## INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR 1
Ahmad Redi 1 , Luthfi Marfungah 2 , Jeane Neltje Saly 3 , Amad Sudiro 4
1,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
2 Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Email: ahmadr@fh.untar.ac.id, luthfimarfungah10@gmail.com, ahmads@fh.untar.ac.id, jeaneneltje@gmail.com

## Abstract
Since the enactment of PP No. 36 of 1998 to PP No. 11 of 2010, in its implementation has not been implemented effectively. In 2020 there were 9,000 cases of land conflict conflicts that occurred in Indonesia. The conflict is none other than the abandoned area. If not treated immediately, neglect can have fatal social and economic consequences. To minimize these problems, the government issued PP 20 of 2021 concerning the Controlling of Abandoned Areas and Lands. However, its use is not in accordance with the principles of Pancasila. One of them is the provision of Article 8 point b and Article 20 paragraph (3) of PP 20 of 2021 concerning the Controlling of Abandoned Areas and Lands. The chaotic arrangement of abandoned areas has led to prolonged stagnation in the land sector. By using doctrinal normative juridical legal research methods using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This study aims to provide an  analysis  and  evaluation  of  the  suitability  of  PP  20  of  2021  regarding  the  Controlling  of Abandoned  Lands  and  Areas  against  Pancasila.  As  a  land  management  instrument,  this  paper provides recommendations or evaluations that are needed further to revise the contents of PP no. 20 of 2021 concerning the Controlling of Abandoned Areas and Lands, especially in the article so that the creation of equitable and prosperous publishing activities for abandoned areas and lands and does not repeat the dark period of the previous regulatory regime.
Keywords: Internalization of Pancasila; Controlling; Abandoned Land.

## Abstrak
Sejak keberlakuan PP No. 36 Tahun 1998 hingga PP No. 11 Tahun 2010, dalam pelaksanaannya belum  dijalankan  dengan  efektif.  Tahun  2020  terdapat  9.000  kasus  sengketa  konflik  di  bidang pertanahan yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tak lain adalah mengenai kawasan telantar. Apabila  tidak  segera  ditangani,  penelantaran  kawasan  berakibat  pada  kesenjangan  sosial  dan ekonomi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun  dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 8 butir b dan Pasal 20 ayat (3) PP 20  Tahun  2021  tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar.  Carut  marutnya  penataan kawasan  terlantar  menyebabkan  stagnasi  berkepanjangan  di  bidang  pertanahan.  Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif doktirnal dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk  memberikan  analisis  dan  evaluasi  kesesuaian  PP  20  Tahun  2021  tentang  Penertiban Kawasan  dan  Tanah  Terlantar  terhadap  Pancasila.  Sebagai  instrumen  pengelolaan  pertanahan, penulisan  ini  memberikan  rekomendasi  atau novelty diperlukan  pengevaluasian  lebih  lanjut
1 Hasil penelitian ini didanai oleh BPIP pada tahun 2021. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi penelitian analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
melalui executive review untuk melakukan revisi terhadap muatan-muatan PP No. 20 Tahun 2021 tentang  Penertiban  Kawasan  dan  Tanah  Terlantar  khusunya  di  dalam  pasal  agar  terciptanya kegiataan  Penertiban  kawasan  dan  tanah  terlantar  yang  berkeadilan  dan  berkesejahteraan  serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya.
Keywords : Internalisasi Pancasila; Penertiban; Tanah Terlantar.

## A. Pendahuluan
Ketersediaan  tanah  dan  pembangunan adalah  dua  hal  yang  tidak  bisa  dipisahkan. Ketersediaan  tanah  untuk  pembangunan menjadi urgent , meskipun terkadang menimbulkan  permasalahan  (Tao  Zhuo, 2017).  Persoalan  yang  sering  terjadi  dalam dinamika  pembangunan  yang  ditargetkan oleh  pemerintah  adalah  ketersediaan  tanah untuk  pembangunan.  Integritas  kebutuhan pembangunan  yang  semakin  meningkat diiringi dengan semakin terbatasnya ketersediaan  tanah  yang  berakibat  pada semakin  sulitnya  optimalisasi  pemanfaatan penggunaan tanah, khususnya bagi pelaksanaan pembangun (Ranitya Ganindha, 2016).  Permasalahan  yang  paling  sering terjadi adalah adalah ketika pemerintah ingin pembangunan,  namun  tidak  tersedianya tanah.  Padahal  tanah  yang  diopitimalkan menjadi  pembangunan  merupakan  faktor penting penunjang keberhasilan suatu instansi,  khususnya  pembangunan  berbagai fasilitas kepentingan umum yang memerlukan tanah yang cukup luas (Muwahid, 2020).
Adanya  pembangunan  berarti  adanya suatu usaha untuk mengatasi dan menanggulangi  masalah  yang  dihadapi dengan  serius,  hal  ini  mengingat  persoalan tanah  yang  sifatnya  sensitive.  Tanah  tidak hanya  dapat  dilihat  dari  aspek  ekonomi semata,  tetapi  dapat  dilihat  dari  segi  aspek lain, seperti aspek sosial, politik dan hukum. Oleh  karena  itu,  tanah  harus  diusahakan, dimanfaatkan,  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat  (Andrian Sutendi, 2008).
