## OBSTACLES  AND  OPPORTUNITIES  OF  IMPLEMENTING  ASTA ETHICS  LIBRARIANS  IN  LIBRARY  INFORMATION  SERVICES  IN INDONESIA

## HAMBATAN  DAN  SOLUSI  IMPLEMENTASI  ASTA  ETIKA PUSTAKAWAN DALAM LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN DI
INDONESIA

## Research Report
Penelitian
Yehuda Abiel 1 , Anis Masruri 2 1. Perpustakaan Ciputra Surabaya 2. Pascasarjana UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta
A B S T R A C T

## I N F O  A R T I C L E
Ethics itself is very closely related to human existence as individuals in society. In society, harmonious coexistence of individuals cannot be separated from ethics that are able to harmonize existing differences. Ethics is also regulated in every religion. All religions teach three  main  things  in  their  holy  books,  namely  the  nature  of  God,  ethics/morality,  and rituals/worship. There is no religion that does not teach ethics. The higher the faith, the better the morals. The Librarian Code of Ethics is a starting point for librarians in carrying out  their  duties,  in  which  there  are  guidelines  for  behavior  that  can  be  used  to  avoid unprofessional  behavior.  This  research  was  conducted  using  descriptive  qualitative research  methods  supported  by  literature  studies.  As  many  as  6  of  the  7  librarians interviewed admitted that they had never heard of Asta Librarian Ethics, while 1 librarian stated that they had heard of Asta Ethics for Librarians, and this shows that this code of ethics is not very popular among librarians. IPI itself has a crucial role in the development of librarianship in Indonesia and the application of an even code of ethics to librarians in Indonesia  which  is  oriented  towards  excellent  service  to  and  satisfaction  of  users  and society in general.
A B S T R A K
Received:
27 December 2022
Accepted:
17 April 2023 Published: 1 June 2023
Correspondence: Yehuda Abiel Email:
library@ciputra.ac.id Keywords: Ethics, librarian, organization, indonesia.
Etika sendiri sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia sebagai individu di tengah masyarakat. Dalam masyarakat, koeksistensi harmonis individu tidak lepas dari etika yang mampu menyelaraskan perbedaan yang ada. Etika juga diatur dalam setiap agama. Semua agama  mengajarkan  tiga  hal  pokok  dalam  kitab  sucinya,  yaitu  hakikat  Tuhan, etika/moralitas,  dan  ritual/ibadah.  Tidak  ada  agama  yang  tidak  mengajarkan  etika. Semakin tinggi iman, semakin baik akhlaknya. Kode Etik Pustakawan merupakan titik awal bagi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, dimana didalamnya terdapat pedoman perilaku yang dapat digunakan untuk menghindari perilaku tidak profesional. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung dengan studi literatur. Sebanyak 6 dari 7 pustakawan yang diwawancarai mengaku belum pernah sekalipun  mendengar  tentang  Asta  Etika  Pustakawan,  sedangkan  1  pustakawan menyatakan telah mendengar tentang Asta Etika Pustakawan, dan hal ini menunjukkan kode etik ini belum begitu popular di kalangan pustakawan.

## Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan
https://e-journal.unair.ac.id/JPERPUS
Volume 13 No 1 2023, 24-31

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  penerapan  etika  pada profesi  pustakawan  mendapatkan  berbagai tantangan dikarenakan perubahan yang terjadi dalam dunia pustakawan dan informasi secara umum  dan  disisi  lain,  kode  etik  merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi dan menjadi standar bertindak bagi seorang profesional agar dapat  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan standar yang berlaku (Antika & Nelisa, 2019).
