## A. Pendahuluan
Menjaga  kelestarian  iman  merupakan  prinsip  utama  yang  tidak  boleh  diutak-atik. Semua  perangkat  syari'ah  dikerahkan  untuk  menjaga  eksistensinya.  Bahkan  kalau  perlu nyawa  harus  direlakan.  Dalam  ushul  fiqh  dijelaskan,  term  ini  disebut hifdz  al-din,  yang menempati  rangking  satu  dalam  urutan  hal-hal  yang  sangat  dipelihara  Islam.  Barangkali, persoalan  nikah  beda  agama  dapat  dipahami  dalam  segmen  ini.  Islam  tidak  mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas  karena  menikah  dengan  orang  musyrik  atau  musyrikah  akan  menuntun  pada  jalan neraka  sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  Al-Baqarah  221: ‚Dan  janganlah  kamu menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah
PANDANGAN PERKAWINAN  BEDA AGAMA ANTARA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN JARINGAN ISLAM LIBERAL (JIL)
Oleh: Ibnudin, M.H.I.
H. Ibnudin, M.H.I adalah Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. Saat ini aktif dalam kegiatan bimbingan ibadah haji pada KBIH An-Nahdiyyah Kabupaten Indramayu.

## Abstrak
Dalam  kerangka  menjaga  iman  inilah,  MUI  mengeluarkan  fatwa  tentang  larangan pernikahan  beda  agama.  Ini  karena  MUI  sebagai  lembaga  keulamaan  yang  senantiasa berupaya  menjaga  umatnya  agar  tidak  terjerumus  dalam  kemusyrikan  sehingga  fatwa  ini sebagai  upaya  preventif.  Dengan  ini  maka  MUI  menjadi  lembaga  keulamaan  yang  dapat berfungsi  sebagai  pengayom  umat  sekaligus  sebagai  panutan  dan  tempat  rujukan. Sedangkan  Jaringan  Islam  Liberal  (JIL)  berpendapat  bahwa  tidak  masalah  perkawinan antara  seorang  Muslim  dengan  non-Muslim,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Hal  ini karena  Al-Quran  tidak  secara  tegas  melarang  hal  tersebut,  dan  juga  atas  nama  prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.

## Kata Kunci
Pernikahan, Beda Agama, MUI, Jaringan Islam Liberal, Fatwa
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Vol ,1 , Vol. 1, Desember 2015
http:/jurnal.faiunwir.ac.id
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
kamu menikahkan orang-orang musyrik  (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran‛. (QS. Al-Baqarah : 221)

## B. Pembahasan
1. Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama
Dalam  kerangka  menjaga  iman  inilah,  MUI  mengeluarkan  fatwa  tentang  larangan pernikahan  beda  agama.  Ini  karena  MUI  sebagai  lembaga  keulamaan  yang  senantiasa berupaya  menjaga  umatnya  agar  tidak  terjerumus  dalam  kemusyrikan  sehingga  fatwa  ini sebagai  upaya  preventif.  Dengan  ini  maka  MUI  menjadi  lembaga  keulamaan  yang  dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Dengan SDM  yang  berkualitas  dari  berbagai  disiplin  ilmu  yakni  dari  para  ulama  dan  intelektual kampus,  MUI  mempunyai  terobosan  yang  berani  dengan  mengharamkan  pernikahan  beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita.
Namun  berdasarkan  dari  berbagai  pendapat  lain  di  luar  MUI,  pendapat  MUI sebenarnya  memang  bertentangan  dengan  pendapat  mayoritas  ulama  yang  memberikan qayyid  (catatan)  bahwa  keharaman  pernikahan  beda  agama  tidaklah  mutlak  akan  tetapi tetap  diperbolehkan  bagi  pria  muslim  dengan  wanita ahlu  kitab.  Dalam  hal  ini  dua argumentasi  ini  akan  disandingkan  sebagai  bahan  analisis  yang  membantu  menjernihkan kontroversi di tengah masyarakat, yakni antara yang pro dan kontra fatwa MUI.
Kaitannya dengan larangan pernikahan beda agama didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat  221  yang  telah  disebutkan  dalam  bab  II  dan  bab  III.  Dalam  hal  ini  para  ulama melakukan kajian tafsir yang mendalam kaitannya dengan ayat tersebut. Menurut para ahli tafsir,  yang  disebut  dengan  musyrik/musyrikah  adalah  mereka  yang  mengingkari  wujud Tuhan  (atheis),  tidak  percaya  pada  nabi  dan  hari  kiamat.  Lalu  bagaimana  dengan  mereka yang  bukan  atheis? 1 Untuk  mengklarifikasi  masalah  ini,  maka  dapat  dilihat  surat  al- Bayyinah  ayat  1  sebagai  berikut: "Orang-orang  kafir  yakni  ahli  Kitab  dan  orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".  (QS. AL-Bayyinah : 1)
Ayat ini memberi informasi, bahwa orang kafir ada dua macam, yakni orang musyrik dan  ahlu  kitab.  Yang  disebut  ahlu  kitab  adalah  mereka  yang  berpedoman  pada  agama (kitab)  samawi.  Sedangkan  yang  disebut  musyrik  adalah  mereka  yang  tidak  mengakui Tuhan,  nabi,  hari  akhir,  dan  berbagai  doktrin  agama  samawi. 2 Dengan  kata  lain,  musyrik adalah mereka yang tidak bertuhan. Atau, mereka masih mengakui Tuhan, akan tetapi tidak berdasar  pada  agama  samawi.  Dengan  pemahaman  ini,  kita  bisa  memilih  agama-agama yang  ada  di  belahan  bumi.  Sejarah  mengatakan,  yang  termasuk  agama  samawi  –tentunya mempunyai kitab samawi adalah Yahudi dan nasrani. Dengan demikian hanya mereka yang berhak  menyandang  gelar  ahlu  kitab.  Di  luar  itu,  termasuk  musyrikin.  Menikah  dengan wanita  musyrik  jelas  tidak  diperbolehkan,  namun  dengan  ahlu  kitab  ada  dasar  yang membolehkan yakni al-Qur'an surat al- Maidah ayat 5: "Wanita yang menjaga kehormatan diantara  wanita-wanita  yang  beriman  dan  wanita-wanita  yang  menjaga  kehormatan  di antara  orang-orang  yang  diberi  Al  Kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
kawin  mereka  dengan  maksud  menikahinya,  tidak  dengan  maksud  berzina  dan  tidak menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  maka  hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".(QS. Al-Maidah : 5)
Menyikapi  ayat  ini  para  ulama  berbeda  pendapat,  Ibnu  Umar  mengatakan  bahwa kebolehan  menikahi  ahlu  kitab  adalah  rukhsah  karena  saat  itu  jumlah  wanita  muslimah relatif  sedikit.  Ketika  jumlah  mereka  sudah  imbang,  bahkan  jumlah  kaum  wanita  lebih banyak, maka rukhsah itu tidak berlaku lagi. Alasan lain untuk melarang ahlu kitab adalah kata  min  qablikum  (sebelum  kamu).  Maksudnya  sebelum  turunnya  al-Qur'an.  Dengan qayyid  (catatan)  ini,  maka  yang  boleh  dinikahi  adalah  wanita  ahlu  kitab  yang  memeluk agama  Yahudi  atau  Nasrani  sebelum  al-Qur'an  diturunkan.  Sedangkan  wanita-wanita  itu sekarang  ini  tidak  jelas  tidak  ada  lagi.  Secara  psikologis,  pendapat  Ibnu  Umar  bisa dipahami.  Karena  si  anak  dalam  bahaya.  Lazimnya,  anak  lebih  akrab  dengan  sang  ibu. Ketika  ibunya  Nasrani  misalnya,  peluang  anak  menjadi  Nasrani  lebih  besar.  Sekalipun demikian,  peluang  untuk  menikah  dengan  ahlu  kitab  tetap  terbuka.  Sebab  banyak  para ulama  yang  berpegang  teguh  pada  dzahir  ayat  yang  memperbolehkan  nikah  dengan  ahlu kitab. Di kalangan sahabat sendiri tercatat sederet nama yang menikah dengan ahlu kitab. Walaupun  berakhir  dengan  perceraian.  Mereka  yang  pernah  menikah  dengan  ahlu  kitab antara lain Usman bin Affan, Hudzaifah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. 3
Dalam  kitab  I'anatut  Thalibin  misalnya,  Imam  Abi  Bakar  menyatakan  bahwa menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan. 4 Dalam hal ini pernikahan dengan ahlu kitab bisa ditolerir.  Sebab  dalam  aspek  teologis,  konsep  ketuhanan,  rasul,  hari  akhir,  dan  prinsip- prinsip  agama  banyak  persamaan.  Dengan  kesamaan  ini,  mahligai  rumah  tangga  -yang merupakan  tujuan  pernikahan-  sangat  mungkin  terealisasi.  Di  samping  itu,  dengan kesamaan  itu  pula,  peluang  untuk  menarik  istri  ke  Islam  bukan  sesuatu  yang  mustahil. Hanya saja perlu diingat bahwa kebolehan menikah dengan ahlu kitab hanya berlaku bagi lelaki  muslim  dengan  wanita  ahlu  kitab.  Bukan  sebaliknya.  Sekali lagi  ini  untuk  menjaga iman.  Sebab,  lumrahnya,  istri  mudah  terpengaruh.  Jika  diperbolehkan,  mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.
