http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4801 eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565 DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4801 Vol. 1 | No. 2 | Oktober 2019 | Hal. 148 - 156

## PENGEMBANGAN PROGRAM USAHA EKONOMIS PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SUMENEP

## Dwi Listia Rika Tini
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja email: rikatini@wiraraja.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  explain  the  Development  of  Productive  Economic  Business  Programs  in Sumenep Regency in the context of empowering women and improving the quality of women as development resources.  The Development of Productive Economic Business Program is an effort of Sumenep Regency in order to build a better economy going forward related to the village  economy.   The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  analysis  method  in  which references are the basis for analysis.  The Productive Economic Business Program Policy in Sumenep  Regency  is  implemented  under  the  auspices  of  the  Community  and  Women's Empowerment Agency (BPMP) in the form of craftsmen business groups that utilize Natural Resources and Human Resources in each Village.  This phase of UEP development activities is carried out through an empowerment process carried out over a period of 3  (three) years and the phasing plans are  1) First  Year  (2013), namely  the  Growth Stage;  2) Second  Year (2014)  Development  Phase  and  3)  Third  Year  (2015)  Independence  Phase.   From  the  UEP development activities that have a positive impact on women in rural areas, they can make money and help husbands without having to work far outside the home .
Keyword: development; UEP; women's empowerment .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis Produktif di Kabupaten Sumenep dalam rangka pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas  perempuan  sebagai  sumberdaya  pembangunan.  Pengembangan  Program  Usaha Ekonomis  Produktif  merupakan  upaya  Kabupaten  Sumenep  dalam  rangka  membangun ekonomi  yang  lebih  baik  ke  depan  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  desa.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  metode  analisis  kualitatif  dimana  acuan  pustaka  sebagai basis  untuk  analisis.  Kebijakan  Program  Usaha  Ekonomi  Produktif  di  Kabupaten  Sumenep dilaksanakan  di  bawah  naungan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Perempuan (BPMP)  berupa  kelompok-kelompok  usaha  pengrajin  yang  memanfaatkan  Sumber  Daya Alam  dan  SDM  yang  ada  di  setiap  Desa.  Tahap  kegiatan  pengembangan  UEP  ini dilaksanakan  melalui  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  selama  kurun  waktu  3  (tiga) tahun  dan  rencana  pentahapannya  adalah    1)  Tahun  Pertama  (Tahun  2013)  yaitu  Tahap Penumbuhan;  2)  Tahun  Kedua  (Tahun  2014)Tahap  Pengembangan  dan  3)  Tahun  Ketiga (Tahun 2015) Tahap  Kemandirian. Dari kegiatan pengembangan UEP tersebut memberikan dampak  positif  terhadap  perempuan-perempuan  yang  ada  di  pedesaan,  mereka  dapat menghasilkan uang dan membantu para suami tanpa harus bekerja jauh diluar rumah.
Kata Kunci: pengembangan; UEP; pemberdayaan perempuan.

## PENDAHULUAN
Hasil  Susenas  2010  menunjukkan  bahwa  secara  nasional  jumlah  penduduk Indonesia  tahun  2010  sebesar  237,5  juta  jiwa,  jumlah  penduduk  laki-laki  lebih  banyak dibandingkan perempuan. Persentase penduduk laki-laki sebesar 50,17 persen, sedangkan perempuan sebesar 49,83 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, di perkotaan lebih banyak  penduduk  perempuan  (50,02  persen)  sedangkan  di  perdesaan  lebih  banyak penduduk lakilaki (50,37 persen), dari jumlah penduduk tersebut penduduk miskin 13,33 %, 2/3 nya ada di perdesaan. Jumlah penduduk hamper miskin berjumlah sekitar 24 juta. Walaupun  jumlahnya  seimbang,  namun  kualitas  hidup  perempuan  masih  lebih  rendah daripada kaum laki-laki.
Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Dilihat menurut jenis kelamin, komposisi penduduk  produktif  ternyata  lebih  banyak  penduduk  perempuannya  dibandingkan lakilaki,  yaitu  66,11  persen  berbanding  65,36  persen.  Walaupun  jumlahnya  seimbang, namun  kualitas  hidup  perempuan  masih  lebih  rendah  daripada  kaum  laki-laki.  Potensi kuantitatif dari SDM perempuan Indonesia ini sayangnya belum diimbangi dengan potensi kualitatif secara seimbang. Dengan kata lain, walaupun saat ini cukup banyak perempuan Indonesia  yang  menunjukkan  bahwa  dirinya  mampu  bersaing  sekaligus  memberikan kontribusi  yang  tidak  kalah  besarnya  dalam  berbagai  bidang  pembangunan,  mulai  dari ilmu  pengetahuan,  teknologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  dan  bahkan  pertahanan  dan keamanan,  namun  masih  lebih  banyak  lagi  perempuan  Indonesia  yang  belum  mampu menunjukkan  potensi  dan  jati  dirinya  secara  optimal,  karena  masih  terkungkung  oleh keterbatasan/kemiskinan  secara  struktural,  kultural,  dan  alamiah.  Rendahnya  kualitas hidup  perempuan  akan  mempengaruhi  Indeks  Pembangunan  Manusia  Indonesia  secara keseluruhan,  terutama  di  bidang-bidang  strategis  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan ekonomi,  yang  pada  akhirnya  akan  berdampak  negatif  terhadap  proses  pembangunan bangsa yang sedang kita lakukan.
Bukan  hanya  di  lingkup  nasional  saja  di  lingkup  lokal  peran  perempuan  dalam dunia  kerja  sangat  kecil.  Seperti  halnya  di  Kabupaten  Sumenep  ditunjukkan  dengan rendahnya peran serta perempuan dalam usaha-usaha formal.  Sebagian besar perempuan masih berkiprah di sektor informal dan pekerjaan yang tidak menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih.  Pekerjaan ini biasanya kurang memberikan jaminan perlindungan sosial  dan  perlindungan  secara  hukum  dan  jaminan  kesejahteraan  yang  memadai,  di samping kondisi kerja yang kurang sehat dan tentu saja dengan tingkat pendapatan yang rendah.  Misalnya  saja  dalam  bidang  Usaha  Mikro,  kontribusi  masyarakat  perempuan sangat  bermakna  bagi  perkembangan  perekonomian  nasional.  Lebih  dari  30  juta pengusaha  mikro,  kecil  danmenengah,  60  persennya  adalah  perempuan.    Namun  kondisi saat  ini  perempuan  pengusaha  mikro  dan  kecil  masih  belum  menggembirakan.    Kendala terbesar  yang  dihadapi  oleh  perempuan  pengusaha  mikro,  kecil  dan  menengah  pada umumnya pada aspek pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi serta rendahnya penguasaan perempuan terhadap aset produksi.  Disamping itu kebutuhan yang sangat  diperlukan  bagi  perempuan  pengusaha  mikro  dan  kecil  adalah  berupa pendampingan  oleh  lembaga  yang  dekat  dengan  pengusaha  (perempuan)  dalam memberikan layanan pengembangan usaha yang cepat, mudah serta dirasakan hasil secara cepat.
Maka  dari  itu  untuk  meminimalisir  hal  diatas  Kabupaten  Sumenep  membuat sebuah  Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis  Produktif  untuk  kaum  perempuan. Dengan  terbentuknya  pengembangan  program  usaha  ekonomis  produktif  di  Kabupaten Sumenep  dalam  rangka  pemberdayaan  perempuan  dan  peningkatan  kualitas  perempuan sebagai sumberdaya pembangunan. Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif merupakan
upaya Kabupaten Sumenep dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik ke depan yang berkaitan dengan ekonomi desa atau kelurahan. Program ini akan dilaksanakan oleh beberapa  desa  di  Kabupaten  Sumenep  yang  mempunyai  nilai  SDA  dan  SDM  yang  tinggi. Kebijakan  program  Usaha  Ekonomi  Produktif  di  Kabupaten  Sumenep  dilaksanakan  di bawah  naungan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Perempuan  (BPMP)  berupa kelompok-kelompok  Usaha  pengrajin  yang  memanfaatkan  Sumber  Daya  Alam  dan  SDM yang ada di setiap Desa.
