Hotben Marchiano Lumban Gaol, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty (2023), Perjanjian Kerja Laut (PKL) bagi Crew Kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta , (5) 12,
h)ps://doi.org/ 10.46799/syntax-idea.v5i12.2654 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Ins>tute

## PERJANJIAN KERJA LAUT (PKL) BAGI CREW KAPAL HARBOUR TUG PT. WARUNA NUSA SENTANA JAKARTA
Hotben Marchiano Lumban Gaol 1 , Hulman Panjaitan 2 , Wiwik Sri Widiarty 3 1,2,3 Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Email: hotbenmarcjiano@gmail.com

## Abstrak
Perjanjian  Kerja  Laut  merupakan  landasan  hukum  dan  kerangka  kerja  yang  memengaruhi kehidupan  profesional  dan  kesejahteraan  awak  kapal  di  industri  maritim.  Menilai  dan menganalisis  isi  Perjanjian  Kerja  Laut  yang  berlaku  bagi  awak  kapal  Harbour  Tug  di  PT. Waruna  Nusa  Sentana  Jakarta.  Fokus  pada  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  PKL, termasuk  hak  dan  kewajiban  pelaut  serta  tanggung  jawab  pengusaha  angkutan  di  perairan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  didukung  oleh  data yuridis  empiris.  Pendekatan  yang  digunakan  melibatkan  perundang-undangan  dan  analisis konsep hukum. Data yang digunakan mencakup primer (melalui wawancara dan observasi) dan sekunder  (sebagai  pendukung),  termasuk  peraturan  hukum  terkait  seperti  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pelayaran, dan Peraturan Pemerintah  tentang  Kepelautan.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  berkontribusi  pada pemahaman yang lebih baik tentang peran dan dampak Perjanjian Kerja Laut di sektor kapal harbor  tug  yang  vital  di  PT.  Waruna  Nusa  Sentana  Jakarta  dan  sektor  maritim  secara keseluruhan.
Kata  Kunci: perjanjian  kerja  laut,  kapal  harbor  tug,  PT  Waruna  Nusa  Sentana,  Jakarta, kesejahteraan awak kapal, industri maritim.

## Abstract
The  Maritime  Employment  Agreement  serves  as  the  legal  foundation  and  framework  that influences the professional lives and well-being of ship crews in the maritime industry. This study evaluates and analyzes the content of the Maritime Employment Agreement applicable to the crew of Harbour Tug vessels at PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta. The focus is on the provisions stipulated in the agreement, including the rights and obligations of seafarers and the responsibilities of transport employers in waters. This research employs a normative legal research method supported by empirical juridical data. The approach involves legislation and legal  concept  analysis.  The  data  utilized  includes  primary  sources  (through  interviews  and observations)  and  secondary  sources  (as  supporting  materials),  including  relevant  legal regulations such as the Commercial Code, Criminal Code, Civil Code, Labor Law, Shipping Law, and Government Regulations on Maritime Affairs. Therefore, this study contributes to a
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 12, Desember 2023
better understanding of the role and impact of the Maritime Employment Agreement in the crucial harbor tug sector at PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta and the maritime sector as a whole.
Keywords: maritime  work  agreement,  harbor  tug  ship,  PT  Waruna  Nusa  Sentana,  Jakarta, crew welfare, maritime industry.

## PENDAHULUAN
Negara  kita  ini  adalah  negara  kepulauan,  dan  Indonesia  akan  segera  melaporkan  ke badan  PBB  terkait  jumlah  pulau  yang  dimilikinya.  Pengadministrasian  pulau-pulau  di Indonesia penting dilakukan agar tak terjadi lagi kasus hilangnya empat pulau dari penguasaan Indonesia.  Pemerintah  mencatat  jumlah  pulau  di  Indonesia  hingga  2021  menjadi  17.508. Penambahan pulau tersebut nantinya akan didaftarkan dalam pertemuan United Nation Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN) tahun 2022. Jumlah ini bertambah 229 pulau dari data tercatat pada 2020 sebanyak 16.771 pulau (Gaol, 2023). Mengutip Antara, berikut 5 provinsi dengan jumlah pulau terbanyak : 1. Papua Barat 4.514, 2. Kepulauan Riau 2.025, 3. Sulawesi Tengah 1.572, 4. Maluku 1.337, 5. Maluku Utara 837. Ini berarti ada penambahan 229 pulau jika dibandingkan dengan data yang tercatat pada Gazeter Republik Indonesia pada 2020, yaitu 16.771 pulau.
Keabsahan Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal Harbour Tug di PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta didasarkan pada berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 dan pasal 1338, serta  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti  Undang-Undang ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Kelautan,  dan  Undang-Undang  Pelayaran.  Perjanjian  ini termasuk dalam jenis perjanjian formal yang harus dibuat secara tertulis, dan tindakan lisan tidak diperkenankan dalam pembentukan perjanjian ini. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks Perjanjian Kerja Laut ini, terdapat dua jalur utama, yaitu penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  melalui  Pengadilan  atau  melalui  jalur  non-litigasi  yang mencakup musyawarah mufakat, konsiliasi, dan mediasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Kekurangan  armada  kapal  pengangkut  disebabkan  oleh  ketatnya  persyaratan pengawakan kapal yang dapat menghambat penerbitan izin berlayar bagi banyak kapal. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi permasalahan keterbatasan jumlah awak kapal. Namun, pendekatan ini mungkin tidak akan menyelesaikan masalah sepenuhnya dan bahkan dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, pekerja di industri pelayaran, termasuk  awak  kapal  Harbour  Tug,  membutuhkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  pekerja dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL). PKL merupakan perangkat otentik yang dibuat oleh para pihak  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang,  seperti  Syahbandar,  di  pelabuhan-pelabuhan Indonesia.  Dalam  PKL,  kedua  belah  pihak,  yaitu  pelaut  dan  pengusaha/pemilik  kapal, mengikatkan  diri  satu  sama  lain.  Pengusaha  kapal,  sesuai  dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum Dagang, adalah orang yang mempergunakan kapal untuk pelayaran di laut dan dapat menjalankannya  sendiri  atau  menyuruh  nakhoda  melakukannya.  Dalam  konteks  hubungan industrial,  penting  untuk  memperhatikan  kepentingan  pelaut  dan  mengintegrasikan  prinsip- prinsip  Pancasila,  seperti  sikap  memanusiakan  manusia  dan  hidup  sosial,  dalam  PKL.  PKL
seharusnya mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaut dan pengusaha, dan landasan  hukum  yang  jelas  diperlukan  untuk  melindungi  kedua  pihak.  Selain  itu,  asas kebebasan berkontrak, seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  juga  harus  dipertimbangkan.  Hubungan  industrial  yang  mengutamakan  kerja  sama antara pengusaha dan pekerja sebagai mitra kerja sejajar adalah hal yang perlu dikedepankan dalam konteks perjanjian kerja laut.
