How to cite: Prastiti Siswayani (2022) Penyelesaian Perkara Lgbt  Prajurit Tni Dalam Sistem Peradilan Militer,
(4) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 11, November 2022

## PENYELESAIAN  PERKARA  LGBT  PRAJURIT  TNI  DALAM  SISTEM PERADILAN MILITER
Prastiti Siswayani, Nurini Aprilianda, Faizin Sulistyo Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: _prastiti@student.ub.ac.id, faizin@ub.ac.id, aprilianda@yahoo.co.id

## Abstrak
LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan sebuah perilaku dan orientasi  seksual  menyimpang  yang  berlawanan  dengan  dogma  agama,  kodrat manusia,  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  Indonesia.  Perilaku  LGBT ternyata  juga  ada  yang  dilakukan  prajurit  TNI,  sehingga  dalam  kaitan  dengan penyelesaian  prilaku  LGBT  dalam  system  Peradilan  Militer  terhadap  perbedaan pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  keterbuktian  tindak  pidana  sehingga  dalam penelitian ini yaitu tentang filosofi Majelis Hakim dalam keterbuktian tindak pidana didasarkan pada Pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer dan dasar diterapkannya  Pasal  103  KUHPM  tersebut  serta  solusi  pengaturan  penyelesaian LGBT ke depannya. Disamping itu penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif  dengan  pendekatan  komparatif  putusan  hakim  di  dua  pengadilan militer.Hasil, Homoseksual merupakan salah satu dari LGBT, yaitu seseorang yang cenderung  mengutamakan  orang  yang  berjenis  kelamin  sama  sebagai  sarna menyalurkan  Hasrat  seksualnya  disebut  homoseksual.  Kesimpulannya,  perilaku LGBT  di  Pengadilan  Militer  merupakan  sebuah  perilaku  asusila  dan  amoral  yang dapat  dijatuhi  sanksi  tegas  berupa  pidana  pada  ketentuan  pasal  281  maupun  103 KUHP.
Kata kunci : LGBT; Militer; Peradilan Militer.

## Abstract
LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  and  Transgender)  is  a  deviant  sexual  orientation and  behavior  that  is  contrary  to  religious  dogma,  human  nature,  and  values  that live in Indonesian society. It turns out that LGBT behavior has also been committed by  TNI  soldiers,  so  that  in  relation  to  the  resolution  of  LGBT  behavior  in  the Military Justice system regarding differences in the considerations of the Panel of Judges  in  the  evidence  of  criminal  acts  so  that  in  this  study  it  is  about  the philosophy of the Panel of Judges in proving criminal acts based on Article 103 of the  Indonesian  Criminal  Code.  Military  Criminal  Law  and  the  basis  for  the implementation of Article 103 of the Criminal Code as well as solutions for setting up LGBT settlements in the future. Apart from that, the research being conducted is normative research with a comparative approach to the decisions of judges in two military courts. prioritizing people of the same sex as a means of channeling their sexual  desires  is  called  homosexuality.  In  conclusion,  LGBT  behavior  in  Military Courts is an immoral and immoral behavior that can be subject to strict sanctions
in the form of a crime under the provisions of Articles 281 and 103 of the Criminal Code.
Keywords: LGBT; Military; Military Justice.

## Pendahuluan
Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dijelaskan pada batang tubuh UUD Negara  RI  tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3),  dalam  konsep  Negara  hukum,  hukumlah  yang menjadi  panglima,  kekuasaan  hukum  harus  mampu  menciptakan  rasa  keadilan  dalam berbangsa dan benegara serta terciptanya rasa adil, rasa aman dan terjaminnya hak-hak asasi  manusia.  Prajurit  TNI  menjunjung  tinggi  hukum  dan  HAM  sebagai  jati  diri  TNI yang  terangkum  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004  tentang Tentara  Nasional  Indonesia  yang  menyebutkan  mengenai  jati  diri  TNI  antara  lain sebagai  Tentara  Profesional  yaitu  tentara  yang  terlatih,  terdidik,  diperlengkapi  secara baik,  tidak  berpolitik  praktis,  tidak  berbisnis,  dan  dijamin  kesejahteraannya,  serta mengikuti  kebijakan  politik  negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi,  supremasi  sipil, hak  asasi  manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  hukum  internasional  yang  telah diratifikasi.  Dalam  konteks  penegakan  hukum  terhadap  Prajurit  TNI  di  lingkungan militer  di  Indonesia,  ada  ketentuan  hukum      yang  secara  tegas  mengatur  Prajurit  TNI tentang  tindakan  apa  saja  yang  merupakan  pelanggaran,  kejahatan  atau  merupakan larangan  yang  diberikan  ancaman  berupa  sanksi  pidana  terhadap  pelanggarnya  yang diatur dalam hukum pidana militer.
Peradilan militer merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia di lingkungan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Lingkungan Peradilan Militer  sebagaimana diatur dalam Undang-undang  Nomor  31  tahun  1997  tentang  Peradilan  Militer  berwenang  : (Indonesia, 1999)
Mengadili  tindak  pidana  yang  dilakukan  seseorang  yang  pada  waktu  melakukan tindak pidana adalah:
1. Prajurit.
2. Yang berdasarkan ketentuan Undang Undang dipersamakan dengan prajurit,
3. Anggota  suatu  golongan  atau  jawatan  atau  badan  atau  yang  dipersamakan  atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi  atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
5. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
6. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan.
