## EFEKTIVITAS SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI ONLINE (E-SAMSAT) PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN BANDUNG I RANCAEKEK
Nurul Fajriyanti 1)* , Rahayu Kusumadewi 1) , Fitri Pebriani Wahyu 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: nurulfajriyanti75@gmail.com *

## Abstrak
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan  bermotor  melalui online ( E-Samsat )  pada  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I Rancaekek melalui teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor  melalui online ( E-Samsat )  ini  sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun  berdasarkan  teori efektivitas  ada  beberapa  dimensi  yang  harus  diperbaiki.  Dimensi  integrasi  dalam  mengukur kemampuan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek dalam mensosialisasikan E-Samsat ini sudah cukup baik dengan metode penyebaran pamflet, banner, spanduk, media sosial, dan juga bekerja  sama  dengan  BUMDES.  Adapun  dimensi  yang  terakhir  yaitu  adaptasi,  untuk  dimensi adaptasi ini belum berjalan cukup baik dikarenakan dalam sarana dan prasaranya masih terdapat kekurangan seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam pengesahan E-Samsat serta  pada  aplikasinya  masih  banyak  masyarakat  mengalami  kendala  dalam  mengakses  sering terjadi tidak ditemukannya nomor kendaraan wajib pajak dan belum optimalnya pelayanan dalam E-Samsat ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melayaninya Kata Kunci: Efektivitas, Pemungutan Pajak, E-Samsat

## Abstract
Based  on  the  research  that  has  been  done  regarding  the  effectiveness  of  the  online  motor vehicle  tax  collection  system  (E-Samsat)  at  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek through the theory of the effectiveness of online motor vehicle collection (E-Samsat) this has been going  well.  Based  on  the  theory  of  effectiveness  there  are  several  dimensions  that  must  be improved.  The  integration  dimension  in  measuring  the  ability  of  PPPD  Wilayah  Kabupaten Bandung I Rancaekek to socialize  E-Samsat is already quite good with the deployment method pamphlets,  banners,  banners,  social  media,  and  also  in  collaboration  with  Bumdes.  The  last dimension  is  adaptation,  for this  adaptation  dimension  has  not  been  going  well  because  in the facilities and infrastructure there are still shortcomings such as the lack of facilities to support the need for ratification of E-Samsat and in its application there are still many people who experience problems in accessing it, it often happens that it is not found. there is a taxpayer vehicle and the service in E-Samsat is not yet optimal because of the lack of manpower to serve it. Keywords: effectiveness, Tax Collection, E-Samsat