Ketentuan dalam Pasal 395, Pasal 399, dan Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang  (KUHD)  mengatur  perjanjian  kerja  laut  (PKL)  dalam  konteks  perikatan  perjanjian kapal. Kendati demikian, banyak pelaut tidak membuat PKL saat berlayar, yang bisa menjadi masalah  saat  terjadi  perselisihan  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  perlu  membentuk  ketentuan hukum  yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  pelaut  dan  pengusaha  dalam  PKL,  dengan mempertimbangkan  prinsip  Pancasila  dan  hukum  yang  mengikat.  Dasar  hukum  untuk  PKL mengacu  pada  KUHD,  khususnya  Bab  4,  serta  mengikuti  ketentuan  umum  dalam  UU Ketenagakerjaan. Namun, ketentuan KUHD dan UU Pelayaran tetap berlaku secara spesifik dan mengesampingkan ketentuan umum dari UU Ketenagakerjaan. Perlindungan buruh dalam kasus kecelakaan saat bekerja diperkenalkan melalui berbagai peraturan dan program jaminan sosial,  termasuk  UU  Kecelakaan  1947  dan  Asuransi  Sosial  Tenaga  Kerja  (Astek).  Program jamsostek, meskipun mencakup banyak sektor, tidak secara eksplisit membahas cakupan untuk pelaut  di  kapal  berbendera  Indonesia.  Jam  kerja  untuk  pelaut  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, termasuk pola 6:1, waktu istirahat, dan jam kerja bagi pelaut muda.
Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  adalah  perjanjian  individu  antara  pelaut  Indonesia  dan pengusaha  angkutan  di  perairan  (KUSMIATI,  2021).  PKL  harus  diketahui  oleh  pejabat pemerintah yang ditunjuk (Syahbandar). Namun, PKL sering tidak merinci hak dan kewajiban dengan  baik.  Pasal  7  PKL  mengacu  pada  PP  No.  7  Tahun  2000  tentang  Kepelautan  yang mengatur santunan kecelakaan kerja. Selain itu, PKL menetapkan berbagai tanggung jawab pengusaha angkutan di perairan terkait kecelakaan kerja laut, termasuk pembayaran pesangon, biaya perawatan dan pengobatan, ganti rugi atas kehilangan barang, santunan untuk cacat tetap, pemulangan,  dan  pemakaman  jenazah  (Danajat,  2013).  Pelaut  perlu  memiliki  keterampilan tertentu  yang  diatur  dalam  ketentuan  ketenagakerjaan  (Putra  et  al.,  2023).  Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum perlu dianggap sebagai tujuan, bukan hanya sebagai sarana,  dan  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  kepentingan  pekerja/buruh  dan pengusaha  (Tamam,  2017),  (Budiartha,  2016),  (Subijanto,  2011),  (Abdul  Karim,  2023), (Marnisah, 2019). Evaluasi partisipasi masyarakat dapat mencakup indikator untuk mengukur peran masyarakat dalam pembentukan atau perbaikan hukum terkait kepelautan, dengan fokus pada  substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum.  Tingkat  partisipasi  masyarakat,  individu,  dan pengusaha jasa pelayaran perlu dipertimbangkan dalam analisis.
Penelitian ini bertujuan menganalisis Perjanjian Kerja Laut untuk awak kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta dan upaya hukum yang terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan ketentuan hukum dalam perjanjian kerja laut serta perlindungan hukum bagi awak kapal Harbour Tug. Manfaat praktisnya adalah memberikan analisis bentuk Perjanjian Kerja Laut dan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam konteks PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode hukum normatif yang didukung  oleh  data  yuridis  empiris,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  analisis konsep  hukum.  Jenis  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer,  yang  diperoleh  melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung. Sumber data primer  mencakup  berbagai  peraturan  hukum  terkait,  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Pelayaran,  dan  Peraturan  Pemerintah tentang Kepelautan. Sumber data sekunder mencakup tulisan ilmiah dan hasil penelitian terkait perjanjian kerja laut serta dokumen perjanjian kerja laut antara pengusaha/kapal dan anak buah kapal/nakhoda. Data tersier, seperti kamus, jurnal, media masa, dan internet, juga digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, wawancara, observasi di kapal, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, dengan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif. Lokasi penelitian melibatkan berbagai instansi terkait di Jakarta. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam tentang Perjanjian Kerja Laut dan perlindungan hukum bagi pelaut, serta kontribusi ilmiah yang orisinal dalam bidang ini, tanpa plagiasi atau duplikasi penelitian serupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Keabsahan  Perjanjian  Kerja  laut  Pada  Kapal  Harbour  Tug  PT.  Waruna  Nusa Sentana Jakarta
Keabsahan  suatu  Perjanjian  Kerja  Laut  untuk  kapal  Harbour  Tug  (kapal  tunda pelabuhan)  PT.  Waruna  Nusa  Sentana  Jakarta  pada  dasarnya  mengikuti  prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk perjanjian kerja pada umumnya. Di PT.  Waruna Nusa Sentana Jakarta ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan agar perjanjian tersebut sah dan  mengikat.  Berikut  adalah  beberapa  aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam  menjaga keabsahan  Perjanjian  Kerja  Laut  untuk  kapal  Harbour  Tug  PT.Waruna  Nusa  Sentana Jakarta:
1. Persetujuan para pihak dalam keabsahan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug melibatkan  kesepakatan  antara  manajemen  kapal  (pemberi  kerja)  dan  kru  kapal (pekerja).
2. Kondisi yang jelas dalam keabsahan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug PT. Waruna  Nusa  Sentana  Jakarta  adalah  elemen-elemen  yang  harus  dijelaskan  dan disepakati oleh kedua belah pihak (manajemen kapal dan kru kapal) dalam perjanjian kerja  laut  tersebut.  Kondisi  ini  mencakup  berbagai  aspek  yang  berkaitan  dengan pekerjaan,  hak,  kewajiban,  gaji,  waktu  kerja,  dan  hal-hal  lain  yang  mengatur hubungan kerja di kapal.
3. Kesesuaian  dengan  hukum  adalah  aspek  penting  dalam  keabsahan  perjanjian  kerja laut pada kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta. Hal ini memastikan bahwa perjanjian tersebut sah, adil, dan mematuhi hukum yang berlaku di wilayah operasi kapal dan dalam industri maritim secara umum.
4. Kepatuhan terhadap standar keamanan maritim merupakan hal yang penting dalam keabsahan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Hal ini melibatkan pemastian bahwa semua aspek operasi kapal dan hubungan kerja di dalamnya mematuhi aturan dan  regulasi  keamanan  yang  ditetapkan  untuk  melindungi  keselamatan  semua  kru kapal dan mencegah risiko di laut.
