## A GAMA DAN K ONFLIK S OSIAL

## Muhamad Hisyam

## Abstract
This article is aimed to seek answers on whether religion can really be the causing factor of conflict, or whether conflict is actually ignited by cultural and other factors. For that purpose, it is also important in this article to see the relation between religion and culture.  Religion has potency as peace keeper factor, so as conflict raiser. Exclusivity and claim for truth of a religion has been accused as the main factors that can raise religious conflict.  Liberalism movement was trying to reduce these claims for truth among religious beliefs. Exclusive pluralism which was one form of the movement failed since it did not recognize exclusivities of religions which are embedded within each religion. Better approach to pluralism is that respect of religious rights as basic human rights, should then be followed by basic human duties. Despite theoretical issues, the relation between religion and conflict needs further mapping, a method which is also presented in the last part of the article.
Kata kunci: Agama, konflik, pluralisme, pemetaan konflik

## 1. Pengantar
Menghadapkan agama dengan konflik dapat menimbulkan keheranan, karena agama biasanya diyakini sebagai faktor pemelihara ketertiban, ketenteraman dan keseimbangan hidup dalam masyarakat. Akan tetapi kenyataannya kita menyaksikan begitu banyak kerusuhan terjadi sejak tahun 1995 hingga kini yang menjadikan orang beragama sebagai subjek maupun objek tindak kekerasan. Menjelang krisis moneter terdapat sejumlah kerusuhan yang melanda kota-kota di Jawa dan Kalimantan, di mana tempat ibadah menjadi sasaran amuk, misalnya di Tasikmalaya, Situbondo, Rengas Dengklok dan Banjar Masin. Di era pasca Orde Baru, kita menyaksikan sejumlah peristiwa yang lebih terang-terangan mengatas namakan agama untuk menghancurkan umat agama lain dan saling menghancurkan. Kerusuhan
Kupang di mana orang-orang Kristen mengamuk, merusak masjid dan tempat ibadah muslim, disusul peristiwa Ambon, di mana sekian banyak jiwa melayang dengan alasan berbeda agama dan juga di Poso, bunuh membunuh dan bakar membakar atas nama agama terjadi.
Selama ini kita menutup-nutupi, seakan-akan konflik yang menelan harta benda dan jiwa itu bukan konflik antar umat beragama. Menutupi kenyataan sebenarnya lebih banyak dipakai sebagai upaya untuk meredam, atau mencegah penjalaran konflik ke tempat lain, karena konflik berbasis primordial seperti itu paling mudah membakar emosi dan mengikat solidaritas sesama kelompok. Menutup-tutupi kenyataan juga bisa berarti menutupi sikap keberagamaan kita sendiri yang masih perlu dipertanyakan. Dengan ungkapan sehari-hari orang menggugat agama dengan suatu pertanyaan, mengapa agama yang bertugas menyampaikan keselamatan, berlaku toleran, dan menciptakan kedamaian malahan menimbulkan konflik kekerasan?
Mencari sebab timbulnya konflik telah dilakukan oleh banyak ilmuwan, mulai dari yang murni dengan penjelasan budaya seperti pendekatan kebencian etnik sampai kepada yang murni penjelasan ekonomik individualistik, semisal yang disebabkan oleh sifat keserakahan. Penjelasan parsial seperti itu tidak dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif, karena baik penjelasan kultural, ekonomi maupun politik tidak akan memuaskan, kecuali dengan memperhitungkan semua faktor yang terlibat dalam konflik. Memang dapat dikatakan benar, banyak konflik mempunyai dimensi kultural, misalnya kelompok yang bertikai itu merasa menjadi bagian dari etnis atau agama tertentu dan berjuang untuk mencapai otonomi bagi kebudayaan miliknya. Agaknya faktor-faktor primordial seperti etnisitas dan agama dapat dipakai untuk menjelaskan konflik, karena faktor- faktor tersebut merupakan cultural given , yang kadang-kadang malahan dapat menjadi alasan bagi terbentuknya kebangsaan maupun negara.
