## Jurnal Restorative Justice
Vol. 7 No. 2, November2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
AKIBAT HUKUM BUG HUNTER YANG MELAKUKAN ILLEGAL ACCESS TERHADAP APLIKASI

## LEGAL CONSEQUENCES OG BUG HUNTERS WHO COMMIT ILLEGAL ACCESS TO THE APLICATION
Argo Cakra Wardaya 1 , Otto Yudianto 2 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: argocakra@gmail.com
2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: otto@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Menemukan  celah  atau  bug  terhadap  suatu  sistem  atau  aplikasi  merupakan  kegiatan  yang positif  yang  sangat  membantu  bagi  pemilik  aplikasi  yang  diuntungkan  dengan  temuan tersebut.  Bug  hunter  yang  memiliki  etika  untuk  melaporkan  informasi  hasil  temuan  bug terhadap suatu sistem atau aplikasi tetapi memasuki sistem atau aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi masih menjadi persoalan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bug Hunter yang memasuki sistem aplikasi tanpa seizin developer untuk menemukan bug atau celah keamanan dilakukan dengan sengaja dan mengetahuinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka atau data skunder, menemukan aturan  hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum yang kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban terkait isu  hukum  yang  dihadapi.  Kesengajaan  yang  menjadi  dasar  bagi  Bug  Hunter  dalam melakukan  aksinya  inilah  yang  mengakibatkan  Bug  Hunter  terjerat  Illegal  Access  walaupun dilandasi dengan motif etika yang baik tetapi unsur kesengajaan yang dilakukan Bug Hunter dan memasuki sistem aplikasi tanpa seizin pemilik aplikasi inilah yang mengakibatkan  Bug Hunter terjerat Illegal Access.
Kata kunci: Aplikasi, Bug Hunter, Illegal Access

## Abstract
Finding gaps or bugs in a system or application is a positive activity that is very helpful for application owners who benefit from these findings. Bug hunters who have the ethics to report information on bug findings on a system or application but enter the system or application without the permission of the application owner are still a problem. Activities carried out by Bug Hunter who enters the application system without the developer's permission to find  bugs or security holes are done intentionally and knowingly. This research uses a normative legal research method which is carried out by searching and examining library materials or secondary data, finding legal rules, legal principles, by collecting legal materials in the form of legal norms and principles which are then analyzed to provide answers related to the legal issues at hand. The intentionality that became the basis for Bug Hunter in carrying out this action is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access even though it was based on good ethical motives, the element of intentionality carried out by Bug Hunter and entering the application system without the permission of the application owner is what resulted in Bug Hunter being caught in Illegal Access.
Keywords: Application; Bug Hunter; Illegal Access

## Pendahuluan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang sangat  besar  terhadap  kehidupan  manusia.  Perkembangan  teknologi  yang semakin modern ini tidak hanya digunakan untuk kepentingan positif, tetapi banyak juga yang menggunakan perkembangan teknologi ini untuk berbuat negatif.  Kemajian  di  bidang  teknologi  informasi  melalui  komputer  yang tersambung  dengan  jejaring  internet  sering  kali  diguakan  sebagai  wadah untuk  melakukan  kejahatan.  Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  dan luasnya arus cyber media yang sangat dinamis, terdapat dua problematika yang dapat  diketahui  di  dalam  hal  ini.  Pertama,  persoalan  cybercrime.  Istilah cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan melalui teknologi internet dengan cara menyerang sistem secara umum di dalam dunia maya maupun menyerang  data  pribadi  yang  bersifatnya  penting  maupun  yang  sifatnya rahasia. 1 Cybercrime dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Cybercrime dalam arti sempit ialah kejahatan yang dilakukan terhadap sistem komputer. Cybercrime  secara  luas  dapat  mencakup  kejahatan  terhadap  jaringan  dan sistem komputer yang dilakukan menggunakan media komputer.
