## IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SERANG
Suharyono Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf Banten Email: Suharyono123@gmail.com

## Abstract
Implementation  Governor  Rules  Number  34  Year  2010  a  bout  on  the  Description  of Duties  and  Functions  of  the  Regional  Technical  Implementation  Unit  in  the  Region  of  Banten Province in  Technical  Implementation  Unit  of  the Department  of  Management  of  Regional Assets and  Assets  of  Serang  regency  Suharyono,    Regional  autonomy  provides  local  authorities  to  make the norm of about regional organizations. Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 on Duties and Functions  of  the  Office  of  Technical  Implementation  Unit  Banten  Provincial  structured  as  public policies that govern the work system UPT UPT organization in order to run effectively. The purpose of this study was to analyze the impact of public policy on the effectiveness of the organization at the Technical Implementation Unit Office of Financial Management and Asset Serang District. This research is using qualitative approach. The object of this research is the UPT Office of Financial Management  and  Asset  Serang  district,  Banten  Province.  Based  on  the  interview  with  the  Head Unit, Head of Sub Division of Administration, staff and staff PKB and BBNKB Other revenues can be concluded that the public policy that t  Peraturan Gubernur  No. 34 Tahun 2010 on Duties  and Functions of the Office of Technical Implementation Unit Banten Provincial UPT has been run by the  Department  of  Finance  and  Asset  Management  Serang  regency  well.  Order  Unit  Office  of Financial  Management  and  Asset  Serang  regency  in  implementing  public  policies  impact  on  the ongoing activities of organiasi effectively.
Keywords: Public Policy, Implementation

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan dengan  bentuk  pemerintahan  Republik  yang terdiri  atas  34  provinsi.  Pemerintahan  di Indonesia terbagi menjadi dua yakni pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Setiap  provinsi  di  Indonesia  dipimpin  oleh Gubernur dan termasuk dalam sistem pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menetapkan  kebijakan  sesuai  dengan  kondisi dan  kebutuhan  provinsi  masing-masing  daerah akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat.
Kewenangan  pemerintah  daerah  untuk mengatur daerahnya sendiri merupakan implentasi dari kebijakan otonomi daerah yang
berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  kemudian  disempurnakan  dengan UU  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.  Otonomi  daerah  menurut  pasal  1  ayat (5) UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  adalah    hak,  wewenang, dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memberikan
kewenangan pemerintah daerah untuk membuat peratuan  tentang  organisasi  daerah.  Contoh kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  daerah mengenai  organisasi  daerah  adalah  Peraturan Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3  Tahun  2008
tentang  Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. Peraturan Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Pembentukan,  Organisasi  dan  Tata Kerja  Dinas  Daerah  Provinsi  Banten  mengatur tentang  kewenangan  pemerintah  daerah  untuk membentuk dinas-dinas dalam rangka membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah,  dimana  Gubernur  perlu  dibantu  oleh perangkat
daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah.
Salah  satu  dinas  yang  diperlukan  di setiap  daerah  adalah  Dinas  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  di bidang  pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah (Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3 Tahun  2008  pasal  24  ayat  (1)).  Dalam pelaksanaan  tugasnya,  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang dibantu  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis.  Uraian tugas,  wewenangan,  tanggung  jawab  dan  tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang diatur lebih lanjut pada Peraturan Gubernur No. 34  Tahun  2010  tentang  Uraian  Tugas  dan Fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  pada Daerah Provinsi Banten.
Pentingnya  sebuah  struktur  organisasi akan  membantu  manajer  dari  hasil  keputusan dalam  mendesain  organisasi  sebagai  cara mengidentifikasi dari pengelolaan sumber daya manusia  dan  segala  fungsi-fungsi  yang  ada untuk  penyelesaian  pekerjaan  perusahaan dengan  pedoman  visi,  misi  dan  tujuan organisasi (Gammahendra dkk, 2014:3). Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 tentang Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  pada  Daerah  Provinsi  Banten mengatur  bagaimana  setiap  bagian  dalam  UPT menjalankan  tanggung  jawab  dan  cara  tata kerjanya. Pembagian departemen dan tanggungjawab  dilakukan  oleh  manajemen dalam rangka agar setiap departemen melaksanakan  pekerjaannya  dengan  baik.
