## MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)
Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

## Andri Irawan
Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke andwan20@gmail.com

## Abstrak
Transparansi  menunjuk  kepada  suatu  keadaan  dimana  segala  aspek  dari  proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para  pengguna.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis transparansi  pelayanan  pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Merauke  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  indikator  transparansi  secara  umum  belum  menunjukkan  hasil  yang maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  indikator  keterbukaan  proses  pelayanan  dan  kemudahan memperoleh  informasi  belum  sepenuhnya  dilakukan  secara  transparan.  Masih  belum jelasnya prosedur pelayanan dan  kurangnya penjelasan tentang prosedur pelayanan ini juga mengakibatkan  masyarakat  menunggu,  dan  akan  menimbulkan  kesalahpahaman  antara pemberi  layanan  dan  masyarakat  penerima  pelayanan.  Sedangkan  untuk  mekanisme pengaduan sudah dibentuk bidang khusus yang menangani tentang pengaduan masyarakat namun  belum  disediakan  kotak  saran  sebagai  fasilitas  menerima  pengaduan.  Faktor  yang menghambat  dalam  transparansi  adalah  faktor  SDM  yang  masih  kurang  secara  kuantitas maupun kualitas, faktor Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai sebagai instansi pelayanan  terpadu  satu  pintu,  dan  faktor  teknologi  yaitu  aplikasi  pelayanan  yang  masih belum sempurna.

## Keywords: Transparansi, Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Abstract
Transparency refers to a situation in which all aspects of the service delivery process are  open  and  can  be  easily  identified  by  users. This study  aims to  describe  and  analyze the transparency  of  services  at  the  Merauke  Regency  Investment  and  One-Stop  Service  using  a qualitative  approach.  The  results  of  the  analysis  show  that  indicators  of  transparency  in general  have  not  shown  maximum  results.  This  can  be  seen  from  the  indicators  of  the openness of the service process and the ease of obtaining information that has not been fully carried  out  transparently.  The  unclear  service  procedures  and  lack  of  explanation  of  the service  procedures  also  resulted  in  the  community  waiting,  and  would  lead  to

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
misunderstandings  between  service  providers  and  recipient  communities.  Whereas  for  the complaints mechanism a special field has been established which handles public complaints but a suggestion box has not been provided as a facility to receive complaints. Factors that hamper  transparency  are  human  resources  factors  that  are  still  lacking  in  quantity  and quality, factors of Facilities and Infrastructure that are still inadequate as one-stop integrated service  agencies,  and  technological  factors,  namely  service  applications  that  are  still  not perfect.
Keywords: Transparency, Public Service, One-Stop Integrated Service

