Diplomasi Ekonomi dan Militer India di Asia Tenggara sebagai Pendukung Keberadaan Kluster Industri Militer

## Ismiyatun
Prodi Hubungan Internasional, Universitas Wahid Hasyim Semarang E-mail: ismiyatun@unwahas.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini mengeksplorasi Asia Tenggara sebagai pasar yang potensial untuk Kluster Industri Militer. Tiga Negara yang merepresentasikan area ini adalah Myanmar, Thailand, dan Singapura. Setiap Negara memiliki spesifikasi  yang  unik,  termasuk  keuntungan  absolut  yaitu  Negara  India  sebagai  Negara  tetangga.  Myanmar memiliki  potensi  geopolitik  dan  sumber  daya  alam  mentah  yang  berlimpah,  sedangkan  Singapura  memiliki keuntungan  kompetitif  yaitu  dapat  mengelola  sektor  jasa.  Dibandingkan  dengan  dua  Negara  sebelumnya, Thailand hanya  memiliki keuntungan dari diaspora India sebagai  komponen pendukung  dari keberlanjutan dari Kluster Industri Militer. Tapi, kuantitas  ini  memberikan jaminan bahwa India tidak pernah  mengabaikan posisi Negara  di  setiap  kebijakannya.  Selain  itu,  penulis  menyimpulkan  jika  ekonomi  dan  diplomasi  militer  harus diambil oleh Least Developed Country, khususnya sebagai ekonomi, yang menempatkan industry militer sebagai prioritas pengembangan sub-sektor. Argumentasi yang paling mendesak adalah model monopsoni yang memiliki latar  belakang  kostumer  yang  minimum,  sedangkan  ketersediaan  volume  permintaan  absolut  untuk  kinerja kluster.
Kata Kunci: diplomasi ekonomi dan militer, potensi pasar, kluster industri militer

## Abstract
This paper explored of South East Asia as potential market for India Military Industrial Cluster. Three states, representated this area are Myanmar, Thailand, and Singapore . Each of states had unique specification which included on their absolute advantage for India as neighbour state. Myanmar had geopolitics potential and wealth raw material, while Singapura owned competitive advantage that generally could manage service sector. Being compared with two states before, Thailand just had advantage of Indian diaspora as proponent component of military industrial cluster sustainability. But this quantity gave  guarantee so India never ignored position of the state in every step of its policy. Beside that, we concluded if economic and military diplomacy must be taken by  Least  Developed  Country,  especially  as  economic  actor,  which  put  military  industry  as  sub  sector development priority. Argument for the urgent was monopsony style had background minimum costumer, while demand volume availability as absolute for performance of cluster.
Keywords : economic and military diplomacy, potential market, military industrial cluster

