## Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Irvandi 1 , Riza Praditha 2 1, 2 STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
1 irvandi0107@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sanksi  perpajakan  dan sistem  samsat drive  thru terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.
Data  menggunakan  data  kuantitatif  yang  bersumber  dari  data  primer  dalam bentuk  kuesioner.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  wajib pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua  yang  terdaftar  pada  SAMSAT drive  thru. Melalui  metode insidental  sampling diperoleh  sebanyak  115  orang  wajib  pajak yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini . Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  sanksi  pajak  dan  sistem  samsat drive  thru berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tax sanctions and the drive thru samsat system on  motor  vehicle  taxpayer  compliance.  The  data  uses  quantitative  data  sourced  from primary data in the form of a questionnaire. The population used in this study are two- wheeled  motorized  vehicle  taxpayers  who  are  registered  on  the  SAMSAT  drive  thru. Through the incidental sampling method, 115 taxpayers were sampled in this study. The results of this study indicate that tax sanctions and the drive thru samsat system have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance.
Volume 8 Nomor 2 Halaman 145-153 Makassar, Desember 2023 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 8 Juli 2023 Tanggal Revisi 5 Oktober 2023 Tanggal diterima 7 November 2023
Kata kunci: Sanksi perpajakan, Sistem samsat drive thru, kepatuhan wajib pajak
Keywords : Tax sanctions, The drive thru samsat system, Taxpayer compliance
Mengutip artikel ini sebagai: Irvandi dan Riza Praditha, 2023. Pengaruh saknsi perpajakan dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tangible Jurnal, 8, No. 2, Desember 2023, Hal. 110-118.  https://doi.org/10.53654/tangible.v8i2.381.

## PENDAHULUAN
Pajak menjadi aspek penting dalam proses pembangunan suatu negara di mana pembangunan  bertujuan  untuk  peningkatkan  kesejahteraan  suatu  bangsa,  dalam  hal ini  pajak  akan  berperan  sebagai  sumber  pembiayaan  dalam  pembangunan  negara. Pemerintah      Indonesia      terus      berupaya      untuk      mensejahterakan      masyarakat dalam bentuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun membangun infrastruktur   di   mana    sebagian    besar    pembiayaannya    berasal   dari    penerimaan pajak (Moridu dkk, 2022).
Penerimaan  pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  negara  yang  mampu memberikan  kontribusi  besar  kepada  negara  sebagaimana  yang  terutang  dalam Anggaran Pendapatan Belanja negara (Atarwaman, 2020). Salah satu objek pajak yang dapat menjadi harapan bagi negara adalah kendaraan bermotor.
Jumlah  kendaraan  bermotor  terus  mengalami  peningkatan,  berdasarkan  data yang  diakses  pada Badan  Pusat  Statistik,  jumlah  kendaraan  sejak  tahun  2019  hingga 2021 terus menunjukkan kenaikan yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor Jenis Kendaraan 2019 (unit) 2020 (unit) 2021 (unit) Mobil Penumpang 15.592.419 15.797.746 16.413.348 Mobil Bis 231.569 233.261 237.566 Lanjutan Tabel 1. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor Jenis Kendaraan 2019 (unit) 2020 (unit) 2021 (unit) Mobil Barang 5.021.888 5.083.405 5.299.361 Sepeda Motor 112.771.136 115.023.039 120.042.298 Jumlah 133.617.012 136.137.451 141.992.573 Sumber: Badan Pusat Statistik (2019-2021)
Peningkatan  ini  dikarenakan  kendaraan  bermotor  saat  ini  dianggap  menjadi skala  perioritas  bagi  masyarakat  guna  membantu  memudahkan  transportasi  dalam berkegiatan  seperti  bekerja  dan  bepergian  (Puteri  dkk,  2019).  Hal  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  pemerintah  sebagai  pemungut  pajak  untuk  memperoleh pendapatan  dari  pajak  kendaraan.  Pajak  kendaraan  bermotor  ialah  salah  satu komponen dari pajak daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi. Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA) adalah instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT).  Meski  demikian,  sistem  yang  diterapkan  tidak  selalu  berjalan  sesuai harapan.  Masih  terdapat  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  terhadap  kewajibannya membayar pajak.
Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari banyaknya jumlah penerimaan pajak dalam  suatu  periode  tertentu.  Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraannya,  maka  perlu  dipertimbangkan  berbagai  faktor  yang umum  mempengaruhi  seperti  sanksi  perpajakan  yang  diterima  dan  sistem  yang memudahkan dalam proses pembayaran seperti sistem drive thru .
Pemberian  sanksi  perpajakan  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak sebab  sanksi  dapat  memberikan  pelajaran  kepada  wajib  pajak  yang  mengabaikan kewajibannya membayar pajak. Penekanan atas sanksi sebagai suatu tindak penegakan hukum  akan  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak Sehingga  semakin  besar  sanksi  perpajakan  yang  diberlakukan  maka  semakin  patuh pula  wajib  pajak  dalam  menunaikan  kewajibannya  membayar  pajak  (Rahayu,  2017; Amri & Syahfitri, 2020; Sulilawati & Budiartha, 2013). Meski demikian, untuk beberapa kondisi,  sanksi  tidak  mampu  memberikan  dampak  positif  terhadap  peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017)  yang  menunjukkan  tidak  adanya  pengaruh  yang  signifikan  antara pemberlakuan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain  sanksi  perpajakan,  sistem  samsat drive  thru juga  dianggap  mampu meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sebab  sistem drive  thru ini  memudahkan wajib pajak  dalam  proses  pembayaran.  Sistem  ini  merupakan  bentuk  inovasi  dalam pelayanan  bagi  wajib  pajak  guna  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Kemudahan, kenyamanan  dan  keamanan  dalam  membayar  pajak  akan  mendorong  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  kendaraannya  (Wardani  &  Rumiyatun,  2017).  Semakin  baik sistem samsat drive thru yang diterapkan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017; Sinambela & Putri, 2020). Meski demikian, pada  penelitian  lain  ditemukan  bahwa  sistem  samsat drive  thru justru  tidak memberikan  dampak  positif  terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak,  bahkan cenderung menunjukkan pengaruh yang negatif (Puteri, dkk., 2019).
Pentingnya  pajak  kendaraan  bermotor  dan  terdapat gap  reserach terhadap faktor-faktor  tersebut,  mendorong  dilakukannya  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk mengetahui  peran  sanksi  perpajakan  dan  sistem  samsat drive  thru dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## KERANGKA KONSEPTUAL
Teori atribusi berdasarkan konsep dasar motivasi yang mana secara psikologi, organisme  akan  memiliki  kecenderungan  untuk  berusaha  memaksimalkan  stimulasi yang menyenangkan dan mengurangi pengalaman yang menyakitkan (Wainer, 1985). Teori atribusi merupakan bagaimana seseorang menyimpulkan penyebab dari tingkah laku  yang  dilakukan  oleh  diri  sendiri  atau  orang  lain  ditentukan  dari  pengaruh internal  ataupun  pengaruh  eksternal  yang  akan  memberikan  dampak  terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan mengenai pemahaman bagaimana reaksi seseorang  dalam  menghadapi  peristiwa  apa  yang  dialami,  dengan  mengetahui  apa sebab dari kejadian yang dialami (Puteri, dkk., 2019).