Perbuatan  LGBT  yaitu  adanya  orientasi  seksual  yang  menyimpang  dari  aturan agama  dan  nilai  kehidupan  kehidupan  yang  regilus  di  dalam  masyarakat  Indonesia, dimana  perbuatan  telah  melanggar  etika  moral  dan  etika  sosial  masyarakat  Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri dalam lingkungan militer juga terdapat penyimpangan orientasi seksual  yang  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  notabene  adalah  seorang prajurit TNI yang dalam masyarakat mungkin dianggap mustahil karena melihat sosok seorang  prajurit  yang  dikenal  gagah  serta  memiliki  kedisiplinan  dan  kepatuhan  dalam melaksanakan tugas dan aturan yang ada. Akan tetapi karena factor lingkungan , factor keluarga  dan  factor  genetik  yang  ada  pada  pelaku  yang  merupakan  sosok  prajurit tersebut hingga prajurit TNI terlibat dalam prilaku yang LGBT .
Tindak pidana LGBT secara khusus belum diatur dalam Undang-undang sehingga terhadap  delik  ini  terjadi  kekosongan  hukum  dan  perlu  adanya  undang-undang  yang mengatur terkait hal tersebut. Ada aturan yang secara tidak langsung mengatur LGBT. Seperti  pada  pasal  292  KUHP  yang  berisi  “Orang  yang  melakukan  perbuatan  cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pada pasal 292 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan LGBT hanya dapat dipidana jika pasangan mainnya adalah  seorang  yang  belum  dewasa  secara  hukum  pidana  dan  adanya  kekerasan ancaman  kekerasan.  Pengadilan  militer  sebagai  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman mempunyai suatu peran dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana LGBT sehingga  terhadap  Majelis  Hakim  yang  menyidangkan  perkara  tersebut  mampu memberikan  pertimbangan  yang  baik  dan  lengkap  sesuai  fakta  di  persidangan  melalui pertimbangan hukumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( Juridis  Normatif )  yaitu penelitian  yang  menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis. Penelitian  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif mengenai penerapan norma dalam perkara LGBT prajurit TNI dan pemidanaan  terhadap  prajurit  TNI  pelaku  tindak  pidana  LGBT  dalam  dua  Pengadilan Militer yang berbeda (Soekanto, 2007) . Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu  pendekatan  komparatif  (comparative  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case approach).  Pendekatan  komparatif  dilakukan  dengan  membandingkan  dua  putusan hakim  dalam  dua  pengadilan  militer  yang  berbeda  sedangkan  pendekatan  kasus dilakukan  dengan  cara  melakukan  telaah  terhadap  kasus  kasus  berkaitan  dengan  isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap  yang  menjadi  kajian  pokok  didalam  pendekatan  kasus  adalah  ratio decidendi  atau  reasoning,  yaitu  pertimbangan  pengadilan  untuk  sampai  kepada  sauatu putusan (Marzuki, 2005) .

## Hasil dan Pembahasan
1.Ketentuan LGBT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
Homoseksual  merupakan  salah  satu  dari  LGBT,  yaitu  seseorang  yang  cenderung mengutamakan  orang  yang  berjenis  kelamin  sama  sebagai  sarna  menyalurkan  Hasrat seksualnya  disebut  homoseksual,  sebagaimana  disebutkan  oleh (Oetomo,  2001) ,
mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseoarang atau orang orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseoarng secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang orang dari jenis kelamin yang sama (Oetomo, 2001) . Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan orientasi  pilihan  dari  seseorang  yang  ditujukan  pada  individu  atau  beberapa  individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki-laki disebut dengan Gay sedangkan homoseksual perempuan disebut Lesbian (Muttaqin, 2016) .
Lesbian  merupakan  istilah  bagi  para  perempuan  yang  mengarahkan  orientasi seksualnya kepada  sesame perempuan, selain itu juga diartikan  wanita  yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesame jenisnya, wanita homoseks. Istilah ini juga merujuk  kepada  perempuan  yang  mencintai  perempuan  baik  secara  fisik,  seksual, emosional atau secara spiritual (Martos, Wilson, & Meyer, 2017) .
Gay  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk  seorang  pria  yang  secara  seksual tertarik  kepada  sesama  pria  dan  menunjukkan  pada  komunitas  yang  berkembang diantara  orang-orang  yang  mempunyai  orientasi  seksual  yang  sama.  Istilah  Gay biasanya  dikontraskan  dengan  straight,  biseksual  adalah  istilahyang  digunakan  untuk menggambarkan  orang-orang  yang  tertarik  kepada  dua  jenis  kelamin  sekaligus,  jadi type ini tertarik pada laki-laki juga tertarik pada perempuan (Hamidi & Hakim, 2018) . Transegender  merupakan  istilah  untuk  orang  yang  cara  berprilaku  atau penampilannya tidak sesuai  dengan jenis kelaminnya, misalnya laki-laki tetapi  tingkah laku  dan  sikapnya  seperti  perempuan  dan  sebaliknya.  Sedangkan  transeksual  berbeda transgender, transeksual adalah orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan orientasi seksualnya, orang ini merasa bahwa dirinya terjebak pada tubuh yang salah.
Faktor-faktor penyebab timbulnya penyimpangan seksual atau munculnya LGBT yaitu:
a. Faktor  lingkungan  bisa  memicu  terjadinya  LGBT,  misalnya  saja  karena  salah pergaulan.  Ketika  seseorang  berteman  dengan  orang  yang  termasuk  LGBT,  ada kecenderungan dia akan ikut menjadi LGBT disebabkan factor pengaruh teman. Jadi, lingkungan  dan  kebiasaan  menjadi  factor  pemicu  paling  besar  terjadinya  LGBT  di Indonesia.  Adanya  pengaruh  budaya  barat  yang  masuk  ke  Indonesia  juga  bisa menyebabkan penyimpangan prilaku ini terjadi.
b.Faktor keluarga jika seseorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, hal  ini  bisa  menjadi  salah  satu  factor  yang  menyebabkan  seseorang  menjadi  LGBT. Oleh karena sebab itulah, peranan di dalam keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga sangat penting. Kehangatan dan keharmonisan keluarga akan mendorong  anak  untuk  tumbuh  normal  dan  wajar.  Selain  itu  jika  kedua  orang  tua memberikan  Pendidikan  agama  dan  moral  yang  baik,  hal  ini  akan  membentengi seseorang untuk menyimpang menjadi LGBT.
c. Faktor  genetik  yaitu  penyimpangan  seksual  seperti  lesbian,  gay,  biseksual  ataupun transgender  bisa  terjadi  karena  adanya  Riwayat  keturunan  dari  anggota  keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan XX. Namun, di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki prilaku menyerupai seorang perempuan.
