## PENDAHULUAN
Human  trafficking atau  perdagangan  manusia secara umum merupakan isu kejahatan transnasional/antar lintas batas negara yang memperjual belikan manusia (pekerja, imigran, budak, dan lain-lain). Pengertian  dari human  trafficking dijelaskan  oleh Pemerintah  Amerika  Serikat  dengan  adanya The Trafficking  Victims  Protection  Act  (TVPA) di  tahun  2000.
Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa human  trafficking meliputi  perdagangan  seks  dengan dijadikan  komersil,  serta  menggunakan  cara-cara
pemaksaan,  kekerasan,  penipuan,  dan  menggunakan korban yang berusia dibawah 18 tahun. sedangkan untuk perdagangan  buruh  pekerja  juga  dilarang  karena menggunakan  cara-cara  kejahatan  seperti  penipuan, paksaan,  dengan  hasil  menjadikan  perbudakan  (U.S. Department of State, 2019).
Praktik dari kejahatan perdagangan manusia ini tidak terjadi pada era modern ini, namun telah ada sejak zaman  dahulu  lebih  tepatnya  pada  zaman  penjajahan. Pada zaman tersebut, perdagangan manusia lebih sering disebut  dengan  perbudakan,  yang  mana  negara-negara

## UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA

## ASEAN’S EFFORT ON DEAL ING WITH HUMAN TRAFFICKING PROBLEMS IN SOUTHEAST ASIA
Naufal Fikhri Khairi 1
*1 Jurusan Hubungan Internasional,
Universitas Muhammadiyah Malang,
Jawa Timur, Indonesia.
*email: naufalfikhri@webmail.umm.ac.id

## Abstrak
Perdagangan manusia telah menjadi salah satu permasalahan yang besar di Asia Tenggara.  Oleh  karena  itu,  ASEAN  selaku  wadah  integrasi  regional  harus melakukan  segala  upaya  untuk  memberantas,  menangani,  dan  mencegah perdagangan manusia. Tujuan dari paper ini yaitu untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan ASEAN untuk menangani isu human trafficking. Konsep human security dan konsep sustainable development goals (SDGs) akan digunakan untuk menggambarkan  permasalahan human  trafficking dan  upaya-upaya  ASEAN memberantasnya  di  Asia  Tenggara.  Hasil  yang  didapatkan  yakni  ASEAN  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  memberantas human  trafficking baik  dari berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional  terkhusus human  security dan  terhadap  pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs.

## Kata Kunci:
ASEAN Asia Tenggara Perdagangan Manusia
Keywords : ASEAN Human Trafficking
Southeast Asia

## Accepted
Maret 2021

## Published
April 2021

## Abstract
Human trafficking has become one of the big problems in Southeast Asia. Therefore, ASEAN as a forum for regional integration must make every effort to eradicate, handle and prevent trafficking in persons. The purpose of this paper is to explain the efforts made by ASEAN to deal with the issue of human trafficking. The concept of human security  and  the  concept  of  sustainable  development  goals  (SDGs)  will  be  used  to illustrate  the  problems  of  human  trafficking  and  efforts  to  eradicate  ASEAN  in Southeast  Asia.  The  results  obtained  are  that  ASEAN  has  made  various  efforts  to eradicate human trafficking both from various declarations, conventions, and foreign policies of each ASEAN member country, but it has still not achieved significant results. However, this has become evidence of ASEAN's concern for non-traditional security issues, specifically human security and for sustainable development listed in the SDGs.
©  2021  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/).
Barat/penjajah mengeksploitasi tidak hanya sumber daya alam  suatu  negara  tersebut,  tetapi  juga  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Bangsa  Afrika  dan  Asia  merupakan korban  yang  fatal  dari  adanya  kejahatan  ini,  dimana menjadi  sasaran  dari  praktik  perbudakan  yang  mana para korban akan dibekerjakan secara paksa di berbagai tempat  kerja  dengan  kebutuhan  SDM  yang  banyak seperti  pertambangan,  perkebunan,  pembangunan  dan lain-lain.  Karena  situasi  pada  masa  tersebut  lah mendorong  terbentuknya  Konferensi  Asia  Afrika  di Bandung  pada  tanggal  18-24  April  di  Bandung,  yang mana  Indonesia  menjadi  pencetus  dari  ide  ini.  Pada konferensi tersebut menyatakan kritik, penolakan, serta persetujuan untuk penghapusan praktik perbudakan di dunia,  termasuk  pengeksploitasian  orang-orang  Afrika dan Asia oleh bangsa Barat. Hal tersebut sebagai respon dari  adanya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dalam praktik perbudakan (U.S. Department of State, 2019).
