Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Vol. 01, No.2, Desember 2017 195

## Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan
Nasional
Widhiya Ninsiana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iring Mulyo, Metro Timur Kota Metro Email: widhiya.ninsiana@metrouniv.ac.id
Diterima: 10 September 2017  Revisi: 25 Oktober 2017 Disetujui: 4 Desember 2017

## Abstract
The sacred mission of education as stipulated in the motto of Indonesian Higher Education, which  is  to  implement  tridharma  concept  (education,  research,  and  community  service). However, looking at the current reality, it will be difficult for us to see our PT being able to succesfully implement the tridharma. This paper attempts to criticize our higher education which has unwittingly long ago  developed into an agent of capitalism that perpetuates the system of capitalism in the practice of administration and policy of the higher education in Indonesia.  Radicalism  in  education  has  been  a  potential  futuristic  threat  to  realize  the quality of education. Radicalism may arise at any time, from anywhere and can be carried out by anyone, including by higher education institutions and government through various policy issued  as Permenistek Dikti. Therefore radicalism needs to be fully integrated and comprehensively  undertaken  through  constructive  steps  (deradicalisation)  so  that  it  can perform synergy neatly and precisely and relies on the  paradigm and purpose of education itself.
Keywords: radicalism; deradicalization; Higher level of education; policy; capitalism

## Abstrak
Misi pendidikan suci sebagaimana ditetapkan dalam moto Pendidikan Tinggi Indonesia, yaitu  menerapkan  konsep  tridharma  (pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian masyarakat).  Namun, melihat  kenyataan  saat  ini, akan  sulit  bagi  kita  untuk  melihat PT  kita  berhasil  menerapkan  tridharma  tersebut.  Makalah  ini  mencoba  mengkritik pendidikan  tinggi  kita  yang  tanpa  disadari  telah  lama  berkembang  menjadi  agen kapitalisme  yang  melanggengkan  sistem  kapitalisme  dalam  praktik  administrasi  dan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Radikalisme dalam pendidikan telah menjadi ancaman  potensial  futuristik  untuk  mewujudkan  kualitas  pendidikan.  Radikalisme dapat muncul setiap saat, dari mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh  institusi  pendidikan  tinggi  dan  pemerintah  melalui  berbagai  kebijakan  yang dikeluarkan  sebagai  Permenistek  Dikti.  Oleh  karena  itu  radikalisme  perlu diintegrasikan  secara  komprehensif  dan  komprehensif  melalui  langkah-langkah konstruktif  (deradicalisation)  sehingga  dapat  melakukan  sinergi  secara  rapi  dan  tepat serta bergantung pada paradigma dan tujuan pendidikan itu sendiri.
Kata kunci: Radicalism; Deradicalization; Higher level of education; Policy; Capitalism