Dalam  kaitannya  dengan  hukum  positif,  baik  di  Indonesia  maupun  di  negara- negara  lain,  praktek  homoseksual  mengalami  pro  dan  kontra.  Khusus  di  Indonesia, hubungan  seksual  antara  sesama  jenis  diatur  dalam  Pasal  292  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  292  KUHP  mengatur  bahwa  orang  dewasa  yang
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  di  duganya  belum  dewasa,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
Menurut (Wirjono,  2003) ,  pertimbangan  pasal  ini  tampaknya  adalah  kehendak pembentuk Undang-Undang untuk  melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu,  terutama  jiwanya.Homo  berasal  dari  bahasa  Yunani  yang  berarti  sama (Kartasapoetra, 1992) .
Sedangkan  seksual  mempunyai  dua  pengertian,  pertama:  seks  sebagai  jenis kelamin.  Kedua:  seks  adalah  hal  ihwal  yang  berhubungan  dengan  alat  kelamin, misalnya  persetubuhan  atau  senggama (Asyari,  2018) .  Menurut (Surianto,  Budiana,  & Wahjudianata,  2021) ,  homoseksual  adalah  keadaan  tertarik  terhadap  orang  dan  jenis kelamin yang sama. (Yatim, Ersi, & Yulia, 2021) , memberikan dua pengertian terhadap homoseksual.  Pertama,  orang  yang  tertarik  nafsu  syahwatnya  kepada  orang  sejenis dengannya. Kedua, dalam keadaan tertarik terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis.
(Sutowijoyo,  2022) ,  mengatakan  homoseksual  adalah  dalam  keadaan  tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.
Pada  umumnya  para  penyandang  homoseksual  itu  sendiri  tidak  mengetahui mengapa mereka menjadi demikian. Sebagian ada yang menerima keadaan dirinya dan hidup  dengan  senang  sebagai  homoseksual  dan  ada  sebagian  lain  yang  tidak  bisa menerima keadaan dirinya sehingga terus menerus berada dalam keadaan konflik batin selama hidupnya (Sarwono, 2005) .
Berbicara  mengenai  hukum,  maka  Thomas  Aquinas  sebagaimana  dikutip  oleh (Erfa, 2015) menjelaskan definisi konsep hukum . Ia menyebutkan bahwa hukum adalah suatu aturan atau ukuran dari Tindakan Tindakan. Dalam hal mana manusia dirangsang untuk  bertindak  (sesuai  aturan  atau  ukuran  itu)  atau  dikekang  untuk  tidak  bertindak (sesuai  dengan  aturan  atau  ukuran  itu)  atau  dikekang  untuk  tidak  bertindak  (sesuai dengan  aturan  atau  ukuran  itu.  Sebagaiman  diketahui,  perkataan  lex  (law,  hukum) adalah berasal dari kata ligare (mengikat). Sebab ia mengikat seseorang untuk bertindak (menurut  aturan  atau  ukuran  tertentu).  Hukum  tidak  lain  merupakan  perintah  rasional tentang  sesuatu  yang  memerintahkan  hal  hal  umum  yang  baik,  disebarluaskan  melalui perintah yang diperhatikan oleh masyarakat (Adrian, 2021) .
Homoseksual  menunjuk  kepada  suatu  perbuatan  Bersama  melanggar  kesusilaan antara  dua  orang  berkelamin  sama  ,  jadi  antara  laki-laki  dengan  laki-laki,  perempaun dengan  perempuan (Wirjono,  2003) .  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  kesusilaan adalah  dalam  arti  yang  luas.  Bukan  hanya  menyangkut  soal  kebirahian  atau  sex  saja, akan  tetapi  meliputi  semua  kebiasaan  hidup  yang  pantas  dan  berakhlak  dalam  suatu kelompok  masyarakat  (tertentu)  yang  sesuai  dengan  sifat  sifat  dari  masyarakat  yang bersangkutan.  Norma  kesusilaan  tidak  hanya  terbatas  bagi  orang  orang  yang  memeluk suatu  agama  tertentu  saja,  melainkan  juga  bagi  mereka  yang  tidak  mengakui  sesuatu agama.  Orang  terdorong  untuk  mentaati  norma-norma  kesusilaan  ,  karena  keinginan untuk hidup bermasyarakat tanpa semata mata karena paksaan rohaniah atau jasmaniah (Sianturi, 1985) .
Menurut (Sudibyo, 2019) yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan,  perasaan  malu  yang  berhubungan  nafsu  kelamin  misalnya  bersetubuh, meraba  buah  dada  perempuan,  meraba  tempat  kemaluan  Wanita,  memperlihatkan anggota  kemaluan  Wanita  atau  pria,  mencium,  dan  sebagainya.  Pengerusakan
kesopanan  ini  semuanya  dilakukan  dengan  perbuatan.  LGBT  merupakan  perbuatan yang  bertentangan  pendapat  umum  terutama  pemuka  adat  dan  agama  yang  ada  di Indonesia,  menolak  perbuatan  LGBT,  oleh  karena  itu  sudah  sepantasnya  perbuatan LGBT dijerat atau diancam dengan pasal yang berkaitan dengan kesusilaan seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.
