## STRATEGI AKTOR DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA LAUT DI PELABUHAN RATU JAWA BARAT
Actors Strategies on Sea Resources Utilization in Pelabuhan Ratu West Java
Eva Royandi 1 , Arif Satria 2,*) , Saharuddin 2
1 CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial
2 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB
* ) E-mail : arifsatria@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to (1) analyze the authority of actors to access (control) rights-based marine resources, (2) to analyze the power of actors  to  access  marine  resources  based  on  structures  and  relational  resources.  This  Research  was  conducted  at  seawater  of Pelabuhan Ratu, Sukabumi, West Java. We use qualitative methods in the present study. The results showed that among local fishers, immigrant fishers (settle), outside fishers (not settle), and managers of the thermal power station (PLTU) have different interests in using marine resources. The Fishers groups have an interest in utilizing marine and fisheries resources (including fishing areas and fish),  while  PLTU  managers  have  interests  in  the  construction  of  power  plants,  barge  transportation  (coal  transportation), development of dams, construction of barge ship ports that buy 3 million seas.  The approved PLTU activities must access fisheries against  marine  resources,  coupled  with  the  indication  of  PLTU  waste  pollution  that  harms  fishers.  The  results  of  the  analysis  of rights-based  licensing  for  each  actor  have  legislation  that  is  built  on  official  law.  The  relations  of  the  power's  actors  to  access marine  resources  based  on  the  structures  and  relational  was  held  through  types  of  power,  i.e.,  technology,  capital,  markets, knowledge, authority, social identity and social relationships.
Keywords: access, actors, power

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  menganalisis  kekuasaan  aktor  untuk  mengakses  (menguasai)  sumber  daya  laut  berbasis  hak,  (2) menganalisis kekuasan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional. Lokasi penelitian di Perairan Laut Pelabuhan  Ratu,  Sukabumi,  Jawa  Barat. Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  di  antara nelayan  lokal,  nelayan  pendatang  (menetap),  nelayan  dari  luar  (tidak  menetap),  dan  pengelola  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  laut.  Kelompok  nelayan  memiliki  kepentingan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan (termasuk wilayah penangkapan dan ikannya), sedangkan pengelola PLTU memiliki  kepentingan  untuk  Pembangunan PLTU,  transportasi  kapal  Tongkang  (pengangkut  Batubara),  pembangunan  Bendungan, Pembangunan  Pelabuhan  kapal  Tongkang  diatas  3  mil  laut.  Aktivitas  PLTU  dianggap  telah  membatasi  akses  nelayan  terhadap sumber  daya  laut,  ditambah  dengan  adanyaindikasi  pencemaran  limbah  PLTU  yang  merugikan  pihak  nelayan.  Hasil  analisis mekanisme  akses  berbasis  hak  bahwa  setiap  aktor  memiliki  kekuasaan  yang  dibangun  secara  legal  dengan  hukum  formal. Mekanisme kekuasaan aktor untuk mengakses sumber daya laut berbasis struktur dan relasional melalui jenis kekuasaan: teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial.
Kata Kunci: akses, aktor, kekuasaan

