Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239

## PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU (SIM) SUBSCRIBER IDENTITY
Evi Purnamawati 1 , Warmiyana Zairi Absi 2 dan Rusniati 3
1 “ Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com ” 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
“ E-mail: warmiyana5973@gmail.com
3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: rusniati813@gmail.com ”

## Abstract
The  development  of  information  technology  opens  up  opportunities  for  the  rise  of  identity fraud as a condition for the use of cellular telephones. Identity is one of the proofs of the same (on self) or self-identification. This writing raises the issue of whether falsification of identity by  SIM  card  sellers  is  a  crime,  and  how  the  legal  arrangements  regarding  document falsification according to the Criminal Code. The results of the study are that falsification of identity by the SIM Card seller is a crime, the ITE Law does not provide criminal sanctions (strafrechtelijke  sancties),  the  ITE  Law  only  stipulates  that  the  aggrieved  party  can  file  a lawsuit  and  the  legal  arrangements  regarding  document  falsification  according  to  the Criminal  Code  are  in  article  263  of  the  Criminal  Code,  fake  letters  or  falsifying  documents that can give rise to a right, an engagement or the imposition of a debt, or which is intended as  evidence rather than something  with the intent  to use  or  order  someone else  to  using the letter  as  if  its  contents  were  true  and  not  falsified,  shall  be  punished  if  such  use  can  cause harm, due to falsification of the letter, with a maximum imprisonment of 6 years.
Keywords: Counterfeiting; Criminal Law; SIM Card

## Abstrak
Perkembangan teknologi informasi “ membuka peluang maraknya pemalsuan identitas sebagai syarat untuk penggunaan telpon seluler. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri)  atau  tanda  pengenal  diri.  Penulisan  ini  mengangkat  permasalahan  apakah  pemalsuan identitas  diri  oleh  penjual  SIM  Card  merupakan  tindak  pidana,  serta  bagaimana  pengaturan hukum  tentang  pemalsuan  dokumen  menurut  KUHP.  Hasil  penelitian  adalah  pemalsuan identitas  diri  oleh  penjual  SIM  Card  merupakan  tindak  pidana  adalah  Undang-undang  ITE tidak  memberikan  sanksi  pidana  ( strafrechtelijke  sancties ),  Undang-undang “ ITE  hanya mengatur  bahwa  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  dan  Pengaturan  hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP adalah “ pada pasal 263 KUHP, surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana  jika  pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian,  karena  pemalsuan  surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
Kata Kunci: Pemalsuan, Hukum Pidana, SIM Card .

## PENDAHULUAN
Marak “ Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  sebagai  identitas  diri  sangat penting bagi pemerintah untuk
pengurusan administrasi kependudukan dan  pengolahan  data  penduduk.  Pada saat  masih  sering  banyak  kasus pemalsuan  KTP  yang  dapat  berakibat
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
menjadi  suatu  tindak  criminal.  NIK (Nomor  Induk Kependudukan) sebagai Identitas  penting  dapat  berubah-ubah karena  setiap  daerah  berbeda-beda. Proses  pembuatan  KTP  dilakukan secara  manual  membutuhkan  waktu proses  yang  lama  dan  terkadang  tidak efektif,  proses  yang  seperti  ini  kadang membuat  masyarakat  enggan  untuk melakukan pengurusan KTP. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam
pelaksanaanya diawali dari desa/kelurahan  selaku  ujung  tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan  tersebut  perlu  dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa  mendapatkan  pelayanan  yang memuaskan. ” “Setiap  penduduk  yang telah  berusia  17  (tujuh  betas)  tahun, atau  yang  kawin,  atau  yang  pernah kawin,  wajib  memiliki  Kartu  Tanda Penduduk”. 1
“ Sejalan dengan arah
penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  sebagai sub-sub  sistem  pilar  dari  administrasi kependudukan  perlu  ditata  dengan
1 Keputusan  Presiden  Nomor  52  Tahun  1977 tentang Pendaftaran Penduduk Pasal 3.
sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. ”
Kejahatan “ pemalsuan di Indonesia  menjadi  salah  satu  bentuk kejahatan  yang  paling  banyak  terjadi dan  sulit  untuk  dilakukan  upaya pencegahan. Kejahatan Pemalsuan tersebut sangat beragam,seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan  merek  dan  materai,  dan pemalsuan  surat. 2 Selain  itu  dalam ” perkembangan  Tekonlogi  Informasi bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk penggunaan telpon seluler. “ Identitas  merupakan  salah  satu  tanda bukti  sama  (atas  diri)  atau  tanda pengenal diri. 3
Identitas yang seharusnya menjadi  salah  satu  tanda  pengenal  jati diri  maupun  status  yang  benar  dari seseorang dipalsukan. Kejahatan pemalsuan Identitas mengandung sistem  ketidak  benaran  atau  palsu  atas suatu  hal  (objek)  yang  sesuatunya  itu nampak  dari  luar  seolah-olah  benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan  dengan  yang  sebenarnya. Perbuatan pemalsuan Identitas
2 http://id.shvoong.  com/law-and-  politics/ criminal-law/’.
2241942- keberagaman
pemalsuan/,  2021
3 Syahrul  Ramadhan, Kamus  Ilmiah  Populer , (Surabaya: Khazana Media Ilmu, 2010).
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
merupakan  suatu  jenis  pelanggaran terhadap dua ” normadasar.
1. Kebenaran ” ( “ kepercayaan)  yang pelanggaranya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara ” .
“ Saat ” “ ini  dapat  diakui  bahwa perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang terjadi dalam masyarakat dapat dikatakan berkembang  dengan  pesat  sehingga menyebabkan masyarakat dimanja oleh teknologi  sehingga  malas  melakukan sesuatu  yang  termasuk  berat  ataupun ringan,  dimana  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi adalah sebagai ” “ media ””” mencerdaaskan “ bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan  untuk  membangun  tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran,  kepekaan,  dan  kepedulian terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Ilmu  pengetahuan  dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan,  menyelesaikan  persoalan kebodohan.  Dan  menuntaskan  segala permasalahan  bangsa  yang  selama  ini terjadi.
Seiring  dengan  perkembangan zaman  yang  sangat  pesat,  masyarakat di  Indonesia  sudah  terbiasa  dengan gaya  hidup  yang  serba  instan  dan praktis,  tidak  biasa  dipungkiri  bahwa kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  akan  membawa  suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan  tetapii  dengan  kemajuan  itu sendiri  maka  perkembangan  tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.
Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan  tindak  pidana  terjadi berupa  kejahatan  ataupun  pelanggaran dengan  segala  tujuan  dimana  hal tersebut  merupakan  suatu  tindakan yang  jelas-jelas  sudah  menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah  bentuk  tindak  penyelewengan, tindak  pidana  saat  ini  juga  bentuk tindakan  yang  disengaja  ataupun  tidak disengaja,  tindak  pidana  juga  dapat dilakukan  oleh  siapa  saja,  baik  aspek masyarakat menengah  ke  bawah, menengah  ataupun  menengah  ke  atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah  diatur  secara  yuridis  dalam
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
peraturan  –  preaturan  hukum  yang berlaku,  dan  itu  semua  disebabkan karena  Negara  Indonesia  diidealkan dan  dicita  –  citakan  oleh  the  founding father  sebagai  suatu  Negara  hukum ( Rechtsstaat / The Rule Of Law ), UUD 1945  Pasal  1  ayat  (  3  )  menegaskan bahwa  “  Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum”, 4 dimana  hukum  itu sendiri sulit didefinisikan secara gambling,  akan  tetapi  ada  salah  satu definisi hukum berdasarkan van Apeldoorn,  hukum  adalah  suatu  gejala sosial  ;  tidak  ada  masyarakat  yang tidak  mengenal  hukum,  maka  hukum itu ”””””” meenjadi ” “ aspek dari kebudayaan  seperti  agama,  kesusilaan, adat istiadat, dan Kebiasaan. 5
Maraknya berbagai bentuk perkembangan  kejahatan  suatu  bukti bahwa ahklak dan moralitas
masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh
perkembangan’ ilmu pengetahauan dan teknologi juga mempunyai peran ”” “ penting ”’”” berkembangnya tiindak “ pidana kejahatan,  sebagai  contoh  akhir-akhir ini ” “ semakin  banyaknya  kejadian tindak  pidana  yang  bermacam-macam,
4 Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara  Hukum yang  Demokratis (Jakarta:  PT.  Bhuana  Ilmu Populer, 2009).
5 Ishaq, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,  2007).
Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang  dapat  diklasifiikasikan  sebagai suatu  perbuatan  piidana.  Salah  satunya adalah  perbuatan  memalsukan  surat penting  atau  dokumen  atau  dikenal dengan  tindak  pidana  pemalsuan ” identitas, di karenakan di dalam ”””’”” penggunaan telepon seluler  diperlukan  data-data  diri  atau nomor  kartu  keluarga  untuk  dapat menggunakan teknologi-komunikasi tersebut, ” sehiingga tindak pidana pemalsuan  data-data  identitas “ dapat juga  dianggap  sebagai  tindak  pidana pemalsuan  identitas  atau  surat  penting, di  dalam  sistem  hukum  pidana  di Indonesia  banyak  sekali  bentuk  tindak pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan  merk  dan  materai,  dan pemalsuan  surat,  tindaak  pidana  yang sangat menarik saat ini adalah pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan identitas, dikarenaakan pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan pemalsuan  identitas  saat  ini  telah berkembang seiring dengan ”””’”” perkembangan  teknologi informasi.
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
Masalah  pemalsuan  identitas  diri merupakan ’ suatu  bentuk  kejahatan yang  masih  kurang  dipahami  oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat penegak hukum, terutama tentang  akibat  yang  ditimbulkan  dari pemalsuan ” identitas diri untuk penggunaan telpon seluler. Masyarakat menganggap bahwa memalsukan identitas  diri  yang  tujuan  hanya  untuk penggunaan  telpon  seluler  agar  supaya efektif “” saat mereka terdesak oleh ”” waktu  sedangkan  mereka  sangat membutuhkan internet untuk berkomuniikasi.  Mereka  mengganggap hal  tersebut  sebagai  alasan  karena terdesak. Prosedur penggunaan internet sebagai jalur komunikasi. ” Namun justru seharusnya tidak boleh dilakukan dengan  alasan  apapun  karena  tindakan pemalsuan  identitas  merupakan  suatu bentuk  kejaahatan  yang  bertentangan dengan  kepentingan  hukum,  sehiingga sebab  dan  akibatnya  dapat  merugikan indiviidu,  masyarakat  dan  Negara,  dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara ”’”’””
“ Perkembangan teknologi informasi terutama perkembangan teknologi  informasi  dalam  bidang komunikasi  sedikitnya  ada  2  teknologi yang berkembang pesat, pertama
telepon  seluler  atau  handphone  dan kedua  adalah  komputer  berjaringan internet  yaitu  komputer  yang  dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang  dengan  orang  lain  tanpa  ada batasan jarak dan waktu. 6 ’
Perkembangan teknologi komunikasi  terutama  teknologi  seluler sudah dimulai sejak pertengahan tahun 90-an dengan mengusung teknologi IG (Generasi Pertama) yaitu menggunakan teknologi  AMPS  ( Advance  Mobile Phone  System ).  Dimana  teknologi AMPS ini pertama kali digunakan oleh pihak militer di Amerika Serikat.
Dalam  kurun  waktu  10  tahun sejak  lahirnya  AMPS  sudah  terjadi perkembangan yang sangat pesat dengan berbagai penemuan atau inovasi  teknologi  komunikasi,  dan akhir tahun 90-an muncullah teknologi 2G (Generasi kedua). Perbedaan utama dari  tekhnologi  1G  dan  2G  adalah  1G masih  menggunakan  system  analog, sedangkan  2G  sudah  menggunakan sistem digital.
Teknologi 2G dapat dibagi kedalam  dua  kelompok  besar,  yaitu TDMA ( Time Division Multiple Access ) dan  CDMA  ( Code  Division  Multiple
6 Kasiyanto  Kaseim, Agresi  Perkembangan Teknologi  Informasi (Jakarta:  Prenada  Group, 2015).
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
Access )  TDMA ” “ sendiri  berkembang kedalam  beberapa  versi,  yaitu  GSM  di Eropa,  IDEN  di  Amerika,  PDC  di Jepang.  Adapun  CDMA  berkembang pesat  di  AS  dan  Kanada.  Kemampuan mencolok  teknologi  2G  adalah  tidak hanya  dapat  digunakan  untuk  telepon ” “ ( ‘ voice )  tetapi  juga  untuk  mengirim SMS  ( Short  Message  Service )  yaitu mengirim pesan singkat dengan menggunakan  teks.  Dengan  adanya teknologi  generasi  kedua  ini  membuat perkembangan teknologi semakin ’
cepat  dengan  menghadirkan  berbagai kelebihan  atau  fitur  yang  ditawarkan, selain  mengirim  SMS  dan  voice  dan klebihan  lainnya.  Ternyata  semua kelebihan  itu  juga  masih  belum memuaskan para ahli untuk mengembangkan  teknologi  informasi, maka  dikembangkan  lagi  teknologi informasi  selanjutnya  yaitu  dengan tambahan  fitur  internet  pada  telepon seluler jenis GSM.’ 7 ”
“ Namun ’ penggunaan gadget secara  continue  pada  anak-anak  akan berdampak  buruk  bagi  pola  perilaku anak  dalam  kesehariannya,  anak-anak yang cenderung terus menerus menggunakan  gadget  akan  sangat tergantung  dan  menjadi  kegiatan  yang
7 Kasiyanto Kaseim
harus  dan  rutin  dilakukan  oleh  anak dalam aktifitas seharihari, tidak dipungkiri  saat  ini  anak  lebih  sering bermain  gadget  dari  pada  belajar  dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya,  hal  ini  mengkhawatirkan, sebab  pada  masa  anak-anak  mereka masih  tidak  stabil,  memiliki  rasa keingin  tahuan  yang  sangat  tinggi,  dan berpengaruh  pada  meningkatnya  sifat konsumtif  pada  anak-anak  untuk  itu penggunaan  gadget  pada  anak-anak perlu ”  “ mendapatkan  perhatian  khusus bagi orang tua. ”
Penulisan ini mengangkat permasalahan apakah pemalsuan identitas  diri  oleh  penjual  SIM  Card merupakan tindak pidana, serta bagaimana  pengaturan  hukum  tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP.

## PEMBAHASAN
A.  Pemalsuan  Identitas  Diri  oleh Penjual  SIM  Card  Sebagai  Tindak Pidana
“ Perbuatan pemalsuan sesungguhnya  baru  dikenal  di  dalam suatu  masyarakat  yang  sudah  maju,
dimana data ” “ data tertentu ’ dipergunakan untuk
mempermudah  lalu  lintas  hubungan  di masyarakat.
Pemalsuan/manipulasi
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
identitas  terdiri  dari  dua  suku  kata yakni  pemalsuan/manipulasi  identitas. Manipulasi  merupakan  kata  serapan yang  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu
manipulation
yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan. 8
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi  perilaku  sikap  dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya. 9 Perbuatan  pemalsuan merupakan  suatu  jenis  pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyaraka. Sedangkan pengertian identitasnya dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia mengandung  makna  ciri-ciri,  keadaan khusus sesorang, dan jati diri seseorang. Manipulasi/pemalsuan  identitas  dalam perkawiinan adalah suatu upaya penyelewengan  atau  penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan  data-data  baik  berupa status,  tanda--tanda,  ciri-ciri  maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang  dinilai  sebagai  suatu  tindak pidana berupa kebohongan
8 John  M  Echols  dan  Hasan  Shadily, Kamus Inggris  Indonesia (Jakarta:  PT  Gramedia, 2000).
9 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta:  Balai Pustaka, 1989).
kepada ” pejabat
Negara yang ’”
tujuannya ’”””” untuk ” bisa ” menggunakan GSM pada handphone.
“ Dalam  Pasal  26  ayat  (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  11  Tahun ” “ 2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, mengatakan bahwa ” “ kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik  yang  menyangkut  data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan ”.
DenanganHal “ ini secara tiidak langsung dikatakan bahwa setiap orang yangtidak  dapat  melakukan  pemalsuan informasi  melaluii  media  internet. Salah  satunya  pemalsuan  identitas, identitas  sendiri  merupakan  tanda pengenal  pada  seseorang.  Ketika  kita mengakses  internet  dan  melakukan beberapa  kegiatan  yang  membutuhkan data identiitas kita, dan dengan sengaja kita  memberikan  identitas  orang  lain dan  bukan  identitas  kita,  maka  dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan identiitas. Sesuai peraturan Kementrian Komuniikasi  dan  Informasi  Nomor  14 Tahun 2017 Tentang Registrasi
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
Pelanggan Jasa Telekomuniikasi,
dimana dijelaskan semua yang menggunakan layanan jaringan
telekomunikasi  selular  dengan  kartu prabayar diwajibkan melakukan registrasi dengan menggunakan
identitas ” Cepatnya perkembangan teknologi informasi mengikuti perkembangan  jaman  dimana  ancaman kejahatanpun  ikut  berkembang  secara berbarengan,  seperti  penyalahgunaan layanan,  ancaman  dan  penipuan. ’ darii ”’ siifat “ melanggarnya  ketentuan undang-undang,  kecuali  jika  termasuk pengecualiian  yang  teelah  ditentukan- oleh undang-undang pula.
Melawan ”” huukum berartimelawan undangundang, ” sebab  hukum  adaalah undangundang. 10 ”””’’ Jika kita menelaah  lebih  lanjut ” dalam  Pasal  26 undang-undang ’”” ‘inforrmasi’ ” dan transaksi elektroniik, perbuatan penggunaan  informasi  melalui  media elektronik ” tanpa  seizin  pihak  yang ””’ bersangkutan maka kita telah melanggar  pasal  tersebut  dan  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  orang yang ” bersangkutan maupun orang lain. Sejatinya, hukum merupakan “ norma  mempunyai  ciri  kekhususan,
10 Moljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta., 2008).
yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan  ke  seimbangan  dalam menjaga ke pentingan umum. Pelanggaran  ketentuan  hukum  dalam arti merugiikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat ”””” Tindak piidana  pemalsuan  identiitas ” adalah ’ perrbuatan  yang  dilakukan  pelaku dengan  cara ”’ mengubah ””” data-data seseorang ”” sedemiikian “ rupa sehingga  isinya  menjadi  lain  dari yang ””” sesungguhnya.  Dalam ”’ artian pelaku mengubah nama, nomor identitas,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin sesuai  dengan  orang  lain  seolah-olah data  atau  identitas  tersebut  adalah miliknya.  Jadi  pemalsuan  identitas yang dilakukan oleh penjual kartu SIM Internet  adalah  perbuatan  yang  sudah bertentangan  dengan  teori  kebenaran korespondensi  dimana  dalam  hal  ini identitas  yang  ditransmisikan  oleh penjual  kartu  SIM  internet  dilakukan bukan  atas  persetujuan  oleh  pemilik identitas  melainkan  dilakukan  secara diamdiam. Tersangka pemalsuan harusnya  mendapatkan  pidana  yang setimpal  dan  bukan  hanya  ganti kerugian.  Karena  jika  sanksi  yang diberikan  hanyalah  ganti  rugi  maka
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
perbuatan tersebut akan terulang kembali  serta  tidak  ada  efek  jera  yang diberikan  kepada  pelaku  pemalsuan. Apabila  sipemalsu  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana  terhadap kasus  pemalsuan identitas  oleh penjual kartu SIM internet, diharapkan mampu mengurangi terjadinya kasuskasus pemalsuan  identitas  tersebut  sehingga sistem  peradilan  di  Indonesia  tidak tercidera  lagi  dan  nilai  ataupun  arti pentingnya identitas tetap terus terjaga. Mengenai  pemalsuan  identitas  yang dilakukan  oleh  penjual  kartu  SIM internet,  belum  ada  peraturan  yang mengaturnya  dengan  pasti,  padahal pemalsuan  identitas  tersebut  memiliki unsur means rea .
Ketentuan pidana pemalsuan identitas,  walaupun  kadang  pemilik kartu  SIM  tidak  masalah  dengan identitas  palsu  yang  dimasukkan  oleh penjual kartu SIM internet, namun jika dikemudian  hari  terjadi  persoalan  dan saling  berdalih  yang  satu  dengan  yang lainnya,  hal  tersebut  dianggap  tidak menghormati sistem hukum di Indonesia  dan  dapat  merugikan  pihak- pihak yang bersangkutan yang membutuhkan  identitas  tersebut.  Oleh karena  itu,  jika  pemalsuan  identitas tidak  diatur  secara  tegas,  maka
dianggap  melanggar  sistem  hukum terhadap  Pasal  26 “ Undang-undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik serta  Pasal  263  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana ” Indonesia dan menimbulkan  persoalan  hukum  yang baru.

## B.  Pengaturan  Tentang  Pemalsuan
Dokumen Menurut KUHP
“” Perbuatan pemalsuan merupa-kan ”” jenis pelanggaran terhadap  kebenaran  dan  kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi  diri  sendiri  atau  bagi  orang  lain. Suatu  pergaulan  hidup  yang  teratur    di dalam  masyarakat  yang  teratur  dan maju  tidak  dapat  berlangsung  tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya  perbuatan  pemalsuan  dapat merupaakan ancaman bagi kelangsungan  hidup  dari  masyarakat tersebut. 11
Perbuatan  pemalsuan  ternyata merupakan  suatu  jenis  pelanggaran terhadap dua norma dasar : 12 “
11 H.  A.  K.  Moch  Anwar, Hukum  Pidana  di Bidang Ekonomi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).
12 H. A. K. Moch Anwar
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
1. Kebenaran  atau  kepercayaan  yang pelanggarannya  dapat  tergolong dalam kelompok kejahatan
penipuan.
2. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya  tergolong  dalam kelompok kejahatan terhadap
Negara/ ketertiban umum
Perbuatan pemalsuan sesungguhnya  baru  dikenal  didalam suatu  masyarakat  yang  sudah  maju, dimana  surat,  uang  logam,  merek  atau tanda  tertentu  dipergunakan  untuk mempermudah  lalu-lintas  hubungan didalam masyarakat.
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan
tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila
seseorang memberiikan gambaran tentang sesuatu keadaan  atas  sesuatu  barang  (surat) seakan- “ akan  asli  atau  kebenaran tersebut ” ’ ‘” dimilikinya. Kareena gambara ” orang ”’”””” “ lain  terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat  tersebut itu adalah benar atau asli.
Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang
tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi  ini  terlalu  luas,  hingga  dapat termasuk semua jenis penipuan. Menurut seorang sarjana, kriteria untuk pemalsuan  harus  dicari  didalam  cara kejahatan  tersebut  dilakukan.  Dalam berbagai  jenis  perbuatan  pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut asas: 1. Disamping ’ pengakuan  terhadap asas  hak  atas  jaminan  kebenaran/ keaslian  sesuatu  tulisan/  surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat .
2. Berhubung  tujuan  jahat  dianggap terlalu  luas  harus  disyaratkan bahwa  pelaku  harus  mempunyai niat/maksud  untuk  menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan  sebagai  yang  asli  atau benar.
Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan  uang  yang  dirumuskan dalam  Pasal  244  dan  mengenai pemalsuan  tulisan/  surat  dalam  Pasal 263  dan  Pasal  270,  maupun  mengenai pemalsuan  nama/  tanda/  merek  atas karya  ilmu  pengetahuan  atau  kesenian dalam  Pasal  380.  Pasal-pasal  tersebut memuat  unsur  niat/  maksud  untuk menyatakan  bagi  sesuatu  barang/  surat
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu  (Pasal  244)  atau  “untuk mempergunakannya”  atau  “menyuruh untuk  dipergunakannya”  (Pasal  253 dan  263)  sedangkan  dalam  pemalsuan barang  (Pasal  386)  sistem  tersebut tidak dianut.
Untuk perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama
disyaratkan  bahwa  yang  dipalsu  telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud”
nya harus terdiri atas “untuk dipergunakan”.  “Niat  atau  maksud” untuk  mempergunakan  barang  yang dipalsu  membedakan  tindak  pidana pemalsuan  dari  jenis  tindak  pidana terhadap  kekayaan.  Dalam  tindak pidana terhadap kekayaan harus terdapat  suatu  niat/  maksud  pada pelaku  untuk  menguntungan  dirinya atau  suatu  kerugian  bagi  orang  lain. Dalam  pemalsuan  uang  dan  tulisan/ surat,  unsur  niat/  maksud  atau  unsur kerugian  tidak  merupakan  masalah yang  penting.  Setiap  pebuatan  yang dapat  dihukum  harus  terdiri  pertama- tama  atas  pelanggaran  terhadap  hak- hak kekayaan seseorang sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan dalam pemalsuan  tidak  demikian  halnya, berhubung perbuatan pemalsuan
dianggap sebagai menimbulkan bahaya umum.
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum  apabila  terjadi  perkosaan terhadap  jaminan/  kepercayaan  dalam hal mana : 13
a. Pelaku ’ mempunyai niat/ maksud mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan  barang  yang  tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang  tidak  asli  seolah-olah  asli, hingga  orang  lain  percaya bahwa  barang  tesebut  adalah benar  dan  asli  dan  karenanya orang lain terpedaya.
b. ‘Unsur niat/ maksud tidak perlu’ meliputi  unsur  menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain (sebaliknya  dari  berbagai  jenis perbuatan penipuan).
c. Tetapi  perbuatan  tersebut  harus menimbulkan suatu bahaya umum  yang  khusus  dalam pemalsuan  tulisan/  surat  dan sebagainya  dirumuskan  dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian”  dihubungkan  dengan
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
sifat  daripada  tulisan/  surat tersebut. ”
“ Kejahatan pemalsuan yang dimuat  dalam  KUHP  digolongkan menjadi 4 golongan, yakni:
a) Kejahatan sumpah palsu.
b) Kejahatan pemalsuan uang ” .
c) “ Kejahatan  pemalsuan  materai dan merk.
d) Kejahatan pemalsuan surat
Penggolongan
tersebut
didasarkan  atas  objek  dari  pemalsuan. Di dalam tulisan ini penulis hanya akan membahas  kejahatan  pemalsuan  surat karena erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan  dokumen  negara  seperti paspor,  dan  akta  kelahiran  yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan  orang.  Membuat  surat palsu  adalah  membuat  sebuah  surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan  dengan  yang  sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa: 14 a. Membuat  sebuah  surat  yang sebagian  atau  seluruh  isi  surat tidak  sesuai  atau  bertentangan dengan  kebenaran.  Membuat
14 Adami Chazawi, Kejahatan Tehadap Pemalsuan (Jakarta: Grafindo Persada, 2002).
surat  yang  demikian  disebut dengan pemalsuan intelektual.
b. Membuat  sebuah  surat  yang seolah-olah  surat  itu  berasal dari orang lain selain si pembuat  surat.  Membuat  surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak benarnya “ surat  terletak  pada asalnya atau si pembuat surat ” . ” “ Disamping  isinya  dan  asalnya surat  yang  tidak  benar  dari  pembuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang  tidak ” “ benar.  Hal  ini  dapat terjadi dalam hal misalnya:
a) ‘Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya,  seperti  orang  yang telah  meninggal  dunia  atau secara fiktif (dikarang karang).
b) Membuat  dengan  meniru  tanda tangan  orang  lain  baik  dengan persetujuannya ataupun tidak. Sedangkan  perbuatan  memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah  dengan  cara  bagaimanapun oleh  orang  yang  tidak  berhak  atas sebuah  surat  yang  berakibat  sebagian atau  seluruh  isinya  menjadi  lain/ berbeda dengan ” “ isi surat semula.
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
Pemalsuan  surat  diatur  dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263
s.d
276, yang dapat dibedakan menjadi 5 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:
1. Pemalsuan surat pada umumnya

## (Pasal 263 KUHP)
Kejahatan  pemalsuan  surat umumnya adalah berupa
pemalsuan  surat  dalam  bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yaitu
(1) Barang  siapa  membuat surat  palsu  atau  memalsukan  surat yang  dapat  menimbulkan  sesuatu hak,  perikatan  atau  pembebanan hutang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal dengan  maksud  untuk  memakai atau menyuruh orang lain memakai surat  tersebut  seolah-olah  isinya benar  dan  tidak  dipalsu,  dipidana jika  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan  surat,  dengan  pidana penjara paling lama 6 tahun.
(2) Dipidana  dengan  pidana yang  sama,  barangsiapa  dengan sengaja  memakai  surat  palsu  atau yang  dipalsukan  seolah-olah  asli,
jika  pemakaian  surat  itu ” dapat menimbulkan kerugian.
Adapun  tafsir  terhadap  pasal 263 KUHP ini adalah:
a. Surat
Maksud  kata  “surat”  dalam pasal  263  KUHP  ini  adalah  segala surat  yang  baik  ditulis  tangan, dicetak,  maupun  ditulis  memakai mesin  dan  lain  -lainnya.  Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi sekarang  ini,  surat  tidak  hanya ditulis,  dicetak  dan  lainnya  tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak  tertulis  atau  tertera  pada selembar kertas.
b. Surat Palsu
Maksud  dari  surat  palsu adalah surat yang isinya bertentang dengan  kebenaran  baik  mengenai isinya  atau  tanda  tangan  seolah- olah  berasal  dari  orang  yang namanya tertera dalam surat tersebut  (Putusan  MA  No.  2050 K/Pid/2009).  Bahwa  bagaimana sepucut surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada Hoge Raad di  dalam arrest -nya  tanggal 18  Maret  1940  NJ  1940  No.  781 antara  lain  telah  memutuskan bahwa:  “Sepucuk  surat  itu  adalah
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan  dalam  surat  tersebut ternyarta palsu.
Surat  yang  dipalsukan  itu harus surat yang:
1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya:  ijazah,  karcis  tanda masuk,  surat  andil,  dan  lain- lain);
2. dapat menerbitkan suatu
perjanjian (misalnya surat perjanjian  piutang,  perjanjian jual  beli,  perjanjian  sewa,  dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan  hutang  (kuitansi atau surat semacam itu); atau 4. surat  yang  digunakan  sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau  peristiwa  (misalnya  surat tanda  kelahiran,  buku  tabungan pos,  buku  kas,  buku  harian kapal,  surat  angkutan,  obligasi, dan lain-lain).
Perbuatan  “memalsu  surat/ membuat  surat  palsu”  dalam  delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. Perbuatan  membuat  surat palsu adalah  perbuatan  membuat sebuah  surat  yang  sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau  seluruh  isinya  palsu.  Surat
yang  dihasilkan  dari  perbuatan  ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan  memalsu, adalah segala  wujud  perbuatan  apapun yang  ditujukan  pada  sebuah  surat yang  sudah  ada,  dengan  cara menghapus, mengubah atau mengganti  salah  satu  isinya  surat sehingga  berbeda  dengan  surat semula.  Surat  ini  disebut  dengan surat yang dipalsu.
“ “ kerugiianyang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau  surat  dipalsu,  tidak perlu  diketahui  atau  atau  disadari petindak “.
Hal  ini  ternyata  dari  adanya surat  arrest  HR(  8-6-1897)  yang menyatakan  bahwa  “ petindak tidak  perlu  mengetahui  terlebih ’” dahulu  kemungkinan  timbulnya kerugian  ini ” .  Tidak  ada  ukuran- ukuran  tertentu  untuk  menentukan akan adanya kemungkinan kerugian  ini  jika  surat  palsu  atau surat  di  palsu  itu  di  pakai,  hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat  di  pikirkan oleh orang- orang pada umumnya yang biasanya terjadi dariadanya penggunaan surat semacam itu ’ . ”
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
2. “ Pemalsuan
surat yang diperberat ” (264 ” KUHP)
“ Pasal 264 merumuskan sebagai  berikut ” :  Pemalsuan  surat di  pidana  dengan  pidana “ penjara paling ””’ lama  8  tahun,  jika ’” di- lakukan ”” terhadap ” : ” Akta-akta otentik; Surat hutang atau sertiifikat hutang dari suatu Negara ”
“ atau  bagiannya  ataupun ‘ dari suatu  lembaga - umum; ’ Surat ’ sero
‘ atau “ surat hutang ” “ atau “ sertifikat  sero  atau  hutang ” dari suatu perkumpulan, yayasan, ”’ “ perseroan,  atau ” maskapai; ” Talon. tanda “ bukti “ deviden ”” atau bunga dari ”” “salah  satu’  surat  yang diterangkan ” surat  tersebut;  Surat kredit  atau  surat ” “ dagang  yang diperuntukkan unutk diedarkan ” ;
Dipidana dengan pidana yangsama  barangsiapa “ dengan ” sengaja ” “” memakai  surat  tersebut dalam  ayat ” “ pertama,  yang  isinya tidak ” “ asli  atau ”’  “ dipalsukan ” seolah-olah ” “ benar
dan tidak ”” dipalsu,  jika “’ pemakaian ” surat ” itu ” dapat ”” menimbulkan kerugian.
Kepercayaan  yang ’”” lebih
“ besarterhadap kebenaran akan isi ””
“ dari ” “ macam-macam  surat  itulah ”
yang ” menyebabkan  diperberat ” ancaman ” pidananya.  Penyerangan “ terhadap kepercayaaan masyarakat  yang  lebih ”  “ besar terhadap  isi  surat ” - “” suraat  yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum ” masyarakatyang ” lebih besar pula ” . ” 3. “ Menyuruh    memasukkan  kete- rangan “ palsu  ke  dalam  akta autentik (266 ” KUHP)
Pasal 266 merumuskan sebagai berikut: Barangsiapa menyuruh ” memasukkan keterangan  pasu  ke ” “ dalamsuatu akta autentikmengenai “ sesuatu hal yang kebenarannya “ harus ”’” dinyatakan  oleh  akta  itu, dengan ‘ maskud ”’ untuk  memakai atau “ menyuruh orang lain memakai ” akta ”” itu ” “ seolah-olah ’ keterangannya sesuai “ dengan ’ kebenaran, dipidana, jika ” pemakaian itu dapat menimbulkan ” “ kerugian,  dengan  pidana  penjara paling ” “” lama 7 tahun ” ;
(1) “” Dipidana dengan pidana ” “ yang ” “ sama, ”” barang siapa  dengan ” sengaja ” memakao akta  tersebut ” “seolah-ola “ isinya sesuai  dengan  kebenaran,  jika
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
karena  pemakaian ” tersebut  dapat menimbulkan bukan kerugian.