## Pendahuluan
Sejak  awal  kemerdekaannya  di tahun 1947, industri militer India mendapatkan perhatian utama dari segenap pembuat kebijakan  negara.  Dorongan  politis  bagi industri ini adalah konflik yang berkepanjangan  dengan  Pakistan,  Srilanka  dan Tiongkok sebagai negara tetangga. Konflik ini semakin melebar sampai ke persoalan demokratisasi  Burma  (Myanmar).  Tujuan utama  India  dalam  pengembangan  industri  ini
adalah untuk memenuhi kebutuhan persenjataan modern bagi angkatan bersenjatanya. Target utamanya adalah terciptanya  suatu  tingkat  kemandirian  militer yang mampu memberikan dampak penangkalan  atas  ancaman  maupun  tekanan dari negara lain.
Di  awal  tahun  1960an  –  masa Perang Dingin, India berusaha
mengembangkan  industri  militernya  dengan lebih  mengandalkan  impor  maupun  bantuan
persenjataan  dari  Uni  Soviet  dan  beberapa negara  Barat,  tingkat  impor  militer  India  tetap tinggi  dari  tahun  ke  tahun.  India  kemudian, mengembangkan  sistem offset ,  khususnya dengan Rusia, Perancis dan Inggris. Tujuannya adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  militer domestik, mengurangi ketergantungan terhadap  impor  /  bantuan  militer  dari  negara lain, dan mencapai tingkat kemandirian militer yang lebih baik melalui transfer teknologi.
Selain offset , India juga mengembangkan  senjata  lapis  baja,  roket pembawa  bom  tandan,  satelit,  radar  dan  rudal balistik dengan tenaga nuklir. Khusus program yang  terakhir  tersebut,  dicanangkan  IGMDP ( Indigenous  Guided  Missile  Development Programme ), suatu program nasional pengembangan  rudal  bertenaga  nuklir,  yang melibatkan  firma  swasta,  Universitas  riset bahkan MNC (Perusahaan  Multi  Nasional)
India seperti Tata Group . Beberapa pusat riset militer  didirikan  dalam  kluster  teknologi  yang terletak di Bangalore, Hyderabad dan sekitarnya  untuk  kepentingan  produksi  dan inovasi  berbagai  senjata  berteknologi  tinggi tersebut.  Dari  program  tersebut,  berhasil dikembangkan  lima  jenis  rudal,  antara  lain Agni ( rudal balistik regional jarak menengah),
Pritvi ( rudal balistik jarak pendek), Akash dan
Trishul (rudal  SAM/ Surface  to  Air  Missile , jarak menengah), dan Nag (ATGM / Anti Tank Guided Missile , rudal anti tank). 1
1 Hoyt,  Timothy  d.  2006, Military  industry  and regional  defense  policy:  India,  Iraq,  and  Israel , London: Routledge.
Neuman 2 ,  Andrew  L  Ross 3 dan Bitzinger 4 menghubungkan tingkat keberhasilan  usaha  negara  berkembang  dalam pengembangan  kluster  teknologi  ini  dengan konsep  RMA  ( Revolution  in  Military  Affairs ), semua  menyepakati  arti  pentingnya  kluster teknologi  guna  mengantisipasi  tantangan industri  militer  di  abad  21.  Neumann berpendapat bahwa RMA mampu memberikan peluang  komersialisasi  industri  militernya melalui  ekspor  jasa  militer  sebagai  suatu produk  pelengkap.  Kedua  peneliti  lainnya mendukung  pendapat  ini  dengan  dalih  RMA menuntut  keberadaan  NCW  ( Network  Centric Warfare) atau jaringan tunggal yang menghubungkan  orang,  platform,  senjata, sensor,    dan  berbagai  keputusan  tentang bantuan  militer  dari  negara  lain.  Kemampuan akses  yang  dimiliki  kluster  akan  mampu memfasilitasinya.
Tiga  konsep  yang  menonjol  di negara  berkembang  ketika  memutuskan  untuk mengembangkan kluster industri militer adalah keberadaan  teknokrat, state  owned  enterprises serta  andil  modal  asing,  baik  dalam  bentuk investasi  langsung  (FDI)  maupun  investasi portofolio.  Kaum  teknokrat  berpengaruh  di dalam  kelangsungan  serta  pengembangan
2 Neuman, Stephanie G. 1994. “Arm Transfers, Military Assistance, and Defense Industries : Socio economic Burden or Opportunity ?”. Annal of the American Academy of  Political and Social Science Vol  535 : The Arm Trade : Problem  and  Prospect in the Post Cold  War World (Sept) 3 Ross, Andrew L. Peter Dombrowski. 2008.”The Revolution in Military Affairs, Transformation and the Defence Industry”. Security Challenges , Vol. 4, No. 4 (Summer )
4 Bitzinger, Richard A. 2009. The Modern Defense Industry : Political, Economy, Technological
Issues . California : ABC-CLIO
modal  sosial  sehingga  bersama-sama  dengan pembuat kebijakan lainnya memutuskan strategi  industri  yang  digunakan    apakah  ISI, EOI  atau  gabungan  diantara  keduanya.  Selain itu  juga  sebagai  segmen  eksekutif,  kaum teknokrat  aktif  mengembangkan  diplomasi ekonomi dengan negara industri maju maupun negara berkembang, untuk mendukung terbentuknya  jaringan  kluster  industri  militer internasional.  Melalui  jaringan  ini  negara berkembang  mampu  mempengaruhi  pasar tenaga kerja skill internasional.
Bersama-sama dengan SoE, golongan ini merupakan wujud dari keberadaan suatu embedded autonomy , sebagai salah  satu  ciri  khas  yang  menonjol  di  dalam developmentalist  state  theory .  Secara  teoritis, pengendalian  modal  asing  di  dalam  suatu perusahaan    hanya  mampu  dilakukan  apabila jumlahnya  maksimal  50  %.  Melalui  penelitian ini, akan ditelaah lebih lanjut kemampuan dari teori  tersebut  dalam  menjelaskan  tingkat keterlibatan pemerintah India dalam internalisasi  industri  militer  melalui  kluster teknologi.
Developmentalist state theory memiliki landasan dasar dilakukannya diplomasi ekonomi atas suatu kluster berteknologi  tinggi.  Bahkan  apabila  berhasil akan  meningkat  menjadi  diplomasi  militer dimana  suatu  negara  menawarkan  SoE  ( State owned  Enterprises )  ataupun  lembaga  yang dimilikinya  guna  menjalankan  fungsi  sebagai konsultan, pelatih, penyedia maupun pendukung  dalam  urusan  militer.  Selain eksistensi  suatu  kluster  industri  militer
merupakan  hasil  dari  diplomasi  ekonomi. Kluster  ini  juga  mampu  dijadikan  suatu instrumen diplomasi ekonomi untuk memberdayakan  berbagai  sumber  daya  alam maupun  manusia  melalui  suatu  bisnis  yang berkaitan  dengan  pembangkit  energi  listrik bertenaga  nuklir  seperti  kasus  Korea  Selatan juga  pemasaran  berbagai  produk  kluster  ini guna kepentingan sipil.
Di  sisi  lain,  diplomasi  militer  yang dijalankan  oleh  negara  berkembang  melalui kluster ini selain memasarkan suatu jasa militer seperti  tersebut  di  atas  juga  bisa  dilakukan melalui  kerjasama  riset  militer  dengan  negara berkembang  lainnya  maupun  industri  maju. Bagi developmentalist  state ,  diplomasi  militer yang  dijalankan  atas  negara  lain,  integral dengan  kebijakan  nasional  dalam  persenjataan sehingga diplomasi militer memberikan peluang  bagi  mereka  untuk  memperoleh pengakuan  dari  negara  lain  atas  kekuatan militer  mereka  sekaligus  kesempatan  untuk alih  teknologi  dan  pengembangan  modal manusia.
Joseph  S  Nye  Jr,  ilmuwan  yang pernah menjabat sebagai Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs pada masa  pemerintahan  Bill  Clinton  (Partai Demokrat), tergolong kelompok dengan perhatian  khusus  pada  pengembangan  kluster industri  militer  sebagai  instrumen  diplomasi, khususnya  perberdayaannya  menjadi smart power . 5 Karena kekuatan khusus yang dibutuhkan  dalam  implikasi  RMA  selain
5 Nye, Joseph Samuel. Jr. 2004.  Soft Power : the Means to Success in World Politics. New York : Public Affairs
