Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Analisis tentang Laporan Pajak Terutang terhadap Perdagangan Online (E- Commerce)

## Grace Angeline Sihombing
Universitas Indonesia graceangelines@gmail.com
Abstrak. Dalam  satu  dekade  ini,  telah  terjadi  perkembangan  signifikan  dalam  dunia ekonomi  sebagai  salah  satu  dampak  perkembangan  teknologi  yang  sangat  cepat.  Salah  satu perubahan  yang  terjadi  adalah  beralihnya  perdagangan  dari  cara  konvensional,  dimana  terjadi pertemuan  snatara  pembeli  dengan  penjual  secara  langsung  atau  tatap  muka,  ke  perdagangan daring/ online. Dalam perdagangan online, pembeli dan penjual „bertemu‟ di dunia maya dengan wadah  jual-eli  berupa  website  dan/atau  aplikasi.  Perjanjian  dan  kesepakatan  penjualan  tercipta tidak  lagi  berdasarkan  perjanjian  tertulis,  tapi  terjadi  melalui  kesepakatan  pemesanan.  Namun perubahan  perdagangan  ini  tidak  merubah  fakta  bahwa  pada  setiap  transaksi  tetap  melekat kewajiban  pembayaran  pajak.  Dalam  hal  pengenaan  pajak,  perdagangan  online  dapat  dikenakan pajak  penghasilan  karena  jika  berdasaran  syarat  subjektif  (pedagang)  dan  syarat  objektif (penghasilan),  pedagang  dalam  perdagangan  online  telah  memenuhi  syarat  pengenaan  pajak penghasilan.  Undang-undang  Pajak Penghasilan  dirasa  belum  cukup  mampu  memberikan  arahan mengenai  pengenaan  pajak  terhadap  perdagangan  online,  sehingga  dikhawatirkan,  pengenaan pajak  penghasilan  terhadap  perdagangan  online  menjadi  kurang  maksimal.  Dengan  demikian diperlukan adanya aturan baru untuk dijadikan dasarhukum pengenaan pajak terhadap perdagangan online.
Kata Kunci: Pajak, Perdagangan Online, Kepastian Hukum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Salah  satu  dari  empat  tujuan  negara Indonesia  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Republik lndonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945) Alinea IV, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini dapat  diartikan  sebagai  perwujudan  dari perekonomian  yang  baik  dan  kuat  sehingga bisa  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia. Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  program- program pemerintah yang tentunya memerlukan  dana  dari  pendapatan  negara. Sumber pendapatan negara ini sangat penting untuk  melakukan  kegiatan  di  setiap  tingkat pemerintahan,  karena  tanpa  pendapatan  yang memadai  program  pemerintah  tidak  akan berjalan secara optimal.
Yang  dimaksud  dengan  penerimaan negara  atau  penerimaan  uang  negara  atau pendapatan pemerintah yang mencakup pajak, retribusi,  laba  perusahaan  negara,  denda, kontribusi masyarakat, dan lain sebagainya.Pajak merupakan salah satu sumber  penerimaan  negara  yang  memiliki peran  penting  dalam  menopang  pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian  ekonomi.  Pajak  mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,  khususnya  di  dalam  pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai semua  pengeluaran  termasuk  pengeluaran pembangunan.
Pajak  dan  pengeluaran  pemerintah memainkan  peran  penting  dalam  mendukung dan  menstabilkan  perekonomian  nasional. Pajak  dan  pengeluaran  pemerintah  akan mempengaruhi  lapangan  kerja  dan  tingkat permintaan  agregat  pertumbuhan  ekonomi.5 Pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah  akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan  pemerintah.  Di  negara  maju,  pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, bagian  dari  pengeluaran  pemerintah  adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian untuk membiayai kegiatan
pembangunan. Membayar gaji untuk pegawai pemerintah,  membiayai  sistem  pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai
pengeluaran  untuk  angkatan  bersenjata,  dan membiayai berbagai jenis infrastruktur penting  yang  akan  didanai  oleh  pemerintah. Pengeluaran  ini  akan  meningkatkan  aktivitas ekonomi negara.
Ada  berbagai  macam  pajak  yang menjadi  penerimaan  negara,  salah  satu  jenis pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan  pajak  atas  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diperoleh  wajib pajak.  Tentulah  termasuk  laba  dari  berbagai jenis usaha perdagangan barang atau jasa.
Dunia  usaha  di  zaman  sekarang  dapat dilakukan baik secara langsung atau menggunakan  media  komputer  yang  saling terhubung  yang  disebut  dengan Internet . Karena  didukung  oleh  sebuah  jaringan internet sehingga  para  pelaku  bisnis  dapat menjual dan menawarkan jasa melalui online. Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di dunia.
Dewasa  ini,  bisnis  dan  perdagangan sudah banyak beralih dari bentuk konvensional  dimana  penjual  dan  pembeli berra  langsung  secara  fisik  ke  perdagangan daring ( online ) melalui e-commerce . Berkembangnya  perdagangan  secara  online ( online shop ) didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih  karena  tidak  memerlukan  adanya  toko secara  fisik.  Melihat  sistematik  kerja  yang minim  untuk  biaya  operasional  namun  dapat menghasilkan  omset  atau  penghasilan  yang diperoleh pengusaha toko online sama bahkan bisa  melebihi  pedagang  konvensional  karena perdagangan online memiliki  jumlah  pasar yang tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Hal inilah yang menjadikan pengusaha dalam  perdagangan online ( e-commerce ) sudah  sepantasnya  dijaring  secara  maksimal dalam  pemenuhan  kewajiban  pajak  untuk menambah pendapatan negara dalam menunjang kesejahtraan rakyat dan pembangunan nasional.