Seiring  perkembangan  zaman,  praktik human trafficking mulai  berkurang  jumlahnya,  namun  tidak berarti  telah  terhapuskan  di  dunia  ini.  Masih  terdapat banyak praktik kejahatan tersebut, tidak hanya di Asia dan  Afrika  saja  namun  negara-negara  maju  seperti Amerika  Serikat.  Tetapi  negara-negara  maju  menjadi tempat  dari  dilarikannya  para  korban-korban perdagangan  manusia.  Amerika  Serikat  mencatat  pada tahun 2010, terdapat 2.515 kasus perdagangan manusia, yang  mana  lebih  dari  1000  kasus  tersebut  merupakan usia anak-anak. Kemudia diperkirakan sebanyak 17.500 pekerja dari negara lain dibawa masuk secara paksa ke dalam  Amerika  Serikat  yang  mana  nanti  akan dipekerjakan  secara  paksa  dengan  upah  yang  murah (U.S. Department of State, t.thn.).
Di Asia tenggara sendiri masih terdapat banyak praktik  perdagangan  manusia.  Asia  Tenggra  sendiri merupakan  kawasan  yang  memiliki  potensi  sebagai sumber daya manusia yang akan diperdagangkan, hal ini dapat terlihat dari banyaknya warga negara-negara Asia Tenggara  misalnya  Filipina  dan  Thailand  yang  mana banyak warga negaranya menjadi korban dan dikirim ke
negara-negara  barat  salah  satunya  di  Amerika  Serikat. Diperkirakan  dalam  setiap  tahunnya,  di  Asia  Tenggara terdapat  lebih  dari  200  ribu  hingga  400  ribu  manusia diperdagangkan baik melewati batas negara maupun di tingkat domestik (Foo, 2009).
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah yang menjadi sumber SDM dari perdagangan manusia. Faktor pertama yakni  tidak  meratanya  perekonomian,  sehingga memunculkan  kemiskinan  yang  tinggi,  oleh  karena kurangnya kesejahteraan tersebut membuat masyarakatk  Asia  Tenggara  ingin  menghasilkan  uang demi  menghidupi  diri  dan  keluarga  dengan  cara mengikuti praktik kejahatan perdagangan manusia baik secara  sadar  maupun  tidak  sadar.  Kemudian  adanya faktor  korupsi  yang  tinggi,  hal  ini  selaras  dengan meningkatnya  kemiskinan  karena  uang  masyarakat dicuri dan dipergunakan secara sepihak. Letak geografis juga menjadi salah satu faktornya, karena Asia Tenggara itu  sendiri  merupakan  wilayah  yang  strategis,  karena dilewati  oleh  banyak  jalur  perdagangan  internasional, sehingga  memudahkan  praktik  kejahatan  ini.  Terakhir yakni  faktor  budaya,  yang  mana  karena  praktik perdagangan  manusia  telah  lama  dilakukan  sehingga menjadi kebiasaan di masyarkat (Shelly, 2010).
Permasalahan human security di Asia Tenggara sebelumnya  telah  dibahas  oleh  Catherine  Renshaw dalam  papernya  “ Human  Trafficking  in  Southeast  Asia: Uncovering  the  Dynamics  of  State  Commitment  and Compliance ”.  Ia  berpendapat  bahwa  hukum human trafficking di Asia Tenggara tidak memiliki legitimasi, hal ini karena protokol maupun TVPA yang ada tidak sesuai dengan  kekhasan  realitas  sosial  dan  praktik  human trafficking di negara-negara Asia Tenggara. realitas yang ada di Asia Tenggara yakni kemiskinan dan perampasan ekonomi  membuat hukum kesusahan dalam meresponnya,  kemudian  para  pelaku  perdagangan manusia  tergabung  dalam  suatu  organisasi  kriminal dengan  skala  besar  dan  para  korban  yang  mereka perdagangkan  tidak  memiliki  identitas  yang  lengkap.
selain itu, penulis juga menemukan hasil bahwa hukum rezim  global  terhadap  perdagangan  manusia  terutama oleh  Amerika  Serikat  melalui  TVPA  dan  laporan tahunan  TIP  ( Trafficking  in  Person )  tidak  memiliki legitimasi (Renshaw, 2016).
Berdasarkan  penjelasan  diatas  maka  sangat penting  dalam  memberantas  praktik  perdagangan manusia  ini  di  Asia  Tenggara,  oleh  karena  itu  ASEAN ( Association  of  SouthEast  Asia  Nations) memiliki  peran penting.  ASEAN  sendiri  merupakan  wadah  integrasi regional  Asia  Tenggara,  sehingga  sudah  sepantasnya mengembangkan  dan  menjaga  keamanan  kawasan. ASEAN menjadi tonggak dari kerja sama negara-negara anggotanya.
