CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri
Rizki Yudha Bramantyo 1 & Suwarno 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Kadiri Indonesia
2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri, Indonesia Email: rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id; suwarno@unik-kediri.ac.id

## Abstract
Recently,  a  lot  of  students  have  participated  in  demonstrating  against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government  policies  they  are  about.  In  fact,  in  practicing  democracy,  it  is  not uncommon  for  them  to  violate  the  law  by  committing  acts  of  anarchy, destroying  public  facilities,  and  other  acts  of  fandalism.  The  purpose  of  this research  is  to  describe  qualitatively  about  the  role  of  Citizenship  Education  in increasing  legal  awareness  and  awareness  of  democracy.  The  method  used  is descriptive qualitative. The research was conducted at SMAN 7 Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and  Counseling  Teachers.  Data  were  collected  using  participatory  observation methods  and  in-depth  interviews.  Data  relating  to  documents  owned  by  the school were collected using the library documentation method. The data that has been  collected  is  analyzed  using  methods  of:  1)  data  collection,  2)  data classification,  3)  data  filtering,  and  4)  drawing  conclusions.  To  improve  the accuracy  and  consistency  of  the  data,  triangulation  methods  in  the  form  of snowballing  were  used,  prolonged  stay  at  the  research  location,  and  made temporary  conclusions  until  data  saturation  was  reached.  The  results  showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri.
Keywords: Education, citizenship, law, democracy, students

## 1.  PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  kebutuhan  sepanjang  hidup  seseorang.  Setiap  manusia sangat membutuhkan pendidikan sampai kapan pun. Oleh karena itu, pendidikan harus diarahkan  untuk  menghasilkan  mansua  yang  berkualitas  di  samping  membentuk karakter,  budi  pekerti  dan  moral  yang  baik  (Nugroho,  2010).  Tujuan  yang  diharapkan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  berbudi  pekerja  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani,  berkepribadian  yang  mantap,  mandiri  serta tanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan (Nugroho, 2010).
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mulyasa  (2005)  bahwa  ada  dua  prinsip pendidikan  yang  sangat  terkait  dengan  Pancasila,  yaitu  pertama,  pendidikan  harus diletakkan  dalam  empat  pilar,  yaitu  belajar  untuk  mengetahui  ( learning  to  know ), belajar untuk melakukan (learning to do) , belajar hidup dalam kebersamaan (learning to live  together) ,  belajar  untuk  menjadi  diri  sendiri  ( learning  to  be ),  dan  kedua  belajar seumur hidup ( life long learning ).
Dalam  dunia  pendidikan,  pendidikan  kewarganegaraan  mempunyai  peran  yang sangat  penging  untuk  menjadikan  dan  menghasilkan  manusia  yang  mampu  berwarga negara  yang  baik  dan  benar  dan  sadar  akan  hak  dan  kewajibannya.    Di  dalam  ruang lingkup  sekolah  terdapat  peraturan  yang  mengatur  seluruh  warga  sekolah,  yaitu  tata tertib.  Namun,  banyak  sekali  pelanggaran  yang  terjadi  sebagaimana  dikemukan  oleh Guru  Bimbingan  dan  Konseling,  bahwa  jenis  pelanggaran  terhadap  tata  tertib  sekolah seperti:  membolos,  terlambat  masuk  sekolah,  berambut  gondrong,  tidak  menggunakan seragam  dengan  atribut  lengkap,  sepatu  diinjak,  baju  tidak  dimasukkan,  merokok, menggunakan  motor  bagi  siswa  kelas  X  dan  XI  yang  terutama  yang  belum  memiliki SIM, berkelahi, menyontek, melawan perintah guru, tetap berada di kantin meskipun bel masuk  sudah  berbunyi,  menggunakan  HP  di  dalam  lingkungan  sekolah,  tidak mengerjakan PR, tidak masuk ekstrakurikuler wajib (Pramuka), tidak mengikuti upacara bendera saat peringatan hari besar nasional, tidak mengikuti kegiatan ibadah wajib, dan sebagainya.
Kesadaran  hukum  sangat  diperlukan  bagi  siswa  agar  siswa  tidak  berhadapan dengan bihak penegak hukum. Apalagi siswa SMAN 7 Kota Kediri yang sudah berusia 17  tahun  kelas  XI  dan  XII,  maka  apabila  melakukan  pelanggaran  hukum  harus dipertanggujawabkan di muka hukum secara mandiri, tidak lagi didampingi oleh orang tua/wali. Di sinilah perlunya kesadaran dalam berperilaku  agar tidak melawan hukum. Banyak langkah yang telah dilakukan oleh guru Kewarganegaraan dan Guru Bimbingan Konseling,  namun  hal  itu  tetap  saja  masih  perlu  dilakukan  sosialisasi  agar  para  siswa lebih menguasai literasi hukum dan lebih taat pada hukum.
Menurut  Noe  (2017)  akhir-akhir  ini,  karakter  siswa  semakin  memburuk  dan memprihatinkan. Proses pembelajaran PKn dalam membangun karakter siswa yang baik ( good character ) masih perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang masih perlu ditingkatkan adalah  pengetahuan  moral  ( moral  knowing ),  dan  perasaan  moral  ( moral  feeling ),  serta perilaku moral ( moral behaviour ).
Seiring dengan perkembangan masyarakat global ( global society ) yang semakin kompetitif,  maka  ketiga  perilaku  moral  tersebut  perlu  terus  ditingtakan.  Realitas  yang terjadi proses filterissi terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan Pancasila sangat lemah. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya bangsa dan Pancasila dalam rangka melanggengkan eksistensi bangsa.
Pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pembinaan agama, lembaga adat, dan seluruh unsur masyarakat (Winataputra, 2012). Hal itu perlu dilakukan, karena hingga saat ini, masyarakat belum menunjukkan
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
prilaku  moral  yang  baik  bahkan  cenderung  menyimpang  dari  nilai-nilai  moral  dan norma yang berlaku.
Winataputra (2012) menyatakan bhawa dalam praktis kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  selalu  dijumpai  fenomena  yang  mencerminkan  terjadinya paradosal  antara  semangat  dan  komitmen  kolektif  ber-NKRI  dengan  kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, dan kedaerahan seperti sukuisme serta KKN.
Megawangi  (2004)  juga  menjelaskan  bahwa  ada  10  tanda  zaman  yang  harus diwaspadai  oleh  warganegara  yaitu  meningkatnya  kekerasan  di  kalangan  remaja, penggunaan  Bahasa  yang  buruk,  pengaruh  peer  group  yang  kuat  dalam  tindakan kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri, semakin kaburnya pedoman moral baik dan  buruk,  menurunnya  etos  kerja,  semakin  rendahnya  rasa  hormat  kepada  orang  tua dan  guru,  rendahnya  rasa  hormat  kepada  individu  dan  warganegara,  membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.
Koesoema (2007) juga membenarkan hal itu dengan mengatakan bahwa, sudah cukup  banyak  contoh  dan  perilaku  tidak  jujur  yang  dilakukan  individu  dalam  dunia pendidikan,  mulai  dari  mencontek,  menjiplak,  mencari-cari  alasanuntuk  lari  dari tanggungjawab, dan lain-lain. Oleh karena itu, menurut Budimansyah dan Winataputra (2007) mengatakan bahwa, lembaga pendidikan harus menjadi tonggak terdepan dalam mewadahi proses pembinaan karakter siswa yang taat hukum. Sekolah perlu sejak dini menekankan  pentingnya  pendidikan  nilai,  moral  dengan  berperan  aktif  dalam merancang  dan  melaksanakan  pendidikan  nilai  moral  berdasarkan  pada  teori perkembangan  nilai  dan  moral.  Ke  depan,  diharapkan  para  siswa  akan  menjadi  orang yang taat hukum yang menghormati hak dan kewajiban orang lain.
Namun kenyataannya, pembelajaran PKn dewasa ini masih terdapat kelemahan- kelemahan, seperti tidak mengarah pada misi sebagaimana yang seharusnya, yaitu lebih menekankan  pada  dampak  intruksional  ( content  mastery ).  Dengan  kata  lain,  hanya menekankan pada dimensi kognitif saja, tanpa berupaya membangun dimensi afeksi dan psikomotorik  serta  perolehan  dampak  pengiring  (nurturant  effects)  sebagai  hidden curriculum.  Hal  itulah  yang  belum  mendapat  perhatian  sebagaimana  mestinya (Budimansyah & Winataputra, 2012).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penelitian  ini  hendak  menjawab rumusan  masalah  bagaimanakah  peran  pendidikan  kewarganegaraan  dalam meningkatkan  ketaatan  hukum  bagi  siswa,  dan  bagaimanakah  peran  Pendidikan Kewarganegaraan  mampu  meningkatkan  kesadaran  berdemokrasi  bagi  siswa  SMAN  7 Kota Kediri.
Kebaharuan  penelitian  ini  bukan  hanya  terletak  pada  peran  pendidikan kewarganegaraan  dalam  kaitannya  dengan  hukum  dan  demokrasi,  tetapi  juga  karena metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang hanya bisa dilakukan manakala  peneliti  terjun  langsung  dalam  melakukan  pengamatan  partisipatoris  dan wawancara  mendalam  terhadap  siswa,  guru-guru  yang  mengajar  PKn,  kepala  sekolah, dan guru Bimbingan dan Konseling (BK).
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.

## 2. KAJIAN TEORI
Menurut  Nugroho  (2010)  ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  tindak pelanggaran  terhadap  peraturan,  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal.  Pertam  faktor internal antara lain, rendahnya kesadaran siswa terhadap pentingnya menfaati peraturan dan kepribadian siswa yang memang senang kalau bisa melanggar peraturan. Mentalitas yang  kurang  baik,  juga  akan  mempengaruhi  intensitas  seseorang  melakukan pelanggaran hukum.
Kedua  faktor  eksternal,  yaitu  pengaruh  lingkungan  bermain,  teman  sebaya, rendahnya  sanksi,  keluarga,  lingkungan  masyarakat,  dan  faktor  lain  yang  berasal  dari luar diri siswa. Mentalitas dan contoh dari para penegak hukum juga merupakan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kesadaran hukum.
Hukum  adalah  system  aturan  yang  diciptakan  melalui  mekanisme  tertentu artinya  hukum  diciptakan  dan  diberlakukan  oleh  institusi  yang  memang  memiliki kompetensi  atau  kewenangan  dalam  membentuk  dan  memberlakukan  hukum  yaitu badan  legislatif  (Bisri,  2004).    Hukum  merupakan  keseluruhan  kumpulan  peraturan- peraturan  atau  kaidah-kaidan  dalam  kehidupan  bersama  yang  dapat  dilaksanakan dengan suatu sanksi (Sudikno, 1999).
Hukum sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan pada system  norma  atau  aturan  yang  berlaku.  Dalam  hukum  sendiri  terhdap  sanksi  atau ancaman  hukuman  yang  dijatuhkan  dalam  setiap  pelanggaran  bisa  berupa  paksaan badan atau penjara  yang bervariasi, dan dapat juga berupa denda, sita atas benda  yang berkaitand dengan pelanggaran yang dilakukan (Bisri, 2004).
Soekanto,  (1982)  menjelaskan  bahwa  kesadaran  hukum  merupakan  kesadaran atau  nilai-nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Chairuddin  (1991)  juga  menjelaskan  bahwa kesadaran  hukum  adalah  suatu  kesadaran  dalam  kehidupan  manusia  untuk  selalu  taat dan patuh terhdap hukum.
Soemardi (1984) bahwa kesadaran hukum adalah keyakinan  yang dimiliki oleh setiap  manusia  sebagai  anggota  masyarakat  yang  harus  taat  pada  hukum.  Sudikno (1999)  kesadaran  hukum  adalah  kesadaran  yang  ada  paa  setiap  manusia  tentang  apa hukum itu. Suatu kategori dari hidup kejiwaan antarataat hukum dan tidak taat hukum. Kesadaran  hukum  merupakan  nilai-nilai  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia  terutama yang  berkaitan  dengan  kepatuhan  dan  ketaatan  manusia  itu  sendiri  terhadap  kaidah- kaidah yang berusaha mengatur kehidupan.
Sudah  selayaknya,  hukum  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  orang  dalam melakukan  kewajiban  hukum  sekaligus  menunjukkan  kesamaan  pandangan  dalam lingkungan  tertentu  (Sudikno,  1999).  Achmad  (1994)  mengemukakan  bahwa,  dalam kesadaran  hukum  sebagai  potensi  masyarakat  dalam  membudayakan  kaidah-kaidah yang mampu meningkatkan kepatuhan hukum sesuai dengan kriteria dan standan moral, agama, kesopanan.
Kesadaran  hukum  timbul  dalam  kerangka  mencari  dasar  syahnya  hukum  yang merupakan  konsekwensi  dari  masalah  yang  timbul  dari  penerapan  tata  hukum  atau hukum  positif  yang  tertulis  (Soekanto,  1981).  Jadi  kesadaranhukum  merupakan  suatu
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
keadaan  mentaati  aturan  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  baik  yang  dibuat  oleh penguasa  atau  adat  yang  ada  pada  suatu  kelompok  masyarakat.  Kesadaran  hukum mengakibatkan  taraf  kepatuhan  hukum  yang  juga  meningkat.  Agar  masyarakat  dapat mentaati hukum yang ada perlu peningkatkan pengetahuan hukum, pengetahuan tentang isi  peraturan,  sikap  terhadap  peraturan  hukum,  dan  pola  perilaku  hukum. Keempat  hal itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kesadaran hukum yang baik muncul dari hati nurani pribadi dan bukan karena takut terhadap sanksi dari penguasa atau adat (Setiadi, 2012).
Pembelajaran  kewarganegaraan  adalah  aktualisasi  kurikulum  kewarganegaraan yang  menuntut  keaktifan  guru  PKn  dalam  menciptakan  dan  menumbuhkan  kegiatan peserta didik sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan (Hadi, 2003). Sumarsono (2002)  juga  menjelaskan  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  pendidikan  yang dimaksudkan  agar  warga  negera  memiliki  wawasan  kesadaran  dan  sikap  bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air, berdasarkan Pancasila demi tetap ujut dan tegaknya NKRI.
Pendidikan  kewarganegaraan  dianggap  sebagai  pendidikan  demokrasi  yang menjadi  strategi  dan  mutlak  bagi  perwujudan  masyarakat  dan  negara  demokrasi (Syarbaini, dkk., 2006). Pendidikan kewarganegaraan.yang berhasil akan membuahkan sikap  mental,  bersifat  cerdas,  penuh  rasa  tanggung  jawab  dari  peserta  didik  dengan perilaku  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  menghayati nilai-nilai  falsafah  bangsa,  berbudi  pekerti  luhur,  berdisiplin  dalam  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai  warga  negara,  dan  bersikap  professional  yang  dijiwai  oleh  kesadaran  bela negera.
Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sisdiknas menyatakan  bahwa,  PKn  dimaksudkan  untuk  membentuk  peserta  didik  menjadi manusia  yang  memiliki  rasa  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air.  Soemantri  (2001)  juga menyatakan bahwa, PKn diselenggarakan guna melatif siswa untuk berfikir kritis dalam menyiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Soemantri (2001) juga menyatakan bahwa, PKn merupakan program pendidikan dan  pembelajaran  yang  secara  programatik-proseduran  berupaha  memanusiakan  dan membudayakan  serta  mbmerdayakan  peserta  didik  supaya  menjadi  warganegara  yang baik sebagaimana tuntutan yuridis konstitusional bangsa.
Misi  PKN  adalah  membentuk  warganegara  yang  baik,  yaitu  warganegara  yang sanggup  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam  kehidupan  bernegara,  dilandasi  oleh kesadaran politi, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Adapun tujuan dari pelajaran PKn  adalah  agar  peserta  didik:  1)  memiliki  kemampuan  berfikir  secara  kritis,  rasional dan  kreatif  dalam  menanggapi  isu  kewaganegaraan,  2)  berpartisipasi  secara  aktif  dan bertanggungjawab,  bertindak  secara  cerdas  dalam  kegiatan  bermasayakat,  berbangsa dan  bernegara,  seta  anti  korupsi,  3)  berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk membentuk  diri  berdasarkan  karakter  masyarakat  Indonesia,  4)  berinteraksi  dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Pendekatan  ini dipilih  karena  peneliti  ingin  memahami  pemahaman  informan  (subyek  penelitian) secara  mendalam  hingga  memperoleh  makna  yang  hakiki,  jernih,  dan  mampu menghasilkan  proposisi  yang  dapat  berlaku  secara  lebih  luas  (Meleong,  2004). Penelitian mengambil setting di SMAN 7 Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Subyek penelitian  meliputi  kepala  sekolah,  guru  yang  mengajar  PKn,  siswa,  guru  Bimbingan dan Konseling, dan pihak-pihak yang terkait. Pemilihan key informant didasarkan pada pemahaman  informan  terhadap  materi  yang  dikaji  yaitu  tentang  peran  pendidikan kewarganegaraan terhadap kesadaran hukum dan kesadaran berdemokrasi.
Pengambilan data menggunakan dua metode utama dan satu metode tambahan. Metode  utama  yang  dimaksud  meliputi  pengamatan  partisipasi  dan  wawancara mendalam. Sedangkan metode pengambilan data yang bersifat tidak utama (tambahan) yaitu metode dokumentasi dan kepustakaan (Nazir, 1986). Untuk mengatasi kelemahan data  kualitatif,  maka  dilakukan  triangulasi  data  meliputi  ceck,  receck,  dan  crossceck. Selain  itu  juga  dengan  menambah  jumlah  informan  dengan  cara  snowballing  yang menggelinding  seperti  bola  salju,  makin  lama  makin  besar  jumlah  informan  yang diwawancarai  dan  diamati  (Sugiyono,  2008).  Untuk  meningkatkan  akurasi  data kualitatif, peneliti juga memperlama berada di lapangan, dan tetap kembali ke lapangan meskipun proses pengambilan data sudah selesai. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan keyakinan  peneliti  akan  keakuratan  data  yang  diperoleh.  Untuk  meningkatkan keakurasian  data,  maka  peneliti  juga  melakukan  reduksi  data,  artinya  hanya  data  yang benar-benar dapat dipercaya yang digunakan untuk melakukan analisis guna menjawab rumusan masalah (Usman, 2003).
Selama  di  lapangan  peneliti  selalu  membuat  kesimpulan  sementara  dan diperbaiki kesimpulan sementara itu melalui proses bracketing (mengurung kesimpulan sementara).  Ketika  seluruh  data  sudah  terkumpul,  dan  data  yang  diperoleh  sudah monoton maka data dapat dikatakan sudah jenuh. Pada saat itulah, peneliti melakukan klasifikasi  data  berdasarkan  tema-tema  yang  dihasilkan,  untuk  kemudian  menarik kesimpulan akhir secara permanen.
Peneliti memberikan hasil penelitian kepada informan untuk mendapatkan kritik, saran,  dan  masukan  demi  mendapatkan  kesimpulan  yang  benar-benar  dapat  diterima secara  teoritik  maupun  empiris  karena  dibenarkan  oleh  informan.  Informan  boleh mengelak  atas  semua  temuan  peneliti  dengan  menyertakan  reasoning  atau  alasan  logis yang dapat diterima secara nalar dan empiris.
Hasil  akhir  inilah  yang  kemudian  dijadikan  temuan  akhir  yang  dapat dipublikasikan secara lebih luas dalam rangka desiminasi hasil penelitian yang mampu memberikan sumbangah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, hukum, dan sosial-politik.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum
Pendidikan  kewarganegaraan  yang  diajarkan  di  SMAN  7  Kota  Kediri sebenarnya telah mengalami sejarah panjang. Pelajaran kewarganegaraan (1957), Civic (1961), pendidikan kewagaan negara  (1969), pendidikan moral Pancasila  (PMP) tahun 1975  dan  1984.  Pendidikan  Pancasila  dan  kewarganegaraan  (PPKn  tahun  1994. Pelajaran pendidikan kewaganegaraan 2004 (Winarno, 2005).
Pembelajaran  mata  pelajaran  kewarganegaraan  di  SMAN  7  Kota  Kediri khususnya pada kelas X terdapat materi kesadaran hukum dengan standar kompetensi, siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi  dasar  yang  harus  dikuasi  siswa  adalah,  siswa  mampu  menunjukkan  sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Indikator  keberhasil  materi  atau  bab  itu  adalah:  siswa  mampu  menunjukkan contoh  sikap  taat  pada  hukum,  menganalisis  macam-macam  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum,  dan  mampu  menganalisis  macam-macam  sanksi  sesau hukum yang berlaku.
Tujuan  pendidikan  kewarganegaraan  di  SMAN  7  Kediri  adalah  untuk: memberikan  kompetensi  kepada  peserta  didik  dalam  hal:  1)  berfikir  secara  kritis, rasional,  dan  kreatif  dalam  menanggapi  isi  kewarganegaraan,  2)  berpartisipasi  secara bermutu  dan  beranggungjawab  dan  bertindak  cerdas  dalam  kegiatan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  3)  berkembang  secara  positif  dan  demokratsi  untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, dan 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa  lian  dalam  peraturan  dunia  secara  lansung  dan  tidak  langsung  dengan memanfaatkan teknllogi dan informasi.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Winarno  (2005)  bahwa  tujuan  pendidikan kewarganegaraan  adalah  teliti  dalam  belajar  dan  mengajar  sehingga  siswa  akan mengetahui  yang  termasuk  konstitusional  dan  demokratis  atau  dengan  yang  tidak konstitusional dan tidak demokrasi sehingga siwa dapat membedakan keduanya.
Di  SMAN  7  terdapat  komponen-komponen  dalam  pembelajaran  PKn,  yaitu bahwa proses pembelajaran PKN merupakan proses proses kegiatan belajar siswa yang direkayasa oleh seluruh komponen belajar  yang meliputi guru, materi, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi belajar. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran PKn di SMAN  7  guru  selalu  mengorganisasi  materi,  metode,  media,  sumber  belajar  dan evaluasi  belajar  sebagai  komponen  penting  dalam  pembelajaran  PKN,  agar  dapat berlangsung  proses  pembelajara  yang  efektif  sehingg  dapat  mencapai  tujuan pembelajaran.
Hal itu sesuai dengan pendapat Q-Anees dan Hambali, (2008) yang menyatakan bahwa  pembelajaran  PKn  harus  mampu  menghasilkan  perilaku  siswa  yang  sesuai dengan kaidah karakter moral, berkepribadian, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik, mempunyai  tabiat,  watak  serta  sifat  yang  berkualitas  baik.  Temuan  ini  juga  sesuai dengan pendapat Budimansyah (2009) bawha sedikitnya ada lima macam karakter siswa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PKn yaitu: 1) karaker individual sebagai hasil  keterpaduan  antara  empat  bagian  yakni  olah  hati,  olah  piker,  olah  raga,  dan  olah
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
rasa  dan  karsa,  2)  karakter  privat,  seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin  diri,  dan penghargaan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  3)  karaker  publik  seperti kepedulian  sebagai  warganegara,  kesopanan,  mengindahkan  berbagai  peraturan,  4) karakter  cerdas  tercermin  dari  perilakunya  aktif,  objektif,  analisitis,  aspiratif,  kreatif, inovatif,  dinamis,  dan  antisipatif.  5)  Karakter  baik  merujuk  pada  konsep  perilaku kehidupan  baik,  penuh  kebajikan,  yaitu  berperilaku  baik  terhadap  pihak  lain  (Tuhan Yang Maha Esa, manusia, dana lam seperta, termasuk terhadap diri sendiri.
Di  SMAN  7  penanaman  terhadap  kesadaran  hukum  dimulai  dari  pembelajaran hukum, internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam diri siswa tentang hukum yang ada, dan  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Kesadaran  hukum  bagi  sisa  merupakan konsepsi-konsepsi  yang  diyakini  oleh  siswa  tentang  keserasiaan  antara  ketertiban  dan ketenteraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.
Kesadaran  hukum  para  siswa  SMAN  7  terhadap  peraturan  yang  berlaku  yang diterapkan  di  sekolah  yang  berimplikasi  terhadap  kehidupan  siswa  baik  di  sekolah maupun  di  masyarakat.  Langkah  yang  dilakukan  oleh  SMAN  7  dalam  meningkatkan kesadaran hukum kepada siswa-siswanya adalah:
Pertama,  peningkatkan  pengetahuan  tentang  peraturan  peraturan  hukum  (law awarence).  Pengetahuan  hukum  tersebut  berkaitan  dengan  perilaku  yang  dilarang  atau yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto (1994) bahwa kesadaran hukum seseorang sangat tergantung pada pengetahuan hukum yang mereka kuasai.
Kedua, pemahaman tentang pemahaman isi peraturan hukum ( law acquentence ). Guru  PKn  di  SMAN  7  selalu  menambah  informasi  yang  dimiliki  siswa  mengenai  isi peraturan  dan  hukum  tertentu.  Ketika  siswa  mengetahui  isi  dan  tujuan  dari  suatu peraturan hukum, maka siswa akan taat pada peraturan tersebut.
Ketiga,  sikap  terhadap  peraturan  hukum  yang  berlaku  ( legal  attitude )  Guru SMAN  7  Kota  Kediri  berusaha  menanamkan  sikap  untuk  bertindak  menerima  hukum karena  adanya  penghargaan  terhadap  hukum  sebagai  suatu  yang  bermanfaat  dan menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.
Keempat,  penanaman  pola-pola  perilaku  hukum.  Dalam  hal  ini  guru  PKn  di SMAN  7  selalu  menanamkan  pola-pola  perilaku  hukum,  atas  suatu  peraturan  yang berlaku  di  dalam  masyarakat  sekolah  dan  masyarakat  umum.  Hal  ini  sejalan  dengan temuan  Salman,  (1989)  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  hukum  dapat  ditingkatkan manakala  seseorang  mampu  melakukan  pola-pola  perilaku  hukum  yang  dikehendaki oleh aturan tersebut.
Seluruh temuan di atas pada dasarnya sejalan dengan pendapat Achmad (1994) bahwa,  kesadaran  hukum  dapat  ditingkatkan  manakala  seseorang  mempunyai  persepsi yang baik tentang hukum itu sendiri. Mereka juga mempunyai harapan akan kegunaan serta  bentuk  perlindungan  yang  dapat  diterima  dengan  adanya  hukum  tersebut.  Orang menjadi  taat  pada  hukum,  ketika  mereka  merasa  perlu  bahwa  jasa-jasa  hukum  telah memberikan  manfaat  bagi  keamanan  fisik  dan  benda  yang  mereka  miliki.  Adanya perasaan  takut  bila  melanggar  hukum  juga  dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum. Orientasi  atau  perhatian  yang  baik  tentang  kesediaan  untuk  mentaati  hukum  sebagai sebuah kewajiban karena kebenaran juga mampu meningkatkan kesadaran hukum.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.

## 4.2. Penanaman Kesadaran Hukum Melalui Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan  kewarganegaran  merupakan  bisang  studi  yang  bersifat manifest dengan  konteks  bidang  keilmuan.  Secara  epistimologis,  pendidikan  kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi citizenship education yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional  masing-masing  negara.  Secara  umum  tujuan  tersebut  yaitu  agar  setiap  warga negara:  1)  menjadi  warga  negara  yang  baik  (to  be  good  citizen)  yakni  warga  negara yang  memiliki  kecerdasan  ( civic  intelligience )  baik  intelektual,  emosional,  sosial maupun  spiritual;  2)  memiliki  rasa  bangga  dan  bertanggung  jawab  dan  mampu berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  agar  tumbuh  rasa kebanggan dan cinta tanah air (Sapriya& Bunyamin, 2005).
Di  SMAN  7  Kota  Kediri,  proses  pendidikan  kewarganegaraan  mencakup  tiga komponen  yaitu civic  knowledge (pengetahuan  kewarganegaraan), civid  skill (kecakapan kewarganegaraan), dan civic disposition (watak-watak kewarganegaraan). Aspek  civid  Knowlede  mencapai  kemampuan  akademik  keilmuan  yang dikembangkandari  berbagai  teori  atau  konsep  politik,  hokum  dan  moral. Di  sini  aspek hukum  mencakup  kesadaran  terhadap  hukum,  perilaku  taat  pada  hukum,  menghormati hukum, dan sikap untuk tidak melwan hukum.
Aspek  Civic  skill  mencakup  keterampilan  intelektual  dan  keterampilan berpartisipasi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Sikap  ini  ditunjukkan  oleh respon  siswa  terhadap  berbagai  persoalan  politik  berpartisipasi  dalam  prose  politik, menggunakan hak pilih, melapor kepada polisi saat terjadi kejahatan, tidak main hakim sendiri, mencegah perbuatan yang melawan hukum.
Aspek civic  disposition ,  merupakan  dimensi  yang  paling  substantive  dan esensial  dalam  mata  pelajaran  pendidikan  kewarganegaraan.  Dimensi  watak kewarganegaraan  dapat  dipandang  sebagai  muara  dari  proses  pengembangan  dimensi kedua  dan  pertama.  Dengan  memperhatikan  visi  dan  misi  serta  tujuan  pendidikan kewarganegeraan,  karakteristik  mata  pelajaran  ini  ditandai  dengan  penekanan  pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yag bersifat efektif.
Ketaatan  hukum  siswa  SMAN  7  baik  di  lingkungan  sekolah  maupun  di lingkungan  masyarakat  dapat  dikatakan  baik,  karena  setiap  pelanggaran  terhadap peraturan  sekolah  dikenakan  sanksi,  apabila  akumulasi  sanksi  sudah  mencapai  seribu (1000)  maka  anakk  anak  dikeluarkan  dari  sekolah.  Anak  yang  berkelahi  langsung mendapatkan point pelanggaran 1000 dan langsung dikeluarkan dari sekolah. Besarnya point-point  pelanggaran  ini  sudah  ditandatangai  oleh  siswa  dan  orang  tua  siswa  saat siswa diterima menjadi siswa SMAN 7 Kediri.
Berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap  peraturan  lalu  lintas,  maka  siswa  yang belum mempunyai SIM tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Pasal  59  ayat  (1)  UU  No  14  tahun  1992  menyebutkan  bahwa,  pengemudi  kendaraan yang tidak dapat menunjukkan SIM dipidana kurungan dua bulan atau denda maksimal Rp 2 juta.
Menurut penuturan salah satu informan penelitian di SMAN 7 Kediri disebutkan bahwa kesadaran hokum yang tinggi akan mampu mengakibatkan para siswa mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya apabila kesadaran hukum rendah,
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
maka  derajat  kepatuhanhukum  juga  rendah.  Oleh  karena  itu,  di  SMAN  7  selalu diusahakan  berfungsinya  hukum  di  lingkungan  pelajar  SMA  agar  hukum  dapat  efektif dan hukum itu benar-benar berwibawa.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Setiadi  (2012)  yang  mengatakan  bahwa, kemajuan suatu bangsa  dapat dilihaar dari kualitas sumber daya manusia  yaitu dengan meningkatkan  kesadaran  hukum  pada  setiap  generasi  penerus  suatu  bangksa.  Siswa yang tinggal di sekolah dan lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku baik aturan  yang tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh aturan itu harus ditaati dengan  sepenuhnya,  agar  tercipta  kemakmuran  dan  keadilan  dalam  lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan itu dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.
Di  SMAN  7  masih  banyak  siswa  yang  melanggar  hukum  atau  aturan  sekolah. Oleh  karena  itu,  perlnya  ditegakkan  aturan  agar  kehidupan  di  sekolah  dapat  berjalan dengan baik sehinggga tercipta masyarakat sekolah yang adil dan beradab.
Sebagaimana  dikakatan  oleh  Stiadi  (2012)  bahwa  pelajar  SMA  merupakan generasi  penerus  bangsa  maka  pelajar  harus  bisa  memahami  dan  menerapkannya tentang  arti  pentingnya  hukum.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  pendapat  Abdillah,  (2011) bahwa  di  SMA  masih  banyak  anak  SMA  yang  melanggar  paraturan  sekolah  misalnya membolos, tidak disiplin, sering terlambat dan lain-lain. Kebanyakan dari mereka main PlayStation dan warung internet.
Di  SMAN  7  Kediri,  upaya  peningkatan  kesadaran  hukum  telah  dimulai  dari pendidikan kewarganegaraan, dengan tujuan menghasilkan siswa yang bertanggungjawab,  toleran,  peduli  terhadap  lingkungannya,  mencintai  ketertiban  dan keharmonisan hidup bermasyarakat.
Para  guru  PKn  di  SMAN  7  berkeyakinan,  ketika  kesadaran  hukum  para  siswa tinggi,  maka  dapat  memberikan  kenyaman  dan  kedisiplinan  baik  di  sekolah  dan  di masyarakat.

## 4.3. Peran PKn dalam Mempersiapkan Siswa Bertindak Berdemokratis
Menurut pendapat para guru, khususnya guru PKn, tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan PKN adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warganegara yang berfikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada siswa,  bahwa  demokrasi  adalah  bentuk  kehidupan  masyarakat  yang  paling  menjamin hak-hak  warga  masyarakat.  Selain  itu,  PKn  di  SMAN  7  Kediri  bertujuan  unutk menyiapkan  siswa  menjadi  warga  negera  yang  memiliki  komitmen  yang  kuat  dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatauan Republik Indonesia sebagai negara modern.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Branson  (1994)  bahwa,  civic  education  dalam demokrasi  adalah  pendidikan  untuk  mengembangkan  dan  memperkuat  dalam pemerintahan otonom (self goverman) yaitu pemerintahan otonom demokratis.
Dengan kata lain, tujuan pendidikan PKn di SMAN 7 Kota Kediri adalah untuk menyiapkan  siswa  menjadi  warga  negara  yang  memiliki  komitmen  yang  kuat  dan konsisten  untuk  mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  secara demokratais.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
PKn  di  SMAN  7  Kota  Kediri  jura  menitikberatkan  pada  kemampuan keterampilan  berfikir  aktif  warga  negara,  terutama  generasi  muda  dalam menginternalisasikan  nilai-nilai  warga  negara  yang  baik  ( good  citizen )  dalam  suasana demokrasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip civic  education bahwa  seluruh  kegiatan sekolah diharapkan dapat menumbuhkan demokrasi.
Realitas  pendidikan  PKn  di  SMAN  7  Kediri  sebagaimana  dijelaskan  di  atas menjelaskan  bahwa  betapa  pentingnya  PKn  untuk  siswa  sebagai  generasi  muda  banga yang  akan  menjadi  penerus  mewujudkan  cita-cita  bangsa  sebagai  bangsa  yang  adil, dengan didasari pada kesadaran politik yang tinggi, sikap demokratis, dan menghormati hak-hak orang lain.
Secara  khusus,  tujuan  PKn  di  SMAN  7  Kediri  yaitu  membina  moral  yang diharapkan  dapat  diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari  yaitu  perilaku  yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradap, perilaku yang mendukung kerakyatan, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pendapat atau kepentingan dapat  diatasi  secara  musyawarah  mufakat,  serta  perilaku  yang  mendukung  upayan mewujudkan keadilan social seluruh Rakyat Indonesia.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  denan  pendapat  Sapriya  (2000)  yang  menjelaskan bahwa  tujuan  pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  partisipasi  yang  penuh  nalar  dan bertanggung  jawab  dalam  kehidupan  politik  dari  warga  negara  yang  taat  kepada  nilai- nilai  dan  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  konstitusional  Indonesia.  Partisipasi  warga negara  yang  efektif  dan  bertanggung  jawab  ditingkatkan  lebih  lanjut  untuk dikembangkan  hingga  disposisi  atau  watak-watak  tertentu  yang  mampu  meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat perbaikan masyarakat.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  pendapat  Soemantri  (2001)  bahwa  tujuan umum  Pkn  ialah  mendidik  warga  negara  agar  menjadi  warga  negara  yang  baik,  yang dapat dilusikan sebagai warga negara yang patriotic, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan berjiwa Pancasila.
Hasil penelitian ini juga  sesuai dengan Depdiknas (2006) bahwa  ruang lingkup PKn meliputi aspek-aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum dan peraturan, hak  asasi  manusia,  kebutuhan  warga  negara,  konstitusi  negara,  kekuasaan  dan  politik, Pancasila. Globalisasi.
Menurut  Sapriya  &  Bunyamin  (2005)  pendidikan  kewarganegaraan  sebagai pendidikan politik yang memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mampu hidup berdemorasi dalam bentuk partisipasi politik.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa, pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dilaksanakan guru di SMAN 7 Kota Kediri telah berjalan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hokum
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
dan  demokrasi  serta  dapat  membentuk  karakter  siswa  menjadi  berkarakter  baik  ( good charater ).
Secara umum, karakter siswa di SMAN 7 Kota Kediri telah memahami akan arti penting  taat  pada  aturan  dan  hukumyang  berlaku,  serta  selalu  mengutamakan  proses demokratisasi dalam setiap penyampaian pendapat, diskusi, dan musyawarah. Sebagian besar  siswa  SMAN  7  Kediri  memiliki  pengetahuan  moral  ( moral  knowing )  yang  baik, perasaan moral ( moral feeling ) yang baik, perilaku moral ( moral behaviour ) yang baik juga.  Ketiga  hal  itu  mampu  meningkatkan  ketaatan  siswa  pada  hukum  maupun  aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat.
Dengan  demikian,  pendidikan  kewarganegaraan  mampu  meningkatkan kesadaran hukum siswa, sekaligus mampu meningkatkan kesadaran berdemokrasi para siswa  SMAN  7  Kota  Kediri  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kesadaran  berbangsa  dan bernegara,  kesadaran  terhadap  arti  penting  taat  pada  hukum  yang  belaku,  dan  selalu mengutamakan  musyawarah  untuk  mufakat  dalam  setiap  berdiskusi,  bermusyawarah, dan berembug memecahkan masalah di sekolah dan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, R. (2011). Kesadaran Hukum Siswa MAN Babakan Lebaksiu Tegal terhadap Peraturan  Jam  Masuk  KElas  dan  Budaya  Mengantuk  di  Kelas. Hasil  Penelitian Mata  Kuliah  Sosiologi  Hukum .  http://rifkaabdillaah.blogspot.com/2011/10/hasil- penelitian-kurangnya-kesadaran.html
Achmad, S. (1994). Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia . Bandung: Tarsito.
Bisri, I. (2004). Sistem Hukum Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada
Branson, S.M. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika . Yogyakarta: LKis.
Budimansyah,  D.  &  Winataputra,  U.S.  (2007). Civic  Education:  KOnteks,  Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas . Bandung: Prodi PKn SPs UPI.
Budimansyah,  D.  (2009).    Membangun  Karakter  Bangsa  di  Tengah  Arus  Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi: Reposisi Peran Pendidikan Kewarganegaraan. Pidato pengukuhan guru besar tetap PPKn, IPS, IKIP Bandung . Bandung: UPI Chairuddin, O.K. (1991). Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika Depdiknas.  (2006). Kurikulum  2006  Standar  Kompetensi  Mata  Pelajaran .  Jakarta: Depdiknas
Hadi, S. (2003). Media Pembelajaran . Jakarta: CV Rajawali. Koesmana,  A.D.  (2007). Pendidikan  Karakter,  strategi  Mendidikan  Anak  di  Zaman Global . Jakarta: Grasindo. Megaawangi,  R.  (2004). Pendidikan  Karakter:  Solusi  yang  Tepat  untuk  Membangun Bangsa . Bandung: BPMIGAS dan Energy. Mulyasa.  (2005). Kurikulum  Berbasis  Kompetensi:  Konsep,  Karakteristik,  dan Implementasi . Bandung PT Remaja Rosda Karya.
CENDEKIA, Vol. 14. No. 2 Oktober 2020 p-ISSN: 1978-2098; e-ISSN: 2407-8557 Https://soloclcs.org .; URL://cendekia.coloclcs.org/index.php/cendekia ; Email: cendekiaoslo@gmail.com Center of Language and  Cultural  Studies, Surakarta, Indonesia Bramantyo, Yudha, Rizki & Suwarno. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi:
Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri.
Cendekia , 14(2), 124-136. DOI:10.30957/Cendekia.v14i2.627.
Noe,  W.  (2017).  Peran  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  dalam Membangun  Karakter  Siswa:  Studi  Deskriptif  pada  SD  YPI  45  Kota  Bekasi).
Laporan Hasil Penelitian. Jakarta. UNJ.
Nugroho,  I.S.  (2010).  Hubungan  pembelajaran  pendidikan  kewarganegaraan  dengan Kesadaran Hukum Siswa Kelas X SMA N 1 Kartasura Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi . Surakarta: DKIP UNS. Q-Anees,  B  &  Hambali,  A.  (2008). Pendidikan  Karakter  berbasi  Al-Quran ,  Bandung: Alfabeta.
Salman, O.R. (1989). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum . Bandung: Alumni Sapriya  dan  Bunyamin,  M.    (2005).  Pembelajaran  PKn  Melalui  Pemetaan  Konsep.
Skripsi . Bandung: Jurusan PKn FPIPS UPI. Sapriya. (2000). Studi Sosial Konsep dan Pembelajaran . Bandung: Rimdi Press
Setiadi,  R.  (2012).  Peranan  pendidkan  kewarganegaraan  dalam  membentuk  kesadaran hukum  siswa  di  SMA  N  1  Wanadadi  Banjarnegera, Skripsi. Purwokerto:  FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Soekanto,  S.  (1981). Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Hukum  terhadap  Masalah-masalah Sosial . Bandung: Alumni
Soekanto, S. (1982). Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum . Jakarta: CV Rajawali. Soekanto, S. (1994). Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Soemadi, S. (1984). Psikologi Pendidikan . Jakarta: Rajawali. Soemantri,  N.  (2001). Menggagas  Pembaharuan  Pendidikan  IPS ,  Bandung:  REmaja Rosdakarya
Sudikno,  M.K.  (1999). Mengenal  Huku  Suatu  Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia . Bandung: Liberty.
Sumantri, N. (2001). Menggagas Pembaharuan IPS . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Surakhmad, W. (1994). Pengantar Penelitian Dasar Metode dan Teknik .  Bandung: Tarsito
Syarbaini. S. et.al. (2006). Membangun Karakter Kewarganegaraan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional R.I. Winataputra, U.S. (2012). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif PEndidikan untuk  Mencerdaskan  Kehidupan  Bangsa  (Gagasan,  Instrumentasi,  dan  Praksis). Bandung: Widya Aksara Press.