LGBT  muncul  akibat  adanya  interaksi  terus  menerus  anatara  manusia  (baik sebagai  individu  ataupun  sebagai  kelompok)  dengan  masyarakatnya  yang  diunkapkan secara sosial melalui berbagai Tindakan Tindakan sosial. Proses terbentuknya Tindakan LGBT  sebagai  suatu  realitas  sosial  menjadi  sangat  menarik  untuk  dikaji  karena melibatkan aspek aspek sosial yang berhubungan secara dialektis dalam interaksi sosial antara individu dengan masyarakat4.
Perdebatan  mengenai  eksistensi  LGBT  oleh  karena  tidak  adanya  dasar  hukum yang  jelas.  Fakta  ini  mengindifikasikan  adanya  kekosongan  hukum  dan  menimbulkan ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, baik yang tidak masuk akal agar dapat dibaut landasan  hukumnya.  Hal  inipun  yang  sebenarnya  diperjuangkan  oleh  LGBT,  yaitu adanya  pengakuan  dari  pemerintah  untuk  mengategorikan  LGBT  sebagai  wujud keragaman gender. Terkait dengan hal tersebut. Saat ini yang diakui di Indonesia hanya Laki-laki dan perempuan. Samarnya payung hukum terhadap LGBT yang berkelanjutan perlu  mendapat  perhatian  pemerintah.  Polemik  ketidakjelasan  dasar  hukum  LGBT tersebut  menjadi  keresahan  sejumlah  kalangan  praktisi  dan  akademisi  perempuan sehingga  pada  tanggal  19  April  2016  agar  melakukan  pengujian  konstitusianalitas terhadap  sejumlah  pasal  dan  secara  tersburat  juga  mengusulkan  agar  LGBT  dapat dikategorikan sebagai delik tindak pidana murni sama seperti perbuatan zina (Pasal 284 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), dan pencabulan (Pasal 292 KUHP).
Pada  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  menolak  permohonan  pengujian konstitusionalitas  pada  pasal-pasal  tersebut,  hal  ini  tertera  pada  Putusan  Nomor 46/PUU/IV/2016.  Fakta  dalam  putusan  menunjukkan  bahwa  memperluas  jenis  delik pidana  bukanlah  wewenang  MK  melainkan  wewenang  DPR  dan  Presiden.  Untuk  itu perlunya LGBT dalam RUU KUHP dimasukkan sebagai suatu delik, namun sampai saat ini  RUU  tersbut  belum  juga  disahkan  sehingga  regulasi  KUHP  dipandang  belum mencakup dan menyelesaikan permasalahan LGBT di Indonesia. Pada akhirnya LGBT tetap  tidak  memiliki  fondasi  hukum  yang  jelas  di  Indonesia.  Indonesia  sebagai  negara Demokrasi  yang  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Pancasila  dan  budaya  ketimuran,  pada permaslahan LGBT ini dihadapkan dengan suatu  keputusan yang dapat dikatakan sulit untuk ditentukan arah hukumnya.
Dalam  konsep  KUHP  Nasional  telah  sepakat  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah untuk  mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dalam  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembianaan sehingga  masalah  masalah  hukum,  menjadikannya  orang  yang  baik  dan  berguna, menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah  pada  terpidana.  Disinilah  harusnya  arah  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana dalam  menanggulangi  perbuatan  LGBT,  dengan  menitik  beratkan  pada  tujuan pemidanaan  yang  dapat  memberikan  perbaikan  dan  pembinaan  serta  dapat  membuat efek  jera  pada  pelaku  perbuatan  LGBT,  serta  mengembalikan  keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian  dalam  masyarakat,  dan  menjaga  kesucian  nilai  nilai keseimbangan yang ada pada Pancasila terutama nilai ketuhanan.
2. Penerapan Penyelesaian Perkara LGBT dalam Sistem Peradilan Militer
Peradilan  Militer  yang  merupakan  salah  satu  penyelenggara  kekuasanan kehakiman  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  hal  ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945  yang  merumuskan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  awahnya  dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Dalam  Pasal  2  Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional  Indonesia  yang  menyebutkan  mengenai  jati  diri  TNI  antara  lain  sebagai Tentara Profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik  praktis,  tidak  berbisnis,  dan  dijamin  kesejahteraannya,  serta  mengikuti kebijakan  politik  negara  yang  menganut  prinsip  demokrasi,  supremasi  sipil,  hak  asasi manusia,  ketentuan  hukum  nasional,  dan  hukum  internasional  yang  telah  diratifikasi. Dalam  konteks  penegakan  hukum  terhadap  Prajurit  TNI  di  lingkungan  militer  di Indonesia,  ada  ketentuan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  Prajurit  TNI  tentang tindakan  apa  saja  yang  merupakan  pelanggaran,  kejahatan  atau  merupakan  larangan yang diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya yang diatur dalam hukum pidana militer
Selanjutnya  Berkaitan  dengan  perkara  LGBT  yang  disidangkan  di  Pengadilan Militer adalah perkara homoseksual orientasi seksual yang dilakukan sesama jenis yaitu antara laki-laki dengan laki- laki dengan dakwaan sebagai berikut:
a. Pasal  281  ke  -1  KUHP  yang  berbunyi  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  terbuka melanggar kesusilaan”.
b.Pasal  294  ayat  (2)  ke  -1  KUHP  yang  berbunyi  “Pejabat  yang  melakukan  perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga’’.
c. Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  yang  berbunyi  “Militer  yang  menolak  atau  dengan sengaja  tidak  mentaati  suatu  perintah  dinas  atau  dengan  semaunya  melampaui perintah sedemikian itu “.
d.Pasal  36  UU  RI  No  44  tahun  2008  tentang  Pornografi  Yang  berbunyi  “Setiap  orang yang  mempertontonkan  diri  atau  orang  lain  dalam  pertunjukan  atau  di  muka  umum yang  menggambarkan  ketelanjangan,  eksploitasi  seksual,  persenggamaan,  atau  yang bermuatan pornografi”.
e. Pasal  32  Jo  Pasal  6  UU RI  Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pornografi  yang  berbunyi “Setiap  orang  yang  memperdengarkan,  mempertontonkan,  memanfaatkan,  memiliki, atau menyimpan produk pornografi”.
f. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan  atau  menstransmisikan  dan  /atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronil  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan melanggar kesusilaan “.