## Pendahuluan
Tata  kelola  pemerintahan  yang baik  (good  governance)  merupakan  isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan  administrasi  publik saat  ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat  kepada  pemerintah  untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  selain  adanya pengaruh  globalisasi  adalah  sejalan dengan meningkatnya
tingkat
pengetahuan dan pendidikan
masyarakat.  Mereka  berfikir  bahwa dengan adanya penyelanggaraan pemerintahan  yang  baik  maka  kualitas pelayanan  publik  pun  akan  menjadi semakin  lebih  baik, berkurangnya  angka korupsi,  dan  pemerintah  menjadi  lebih peduli  terhadap  kepentingan  warganya. Hal  ini  tentu  merupakan  hal  yang  wajar dan  sudah  seharusnya  direspon  oleh pemerintah
dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah  yang  baik,  yaitu  salah
satunya  dengan  melakukan  perbaikan kualitas pelayanan publik.
Ada beberapa pertimbangan mengapa  pelayanan  publik  menjadi strategis,  dan  menjadi  prioritas  sebagai kunci  utama  jalan  masuk  untuk melaksanakan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  di  Indonesia.  Pertama, pelayanan  publik  selama  ini  menjadi ranah  dimana  negara  yang  diwakili  oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga  non  pemerintah.  Ini berarti  jika  terjadi  perubahan  yang signifikan  pada  ranah  pelayanan  publik dengan  sendirinya  dapat  dirasakan manfaatnya  secara  langsung  oleh  warga dan  masyarakat  luas.  Kedua,  berbagai aspek good governance dapat diartikulasikan  secara  relatif  lebih mudah  dalam  ranah  pelayanan  publik. Ketiga,  pelayanan  publik  melibatkan kepentingan  semua  unsur  governance (Dwiyanto, 2008:).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
Oleh  karena  itu,  pemerintah melakukan  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  tersebut  melalui berbagai  langkah  kebijakan.  Salah satunya  adalah  pada  pertengahan  tahun 2009  telah  resmi  disahkannya  UU pelayanan publik No. 25 tahun 2009. Hal ini  untuk  perbaikan  pelayanan  publik yang ada di tatanan birokrasi pemerintahan. Undang-Undang Pelayanan  Publik  ini  mengatur  tentang prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik (good  governance)  yang  merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh  pemerintahan  atau  korporasi  yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak  asasi  manusia,  mempromosikan kemakmuran  ekonomi,  kohesi  sosial, mengurangi  kemiskinan,  meningkatkan perlindungan  lingkungan,  bijak  dalam pemanfaatan sumber daya alam,
memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
Berdasarkan  kebijakan  tersebut, maka pemerintah dalam hal ini birokrasi pemberi  layanan  memiliki  kewajiban untuk mengembangkan manajemen pelayanan yang mampu menjamin semua warga untuk dapat mengakses pelayanan publik tanpa terkecuali, karena memperoleh  jasa  pelayanan  publik  yang
diselenggarakan  oleh pemerintah  adalah hak  warga  yang  sudah  seharusnya didasarkan  pada  norma-norma  hukum yang mengaturnya secara jelas.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan pergeseran paradigma  administrasi New Public  Services  (NPS).  Dimana  dalam perspektif NPS pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi  dan  mengakomodasi  nilai- nilai  kebutuhan  dan  kepentingan  publik yang  didefinisikan  melalui  proses  dialog publik yang rasional dengan pertimbangan  politik,  ekonomi  maupun organisasional.  Dengan  demikian,  peran pemerintah  adalah  melayani  (serving, tidak  lagi  steering  atau  bahkan  rowing) dan  posisi  publik  bukan  lagi  sekedar klien,  konstituen  ataupun  pelanggan, tetapi  lebih  sebagai  warga  negara (citizens).
Dalam pandangan J V. Denhardt & R B.Denhardt (2003) tentang New Publik Service  menegaskan  bahwa  pemerintah harusnya  tidak  dijalankan  seperti layaknya  sebuah  perusahaan  tetapi melayani  masyarakat  secara  demokratis adil,  merata  tidak  diskriminatif,  jujur, transparan  dan  akuntabel.  Karena paradigma  New  Publik  Service  meliputi: 1)  nilai-nilai  demokratis  (Faturahman, 2018a), kewarganegaraan dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
kepentingan publik merupakan landasan utama  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan,  2)  nilai-nilai  tersebut memberikan  energi  kepada  pegawai negeri  atau  aparatur/birokrasi  dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara adil, merata, terbuka/jujur dan bertanggung jawab.
Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri  bahwa  kualitas  pelayanan publik  di  Indonesia  saat  ini  memang masih  belum  menunjukan  hasil  yang maksimal.  Hal  ini  ditandai  dengan kenyataan  bahwa  aksesibilitas  warga miskin  terhadap  pelayanan  seperti masalah kesehatan, pangan dan pendidikan  masih  rendah,  sikap  dan perilaku  pejabat  pelayanan  publik  tidak mencerminkan  sikap  sebagai  public servant, serta hak  dan kewajiban antara warga  dan  pemberi  layanan  masih merugikan  warga  (Dwiyanto,  dalam Pramusinto dan Purwanto, 2009).
Buruknya kinerja pelayanan publik,  menurut  (Ratminto  &  Winarsih  : 2014)  antara  lain  dikarenakan  belum dilaksanakannya  transparansi  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dimana pelayanan publik yang transparan  merupakan  salah  satu  upaya agar  masyarakat  dapat  mengontrol  atau mengetahui  secara  pasti  apa  yang  harus
dilakukan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan apa harus  diterima  oleh  masyarakat  sebagai penerima  layanan.  Oleh  karena  itu, pelayanan  publik  harus  dilaksanakan secara  transparan  oleh  setiap  unit pelayanan  instansi  pemerintah,  karena kualitas  kinerja  birokrasi  pelayanan publik  memiliki  implikasi  yang  luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
Transparansi  dalam  pelayanan publik  merupakan  konsep  yang  sangat penting  dan  menjadi  penting  sejalan dengan  semakin  kuatnya  keinginan untuk melaksanakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).  Dimana  transparansi  juga adalah  salah  satu  prinsip  yang  terdapat dalam good governance. Konsep transparansi  menunjuk  kepada  suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan yang bersifat  terbuka  dan  dapat  diketahui dengan  mudah  oleh  para  pengguna  dan stakeholders yang membutuhkan.
Komitmen  Pemerintah  untuk melakukan  perbaikan  pelayanan  publik diwujudkan  dalam  bentuk  Pelayan Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP).  Hal  ini disinyalir  memudahkan  masyarakat  dan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
dunia usaha dalam memperoleh perizinan,  dimana  yang  dimaksud pelayanan  perizinan  yang  prima  adalah pelayanan terpadu satu pintu yang dapat mencerminkan  suatu  bentuk  pelayanan yang  transparan  akan  informasi  biaya, waktu  pengurusan  surat  izin  dan prosedur  pelayanan.  Dengan  adanya PTSP,  aparatur  pemberi  layanan  harus benar-benar  ditata,  diperbaharui,  dan dibenahi untuk mengubah citra aparatur yang  sebelumnya  dipandang  lamban (karena  birokrasi  yang  panjang)  dan tidak  transparan  menjadi  efektif  sesuai dengan tujuan pelayanan publik (Setyawati, Rifa’i, & Sasmito, 2018).
Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  merupakan  salah  satu perangkat pemerintah daerah di Kabupaten  Merauke  yang  menerapkan sistem  pelayanan  terpadu  satu  pintu. DPMPTSP  sebagai  instansi  yang  khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai  perizinan  yang  langsung bersinggungan  kepada  masyarakat  pada dasarnya  dapat  dikatakan  sebagai terobosan  baru  atau  inovasi  manajemen pemerintah  daerah,  yang  diharapkan mampu  memberikan  pelayanan  publik yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan  harapan  masyarakat.  Hal  ini
menunjukkan konsistensi dan komitmen pemerintah  Kabupaten  Merauke  dalam rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat di bidang perizinan.
Akan tetapi, berdasarkan observasi  dilapangan  serta  informasi dari  informan  pada  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Merauke  bahwa  peneliti menemukan  beberapa  fenomena  yang dihadapi  oleh  pemerintah  kabupaten Merauke dalam hal transparansi pelayanan  publik  diantaranya  adalah: Dilihat  dari  segi  kemampuan  sumber daya manusia masih sangat minim yakni SDM  pengelola  layanan  masih  kurang dalam  pengoperasian  sistem  informasi dan  teknologinya  masih  terbatas,  masih belum  jelasnya  waktu  penyelesaian sehingga  masyarakat  tidak  memperoleh informasi  yang  jelas  dalam  batas  waktu yang  telah  ditentukan  dalam  pelayanan perijinan,  serta  ketidak  pastian  tentang syarat  serta  dokumen/  prosedur  untuk mengurus perijinan yang mengakibatkan masyarakat  tidak  mengetahui  tentang prosedur administrasi perijinan sehingga mereka harus menunggu lama diakibatkan  prosedur  administrasi  yang belum lengkap. Jika hal seperti ini terjadi terus  menerus,  tentu  saja  akan berdampak  negatif  kepada  citra  instansi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
pemberi  layanan.  Sebab  akan  muncul image negatif bahwa masyarakat merasa dipersulit untuk mendapatkan pelayanan perijinan.