Ada banyak definisi untuk E- Commerce ,  tapi  yang  pasti E-Commerce merujuk  pada  semua  bentuk  transaksi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
komersial  yang  menyangkut  organisasi  dan individu  yang  didasarkan  pada  proses  dan transmisi  data  yang  digitalisasikan,  termasuk teks,  suara  dan  gambar.  Termasuk  juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial  secara  elektronik  yang  mungkin terjadi  antara  institusi  pendukungnya  dan aktivitas  komersial  pemerintah.  Ini  termasuk antara  lain  manajemen  organisasi,  negosiasi dan  kontrak  komersial,  legal  dan  kerangka regulasi,  penyusunan  perjanjian  keuangan, dan  pajak  satu  sama  lain. Electronic Commerce (Perniagaan  Elektronik),  sebagai bagian  dari Electronic  Business (bisnis  yang dilakukan  dengan  menggunakan electronic transmission ),  oleh  para  ahli  dan  pelaku bisnis  dicoba  dirumuskan  definisinya.  Secara umum E-Commerce dapat  didefinisikan sebagai  segala  bentuk  transaksi  perdagangan atau  perniagaan  barang  dan  jasa  ( trade  of goods  and  service )  dengan  menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut  merupakan  bagian  dari  kegiatan bisnis.
Berbeda dengan transaksi perdagangan  biasa  pada  umumnya,  transaksi E-Commerce memiliki  beberapa  karakteristik yang  sangat  khusus  sehingga  mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  transaksi elektronik  antara e-  merchant (pihak  yang menawarkan  barang  atau  jasa  melalui internet)  dengan e-customer ,  (pihak  yang membeli  barang  atau  jasa  melalui  internet) yang  terjadi  di  dunia  maya  atau  di internet pada  umumnya  berlangsung  secara paperless transaction , sedangkan dokumen yang digunakan  dalam  transaksi  tersebut  bukanlah paper document , melainkan dokumen elektronik ( digital document ).
Meski pasar E-Commerce berkembang pesat  di  Indonesia  namun  baru  segelintir pelaku E-Commerce yang  sudah  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal Pajak  ada  1.600  (seribu  enam  ratus) sampling (pelaku E-Commerce ) yang dicoba, dari  jumlah  itu  ada  600  (enam  ratus)  yang belum  teridentifikasikan  dan  1.000  (seribu)
sudah  teridentifikasikan.  Dari  1.000  (seribu) pelaku usaha baru 620 (enam ratus dua puluh) yang  sudah  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib Pajak  (NPWP).  Dari  yang  sudah  memiliki Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  itu sebagian  besar  sudah  melapor  tapi  tidak diketahui dilaporkannya itu sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi.
Menurut  data  yang  ada  di  Direktorat Jenderal Pajak, nilai pasar dari suatu transaksi E-  Commerce di  Indonesia  sudah  mencapai Rp  96.000.000.000.000.00  (sembilan  puluh enam  triliun  rupiah)  pada  tahun  2015  dan akan meningkat
sampai
Rp
288.000.000.000.000.00  (dua  ratus  delapan puluh  delapan  triliun  rupiah)  di  tahun  2016 ini.  Sejak  tahun  2012,  Direktorat  Jenderal Pajak  sudah  melakukan  kajian  tentang E- Commerce. Pertama  terhadap  aspek-aspek perpajakan  yang  ada,  sehingga  mendapatkan apa yang harus dilakukan terhadap perkembangan dunia E-Commerce ini. Kedua membentuk  tim  di  Direktorat  Jenderal  Pajak yang  terdiri  dari  tim  untuk  memutuskan peraturan-peraturan  atau  tatacara aspek perpajakannya, kemudian tentang pengelolaan, penggalian potensi pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran-62/PJ/2013
dikeluarkan  pada  bulan  desember  2013 (tentang  Penegasan  Ketentuan  Perpajakan atas Transaksi E-Commerce ) yang diharapkan agar bisa menjadi penegasan bahwa ketentuan perpajakan  terkait  dengan  transaksi  atas E- Commerce itu  sama  ketentuannya  mulai  dari mendaftar,  menghitung,  membayar,  melapor, itu juga berlaku bagi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan e- Commerce ini.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peraturan perundang- undangan  mengatur  tentang  pajak  atas transaksi E- Commerce ?
2. Bagaimana laporan terhadap pajak terutang  atas  transaksi E-Commerce dalam rangka kepastian hukum?

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
digunakan  dalam  menyelesaikan  tugas  ini adalah  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum dalam Bahasa Inggris disebut Legal Research atau  dalam  Bahasa  Belanda rechtsonderzoek . Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum  sendiri  dilakukan  untuk  menemukan bahan hukum autoritatif mengenai isu hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan  penelitian  hukum  sebagai suatu  proses  untuk  menemukan  aturan hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menghadapi  isu  hukum  yang  dihadapinya, sehingga dalam rangka penelitian ini, Penulis memilih  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis normatif dengan bersumber pada bahan-bahan kepustakaan.

## PEMBAHASAN Pengaturan terhadap Pajak Atas Transaksi E-Commerce di Indonesia
Berdasarkan SE-62/PJ/2013 telah mempertegas  bahwa  tidak  ada  pajak  baru dalam  transaksi E-Commerce sehingga  tidak ada  perbedaan  dalam  penerapan  peraturan perundang-  undangan  perpajakan  antara transaksi E-Commerce ataupun konvensional. Oleh  karena  itu  bagi  penjual  atau  pembeli dapat  dikenakan  pajak  sesuai  ketentuan perundang-undangan  perpajakan  yang  sudah ada.
Pajak  atas  transaksi E-Commerce bertujuan  untuk  menerapkan  keadilan  bagi semua wajib pajak baik konvensional maupun E-Commerce . Karena pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku bisnis konvensional atau E-Commerce tidak berbeda.