Tanah  yang  telah  dikuasai  dan/atau dimiliki,  baik  yang  sudah  ada  Hak  Atas Tanah-nya  atau  yang  baru  berdasarkan
perolehan  tanah,  masih  banyak  dalam keadaan  telantar,  sehingga  cita-cita  luhur untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat tidak optimal (Raffi Noor, 2014). Optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan,  dan  pemeliharaan  tanah  di wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan
lingkungan hidup, mengurangi  kemiskinan,  dan  menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi sebagaimana diamanatkan melalui  UU  No.  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) (Maria S.W. Soemardjono, 1998). UU No. 5 Tahun 1960 telah mengatur akibat
hukum apabila ditemukan penelantaran  hak  atas  tanah  yakni  dengan dihapuskannya  Hak  Atas  Tanah  yang bersangkutan  dan  pemutusan  hubungan hukum  serta  ditegaskan  sebagai  tanah  yang dikuasai  langsung  oleh  negara.  Bagi  tanah yang belum ada Hak Atas Tanah-nya, tetapi sudah ada dasar penguasaannya, penggunaan atas  tanah  tersebut  harus  dilandasi  dengan Hak  Atas  Tanah  sesuai  ketentuan  Pasal  4 juncto Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 16 UU  No.  5  Tahun  1960  terhadap  orang  atau badan  hukum  yang  telah  memperoleh  dasar penguasaan atas tanah, baik dengan pelepasan  tanah  dari  hak  orang  lain,  karena memperoleh  lzin  lokasi,  atau  memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan, berkewajiban  untuk  memelihara  tanahnya, mengusahakannya dengan baik, tidak menelantarkannya serta mengajukan permohonan  Hak  Atas  Tanah  (Boedi Harsono, 2018). Tahun 2020 penelantaran tanah menjadi  isu  sentral  di  tengah  monopoli
penguasaan/pemilikan tanah, kelangkah tanah  pertanian,  kelangkaan  rumah  murah, masalah buble  price. Penelantaran  tanah yang  banyak  terjadi  di  negara-negara dianggap  sebagai  penghambat  pencapaian good  governance (Maria  S.W.  Sumardjono, 2001). Selain halnya negara Jepang, Romawi, Jerman,  Amerika  dan  beberapa  negara  lain smengelompokan penelantaran tanah sebagai perbuatan
yang melanggar hukum
(TORT/ Onwetmatigheid ). Pada tataran praktikal,  menelantarkan  tanah  merupakan perbuataan melanggar hukum yang mengundang
penindakan hukum.
Penelantaran tanah akan berdampak terhambatnya  pencapaian  berbagai  tujuan program pembangunan (Gunanegara, 2020).
Seiring dengan dinamika pembangunan nasional,  berdasarkan  fakta  di  lapangan terdapat cukup banyak kawasan telantar yang belum  dimanfaatkan  secara  proposional sesuai  dengan  hukum  dan  konstitusi, waluapun  regulasi  mengenai  tanah  terlantar terlah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Tahun 2020
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Negara  (ATR/BPN)  mencatat terdapat  9.000  kasus  sengketa  konflik dibidang  pertanahan  (Ardiansyah  Fadli, 2020).  Konflik  tersebut  tak  lain  adalah mengenai  kawasan  telantar.  Apabila  tidak segera  ditangani,  penelantaran  tanah  dapat mengakibatkan semakin tingginya
kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  serta semakin  menurunnya  kualitas  lingkungan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut,  2  Februari  2021  Pemerintah menerbitkan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (PP No.  20  Tahun  2021).  Tujuan  diterbitkannya PP  ini  adalah  sebagai  pelaksana  ketentuan Pasal 180 UU No. 11 Tahun 2020 serta untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  27,  Pasal  34, dan  Pasal  40  UU  No  5  Tahun  1960  terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan.
Penelitian  ini  memberikan  analisis kebijakan berdasarkan Pancasila sebagai batu uji  terhadap  PP  No.  20  Tahun  2021.  Suatu
pembentukan perundang-undangan, tentunya tidak  bisa  dilepsakan  dari  landasan  filosofis yaitu pancasila (Maryanto, 2011). Konsekuensinya adalah dalam penyelenggaraan  negara  terutama  suatu peraturan
perundang-undangan harus dijabarkan  dan  diderivikasi  sesuai  dengan nilai-nilai  Pancasila. Karena  Pancasila merupakan  sumber  dari  segala  sumber hukum.
Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara  Republik  Indonesia  tersimpul  dalam pembukaan  UUD  1945  alinea  ke  IV, ketetapan  MPRS  NO  XX/MPRS/1966  jo TAP  No.  V/MPR/1973  dan  Ketetapan  No. IX/MPR/1978  (Ashadi  L.  Diab,  2014). Apabila hukum dalam semua aspeknya baik substansi,  struktur,  maupun  kulturnya, berdasarkan  pada  Pancasila  maka  akan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat sehingga  hukum  akan  mudah  mencapai tujuannya,  yaitu  sebagai social  control maupun social  engineering . Social  Control yang  dilakukan  oleh  hukum  akan  efektif karena dilakukan dengan hukum berdasarkan nilai-nilai masyarakat, akan tetapi sebaliknya social  control hukum  akan  lemah  jika  tidak berdasarkan  Pancasila.  Hal  demikian  juga mengenai social  enginering yang  dilakukan hukum. Hukum tidak akan bisa merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan  nilai-nilai  yang  ada  dalam masyarakat  itu  sendiri  (Ashadi  L.  Diab, 2014).
Melihat  permasalahan  sebagaimana terurai,  peneliti  akan  merefleksikan  potret dinamika  pembentukan  PP  No.  20  Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar  (PP  No.  20  Tahun  2021)  dengan nilai-nilai  dan  butir-butir  Pancasila  sebagai dasar  negara.  Ketentuan  Pasal      2  Undang- Undang   Nomor   12   tahun   2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-
Undangan  dengan  tegas  menyatakan  bahwa “Pancasila merupakan segala sumber hukum negara”.  Internalisasi  Penertiban  Kawasan dan  Tanah  Terlantar  di  Indonesia  memiliki beberapa    dasar    hukum    yang menarik untuk dikaji kesesuaiannya dengan Pancasila.
Penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi  ketentuan  PP  No.  20  Tahun 2021  tentang  Penertiban  tanah  terlantar terhadap internalisasi nilai-nilai pancasila.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  disusun  menggunakan metode penelitian hukum normatif doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini  adalah  penelitian  dokrtinal  ( doctrinal research ).  Penelitian  doktrinal  terdiri  dari: penelitian  yang  berupa  usaha  inventarisasi hukum  positif; b.  penelitian  yang  berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma/doktrin) hukum positif; dan penelitian  yang  berupa  usaha  penemuan hukum in  concreto yang  layak  diterapkan untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  hukum tertentu  (Bambang  Sunggono,  2010).  Jenis bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  terdiri  dari  kamus  besar  bahasa indonesia. Penelitian  di  sini  menggunakan teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi dan metode studi perpustakaan atau dokumen (jurnal online, prosiding online, buku, media berita cetak maupun online dan sebagainya), setelah    data    semua    terkumpul  kemudian peneliti  melakukan  analisis  dengan  teknik analisis data interaktif.

