Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal.337-342| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3331.337-342

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN JASA PIHAK KETIGA (DEBT COLLECTOR) DALAM MENAGIH KREDIT BERMASALAH PADA PT ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE TBK
Kasirinus Jee Lua, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia asryeka2017@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Penggunaan jasa pihak ketiga oleh perusahaan pembiayaan PT.Adira Dinamika Multifinance melalui perusahaan jasa pihak ketiga (debt couecton untuk melakukan fungsi penagihan terhadap konsumen atau debitur yang sulit ditagih  dengan  dinyatakan  melakukan  wanprestasi.  Pengaturan  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  oleh  perusahaan pembiayaan,  diatur  dalam  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018  tentang    Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan Pembiayaan,  dimana  perusahaan  pembiayaan  bisa  melakukan  kerjasama  kepada  pihak  lain  (jasa  pihak  ketiga) bertujuan untuk menagih kredit bermasalah., akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kerjasama antara jasa pihak ketiga  dengan  perusahaan  pembiayaan  untuk  menagih  kredit  bermasalah  bahwa  perusahaan  pembiayaan bertanggung  jawab  penuh  terhadap  kerjasama  yang  dilakukan  apabila  ada  perbuatan  yang  melanggar  hukum sesuai  dengan  dalam  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018.  Namun  jika  perusahaan  pembiayaan  sudah  melakukan prosedur  yang  ditetapkan  dan  jasa  pihak  ketiga  tetap  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  maka pertanggungjawaban  dibebankan  kepada  jasa  pihak  ketiga  dalam  rangka  menagih  kredit  bermasalah.  Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini,  yaitu  dengan  mengumpulkan  dari  studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  teknik  dokumenter/pencatatan yang diperoleh berkaitan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Kata Kunci: Jasa Pihak Ketiga, Kredit, Penggunaan.

## Abstract
The  use  of  third  party  services  by  financing  company  PT  Adira  Dinamika  Multifinance  through  a  third  party Service Company (debt couecton to perform a collection function for consumers or debtors who are difficult to collect by being declared in default. Regulations for the use of third party services by financing companies are regulated in POJK No. /POJK.05/2018 concerning the Implementation of Business Financing Companies, where financing  companies  can  collaborate  with  other  parties  (third  party  services)  with  the  aim  of  collecting  non- performing loans., The consequences of collaboration between third party services and financing companies to collect non-performing loans that the finance company is fully responsible for the cooperation carried out if there is an act that violates the law in accordance with POJK Number 35 / POJK.05 / 2018. However, if the financing company has carried out the prescribed procedure and the third party service continues to commit acts against the law, then the liability will  be borne by the third party's services  in order to  collect non-performing  loans. This research uses normative legal research. The technique of collecting legal materials in this study is to collect from literature studies using documentary / recording techniques obtained related to primary, secondary, and tertiary legal materials.
Keywords: Third Party Services, Credit, Usage.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) (Maksum, 2015). Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat  Indonesia yang adil dan makmur, dengan tidak membeda-bedakan  persona  setiap  warga  negara  termaktub  dalam  Undang-Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang merupakan tujuan negara. Dalam rangka itu pembangunan  nasional  yang  diejawantahkan  pada  bidang  perekonomian  adalah  upaya  imanen pemerintah  bersama  warga  negara  mencapai  tujuan  tersebut.  Posisi  sentral  perekonomian  dibangun sebagian besar atas dasar kebutuhan pribadi yang mengoptimalkan pembelanjaan barang komersil baik itu  berupa  barang  maupun  jasa  di  masyarakat.  Dengan  begitu  semakin  banyaknya  kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhannya diperlukan suatu sistem pembiayaan
yang fleksibel. Pembiayaan ini muncul guna membantu biaya pembelian barang dan jasa baik itu berupa tunai maupun secara tidak tunai atau kredit.