## Kajian Pustaka

## 1. Pelayanan Publik
Pada dasarnya
rumusan konseptual  tentang  definisi  pelayanan publik dapat dilihat dalam UU Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, yang  menyatakan  bahwa  “Pelayanan publik  adalah  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan  peraturan    perundang-undangan bagi  setiap  warga  Negara  dan  penduduk atas  barang,  jasa,  dan/  atau  pelayanan administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik”.
Merujuk  pada  definisi  tersebut, maka  pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  segala  bentuk  jasa  pelayanan, baik  dalam  bentuk  barang  publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya  menjadi  tanggung  jawab  dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat,  di  Daerah,  dan  di  lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan ketentuan  perundang-undangan.  Dengan
demikian,  pelayanan  publik  sangat terkait  dengan  upaya  penyedian  barang publik  atau  jasa  publik  (Ratminto  & Winarsih, 2014: 5).
Definisi  lain  diungkapkan  Masdar dkk (2009: 42) yang menjelaskan bahwa pelayanan  publik  merupakan  pemberian layanan  (melayani)  keperluan  atau masyarakat yang mempunyai kepentingan  pada  organisasi  tersebut sesuai  dengan  aturan  pokok  dan  tata cara  yang  telah  ditetapkan.  Demikian juga Frederickson (2002: 215) mengatakan  bahwa  penerapan  prinsip New Public Management dari pemerintah  harus  berorientasi  pada pelayanan  publik  (public  service). Sehingga pemerintah memandang masyarakat  sebagai  faktor  dominan dalam menentukan apa yang dibutuhkan, kemudian pemerintah memenuhi kebutuhan  tersebut  demi  mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan  begitu,  dapat  dikatakan bahwa  pelayanan  publik  identik  dengan representasi  dari  eksistensi  birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung  dengan  salah  satu  fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan.  Oleh  karena  itu,  sebuah kualitas  pelayanan  publik  merupakan cerminan  dari  kualitas  sebuah  birokrasi

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
pemerintah.  Dimana  pelayanan  publik adalah  pemberian  pelayanan    prima kepada  masyarakat  yang  merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat.

## 2. Transparansi Pelayanan Publik
Transparansi  adalah  prinsip  yang menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pelenggaraan pemerintahan,  yakni  informasi  tentang kebijakan,  proses  pembuatan  dan pelaksanaannya,  serta  hasil-hasil  yang dicapai  (Krina,  2003).    Sedangkan  Agus
Dwiyanto (2008)
mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di dalam  memperoleh  informasi-informasi yang  akurat  dan  memadai.  Dari pengertian  tersebut  dijelaskan  bahwa transparansi  tidak  hanya  sekedar menyediakan informasi tentang
penyelenggaraan  pemerintahan,  namun harus  disertai  dengan  kemudahan  bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi tersebut. Lebih lanjut Dwiyanto mengatakan  bahwa  setidaknya  ada beberapa indikator
yang dapat
digunakan untuk mengukur transparansi pelayanan publik, yang pertama;
mengukur  tingkat  keterbukaan  proses penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian  terhadap  tingkat  keterbukaan disini meliputi seluruh proses pelayanan publik,  termasuk  didalamnya  adalah persyaratan,  biaya  dan  waktu  yang dibutuhkan  serta  mekanisme/prosedur pelayanan yang harus dipenuhi.
Persyaratan pelayanan harus dipublikasikan  secara  terbuka  dan mudah  diketahui  oleh  para  pengguna. Penyelenggara pelayanan harus berusaha  menjelaskan  kepada  para pengguna  mengenai  persyaratan  yang harus  dipenuhi  beserta  alasan  yang diperlukannya  persyaratan  itu  dalam proses  pelayanan.  Kedua;  Kemudahan dalam memahami peraturan dan prosedur  pelayanan.  Maksud  dari  pada dipahami adalah bukan hanya dalam arti literal  semata  tetapi  juga  makna  dibalik semua  prosedur  dan  peraturan  yang telah  ditentukan.  Penjelasan  mengenai persyaratan,  prosedur,  biaya  dan  waktu yang  diperlukan  sebagaimana  adanya merupakan hal yang sangat penting bagi para  pengguna.  Jika  rasionalitas  dari semua  hal  itu  diketahui  dan  diterima oleh  para  pengguna,  maka  kepatuhan terhadap  prosedur  dan  aturan  akan mudah  diwujudkan.  Ketiga;  Kemudahan untuk  memperoleh  informasi  mengenai berbagai aspek penyelenggaraan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
pelayanan  publik.  Semakin  mudah pengguna memperoleh informasi
mengenai berbagai
aspek
penyelenggaraan pelayanan publik
semakin tinggi transparansi.
Menurut  Kim  (2007)  adapun unsur-unsur transparansi meliputi: kejelasan  (clarity)  dalam  arti  mudah dipahami/dimengerti  oleh  masyarakat, aksesibilitas  (accessibility)  dalam  arti adanya  pertukaran  informasi  dua  arah, integrasi  (integration)  dalam  arti  dapat menjelaskan  dan  memberikan  informasi tambahan  yang  dibutuhkan  masyarakat, serta  rasional  (rationality)  dalam  arti adanya proses yang konsisten, terstandarisasi,  formal,  dan  dapat diupgrade.
Ratminto  &  Atik  S.  Winarsih (2014)  menyatakan  bahwa  transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksana tugas dan keinginan  yang  bersifat  terbuka  bagi masyarakat dari proses (siklus) kebijakan (Faturahman, 2018b), perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendaliannya,
serta
mudah  diakses  oleh  semua  pihak  yang membutuhkan informasi. Dimana transparansi  ini  harus  meliputi:  (1) Manajemen
dan Penyelenggaraan
Pelayanan;  (2)  Prosedur  Pelayanan;  (3)
Persyaratan  Teknis  dan  Administrasi Pelayanan; (4) Perincian Biaya Pelayanan;  (5)  Waktu  Penyelesaian Pelayanan;  (6)  Pejabat  yang  Berwenang dan Bertanggungjawab; (7) Janji
Pelayanan;  (8)  Standar  Pelayanan;  (9) Lokasi  Pelayanan;  (10)  Informasi  dan Pengaduan Pelayanan.

## Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini,
peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena pada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam transparansi pelayanan  lebih  menekankan  pada prosesnya.  Seperti  yang  dikatakan Denzin  dan  Lincoln  (2009),  bahwa penelitian kualitatif lebih menyiratkan penekanan pada proses dan  makna.  Melalui  penelitian kualitatif  peneliti  bermaksud    untuk memperoleh gambaran yang
mendalam  tentang  transparansi pelayanan  pada  Dinas  Penanaman Modal  dan  Perijinan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke  dan  faktor–faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan
transparansi tersebut.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018

## 2. Lokasi Penelitian
Lokasi  Penelitian  adalah pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Perijinan  Terpadu  Satu Pintu  Kabupaten  Merauke.  lokasi  ini dipilih berdasarkan substansi
masalah  yang  berkaitan  dengan transparansi pelayanan publik, dimana  pada  instansi  tersebut merupakan  perpanjangan  tangan dari pemerintah daerah yang
bekerjasama dengan instansi- instansi  lain  untuk  menangani perijinan.
3. Sumber Data dan Teknik

## Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini  data diperoleh  melalui  informan  yakni dengan  informan  terkait  langsung dalam  kegiatan  pelayanan  perijinan, diantaranya:  Kepala  Kantor,  Kepala Bidang  Pelayanan,  Staf  Pelayanan,
Bidang  Pengaduan  dan  Pengguna jasa pelayanan perijinan
(masayarakat).  Data  juga  diperoleh melalui  peristiwa  atau  fenomena yang  terjadi  dilokasi  penelitian  yang sesuai  dengan  fokus  penelitian.
Sumber  data  yang  lainnya  yakni dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan  fokus  penelitian.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan
yakni  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.
4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam  penelitian  ini  menggunakan model  Miles  dan  Huberman  (1998), yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas,  sehingga  datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis  data  yaitu: data  reduction, data display, dan conclusion drawing/ verification.

## Pembahasan
1. Transparansi  Pelayanan  Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke
Transparansi  pelayanan publik  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  proses  pelayanan publik  untuk  menciptakan  kualitas pelayanan publik yang baik. Sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menpan Nomor 26 tahun 2004  yang  utamanya  diwujudkan dalam  aspek  pembiayaan,  waktu, persyaratan,  prosedur,  informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, mekanisme