Persoalan terakhir yang perlu klarifikasi adalah apakah agama yang ada di Indonesia bisa masuk dalam ahlu kitab? Untuk agama Hindu, Buda dan Konghuchu jelas tidak bisa, karena bukan agama samawi, yang tentunya konsep ketuhanannya jauh berbeda. Sedangkan untuk Kristen Protestan dan Katolik, ada kemungkinan. Kita sebut ada kemungkinan, sebab ada  yang  mensyaratkan  nenek  moyang  mereka  memeluk  Kristen  sebelum  dinasakh. Persyaratan  ini  untuk  konteks  Indonesia,  sulit  dilacak,  kalau  tidak  dikatakan  mustahil. Sebab  agama  Kristen  baru  datang  belakangan.  Sebelum  itu,  warga  Indonesia  sudah memeluk  Hindu,  Buda,  dan  Islam.  Dengankata  lain,  Kristen  yang  ada  sekarang  adalah keturunan  mereka  yang  'murtad'  dari  Hindu,  Buda,  dan  Islam.  Jika  persyaratan  ini  bisa diterima, peluang untuk menikah dengan orang Kristen dan Katolik tertutup rapat-rapat.
Jika  mengikuti  alur  jumhur,  peluang  itu  tetap  ada,  sebab  persyaratan  itu  tidak ditemukan dalam ayat. Ayat kelima surat Al-Maidah memperbolehkan menikahi ahlu kitab dengan  tanpa  catatan.  Bahkan  Syekh  Nawawi  menyatakan,  boleh  menikah  dengan  ahlu kitab,  sekalipun  nenek  moyang  mereka  masuk  Kristen  dan  Katolik  setelah  agama  itu dinasakh.  Ada  sinyalemen  kuat  bahwa  kitab  orang  Kristen  dan  Katolik  telah  berubah. Apakah  hal  ini  menghalangi  kebolehan  menikah  dengan  mereka?  Yusuf  Qardlawi  dengan

## tegas mengatakan tidak menghalangi. 5
Dari  deskripsi  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  pernikahan  beda  agama  diperbolehkan tetapi  hanya  bagi  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab.  Namun  bagaimana  dengan pendapat MUI? Dalam hal ini MUI berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan adanya keresahan  di  tengah  masyarakat  maka  pernikahan  beda  agama  harus  mendapatkan ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Dengan mendasarkan pada berbagai ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi  serta kaidah fiqhiyyah  menolak kerusakan didahulukan daripada menarik maslahat  MUI  memutuskan:  a)  pernikahan  beda  agama  adalah  tidak  sah  dan  haram,  b) pernikahan  antara  laki-laki  muslim  dan  wanita  ahli  kitab  berdasar  qaul  mu'tamad  adalah tidak  sah  dan  haram.  Keputusan  ini  mempertimbangkan  adanya  pemikiran  bahwa  di masyarakat  telah  berkembang  opini  bahwa  pernikahan  beda  agama  adalah  diperbolehkan dengan alasan maslahat dan hak asasi manusia.
2.  Dasar-dasar fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama
MUI  dalam  menetapkan  fatwa  berpedoman  pada  pedoman  penetapan  fatwa  yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997. Dalam SK ini  disebutkan  bahwa  setiap  keputusan  fatwa  harus  mempunyai  dasar  atas  Kitabullah  dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dalam fatwa tentang pernikahan beda Agama dalam Munas VII di Jakarta, MUI mendasarkan pada Alqur'an yakni QS. An-Nisa' ayat 3, QS. Al-Rum ayat 30, QS. At-Tahrim ayat 6, QS. Al- Maidah ayat 5 dan 25, QS. Al-Baqarah: 221, QS. dan al-Mumtahanah ayat 10. Dalam ayat- ayat  al-Qur'an  yang  dijadikan  dasar  hukum  atau  dalil  penetapan  fatwa  adalah  ayat-ayat yang  berkaitan  dengan  pernikahan,  menjaga  diri  dan  keluarga  dari  api  neraka,  kehalalan wanita-wanita beriman dan ahli kitab, larangan menikah dengan wanita musyrikah maupun laki-laki musyrik.
Dengan mendasarkan pada ayat-ayat ini MUI mendasarkan bahwa nikah beda agama adalah haram. Demikian juga pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Meskipun dalam QS. Al-Maidah ayat 5 dinyatakan kebolehan menikah dengan wanita ahli kitab,  namun  MUI  tetap  menyatakan  bahwa  pernikahan  semacam  ini  tidak  sah.  Hal  ini didasarkan  pada  Hadits  Nabi  riwayat  Bukhari  Muslim  tentang  kriteria  calon  istri  yakni lebih menitikberatkan pada aspek keagamaan. 6
Di  samping  dasar  hukum  al-Qur’an  dan  Hadits  di  atas  MUI  menggunakan  dasar hukum berupa kaidah fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih dan kaidah ushuliyah  sadz  dzari'ah. 7 Kedua  kaidah  fiqhiyyah  di  atas  dijadikan  dasar  hukum  dalam mengeluarkan  fatwa  kehararaman  pernikahan  antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli kitab.  Hal  ini  mengingat  kemaslahatan  praktik  pernikahan  ini  belum  tentu  bisa  menjaga agama  suami  dan  anak-anaknya  dan  menjaganya  dari  api  neraka.  Dengan  demikian kerusakan akibat pernikahan sangat mungkin terjadi yakni hilangnya iman dan tidak adanya kemampuan  suami  menjaga  diri  dan  keluarganya  dari  api  neraka.  Adapun  kaidah sadz adzri'ah  dijadikan  dasar  untuk  menolak  kerusakan  tersebut  yang  mungkin  timbul  akibat pernikahan  tersebut.  Dalam  hal  ini  prosedur  penetapan  fatwa  MUI  Nomor:  4/Munas  VII/ MUI/8/2005  Tentang  Perkawinan  Beda  Agama  dasar-dasarnya  mengacu  dengan  apa  yang telah  digariskan  pimpinan  MUI  yakni  didasarkan  pada  al-Qur'an,  Hadits  dan  kaidah fiqhiyyah maupun kaidah ushuliyah.