Untuk  selesainya  perbuatan menuyuruh  memasukkan  dalam arti  selesainya  kejahatan  secara sempurna,  tidak  cukup  dengan selesainya  perbuatan  memberikan keterangan  tentang  sesuatu  hal/ kejadian,  melainkan  harus  sudah tenyata  tentang  hal/  kejadian  itu telah nyata-nyata dimuatnya dalamakta autentik yang dimaksudkannya.  Objek  kejahatan ini “ adalah  keterangan  palsu, artinya  suatu  keterangan  yang bertentangan  dengan ” kebenaran, keterangan mana mengenai
“ sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/  kejadian  berlaku  di  sini, melainkan  kejadian  yang  harus dibuktikan  oleh ” akta  autentik  itu.
Suatu “ hal  atau  kejadian  yang dimaksud  adalah  sesuatu ” “ hal yang  menjadi  isi  pokok  dari  akta ”
autentik “ yang  dibuat  itu.  Akta ”
nikah isi ” pokoknya adalah perihal pernikahan, “ akta  jual  beki  isi pokoknya  perihal  jual ” “ beli,  akta kelahiran  isi  pokoknya  adalah perihal kelahiran, dan bukan mengenai ” hal-hal di luar mengenai isi pokok dari akta.
“ 4.  Pemalsuan  surat  tertentu  (269 dan ” 270 KUHP)
1.    Pasal  269  merumuskan sebagai berikut:
(1)  Barangsiapa  membuat surat “ palsu  atau  memalsu  surat keterangan  tanda  kelakuan  baik, kecakapan,  kemiskinan,  kecacatan atau keadaan ” lain, dengan maksud untuk  memakai  atau  menyuruh orang  lain  memakai “ surat  itu supaya  diterima  dalam  pekerjaan atau supaya menimbulkan ” kemurahan  hati  dan  pertolongan, dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
(2)  Dipidana  dengan  pidana yang  sama “ barangsiapa  yang dengan  sengaja  memakai  surat keterangan  yang  palsu  atau  yang dipalsukan  tersebut  dalam “ ayat pertama, seolah-olah surat itu ” asli dan tidak ” di-palsu ”
2. ”” Pasal 270 KUHP.
( “ 1) ” Barang ” siapa ” membuat ” secarapalsu atau memalsukan surat jalan “ atau surat penggantinya,  kartu  keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan  menurut  ketentuan  UU tentang  pemberian  izin  kepada orang “ asing  untuk  masuk  dan
Evi  Purnamawati,  Warmiyana  Zairi  Absi,  Rusniati,  Pemalsuan  Identitas  Oleh  Penjual  Kartu  (SIM) Subscriber Identity, Halaman 223-239
menetap  di”  Indonesia,  ataupun barang siapa ” menyuruh memberikan  surat  serupa  itu  atas nama  palsu  atau  nama  kecil  tapi palsu  atau  dengan  menunjuk  pada keadaan  palsu,  dengan  maksud untuk menyuruh orang lain memakai  surat  itu  seolah-olah  asli dan  tidak  dipalsukan  atau  seolah- olah isinya sesuai dengan kebenaran, di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.
(2)  Dipidana  dengan  pidana yangsama ””“ barangsiapa yang dengan  sengaja  memakai  surat yang  tidaka  benar  atau  yang dipalsu  tersebut  ayat  pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau  seolah-olah  isinya  sesuai dengan kebenaran.

## KESIMPULAN

## DAN REKOMENDASI
Pemalsuan  identitas  diri  oleh
penjual SIM Card merupakan
“ Perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan  pasal 263 KUHP. Disaranakan  kepada  penjual  kartu telpon  seluler  untuk  tidak  membantu mendaftarkan kartu telpon secara ilegal atau  menggunakan  data  palsu  sebab
dapat  mengakibatkan  gugatan  perdata dan diancam pidana tentang pemalsuan surat  identitas  diri,  dan  hendaknya waktu mendaftarkan  kartu  telpon pembeli dimintakan untuk menunjukan identitas  diri  atau  membawa  fotokopi kartu keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi, Kejahatan  Tehadap Pemalsuan ,  Jakarta:  Grafindo
Persada, 2002.
Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
H. A. K. Moch Anwar, Hukum Pidana di  Bidang  Ekonomi ,  Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1990. http://id.shvoong. com/law-and- politics/ criminal-law/’. 2241942- keberagaman pemalsuan/,  2021 John  M  Echols  dan  Hasan  Shadily,
Kamus Inggris Indonesia , Jakarta: PT Gramedia, 2000.
Jimly  Asshidiqie, Menuju  Negara
Hukum yang Demokratis , Jakarta:
PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009Syahrul  Ramadhan, Kamus Ilmiah Populer , Surabaya: Khazana Media Ilmu, 2010.
Ishaq, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum , Jakarta: Sinar Grafika,  2007. Kasiyanto Kaseim, Agresi Perkembangan Teknologi Informasi , Jakarta: Prenada Group, 2015.
Moljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana , Jakarta: Rineka Cipta., 2008.