## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-07-29 Accepted: 2022-09-19
Published: 2022-09-27

## PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA
Rahmi Zubaedah Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia rahmizubaedah@yahoo.com
Imanudin Affandi Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia iman_aff@yahoo.com
Meiline Maria M. Panjaitan Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia meilinemarg15@gmail.com
Abstrak: Actio  pauliana  merupakan  suatu  upaya  hukum  untuk  melindungi  hak-hak kreditor  dalam  perkara  kepailitan  dengan  mengajukan  pembatalan  atas  segala perbuatan hukum antara debitor pailit dengan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif,  yakni  dengan  cara  meneliti  serta  menggambarkan  objek penelitian melalui bahan pustaka dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pengalihan  harta kekayaan  debitor  pailit  tanpa  sepengetahuan  kurator  disebabkan  oleh  faktor  harta kekayaan debitor pailit belum masuk ke dalam bundel pailit, faktor debitor pailit menjual atau  menyembunyikan  harta  kekayaannya  sebelum  dinyatakan  pailit,  faktor  debitor pailit  bersikap  tidak  kooperatif  dan  faktor  debitor  pailit  tidak  beritikad  baik.  Akibat hukum  dari  tindakan  debitor  pailit  yang  mengalihkan  harta  kekayaannya  tanpa sepengetahuan  kurator  adalah  dapat  dimintakan  pembatalan  perjanjian  debitor  pailit. Upaya  kreditor  yang  dirugikan  oleh  tindakan  debitor  pailit  atas  pengalihan  harta kekayaan  tanpa  sepengetahuan  kurator  adalah  dengan  cara  mengajukan  gugatan actio pauliana yang diwakili oleh kurator ke Pengadilan Niaga.
Kata kunci: Pengalihan Harta, Debitor Pailit, Kurator.
Abstract: Actio pauliana is a legal effort to protect the rights of creditors in bankruptcy cases by filing the cancellation of all legal actions between the bankrupt debtor and a third  party.  This  study  uses  a  normative juridical  method,  namely  by  researching  and describing  the  object  of  research  through  library  materials  with  qualitative  analysis. From  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  the  factors  that  cause  the transfer  the  property  of  the  bankrupt  debtor  without  the  knowledge  of  the  curator  are caused by the bankrupt debtor's assets not being included in the bankrupt bundle, the bankrupt  debtor  selling  or  hiding  i t’s  property  before  being  declared  bankrupt,  the bankrupt debtor factor being uncooperative and bankrupt debtor factors are not in good faith.  The  legal  consequence  of  the  action  of  a  bankrupt debtor  who  transfers  it’s property without the knowledge of the curator is that the cancellation of the bankruptcy debtor's agreement may be requested. The efforts by creditors who are harmed by the actions  of  a  bankrupt  debtor  on  the  property  transfer  without  the  knowledge  of  the
curator  is  to  file  a  lawsuit  against  actio  pauliana  represented  by  the  curator  to  the commercial court.
Keyword: Property Transfer, Bankrupt Debtor, Curator.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  bisnis saat  ini  sangat  dipengaruhi  oleh adanya pembangunan nasional untuk mengembangkan seluruh aspek kehidupan  bangsa  guna  mencapai pembangunan berkelanjutan sehingga  terciptalah  bangsa  yang sejahtera,  adil  dan  makmur.  Untuk terus  meningkatkan  kesejahteraan dan  kemakmuran  hidup  masyarakat harus selalu mempertimbangkan unsur  keselarasan,  keseimbangan, dan  keadilan  dengan  menyesuaikan pada  aspek  hukum  dan  ekonomi yang ada. Ketatnya persaingan bisnis menjadi  sebuah  tuntutan  tersendiri bagi para pelaku bisnis untuk menghadapi keadaan saat ini dengan menempuh  segala  cara  agar  tetap dapat bertahan di
tengah keterpurukan perekonomian. Tak jarang upaya yang dilakukan tersebut bertentangan  dengan  norma-norma yang  berlaku  (Sularto,  2012).  Dalam membantu  dunia  bisnis  mengatasi permasalahan ekonomi maka dihadirkanlah  suatu  lembaga  berupa lembaga kepailitan yang pada dasarnya diciptakan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara debitor dan kreditor.
Dikarenakan banyak dari debitor pailit bersikap tidak kooperatif dan beritikad  tidak  baik  serta  tidak memiliki  kemauan  untuk  melunaskan utang-utangnya  kepada  kreditor  (Isa, 1983).
