https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28850
ISSN: 2461-0550 (online) | 2337-7895 (print)
How to cite: Tyas, R. A., Pujianto, P., & Suyanta, S. (2020). Evaluasi manajemen program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 8 (1), 10-23. doi: https://doi.org/10.21831/jamp.v8i1.28850

## Evaluasi manajemen program Sekolah Siaga Bencana (SSB)
Rizki Arumning Tyas*, Pujianto Pujianto, Suyanta Suyanta Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia. rizkiatyas@gmail.com * Corresponding Author

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Article History Received:
16 December 2019; Revised: 16 June 2020;
Accepted: 19 June 2020

## Keywords
Evaluasi;
Manajemen;
Pelaksanaan; Perencanaan; Sekolah Siaga Bencana (SSB); Evaluation ; Management; Implementation;
Planning; Disaster preparadness school Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  manajemen  sekolah  siaga bencana  (SSB)  di  SMP  N  2  Cangkringan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif pendekatan studi kasus. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru mata  pelajaran  IPA,  guru  mata  pelajaran  IPS,  serta  kepala  tata  usaha  selaku koordinator  pelaksana  program  SSB.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  menggunakan  model interactive Miles dan Huberman, yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perencanaan program SSB di SMP N 2 Cangkringan diawali dengan penyamaan persepsi dan komitmen  antar  warga  sekolah,  dilanjutkan  dengan  pembuatan  rencana kontinjensi bersama warga sekolah dengan komite sekolah dan instansi terkait. Perencanaan  diikuti  kajian  tingkat  kesiapsiagaan  sekolah  serta  peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk semua stakeholder sekolah. Sekolah telah melaksanakan simulasi atau drill pelatihan menghadapi bencana. Namun, belum dilaksanakan evaluasi keterlaksanaan program SSB secara menyeluruh sehingga demi  tercapainya  tujuan  SSB  secara  maksimal  masih  diperlukan  banyak peningkatan dan dukungan dari berbagai pihak.
This  research  aimed  to  describe  the  management  of  a  disaster  preparedness programs in SMP N 2 Cangkringan. This research was a qualitative case study approach.  The  research  subjects  were  the  school  principal,  science  subject teacher,  social  studies  teacher,  and  head  of  administration  as  program coordinator.  Data  collected  by  interviews,  observation,  and  documentation. Miles  and  Huberman's  model,  which  included  data  condensation,  data presentation, and conclusion drawing was applied to analyze the data. The results show that the planning of the program began to make an equal perception and commitment  among  school  residents,  followed  by  making  contingency  plans together  with  the  school  community,  school  committee,  and  related  agencies. Planning  is  followed  by  a  study  of  school  preparedness  levels  and  capacity building in the form of training for all school stakeholders. The school has carried out a disaster training drill or simulation. However, a comprehensive evaluation of  the  program  has  not  yet  been  carried  out,  so  that  in  order  to  achieve  the program’s objectives, many improvements and support from various parties are still needed.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.

