Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 248-253| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/ 10.22225/jph.2.2.3317.248-253

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENANGGULANGAN COVID- 19 DALAM RANGKA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT
Ni Komang Rosi Triana Ayu Nuratih, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Ida Ayu Putu Widiati arisrosi19@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Kesehatan  merupakan  aspek  penting  dan  sekaligus  menjadi  tolak  ukur  kesejahteraan  masyarakat  dari  suatu negara.  Pengembangan  pembangunan  nasional  yang  salah  satunya  di  bidang  kesehatan  harus  sesuai  dan berlandaskan  pada Pancasila  dan Undang-  Undang Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengungkap  tanggung  jawab  pemerintah  terhadap  penanggulangan  pasien  covid-19  dan perlindungan  hukum  bagi  pasien  covid-19  dalam  rangka  pelayanan  medis  di  rumah  sakit.  Metode  penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Pengkajiannya dilakukan dengan studi kepustakaan yang secara khusus memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum dibidang kesehatan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier  dan  dianalisis  secara  sistematis.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  bagi  pasien  covid-19  memberikan  hak-hak  kepada pasien  yang  diatur  dalam  peraruran  terkait.  Jika  pemerintah  dan  pihak  terkait  melanggar  hak-hak  yang seharusnya diterima oleh  pasien  covid-19  maka dapat dikenakan sanksi  sesuai dengan peraturan  yang berlaku. Perlindungan hukum atau diterbitkannya aturan hukum mengenai hak-hak dari pasien covid-19 bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.
Kata Kunci : Pasien Covid-19, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Pemerintah.

## Abstract
Health is an important aspect and become a measure of the welfare of the people of a country. The development of national development, one of them is in the health sector, must be in accordance with and based on Pancasila and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  The  purpose  of  this  research  is  to  reveal  the government's responsibility for handling Covid-19 patients and legal protection for Covid-19 patients medical services in  the hospital. The research method  used is normative. The assessment  is carried out  by means of a literature  study  which  is  specifically  related  to  law  in  the  health  sector.  The  data  sources  used  were  prmiary, secondary and tertiary sources and were analyzed systematically. The result of this research indicates that the responsibility  of  the  government  for  Covid-19  patients  provides  rights  to  patients  regulated  in  related regulations. If the government and parties who violate the rights that should be received by Covid-19 patients, they can be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Legal protection or the issuance of legal rules regarding the rights of Covid-19 patients aims to protect the community itself.
Keywords: Covid-19 Patients, Legal Protection, Government Responsibility.

## I. PENDAHULUAN
Setiap  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  kesehatan  dan  meningkatkan  standar kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan tindakan non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkesinambungan  sehingga  bisa  meningkatan  mutu  dan  standar  kesehatan  masyarakat  agar  dapat membantu  dan  meningkatkan  pembangunan  nasional  di  sektor  lainnya.  Saat  ini  di  dunia  ataupun Indonesia  sendiri  terdapat  virus  menular  yang  dapat  mengakibatkan  ketidakstabilan  kesehatan  pada masyarakat,  sehingga  dapat  mempengaruhi  segala  aspek  dalam  kehidupan  berrnasyarakat  dan  dapat menghambat pelayanan kesehatan di rumah sakit, perrumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional secara umum.
Virus yang penyebaranya sangat cepat ini disebut dengan Sars-cov-2 atau yang lebih dikenal dengan  virus  corona.  Awalnya  virus  ini  berkembang  di  Wuhan  China  dan  mulai  menyebar  sampai hampir ke selurnh dunia terrnasuk Indonesia. Pada tanggal 11 maret World Health Organization yang
selanjutnya  disebut  WHO  menyatakan  bahwa  penyakit  covid-19  yang  disebabkan  oleh  virus  corona ini dinyatakan sebagai pandemi global dengan jumlah orang yang terjangkit mencapai 121.000 orang.