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
Namun demikian perlu dikaji lebih lanjut, apakah dasar-dasar hukum ini benar-benar telah teraplikasikan secara tepat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengambilan hukum dari Alqur'an harus mengacu pada tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar penetapan fatwa.  Namun  MUI  tidak  mencantumkan  para  pendapat  ahli  tafsir  tentang  dasar-dasar pernikahan beda agama seperti ayat 5 surat al-Maidah11 dan al-Baqarah ayat 221. Padahal sebagai contoh, dalam menafsiri ayat ini Imam Nawawi menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i  kebolehan  menikahi  wanita  ahli  kitab  adalah  bagi  wanita  ahli  kitab  sebelum  Al- Qur'an diturunkan. Adapun mazhab lainnya seperti Hanafi, hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa kebolehan lakilaki mengawini wanita ahli kitab adalah boleh secara mutlak, meski agama ahli kitab tersebut telah dinasakh. 8 Dalam pandangan para ahli tafsir, kedua ayat ini tidak mengimplikasikan banyak konsekuensi hukum yang harus dikaji secara mendalam.
Pencantuman  dasar  hukum  ayat-ayat  al-Qur’an  di  atas  tidak  disertai  tafsir  atau pendapat  hukum  dari  para  ulama  dari  ayat-ayat  tersebut.  Ini  tentu  mengandung  kesan bahwa  MUI  hanya  mendasarkan  pada  ayat  secara  tekstual  (baca:  terjemahan),  tanpa  ada tafsir yang bisa mengandung implikasi hukum yang beragam. Dalam hal ini, meskipun MUI tidak  harus  mencamtumkan  tafsir  masing-masing  ayat  secara  keseluruhan,  akan  tetapi paling  tidak  MUI  mencantumkan  pendapat  para  ahli  tafsir  tentang  konklusi  hukum  dari pemahaman  kedua  ayat  di  atas.  Ini  dilakukan  agar  dalam  pengambilan  hukum  yang didasarkan ayat al-Quran tidak menimbulkan kesan bahwa MUI menafikan penafsiran ayat secara  mendalam  dan  komprehensip.  Pokok-pokok  pendapat  ulama  tafsir  ini  penting dicantumkan karena dalam mengaplikasikan pengambilan dasar hukum ayat tidak lepas dari tafsir Alqur'an sebagai sebuah upaya pemahaman yang menghasilkan konklusi hukum.
Begitu  juga  dengan  hadits-hadits  yang  dijadikan  dasar  hukum  adalah  hadits  yang mendukung  kecenderungan  arah  fatwa  MUI  Nomor:  4/Munas  VII/MUI/8/2005  yang mengharamkan.  Sementara  hadits-hadits  yang  memperbolehkan  tidak  dicantumkan.  Ini berimplikasi  seakan-akan  tidak  ada  dasar  hadits  yang  secara  absah  membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab. Dalam mendasarkan kepada Hadits Nabi, MUI menggunakan hadits yang bersifat anjuran tentang kriteria wanita yang layak  dinikahi  seorangmukmin.  Dalam  hal  ini  hadis  yang  dijadikan  bukan  hadits-hadits tentang pernikahan beda agama secara khusus. Memang, anjuran ini bisa berimplikasi pada konklusi hukum yang mengarah pada mubah, sunnah, haram dan wajib. Namun kaitannya dengan  fatwa  ini  seharusnya  menggunakan  hadits  yang  berkaitan  langsung  dengan  pokok permasalahan,  misalnya  hadits  tentang  pernikahan  Nabi  dengan  Mariah  Qibtiyah  yang beragama  Nasrani  atau  atsar  sahabat  tentang  praktik  pernikahan  Usman  bin  Affan  dan Hudzaifah yang menikah dengan wanita ahli kitab.
Dengan  beberapa  kelemahan  metodologis  ini  maka  fatwa  MUI  tentang  larangan pernikahan  antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab  kurang  obyektif  dan  serba melingkupi ditinjau dari aspek tafsir, penggunaan hadits dan pencantuman pendapat ulama. Dalam  hal  ini  –untuk  sampai  pada  kesimpulan  haram-  MUI  seharusnya  melakukan  tarjih pendapat  secara  jelas  dengan  menampilkan  varian  pemikiran  para  ulama  sehingga  tidak terjadi  bias  dan  subyektifitas  lembaga.  Ini  dilakukan  karena  dalam  prosedur  penetapan fatwa ada ketentuan mencantumkan pendapat ulama. Dalam hal ini banyak pendapat ulama kaitannya  dengan  pernikahan  beda  agama,  namun  tidak  dicantumkan  oleh  MUI  dalam konsideran hukumnya.
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
Ini  tentu  kurang  sesuai  dengan  pedoman  penetapan  fatwa  yang  gariskan  oleh pimpinan pusat MUI yang tertuang dalam SK Nomor: U-596/MUI/IX/1997 pasal 2 item 3 yakni  sebelum  pengambilan  keputusan  fatwa,  hendaklah  ditinjau  pendapat-pendapat  para imam  mazhab  terdahulu,  baik  yang  berhubungan  dengan  dalil-dalil  hukum  maupun  yang berhubungan  dengan  dalil  yang  dipergunakan  oleh  pihak  yang  berbeda  pendapat.  Adapun mengenai penggunaan kaidah fiqhiyyah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih dan sadz  adzri’ah  adalah  sebagai  penguat  dalam  menetapkan  fatwa  tentang  keharaman  dan tidak  sahnya  pernikahan  beda  agama  dan  pernikahan  antara  laki-laki  muslim  dan  wanita ahli kitab.
Dalam  menafsirkan  ayat  221  surat  al-Baqarah  dan  ayat  5  surat  al-Maidah  memang terjadi  ikhtilaf  antara  yang  membolehkan  dan  tidak  terhadap  pernikahan  antara  laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam hal ini MUI juga berpendapat bahwa pernikahan antara  laki-laki  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab  adalah  haram  dan  tidak  sah  mengingat maslahat al-ammah yakni demi menjaga agama (hifdz ad-din) dan menjaga dari api neraka baik diri maupun keluarga. Kaidah ini secara aplikatif menunjukkan bahwa pernikahan beda agama,  khususnya  antara  laki-laki  muslim  dan  wanita  ahli  kitab  lebih  banyak  membawa mafsadat  dan  kecil  kemungkinan  membawa  maslahat.  Dengan  demikian,  meskipun  ada maslahat, maka menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
3. Relevansi Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Keindonesiaan Apabila melihat lebih jauh, sebenarnya fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang  perkawinan  beda  agama  ini  tidak  bertentangan  dengan  pendapat  ulama  yang membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, apabila dilihat dalam konteks keindonesiaan dan maqashid as-syari'ah secara umum. Dalam hal ini, ulama yang  berpendapat  bahwa  pernikahan  tersebut  tidak  dilarang  karena  yakin  bahwa  laki-laki muslim tidak akan terpedaya mengikuti agama wanita ahli kitab, bahkan sebaliknya sangat dimungkinkan  bahwa  wanita  yang  sudah  menjadi  istrinya  akan  mengikuti  agama  suami. Begitu juga dengan anak-anaknya akan mengikuti bapaknya. Dengan ini maka jelas bahwa laki-laki yang diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab–sebagaimana pendapat para ulama salaf- adalah laki-laki yang kuat imannya, bagus agamanya, dan mempunyai wibawa serta otoritas sebagai laki-laki/suami yang mampu 'mengurus' rumah tangga dengan baik.