Berdasarkan  berbagai  penjelasan  di  atas, diketahui bahwa  Asia Tenggara masih menjadi wilayah yang  rawan  akan  praktik  perdagangan  manusia/ human trafficking , dan penegakkan hukum serta komitmen dari negara-negara di Asia Tenggara masih belum kuat. Oleh karena itu ASEAN ( Association of SouthEast Asia Nations) memiliki  peran  penting.  ASEAN  merupakan  wadah integrasi  regional  Asia  Tenggara,  sehingga  sudah sepantasnya  mengembangkan  dan  menjaga  keamanan kawasan,  dalam  hal  ini  yakni  menghadapi  kejahatan human  trafficking .  Permasalahan-permasalahan  yang telah  dijelaskan  membuat  penelitian  ini  berupaya menjelaskan mengenai upaya-upaya dari ASEAN dalam menghadapi  isu human  trafficking. Sehingga,  dalam penilitian  ini  terdapat  suatu  rumusan  masalah  yaitu “B agaimana  Upaya  dari  ASEAN  dalam  Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara?”.
Penelitian  ini  menggunakan  Konsep Human Security dan  Konsep Sustainable  Development  Goals (SDGs) sebagai  alat  dalam  menggambarkan  upaya  dari ASEAN  dalam  menangani  permasalahan  perdagangan manusia  di  Asia  Tenggara. Human  Security merupakan konsep yang keamanan non-tradisional. Hal ini berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang menjelaskan mengenai  kemanan  negara  secara  hard  power  seperti potensi  perang,  peningkatan  persenjataan,  intervensi,
dan  lain-lain.  Human  security  sebagai  keamanan  non- tradisional  berarti  adanya  ancaman  atau  potensi ancaman terhadap manusia yang mana mencederai nilai- nilai  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yang  mana  telah tercantum  dalam  perjanjian  internasional  yang  dibuat oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dengan  nama Universal  Declaration  of  Human  Rights:  International Convenant  on  Civil  and  Political  Rights  (Winarno, 2014).
Human  Security  merupakan  konsep  yang menggambarkan  adanya  hak-hak  akan  rasa  aman  yang tidak  didapatkan  individu/seseorang  dari  kondisi ekonomi dan sosial yang setara dan adil. Human security secara jelas mulai diperbincangkan sejak adanya United Nations Development  Program’s  report  on  New Dimensions  of  Human  Security  pada  tahun  1994. Program tersebut membagi human security menjadi dua tujuan yang harus dipenuhui yakni freedom from want dan  freedom  from  fear.  Pengertiannya  sendiri  yakni freedom from want merujuk kepada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari individu baik dibidang makanan,  air,  dan  lain-lain.  Kemudian,  freedom  from fear  merujuk  kepada  perlindungan  HAM  dari  individu. Oleh  karena  itu,  human  security  dapat  dilihart  dari indikator sosial dan ekonomi (Weatherbee, 2009).
Sustainable  Development  Goals  (SDGs) merupakan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang mana  bertujuan  untuk  membangun  sosial,  ekonomi, keamanan,  dan  lingkungan  di  seluruh  negara  di  dunia. (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang  dipromosikan  oleh  PBB  (Perserikatan  Bangsa- Bangsa).  SDGs  secara  umum  memiliki  17  poin  yang diantaranya yakni poin ke-16 yang mendukung/memperjuangkan  masyarakat  yang  damai dan  inklusif  untuk  pembangunan  berkelanjutan, menyediakan  akses  untuk  keadilan  bagi  semua  orang, membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif  di  semua  level  (Peace,  justice,  and  strong institutions)  (United  Nations,  2015).  Selain  itu,  dalam penjabaran  poin  ke-16  SDGs,  salah  satunya  yakni
berupaya  mengakhiri  pelecehan  seksual,  eksploitasi sumber daya manusia, perdagangan manusia dan segala macem  bentuk  kekerasan  terhadap  anak-anak  (SDG 2030 Indonesia, 2015).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Berarti paper diuraikan dalam penjabaran dengan bentuk  kalimat.  Kemudian,  deskriptif  berarti  penelitian berusaha menggambarkan fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan uraian yang mendalam dari fenomena tersebut  dengan  menggunakan  teori/konsep.  Metode  ini bertujuan menafsirkan, memahami, dan menguraikan data yang  bersangkutan  dengan  fakta,  peristiwa,  fenomena tersebut  (Sugiyono,  2008).  Paper  ini  memakai  teknik pengumpulan  data library  research yang  mana  data berasal  dari  sumber  sekunder  berupa  jurnal,  book,  e- book, laporan, dan sumber data yang bersifat secondary hand lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN
ASEAN telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia/ human trafficking .  Beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  yakni pada  tahun  2004,  melakukan    Deklarasi  ASEAN Menghadapi  Perdagangan  Manusia  Terutama  terhadap Perempuan dan Anak-Anak ( ASEAN Declaration Against Human  Trafficking  in  Persons  Particularly  Women  and Children); Pada tahun 2015, menerbitkan cetak biru dari Komunitas  Politik-Keamanan  ASEAN;  Pembangunan lembaga  AICHR  ( ASEAN  Intergovernmental  Commission on Human Rights ); Pada tahun 2015 juga memperbaharui deklarasi  pada  tahun  2004,  yakni  ACTIP  ( ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women  and  Children );  Kemudian  adanya  pembentukan

## Bohol TIP Work Plan 2017-2020.
Upaya  awal  ASEAN  dalam  melawan  isu kejahatan  transnasional  ini  secara  jelas  terlihat  dalam The  ASEAN  Declaration  Against  Human  Trafficking  in
Persons Particularly Women and Children, yang dilakukan pada  tahun  2004.  Deklarasi  ini  dilakukan  sebagai komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  Memerangi  Kejahatan  Transnasional Terorganisir. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan ASEAN  dalam  melawan  perdagangan  manusia  sebagai beriku:  1)  Membangun  berbagai  jaringan  regional  di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan  memberantas  perdagangan  orang,  khususnya perempuan  dan  anak-anak;  2)  Mengadopsi  berbagai langkah-langkah  yang  berfungsi  memperkuat  dan melindungi  legitimasi  dari  paspor,  identitas  dan dokumen  perjalanan  resmi  lainnya  dari  masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan; 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi  informasi  tentang  arus  migrasi,  tren  dan  pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta  memberlakukan  peraturan  perundang-undangan yang terkait; 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama  antara  pihak  imigrasi  dan  pihak  penegak  hukum lainnya;  5)  Memisahkan  korban  perdagangan  manusia dari  para  pelaku,  mengidentifikasi  negara  asal  dan kebangsaan  dari  para  korban  perdagangan  manusia, kemudian memastikan secara detail untuk memberikan para  korban  tersebut  diperlakukan  secara  manusiawi atau  tidak,  diberikan  kebutuhan  akan  bantuan  medis, dan  bantuan-bantuan  keperluan  lainnya,  dan  terakhir yakni  memulangkan  kembali  para  korban  ke  negara asalnya; 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi  manusia  dan  martabat  dari  para  korban perdagangan manusia; 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindikat yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan- kegiatan  kejahatan  tersebut;  8)  Mengambil  berbagai langkah  untuk  memperkuat  kerja  sama  regional  dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia (ASEAN, 2004).
Upaya yang dilakukan oleh ASEAN selanjutnya yakni  membentuk  Pilar  ASEANA  yang  mana  salah
satunya  yakni  Pilar  Politik  dan  Keamanan/ ASEAN Political-Security Community (APSC) pada tahun 2003, dan pada  tahun  2009  dibentuk  lah  cetak  birunya.  Dalam cetak  biru  pertama  ini,  Pilar  Politik  dan  Keamanan ASEAN  telah  menyinggung  mengenai  permasalahan perdagangan  manusia,  namun  belum  seberapa  penting tertuang.  Hal  tersebut  tertuang  kedalamm  poin  isu keamanan  non-tradisional,  dan  dalam  sub  poin pemerkuatan kerja sama dalam bidang keamanan non- tradisional,  terutama  dalam  memberantas  kejahatan transnasional  dan  berbagai  tantangan  lainnya.  Dalam cetak  biru  ini  menjelaskan  akan  mendorong pemerkuatan  respon  untuk  kejahatan  perdagangan manusia,  yang  mana  juga  melindungi  para  korban perdagangan manusia sesuai dengan yang tertuang dalam ASEAN Declaration Against Trafcking in Persons Particularly Women  and  Children ,  dan  dari  konvensi  dan  protokol Internasional  terkait  kejahatan  perdagangan  manusia (The ASEAN Secretariat, 2009).
Cetak  biru  APSC  pada  tahun  2009  tersebut dinilai belum memberi perhatian lebih terhadap human trafficking,  yang  mana  kemudian  diperbaharui  dalam cetak  biru ASEAN  Political-Security  Community  (APSC) tahun  2015.  Pada  cetak  biru  terbaru  tersebut  sudah memberi perhatian dan space lebih terhadap kejahatan human trafficking . Upaya yang dilakukan dalam cetak biru ini yaitu: 1) Memastikan peratifikasian deklarasi ASEAN terhadap human trafficking di tahun 2014 terimplementasikan  dengan  efektif,  selain  itu  juga memperkuat deklarasi tersebut dengan membentuk The ASEAN Convention Against Human  Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP); 2) Mendorong peratifikasi dan implementasi dari UN Convention Against Transnational  Organised  Crimes ,  dan Protocol  Against Smuggling  of  Migrants  by  Land,  Sea  and  Air; 3) Memperkuat tindakan peradilan pidana dan memperkuat  langkah-langkah  pencegahan  perdagangan manusia;  4)  Meningkatkan  kerja  sama  dalam memberantas perdagangan dan penyelundupan manusia
dengan  para  negara-negara  anggota  ASEAN  dan  pihak eksternal (The ASEAN Secretariat, 2016).