## C. Hasil dan Pembahasan
Pemberian hak atas tanah dan penegakan hukum penertiban tanah terlantar sebagai dua sisi dalam satu keping mata uang, sekaligus “pencegahan”
liberalisme pertanahan
agar tidak mengabaikan
sosialisme  pertanahan.  Penertiban  tanah terlantar  sudah  menjadi  kewajiban  negara untuk  memastikan  pengelolaan  dalam  ranah publik  dan  privat  agar  semua  masyarakat menerima manfaat secara proposional sesuai hukum dan konstitusional.
Istilah  “Penertiban”  tanah  terlantar telah  dipergunakan  sejak  tahun  1998.
Penegakan hukum Penertiban tanah terlantar mengandung istilah premis mayor dan minor. Premisi mayornya adalah penindakan hukum,  sedangkan  tanah  terlantar  adalah premis  minornya  atau  menjadi  pristiwa hukum. Pengakan hukum ( law enforcement ) tidak  hanya  ada  di  ranah  hukum  pidana an sich ,  tetapi  berlaku  di  semua  lapangan hukum.  Penegakan  hukum  bersifat cross- border tidak  dibatasi  teritori  dan  tidak dibatasi  lapangan  hukum  tertentu  (Saskia Hufnagel,  2012).  Penegakan  hukum  tanah terlantar  masuk  dalam  lapangan  hukum administrasi  negara  atau  disebut  dengan handhvaling van het bestuursrecht . Handhvaling  van  het  bestuursrecht Van  Wijk/Konijnenbelt yang  dirujuk  Prof. Philipus  M.  Hadjon  menjelaskan  penerapan sanksi  administrasi  sebagai  perwujudan penerapan  alat  kekuasaan  ( machtsmiddelen ) sebagai  reaksi  atas  pelanggaran  norma hukum  administrasi.  Ciri  khas  penegakan hukum  adalah  paksaan  ( dwang)  (Arie  S. Hutagalung, 2010). Instrumen penting dalam penegakan  hukum  administrasi,  menurut J.B.J.M  ten Berge pada  Philipus  M. Hadjon adalah  pengawasan  dan  penerapan  sanksi.
Pengawasan merupakan tindakan
pencegahan  untuk  memaksakan  kepatuhan (hukum), sedangkan penerapan sanksi merupakan tindakan represif untuk memaksanakan kepatuhan hukum (Eduardo, 2021).  Timothy  Roufa,  mengatakan, Law enforcement  necessitates  strict  attention  to procedures and rules. It entails putting more emphasis  on  the  text  of  the  law  than  on  the spirit of the law.... And force is used without respect  for  the  purpose  or  meaning  of  a certain law or policy. Berikut adalah skema menurut Prof. Philipus M. Hadon:
Penetapan Sepihak      Penegakan Hukum Perlindungan Hukum oleh Penguasa.        Sepihak oleh Penguasa.     Sepihak oleh Penguasa
Penguasa
Penduduk
Penduduk Penduduk
Pengakan  hukum  selalu  rumit  dalam implementasinya,  dan  berbagai  bentuk perlawanan hukum dilakukan para pelanggar hukum. Namun, apapun rumitnya perlawanan  hukum,  jika  suatu  saat,  negara sadar  dan  kemudian  menetapkan  tindakan penelantaran  tanah  merupakan  pelanggaran hukum  serius.  Sebab,  penegakan  hukum terkait dengan hukum tekstual dan prosedural yang njilmet dan pelanggaran hukum in casu pelakunya penelantaran tanah banyak memanfaatkan  celah  hukum  dan  kelemahan sistem yudisial yang “ independence ”. Karena itu law  enforcement  ofor  fighting  crime haruslah bebarengan dengan policing.
Pelanggaran hukum penelantaran tanah,  oleh  pelaku  pemodal  besar  atau the capital holding group , memerlukan penegakan  hukum  yang  afirmatif  dan sepadan. Kewenangan publik yang bersumber  dari  konstitusional  dan  hukum positif  menandai  melakukan  penegakan hukum  dengan  “perampasan”  hak  ketika pemilik  hak  melanggar  hukum.  Sejalan dengan  praktik  di  Amerika,  negara  paling liberal  dan  induk  kapitalis  dunia,  tindakan perampasan tanah dilakukan kepada pelanggar  hukum  disebutnya  dengan land confiscated  (Vide  Wdward  Mc  Pherson, 1968) .
Penegakan  hukum  tanah  terlantar secara  teoritik  beriringan  dengan  pemberian hak  atas  tanah,  guna  memastikan  bahwa penggunaan  hak  berkesuaian  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan. Ketika negara sudah memberikan hak  atas  tanah  tersebut  menjadi  hak  privat atau hak pribadi dan konstitusi serta hukum Indonesia menjamin serta melindungi pemilikan  dan  pelaksanaan  hak  pribadi tersebut  dari  gangguan  siapapun.  Namun, pemilikan dan pelaksanaan hak pribadi tidak kemudian  menjadikan  hak  pribadi  tersebut superior dari publik yang dipegang negara.
Pembangunan  hukum  untuk  masa mendatang  tidak  hanya  semata-mata  untuk kepatuhan hukum, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan  keadilan.  Tidaklah  berlebihan
ungkapan W. Holmes bahwa The law of life has  been  experience  rather  than  reasoning. Permasalahan nilai dan asas sebagai landasan untuk  pembentukan  suatu  peraturan  perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat yang memegang  peranan  penting,  bahkan sampai  pada  prosesnya  untuk  mencapai tujuan  hukum  yang  hakiki  sebagaimana diamantkan Oleh falsafah bangsa Indonesia.
Pancasila  sebagai  filsafat  hidup,  dan juga  berideologi  dan  moral  bangsa  yang harus dikembangkan sesuai  kodrat  manusia. Perbuatan  yang  menyimpang  dari  Pancasila berarti  juga  menyimpang  dari  kehidupan tatanan Bangsa Indonesia yang luhur sebagai suatu  bangsa  berdaulat.  Sila-sila  dalam Pancasila  terutama  Sila  ke  5  menyebutkan “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat indonesia”  juga  terkandung  makna  agar dalam  mengelola  seluruh  wilayah  Indonesia harus  dapat  merasakan  adanya  keadilan  hak atas tanah.