## A. PENDAHULUAN
Suatu  negara  yang  maju  dipengaruhi  oleh  berbagai  hal  salah  satunya  keuangan,  apabila keuangan  suatu  negara  tidak  stabil  upaya  untuk meningktakan  perkonomiannya  pun  tidak  akan berjalan  dengan  baik.  Keuangan  negara  merupakan  segala  kewenangan  yang  mampu  dinilai menggunakan  uang,  terutama  mampu  dijadikan  milik  negara  (Anggara,  2016).  Pada  keuangan negara terdapat konteks yang lebih luas yaitu keuangan daerah. Keuangan daerah ini pada dasarnya merupakan bagian integral keuangan negara hal tersebut telah tercantum pada pasal 2 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Kementerian Keuangan, 2003)
Keuangan  daerah  merupakan  segala  bentuk  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  yang berasal dari kewenangan serta tanggung jawab daerah yang mampu dinilai dengan uang ataupun barang  serta  uang  selama  negara  beserta  pihak  lain  tidak  menguasainya  berdasarkan  peraturan undang-undang yang berlaku (Halim, 2008). Proses Pengelolaaan keuangan daerah salah satunnya dimulai  dengan  perencanaan  atau  penyusunan  pendapatan  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan sumber dari keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut dari peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suparman et al., 2019).
Sektor  pendapatan  daerah  berperan  dan  sangat  berpengaruh,  dengan  melalui  pendapatan daerah bisa dilihat seberapa jauh suatu daerah mampu membiayai kegiatan serta pembangunan. Pendaptan daerah ialah pendapatan yang masuk pada daerah, baik mengandalkan usaha sendiri, ataupun mengandalkan bantuan pemerintah pusat atau sumber sah lainnya (Anggara, 2016). Salah satu pendapatan daerah tertinggi yaitu pada pajak. Menurut lembaga pungutan pajak, pengenaan pajak terbagi menjadi beberapa bagian terdapat pada pajak pusat serta  pajak daerah. Pajak pusat ini dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah binaan Kementrian Keuangan Pemerintah Pusat dan Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah mengelola pajak daerah.
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  pasal  1  ayat  10  ini  menjelaskan  bahwa  pajak  daerah  merupakan kontribusi wajib pajak untuk daerah yang terutang bagi pribadi ataupun badan yang bersifat wajib yang sudah diatur dalam peraturan tersebut memperoleh upah lagsung dan dapat digunakan untuk kepentingan daerah serta kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-undang menyebutkan ada beberapa sumber Pajak Daerah. Pajak daerah ini terfokus pada dua bagian yaitu pajak kabupaten atau kota serta pajak provinsi. Pajak yang dikelola oleh pajak provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (BPK, 2009)
Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan  pajak  dari  kepemilikan  ataupun  suatu  penguasaan kendaraan  bermotor  (Wulandary  &  Emy  Iryanie,  2018).  Pajak  kendaraan  bermotor  merupakan salah satu sumber penerima pendapatan asli daerah yang memiliki potensial tinggi. Pada hal ini pemerintah  daerah  atau  Badan  Pendapatan  Dearah  sangat  berperan  penting  dalam  mengawasi kenaikan jumlah kendaran bermotor yang memiliki peningkatan di daerah masing-masing. Dalam hal  ini  pemerintah  daerah  memperkirakan  terdapat  kesempatan  serta  berpeluang  tinggi  yang menjadikan  seluruh  kendaraan  bermotor  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  bisa  menjadi  objek kendaraan bermotor, berkaitan dengan hal ini pengembangan serta ekspansi dari fungsi budgetair yang  mengaharuskan  pemerintahuntuk  menggali  sumber  yang  dimiliki  dan  memili  nilai  serta berpotensu dalam menghasilkan pendapata untuk daerah.
Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat membawahi kantor cabang sebanyak 34 cabang dalam pengelolaan pajak yang ada di wilayahnya. Bapenda memiliki tugas pokok yang melakukan fungsi sebagai  penopang  urusan  yang  dilakukan  pemerintah  pada  bidang  keuangan  khususnya  dalam
aspek pendapatan daerah, yang meliputi perencanaan dan peningkatan, pendapatan I, pendapatan II  beserta  pembinaan  dan  penanganan  yang  menjadi  hak  wewenang  daerah  provinsi,  dan  juga melakukan  tugas  yang  berlandaskan  ketentuan  dari  Undang-undang.  Pada  wilayah  Kabupaten Bandung sendiri memiliki 2 (dua) kantor cabang yang berada di Soreang dan Rancaekek, kantor cabang yang berada di Rancaekek yaitu Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.
Ada  beberapa  data  yang  didapatkan  yang  pertama  data  untuk  jumlah  potensi  kendaraan bermotor yang berada di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek:
Tabel 1. Potensi Kendaraan Bermotor di PPPD wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Jenis Kendaraan Tahun 2018 2019 2020 2021 Sedan, Jeep, Minibus Pribadi 48557 52575 51827 54414 Dinas 72 89 110 139 Umum 2261 2284 2187 2035 Bus, Microbus  Pribadi 186 210 209 215 Dinas 8 8 8 7 Umum 148 148 141 135 Truk, Pick up Pribadi 15876 16271 15152 15291 Dinas 6 8 21 27 Umum 1251 1401 1488 1660 Alat Berat Pribadi 0 0 0 0 Dinas 0 0 0 0 Umum 0 0 0 0 Sepeda Motor, Scooter Pribadi  450793 466913 440605 444981 Dinas 202 222 224 276 Umum 0 0 0 0 Jumlah 519.360  540.124  511.972  519.180 Sumber : PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, 2022
Berdasarkan data yang diperoleh di atas menjelaskan potensi kendaraan bermotor di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yang  signifikan  namun  pada  tahun  2020  hingga  2021  terdapat  penurunan  potensi  kendaraan bermotor.

## Tabel 2. KTMDU di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Jenis Kendaraan Tahun 2018 2019 2020 2021 Sedan, Jeep, Minibus Pribadi 3.902 4408 3764 5716 Dinas 4 11 11 29 Umum 681 353 778 298 Bus, Microbus Pribadi 28 18 28 34 Dinas 1 2 1 1 Umum 38 20 36 22 Truk, Pick up Pribadi 2496 1750 1910 2003 Dinas 0 0 0 7
Umum 185 123 185 182 Alat Berat Pribadi 0 0 0 0 Dinas 0 0 0 0 Umum 0 0 0 0 Sepeda Motor, Scooter Pribadi 103345 57124 93970 60509 Dinas 16 17 22 30 Umum 0 0 0 0 Total KTMDU Presentase% 110,696 63,826 100,705 68,831 20.98% 12.29% 18.64% 13.44%