Informasi  sendiri  merupakan  tulang punggung  dalam  masyarakat  demokratis. 'Etika' dan 'Informasi' adalah dua kata berbeda yang  mewakili  satu  istilah  ‘Etika  Informasi’  di mana diharapkan dapat memberikan informasi yang  tepat  ke  tempat  yang  tepat  sesuai kebutuhan.  Etika  Informasi  mengandung informasi  positif  dan  moral  yang  mengarah pada pembentukan 'Masyarakat Informasi' dan seterusnya mengubahnya menjadi 'Masyarakat Pengetahuan'  (Senapati  &  Singh,  2012).  Etika sendiri  sangat  erat  dengan  keberadaan manusia sebagai individu yang hidup di tengah masyarakat (Suwarno, 2010). Dalam masyarakat  interaksi  yang  harmonis  antar individu  tidak  lepas  dari  etika  yang  dapat menyelaraskan perbedaan yang ada. Salah satu contoh fenomena yang baru saja terjadi adalah ketika  beberapa  suporter  tim  nasional sepakbola  negara  Jepang  terlihat  melakukan aksi bersih-bersih sampah usai gelaran opening ceremony Piala Dunia di Qatar pada Minggu 20 November  2022  lalu.  Suporter  Jepang  terlihat mengumpulkan sampah di Stadion Al Bayt di Al Khor  setelah  pertandingan  timnas  Qatar  vs Ekuador.  Pembersihan  ini  sebenarnya  bukan pemandangan  baru.  Sikap  terpuji  dan  patut diteladani  selalu  diketahui  saat  Piala  Dunia berlangsung, termasuk pada tahun 2018 di
Rusia.  Namun  tetap  saja  "operasi  semut" Jepang  masih  menarik  perhatian.  Dilansir  dari CNN  Indonesia    (2022)  Suporter  Jepang memungut  sampah  dari  stadion,  meski  itu bukan  tim  nasional  mereka  yang  berlaga. Mereka  melakukan  aksi  ini  ketika  semua penonton di stadion pulang.
Etika  pun  juga  diatur  dalam  setiap agama.  Menurut  Agoes  (2011)  Semua  agama mengajarkan  tiga  hal  pokok  melalui  kitab sucinya,  yaitu  hakikat  Tuhan,  etika/moralitas dan ritual/waktu ibadah. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika.  Semakin tinggi  iman, semakin  baik  akhlaknya.  Wujud  saling menghargai  dan  tolong  menolong  merupakan salah  satu  contoh  simbol  etika  kemanusiaan, tidak  terkecuali  dalam  kepustakawanan. (Suwarno,  2010).  'Kepustakawanan'  sendiri adalah sebuah profesi mulia yang menyediakan layanan informasi kepada semua penggunanya sesuai  kebutuhan.  Tugas  pokok  pustakawan adalah mengumpulkan, menyusun dan mengatur  informasi  yang  akan  disampaikan layanan  kepada  pengguna  atau  seluruh masyarakat.  Tapi,  dalam  lingkungan  yang dinamis, seorang pustakawan harus berurusan dengan  masalah  etika,  tidak  hanya  dalam  hal layanan, tetapi juga dalam hal profesionalisme dan pendidikan teknis untuk kepuasan diri dan prospek operator (Senapati & Singh, 2012).
Masalah etika dalam profesi perpustakaan di Indonesia diatur oleh kode etik yang  dikenal  dengan  Kode  Etik  Pustakawan (KEP) dan dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia  (IPI)  (Antika  &  Nelisa,  2019).  Kode etik ini mengikat pustakawan sebagai wakil dari profesinya dan kode etik pustakawan Indonesia muncul  setelah  melalui  proses  selama  satu dekade  dalam  kongres  Ikatan  Pustakawan Indonesia  (IPI)  yang  diselenggarakan  secara bergantian di berbagai kota (Sarwono, 2019).
Pustakawan  Penanggung  Jawab  adalah seseorang  yang  telah  memperoleh  kualifikasi
IPI sendiri memiliki peranan krusial dalam perkembangan kepustakawanan di Indonesia dan penerapan kode etik yang merata kepada pustakawan di Indonesia yang berorientasi kepada layanan prima dan kepuasan pemustaka serta masyaarakat pada umumnya.
Kata Kunci:
Etika,  pustakawan,
organisasi, indonesia
melalui pendidikan dan/atau pelatihan perpustakaan  serta  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab  pengelolaan  dan  pelayanan perpustakaan  berdasarkan  Undang-Undang Perpustakaan  Republik  Indonesia  nomor  3 tahun  2007.  Kode  Etik  itu  sendiri  merupakan tulisan sistem standar, nilai dan aturan profesi, yang dengan jelas menyatakan apa yang benar, apa yang salah dan apa yang tidak bagi seorang profesional  (Suwarno,  2010).  Aturan  etika menentukan  tindakan  yang  benar  atau  salah, tindakan apa yang harus diambil, dan apa yang harus dihindari. Menurut Sulistyo-Basuki dalam Suwarno  (2010),  tujuan  kode  etik  sebenarnya adalah  mengatur  para  profesional  untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pengguna  atau  klien  dan  untuk  menghindari perilaku tidak profesional.