Susunan  organisasi  dan  struktur  organisasi disusun  dalam  satu  garis  komando  dengan tujuan  untuk  mencapaian  visi,  misi  dan  tujuan perusahaan.  Dalam  hal  ini  pencapaian  tujuan Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.
Gammahendra dkk (2014:2) menjelaskan bahwa struktur organisasi didesain dengan  baik  untuk  sebuah  organisasi  yang efektif yang mana dengan adanya sumber daya manusia  dalam  organisasi  perusahaan  struktur organisasi  dapat  diimplementasikan  sesuai sistem  kerja  organisasi  untuk  tujuan  organisasi yang  efektif  dan  efisien.  Dapat  disimpulkan bahwa Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  pada  Daerah  Provinsi Banten  disusun  sebagai  kebijakan  publik  yang mengatur sistem kerja UPT dengan tujuan agar organisasi UPT dapat berjalan efektif.
Gammahendra dkk (2014:2) menjelaskan  bahwa    ditinjau  dari  segi-segi efektivitas organisasi
terjadi karena dipengaruhi oleh aspek struktur organisasi yang memiliki  persamaan  dan  hubungan  dalam pencapaian  tujuan.  Proses  pencapaian  tujuan yang  bagus  berarti  adanya  konsistensi  dan fokus dalam upaya pemimpin yang mengintegrasikan visi dan misi kepada pegawai, dengan timbal balik pegawai berkinerja  baik  secara  konsisten  dan  fokus sesuai  sistem  yang  telah  dirancang  bagi kelangsungan  hidup  organisasi.  Akan  tetapi dalam  pelaksanaan  peraturan  tersebut,  sering terjadi  permasalahan.  Salah  satunya  adalah terdapat  anggota  organisasi  yang  melanggar pedoman  pelaksanaan  tata  kerja  tersebut sehingga bisa berdampak pada tidak berjalannya  organisasi  secara  efektif  dan mengganggu  aktivitas  di  dalam  organiasi tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti  Implementasi  Peraturan  Gubernur No.34 Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Pada  Daerah Provinsi  Banten  Di  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Serang.
Chandler  dan  Plano  (  1988  )  dalam Tangkilisan  (2003:1), Kebijakan  publik  adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan  masalah-masalah  publik  atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk  intervensi  yang  dilakukan secara  terus menerus  oleh  pemerintah  demi  kepentingan kelompok  yang  kurang beruntung  dalam masyarakat  agar  mereka  dapat  hidup,  dan  ikut berpartisipasi dalam  pembangunan  secara  luas. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat pemerintah  dalam  rangka  pemecahan  masalah publik.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Pembentukan, Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Provinsi Banten mengatur tentang kewenangan pemerintah  daerah  untuk  membentuk  dinas- dinas dalam rangka membantu penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dimana Gubernur  perlu  dibantu  oleh  perangkat  daerah yang  dapat  menyelenggarakan  seluruh  urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan  Dan  Aset  Daerah  merupakan  unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3 Tahun  2008  pasal  24  ayat  (1)).  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  di  bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3 Tahun 2008 pasal 25).
Edward III dalam Agustino (2016:136-141) mengemukakan  teori  implementasi  kebijakan yang  berperspektif top-down dikembangkan oleh  George  menamakan  model  implementasi kebijakan  publiknya  dengan  istilah Direct  and Indirect  Impact  on  Implementation .  Dalam pendekatan  yang  diteoremakan  oleh  Edward III,  terdapat  empat  variabel  yang  sangat menentukan  keberhasilan  implementasi  suatu
kebijakan,  yaitu:  (i)  komunikasi;  (ii)  sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.