## PENDAHULUAN
Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng litosfer dunia, yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia atau Asia Tenggara yang bergerak ke tenggara, dan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat. Pertemuan tiga lempeng litosfer dunia tersebut  terjadi  pada  wilayah triple  junction yang  berada  di  sebelah  selatan  Papua  (Verstappen, 2010). Posisi tersebut menyebabkan Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia terletak di jalur magma, yakni cincin api pasifik atau lingkaran api pasifik yang lebih dikenal dengan sebutan Ring of Fire . Jalur magma ini berbentuk seperti  tapal  kuda  dan  mencakup  wilayah  sepanjang  40.000  km.  Daerah  ini  juga  sering  disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia dengan 129 Gunung aktif (17% Gunung di dunia) merupakan salah satu wilayah dengan potensi bencana vulkanik tertinggi di dunia (Verstappen, 2013).
Salah satu gunung api teraktif di Indonesia adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi dengan ketinggian  2968  mdpl  berada  di  wilayah  Kabupaten  Sleman,  Kabupaten  Magelang,  Kabupaten Boyolali,  dan  Kabupaten  Klaten.  Gunung  Merapi  adalah  gunung  api  tipe  strato  paling  giat  di Indonesia. Sejak tahun 1672 hingga 2010 tercatat lebih dari 80 kali erupsi, dengan selang waktu istirahat antara 1-18 tahun atau rata-rata 4 tahun. Zona terdampak ancaman bahaya erupsi gunung Merapi di Kabupaten Sleman tersebar di empat wilayah, yakni Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Pakem, dan Kecamatan Cangkringan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2011). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2011), erupsi gunung Merapi tahun  2010  menimbulkan  kerugian  dan  kerusakan  yang  sangat  parah.  Selain  banyaknya  korban meninggal yang mencapai 353 jiwa dan lebih dari 40.000 pengungsi tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tercatat 2.339 unit rumah di kecamatan Cangkringan dan kecamatan Ngemplak  mengalami  kerusakan  akibat  timbunan  pasir  dan  awan  panas.  Selain  kerusakan  unit rumah, banyak fasilitas umum seperti pasar, sekolah, serta kantor pemerintahan yang juga mengalami kerusakan.
Indonesia  merupakan  negara  dengan  jumlah  penduduk  terbesar  ke-5  di  dunia,  namun pengetahuan dan tindakan masyarakat Indonesia belum dapat mencerminkan perilaku masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan tinggi (Hidayati, 2012). Sebagai negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi, Indonesia masih mempunyai banyak masalah berkaitan dengan penanganan bencana. Hal tersebut tercermin pada rendahnya kinerja penanganan bencana, rendahnya perhatian dan fokus terhadap  kegiatan  mitigasi  bencana,  serta  masih  lemahnya  peran  pendidikan  dalam  pengenalan mitigasi bencana (Astuti & Sudaryono, 2010). Sejauh ini, legalisasi penanganan bencana di Indonesia tercermin dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan  Bencana.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut,  idealnya,  paradigma mitigasi bencana dititikberatkan pada upaya penanggulangan bencana, yakni upaya sebelum terjadi bencana. Namun, anggaran pemerintah untuk kegiatan penanggulangan bencana alam sangat kecil, yaitu  0,699%  dari  keseluruhan  anggaran  nasional.  Hal  tersebut  dimungkinkan  karena  anggaran belanja pemerintah di negara berkembang dialokasikan untuk evakuasi bencana alam (Kenny, 2012). Seharusnya,  apabila  kegiatan  penanggulangan  bencana  dilakukan  secara  maksimal,  anggaran tersebut dapat dialihkan ke sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan.
Sebagai  objek  utama  saat  terjadi  bencana,  seharusnya  masyarakat  mempunyai  kecakapan dalam penanggulangan bencana. Masyarakat dapat berperan penuh dalam mewujudkan pengurangan risiko bencana dan penekanan kerugian yang timbul akibat bencana. Apabila masyarakat memiliki perencanaan dan pengetahuan yang baik mengenai hal-hal yang harus dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat tanggap darurat, serta pada saat pasca bencana, bukan tidak mungkin risiko yang  ditimbulkan  dari  bencana  dapat  ditekan  seminimal  mungkin.  Pengurangan  risiko  bencana tentunya diperlukan sinergi dari berbagai pihak, meliputi masyarakat sekitar termasuk didalamnya adalah  anak  usia  dini  (Desfandi,  2014).  Namun,  dalam  hal  ini,  banyak  ditemui  keterbatasan  dan kekurangan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana. salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi edukasi pada masyarakat luas mengenai upaya-upaya dan tindakan preventif dalam menghadapi bencana.
Sesuai dengan kerangka Hyogo Framework for Action (HFA) yang diikuti oleh 168 negara dan  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  ikut  serta,  HFA  berkomitmen  menurunkan hilangnya nyawa, aset sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan karena bencana alam. Salah satu  prioritas  dari  HFA  adalah  penerapan  pendidikan  dalam  rangka  membangun  budaya kesiapsiagaan  menghadapi  bencana  pada  semua  tingkat.  Pendidikan  merupakan  usaha  sadar  dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, dengan tujuan agar peserta didik  dapat  mengembangkan  potensi  dirinya  secara  aktif.  Pendidikan  dapat  menjadi  sarana  yang sangat efektif dalam pengembangan upaya pengurangan risiko bencana, terutama di sekolah-sekolah yang  berada  di  Kawasan  Rawan  Bencana  (KRB).  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  sekolah  atau institusi pendidikan sangat berperan dalam mendukung program tersebut.
Mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang  bertujuan  membangun  budaya  siap  siaga  bencana  serta  membangun  ketahanan  dalam menghadapi bencana. Konsep SSB tidak hanya terpaku pada unsur kesiapsiagaan, melainkan upaya pengembangan  pola  pikir  dan  pengetahuan  dalam  rangka  mewujudkan  budaya  keselamatan, keamanan, dan ketahanan bagi seluruh warga sekolah. Konsep SSB memiliki dua unsur utama, yakni lingkungan belajar yang aman, serta kesiapsiagaan warga sekolah. SSB diharapkan mampu menjadi sarana optimalisasi penyampaian informasi kebencanaan di tingkat sekolah. Pencanangan program SSB diharapkan menjadi salah satu wujud penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh  sebagai  upaya  perlindungan  kepada  masyarakat  akan  risiko  dan  dampak  bencana mengingat  pengurangan  risiko  bencana  bukan  saja  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  tetapi tentunya membutuhkan sinergi dari berbagai pihak terutama warga sekolah yang diharapkan mampu mencetak  bibit=-bibit  penerus  generasi  bangsa  dengan  kesadaran  dan  ketangguhan  menghadapi bencana.
Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman, tahun 2017 terdapat 38 Sekolah Siaga Bencana (SSB), tahun 2018 terdapat 56 SSB, dan pada tahun 2019 direncanakan akan terdapat 64 SSB. Apabila dibandingkan dengan seluruh sekolah di Kabupaten Sleman yang berjumlah 760 sekolah, apabila dapat terealisasi, pada tahun 2019 ini baru terdapat 8,4% SSB dari total seluruh sekolah di Kabupaten Sleman. Jumlah tersebut masih sangat kurang apabila mengingat tingginya risiko bencana di Kabupaten Sleman. Salah satu sekolah yang ditunjuk oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Sleman  untuk  memberlakukan program SSB adalah SMP Negeri 2 Cangkringan. Tentunya, setiap SSB mempunyai kekhususan yang berbeda, berdasar pada kondisi dan letak geografisnya. SMP Negeri 2 Cangkringan terletak di KRB III Gunung Merapi. Lingkungan SMP Negeri 2 Cangkringan yang terletak pada KRB III rawan bencana Erupsi Gunung Merapi, ditambah dengan banyaknya warga sekolah yang berdomisili di sekitar sekolah, menuntut SMP Negeri 2 Cangkringan beserta seluruh komponen didalamnya untuk senantiasa memiliki sikap siap siaga menghadapi ancaman bahaya yang kapan saja dapat terjadi.
SSB  membutuhkan  pengelolaan  dan  manajemen  yang  baik,  agar  supaya  program  tersebut dapat  terselenggara  dengan  maksimal  sesuai  dengan  tujuan  yang  dicanangkan.  Berdasarkan  hal tersebut,  penelitian  mengenai  implementasi  program  SSB  dan  manajemen  pengelolaannya dipandang  perlu  dilaksanakan,  hal  tersebut  dimaksudkan  sebagai  evaluasi  dan  efektifitas pencanangan  program  SSB,  referensi  pengembangan  SSB  bagi  sekolah-sekolah  lain  di  kawasan rawan bencana, serta menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan bagi  pemerintah  sebagai  upaya  mengembangkan  pendidikan  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan rawan bencana.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menuturkan pemecahan masalah berdasar data-data untuk  dikaji,  dianalisis,  dan  diinterpretasikan.  Sementara,  penelitian  kualitatif  dilakukan  untuk mengungkap  permasalahan  yang  remang-remang,  kompleks,  dan  dinamis  (Sugiyono,  2015). Pendekatan  studi  kasus  merupakan  penelitian  mengenai  suatu  kesatuan  yang  berupa  program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terkait oleh ikatan tertentu (Fauzan & Djunaidi, 2012). Hal tersebut dipilih karena penelitian ini menggunakan segala jenis informasi dari fakta-fakta
yang dideskripsikan ke dalam bentuk narasi. Maksud dan sasaran dari penelitian ini adalah untuk menghimpun  dan  menggali  data  secara  mendalam,  sehingga  memperoleh  informasi  dari  kasus keadaan  yang terjadi di lapangan  berkaitan  dengan manajemen  program  Sekolah  Siaga Bencana. Fokus  penelitian  adalah  pada  aspek  manajemen  program  SSB  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  program.  Penelitian  dilaksanakan  di  SMP  Negeri  2 Cangkringan  yang beralamat  di  dusun  Pagerjurang,  Kepuharjo,  Cangkringan.  Penentuan  sumber  data  penelitian menggunakan purposive random sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan  pertimbangan  tertentu  sesuai  dengan  tujuan  yang  dikehendaki.  Adapun  sumber  data penelitian  ini  adalah  Kepala  SMP  Negeri  2  Cangkringan,  Guru  mata  pelajaran  IPA,  Guru  mata pelajaran IPS, serta Kepala Tata Usaha selaku koordinator pelaksana program SSB.
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  dilakukan  dengan  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Wawancara  merupakan  salah  satu  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan bertemunya dua orang yang merupakan peneliti dan narasumber untuk kemudian bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan acuan dalam pelaksanaan wawancara yang sifatnya fleksible dan dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga bersifat terbuka dan memungkinkan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  mendalam.  Herdiansyah  (2011) menyatakan  bahwa  observasi  merupakan  kegiatan  pengumpulan  data  dengan  tujuan  menambah penguatan  penarikan  kesimpulan  atau  diagnosis.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  dalam observasi  adalah  pedoman  observasi.  Metode  dokumentasi  menurut  Arikunto  (2006)  merupakan kegiatan mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, maupun agenda yang bertujuan untuk menambah referensi data. Instrumen yang digunakan berupa pedoman dokumentasi. Adapun dokumen yang dihimpun adalah dokumen yang berkaitan dengan manajemen  program  SSB.  Secara  garis  besar,  indikator  manajemen  SSB  di  SMP  Negeri  2 Cangkringan tercantum pada Tabel 1.
Tabel 1. Indikator Manajemen Sekolah Siaga Bencana
No.  Aspek Indikator 1 Perencanaan Sekolah Siaga Bencana a. Penetapan Tujuan dan Maksud Sekolah Siaga Bencana b. Perencanaan Kurikulum
c. Perencanaan Personalia/Tenaga Ahli
d. Perencanaan Sarana dan Prasarana Sekolah Siaga Bencana
e. Perencanaan Anggaran Sekolah Siaga Bencana 2 Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana a. Pengorganisasian Sekolah Siaga Bencana
b. Koordinasi Pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana
c. Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana
d. Keterlibatan Stakeholder
e. Pemahaman Masyarakat
f. Persepsi Siswa Menurut Guru 3 Evaluasi Program Sekolah Siaga Bencana a. Evaluasi Program Sekolah Siaga Bencana b. Hambatan Penyelenggaraan Program Sekolah Siaga Bencana
c. Upaya Mengatasi Hambatan
d. Ketercapaian Tujuan Sekolah Siaga Bencana
Analisis  data  diawali  dengan  keabsahan  data.  Kriteria  keabsahan  data  kualitatif  menurut Emzir (2012) adalah apabila memiliki derajat kepercayaan ( credibility ), keteralihan ( transferability ), ketergantungan  ( dependability ),  dan  kepastian  ( confirmability ).  Dalam  penelitian  ini,  teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  Tirangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  dengan  memanfaatkan  berbagai sumber  maupun  teknik,  sehingga  mendapat  banyak  data  yang  bisa  dijadikan  pertimbangan. Triangulasi sumber berarti bahwa data diperoleh dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Adapun triangulasi teknik merupakan penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda- beda dari sumber yang sama (Sugiyono, 2012). Setelah proses triangulasi data yang dilakukan terus menerus hingga memperoleh data yang jenuh, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan model
Miles dan Huberman. Analisis data menurut teori Huberman, Miles, dan Saldana (2014) mengikuti tiga  langkah,  yakni  kondensasi  data  ( data  condensation ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan penarikan kesimpulan atau verifikasi ( drawing and verifying conclusion ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Perencanaan Sekolah Siaga Bencana