Memang tidak mungkin diingkari, bahwa agama bukan hanya wahyu, doktrin, dan ajaran melainkan terkait dengan semua aspek kehidupan manusia. Katakanlah, misalnya Qur’an dan Bibel tidak akan punya pengaruh apapun seandainya tidak ada manusia yang mempercayainya, meyakini kebenarannya, dan mengikuti petunjuknya. Manusia itu hidup di dalam lingkungan, di mana semua interaksi dengannya menimbulkan kebudayaan yang sifatnya dinamis. Dalam proses tersebut terjadi akulturasi di mana agama diserap oleh budaya,
sehingga lahir menjadi budaya agama. Agama akan bersentuhan pula dengan ekonomi, politik, kemasyarakatan dan hubungan antar masyarakat, bangsa dan negara. Mengingat hal tersebut, maka dengan menggunakan penalaran sederhana sekalipun dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu segipun dari kehidupan manusia yang sama sekali tidak bersentuhan dengan agama.
Melihat kenyataan itu, patut kita renungkan dan diskusikan dalam artikel ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana hubungan agama dan budaya? Benarkah agama dapat menimbulkan konflik? Apakah konflik yang mengatas-namakan agama hanya merupakan implikasi dari konflik di sektor lain? Bagaimana konflik agama dapat dicegah? Jawaban paper ini atas pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu tidak akan memuaskan, tetapi dalam usaha memahami kenyataan ini, diskusi semacam ini dipandang memberi manfaat yang tidak sedikit.

## 2. Agama dan Konflik Antar Budaya
Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang berbeda tetapi saling mempengaruhi. Agama hidup di dalam suatu budaya, dan budaya tercipta dan dipengaruhi oleh agama. Adalah Max Weber, ilmuwan yang menekankan betapa besar pengaruh ajaran agama terhadap cara berpikir dan berbuat dalam hidup. Bukunya yang sangat terkenal membahas mengenai ini adalah The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism , sebuah buku yang menjelaskan bagaimana ajaran Protestan itu membentuk kapitalisme modern. Etika Protestan sangat menghargai sifat hemat dan kerja keras. Dihubungkannya sifat hemat dan kerja keras itu dengan kasih sayang Allah. Barang siapa hemat dan kerja keras maka sesungguhnya ia adalah orang yang terpilih oleh Allah. Masyarakat Protestan dengan demikian berlomba-lomba untuk menjadi insan pilihan Allah itu dengan berbuat hemat dan kerja keras, suatu etos yang sangat vital dalam budaya kapitalisme (Robertson, 1972: 172- 174). Tesis seperti itu juga didukung oleh Gerhard Lensky dalam The Religous Factor (1963).
Sekalipun terdapat kritik dialamatkan kepada tesis Weber itu, misalnya oleh Victor Turner dan Husein Alatas, tetapi tidak diragukan bahwa terdapat pengaruh yang tidak tanggung-tanggung dari ajaran agama terhadap budaya masyarakat penganutnya. Dari sejarah Islam
(bukan dari sudut doktrin) kita dapat mengamati adanya prosedur islamisasi yang memperlihatkan bagaimana agama membentuk budaya, dan bagaimana budaya dipengaruhi oleh faktor agama. Prosedur yang ditempuh pada setiap encounter Islam dengan masyarakat-masyarakat baru yang diislamkannya memperlihatkan sekurang-kurangnya tiga ciri. Pertama, melakukan perubahan absolut (tidak bisa ditawar), yakni yang berkaitan dengan keyakinan tauhid, yaitu ke-esaan Tuhan Allah. Setiap orang yang menjadi muslim, ia harus mengubah keyakinannya tentang Tuhan, bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, satu-satunya Tuhan dan tidak boleh ada sekutu terhadap-Nya. Walaupun dalam kenyataannya tidak selalu secara otomoatis setiap orang yang menganut agama Islam terbebas dari penyekutuan tuhan, tetapi tauhid merupakan doktrin mainstream dalam dakwah yang tanpa henti. Kedua adalah melakukan perubahan relatif, yaitu penyesuaian-penyesuaian budaya lokal terhadap prinsip-prinsip Islam dengan cara tidak harus merubahnya secara menyeluruh, melainkan sedikit menyesuaikan tanpa menghapuskan identitas budaya setempat. Prinsip ini berkaitan dengan sistem sosial dan kebudayaan fisik, semisal pembagian kerja dan mode pakaian. Sebagai contoh, dalam masyarakat petani di Jawa, Islam membiarkan orang laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sama- sama bekerja di sawah atau ladang pertanian, tetapi Islam mengajarkan tanggung jawab memberi nafkah tetap berada pada pihak laki-laki. Dalam hal mode pakaian, orang perempuan Jawa tidak harus mengubah pakaian menurut mode perempuan Arab, melainkan dibiarkan memakai pakaian menurut tradisinya, yakni kain dan kebaya, dan Islam menambahkan tutup kepala dengan kerudung. Orang Perempuan India, misalnya tidak perlu menghilangkan pakaian sarinya, melainkan cukup dengan sedikit menggeser bagian perutnya, sehingga menutupi seluruh bagiannya. Ketiga adalah membangun dan mendorong maju kebudayaan lokal untuk kesejahteraan, yakni yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Iptek apa yang ada di suatu kebudayaan didorong untuk maju dan lebih berguna bagi kemaslahatan umat.
Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya adalah prosedur interaksi antara agama dan budaya dalam menghadapi masa depan. Adapun mengenai masa lalu, Islam melihatnya sebagai sejarah yang tidak dapat diubah. Karena itu dalam menghadapi bangunan-bangunan kuno yang berbau syirik sekalipun, orang Islam tidak boleh merusak atau memusnahkannya, karena hal itu adalah monumen kebudayaan manusia
masa lalu. Karena itu di Mesir, piramida dan spink, di Indonesia Candi Borobudur, Prambanan dan sebagainya dibiarkan utuh, malahan dilindungi sebagai monumen sejarah peradaban manusia masa lalu.
Prosedur seperti demikian membentuk masyarakat bukan saja membangun kebudayaan dalam kondisi harmoni, tetapi juga membentuk identitas yang diwarnai oleh agama. Mengingat kenyataan itu barang kali cukup tepatlah perkataan Emile Durkheim bahwa melalui agama orang menjadi bisa berpikir tentang masyarakat, karena agama merupakan alat ekspresi apa isi masyarakat dan kehidupan sosial itu (Robertson: 1972:154). Orang yang telah memasuki suatu agama, maka ia akan menempatkan diri dalam suatu identitas tertentu. Proses berikutnya adalah identifikasi diri dengan komunitas yang menjadi rujukan. Pada waktu itu suatu identitas telah terbentuk. Ada batas yang jelas antara kami dan mereka. Jadi komunitas agama dengan demikian terbentuk pertama-tama oleh adanya kepercayaan, lalu ajaran khas yang membedakan satu pemeluk agama dengan agama lainnya. Kepercayaan dan ajaranlah yang kemudian mejadi pedoman untuk bertingkah laku. Kepercayaan adalah dimensi kultural yang menimbulkan atau membentuk pola tingkah laku. Dengan demikian menganut suatu kepercayaan dan ajaran agama tertentu berarti membentuk struktur tertentu pula.
Fungsi agama sebagai pembentuk identitas budaya sudah sangat jelas argumentasinya. Persoalannya sekarang menyangkut seberapa besar pengaruh agama terhadap integrasi sosial, atau apa fungsi agama terhadap sistem sosial.  Menjawab ini, Clifford Geertz (1987: 54) berteori, bahwa agama adalah unsur perekat yang menimbulkan harmoni masyarakat, sekaligus unsur pembelah yang menimbulkan disintegrasi. Ke dalam, agama memperkuat integrasi, ke luar, agama membuat batas yang tegas. Bisa dipahami, mengingat agama itu merupakan sesuatu yang menyatukan aspirasi yang paling luhur, memberikan pedoman moral, memberikan ketenangan individu dan harmoni masyarakat, menjadi sumber tatanan masyarakat dan kesemuanya itu membuat manusia menjadi lebih beradab. Tetapi pada saat yang lain, agama dituduh sebagai biang keladi peperangan. Bisa jadi memang demikian, sebab sekali orang percaya terhadap kebenaran agama, maka agama menjadi monopoli kebenaran. Artinya, orang beragama percaya bahwa agamanya itu adalah agama yang paling benar. Anggapan demikian menimbulkan sifat dan sikap fanatik, dengan mana sikap intoleran menjadi konsekuensinya. Intoleransi yang
berlebihan dapat menimbulkan sikap radikal atau bahkan revolusioner, dan pada saat tertentu ketika konflik telah terkondisikan, maka kekerasan dapat dengan mudah terjadi.
Agama sebagai faktor pembelah menurut teori itu, maka tak ayal jika kita sebenarnya menghadapi masalah, lantaran kenyataan sosial kita adalah masyarakat majemuk, termasuk dalam hal agama, apa lagi dalam soal kultur. Sekalipun Islam adalah mayoritas, tetapi tidak diingkari, sejumlah agama selain Islam berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena itu ketika Negara Indonesia dipersiapkan berdirinya, selain kebebasan beragama harus dipertimbangkan dengan seksama, kebebasan mengimani dan melaksanakan ajaran agama pun harus dijamin. Akan tetapi kebebasan dalam kemajemukan mempunyai konsekuensi-konsekuensi inheren berupa benturan kepentingan yang ditimbulkan oleh perbedaan prinsipiil yang juga inheren dalam setiap agama. Terhadap kenyataan ini, maka kebebasan sebagai hak asasi harus diimbangi oleh saling mengerti sebagai kewajiban asasi pula. Jika prinsip-prinsip seperti demikian dipahami oleh semua penganut agama- agama maka kehidupan masyarakat yang toleran dan bersatu di atas kebinekaan dapat diwujudkan. Inilah yang disebut pluralisme, sebuah konsep ideal yang mudah dilafalkan tetapi tidak mudah diwujudkan (M. Hisyam, 2002: 1).
Apakah kemajemukan merupakan penghalang bagi integrasi nasional? Nyatanya integrasi itu dapat diwujudkan, dan sekalipun konflik-konflik terjadi di sana sini, keutuhan negara proklamasi hingga kini masih dapat dipertahankan. Hal ini menjadi bukti, sekalipun kemajemukan agama itu ada, tetapi peran ganda agama (sebagai perekat dan pembelah) tidak menjadi sebab disintegrasi. Sebabnya, peran ganda itu tidak berarti tanpa penyeimbang. Keduanya mempunyai energi penyeimbang yang mendinamisasi masyarakat, yaitu dialog. Melalui dialog itu, baik sebagai pemersatu maupun pemecah, agama memainkan perannya sebagai energi yang membangun masyarakat dan budaya sepanjang sejarah. Misalnya konsep toleransi, yang ada dalam semua agama merupakan wadah di mana dialog bisa dilakukan dan konflik dapat dihindarkan. Dalam ilmu sosial kita kenal teori konflik, yang beranggapan bahwa masyarakat itu pada dasarnya terbangun di atas konflik-konflik. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi. Konflik-konflik itulah yang sebenarnya mendinamisasi masyarakat sehingga setiap masyarakat terus menerus mengalami perubahan (Ralf Dahrendorf, 1959: passim).

## 3. Pluralisme Agama: Cara Menghindari Konflik yang Gagal?
Perjalanan sejarah agama-agama banyak dicatat dengan tinta hitam oleh banyaknya kisah mengerikan sebagai akibat intoleransi. Sejarah Eropa penuh dengan kekejaman atas nama agama. Apa lagi di masa kolonialisme, di mana perbedaan-perbedaan dalam keyakinan dipakai alasan untuk kepentingan kaum kolonial. Kesadaran sejarah atas kenyataan ini menimbulkan gerakan untuk mencegah agar kekejaman yang ditimbulkan oleh intoleransi dapat diperbaiki, kalau tidak sama sekali dihilangkan. Gerakan itu disebut liberalisme, yang dengan mengatas namakan kebebasan mereka hendak memberi hak untuk berbeda pendapat. Liberalisme yang mula-mula merupakan gerakan anti intoleransi itu bergerak menjadi gerakan politik. Dengan liberalisme klaim-klaim kebenaran agama dapat dikurangi, dan sebaliknya memberi penghargaan terhadap pendapat individu. Dalam pada ini, agama kemudian ditempatkan sebagai gejala dan hak individu. Munculnya gerakan ini mula-mula pada abad 18 di Eropa, ketika penolakan intoleransi begitu kuat disebabkan oleh banyaknya perang-perang sektarian dalam reformasi Kristen di Eropa. Dengan demikian, intoleransi agama merupakan latar belakang bangkitnya liberalisme. (Chalfant, 1993: 177-179).
Berangkat dari liberalisme, pluralisme agama kemudian dimunculkan, dengan tujuan memberi landasan bagi teologi Kristen agar toleran terhadap agama lain. Gerakan ini menawarkan gagasan bahwa pada umumnya semua agama yang menawarkan jalan keselamatan bagi umat manusia mengandung kebenaran, karena keselamatan itu dapat diperoleh melalui kebenaran universal. Dengan pluralisme agama ini hendak diakui bahwa semua agama itu benar, sekalipun berbeda-beda dalam teologi dan ajaran. Tujuannya agar toleransi dapat berkembang, dan umat Kristen dapat menjalin hubungan baik dengan umat beragama lain. Dengan cara ini suatu rekonsiliasi dapat diwujudkan dan konflik antar agama dapat dihindarkan (Chalfant, 1993: 196). Akan tetapi ketika gerakan pluralisme agama menolak semua klaim eksklusivisme dari agama apapun, dan menganggap tidak esensial, dan tidak peduli bagaimanapun esensialnya klaim tersebut dalam tradisi agama tertentu, maka pluralisme, dengan demikian, telah menjadi gerakan eksklusif baru. Pada saat pluralisme ditawarkan sebagai teologi toleransi, tetapi ternyata terbukti tidak toleran pada perbedaan religius yang benar-benar nyata, maka sebagai akibatnya,
gerakan ini gagal dalam memberikan penyelesaian konflik yang selalu ada pada pemeluk-pemeluk agama di dunia (Legenhausen, 2002: 95).
Di atas kegagalan diterimanya pluralisme agama sebagai cara untuk mengurangi konflik antar umat beragama, diperlukan cara baru sebagai alternatif. Pluralisme agaknya merupakan ideologi yang pas, sekiranya dapat mengakui perbedaan secara sungguh-sungguh. Akan lebih baik diakui, sebagaimana ditawarkan Legenhausen (2002: 191- 197), bahwa terdapat perbedaan-perbedaan dalam agama-agama, termasuk mengakui adanya klaim-klaim kebenaran eksklusif. Kepenganutan agama tidak dijelaskan sebagai gejala kultural, melainkan kesadaran individual yang lahir sebagai rahmat Tuhan. Kalau ada orang yang tidak sampai kepada kebenaran, maka lebih baik dikatakan belum menemukannya. Dengan mengakui perbedaan dan memahaminya secara arif bahwa perbedaan-perbedaan itu sebagai rahmat Tuhan, suatu toleransi yang sungguh-sungguh mungkin dapat diwujudkan. Lakum dinukum wa liyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku).
Jadi jelas bahwa pluralisme yang eksklusif tidak memberi jalan bagi terciptanya kehidupan harmonis integratif dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.  Kita harus mengakui bahwa dari segi agama maupun budaya Indonesia dengan wilayah yang begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, merupakan negara dengan pluralitas yang sangat tinggi. Tidak mungkin negara yang begitu besar ini dapat bersatu terintegrasi jika kemajemukan yang saling mengingkari hidup di tengah- tengah kita. Integrasi nasional yang kita capai selama ini merupakan wujud kesediaan bangsa untuk saling merasa bahwa Indonesia adalah wadah kita sendiri, milik kita bersama, tempat semua warga merasa betah karena identitas kultural dan religius diakui, sehingga tiap-tiap komunitas yang ada tidak merasa saling terancam. Para pendiri negara kita telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, karena menyadari hakekat Indonesia sebagai negara yang plural. Pancasila adalah pengakuan hakiki terhadap realitas itu. Usaha-usaha perubahan yang bersifat eksklusifistik akan menimbulkan akibat-akibat rusaknya integrasi. Akibat lebih jauh dapat dibayangkan, hancurnya negara Indonesia.
Tidak diingkari, pada perkembangan akhir-akhir ini di Indonesia tidak sepi dari usaha-usaha tidak bertangung jawab melakukan perubahan yang mengancam integrasi. Konflik-konflik
dengan tingkat kekerasan yang tinggi terjadi di sejumlah daerah, seperti Kupang, Maluku, Poso, Papua dan Aceh merupakan indikasi perubahan yang memaksakan eksklusifistik. Terdapat kecemasan yang meninggi, karena dalam konflik-konflik itu umat beragama terlibat. Dalam pada itu, perlu dicermati apakah benar konflik-konflik yang melibatkan umat beragama itu merupakan akibat dari klaim-klaim mutlak ajaran agama. Dalam banyak kejadian perang yang melibatkan agama, sulit untuk menuduh bahwa agama menjadi satu-satunya penyebab konflik. Perang- perang modern yang sekarang terjadi lebih disebabkan oleh ideologi sekuler seperti nasionalisme, fasisme, komunisme dan lain-lain, dari pada murni karena konflik doktrin agama. Latar belakang konflik- konflik akhir-akhir ini bersifat sangat kompleks, melibatkan banyak kepentingan bermain di dalamnya. Sekalipun tidak mungkin mempersalahkan ajaran agama-agama, pada kenyataannya tidak dapat diingkari bahwa perbedaan agama menjadi salah satu unsur konflik. Kompleksitas latar belakang konflik-konflik itu memanfaatkan simbol- simbol keagamaan, ibarat bahan bakar bensin yang sudah berada dalam tekanan tinggi menjadi begitu mudah meledak dengan setitik api saja. Ini disebabkan agama itu merupakan unsur penting dalam pembentukan identitas sosial, yang pada gilirannya menjadi paling mudah untuk identifikasi dalam segala kontroversi (Frans Magnis-Suseno, 2003: 36).
Selain itu, walaupun Indonesia merupakan negara dengan pluralitas tinggi, tidak dapat diingkari bahwa Islam merupakan agama mayoritas. Untuk menyebut mudahnya, jumlah umat Islam di Indonesia meliputi 85%, dan yang 15% adalah penganut agama-agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan agama-agama lokal lainnya. Kenyataan ini menimbulkan penyakit “mayoritas-minoritas kompleks” di mana yang mayoritas merasa mempunyai hak lebih besar sedangkan yang minoritas merasa terancam oleh kelompok mayoritas. Implikasi “mayoritas-minoritas kompleks” itu menimbulkan penyakit prasangka yang pengaruhnya sangat kuat dalam interaksi sosial. Penciptaan stereotype tertentu terhadap umat beragama tertentu juga tidak dapat terhindarkan. Hal ini mengakibatkan penganut agama tertentu lebih mudah beridentifikasi dengan identitas tertentu dari pada mengutamakan akhlaq al-karimah (budi pekerti mulia dan terpuji) yang justru dituntut oleh agama itu sendiri. Ketika kelompok umat beragama tertentu berusaha menonjolkan identitas khasnya, maka kelompok yang lain merasa terancam sehingga timbul prasangka-prasangka itu.
Prasangka-prasangka itu sering ditambah dengan hasutan sehingga mencipta kondisi tegang karena saling curiga.

## 4. Penutup
Untuk mengetahui apakah suatu konflik disebabkan oleh faktor agama, atau faktor agama hanyalah terlibat di dalamnya dan seberapa jauh hal itu memainkan peran dalam konflik, diperlukan penelusuran terlebih dahulu. Untuk ini cara yang ditempuh adalah menelusur mulai dari penyebab, hingga efek yang ditimbulkannya. Dalam literatur tentang konflik telah dirumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan konsep pemetaan konflik, dan bagaimana cara membuatnya. Pemetaan konflik sebenarnya suatu bentuk campur tangan untuk menangani atau menyelesaikan suatu konflik. Pemetaan adalah langkah pertama dilakukan dalam campur tangan itu (Miall, 2002: 142). Pemetaan konflik merupakan suatu metode dalam upaya memahami asal usul atau sebab musabab suatu konflik terjadi, dan bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Manfaat membuat peta ini adalah sebagai alat untuk memeberikan gambaran tentang pandangan orang mengenai suatu konflik.