Berkaitan dengan Tindak pidana LGBT yang dilakukan oleh prajurit TNI dimana Oditur  Militer  mendakwakan  Terhadap  diri  Terdakwa  dengan  dakwaan  yang  disusun dalam  dakwaan  alternative  dimana  terhadap  dakwaan  tersebut  Majelis  Hakim  dalam pertimbangannya  telah  membuktikan  unsur  mana  yang  bersesuaian  dengan  fakta  yang ada  dalam  persidangan  dengan  mengemukakan  pertimbangan  pertimbangan  yag menjadi  dasar  Majelis  Hakim  baik  hal  hal  yang  meringankan  dan  hal  hal  yang
memberatkan  sebagai  bahan  pertimbangan  Majelis  Hakim  sehingga  Majelis  Hakim dalam  penjatuhan  pidana  telah  mempertimbangkannya    baik  berupa  pidana  pokok  dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Selanjutnya  dengan  adanya  beberapa  perkara  LGBT  yang  disidangkan  di Pengadilan Militer dengan beberapa dakwaan yang berasifat alternative yang salah satu adalah  perkara  Nomor  pada  Pengadilan  Militer  II-08  Jakarta  Nomor  212-K/PM  II- 08AD/XI/2020  dan  Putusan  Pengadilan  Militer  Tinggi  II  Jakarta  Nomor  87- K/BDG/PMT-II/AD/XII/2020.
Pertimbangan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam membuktikan unsur dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan berbeda dengan pertimbangan  yang  dibuktikan  oleh  perngadilan  militer  tinggi  tentang  keterbuktian unsur dengan pertimbangan sebagai berikut:
Pada perkara pidana LGBT dengan Putusan Nomor 212-K/PM II-08AD/XI/2020 Register dimana dakwaan Oditur dengan disusun secara alternatif yaitu:
a. Alternatif  Pertama:  Pasal  294  ayat  (2)  ke  -1  KUHP  yang  berbunyi  “Pejabat  yang melakukan  perbuatan  cabul  dengan  orang  yang  dibawah  perintahnya  atau  dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk      dijaga “.
b.Alternatif  Kedua:  Pasal  281  ayat  (2)  KUHP  yang  berbunyi  ““Barangsiapa  dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
c. Alternatif  ketiga:  Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  yang  berbunyi  “Militer  yang  menolak atau  dengan  sengaja  tidak  mentaati  suatu  perintah  dinas  atau  dengan  semaunya melampaui perintah sedemikian itu “
Majelis  Hakim  tingkat  pertama  membuktikan  dakwaan  alternative  pertama  yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawah perintahnya” sebagaimana Pasal 294 ayat (2) ke -1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak perduli dan tidak taat dengan ketentuan yang berlaku sehingga Terdakwa  yang  merupakan  seorang  perwira  dan  juga  seorang  Komandan  telah melakukan  perbuatan  asusila  dengan  anggotanya  yang  merupakan  bawahanya  hanya untuk kepentingan yaitu untuk memenuhi hawa nafsunya sehingga melanggar norma susila dan norma agama.
b.Bahwa  Terdakwa  sebagai  seorang  pejabat  Komandan  tentunya  sangat  memahami tentang  aturan  dan  ketentuan  dalam  kehidupan  prajurit  dan  harus  bias  menjadi bawahannya  akan  tetapi  justru  terdakwa  melakukan  perbuatan  asusila  dengan bawahannya.
c. Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  tersebut  menyebabkan  anggota  yang  merupakan bawahan dari Terdakwa merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas di kesatuan yang  dipimpim  oleh  Terdakwa  dan  dapat  merusak  moral  serta  disiplin  prajurit  yang merugikan satuan yang bersangkutan dalam membina dan menyiapkan prajuri dalam menghadapi pelaksanaan tugas personel maupun satuan.
Oleh  karenanya Majelis  Hakim tingkat  pertama menjatuhkan pidana baik berupa pidana  pokok  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  serta  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa Dipecat dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Berdasar ketentuan pasal 26 KUHPM yang menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan  dalam  pasal  39  KUHPM  dapat  dijatuhi  oleh  Hakim  berbarengan  dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
b.Terdakwa  sebagai  seorang  pemimpin  Komandan  satuan  telah  melakukan  perbuatan yang  melanggar  norma  kesusilaan  dan  norma  kesopanan  terhadap  anggota  sehingga bisa menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib dalam kehidupan prajurit lainnya.
c. Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  mencoreng  nama  baik  TNI  dan  satuan Terdakwa dan merusak disiplin prajurit yang telah terbina dengan baik di satuan justru Terdakwa  melakukan  perbuatan  asusila  dengan  korban  yang  anggotanya  sendiri merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan di lingkungan TNI.