Kegagalan  dalam  memungut  pajak dari transaksi E-Commerce
akan mengakibatkan tidak  dilaksanakannya  prinsip keadilan  dan  kepastian  dalam  penegakan hukum,  mengakibatkan  ketidakseimbangan dalam  persaingan  antara  pengusaha  karena beban  pajak  yang  tidak  merata  di  antara wajib pajak tersebut, serta penerimaan negara dari pajak yang tidak maksimal.
Pajak  atas  transaksi E-Commerce
sama  dengan  transaksi  biasa  sesuai  dengan penjelasan  pada  Pasal  11  ayat  (1)  Undang- Undang  Pajak  Pertambahan  Nilai  diatur bahwa “Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah menganut  prinsip  akrual,  artinya  terutangnya pajak  terjadi  pada  saat  penyerahan  Barang Kena  Pajak  atau  pada  saat  penyerahan  Jasa Kena  Pajak,  meskipun  pembayaran  atas penyerahan  tersebut  belum  diterima  atau belum  sepenuhnya  diterima,  atau  pada  saat impor  Barang  Kena  Pajak.  Saat  terutangnya pajak untuk transaksi  yang dilakukan melalui E-Commerce tunduk pada ayat ini.
Sebagaimana  dijelaskan  di  dalam penegasan peraturan perpajakan SE- 62/PJ/2013  atas E-Commerce, Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah menyebabkan transformasi model dan strategi bisnis yang perlu ditegaskan aspek perpajakannya.  Pada  prinsipnya,  transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  melalui sistem elektronik, yang selanjutnya disebut E- Commerce sama dengan transaksi perdagangan  barang  dan/atau  jasa  lainnya, tetapi  berbeda  dalam  hal  cara  atau  alat  yang digunakan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi E-Commerce dan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa lainnya. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal  Pajak  ini  diberikan  penegasan mengenai  aspek  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan,  Pajak  Penghasilan,  dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas  Barang  Mewah  atas  transaksi E- Commerce .
Subjek  Pajak  akan  dikenakan  pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.  Dasar  hukum  Pajak  Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang ini mengatur pengenaan  pajak  terhadap  subjek  pajak berkenaan  dengan  penghasilan  yang  diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan, terdapat  tiga  asas  pemungutan  pajak  yaitu, Asas  Domisili  atau  Asas  Tempat  Tinggal,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh  penghasilan  wajib  pajak  yang bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik penghasilan  yang  berasal  dari  dalam  maupun luar  negri,  dan  asas  ini  berlaku  untuk  wajib pajak  dalam  negeri.  Asas  Sumber,  dimana negara  berhak  mengenakan  pajak  atas penghasilan  yang  bersumber  di  wilayahnya tanpa  memperhatikan  tempat  tinggal  wajib pajak.  Asas  Kebangsaan,  dimana  pengenaan pajak  dihubungkan  dengan  kebangsaan  suatu negara.
Bentuk  Usaha  Tetap  menurut  Pasal  2 ayat  (5)  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan yaitu  Bentuk  Usaha  Tetap  adalah  bentuk usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang  pribadi yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia, orang  pribadi  yang  berada  di  Indonesia  tidak lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh  tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan di  Indonesia,  yang  dapat  berupa,  Tempat kedudukan  manajemen,  Cabang  perusahaan, Kantor  perwakilan,  Gedung  kantor,  Pabrik, Bengkel,  Gudang, Ruang  untuk promosi dan penjualan,  Pertambangan  dan  penggalian sumber  alam,  Wilayah  kerja  pertambangan minyak dan gas bumi, Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
Implikasi  pajak  untuk E-Commerce akan  timbul  apabila  penyewa  atas space di Internet  Service  Provider atau  penyedia  jasa Internet adalah  perusahaan  yang  berdomisili di luar negeri. 14 Bahwa semua transaksi yang terkait dengan persiapan
untuk
mengoperasikan website ,  terhadap server dimiliki  oleh  wajib  pajak  luar  negeri, perlakuannya  akan  sama  dengan  yang  telah dijelaskan  di  atas.  Misalnya  salah  satu penyewa website ,  yang  merupakan  wajib pajak  luar  negeri,  menggunakan website tersebut untuk menyimpan informasi tertentu, yang  kemudian  ditawarkan  ke  pihak  ketiga, sehingga pihak ketiga menjadi pelanggannya, dan pelanggan tersebut membayar iuran untuk mengakses  informasi  yang  dimaksud,  akan dimasukkan  dalam  kategori royalty sesuai dengan  penjelasan  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  (h)
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga apabila  pelanggannya  wajib  pajak  Indonesia, maka  penyewa website harus  dipotong  Pajak Penghasilan Pasal 26.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak  yang  dikenakan  terhadap  penyerahan atas  impor  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  atau Jasa  Kena  Pajak  (JKP)  yang  dilakukan  oleh Pengusaha  Kena  Pajak,  dan  dapat  dikenakan berkali-kali  setiap  ada  pertambahan  nilai  dan dapat  dikreditkan.  Dasar  hukum  Pajak Pertambahan  Nilai  adalah  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  atau  Penjualan  atas Barang  Mewah  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009.
Seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  11 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1983  sebagaimana  yang  telah  diubah  dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2009, terutangnya pajak terjadi pada saat, Penyerahan  Barang  Kena  Pajak,  Impor Barang  Kena  Pajak,  Penyerahan  Jasa  Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean,
Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  Luar Daerah  Pabean,  Ekspor  Barang  Kena  Pajak Berwujud,  Ekspor  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak.
Pajak  Pertambahan  Nilai  menurut Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009  yaitu,  Pengusaha  Kena  Pajak  terutang pajak di  tempat  tinggal  atau  tempat kedudukan dan  tempat  kegiatan  usaha dilakukan  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Atas pemberitahuan  secara  tertulis  dari  Pengusaha Kena  Pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak dapat menetapkan  satu  tempat  atau  lebih  sebagai tempat  pajak  terutang,  Dalam  hal  impor, terutangnya  pajak  terjadi  di  tempat  Barang Kena Pajak dimasukkan.
