## PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KECAMATAN KOTA SOE

## Ovi Yuvita Taneo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana siaahanopita@gmail.com Sarlin Paleina Nawa Pau
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id Maria Prudensiana Leda Muga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana maria.muga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Peran  Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Kota Soe, disertai dengan  kendala yang dihadapi dan juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  metode  wawancara  dan observasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  Kualitiatif.  Informan  dalam penelitian  ini  adalah  Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Kepala  desa berserta  jajarannya  di  Desa  Kuatae  dan  Desa  Noemeto  Kecamatan  Kota  Soe.  Penelitian  ini difokuskan  pada  Peran  Inspektorat  dengan  pokok  penelitian  diantaranya  Peran  Inspektorat Daerah, Pengawasan dan dana desa. Metode analisis yang digunakan adalah Miles dan Huberman (1984)  dengan  alat  bantu  perangkat  lunak  (software)  NVivo.  Hasil  penelitian  ini  menyatakan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pengawasan dana desa di  kecamatan  Kota  Soe  lebih  berfokus  pada  pembinaan  untuk  meminimalisir  tindakan penyelewengan terhadap dana desa. Kendala yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia dan juga beberapa kendala lainnya seperti kurangnya komunikasi, untuk itu upaya yang dilakukan adalah  dengan  membuat  program  kerja  yang  baik  dan  efektif  dan  juga  melakukan  pendekatan secara persuasif.
Kata kunci : Inspektorat, dana desa, audit, pengawasan

## ABSTRACT
This research aims to determine the role of the South Central Timor Regency Inspectorate in supervising financial management of village funds in Soe Citysub-district. The data used in this research  was  obtained  using  interviews  and  field  observation  methods.  This  research  uses  a qualitative  research  approach.  The  informants  in  this  research  were  the  auditor  at  the Inspectorate of South Central Timor Regency, the village head and the staff in Kuatae village and Noemeto Village, Soe City sub-district. This research focuses on the role of the inspectorate with research  points  including  the  role  of  regional  inspectorates,  supervision  and  village  funds.  The analytical method used is the method developed bye Miles and Huberman (1984) with the Nvivo Software  tool.  The  result  of  this  research  state  that  the  role  of  the  regional  inspectorate  in supervising  village  funds  in  Kota  Soe  sub-district  is  more  focused  on  training  to  minimize  the occurence of misappropriation of village funds.
Key words : Inspectorate, Village funds, Audit, Supervision