Terhadap  putusan  tersebut  Terdakwa  megajukan  upaya  hukum  banding  yang selanjutnya oleh Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa  dengan  pertimbangan  Terdakwa  di  dakwakan  dengan  dakwaan  alternative berupa  dakwaan  pertama  Pasal  294  ayat  (2)  KUHP,  dakwaan  alternative  kedua  Pasal 281 ayat (2) KUHP dan dakwaan alternative ketiga Pasal 103 KUHPM.  dimana salah satu dakwaannya adalah pasal 103 KUHPM sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 63  ayat  (2)  KUHP  tersebut  yang  menyatakan  jika  suatu  perbuatan  yang  masuk  dalam suatu  aturan  pidana  yang  umum,  diatur  pula  dalam  aturan  pidana  yang  khusus,  maka hanya  yang  khusus  itulah  yang  diterapkan.  Dalam  hukum  pidana  terdapat  suatau  asas penting yaitu asas lex specialis derogat legi generali yang merupakan suatu asas hukum yang  mengandung  makna  bahwa  aturan  yang  bersifat  khusus  (specialis) mengesampingkan  aturan  yang  bersifat  umum  (general)  sehingga  putusan  tingkat banding  tersebut  mengubah  tentang  terbuktinya  unsur  sehingga  Terdakwa  dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “Militer  yang  dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas “. Dan menguatkan putusan tingkat pertama untuk seluruhnya,
Dengan  adanya  perbedaan  Majelis  Hakim  baik  tingkat  pertama  maupun  tingkat banding  dalam  pembuktian  unsur  perkara  asusila  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI dengan sesama jenis  (Gay) yang disidangkan di  Pengadilan Militer dapat  dikaji  dalam menganalisa kasus tersebut bahwa perbuatan gay (LGBT) yang dilakukan oleh prajurit TNI  sangat  bertentangan  dengan  norma  yang  hidup  dalam  masyarakat  baik  norma kesusilaan maupun norma agama.
Menurut  ST  Panglima  TNI  Nomor  ST  Nomor  1313/VIII/2009  tentang  larangan bagi  prajurit  TNI  untuk  melakukan  perbuatan  LGBT,  dan  selanjutnya  diperkuatkan dengan  ST  Kasad  NOmor  2497  tanggal  28  Desember  2012  merupakan  perintah  bagi prajurit  TNI  AD  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  LGBT,  namun  demikian  ST Panglima TNI dan ST Kasad tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum dan menjatuhkan pidana bagi seorang anggota TNI. dan ST tersebut hanya merupakan sebuah  pertimbangan  dalam  pemberian  pemberatan  pidana  dan  layak  atau  tidaknya seorang prajurit TNi dipertahankan dalam dinas militer.
Selanjutnya  di  dalam  Sema  Nomor    10  tahun  2020  tentang  pemberlakukan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  tahun  2020  sebagai  pedoman pelaksanaan  tugas  bagi  Pengadilan  tersebut  didalam  rumusan  kamar  militer  yaitu tentang penerapan hokum terhadap prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian terhadap pelanggaran  ST  Panglima  TNI  Nomor  398/2009  tanggal  22  Juli  2009  Juncto  ST Panglima  TNI  Nomor  ST/1648/2019  tanggal  22  Oktober  2019  yang  mengatur  tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuaan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian)  diterapkan  ketentuan  Pasal  103  ayat  (1)  KUHPM  sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  perintah  dinas  adalah    penggambaran  suatu kehendak  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  yang  disampaikan  oleh  seseorang  atasan
terhadap  bawahannya  berhubungan  dengan  kepentingan  dinas  militer  bahwa  suatu perintah dinas harus memenuhi syarat syarat (SITUMORANG, 2022) .
Dengan adanya penekanan tentang  perbuatan asusila  LGBT yang dilakukan oleh prajurit  TNI  baik  dalam  apabila  dikaitkan  dengan  ST  Panglima  TNI  Nomor 1313/VIII/2009 tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk melakukan perbuatan LGBT, namun tentunya ST Panglima maupun ST KASAD tidak bisa dijadikan landasan untuk menghukum  dan  menjatuhkan  pidana  bagi  seseorang  anggota  TNI  karena  ST  tersebut hanya merupakan pertimbangan  dalam pemberatan pidananya maupun layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Sedangkan terhadap pemberlakukan rapat pleno Militer tidak dapat diterapkan bergitu saja Pasal 103 KUHPM.
Majelis  Hakim  Militer  yang  menyidangkan  perkara  LGBT  yang  dilakukan  oleh prajurit TNI yang didakwakan dengan dakwaan Pasal 281 KUHP, Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP dan Pasal 103 KUHPM terkadang dalam mempertimbangkan unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan agar bersikap hati hati dalam memberikan pertimbangan  terkait  pasal  tersebut  sebagai  bahan  pertimbangan  nantinya  dalam penjatuhan pidananya.
Dengan  menyikapi  adanya  perkara  LGBT  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI tentunya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan yang baik dalam pembuktian unsur  mana  yang  paling  bersesuaian  dengan  fakta  di  persidangan  dan  perlu  dipahami juga  bahwa  perbuatan  LGBT  sendiri  merupakan  perbuatan  yang  terlarang  dilakukan oleh  prajurit  TNI  sehingga  terhadap  pelakunya  apabila  perkaranya  disidangkan  di Pengadilan Militer tentunya dikenakan sanksi yang sangat tegas berupa pidana penjara maupun pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Pidana  tambahan  pemecatan  dari  dinas  militer  yang  dijatuhkan  di  Pengadilan Militer  harus  dapat  mempertimbangkan  tentang  terhadap  layak  tidaknya  Terdakwa dipertahankan  sebagai  Prajurit  TNI,  haruslah  dilihat  dari  kwalitas  kejahatan  yang dilakukan  Terdakwa  dan  pengaruhnya  baik  bagi  Kesatuan  dalam  pembinaan  disiplin Prajurit  di  Kesatuan,  maupun  bagi  masyarakat.  Bahwa  selain  ukuran  ketidaklayakan Majelis  Hakim  berpendapat  Pemecatan  juga  harus  memperhatikan  tujuan  dari pemidanaan,  maka  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  harus  diperhatikan  keadaan  yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Seperti dalam putusan  terhadap  layaknya  tidaknya  prajurit  TNI  dipertahankan  dalam  dinas  militer  , yaitu  dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
a. Terdakwa  tidak  bisa  mengendalikan  diri  sehingga  dengan  mudahnya  diajak  oleh seseorang  untuk  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kepatutannya sebagai  seorang  prajurit  yang  harus  menjunjung  tinggi  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  serta  penekanan  dari  Panglima  TNI  yang  melarang  keras  bagi setiap  prajurit  terlibat  hubungan  sesama  jenis  karena  dampak  yang  ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.