## Penetapan Tujuan dan Maksud SSB
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tujuan  dari  program  SSB  adalah  memberikan pendidikan kebencanaan bagi seluruh warga sekolah. Penetapan tujuan dan maksud dari program SSB  termuat  pada  dokumen  Rencana  Kontinjensi  Erupsi  Gunung  Merapi  SMP  Negeri  2 Cangkringan.  Tujuan  khusus  dari  program  SSB  di  SMP  Negeri  2  Cangkringan  adalah menyelamatkan jiwa warga sekolah, meminimalisir jumlah korban, menghindari dan memperkecil risiko  bencana,  menekan  kerusakan  dan  kerugian  di  sekolah  akibat  bencana,  serta  memulihkan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam dokumen rencana kontinjensi sekolah, tidak tercantum visi dan misi yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana. Begitu pula dalam visi dan misi sekolah, tidak tercantum sub bab yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Idealnya, sebagai  sekolah  yang  berlokasi  di  wilayah  KRB  III,  hal  tersebut  harus  menjadi  perhatian  dalam penyusunan  kelembagaan  di  sekolah  terutama  dalam  penyusunan  kerangka  kerja  maupun penyusunan visi dan misi sekolah.
Sebagaimana  diharapkan,  pembangunan  dan  pengembangan  komunitas  tangguh  bencana merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  produk  pendidikan.  Tujuan  dari  hal  tersebut  adalah menciptakan  kesadaran  dan  perilaku  tangguh  dalam  menghadapi  bencana,  tentunya  dengan dukungan dari lembaga dalam lingkup yang lebih luas. Hal tersebut sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari Roadmap Sekolah atau Madrasah Aman yang dikeluarkan oleh  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa tujuan dari program SSB adalah untuk menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian terhadap risiko bencana, mengembangkan pemahaman tentang risiko bencana meliputi kerentanan sosial, kerentanan fisik, maupun kerentanan perilaku dan motivasi, selain itu juga untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  rangka  pencegahan  dan  pengurangan  risiko bencana. Pada akhirnya, program SSB ini memiliki maksud dalam rangka mengembangkan kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali semua elemen yang terkena dampak maupun mengalami kerusakan.

## Perencanaan Kurikulum
Kegiatan perencanaan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan Silabus, RPP, maupun dokumen kurikulum lain yang dikaitkan dengan pendidikan kebencanaan. Selain itu, sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang diintegrasikan dengan muatan lokal sesuai  kebutuhan  masyarakat  lingkungan  sekitar.  Perencanaan  kurikulum  di  SMP  Negeri  2 Cangkringan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, bekerjasama dengan forum Musyawarah  Guru  Mata  Pelajaran  (MGMP)  di  Kecamatan  Cangkringan.  Guru  juga  memperoleh tambahan referensi mengenai integrasi pembelajaran kebencanaan ke dalam kurikulum dari berbagai lembaga  sosial,  salah  satunya  perkumpulan  Lingkar,  yang  disampaikan  pada  kegiatan  sosialisasi SSB. Integrasi pendidikan kebencanaan dengan pembelajaran dilakukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan  Sosial  (IPS).  Sudah  terdapat  silabus  dan  RPP  yang  mendukung  pendidikan kebencanaan  pada  mata  pelajaran  IPS.  Materi  yang  diajarkan  dalam  pembelajaran  meliputi pengenalan ancaman bencana, jenis ancaman, analisis risiko, pembuatan peta risiko, jalur dan rambu evakuasi, serta pelatihan tindakan kesiapsiagaan seperti cara-cara penyelamatan diri dan simulasi bencana.
Implementasi pendidikan kebencanaan di SMP Negeri 2 Cangkringan baru sebatas integrasi dengan  mata  pelajaran  IPS.  Belum  dilaksanakan  integrasi  dalam  muatan  lokal  maupun  kegiatan ekstrakurikuler. Integrasi dengan mata pelajaran lain juga belum dilaksanakan, seperti halnya pada
mata pelajaran IPA, KD 3.10 kelas VII atau semester 2 yang seharusnya dapat diiintegrasikan dengan pendidikan  kebencanaan,  karena  spesifikasi  KD  yang  berkaitan  dengan  struktur  bumi  dan dinamikanya.  Pada  KD  4.10  juga  tercantum  pencapaian  KD  mengenai  pengurangan  resiko  dan dampak bencana alam serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerahnya.

## Perencanaan Personalia / Tenaga Ahli
Perencanaan  personalia/tenaga  ahli  dalam  program  SSB  di  SMP  Negeri  2  Cangkringan diprakarsai oleh BPBD DIY yang bekerjasama dengan Kementrian dan Lembaga seperti BPPTK Danramil  Kecamatan  Cangkringan,  dan  Kapolsek  Kecamatan  Cangkringan,  pemerintah  daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yag meliputi BPBD Provinsi DIY, Dinas Pendidikan Provinsi DIY,  Bidang  Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  serta  Bidang  Darurat  dan  Logistik  BPBD  DIY, pemerintah  Kabupaten  Sleman  yang  meliputi  BPBD  Kabupaten  Sleman,  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Sleman,  Puskesmas  Kecamatan  Cangkringan,  dan  Pemerintah  Desa  Kepuharjo,  serta lembaga-lembaga  non  pemerintah  lainnya  seperti  Forum  PRB  DIY,  Perkumpulan  Lingkar,  PMI Kabupaten Sleman, dan NDMC Muhammadiyah Yogyakarta.

## Perencanaan Sarana dan Prasarana SSB
Dalam pelaksanaannya, SMP Negeri 2 Cangkringan melakukan analisis kebutuhan terhadap sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  prorgam  SSB  bersamaan  dnegan  penyusunan  dokumen rencana  kontijensi.  Analisis  kebutuhan  dilakukan  oleh  masing-masing  kelompok  tugas  (pokgas). Proyeksi  kebutuhan  sekolah  berdasarkan  skenario  tersebut  meliputi  alat-alat  komando  dan komunikasi seperti megaphone , HT, dan lonceng, alat-alat untuk pengamanan aset seperti kardus maupun mobil pick up untuk pengangkutan aset, obat-obatan, minuman, makanan darurat, kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan evakuasi dan penyelamatan seperti drag bar atau tandu, terpal, jas hujan,  dan  sebagainya.  Tidak  lupa  sekolah  juga  menyusun  kebutuhan  yang  digunakan  dalam kaitannya  dengan  pelaksanaan  pendidikan  darurat  seperti  papan  tulis,  alat  tulis,  meja,  kursi,  dan kertas-kertas serta kebutuhan untuk pendataan siswa.
Berdasarkan  hasil  observasi,  di  sekolah  juga  telah  terdapat  peta  jalur  evakuasi,  rambu– rambu, dan prosedur evakuasi yang merupakan bantuan dari BPBD Kabupaten Sleman. Bangunan SMP Negeri 2 Cangkringan juga telah dilengkapi dengan sarana penyelamatan pada keadaan darurat dan telah memenuhi spesifikasi standar sarana prasarana yang ditentukan oleh pemerintah, seperti adanya pintu darurat yang terbuka lebar ke arah halaman (titik evakuasi), terdapat tanda petunjuk arah  keluar,  mempunyai  selasar  yang  lengkap dengan  tanda  petunjuk  yang  mengarahkan  ke titik evakuasi, serta dilengkapi dengan berbagai sistem peringatan bahaya dan fasilitas penyelamatan.

