## Penanggulangan Tindakan Poligami yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI di Lingkungan Kodam VI Mulawarman
(Preventive Action of Polygamy which is Contrary to TNI Administrative Order in Kodam VI Mulawarman)
Dendi Suryadi Kodim 0906/Tenggarong Email:siopsdimtgr@yahoo.co.id

## ABSTRAKSI
Penegakan  hukum  anggota  TNI  yang  melakukan  poligami  yang  bertentangan  dengan ketentuan  administratif  TNI  sudah  dilakukan  oleh  Kodam  VI  Mulawarman  dengan memberikan sanksi yang tegas kepada para anggota TNI yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan yang menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  seorang  Pegawai  Departemen  Pertahanan  baik pria/wanita  hanya  diizinkan  mempunyai  satu  orang  istri/suami.  Kebijakan  penanggulangan terhadap tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan  dilaksanakan  dengan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian  juga  diterbitkan  Peraturan  Panglima  TNI  Nomor  Perpang/11/VII/2007  tanggal  4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Peraturan- peraturan  tersebut  merupakan  kebijakan  dalam  rangka  menanggulangi  tindakan  poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit TNI yang pada prinsipnya prajurit  TNI  hanya diizinkan beristri seorang. Adapun penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama  yang  dianut  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan  memungkinkan,  istri  tidak dapat  menjalankan  fungsi  dan  kewajibannya  sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan  dan  istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.
Kata Kunci: penanggulangan tindakan poligami dan ketentuan administratif TNI.

## ABSTRACT
Law enforcement to TNI Member who involve in polygamy is happened to be contrary to the TNI  Administrative  order  and  have  been  done  by  KODAM  VI  Mulawarman  with  a  straight punishment to TNI member who did it. This problem is according to article 3 verse 1 Ministry of  Defense  regulation  number  23  year  2008  about  marriage,  divorce,  reconciliation  for  the employee among ministry of defense which stated that basically an employee of ministry  of defense, male or female, is only allowed to have one spouse. The countermeasures policy to polygamy which is contrary to the TNI administrative order in the future will be held by the ministry of defense regulation number 23 year 2008 about marriage, divorce, reconciliation to the employee among ministry of defense and also published the TNI Commander regulation number Perpang/11/VII/2007 on 4 th July 2007 about the technical order of marriage, divorce and  reconciliation  for  TNI  Soldier.  Those  rules  is  a  form  of  policy  in  order  to  prevent polygamy which is contrary to the TNI Administrative order, since the principal foundation is TNI  Soldier  only  allowed  having  one  spouse.  Otherwise,  any  other  deviation  according  to permission to have more than one spouse is only considered if only the religion law of both party allowing it to happen, the wife can’t serve well based on her role function and duty as a wife, the wife is having physical disability which can’t be cured and the wife can’t give birth meanwhile doctors statement said the husband is fertile.
Key words: preventive action of polygamy and TNI administrative order.

## PENDAHULUAN
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada asasnya  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang  wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak,  artinya  hanya  bersifat  pengarahan  pada  pembentukan  perkawinan monogami  dengan  jalan  mempersulit  dan  mempersempit  penggunaan  lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.
Ketentuan  adanya  asas  monogami  ini  bukan  hanya  bersifat  limitatif  saja, karena  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Perkawinan  disebutkan  dimana pengadilan  dapat  memberikan  izin  pada  seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari seorang  apabila  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan.  Ketentuan  ini membuka  kemungkinan  seorang  suami  dapat  melakukan  poligami  dengan  ijin pengadilan.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  berbagai  macam  agama  yang  ada  yang dianut  oleh  masyarakat  karena  ada  agama  yang  melarang  untuk  berpoligami  dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu. 1
Pengadilan  agama  baru  dapat  memberikan  ijin  kepada  suami  untuk berpoligami  apabila  ada  alasan  yang  tercantum  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang Perkawinan: 2
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Tentara  Nasional  Indonesia  selanjutnya  disebut  TNI  yang  berkedudukan sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  secara  professional,  oleh  karena  itu  TNI  sebagai  pelayan masyarakat, sangat dituntut sebagai sosok yang bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  dalam  wadah  kesatuan  Negara  Republik Indonesia.
