Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYAWAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. HAIR STAR INDONESIA
M. Bagus Istighfariyo 1 , Frans Simangunsong 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: bagusgoku7@gmail.com,frans@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Permasalahan  pemutusan  hubungan  kerja  masih  menjadi  masalah  yang  belum  tuntas penyelesaiannya  di  berbagai  belahan  dunia,  termasuk  di  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  negara agraris  dengan  jumlah  penduduk  terpadat  ketiga  di  dunia.  Ini  menunjukkan  bahwa  pemutusan hubungan  kerja  masih  memiliki  celah  di  berbagai  sisi  yang  harus  dipahami  dan  diperhatikan  agar solusi  yang  diambil  menjadi mutual  agreement bagi  para  pihak  yang  berkepentingan.  Melalui Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karyawan yang  diputus  masa  kerjanya  di  PT.  Hair  Star  Indonesia  dilindungi  hak-haknya.  Penyelesaian  konflik melalui serangkaian metode komprehensif, menjadi jawaban atas penguraian benang kusut di tubuh sistem ekonomi makro di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Karyawan, Perusahaan

## Abstract
Termination  of  employment  still  become  unsolved-well  problems  in  many  countries, especially in Indonesia whom the  most crowded  country  in  South  East  Asia.  This  case  seen  us  how policy  or  political  systems  in  Indonesia  need  improve  and  development  in  many  sectors  to  provide mutual  agreement  for  company  and  labour.  Through  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  about Settlement of Industrial Relations Disputes, labour that were fired in PT. Hair Star Indonesia can be protected their rights. Conflict Resolutions through comprehensive methods, are the only answer to solving termination of employment problems in Indonesia.
Keywords: Legal Protection, Termination of Employment, Labour, Company

## PENDAHULUAN
Problem  pengurangan  jumlah  karyawan  pada  sebuah  perusahaan  masih  menjadi problem yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Tahun 2021 di Serang-Banten, tercatat 107 perkara  mengenai  pemutusan  hubungan  kerja  yang  belum  tuntas.  Menurut  Kementrian Tenaga  Kerja,  hingga  27  Mei  2020,  sebanyak  3.6juta  orang  yang  mengalami  pemutusan hubungan  kerja  di  Indonesia.  Angka  yang  besar  ini  menunjukkan  masalah  pemutusan hubungan  kerja  merupakan  masalah  serius  yang  harus  ditangani  secara  tuntas.  Hal  itu dilakukan  untuk  mengurangi  munculnya  masalah  seperti domino  effect yakni  menurunnya kesejahteraan  penduduk,  meningkatnya  kasus  kriminalitas  dan  menurunnya  stabilitas keamanan domestik.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Untuk  mengurai  problem  pemutusan  hubungan  kerja  agar  mendapat  titik  terang perlu adanya beberapa upaya antara lain sebagai berikut:
a. Pembentukan  dan  penegakan  hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia  yang  mampu menjawab  masalah  pemutusan  hubungan  kerja  secara  menyeluruh.  Artinya  tidak  ada lagi  kekaburan  norma  seperti  yang  terjadi  pada  batasan  usia  kerja  karyawan  agar mendapatkan  status  karyawan  tetap  atau  honorer.  Kejelasan  status  ini  dapat dituangkan  dalam  beberapa  produk  kebijakan  pemerintah  seperti  Undang-Undang, Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Gubernur  beserta  turunannya kebawah  untuk  menjadi  sandaran  bagaimana  masalah  ketenagakerjaan  di  Indonesia memiliki payung hukum yang jelas.
b. Aparatur  penegak  hukum  dibawah  Kementrian  Tenaga  Kerja  harus  aktif  menindak perusahaan-perusahaan  yang  melanggar  norma-norma  hukum  yang  telah  menjadi status  quo di  Indonesia.  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan dapat  menjadi  sandaran  mengenai  batasan  hak  dan  kewajiban  antara  perusahaan terkait dan pekerja atau buruh yang dalam hal ini disebut karyawan agar menjadi jelas pihak  mana  yang  terbukti  bersalah  dalam  sebuah  perkara  pidana  juga  perdata  yang menyangkut pemutusan hubungan kerja.
c. Komunikasi  antara  serikat  buruh  atau  pekerja  dengan  para  pihak  tanpa  dipengaruhi oleh  campur  tangan  provokator  dengan  tujuan  mencari  titik  temu  ideal  antara  kedua belah pihak menjadi katalis resolusi konflik pemutusan hubungan kerja baik yang terjadi secara masal maupun individual.