Persoalan  kesehatan  di  Indonesia  bukan  merupakan  persoalan  yang  baru  tapi  juga  persoalan yang banyak pembaharuannya. Oisebut banyak pembaharuan dikarenakan istilah dari upaya kesehatan itu sendiri merupakan ha! atau istilah yang dapat dikatakan baru. Upaya kesehatan bersanding dengan pelayanan  kesehatan  yang  memisahkan  2  jenis  upaya  yang  berbeda.  Pelayanan  kesehatan  lebih mengarah kepada pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh mereka yang sudah professional dan lebih bersikap  pasif,  serta  mengandalkan  atau  mempercayakan  kesehatan  mereka  kepada  mereka  yang sudah  professional.  Sedangkan  penyelenggara  kesehatan  lebih  mengandalkan  tindakan  aktif  dari masyarakat  dan  komunitas  tanpa  adanya  kaum  profesional  dalam  pelaksanaanya (Nabila  &  Nayla, 2014) .
Semua  elemen  masyarakat  memiliki  peranan  penting  dalam  penyelenggaran  kesehatan  di lingkungan  mereka  dan  jika  terdapat  kasus  kesehatan  yang  spesialistik  maka  masyarakat memburuhkan  kaum  profesional  dan  kaum  profesional  wajib  membanru  menyelesaikan  atau menangani  permasalahan  kesehatan  tersebut.  Dalam  fungsinya  kaum  professional  diharapkan  lebih aktif  bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  menyelenggarakan  dan  memelihara  kesehatan  dalam masyarakat (Tjiong, 1991) . Dokter, perawat atau mereka yang dinyatakan memiliki kompetensi dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  tenaga  ahli  profesional,  dapat  dinyatakan sebagai  kaum  profesional  dalam  kesehatan  dalam  melakukan  pelayanan  medis  dikarenaka  dokter memiliki peranan yang penting. Upaya maksimal yang dilakukan oleh dokterdalam menangani pasien bertujuan agar masyarakat mendapat hak atas kesembuhan dan pemulihan kesehatannya.
Hubungan  dokter  dan  pasien  jika  dikaitkan  kedalam  hukum,  maka  dapat  dikatakan hubungannya  sebatas  hubungan  hukum  keperdataan.  Dikelompokkan  kedalam  hubungan  hukum perdata  karena  pasien  yang  datang  ke  dokter  berharap  untuk  disembuhkan  penyakitnya  dan  dokter akan  berupaya  menyembuhkan  penyakit  pasiennya.  Hubungan  keperdataan  adalah  hubungan  hukum bagi  mereka  yang  dinyatakan  posisinya  sederajat  dan  memiliki  potensi  akan  masuk  ke  ranah  hukum lainnya apabila terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.
Selain  hubungan  terapeutik  antara  pasien  dengan  dokter,  rumah  sakit  sebagai  sarana pengobatan juga merniliki keharusan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap pasien. Rumah  sakitjuga  memiliki  wewenang  memilih  dokter  dan  perawat  yang  akan  dipekerjakan  dengan melihat  catatan  kompetensi  dan  pengalaman  yang  telah  diperoleh  sebelumnya,  itu  bertujuan  agar rumah sakit dapat menjamin pasiennya mendapat pelayanan kesehatan yang sebagaimana mestinya. Pasien yang menggunakan jasa dokter sejatinya dipandang sebagai konsumen, hat tersebut dibenarkan oleh  UU  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  konsumen  yang  menjelaskan  bahwa  konsumen adalah  mereka  yang  menggunakan  barang  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat  atau diperdagangkan  baik  itu  untuk  kepentingan  sendiri  keluarga  dan  lain  sebagainya.  UU  No  29  Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter dan UU No. 36 2009.
Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh serta dampak bagi hasil akhir dari pelayanan kesehatan apakah dapat dikatakan memuaskan atau  tidak,  atas  dasar  itulah  pasien  dipandang  sebagai  subyek  dan  tidak  sebagai  objek  semata (Suharjo,  2008) .  Hak-hak  pasien  harus  dipenuhi  mengingat  kepuasan  pasien  terhadap  pelayanan kesehatan  menjadi  tolak  ukur  dalam  mutu  terhadap  pondasi  dan  pelayanan  serta  perlindungan kesehatan  bagi  masyarakat.  Sedangkan  ketidakpuasan  pasien  terhadap  pelayanan  kesehatan  dapat menimbulkan  pangkal  tuntutan  hukum  yang  bisa  diajukan  pasien  baik  itu  kepada  tenaga  medis  dan rumah sakit.