Sebab,  apabila  laki-laki  muslim  tidak  mempunyai  iman  yang  kuat,  agamanya  tidak bagus  dan  kepribadiannya  lemah,  justru  sangat  mungkin  ia  akan  tertipu  dengan 'menggadaikan'  agamanya  demi  kecantikan  wanita  atau  istri  dari  ahli  kitab.  Begitu  juga anak-anaknya  akan  sulit  diharapkan  dapat  mengikuti  Islam.  Apalagi  kalau  hanya  Islam KTP,  tentu  sangat  mengkhawatirkan.  Apabila  lakilakinya  kuat,  sehingga  ia  tidak  ikut dalam  agama  istrinya  yang  ahli  kitab,  tetapi  menjaga  anak-anaknya  yang  sulit.  Sebagai contoh  yang  sudah  masyhur  adalah  kasus  Jamal  Mirdad  dengan  Lidya  Kandaw  yang melakukan praktik ini. Dalam hal ini istri Jamal Mirdad tetap dalam agamanya, dalam sisi lain Jamal Mirdad selamat tidak terjerumus, akan tetapi anaknya Nana Mirdad ikut dalam agama Kristen. Dalam hal ini Jamal Mirdad tidak mampu menjaga keluarga (anaknya) dari api neraka.
Dengan  deskripsi  ini,  maka  jelas  kebolehan  para  ulama  salaf  terhadap  pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab tetap mengandung maksud menjaga iman
diri  suami  dan  keluarganya  yang  merupakan  al-huquq  al-khamsah  sebagai  bagian  dari realisasi  maqashid  as-syar’iyah.  Dengan  ini  nampaknya  MUI  ingin  menegaskan  bahwa konteks  keindonesiaan  saat  ini  sangat  sulit  menemukan  laki-laki  yang  diharapkan memenuhi  kriteria  sebagai  mu'min  taat,  berkepribadian  kuat  sehingga  mampu  menjaga iman dan agamanya.  Karena kebanyakan mu'min yang semacam ini lebih memilih wanita muslimah. Kebanyakan praktek pernikahan semacam ini cenderung mengarah pada laki-laki yang  imannya  kurang  kuat  atau  agamanya  kurang  bagus.  Dengan  demikian,  berdasarkan kaidah  menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dibanding  menarik  kemaslahatan  cukuplah beralasan.  Mafsadat  yang  dimaksud  adalah  hancurnya  keimanan  dan  agama  si  lelaki  dan anakanaknya, sedangkan maslahatnya adalah iman dan agama laki-laki muslim beserta anak -anaknya akan terjaga, bahkan wanita ahli kitab sebagai istri dapat memeluk Islam. Dengan menimbang  keduanya  dalam  konteks  keindonesiaan,  maka  dikhawatirkan  justru maslahatnya  tidak  terpenuhi  sementara  mafsadatnya  lebih  mungkin  timbul.  Deskripsi  di atas cukup menjadi sebuah pertimbangan mengapa MUI mengharamkan dan menilai tidak sah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Artinya secara substansial tidak bertentangan dengan pendapat para ulama yang membolehkan karena adanya maksud syar'i yang cukup beralasan dalam konteks keindonesiaan saat ini.
Namun, akan sangat lebih baik apabila fatwa MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang  perkawinan  beda  agama  item  b  diberikan  sebuah  qayyid  (catatan)  yakni:  bila diyakini pernikahan ini justru menyebabkan rusaknya iman dan agama suami. Atau paling tidak ada penjelasan fatwa bahwa fatwa  ini dikeluarkan karena melihat kondisi faktual di mana praktek pernikahan ini justru dilakukan oleh laki-laki yang imannya kurang kuat dan agamanya  kurang  bagus.  Apabila  laki-lakinya  beriman  kuat  dan  beragama  bagus,  maka diperbolehkan dengan mempertimbangkan bahwa ia tidak rusak iman dan agamanya, justru sebaliknya  menarik  istri  dalam  Islam.  Catatan  ini  penting  agar  tidak  terjadi  kontroversi seakan-akan MUI tidak tahu atau menutup mata terhadap praktek pernikahan Nabi dengan Mariah  Qibtiyah,  sahabat  Usman  bin  Affan  dan  sahabat  Hudzaifah  serta  pendapat  para ulama salaf ash-shalih.
Lebih dari itu, apabila kondisinya sudah memungkinkan, maka fatwa ini bisa diubah dengan memperbolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Ini dilakukan  agar  MUI  tidak  terkesan  berfatwa  asal  asalan  karena  dalam  berbagai  literatur tafsir, fiqih dan sirah nabawiyah jelas jelas pernikahan antara laki-laki muslim dengan ahli kitab diperbolehkan.  Dari segi undang-undang yang berlaku di Indonesia maka pernikahan beda agama sulit dilakukan. Hal ini didasarkan bahwa KUA tidak mungkin mau melakukan pernikahan  yang  berbeda  agama  (atau  semuanya  bukan  orang  Islam),  begitu  juga  kantor catatan  sipil  tidak  memperbolehkan  melakukan  pernikahan  yang  salah  satunya  Islam  dan lainnya  bukan  Islam.  Dan  pengadilan  negeri  juga  seharusnya  menolak  untuk  memberikan keputusan  yang  oleh  KUA  Dan  KCS  ditolak.  Apabila  PN  menganggap  itu  sebagai pernikahan campuran, maka tidak tepat.  Hal ini karena menurut pasal 57 UU perkawinan bahwa  yang  dimaksud  pernikahan  campuran  adalah  bukan  pernikahan  beda  agama  tetapi pernikahan antar warga negara. 9

## 4.  Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL)
Perkawinan beda agama bukan hanya merupakan problem yang terjadi antar pemeluk
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
agama yang berbeda, akan tetapi dalam satu agama pun merupakan problem yang dari dulu belum terpecahkan. Dalam Islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan lintas agama ini. Dalam hal ini JIL yang berpandangan dengan dasar relativisme kebenaran  agama  dan  kemaslahatan,  tidak  mempermasalahkan  perkawinan  antara  seorang Muslim  dengan  non-Muslim,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Ulil  Abshar  Abdalla, koordinator JIL mengatakan bahwa larangan pernikahan lintas agama  sudah tidak relevan lagi.  Menurutnya,  Al-Quran  juga  tidak  pernah  secara  tegas  melarang  hal  itu,  karena  Al- Quran  menganut  pandangan  universal  tentang  martabat  manusia  yang  sederajat,  tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orarg Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan. 10
Berpikir secara tekstual saja pernikahan beda agama antara laki-laki Muslim dengan wanita  ahli  kitab,  begitu  juga  antara  wanita  Muslim  dengan  laki-laki  non-Muslim  (ahli kitab)  menurut  Abdul  Moqsith  Ghazali, salah  satu  "petinggi"  JIL  diperbolehkan. Moqsith mengqiyaskannya  dengan  hadis  tentang  kewajiban  menuntut  ilmu.  Dalam  hadis  tersebut tidak  ditemukan  kata, "Muslimatin"  namun  pada  kenyataannya  wanita  juga  diwajibkan menuntut  ilmu.  Ini  dapat  dilihat  dalam  kitab Jurmiyah  bab  al-iktifa’. 11 Sebagai  contoh, dalam kitab ini disebutkan hadis di atas (thalabul 'ilmi. faridhatun 'ala kulli Muslimin). Di dalam  Al-Quran  tidak  dicantumkan  hukum  pernikahan  wanita  Muslimah  dengan  laki-laki non-Muslim  tidak  dicantum  sebaliknya, min  bab  al-iktifa'.  Karena  itu  berlaku  hokum sebaliknya (Mafhumm al mukhalafah).  Selain itu dalam teks-teks agama tidak ditemukan dalil  yang  melarang  pernikahan  perempuan  Muslimah  dengan  laki-laki  non-Muslim. Menurut Abdul Moqsith Ghazali, salah satu promotor JIL, tidak ada dalil yang melarang itu adalah  dalil  diperbolehkannya  pernikahan  di  antara  mereka.  la  menyebutkan  salah  satu kaidah  ushuliyah, 'adam  al-dalil  huwa  aldalir'.  Karena  tidak  ada  dalil  AI-Quran  yang melarang,  maka  berarti  sudah  menjadi  dalil  diperbolehkannya,  sehingga  pernikahan perempuan  Muslimahdengan  laki-laki  non-Muslim  diperbolehkan. 12 Jadi  pernikahan  orang Islam,  baik  antar  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  agama  apapun  menurut  JIL  boleh dilakukan.  Ada  beberapa  pokok  pikiran  yang  dijadikan  landasan  untuk  membolehkan pernikahan lintas agama ini.