Alasan pokok pentingnya melakukan pengembangan usaha ekonomi di perdesaan, yaitu: a). Masih adanya masyarakat perempuan yang memiliki kemampuan rendah dalam mengakses  usaha  yang  disebabkan  oleh  keterbatasan  penguasaan  sumberdaya  alam, sehingga  kurang  mempunyai  peluang  dalam  berusaha  di  bidang  ekonomi  maupun pertanian;  b).  masih  adanya  kemiskinan  struktural,  sehingga  meskipun  telah  berusaha tetapi  pendapatan  yang  diperoleh  belum  memenuhi  kebutuhan  keluarga.  c)  masih terbatasnya pengetahuan tentang pemberdayaan perempuan; e) belum optimalnya fungsi kelembagaan  aparat  dan  masyarakat;  f)  masih  terbatasnya  akses  kaum  perempuan terhadap lembaga permodalan, lembaga pemasaran, informasi dan teknologi; g) rendahnya tingkat  pendidikan  perempuan;  h)  terbatasnya  lapangan  pekerjaan  untuk  kaum perempuan. Hal ini dapat mendorong terjadinya kerawanan pangan dan kemiskinan upaya untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah  melalui  Pengembangan  Usaha  Ekonomi Produktif.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  dimana  acuan  pustaka sebagai basis untuk analisis yaitu mengumpulkan data, informasi, dengan menelaah jurnal- jurnal penelitian, buku-buku referensi, literatur- literatur, serta sumber-sumber terpercaya baik tulisan maupun digital yang berhubungan dan relevan dengan topic penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konseptualisasi
Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis  Produktif  adalah  program  yang  di rumuskan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Sumenep  untuk  memberdayakan  perempuan khususnya  di  pedesaan.  Program  ini  adalah  bentuk  implementasi  dari  intruksi Presiden  No.  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam Pembangunan  nasional,  sebagai  salah  satu  strategi  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan  gender.  Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis  Produktif  yang dilaksanakan  di  Kabupaten  Sumenep  di  bawah  naungan  Badan  Pemberdayaan Masyarakat Dan Perempuan (BPMP) berupa kelompok-kelompok Usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga agar bisa hidup berkecukupan dan  dapat  meringankan  beban  dari  suami.  Program  UEP  di  Kabupaten  Sumenep  ini memfocuskan  Usaha  Ekonomis  Produktifnya  pada  pengrajin  yang  ada  di  setiap  Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan SDM. Tujuan dan Sasaran UEP, meliputi:
a. Tujuan Program Usaha Ekonomis Produktif
1) Tujuan Umum
Program  ini  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  khususnya perempuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  keluarga  agar  bisa  hidup berkecukupan dan dapat meringankan beban dari suami
2) Tujuan Khusus
➢ Untuk membantu Penghasilan Keluarga.
➢ Melatih  kaum  perempuan  dalam  hal  membuat  usaha  yang  bisa memberikan keuntungan.
➢ Memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa bukan hanya laki - laki saja yang bisa bekerja untuk mensejahterakan keluarga (berkaitan dengan kesetaraan Gender).
➢ Menciptakan lapangan kerja bagi keluarga miskin.
b. Sasaran Program Usaha Ekonomis Produktif. Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sasaran UEP adalah sebagai berikut:
1) Teridentifikasinya  karakteristik personal (SDM),  kehidupan,  dan  aktivitas ekonomi perempuan miskin di kabupaten Sumenep di perdesaan.
2) Terbentuknya Kelompok Perempuan Produktif sebagai wadah pemberdayaan, peningkatan  kemandirian,  dan  peningkatan  kondisi  sosial - ekonomi  kaum perempuan miskin.
