## UPAYA POLISI AIRUD DALAM PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN TANJUNGBALAI
Oleh:
Lamhot Gurning 1) , Mangasa Manurung 2) ,
dan H. Bachtiar Simatupang 3)
Universitas Darma Agung, Medan. 1,2,3)
E-Mail: lamhotgurning@yahoo.com 1) ,
manurungmangasa@gmail.com 2) , dan simatupang.bachtiar167@yahoo.co.id 3)

## ABSTRACT
Illegal fishing is an act that is very detrimental to a nation and state. The impact will be seen in the short and long term. The government makes handling illegal fishing crimes a very serious concern.  This  study  aims  at  determining  the  forms  of  illegal  fishing,  AIRUD  Police  efforts  in overcoming  and  knowing  the  inhibiting  factors  of  illegal  fishing  in  Tanjungbalai  waters. Descriptive analytical research means trying to collect, study, analyze, and describe the illegal fishing  countermeasures.  The  results  showed  the  forms  of  illegal  fishing  in  Tanjungbalai, namely the use of fishing gear that is in conflict with the laws and regulations (trawl pull). The efforts  of  AIRUD  Police  in  tackling  the  occurrence  of  illegal  fishing  in  the  waters  of Tanjungbalai  are  preventive  and  repressive  efforts.  Preventive  efforts  aimed  at  increasing  the intensity  of  the  socialization  of  laws  and  regulations  to  the  public,  and  increasing  patrols  in waters according to the scope of duties of the Air Force Police Tanjungbalai. Refressive efforts, namely  describing  decisive  action  against  illegal  fishing  perpetrators  so  that  it  provides  a deterrent effect and then provides direction so as not to do the same thing over and over again. The  obstacles  of  AIRUD  Police  in  tackling  illegal  fishing  are  the  lack  of  personnel,  and  the fishermen's  HR  which  are  still  relatively  low,  the  completeness  of  facilities  and  supporting facilities  that  are  still  limited  in  increasing  routine  patrols  in  carrying  out  the  tasks  of supervision, protection and protecting the special community of fishermen in the waters. Keywords: Illegal Fishing, AIRUD Police,  Tanjungbalai.

## ABSTRAK
Illegal fishing merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan bagi suatu bangsa dan negara. Dampak  yang  ditimbulkan  akan  terlihat  pada  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Pemerintah menjadikan  penanganan  kejahatan illegal  fishing menjadi  perhatian  yang  sangat  serius. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk-bentuk illegal  fishing ,  upaya  Polisi  AIRUD dalam  penanggulangan  dan  mengetahui  faktor-faktor  penghambat  penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan Tanjungbalai. Penelitian bersifat deskriptif analisis artinya berusaha mengumpulkan, mengkaji, menganalisis, serta mendeskripsikan tentang penanggulangan illegal fishing .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bentuk-bentuk illegal  fishing di  Tanjungbalai  yaitu penggunaan  alat  tangkap  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  (pukat tarik).  Upaya  Polisi  AIRUD  dalam  penanggulangan  terjadinya illegal  fishing diperairan Tanjungbalai  yaitu  upaya  prefentif  dan  refresif.  Upaya  preventif  yang  dimaksudkan meningkatkan  intensitas  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan  kepada  masyarakat,  dan peningkatan  patroli  diperairan  sesuai  dengan  jangkauan  tugas  Polisi  AIRUD  Tanjungbalai. Upaya  refresif  yaitu  memerikan  tindakan  tegas  terhadap  pelaku illegal  fishing sehingga memberikan efek jera dan selanjutnya memberikan arahan agar tidak melakukan hal yang sama
Lamhot Gurning 1) , Mangasa Manurung 2) , dan H. Bachtiar Simatupang 3)
secara  berulang-ulang.  Hambatan    Polisi  AIRUD  dalam  penangulangan illegal  fishing yaitu kurangnya  personil,  dan  SDM  nelayan  yang  masih  terbilang  rendah,  kelengkapan  sarana  dan fasilitas pendukung yang masih terbatas dalam meningkatkan patroli rutin dalam melaksanakan tugas pengawasan, perlindungan dan pengayom masyarakan khsusunya nelayan di perairan.
Kata Kunci: Illegal Fishing, Polisi AIRUD,  Tanjungbalai.

## 1. PENDAHULUAN
Letak  negara  Indonesia  yang  strategis dimana  terletak  di  antara  benua  Asia  dan Australia  dan  dua  samudra  (Hindia  dan Pasifik) sangat mendukung potensi sumber daya  alam  darat  dan  laut  yang  melimpah. Disamping itu, Indonesia merupakan negara  kepulauan  dengan  garis  pantai terpanjang  dan  terluas  di  dunia.  Total  laut Indonesia  dua  pertiga  dari  luas  negara Indonesia  dengan  total  laut  5,9  juta  Km2 (75%)  yang  terdiri  dari  3,2  juta  Km2  laut territorial dan 2,7 Km2 laut Zona Ekonomi Eksklusif  (ZEE)  Indonesia  (Lasabuda  dan Ridwan,  2013)  .  Kondisi  potensi  yang melimpah membuat laut Indonesia khususnya  sumber  daya  ikan  sangat potensial  untuk  dikelolah.  Pengelolahan potensi  dapat  dimungkinkan  secara legal maupun illegal (Muhamad, 2012) . Pengelolaan  secara legal berarti mendapat  izin  yang  resmi  dan  sesuai  dari pemerintah,  akan tetapi pengelolaan  secara illegal sangat merugikan  negara  Indonesia. Pengelolaan  sumber  daya  laut  dalam eksplorasi  ikan  secara  tidak  sah  sering disebut  dengan  istilah illegal  fishing (Hehanussa  dkk.,  2018) .  Illegal  fishing merupakan kegiatan yang dilaksanakan dan bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perikanan yang berlaku dalam suatu negara (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  RI, 2017; Hehanussa dkk., 2018). Berdasarkan tindak pidana illegal fishing yang dilakukan  antara  lain  penggunaan  bahan peledak, penggunaan alat tangkap modifikasi,  surat  ijin  yang  tidak  sah ( illegal )  dan  penangkapan  ikan  dengan melanggar  daerah  penangkapan  ( sidhing ground )  (Mahmudah  dan  Nunung,  2015). Kegiatan illegal  fishing yang  dilakukan sangat merugikan dan bertentangan dengan perundang-undangan  yang  berlaku  di negara  Indonesia.  Undang-undang  yang mengatur tentang pemanfaatan dan
eksplorasi  hasil  laut  dalam  pengaturan  dan pencegahan  antara  lain  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE) Indonesia,  Undang-Undang  RI  nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  Perubahan Undang-  Undang  RI  Nomor  21  Tahun 1992,  Undang-  Undang  RI  Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan
Undang-Undang  RI  Nomor  45  tahun  2009 tentang  Perikanan.  Kesemua  perundang- undangan  yang  ada  dengan  jelas  telah mengatur semua  sistem regulasi yang akan dialakukan  oleh  suatu  orang  atau  badan usaha  yang  ingin  melakukan  kegiatan ekplorasi sumberdaya  alam alaut terkhusus dalam  eksplorasi  ikan  di  laut  Indonesia. Kegiatan illegal  fishing sangat  berdampak buruk  pada  suatu  negara.  Dampak  buruk yang  ditimbulkan  antara  lain  kegiatan illegal  fishing merusak  kelestarian  dan keberlanjutan  ekosistem  laut,  merugigan ekonomi  negara,  mengganggu  stabilitas politik,  dan  dampak  sosial. Salah  satu potensi  laut  dengan  sumber ikan  yang melimpah  di  pesisir  pantai  timur  laut Sumatera Utara, Indonesia adalah Tangjungbalai. Secara astronomis Tanjungbalai berada  pada  2o58’15”–
3o01’32”  LU  dan  99o48’00”  –  99o50’16” BT,  merupakan  daerah  pertemuan  sungai Silau dan sungai Asahan yang bermuara ke selat Malaka. Posisi geografis Tanjungbalai relatif  dekat  dengan  Malaysia,  Singapura dan  Thailand  (Pemerintah  Tangjungbalai, 2015,).  Potensi  sumberdaya  ikan  yang melimpah ini membuat pelabuahan Tangjungbalai  menjadi  pemasok  ikan terbesar  di  Sumatera  Utara  kedua  setelah pelabuahan  Belawan.  Berdasarkan  hal tersebut  membuat  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian tinjauan dan bagaimana  upaya  penanggulangan illegal fishing yang  dilakukan  oleh  Polisi  AIRUD Tangjungbalai.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
1. Kerangka Teori Teori kedaulatan negara ini dikemukanan oleh Jellineck (Jerman), Paul Laband (Jerman) dan Hans Kelsen (Austria) pada abad ke -19 yang menyatakan  bahwa:  (a)  Hukum  adalah kehendak  negara.  Hukum  bukan  kemauan bersama  anggota  masyarakat  dan  negara mempunyai  kekuatan  tak  terbatas;  dan  (b) Hukum  ditaati  orang  karena  negara menghendakinya. Istilah kedaulatan negara sering  digunakan  untuk  merujuk  pada pengertian  “kekuasaaan  tertinggi  yang dimiliki  oleh  suatu  pemerintah  negara” yang memiliki makna sebagai kewenangan politik paripurna (tertinggi) untuk
mengatur  dan  menentukan  jatidirinya  dan otoritas  lainnya  (Sigit,  2014).  Teori Kedaulatan  Hukum  muncul  pada  abad  ke- 20  dan  menentang  teori  Kedaulatan Negara.  Tokoh-tokohnya  adalah  Cruot (Perancis),  Duguit  (Perancis),  dan  Krabbe (Belanda).  Teori  ini  berpendapat  bahwa: (1)  Hukum  berasal  dari  perasaan  hukum yang  ada  pada  sebagian  besar  anggota masyarakat;  dan  (2)  Hukum  mewujudkan perasaan  hukum  sebagian  besar  anggota masyarakat; Oleh  karenanya  hukum ditaati oleh anggota masyarakat (Gunawan, 2012).
Secara konsepsional bahwa penegakan hukum terletak pada keselarasan  nilai-nilai  yang  terjabarkan dalam  kaidah-kaidah  baik  dan  sebagai penjabaran nilai
untuk mempertahankan  kedamaian  dalam  hidup (Koho,  2015).  Tataran  teoritis  penegakan hukum  bukan  hanya  memberikan  sanksi kepada  orang  atau  badan  hukum  yang melakukan  pelanggaran,  tetapi  juga  perlu dipahami  sebagai  penegakan  hukum  yang bersifat  preventif  (Supriadi  dan  Alimudin, 2001).  Lawrece  M.  Friedman  (2013) mengemukakan  penegakan  hukum  yang efektif dan berhasil sangat tergantung pada tiga  aspek  sistem  hukum  antara  lain sebagai berikut:
a. Substansi Hukum ( Substance of the Law )
b. Struktur Hukum ( Structure of Law ) c. Budaya Hukum ( Legal Culture )
2. Kerangka Konseptual Penelitian ini memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai
pendekatan  pemecahan  masalah.  Kerangka penelitian  ini  merupakan  pendekatan  yang menggunakan  pendekatan  ilmiah  dalam mengumpulkan  dan  menganalisis  masalah serta  kasus  yang  diangkat  dalam  penelitian ini.  Adapun  kerangka  berpikir  dalam penelitian ini dimulai dari studi pendahuluan  kemudian  dikumpulkan  kasus illegal  fishing ,  penanganan  kasus illegal fishing, tindak  pidana  yang  diperbuat  dan hukum  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku, dilanjutkan kepada identifikasi faktor-faktor penghambat  dalam  penanggulangan illegal fishing serta  perumusan  dan  analisis  pada upaya  penanggulangan  kejahatan  pidana illegal fishing.

## 3 METODE PELAKSANAAN

## 1. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Tanjungbalai  Provinsi  Sumatera  Utara dengan  data  utama  yaitu  kejadian illegal fishing yang  ditangani  oleh  Polisi  AIRUD
Polres  Tanjungbalai.  Akan  tetapi,  tidak menutup kemungkinan dalam mengumpulkan dan membahas kasus kejahatan illegal  fishing yang  terjadi  dari instansi-instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan dan penindakan kejahatan yang serupa.
2. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analisis  karena  penelitian  ini  mengangkat kejadian-  kejadian illegal  fishing yang terjadi  di  perairan  Tanjungbalai,  faktor- faktor  penyebab  kejahatan illegal  fishing , penegakan  hukumnya  dan  upaya  yang diterapkan  oleh  Polisi  AIRUD  dalam penanggulangan  kejahatan illegal  fishing dalam menekan kejahatan tersebut.
3. Teknik Pengumpulan data Teknik  pengumpulan  data  melalui survei,  observasi  dan  wawancara  langsung di  lapangan.  Data  yang  diperoleh  meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  dari  responden  secara  langsung.
Penentuan responden menggunakan purposive sampling dengan teknik wawancara terstruktur berdasarkan instrumen  yang  telah  disusun  peneliti  dan
Lamhot Gurning 1) , Mangasa Manurung 2) , dan H. Bachtiar Simatupang 3)
alternatif  jawaban  telah  dimuat  dalam bentuk kuisioner (Moh Nazir, 1988). Salim dan  Erlis  (2013)  mengemukakan  data sekunder  meliputi  dokumen-dokumen  dan studi  literatur  yang  mendukung  dilapangan yang  dikumpulkan  dari  instansi-instansi terkai  meliputi  instansi  Pol  AIRUD  (data utama),  PSDKP,  Karantina  Ikan,  KSDA Tanjungbalai. Studi literatur yang dimaksudkan  pengumpulan  data-data  dari berbagai  sumber  bacaaan  yang  relevan seperti  jurnal,  buku  dan  media online dengan melakukan pemahaman, menganalisis setiap informasi yang diperoleh sehingga memiliki ketersambungan  dengan  masalah  yang diteliti.dengan  topik  yang  dikaji  yaitu upaya Polisi AIRUD dalam penanggulangan illegal fishing .
