INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8949-8960 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Strategi Badan Keamanan Laut dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang Kelautan
Irwan Triadi 1 , Muhammad Fadhil Ardian 2 ✉
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: fadhil.ardi07@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  mempunyai  sumber  daya  alam  yang  melimpah, khususnya  di  laut  Indonesia  daerah.  Pentingnya  fungsi  kelautan  seringkali  menimbulkan  berbagai pelanggaran  hukum.  Penelitian  berjudul  “Peran  Badan  Keamanan  Laut  dalam  Penegakan  Hukum Kejahatan  Laut”  telah  rumusan  masalahnya  yaitu  bagaimana  penegakan  hukum  yang  dilakukan  di bidang maritim badan keamanan untuk meminimalisir tindak pidana di wilayah laut Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui peran Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan pelanggaran. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum  yang  berpusat  pada  norma  hukum  termasuk  asas,  norma,  kaidah,  peraturan  perundang- undangan,  perjanjian,  dan  doktrin.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Badan  Keamanan  Laut mempunyai fungsi mensinergikan penegakan hukum di laut Indonesia daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mempunyai kelemahan karena Kemaritiman Badan Keamanan tidak diberi  mandat  untuk  memiliki  kapal  berbendera  negara  untuk  melakukan  pengejaran  dan  juga  hal tersebut Badan Keamanan Laut tidak ditimpa kewenangan penyidikan. Hal ini mengakibatkan undang- undang proses penegakan hukum tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan rendah biaya.
Kata Kunci: Keamanan Laut, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

## Abstract
Indonesia is an archipelago that has abundant natural resources, especially in the Indonesian sea area. The importance of marine functions often leads to various violations of the law. The research entitled “The Role of The Maritime Security Agency in Law Enforcement of Maritime Crimes” has the formulation of the problem, namely how law enforcement is carried out by the maritime security agency to minimize criminal acts in Indonesian sea areas. The purpose of this study is to determine the role of The Maritime Security Agency in law enforcement against marine criminal offenses. The method used in this study is normative legal research. Conclusions on the research is  The Maritime Security Agency has a function to synergize law enforcement in the Indonesian sea area. The Law Number 32 of 2014 about maritime affairs has a weakness because The Maritime Security Agency is not mandated to have a state-flagged ship  to  do  hot  pursuit  and  also  the  Maritime  Security  Agency  is  not  overwritten  with  investigative authority. This resulted in the law enforcement process not being in line with the principle of justice which is fast, simple, and low cost.
Keywords: Maritime Security, Law Enforcement, Crime

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang wilayah negara (Soemarmi et al., 2019). Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia  mendatangkan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  baik  sumber  daya  hayati maupun  non  hayati  guna  kepentingan  pembangunan  nasional.  Mengingat  pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya fungsi laut sering  kali memunculkan berbagai ancaman, meliputi  penyelundupan  penangkapan ikan  secara  ilegal  (illegal  fishing),  pencemaran  lingkungan  laut,  pembuangan  limbah berbahaya dan beracun (B3), dan sebagainya (Gantika et al., 2023).
Penegakan  hukum  di  wilayah  laut  ini  sangat  sulit  karena  harus  memahami  batas wilayah-wilayah teritorial sehingga diperlukan instansi penegak hukum yang secara khusus melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Instansi penegak hukum di wilayah laut terdiri atas Badan Keamanan Laut (Bakamla), POLRI, TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Bea dan Cukai, dan instansi penegak hukum lainnya (Faridah & Fajarwati, 2022). Banyaknya instansi penegak hukum di wilayah  laut  menyebabkan  tejadinya  tumpang  tindih  kewenangan.  Hal  ini  terjadi  karena
setiap  penegak  hukum  memiliki  kebijakan  yang  isinya  hampir  bersinggungan  yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut belum berjalan maksimal.
Untuk itu, Indonesia memerlukan suatu badan/lembaga khusus guna menyinergikan pelaksanaan  patrol  keamanan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi-instansi  penegak  terkait, maka  dibentuklah  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla)  (Munaf  &  others,  2015).  Bakamla sebagai badan tunggal nonmiliter mempunyai tugas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 59  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  yaitu  untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia.