diplomasi,  maka muncul berbagai kritikan dari para  akademisi  atas  konsep  ini.  Biegon 6 menilai  konsep  Nye  masih  terlalu  dangkal karena  masih  bersifat  narasi  persuasif  belum diwujudkan  ke  dalam  suatu  konsep  strategis. Padahal negara berkembang sudah menjalankan  diplomasi  ekonomi  maupun militer  melalui  kluster  ini,  meskipun  masih dalam  skala regional  cyber yang  dimilikinya, namun  belum  memiliki smart  power ,  yang mampu menyatukan antara hard power dengan
soft  power 7 .    Dalam  artikelnya 8 ,  Nye mendefinisikan cyber  power sebagai  suatu kemampuan  untuk  menggunakan cyber  space untuk  meraih  berbagai  keuntungan  dan pengaruh sesuai dengan target dan keinginannya.
Di  India,  kedua  jenis  diplomasi  ini dijalankan  oleh  pemerintah  dan  dan  swasta (RUR/ Raksha  Udyog  Ratna ,  SMSE  / Small Medium  Scale  Enterprises )  secara  beriringan untuk  menjaga  kelangsungan  industri  militer. Diplomasi ekonomi dijalankan bagi peningkatan  kemampuan  kluster,  sedangkan diplomasi  militer  mendukungnya  melalui instrumen  dialog,  latihan  bersama,  partisipasi sebagai  pasukan  perdamaian  PBB  ( peace keeping,  peace  building )  sampai  dengan perjanjian  militer  sehingga  meningkatkan pemahaman  terhadap  integritas  keamanan
6 Biegon, Rubrick. 2013. “The Banality of Smart Power : Reconstituting US Hegemony after ush”. International Paper that was submitted for University of Kent POLIR Post Grad Conference 17 May.
7 Nye, Joseph Samuel. Jr. 2011. The Future of Power . New York. Public Affairs
8 Nye, Joseph Samuel. Jr. 2010. Cyber Power .
Belfer Center for Science & International Affairs .May.
domestik baik secara bilateral maupun multilateral.
Artikel  ini  mengupas  bagaimana pemberdayaan kluster teknologi tinggi di India melalui diplomasi ekonomi dan militer dengan target  wilayah  Asia  Tenggara  sebagai  salah satu pasar potensial bagi industri militernya.
Diplomasi Ekonomi India bagi Asia Tenggara  sebagai  Pasar  Potensial  Industri Militer
Tujuan  utama  diplomasi  ekonomi bagi  negara  berkembang  adalah  peningkatan arus masuk eksternal dalam neraca pembayaran,  baik  neraca  berjalan  maupun modal sehingga kuantitas FDI ( Foreign Direct Investment) dan  cadangan  devisa  mampu menjamin  keseimbangannya  terhadap  arus keluar. Dalam sistem anggaran defisit, diplomasi  ini  menjadi  sangat  krusial  karena investasi dan kredit dari luar negeri diletakkan pada pos pengeluaran. Konsekuensinya, melalui  diplomasi  ekonomi  negara  harus mampu meyakinkan para investor internasional melalui  regulasi  dan  kuantitas  sekuritas domestiknya.
Tahapan  diplomasi  ekonomi  India secara umum, menurut Kishan S Rana 9 terbagi menjadi empat fase, yakni:
a. Promosi  Perdagangan  (awal  1970an  – awal  1980an).  Berawal  dari  kegoncangan harga  minyak  dunia  di  Timur  Tengah pada  tahun  1973,  Pemerintah  India menyadari  potensi  pasar  wilayah  kaya
9 Rana,  Kishan  S  &  Bipul  Chatterjee.  2011. Economic  Diplomacy  :  India’s  Experience. Rajasthan  :  CUTS  International
minyak  ini  cukup  tinggi,  bagi  berbagai produksi  barang  maupun  jasa.  Sejumlah diplomat muda diterjunkan kesana dengan target peningkatan hubungan perdagangan. Status India sebagai eksportir  tenaga  dengan skill murah berawal dari fase ini.
b. Pembentukan Jaringan / Networking (awal 1980an – pertengahan 1980 an)
Merupakan  tahap  mobilisasi  internal  dan eksternal. Aktor non-Negara utama dalam fase  ini  adalah  CII  ( Confederation  of Indian  Industry ),  FICCI  ( Federation  of Indian  Chambers  of  Commerce  and Industry ), Associated Chambers of Commerce and Industry of India
(ASSOCHAM), Federation  of  Indian
Export  Organizations (FIEO).  Mereka secara aktif bekerja sama dengan Kedutaan  Besar  India  di  berbagai  negara guna  mengejar  pangsa  pasar.  Dominasi industri militer sebagai prioritas pembangunan,  mulai  terlihat  nyata  di setiap  aspek  kegiatan  kerja  sama  yang diselenggarakan  oleh  berbagai  instansi swasta di atas.
c. Promotion  / Branding (  akhir  1980an  – akhir  1990an )
Masa  pemeliharaan  pangsa  pasar  melalui keterlibatan segenap aktor industri prioritas  sebagai brand  ambassador .
Diplomasi swasta terlihat semakin mampu mendampingi diplomasi pemerintah melalui  beragam  forum  promosi.  India mulai  dikenal  sebagai  salah  satu  OEM ( Original Equipment
Manufacture )
maupun pelaksana BPO ( Bussiness Process  of  Outsourcing )  di  samping menjadi pasar modal manusia yang cukup kompetitif  dalam  upah  jika  dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.
d. Regulasi  dan  Pembetukan Rezim ( 2000 - ………….)
Merupakan  tahap  pengelolaan  secara struktural  melalui  jaringan  organisasi internasional  maupun  regional.  Posisi India dalam regulasi sangat lemah, hal ini sangat mempengaruhi perkembangan kluster  industri  militernya  menuju  tahap kematangan.  Pangsa  pasar  global  sulit diraih  karena  negara  besar  bersenjata nuklir  (NWS  / Nuclear  Weapon  State ) menolak  mengakui  kompetensinya  secara sejajar  dengan  mereka.  Alternatifnya, India  lebih  berfokus  pada  jasa  militer terkait  dengan  TI,  maupun  pesawat  nir awak.  Sementara  legitimasinya  sebagai NWS  ditempuh  melalui  perundingan bilateral dengan setiap negara potensial.
Secara  umum  hubungan  ekonomi India  dengan  Asia  Tenggara,  mengalami keragaman  dengan  fluktuasi  cukup  tinggi, intensitas  hubungan  ekonomi  maupun  politik Myanmar  dan  Thailand  cukup  tinggi,  diantara mereka terikat kerja sama BCIM –EC maupun BIMSTEC  dan  beragam  kerja  sama  bilateral seperti terurai di beberapa sub bagian di bawah ini.  Meskipun  demikian  inisiasinya  bagi kepentingan kluster industri militer India masih berada  di  tahap  paling  bawah.  Mereka  belum mampu  diberdayakan  secara  potensial  sebagai pasar industri militer. Karena dalam pembelian
persenjataan,  sebagian  besar  negara  dalam kawasan  ini  masih  menjadi  konsumen  utama AS, Rusia, Tiongkok dan Korea Selatan.
India  berusaha  mengatasi  kendala dan hambatan peningkatan kontribusi kawasan ini  melalui  pola  kerja  sama  ekonomi Free Trade  Area , Double  Taxation  Agreement . Pembentukan kluster ekonomi dan perdagangan,  kluster  bantuan  teknik  dan pengembangan modal manusia. Melalui instrumen  tersebut,  ditargetkan  secara  tidak langsung kontribusi mereka terhadap pengembangan industri militer akan meningkat.    Hal  ini  disebabkan  karena  sub sektor  industri  ini  sangat  tergantung  pada persoalan tarif, pajak impor, alih teknologi dan dukungan modal manusia. Apabila India mulai meraih  kepercayaan  sebagai  perantara  Asia Tenggara  dalam  proses  alih  teknologi,  maka tingkat  kepercayaan  meraka  terhadap  produksi militer India juga akan meningkat.
Diplomasi  Militer  India    di  Asia  Tenggara sebagai Pendukung Kluster Industri Militer
Diplomasi militer dan kluster industri  militer  merupakan  dua  variabel  yang terkait  dan  berhubungan  sebab  akibat. Melalui diplomasi militer yang dijalankan, suatu negara akan  memperoleh  dukungan  eksternal  dalam bentuk  suatu  kepatuhan,  sampai  dengan kelangsungan  permintaan  /penawaran  bagi kelangsungan  industri  militernya.  Sebaliknya kluster  industri  militer  mampu  menjadi deterrence /  alat  penangkal  bagi  segala serangan  maupun  ancaman  dari  domestik  atau internasional.
Bentuk  diplomasi  militer  cukup beragam,  menyesuaikan  kebutuhan  masing- masing  negara  sebagai  subyeknya.  Muthanna menguraikan  rincian  obyek  diplomasi  militer seperti pada Tabel 1. Setiap jenis menunjukkan tingginya  intensitas  diplomasi  militer  India terhadap  negara  target  baik  secara  bilateral maupun multilateral.
Tabel 1*