## 196 Widhiya Ninsiana
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X

## A. Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang  sangat  penting  bagi kelangsungan  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Nanang  Martono  mengatakan bahwa  pendidikan  adalah  tema  yang  sangat  menarik  bagi  manusia,  karena pendidikan  adalah  sebuah  lembaga  vital  sekaligus  menyediakan  investasi jangka panjang bagi semua bangsa di dunia. Pendidikan juga dapat dikatakan suatu  indikator  kemajuan  peradaban  suatu  bangsa.  Maka  sungguhlah  luar biasa  hal  yang  harus  dihasilkan  dari  proses  pendidikan.  Melihat  proses  dan target yang harus dicapai, maka dapat dikatakan bahwa tidak pernah ada suatu proses yang memiliki target indah dan mulia dibandingkan proses pendidikan. Tidak mengherankan jika Ki Hadjar Dewantoro menyebut relasi manusia dan pendidikan  dengan  moto life  long  education yang  diartikan  sebagai  proses pendidikan sepanjang hayat.
Pendidikan  Tinggi  Indonesia  seakan  tidak  pernah  berhenti  untuk  terus mengalami dinamika. Baik dinamika secara intelektual oleh para penghuninya, maupun  berupa  dinamika  politik  untuk  mengaturnya.  Bayangkan  dengan jumlah  ribuan  PTN  dan  PTS  yang  ada  di  Indonesia  sampai  hari  ini,  akan tetapi  masih  belum  mampu  menampung  setiap  anak  negeri  untuk mengenyam pendidikan pada jenjang perguruan tinggi di negeri yang konon katanya adalah negeri yang kaya nan subur akan sumber daya alamnya. Sangat lazim kita dengar bahwa para lulusan Sekolah tingkat Menengah di negeri ini sebagian besar tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat Perguruan Tinggi  karena  alasan tidak  memiliki  biaya  dikarenakan biaya  kuliah terbilang mahal bagi sebagian besar penduduk negeri ini yang mayoritas bekerja sebagai petani, pekerja informal dan buruh.
Persoalan akses, kualitas dan biaya kuliah murah senantiasa menjadi cita– cita setiap generasi muda negeri ini jika kita berbicara soal Pendidikan Tinggi. Di  lapangan  aksi  penolakan,  wacana  privatisasi sector pendidikan  sebagai agenda  neoliberalisme  di  negeri  ini  kerap  kita  dengarkan  melalui  orasi  para aktivis yang melakukan kampanye ataupun aksi protes untuk menolak regulasi UU PT ini.
Kapitalisasi  berbagai  sektor  termasuk  pendidikan  diupayakan  dengan berbagai  cara.  Salah  satunya  adalah  melaui  regulasi  perundang–undangan mulai  dari  UU  Sisdiknas  tahun  2002  yang  mensyaratkan  Pendidikan  tinggi berbadan Hukum, UU BHP tahun 2009 yang telah dibatalkan oleh MK, serta terakhir  UU  Pendidikan  Tinggi  tahun  2012  ini  yang  disinyalir  juga  berbau
