## EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BAZNAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT DI UNIVERSITAS PADJADJARAN
1 Nanang Suparman, Wildan Romadhon
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; n.suparman69@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to find out and describe the process of implementing the UPZ implementation policy evaluation at Padjadjaran University: Factors that have constrained the evaluation of UPZ policies at Padjadjaran University: and the implications of the constraints on the existence of UPZ Padjadjaran University. This study uses policy evaluation theory from William. N. Dunn who said that policy evaluation is influenced by six dimensions. The research method used is a qualitative approach with a type of descriptive method. Techniques for collecting data through  interviews,  observation  and  literature.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  was  found  that  the  policy evaluation of the Central Baznas Regulation Number 2 of 2016 had not yet run optimally. This is because there are still among Muzaki who have potentially not participated in the UPZ Unpad and mustahik who have not all felt satisfaction with the service and provision of infaq and charity zakat funds. In addition, the human resources available at UPZ Unpad are still limited, especially in the ranks of the management.
Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Effectiveness, Efficiency

## Pendahuluan
Zakat  bagi  umat  Islam  merupakan  salah  satu  kewajiban  yang  harus  ditunaikan, setelah  terpenuhi  syarat  dan  pelaksanaannya  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Syu’aibun, zakat adalah ibadah fardhiyah yang berimplikasi luas dalam kehidupan sosial, ekonomi,  politik,  budaya,  pendidikan  sehingga  meliputi  pemahaman  tentang  konsep pemilikan harta, ekonomi, dan keadilan dalam berbagai dimensi (Hafidhuddin, 2002:8).
Di  dalam  ajaran  Islam  pun,  zakat  adalah  rukun  Islam  yang  pokok  dan  mendasar, sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an surat at-Taubah Ayat 103 bahwa tujuan zakat adalah untuk  membersihkan  dan  mensucikan  diri  yang  ayatnya  berbunyi:  “Ambillah  zakat  dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  doa  kamu  itu  (menjadi)  ketentraman  jiwa  bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S at-Taubah:103).
Umat Islam dalam hal ini perlu mewujudkan stabilitas umat disekitarnya dengan cara menghidupkan  zakat  sebagaimana  mestinya.  Zakat  perlu  diatur  dan  dikelola  secara  baik sehingga  akan  meminimalisir  permasalahan  umat  terkhusus  masalah  ekonomi  hal  ini termaktub pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Salah  satu  instansi  di  Jawa  Barat  yang  sesuai  dengan  keberadaannya  adalah  Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat.  Demi lancarnya tugas dari instansi maka Baznas pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang didalam peraturan Baznas salah satunya Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).  UPZ  adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  Badan  Amil  Zakat  di  semua tingkatan  dengan  tugas  mengumpulkan  zakat  untuk  melayani  muzakki  (orang  yang  berhak
menerima  zakat),  yang  berada  pada  desa/kelurahan,  lembaga-lembaga    pemerintah  dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri (pusat.baznas.go.id).
Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 dalam pasal 4 ayat 1 huruf (e) bahwa Baznas Provinsi membentuk UPZ provinsi pada institusi perguruan tinggi, pendidikan menengah, atau nama lainnya.  Baznas  ditingkat  provinsi  dapat  membentuk  UPZ  di  perguruan  tinggi  yang  tidak dapat dibentuk oleh Baznas Pusat dan Kabupaten/Kota. Perbedaan ini menjadi satu titik temu yang amat penting bagi keberadaan UPZ dalam ruang lingkup lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi. Elemen penting yang masuk dalam kategori mustahik di tataran perguruan tinggi adalah mahasiswa dan karyawan, karena mahasiswa masuk dalam kategori fi sabilillah dan fakir miskin serta karyawan yang mengalami masalah finansial.
Salah satu UPZ yang berada dalam wewenang Baznas Provinsi Jawa Barat sekaligus UPZ  yang  pertama  kali  dibentuk  oleh  Baznas  Jawa  Barat  di  tataran  perguran  tinggi  serta memiliki  peta  rancangan  dan  susunan  dengan  target  utamanya  menjadi  standar  acuan pengelolaan unit penghimpun zakat di perguruan tinggi, terutama di PTN (Perguruan Tinggi Negeri)  Badan  Hukum  pada  2020  mendatang  adalah  UPZ  Universitas  Padjadjaran (jabartribunnews.com: 2017).
Dana zakat infak dan sedekah tersebut dihimpun oleh UPZ Unpad dalam sebulan yang digabungkan  melalui  pemotongan  gaji,  remunerasi  dan  sertifikasi  gaji  pegawai  dan  dosen terhitung pada bulan Maret 2018 sebagai berikut:
Tabel 1.1
Dana Zakat, Infak dan Sedekah UPZ Universitas Padjadjaran No  Metode Zakat Infak Sedekah Jumlah 1. Payroll System - - - Rp.0 2. Remunerasi Rp. 12.979.068  Rp. 2.300.905 - Rp. 15.279.973 3. Sertifikasi Rp. 2.382.462 - - Rp. 2.382.462 Total Rp. 17.662.435
Sumber: UPZ Unpad (Maret: 2018)
Tahap  penyaluran/pendistribusian  zakat  infak  dan  sedekah  ini  telah  ditentukan  oleh pihak UPZ Unpad yang didistribusikan melalui dua program. Pertama, program cinta literasi yang dibagi menjadi dua; (a) Cinta kata: yakni program peningkatan literasi keislaman melalui beasiswa  uang  buku  sebesar  Rp.  100.000/bulan,  (b)  Cinta  Qur’an:  Pembinaan  musyrif/ah Lembaga  Pengembangan  Tilawatil  Qur’an  untuk  mendapatkan  sanad  keilmuan.  Kedua, program santunan.