Bagaimana pemetaan konflik dibuat dapat kita ambil panduan metode Wehr (Miall, 2002:144) sebagai berikut:
A.   Latar Belakang
1. Peta Area
2. Diskripsi singkat tentang wilayah
3. Garis-garis besar sejarah konflik
B.   Pihak-pihak yang bertikai dan persoalannya
1. Siapa yang menjadi inti pihak yang bertikai
2. Apa persoalan konfliknya
3. Apa hubungan antar pihak-pihak yang bertikai
4. Apa persepsi penyebab dan sifat konflik di antara pihak yang bertikai
5. Apa perilaku pihak-pihak yang bertikai
6. Siapa pemimpin masing-masing pihak yang bertikai
C.   Konteks, yakni faktor-faktor lokal, regional, nasional dan global.
Sebuah peta konflik merupakan gambaran awal yang dapat dipakai sebagai dasar analisis lebih lanjut dengan cara menelusuri jejak secara lebih teratur.
Cara lain dapat dipakai contoh dari Fisher dkk. (2000: 22-30 dan 63-64) tentang cara membuat peta konflik. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa pemetaan merupakan teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam pembuatan peta konflik ini diperlukan pandangan masyarakat yang berbeda-beda untuk secara bersama-sama menyusun peta. Dengan demikian peta konflik yang dibuat merupakan pemahaman dari berbagai perspektif orang- orang yang terlibat di dalamnya. Peta konflik dibuat sebagai jalan pembuka memahami konflik agar kita dapat melakukan tindakan- tindakan tertentu sebagai penanganan maupun pencegahannya. Pertama- tama yang perlu dilakukan adalah membuat pohon konflik (h. 29), yakni menemukan semua faktor yang menjadi penyebab konflik, lalu menemukan masalah intinya, dan mengidentifikasi efek yang ditimbulkan oleh konflik itu. Dalam contoh dikemukakan pohon konflik dari Kenya menyangkut perebutan lahan. Penyebab masalah inti perebutan lahan ini adalah: Para pemimpin politik yang korup, berbagai larangan kolonial, kemerdekaan dan kesetaraan, para pemilih saat ini, pembangunan yang tidak seimbang, dan hukum. Sebagai efeknya ditemukan: dendam dan kecurigaan, perampasan, penjarahan, pembunuhan, perwakilan yang tidak adil, dan ketakutan.
Wallahu a’lam bis-shawab.

## Daftar Pustaka
Berger, Peter L., (1973), The Social Reality of Religion , Penguin Books, harmondsworth, Middlesex, England.
Chalfant, H. Paul (et-al.), (1981) Religion in Contemporary Society ,
Alfred Publishing, Co.Inc, Sherman Oak, California.
Dahrendorf, Ralf, (1959), Conflict and Class Conflict in Industrial Society , Stanford University Press, Stanford, Calif.
Fisher, Simon (et-al) (2001), Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak , The British Council, Jakarta.
Jurnal Masyarakat dan Budaya , Volume 8  No. 2  Tahun 2006 152
Geerts, Clifford, (1987), “Konflik dan Integrasi Agama dan Masyarakat di Mojokuto” dalam Taufik Abdullah (ed.), Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia , Pustaka Firdaus, Jakarta.
Hisyam, Muhamad, (2001) “Agama dan Keutuhan Masyarakat Bangsa” dalam Muhamad Hisyam (ed.) Indonesia Menapak Abad 21 dalam Kajian Sosial dan Budaya , Peradaban, Jakarta.
Hisyam, M.,  (ed.) (2002) Pemetaan Wacana Hubungan Agama dan Negara Masa Kontemporer , Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Jakarta.
Legenhausen, Muhammad (1999), Satu Agama atau Banyak Agama ,
Penerbit Lentera, Jakarta.
Lenski, Gerhard, (1963) The Religious Factor, A Sociologist’s Inquiry ,
Anchor Book, Doubleday & Co, New York.
Miall, Hug (et-al)., (2002) Resolusi Damai Konflik Kontemporer , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Robertson, Roland, (1972) The Sociological Interpretation of Religion ,
Basil Blackwell, Oxford.
Schneider, Louis (1970), Sociological Approach to Religion , John
Willey & Sons. Inc., New York, London, Sidney, Toronto.
Suseno, Frans Magnis, (2003) “Agama, Kerukunan dan Masyarakat Beradab” dalam Harmoni, Vol. II, No. 6, April-Juni 2003, Hlm. 32-42.