## Perencanaan Anggaran SSB
Pada pelaksanaannya, di SMP Negeri 2 Cangkringan, tidak terdapat alokasi anggaran khusus yang memang ditujukan untuk program SSB. Selain tidak ada alokasi anggaran khusus dari sumber dana  BOS  maupun  bantuan  dari  LSM  dan  pihak  swasta,  SMP  Negeri  2  Cangkringan  juga  tidak mendapat alokasi dana langsung dari pemerintah berkaitan dengan program SSB. Selama ini, dalam perwujudannya sekolah memperoleh bantuan secara langsung dari pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, karena pihak sekolah juga tidak mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) melainkan mengajukan dalam bentuk permintaan barang secara langsung.

## Pelaksanaan Sekolah Siaga Bencana

## Pengorganisasian SSB
SMP NEGERI 2 Cangkringan menerapkan adanya satuan operasi darurat dalam kaitannya dengan penanggulangan bencana dan pelayanan lainnya. Sistem komunikasi dan koordinasi keadaan darurat terdiri dari penanggungjawab komando tanggap darurat yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah  dan  didampingi  oleh  wakil  komando  tanggap  darurat.  Dibawahnya,  terdapat  bagian administrasi dan keuangan serta koordinator lapangan yang membawahi beberapa pokgas. Terdapat enam pokgas, yaitu pokgas komunikasi dan peringatan dini, pokgas penyelamatan aset dan sarana
prasarana,  pokgas  kesehatan  dan  konsumsi,  pokgas  pembelajaran  darurat,  pokgas  evakuasi  dan penyelamatan, serta pokgas pendataan siswa. Setiap bagian dan pokgas telah mempunyai deskripsi tugas pokok dan fungsi masing-masing yang juga telah diuraikan dalam tiga tahap, yakni jobdesk pra  evakuasi,  saat  evakuasi,  dan  pasca  evakuasi.  Masing-masing  pokgas  dipimpin  oleh  satu koordinator yang beranggotakan 3-4 guru.

## Koordinasi Pelaksanaan Program SSB
SMP  Negeri  2  Cangkringan  juga  mempunyai Memorandum  of  Understanding (MoU) dengan  sekolah  penyangga yaitu  SMP  Negeri  1  Cangkringan,  yang memuat  tentang  pelaksanaan pembelajaran darurat apabila terjadi bencana. Kegiatan pembelajaran darurat bagi siswa SMP Negeri 2 Cangkringan dilaksanakan di tiga sekolah penyangga tersebut, sesuai dengan arahan dari BPBD Kabupaten Sleman berkaitan dengan indeks besar kecilnya letusan gunung Merapi. Baik sekolah terdampak  maupun  sekolah  penyangga  sama-sama  berkomitmen  dalam  hal  pelaksanaan  kegiatan pendidikan darurat bagi siswa meski dalam keadaan darurat bencana. Adanya bencana secara tidak langsung akan menyebabkan terbatasnya layanan pembelajaran bagi siswa. Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Pasal 31 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak termasuk di daerah rawan bencana. Dengan adanya kegiatan pendidikan darurat tentunya akan membantu siswa dari sekolah terdampak tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

## Bentuk Kegiatan Pelaksanaan Program SSB
Demi  mendukung  pelaksanaan  kebijakan,  disusunlah  strategi-strategi  pencapaian  tujuan, seperti  pembentukan  sistem  komando  penanganan  darurat  bencana,  pembuatan  peraturan  yang operasional, pengaktifan tim SSB guru dan siswa sebagai pusat koordinasi dan operasional sekolah, pengoptimalan  komunikasi  dengan berbagai instansi dan  pihak  yang terkait,  sinkronisasi  rencana evakuasi dengan pihak desa dan masyarakat sekitar, serta penyusunan laporan kondisi akhir lapangan dan tanggap darurat yang telah dilakukan. Mendukung hal tersebut, peningkatan kapasitas sekolah yang  telah  dilaksanakan  di  SMP  Negeri  2  Cangkringan  dalam  rangka  pembentukan  dan pengembangan SSB adalah: 1.) Sosialisasi pengurangan risiko bencana bagi sektor pendidikan; 2.) Pengintegrasian materi pengurangan risiko bencana bagi sektor pendidikan; 3.) Penyusunan rencana dan  prosedur  evakuasi;  4.)  Pembuatan  dan  pemasangan  rambu  dan  prosedur  evakuasi;  5.) Penyusunan  rencana  kontinjensi  bencana;  6.)  Pelatihan  teknis  penanggulangan  bencana;  dan  7.) Gladi lapang dan gladi posko.
1. Sosialisasi pengurangan risiko bencana bagi sektor pendidikan
Mendukung program SSB di SMP Negeri 2 Cangkringan, pihak pihak terkait seperti BPBD DIY,  BPBD  Kabupaten  Sleman,  maupun  lembaga-lembaga  non  pemerintah  telah  melaksanakan berbagai  kegiatan  sosialiasasi.  Pada  tanggal  18  April  2012,  BPBD  DIY  melaksanakan  kegiatan sosialiasi SSB di SMP Negeri 2 Cangkringan didukung oleh beberapa lembaga non pemerintah yang turut memberikan materi. Pada  kesempatan  yang  sama,  Kepala  Bidang  Kegawatdaruratan  BPBD DIY memberikan materi terkait mitigasi bencana melalui program SSB. Turut serta Kepala Bidang Pencegahan  dan  Kesiapsiagaan  BPBD  DIY  memberikan  materi  terkait  penanggulangan  bencana alam, juga Kepala Bagian Mitigasi Bencana BPBD DIY memberi materi terkait konsep dasar dan aspek-aspek kesiapsiagaan sekolah. Perkumpulan lingkar yang merupakan lembaga nirlaba untuk kerja  kemanusiaan  dan  pengembangan  masyarakat  juga  turut  serta  memberikan  materi  berkaitan dengan  integrasi  pengurangan  risiko  bencana  ke  dalam  kurikulum  pembelajaran.  Sasaran  dari kegiatan sosialisasi tersebut adalah seluruh komponen sekolah, tidak terkecuali guru, siswa, maupun karyawan  sekolah.  Namun,  sayangnya,  kegiatan  tersebut  hanya  dilaksanakan  satu  kali  pada  saat perencanaan SSB dan belum dilakukan lagi sampai sekarang.
2. Pengintegrasian materi pengurangan risiko bencana bagi sektor pendidikan Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap budaya lokal dan mitos dibandingkan dengan kepercayaan terhadap pengetahuan ilmiah  merupakan  keadaan  yang  kurang menguntungkan  bagi pengurangan  risiko  bencana.  Karenanya,  diperlukan  integrasi  antara  pengetahuan  ilmiah  dan
pengetahuan budaya lokal dalam mengurangi risiko bencana (Cadag & Gaillard, 2012). Selain itu, guru  dan  siswa  sama-sama  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pengurangan  risiko  bencana, keduanya bertugas memberikan  pemahaman  yang  benar terkait  bencana  kepada  masyarakat  luas. Salah  satu  yang  dapat  dilakukan  oleh  guru  adalah  dengan  mengintegrasikan  kearifan  dan pengetahuan  budaya  lokal  ke  dalam  mitigasi  bencana  dan  pembelajaran  dalam  kurikulum  2013 dengan pendekatan saintifik (Suarmika & Utama, 2017). Upaya menambahkan muatan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum merupakan sarana potensial. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPA dan IPS. SMP Negeri 2 Cangkringan telah  megintegrasikan  pengurangan  risiko  bencana  dengan  pembelajaran  IPS  di  dalam  kelas. Tentunya,  hal tersebut  sangatlah  efektif  karena  dampaknya  dapat  langsung  dirasakan oleh  siswa. Sudah  terdapat  silabus  dan  RPP  yang  memuat  materi  pendidikan  kebencanaan.  Selain  itu, pengurangan risiko bencana dapat diintegrasian pada mata pelajaran IPA yang diwujudkan dengan pembelajaran  mengenai  mekanisme  fenomena  alam.  Oleh  karena  bencana  alam  tidak  dapat diprediksi  kapan  datangnya,  fenomena  bencana  alam  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  ilustrasi, simulasi, maupun animasi (Selby & Kagawa, 2012). Namun, di SMP Negeri 2 Cangkringan belum dilaksanakan integrasi pengurangan risiko bencana dengan pembelajaran IPA.

## 3. Penyusunan rencana dan prosedur evakuasi
SMP Negeri 2 Cangkringan menyepakati bahwa rencana kontinjensi bencana erupsi gunung Merapi  akan  diaktivasi  pada  level  siaga  maupun  setelah  mendapat  rekomendasi  dari  BPBD Kabupaten Sleman maupun dari pemerintah desa Kepuharjo. Rencana dan prosedur evakuasi termuat dalam dokumen rencana kontinjensi sekolah. Rencana dan prosedur evakuasi dimulai dengan peran tim komunikasi dan peringatan dini sekolah dalam hal membangun komunikasi dengan tim pemantau bahaya  desa  Kepuharjo.  Koordinasi  dilakukan  dengan  kepala  sekolah  guna  penyebarluasan peringatan bahaya kepada warga sekolah untuk segera melakukan tindakan penyelamatan diri dengan mengikuti rambu petunjuk dan jalur yang tersedia. SMP Negeri 2 Cangkringan memiliki titik kumpul evakuasi yang telah disepakati, yakni berlokasi di lapangan basket. Dalam keadaan darurat, setelah pokgas komunikasi dan peringatan dini membunyikan sirine khusus sebagai tanda evakuasi, warga sekolah melakukan evakuasi menuju titik kumpul sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis yang telah disusun secara detail bagi warga sekolah yang ada di dalam ruang kelas, ruang perpustakaan, maupun luar ruangan. Sekolah juga telah menuliskan petunjuk teknis yang harus dilakukan warga sekolah saat sampai di titik kumpul maupun sesampainya di titik akhir pengungsian. Sekolah juga telah menyusun prosedur tetap pelepasan siswa kembali ke orangtua/wali maupun perangkat desa dan prosedur tetap koordinasi dan pelaporan.
4. Pembuatan dan pemasangan rambu dan prosedur evakuasi
SMP  Negeri  2  Cangkringan  tidak  melakukan  pembuatan  rambu  dan  prosedur  evakuasi karena perlengkapan tersebut diperoleh dari bantun BPBD Kabupaten Sleman. Adapun untuk rambu dan  tanda  jalur  evakuasi  terpasang  di  depan  kelas  dan  ruangan-ruangan  yang  ada  di  sekolah, mengarah ke titik kumpul evakuasi. Rambu yang terpasang cukup jelas. Selain dari segi rambu dan prosedur  evakuasi,  sekolah  juga  memiliki  fasilitas  lain  seperti  alat  komunikasi  berupa  HT,  bel peringatan, megaphone , peralatan dapur umum, serta lokasi titik kumpul. Secara keseluruhan SMP Negeri 2 Cangkringan dari segi sarana dan prasarana telah siap untuk menghadapi bencana.
5. Penyusunan rencana kontinjensi bencana
SMP  Negeri  2  Cangkringan  mendapat  workshop  penyusunan  rencana  kontinjensi  erupsi gunung  Merapi  oleh  BPBD  Kabupaten  Sleman.  Workshop  dilaksanakan  pada  21  Februari  2013. Dalam  kegiatan  workshop,  sekolah  diberi  materi  terkait  tata  cara  penyusunan  dokumen  rencana kontinjensi. Sekolah juga diberi materi terkait rencana dan prosedur evakuasi serta kesiapsiagaan darurat bencana di Cangkringan. Penyusunan rencana kontinjensi melibatkan berbagai pihak, seperti BPBD DIY, BPPTK Yogyakarta, BPBD Kabupaten Sleman, serta lembaga non pemerintah lainnya. Dalam kegiatan penyusunan rencana kontinjensi banyak terjadi diskusi antar anggota forum yang berkaitan  dengan  penetapan  kejadian,  pengembangan  skenario,  kebijakan  dan  strategi,  maupun perencanaan sektoral. Dokumen rencana kontinjensi melewati tahap yang panjang sebelum dapat
dipublikasikan. Draft dokumen rencana kontinjensi terlebih dahulu dipaparkan dan diberi masukan dari berbagai pihak dalam suatu forum sebelum akhirnya forum menyusun rencana pelatihan dan skenario gladi lapang untuk melengkapi kegiatan dalam perwujudan program SSB.

## 6. Pelatihan teknis penanggulangan bencana
Pelatihan  teknis  penanggulangan  bencana  diikuti  oleh  seluruh  warga  sekolah.  Pelatihan teknis  diberikan  oleh  BPBD  DIY  pada  awal  dicanangkannya  program  SSB  di  SMP  Negeri  2 Cangkringan.  Namun,  untuk  kegiatan  sosialiasi  pengurangan  risiko  bencana  kepada  siswa  tetap disampaikan pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) kepada siswa baru maupun pada saat upacara bendera. Kegiatan juga diwujudkan dalam hal pendampingan siswa, pengarahan, pertemuan rutin guru, rapat komite, maupun kegiatan jumat sehat.
7. Gladi lapang dan gladi posko
Gladi Lapang di SMP Negeri 2 Cangkringan ini dirancang untuk mempraktikkan pendekatan end-to-end  dalam  rangka  pengurangan  risiko  bencana.  Kegiatan  diawali  dengan  gladi  posko, dilanjutkan dengan gladi bersih, lalu diakhiri dengan gladi lapang. Kegiatan dilaksanakan berdasar skenario  yang telah  disusun  oleh  BPBD  DIY.  Peserta  yang terlibat  adalah  BPPTK sebagai  pusat peringatan  dini  erupsi,  pejabat  otoritas  daerah,  Pusdalops,  BPBD  DIY,  dan  BPBD  Kabupaten Sleman, satuan kerja perangkat daerah termasuk dinas pendidikan dan UPT Dindik di Kecamatan Cangkringan, lembaga-lembaga lain seperti dinas sosial, koramil, polsek, tagana, PMI, SAR, maupun dinas kesehatan, serta warga sekolah. Namun, sayangnya kegiatan gladi lapang dan gladi posko ini hanya dilaksanakan satu kali pada saat awal pencanangan SMP Negeri 2 Cangkringan sebagai SSB. Selebihnya,  apabila  SMP  Negeri  2  Cangkringan  tidak  mengajukan  permohonan  kepada  instansi terkait,  tidak  ada  kegiatan  serupa  dilaksanakan.  Semestinya,  kegiatan  serupa  dapat  dilaksanakan secara berkala maksimal sebanyak satu kali dalam satu tahun berkaitan dengan terus bergantinya siswa  yang  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar  di  SMP  Negeri  2  Cangkringan.  Hal  ini dimaksudkan untuk memberi pengalaman secara langsung bagi siswa baru sekaligus menyegarkan ingatan siswa lama.

## Keterlibatan Stakeholder
Keterlibatan  pemerintah  dan  instansi  lain  dalam  pelaksanaan  program  SSB  memiliki peranan  yang  sangat  besar.  Adanya  kerjasama  dengan  banyak  lembaga  berkaitan  dengan penyelenggaraan  pengurangan  risiko  bencana  akan  menambah  keberhasilan  program  SSB.  Pada pelaksanaannya,  SMP  Negeri  2  Cangkringan  memperoleh  dukungan  dari  pemerintah  DIY, pemerintah  Kabupaten  Sleman,  dinas  kesehatan/puskesmas,  pemerintah  kecamatan  Cangkringan, desa Kepuharjo, maupun dusun Pagerjurang, serta dari unsur TNI, POLRI, maupun LSM.  Dalam hal  ini,  sekolah  terus  berupaya  untuk  aktif  menjalin koordinasi  dan  komunikasi  dengan instansi- instansi tersebut. Sekolah mengharapkan adanya dukungan secara langsung dari dinas pendidikan berkaitan dengan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pembelajaran, karena selama  ini pemenuhan kebutuhan  akan  hal  tersebut  baru tercukupi  oleh lembaga  non pemerintah yang secara sukarela memberi workshop kepada SMP Negeri 2 Cangkringan.

## Pemahaman Masyarakat
Keterlibatan  dan  dukungan  masyarakat  sangat  penting  dalam  peningkatan  kemajuan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan wadah dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa di sekolah (Mulyasa, 2002). Dukungan masyarakat dusun Pagerjurang pada  umumnya  dan  wali  murid  pada  khususnya  yakni  sama-sama  bersinergi  dalam  hal  menjaga keamanan  lingkungan  bersama  dengan  warga  sekitar  sekolah.  Masyarakat  sekitar  sekolah  sudah mengetahui  bahwa  SMP  Negeri  2  Cangkringan  merupakan  SSB,  masyarakat  turut  mendukung karena  dengan  adanya  program  tersebut  dapat  menambah  pengetahuan  siswa  dan  tentunya  akan berdampak bagi lingkungan sekitar berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

## Persepsi Siswa Menurut Guru
Pelaksanaan program SSB tidak lepas dari subjek utamanya, yaitu siswa. Siswa diatur oleh tim khusus yang sudah dibentuk oleh sekolah sebagai tim siaga bencana. siswa sangat berperan dalam
suksesnya  program  SSB.  Hal  ini  ditunjukkan  pada  tingginya  antusiasme  siswa  pada  saat dilaksanakan kegiatan simulasi maupun gladi lapang. Tanggapan siswa dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang menunjang program SSB juga sangat baik. Siswa dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh, ditunjukkan dalam sikap tolong menolong antar siswa, sikap saling peduli dan solidaritas yang tinggi apabila ada siswa terkena musibah, perhatian siswa terhadap peringatan dan arahan guru, maupun ketertiban siswa pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah.

## Evaluasi Sekolah Siaga Bencana

## Evaluasi Program SSB
Evaluasi  dalam  program  SSB  di  SMP Negeri  2  Cangkringan  belum  dilaksanakan  secara maksimal.  Evaluasi  dilakukan  terbatas  pada  pelaksanaan  kegiatan,  seperti  kegiatan  gladi  lapang, gladi posko, maupun sosialisasi. Belum dilaksanakan evaluasi kepada seluruh komponen program secara menyeluruh. Pihak-pihak yang telah terlibat dalam kegiatan evaluasi sebatas warga sekolah, seperti guru, siswa, karyawan, dan komite sekolah. Belum dilaksanakan evaluasi dengan melibatkan stakeholder lain  dan  pihak luar.  Idealnya,  pelaksanaan  evaluasi juga  dibersamai  dengan  kegiatan monitoring dan dilaksanakan oleh seluruh pihak guna semakin memperoleh banyak masukan demi pengembangan program SSB.

## Hambatan Penyelenggaraan Program SSB
Hambatan penyelenggaraan program SSB di SMP Negeri 2 Cangkringan berkaitan dengan anggaran, sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari instansi terkait, dan pengetahuan sumber daya  manusia  yang  masih  minim.  Sekolah  tidak  memperoleh  dana  anggaran  khusus  untuk penyelenggaraan program SSB. Sekolah juga tidak mungkin memungut dana kepada siswa untuk pelaksanaan  program  SSB  karena  status  sekolah  yang  merupakan  sekolah  negeri.  Ketersediaan sarana  dan  prasarana  juga  semestinya  bisa  ditingkatkan  lagi  meski  sarana  dan  prasarana  yang sekarang sudah ada cukup memadahi, namun akan lebih baik apabila jumlah sarana dan prasarana dapat disesuaikan dengan jumlah warga sekolah. Kurangnya perhatian dan dukungan dari instansi terkait juga merupakan hambatan yang cukup berarti. Suksesnya program SSB dapat tercapai apabila mendapat  sinergi  dari  berbagai  pihak.  Selain  berperan  dalam  kegiatan  evaluasi,  instansi  terkait diharapkan juga dapat melakukan monitoring. Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia juga dapat  menjadi  hambatan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pengintegrasian  materi  pengurangan  risiko bencana ke dalam kurikulum. Diperlukan dukungan penuh dari dinas pendidikan demi terlaksananya integrasi pembelajaran kebencanaan.

## Upaya Mengatasi Hambatan
Diperlukan  keterlibatan  semua  komponen  baik  dari  warga  sekolah  maupun  instansi  dan lembaga yang berfokus pada penanganan bencana untuk memfasilitasi terlaksananya program SSB. Kurangnya  rasa  peduli  semua  pihak  terhadap  pentingnya  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana merupakan hambatan terbesar. Kondisi aman dan kondusif dapat menjadi boomerang, karena semua pihak nampak santai dan kurang menjalankan fungsinya. Padahal, bencana tidak dapat diprediksi kapan datangnya.

## Ketercapaian Tujuan SSB
Secara keseluruhan, ketercapaian program SSB di SMP Negeri 2 Cangkringan sudah baik, namun  tetap  harus  dilakukan  peningkatan  dan  perbaikan  demi  terciptanya  program  SSB  yang semakin bermanfaat bagi seluruh komponen. Diperlukan komitmen untuk pengerahan sumber daya oleh pemangku kepentingan dari berbagai lini pada masa darurat bencana melalui koordinasi yang efektif.  Diperukan  pembaharuan  data  secara  periodik  sesuai  karakteristik  ancaman  untuk kepentingan  pembaharuan  dokumen  rencana  kontinjensi  dan  prosedur  tetap  peringatan  bahaya melalui  musyawarah.  Selain  itu,  diperlukan  pemantauan  secara  berkala  oleh  stakeholder  yang berkaitan.  Uji  coba  yang  telah  dilakukan  menghasilkan  berbagai  temuan  yang  dapat  digunakan sebagai  rekomendasi  perbaikan  dokumen,  sehingga  semakin  sesuai  dengan  kondisi  sekolah.
Penguatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan bagi guru dan siswa di sekolah serta melakukan latihan berkala juga efektif demi mendukung ketercapaian tujuan SSB.

