Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 9, Number 1, Juni 2023, pp. 1-11 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.54974 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Evaluasi  Pelaksanaan  Kebijakan  Pajak  Elektronik  ( E-Tax ) terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang
Januar Eko Aryansah 1 *, Muhammad Yusuf Abror 1 , Dwi Mirani 1
1 Universitas Sriwijaya, Indonesia

## A B S T R A K
Kota Palembang menerapkan digitalisasi perpajakan melalui kebijakan pajak elektronik  ( E-Tax )  pada  pajak  parkir,  hotel,  restoran,  dan  hiburan. E-Tax diharapkan  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan pembayaran  pajak,  memudahkan  pengawasan  oleh  petugas  pajak,  dan terwujudnya  optimalisasi  sektor  perpajakan.  Dalam  pelaksanaannya kebijakan E-Tax di  kota  Palembang  terdapat  beberapa  kendala:  Penolakan oleh  sebagian  wajib  pajak  dan  permasalahan  kejujuran  wajib  pajak.    Hasil dari penelitian ini E-Tax merupakan potensi dalam optimalisasi penerimaan pajak  ketika  dijalankan  secara  maksimal  menjadikan  fenomena  ini  menarik untuk  diteliti.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui faktor-faktor  permasalahan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  ( E-Tax ) di  kota Palembang.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  wawancara, observasi  dan  studi  pustaka.    Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. H asil penelitian ini menujukkan  pelaksanaan E-Tax di  kota  Palembang  berdasarkan  analisis  CIPP  ( conteks,  input,  proses, product ).  Indikator  Proses  memegang  peranan  paling  penting  dari  hasil  penelitian  karena  berpengaruh terhadap  kesadaran  masyarakat  untuk  menggunakan E-Tax dan  indikator  product  menduduki  posisi paling rendah karena sudah hanya membicarakan tentang kualitas dan dampak kebijakan sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan pajak kota Palembang.

## A B S T R A C T
The City of Palembang implements tax digitization through electronic tax policies (E-Tax) on parking, hotel, restaurant,  and  entertainment  taxes.  E-Tax  is  expected  to  provide  convenience  for  taxpayers  to  make  tax payments,  facilitate  supervision  by  tax  officers,  and  realize  the  optimization  of  the  tax  sector.  In implementing the E-Tax policy in Palembang, there are several obstacles: Rejection by some taxpayers and problems  with  taxpayer  honesty.  The  results  of  this  study  E-Tax  is  the  potential  to  optimize  tax  revenue optimally, making this phenomenon interesting. This study aims to analyze and determine the factors of the problems  in  the  implementation  (E-Tax)  in  Palembang.  This  research  method  uses  descriptive  qualitative research.  Types and  sources  of  research  data  consist  of  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques  used  are  interviews,  observation,  and  literature  study.  Data  analysis  techniques  in  this  study include  data  collection,  reduction,  presentation,  and  conclusion.  The  results  of  this  study  show  the implementation of E-Tax in the city of Palembang based on CIPP analysis (context, input, process, product). The  process  indicator  plays  the  most  crucial  role  in  the  research  results  because  it  influences  public awareness to use E-Tax, and the product indicator occupies the lowest position because it only talks about the quality and impact of policies, so it does not affect the tax revenue of the city of Palembang.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
E-mail addresses: januareko@fisip.unsri.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 07 December 2022 Accepted 30 May 2023 Available online 30 June 2023
Kata Kunci: Evaluasi; E-Tax; Wajib Pajak; Pendapatan Pajak Daerah
Keywords: Evaluation; E-Tax; Taxpayer; Local Tax Revenue

## 1. Pendahuluan
Pasca diberlakukannya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kewenangan pemerintah  daerah  dalam  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  pelaksanaan otonomi  daerah  ini  merupakan  tuntutan  akan  perubahan  sistem  administrasi  publik  yang dulunya sangat sentralistik dan tertutup menuju sistem yang lebih terdesentralisasi, demokratis dan memberi peluang partisipasi masyarakat. Dengan adanya pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini maka peluang yang diberikan kepada daerah dalam  rangka  mendukung  otonomi  daerah  tersebut  adalah  dimana  terdapat  keleluasan  untuk melaksanakan kewenangan secara mandiri, luas, nyata dan bertanggung jawab kecuali urusan yang  oleh  Undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat  (Pamuji,  2014).  Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah pengelolaan pajak daerah.
Pengelolaan  pajak  daerah  menjadi  suatu  aktivitas  yang  penting  untuk  ditinjau  baik secara  konseptual  maupun  secara  praktis,  mengingat  pajak  daerah  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  yang  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  sumber  PAD  yang  lainya  seperti  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  serta  lain-  lain  sumber  PAD  yang  sah.  Di  Kota  Palembang misalnya  data  menunjukan  tahun  2017  pajak  daerah  Kota  Palembang  memberikan kontribusi 62,29  %  dari  realisasi  PAD,  kemudian  pendapatan  lain-lain  PAD  hanya  26,57,  sementara  bagi hasil Perusahaan Daerah hanya berkontribusi sebesar 5,67 % dan kontribusi yang paling kecil adalah retribusi daerah yang hanya menyumbang 5,47% dari realisasi pajak daerah sebesar 680 M Sedangkan tahun 2018 Pajak daerah memberikan sumbangan sebesar 30,27 %.  Dilihat dari peningkatan  pendapatan  pengelolaan  pajak  daerah  selama  ini  sudah  dikelola  dengan  baik, namun  hal  tersebut  hanya  ditinjau  dari  persentase  dari  realisasi  atas  target  yang  ditetapkan dalam  APBD.  Namun  tahun 2018  Atas  masukan  dari  Korsupgah  KPK  Pemerintah  Kota Palembang  disarankan  untuk  menaikan  target  PAD  terutama  dari  penerimaan  pajak  daerah Sebesar 1,5 T dari target tahun 2017 yang hanya 1,3 T dengan realisasi yang secara persentase lebih  kecil  namun  karena  target  yang  cukup  tinggi  maka  secara  nilai  pendapat  lebih  besar dibandingkan  tahun  2017,  selain  saran  untuk  menambah  target  pendapatan  pajak  daerah, Korsupgah KPK juga menyarankan mengimplementasikan penggunaan pajak elektronik atau E- Tax dengan argumentasi bahwa penggunaan E-Tax akan membuat pengelolaan pajak meningkat dan lebih transparan.
