## GAMBARAN KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER SPESIALIS DI INDONESIA
Rizza Norta Villeny Rosita Dewi 1 , Puput Oktamianti 2 , Dian Muliawati 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 12 , Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan 3
Email: rizzavilleny @gmail.com , oktamianti@gmail.com dan dianmuliawati838@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci:
Minimal  3  kata  dan maksimal  6  kata,  (kata pertama; kata ke dua; kata ketiga) Tenaga  dokter  spesialis  merupakan  faktor  penting  dalam  pelayanan  kesehatan spesialistik. Saat ini Indonesia masih kekurangan dokter spesialis baik dalam hal jumlah maupun distribusi. Dokter spesialis masih terkonsentrasi pada ibu kota provinsi,  kota-kota  besar  dan  kota  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.
Untuk  meningkatkan  jumlah  dan  distribusi  tenaga  dokter  spesialis  dilakukan berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  mulai  dari  mekanisme penyediaan hingga pendayagunaan. Dengan semakin banyaknya dan meratanya tenaga  dokter  spesialis  diharapkan  dapat  meningkatkan  akses  dan  derajat kesehatan  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menggambarkan kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis di Indonesia. Studi ini menggunakan metode literature review terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan  sebanyak  11  peraturan  dan  3  artikel  yang  diperoleh  dari mesin  pencarian Google  Scholar .  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah didasari oleh Peraturan perundang- undangan  namun  perlu  upaya-upaya  dari  Pemerintah  Daerah  agar  kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat secara optimal.

## ABSTRACT

## Keywords:
At least 3 words and a maximum of 6 words, (first word; second word; third word) Specialist doctors are an important factor in specialist health services. Currently, Indonesia  has  a  shortage  of  specialist  doctors  both  in  terms  of  number  and distribution. Specialist doctors are still concentrated in provincial capitals, large cities  and  cities  with  high  economic  growth.  To  increase  the  number  and distribution  of  specialist  doctors,  various  efforts  have  been  made  by  the Government  ranging  from  the  mechanism  of  provision  to  utilization.  With  the increasing number and distribution of specialist doctors, it is expected to increase access and degree of public health. The purpose of this study is to describe the policy of meeting the needs of specialist doctors in Indonesia. This study uses the literature  review  method  on  secondary  data,  namely  laws  and  regulations  as many as 11 regulations and 3 articles obtained from the Google Scholar search engine. The results of this study show that every policy issued by the Government is based on laws and regulations but it needs efforts from local governments so that these policies can provide optimal benefits.

## PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu visi presiden 2020-2024, hal ini  sejalan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2024  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  yaitu  mewujudkan  masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut juga didukung dengan Arahan Presiden dalam pencapaian visi misi Indonesia 2045, salah satu dari lima arahan utama yaitu pembangunan sumber  daya  manusia  produktif,  terampil,  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Pembangunan SDM dalam bidang kesehatan bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu. (1). Hal ini tentu berkaitan erat dengan pemerataan akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan mengacu pada Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJMN).  Tujuan  strategis  Renstra  Kemenkes  2020-2024, peningkatan sumber daya kesehatan memiliki sasaran meningkatkan pemenuhan SDM kesehatan yang  salah  satu  indikatornya  adalah  Persentase  RSUD  kabupaten/kota  yang  memiliki  4  dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) (2). Dengan terpenuhinya dokter spesialis dasar dan dokter spesialis penunjang maka Rumah Sakit di  daerah  dapat  mengoptimalkan  layanan  spesialistik  pada  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Tenaga Dokter spesialis merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Dalam menunjang pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  rujukan  selain  dibutuhkan  pemenuhan  sarana,  prasarana  juga dibutuhkan dukungan sumber daya manusia kesehatan yang memadai.
Tantangan  kedepan  dalam  pembangunan  kesehatan  adalah  belum  memadainya  jumlah, jenis, penyebaran dan mutu tenaga Kesehatan (Nurcahyo, Suryoputro, & Jati, 2016). Distribusi dokter spesialis masih menjadi permasalahan nasional dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KKI tahun  2013  terdapat  24.143  dokter  spesialis  teregistrasi,  namun  jumlah  dokter  spesialis  yang berpraktik menurut BBPSDM Kemenkes lebih banyak yaitu sebanyak 37.043 (3). Berdasarkan data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pembaharuan 31 Desember 2021 terdapat sebanyak 45.828 tenaga dokter spesialis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun jumlah dokter spesialis terus bertambah namun masih diperlukan penambahan dalam hal jumlah dan  distribusi.  Ketidakmerataan  distribusi  dapat  dilihat  berdasarkan  data  SISDMK  tahun  2021 dimana masih terdapat 21 kabupaten/kota yang sama sekali belum memiliki tenaga dokter spesialis yang tersebar di 8 provinsi yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara,  Sulawesi  Barat,  Maluku  Utara,  Papua  dan  Papua  Barat  (4).  Dokter  spesialis  masih banyak  terkonsentrasi  pada  ibu  kota  provinsi,  kota  kota  besar  dan  kota  dengan  pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan untuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) kurang diminati  oleh  dokter  spesialis.  Berdasarkan  data  Kementerian  Kesehatan  tahun  2021  sebanyak 24,7% atau 157 RSUD kab/kota kelas C belum terpenuhi dengan 7 jenis dokter spesialis yang terdiri dari Spesialis Anak, Spesialis Obstetri dan Ginekologi, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Bedah,  Spesialis  Anestesi,  Spesialis  Radiologi  dan  Spesialis  Patologi  Klinik  (5).  Banyaknya penyedia  layanan  kesehatan  baik  milik  Pemerintah  maupun  swasta  tentunya  harus  diimbangi dengan pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang, pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan termasuk tenaga dokter spesialis baik dalam hal jumlah, jenis maupun kompetensi merupakan kewahiban Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  (5).  Kementerian  Kesehatan  melalui  Direktorat  Jenderal

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
Tenaga Kesehatan merupakan Unit Eselon 1 yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu perumusan, pelaksanaan,  penyusunan  NSPK  dan  pemberian  bimbingan  teknis  di  bidang  perencanaan  dan pendayagunaan tenaga kesehatan (6). Dalam rangka mengatasi pemenuhan tenaga dokter spesialis Direktorat  Jenderal  Tenaga  Kesehatan  telah  mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan  yang diharapkan dapat mempercepat upaya Pemerintah dalam pemenuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Berangkat dari permasalahan kekurangan jumlah dan distribusi tenaga dokter spesialis di Indonesia,  maka  peneliti  bermaksud  melakukan  literatur  review  dengan  tujuan  mengetahui gambaran  kebijakan  –  kebijakan  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  terkait  pemenuhan  dokter spesialis saat ini.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kepustakaan  atau  literatur  review  terhadap  peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah maupun hasil penelitian lain terkait kebijakan  tentang  pemenuhan  tenaga  dokter  spesialis  di  Indonesia.  Pencarian  artikel  dilakukan melalui internet dan tinjauan ulang artikel. Tujuan dari kajian kebijakan tentang pemenuhan tenaga dokter  spesialis  ini  adalah  memperoleh  strategi  kebijakan  terkait  pemenuhan  tenaga  dokter spesialis  di  Indonesia.  Kriteria  inklusi  yang  digunakan  pada  studi  ini  adalah  artikel  penelitian berbentuk teks lengkap dan dapat diakses secara terbuka yang berisi mengenai pemenuhan dokter spesialis di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pencarian peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa bentuk peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan  dengan  pemenuhan  tenaga  dokter  spesialis  di  Indonesia  seperti  yang  tergambar  pada tabel 1 di bawah.