Selain bank adanya lembaga non bank yang melakukan kegiatan pembiayaan yakni perusahaan pembiayaan  menambah  geliat  ekonomi  yang  mempunyai  peran  cukup  penting  sebagai  sumber pengelolaan dana pengembangan pembangunan. Perusahaan pembiayaan ini salah satu alternatif bagi masyarakat  untuk  memenuhi  konsumerismenya  dalam  membeli  sesuatu  berupa  kredit.  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  35/POJK.05/2018  pada  Pasal  2  dan  Pasal  3  menyebutkan  bahwa perusahan  pembiayaan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat  dan  dapat  melakukan kegiatan dengan beberapa cara dalam rangka melakukan penyediaan dana atau barang modal.
Salah satu perusahaan pembiayaan yang sudah lama bergerak di pembiayaan konsumen yang bersifat konsumtif adalah PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Pada saat konsumen akan melakukan pembelian  sesuatu  apakah  itu  kendaraan  bermotor  misalnya  dengan  cara  kredit,  maka  perusahaan pembiayaan  akan  menganalisa  dan  membuat  perjanjian  dengan  kesepakatan  antara  perusahaan pembiayaan dan konsumen. Kemudian terjadilah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana perusahaan  pembiayaan  selaku  kreditur  mempunyai  hak  dan  kewajibannya  dan  konsumen  selaku debitur  mempunyai  hak  dan  kewajibannya.  Maka  proses  kredit  berjalan  dan  debitur  melakukan angsuran yang  telah ditetapkan  selama jangka waktu tertentu dan besaran biaya angsuran  yang telah disepakati. Pada saat berjalannya proses kredit masing-masing pihak harus patuh terhadap isi perjanjian yang telah disepakati bersama.
Timbul  masalah  ketika  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur,  dalam  hal  ini keterlambatan  pembayaran  angsuran,  dengan  kelalaian  dalam  melaksanakan  kewajibannya  sehingga mengakibatkan  kredit  macet  atau  kredit  bermasalah.  Tentu  saja  perusahaan  pembiayaan  akan melakukan penagihan, dengan cara sesuai dengan standar operasional perusahaan pembiayaan tersebut. Manakala terjadinya kesulitan dalam hal penagihan dikarenakan pihak konsumen tidak mau membayar atau  menyerahkan  jaminan  tentu  menjadi  kesulitan  tersendiri  bagi  pihak  perusahaan  pembiayaan. Dimana,  perihal  penagihan  merupakan  hak  yang  dipunyai  oleh  perusahaan  pembiayaan  terhadap konsumen/debitur yang telah gagal bayar atau melakukan wanprestasi karena tidak membayar angsuran atau kredit yang telah diperjanjikan.
Beberapa  penelitian  meneliti  hal  yang  serupa  dengan  tujuan  berbeda  misalnya  beberapa penelitian  yang  dilakukan  oleh Nur  Rima  Cessio  Magistri ,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya  berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana”. Chant S. R. Ponglabba berjudul “Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam tindak Pidana Menurut Kuhp”.  Cliff  Edward  Fransiscus  Liono, Christine  Tooy,  Suriyono  Suwikrono  dalam  penelitiannya berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan  Fidusia  Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”.
