## PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PERDATA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara)

## THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE CIVIL
RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE (Research Study of PT. Tambang Madina Madani Mining, Mandailing Natal Regency, North Sumatra Province)
Kholidah Henri 1 , Ramziati 2 , Fauzah Nur Aksa 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Magister Hukum Universitas Malikussaleh

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban  perdata  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan lingkungan,  hambatan  dalam  proses  pelaksanaan  pertanggungjawaban  perdata  PT. Tambang  Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan  lingkungan  dan  menganalisi upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Tambang Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualiatif  dengan  pendekatan  yurisidis  empiris.  Menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata  tertulis  maupun  lisan  orang-orang  atau  perilaku  yang  diamati, menguraikan  sekaligus  menganalisis  pelaksanaan  tanggung  jawab  perdata  perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Madina  Madani  Mining  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  perdatanya  secara maksimal,  menurut  Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  lingkungan  Hidup PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  bertanggungjawab  mutlak  terhadap  kerusakan lingkungan  lingkungan  yang  disebabkannya.  Hambatan  dalam  proses  pelaksanaan tanggung  jawab  PT. Tambang  Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan  lingkungan yaitu  hambatan  internal  lemahnya  penegakan  hukum  di  Kabupaten  Mandailing  Natal Provinsi  Sumatra  Utara,  dan  kurangnya  kepedulian  terhadap  kerusakan  lingkungan. Hambatan eksternal kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab hukum, kurangnya koordinasi  antara  pihak  terkait.  Upaya  penyelesaian  hambatan  dalam  pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan meliputi upaya penyelesaian hambatan internal dengan melakukan negosiasi dan  mediasi  dengan  masyarakat,  menerapkan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan. Penyelesaian  hambatan  eksternal  yaitu  melakukan  koordinasi  dengan  semua  pihak terakait, dan melakukan pengawasan pertambang tanpa izin secara rutin.
Kata  Kunci: Tanggungjawab  Perdata,  Perusahaan  Pertambangan,  Kerusakan Lingkungan.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  civil  liability for PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  against  environmental  damage,  obstacles  in  the process  of  implementing  civil  liability  for  PT.  Madina  Madani  Mining  against
environmental  damage,  and  efforts  to  resolve  obstacles  in  the  implementation  of  PT. Madina  Madani  Mining  against  environmental  damage.  This  study  uses  a  qualitative research method with an empirical juridical approach. Generate descriptive data in the form  of  written  and  spoken  words  of  people  or  observed  behavior,  describing  and analyzing  the  implementation  of  the  company's  civil  responsibility  for  environmental damage. The results of this study indicate that PT. Madina Madani Mining Mining does not  carry  out  its  civil  responsibilities  to  the  fullest,  according  to  the  Law  on Environmental Protection and Management of PT. The Madina Madani Mining Mine is absolutely  responsible  for  the  environmental  damage  it  causes.  There  are  obstacles  in the process of implementing the responsibilities of PT. Madina Madani Mining Mining against  environmental  damage,  namely  internal  obstacles,  weak  law  enforcement  in Mandailing  Natal  Regency,  North  Sumatra  Province,  and  a  lack  of  concern  for environmental  damage.  External  barriers  are:  lack  of  knowledge  about  legal responsibilities  and  lack  of  coordination  between  related  parties.  Efforts  to  resolve obstacles in the implementation of civil liability for PT. Madina Madani Mining Mining against  environmental  damage  include  efforts  to  resolve  internal  obstacles  by negotiating  and  mediating  with  the  community  and  implementing  social  and environmental  responsibilities.  The  resolution  of  external  obstacles  is  to  coordinate with all relevant parties and carry out routine monitoring of mining without permits.
Keywords: Corporate Civil Responsibility, Environmental Damage.

## A. PENDAHULUAN
Aktivitas  pertambangan  sudah  memberi  efek  yang  amat  besar  untuk  negara- negara  berkembang  di  dekade terakhir.  Aktivitas usaha pertambangan akan berpeluang mempengaruhi  pergantian  lingkungan  hidup  pada  skala  besar  ataupun  kecil  sesuai teknis  aktivitasnya. 1 Jika  sebuah  aktivitas  pertambangan  tidak  dilaksanakan  dengan benar  sehingga  bisa  memunculkan  efek  negatif  kepada  lingkungan  misal  ancaman keseimbangan  tanah  yang  amat  besar,  munculnya  erosi  serta  sedimentasi,  munculnya longsor,  terancamnya  flora  dan  fauna,  terancamnya  kesehatan  penduduk  sekitar  dan pergantian iklim mikro. 2
Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  mengacu  pada  falsafah  Pancasila,  telah sangat  jelas  dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas  hukum, 3 oleh  sebab  itu,  semua  hal  dan  tindakan  harus  dipastikan  sesuai  dengan ketantuan  Hukum  yang  berlaku.  Sama  halnya  sangat  diperlukannya  aturan  yang  ketat yang  mengatur  tentang  kelestarian  lingkungan,  sebagai  contoh  dalam  aturan  terkait
1 Ade  Lutfi  Payogo, Tangung  Jawab  Pelaku  Usaha  Pertambangan  Rakyat  Dalam  Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tamban, Universitas Jember, Vol 5, No 3, 2018, hlm. 425.
2 Dita  Natalia  Damopoli ,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Tambang  Terhadap  Kerusakan Lingkungan Pascapengelolaannya , Lex Et Societatis , Vol 1, No 5, 2013, hlm. 7.
3 Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap  Tindak Pidanapembunuhan  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Islam”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
kehutanan  telah  diatur  sangat  jelas  tentang  perbuatan  baik  yang  dilakukan  secara individual  atau  korporat  yang  mengakibatkan  pengrusakan  hutan  yang  berdampak negatif  salah  satunya  yang  dikenal  dengan  istilah  kejahatan  penebangan  liar  ( illegal logging ). 4
Sebagaimana  telah  dirumuskan  dalam  Keppres,  ada  beberapa  tujuan  bagi dibangunnya suatu Kawasan Industri, termasuk pertambangan, diantaranya adalah untuk mempercepat  pertumbuhan  industri  di  daerah,  memberikan  kemudahan  bagi  kegiatan industri; mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, sampai pada meningkatkan  upaya  pembangunan  industri  yang  berwawasan  lingkungan. 5 Namun, aktivitas pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh orang-orang ataupunsekelompokorangperludibantu dengan terdapatnya sumber daya alam ditotaltinggi,  jika  bisa  memunculkan  efek  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat misalnya  tercemarnya  lingkungan  sebab  pemakaian  bahan  berbahaya  dan  beracun. 6 Kepastian  hukum  diperlukan  strategi  dalam  upaya  membangun  hukum  yang dikehendaki  masyarakat  dan  hukum  yang  berpihak  pada  masyarakat, 7 termasuk berkaitan dengan keberpihakan hukum pada lingkungan.
Ketetapan  Pasal  1  angka  1  UU  Pertambangan  No  4  Tahun  2009  Mengenai Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  mengatakan,  bahwasanya:  setengah  atau  semua langkah aktivitas demi pengkajian, penataan dan pengusahaan mineral ataupun batubara yang  mencakup  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  pengkajian  kelayakan,  konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,  pembawaan serta perdagangan dan aktivitas setelah  tambang. 8 Sesuai  Pasal  1  angka  6  No  4  Tahun  2009  Mengenai  Pertambangan Mineral  dan  Batubara,  Usaha  penambangan  yaitu  aktivitas  demi  pengupayaan  mineral atau  batubara  yang  mencakup  tahap  aktivitas  penyelidikan  umum,  eksplorasi, pengkajian kelayakan, konstruksi, penambangan,  penataan dan pemurnian, pembawaan serta  perdagangan,  dan  pasca  tambang. 9 Dengan  demikian  semua  aktivitas pertambangan  mesti  memperoleh  persetujuan  dari  kepala  daerah/pejabat  daerah  yang
4 Zulkifli,  Marlia  Sastro,  Budi  Bahresy,  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Kejahatan Korporasi Di Sektor Kehutanan Di Kabupaten Aceh Tengah” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 228-249.
5 Sahlan, et.al, “Penerapan Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri Di Propinsi Sulawesi Tengah” Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, 2022, Pp. 585-606.
6 Marlia  Sastro, Penerapan  Tanggung  jawab  Mutlak  PT.Pupuk  Iskandar  Muda  kepada Masyarakat Korban Pencemaran Lingkungn, Qanun Jurnal Ilmu Hukum No. 57, Tahun XIV ( Agustus, 2012), hlm. 323.