Teori  atribusi  dinyatakan  bahwa  terdapat  perilaku  yang  berhubungan  pada sikap  dan  karakteristik    seorang  individu,  jadi  teori  atribusi  diartikan  bahwa  hanya dengan  melihat  perilaku  seorang  individu  dalam  menghadapi  situasi  yang  dialami maka akan dapat diketahui sikap atau karakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam kaitannya dengan  kepatuhan  wajib  pajak,  perilaku  patuh  dalam  menunaikan  kewajibannya membayar pajak tergambar dari pola atribusi yang mana wajib pajak akan cenderung menunjukkan  perilaku  yang  dianggap  dapat  memberikan  dampak  yang  baik.  Selain itu  teori  atribusi  juga  dapat  menjelaskan  sikap  dan  reaksi  wajib  pajak  terhadap peristiwa  atau  kejadian  yang  terjadi.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual
Adanya pemberian sanksi perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh  dalam  membayar  pajak  kendaraannya,  hal  ini  dikarenakan  reaksi  wajib  pajak dalam merespon tindakan hukum yang akan dihadapi jika mengabaikan kewajibannya membayar  pajak  kendaraan.  Sehingga  semakin  besar  sanksi  yang  diberlakukan  oleh pemungut pajak kepada wajib pajak, maka semakin pula dorongan wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak kendaraannya (Aisyah dkk., 2023; Isnaini & Karim, 2021;  Puteri  dkk.,  2019;  Rahayu,  2017).  Dengan  demikian,  hipotesis  pertama  yang diajukan adalah sebagai berikut.
H1:  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor
Layanan drive  thru merupakan  suatu  implementasi  komitmen  Polri  untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain menghemat waktu, pelayanan dengan sistem ini dapat memberantas adanya pungutan
Sanksi Perpajakan Sistem Samsat Drive Thru Kepatuhan
Wajib Pajak
liar (Karmila & Nurhikma, 2021). Semakin berkualitas sistem SAMSAT drive thru, maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak terhadap penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor. Dengan demikian, adanya SAMSAT drive  thru wajib  pajak  lebih  antusias  dalam  membayar  pajak  karena pelayanan yang diberikan lebih mudah, singkat, aman, dan nyaman tanpa harus antri lama di loket sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nini, 2020; Sinambela & Putri,  2020;  Rizal,  2019;  Wardani  &  Rumiyatun,  2017).  Dengan  demikian,  hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut.
H2: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksakan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan  selama  bulan  November  hingga Desember  2022. Data  diperoleh  dari  sumber primer  yakni  melalui  kuesioner.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif yang diperoleh dari pengukuran skala likert pada jawaban responden.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang  terdaftar  di  SAMSAT drive  thru yang  berada  diluar  gedung  Badan  Pendapatan Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan periode    tahun  2021  sebanyak  21.989  wajib  pajak. Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  metode insidental  Sampling . Insidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja  yang  secara  kebetulan/ insidental bertemu  dengan  peneliti  dapat  digunakan sebagai  sampel,  bila  dipandang  orang  yang  kebetulan  ditemui  itu  cocok    sebagai sumber  data.  Sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  jumlah  wajib pajak  yang  terdaftar  pada  SAMSAT drive  thru dengan  menggunakan  rumus  slovin sehingga diperoleh jumlah minimal sampel sebanyak 99,54 (dibulatkan 100 sampel). Dalam  penelitian  ini  wajib  pajak  yang  bersedia  menjadi  menjadi  responden adalah  sebesar  160  orang  wajib  pajak  dengan  menggunakan  metode  insidental sampling. Namun dari data tersebut, terdapat 45 data yang tidak memenuhi syarat uji normalitas  sehingga  tidak  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Dengan  demikian, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 115 sampel. Jumlah ini telah memenuhi syarat sampel minimal yakni 100 sampel.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel  Dependen  (Y)  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Sedangkan  Variabel  Independen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Sanksi Perpajakan (X1) dan Sistem Samsat Drive Thru (X2).
Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  tindakan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Atarwaman, 2020).  Variabel  diukur  menggunakan  indikator  yang  digunakan  oleh  Wardani  & Rumiyatun (2017) yakni (1) Memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku; (2)  Ketepatan  waktu  membayar;  (3)  Wajib  pajak  memenuhi  persyaratan  dalam membayar pajak; (3) Wajib pajak mengetahu jatuh tempo pembayaran.
Sanksi  perpajakan  adalah  suatu  tindakan  berupa  hukuman  yang  diberikan kepada  pihak  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  aturan  yang  berlaku (Atarwaman, 2020). Variabel diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh  Wardani  &  Rumiyatun  (2017)  yakni  (1)  Wajib  pajak  mengetahui  tujuan  sanksi
pajak; (2) Pengenaan sanksi cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan tanpa toleransi.