## a).  Landasan Historis
Secara  teoritis,  pernikahan  antara  orang  Muslim  dengan  ahli  kitab  memang  pernah terjadi.  Pada  zaman  sahabat  misalnya,  Utsman  bin  Affan  menikah  dengan  Bailah  binti Qaraqashah  al  Kalbiyah  beragama  Nasrani,  Thalhah  bin  Ubaidillah  dengan  perempuan Yahudi  di  Damaskus,  Hudzaifah  menikah  dengan  wanita  Yahudi  di  Madinah.  Demikian halnya  dengan  para  sahabat  lainnya  seperti  Ibn  Abbas,  Jabir,  Ka'bah  bin  Malik,  Al- Mughirah  bin  Sy'bah  pernah  menikah  dengan  wanita  ahli  kitab.  Bahkan  Nabi  sendiri menikah  dengan  Maria  Koptik  yang  semula  beragama  non-Islam."  Selain  itu,  pemimpin Plestina,  Yasser  Arafat  menikah  dengan  Suha  yang  beragama  Yahudi,  dan  pernikahan  itu tidak menjadi masalah di Negara Palestine.
Landasan historis di atas sebenarnya kurang relevan. Sebelum pernikahan Rasulullah dengan  Shafiyyah  binti  Hayy  bin  Akhtab  dan  Mariah  Qibtiyah,  keduanya  sudah  terlebih dahulu  memeluk  Islam. 13 Sementara  tentang  pernikahan  Hudzaifah  dan  Thalhah,  ini
dilarang oleh Umar bin Khatab, 14 dengan alas an khawatir akan diikuti oleh kaum Muslimin yang lain. Umar juga memerintahkan keduanya untuk menceraikan isteri mereka. 15 Menurut Abdul Muta'al Al-Jabri, pernikahan para sahabat dengan wanita-wanita ahli kitab ini tidak dapat dijadikan landasan untuk membolehkan pernikahan pria Muslim dengan wanita ahli kitab  atau  non-Muslim,  karena  pernikahan  tersebut  ditentang  oleh  sebagian  sahabat  yang lain.
Ulama  bersepakat  bahwa  ucapan  sahabat (qaul  shahaiy)  dan  perilaku  sahabat  atau madzhab shahabiy  yang bersumber dari Rasulullah atau yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan sahabat merupakan dalil syari'i. Namun ulama berbeda pendapat tentang ucapan sahabat (qaul shahabiy) atau perilaku sahabat atau madzhab shahabiy yang tidak bersumber dari  Rasulullah  atau  hasil  ijtihad  mereka  sendiri  dan  tidak  ada  kesepakatan  di  antara sahabat.  Ada  dua  pendapat  ulama,  yaitu pertama,  ulama yang mengatakan bahwa ucapan atau  perbuatan  sahabat  tersebut  merupakan  dalil  syar'i,  karena  jarang  sekali  terjadi kesalahan ketika  sahabat melakukan ijtihad. 16 Hal ini karena mereka mengetahui langsung prosesturunnya  Al-Quran, asbab  al-nuzul  paham  akan  makna  dan  kandungannya.  Kedua, pendapat  yang  mengatakan  bahwa  ucapan  atau  perbuatan  sahabat  yang  tidak  bersumber dari Al-Quran atau dari Rasulullah atau tidak ada kesepakatan diantara mereka, tidak dapat dijadikan dalil syar'i, 17 karena sahabat merupakan manusia biasa yang juga dapat melakukan kesalahan. 18

## b). Landasan Teologis Normatif
Penulis  memahami  Jaringan  Islam  Liberal  sebagai  liberal interpreted  syariah. 19 Mereka berasumsi bahwa Islam membuka kemungkinan liberal pada masalah-masalah yang dimungkinkan  munculnya  penafsiran (interpretable).  JIL  masih  menggunakan  teks-teks agama sebagai dalil, namun mengedepankan suatu epistimologi yang menekankan perlunya keragaman  di  dalam  menafsirkan  teks-teks  ayat-ayat  yang  dianggap  melarang  pernikahan beda agama. Ayat ayat tersebut seperti dalam Firman Allah SWT: ‚Dan janganlah kamu menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  wanita  budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik  (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan  izin-Nya.  dan  Allah  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S. Al-Baqarah: 221). Begitupula terhadap ayat ‚ ‚Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan  mangawini)  wanita  yang  menjaga  kehormatan  diantara  wanita-wanita  yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab  sebelum  kamu,  bila  kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa  yang  kafir  sesudah  beriman  (tidak  menerima  hukum-hukum  Islam)  Maka hapuslah  amalannya  dan  ia  di  hari  kiamat  Termasuk  orang-orang  merugi‛.  (Q.S.  Al- Maidah: 5)
Berangkat  dari  ayat-ayat  di  atas,  ada  tiga  hal  yang  harus clear  tentang  pernikahan
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
beda  agama. Pertama,  adalah  tentang  konsep  ahli  kitab.  Menurut  Zainun  Kamal,  kalau merujuk kitab-kitab tafsir, sebenarnya cakupan ahli kitab tidak terbatas hanya Yahudi dan Nasrani. Kedua,  golongan  ini  popular  disebut  sebagai  ahli  kitab  karena  kedua  agama  ini memiliki  penganut  agama  yang  cukup  banyak.  Padahal,  lanjutnya  bila  seorang  sudah percaya kepada salah satu nabi maka bisa dikategorikan ahli kitab. Secara implisit Kamal mengatakan  bahwa  penganut  agama-agama  yang  diakui  di  Indonesia  adalah  ahli  kitab.  Ia memulai pandangannya secara makro, Al-Baghdadiy dalam bukunya al-Farqbaina al-Firaq mengatakan bahwa agama Majusi atau Zoroaster yang ada disekitar Arab juga bisa disebut ahli  kitab.  Hal  ini  karena  Zoroaster  dianggap  sebagai  nabi.  Bahkan  Ibn  Rusydi  menyebut Aristoteles  juga  sebagai  seorang  nabi.  Kalau  dalam  konteks  Indonesia, 20 agama  Budha, Hindu, atau agama Konghucu dan Shinto, menurut Muhammad Abduh dalam kitab Tafsir al-Manar, juga disebut sebagai ahli kitab, karena ada kitab suci yang dibawa oleh seorangg nabi. Nabi disini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran Al- Quran  bahwa  "Allah  mengutus  kepada  setiap  umat  seorang  rasul"  jadi  setiap  umat mempunyai  nabi.  Dalam  hal  ini  agama  Budha  bisa  dikatakan  bahwa  Sidharta  Gautama adalah  seorang  nabi  yang  membawa  kitab  suci.  Jadi  pengertian  dan  cakupan  ahli  kitab semakin meluas seiring dengan perkembangan zaman.
Atas dasar tersebut, menurut Kamal tidak ada larangan menikah dengan kaum agama lain,  dalam  konteks  Indonesia  yaitu  agama  Hindu,  Budha,  Kristen  dan  Protestan,  dengan alasan  karena  mereka  juga  mempunyai  kitab  suci  yang  berisi  pesan  moral  dan  menjadi pegangan  hidup.  Adapun  tentang  penyimpangan  atau  amandemen  terhadap  kitab-kitab tersebut  tidak  menghapus  status  ahli  kitab  mereka.  Kontributor  JIL  ini  beralasan  bahwa orang Yahudi dan Nasrani sudah melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka semenjak abad ke empat masehi. Kitab suci mereka sudah mengalami perubahan sejak sebelum Islam muncul pada abad ke tujuh masehi.  Pada waktu awal turunnya Al-Quran, telah  dikatakan bahwa orang Nasrani percaya kepada trinitas. Namun, walaupun demikian, Al-Quran tetap meminta umat Islam untuk percaya kepada ahli kitab.
Imam  Syafi'i  berpendapat  bahwa  ahli  kitab  hanya  terbatas  pada  orang-orangYahudi dan Nasrani dari Bani Israil saja. Sedangkan dari bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ahli kitab. Alasannya, karena nabi Musa dan Isa hanya diutus khusus kepada Bani Israil saja, bukan kepada bangsa-bangsa lainnya. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum lainnya menyatakan bahwa siapa saja yang mempercayai salah seorang nabi, atau kitab yang diturunkan Allah, maka is termasuk ahli kitab.    Sehingga  ahli  kitab  tidak  hanya  terbatas  pada  kelompok  penganut  agama  Yahudi atau  Nasrani.  Bila  ada  yang  hanya  percaya  kepada Shuhuf  nabi  Ibrahim  as.  Atau  kitab Zabur  saja,  maka  iapun  termasuk  ahli  kitab.  Bahkan  di  antara  ulama  salaf  ada  yang berpendapat  bahwa  setiap  umat  yang  memiliki  kitab  yang  dapat  diduga  sebagai  kitab samawi, maka mereka juga adalah ahli kitab, seperti halnya orang-orang Majusi.
Abdullah  bin  Abbas  berpendapat  bahwa  ahli  kitab  adalah  Yahudi  dan  Nasrani,  dan kebolehan kawin dengan perempuan-perempuan mereka hanyalah bagi mereka yang berada di bawah perlindungan di bawah pemerintahan Islam (Dar al-Islam) dan bukan yang tinggal di  luar  pemerintahan  Islam  dan  dalam  permusuhan,sahabat  nabi,  Abdullah  bin  Umar berpendapat  lain,  beliau  secara  tegas  melarang  perkawinan  seorang  pria  Muslim  dengan wanita  ahli  kitab  dengan  dalil  bahwa  mereka  adalah  orang-orang  musyrik.  la mengatakan
"saya  tidak  mengetahui  kemusyrikan  yang  lebih  besar  dari  keyakinan  orang  yang  berkata bahwa  Tuhannya  adalah  Isa  atau  salah  satu  seorang  dari  hamba-hamba  Allah .21 Kedua, tentang konsep musyrik, 22 menurut Zainun Kamal, tidak setiap perbuatan syirik menjadikan secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karenapada kenyataannya Yahudi dan Nasrani telah  melakukan  perbuatan  syirik,  namun  Allah  tidak  menyebut  dan  memanggil  mereka sebagai  musyrik,  namun  tetap  dipanggil  dengan  ahl  al-kitab.  Allah  swt  berfirman: ‚Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian  yang  lain  sebagai  Tuhan  selain  Allah".  jika  mereka  berpaling  Maka  Katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (Q.S. Al-Maidah: 64)
Kita  juga  dapat  memahami  bahwa  orang-orang  Islam  pun  bisa  melakukanperbuatan syirik,  dan  memang  kenyataannya  ada,  namun  mereka  tidak  dapatdisebut  sebagai  kaum musyrik. Sebab sebagai konsekuensi logisnya, jika  salah seorang  suami-istri dari  keluarga Mus lim sudah disebut musyrik, maka perkawinan mereka batal (fasakh) dengan sendirinya dan mereka wajib cerai, tapi kenyataan ini tidak pernah diterima. Betapa banyak terdapat dalam  kenyataan  hidup  ini  pada  orang-orang  beragama,  termasuk  orang-orang  Muslim, melakukan  perbuatan  syirik  dalam  kehidupan  sehari-harinya,  seperti  orang  yang mempertaruhkan hawa nafsunya.
Ada  perbedaan  pemahaman  kata  al-Musyrikat 23 dalam  surat  Al-Baqarah  ayat  221 antara  kalangan  JIL  kalangan  jumhur  ulama.  Dari  sini  muncul  juga  perbedaan  konsep musyrik. Zainul Kamal, "kontributor" JIL mengatakan bahwa orang musyrik adalah orang yang bukan hanya mempersekutukan Allah, tetapi juga tidak mempercayai salah satu dari kitab-kitab  samawi,  baik  yang  telah  terdapat  penyimpangan  ataupun  yang  masih  asli disamping  tidak  seorang  nabi  pun  yang  mereka  percayai. 24 Muhammad  Ali  al-Shabuni dalam  kitab Rawai'  al-Bayan  Tafsir  Ayat  al-Ahkam  min  Al  -Quran  mengatakan,  bahwa yang dimaksud dengan kata al-musyrikat dalam ayat ini adalah wanita-wanita penyembah berhala dan mereka tidak memeluk agama Samawi. 26 Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa yang  dimaksud al-musyrikat  dalam  ayat  tersebut  adalah  orang  yang  tidak  beragama  dan tidak mempunyai kitab Samawi. 26
Ketiga, tentang konsep kafir. Kata kafir (kufr) yang berulang sebanyak 525kali dalam Al-Quran, semuanya dirujukkan kepada arti "menutupi", yaitu menutup-nutupi nikmat dan kebenaran  dalam  arti  Tuhan  (sebagai  sumber  kebenaran)  maupun  kebenaran  dalam  arti ajaran-ajaran  yang  disampaikan  melalui  Rasul-rasul-Nya.  (Harifuddin  Cawidu  dalam Zainun Kamal). Seperti keimanan yang dimiliki oleh setiap orang tidak sama tingkatannya antara  yang  satu  dengan  lainnya,  demikian  juga  kekafiran.  Karena  itu  ada  beberapa  jenis kekafiran  yang  disebutkan  AI-Quran,  di  antaranya:  1)  Kafir (kufr)  inkar,  yakni  kekafiran dalam  arti  pengingkaran  terhadap  eksistensi  Tuhan,  rasul-rasul-,Nya  dan  seluruh  ajaran yang mereka bawa, 2). Kafir (kufr) juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaranajaran  Tuhan  dalam  keadaan  tahu  bahwa  apa  yang  diingkari  itu  adalah  benar.  3). Kafir  munafik (kufr  nifaq),  yaitu  kekafiran  yang  mengakui  Tuhan,  Rasul  dan  ajarannya dengan  lidah  tetapi  mengingkarinya  dengan  hati,  menampakkan  imani  clan inenyembunyikan kekafiran, 4). Kafir (kufr) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