## Tabel 1 Peraturan Perundangan Terkait Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis di Indonesia
No Bentuk Peraturan  Nomor/Tahun Keterangan 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan Pasal  34  (3):  negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak 2 Undang-Undang 36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan Pasal  26:  Pemerintah  mengatur  penempatan  tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan
3 Undang-Undang 36  Tahun  2014 Tentang  Tenaga Kesehatan Pasal 13: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi  kebutuhan  Tenaga  Kesehatan,  baik  dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata Pasal  22:  Pendayagunaan  Tenaga  Kesehatan  dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan  memperhatikan  aspek  pemerataan,  pemanfaatan, dan pengembangan 4 Peraturan Presiden 31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis 5 Peraturan  Menteri Kesehatan 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Pasal 13-19: Perencanaan, pendaftaran, seleksi, pengangkatan dan penempatan Residen dalam penugasan khusus. 6 Peraturan  Menteri Kesehatan 80 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2013 tentang penugasan khusus tenaga Kesehatan 7 Peraturan Menteri Kesehatan 36  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  No.  31 Tahun 2019 Tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis 8 Peraturan  Menteri Kesehatan 21  Tahun  2020 tentang  Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024 Rencana  strategis  Kementerian  Kesehatan  merupakan dokumen  perencanaan  yang  memuat  program-program Kesehatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  Kementerian Kesehatan. Salah satu sasaran renstra untuk meningkatkan sumber  daya  kesehatan  melalui  peningkatan  pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar. Indikator yang berkaitan dengan pemenuhan dokter spesialis adalah Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90%
(minimal 4 spesialis dasar wajib ada). 9 Peraturan  Menteri Kesehatan 14  Tahun  2022  Tentang  Program  Adaptasi  Dokter  Spesialis  Warga  Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10 Peraturan  Menteri Kesehatan 37 Tahun 2022 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship Pasal  4  -  9:  Jenis  bandikdok,  lama  pembiayaan, penyelenggaraan,  perencanaan,  dan  persyaratan  calon peserta.
Pasal 18 - 19: Institusi Pendidikan dan Kewajiban Institusi Pendidikan.
Pasal 20 - 27: Masa pengabdian pasca Pendidikan Pasal 28 - 30: Hak dan Kewajiban peserta Bandikdok Pasal 31 - 34: Pendanaan penyelenggaraan Bandikdok 11 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia 97 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
Selain  peraturan  di  atas,  hasil  pencarian  literature  yang  diperoleh  pada  studi  ini  melalui  mesin pencarian  didapatkan  sebanyak  3  artikel  berbahasa  Indonesia  setelah  melalui  proses  skrining sesuai dengan kriteria inklusi dan tujuan dari dilakukannya studi ini.

## Tabel 2 Artikel Terkait Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis di Indonesia
No Judul Penulis/Tahun Metode Hasil 1 Pendayagunaan Dokter Spesialis Terhadap  Pemerataan Pelayanan  Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia Syahbuddin (2020) deskriptif analisis pendayagunaan  dokter  spesialis  harus memperhatikan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  demi  menjamin Kesetaraan akan Hak Asasi Manusia serta Setiap institusi pemerintahan di Indonesia harus  taat  akan  peraturan  terkait Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  seperti dimananatkan  oleh  Peraturan  Presiden Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis 2 Jumlah Dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Kota Kupang Lette (2020) kualitatif Pemerintah  Provinsi  dan  instansi  terkait dapat  memperhatikan  dan  memenuhi jumlah  dan  kebutuhan  tenaga  dokter spesialis,  tenaga  Kefarmasian/apoteker dan juga tenaga Non-kesehatan di fasilitas kesehatan  melalui  pemberian  beasiswa pendidikan, Pemerataan persebaran SDMK dan analisis kebutuhan SDM 3 Kajian Strategi Perekrutan Dokter Spesialis di RSUD Dr. R. Soetijono Blora Basuki,  P.,  Jati, S. P., & Suhartono, S (2017) kualitatif Upaya  rekrutmen  dokter  spesialis  masih normatif  yaitu  dengan  memberikan penawaran  kepada  dokter  spesialis  baru lulus dengan kerjasama center pendidikan dan  penawaran  kepada  PPDS  yang menjalani stase di RSUD Dr. R. Soetijono Blora, pemberian beasiswa kepada dokter PPDS yang telah MOU dengan Kabupaten Blora,  pemberian  kompensasi,  namun upaya-upaya  tersebut  belum  memberi daya tarik bagi dokter spesialis

## Kekurangan Jumlah dan Distribusi Tenaga Dokter Spesialis
Hasil penelitian Fitriyah (2018), Pemerataan SDMK belum terjadi di seluruhnya, jumlah SDMK di  kota-kota  besar  cenderung  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  kota  lainnya.  Jumlah  dokter spesialis terbanyak berada di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang sedangkan

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
jumlah  dokter  spesialis  terendah  dimiliki  oleh  Kabupaten  Sumenep,  Kabupaten  Sampang  dan Kabupaten  Trenggalek.  Terpusatnya  tenaga  tenaga  dokter  spesialis  tersebut  dikarenakan  laju pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  dan  lengkapnya  fasilitas  pendidikan,  kesehatan  dan  fasilitas lainnya mendorong tenaga kesehatan lebih memilih bekerja di kota-kota besar (Fitriyah, 2018). Hal tersebut sejalan dengan SISDMK 2021, Provinsi Jawa timur termasuk provinsi dengan jumlah dokter spesialis yang cukup besar yaitu sebanyak 6.306, namun jika dilihat distribusinya masih terdapat  beberapa  masih  terkumpul  di  kota-kota  besar  seperti  Kota  Surabaya,  Kota  Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang dan Kabupaten Gresik.

## Undang-Undang Dasar NRI 1945
Hak atas Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur pada pasal 28H ayat 1, karena diatur dalam konstitusi maka hak atas kesehatan merupakan hukum positif yang dilindungi Pemerintah dan wajib dipenuhi melalui usaha yang nyata dan konkrit. Hak atas kesehatan memiliki ruang lingkup yang luas meliputi semua faktor yang berkontribusi terhadap hidup yang sehat. Hak atas  pelayanan  kesehatan  spesialistik  merupakan  bagian  yang  lebih  spesifik  dari  hak  atas kesehatan. (Isriawaty, 2015)
Untuk menjamin pemenuhan hak atas Kesehatan, pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa  Negara  bertangung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  kesehatan.  Fasilitas  Kesehatan merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk melaksanakan upaya pelayanan Kesehatan  (Liberty,  Pariyana,  Roflin,  &  Waris,  2017).  Fasilitas  kesehatan  tingkat  II  didatangi berdasarkan  rujukan  dari  fasilitas  kesehatan  tingkat  I.  Agar  fasilitas  kesehatan  tingkat  II  dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  spesialistik  secara  optimal  maka  kebutuhan  tenaga  dokter spesialis harus dipenuhi.

## Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pemerataan pelayanan Kesehatan diatur dalam pasal 26 UU 36 tahun 2009, Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan harus memperhatikan jenis pelayanan yang dibutuhkan, jumlah sarana kesehatan dan jumlah tenaga yang dibutuhkan (Angkasawati & Laksmiarti, 2014). Dalam rangka pengadaan dan penempatan tenaga Kesehatan yang dimaksud juga harus memperhatikan hak tenaga kesehatan diantaranya  perlindungan  hukum  dan  imbalan  jasa  seperti  yang  dicantumkan  dalam  Undang- undang tenaga kesehatan.

## Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
Dokter spesialis merupakan jenis tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga medis. Dalam  undang-undang  ini  disebutkan  bahwa stakeholder yang  memiliki  kewajiban  dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan termasuk didalamnya dokter spesialis adalah Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
Kabupaten/Kota.  Konsepsi  tanggung  jawab  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai personifikasi negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan diwujudkan dalam penyediaan sarana dan fasilitas  kesehatan  yang  layak,  serta  mudah  diakses  oleh  masyarakat  (Isriawaty,  2015).  Untuk memudahkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  Kesehatan  spesialistik  adalah  melalui pemenuhan dan pemerataan dokter spesialis.

## Peraturan Presiden Nomor 31 tahun 2009 dan Permenkes Nomor 36 Tahun 2019
Perpres  Nomor  4  tahun  2017  disahkan  Presiden  tahun  2017  sebagai  payung  hukum  program WKDS yang mewajibkan setiap lulusan dokter spesialis ditugaskan ke seluruh pelosok Indonesia. Meskipun tujuan program ini sangat baik yaitu pemerataan dokter spesialis dan dukungan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PABDI), namun disisi lain program ini dianggap melanggar  UU  nomor  39  tahun  1999  tentang  HAM  dan  UU  nomor  19  tahun  1999  tentang Konvensi  ILO  perihal  Penghapusan  Kerja  Paksa  sehingga  Program  tersebut  diadukan  kepada Komnas HAM oleh Komite Nasional Kesehatan dan Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). Setelah dilakukan Focus Group Discussion (FGD), Komnas HAM membenarkan adanya unsur pelanggaran HAM dan merekomendasikan agar peserta PPDS dengan biaya pribadi atau swasta diberikan kebebasan untuk mengikuti WKDS atau tidak. Tahun 2018 Perpres tersebut didaftarkan permohonan  uji  materiil  ke  Mahkamah  Agung  dan  gugatan  tersebut  dikabulkan  oleh  MK sehinggan Perpres tersebut dicabut dan program WKDS dibatalkan. (CNN Indonesia, 2019) Setelah  program  WKDS  dibatalkan,  Kemenkes  merancang  program  pengganti  WKDS  dengan Program  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  (PGDS),  program  ini  merupakan  bagian  wajib  d Pendidikan  dokter  spesialis  sehingga  masuk  dalam  Satuan  Kredit  Semester  (SKS)  dan  yang mengikuti  mendapatkan  insentif  yang  memadai  (JPNN,  2019).  Kelebihan  program  PGDS  ini adalah tenaganya sudah ada, setiap tahunnya lulusan 7 jenis spesialisasi dalam program PDGS sekitar 1.085 orang (Kemenkes, 2022).
Sedangkan kelemahan program PDGS ini antara lain:
• Program ini bersifat jangka pendek dikarenakan jangka waktu penempatan dokter spesialis yang selama 12 bulan.
• Jenis  spesialisasi  terbatas  pada  7  jenis  spesialisasi  yaitu  spesialis  obsgyn,  anak,  bedah, penyakit dalam, anestesi, patologi klinik dan radiologi (Kemenkes, 2022).
• Penempatan  berdasarkan  usulan  daerah,  daerah  yang  tidak  mengusulkan  tentunya  tidak akan mendapatkan penempatan.
• Pemerintah tidak dapat mengintervensi setiap dokter lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk mengikuti wkds (Mulyana, 2020). dikarenakan program ini bersifat sukarela maka peminatnya juga tidak banyak, meskipun lulusan 7 jenis spesialisasi diatas mencapai seribu setiap tahunnya.
• bergantung  pada  niat  tulus  atau  kesediaan  dari  dalam  diri  setiap  dokter  spesialis  utk mengabdikan  dirinya  menjalankan  profesinya  didaerah  kabupaten  terlebih  di  daerah terluar, tertinggal, terpencil (Mulyana, 2020)
• Kebanyakan  dokter  spesialis  lebih  memilih  di  provinsi  atau  kota-kota  besar  dengan ketersediaan  segala  fasilitas  infrastruktur,  sarana  dan  prasarana  medis  yang  lengkap (Mulyana, 2020).

## Permenkes  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Penugasan  Khusus  Tenaga  Kesehatan  dan Permenkes Nomor 80 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2013 tentang penugasan khusus tenaga Kesehatan
Kebijakan  penugasan  khusus  residen  ini  merupakan  terobosan  Pemerintah  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan,  pulau-pulau  kecil  terluar,  tidak  diminati,  daerah  bermasalah  kesehatan,  rawan bencana/mengalami bencana dan konflik sosial, serta RS kelas C dan kelas D di Kabupaten/ Kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik terutama untuk jenis tenaga Kesehatan tertentu dalam jangka waktu tertentu (BPPSDMK, 2018). Sesuai Permenkes 9 tahun 2013, Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter spesialis/dokter gigi spesialis.  Dalam  menjalankan  Tindakan  dokter  residen  akan  menolong  pasien  sesuai  dengan tahapan kompetensi Pendidikan. Meskipun Residen belum menjadi dokter spesialis namun pada saat melaksanakan penugasan Residen dibekali dengan Surat Izin Praktik dan Surat Keterangan Kompetensi Residen yang dikeluarkan oleh ketua kolegium atau ketua program studi atas nama kolegium.  Kelebihan  tugsus  residen:  tenaga  dokter  residen  sudah  tersedia  dan  tinggal didayagunakan. Kelemahan dari tugsus residen ini adalah
• bersifat  jangka  pendek  karena  penempatan  Residen  senior  (pembiayaan  Pendidikan  secara mandiri)  antara  3  –  6  bulan  dan  Residen  pasca  jenjang  I  (pembiayaan  Pendidikan  dari Kemenkes) selama 6 bulan.
• terbatasnya residen untuk penugasan khusus dikarenakan di kuota residen tiap tahunnya juga terbatas
• usulan kebutuhan dari Rumah Sakit akan diintegrasikan dengan data di SISDMK (Kemenkes, n.d.),  jika  RS  tidak  mengupdate  SISDMK  maka  tim  verifikasi  kemenkes  akan  menilai mengacu dengan keberadaan dokter yang lama
• Sebagian  besar  lokus  terisi  oleh  dokter  spesialis  dari  program  PDGDS,  sehingga  terjadi penuruna jumlah penugasan khusus residen dari tahun 2019 hingga 2021 (Kemenkes, 2022).