b.Terdakwa  mengabaikan  perhatian  dan  perintah  Panglima  TNI  tentang  larangan melibatkan  diri  dalam  hubungan  sesama  jenis,  serta  dikaitkan  dengan  tugas  pokok TNI  yang  merupakan  benteng  pertahanan  negara  maka  dibutuhkan  seorang  prajurit yang  mempunyai  fisik  yang  prima,  sikap  mental  dan  dedikasi  yang  tinggi  untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa  seharusnya  menghindari  terjadinya  hubungan  sesama  jenis,  bukannya sebagai pelaku hubungan sesama jenis.
c. Status  kepangkatan  dan  kapasitas  jabatan  Terdakwa  tersebut  seharusnya  Terdakwa menanamkan  pada  dirinya  untuk  mengabdi  dan  memberikan  yang  terbaik  demi bangsa  dan  negara,  karena  dipandang  setiap  prajurit  TNI  mampu  melaksanakan pengabdian  melebihi  panggilan  tugas,  akan  tetapi  disisi  lain  Terdakwa  telah melakukan hubungan sesama jenis yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal  ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok  prajurit  yang luar biasa  yang mampu melindungi bangsa dan negaranya.
d.Bahwa dilihat dari sisi pertahanan Negara, Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang setiap saat disiapkan untuk melaksanakan tugas Negara dalam mempertahankan NKRI, yang membutuhkan  fisik  yang  prima  serta  mental  dan  kesehatan  yang  baik.  Tetapi Terdakwa  yang  sudah  terkontaminasi  dengan  hubungan  sesama  jenis,  maka  sudah tidak  dapat  di  harapkan  lagi  menjadi  anggota  TNI  yang  siap  menghadapi  segala kemungkinan yang ada.
e. Bahwa  Terdakwa  mengetahui  pimpinan  TNI  melarang  keras  prajurit  TNI  terlibat dalam hubungan sesama jenis demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya  tidak  melibatkan  diri  dalam  hubungan  sesama  jenis  karena  Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat hubungan sesama jenis sangat berat, oleh karenanya  apabila  dalam  perkara  ini  Terdakwa  dijatuhi  pidana  tambahan  pemecatan dari  dinas  militer  maka  sesungguhnya  dan  sejatinya  Terdakwa  sendiri  yang menghendaki  hal  tersebut  karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam hubungan sesama jenis  yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  melekat  pada  diri  Terdakwa  dari  perbuatannya dihadapkan  dengan  ukuran-ukuran  tata  kehidupan  atau  sistem  nilai  yang  berlaku  di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  sudah  tidak  layak  lagi  untuk dipertahankan  sebagai  prajurit  TNI  karena  dikhawatirkan  akan  mengganggu  dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
Selanjutnya  untuk  menggali  apa  yang  menjadi  pertimbangan  masing  masing Majelis  Hakim  tersebut  tentunya  kita  akan  terlebih  dahulu  menganalisa  pertimbangan pertimbangan  dari  Majelis  Hakim  sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam  putusan dimana  antara  satu  perkara  satu  dengan  perkara  lainnya  (case)  berbeda  ,  namun  dari perbuatan  pelaku  yaitu  seorang  prajurit  yang  terbukti  melakukan  tindak  pidana  LGBT didalam amarnya tercantum adanya pidana tambahan sesuai dengan  ketentuan pasal 26 KUHPM yaitu dipecat dari dinas militer.
Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah” pandangan” hakim  militer  mengenai  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  /terpidana berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer.  Dapat  rasakan  betapa  besar  kepercayaan  yang  dilimpahkan  ini,  justru  harus merupakan  peringatan  bagi  para  hakim  militer,  jika  hendak  menegakkan  keadilan, apabila  dijatuhkan  pidana  pemecatan  ini,  maka  dalam  pandangan/penilaian”  hakim militer  itu  harus  tercakup  atau  tersirat  suatu  makna,  bahwa  apabila  tidak  dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia  selesai  menjalani  pidananya  akan  menggoncangkan  sendi-sendi  ketertiban  dalam masyarakat.
Ketidaklayakan  dan  ketidakpantasan  tersebut  secara  tegas  harus  menjadi pertimbangan  majelis  dalam  menilai  perbuatan  terdakwa.  Pada  bagian  pertimbangan mengenai penilaian tentang sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan terdakwa, harus mempertimbangkan  habwa  terdakwa  secara  nyata  sudah  tidak  pantas  dan  layak  lagi
untuk dipertahankan dalam dinas militer dihadapkan dengan norma-norama kepantasan dan kelayakan bagi seorang prajurit.
Dalam hal ini jelas bahwa Majelis Hakim di lingkungan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  LGBT  diharapkan  mampu memberikan  pertimbangan  hukum  yang  baik  dan  lengkap  sesuai  dengan  fakta  yang terungkap  dalam  persidangan  sehingga  mendapatkan  kebenaran  dan  keadilan  yang bersumber  dari  hukum  positif  dengan  tetap  berkewajiban  menggali,  memahami  dan mengikuti  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  sehingga  tercermin kepastian hukum,keadilan dan kemanfaatan.