5. Kompensasi yang adil bahwa gaji dan tunjangan yang ditawarkan dalam perjanjian harus  adil  dan  sesuai  dengan  standar  industri  untuk  pekerjaan  serupa.  Kompensasi yang adil adalah salah satu aspek penting dalam keabsahan perjanjian kerja laut pada kapal  Harbour  Tug.  Kompensasi  ini  mencakup  gaji,  tunjangan,  insentif,  dan kompensasi lainnya yang diberikan kepada kru kapal sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.  Kompensasi  yang  adil  adalah  cara  untuk  memastikan  bahwa  kru  kapal mendapatkan penghargaan yang layak atas usaha dan kontribusi mereka dalam operasi kapal.
6. Perjanjian  harus  mematuhi  hak-hak  buruh  kru  kapal  sesuai  dengan  konvensi internasional dan hukum nasional yang mengatur pekerjaan di sektor maritim dengan istilah lain adanya perlindungan hak buruh (Suharnata et al., 2023). Perjanjian kerja laut  pada  kapal  Harbour  Tug  harus  mematuhi  hak-hak  buruh  kru  kapal  untuk memastikan bahwa kru kapal mendapatkan perlindungan yang layak dan perlakuan yang  adil.  Hak-hak  buruh  ini  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan  dan  konvensi internasional, serta regulasi nasional yang berlaku di wilayah operasi.
7. Perjanjian  harus  dihasilkan  tanpa  adanya  tekanan  atau  paksaan  terhadap  salah  satu pihak.  Semua  pihak  harus  memiliki  kebebasan  untuk  menyetujui  atau  menolak perjanjian. Keabsahan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug sangat penting dan harus dipastikan bahwa perjanjian tersebut dihasilkan tanpa adanya tekanan atau paksaan  terhadap  kru  kapal.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa  perjanjian  tersebut berdasarkan kesepakatan yang sungguh-sungguh dan adil antara kedua belah pihak. Adanya tekanan atau paksaan dalam pembentukan perjanjian dapat merusak integritas perjanjian dan mengancam hak-hak kru kapal.
8. Perjanjian  harus  memenuhi  persyaratan  umum  untuk  keabsahan  kontrak,  seperti adanya  pertimbangan  (consideration)  yang  diberikan  oleh  kedua  belah  pihak  harus ada  kesesuaian  denga  nisi  yang  terdapat  dalam  kontrak.  Perjanjian  kerja  laut  pada kapal Harbour Tug harus memenuhi persyaratan umum untuk keabsahan kontrak agar dianggap sah dan berlaku secara hukum.
9. Idealnya, perjanjian kerja harus ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat dan mungkin  juga  disaksikan  oleh  pihak  ketiga  yang  independen.  Semua  klausul  dan persyaratan dalam perjanjian harus jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.  Tidak  boleh  ada  unsur  ketidakjelasan  atau  interpretasi  ganda.  Keabsahan perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug  membutuhkan  penandatanganan  oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini termasuk manajemen kapal dan semua kru  kapal  yang  akan  terlibat  dalam  pelaksanaan  perjanjian.  Penandatanganan  oleh semua  pihak  adalah  langkah  penting  untuk  menunjukkan  persetujuan  bersama terhadap isi perjanjian dan untuk memastikan kesepakatan yang sah serta menghindari keraguan  di  kemudian  hari.  Penandatanganan  perjanjian  oleh  semua  pihak
menunjukkan  komitmen  bersama  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam perjanjian tersebut.
Dasar  hukum  yang  berhubungan  dengan  keabsahan  perjanjian  kerja  laut  untuk kapal Harbour Tug dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan regulasi  di  negara  tertentu.  Namun,  ada  beberapa  instrumen  hukum  internasional  yang umumnya  berlaku  dalam  perjanjian  kerja  laut  dan  dapat  memengaruhi  keabsahan perjanjian kerja kapal Harbour Tug:
1. International Labour Organization (ILO) Marine Labour Convention (MLC), 2006 yang mengatur tentang standar kerja dan kehidupan pelaut di kapal dagang, termasuk kapal Harbour Tug. Konvensi ini menetapkan persyaratan minimum untuk perjanjian kerja, termasuk hak dan perlindungan pekerjaan serta kondisi kerja yang aman dan layak.
2. Konvensi  Internasional  tentang  Standar  Pelatihan,  Sertifikasi  dan  Jaga Waktu  bagi pelaut (STCW) yang mengatur tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan jaga waktu bagi  pelaut  (ADI,  2018).  Hal  ini  memastikan  bahwa  kru  kapal,  termasuk  kapal Harbour Tug, memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka.
3. Hukum  Nasional  Maritim  setiap  negara  memiliki  hukum  nasional  yang  mengatur industri  maritim  dan  perjanjian  kerja  di  sektor  ini.  Hukum-hukum  ini  mungkin mengatur  aspek-aspek  seperti  syarat  dan  ketentuan  pekerjaan,  upah  minimum, jaminan keselamatan, dan hak-hak pekerja.
4. Konvensi Pekerjaan Maritim dan pekerjaan di Pelabuhan (Konvensi Nomor 173 ILO) yang mengatur perlindungan pekerjaan maritim dan di pelabuhan, termasuk pekerja di  kapal  Harbour  Tug.  Ini  mencakup  berbagai  aspek  termasuk  kondisi  kerja  yang aman, kesehatan, dan hak-hak pekerja .
5. Undang-Undang Tenaga kerja dan Kontrak yang mengatur hubungan tenaga kerja dan kontrak  di  suatu  negara  juga  berlaku  untuk  perjanjian  kerja  di  kapal  Harbour Tug. Undang-undang ini dapat mengatur tentang pemutusan hubungan kerja, pembayaran upah, cuti, dan sebagainya.
6. Peraturan Kapal Maritim harbour tug harus mematuhi standar keamanan maritim yang ditetapkan oleh otoritas maritim di negara yang bersangkutan.
Dasar  hukum  yang  berhubungan  dengan  keabsahan  perjanjian  kerja  laut  untuk kapal Harbour Tug di Indonesia mencakup beberapa aspek hukum yang relevan, termasuk hukum ketenagakerjaan dan hukum maritim. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terkait:
1. Undang-UndangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang  ini  mengatur  tentang  hubungan  kerja,  hak  dan  kewajiban  pekerja serta pengusaha, perlindungan pekerja migran, dan segala aspek ketenagakerjaan di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-Undang  ini  mengatur  mengenai  pelayaran,  termasuk  tugas  dan  tanggung jawab awak kapal, keselamatan pelayaran, perlindungan pekerja di sektor pelayaran, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan aspek pelayaran.
3. Konvensi Buruh Maritim Internasional ( ILO Marine Labour Convention ) Meskipun  bukan  undang-undang  nasional,  konvensi  ini  berlaku  di  Indonesia  dan mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan pekerja di sektor maritim, termasuk kru kapal. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Konvensi Buruh Maritim Internasional.
Peraturan  ini  merupakan  implementasi  dari ILO  Maritime  Labour  Convention dan mengatur  mengenai  standar  perlindungan  bagi  pekerja  di  sektor  maritim,  termasuk kapal-kapal seperti Harbour Tug.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.16/MEN/1981 tentang Syarat-Syarat  Kerja  Bagi Anak  Buah  Kapal.  Merupakan  peraturan  yang  mengatur persyaratan kerja untuk anak buah kapal, termasuk di kapal Harbour Tug.
6. Peraturan Menteri Perhubunngan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan Pelayaran.
Peraturan ini mengatur mengenai standar keselamatan pelayaran, yang relevan bagi operasi kapal Harbour Tug.
7. Peraturan-Peraturan Terkait Selain Undang-Undang dan peraturan yang disebutkan di atas, ada juga peraturan dan kebijakan  lain  yang  berkaitan  dengan  ketenagakerjaan  dan  pelayaran  yang  harus dipertimbangkan dalam perjanjian kerja laut untuk kapal Harbour Tug.
B. Penerapan  Perjanjian  Kerja  Laut  Pada  Kapal  Harbour  Tug  PT.Waruna  Nusa Sentana Jakarta.
Penerapan  perjanjian  kerja  laut  merupakan  dasar  hukum  yang  mempunyai ketentuan PKL dalam KUHD tersebut, merujuk lebih lanjut pada ketentuan perjanjian- perjanjian  melakukan  pekerjaan  (Bab  Ketujuh  A  –  Buku  II)  KUH  Perdata,  seperti misalnya disebut dalam Pasal 396 KUHD, yang menyebutkan bahwa, “Terhadap PKL berlakulah  selain  ketentuan-ketentuan  dari  Bab  (Perjanjian  Kerja  Laut)  ini,  (juga berlaku) ketentuan-ketentuan dari Bagian Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima dari Bab Ketujuh A dari Buku Ketiga KUH Perdata, sekedar berlakunya ketentuan-ketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan”. Artinya, selain diatur dalam KUHD, Perjanjian Kerja Laut juga tunduk pada Bab Ketujuh A (tentang Perjanjian-perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan) dari Buku Ketiga (tentang Perikatan) KUH Perdata, sepanjang tidak diatur khusus (dengan tegas dalam KUHD. Implementasi / kebijakan Perjanjian Kerja Laut / kepelautan  dalam  menganalisis  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  implementasi kebijakan  pemerintah  tentang  Sistem  Standar  Mutu  Kepelautan  Indonesia  perlu dikemukakan teori atau konsep tentang implementasi kebijakan. Kebijakan pemerintah tidak hanya dirumuskan dan diformulasikan kedalam bentuk keputusan, melainkan perlu diwujudkan  dalam  bentuk  implementasi  kebijakan,  yaitu  suatu  aktivitas  nyata  untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat (KALOH, 2019). Kebijakan Perjanjian Kelautan adalah mewujudkan kelautan menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah kepelautan maritim yang maju, berdaulat, mandiri,  kuat,  serta  mampu  memberikan  kontribusi  positif  bagi  keamanan  dan perdamaian  kawasan  dan  dunia  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  (YUHENDRI,
2021),  (Yudhistira  et  al.,  2022),  (Sompotan,  2018).  Kebijakan  Kelautan  Indonesia disusun  dengan  mengacu  pada  Visi  Pembangunan  Indonesia  yang  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan  Indonesia,  yaitu  salah  satunya  terkelolanya  sumber  daya  kelautan  secara optimal dan berkelanjutan.
Penerapan  dan  implementasi  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh semua pihak yang terlibat,  termasuk  pemilik  kapal,  kru  kapal,  dan  pihak  terkait  lainnya.  Berikut  adalah beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut untuk kapal Harbour Tug:
1. Persiapan Perjanjian Kerja harus disiapkan dengan seksama dan jelas menguraikan hak,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  semua  pihak  yang  terlibat. Termasuk  dalam perjanjian ini adalah aspek-aspek seperti durasi kerja, gaji, tunjangan, cuti, jam kerja, dan segala ketentuan lain yang relevan.
Persiapan  perjanjian  kerja  adalah  langkah  penting  dalam  penerapan  dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug.
2. Tanda Tangan Dan Persetujuan
Setelah  perjanjian  kerja  disusun  dengan  baik,  semua  pihak  yang  terlibat  harus menandatanganinya sebagai tanda persetujuan. Penandatanganan ini menunjukkan kesepakatan bersama terhadap kondisi yang diuraikan dalam perjanjian.
Tanda tangan dan persetujuan dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat telah menyetujui isi perjanjian dan komitmennya.
3. Pemahaman Kru Kapal
Penting bagi kru kapal untuk memahami dengan baik isi perjanjian kerja dan semua aspek  yang  terkait  dengan  pekerjaan  mereka,  termasuk  hak-hak  dan  kewajiban mereka. Jika diperlukan, ada baiknya menjalankan sesi pengenalan atau pertemuan untuk menjelaskan perincian perjanjian.
Pemahaman kru kapal dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tahu hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang mereka miliki selama menjalani pekerjaan di kapal.
4. Pelatihan Dan Kualifikasi pastikan bahwa semua kru kapal memiliki pelatihan dan kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh konvensi dan regulasi maritim. Ini termasuk mematuhi persyaratan STCW dan konvensi lainnya. Pelatihan  dan  kualifikasi  memainkan  peran  penting  dalam  penerapan  dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Memastikan bahwa kru kapal  memiliki  pelatihan  yang  memadai  dan  kualifikasi  yang  diperlukan  adalah kunci untuk menjalankan operasi kapal dengan aman dan efektif.
5. Kepatuhan dengan Keselamatan Maritim
Semua  aspek  keselamatan  maritim,  termasuk  peralatan  keselamatan,  prosedur darurat, dan standar keselamatan, diikuti dengan ketat. Keselamatan kapal dan kru harus menjadi prioritas utama. Kepatuhan dengan keselamatan maritim adalah faktor krusial dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Mengutamakan keselamatan tidak hanya melibatkan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral semua pihak yang terlibat.
6. Pengawasan Dan Penilaian
Pemilik  kapal  atau  manajemen  harus  memiliki  sistem  pengawasan  dan  penilaian kinerja  kru  kapal  untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan standar yang diharapkan. Pengawasan dan penilaian adalah bagian penting dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Langkah- langkah ini membantu memastikan bahwa semua aspek perjanjian kerja dan standar keselamatan dipatuhi dengan tepat.
7. Pengelolaan Jam Kerja dan Istirahat Jam kerja dan istirahat kru kapal harus diatur sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk Maritime Labour Convention 2006 yang mengatur jam kerja dan istirahat pelaut.  Pengelolaan  jam  kerja  dan  waktu  istirahat  adalah  bagian  penting  dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan kru kapal, menjaga tingkat kewaspadaan yang diperlukan, serta mematuhi regulasi maritim terkait jam kerja dan istirahat.
8. Pengelolaan Upah Dan Tunjangan
Upah  dan  tunjangan  harus  dibayarkan  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  dan  standar industri yang berlaku. Semua pembayaran dilakukan secara tepat waktu. Pengaturan upah  dan  tunjangan  adalah  aspek  penting  dalam  penerapan  dan  implementasi perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug.  Memastikan  bahwa  kru  kapal diberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan standar internasional merupakan tanggung jawab penting dari manajemen.
9. Penanganan Sengketa
Perjanjian kerja harus mencakup mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk cara mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat (Suyoga, 2020). Penanganan sengketa  dalam  penerapan  dan  implementasi  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal Harbour Tug sangat penting untuk memastikan bahwa masalah yang muncul dapat diatasi dengan adil dan efektif.
10. Revisi Dan Penyesuaian
Terkadang, kondisi pekerjaan atau hukum bisa berubah. Oleh karena itu, perjanjian kerja harus dapat direvisi atau disesuaikan jika diperlukan. Revisi dan penyesuaian dalam  penerapan  dan  implementasi  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug adalah langkah penting untuk mengatasi perubahan keadaan atau kebutuhan yang mungkin muncul selama operasi kapal.
11. Keterlibatan Otoritas Maritim
Kapal Harbour Tug mematuhi semua peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas maritim di wilayah operasinya. Keterlibatan otoritas maritim sangat penting dalam penerapan dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug.
Otoritas  maritim  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  kepatuhan  terhadap regulasi maritim, keselamatan operasi, dan perlindungan hak-hak kru kapal.

## 12. Pelaporan Kondisi Dan Kesejahteraan Kru
Manajemen  harus  menerima  laporan  mengenai  kondisi  kerja  dan kesejahteraan kru, dan harus siap untuk mengatasi masalah atau keprihatinan yang mungkin  muncul.  Penting  untuk  selalu  mematuhi  regulasi  dan  konvensi  maritim yang berlaku serta menjaga komunikasi yang baik antara semua pihak terkait. Jika terjadi masalah atau konflik, penting untuk mengatasi mereka dengan bijaksana dan sesuai  dengan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  telah  disepakati  dalam perjanjian  kerja.  Pelaporan  kondisi  dan  kesejahteraan  kru  dalam  penerapan  dan implementasi perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug adalah bagian penting dari  menjaga  kesejahteraan  dan  keselamatan  kru  kapal.  Ini  melibatkan  proses melaporkan  kondisi  kesehatan,  lingkungan  kerja,  serta  masalah  lain  yang mempengaruhi  kesejahteraan  kru  kepada  manajemen  kapal  dan  pihak  berwenang terkait.
C. Hambatan-Hambatan  Dalam  Penerapan  Perjanjian  Kerja  Laut  Pada  Kapal Harbour Tug
Penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug  dapat  menghadapi beberapa  hambatan  atau  tantangan  yang  perlu  diatasi.  Beberapa  hambatan  ini  dapat bersifat praktis, hukum, atau bahkan sosial. Berikut adalah beberapa contoh hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug:
1. Ketidaksetaraan Kekuasaan. Terkadang,  ada  ketidaksetaraan  kekuasaan  antara  manajemen  kapal  dan  kru kapal.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  memastikan  bahwa  perjanjian benar-benar  adil  bagi  semua  pihak.  Ketidaksetaraan  kekuasaan  antara  manajemen kapal dan kru kapal dapat menjadi hambatan dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Hal ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan kerja dan kesejahteraan kru kapal.
2. Keterbatasan Sumber Daya. Kapal Harbour Tug mungkin memiliki keterbatasan sumber daya finansial atau infrastruktur, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk memberikan kompensasi dan fasilitas yang sesuai kepada kru kapal. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug.  Karena sumber daya finansial, waktu, dan infrastruktur terbatas, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan  manajemen  kapal  untuk  memenuhi  komitmen  perjanjian  dan memberikan kondisi kerja yang optimal bagi kru kapal.
3. Ketidakpastian Kondisi Kerja. Operasi  kapal  Harbour  Tug  dapat  dipengaruhi  oleh  cuaca,  permintaan pelanggan,  dan  faktor  eksternal  lainnya  yang  menyebabkan  ketidakpastian  dalam jadwal  kerja  dan  kondisi  kerja.  Ketidakpastian  kondisi  kerja  merupakan  salah  satu hambatan  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug.  Operasi kapal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh manajemen kapal atau kru kapal.
4. Ketersediaan Kru kapal. Kadang-kadang  sulit  untuk  menemukan  kru  kapal  yang  berkualitas  dan berpengalaman,  yang  dapat  mempengaruhi  kemampuan  kapal  untuk  menjalankan operasi dengan efisien. Ketersediaan kru kapal adalah salah satu hambatan yang dapat mempengaruhi penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Ketersediaan kru kapal yang berkualitas dan berpengalaman dapat menjadi tantangan dalam operasi sehari-hari  kapal,  terutama  jika  permintaan  pekerjaan  tinggi  atau  sumber  daya manusia terbatas.
5. Peraturan Maritim yang Kompleks. Peraturan dan regulasi maritim yang kompleks dapat menyulitkan manajemen kapal dalam memastikan bahwa perjanjian kerja dan operasi kapal mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Peraturan maritim yang kompleks dapat menjadi hambatan dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Industri maritim diatur oleh  berbagai  peraturan  dan  regulasi  yang  kompleks  dan  beragam,  yang  dapat memengaruhi cara operasi kapal dilaksanakan serta hak dan kewajiban kru kapal.
6. Tekanan Ekonomi. Industri  maritim  bisa  memiliki  tekanan  ekonomi  yang  signifikan,  terutama dalam  hal  persaingan  dan  harga  jasa.  Ini  dapat  mempengaruhi  kemampuan  untuk memberikan kompensasi yang kompetitif kepada kru kapal. Tekanan ekonomi dapat menjadi  hambatan  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug. Industri maritim, termasuk operasi kapal Harbour Tug, dapat menghadapi tantangan finansial  yang  mempengaruhi  kemampuan  manajemen  kapal  untuk  memberikan kompensasi dan kondisi kerja yang sesuai bagi kru kapal.
7. Ketidakpastian Hukum. Ketidakpastian  hukum  dalam  interpretasi  peraturan  maritim  atau ketenagakerjaan  bisa  menjadi  hambatan,  terutama  jika  hal  ini  mempengaruhi perjanjian  kerja  dan  hak-hak  kru  kapal.  Ketidakpastian  hukum  dapat  menjadi hambatan  dalam  penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug. Ketidakpastian  ini  dapat  terjadi  ketika  ada  interpretasi  yang  beragam  atau  belum jelasnya aspek-aspek tertentu dalam peraturan atau ketentuan hukum yang mengatur industri maritim.
8. Ketidaktersediaan Pendukung Sosial. Beberapa  kru  kapal  mungkin  merasa  tidak  memiliki  dukungan  sosial  yang cukup  saat  berada  di  laut  jauh  dari  keluarga  dan  teman-teman.  Ini  dapat mempengaruhi  kesejahteraan  mental  dan  emosional  mereka.  Ketidaktersediaan pendukung sosial dapat menjadi hambatan dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal  Harbour  Tug.  Pendukung  sosial  mencakup  lingkungan  yang  mendukung kesejahteraan  kru  kapal,  termasuk  dukungan  dari  keluarga,  akses  ke  layanan kesehatan dan rekreasi, serta komunikasi yang baik antara manajemen kapal dan kru kapal.
9. Ketidakpastian Pekerjaan. Industri pelayaran bisa memiliki fluktuasi pekerjaan yang tinggi, dan ini bisa mempengaruhi  ketenagakerjaan  jangka  panjang  dan  stabilitas  pekerjaan  kru  kapal.
Ketidakpastian pekerjaan dapat menjadi hambatan dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Industri maritim, terutama operasi kapal Harbour Tug, dapat  dipengaruhi  oleh  fluktuasi  permintaan  pekerjaan  dan  perubahan  dalam kebutuhan pelayanan pelanggan. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas pekerjaan dan kondisi kerja kru kapal.
10. Kurangnya Kesadaran Hukum. Kru kapal atau manajemen kapal mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan dan maritim. Kurangnya  kesadaran  hukum  dapat  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Kru kapal dan manajemen kapal mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menyadari hak, kewajiban, dan persyaratan hukum yang terkait dengan perjanjian kerja dan operasi kapal.
11. Tantangan Kepatuhan Dan Pengawasan. Memastikan bahwa semua ketentuan perjanjian dan peraturan dipatuhi secara konsisten dan diawasi dengan baik dapat menjadi tantangan, terutama dalam operasi yang melibatkan banyak variabel. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting untuk  memiliki  manajemen  yang  efektif,  komunikasi  yang  baik  antara  manajemen kapal dan kru kapal, pendekatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan, serta komitmen  untuk  menjaga  kesejahteraan  dan  keselamatan  kru  kapal  dalam  operasi kapal Harbour Tug. Tantangan kepatuhan dan pengawasan dapat menjadi hambatan dalam  penerapan  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug.  Ini  terkait  dengan pemantauan dan penegakan terhadap persyaratan perjanjian kerja, regulasi maritim, dan standar keselamatan.
D. Bentuk-Bentuk Permasalahan Perjanjian Kerja Laut Pada Kapal Harbour Tug PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta
Permasalahan dalam penerapan Perjanjian Kerja Laut pada kapal Harbour Tug dapat muncul dalam berbagai bentuk, dan beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kondisi kerja yang tidak layak
Salah  satu  permasalahan  umum  adalah  adanya  kondisi  kerja  yang  tidak memadai atau tidak layak, seperti jadwal kerja yang berlebihan, kurangnya fasilitas kesejahteraan, dan lingkungan kerja yang tidak aman. Kondisi kerja yang tidak layak mengacu pada situasi di mana kru kapal, termasuk kru kapal Harbour Tug, beroperasi dalam lingkungan kerja yang tidak memadai atau aman untuk kesejahteraan mereka termasuk  di  dalamnya  aspek  yang  mengancam  kesehatan,  keselamatan,  dan kesejahteraan kru kapal.
2. Upah dan Tunjangan yang tidak sesuai Pelanggaran terhadap kesepakatan upah dan tunjangan yang telah disepakati dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  dapat  menyebabkan  ketidakpuasan  kru  kapal  dan merusak hubungan antara manajemen dan kru.
Upah adalah kompensasi atau pembayaran yang diberikan kepada kru kapal sebagai  imbalan  atas  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  di  kapal.  Ini  adalah  bentuk penghargaan  dalam  bentuk  uang  atau  gaji  yang  diberikan  kepada  kru  kapal  atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam operasi kapal.
Upah  kru  kapal  termasuk  semua  bentuk  kompensasi  yang  mereka  terima, seperti gaji pokok, tunjangan, insentif, dan bonus, sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Besar upah biasanya dapat ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk pengalaman kru, tanggung jawabnya, jenis pekerjaan yang dilakukan, serta regulasi  dan  standar  industri  yang  berlaku.  Upah  yang  diberikan  kepada  kru  kapal harus  sesuai  dengan  perjanjian  kerja,  standar  industri,  dan  regulasi  maritim  yang berlaku. Upah yang adil dan sesuai akan membantu menjaga kesejahteraan kru kapal, memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik, dan menjaga hubungan yang baik antara manajemen kapal dan kru.
Sedangkan  tunjangan  adalah  bentuk  kompensasi  tambahan  yang  diberikan kepada  kru  kapal  di  luar  gaji  pokok  mereka  (ALVONSO,  2019). Tunjangan  dapat berupa  uang  atau  manfaat  non-moneter  yang  diberikan  kepada  kru  kapal  untuk mengkompensasi  biaya  atau  keperluan  tertentu  yang  terkait  dengan  pekerjaan  atau kondisi kerja mereka di kapal. Tunjangan bertujuan untuk memberikan penghargaan atas  tugas  atau  tanggung  jawab  khusus,  serta  untuk  membantu  kru  kapal  dalam menghadapi biaya tambahan yang mungkin timbul selama berlayar.
3. Ketidakpastian Pekerjaan
Fluktuasi  dalam  permintaan  pekerjaan  atau  tidak  adanya  jaminan  pekerjaan jangka  panjang  dapat  menciptakan  ketidakpastian  bagi  kru  kapal,  termasuk ketidakpastian pendapatan.
Ketidakpastian pekerjaan mengacu pada situasi di mana kru kapal menghadapi ketidakpastian  atau  ketidakjelasan  mengenai  stabilitas  pekerjaan  mereka  di  masa depan. Ini bisa terjadi karena fluktuasi dalam permintaan pekerjaan, perubahan dalam jadwal pelayaran, atau ketidakpastian ekonomi yang dapat memengaruhi kontinuitas pekerjaan mereka di kapal Harbour Tug.
4. Pelannggaran Kesehatan dan Keselamatan
Pelanggaran  terhadap  standar  kesehatan  dan  keselamatan  maritim  dapat mengancam  keselamatan  dan  kesejahteraan  kru  dikarenakan  urangnya  pelatihan keselamatan, kurangnya peralatan pelindung, atau tidak adanya prosedur darurat yang jelas.
Pelanggaran  kesehatan  dalam  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug merujuk pada situasi di mana kru kapal menghadapi risiko atau kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mereka atau melanggar hak-hak kesehatan mereka sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan maritim yang berlaku. Ini dapat mencakup berbagai  masalah  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  kerja,  perlengkapan keselamatan, dan fasilitas kesejahteraan di kapal.
5. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Kontrak Ketidaksesuaian dengan persyaratan kontrak dalam perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug adanya situasi di mana salah satu atau kedua belah pihak tidak mematuhi atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja tersebut. Ketidaksesuaian ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek kontrak, seperti kewajiban, hak, tanggung jawab, atau kompensasi.
6. Pelanggaran Waktu Istirahat dan Keseimbangan Kerja
Arti  waktu  istirahat  dalam  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug merujuk pada periode yang diberikan kepada kru kapal untuk beristirahat, melepaskan diri  dari  tugas,  dan  memulihkan  energi.  Waktu  istirahat  adalah  komponen  penting dalam menjaga kesejahteraan dan kinerja kru kapal selama periode pekerjaan mereka di kapal.
Kru  kapal  yang  bekerja  di  lingkungan  laut  yang  keras  dan  tugas  yang memerlukan perhatian dan konsentrasi tinggi memerlukan istirahat yang cukup untuk menjaga  kondisi  fisik  dan  mental  mereka.  Waktu  istirahat  juga  berkaitan  dengan kepatuhan  terhadap  regulasi  keselamatan  maritim  yang  mengatur  durasi  kerja  dan waktu  istirahat  demi  mencegah  kelelahan  yang  dapat  membahayakan  keselamatan operasional kapal.
7. Ketidakadilan dalam Penanganan Sengketa
Ketidakadilan dalam penanganan sengketa atau keluhan dapat membuat kru kapal merasa tidak adil dan merugikan. Yang dimaksud dengan ketidakadilan dalam penanganan  sengketa  dalam  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour  Tug  adalah situasi  di  mana  proses  penyelesaian  sengketa  tidak  berjalan  adil  atau  tidak menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ketidakadilan ini dapat terjadi jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak transparan, tidak independen, atau tidak  mematuhi  hukum  dan  regulasi  yang  berlaku.  Ini  dapat  menjadi  bentuk permasalahan  serius  dalam  lingkungan  pekerjaan  di  kapal,  di  mana  konflik  dan perselisihan mungkin timbul.
8. Kurangnya Akses ke Dukungan Sosial
Kurangnya akses ke dukungan sosial adalah salah satu bentuk permasalahan yang dapat muncul dalam penerapan Perjanjian Kerja Laut pada kapal Harbour Tug di mana kru kapal tidak memiliki akses yang memadai terhadap dukungan sosial, baik dari  keluarga,  teman,  atau  fasilitas  di  kapal  itu  sendiri.  Lingkungan  kerja  di  kapal dapat terasa terisolasi, dan kru kapal mungkin kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara  pekerjaan  dan  kehidupan  pribadi  mereka.  Bentuk  permasalahan  ini  dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan mental dan emosional kru kapal.
9. Ketidakpastian tentang Kewajiban dan Hak Ketidakpastian tentang kewajiban dan hak adalah situasi di mana kru kapal atau  manajemen  kapal  menghadapi  ketidakjelasan  atau  kurangnya  pemahaman tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam konteks perjanjian kerja laut pada kapal  Harbour  Tug.  Ini  dapat  melibatkan  ketidakjelasan  tentang  tugas,  tanggung jawab,  hak,  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  perjanjian  kerja.  Bentuk permasalahan  ini  dapat  mengarah  pada  ketidakpuasan,  konflik,  dan  ketidakpastian dalam menjalankan tugas serta hak dan kewajiban mereka di atas kapal.
10. Diskriminasi dan Pelecehan
Pelanggaran  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  termasuk  diskriminasi  dan pelecehan,  dapat  menjadi  permasalahan  serius  dalam  lingkungan  kerja  kapal. Diskriminasi dan pelecehan adalah bentuk perilaku yang tidak etis dan melanggar hak asasi manusia, serta dapat menjadi masalah serius dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug.

## 11. Ketidaksesuaian dengan Hukum Internasional
Ketidaksesuaian  dengan  hukum  internasional  adalah  situasi  di  mana  suatu tindakan,  kebijakan,  atau  perjanjian  tidak  sesuai  dengan  norma-norma,  prinsip- prinsip,  atau  konvensi  yang  diakui  secara  internasional.  Dalam  konteks  perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug, ketidaksesuaian dengan hukum internasional dapat terjadi ketika isi atau pelaksanaan perjanjian tersebut melanggar konvensi, peraturan, atau  prinsip-prinsip  yang  diatur  oleh  organisasi  internasional  atau  lembaga  yang berwenang.  Ini  bisa  mencakup  berbagai  bidang,  seperti  hak  asasi  manusia, keselamatan, lingkungan, dan hukum laut.
Ketidaksesuaian  dengan  hukum  internasional  merupakan  salah  satu  bentuk permasalahan serius dalam penerapan perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug. Hal ini merujuk pada situasi di mana isi atau pelaksanaan perjanjian kerja laut tidak sesuai  dengan  norma-norma  dan  prinsip-prinsip  yang  diakui  secara  internasional. Dalam  perjanjian  kerja  laut,  ketidaksesuaian  dengan  hukum  internasional  dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, keamanan, dan norma-norma yang berlaku.
E. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Laut Pada Kapal Harbour Tug Pt. Waruna Nusa Sentana Jakarta
1. Di Luar Pengadilan Penyelesaian sengketa adalah proses atau langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi  atau  menyelesaikan  konflik  atau  perselisihan  antara  pihak-pihak  yang terlibat.  Tujuan  dari  penyelesaian  sengketa  adalah  untuk  mencapai  solusi  yang memuaskan semua pihak yang terlibat dan menghindari eskalasi konflik yang lebih lanjut.  Penyelesaian  sengketa  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  cara,  baik  melalui jalur  hukum  formal  (melalui  pengadilan)  maupun  melalui  metode  alternatif  di  luar pengadilan seperti mediasi, arbitrsase, atau negosiasi. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa adalah untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan konsekuensi yang mungkin  timbul  akibat  konflik,  serta  memulihkan  hubungan  yang  harmonis  antara pihak-pihak yang bersengketa.
Penyelesaian  sengketa  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal  Harbour Tug  di  luar pengadilan  merupakan  pendekatan  alternatif  yang  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan konflik antara kru kapal dan manajemen kapal tanpa melibatkan proses hukum formal di pengadilan. Pendekatan ini sering kali lebih cepat, lebih fleksibel, dan dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Melalui  Pengadilan
Penyelesaian sengketa perjanjian kerja laut pada kapal Harbour Tug melalui pengadilan adalah proses formal di mana sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja laut diselesaikan oleh sistem peradilan yang berwenang. Ini melibatkan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  yang  memiliki  yurisdiksi  atas sengketa tersebut.
Proses  ini  melibatkan  aturan  hukum,  sidang  pengadilan,  dan  putusan  yang diambil oleh hakim.
F. Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Perjanjian  Kerja  Laut  Pada  Kapal Harbour Tug
Upaya  hukum  dalam  penyelesaian  sengketa  perjanjian  kerja  laut  pada  kapal Harbour Tug merujuk pada langkah-langkah yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang terlibat  dalam  sengketa  setelah  proses  peradilan  dimulai.  Ini  melibatkan  upaya  untuk mempertahankan atau mengubah hasil keputusan pengadilan melalui jalur hukum yang tersedia. Beberapa upaya hukum yang mungkin dilakukan termasuk:
1. Banding,  jika  salah  satu  pihak  merasa  bahwa  keputusan  pengadilan  tidak  adil  atau tidak sesuai dengan hukum, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih  tinggi.  Pengadilan  banding  akan  mengkaji  kembali  argumen  dan  bukti  yang diajukan dalam sidang pengadilan sebelumnya dan mengambil keputusan baru.
2. Kasasi,  jika  banding  tidak  menghasilkan  keputusan  yang  memuaskan,  pihak  yang kalah  masih  bisa  mencoba  mengajukan  kasasi  ke  pengadilan  tertinggi  dalam yurisdiksi tersebut. Pengajuan kasasi biasanya memerlukan alasan yang kuat untuk meminta pengadilan untuk mengkaji kembali kasus tersebut.
3. Permohonan  peninjauan  Kembali,  beberapa  yurisdiksi  juga  mungkin  memberikan opsi  untuk  mengajukan  permohonan  peninjauan  kembali,  di  mana  pihak  yang bersengketa dapat meminta pengadilan untuk mengkaji ulang keputusan yang sudah diambil berdasarkan fakta-fakta atau hukum baru.
4. Mediasi setelah keputusan meskipun sengketa telah melalui proses pengadilan, pihak- pihak  yang  bersengketa  masih  dapat  mencoba  menyelesaikan  sengketa  melalui mediasi. Ini dapat melibatkan pembicaraan lebih lanjut dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan bagi kedua belah pihak.
5. Penyelesaian  di  luar  pengadilan,  meskipun  sengketa  telah  masuk  ke  dalam  sistem peradilan, pihak-pihak yang bersengketa masih dapat mencoba mengatasi sengketa mereka  melalui  metode  alternatif  di  luar  pengadilan  seperti  arbitrase  atau  mediasi. Upaya hukum ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum dan peraturan yang  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Penting  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam sengketa  untuk  berkonsultasi  dengan  ahli  hukum  maritim  atau  hukum  perburuhan untuk  memahami  opsi-opsi  hukum  yang  tersedia  dan  memilih  strategi  yang  sesuai untuk menyelesaikan sengketa perjanjian kerja laut dengan cara yang paling efektif dan efisien.

## KESIMPULAN
Keabsahan Perjanjian Kerja Laut bagi awak kapal Harbour Tug di PT. Waruna Nusa Sentana Jakarta didasarkan pada berbagai peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1320 dan pasal 1338, serta  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  lainnya,  seperti  Undang-Undang ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Kelautan,  dan  Undang-Undang  Pelayaran.  Perjanjian  ini termasuk dalam jenis perjanjian formal yang harus dibuat secara tertulis, dan tindakan lisan tidak diperkenankan dalam pembentukan perjanjian ini. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam konteks Perjanjian Kerja Laut ini, terdapat dua jalur utama, yaitu penyelesaian  melalui  jalur  litigasi  melalui  Pengadilan  atau  melalui  jalur  non-litigasi  yang mencakup musyawarah mufakat, konsiliasi, dan mediasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## BIBLIOGRAFI
Abdul Karim, S. E. (2023). Analisis Kebangkrutan Perusahaan Makanan & Minuman Di Indonesia . Nas Media Pustaka.
ADI,  K.  (2018).  OPTIMALISASI  ANCHOR  WACTH  SESUAI  ATURAN  STANDARD  OF  TRAINING CERTIFICATION  AND  WATCHKEEPING  (STCW)  AMANDEMEN  2010DI  KM.  MENTARI  SENTOSADI TANJUNG PERAK SURABAYA. KARYA TULIS .
ALVONSO,  R.  (2019). PENGARUH  KOMPENSASI  TERHADAP  KINERJA  CREW  KAPAL  FC.  RATU  GIOK-2 MILIK T KARTIKA SAMUDRA ADIJAYA (Doctoral dissertaUon, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN).
Budiartha,  I.  (2016). Hukum  outsourcing:  konsep  alih  daya,  bentuk  perlindungan,  dan  kepasUan hukum . Setara Press.
Danajat, I. (2013). Paket keahlian nauUka kapal niaga: Hukum MariUm Kelas X-Semester 1 . Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Gaol,  H.  M.  L.  (2023). Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  bagi  Crew  Kapal  Harbour  Tug  PT.  Waruna  Nusa Sentana Jakarta (Doctoral dissertaUon, Universitas Kristen Indonesia).
KALOH, C. L. (2019). UPAYA PENINGKATKAN PELAKSANAAN DINAS JAG SESUAI STCW KONVENSI 1978 AMANDEMEN 2010 GUNA MENJAMIN KEAMANAN DAN KESELAMATAN DIATAS KAPAL TRANSKO GAGAK (Doctoral dissertaUon, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN).
KUSMIATI, T. (2021). PENGARUH KETERLAMBATAN PERGANTIAN CREW TERHADAP PERJANJIAN KERJA LAUT  PT  HUMPUSS  TRANSPORTASI  KIMIA  (Doctoral  dissertaUon,  SEKOLAH  TINGGI  ILMU PELAYARAN).
Marnisah, L. (2019). Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan PrakUk) . Deepublish.
Putra,  A.  M.,  Tamtomo,  A.  L.,  Mansur,  H.  M.,  &  Sulis>anto,  J.  (2023).  Competence  of  Kleders  in Improving the Safety and Security Aspects of Vessel Special Livestock Sailing. Zona Laut: Journal of Ocean Science and Technology InnovaUon , 82–88.
Sompotan, H. M. R. (2018). PENERAPAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN EKONOMI KELAUTAN BIDANG PERIKANAN DI INDONESIA. LEX ET SOCIETATIS , 6 (1).
Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 17 (6), 705–718.
Suharnata,  S.,  Shahrullah,  R.  S.,  &  Nurlaily,  N.  (2023).  Problema>ka  Ra>ﬁkasi  Konvensi  Konvensi Organisasi  Perburuhan  Internasional  (ILO)  C188  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Selat , 10 (2), 144–164.
Suyoga, I. M. W. , & U. Y. (2020). Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudikasi dan perbandingan dengan Arbitrase (Doctoral dissertaUon, Udayana University).
Tamam, B. (2017). ParUsipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Karawang  (studi  terhadap  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Ketenagakerjaan) (Bachelor’s thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
Yudhis>ra, A., Suwarno, P., Aris, T., & Okcavia, S. C. (2022). Pemahaman Terhadap Mari>me Security, Mari>me Safety dan Mari>me Defense serta Perbedaanya dalam Konsep Keamanan Nasional.
Jurnal Ilmiah KemariUman Nusantara , 2 (1), 1–12.
YUHENDRI, C. (2021). TINJAUAN PROSEDUR PERJANJIAN KERJA LAUT/KEPELAUTAN DI KSOP KELAS 1 SORONG PAPUA BARAT. KARYA TULIS .

## Copyright Holder:
Hotben Marchiano Lumban Gaol, Hulman Panjaitan, Wiwik Sri Widiarty (2023)
First publication right:
Syntax Idea
This article is licensed under: