik  dan  cocok  dengan  tujuan  pengaturan pemerintahan desa, kemudian di- drafting dalam bentuk  naskah akademik dan  draf  UU tentang Desa.
Banyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  perancangan  mengakibatkan dihasilkannya berbagai versi RUU tentang Desa. Tergantung pihak mana yang membuat naskah  akademik  dan  draf  UUnya.  Berbagai  versi  RUU  yang  tersedia  meliputi  RUU tentang  Desa  yang  dihasilkan  oleh  koalisi  lembaga  swadaya  masyarakat,  kementerian, maupun RUU tentang Desa yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Dampaknya, dalam  proses  pembahasan  RUU  tentang  Desa,  banyak  sekali  materi  yang  harus dimasukan dalam ketentuan undang-undang desa. Di sinilah proses memilih, memilah, dan merumuskan berbagai ketentuan yang akan mengatur pelaksanaan pemerintahan desa ditentukan. Setelah proses perumusan selesai maka proses pembahasan secara formal pun dilakukan oleh panitia khusus dengan wakil pemerintah dalam rapat pembahasan di DPR. Dalam proses pembahasan dilakukan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan inilah yang kemudian dijadikan ketentuan dalam UU Desa. Pada tahap akhir pembahasan, dilakukan persetujuan  bersama  antara  DPR  dan  Pemerintah  dalam  rapat  paripurna  DPR.  Hasil persetujuan bersama itulah yang diundangkan dalam lembaran negara sebagai tindakan formal untuk mulai pemberlakuan UU tentang Desa.
Proses  pembahasan  RUU  tentang  Desa  di  atas  menunjukan  hubungan-hubungan pemerintahan yang merupakan salah satu topik bahasan dalam ilmu pemerintahan. Proses itu  juga  mendemonstrasikan  bagaimana    pengalaman  dan  pengetahuan  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan,  hubungan-hubungan  pemerintahan,  dan  gejala pemerintahan  yang  didapatkan  dari  ilmu  pemerintahan  ditranformasikan  menjadi  latar belakang, landasan, serta urgensi pengaturan pemerintahan desa.  Ketika sudah menjadi undang-undang  maka  proses  pelaksanaan  pemerintahan  desa  harus  sesuai  dengan ketentuan  UU  Desa.  Ketentuan  dalam  UU  Desa  itulah  yang  menjadi  dasar  bagi pengajaran ilmu hukum tata negara pada saat membahas topik pemerintahan daerah dan pemerintahan  desa.  Singkatnya,  ilmu  pemerintahan  merupakan  salah  satu  sumber  dari hukum  tata  negara.  Ibarat,  dua  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan  ( a  monolistic ontological conception ) (Cerar, 2009: 20).
b. Cara Pandang
Meskipun menjadi  satu  kesatuan yang tidak dapat  dipisahkan, topik pembahasan dalam  ilmu  pemerintahan  dan  hukum  tata  negara  tetap  dapat  dibedakan.  Ilmu pemerintahan  mengambil  sisi  pandang  dari  sisi  penyelenggaraan  pemerintahan sedangkan  hukum  tata  negara  melihatnya  dari  dasar  hukum  penyelenggaraan pemerintahan itu. Ditambah lagi, fokus kedua ilmu itu berbeda. Bila ilmu pemerintahan lebih difokuskan pada sistem, gejala, peristiwa serta hubungan antar lembaga pemerintah maka  hukum  tata  negara  lebih  fokuskan  pada  dasar  hukum  dari  pelaksanaan  sistem, gejala,  peristiwa,  maupun  hubungan-hubungan  tersebut.  Sehingga  hukum  tata  negara sering  dipandang  lebih  konservatif,  karena  hukum  tata  negara  digunakan  untuk membatasi  gerak  penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebaliknya,  ilmu  pemerintahan dipandang  sebagai  motor  penggerak  ketentuan-ketentuan  hitam  di  atas  putih  yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan(Cerar,  2009:23).Walaupun  demikian, kajian  ilmu  pemerintahan  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peraturan  perundang-undangan sebagai hukum positif yang mengatur jalannya pemerintahan ( Polyanda,2016:45).