Sistem  samsat  drive  thru  merupakan  suatu  implementasi  komitmen  Polri untuk membangun kepercayaan dari masyarakat melalui pelayanan yang transparan. Selain  menghemat  waktu,  pelayanan  dengan  sistem  ini  dapat  memberantas  adanya pungutan  liar  (Karmila  &  Nurhikma,  2021).  Sistem  SAMSAT drive  thru memenuhi sistem  lebih  terkontrol,  mudah,  hemat  waktu,  kualitas  pelayanan,letak  wilayah,  dan wajib pajak akan semakin meningkat. variabel diukur dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yakni (1) Samsat drive thru dapat lebih  terkontrol;  (2)  Minat  wajib  pajak  meningkat;  (3)  Menghemat  waktu;  (4)  Letak wilayah.

## Metode Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  validitas  dan  reliabilitas untuk  menguji  kualitas  data.  Selain  itu  dilakukan  demografi  dan  uji  asumsi  klasik yang  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedasitas.  Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian  validitas  dilakukan  pada  setiap  butir  menggunakan  analisis  item, yakni  mengkorelasikan  skor  setiap  butir  dengan  skor  total  yang  merupakan  jumlah dari keseluruhan  skor  setiap  butirnya. Hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  setiap item  analisis  data  dinyatakan  valid,  dibuktikan  dengan  nilai  Sig.  (2-tailed)  yang bernilai lebih kecil 0.05. Hasil uji validitas tersaji pada tabel 2 berikut ini.
Tabel 2. Uji Validitas Sanksi Perpajakan SAMSAT Drive Thru Kepatuhan Wajib Pajak Sanksi Perpajakan Pearson Correlation 1 .623 ** .703 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 Sistem SAMSAT Drive Thru Pearson Correlation .623 ** 1 .807 ** Sig. (2-tailed) .000 .000 Kepatuhan Wajib Pajak Pearson Correlation .703 ** .807 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 .000
Uji reliabilitas dilakukan dengan menganalisis setiap pernyataan yang diajukan dalam  kuesioner.  Jumlah  data  yang  diuji  sebanyak  12  pernyataan  dengan  hasil Cronbach’s  Alpha  sebesar  0.892  >  0.60.  Hal  ini  berarti  setiap  item  pernyataan  yang diajukan dianggap reliable dan layak untuk digunakan. Seperti yang tersaji pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha N of Items .892 12

## Uji Demografi
Berdasarkan  uji  demografi,  diketahui  bahwa  responden  didominasi  oleh  laki- laki  sebesar  65%.  Responden  berusia  <30  tahun  adalah  yang  paling  banyak  bersedia
menjadi  responden,  sedangkan  dari  sisi  pekerjaan,  responden  yang  bekerja  disektor swasta  adalah  yang  terbanyak  yakni  sebesar  43.5%.  Jika dilihat dari  sisi  kepemilikan kendaraan bermotor, maka umumnya kepemilikan antara 5-10 tahun.
Tabel 4. Demografi Responden Karakteristik Responden Jumlah  Persentase Jenis kelamin Laki-laki 75 65% Perempuan 40 35% 115 100% Usia <30 tahun 66 57% 31-50 tahun 42 37% >50 tahun 7 6% 115 100% Pekerjaan PNS 6 5.2% Swasta 50 43.5% Wiraswasta 29 25.2% Tidak Bekerja 30 26.1% 115 100% Lama kepemilikan <5 tahun 41 35.7% 5-10 tahun 59 51.3% >10 tahun 15 13% 115 100%

## Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  yang  dilakukan  terdiri  dari  uji  normalitas,  uji multikolinearitas,  dan  uji  heteroskedasitas.  Hasil  uji  disajikan  pada  tabel  5  di  bawah ini.