Pendistribusian zakat, infak dan sedekah kepada para mustahik yang dilakukan oleh UPZ Universitas Padjadjaran terbagi kedalam pembagian sebagai berikut:
Tabel 1.2 Alokasi dana zakat, infak dan sedekah kepada mustahik No Asnaf Alokasi Target Internal Kampus Target Eksternal Kampus 1. Fakir 15% 10 90 2. Miskin 15% 50 50
3. Amil 15% 100 0 4. Fisabilillah 40% 90 10 5. Ibnu Sabil 10% 50 50 6. Mualaf 5% 50 50
Sumber: UPZ Unpad (Infografis: 2017)
Pembagian  dana  zakat,  infak  dan  sedekah  serta  program  program  yang  ada  di  UPZ Unpad  masih  belum  benar  benar  memecahkan  problem  inti  yang  dialami  oleh  masyarakat internal  kampus  (mahasiswa  dan  karyawan)  di  dalam  mengentaskan  kemiskinan  secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Qardhawi (2005:  30) bahwa “secara umum tujuan pokok dari pelaksanaan zakat adalah untuk menanggulangi kemisikinan secara menyeluruh”. Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut hanya program rutinan biasa yang tidak melihat mahasiswa/i  dan  karyawan  mana  yang  benar  benar  membutuhkan  dan  sedang  mengalami masalah finansial yang serius.
Beberapa  agenda  untuk  melakukan  evaluasi  telah  dilakukan  oleh  pihak  Baznas Provinsi maupun dari pengurus UPZ nya itu sendiri yang mengacu pada landasan peraturan Baznas  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  pembentukan  dan  tata  kerja  Unit  Pengumpul  Zakat. Adapun  pelaksanaan  dilapangan  seperti  yang  dikemukakan  diatas,  didalam  cara pengelolaannya,  pendistribusian  dan  pendayagunaannya  masih  belum  optimal  sehingga beberapa asnaf tidak terbagi dengan rata dan untuk evaluasi selalu membahas mengenai hal tersebut.  Evaluasi  yang  telah  dilakukan  oleh  yang  berwenang  memberikan  perbaikan perbaikan  dan  menilai  sejauh  mana  kinerja  pelaksanaannya  terhadap  kebijakan  yang  telah dibuat/ target yang seharusnya terjadi dilapangan.
Evaluasi proses yang dilakukan dengan demikian adalah untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, sudah terlaksanan sesuai rencana (Suparman,2018). Kemudian juga evaluasi ini ditujukan untuk melihat seberapa efektif kebijakan publik dilaksanakan oleh pihak  yang  mempunyai  wewenang  sehingga  hal  tersebut  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat.  Secara  garis  besar,  Anderson  (1975)  dalam  Winarno  (2008) mendefinisikan evaluasi  kebijakan sebagai  aktivitas  yang menggambarkan proses penilaian terhadap suatu kebijakan atau program  yang melingkupi konten atau isi, implementasi atau pelaksanaan, dan pengaruh atau dampak dari implementasi kebijakan tersebut.  Tujuan utama dari evaluasi  kebijakan ini sebenarnya  adalah bukan dalam rangka mencari kambing hitam atau  menyalahkan  seseorang  atau  sekelompok  orang,  melainkan  untuk  memperoleh pengetahuan seberapa besar dan seberapa baik tingkat ketercapaian dan tujuan dari sebuah kebijakan publik (Nugroho, 2014).
Evaluasi kebijakan pada dasarnya memiliki sejumlah ciri identik yang berbeda dengan beberapa  metode  analisis  kebijakan  yang  lainnya.  Ciri-ciri  identik  tersebut,  menurut  Dunn (2003) diantaranya adalah:
1. Fokus pada nilai, yaitu evaluasi ini berkenaan dengan penilaian tentang kebutuhan yang didasari atas nilai-nilai dari sebuah kebijakan atau program. Evaluasi ini pasti akan  selalu  membahas  sekaligus  mempertanyakan  ketercapaian  sasaran  dari kebijakan atau program, sehingga kegiatan evaluasi melingkupi sejumlah cara dan prosedur untuk menilai tercapai atau tidaknya sarsaran tersebut.
2. Saling  ketergantungan  antara  fakta  dan  nilai,  yaitu  untuk  dapat  mengetahui ketercapaian  kinerja  tinggi  atau  rendah,  maka  diperlukan  sejumlah  bukti  atau catatan yang mendukung bahwa hasil-hasil kebijakan secara riil merupakan akibat
dari  tindakan-tindakan  untuk  mengatasi  isu-isu  tertentu.  Oleh  karenanya, monitoring adalah prasyarat dari evaluasi tersebut.
3. Orientasi  masa  kini  dan  masa  lalu,  yaitu  bahwa  evaluasi  ini  memiliki  sifat retrospektif dan ex-post dan juga bersifat prospektif dan ex- ante. Hal tersebut bisa dilihat dari misalnya sebuah rekomendasi yang melingkupi catatan-catatan penuh akan  nilai  hasil  dari  aktivitas  penilaian,  dan  kemudian  akan  diberlakukan  untuk mendukung kegiatan atau program lainnya kedepan.
4. Dualitas nilai, yaitu karena evaluasi ini dilihat sebagai sebuah tujuan juga sebuah cara. Evaluasi bisa dikatakan sama dengan rekomendasi apabila mereka berkenaan dengan nilai  yang  ada,  misalnya  yaitu kesehatan  yang dianggap sebagai  sesuatu yang  bersifat  intrinsik  (diperlukan  bagi  dirinya)  ataupun  ekstrinsik  (diperlukan karena dapat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan lain).
Penelitian  ini  mengaplikasikan  sebuah  teori  evaluasi  kebijakan  dari  Dunn.  Secara umum  Dunn  dalam  (Nugroho,  2009)  memberikan  penjelasan  mengenai  indikator-indikator dalam proses evaluasi terhadap suatu kebijakan. Pertama, yaitu: Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan dapat tercapai? Kedua, Efisiensi; seberapa besar usaha untuk mencapai hasil yang ingin  dicapai?  Ketiga,  Kecukupan;  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  dihendaki  dapat mengatasi suatu masalah? Keempat, Perataan; apakah biaya yang diperoleh dari manfaat dapat didistribusikan  dengan  merata  kepada  kelompok-kelompok  yang  berbeda?  Kelima, Responsivitas;  apakah  hasil  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok-kelompok tertentu? Kenam, Ketepatan; apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bahwa  evaluasi kebijakan merupakan suatu  kegiatan  yang dilakukan dalam  rangka melihat
implementasi  kemudian  melakukan  penilaian  terhadap  jalannya  suatu  kebijakan  apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Di bawah ini adalah kriteria kebijakan menurut Dunn:
Tabel 1.3 Tipe Tipe Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn Tipe Kriteria Pertanyaan Ilustrasi Efektivitas Apakah    hasil  yang  diinginkan  telah dicapai Unit pelayanan Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ? Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost benefit Kecukupan Seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang diinginkan memecahkan masalah ? Biaya  tetap  Efektivitas tetap Perataan Apakah  biaya  manfaat  didistribusikan dengan merata kepada kelompok kelompok yang berbeda? Kriteria  Pareto,  kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls. Responsivitas  Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu? Konsistensi dengan survey warga Negara Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Program
Sumber: William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000:610)
Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik yang di tentukan oleh pemerintah/pejabat lainnya guna dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya kepada konstituen.
Tabel 1.4

## Pendekatan Evaluasi Kebijakan Dunn
Sebelum  menentukan  kebijakan,  hal  yang  prioritas  untuk  ditinjau  dalam  studi kebijakan publik adalah, apa yang menjadi dampak dari kebijakan tersebut. Bukan dilihat dari awal pelaksanaan namun diujung atau hasil final dari kebijakan. Tentu dari kegiatan evaluasi kebijakan akan mengetahui  hasil akhirnya dan apakah ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentu menjadi salah satu sumber yang compatible tentang evaluasi kebijakan dari para peneliti.
Evaluasi  kebijakan  bukan  hanya  sebatas  menilai  atau  mengukur  manfaat  dari  suatu kebijakan atau program program pemerintah namun yang paling dominan untuk dikaji lebih matang  oleh  para  peneliti  dari  evaluasi  kebijakan  adalah  bagaimana  aktivitas  tersebut memperoleh nilai dan manfaat yang jelas (Suharto, 2012). Selain itu, evaluasi kebijakan juga dimaksudkan  agar  dapat  mengetahui  sejauh  mana  kebijakan  publik  itu  dilakukan  dengan efektif  dalam  rangka  mempertanggung  jawabkan  segala  sesuatunya  kepada  masyarakat. Winarno  (2008)  berpendapat  bahwa  evaluasi  kebijakan  ini  dapat  dihubungkan  dengan kegiatan  yang  berkenaan  dengan  estimasi  kebijakan  yang  melingkupi  konten,  pelaksanaan, dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang dilaksanakan tersebut.
Sebagaimana  mestinya  yang  diatur  dalam  hal  konstituen,  penelitian  ini  fokus  pada kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Baznas  yang  tertuang  di  dalam  Peraturan  Nomor  2  tahun 2016  pasal  7  ayat  (1)  dan  pasal  8  tentang  tugas  dan  fungsi  UPZ  yang  sebagaimana dimaksudkan  adalah  keberadaan  Unit  Pengumpul  Zakat  untuk  membantu  menghimpun mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan dan lain sebagainya tentang zakat infak dan sedekah. Pada persoalan ini yang kemudian di spesifikasikan dalam hal pendistribusian Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran.
Misalnya dalam hal zakat, pendefinisian distribusi dalam hal zakat yakni penyaluran zakat  kepada  orang  yang  berhak  menerima  (mustahik)  baik  secara  konsumtif  ataupun produktif.  Upaya  yang  dilakukan  mengenai  evaluasi  kebijakan  tersebut  adalah  guna mempertegas arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, agar amanat dari kebijakan itu terselenggara dengan baik yang akan berdampak pada kemaslahatan bersama. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan dan agar dapat memudahkan untuk memahaminya, maka dibuatlah skema kerangka pemikiran yang dikonsep sebagai berikut:
Gambar 1.1
Kerangka Konsep Evaluasi Kebijakan Publik di Unit Pengumpul Zakat Universitas
Padjadjaran

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan makna dari hasil penelitian. Penelitian deskriptif  yaitu  penelitian  yang  memberikan  perhatiannya  kepada  masalah-masalah  yang terjadi tatkala saat  penelitian dilaksanakan.  Penelitian ini diawali dengan adanya  fenomena Peraturan No 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran, dan di dalam pelaksanaanya Unit Pengumpul Zakat kampus tersebut tidak  sebagaimana  mestinya  pada  tata  kerja  yang  di  subordinasikan  pada  penghimpunan, pengelolaan dan yang lebih khusus perihal pendistribusian zakat infak dan sedekah. Sehingga peneliti tertarik untuk mulai meneliti hal ini yang dibantu oleh kajian data data dari informasi yang beredar, kajian pustaka dan lain sebagainya.
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan di dalam penelitian ini, maka ada  beberapa  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diantaranya teknik  observasi,  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Beberapa  informan  penelitian  yang dituju oleh peneliti berjumlah enam orang, diantaranya sebagai berikut:
a. Hadiyanto A. Rachim, sebagai pengawas dan penasehat UPZ Unpad
b. Gigin G.K Basar. sebagai Ketua UPZ Unpad
c. Dudi, sebagai Sekretaris UPZ Unpad
d. Muhamad Septian Rizki, sebagai Asisten Sekretaris UPZ Unpad
e. Yusup Mulyana adalah mahasiswa Unpad semester lima jurusan sastra arab dan saat ini sebagai Ketua Umum di kepengurusan program cinta kata
f. Dian  Elok  adalah  mahasiswi  Unpad  semester  tujuh  jurusan  kedokteran  dan  saat  ini sebagai Sekretaris Umum di kepengurusan program cinta kata.

## Hasil dan Pembahasan
Proses  pelaksanaan  evaluasi  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  UPZ  Unpad  dilandasi melalui peraturan nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpul zakat pada pasal 11 ayat 6 poin B yang berbunyi pengurus UPZ bertugas: melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ.
UPZ dalam hal melakukan tugas dan fungsinya yakni membantu BAZNAS Provinsi untuk  menghimpun,  mengelola,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  zakat,  infak  dan sedekah.  Peran  UPZ  dalam  tugas  dan  fungsinya  itu  untuk  menyejahterakan  para  mustahik dengan cara mendistribusikan dana zakat,  infak dan sedekah dari para muzaki  kepada para mustahik yang ada di lingkungan Unpad. Kelompok muzaki yang turut terlibat dalam lembaga UPZ Unpad adalah para dosen yang ada dilingkungan Unpad. Adapun para mustahik  yang ada dilingkungan Unpad terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi para mahasiswa/I dan karyawan yang secara finansial kurang mampu dan eksternal meliputi masyarakat sekitar yang ada dilingkungan Unpad Jatinangor Sumedang Jawa Barat
Peneliti dalam melakukan penelitiannya mengenai proses pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak UPZ Unpad ditempat penelitian didukung oleh teori  William N Dunn. Di dalam teori William N Dunn dijelaskan bahwa syarat keberhasilan evaluasi itu ada enam, diantaranya: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, reponsivitas dan ketepatan.
Pertama , dimensi efektivitas yang dimaksud dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan merujuk kepada pembahasan yang mencakup hasil dari kebijakan itu. Maksudnya adalah kebijakan yang telah diimplementasikan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan cita cita dari kebijakan itu dibentuk.
Adapun  dari  dimensi  efektivitas  bahwa  proses  pelaksanaan  evaluasi  oleh  elemen elemen  yang  ada  di  UPZ  Unpad  itu  masih  terdapat  kekurangan  kekurangan  di  dalamnya diantaranya yang pertama, belum ada SOP yang jelas dan frekuensi jalannya evaluasi. Maka yang seharusnya ditetapkan enam bulan sekali, namun ada pelaksanaan evaluasi yang tidak terencana. Kedua, target dari pelaksanaan evaluasi oleh pihak UPZ Unpad untuk kedepannya hanya menghasilkan rekomendasi rekomendasi yang belum pasti. Namun, karena masih dapat dikatakan  cukup  baru  maka  UPZ  Unpad  dalam  waktu  yang  bersamaan  berupaya  untuk menyusun  peta  2016  –  2020  agar  menjadi  standar  acuan  unit  pengelola  zakat  ditingkat perguruan tinggi.
Kedua, dimensi efisiensi. Pembahasan efisiensi disini merupakan kebijakan yang telah dirumuskan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efisensi dalam hal proses pelaksanaan evaluasi dalam hal ini adalah “Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?” Upaya apa saja yang diperlukan oleh pengurus UPZ Unpad untuk mencapai target dari kewenangan tugas dan fungsinya yang tidak membuang buang waktu tenaga dan biaya yang banyak.
Dalam  proses  pelaksanaan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  UPZ  Unpad  mengenai dimensi  efisiensi  bahwa  UPZ  Unpad  memiliki  upaya  mengadakan  sistem  kaderisasi  untuk merekrut tenaga tenaga baru dalam membantu kerja tugas dan fungsi dari UPZ Unpad. Sistem kaderisasi  tersebut  memberikan  sarana  edukasi  bagi  mahasiswa/I  yang  telah  diseleksi  oleh pengurus UPZ Unpad. Kedua, UPZ Unpad berupaya untuk bekerjasama dengan pihak ketiga saat program dan kegiatan yang sedang dilaksanakannya.
Dari  kedua  hal  tersebut  bahwa  peneliti  menganalisa  mengenai  keefisienan  evaluasi yang  dilakukan  oleh  pengurus  UPZ  Unpad.  Pertama,  keefisienan  waktu  yang  digunakan membutuhkan waktu yang banyak, karena dalam sistem kaderisasi tentu tidak cukup sehari atau  dua  hari  dilakukan  sedangkan  tugas  dan  fungsi  serta  program  harus  berjalan  secara kontinuitas. Kedua, keefisienan tenaga yang digunakan cukup menguras dikarenakan Sumber Daya Manusia di dalam struktural pengurus UPZ Unpad masih minim.
Ketiga, Dimensi dari kecukupan ini membahas mengenai “seberapa jauh pencapaian hasil yang dihendaki dapat mengatasi suatu masalah?”. Hasil pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan  oleh  pengurus  UPZ  Unpad  adalah  mengenai  rekomendasi  rekomendasi  yang berfungsi  sebagai  pemecahan  dari  permasalahan  permasalahan  yang  ada  diruang  lingkup kinerja ataupun program kegiatannya. Selain itu, upaya yang dihasilkan dari kinerja pengurus UPZ Unpad untuk mencapai target dari kebijakan secara keseluruhan belum maksimal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai  dimensi kecukupan bahwa pengurus UPZ Unpad sejauh ini dari tugas fungsi serta kinerja yang telah dievaluasi  sudah  optimal,  akan  tetapi  di  dalam  upayanya  tersebut  tidak  terlepas  dari kekurangan kekurangan yang dimiliki, diantaranya sumber daya manusia yang masih terbatas, kebutuhan mustahik  tidak sebanding dengan apa  yang diberikan oleh muzaki  dilingkungan
Unpad kepada pihak UPZ Unpad, program program yang ada belum begitu mendorong dari keberadaan lembaga dan pentingnya dana zakat  infak sedekah bagi  kemaslahatan bersama. Hal  ini mengindikasikan bahwa pentingnya diadakan  evaluasi  agar kondisi  yang ada dapat diketahui dengan baik serta dapat diselesaikan secara bersama sama dan keseluruhan.
Keempat, dimensi  perataan.  Pembahasan  dari  dimensi  perataan  mencakup  kepada pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh atau sebaliknya, hasil dari evaluasi tersebut semua pengurus UPZ Unpad mendapatkan tanggungjawab secara merata dan tugas fungsi yang dilakukan oleh pengurus UPZ Unpad dilaksanakan kepada target yang dituju atau sebaliknya.
Adapun yang dianalisa oleh peneliti atas hasil wawancara mengenai dimensi perataan bahwa evaluasi yang dilakukan seharusnya dibahas secara keseluruhan baik itu yang sifatnya kualitas ataupun kuantitas. Selain itu, dari tugas fungsi UPZ Unpad dalam tahap sosialisasi harus adanya jadwal yang dirumuskan dan membuat sebuah konsep agar target dari sosialisasi tersebut jelas agar citra dari lembaga diketahui oleh semua unsur unsur yang ada di Unpad sehingga keberadaan UPZ Unpad begitu penting untuk para mustahik.
Kelima ,  Dimensi  Responsivitas  membicarakan  mengenai  “Apakah  hasil  kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai nilai kelompok tertentu?”. Dalam pembahasan dimensi  responsivitas  mencakup  kepada  bagaimana  pelaksanaan  evaluasi  dan  tugas  fungsi oleh pengurus UPZ Unpad tersebut dapat memberikan hasil yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan kinerja dan kebutuhan aspek diluar daripada pengurus UPZ Unpad.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  mengenai  dimensi  responsivitas  peneliti menganalisa bahwa pemberian dana zakat infak dan sedekah oleh pihak UPZ Unpad belum adanya  survey  yang  dilakukan  oleh  lembaga  mengenai  kepuasan  dari  pelayanan  dan pemberian dana zakat infak sedekah kepada mustahik, hal ini akan berdampak kepada respon dari  unsur  unsur  di  Unpad  mengenai  jumlah  dana  yang  masuk  dari  muzaki  dan  yang dikeluarkan kepada mustahik.
Keenam, Dimensi  Ketepatan  membicarakan  mengenai  “Apakah  hasil  (tujuan)  yang diinginkan  benar  benar  berguna  atau  bernilai?”.  Dalam  pembahasan  dimensi  ketepatan mencakup  kepada  aspek  bagaimana  hasil  dari  pelaksanaan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh pengurus UPZ Unpad tersebut dapat memberikan nilai  yang berguna bagi UPZ Unpad dan lingkungan disekitarnya.
Berdasarkan hasil wawancara dari dimensi ketepatan diketahui bahwa tugas dan fungsi yang  dimiliki  oleh  pengurus  UPZ  Unpad  masih  kurang  dalam  tahap  sosialisasi,  hal  ini berdampak keberadaan UPZ Unpad yang belum semua diketahui oleh unsur unsur yang ada dilingkungan Unpad seperti, dosen mahasiswa dan karyawan.
Adapun  pelaksanaan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pengurus  UPZ  Unpad  hasilnya adalah rekomendasi rekomendasi  yang berguna untuk meningkatkan kinerja, program  yang dimiliki dan Sumber Daya Manusia di UPZ Unpad serta didukung oleh beberapa unsur unsur yang mengetahui akan keberadaan UPZ Unpad.

## 1. Faktor Kendala Evaluasi Kebijakan UPZ Unpad
Dilihat dari dimensi efektivitas, pihak UPZ Unpad telah melakukan evaluasi dengan cukup  baik  kepada  seluruh  jajaran  pengurus  UPZ  Unpad  meskipun  dalam  hal  pelaksanaan evaluasi tersebut pihak UPZ Unpad melaksanakannya setiap enam bulan sekali namun masih tetap berjalan dengan baik dan juga saat ada hal yang penting sekali, pengurus UPZ Unpad langsung melakukan evaluasi, sebagaimana pernyataan dari Ketua UPZ Unpad, Dr Gigin G.K Basar, S.Sos., MM : “Kendalanya itu kita cuman melaksanakan evaluasi setiap enam bulan sekali,  kan  itu  cukup  lama  juga,  tapi  kita  juga  melakukan  evaluasi  kalau  ada  hal  hal  yang sangat urgen untuk  lancarnya tugas dan fungsi  yang dimiliki oleh UPZ Unpad, karena kita baru  juga  yah  kita  selalu  meningkatkan  citra  dari  UPZ  Unpad  agar  dipandang  memang lembaga ini sangat penting apalagi dilingkungan kampus (Wawancara 09 Agustus 2018)
Selanjutnya,  dilihat  dari  dimensi  efisiensi  mengenai  pelaksaan  evaluasi  ini  adalah sejauh mana upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dicita citakan. Setelah peneliti menganalisis  hasil  wawancara  dan  observasi,  masih  terdapat  kekurangan  sumber  daya manusia untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang dicita citakan.
Permasalahan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Atmosfer  yang  kurang  mendukung dilingkungan Unpad menjadi kendala atas keefisienan jalannya tugas dan fungsi UPZ Unpad dari  evaluasi  yang  dilaksanakan.    Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Pengawas  UPZ  Unpad, Hadiyanto A. Rachim:
“Kendala yang pertama itu SDM nya, SDM sudah sangat jelas, jadi ini keliatannya cukup signifikan, yang kedua atmosfer yah, zakat ini kan belum menjadi sebuah apa yah dilingkungan akademik yah khususnya Unpad, belum menjadi sesuatu bahwa ini adalah harus dilaksanakan, jadi belum mengikat gitu yah kesannya itu, nah jadi saya kira ini juga menjadi kendala lingkungan atmosfer yang belum sepenuhnya mengenal kiprah dari UPZ. Apa itu UPZ? Mau apa UPZ? Gitu yah seperti itu. Itu juga menurut
saya yah kendala, jadi artinya apa, ya memang ini perlu kerja keras dan kerja keras itu tadi untuk SDM yang mengerti yang memahami gitu yah, masalah UPZ, orientasi UPZ dan semuanyalah  berbicara tentang kemaslahatannya dan sebagainya. Orang itu taunya kalau udah maju baru apa, ngincer ngincer UPZ, kalau belum masih repot gini mah biarin aja terus aja dikritik, tapi kalau udah maju kritik juga, wah kritik tidak transparan  dan  sebagainya.  Bisa  aja  begitu,  akhirnya  ujung  ujungnya  iming  iming ambil alih gitu yah, biasanya sepert itu dalam organisasi”. (Wawancara 16 Oktober 2018).
Kemudian jika dilihat dari dimensi kecukupan, setelah menganalisis hasil wawancara, terdapat masalah di sistemnya. Jadi sistem yang digunakan untuk pelaksanaan evaluasi adalah sistem  opsional,  pengurus  UPZ  Unpad  hanya  fokus  terhadap  peningkatan  kualitasnya  saja, aspek kuantitas juga hakikatnya dapat berpengaruh terhadap kelancaran dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh pengurus UPZ Unpad. Misalnya, ketika Sumber Daya Manusia yang ada  di  UPZ  Unpad  jumlahnya  minim  maka  pihak  UPZ  Unpad  yang  secara  teknis  menjadi kesulitan  dalam  melakukan  hal  apapun  yang  harus  dikerjakannya  pada  waktu  tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris UPZ Unpad, Dudi:
“Kita dalam melakukan evaluasi yah hanya dipeningkatan kualitasnya aja, untuk di aspek kauntitas kita memang kekurangan, namun dari situ kita punya  alternatif lain yaitu memberdayakan mahasiswa untuk menjadi relawan dari program kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak UPZ Unpad”. (Wawancara 08 Agustus 2018).
Selanjutnya,  dilihat  dari  dimensi  perataan  mengenai  pelaksanaan  evaluasi  yang dilakukan oleh pengurus UPZ Unpad bahwa kendalanya adalah pertama dibagian mengatur jadwal kerja pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ Unpad. Hal ini disebabkan, struktural pengurus UPZ Unpad semuanya dosen yang mana ada kesibukkan mengajar, rapat dan lain sebagainya yang memang tidak mungkin untuk selalu dikantor UPZ Unpad.
Namun  untuk  pendistribusian  dana  zakat  infak  dan  sedekah  kepada  para  mustahik sudah merata, seperti apa yang diutarakan oleh Ketua UPZ Unpad, Gigin G.K Basar:
“Iya kan kita semua pengurus ini dosen yah, jadi agak terlalu sulit untuk membagi bagi waktunya, tapi kita juga mengatur kok pasti ada aja pengurus yang dikantor, kita bagi bagi waktu aja sama pengurus yang lain terkadang kalau ga ada sama sekali kita kan  punya  asisten  dan  itu  bukan  dari  dosen,  bisa  untuk  diandalkan.  Kalau  perihal pendistibusian dana zakat yah kita sudah bagi dengan poris sama rata”. (Wawancara 09 Agustus 2018).
Dari  dimensi  responsivitas  mengenai  pelaksanaan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh pengurus UPZ Unpad bahwa kendalanya adalah di dalam tugas dan fungsi UPZ Unpad pada aspek  sosialisasi.  Yang  mengakibatkan  respon  kurang  baik  dari  unsur  unsur  yang  ada dilingkungan  Unpad  yaitu  karena  keberadaan  UPZ  Unpad  masih  belum  diketahui  dengan jelas.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  UPZ  Unpad  masih  mengandalkan  even  even tertentu saja, dan belum ada rutinitas  yang terjadwalkan, sebagaimana apa  yang diutarakan oleh pengawas UPZ Unpad, Hadiyanto A. Rachim:
“Dari aspek sosialisasi kan kita kurang, kemudian yah ga ada jadwal yang pasti untuk sosialisasi ini, kalau ada kesempatan untuk sosialisasi yah kita sosialisasi, tapi kalau ga ada kita menjalankan tugas fungsi yang rutinan dan program kegiatan yang ada saja”. (Wawancara 16 Oktober 2018).
Terakhir,  dilihat  dari  dimensi  ketepatan,  hal  yang  menjadi  kendala  utama  dalam pelaksanaan evaluasi ini ialah dari sisi teknis pengelola dari tiap bidang belum maksimal, dari sisi  tugas  dan fungsi  adalah dibagian sosialisasi  masih kurang dan dari sisi  sistem evaluasi oleh  pihak  UPZ  Unpad  yang  stagnan.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  pengawas  UPZ  Unpad Hadiyanto A. Rachim:
“Yah  sampai  saat  ini  dalam  mengawasi  sekaligus  dari  penilaian  yang  saya  punya terkait aktivitas baik itu rutinan ataupun insidental yang dilakukan UPZ Unpad itu yah dari sisi teknis, pengelola tiap bidang itu belum maksimal, diakui melaksanakan even even tertentu romadhon itu kita bertanggung jawab untuk penyaluran gitu kan, tapi kalau sesuai rutinitas itu relatif  stagnan  yah,  tapi  kalau  dalam  even  tertentu  yah  didorong  kayak  kita  melakukan sosialisasi yah cuman even tertentu aja, terus kalau rutinitas seperti ini jarang ada dosen yang stay di kantor UPZ, itu jarang sekali”. (Wawancara 16 Oktober 2018).

## 2. Dampak Impilkasi dari Kendala Terhadap Eksistensi UPZ Unpad
Tugas dan Fungsi yang dilakukan oleh pengurus UPZ Unpad menggunakan peraturan No  2  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan  dan  Tata  Kerja  Unit  Pengumpul  Zakat  yakni sosialisasi  dan  edukasi,  pengumpulan,  pendataan  dan  layanan  muzaki,  pengelolaan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat  infak  dan  sedekah.  Tentu  hal  ini  pengurus  UPZ Unpad harus mentaati peraturan yang digunakan dan disokong dengan kebijakan kebijakan di internal  pengurus  UPZ  Unpad  tersebut  yang  tidak  menyimpang  dari  peraturan  yang melandasinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  kajian  pustaka  yang  dilakukan  oleh peneliti bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pengurus UPZ Unpad yang begitu besar dampaknya  atas  eksistensi  kelembagaan  yaitu  sosialisasi  dan  edukasi  zakat  infak  dan sedekah.hal ini didasarkan atas pernyataan dari, Ketua UPZ Unpad, Gigin G.K Basar: “Yang membuat  UPZ  Unpad  dikenal  atau  dinilai  baik  dan  penting  kan  dari  aspek  sosialisasinya. Udah harga mati ketika sosialisasi ini terhenti, artinya balik lagi kepada keberadaan lembaga. Apakah  lembaga  ini  hanya  memperbanyak  gedung  dan  lapangan  kerja  aja  dilingkungan Unpad? Atau lembaga yang mengurusi zakat dimomen momen tertentu saja dan lembaga yang
tak menjadi perhitungan? Kan itu konsekuensinya ketika sosialisasi tidak maksimal. Gitu kan, jadi ini begitu besar dampaknya atas keberadaan UPZ Unpad kedepannya”.
Kemudian, tugas dan fungsi yang memiliki dampak atas eksistensi UPZ Unpad adalah sistem  pengelolaan  dan  pendistribusian  yang  digunakan.  Dari  aspek  pengelolaannya  UPZ Unpad belum maksimal karena masih mengandalkan even even tertentu saja yang menggaet pihak  ketiga  untuk  berjalannya  program  kegiatan  yang  dimiliki.  Dan  hal  tersebut  akan berdampak kepada sudut pandang serta penilaian dari para muzaki yang selalu memberikan dana zakat infak dan sedekah kepada UPZ Unpad atas kredibilitas dalam hal mengelola untuk didistribusikan kepada para mustahik dilingkungan Unpad.