menjadikan  sesuatu,  selain  dariNya,  sebagai  sembahan,  obyek  pemujaan,  dan  atau  tempat menggantungkan  harapan.  Syirik  digolongkan  sebagai  kekafiran  sebab  perbuatan  itu mengingkari kekuasan Tuhan, juga mengingkari Nabi-nabi dan wahyu-Nya, 5). Kafir (kufr) nikmat,  yakni  tidak  mensyukuri  nikmat  Tuhan  dan  menggunakan  nikmat  itu  pada  hal-hal yang  tidak  diridloi-Nya,  6).  Kafir  murtad,  kembali  menjadi  kafir  sesudah  beriman  atau keluar  dari  Islam,  7).  Kafir  Ahli  Kitab,  yakni  non-Muslim  yang  percaya  kepada  nabi  dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka. 27
Dari  pembagian  kafir  dalam  Al-Quran  yang  dipegangi  oleh  kalangan  Islam  liberal. Mereka  menampilkan  dalil-dalil  yang  menguatkan  pendapat  mereka  tentang  perbedaan antara kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Abu al A'la al-Maududi mengatakan: "Buka dan bacalah  Al  Quran  dari  awal,  mulai  dari  surat  Al-Fatihah,  sampai  akhirnya,  surat  An  Nas, kita  akan  temukan  tiga  kategori  kepercayaan  dengan  istilah-istilah  yang  antara  satu  dan lainnya, arti dan maknanya berbeda, yakni term musyrik, istilah Ahli Kitab, dan istilah ahl al-iman.  Menurut  Abdul  Moqsith  Ghazali,  di  dalam  surat  al-Mumtahanah  ayat  10  sudah jelas  tentang  pernikahan  laki-laki,  pernikahan  umat  Islam  dengan  orang  kafir  itu  ditutup sama  sekali. Wala  tumsiku  bi'  Islam  al-Kawafir.  Sementaraal-Baqarah  ayat  221,  Wala tankihu  al-musyrikat  ........wala  tunkihu  al-musyrikin.  Umat  Islam  tidak  diperbolehkan menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Sementara ada ayat lain, ‚Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu  telah  membayar  mas  kawin  mereka  dengan  maksud  menikahinya,  tidak  dengan maksud  berzina  dan  tidak  (pula)  menjadikannya  gundik-gundik.  Barangsiapa  yang  kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi‛. (Q.S. Al-Maidah: 5). 28
Memperbolehkan menikah dengan perempuan ahlul kitab. Wal al-muhshanatu urinal ladzina  utul  kitaba  min  qoblikum.  Perlu  kita  maklumi  bahwa  al-Baqarah  itu  adalah  surat yang  pertama  kali  turun  ketika  Nabi  berada  di  Madinah.  Kemudian  ayat  berikutnya  aI- Mumtahanah ayat 10, barn kemudian terakhir turun al-Ma'idah ayat 5.  Sebagian  ulama 29 berpandangan bahwa ayat yang terakhir turun yang memperbolehkan menikah dengan ahlul Kitab  itu  telah mentahsish,  menspesifikasi  dua  ayat  sebelumnya.  Jadi  boleh  menikah dengan  ahlul  kitab,  yang  pada  zaman  dulu  adalahYahudi  dan  Nasrani.  Ahli  kitab  telah dikecualikan dari keumuman ayat kafir dan musyrik. Dalam ushul fiqh Syafi'ie, ini disebut tahshish, sedangkan dalam ushul fiqh Maliki disebut sebagai nasakh juz'iy.
Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa karena ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang memperbolehkan nikah dengan ahlul kitab, maka ayat ini telah mengamandemen pelarangan menikah dengan orang kafir dan orang musyrik sebelumnya. Oleh karena yang terakhir  ini  mempunyai  otoritas  untuk  menganulir  ketentuan  yang  ada  sebelumnya.  Dan tidak  bisa  berlaku  hukum  sebaliknya  dua  ayat  yang  sebelumnya  akan  menganulir  hukum yang  ada  setelahnya.  Itu  yangdimaksud  dalam  kaidah  ushul  fiqh la  yajuzu  tagadumum nasikh alai mansukh. Yang dinasakh itu selalu harus datang yang paling akhir. Jadi boleh. Pendapat ini dapat dikemukakan penjelasannya di dalam tafsir al-Thabary. 30
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015

## C. Penutup
Kaum liberal di Indonesia meletakkan peran akal di atas nash. Sebagaimana diungkap Zuli  Qodir,  bahwa  teks-teks  wacana  yang  dibawa  Islam  Liberal  mempunyai  visi-misi terciptanya  masyarakat  muslim  yang  modern  (maju),  toleran,  terbuka,  humanis,  dialogis, dinamis,  inklusif  dan  pluralis.  Penggunaan  peran  akal  yang  sangat  dominan  dan  tujuan mulia  dari  Islam  Liberal  tersebut  didasarkan  pada  fakta  bahwa  fikih  yang  ada  saat  ini diyakini tidak lagi menyuarakan kemaslahatan.
Fatwa  adalah  nasihat  resmi  dari  suatu  otoritas  baik  pribadi  maupun  lembaga mengenai  pendirian  hukum  atau  dogma  Islam.  Fatwa  diberikan  sebagai  respon  terhadap suatu masalah. Berbicara tentang fatwa tidak bisa terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad, karena fatwa dalam fikih Islam sangat berkaitan dengan ijtihad yang dihasilkan para ulama  fikih  Islam.    Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  adalah  sebuah  faktor  pemersatu  yang ada  dalam  sejarah  bangsa  Indonesia.  Oleh  karenanya,  dengan  merujuk  pada  Muhammad Iqbal,  fatwa  bisa  disebut  sebagai the  principle  of  movement.  Ali  Syariati  melihat  Ijtihad sebagai  suatu  kepastian  dalam  mengantisipasi  perubahan  dan  memecahkan  problematika zaman. Dengan demikian, Ijtihad dipandang sebagai cara yang pasti untuk menjaga agama atau  pemikiran  keagamaan  dari  kemandegan  dalam  pola-pola  lama  dan  menjadi  terasing dalam masyarakat yang berubah dengan cepat.

## Catatan Kaki
1.  Lihat  Tim  Redaksi  Tanwirul  Afkar, Fiqih  Rakyat  Pertautan  Fiqih  dengan  Kekuasaan,
(Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 279
2.  Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Loc. Cit
3.  Ibid., hlm. 281
4.  Abu Bakar al-Dimyati al-Misry, I'anatut Thalibin,(Semarang: Toha Putra, tt), Juz III, hlm. 295 5.  Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Op. Cit., hl. 282
6.  Lihat: Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Penerbit Sulaiman Mar’i, tt), hlm. 243
7.  Sadz  Adzari'ah  adalah  mencegah  sesuatu  yang  menjadi  jalan  kerusakan  untuk  menolak kerusakan,  atau  menyumbat  jalan  yang  menyampaikan  seseorang  kepada  kerusakan.  Lihat: Muhammad Hasbi As-Syiddiqi, Pengantar Hukum Islam, 1997, hlm. 220
8.  Lihat: Imam Nawawi, Tafsir al-Munir, Juz I,(Semarang: Usaha Keluarga, tt), hlm. 192
9.  12 Lihat Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: haji Mas Agung, 1991), hlm. 2
10.  Ulil  Abshar  Abdalla.  2002. "Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam."  Kompas.  Senin,  18 November.
11.  Entah  Moqsith  atau  penulis  yang  salah  melihat  setelah  pars  medis  mencoba  mengecek langsung  bab al-Iklifa',  ini  dalam  kitan  Jurmiyah,  ternyata  di  sans  tidak  ada  bab  yang dimaksud.