Tabel 5. Hasil Pengujian Normalitas dan Multikolinearitas Jenis Uji Pengukuran Value Normalitas One-Sample Kolmogrov- Smirnov Test Test Statistic .073 Asymp. Sig. (2-tailed) .186 Multikolinearitas Coefficients Tolerance .612 VIF 1.634
Berdasarkan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test diperoleh hasil Asymp.Sig (2-tailed)  sebesar  0.186  >  0.05  yang  berarti  bahwa  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan menggunakan nilai koefisien  Tolerance  sebesar  0.612  >  0.10  dan  nilai  VIF  sebesar  1.634  <  10.  Hasil  ini berarti  bahwa  tidak  terdapat  gejala  multikolinearitas  dalam  penelitian  ini.  Pengujian heteroskedasitas menggunakan uji Scatterplot yang tergambar di bawah ini.

## Gambar 2. Uji Heteroskedasitas
Berdasarkan gambar diatas diperoleh hasil bahwa titik-titik menyebar dibawah dan  diatas  sumbu  Y  dan  tidak  mempunyai  pola  yang  teratur  maka  dapat  kami simpulkan  bahwa  variabel  bebas  diatas tidak  terjadi masalah  heteroskedastisitas  dan dapat dinyatakan model regresinya baik.

## Uji Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  linear  berganda  dilakukan  dengan  rangkaian  uji  determinasi,  uji simultan dan uji parsial. Ketiga uji disajikan pada tabel 6, 7, dan 8 di berikut ini.
Tabel 6. Hasil Pengujian Determinan (R 2 ) Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .846 a .716 .711 .20095
Tabel  6  menunjukkan  hasil  uji  determinasi  dengan  nilai  Adjusted  R  Square sebesar  0.711  yang  berarti  keeratan  antara  variabel  independen  dengan  variabel dependen  sebesar  71.1%.  Nilai  ini  cukup  besar  karena  melebih  50%,  hal  ini  berarti bahwa hubungan yang terbangun cukup erat.

## Tabel 7. Hasil Pengujian Simlutan (F)
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 11.410 2 5.705 141.287 .000 b Residual 4.522 112 .040 Total 15.933 114
Tabel 7 menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Hal  ini ditunjukkan dari nilai regresi sebesar 11.410 dan P-value 0.000 < 0.05.
Tabel 8. Hasil Pengujian Parsial (T) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .426 .255 1.669 .098 Sanksi Perpajakan .331 .065 .328 5.092 .000 Sistem SAMSAT Drive Thru .595 .064 .602 9.360 .000
Tabel  8  menunjukkan  hasil  pengujian  parsial  dengan  nilai  masing-masing untuk variabel sanksi perpajakan (X1) memiliki B1 = 0.331; P-value = 0.000 < 0.05 yang berarti  bahwa  sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak kendaraan  bermotor.  Hasil  ini  mendukung  hipotesis  pertama yang diajukan dalam penelitian ini.
Varibel kedua yakni sistem samsat drive thru (X2) memiliki nilai B2 = 0.595; P- value = 0.000 < 0.05 yang berarti bahwa sistem samsat drive thru memiliki pengaruh yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Dengan demikian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian.

## Pembahasan Hasil Penelitian
Sanksi  perpajakan  terbukti  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa semakin ketat sanki perpajakan yang berikan maka wajib pajak akan semakin patuh membayar pajak. Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mana pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  sanksi  administrasi  yang  diberikan  kepada  wajib pajak  yang  terlambat  membayar  pajak  kendaraan  bermotornya  akan  mendorong patuhnya  dalam  membayar  pajak.  Maka  semakin  berat  sanksi  pajak  yang  dikenakan kepada  wajib  pajak  maka  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotornya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Amri  &  Syahfitr  (2020),  Meutia  dkk.  (2021),  Isnaini  &  Karim  (2021), Pratiwi  &  Irawan  (2018).  Wajib  pajak  telah  mengetahui  sanksi  pajak  merupakan hukuman  negatif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  yang  secara  sengaja  tidak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  oleh  karena  itu  wajib  pajak  patuh  akan kewajibannya dalam membayar pajak.