Tatkala  itu  terjadi,  perusahaan  pembiayaan  akan  melakukan  kerjasama  dengan debtcollector(agen  penagih)  dimana  berperan  sebagai  jasa  pihak  ketiga  atau  pihak  lain,  yang  berarti bukan  karyawan  dari  perusahaan  pembiayaan,  namun  pihak  luar  yang  diberi  kuasa  oleh  perusahaan pembiayaan untuk bekerja sebagai penagih dan menangani konsumen/nasabah yang mengalami kredit bermasalah.  Penyelesaian  penagihan  kredit  bermasalah  oleh  debt  collector  terhadap  konsumen  pada pelaksanaannyabisa  menimbulkan  konflik  baru  antara  debtcollector  dengan  konsumen,  dimana  debt collector bisa berbuat tindakan yang sewenang-wenang kepada konsumen ataupun sebaliknya dan perlu dicermati sebelumnya bahwa adanya perjanjian antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen pada perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

## II. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Normatif.  Menurut  H.  Ishaq mendefinisikan penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.Sedangkan menurut  ( Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji,  2010:  13-14 )  Penelitian  normatif  atau  disebut  juga penelitian  hukum  kepustakaan  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Dengan menggunakan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  meliputi perundang-undangan,  putusan-putusan  hakim.  Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  yang
diperoleh  dari  kepustakaan  atau  literatur  yang  berupa  buku-buku,  laporan  penelitian,  jurnal  ilmiah, karya  ilmiah  di  bidang  hukum.  Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan  petunjuk  maupun  penjelasan atas bahan primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus umum, website, dan ensiklopedia. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  pada  penelitian  ini,  yaitu  dengan  mengumpulkan  dari  studi kepustakaan  dengan  menggunakan  teknik  dokumenter/pencatatan  yang  diperoleh  berkaitan  dengan bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Sedangkan,  bahan  penelitian  yang  diperoleh  dari  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diolah dengan analisis kualitatif yakni bekerja dengan bahan, mengorganisasikan bahan, mensistematiskan dengan memberikan deskripsi yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan secara sistematis dan umum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  terhadap  Jasa  Pihak  Ketiga  Perusahaan  pembiayaan  menurut  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan  disebutkan  badan  usaha yang melakukan  kegiatan pembiayaan barang dan/atau  jasa. Pada peraturan tersebut disebutkan juga kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan begitu berdasarkan pengertian tersebut unsur perusahaan pembiayaan terdiri dari:
1. Badan usaha 2. Kegiatan pembiayaan
3. Penyedia dana
4. Barang konsumsi dan produkti.
Pengertian  kredit  menurut  Undang-undang  10  Tahun  1988  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  yaitu  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam  meminjam  antara  bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah angka waktu dengan pemberian  bunga.  Sedangkan  pengertian  pembiayaan  adalah  penyedia  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan (Kasmir, 2015 85).
Atas  dasar  kepercayaan  itulah  yang  menjadi  alasan  seseorang  mempunyai  hak  atas  sesuatu terhadap  orang  lain  yang  merupakan  dasar  dari  suatu  perikatan.  Perikatan  inilah  yang  menjadi  dasar antara  para  pihak  dalam  kesepakatan  sewa  menyewa,  pinjam  meminjam,  prestasi,  kepercayaan,  dan adanya jangka waktu tertentu serta timbal balik yang berhubungan dengan suatu objek benda.
Didalam kredit adanya suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dalam hal ini antara pihak perusahaan  pembiayaan  dan  konsumen.  Perjanjian  merupakan  persetujuan  yang  bersumber  dari kehendak  dua  pihak,  sehingga  orang  terikat  pada  perjanjian  karena  kehendaknya  sendiri,  sedangkan pada undang-undang terlepas dari kehendaknya ( Luh Nila Winarni, 2016:103 ). Ketentuan pada Pasal 1338  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menyebutkan  semua  perjanjian  yang  dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Penggunaan  kredit  konsumen  merupakan  salah  satu  yang  memiliki  resiko  tinggi,  sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan dalam pelunasan yang jika diteruskan akan menjadi masalah serius  yakni  kredit  macet.  Di  Dalam  perjanjian  jika  salah  satu  pihak  tidak  melakukan  prestasi  maka dikatakan  wanprestasi  yakni  jika  tidak  melakukan  apa  yang  diperjanjikan.  Wanprestasi  adalah kenyataan  sebaliknya  dari  prestasi,  Dalam  hal  ini,  jika  dalam  prestasi,  isi  dari  perjanjian dijalankan/dipenuhi  oleh  para  pihak,  maka  dalam  wanprestasi  tidak  menjalankan/memenuhi  isi perjanjian yang bersangkutan ( Munir Fuady, 2014 207 ).