Bakamla dalam rangka melaksanakan tugas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjalankan fungsi sebagai berikut :
a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia.
b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia.
c. melaksanakan  penjagaan,  pengawasan,  pencegahan,  dan  penindakan  pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia.
d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah laut Indonesia.
g. Melaksanakan tugas lain yang masih dalam sistem pertahanan nasional.
Bakamla  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  juga  mempunyai wewenang  yang  dilaksanakan  secara  satu  kesatuan  komando  dan  kendali  di  wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurdiksi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu:
a. melakukan pengejaran seketika.
b. memberhentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa,  dan  menyerahkan  kapal  ke instansi yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.
c. mengintegrasikan sistem informasi  keamanan dan keselamatan  di wilayah  perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diatur mengenai wilayah kerja Bakamla, yaitu wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia serta laut lepas dan
kawasan dasar laut internasional. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan beserta penjelasannya, wilayah perairan Indonesia terdiri atas:
a. perairan pedalaman, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah  pantai  Indonesia  dan  juga  yang  terletak  pada  sisi  darat  dari  suatu  garis penutup.
b. perairan kepulauan, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal kepulauan dan tidak memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.
c. laut  teritorial,  yaitu  jalur  selebar  12  mil.  laut  diukur  dari  garis  pangkal  kepulauan Indonesia.
Menurut Pasal 7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014  tentang Kelautan beserta penjelasannya, wilayah yuridiksi Indonesia terdiri atas :
a. zona tambahan, yaitu zona yang lebarnya tidak lebih dari 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
b. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE), yaitu area diluar laut territorial Indonesia serta berdampingan dengan laut teritorial indonesia dan memiliki batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut territorial di ukur.
c. landasan kontinen, yaitu dasar laut dan tanah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial.
Bakamla sebagai badan tunggal nonmiliter berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dibentuk untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan yang dilakukan oleh  penegak hukum lainnya di wilayah laut Indonesia untuk menghindari tumpang tindih kewenangan (Aprilia et al., 2022). Bentuk dan sifat patroli Bakamla adalah dengan melakukan penegakan hukum di laut dan melaksanakan operasi khusus terhadap objek kejadian di perairan yuridiksi nasional, seperti kecelakaan di laut, pencemaran di laut, dan bantuan SAR (Search and Rescue) di laut dengan menggunakan prinsip filling the gap. Filling the gap artinya Badan Keamanan Laut akan mengisi daerah yang  belum  dilakukan  penegakan  hukum  demi  menghindari  tumpang  tindih  patroli keamanan laut (Suharyo & Bastari, 2021).
Bakamla menyikapi wilayah laut Indonesia yang bebas dari segala ancaman dengan melakukan sinergitas antar penegak hukum terkait  dalam rangka  pengendalian perairan yurisdiksi  nasional  (Lourdiananda,  2019).  Sikap  ini  terwujud  dengan  melalui  beberapa kegiatan baik oleh instansi militer (TNI AL) maupun instansi nonmiliter (Bakamla). Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan (monitoring), pemeriksaan (controlling), pengamatan (surveillance), komando dan pengendalian (command and control), serta tindakan hukum
(law enforcement) di wilayah laut Indonesia secara terpadu. Sinergitas yang dilakukan oleh Bakamla dengan bekerja sama dengan TNI AL harus saling mendukung sesuai tugas, peran, dan  fungsi  masing-masing  berdasarkan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku (Ansori et al., 2017). Bakamla bertanggung jawab atas aspek keamanan laut dan keselamatan pelayaran dalam rangka penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. TNI AL bertanggung jawab dalam aspek pertahanan dan keamanan di wilayah laut Indonesia. Fungsi sinergitas ini tidak akan menyebabkan tumpeng tindih wilayah operasi dan kewenangan. Hal ini akan membuat seluruh operasi dilakukan di bawah komando dan kendali Bakamla merupakan “one for all operation” bukan operasi sektoral.
Pembentukan Bakamla tidak akan menghilangkan wewenang penegak hukum terkait karena  pelaksana operasi Bakamla adalah seluruh penegak  hukum terkait yang memiliki armada patroli. Bakamla mempunyai tugas untuk melakukan penegakan hukum khususnya melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan selanjutnya dipertegas dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Aturan itu bertentangan dengan yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal pertahanan dan  keamanan  negara  dilakukan  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  sebagai  kekuatan  utama,  dan  juga  rakyat  sebagai kekuatan pendukung karena tidak hanya TNI dan POLRI yang dapat menjaga keamanan, tetapi Bakamla juga mempunyai tugas yang sama sebagai salah satu penegak hukum yang ada di laut.