Drive  thru merupakan  sistem  dan  prosedur  pengurusan  STNK  dengan menggunakan  perangkat  bantu  teknologi  informasi.  Dimana  pengemudi  cukup memberikan STNK lamanya di loket tanpa perlu turun dari kendaraannya. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, wajib pajak tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK. Hal itulah yang membuktikan bahwa  semakin  baik  sistem  pelayanan  yang  diberikan  maka  akan  semakin  tinggi minat wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya pada sistem  SAMSAT drive  thru khususnya  pajak  kendaraan  bermotor  roda  dua.  Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Wardani dan Rumiyatun  (2017),  Prayitna  dan  Witono  (2021),  Sinambela  dan  Putri  (2020),  Rizal (2019).

## SIMPULAN
Kepatuhan  wajib  pajak  berkaitan  dengan  kepatuahnnya  dalam  membayar pajak  kendaraan  bermotornya.  Hal  ini  terbukti  dipengaruhi  oleh  faktor  sanksi perpajakan  dan  sistem  samsat  drive  thru.  Semakin  berat  sanksi  administrasi perpajakan  yang  diberlakukan  kepada  wajib  yang  tidak  membayar  pajak,  maka semakin  patuh  pula  para  wajib  pajak  untuk  melakukan  pembayaran.  Hal  itupun berlaku  pada  sistem  samsat  drive  thru  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  yang dirasakan  oleh  wajib  pajak  dalam  proses  pembayaran.  Kemudahan  dengan  segala fasilitas  dan  pelayanan  yang  ditawarkan  oleh  pemungut  pajak,  maka  akan menggerakkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  N.,  Wulandari,  A.,  &  Basar,  N.  F.  (2023).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Pada  Kantor  Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi Kompetif , 6 (1), 53-62.
Amri,  H.,  &  Syahfitri,  D.  I.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi Perpajakan,  Kesadaran  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kabupaten Sumbawa. Journal Of Accounting, Finance, And Auditing, 2(02), 108-118.
Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi, 6(1), 39-51. Badan Pusat Statistik, 2021.
Isnaini,Putri  &  A.  Karim.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Kasus  Pada  Kantor  Samsat  Kabupaten  Gowa).  Pay  Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan. Vol. 3 No. 1, Juni 2021. 27-37.
Karmila, K.,  & Nurhikma,  N.  (2021).  Pengaruh Sistem  Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Melalui  Layanan  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di Kota Makassar. Yume: Journal Of Management , 4 (1).
Meutia, T., Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran  Membayar  Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kota  Langsa). Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra, 2(3), 216-229.
Moridu, I., Widianingsih, N. M., & Posumah, N. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tangible Journal , 7 (1), 17-25. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245 Nini.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tarif  Pajak  Progresif,  Sanksi  Pajak, Akuntabilitas  Pelayanan  Publik  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis. Vol. 2 No. 2. Hal. 49-54.
Pratiwi, I., & Irawan, A. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Kasus Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Roda  Dua  Di  Kantor  Samsat  Cimareme). Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung .
Prayitna,  S.,  &  Witono,  B.  (2022).  Pengaruh  Sistem  Samsat  Drive  Thru,  Kesadaran Wajib  Pajak,  Sanksi  Pajak,  Pengetahuan  Perpajakan  Dan  Akuntabilitas Pelayanan  Publik  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Samsat  Kota  Surakarta). Ikraith- Ekonomika , 5 (1), 134-141.
Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat  Pendapatan,  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569-1588. Rahayu,  N.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Pajak,  Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara , 1 (1), 15- 30.
Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 7 No.1.
Sinambela, T., & Putri, A. S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta , 1 (2), 122-137.
Susilawati,  Ketut  Evi  &  K.  Budiartha.  (2013).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  Dan  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 4.2 (2013): 345-357.
Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun,  R.  (2017).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor. Jurnal Akuntansi , 5 (1), 15-24. Weiner, B. (1985). Attribution Theory. Human Motivation , 275-326. Springer-Verlag.