TNI  yang  akan  berpoligami  wajib  memperoleh  izin  terlebih  dahulu  dari pejabat apabila nekat berpoligami tanpa izin dari pejabat, bersiap-siaplah diturunkan pangkatnya  setingkat  lebih  rendah  atau  diberhentikan  dari  jabatanya  apabila  yang bersangkutan menduduki suatu jabatan. Masih ditemui peraturan ini dilanggar oleh
1 Mochamad  Soleh  Alaidrus,  2009,  “Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Perkawinan  Dalam  Perkawinan Poligami  (Studi  di  Pengadilan  Agama  Bekasi)”,  Tesis,  Program  Pascasarjana  UNDIP,  Semarang, hlm.2.
2 Ibid., hlm.3.
TNI dengan mempunyai istri lebih dari seorang, baik secara terang-terangan dalam pengertian telah ada izin dari atasan dan istri terdahulu maupun secara diam-diam.
Mempunyai  istri  lebih  dari  seorang,  sering  dapat  mendayaguna  dan kemampuan seorang TNI dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, di samping hal ini  tentunya  akan  menjadi  sorotan  masyarakat  karena  fungsinya  sebagai  abdi masyarakat  yang  sepatutnya  menjadi  teladan.  Dalam  rangka  menegakan  poligami sebagaimana  diatur  didalam  Peraturan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen  Pertahanan  dan  Peraturan  Panglima  Nomor  PERPANG  11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI, maka Pegawai Negeri Sipil TNI harus dapat menjadi contoh dalam lingkungan kehidupannya.  Sulitnya  mendapatkan  izin  poligami  dan  banyaknya  peraturan  yang harus ditaati menyebabkan TNI berpoligami tidak sah.
Sebagaimana  telah  diutarakan  terdahulu,  bahwa  seorang  TNI  aparatur Negara,  abdi  Negara  dan  abdi  masyarakat,  dengan  demikian  maka  seorang  TNI haruslah  dapat  menjadi  teladan  bagi  masyarakat  khususnya  bagi  bawahannya sehingga  dapat  berhasil  guna  ketertiban  suatu  kerja  TNI  di  lingkungan  tempatnya bekerja  sangat  ditunjang  oleh  ketertiban  keluarga  dan  rumah  tangganya,  sehingga sangat  penting  diberikan  pembinaan  bagi  setiap  TNI  termasuk  pembinaan  dalam kehidupan rumah tangga juga menyangkut penerapan dalam poligami tersebut.

## Perkawinan
Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang hampir tidak dapat dihindari oleh  setiap  manusia.  Sudah  digariskan  oleh  Tuhan  bahwa  manusia  hidup  saling untuk  berkenalan  dan  melangsungkan  perkawinan  untuk  mendapatkan  keturunan. Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  disebutkan  perkawinan  adalah  sah, apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.  Pasal 2 ayat  2 juga  menyebutkan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Atas  dasar  semua  itu  hendaknya  di  dalam  melakukan  perkawinan  harus dipersiapkan  dan  dipikirkan  dahulu  secara  matang,  tidak  hanya  menuruti  kemauan nafsu  semata.  Jadi  apabila  hendak  melaksanakan  perkawinan  haruslah  menurut prosedur  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang maupun  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  pada  saat  dilangsungkannya perwakinan tersebut.
Pihak-pihak  yang  hendak  melaksanakan  perkawinan  yaitu  calon  mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yaitu: 3 a. Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna
b. Jadi  kedewasaan  di  sini  selain  ditentukan  oleh  umur  masing-masing  pihak  juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu  dari  tujuan  perkawinan  itu  sendiri  supaya  dapat  terlaksana  seperti  yang diharapkan  maka  kedua  belah  pihak  yaitu  suami  istri  harus  sudah  matang jiwanya.
c. Berakal sehat.