Ini menjadi satu diantara sekian banyak solusi yang coba dikemukakan oleh para pengamat ekonomi  makro  di  Indonesia  mengenai  masalah  pemutusan  hubungan  kerja  yang terjadi  di  berbagai  daerah  di  Indonesia.  Angka  pemutusan  hubungan  kerja  yang  terus merangkak naik dikarenakan oleh situasi pandemi Covid-19 mendesak pemerintah agar mencari  solusi  ditengah  keterbatasan  yang  dimiliki.  Disatu  sisi  pemerintah  harus menjamin  perlindungan  bagi  karyawan  dan/atau  buruh,  namun  disisi  lain  pemerintah juga  harus  menjadi  pelindung  jarring  pengaman  ekonomi  makro  yang  diusung  oleh banyak  perusahaan,  baik  di skala  domestik  maupun  internasional.  Inilah  yang  menjadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
fokus dalam penelitian kali ini yakni bagaimana pemerintah dapat menemukan formula terbaik untuk para pihak terkait atas permasalahan yang terjadi pada tahun 2022 ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini,  peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  undang-undang  ( statute approach), konseptual  ( conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case  approach) sehingga  nantinya  dapat  memudahkan  peneliti  dalam  melakukan  penyelesaian  masalah pada isu-isu hukum yang dikemukakan.
Penggunaan  undang-undang  sebagai  sebuah  metode  pendekatan  penelitian  skripsi.  Di dalam penelitian ini yang menggunakan pencarian bahan hukum dari peraturan perundang- undangan,  menjadi  pondasi  dalam  menjawab  problematika  yang  ada  dalam  rumusan masalah  baik  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  maupun  dengan  perjanjian kontrak,  baik  perjanjian  kontrak  waktu  tertentu  (karyawan  kontrak)  maupun  perjanjian kontrak waktu tidak tertentu (karyawan tetap).
Menggunakan  metode  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach). Dalam penelitian ini, metode pendekatan konseptual berbeda dengan metode pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan  undang-undang.  Pendekatan  jenis  mengedepankan  analisa  penyelesaian masalah  utama  terhadap  isu  hukum  yang  ada  serta  aturan-aturan  hukum  yang  ada  di dalamnya.
Terakhir  adalah  pendekatan  kasus,  yang  mana  pendekatan  jenis  ini  mengemukakan perbandingan dengan kasus konkret yang ada di lapangan dengan argumentasi hukum yang komprehensif.  Tentunya  perbandingan  yang  dijadikan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah perbandingan  yang  memiliki  kesamaan  baik  materi,  sifat,  ataupun  kemiripan  struktural dengan kasus yang dijadikan topik utama dalam penelitian kali ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Perlindungan  hukum  bagi  karyawan  PT.  Hair Star  Indonesia  yang  terdampak  pemutusan hubungan kerja
Pada  zaman  romawi  kuno,  dimana  revolusi  industri  belum  mencapai  titik  puncak dalam  perkembangan  manusia  modern,  masyarakat  pada  saat  itu  masih  mengenal  sistem perbudakan,  dimana  kemerdekaan  seseorang  menjadi  hak  milik  orang  lainnya  yang  dapat diperjual belikan ataupun ditukar dan diberikan selayaknya barang kepada orang lain. Pada saat  itu,  kemerdekaan  menjadi  hal  langka  yang  tidak  semua  orang  dapat  menikmatinya. Begitu pula dengan keberadaan hak asasi yang dimiliki oleh budak tersebut, menjadi nomor dua  dimata  tuannya.  Tidak  ada  perlindungan  bagaimana  buruh/karyawan/budak diperhatikan kelayakan hidupnya seperti yang akrab kita jumpai masa kini menurut statuta antar negara melalui International Labour Organization atau organisasi buruh internasional.