4. Teknik Analisis Data Teknik  analisis  data  menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti
melakukan  analisis  hasil  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif analitik sesuai dengan  data  dan  hukum  yang  akan dipergunakan  (Mukti  dan  Yulianto,  2010).
Deskriptif analitik bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran, jumlah pelanggar,  dan  subjek  pelanggar.  Data yang  dikumpul  ditabulasi  lalu  dianalisis dan  hasil  dari  analisis  disajikan  dalam bentuk  tematik  berupa  gambar,  tabel  atau grafik.  Analisis deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh menggunakan pendekatan kekuatan/ Strength kelemahan /Weakness, peluang/ opportunity, dan  ancaman/ Threat (SWOT).  Pendekatan analisis data yang digunakan akan mengharapkan menemukan pilihan alternatif kebijakan strategis terbaik berdasarkan skala prioritas dalam
penanganan kasus illegal fishing .
4. HASIL dan PEMBAHASAN
a. Illegal Fishing Illegal fishing didefensikan merupakan  suatu  tindakan  penangkapan ikan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan
atau ketentuan-  ketentuan  yang  berlaku  disuatu negara  tersebut  dan  merupakan  tindakan yang  tidak  sah  ( illegal )  yang  berdampak pada  kerugian  negara  yang  dieksploitasi
ikannya  dan  setiap  pelaku  yang  melakukan kegiatan  penangkapan  ikan (illegal  fishing) secara  tidak  sah  akan  mendapat  hukuman sesuai dengan peraturan perundang- undangan  dan  ketentuan  yang  berlaku  di negara tersebut.
Widodo      (2003)      IUU fishing dalam kegiatan illegal fishing dikategorikan dalam  tiga  kelompok  yaitu:  a) Illegal fishing ,  kegiatan  penangkapan  yang  tidak sah (1) dilakukan oleh kapal-kapal nasional atau  asing  di  dalam  perairan  dibawah yurisdiksi  suatu  negara,  tanpa  ijin  dari negara  itu  atau  dalam  keadaan  melawan hukum  dan  regulasi  negara  tersebut;  (2) dilakukan  oleh  kapal-kapal  berbendera negara-negara  anggota  dari  organisasi pengelola  yang  relevan  tapi  beroperasi melawan  aturan-aturan  konservasi  dan pengelola  sumberdaya  yang  diadopsi  oleh negara  tersebut,  dimana  negara-negara tersebut  terikat  atau  melawan  hukum internasional  yang  sedang  dilaksanakan; atau  keawajiban  internasional  termasuk yang  bekerjasama  dengan  suatu  organiasis pengelolaan  yang  relevan;  b) Unreported fishing , mengacu pada kegiatan penangkapan termasuk (1) tidak melaporkan  atau  dilaporkan  secara  tidak benar ( missreported ) kepada otoritas nasional yang relevan, bertentangan dengan peraturan-peraturan dan
perundang- undangan;  (2)  dilakukan  di  dalam  area dibawah  kompetensi  sebuah  organisasi pengelolaan  perikanan  regional  yang  tidak dilaporkan  atau  dilaporkan  secara  tidak benar, bertentangan dengan prosedur pelaporan  dari  organisasi  tersebut;  dan  c) Unregulated  fishing megacu  pada  kegiatan penangkapan  yakni  (1)  didalam  area    suatu organisasi    pengelolaan  perikanan  regional yang  dilakukan  kapal  tanpa  nasionalitas, atau  oleh  kapal  dengan  berbendera  suatu negara  bukan  anggota  dari  organisasi tersebut,  atau  oleh  suatu fishing  entry dengan  cara  yang  tidak  konsisten  dengan atau  melawan  aturan  konservasi  dan pengelolaan dari organisasi tersebut dan (2) di  area  berbagai  stok  ikan  yang  berjkaitan dengan tinadanya aturan (tindakan) konservasi dan pengelolaan yang diaplikasikan dimana aktivitas penangkapan dilakukan  dengan  cara-  cara  yang  tidak
konsisten  dengan  tanggung  jawab  negara bagi  konservasi  atas  sumber  daya  hayati kegiatan  dibawah  tanggungjawab  hukum internasional.
Di Indonesia ada 12 modus operasi IUU  fishing  antara  lain:  1.  pemalsuan perijinan  kapal;  2.  double  flagging  & double registered; 3. menangkap ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (SLO dan SPB); 4. modifikasi kapal secara illegal (mark down, merubah call sign, mesin); 5. menggunakan nakhoda  dan  ABK  asing;  6.  tidak mengaktifkan transmitter pemantauan kapal (VMS dan AIS); 7. transshipment Ilegal; 8. pemalsuan  data  logbook;  9.  pelanggaran jalur  penangkapan  ikan;  10.  penggunaan alat  tangkap  yang  dilarang;  11.  tidak bermitra  dengan  unit  pengolahan  ikan;  12. tidak  mendaratkan  ikan  di  pelabuhan  yang ditetapkan  dalam  izin  (Sistiyanto,  2018). Kegiatan illegal  fishing berdasarkan  tindak pidana  dari  kegiatan  yang  dilakukan  antara lain sebagai berikut:
1. penggunaan  bahan  peledak;  kegiatan illegal  fishing dengan  penggunaan bahan  peledak  (bom  ikan)  atau  ilegal tetapi  cara  tersebut  juga  sangat merusak ( destructive fishing ).
2. Penggunaan  alat  tangkap  modifikasi dan  alat  bantu  penangkap  ikan; penggunaan alat tangkap yang dimodifikasi  oleh  nelayan  bertujuan untuk  meningkatkan  kuantitas  hasil tangkapan ikan. Modifikasi alat tangkap  yang  dilakukan  terkadang mengabaikan peraturan-peraturan yang  telah  ditentukan.  Surat  ijin  yang tidak  sah  ( illegal); penangkapan  ikan dengan tidak melengkapi dan menyiapkan dokumen-dokumen perizinan  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan  berarti  melakukan  kegiatan penangkapan ikan secara illegal.