Penjelasan akan perspektif dan fokus dari kedua ilmu tersebut dilakukan sangat baik melalui  teori  analisis  fungsional  yang  digagas  oleh  Gabriel  A.  Almond.  (Almond  dan Coleman  (Ed.),  1960:17;  Diantha,1990:4-5).  Dalam  teori  ini,  subjek  yang  diajarkan dalam ilmu pemerintahan dominan menempati bagian interaksi, baik itu yang berasal dari infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Sebaliknya, output dari teori tersebut, yang  berupa  kekuasaan,  kewenangan,  ataupun  peraturan,  dijadikan  sebagai  subjek pembahasan dari hukum tata negara. Konsekuensinya, subjek dalam hukum tata negara merupakan luaran dari proses interaksi yang dilakukan oleh subjek yang menjadi bahan kajian pada ilmu pemerintahan.
Masih dalam teori ini, jika infrastruktur lebih dominan dalam proses interaksinya dengan suprastruktur politik  maka akan dihasilkan sistem politik yang liberal.  Apabila yang terjadi sebaliknya, maka akan terlahir sistem politik yang totaliter (Diantha,1990:4- 5), Akibatnya, hanya dalam sistem politik liberal dapat ditemukan sistem pemerintahan parlementer  dan  sistem  pemerintahan  presidensil.  Setiap  sistem  pemerintahan  tersebut mempunyai cirinya masing-masing. Ciri sistem pemerintahan parlementer menurut Juan Jose  Linz,  yaitu  pemerintahan  yang  dipilih  dan  bergantung  pada  kepercayaan  dari parlemen;  sedangkan  ciri  presidensil  menurutnya  bahwa  pemimpin  pemerintahan mempunyai masa jabatan yang tetap ( Linz,1990:52-53
Allan  R.  Ball  juga  mengajukan  ciri  parlementer,  yaitu  kepala  negara  yang mempunyai  jabatan  seremonial;  pemimpin  pemerintahan  dipegang  oleh political
executive yang  masih  merupakan  bagian  dari  parlemen; political  executive bersama kabinet menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen; serta anggota parlemen yang dipilih  secara  gradual  melalui  pemilihan  umum  yang  ditentukan  oleh  kepala  negara berdasarkan usulan dari political executive ( Ball, 1988:48-49).
Di lain pihak, sistem presidensil bercirikan presiden merupakan kepala negara dan kepala  pemerintahan,  presiden  tidak  dipilih  oleh  parlemen  melainkan  dipilih  secara langsung  oleh  rakyat;  presiden  bukan  bagian  dari  parlemen  dan  dia  tidak  dapat diberhentikan  oleh  parlemen;  serta  presiden  tidak  dapat  membubarkan  parlemen  dan memerintahkan  dilakukannya  pemilihan  umum.  Masih  mengenai  ciri  sistem pemerintahan presidensil, Giovanni Sartori menyatakan bahwa dalam sistem presidensil terdapat  pemilihan  langsung  atau  semi  langsung (direct  like )  terhadap  kepala  negara dengan  masa  jabatan  tertentu;  pemerintah  tidak  diangkat  atau  diberhentikan  oleh parlemen;  dan  presiden  memegang  kekuasaan  pemerintahan.  (Sartori,  1994:83-84). Kemudian,  sistem  parlementer  menurutnya  bercirikan  adanya power  sharing antara legislatif dan eksekutif, eksekutif diangkat, didukung, dan diberhentikan oleh parlemen. Terakhir,  menurut  Jean  Blondel  dalam  sistem  presidensil,  presiden  harus  dipilih; memimpin  kekuasaan  pemerintahan;  dan  mempunyai  masa  jabatan  tertentu  (Bondel, 2015:29-36).