Dengan mewabahnya virus corona di lndonesia, maka pemerintah wajib memberikan edukasi dan pemahaman ke masyarakat tentang apa itu virus corona, apa dampak yang ditimbulkan dari virus ini dan bagaimana penularannya dapat terjadi. Mengingat covid-19 ini sudah dinyatakan oleh presiden sebagai bencana nasional maka pemerintah memiliki tanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang memadai  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  juga  memiliki  kewajiban  memberikan  perlindungan  bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini.
(Firmansyah  et  al.,  2020) perlu  adanya  tindakan  dari  pemerintah  dengan  memperhatikan perencanaan manajemen, perencanaan ini diharapkan dapat mengurangi penyakit penularan dan angka kematian. Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah menyediakan medis pelayanan kepada tenaga kesehatan dalam penanganannya pasien yang dikonfirmasi positif Covid-19. Salah satu
upaya pemerintah harus ditekankan pada  pelayanan publik dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang  dapat  memutus  rantai  penyebaran  virus  corona  baik  yang  berskala  daerah  maupun  berskala nasional (Syafrida  &  Hartati,  2020) .  Lebih  lanjut  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah  di  sektor kesehatan  dan  ketertiban  masyarakat  dan  hak  atas  kesehatan  dapat  ditemukan  di  instrumen  nasional pada pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandemen UUD 1945, pasal 9 UU No. 39 tahun 1999 (Kancana et al., 2020) .
Maka  berdasarkan  penjelasan  diatas,  penelitian  ini  berujuan  untuk  menganalisis  tanggung jawab pemerintah terhadap penanggulangan  pasien covid-19 perlindungan hukum bagi pasien covid- 19 dalam rangka pelayanan med is di rumah sakit.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  dimana  pengkajiannya dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  di  bidang  hukum  kesehatan.  Pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual yang  menekankan  pada  pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum khususnya  di  ilmu  hukum  kesehatan.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer yang didapat dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan  yang  menyangkut  dengan  judul  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder  didapat dari  menganalisis  buku-buku,jurnal-jumal  dan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu  yang  memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer  dan  sekunder  seperti  kamus-kamus  hukum  dan  tulisan  yang  dapat  diakses  melalui  internet. Bahan-bahan  hukum  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  sistematis  menggunakan argumentasi hukum berdasar pada logika-logika hukum. Sehingga menjadikan substansi dalam tulisan ini sesuai atau  selaras dengan aturan-  aruran  atau sumber hukum dan doktrin-doktrin yang dijadikan sebagai acuan dalam tulisan ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Pasien Covid-19
Pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  kaitannya  dengan  hokum  administrasi  yaitu  tanggung  jawab pemerintah  dengan  warga  negaranya  yang  berdasarkan  atas  segala  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Dalam  persfektif  hukum  publik  kebijakan  pemerintah  digunakan  dan  dituangkan  kedalam  beberapa instrumen hukum yang disebut dengan kebijakan. Hubungan hukum ini dikatakan bersifat intern yang artinya adanya hubungan hukum antar negara dan warga negaranya (HR, 2006) .