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
pengaduan masyarakat, standar, dan lokasi  pelayanan.  Tujuan  dari Keputusan  Menpan  ini  adalah  untuk menciptakan  keterbukaan  informasi pelayanan  publik,  yang  kemudian didukung  dengan  Undang-Undang No.  18  tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  pelayanan publik.
Riswandha (2003), mengatakan  transparansi  adalah rakyat  paham  akan  keseluruhan proses pengambilan keputusan yang dilakukan  oleh  pemerintah.  Jadi, transparansi  itu  berarti  bersifat terbuka,  mudah,  dan  dapat  diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai  serta  mudah  dimengerti.
Transparansi  mensyaratkan  bahwa pelaksana pelayanan publik memiliki pengetahuan  tentang  permasalahan dan  informasi  yang  relevan  dengan yang  kegiatan  pelayanan.  Dalam konteks transparansi pelaksana pelayanan  publik,  pelaksana  harus terbuka pada setiap tindakannya dan siap  menerima  kritikan  maupun masukan,  terutama  yang  dapat  dari masyarakat adalah merupakan kebutuhan utama adar agar aparatur memahami  aspirasi  riil  masyarakat.
Keterbukaan sangat diperlukan
untuk mengurangi peluang timbulnya  perilaku  aparatur  yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Transparansi  pelayanan pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Kabupaten  Merauke  dilihat  dari beberapa indikator berikut ini :
a. Keterbukaan proses pelayanan
Transparansi adalah
suatu  keadaan  dimana  segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan
bersifat  terbuka  dan  dapat diketahui  dengan  mudah  oleh para  pelanggan  izin  investasi usaha.  Jika  segala  aspek  proses penyelenggaraan pelayanan seperti  persyaratan,  biaya  dan waktu  yang  diperlukan,  cara pelayanan, serta hak dan kewajiban  penyelenggara  dan pengguna layanan dipublikasikan secara  terbuka  sehingga  mudah diakses  dan  dipahami  oleh masyarakat, maka praktik penyelenggaraan  pelayanan  itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. DPMPTSP  Kabupaten Merauke telah menerapkan keterbukaan  proses  pelayanan

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
dalam hal pembiayaan dan waktu
yang diperlukan
dalam
kepengurusan  perijinan  sesuai dengan  peraturan  dan  SOP  yang ada.  Sebagai  contoh  dalam kepengurusan IMB telah ditetapkan maksimal waktu yang dibutuhkan  adalah  tidak  lebih dari 3 hari, dan untuk  biaya juga telah  tertera  dalam  berkas kepengurusan  tersebut.  Sehingga
tidak akan ada lagi keterlambatan  penanganan  jika berkas  tersebut  sudah  lengkap dan siap diproses.
Akan tetapi, yang menjadi  permasalahan  adalah belum jelasnya prosedur administrasi perijinan yang mengakibatkan masyarakat harus menunggu lama penyelesaian  pelayanan  yang diakibatkan  belum  lengkapnya persyaratan yang diajukan. Kurangnya  penjelasan  tentang prosedur  pelayanan  ini  juga mengakibatkan
masyarakat menunggu, padahal mereka tidak mengetahui  jika  persyaratan yang diajukan belum lengkap.
Padahal  ketika  kita melihat  salah  satu  indikator transparansi  sebagai  kemudahan
tahapan  yang  diberikan  kepada masyarakat  pengguna  layanan adalah dilihat dari sisi kesederhanaan  alur  mekanisme pelayanan. Agar proses penyelenggaraan pelayanan perizinan tidak mengalami
hambatan,  maka  diperlukan  alur mekanisme pelayanan yang sederhana  dan  dapat  dipahami oleh masyarakat pengguna layanan. Sehingga penulis menilai untuk indikator ini belum semuanya  berjalan  dengan  baik, terbukti masih banyaknya masyarakat yang tidak
mengetahui  kejelasan  apakah prosedur  yang  mereka  ajukan sudah  memenuhi  persyaratan.
Seperti  yang  dikatakan  oleh
Dwiyanto (2008) bahwa persyaratan  pelayanan  harus dipublikasikan  secara  terbuka dan  mudah  diketahui  oleh  para pengguna. Penyelenggara pelayanan harus berusaha menjelaskan kepada para pengguna  mengenai  persyaratan yang  harus  dipenuhi  beserta alasan yang diperlukannya persyaratan  itu  dalam  proses pelayanan.