Penekanan wanprestasi ketika konsumen (debitur) yakni ketika tidak mampu membayar cicilan atau tertunda pembayarannya maka akan dilakukan penagihan oleh perusahaan pembiayaan dalam hal ini  PT  Adira  Dinamika  Multifinance  Tbk  sesuai  dengan  haknya.  Perusahaan  pembiayaan  akan melakukan  tindakan  penagihan  dengan  memperhatikan  peraturan  yang  ada  baik  itu  melalui  standar operasional yang berlaku di internal maupun sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ada.
Akan tetapi jika cara ini tidak berhasil dikarenakan  adanya kesulitan dalam penagihan maka perusahaan pembiayaan akan bekerjasama dengan jasa pihak ketiga atau pihak lain. Jasa adalah setiap
tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa pun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik ( Suharto Abdul Majid, 2011 33 ). Dapat dikatakan bahwa jasa pihak ketiga ini merupakan adanya suatu pihak lain untuk melakukan sesuatu atau diberdayakan oleh pihak yang  sedang  mempunyai  hubungan  perjanjian  mengenai  sesuatu  hal  dan  dengan  diiringi  suatu perjanjian lainnya.
Penggunaan jasa pihak ketiga bukan merupakan orang internal atau karyawan dari perusahaan pembiayaan namun diberikan tugas yang berfungsi sebagai agen penagihan, sehingga menghubungkan antara  kreditur  (perusahaan  pembiayaan)  dan  debitur  (konsumen).  Dapat  dicermati  jasa  pihak  ketiga mempunyai  kewenangan  untuk  menagih  kepada  konsumen  melalui  surat  kuasa  yang  berasal  dari perusahaan pembiayaan selaku pihak yang menyewanya.
Keberadaan jasa pihak ketiga dalam menyelesaikan mengenai penagihan hutang-piutang pada perusahaan pembiayaan terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  tepatnya  Pasal  48.  Terlihat  bahwa  pihak  lain  yang dimaksud adalah pihak jasa ketiga atau jasa penagih (debt collector'). Ketentuan tersebut hadir sebagai payung  hukum  untuk  menggunakan  pihak  ketiga  dalam  rangka  fungsi  penagihan  kepada  debitur, Dimana debt colledorharuslah dinaungi oleh pihak yang berbadan hukum debt collection, memiliki izin dari  instansi  yang  berwenang,  serta  mempunyai  sumber  daya  manusia  yang  telah  disertifikasi kompetensi dibidang penagihan. Dengan demikian hal ini harus dipenuhi guna adanya payung hukum penggunaan  jasa  pihak  ketiga  oleh  perusahaan  pembiayaan  PT  Adira  Dinamika  Multifinance  Tok. Hubungan antara PT Adira Dinamika Multifinance dengan perusahaan jasa pihak ketiga ini merupakan hubungan kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian sehingga pihak ketiga (debt collector) ini mendapatkan kuasa dari perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan penagihan dan eksekusi agunan kepada konsumen.
Lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam Pasal 49 POJK 35/2018, adanya suatu rujukan internal yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan di dalam mengeksekusi agunan maupun di  dalam  penagihan  kredit  bermasalah,  artinya  prosedur  yang  dilakukan  oleh  PT  Adira  Multifinance melalui pihak ketiga harus sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 50 POJK 35/2018 mengenai eksekusi agunan, dimana debitur haruslah terbukti  melakukan  wanprestasi  dan  telah  diberikan  surat  peringatan  sesuai  dengan  ketentuan  serta debitur patut diberikan penjelasan mengenai jumlah pokok terutang, bunga yang terutang, denda yang terutang,  biaya  terkait  eksekusi  agunan,  bunga  yang  terutang,  biaya  terkait  eksekusi  agunan,  dan mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya. Alhasil, jasa pihak ketiga (debtcolledor) dapat bertanggung jawab langsung atas hal yang dilakukannya di lapangan kepada perusahaan pembiayaan yang nantinya juga akan diberikan pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Akibat Hukum Penggunaan lasa Pihak Ketiga Dalam Penagihan Kredit
Adanya kerjasama perusahaan pembiayaan dengan jasa pihak ketiga untuk menagih kredit bermasalah melalui  hubungan  perjanjian.  Mencermati  hal  itu,  di  dalam  perjanjian  perdata  antara  perusahaan pembiayaan  PT  Adira  Dinamika  Multifinance  Tbk  dengan  perusahaan  jasa  pihak  ketiga  dimana memuat  hal-hal  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan  yang  tentu  saja  disepakati  oleh masing-masing pihak. Perjanjian khusus yang tertulis ini disertai dengan surat kuasa dengan beberapa waktu tertentu yang bisa diperpanjang sesuai kebutuhan, dengan ini menand akan pemberian kuasa kepada jasa pihak ketiga sebagaimana hak dan kewajibannya. Sebagaimana sesuai ketentuan dari Pasal 1792 KUHP perdata disebutkan.
Pemberian kuasa ialah persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksana kan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
Dapat dikatakan surat kuasa ini merupakan pelimpahan wewenang dari perusahan pembiayaan kepada jasa  pihak  ketiga  dalam  pelaksanaan  penagihan  hutang  atau  kredit.  Kuasa  ini  nantinya  yang  akan diteruskan  kepada  petugas  di  lapangan  (debt  collector)  untuk  melakukan  fungsi  penagihan  terhadap konsumen yang mengalami kredit macetjbermasalah untuk dipakai sebagaimana mestinya.
Tanggung  Jawab  kewajiban  untuk  penagihan  kredit  konsumen  terhadap  perusahaan pembiayaan  tetaplah  merupakan  dibebankan  kepada  perusahaan  pembiayaan.  Namun  hal  ini dikuasakan  kepada  jasa  pihak  ketiga  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  tersebut.  Ketentuan
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  35/POJK.05/2018  menjadi  dasar  perusahaan  pembiayaan dalam menggunakan jasa pihak ketiga untuk fungsi penagihan. Dengan begitu adanya hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan jasa pihak ketiga menghasilkan konsekuensi tertentu atau akibat hukum tertentu antar kedua belah pihak.
Akibat  hukum  merupakan  hasil  dari  adanya  peristiwa  hukum.  Akibat  hukum  adalah  suatu akibat akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau  dilanggar  akan  berakibat,  bahwa  orang  yang  melanggar  itu  dapat  dituntut  dimuka  pengadilan ( Soedjono Dirdjosisworo, 2016 132 ). Pada perjanjian khusus penggunaan jasa pihak ketiga bertindak sebagai pihak lain yang dalam kewajibannya menjalankan tugas penagihan, dimana jasa pihak ketiga perlu eksistensi untuk membuktikan kepada konsumen bahwa memang menjalankan proses penagihan dikarenakan  sepenuhnya  konsumen  memerlukan  identitas  untuk  kepentingan  konsumen.  Proses penagihan  sendiri  telah  ada  didalam  ketentuan  POJK  Nomor  35/POJK.05/2018,  dimana  penagihan merupakan upaya dan aktivitas untuk rnemperoleh dari hak dan kewajiban oleh perusahaan pembiayaan atas angsuran yang yang dibayarkan konsumen yang mana termasuk ke dalamnya melakukan eksekusi agunan  bilamana  konsumen  wanprestasi.  Oleh  karenanya  secara  hukum  kerjasama  perusahaan pembiayaan dan pihak jasa ketiga (debt collector"; bisa dilakukan untuk fungsi penagihan. Pada POJK Nomor  35/POJK.05/2018  tepatnya  Pasal  48  Ayat  (4)  disebutkan  perusahaan  pembiayaan  wajib bertanggung  jawab  penuh  atas  segala  dampak  yang  ditimbulkan  dari  kerja  sama  dengan  pihak  lain. Akibat  yang  timbul  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  48  tersebut  maka  perusahaan  pembiayaan  wajib bertanggung jawab secarahukum atas kelalaian atau kesalahanyang dilakukan oleh jasa pihak ketiga.
Dengan demikian bilamana dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada jasa pihak ketiga (debt couecton dalam hal eksekusi, namun berujung kepada perbuatan yang membuat kerusakan atau kerugian, maka perusahaan pembiayaan harus bertanggung jawab. Namun apabila dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada jasa pihak ketiga (debt collector"; telah melanggar atau mengindahkan tata peraturan yang telah ditentukan baik itu menurut perundang- undangan maupun perjanjian kerjasama dengan perusahaan pembiayaan, maka jasa pihak ketiga hanya bisa yang disalahkan.
Dalam hal penagihan konsumen menyerahkan jaminannya pada saat dilakukan penagihan oleh jasa pihak ketiga maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia  yang  merupakan  hak  atas  perusahaan  pembiayaan.  Kemudian jika ada konsumen yang tidak terima dengan eksekusi yang dilakukan dengan melakukan perlawanan apalagi sampai dengan melakukan tindakan kriminal maka dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa poin yaitu:
1.  Pengaturan  hukum  mengenai  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  (debt  collector)  oleh  perusahaan pembiayaan  sebagai  fungsi  penagihan  terhadap  kredit  bermasalah  debitur  (nasabah)  di  Indonesia secara normatif diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang  Penyelenggaraan  Perusahaan  Pembiayaan  Pasal  48.  Berdasarkan  uraian  dapat  dilihat meskipun kerjasama penggunaan jasa pihak ketiga terdapat pada aturan POJK tersebut, namun di dalam Pasal 48 disebutkan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan proses penagihan kepada debitur, bukan menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan sehingga memiliki penafsiran yang rancu atau multitafsir dalam penerapannya.
2.  Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dalam  kerjasama  menggunakan  jasa  pihak  ketiga  oleh  pihak perusahaan  pembiayaan  untuk  proses  penagihan  kredit  bermasalah  dengan  menggunakan  prinsip pedoman  yang  telah  diberikan  untuk  melakukan  eksekusi  di  lapangan,  menjadi  tanggung  jawab perusahaan pembiayaan sepenuhnya jika di dalam prosesnya terdapat unsur-unsur tindakan melawan hukum ataupun sengketa hukum yang timbul. Namun jika perusahaan pembiayaan sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan koridor yang ada, dan jasa pihak ketiga (debt collector') tidak melakukan penagihan sebagaimana yang sudah diatur dan disepakati tersebut, maka tanggung jawab hukum akan berada di perusahaan yang menaungi debt collector tersebut.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:
1. Bagi pihak perusahaan jasa pihak ketiga agar dapat lebih melakukan pembinaan kepada personilnya agar  dapat  memperhatikan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  menerapkan  prinsip kehati-hatian  mengingat  ada  kepentingan  nasabah/konsumen/debitur  sehingga  tidak  terjadinya kerugian yang terlalu besar.
2.  Bagi  pihak  pemerintah  dalam  menentukan  kebijakan  terhadap  penggunaan  jasa  pihak  ketiga  agar lebih rinci dan detail sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam pada pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Dirdjosisworo, S. (2016). Pengantar Ilmu Hukum (Cet.18). PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata . PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. H, I. (2017). Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi . Alfabeta. Bandung.
Kasmir. (2015). Bank dan Lembaga KeuanganLainnya . PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Majid, S. A. (2011). CustomerService dalam BisnisJasa Transportasi . PT. Grafindo Persada. Jakarta . Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana . Pembangunan Hukum Indonesia , Vol.2 (1) .
M, M. (2015). Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam kontrak Pembiayaan Syari”ah . Vol. 3 (1).
Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp. LEX CRIMEN , Vol. 6(6) .
Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Winarni, L. N. (2016). PrinsipItikad Baik Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak .
Udayana University Press. Denpasar.