3) Tumbuh  dan  berkembangnya  kegiatan  ekonomi  produktif  yang  dikelola  oleh Kelompok Perempuan Produktif.
Sedangkan  struktur  Implementasi  Program  UEP  yang  di  lakukan  oleh Kabupaten Sumenep memberikan tanggung jawab kepada:
a. Pihak  BPMP  (Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Perempuan)  Sub  Bidang Pemberdayaan Perempuan.
b. Ibu Camat dan Ibu Kepala Desa selaku pendamping.
c. Ketua kelompok d tiap usaha tersebut.
Seperti pada gambar dibawah ini:
Dari gambar di atas sudah bisa dilihat dengan cara bagaimana tanggung jawab itu dilaksanakan, awalnya mengadakan sebuah fórum untuk membahas siapa saja yang terlibat  dalam  program  ini,  selanjutnya  Bupati  memberikan  tanggung  jawab  kepada pihak  BPMP,  sub  bidang  pemberdayaan  perempuan  selaku  pelaksana  dan  pengawas dalam program ini yang bertugas untuk melakukan pengawasan kepada tiap desa yang melaksanakan  program  tersebut  minimal  1bulan  sekali,  BPMP  itu  sendirinya memberikan  tanggung  jawab  kepada  ibu  camat  dan  ibu  kepala  desa  selaku pendamping  dalam  pelaksanaan  program  tersebut,  setiap  seminggu  sekali  para pendamping harus ke desa untuk melakukan pendampingan dan mengarahkan kepada kaum  perempuan  tentang  usahanya  tersebut.  Ibu  camat  dan  ibu  kepala  desa  harus selalu  berkoordinasi  secara  rutin  untuk  membahas  program  tersebut  agar  berjalan dengan  lancar.  Selain  itu  pihak  dari  BPMP  juga  melakukan  koordinasi  kepada  Ibu Camat  untuk  memberikan  panduan  secara  langsung.  Karena  ibu  kepala  desa  pihak yang terdekat dengan masyarakat desa khususnya kaum perempuan yang diwakilkan oleh  ketua  kelompok  juga  berkoordinasi  dengan  ibu  kepala  desa  untuk  memberikan informasi perkembangan baik dalam hal modal dan pemasaran.
Kegiatan  Pengembangan  Program  UEP  ini  dilaksanakan  melalui  proses pemberdayaan  yang  dilakukan  selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  dan  rencana pentahapannya adalah 1) Tahun Pertama (Tahun 2013) yaitu Tahap Penumbuhan; 2) Tahun Kedua (Tahun 2014) Tahap Pengembangan dan 3) Tahun Ketiga (Tahun 2015) Tahap Kemandirian, dengan tahapan kegiatan seperti dibawah ini:
Gambar 2. Pelaksanaan Program UEP BPMP (Sumber: Buku Panduan Pelaksanaan UEP BPMP Bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2013-2015)
a. Tahap Penumbuhan
Dilaksanakan pada tahun pertama dalam waktu satu tahun dan melibatkan unsur - unsur  kelembagaan  perdesaan  dan  stakeholder  terkait.  Tahap  persiapan  terdiri dari kegiatan - kegiatan sebagai berikut:
1) Seleksi desa, lokasi dan kelompok sasaran
2) Sosialisasi Kepada Kelompok Sasaran
3) Penetapan Kelompok Sasaran
4) Penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK)
5) Penyaluran dana Bansos
6) Pemanfaatan dana Bansos
7) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
8) Pendampingan
b. Tahap Pengembangan
Tahap pengembangan ini dilaksanakan pada tahun kedua dalam kurun waktu satu tahun. Pengembangan dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat organisasi/kelembagaan  sesuai  dengan  peran  dan  fungsinya  serta  pembenahan prosedur administrasi baku yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah - langkah yang dilakukan antara lain:
1) Penguatan kelembagaan;
2) Pengembangan usaha kelompok;
3) Pengembangan Dana Bansos;
4) Pelatihan teknis dan manajemen pengelolaan keuangan;
5) Penguatan kerjasama usaha;
6) Pendampingan;
7) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
c. Tahap Kemandirian
Tahap  Kemandirian  ini  dilaksanakan  pada  tahun  ketiga  dalam  kurun  waktu  satu tahun. Arah kemandirian dalam rangka optimalisasi peran kelembagaan perdesaan dilakukan melalui pengembangan kapasitas kelembaga sesuai  perkembangan dan peluang yang ada, seperti:
1) Pengembangan  dan  penerapan  teknologi  untuk  perbaikan  produksi  (kualitas, kuantitas, dan kontinyuitas);
2) Pengembangan  usaha  menuju  skala  ekonomi  yang  mampu  memberikan pendapatan layak dan berkesinambungan;
3) Pengembangan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan;
4) Pembentukan jaringan usaha/kemitraan;
5) Penumbuhan dan Pengembang Lembaga Keuangan Mikro;
6) Pengurangan peran pendampingan;
7) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2. Prinsip - Prinsip  Hukum  dalam  Pengembangan  Program  Usaha  Ekonomis Produktif
Dalam  GBHN  1999-2004  menetapkan  dua  arah  kebijakan  pemberdayaan perempuan yakni pertama meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  melalui  kebijakan  nasional  yang  diemban  oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kedua  meningkatkan  kualitas  peran  dan  kemandirian  organisasi  perempuan  dengan tetap  mempertahankan  nilai  persatuan  dan  kesatuan  serta  nilai  historis  perjuangan perempuan  dalam  rangka  melanjutkan  usaha  pemberdayaan  perempuan  serta
kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam  rangka  mewujudkan  KKG  (Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender)  merupakan komitmen  bangsa  Indonesia  yang  pelaksanaannya  menjadi  tanggung  jawab  seluruh pihak  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  tokoh-tokoh  agama  dan  masyarakat  secara keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun  daerah,  yang  pelaksanaannya  dapat  memberikan  hasil  terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan dan pembangunan. Selanjutnya  dalam  Rencana  Strategi  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan 2001-2004,  program  yang  disusun  terdiri  dari  program  dalam  rangka  pembangunan pemberdayaan  perempuan,  peningkatan  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  dan upaya  peningkatan  kemampuan.  Mencakup  Program  Pengembangan  dan  Keserasian Kebijakan  Pemberdayaan  Perempuan,  Program  Peningkatan  Kualitas  Hidup Perempuan,  Program  Peningkatan  Peran  Masyarakat  kemampuan  Kelembagaan Pengarusutamaan  Gender;  Program  Peningkatan  Kesejahteraan  dan  Perlindungan Anak;  Program  Sumber  Daya,  Sarana  dan  Prasarana.  Mengingat  produk  tersebut merupakan undang-undang, maka untuk mewujudkan kesetaran dan keadilan gender harus  menjadi  komitmen  bersama.  Dalam  rangka  mewujudkan  kesetaraan  dan keadilan gender melaui program yang peka akan permasalahan gender, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  telah  bekerjasama  dengan  UNFPA  dalam  melaksanakan serangkaian  kegiatan Mainstreaming  Gender  Issues  in  Reproductive  Health  and Population Policies and Programmes .
Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu yang sangat penting dan  sudah  menjadi  komitmen  bangsa-bangsa  di  dunia  termasuk  Indonesia  sehingga seluruh  negara  menjadi  terikat  dan  harus  melaksanakan  komitmen  tersebut.  Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan  Nasional-PROPENAS  2000-2004,  dan  dipertegas  dalam  intruksi Presiden  No.  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  dalam Pembangunan  nasional,  sebagai  salah  satu  strategi  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan gender dan diperkuat juga dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  Dalam Pembangunan  Provinsi  Jawa  Timur,  sebagaimana  pasal  2  ayat  3  adalah  bertujuan untuk  memberikan  pedoman  bagi  aparatur  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten/Kota dalam  menyusun  strategi  pengintegrasian  gender  dalam  kegiatan  pembangunan daerah.