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018

## b. Kemudahan akses informasi
Kemudahan
memperoleh  informasi  adalah kemudahan masyarakat di dalam
memperoleh informasi baik secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Akses  informasi  secara langsung  yaitu  informasi  yang didapatkan  dengan  langsung berhadapan dengan pihak terkait
mengenai informasi yang dibutuhkan. Informasi tidak langsung  adalah  informasi  yang didapatkan melaui media perantara  seperti  pengumuman lewat  IT,  brosur,  pamplet  dan lain-lain. Informasi secara langsung tentang prosedur pelayanan pada DPMPTSP Kabupaten Merauke bisa didapatkan  melalui  penjelasan oleh  petugas  terkait  ketika  ada sesuatu  yang  kurang  jelas.
Sedangkan untuk
informasi secara  tidak  langsung  terlihat dari  adanya  informasi  prosedur administrasi  berupa  banner  dan spanduk  serta  bagan  alir  yang telah  dipasang  di  depan  ruang pelayanan.  Bagan  alir  sangat penting  dalam  penyelenggaraan
pelayanan publik, karena berfungsi  sebagai  petunjuk  kerja pemberian  pelayanan,  informasi bagi  penerima  layanan,  media publikasi secara terbuka, pendorong  terwujudnya  sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien, dan pengendali / alat kontrol  dan  acuan  masyarakat dan  aparat  pengawasan  untuk melakukan penilaian dan
pemeriksaan terhadap
konsistensi  pelaksanaan  kerja pelayanan  (Ratminto  &  Atik, 2014).
Akan  tetapi,  media informasi tersebut hanyalah bersifat  manual  dan  belum dijelaskan atau disampaikan pada media internet, sehingga membuat masyarakat hanya akan mengetahui  tentang  persyaratan perijinan  jika  mereka  datang langsung  ke  kantor.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kemudahan dalam mengakses informasi sudah  memberikan  kemudahan masyarakat  untuk  memperoleh informasi  namun  mash  harus ditambahkan dengan menggunakan  media  internet agar ketika masyarakat datang ke

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
kantro tersebut untuk melakukan pengurusan  ijin  sudah  datang
dengan persyaratan yang
lengkap.
c. Mekanisme Pengaduan
Mekanisme  pengaduan merupakan indikator transparansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti adanya penyediaan kotak saran  dan  sms  center  sebagai sarana pengaduan tidak langsung. Sedangkan untuk
pengaduan secara langsung pihak instansi  pelayanan  terpadu  telah membentuk  bagian  khusus  yang menangani permasalahan keluhan/pengaduan yaitu Bidang Pengaduan. Akan tetapi mekanisme pengaduan ini belum sepenuhnya  berjalan,  karena bidang pelayanan hanya mengelola pengaduan yang dilakukan  secara  langsung  yang dilakukan dengan cara menyelesaikan permasalahan
secara  langsung  ketika  ada  yang datang  mengadu  terkait  soal pelayanan.  Sedangkan  untuk kotak  saran  dan  sms  center belum tersedia disana.
Untuk mekanisme
pengaduan  bidang  pelayanan yaitu  terdiri  atas  menerima pengaduan yang masuk, kemudian diidentifikasi dan diproses  lebih  lanjut  untuk dicarikan solusi atas
permasalahan  yang  diadukan. Hal  ini  telah  sejalan  seperti  yang dikatakan  oleh  Tjiptono  (2012) bahwa proses penanganan pengaduan secara efektif dimulai dari pengidentifikasian dan penentuan sumber masalah yang menyebabkan  pelanggan  tidak puas  dan  mengeluh.  Langkah  ini merupakan  langkah  yang  sangat karena  menentukan  langkah- langkah  selanjutnya.  Dengan demikian, transparansi
pelayanan sudah optimal dilakukan  dalam  penanganan pengaduan secara langsung.
Namun  itu  saja  belum  cukup, karena dalam mekanisme pengaduan juga dibutuhkan kotak saran dan sms center yang seharusnya dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam pengaduan keluhan tentang pelayanan perijinan (Irawan, 2016).

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
2. Faktor  Penghambat  Transparansi Pelayanan Pada DPMPTSP

## Kabupaten Merauke
a. Sumber Daya Manusia
Yang  menjadi  faktor penghambat  adalah  SDM  yang kurang,  baik  dari  segi  kualitas maupun  kuantitas.  Kurangnya kompetensi SDM tersebut mengakibatkan  masih  lambatnya penanganan  pelayanan  terpadu satu pintu, karena untuk menggunakan  aplikasi  pelayanan
tentu membutuhkan orang-orang yang terampil dibidang teknologi.
Untuk itu perlu adanya pembinaan  SDM  untuk  dapat mengurangi  dampak  buruknya terhadap pelayanan perijinan.