7 Dian  Rizki, et.al, “Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022, pp. 31-45.
8 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara,  UU Nomor 4 Tahun 2009, pasal 1 Angka 1.
9 Ibid, Pasal 1 Angka 1.
berkuasa  guna  menerbitkan  persetujuan  pertambangan  itu  supaya  aktivitas penambangan berlangsung dengan benar dan diterima oleh masyarakat.
Perusahaan  pertambangan  bukan  Cuma  dihadangkan  terhadap  tanggung  jawab yang  beraspek  di  pendapatan  keuntungan  sahaja,  namun  pula  mesti  mengamati tanggung  jawab sosial dan  lingkungan.  Sesuai di  muatpada  Pasal 74  UU No 40 Tahun 2007  Mengenai  Perseroan  Terbatas,  dengan  maksud  guna  mencapai  pembangunan ekonomi  berkesinambungan  untuk  menaikkan  mutu  kehidupan  serta  lingkungan  yang berguna  untuk  perseroan  tersebut  pribadi,  komunitas  sekitar,  dan  masyarakat didasarnya. 10 Tujuandari  ketetapan  pasal  ini  yaitu  semua  perusahaan  mempunyai tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan  guna  menunjang  munculnya  ikatan perseroan  yang  selaras,  sesuai,  dan  berdasarkan  dengan  lingkungan,  nilai,  aturan  dan kebiasaan masyarakat sekitar.
Berdasarkan  Pasal  87  ayat  (1)  UU  No  32 Tahun  2009  Mengenai  Perlindungan dan  Penataan  Lingkungan  Hidup  (UUPLH)  bahwasanya  “semua  penanggung  jawab usaha  ataupun  aktivitas  yang  melaksanakan  tindakan  menentang  hukum  meliputi pencemaran  ataupun  perusakan  lingkungan  yang  memunculkan  kerugian  di  individu lain  ataupun  lingkungan  hidup  harus  melunasi  kompensasi  ataupun  mengerjakan perbuatan khusus . 11
Pada  konteks  kenyataannya  tuntutan  izin  penambangan  mineral  dan  batubara, tanggung  jawab  sosial,  perlindungan  dan  penataan  lingkungan  hidup,  dan  lingkungan (CSR)  dan  keharusan  membayar  kompensasi  untuk  pemilik  usaha  (perusahaan)  yang mengerjakan  tindakan  menentang  hukum  belum  berlangsung  berdasarkan  dengan ketetapan-ketetapan  yang  sudah  ditentukan  pada  kebijakan  perundang-undangan,  yang manaada  banyak  perusahaan-perusahaan  yang  menentang  ketetapan  itu.  Yaitu perusahaan  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  yang  terletak  di  Desa  Tapus, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandaling Natal, Provinsi Sumatra Utara.
Faktamenyatakan  bahwasanya  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  pada skala  besar  yang  diperbuat  oleh  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  belum tegaspengatasiannyahinggasekarang ini, sertaamatdicemaskanbisamengakibatkan kerusakan  lingkungan  yang  amattinggi  lagi.  Eksistensi  PT.Tambang  Madina  Madani Mining (M3) yang  berdiri di tahun 2010  memunculkan kontroversi dan penolakan dari
10 Marthin,  Marthen  B.  Salinding,  Inggit  Aklim, Implementasi  Prinsip  Corporate  Social Responsibility  (CSR) Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  207  Tentang  Perseroan  Terbatas , Jurnal  Of  Private  And  Commercial  Law,  Fakultas  Hukum  Universitas  Borneo  Tarakan,  Vol  1,  No  1, 2017. Hlm. 113.
11 Risno  Mina, Pertanggung  Jawaban  Keperdataan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, https://publikasiilmiah.ums.ac.id. Akses tanggal 25 September 2021.
masyarakatsekitar,  sebabeksistensi  perusahaan  ituamatberefek  buruk  untuk  lingkungan disekeliling  Desa.  Pasalnya,  ketika  perusahaan  Tambang  ini  berjalansetengah  tanah milik  masyarakatsetempatdibuat  jadi  lahan  pertambangan,  tanah  jadirusak  dan meninggalkan bekas penggaliandi tanah setelahpengerjaan pertambangan, pergantianmutuserta  kuantitas  air  (bau  dan  keruh)  maka  air  sungai  yang  jadi  sumber kehidupan sekitar masyarakat tidak dapatdipakai lagi.
PT.  Tambang  ini  pula  tidak  melaksanakanpengatasiansertapencegahan pencemaran  danpenyembuhanperan  lingkungan  hidup  meliputi  reklamasi  lahan  bekas tambang,  sesuaidimuatpadaketetapan  Pasal  70  Huruf  C  UU  Pertambangan. Pendudukkerap  kalikomplen  dan  melaksanakan  aksi  demo  supayaperusahaan pertambangan  ditutupakan  tetapi  pemerintah  sekitarataupun  dari  kalangan  perusahaan tidak pernah memberi respon apa-apa.
Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui wujud  pertanggungjawaban perdata  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan  lingkungan. Mengetahui  kendala  yang  munculpada  proses  penyelesaian  pertanggungjawaban perdata  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Serta untuk  mengetahui  usaha  apa  saja  yang  dilaksanakanpada  proses  penyelesaian kendalapada  pertanggungjawaban  perdata  perusahaan  terhadap  kerusakan  lingkungan yang diakibatkan oleh PT. Tambang Madina Madani Mining.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  yaitumemakai  penelitian  kualitatif  yaknitata  carapengkajian yang memdapatkan data deskriptif mencakuptulisanataupun lisan dari individusertasikap  yang  dilihatberusahagunamenelusuriarti  ataupunilustrasipersoalan yang dikaji. 12 Pengkajian yang dilakukanpadaskripsi ini yaitumengenai pertanggungjawaban  perdata  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  atas  kerusakan lingkungan  serta  kerugian  masyarakat.  Pendekatan  padapenyusunan  skripsi  ini  yaitu yuridis  empiris  yakni  data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  selaku  sumber awallewataktivitaspengkajian lapangan melaluicara wawancara. 13
Pengkajianpadawujudskripsi  ini  dari  aspek  sifatnya  deskriptis  ( descriptive research) yaitupengkajian yang bermaksudgunamendeskripsikandenganbenarsikap seseorang,situasi,  indikasi  ataupunpersebaransebuahindikasi  ataupun  perekuensi
12 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta, 2008, hlm.67.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja  Wali Press, Jakarta, 1985, hlm. 7.
terdapatnyaikatankhususantarsebuahindikasi  dan  indikasi  lainnya  di  masyarakat. 14 Pengkajian ini dari aspekbentuknyayaknipengkajian diagnostic ( diagnostic research) yaitusebuahpengkajian  yang  dilaksanakanuntukmemperolehsertamenganalisa data  mengenaialasanmunculnyasebuahindikasikhusus. 15 Pada  kehidupan  masyarakat tentang pertangung jawaban perdata perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining.
Gunamendapat  data  yang  rinci  dan  tepatdilaksanakandengan purpositive sampling yakni sampel dan populasi data yang ditarikdengankhusus, gunapersoalan yang dikajidikawasan  hukum  yang  berbuat  pencemaran  lingkungan  oleh  perusahaan. Gunamendapat  data  yang  tepatdan  bisa  dipertanggungjawabkan  dengan  ilmiah,  jadi tekhnik  pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  dua  tehnik,  yaitu  studi  lapangan  yang dilaksanakanlewat  wawancara  dengan  kalangan  yang  terkaitselaku  responden  ataupun informen. Selanjutnyadihubungkan dengan konsentrasipengkajian, makadidapatsebuahsimpulan.  Dan  studikepustakaan  ynag  dilaksanakangunamendapat data  yang  memiliki  sifat  teoritis  dan  yuridis  lewatmenelaahbermacam  literatur, bermacam  tulisan  yang  terdapathubungannya  dengan  pengkajian  ini  serta  perundang- undangan yang dipakai sebagai asas pertimbangandan titik tolak dasarsaatmenganalisapengkajian.Alat  pengumpulan  data  yaitukomponenpengkajian yang  mempermanfaatkan  wawancara,  pengkajian  dokumen.  Komponen  ini  dengan ikutmemikirkanyakni responden, tempat dan data penyelenggaraanpengkajian.