Berdasarkan  ciri  tersebut,  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  di  Kawasan  Asia yang  dikategorikan  menerapkan  sistem  pemerintahan  presidensil  dalam  sistem ketatanegaraannya.  Penyebabnya,  karena  beberapa  ciri  dari  sistem  presidensil  terdapat dalam  ketentuan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945.  Ketentuan-ketentuan  UUD  Negara  RI Tahun 1945 yang memenuhi menggambarkan ciri sistem pemerintahan presidensil dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  meliputi  ketentuan  mengenai  kekuasaan pemerintahan  yang  diemban  oleh  presiden,  presiden  dan  wakil  presiden  dipilih  secara langsung (UUD 1945, pasal 6A) masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali sekali pada masa jabatan yang sama,(UUD 1945, pasal 7)  presiden  dan/atau  wakil  presiden  diberhentikan  melalui  mekanisme  khusus  (UUD 1945, pasal  7A dan 7B)  presiden sebagai  pemegang kekuasaan tertinggi  atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (UUD 1945, pasal 10) presiden menerima dan menempatkan duta besar (UUD 1945, pasal 13) serta presiden memimpin kabinet menteri (UUD 1945, pasal 17). Ketentuan-ketentuan konstitusional itu sangat meyakinkan bahwa Indonesia  menggunakan  sistem  pemerintahan  presidensil.    Hal  mana  diperkuat  oleh Mahkamah Konstitusi  yang  menyatakan bahwa  Sistem  Pemerintahan Indonesia adalah
sistem  presidensil  ( Mahkamah  Konstitusi,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  35/PUU- XI/2013,  hal  142) Walaupun  demikian,  dalam  Sistem  Pemerintahan  Indonesia  juga terdapat  ciri  sistem  parlementer,  yaitu  presiden  ikut  serta  membentuk  dan  menetapkan undang-undang  (UUD  1945,  pasal  20  ayat  2).  Seharusnya  ciri  terakhir  ini  merupakan bagian  dari  ciri  sistem  parlementer  sebab  dalam  sistem  pemerintahan  parlementer diharuskan adanya kerja sama antar kabinet menteri dan parlemen dalam pembentukan undang-undang.  Ciri  ini  dimungkinkan  karena  dalam  sistem  parlementer  diterapkan division of powers ; bukan separation of powers .
Ketentuan-ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 itu merupakan fokus kajian dan bahan dari hukum tata negara sebab dalam hukum tata negara dibahas mengenai negara dalam arti konkret yang meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-asas hukum, sejarah  ketatanegaraan,  wilayah  negara,  susunan  organisasi  negara,  pemerintahan  di daerah, kewarganegaraan dan hak asasi manusia (http://law.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1043/2018/08/Buku-Panduan-Akademik-Program-Sarjana- Fakultas-Hukum-Tahun-2018.)
Oleh  sebab  itu  ciri  sistem  pemerintahan  yang  tadinya  merupakan  kajian  ilmu pemerintahan  telah  bertransformasi  menjadi  ketentuan  hukum  yang  mempunyai  daya paksa dalam pemberlakuannya. Misalnya pada ketentuan presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan yang ditentukan dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Ketentuan itu  mempunyai  konsekuensi  bahwa  hanya  presiden-lah  yang  mempunyai  kewenangan untuk  melaksanakan  pemerintahan.  Sehingga  semua  kementerian  atau  lembaga  yang melaksanakan  fungsi  pemerintahan,  kedudukannya  harus  berada  di  bawah  kekuasaan presiden.  Salah  satu  bentuk  pendisiplinan  kekuasaan  pemerintahan  itu  dilakukan  oleh Joko  Widodo  dengan  mengajukan  RUU  tentang  Cipta  Kerja.  RUU  ini  berisikan perubahan terhadap 79 undang-undang yang terbagi dalam 11 kluster ( https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja). Kluster-kluster  itu  meliputi kluster  penyederhanaan  perizinan,  persyaratan  investasi,  ketenagakerjaan,  kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, kemudahan dan  perlindungan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  serta  perkoperasian,  investasi  dan proyek  pemerintah,  administrasi  pemerintahan,  serta  pengenaan  sanksi.    Tujuannya sederhana, yaitu presiden ingin merevitalisasi kewenangan pemerintahannya yang telah didistribusikan  melalui  79  undang-undang  kepada  kementerian,  lembaga,  maupun pemerintahan daerah untuk dikembalikan ke dalam kekuasaannya lagi.