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
liberalisasi  dan  privatisasi  Perguruan  Tinggi  Indonesia  yang  dikhawatirkan akan  mengkomersialisasikan  (biaya  mahal)  pendidikan  Indonesia  yang memang  hari  ini  sudah  terasa  mahal  dan  belum  mampu  diakses  oleh  setiap generasi  di  negeri  ini.  Terutama  mereka  yang  tidak  mampu  secara  ekonomi. Cengkraman kapitalisme di sektor pendidikan tinggi inilah yang akan menjadi fokus dalam tulisan kali ini dalam kaca mata pemikiran teoritisi kritis. Yakni mengenai  tema  dominasi  dan  hegemoni  kapitalisme  global  terhadap Pendidikan Tinggi Indonesia.
Selain  itu  yang  mampu  masuk  ke  PTN  yang  telah  penuh  dengan persaingan adalah  mereka  dengan persiapan  dan kemampuan  akademik  dan materi yang memang sudah menang. Jadi yang miskin dan punya akses yang kurang akan dengan mudah tersisih. 1 Inilah bentuk diskriminasi dan akhirnya dengan  ketidakmampuan  mengakses  pendidikan  tinggi,  maka  anak  negeri yang tersisih tersebut akan menjadi pengangguran dan terus tersisih ditambah lagi  ruang  sosialnya  yang  terus  tersumbat  dan  massifnya  hegemoni  media yang juga sangat diskriminatif dalam pencitraan representasinya.
Maka  tersubordinasinya  anak  negeri  yang  tersisih  tersebut  dan  Negara turut  berperan  dalam  penyingkirannya  dengan  sistem  yang  dianutnya membuat  dehumanisasi  terhadap  Anak  Negeri  tak  tak  terhindarkan. Teknologi, media, dan arus kuasa modal dan ideology kapitalisme yang sangat hegemonic melalui media massa dan iklan pun membuat mereka tersisih dan terus  terjajah.  Akses  terhadap  pendidikan  sebagai  pusat  pengetahuan  yang terhambat membuat kekuasaan untuk mempertahankan martabatnya sebagai manusia  juga  ikut  tersingkir  dan  penjajahan  atas  Anak  Negeri  di  pangkuan Ibu Pertiwi ini kembali berulang dan terus berlangsung. Inilah yang dimaksud oleh  Michael  Foucault  sebagai knowledge / power .  Pengetahuan  dan  kekuasaan tak dapat dipisahkan.
Radikalisasi  di  dalam  sistem  pendidikan  dapat  menstimulasi  tumbuh- kembangnya  asas-asas  kapitalisme  yang  dipastikan  terjadi  harus  dihadapi dengan cermat. Ini hanya bisa dilakukan, jika kita terlebih dahulu memahami bagaimana  radikalisasi  tersebut  dapat  menimbulkan  dampak  yang  tidak menguntungkan  baik  bagi  lembaga/institusi  ataupun  bagi  peserta  didik. Adapun  proses  untuk  menanggapi  kebijakan-kebijakan  radikal  pemerintah dalam  mengimplementasikan  sistem  pendidikan  di  tanah  air  ini  yang
1 Revrisond  Baswir,  Mafia  Berkeley  dan  Krisis  Ekonomi  Indonesia,  Pustaka  Pelajar:
2006.h.30