Salah  satu  upaya  ASEAN  melawan human trafficking tertuang  pada  pembaharuan  deklarasi The ASEAN Declaration Against Human Trafficking  in Persons Particularly Women and Children, yang mana pada tahun 2015,  saat  diadakannya  pertemuan  ke-27  ASEAN, melahirkan The    ASEAN  Convention  Against  Human Trafficking  in  Persons,  Especially  Women  and  Children (ACTIP), sebagai penerus komitmen ASEAN melawan human trafficking . ACTIP kemudian membentuk ASEAN Plan  of  Action  Against  Trafficking  in  Persons,  Especially Women  and  Children (APA)  yang  merupakan  rencana dalam  menghadapi  isu human  trafficking. APA  sesuai dengan  konvensi  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  dan instrumen  ASEAN,  dan  juga  sebagai  salah  satu pendukung  dari  terwujudnya roadmap untuk ASEAN Community .  Dalam  memerangi  isu human  trafficking, dibutuhan  kerjasama  internasional  dan  regional  yang kuat dan komprehensif, sehingga aka dapat mencegah, menekan,  dan  menegakkan  hukum  perdagangan manusia di segala bentuk baik perdagangan buruh illegal, budak,  perdagangan  seksual,  persalinan,  dan  penjualan organ para korban. APA, sebagai perencanaan kebijaka yang  tertuang  dalam  ide  ACTIP,  rencana-rencana  dari APA  ini  sendiri  nantinya  akan  menjadi  aksi  dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2015).
APA  juga  sebagai  upaya  ASEAN  dalam mematuhi kewajiban internasional yang ada, yang mana secara efektif menangani tantangan-tantangan keamanan regional  Asia  Tenggara,  khususnya  perdagangan manusia.  Beberapa  bidang-bidang  permasalahan  yang diidentifikasi  dari  ACTIP  yakni:  1)  Memperkuat kebijakan  pencegahan  perdagangan  manusia;  2) Perlindungan  korban  perdagangan  manusia;  3) Penegakan  hukum  dan  proses  hukum  terhadap kejahatan  perdagangan  manusia;  4)  Kerjasama  dan koordinasi regional dan internasional terkait kejatahan perdagangan manusia. Dalam APA menentukan berbagai
macam kebijakan yang diambil terkait permasalahan ini yaitu:  1)  Memperkuat  peraturan  hukum  dan  kontrol perbatasan  antara  negara-negara  anggota  ASEAN;  2) Mengintensifkan  upaya  dalam  menuntut  para  pelaku perdagangan  manusia;  3)  Memperkuat  kerja  sama regional  ASEAN  untuk  secara  efektif  menangani permintaan  maupun  pasokan  yang  dicurigai  akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (ASEAN, 2015).
Upaya  ASEAN  dalam  memerangi  pedagangan manusia  juga  tertuang  ke  dalam Bohol  TIP  Work  Plan 2017-2020. Work Plan ini dapat dikatakan sebagai ASEAN Multi-Sectoral Plan, yang mana perencanaannya dirancang oleh  SOMTC  ( Senior  Officials  Meeting  on  Transnational Crime ) dan sebagai upaya kolaboratif dari Badan Sektoral ASEAN. Bohol  TIP  Work  Plan diharapkan  untuk mendorong kerja ASEAN tentang perdagangan manusia, yang  mana  dirancang  untuk  diterapkan  selama  jangka waktu  2017-2020.  Dalam Work  Plan ini,  terdapat berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh anggota ASEAN  yakni:  1)  Meningkatkan  kampanye  akan menumbuhkan  kesadaran  dan  meberikan  pelajaran kepada  masyarakat  ASEAN  mengenai  permasalahan perdagangan  manusia,  yang  mana  kejahatan  tersebut melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Selain  itu, melibatkan berbagai peran dari media massa, organisasi non-pemerintah  (NGOs)  yang  relevan,  sektor  swasta, dan  para  tokoh  masyarakat  baik  lokal  maupun internasional;  2)  Melanjutkan  pembangunan  mengenai kualitas  dari  penegakan  hukum,  kesejahteraan masyarakat,  pendidikan,  lembaga  imigrasi  setempat, tenaga  kerja  dan  pejabat,  mengenai  langkah-langkah pemerintah  dalam  pencegahan  perdagangan  manusia, yang  mana  diharapkan  akan  mengetahui  aspek penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  anak-anak dan isu-isu sensitif gender, dan hasilnya akan mendorong kerja  sama  atau  dukungan  diantara  masyarakat  sipil, organisasi  non-pemerintah  dan  organisasi  terkait lainnya; 3) Menerapkan mekanisme yang telah dipercaya akan  efektif,    dan  tidak  melewatkan  pemastian  dalam