Penertiban tanah terlantar dan kawasan terlantar  yang  berbasis  keadilan  Sosial  Bagi Seluruh  Rakyat  Indonesia,  mengandung makna  adil  terhadap  sesama  yang  dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhan,  dan  adil  terhadap  orang  lain  yang berada dalam suatu kelompok yang menjadi warga Negara Indonesia.
Negara  memberikan  Hak  Atas  Tanah kepada  Pemegang  Hak  untuk  diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara  dengan  baik.  Dengan  demikian, Pemegang  Hak  dilarang  menelantarkan tanahnya.  Dalam  rangka  menertibkan  tanah telantar, pada masa reformasi telah diterbitkan  PP  No.  36  Tahun  1998,  yang ditindaklanjuti  dengan  Keputusan  Kepala BPN  No.  24  Tahun  2002.  Namun,  dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tersebut belum dapat dijalankan dengan efektif karena banyak  hal  yang  tidak  dapat  dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar sehingga kemudian  digantikan  dengan  PP  11  Tahun 2010.
PP 11 Tahun  2010 terbit  pada tanggal 22  Januari  2010  dan  telah  ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN No. 9 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011.  Dalam  pendalamannya,  PP  No.  11 Tahun  2010  dinilai  belum  efektif  untuk mengakomodasi permasalahan- permasalahan  yang  berkaitan  dengan  objek, jangka  waktu  peringatan,  tata  cara  untuk mengeluarkan  tanah-tanah  yang  sudah dimanfaatkan dari basis data tanah terindikasi telantar,  dan  sebagainya.  Seiring  dengan dinamika pembangunan nasional, berdasarkan  fakta  di  lapangan  terdapat banyak kawasan telantar yang terdiri dari dari kawasan  nonkawasan  hutan  yang  belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki lzin Konsesi/Perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan,  dan/atau  tidak  dimanfaatkan. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan  dapat  mengakibatkan  semakin tingginya  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan.
Selain didasarkan pada kondisi sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  terbitlah  PP No. 20 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 180 UU No. 11 Tahun 2020. PP 20 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka menyelesaiakan problematika kawasan terlantar  dan  wilayah  terlantar.  Melalui pendalamnnya  PP  20  Tahun  2021  dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila.  Salah  satunya  adalah  ketentuan Pasal  8  butir  b  PP  20  Tahun  2021  yang mengatur  mengenai  tanah  Hak  Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah yang Tanah Hak Pengelolaan yang dicualikan dari objek Penertiban  Tanah  Terlantar  dan  ketentuan Pasal  20  ayat  3  PP  20  Tahun  2021  yang mengatur  mengenai  penetapan  aset  Bank Tanah  yang  ditetapkan  sebagai  Kawasan Terlantar.
Ketentuan Pasal 8 butir b PP 20 Tahun 2021  memberikan  amanat  bahwa  tanah  hak pengelola  yang  dikecualikan  dari  objek Penertiban  tanah  terlantar  yang  meliputi tanah HPL menjadi aset bank tanah. Dengan
demikian adanya eksistensi Bank Tanah yang menjadi  objek  penertiban  Tanah  Telantar yang  dikecualikan  telah  mengkapitaliasasi tanah  untuk  kepentingan  umum  sehingga menimbulkan  adanya  ketidakadilan  bagi pemegang HPL.
UU No. 5 Tahun 1960 tidak mengenal adanya  hak  pengelolaan  oleh  negara.  Hak pengelolaan telah mengakibatkan kekacauan penguasaan tanah, karena merupakan wujud penyimpangan  Hak  Menguasai  Negara (HMN).  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 001-021-022/PUU-1/2003 menegaskan bahwa  HMN  berarti  kebijakan  pengaturan, pengurusan,  pengelolaan,  dan  pengawasan yang  mengacu  pada  Pasal  33  ayat  3  UUD 1945  dan  bukan  berarti  negara  memiliki tanah. Lebih lanjut Maria Sumardjono dalam Trinangsih  dan  Aditiya  mengemukakan diterapkannya reformasi  agraria dan sumber daya  alam  akhir-akhir  seperti  adanya ketentuan  bank  tanah  telah    menyebabkan terjadinya degradasi norma terhadap UU No. 5  Tahun  1960  yang  semula  diharapkan menjadi  aturan  yang  bersifat  umun  ( lex generalis )  bagi  aturan-aturan  lain  terutama sektor  sumber  daya  alam,  menjadi  aturan yang  bersifat  khusus  pertanahan  saja  (Anna Triningsih dan Zaka Firma, 2019).
Di  samping  itu  dengan  adanya  hak pengelolaan  menimbulkan  kecenderungan untuk menghidupkan kembali sistem domain verklaring, yaitu  suatu  sistem  yang  berasal dari  zaman  penjajahan  Belanda  yang menetapkan  bahwa  tanah  menjadi  milik negara jika tidak ada seseorang atau siapapun yang  bisa  membuktikan  kepemilikannya walaupun  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit dalam  UU  tersebut,  dikhawatirkan  akan banyak tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat  yang  menjadi  milik  negara  karena sampai sekarang ini banyak tanah masyarakat adat yang tidak memiliki surat-surat tanah .
Selain  itu  adanya  ketentuan  Pasal  8 butir  b  PP  20  Tahun  2021  mengenai  Tanah Hak  Pengelolaan  yang  menjadi  Aset  Bank Tanah memberikan imunitas bagi bank tanah agar  HPL  yang  diterlantarkan  tidak  bisa menjadi  objek  Penertiban.  Padahal  HPL
merupakan  salah  satu  wujud  nyata  bahwa hukum  pertanahan  dan  bagian  hukum administratif yang dapat dialihkan. UU No. 5 tahun  1960  tidak  mengatur  mengenai  hak Pengelolaan. Meskipun demikian, UU No. 5 tahun  1960    secara  tidak  langsung  telah memberikan penafsiran menganai hak pengelolaan yang dapat  kita temukan dalam penjelasan Umum angka II:
“Negara  dapat  memberikan  tanah  yang demikian itu kepada sesorang atau badan hukum  dengan  sesuatu  hak  menurut peruntukan  dan  keperluannya,  misalnya hak  milik,  hak  guna  usaha  hak  guna bangunan  atau  hak  hak  pakai  atau memberikannya dalam pengelolaan
kepada sesuatu Badan Penguasa (Departemen Jawatan atau Daerah
Swatantra)  untuk  dipergunakan  bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing”.