3 Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.
d. Tidak  karena  paksaan,  artinya  harus  berdasarkan  kesukarelaan  kedua  belah pihak.
e. Wanita-wanita  yang  hendak  dinikahi/dikawini  oleh  seorang  pria  bukan  termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dinikahi.

## Poligami
Perkataan  poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yang  terdiri  dari dua  pokok kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti  perkawinan  banyak.  Dalam  bahasa  Indonesia  disebut  "Permaduan".  Dalam teori  hukum,  poligami  dirumuskan  sebagai  sistem  perkawinan  antara  seorang  pria dengan lebih dari seorang isteri. 4
Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipilisasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat. 5 Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang.
Selanjutnya  timbul  pertanyaan,  apakah  poligami  sudah  ada  di  Indonesia sebelum  agama  Islam  datang?  Di  Indonesia  sendiri  sebelum  datangnya  agama Islam,  sistem  poligami  itu  merupakan  lembaga  yang  dibenarkan  oleh  Hukum Keluarga,  baik  dalam  stelsel  Unilateral  maupun  dalam  stelsel  Parental.  Malahan kedatangan  Islam  memberi  kepastian  hukum  yang  menjamin  anak-anak  yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami. 6
Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan: Meskipun sistem poligami  merupakan  lembaga  yang  dibenarkan  oleh  Hukum  Keluarga,  baik  dalam stelsel  unilateral  maupun  stelsel  parental,  nama  di  kalangan  rakyat  murba  pada sebagian  besar  suku  bangsa  di  Nusantara  ini  sangatlah  tidak  lazim  adanya  ikatan perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  dua  orang  wanita  atau  lebih  pada  waktu yang  bersamaan.  Bahkan  di  Tenganan  Pagringsingan  (Bali),  terdapat  larangan poligami. 7
Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang berbunyi: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terdapat (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :  dua,  tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil, maka  kawinilah  seorang  saja,  atau  budak-budak  lain  yang  kamu  miliki.  Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".
Menurut Ahmad Basyir: Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa : 3 di atas, merupakan  jalan  keluar dari kewajiban  berbuat adil  yang  mungkin tidak  terlaksana terhadap  anak-anak  yatim.  Dahulu  orang-orang  Arab  suka  kawin  dengan  anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan  tidak  usah  memberi  mas  kawin.  Untuk  menghidari  agar  orang  jangan  sampai berbuat  tidak  adil  terhadap  anak-anak  yatim  itu,  seorang  laki-laki  diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil. 8
Poligami  atau  memiliki  lebih  dari  seorang  isteri  bukan  merupakan  masalah baru,  ia  telah  ada  dalam  kehidupan  manusia  sejak  dahulu  kala  di  antara  berbagai
4 Abdulrahman  dan  Riduan  Syahrani,  1978, Masalah-masalah  Perkawinan  di  Indonesia,  Alumni, Bandung, hlm.79-80.
5 Yusuf Wibisono, 1980, Monogami atau Poligami Sepanjang Masa, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.47.
6 M.  Yahya  Harahap,  1975, Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional,  Zahir  Trading  Co.,  Medan, hlm.24.
7 Imam Sudiyat, 1981, Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, Liberty, Yogyakarta, hlm.24.
8 Ahmad  Azhar  Basyir,  1978, Hukum  Perkawinan  Islam,  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, Yogyakarta, hlm.3.
kelompok  masyarakat  di  berbagai  kawasan  dunia. 9 Namun,  dalam  Islam,  poligami mempunyai  arti  perkawinan  yang  lebih  dari  satu  dengan  batasan,  umumnya dibolehkan  hanya sampai empat  wanita.  Walaupun  ada juga yang  memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An- Nisa,  sebagai  dasar  penetapan  hukum  poligami. 10 Dengan  kata  lain,  poligami  ialah mengamalkan  beristeri  lebih  dari  satu  yaitu  dua,  tiga  atau  empat. 11 Hal  ini  juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa “beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”.