penerapannya, sehingga dapat dengan tepat dan efektif mencegah  pergerakan  dari  pelaku  peradagangan manusia  dan  jatuhnya  korban  perdagangan  manusia. Dilakukan dengan cara sistem kontrol perbatasan yang tepat,  penerbitan  surat-surat  identitas  dan  dokumen perjalanan,  dan  melalui  kontrol  terhadap  langkah- langkah  yang  rawan  dengan  pemalsuan  atau  penipuan penggunaan  identitas,  serta  dokumen  perjalanan;  4) Negara-negara ASEAN ditekan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan  undang-undang  ketenagakerjaan yang  efektif  atau  berbagai  mekanisme  lain  yang  dapat mempromosikan,  serta  melindungi  kepentingan- kepentingan  dan  hak-hak  pekerja  yang  mana  hal tersebut akan mengurangi risiko mereka diperdagangkan;  5)  Mengadopsi  dan  memastikan implementasi  rencana  aksi  tiap-tiap  negara  anggota ASEAN, yang mana berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk  mencegah  perdagangan  manusia,  serta memperkuat  implementasi  dan  koordinasi  dari mekanisme pemantauan rencana tersebut; 6) Terakhir yakni  memperkuat  langkah-langkah  yang  ditelah ditetapkan dalam pencegahan mengenai potensi-potensi yang  dapat  mendorong  lahirnya  eksploitasi  terhadap manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dan yang mengarah kepada perdagangan manusia, selain itu juga kebijakan  dalam  melindungi  para  korban  perdagangan manusia,  dan  pemulangan  mereka  ke  negara  asalnya (ASEAN, 2017).
Berbagai  upaya  tersebut  ASEAN  tersebut merupakan  upaya  dalam  memperjuangkan  hak-hak masyarakat  ASEAN,  berdasar  kepada human  security terutama  terhadap person  security (keamanan perorangan)  dan political  security (keamanan  politik). person  security dalam  kasus  ini  yaitu  adanaya  ancaman dan  kekerasan  terhadap  korban  perdagangan  manusia yang  merupakan  masyarakat  ASEAN,  perempuan (pemerkosaan), dan anak-anak, dari oknum perdagangan manusia baik di dalam Asia Tenggara/negara-negara Asia Tenggara maupun oknum
diluar  Asia  Tenggara,  yang  mana  dilakukan  secara terorganisir. Kemudian, political security yang mana para oknum  pelaku human  trafficking melanggar  nilai-nilai HAM yang mana para korban tidak memiliki seperti hak bebas, berperilaku, hidup, kekerasan, dan lain-lain.
Upaya-upaya  ASEAN  dalam  melawan  praktik perdagangan  manusia  dapat  dilihat  sebagai  komitmen terhadap  pembangunan  berlanjut  yang  mana  terdapat dalam SDGs. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan human trafficking, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki  berbagai  target  seperti  mengurangi  segala macam  bentuk  kekerasan  dan  angka  kematian dimanapun  itu  secara  signifikan,  yang  relevan  dengan perdaganan manusia yang kental dengan kekerasan dan jatuhnya korban. Kemudian dalam berupaya mengakhiri pelecehan  seksual,  eksploitasi  sumber  daya  manusia, perdagangan  manusia  dan  segala  macem  bentuk kekerasan terhadap anak-anak, hal ini tentu merupakan perjuanan  dari  ACTIP  dan  APA.  Selain  itu,  memiliki target  mendukung  implementasi  perangkat  hukum  di tingkat  nasional  dan  internasional,  serta  ketersediaan akses  keadilan  yang  setara  untuk  semua  orang,  yang mana  bisa  menjadi  salah  satu  faktor  dari  efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan ini.
Hasil  dari  upaya-upaya  ASEAN  dalam memerangi human trafficking dapat terlihat dari berbagai data. Diantaranya dapat terlihat dari grafik di bawah ini:
Gambar 1. Grafik  total  profit human  trafficking berdasarkan wilayah di tahun 2014
Sumber: (International Monetary Fund (IMF), 2018)
Dalam  rentan  waktu  tahun  2014-2014,  dapat diketahui  Asia  Pasifik  merupakan  wilayah  yang  paling banyak  terdapat  praktik human  trafficking, dan  Asia Tenggara merupakan bagiannya. Terdapat kurang lebih 60%  dari  7,800  korban  perdagangan  manusia  adalah korban  ekspoitasi  seksual.  Perempuan  dan  anak-anak tidak hanya dijadikan buruh secara paksa baik domestik maupun internasional, namun juga sebagai objek pemuas nafsu.  Terdapat  banyak  sekali  kasus  ini,  diantaranya seperti  pemaksaan  pernikahan,  yang  di  daerah  sungai mekong  seperti  negara  Tiongkok,  Vietnam,  Kamboja, dan  Myanmar.  Bisnis  eksploitasi  seksual  dengan dijadikan pornografi (dewasa maupun di bawah umur) dapat  menghasilkan  keuntungan  sekitar  3$-20$  milyar pertahun, yang kebanyakan berasal dari negara Kamboja dan  Thailand.  Jika  ditotalkan  dengan  seluruh  kasus perdagangan  manusia  di  dunia,  mencapai  total keuntungan kurang lebih 150$ milyar pertahun, sehingga menjadikannya salah satu bisnis paling besar di dunia ini (International Monetary Fund (IMF), 2018).