Selain  itu  melalui  Peraturan  Menteri Agraria  No.  9  Tahun  1965  telah  mengatur mengenai  konversi  HPL  atas  tanah  Negara yang  dapat  dialihkan  sebagai  berikut (Muhammad Yamin Lubis, 2013):
a. Hak Penguasaan atas tanah Negara yang diberikan kepada departemen- departemen,  direktorat-direktorat  dan daerah-daerah  swantantra  yang  hanya dipergunakan untuk kepentingan instansi itu sendiri dkonversi menjadi hak pakai.
b. Apabila  tanah  Negara  yang  diberikan kepada departemen-departemen, direktorat-direktorat  dan  daerah-daerah swatantra  tersebut  dipergunakan  untuk kepentingan  Instansi  itu  sendiri  juga dimaksudkan  untuk  dapat  diberikan kepada pihak ketiga, maka hak
penguasaan tersebut dikonversikan menjadi hak pengelolaan.
Tanah  Hak  Pengelolaan  yang  menjadi Aset  Bank  Tanah,  tidaklah  memberi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum.  Jaminan  perlindungan  hukum  bagi pemegang  hak  pengelolaan  yaitu  pemegang hak  pengelolaan  mendapatkan  rasa  aman menguasai  tanah  hak  pengelolaan,  tidak
mendapatkan  gangguan  atau  gugatan  dari pihak  lain  (Yudhi  Setiawasn  dan  Boedi Djatmoko,  2008).  Selain  itu,  membahas mengenai keadilan, suatu peraturan perundang-undangan  yang  baik  harus  bisa menciptakan  keadilan  bagi  berbagai  pihak, menciptakan  posisi  yang  proporsional  dan tidak  timpang  sebelah  (Bahder  Johan Nasution,  2014).  Dengan  adanya  ketentuan yang  demikian  bank  tanah  berpotensi menjadi  lembaga  spekulan  yang  bahkan menjadi  ruang  korupsi  agraria,  karena  sifat yang powerfull.
Meski  semua  orang  menghendaki terwujudnya keadilan, namun tidak semuanya  memahami  dan  mengerti  makna keadilan.  Pemikiran  tentang  keadilan  yang relatif  baru  adalah  teori  John  Rawls  yang menyatakan  bahwa justice  is  fairness (Samuel  Freeman,  2003).  Fairness  diartikan kepatutan  atau  kewajaran  dalam  konsepsi keadilan  John  Rawls  lebih  dimaksudkan sebagai penekanan kondisi saling menguntungkan.    Jika  dikaitkan  dengan konsep penyelenggaraan bank tanah, keadilan sebagai fairness konsep bank tanah tidak menghendaki terwujudnya transparansi dalam pengelolaan bank tanah publik. Selain itu,  jika  dikaitkan  dengan  proses  peralihan hak atas tanah yang terjadi dalam mekanisme bank  tanah,  keadilan  sebagai fairness menghendaki  tidak  terciptanya  kepatutan atau  kewajaran  hak  dan  kewajiban  antara kedua belah pihak, yang dalam hal ini antara pemerintah  dan  masyarakat  (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010).
Keadilan  bank  tanah  dalam  hak Pengelolaan yang menjadi Aset Bank Tanah tidak menghendaki adanya kewajaran distribusi  hak  dan  kewajiban.  John  Rawls sebagai  pendukung  keadilan  formal  yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan hukum  sebagai  basis  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  individu  dalam  interaksi  sosial. Keadilan  yang  berbasis  peraturan  bahkan bersifat  administratif  formal  tetap  penting karena  pada  dasarnya  memberikan  suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus  sama  harus  diperlakukan  sama.
Keadilan menuntut kesamaan minimum bagi segenap  masyarakat.  Berdasarkan  teori keadilan  yang  menempatkan  hukum  dan peraturan  pada  landasan  utama,  maka peraturan  terkait  bank  tanah  tidaklah  sesuai dengan teori keadilan.
Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan,  lembaga  bank  tanah  seharusnya mengemban  amanat  Pasal  33  UUD  NRI 1945, yaitu tanah dikuasai/diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, bank tanah harus menyejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan  sumber  daya  tanah  secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Meski  bank  tanah  berupa  badan  atau lembaga non-profit namun karena pencatatnnya terpisah menimbulkan terjadinya  spekulasi,  hal  inipun  sejalan dengan  Pasal  128  UU  No.  11  Tahun  2021 bahwa  sumber  kekayaan  badan  bank  tanah dapat  berasal  di  antara  dari  APBN, Pendapatan sendiri, penyertaan modal negara dan  sumber  lain  yang  sah  sesuai  dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
Meski  sifatnya  badan  non-profit, namun  jika  dilihat  dari  sumber  kekayaan bank tanah yang memungkinkan penyertaan modal  dan  investasi  pihak  ketiga,  dapat dipastikan  memiliki  orientasinya  bisnis. Selanjutnya  dalam  Pasal  128  UU  No.  11 Tahun 2021 disebutkan sumber-sumber dana bagi bank tanah diperoleh selain dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara (PMN),  juga  berasal  dari  sumber  lain  yang sah  dan  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Dikhawatirkan  dengan  adanya penerimaan  sumber  dana  dari  pihak  lain  ini akan membuat terjadinya tarik ulur kepentingan  antara  badan  pelaksana  bank tanah serta pihak lain yang memberikan dana bagi operasional bank tanah. Di samping itu sistem pengawasan yang dapat meminimalisasi perilaku para spekulan tanah yang  menggunakan  bank  tanah  sebagai wadah baru untuk mencari keuntungan harus diantisipasi  dengan  berbagai  peraturan pelaksana yang bisa menghindari
penyalahgunaan wewenang dalam
oprasionalisasi bank tanah di masa yang akan datang.