Dalam  perjanjian  antar  negara  yang  disatukan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN), sebuah badan yang diberi nama ILO merupakan organisasi yang terus mendorong kesejahteraan buruh/ karyawan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,  produktif,  bebas,  adil,  dan  bermartabat  baik  yang  diterima  oleh  karyawan  laki-laki ataupun  perempuan.  Organisasi  internasional  yang  telah  ada  sejak  tahun  1919  dan bermarkas  di  Swiss  ini  merupakan  perpanjangan  dari  perjanjian  Versailles,  yang  ditanda- tangani oleh negara-negara pemenang perang dunia pertama. Lembaga yang terdiri dari 180 negara ini merupakan kumpulan dari serikat pekerja dan/atau buruh, serikat pengusaha dan pemerintah.  Ketiga  entitas  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  perspektif  yang  beragam, kompleks,  dan  lengkap  dalam  menyikapi  sebuah  permasalahan  yang  berkaitan  dengan dunia kerja-buruh-dan pengusaha.
Untuk  mengakomodir  ketiga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dengan  masalah ketenagakerjaan tersebut, ILO mengeluarkan panduan dan saran bagi para negara anggota PBB  tersebut,  dalam  kaitannya  dengan  masalah  tenaga  kerja.  Hal-hal  yang  dibahas  antara lain jam kerja, upah. cuti, lembur dan hak dan kewajiban lainnya yang dimiliki oleh karyawan dan  perusahaan.  Ini  menjadi  jawaban  khususnya  untuk  para  buruh  dan  karyawan  yang dahulu terbelunggu dalam sistem perbudakan, menjadi merdeka dan bebas seperti saat ini.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Masuk ke dalam pembahasan mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh  perusahaan  penghasil  rambut  palsu  atau  wig  yang  berada  di  wilayah  Sidoarjo,  Jawa Timur. Pada tahun 2020, perusahaan ini merumahkan ribuan karyawan demi alasan efisiensi budgeting akibat menurunnya jumlah penjualan rambut palsu semenjak pandemik Covid-19 memuncak  pada  pertengahan  tahun  2021.  PT.  Hair  Star  Indonesia  juga  tidak  memberikan gaji karyawan secara penuh plus pesangon yang seharusnya menjadi hak karyawan PT. Hair Star  Indonesia.  Perselisihan  inilah  yang  belum  menemui  titik  temu,  karena  disatu  sisi menurunnya  penjualan  rambut  palsu  milik  PT.  Hair  Star  Indonesia  mengganggu  laju cashflow perusahaan  yang  memiliki  afiliasi  dengan  perusahan  dengan  nama  yang  sama  di kota Jombang-Jawa Timur.
Secara harfiah, perlindungan untuk buruh dalam kasus tersebut telah diatur dalam  Undang-Undang  No.21  Tahun  2000  tentang  serikat  pekerja  yang  saat  itu  disahkan oleh Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Abdurrahman Wachid yang akrab  disapa  oleh  Gus  Dur.  Undang-undang  tersebut  berisikan  antara  lain  yakni  larangan atau menghalangi karyawan membentuk sebuah perserikatan buruh, baik menjadi anggota ataupun  menjadi  pengurus.  Beberapa  tindakan  perusahaan  yang  dilarang  oleh  norma undang-undang tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak,  pemberhentian  sementara,  penurunan jabatan dan pemindah jabatan atau mutase,
b. Penundaan hingga pengurangan upah buruh,
c. Pengintimidasian kepada karyawan atau keluarga karyawan,
d. Pelarangan  pembentukan  serikat  buruh  dalam  bentuk  sosialisi  kampanye  dan sebagainya.