## Klasifikasi Diplomasi Militer India
Jenis Tujuan Peserta Implikasi Dialog  politik,  keamanan dan strategi pertahanan Menciptakan  kesepahaman di antara negara partisipan,terkait dengan permasalahan dan kepentingan bersama diantara mereka Bertingkat  ,  mulai    dari kepala  negara,  sampai pejabat kementerian, jendral, dan kepala batalyon. a. Penanggulangan masalah perbatasan  antar negara
b. Penanganan terorisme Penandatanganan  MoU  / Perjanjian Militer Peningkatan  level  di  atas menuju terbentuknya perjanjian militer Antar  Kepala  Negara kemudian  implikasinya diturunkan  pada  tingkat kementerian a. MoU b. Military
Agreement
c. Treaties
Transparansi dalam kebijakan militer nasional Keterlibatan  suatu  negara anggota dalam masalah kebijakan  militer  domestik dari negara anggota lainnya Peningkatan  partisipasi kebijakan militer domestik antar negara di tingkat eksekutif, legislatif sampai kelompok  kepentingan dan swasta Terbentuknya  Tim bersama dalam latihan,  intelegensi sampai bantuan teknologi bagi pengembangan kluster industri militer Bantuan penegakan hukum atas  Regim  /  Pemerintah incumbent (petahana)  di suatu negara anggota Peningkatan intervensi kebiakan pertahanan hingga level operasional Tentara nasional Fasilitasi  pelatihan, konsultasi, peralatan tempur Penempatan  pejabat  atau tentara sbg personil militer di  suatu  negara    target  / antar negara anggota Terciptanya jaringan komunikasi di antara personil  militer  dari  setiap negara anggota Alumni  latihan  militer  , kursus    yang  telah diselenggarakan  subyek perjanjian Pertukaran antar pejabat dan personil militer Diseminasi Penyamaan  persepsi  atas suatu permasalahan bersama dalam suatu forum Diikuti ketiga aktor pembuat kebijakan militer Seminar, pameran industri  militer  dan pertahanan Partisipasi  dalam  operasi perdamaian dan kemanusiaan Peningkatan  profesionalitas dan  integritas,  harga  diri bangsa Tentara  nasional,  para militer UN Peacekeeping, UN Peace building Humanitarian disaster
Pengadaan  kredit,  bantuan program  maupun  proyek bagi  industri  khususnya industri  militer    negara target Terciptanya situasi kondusif  bagi  hubungan ekonomi  maupun  militer kedua  negara Diikuti ketiga aktor pembuat kebijakan militer a. Kredit b. Bantuan
pengadaan peralatan, persenjataan
c. Kontrak pembangunan infrastruktur telekomunikasi
*Sumber : Muthanna, KA.  2011. “Perspektif of Military Diplomacy”. Journal of Defense Studies Vol V No 1 (Januari)
Antara  diplomasi  militer  dengan deterrence (penangkal),  saling  terkait  antara satu  dengan  lainnya.  Yang  terakhir  menjadi fungsi utama dari konsep yang pertama. Fungsi ini  menujuk  pendapat  Kamphausen 10 mampu dijalankan  cukup  brilian  oleh  Tiongkok. Sebagai  negara  besar  di  Asia  Selatan,  maka India  pun  harus  mampu  menjalankannya. Ketika sampai pada peran penangkal, diplomasi militer sudah mulai berubah sifatnya dari  pencegahan  menjadi  pemaksaan  ( coersive diplomacy )  dan  hanya  senjata  nuklir  yang mampu menjalankannya. Penolakannya terhadap  NPT  ( Non  Proliferation  Treaties ), menyebabkan negara ini menghadapi persoalan lebih  berat  karena  harus  mengupayakan legitimasinya  sebagai  pengembang  sekaligus negara bersenjata nuklir.
Diplomasi ekonominya dengan Kanada  sejak  tahun  1973  mampu  mengatasi stagnasi  hubungan  India  dengan  Barat  akibat penolakannya atas NPT. Program CANDU/ Canada Deuterium
Uranium , memfasilitasi  alih  teknologi  energi  nuklir, menghasilkan  plutonium  serta  pengolahan thorium.  Titik  awal  perkembangan  militer India  guna  memperoleh  legitimasi  dari  AS adalah  perjanjian  militernya  dengan  AS  pada tahun 2005. 11
Kerjasama
militer India-AS merupakan salah satu bentuk kerjasama militer
10 Kamphausen,Roy. Et all. 2010. The PLA at Home and Abroad : Assessing the Operational Capabilities of China’s Military. Forbes Ave, Carlisle : All Strategic Studies Institute
11 “ U.S. & India Sign 10-Year Defense Pact ” Jun 30, 2005  in http://www.defenseindustrydaily.com/us-india- sign-10year-defense-pact-0783/
multidimensional,  antara  dua  negara  dengan kekuatan  militer  asimetris.  Penjanjian ini  sarat dengan  muatan  ekonomi,  politik  maupun keamanan.  India  dalam  melakukan  diplomasi milter  atas  AS  lebih  didominasi  oleh  dengan motif  ekonomi,  untuk  melakukan  internalisasi atas industri militer domestik melalui kerjasama  produksi  sekaligus  melakukan pembelian persenjataan modern. Sementara AS termotivasi  oleh  ambisinya  untuk  melakukan antisipasi  akibat  terganggunya  keseimbangan kekuatan  di  Asia  Selatan  karena  kekuatan militer Tiongkok terlalu dominan. 12
Meskipun demikian sengketa kedua negara mengenai energi nuklir yang dikembangkan India justru menjadi kepentingan  utama  yang  menyatukan  motif mereka  dalam  mengadakan  kerjasama.  Pada tahun 2005 ditandatangani dua buah perjanjian militer  guna  mengadaptasikan  kepentingan yang  berbeda  dari  kedua  negara.  Yang pertama, pada tanggal 30 Juni 2005 ditandatangani naskah perjanjian yang berjudul New  Framework  for  the  US-India  Defense Relationship” (NFDR). Dari muatannya cenderung  untuk  memenuhi  kebutuhan  India khususnya  dalam    perdagangan  militer, kerjasama  militer  dan  kerjasama  produksi dengan  melibatkan  industri  militer  domestik India. 13
12 Chesson,Roy David 2011.”How China Could affect the Future of US Defense Corporations” tersedia dalam https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal111/Chi na3.pdf .
13 Wadhwani Chair in U.S.-India Policy Studies   in http://csis.org/program/us-india-security-and- defense-cooperation .
Setengah  bulan  kemudian,  tepatnya pada tanggal 18 Juli 2005 “United States-India
Nuclear Cooperation Approval and Nonproliferation Enhancement
Act” .
Dibandingkan  dengan  NFDR  yang  berdurasi sepuluh  tahun,  perjanjian  kedua  ini  jangka waktunya tiga puluh tahun karena implikasinya menuntut  waktu  yang  lebih  lama.  Sesuai perjanjian  ini  AS  mengakui  kedaulatan  India sebagai  negara  yang  memiliki  senjata  nuklir ( Nuclear
Weapon State / NWS).
Konsekuensinya AS harus menjamin keanggotaan  India  dalam  kelompok  negara pengekspor persenjataan modern seperti Wassenaar  Arrangement (WA),  Australia Group (AG), Nuclear Suppliers Group (NSG), dan Missile  Technology  Control  Regime (MTCR).  Sebaliknya  India  harus  memberikan akses bagi IAEA ( International Atomic Energy Association )  untuk  melakukan  pengawasan atas  14  reaktor  nuklirnya.  Selain  itu  juga mendukung  diplomasi  militer  yang  dilakukan oleh  AS  guna  menekan  instalasi  nuklir  yang dilakukan oleh Iran, Korea Utara 14
Secara umum sesuai dengan NFDR, dalam perdagangan militer, India mendapatkan dukungan  dari  AS  guna  mengikuti  prosedur peningkatan kualitas dalam pengemasan ekspor  persenjataan  modern.  Selain  itu,  India melakukan pembelian atas sejumlah persenjataan  modern,  termasuk  diantaranya adalah  rudal  balistik  Patriot  melalui  sistem kerjasama  produksi  sehingga  memberikan
14 Kronstadt,  K  Alan,  et  al  2005.  “US  –India
Bilateral Agreement in
“http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/rl33072. pdf .
kesempatan  bagi  firma  militer  domestik  untuk melakukan  alih  teknologi  melalui  sistem perakitan.  Perjanjian  yang  ditandatangani  ini sebenarnya  jauh  dari  harapan  India  yang diajukan dalam perundingan sebelumnya. 15
Dalam    perdagangan  militer  India mengajukan  pembelian  rudal  THAAD  –  rudal hasil  kerjasama  AS  dengan  Israel,  namun  AS hanya  menyetujui  rudal  type Patriot 16 ,  rudal anti  tank Javelin pada  awalnya  juga  juga ditolak  oleh  AS  karena  India  dikhawatirkan akan mampu mempelajari sistem teknologinya 17 ,  namun  pada  tahun  2013 akhirnya disetujui kerjasama produksi generasi baru dari Javelin . 18 Pada tahun yang sama, AS akhirnya  juga  menyetujui  pembelian  pesawat tempur  produksi  Boeing,  P8I.  Pesawat  ini dilengkapi  radar  berjangkauan  sampai  dasar lautan. India menjadi negara kedua setelah AS yang  memiliki  jenis  ini.  Dengan  sistem kerjasama produksi maka proses akhir pembuatan  pesawat  ini  dilakukan  di  India dengan melibatkan firma domestik sebagai sub kontraktor 19 .
15 Research Unit for Political Economy. 2006. “Why the  United  States  Promotes  India’s  Great  –  Power Ambitions”.  Monthly  Review,  Vol  57,  Issue  10
(March) on http://monthlyreview.org/2006/03/01/why-the- united-states-promotes-indias-great-power- ambitions/
16 “ U.S. & India Sign 10-Year Defense Pact ” Jun 30, 2005, log cit
17 “Indo  –US Defense  Technology  Cooperation”  by
Sudesh Rani 28 Feb 2013 in
http://maritimeindia.org/article/indo-us-defence- technology-cooperation.
18 “U.S.,  India  Agree  to  Collaborate  on  Advanced Defense  Technologies”  Sept  30  2013.  In http://www.nti.org/gsn/article/us-india-agree- collaborate-new-defense-technologies/.
19 “Indo –US Defense Technology Cooperation” by Sudesh Rani. Op cit
Pola Kerjasama produksi antara AS dengan  India  hampir  serupa  dengan  sistem leasing maupun offset yang  pernah  dilakukan oleh  India  dengan  Rusia  maupun  beberapa negara Eropa. Perbedaannya adalah menyangkut  jenis  produk,  tergolong  jenis persenjataan modern milik kontraktor pertahanan  AS,  sehingga  harus  memperoleh persetujuan  dari  DOD  berdasarkan  NISPOM ( National Industrial Security Program Operating Manual ). Konsekuensinya jika India hendak  membelinya  dengan  sistem  kerjasama produksi,  pemerintah  AS  harus  mendapatkan persetujuan  dari  pihak  Kongres  AS.  Karena proses  produksi  sepenuhnya  masih  dilakukan oleh  suatu MNC pertahanan,  maka  sistem  ini secara langsung juga melibatkan jaringan MNC pertahanan  dalam  proses  internalisasi  industri militer domestik. 20
Keberhasilannya  sebagai  negara non  NPT  yang  memperoleh  status  NWS/ Nuclear Weapons State , memperlancar diplomasi ekonominya dengan kelompok NSG ( Nuclear  Supplier  Group )  juga  memberikan peluang  langkah  diplomasi  militer  lainnya, seperti  latihan  militer  bersama  serta  tukar menukar  informasi  perkembangan  teknologi persenjataan  baik  secara  bilateral  maupun multilateral. Semua program di atas
20 NISPOM  ditetapkan  DoD,  merupakan  manual prosedur  standar  yang  harus  dipenuhi  oleh  seluruh kontraktor  pemerintah  AS  ,  terkait  dengan persoalan  keamanan  domestik  sebagai  bagian  dari penyedia  persenjataan  DoD,  maka  kontraktor pertahanan seperti Boeing dalam menjalankan kerja sama internasionalnya , harus mentaati ketentuan di dalamnya.  Uraian  selngkapanya  tersedia  dalam http://www.dss.mil/documents/odaa/nispom2006- 5220.pdf .
membangun kerangka diplomasi militer sebagai  wahana  penangkal  bagi  negara  kawan maupun  lawan  sehingga  segan  ketika  hendak menyerang atau menyatakan perang.
Fungsi kedua maupun ketiga merujuk pendapat Kamphausen setting agenda dan reassurance .  Ketiga  fungsi  di  atas  saling melengkapi  serta  berhubungan  antara  satu dengan  lainnya. Deterrence dan reassurance merupakan  fungsi  yang  bersifat  pasif  karena bekerjanya  dua  fungsi  ini  tidak  bisa  dilihat secara nyata,  melainkan Tampak dari berbagai sikap  negara  lain  terhadap  negara  pelaku diplomasi.  Berbeda  dengan    “setting  agenda”, sifatnya  aktif  dan  tampak  nyata  proses  dan langkahnya.  India  menjalankan  fungsi  kedua ini  melalui  keikutsertaannya  secara  aktif sebagai  Pasukan  Perdamaian  PBB,  dalam program peacekeeping maupun peacebuilding . Angkatan Bersenjata India sejak awal kemerdekaan  sampai sekarang  tercatat  sebagai kontributor  utamanya,  bersama-sama  dengan Pakistan dan Bangladesh. Partisipasinya berdampak  ekonomis,  maupun  politis  bagi kluster industri militer.
Keuntungan ekonomis dalam hal ini adalah membuka peluang bisnis non kombatan (sipil)  maupun  penjualan  senjata  artileri  bagi DPSU  / Defense  Public  Sector  Undertaking , RUR maupun  MSME. Peningkatan pasar sipil ini  bagi  kluster  mengakselerasikan  integrasi bisnis  militer  dengan  sipil  di  segala  aspek ekonomi  domestik.  India  menjadi  model  bagi negara  lainnya,  bahwa  persoalan  pertahanan dan keamanan yang semakin komplek mengarahkan  justifikasi  bahwa  bisnis  militer
pasti  memberikan  kontribusi  bagi  GNP  dalam segala situasi, baik damai maupun perang.
Profesionalitasnya  dalam  sebuah misi  perdamaian,  membuat  India  disegani semua  negara  baik  negara  industri  maupun berkembang. Secara politis, hal ini meyakinkan kontraktor pertahanan saat memutuskan melakukan  investasinya  di  Bangalore  juga Hyderabad  sebagai  kluster  industri  militer.  Di samping  Inggris,  Perancis,  dan  Canada  maka AS,  Tiongkok,  Taiwan  bahkan  Korea  Selatan bersedia  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi dan militernya. Dibandingkan dengan Pakistan, Korea Utara dan Sudan Selatan, sebagai negara penolak  NPT,  maka  India  menempati  posisi strategis ketika melakukan perundingan dengan  AS  dan  negara  peratifikasi  NPT lainnya.
Faktor agama Hindu dan kedekatannya  dengan  Rusia  ketika  merintis industri militer, semula menjadi kendala ketika India hendak menjalankan diplomasi militernya  dengan  Timur  Tengah,  Afrika  dan Asia Tengah. Namun profesionalitasnya sebagai  pasukan  PBB  secara  tidak  langsung mendekatkan  komunikasinya  dengan  berbagai wilayah  tetangganya  ini.  India  bisa  diterima oleh  dua  pihak  bersengketa  di  Timur  Tengah, misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab di satu sisi dengan Israel di sisi lainnya.