Ketentuan  Undang–Undang  Perkawinan  baik  pasal  demi  pasal  maupun penjelasannya  tidak  ditemukan  pengertian  poligami.  Hanyalah  Pasal  3  ayat  (2) Undang–Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  dapat  memberi  izin kepada  seorang  suami  untuk  beristeri  lebih  dari  seorang  apabila  dikehendaki  oleh pihak–pihak yang bersangkutan”.
Menurut  Hilman  Hadikusuma  mengatakan  bahwa  “dengan  adanya  pasal  ini maka  Undang–Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menganut  asas  monogami  terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami  yang  sifatnya  tertutup  atau  poligami  yang  tidak  begitu  saja  dapat  dibuka tanpa pengawasan hakim. 12
Adapun  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  oleh  seorang  suami  untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang–Undang (Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974) secara limitatif yaitu: 13
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat  jika alasan  yang  diajukan  tidak  sesuai dengan  yang  disebut  pada  Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Perkawinan.
Dalam  pandangan  Islam  bahwa  berpoligami  itu  dibolehkan  walaupun  tidak dalam keadaan terpaksa, apabila bagi seorang laki-laki yang mampu dari segi seksuil dan juga mampu dari segi material dan mampu berlaku adil. Apalagi wanitanya lebih banyak,  dan  banyak  yang  belum  kawin,  maka  bagi  laki–laki  yang  mempunyai kelebihan dianjurkan untuk kawin lebih dari satu demi terpenuhinya kebutuhan batin bagi  wanita  yang  sangat  membutuhkan  perlindungan  dan  kasih  sayang  dalam perkawinan yang sah dan halal menurut hukum Islam. 14
Sebagai dasar poligami dalam hukum Islam diatur dalam surat An-Nissa ayat 3 yang berbunyi, yang artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap  (hak-hak)  wanita  yang  yatim  (bila  kamu  mengawininya),  maka  kawinlah wanita–wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang  kamu  miliki  yang  demikian  itulah  lebih  dekat  kepada  tidak  berbuat  aniaya”. (Q.S. An-Nissa (4): 3).
9 Abdul Rahman I Doi, 1992, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.46.
10 Khairuddin Nasution, 1996, Riba dan Poligami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.84.
11 Kasmuri  Selamat,  1998, Pedoman  Mengayuh  Bahtera  Rumah  Tangga,  Kalam  Mulia,  Jakarta, hlm.19.
12 Hilman  Hadikusuma,  1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan  Hukum Adat, Hukum Agama, Mandarmaju, Bandung, hlm.32.
13 C.S.T.  Kansil,  2001, Pengantar  Ilmu  dan  Tata  Hukum  Indonesia,  PN.  Balai  Pustaka,  Jakarta, hlm.213.
14 Kholilah Marhijanto, t.t., Menciptakan Keluarga Sakinah, CV. Bintang Pelajar, Surabaya, hlm.70-72.
Penanggulangan Tindakan Poligami Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Administratif TNI Di Lingkungan Kodam VI Mulawarman
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kodam VI Mulawarman 15 diperoleh  keterangan  bahwa  peran  dan  tugas  pokok  TNI  adalah  menegakkan kedaulatan  negara,  mempertahankan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  serta  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari  ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa dan  negara,  maka setiap  prajurit  diperlukan  ketaatan  dan  disiplin  terhadap semua  peraturan-peraturan  yang  berlaku.  Adapun  peraturan-peraturan  yang dimaksud  tersebut  antara  lain    Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia Nomor  Perpang/11/2007  tentang Tata Cara Pernikahan,  Perceraian  dan Rujuk  Bagi Prajurit,  dan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang Pekawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Pegawai  di  Lingkungan  Departemen Pertahanan.