Tugas  dan  fungsi  dari  pemerintah  menjaga  berlangsungnya  kehidupan  bermasyarakat  antar masyarakat  baik  itu  dalam  lingkup  kecil  atau  dalam  lingkup  masyarakat  yang  lebih  besar.  Dan pemerintah  juga  merupakan  subjek  yang  rnemproduksi,  mendistribusikan  atau  menjual  segala pemenuhan  masyarakat  baik  dalam  bentuk  barang  atau  jasa  melalui  jasa  publik  atau  layanan  civil. Dalam penanggulangan Covid-19 di Bali melibatkan desa pakraman atau desa adat dimana desa adat rnempunyai kewenangan salah satunya turut serta menentukan setiap keputusan dalam pembangunan termasuk  penanggulangan  Covid-19  yang  ada  di  wilayahnya/palemahan (Parwata  &  Wijaya,  2018) . Tugas  pemerintah  adalah  melayani  masyarakat  dan  dalam  hal  ini  adalah  dengan  memberikan  atau mendahulukan  kepentingan  publik,  mempermudah  segala  urusan  publik  dan  memberikan  kepuasaan terhadap  pelayanan  publik.  Sedangkan  tugas  pemerintah  dalam  rnengatur  masyarakat  lebih menitikberatkan pada posisi dan jabatan birokrasi. Fungsi dari pemerintah adalah fungsi primer yang dimana pemerintah berfungsi  sebagai pelayanan, provider dalam pelayanan baik  yang bersifat privat dan  yang  bersifat  publik,  pemerintah  juga  mempunyai  fungsi  sekunder  yaitu  sebagai  pemberdayaan, penyelenggaraan pembangunan dalam proses pemberdayaan. Fungsi pemerintah dalam hukum publik adalah sebagai pembuat peraruran dan pelaksana peraturan agar memihak bagi masyarakat luas, tanpa adanya salah saru kepentingan yang diutamakan di dalamnya.
Dalam  situasi  merebaknya  wabah  dari  virus  covid-19  menyebabkan  pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang keburuha terhadap pelayan public dibidang kesehatan bagi masyarakat. Kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah dengan tujuan mengatasi  covid- 19  adalah  Keputusan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  atas  Keputusan  Presiden Nomor  7  Tahun  2020  mengenai  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan  Coronavirus  dan  Keputusan
Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  di  masa Covid-19.
Pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  upaya  pemenuhan  hak  pelayanan  kesehatan  bagi masyarakat.  Pemenuhan  hak  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  tersebut  dapat  digolongkan menjadi 3 yaitu, to respect atau menghorrnati, to protect atau melindungi dan to fulfill atau memenuhi. To Respect atau menghormati dalam konteks ini adalah tindakan apa yang tidak akan dilakukan atau apa  yang  akan  dihindari,  Negara  harus  menahan  diri  dalam  melaksanakan  tindakan-tindakan  yang berpotensi  akan  merugikan  warga  binaan  antara  lain  menghindari  kebijakan  terhadap  limitasi  atas pelayanan  kesehatan  dan  tidak  merahasiakan  segala  informasi  kesehatan  yang  penting. Mempertimbangkan  dampak  hak  atas  kesehatan  bagi  masyarakat  sebelum  menyerujui  komitmen internasional.
To  Protect atau  melindungi  merupakan  upaya  tindakan  untuk  mencegah  pelaku  dari  negara luar  untuk  melakukan  diskriminasi  yang  mengakibatkan  terhambatnya  akses  kesehatan  di  dalam negeri. Pemerintah memberikan kebijakan berupa peraturan untuk melindungi dan menikrnati fasilitas kesehatan yang adil dan memberikan keuntungan bagi warga negaranya.
To  Fulfill atau  memenuhi  merupakan  kewajiban  pemerintah  terhadap  pemenuhan  secara progresif  di  bidang  kesehatan  dan  alokasi  dari  sumber  daya  serta  obligasi  dengan  rujuan  untuk pemenuhan  hak-hak  masyarakat  dalam  bidang  kesehatan  dan  negara  juga  memfasilitasi  fasilitas kesehatan bagi masyarakat. lmplementasi dari ketiga kebijakan pemerintah di atas dapat dilaksanakan dengan  dikeluarkan  kebijakan-kebijakan  berupa  peraturan  di  bidang  kesehatan  serta  anggaran  untuk memfasilitasi sarana kesehatan itu sendiri.