Secara  jelas,  tindakan  pemutusan  hubungan  kerja  atau  pemberhentian  sementara, penurunan jabatan, dan pemutasian harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Berikutnya diperbaharui  lagi  melalui  Undang-Undang No.13  Tahun  2003,  Undang- Undang No.11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021. Isi dari Peraturan Pemerintah  No.35  Tahun  2021  secara lex  specialis Dalam  PP  Nomor  35  Tahun  2021, pemerintah  memperbolehkan  perusahaan  atau  pengusaha  melakukan  PHK  kepada
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
karyawan  yang  bekerja  di  perusahaannya  dengan  beberapa  alasan  yang  dibenarkan  oleh norma undang undang. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut:
1. Perusahaan  berubah  bentuk,  baik  dalam  segi  jenis  usaha  maupun  kepemilikan.  Disini terdapat  dua  situasi  yakni  perusahaan  yang  tidak  ingin  menerima  karyawan  atau karyawan dan/atau buruh yang tidak ingin melanjutkan kerja
2. Perusahaan  mengalami  kerugian  yang  mengakibatkan  perusahaan  terpaksa  menutup unit usahanya
3. Selama dua tahun berturut-turut, perusahan mengalami kerugian dalam jumlah besar
4.  Keadaan  memaksa  atau  force  majeur  seperti  bencana  alam  dan  sebagainya 5.  Perusahaan  dalam  kondisi  memiliki  hutang  yang  sangat  besar  dan/atau  dalam  masa penundaan pembayaran hutang. Hal ini dapat diketahui melalui jasa kurator independen 6. Perusahaan bankrut atau pailit
7.  Pemutusan  hubungan  kerja  yang  diajukan  oleh  karyawan  karena  perusahaan  dianggap menyalahi perjanjian kerja atau tindakan yang tidak dibenarkan undang-undang.
8.  Karyawan  mengundurkan diri atas  kemauan  dan  kesadaran  sendiri.  Kondisi  ini  biasanya memerlukan  waktu  30  hari  sebelum  karyawan  dan/atau  buruh  dapat  meninggalkan kewajiban atau tugas fungsi dan pokoknya pada perusahaan dimana ia bekerja.
9. Karyawan tanpa keterangan yang jelas tidak masuk kerja dalam lima hari secara berturut- turut dan telah dipanggil sebanyak dua kali oleh perusahaan tetapi tetap tidak masuk.
10.  Karyawan  melakukan  pelanggaran standart  operational  procedure seperti  yang  telah disepakati dalam perjanjian kerja, dan mendapatkan peringatan ssecara tertulis sebanyak tiga kali selama enam bulan. Ini merupakan kesalahan yang terjadi berkelanjutan.
11. Pelanggaran pidana selama enam bulan karena perbuatan melawan hukum
12.  Sakit  berkepanjangan  yang  diderita  lebih  dari  12  bulan  oleh  karyawan  yang mengakibatkan  cacat  atau  lumpuh  sehingga  tidak  dapat  melakukan  aktivitas sebagaimana mestinya seperti dahulu sebelum karyawan tersebut menderita sakit 13. Karyawan dan/atau buruh memasuki masa purna tugas atau pension 14. Karyawan dan/atau buruh tutup usia
Pemerintah  berperan  aktif  sebagai  regulator  permasalahan  tenaga  kerja  yang berhubungan  dengan  pemberhentian  masa  kerja  atau  pemutusan  hubungan  antara karyawan dan perusahaan antara lain sebagai berikut:
a. Adanya pengayoman kepada warganya apabila melakukan pengaduan dan permohonan kepada pemerintah tentang tuntutan keadilan yang semestinya didapat
b. Memberikan  jaminan  kepastian  hukum  yang  jelas  tentang  poin-poin  dan  batasan  apa sajakah  mengenai  upah,  cuti,  lembur,  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  tujuan  tidak hanya  melindungi  satu  pihak,  tetapi  juga  mengakomodir  kepentingan  perusahaan  dan buruh
c. Memfasilitasi pemenuhan hak-hak warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Melakukan  penindakan  yang  tidak  pandang  bulu  terhadap  siapasaja  yang  melanggar ketentuan  norma  undang-undang,  misalnya  perusahaan  tidak  membayar  gaji  yang seharusnya  diterima  oleh  karyawan,  tidak  melakukan  standarisasi  upah  sesuai  dengan upah  minimum  regional  atau  juga  tidak  melakukan  pengangkatan  menjadi  karyawan tetap  setelah  masa  percobaan  selesai.  Begitu  pula  dengan  pesangon  yang  seharusnya diterima  oleh  karyawan  dan/atau  buruh  apabila  menerima  pemutusan  hubungan  kerja sebelum masa kontraknya berakhir.