Dalam konteks pelayanan pajak daerah, secara umum proses pelaporan pajak mengenal istilah Self Assessment System yang merupakan suatu sistem yang melibatkan partisipasi wajib pajak  secara  aktif  untuk  memberikan  informasi  mengenai  pajak  terutang  secara  mandiri  dan jujur.  Dalam  konsep  ini  wajib  pajak  diberi  kesempatan  dan  kepercayaan  untuk  berkontribusi secara langsung  dalam menghitung sendiri jumlah pajak terutang, menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkan besaran pajak kepada petugas pajak (Rachdianti et.al 2016), dalam menerapkan sistem pajak ini sangat diperlukan partisipasi,  kejujuran, kesadaran dan  kedisiplinan  wajib  pajak  untuk  melaporkan  kewajibannya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Untuk  mempermudah  pelaksanaan Self  Assessment  System ini  Kota Palembang  telah menerbitkan peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun  2018 tentang Tata  Cara  Pembayaran  dan  Pelaporan  Transaksi  Usaha  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak Hiburan  dan  Pajak  Parkir  secara online .  Pemaknaan  pembayaran  secara online inilah  yang disebut  dengan E-Tax atau electronic  tax (Pajak  elektronik).  Regulasi  tersebut  merupakan bentuk tindak lanjut pemerintah daerah dalam rangka mempermudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak daerah dalam bentuk pelayanan yang berbasis elektronik.
Hal  tersebut  mengkonfirmasi  bahwa  dalam  tata  kelola  pajak  daerah  juga  mengalami perkembangan dan penyesuaian seiring dengan diadopsinya konsep terbaru dalam administrasi publik  terutama  konsep electronic  government  (e-Gov) ,  dimana  pemerintah  pusat  dan  daerah berlomba-lomba  membuat  inovasi  yang  berbasis  aplikasi  dan  web  sebagai  bentuk  dari implementasi  sistem electronic  government (Winarno,  2008).  Dalam  konteks  tata  kelola  pajak daerah  Kota  Palembang  digunakanlah  pembayaran  sistem online atau E-Tax yang  diproyeksi akan  dapat  meningkatan  pendapatan  pajak  daerah,  karena E-Tax adalah  salah  satu  sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi yang dapat memberikan
nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem yang lebih baik dan efektif (Radityo & Zulaikha, 2007) . Secara  infrastruktur E-Tax sendiri  sampai  saat  ini  dari  tahun  2018  pemerintah  Kota Palembang telah memasang sebanyak 600 unit alat E-Tax di unit usaha wajib pajak, untuk tahun 2020 sendiri pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) telah memasang  100  unit E-Tax dan tapping  box yang  dapat  mencatat  setiap  transaksi  serta mengetahui  secara real besaran  pajak  yang  harus  dibayar  dari  setiap  transaksi  usaha  wajib pajak  (Wulandari,  2020).  Pelaksanaan E-Tax di  Kota  Palembang  pada  awalnya  mendapat penolakan  dari  beberapa  wajib  pajak  untuk  menggunakan    peralatan E-Tax sedangkan kategorisasi usaha wajib pajak tersebut sudah layak menggunakan E-Tax.
Perubahan  target  dan  realisasi  pajak daerah  tidak  terlepas dari  berbagai faktor  antara peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh dan yang cukup penting juga adanya dorongan dari pihak eksternal untuk mencapai target  yang  lebih  besar  dengan  mengoptimalkan  peran  serta  wajib  pajak  dan  perbaikan pelayanan  perpajakan  daerah.  Data  menunjukan  ada  peningkatan  pendapatan  pajak  daerah setelah menggunakan sistem pemungutan pajak online ( E-Tax ).
Data  dari  badan  pengelolaan  pajak  daerah  kota  Palembang  tahun  2021  menyebutkan pendapatan kota Palembang dari sektor perpajakan dimasing-masing jenis pajak sebelum dan sesudah  penggunaan  E-Tax  mengalami  peningkatan.  Pajak  hotel  sebelum  penggunaan  E-Tax tahun  2016  dan  2017  diangka  52  dan  57  M.  Setelah  penggunaan  E-Tax  pada  tahun 2018  dan 2019 terjadi peningkatan diangka 71 dan 80 M. Pajak Restoran tahun 2017 masih diangka 79 M pada  tahun  2018-2020  masing-masing  diangka  93  M,  127  M  dan  99  M.  Pajak  hiburan  yang sebelumnya diangka 22 M pada tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 diangka 29 M dan 32 M. Sama halnya restribusi parkir sebelumnya 2017 berkisar 28 M, 2018 dan 2019 pada angka 32 M dan 34 M.
Dari  data  diatas  terdapat  peningkatan  pendapatan  pajak  daerah  Kota  Palembang  yang cukup  signifikan  sejak  penggunaan  sistem  pajak online ( E-Tax )  yang  dimulai  dari  tahun  2018 sampai saat ini. Salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kinerja pelayanan di  dinas  terkait  dengan  pajak  daerah  ini  ialah  dengan  mereformasi  penggunaan  sistem pemungutan pajak daerah yang selama ini dilakukan secara manual kemudian berubah secara online atau secara elektronik yang bertujuan mempermudah wajib pajak dan pemerintah untuk melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak daerah.
Upaya  penggunaan E-Tax ini  sendiri  juga  sebagai  langkah  agar  tumbuhnya  partisipasi masyarakat terutama wajib pajak untuk berkontribusi secara langsung dalam melaporkan dan membayar pajak secara mandiri. Dalam pelayanan publik kepada wajib pajak, peran partisipasi wajib pajak menempatkan urutan yang penting agar kebijakan penarikan  pajak dari masyarakat menjadi  masif  dan  lebih  efektif.  Partisipasi  dalam  hal  ini  adalah  partisipasi  dalam  arti  adanya kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk ikut  serta melaksanakan ketentuan dan peraturan penarikan pajak daerah.