## Permenkes  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan Tahun 2020-2024
Indonesia memiliki sebanyak 43.173 dokter spesialis pada tahun 2021, dengan proporsi terbanyak yaitu  spesialis  anak,  spesialis  dalam,  spesialis  obgyn  dan  spesialis  bedah.  Pada  tahun  2019,

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak adalah DKI Jakarta, yaitu 6.174 orang dan Jawa Timur sebanyak 5.156 orang. Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit adalah  Sulawesi  Barat  (93  orang)  dan  Maluku  (96  orang). Berdasarkan  Keputusan  Menteri Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  54  Tahun  2013  proyeksi  kebutuhan  dokter spesialis  tahun  2025  adalah  12  dokter  spesialis  per  100.000  penduduk.  Transformasi  system Kesehatan pilar kelima bertujan untuk pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan merata. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dokter spesialis kementerian Kesehatan menetapkan sasaran melalui  peningkatan  pemenuhan  SDMK  sesuai  standar  dengan  indicator  program  Presentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang. Kemenkes  berupaya  melakukan  pemenuhan  tenaga  Kesehatan  sesuai  standar.  Dalam  rangka peningkatan mutu dan pendayagunaan dokter spesialis dalam Rencana Strategis Kemenkes telah ditetapkan  beberapa  sasaran  program  atau  sasaran  kegiatan  yaitu  jumlah  calon  dokter  spesialis pada penugasan khusus calon dokter (residen), jumlah dokter spesialis yang didayagunakan dan Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui  program  bantuan  pendidikan  dokter  spesialis-subspesialis  dan  dokter  gigi  spesialis- subspesialis.

## Permenkes  Nomor  37  Tahun  2022  Tentang  Bantuan  Biaya  Pendidikan  Kedokteran  dan Fellowship
Program Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis – Dokter Gigi Spesialis telah berjalan sejak tahun 2008, hingga saat ini program ini pada tahun 2022 telah menghasilkan lulusan sebanyak 6.682 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan  dokter  spesialis  pada  tahap  penyediaan.  Lulusan  dokter  spesialis  yang  dihasilkan nantinya  akan  melakukan  masa  pengabdian  pasca  Pendidikan  di  Rumah  Sakit  Pengusul  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan lokasi masa pengabdian. Program Bantuan Biaya PDS-DGS dapat diikuti oleh calon peserta ASN maupun Non ASN. Bagi lulusan dokter spesialis yang berstatus ASN karena terikat status sebagai pegawai maka dapat didayagunakan sebagai investasi jangka Panjang. Namun bagi lulusan dokter spesialis yang berstatus non ASN tentu  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk  Rumah  Sakit  Pengusul,  karena  hanya  diwajibkan melaksanakan  pengabdian  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  dan  setelahnya  mereka  dapat berpraktek dimanapun.
Kelebihan: program ini bersifat jangka Panjang jika lulusannya berstatus PNS, karena statusnya sebagai pegawai lulusan akan terikat untuk Kembali lagi bekerja pada Rumah Sakit atau daerah pengusul. Lulusan dokter spesialis akan tetap bekerja selama belum memasuki masa pensiun atau mengajukan pindah tugas.
Kelemahan:
• Diperlukan  waktu  yang  cukup  lama,  karena  peserta  harus  mengikuti  dan  menyelesaikan Pendidikan dokter spesialis sebelum didayagunakan

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
• Bagi lulusan dokter spesialis yang berstatus non- PNS mungkin agak sulit mengikat agar mau melaksanakan masa pengabdian karena tidak terikat status sebagai pegawai
Permenkes  Nomor  14  Tahun  2022  Tentang  Program  Adaptasi  Dokter  Spesialis  Warga Negara  Indonesia  Lulusan  Luar  Negeri  Di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  dan  Pekonsil Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri Permenkes  ini  merupakan  payung  hukum  program  adaptasi  dokter  spesialis  WNI  lulusan  luar negeri  agar  dapat  bekerja  di  Indonesia.  Program  ini  bertujuan  memberikan  kesempatan  WNI lulusan  luar  negeri  untuk  berkontribusi  dalam  pembagunan  Kesehatan,  pemberdayaan  diaspora untuk mendukung transformasi Kesehatan dan meningkatkan jumlah dokter spesialis yang siap didayagunakan  di  dalam  negeri  (Kemenkes,  2022).  Dalam  rangka  penyelenggaraan  program adaptasi tersebut dibentuk Komite Bersama Adaptasi yang beranggotakan Kemendikbud-Ristek, Kemenkes,  KKI,  Kolegium,  Organisasi  Profesi,  Asosiasi  Institusi  Pendidikan  Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Sejak program ini dimulai pada November 2022 sudah terdapat 35 pemohon program adaptasi dokter  spesialis  yang  berasal  dari  9  jenis  spesialisasi,  dari  35  pemohon  tersebut  3  diantaranya dinyatakan lulus penilaian kompetensi pra adaptasi selanjutnya bisa mengikuti program adaptasi di  RSUD  selama  2  tahun,  23  orang  sedang  dalam  tahap  proses  penyetaraan  dan  evaluasi kompetensi,  dan  9  orang  masih  memerlukan  evaluasi  ulang  untuk  memperjelas  terkait kompetensinya  (Kemenkes,  2022).  Pemohon  program  adaptasi  ini  terus  mengalami  kenaikan, hingga bulan juni 2023 tercatat ada 51 pemohon program adaptasi dokter dokter spesialis, 25 orang dinyatakan lulus penilaian kompetensi dan 17 orang telah menyelesaikan pembekalan (Kemenkes, 2023).  Kelebihan  program  ini  adalah  dokter  spesialis  WNI  lulusan  luar  negeri  ini  sudah  siap didayagunakan.  Kelemahan:  program  ini  bersifat  jangka  pendek  karena  penempatan  dokter spesialis program adaptasi ini hanya selama 2 tahun, banyaknya tahapan yang harus dilalui dapat mengurangi  minat  dokter  spesialis  WNI  lulusan  luar  negeri,  tergantung  niat  baik  dari  masing- masing dokter spesialis WNI lulusan luar negeri.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah telah menyiapkan regulasi dan melakukan berbagai  upaya  dalam  mendorong  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  dokter  spesialis  baik  melalui mekanisme  penyediaan  maupun  pendayagunaan.  Upaya  tersebut  tentunya  perlu  mendapatkan dukungan  dari  Pemerintah  Daerah  agar  tenaga  dokter  spesialis  dapat  didayagunakan  secara optimal. Mekanisme pendayagunaan melalui program PGDS, tugsus residen dan adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri merupakan upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis jangka pendek.  Mekanisme  penyediaan  melalui  program  Bantuan  Biaya  PDS-DGS  akan  dapat didayagunakan dalam jangka waktu yang cukup lama bagi lulusan yang berstatus PNS, sedangkan untuk lulusan Program Bantuan Biaya PDS-DGS yang berstatus non PNS kemungkinan hanya

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
dapat  didayagunakan  selama  yang  bersangkutan  masih  terikat  dengan  masa  pengabdian  pasca Pendidikan.  Diperlukan  upaya  dari  daerah  pengusul  untuk  menarik  agar  dokter  spesialis  betah melaksakan tugas seperti kepastian hukum terkait kepegawaian, jaminan keamanan, pemberian insentif,  fasilitas  (kendaraan  dinas,  rumah  dinas)  yang  memadai,  kesempatan  mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (seminar, pelatihan, dll),

## DAFTAR PUSTAKA
Angkasawati,  T.  J.,  &  Laksmiarti,  T.  (2014).  Peraturan  Perundangan  dalam  Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) di Indonesia. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan–Vol, 17(4), 337-344.
Basuki,  P.,  Jati,  S.  P.,  &  Suhartono,  S.  (2017).  Kajian  Strategi  Perekrutan  Dokter  Spesialis  di RSUD Dr. R. Soetijono Blora (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO). BPPSDMK. (2018). Buletin SDM Kesehatan: Akuntabilitas Kinerja Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (Februari 2018 ed.). Jakarta: BPPSDMK.
CNN  Indonesia.  (2019,  November  04).  Kronologi  Pembatalan  Perpres  Jokowi  soal  Dokter Spesialis. Retrieved
from https://www.cnnindonesia.com/:
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191104160710-260-445490/kronologi- pembatalan-perpres-jokowi-soal-dokter-spesialis
Curran, U., Halimah, & Thompson, J. (2016). Model Estimasi Dinamik: Estimasi Kebutuhan dan Ketersediaan Pelayanan Kesehatan hingga 2020 - Indonesia. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. (2021, Desember 31). Informasi Keadaan SDM Kesehatan di Indonesia yang didayagunakan di Fasyankes Kondisi 31 Desember 2021. Retrieved from https://sisdmk.kemkes.go.id/: https://sisdmk.kemkes.go.id/informasi_nakes
Fitriyah, E. N. (2018). Gambaran Situasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) DI Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2015.  Jurnal  Ilmiah  Kesehatan  Media  Husada,  7(1),  31-40. doi:https://doi.org/10.33475/jikmh.v7i1.31
Isriawaty,  F.  S.  (2015).  Tanggung  Jawab  Negara  Dalam  Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. JPNN. (2019, Januari 12). Dirancang Program Pengganti Wajib Kerja Dokter Spesialis. Retrieved from  https://m.jpnn.com/:  https://m.jpnn.com/news/dirancang-program-pengganti-wajib- kerja-dokter-spesialis
Kemenkes. (2022). Buku Saku: Diaspora Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenkes. Kemenkes. (2022, November 18). Press Conference:Indonesia Memanggil Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri dalam Program Adaptasi. Jakarta.
Kemenkes. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Kemenkes. Kemenkes. (2023). Talenta Program Adaptasi. Retrieved from https://adaptasi.kemkes.go.id/.
Kemenkes. (n.d.). Sistem Informasi Dokter Residen. Retrieved from http://penugasanresiden.kemkes.go.id/: http://penugasanresiden.kemkes.go.id/about/ Liberty, I. A., Pariyana, P., Roflin, E., & Waris, L. (2017). Determinan kepatuhan berobat pasien hipertensi  pada  fasilitas  kesehatan  tingkat  I.  Jurnal  Penelitian  dan  Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 58-65.

## Gambaran Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Dokter Spesialis Di Indonesia
Mulyana, E. (2020, September). Pola Pendistribusiaan dan Pendayagunaan Dokter. Retrieved from https://permata-asklin.com/:
https://permata-asklin.com/wp- content/uploads/2020/09/Pola-pendistribusian-dan-pendayagunaan-dokter.pdf
Nurcahyo, H., Suryoputro, A., & Jati, S. P. (2016). Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Tenaga Kesehatan Tim Nusantara Sehat Dalam Program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), 4(4), 60-69.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (2013). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/172107/permenkes-no-9-tahun-2013
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Penugasan  Khusus  Tenaga  Kesehatan  (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/172106/permenkes-no-80-tahun-2015
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden  Nomor  31  Tahun  2019  tentang  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138626/permenkes-no-36-tahun-2019 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Rencana  Strategis  Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (2020).
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/152564/permenkes-no-21-tahun-2020 Permenkes  Nomor  14  Tahun  2022  Tentang  Program  Adaptasi  Dokter  Spesialis  Warga  Negara Indonesia  Lulusan  Luar  Negeri  Di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218302/permenkes-no-14-tahun-
2022#:~:text=Permenkes%20No.%2014%20Tahun%202022,Pelayanan%20Kesehatan% 20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D
Permenkes Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship (2022). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245557/permenkes-no-37-tahun-2022 Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131386/perpres-no-18-tahun-2020 Syahbuddin,  D.  H.  (2020).  Pendayagunaan  Dokter  Spesialis  Terhadap  Pemerataan  Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia. Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 599 - 615. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (1945). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (2009). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38770

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License