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  UU Kepailitan  dan  PKPU  yang  dimaksud dengan  kepailitan  adalah  sita  umum atas  semua  kekayaan  debitor  pailit yang pengurusan dan
pemberesannya dilakukan oleh kurator  di  bawah  pengawasan  hakim pengawas. Sebagai suatu sita umum, maka  kepailitan  itu  meliputi  seluruh kekayaan  debitor  pada  saat  putusan pernyataan  pailit  diucapkan  serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan yang mana nantinya harta benda kekayaan tersebut disimpan di bawah penguasaan Balai Harta Peninggalan (BHP)  atau  kurator  yang  bertindak untuk  melikuidasi  barang  tersebut serta  membagi  hasilnya  kepada  para kreditornya secara proporsional sesuai dengan struktur kredit berdasarkan  prinsip pari  passu  pro rata  parte .  (Eries,  2018)  Hukum kepailitan  merupakan  bidang  ilmu hukum  yang  secara  lex  specialis dihadirkan  sebagai  suatu  lembaga penyelesaian  utang  piutang.  Pada suatu hubungan hukum utang piutang, undang-undang memberikan perlindungan hukum melalui
pengaturan  yang  termuat  dalam Pasal  1131  KUH  Perdata  yang menentukan:  “Segala  kebendaan  si berutang,  baik  tak  bergerak  maupun yang  bergerak,  baik  yang  baru  akan ada  di  kemudian  hari  maupun  yang baru  ada,  menjadi  tanggungan  untuk seluruh perikatan perorangan.” Pasal 1131  KUH  Perdata  tersebut  memiliki arti  bahwa  semua  harta  kekayaan debitor  menjadi  agunan  atas  seluruh utang-utangnya.  Diuraikan  lebih  jelas dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata:
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan  bersama-sama  bagi  semua orang  yang  mengutangkan  padanya; pendapatan  penjualan  benda-benda dibagi-bagi menurut keseimbang;
yaitu  menurut  besar-kecilnya  piutang masing-masing,  kecuali  apabila  di antara  para  berpiutang  itu  ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”  Sebelumnya  debitor juga  diberikan  kesempatan  untuk mengajukan perdamaian, jika perdamaian  tersebut  ditolak  maka secara hukum seluruh harta kekayaan debitor pailit hendak dibereskan  oleh  kurator.  Hal  ini berdasarkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU  Kepailitan  dan  PKPU  yang menyebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan  dan/atau  pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan  pailit  diucapkan  meskipun terhadap  putusan  tersebut  diajukan kasasi  atau  peninjauan  kembali. Pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan  PKPU,  debitor  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai dan  mengurus  kekayaannya  yang termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak tanggal  putusan  pernyataan  pailit diucapkan. Maka debitor pailit dilarang  melakukan  pengalihan  harta kekayaan  yang  merupakan  bagian dari harta pailit dalam bentuk apapun.
Menurut  Pasal  1365  KUH Perdata  mensyaratkan  seseorang yang  melakukan  perbuatan  melawan hukum  karena  perilakunya  buruk sehingga merugikan orang lain harus menyerahkan  penggantian  kerugian. Perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan  yang  seharusnya  tidak boleh dilanggar, akan tetapi peraturan  tersebut  dilanggar  karena adanya  unsur  kesengajaan  dengan berdasarkan itikad tidak baik. Menurut M. Hadi Subhan (2008) actio pauliana  merupakan  penentangan pihak ketiga terhadap seluruh
perampasan, dimana kurator,
kreditor, debitor serta pengurus merupakan  salah  satu  pihak  pada kasus tersebut yang memiliki korelasi dengan harta pailit mencakup gugatan  kurator  kepada  direksi  yang menjadikan  perseroan  tersebut  pailit akibat dari kelalaian maupun kesalahannya. Perkara pengalihan harta
kekayaan  debitor  pailit  ini  telah diputus  dan  mendapatkan  putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  Nomor:  20/Pdt-Sus-Gugatan Lain-Lain/AP/2019/PN.JKT.PST. Adapun awal permasalahan perkaranya  dimulai  pada  tahun  2016 ketika  pihak  debitor  pailit  melakukan tindakan  sewenang-wenang  tanpa membayar upah pekerja
sepersenpun,  oleh  sebab  itu  para pekerja  menempuh  berbagai  proses hukum  hingga  akhirnya  Pengadilan
Niaga  Jakarta  Pusat  memutuskan PKPU berujung pailit terhadap debitor  pailit,  dikarenakan  debitor pailit  tidak  hadir  selama  proses persidangan. Debitor pailit juga cenderung  abai  terhadap  putusan pengadilan sebelumnya dengan tidak melunasi  gaji  tertunggak,  pesangon dan  hak-hak  buruh  debitor  pailit. Itikad  tidak  baik  juga  ditunjukan  oleh debitor  pailit  saat  dimana  diketahui bahwa  seluruh  aset  debitor  pailit telah  dijual  dan  dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kurator selama proses sengketa gugatan pailit berlangsung,  oleh  sebab  itu  kurator yang  dipilih  oleh  Pengadilan  Niaga belum
dapat melaksanakan pemberesan  dan  pengurusan  asset dari debitor pailit.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  pada  uraian  latar belakang  di  atas,  maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian  lebih  lanjut  tentang actio  pauliana  yang  berkaitan dengan  kepailitan,  dalam  hal  ini penulis akan memfokuskan pokok permasalahan yakni mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitor pailit dapat mengalihkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan  kurator,  akibat hukum  dari  tindakan  debitor pailit  yang  mengalihkan  harta kekayaannya tanpa sepengetahuan kurator dan upaya  kreditor  yang  dirugikan oleh  tindakan  debitor  pailit  atas pengalihan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis
normatif.
Metode  penelitian  yuridis  normatif merupakan  suatu  penelitian  hukum kepustakaan  yang  dilakukan  dengan cara  mengkaji  data  sekunder  atau bahan-bahan  kepustakaan  belaka (Soekanto, 2013). Pendekatan yuridis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hukum positif sebagai literatur, sedangkan dalam
pendekatan normatif  akan  melihat  norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku pada  saat  ini  (Noeng,  1996).  Teori yang  dipakai  teori  jaminan  dan  teori perbuatan  melawan  hukum  dalam hukum  positif  terhadap  debitor  yang telah  melakukan  pengalihan  harta kekayaannya dalam perkara
kepailitan.