Dimasa  pandemic  seperti  ini,  pembiayaan  atas  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  yang terpapar virus covid-19 akan dibebankan ke pemerintah baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sumber dana yang terkait lainnya sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia omor HK.01.07/Menkes/104/2020. Pembebasan atas biaya pengobatan pasien dimulai sejak pasien tersebut ditetapkan sebagai suspek yang telah terpapar virus dengan bukti surat laporan kesehatan dari laboratorium. Atau bisa juga saat pasien telah dinyatakan positif terpapar virus  dari  laboratorium  hingga  dinyatakan  sembuh  atau  meninggal  dunia.  Yang  termasuk  ke  dalam pembebasan  biaya  adalah,  biaya  administrasi  atas  pelayanan,  keperawatan  IGO,  ruang  isolasi,  ruang ICU, jasa dokter, laboratorium dan radiologi, obat-obatan dan alat kesehatan lainnya.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Covid-19 Dalam Rangka Pelayanan Medis Dirumah Sakit
Perlindungan  hukum  dalam  praktiknya  dapat  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  perlindungan  hukum preemtif,  perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum preemtif  adalah  perlindungan  hukum  dengan  upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian dengan  tujuan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  kejahatan.  Upaya  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara menanamkan norrna-norma yang benar dan norma tersebut akan dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat.  Dengan  cara  itulah  pihak  kepolisian  dapat  meminimalisir  terjadinya  suatu  tindak kejahatan (Zaidan, 2016) .
Perlindungan  hukum  preventif  adalah  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  dengan  upaya melakukan  tindakan  yang  dapat  menghilangkan  kesempatan  seseorang  dalarn  melakukan  tindak kejahatan. Karena upaya mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik pelaku kejahatan menjadi orang yang lebih baik. Penerapan perlindungan secara preventif dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu moralistik dan abolitionist. Moralistik dilakukan dengan cara melakukan pendidikan moral dan abolisionistik dilakukan dengan cara penanggulangan  konsepsional dan  harus dilakukan berdasarkan penelitian di bidang kriminologi.
Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan cara menegakkan hukum bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan. Penegakan hukum yang dimaksud disini adalah penjatuhan hukum bagi  mereka  yang  melakukan  tindak  kejahatan,  dengan  harapan  mereka  dapat  menyaclari  tindakan yang  telah  dilakukan  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Upaya  ini  juga  dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara melakukan tindakan fisik dan menggunakan senjata api. Dalam  masa  pandemic  seperti  ini  perlunya  pasien  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi pasien serta  melindungi  hak-hak  pasien  dalam  menerima  pelayanan  kesehatan.  Perlindungan  bagi  pasien
adalah  pertanggungjawaban  hukum  atas  tindak  tindak  atau  upaya  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh tenaga medis ataupun rumah sakit (Hariyani, 2010) .
Dokter  dapat  digugat  apabila  dokrer  tersebut  melakukan  tindakan  yang  dianggap menimbulkan kerugian bagi pasien karena tidak melakukan tindakan sebagaimana prosedur dari suatu tindakan medis. Yang harus dibuktikan bahwa memang tergugat lalai dalam menjalankan tugas. Dan perbuatan tersebut menimbulkan dampak atau kerugian yang nyata bagi pasien. Perlindungan pasien menurut  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Perlindungan  konsumen,  adalah  tindakan  yang merugikan  bagi  pasien  yang  melibatkan  tenaga  medis  dalam  melakukan  pelayanan  kesehatan  dan dapat  dikenakan  ganti  rugi.  Ganti  rugi  tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang  dan  berupa pelayananjasa  dibidang  kesehatan  yang  setara  denganjumlah  kerugian  yang  dialami  pasien. Perlindungan  pasien  menurut  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Praktik  Kedokteran,  apabila terjadi  kerugian  yang  dialami  oleh  pasien  yang  ditimbulkan  dari  pelayanan  kesehatan,  maka  pasien tersebut  dapat  mengajukan  pengaduan  ke  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia. Pemenuhan  hak-hak  bagi  pasien  yang  terpapar  covid-19  dapat  direalisasikan  dengan  cara, menyediakan alat Pelindung Diri atau APO sesuai dengan ketentuan PP No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, sehingga pemerintah diwajibkan rnenyediakan APO guna merealisasikan  pelayanan  kesehatan  dengan  tujuan  menanggulangi  covid-19.  Pemerintah  menjamin atas  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat.  Perlindungan  hukum  bagi  pasien  tersebut  tertuang  dalam bentuk  perlindungan  hukum  baik  itu  secara  keperdataan,  pidana  atau  administrasi.  Pasien  yang dirugikan  dapat  meminta  ganti  rugi,  melakukan  tuntutan  sesuai  dengan  kerugian  yang  pasien  alami, baik itu berupa tunrutan keperdataan maupun pidana.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa,  pemerintah  memiliki  tanggungjawab  atas  pasien  yang  terpapar  virus covid-19 berupa pemenuhan hak-hak pasien atau masyarakat dengan cara menyediakan alat pelindung diri,  perawatan  medis  dan  menjamin  biaya  pelayanan  kesehatan  selama  pasien  tersebut  dirawat, dengan  tujuan  untuk  memberikan  kesejahteraan  dan  rasa  aman  bagi  masyarakat  dibidang  kesehatan dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pasien  covid-19  yang  menjalani  pelayanan  medis dirumah  sakit,  berupa  diterbitkannya  kebijakan-kebijakan  dan  aturan-aruran  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  dengan  tujuan  untuk  rnelindungi  hak-hak  dari  masyarakat  khususnya  pasien  covid-19. Kewajiban  pemerintah  atas  pemberian  pertanggungjawaban  terhadap  pelayanan  kesehatan  berakibat pada terlibat aktifnya pemerintah dalam kehidupan warga negaranya.

## 2. Saran
Kepada  pemerintah  disarankan  agar,  pengeluaran  atau  penerbitan  kebijakan-kebijakan  yang menyangkut  pasien  covid-19  agar  dilaksanakan  dengan  baik,  tertib,  serta  memberikan  keuntungan bagi  segala  pihak  yang  terlibat  baik  itu  pasien,  tenaga  medis  dan  rumah  sakit.  Kepada  rumah  sakit diharapkan  agar,  memberikan  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  yang  terpapar  virus  covid-19 sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  pelayanan  medis.  Kepada  masyarakat  disarankan  agar, mematuhi  peraturan  atau  kebijakan-  kebijakan  yang  telah  diterbitkan  oleh  pemerintah,  demi mencegah  penularan  virus  ini  secara  masif  dan  lebih  luas.  Sehingga  dapat  membantu  pemerintah, tenaga  medis  dan  rumah  sakit  dalarn  melakukan  pelayanan  yang  optimal  serta  upaya  dalam pencegahannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Firmansyah,  M.  I.,  Rahmanto,  F.,  &  Setyawan,  D.  (2020).  The  Preparedness  for  the  Covid-19 Pandemic Management in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 8 (2), 188–201.
Hariyani,  S.  (2010). Sengketa  Medik  Alternatif  Penyelesaiaan  Perselisihan  Antara  Dokier  dengan Pasien . Diadit Media. HR, R. (2006). Hukum Administrasi Negara . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Kancana,  H.,  Dauri,  Rahmatinnur,  U.,  Nisa,  N.  W.,  &  J.,  R.  D.  (2020).  Bentuk  Tanggung  Jawab Negara Menghadapi Covid-19 dalam Perspektif Otonomi Daerah (Telaah Peraturan Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar). Jurnal  Pemikiran  Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya , 15 (2), 87–200.
Nabila, & Nayla. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Operasi Caesar dalam Persetujuan Tindakan Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan . Yogyakarta Parwata,  A.  .  G.  O.,  &  Wijaya,  I.  K.  K.  A.  (2018).  Eksistensi  Desa  Pakraman  dalam  Pengelolaan Kepariwisataan  Budaya  Bali  (Kajian  Terhadap  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No  2  Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali). Jurnal Kertha Wicaksana , 12 (1), 69–75.
Suharjo,  J.  (2008). Membangun  Budaya  Keselamatan  Pasien  dalam  Praktik  Kedokteran .  Kanisius. Yogyakarta.
Syafrida,  &  Hartati,  R.  (2020).  Bersama  Melawan  Virus  Covid  19  di  Indonesia. Jurnal  Sosial  & Budaya Syar-i , 7 (6), 495–508. Tjiong, R. (1991). Problem Etis Upaya Kesehatan . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Zaidan, M. A. (2016). Kebijakan Kriminal . Sinar Grafika. Jakarta