## PENDAHULUAN
Keberadaan Undang-undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  dalam  kehidupan  hukum  di Indonesia telah meniti suatu era baru, yaitu era kebangkitan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan  hak  asasi  seorang tersangka  dalam  mekanisme  sistem peradilan  pidana.  Perlindungan  atas hak asasi tersangka tersebut diharapkan  akan  dapat  dilaksanakan sejak  seorang  tersangka  di  tangkap, di tahan, di tuntut dan diadili di muka sidang pengadilan. Selain perlindungan  hak  asasi  tersangka, juga  di  kandung  harapan  agar penegakan hukum berlandaskan Undang-undang tersebut memberikan  kekuasaan  kehakiman yang  bebas  dan  bertanggung  jawab kepada  hakim  dalam  memeriksa  dan memutuskan  suatu  perkana  pidana. Harapan  tersebut  di  atas  tampaknya hanya  dapat  diwujudkan  apabila orientasi penegakan hukum
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
dilandaskan  pada  pendekatan  sistem atau system approach .
Status  tersangka  oleh  penyidik didalam  KUHAP  memang  tidak diatur batas waktu kapan berakhirnya dan dapat menyebabkan status tersangka  dapat  menjadi  tersangka seumur hidup. Sementara itu KUHAP juga tidak mengatur batasan minimal atau maksimal harus berapa kali  penuntut  umum  memberikan petunjuk  kepada  penyidik,  namun idealnya pengembalian berkas perkara tersebut harus memperhatikan masa tahanan seorang tersangka. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan  dibuat  dan  diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian tidak  menimbulkan  keragu-raguan (multi-tafsir)  dan  logis  dalam  artian ia  menjadi  suatu  sistem  norma dengan  norma  lain  sehingga  tidak berbenturan atau menimbulkan konflik  norma.  Konflik  norma  yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan  dapat  berbentuk  konsestasi

## MEKANISME PEMENUHAN HAK TERSANGKA MELALUI PENETAPAN TERSANGKA MENJADI OBJEK PRA PERADILAN
Fachruddin Razi 1

## Abstract
The  existence  of  law  No.  8  of  1981  on  the  book  of  the  law  of  Criminal Procedure Law in the life of the law in Indonesia have been demanding a new era, that of the era of revival of national laws that give priority to the protection of the rights of a suspect in the criminal justice system mechanisms.
Pretrial  is  essentially  an  institution  to  conduct  surveillance  against  acts horizontally  attempts  forcibly  against  the  suspect  for  being  in  the  process  of investigation  and  prosecution.  Institutions  that  carry  out  the  functions  of  the pretrial is the District Court. so it is only found in pretrial Court level alone.
Pretrial  is  one  of  apparition  of  Habeas  Corpus  as  a  prototype,  i.e.  as  a place to  denounce  violations  of  human  rights  ("HAM")  in  a  criminal  proceeding process  (andi  hamzah)  pretrial  legal  Effort  itself  basically  aims  to  protect  the rights  of  suspects  in  connection  with  the  acts  of  forced  efforts  that  might  be undertaken  by  investigators  against  the  suspect.  With  the  lawsuit  regarding pretrial status of a suspect, it can expand the authorities of the institutions of the pretrial,  can  also  make  law  enforcement  more  professional  and  more  careful  in setting a person becomes suspect.
Keyword : fulfillment, the suspect, judicial
norma,  reduksi  norma  atau  distorsi norma.  Kepastian  hukum  menunjuk kepada  pemberlakuan  hukum  yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang  pelaksanaannya  tidak  dapat dipengaruhi  oleh  keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Tentang kepastian hukum menurut  Bismar  Siregar  didalam KUHAP ternyata lebih menitikberatkan  kepada  kepastian hukum dan perlindungan hak tersangka  dari  penegak  keadilan  itu sendiri.  Selanjutnya  bahwa  hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat,  yakni  tiada  lain  agar hakim  lebih  peka  terhadap  perasaan hukum  dan  rasa  keadilan  yang berguna dalam masyarakat. Singkatnya bahwa hakim tidak boleh terasing dari masyarakat. Seandainya terjadi  dan  akan  terjadi  benturan bunyi  hukum  antara  apa  yang dirasakan adil  oleh  masyarakat
dengan  apa  yang  disebut  kepastian hukum,  jangan  hendaknya  kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan
Kepastian hukum suatu perkara tindak  pidana  merupakan  proses panjang dari penegakan hukum yang dilakukan oleh sub-sub sistem peradilan  pidana.  Penegakan  hukum itu sendiri adalah proses dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam  masyarakat  dan  bernegara. Jadi  secara  konsepsional,  inti  dari penegakan  hukum  adalah  suatu upaya  untuk  menjadikan  hukum sebagai  pedoman  perilaku  dalam setiap  perbuatan  hukum,  baik  oleh para subjek hukum yang bersangkutan  maupun  oleh  aparatur penegakan  hukum  yang  diberi  tugas dan kewenangan oleh undang- undang untuk menjamin
berfungsinya  norma-norma  hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Praperadilan  pada  dasarnya merupakan lembaga yang melakukan pengawasan secara horizontal terhadap tindakan upaya paksa terhadap  tersangka  selama  berada  di dalam proses penyidikan dan penuntutan. Lembaga yang melaksanakan  fungsi  praperadilan adalah  Pengadilan  Negeri.  sehingga praperadilan  hanya  dijumpai  pada tingkat Pengadilan Negeri saja. Mengutip pendapat Andi Hamzah,  Praperadilan  adalah  salah satu  jelmaan  dari Habeas  Corpus sebagai prototype ,  yaitu  sebagai tempat untuk mengadukan
pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia (“HAM”)  dalam  suatu  proses pemeriksaan perkara pidana.
Upaya  hukum  praperadilan itu  sendiri  pada  dasarnya  bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan
tindakan- tindakan  upaya  paksa  yang  mungkin dilakukan  oleh  penyidik  terhadap tersangka.  Pada  hakekatnya,  upaya paksa  merupakan  tindakan  paksa (dalam  hal  pemanggilan  tersangka) yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak  pidana,  yang  pada  dasarnya bias saja merampas kemerdekaan dan kebebasan  serta  merupakan  suatu pembatasan  hak  asasi  tersangka. Dalam  proses  peradilan  pidana  di
Indonesia yang memiliki kewenangan  melakukan  tindakan penyelidikan  dan  penyidikan  ada pada  kepolisian,  sedangkan  yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan,  sementara  kewenangan mengadili  dalam  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  ada  pada  hakim.
Kewenangan-kewenangan yang dimiliki  oleh  hakim,  kejaksaan,  dan kepolisian  meskipun  berbeda,  tetapi
pada  prinsipnya  merupakan  satu kesatuan  utuh  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Penegakan hukum dalam hukum  pidana  merupakan  proses pelaksanaan hukum untuk menentukan apa yang menurut hukum  dan  apa  yang  bertentangan dengan  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini dapat  berarti  bahwa  penegakan hukum  pidana  juga  menentukan tentang  perbuatan  mana  yang  dapat dihukum  atau  dipidana  menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk  tentang  bertindak  serta upaya-upaya  yang  diharuskan  untuk kelancaran berlakunya hukum.
Adanya  asas  praduga  tak bersalah  sesuai  dengan  prinsip  yang terkandung  dalam  pembentukkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHAP),  yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat  dan  martabat  manusia.  Hal tersebut  pada  prinsipnya  juga  sesuai dengan  tujuan  KUHAP  yaitu  untuk memberi perlindungan terhadap hak- hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Bentuk perlindungan terhadap  hak  asasi  salah  satunya dapat dilihat dengan adanya peraturan  yang  mengatur  tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83  KUHAP.  Praperadilan  hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh
Pengadilan  Negeri,  yang  berfungsi untuk  memeriksa  keabsahan  dari suatu  proses  penanganan  perkara, artinya  adalah  yang  diperiksa  dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.
Dibentuknya  praperadilan  di dalam  sistem  hukum  Indonesia  tentu mempunyai  tujuan  dan  maksud tertentu.  Di  dalam  KUHAP  diatur mengenai  kewenangan  upaya  paksa
kepada penyidik dan penuntut umum dalam  melaksanakan  penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.  Pengawasan  terhadap upaya  paksa  ini  perlu  dilakukan. Karena upaya paksa sendiri merupakan pembatasan terhadap kemerdekaan dan hak asasi Tersangka. Dengan adanya mekanisme  pengawasan  terhadap upaya  paksa,  diharapkan  penyidik dan  penuntut  umum  melakukannya sesuai  dengan  peraturan  dan  asas- asas hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam artikel ini yaitu“ Apakah  penetapan  status  tersangka dalam praperadilan dapat diberlakukan jika adanya suatu kasus yang mengharuskan praperadilan memutuskan status tersangka seseorang ”. PEMBAHASAN A. Landasan yuridis Praperadilan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas  hukum  dan  tidak  berdasarkan atas  kekuasaan  belaka.  Sila  ke-2 Pancasila  menjunjung  tinggi  adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya setiap individu sama kedudukannya dimuka hukum  dan  pemerintah,  hal  tersebut juga  termaktub  dalam  alinea  ke  IV yang menyatakan bahwa “ pemerintah  Indonesia  melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia”. Dipertegas  dalam  Pasal  27  ayat  (1) yang berbunyi “ segala warga negara bersamaan  kedudukannya  didalam hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintah itu dengan tidak ada kekecualiannya
Di  dalam  asas  Peradilan disebutkan bahwa “Pengadilan
membantu  pencari  keadilan  dan berusaha  mengatasi  segala  hambatan
dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan”. Juga  disebutkan  “Pengadilan  tidak boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa.  dan  mengadilinya”.  ini dapat  diartikan  bahwa  peradilan diharuskan  menerima  segala  perkara yang diajukan tanpa terkecuali karena semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di mata  hukum.  Dari  ketentuan  diatas berarti  dimungkinkannya  seseorang untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri jika tersangkut  kasus  hukum.  Setiap individu  berhak  menuntut  terhadap prilaku  individu,  lembaga  hukum (aparat penegak hukum) yang bertentangan  dengan  norma  hukum, dan  merampas  hak  asasinya.  Hal  ini erat  kaitannya  dengan  upaya  hukum praperadilan. Berkaitan dengan praperadilan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 10  dan  Bab  X,  menyebutkan  bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan  negeri  untuk  memeriksa dan  memutus  menurut  cara  yang diatuar dalam undang-undang ini:
a. Sah  atau  tidaknya  suatu penangkapan dan atau penahanan  atas  permintaan tersangka  atau  keluarganya atau  pihak  lain  atas  kuasa tersangka; b. Sah atau tidaknya penghentian  penyidikan  atau penghentian  penuntutan  atas permintaan  demi  tegaknya hukum dan pengadilan;
c. Permintaan  ganti  kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka  atau  keluarganya atau  pihak  lain  atas  kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sifat dan atau fungsi praperadilan  yang  khas,  spesifik  dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan  tindakan  upaya  paksa sebelum  status  seseorang  diputus oleh Pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan  setiap  warga  negara, pencegahan  atau  tindakan  yang melanggar  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa,  agar  segala  sesuatunya berjalan  atau  berlangsung  sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan  yang  berlaku. Fungsi Praperadilan sebagai lembaga yang mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses  penegakan  hukum  digunakan oleh  para  pelaku  tindak  pidana maupun orang yang disangka melakukan  tindakan  pidana  untuk mencari kepastian hukum. Penetapan tersangka oleh aparat  penegak  hukum  merupakan hal  yang  sangat  sensitive  bagi masyarakat. Stigma masyarakat bahwa  status  tersangka  mempunya arti  “pasti  bersalah”  tidak  sesuai dengan asas peradilan yang berbunyi
“Setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan  di  depan  pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum  putusan  pengadilan  yang menyatakan  kesalahannya  dan  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap”. Inilah  salah  satu  alasan  mengapa banyak  pihak  yang  mengadukan status  tersangkanya  ke  pengadilan melalui  Praperadilan,  karena  dengan anggapan  masyarakat  bahwasanya status  tersangka  merupakan  orang yang pasti bersalah, dan menyebabkan  kehilangan  beberapa haknya  sebagai  manusia.  Dalam ketentuan  Pasal  1  angka  14  KUHAP yang menyebutkan
bahwa:
“ Tersangka  adalah  seorang  yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana .”. Mengenai bukti  permulaan  KUHAP  tidak mengatur  mengenai  definisi  bukti permulaan  yang  cukup  dalam  tahap penangkapan.  Namun,  hal  ini  diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman,  Kejaksaan  Agung,  dan Kapolri  No.  08/KMA/1984,  No. M.02-KP.10.06  Tahun  1984,  No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)  dan  pada  Peraturan Kapolri  No.  Pol.  Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan  Tindak  Pidana  di  mana diatur  bahwa  bukti  permulaan  yang cukup  merupakan  alat  bukti  untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan  mensyaratkan  minimal  satu laporan  polisi  ditambah  dengan  satu alat  bukti  yang  sah  sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Ketentuan diatas tersebut sebagai  acuan  bagi  para  penegak hukum  untuk  memberikan  gelar tersangaka kepada pihak yang disangka.  Apabila  hanya  salah  satu ketentuan  terpenuhi,  maka  aparat penegak hukum tidak dapat memberikan gelar tersangka tersebut. Beberapa  pihak  yang  merasa  tidak puas  dengan  status  tersangka  yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepadanya  seringkali  mengajukan praperadilan atas status tersangkanya ke  pengadilan.  Tercatat  beberapa gugatan praperadilan mengenai penetapan  status  tersangka  sebagai berikut :
1. Pengajuan  Praperadilan  Komjen Budi  Gunawan  ke  PN  Jaksel  atas penetapan  tersangka  oleh  KPK
tahun 2015 (dikabulkan permohonanya oleh hakim) 2. Pengajuan  Praperadilan  Bachtiar abdul  Fatah  (tersangka  kasus proyek  bioremediasi  P.T.  chevron Pacivic  Indonesia)  ke  PN  Jaksel atas  penetapan  tersangka  oleh Kejaksaan  Agung  RI  tahun  2012 (dikabulkan  permohonanya  oleh hakim) 3. Pengajuan Praperadilan Toto Chandra  (Pimpinan  Perusahaan Permata  Hijau  Group)  ke  PN Jaksel  atas  penetapan  tersangka oleh  Ditjen  Pajak  tahun  2014 (dikabulkan  permohonanya  oleh hakim) B. Pro dan kontra Beberapa gugatan praperadilan dengan konten penetapan tersangka merupakan perluasan terhadap fungsi praperadilan  itu  sendiri,  meskipun  di dalam  pasal-pasal  dalam  KUHAP yang menyangkut
mengenai peradilan  tidak  ditemukan  konten penetapan  tersangka.  Sesuai  dengan asas  peradilan  yang  menyebutkan “Pengadilan  tidak  boleh  menolak untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa. dan  mengadilinya”  maka  gugagatan pra  peradilan  atas  penetapan  status tersangka  merupakan  hal  yang  wajar walaupun ketentuan  praperadilan tidak  mencantumkan  konten  status tersangka.  Berkaitan  dengan  hal tersebut  hak  yang  sama  di  mata hokum  sebagai  warga  negara  juga dimungkinkan  pihak  yang  disangka untuk menggugat status tersangkanya karena  merasa  ada  hak  asasi  yang terganggu  akibat  dari  penetapan status tersangkanya.
Penetapan  status  tersangka bukan kewenangan lembaga praperadilan  karena  dalam  pasal-
pasal KUHAP yang terkait praperadilan  tidak  ada  ketentuan mengenai penetapan tersangka. Sistem  hukum  Indonesia  menganut asas  legalitas,  hal  ini  dapat  kita  lihat pada  pasal  1  ayat  1  KUHP  “tiada suatu  perbuatan  yang  dapat  dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. SIMPULAN Praperadilan adalah salah satu  jelmaan  dari Habeas  Corpus sebagai prototype ,  yaitu  sebagai tempat untuk mengadukan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia
(“HAM”)  dalam  suatu  proses pemeriksaan  perkara  pidana  (andi hamzah)  Upaya  hukum  praperadilan itu  sendiri  pada  dasarnya  bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan- tindakan  upaya  paksa  yang  mungkin dilakukan  oleh  penyidik  terhadap tersangka.  Dengan  adanya  gugatan praperadilan mengenai status tersangka,  ini  dapat  memperluas kewenang.an  lembaga  praperadilan, juga  dapat  membuat  aparat  penegak hokum  lebih  professional  dan  lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Disisi lain adanya asas legalitas membuat penetapan tersangka seharusnya bukan merupakan  kewenangan  lembaga praperadilan, karena aturan mengenai penetapan  status  tersangka  tidak dijumpai di dalam pasal-pasal
KUHAP mengenai praperadilan.
Saran
1. Perlunya  ada  revisi  KUHAP
mengenai  kewajiban  penegak hukum  memenuhi  syarat-syarat penetapan  tersangka  dan  ada batasan waktu terhadap tersangka. 2. Segera  disahkannya  Rancangan KUHAP yang baru dengan
ditambahkan  penetapan  status
tersangka  kedalam  kewenangan praperadilan,  agar  tidak  menjadi polemic berkepanjangan terhadap kasus-kasus gugatan praperadilan mengenai penetapan status
tersangka,  karena  bisa  saja  ada hak  asasi  yang  dilanggar  atau hilang  dari  pihak  yang  disangka akibat dari status tersangkanya.
DAFTAR PUSTAKA Apa itu kepastian hukum, http://yancearizona.wordpress
.com/2008/04/13/apa-itu- kepastian-hukum/ ,  tanggal  22 April 2015, jam 11.00 wib. Bismar  Siregar  – Sang  “Pengadil”
Yang  Progresif , http://musri- nauli. blogspot. Com /2014/04/bismar-siregar- sang-pengadil- yang.html?m=1 ,  tanggal  22
April  2015,  jam  11.00  wib, jam 11.30 wita M.  Yahya  Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi dan  Peninjauan  Kembali)
edisi  kedua,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2006), Penegakan Hukum, http: // jimly. co, /makalah  /  namafile  /56/ penegakan_hukum . pdf ,
tanggal  22  April  2015,  jam
11.00 wib, jam 14.14 Wita