Bakamla  menjalankan  kewenangan  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk mengupayakan penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kelautan.  Kendati  demikian,  Bakamla  yang bertindak sebagai pemegang fungsi komando dan kendali ini memiliki kelemahan regulasi yang menimbulkan berbagai kendala. Bakamla juga harus melakukan koordinasi dengan instansi  lainnya  untuk  proses  hukum  lebih  lanjut.  Koordinasi  ini  apabila  tidak  berjalan dengan  baik  akan  mengakibatkan  tidak  terciptanya  efisiensi  dan  efektivitas  dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini,  adalah  metode  yuridis normative dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang
berpusat  pada  norma  hukum  termasuk  asas,  norma,  kaidah,  peraturan  perundang- undangan, perjanjian, dan doktrin (Marzuki, 2017). Penulisan ini mengevaluasi permasalahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Keamanan Laut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bakamla merupakan lembaga baru di wilayah laut Indonesia yang memiliki beberapa fungsi  berdasarkan  Pasal  62  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan, yaitu:
a. Maritime  safety,  yaitu  sebagai  instansi  penegak  hukum  yang  bertugas  menjaga keamanan di bidang maritim (Pasal 62 huruf b dan f UndnagUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).
b. Maritime  defense,  yaitu  sebagai  institusi  penegak  hukum  apabila  negara  dalam keadaan  damai  dan  sebagai  institusi  pertahanan  apabila  negara  dalam  keadaan perang (Pasal 62 huruf G Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).
c. Maritime security, yaitu sebagai instansi yang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia (Pasal 62 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan).
Bakamla memiliki upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dijalankan oleh Bakamla ini dengan melakukan operasi gabungan bersama penegak hukum terkait (Prajas et al., 2021). Operasi  gabungan  ini  dilakukan  untuk  mencegah  ketidak  efisienan  yang  terjadi  karena setiap  penegak  hukum  terkait  memiliki  kewenangan  masing-masing  untuk  menindak pelanggaran hukum yang berbeda-beda di wilayah laut Indonesia.
Bakamla mengatasi hal tersebut dengan menjalankan fungsinya untuk menyinergikan pelaksanaan patroli yang dilakukan oleh penegak hukum di wilayah laut Indonesia (Mirza & Almubaroq,  2022).  Saat  pelaksanaan  operasi  gabungan,  Bakamla  boleh  memeriksa  dan menangkap kapal yang di duga melakukan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Bakamla  ini  secara  menyeluruh  karena  Bakamla  tidak terbatas pada kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana apapun dan  wilayah  laut  manapun  sepanjang  masih  dalam  wilayah  laut  Indonesia,  yaitu  garis
pangkal hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang memiliki batas terluar 200 mil laut. Hal ini nampak  berbeda  dengan  kewenangan  KPLP  yang  hanya  terbatas  dalam  wilayah  laut teritorial, yaitu 12 mil dari garis. Dalam hal ini, Bakamla bertindak sebagai badan khusus yang  bersifat tunggal yang memegang fungsi komando dan kendali  sebagaimana yang diamanatkan  oleh  Pasal  63  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan.
Istilah  fungsi  komando  dan  kendali  ini  sering  kali  dianggap  sebagai system  single agency  multy  tasks.  Sistem  single  agency  multy  tasks  ini  diyakini  dapat  memberikan kontribusi besar dalam rangka menyinergikan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia karena  menghendaki  adanya  satu  lembaga  yang  bersifat  tunggal  dan  pelaksanaan operasinya ada pada satu komando (Wasisto, 2015). Sistem single agency multy tasks ini menjadi ancaman bagi penegak hukum lainnya yang sudah ada terlebih dahulu di wilayah laut Indonesia karena sistem ini di duga ingin meleburkan atau menghilangkan kewenangan penegak hukum lainnya.