Berangkat  dari  kebijakan  dan  peraturan  tersebut  Kabupaten  Sumenep membuat  kebijakan  pemberdayaan  perempuan  dengan  program  usaha  ekonomis produktif.  Kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif yang di Kabupaten Sumenep dilaksanakan  di  bawah  naungan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Perempuan (BPMP). Dengan dasar tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Bupati dibawah naungan Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Perempuan  Kabupaten  Sumenep  Nomor: 188.4/57a/436.44/2013  tentang  penetapan  tim  panitia  dan  pendamping pengembangan  usaha  ekonomis  produktif  sebagai  dasar  hukum  terealisasinya Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif.

## 3. Evaluasi Pengembangan Program Usaha Ekonomis Produktif
Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  adalah Evaluasi.  Evaluasi  bukanlah  suatu  kegiatan  khusus,  tetapi  dilaksanakan  secara mendalam  pada  semua  tahap  kegiatan  UEP  agar  setiap  proses  berjalan  dengan  baik dan  tujuannya  untuk  memberdayakan  perempuan  akan  tercapai.  Dalam  evaluasi program UEP ini menggunakan Social Audit yaitu dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat  dalam  kegiatan  di  mana  intinya  adalah  peran  masyarakat  sebagai  pelaku utama.
Evaluasi  dimaksudkan  untuk  mengetahui  perkembangan  pelaksanaan kegiatan dan mendeteksi secara dini permasalahan yang muncul di lapangan sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan. Untuk itu pelaksanaan evaluasi harus dilakukan  secara  berkala,  tepat  waktu  dan  berjenjang  dari  tingkat  kelompok/desa, kecamatan,  dan  kabupaten/kota.  Untuk  mengetahui  perkembangan  dan  tingkat keberhasilan kegiatan UEP dapat dilihat dari hasil capaian masing-masing indikator. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelompok/desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. Kelompok/Desa melaporkan  pada  kecamatan,  kabupaten/kota  tentang  situasi  dan  perkembangan pelaksanaan UEP dikelompok/desa dengan formulir yang telah disepakati. Kecamatan berfungsi  sebagai  pemantau,  pendamping  dan  sekaligus  penghubung  ke kabupaten/kota  dan  menyampaikan  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh kecamatan  serta  meneruskan  hal-hal  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  kecamatan dengan menggunakan form yang telah disepakati.
a. Tim Teknis Kecamatan
Kecamatan  memantau  kegiatan  lapangan  secara  berkala  dan  mengevaluasi  hasil pemantauan  serta  laporan  kelompok/desa  dan  selanjutnya  melaporkan  ke kabupaten  sesuai  dengan  format  yang  disepakati.  Kecamatan  memberikan feedback kepada  kelompok/desa  melakukan follow  up terhadap  kondisi  yang memerlukan  penanganan  segera  atau  dikoordinasikan  oleh  pengelola  program tingkat kabupaten/kota.
b. Tim Teknis Kabupaten
Kabupaten  memantau  kegiatan  lapangan  secara  berkala  dan  mengevaluasi  hasil pemantauan  dan  melaporkan  ke  Bupati  sesuai  dengan  format  yang  disepakati. Selanjutnya kabupaten memberikan feedback kepada kecamatan terhadap kegiatan yang  memerlukan  penanganan  segera  atau  dikoordinasikan  oleh  pengelola program tingkat kabupaten
Evaluasi harus dilakukan baik oleh Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Teknis Kecamatan  secara  berjenjang,  berkala,  tepat  waktu,  sehingga  dapat  diambil  suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain Evaluasi hal yang penting untuk dilakukan agar tujuan untuk memberikan kesetaraan yang responsive gender melalui program usaha ekonomis produktif yaitu Pelaporan.