Hasil penelitian Nawangwulan (2017)  yang relevan untuk dikaitkan dengan partisipasi masyarakat  dalam  menggunakan e-filing menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  masyarakat belum  berpartisipasi  dalam  penggunaan e-filing dikarenakan  masyarakat  tidak  mengetahui tentang e-filing itu sendiri, kurang adanya publikasi dan sosialisasi yang maksimal, masyarakat tidak mengerti prosedur penggunaan e-filing , masyarakat merasa kesulitan dalam penggunaan perangkat  komputer  dan  internet,  serta  masyarakat  sudah  terbiasa  menggunakan  prosedur manual.  Disamping  itu,  kebijakan e-filing yang  ditetapkan  pemerintah  dengan  mengharuskan masyarakat  menggunakan  perangkat  komputer  dan  internet  merupakan  faktor  penghambat masyarakat  berpartisipasi  dalam  penggunaan e-filing serta  harus  mengikuti  prosedur  yang kurang dimengerti oleh masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam  pelayanan  pajak  tidak  bisa  hanya  dilihat  dari  aturan  semata  namun  perlu dipertimbangkan  dari  keterlibatan  dan  proses  penyusunan  kebijakan  dari  awal  dan  perlunya pemberian pemahaman dalam bentuk sosialisasi kepada wajib pajak.
Data  yang  sebelumnya  dijelaskan  diatas  menunjukkan  peran  positif  dari  penggunaan alat  E-Tax  dalam  perpajakan  kota  Palembang.  Dalam  tata  kelola  pajak  daerah  dengan
menggunakan E-Tax ini merupakan program yang jika diimplementasikan dengan menerapkan konsep kinerja pelayanan publik yang baik dan menyertakan partisipasi masyarakat, program E- Tax ini  tidak  hanya  dapat  memantau  dan  memprediksi  target  dan  realisasi  pajak  daerah  per tahunnya  namun  juga  dapat  meningkatkan  peran  serta  wajib  pajak  atau  masyarakat  untuk secara  mandiri  menilai,  menghitung,  melaporkan  dan  membayarkan  pajaknya  secara  mandiri. Artinya  kinerja  pelayanan  dan  partisipasi  dalam  implementasi E-Tax di  Kota  Palembang  ini menjadi aspek krusial yang akan diamati baik secara teoritis dan praktis.
Melihat peningkatan signifikan dari penggunaan E-Tax dari sisi pendapatan pajak kota Palembang. Hal ini menjadi fenomena yang menarik dan perlu untuk dilihat lebih dekat. Untuk melihat  dan  mengevalusasi  pelaksanaan  kebijakan  pajak  elektronik (E-Tax) terhadap peningkatan Pajak Daerah Kota palembang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini.

## 2. Metode
Bentuk  penelitian  ini  adalah  penelitian  Evaluasi.  penelitian  evaluasi  biasanya  dilakukan untuk  mengetahui  untuk  mengetahui  efektivitas  pencapaian  tujuan,  hasil,  atau  dampak  suatu kegiatan  atau  program  dan  mengenai  suatu  kebijakan  yang  telah  direncanakan  dan dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  tertentu  (Sutopo,  2002).  Evaluasi  dalam  penelitian  ini menggunakan model CIPP ( Context, Input, Proces, Product ) dengan melihat bagaimana kebijakan E-Tax di kota Palembang terlaksana, hasil, dan capaian, serta pengaruh pelaksanaan kebijakan tersebut kepada PAD kota Palembang dari sektor perpajakan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data  terkait  proses  sosialisasi  dan  pelaksaan  E-Tax  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data sekunder  berupa  data  pendapatan  daerah,  dokumen  kebijakan  dan  dokumen  sosialisasi  yang bersumber  dari  dokumen-dokumen  terkait.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu wawancara,  observasi  dan  studi  pustaka.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Usman & Akbar, 2017).

## 3. Hasil dan pembahasan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pajak Elektronik ( E-Tax )
Model evaluasi CIPP adalah kerangka komprehensif dalam memandu kegiatan evaluasi formatif dan sumatif, program, perseorangan, produk, instansi dan sistem. Dalam penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPP ( Contexts, Input, Process, Product ) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Dalam penelitian evaluasi yang menggunakan model CIPP, proses evaluasi akan  memperhatikan  keberkaitan  secara  menyeluruh,  mulai  dari  konteksnya  yang  meliputi informasi  dari  beberapa  faktor  mengenai  kondisi  dan  karakteristik  konteks  sebelum  suatu program dilaksanakan, masukan (input) yang diberikan sebagai persiapan pelaksanaan program supaya  bisa  berjalan  lancar,  proses  bagaimana  program  dilakukan  dari  awalnya  dengan pendekatannya  apakah  sesuai  dengan  konteksnya  dan  merupakan  proses  yang  tepat  untuk mencapai  tujuan  program,  dan  akhirnya  bagaimana  kualitas  hasil  yang  telah  dicapai  selama pelaksanaan  program  yang  dievaluasi  tersebut  (Sutopo,  2002).  Berikut  penjabaran  evaluasi pelaksanaan kebijakan pajak elektronik ( E-Tax ) berdasarkan model evaluasi CIPP;

## Evaluasi Konteks ( Context )
Menurut  Stufflebeam,  evaluasi  konteks  mengdentifikasi  dan  mengevaluasi  kebutuhan tersusunnya suatu  program (Wirawan, 2016). Tujuan dari sebuah program  merupakan bagian dari  evaluasi  konteks.  Evaluasi  ini  menjelaskan  mengenai  kondisi  lingkungan  yang  relevan, menggambarkan kondisi yang ada dan diinginkan, dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan lingkungan.  Dalam  melihat  evaluasi context pada  penelitian  ini  ada  empat  indikator  yang digunakan, sebagai berikut.