## C. PEMBAHASAN
1. Bentuk  Pertanggungjawaban  Perdata  Perusahan  PT.  Tambang  Madina Madani Mining Terhadap Kerusakan Lingkungan
Pertanggungjawaban  pada  hukum  perdata  ada  dua  wujudnya,  yakni pertanggungjawaban kontarktual serta pertanggungjawaban tindakanmenentang hukum. Beda  antar  keduanyayaitupadaikatan  hukum  ituadakesepakatan  ataupun  tidak. Jikaadakesepakatan, tanggung jawabnya merupakan kontraktual, jika tidak adakesepakatanakan tetapiadasebuah pihak membuat rugi pihak lain, pihak yang terkena rugibisamelaporkan/menggugat  pihak  yang  membuat  rugi  bertanggungjawab  dengan landasantindakanmenentang hukum. 16
Pelaksanaan  hukum  yaitu  keseluruhan  aktivitas  dari  kalanganpejabatpelaksana hukum  ke  arah  terlaksananya  hukum,  keadilan  dan  lindunganatas  harkat  dan  martabat
14 Soerjono soekanto, Ob. Cid, hlm. 68.
15 Fakultas Hukum, Op. Cit, hlm. 19.
16 Muhammad Nursidiq, Tanggung Jawab Perusahaan PT. Kim Akibat Terjadinya Pencemaran Lingkunganterhadap  Masyarakat  Kelurahan  Tangkahan  Kecamatan  Medan  Labuhan  Kota, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 32.
manusia,  keteraturan,  ketentraman  sertakejelasan  hukum  berdasarkan  dengan  UUD 1945.  Bidang-bidang  keperdataan  yang  adadi  pasal-pasal  itumemuatmengenai penyelesaian perselisihan lingkungan hidup yang bisadilewatilewatjalan litigasi ataupun non  litigasi  sesuaiseleksi  para  kalangan  yang  berselisishbisa  itusesuaiperjanjian  para kalanganataupunmemakailayanan mediator ataupun arbiter.
Pasal 87 UUPPLH mengatakan: semua penanggungjawab usaha ataupunaktivitas  yang  melaksanakantindakanmelawan  hukum  meliputi  pencemaran ataupun  perusakan  lingkungan  hidup  yang  memunculkanrugikepadaindividu  lain ataupun lingkungan hidup wajib melunasikompensasiataupun melaksanakanperbuatankhusus. 17 Pencemaran ataupun kerusakan lingkungan pribadibisadisebut  merusak  lingkungan  jikasudahmelebihi  batas  baku  kualitas lingkungan  yang  dibolehkandiberi  ke  media  lingkungan.  Saatmenahankan  hak keperdataan  di  aspek  lingkungan,  UU  Perlindungan  dan  Penataan  Lingkungan  Hidup sudahmenataprosedurajuan gugatan lewatjalan litigasi (pengadilan) yang bisadiajuilewat class  action,  legal  standing serta  gugatan  instansi  pemerintah  yang bertanggungjawab di aspek lingkungan hidup.
Pasal  1365  KUH  Perdata,  yang  dikatakan  dengan  tindakanmelawan  hukum yaitutindakan  yang  menentang  hukum  yang  diperbuat  oleh  individu  yang sebablalai/salahnyatersebutmemunculkanrugiuntukindividu  lain.  Tindakanmenentang hukum  sesuaidimuatpada  Pasal  1365  KUH  Perdata,  mengatakan  bahwasanya: semuatindakanmenentang  hukum,  yang  menimbulkanrugikeindividu  lain,  mewajibkan individusebablalai/salahnyamengeluarkanrugitersebut, merubahrugiitu. 18 Yang maknanyaindividuituperluada bukti bahwa bersalah makabisadiminta pertanggungjawaban  kompensasi.  Landasan  pertanggungjawaban  sesuaikelalaian  atau kesalahandilandaskandipilar  bahwasanya  tidak  terdapat  pertanggungjawaban  jika  tidak terdapatkomponenkelalaian/kesalahan  pada  ilmu  hukum  itu tortious  liability atau liability based on fauld.
Wujud pertanggung jawaban sesuaikelalaian/kesalahan yaitu tergugat bertanggung jawab jikabisamemberi buktimelakukan salah. 19 Maknanya pertanggungjawaban  dengan  perdata  mensyaratkan  terdapatnyakomponen  kesalahan
17 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Linfgkungan Hidup, UU Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 87.
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ( Burgelijk Wetboek) , diterjemahkan oleh R. Soebakti, Cet, 39 (Jakarta: Pradya Pramita, 2008), psl 1365.
19 Risno  Mina, Pertanggung  Jawaban  Keperdataan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perlindungan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, https://publikasiilmiah.ums.ac.id.  akses  Pada  tanggal  25  september 2021.
padasebuahtindakanmenentang hukum. Pada hal gugatan kompensasisebab pencemaran ataupun  kerusakan  lingkungan  sehingga  tergugat  dikatakan  bertanggung  jawab gunamelunasi  kompensasibilaiamemiliki  buktisebab  kesalahannya  melaksanakan pencemaranataupun  kerusakan  lingkungan  dan  memunculkanrugiterhadap  penggugat ataupun korban.
Komponene-komponen  itu  pada  hakekatnyamemiliki  sifat  alternatif  yang maknanyagunamencapaisebuahtindakanmenentang hukum tidak perlumencapaiseluruhkomponenitu.  Apbilatindakanitumencapai  satu  komponen  sahaja, jaditindakanitubisadisebutkantindakanmenentang hukum. Misalnya pasal 1365 KUHPerdata,  pasal  87  UUPPLH  yang  meyakini  beban  pembuktian  sesuai  di tentukanpada  pasal  1865  KUHPerdata,  mengatakan  bahwasanya:  semuaindvidu  yang mengatakan  bahwasanyaiamemilikisebuah  hak  ataupununtukmenegakkan  haknya pribadiataupunmenciptakansebuah hak individu lain, menunjukdikejadianitu.
Bisa  disimpulkan  bahwasanya,  pengguggat  membawa  beban  pembuktian disemua  gugatan  kompensasi,  jika  tidak  bisamemberi  buktiapa  yang  jadi  haknya sehingga  gugatan  bisa  ditolak  oleh  pengadilan.  Makapada  halkompensasi  pencemaran ataupun  kerusakan  lingkungan  hidup  kepada  korban  ataupun  penggugat  yang mengatakanterdapatnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup mestibisamemberikan  bukti  bahwasanyasudahmuncul  pencemaran  ataupun  keruskan lingkungan hidup.
Beda  dengan  KHUPerdata  yang  mensyaratkan  terdapatnya  kesalahan (liability based  fauld) selakuasas  pertanggungjawaban,  pada  UUPPLH  meyakini  prinsip tanggung  jawab  mutlak (strict  liability yang  ditetapkanpada  pasal  88  UUPPLH, mengatakan bahwasanya: Semuaindividu  yang perbuatannyaataupunmenata limbah B3, maupunmemunculkanbahaya  serius  atas  lingkungan  hidup  bertanggungjawab  mutlak terhadaprugi yang munculdengan tidakbutuh pembuktian komponen kesalahan.
Ketetapan Pasal 88 UUPPLH, bentukaktivitasserta upaya yang bisadinyatakanpadakonteks tanggung jawab mutlak yaitu:
1. Upayaataupun aktivitas yang memakai bahan-bahan beracun (B3)
2. Upayaataupun aktivitas yang memproduksiataupunkelola limbah (B3)
3. Upayaataupunaktivitas  yang  memunculkanbahaya seruis atas lingkungan hidup, bertanggungjawab  mutlak  terhadaprugi  yang  munculdengan  tidakbutuh pembuktian akana kesalahan.
Keterangan  Pasal  88  UU  No  32  Tahun  2009  mengenai  perlindungan  dan Penataan  Lingkungan  Hidup,  yang  mengatakan  bahwasanya:  semuaindividu  yang
perbuatannyaataupun  kelola  limbah  B3,  bahkanmemunculkanbahaya  serius  atas lingkungan  bertanggung  jawab  mutlak  terhadap  kerugian  yang  munculdengan tidakbutuh pembuktian komponen kesalahan. 20 Maknanya penangungjawabatau penataanupaya  di  aspek  lingkungan  hidup  bisadileluasakan  dari  tanggung  jawab gunamelunasikompensasi  ataupunwujud  tanggung  jawab  yang  lain  jikabisamemberi bukti  bahwasanya  kerusakan  lingkungan  itubukasebabtindakannyasebab  hal-hal  yang masuk  diketerangan  maaf.    Gunabisadiminta  pertanggungjawaban  jikadilandaskandi kedua nilai diatas dibutuhkanterdapatnyakealpaan ataupunkesalahandanterdapatnyaakibat sertasebabantar kerugian dan tindakan.
Terdapatnya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  di  Desa  Tapus  makabutuh  di aplikasikanwujud pertanggungjawaban perdata agar perusahaan itu tidak mengulangtindakannya  lagi  serta  tidak  memunculkan  kerugian  masyarakat  yang amattinggi lagi.