PT.  Hair  Star  Indonesia  telah  melakukan  pelanggaran  kepada  karyawan  dengan poin-poin antara lain:
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
a. Melakukan  penganiayaan  atau  kekerasan  terhadap  pekerja.  Dengan  tidak  menerima perwakilan pekerja, karyawan dan/atau buruh untuk dapat masuk ke dalam pabrik, PT. Hair Star mengusir paksa karyawan yang mendatangi pabrik.
b. Melakukan  tindakan  yang  dilarang  oleh  norma  undang-undang  baik  pidana  maupun perdata. Ini merupakan ujung dari permasalahan pemutusan hubungan kerja yang ada di PT. Hair Star Indonesia. Beberapa karyawan khususnya dibidang keuangan, ditengarai melakukan kejahatan dengan cara tidak menyalurkan sejumlah uang tepat waktu  yang seharusnya diterima oleh para karyawan dan/atau buruh
c. Keterlambatan  melakukan  pembayaran  upah  kepada  pekerja.  Pemutusan  hubungan kerja  yang  telah  terjadi  pada  akhir  tahun  2019  hingga  awal  2021  telah  melalui  masa daluwarsa bagi perusahaan untuk memberikan upah atau gaji tepat waktu kepada para karyawan dan/atau buruh
d. Ingkar janji kepada pekerja. Pemutusan hubungan kerja dengan dalih pandemi Covid-19 memang  dapat  dijadikan  alasan  pembenar  bagi  perusahaan  agar  melakukan  efisiensi atau  perampingan  biaya  produksi.  Namun  yang  dilanggar  adalah  pemenuhan  hak karyawan berupa gaji dan pesangon tanpa penjelasan sampai kapan uang tersebut akan disalurkan.
e. Membahayakan  karyawan  yang  tidak  sesuai  dalam  perjanjian.  Ini  dapat  berupa pelanggaran  terhadap  keselamatan  jiwa,  Kesehatan,  maupun  norma  kesusilaan  dan adat. (Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
Atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  seperti  yang  telah  diungkapkan  diatas, maka  karyawan  dan/atau  buruh  tidak  memerlukan  penetapan  dari  lembaga  terkait  yakni lembaga  penyelesaian  perselisihan  industrial.  Selain  itu  karyawan  juga  mendapatkan  hak sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku,  yakni  yang  tersurat  pada  Undang- Undang Ketenagakerjaan (Pasal 156 ayat 4)
Perlindungan  kepada  para  karyawan  dan/atau  buruh  tentang  upah  diatur  dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Melalui beberapa teori dan pendekatan, menurut peneliti yang paling cocok diterapkan pada kasus ini adalah teori
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
batas produktivitas kerja, yang berisikan pengaturan load karyawan secara tepat agar tidak berlebihan. Teori ini dipopulerkan oleh Von Thunen dan disempurnakan oleh J.B. Clark.