Penelitian  ini  menggambarkan dan menguraikan data yang digunakan  secara  normatif  yang dikumpulkan secara sistematis dengan sumber data yang digunakan ialah  data  sekunder.  Penelitian  data dilakukan dengan memanfaatkan data kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung  menggunakan  analisis dengan analisis data. Dengan menguraikan  permasalahan  tanpa menggunakan informasi angka,
grafik,  dan  tabel.  Dengan  memakai metode  analisis  data  kualitatif  ini diharapkan  agar  penulis  mampu membidik pemahaman tambahan dan penelaahan
perundang-
undangan  serta  bahan-bahan  hukum yang  memiliki  korelasi  pada  judul dalam penulisan ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pengalihan Harta Kekayaan Debitor Pailit Tanpa Sepengetahuan Kurator Penetapan putusan pernyataan  pailit  terhadap  debitor pailit  wajib  untuk  diberitahukan kepada masyarakat luas. Pemberitahuan  ini  berfungsi  untuk menyederhanakan penyelesaian hak-hak  dan  kewajiban  debitor pailit dalam suatu pintu prosedural dalam pemberesan kepailitan.
Tujuan dari adanya pemberitahuan ini  salah  satunya  guna  mencegah adanya  suatu  manipulasi  yang dilakukan  oleh  debitor  maupun kreditor.  Contohnya  pada  saat debitor berupaya untuk memberikan  keuntungan  terhadap pihak ketiga sehingga
menimbulkan  kerugian  pada  para kreditornya. Namun pada kenyataannya hal-hal tersebut tidak  dapat  dihindari  dan  masih terjadi  pada  saat  ini.  Adapun faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya pengalihan harta kekayaan debitor pailit tanpa sepengetahuan kurator, yaitu:
a.  Faktor harta kekayaan debitor  pailit  belum  masuk ke  dalam  bundel  pailit,
Ketentuan agar suatu harta debitor  dapat  dimasukkan ke  dalam  bagian  dari  harta pailit  adalah  apabila  harta kekayaan yang dimasukkan  sebagai  harta pailit telah memenuhi unsur yang  termuat  dalam  Pasal 1131  KUH  Perdata  yaitu segala benda bergerak baik  akan  ada  maupun yang  sudah  ada  menjadi agunan  untuk  perikatan- perikatan perorangan debitor tersebut. Maka harta yang dapat dimasukkan ke dalam harta adalah  harta  yang  ada selama kepailitan itu berjalan dan setelah adanya penetapan pailit. Harta  kekayaan  PT. Jabatex selaku debitor pailit pada terjadinya pengalihan  harta  kekayaan tanpa sepengetahuan kurator belum dapat dimasukkan ke dalam bagian  dari  harta  pailit karena  PT.  Jabatex  masih dalam  proses  PKPU  dan belum sampai pada putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga.
Sehingga  kurator  belum dapat melakukan pemberesan dan pengurusan harta kekayaan debitor. b.  Faktor debitor pailit menyembunyikan atau menjual harta kekayaannya sebelum  dinyatakan  pailit. Debitor  pailit  melakukan jual beli tanah dan bangunan yang adalah bagian  dari  harta  pailit dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum  dinyatakan  pailit, sehingga  dapat  dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan curang dengan cara menunda, menghalangi, menggelapkan ataupun menipu  kreditor-kreditornya melalui transfer harta kekayaan sehingga mengurangi harta pailit, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran utang-utang  kepada  para kreditornya.    Oleh  sebab itu, kurator segera melakukan penelusuran mengenai  kapan  penjualan tersebut dilakukan dan kepada siapa  aset tersebut dijual.  Saat  aset  tersebut ditemukan,  kurator  terlebih dahulu mengupayakan adanya  suatu  perdamaian di  antara  para  pihak  yang terlibat,  jika  tidak  dapat diselesaikan dengan perdamaian  maka  semua transaksi yang dinilai merugikan harta pailit dimana  debitor  dan  pihak lain yang bertransaksi
dengan debitor diduga melakukan suatu persekongkolan  diwajibkan untuk  dibatalkan  dengan mengajukan  gugatan actio pauliana ke Pengadilan Niaga atau membayar ganti  rugi  seharga  barang yang diperolehnya. c.  Faktor debitor pailit bersikap  tidak  kooperatif. Debitor  pailit  dinilai  tidak kooperatif  pada  saat  Ia menolak, baik yang diminta ataupun  yang  tidak  diminta oleh kurator, untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan proses kepailitan. Debitor pailit patut  memaklumi  bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh kurator adalah  untuk  kebutuhan harta pailit, maka diharapkan  debitor  pailit dapat melakukan kerja sama dalam bentuk: 1)  Memberikan seluruh informasi  serta  data- data  yang  berhubungan dengan harta pailit dengan  lengkap  dan akurat; 2)  Memberikan segala kewenangan pengurusan dan pemberesan  harta  pailit beserta  bisnisnya  pada kurator dan tidak menjalankannya sendiri; 3)  Apabila diperlukan, dapat  menolong  kurator dalam melaksanakan tugasnya; dan 4)  Tidak menghalangi,
baik  sengaja  maupun tidak sengaja pada saat kurator melaksanakan tugasnya. Kurator harus berusaha memperoleh  data  mengenai  harta kekayaan  debitor  pailit  sesuai dengan  ketentuan  yang  termuat dalam hukum kepailitan. Mengingat  seluruh  aktiva  yang dimiliki  debitor  pada  umumnya berasal dari berbagai bentuk pendanaan  ataupun  ajungan  baik obligasi, penanaman modal, perbankan,  serta  perikatan  lain sehingga melahirkan berbagai tanggungan  yang  dapat  diukur dengan  suatu  mata  uang.  Data tentang seluruh aset debitor sangatlah dibutuhkan kurator untuk melakukan pencatatan harta pailit  sebagaimana  yang  termuat dalam  Pasal  100  ayat  (1)  UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan  bahwa  kurator  harus membuat  pencatatan  harta  paling lambat 2  (dua)  hari  setelah menerima putusan pengangkatannya sebagai kurator. Debitor  yang  tidak  bersikap kooperatif akan menghambat kurator  melaksanakan  tugasnya.