Kode  etik  pustakawan  ini  merupakan titik awal bagi pustakawan dalam melaksanakan  tugasnya,  dimana  kode  etik  ini memberikan  pedoman  perilaku  yang  dapat digunakan  untuk  menghindari  perilaku  tidak profesional.  Dengan  kata  lain,  aturan  etis bergantung pada tindakan  etis  yang dilakukan setiap individu secara naluriah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Etika
Etika berasal dari kata Yunani kuno ethos, yang  berarti  cara,  kebiasaan,  praktik  (Bagus, 2000).  Dalam  bentuk  tunggal,  ia  memiliki banyak arti: kebiasaan tinggal; padang rumput, lingkungan sekitar, habitat; diadaptasi, diadaptasi; sifat, karakter; perasaan, sikap dan cara  berpikir.  Dalam  bentuk  jamak  (ta  etha) artinya:  kebiasaan  (Bertens,  2013).  Aristoteles berpendapat  bahwa  istilah  etos  mencakup konsep  karakter  dan  kecenderungan.  Kata moralis  diperkenalkan  ke  dalam  kosakata filsafat  oleh  Cicero,  yang  mengklaim  bahwa kata  moralis  sesuai  dengan  kata  etika  yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Padahal, kedua kata  ini  tidak  padanan  tetapi  mengacu  pada fungsi praktis dari hubungan tersebut (Sulistyo- Basuki,  2019).  Etika  tidak  sama  dengan moralitas.  Etika  adalah  ilmu,  moralitas  adalah ajaran.  Etika  adalah  pemahaman  tentang
standar  perilaku  atau  perilaku  manusia  yang baik,  yaitu  tindakan  yang  benar  yang  harus dilakukan  orang  menurut  aturan  moral  umum (Rachman  &  Zen,  2010).  Ketika  moralitas mengacu  pada  doktrin,  pidato,  khotbah, standar, seperangkat ajaran tentang bagaimana  orang  harus  hidup  dan  bertindak untuk  menjadi  orang  baik.  Etika  adalah  ilmu, bukan  doktrin  atau  ajaran  (Magnis-Suseno, 1989).
Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk  menilai  benar  dan  salah.  Etika  adalah sesuatu yang harus dilakukan berdasarkan nilai- nilai  agama.  Etika  adalah  melakukan  sesuatu berdasarkan  hukum  dan  terdiri  dari  standar perilaku yang diterima di masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat dua sumber yaitu meta-resources yang berada di luar jangkauan manusia  atau  human-based  meta-resources yang  memiliki  status  individu  atau  sosial. Keduanya  dapat  diubah  menjadi  model  yang berbeda yaitu model “multi-source” dan model “single-source” pada Gambar 1 dan 2 (Sulistyo- Basuki, 2019).
Gambar 1. Model Sumber Jamak
Gambar 1. Model Sumber Tunggal (June Lester, Wallace C. Koehler dalam Sulistyo-Basuki (2019))
Model multisumber mengasumsikan bahwa  masing-masing  dari  empat  sistem menentukan etiologi baik dan jahat, benar dan salah,  atau  adil  dan  tidak  adil.  Artinya  sistem agama,  moral,  etik  dan  hukum  itu  masing- masing  bersifat  independen  satu  sama  lain, misalnya moralitas itu independen dari agama karena ditentukan oleh kaidah-kaidah perilaku dan  praktik  yang  masing-masing  saling mempengaruhi  dan  memengaruhi.  Dalam model  sumber  tunggal,  masing-masing  dari
empat  sistem  memiliki  satu  sumber,  yang masing-masing mempengaruhi yang lain.