## b. Faktor Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Perijinan Terpadu adalah instansi
pemerintah  yang  juga  menjadi eksekutor  dalam  hal  pelayanan perijinan.  Akan  tetapi  gedung DPMPTSP  kabupaten  Merauke kondisinya  masih  belum  layak jika dibandingkan dengan intensitas  pekerjaan  yang  harus mereka kerjakan. Hal ini
tentunya  membuat  pelayanan kurang  maksimal  dan  lama- kelamaan  akan  menjadi  suasana yang  tidak  nyaman  dan  tindak kondusif.
Selain  gedung  juga terakit  dengan  sarana  teknologi yaitu  aplikasi  yang  digunakan untuk  memberikan  pelayanan terpadu  satu  pintu  DPMPTSP Kabupaten Merauke masih minim sehingga proses pelayanan masih belum  maksimal.  hal  ini  masih juga mengharuskan untuk menggunakan  input  data  manual yang tentunya semakin memperlambat kinerjanya dalam melayani  masyarakat  yang  ingin mendapatkan pelayanan
perijinan.

## Kesimpulan
Penyelenggaraan pelayanan
publik  yang  dilakukan  oleh  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten  Merauke  belum  cukup transparan.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari hasil  analisis  yang  menunjukkan  bahwa indikator transparansi yaitu keterbukaan proses  pelayanan,  kemudahan  akses informasi,  dan  mekanisme  pengaduan secara  umum  belum  menunjukkan  hasil

## Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018
yang maksimal. Proses layanan perijinan sudah  dilakukan  seacara  terbuka  yaitu dengan mencantumkan biaya dan waktu pelayanan  serta  memberikan  bagan  alir di  ruang  pelayanan.  Namun  proses  dan prosedur  pelayanan  yang  tertera  di bagan alir tersebut masih sulit dipahami oleh  masyarakat.  Kemudahan  akses informasi  juga  belum  didapatkan  oleh masyarakat,  karena  informasi  hanya didapat di kantor dan belum
memanfaatkan internet
dalam memberikan informasi. Sedangkan untuk indikator  mekanisme  pengaduan  hanya menggunaan pengaduan secara langsung dibidang  pengaduan,  belum  ada  kotak saran  maupun  sms  center  sebagai fasilitas  untuk  menerima  pengaduan masyarakat.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan transparansi  pelayanan  di  DPMPTSP Kabupaten  Merauke  adalah  faktor  SDM yang  masih  kurang  secara  kuantitas maupun  kualitas,  faktor  Sarana  dan Prasarana  yang  masih  belum  memadai sebagai  instansi  pelayanan  terpadu  satu pintu,  belum  adanya  fasilitas  pengaduan masyarakat  baik  kotak  saran  maupun sms  center,  dan  faktor  teknologi  yaitu aplikasi  pelayanan  yang  masih  belum sempurna.

## Referensi
Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B.
(2013).  Pelayanan  Publik  Baru: Dari  Manejemen  Steering  ke Serving. Kreasi Wacana: Bantul.
Denzin,  Norman  K  &  Lincoln,  Yvonna  S.
(2009).  Handbook  of  Qualitative Research. Pustaka Pelajar:
Yogyakarta. Dwiyanto, Agus (editor). (2008). Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik.  Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
Faturahman,  B.  M.  (2018a).  Aktualisasi Nilai  Demokrasi  dalam  Perekrutan dan  Penjaringan  Perangkat  Desa.
SOSPOL , 4 (1), 132–148.
Faturahman, B. M. (2018b). KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA  MELALUI  PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. PUBLISIA:
Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 3 (2),
122–134.
Irawan,
A. (2016). MANAJEMEN KOMPLAIN  DALAM  PELAYANAN KESEHATAN  DI  RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH MERAUKE.
Societas :  Jurnal  Ilmu  Administrasi Dan Sosial , 5 (01), 22–31.
Setyawati,  W.  A.,  Rifa’i,  M.,  &  Sasmito,  C.
(2018).
Pengaruh Kualitas
Pelayanan  ,  Fasilitas  ,  Harga  dan
Citra  Institusi  Terhadap  Kepuasan Pasien. MADANI  Jurnal  Politik  Dan
Sosial  Kemasyarakatan , 10 (2),  50–
63.
Tjiptono, Fandy. (2012). Service
Management:  Mewujudkan  Layanan
Prima. Andi: Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.