1) Kondisi Sosial Ekonomi Kelompok Sasaran Kelompok sasaran adalah semua wajib pajak pada sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir. Kondisi  sosial  ekonomi  kelompok  sasaran  program E-Tax ini  adalah  wajib  pajak  yang memang  berpotensi  dan  memiliki  omset  yang  diterima  perbulan,  seperti  pajak  restoran
menggunakan dua klasifikasi yaitu omset Rp. 9-12jt itu dikenakan pajak 5% dan omset lebih dari Rp. 12jt dikenakan pajak sebesar 10%. Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu wajib pajak restoran di Soto Boyolali Kota Palembang disebutkan:
“Besaran  pembayaran  pajak  Soto  Boyolali  itu  tergantung  omset,  biasanya  di  atas  30  juta  pajaknya, omsetnya diatas 300jt. dulu sebelum pajak bulanan biasa bukan 10% jadi tidak sampai 10jt. semenjak sampling kita men erapkan 10% ke konsumen”.
Maka  dapat  disimpulkan  bahwasanya  kondisi  sosial  ekonomi  kelompok  sasaran  dalam kebijakan program E-Tax ini sesuai dengan omset yang didapatkan oleh wajib pajak. Hal ini telah  sesuai  dengan  dengan  Peraturan  Walikota    Palembang  No.  33  Tahun  2016  bahwa kondisi sosial ekonomi kelompok sasaran dalam penerapkan e-tax di Kota Palembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni wajib pajak akan diberlakukan E-Tax apabila omset wajib pajak tidak kurang dari Rp. 3jt per bulan.
2) Latar Belakang dan Alasan Munculnya Kebijakan Di  akhir  tahun  2018,  dilakukan  upaya  dalam  meningkatkan  PAD  Kota  Palembang  salah satunya pajak yang berimbas dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (PERWAKO) Kota Palembang  Nomor  84  Tahun  2018  Tentang  Cara  Pembayaran  dan  Pelaporan  Transaksi Usaha  Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan  dan  Pajak  Parkir  melalui  Sistem Online .
Penerapan  sistem online menggunakan  sistem Monitoring  Device berbasis Web yaitu  jasa layanan  perbankan  berbasis  sistem  informasi  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  yang mencakup  kegiatan  pengelolaan,  pembayaran,  penagihan  dan  pengawasan  sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  bersama  Kepala  Bagian  Pajak  Daerah  Lainnya,  diketahui E- Tax telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2018  yang  disahkan  oleh  pemerintah  Kota  Palembang yang  mengacu  pada  Peraturan  Walikota  (PERWAKO)  Kota  Palembang  Nomor  84  Tahun 2018  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan  pengawasan  atas  pembayaran  dan  pelaporan transaksi usaha wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap nilai pajak yang  harus  dibayar  dan  dilaporkan  sesuai  dengan  omset  yang  diperolehnya  selama  satu kurun waktu masa pajak guna mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Hal ini didukung oleh  peneltian  yang  dilakukan  oleh  Firmansyah  &  Sumanto  (2021)  bahwa  penggunaan sistem online pajak mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilatas penerimaan pajak sehingga dalam meningkatkan PAD Kota Palembang dengan sistem online pajak melalui E- Tax dapat dijadikan suatu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 3) Tujuan Kebijakan
Kehadiran E-Tax menjadi  cara  terbaru  dalam  mencegah  kebocoran  data  pajak  untuk penerimaan yang disetor oleh pengusaha seperti pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Palembang  No  84  Tahun  2018  bahwa  tujuan  penerapan sistem online dimaksud  sebagai  upaya  meningkatkan  pengawasan  atas  pembayaran  dan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dengan adanya E-Tax ini sistem pembayaran pajak lebih  efektif  dan  efisien  karena  di  monitor  langsung  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) dan dengan adanya E-Tax ini diproyeksi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta para Wajib Pajak menjadi lebih patuh atas pajak yang harus dibayarkan. Dengan tujuan kebijakan yang dimaksudkan dalam implementasi E-Tax di Kota Palembang tersebut hal  ini  telah  sesuai  dengan  peraturan  berlaku  yaitu  Peraturan  Walikota  Palembang  No  84 Tahun  2018  bahwa  kebijakan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  kebocoran  data  pajak  dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
4) Sasaran Kebijakan
Sasaran  utama  kebijakan  program E-Tax adalah  wajib  pajak  yang  memiliki  usaha  dengan sistem digital. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan program E-Tax pada dasarnya adalah untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  (PAD).  Sesuai  dengan  Peraturan  Walikota (PERWAKO) Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 Pasal 14 (1) dan (2), semua wajib pajak wajib mengikuti dan mendukung program sistem online perpajakan dan Wajib Pajak harus bersedia untuk ditempatkan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha pada tempat
usaha  miliknya  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  6.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan  program E-Tax ini  wajib  (memaksa)  untuk  semua  wajib  pajak.  Sesuai  dengan pernyataan Kepala Bagian Pajak Daerah Lainnya, bahwa :
“Mengenai  pemasangan  al at  E-Tax  memang  ada  beberapa  keberatan  oleh  Wajib  Pajak,  maka  mulai tahun  ini  ada  surat  pernyataan  pajak  resto,  pajak  hotel  dan  lainnya  kalo  memang  berat  bisa menggunakan surat pernyataan apa keberatannya, karena sifatnya pajak ini wajib (memaksa)”.
Lebih lanjut lagi dijelaskan mengenai sasaran kebijakan oleh Analis Pajak Daerah BPPD Kota Palembang bahwasanya :
“Tidak  semua  Wajib  Pajak  dapat  menggunakan  E -Tax  karena  dilihat  terlebih  dahulu  apakah  jika dipasang alat E- Tax memang potensial atau tidak”.
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya pajak ini wajib untuk semua wajib pajak namun dalam pemberian alat E-Tax dapat di sesuaikan juga melihat omset yang di  dapat  oleh  para  pelaku  usaha  atau  memang  yang  potensial.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan Peraturan  Walikota    Palembang  No.  33  Tahun  2016  bahwa  pengenaan  alat E-Tax tidak dikenakan kepada wajib pajak yang memiiki omset kurang dari Rp. 3jt per bulan. Selain itu hal  ini  didukug  oleh  penelitian  (Akib,  2012)  bahwa  suatu  program  akan  berhasil dilaksanakan  jika  terdapat  kesesuaian  antara  program  dan  pemanfaat.  Dengan  sasaran kebijakan  dalam  penerapan E- Tax  disasarkan  kepada  wajib  pajak  dengan  menyesuaikan kriteria  melalui  omset  maka  kinerja  program  akan  dapat  berjalan  dengan  apa  yang diharapkan.