Agar  seseorang  memiliki  etika  yang  baik, Tronto  (2020)  mengatakan  beberapa  hal sebagai  titik  awal  yaitu  kepedulian  sosial, dimana  kepedulian  harus  dimotivasi  oleh tanggung jawab, kemudian komitmen diwujudkan dalam pekerjaan bahwa seseorang membutuhkan pekerjaan. Dari beberapa unsur tersebut muncul empat unsur etika yaitu:
1. Perhatian penuh (observance), yaitu dalam hubungannya  dengan  kehidupan  sosial. Sifat  peduli  ini  diperlukan  untuk  menjaga orang  lain,  terutama  ketika  seseorang sedang membutuhkan.
2. Tanggung  jawab,  yaitu  bentuk  kesalehan sosial  untuk  menerima  akibat  dari perbuatannya.
3. Kompetensi, keterampilan yang dibutuhkan setiap orang untuk bertahan hidup.
4. Kemampuan  bereaksi  (responsiveness), yaitu  kemampuan  bereaksi  terhadap sesuatu yang tampak dan mentransmisikan keinginan untuk bereaksi terhadap kehadirannya .
Berbeda dengan etika, moral menurut Said (1996)  adalah  moralitas  dan  etika  digunakan untuk mengevaluasi tindakan, sedangkan etika digunakan  untuk  mempelajari  sisem  nilai. Selanjutnya,  pemakaian  kata  etika  lebih dititikberatkan  pada  soal-soal  sistem  norma. Dengan  demikian,  etika  ini  didasarkan  atas fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  sedangkan moral  lebih  menitikberatkan  pada  soal pebuatan  manusia.  Ajaran  moral  berisi pandangan  tentang  nilai  dan  standar  moral sekelompok orang. Nilai moral adalah kebaikan manusia  sebagai  manusia.  Ada  perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan bersama. Kebaikan  moral  adalah  kebaikan  manusia sebagai  anggota  masyarakat,  sedangkan kebaikan  secara  umum  adalah  kebaikan manusia hanya dilihat dari satu sisi, contohnya pustakawan kepada pemustaka (Said, 1996).

## 2. Etika Profesi
Istilah “etika profesi” terdiri dari dua kata yaitu  etika  dan  profesi.  Sebuah  profesi  selalu ada  jika  mengikuti  beberapa  etika  dalam aktivitasnya, dalam hal ini etika tersebut dapat ditelusuri pada  serikat  pekerja  atau organisasi (seperti  forum  serikat  pekerja)  yang  berusaha melindungi, mempertahankan dan memperjuangkan etika kepada anggotanya dan realisasi tujuan profesional mereka.
Salah satu produk organisasi profesi adalah etika  profesi  yang  tertuang  dalam  kode  etik profesi. Bahwa etika profesi merupakan bagian dari  etika  sosial  sebagai  sarana  orientasi  kritis dalam  menghadapi  kekacauan  moralitas (Magnis-Suseno,  1989).  Keberadaan  etika profesi  menjadi  barometer  bagi  mereka  yang terlibat dalam membangun relasi dengan klien atau kelompok profesi lainnya. Menurut Rubin (2016), etika profesi informasi merupakan salah satu  bentuk  penguatan  nilai-nilai  pelayanan, termasuk kewajiban untuk menghormati orang lain,  dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat.  Etika  profesi  mencakup standar  atau  aturan  yang  harus  diikuti  oleh anggota  suatu  profesi  untuk  memenuhi tugasnya  dan  menghindari  "kewajiban"  di kedua  sisi,  yang  dikenal  sebagai  hak  dan kewajiban.  Oleh  karena  itu,  kepatuhan terhadap  standar  etika  profesi  bersifat  wajib dan organisasi diperbolehkan untuk menjatuhkan  sanksi  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  disepakati  sebelumnya.  Hukuman dapat  bersifat  disiplin  (ringan,  sedang  atau berat)  dan  bahkan  pidana  (perdata  atau pidana),  tergantung  pada  sifat  dan  beratnya pelanggaran  yang  dilakukan. Dalam  Code  of Professional Ethics For Psychologists (APA, 2017) etika  profesi  mensyaratkan  prinsip-prinsip  yang menjadi  bagian  dari  kewajiban  moral  para anggotanya, seperti:
a. Respect  for  individual  rights  and  dignity, yaitu hak dan martabat manusia akan selalu dihormati.
b. Professional competence, yaitu bidang kerja yang  sesuai  dengan  kemampuan  atau keahlian yang ditekuni.