Kejahatan  ini  sering  kali  dilakukan  hanya  untuk  memenuhi  hasrat kepuasan  tersendiri  yang  telah  mampu  merekayasa  sistem  sesuai  apa  yang para  pelaku  inginkan.  Faktor  ekonomi  juga  mempengaruhi  kejahatan  ini dilakukan  untuk  memberikan  keuntungan  pribadi  atau  keuntungan  pada kelompok  tertentu  yang  memberikan  dampak  berupa  kerugiaan  materiil terhadap  korban.  Kedua,  Cybersabotage  merupakan  Kejahatan  yang  ditandai dengan  adanya  perusakan,  gangguan,  bahkan  pemusnahan  terhadap  suatu data, program komputer, dan sistem yang terkoneksi melalui jejaring internet. 2
Cybercrime  merupakan  kejahatan  yang  tindakannya  memanfaatkan dunia maya sebagai media untuk melakukan tindakannya yang notabennya tidak terdapat batas wilayah hukum atau tidak tersangut dengan kompetensi relatif  dan  kejahatan  di  dalam  dunia  maya  tersebut  dapat  terjadi  karena walaupun  tanpa  adanya  hubungan  atau  interaksi  secara  langsung  antara pelaku dengan korbannya. Kejahatan siber yang terjadi mengakibatkan orang yang berada di berbagai belahan dunia dapat mengaksesnya dan dapat terlibat
1 Supanto, ‘PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI ( CYBER CRIME ) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY’, 5.1 (2016).
2 Ibrahim  Fikma  Edrisy,  Pengantar  Hukum  Siber,  ed.  by  M.H  Kamilatun  S.H.,  Cetajkan  P (lampung: Sai Wawai Publishing, 2019).
baik terlibat sebagai saksi, pelaku secara langsung maupun pelaku secara tidak langsung, dan sebagai korban.
Peran hacker tidak  boleh dilepaskan dalam  kejahatan siber. Terdapat dua kelompok utama hacker, hacker black hat dan hacker white hat. Keduanya memiliki  tujuan,  karakter,  motivasi  yang  berbeda  dalam  mendasari  aksi- aksinya dalam dunia siber. Hacker black hat adalah individu maupun kelompok yang  menyalah  gunakan  keterampilannya  untuk  melakukan  kejahatan  di dunia maya, hacker black hat mengeksplor dan menelusuri kelemahan dalam sistem dan jaringan komputer yang kemudian melakukan tindakan pencurian data,  perusakan  data,  sabotase,  dan  kemudian  menyebarkannya  di  media sosial  yang  bisa  menimbulkan  hoaks  bahkan  kekacauan  massal  di  dunia maya. 3 Hacker  white  hat  adalah  individu  maupun  kelompok  yang menggunakan keterampilan komputer dengan melakukan kegiatan etis untuk meningkatkan kamanan sistem dan jaringan komputer, white hat hacker bekerja dengan  izin  dan  kerjasama  dengan  developer  atau  pemilik  sistem  untuk menemukan kerentanan yang kemudian memperbaikinya atau memberikan solusi  kepada  developer.  Melindungi  sistem  dan  jaringan  komputer  dari serangan dan ancaman keamanan merupakan tujuan utama white hat hacker.
White hat hacker memiliki peran yang sangat penting dalam membantu dan meningkatkan keamanan sistem dan jaringan komputer dengan cara yang etis dan positif. Kemajuan teknologi dalam dunia modern ini kemampuan dan keahlian  mereka  sangat  penting  dan  sangat  diandalkan  untuk  melindungi sistem  dan  jaringan  komputer  dari  ancaman  kejahatan  yang  mengancam keamanan jaringan komputer.
Dalam  era  kemajuan  teknologi  ini,  serangan  siber  dan  kejahatan terhadap keamanan di jejaring komputer menjadi ancaman serius baik secara individu,  kelompok,  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Developer  yang memiliki  suatu  sistem  atau  jaringan  bahkan  aplikasi  yang  mengandalkan internet juga dibuat khawatir dengan adanya bug atau celah dalam aplikasi mereka  yang  bisa  digunakan  oleh  hacker  jahat  untuk  menyerang  dan menghancurkan aplikasi tersebut. Keberadaan hacker yang beretika atau bug huter yang  memiliki peran penting untuk mengidentifikasi dan  melaporkan bug atau celah keamanan kepada pemilik sistem atau developer. Developer yang mendapatkan  laporan  dari  bug  hunter  ini  akan  diuntungkan  dan  dapat
3 Mariya Aziz and Muhammad Hasan Rumlus, ‘Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perpektif UU Informasi’, 2018, 75–88.
memperbaiki  kerentanan  tersebut  sebelum  dimanfaatkan  oleh  hacker  yang tidak bertanggung jawab.