Variabel  pertama  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan, menurut  Edward  III,  adalah  komunikasi, menurutnya,  sangat  menentukan  keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi  kebijakan publik.  Implementasi  yang  efektif  terjadi apabila  para  pembuat  keputusan    sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan. Pengetahuan  atas  apa  yang  akan  mereka kerjakan  dapat  berjalan  bila  komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan  dan  peraturan  implementasi  harus ditransmisikan  (atau  dikomunikasikan)  kepada bagian  personalia  yang  tepat.  Selain  itu, kebijakan  yang  dikomunikasikan  pun  harus tepat,  akurat,  dan  konsisten.  Komunikasi  (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat  keputusan  di  dan  para  implementor akan  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan setiap  kebijakan  yang  akan  diterapkan  dalam masyarakat
Variabel  pertama  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan, menurut  Edward  III,  adalah  komunikasi. Komunikasi,  menurutnya,  sangat  menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat keputusan    sudah  mengetahui  apa  yang  akan mereka  kerjakan.  Pengetahuan  atas  apa  yang akan  mereka  kerjakan  dapat  berjalan  bila komunikasi  berjalan  dengan  baik  sehingga setiap  keputusan  kebijakan  dan  peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan)  kepada  bagian  personalia yang  tepat.  Selain  itu,  kebijakan  yang dikomunikasikan  pun  harus  tepat,  akurat,  dan konsisten.  Komunikasi  (atau  pentransmisian informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat keputusan  di  dan  para  implementor  akan semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan adalah sumber daya. Apadun indikator sumber-
sumber  daya  terdiri  dari  beberapa  elemen, yaitu:
a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi  kebijakan  adalah  staf  atau sumber  daya  manusia  (SDM).  Kegagalan yang  sering  terjadi  dalam  implementasi kebijakan  salah  satunya  disebabkan  oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai,  ataupun  tidak  kompeten  di bidangnya.  Penambahan  jumlah  staf  atau implementor  saja  tidak  mencukupi,  tetapi diperlukan  pula  kecukupan  staf  dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan  tugas  yang  diinginkan  oleh kebijakan itu sendiri.
b. Informasi;  dalam  implementasi  kebijakan, informasi  mempunyai  dua  bentuk  yaitu:  (i) informasi  yang  berhubungan  dengan  cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus  mengetahui  apa  yang  harus  mereka lakukan  di  saat  mereka  diberi  perintah untuk  melakukan  tindakan.  Dan  (ii) informasi  mengenai  data  kepatuhan  dari para  pelaksana  terhadap  peraturan  dan regulasi  pemerintah  yang  telah  ditetapkan. Implementor  harus  mengetahui  apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c. Wewenang;  pada  umumnya  kewenangan harus  bersifat  formal  agar  perintah  dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi  bagi  para pelaksana dalam-melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu  nihil,  maka  kekuatan  para  implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat  menggagalkan  proses  implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering  terjadi  kesalahan  dalam  melihat efektivitas  kewenangan.  Di  satu  pihak, efektivitas  kewenangan  diperlukan  dalam pelaksanaan implementasi  kebijakan;  tetapi di  sisi  lain,  efektifitas  akan  menyurut manakala  wewenang  diselewengkan  oleh
para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
d. Fasilitas;  fasilitas  fisik  juga  merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.  lmplementor  mungkin  memiliki staf  yang  mencukupi,  mengerti  apa  yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang  untuk  melaksanakan  tugasnya, tetapi  tanpa  adanya  fasilitas  pendukung (sarana  dan  prasarana)  maka  implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik, adalah  disposisi.  Disposisi  atau  ‘sikap  dari pelaksana  kebijakan’  adalah  faktor  penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Jika pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin  efektif, maka  para  pelaksana  kebijakan  tidak  hanya harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan tetapi  juga  harus  memiliki  kemampuan  untuk melaksanakannya,  sehingga  dalam  praktiknya tidak terjadi bias.
Hal-hal  penting  yang  perlu  dicermati  pada variabel disposisi, menurut Edward III, adalah: a. Efek  Disposisi;  disposisi  atau  sikap  para pelaksana  akan  menimbulkan  hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi  kebijakan  bila  personil  yang ada tidak melaksanakan kebijakan- kebijakan yang diinginkan oleh pejabatpejabat  tinggi.  Oleh  karena  itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan yang  telah  ditetapkan;  lebih  khusus  lagi pada kepentingan warga.
b. Melakukan  Pengaturan  Birokrasi  ( stffing the  bureaucracy );  dalam  konteks  ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi  kebijakan  harus  dilihat  juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada  penunjukan  dan  pengangkatan  staf dalam  birokrasi  yang  sesuai  dengan kemampuan, kapabilitas,
dan
kompetensinya.  Selain  itu,  pengaturan birokrasi juga bermuara
pada
‘pembentukan’  sistem  pelayanan  publik yang  optimal,  penilaian  personil  dalam bekerja, hingga metode bypassing personil c. Insentif;  Edward  III  menyatakan  bahwa salah  satu  teknik  yang  disarankan  untuk mengatasi  masalah  kecenderungan  para pelaksana  adalah  dengan  memanipulasi insentif.  Pada  umumnya  orang  bertindak menurut  kepentingan  mereka  sendiri,  maka memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat kebijakan  mempengaruhi  tindakan  para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu mungkin  akan  menjadi  faktor  pendorong yang  membuat  para  pelaksana  kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan  pribadi  ( self  interest )  atau organisasi.
