## Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila
Slamet Suhartono
(Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: slamet@untag- sby.ac.id)

## Abstrak:
Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011,  fatwa  MUI  bukan  peraturan  perundang-undangan,  karena tidak  dibuat  oleh  badan/atau  lembaga  yang  berwenang  dan  tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber  hukum  materiil.  Untuk  menjadi  hukum  positif,  maka  fatwa MUI  harus  dipositivisasi  oleh negara  melalui peraturan  perundang- undangan.  Sebagai  sumber  hukum  materiil,  Fatwa  MUI  dapat dijadikan  sebagai  rujukan  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  bahkan  menjadi  rujukan  wajib.  Pasal  26  ayat  (3)  UU 21/2008  mewajibkan  Peraturan  Bank  Indonesia  menuangkan  fatwa MUI  tentang  prinsip  syariah,  Pasal  25  UU  19/2008  mewajibkan Menteri  Keuangan  untuk  meminta  fatwa  MUI  sebagai  dasar penerbitan  SBSN,    dan  Pasal  II  angka  1  huruf  a  UU  1/2011 menjadikan  fatwa  MUI  sebagai  dasar  atau  acuan  bagi  penyeleng garaan  kontrak  derivatif  syariah.  Dengan  demikian,  fatwa  MUI seolah-olah  mengikat  dalam  hal  dikeluarkan  berdasarkan  perintah dari peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Fatwa, Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan.

## Abstract:
According to the first verse of paragraph 2, verse 7 (1) and verse 8 (1) of  Law  12/2011,  MUI  is  not  legislation,  because  it  was  not  made  by the body / or national authorities and do not have a common binding force. However, the MUI fatwa is a legal source material. To become a positive  law,  the  MUI  should  be  positive  by  the  state  through legislation.  As  a  source  of  substantive  law,  the  MUI  Fatwa  or statement    can  be  used  as  a  reference  formation  of  legislation,  even become a mandatory referral. verse 26 paragraph (3) of Law 21/2008 requires that Bank of Indonesia has regulation to pour MUI fatwa on Islamic principles, verse 25 of Law 19/2008 requires that the Minister
of Finance to ask the MUI for issuing SBSN, and verse II item 1 letter an of Law 1/2011 makes  MUI as a basis or reference for conducting sharia  derivative  contracts.  Thus,  the  MUI  fatwa  or  statement    as though  binding  in  the  case  was  issued  by  the  command  of  the legislation.)
Keyword : Fatwa, the Indonesian Ulema Council, Regulation Legislation
Pendahuluan
Pada  masa  awal  orde  baru,  ketika  terjadi  kemunduran  politik, pemerintah  menggagas  berdirinya  wadah  perkumpulan  ulama  se nusantara  agar  dapat  membatasi  gerak  umat  islam  di  Indonesia. Tanggal  7  Rajab  tahun  1395  Hijriah  atau  tanggal  26  Juli  tahun  1975 dibentuklah  sebuah  organisasi  yang  menjadi  wadah  perkumpulan para  ulama  yang  kemudian  diberi  nama  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru tersebut menjadi  rumah  bagi  para  ulama,  cendekiawan  muslim  dan zu’ama yang berasal dari seluruh penjuru tanah air.
Selaras  dengan  pernyataan  di  atas,  Azumardi  Azra mengemukakan, bahwa: “Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan  yang  bersifat  independen,  tidak  berafiliasi  kepada  salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia”. 1 Oleh  karena  itu,  MUI  sebagai  sebagai  organisasi keagamaan  yang  independen  menurut  Muhammad  Atho  Mudzhar mempunyai  fungsi-fungsi  sebagai  berikut:  (1) sebagai  pewaris tugas-tugas  para  nabi  ( Warasatul  Anbiya );  (2)  sebagai  pemberi fatwa  ( Mufti );  (3)  sebagai  pembimbing  dan  pelayan  umat
( Ri’ayat wa khaim al ummah ); (4)sebagi gerakan Islah wa al Tajdid ;
dan (5) sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar. 2
Berdasarkan  fungsi-fungsi  tersebut,  yang  paling  menonjol  dan berpengaruh  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara khususnya bagi umat Islam adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa
1 Azumardi  Azra, Menuju  Masyarakat  Madani : Gagasan,  Fakta  dan  Tanggapan , Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000, 65.
2 Muhammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah  Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 , INIS, Jakarta, 1993, 63.

## Slamet Suhartono
( Mufti ).  Sebab,  hal  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  dalam  setiap tindakan  baik  bagi  umat  muslim  di  Indonesia  maupun  bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum islam ( syari’ah ). Sebab  bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang mayoritas  penduduknya beragama Islam atau muslim, sehingga  setiap  kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  harus memperhatikan nilai-nilai keislaman.
Kewenangan  MUI  sebagai  pemberi  fatwa  tidak  terlepas  dari fungsi  MUI  yang  ditentukan  dalam  Pasal  4  Anggaran  Dasar  dan Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  MUI,  yakni  sebagai  berikut Majelis  Ulama  Indonesia  berfungsi: Pertama Sebagai  wadah musyawarah  para  ulama,  zu‟ama  dan  cendekiawan  muslim  dalam mengayomi  umat  dan  mengembangkan  kehidupan  yang  Islami, Kedua Sebagai  wadah  silaturrahmi  para  ulama,  zu‟ama  dan cendekiawan  muslim  untuk  mengembangkan  dan  mengamalkan ajaran  Islam  dan  menggalang  ukhuwah  Islamiyah, Ketiga Sebagai wadah  yang  mewakili  umat  Islam  dalam  hubungan  dan  konsultasi antar  umat  beragama,  dan Keempat Sebagai  pemberi  fatwa  kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  jelas  bahwa  MUI  dapat memberikan fatwa yang ditujukan secara khusus kepada umat Islam maupun  pemerintah  dalam  urusan  yang  berkaitan  dengan  umat Islam,  baik  diminta  maupun  tidak  diminta.  Artinya  bahwa,  fatwa MUI  tersebut  dapat  dikeluarkan,  karena  diminta  oleh  umat  Islam maupun  pemerintah  atau  karena  terkait  dengan  permasalahan  atau peristiwa  konkrit  yang  memerlukan  jawaban  yang  musykil  secara syari‟at  atau  hukum  Islam.  Sebagai  contoh  mengenai  persoalan haram, halal atau makruh terhadap rokok yang beberapa waktu yang lalu menjadi permasalahan bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai  pemberi  fatwa (mufti) , MUI  telah  mengeluarkan  beberapa  fatwa  yang  berkaitan  dengan hukum  Islam.  Fatwa  MUI  tersebut  dikeluarkan,  baik  yang  terkait dengan  „ ubudiyah maupun muammalah .  Tidak  jarang  fatwa  MUI menimbulkan  kontroversi  dan  polemik  di  tengah-tengah bermasyarakat. Iswahyudi menyatakan bahwa:
“…MUI belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang inklusif dalam masalah fatwa keagamaan yang diproduksinya. Fatwa MUI justru tampak memiliki kecenderungan eksklusif. Melalui fatwanya,
MUI memosisikan diri sebagai hakim keyakinan seseorang atau kelompok.. MUI  menyesatkan  sebuah  paham,  MUI  melarang  perkembangan  suatu pendapat  keagamaan  dan  MUI  mendorong  pemerintah  untuk membubarkan paham, pendapat dan aliran...”. 3
Bahkan  fatwa  MUI  juga  sering  menimbulkan  perdebatan  di kalangan umat Islam sendiri, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti  mazhab,  keilmuan  dan  faktor-faktor  lainnya.  Terakhir,  pada tahun  2016  MUI  mengeluarkan  2  (dua)  fatwa  yang  banyak  menuai polemik,  yakni  fatwa  (sikap  keagamaan)  untuk  menyikapi  pidato Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan Surat Al-Maidah ayat 51 dan  fatwa  mengenai  hukum  mengenakan  atribut  keagamaan  non- muslim.  Kedua  fatwa  tersebut  juga  tidak  luput  dari  berbegai perdebatan  dan  silang  pendapat  antara  ahli  dengan  berbagai perspektif  masing-masing.  Di  kalangan  umat  islam  sendiri  juga banyak  yang  mempertanyakan  kedua  fatwa  tersebut,  karena perbedaan penafsiran yang didasarkan atas pandangan atau persepsi masing-masing, serta madzab atau aliran yang dianutnya, dan alasan lain  yang  diyakini  kebenarannya.    Namun  di  sisi  yang  lain,  secara sosiologis  fatwa  MUI  dibutuhkan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia sebagai  pendapat  alim  ulama  terhadap  suatu  perkara  tertentu. Bahkan secara yuridis, pemerintah membutuhkan fatwa MUI karena diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  uraian  fakta-fakta  di  atas,  kiranya  fatwa-fatwa yang  dikeluarkan  oleh  MUI  tersebut  menarik  untuk  dikaji  secara mendalam  melalui  optik  hukum  tata  negara.  Terlebih,  fatwa  MUI seringkali  dijadikan  dasar  oleh  umat  Islam  daripada  peraturan perundang-undangan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini dibatasi  untuk  membahas  mengenai  kedudukan  dan  peran  fatwa MUI  dalam  sistem  hukum  Indonesia.    Oleh  karena  itu,  untuk mempertegas kedudukan dan peran fatwa MUI dalam sistem hukum nasional,  secara  akademik  diajukan  pertanyaan  sebagai  berikut: Bagaimana  eksistensi  fatwa  MUI  dalam  perspektif  Negara  Hukum Pancasila?
3 Iswahyudi, Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif , Jurnal Al- Hikam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.11, No.2 Desember 2016, 363-365.

## Slamet Suhartono

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  yang  berobjekan substansi hukum Islam, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 4 Dalam  menjawab  isu hukum  yang  diajukan  dalam  penulisan  ini,  digunakan  2  (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  yaitu menggunakan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  eksistensi  fatwa  MUI  dalam  perspektif  negara  hukum Pancasila,  meliputi  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Surat  Berharga  Syariah  Negara;  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah;  Undang-undang  Nomor  10  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi;  dan  Undang-undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang Undangan.  Selain  itu,  dalam  penulisan  ini  juga  digunakan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  yaitu  mengelaborasi konsep-konsep  hukum  yang  berkaitan  dengan eksistensi  fatwa  MUI dalam  perspektif  negara  hukum  Pancasila  guna  memecahkan  atau menjawab isu hukum atau permasalahan yang ada. 5

## Pembahasan
Secara etimologi ( lughawi ), kata fatwa  berasal  dari  bahasa arab al-Fatwa .  Menurut  Ibnu  Mandzur,  kata  fatwa  merupakan  bentuk mashdar  dari  kata  fata, yaftu,  fatwan ,  yang  bermakna  muda,  baru penjelasan,  penerangan. 6 Paralel  dengan  pendapat  tersebut,  al- Fayumi  sebagaimana  dikutip  oleh  Ma‟ruf  Amin  mengemukakan bahwa, “ al-fatwa berasal dari kata al-fata , artinya pemuda yang kuat”. 7 Sehingga,  orang  yang  mengeluarkan  fatwa  dikatakan  sebagai mufti,
4 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ( legal  research ),  Prenada  Media, Jakarta, 2005, 35. 5 Ibid , 93. 6 Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV , Dar Shadir, Beirut, 145.
7 Ma’ruf  Amin, Fatwa  Dalam  Sistem  Hukum  Islam ,  Paramuda  Advertising,  Jakarta, 2008, 19.
karena  orang  tersebut  diyakini  mempunyai  kekuatan  dalam memberikan  penjelasan  dan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang dihadapinya  sebagai  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemuda. Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-Jurjani, “fatwa berasal dari al-fata atau al-futya ,  artinya  jawaban  terhadap  suatu  permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan”. 8
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  fatwa  didefinsikan sebagai  “jawab”  (keputusan,  pendapat)  yang  diberikan  oleh mufti tentang  suatu  masalah.  Arti  lain  dari  fatwa  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  “nasihat  orang  alim”,  “pelajaran  baik”, “petuah”. 9 Sedangkan  secara  terminologi  ( syar’i ),  as-Syatibi menjelaskan  bahwa,  “fatwa  dalam  arti al-ifta berarti  keterangan-
keterangan  tentang  hukum syara’ yang  tidak  mengikat  untuk diikuti. 10 Selanjutnya,  menurut  Yusuf  Qardawi,  “fatwa  adalah menerangkan  hukum syara’ dalam  suatu  persoalan  sebagai  jawaban atas  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa  baik  secara perseorangan  maupun  kolektif”. 11 Selaras  dengan  pendapat  Yusuf Qardlawy,  Zamakhsyari  sebagaimana  dikutip  oleh  Ma‟ruf  Amin menyatakan  bahwa,  “fatwa  adalah  penjelasan  hukum syara’ tentang suatu  masalah  atas  pertanyaan  seseorang  atau  kelompok. 12 Senada dengan  hal  tersebut,  Murtadho  Ridwan  menyatakan  bahwa  fatwa merupakan  hasil  ijtihad  ulama  yang  sangat  mendalam  untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 13
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  ada  2  (dua)  hal  penting  yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama ,  fatwa  merupakan  jawaban  atau  pendapat  hukum  ( legal opinion )  atas  pertanyaan  atau  permintaan  fatwa  ( based  on  demand );
8 Ibid . 9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Balai  Pustaka,
Jakarta, 2003,. 314 10 Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, alMuwafaqat  fi  Ushuli  al-Ahkam – Juz IV , Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut,. 141
11 Yusuf  Qardlawy, al-Fatwa  bain  al-Indlibath  wa  al-Tasayyub ,  Dar  al-Qalam,
Mesir,. 5
12 Ma’ruf Amin, Op.Cit. . 20 13 Murtadho  Ridwan, Analisis  Penyerapan  Fatwa  DSN-MUI  Tentang  Asuransi
Syariah Ke Dalam PSAK 108 , Jurnal ADDIN, Vol. 8 No. 1 Februari 2014,.136

## Slamet Suhartono
kedua ,  fatwa  sebagai  jawaban  hukum  yang  bersifat  tidak  mengikat, dengan  kata  lain,  orang  yang  meminta  fatwa  baik  perseorangan, lembaga,  maupun  masyarakat  tidak  harus  mengikuti  fatwa  atau hukum  yang  diberikan  kepadanya.  Dengan  demikian,  fatwa  selalu berhubungan  dengan  persoalan  yang  terjadi  dan  perlu  jawaban secara  hukum  atas  persoalan  tersebut.  Sehingga,  fatwa  seringkali berkaitan  dengan  peristiwa  konkret.  Niki  Alma  Febriana  Fauzi menyatakan  bahwa  fatwa  merupakan  jawaban  resmi  atas  1) pertanyaan  atau  2)  persoalan  penting  menyangkut  dogma  atau hukum  yang  diberikan  oleh  orang  yang  mempunyai  otoritas.  Fatwa menjadi  bagian  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  sosial keagamaan.  Fatwa  juga  menjadi  legitimasi  atas  praktik  sosial- ekonomi  baru  yang  tidak  terdapat  secara  ekspilisit  aturan  bakunya dalam al-Quran dan Sunah. 14
Selanjutnya,  berkenaan  dengan  eksistensi  fatwa  MUI  dalam perspektif  negara  hukum  Pancasila,  muncul  pertanyaan  mendasar, yaitu  apakah  fatwa  MUI  merupakan  hukum  positif 15 atau  bukan. Dengan  kata  lain  apakah  fatwa  MUI  merupakan  bagian  dari peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab hal tersebut, maka Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dapat  dijadikan rujukan, karena di dalam pasal tersebut telah ditentukan unsur-unsur dari peraturan peraturan perundang-undangan atau hukum positif.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  menentukan  bahwa: “Peraturan  perundang-undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk
14 Niki Alma Febriana Fauzi, Fatwa di Indonesia:Perubahan Sosial, Perkembangan dan Keberagaman , Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.1 Februari 2017. 109-110 15 Istilah  hukum  positif  ( ius  positiva )  lahir  dari  mazhab  positivisme  yang dikemukakan  oleh  John  Austin.  Mazhab  positivisme  menyatakan  bahwa  yang dikatakan  hukum  adalah  perintah  penguasa,  sehingga  aturan  yang  berlaku berdasarkan  adat  kebiasaan  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  “hukum”.  Sehingga, “hukum  positif  adalah  hukum  yang  dibuat  oleh  penguasa  yang  berdaulat”.  Di kalangan  ahli  hukum,  juga  banyak  kekeliruan  dalam  mendefinisikan  hukum  positif sebagai  hukum  yang  berlaku  di  suatu  tempat  dan  waktu  tertentu.  Jika  demikian pengertiannya, maka hukum adat juga masuk dalam pengertian hukum positif karena berlaku di tengah-tengah masyarakat.
atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan.”  Mendasarkan  ketentuan  pasal  tersebut,  maka  suatu aturan  dapat  dikatatakan  sebagai  peraturan  perundang-undangan apabila  1)  tertulis;  2)  memuat  norma  hukum  berupa  perintah, larangan,  izin  dispensasi,  kewenangan  dan  sebagainya;  3)  mengikat secara  umum;  4)  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  pejabat  yang berwenang,  dimana  kewenangan  tersebut  merupakan  kewenangan yang  dijamin  baik  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  maupun  undang-undang;  dan  5)  dibentuk melalui  prosedur  yang  diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Unsur-unsur  tersebut  bersifat  kumulatif,  sehingga  suatu aturan  dapat  dikatakan  sebagai  peraturan  perundang-undangan apabila memenuhi kelima unsur tersebut.
Selain  secara  normatif  yuridis  sebagaimana  telah  dijelaskan  di atas, dalam doktrin juga dikembangkan beberapa kriteria atau unsur suatu  aturan  dapat  disebut  sebagai  peraturan  perundang-undangan. Sebagaimana  dikatakan  Bagir  Manan  dengan  menyatakan  bahwa: Untuk  disebut  sebagai  peraturan  perundang-undangan  maka  harus memenuhi  unsur  sebagai  berikut: pertama Peraturan  perundang- undangan  berbentuk  keputusan  tertulis.  Karena  merupakan keputusan  tertulis,  peraturan  perundang-undangan  sebagai kaidah  hukum  tertulis  ( geschrevenrecht,  written  law ); Kedua Peraturan  perundang-undangan  dibentuk  oleh  pejabat  atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat  “peraturan”  yang  berlaku  atau  mengikat  umum ( algemeen );  dan Ketiga Peraturan  perundang-undangan  bersifat mengikat  umum,  tidak  dimaksudkan  harus  selalu  mengikat semua  orang.  Mengikat  umum  hanya  menunjukkan  bahwa Peraturan  perundang-undangan  tidak  berlaku  terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu 16 .
Senada  dengan  pendapat  Bagir  Manan  di  atas,  Maria  Farida Indrati  Soeprapto  juga  menyatakan  bahwa:  Istilah  perundang- undangan ( legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung) mempunyai dua
16 Mahendra  Kurniawan,  dkk., Pedoman  Naskah  Akdemik  PERDA  Partisipatif – Cetakan ke I, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. hlm. 5

## Slamet Suhartono
pengertian: Pertama Perundang-undangan  merupakan  proses pembentukan/proses memben tuk peraturan-peraturan
Negara,  baik  tingkat  pusat  maupun  ditingkat  daerah, Kedua Perundang-undangan  adalah  segala  peraturan  Negara,  yang merupakan  hasil  pembentukan  peraturan-peraturan,  baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. 17
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  selanjutnya  perlu dianalisis,  apakah  fatwa  MUI  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan. Pertama ,  apakah fatwa  MUI  tertulis,  tentu  jawabannya  adalah  tertulis; kedua ,  apakah fatwa  MUI  memuat  norma  hukum,  jawabannya  adalah  fatwa  MUI memuat  norma  hukum,  namun  berisi  norma  hukum  agama,  bukan norma hukum dalam pengertian sesungguhnya; ketiga , apakah fatwa MUI  mengikat  secara  umum,  jawabannya  adalah  bahwa  fatwa  MUI tidak memiliki kekuataan mengikat secara hukum ( rechtgeldig ) artinya bahwa  fatwa  MUI  tidak  dapat  dipaksakan  kepada  masyarakat muslim dan masyarakat muslim tidak dapat dikenakan sanksi karena ketidak patuhan terhadap fatwa MUI. Penegak hukum, apakah Polisi, Jaksa  atau  Hakim  tidak  dapat    menggunakan  fatwa  MUI  untuk menjadikan  seorang  tersangka,  menuntut  ke  depan  pengadilan  atau menjatuhkan  hukuman.  Untuk  itu,  maka  fatwa  MUI  hanya mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  moral  ( moral  binding ).  Orang tunduk  dan  patuh  terhadap  fatwa  MUI  lebih  pada  keyakinannya, bahwa  apa  yang  difatwakan  tersebut  memiliki  unsur    kebenaran dalam perspektif  keislaman; keempat , apakah MUI pejabat dan/atau badan  yang  berwenang  untuk  membentuk  perundang-undangan, jawabanyannya  adalah  MUI  bukan  lembaga  negara  yang  diberikan kewenangan  untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan, baik oleh Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun oleh undang-undang; kelima , apakah fatwa MUI dibentuk  melalui  prosedur  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan,  jawabannya  adalah  prosedur  pembentukan fatwa  MUI  tidak  diatur  di  dalam  peraturan  perundang-undangan,
17 Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,  Fungsi,  dan Materi Muatan (Buku 1), Kanisius, Yogyakarta, 2007, 3.
yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fatwa MUI dibentuk sesuai dengan prosedur yang ada dan berlaku dalam MUI itu sendiri.
Berdasarkan analisis dan uraian di atas, maka fatwa MUI tidak memenuhi  kelima  unsur  atau  kriteria  peraturan  perundang- undangan.  Untuk  itu,  fatwa  MUI  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai peraturan  perundang-undangan.  Hal  utama  yang  menjadi  landasan berfikir  penulis  adalah  karena  fatwa  MUI  tidak  dibuat  oleh  pejabat dan/atau  badan  yang  berwenang  dan  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat  umum.  Fatwa  MUI  hanya  sebagai  pendapat mufti yang diberikan  kepada  pihak  yang  meminta  fatwa  ( mustaftin ),  baik perorangan  maupun  lembaga  yang  tidak  bersifat  mengikat,  kecuali diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Fatwa MUI dalam hal ini tidak lebih sebagaimana halnya doktrin atau pendapat ahli ( professional opinion ) yang dalam litelatur ilmu hukum digolongkan  ke  dalam  sumber  hukum  yang  tidak  mengikat  ( non- binding sources of law ). Terkait dengan hal tersebut,
“…MUI  adalah  organisasi  Alim  Ulama  Umat  Islam  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  untuk  pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara  atau  merepresentasikan  negara.  Artinya  pula,  fatwa MUI  bukanlah  hukum  negara  yang  mempunyai  kedaulatan yang  bisa  dipaksakan  bagi  seluruh  rakyat,  fatwa  MUI  juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga  negara.  Sebagai  sebuah  kekuatan  sosial  politik  yang ada  dalam  infra  struktur  ketatanegaraan,  Fatwa  MUI  hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam”. 18
Selain  itu,  fatwa  MUI  tidak  masuk  dalam  kategori  peraturan perundang-undangan,  dikarenakan  fatwa  MUI  tidak  memenuhi persyaratan  kekuatan  berlaku  sebagai  peraturan  perundang-
18 Ainun  Najib, Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Perspektif  Pembangunan Hukum  Responsif ,  Jurnal  Lisan  Al-Hal,  Volume  4,  Nomor  2  Desember  2012,  374- 375.