## Pembahasan
SMP Negeri 2 Cangkringan ditunjuk sebagai SSB sejak 10 Juni 2013 setelah memperoleh surat edaran dari Menteri Pendidikan Nasional No. 70a/MPN/SE/2010 pada tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah. Oleh karena terjadi erupsi besar gunung  Merapi  pada  bulan  Oktober-November  2010,  realisasi  progam  SSB  di  SMP  Negeri  2 Cangkringan baru dapat terlaksana pada tahun 2013. Berdasarkan Pasal 51 ayat 2 Perda Provinsi DIY  No  8/2010  tentang  Penanggulangan  Bencana,  diketahui  bahwa  perencanaan  kontinjensi dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan yang kemudian menghasilkan dokumen rencana  kontinjensi (contingency  plan),  memuat  sistem  dan  mekanisme  penanggulangan  bencana  yang  tuntas  dan holistik, mulai dari penyusunan kebijakan penanggulangan bencana hingga pembuatan perencanaan teknis penanggulangan bencana. hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari program SSB.
Sejalan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak siswa maupun tenaga kependidikan dalam kaitannya dengan pengurangan risiko bencana serta untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, aman,  dan  berkesinambungan,  sarana  dan  prasarana  SSB  merupakan  aspek  yang  sangat  penting disamping anggaran SSB. Hal tersebut relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang  Penanggulangan  Bencana,  Pasal  20  menyatakan  bahwa  terdapat  aturan  yang  berkaitan dengan  pengaturan  pembangunan,  pembangunan  infrastruktur,  dan  tata  bangunan  yang  wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan, meliputi adanya sarana dan prasarana yang mendukung.
Aspek yang sangat berperan dalam suksesnya suatu program, termasuk program SSB adalah penganggaran. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang  efektivitas  keberlangsungan  pengelolaan  pendidikan.  Sejalan  dengan  itu,  pemerintah melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  di  lingkungan  Kemendikbud  telah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan pendanaan kegiatan khusus  yang  menjadi  urusan  daerah  namun  tetap  disesuaikan  dengan  skala  prioritas  nasional (Suharwoto,  Amri,  Pantjastuti,  Praptono,  &  Wihdiyanto,  2015).  DAK  digunakan  untuk pembangunan  sarana  prasarana,  rehabilitasi  sekolah,  pembangunan  sekolah,  pembangunan laboratorium,  pembangunan  perpustakaan,  dan  sarana  prasarana  lainnya  dalma  kaitan  dengan optimalisasi program SSB.
Pengorganisasian SSB di SMP Negeri 2 Cangkringan diawali dari  membangun kerjasama dengan  BPBD  DIY  serta  BPBD  Kabupaten  Sleman,  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Sleman, pemerintah  desa  Kepuharjo,  BPPTKG,  dan  beberapa  LSM.  Kemudian  dilaksanakan  penyusunan dokumen rencana kontinjensi yang dibimbing langsung oleh BPBD Kabupaten Sleman. Dokumen rencana kontinjensi berisi langkah-langkah dan prosedur kebijakan maupun strategi yang diambil sekolah pada sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana. Koordinasi merupakan salah satu rangkaian dalam pelaksanaan program SSB. Koordinasi dilakukan secara langsung oleh Kepala Sekolah selaku pemegang fungsi komando. Pada tahap pra-evakuasi, koordinasi dilakukan dengan beberapa instansi terkait, seperti sekolah penyangga yang meliputi SMP Negeri 1 Cangkringan, SMP Muhammadiyah Ngemplak,  dan  SMP  Negeri  1  Ngemplak.  Koordinasi  juga  dilakukan  dengan  dinas  kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit yang dalam hal ini dilakukan dengan PKU Muhammadiyah Pakem dan RS Panti Nugroho. Koordinasi juga dilakukan dengan BPBD Kabupaten Sleman, pemerintah desa Kepuharjo, Kapolsek Kecamatan Cangkringan, Danramil Kecamatan Cangkringan, serta LSM dan pihak-pihak lain yang mendukung. Kegiatan koordinasi ditujukan untuk mengefektifkan kerjasama dengan  instansi  tersebut  di  atas  serta  melaksanakan  rencana  dan  evaluasi  penyelesaian  masalah apabila terjadi bencana.
Sasaran dari progam SSB di SMP N 2 Cangkringan adalah semua elemen sekolah dapat melakukan tanggap darurat secara cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Tentunya, hal tersebut selaras  dengan  tujuan  program  SSB  yang  berkaitan  dengan  menghindari  adanya  korban, memperkecil jumlah kerugian, penyelamatan aset dan dokumen penting sekolah, serta mengurangi kerentanan baik fisik maupun non fisik. Sekolah juga berkomitmen untuk tetap menyelenggarakan pendidikan darurat yang berkelanjutan dan memberikan jaminan terhadap rasa aman baik secara fisik
maupun mental, serta mendukung trauma healing bagi siswa terdampak bencana. Tahap akhir dari serangkaian  penyelenggaraan  sebuah  program  yaitu  tahap  evaluasi.  Evaluasi  bertujuan  untuk mengetahui seberapa jauh program dilaksanakan. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian  program  (Arikunto  &  Jabar,  2014).  Evaluasi  sekolah  siaga  bencana  merupakan serangkaian proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program. Hal tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  umpan  balik  sebagai  langkah  peningkatan  kualitas  kinerja program (Koswara & Triyono, 2011).
Lembaga terkait seperti BPBD diharapkan rutin melakukan monitoring terhadap program SSB secara sistematis dan kontinu terkait pengembangan SSB, sehingga semua pihak terbiasa dan terlatih apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Monitoring juga dapat mengetahui ketercapaian dan kekurangan masing-masing parameter kesiapsiagaan. Setidaknya, dengan adanya monitoring akan dapat mengungkap masalah yang mungkin dihadapi, apakah program dan strategi yang dilakukan berjalan sesuai rencana, apakah program menghasilkan output yang direncanakan, dan keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program (Koswara & Triyono, 2011).
Pelaksanaan  pembelajaran  yang  terintegrasi  dengan  pengurangan  risiko  bencana  juga bukanlah  hal  yang  mudah.  Banyak  tantangan  dalam  pengintegrasian  upaya  pengurangan  risiko bencana ke dalam pembelajaran, seperti beban kurikulum yang tentunya akan bertambah, kurangnya kapasitas guru dalam integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum, minimnya panduan kebencanaan yang dapat diakses guru serta keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana. Namun demikian,  pengurangan  risiko  bencana  melalui  pendidikan  formal  harus  terus  diupayakan (Suharwoto,  Amri,  Pantjastuti,  Praptono,  &  Wihdiyanto,  2015).  Dengan  demikian,  diperlukan komitmen dari kepala sekolah  dan seluruh warga sekolah serta dukungan dan keterlibatan secara terus menerus dari dinas pendidikan, lembaga, dan organisasi terkait pengurangan risiko bencana demi suksesnya program SSB.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program SSB di  SMP  Negeri  2  Cangkringan  meliputi  pembangunan  kesepahaman  dan  komitmen  antar  warga sekolah, dilanjutkan dengan pembuatan rencana kontinjensi bersama-sama warga sekolah dengan komite  sekolah  dan  instansi  terkait.  Melakukan  kajian  tingkat  kesiapsiagaan  sekolah,  tidak  lupa diimbangi dengan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan untuk semua stakeholder sekolah tidak terkecuali guru, karyawan, dan siswa. Sekolah juga merumuskan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya terhadap warga sekolah. Dalam perencanaannya, program SSB SMP Negeri 2 Cangkringan didukung oleh berbagai pihak, seperti pemerintah DIY, jajaran pemerintah Kabupaten Sleman,  jajaran  pemerintah  Kecamatan  Cangkringan,  jajaran  pemerintah  Desa  Kepuharjo,  LSM, serta masyarakat sekitar. SMP Negeri 2 Cangkringan telah melaksanakan kegiatan simulasi atau drill pelatihan menghadapi bencana.
Dengan  adanya  program  SSB  dan  kegiatan-kegiatan  pendukung  tersebut,  dapat  menjadi pedoman  dan  acuan  bagi  sekolah  dalam  melakukan  upaya  tanggap  darurat  bencana.  Selain  itu, menjadi  salah  satu  upaya membangun  kesiapsiagaan  sekolah  dengan  pelaksanaan  uji materi  atau simulasi tanggap darurat bencana yang idealnya dapat dilakukan evaluasi setelah pelaksaan kegiatan secara rutin, minimal setiap tahun sekali. Namun, pada pelaksanaannya program SSB di SMP Negeri 2  Cangkringan  mengalami  kemacetan,  seiring  dengan  tidak  adanya  peningkatan  aktivitas  yang berarti dari erupsi gunung Merapi. SMP Negeri 2 Cangkringan masih terus berupaya meningkatkan komitmen dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan di tingkat sekolah maupun desa melalui sistem koordinasi yang efektif, ada atau tidak ada tanda-tanda bahaya. Hal ini dimaksudkan untuk tetap membangun budaya siap siaga menghadapi bencana.
Tantangan yang dihadapi oleh SMP Negeri 2 Cangkringan juga berkaitan dengan kurangnya perhatian instansi terkait dalam hal pembaharuan data secara periodik sesuai karakteristik ancaman, padahal,  seharusnya,  diperlukan  pembaharuan  dokumen  rencana  kontinjensi  maupun  prosedur- prosedur  tetap  peringatan  bahaya  secara  berkelanjutan.  SMP  Negeri  2  Cangkringan  juga  kurang dilibatkan dalam musyawarah forum pengelolaan risiko bencana baik di tingkat desa, kecamatan,
maupun kabupaten. Kurang adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh oleh stakeholder  juga  menjadi  tantangan  tersendiri,  mengingat  evaluasi  baru  dilaksanakan  sebatas evaluasi terhadap kegiatan tertentu, bukan evaluasi terhadap keseluruhan program SSB. Kepentingan pengelolaan  risiko  bencana  merupakan  hak  dan  kewajiban  seluruh  komponen  masyarakat, karenanya, menjadi mutlak untuk tetap memperhatikan kepentingan kelompok rentan bencana dalam keadaan ada atau tidak ada tanda bahaya dan ancaman.
Demi mensukseskan program SSB, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijalankan oleh  berbagai  komponen, baik sekolah, instansi  terkait,  maupun masyarakat  pada  umumnya.  Hal tersebut berkaitan dengan penyusunan sistem peringatan bahaya yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan  lain,  seperti  penentuan  peta  dan  jalur  evakuasi  serta  kesiapan  tim  dalam  memahami informasi.  Hal  tersebut  berguna  bagi  masyarakat  terdampak  secara  langsung.  Selain  itu, ditentukannya aktivasi rencana kontinjensi sekolah berdasarkan tingkatan aktivitas gunung bukanlah satu-satunya informasi  yang dapat  langsung diikuti  dengan  langkah  evakuasi.  Penentuan  langkah evakuasi  harus  memperhatikan  rekomendasi  dari  pemerintah  kabupaten  dan  desa  setempat. Diperlukan  adanya  keterpaduan  rencana  kontinjensi  yang  disusun  oleh  sekolah  dengan  rencana kontinjensi  kabupaten  atau  dinas  terkait.  Hal  tersebut  bermanfaat  demi  terciptanya  keselarasan tindakan pada saat kondisi darurat bencana. Pemerintah idealnya telah menyusun dokumen rencana kontinjensi yang dapat dijadikan acuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktik . Jakarta: Rhinekka Cipta.
Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2014). Evaluasi program pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Astuti,  S.  I.,  &  Sudaryono.  (2010).  Peran  sekolah  dalam  pembelajaran  mitigasi  bencana. Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana , 1 (1), 30–42.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  (2011). Rencana  aksi  rehabilitasi  dan  rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Merapi . Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Cadag, J. R. D., & Gaillard, J. (2012). Integrating knowledge and actions in disaster risk reduction: The contribution of participatory mapping. AREA Royal Geographical Society , 44 (1), 100– 109. doi: https://doi.org/10.1111/j.1475-4762.2011.01065.x
Desfandi,  M.  (2014).  Urgensi  kurikulum  pendidikan  kebencanaan  berbasis  kearifan  lokal  di Indonesia. Sosio  Didaktika:  Social  Science  Education  Journal ,  1(2),  191-198. doi: https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1261
Emzir,  E.  (2012). Metodologi  penelitian  pendidikan  kuantitatif  dan  kualitatif .  Bandung:  Raja Grafindo Persada.
Fauzan, A., & Djunaidi, G. (2012). Metodologi penelitian kualitatif . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Herdiansyah, H. (2011). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial . Jakarta: Salemba Humanika.
Hidayati, D. (2012). Striving to Reduce Disaster Risk: Vulnerable Communities with Low Levels of Preparedness in Indonesia. Journal of Disaster Research , 7(1), 75-82.
Huberman,  A.  M.,  Miles,  M.  B.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  data  analysis:  A  method sourcebook (3 rd Edition). USA: Sage Publication.
Kenny, C. (2012). Disaster Risk Reduction in Developing Countries: Cost, Benefits and Institutions. Journal Compilation of Disasters, 36(4), 559–588.
Koswara,  A.,  &  Triyono,  T.  (2011). Panduan  monitoring  dan  evaluasi  Sekolah  Siaga  Bencana . Jakarta: LIPI Press.
Mulyasa, E. (2002). Manajemen berbasis sekolah: Konsep, strategi, dan implementasi . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2010). Peraturan Daerah Provinsi DIY Pasal 51 ayat 2 Nomor 8/2010, tentang Penanggulangan Bencana .
Presiden  Republik  Indonesia.  (1945). Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia,  Tahun  1945, Pasal 3,  tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara .
Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
Presiden  Republik  Indonesia.  (2008). Peraturan  Pemerintah  Nomor  21,  Tahun  2008,  tentang Penanggulangan Bencana .
Selby, D., & Kagawa, F. (2012). Disaster risk reduction in school curricula: Case studies from thirty countries . Barcelona, Spain: Novoprint SA.
Suarmika, P. E., & Utama, E. G. (2017). Pendidikan mitigasi bencana di Sekolah Dasar (Sebuah Kajian  Analisis  Etnopedagogi).  Jurnal  Pendidikan  Dasar  Indonesia,  2(2),  18–24. doi: http://dx.doi.org/10.26737/jpdi.v2i2.327
Sugiyono,  S.  (2012). Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, S. (2015). Metode penelitian dan pengembangan (Suryandari, Ed.). Bandung: Alfabeta.
Suharwoto, G., Amri, A., Pantjastuti, S. R., Praptono, P., & Wihdiyanto, A. (2015). Modul 3 pilar 3: Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Jakarta: Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud.
Suharwoto, G., Amri, A., Pantjastuti, S. R., Praptono, P., & Wihdiyanto, A. (2015 ). Roadmap sekolah dan madrasah aman . Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
Verstappen, H. T. (2010). Indonesian landforms and plate tectonics. Jurnal Geologi Indonesia , 5 (3), 197-207.
Verstappen, H. T. (2013). Garis besar geomorfologi indonesia (Suratman, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.