## Asia  Tenggara  sebagai  Pasar  Industri Militer
Industri  militer  memiliki  sifat monopsoni,  dalam  arti  hanya  sedikit  jumlah pembeli atas beragam produk barang dan jasa.
Penyebabnya  adalah  menurunnya  daya  beli serta meningkatnya berbagai kebutuhan lainnya  sehingga  faktor  keamanan  nasional tidak  mendapatkan  prioritas  utama.  Sifat  ini berdampak pada rendahnya tingkat pengembalian  (ROI)  dari  industri  militer. Padahal  karena  tingginya  tingkat  pembiayaan, industri  militer  dituntut  agar  memiliki term  of trade  positif, nilai  ekspor  produksinya  baik barang maupun jasa harus lebih besar daripada nilai impor.
Implikasinya,  ketersediaan  wilayah sebagai  pasar  tradisional  atau  potensi  mutlak diperlukan.  Pasar  Tradisional  merupakan segmen  yang  telah  dikelola  oleh  suatu  negara. Bagi  India,  Asia  Selatan  dan  Asia  Tengah (Negara  CIS/ Common  Independent  State ) merupakan  pasar  tradisional  bagi  kluster industri  militernya.  Sedangkan  istilah  kedua merujuk atas wilayah yang memiliki keunggulan mutlak maupun kompetitif berpotensi  sebagai  pasar  industri  militer, namun belum sepenuhnya diberdayakan karena keterbatasan  modal.  Tergolong  di  dalamnya adalah wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin (Selatan).
Keberadaan  Asia  Selatan  dan  Asia Tengah (negara CIS) sebagai  pasar tradisional bagi India bersifat taken for granted , dalam arti muncul  karena  India  bagi  kedua  wilayah  ini adalah  lokasi  terdekat  (tetangga),  memiliki cukup  sumber  daya  alam  maupun  manusia yang  mereka  perlukan  untuk  memenuhi kebutuhan  bagi  angkatan  bersenjata,  industri militer dan sub sektor domestik mereka seperti kelistrikan, TI, pertambangan dan lain
sebagainya.  Hegemoni  regional  India  atas kedua  wilayah  ini  semakin  memperkokoh kedudukan  negara  ini.  Namun,  pada  beberapa wilayah  yang  tergolong  pasar  potensial  – seperti  Asia  Tenggara,  Afrika,  dan  Timur Tengah  membutuhkan  penanganan  yang  lebih mendalam  dari  India  melalui  diplomasi ekonomi/ militer.
Data  SIPRI  tahun  1992  dan  2012 menunjukkan  tingkat  pembelanjaan  militer wilayah Asia Tenggara cukup besar, menempati  peringkat  12  besar  (2012),  bahkan melebihi  Asia  Selatan  dan  Asia  Tengah. Namun  mereka  belum  sepenuhnya  berhasil dikembangkan  sebagai  pasar  bagi  industri militer India karena dominasi Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, AS dan beberapa negara Eropa atas  wilayah  ini  masih  cukup  besar.  Ketika India  berusaha  memasuki  kawasan  ini,
misalnya  Myanmar,  maka  harus  menghadapi banyak  sekali  hambatan  eksternal  dari  semua negara di atas.
Peluang  cukup  luas  terbuka  bagi negara  ini  dalam  bisnis  non  kombatan  juga segmen  jasa  militer.  India  sudah  berusaha meraih  potensi  pasar  ini  baik  melalui  kerja sama  bilateral  maupun  multilateral,  khususnya dengan ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan  ini.  Tabel  2  dan  3,  menunjukkan tingkat  inventaris  persenjataan  tiga  negara utama  di  area  ini.  Terlihat  kepemilikan persenjataan  modern  mereka  masih  sangat minim,  sedangkan  daya  beli  mereka  atas produksi  militer  dari  Barat,  Tiongkok  dan Rusia terbatas. Apabila India berhasil menawarkan  produksinya  melaui  konsep  kerja sama ventura, peluang masih terbuka luas.

## Tabel 2*
Perbandingan Tingkat Pembelanjaan Militer Asia Tenggara 1992 dan 2012
*Sumber: Dowdy, John et all.2014. “Southeat Asia : the next growth opportunity inDefense”.www.mckinsey.com/.../aerospace%20and%20defense/.../sea%20defen se data diakses pada tanggal 11 Juni 2015
Hubungan India dengan Asia Tenggara  secara  historis  sudah  terbina  selama berabad  abad.  Kaum  Indian  diaspora  menjadi agen  penyebaran  berbagai  agama  dan  budaya di  wilayah  ini.  Paska  dekolonisasi  (  >  1945), kelompok  ini,  baik  NRI  ( Non  Resident  India ) maupun  PIO  ( Person  of  Indian  Origin )
menjadi  agen  pembangunan  serta  pelaku
diplomasi  swasta  baik  melalui  perusahaan, organisasi  nirlaba  maupun  personal.  Ikatan mereka  dengan  tanah  aiir  menjadi  alat pemersatu kaum perantauan sehingga menyatukan  kepentingan  bisnis  golongan dengan beragam prioritas pembangunan negeri ini.

## Tabel 3*
Representasi Kepemilikan Persenjataan Modern Tiga Negara Utama Asia Tenggara
*Sumber  :  Dowdy,  John  et  all.2014.  “Southeat  Asia  :  the  next  growth  opportunity  in Defense”.www.mckinsey.com/.../aerospace%20and%20defense/.../sea%20defen se data diakses pada tanggal 11 Juni 2015 pukul 16.10

## Myanmar dan Industri Militer India
Potensi  pasar  dari  negara  ini  cukup besar  karenaletak  geografisnya  bersebelahan langsung  dengan  India,  menjadi  tapal  batas selatan  dari  negara  bagian  Mizoram,  Manipur, Nagaland dan Arunachal  Pradesh  (India  Barat Daya). Panjang daerah perbatasan ini lebih dari 1600 kilometer dan tergabung langsung dengan lokasi  BCIM  –EC  (Bangladesh,  China,  India, Myanmar Economic  Corridor ),  salah  satu wilayah  terkaya  di  dunia  dengan  keunggulan mutlak  dalam  mineral,  gas  bumi,  hutan  dan hasil pertanian. Potensi konflik negara tersebut, antara  junta  militer  dengan  kelompok  pro demokrasi menambah nilai tawar bagi industri militer India.
Neraca perdagangan India –
Myanmar, selama bertahun tahun selalu negatif bagi  India,  sebagai  penyeimbangnya  beberapa
perusahaan  pengeboran  minyak  maupun  RUR memiliki hak pengeboran minyak lepas pantai. Meskipun demikian sampai penulisan disertasi, India belum mampu secara optimal menjadikan negara  tetangganya  ini  sebagai  pangsa  pasar industri  militernya.  Segmen  produksi  dan  jasa yang telah ditempuh antara lain jasa pelatihan, konsultasi, dan bantuan teknologi.
Dalam  usaha  pemeliharaan  potensi pasar,  India  harus  bersaing  dengan  Tiongkok. Negara  Tirai  bambu  ini  merupakan  rekanan ekonomi  dan  militer  utama.  Pertimbangan kompetisi  inilah  yang  mendorong  kebijakan India  terhadap  Myanmar    bersifat  elastis. Dukungannya  atas  Aung  San  Suu  Kyi  dan kelompok  pro  demokrasi  tidak  bisa  bersifat tegas  / frontal,  karena  kepentingan  perusahaan domestiknya di negara tersebut menuntut sikap kompromi dengan Junta Militer. Tabel 4* Representasi Keterlibatan Firma Domestik India di Myanmar Nama Perusahaan Nilai Kontrak (US $) Jenis Jasa Lokasi Punj Lloyd 475 juta Oil and Gas Pipeline L& T 250 Juta Wellhead platform pipeline Zwatika 112 juta Wellhead platform pipeline Yetagun Jubilant Energy PSC I Block Nipha Export 20 juta Multiple vegetable Oil Processing  Complex Vihan Network Ltd 5 juta Mobile Telecom
Sumber  :  Mukhim,  Patricia.2013.”India  –Myanmar  Economic  Partnership  and  the  Development  of
India’s North
East.”.http://ris.org.in/images/RIS_images/pdf/India- Myanmar%20Meeting%204%20feb%202013%20PPT/Patricia.pdfdata  diakses  pada  tanggal 18 Juni 2015
Hubungan India dengan Myanmar telah mencapai seluruh tahapan obyek dalam diplomasi militer  seperti  tercantum  dalam  penjelasan  sebelumnya.  Alurnya  secara  alami  terstruktur  menuju penguatan  jaringan  industri  militer  kedua  negara.  Kecenderungan  ini  secara  tidak  langsung  semakin mendekatkan India dengan Junta Militer Myanmar (SPDC/ State Peace and Development Council) dan menjauhkannya dari kelompok oposan pro demokrasi (Kubu NLD / National League for Democracy ).
Titik  balik  perubahan  hubungan  India  –  Myanmar  mulai terlihat  sejak  tahun  1998,  ketika kepentingan  penyaluran  minyak  bumi  dari  Myanmar  bagi  kepentingan  industri  domestik  India semakin  terancam.  Tiga  aspek  perubahan  dinamika  kedua  negara,  menurut  Rong  Wang 21 meliputi ekonomi dan perdagangan, bantuan pengembangan modal manusia dan bantuan teknis / infrastruktur. Bagi sub sektor industri militer ketiga aspek terimplikasikan sesuai Tabel di bawah ini.

## Tabel  5
Kluster Ekonomi dan Perdagangan Representasi RUR dan DPSU di Myanmar Nama Jenis Uraian Wipro Technologies Ltd Sub Kontraktor Telenor Myanmar (cabang Telenor Norwegia) Pengembangan jaringan telekomunikasi Tata Motor Kerja sama ventura dengan Myanmar Automobile & Diesel Industries Ltd (SoE Myanmar) Pembangunan Pabrik truk dan alat berat Kerja  sama ventura dengan AGI (Apex Greatest Industrial Co Ltd) Penjualan kendaraan sipil Tata Consultancy Service dan CMC FDI systems integration and asset-based solutions Mahindra & Mahindra FDI Pendirian  cabang guna efektifitas penjualan produksi Ashok Leyland FDI Pendirian  cabang guna efektifitas penjualan produksi Kirloskar Ltd FDI Pendirian  cabang guna
21 Wang, Rong and Cuiping Zhu (ed). 2015.  Annual Report on the Development of International Relations in the Indian Ocean Region (2014).  New York : Springer.
efektifitas penjualan produksi Tata Power Ltd FDI Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Batu Bara dan gas Bumi (Geo thermal ) Godrej FDI Pendirian  cabang guna efektifitas penjualan produksi Bharat Forge FDI Pendirian  cabang guna efektifitas penjualan produksi BEL (DPSU) FDI Sonar system on frigates HAL (DPSU ) FDI Upgrade fighter aircraft Sale of Advanced light helicopter GSL FDI Supplier naval equipment Tabel 6* Kluster Bantuan Teknik dan Pengembangan Modal Manusia di Myanmar Jenis Uraian Lokasi Proyek Bantuan  Proyek Peningkatan infrastruktur  transportasi Tamu -Kalewa- Kalemyo Rhi – Tiddim Kaladan multimodal Transport Pengembangan jalur rel kereta api Peningkatan jaringan telekomunikasi 32 kota di Myanmar Pengeboran gas , minyak bumi lepas pantai Pengembangan proyek Hydro power Tamanthi Pengembangan  modal manusia India Myanmar Industrial Training Center Pakkoku Myingyan Myanmar India English Center
Myanmar India Enterprise Development India Myanmar Center of Improving Level of Technology and Science
*Sumber :  Wang, Rong and Cuiping Zhu (ed). 2015.  Annual Report on the Development of International Relations in the Indian Ocean Region (2014).  New York : Springer

## Thailand dan Industri Militer India
Seperti  Myanmar,  Thailand  adalah rekanan  tradisional  /  historis  bagi  India, ditinjau  dari  jumlah  migran  (Indian  diaspora), persebaran  agama  Budha  dan  peningkatan jumlah  NRI  /PIO  di  wilayah  negara  ini. Perbedaannya Thailand tidak memiliki parameter  intensitas  konflik  domestik  serta bahan baku berlimpah seperti Myanmar.
Meskipun  kerjasama  ekonomi  dan sosial budaya telah dijalankan melalui berbagai wahana,  namun  posisi  neraca  pembayaran India  atas  Thailand  sampai  tahun  2014 senantiasa  negatif.  Kompensasinya  terhadap neraca modal kedua  negara dijalankan melalui partisipasi  swasta  India  dalam  pembangunan domestik  Thailand,  baik  dari    RUR  (Tata, Mahindra  &  Mahindra),  maupun  MNC  dan firma  domestik  India  non  RUR  seperti Aditya
Birla  Group,  Thai  Baroda  Industries,  Usha Siam  Steel  Industries,  Ranbaxy  Laboratories, Lupin  Laboratories,  Indo  –  Rama  Group,
Infotech, Satyam Computer . 22
Kendala peningkatan hubungan ekonomi  kedua  negara,  khususnya  bagi kepentingan  industri  militer  adalah  kesamaan kekayaan  alam  berakibat  pada  rendahnya  nilai kelangkaan  suatu  item.  Thailand  lebih  sering menjalankan  transaksi  pembelian  persenjataan dengan  AS,  Uni  Eropa  dan  Tiongkok  karena potensi  kelangkaan  produksi  perdagangan maupun counter  trade di  antara  mereka  lebih tinggi.  Dampaknya,  India  harus  melakukan impor  mesin,  baja  sampai  dengan  kendaraan
22 Barman,  Arup.  2001.    India  –  Thailand’s Engagement  in  HRD  Diplomacy    A  Case.    SSRN Electronic Journal (July)
sebagai  kompensasi  sejumlah  impor  Thailand atas beragam produksi barang dan jasa India.
Guna membangkitkan potensi perdagangan  militer  kedua  negara  perlu ditingkatkan  diplomasi  militer  khususnya pelatihan, offset dan  kerja  sama  ventura, terutama bagi bisnis non kombatan. Sejak 2002 inisiasi  peningkatan  kerja  sama  militer  telah dijalankan,  integral  dengan  beragam  wahana yang  telah  ada.  Di  antara  semua  instrumen yang paling menonjol adalah potensi pengembangan  modal  manusia.  Target  jangka menengah  adalah  peningkatan  investasi  dan terjalinnya  jaringan  bilateral  dalam  pengadaan kebutuhan  persenjataan  Angkatan  Bersenjata Thailand ( Royal Thailand Army ).

## Tabel 7
Wahana Kerja sama Ekonomi Sosial dan Budaya India - Thailand
Multilateral BIMSTEC Trilateral transport linkage Asia Cooperation Dialogue ASEAN Regional Forum Mekong Gangga Cooperation
Bilateral
India - Thailand Free Trade Area India - Thailand Free Trade Area
India - Thailand Double Taxation Agreement
Tabel 8 Kontribusi RUR /DPSU di Thailand Nama Jenis  Kontribusi Uraian TCS Joint Venture P to P ( Firstech Solution ) IT Outsourcing service Tata – HAL Branch manufacturing , aviation service Mahindra Technology Branch IT Outsourcing service Bharat Forge- Elbit Systems  (Israel) provider of RTA ATMOS systems Ashok Leyland provider of RTA vehicles for humanitarian disaster HCL Technologies Branch IT Outsourcing service Larsen & Toubro provider of offshoring Zwatika Development Project infosys technologies Provider IT Outsourcing service Kirloskar Provider infrastructure project Tata Motor Branch plant, manufacturing

## Singapura dan Industri Militer India
Negara  di  tepi  Selat  Malaka  ini memiliki posisi penting sebagai pasar potensial bagi  industri  militer  India.  Hubungan  yang terjalin  antara  kedua  negara  lebih  berdasarkan
strategis  pragmatis,  bukan  berdasarkan  sosio historis.  Posisi  geopolitiknya  menunjukkan dari  kerangka  “ Look  East  Policy ”,  India seharusnya mampu mengendalikan, memanfaatkan  serta  membangun  jaringan
dengannya  guna  kepentingan  hegemoni  Asia Selatan,serta kelangsungan pembangunan
domestik.
Sebaliknya Singapura juga membutuhkan  India  sebagai  pasar  bagi komoditas  barang  dan  jasa  andalannya.  Dari sudut  kluster  industri  militer,  kedua  negara masing  masing  memiliki  kelebihan  juga kekurangan. Melalui jaringan bilateral maupun multilateral  kelemahan  kluster  industri  militer
bisa berkurang sementara potensi nilai lebihnya  mampu  ditingkatkan. Tabel  9 menunjukkan komparasi kelemahan dan keunggulan  dari  kluster  industri  militer  kedua negara,  setelah  dipasangkan  ke  dalam  suatu tabel matrik, terlihat keunggulan yang dimiliki kluster  industri  Singapura  mampu  mengurangi kelemahan kluster India begitu juga sebaliknya.
Tabel 9
Komparasi Kelemahan dan Keunggulan Kluster Industri Militer
Singapura - India Negara Kelemahan Keunggulan Singapura 1. Kurang sinergi antara inkubator,
katalisator  dengan  techno  park  sebagai
wahana kluster
2. Minim konsumen / pelanggan
3. Belum memiliki kebijakan pengembangan kluster sebaik ketiga model
4. Minim  Sumber  daya  alam,  khususnya bahan baku bagi industri militer
5. Belum  mencapai  teknologi nuclear  sub
marine , maupun ICBM
6. Wilayah negara sempit, sehingga pengembangan  kluster  industri  militer mengalami stagnasi 1. Kompetensi  jasa  MRO  bertaraf global 2. Dukungan manajemen TI terstruktur  dalam  suatu  techno park,  mampu  mengintegrasikan beragam  unsur  penunjang  kluster seperti  pasar  modal  internasional, bank, dan pasar modal.
India
Instrumen pemasaran kluster belum bekerja  optimal  sehingga  kompetensi produksi  persenjataan  kurang  dikenal secara  global dibandingkan  dengan  kedua 1. Terjadi  sinergi  antara  inkubator, katalisator  dengan  techno  park sebagai wahana kluster.
2. Memiliki pasar tradisional maupun
model lainnya (Tiongkok)
potensial 3. Kaya sumber daya alam ,
khususnya  besi,  baja  aluminium sebagai  bahan  baku  bagi  industri militer 4. Telah  mencapai  teknologi nuclear sub marine dan ICBM
Kluster  industri  militer  Singapura mengacu  pada  model  pertama  (Tiongkok /Taiwan),  bercirikan  dominasi  dari  beragam
GLC ( Government Linked Company ).
Meskipun berlokasi di area sempit, pemerintah
mampu  melakukan  manajemen  TI  sehingga
Jurong Industrial Estate terkonsentrasi menjadi  lima  spesifikasi  :  a)  Senjata  artileri, mulai  dari  tank,  senjata  api  dan small  arm , berada di bawah koordinasi Singapore Technologies Engineering / STE; b) Perakitan dan  MRO  (Reparasi  dan  pemeliharaan) pesawat  tempur  dikordinir  oleh Singapore Technologies  Aerospace ;  c)  Kapal  dan  senjata bagi angkatan laut dengan koordinator
Singapore Technologies Marine ; d) C4ISR dan elektronika  berkoordinasi  dengan Singapore Technologies  Electronics dan  dinamika  ( arm drone )  dikendalikan Singapore  Technologies
Dynamic Pte .
Manajemen  atas  potensi  pasar Singapura  bagi  industri  militer  India  telah mencapai  tahapan  yang  lebih  tinggi  apabila dibandingkan  dengan  pengelolaan  terhadap Myanmar dan Thailand.  Hampir seluruh RUR memliki  kantor  cabang  di  negara  ini.  Diantara RUR  tersebut,  yang  paling  menonjol  adalah
Tata  dan  Mahindra  &  Mahindra  Group. 23
Temashek
Holding Company sebagai konsorsium  milik  pemerintah  bahkan  secara aktif  menjadi  broker  bagi  saham  Ashok Leyland.
23 Tech  Mahindra,  Mahindra  Satyam,  Mahindra Aerospace    memiliki  cabang  di  Singapura.  Anand Mahindra    dan  Ratan  Tata  menjadi  anggota International    Advisory  Council ,    dewan  penasehat Economic Development Board Singapura
Tabel 10

## Kluster Kerja Sama India – Singapura
Kluster Segmen Uraian India Singapore  Special Economic  Zone Electronic Hardware Capital, Connectivity, Capabilities, Comfort IT & ITES Manufacturing Logistic & Warehousing India Singapore  military Exercises arm, navy, air (SIMBEX, SINDEX) coast patrol SAR Operation anti-piracy exercises Joint Working Group Joint Science and Technology Committee advanced material & Energy Military Training provider training for Singapore Airlines Joint Venture / Production air lines Vistara (Tata sons - Singapore Air Lines Techno park Bangalore Techno Park Defence Procurement and System Development Working Group Naval think tank, war ship

## Kesimpulan
Myanmar,  Thailand  dan  Singapura menjadi  tiga  negara  representasi  di  Asia Tenggara yang  memiliki potensi  tertinggi bagi peningkatan perdagangan militer India sekaligus kelangsungan inovasi kluster industri militer India. Masing-masing Negara memiliki spesifikasi  khusus  yang  secara  langsung menjadi  keunggulan  mutlak  mereka  terhadap India  sebagai  negara  tetangga.  Sementara  bagi
India  kebijakan  terhadap  mereka  terangkum dalam  konsep  “ Looking    East    Policy ”.  Asia Tenggara    dengan  konsep  ini  seharusnya dijadikan  sebagai  rekanan  utama,  bahkan dalam  jangka  panjang    ditargetkan  diantara wilayah  ini  dengan  India  terbentuk  hubungan patron klien  atau setidaknya suatu  kerja sama yang  saling  menguntungkan  kedua  belah pihak.
Kemenangan  mutlak  Partai  NDL  ( National  League  of  Democracy )  atas  partai pertahanan  USDP  ( Union  Solidarity  and Development  Party )  dalam  Pemilihan  Umum Myanmar  pada  tanggal  8  November  2015 menempatkan  India  pada  posisi  yang  lebih menguntungkan  apabila  dibandingkan  dengan Tiongkok.  Negara  ini  tinggal  meningkatkan komunikasi  serta  dukungannya  terhadap  Aung San  Suu  Kyi,  tanpa  harus  meninggalkan jaringan  yang  telah  terbina  dengan  Junta Myanmar.  Proses  pengalihan  kewenangan sejumlah  aset  domestik  Myanmar  tinggal menunggu  hasil  negosiasi  antara  pihak  militer dengan  NDL.  Berbeda  dengan  Tiongkok  yang semula  menjadi  rekanan  utama  Rezim  Militer maupun  USDP.  Setelah  suksesi  nasional Myanmar,  harus  mengubah  haluan  kebijakan luar  negerinya  guna  menjamin  kelangsungan aset mereka disana.
Thailand memiliki kompetensi dalam  kuantitas  sumber  daya  manusia  (NRI dan  PIO).  Jumlah  ini  diharapkan  menjadi penjamin  eksistensi  investasi  India  di  negara Gajah  Putih  ini.  Dukungan  ini  sifatnya  sangat solid  karena  berasal  dari  unsur  nasionalitas India  sebagai  bangsa.  Berbagai  gejolak  politik yang  terjadi  disana  tidak  mampu  menghambat kemajuan investasi yang telah ditanamkan baik yang berasal dari swasta maupun pemerintah.
Keunggulan dalam manajemen
techno park yang dimiliki Singapura sebanding dengan  kelemahannya  pada  segmen  sumber daya  alam.  Hal  ini  mampu  diimbangi  India dengan  serangkaian  kerja  sama  serta  latihan militer.  Interaksi  kedua  negara  meluas  sampai
dengan kontribusi swasta India dalam penetapan  kebijakan  ekonomi  negeri  di  ujung Selat  Malaka  ini.  Dukungan  kaum  Indian Diaspora  disana  juga  menjadi  faktor  penentu keberhasilan  pemberdayaan  negara  ini  sebagai pasar potensial industri militer India.

## Daftar Referensi

## Buku
Bitzinger,  Richard  A.  2009. The  Modern
Defense Industry : Political, Economy, Technological Issues .
California : ABC-CLIO Hoyt,  Timothy  d.  2006, Military  industry  and regional  defense  policy:  India,  Iraq, and Israel , London: Routledge.
Nye,  Joseph  Samuel.  Jr.  2004. Soft  Power  : the  Means  to  Success  in  World
Politics . New York : Public Affairs
_________________2010. Cyber Power. Belfer Center for Science &
International Affairs .May. _______________________ , 2011. The Future of Power .
New York. Public Affairs
Rana,  Kishan  S  &  Bipul  Chatterjee.  2011.
Economic  Diplomacy  :  India’s Experience. Rajasthan    :    CUTS International
Wang,  Rong  and  Cuiping  Zhu  (ed).  2015.
Annual Report on the Development of International  Relations  in  the  Indian Ocean  Region (2014).    New  York  :
Springer.
Kamphausen,Roy.  Et  all.  2010. The  PLA  at Home  and  Abroad  :  Assessing  the Operational  Capabilities  of  China’s Military.  Forbes  Ave,  Carlisle  :  All Strategic Studies Institute

## Jurnal
Neuman,  Stephanie  G.  1994.  “Arm  Transfers, Military  Assistance,  and  Defense Industries  :  Socio  economic  Burden or  Opportunity  ?”. Annal  of  the American  Academy  of    Political  and Social  Science Vol    535  :  The  Arm Trade : Problem  and  Prospect in the Post Cold  War World (Sept)
Ross, Andrew L. Peter Dombrowski. 2008.”The  Revolution  in  Military Affairs,  Transformation  and  the Defence Industry”. Security
Challenges , Vol. 4, No. 4 (Summer ) Barman,  Arup.  2001.    India  –  Thailand’s Engagement  in  HRD  Diplomacy    A Case. SSRN  Electronic  Journal (July)
Muthanna, KA.  2011. “Perspektif of Military Diplomacy”. Journal  of  Defense Studies Vol V No 1 (January)

## Artikel
Biegon, Rubrick. 2013. “The Banality of Smart Power : Reconstituting US
Hegemony  after  Bush”. International Paper that  was  submitted  for University of Kent POLIR Post Grad Conference 17 May.

## Internet
Dowdy, John et all.2014. “Southeat Asia : the
next growth opportunity in
Defense”.www.mckinsey.com/.../aer ospace%20and%20 defense /.../sea%2 0 defense “Indo  –US  Defense  Technology  Cooperation” by  Sudesh  Rani  28  Feb  2013  in http://maritimeindia.org/article/indo- us-defence-technology-cooperation
Kronstadt,  K  Alan,  et  al  2005.  “US  –India
Bilateral Agreement in “http://www.au.af.mil/au/awc/awcgat e/crs/rl33072.pdf Mukhim, Patricia.2013.”India –Myanmar Economic Partnership and the Development  of  India’s  North East.”.http://ris.org.in/images/RIS_im ages/pdf/India- Myanmar%20Meeting%204%20feb %202013%20PPT/Patricia.pdf Research  Unit  for  Political  Economy.  2006. “Why  the  United  States  Promotes India’s  Great  –  Power  Ambitions”. Monthly  Review,  Vol  57,  Issue  10
(March) on http://monthlyreview.org/2006/03/01/ why-the-united-states-promotes-
indias-great-power-ambitions/
“U.S., India Agree to Collaborate on Advanced Defense Technologies” Sept 30 2013. In  http://www.nti.org/gsn/article/us- india-agree-collaborate-new-defense- technologies /
“ U.S. & India Sign 10-Year Defense Pact ” Jun
30, 2005 in http://www.defenseindustrydaily.com /us-india-sign-10year-defense-pact-
0783/
Wadhwani  Chair  in  U.S.-India  Policy  Studies in http://csis.org/program/us-india-
security-and-defense-cooperation