## Sumber : PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, 2022
Pada  Tabel  2.  menjelaskan  tentang  jumlah  Kendaraan  Tidak  Melakukan  Daftar  Ulang (KTMDU)  di  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek    pada  tahun  2018  ini  jumlah KTMDU yang paling tinggi dibandingkan tahun 2019-2020. Tahun 2019 mengalami penurunan jumlah  KTMDU  ini  berjumlah  63,826  lalu  mengalami  kenaikan  pada  tahun  2020  berjumlah 100,705  dan  pada  tahun  2021  mengalami  penururan  pada  jumlah  kendaraan  tidak  melakukan daftar ulang sebesar 68,831.
Tabel 3. Data Penerimaan PKB di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % 2018 187.724.000.000 198.391.354.800 105,68 2019 215.271.000.000 217.837.782.300 101,19 2020 271.339.298.500 206.473.491.200 76.09 2021 212.915.020.000 221.294.026.950 103,94
Sumber : PPPD Wilayah Bandung I Rancaekek
Dari  hasil  data  Tabel  3.  yang  diperoleh  oleh  peneliti,  sejak  tahun  2018  hingga  2021  target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh Bapenda Jawa Barat yang membawahi kantor  cabang  PPPD  wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  mengalami  peningkatan  yang signifikan ini dapat terlihat dalam jumlah realisasi, penerimaan pajak kendaraan bernotor, namun pada tahun 2020 jumlah dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 103,94%
Dengan era kemajuan teknologi saat ini, penerapan teknologi untuk mewujudkan pelaksaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola pelayanan publik. Dengan adanya teknologi  ini  juga  memudahkan  pelayanan  publik  agar  bisa  lebih  terjangkau  oleh  masyarakat, mempeluas akses untuk masyarakat memperoleh informasi, dan manfaat adanya pelayanan yang menggunakan teknologi memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan ledih mudah bisa membayar disituasi kapanpun. Pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online merupakan salah satu dukungan yang dilakukan pada Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang sudah dirancang oleh Bank Indonesia.
Inovasi  terbaru  yang  diluncurkan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Jawa  Barat  dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dengan membuat aplikasi berbasis teknologi layanan E-Samsat . Layanan E-Samsat Jawa Barat ini merupakan layanan yang melayani pembayaran pajak kendaraan  bermotor  secara  online,  Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan (SWDKLL), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayarannya bisa dilakukan melalui
metode di ATM  Bank Jabar  Banten atau dikenal dengan BJB sebagai bank  yang berkolaborasi dengan layanan E-Samsat . Penerapan E-Samsat ini berlandaskan Peraturan Gubernur Jabar Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang  Pajak  Daerah  Untuk Jenis  Pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor.  Peraturan  tersebut  terdapat  pada  pasal  yang  menjelaskan  tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu pada pasal 18 menjelaskan proses pembayaran pajak kendaraan  bermotor  salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui  online  ( E-Samsat ).  Adapun  sistem pembayaran dalam pajak kendaraan bermotor yang bisa ditempuh secara elektronik yaitu melalui website Bapenda, SMS Gateway Samsat, dan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat ( Sambara ). Sementara  pada  peraturan  regident  kendaraan  bermotor  juga  diperkuat  dengan  adanya peraturan yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Daerah Hukum Kepolisian Daerah Jawa  Barat  yang  terdapat  pada  Peraturan  Direktur  Lalu  Lintas  Kepolisian  Daerah  Jawa  Barat tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Tahunan melalui Unit Pelayanan  Samsat  dan  Transaksi  Elektronik  program E-Samsat Jabar.  Diberlakukannya pembayaran  melalui  online  ( E-Samsat )  bertujuan  untuk  memudahkan  masyarakat  atau  wajib dalam melaksanakan pembayaran. Adapun keuntungan pada pembayaran pajak menggunakan E- Samsat ini  lebih  ditekankan  pada  waktu  yang  lebih  fleksibel,  sehingga    pembayaran  pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan kapanpun sampai batas yang sudah ditentukan terhadap pajak kendaraan bermotor tersebut. Adanya sistem pembayaran yang efektif,,efisien serta dengan adanya sistem  melalui  online  ini  memudahkan  dan  juga  wajib  pajak  tidak  perlu  antri.  Faktor  ini  yang menjadikan sistem pemungutan pajak kendarana bermotor lebih mudah dan adanya keterbukaan dalam  infomasi.  Sistem  pembayaran  pajak    melalui  online  atau E-Samsat ini  diharapkan mendapatkan dampak yang signifikan pada peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor terutama  pada  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek.  Namun  terdapat  beberapa masalah  mengenai  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  kurangnya  pengetahuan  dari masyarakat  terutama  wajib  pajak  yang  akan  melakukan  transaksi  pajak  kendaraan  bermotor melaui E-Samsat ini karena masyarakat beranggapan bila menggunakan E-Samsat menjadi ribet, berbelit-belit membuat wajib pajak ini lebih memilih bantuan calo untuk melakukan pembayaran pajak  kendaraan  bermotornya,  serta  membinggungkan  masyarakat  karena  masyarakatpun  mesti datang  ke  kantor  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  untuk  menukarkan  dan menunjukan bukti telah membayar pajak melalui online.
Gambar 1. Keluhan Masyarakat Membayar PKB Melalui E-Samsat di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek
Dari gambar 1. menjelaskan tentang keluhan masyarakat yang kurang puas akan pelayanan mengenai sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui online atau E-Samsat . Petugas PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  selaku  penggagas  atau  pengarah  agar  lebih menuntun  masyarakat  yang  kebingungan  atau  masih  kesulitan  membayar  Pajak  Kendaraan Bermotor melalui online . Dengan ini petugas seharusnnya memberi arahan bagi masyarakat yang masih kebingungan serta memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan melalui sistem online dan dengan adanya sistem pembayaran pajak melalui online juga mempersulit adanya pembayaran pajak melalui calo.
Tabel 4. Pembayaran PKB Melalui Online
No Tahun KBM 1 2018 1418 2 2019 13.268 3 2020 18.735 4 2021 18.490 Jumlah 51.911 Sumber : PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek, 2022