Contoh  lain  terkait  ciri  sistem  pemerintahan  presidensil  yang  diadopsi  ke  dalam ketentuan  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  yaitu  perihal  pemberhentian  dan  pemilihan secara  langsung  untuk  jabatan  presiden.  Terkait  dengan  pemberhentian  presiden,  DPR tidak dapat sesuka hatinya untuk memberhentikan presiden setiap saat karena dalam UUD Negara RI Tahun 1945 ditentukan masa jabatan selama 5 tahun. Dengan adanya jaminan masa  jabatan  itu,  presiden  dapat  memokuskan  pekerjaannya  dalam  menyelenggarakan pemerintahan dan tidak diganggu oleh relasi politiknya dengan DPR. Dalam kaitannya dengan pola pemilihan presiden, salah satu  ciri utama sistem pemerintahan presidensil adalah  pemilihan  jabatan  presiden  yang  dilakukan  secara  langsung;  bukan  dilakukan melalui  parlemen.  Kandidat  dapat  terpilih  jika  yang  bersangkutan  memperoleh  suara terbanyak  mayoritas.  Menilik  ketentuan  mengenai  pemilihan  jabatan  presiden  dalam UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  ketentuan  tersebut  lebih  demokratis  jika  dibandingkan dengan  ketentuan  dalam the  U.S.  Constitution . Dalam  the  U.S.  Constitution,  proses pemilihan presiden tidak dilakukan secara langsung oleh rakyatnya, melainkan pemilihan dilakukan  melalui  lembaga  yang  disebut the  electoral  college .  Lembaga  ini  berada  di setiap negara bagian state (https://constituteproject.org/) fungsinya, untuk melegitimasi pemberian electoral vote negara bagian tersebut kepada kandidat pasangan presiden dan wakil  tertentu.  Dalam  kalimat  Giovanni  Sartori,  pola  pemilihan  jabatan  presiden  ini disebutnya dengan direct like presidential election. Guna membuktikan bahwa pemilihan jabatan  presiden  di  Amerika  Serikat  tidak  dilakukan  secara  langsung,  lihatlah  hasil Presidential Election 2016. Dalam kontestasi yang dimenangkan oleh Donald J. Trump ini, total pemilih yang memberikan suaranya kepada Hillary Clinton jauh lebih besar bila dibandingkan dengan suara yang diperoleh Donald J.Trump. Hillary mendapatkan total sebanyak  65.853.516  suara  sedangkan  Trump  hanya  mendapat  62.984.825  suara (https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf). Seharusnya jika dilakukan  secara  langsung  maka  Hillary  Clinton  yang  akan  menjabat  sebagai  presiden karena  dia  memperoleh  suara  yang  jauh  lebih  banyak  dan  mengungguli  Trump. Realitanya, Trump yang dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2016-2020.
Ilustrasi dan contoh di atas menunjukan bahwa ciri sistem pemerintahan presidensil yang  diilhami  dari  bahan  kajian  ilmu  pemerintahan  kemudian  diangkat  dan  dijadikan ketentuan  konstitusional.  Yang  mana  ketentuan  konstitusional    itu  merupakan  fokus kajian dan bahasan dalam hukum tata negara. Jadi, ilmu pemerintahan bisa diibaratkan sebagai “roh” dari hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merupakan “tubuh” dari  ilmu  pemerintahan.  Oleh  karenanya,  kedua  ilmu  ini  pasti  mempunyai  kesamaan
dalam topik-topik  bahasan dan pengajarannya.   Kesamaan topik-topik itu dapat  dilihat pada  topik  yang  membahas  dan  mengkaji  sejarah  pemerintahan,  sistem  pemerintahan, pemerintahan  daerah,  pemilihan  umum,  keuangan  negara,  partai  politik,  maupun kelembagaan negara. Dalam topik pemilihan umum, ilmu pemerintahan akan membahas jenis-jenis  pemilihan umum,  metode yang digunakan dalam mentransformasikan suara ke dalam jabatan atau posisi jabatan tertentu, kriteria pemilihan umum yang demokratis, strategi pemilihan umum, dan lain sebagainya. Dalam hukum tata negara pun hal-hal itu diulas meskipun bagian terbesar pembahasannya ditekankan pada jenis pemilihan umum, metode penghitungan suara, jaminan kebebasan memilih dan dipilih, persyaratan calon, pelanggaran  pemilihan  umum  serta  sanksinya  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan.