## Evaluasi Masukan ( Input )
Evaluasi ini mengidentifikasi sumber daya pendukung pelaksanaan program. Sumber daya tersebut dapat berupa personalia, anggaran, dan asset (Wirawan, 2016). Penyediaan data dalam evaluasi  ini  bertujuan  untuk  menentukan  bagaimana  penggunaan  sumber-sumber  yang  dapat digunakan  untuk  mencapai  tujuan  program.  Hal  ini  berkaitan  dengan  relevansi,  kepraktisan, pembiayaan (dana), efektifitas yang dikehendaki, dan alternatif-alternatif yang dianggap unggul. Dalam melihat evaluasi input pada penelitian kali ini ada tiga indikator yang digunakan, sebagai berikut.
1) Dukungan Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran bukan hanya sekedar mendukung namun dalam Perwali Palembang No 84  Tahun  2018  Pasal  14(1)  diatur  bahwa  semua  wajib  pajak  wajib  mengikuti  dan mendukung program sistem online perpajakan. Aturan tersebut sekaligus bermakna sebagai himbauan dan ajakan kepada wajib pajak untuk mengikuti dan mendukung program E-Tax tersebut.  Pada  pelaksanaannya  kelompok  sasaran  memiliki  asosiasi  usaha  sendiri, berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Pengelola Pajak Daerah  kota  Palembang  dijelaskan  bahwa  kelompok  sasaran  mendukung  kegiatan pemerintah, namun memang pada pelaksanaanya masih banyak pelaku usaha yang menolak program  dengan  bermacam-macam  alasannya.  Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan kepada  pelaku  usaha  pada  dasarnya  pelaku  usaha  mendukung  kebijakan  pemerintah mengenai  penggunaan E-Tax bagi  pelaku  usaha,  namun  memang  masih  ada  beberapa penolakan dikarenakan faktor pemahaman kelompok sasaran yang belum optimal. Untuk itu perlu  adanya  tindak  lanjut  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  seperti melakukan sosialisasi yang masif dan interaktif kepada pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan peneltian  yang  dilakukan  oleh (Wardani  &  Wati,  2018) bahwa  semakin  meningkatnya kegiatan sosialiasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Dengan begitu, pemahaman pajak kepada kelompok sasaran penting untuk dapat mendukung kebijakan E- Tax dalam mengupayakan pengoptimalan penerimaan pajak daerah.
2) Anggaran Kebijakan
Anggaran  tentunya  merupakan  hal  yang  cukup  fundamental  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan. Anggaran yang cukup akan mempermudah proses pelaksanaan suatu kebijakan.
Berkaitan  dengan  sumber  pembiayaan  program  ini,  berdasarkan  hasil  wawancara  Kepala Bidang  Pajak  Daerah  Lainnya,  Kepala  Subbidang  Pajak  Restoran,  dan  Kepala  Bidang  Pajak Hotel dapat disimpulkan bahwasanya pendanaan pengadaan alat E-Tax ini merupakan hasil kerjasama  kepada  beberapa stakeholder yang  pada  akhirnya  membuat  pemerintah  tidak harus mengeluarkan biaya. Pembiayaan pengadaan alat E-Tax ini dijelaskan:
“Ada  kerjasama  antara  BPPD,  Bank  Sumsel  Babel,  dan  pihak  Vendor  dalam  pengadaan  alat  E -Tax. Pemerintah  melakukan  kerjasama  kepada  pihak  Bank  Sumsel  Babel  sebagai  Bank  Daerah  Sumatera Selatan  mempunyai  kepentingan  dengan  keuangan  daerah  salah  satunya  bersumber  dari  pajak  yang menjadi  salah  satu  pertimbangan  Bank  Sumsel  Babel  mau  bekerjasama.  Pihak  Bank  Sumsel  Babel bertanggung jawab pada pembiayaan pengadaan alat E-Tax, pengadaan alat E-Tax dengan sistem sewa pada pihak vendor. Vendor kita dalam pengadaan alat E-Tax adalah PT Pinisi Elektra yang bertanggung jawab melakukan pengadaan alat E-Tax, memantau, dan membantu pelaku usaha dalam penggunaan E-Tax. Sedangkan kerjasama dilakukan oleh Bank Sumsel Babel dan PT Pinisi Elektra dengan disaksikan oleh BPPD dan perwakilan KPK”.
Dari  keterangan  tersebut  bahwa  anggaran  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan E-Tax ini pada  sisi  pengadaan  barang  melalui  sistem  sewa.  Sistem  sewa  oleh  Bank  Sumsel  Babel kepada  pihak  vendor  sebagai  penyedia  jasa.  BPPD  sebagai  penerima  manfaat  tidak bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  yang  ada.  Dengan  begitu,  untuk  mencapai  tujuan kebijakan  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  pemerintah  melakukan  kerjasama dengan dengan pihak swasta yang berperan sebagai investor. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Abbas,  2018)  bahwa kerjasama  antara pemerintah  dengan  pihak  investor  atau  swasta merupakan  mekanisme  pembiayaan altematif dalam pengadaan pelayanan publik.
