## Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
Septriani Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu Jln.WR.Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kec.Muara Bangkahulu, Bengkulu, Indonesia septriani@unib.ac.id
Article’s History:
Received 23 April 2023; Received in revised form 8 Mei 2023; Accepted 20 Mei 2023; Published 1 Juni 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Septriani.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Dana  Perimbangan  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bengkulu.  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  9  (3).    884 – 894. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201

## Abstrak:
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  Dana  Perimbangan  (Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) ) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) dan Badan Pusat Statistik 2017-2021 serta laporan pendukung lainnya. Adapun data yang  dikumpulkan  adalah  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana  alokasi  khusus  (DAK).  Jenis data dan alat analisis yang digunakan adalah data panel dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi data panel, model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Common Effect Model . Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu,  s edangkan  secara  simultan DAU, DAK dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan jumlah Adjusted R-Square sebesar 91,95 persen .
Keywords: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah . JEL Classification: H27; H72; H29

## Pendahuluan
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini  penyusunan belanja daerah dilakukan dengan pendekatan kinerja.  Dimana  dalam  sistem  penganggaran  lebih  mengutamakan  pada  pencapaian  hasil  atau  ouput  dari alokasi biaya yang sudah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
Belanja   daerah   merupakan   komponen penting  yang  selalu mengundang  perhatian publik. Hal ini disebabkan  karena  masyarakat  sebagai pemberi dana publik ( public fund ) melalui pajak daerah berhak untuk mengetahui apakah dana tersebut sudah digunakan secara efektif, efisien,   dan berorientasi pada kepentingan publik.  Belanja  pemerintah    yang    efisien  merupakan  isu  penting    dalam  kebijakan  sektor    publik  karena berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kementerian  Keuangan  bahwa  selama  Tahun  2020-2021, kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) yang masuk kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan karena masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu memiliki memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) lebih kecil dari 1,171. Rendahnya kapasitas fiskal daerah ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut juga relatif rendah, terutama dalam hal pendapatan daerah dan belanja  daerah.  Fenomena  yang  menarik  adalah  pada  Tahun  2022,  di  satu  sisi  berdasarkan  data  dari Kementerian Keuangan bahwa Provinsi Bengkulu  memiliki rasio kapasitas fiskal daerah (RKFD) yang masuk
kategori sangat rendah atau dengan kata lain capaian kinerja keuangan yang relatif rendah, namun di sisi lain justru  Provinsi  Bengkulu  masuk  kategori  peringkat  ke-2  daerah  tertinggi  realisasi  belanja  APBD  Provinsi  se Indonesian  Pada  Triwulan  I.  Data  ini  diperoleh  dari  website  resmi  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu,  yang menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu meraih peringkat ke-2 sebagai daerah dengan realisasi belanja  sebesar  35,48  persen  per  Mei  2022.  Adapun  kapasitas  fiskal  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 1. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Sumber: Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)
Dalam  pencapaian  kinerja  keuangan,  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  kebijakan  pemerintah  seperti kebijakan otonomi daerah.  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintah  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan otonomi daerah ini, pemerintah pusat mentransfer dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil dan lain-lain pendapatan yang sah.  Adapun tujuan pemberian dana transfer tersebut adalah untuk mengatasi  kesenjangan  fiskal  antar  daerah  (Oates  (1999).  Selain  itu,  dengan  adanya  dana  transfer  ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja atau kemandirian keuangan daerah tersebut.
Menurut  Adi  (2012), kebijakan  pemberian  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat ke daerah  memiliki sisi positif  dan  negatif  bagi  pemerintah  daerah.  Seperti  yang  dinyatakan  oleh  Nanga  (2005),  dengan  adanya kebijakan pemberian dana transfer dalam jumlah yang sangat besar justru menimbulkan kemalasan fiskal bagi pemerintah  daerah.  Menurut  Holzt-eakin,  et  al  (1985),  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  dana  transfer dengan belanja pemerintah daerah. Dimana pengeluaran daerah disesuaikan dengan penerimaan daerah. Jika penerimaan  daerah  tersebut  cukup  besar,  maka  potensi  anggaran  belanja  daerah  juga  relatif  besar.  Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asworth, et.all (2005) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap  pengeluaran  publik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  mengatur  dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Supaya bisa meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.
Selanjutnya, tingginya realisasi belanja ini dipengaruhi oleh pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini, bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Adapun sebagian besar sumber  pendapatan daerah    pada    kabupaten/kota    di  Provinsi  Bengkulu  masih  berasal  dari    dana  perimbangan  (transfer)  yang terdiri  dari  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  bukan  pajak/  sumber  daya  alam,  DAU    dan  DAK  serta    lain-lain pendapatan  yang  terdiri dari pendapatan  hibah,  pendapatan  dana darurat dan  pendapatan  lainnya. Hal ini sejalan  dengan  hasil penelitian  Septriani,  dkk  (2020) yang  menemukan bahwa  secara  rata-rata  lebih  dari  70 persen  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  Provinsi  Bengkulu  bersumber  dari  dana  transfer  pemerintah. Adapun  sumber  dana  transfer  terbesar  diperoleh  dari  DAU.  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  ini  memiliki    peran penting    dalam  peningkatan    penerimaan    daerah.  Semakin  tinggi  DAK,  maka  kemampuan  daerah  untuk pengalokasikan  pendapatan  dalam  membiayan  kegiatan-kegiatan  khusus  semakin  meningkat.  Jika  dilihat berdasarkan data PAD Provinsi Bengkulu yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, maka selama 2016-2021, maka besarnya PAD Provinsi Bengkulu senantiasa mengalami berfluktuasi dan cenderung
mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  PAD  ini  menjadi  salah  satu  tolok  ukur  keberhasilan  otonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) ini terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Sumber  penerimaan  daerah  yang  besar  akan  berdampak  pada  ketersediaan  dana  daerah  untuk dialokasikan  sebagai  anggaran  belanja  daerah.    Jika  sumber-sumber  pendapatan  daerah  meningkat  maka kemampuan  daerah  dalam  melaksanan  otonomi  daerah  juga  meningkat.  Terutama  kemampuan  pemerintah dalam  mengalokasikan  anggaran  untuk  memperoleh  atau  menambah  aset  yang  lebih  memberikan  manfaat lebih besar.
Penelitian terkait dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal telah dilakukan  oleh  Syapsan  (2017).  Hasil    penelitian    menunjukkan    bahwa  pendapatan    asli  daerah  dan  dana alokasi  umum  berpengaruh  positif  terhadap  belanja  modal.  Peneliti  lainnya  seperti    Waskito et    al. (2019), Yovita  (2011), Ayuningrum dan Ofasari (2021), Purwanti (2014), Putri dan Assih (2019), dan Sumarsono dan Rahmawati  (2017)  juga  membuktikan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  berpengaruh terhadap belanja modal dan belanja daerah.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  diketahui  bahwa  Kabupaten/Kota  Bengkulu  memiliki  bebapa sumber pendanaan, baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan. Masing-masing sumber pendanaan ini turut menentukan besaran belanja daerah. Akan tetapi perlu untuk dikaji seberapa besar kontribusi masing- masing variabel tersebut terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.

## Tinjauan Pustaka
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  otonomi  daerah  adalah    kewenangan      daerah otonom    untuk    mengatur      dan      mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat    sesuai    dengan    peraturan    perundang-undangan.  Prinsip  dasar  otonomi daerah berdasarkan undang-undang tersebut adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang lebih  mengutamakan    desentralisasi  dengan  adanya  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan adanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional  yang  berkeadilan  serta  adanya  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  (Halim,  2010). Mardiasmo  (2009),  menyatakan  bahwa  kewenangan  pemerintah  daerah  tersebut  dijadikan  sebagai  alat  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyebarkan aspirasi dan kepentingan rakyat, serta memberikan fasilitas kepada rakyat melalui peran dan pemberdayaan masyarakat.
Menurut Bastian (2010), tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, prakarsa dan peran serta masyarakat, dan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu dan dinamis, serta bertanggung jawab  sehingga   memperkuat   persatuan dan kesatuan    bangsa,  mengurangi    beban    pemerintah    pusat  dan  campur    tangan  terhadap    daerah    dan memberikan  peluang  untuk  koordinasi  tingkat  lokal  atau  daerah.  Dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah, pemerintah  pusat  telah  melakukan  sejumlah  kebijakan  seperti  mentrasfer  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana alokasi  khusus  (DAK),  dana  bagi  hasil  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah.  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  membantu  mendanai  kegaiatan  khusus  yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).
Oates  (1999)  menyatakan  bahwa  tujuan  pemberian  dana  transfer  tersebut  adalah  untuk  mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  tujuan dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  untuk  pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah,  termasuk  jaminan kesinambungan  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  di  seluruh  daerah  dalam  rangka  penyediaan  pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (APBD).  Sementara  itu,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  lebih  diprioritaskan  untuk    membantu daerah-daerah  dengan  kemampuan  keuangan  di  bawah  rata-rata  nasional,  dalam  rangka  mendanai  kegiatan penyediaan sarana  dan  prasarana  fisik pelayanan  dasar masyarakat  yang  telah    merupakan    urusan daerah. Dana alokasi khusus (DAK) bertujuan membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah (Mardiasmo. 2010).
Adanya  kebijakan  data  transfer  dari  pusat  ke  daerah  ini,  telah  memberikan  dampak  terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah, terutama dalam struktur belanja daerah. Adapun definisi belanja daerah menurut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai
pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan.  Belanja  daerah  ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas  kehidupan masyarakat  guna memenuhi kewajiban daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk    peningkatan  pelayanan  dasar,    pendidikan,  penyediaan    fasilitas pelayanan kesehatan,  fasilitas   sosial  dan  fasilitas  umum   yang  layak  serta mengembangkan  jaminan sosial dengan  mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak  ukur kinerja dan standar  pelayanan minimal  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004).
Dalam hal keterkaitan antara belanja daerah dan dana transfer. Menurut Holzt-eakin, et al (1985), terdapat hubungan  yang  erat  antara  dana  transfer  dengan  belanja  pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini  belanja  daerah disesuaikan dengan penerimaan daerah. Semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar juga potensi pengeluaran  atau  belanja  daerah.  Seperti  penelitian  yang  ditemukan  oleh  Asworth,  et.all  (2005)  menemukan bahwa  tingkat  pendapatan  berpengaruh  positif  terhadap  pengeluaran  publik.  Selanjutnya  beberapa  penelitian lain yang dilakukan oleh Mali, Sadik dan Tahir (2021), Asmarita (2019), Sari dan Asyik ( 2017), Ainingrum (2017), Apriliawati  (2016),  Fuad  dan  Zakaria  (2015),  Masdjojo  dan    Sukartono  (2009)  yang  juga  menemukan  bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Menurut Aqnisa (2016), Dana Alokasi Umum  berpengaruh  positif  karena  pada  saat  Dana  Alokasi  Umum  tinggi  maka  belanja  daerah  tinggi,  hal  ini terjadi  karena  DAU  bersifat block  grant memungkinkan  daerah  menggunakan  sesuai  dengan  prioritas  dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Kemudian Ayuningrum dan Ofasari (2021), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Waskito dkk (2019), Sumarsono dan Rahmawati (2017),  Purwanti  (2014),  Yosiva  (2011)dan  Syafitri  (2009)  juga  menemukan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah.
Selanjutnya, tingginya realisasi belanja ini selain dipengaruhi oleh dana perimbangan, juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009,  Pendapatan Asli Daerah  adalah penerimaan  yang    diperoleh    daerah    dari    sumber-sumber    dalam  wilayahnya    sendiri  yang  dipungut berdasarkan    Peraturan    Daerah    sesuai  dengan  peraturan  perundangan    yang    berlaku.      Sumber-sumber penerimaan  PAD  harus dicari terus  untuk  dappat digunakan sebagai  pembiayaan  pengeluaran rutin  dan pengeluaran  pembangunan  daerah  dalam era  otonomi daerah.  PAD  terdiri  dari beberapa unsur antara lain pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan yang  sah.  Dalam  hal  ini,  pendapatan  asli  daerah  merupakan  salah  satu  pendapatan  yang  juga  berdampak Terhadap  belanja  daerah.  Pada  beberapa  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dahlia  (2022),  Permatasari (2016),  Mali,  Sodik  dan  Tahir  (2021),  Aqnisa,  (2016),  Masdjojo  dan  Sukartono  (2009),  dan  Apriliawati  (2016) menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  dampak  dana  perimbangan  dan  pendapatan  asli  daerah Terhadap  belanja  daerah  di  Provinsi  Bengkulu.  Adapun  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian- penelitian sebelumnya adalah dilihat dari objek dan lokasi penelitian, metode serta periode pengamatan.

## Metodelogi Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk membuat gambaran suatu keadaan secara objektif dengan menggunakan angka. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Bengkulu,  Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah data Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  belanja  daerah  Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu selama periode 2017-2021.
Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  regresi  data  panel.  Gujarati  (2011)  menyatakan  bahwa  data panel merupakan data kombinasi antara data time series (runtun waktu) dan data cross section (data silang) . Menurut  Baltagi  (2005),  data panel  memiliki  beberapa  keunggulan  antara lain;  data  panel  mampu  mengontrol heterokedastisitas  individu,  mampu  menyediakan  data  yang  lebih  bervariatif  dan  informatif  dengan  sedikit kolinearitas  antar  individu,  dan  data  panel  mampu  memeriksa  perubahan  data  dengan  baik.  Selain  itu,    data panel juga mempu mengidentifikasi dan mengukur secara lebih baik efek yang tidak daoat dideteksi pad data time series dan cross-section . Adapun persamaan regresi data panel yaitu :
it it it it it PAD DAK DAU BD      + + + + = 3 2 1 0
Keterangan : ABD adalah Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu PAD adalah Pendapatan Asli Daerah DAU adalah Dana Alokasi Umum DAK adalah Dana Alokasi Khusus, β 0 adalah Konstanta β 1, β 2 ,β 3 adalah koefisien regresi dari variabel independen ε  adalah error term i adalah Unit Cross section (kabupaten/kota di provinsi Bengkulu)
t adalah Periode waktu (Data Time Series tahun 2016-2021). Selanjutnya,  dalam  menentukan  model  terbaik  antara common  effect  model,  fixed  effect  model., dan random effect model maka dilakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier
Menurut Wooldridge (2013), terdapat beberapa model pada data panel, yaitu common effect model, fixed effect model dan random effect model. Dalam menentukan model yang tepat maka dilakukan pengujian model terbaik dari ketiga model tersebut.

## Hasil Dan Pembahasan
Hasil
Dalam  penelitian  model  data  panel,  terdapat  3  pengujian  untuk  menentukan  model  terbaik  antara common effect model, fixed effect model , dan random effect model . Adapun ketiga pengujian tersebut antara lain uji chow , uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Berdasarkan uji chow digunakan untuk memilih model mana yang terbaik antara common effect model atau fixed effect model dengan tingkat kepercayaan α = 5%. Adapun hasil uji chow dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.
Tabel 2. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 1.041740 (9.37) 0.4268 Cross-section Chi-square 11.292837 9 0.2562

## Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)
Berdasarkan tabel uji chow dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari cross-section F lebih besar dari α (0,05), yang artinya H 1 ditolak dan H 0 diterima. Maka model terpilih  adalah common effect model . Oleh karena itu,  selanjutnya  perlu  dilakukan  uji  lagrange  multiplier  untuk  menentukan  model  terbaik  antara common  effect model dan random  effect  model .  Berdasarkan  hasil  uji  lagrange  multiplier  dengan  tingkat  kepercayaan alpha sebesar 5% (0,05) diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier Cross-section Test Hypothesis Time Both Breusch-Pagan 0.021901 (0.8823) 0.137460 (0.7108) 0.15936 (0.6897

## Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)
Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier tersebut dapat dilihat bahwa prob. Breush-Pagan (0.8823) lebih besar dari α (0,05) yang artinya H 0 diterima dan H 1 ditolak, sehingga model terbaik yang untuk digunakan  adalah common effect model . Adapun hasil regresi model terbaik dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Regresi Model Terbaik Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 99927.48 49784.28 2.007210 0.0506 DAU 0.866414 0.072546 11.94294 0.0000 DAK 1.855545 0.155296 11.94847 0.0000 PAD 1.362523 0.219340 6.211927 0.0000 R 2 : 0.919553 Adjusted R-Square : 0.914306
F-statistic : 175.2680 Prob (F-Statistic) : 0.000000

## Sumber : Data Sekunder (diolah, 2022)
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 1 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
it it it PAD DAK BD 362523 . 1 855545 . 1 U 0.866414DA 99927.48 it + + + =

## Uji Hipotesis
Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji koefisien determinasi (R 2 ), uji F dan uji t. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R 2 ) diperoleh nilai Adj R 2 sebesar 0,9143. Hal ini menunjukkan bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  mampu menjelaskan belanja daerah sebesar 91,43 persen, sedangkan 8,57 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel  penelitian  ini.  Sementara  itu,  berdasarkan  uji  F  diperoleh  nilai  F-statistik  sebesar  175,2680  dengan probalitas F-statistik sebesar 0.000000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel DAU, DAK, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan Terhadap belanja daerah pada α=5 persen.
Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t-Statistik Dana Alokasi Umum (DAU)  sebesar 11.94294 (bernilai positif) dengan nilai probabilitas t-Statistik DAU sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari ɑ =5%  atau ɑ = 0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ =5%.  Kemudian nilai t-Statistik Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  adalah  sebesar  11.94847  (bernilai  positif)  dengan  nilai  probabilitas  t-Statistik  DAK sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari ɑ =5%, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ =5%. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)  diperoleh nilai t-Statistik  sebesar 6.211927 (bernilai positif) dengan nilai probabilitas t-Statistik  PAD  sebesar 0.0000. Angka probabilitas t-Statistik ini lebih kecil dari ɑ =5%, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima.  Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ =5%.

## Pembahasan
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh  positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ = 0,05. Hal ini ditunjukkan oleh probabilitas t-statistik (0.0000) lebih kecil dari ɑ =5%. Hasil ini menunjukkan bahwa  Dana Alokasi Umum (DAU)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  meningkat,  maka  belanja daerah  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu  juga mengalami  peningkatan.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya peningkatan  pendapatan  daerah,  yang  berdampak  pada  peningkatan  belanja  daerah.  Berdasarkan  data  yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  Kementerian Keuangan diperoleh besarnya rata-rata Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Kabupaten/kota  masing-masing  di  Provinsi  Bengkulu  senantiasa  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Adapun  peningkatan  rata-rata  DAU  pada  masing-masing  kabupaten/kota  di
provinsi  Bengkulu  tertinggi  terdapat  pada  Tahun  2021,  dengan  peningkatan  DAU  sebesar  49,9  persen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Publikasi Bank Indonesia 2021, dalam Kajian Fiskal Regional Bengkulu, peningkatan DAU Tahun 2021 ini didorong oleh kebutuhan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan  ekonomi  nasional.  Selain  itu,  peningkatan  jumlah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  setiap  tahun  ini disebabkan  karena  masih  banyaknya  kebutuhan  daerah  Provinsi  Bengkulu  yang  masih  termasuk  Provinsi tertinggal di Pulau Sumatera. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 bahwa Dana Alokasi  Umum  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kegiatan daerah.
Besarnya DAU ini berdampak pada belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Semakin besar DAU,  maka  semakin  besar  kemampuan  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Bengkulu  untuk  mencapai  tujuan pembangunan.  Seperti  yang  dikemukakan  dalam  teori  pembangunan  oleh  WW.  Rostow  dan  Musgrave  yang menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi  rasio  investasi pemerintah  terhadap  investasi  total  relatif  besar.  Menurut  Mangkoesoebroto  (2001),  pemerintah  harus menyediakan sarana dan prasarana. Demikian juga yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu  untuk  mencapai  sasaran  pembangunan,  pemerintah  daerah  Kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  belanja  daerah  ke  belanja  yang  lebih  produktif,  seperti  belanja  modal, begitu juga untuk non prioritas seperti belanja barang dan subsidi harus benar-benar tepat sasaran.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Septriani,  dkk  (2020)  yang menemukan bahwa DAU adanya berpengaruh positif terhadap belanja daerah Kota Bengkulu. Dimana besarnya belanja  daerah  Kota  Bengkulu  sangat  ditentukan  oleh  besarnya  DAU  yang  diterima  oleh  pemerintah  Kota Bengkulu. Adapun, kemampuan DAU untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah sebesar 75 persen, sisanya ditutupi dengan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti PAD DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mali, Sadik dan Tahir (2021), Asmarita (2019), Sari dan Asyik ( 2017), Ainingrum (2017),  Apriliawati (2016), Aqnisa (2016), Fuad dan Zakaria (2015), Masdjojo dan  Sukartono (2009) yang juga menemukan bahwa dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Menurut Aqnisa (2016), Dana Alokasi Umum berpengaruh positif karena pada saat  Dana  Alokasi  Umum  tinggi  maka  belanja  daerah  tinggi,  hal  ini  terjadi  karena  DAU  bersifat block  grant memungkinkan  daerah  menggunakan  sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh  positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ = 0,05. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas t-statistik  DAK (0.0000) lebih kecil dari ɑ =5%. Hasil ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Jika dana alokasi khusus meningkat, maka belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu juga meningkat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuningrum dan Ofasari (2021), Mali, Sodik dan Tahir (2021), Purwanti (2014), Waskito dkk (2019), Syafitri (2009),  Sumarsono dan Rahmawati (2017), dan Yosiva (2011) yang menemukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja daerah. Dimana, peningkatan pada Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan belanja daerah. Di  Provinsi  Bengkulu,  dengan  adanya  peningkatan  dana  alokasi  khusus  yang  didistribusikan  oleh  pemerintah pusat ke pemerintah daerah, menyebabkan belanja pemerintah daerah juga mengalami peningkatan, akan tetapi besarnya dana alokasi khusus ini cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 hal ini disebabkan karena DAK merupakan dana yang digunakan untuk mendanai khusus yang menjadi  urusan  daerah  dan  merupakan  prioritas  nasional  sesuai  dengan  fungsi  yang  merupakan  perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khusunya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) akan senantiasa mengalami perubahan  setiap  tahunnya  karena  senantiasa  disesuaikan  dengan  kebutuhan  daerah  tersebut  dan  apakah masih menjadi prioritas nasional atau tidak.
Pada  Tahun  2016-2021,  besarnya  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu senantiasa berfluktuasi dari tahun-ke tahun. Jika dilihat berdasarkan data, maka rata-rata DAK tertinggi terdapat pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp192.179 Juta Rupiah dan rata-rata DAK terendah terdapat pada Tahun 2021. Tingginya DAK pada Tahun 2019 disebabkan oleh adanya pagu alokasi yang cukup signifikan di Tahun 2019
(Kanwil DJPb Provinsi bengkulu, 2019). JIka dikaitkan antara besarnya DAK dan belanja daerah, maka besarnya belanja daerah sangat dipengaruhi oleh DAK. Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia dalam laporan perekonomian Provinsi Bengkulu (2021), secara keseluruhan, belanja daerah di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 95,13 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun peningkatan belanja langsung bersumber dari belanja modal dengan realisasi belanja 93,32 persen lebih tinggi dari belanja pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 78,30 persen. Hal ini disebabkan karena, pada Tahun 2020 tersebut tidak terlepas dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  daerah  antara  lain  pemerintah  daerah  membuat  surat  khusus  kepada  masing-masing  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mempercepat perealisasian DAK tersebut, kemudian melakukan  mekanisme  pencairan  TU  berulang    terkhusus dana  Covid-19  dan  pemerintah daerah  juga  membuat  langkah-langkah  penyelesaian  anggaran  akhir  tahun  dan  membuat  pedoman pertanggungjawaban  dana  Covid-19.  Kemudian  peningkatan  belanja  tidak  langsung  bersumber  dari  realisasi belanja  pegawai  yang  mencapai  96,41  persen  dan  angka  ini  lebih  tinggi  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya sebesar  91,33  persen  dan  adanya  peningkatan  komponen  belanja  hibah  yang  digunakan  untuk  penanganan Covid-19.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  perkembangan  tingkat  pandemic  Covid-19  pada  masing-masing daerah  yang  membutuhkan  penanganan  secara  memadai.  Adapun  hasil  refocusing  dan  realokasi  anggaran APBD Provinsi Bengkulu dalam penanganan Covid-19 mencakup 3 bidang yaitu penangan bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jarring pengamanan social (Bank Indonesia, 2021).

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah
Berdasarkan hasil uji t, secara parsial dana alokasi umum berpengaruh  positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada ɑ = 0,05. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  probabilitas t-statistik  (0.000) lebih kecil dari ɑ =5%. Hasil ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi  Bengkulu.  Artinya,  ketika  pendapatan  asli  daerah  meningkat,  maka  belanja  daerah  juga  mengalami peningkatan.
Namun demikian, persentase kontribusi PAD Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu terhadap belanja daerah masih relatif kecil, sehingga belanja daerah mayoritas   masih memanfaatkan dana perimbangan. Berdasarkan laporan  statistik  keuangan  pemerintah  daerah  Provinsi  Bengkulu  Tahun  2020  bahwa  tingkat  kemandirian penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari rasio PAD, yang merupakan perbandingan besarnya PAD terhadap  jumlah  seluruh  penerimaan  daerah.  Besarnya  Rasio  PAD  mayoritas  Kabupaten/kota  di  Provinsi Bengkulu masih di bawah 25  persen, dengan Rasio PAD terbesar berasal dari Kota Bengkulu yaitu sebesar 16,16 persen pada Tahun 2019 dan 14,37 persen pada Tahun 2020 dan Rasio PAD terendah terdapat pada Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu hanya sebesar 2,88 persen pada Tahun 2019 dan 3,08 persen pada Tahun 2020.  Tingginya  PAD  di  Kota  Bengkulu  ini  disebabkan  karena  Kota  Bengkulu  merupakan Central  Bussiness District (CBD) atau yang menjadi pusat perekonomian Provinsi Bengkulu. Sementara rendahnya PAD Kabupaten Bengkulu Tengah ini disebabkan karena Bengkulu Tengah merupakan Kabupaten termuda di provinsi Bengkulu.
Selanjutnya  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Kajian  Fiskal  Regional  Bengkulu  Tahun  2021  juga menunjukkan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2021 tingkat kemandirian fiskal daerah Bengkulu secara agregat berada pada angka 15,76 persen. Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (Sirusa) BPS RI, maka tingkat kemandirian  fiskal  daerah  bengkulu masuk    kategori  tingkat  kemandirian  “sangat  rendah”,  karena  masih  di bawah 25. Menurut Pasaribu, dkk (2021), terdapat perbedaan yang signifikan antara PAD dan belanja daerah. Pada kinerja keuangan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa kemampuan PAD Kota Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah hanya sebesar 6,8 persen, sisanya dibiayai oleh sumber-sumber pendapatan lainnya seperti DAU, DAK, DBH dan lain-lain pendapatan yang sah (Septriani, dkk, 2020).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  ditemukan  oleh  Dahlia  (2022),  Permatasari (2016),  Mali,  Sodik  dan  Tahir  (2021),  Aqnisa,  (2016),  Masdjojo  dan  Sukartono  (2009),  dan  Apriliawati  (2016) menemukan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  Belanja  Daerah. Dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah  daerah  juga  semakin  meningkat.  Menurut    Budiarti  (2016)  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh Terhadap  struktur  belanja  daerah.  Semakin  banyak  kegiatan-kehiatan  tak  terduga/luar  biasa,  maka  belanja daerah  juga  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  disebabkan  karena  belanja-belanja  itu  digunakan  untuk  program pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (Sidik, 2002).
Kemudian hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Peacock dan wiseman, ketika penerimaan pemerintah semakin besar maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin meningkat.  Dalam hal ini,  pemerintah selalu  berusaha  memperbesar  pengeluarannya  dengan  mengandalkan penerimaan  dari  pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang  semakin  besar  tersebut.  Meningkatnya  penerimaan  pajak  menyebabkan  pengeluaran  pemerintah  juga semakin  meningkat.  Dalam  keadaan  normal  meningkatnya  GNP  menyebabkan  penerimaan  pemerintah  yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  regresi  data  panel,  diperoleh  model  terbaik  penelitian  ini yaitu Fixed Effect  Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial masing-masing variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  berpangaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  belanja daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Bengkulu.  Kemudian  secara  simultan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga berpangaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan besaran Adjusted R-squared adalah sebesar 91,43 persen . Pada  penelitian  ini,  peneliti  baru  menganalisis  beberapa  komponen  dana  perimbangan.  Oleh  karena  itu, penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan komponen dana perimbangan lainnya, serta dapat mengunakan metode penelitian yang berbeda.

## Referensi
Adi, P. H. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi  (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  Se  Jawa – Bali). KRITIS,  Jurnal  Studi  Pembangunan Interdisiplin, 21 (1), 1-19.
Ainingrum,  E.  (2017).  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (GAF)  dan  Pendapata  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap Belanja Daerah di kabupaten Pangkep. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
Asmarita, A.  (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (GAF),  Dana  Alokasi  Khusus  (SAF)  Terhadap  Belanja  Daerah  (Studi  di  Sumatera  Barat).  Thesis  : Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
Ashworth, J., Geys, B., & Heyndels, B. (2005). Government Weakness and Local Public Debt Development in Flemish Municipalities. International Tax and Public Finance, 12 , 395-422.
Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi 5 (2): 1-16.
Ayuningrum,  N.  &  Ofasari,  D.  (2021).  Determination  of  the  Performance  of  Local  Governments  with  Audit Opinions as Moderation Variables in South Sumatra. Advances  in Social,  Education and Humanities Research, 641 (1): 78-85.
Aqnisa,  R.  J.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi Khusus terhadapPengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakart
Badan      Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2016-2021). Provinsi  Bengkulu Dalam Angka. www.bengkulu. bps.goi.id
Bank Indonesia. (2021), Kajian Fiskal Regional Bengkulu. www.bi.go.id .
Bank Indonesia. (2021). Laporan Perekonomian Provinsi Bengkulu. www.bi.go.id .
Baltagi, B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data (3 rd Ed.), England: John Wiley & Sons, Ltd. Bastian, I (2010). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi 3. Salemba Empat.
Budiarti,  P.,  &  Adam,  H.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnla Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 2 (2).
Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah) , 5 (2), 2750-2761.
Fuad, F., & Zakaria, Z. (2015). Pengaruh Dana ALokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Papua), Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2 (2), 134-144.
Halim, A. (2010). Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah . Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Holtz-Eakin,  Whitney  Newey,  &  Harvey  Rosen.  1985.  Implementing  causality  test  with  panel  data,  with  an example from local public finance. NBER Technical Working Paper No. 48.
Gujarati, D.N. (2003). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill. Mardiasmo.  (2010). Paradigma    Baru  Pengelolaan  Keuangan    Daerah  untuk  Menyongsong  Pelaksanaan Otonomi Daerah 2010 , Makalah Seminar. MEP-UGM, Yogyakarta.
Mangkoesoebroto, G. (2001). Ekonomi Publik, Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
Mali,  M.P.S.,  Sodik.,  Tahir,  M.A.  (2021).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  DBH  terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTT  Tahun  2017-2019. The  2 nd Widyagama  National  Conference  on Economics and Business (WNCEB 2021).
Masdjojo, G., N. Dan Sukartono. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2007. TEMA 6 (1): 32-50.
Nanga, Muana. (2005). Analisis Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di NTT: Adakah Posisi Fiskal Pasca Otda Lebih Baik?. Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner Kritis, 27, 2-3.
Oates, Wallace E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120-1149.
Pasaribu, E., Septriani, S., Bernadin, B., & Febriani, R. E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu: Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. Akuntabilitas , 15 (1), 137-154.
Permatasari,  I.  (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Jawa  Timur. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5 (1), 1-17.
Purwanti, W.S. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana   Alokasi    Umum dan      Dana        Alokasi  Khusus  terhadap  Pengalokasian    Anggaran    Belanja    Modal    (Studi      pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Jawa      Tengah). Jurnal    Ekonomi      dan    Bisnis ,  Universitas  Dian Nuswantoro.
Putri,  R.L.    &  Assih,  N.N.P.    (2019).    The    Effect  of    Pure  Regional  Income    on  Flypaper  Effect  through Government  Expenditures  of  District/City  in  East  Java  Province. International  Journal  of  Innovative Science and Research Technology , 4(7), 737-743.
Sari, E.T.I & Asyik, N.F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.6(5).
Septriani, S., Armelly, A., Ekaputri, R. A., & Pasaribu, E. (2020). ANALISIS FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA KINERJA KEUANGAN KOTA BENGKULU. AKUNTABILITAS , 14 (1), 33-56.
Sumarsono, H.  & Rahmawati, F.  (2017).  The Phonomenon  Flypaper  Effect in Balanced  Funds, Regional Revenue and Su lus Budget Funding of Economic Growth and Regional Expenditure in District/City East Java Province. IOSR Journal of Economics and Finance , 8 (1), 42-52.
Syapsan (2017). The Influence of the Original Revenue Balance Fund and Regional Income Areas at the Level of Provinces and Regency/City in Indonesia. International Journal of Finance and Accounting , 6 (1), 1-7.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Waskito, Zuhrotun &  Rusherlisyani (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  terhadap  Belanja  Modal  (Studi  pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia ,
3 (2): 220-238.
Wooldridge, J.M. (2013). Introductory Econometrics: A Modern Approach (5 th ed., Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
Yovita,  F.M.  (2011).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Pemerintah  Provinsi  Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Diponegoro Jurnal Of Accounting.