Perdagangan manusia dalam bidang perbudakan  juga  menjadi  salah  satu  sorotan  yang penting,  karena  memiliki  jumlah  yang  banyak.  Asia Tenggara  juga  tidak  terlepas  dari  adanya  perbudakan modern, dapat dilihat dari data berikut:
Tabel  1.  Jumlah  korban  perbudakan  di  negera- negara ASEAN tahun 2016 Negara Jumlah Korban Perbudakan Indonesia 736,100 Malaysia 128,800 Brunei Darussalam 3,400 Vietnam 139,300 Laos 20,000 Kamboja 256,800 Myanmar 515,100 Singapura 9,200
Filipina 401,000 Thailand 425,500 Sumber: (Global Slavery Indext, 2016)
Tabel  2.  Jumlah  korban  perbudakan  di  negera- negara ASEAN tahun 2018 Negara Jumlah Korban Perbudakan Indonesia 1,220,000 Malaysia 212,000 Brunei Darussalam 5,000 Vietnam 421,000 Laos 62,000 Kamboja 261,000 Myanmar 575,000 Singapura 19,000 Filipina 784,000 Thailand 610,000 Sumber: (Global Slavery Indext, 2018)
Berdasarkan perbandingan jumlah perbudakan di negara-negara  ASEAN tahun 2016 dan tahun  2018, dapat  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan  tajam  dari berbagai  negara  ASEAN  seperti  Indonesia,  Filipina, Thailand,  dan  Vietnam.  Hal  ini  menunjukkan  masih belum menurunnya jumlah perbudakan di negara-negara ASEAN,  yang  berarti  ASEAN  harus  memberikan perhatian lebih terhadapnya.
Kemudian,  berdasarkan  keseluruhan  dari jumlah  jenis human  trafficking dapat  diketahui berdasarkan rangking human trafficking yang ditetapkan lembaga-lembaga internasional maupun nasional. Untuk negara-negara ASEAN lihat gambar berikut:
Gambar 2. Rangking/tier negara-negara ASEAN terhadap human trafficking 2018

## Sumber: (Khidhir, 2019)
Gambar 3. Rangking/tier negara-negara ASEAN terhadap human trafficking 2019
Sumber: (U.S. Department of State, 2020) Rangking  1  menunjukkan  negara-negara  yang sepenuhnya  memenuhi  standar  minimum  TVPA. Rangking 2 merupakan negara-negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA, akan tetapi telah melakukan berbagai upaya signifikan dalam menangani permasalahan human trafficking. Daftar  tontonan  rangking 2,  berarti pemerintahan negara-negara tersebut pemerintahannya tidak  sepenuhnya  memenuhi  standar  minimum  TVPA, akan  tetapi  telah  melakukan  berbagai  upaya  signifikan seperti pemantauan dan pencatatan korban kan tetapi belum mengambil langkah yang konkret, kemudian juga masih banyak kegagalan dari pemerintah untuk menekan angka  korban  perdagangan  manusia.  Peringkat  3 merupakan  negara-negara  yang  tidak  sepenuhnya memenuhi standar minimum TVPA dan tidak melakukan upaya  signifikan  untuk  memenuhinya,  oleh  karena  iut negara-negara  ini  akan  mendapatkan  sanksi  berupa sanksi  penahanan  bantuan,  pendidikan,  perdagangan, dan lain-lain (U.S. Department of State, 2020).
Berdasarkan  gambar  perbandingan  ranking human trafficking di atas, dapat diketahui bahwa terjadi perubahan  rangking  dari  Malaysia,  Brunei  Darussalam, dan  Laos  dari  rangking  3  menjadi  daftar  penonton
rangking 2. Akan tetapi adanya perubahan rangking dari Myanmar  yang  dari  daftar  penonton  rangking  2  ke rangking  3.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  negara-negara ASEAN harus masih belum bisa menstabilkan rangking mereka, terkait penindakan, penegakan hukum, maupun penekanan angka perdagangan manusia.