Berdasarkan data yang ada pada tabel.4. pembayran pajak kendaraan bermotor melalui online ( E-Samsat ) di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekeksetiap tahunnya tidak stabil karen pada tahun 2018 wajib pajak yang melakukan pembayaran berjumlah 1418 KBM, lalu pada tahun 2019  hingga  2021  mengalami  kenaikan  pada  tiap  tahunnya.  Dari  data  di  atas  peniliti  bisa simpulkan  bahwa  pembayaran  pajak melalui  sistem online yang  paling  tinggi  pada  tahun  2020 namun pada tahun 2018 merupakan jumlah data pembayaran melalui online yang paling rendah.
Selain itu, kontribusi masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan yang tepat waktu masih  rendah  serta  masih  minim  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  aparatur  terkait  sistem pembayaran  melalui  online  atau E-Samsat ,  ditambah  dengan  ketidakperdulian  masyarakat sendiri dalam pembayaran pajak, serta masih terdapat banyak wajib pajak yang jaraknya jauh dari  Kantor  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  sehingga  mengalami  kesulitan dalam  menjangkau  tempat  tersebut.  Dengan  dibuatnya  sistem  pemungutan  pajak  kendaraan bermotor melalui online ini seharusnya dapat meningkatkan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor serta memudahkan wajib pajak melakukan kewajibannya (Saragih, Hendrawan, et al., 2019)(Saragih,  Hendrawan,  et  al.,  2019).  Namun,  masih  minimnya  pemahaman  masyarakat terhadap  alur  metode  perpajakan  melalui E-Samsat juga  membuat  rendahnya  kesadaran masyarakat  dalam pembayaran  pajak kendaraan bermotor.  Berkaitan  dengan hal tersebut juga merupakan penyebab berasal dari ketergantungan sistem dan koneksi jaringan yang menyebabkan kesalahan sistem, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor  secara online ,  sehingga  terdapat  banyak  wajib  pajak  yang  lebih  memilih    metode tradisional daripada metode pembayaran elektronik menggunakan aplikasi E-Samsat di Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam  meningkatkan  pelayanan  agar  lebih  efektif  perlu  dilakukannya  kolaborasi penyelenggara suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2016  tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  terdapat  dalam  pasal  4  ayat  4, memaparkan mengenai definisi efektivitas adalah sebuah hasil pencapain suatu program dengan tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  yaitu  dengan  membandingkan output dan outcome
(BPK, 2016). Adapun menurut pendapat para ahli efektivitas adalah tujuan untuk mencapai tujuan yang disepakati dalam  mencapai tujuan bersama. Tingkat tujuan dan sasaran akan secara jelas menunjukan  tingkat  efektivitas,  pencapaian  tujuan  serta  sasaran  tersebut  akan  bergantung  pada tingkat dari pengorbanan yang telah dikeluarkan. Agar tahu bagaimana keberhasilan suatu sistem pemungutan  pajak  kendarana  bermotor  melali  online  ( E-Samsat )  bisa  diamati  dengan  memakai indikator teori yang ungkapkan oleh Duncan (Richard M Steers, 2020) terdapat tiga indikator yang mempengaruhi efektivitas antara lain:
1. Pencapaian tujuan, merupakan sebuah proses dan itu adalah hasil dari upaya keseluruhan dari sebuah rencana. Usaha dalam pencapaian sebuat tujuan harus terlihat sebagai sebuah proses, karena dalam pencapaian tujuan tersebut bisa diketahui sejauh mana program yang dilakukan sudah  berjalan.  Sasaran  dan  kurun  waktu  pencapaiannya  merupakan  dimensi  utama  dalam indikator ini.
2. Integrasi,  merupakan  ukuran  dalam  keampuan  suatu  organisasi  dalam  bersosialisasi, mengembangkan konsensus, dan berkomunikasi dengan organisasi lain. Integrasi menyangkut proses sosialisasi
3. Adaptasi  merupakan  proses  dama  penyesuaian  diri,  tujuannya  agar  individu  beradaptasi dengan  perubahan  lingkungan.  Peningkatan  kemampuan  serta  sarana  dan  prasarana merupakan dimensi utama dalam indikator ini
Penelitian terdahulu yang diambil memiliki tujuan untuk memperoleh sumber komparasi atau perbandingan  dan  sebagai  acuan  peneliti  yang  dilakukan  oleh  (Fitri  et  al.,  2021)dengan  judul “Analisis Kebijakan Penerapan E-Samsat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Provinsi Jawa Barat Barat” penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kebijakan  pelaksanaan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor E-Samsat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan  yaitu kualitatif deskriptif. Pada hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E- Samsat ini berjalan dengan baik serta kebijakan E-Samsat sudah dipahami oleh seruluh pegawai di Bapenda sebagai pelaksana suatu kebijakan tersebut..
Pada Penelitian yang diteliti oleh (Saragih, Susilawati, et al., 2019) dengan judul “Reformasi Administrasi Pelayanan Publik:Studi Pada Penerapan Kebijakan Electronik Samsat ( E-Samsat ) di Provinsi  DKI  Jakarta”.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat  serta  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  daerah  yang  berasal  dari pemungutan pajak kendaraan bermotor. Studi penelitian yang digunakan adalah meode penelitiana deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diteliti ini menjelaskan bahwa belum berjalan dengan baik  kebijakan  yang  diterapkan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  serta  kurang  pemahaman  masyarakat terhadap pembayaran menggunakan online.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  di  atas,  keterkaitan  penelitain  yang  dilakukan  dengan penelitian terdahulu adalah pada sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat . Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih meneliti tentang efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan  melalui online ( E-Samsat )  serta  perbedaan  tempat  penelitian  yang  dilakukan  pada PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode kualitatif dan dimensi teori yang digunakan dalam mempengaruhi efektivitas oleh Duncan (Richard M Steers, 2020)  yaitu Pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Berdasarkan  latar  belakan  yang  telah  dipaparkan  peneliti  terkait  untuk  melalukan  penelitian dengan  judul  “Efektivitas  Sistem  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Melalui  Online  ( E- Samsat ) Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek.

## ARTIKEL

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  menekankan kegiatan penelitian ilmiah dengan menggambarkan dan memahami fenomena sosial yang mereka amati  (Hardani,  2020).  Dalam  jenis  penelitian  deskriptif,  penelitian  bertujuan  untuk  secara sistematis dan akurat memberikan gejala, fakta, atau peristiwa tentang karakteristik populasi dalam wilayah tertentu. (Hardani, 2020) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini terbagi menjadi empat teknik yaitu  metode observasi, metode  wawancara, metode dokumen serta  metode  kombinasi  atau  triangluasi  (Hardani,  2020).  Teknik  pengambilan  sampel menggunakan Sampling  Purposiv e,  ciri  utama  dalam  pengambilan  sampel    ini  adalah  anggota sampel yang dipilih khusus berkaitan dengan tujuan dari penelitian.  Adapun teknik analisis data dibagi menjadi tiga alur aktivitas simultan. Ketiga alur tersebut diantarannya adalah yang pertama reduksi data lalu yang selanjutnya display data dan yang terakhir melalui penarikan kesimpulan.
Tabel 5. Informan Penelitian No Informan Jumlah 1 Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan 1 2 Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan 1 3 Wajib Pajak 2 JUMLAH 4 Sumber : Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2022
Berdasarkan Tabel 5. yang menjadi infoman dalam penelitian berjumlah 4 orang. Informan yang pertama ialah Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek sebagai informan kunci. Informan yang kedua ialah Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan serta Wajib pajak yang berjumlah 4 orang. Sumber dtaa utama dalam data penelitian adalah  data  maupun  dokumen  yang  diperoleh  dari  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I Rancaekek.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan  membahas  hasil  penelitian  menganai  Efektivitas  Sistem Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  melalui Online ( E-Samsat )  Pada  Pusat  Pengelolaan Pendapatan  Dearah  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan teori efektivitas yang memiliki tiga faktor penting dalam mengukur sejauh mana efektivitas  yaitu  pencapain  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Ada  pun  hasil  penelitian  mengenai Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui online ( E-Samsat ) pada Pusat Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  adalah  sebagai berikut:

## Pencapaian Tujuan
Menurut Duncan (Richard M Steers, 2020), pencapain tujuan merupakan sebuah proses dan itu  adalah  hasil  dari  upaya  keseluruhan  dari  sebuah  rencana.  Usaha  dalam  sebuah  pencapaian sebuah tujuan bisa dilihat sebagai suatu proses, karena dalam usaha pencapaian tujuan tersebut bisa diketahui sejauh mana program yang dilakukan sudah berjalan. Kurun waktu pencapaiannya merupakan dimensi utama dalam indikator ini.
Tujuan  dibuatnya  sistem  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  melalui  online  ( E-Samsat sudah  terdapat  peraturan  tentang  pengaturan  elektronifikasi  transaksi  pada  Pemerintah  Daerah yang dimulai dengan adanya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)  dalam rangka menciptakan cashless  society serta  bertujuan  untuk  menghindari  penyelewengan-penyelewengan.  Sejalan dengan  Gerakan Nasioanal Non Tunai (GNNT) ini telah  Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Provinsi  dan  menerbitkan  Surat  Edaran  Mendagri  Nomor.910/1867/SJ  tentang  Implementasi Transaksi Nontunai di Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang dipertegas dengan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor.12/2019 pasal 222 yaitu berisikan kewajiban Pemerintah Daerah  guna  mengimplementasikan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik  pada  bidang pengelolaan keuangan daearah.
a. Waktu Penyelesaian
Dalam  waktu  penyelesaian  dengan  adanya  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  melalui online ( E-Samsat ), Menurut Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek mengatakan:
“Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui online ( E-Samsat ) ini sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena pembayaran pajak tergantung pada wajib pajak apabila wajib pajaknya sudah mendapatkan kode bayar itukan seharusnya langsung membayar secara otomatis itu sudah masuk langsung ke laporan Kasda jadi dimanapun bayar itu tetap masuk ke link pembayaran (BJB). Adapun perbedaan waktu penyelesaian pembayaran pajak melalui online dan pembayaran pajak secara konvensional ini kalau pelayanan yang tidak melalui E- Samsat wajib  pajak  harus  mengantri    sesuai  dengan  nomer  antrian,  jika  pembayaran  pajak melalui E-Samsat berarti  Wajib  Pajak  tidak  harus  menunggu  antrian  karena  Wajib  Pajak mendapatkan  kode  pembayaran  lalu  langsung  membayar  pada  ATM  ataupun  E-commerce yang  bekerja  sama  dengan  Bapenda.  Serta  jika  Wajib  Pajak  membayar  melalui  online  ( E- Samsat )  mendapatkan  keringanan  untuk  pengesahan  dan  penukaran  SKPD  nya  30  hari “(Wawancara, 16 April 2022)
Berdasarkan ungkapan Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung  I  Rancaekek  ini  berarti  waktu  penyelesaian  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor melalui online ini  sudah  sesuai  dengan  standar  operasioanal  prosedur  yang  sudah  diterapkan. Adapun  perbedaan  pembayaran  pajak  kendaraan  melalui  online  dengan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor secara konvensional ini dari segi waktunya karena jika wajib pajak membayar pajak  kendaran  bermotor  melalui online hanya  perlu  menukarkan  struk  pembayaran  berbeda dengan  wajib  pajak  yang  membayar  secara  konvensional  yang  memerlukan  waktu  yang  cukup banyak.  Selain  itu,  berdasarkan  informasi  waktu  pengesahan  dan  penukaran  SKPD  diberikan waktu 30 hari.
http://jurnaldialektika.com/

## Gambar 2. Mekanisme Pembayaran melalui online
Pada  Gambar  2.  menjelaskan  bahwa  mekanisme  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor melalui  online  ( E-Samsat )  ini  sudah  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  yang  sudah ditetapkan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  Jawa  Barat.  Pembayaran  melalui E-Samsat ini  bisa wajib pajak unduh melalui playstore lalu wajib pajak bisa mengikuti instruksi yang sudah ada di aplikasi tersebut. Dan juga wajib pajak bisa melakukan pembayaran melalui website Bapenda dan SMS Gateway samsat yang bisa mengirim ke 0811211911 dengan mengisi format Esamsat [spasi] No.Rangka [spasi] NIK/KTP.  Kemudian setalah mendapatkan kode bayar, lalu waib pajak bisa melalukan pembayaran melalui mini market, e-commers dan melalui ATM terdekat.
Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan di PPPD Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek.  Menurut  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Pelaporan  Data dan Penerimaan waktu penyelesaian pembayaran pajak melalui online ( E-Samsat ) ini sudah sesuai dengan SOP yang ada.  Adapun hasil penelitian serta wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nitty selaku  wajib  pajak  yang  melakukan  pembayaran    melalui online ( E-Samsat )  ini  menyatakan bahwa:
“Layanan E-Samsat lebih efisien waktu karena dapat dilakukan secara online di rumah dan tidak menyita waktu sebenarnya akan tetapi masalah pembayarannya sulit karena terkadang pembayaran  melalui  alfamart  ataupun  indomaret  itu  terjadi  masalah  dan  juga  ribet  karena pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  melalui online tetapi  tetap  harus  ke  kantor  secara konvensional menukarkan struk pembayaran” (Wawancara, 16 April 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  bisa  disimpulkan  bahwa  indikator  waktu penyelesaian ini sudah sesuai dan sudah cukup efektif dikarenakan pada PPPD Wilayah Kabupaten Bandung  I  Rancaekek  sudah  sesuai  dengan  Standar  Operasioanl  Prosedur  yang  sudah  terdapat pada website Bapenda Jabar.
b. Sasaran
Pada indikator sasaran, agar suatu indikator ini berjalan dengan optimal diperlukannya sasaran realistis untuk mengukur efektifnya sebuah sistem. Berdasarkan hasil penelitian dalam mencapai sasaran yang merupakan target wajib pajak dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online ( E-Samsat ). Menurut Kepala Seksi Penerimaan dan Penagaihan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek mengatakan :

## ARTIKEL
“Wajib pajak, dalam strategi yang kita lakukan tiap tahunnya yaitu sosialisai agar penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya melalui online ini terus meningkat. Peningkatan pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya itu dikarena adanya kendaraan baru  serta adanya sosialisasi yang kita lakukan dan bekerjasama dengan Bumdes”(Wawancara, 15 April 2022)
Tabel 6.  Data Pembayaran PKB Melalui online (E-Samsat) pada PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Bank Tahun 2018 2019 2020 2021 BJB 260.989.400 7.560.230.800  11.674.843.700  13.726.514.700 BCA 618.245.000 411.113.900 492.474.000 319.777.400 BNI 136.978.600 149.744.700 137.970.300 69.865.500 BRI 50.180.000 - - MANDIRI - 33.712.600 - - CIMB NIAGA - - - - PERMATA - - - - Jumlah 1.066.393.000  8.154.802.000  12.305.288.000  14.116.157.600 Sumber : Bapenda Jabar 2018-2021 (diolah peneliti,2022)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kasi Penerimaan dan Penagihan PPPD Wilayah Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  dan  tabel  4.1  dapat  disimpulkan  bahwa  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor melalui online ( E-Samsat )  tiap  tahunnya  terdapat  peningkatan.  Pada  tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan, serta adanya peningkatan seperti pada tahun 2021 yang memiliki  peningkatan  dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya.  Bisa  peneliti  simpulkan  bahwa indikator  sasaran  untuk  mencapai  efektivitas  sistem  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor melalui online ( E-Samsat ) pada PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek berjalan cukup baik.

## Integritas
Integrasi  merupakan  ukuran  dalam  keampuan  suatu  organisasi  dalam  bersosialisasi, mengembangkan  konsensus,  dan  berkomunikasi  dengan  organisasi  lain.  Integrasi  menyangkut proses  sosialisasi.  Sebagaimana  teori  diatas,  mengenai  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek ini sudah dilakukan.
a. Sosialisasi
Dalam sosialisasi ini digunakan metode penyebaran pamflat, banner, spanduk, media sosial dan  pihak  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  ini  bekerja  sama  dengan  Bumdes. Sejalan  dengan  apa  yang  dikatakan  Kasi  penerimaan  dan  penagihan,  berdasarkan  pada  hasil wawancara dengan bapak Wiji selaku wajib pajak mengatakan bahwa adanya sosialisasi namun tidak secara langsung hanya melalui online saja
“Tidak ada  sosialisasi  secara  langsung  hanya  sosialisasi  lewat  media  sosial  saja. Mungkin karena sosialisi langsung itu memutuhkan waktu serta biaya yang dikeluarkan. Tetapi dengan adanya era digital pada saat ini sangat membantu pihak samsat untuk mempromosikan aplikasi ini” (Wawancara, 15 April 2022)
Pada  indikator  sosialisasi  ini  dalam  mencapai  efektivitas E-Samsat melakukan  sosialasi melalui  sosial  media  sedangkan  tidak  seluruh  masyarak  tidak  semua  masyarakat  menggunakan sosial media dan akan lebih baik dilaksanakan sosialisasi secara langsung.

## ARTIKEL
Publisher: Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 –9736 E-ISSN: 2828-545X

## b. Komunikasi
Adapun  mengenai  indikator  komunikasi,  untuk  kendala  perihal  pembayaran  itu  tidak  ada. Namun, adanya kendala dari masyarakat atau pada wajib pajaknya itu sendiri seperti penukaran struk pembayaran yang dilakukan melalui online namun wajib pajak harus tetap kembali ke PPPD Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  untuk  mengesahkan  SKPD/STNK.  Menurut  Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek mengatakan:
“Untuk kendala pembayaran itu tidak ada kendalanya namun ada kendala dari masyarakat katanya  harus  kembali  lagi  ke  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  untuk mengesahkan SKPD/STNK. Tapi menurut saya gini penggantian SKPD ini diberikan batas waktu  30  hari  jadi  kapanpun  wajib  pajak  memiliki  waktu  senggang  dia  bisa  menukarkan SKPDnya dimanapun bisa jadi tidak harus menukarkan pada saat hari wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor”(Wawancara, 16 April 2022)
Berdasarkan  penuturan  dari  pihak  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  yang menjelaskan bahwa penggantian SKPD ini diberikan batas waktu selama 30 hari jadi kapanpun wajib  pajak  memiliki  waktu  luang  bisa  menukarkan  SKPD  nya  dimanapun  bisa  tidak  harus ditukarkan pada hari dimana wajib pajak membayar pajak kendaraannya.

## Adaptasi
Dalam dimensi adaptasi, tolak ukur proses digunakan dalam pengadaan sarana prasarana dan tenaga kerja. Menurut Duncan dalam Richard M Steers (2020), adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adanya kemajuan era digital seperti sekarang  dirasa  suatu  organisasi  ini  harus  mampu  menyesuaikan  diri  salah  satu  contohnya diluncurkannya  sistem  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  melalui online oleh  Badan Pendapatan  Daerah  Jawa  Barat  yang  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  wajib  pajak  untuk membayar  haknya  dalam  membayar  pajak.  Tidak  terlepas  dengan  adanya  sistem  pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui online ini harus terdapat sarana dan prasaran yang mumpuni.
a. Sarana dan prasarana
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Pelaporan Data Penerimaan, mengenai sarana dan prasarana di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek:
“Kalau sarana dan prasarana disini hanya ruangan khusus untuk penukaran struk saja kalau dalam pelayanan E-Samsat ini. Biasanya penukaran struk dilakukan di sebelah ATM Bank Jabar Banten (BJB) namun sekarang tidak ada petugas yang menjaga. Sarana dan prasana di PPPD Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek ini menurut saya sudah cukup untuk sarana prasarananya” (Wawancara, 16 April 2022)
Gambar 3. Keluhan wajib pajak dalam mengakses E-Samsat
Berdasarkan gambar  3. wajib pajak  yang menggunakan aplikasi E-Samsat melaui Sambara mengeluhkan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui online ini sering mengalami kendala dalam mengakses seperti pada saat pencarian nomor polisi pada saat wajib pajak mencari nomor  polisinya  itu  terkadang  tidak  ditemukannya  nomor  polisi.  Sejalan  dengan  apa  yang dipaparkan  wajib  pajak  saat  dilakukannya  wawancara mengatakan  bahwa  sarana dan  prasarana sistem layanan E-Samsat ini belum memadai kualitas layanan pada aplikasi sistem pemungutan pajak  melalui online ini  terdapat  gangguan  teknis  pada  aplikasi  maupun  pada  saat  melakukan pembayaran  pada  gerai  yang  bekerjasama  dengan E-Samsat seperti  pada  Indomaret  ataupun Alfamart.
b. Tenaga Kerja
Untuk  indikator  selanjutnya  dalam  mencapai  efektivitas  dalam  sisitem  pemungutan  pajak kendaraan bermotor melalui online ini diperlukan tenaga kerja yang melayani. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini menunjukan bahwa kurangnya tenaga kerja dalam penukaran STNK/SKPD di instansi  terkait  membuat  pelayanannya  belum  cukup  optimal.  Maka,  perlu  adanya  pengadaan tenaga kerja agar masyarakat dapat terlayani secara lebih optimal terkhusus wajib pajak kendaraan bermotor  yang  melakukan  pembayaran  di  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek. Dengan adanya pengadaan tenaga kerja ini diharapkan akan dapat memperoleh peningkatan dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui online ( E-Samsat ).

## E. SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas sistem pemungutan pajak kendaraan  bermotor  melalui online ( E-Samsat )  pada  PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I Rancaekek melalui teori efektivitas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor  melalui online ( E-Samsat )  ini  sudah  berjalan  cukup  baik.  Namun,  berdasarkan  teori efektivitas  menurut  Duncan  dalam  (Richard  M  Steers,  2020)  ada  beberapa  dimensi  yang  harus diperbaiki.  Seperti  indikator  pencapaian  tujuan  sudah  baik  karena  layanan E-Samsat ini  sudah membantu memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraannya dengan cepat  dan secara  garis  besar  dalam  pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor  melalui online ini  cukup meningkat dari tahun 2018 hingga 2021. Untuk  dimensi integrasi dalam mengukur kemampuan PPPD  Wilayah  Kabupaten  Bandung  I  Rancaekek  dalam  mensosialisasikan E-Samsat ini  sudah cukup baik dengan metode penyebaran pamflet, banner, spanduk, media sosial, dan juga bekerja sama dengan Bumdes. Adapun dimensi yang terakhir yaitu adaptasi, untuk dimensi adaptasi ini belum berjalan cukup baik dikarenakan dalam sarana dan prasaranya masih terdapat kekurangan seperti kurangnya fasilitas untuk menunjang kebutuhan dalam pengesahan E-Samsat serta pada aplikasinya masih banyak masyarakat mengalami kendala dalam mengakses sering terjadi tidak ditemukannya nomor kendaraan wajib pajak. Dan belum optimalnya pelayanan dalam E-Samsat ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja dalam melayaninya.

## ARTIKEL

## REFERENSI
Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia. BPK.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Retribusi  Daerah (2009). Indonesia.
BPK. Permendagri No 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Daerah (2016). Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Pada  BAPENDA  Provinsi  Jawa  Barat  Policy  Analysis  of  Electronic SAMSAT  (E-SAMSAT)  Implementation  Payment  of  Motor  Vehicle  Taxes.  Indonesian Accounting Research Journal, 1(2), 339–348.
Gubernur Jawa Barat. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  Untuk  Jenis  Pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Indonesia.
Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup Yogyakarta.
Kementerian Keuangan. Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003). Richard M Steers. (2020). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan  Kemudahan  Administrasi  dalam  Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  ( Studi pada Provinsi Bali ) daerah . Berlakunya otonomi daerah mendorong dan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang salah berpotensi besar meni. Jurnal ASET, 11(1), 83–91.
Saragih,  A.  H.,  Susilawati,  N.,  &  Hendrawan,  A.  (2019).  REFORMASI  ADMINISTRASI PELAYANAN  PUBLIK:  STUDI  PADA  PENERAPAN  KEBIJAKAN  ELECTRONIC SAMSAT (E-SAMSAT) DI PROVINSI DKI JAKARTA, 1, 12–24.
Suparman,  N.,  Engkus,  E.,  Syamsir,  S.,  Fadjar,  F.,  &  Mubarok,  M.  (2019).  Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 5(3), 304–318. https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787
Wulandary, P. A., & Emy Iryanie. (2018). Pajak Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta: CV. Budi Utama.