Bentuk konkret perlindungan hukum bagi para pekerja  yang terdampak pemutusan hubungan  kerja  di  P.T.  Hair  Star  Indonesia  dapat  diselesaikan  melalui  beberapa  metode resolusi konflik antara lain sebagai berikut:
a. Perundingan  Bipartit,  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  tentang penyelesaian hubungan industrial, maka perundingan bipartit mengakomodir pertemuan antara  serikat  buruh  dan/atau  pekerja,  dengan  perusahaan.  Perundingan  bipartit  ini memiliki batas tenggat waktu maksimal 30 hari sejak dilaksanakan  pertemuan pertama. Apabila  tidak  mencapai  kata  mufakat,  maka  perundingan  ini  dianggap  gagal  atau  tidak berhasil.
b. Perundingan Tripartit, sesuai dengan definisinya maka perundingan ini selain diikuti oleh serikat  buruh-pekerja  dan/atau  karyawan,  maka  pemerintah  ikut  hadir  untuk  menjadi fasilitator mediasi. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:
1. Mediasi:  Pasal  8  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  menyebutkan  bahwa  forum mediasi  dilakukan  oleh  institusi  ketenagakerjaan  dalam  lingkup  kabupaten  dan  atau kota. Dinas tenaga kerja atau yang disingkat disnaker akan menunjuk mediator untuk membantu para pihak terkait agar menghasilkan solusi berupa luaran yang merupakan manifestasi  kata  mufakat.  Apabila  mediasi  tidak  berhasil,  maka  mediator  akan mengeluarkan  anjuran  kepada  para  pihak.  Berikutnya  apabila  masih  tidak  berhasil maka kasus akan dilimpahkan ke  Pengadilan Negeri Hubungan Industrial setempat di lingkup kabupaten dan/atau kota.
2. Konsiliasi:  Pasal  17  Undang-Undang  No.2  Tahun  2004  tentang  penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan oleh konsiliator yang bekerja  pada kantor instans dalam lingkup kabupaten dan/ atau kota.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
b.  Hak-hak  apa  sajakah  yang  dirugikan  oleh  PT.  Hair  Star  Indonesia  terkait  pemutusan hubungan kerja.
Hak-hak  milik  karyawan  yang dirugikan  atas  pemutusan hubungan  kerja  di  PT.  Hair Star  Indonesia  adalah  gaji  yang  tidak  diberikan  meskipun  telah  melakukan  kerja  sesuai dengan  peraturan  perusahaan.  Pun  halnya  dengan  pesangon  yang  juga  tidak  diberikan kepada  karyawan  oleh  PT.  Hair  Star  Indonesia.  Kondisi  ini  diperburuk  dengan  komunikasi dua arah antara PT. Hair Star Indonesia dengan para karyawan, sehingga tidak menghasilkan titik  temu  kata  mufakat.  Peran  pemerintah  secara  aktif  sebagai  pihak  ketiga  baik  menjadi mediator, konsiliator, ataupun pihak yang mulai hulu membuat peraturan ketenagakerjaan diharapkan  mampu  menjadi  solusi  atas  permasalahan  laten  yang  terjadi  di  pabrik  yang berdomisili di Sidoarjo-Jawa Timur ini.
Berikutnya  adalah  bagaimana  seharusnya  pemerintah  memberikan  perlindungan berupa  payung  hukum  kepada  para  pihak  terkait  mengenai  permasalahan  pemberhentian hubungan  kerja  menjadi  masalah  yang  akan  terus  mengemuka  dalam  lingkup  ekonomi makro  apabila  tidak  diselesaikan  dengan  baik.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  ditengarai sebagai  upaya  komprehensif  adalah  pemerintah  menemui  langsung  karyawan  terkait melalui  serikat  kerja,  diikuti  oleh  perwakilan  perusahaan  yang  bersangkutan.  Untuk  itu diperlukan  mediasi  sebagai  sebuah  metode  dalam  penyelesaian  atau  resolusi  konflik permasalah pemutusan hubungan kerja ini.