## PENDAHULUAN
Pembangunan   Desa menjadi  salah  satu agenda  pembangunan  nasional  yang  tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat  Daerah-Daerah  dan  Desa  dalam Kerangka NKRI” seperti yang tertuang dalam Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019.
Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  beserta peraturan  terkait  desa  menjadi  instrument regulasi  dalam  menerapkan  Nawa  Cita menjadikan  pembangunan  sebagai  salah  satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan  Pembangunan  Desa  sebagai Pusat  Pertumbuhan”.  Disahkannya  UU  No  6 Tahun  2014,  maka  otonomi  Daerah  menjadi lebih  luas  dimana  Desa  diberi  Keleluasaan untuk  mengatur  kewenangannya  sendiri. Dengan adanya hal ini, Desa saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam hal keberhasilan pembangunan Nasional.
Keberhasilan  Pembangunan  di  Desa tentunya  tidak  terlepas  dari  pemerintah  Desa yang  melaksanakannya  secara  langsung. Untuk  itu  pada  Tahun  2015,  Pemerintah membuat  Program  Dana  Desa  yang  ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana  desa  merupakan  alokasi  dana untuk  membangun  desa  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disalurkan  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD).  Dana  desa  juga merupakan salah satu bentuk pemasukan Desa. PP  8/2016  mengartikan  dana  desa  sebagai dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten/kota  dan  dana  desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Nominal yang diterima oleh pihak Desa sangat  Besar.  Untuk  itu  perlu  dilakukan pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan  agar  pembangunan  di  Desa  dapat
terlaksana  dengan  baik.  Dana  desa  yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui hasil evaluasi  bersama  dari  setiap  daerah  penerima dana  desa  menetapkan  nominal  alokasi  yang berbeda  setiap  tahun.  Desa  di  seluruh Indonesia  memperoleh  dana  desa  sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk desa yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan  Data  dari  Badan  Pusat Statistik  Tentang  Peringkat  Kemiskinan  Di Indonesia,  pada  tahun  2022  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  menduduki  peringkat  ketiga dengan  tingkat  kemiskinan  sebesar  13,68%. Dari  data  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mendapat  perhatian  dari  Pemerintah  Pusat agar  pembangunan  secara  merata  dapat terlaksana  di  Indonesia.  Salah satu  Kabupaten di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yaitu Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  dimana menurut  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik, (2021) pada tahun 2021, Angka kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 27% dan ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di Nusa Tenggara Timur.
Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  yang  terdiri  dari  32 Kecamatan,  12  Kelurahan  dan  266  Desa. Sebagian  Desa  yang  ada  di  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  merupakan  bagian  dari Penerima Dana Desa.
Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Per Kecamatan
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Dana Desa (Rp) 2021 2022 2023 Kota SoE 1.913.619 2.020.904 1.711.345 Mollo Selatan 6.671.508 6.443.463 4.790.153 Mollo Utara 18.421.546 18.103.924 14.708.150 Amanuban Timur 11.115.159 10.881.574 9.056.647 Amanuban Tengah 9.705.019 9.882.190 8.492.230 Amanuban Selatan 11.905.061 11.893.872 10.317.605 Amanuban Barat 9.759.184 9.213.466 8.370.943 Amanatun Selatan 13.492.254 13.307.865 11.290.378
Kecamatan Dana Desa (Rp) 2021 2022 2023 Amanatun Utara 8.763.408 8.652.273 7.728.056 KiE 14.973.567 14.253.318 12.711.418 Kuanfatu 14.560.094 14.174.358 12.296.956 Fatumnasi 6.131.451 5.330.810 4.727.859 Polen 12.141.078 10.911.726 9.799.576 Batu Putih 7.787.763 7.806.019 7.167.902 Boking 8.235.874 7.480.110 6.410.697 Toianas 8.783.297 9.114.454 8.705.449 Nunkolo 10.604.734 9.114.454 7.872.276 Oenino 7.475.508 7.045.035 6.669.180 Kolbano 13.850.102 13.391.795 11.184.998 Kot’olin 9.901.325 9.098.136 6.991.972 Kualin 11.039.534 10.399.977 8.897.559 Mollo Barat 6.208.200 5.475.480 5.206.610 Kokbaun 4.857.214 4.977.091 4.653.952 Noebana 5.001.939 5.100.459 3.887.912 Santian 4.827.785 4.803.412 4.589.764 Noebeba 7.761.132 7.094.617 6.149.259 Kuatnana 9.739.071 9.055.195 8.107.825 Fautmolo 7.164.724 6.809.627 6.302.089 Fatukopa 6.054.866 6.249.972 5.142.365 Mollo Tengah 6.194.730 5.710.165 5.041.324 Tobu 8.267.832 5.710.165 5.041.324 Nunbena 6.621.550 5.778.639 5.338.674 TOTAL 289.840.128 278.442.345 241.982.768
Sumber : Permendagri, 2020-2022
Tabel diatas menjelaskan bahwa nominal  yang  diterima  oleh  desa-desa  di kabupaten Timor Tengah Selatan sangat besar. Kecamatan  Kota  SoE  menjadi  kecamatan dengan  penerima  Dana  Desa  paling  sedikit, karena  hanya  memiliki  dua  desa  dan selebihnya merupakan Kelurahan.