Aktivitas  pertambangan  yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Tambang  Madina  Madani Mining (M3)  mengakibatkan  pencemaran  ataupun kerusakan  lingkungan di Desa tapus maka  hal  ini  amatmembuat  rugi  masyarakat,  bahkansetelahpengerjaan  pertambangan yang dilaksanakanpada skala besar yang menyebabkan tanah jadirusakdantinggal bekas penggalian  serta  kerusakanlainnya    menyebabkanpergantianmutu  dan  kuantitas  (bauh dan keruh) dengan demikian air sungai yang  jadi sumber kehidupan sekitar masyarakat tidak bisadipakai lagi. 21
Pencemaran  ataupun  kerusakan  lingkungan  yang  dilaksanakan  oeh  perusahaan PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  (M3)  bisadiamatidengan  kasat  mata misalpergantianmutu  dan  kuantitas  air  sertalainnya,  sehingga  perusahaan  itudiancam pasal-pasal  berhubungan  dengan  pencemaran  ataupun  perusakan  lingkungan. Misalnyapada  pasal  1365  KUHPerdata,  Pasal  87  UUPPLH  pulameyakini  beban pembuktian sesuaiditetapkanpada Pasal 1865 KUH Perdata bahwasanya: semuaindividu yang mendalilkan iamemilikisebuah hak ataupununtukmenegakkan haknya pribadiataupunmenciptakansebuah
hak
individu lain,
merujukdikejadiandiharuskanmemberi buktiterdapatnya hak atapunkejadianitu.
20 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Linfgkungan Hidup, UU Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 88.
21 Asroy  Nasution,  Masyarakat  Desa  Simpang  Gambir,  Kec  Lingga  Bayu,  Kab  Mandalining Natal, Wawancara tanggal  04 Agustus 2020.
Pertanggungjawaban  perdata  atas  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  Desa  Tapus  Kecamatan  Lingga  Bayu  Provinsi sumatera Utara, yaitu:
1. Pertanggungjawaban pemilik usaha kepada masyarakat sebabterdapatnya pencemaran ataupun perusakan lingkungan
Terdapatnya  pencemaran  ataupun  perusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  makawujud  pertanggungjawaban  perdata padapengerjaan  pertambangan  yang  muncul  di  Desa  Tapus  Kecamatan  Batang  Natal Kabupaten  Mandailing  Natal  butuh  di  tentukansupaya  perusahaan  itu  tidak mengulangtindakannya.
Terdapatnyakejadian  hukum  yang  manamunculnya  kerusakan  lingkungan misalnyagalian  tanah  pada  skala  besar  maka  tanah  jadirusak  dan  tinggalnya  bekas penggaliansetelahpengerjaan pertambangan, pergantianmutu dan kuantitas air (bauh dan keruh)  maka  air  sungai  yang  jadiasal  kehidupan  sekitar  masyarakat tidak  dapatdipakai lagi,  serta  penebangan  pohon  dengantidak  sah.  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining (M3)  untuk  masyarakat  DesaTapus  amatmengkhawatirkan,  maka  masyarkat melaksanakan aksi-aksi demo.
Aktivitas  pertambangan  yang  bergerakdengan  tidak  adanyapersetujuan  (illegal) mesti diatasi sertaditanggulamgilewat hukum, sebabsudah mengeksploitasi sumber daya alam dengantidak sah, disamping itu kalangan penambang melaksanakanaktivitasgalidengan  tidakmemedulikan  masyarakat  makamenyebabkan kerusakan lingkungan serta kerugian kepada mayarakat.
Kebijakan yang didapatdirealitaya bahwasanyasebuahtindakan ataupun kealpaan maupunberlawanan dengan hak individu lain atau berlawanan dengan keharusan hukum tersangka  atau  berlawanan  kesusilaan  atau  kealpaan  dalam  msayarakat,  bisa itukepadaindividu lain ataupunbarang. KUHPerdata menetapkan bahwasanyasemuaindividubukan cuma bertanggungjawab atasrugi yang diakibatkansebabtindakannyapribadi,  namunpula  bertanggungjawab  atasrugi  yang dimunculkansebabtindakanindividu  yang  ditanggungnya,  atau  sebabbenda-benda  yang adadinaunganpengontrolannya.
2. Pertanggungjawaban  pemilik  usaha  terhadap  masyarakat  sebabtindakanmenentang hukum.
Pertanggungjawaban  perdata  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  (M3)  yang melaksanakanaktivitaspengerjaan  pertambangan  illegal  kerap  merusak  lingkungan  dan membuat rugi masyarakat. PT. Tambang Madina Madani Mining
melaksanakanaktivitaspengerjaan pertambangan lewatmensalahkankebijakanpersetujuan
pertambangan, perusahaan ini mulanyacumamemperolehpersetujuan  penambangan  bakuakan  tetapi  belakangan perusahaan  pertambangan  ini  melaksanakan  penambangan  emas.  PT.  M3  ini disangkamenarik  3,7  ton  emas  di  tahun  2014  sampaisekarang  ini.    PT.  M3  ini pulamelaksanakanpengerjaan  produksi  di  lahan  punya  masyarakat  terhadap  45  kepala keluarga  (KK).  Terhadapperkara  ini  sudahmemberitahukan  perusahaan  ini  pada  mabes polri  di  januari  2015  akantetapikalangan  mabes  polri  tidak  meresponsampaisekarang ini. Pemerintah  Kabupaten Mandailing Natal pernah  menarik  izin usaha pertambangan perusahaan  ini  terhadap  laporan  serta  aksi  demo  dari  masyarakat,  akan  tetapidi  tahun 2012  persetujuan  tambang  perusahaan  dikeluarkan  ulang  oleh  dinas  pertambangan Kabupaten Madailing Natal. 22
Kebijakan yang ada faktanya bahwasanya kitab Undang-Undang hukum perdata tidak  memberipemahamandenganjelastentangtindakanmenentang  hukum.  Pasal  1365 KUHPeradata  yang  mengatakan  bahwasanya:  semuatindakan  yang  menentang  hukum sertamemberirugiuntukindiviu  lain,  mengharuskanindividu  yang  memberi  kerugian tersebutsebab kesalahaannya gunamembayarrugiitu. Pasal 1366 KUHPerdata mengatakan  bahwasanya:  semuaindividu  bertangunggjawab  bukan  cumadalam  halrugi yang  diakibatkansebabtindakannya,  namunpuladalam  halrugi  yang  diakibatkanlali ataupun kurang waspada.
Sesuai pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009, individucumabisalepas dari keharusanmelunasikompensasijika dia  bisamemberi bukti  bahwasanya pencemaran dan perusakan  lingkungan  tersebutmunculsebab:  bencana  alam  ataupun  peperangan, situasipaksaan  diluar  kesanggupan manusia,  perbuatan  pihak  ketiga yang mengakibatkanmunculnya pencemaran ataupun kerusakan lingkunganhidup.
Tanggung  jawab  perusahaan  PT.  Tambang  madina  Madani  Mining  (M3) selakupenata  lahan  pertambangan  kepada  masyarakat  yaituamat  memungkinkan bahwasanya perusahan ini melaksanakan pembiaran yaknilalaiataupunterencanaterhadap  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  yang dilaksanakan  oleh  perusahaan  kepada  masyarakat  Desa  Tapus  dengan  demikian masyarakat  amatmerasa  rugiterhadaptindakan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan itu.
3. Pertanggungjawaban  pemilik  usaha  kepada  masyarakat  sebabterdapatnya  kerugian pada individu lain ataupun lingkungan
22 sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara Tanggal 15 Januari 2021
Dalam  subjektif  pastinya  hal  ini  amatmembuat  rugi  masyarakat  Desa  Tapus yang  manasetelah  pengerjaan  pertambangan,  perusahaan  ini  menariksetengah  lahan punya  warga  gunadibuat  jadi  lahan  pertambangan  sertaketika  berdiri  tahun  2010 perusahaan  tidak  pernah  memberibantuanuntuk  masyarakat.  Di  awalnya  perusahaan pertambangan  ini  tidak  mempunyaipersetujuanguna  menambang  emas  dan  mineral sertacumamemperolehpersetujuanguna  menambang  bauksid  akan  tetapi  belakangan perusahaan  malah  menambang  emas  mineral  sertamembangun  anak  perusahaan  baru yang namanya PT. Garuda Mas Sentosa. 23
Kebijakan  yang  diperolehrealitas  bahwasanyaaktivitaspengerjaan  pertambangan sudah  merusak  lingkungan  sertamembuat  rugi  masyarakat,  hal  ini  berdasarkan  dengan pasal  21  UU  No  4  Tahun  1982  mengenai  lingkungan  hidup,  mengatakan  bahwasanya: “Padaaktivitas  yang  mengaitkanbentuk  sumber  daya  alam  khusus  tanggung  jawab munculdengan  mutlak  pada  perusak  ataupun  pencemar  ketikamunculnya  perusakan ataupun perusakan lingkungan hidup yang penataannyaditata”.
Pasal  35  UU  No  23  Tahun  1997  mengenaipenataan  lingkungan  hidup, mengatakan bahwasanya: “penanggung jawab usaha ataupunaktivitas usaha yang upaya dan aktivitasnyamemunculkanefekkepada lingkungan hidup, memakai bahan beracunsertaberbahaya bertanggungjawab dengan mutlak terhadaprugi yang dimunculkan,  dengan keharusanmelunasikompensasidengan langsung ketikamunculnya pencemaran ataupunperusakan lingkungan hidup”.
Perkara  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  sekarang  ini  yang  dilaksanakan oleh  kemajuan  industri  dengan  memakai  teknologi  besardimanakonsekuensipeluang yang  maudimunculkanamatsusah  dan  seriusguna  dibuktikan  oleh  penggungat  (orang awam)  sertaupaya  pembuktiannya  pulamemerlukandanabesar,  di  segi  lain  kerusakan yang  mungkin  maumuncultelahkonkritkepadaindividu,  harta  benda,  serta  lingkungan hidup.  PerancanganUU  di  aspek  lingkungan  hidup  menjadikanterobosan  dengan mengaplikasikan strict liability saatmenanggulangiterbatasnyailmimengenai pertanggungjawaban sesuai kesalahan (liability based on fauld) saatmenanggulangiaktivitasataupunupaya yang mmuatkonsekuensitinggi dengan pemikiran  bahwasanya  pencemaran  ataupun  perusakan  lingkungan  mungkinadasebab ganda (multi  cuase). Keadaan  semacam  ini  menyusahkanbeberapakalangan  yang dirugikan  saatmendapat  bukti  teknis  serta  kurang  adil  jikakalangan  yang  dibuat    rugi oleh industri mestimemberi bukti kesalahannya. Dengan demikian strict
23 Sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara tangal 15 januari 2021.
liability dipandang  sebagai hal baru padapelaksanaan hukum  di  Indonesia gunamencegahkesusahanpadaasas liability based on fauld yang diyakini KUHPerdata.
2. Upaya  Penlaksanaan  Tanggung  jawab  Perdata  Perusahaan  Terhadap Kerusakan  Lingkungan  Yang  Disebabkan  Oleh  PT.  Tambang  Madina Madani Mining.
Berdasarkan  pasal  87  ayat  (1)  UU  No  32  Tahun  2009  mengenai  perlindungan dan  penataan  lingkungan  hidup  (UUPLH)  bahwasanya:  “semua  penanggung  jawab usaha  ataupun  aktivitas  yang  melaksanakantindakanmelawan  hukum  meliputi pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup yang memunculkanrugi pada individu lain ataupun lingkungan hidup harusmelunasikompensasi ataupunmelaksanakanperbuatankhusus”.  Dengan  demikiansemua  penanggung  jawab usaha  ataupun  aktivitas  (perusahaan)  yang  menyebabkan  pencemaran  ataupun kerusakan  lingkungan  dipandang  sebagai  tindakanmenentang  hukum. 24 Penegakan Pertanggungjawaban  perdata  PT.  Madina  Madani  Mining  atas  kerusakan  lingkungan tidakberlangsungdenganmaksimalberdasarkan  dengan  pasal  87  ayat  (1)  UU  No  32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan penataan lingkungan hidup (UUPLH).
Perusahaan  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  melakukan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan  perusahaan  dimuatpadaUU  No  40  Tahun  2007  mengenai perseroan  terbatas  (UUPT)  pasal  74  mengatakan  bahwasanya  perseroan  yang melangsungkanaktivitas  usahanya  di  aspekataupun  berhubungan  dengan  sumber  daya alam harusmelakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 25
Ketika  berdirinya  perusahaan  PT.  Tambang  Madina  Madani  mining  di  tahun 2010  perusahaan  ini  tidak  pernah  menyerahkanbantuanuntuk  masyarakat  Desa  Tapus yang  jadi  korban  rugisebabpengerjaan  pertambangan  itu.  Masyarakat  memberitahukan PT.  M3  ke  aparat  kepolisian  sertamelaksanakan  aksi-aksi  demo  supaya  perusahaan pertambang  itu  di  tutup. 26 Keberadaan  perusahaan  selain  memberiefek  positif pulamemberiefek  yang  negatif,  misalnya  kerusakan  lingkungan.  Kawasan  yang jadidaerah  pertambangan  mulai  terkikis,  makabisamengakibatkan  erosi.  Limbah  hasil pengerjaan  tambang  pulabisa  mencemari  lingkungan.  Makaramai  masyarakat  yang
24 Risno  Mina,  Per tanggungjawaban  Keperdataan  Oleh  Perusahaan  Dalam  Perlindungan  Dan Pengelolaan ingkungan Hidup, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, hlm. 172
25 Ridha  Hidayat,  dkk., Analisi  Yuridis  Tanggung  Jawab  Social  Dan  Lingkungan  Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar, Jurnal Penelitian Hukum , Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 20, No 2, Banda Aceh, 2020, hlm. 532.
26 Sumarji, Masyarakat Desa Tapus, wawancara tanggal 15 januari 2021.
menolak jikaadakawasaterutama lahan penduduk yang dibuat jadi usaha pertambangan. 27
Berbagai  hal  yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  gunamemperolehkeyakinan masyarakat  antara lainlewatmemberi  CSR (tanggungjawab sosial dan  lingkungan). Hal ini  munculsebab  perusahaan  sadar  bahwasanyakeberlanjutan  hidup  Perusahaan pulaberhubungan  dari  ikatan  perusahaan  dengan  penduduk  dan  lingkungannya  lokasi perusahaan bergerak. 28
Wujud  CSR  (sumbangan  sosial  dan  lingkungan)  yang  diberi  PT.  Tambang Madina  Madani  Mining  untuk  masyarakat  yaitu:  perusahaan  memberibantuanuntuk masyarakat  yakni  uang  sejumlah  Rp.  600.000/kk,  perusahaan  pulamemberisumbangan sosial yaknikontribusi/bantuan anak yatim piatu, bantuan ke masjid, sumbanganpendirian yayasan,
menerimapekerja
dan perusahaan
pulamemfokuskanuntuk menerima masyarakatsetempatgunakerja diperusahaan. 29
Hal  itusejalur  dengan legitimacy  theory yang  mengatakan  bahwasanya Perusahaan empunyai kontrak dengan
pendudukgunamelaksanakanaktivitasnyasesuaiprinsip-prinsip justice ,  sertaseperti  apa perusahaan meresponbermacamkomunitaskeperluanguna melegitimasi perbuatan perusahaan. Bilamuncul ketidakselarasan antar sistem nilai penududk, dengan demikian perusahaan  bisahilang  legitimasinya,  yang  berikutnyabisaberbahaya  bagikeberlanjutan hidup Perusahaan.
Selain  dari  penarikan  IUP  punya  BUMN  yang  salah  satunya  yaitu  PT.  Madina Madani  Mining,  berbagai  hal  yang  telah  perusahaan  terima  sebagai  pengajuan. Telahacapkalimuncul  konflik  antar  masyarakat  Tapus  dengan  PT.  M3  itu,  serta  kami pihak  perusahaan  menarik  izin  pengerjaan  produksi  atas  perusahaan  itu,  makaperlu disyukuri  sekurangnyapemberitahuan  pendudukdi  tahun  2015  ke  pihak  pusat telahtertanggapilewatputusan ini. 30
Usaha  rekonsiliasi  Persetujuan  Usaha  Pertambangan  Pengerjaan  Produksi  dari berbagai perusahaan yang berkonflik di Sumatera Utara telahdilaksanakanpenarikan izin pertambangannya,  alasan  pokoksebabtelah  merusak  hutan  sebab  yang  dilaksanakan pertambangan. Persoalan konflik antarmasyarakat dan perusahaan pulaturutjadipemikiranpihak pusat saatmenetapkan putusan itu.
27 Sahwan, Masyarakat Desa Pulo Padang, wawancara Tanggal 15 Januari 2021.
28 Sahrin, Humas Desa Pulo Padang, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.
29 Mahayar, Masyarakat Desa Pulo Padang, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.
30 Darno, Humas PT. Madina Madani Mining Sumatera Utara, Wawancara, Tanggal 15 Januari 2021.
Hal  ituselaras  dengan legitimacy  theory yang  mengatakan  bahwasanya Perusahaan mempunyai kontrak dengan
penddukgunamelaksanakanaktivitasnyasesuaiprinsip-prinsip justice ,  dan  seperti  apa perusahaan meresponbermacamkomunitaskeperluanguna melegitimasi perbuatan perusahaan. Bilamuncul ketidakselarasan antar sistem nilai penududk, dengan demikian perusahaan  bisahilang  legitimasinya,  yang  berikutnyabisaberbahaya  bagikeberlanjutan hidup Perusahaan.

## 3. Kendala  Dalam  Proses  Penyelesaian  Atas  Kerusakan  Lingkungan  Yang Disebabkan Oleh PT. Tambang Madina Madani Mining
Kendalapadamekanisme  penyelesaian  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang diakibatkan oleh perusahaan dipengaruhi oleh fakor internal dan faktor eksternal.
a. Rendahnyapelaksanaan hukum
Permasalahn  yang  terusikutcenyapatkerusakan  lingkungan  sebab  pertambangan yaitudibidangpelaksanaan hukum. Marakkebijakan yang menata dan memberidenda/sanksi terhadap perusakan
lingkungan, akan tetapipadapengaplikasiannyaamatrendahserta  tidak  jelasnyapejabatpelaksana  hukum saatmelaksanakankebijakanitu.
Usahapengatasianpada  kerusakan  lingkungan  di  sebabkan  oleh  aktivitas pertambangan  illegal  sudahdimuatyakni  dengan  melaksanakanpengontrolan  lebih  jauh, akan  tetapipersoalan  pertambangan  illegal  yang  menyebabkan  kerusakan  lingkungan terusbermunculan.  Budi  Batubara  mengemukakangunapersoalan  pertambangan  illegal tidaktermasuk tanggung jawab karyawan, peran karyawan cumamengontrol perusahaan yang  memperolehpersetujuan  pertambangan,  lebihnya  itu  tanggung  jawab  kepolisian serta kapolda gunamenajtuhidenda/sanksi. 31
Kebijakan perundang-undangan faktanyasudahmenata dan melaksanakan hukum pertanggungjawaban  atas  perusakan  lingkungan,  akan  tetapi  tidak  berdasarkan  dengan kenyataannya. Pejabatpelaksana hukum yang sewajarnyajadipenjuagauntuk para korban yang mendapat rugisebab kerusakan lingkungan, akan tetapipadaberbagaiperkaracumajaditandasebabtergejala bekerjasama dengan perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkunganitu.
Padarealitanya  di  lapangan  kalangan  kepolisian  tutur  bekerjasama  dengan perusahaan  PT.Tambang  Madina  Madani  Mining  dengand  demikian  perusahaan  ini
31 Budi Batubara, Karyawan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara , Wawncara , Tanggal 24 Agustus 2021.
terjaga dari keillegalan sertatindakanmenentang hukum. Kalangan masyarakat yang jadi korban atas rugiterhadapaktivitas pertambangan itukerapmengajuipermintaan penutupan,  namunkalangan  yang  berwajib  tidak  menanggapipemberitahuan  dari masyarakat itu, maka perusahaan illegal tersebutterusbergerakhinggasaat ini. 32
Bisasiambil  simpulan  bahwasanya  dengan  kurangnyapelaksanaan  hukum sebabterdapatnya kerja samaantarpejabatpelaksana hukum dengan kalangan perusahaan jadisuatu faktor tidak terlaksananyanorma hukum dengan efektif.
b. Rendahnya kepedulian atas kerusakan lingkungan
Rendahnya  kepedulian  atas  kerusakan  lingkungan  kepada  masyarakat  setempat dan  seluruh  yang  dilaksanakanberdasarkannilai  bisnis  dengan  demikian  lingkungan hidup  tidak  jadi  perhatian  untuktersangka,  hal  ini  pulaamatmenhalangisaatmekanisme pertangungjawaban  perdata  padaaktivitas  pertambangan  PT.Tambang  Madina  Madani Mining.
c. Rendahnya Koordinasi Antar Pihak Yang Berwajib
Rendahnya  koordinasi  antarkalangan  yang  berwajib  pula  mempengaruhi  akan pertanggungjawaban  suatu  perusahaan.  Pengakhiran  pertanggungjawaban  perdata bisamenimbulkankendalabilarendah  koordinasi  dengan  kalangan  kepolisian  dan  dinas Lingkungan  Hidup  Desa  Tapus  Kabuapten  Madailing  Natal  Provinsi  Sumatera  Utara sebab  berpengaruh  ataspelaksanaan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  kepolisian, sebabsaatmenjalankanmekanisme penyelesaian perkaradengan tidak adapersetujuan dan tindakan  menentang  hukum  dibutuhkanterdapatnya  ataupuntidak  terdapatnya  bukti resmiterhadap kesalahan dari dinas yang berhubungan.
Sesuai dengan hasil wawancara disimpulkan bahwasanyarendahnya pengetahuan mengenai  tanggungjawab  hukum,  selanjutnyarendahnya  kepedulian  atas  kerusakan lingkungan sertarendahnya koordinasi antar pihak yang berwajib. Amatperludilaksanakan koordinasi denganbenarantar pihak yang berwajib supayamekanismepelaksanaan  hukum  bisaterselenggarasecaratepatjika  tidak  terdapat koordinasi yang tepat hal ituamatmenghalangi penyidikan ataupun penyelenggaraanpelaksanaan  hukum.  Dengan  demikian  keadilan  bisadinikmati  oleh seluruhkalangan masyarakat.
Tehnik  penyelesaian  perselisihanberhubungan  dengan  pencemaran  ataupun perusakan lingkungan hidup yakni:
1. Penyelesaian perselisishan di dalam pengadilan  ( Litigasi )
32 Ali Panusunan, Masyarakat Desa Tapus, Wawancara, Tanggal 24 Agustus 2021.
Proses  penyelesaian  perselisishan  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  lewat peradilan yaknilewatmelaporkan gugatan kepengadilan, namun penyelesaian perselisihan lingkungan hiduplewat pengadilan, terutamajalan perdata tidakdinikamtisebabselaluberlama-lamamekanisme penyelesaian kasusnya dipengadilan.  Berbagaiperkara  yang  diputus  dipengadilan  negeri  umumnyadikasih kepengadilan  yang  lebih  besar dari tingkatan  banding  sampai  kasasi,  diakibatkan tidak puasnya kalangan yang kalah terhadap putusan yang diterima.
Penyelesaian perselisihan
lingkungan lewat pengadilan bisadihadapilewatpelaporan gugatan perdata, gugatan administrasi ataupun lewatpelaporan  tuntutan  pidana.  Penyelesaian  perselisihan  lingkungan  hidup lewatmekanisme peradilan yaitutehnikakhir yang bisadilaksanakansesudahperjanjianlewatmekanisme  di  luar  pengadilan  (musyawarah, mediasi, arbitrase) tidak suksesdi pasal 84 ayat 3 UUPPLH.
Maka  hak  gunamelaporkan  gugatan  pada  hal  munculnya  pencemaran  ataupun kerusakan lingkungan hidup, yaitu:
a. Hak Gugat Pemerintah Dan Pemerintah Daerah
Pasal  90  ayat  (1)  UUPPLH  mengatakan  bahwasanyainstusi  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di aspek lingkungan hidup berkuasamelaporkan gugatan kompensasisertaperbuatankhususatasupayaataupun aktivitas  yang  mengakibatkan  pencemaran  ataupun  kerusakan  lingkungan  hidup  yang menyebabkanruginya lingkungan hidup. 33
Sesuaipenjabaran  pasal  90  ayat  (1)  UUPPLH  bisa  disimpulkan  bahwasanya pemerintah  dan  pemerintah  daerah  bisamelaporkan  gugatan  keperdataan  meliputi tuntutan  kompensasisertaperbuatankhususjikamunculruginya  lingkungan  sesuaisebab pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Kerugian  yang  dimuatpada  pasal  90  ituyakni kerugian  yang  munculsebab  pencemaran  ataupun  kerusakan  lingkungan  hidup  yang tidak  termasuk  hak  punyasendiri.  Perbuatankhususitu  yakniperbuatanpengatasian  dan pencegahan  pencemaran  ataupun  kerusakan  lingkungan  serta  perbaikanperan lingkungan  hidup  untuk  menjamin  tidak  akanmuncul  ataupunkembalinyaefek  negatif akan lingkungan.