Pasal  2  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang Pekawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Pegawai  di  Lingkungan  Departemen Pertahanan  menyatakan  bahwa  setiap  perkawinan,  perceraian  dan  rujuk dilaksanakan  menurut  ketentuan  atau  tuntunan  agama  yang  dianut  oleh  Pegawai Departemen  Pertahanan  yang  bersangkutan  dan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Mengenai masalah perkawinan, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Pekawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi Pegawai  di  Lingkungan  Departemen  Pertahanan  dinyatakan  bahwa  pegawai  yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Izin  perkawinan  hanya  diberikan  apabila  perkawinan  yang  akan  dilakukan  itu  tidak melanggar  hukum  agama  yang  dianut  oleh  kedua  belah  pihak,  serta  permohonan izin perkawinan diajukan secara tertulis.
Surat  izin  perkawinan  hanya  berlaku  selama  3  (tiga)  bulan  terhitung  mulai tanggal  dikeluarkan.  Pegawai  yang  telah  melaksanakan  perkawinan,  wajib menyerahkan salinan surat izin kawin kepada Pejabat kepegawaian di kesatuannya. Dalam  hal  perkawinan  tidak  dilaksanakan,  yang  bersangkutan  wajib  melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang memberikan izin.
Menurut  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, pemberian izin perkawinan dapat ditolak apabila:
a. calon  suami/istri  sedang  dalam  menjalani  hukuman  yang  diputuskan  oleh pengadilan dan telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
b. calon suami/istri masih terikat perkawinan dengan orang lain;
c. tabiat,  kelakukan  dan  reputasi  calon  suami/istri  yang  bersangkutan  tidak  sesuai dengan kaidah-kaidah/norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat;
d. ada kemungkinan, bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat atau mengakibatkan  kerugian  terhadap  nama  baik  anggota/satuan  ataupun  negara, baik langsung maupun tidak langsung;
e. calon suami/istri tidak seiman; dan
f. persyaratan administrasi dan kesehatan tidak terpenuhi.
Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan  Rujuk  Bagi  Prajurit  dinyatakan  bahwa  prajurit  TNI  yang  akan  melaksanakan perceraian  harus  mendapat  izin  terlebih  dahulu  dari  pejabat  yang  berwenang.  Izin
15 Hasil Penelitian di Kodam VI Mulawarman, pada tanggal 24 Juli 2012.
cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Izin  cerai  pada  prinsipnya  diberikan kepada  prajurit  apabila  pernikahan  yang  telah  dilakukannya  tidak  memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Untuk hal izin cerai  perlu  adanya  pernyataan  tertulis  dari  pejabat  agama  angkatan  yang bersangkutan.
Sedangkan  Pasal  11  Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor Perpang/11/VII/2007  dinyatakan  bahwa  permohonan  talak/gugatan  perceraian terhadap  prajurit  oleh  suami/istri  yang  bukan  prajurit  disampaikan  langsung  oleh yang  berkepentingan  kepada  pengadilan  setelah  memberitahukan  kepada  atasan prajurit  yang  bersangkutan.  Setiap  prajurit  yang  menerima  pemberitahuan  dari pengadilan  tentang  telah  diajukannya  gugatan  perceraian  segera  menyampaikan laporan  tentang  hal  tersebut  kepada  atasan  yang  berwenang  memberi  izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
Menurut  Pasal  12  Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor Perpang/11/VII/2007, permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
a. Perceraian  yang  akan  dilakukan  itu  bertentangan  dengan  hukum  agama  yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan
b. Alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  anggota  yang  bersangkutan  untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat
c. Alasan-alasan tersebut di atas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi  suami  dan/atau  istri  serta  dilengkapi  dengan  berita  acara  pendapat  dari pejabat agama.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela, 16 selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, diperoleh keterangan bahwa di Kodam VI Mulawarman terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan susila atau tindakan  poligami  yang  dilakukan  oleh  anggota  TNI.  Pelanggaran  tersebut  telah ditangani  oleh  Mahkamah  Militer  Kodam  VI  Mulawarman  dan  sudah  diputus  oleh Mahkamah Militer Kodam VI Mulawarman.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sertu SM, 17 salah satu anggota TNI  yang  telah  melakukan  tindakan  poligami,  yaitu  dengan  nikah  siri  dengan perempuan lain dan telah membuahkan 1 (satu) orang anak, diperoleh keterangan bahwa dirinya melakukan nikah siri tersebut dikarenakan istrinya sering sakit-sakitan dan tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kolonel Inf. Djamarius Ariston Ela, 18 selaku Asisten Personal Kodam VI Mulawarman, diperoleh keterangan bahwa penegakan  hukum  anggota  TNI  yang  melakukan  poligami  yang  bertentangan dengan  ketentuan  administratif  TNI  sudah  dilakukan  oleh  Kodam  VI  Mulawarman dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  anggota  TNI  yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Pekawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Pegawai  di Lingkungan  Departemen  Pertahanan  yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya seorang  Pegawai  Departemen  Pertahanan  baik  pria/wanita  hanya  diizinkan mempunyai satu orang istri/suami.
16 Wawancara  dengan  Kolonel  Inf.  Djamarius  Ariston  Ela  selaku  Asisten  Personal  Kodam  VI Mulawarman, pada tanggal 25 Juli 2012.
17 Wawancara dengan Sertu SM, pada tanggal 26 Juli 2012.
18 Wawancara  dengan  Kolonel  Inf.  Djamarius  Ariston  Ela  selaku  Asisten  Personal  Kodam  VI Mulawarman, pada tanggal 25 Juli 2012.
Pada dasarnya seorang Pegawai baik pria/wanita hanya diizinkan mempunyai satu  orang  istri/suami.  Dalam  hal  seorang  suami  dapat  mempunyai  istri  lebih  dari satu,  apabila  hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  agama  yang dianutnya;  harus  memenuhi  sekurang-kurangnya  salah  satu  syarat  alternatif  dan ketiga syarat kumulatif yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.
Adapun  syarat  alternatif  yang  harus  dipenuhi  oleh  Pegawai  Departemen Pertahanan untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan  syarat  kumulatif  yang  harus  dipenuhi  oleh  Pegawai  Departemen Pertahanan untuk dapat mempunyai istri lebih dari satu adalah:
a. ada persetujuan tertulis dari istri;
b. Pegawai  yang  bersangkutan  mempunyai  penghasilan  yang  cukup  untuk membiayai  lebih  dari  satu  istri  dan  anak-anaknya  yang  dibuktikan  dengan  surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. ada jaminan tertulis dari Pegawai yang bersangkutan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Pegawai  dilarang  hidup  bersama  dengan  lawan  jenis  sebagai  ikatan  suami istri  tanpa  dasar  perkawinan  yang  sah.  Setiap  atasan  harus  menegur, memperingatkan  dan  melarang  anggotanya  yang  melakukan  perbuatan  hidup bersama dengan lawan jenis sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.
Berdasarkan  Pasal  16  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008 tentang Pekawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan  dinyatakan  bahwa  kewenangan  pemberian  izin  perkawinan,  perceraian dan rujuk bagi Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan adalah:
a. Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan.
b. Menteri Pertahanan untuk Pejabat:
1) Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
2) PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/e di lingkungan Departemen Pertahanan.
c. Panglima  TNI  untuk  Pejabat  Perwira  Tinggi  yang  bertugas  di  lingkungan Departemen Pertahanan.
d. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Pejabat:
1) Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Departemen Pertahanan;
2) Prajurit  TNI  berpangkat  Letnan  Kolonel  dan  Mayor  yang  bertugas  di lingkungan Departemen Pertahanan; dan
3) PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan Departemen Pertahanan.
e. Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah berpangkat Kolonel di lingkungan Departemen Pertahanan.
f. Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk:
1) PNS  Golongan  Ruang  III/d  ke  bawah  di  lingkungan  Departemen Pertahanan; dan
2) Prajurit  TNI  berpangkat  Kapten  ke  bawah  yang  bertugas  di  lingkungan Departemen Pertahanan.