## 198 Widhiya Ninsiana
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
kemudian  akan  lebih  pantas  kami  sebut  sebagai  gerakan  deradikalisasi. Namun sebelum mengulas bagaimana kritik terhadap sistem pendidikan yang berlaku saat ini, penulis akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan  radikalisme  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia,  khususnya  pada jenjang pendidikan tinggi (PT).

## B. Radikalisme pada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi
Radikalisme  terminologi  yang  sering  kali  diasosiasikan dengan tingkatan paham  dalam  beragama  di  masyarakat,  yang  juga  dipahami  sebagai  suatu gerakan  sosial  mengarah  pada  hal-hal  yang  negatif.  Hingga  sampai  pada tingkatan  tertentu,  radikalisme  dalam  agama  akhirnya  menjalar  ke  aspek pendidikan, dimana salah satu atau beberapa elemen dalam pendidikan sering melakukan radikalisme yang menyebabkan teror atau rasa takut para elemen pendidikan  untuk  melaksanakan  tugas  sebagai  pendidik  dan  tenaga kependidikan. Misalnya saja seorang dosen atau kepala program studi kurang maksimal  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pendidik  hanya  gara  gara  takut diancam  pihak  pihak  lain  yang  dianggap  merasa  dirugikan.Akibatnya  proses pendidikan  dan  proses  kepemimpinan  kurang  sesuai  harapan  karena  ada intervensi  yang  bersifat mengancam  dari  pihak  pihak  lain diluar  pendidikan. Radikalisme  bisa  muncul  dari  berbagai  elemen  dalam  pendidikan.  Secara umum  fenomena  radikalisme  dalam  pendidikan  lahir  dari  pemerintahan terhadap  lembaga  pendidikan  baik  swasta  ataupun  negeri.  Bahkan  dampak yang  stimulant  yang  disebabkan  radikalisasi  pada  dunia  pendidikan diantaranya  dapat  menghadirkan  persaingan  tak  sehat  yang  akan  bermuara pada kapitalistis pendidikan.
Radikalisme  berarti  suatu  konsep  atau  semangat  yang  berupaya mengadakan  perubahan  secara  menyeluruh  dan  mendasar  tanpa memperhitungkan  adanya  peraturan-peraturan  atau  ketentuan-ketentuan konstitusional, politis dan sosial yang berlaku. Setiap PT, baik negeri (PTN) maupun  swasta  (PTS)  dituntut  untuk  mampu  bersaing  secara  nasional  dan internasional.  Kenyataannya,  sangat  sulit  mengharapkan  PT  kita  mampu bersaing di tingkat internasional jika sistem yang diterapkan oleh pemerintah seperti  saat  ini,  yaitu  persaingan  di  antara  PTN  dengan  PTN  dan  PTN dengan PTS. Di level nasional standar acuan persaingan tersebut disusun oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) yang menggunakan akreditasi  sebagai  alat  ukur  apakah  suatu  perguruan  tinggi  memenuhi  unsur manajerial,  teknis,  dan  administratif  yang  sudah  sesuai  dengan  grade  PT
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
berkualitas.  Akhirnya  seluruh  PT  berlomba-lomba  mengejar  akreditasi tertinggi (A) dengan berbagai cara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem akreditasi yang dijadikan acuan untuk menilai suatu perguruan tinggi  tersebut,  dengan  mudah  dapat  dimanipulasi  oleh  oknum-oknum penyelenggara  PT.  Akreditasi  tidak  lebih  dari  sekadar  borang  yang  berisi aspek  manajerial,  teknis,  dan  administratif  pengelolaan  PT  yang  bisa direkayasa  karena  tidak  memiliki  basis  otentisitas  penilaian  yang  jelas  dan terukur.  Apalagi  proses  visitasi  juga  tidak  sepenuhnya  mampu  mendeteksi validitas  dan  reliabilitas  borang  yang  disusun  oleh  penyelenggara  karena masalah  metode  visitasi  dan  praktik  gratifikasi  yang  terjadi  selama  proses visitasi.  Sistem  penilaian  seperti  ini  tentu  tidak  bisa  menghasilkan  penilaian yang  valid  dan  reliabel.  Tidak  mengherankan  jika  ada  program  studi  yang kekurangan dosen tetap, minim fasilitas, dan lemah dari sisi manajerial, tetapi tetap mendapatkan akreditasi B (Baik).
Kelemahan  berikutnya  dari  sistem  akreditasi  yang  didesain  oleh Kemristekdikti  adalah diterapkannya  aturan yang  seragam  untuk  seluruh  PT di  Indonesia.  Setiap  PT,  tidak  peduli  negeri  atau  swasta,  baru  atau  lama, favorit  atau  tidak,  diadu  dalam  satu  kompetisi  dengan  arena  yang  sama, regulasi  yang  sama,  dan  instrumen  yang  sama.  Seharusnya  dalam  sistem akreditasi  PT, ada  kebijakan pengelompokan PT  berdasarkan kluster-kluster tertentu dengan ukuran yang berbeda, seperti PT di wilayah Indonesia timur, tengah  dan  barat,  baru  dan  lama,  negeri  dan  swasta,  serta  PT  sudah  dan belum  berdaya  saing  nasional  dan  internasional.  Bagaimana  mungkin perguruan tinggi baru atau swasta bisa bersaing dengan PTN/PTS yang sudah lama  terbentuk  jika  diadu  dengan  cara  seperti  itu.  Bagaimana  mungkin PTN/PTS  di  Indonesia  timur  diadu  dengan  PTN/PTS  di  Indonesia  barat yang  memiliki  keunggulan  kompetitif  dan  komparatif  jauh  jauh  lebih  besar. Hal  ini  dapat  dikiaskan  ibarat  mengadu  gajah  dengan  semut.  Resolusinya, dalam  mengimplementasikan  konsep  pendidikan  hendaknya  pemerintah memerhatikan sikap dan perilaku yang bertolak belakang dengan visi dan misi pendidikan  yang  sebenarnya.  Semua  elemen  dalam  proses  pendidikan  harus saling  mendukung  dan  bersinergi  secara  positif  sehingga  akan  melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.

## 200 Widhiya Ninsiana
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X

## C. Deradikalisasi Melalui Revitalisasi Tujuan Pendidikan
Sekilas kita melihat adanya penyempitan tujuan pendidikan hanya semata sebagai pemenuh hasrat dalam mencapai klaim prestasi dari sebuah program studi  atau  kampus  dengan  predikat  akreditasi  tertinggi  (A)  yang  dipercaya dapat  mengangkat  reliabilitas  peserta  didik  lulusannya.  Meskipun  pada kenyataannya  dunia  kerja  semakin  membutuhkan  manusia  yang  memiliki kualitas  unggul,  yang  sesungguhnya  amat  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan yang  ada.  Namun  yang  perlu  dilakukan  bukanlah  mengubah  kurikulum menjadi  semakin  dangkal  (semakin  teknis  dan  praktis  semata),  tetapi  justru perlu  menderadikalisasi  kurikulum  yang  ada  agar  mampu  setia  dan  dekat dengan  tujuan  pendidikan  sejati  yang  telah  ada.  Perguruan  tinggi  berlomba mengubah kurikulum untuk mendapat status predikat A dari BAN PT, hal ini juga  tentunya  diupayakan  agar  sesuai  dengan  kebutuhan  dunia  pasar  kerja. Berbagai  hal  praktis yang  harusnya  bisa  dipelajari  sendiri juga  dimasukan ke dalam  kurikulum  untuk  menarik  siswa.  Dunia  bisnis  dan  industri  pun meminta sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan ini. Bahkan mereka bersedia melakukan investasi.
Untuk merefleksikan masalah ini, saya rasa kita kembali harus ingat, apa tujuan  dasar  dari  diselenggarakannya  pendidikan.  Untuk  ini  perlu  adanya istilah yang dapat merumuskan kedalam seniaj pemahaman teoretis yakni tiga P ,  yang  memiliki  kepanjangan  sebagai  Pembebasan,  Pendewasaan,  dan Penyadaran. Penalaran ini dapat kita jumpai dalam mayoritas pemikiran Paulo Freire,  seorang  fillsuf  Amerika  Selatan  yang  pemikirannya  dapat  meresolusi kendala pendidikan di masa pasca modern seperti saat ini.
P pertama  adalah  pembebasan,  yakni  usaha  institusi  pendidikan  untuk melepaskan anak didik dari kebodohan dan kemiskinan. Anak jadi memahami pengetahuan  dasar,  dan  tidak  diperbodoh  oleh  lingkungan.  Anak  juga  bisa mengatur  dirinya  sendiri,  memiliki  ketrampilan,  sehingga  bisa  hidup  dan bekerja secara maksimal, serta lepas dari jaring-jaring kemiskinan.
P Kedua  adalah  pendewasaan,  yakni  usaha  institusi  pendidikan  untuk membuat  anak  didik  mampu  berpikir  rasional  di  dalam  hidupnya,  dan bertanggung  jawab  atas  semua  tindakannya.  Berpikir  rasional  berarti  anak didik  untuk  diajak  melakukan  analisis  dari  semua  pengalaman  maupun masalah  yang  dihadapinya.  Bertanggung  jawab  berarti  ia  berani  mengaku salah, bila ternyata ia berbuat salah dalam hidupnya.
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
P ketiga  adalah  penyadaran,  yakni  usaha  untuk  membawa  anak  didik sadar  akan  posisinya  di  dalam  masyarakat,  dan  apa  yang  bisa  sungguh diperbuatnya untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi semua. Anak didik  diminta  untuk  peka  pada  situasi  sekitarnya.  Ia  diajak  untuk  bisa menempatkan diri secara tepat di dalam komunitasnya.
Inilah Tiga  P yang  merupakan  tujuan  dari  pendidikan.  Yang  kita perlukan adalah radikalisasi pendidikan untuk mewujudkan ketiga P tersebut. Yang harus kita hindari adalah pendangkalan kurikulum pendidikan menjadi teknis dan praktis semata. Hanya dengan begitu pendidikan bisa menyediakan tenaga  kerja  yang  bermutu  bagi  industri  dan  bisnis,  sekaligus  mampu membentuk anak didik menjadi manusia yang seutuhnya.

## D. Deradikalisasi Melalui Merevitalisasi Paradigma Pendidikan
Istilah  paradigma  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  fisikawan  Amerika Thomas  Samuel  Kuhn  (1922-1996)  dalam  bukunya  The  Structure  of Scientific  Revolution  (1962)  dan  kemudian  dipopulerkan  oleh  Robert Friedrichs  dalam  bukunya  Sociology  of  Sociology  (1970).  Menurut  Kuhn, paradigma adalah cara mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh Mode of Thought atau Mode of Inquiry tertentu, yang kemudian menghasilkan Mode of Knowing yang spesifik.
Menurut Khun yang dikutip George Ritzer, paradigma adalah gambaran fundamental  dari  pokok  bahasan dalam  ilmu  pengetahuan. Dia  menentukan apa  yang  harus  dipelajari,  pertanyaan  apa  yang  harus  diajukan,  bagaimana pertanyaan-pertanyaan  tersebut  harus  diajukan,  dan  aturan  apa  yang  harus diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit  terluas  dari  konsensus  dalam  ilmu  pengetahuan  dan  membedakan  satu komunitas  ilmiah  dari  yang  lain.  Ia  memasukkan,  mendefinisikan,  dan menghubungkan  sejumlah  contoh,  teori  dan  metode  serta  instrument  yang ada didalamnya. 2
Dengan  demikian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud dengan  paradigma  adalah  konstelasi  teori,  pertanyaan,  pendekatan,  selain dipergunakan  oleh  suatu  nilai  dan  tema  pemikiran.  Konstelasi  teori  ini
2 Dalam:http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi- paradigma.html (http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma-definisi- paradigma.html), diakses, 4 Juni 2012.

## 202 Widhiya Ninsiana
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
dikembangkan  dalam  rangka  memahami  kondisi  sejarah  dan  keadaan  sosial untuk memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. 3
Secara  konseptual, ada  tiga  paradigma  pendidikan 4 yang  dapat  memberi peta  pemahaman  mengenai  paradigma  apa  yang  menjadi  pijakan penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  yang  berdampak  sangat  serius terhadap perubahan sosial. 5
Pertama ,  paradigma  konservatif.  Paradigma  ini  berangkat  dari  asumsi bahwa  ketidaksederajatan  masyarakat  merupakan  suatu  keharusan  alami, mustahil bisa dihindari serta sudah merupakan ketentuan sejarah atau takdir Tuhan.  Perubahan  sosial  bagi  mereka  bukanlah  suatu  yang  harus diperjuangkan,  karena  perubahan  hanya  akan  membuat  manusia  lebih sengsara saja. Pada dasarnya masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan atau  memengaruhi  perubahan  sosial,  hanya  Tuhan-lah  yang  merencanakan keadaan  masyarakat  dan  hanya  Dia  yang  tahu  makna  dibalik  itu  semua. 6 Dengan  pandangan  seperti  itu,  kaum  konservatif  tidak  menganggap  rakyat memiliki  kekuatan  atau  kekuasaan  untuk  merubah  kondisi  mereka.  Mereka yang  menderita,  yakni  orang  orang  miskin,  buta  huruf,  kaum  tertindas  dan mereka yang dipenjara, menjadi demikian karena salah mereka sendiri. Karena toh banyak orang yang bisa bekerja keras dan berhasil meraih sesuatu. Banyak orang bersekolah dan belajar untuk berperilaku baik dan oleh karenanya tidak dipenjara. Kaum miskin haruslah sabar dan belajar untuk menunggu sampai giliran  mereka  datang,  karena  akhirnya  semua  orang  akan  mencapai kebebasan  dan  kebahagiaan  kelak.  Paham  konservatif  hanya  melihat pentingnya harmoni serta menghindarkan konflik dan kontradiksi.
Kedua ,  paradigma  pendidikan  Liberal.  Kaum  Liberal,  mengakui  bahwa memang  ada  masalah  di  masyarakat.  Namun  bagi  mereka  pendidikan  sama sekali steriil dari persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Tugas pendidikan cuma  menyiapkan  murid  untuk  masuk  dalam  sistem  yang  ada.  Sistem diibaratkan  sebuah  tubuh  manusia  yang  senantiasa  berjalan  harmonis  dan penuh  keteraturan  ( functionalism  structural ). 7 Kalaupun  terjadi  distorsi  maka
3 Devinisi ini meminjam uraian Popkewitz. Lihat Popkewitz, Thomas. Paradigm. Grand Forks: University North Dakota, 1970.
4 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial , (Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001),  h. 33
5 Dilema  Paradigma  Pendidikan,  Sumber,  Kompilasi  Makalah  Terpilih,  Litbang Bulaksumur Pos 1999-2000, h. 25
6 Nur Sayyid Santoso Kristeva, Manifesto Wacana Kiri:”membentuk solidaritas organik” . Buku Panduan Pelatihan Basis PMII.
7 Suwarsono & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, (LP3ES, Jakarta, 1994),
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
yang  perlu  diperbaiki  adalah  individu  yang  menjadi  bagian  dari  sistem  dan bukan sistem. Akar dari pendidikan semacam ini dapat ditelusuri dari pijakan filosofisnya  yakni,  paham  liberalisme,  suatu  pandangan  yang  menekankan pengembangan kemampuan, kehendak ( will ) melindungi hak, dan kebebasan ( freedoms ) 8 serta  proses  perubahan  sosial  secara  inskrimental  demi  menjaga stabilitas jangka panjang.
Ketiga ,  adalah  paradigma  pendidikan  kritis.  Pendidikan  bagi  paradigma kritis  merupakan  arena  perjuangan  politik.  Jika  bagi  kaum  konservatif pendidikan bertujuan untuk menjaga status quo, sementara bagi kaum liberal ditujukan untuk perubahan moderat dan acapkali juga pro status quo,  maka bagi  penganut  paradigma  kritis  menghendaki  perubahan  struktur  secara fundamental  dalam  tatanan  politik  ekonomi  masyarakat  dimana  pendidikan berada.  Dalam  perspektif  ini,  pendidikan  harus  mampu  membuka  wawasan dan  cakrawala  berpikir  baik  pendidik  maupun  peserta  didik,  menciptakan ruang  bagi  peserta  didik  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  secara bebas dan kritis diri dan struktur dunianya dalam rangka transformasi sosial. Perspektif  ini  tentu  mempunyai  beberapa  syarat,  baik  guru  maupun  peserta didik mesti berada dalam posisi yang egaliter dan tidak saling mensubordinasi. Masing-masing  pihak,  mesti  berangkat  dari  pemahaman  bahwa  masing- masing  mempunyai  pengalaman  dan  pengetahuan.  Sehingga  yang  perlu dilakukan  adalah  dialog,  saling  menawarkan  apa  yang  mereka  mengerti  dan bukan menghafal, menumpuk pengetahuan namun terasing dari realitas sosial ( Banking Concep Of Education ).

## E. Kesimpulan
Misi  suci  pendididikan  tinggi  sebagaimana  tertuang  dalam  semboyan Perguruan Tinggi (PT), yaitu melaksanakan tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat). Namun, melihat realitas yang ada saat ini akan sulit rasanya PT kita mampu mengimplementasikan Tiga Dharma itu dengan baik.  Insitusi  pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  tempat  untuk memanusiakan  manusia.  Artinya  bahwa  ada  upaya-upaya  nyata,  sadar  dan sistematis  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  untuk  merubah  kualitas pendidikan  dan  karakter  bangsa  yang  lebih  baik.  Radikalisme  dalam pendidikan  memiliki  potensi  ancaman  yang  bersifat  futuristik  mewujudkan
8 Mu’arif, Liberalisasi  Pendidikan;  Menggadaikan  Kecerdasan  Kehidupan  Bangsa” .  (Pinus  Book Publisher; 2008), h.105

## 204 Widhiya Ninsiana
Deradikalisasi Pendidikan Sebagai Antitesis Penyimpangan Paradigma dan Tujuan Pendidikan Nasional
Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan :: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 p-ISSN: 2579-3241 ; e-ISSN: 2579-325X
kelangsungan  kualitas  pendidikan.  Radikalisme  bisa  muncul  kapan  saja,  dari mana  saja  dan  dapat  dilakukan  oleh  siapa  saja,  termasuk  oleh  lembaga pendidikan  tinggi  dan  pemerintah  melalui  berbagai  kebijakan  Permenistek Dikti.  Oleh  sebab  itu,  radikalsime  perlu  di  sikapi  secara  utuh  dan komprehensif  melalui  langkah-langkah  konstruktif  (deradikalisasi)  sehingga dapat melakukan sinergi secara rapi dan tepat serta bertumpu pada paradigma dan tujuan dari pendidikan itu sendiri.[]

## Daftar Pustaka
Agus  Salim, Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial ,  Tiara  Wacana,  Yogyakarta, 2001
Dalam:http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma- definisi-paradigma.html (http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-paradigma- definisi- paradigma.html), diakses, 4 Juni 2012. Thomas Popkewitz, Paradigm , Grand Forks: University North Dakota, 1970. Dilema Paradigma Pendidikan, Sumber, Kompilasi Makalah Terpilih, Litbang Bulaksumur Pos 1999-2000
Nur  Sayyid  Santoso  Kristeva, Manifesto  Wacana  Kiri : Membentuk  solidaritas organik ”. Buku Panduan Pelatihan Basis PMII.
Mu’arif, Liberalisasi  Pendidikan;  Menggadaikan  Kecerdasan  Kehidupan  Bangsa”,
Pinus Book Publisher, 2008 Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia , Pustaka Pelajar,
2006
Suwarsono & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan , LP3ES, Jakarta,
1994