Hacker  yang  beretika  atau  bug  hunter  merupakan  individu  atau kelompok tertentu yang secara sukarela memberikan jasanya berupa keahlian dalam  hal  menguji  keamanan  sistem  komputer  atau  perangkat  lunak  yang bertujuan  untuk  menemukan  bug  atau  celah  keamanan  dan  kemudian memberikan  informasi  dari  bug  temuanya  kepada  pemilik  sistem  atau aplikasi. Bug hunter ini melakukan tindakannya dengan niat baik atau dengan etika yang baik untuk membantu meningkatkan keamanan dan meminimalisir kerentanan terhadap sistem atau aplikasi dari serangan hacker black hat yang dapat merugikan developer.
Kekhawatiran bug hunter terhadap resiko hukum yang akan di hadapi tentunya  menjadi  persoalan  belakangan  ini.  Beberapa  dari  bug  hunter  ini mungkin melanggar Undang-Undang tentang akses ilegal saat melakukan uji keamanan  sistem  jaringan,  meskipun  niat  dan  etika  mereka  baik  untuk meningkatkan  keamanan  dan  melindungi  sistem  dan  aplikasi.  Akibatnya, beberapa  bug  hunter  dituntut  secara  hukum  karena  tindakan  yang  mereka perbuat yang sebenarnya bertujuan baik.
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik (ITE), cybercrime belum ada yang mengatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan  di  Indonesia.  Berkaitan  dengan  kasus-kasus  tentang cybercrime  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  ITE  di  Indonesia mengaplikasikan  peraturan  perundang-undangan  yang  idealnya  mumpuni dan  bisa  dihubungkan  dengan  cybercrime,  baik  berasal  dari  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. 4
Cyberlaw  pertama  di  Indonesia  yakni  Undang-Undang  ITE  telah mengatur  berbagai  aspek  yang  diperlukan  untuk  menangani  kejahatan  di dunia  maya.  Salahsatunya  mengatur  tentang  akses  ilegal  yang  termuat  di dalam  ketentuan  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi transaksi  dam  elektronik  yang  menyatakan  bahwa  :  "Setiap  orang  dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau
4 Nani  Widya  Sari,  KEJAHATAN  CYBER  DALAM  PERKEMBANGAN  TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMPUTER, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, V .
sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara melanggar,  menerobos,  melampaui  atau  menjebol  sistem  pengaman".  Pasal tersebut  mengatur  tenteng  illegal  access  secara  umum,  yang  dimaksud mengatur  secara  umum  disini  diartikan  bahwa  pasal  tersebut  menyerang semua atau keseluruhan pelaku illegal access tanpa terkecuali.
Pasal  30  Undang-Undang  ITE  ini  tentunya  sangat  merugikan  Bug Hunter yang  bekerja mencari  Bug di suatu  sistem atau jaringan yang  belum mempunyai  perizinan  dari  pemilik  sistem  atau  aplikasi  yang  kemudian melaporkan informasi temuan bug atau celah dari aplikasi kepada  developer atau  pemilik  sistem  ini.  Pengecualian  terhadap  karakter  atau  etika  yang mendasari kegiatan Illegal Access ini sangat di perlukan.
Meningkatnya  perkembangan  teknologi  yang  seharusnya  membawa dampak berupa manfaat terhadap manusia dalam menyokong kelangsungan kehidupan,  baik  didalam  dunia  kerja  bahkandi  dunia  pendidikan.  Berbagai bentuk  kejahatan  di  dunia  Maya  dapat  memberikan  dampat  negatif  yang merugikan  masyarakat  dan  terlebih  lagi  dapat  memberikan  dampak  yang buruk terhadap kehidupan masyarakat dan yang tidak dapat di abaikan terus semakin  berkembang.  Kejelasan  hukum  terhadap  etika  hacker  ini  harus  ada sehingga  agar  terciptanya  kepastian  hukum  dan  memberikan  kenyamanan terhadap  Bug  Hunter  dalam  menjalankan  pekerjan  dan  tugasnya  yang memberikan dampak positif terhadap developer pemilik sistem atau aplikasi agar terhindar dari kejahatan di dunia Maya.