Menurut  Zahra  efektifnya  penerapan konsep  mengenai  bank  tanah  sangatlah tergantung  pada  regulasi  yang  mengatur bentuk  kelembagaan,  tujuan  serta  berbagai mekanisme penyelenggaraannya (Fatimah Al Zahra, 2018). Sementara menurut Setiyawan dan Dahani, terdapat konsekwensi logis bagi pemerintah  sebagai  pelaksana  pengadaan tanah  melalui  bank  tanah  untuk  menjaga keseimbangan terhadap kebutuhan atas tanah yang  semakin  meningkat  dengan  sumber daya  tanah  yang  bersifat  tetap  (Ranitya Ganindha, 2016). Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 yang secara eksplisit menyatakan  kewenangan  hak  pengelolaan tanah  oleh  negara  melalui  bank  tanah  telah membuat  suatu  norma  hukum  yang  baru tentang  hak  pengelolaan  lahan  oleh  negara yang menegaskan kembali eksistensi negara bukan hanya dalam hal hak menguasai negara atas  tanah,  akan  tetapi  juga  menyangkut pengelolaan tanah di dalam negeri.
Kawasan  yang  ditetapkan  sebagai kawasan  terlanatar  yang  dapat  ditetapkan sebagai  aset  bank  tanah  sebagaimana dimanatkan melalui ketentuan Pasal  20 ayat (3)  PP  20  Tahun  2021  tidak  menjelaskan siapa yang berhak untuk menerima “pengalihan”,  dengan  demikian  ketentuan Pasal  20  ayat  (3)  PP  20  Tahun  2021 memberikan  multitafsir  dan  menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Pasal 6 UU No. 5  Tahun  1960  telah  memberikan  rambu- rambu bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial.  Artinya  hak  atas  Tanah  apapun  yang ada  pada  seorang  tidaklah  dapat  dialihkan, apalagi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan, sifat dan tujuan dari  hak  atas  tanah  tersebut,  sehingga bermanfaat  bagi  yang  mempunyai  hak  atas tanah  maupun  bagi  masyarakat  dan  Negara. Sehingga ketentuan Pasal 20 ayat (3) PP 20 Tahun  2021  tidak  menjelaskan  bentuk “dialihkan  kepada  pihak  lain”  dapat menimbulkan  ketidak  pastian  hukum  dan multitafir.
Pasal  10  UU  No.  5  Tahun  1960 menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dan  badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan  atau  mengusahakannya  sendiri secara aktif dengan mencegah cara pemerasan.  Dengan  demikian,  terkandung asas  bahwa  pada  dasarnya  tiap  orang  tidak boleh  menyerahkan  tanahnya  dikerjakan orang  lain.  Terkandung  pula  asas  larangan eksploitasi  tanah  agar  dapat  memenuhi pertimbangan keadilan.
Hukum  menghendaki  adanya  itikad baik  dalam  melaksanakan  kewajiban  antar orang-orang  yang  mempunyai  hubungan dengan tanah di satu pihak (hubungan subyek dan  obyek  hak)  demikian  juga  hubungan antar subyek hak (penerima) dengan subyek (pemberi).  Apabila  hal  tersebut  terabaikan maka kepada pemegang hak atas tanah dapat diberi  sanksi  pencabutan  hak  karena  tidak memelihara  kesuburan  tanah  atau  tidak menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup.
Pasal  4  huruf  (g)  Ketetapan  MPR  RI No.  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (selanjutnya  disebut  TAP  MPR  RI  No. IX/MPR/2001)  menjelaskan  bahwa  sumber daya  agraria/  sumber  daya  alam  yang meliputi  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan  alam  di  dalamnya  merupakan kekayaan  nasional  yang  harus  dikelola  dan dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  generasi sekarang  dan  generasi  mendatang  dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur (Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, 2016).  Sedangkan  bank  tanah  ini  tidak mencerminkan  amanat  Pasal  4  huruf  (g) Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001.
TAP  MPR  RI  No.  IX/MPR/2001 adalah landasan bagi  pembentukan berbagai peraturan  perundang-undangan  mengenai pembaruan  agrarian  di  Indonesia.  Dengan adanya Peraturan perundang-undangan mengenai bank tanah yang demikian tidaklah menjunjung tinggi prinsip-prinsip pembaruan agraria,  yaitu  memperhatikan  fungsi  sosial tanah  dan  kesejahteraan  rakyat,  baik  untuk
generasi sekarang maupun generasi mendatang (Zaidar, 2014). Pun dalam hal ini Eksistensi  bank  tanah  yang  dirumuskan melalui  Pasal  125-147  UU  No.  11  Tahun 2021 bertentangan dengan nilai keadilan dan Prinsip landreform .  Setidaknya  terdapat  2 (dua) permasalahan yang rentan terjadi sejak keberlakuan PP No. 64 Tahun 2021 tentang Badan  Bank  Tanah,  khusunya  mengenai Pasal  40  PP  No.  64  Tahun  2021  yaitu tumpang  tindih  peraturan  dan  ketidakadilan hukum: (Urip Santoso, 2011).
a. HPL dapat diberikan HGU, hal ini tidak sejalan dengan pasal 28 UU No. 5 tahun 1960  yang  pada  prinsipnya  mengatur bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan  tanah  yang  dikuasai langsung oleh Negara.
b. Jangka waktu HPL yang dapat diberikan hingga  90  (sembilan  puluh)  tahun. Pemberian  jangka  waktu  ini  sangat berlebihan  dan  bahkan  menandingi undang-undang  buatan  kolonial  yang mengatur tentang pemberian hak erfpacht dengan jangka waktu 75 tahun. Hal ini bisa menjadi ancaman serius, atas nama peningkatan kesejahteraan dengan memudahkan  investasi.  HGU  berdiri  di atas HPL selama hampir 1 dekade, dapat merampas  hak-  hak  rakyat  kecil,  alih- alih  HGU  tersebut  digunakan  untuk usaha  perkebunan  dan  pertanian  untuk peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia,  tetapi  bisa  dimungkinkan HGU  dikuasai  oleh  asing  yang  mana hasil  dari  usahanya  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  pangan  negara asalnya.