## KESIMPULAN
ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas human  trafficking baik  dari  berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing  negara  anggota  ASEAN,  akan  tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus human security . Jika upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  ASEAN  dalam memberantas human  trafficking di  masa  depan  terus ditingkatkan  dan  diperkuat,  maka  akan  dapat mengangkat rangking dari negara anggota yang terpuruk. Namun  menurut  penulis,  ASEAN  jangan  hanya memperhatikan  sektor  keamanan  dalam  hal  ini  Pilar Politik-Keamanan  namun  juga  harus  memperhatikan kesejahteraan  masyarakat  dalam  hal  ini  Pilar Ekonomi/Masyarakat  Ekonomi  Asean.  Hal  ini  karena pertumbuhan human  trafficking tidak  hanya  didorong oleh  organisasi  atau  pelaku  perdagangan  manusia, namun  juga  didasari  oleh  ketimpangan  ekonomi  di masyarakat yang masih tinggi, sehingga menjadikan salah satu  motivasi  mengikuti  perdagangan  manusia  baik secara sadar maupun tidak sadar.

## REFERENSI
ASEAN.  (2004,  November  29). ASEAN  Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and  Children .  Retrieved  from  ASEAN: https://asean.org/asean-declaration-against- trafficking-in-persons-particularly-women- and-children-4/
ASEAN.  (2015,  November  22). ASEAN  Plan  of  Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and  Children .  Retrieved  from  ASEAN: https://asean.org/wp- content/uploads/2012/05/APA-FINAL.pdf
ASEAN.  (2017,  November  123).
Bohol  TIP  Work  Plan 2017-2020. Retrieved from ASEAN: https://asean.org/storage/2012/05/Final-
Version-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-
2020_13Nov2017.pdf
Foo,  J.  (2009,  April). Cost  of  Human  Trafficking  in Southeast  Asia .  Retrieved  from  Viet-Studies:
http://www.vietstudies.info/kinhte/cost_of_hu man_trafficking.html Global Slavery Indext. (2016). The Global Slavery Indext 2016. Global  Slavery  Indext.  Retrieved  from http://un-act.org/publication/view/the-global- slavery-index-2016/ Global Slavery Indext. (2018). The Global Slavery Indext 2018. Global  Slavery  Indext.  Retrieved  from https://downloads.globalslaveryindex.org/ephe meral/GSI- 2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P- 1593427247.pdf International Monetary Fund (IMF). (2018, September). Human  Trafficking in Southeast Asia. Retrieved from  International  Monetary  Fund  (IMF): https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/20 18/09/pdf/human-trafficking-in-southeast-asia- caballero.pdf Khidhir, S. (2019, Oktober 31). Human trafficking thriving in  ASEAN .  Retrieved  from  The  ASEAN  Post: https://theaseanpost.com/article/human- trafficking-thriving-asean
Renshaw,  C.  (2016).  Human  Trafficking  in  Southeast Asia:  Uncovering  the  Dynamics  of  State Commitment  and  Compliance. Michigan
Journal  of  International  Law,  37 (4),  611-659. Retrieved from https://repository.law.umich.edu/mjil/vol37/iss 4/2 SDG 2030 Indonesia. (n.d.). Tujuan 16” . Retrieved from SDG 2030 Indonesia: https://www.sdg2030indonesia.org/page/24- tujuan-enambelas Shelly, L. (2010). Human Trafficking: A Global Perspective. New York: Cambridge. Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta. The ASEAN Secretariat. (2009). ASEAN Political-Security Community  Blueprint. Jakarta:  The  ASEAN Secretariat. Retrieved from ASEAN. The  ASEAN  Secretariat.  (2016). ASEAN  POLITICAL- SECURITY  COMMUNITY  BLUEPRINT  2025. Jakarta:  The  ASEAN  Secretariat.  Retrieved from https://www.asean.org/storage/2012/05/ASEA N-APSC-Blueprint-2025.pdf U.S. Department of State. (2019, Juni). 2019 Trafficking in  Persons  Report .  Retrieved  from  U.S. Department of State: https://www.state.gov/wp- content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in- Persons-Report.pdf
U.S.  Department  of  State.  (2020). TRAFFICKING  IN
PERSONS  REPORT  20TH  EDITION. U.S. Department  of  State.  Retrieved  from https://www.state.gov/wp- content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report- Complete-062420-FINAL.pdf U.S. Department of State. (n.d.). What is Modern Slavery?
Retrieved  from  U.S.  Department  of  State: https://www.state.gov/what-is-modern- slavery/
United  Nations.  (n.d.). About  the  Sustainable Development  Goals .  Retrieved  from  United Nations: https://www.un.org/sustainabledevelopment/s ustainable-development-goals/
United  Nations  Development  Programme  (UNDP).
(1994). Human Development Report 1994. New York:  Oxford  University  Press.  Retrieved from United Nations Development Programme (UNDP):
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/2 55/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf United  Nations  Development  Programme  (UNDP). (n.d.). Millennium Development Goals . Retrieved from United Nations Development Programme (UNDP): https://www.undp.org/content/undp/en/home/ sdgoverview/mdg_goals.html
Weatherbee, D. E. (2009). INTERNATIONAL RELATIONS IN SOUTH EAST ASIA The Struggle for Autonomy Second Edition. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Jakarta: PT. BUKU SERU.