3. Penangkapan  ikan  dengan  melanggar daerah  penangkapan  (fishing  ground); wilayah  perairan  Indonesia  yang terdiri  dari  11  (sebelas)  zona  perairan penangkapan  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Wilayah
pengelolaan perikanan untuk penangkapan  ikan  meliputi  Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan,  Zona Teritorial,  Zona  Tambahan,  dan  Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
b. Dasar-Dasar Hukum Yang Mengatur Illegal Fishing Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan illegal fishing di Indonesia adalah:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.
b. Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia.
c. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Perubahan Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
d. Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan
e. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan c. Kerugian dari Kegiatan Illegal

## Fishing
Kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan tentu  akan  membawa  dampak  baik  buruk maupun  dampak  negatif.  Apalagi  kegiatan tersebut bersifat tidak sah ( illegal) tentu ini sangat  membawa  dampak  negatif.  Dampak yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan illegal fishing pada  semua  sektor  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dampak  yang ditimbulkan antara lain:
a. Merusak kelestarian dan keberlanjutan ekosistem laut, kelestarian dan
keberlanjutan  ekosistem  laut  harus dijaga  keberlangsungannya,  karena kalua  tidak  dijaga  maka  sumberdaya laut  itu  akan  rusak  dan  berujung  pada kepunah.
b. Merugikan Ekonomi Negara, kerugian Indonesia  akibat  penangkapan  ikan dengan  ilegal  cukup  besar.  Data Badan  Pangan  Dunia  atau  FAO mencatat  kerugian  Indonesia  akibat illegal fishing Rp 30 triliun per  tahun. Data  itu  dinilai  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Susi  Pudjiastuti  cukup kecil.  Menurut  hitung-hitungannya, akibat illegal  fishing ,  kerugian  negara bisa mencapai US$
Lamhot Gurning 1) , Mangasa Manurung 2) , dan H. Bachtiar Simatupang 3)
20 miliar atau Rp 240 triliun per tahun (Kompas, 2014).
c. Dampak  Politik, illegal  fishing juga
berdampak  pada  hubungan  politik, yang terlihat sebagai pemicu ketegangan hubungan diplomatik antara  negara.  Terutama  mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga menimbulkan  citra  negatif,  karena beberapa  negara  menganggap  bahwa
Indonesia  tidak  mampu  mengelola sumber daya kelautan dengan baik.
d. Dampak Sosial
e. Dampak Keberlanjutan Ekosistem
e.  Hambatan  Penanggulangan Illegal Fishing 1. Kebijakan  Penanganan

## Illegal Fishing
Pengelolaan  sumberdaya  hasil  laut khususnya  ikan  tidak  hanya  menjadi tanggung  jawab  satu  negara  saja,  tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang  terlibat.  Pengelolaan  yang  baik oleh  satu  negara  tidak  akan  dapat menunjukan  keberhasilan  pengelolaan secara  keseluruhan  jika  elemen-  elemen lain  tidak  turut  mengelola  sumberdaya ini  secara  bijak.  Penangkapan  ikan merupakan
sumberdaya bersama ( common  property ),  sudah  tentu  hal  ini pun  menuntut  pengelola  yang  secara bersama pula, oleh karena itu  kerjasama international  dianggap  sebagai  solusi terbaik  untuk  dapat  mengatasi  masalah yang  timbul.  Kebijakan  pemerintah dalam  upaya  merespon  penindakan terhadap  pelaku illegal  fishing melalui instruksi Presiden RI dengan memerintahkan agar melakukan pengawasan  lapangan  dan  menindak tegas, jika perlu dengan
menenggelamkan  kapal  asing  yang melakukan  pencurian  ikan  di  perairan Indonesia.  Intrusksi  Presiden  ini  sesuai dengan  amanat  UUD  Negara  RI sebagaimana  dijabarkan  dalam  UU No31  Tahun  2004  tentang  perikanan  jo. UU  No  45  tahun  2009  tentang Perubahan  Atas  UU  No  31  Tahun  2004 tenatng  Perikanan.  Kebijakan  ini  bagian dari upaya keras Presiden kepada pelaku
illegal  fishing serta  sebagai  bentuk komitmen  Indonesia  dalam  pengawasan dan  penegakan  hukum  di  perairan Indonesia (Haryanto dan Joko, 2017).
Alasan lain dalam kebijakan penindangkan  tindak  pidanan  pelaku illegal  fishing dengan  penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia yaitu:
(1) pelakasanaan  pilar  keempat  dalam upaya  mengujudkan  visi  indonesia sebagai poros maritim dunia
(2) upaya untuk menimbulkan efek jera atau efek gentar ( shock therapy ) (3) pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan penanggulanagan kejahatan (4) penegasan, perwujudtan dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan negara Indonesia
(5) upaya  luar  biasa  pemberantasan illegal  fishing  sebagai  kejahatan utama  di  perairan  laut  Indonesia (Haryanto dan Joko, 2017).
Kebijakan  penenggelaman  kapal berbendera  asing  yang  melakukan kegiatan  tindak  pidanan  pencurian  ikan berpedoman  pad  ketentuan  UU  No  45 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas UU  No  31  Tahun  2004  tentang perikanan  pada  Pasal  69  ayat  (1)  jo. Pasal  76A  dan  ayat  (4)  jo.  UU  No  8 Tahun  1981  (KUHAP),  Pasal  38  jo. Pasal  45  dan  Pasal  38.  Lingkup Internasional  telah  terdapat  organisasi atau lembaga internasional yang mengatur  hal-hal  yang  terkait  dengan perikanan  termasuk  perikanan  tangkap, dimana  organisasi  tersebut  menetapkan dan  membuat  kebijakan  -  kebijakan yang terkait dengan upaya pemanfaatan, pengelolaan dan konvensi dari internasional  yang  disepakati  bersama. Konvensi  internasional  adalah  suatu perjanjian yang mengikat negara-negara yang  menjadi  pesertanya  setelah  mulai prosesratifikasi  (Departemen  Kelautan dan  Perikanan-DKP,  2003).  Organisasi Internasional  yang  berperan  dalam  hal ini adalah FAO ( Fisheries and Agriculture Organization ). Dasar
hukum  dalam  dalam  pembentukan organisasi  regional  ini  adalah  pasal  64 ayat  1  tentang  Konvensi  Hukum  Laut
1982 yang mewajibkan kerjasama antar negara  melalui  organisasi  internasional. di  kawasan  laut  dimana  tidak  terdapat organisasi  perikanan  demikian,  maka negara-negara yang terlibat wajib bekerjasama untuk mendirikan organisasi dan berperan serat didalamnya.  UNCLOS  1982  sebagai negara yang berdaulat dalam penerapan yurisdiksi criminal illegal fishing kebijakan  penenggelaman  kapal  asing pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip teritorial dan penerapan yurisdiksi  kriminal  berdasarkan  prinsip ekstrateritorial.