Berdasarkan  Lampiran  Surat  Keputusan  KASAD  Nomor  Skep/699/XII/1987 point 14 dinyatakan bahwa pada prinsipnya anggota TNI AD hanya diizinkan beristri
seorang. Penyimpangan untuk dapat diberikan izin beristri lebih dari seorang hanya dapat dipertimbangkan bilamana:
a. Hukum  agama  yang  dianut  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersangkutan memungkinkan
b. Istri tidak dapat menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai istri
c. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
d. Istri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan,  sedangkan  menurut  keterangan  dokter suami tidak mandul.
Fenomena  poligami  semakin  marak  akhir-akhir  ini,  terutama  karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: 19
a. lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan;
b. masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
c. kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai- nilai  kemanusiaan.  Interpretasi  agama  yang  memposisikan  isteri  hanya  sebagai obyek  seksual,  tidak  memiliki  kemandirian  sebagai  manusia  utuh.  Realitas sosiologis  di  masyarakat  menjelaskan  bahwa  poligami  selalu  dikaitkan  dengan ajaran Islam.
Pasal  65  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  memberikan  kemungkinan perkawinan  poligami  itu  didasarkan  atas  hukum  lama,  di  samping  ketentuan  yang disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan,  namun  pembuat Undang-Undang  tidak  memberikan  penjelasan  mengenai  apa  yang  di  maksud dengan hukum lama tersebut.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, bahwa yang di  maksud  dengan  hukum  lama  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum  baik  yang tertulis,  misalnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), Huwelijke Ordonantie  Christen  Indonesier  S.  1933  Nomor  74  (HOC,  Peraturan  Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwehjke S. 1898 Nomor 158), yang setelah berlakunya  Undang-Undang  Perkawinan  dinyatakan  tidak  berlaku,  maupun  hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.
Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas  adalah  sebagai  konsekuensi  dari  syarat-syarat  poligami  sebagaimana  terdapat dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Huruf  b  dan  c  Undang-Undang  Perkawinan  yang menyebutkan  bahwa  adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan  hidup  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka  dan  adanya  jaminan  bahwa suami  akan  berlaku  adil  terhadap  isteri-isteri  dan  anak-anak  mereka.  Terhadap ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  Huruf  b  Undang-Undang  Perkawinan  ini,  bagi  Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka  yang  dapat  dipakai  oleh  Hakim  untuk  menentukan  ukuran  yang  obyektif adalah jumlah kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani  oleh  bendaharawan  tempat  suami  bekerja,  atau  dapat  di  lihat  dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan yang adil dari suami  terhadap  isteri-isterinya  tentunya  adalah  sangat  sukar  diambil ukuran/patokannya.
Berdasarkan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam  Surat  Keputusan  KASAD Nomor  Skep/699/XII/1987,  Peraturan  Panglima  Tentara  Nasional  Indonesia  Nomor Perpang/11/VII/2007  tentang  Tata  Cara  Pernikahan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi
19 Siti Musdah Mulia, 2005, Islam Menggugat Poligami, PT Gramedia, Jakarta, hlm.8.
Prajurit, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, sangat jelas  betapa  beratnya  persyaratan  untuk  berpoligami  bagi  mereka.  Peraturan tersebut di atas adalah  suatu pelarangan terhadap poligami, sebab betapa sulitnya memenuhi persyaratan seperti di atas. Salah satu alasan tidak diberikannya izin bagi lak-laki yang akan beristri lebih dari seorang, atau wanita yang akan jadi istri kedua, ketiga  dan  keempat  adalah  dapat  mengganggu  kedinasan.  Dalam  hal  poligami  ini diperlukan  bagi  yang  bersangkutan,  justru  pelarangannya  akan  menjadikan terganggunya kedinasan.