Bug  Hunter  ini  termasuk  dalam  kelompok  white  hat  hacker  yang memiki  tujuan  dan  itikad  baik.  Tujuan  tersebut  dapat  dilihat  dari  motif kegiatan yang dilakukan dengan memberikan informasi mengenai temuannya berupa bug atau celah yang membuat kerentanan terhadap sistem dan aplikasi yang  disampaikan  kepada  Developer  selaku  pemilik  sistem  atau  aplikasi, walaupun dilakukan dengan cara mengakses suatu sistem dengan cara yang tergolong  ilegal  tetapi  dilandasi  dengan  tujuan  yang  baik,  pengecualian terhadap etika Bug Hunter ini sangat perlu adanya. 5
5 Thomas Walshe and Andrew Simpson, ‘An Empirical Study of Bug Bounty Programs’, IBF 2020 - Proceedings of the 2020 IEEE 2nd International Workshop on Intelligent Bug Fixing, 2020, 35– 44 https://doi.org/10.1109/IBF50092.2020.9034828.

## Permasalahan
Bagaimanakah akibat hukum bug hunter yang melakukan Illegal Access terhadap suatu aplikasi ?

## Metode Penelitian
Penelitian  Hukum  normatif  (normative  legal  research)  adalah  metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  normatif  berupa penelitian hukum yang menggunakan cara mencari dan menganalisis bahan pustaka  atau  data  skunder,  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum, dengan mengumpulkan bahan hukum berupa norma dan asas-asas hukum  yang  kemudian  dianalisis  untuk  memberikan  jawaban  terkait  isu hukum  yang  dihadapi. 6 Pendekatan  masalah  menggunakan  metode pendekatan  Undang-Undang  (statue  appruach)  dan  pendekatan  konsep (conceptual appruach). Pengkajian dasar hukum untuk menmberikan jawaban terkait isu hukum yang diteliti maka digunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan  konsep  digunakan  untuk  menelaah  dan  menganalisis  kerangka pikir, kerangka konsep, dan landasan teori. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pentingnya mengetahui doktrin yang terdapat di  dalam  bidang  ilmu  hukum  dapat  menjadi  dasar  untuk  memberikan argumentasi  hukum  agar  dapat  memcahkan  isu  atau  permasalahan  yang dihadapi. 7

## Pembahasan Akibat Hukum
Bagian Munculnya akibat hukum berasal dari peristiwa hukum yang terlebih  mendahuluinya,  peristiwa  hukum  dapat  berarti  sebagai  sesuatu kejadian yang memunculkan adanya hukum yang dapat berupa tragedi atau kejadian  yang  memiliki  hubungan  dengan  hukum.  Hukum  yang  memuat aturan  berupa  peristiwa  dan  akibat  yang  kemudian  dikaitkan.  Pemaknaan peristiwa menjadi peristiwa hukum dan akibat dari peristiwa hukum tersebut diartikan sebagai akibat hukum. Peristiwa hukum atau kejadian hukum atau disebut sebagai rechtsfeit adalah peristiwa yang berada di dalam masyarakat yang menimbulkan akibat dan diatur oleh hukum.
6 P.M Marzuki, ‘Penelitian Hukum Edisi Revisi’, 18, 2011.
7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
Dalam KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia, "peristiwa" mengacu pada  sesuatu  yang  terjadi.  Dengan  demikian,  "peristiwa  hukum"  dapat mengacu  pada  kejadian  yang  menghasilkan  akibat  hukum  yang  dapat diterapkan  atau  yang  berkaitan  dengan  hukum  sedangkan  aturan  tersebut berisikan  mengenai  peristiwa  dan  konsekuensi  yang  dikaitkan  olehnya. Peristiwa itu merupakan peristiwa hukum dan konsekuensi yang dihasilkan dari peristiwa tersebut disebut sebagai konsekuensi hukum. 8
Van Apeldoorn berpendapat bahwa, peristiwa hukum adalah salahsatu peristiwa  yang  pengaturannya  terdapat  di  dalam  hukum  yang  dapat memberikan  dampak  berupa  penghapusan  hak.  Dalam  istilah  yang  lebih sederhana, peristiwa hukum, juga dikenal sebagai rechtsfeit yang merupakan peristiwa  di  dalam  masyarakatan  yang  berdampak  pada  hukum.  Peristiwa hukum  ini  merupakan  peristiwa  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat yang  menghasilkan  adanya  produk  hukum  tertentu  sehingga  muatan  di dalamnya diterapkan. Secara lebih terperinci, apabila suatu peristiwa terjadi dalam  masyarakat  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  digambarkan  dalam peraturan tersebut, peraturan itu pun diterapkan pada peristiwa tersebut. 9 Perbuatan Hukum menurut para ahli. R. Soeroso mengatakan bahwa perbuatan  yang dilakukan oleh setiap subjek hukum hukum baik perorangan maupun  badan  hukum  yang  konsekuensinya  termuat  dan  diatur  di  dalam hukum  dan  akibatnya  dapat  dianggap  sebagai  kehendak  dari  orang  yang melakukan  perbuatan  itu.  Chainur  Arasjid  mengatakan  bahwa  perbuatan yang  memiliki  akibat  dari  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dan  termuat  di dalam aturan hukum adalah perbuatan hukum dan akibatnya dapat di klaim sebagai kehendak dari pelaku terkait perbuatannya.