a. Faktor Penyebab Terjadinya
Illegal Fishing Faktor-faktor penyebab Illegal fishing di  perairan  Indonesia  secara langsung maupun tidak langsung menurut  Kementerian  Kelautan  dan
Perikanan Indonesia sangat sulit diatasi, karena  dipengaruhi  (1) Span  of  control yang  sangat  luas;  (2)  Keterbatasan armada armada pengawasan laut
Indonesia;  (3)  Sistem Law  enforcement masih  lemah;  (4)  Lemahnya  peraturan mengenai  pengawasan  kapal  asing  di perairan  Indonesia;  (5)  Lemahnya kemampuan  sumber  daya  nelayan (Tanty, 2019).
b. Jenis-Jenis Illegal Fishing Yang
Terjadi Di Tanjungbalai
Jenis-jenis illegal  fishing antara lain yaitu penggunaan bahan kimia dan alat  berbahaya  yang  tidak  ramah lingkungan. Beberapa  tindakan  serius yang telah direrapkan terhadap pelanggaran seperti penipuan, pemalsuan,  perdagangan  manusia,  dan penghindaran pajak (Ana, 2019). Jenis illegal  fishing yang  terjadi  yaitu  alat penangkap  ikan  skala  besar  (Pukat Harimau  dan  Trawl).  Alat  tangkap tersebut sudah dilarang untuk digunakan  karena  tіdаk  sesuai  dеngаn ketentuan  dan  keadaan  kelautan. Hasil pengawasan  KKP  selama  2010-  2016 menyebutkan  bahwa  praktek  illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di Zone Exlusive Economic ( ZEE) dan banyak  juga  terjadi  di  perairan kepulauan  ( archipelagic  state ).  Pada
umumnya,  Jenis  alat  tangkap  yang digunakan  oleh  KIA  atau  kapal  eks Asing illegal di  perairan  Indonesia adalah  alat-alat  tangkap  produktif seperti  purse  seine  dan  pukat  (trawl). Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh  kapal  ikan  Indonesia  (KII). Berdasarkan  data  terkait  tindak  pidana kelautan  dan  perikanan  selama  tahun 2016,  dalam  setahun  sebanyak  243 kasus  tindak  pidana  kelautan  dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak  pidana  kelautan  dan  perikanan tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana perikanan, khususnya illegal fishing. Modus  operandi  illegal  fishing menurut laporan KKP dilakukan dengan  beragam  cara  antara  lain; melakukan  penangkapan  ikan  tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan (SIPI)  maupun  Surat  Izin  Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), mengunakan  izin  palsu,  menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis  ikan  (spesies)  yang  tidak  sesuai dengan  izin,  menangkap  ikan  di wilayah  yang  tidak  sesuai  ijin,  tidak melaporkan  hasil  tangkapan  yang sesungguhnya  atau  pemalsuan  data hasil  tangkapan,  membawa  ikan  hasil tangkapan  langsung  ke  negara  lain (transhipment),  penangkapan  ikan  di wilayah  yang  dilarang,  menangkap ikan  di  wilayah  kompetensi  RFMOs tanpa mengindahkan ketentuan RFMOs maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan  modifikasi  API/ABPI ikan,  pemalsuan  dokumen  perijinan (dokumen  pengadaan,  registrasi,  dan perizinan kapal), menggunakan identitas  ganda  atau  double  flag, melibatkan  aparat  dan  pengusaha lokal,  tidak  mengaktifkan  transmitter (khusus  bagi  kapal-  kapal  yang diwajibkan  memasang  transmitter), dan  berbagai  modus  lainnya  yang dilarang (Haryanto dan Joko, 2017).
Kasus Illegal fishing yang terjadi di perairan  Tanjungbalai  yang  ditangani oleh Polisi AIRUD dari tahun 2015 s/d
2018    terdapat    dua    kasus.    Kasus pertama   yang   ditangani   pada   tahun 2016   dan   kasus   kedua   pada   tahun 2018.    Jenis    tindakan illegal fishing yang dilakukan yaitu menggunakan     alat     tangkap     yang dilarang  dalam  peraturan  perundang- undangan  nomor  45  tahun  2009 perubahan      atas      undang-undangn nomor    31    tahun    2004    tentang perikanan  dimana  menggunakan  alat tangkap   pukat   tarik.   Alat   tangkap Pukat    Tarik    ini    merupakan    alat tangkap     yang     menangkap     hasil tangkap  yang  sangat  banyak.  Hasil tangkapan  yang  diperoleh  juga  sangat beranekaragama. Keuntungan menggunakan  alat  tangkapan  tersebut cenderung mudah digunakan/dioperasikan dan mendapatkan   hasil   tangkapan   ikan yang  berlimpah.  Penggunaan  alat tangkap    jenis    pukat    Tarik    ini merupakan   jenis   alat   tangkap   yang dapat  dipergunakan  secara  berulang- ulang.  Pelaksanaan  penindakan  pelaku illegal  fishing sesuai  mekanisme ketentuan  Pasal  76A  UU  Nomor  45 Tahun 2009 atas perubahan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38  jo  Pasal  45  UU  No  8  Tahun  1981 (KUHAP).    Mekanisme    mengatur dalam  melakukan  penyitaan  atas benda/alat  yang  digunakan  dalam melakukan    tindak    pidana illegal fishing dimusnakan setelah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan  Negeri  dan  mendapatkan putusan  hukum  yang  tetap  ( inkracht)
sebagaimana   diatur   dalam   KUHAP. Hal  ini  juga  diperkuat  dengan  Surat Edaran    Mahkama     Agung    Nomor 01/Bua.6/HS/SP/III/2015.
Pelaku  tindak  pidana  dari  kasus illegal  fishing tersebut  telah  berhasil diselidiki  oleh  Satuan  Polisi  Perairan (POLISI  AIRUD)  Tanjungbalai  dan dilimpahkan    ke    pengadilan    untuk diadili  dan  mendapatkan  putusan  dari majelis   hakim   mengacu   pada   Pasal 76A  UU  Nomor  45  Tahun  2009  atas perubahan  UU  No  31  Tahun  2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo Pasal
45  UU  No  8  Tahun  1981  (KUHAP). Dari  hasil  putusan  peradilan  bahwa terdakwa  terbukti    bersalah  melakukan tidnak  pidana    dengan  “sengaja memiliki,  menguasai,  membawa  atau menggunakan  alat  penangkap  ikan dan/atau    alat    bantu    penangkap    ikan yang menggangu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan. Menjatuhkan    pidanan    terhadap terdakwa   oleh   karena   itu   dengan pidanan  penjara  selama  delapan  bulan dengan        denda        sebesar        Rp. 700.000.000,-  (tujuh  ratus  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak dibayarkan  akan  diganti  dengan  pidana kurangan  badan  selama  1  (satu)  bulan. Kasus  kedua  pada  prinsipnya  sama dengan  kasus  pertama  yang  ditangani oleh  Polisi.  Tindak  pidana  yang dilakukan      yaitu      melakukan pelanggaran  penggunaan  alat  tangkap yang  dilarang  atau  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Sanksi  yang  diterapkan  untuk setiap    pelanggaran    adalah    dengan aturan    yang    sesuai    perundang- undangan  hukum  pidana  yang  jelas Silalahi, R (2019).
c. Penegakan        Hukum        Illegal
Fishing Oleh Polisi AIRUD Tanjungbalai 1. Fungsi dan Peranan Satpolair          Tanjungbalai          berada dibawah komando Polres Tanjungbalai.
Polisi memegang prinsip-prinsip peraturan dalam melaksanakan  tugas  : a)  professional;  b)  procedural;  c) akuntabel;  d)  Transparan;  dan  e) Nesesitas  (Syahputra,  2012). Satpolair bertugas melaksanakan fungsi
kepolisian  perairan,  yang  meliputi patroli   perairan, penegakan hukum di perairan,  pembinaan  masyarakat  pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2010  ayat  (2),  Satpolair menyelenggarakan  fungsi  (Peraturan Ka  POLRI,  2010):a)  pelaksanaan patroli,  pengawalan  penegakan  hukum di  wilayah  perairan,  dan  pembinaan m asyarakat  pantai  di  daerah  hukum Polres;b)  pemberian     bantuan     SAR
24 UPAYA POLISI AIRUD DALAM PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN TANJUNGBALAI
Lamhot Gurning 1) , Mangasa Manurung 2) , dan H. Bachtiar Simatupang 3)
di  laut/perairan;  dan  pelaksanaan transportasi  kepolisian  di  perairan;
c)  pemeliharaan  dan  perbaikan fasilitas  serta  sarana  kapal  di lingkungan Polres 2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Faktor-faktor penghambat atau kendala  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing diantaranya:a)  aparat Penegak  Hukum;  aparat  penegak hukum  baik  dalam  arti  preventif maupun  dalam  arti  represif  dalam menangani kasus-kasus illegal fishing jumlahnya terbatas, kemampuannya juga masih terbatas.  Saat  ini  aparat  penegak hukum dalam hal ini Polisi AIRUD
melaksanakan tugas-tugas preventif seperti  pemantauan,  pembinaan, peringatan. Hambatan yang dialami oleh  Polisi  AIRUD  Tanjungbalai dalam  upaya  prepentif  yaitu  sulitya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga terhindar  dari  kegiatan illegal fishing . Hambatan berikutnya terlihat dari masih lemahnya sumber  daya  manusia  dari  nelayan dalam memahami dalam pembelian penggunaan  alat  tangkap  yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Hal  ini  terlihat  ketika pelaku tertangkap tangan melakukan  kegiatan  penangkapan ikan secara illegal, nelayan menyampaian bahwa mereka mendapat tawaran dalam memberikan  alat  tangkap  yang relatif murah tetapi hasil tangkapan yang  relativf  banyak.  Hal  ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman dalam penmbelian  dan  penggunaan  alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peran  dari  penegak  hukum  dalam hal  ini  Polisi  Perairan  dituntun semakin  gencar  untuk  melakukan sosialisasi  perundang-undangangan dalam  penggunaan  alat  tangkap
ikan  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Apabila  terjadi  kegiatan illegal fishing mereka  yang  melakukan maka  perlu  dilakukan  penindakan, penyelidikan, penyilidikan, penyitaan  serta  pelimpahan  berkas ke  pengadilan  untuk  diproses  lebih lanjut untuk mendapatkan kepastihan  hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menunjukan aparat penegak hukum seperti  penyidik,  penuntut  umum, dan hakim yang memahami peraturan  atau  ketentuan  hukum yang  berlaku.  b)  fasilitas  dan Sarana;  tujuan  penegakan  hukum akan  tercapai  apabila  terdapat fasilitas  dan  sarana  di  wilayah perairan Tanjungbalai. Keterbatasan  fasilitas  dan  sarana akan  mempengaruhi  keberhasilan penegakan  hukum.  Fasilitas  dan sarana dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini Tanjungbalai akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk kepentingan operasionalisasinya yang memerlikan  tenaga  ahli  dan  biaya perawatan  yang  cukup  mahal;  dan c) kesadaran masyarakat; terbatasnya kesadaran hukum masyarakat  terhadap  penangkapan ikan secara legal disebabkan karena keawaman  masyarakat  terhadap berbagai  aspek.  Dalam  hal  ini kesadaran masyarakat terhadap perairan dapat dibina dan ditingkatkan  melalui  usaha-usaha seperti penyuluhan, bimbingan, keteladanan, serta keterlibatan masyakarat  dalam  menanggulangi illegal  fishing .  Di  wilayah  perairan Tanjungbalai, patroli yang dilakukan sudah akan terus dimaksimalkan untuk menekan tindak  kejahatan  khsusunya  dalam menenkan kasus illegal fishing. 3. Upaya Penanganan dan Penanggulangan Illegal Fishing
Kegiatan illegal fishing merupakan kegiatan yang melibatkan banyak komponen yang terlibat diantaranya masyarakat nelayan,  pemerintah  dan  pelaku perikanan.
Penanganan  kegiatan  terjadinya illegal fishing harus diarahkan pada dua  sisi  yaitu  penegakan  pada  sisi internal  dan  penegakan  pada  sisi eksternal.  Penegakan  pada  sisi internal  diarahkan  pada  penguatan dan penegakan perundang- undangan,  perizinan,  kemampuan pengawasan,  pembenahan  sistem hukum  dan  peradilan  perikanan, serta  penguatan  armada  tangkap perikanan.  Penegakan  pada  sisi eksternal  lebih  diarahkan  pada penguatan dan pembentukan kerjasama  dengan  pelaku-pelaku penangkapan  ikan  agar  beroperasi sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku secara  nasional  dan  internasional. Penegakan  pada  sisi  internal  ini sangat  diperlukan  sebagai  payung hukum yang kuat dalam memnberikan  penindakan  hukum kepada pelaku-pelaku illegal fishing .  Misalnya  dalam  pemberia ijin  harus  transparan  dan  dengan ketat,  dengan  kata  lain  setiap pelaku  yang  ingin  melakukan penangkapan  ikan  harus  memenuhi aturan  yang  berlaku  dan  diproses secara cermat dan ketat. Disamping itu, penguatan kemampuan pengawas  juga  harus  didukung. Penguatan pengawasan yang dimaksudkan antara lain: membentuk  dan  memberlakukan sistem Monitoring,  Control,  and
Surveillance (MCS)  salah  satu  dari sistem ini yang dipergunakan secara  internasional  FAO  yaitu dengan menggunakan Vessel Monitoring  Sistem (VMS).  Sistem ini secara sederhananya menerapkan  sistem  berbasis  data pad  sistem  informasi  geografis sehingga  VMS  dapat  memantau seluruh  posisi  kapal  di  wilayah perairan  tertentu.  Sehingga  dengan
demikian bisa terpantai  kapal-kapal yang  melakukan  penangkapan  ikan apakah  sudah  sesuai  dengan  aturan atau tidak. Hal ini juga memudahkan pengawasan jika terjadi  penangkapan  ikan  yang dilakukan  oleh  kapal-kapal  ikan yang  berasal  dari  dalam  maupun luar  negeri.  Penguatan  armada  dan moderenisasi  armada  juga  perlu dilakukan inovasi guna memperkuat  sistem  monitoring  dan pengawasan  di  perairan,  karna tanpa  moderenisasi  armada  maka kita  akan  ketinggalan  dan  selalu akan  mengalami  kegagalan  dalam melakukan pengawasan dan penindakan  kepada  pelaku-pelaku penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ( illegal fishing) . Penguatan sistem peradilan hukum  juga  tidak  kalah  penting.