Pemungutannya dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai,  Orang pribadi  atau  badan  yang  memanfaatkan Barang  Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah Pabean  di  dalam  daerah  Pabean,  terutang pajak  di  tempat  tinggal  atau  tempat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha. Hal tersebut senada dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang
merekomendasikan tempat terutang dari Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah,  yaitu  dimana  konsumsi  atas barang/jasa  terjadi,  dalam  Pasal  1  dari  empat model perpajakan untuk transaksi E- Commerce yaitu perpajakan atas perdagangan lintas  batas  harus  di  bawah  jurisdiksi  dimana konsumsi dilakukan.
Prinsip-prinsip  perpajakan  atas E- Commerce adalah Neutrality, Perpajakan seharusnya  menjadi  netral  dan  adil  dalam membedakan  antara  bentuk  transaksi E- Commerce dengan bentuk transaksi konvensional.  Keputusan  bisnis  seharusnya dimotivasi oleh keadaan ekonomi dibandingkan  dengan  pertimbangan  pajak. Wajib pajak dalam situasi dan transaksi yang sama  seharusnya  menjadi  subjek  yang  sama pula  dalam  level  perpajakan. Efficiency, Compliance  cost untuk  Wajib  Pajak  dan Administrative  cost bagi  pejabat  pajak seharusnya dapat diminimalkan sejauh mungkin.
Certainty  and  Simplicity, peraturan perpajakan  harus  jelas  dan  mudah  untuk dimengerti , jadi Wajib Pajak dapat
mengantisipasi
konsekuensi-konsekuensi pajak  sebelum  terjadi  transaksi,  termasuk mengetahui  kapan,  dimana  dan  bagaimana pajaknya terhitung. Effectiveness and Fairness, Perpajakan  harus  menghasilkan jumlah  yang  tepat  dari  pajak  itu  sendiri, sehingga harus  dapat  meminimalisir  potensi penghindaran  pajak (tax  avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) dengan tetap mengukur resiko yang dapat terjadi. Flexibility, Sistem  perpajakan  seharusnya bersifat fleksibel dan dinamis untuk memastikan mereka sejalan dengan teknologi dan  perkembangan  komersial.  Jadi  tidak  ada untuk membebaskan E-Commerce dari pajak. Besarnya pajak akan dikenakan pada transaksi  dengan  media  elektronik  adalah sebanyak yang dapat dikenakan pajak dengan media fisik.
Dengan adanya prinsip-prinsip
perpajakan  ini,  maka  hakikat  berlakunya aturan-aturan  hukum  ini  tidak  terlepas  dari hukum  yang  berlaku  karena  penetapan penguasa  negara,  dan  hukum  yang  tidak tergantung  dari  pandangan  manusia  tentang baik  buruknya,  hukum  yang  asli. 18 Bahwa segala  kejadian  di  alam  ini  diperintah  dan dikemudikan  oleh  suatu  undang-  undang abadi  yang  menjadi  dasar  kekuasaan  dari semua peraturan-peraturan lainnya.
Terdapat  4  macam  golongan  hukum (rechtscategorien) ,  yaitu lex  aeterna,  lex naturalis, lex divina ,  hukum  positif. Lex Aeterna (Hukum  Abadi),  yaitu  rasio  Tuhan sendiri yang
mengatur  segala  hal  yang  ada  sesuai dengan  tujuan  dan  sifatnya,  karena  itu merupakan  sumber  dari  segala  hukum, Lex Divina (Hukum  Ke-Tuhanan),  yaitu  sebagian kecil  dari  rasio  Tuhan  yang  diwahyukan kepada  manusia, Lex  Naturalis (Hukum Alam),  yaitu  bagian  dari  Lex  Divina  yng dapat  ditangkap  oleh  rasio  manusia  atau merupakan  penjelmaan  dari Lex  Aeterna di dalam  rasio  manusia  berkat  rasio  manusia, dan Hukum Positif, yaitu hukum yang berlaku sungguh- sungguh di dalam masyarakat.
Laporan  Pajak  Terutang  Atas  Transaksi E-Commerce  Dalam  Rangka  Kepastian

## Hukum
Hukum  merupakan  sebuah  sistem norma  yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen , dengan menyertakan beberapa peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan. Norma-  norma  merupakan  produk  dan  aksi manusia  yang deliberatif .  Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi  pedoman  bagi  individu  bertingkah laku  dalam  bermasyarakat,  baik  dalam hubungan  dengan  sesama  individu  maupun dalam  hubungannya  dengan  masyarakat. Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya  aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
Selain  kepastian  hukum,  hukum  pajak juga memiliki berbagai fungsi yang berdasarkan  kepada  azas-azas  yang  bertujuan utama menyejahterakan penduduknya. Fungsi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang  pertama  dalam  hukum  pajak  yaitu sebagai  acuan  dalam  menciptakan  sistem pemungutan  pajak  yang  harus  memenuhi syarat  kepastian,  efisien,  dan  sederhana sejelas-jelasnya  dalam  undang-undang hukum pajak  itu  sendiri,  juga  sebagai  sumber  yang menerangkan  tentang  mana  dan  siapa  subjek maupun  objek  yang  perlu  dan  tidak  perlu dijadikan  sumber  pemungutan  pajak  yang berfungsi  untuk  meningkatkan  potensi  pajak di  negara  ini.  Adapun  laporan  pajak  terutang ini berfungsi sebagai acuan dalam pembagian beban  pajak  kepada  rakyat  yang  didasarkan pada kepentingan masing-masing orang.
Menurut  Pasal  1  ayat  (10)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2009  disebutkan bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus  dibayar  pada  suatu  saat,  dalam  Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun  Pajak  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-  undangan  perpajakan. Mengetahui  penentuan  saat  terutang  pajak Pengusaha  Kena  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban  membayar  pajaknya  adalah  sangat penting.  Tanpa  mengetahui  saat  pajak terutang,  tidak  mungkin  dapat  ditentukan kapan Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya.
Penentuan  saat  pajak  terutang  sangat erat kaitannya dengan penentuan  saat timbulnya  utang  pajak.  Pemungutan  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  menganut  prinsip  akrual, artinya  terutangnya  pajak  terjadi  pada  saat penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau  Jasa Kena  Pajak,  meskipun  pembayaran  atas penyerahan  tersebut  belum  diterima  atau belum  sepenuhnya  diterima  pada  saat  impor Barang Kena Pajak.
Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang  dilakukan melalui E-Commerce tunduk pada  ketentuan  ini: 21 Penyerahan  Barang Kena  Pajak,  Impor  Barang  Kena  Pajak, Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak,  Pemanfaatan Barang  Kena  Pajak  tidak  berwujud  dari  luar Daerah Pabean. Dalam hal orang pribadi atau badan  memanfaatkan  Barang  Kena  Pajak tidak  berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di dalam  Daerah  Pabean  atau  memanfaatkan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean, terutangnya  pajak  terjadi  pada  saat  orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud  atau  Jasa  Kena  Pajak  tersebut  di dalam Daerah Pabean.
Hal itu dihubungkan dengan kenyataan  bahwa  yang  menyerahkan  Barang Kena  Pajak  tidak  berwujud  atau  Jasa  Kena Pajak tersebut di luar Daerah Pabean sehingga tidak  dapat  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena  Pajak.  Karena  itu,  saat  pajak  terutang tidak  lagi  dikaitkan  dengan  saat  penyerahan, tetapi  dikaitkan  dengan  saat  pemanfaatan, Pemanfaatan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar Daerah  Pabean,  Ekspor  Barang  Kena  Pajak berwujud,  Ekspor  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak.
Dalam hal pembayaran diterima sebelum  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  atau sebelum  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  atau dalam  hal  pembayaran  dilakukan  sebelum dimulainya  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.
Pelaporan pajak dapat disampaikan ke Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau  Kantor Pelayanan,  Penyuluhan  dan  Konsultasi  Pajak (KP2KP) di mana wajib pajak terdaftar. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan.22
Surat  Pemberitahuan  Masa  adalah Surat  Pemberitahuan  yang  digunakan  untuk melakukan  pelaporan  atas  pembayaran  pajak pada  masa  tertentu  (bulanan).  Ada  9 (sembilan)  jenis  Surat  Pemberitahuan  Masa, meliputi  Surat  Pemberitahuan  Masa  untuk melaporkan  pembayaran  bulanan.  Pajak Penghasilan  Pasal  21,  Pajak  Penghasilan Pasal  22,  Pajak  Penghasilan  Pasal  23,  Pajak Penghasilan  Pasal  25,  Pajak  Penghasilan Pasal  26,  Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  (2),
Pajak Penghasilan
Pasal 15, Pajak Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah, Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Surat  Pemberitahuan  Tahunan  adalah  Surat
Pemberitahuan yang digunakan untuk pelaporan  tahunan.  Ada  2  (dua)  jenis  Surat Pemberitahuan Tahunan, yaitu Surat
Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak orang pribadi.
Saat ini khusus untuk Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai  sudah  dapat  disampaikan  secara elektronik melalui aplikasi e-Filling. Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Tahunan Pajak  Penghasilan  juga  dapat  dilakukan secara online melalui  aplikasi e-SPT .  Dasar Pengenaan  Pajak  (DPP)  adalah  sebagai berikut. 23
Harga  jual,  adalah  nilai  berupa  uang, termasuk  semua  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  penjual  karena penyerahan  Barang  Kena  Pajak,  tidak termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang dipungut  menurut  Undang-Undang  Pajak Pertambahan  Nilai  dan  potongan  harga  yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
Penggantian, adalah nilai berupa uang, termasuk  semua  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  pengusaha  karena penyerahan  Jasa  Kena  Pajak,  ekspor  Jasa Kena  Pajak,  atau  ekspor  Barang  Kena  Pajak Tidak  Berwujud,  tetapi  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  dipungut  menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan  harga  yang  dicantumkan  dalam Faktur  Pajak  atau  nilai  berupa  uang  yang dibayar  atau  seharusnya dibayar oleh Penerima  Jasa  karena  pemanfaatan  Jasa Kena  Pajak  dan/atau  oleh penerima manfaat Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  karena pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam Daerah Pabean.
Nilai  Impor,  adalah  nilai  berupa  uang yang  menjadi  dasar  perhitungan  bea  masuk ditambah  pungutan  berdasarkan  ketentuan dalam  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  kepabean  dan  cukai untuk  impor  Barang  Kena  Pajak,  tidak termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah  yang dipungut menurut Undang- Undang Pajak Pertambahan
Nilai. Nilai Ekspor, adalah nilai berupa uang, termasuk biaya  yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
Penerapan  Dasar  Pengenaan  Pajak diatur  dalam  berbagai  peraturan  pelaksanaan undang-  undang  sebagai  berikut.  Untuk penyerahan  atau  penjualan  Barang  Kena Pajak,  yang  menjadi  Dasar  Pengenaan  Pajak adalah  jumlah  harga  jual,  Untuk  penyerahan Jasa  Kena  Pajak,  yang  menjadi  Dasar Pengenaan  Pajak  adalah  penggantian,  Untuk impor  yang  menjadi  Dasar  Pengenaan  Pajak adalah  nilai  impor,  Untuk  ekspor  yang menjadi  Dasar  Pengenaan  Pajak  adalah  nilai ekspor.
Batas Waktu Pembayaran Pajak diatur di dalam PPh Pasal 21, Dilunasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.  Lapor  paling  lama  tanggal  20 (dua  puluh)  bulan  takwim  berikutnya.  Pajak Penghasilan  Pasal  22,  Bendahara,  Dilunasi pada  hari  yang  sama  dengan  pelaksanaan pembayaran  atas  penyerahan  barang  yang dibiayai  dari  belanja  negara.  Lapor  paling lama  14  (empat  belas)  hari  setelah  bulan takwim  berikutnya.  Pajak  Penghasilan  Pasal 23/26,  Dilunasi  paling  lambat  tanggal  10 (sepuluh)  bulan  takwim  berikutnya.  Lapor paling  lama  tanggal  20  (dua  puluh)  bulan takwim  berikutnya.  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah, Dilunasi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan  takwim  berikutnya.  Lapor  paling  lama tanggal  20  (dua  puluh)  bulan  takwim berikutnya.
Keterlambatan  Pelaporan  Pajak  untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan  Nilai  dikenakan  denda  sebesar Rp  500.000.00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dan untuk  Surat  Pemberitahuan  Masa  lainnya dikenakan  denda  sebesar  Rp  100.000.00 (seratus ribu rupiah) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dikenakan denda  sebesar  Rp  1.000.000.00  (satu  juta rupiah).
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  80-PMK.03/2010  tentang Penentuan Tanggal  Jatuh  Tempo  Pembayaran dan  Penyetoran  Pajak,  Penentuan  Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pembayaran,  Penyetoran,  dan  Pelaporan Pajak,  serta  Tata  Cara  Pengangsuran  dan Penundaan
Pembayaran Pajak, diatur mengenai  Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak, sebagai  berikut.  Pasal  2  ayat  (13)  Pajak Pertambahan  Nilai  yang  terutang  atas kegiatan  membangun  sendiri  harus  disetor oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang melakukan  kegiatan  membangun  sendiri paling  lama  tanggal  15  (lima  belas)  bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
Pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai Pasal  7  ayat  (1A).  Pengusaha  Kena  Pajak wajib  melaporkan  Pajak  Pertambahan  Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah  disetor  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  ayat  (13)  dan  ayat  (13A),  serta  Pasal (2A) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan Nilai  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat Pengusaha  Kena  Pajak  dikukuhkan,  paling lama  akhir  bulan  berikutnya  setelah  Masa Pajak berakhir.
Adapun  tarif  dan  pajak  terutang  tidak terlepas  dari  rasa  keadilan,  sebab  keadilan dapat menciptakan keseimbangan social yang sangat penting untuk kesehajteraan masyarakat.  Dalam  penetapan  tarif  pajak harus berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, dan juga kepastian.  Dalam perhitungan  pajak  yang  terutang  digunakan tarif pajak.
Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif untuk  menghitung  besarnya  pajak  terutang (pajak  yang  harus  dibayar).  Apabila  melihat timbulnya  utang  pajak,  bahwa  utang  pajak timbul  karena  Surat  Keputusan  Pajak,  ajaran ini  diterapkan  pada  official  assessment system.  Perbedaan  ajaran  materiil  bahwa utang  pajak  timbul  karena  undang-undang. Ajaran  ini  diterapkan  pada  self  assessment system.
Hapusnya  utang  pajak  disebabkan antara  lain24  adalah  Pembayaran,  Utang pajak  yang  melekat  pada  Wajib  Pajak  akan hapus  karena  pembayaran  yang  dilakukan  ke Kas  Negara.  Kompensasi,  Keputusan  yang ditunjukkan  kepada  kompensasi  utang  pajak dengan  tagihan  seseorang  diluar  pajak  tidak diperkenankan.  Oleh  karena  itu  kompensasi
terjadi  apabila  Wajib  Pajak  mempunyai tagihan  berupa  kelebihan  pembayaran  pajak. Jumlah  kelebihan  pembayaran  pajak  yang diterima  Wajib  Pajak  sebelumnya  harus dikompensasikan  dengan  pajak-pajak  lainnya yang  terutang.  Daluwarsa  diartikan  sebagai daluwarsa penagihan.
Hak  untuk  melakukan  penagihan pajak,  daluwarsa  setelah  lampau  waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak  atau  berakhirnya  Masa  Pajak,  bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.  Hal  ini  untuk  memberikan kepastian  hukum  kapan  uang  pajak  tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan  pajak  tertangguh,  antara  lain, apabila  diterbitkan  Surat  Teguran  dan  Surat Paksa.  Pembebasan,  Utang  pajak  tidak berakhir  dalam  arti  yang  semestinya  tetapi karena ditiadakan. Pembebasan pada umumnya  tidak  diberikan  terhadap  pokok pajaknya,  tetapi  diberikan  terhadap  sanksi administrasinya. Penghapusan utang pajak ini sama  sifatnya  dengan  pembebasan,  tetapi diberikan  karena  keadaan  keuangan  Wajib Pajak.
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam Organisation for Economic Co-  operation  and  Development (OECD) terdapat 28 jenis transaksi E-Commerce yang dilakukan  secara online dan  berpeluang dikenakan  pajak  salah  satunya  adalah Advertising/Banner  Ads . Google Indonesia dalam  hal  ini  melakukan  transaksi E- Commerce yang dilakukan secara online yaitu Advertising/Banner  Ads . Google Indonesia diklaim  telah  menghindari  pajak  ( Tax Avoidance )  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak kepada Google Indonesia  terkait  dengan masalah  pajak  yang  sekarang  dihadapi  oleh Google Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Pajak akan
meningkatkan tahapan kearah investigasi karena Google Indonesia menolak untuk diperiksa. 25 Google Indonesia dianggap menghindari  pajak  karena  belum  menjadi Badan  Usaha  Tetap (BUT),  dengan  kata  lain Google Indonesia  belum  menjadi  Wajib Pajak.