Pada faktanya, Bakamla hadir bukan untuk menjadi gong kematian, tetapi kehadiran Bakamla  lebih  tepatnya  berfungsi  untuk  menyinergikan  kewenangan  penegak  hukum lainnya di wilayah laut yang terlihat mengalami tumpang tindih kewenangan (Lourdiananda, 2019).  Tumpang  tindih  kewenangan  ini  sebenarnya  lebih  mengarah  kepada  terlalu banyaknya  aturan  hukum  di  wilayah  laut  Indonesia  yang  menyebabkan  terjadinya ketidakefisienan. Fungsi Bakamla untuk menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan ini tidak akan menghilangkan wewenang yang dimiliki oleh penegak hukum lainnya di wilayah laut Indonesia.
Operasi gabungan ini sangat efektif untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di wilayah laut Indonesia karena Bakamla mempunyai peta kerawanan yang berfungsi untuk mengetahui letak-letak yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana (Aprilia  et  al.,  2022).  Operasi  gabungan  membawa  dampak  positif  bagi  Bakamla  karena dengan melakukan operasi gabungan  biaya  jauh lebih murah  daripada penegak hukum terkait  melakukan  penegakan  hukum  terpisah-pisah  (Lourdiananda,  2019).  Kendati demikian,  Bakamla  yang  memegang  fungsi  komando  dan  kendali  ini  juga  memiliki hambatan karena masih ada ego sektoral di antara penegak hukum terkait. Hal ini terjadi karena  ada  anggapan  bahwa  setiap  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  merupakan tanggungjawab dari masing-masing penegak hukum terkait sehingga harus  diselesaikan menurut tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.
Landasan  hukum  Bakamla,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kelautan juga memiliki tingkat yang sederajat dengan undang-undang penegak hukum lain di laut, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Negara  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  perikanan,  UndangUndang  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Kepabeanan,  dan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang pelayaran.  Alat  ukur  yang  digunakan,  yaitu  dengan  menggunakan  asas  lex  specialis derogate legi generalis (peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum). Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogate legi generalis, yaitu (Djatmiko et al., 2023):
a. Ketentuan  dalam  hukum  umum  tetap  berlaku,  kecuali  diatur  khusus  dalam  aturan hukum khusus.
b. Ketentuan lex specialis maupun lex generalis harus sederajat.
c. Ketentuan lex specialis maupun lex generalis harus dalam lingkup hukum yang sama. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL, POLRI, KPLP, Penjabat Bea dan Cukai, dan PPNS telah disatukan di dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan sehingga secara otomatis Undang-Undang nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan sifatnya menjadi lex generalis. Akibatnya, Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia karena Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak akan pernah dipakai untuk menyelesaikan persoalan hukum.
Bakamla juga melakukan upaya represif dengan menjalankan kewenangannya sebagai penegak hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2014  tentang  Kelautan.  Kendati  demikian,  upaya  represif  tidak  bisa  berjalan maksimal  karena  Bakamla  memiliki  kewenangan  yang  sangat  lemah.  Akibatnya, kewenangan  Bakamla  ini  berpotensi  menimbulkan  kendala-kendala  yang  akan menghambat peran Bakamla sebagai instansi penegak hukum di wilayah laut Indonesia.
Kendala  pertama, yaitu  dalam melakukan pengejaran seketika. Pengejaran  seketika (hot pursuit) diartikan sebagai pengejaran yang dilakukan tanpa henti mulai dari jarak dekat yaitu laut teritorial atau perairan pedalaman sampai wilayah laut lepas (Massie et al., 2023). Undang-Undang Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak mengamanatkan Bakamla untuk dilengkapi dengan kapal. Kewenangan Bakamla ini sangat berbeda dengan kewenangan KPLP yang sangat tegas dan jelas, yaitu dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di laut, KPLP dapat menggunakan kapal berstatus kapal negara. Hal ini
mengakibatkan  kewenangan  Bakamla  untuk  melakukan  pengejaran  seketika  dinilai merupakan bentuk pelanggaran hukum.
Kendala kedua adalah Bakamla tidak memiliki kewenangan penuh atas penyelidikan terhadap tindak pidana kelautan. Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan,  Bakamla  hanya  menjalankan  kewenangan penyelidikan  saja,  yaitu  memberhentikan,  memeriksa,  menangkap,  membawa,  dan selanjutnya menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk proses hukum lebih  lanjut  (Ramadhan  &  Winarno,  2020).  Kendati  demikian,  Pasal  59  Ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa penegakan hukum  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional apabila terjadi pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia, dasar laut, dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya.  Bunyi  pasal  tersebut  membuka  jalan  bagi penegak hukum terkait untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Bunyi pasal tersebut juga mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah laut Indonesia ini tidak mutlak harus diselesaikan oleh Bakamla.
Kendala ketiga, yaitu Bakamla tidak dilimpahi kewenangan penyidikan oleh undang- undang.  Sering  kali  Bakamla  dianggap  bukan  penegak  hukum  karena  hanya  memiliki kewenangan penyelidikan, padahal penyelidikan dan penyidikan merupakan satu kesatuan bagian  yang  tidak  dapat  terpisahkan  (Lourdiananda,  2019).  Kewenangan  Bakamla  yang sudah dijabarkan sebelumnya ini mengakibatkan tidak ada efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia. Pembuat undangundang bukan lalai tidak memasukkan kewenangan penyidikan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014  tentang  Kelautan.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengakomodir  keinginan  dari  semua penegak hukum di wilayah laut Indonesia karena mereka merasa terancam oleh kehadiran Bakamla  yang  di  duga  akan  menghilangkan  kewenangan  penyidikan  masing-masing penegak hukum di wilayah laut Indonesia yang sudah hadir lebih dahulu.
Pembuat  undang-undang  merasa  pada  waktu  itu  belum  terlihat  urgensinya  untuk dilimpahinya kewenangan penyidikan.  Adanya  dua  instansi yang memiliki identitas yang sama sebagai Coast Guard, ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Kendati demikian, Bakamla lebih tepat untuk dikatakan sebagai Coast Guard ketimbang  KPLP  karena  Bakamla  memiliki  wilayah  kerja  yang  luas,  yaitu  wilayah  laut Indonesia yang dimulai dari garis pangkal hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang memiliki batas terluar 200 mil laut. Selain itu, Bakamla dapat menangani tindak pidana apapun di
wilayah laut Indonesia. Wilayah kerja ini menjadi keunggulan Bakamla karena wilayah kerja KPLP hanya terbatas di laut territorial saja, yaitu 12 mil laut dan hanya terbatas menangani tindak  pidana  pelayaran  saja.  Selanjutnya,  Bakamla  juga  memiliki  keunggulan  lain,  yaitu mempunyai sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Sistem  peringatan  dini  ini  sangat  diperlukan  negara  Indonesia  yang  tergolong  sebagai negara rawan bencana alam. Bakamla juga memiliki pusat data dan informasi maritim yang bertujuan  untuk  memudahkan  Bakamla  dalam  melakukan  patroli  keamanan  dan keselamatan.
Saat ini, kejahatan semakin berkembang dan tidak sebanding dengan upaya Bakamla untuk  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  di  wilayah  laut  Indonesia  (Wirantno  et  al., 2022).  Faktanya,  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Bakamla  dan  penegak  hukum  terkait kurang berjalan secara efektif karena ada rantai proses hukum yang membutuhkan waktu lebih  lama  untuk  pelimpahan  perkara  kepada  instansi  terkait  untuk  proses  hukum  lebih lanjut. Selain itu, Bakamla juga  bisa  dikatakan  belum memiliki kewenangan  penyelidikan secara penuh karena masing-masing penegak hukum terkait masih memiliki ego sektoral, artinya  semua  ingin  menangani  sendiri  sesuai  kewenangan  masing-masing.  Akibatnya, upaya Bakamla dalam melakukan operasi gabungan belum berjalan maksimal. Bakamla juga belum mendapatkan amanat dari undang-undang sebagai institusi penyidik atau belum ada kewenangan untuk proses hukum lebih lanjut. Hal ini yang menjadi dasar bahwa Bakamla dalam  melakukan  upaya  preventif  dan  upaya  represif  harus  memperkuat  landasan hukumnya khususnya kewenangan Bakamla agar dalam melakukan operasi gabungan ego sektoral teratasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Bakamla  dalam  penegakan  hukum  di  wilayah  laut Indonesia, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif diwujudkan dengan melakukan operasi gabungan bersama penegak hukum terkait. Bakamla yang memegang fungsi  komando  dan  kendali  melakukan  operasi  gabungan  dengan  menjalankan fungsinya  untuk  menyinergikan  pelaksanaan  patroli  keamanan  dan  keselamatan  di wilayah  laut  Indonesia.  Upaya  represif  diwujudkan  dengan  menjalankan  kewenangan Bakamla  untuk  melakukan  penindakan  terhadap  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di wilayah  laut  Indonesia.  Kendati  demikian,  Bakamla  menemukan  kendala  dalam menjalankan kewenangannya, yaitu Bakamla tidak mempunyai kewenangan penyelidikan
secara penuh berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014  tentang  Kelautan.  Pasal  ini  membuka  jalan  bagi  penegak  hukum  terkait  untuk menegakkan  hukum  berdasarkan  kewajibannya  masingmasing.  Akibatnya,  Bakamla kesulitan untuk mengkoordinir penegak hukum terkait.
Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran, yaitu Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2014  tentang  Kelautan  khususnya  mengenai kewenangan Bakamla perlu di kaji ulang karena Bakamla mempunyai landasan hukum yang  lemah  dalam  melakukan  penegakan  hukum  di  wilayah  laut  Indonesia.  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan perlu ditegaskan mengenai Bakamla memiliki  kapal  berbendera  negara  agar  pengejaran  seketika  yang  dilakukan  tersebut adalah sah. Selain itu, Bakamla dan penegak hukum terkait perlu diberikan pembagian beban  penyelidikan  mengenai  berat  ringannya  kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  laut Indonesia agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansori, A., Ikhsanudin, A. H., & Suhardono, E. (2017). Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna  Penanggulangan  Tindak  Pidana  di  Laut  dalam  Rangka  Penegakan  Hukum. Jurnal Strategi Pertahanan Laut.
Aprilia, W., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional di Perbatasan Negara Ditinjau dari Posisi Strategis Kepulauan Riau. Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal), 10(1), 19 – 28.
Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali”  Dalam  Ketentuan  Hukum  Pidana Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(1), 13 – 23.
Faridah,  H.  F.  H.,  &  Fajarwati,  R.  A.  (2022).  Pengawasan  Transportasi  Laut  demi Mewujudkan  Keselamatan  dan  Keamanan  Pelayaran  Nasional. Jurnal  Keamanan Nasional, 8(2), 396 – 407.
Gantika,  N.,  Prayitno,  R.,  &  Yandi,  R.  (2023).  Upaya  Badan  Keamanan  Laut  Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kelautan. Science And Research Journal Of Mai Wandeu, 3(1), 8 – 16.
Lourdiananda, F. (2019). UPAYA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELAUTAN. UPAYA BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KELAUTAN, ii, 9p., 1 – 9.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
Massie, S. M., Senewe, E. V. T., & Waha, C. J. J. (2023). Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum, 8(1), 44 – 57.
Mirza, M., & Almubaroq, H. Z. (2022). Pola Operasi Keamanan Laut Diperairan Kepualauan Indonesia. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(12), 3985 – 3994.
Munaf, M. S., & others. (2015). Kajian Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Jurnal Sosioteknologi, 14(3), 273 – 288.
Prajas, B. Y., Harahap, N., & Prayuti, Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN), 11(2), 159 – 175.
Ramadhan, A., & Winarno, D. W. (2020). Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keaman Laut. Jurnal Discretie, 1(1), 31 – 41.
Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, P., & Diamantina, A. (2019). Konsep negara kepulauan dalam  upaya  perlindungan  wilayah  pengelolaan  perikanan  Indonesia. Masalah- Masalah Hukum, 48(3), 241 – 248. https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248
Suharyo, O. S., & Bastari, A. (2021). Review Strategis Upaya Pengamanan Laut Nasional Menuju Keamanan Maritim dan Pengelolaan Ruang Laut Indonesia. Rekayasa, 14(3), 443 – 449.
Wasisto,  G.  (2015). Kewenangan  Bakamla  Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Tertentu  Dilaut  Berdasarkan  Uu  No.  32  Tahun  2014  Tentang  Kelautan.  Brawijaya University.
Wirantno, K. H., Budiarti, D., & Ariesta, W. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL ATAS  PEMBAJAKAN  KAPAL  NIAGA  DI  LAUT  INDONESIA. Yurijaya:  Jurnal  Ilmiah Hukum, 4(1).