## PENUTUP
Penegakan hukum anggota TNI yang melakukan poligami yang bertentangan dengan  ketentuan  administratif  TNI  sudah  dilakukan  oleh  Kodam  VI  Mulawarman dengan  memberikan  sanksi  yang  tegas  kepada  para  anggota  TNI  yang melakukannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Pekawinan,  Perceraian  dan  Rujuk  Bagi  Pegawai  di Lingkungan  Departemen  Pertahanan  yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya seorang  Pegawai  Departemen  Pertahanan  baik  pria/wanita  hanya  diizinkan mempunyai  satu  orang  istri/suami.  Sanksi  tersebut  antara  lain  dijatuhi  hukuman kurungan  8  bulan  dengan  hukuman  tambahan  diberhentikan  dengan  tidak  hormat dari dinas TNI AD. Selain sanksi tersebut juga dilakukan penahanan berat selama 21 hari dengan  hukuman  tambahan  dimutasi ke Kodim  lain,  juga tindakan  penahanan berat 14 hari dan penundaan pangkat.
Kebijakan  penanggulangan  terhadap  tindakan  poligami  yang  bertentangan dengan ketentuan administratif TNI di masa depan dilaksanakan dengan Peraturan Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008  tentang  Perkawinan,  Perceraian  dan Rujuk  Bagi  Pegawai  di  Lingkungan  Departemen  Pertahanan  dan  kemudian  juga diterbitkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang  Tata  Cara  Pernikahan,  Perceraian  dan  Rujuk  bagi  Prajurit  TNI.  Peraturan- peraturan  tersebut  merupakan  kebijakan  dalam  rangka  menanggulangi  tindakan poligami yang bertentangan dengan ketentuan administratif TNI yang dilakukan oleh prajurit  TNI  yang  pada  prinsipnya  prajurit  TNI  hanya  diizinkan  beristri  seorang. Adapun  penyimpangan  untuk  dapat  diberikan  izin  beristri  lebih  dari  seorang  hanya dapat dipertimbangkan bilamana hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang  bersangkutan  memungkinkan,  istri  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  dan kewajibannya  sebagai  istri,  istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, sedangkan menurut keterangan dokter suami tidak mandul.

## Daftar Pustaka
Sumber Utama Al-Quran
Literatur Abdulrahman  dan  Riduan  Syahrani ,  1978, Masalah-masalah  Perkawinan  di Indonesia, Alumni, Bandung.
Abdul  Rahman  I  Doi ,  1992, Perkawinan  Dalam  Syariat  Islam,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir , 1978, Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
C.S.T. Kansil , 2001, Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka,
Jakarta.
Harahap,  M.  Yahya ,  1975, Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional,  Zahir Trading Co., Medan.
Hilman  Hadikusuma ,  1990, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang- undangan Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung.
Imam  Sudiyat ,  1981, Pembahasan  Hukum  Perkawinan  Nasional,  Liberty, Yogyakarta.
Kasmuri  Selamat ,  1998, Pedoman  Mengayuh  Bahtera  Rumah  Tangga,  Kalam Mulia, Jakarta.
Kholilah  Marhijanto ,  t.t., Menciptakan  Keluarga  Sakinah,  CV.  Bintang  Pelajar,
Surabaya.
Nasution, Khairuddin , 1996, Riba dan Poligami, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Siti Musdah Mulia , 2005, Islam Menggugat Poligami, PT Gramedia, Jakarta.
Soemiyati ,  1982, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan,
Liberty, Yogyakarta.
Yusuf Wibisono ,  1980, Monogami atau Poligami Sepanjang Masa, Bulan Bintang,
Jakarta.
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  23  Tahun  2008 tentang  Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Peraturan  Panglima  Nomor  PERPANG  11/VII/2007 tentang  Tata  Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI.

## Tesis
Mochamad  Soleh  Alaidrus, 2009,  “Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Perkawinan Dalam  Perkawinan  Poligami  (Studi  di  Pengadilan  Agama  Bekasi)”,  Tesis, Program Pascasarjana UNDIP, Semarang.