Selama  ini Google hanya  membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tetap. Oleh karena itu, transaksi bisnis Google yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  berpengaruh kepada  peningkatan  pendapatan  negara. Padahal transaksi dalam periklanan ( Advertising/Banner  Ads )  secara online yang dilakukan  oleh  Google  pada  tahun  2015 mencapai $850 juta (Delapan ratus lima puluh juta)  atau  sekitar  Rp  11.600.000.000.00 (Sebelas triliun enam ratus juta rupiah).
Menurut  catatan  Direktorat  Jenderal Pajak, Google di  Indonesia  telah  terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di Kantor Perwakilan  Pajak  (KPP)  Tanah  Abang  III dengan  status  sebagai  Penanaman  Modal Asing  (PMA)  sejak  15  september  2011  dan merupakan dependent agent dari Google Asia Pacific  Pte  Ltd di  Singapura.  Dengan demikian,  menurut  Pasal  2  ayat  huruf  (n) Undang-Undang  Pajak  Penghasilan, Google seharusnya  berstatus  sebagai  BUT,  sehingga setiap  pendapatan  maupun  penerimaan  yang bersumber  dari  Indonesia  berhak  dikenakan pajak penghasilan.
Negara-negara Organisation for Economic  Co-operation  and  Development (OECD)  telah  sepakat  bahwa  pemungutan pajak penghasilan atas transaksi E-Commerce yang  memiliki  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT) akan  menggunakan  asas  sumber,  jika  tidak memiliki  Badan  Usaha  Tetap  maka  akan digunakan asas domisili.
Penjelasan Badan Usaha Tetap menurut  Pasal  2  ayat  (5)  Undang-Undang Pajak  Penghasilan  yaitu,  Bentuk  usaha  tetap adalah  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,  orang pribadi yang  berada  di Indonesia  tidak  lebih  dari  183  (seratus delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu 12  (dua  belas)  bulan,  dan  badan  yang  tidak didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di Indonesia  untuk  menjalankan  usaha  atau melakukan  kegiatan  di  Indonesia,  yang  dapat berupa Tempat kedudukan  manajemen, Cabang  perusahaan,  Kantor  perwakilan, Gedung  kantor,  Pabrik,  Bengkel,  Gudang, Ruang untuk promosi dan penjualan, Pertambangan  dan  penggalian  sumber  alam, Wilayah kerja  pertambangan  minyak  dan  gas bumi,  Perikanan,  peternakan,  pertanian,
perkebunan, atau kehutanan, Proyek konstruksi,  instalasi,  atau  proyek  perakitan, Pemberian  jasa  dalam  bentuk  apapun  oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan  lebih  dari  60  (enam  puluh)  hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Orang  atau  badan  yang  bertindak selaku  agen  yang  kedudukannya  tidak  bebas, Agen  atau  pegawai  dari perusahaan asuransi yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat kedudukan  di  Indonesia  yang  menerima p1remi  asuransi  atau  menanggung  resiko  di Indonesia,  Komputer,  agen  elektronik  atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan  oleh  penyelenggara  transaksi elektronik  untuk  menjalankan  kegiatan  usaha melalui internet .

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan  berdasarkan  permasalahan  dan pembahasan, maka dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut:
1. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur pajak E-Commerce terkait dengan  penerbitan  SE-62/PJ/203  belum dapat  terlaksana  secara  efektif  karena penerbitan  SE-  62/PJ/2013  ini  hanya menegaskan bahwa tidak ada perbedaan di dalam  transaksi  yang  dilakukan  dengan cara biasa maupun online .
2. Laporan pajak terutang atas transaksi yang dilakukan  melalui E-Commerce masih kurang efektif terkait Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan  Data  dan  Informasi  yang berkaitan  dengan  perpajakan  belum  dapat terlaksana  dengan  baik,  dan  kurangnya data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga  tidak  semua  Wajib  Pajak dapat melaporkan pajak terutangnya karena  transaksi  yang  dilakukan  secara E- Commerce ini  bukan  saja  dilakukan  di dalam  Negara  Indonesia.  Sehingga  harus jelas siapa subjek, objek dan Negara mana yang  berhak  untuk memberikan  pajak  atas transaksi  yang  dilakukan  melalui E- Commerce .
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## SARAN
1. Peraturan  perundang-undangan  dan  SE- 62/PJ/2013  dapat  lebih  benar-benar  dapat mempertimbangkan  pengaruh  kedepannya nanti,  tentu  saja  hal  ini  dapat  dilakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam mempertimbangkan regulasi perpajakannya atas transaksi E-Commerce ,
yaitu  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak- pihak terkait, seperti APJII dan Departemen  Komunikasi  dan  Informasi.
Memperhatikan  sistem  pemungutan  pajak yang  efektif  dan  mempertimbangkan modernisasi
sistem administrasi perpajakan.
2. Laporan  pajak  terutang  yang  dihasilkan dari  transaksi  atas E-Commerce ini  dapat dilakukan  dengan  pendekatan  harmonisasi dan  konvergensi  agar  kepastian  hukum dalam  pelaporan  pajak  atas  transaksi elektronik dapat terlaksana dengan sebaik- baiknya.  Penetapan  tarif  pajak  harus berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  keadilan dan  juga  kepastian hukum  sehingga  akan menjadi jelas objek dan subjek pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Brotodihardjo, R. Santoso. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: Refika Aditama.  Darwin.  (2010). Pajak
Daerah dan Retibusi Daerah . Bogor:
Mitra Wacana Media. Devano, Sony, dan Rahayu, Siti. (2006).
Perpajakan:  Konsep  Teori,  dan  Isu . Jakarta:Kencana.
