IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DI DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU

## IMPLEMENTATION ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT OF 2019 IN BAAMPAH VILLAGE, MENTAYA HULU SUB-DISTRICT

## Sugoro Daru Pradibyo
Universitas Terbuka
email: sugoro11sugoro@gmail.com

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa  untuk  bangkit  baik  dari  segi  pembangunan,  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakatnya.  Lahirnya  UU  tersebut  telah  membuka  peluang  bagi  desa  untuk mengelola  anggaran  yang  cukup  besar  baik  yang  bersumber  dari  pusat  (DD), Pemerintah Daerah (ADD, DBH Pajak dan Retribusi Daerah) dan Pendapatan Asli Desa  itu  sendiri.  Pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  satu  hal  yang  harus  menjadi perhatian karena anggaran tersebut harus dikelola dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa. Arahan baik berupa pembinaan dan pengawasan dari pihak kecamatan dan kabupaten menjadi faktor yang sangat penting sehingga Kepala Desa selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan desa bertindak sesuai dengan kewenagan yang diberikan dan ketentuan yang mengaturnya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur  telah  menetapkan  Peraturan  Bupati Nomor  4  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  sebagai  turunan  dari Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun  2018,  hal  tersebut  sebagai pedoman dan memberikan kemudahan bagi desa dalam hal mengelola anggaran.
Kata Kunci: Implementasi Keuangan
Desa
Keywords : Implementation Village Finance

## Abstract
Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  6  Year  of  2014  on  village  encourages  the development,  economy,  and  prosperity  of  the  people.  The  enactment  of  the  law  crates opportunities for villages to manage the significant amount of budget from central (DD), Local Government (ADD, DBH tax and regional retribution) and locally generated revenue of the village itself. Financial management should be taken into consideration as it should be transparent and accountable following management principle of village finance. Briefing including coaching and supervision from both sub-district and district levels plays significant factor, so the Headman as the responsible one proceeds by complying the given power and governing  provisions  in planning,  performing,  administering,  reporting, and accountability. East Kotawaringin District Government enacted Mayor Regulation Number 4 Year of 2019 on Village Financial Management as the derivative of the Regulation of Minister of Internal Affairs Republic of Indonesia Number 20 Year of 2018, as guidance that simplifies village in managing the budget.

## PENDAHULUAN
Terbitnya  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  merupakan  titik  tolak  bangkitnya pembangunan  desa,  dengan  harapan  desa  mampu mengejar atau memperkecil ketertinggalan baik dari segi pembangunan  serta  pertumbuhan  ekonomi.  Undang – Undang No.6 membuka peluang bagi desa untuk dapat mengelola dana yang cukup besar, baik yang bersumber dari  Bantuan  Keuangan  dari  Pemerintah  Pusat  yang disebut  Dana  Desa  (DD),  desa  juga  memperoleh Bantuan  Dana  dari  Pemerintah  Daerah  yang  disebut Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  dan  masih  ada  beberapa sumber – sumber  pendanaan  lain  yang  masuk  ke  desa baik diantaranya Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan juga Dana  Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah  yang  memberikan kesempatan  bagi  desa  untuk  mengelola  sendiri  dana yang  diterima  yang  jumlahnya  cukup  besar  untuk membiayai program dan kegiatan didesa.
Semenjak  implementasi  Undang – Undang  Nomor  6 Tahun 2014, Dana Bantuan Keuangan yang bersumber dari  Pemerintah  Pusat  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan  yang  signifikan,  dimana  Pemerintah  Pusat penargetkan  setidaknya  masing – masing  desa  akan mendapatkan  dana  setidaknya  1  Miliar  rupiah. Percepatan  pembangunan  desa  melalui  anggaran  yang diberikan  oleh  pemerintah,  desa  juga  diberikan kewenangan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh desa baik dari kondisi kekayaan alamnya, topograsi dan demograsi  yang  ada  didesa.  Desa  diharapkan  mampu mandiri  dengan  menggali  potensi  tersebut  untuk memperoleh  pendapatan  sebesar – besarnya  yang menjadi  Pendapatan  Asli  Desa,  dimana  dana  yang dikelola tersebut akan dikelola sendiri dengan asas pola keuangan  desa  yaitu transparan,  akuntabel,  partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam  mendukung  implementasi  Undang – Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  dijabarkan dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.
Perbaikan-perbaikan  standar  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Desa  pun  terus  dilakukan  oleh  Pemerintah Pusat, yang awal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014, kemudian  diperbaharui  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga berupaya memberikan kemudahan bagi desa dalam hal mengelola keuangan desa yaitu dengan membuat dan menetapkan Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Pengelolaaan Keuangan Desa.
Implementasi  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan Perbup Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 44 yang berbunyi bahwa  “Pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  :  a. perencanaan;  b.  pelaksanaan;  c.  penatausahaan;  d. pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban.” keuangan desa merupakan  rangkaian  tahapan  yang  saling  berkaitan antara satu dengan yang lain.
Edward  III  dalam  Erwan  dan  Diah  (2015:85) mengidentifikasikan  ada  empat  critical  factors  yang mempengaruhi  keberhasilan  proses  implementasi. Keempat  faktor  tersebut  adalah  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  atau  perilaku  dan  struktur birokrasi.
Struktur organisasi; merupakan salah-satu institusi yang paling  sering  bahkan  secara  keseluruhan  menjadi pelaksana  kegiatan.  Keberadaan  birokrasi  tidak  hanya dalam  struktur  pemerintah,  tetapi  juga  ada  dalam organisasi-organisasi  swasta,  institusi  pendidikan  dan sebagainya.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu birokrasi  diciptakan  hanya  untuk  menjalankan  suatu kebijakan  tertentu.  Terdapat  dua  karakteristik  utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.
Sumberdaya; merupakan hal penting dalam implementasi  kebijakan  yang  baik.  Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari : staf; informasi; wewenang; dan fasilitas.
Disposisi atau perilaku; Kecenderungan-kecenderungan atau  disposisi  merupakan  salah-satu  faktor  yang mempunyai  konsekuensi  penting  bagi  implementasi kebijakan  yang  efektif.  Jika  para  pelaksana  mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap  implementasi  kebijakan  maka  terdapat kemungkinan  yang  besar  implementasi  kebijakan  akan terlaksana  sesuai  dengan  keputusan  awal.  Demikian sebaliknya,  jika  para  pelaksana  bersikap  negatif  atau menolak  terhadap  implementasi  kebijakan  karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi  kendala  yang  serius.  Faktor-faktor  yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi  kebijakan  terdiri  dari  :  pengangkatan birokrasi; dan insentif.
Komunikasi; Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang  akan  mereka  kerjakan.  Infromasi  yang  diketahui para  pengambil  keputusan  hanya  bisa  didapat  melalui komunikasi  yang  baik.  Terdapat  tiga  indikator  yang dapat  digunakan  dalam  mengkur  keberhasilan  variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan  tiga  variabel  tersebut  yaitu  :  trasmisi; kejelasan; dan konsistensi.
Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang  menggambarkan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  merupakan rangkaian  tahapan  yang  saling  berkaitan  antara  satu dengan  yang  lain.  Dimulai  dari  tahapan  perencanaan yaitu  Musyawarah  Desa  (Musdes)  yang  ditetapkan dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDesa), kemudian  dari  RKPDesa  dijadikan  dasar  dalam penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  yang  disesuaikan  dengan  besaran Pendapatan  yang  diperhitungkan  baik  dari  Dana  Desa (DD) dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berasal dari  Pemerintah  Kabupaten,  juga  estimasi perhitungan Pendapatan Asli Desa yang digunakan untuk membiayai
Belanja  dan  Pembiayaan  Desa.  APBDesa  yang dituangkan dalan Peraturan Desa merupakan pegangan yang  digunakan  oleh  Pemerintahan  Desa  dalam  tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahun anggaran berjalan yakni mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31 Desember.
Terdapat  beberapa  penelitian  terkait  pengelolaan keuangan desa diantaranya Vica Mayela Laurentya yang melakukan  penelitian  dengan  judul  “Akuntabilitas Implementasi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  APBDesa  dan Implikasinya  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sidoarjo)”  dan  Fadhil  Azhar  melakukan  penelitian dengan  judul  “Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Studi Kasus di Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una- Una)”. Pada penelitian terdahulu pengelolaan keuangan  desa  masih  menggunakan  Permendagri No.113 Tahun 2014. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa  pengelolaan  keuangan  desa  sudah  berjalan dengan  baik  namun  masih  terdapat  kendala  seperti keterlambatan  informasi  pagu  anggaran  desa  sehingga menyebabkan  penetapan  Perdes  tentang  APBDes terlambat.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  ini digunakan  dalam  rangka  mendapatkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  dari  orang  atau  sample  yang digunakan  sebagai  responden  penelitian  (Siti Muntahanah,  2014:4).  Menurut  Sugiyono  (2010:9), metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian yang  berlandaskan  pada  filsafat  postpositivisme, digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Sumber data primer untuk penelitian kualitatif ini adalah informan.
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari responden  atau  informan  atau  diperoleh  dari pengamatan  terhadap  suatu  kegiatan  dan  tempat tertentu.  Informan  adalah  orang  yang  dipandang mempunyai pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal  atau  peristiwa  tertentu,  atau  dengan  kata  lain informasi-informasi yang diperoleh dari pelaku kegiatan. Kualifikasi  terkait  informasi  dimiliki  oleh  yang bersangkutan, baik karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu maupun karena kegiatannya dalam proses dibidang tertentu.
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari dokumen yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  sumber  data sekunder  adalah  informasi,  data,  produk  hukum  yang dijadikan data dalam penelitian ini.
Menurut Arikunto (2002 : 107) yang dimaksud dengan sumber  data  adalah  “Subyek  darimana  data  dapat diperoleh”.  Penulis  dapat  mengkasifikasikan  sumber data  mengacu  pada  pendapat  Arikunto  (2002  :  107), yaitu :
1. Person, yaitu sumber data berupa orang yang dapat memberikan  data  berupa  jawaban  lisan  melalui wawancara  dan  jawaban  tertulis  melalui  angket.  Pada penelitian ini sumber person yang diambil oleh peneliti adalah  Kepala  Desa,  Ketua  BPD,  Sekretaris  Desa, Bendahara  Desa,  Tim  Pelaksana  Kegiatan,  Pegawai Kecamatan,  Pegawai  DPMD  Kabupaten  Kotawaringin Timur dan sumber lainnya.
2.  Paper,  yaitu  sumber  data  yang  menyajikan  tanda- tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Data yang bersumber dari paper adalah data-data penunjang  diperoleh  dari  buku-buku,  dokumen- dokumen dan arsip-arsip. Pada penelitian ini paper yang yang  diperoleh  peneliti  adalah  RPJMDes,  RKPDes,
APBDes,  LPJ  APBDes,  Dokumen  permohonan pencairan APBDes, SPJ Desa dan dokumen lain.
Menurut Nazir (2009 : 174) “Pengumpulan data adalah prosedur  yang  sistematis  dan  standar  untuk memperoleh  data  yang  diperlukan”.  Untuk  dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data wawancara, observasi dan dokumentasi.
Miles  and  Huberman  dalam  Sugiyono  (2013:  246) mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Baampah Tahun  Anggaran  2019  Berdasarkan  Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019
Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 pengelolaan  keuangan  desa  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, diperoleh hasil sebagai berikut :
Tahap  Perencanaan ,  Perencanaan  pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran  pemerintahan  desa  pada  tahun  anggaran berkenaan  yang  dianggarkan  dalam  APBDesa. Perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa  erat hubungannya dengan perencanaan pembangunan desa.
Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Baampah Bpk. Akhmad Kusasi bahwa :
“Dukumen  RKPDes  digunakan  oleh  Pemerintah  Desa sebagai  dasar  dalam  penyusunan  RAPBDes,  kemudian hasil  penyusunan  RAPBDes  yang  dikoordinir  oleh Sekdes diserahkan kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa menyerahkan ke BPD yang pada akhirnya bersama-sama dengan BPD membahas dan menetapkan Peraturan  Desa  tentang  APBDes.  Dokumen  APBDes tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan  pembangunan  oleh  pemerintah  desa.
Penatapan Perdes APBDes tersebut biasanya pada awal tahun berjalan, yaitu pada bulan Januari atau Pebruari. Hal  ini  disebabkan  karena  lambatnya  informasi  pagu indikatif  DD  dan  ADD  dari  pemerintah  kabupaten, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  dengan menggunakan  indikator  perencanaan  yang  telah dilakukan  diketahui  bahwa  perencanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun Anggaran  2019  Desa  Baampah  Kecamatan  Mentaya Hulu  secara  prosedur  telah  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Namun  secara  target waktu  perencanaan  keuangan  desa  Baampah  tidak sesuai  dengan  waktu  yang  telah  ditetapkan  peraturan perundang-undangan,  dimana  Perdes  tentang  APBDes TA 2019 baru ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2019.
Dimana partisipatif menurut Krina dalam Ahmad Zaini dan  Endang  Surasetyo  Ningsih  (2018)  adalah  prinsip bahwa setiap orang atau masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan  pemerintah,  hak  dalam  pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak  langsung. Dalam hal  ini  setiap  kepala  desa  harus melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  APBDesa  yang  telah  disusun/direncanakan oleh  perangkat  desa  harus  dimusyawarahkan  kembali oleh  kepala  desa  dalam  forum  yang  melibatkan masyarakat secara langsung atau melalui perwakilannya yaitu  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  sebelum ditetapkan oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam APBDesa dikelola dalam masa 1 tahun  anggaran  yakni  mulai  tanggal  1  Januari  sampai dengan 31 Desember.
Keterlambatan  penetapan  APBDes  tersebut  akan memberi dampak negatif terhadap jalannya pelaksanaan program dan kegiatan desa sehingga waktu pelaksanaan anggaran  tidak  dapat  berjalan  dengan  optimal,  dimana keuangan  desa  seharusnya  dikelola  berdasarkan  asas-
asas  transparan,  akuntabel,  partisipatif  serta  dilakukan dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran.  Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan dikelola dalam masa  1  (satu)  tahun  anggaran  yakni  mulai  tanggal  1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Tahap  Pelaksanaan ,  Menurut  Mardiasmo  dalam  I Wayan  Purwa  Astawa  (2019),  sebagian  besar  dari anggaran  desa  merupakan  discretionary  cost  maka pengelolaan keuangan desa harus mampu dikendalikan untuk  menghasilkan  rencana  penganggaran  sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis.
Hasil  wawancara  dengan  Bendahara  Desa  Baampah, yakni :
“Desa Baampah hanya memiliki satu rekening desa atas nama  pemerintah  desa  baampah  yang  ada  pada  Bank Pembangunan  Kalteng.  Seluruh  penerimaan  dan pengeluaran desa harus melalui rekening desa, baik itu pendapatan  transfer  DD  dan  ADD,  serta  Pendapatan Asli  Desa  yang  menjadi  penerimaan  desa.  Bendahara desa  juga  paling  banyak  menyimpan  uang  sebesar  Rp. 50.000.000,- Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah kontrol dan pengawasan keuangan desa. ”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  dengan menggunakan  indikator  pelaksanaan  yang  telah dilakukan  diketahui  bahwa  pelaksanaan    Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun Anggaran  2019  Desa  Baampah  Kecamatan  Mentaya Hulu  secara  prosedur  belum  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Hal  ini  dapat  terlihat  dari  belum  adanya  DPA  yang disusun  oleh  Kasi  /  Kaur  yang  telah  diverifikasi  oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. Dalam hal  usulan  pencairan  dana,  salinan  kelengkapan pencairan dana tidak disampaikan ke APIP / Inspektorat Kabupaten, hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dalam hal proses pencairan dana, hendaknya pemerintah desa dalam  membuat  usulan  SPP  Pencairan  Dana  agar diperhitungkan  dengan  lebih  baik  dan  disesuaikan
dengan  kebutuhan  sehingga  pada  saat  penutupan  kas pada akhir bulan, bendahara desa tidak menyimpan dana melebihi
ketentuan
yaitu paling banyak Rp.50.000.000,00.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mardiasmo dalam I  Wayan  Purwa  Astawa  (2019),  sebagian  besar  dari anggaran  desa  merupakan  discretionary  cost  maka pengelolaan keuangan desa harus mampu dikendalikan untuk  menghasilkan  rencana  penganggaran  sektor publik yang efektif, efisien dan ekonomis.
Tahap Penatausahaan ; Hamzah dalam Iwayan Purwa Astawa  (2019),  Penatausahaan  Keuangan  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  proses  Pengelolaan Keuangan  Desa,  pelaksanaan  penatausahaan  keuangan dalam pemerintahan desa harus menetapkan bendahara desa,  penetapan  bendahara  desa  harus  dilakukan sebelum  dimulainya  tahun  anggaran  bersangkutan  dan berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa dalam melaksanakan  penatausahaan  keuangan  desa  harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran bersangkutan,  Bendahara  adalah  perangkat  desa  yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,  menatausahakan,  membayar  dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
Penatausahaan  keuangan  desa  merupakan  segala penerimaan  dan  pengeluaran  yang  ada  didesa  harus dicatat dengan jelas oleh bendahara desa atas transaksi- transaksi yang terjadi serta melakukan tutup buku setiap akhir  bulan  secara  tertib.  Bendahara  desa  wajib mempertanggungjawabkan  uang  baik  penerimaan maupun  pengeluaran  yang  menjadi  tanggungjawabnya melalui  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Baampah, yaitu sebagai berikut.
“penatausahaan  keuangan  di  desa  baampah  dilakukan oleh  bendahara  desa  yang  juga  kaur  keuangan.  Segala
bentuk penatausahaan baik penerimaan dan pengeluaran desa harus dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum.”
Pernyataan  serupa  juga  diterangkan  oleh  bendahara desa baampah, yakni :
“bendahara  desa  wajib  mempertanggungjawabkan penerimaan  dan  pengeluaran  desa  kepada  kepala  desa paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya.  Laporan tersebut  setidaknya  menggunakan  buku  kas  umum, buku pajak da n buku bank.”
Dari  indikator  yang  digunakan  untuk  menganalisis penatausahaan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Baampah terhadap penerapan Peraturan Bupati Nomor 4  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, dapat terlihat bahwa Desa Baampah telah melaksanakan penatausahaan  dengan  cukup  baik,  namun  ketiadaan DPA dan RAK yang seharusnya disusun oleh Kasi dan / atau  Kaur  menyebabkan  pergerakan  arus  kas  didesa kurang termonitor dengan baik, tidak adanya verifikasi Sekdes dalam laporan Buku Kas Umum desa juga tidak sesuai  dengan  prosedur  penyusunan  laporan penatausahaan.  Selain  itu,  dalam  hal  penatausahaan keuangan  pihak  desa  tidak  diwajibkan  menyampaikan laporan  SPJ  secara  berkala  atau  setiap  bulan  kepihak instansi  pembina,  baik  itu  Camat,  BPKAD  /  DPMD ataupun Inspektorat sehingga menyebabkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa terutama dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa  dianggap  masih kurang optimal.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hamzah dalam I Wayan Purwa Astawa (2019), Penatausahaan Keuangan merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  proses Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Kepala  desa  dalam melaksanakan  penatausahaan  keuangan  desa  harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus  dilakukan  sebelum  dimulainya  tahun  anggaran bersangkutan,  Bendahara  adalah  perangkat  desa  yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,  menatausahakan,  membayar  dan
mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
Tahap  Pelaporan ,  Ayi  Sumarna  (2015)  menjelaskan bahwa  Pelaporan  merupakan  salah  satu  mekanisme untuk  mewujudkan  dan  menjamin  akuntabiltas pengelolaan  keuangan  desa,  sebagaimana  ditegaskan dalam  asas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (Asas Akuntabel).  Hakikat  dari  pelaporan  ini  adalah
Pengelolaan
Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan  dari  berbagai  aspek:  hukum, administrasi,  maupun  moral.  Dengan  demikian, pelaporan  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi kewajiban  Pemerintah  Desa  sebagai  bagian  tak terpisahkan dari penyelengaraan pemerintahan desa.
Laporan  semester  pertama  yaitu  laporan  pelaksanaan kegiatan  untuk  6  (enam)  bulan  yaitu  januari  sampai dengan  juni  tahun  berjalan,  dan  laporan  tersebut disampaikan  paling  lambat  pada  akhir  bulan  juli  tahun berjalan.  Sedangkan  laporan  semester  akhir  tahun merupakan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  selama  1 tahun,  yaitu  mulai  januari  sampai  desember  tahun berjalan, dan laporan akhir tahun tersebut disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya. Hal ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Kepala Desa Baampah.
“pemerintah  desa  menyampaikan  laporan  realisasi pelaksanaan APBDes berupa laporan semester pertama yaitu paling lambat bulan juli dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir bulan januari Kepada Bupati melalui Camat”
Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Ajid selaku Kepala Bidang Pembangunan dan  Keuangan  Desa  DPMD  Kabupaten  Kotawaringin Timur diperoleh informasi sebagai berikut.
“dalam hal pemenuhan penyampaian laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, pemerintah desa sering melakukan keterlambatan penyampaian ke DPMD dengan alasan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan  dan  juga  perangkat  desa  masing  mengalami kebingungan  dalam  menyusun  laporan.  Proses penyampaian  laporan  ada  yang  dilakukan  kolektif  oleh
kecamatan,  namun  kebanyakan  pemerintah  desa menyampaikannya secara langsung.”
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  yang  diperoleh  penulis  terkait  indikator yang  digunakan  untuk  menganalisis  pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Baampah terhadap penerapan  Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dapat terlihat  bahwa  Desa  Baampah  telah  melaksanakan pelaporan dengan cukup baik, namun masih mengalami keterlambatan  penyampaian  baik  laporan  semester pertama  maupun  laporan  akhir  tahun.  Dari  dokumen yang  diperoleh  penulis  diketahui  bahwa  Laporan realisasi  akhir  tahun 2019 Desa  Baampah  baru  selesai disusun  pada  tanggal  9  Pebruari  2020.  Hal  yang menyebabkan keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan disebabkan kurangnya pemahaman  dari  aparatur  pemerintah  desa  dalam  hal penyusunan dan pentingnya penyampaian laporan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan.
Tahap  Pertanggungjawaban ,  Ayi  Sumarna  (2015) Sejalan  dengan  prinsip  transparansi,  akuntabel,  dan partisipatif  yang  merupakan  ciri  dasar  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance),  maka pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan  kepada pemerintah  yang  berwenang,  tetapi  juga  harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak  langsung.  Secara  langsung,  pertanggungjawaban kepada  masyarakat  bisa  disampaikan  melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal- hal  strategis,  yang  dihadiri  BPD  dan  unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban  juga  dapat  disebarluaskan  melalui berbagai  sarana  komunikasi  dan  informasi:  papan Informasi  Desa,  website  resmi  pemerintah  kabupaten atau bahkan desa.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Baampah.
“Pemerintah Desa Baampah setiap tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes ke Bupati melalui  Camat  dalam  bentuk  Peraturan  Desa.  Dalam Perdes  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDes  juga  disertai  laporan  program  kegiatan  baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang masuk ke desa”
Hal  senada  juga  sesuai  dengan  pernyataan  Sekretaris Desa.
“Laporan  realisasi  APBDes  juga  disampaikan  kepada masyarakat desa baampah melalui papan pengumuman desa,  hal  ini  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban pemerinta h desa kepada masyarakat desa.”
Namun  berdasarkan  pernyataan  Bapak  Awung  selaku Kepala  Seksi  Monitoring  dan  Pengaduan  Masyarakat pada DPMD Kabupaten.
“Pemerintah  desa  memang  sudah  rutin  setiap  tahun menyusun  Perdes  tentang  LPJ  realisasi  pelaksanaan tahun  anggaran,  namun  apabila  kita  lihat  ketentuan bahwa didalam perdes tersebut seharusnya melampirkan  laporan  program  pemerintah  baik  pusat, provinsi  dan  kabupaten  yang  masuk  didesa,  termasuk pemdes baampah tidak membuat laporan tersebut”
Dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumen  yang diperoleh  penulis,  terkait  indikator  yang  digunakan untuk  menganalisis  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  desa  di  Desa  Baampah  terhadap  penerapan Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  dapat  terlihat bahwa Desa Baampah telah melaksanakan pertanggungjawaban  APBDes  dengan  cukup  baik. Namun  faktor  kurangnya  pemahaman  aparatur pemerintah  desa  dalam  hal  menyusun  laporan pertanggungjawaban  menyebabkan  subtansi  isi  yang seharusnya  masuk  dalam  laporan  pertanggungjawaban keuangan desa tidak sesuai dengan ketentuan.

## Pembahasan
Penulis membahas implementasi pengelolaan keuangan desa  dalam  hubungannya  dengan  faktor-faktor
implementasi  sesuai  dengan  Teori  Edward  yaitu struktur  organisasi,  sumber  daya,  komunikasi  dan disposisi atau perilaku.
Struktur Organisasi , Menurut G. Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni : Standard Operational  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi.  Dari hasil  penelitian  dalam  hubungan  struktur  organisasi dengan  implementasi  pengelolaan  keuangan  desa diperoleh sebagai berikut :
Faktor  pendukung  tersebut  adalah  adanya  SOP  yang jelas  terkait  pengangkatan  perangkat  desa  dan  juga pelaksana pengelolaan keuangan desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pembagian kewenangan pengelolaan  keuangan  desa  tidak  sesuai  ketentuan terutama pengangkatan TPK.
Sumber  Daya ,  Menurut  Edward  III  sumberdaya merupakan  hal  penting  dalam  implementasi  kebijakan yang  baik.  Indikator-indikator  yang  digunakan  untuk melihat  sejauhmana  sumberdaya  mempengaruhi implementasi  kebijakan  terdiri  dari  :  staf;  informasi; wewenang; fasilitas.
Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut :
a.  Adanya  ketentuan  atau  informasi  formal  yang digunakan  oleh  desa  sebagai  pedoman pengelolaan keuangan desa.
b.   Adanya fasilitas berupa sarana dan prasarana dalam mendukung  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan keuangan desa.
Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :
a.   Rendahnya pendidikan penyelenggara pemerintahan desa  sehingga  berpengaruh  terhadap  daya pemehaman  dan  kecakapan  dalam  melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
b.  Kurangnya  pemahaman  Kepala  Desa  terkait kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  diberikan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Komunikasi ,  Implementasi  yang  efektif  akan terlaksana,  jika  para  pembuat  keputusan  mengetahui mengenai  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Infromasi yang  diketahui  para  pengambil  keputusan  hanya  bisa didapat  melalui  komunikasi  yang  baik.  Terdapat  tiga indikator  yang  dapat  digunakan  dalam  mengkur keberhasilan  variabel  komunikasi.  Edward  III mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu : transmisi; kejelasan; dan konsistensi.
Faktor  pendukung  tersebut  adalah  adanya  transmisi melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi adalah:
a.  Terjadinya  ketidakjelasan  informasi  dari  pembuat kebijakan,  unsur  pembina,  pendamping  dan pengawas  desa  hingga  ke  pihak  pemerintah  desa selaku pelaksanan kebijakan.
b.   Kurangnya konsistensi informasi yang diberikan oleh pengambil kebijakan sehingga membuat kebingungan bagi pelaksana kebijakan.
Disposisi atau perilaku , Faktor-faktor yang menjadi perhatian  Edward  III  mengenai  disposisi  dalam implementasi  kebijakan  terdiri  dari  :  pengangkatan birokrasi; dan insentif.
Faktor pendukung tersebut adalah adanya insentif yang cukup  memadai  bagi  aparat  desa.  Sedangkan  faktor penghambat adalah pengangkatan perangkat desa tidak dilakukan  melalui  tes  atau  seleksi  namun  berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan sehingga tidak diperoleh  perangkat  desa  yang  memiliki  tingkat pemahaman dan kecakapan yang baik.

## KESIMPULAN
Implementasi  pengelolaan  keuangan  desa  di  Desa Baampah  Kecamatan  Mentaya  Hulu  berdasarkan Peraturan  Bupati  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  masih  belum
berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  ketentuan, sebagaimana  diatur  dalam  BAB  V  Pasal  44  sampai dengan 93.
penulis memberikan saran sebagai berikut :
1.   Perlu  adanya  pembinaan  dan  pengawasan  dengan saling  berkoordinasi,  komunikasi  dan  kolaborasi yang lebih baik dari pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten  (BPKAD,  DPMD,  Inspektorat)  kepada pemerintah  desa  dalam  mengelola  anggaran, sebagaimana diatur dalam Perbup No. 4 Tahun 2019 Pasal 95.
2.   Perlu adanya peningkatan SDM aparatur pemerintah desa mulai dari Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Perbup No. 4 Tahun 2019 Pasal 95 ayat (2), (3) dan (4).
3.   Penyampaian  informasi  pagu  anggaran  desa  dari pihak kabupaten agar tidak terlambat sehingga dalam hal  penyusunan  APBDes  tahun  berikutnya  tidak mengalami keterlambatan kembali.
4.   Dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan  yang  lebih optimal  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa,  akan lebih  baik  laporan  pertanggungjawaban  keuangan desa  yang  dilakukan  antara  bendahara  desa  dan kepala  desa  juga  dilaporkan  ke  pihak  kecamatan paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya, sebagaimana diatur dalam Perbup No. 4 Tahun 2019 Pasal 88.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  tulisan  ini  dapat selesai  berkat  bantuan,  dorongan,  bimbingan  dan perhatian  dari  berbagai  pihak.  Untuk  itu  pada kesempatan  ini  penulis  mengucapkan  terima  kasih kepada Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Pascasarjana Hukum, Sosial dan Pollitik, Kepala UPBJJ  UT  Palangka  Raya,  Dosen  Pembimbing  I  dan
Muhammad  Husni  Arifin,  S.AG.,  M.Si.,Ph.D  selaku Dosen  Pembimbing II  yang  telah  bersedia  meluangkan waktu,  tenaga  dan  pikiran  untuk  memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini. Tidak lupa pula seluruh dosen pengajar tutorial online, staf  administrasi  dan  keluarga  besar  PPs  UPBJJ  UT Palangka Raya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada  Kepala  Dinas  dan  Pegawai  pada  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Kotawaringin  Timur,  Camat  dan  Pegawai  Kecamatan Mentaya Hulu, terkhusus Kepala Desa dan Ketua BPD, perangkat desa serta pihak terkait yang telah bersedia menjadi obyek penelitian dalam penyusunan tulisan ini.

## REFERENSI
Abdul Halim, M.Syam Kusufi. (2016). Teori, Konsep dan Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik.  Jakarta  : Salemba Empat.
Ahmad  Mukhlis  Yusuf.  (2018).  Revolusi  Pelayanan Publik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Ahmad  Zaini  dan  Endang  Surasetyo  Ningsih.  (2018). Analisis  Proses  Penyusunan  dan  Pelaksanaan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)  Secara  Akuntabel,  Transparan  dan Partisipatig  (Studi  Pada  beberapa  Desa  di Kota  Banda  Aceh).  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.3, No.3, E- ISSN 2581-1002.
Agus Maulana. (2016). Manajemen Strategik. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
Ar Royan Ramli, dkk. (2018). Ekonomi Desa : Analisis Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Desa. Aceh : Natural Aceh.
Erwan  Agus  Purwanto,dkk.  (2015).  Implementasi Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
I Wayan Purwa A. dan  I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. (2019).  Realitas  Implementasi  Pengelolaan Keuangan Desa pada APBDes di Desa Dauh Pekan. Di Unduh 1 Juli 2019, dari situs World Wide Web :
https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/user/profile
Kecamatan Mentaya Hulu dalam Angka Tahun 2020.
Muchlis  Hamdi.  (2014).  Metodologi  Penelitian Administrasi. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
Muhadam  Labolo.  (2015).  Dinamika  Politik  dan Pemerintahan  Lokal.  Bogor  :  Ghalia Indonesia.
Muhammad  Ismail,  Ari  Kuncara  Widagdo,  Agus
Widodo. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 19 No. 2, ISSN 1979 – 6471.
Pasolong  Harbani.  (2013).  Metode  Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
Sandu  Siyono,  Ali  Sodik.  (2015).  Dasar  Metodologi Penelitian.  Yogyakarta  :  Literasi  Media Publishing.
Subando  Agus  Margono.  (2015).  Manajemen  Publik Kontemporer. Yogyakarta : Gava Media.
Sugiyono.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Suwartono. (2014). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Andi Offset.
Wahjudin  Sumpeno.  (2011).  Perencanaan  Desa Terpadu. Banda Aceh : Read.
Wijaya,  HAW.  (2012).  Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Yeremias  T.  Keban.  (2014).  Enam  Dimensi  Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta : Gava Media.
Yusuf A. Muri. (2014). Metode  Penelitian : Kuantitatif,
Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia.
https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinj auan-teoritis-implementasi-kebijakan-model- c-g-edward-iii/
https://www.keuangandesa.info/2015/11/pelaporan- dan-pertanggungjawaban.html