## Slamet Suhartono
undangan. Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo untuk dikatakan peraturan  perundang-undangan  harus  memiliki  3  (tiga)  aspek kekuatan,  yakni  kekuatan  yuridis  ( juristische  geltung ),  kekuatan sosiologis  ( soziologische  geltung )  dan  kekuatan  filosofis  ( filosofische geltung ). Selengkapnya Sudikno Mertokusumo,  mengemukakan: Peraturan perundang-undangan mempunyai persyaratan untuk dapat  berlaku  atau  mempunyai  kekuatan  berlaku.  Ada  tiga  macam kekuatan  berlaku,  yaitu  kekuatan  berlaku  yuridis,  sosiologis  dan filosofis.  Berdasarkan  ketiga  kriteria  kekuatan  berlakunya  hukum tersebut, fatwa  MUI hanya mempunyai  kekuatan berlaku sosiologis, yaitu khusus bagi umat Islam yang meminta secara kolektif. Namun tidak  mempunyai  kekuatan  secara  yuridis  karena  tidak  memenuhi prosedur  formal  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan tidak mempunyai kekuatan keberlakuan secara filosofis karena dalam penyusunannya didasarkan pada hukum Islam ( syari’ah ), bukan pada nilai-nilai  Pancasila.  Di  samping  itu,  juga  tidak  memenuhi keberlakuan  yuridis  karena  bukan  merupakan  produk  hukum  yang tergolong  norma  hukum  positif.  Penulis  berpendapat  bahwa  fatwa MUI hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral ( moral binding ), sehingga  keberlakuannya  apakah  itu  ditaati  atau  dilanggar  sangat bergantung kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing umat islam.  Untuk  itu,  fatwa  MUI  tidak  dapat  ditegakkan  sebagaimana penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. 19
Selanjutnya,  tidak  diakuinya  fatwa  MUI  sebagai  peraturan perundang-undangan juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1)  dan  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan  yang menentukan  sebagai  berikut:  Pasal  7  (1) Jenis  dan  hierarki Peraturan  Perundang-undangan  terdiri  atas:  (a)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945;  (b) Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  (c)  Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan  Pemerintah;  (e)  Peraturan  Presiden;  (f)  Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
19 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum : Suatu  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta, 1999, 87-88.
Dalam  Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan, lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang- Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Merujuk pada ketentuan di atas, jelas  bahwa baik Pasal  7 ayat (1) maupun Pasal  8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang  Undangan  tidak mengenal  istilah  fatwa  MUI  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya bahwa, oleh karena fatwa MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  maka  secara  otomatis  keberadaannya tidak  dikategorikan  pula  sebagai  hukum  positif.  Soleh  hasan  wahid menyatakan bahwa:
“berdasarkan Pasal 7 dan 8 di atas, fatwa tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam
Undang-Undang. Oleh karena itu ia tidak bisa berlaku secara serta merta. Fatwa baru bisa diimplementasikan oleh lembaga perbankan  syariah  apabila  sudah  dipositifikasikan  menjadi hukum  positif…Dengan  dituangkannya  Fatwa  DSN-MUI  ke dalam  Peraturan  Bank  Indonesia,  maka  kekuatannya  tidak hanya  mengikat  secara  moral  tapi  juga  mengikat  secara hukum”. 20
Menurut penulis, fatwa MUI lebih tepat disebut sebagai sumber hukum dalam arti materiil. Sebagai sumber hukum materiil memiliki fungsi  dan  peran  penting  dalam  pembentukan  hukum  positif  atau hukum  perundang-undangan  di  Indonesia,  dengan  mengingat
20 Soleh Hasan Wahid, Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jurnal  Ahkam,  Volume  4,  Nomor  2 November 2016, 174.

## Slamet Suhartono
mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam (muslim). Hal tersebut  tercermin  dari  ketentuan  Pasal  26  ayat  (2)  dan  ayat  (3) Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, yang  menentukan  sebagai  berikut: Pertama Kegiatan  usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,  Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Kedua Prinsip  Syariah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketiga Fatwa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dituangkan  dalam Peraturan  Bank  Indonesia. Keempat Dalam  rangka  penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank  Indonesia  membentuk  komite  perbankan  syariah.  Dan Kelima Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  dengan  Peraturan  Bank Indonesia.