Kecamatan  Kota  Soe  menjadi  objek penelitian, dikarenakan terdapat dua desa yaitu desa Kuatae dan Desa Noemeto. Saat ini desa Kuatae  sedang  dalam  masa  pemeriksaan  oleh Inspektorat Daerah dan keadaan ini mendukung peneliti untuk melakukan penelitian,  sedangkan  pada  desa  Noemeto sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan  oleh  Inspektorat  pada  tahun 2017.  Dana  desa  langsung  dikirim  ke Rekening Desa dan di kelola oleh aparat Desa dan  Diawasi  oleh  pihak  yang  berwenang. Pihak yang berwenang mengawasi pengelolaan keuangan Dana Desa di Kecamatan  Kota  Soe  adalah  Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Adanya  pengawasan  secara  internal yang  dilakukan  oleh  inspektorat  maka  dapat
diketahui  apakah  suatu  instansi  pemerintahan telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas  dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien serta  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan. Melalui  pemeriksaan  oleh  inspektorat  maka pengendalian  Internal  di  desa  dapat  lebih maksimal  sehingga  mengurangi  kemungkinan terjadinya fraud (Arthana, 2019).
Peran  Inspektorat    Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  sangat  penting  untuk  terbebas dari  segala  bentuk  praktek  penyimpangan terhadap dana desa. Hal ini dikarenakan terjadi beberapa  kasus  terkait  dana  desa  yang  sangat meresahkan.  Seperti  yang  terjadi  pada  salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu  Desa  Taebone,  kecamatan  Fatukopa yaitu  kasus  korupsi  dana  desa  sejak  tahun 2017  -  2019.  Kerugian  yang  dialami  akibat kasus  korupsi  dana  desa  tersebut  mencapai Rp722.159.672.  Dari  kasus  tersebut,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Peran  Inspektorat Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan sangat  penting  untuk  kesehatan  pembangunan di  Desa  Taebone  khususnya  dan  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  pada  umumnya.  (pos- kupang.com)
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun  2007  Tentang  Pedoman  Teknis Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi  Dan  Kabupaten/Kota  menjelaskan bahwa  Inspektorat  juga  berperan  dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan, pengusutan,  pengujian  dan  penilaian  tugas pengawasan  yang  berguna  untuk  mendeteksi apakah terjadi penyimpangan atau tidak.
Penyimpangan  atau  kecurangan  yang dilakukan  dalam  pengelolaan  Keuangan  Dana Desa  harus  dihindari  agar  masyarakat  hidup sejahtera. Setiap tahun alokasi dana desa yang diperoleh  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan selalu  tidak  tetap  dalam  jumlah  yang  besar, sehingga  dibutuhkan  peran  Inspektorat  dalam melakukan  pengawasan  dikarenakan  Dana Desa  yang  diterima  di  Kabupaten  Timor Tengah  Selatan  sangat  besar.  Sebagaimana yang  terdapat  dalam  PP  No.  79  Tahun  2005
Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa  salah  satu dari  tugas  Inspektorat  adalah  melakukan pengusutan  atas  kebenaran  Laporan  mengenai
adanya  indikasi  terjadinya  penyimpangan, korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dengan  cara melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap  seluruh  program  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masing-masing  pemerintah desa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  peran  dan  implementasi pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan  pada  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan  aturan  yang  berlaku  yaitu Permendagri  No.  73  Tahun  2020  Tentang Pengawasan  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Selain  itu  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk menjelaskan  faktor-faktor  yang  menyebabkan pengawasan  yang  telah  dilakukan  oleh inspektorat belum sepenuhnya dapat mengatasi  permasalahan  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Peran yang baik dari Inspektorat Daerah dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa sangat membantu masyarakat Desa agar keluar dari  jeratan  kemiskinan  dengan  tatanan keuangan  Desa  yang  baik  sehingga  ekonomi masyarakat  di  Daerah  3T  (Terdepan,  Terluar dan  Tertinggal)  bisa  menjadi  lebih  baik.  Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Inspektorat
Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan
Keuangan  Dana  Desa  pada  Kecamatan Kota SoE”.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah eksperimen)  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:9).  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif,  dimana  penelitian  ini  difokuskan
kepada  peran  Inspektorat  Kabupaten  Timor Tengah
Selatan
dalam pengawasan pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  objek utamanya merupakan peran Inspektorat terhadap  pengawasan  pengelolaan  keuangan dana  desa  meliputi  pengalokasian  dana  desa, penyaluran  dana  desa,  serta  penggunaan  dana desa.  Pokok-pokok  penelitian  diantaranya Peran  Inspektorat  Daerah,  Pengawasan  dan juga  Dana  Desa.  Sumber  data  pada  penelitian ini  yaitu  data  primer  yang  diperoleh  melalui hasil  wawancara  dan  data  sekunder  yang diperoleh  langsung  dari  objek  penelitian. Adapun  informan  penelitian  disini  adalah Auditor  di  Inspektorat  Kabupaten  Timor Tengah Selatan dan Aparat desa Noemeto dan Kuatae.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Inspektorat