Berdasarkan  Pasal  121  ayat  (1) UU  Kepailitan  dan  PKPU  memuat debitor  pailit  yang  bersikap  tidak kooperatif  dengan  absen  dalam rapat  pencocokan  piutang  yang telah ditetapkan penyelenggaraanya akan berakibat  pada  ditangguhkannya rapat pencocokan piutang tersebut dan akan menambah lama penyelesaian  kepailitan.  Kurator dapat  mengadakan  penyelarasan baik  secara  langsung  dengan
pihak terkait maupun melalui surat. Misalnya  untuk  meminta  informasi atau  dilakukan  pemblokiran  aset pada  suatu bank,  sedangkan apabila  debitor  absen  selama proses  rapat  pencocokan  piutang maka dapat dimohonkan penjemputan  paksa  oleh  kurator.
Oleh  sebab  itu,  berhasil  atau tidaknya  proses  pemberesan  dan pengurusan  harta  pailit  sangat bergantung  dari  adanya  kontribusi oleh  debitor  pailit.  Apabila  debitor dapat  berlaku  kooperatif,  maka proses  kepailitan  akan  berjalan dengan lancar. Namun sebaliknya, apabila  debitor  bersikap  tidak kooperatif  untuk  bekerja  sama, maka  proses  pemberesan  dan pengurusan harta pailit akan berjalan  lambat  atau  justru  tak kunjung usai (Wijaya, 2017). Pengadilan dapat memerintahkan  penahanan  bagi debitor  pailit  jika  debitor  pailit dinilai tidak kooperatif dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit. Kurator dapat melakukan suatu tindakan terhadap  debitor  pailit  yang  dinilai tidak kooperatif, berupa (Hasanah,
2018):
a.  Surat panggilan dapat dimintakan  oleh  hakim pengawas sehingga debitor pailit dapat dihadirkan  rapat  kreditor ataupun dalam sidang. b.  Surat  teguran  yang  dapat disampaikan untuk mengintruksikan debitor guna mengikuti ketentuan-ketentuan khusus dalam kepailitan c.  Penggunaan instrumen paksa  badan  yang  dapat dimohonkan kepada hakim  pengawas  sesuai yang  termuat  pada  Pasal 84  UU  Kepailitan  dan PKPU d.  Faktor  debitor  pailit  tidak beritikad baik selama proses kepailitan.
e.  Batasan  mengenai  itikad baik  dan  itikad  tidak  baik debitor, yaitu:
1)  Kriteria  debitor  beritikad baik. Debitor dapat dikatakan  beritikad baik jika  pada  saat  putusan pailit  ditetapkan,  debitor pailit dengan segala cara menyerahkan data- data dan informasi terhadap  seluruh  aset bergerak baik yang akan  menjadi  agunan perikatan-perikatan perorangan debitor maupun  yang  sudah ada tersebut sesuai dengan Pasal 1131 KUH Perdata. Maka sudah jelas termuat pada  ketentuan  yang berlaku  bahwa  debitor yang beritikad baik akan langsung  menyerahkan hartanya kepada kurator untuk dilakukan pemberesan dan pengurusan saat putusan pernyataan pailit  ditetapkan  oleh Pengadilan Niaga, dengan  tidak  terlebih dahulu melakukan pengalihan aset ataupun perbuatan hukum yang dapat mengurangi  harta  pailit
sehingga merugikan para kreditornya. Debitor  yang  beritikad baik  juga  giat  dalam memberikan informasi dan data yang diperlukan tentang eksistensi  aset-asetnya. Sehingga  debitor  dapat dikategorikan  beritikad baik apabila ketidaksanggupannya melunasi  seluruh  utang- utang merupakan akibat dari  resiko  usaha  dan bukan merupakan kontradiksi untuk merugikan para kreditor. Itikad  baik  pada  artian objektif dari debitor menjadi  tolak  ukur  atau patokan dalam menentukan  sah  atau tidaknya perbuatan debitor tersebut. Penormaan  itikad  baik dalam  UU  Kepailitan dan  PKPU  secara  jelas terdapat dalam ketentuan mengenai tolak  ukur  berakhirnya PKPU dan dikabulkannya  gugatan actio pauliana. 2)  Kriteria  debitor  beritikad tidak baik. Debitor dapat dikatakan memiliki itikad tidak baik apabila terbukti: a)  Ada niat dari debitor memindahkan  dan menghilangkan harta debitor kepada pihak ketiga; b)  Penjualan  terhadap harta dilakukan pada  saat  1  (satu) tahun sesudah putusan  pailit  atau sebelum putusan pailit tanpa diketahui  oleh  pihak kurator. Terhadap aset  tersebut  juga dapat  dijual  secara diam-diam oleh debitor pailit; c)  Penjualan  tersebut jauh di bawah harga standar Jika perbuatan debitor dengan pihak ketiga tersebut terbukti melakukan perbuatan yang  telah  disebutkan  di atas, baik pembuktian tersebut berasal dari kurator  ataupun  dibuktikan sebaliknya.  Maka  debitor dapat dikatakan telah beritikad tidak baik dengan mengalihkan asetnya dalam kepailitan 3) Batasan Pihak ketiga yang beritikad baik dan beritikad tidak  baik.  Pihak  ketiga dapat  dikatakan  beritikad baik jika pihak ketiga tersebut  merupakan  pihak yang  jujur  sehingga  tidak mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa  adanya  cacat  cela atas  barang  yang  hendak dibeli. Adapun kategori pihak  ketiga  yang  memiliki itikad baik, yaitu: a) Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah pihak  yang  tidak  sadar sama sekali sedang