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut  di  atas, jelas bahwa  Pasal  26 ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa fatwa MUI untuk menentukan prinsip- prinsip syariah produk perbankan syariah. Hal tersebut memperkuat pendapat  Penulis  bahwa  fatwa  MUI  merupakan  sumber  hukum dalam arti materil untuk Peraturan Bank Indonesia dan bersifat tidak mengikat. Supaya fatwa MUI tersebut mengikat, maka Pasal 26 ayat (3)  menentukan,  bahwa  fatwa  MUI  tersebut  harus  dituangkan  ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan kata lain, bahwa fatwa MUI tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebelum dipositivisasi menjadi peraturan Bank Indonesia, yang menurut Pasal 8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa,  fatwa MUI dapat  menjadi  hukum  positif  apabila  ada  kehendak  negara,  yang dalam  hal  ini  adalah  Peraturan  Bank  Indonesia.  Hal  tersebut menandakan  bahwa  fatwa  MUI  tidak  dapat  berdiri  sendiri  untuk menjadi  hukum  positif,  namun  dibutuhkan  kemauan  negara  untuk menjadikannya  sebagai  instrumen  hukum  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan Taufik menyatakan bahwa:
“…sebagai pihak regulator kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia,  juga  mempunyai  keterikatan  dengan  Fatwa  yang dihasilkan  oleh  DSN-MUI.  Dalam  membuat  Peraturan  Bank Indonesia,  Bank  Indonesia  menggunakan  Fatwa  DSN-MUI sebagai  bahan  referensi  dalam  penyusunan  Peraturan  Bank Indonesia  dan  juga  Surat  Edaran  yang  bersifat  eksternal. Dalam  praktek  pembuatan  PBI  terkait  dengan  perbankan syariah Bank Indonesia hanya boleh merujuk Fatwa DSN-MUI dalam  menyusun  PBI,  dan  tidak  merujuk  pada  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  institusi  selain  DSN-MUI.  Apabila  melihat kedudukan  fatwa  DSN-MUI    yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan,  maka  fatwa  DSN-MUI  merupakan perangkat  aturan  kehidupan  masyarakat  yang  bersifat mengikat bagi Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu adanya kewajiban agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan syariah  menjadi  materi  muatan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  dan  mengikat umum…”. 21
Di samping itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, menentukan, “Dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN  terhadap  prinsip-prinsip  syariah  dari  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Lebih lanjut, penjelasan  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang Surat  Berharga  Syariah  Negara  tersebut  menjelaskan,  “Yang dimaksud  dengan  “lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam menetapkan  fatwa  di  bidang  syariah”  adalah  Majelis  Ulama Indonesia atau lembaga lain yang ditunjuk Pemerintah.”
21 Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan  Taufik, Kedudukan  Fatwa  Dewan  Syarian Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Mendorong  Perkembangan  Bisnis Perbankan  Syariah  (Perspektif  Perbankan  Syariah ,  Jurnal  Rechtvinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012, 267-268.

## Slamet Suhartono
Memperhatikan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara,  berikut penjelasannya  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  secara  hukum  fatwa MUI diakui di dalam peraturan perundang-undangan, yakni sebagai dasar  atau  rujukan  atas  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara, guna  menyesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Adapun  fatwa MUI  tersebut  dijadikan  dasar  dalam  penerbitan  Surat  Berharga Syariah  Negara,  karena  MUI  merupakan  lembaga  yang  berwenang mengeluarkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  hukum Islam  ( syari’ah ).  Dengan  demikian,  keberadaan  fatwa  MUI  dianggap penting  bagi  penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  yang dilakukan  oleh  Menteri  Keuangan.  Sebab,  jika  penerbitan  tersebut tidak  didasarkan  pada  fatwa  MUI,  maka  akan  berdampak  pada keabsahan  Surat  Berharga  Syariah  Negara.  Oleh  karena  itu,  fatwa MUI  mengikat  secara  tidak  langsung  bagi  Menteri  yang  hendak menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara.
Namun demikian, daya mengikat fatwa MUI terhadap Menteri yang berwenang menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara tersebut tidak serta merta menjadikan fatwa MUI sebagai dasar hukum yang masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Sebab untuk dikatakan  peraturan  perundang-undangan,  harus  dibentuk  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  bersifat  mengikat  umum  sebagaimana disyaratkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tenang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Selain  beberapa  ketentuan  sebagaimana  telah  dijelaskan tersebut di atas, Pasal II angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  32 Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  menentukan, “Sebelum  dibentuknya  Peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perdagangan  berjangka  komoditi  syariah,  maka penyelenggaraan  Kontrak  Derivatif  Syariah  ditetapkan  berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia”. Mengacu pada  ketentuan  tersebut,  keberadaan  fatwa  MUI  sangat  penting, karena  dijadikan  dasar  atau  acuan  bagi  penyelenggaraan  kontrak derivatif syariah. Dengan demikian, fatwa MUI mempunyai kekuatan mengikat  dalam  penyelenggaraan  kontrak  derivatif  syariah  di Indonesia.