## c.Perbedaan
Perbedaan sudut pandang dalam melihat negara mengakibatkan titik tekan kedua ilmu itu menjadi berbeda.  Sebagai bagian dari ilmu hukum, tentunya hukum tata negara mempunyai  titik  tekan  pada  aspek  peraturan  atau  hukumnya.  Baik  itu  peraturan  yang paling fundamental sifatnya maupun peraturan pada tataran implementasi yang konkret, yang  meliputi  undang-undang  dasar  sampai  dengan  peraturan  kepala  desa.  Dari peraturan-peraturan  itu  diuraikanlah  pembahasan  mengenai  tugas,  fungsi,  dan kewenangan  dari  setiap  penyelenggara  negara.  Sebaliknya,  dalam  peraturan  itu  juga ditentukan  persyaratan,  prosedur,  dan  batasan  setiap  jabatan  negara.  Persyaratan, prosedur  dan  batasan  kewenangan  ini  berfungsi  sebagai  pembatasan  kekuasaan penyelenggara pemerintahan. Dengan begitu, hukum tata negara mempunyai tugas utama menguraikan kewenangan dan sekaligus juga bertugas membatasi kewenangan itu.
Di  sisi  ilmu  pemerintahan,  titik  tekannya  pada  penyelenggaraan  kewenangan- kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam hal bagaimana  pemerintahan  itu  dilaksanakan  dan  apa  saja  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  serta  batasannya.  Titik  tekan  ini  menunjukan  bahwa  ilmu  pemerintahan merupakan  konkretisasi  dari  ketentuan-ketentuan  yang  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan.  Jadi  keduanya  mempunyai  ciri  khas  masing-masing  yang  dapat dibedakan ( a dualistic ontological conception ) meskipun mempunyai topik kajian yang sama.  Secara  singkat,  kedua  ilmu  ini  mempunyai  kesamaan  topik,  hanya  saja angle pembahasan topik tersebut yang berbeda. Jika hukum tata negara, angle -nya difokuskan pada  peraturan;  sedangkan  ilmu  pemerintahan angle -nya  difokuskan  pada  konkretisasi dari ketentuan tersebut.
Uraian, penjelasan, dan contoh mengenai keterkaitan, cara pandang, dan perbedaan ilmu pemerintahan dan hukum tata negara dapat menunjukan pada kita bahwa setiap ilmu pengetahuan  itu  mempunyai  keunikan  atau  ciri  khasnya  masing-masing.  Keunikan  itu menuntut  pendidikan  dalam  ilmu  yang  spesifik  jika  beringinan  untuk  menguasai  dan mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan itu. Meskipun demikian, sebuah ilmu pengetahuan tidak mungkin sama sekali independen dari ilmu-ilmu pengetahuan  lainnya. Mereka  tetap  harus  saling  mendukung,  saling  berinteraksi,  dan  bahkan  saling  bekerja sama dalam mencarikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN
Ilmu  pemerintahan  dan  hukum  tata  negara  dapat  dibedakan  dari  sisi  ontologi ( ontology ), epistemologi ( epistemology ) , maupun aksiologinya ( axiology ). Namun, kedua ilmu  itu  ternyata  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya.  Dalam  kaitannya  dengan keterkaitan,  ilmu  pemerintahan  merupakan  salah  satu  sumber  hukum  dari  hukum  tata negara.  Selain  itu,  hukum  tata  negara  juga  memperoleh  legitimasi  bahan  kajian  dan pembahasannya dari topik-topik yang diajarkan dan dibahas dalam ilmu pemerintahan. Walaupun  demikian,  sudut  pandang  ( angle )  pembahasan  dan  pengkajian  hukum  tata negara  berbeda dengan ilmu  pemerintahan. Ilmu pemerintahan melihat objek ilmunya dari sisi penyelenggaraan kekuasaan negara. Sebaliknya, hukum tata negara melihat dari dasar hukum penyelenggaraan kekuasaan negara itu. Penyelenggaran pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan titik tekan utama ilmu pemerintahan sedangkan hukum tata negara lebih menekankan pada dasar hukum atau batasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pembahasan dan pengajarannya. Hubungan kedua ilmu ini jika diilustrasikan dalam hubungan antara “roh” dan “tubuh” maka ilmu pemerintahan merupakan “roh” dari hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan “tubuh” dari roh tersebut.  Jadi pada tataran pragmatis, ilmu pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara dan hukum tata  negara  pun  tidak  dapat  berjalan  sendiri  tanpa  ilmu  pemerintahan.  Hanya  pada  sisi ontologi  ( ontology ),  epistemologi  ( epistemology ) , maupun  aksiologinya  ( axiology ), kedua ilmu itu dapat dibedakan secara konkret tapi pada tataran implementasi, keduanya merupakan satu-kesatuan yang padu.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Almond,  Gabriel  dan  S.  Coleman,  James  (Ed.),  1960, The  Politics  of  Developing Areas . New Jersey: Princeton University Press.