Prinsip  Nasionalisme  yang  dicita- citakan UU No. 5 tahun 1960 dikhawatirkan dilanggar dengan adanya ketentuan mengenai bank tanah. Demikian pula dengan prinsip pengakuan secara yuridis dan faktual tentang hukum adat, yang dijelaskan melalui ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 5 tahun 1960,  bahwasannya  hak  ulayat  masyarakat hukum  adat  tetap  terjamin  dan  dilindungi oleh  negara  dapat  terpinggirkan  bila  HGU diberi  jangka  waktu  selama  90  (sembilan
puluh)  tahun.  Hukum  Tanah  Nasional bersumber  pada  hukum  adat  yang  menjadi warisan nenek moyang yang sudah ketinggalan  zaman.  Dalam  perjalanannya telah banyak terjadi pergeseran kepemilikan hak  ulayat  dan  dikuasai  oleh  pengusaha karena  kepemilikan  tanah  dengan  HGU (Iman Sudiyat, 2007).
Pemberian HGU selama 90 tahun bagi perusahaan dapat digambarkan bahwa pemerintah kurang tepat dalam pengimplementasikan  hak  menguasai  oleh negara yang bertujuan tercapainya kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat, akan tetapi lebih pada pengabaian perlindungan  dan  pengakuan  hak  ulayat masyarakat adat.
Isu krusial selanjutnya adalah mengenai  pengawasan  terhadap  bank  tanah. Pasal  125  UU  No.  11  Tahun  2020  yang mengulas  mengenai  bank  tanah  merupakan sebuah badan atau lembaga yang mengakamodir kebutuhan tanah di Indonesia sekaligus untuk keperluan investasi, lembaga ini  dibentuk  oleh  pemerintah  pusat.  Tanah- tanah  yang  dikelola  oleh  badan  bank  tanah diberi hak pengelolaan dan badan bank tanah tersebut berwenang untuk melakukan rencana penetapan zonasi dan melaksanakan pengadaan tanah.
Istilah  zonasi  inilah  yang  dianggap bahwa  bank  tanah  sudah  mengakomodir segala  kepentingan  rakyat  Indonesia  akan kebutuhan tanah. Tetapi dikhawatirkan bank tanah tidak amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dengan mudahnya melakukan penawaran ke investor atas nama kepentingan nasional, untuk menjalin kerjasama  yang  alih-alih  menguntungkan rakyat,  tetapi  hanya  menguntungkan  para pebisnis  semata.  Karena  mau  tidak  mau, dalam  menjalankan  proyek-proyek  yang membutuhkan tanah tersebut, membutuhkan dana yang besar yang tentu saja diakomodir oleh sang investor tersebut.
Selain itu ketentuan Pasal 126 UU No. 11  Tahun  2020  menyebutkan  bahwa  badan bank  tanah  menjamin  ketersediaan  Tanah dalam  rangka  ekonomi  berkeadilan  salah
satunya  untuk  kepentingan  reforma  agraria. Lagi-lagi  menurut  hemat  peneliti,  adanya badan  bank  tanah  ditakutkan  tidak  sejalan dengan  tujuan  reforma  agraria  yang  antara lain  adalah  mengurangi  ketimpangan  dalam pemilikan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial,  mengurang  konflik,  sengketa,  dan perkara  agraria,  dan  mewujudkan  akses masyarakat  ekonomi  lemah  pada  sumber ekonomi yang maksimal sehingga kemakmuran  dan  kesejahteraan  hidup  dapat tercapai.  Pun  HPL  yang  diatur  oleh  badan bank  tanah  jika  diterapkan,  kemungkinan tidak akan berbeda jauh dengan prinsip tanah partikelir  yang  memuat  hak-  hak  pertuanan, diberlakukan pada masa penjajahan belanda. Tanah  partikelir  ini  sendiri  sudah  dihapus, diatur  dalam  UU  Nomor  1  tahun  1958 tentang  Penghapusan  Tanah  Partikelir  (I Gede  Wiranata,  2004). Prinsip landreform yang  terkandung  secara  substansial  dalam UU  No.  5  tahun  1960,  dikhawatirkan  akan tereliminasi jika badan bank tanah akan tetap direalisasikan.

## D. Simpulan dan Saran
Sejak  keberlakuan  PP  No.  36  Tahun 1998  hingga  PP  No.  11  Tahun  2010,  dalam pelaksanaannya, peraturan-peraturan tersebut belum  dapat  dijalankan  dengan  efektif  hak tersebut  dikarenakan  banyak  hal  yang  tidak dapat  dijadikan  sebagai  acuan  dalam penyelesaian penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar.  Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif  dari  penelantaran  kawasan.  Dalam pendalamannya  pemanfaatannya  PP  20 Tahun  2021  belum  sesuai  dengan  kaidah Pancasila.  Salah  satunya  adalah  ketentuan Pasal  8  butir  b  PP  20  Tahun  2021.  Adanya eksistensi  Bank  Tanah  yang  menjadi  objek penertiban Tanah Telantar yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan melalui ketentuan Pasal  8  butir  b  PP  20  Tahun  2021  telah mengkapitaliasasi  tanah  untuk  kepentingan umum sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan  bagi  pemegang  HPL.  Padahal UU No. 5 Tahun 1960 tidak mengenal adanya
hak  pengelolaan    oleh  negara.  Hak pengelolaan telah mengakibatkan kekacauan penguasaan tanah, karena merupakan wujud penyimpangan  Hak  Menguasai  Negara (HMN)  sebagaimana  diamanatkan  melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021- 022/PUU-1/2003. Sebagai instrumen
pengelolaan pertanahan, seharusnya lembaga bank  tanah  mengemban  amanat  Pasal  33 UUD  NRI  1945,  yaitu  tanah  dikuasai/diatur oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Dalam  hal  ini,  bank tanah  harus  menyejahterakan  masyarakat melalui  pemanfaatan  sumber  daya  tanah secara optimal,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Untuk menjembatani kompleksitas  di  dalam  Penertiban  kawasan dan tanah terlantar maka diperlukan pengevaluasian lebih lanjut melalui executive review untuk  melakukan  revisi  terhadap muatan-muatan  PP  No.  20  Tahun  2021 khusunya  di  dalam  pasal  agar  terciptanya kegiataan  Penertiban  kawasan  dan  tanah terlantar yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andre  Ata  Ujan.  Keadilan  dan  Demokrasi:
Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls. (Yogyakarta: Kaisius. 2003).
Ali  Achamd  Chomzah. Hukum  Agraria (Pertanahan Indonesia) . Jilid 1. (Jakarta: Pustakarya. 2003).
Andrian  Sutendi.  Implementasi  Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan.  (Jakarta. Sinar Grafika. 2008).
Anna Triningsih dan Zaka Firma. “Pembaharuan  Penguasaan  Hak  Atas Tanah  dalam  Prespektif  Konstitusi”. Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan  Hukum  Nasional  Vol.  8. No. 3 Tahun 2019.
AP.  Perlindungan:  Komentar  Undang- undang  Pokok  Agraria.  (Bandung: Mandar Maju. 1998).
Ardiansyah Fadli. Konflik Pertanahan 9.000
Kasus. Pengamat Sarankan Pemerintah Bagi-bagi  Tanah.  (Koran  Kompas. Jakarta. 4 November 2020).
Arie  S.  Hutagalung.  Kebijakan  Pertanahan dalam  Undang-undang  No.  25  Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan.  No.38 Vol.2. 2018.
Arie  S.  Hutagalung.  Penerapan  Lembaga “Rechverwerking”  Untuk  Mengatasi Kelemahan  Sistem  Publikasi  Negatip Dalam  Pendaftaran  Tanah.  (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. 2000).
Bahder  Johan  Nasution.  “Filosofi  tentang Konsep  Keadilan  dari  Pemikiran Klasik  sampai  Pemikiran  Modern”. Jurnal  Yusticia.  Vol.  3  No.  2.  2  Mei 2014. Jakarta.
Ashadi  L.  Diab.  “Peranan  Hukum  Sebagai Social Control. Social Engineering and Social Welfare. Jurnal Al-‘Adl . Volume 7. Nomor 2. Juli 2014.
Bambang  Sunggono. Metodologi  Penelitian Hukum . (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010). Eduardo Saratoga Wrahatnala. Administrative Law Enforcement Through  Supervision  Instruments  on Brantas  River  Pollution.  (Indonesian Journal Budapest Internayional Research  and  Critics  Institute  Journal (Birch-Journal: 2021).
Boedi  Harsono.  Hukum  Agraria  Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanannya. (Jakarta: Djambaran. 2003).
Boedi  Harsono.Hukum  Agraria  Indonesia. Sejarah  Pembentukan  UUPA.  ISI  dan
Pelaksanaannya. Jilid I. Hukum Tanah Nasional. (Jakarta: Jambatan: 1999).
Fatimah  Al  Zahra.  “Konstruksi  Hukum
Pengaturan Bank Tanah untuk
Mewujudkan  Pengelolaan  Aset  Tanah Negara  Berkeadilan.”  Arena  Hukum. 10. 3 (2018).
Tao  Zhuo.  Factors  Influencing  Land
Development and Redevelopment During  China’s  Rapid  Urbanization: Evidence  From  Haikou  City  2003— 2016. (New York: Sustainablity.2017).
Gunanegara.  Tanah  Terlantar  Melanggar
Hukum: Catatan Sejarah. Latar Belakang  dan  Penegakan  Hukum Penertiban  Tanah  Terlantar.  (Jakarta: Gunanegara. 2020).
Gunanegara.  Tanah  Terlantar  Melanggar Hukum: Catatan Sejarah. Latar Belakang  dan  Penegakan  Hukum Penertiban  Tanah  Terlantar.  (Jakarta: Gunanegara. 2020).
I  Gede  Wiranata.  Hukum  Adat  Indonesia. Perkembangannya dari Masa ke Masa. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
Ida  Nurlinda.  Prinsip-Prinsip  Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum. Edisi I. PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
Iman Sudiyat. Beberapa Masalah Penguasaan
Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta.
Koerniatmanto  Soetoprawiro.  “Keadilan
Sebagai Keadilan (Justice as Fairness). Jurnal  Hukum  Pro  Justicia.  Vol.  28. No. 2. Oktober 2010. Jakarta
Maria  S.W.  Soemardjono.  Kewenangan
Negara Untuk Mengatur Dalam
Konsep  Penguasaan Tanah  Oleh Negara.  Pidato  Pengukuhan  Jabatan Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum
Universitas Gadjah Mada. 14 Februari.
Yogyakarta. 1998. (Selanjutnya disebut Maria S.W. Soemardjono II). h. 6-7.
Maryanto.  Urgensi  Pembaharuan  Hukum
Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Jurnal Hukum. Vol Xxv. No. 1. April 2011 Melanie  Smith.  Centralised  Enforcement. (New York: Legitimacy and Governance in the EU Rouletge. 2010).
Muhammad  Yamin  Lubis. Kepemilikan Properti  Di  Indonesia .  (Bandung:
Mandar Maju. 2013).
Muwahid.  Hukum  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. (Jakarta: Duta Media. 2020). Notonagoro. Politik Hukum Dan
Pembangunan  Agraria  Di  Indonesia.
(Jakarta: PT. Bina Aksara. 1984). Raffi Noor. Manajemen Bank Tanah. (Jurnal Direktorat dan Tata
Ruang
BAPPENAS. Volume 1. Maret. 2014).
Ranitya  Ganindha.  Urgensi  Pembentukan
Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai Alternatif  Penyediaan  Tanah  Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan
Umum.  (Jurnal  Arena.  Volume  9.  No. 3. 2016).
Sahnan. Hukum Agraria Indonesia. (Malang: Setara Press. 2016).
Samuel Freeman. Introduction: John Rawlls-
An Overview. (UK: Cambridge
University Press. 2003). Saskia Hufnagel. Cross-Border Law Enforcement. Regional Law Enforcement Cooperation-Eropean. Australia and Asia Pasific Perspectives.
(London-New York: Routlegde). 2012.
Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian Hukum . (Jakarta UIP. 1986).
Suharningsih. Asas dan Pembaharuan Konsep  Menuju  Penertiban.  (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2009).
Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas  Tanah.  (Jakarta:  Prenada  Media Group. 2011).
Yudhi  Setiawasn  dan  Boedi  Djatmoko.
“Pembatalan Sertipikat  Hak  Atas
Tanah  Oleh  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara  Dengan  Alasan  Cacat  Yuridis
Dalam  Aspek  Wewenang ”.  Jurnal  Era Hukum.  No.3  Tahun  15.  Mei  2008. Jakarta.
Zaidar.  Dasar  Filosofi  Hukum  Agraria Indonesia.  (Medan:  Pustaka  Bangsa Press. 2014).