Perbuatan  hukum  menurut  para  ahli  tersebut  dapat  diambil kesimpulkan bahwa pengertian perbuatan hukum merupakan perbuatan yang diperbuat oleh suatumanusia ataupun badan hukum yang merupakan subjek dari hukum, yang perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang diinginkan oleh  tangan  orang  itu  untuk  melakukannya.  Apabila  perbuatan  itu  tidak
8 Annisa  Indah  Pertiwi  and  others,  ‘TINDAK  PIDANA  CYBERSPACE  DALAM  AKSES ILEGAL  TERHADAP  BOCORNYA  DATA  INFORMASI  PUBLIK  Annisa  Indah  Pertiwi, Eviana, Tiara Febriyanti Mahasiswa Program Sarjana STIH - Sumpah Pemuda’, 1 (2023), 139– 50.
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
memerlukan pelakunya atau salah satu pelakunya, maka perbuatan itu tidak ada praktik hukum.
Oleh  karena  itu,  subjek  hukum  yang  melakukan  kegiatan  tersebut menjadi  faktor  utama  didalamnya.  Nah  kalau  kita  analisa  apa maksudnyaUndang-undang  di  atas  mengandung  unsur-unsur  praktek hukum sebagai berikut :
1. Perbuatan tersebut harus subjek hukum yang melakukannya;
2. Oleh karena itu, perbuatan itu sah;
3. Oleh  karena  itu,  perbuatan  itu  disukai  oleh  orang  yang  melakukan perilakunya.
Pengertian  akibat  hukum  dengan  demikian  diartikan  sebagai  akibat dari  adanya  tindakan  yang  diperbuat  untuk  mendapatkan  akibat  yang diinginkan oleh pelakunya dan ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang. Tindakan  yang  diperbuat  berupa  tindakan  hukum  yang  dilakukan  untuk mendapatkan suatu akibat yang diinginkan oleh hukum.

## Akibat  Hukum  Bug  Hunter  yang  Melakukan  Illegal  Access  Terhadap Aplikasi
Kemajuan  teknologi  dalam  era  saat  ini  tentunya  banyak  melahirkan terobosan-terobosan baru yang memberikan kemajuan dalam dunia teknologi. Kemajuan  ini  juga  memberikan  dampak  positif  dan  negatif.  Dampak positifnya ruang akses masyarakat dalam melakukan segala aktifitasnya lebih terbantu dengan kemajuan teknologi dan teknologi ini dapat menyusur segala aspek lapisan masyarakat mulai dari anak muda sampai dewasa bisa dengan mudah mengakses internet dengan kemajuan teknologi. Dampak negatifnya akibat dari kemajuan teknologi juga melahirkan ruang terhadap oknum yang tidak  bertanggung  jawab  yang  dengan  sengaja  memanfaatkan  kemajuan teknologi ini untuk mencari keuntungan pribadi.
Kebutuhan masyarakat dalam era kemajuan teknologi ini tentunya juga semakin bertambah dan berkembang mengikuti era yang sedang tren. Aplikasi untuk  menunjang  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  juga  semakin berkembang  dan  bervariatif  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dari masyarakat. Pemenuhan bahan pokok atau untuk kehidupan sehari-hari juga semakin di permudah dengan adanya aplikasi yang dipergunakan untuk jual beli kebutuhan pokok yang memberikan kemudahan berupa delivery order, jadi
masyarakat  hanya  menunggu  dirumah  saja  barang  akan  di  antarkan  oleh kurir, tentunya sangat praktis dan efisien.
Developer  selaku  pengembang  juga  mengikuti  perkembangan kehidupan masyarakat dalam halpembuatan aplikasi dan sistem yang sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Semakin  banyaknya  perkembangan  juga mengakibatkan  aplikasi  yang  dibuat  untuk  menunjang  kebutuhan  pokok masyarakat  tidak  di  cek  dengan  baik  oleh  developer  selaku  pengembang aplikasi, hasilnya banyak di dapatkan temuan bug atau eror di dalam aplikasi tak jarang terdapat kelemahan atau celah di dalam aplikasinya.
Kelemahan  dan  bug  yang  terdapat  di  dalam  aplikasi  inilah  yang memberikan  kesempatan  bagi  black  hat  hacker  atau  oknum  yang  tidak bertanggung  jawab  untuk  membobol  aplikasi  dan  menyebarkan  informasi yang  negatif  kepada  masyarakat. 10 Perbuatan  negatif  inilah  yang  membuat developer  selaku  pengembang  aplikasi  khawatir  dan  geram  dikarenakan perbuatan ini sangatlah berbahaya jika terjadi mengingat informasi didalam aplikasi sangatlah rahasia dan dapat meruntuhkan pamor aplikasi tersebut.
Sistem keamanan dari aplikasi sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal negatif ini, tetapi para hacker lebih cerdik dan piawai dalam menemukan celah  dan  kelemahan  yang  terdapat  di  dalam  aplikasi.  Developer  selaku pengembang  aplikasi  tidak  mungkin  bisa  mengatasi  banyaknya  celah  dan kelemahan  yang  terdapat  di  dalam  aplikasi  tersebut  apalagi  dengan banyaknya  bug  yang  terdapat  di  dalam  sebuah  aplikasi,  maka  developer seringkali  mengadakan  kompetisi  atau  sayembara  untuk  hacker  white  hat yang  bisa  menemukan  celah  atau  bug  di  dalam  aplikasinya  yang  nantinya akan  di  berikan  reward  berupa  uang  tanda  jasa  atau  yang  lainnya  sesuai kesepakatan. Hacker ini biasanya disebut dengan bug hunter. 11
Bug hunter adalah individu atau kelompok baik secara sukarela ataupun ajang kompetisi yang memberikan jasanya berupa temuan bug, informasi, atau celah terhadap keamanan suatu aplikasi yang nantinya akan di berikan reward sesuai dengan jasa yang diberikannya. Bug hunter tergolong dalam white hat
10 Walshe and Simpson. Op.Cit.
11 Alfiyan Mardiansyah, ‘( THE VERIFICATION MECHANISMS IN THE EVENT OF CYBER CRIME  )  Alfiyan  Mardiansyah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sumatera Selatan Email : Alviansyah89@gmail.Com A . Pendahuluan Kehidupan Manusia Dari Masa Ke Masa Mengalami Perkembangan Yang Sangat’, 11, 2015, 1–19.
hacker  yang  menggunakan  kemampuannya  dalam  memahami  baha pemrograman untuk kepentingan yang positif.
Bug hunter seringkali melakukan aksinya tanpa adanya kompetisi atau permintaan dari developer selaku pengembang aplikasi yang mana bug hunter ini  melakukan  identifikasi  bug  atau  pencarian  bug  dan  kelemahan  di  dalam aplikasi  tanpa  seizin  developer  selaku  pengembang  aplikasi  yang  kemudian setelah  mendapatkan  adanya  indikasi  bug  dan  celah  terhadap  keamanan aplikasi  bug  hunter  membuat  laporan  dan  melaporkan  temuannya  kepada developer.
Developer selaku pengembang aplikasi akan memberikan reward terkait temuan  bug  dari  bug  hunter  ini  dan  apabila  Developer  selaku  pengembang merasa  dirugikan  dengan  kegiatan  pencarian  bug  oleh  bug  hunter  ini  akan menuntut  bug  hunter  dengan  ancaman  illegal  access  karena  Developer  selaku pengembang aplikasi belum memberikan izin untuk pencarian bug atau celah keamanan  aplikasi  walaupun  bug  hunter  memiliki  etika  dan  tujuan  yang baik. 12
Illegal  Access  ini  terdapat  di  dalam  pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi  dan  Elektronik  yang  menyatakan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan  cara  apa  pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Akses ilegal dalam pasal tersebut adalah akses ilegal dengan cara melumpuhkan  sistem  pengaman.  Akses  ilegal  terhadap  aplikasi  dapat dipidana  menggunakan  Pasal  Undang-Undang  ITE  karena  aplikasi merupakan sistem elektronik yang dioperasionalkan melalui komputer. 13
Perbuatan  yang  dilarang  dalam  Undang-Undang  ITE  bukanlah merupakan tindak pidana, karena perbuatan tersebut hanya berisi norma yang berupa  larangan.  Bab  tentang  ketentuan  pidana  yang  menjadi  tolak  ukur perbuatan  akses  ilegal  dapat  dipidana  terdapat  dalam  Pasal  46  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi  dan  Elektronik yang menyatakan bahwa : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 Supanto. Op.Cit.
13 Edrisy. Op.Cit.
7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)”.  Selain itu, Undang-Undang ITE tidak  memberikan kualifikasi tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran  terhadap  ketentuan  pidana  hal tersebut  adalah  bahwa  di  dalam  Undang-Undang  ITE  terdapat  masalah yuridis dan berpotensi menimbulkan masalah dalam penegakan hukumnya.
Mengetahui  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  merupakan  hal  yang penting  untuk  dapat  dipenuhinya  syarat  pemidanaan.  Terhadap  syarat pemidanaan,  dikalangan  sarjana  hukum  memang  terdapat  beberapa pandangan.  Menurut  sudarto,  unsur  perbuatan  terdiri  dari  terpenuhnya syarat  Undang-Undang  dan  bersifat  melawan  hukum  tidak  ada  alasan pembenar, sedangkan unsur orang terdiri dari kesalahan yang di dalamnya terdapat  kemampuan  bertanggung  jawab  serta  dulus  atau  culpa  (tidak  ada alasan pemaaf). Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengetahui unsur- unsur yang terdapat di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang ITE karena sebagai prinsip kepastian.
Pasal 30 Ayat 2 Undang-Undang ITE dapat dikategorikan akses ilegal dengan  tujuan  mendapatkan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik milik orang lain. Tindak pidana pokoknya yaitu mengakses secara ilegal,  pada  tujuannya  terdapat  pemberat  yakni  mendapatkan  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik.  Unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut :
- Unsur Kesalahan : dengan sengaja;
- Sifat melawan hukum : tanpa hak atau melawan hukum;
- Perbuatan : mengakses dan/atau sistem elektronik;
- Kualifikasi  :  memperoleh  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen elektronik.
Rumusan  “dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  mengakses”  berarti bahwa  ada  dua  persyaratan.  Ini  merupakan  persyaratan  untuk  dapat dihukumnya pelaku dengan cara akses ecara tidak sah dan juga bahwa pelaku mengetahui  ketika  mengakses.  Rumusan  “dengan  sengaja  dan  melawan hukum mengakses” menyiratkan bahwa pelaku tidak dihukum kecuali ia tahu bahwa  ia  bertindak  melawan  hukum.  Kesengajaan  pada  pasal  30  ayat  2 Undang-Undang  ITE  berarti  petindak  memiliki  kehendak  dan  mengetahui tindakannya untuk menggunakan akses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain tidak dengan persetujuan pemilik dikarenakan di dalamnya telah tersimpan  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bukan
untuk akses publik atau umum. Disadari oleh petindak bahwa tindakannya merupakan perbuatan terlarang.
Tindak pidana banyak terdapat unsur opzet atau kesengajaan dan bukan unsur  culpa  atau  lalai,  karenanya  yang  sesuai  dan  pantas  mendapatkan hukuman pidana adalah orang yang melakukan tindakannya dengan sengaja. Kesengajaan dibagi menjadi 3 bagian antaralain :
a. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)
Sengaja  sebagai  niatan  dimaksudkan  tujuan  atau  maksudnya  ialah untuk  melakukan  tindakannya,  apabila  tindakannya  telah  dilakukan  maka tindakan  itu  telah  dilakukan  dengan  sengaja  sebagai  maksud.  Kesengajaan yang  memiliki  sifat  tujuan  ada  apabila  dapat  dinyatakan  bahwa  pelaku memang benar dan mengiyakan mendapatkan adanya akibat yang mendasari alasan adanya ketentuan pidana. Kesengajaan sebagai tujuan atau niat adalah tercapainya delik apabila merupakan tujuan dari pelaku.
b. Sengaja  dengan  sadar  akan  kepastian  atau  keharusan
(zekurheidsbewustzijn)
Kesengajaan  ini  dapat  terjadi  apabila  pelaku  dengan  perbuatan  yang dikehendakinya  dan  tidak  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  akibat  yang menjadi  pokok  dari  delict,  akibat  akan  mengikuti  arah  dari  perbuatan  itu. kesengajaan  dengan  sadar  akan  kepastaian  adalah  tercapainya  delik  yang tidak  menjadi  tujuan  dari  pelaku,  tetapi  merupakan  syarat  mutlak  sebelum dan sesaat atau  setelah tujuan dari pelaku terwujud.
c. Sengaja  dengan  Sadar  Akan  Kemungkinan  (Dolus  eventualis, mogelljkeheidsbewustzijn)
Kesengajaan  secara  jelas  tidak  diikuti  bayang-bayang  akan  kepastian dapat  terwujud  akibat  yang  bersangkutan,  tetapi  membayangkan  suatu kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan menimbulkan akibat. Ada dua penulis belanda, yaitu Pompe dan Van Djik yang menyebutkan bahwa, hanya dengan keinsafan memungkinkan tidak adanya kesengajaan melainkan hanya ada kelalaian atau culpa. Kesengajaan yang dilakukan secara sadar akan merubah  tercapainya  delik  bukan  merupakan  tujuan  dari  pelaku,  tetapi merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum dan sesaat atau sesdudah tujuan dari pelaku tercapai.
Unsur persetujuan atau izin ini sangat penting terkait hal pembuktian. Penuntut  umum  tidak  hanya  harus  membuktikan  adanya  unsur  akses
terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain, tetapi juga bahwa  akses  terhadap  komputer  dan/atau  sistem  elektronik  tersebut dilakukan tanpa izin atau izin dari pengembang atau pemilik aplikasi.

## Kesimpulan
Bug Hunter yang melakukan aksinya memasuki aplikasi yang kemudian mencari  bug  atau  celah  yang  kemudian  membuat  laporan  informasi  dan disampaikan kepada pemilik aplikasi apabila memasuki sistem aplikasi tanpa seizin  dari  pemilik  sistem  atau  aplikasi  disini  disebut  Developer  maka  Bug Hunter  tersebut  terkena  Illegal  Access  yang  terdapat  pada  pasal  30  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  transaksi  elektronik. Perbuatan yang dilakukan Bug Huter memang memiliki etika yang bertujuan baik  tetapi  cara  yang  dilakukannya  adalah  salah  yang  dengan  sengaja  dan mengetahuinya memasuki sistem aplikasi utnuk mencari Bug atau celah dari keamanan aplikasi.

## Daftar Pustaka Buku
Edrisy, Ibrahim Fikma, Pengantar Hukum Siber, ed. by M.H Kamilatun S.H., Cetajkan P (lampung: Sai Wawai Publishing, 2019). Marzuki, P.M, ‘Penelitian Hukum Edisi Revisi’, 18, 2011 Soekanto,  Soerjono,  Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan  Singkat, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

## Jurnal
Aziz, Mariya, and Muhammad Hasan Rumlus, ‘Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dari Tindakan Cracking Perpektif UU Informasi’, 2018, 75– 88
Mardiansyah,  Alfiyan,  ‘(  THE  VERIFICATION  MECHANISMS  IN  THE EVENT  OF  CYBER  CRIME  )  Alfiyan  Mardiansyah  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Sumatera  Selatan  Email : Alviansyah89@gmail.Com A . Pendahuluan Kehidupan Manusia Dari Masa Ke Masa Mengalami Perkembangan Yang Sangat’, 11, 2015, 1–19
Pertiwi, Annisa Indah, Eviana, Tiara Febriyanti, and Warmiyana Zairi Absi, ‘TINDAK  PIDANA  CYBERSPACE  DALAM  AKSES  ILEGAL TERHADAP BOCORNYA DATA INFORMASI PUBLIK Annisa Indah
Pertiwi,  Eviana,  Tiara  Febriyanti  Mahasiswa  Program  Sarjana  STIH  - Sumpah Pemuda’, 1 (2023), 139–50
Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Sari,  Nani  Widya,  KEJAHATAN  CYBER  DALAM  PERKEMBANGAN
TEKNOLOGI  INFORMASI  BERBASIS  KOMPUTER,  Jurnal  Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 2018, v Supanto,  ‘PERKEMBANGAN  KEJAHATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  ( CYBER CRIME ) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY’, 5.1 (2016)
Walshe, Thomas, and Andrew Simpson, ‘An Empirical Study of Bug Bounty Programs’, IBF 2020 - Proceedings of the 2020 IEEE 2nd International Workshop on Intelligent Bug Fixing, 2020, 35–44 https://doi.org/10.1109/IBF50092.2020.9034828