c. Responsibility,  yaitu  memiliki  jiwa  yang bertanggung jawab dalam setiap menyelesaikan tugas-tugasnya.
d. Professional  integrity,  hak  dan  pelaksanaan kewajiban  tidak  terpisah-pisah  di  setiap tugasnya
Etika profesi merupakan standar yang dapat diikuti oleh siapa saja untuk menghindari perilaku tidak  profesional.  American  Library  Asociation (ALA)  memberikan  bukti  validitas  dalam  kode etiknya,  yang  memuat  amanat  bahwa  kode  etik mengarahkan  pustakawan  untuk  mencapai  hal- hal berikut (ALA, 2021):
1. Menawarkan layanan terbaik kepada semua pengguna  perpustakaan  melalui  sumber daya  yang  terorganisir  dengan  baik  dan bermanfaat;  kebijakan  pelayanan  yang  adil; akses  yang  adil;  dan  jawaban  yang  akurat, tidak  memihak  dan  sopan  untuk  semua pertanyaan.
2. Mempertahankan prinsip kebebasan intelektual dan menolak segala upaya untuk menyensor sumber daya perpustakaan. Kami tidak  memajukan  kepentingan  pribadi dengan mengorbankan pengguna perpustakaan,  kolega,  atau  institusi  yang mempekerjakan kami.
3. Melindungi  privasi  dan  kerahasiaan  setiap pengguna perpustakaan mengenai informasi yang dicari atau diperoleh dan sumber daya yang  diteliti,  dipinjam,  dibeli  atau  dikirim. Kami  berjuang  untuk  keunggulan  dalam profesi  dengan  mempertahankan  dan meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan
4. Mendorong  pengembangan  profesional rekan kerja, dan dengan mendorong aspirasi calon anggota profesi.
5. Menegaskan martabat dan hak yang melekat pada  setiap  orang.  Kami  bekerja  untuk mengenali  dan  membongkar  bias  sistemik dan individual; untuk menghadapi ketidaksetaraan  dan  penindasan;  untuk meningkatkan  keragaman  dan  inklusi;  dan
untuk memajukan keadilan rasial dan sosial di  perpustakaan,  komunitas,  profesi,  dan asosiasi  kami  melalui  kesadaran,  advokasi, pendidikan, kolaborasi, layanan, dan alokasi sumber daya dan ruang.

## 3. Asta Etika Pustakawan
Kode etik pustakawan Indonesia muncul setelah melalui proses selama satu dekade dalam kongres Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang diselenggarakan  secara  bergantian  di  berbagai kota. Seperti kode profesi pada umumnya, kode pustakawan memiliki beberapa fungsi. Salah satu tugasnya adalah membimbing pustakawan dalam pekerjaan  perpustakaan  sehari-hari  (Sarwono, 2019).  Etika  pustakawan  sendiri  merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  AD/ART  IPI yang dimulai tahun 1993, 1997 dan berakhir pada tanggal  19  September  2002  tanggal  IX.  Kongres IPI  di  Batu,  Malang,  Jawa  Timur,  dan disempurnakan  lagi  pada  15  November  2006  di Denpasar-Bali.  Pada  tahun  2013,  Kode  Etik Pustakawan IPI mendefinisikan kewajiban pustakawan sebagai berikut:
Sikap  pustakawan  Indonesia  meliputi  perilaku terbimbing,  hubungan  dengan  pemustaka, hubungan  antar  pustakawan,  hubungan  dengan perpustakaan, hubungan antara pustakawan dan pustakawan. Organisasi profesi, hubungan antara pustakawan dan masyarakat. Bagian ketiga Kode Etik  Pustakawan  Indonesia  yang  mengatur tentang  sanksi  hanya  terdiri  dari  satu  alinea, yaitu:
Pustakawan yang melanggar IPI AD/ART dan Kode Etik  Pustakawan  Indonesia  harus  dan  dapat dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Kepada Dewan  Kehormatan  Perhimpunan  Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.