## Pemeriksaan
Pemeriksaan  adalah  salah  satu  bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program  dengan  kondisi yang  terjadi  dilapangan.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  maka  peneliti menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan  oleh  Inspektorat  kurang  maksimal. Hal  ini  dilihat  dari  minimnya  frekuensi pemeriksaan  terhadap  dana  desa,  serta kurangnya jumlah personil auditor.
Pemeriksaan dana desa sudah dilakukan dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku. Hambatan yang dihadapi oleh auditor inspektorat adalah kurangnya anggaran, keterbatasan jumlah auditor juga yang kendala yang  dialami  ketika  di  desa  adanya  dokumen yang  tidak  lengkap.  Untuk  itu  solusinya  yaitu dengan  mengoptimalkan  waktu  pemeriksaan, membuat  program  kerja  yang  efektif  dan efisien,.  Solusi  untuk  kendala  yang  terjadi dilapangan adalah dengan memberikan kelonggaran  pada  obrik  untuk  melengkapi dokumen jika belum lengkap.

## Pengusutan
Pengusutan  adalah  salah  satu  kegiatan fungsional  untuk  mencari  bahan-bahan  bukti adanya  dugaan  terjadinya  tindak  pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa pengusutan  yang  dilakukan  memang  ada  dan mengikuti  prosedur  yang  berlaku.  Pengusutan dilakukan  setelah  ada  laporan  pengaduan  dari masyarakat/BPD  ataupun  permintaan  dari Aparat  Penegak  Hukum.  Dalam  proses pengusutan  juga  ditemui  hambatan  yaitu kurangnya  komunikasi  dan  keterbukaan  di pemerintah  desa  dan  juga  kurang  kooperatif sehingga  terkadang  sang  pelaku  kelalaian susah  untuk  dtemui.  Solusi  untuk  hambatan tersebut  yakni  melakukan  pendekatan  ke pemerintah desa sebelum diusut secara hukum. Apabila kasusnya sudah fatal dan pelaku tidak ditemukan  maka  memanfaatkan  media  yang ada seperti melalui siaran Radio.

## Pengujian
Pengujian  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mencocokan  atau  membandingkan  data yang tertulis dengan keadaan yang sebenarnya terjadi  dilapangan.  Berdasarkan  wawancara dengan  informan  maka  peneliti  menyatakan bahwa  pengujian  sudah  dilakukan  dengan benar  dan  sesuai,  namun  ada  kendala  tentang kurangnya  waktu  sehingga  menjadi  tidak maksimal dalam proses pengujian.

## Pengawasan
Pengawasan adalah proses dalam menetapkan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan tindakan  yang  dapat  mendukung  pencapaian hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan  kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Dalam penelitian  ini  pengawasan  dilakukan  setelah adanya  pemeriksaan  terhadap  dana  desa. Berdasarkan  wawancara  dengan  informan maka  peneliti  menyatakan  bahwa  tujuan pelaksanaan untuk  meminimalkan  indikasi penyelewengan serta untuk pembinaan, selanjutnya  monitoring  dan  evaluasi  (monev), dimana  prosesnya  dilakukan  oleh  inspektorat. Monev dilaksanakan untuk memastikan apakah pihak desa sudah menindaklanjuti hasil temuan  dan  saran  sesuai  laporan  hasil pemeriksaan  (LHP).  Didalam  kegiatan  monev
juga  ditemukan  kendala  yakni  kurangnya personil  dari  Inspektorat  dan  juga  kurangnya koopertaif dari pihak desa. Untuk itu solusinya adalah  mendorong  perangkat  desa  yang  lain untuk  ikut  membantu  karena  ini  merupakan tanggungjawab bersama.

## Dana Desa

## Pengalokasian
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa dana  desa  dikucurkan  oleh  pihak  pemerintah pusat  terkhususnya  untuk  pembangunan  desa itu  sendiri  dengan  kata  lain,  Dana  desa  itu dipakai  untuk  pembangunan,  pemberdayaan, lebih  banyak  fokusnya  untuk  pembangunan desa.  Adapun  besaran  dana  desa  berbeda  tiap desa  karena  karena  yang  pertama  dilihat  dari unsur  kewilayahan,  terus  yang  kedua  dilihat dari  unsur  kemasyarakatan,yang  ketiga  itu dilihat  dari  unsur  pembangunan  dan  yang keempat  itu  dari  administasi  atau  pendataan dalam hal ini penyerapan di tiap desa.

## Penyaluran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa penyaluran  dimulai  dari  tahap  musyawarah desa  hingga  pembuatan  proposal  yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, tahapan  penyalurannya  adalah  tiga  kali  yaitu pada  bulan  Juni  sebesar  40%,  Agustus  40%, dan  November  20%.  Sedangkan  kendalanya adanya  sifat  monopoli  sehingga  proses penyaluran  terhambat,  kendala  yang  berikut adalah  di  rekomendasi  yang  terkadang  susah didapat  dihari  yang  sama.  Solusinya  adalah tidak adanya tumpang tindih pekerjaan, dalam hal  ini  tidak  menunda  pembuatan  dokumen penyaluran dana desa.

## Penggunaan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan informan  maka  peneliti  menyatakan  bahwa dana desa digunakan dibidang fisik dan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan lebih ke masyarakat sedangkan Fisik  untuk  pembangunan,  yang  dituang  ke dalam  APBDes  dan  dilaksanakan.  Dewasa  ini pemerintah desa berupaya untuk
mengefektifkan  penggunaan  dana  desa  agar tidak  ada  penyelewengan  dari  perecanaan yang sudah ditetapkan.
Jika  ada  penyelewengan  maka  pihak desa maupun auditor inspektorat mengevaluasi serta  memeriksa  secara  rinci  apa  saja  yang menjadi  faktor  ketidak  efektifan  tersebut. Adapun kendala dalam penggunaan yang lebih banyak  ke  SDM  di  desa.  Perangkatnya  juga masih  sangat  kurang  dan  juga  adanya  sifat monopoli  terhadap  kekuasaan.  Solusi  yang diambil adalah dengan memberikan bimbingan teknis  mengenai  dana  desa,  agar  bertujuan dana  desa  tersebut  digunakan  dengan  efektif sesuai dengan rencana. Tidak semua kegiatan/program  dapat  dibiayai  degan  dana desa  karena  ada  batasan-batasan  dalam penggunaan  dana  desa,  seperti  jalan  didesa yang  merupakan  jalan  kabupaten,  alat  tulis kantor  dan  juga  gaji  perangkat  desa  serta beberapa  pembangunan  yang  seharusnya ditangani oleh pihak lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di kecamatan Kota SoE yang tertuang dalam Program Kerja
Pegawasan  Tahunan  (PKPT)  lebih  berfokus pada Pembinaan untuk meminimalisir terjadinya  tindakan  penyelewengan  terhadap dana desa. Faktor penghambat Peran Inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan dalam  pengawasan  dana  desa  yaitu  jumlah personil auditor, minimnya anggaran dan juga dengan  waktu  audit  itu  sendiri  ( post  audit ) dimana  audit  baru  dilaksanakan  setelah program/kegiatan itu selesai terlaksana. Upaya yang  dilakukan  oleh  Inspektorat  Daerah Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  yaitu dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran dan membuat program kerja  efektif dan  efisien  dengan  menjangkau  desa  yang belum  pernah  disentuh  untuk  melakukan pemeriksaan,.  Selain  itu  terkait  dengan  tindak lanjut jika ada indikasi terjadinya penyelewengan  terhadap  dana  desa  adalah dengan melakukan pendekatan secara persuasif  agar  terlesaikan  dengan  damai sehingga tidak berlanjut ke APH.
Keterbatasan penelitian ini adalah hanya 1  (satu)  kecamatan  dari  32  kecamatan  yang dijadikan  sebagai  objek  pembanding  peran inspektorat  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan. Perbaikan  penelitian  ini  dapat  menggunakan waktu yang lebih panjang. Selain itu penelitian selanjutnya  disarankan  untuk  melanjutkan kajian penelitian tentang pengawasan pengelolaan  dana  desa  dengan  menggunakan metode  penelitian  lain  seperti  komparatif, contohnya  membandingkan  aplikasi  Sistem Pengawasan  Keuangan  Desa  (siswaskeudes) dan peneparapannya yang terjadi di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Arthana,  I  Komang.  2019.  Analisis  Faktor- Faktor  Terjadinya  Kecurangan  ( Fraud )
Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. Jurnal  Akuntansi  :  Transparansi  dan Akuntabilitas, Vol 7 , No. (1),  Hal.  42. ejurnal.undana.ac.id
Badan  Pusat  Statistik  Tentang  peringkat Kemiskinan di Indonesia . (2022). https://bps.go.id
Clarence  A  Dykstra.  (1939). The  Quest  for Responsibility . American Political Science Review 33. Endraswara,  S.  (2006). Metode,  Teori,  Teknik Penelitian Kebudayaaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi . Yog yakarta: Pustaka Widyatama.
Gouzali  Saydam.  (1996). Manajemen  Sumber Daya Manusia .
Hasibuan,  S.P  dan  Malayu,  H.  (2005). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Herlina,  D,  Nielwaty,  E.  dan  Marlinda,  P. (2021).  Pengawasan  Inspektorat  Dalam Penggunaan  Dana  Desa  Di  Kampung Tanjung  Kuras  Kecamatan  Sungai  Apit Kabupaten  Siak. Jurnal  JAPS ,  Vol 2 ,
Hal. 135–143.
Huda,  N,  Pujirahayu,  E.  W  dan  Purwanti,  A.
(2021). Konstruksi  Hukum  Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik: Kumpulan  Pemikiran  dalam  Rangka 118
Purnabakti  Prof.  Dr.  Esmi  Warassih Pujirahayu,  S.H.,M.S (Cetakan  1). Yogyakarta:Thafa Media. https://peraturan.bpk.go.id Moleong,  Lexy.  J.  (2018). Metodologi
Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Mulyana. (2004). Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial) . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nira,  dan  Jarnawansvah.  (2022).  Peran Inspektorat Dalam Melakukan Pengawasan Dana Desa Daerah Kabupaten  Sumbawa). Journal  Of
Accounting  Finance  and  Auditing ,  Vol 4, No 1, Hal 42–55.
Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015 Tentand RJPMN Tahun 2015-2019. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor  190/PMK.07/2021 Tantang Pengelolaan Dana Desa Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007
Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri No. 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahunn 2014. (2014).  Tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2016
Tentang Dana Desa. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Polidu,  I.,  Tumuhulawa,  A.  Ramadhan,  K., Kadir,  Y  dan  Moonti,  R.  M.  (2020). Peran Inspektorat Dalam Sistem Pengawasan Dan Pengendalian
Pengelolaan Dana Desa: Studi Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan ,  Vol 20, No. (2), Hal. 226–245.
www.journal.uta45jakarta.ac.id
Priyatni,  dkk.  2020. Pemanfaatan  Nvivo Dalam  Penelitian  Kualitatif  Untuk Kajian  Pustaka,  Analisis  Data  dan Triangulasi. Malang:  Pusat  Pendidikan Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Malang.
Rahmat, Pupu S. (2009). Penelitian Kualitatif.
Jurnal Equilibrium , Vol 5 , No 9. S.  Falah.  (2005). Pengaruh  Budaya  etis Organisasi dan orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika . Universitas Diponegoro Semarang.
S.Kaihatu,  Thomas.  (2006).  Good  Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesua. Manajemen Dan Kewirausahaan , Vol 8 , No. Senprianthi,  dan  Rehajeng,  Dian  Kartika. (2021) Analisis Kendala Peran Inspektorat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  (Studi  Kasus  Pada  Inspektorat
Kabupaten Kotawaringin Barat) . Siagian,  Sondang  P.  (2002). Manajemen
Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Bumi Aksara Sugiyono. (2007). Metode Penelitian
Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kombinasi . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2013). Metodologi  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2019). Statistika  Untuk  penelitian . Bandung: Alfabeta. Terry,  George  R.  (2005). Prinsip-Prinsip Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara. Tumboimbela, Gilbert Gosal, dan Waworundeng,  W.  (2016).  Pengawasan Inspektorat  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Di  Masa  Covid-19  (Studi  Di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). Jurnal Governance , Vol 2 , No 1, Hal. 1–23.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun 2014. Tentang Desa.
Urwick,  L.  (1956). Management  Span  of Control . Review : Harvard Bussines. Usman,  H.,  dan  Akbar,  P.  S.  (2022). Metodologi  Penelitian  Sosial  (Edisi Ketiga). Jakarta: Bumi Aksara. Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Jakarta: Bumi Aksara