Variabel keempat, struktur birokrasi, walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan  suatu  kebijakan  tersedia,  atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa  yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat terlaksana  atau  terealisasi  karena  terdapat kelemahan  dalam  struktur  birokrasi.  Kebijakan yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang tersedia,  maka  hal  ini  akan  menyebabkan sumber-sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat mendukung  kebijakan  yang  telah  diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
Dua  karakteristik,  menurut  Edward  III, yang  dapat  mendongkrak  kinerja  struktur birokrasi  atau  organisasi  ke  arah  yang  lebih baik adalah:
a. Membuat Standar  Operating  Procedures (SOPs)  yang  lebih  fleksibel;  SOPs  adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang  memungkinkan  para  pegawai  (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur,
administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatannya  pada setiap  harinya  ( days-todays  politics )  sesuai dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). b.  Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk  menyebar  tanggungjawab  pelbagai aktivitas,  kegiatan,  atau  program  pada beberapa  unit  kerja  yang  sesuai  dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya  struktur  birokrasi,  maka implementasi  akan  lebih  efektif  karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.
Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  pada  Daerah  Provinsi Banten  mengatur  bagaimana  uraian  tugas, wewenangan,  tanggung  jawab  dan  tata  kerja setiap  bagian  dalam  UPT.  Dalam  Pergub tersebut  dijabarkan  secara  lengkap  tugas  dan fungsi  kepala  unit  UPT,  Sub  Bagian  Tata Usaha,  Seksi  PKB  dan  BBNKB,    dan  Seksi Pendapatan Lain-lain.
Permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah bagaimana Implemantasi Pergub No. 34 tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit Pelaksana  Teknis  Pada  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  pad  Daerah  Provinsi  Banten  di  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  Implemantasi  Pergub  No.  34 tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit Pelaksana  Teknis  Pada  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah  pad  Daerah  Provinsi  Banten  di  Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Teknik pentuan informan menggunakan purposive  sampling  yaitu  pegawai  UPT  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan
data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis data  model  Miles  dan  Huberman  yang  terdiri atas  reduksi  data,  display/penyajian  data,  dan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahapan  ini  akan  dilakukan analisis  data  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  dan  telah  disajikan  di  atas.  Berikut peneliti akan memaparkan analisis dari data
Sistem yang dirancang dalam organisasi UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  berdasarkan  pada Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 tentang Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  pada  Daerah  Provinsi  Banten yang  mengatur  bagaimana  uraian  tugas, wewenangan,  tanggung  jawab  dan  tata  kerja setiap  bagian  dalam  UPT.  Dalam  Pergub tersebut  dijabarkan  secara  lengkap  tugas  dan fungsi  kepala  unit  UPT,  Sub  Bagian  Tata Usaha,  Seksi  PKB  dan  BBNKB,    dan  Seksi Pendapatan Lain-lain.
Kepala  Unit  merupakan  kepala  yang bertanggungjawab  memimpin  semua  kegiatan yang  berlangsung  di  UPT  Dinas  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang. Uraian  tugas  dan  wewenang  kepala  unit  diatur dalam  Peraturan  Gubernur  Banten  No.  34 Tahun  2010  pasal  3  ayat  (1)  dan  (2). Berdasarkan  pasal  3  ayat  (1),  Kepala  Unit mempunyai  tugas  membantu  Kepala  Dinas dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di bidang teknis operasional pengelolaan keuangan  dan  aset  daerah.  Sedangkan  dalam pasal  3  ayat  (2)  dijelaskan  Kepala  Unit mempunyai fungsi :
a. penyusunanrencana  teknis  operasional dibidang  pengelolaan  dan  pelayanan pajak Provinsi;
b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional  dibidang  pengelolaan  dan pelayanan pajak Provinsi;
c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak provinsi;
d. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
f. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan Kepala  Dinas  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Dalam  pelaksanaannya,  Kepala  Unit UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  melaksanakan  tugas dan  wewenanganya  dengan  baik.  Hal  ini diperoleh  dari  hasil  keterangan  wawancara kepala Unit UPT Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang.  Beliau menjelaskan  bagaimana  beliau  menjalankan tugas  dan  fungsinya  sebagai  Kepala  Unit. Dalam  wawancara  yang  dilakukan  dengan penulis,  Kepala  UPT  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang menjelaskan  rincian  tugas  dan  fungsinya.  Dan secara  garis  besar  sesuai  dengan  Peraturan Gubernur  Banten  No.  34  Tahun  2010  pasal  3 ayat  (1)  dan  (2).  Adapun  kendala  yang  terjadi selama  ini  adalah  kendala  waktu  dalam pelaporan  dan  kendala  dalam  pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kendala waktu yang dimaksud  adalah  pelaporan  yang  selama  ini dilakukan  masih  cenderung  terlama  dan  tidak sesuai  dengan  tanggal deadline pelaporan. Kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah Serang sering terjadi dikarenakan masih terdapat  banyak  pengusaha-pengusaha  daerah yang  tidak  membayar  atau  membangkang dalam  melaporkan  dan  membayar  pajak  dan retribusi daerah.
Selain  kepala  unit,  sub  bagian  yang terdapat pada UPT Dinas Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang adalah  Sub  Bagian  Tata  Usaha.  Uraian  tugas dan  wewenang  kepala  unit  diatur  dalam Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2010 pasal  4  ayat  (1)  dan  (2).  Berdasarkan  pasal  4 ayat  (1),  Sub  Bagian  Tata  Usaha  mempunyai tugas  melaksanakan  pengumpulan  bahan, koordinasi  penyusunan  program,  evaluasi  dan pelaporan  serta  pengelolaan  keuangan  dan umum  yang  meliputi  kegiatan  kepegawaian, tata  naskah  dinas,  kearsipan,  pengelolaan barang,  rumah  tangga  dan  humas  serta
perjalanan dinas.  Sedangkan fungsi sub Bagian Tata Usaha menurut pasal 4 ayat (2) adalah:
a. penyiapan  bahan,  pengolahan  data  dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;
b. pengumpulan  bahan  dan  koordinasi, pengolahan  data  penyusunan  program kerja UPT;
c. penyiapan  bahan  administrasi  dan koordinasi penyusunan pelaporan keuangan UPT;
d. penyiapan bahan pengelolaan
administrasi kepegawaian UPT;
e. penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan,  rumah  tangga,  kehumasan dan  perjalanan  dinas,  di  lingkungan UPT;
f. penyiapan  bahan  rencana  kebutuhan, pengadaan  dan  pemeliharaan  inventaris UPT;
g. penyiapan  bahan  penyusunan  laporan dan  evaluasi  pelaksanaan  program  di lingkungan UPT;
h. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh Kepala UPT.
Dalam  pelaksanaannya,  sub  bagian  tata usaha  UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Serang telah menjalankan  tata  kerja  sesuai  dengan  Pergub Banten  No.  34  pasal  4  ayat  (1)  dan  (2).  Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil wawancara  dengan  Kepala  sub  bagian  tata usaha. Kepala sub bagian tata usaha UPT Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Serang menjelaskan bagaimana alur kerja  dan  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pegawai  sub  bagian  tata  usaha.  Berdasarkan hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  alur  kerja sub bagian tata usaha sudah sesuai dengan alur kerja dan tata kerja Pergub Banten No. 34 pasal 4  ayat  (1)  dan  (2).  Akan  tetapi  dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala  dan  kekurangan,  dimana  masih  ada pegawai  yang  belum  melakukan  kearsipan dengan  baik  sehingga  ketika  membutuhkan dokumen  lama  masih  harus  mencari  dengan waktu yang cukup lama.
Bagian  lain  yang  terdapat  dalam  UPT Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Serang  adalah  Seksi  PKB  dan BBNKB.  Uraian  tugas  dan  wewenang  kepala unit  diatur  dalam  Peraturan  Gubernur  Banten No.  34  Tahun  2010  pasal  5  ayat  (1)  dan  (2). Menurut  pasal  5  ayat  (1)  Seksi  PKB  dan BBNKB  mempunyai  tugas  melaksanakan penyiapan  bahan  koordinasi  perencanaan, evaluasi  dan  pelaporan  serta  penyelenggaraan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan penagihan PKB dan BBNKB.  Sedangkan menurut  pasal  5 ayat  (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Seksi  PKB  dan BBNKB mempunyai fungsi :
a. penyiapan  bahan,  pengolahan  data  dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;
b. penyiapan  bahan  penyusunan  laporan dan  evaluasi  pelaksanaan  program dibidangnya;
c. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan oleh Kepala UPT.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah satu staf di Seksi PKB dan BBNKB UPT Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Serang  dapat  diketahui  bahwa  tata kerja  dan  SOP  yang  berlaku  di  seksi  PKB sudah  sesuai  dengan  pedoman  kerja  yang didasarkan  pada  Peraturan  Gubernur  Banten No.  34  Tahun  2010  pasal  5  ayat  (1)  dan  (2). Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya warga Serang yang tidak menyetorkan PKB sehingga pendapatan pemerintah  Daerah  Serang  dari  PKB  masih cenderung belum maksimal.
Bagian  terakhir  yang  terdapat  dalam UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  adalah  Seksi Pendapatan  Lain-lain.  Uraian  tugas  dan wewenang  kepala  unit  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  Banten  No.  34  Tahun  2010  pasal  6 ayat  (1)  dan  (2).  Dalam  pasal  6  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  Seksi  Pendapatan  Lain-lain mempunyai  tugas  melaksanakan  penyiapan bahan  koordinasi  perencanaan,  evaluasi  dan pelaporan  serta  penyelenggaraan  pendaftaran,
pendataan, perhitungan, penetapan, penerimaan dan  penagihan  Pajak  Daerah  Non  PKB  dan BBNKB.    Sedangkan  pada  pasal  6  ayat  (2) dijelaskan  bahwa  dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dibidangnya;
b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan salah  satu  staf  di  Seksi  Pendapatan  lain-lain UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  dapat  diketahui bahwa  tata  kerja  dan  SOP  yang  berlaku  sudah sesuai  dengan  pedoman  kerja  yang  didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2010  pasal  6  ayat  (1)  dan  (2).  Kendala  yang dihadapi  adalah  masih  banyaknya  warga Serang  yang  tidak  menyetorkan  Non  PKB  dan BBNKB  sehingga  pendapatan  pemerintah Daerah  Serang  dari  Non  PKB  dan  BBNKB masih cenderung belum maksimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Kepala  Unit,  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha, staf  PKB  dan  BBNKB  serta  staf  Pendapatan lain-lain  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan publik yakni Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010  tentang  Uraian  Tugas  dan  Fungsi  Unit Pelaksana  Teknis  Dinas  pada  Daerah  Provinsi Banten  sudah  dijalankan  oleh  UPT  Dinas Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Serang  dengan  baik.  Organisasi UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  menjalankan  setiap pekerjaan,  tugas  dan  fungsi  mereka  dengan berpedoman  pada  Pergub  Banten  .  34  Tahun 2010.  Ketertiban  UPT  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang dalam menjalankan kebijakan publik berdampak pada berjalannya kegiatan organiasi secara  efektif.  Setiap  bagian  dari  organisasi telah memiliki peran dan fungsi masing-masing dan  dijalankan  dengan  baik  dan  bekerja  dalam satu garis komando.
Pentingnya  sebuah  struktur  organisasi akan  membantu  manajer  dari  hasil  keputusan
dalam  mendesain  organisasi  sebagai  cara mengidentifikasi dari pengelolaan sumber daya manusia  dan  segala  fungsi-fungsi  yang  ada untuk  penyelesaian  pekerjaan  perusahaan dengan  pedoman  visi,  misi  dan  tujuan organisasi (Gammahendra dkk, 2014:3). Struktur  dan  tata  kerja  yang  dibangun  dari Pergub  Banten  .  34  Tahun  2010  telah berdampak  pada  efektvitas  organisasi  UPT Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  kendala yang  muncul  dari  sisi  internal  dan  kinerja cenderung sedikit dan dapat dilakukan evaluasi untuk mengatasinya.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  yang dapat  menggambarkan bahwa uraian tugas  dan fungsi  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  pada Daerah  Provinsi  Banten  sudah  dijalankan  oleh UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Serang  dengan  baik  dari Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Serang, digambarkan dengan kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Serang selama periode 2011-2016 .

## Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Kabupaten Serang Berdasarkan Jenis Pendapatan periode 2011-2016 (dalam rupiah)
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang
Pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa kontribusi  PAD  terhadap  Penerimaan  Daerah Kabupaten  masih  sangat  rendah  dibandingkan sumber  pendapatan  yang  lainnya  seperti  Dana Perimbangan  dan  Lain  dilihat  besarnya  Dana Perimbangan mmasih mendominasi Penerimaan  Daerah  dibandingkan  dengan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  tersebut mengindikasikan masih rendahnya kemandirian akibat tingginya ketergantungan fiskal pemerintah Kabupaten Serang terhadap
pemerintah  pusat  selama  kurun  waktu  2011- 2016.  Keberhasilan  suatu  daerah  dalam menjalankan otonomi daerah ditunjukan dengan  ketergantungan  kepada  bantuan  pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah  (PAD)  dapat  menjadi  bagian  sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

## KESIMPULAN
Peneltian  ini  menyimpulkan  bahwa Implementasi kebiajkan yakni Peraturan Gubernur  No.  34  Tahun  2010  tentang  Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada  Daerah  Provinsi  Banten  sudah  dijalankan oleh  UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  Kabupaten  Serang  dengan  baik. Ketertiban  UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Serang  dalam menjalankan kebijakan publik berdampak pada berjalannya  kegiatan  organiasi  secara  efektif. Setiap  bagian  dari  organisasi  telah  memiliki peran dan fungsi masing-masing dan dijalankan dengan  baik  dan  bekerja  dalam  satu  garis komando.  Struktur  dan  tata  kerja  yang dibangun  dari  Pergub  Banten  .  34  Tahun  2010 telah  berdampak  pada  efektvitas  organisasi UPT  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa kendala  yang  muncul  dari  sisi  internal  dan kinerja  cenderung  sedikit  dan  dapat  dilakukan evaluasi untuk mengatasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2004. Kebijakan  Publik.
Penerbit  Pancur  SiwahAmal,  Ichlasul Jakarta.
Abidin,  Zainal  Said.  2006. Kebijakan  Publik. Suara Bebas, Jakarta.
Abdul  Wahab,  Solikin,  2001. Analisis  Kebijakan Dari Formulasi KeImplementasi
Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta
Adi  Sutanto,  2003. Kewiraswastaan. Ghalia Indonesia Dan Umm Press, Jakarta.
Agustino,  Leo.  2012. Dasar-Dasar  Kebijakan Publik .  Cetakan  Ketiga.  ALFABETA,
Bandung.
Arikunto,  Suharsimi,  2002. Prosedur  Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.
Dwidjowijoto,  Nugroho,  Riant.  2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. Fermana,  Surya.  2009. Kebijakan  Publik  Sebuah Tinjauan Filosofi, Media Group
Jogjakarta.
Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan,  2003  “ Teori  dan Konsep  Kebijakan  Publik”  dalam Kebijakan  Publik  yang  Membumi, konsep,  strategi  dan  kasus ,  Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.
Islami,  Irfan.  2003. Prinsip-prinsip  perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksar, Jakarta.
J.  Meleong,  Lexy.  2008. Metode  Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdikarya. Jakarta.
Sarwono,  Jonathan.  2006. Metode  Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi Pertama , Graha Ilmu Yogyakarta. Gammahendra,  Fianda.,  Djamhur  Hamid,  dan Muhammad Faisal Riza. 2014. “Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas  Organisasi    (Studi  Pada Persepsi Pegawai Tetap Kantor Perwakilan  Bank  Indonesia  Kediri). Jurnal  Administrasi  Bisnis  (JAB)|  Vol.
7 No. 2 Januari 2014
Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif.  Equilibrium  Vol  5  No  9
Januari-Juni 2009 Hal 1-8
Peraturan  Daerah  Provinsi  Banten  Nomor  3 Tahun  2008  tentang  Pembentukan, Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas Daerah Provinsi Banten.
Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana  Teknis  Dinas  pada  Daerah Provinsi Banten
Undang-Undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.