12.  Abdul  Mogisth  Ghazali,  dalam  sebuah  diskusi  tentang  fatwa  NU  mengenai  sesamanya  JIL yang  dilaksanakan  di  Universitas  Wahid  Hasyim,  Cirebon  pads  hairi  Sabtu  tanggal  14  Mei 2011. (http://islamlib.com/id/index..php?page=articiesaid=784. 25/04/2005).
13.  Abdul  Muta'  Muhammad  al-Jabry. pernikahan  Campuran  menurut  Pandangan  Islam. (Surabaya: Risalah Gusti., 1992), 150-154.
14.  Larangan Umar ini, oleh Zainun Kama], salah seorang kontributor JIL, dinilai sebagai larangan secara politic, karena melihat tinjauan strategic itu. Larangan ini bisa dibaca sebagai larangan
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
kekuasaan, clan bukan larangan agama, karena ada persoalan social pads mass itu. Waktu itu Islam dalam penyebaran ajarannya mengalarni banyak sekali tantangan dari luar. Banyak para sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan meningkatnya jumlah janda dari  kalanan  kaummuslimin.  (Zainun  Kemal, Nikah  Beda  Agama,  www.islamlib.com. 30/06/02)
15.  AI-Thabariy. Tafsir al-Thabariy. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999).
16.  Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah
17.  Di  antara  yang  mengatakan  pendapat  ini  adalah  Imam  Al-Syafi'iy.  Al-Syafi'iy  mengatakan bahwa  tidak  boleh  menetapkan  hukum  atau  berfatwa  kecuali  datang  dari  sumber  yang  jelas, yaitu  Al-Quran  dan  fladis  dan  pendapat  ulama  yang  sudah  disepakati  atau  yang  telah  J! qiyaskan kepada tiga hal itu. Abdul Wahab Khalaf.. '11m ushul AI-Fiqh (Kairo: Maktabah al- Da'wah  Al-Islamiyah,  1965)..  94-96;  Menguatkan  apa  yang  dikatakan  oleh  Abdul  Wahab Khalaf, Al-Imam Al-Syafi'iy dalam Al-Risalah memang telah secara tegas mengatakan: "tidak boleh,  bagi  seseorang,selamanya,  untuk  mengatakan  halal  atau  haram,  kecuali  berdavarkan ilmu, dan &7sar ilmu adalahkhabar dalam k:tab Allah, sunnah Nabi, ijma', atau qiyas ".  Lihat Al-Syafi'iy. Al-Risalah. Tahqiq:' Ahmad Syakir. (Kairo: tanpa penerbit), hlm. 39
18.  Abdul  Wahab  Khalaf, 'Ilm  Ushul  Al-Fiqh;  Abdul  Karim  Zidan..  A'-Wajiz  fi  Ushul  al-Fiqh. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990),. 260-262
19.  Dua  bentuk  Islam  liberal  lainnya  yaitu, syari'ah  liberal,  yaitu  Islam  liberal  yang  berpaham bahwa  stari'ah  itu  bersifat  liberal  pada  dirinya  sendiri  jika  dipahami  sceara  tepat.  Dan silentsyari'ah, model pembacaan ini berasumsi bahwa Islam tidak banyak berbicara mengenai isu-isu  kontemporer.  Islam  liberal  dimungkinkan  terjadi  pada  masalah-masalah  tertentu  yang tidak ada presedennya dalam Islam balk secara normative maupun histories. Karen Islam tidak banyak  berbicara  mengenai  isu-isu  kontemporer,  maka  diperlukan  kreatifitas,  terutama  yang menyangkut  bidang  muamalah.  Charles  Kurzman.. Wacana  Islam  Liberal:  Pemikiran  Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global (Jakarta: Paramadina, 2003, xxxiii-xxxviii).
20.  JIL memegang konsep penafsiran non-literal, yaitu suatu pernafsiran yang tidak melihat lafaz-h -lafazh yang tertulis dalam teks, namun penafsiran yang melihat konteks sosio cultural dimana teks  tersebut  akan  diberlakukan.  Ini  merupakan  salah  satu  gagasan  Ulil  Abshar  Abdalla, koordinator  JIL  yang  dituangkan  dalam  artikel "Menyegarkan  Kembali  Pemahaman  Islam". Dalam  tulisan  ini  Ulil  mengatakan  bahwa  umat  Islam  memerlukan  penafsiran  tentang  Islam yang  non-literal,  ubstansial,  kontekstual,  dan  sesuai  dengan  denyut  nadi  peradaban  manusia yang sedang dan terns berubah.
21.  Muhammad Qurais Shihab. "Wawasan AI-Quran ", (Bandung: Mizan, 2000) hal 369.
22.  AI-Quran membedakan antara kafir dan musyrik. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Maidah ayat 17 dan 73 Berta surat A]-'Taubah ayat 30.
23.  Menurut  Muhammad  Abduh  yang  dinukilkan  oleh  Rasyid  Ridha  bahwa  perempuan  yang Karam dikawini (al-Musyrikat) oleh laki-laki Muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 adalah perempuan  musyrik  Arab.  (Abdullah  dan  Ridha,  V1,  tt:  193).  Sedangkan  menurut  Mujtahid, sebagaimana  dikutip  dalam  kitab  dalam kitab  al-Thabari, kata al-Musyrikat  mencakup kaum Musyrikat  secara  umum,  baik  di  Mekkah  maupun  di  seluruh  dunia,  kecuali  ahl  al  kitab,  al- Thabary, Tafsir, 386-392)
24.  Kamal  juga  mengutip  defenisi  lain  dari  buku At  Islam  fi  Muwajahah  at  Tahaddiyat  al Washarah,  karya  Abu  al  A'la  Al  Maududi,  tentang  musyrik  clan  ahli  kitab: "....dikatakanmusyrik bukan hanya mempersekutukan Allah, tapi juga tidak mempercayai salah satu  dari  kitabSamawi,  baik  yang  telah  terdapat penyimpangan  ataupun yang  masih  as  li;  di samping  tidakseorang  nabi  pun  yang  mereka  percayai.  Adapun  ahli  kitab  adalah  orang  yang mempercayai  salahseorang  nabi  dari  nabi-nabi  dan  salah  satu  kitab  dari  kitab-kitab  Samawi,
Jurnal Risaalah, Vol . 1 , No. 1, Desember 2015
baik sudah terjadi penyimpangan pads mereka dalam bidang agidah atau amalan.
25.  Muhammad Ali Al-Shabuni. Rawai' al-Sayan Tafsir ayat al-Ahkam min Al-Quran. (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001)
26.  Wahbah Zuhailiy. Tafsir Al-Wasiak (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2000), 118.
27.  Nurcholish  Madjid  et.al. Fiqh  Lintas  Agama:  Membangun  Masyarakat  Inklusif  Pluralis (Jaka rta: Paramadina, 2004), 156-157.
28.  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)
29.  Di antara ulama yang berpendapat ini antara lain Qatadah, Thalhah, Ikrimah, Sa'ad bin Jubair Makhul, Hasan Dhahak. Lihat lbnu Katsir.. Tafsir Al-Quran AI-A:him (Beirut: Dar al-Wrifali, 2004), 200); Al-Thabari Tafsir al-Thabariy. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999) 386-392; Al  Zamakhsari Tafsir  al-Kasysyaf.  (Beirut:  Dar  al-Kitub  al-'Ilmiyah,  2003);  Al-Baidhawi Tafsir al-Baidhawiy. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003)
30.  Abdul Moqsith Ghazali. Ibid