Perkembangan  Kode  Etik  Pustakawan  berlanjut pada  Kongres  IPI  di  Surabaya  2018,  Kode  Etik Pustakawan pada awalnya diubah menjadi Kode Etik  Pustakawan  di  Indonesia  atau  Etika  Asta. Etika  perpustakaan  Indonesia  Asta,  seperti namanya, terdiri dari delapan etika pustakawan, yaitu (Sarwono, 2019):
 Melaksanakan  tugas  sesuai  dengan harapan pengguna.
 Meningkatkan keunggulan kompetensi ke level tertinggi.
 Pisahkan pandangan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan.
 Memastikan bahwa tindakan dan keputusan didasarkan pada
profesionalisme.
 Menjaga akses pribadi terhadap informasi dan memberikan akses tanpa batas.
 Melindungi  hak  privasi  pengguna  dan tidak bertanggung jawab atas
penggunaan informasi.
 Mengakui dan menghormati hak kekayaan intelektual.
 Ciptakan kerjasama dan saling menghargai rekan kerja.
Sedangkan jika anggota IPI melanggar Kode Etik, sanksinya  adalah  sebagai  berikut:  Peringatan standar  berupa  pelatihan,  peringatan  keras berupa teguran tertulis, penghentian keanggotaan IPI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif  yang  didukung  dengan  kajian pustaka.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena mengeksplorasi  pandangan  atau  pengalaman informan,  yaitu  pustakawan,  dan  penulis memilih  7  pustakawan  dari  3  perpustakaan Perguruan  Tinggi  yang  telah  bekerja  sebagai pustakawan lebih dari 1 tahun dengan metode wawancara.  Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan Creswell  (2014)  bahwa  pendekatan  kualitatif adalah    pendekatan  untuk  mempelajari  dan memahami signifikansi individu atau kelompok orang yang dianggap terkena dampak masalah sosial atau kemanusiaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan  arah  moral    profesi  sekaligus menjamin  kualitas  moral  profesi  di  mata masyarakat  (Bertens,  2013).  Artinya  kode  etik adalah  aturan,  penunjuk  arah  yang  dapat menunjukkan jalan jika benar-benar digunakan atau  diterapkan.  Namun,  menerapkan  aturan
etika  ini  sama  dengan  menerapkan  aturan konsekuensi.  Ini  berarti  bahwa  aturan  etika tidak  mudah  diterapkan  tanpa  masalah. Menurut  Suwarno  (2010),  ada  beberapa  hal yang menjadi hambatan, antara lain: kode etik tidak  popular  karena  kurangnya  sosialisasi. Implementasinya terhalang oleh ketidakpopuleran kode etik, yang belum dapat dipahami  betul  oleh  para  pustakawan. Diwawancari 7 pustakawan dari 3 perpustakaan perguruan  tinggi  yang  berbeda  di  Indonesia dengan pertanyaan apakah mereka mengetahui tentang Asta Etika Pustakawan dan hasilnya 6 dari 7 pustakawan yang diwawancarai tersebut mengaku belum pernah sekalipun  mendengar  tentang  Asta  Etika Pustakawan, sedangkan 1 pustakawan menyatakan  telah  mendengar  tentang  Asta Etika  Pustakawan.  IPI  sendiri  telah  melakukan upaya  sosialisasi  Asta  Etika  Pustakawan  pada 2021  lalu,  dalam  rangka  HUT  ke-48,  IPI mengadakan  lomba  desain  Poster  Asta  Etika Pustakawan dengan total hadiah Rp 5.000.000,- Selain sosialisasi yang dirasa kurang, penerapan kode  etik  juga  kalah  dengan  kebijakan  atau birokrasi  di  tiap  instansi  perpustakaan,  tidak meratanya  jenjang  pendidikaan  pustakawan, kurangnya  pemahaman  pustakawan  tentang kaidah etik karena dianggap tidak relevan dan sanksi  pelanggaran  kaidah  etik  tidak  berat. Tujuannya adalah menerapkan aturan etik atau etika  perpustakaan  dengan  sebaik  mungkin, berusaha  bekerja  dan  menunaikan  tugasnya dengan  sebaik  mungkin,  mengikuti  aturan, setia  pada  manajemen  dan  memberikan layanan terbaik kepada pustakawan, menghormati  teman  dan  lain-lain.   (Suwarno, 2010).  Penulis  melihat  ada  beberapa  peluang dan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi  pemikiran  terhadap  implementasi Asta  Etika  Pustakawan  pada  suatu  instansi Perpustakaan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