## Penutup
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas,  disimpulkan  bahwa keberadaan  fatwa  MUI  di  Indonesia  sangat  penting  bagi penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  khususnya dalam  konteks  pembangunan  sistem  hukum  berbasis  syari‟ah.  Hal tersebut  tercermin  dari  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  masih  menjadikan  fatwa  MUI  sebagai  rujukan. Bahkan,  tanpa  fatwa  MUI  tersebut,  sebuah  penyelenggaraan pemerintahan  dapat  dipermasalahkan  keabsahannya,  karena  cacat secara  prosedur.  Cacat  prosedur  yang  demikian  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah  Negara,  yang  menempatkan  fatwa  MUI  sebagai  dasar penerbitan SBSN oleh Menteri Keuangan.
Demikian pula dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1997 tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  menentukan,  bahwa penyelenggaraan kontrak derivatif syariah harus merujuk pada fatwa Dewan  Syariah  Nasional  MUI.  Tidak  hanya  itu,  peraturan  Bank Indonesia yang berkaitan dengan urusan syariah pun wajib mengacu pada fatwa MUI. Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam  hal  dikeluarkan  berdasarkan  perintah  dari  peraturan perundang-undangan.
Meskipun  fatwa  MUI  mempunyai  daya  ikat,  hal  itu  semata- mata  karena  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan, bukan  karena  fatwa  MUI  berkedudukan  sebagai  peraturan perundang-undangan.  Sebab  fatwa  MUI  tidak  memenuhi  unsur sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Di  mana,  fatwa  MUI tersebut tidak bersifat mengikat umum ( erga omnes ), dan tidak dibuat oleh  lembaga  yang  berwenang  menetapkan  peraturan  perundang- undangan.  Oleh  karena  itu,  menurut  hukum  fatwa  MUI  bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yang berarti pula bahwa fatwa  MUI  tidak  termasuk  dalam  kategori  hukum  positif.  Namun demikian,  fatwa  MUI  dapat  digolongkan  sebagai  sumber  hukum materiil dan sumber hukum yang tidak mengikat ( non binding sources of law ).

## Slamet Suhartono

## Daftar Pustaka
Abu  Ishaq  Ibrahim  ibn  Mas‟ud  al-Syatibi, alMuwafaqat  fi  Ushuli  al- Ahkam – Juz IV , Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut. Ahyar  Ari  Gayo  dan  Ade  Irawan  Taufik, Kedudukan  Fatwa  Dewan Syarian  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Mendorong Perkembangan  Bisnis  Perbankan  Syariah  (Perspektif  Perbankan
Syariah ,  Jurnal  Rechtvinding:  Media  Pembinaan  Hukum
Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012. Ainun  Najib, Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Dalam  Perspektif
Pembangunan Hukum Responsif , Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 4,
Nomor 2, Desember 2012. Azumardi  Azra, Menuju  Masyarakat  Madani : Gagasan,  Fakta  dan Tanggapan , Cetakan ke I, Rosdakarya, Bandung, 2000. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai
Pustaka, Jakarta, 2003.
Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV , Dar Shadir, Beirut. Iswahyudi, Majelis  Ulama  Indonesia  dan  Nalar  Fatwa-Fatwa  Eksklusif ,
Jurnal  Al-Hikam:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial,  Vol.11,
No.2 Desember 2016.
Ma‟ruf  Amin, Fatwa  Dalam  Sistem  Hukum  Islam ,  Paramuda Advertising, Jakarta, 2008.
Mahendra  Kurniawan,  dkk., Pedoman  Naskah  Akdemik  PERDA
Partisipatif –  Cetakan  ke  I,  Kreasi  Total  Media,  Yogyakarta,
2007. Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu  Perundang-Undangan:  Jenis,
Fungsi,  dan  Materi  Muatan (Buku  1),  Kanisius,  Yogyakarta,
2007.
Muhammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975- 1988 , INIS, Jakarta, 1993.
Murtadho  Ridwan, Analisis  Penyerapan  Fatwa  DSN-MUI  Tentang
Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108 , Jurnal ADDIN, Vol. 8 No.
1 Februari 2014.
Niki  Alma  Febriana  Fauzi, Fatwa  di  Indonesia:Perubahan  Sosial,
Perkembangan dan Keberagaman , Jurnal Hukum Novelty, Vol.8, No.1 Februari 2017.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ( legal  research ),  Prenada Media, Jakarta, 2005. Soleh  Hasan  Wahid, Pola  Transformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-
MUI  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Jurnal Ahkam, Volume 4, Nomor 2, November 2016. Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum : Suatu  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta, 1999.
Undang Undang Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan
Berjangka Komoditi.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tenang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan
Berjangka Komoditi.
Yusuf  Qardlawy, al-Fatwa  bain  al-Indlibath  wa  al-Tasayyub ,  Dar  al- Qalam, Mesir.