Seperti  yang  telah  dilakukan  di  Singapura  beberapa  waktu  lalu,  ketika  perusahaan tidak mampu menanggung beban gaji karyawan, maka pemerintahlah yang mengambil alih membiayai gaji pegawai. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan perusahaan agar  dapat  terus  melakukan  pekerjaan  yang  menghasilkan  pendapatan  perkapita,  dan secara langsung juga membantu karyawan mendapatkan gaji untuk kehidupan sehari-hari.

## KESIMPULAN
Pemutusan hubungan kerja yang terjadi di PT. Hair Star Indonesia merupakan implikasi dari pandemi Covid-19 yang merebak mulai awal tahun 2020. Ini merupakan domino effect yang melanda seluruh unit usaha didunia, yang juga menimbulkan masalah baru yang mengikuti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
setelahnya  seperti  perampingan  unit  usaha,  pemutusan  hubungan  kerja  baik  sebagian- sementara ataupun tetap, hingga pailit dan bankrut dalam kondisi tertentu.
Pelanggaran yang dilakukan PT. Hair Star Indonesia adalah tidak memberikan upah gaji dan pesangon  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang.  Adapun  upaya  komunikasi  dari karyawan  yang  diupayakan  ke  manajemen  PT.  Hair  Star  menemui  jalan  buntu  karena  PT. Hair  Star  Indonesia  bersikap devensive dengan  tidak  memberikan  kesempatan  para karyawan  untuk  menyampaikan  tuntutan.  Pemerintah  diharapkan  dapat  berperan  aktif untuk menindak PT. Hair Star Indonesia apabila nanti terbukti di pengadilan bersalah dalam kasus  ini,  melalui  sejumlah  sanksi  antara  lain  denda,  hingga  penutupan  unit  usaha  yang diajukan oleh para pendiri atau board of director yang sama atau keturunan dari pendiri PT. Hair Star Indonesia.
Dengan dilakukannya upaya-upaya pemulihan hubungan antara karyawan dan perusahaan, maka  diharapkan  tidak  akan  terjadi  lagi masalah  yang sama  yang  juga  terjadi  di kemudian hari. Baik dalam unit usaha dalam negeri maupun luar negeri, baik unit usaha jasa ataupun barang, hingga usaha swasta maupun milik badan usaha milik negara. Jurnal ini diharapkan dapat membantu peneliti khususnya dalam ilmu hukum, sosial budaya, dan ekonomi untuk perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
'Ledakan' PHK Bukan Main-Main, Ini Buktinya yang Kian Nyata! (cnbcindonesia.com), diakses pada 14 Juni 2022 Pukul 18.13 WIB.
Update Data Terbaru: Ada 3 Juta Orang Kena PHK di Indonesia (cnbcindonesia.com), diakses pada 14 Juni 2022 Pukul 18.15 WIB.
Pelanggaran  dalam  Undang-undang  Ketenagakerjaan  (kompas.com),  diakses  pada  14  Juni 2022 Pukul 19.08 WIB.
EKSISTENSI  ORGANISASI  BURUH  INTERNASIONAL  (ILO – INTERNATIONAL  LABOUR ORGANIZATION)  DALAM  MEMBERIKAN  PERLINDUNGAN  TERHADAP  HAK-HAK  PEKERJA BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 111 TAHUN 1958 TENTANG DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN  DAN  JABATAN  DAN  IMPLEMENTASINYA  DI  INDONESIA  |  Japian  |  LEX PRIVATUM (unsrat.ac.id), diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 6.48 WIB
Sekilas tentang ILO, diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 6.52 WIB.
Sekilas tentang ILO (Indonesia).pdf, diakses pada 15 Juni 2022 WITA.
Pengertian Upah  Menurut  PP  RI No  8  Tahun  1981  Tentang  Perlindungan Upah  | ardra.biz, diakses pada 15 Juni 2022 Pukul 10.35 WITA.
Cegah  PHK,  Singapura  Menanggung  Gaji Semua  Pegawai  (detik.com),  diakses  pada  15  Juni 2022 Pukul 21.14 WITA.