Penguatan  sistem  peradilan  hukum ini  diperlukan  untuk  memberikan penindakan dan sanksi hukum yang mampu  memberikan  efek  jerah pada  pelaku-pelaku  penangkapan perikanan yang tidak sesuai dengan aturan  perundang-undangan  yang berlaku  (pemberian  sanksi  tegas pada pelaku illegal fishing) .
Disamping,  penindakan  secara tegas juga harus memberikan upaya preventif kepada setiap pelaku yang akan  dan  yang  telah  melakukan penangkapan  ikan  diperairan  agar memiliki  rasa  akan  tunduk  pada peraturan perundang- undagan yang berlaku.  Edukasi  dan  penyuluhan berbagai aturan-aturan yang berlaku dan  dampak  yang  akan  diterima oleh pelaku dan lingkungan perairan  jika  tidak  sesuai  dengan aturan  perundang-undangan  yang berlaku. Penegakan pada sisi eksternal  lebih  diarahkan  pada penguatan dan pembentukan kerjasama  dengan  pelaku-pelaku penangkapan  ikan  agar  beroperasi. Hal  ini,  sesungguhnya  sebagai penguatan dan penjalinan kerjasama  dengan  berbagai  sektor
baik bilateral, regional dan multilateral  dengan  internasional. Penegakan sisi eksternal ini menunjukkan eksistensi atas pengawasan  penuh  atas  perairan nasional  suatu  negara  dan  siapapun yang ingin melakukan penangkapan diperairan suatu negara harus tunduk  dan  patuh  terhadap  segala peraturan  dan  perundang-undangan yang  berlaku  di  negara  tersebut. langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan illegal fishing (Siahaan, 2017). Berdasarkan  analisis  terhadap faktor-faktor dalam upaya penanggulangan terjadi illegal fishing dengan menggunakan matriks Strength, Weakness, Opportunity  and  Threat (SWOT) untuk menghasilkan peluang ekstrenal yang lebih baik. Beberapa strategi  alternatif  dalam  menekan terjadinya serta upaya penanggulangan  terjadinya  tindak pidana illegal  fishing yaitu  sebgai berikut:  a)  Pengembangan  system pengawasan ; meningkatkan pengawasan  dengan  meningkatkan patrol  lebit  intens  dan  dilakukan secara kontiniu; b) perbaikan sistem perijinan; dengan memperbaiki sistem prosedural kepengurusan ijin yang lebih baik dan transparan serta secara  ketat;  c)  pemngembangan sistem  peradilan  perikanan  yang lebih  baik;  adanya  kesadaran  yang tinggi dari pelaku-pelaku pengambil keputusan dalam mengadili  sehingga  memberikan hukuman  dan  sanksi  yang  tegas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; d) regionalisasi pengelolaan perikanan; sebagai upaya mempermudah  pengawasan  produk perikanan  hasil  tangkap  yang  lebih baik;  e)  pengembangan  perikanan rakyat; sebagai upaya
memonitoring kemampuan dan jangkauan nelayan tradisional dalam  penangkapan  hasil  ikan;  f) pengembangan  industri  perikanan terpadu; sebagai upaya mendekatkan  atau  mengorganisasi hasil  produk  secara  efisien;  g) eningkatan kerjasama dan internasional; hal ini untuk meningkatkan  pengawasan  secara bersama-sama;  dan  h)  peningkatan edukasi tentang perundang- undangan  perikanan  yang  berlaku kepada masyarakat; sebagai kegiatan  prevensif  dalam  rangka meningkatkan  pemahaman  akan peraturan perundang-undangan yang benar dan lebih baik.

## 5.    KESIMPULAN dan SARAN
a. Kesimpulan
1. Bentuk illegal  fishing yang terjadi  di  perairan  Tanjungbalai yaitu  penggunaan  alat  tangkap yang tidak sesuai undang- undang (pukat tarik).
2. Upaya  Polisi  AIRUD  dalam penanggunalan terjadinya illegal fishing di  perairan  Tanjungbalai yaitu upaya preventif dan refresif.  Upaya  preventif  yang dimaksudkan yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi  peraturan  perundang- undangan  kepada  masyarakat, dan peningkatan patrol diperairan sesuai dengan jangkauan  dari  tugas  Polisi AIRUD  Tanjungbalai.  Upaya refresif yaitu memerikan tindakan  tegas  terhadap  pelaku illegal fishing sehingga memberikan  efek  jerah  dan selalunjutnya memberikan arahan  agar  kelak  bebas  tidak mengulangi hal yang sama.
3. Hambatan  Polisi  AIRUD  dalam penangulangan illegal  fishing yaitu  kurangnya  personil,  dan sumber  daya  manusia  nelayan yang  masih  terbilang  rendah, kelengkapan  sarana  dan  fasilitas pendukung  yang  masih  terbatas
dalam meningkatkan patroli rutin  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan,  perlindungan  dan pengayoman masyarakan khsusunya nelayan di perairan. b. Saran Berdasarkan hasil penelitian,
maka  yang  menjadi  saran  untuk upaya  penanggulangan  kejahatan illegal fishing yaitu: a. Diperlukan kosistensi peningkatan  terhadap  aparat penegakan  hukum  baik  secara preventif  dan  refresif  terhadap pelaku-pelaku penangkapan ikan.  Upaya  preventif  sebagai bagian  dari  pencegahan  dari terjadinya tindakan illegal fishing dan  upaya  refresif sebagai bagian dari penindakan  secara  tegas  tanpa pandang  bulu  kepada  pelaku illegal fishing b. Perlu  dilakukan  pembinaan atau penyuluhan (seperti sosialisasi dan pelatihan) kepada  nelayan  dalam  rangka meningkatkan pemahaman nelayan  terhadap  pengelolaan perikanan  yang  berkelanjutan dan  menghindari  penggunaan alat-alat  tangkap  yang  tidak sesuai dengan peraturan perundang- undagan yang berlaku. c. Perlu  dilakukan  penambahan personil anggota dan kelengkapan pendukung dalam peningkatan operasional pengawasan  dan  pembinaan kepada nelayan agar melakukan  penangkap  ikan secara  legal  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penangkapan  secara illegal sangat merugikan pada keberlanjutan sumberdaya perikanan  yang  tersedia  di perairan dan sangat berdampak buruk  pada  sosial  ekonomi nelayan.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
1. Buku Departemen  Kelautan  dan  Perikanan- DKP. (2003). Konvensi- konvensi Perikanan Internasional dan Inplementasinya  di  Indonesia . DKP RI. Jakarta.
Friedman,  Lawrence  M.  (2013). Sistem Hukum:  Presfektif  Ilmu  Sosial .
Nusa Media. Bandung. hlm 6.
Koho,  Zulkifli.  (2015). Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Illegal Fishing  di  Indonesia  (Studi Kasus  Penyalahgunaan  Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor). Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Mahmudah,  Nunung.  (2015).  Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana  Korporasi  di  Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Moh  Nazir.  (1988). Metode  Penelitian. Ghalia  Indonesia.  Bogor  .  hlm
57.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum  Normatif  dan  Empiris.
Pustaka  Pelajar.  Yogyakarta. hlm 192. Prof  Dr.  Sigit  Riyanto,  S.H.,  LL.M. (2014). Re- Interpretasi Kedaulatan Negara Dalam Hukum  Internasional;  Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  Pada  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada . Fakultas  Hukum  Univeristas Gadjah Mada. Yogyakarta. Salim HS dan Erlies. (2013).
Penerapan  Teori  Hukum  Pada
Penelitian  Tesis  dan  Disertasi.
Rajawali. Jakarata. hlm 26.
Supriadi  dan  Alimudin.  (2001). Hukum Perikanan  di  Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 429.
2. Internet Ana  Shofiana  Syatiri,  "Melawan  Illegal Fishing, Penenggelaman 488
Kapal,  dan  Dampak  Positifnya", https://ekonomi.kompas.com /read/2018/10/16/032545926/mela wa n-illegal fishing- penenggelaman  488-  kapal-dan- dampak-positifnya?page=all , (diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 22:00 Wib). Pemerintah Tangjungbalai, 2015, Kondisi  Geografis  Tanjgjungbalai, BPS Tangjungbalai diakses https://tanjungbalaikota.go.id/kondi si-  geogafis/ (diakses  pada  tanggal
21 Juli 2019, pukul 22:00 Wib) Gunawan  Sri  Guntoro.  (2012). Teori- Teori Hukum .  Diakses dari:
https://gunawansriguntoro.
wordpress.com/2012/01/03/teori- teori- hukum/ . (diakses pada tanggal 30 Maret 2019, Pukul 21.00 Wib). Kompas, 2014, Menteri Susi: Kerugian  Akibat  Illegal Fishing  Rp  240  Triliun, diakses https://finance.  detik.com/berita- ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri- susi-kerugian-akibat-illegal-fishing- rp- 240-triliun , (diakses pada
tanggal  12  Juli  2019  Pukul  10 Wib). Sistiyanto,  Harjuno,  2018,  IUU  Fishing dan  Ancaman  Kedepannya  Bagi Indonesia, Badan Riset dan SUmber  Daya  Manusia  Kelautan dan Perikanan,  diakses https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684 - iuu-fishing-dan-ancaman- kedepannya- bagi-indonesia ,
(diakses pada tanggal 22 Juli 2019, pukul 20:00 Wib). Syahputra,  Dodi.,  2012, Tugas  dan Fungsi Satuan Polri, https://dodisyahputra.wordpress.co m/ 2012/04/08/tugas-dan-fungsi-
satuan- polri/ (diakses pada tanggal 21 Juli 2019, Pukul 22:00 wib).
Tanty S. Reinhart Thamrin, “ Penegakan
Hukum Laut  Terhadap  Illegal Fishing ”, diakses dari: https://www.academia.edu/131201
62/Penegakan_Hukum_Laut_Terh adap_Illega  _  Fishing,    (diakses pada    tanggal  22  Februari  2019,
pukul 21.15 WIB).
3. Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan
RI, 2017, Peraturan Menteri Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  37/PERMEN- KP/2017. Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan RI, 2017, Peraturan Menteri Kelautan    dan  Perikanan  Republik Indonesia  Nomor  37/PERMEN- KP/2017
Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, 2010, Susunan Organisasi dan  Tata Kerja  Pada  Tingkat  Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor
Presiden  RI,  2009,  Undang-Undang
Republik  Indonesia  No.  45  Tahun 2009 Tentang Perikanan Presiden  Republik  Indonesia,  2008, Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2008 Tentang Pelayaran Presiden  Republik  Indonesia,  1992, Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  1992 Tentang Pelayaran Presiden  Republik  Indonesia,  2014, Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2008 Tentang Kelutan Undang-Undang  Republik  Indonesia, 2009,  Undang-Undang  No.  45
Tahun 2009 Tentang Perikanan
Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang  Zona  Ekonomi  Ekslusif Indonesia
4. Artikel / Jurnal
Haryanto  dan  Joko  Setiyono.  (2017). Kebijakan  Penenggelaman  Kapal
ASing Pelaku Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional. Jurnal Law Reform, 13(1), 70-85.
Hehanussa  dkk.  (2018).  Penegakan
Hukum Illegal Fishing yang Dilakukan  Oleh  Kapal  Asing  di Wilayah  Laut  Indonesia  Ditinjau dari Hukum  Laut  Internasional.  e- Jurnal Komunitas Yustisia Universitas  Pendidikan  Ganesha
Jurusan Ilmu Hukkum, hlm 1-13. Lasabuda,           Ridwan.           (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan  Dalam  Presfektif  Negara Kepulauan    Indonesia.    Jurnal Ilmiah Platax, 1(2), 92-101.
Muhamad,    S.V.    (2012).    “Illegal Fishing  di  Perairan  Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya  Secara  Bilateral  di Kawasan. Politicia, 3(1), 59-85. Siahaan,  Jhon  Mayer.  (2017),  Strategi Penanganan Illegal,  Unregulated And  Unreported  Fishing ( Iuu- Fishing )  Di  Perairan  Provinsi  Riau Tahun   2014-2016, JOM   FISIP , 4(1), 1-15.
Silalahi,  R.  (2019).  KAJIAN  HUKUM ATAS PERNYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA KONSILIASI. Jurnal Darma Agung,    27(2),    1000-1011. Retrieved from https://jurnal.darmaagung.ac.id/ind ex.php/jurnaluda/article/view/276 Widodo,  J.,  2003, Pemanfaatan  dan Pengelolaan  Sumberdaya  Ikan  di Perairan  ZEE  Indonesia  dan
Sekitarnya, Balai  Riset  Perikanan Laut, Jakarta: DKP RI.
Lamhot Gurning 1), Mangasa Manurung 2), dan H. Bachtiar Simatupang 3)