Pelaporan  pelaksanaan  kegiatan  Pengembangan  Usaha  Ekonomi  Produktif untuk  kaum  perempuan  di  tingkat  desa,  dilakukan  secara  periodik  dan berkesinambungan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kelompok  perempuan  penerima  bantuan  sosial  Pengembangan  Usaha  Ekonomi Produktif wajib melaporkan  penggunaan  dan  perkembangan usaha  kelompoknya secara periodik kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BPMP) di Kabupaten setiap 1 bulan sekali secara berkesinambungan.
b. Laporan  dari  masing - masing  ketua  kelompok  perempuan  penerima  bantuan, direkap  dan  dianalisa  oleh  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Perempuan  di Kabupaten yang selanjutnya dilaporakan kepada Bupati

## KESIMPULAN
Pengembangan  Usaha  Ekonomis  Produktif  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Sumenep  di  bawah  naungan  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Perempuan  (BPMP) berupa  kelompok-kelompok  Usaha.  Program  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan perekonomian keluarga agar bisa hidup berkecukupan dan dapat meringankan beban dari suami.  Program  UEP  di  Kabupaten  Sumenep  ini  memfocuskan  Usaha  Ekonomis Produktifnya pada pengrajin yang ada di setiap Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
Tahap  kegiatan  pengembangan  UEP  ini  dilaksanakan  melalui  proses pemberdayaan  yang  dilakukan  selama  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  dan  rencana pentahapannya  adalah    A)  Tahun  Pertama  (Tahun  2013)  yaitu  Tahap  Penumbuhan;  B) Tahun  Kedua  (Tahun  2014)Tahap  Pengembangan  dan  C)  Tahun  Ketiga  (Tahun  2015) Tahap    Kemandirian.  Dari  kegiatan  yang  dijalankan  di  Kabupaten  Sumenep  memberikan dampak  positif  terhadap  perempuan-perempuan  yang  ada  di  pedesaan,  mereka  dapat menghasilkan uang dan membantu para suami tanpa harus bekerja jauh diluar rumah.
Salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Evaluasi.  Evaluasi  yang  dimaksud  dilakukan  oleh  Tim  Teknis  Kabupaten  maupun  Tim Teknis  Kecamatan  secara    berjenjang,  berkala,  tepat  waktu,  sehingga  program  usaha ekonomis produktif yang dilakukan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut yaitu kesetaraan yang responsive gender.

## DAFTAR RUJUKAN
Ali Ridho. 2009. Bias Gender Dalam Tes . Malang: UIN-Malang Press Mansour Fakih. 2001. Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Pustaka Pelajar. Yogyakarta Buku panduan dan tujuan program usaha Ekonomis Produktif di Sub Badan Pemberdayaan Perempuan.
Data Primer Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Tahun Buku 2013 Kementrian Negara pemberdayaan Perempuan, Modul Fasilitasi Pelatihan Pengarusutamaan  Gender  Bagi  Fasilitator  kategori  Pengembangan ,  Jakarta: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006
Sri  Sundari  Sasongko,  Isu  Gender  Modul  1,  (BkkbN,2007,6)  dalam  Skripsi  Muhammad Ihsan Armia. 2011. Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh dan Gender . UIN Malang Sri Sundari Sasongko, Modul 2 Konsep dan Teori Gender . BKKBN,2007 https://www.Ny Nina Soekarwo.htm, Lensa Diskopjatim. 2010. https://www.Pemerintah  Kota  Malang  _  Berita  Malang  _  PROGRAM  PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PENGEMBANG EKONOMI LOKAL.htm.
https://www.USAHA  EKONOMI  PRODUKTIF  (UEP)  SUMENEP.htm,  USAHA  EKONOMIS PRODUKTIF SUMENEP. 2010.
www.bps.com.  Perkembangan  Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah  (UMKM)  dan  Usaha Besar (UB) tahun 2008-2009
www.smecda.com/01/Koperasi_dan_Pemberdaya_peremp_3.pdf ,