Erly  Suandy.  (2005). Hukum  Pajak .  Jakarta: Salemba Empat.
Ismail,  Tjip,  dkk.  (2013). Analisis  dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi  Daerah .  Jakarta:  Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI. Ismail,  Tjip.  (2007). Pengaturan  Pajak
Daerah  Indonesia .  Jakarta:  Yellow Printing.  Ismail, Tjip. (2017). Hukum Pajak dan Acara Perpajakan . Jakarta:  Fakultas  Hukum,  Ilmu
Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas
Terbuka  (FHISIP-UT).  Ismail,  Tjip. (2018). Potret  Pajak  Daerah  di Indonesia . Jakarta: Kencana. Ismail,  Tjip.  (tanpa  tahun). Kumpulan Artikel Kuliah Hukum Pajak .
Jakarta:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia. Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta:
Penerbit  Andi.  Markus, Muda. (2005). Perpajakan Indonesia .
Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama. Narbuko, Cholid  dan  Ahmani,  Abu. (1997). Metode  Penelitian .  Jakarta: Bumi Aksara. Saidi,  M.  Djafar.  (2007). Pembaharuan Hukum  Pajak .  Depok:  Rajagrafindo Persada.  Siahaan, Marihot  P.  (2005). Pajak Daerah dan Retribusi . Depok:
Rajagrafindo Persada. Simanjuntak, Timbul H., dan Mukhlis, Imam. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam  Pembangunan
Ekonomi .  Depok:  Penebar  Swadaya Grup.
Soemitro,  Rachmad.  (1986). Asas  dan Perpajakan  1 .  Bandung:  Rafika Aditama.  Sutedi,  Adrian.  (2008). Hukum Pajak dan Retribusi Daerah . Bogor: Ghalia Indonesia. Syamsi, Ibnu. (1994). Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara . Jakarta: Rineka Cipta. Widjaja, H.A.W. (1998). Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta.  Widjaja, H.A.W.  (2002). Otonomi  Daerah dan  Daerah  Otonom .  Depok:  Raja Grafindo Persada.
Zed,  Mestika.  (2003). Metode  Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## Jurnal/Makalah
Alkasasbeh,  Omar  Mohammad  Abad.,  et.al. (2018).  “The  Impact  of  Government Expenditures,  Taxes  On  Economic Growth  in  Jordan”. American  Based Research Journal , 7 (12): 32- 38.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Bird,  Richard  M.  (2000).  “Intergovernmental Relations: Universal Principles,
Local Applications,  International
Studies  Program". Working  Paper 00-2  April  2000 ,  Andrew  Young School  of  Policy  Studiest,  Georgia State University, Georgia USA.
Chia,  Siow  Yue.  (2013).  “The  ASEAN Economic  Community:  Progress, Challanges, and Prospect.” Asian Development  Bank  Institute  (ADBI) Working Paper , No. 440.
Ismail,  Tjip.  (2011).  “Implentasi  Pajak
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  di  Era Otonomi  Daerah.” Jurnal  Masalah- Masalah Hukum , 40 (2): 256-262.
Mann,  Arthur J. (2001). “Perpajakan Daerah: Praktek-praktek  Intemasional  yang Standar”,  makalah  dalam  seminar “ Domestic  Trade,  Decentralization, and Globalization ” yang diselenggarakan  USAID-Partnership for  Economic  Growth  di  Jakarta,  3 April 2001.
Meilani,  Hilma.  (2019).  “Hambatan  Dalam Meningkatkan  Investasi  Asing  Di
Indonesia  dan Solusinya.” Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan  Publik  Pusat  Penelitian
Badan  Keahlian  DPR  RI ,  Vol.  XI, No. 19/I/Puslit/Oktober/2019.
Naharto,  Michelle  Jane,  dan  Tjondro,  Elisa. (2014). “Analisis Tujuan Pemungutan serta Pengertian Penghasilan menurut Perpajakan dan Persepuluhan  Bagi  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi.” Tax    Accounting Review , 4 (1): 280-293.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Undang-undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-undang  No.  28  tahun  2009  tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Undang-undang  Nomor  12  Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014 tentang PemerintahanDaerah Rancangan  Undang- undang  tentang Ketentuan  dan  Fasilitas  Perpajakan
Untuk Penguatan Perekonomian Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2002  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1983  tentang  Pajak  Pertambahan Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Undang- undang Nomor 18 Tahun 2000.
Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang  Jenis  Barang  dan  Jasa  Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang  Kelompok  Barang  Kena Pajak  yang  Tergolong  Mewah  yang Dikenakan  Pajak  Penjualan  atas Barang  Mewah  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2006.
Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000
tentang  Impor  dan  atau  Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu  yang  Dibebaskan  dari Pengenaan  Pajak  Pertambahan  Nilai sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2001 tentang  Impor  dan  atau  Penyerahan Barang  Kena  Pajak  Tertentu  yang Bersifat  Strategis  yang  Dibebaskan dari  Pengenaan  Pajak  Pertambahan Nilai  sebagaimana  telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  31
Tahun 2007.
Surat  Edaran  Nomor  SE/62/PJ/2013  tentang Penegasan  Ketentuan  Perpajakan atas Transaksi E- Commerce .
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Internet
Susan Teltscher, Tariffs, Taxes and Electronic Commerce:  Revenue  Implications For  Developing  Countries.  Policy Issues  in  International  Trade  and Commodities  Study  Series  No.5 , http://citeseerx.ist.psu.edu.
Torbjorn  Fredriksson, E-Commerce  and
Development  Key  Trends  and  Issue ,
http://www.wto.org
Reska  K Nistanto, Masalah Pajak  Yang  Membelit Google di Indonesia ,
http://tekno.kompas.com/read/2016/0 9/19/09153207/masalah.pajak.yang. membelit.google.di.indo nesia