Diketahui bahwa secara garis besar sistem pengelolaan dan pendistribusiannya masih stagnan dan kaku. Terkhusus pendistribusian dana zakat infak dan sedekah, pihak UPZ Unpad memiliki  program  program  kegiatan  untuk  menunjang  tugas  dan  fungsi  dari  UPZ  Unpad tersebut. Selain itu, belum adanya inisitaif lain untuk melakukan perubahan demi terciptanya kemaslahatan  bersama  yakni  targetnya  adalah  para  muzaki  dan  mustahik.  Hal  ini  menjadi dampak implikasi dari kendala yang ada terhadap eksistensi UPZ Unpad dalam jangka waktu pendek atau panjang.

## Simpulan
Proses  pelaksanaan  evaluasi  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  UPZ  Unpad telah berjalan dengan rutin, namun belum efektif. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan dari Dunn  pada  dimensi  efektivitas  masih  belum  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Sedangkan dalam dimensi efisiensi, pelaksanaan evaluasi kebijakan memiliki upaya untuk memecahkan masalah melalui hasil presentasi dari setiap pengurus UPZ Unpad, hal tersebut adalah betuk rekomendasi rekomendasi yang akan meningkatkan kinerja, kualitas program dan koordinasi antar satu dengan yang lainnya. Selanjutnya pada dimensi kecukupan, pelaksanaan evaluasi kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  UPZ  Unpad  sejauh  ini  hanya  mencapai  tahap penghimpunan dan penyaluran saja melalui program  – program  kegiatan yang dimilikinya. Selanjutnya dari dimensi perataan ini, konteks tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pengurus UPZ  Unpad  salah  satunya  pendistribusian  sudah  cukup  merata,  sedangkan  perihal  sistem pembagian kepada asnaf ada hal yang diprioritaskan.
Adapun pada pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pengurus UPZ Unpad kurang merata, dikarenakan hanya fokus kepada pembahasan yang sekiranya terdapat masalah yang menghambat  jalannya  kinerja  pengurus.  Selanjutnya  dari  dimensi  responsivitas  pada pelaksanaan  evaluasi  begitu  antusias  respon  pengurus  UPZ  Unpad,  namun  terhadap  para muzaki, mustahik dan unsur unsur dilingkungan Unpad masih belum semuanya masuk dalam kategori memuaskan dan baik baginya. Sebab dari tugas dan fungsi pada aspek sosialisasi dan edukasi  masih  kurang.  Selanjutnya  dari  dimensi  ketepatan  pada  pelaksanaan  evaluasi  ini memberikan hasil yakni rekomendasi rekomendasi yang berguna bagi keberadaan UPZ Unpad maupun  kebaikan  kinerja  pengurus  untuk  menyusun  jalan  peta  menjadi  standar  acuan pengelola zakat di tataran perguruan tinggi.

## Referensi
Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Jakarta: CV. Alfabeta
Dunn,  W.  (1990). Public  Policy  Analysis:  An  Introduction. United  States  of  America:
Englewood Cliffs, Prentice Hall Inc.
________.  (2003). Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik  Edisi  Kedua ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press
Hafidhuddin,  D.  (2008). The  Power  of  Zakat  Studi  Perbandingan  Pengelolaan  Zakat  Asia Tenggara. Malang: UIN-Malang Press.
Lintjewas,  O.,  Tulusan,  F.,  &  Egetan,  M.  (2012). Evaluasi  Kebijakan  Pemberian Pengembangan  Usaha  Mina  Perdesaan  di  Kabupaten  Minahasa  Selatan .  Society:
Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2 (20), 82-95
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press.
Moleong, J. L. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, R. (2009). Public Policy . Jakarta: PT. Elex Media
Peraturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
Poerwadaminta, W.H.S. (1991). Kamus umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Sholehuddin. (2005). Shaleh al-Fuzan, Fiqih Sehari-Hari, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al
Khatani dkk, Depok: Gemma Insani Press.
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Komputindo.
________.  (2014). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Belajar
______________.  (2011). Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharto, E. (2008). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Siagian, S.P. (2008). Manajemen Strategi . Jakarta: Rineka Cipta
Suparman, N., Sakti, F.T, Engkus. (2018). Evaluasi Program KB pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. Jurnal JPPUMA 6(2). 122-131.
Suparman, N. (2018 ). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagalaherang kabupaten Subang tahun 2015 . Jurnal Indonesian Political Science Review 2 (2). 159-178.
Suparman, N, Chandra, D, Sari, A. L. (2019). Bureaucratic Behavior in the Implementation of Capital Expenditure Budget in the Office of Public Work and Spatial Planning of Sumedang Province . Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance 11 (1). 99-109.
Tangkilisan, H.N. (2003). Manajemen Publik . Jakarta: Grasindo
Qardhawi,  Y.  (2005). Spektrum  Zakat  dalam  Membangun  Ekonomi  Kerakyatan. Jakarta:
Zikrul Hakim.
Wahab,  S.A.  (2007). Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  Ke  Model  Implementasi Kebijaksaan Publik . Jakarta: Bumi Aksara
Wibawa, S. (2002). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: Grafindo Persada
Widodo, J. (2009). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Publishing
Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Yogyakarta: Media Presindo
Wiyoto,  B.  (2005). Mengembangkan  Riset  Strategik  Implementasi  Kebijakan  Publik Perspektif Good Governance . Malang: Partner Consulting