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  pesisir  dan  laut  merupakan  sumber  daya  milik bersama  ( common  pool  resources ) sehingga  bersifat  terbuka (open  acces) dalam  pemanfaatannya  (Hardin  1968;  Satria 2015).  Ini  berarti  sumber  daya  laut  dapat  dimanfaatkan  oleh berbagai  aktor  yang  memiliki  kepentingan  ekonomi  yang berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik (Anderson and Obeng  2017;  Boucquey  2017).  Konflik  terjadi  karena keragaman alat tangkap dan perebutan wilayah penangkapan (Crosson  2011).  Oleh  karena  itu,  negara  perlu  hadir  untuk melakukan pengelolaan untuk menghindari konflik.
Prinsip  pengelolaan  sumberdaya  laut  di  Indonesia  terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan
sistem pengelolaan yang bersifat state property ). Sumberdaya laut  memiliki  sifat quasi  open  acces sehingga  tidak sepenuhnya  dapat  diakses  karena  dibatasi  oleh  sejumlah peraturan (Annisa, Satria, and A Kinseng 2009).  Akan tetapi, aturan  yang  dibuat  seringkali  tidak  bersifat  partisipatif  tanpa mempertimbangkan  aspek  sosial  ekonomi  dan  budaya masyarakat lokal yang akhirya justru menimbulkan sejumlah permasalahan baru.
Pemberian  izin  usaha  kepada  korporasi  (privatisasi)  dalam pemanfaatan  sumberdaya  laut  telah  merusak  lingkungan  dan mempengaruhi  sistem  sosial  ekonomi  masyarakat  pesisir (Carothers  2015).  Privatisasi  tidak  lepas  dari  multifungsi sumberdaya  laut  untuk  berbagai  kegiatan  ekonomi  seperti
yang terjadi di kawasan perairan Pelabuhan Ratu. Di wilayah ini  dibangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU) Pelabuhan  Ratu,  jalur  transportasi,  dan  usaha  budidaya  ikan dan  perikanan  tangkap.  Permasalahan  muncul  ketika pembangunan  PLTU  dituding  sebagai  penyebab  utama terjadinya  degradasi  lingkungan  perairan  laut,  sehingga mempersulit nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dan aktivitas  kapal  pengangkut  batubara  merusak  alat  tangkap nelayan.
Sumber  daya  laut  yang  memiliki  multifungsi  dapat menyebabkan  kontestasi  kepentingan  dalam  mengakses sumber  daya  kelauatan  (Arbo  and  Thuy  2016;  Penney, Wilson, and Rodwell 2017). Perebutan akses sumberdaya laut di  Pelabuhan  Ratu  merupakan  kontestasi  antara legality access versus authotrity access .
PLTU  yang  mendapatkan  legalitas  dari  negara  memiliki  hak sesuai  dengan  hukum  formal  (Kurniawan  2012).  Sementara itu,  nelayan  merasa  terusik  karena  hak  memanfaatan sumberdaya  perikanan  selama  ini  dibatasi  dengan  kehadiran PLTU.  Isu  pencemaran  lingkungan  dan  ditutupnya  wilayah penangkapan  ikan  nelayan  tradisional  menjadi  pemicu konflik  para  pihak  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut (Syatori  2014).  Para  aktor  yang  memiliki  perbedaan kepentingan  berupaya  memainkan  strategi  berdasarkan  hak yang  dimilikinya.  Nelayan  nelayan  lokal, 1 pendatang, 2 dan dari  luar 3 )  maupun  pengelola  PLTU  melakukan  berbagai strategi  untuk  tetap  dapat  memanfaatkan  sumberdaya  laut Pelabuhan  Ratu  dengan  berbagai  klaim  yang  mereka  miliki. Priyatna,  Kinseng,  dan  Satria  (2013)  menyatakan  bahwa hukum  formal  selalu  menjadi  klaim  satu  pihak  untuk menyingkirkan aktor lain dalam penguasaan sumberdaya laut. Kekuasaan  untuk  mengakses  sumberdaya  laut  tidak  hanya berbasis  hak  legal  formal,  tetapi  juga  yang  dapat mempengaruhi atau menyingkirkan pihak lain.
Analisis  tindakan  aktor  terkait  dengan  kepentingan, kekuasaan, dan jaringan kekuasaan yang berbeda-beda dalam mengakses  sumberdaya  laut  dapat  didekati  dari  kepentingan aktor  (Bryant  and  Bailey  1997)  untuk  mendapatkan  akses (Ribot  and  Peluso  2003).  Kepentingan  ( interest )  aktor  dan kekuasaan  ( power )  akan  menentukan  kemampuan  aktor mengakses sumberdaya alam. Akses merupakan kemampuan untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  objek  material,  orang lain, lembaga, dan simbol, baik berbasis hak maupun berbasis struktur  dan  relasional  (Ribot  and  Peluso  2003).  Akses berbasis  hak  berupa  kekuasaan  yang  dibangun  secara  legal
1 Nelayan  lokal  merupakan  nelayan  asli  Pelabuhan  Ratu  yang memanfaatkan sumber daya laut sebelum adanya Nelayan Pendatang dan  Nelayan  Dari  Luar,  meskupun  dengan  menggunakan  alat pancing disekitar pesisir.
2 Nelayan Pendatang merupakan nelayan yang memanfaatkan sumber daya  laut  Pelabuhan  Ratu  dan  sudah  menetap  di  wilayah  Pelabuhan Ratu.  Terdapat 2  (dua) nelayan  Pendatang  yaitu:  nelayan  Pendatang Etnis Bugis dari Sulawesi Selatan dan Nelayan Pendatang Etnis Jawa yang berasal dari Cirebon dan Cilacap.
3 Nelayan  Dari  Luar  merupakan  nelayan  yang  hanya  memanfaatkan wilayah laut Pelabuhan Ratu dan melakukan aktivitas pembongkaran ikan di PPN Pelabuhan Ratu. Fokus nelayan ari lauar adalah Nelayan Banten (Nelayan Binuangen Banten khsus nelayan Purse Seinne dan Nelayan  Banten  diluar  Binuangen  umumnya  Nelayan  Centrang dengan alat tangkap Jaring dan Pancing Ulur).
dan  ilegal,  sedangkan  akses  berbasis  struktur  dan  relasional dibangun  melalui  basis  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  aktor, yang  meliputi  teknologi,  modal,  pasar,  tenaga  kerja,  dan peluang  kerja,  pengetahuan,  otoritas  (kewenangan),  identitas sosial  dan  relasi  sosial  dalam  bentuk  relasi  patron-klien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi aktor untuk mengakses  (menguasai)  sumberdaya  laut  Pelabuhan  Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  PPN  Pelabuhan  Ratu,  Kabupaten Sukabumi,  Provinsi  Jawa  Barat  pada  bulan  April  2017 sampai  dengan  Februari  2018.  Teknik  Pengumpulan  data melalui  wawancara  mendalam  dengan  40  orang  informan kunci  yang  memahami  dan  memiliki  keterkaitan  dengan permasalahan  yang  ada  di  Perairan  Laut  Pelabuhan  Ratu. Mereka  adalah  nelayan  asli/lokal,  nelayan  pendatang  etnis Bugis  dan  Jawa,  nelayan  dari  luar  Pelabuhan  Ratu  (nelayan Banten),  dan  pengelola  PLTU.  Wawancara  juga  dilakukan dengan  pihak-pihak  terkait  (PPN  Pelabuhan  Ratu,  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi,  dan Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi).  Penggalian  data  terkait dengan  sejarah  pemanfaatan  sumberdaya  perairan  dan strategi  aktor  dalam  mengakses  sumberdaya  perairan menggunakan  model  interaktif  yang  terdiri  atas  reduksi, penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan  data.    Ketiga  proses analisis  tersebut  saling  menjalin  sebelum,  selama,  dan sesudah pengumpulan data (Miles and Huberman 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Laut Pelabuhan Ratu
Sejak  tahun  1960-an,  masyarakat  pesisir  Pelabuhan  Ratu sudah  melakukan  aktivitas  penangkapan  ikan  sebagai aktivitas  ekonomi.  Walaupun  penangkapan  ikan  banyak dilakukan di daerah muara sungai yang langsung berhadapan dengan  perairan  laut  (Pelabuhan  Perikanan  Nusantara Pelabuhan  ratu  2017).  Nelayan  pendatang  etnis  Bugis memanfaatkan  wilayah  laut  Pelabuhan  Ratu  dengan memperkenalkan  alat  tangkap Pagang (Bagan)  sehingga produksi  hasil  tangkapan  nelayan  semakin  meningkat. Pemerintah mulai membangun Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu pada tahun 1985 dan telah diresmikan  oleh  Presiden  Soeharto  pada  tahun  1993  untuk mendukung pengelolaan perikanan di wilayah ini. Peresmian PPN  Pelabuhan  Ratu  telah  menandakan  lahirnya  rezim pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  di  Pelabuhan  Ratu.  Tahun  1995-2005  telah mendorong  berbagai  perusahaan  perikanan  untuk  ikut  serta dalam aktivitas penangkapan ikan di PPN Pelabuhan Ratu.
Misalnya PT AGB Pelabuhan Ratu perusahaan yang memiliki  kapasitas  produksi  tertinggi  setiap  tahunnya, dimana  setiap  tahun  dapat  memproduksi  800  ton  per  tahun dengan rata-rata  mampu  mengekspor  ikan  layur  mencapai 650  ton  per  tahun.  Tahun  2006  ada  programpembangunan Pembangkit  Listik  Tenaga  Uap  (PLTU)  Pelabuhan  Ratu. PLTU  merupakan  program  pemerintah  untuk  dapat memenuhi kebutuhan listrik di pulau Jawa-Bali.
Adanya  pihak  pengelola  PLTU  yang  telah  ikut  serta  dalam pemanfaatan  sumber  daya  laut  dianggap  sudah  mengganggu aktivitas masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan. Akan tetapi, pihak PLTU memiliki hak secara legal atau fomal dari
pihak  pemerintah  untuk  dapat  menggunakan  wilayah  pesisir dan  sumber  daya  laut.  terutama  dalam  pemanfaatan  untuk pengangkutan  bahan  pembangunan  PLTU  dan  bahan batubara yang berasal dari wilayah Kalimantan.