berurusan dengan seseorang  yang  bukan owner sebenarnya. b)  Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah pembeli  yang  menaruh kepercayaan penuh bahwa penjual merupakan owner yang sah  dari  barang  yang hendak dijualnya. c) Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ialah seorang  yang  kredibel dan yang tidak mengetahui bahwa terdapat cacat yang terdapat  dalam  barang yang dibelinya Pada  saat  debitor  melakukan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan  dengan  pihak  ketiga ( natuurlijk  person) ,  maka  pihak ketiga  wajib  untuk  mengembalikan benda  tersebut  kepada  kurator. Namun apabila pihak ketiga mendapatkan benda tersebut dengan  itikad  baik  serta  tidak mengetahui  bahwa  debitor  tengah berada  dalam  proses  kepailitan, maka pihak ketiga ( natuurlijk persoon) tersebut  harus  dilindungi dengan memberikan haknya
sebagai  kreditor  konkuren  yang diajukan  oleh  kurator  maupun mengajukan  dirinya  dalam  rapat verifikasi.
2.  Akibat  Hukum  Dari  Tindakan
Debitor  Pailit  Yang  Mengalihkan Harta Kekayaan Tanpa Sepengetahuan Kurator Tindakan  debitor  pailit  yang mengalihkan harta kekayaan tanpa sepengetahuan kurator yang
dilaksanakan  dengan  mekanisme jual  beli  di  depan  notaris  dan PPAT  pada  waktu  kurang  dari  1 (satu)  tahun  sebelum  putusan kepailitan berakibat hukum kepada jual beli tanah dan bangunan yang dinyatakan  sebagai  bagian  dari harta pailit yang dapat ditinjau dari sisi  perjanjian  jual  beli  itu  sendiri. Perjanjian  jual  beli  itu  sendiri memiliki akibat hukum di dalamnya, sehingga setelah diketahui akibat hukum dari
perjanjian  jual  beli  tanah  dan bangunan  yang  seharusnya,  akan diketahui  lebih  lanjut  mengenai akibat  hukum  apabila  tanah  dan bangunan tersebut dinyatakan sebagai  harta  pailit  dalam  suatu kepailitan (Nugroho, 2018).
Peraturan  jual  beli  pada prinsipnya  telah  termuat  di  dalam peraturan perundang-undangan, sehingga  kaidah-kaidah  hukum  di dalamnya wajib untuk dipatuhi oleh kedua  belah  pihak  yang  akan menimbulkan  suatu  akibat  hukum. Dalam  perjanjian  jual  beli  tanah dan  bangunan,  jika  perjanjian dilaksanakan tanpa adanya persengketaan,  maka  pemenuhan hak  dan  kewajiban  para  pihak dapat dilangsungkan oleh semestinya  sesuai  kesepakatan yang  berlaku.  Namun  apabila perjanjian  jual  beli  menimbulkan suatu persengketaan seperti halnya  obyek  perjanjian  jual  beli merupakan bagian dari harta pailit,
maka  akan  timbul  akibat  hukum dimana terdapat pihak yang dirugikan  atas  adanya  jual  beli tersebut. Perjanjian jual beli merupakan  perjanjian  di  mana satu pihak berjanji untuk memberikan  suatu  hal  sementara
pihak lain akan melakukan pembayaran  sesuai  dengan  yang telah  disepakati.  Jual  beli  dapat dikatakan  telah  terjadi  apabila sudah tercapainya suatu kesepakatan diantara para pembeli maupun penjual meskipun barang  tersebut  belum  dibayarkan maupun  diberikan,  ketentuan  ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320  KUH  Perdata  menyatakan bahwa  suatu  perjanjian  dapat dianggap valid jika  memenuhi unsur-unsur  yaitu  adanya  kata sepakat diantara para pihak, adanya  kecakapan  para  pihak yang membuat perjanjian tersebut, mengenai  suatu  hal  tertentu  dan suatu  sebab  yang  halal,  dan berdasarkan  Pasal  1338  KUH Perdata  suatu  perjanjian  harus dilakukan berdasarkan oleh adanya itikad baik di antara kedua belah pihak. Didasari oleh adanya kesepakatan  tersebut  jika  para pihak  dalam  perjanjian  jual  beli mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa sedang berlangsungnya  proses  kepailitan diantara  mereka  maka  perbuatan hukum  atau  perjanjian  tersebut bersifat  dapat  dibatalkan.  Hal  ini harus  sesuai  dengan  pedoman dasar dari sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal
1338 KUH Perdata. Maka perbuatan  hukum  atau  perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan  unsur  objektif  dari  suatu syarat  sahnya  perjanjian,  sehinga perjanjian ataupun perbuatan hukum  tersebut  dapat  dimintakan
untuk  dibatalkan  atas  dasar  tidak terpenuhinya  unsur  subjektif  dari perjanjian  yakni  kecakapan  dan atau ketiadaan kesepakatan.
Berdasarkan Pasal 1321 KUH  Perdata  terdapat  3  (tiga) alasan untuk melakukan pembatalan  perjanjian  yang  terdiri dari: a. Kesesatan/kekhilafan  ( dwaling) yang termuat dalam Pasal 1322 KUH Perdata b. Adanya paksaan ( dwang/bedreiging) yang termuat dalam Pasal 1323 KUH Perdata-Pasal 1327 KUH Perdata c.  Penipuan ( bedrog) yang termuat dalam Pasal 1328 KUH Perdata
Kesesatan  atau  kekhilafan ( dwaling) ,  paksaan  ( dwang  atau bedreiging) dan penipuan ( bedrog)
sebagaimana  yang  termuat  dalam Pasal 1321 KUH Perdata merupakan defect of consent/ cacat kehendak dalam  membentuk  kata sepakat  pada  suatu  perjanjian. Dalam kesepakatan yang
mengandung defect  of  consent akan  terlihat  adanya  kesepakatan, tapi kesepakatan tersebut dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas. Berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata menyatakan jual beli ini  dapat  pula  dapat  dibatalkan untuk dapat memberikan penggantian kerugian beserta bunganya,  jika  si  pembeli  tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa objek jual beli tersebut menimbulkan adanya suatu persengketaan.  Berdasarkan  oleh adanya  akibat  hukum  yang  timbul dari  perjanjian  jual  beli  tanah  dan
bangunan yang merupakan bagian dari  harta  pailit  tersebut  dimana pembeli  dalam  hal  mengadakan perjanjian  jual  beli  ini  seharusnya telah  mengetahui  apabila  penjual sedang menjalani proses kepailitan.  Maka  dampak  ataupun resiko  yang  dapat  timbul  dari adanya perjanjian jual beli menurut
Pasal  1460  KUH  Perdata  apabila jual  beli  itu  berupa  suatu  benda yang  telah  ditetapkan  termasuk benda  dalam  bentuk  tanah  dan bangunan, maka tanah dan bangunan  itu  menjadi  tanggungan pembeli.  Dengan  kata  lain,  jika terjadinya  suatu  persengketaan pada tanah dan bangunan tersebut,  pembelilah  yang  harus berusaha mempertahankan
haknya  jika  tanah  dan  bangunan yang  dibelinya  telah  ditetapkan menjadi  bagian  dari  harta  pailit. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai upaya  hukum  yang  dilakukan  oleh pembeli selaku pihak ketiga dalam kepailitan untuk mendapatkan hak- haknya kembali.
Berdasarkan Pasal 1473
KUH  Perdata,  penjual  diharuskan mengatakan  dengan  terang  untuk apa  ia  mengikatkan  dirinya  dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir  untuk  kerugiannya.  Di samping kewajiban tersebut, menurut Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban utama, yaitu:
a. Memberikan bendanya
b. Bertanggung  jawab  atas  benda yang dijual.
Kewajiban  tersebut  memiliki maksud bahwa penyerahan berarti pengalihan benda yang telah dijual pada  kepunyaan  serta  kekuasaan
pembeli. Sementara kewajiban penjual adalah untuk menanggung hal-hal sebagai berikut: a. Menjamin  kapabilitas  benda yang  dijual  secara  aman  dan tentram
b. Menjamin tidak terdapat hidden  defect pada  benda tersebut.
Dalam  perjanjian  jual  beli  tanah dan bangunan yang dinyatakan merupakan  bagian  dari  suatu  harta pailit  sudah  jelas  berdasarkan  Pasal 1474  KUH  Perdata  menyatakan bahwa pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya karena seharusnya tanah dan bangunan tersebut berada dalam  penguasaan  kurator.  Pada prinsip yang seharusnya, jika pembeli telah mengetahui seluruh kewajibannya dan melaksanakan prestasinya berdasarkan oleh adanya itikad  baik  maka  haknya  beserta kepentingannya  akan  dilindungi  oleh UU Kepailitan dan PKPU.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa akibat  hukum  dari  perjanjian  jual  beli tanah dan bangunan
yang merupakan  bagian  dari  harta  pailit berakibat  pada  perjanjian  tersebut dapat  dibatalkan,  karena  dalam  hal ini  penjual  yang  merupakan  debitor yang telah dinyatakan pailit berusaha untuk  melakukan  pengalihan  harta kekayaannya untuk melepaskan tanggung  jawab  membayar  utang- utangnya  kepada  para  kreditornya sehingga  tanah  dan  bangunan  yang merupakan  objek  dari  perjanjian  jual beli dinyatakan dalam keadaan cacat tersembunyi (Khairandy, 2014). Sedangkan pembeli seharusnya telah mengetahui  bahwa  penjual  sedang dalam proses kepailitan.
3.  Upaya  Kreditor  Yang  Dirugikan Oleh  Tindakan  Debitor  Pailit Atas Pengalihan Harta Kekayaan Tanpa Sepengetahuan Kurator. Dalam  perkara  kepailitan  PT.
Jabatex dimana debitor pailit
mengalihkan harta kekayaan tanpa sepengetahuan  kurator,  dalam  hal ini  yang  bersengketa  adalah  pihak kurator PT. Jabatex dengan PT.Jabatex  dan  PT.  Bank  Pan Indonesia, Tbk. Adapun perbuatan yang  dilakukan  oleh  debitor  pailit dinilai  sangat  merugikan  kreditor para  kreditor  dari  PT.  Jabatex. Maka  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  dalam  UU  Kepailitan dan  PKPU,  kurator  selaku  pihak
yang berwenang melakukan pemberesan dan pengurusan harta pailit melakukan upaya hukum  secara  litigasi  dengan mengajukan gugatan actio pauliana ke  Pengadilan  Niaga tempat  putusan  pernyataan  pailit PT. Jabatex ditetapkan. Syarat-syarat pengajuan gugatan actio  pauliana dalam
Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
a. Actio pauliana dimohonkan untuk  kepentingan  harta pailit;
b. Terdapatnya suatu perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh debitor; c.  Adanya  pernyataan  pailit debitor, apabila baru diberlakukan  PKPU  tidak dapat mengajukan gugatan actio pauliana;
d. Perbuatan  hukum  yang membuat  kerugian  kepada kreditor;
e. Perbuatan  hukum  yang
dilakukan sebelum
pernyataan pailit debitor;
f.  Kecuali  apabila  berlaku pembuktian  terbalik,  dapat dibuktikan  bahwa  pada saat perbuatan hukum tersebut  dilakukan,  debitor tersebut  mengetahui  atau sepatutnya mengetahui bahwa  perbuatan  hukum tersebut merugikan kreditornya g. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik,  dapat  dibuktikan bahwa pada saat perbuatan  hukum  tersebut dilakukan,  pihak  dengan siapa  perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa  perbuatan  hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan h. Perbuatan  hukum  tersebut bukan  perbuatan  hukum yang diwajibkan oleh perjanjian maupun undang-undang. Akibat hukum dari gugatan actio pauliana pada  kasus  PT.  Jabatex berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
a.  Pada  saat  debitor  menjual suatu benda sehingga dapat diberlakukan ketentuan tentang actio
pauliana, jual  beli  dapat dibatalkan  dan  karenanya benda  yang  berupa  tanah dan bangunan yang menjadi objek dalam perjanjian  tersebut  harus kembali dilakukan pembaliknamaan atas
nama debitor pailit. Apabila tanah dan bangunan  tersebut  tidak dapat  dikembalikan  lagi, maka  berdasarkan  Pasal
49  ayat  (2)  UU  Kepailitan dan  PKPU,  pihak  pembeli wajib  memberikan  ganti kerugian kepada kurator;
b.  Jika  harga  benda  telah diterima oleh debitor, maka harga  benda  tersebut  akan dikembalikan  oleh  pihak kurator dengan syarat: a.  Jika  dan  sejauh  harga benda  tersebut  telah bermanfaat  bagi  harta pailit; dan
b.  Jika  ada  tersedia  harga benda tersebut.
c.  Jika  harga  benda  tersebut
tidak  cukup  tersedia,  pihak ketiga selaku pembeli hanya akan menjadi kreditor konkuren dan akan mendapatkan  haknya  nanti ketika pemberesan dan pengurusan harta pailit telah  rampung,  hal  ini sesuai  Pasal  49  ayat  (4)
UU Kepailitan dan PKPU; d.  Jika gugatan actio pauliana dilakukan terhadap perbuatan yang berupa pemberian  agunan  utang kepada pihak kreditor tertentu. Maka, apabila
actio pauliana diterima oleh hakim, sebagai konsekuensinya, pihak bank yang memberikan agunan tersebut akan kehilangan/dibatalkan  hak agunannya.
Akibat  putusan actio  pauliana
dapat  disimpulkan  dalam  Pasal  49 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:
a.  Benda  harus  dikembalikan pada kurator untuk selanjutnya dilaporkan kepada hakim pengawas b.  Apabila tidak memungkinkan untuk mengembalikan benda tersebut, maka dapat dilakukan  ganti  kerugian terhadap harta pailit. Nilai pengganti atas benda yang diterima oleh debitor wajib dikembalikan  kepada  kurator,  sejauh harta  pailit  diuntungkan.  Sedangkan untuk  kekurangannya,  pihak  ketiga dalam kepailitan dapat menjadi kreditor konkuren.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  disampaikan  sebelumnya  dan erat  kaitannya  dengan  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini,maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa  faktor- faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pengalihan  harta  kekayaan  debitor pailit  tanpa  sepengetahuan  kurator disebabkan  oleh  4  (empat)  faktor, yaitu:  faktor  harta  kekayaan  debitor pailit  belum  masuk  ke  dalam  bundel pailit,  faktor  debitor  pailit  menjual atau menyembunyikan harta kekayaannya  sebelum  dinyatakan pailit,  faktor  debitor  pailit  bersikap tidak  kooperatif  dan  faktor  debitor pailit  tidak  beritikad  baik  selama proses  kepailitan.  Sedangkan  akibat hukum  dari  tindakan  debitor  pailit yang mengalihkan harta kekayaannya  tanpa  sepengetahuan kurator  adalah  dapat  dimintakan pembatalan  perjanjian  debitor  pailit yang  dilakukan  dengan  pihak  ketiga
dalam mekanisme jual beli yang telah terbukti sangat merugikan para kreditor. Upaya kreditor yang
dirugikan  oleh  tindakan  debitor  pailit atas  pengalihan  harta  kekayaan tanpa  sepengetahuan  kurator  adalah dengan  cara  mengajukan  gugatan actio  pauliana  yang  diwakili  oleh kurator ke Pengadilan
Niaga, tindakan  kurator  ini  sesuai  dengan asas  persona  standi  in  judicio. Sehingga  harta  kekayaan  yang  telah dialihkan  tersebut  dapat  kembali seperti sedia kala.
Berdasarkan  kesimpulan  yang
telah diuraikan, maka penulis mempunyai  saran  yang  diharapkan kepada  para  pihak  dalam  perkara kepailitan  PT.  Jabatex  agar  dapat beritikad baik serta bersikap kooperatif terkait dengan pemberesan  dan  pengurusan  harta pailit  agar  proses  kepailitan  dapat berjalan  dengan  lancar  sehingga para  pihak  yang  dirugikan  dapat segera  menerima  pemenuhan  atas segala kewajiban-kewajibannya.
Disarankan  kepada  kurator  untuk lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemberesan dan pengurusan  terkait  dengan  harta pailit,  oleh  karena  adanya  kemajuan teknologi  dapat  dengan  mudah  dan cepat aset tersebut dialihkan ke pihak lain.  Kurator  juga  harus  berani  dan jeli  dalam  melakukan  tugasnya  yang menyangkut kehidupan banyak pihak.  Disarankan  kepada  setiap orang untuk terlebih dahulu mempelajari  mengenai  maksud  dan tujuan dari adanya kepailitan, sehingga lembaga kepailitan ini dapat berperan secara efektif untuk
melindungi  kreditor  dari  tindakan curang  debitor  pailit  dan  dapat meminimalisir  segala  kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Agus  Yudha  Hernoko.  (2008). Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Mediatama, Yogyakarta, hlm. 25.
[2] Ahmad  Yani  dan  Gunawan Widjaja.  (1999). Seri  Hukum
Bisnis:Kepailitan , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.
[3] Aida  Nur  Hasanah.  (2018).
Analisis  Yuridis  Gugatan  Actio Paulianan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 . Sumatera
Utara,  Skripsi  Hukum  Program Sarjana USU. hlm. 94-101. [4] Andika Wijaya. (2017). Penanganan  Perkara  Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran  secara  Praxis ,  PT
Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, hlm. 61-65.
[5] Editor Spn. (2022). Press Release Eks Pekerja Pt Jabatex (Dalam  Pailit) ,    Serikat  Pekerja Nasional, diambil dari https://spn.or.id/press-release- eks-pekerja-pt-jabatex-dalam- pailit/,  diakses  pada  15  Maret 2022.
[6] Eries  Jonifianto  dan  Andika Wijaya. (2018). Kompetensi
Profesi  Kurator  &  Pengurus , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
[7] Isa  Arief  M.  (1983). Hukum Perdata  dan  Hukum  Dagang , Alumni, Bandung, hlm. 50.
[8] M.  Alvi  Syahrin.  (2017). Actio Pauliana:  Konsep  Hukum  dan Problematikanya ,  Jurnal  Lex Librum: Vol. IV No. 1, hlm. 612.
[9] M. Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.
[10]  Noeng Muhadjir.
(1996). Metodologi  Penelitian  Kualitatif , Rake  sarasin,  Yogyakarta,  hlm.
2.
[11]  P.N.H. Simanjuntak (2009). Pokok-Pokok  Hukum  Perdata Indonesia ,  Djambatan,  Jakarta,
hlm. 355-356.
[12]  R.  Subekti.  (1991). Hukum Perjanjian ,  Cetakan  ke-13,  PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1.
[13]  R. Subekti. (2014). Aneka Perjanjian ,  PT.  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 15
[14]  Rendy Saputra. (2016). Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum  Perjanjian  Indonesia , Cetakan  ke-1,  Gadjah  Mada University  Press,  Yogyakarta, hlm. 7.
[15]  Ridwan Khairandy. (2014). Itikad  Baik  Dalam  Kebebasan Berkontrak ,  UI  Press,  Jakarta, hlm. 194.
[16]  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mahmudji.  (2003). Penelitian
Hukum Normati f, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.
[17]  Sularto.  (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan , Mimbar
Hukum 24, no. 2,  hlm. 247.
[18]  Susanti  Adi  Nugroho.  (2018). Hukum  Kepailitan  di  Indonesia Dalam  Teori  dan  Praktik  Serta Penerapan Hukumnya , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 321.
[19]  Widodo  Dwi  Putro.  (2016). Kreditur Beritikad Baik, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur  Yang  Beritikad  Baik , Kamar Pembinaan MA RI, Jakarta, hlm. 17