Blondel, Jean, 2015, The Presidential Republic , Palgrave Macmillan, New York.
Budiardjo,  Miriam,  Cheibub, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  Edisi  Revisi.  Jakarta: P.T.Gramedia  Pustaka Utama.
Cerar,  Miro,  “The  Relationship  Between  Law  and  Politics”, Annual  Survey  of International & Comparative Law , Vol.15, Iss:1, (2009).
Jose  Linz,  Juan,  “The  Perils  of  Presidentialism”, Journal  of  Democracy ,  Vol.1,  No.1, Winter 1990.
Mertokusumo,Sudikno,  1995, Mengenal  Hukum:  Suatu  Pengantar ,  Edisi  Kelima. Yogyakarta: Liberty.
Pasek Diantha, I Made, 1990, Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern . Bandung: C.V. Abardin.
Polyanda, Petrus, “Menelurusi Duduknya Ilmu Pemerintahan”, Jurnal Politikologi, Vol.3, No.1 (Oktober 2016).
R.  Ball,  Allan,  1988, Modern  Politics  and  Government ,  Fourth  edition.  London: Macmillan Education Ltd.
Sartori,Giovanni,  1994, Comparative  Constitutional  Engineering:  An  Inquiry  into Structures , Incentives, and Outcomes . London: MacMillan Press Ltd.
Wheare, K.C., 1962, Modern Constitutions . London: Oxford University Press.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7.) Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 11 sampai dengan Nomor 14)
Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor  5234)  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2019  (Lembaran  Negara  Tahun  2019  Nomor  183,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 6398).
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Lembaran  Negara  Tahun  2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Tahun  2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656).

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyaratan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Online Resources
Article II Section 1 dan the 12 th Amendment of the Constitution of the United States of America ,
https://constituteproject.org/constitution/United_States_of_America_1992?lang=e n. 28 April 2020 Pukul 02: 13 WIB.
Anonim, Tata Tertib ,
http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr8_2014_1.pdf. 28 April 2020 Pukul 04: 25 WIB.
Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja ,
https://ekon.go.id/info-sektoral/15/6/dokumen-ruu-cipta-kerja. 30 April 2020 Pukul 16:01 WIB.
Official 2016 Presidential General Election Results , https://transition.fec.gov/pubrec/fe2016/2016presgeresults.pdf, diakses pada 7 Mei 2020 Pukul 10:01 WIB.
Admin, Regulasi Untuk (Warga) Desa , https://www.ireyogya.org/regulasi-untuk-warga- desa/. 8 Mei 2020 Pukul 18:27 WIB.
Buku Panduan Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018 , http://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2018/08/Buku-Panduan- Akademik-Program-Sarjana-Fakultas-Hukum-Tahun-2018.pdf. 30 April 2020
Pukul 15:32 WIB
Anonim, Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang ,
https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU. 7 Mei 2020 Pukul 17:03 WIB.
Anonim, Data Peraturan , http://peraturan.go.id/peraturan/index- lembarannegara.html?LembaranNegaraSearch%5Bjenis_peraturan_id%5D=11e4 49f35c25e4d0b18e313231373039&LembaranNegaraSearch%5Bnomor%5D=1& LembaranNegaraSearch%5Btahun%5D=2015&LembaranNegaraSearch%5Btenta ng%5D=,. 7 Mei 2020 Pukul 17:16 WIB.