 IPI perlu membuat program sosialisasi dan promosi  yang  menarik  dan  bersifat interaktif,  baik  online  maupun  offline. Melihat perkembangan era digital dan era pemustaka  milenial  serta  digital  native
saat  ini,  sangat  perlu  IPI  memiliki  Tim Kreatif  atau  Tim  Media  Sosial  yang mengkoordinir  segala  bentuk  promosi yang  bersifat  online  dan  offline.  Program yang  dilaksanakan  antara  lain  membuat konten  sosial  media  yang  dikemas  dalam variasi  informasi-informasi  yang  berbeda berdasarkan topik yang membahas isu-isu seputar Perpustakaan dan etika Pustakawan  dan  variasi  konten  tersebut harus  berisi  informasi  yang  memberikan manfaat serta berguna bagi para pengikut, dan  harus  tampak  menarik  dalam  hal visual (Abiel & Engel, 2021). Selain itu, Tim Kreatif perlu membuat acara yang bersifat relevan dan kekinian yang dapat memikat minat para pustakawan di Indonesia untuk ikut  bergabung.  Sebagai  contoh  adalah tim  Pustakawan  dari  Los  Angeles  Public Library (Kevin Awakuni, Adult Librarian in the Exploration and Creativity Dept., Club Member;  Kadie  Seitz,  Youth  Services Librarian;  and  Keith  Kesler,  Social  Media Librarian) yang membuat kegiatan konser band  punk  perempuan  The  Linda  Lindas yang viral di media sosial (Burnes, 2021).
 Diadakannya sebuah Penghargaan kepada Pustakawan Berprestasi dalam penerapan Asta  Etika  Pustakawan  (Indonesian Librarian Award), dengan total hadiah Rp 50.000.000,-  dengan  sistem  pembagian cluster,  sebagai  contoh  Pustakawan Perguruan  Tinggi,  Pustakawan  Sekolah, Pustakawan  Umum,  Pustakawan  daerah, dalam 3 wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur.
 Adanya  tim  yang  memantau  atau dibangunnya  sistem  berbasis  web  atau aplikasi  pemantauan  pelaksanaan  Asta Etika  Pustakawan  sehingga  IPI  dapat mengetahui efektifitas implementasi dengan  sistem  penilaian  yang  dapat diukur  secara  kuantitatif  dan  obyektif dengan sistem Peer Assessment. Sistem ini merupakan inovasi dalam sistem penilaian,  berupa  penilaian  yang  dapat dilakukan  oleh  antar  pustakawan  yang menilai  pustakawan  lain  selain  penilaian
dari pemustaka.  Sistem penilaian  ini  juga diharapkan  agar  IPI  dapat  mengetahui efektivitas kode etik ini ketika diimplementasikan  di  dalam  pekerjaan sehari-hari  oleh  pustakawan  di  masing- masing institusi.

## PENUTUP
Sebanyak  6  dari  7  pustakawan  yang diwawancarai mengaku belum pernah sekalipun  mendengar  tentang  Asta  Etika Pustakawan, sedangkan 1 pustakawan menyatakan  telah  mendengar  tentang  Asta Etika  Pustakawan.  Hal  ini  menunjukkan  kode etik  ini  belum  begitu  popular  di  kalangan pustakawan.  Hal  ini  senada  dengan  yang diutarakan Suwarno (2010),  bahwa beberapa persoalan  menjadi  kendala  dalam  penerapan kode  etik  pustakawan  ini  dan  yang  paling utama  adalah  kode  etik  yang  tidak  populer karena kurangnya sosialisasi.
Kode  Etik  atau  Asta  Etika  Pustakawan sendiri ibarat kompas yang menunjukkan arah moral  profesi  yang  menjamin  kualitas  profesi di  mata  masyarakat  (Bertens,  2013).  Artinya, Kode  Etik  adalah  aturan,  rambu-rambu  yang dapat  memberi  arah  pada  saat  benar-benar digunakan atau diterapkan. Namun, menerapkan aturan etika ini sama saja dengan menerapkan  aturan  konsistensi.  Ini  berarti bahwa aturan etika tidak mudah diterapkan.
Penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi pemikiran  terhadap  implementasi  Asta  Etika Pustakawan,  antara  lain:  IPI  perlu  membuat program sosialisasi dan promosi yang menarik dan  bersifat  interaktif,  baik  online  maupun offline  dan  dibentuknya  tim  kreatif  atau  Tim Media  Sosial  yang  mengkoordinir  segala bentuk  promosi  yang  bersifat  online  dan offline, lalu diadakannya sebuah Penghargaan kepada Pustakawan Berprestasi dalam penerapan Asta Etika Pustakawan (Indonesian Librarian  Award)  dengan  sistem  pembagian cluster, sebagai contoh Pustakawan Perguruan Tinggi,  Pustakawan  Sekolah,  Pustakawan Umum,  Pustakawan  daerah,  dalam  3  wilayah Indonesia barat, tengah, dan timur dan adanya
tim yang memantau atau dibangunnya sistem berbasis  web  atau  aplikasi  pemantauan pelaksanaan  Asta  Etika  Pustakawan  sehingga IPI dapat mengetahui efektifitas implementasi dengan  sistem  penilaian  yang  dapat  diukur secara  kuantitaif  dan  obyektif  dengan  sistem

## Peer Assessment.
Ikatan  Pustakawan  Indonesia  (IPI)  sendiri menyelenggarakan  Kongres  XV  dan  Seminar Ilmiah Nasional di Surabaya, Jawa Timur pada 1–4 November 2022 lalu dan T. Syamsul Bahri kembali terpilih menjadi Ketua Umum IPI 2022- 2025. Diharapkan melalui kepemimpinan baru ini, dapat terlaksana program-program sosialisasi  dan  penggerak  implementasi  Asta Etika  Pustakawan  secara  progresif  kepada pustakawan  di  Indonesia.  IPI  sendiri  memiliki peranan krusial dalam perkembangan kepustakawanan  di  Indonesia  dan  penerapan kode  etik  yang  merata  kepada pustakawan  di Indonesia  yang  berorientasi  kepada  layanan prima, kepuasan pemustaka serta masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abiel, Y., & Engel, M. M. (2021). Promosi Perpustakaan Melalui Media Sosial: Hubungan Antara Variasi Konten Instagram Dan Keterlibatan Pemustaka di Instagram Perpustakaan Universitas Ciputra Surabaya. Journal of Documentation and Information Science, 5(2 (september)).
Agoes, S., & Ardana, I. C. (2011). Etika Bisnis dan Profesi - Edisi Revisi: Tantangan membangun Manusia Seutuhnya. Salemba Empat.
ALA. (2021). Code of Ethics. American Library
Ascosiation. https://www.ala.org/tools/ethics Antika, D., & Nelisa, M. (2019). Implementasi Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan, 8(1), 125. https://doi.org/10.24036/107332-0934 APA. (2017). Code of Professional Ethics for Psychologists. Bagus, L. (2000). Kamus Filsafat. Gramedia Pustaka Utama. Bertens, K. (2013). Etika. Kanisius. Burnes, J. (2021). Loud Library Love Proclaimed
Near and Far. Alive!
https://aliveemployeesclub.com/feature_libr ary_social-media-success_202109/
CNN-Indonesia. (2022). Viral Aksi Suporter Jepang Bersih-bersih Stadion, Warga Qatar Takjub. https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20 221122082628-142-876860/viral-aksi- suporter-jepang-bersih-bersih-stadion-warga- qatar-takjub
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed=Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Pustaka Belajar.
Said, M. (1996). Etika masyarakat Indonesia.
Pradnya Paramita. Sarwono. (2019). Kode etik profesi: Asta etika Pustakawan Indonesia. Media Informasi, 28(2), 179–186.
https://doi.org/10.22146/mi.v28i2.4135
Senapati, S. K., & Singh, J. (2012). Ethical Concerns in Librarianship: Basic Issues. Pearl : A Journal of Library and Information Science, 6(2), 65. https://doi.org/10.5958/j.0973-7081.6.2.002 Sulistyo-Basuki. (2019). Etika Informasi.
Pustakawan, 26(1), 4–11. Suwarno, W. (2010). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan (M. Sandra (ed.)). Ar- ruzzmedia.
Tronto, J. (2020). Moral Boundaries. Routledge.