Mendasarkan  hal  hal  tersebut  dimana  dalam  penerapan  norma  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  LGBT  prajurit  TNI  serta  pertimbangan  pengadilan  dalam menerapkan  norma  sehingga  diharapkan  dalam  putusan  pengadilan  tersebut  akan terdapat persesuaian antara perkara yang hampir sama dan tidak begitu saja diterapkan pasal  103  KUHPM  apabila  unsur-unsur  dari  dakwaan  tersebut  bisa  dibuktikan  secara baik  dan  benar  serta      pertimbangannya  dalam  menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa pemecatan  dari  dinas  militer  bagi  Terdakwa  pelaku  LGBT  dirasakan  akan  sangat bermanfaat bagi pembinaan satuan karena di lingkungan TNI yang disiplin yaitu tunduk dan  patuh  pada  hukum  dirasa  akan  sangat  menodai  institusi  TNI    apabila  terhadap pelaku LGBT tidak diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## Kesimpulan
Tindak pidana LGBT secara khusus belum diatur dalam Undang-undang sehingga terhadap  delik  ini  terjadi  kekosongan  hukum  dan  perlu  adanya  undang-undang  yang mengatur  terkait  hal  tersebut.  namun  demikian  adanya    aturan    yang  secara  tidak langsung  mengatur  LGBT.  Seperti  pada  pasal  292  KUHP  yang  berisi  “Orang  yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima  tahun.  Pada  pasal  292  KUHP  dijelaskan  bahwa  perbuatan  LGBT  hanya  dapat dipidana  jika  pasangan  mainnya  adalah  seorang  yang  belum  dewasa  secara  hukum pidana dan adanya kekerasan ancaman kekerasan.
Perkara  LGBT  yang  dilakukan  prajurit  TNI  sangat  bertentangan  dengan  ST Panglima  TNI  dan  ST  KASAD  sehingga  terhadap  pelaku  LGBT  tersebut  harus dilakukan  Tindakan  yang  tegas  apabila  perkaranya  diselesaikan  lewat  jalur  pengadilan militer  maka  dengan  menerapkan  ketentuan  norma-norma  yang  ada    dan  terhadap majelis  hakim  militer  perlu  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  yang  benar  dan baik dalam penjatuhan pidananya serta juga harus mempertimbangkan tentang diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan mempertimbangkan layak tidaknya prajurit TNI pelaku LGBT apabila tetap berada di lingkungan TNI karena akan membawa  dampak  bagi  pembinaan  disiplin  di  kesatuan  dan  mengoyahkan  sendi  sendi kehidupan prajurit.

## BIBLIOGRAFI
Adrian,  Adrian.  (2021). Penegakan  Hukum  Terhadap  Penyalah  Guna  Narkotika Melalui Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial . Universitas Hasanuddin. Google Scholar
Asyari,  Fatimah.  (2018).  LGBT  dan  Hukum  Positif  Indonesia. LEGALITAS:  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 2 (2), 57–65. Google Scholar
Erfa, Riswan. (2015). Kriminalisasi Perbuatan Cabul  Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual) . Brawijaya University. Google Scholar
Hamidi,  Jazim,  &  Hakim,  Lukman  Nur.  (2018).  Zina  Dan  Gerakan  Lgbt:  Quo  Vadis Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  Dalam  Penyelamatan  Moralitas  Bangsa (Anotasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUUXIV/2016)/Adultery  And Lgbt  Movement:  Quo  Vadis  Penal  Policy  For  Saving  Moral  Nations  (Annotation of Constitutional Court Decision Number 26/PUUXIV/2016). Jurnal Hukum Dan Peradilan , 7 (2), 263–278. Google Scholar
Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Panca Usaha. Google Scholar
Kartasapoetra, G. (1992). Kamus sosiologi dan kependudukan . Bumi Aksara. Google Scholar
Martos,  Alexander  J.,  Wilson,  Patrick  A.,  &  Meyer,  Ilan  H.  (2017).  Lesbian,  gay, bisexual,  and  transgender  (LGBT)  health  services  in  the  United  States:  Origins, evolution,  and  contemporary  landscape. PloS  One , 12 (7),  e0180544. Google Scholar
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta. Google Scholar
Muttaqin,  Imron.  (2016).  Membaca  strategi  eksistensi  LGBT  di  Indonesia. Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3 , 78–86. Google Scholar
Oetomo,  Dede.  (2001). Memberi  suara  pada  yang  bisu .  Galang  Press  Yogyakarta. Google Scholar
Sarwono,  Sarlito  Wirawan.  (2005). Adolescence.  Psikologi  Remaja .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Google Scholar
Sianturi,  Sari  Roels.  (1985). Hukum  Pidana  Militer  di  Indonesia .  Alumni  AHAEM- PETEHAEM. Google Scholar
SITUMORANG,  GAYA  ARDA.  (2022). Perbedaan  Dasar  Pertimbangan  Hakim Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Anggota  Tni  Pelaku  Hubungan  Seksual Sesama Jenis/Homoseksual . Google Scholar
Soekanto, Soerjono. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat . Google Scholar
Sudibyo,  Ateng.  (2019).  Kebijakan  Kriminal  Terhadap,  Gay,  Biseksual  Dan Transgender  (LGBT)  Dikaitkan  Dengan  Delik  Kesusilaan  Di  Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1), 28–
41. Google Scholar
Surianto,  Malvin  Sebastian,  Budiana,  Daniel,  &  Wahjudianata,  Megawati.  (2021).
Representasi  Gay  dalam  Drama  TV  Serial  Money  Heist. Jurnal  E-Komunikasi ,
9 (2). Google Scholar
Sutowijoyo,  Sutowijoyo.  (2022).  Analisa  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Identitas  Dalam Perkawinan  Yang  Dilakukan  Oleh  Pasangan  Sesama  Jenis. Legal  Spirit , 6 (1).

## Google Scholar
Wirjono, Prodjodikoro. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, Hal , 103 . Google Scholar
Yatim,  Yenita,  Ersi,  Livia,  &  Yulia,  Refni.  (2021).  Menghindari  Lgbt  Melalui  Proses Pendidikan  Berbasis  Kearifan  Lokal  Bagi  Remaja  Di  Sma  Negeri  1  Pagai  Utara Selatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika) e-ISSN 2722-824X , 2 (12 (Desemb), 280–285. Google Scholar
Copyright holder:
Prastiti Siswayani (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: