Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol.  4,  No.  2 – Juli  2023,  Hal.  237-244  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.237-244

## Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara
Shiddiq Al Hakimi, Adlin Budhiawan Fakultas Syari’ah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia shiddiqalhakimi7@gmail.com , adlinbudhiawan@uinsu.id

## Abstrak
Kepailitan  adalah  bentuk  penyitaan  umum  yang  berlaku  untuk  semua  harta  kekayaan  debitur  pailit. Setelah dinyatakan  pailit, debitur  dengan  sendirinya  kehilangan  hak  pengelolaan  harta  kekayaannya dan harta  kekayaan  itu  ditempatkan  dalam  penyitaan  umum.  Dalam  hal  seluruh  harta  pailit  dikenakan penyitaan  umum,  maka  semua  penyitaan  yang  telah  dilakukan  dihapuskan  pada  saat  harta  pailit  telah disita  umum.  Namun  hal  ini  tidak  berlaku  bagi  sita  pidana,  karena  hukum  pidana  juga  mengenal  sita. KUHAP sendiri membolehkan penyitaan benda sitaan dalam perkara perdata/kepailitan. Penyitaan dalam perkara  pidana  untuk  keperluan  pembuktian  untuk  dijadikan  sebagai  barang  bukti  dalam  proses penyidikan atau penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sampai dengan tingkat interogasi di pengadilan. Pada saat dilakukannya  penyitaan  pidana atas harta  pailit,  tentu saja  status harta pailit  yang  sebelumnya dikelola  oleh  kurator  tidak  menjadi  milik  negara,  karena  harta  pailit  itu  hanya  mempunyai  nilai pembuktian  menurut  undang-undang.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  sebenarnya  kedudukan  dari  harta  debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit.  Penelitian  ini menggunakan  metode  hukum  normatif  dan  pendekatan  perundangan-undangan  ( state  approach ).  Hasil dari  penulisan  ini  menunjukkan  bahwa  harta  debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit  yang  kemudian dilakukan  sita  pidana  terhadap  harta  tersebut  tidak  membuat  harta  pailit  yang  disita  pidana  berubah statusnya, sebab harta tersebut sebelumnya telah diputuskan hakim menjadi harta pailit.
Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; Sita Umum; Sita Pidana.

## Abstract
Bankruptcy is a general form of confiscation that applies to all assets of the bankrupt debtor. After being declared bankrupt, the debtor automatically loses the right to manage his assets and the assets are placed in general confiscation. In the event that all bankrupt assets are subject to general confiscation, then all confiscations  that  have  been  made  are  written  off  when  the  bankruptcy  assets  have  been  publicly confiscated. However, this does not apply to criminal confiscations, because criminal law also recognizes confiscations.  KUHAP  itself  allows  confiscation  of  confiscated  objects  in  civil/bankruptcy  cases. Confiscation  in  criminal  cases  for  the  purposes  of  proof  to  be  used  as  evidence  in  the  process  of investigation or investigation, investigation and prosecution up to  the level  of  interrogation in court. At the time of the criminal confiscation of bankrupt assets, of course the status of bankrupt assets that were previously  managed  by  the  curator  did  not  belong  to  the  state,  because  bankrupt  assets  only  have evidentiary value according  to law. The purpose of  this  writing  is to find out how the actual position of the assets of a debtor who has been declared bankrupt  is. This study uses normative legal methods and statutory approaches (state approach). The results of this paper show that the assets of debtors who have been  declared  bankrupt  and  then  subjected  to  criminal  confiscation  of  these  assets  do  not  change their status for bankruptcy assets confiscated by criminals, because these assets have previously been decided by a judge to become bankrupt assets.
Keywords: Bankruptcy ; Curator; General Confiscation ; Criminal Confiscation .

## I. PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  1  No. 37  Tahun  2004  tentang  Kepaillitan  menjelaskan  bahwa  kepailitan adalah  pengambilalihan  secara  umum  seluruh  harta  kekayaan  debitur  pailit  yang  diurus  oleh kurator dan pengurusan serta penyelesaiannya di bawah pengawasan seorang hakim pengawas, inilah  yang  dimaksud  dengan  pailit,  debitur  pailit  bertanggung  jawab  atas  hilangnya  semua hartanya. Sementara itu, kepailitan adalah kata hukum yang menggambarkan skenario di mana seorang  debitur  tidak  dapat  membayar  kembali  krediturnya.  Hal  ini  membuat  debitur  berada dalam  situasi  keuangan  yang  tidak  dapat  diselesaikan.  Menurut  Subhan,  tidak  mampunya membayar  utang  kerap  terjadi  akibat  kesulitan  keuangan  akibat  bisnis  debitur  yang gagal. (Subhan, 2009).
Debitur  dapat  dinyatakan  pailit  setelah  adanya  putusan  pengadilan  niaga  yang menyebabkan debitur  kehilangan penguasaan dan pengurusan yang sah atas harta pailit yang terdapat  dalam  harta  pailit  dan  segala  harta  kekayaan  lainnya,  yang  dengan  sendirinya  akan disita  untuk  umum.  Sita  umum  merupakan  salah  satu  bentuk  penyitaan  yang  dikenal  dalam hukum  perdata,  khususnya  dalam  hukum  kepailitan.  Harta  debitur  yang  telah  disita  oleh pengadilan,  yang  akan  dikelola  oleh  kurator  atas  instruksi  dari  hakim  pengawas,  selalu  ada kemungkinan konflik antara penyitaan umum dan  pidana.
Ada semacam penyitaan dalam hukum perdata yang dikenal sebagai penyitaan universal (sita  umum).  Bentuk  penyitaan  ini  paling  sering  digunakan  dalam  konteks  hukum  kepailitan, yang  pada  umumnya  dianggap  termasuk  dalam  lingkup  hukum  perdata.  Bentuk  penyitaan  ini dikembangkan  di  Amerika  Serikat.  Jenis  penyitaan  khusus  ini  disebut  dengan  moniker  yang lebih  umum,  yaitu  penyitaan  umum.  Setelah  diperintahkan  untuk  dilakukan  penyitaan  oleh pengadilan,  maka  harta  kekayaan  debitur  diserahkan  kepada  kurator  yang  bertugas mengadministrasikan  harta  kekayaan  tersebut  selama  berjalan  di  bawah  pimpinan  hakim pengawas.  Masih  ada  kemungkinan  penyitaan  umum  dan  penyitaan  pidana  akan  berbeda pandangan  mengenai  tanggung  jawab  kurator  dalam  mengurus  harta  kekayaan  yang  disita sebagai bagian dari penyitaan umum dalam rangka proses kepailitan.
Dalam  hukum  pidana,  proses  ini  sering  disebut  dengan  penyitaan.  Dalam  hukum perdata,  istilah  "penyitaan"  mengacu  pada  sesuatu  yang  berbeda  dengan  istilah  dalam  hukum pidana,  dua  hal  ini  merupakan  bidang  hukum  yang  berbeda.  Menurut  Harahap,  istilah "Penyitaan"  ditemukan  dalam  KUHAP.  Istilah  penyitaan  ini  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Belanda sebagai “inbesilagneming”, yang berarti “merebut” (Harahap, 2001). Penyitaan benda dalam  hukum  pidana    diatur  terlebih  dahulu  oleh  Pasal  1  angka  16  KUHAP,  dilanjutkan dengan ketentuan Bab 5 pasal 38 sampai pasal 46 .
Untuk  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemidanaan,  Penyidik  melakukan penyitaan  benda-benda  berwujud  dan  tidak  berwujud  sebagai  barang  bukti.  Objek-objek  ini dapat  berupa  apa  saja  mulai  dari  properti  hingga  informasi.  Dari  hasil  penyitaan  dapat diketahui  bahwa  benda-benda  yang  diawasi  oleh  penyidik  adalah  benda-benda  yang  diduga digunakan dalam tindak pidana dan terkait dengan penyidikan yang dilakukan  untuk mencari barang  bukti.  Selain  itu,  menurut  Darwan  Prints,  pemerintah  menggunakan  penyitaan  untuk membatasi sementara kegiatan kriminal dan barang bukti (Sofyan dan Asis, 2014).
Ayat  1  dan  2  Pasal  39  KUHAP  memiliki  petunjuk  tersendiri  bagi  penyidik  mengenai benda  yang  dapat  dijadikan  sebagai  barang  bukti  dalam  penyidikan  perkara  pidana.  Hal  ini juga  termasuk  barang  yang  disita  dalam  kasus  perdata  yaitu  pailit  dan  juga  termasuk  barang yang  diduga  dipakai  dalam  suatu  tindak  pidana  disita  untuk  penyelidikan,  penuntutan  atau persidangan. Apabila penyidik mengikuti petunjuk dalam Ayat 2 Pasal 39 KUHAP, penyidik juga  berhak  menyita  benda-benda  yang  juga  disita  karena  perkara  perdata  atau  pailit. Penyitaan  harta  benda  juga  dapat  dilakukan  oleh  penyidik  jika  ada  perintah  penyitaan  pidana sesuai dengan ketentuan dengan Ayat 1. Pasal 31 Ayat (2) UUK-PKPU mengatur bahwa setiap perintah  penyitaan  dimulai  sebelum  ada  Putusan  pailit  harus  dicabut  dan  hakim  pengawas diwajibkan  untuk  membatalkannya.  Namun  Pasal  39  ayat  (2)  KUHAP  bertentangan  dengan ketentuan  ini  dengan  menyatakan  bahwa  benda  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  dapat
disita meskipun benda tersebut disita dalam perkara perdata. Dengan melihat ketentuan kedua pasal  tersebut  ditemukan  bahwa  Pasal  39  ayat  2  KUHAP  dan  Pasal  31  ayat  2  UUK-PKPU saling bertentangan.
Menurut Herawati dan Widjaja, konflik dapat muncul antara penyidik dan kurator dalam penyitaan  umum  dan  pidana.  Harta  kekayaan  perusahaan  pailit  yang  disita  pidana  diduga merupakan  hasil  perbuatan  melawan  hukum  seperti  penyuapan,  pencucian  uang,  dan  tindak pidana lain yang dilakukan oleh debitur yang perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan (Herawati dan Widjaja, 2021). Harta pailit yang telah disita umum merupakan tanggung jawab kurator sebagai pihak yang membereskan dan mengurus harta pailit tersebut . Penyidik sebagai pihak  yang  menangani  perkara  dari  debitur  pailit  yang  tersandung  masalah  hukum  pidana menahan  aset-aset  yang  berkaitan  dengan  suatu  tindak  pidana  untuk  disita.  Investigasi  terkait hukum  perdata-pidana  yang  tumpang  tindih  serta  mendiskusikan  hak  siapa  yang  harus diprioritaskan dalam kerangka hukum bisa menjadi titik awal dalam mencari penyelesaian dari kedua  hukum  yang  saling  berbenturan  ini.  Di  lapangan,  baik  kurator  maupun  penyidik  perlu memiliki  penilaian  yang  baik  untuk  sampai  pada  keputusan  yang  dapat  diterima  dan melaksanakannya.  Kurator  dan  penyelidik  memiliki  pilihan  untuk  menyelesaikan  masalah otoritas  melalui  litigasi  atau  dengan  menghindarinya  sama  sekali.  Hal  ini  memberi  mereka keleluasaan  untuk  memastikan  bahwa  kewajiban  mereka  masing-masing  dilaksanakan  tanpa terhambat dengan cara apapun.
Mirip  dengan  situasi  koperasi  Grup  Pandawa,  kedudukan  hukum  perdata  dan  pidana saling bertentangan, dalam hal ini kekuasaan pengurus dan penyidik, yang menurut fungsinya mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  dalam  penyitaan  harta  pailit.  Sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 3.K/Pdt.Sus-Pailit/2019, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Depok terhadap Kelompok Kurator  Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dan Salman Nuryanto sebagai pendiri. Sebelumnya, pada  31 Mei 2017, Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Koperasi Pandawa Group dan para pendirinya pailit.  Setelah adanya putusan pailit, Salman Nuryanto dilaporkan atas  perbuatannya  yang  melawan  hukum  sesuai  dengan  Pasal  46  ayat  (1)  UU  No.  10  Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992  jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Pasal 55 ayat (1)  ke-1 jo. Pasal 378 KUHP tentang penipuan  jo. Pasal 55 ayat  (1)  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Karena  Salman  Nuryanto,  pendiri  dan  para  pengurus koperasi  simpan  pinjam  Pandawa  Mandiri  Group,  dituduh  melakukan  tindak  pidana,  maka aparat harus menyita barang-barang yang sebelumnya disita  kurator.
Walaupun  pasal  436  Rv  menyatakan  bahwa  benda  sitaan  tidak  dapat  disita  kembali untuk  kedua  kalimya,  namun  akibat  sita  pidana,  benda  dapat  disita  dengan  dua  cara  yang berbeda.  Sita  umum  dalam  kepailitan  dan  sita  pidana  pidana  tidak  dapat  terjadi  bersamaan, karena  pertentangan  antara  sita  umum  dalam  kepailitan  dan  sita  pidana  telah  menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penguasaan harta pailit.
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  maka  penulis  terdorong  untuk  mencermati  keadaan harta  pailit  yang  diletakkan  sita  negara,  serta  kedudukan  sita  umum  pailit  dan  sita  pidana ditinjau  dari  hak  pendahuluan.  Selain  itu,  penulis  memandang  bahwa  kedepannya  jika  tidak ada  solusi  atas  tantangan  yang  dihadapi  baik  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana,  fakta adanya tumpang tindih hukum antara keduanya akan menjadi masalah.
Penulis  menyatakan  minat  untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  memberikan tanggapan  atas  permasalahan  yang  diajukan  mengenai  harta  kekayaan  yang  disita  negara dalam  hal  terjadi  kepailitan.  Pertama,  pengaturan  khusus  apa  yang  telah  dibuat  sehubungan dengan penyitaan umum kepailitan dan penyitaan pidana. Kedua, saya ingin mengetahui status aset yang disita negara karena pailit.
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai posisi dari harta pailit jika dalam suatu ketika terdapat dua sita diatasnya dan melihat mana hak yang harus didahulukan antara sita umum kepailitan dan sita pidana.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  untuk  menemukan  norma,  asas, dan doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum (Marzuki, 1995). Penelitian  ini  memanfaatkan  sumber  informasi  hukum  primer  dan  sekunder.  Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, KUH Perdata,  dan  KUHAP,  dan  bahan  hukum  sekunder  meliputi  hasil  studi  lain  dalam  buku,  esai, dan  jurnal.  Investigasi  masalah  dan  mendokumentasikan,  mengutip,  dan  meringkas  literatur digunakan  untuk  memperoleh  bahan  hukum.  Analisis  deskriptif-kualitatif  berikut.  Penelitian deskriptif  bersifat  menyeluruh,  jelas,  dan  terorganisir  (Muhammad,  2004).  Perincian  kualitatif konten  hukum  menjadi  kalimat  terstruktur,  logis,  efektif,  dan  tidak  tumpang  tindih  untuk membantu  menjelaskan  dan  memahami  hasil  analisis.  Menganalisis  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) (Muhaimin, 2020).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sita Umum Kepailitan
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas  harta  kekayaan  debitur  pailit,  yang  dilaksanakan  dan  diselesaikan  oleh  kurator  di  bawah pengawasan  hakim  pengawas  (Marwan  &  P,  2009).  Apabila  debitur  telah  dinyatakan  pailit, maka  segala  harta  kekayaan  debitur  yang  ada  dan  yang  akan  datang  kemudian  disita  secara bersama-sama, inilah perwujudan pasal 1131 KUH Perdata. Pengurusan dan penyelesaian harta pailit  dilakukan  oleh  kurator  atas  perintah  pengadilan,  Setelah  pailit,  debitur  tidak  dapat mengelola,  menggunakan,  atau  mengamankan  harta  pailit,  dan  kurator  akan  mengelola  harta kekayaan  dan  mendistribusikannya  kepada  kreditur.  Penyitaan  umum  properti  debitur melindungi  semua  hak  kreditur  atas  barang-barang  yang  mungkin  dijual  oleh  debitur  yang pailit.
Penyitaan  umum  mencegah  debitur  untuk  mengalihkan  harta  pailit  dan  merugikan kreditur  (Nola,  2018).  Untuk  menghindari  para  kreditur  memperebutkan  harta  debitur, dilakukan penyitaan secara luas terhadap harta pailit dari debitur. Kreditur yang mengambil alih hart  pailit  secara  sendiri  dapat  merugikan  debitur  dan  kreditur  lainnya,  sehingga  pengadilan harus mengawasinya. Penyitaan  harta pailit secara luas ini  sah dan tidak memerlukan tindakan khusus seperti penyitaan hukum perdata lainnya. Dalam penyitaan umum ini berlaku ketentuan mengenai  harta  pailit  yang  telah  disita  setelah  ada  putusan  pailit,  maka  segala  penyitaan  yang terdahulu  dihapuskan  dan  hakim  pengawas  harus  memerintahkan  pencoretannya  (Isfardiyana, 2016) (Pasal 31 ayat 2 UUK-PKPU)
Penjelasan  dari  Pasal  31  ayat  2  UUK-PKPU  mengenai  “Seluruh  penyitaan  yang  telah dilakukan menjadi hapus” merupakan ketentuan yang pada dasarnya mewajibkan seluruh jenis sita menjadi hapus setelah adanya putusan pailit yang dijatuhkan kepada debitur.  Ketentuan ini menjadi  acuan  terhadap  sita-sita  lainnya,  jika  terdapat  sita-sita  sebelum  adanya  putusan  pailit yang  kemudian  adanya  putusan  pailit  membuat  sita-sita  tersebut  menjadi  hapus  dan  tergabung menjadi satu ke dalam bentuk sita umum.

## 2. Sita Negara
Dalam  hukum  pidana,  sita  disebut  dengan  istilah  “penyitaan”.  Yang  dimaksud  dengan “penyitaan” adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyita dan/atau menguasai  barang  bergerak  dan  tidak  bergerak,  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  untuk keperluan pembuktian dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan persidangan (Pasal 1 Ayat 16 KUHAP).  Dalam  hal  ini,  penyidik  melakukan  “upaya  keras”  untuk  menyita  harta  benda  yang berhubungan  dengan  tindak  pidana.  Sebelum  melakukan  penyitaan,  penyidik  harus  mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri yang disyaratkan dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP. Penyitaan dilakukan  sebagai  bentuk  pengamanan  harta  kekayaan  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang sedang  diperiksa  atau  dituntut.  Keamanan  ini  melindungi  harta  pailit  terhadap  pencurian  atau pengambilan  paksa  oleh  kreditur.  Sebelum  barang-barang  ini  dapat  digunakan  sebagai  bukti,
prosedur  ini  harus  dilakukan  terlebih  dahulu.  Bukti  diperlukan  untuk  kasus  pidana  untuk dituntut di pengadilan.
Dalam konteks hukum acara pidana  yang mengatur tentang langkah-langkah  yang  harus dilakukan  untuk  melakukan  tindak  pidana,  yang  dimaksud  dengan  frasa  “penyitaan”  adalah upaya paksa penyidik untuk:
1. Menyingkirkan  atau  mengambil  barang  tertentu  dari  tangan  orang  yang  menajdi tersangka  pelaku  tindak  pidana  yang  merupakan  pemilik  atau  pemegang  barang tertentu, kemudian mengambil atau menyita barang tersebut. Tindakan pengambilalihan dilakukan  menurut  ketentuan  undang-undang,  bukan  merupakan  tindakan  perampasan yang dilakukan secara melawan hukum.
2. Setelah  barang  yang  bersangkutan  ditahan  atau  disita,  penyidik  menempatkannya  di tempat yang aman dibawah kekuasaannya (Harahap, 1988).
Barang-barang  yang  dapat  disita  menurut  penafsiran  Pasal  39  Ayat  1  dan  2  KUHAP adalah sebagai berikut:
a. Benda  atau  kuitansi  tersangka  atau  terdakwa,  seluruhnya  atau  sebagian,  yang  diduga diperoleh sebagai hasil tindak pidana;
b. Benda yang langsung melakukan tindak pidana atau akan melakukan tindak pidana;
c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan suatu tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibentuk untuk melakukan kejahatan;
e. Hal-hal yang berhubungan langsung dengan kejahatan.
Lebih  lanjut  lagi  ayat  2  juga  menjelaskan  bahwa  barang-barang  yang  disita  karena perkara  perdata  atau  pailit  jug  bisa  dilakukan  penyitaan.  Barang-barang  itu  harus  disimpan  di RUP BASAN, rumah penyimpanan barang sitaan negara. Barang-barang yang telah disita akan berada  dibawah  tanggung  jawab  pejabat  yang  berwenang.  Pada  saat  penyitaan  dilarang  keras bagi  siapa  pun,  kapan  pun,  untuk  menggunakan  benda-benda  ini  dengan  cara  atau  bentuk apapun.
Dalam KUHAP dikenal beberapa bentuk penyitaan, yaitu:
1. Penyitaan biasa, penyitaan yang dilakukan sesuai standar menurut ketentuan penyitaan;
2. Penyitaan  dalam  keadaan  perlu  atau  mendesak  adalah  penyitaan  yang  dapat  dilakukan tanpa melalui prosedur biasa (Pasal 38 ayat 2 KUHAP);
3. Penyitaan dalam hal tertangkap basah (Pasal 40 dan 41 KUHAP);
4. Penyitaan surat atau benda tertulis lainnya (Pasal 43 KUHAP).
Berakhirnya penyitaan:
1. Penyitaan dapat berakhir sebelum keputusan hakim jika:
a. Investigasi dan penuntutan tidak lagi diperlukan;
b. Kurangnya bukti atau bukan merupakan pelanggaran;
c. Barang  ini  digugurkan  untuk  kepentingan  umum  atau  ditutup  karena  alasan  hukum, kecuali barang tersebut didapat atau digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana
2. Benda  yang  dirampas  dikembalikan  kepada  orang  atau  orang-orang  yang  disebut  dalam putusan  hakim,  kecuali  menurut  penilaian  hakim  benda  itu  telah  diambil  alih  oleh  Negara, dimusnahkan  atau  dirusak  sedemikian  rupa  sehingga  benda  itu  tidak  bisa  dipakai  kembali (Pasal 46 Ayat 1 dan 2 KUHAP)

## 3. Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara
Setelah  putusan  pailit,  kurator  yang  ditunjuk  oleh  pengadilan  akan  menyita  semua kekayaan  debitur  baik  yang  ada  maupun  yang  akan  ada  selama  proses  pailit.  Undang-undang membolehkan  kurator  untuk  melakukan  penyitaan  semua  harta  milik  debitur  yang  telah dinyatakan  pailit,  sehingga  tidak  diperlukan  kerja  tambahan  atau  tindakan  hukum  khusus. Menurut  Pasal  31  ayat  2  UUK-PKPU,  semua  penyitaan  yang  dimulai  setelah  adanya  putusan pailit  dan  hakim  pengawas  akan  memerintahkan  pencabutannya.  Dalam  hukum  pidana,  sita disebut juga penyitaan. Pasal 1 angka 16 menjelaskan yang dimaksud dengan “penyitaan” yaitu serangkaian  tindakan  penyidikan  yang  bertujuan  untuk  menyita  dan  memiliki  barang  bergerak
atau  tidak  bergerak,  barang  berwujud  atau  tidak  berwujud  sebagai  barang  bukti  dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
Benda  yang  disita  karena  kepailitan  pada  umumnya  dapat  disita  sepanjang  memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat  (1) KUHAP. Sebaliknya, pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU mensyaratkan agar semua tindakan penyitaan dihapuskan dan bila perlu hakim pengawas mencabutnya. Dalam kasus Koperasi Pandawa Mandiri Group, pertentangan antara kedua istilah mengenai penyitaan umum pailit dan penyitaan pidana menimbulkan kerancuan dalam penguasaan harta pailit.
Berdasarkan  putusan  pengadilan  Nomor  37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN  Niaga  Jkt.Pst., pendiri  Koperasi  Pandawa  Mandiri  Group  dan  pengurus  koperasi  dinyatakan  pailit.  Undang- undang  mengizinkan  penyitaan  seluruh  aset  debitur  pada  saat  dinyatakan  pailit.  Terkait penyitaan harta pailit, Salman Nuryanto diduga melanggar  Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992  jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011  tentang  OJK,  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  jo.  Pasal  378  KUHP  tentang  penipuan  jo.  Pasal  55 ayat  (1)  jo.  Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Salman  Nuryanto,  Pendiri  dan  Direktur  KSP  Pandawa Mandiri  Group,  diperiksa  Polda  Metro  Jaya  dan  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Akibatnya, penyidik menyita barang-barang yang sebelumnya disita oleh kurator.
Padahal Pasal 436 Rv melarang penyitaan ulang terhadap satu benda yang sama, namun pada  kasus  ini  satu  benda  diletakkan  kedalam  dua  penyitaan.  Ditegaskan  bahwa  penyitaan kepailitan  dan  penyitaan  pidana  tidak  dapat  terjadi  secara  bersamaan.  Untuk  menetapkan penguasaan  atas  harta  pailit,  harus  ditetapkan  penyitaan  mana  yang  didahulukan  antara penyitaan umum kepailitan dan penyitaan pidana (Fernando, 2018).
Kepentingan  kedua  penyitaan  harus  diperhatikan  untuk  memahami  kedudukan  harta pailit,  denga  melihat  peran  dari  hukum  perdata  da  hukum  pidana.  Hukum  publik  mengatur kepentingan  umum  dan  ditegakkan  oleh  pejabat  negara,  sedangkan  hukum  privat  mengatur kepentingan pribadi dan ditegakkan oleh individu (Mas, 2014).
Sita  pidana,  termasuk  bagian  dari  hukum  pidana  yang  diatur  didalam  KUHAP  yang mengatur dan melindungi kepentingan umum, hal ini yang membedakannya dengan sita umum didalam  hukum  privat.  Hukum  publik  mengalahkan  hukum  privat  dalam  kasus  ini  dalam  hal pendahulua penyitaan. Penyitaan pidana lebih diutamakan daripada penyitaan umum kepailitan. Selain membela kepentingan umum, sifat koersif hukum publik memungkinkan penyitaan harta pailit secara pidana bahkan setelah adanya penyitaan umum kepailitan.
Jika  harta  kekayaan  yang  disita  dalam  kepailitan  tidak  dapat  disita  secara  pidana,  sulit untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana.  Misalnya:  debitur  yang  pailit  diduga  melakukan tindak pidana korupsi, tetapi karena penyitaan bersama, maka harta kekayaan orang pailit yang diduga  diperoleh  dari  hasil  korupsi  tidak  dapat  diletakkan  kedalam  sita  pidana.  Hal  ini berdasarkan dengan ketentuan dari UU Kepailitan yang menjelaskan semua sita menjadi hapus saat adanya putusan pailit. Padahal secara teori, posisi hukum publik berada diatas hukum privat yang  membuat  sita  pidana  dalam  hal  ini  dibolehkan  dan  didahulukan  terkait  penyitaan  harta pailit yang diduga terkait dalam kasus pidana.
Harta  pailit  yang  disita  umum  tetapi  tidak  dapat  disita  menurut  hukum  pidana  akan lebih  besar  pengaruhnya  terhadap  kepentingan  umum  daripada  harta  pailit  yang  disita  umum dan  selanjutnya  disita  Pidana.  Penyitaan  pidana  lebih  diutamakan  daripada  penyitaan  umum. Penyitaan pidana hanya bersifat sementara karena harta kekayaan pihak pailit menjadi bukti di pengadilan  dan  akan  dikembalikan  kepada  kurator  untuk  melanjutkan  sita  umumnya.  Kurator dapat  mengurus  dan  membayar  kreditur  dari  debitur  pailit  setelah  harta  pailit  dikembalikan. Sekalipun  harta  pailit  diletakkan  kedalam  sita  pidana,  status  sita  umum  sebagai  sita  yang pertama kali dilakukan terhadap harta pailit tidak menjadi hapus.
Mengutamakan  penyitaan  pidana  di  atas  penyitaan  umum  atas  harta  pailit  tidak mengubah  statusnya.  Sejak  debitur  dinyatakan  pailit,  ia  tidak  lagi  menguasai  harta  pailit. Dengan demikian, penyitaan pidana atas harta pailit yang disita melalui penyitaan umum tidak menjadikannya sebagai barang sitaan negara.
Penegakan dari kedua hukum ini tentu dengan memperthatikan 3 aspek dari penegakan hukum itu sendiri:
1. Keadilan.Pemberlakuan  sita  umum  yang  dilakukan  merupakan  suatu  perwujudan  dari nilai  keadilan  bagi  kreditur,  dimana  dengan  adanya  sita  umum  ini  kreditur  akan mendapatkan haknya yang selama ini tidak ditunaikan oleh debitur. Disisi lain, dengan dijalankannya sita pidana terlebih dahulu akan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat, dimana atas perbuatan debitur pailit banyak merugikan orang lain dan dengan  diberlakukannya  sita  pidana  terlebih  dahulu  akan  memudahkan  jalannya persidangan  yang  akan  dijalani  oleh  debitur  pailit  yang  pada  akhirnya  akan memeberikan  efek  jera  terhadap  dirinya.  Diberlakukannya  sita  pidana  terlebih  dahulu tidak akan menghilangkan hak dari kreditur untuk mendapatkan haknya atas harta pailit yang diletakkan sitan pidana.
2. Kemanfaatan.  Adapun  manfaat  yang  diperoleh  jika  sita  umum  yang  didahulukan  harta pailit dapat segera dibereskan dan dibagikan kepada krediturnya. Seluruh masalah utang piutang dapat terselesaikan dan para kreditur tidak perlu lagi menanti haknya atas harta pailit debitur. Manfaat yang diperoleh jika sita pidana yang didahulukan akan menjamin keamanan  dari  harta  pailit  itu  sendiri  dan  akan  memudahkan  proses  penyidikan.  Jika sita  umum  diberlakukan  terlebih  dahulu  dibandingkan  sita  pidana,  kurator  hanya  perlu menjadikan negara sebagai kreditur istimewa untuk melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut, setelah selesai harta tersebut dapat dikembalikan kepada kurator. Dengan diterapkannya hal seperti ini tentu tidak akan ada perselisihan diantara kedua hukum ini.
3. Kepastian.  Untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  kreditur  terkait  pendahuluan  antara sita  umum  kepailitan  dengan  sita  pidana  dengan  melihat  fakta  bahwa  kepentingan penyitaan pidana hanya bersifat sebentar atau sementara untuk kepentingan penyidikan hingga pembuktian dalam persidangan, setelah proses tersebut selesai maka proses sita umum dapat dilanjutkan.
Dengan  melihat  ketiga  aspek  penegekan  hukum  tersebut  maka  dapat  dilihat  manfaat pendahuluan  sita  pidana  terhadap  sita  umum  kepailitan  dapat  memberikan  kepastian  dan keamanan bagi harta pailit, kemudian dengan didahulukannya sita pidana memberikan manfaat terhadap  kedua  hukum  ini,  dimana  kedua  hukum  ini  dapat  dijalankan  tanpa  adanya pertentangan.  Selain  itu,  adanya  pendahuluan  sita  pidana  tidak  akan  membuat  hapusnya  hak kreditur terhadap harta pailit yang disita pidana. Maka dari itu, kedudukan atas harta pailit tetap berada pada kurator, karena sita pidana dijalankan hanya untuk kepentingan penyidikan hingga pembuktian di pengadilan

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Jika harta pailit tidak dap at  diambil  secara  sah,  sulit  untuk  menunjukkan  kejahatan.  Misalnya,  jika  debitur  pailit dituduh melakukan korupsi, namun karena penyitaan umum, harta pailit yang diduga digunakan atau  berasal  dari  korupsi  tidak  dapat  disita  secara  pidana,  harta  pailit  tidak  dapat  digunakan untuk  membuktikan  kesalahannya.  Kebangkrutan  membebaskan  aset  dari  penyitaan  umum. Namun,  apabila  harta  pailit  yang  disita  oleh  umum  kemudian  disita  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan pidana, maka kurator cukup menunda pelaksanaan acara tersebut.
Harta  kekayaan  kepailitan  yang  terkena  sita  umum  tetapi  tidak  dapat  disita  oleh  pelaku kejahatan  akan  lebih  besar  pengaruhnya  terhadap  kepentingan  umum  dibandingkan  dengan harta kekayaan  yang terkena sita umum maupun pidana. Penyitaan  harta benda  untuk  kegiatan kriminal  didahulukan  dari  penyitaan  umum.  Penyitaan  pidana  bersifat  sementara  karena  harta pailit  digunakan  sebagai  barang  bukti  di  persidangan  dan  disita  untuk  umum  sebelum diserahkan  kepada  pihak  yang  menyitanya.  Kurator  dapat  mengurus  dan  membayar  kreditur debitur pada saat pengembalian harta pailit. Sekalipun harta pailit mengandung sita pidana, sita umum tetap ada.
Mengutamakan  penyitaan  pidana  di  atas  penyitaan  umum  atas  harta  pailit  tidak mengubah  statusnya.  Sejak  debitur  dinyatakan  pailit,  ia  tidak  lagi  menguasai  harta  pailit. Dengan demikian, penyitaan pidana atas harta pailit yang disita melalui penyitaan umum tidak
menjadikannya  sebagai  barang  sitaan  negara.  Sekalipun  penyitaan  pidana  di  atas  penyitaan umum barang pailit, status barang pailit yang ditangani oleh kurator tidak berubah menjadi sita negara sepenuhnya. Kepentingan penyitaan pidana atas harta pailit yang ditempatkan dalam sita umum  terbatas  pada  kepentingan  pembuktian  dalam  perkara  di  sidang  pengadilan.  Harta  pailit yang digunakan dalam hal pembuktian dalam persidangan tetap sepenuhnya menjadin hak  dari para kreditur.
Penegakan  hukum terkait sita  umum kepailitan terhadap sita pidana dengan melihat  tiga aspek hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta keadilan. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini  tentu  masalah  pendahuluan  sita  pidana  terhadap  sita  umum  kepailitan  dapat  terselesaikan. Setelah melihat ketiga  aspek  tersebut maka sita pidana yang memiliki peran dan dampak  yang besar  dalam  pendahuluan  penyitaan,  dengan  didahulukannya  sita  pidana  tidak  akan  membuat hapus  sita  umum  kepailitan.  Pada  saat  sita  pidana  selesai  dilakukan,  maka  harta  pailit kedudukannya akan kembali kepada kurator untuk  dibereskan dan dibagikan kepada kreditur.

## 2. Saran
Adapun  saran  penulis  tentang  status  harta  pailit  yang  dirampas  oleh  negara,  secara khusus  perlu  adanya  keselarasan  antara  hukum  kepailitan  dan  hukum  pidana  untuk  mencegah terjadinya konflik dan tumpang tindih antara kedua ranah hukum tersebut. Ini diperlukan untuk menghindari  masalah  yang  disebutkan  di  atas.  Meskipun  harta  pailit  yang  sebelumnya  disita umum  disita  oleh  penyidik,  namun  menurut  penulis  hal  tersebut  tidak  cukup  untuk menghentikan penyitaan harta kekayaan tersebut, tidak otomatis membuat penguasaan terhadap harta  pailit  tersebut  beralih  kepada  penyidik,  tetapi  penguasaan  terhadap  harta  pailit  tersebut tetap berada pihak yang pertama kali menyita harta. Ketika adanya penyelarasan antara hukum kepailitan  dengan  hukum  pidana,  maka  persoalan  yang  seperti  ini  tidak  lagi  menjadi  sebuah perdebatan yang panjang.

## DAFTAR PUSTAKA
Fernando,  J  (2018).  Kedudukan  Sita  Pidana  Terhadap  Sita  Umum  Kepailitan  . Jurnal  Hukum Adigama , 1 (1). Harahap,  M.  Y  (1988). Pembahasan,  Permasalahan,  dan  Penerapan  KUHAP  Jilid  I (Cetakan Kedua). Jakarta: Pustaka Kartini.
Harahap,  M.  Y  (2001). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan . Sinar Grafika. herawati, D., & Widjaja, G (2021). Sita Dalam Perkara Pidana Atas Sita Umum Boedel Pailit. Jurnal Kemahasiswaan Hukum Dan Kenotarian , 1 (1).
Isfardiyana,  S.  H  (2016).  Sita  Umum  Kepailitan  Mendahului  Sita  Pidana  dalam  Pemberesan Harta Pailit. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 3 (3). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Marwan,  M.,  &  P,  J  (2009). Kamus  Hukum  Dictionary  of  Law  Complete  Edition .  Reality Publisher.
Marzuki,  P.  M  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Raja Grafindo.
Mas, M (2014). Pengantar Ilmu Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia. Muhaimin (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press. Muhammad, A (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: PT. Aditya Citra Bakti. Nola,  L.  F  (2018).  Kedudukan  Sira  Umum  Terhadap  Sita  Lainnya  dalam  Proses  Kepailitan. Jurnal Negara Hukum , 9 (2). Sofyan, A., & Asis, A (2014). Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana. Subhan, M. H (2009). Hukum Kepailitan (Cetakan ke-2). Jakarta: Prenadamedia. Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.