b. Hak Gugat Masyarakat
Pasal  91  ayat  (1)  UUPPLH  mengatakan  bahwasanya,  masyarakat  memiliki halmelaporkan  gugatan  perwakilan  komunitasgunakeperluan  diri  pribadiataupun  guna
33 Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 90.
keperluan masyarakat jikamemunculkan kerugian sebab pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Ayat (2) gugatan bisadilaporkanjikaadakeserupaanrealita ataupunkejadian, asas hukum, danbentuk tuntutan di antar wakil komunitas dan anggota komunitasnya. Ayat (3) ketetapanmengenai hak gugat masyarakat dilakukanberdasarkan dengan  kebijakan  perundang-undangan. 34 Sesuai  Pasal  91  ayat  (1)  ayat  (2)  dan  aya  (3) UUPPLH  bisa  disimpulkan  bahwasanya  masyarakat  memiliki  hakmelaporkan  gugatan perwakilan  komunitas  masyarakat  jikamemunculkan  kerugian  sebab  pencemaran ataupun kerusakan  lingkungan hidup. Gugatan  bisadilaporkanjikaadakeserupaanrealitas ataupunkejadian,  asas  hukum  danbentuk  tuntutan  di  antar  wakil  kounitas  dan  anggota komunitasnya.
c. Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup
Pasal  92  UUPPLH  menatamengenai  hak  gugat  Organisasi  Lingkungan  Hidup. Pasal  92  ayat  (1)  memuat  bahwasanya:  demipenegakan  tanggung  jawab  perlindungan dan  penataan  lingkungan  hidup,  organisasi  memiliki  hakmelaporkan  gugatan gunakeperluan  pelestarian  peran  lingkungan  hidup.  Ayat  (2)  mengemukakan bahwasanya: hak melaporkan gugatan batasnyadi tuntutan gunamelaksanakanperbuatankhususdengan  tidak  terdapatnya  tuntutan  kompensasi, melainkan biaya riil.
Gugatan yang disebutdi ayat (1) dan ayat (2)
bisatercapaijikabisamencukupipersyaratan berikut:
a. Bewujud badan hukum
b. Menjelaskandi anggaranawalnya
bahwasanya organisasiitudibentukgunakeperluan pelestarian peran lingkungan hidup
c. Sudahmelakukanaktivitaskonkritberdasarkan dengan anggaran awalnyaminimum 2 (dua) tahun.
Sesuaipenjabaran  Pasal  92  UUPPLH  bisa  disimpulkan  bahwasanyapadausaha perlindungan  dan  penataan  lingkungan  hidup,  organisasi  lingkungan  hidup  memiliki hakmelaporkan gugatan gunakeperluan pelestarian peran lingkungan hidup. Oraganisasi lingkungan  hidup  bisamelaporkan  gugatan  jikadapatmencapai  persayaratan  sesuai  di katakanpada ayat (3).
2. Penyelesaian perselisihan di  luar pengadian (Non litigasi)
Pelaksanaan
hukum lingkungan
lewat keperdataan bisapuladilaksanakanlewatjalan  diluar  dipengadilan  (non  litigasi)  yang  dikatakan dengan  kalimat alternative  dispue  resolution yang  disingkat  dengan  ADR.  Pada
34 Ibid, Pasal 91.
kepustakaan Indonesia kata ADR yaituseleksi penyelesaian perselisihan/sengketa (PPS) ataupunproses alternatif penyelesaian perselisihan.
Pasal 85 ayat (1) UUPPLH, penyelesaian  perselisihan  lingkungan hidup di  luar pengadilan dilaksanakangunameraihkesepakatan tentang: wujud dan totalnyakompensasi, perbuatanperbaikansebab pencemaran ataupun perusakan lingkungan,  perbuatankhususguna  menjamin  tidak  akan  kembalinya  pencemaran ataupun  perusakan,  perbuatangunamengatasimunculnyaefek  negatif  akan  lingkungan hidup. 35 Pada  penyelesaian  perselisihan  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan bisadipakailayanan mediator ataupunmakna gunamendukung menyelesaikan perselisihan lingkungan hidup.
Penyelesaian  perselisihan  lingkungan  hidup  diluar  pengadilan  bisadilewati dengan jalan, yaitu:
a. Negosiasi
b. Mediasi (mediation)
c. Konsiliasi (conciliaton)
d. Arbitrase (arbitration)
Wilayah perusahaan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) eksistensinyatidak jauh dengan
kediaman masyarakat, makacondongmemunculkanpersoalan,  misalnya pencemaran  lingkungan dan kerusakan lingkungan  hidup  bisa  itu  itu  air,  tanah,  dan  keributan.  Pencemaran  yang  di  sebabkan oleh  perusahaan  tambang  ini  berefek  langsung  kepada  masyarakat  sekeliling perusahaan,  khususnya  masyarakat  Desa  Tapus  dan  Desa  Pulo  Padang  Kabupaten Mandailing Natal Provinsi sumatera Utara. 36
Terdapatnya  aksi  demo  dan  pengaduan  ke  aparat  yang  berwajib  yang dilaksanakan masyarakat Desa Tapus dan Desa Pulo Padang yang sudahmunculsepanjang  bertahun-tahun  sebab  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan yang  dilaksanakan  oleh  PT.  Tambang  Madian  Madani  Mining  (M3)  amatlelet  dan terkesan mengabaikanmunculnyaefek negatif yang amattinggi.
Eksistensi  PT.  ini  tidak  dapat  di  laporkan  kepengadilan  umum  maka  pihak  PT. Madina  Madani  Mining  (M3)  dan  masyarakat  menarikputusangunamelaksanakan “mediasi” (perundingan).  Lewatmelaksanakan  “mediasi”  antar masyarakat dengan PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) dengan masyarakat jadi bukti
35 Republik  Indonesia,  Undang-Undangtentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 85.
36 Nurainun,  Sekdes  Desa  Tapus  Kecamatan  lingga  Bayu  Kabupaten  Mandailing  Natal, Wawancara Tanggal 15 Januari 2021.
bahwasanyaterdapat  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  yang  di  laksanakan  oleh perusahaan tambang itu.
Pada  “mediasi”  itu  pihak  perusahaan  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining (M3) menyimpulkan perjanjian, yang mana pihak PT. Tambang Madina Madani Mining (M3) memberidukungan finansial meliputidana bantuan untuk masyarakat sejumlah Rp. 600.  000/kk,  serta  pihak  perusahaan  pulamemberidana  sosial  meliputisumbangan  anak yatim  piatu,  bantuanuntuk  masjid,  sumbanganpendirian  yayasan,  sertamemekerjakan masyarakat sekeliling perusahaan itu. 37
Amat  disayangkan  pada  pertemuan  antardua  pihak,  yang  mana  tidak  terdapat yang  menjelaskanmengenai  Pasal 70  huruf C UU No  40 tahun 2009  yang  mengatakan bahwasanya: aktivitaspenataan lingkungan hidup mencakuppengatasian dan pencegahan pencemaran  danperbaikanperan  lingkungan  hidup  meliputi  reklamasi  lahan  dan batubara.
Mengacu pada uraian permasalahan di atas, lintas sector yang ada dalam jajaran pemerintahan  harus  dipastikan  saling  bersinergi  agar  dalam  penegakan  hukum  dapat berjalan  sesuai  dengan  yang  telah  digarisbawahi  oleh  peraturan  perundang  undangan. Apabila  semua  sektor  yang  terlibat  belum  mampu  menjalankan  tugas  dan  wewenang yang  diberikan  kepadanya  secara  baik  dan  maksimal  akan  berakibat  fatal  sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana  yang diharapkan. Apabila penegak  hukum  bekerja  dengan  diri  sendiri  tanpa  melibatkan  sector  lain  berakhir dengan penegakan hukum  yang keliru  yang dapat  merugikan pihak  lain sehingga tidak sesuai  dengan  prinsip  dari  negara  hukum  yang  menghendaki  semua  tindakan  yang dilakukan oleh pejabat negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (rule of law). 38

## D. KESIMPULAN
Sesuai dengan hasil pengkajian
yang sudahdilaksanakansehinggabisadiambilsimpulan  bahwa  pertanggungjawaban  oleh  PT. Tambang Madina Madani Mining atas kerusakan lingkungan yakni peranggungjawaban sebabterdapatnyatindakanmenentang  hukum,  pertanggungjawaban  PT.  Tambang Madina  Madani  Mining  sebabterdapatnya  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan,
37 Taksir,  kepala  Desa  Tapus  Kabupaten  Mandailing  Natal, Wawancara Tanggal  24  agustus 2021.
38 Abrari  Rizki  Falka,  Elidar  Sari,  Yusrizal,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Koordinasi  Aparatur Pengawasan  Internal  Pemerintah  Dengan  Penegak  Hukum  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, 2022, Pp. 338-361.
pertanggungjawan  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  sebabterdapatnyarugikepada masyarakat  dan  lingkungan.  Wujud  pertanggungjawaban  perdata PT.Tambang  Madina Madani  Mining  atas  masyarakat  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  sesuaiUU  No  32 tahun 2009 UUPPL yakni: a. pertanggungjawaban sesuai kesalahan, b. pertanggungjawaban mutlak.
Usaha penyelesesaian tanggung jawab perdata perusahaan PT. Tambang Madina Madani  mining  atas  kerusakan  lingkungan  yakni  perusahaan  PT.  Tambang    Madina Madani  Mining  mengaplikasikan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  (CSR), lewatmemberi  bantuan  mencakup  uang  sejumlah  Rp  600.000.00/  kk  (enam  ratus  ribu rupiah), perusahaan pulamemberisumbanganguna anak yatim piatu, sumbanganpendirian  masjid  dan  bantuanguna  yayasan.  PT.  Tambang  Madina  Madani Mining  pulamelaksanakanperundingan  dengan  masyarakat,  menaikkan  koordinasi dengan  seluruhkalangan,  dan  menaikkanpengontrolanaktivitas  pertambangan  dengan tidak  ada  persetujuandenganterus-menerus.  Dari  kalangan  masyarakat  usaha  yang dilaksanakanatas  perusahaan  yakni:  mengadukan  perusahaan  ke  mabes  polri, pengaduanpenarikan izin usaha pertabangan (IUP) sertamelaksanakan aksi demo.
Kendalapadamekanisme  penyelesaian  terhadap  kerusakan  lingkungan  yang diakibatkan  oleh  PT.  Tambang  Madina  Madani  Mining  yaiturendahnyapelaksanaan hukum,  rendahnya  kepedulian  atas  kerusakan  lingkungan,  dan  rendahnya  koordinasi antar  pihak  yang  berwajib.  Dalam  memecahkanperselisihan  kerusakan  lingkungan  itu, masyarakat  yang  jadi  korban  terhadapaktivitas  pertambangan  perusahaan  tidak bisamemecahkanperselisihan  di  lingkup  pengadilan  sebabsemuaaduan  yang  diadukan masyarakat  ke  mabes  polri  tidak  pernah  di  respon,  sebabkalangan  kepolisian  pula bekerjasama  dengan  peusahaan  pertambangan  PT.Tambang  Madina  Madani  Minig (M3).

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
……………, 2005, Perbandingan Hukum Perdata , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Agustina Haryono, 2021, Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata.
Amin  Widyaja  Tunggal,2008, Corporate  Social  Responsibility  (CSR) ,  Harvarindo, Jakarta.
Andi Hamzah, 2006, Penegakan Hukum Lingkungan , Grafika, Jakarta.
Andrian  Sutedi,  2015, Buku  Pintar  Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Raih  Asa  Suskses, Jakarta.
Binoto Nadapdap, 2014, Hukum Perseroan Terbatas, Aksara , Jakarta.
Busra  Azheri,  2012, Corporate  Social  Responsibility:  Dari  Voluntary  Menjadi Mandatory , Rajawali Press, Jakarta.
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta.
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Metodologi Penelitian , 2015, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Unimal Press, Lhokseumawe.
Fitiani,  2018, Pertanggungjawaban  Hukum  Perusahaan  Atas  Pencemaran  Sumber  Air G Pertanian, Skripsi, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makasar.
Hariono, 2003, Metodologi Penelitian , Bandung.
Henny Nuraeny, 2012, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  Dalam  Perspektif  Hukum  Hak  Asasi  Manusia,  Dalam Buku  Wajah  Hukum  Pidana  Asas  Dan  Perkembangan ,  Gramata  Publishing, Bekasi.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.
Muktar Fajar ND, 2012, Dualism Penelitian Hukum, Pustaka Belajar, Yokyakarta.
Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Niru  Anita  Sinaga,  2018, Hal-Hal  IntiPembangunaPerseroan  Terbatas  Di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Dirgantara Marsekal Surya Darma.
Novia  Dyah  Astari,  2019, Tanggung  Jawab  Perdata  PT  Industri  Gula  Glenmore  Atas Pencemaran Ekosistem Sungai Glenmore , Skripsi, Fakultas Hukum, Jember.
Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum , Citra Aditya, Bandung.
R. Subekti, 1975, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Jakarta.
Ridha  Hidayat,  Dkk,  2020, Analisis  Yuridis  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkup Perusahaan Batubara Terhadap Masyarakat Sekitar , Banda Aceh.
Ridwan H.R, 2016, Hukum Administrasi Negara , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Rudhi  Prasetya,  2001, Kedudukan  Mandiri  Perseroan  Terbatas ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Satjipto  Rahardjo,  2009, Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyat ,  Genta Publishing, Yogyakarta.
Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian  Hukum Suatu Tinjauan Singkat , Raja Wali Press, Jakarta.
Soejono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta.
Sunaryo, 2013 , Corporate Social Responsibility (CSR) PadaPandanganPendirianBerkesinambungan, Fiat Justicia Ilmu Hukum.
Suryana,  2010, Metodologi  Penelitian  Model  Praktis  Penelitian  Kuantitatif  Dan Kualitatif , Universitas Pendidikan Indonesia.
Tajul Arifin, 2008, Metode Penelitian Hukum , Pustaka Setia Bandung, Bandung.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2009,  Pasal  1  Mengenai Pertambangan Mineral Dan Batubara.
Undang-Undang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Nomor  32  Tahun 2009.
Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Mengenai corporate social responsibility (CSR).
Zaeni,  2005, Prinsip  Hukum  Bisnis  Dan  Pelaksanaanya  Di  Indonesia,  PT.  Raja Grafindo Persada , Jakarta.

## B. JURNAL/SKRIPSI/THESIS
Abrari  Rizki  Falka,  Elidar  Sari,  Yusrizal,  (2022)  “Efektifitas  Pelaksanaan  Koordinasi Aparatur  Pengawasan  Internal  Pemerintah  Dengan  Penegak  Hukum  Dalam Upaya  Pencegahan  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.2, Pp. 338-361.
Dhani Amran Hakim, 2019, Peraturan Yuridis Pemerintah Terhadap Tanggung Jawab Social  Perusahaan  (Corporate  Social  Responsibility ),  Jurnal  Mahkamah, Lampung.
Fahmi  Sara,  Dkk,  2017, Aplikasi  Yuridis  Tanggung  Jawab  Sosial  Dan  Lingkup Perusahaanbatubara  PadaPenaikan  Kesejahteraan  Masyarakat  Aceh  Barat , Jurnal Politeknik Aceh.
Marlia  Sastro,  2012, Pengaplikasian  Tanggung  Jawab  Mutlak  PT.Pupuk  Iskandar Muda  Terhadap  Masyarakat  Korban  Pencemaran  Lingkungn ,  Qanun  Jurnal Ilmu Hukum.
Hasbulloh  F.  Sjawie,  2017, Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  Atas Perbuatan Ultra Vire , Jurnal Hukum Prioris.
Mig  Irianto  Legowo,  2021, Tanggung  Jawab  Hukum  Secara  Perdata  Di  Perusahaan Atas  Pencemaran  Dan  Atau  Perusakan  Lingkungan  Sesuai  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009 ,  Jurnal  Hukum  Dan  Dinamika  Masyarakat,  Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
Muhammad  Nursidiq,  2020, Tanggung  Jawab  Perusahaan  PT.Kim  SebabMunculnya Pencemaran Lingkungan Atas Masyarakat  Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan  Labuhan  Kota  Medan ,  Skrpsi,  Fakultas  Hukum,  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
Nunuk  Listyowati,  2015, Tanggung  Jawab  Hukum  Perseroan  Terbatas  Yang  Belum Pernah Berkedudukan Badan Hukum, Jurnal Spirit Pro Patria.
Sahlan, et.al, (2022).“Penerapan  Penggunaan  Hak  Atas  Tanah  Untuk  Industri  Di Propinsi  Sulawesi  Tengah” Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.2, Pp. 585-606.
Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  (2022)  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh.
Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
Velliana Tanaya, 2013, Rekontruksi LandasanTindakanMenentang Hukum PadaPerselisihan Konsumen, Jurnal Syariahdan Hukum Asy/Syaria`Ah.
Zulkifli,  Marlia  Sastro,  Budi  Bahresy.  (2020).  “Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap Kejahatan  Korporasi  Di  Sektor  Kehutanan  Di  Kabupaten  Aceh  Tengah”
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8, No.1,Pp. 228- 249.