3) Faktor Pendukung Pencapaian Kebijakan Suatu  kebijakan  tentunya  membutuhkan  faktor-faktor  yang  mendukung  agar  kebijakan tersebut  berjalan  dengan  baik  dan  maksimal.  Faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan kebijakan E-Tax ini  adalah  sarana dan  prasarana  yang  menunjang,  baik  pemerintah dalam hal  ini  BPPD  dan  pelaku  usaha  terhubung  dalam  kondisi  jaringan  yang  baik  sehingga memudahkan  proses  pembayaran  dan  pemantauan  secara online . Sarana  dan  prasarana kerja  yang  baik  dan  tersedia  tentunya  akan  memberikan  pengaruh  yang  berarti  bagi pelaksanaan  pemungutan  dan  kegiatan  lain  yang  te rkait  (Rahmawan, 2012) .  Salah  satu faktor  pendukung  pencapaian  kebijakan  dalam  rangka  optimalisasi  penerimaan  pajak melalui  kebijakan E-Tax adalah  kesiapan pemerintah  dalam  melaksanakan kebijakan  serta kerjasama  dengan  perbankan  dan  vendor  yang  memudahkan  pemerintah  dalam melaksanakan kebijakan. Disisi lain pelaku usaha yang semakin hari semakin mengerti dan memahami  sehingga  diharapkan  mempercepat  pencapaian  tujuan  pemerintah.  Namun terlepas  dari  faktor  pendukung  tersebut  dikarenakan  masih  adanya  pelaku  usaha  yang menolak  kebijakan,  tidak  jujur,  dan  lain  sebagainya  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi pemerintah untuk diselesaikan.

## Evaluasi Proses ( Process )
Evaluasi  proses  yaitu  evaluasi  pelaksanaan  program.  Apakah  program  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  petunjuk  atau  pedoman  pelaksanaannya.  Menurut  Stufflebeam, evaluasi  proses  merupakan  pengecekan  keberlanjutan  pada  implementasi  rencana  (Wirawan, 2016).  Evaluasi  ini  menyediakan  umpan  balik  yang  berkenaan  dengan  efisiensi  pelaksanaan program,  termasuk  didalamnya  pengaruh  sistem  dan  keterlaksanaannya.  Evaluasi  ini mendeteksi atau memprediksi kekurangan (hambatan) dalam rancangan prosedur kegiatan dan program pelaksanaannya. Terdapat empat indikator pada dimensi proses sebagai berikut.
1) Sosialisasi Kebijakan
Sosialisasi kebijakan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi suatu sikap dan tindakan  yang  diambil  seseorang  atau  dengan  kesepakatan  kelompok  pembuat  kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang selaku pelaksana kebijakan
tentang Electronic  Tax ( E-Tax )  yaitu  dengan  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat khususnya wajib pajak yang menggunakan E-Tax .
Bentuk  penyampaian  informasi  yang  dilakukan  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota Palembang  yaitu  melalui  Peraturan  Walikota  Palembang  No  84  Tahun  2018  serta  secara langsung dengan mendatangi ke tempat wajib pajak. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah juga melalui tiga langkah yaitu monitoring, sampling , dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak. Langkah pertama monitoring yang dilakukan  baik  secara  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  melihat  hasil  input  yang dilakukan wajib pajak, langkah kedua yaitu sampling yang dilakukan secara terbuka selama tujuh  hari  dan  jika  wajib  pajak  masih  tidak  kooperatif  mengenai  pembayaran  pajak  ini langkah berikutnya yaitu pemeriksaan.
Selain  itu,  bentuk  penyampaian  informasi  terkait  dengan  sosialisasi  kebijakan E-Tax dilakukan secara tidak langsung melalui media sosial seperti Instagram di awal tahun 2018 meskipun  penyampaian  informasi  kurang  dioptimalkan  melalui  media  sosial  tetapi  masih terjadi  penambahan  pemasangan  alat E-Tax .  Kegiatan  sosialisasi  ini  bertujuan  untuk penembangan  objek  pajak  khususnya  wajib  pajak  yang  sudah  mengoperasikan  alat  E-Tax juga  untuk  mengedukasi  dan  pemahaman  wajib  pajak  tentang  kegunaan E-Tax agar bertambahnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Palembang.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian Wardani  &  Wati  (2018) bahwa  sosialisasi  penting  untuk  dilakukan  dalam meningkatkan pemahaman pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2) Bentuk dan Cakupan Kebijakan Bentuk  dan  cakupan  kebijakan  yang  dibuat  tentunya  mengedepankan  prioritas pembangunan. Dalam kegiatan dan pelaksanaan kebijakan E-Tax di Kota Palembang sudah jelas diatur dalam Peraturan Walikota No 84 Tahun  2018, dengan diberlakukan peraturan tersebut  maka  menjadi  dasar  dan  acuan  bagi  Badan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Kota Palembang sebagai petunjuk pelaksanaan agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak melenceng  dari  tujuan  kebijakan.  Sejauh  ini  kebijakan E-Tax di  Kota  Palembang  telah dijalankan secara optimal oleh BPPD Kota Palembang melalui sosialisasi, namun tetap saja dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala dalam penyelesaiannya. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa BPPD Kota Palembang menghimbau wajib pajak untuk bersedia melakukan pemasangan E-Tax . Himbauan ini berupa surat pemberitahuan kepada wajib pajak sebanyak tiga kali dan jika wajib pajak tetap tidak mematuhi kebijakan terhadap pemasangan E-Tax maka akan diberlakukan sanksi. Dalam pelaksanaan kebijakan, wajib pajak sebagai sasaran kebijakan tidak bisa menolak karena kebijakan ini sudah diatur pemerintah. Hal ini menjadi kendala  yaitu  dari  wajib  pajak  yang  sedikit  memiliki  pemahaman  mengenai  kewajiban membayar pajak. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Hal inilah yang mendorong BPPD Kota  Palembang  melakukan  sosialisasi  untuk  membuat  wajib  pajak  lebih  memahami  dan menjadi  wajib  pajak  yang  taat.  Pemahaman  yang  kurang  membuat  wajib  pajak  berpikir kalau  data  mereka  akan  bocor  dan  diketahui  oleh  pihak  BPPD  Kota  Palembang  dan  juga tidak adanya keuntungan yang diberikan dari membayar pajak malah sebaliknya itulah yang menjadi  kelemahan  dalam  penerapan  kebijakan  terhadap  pelaksanaan E-Tax di  Kota Palembang.
3) Penentuan Sasaran Kebijakan Dalam mencapai tujuan pemerintah, penentuan sasaran yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak  Daerah  Kota  Palembang  terhadap penggunaan  alat E-Tax pada wajib  pajak memiliki kriteria  dan  tidak  semua  diberlakukan  kepada  wajib  pajak,  yang  berarti  wajib  pajak  yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini memang berpotensi dalam  pembayaran pajak. Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang akan melihat kemampuan wajib pajak terdahulu untuk  memberikan  rekomendasi  alat E-Tax ,  apabila  memang  wajib  pajak  tidak  berpotensi maka  akan  di  relokasi  berdasarkan  sisi  omset  yang  diterima  BPPD  Kota  Palembang  dari informasi Bank Sumsel Babel. Selain  itu,  untuk pajak  restoran  berdasarkan  Peraturan  Walikota No 33 Tahun 2016 tentang persyaratan, mekanisme dan prosedur tetap pemungutan pajak restoran Pasal  6  ayat  (4)  menyebutkan  bahwa  objek  pajak  restoran  yang  dikecualikan  yang  nilai  omset
penjualannya  tidak  melebihi  sebesar  Rp.100.000  per  hari  atau  dengan  omset  kurang  dari  Rp. 3.000.000  per  bulan. Dalam  hal  ini,  penentuan  sasaran  kebijakan  dalam  penyelenggaraan kebijakan E-Tax Kota  Palembang  sudah  sesuai  dengan  memberlakukan  penggunaan E-Tax kepada wajib pajak yang berpotensi dalam pemungutan pajak sesuai dengan kriteria omset yang diterima BPPD Kota Palembang.
4) Pengelolaan Kebijakan
Pengelolaan kebijakan merupakan proses atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam  kebijakan  tersebut.  Dalam  pengelolaannya,  BPPD  Kota  Palembang  melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Sumsel Babel dan Pihak Vendor PT Pinisi Elektra, dimana pengadaan  alat E-Tax ini  disediakan  oleh  Bank  Sumsel  Babel  dan  Pihak  Vendor  PT  Pinisi Elektra dalam memonitoring sistem pada wajib pajak. Hal tersebut juga sudah jelas tertera pada  perjanjian  kerjasama  pelaksanaan  sistem online diatur  dalam  Peraturan  Walikota Palembang  No  84  Tahun  2018  pasal  5  ayat  (1),  (2),  dan  (3).  Berdasarkan  perjanjian kerjasama  yang  dimaksud  pasal  5  ayat  (1),  bank  menempatkan  alat  atau  sistem  perekam data  transaksi  pada  wajib  pajak  dan  menyediakan  sistem  monitoring  device  dengan didampingi petugas dari BPPD Kota Palembang. Untuk biaya pengadaan dan perawatan alat telah  dibebankan  kepada  bank  dan  tidak  memberatkan  wajib  pajak.  Hal  ini  sudah  diatur dalam  Peraturan  Walikota  Palembang  No  84  Tahun  2018  pasal  6  ayat  (3).  Dari  hasil wawancara  dan  dokumentasi  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pengelolaannya,  kebijakan E-Tax di  Kota  Palembang  sudah  jelas  diatur  dalam  peraturan yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Palembang  dengan  melibatkan  kerjasama  antara  Bank Sumsel Babel dan Pihak Vendor  PT Pinisi  dalam penyelenggaraan kebijakan E-Tax di Kota Palembang.

## Evaluasi Produk ( Product )
Evaluasi  produk  atau  evaluasi  hasil  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  dan mengakses  keluaran  dan  manfaat,  baik  yang  direncanakan  maupun  yang  tidak direncanakan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  membantu  agar  hasil  evaluasi  tetap difokuskan  pada  manfaat  yang  penting  dan  akhirnya  untuk  membantu  pihak  terkait dapat  mengetahui  kesuksesan  program  dalam  mencapai  tujuan  (Wirawan,  2016). Evaluasi  ini  mengukur  dan  menginterpretasikan  pencapaian  program  selama  pelaksanaan program dan pada akhir program. Dalam melihat evaluasi product terdapat dua indikator yang digunakan yaitu sebagai berikut.

## 1) Fasilitas dan Kualitas Kebijakan
Pelaksanaan  suatu  kebijakan  tentunya  harus  didukung  oleh  fasilitas  yang  menunjang terlaksananya  kebijakan  tersebut.  Fasilitas  yang  disediakan  oleh  pemerintah  melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan ini salah satunya adalah alat E-Tax itu  sendiri.  Dijelaskan  lebih  lanjut  oleh  Kabid  Pajak  Daerah  Lainnya  BPPD  Kota Palembang  bahwa  fasilitas  yang  tersedia  dari output kebijakan  ini  adalah  sudah  adanya d atabase yang menjadi pusat pengumpulan data E-Tax sehingga memudahkan pemerintah dalam  memantau,  mengawasi  dan  melihat  perkembangan  pelaku  usaha  UMKM.  Fasilitas kebijakan ini tentunya berhubungan erat dengan kualitas kebijakan, suatu kebijakan dapat dikatakan  berkualitas  tentunya  jika  kebijakan  tersebut  memberikan  manfaat  dan pelaksanaannya  sesuai  dengan  harapan.  Mengenai  kualitas  kebijakan  berdasarkan  hasil observasi dan wawancara, kebijakan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan  pembukuan  penjualan  dan  mempermudah  pelaku  usaha  untuk  melakukan pembayaran  pajak.  Dari  sisi  pemerintah  kebijakan  ini  dengan  dukungan  fasilitas  yang  ada memberikan  kemudahan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaku usaha,  sehingga  memungkinkan  untuk  melakukan  optimalisasi  penerimaan  pajak  dengan sistem online .  Kualitas  kebijakan  ini  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  respon  pelaku  usaha yang paham dan mengerti akan fungsi alat ini dengan baik dan mendukung kebijakan E-Tax .

## 2) Dampak Kebijakan
Dampak  Kebijakan E-Tax dalam  optimalisasi  penerimaan  PAD  dari  sektor  perpajakan semenjak  dilaksanakan  pertama  kali  di  Kota  Palembang  pada  tahun  2018  diharapkan mampu  mengoptimalkan  penerimaan  pajak.  Dari  keterangan  wajib  pajak  restoran  Soto Boyolali  menerangkan  bahwa  semenjak  menggunakan  alat  dapat  dirasakan  manfaatnya dalam mempermudah  melakukan  pembukuan  penjualan  dan  menghitung  pembayaran  pajak. Sementara,  dari  sisi  pemerintah  kebijakan  ini  mempermudah  pengelola  pajak  dalam  rangka mengawasi  pelaku  usaha  melalui  alat E-Tax .  Kemudian  dampak  lainnya  adalah  sedikit  banyak walaupun masih sering adanya kecurangan oleh pelaku usaha semenjak adanya kebijakan E-Tax , hal tersebut diharapkan berkurang dikarenakan pelaku usaha diawasi langsung oleh pengelola.
Dampak E-Tax terhadap pendapatan yang tidak signifikan ini juga dapat dilihat dari data target  dan  realisasi  PAD  kota  Palembang  yang  bersumber  dari  pajak  seperti  terlihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pajak Kota Palembang 2016-2022 Tahun Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase (%) 2016 526.086.498.866,50 536.552.681.049,38 101,84 2017 638.549.551.000,00 680.012.752,910,10 106,49 2018 748.685.000.000,00 721.012.771.615,00 96,30 2019 1.314.232.400.000,00 832.056.845.614,28 63,31 2020 1.190.000.000.000,00 787.923.892.941,00 66,21 2021 1.279.951.000.000,00 684.850.236.761,00 53,52
Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2022
Tabel  tersebut  diatas  memberikan  gambaran  bahwa  PAD  kota  Palembang  yang bersumber  dari  pajak  semenjak  adanya  kebijakan E-Tax mengalami  penurunan  realisasi. Sebelum  adanya  kebijakan E-Tax angka  realisasi  selalu  diatas  100%,  namun  semenjak adanya  kebijakan E-Tax dibawah  100%  bahkan  pada  tahun  2021  hanya  diangka  53,2%. Dampak kebijakan berdasarkan data tersebut diatas kebijakan ini memberikan kemudahan bagi  pelaku  usaha  untuk  melakukan  pembukuan  keuangan  serta  mempermudah  dalam pembayaran  pajak.  Disisi  lain  mempermudah  pemerintah  dalam  rangka  melakukan pemantauan  dan  pengawasan  pelaku  usaha  dalam  pembayaran  pajaknya.  Kemudian kebijakan ini dikarenakan semuanya tersistem secara online diharapkan mengurangi tindak kecurangan baik dari pelaku usaha maupun petugas pajak. Sedangkan harapan kebijakan ini yaitu  optimalisasi  penerimaan  pajak  dilihat  dari  PAD  kota  Palembang  sebelum  dan  ketika adanya kebijakan E-Tax belum berdampak signifikan.

## 4. Simpulan dan saran
Penerapan  pajak  elektroknik  di  kota  Palembang  ini  sudah  berjalan  sejak  tahuh  2018. Adapun  faktor  pendukung  dari  keberhasilan  praktik  pajak online Kota  Palembang  ini  adalah adanya  dukungan  kebijakan  berupa  Peraturan  Walikota  sehingga  memberikan  legalesi  yang cukup kuat untuk penerapannya. didukung sarana dan prasarana yang memadai, kerjasama dan komunikasi  yang  baik  kepada  wajib  pajak  berupa  sosialisasi  melalui  media  sosial,  media elektronik dan relasi yang baik dengan penyedia jasa aplikasi pajak online sebagai pihak ketiga. Adapun  yang  menjadi  kendala  dalam  keberhasilan  penerapan  pajak online adalah  masih sedikitnya ketersediaan alat tapping box dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kota Palembang serta kepatuhan wajib pajak untuk menggunakan E-Tax secara sukarela masih rendah. Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang mengusahakan pengadaan tapping box pajak online yang maksimal agar semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program pajak online ini. Pemerintah terus meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang efektif kepada kelompok wajib pajak agar terjadi peningkatan partisipasi wajib
pada dalam proses pemungutan pajak dapat menggunakan aplikasi pajak online . Harapannya dengan langkah tersebut pelaksanaan E-Tax dapat maksimal dan signifikan dalam peningkatan PAD kota Palembang dari sektor perpajakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penelitian serupa dimasa depan, yaitu mengidentifikasi proses sosialisasi kebijakan, faktor ketertarikan masyarakat serta implementasi kebijakan dilapangan yang mempengaruhi kebijakan terlaksana dengan baik atau tidak.

## Daftar Rujukan
Abbas,  M.  Y.  (2018). Public  Private Partnership Dalam Pembangunan  Dan  Pengelolaan  Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (Bot) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo .
Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana. J. Il.Adm.Publik. , 1 (1), 1. Https://Doi.Org/10.26858/Jiap.V1i1.289
Nawangwulan, H. S. (2017). Partisipasi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Dalam Penggunaan E- Filing. Journal Of Politic And Government Studies , 6 (3), 1 – 13. Http://Www.Pajak.Go.Id Pamuji,  K.  (2014).  Kebijakan  Pengelolaan  Pajak  Daerah  Dalam  Kerangka Penyelenggaraan Otonomi  Daerah  (Analisa  Terhadap  Implementasi  Wewenang  Pengelolaan  Pajak  Daerah Oleh  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah). Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (3). Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2014.14.3.309
Radityo,  D.,  &  Zulaikha.  (2007).  Pengujian  Model  Delone  And  Mclean  Dalam  Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). Simposium Nasional Akuntansi , 1 (1). Rahmawan,  E.  (2012).  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb)  Dalam Peningkatan  Pendapatan  Daerah  (Studi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb)  Di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Loka , 1 (2), 23 – 39. Sutopo,  H.  B.  (2002). Metodelogi  Penelitian  Kualitatif  Dasar  (Dasar  Teori  Dan  Penerapannya Dalam Penelitian) . Sebelas Maret University Press. Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). Metodologi Penelitian Sosial . Bumi Aksara. Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen). Nominal , 7 (1). Https://Doi.Org/10.21831/Nominal.V7i1.19358
Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik Teori Dan Proses Edisi Revisi . Medpres. Wirawan. (2016). Evaluasi. Teori Model, Metodelogi, Standar, Aplikasi Dan Profesi . Raja Grafindo Perkasa.