## Jenis dan Alur Manfaat Potensi Sumber Daya Perairan Laut Pelabuhan Ratu
Ribot  dan  Peluso  (2003)  menyatakan  bahwa  sebelum menganalisis  lebih  jauh  terkait  bagaimana  aktor  dapat menguasai,  mengelola,  dan  mempertahankan  aksesnya (kekuasaannya)  untuk  sumber  daya  laut,  terlebih  dahulu menganalisis atau melakukan identifikasi terkait jenis sumber daya,  potensi  sumberdaya  dan  manfaatnya  (identifikasi sumberdaya, manfaat, dan alur manfaat sumberdaya).  Ketiga tahap  tersebut  merupakan  bagian  yang  pertama  yang  harus dilakukan sebelum menganalisis lebih jauh terkait aktor-aktor yang  melakukan  penguasaan,  mengelola,  dan  memanfaatkan sumberdaya  laut  Pelabuhan  Ratu.  Penting  untuk  dipahami, bahwa  Manfaat  sumberdaya  laut  tidak  hanya  yang  bersifat ekstraktif  saja  seperti  perikanan  tangkap,  namun  juga transportasi, PLTU, dan wisata bahari.

## Potensi dan Alur Manfaat Perikanan Tangkap
Wilayah pesisir Pelabuhan Ratu kaya akan potensi perikanan. Produksi  perikanan  tangkap  pada  tahun  2017  sebesar 6.797.900  Kilo  Gram  (Kg).  Penangkapan  ikan  ditujukan untuk  pasar  domestik  sampai  ke  luar  wilayah  Sukabumi  dan ekspor  ke  Korea  dan  Jepang.  Jenis-jenis  ikan  ekonomis penting  yang  dihasilkan  dari  wilayah  ini  antara  lain  tuna, tongkol, layur, dan cakalang.  Dominasi hasil tangkapan ikan meliputi tuna mata besar (19%), madidihang (16%), cakalang (14%),  albakor  (8%),  dan  tongkol  (5%)  sebagaimana  yang terdapat dalam gambar 2. Selain itu, di PPN Pelabuhan Ratu terdapat jenis ikan Udang dan lobster yang diperebutkan oleh kelompok  nelayan  di  Pelabuhan  Ratu  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan 2010).
Gambar  1.  Komposisi  Ikan  Dominan  di  PPN  Pelabuhan  Ratu. Sumber: Statistik PPN Pelabuhan Ratu, 2017.
Hasil  tangkap  nelayan  Pelabuhan  Ratu  dipasarkan  lokal  dan ekspor  baik  melalui  TPI  (PPN  Pelabuhan  Ratu)  maupun
tidak.  Ekspor  ikan  ke  Jepang  dan  Korea  melalui  Jakarta. Nelayan umumnya lebih memanfaatkan tengkulak, tawe , dan bakul  di  luar  TPI  karena  tingginya  ikatan Langgan-Tawe (nelayan  pemilik  kapal  dan  anak  buah  kapal).  Inilah  salah satu  hal  yang  mengurangi  pencatatan  produksi  PPN Pelabuhan  Ratu.  Penangkapan  dan  distribusi  anak  lobster secara  ilegal  oleh  para  nelayan  pancing  ulur  juga  telah menurunkan produksi ikan layur secara riil di PPN Pelabuhan Ratu  pada  tahun  2016-2018.  Penurunan  tersebut  terdapat dalam  data  statistik  PPN  Pelabuhan  Ratu  bahwa  produksi ikan  pada  tahun  2015,  2016  dan  2017  sebagai  berikut:  15. 239.846 Kg, 7.210.829 Kg, 6.797.900 Kg.  Distribusi ikan di PPN Pelabuhan Ratu terdapat dalam Gambar 2.

## Alur Manfaat Transportasi Laut
Jalur  transportasi  laut  Pelabuhan  Ratu  dimanfaatkan  oleh pihak  PLTU  dan  pengelola  wisata  bahari.  Pihak  pengelola PLTU  memanfaatkan  transportasi  laut,  untuk  kepentingan pengangkutan  batubara  dari  wilayah  Kalimantan  ke  PLTU Pelabuhan  Ratu.  selain  itu,  pihak  pengelola    PLTU  sudah membangun  pelabuhan  kapal  tongkang  di  4  mil  laut  yang akan  menampung  kapal-kapal  tongkang  yang  lebih  besar. Kapal  tongkang  yang  lebih  besar  dapat  membawa  batubara yang  lebih  banyak  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasokan batubara  bagi  PPN  Pelabuhan  Ratu.  Pengelola  wisata  bahari sedang melakukan pembangunan pelabuhan untuk kepentingan transportasi laut yang  menghubungkan Geopark Ciletuh  -Pelabuhan  Ratu  sekaligus  untuk  pengangkutan barang Pelabuhan Ratu-Jakarta.

## Alur Manfaat PLTU
PLTU  membangun  bendungan  (untuk  tempat  masuknya kapal tongkang), pelabuhan kapal tongkap ( shift to shift ) di 4 mil  laut.  Aliran  manfaat  yang  disalurkan  oleh  pihak  PLTU untuk menambah pemasokan listrik yang semakin meningkat kebutuhan  konsumennya.  PLTU  2  Jabar  Pelabuhan  Ratu Sukabumi  melalui  pihak  PLN  kemudian  mendistribusikan listrik  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik  yang  dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di pulau Jawa dan Bali.

## Alur Manfaat Wisata Bahari
Kawasan  wisata  bahari  meliputi:  (1)  Kawasan  Wisata Pelabuhan  Ratu  dan  sekitarnya,  (2)  Kawasan  Pantai Simpenan,  (3)  Kawasan  ekowisata  Teluk  Pelabuhan  Ratu yang  mencakup  daerah  pesisir  di  Kecamatan  Cisolok, Pelabuhan Ratu, dan Cikakak, (4) Kawasan  wisata sungai di Kecamatan  Simpenan,  dan  (5)  Kawasan  wisata  agro  di Kecamatan  Ciemas.  Manfaatnya  dapat  dinikmati  oleh masyarakat  Sukabumi  dan  non-Sukabumi.  Wisata  Bahari dapat  memberikan  pemasukan  kepada  pihak  pemerintah Kabupaten Sukabumi selain dari perikanan.
Wisata  bahari  sangat  bermanfaat  bagi  pemerintah  daerah karena  hasilnya  akan  masuk  ke  pendapatan  pemerintah daerah.bagi  pihak  swasta  atau  korporasi  adanya  aktivitas yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan  perkembangan wisata  bahari  di  wilayah  laut  Pelabuhan  Ratu,  akan memberikan  ke  untungan  yang  sangat  besar.  Karena,  pihak swasta akan terlibat dalam proses pembangunan wisata bahari seperti  pembangunan Pelabuhan untuk  transportasi  jalur  laut dan  pemeliharaan  wisata  bahari  yang  tergabung  ke  Geopark Ciletuh-Pelabuhan Ratu.
Bakul Produksi ikan PPN Pelabuhan Ratu TPI Agen longline Cold storage di Jakarta Ekspor melalui Jakarta Konsumen lokal Agen layur Cold storage P.Ratu Ekspor melalui Jakarta Non TPI Ikan dari luar PPNP lewat jalan darat Ikan didaratkan langsung di dermaga PPNP Pengecer Pengolah Agen Ikan segar untuk konsumsi lokal Pengecer Non TPI Konsumen luar Pelabuhan Ratu : Jakarta, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor Ke Jepang Ke Korea Pengecer Pengolah Konsumen lokal
Gambar 2. Distribusi Ikan di PPN Pelabuhan Ratu (Statistik PPN Pelabuhan Ratu, 2016)
Gambar 3. Alur Manfaat Sumberdaya Perairan Laut Pelabuhan Ratu Keterangan:
Alur manfaat Sumber Daya Secara Langsung Alur Manfaat Sumber Daya Secara  Tidak Langsung Relasi Pemilik Modal Dalam Memperoleh Sumber Daya Laut
Pihak  masyarakat  setempat  cukup  diuntungkan  dengan adanya aktivitas wisata bahari di sepanjang pantai Kabupaten Sukabumi  khususnya  wilayah  laut  Pelabuhan  Ratu.  Ada beberapa  masyarakat  yang  diikut  sertakan  dalam  proses pembangunan  Pelabuhan  dan  ada  masyarakat  yang  bekerja memelihara  objek  wisata  bahari.  Selain  itu,  ada  masyarakat
yang  menjadikan  wisata  bahari  sebagai  tempat  untuk berusaha  membuka  tempat  berdagang.  Proses  aliran  manfaat dari  sumberdaya  laut  Pelabuhan  Ratu  terdapat  pada  Gambar 3. Baik aliran manfaat secara langsung maupun mendapatkan manfaat  secara  tidak  langsung  dari  sumberdaya  laut Pelabuhan Ratu.
Sumberdaya perairan laut Pengelola PLTU Wisata bahari Pelabuhan kapal pengangkut batubara Transportasi laut Nelayan lokal Nelayan pendatang Nelayan dari luar Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Industri perikanan Juragan/Pemilik Kapal/Pemilik Modal Pedagang i kan PPN Pelabuhan Ratu

## Kekuasaan Aktor untuk mengakses Sumberdaya Laut
Ribot  dan  Peluso  (2003),  menyatakan  bahwa  akses  terhadap sumber  daya  alam  dapat  ditentukan  oleh bundles  of  power . Kekuasaan  yang  ada  pada  aktor  bisa  dimanfaatkan  untuk mempengaruhi  kemampuan  seseorang  dalam  mengambil keuntungan atau akses terhadap sumberdaya baik secara legal dan  ilegal  ataupun  terjadi  paralelitas  legal  dan  ilegal.  Akses dapat  berupa  teknologi,  modal,  pasar,  tenaga  kerja, pengetahuan,  otoritas,  identitas,  dan  hubungan  sosial.  Arena kekuasaan ekonomi politik berada pada aktor  yang berposisi sebagai pengontrol sumberdaya dan ada aktor yang berposisi sebagai  aktor  yang  mempertahankan  dan  memanfaatkan sumberdaya  alam.  Priyatna  et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa kekuasaan  aktor  dalam  mengakses  sumberdaya  terkait dengan  strategi  dalam  mempertahankan,  memperoleh  dan mengontrol  sumberdaya.  Konsep  kekuasaan  dalam  ranah ekologi  politik  terkait  dengan  kemampuan  seorang  aktor dalam  mengendalikan  interaksinya  dengan  lingkungan  atau sumber daya dan interaksi aktor-aktor lain dengan lingkungan dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Bryant 1998; Bryant and Bailey 1997).
Masalah akses yang terjadi di Pelabuhan Ratu terkait dengan akses  kelompok  nelayan  yang  terbatas  dan  mengalami perubahan  wilayah  penangkapan  ikan  karena  dibangunnya PLTU untuk kepentingan pemenuhan tenaga listrik Jawa-Bali pada tahun 2006-2010. Masing-masing aktor baik kelompok- kelompok nelayan maupun pengelola PLTU memiliki strategi yang  berbeda  dalam  mengakses  sumberdaya  laut  Pelabuhan Ratu.  Berbagai  jenis  kekuasaan  dibangun,  baik  kekuasaan melalui  mekanisme  akses  berbasis  hak  maupun  mekanisme akses berbasis struktur dan relasional.

## Kekuasaan dan Mekanisme Akses Aktor Berbasis Hak

## Nelayan Lokal
Nelayan Pelabuhan Ratu merupakan nelayan asli dari wilayah Pelabuhan  Ratu  yang  terus  mengalami  perubahan  dalam mempertahankan dan memperoleh akses terhadap sumberdaya  laut  di  wilayahnya.  Kebanyakan  nelayan Pelabuhan  Ratu  memanfaatkan  alat  tangkap  Payang, Centang,  Pagang  (Bagan)  dan  Rumpon.  Nelayan  lokal umumnya beraktivitas dengan menggunakan waktu penangkapan  ikan  hanya  sehari  semalam  ( one  day  trip ) dengan target hasil tangkapan ikan layur, tongkol, udang dan anak  lobster.  Mekanisme  berbasis  hak  yang  dimiliki  oleh nelayan  lokal  selain  berupa  perizinan  dari  pihak  pemerintah juga  nelayan  lokal  merupakan  nelayan  asli  atau  pribumi  di Pelabuhan Ratu, sehingga mereka lebih berhak dibandingkan dengan nelayan pendatang atau nelayan dari luar.

## Nelayan Pendatang Etnis Bugis
Nelayan pendatang etnis Bugis sejak awal kedatanganya pada tahun  1960-an  sudah  mendapatkan  sambutan  baik  dari nelayan  lokal.  Dibuktikan  dengan  adanya  alat  tangkap Pagang  (Bagan)  sebagai simbol  kesepakatan  untuk melakukan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  laut Pelabuhan  Ratu.  Perkembangan  alat  tangkap  Pagang  yang terus  mengalami  peningkatan  bukan  saja  dimanfaatkan  oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang etnis Bugis, tetapi juga ikut  dimanfaatkan  oleh  nelayan  pendatang  Etnis  Jawa  dan nelayan  dari  luar  Pelabuhan  Ratu  (nelayan  Banten). Penggunaan Pagang mendorong komersialisasi ekonomi bagi nelayan  lokal  karena  peningkatan  hasil  tangkapan.  Produksi
yang  melimpah  mengundang  pemerintah  dan  swasta mengembangkan industri perikanan.
Nelayan  Etnis  Bugis  membangun  kekuasaan  secara mekanisme  akses  (kekuasaan)  berbasis  hak  dengan  berhasil meyakinkan  pihak  otoritas  yaitu  PPN  Pelabuhan  Ratu  yang berada  di  bawah  Pemerintah  Pusat  dan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Kabupaten  Sukabumi  (Pemda).  Pihak  otoritas mulai memberikan izin penggunaan rumpon pada tahun 1990 bersamaan  dengan  dibangunnya  PPN  Pelabuhan  Ratu. Rumpon  kemudian  mulai  banyak  digunakan  pada  tahun 2000.

## Nelayan Pendatang Etnis Jawa
Kelompok  nelayan  etnis  Jawa  dapat  diidentifikasi  dari  jenis alat tangkap yang digunakannya, ada yang menggunakan alat tangkap Jaring, Pagang (Bagan), Rumpon, dan Payang. Tidak seperti  nelayan  bugis  yang  lebih  banyak  menggunakan tangkap  bantu  rumpon,  nelayan  jawa  banyak  menggunakan alat  tangkap  jaring  dan  bagan.  Alat  tangkap  jaring  yang digunakan  umumnya  nelayan  pendatang  etnis  Jawa menangkap  ikan,  udang,  dan  lobster.  Kekuasaan  yang dibangun  bukan  saja  dengan  cara  menjalin  relasi  dengan pihak  PPN  Pelabuhan  Ratu  untuk  mendapatkan  ijin  secara formal,  tetapi  juga  diterima  oleh  nelayan  lokal,  meskipun kedua  kelompok  nelayan  tersebut  memiliki  kesamaan  alat tangkap  dan  wilayah  penangkapan  ikan.  Hal  ini  berpotensi menimbulkan konflik.

## Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten)
Nelayan  dari  luar  memiliki  kekuasaan  yang  berbasis  hak melalui  surat  ijin  dari  pengelola  PPN  Pelabuhan  Ratu  dan Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sukabumi  untuk menangkap  dan  membongkar  ikan  di  wilayah  Pelabuhan Ratu.  Kabupaten  Sukabumi,  Provinsi  Jawa  Barat  berbatasan langsung  dengan  Kabupaten  Lebak,  Provinsi  Banten, sehingga  nelayan  Banten  banyak  yang  menangkap  ikan  di perairan  Pelabuhan  Ratu,  bukan  hanya  nelayan  dari Binuangen  Banten, tetapi  juga  dari  wilayah  yang  berdekatan dengan wilayah PPN Pelabuhan Ratu.
Selain  nelayan  Banten,  nelayan  dari  luar  juga  berasal  dari Jakarta  dan  Cilacap.  Mereka  juga  memiliki  izin  dari  pihak PPN  Pelabuhan  Ratu  dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan (DKP)  Kabupaten  Sukabumi.  Surat  ijin  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengakses  sumberdaya  laut  di  wilayah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Apabila tidak memiliki ijin, maka nelayan  ditangkap  oleh  petugas  atau  polisi  laut  di  wilayah Pelabuhan Ratu.

## Pengelola PLTU
Pengelola  PLTU  Pelabuhan  Ratu  yang  secara  resmi mendapatkan  surat  ijin  dari  pemerintah.  Pihak  pengelola PLTU  Pelabuhan  Ratu  dengan  kekuasaannya  memanfaatkan sumberdaya  laut  di  wilayah  Pelabuhan  Ratu  melalui kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Pembangunan  PLTU  Pelabuhan  Ratu  merupakan  salah  satu kepentingan  pembangunan  nasional  sesuai  dengan  Peraturan Presiden RI Nomor 71 tahun 2006 (Perpres RI 2006) tentang penugasan  Kepada  PT.  PLN  (Persero)  untuk  melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan  batubara.  Perpres  tersebut,  menjadi  dasar pembangunan  10  PLTU  di  Jawa  termasuk  PLTU  Pelabuhan Ratu dan 25 PLTU di luar Jawa dan Bali.
Kekuasaan  yang  dibangun  secara  legal  oleh  pihak  pengelola PLTU  tidak  bisa  lepas  dari  adanya  jalinan  relasi  dengan pemeriatah  untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  berbentuk perjanjian  atau  peraturan  dari  pihak  pemeintah.    Perjanjian yang dilakukan oleh pihak PLTU dengan masyarakat nelayan di  wilayah  PPN  Pelabuhan  Ratu  berupa  bantuan  yang  wajib diberikan  kepada  nelayan  yang  terdampak  secara  langsung dari  aktivitas  pembangunan PLTU,  pembangunan Pelabuhan kapal tongkang dan penggunaan transportasi laut.
Kuatnya  pihak  pengelola  PLTU  karena  ada  beberapa peraturan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk melakukan  proses  pembangunan  dan  pemanfaatan  sumber daya  pesisir  dan  wilayah  laut  dalam  proses  pembangunan atau  aktivtas  PLTU  kedepannya.  Peaturan  tersebut  sebagai berikut: Pertama, Surat  Keputusan  Kepala Pekerjaan  Umum (PU) Kantor Pelabuhan Ratu berupa (1. Nomor
PU.607/1/2/KPL-Plr-07  tanggal  17  Juli  2007  perihal Rekomendasi Ijin Lokasi, 2. Nomor PU.626/1/01/KPL-Plr-09 Februari  2009  perihal  Rekomendasi  Ijin  Kerja  Keruk,  3. Nomor  PC.032/1/1/KPL-Plr-09  tanggal  20  Februari  2009 perihal  Rekomendasi  Ijin  Pembangunan). Kedua, Surat Keputusan Bupati Sukabumi nomor 593.4/1204-Tapem/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Rekomendasi Ijin Pembangunan. Ketiga, Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  Nomor  551.22/515/Sarek  tanggal  25  Februari  2008 perihal  Rekomendasi  Ijin  Pembangunan .    Keempat, Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 423 Tahun 2008 tanggal  22  September  2008  perihal  Ijin  Lokasi  dan  nomor BXXXIV.256/PU  60  tanggal  5  Mei  2009  perihal  Ijin Pembangunan.  Surat  izin  tersebut  sudah  termasuk  izin pembangunan  Pelabuhan  Kapal  Tongkang  yang  berada  di  4 mil laut
Tabel 1. Kekuasaan Aktor Untuk Mengakses Sumber Daya Laut Berbasis Hak (Legal dan Ilegal).
Aktor Manfaat Masalah Strategi akses legal Strategi akses ilegal Posisi aktor Nelayan lokal Penggunaan alat tangkap jaring, pagang (bagan), payang, dan rumpon Nelayan lokal lemah aksesnya terhadap sumberdaya laut karena alat tangkap pendatang yang lebih modern Meminta bantuan alat tangkap dari Pemerintah Sukabumi Dan surat izin dari pihak PPN Pelabuhan Ratu Menangkap benur dan didistribusikan secara ilegal Mempertahankan akses Nelayan pendatang etnis Bugis Pemanfaatan wilayah penangkapan dengan alat tangkap rumpon dan bagan Alat tangkap rumpon dianggap merugikan nelayan non-rumpon Mendapatkan surat izin dari pihak PPN Pelabuhan Ratu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukabumi Tidak mematuhi aturan  penggunaan alat tangkap dan tidak memiliki surat ijin Mengontrol akses Nelayan pendatang etnis Jawa Pemanfaatan wilayah penangkapan udang, lobster dan Layur Nelayan etnis Jawa dianggap merebut wilayah penangkapan nelayan lokal Meminta jaminan keamanan usaha dalam menangkap ikan, udang, dan lobster dari pihak PPN Pelabuhan Ratu Menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak memiliki atau telah ijin penangkapan ikan Mempertahankan akses Nelayan dari luar (nelayan Banten) Pemanfaatan wilayah penangkapan dengan alat tangkap jaring dan purse seine Alat tangkap purse seine dianggap mengambil wilayah penangkapan nelayan lokal Meminta ijin kepada PPN Pelabuhan Ratu untuk melakukan penangkapan dan pembongkaran ikan Melakukan kerjasama penangkapan benur dengan nelayan Lokal Mempertahankan akses Pengelola PLTU Pembangunan PLTU, bendungan, pelabuhan tongkang Dituding menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan operasional tongkang merusak alat tangkap nelayan Menjalin relasi dengan pemerinatah untuk mendapatkan pengakuan Menggunakan alur transportasi laut tidak sesuai navigasi (tanda) Mengontrol  akses

## Kekuasaan dan Mekanisme Akses Berbasis Struktur dan Relasional
Mekanisme  akses  atau  kekuasaan  aktor  untuk  mengakses sumberdaya  laut  berdasarkan  struktur  dan  relasional  sangat dinamis  tergantung  pada  kondisi  sosial  budaya  masyarakat setempat  Ribot  dan  Peluso  (2003)  menjelaskan  bahwa teknologi, kapital, pasar, tenaga  kerja, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan relasi sosial, merupakan basis kekuasaan ( power ) yang mempengaruhi aktor memanfaatkan sumberdaya.  Setiap  aktor  dapat    memiliki  dan    menguasai berbagai  jenis power sekaligus  atau  hanya  bergantung  pada satu  jenis  kekuasaan  saja.  Kekuasaan  berbasis  struktur  dan relasional  yang  dibangun  oleh  aktor  dalam  pemanfaatan sumberdaya  laut  Pelabuhan  Ratu  berupa  kekuasaan  yang dibangun  oleh  teknologi  (alat  tangkap),  modal,  pasar, pengetahuan,  identitas  sosial,  tenaga  kerja,  dan  otoritas  dan relasional berupa pertemanan, rasa saling percaya, hubungan timbal  balik,  tanggungjawab  dan  patronase  (Febryano  et  al. 2015).  Aktor  yang  memiliki  jenis  kekuasaan  dan  basis
kekuasaan  yang  banyak  yang  dapat  memenangkan  akses terhadap sumber daya alam (sumber daya laut)

## Nelayan Lokal
Identitas  dan  relasi  sosial  masih  kuat  dibangun  oleh  nelayan lokal  yang  merasa  lebih  berhak  atas  sumberdaya  laut  di Pelabuhan  Ratu.  Kekuasaan  identitas  dibangun  untuk memperoleh dan mempertahankan akses terhadap sumberdaya  laut.  Hubungan  patron-klien  dengan  pemilik modal  atau  pemilik  kapal  dilakukan  oleh  nelayan  lokal  di Pelabuhan  Ratu  untuk  dapat  mengakses  sumberdaya  laut. Nelayan  Lokal  menjadi  anak  buah  Tawe  (pemilik  kapal) nelayan Bugis, pemodal besar pemilik rumpon. Nelayan lokal menggunakan  modal  sendiri  atau  meminjam  dari  tengkulak lokal ketika mengoperasiokan alat tangkap selain rumpon.

## Nelayan Pendatang Etnis Bugis
Nelayan Bugis memainkan  kekuasaan yang dibangun secara identitas  sosial  sesama  agama  Islam  dan  melakukan pernikahan  dengan  masyarakat.  Kemudian,  aktor  nelayan
Tabel 2. Kekuasaan Aktor Untuk Mengakses Sumber Daya Laut Berbasis Struktur dan Relasional.
Struktur dan relasional (Aktor) Strategi Memperoleh Akses Strategi Mempertahankan Akses Bundle of power Nelayan Lokal Nelayan asli sebagai pemilik wilayah pessir dan laut yang sah Lebih banyak menggunakan alat tangkap payang dan bergabung dengan nelayan pendatang dan nelayan dari luar membentuk hubungan patron-klien Identitas Sosial (berupa etnis sunda dan agama), Trust , menjalin relasi dengan pihak otoritas Nelayan Pendatang Etnis Bugis Melalui pengetahuan atau teknik pembuatan alat tangkap Membuat surat izin kepada pihak otoritas untuk mengawali alat tangkap baru di Pelabuhan Ratu seperti alat bantu penangkapan rumpon tahun 1990-an dan membangun relasi sosial untuk memulai alat tangkap pagang (bagan) tahun 2000-an Teknologi, Modal, Pasar, Otoritas, Identitas, pengetahuan dan relasional ( Trust ) dan patronase (Patron-Klien) Nelayan Pendatang Etnis Jawa Melalui pembuatan kapal dan menjalin hubungan dengan nelayan lokal dan pendatang etnis Bugis Memfokuskan alat tangkap untuk menangkap ikan udang dan lobster dan  menentukan wilayah penangkapan ikan Teknologi, Modal, Identitas, patron-klien dan Trust Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten) Nelayan yang pernah satu wilayah Provinsi dan kedekatan dengan nelayan lokal Menjalin hubungan trust dengan nelayan lokal dan patronase Identitas sosial sebagai etnis Sunda Pengelola PLTU Melalui pihak otoritas Menggunakan modal untuk menjalin relasi dengan pihak pemerintah. Memberi bantuan dana dan alat tangkap kepada nelayan. Mendekati ibu-ibu nelayan dengan memberikan modal untuk membuat abon ikan dan membuat tempat-tempat sampah di perumahan nelayan Modal, Trust dan otoritas
pendatang  etnis  Bugis  mulai  menggunakan  kekuasaan pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan sampai dengan pembuatan  teknologi  penangkapan  ikan  yaitu  pagang  (nama lokal  di  Pelabuhan  Ratu)  atau  bagan.  Nelayan  Bugis menggunakan  kekuasaan  teknologi,  identitas,  modal,  dan otoritas  untuk  mengoperasionalkan  rumpon  sebagai  alat bantu  penangkapan  ikan.  Nelayan  Bugis  mengajak  semua kelompok  nelayan  lainnya  untuk  bergabung  memanfaatkan rumpon untuk menghindari konflik.

## Nelayan Pendatang Etnis Jawa
Akses  sumberdaya  melalui  teknologi  dimanfaatkan  oleh nelayan  etnis  Jawa  dengan  mengambil  posisi  pada penggunaan alat tangkap jaring dan dogol khusus menangkap ikan,  udang  dan,  lobster  Nelayan  etnis  Jawa  berasal  dari Cirebon  dan  Cilacap.  Relasi  dengan  nelayan  lokal  dibangun melalui  kerjasama  (negosiasi)  dalam  pemanfaatan  wilayah penangkapan.  Selain  itu,  juga  dalam  pembuatan  dan perbaikan  kapal.  Relasi  juga  dikembangkan  nelayan pendatang  etnis  Jawa  dengan  tokoh  atau  tengkulak  lokal untuk  menjamin  rasa  aman  dalam  usaha  perikanan  mereka. Selain  itu,  nelayan  pendatang  etnis  Jawa  menjalin  relasi dengan  Himpunan  Nelayan  Seluruh  Indonesia  (HNSI)  dan otoritas  yaitu  PPN  Pelabuhan  Ratu  dan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan,  dalam  melakukan  pengelolaan,  pemanfaatan,  dan penguasaan wilayah sumberdaya perikanan tangkap.

## Nelayan dari Luar (Nelayan Banten)
Stretegi  kekuasaan  untuk  mengakses  sumber  daya  laut berbasis struktur dan relasional yang dilakukan oleh nelayan Banten  dengan  menjalin  relasi  dengan  pihak  otoritas  yaitu PPN  Pelabuhan  Ratu  dan  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan
Kabupaten Sukabumi. Selain itu, relasi juga dibangun dengan nelayan lokal yang sama-sama beretnis Sunda.
Alat  tangkap  yang  digunakan  oleh  nelayan  Banten  berupa alat  tangkap  purse  seine,  cantrang,  jaring,  bagan,  dan  alat tangkap  bantu  rumpon.  Nelayan  Banten  juga  ada  yang bersama-sama  mengoperasikan  alat  tangkap  bagan  dengan nelayan lokal.

## Pengelola PLTU
Relasi  yang  dibangun  pihak  PLTU  dengan  pihak  otoritas yaitu  PPN  Pelabuhan  Ratu,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan Kabupaten  Sukabumi,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Sukabumi telah  dibangun  sejak  awal  pembangunan  PLTU.  Pengelola PLTU juga melakukan pemberdayaan kepada wanita nelayan untuk  membuat  dan  memasarkan  abon  ikan  ke  beberapa wilayah  di  Kabupaten  Sukabumi  dan  memberikan  bantuan alat tangkap maupun modal kepada nelayan. Kekuasaan yang dibangun  oleh  pihak  Pengelola  PLTU  bukan  saja  melalui kekuasaan  otoritas,  tetapi  juga  kekuasaan  yang  dibangun dengan  memanfaatkan  kekuatan  modal  dan  saling  percaya (trust).
Kekuasaan dan Jaringan Kekuasaan untuk
Mempengaruhi  Aktor  Lain  dalam  Mengakses  Sumber Daya Laut Pelabuhan Ratu
Ribot  dan  Peluso  (2003)  mendefinisikan  akses  sebagai kumpulan  kekuasaan (bundle  of  power) dan  kumpulan jaringan kekuasaan (web of power) yang didalamnya terdapat mekanisme,  proses  dan  relasional,  sehingga  dapat  membuat aktor-aktor  yang  memiliki  kekuasaan  mampu  untuk mengontrol,  memanfaatkaan  dan  memelihara  akses  terhadap
sumber  daya  alam  (termasuk  sumbe  daya  laut).  Ribot  dan Peluso  (2003)  memfokuskan  telaahnya  dalam  menjelaskan inti  dari  akses  yaitu  terkait  dengan  relasi  kekuasaan  antar berbagai  aktor  dalam  memperoleh,  mempertahankan  dan mengontrol  sumber  daya,  termasuk  objek  material,  orang, kelembagaan,  dan  simbol.  Kekuasaan  melekat  dan  dapat dilaksanakan  melalui  berbagai  mekanisme,  proses  dan  relasi sosial.  Baik  kekuasaan  yang  dibangun  melalui  mekanisme bebasis  hak  (legal  dan  ilegal),  maupun  kekuasaan  yang melalui  mekanisme  berbasis  struktur  dan  relasional  yang memberikan  penjelasan  bahwa  penguasaan  teknologi,  pasar, modal,  tenaga  kerja  dan  peluang  tenaga  kerja,  pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial dapat mempengaruhi akses berbagai aktor terhadap sumber daya. Relasi kekuasaan antar  berbagai  aktor  dijelaskan  dengan  menelaah  bagaimana aktor menggunakan kekuasaan  yang dimilikinya untuk dapat mengendalikan atau mengontrol aktor lain dalam memperoleh  sumber  daya.  Semakin  banyak  jumlah kekuasaan  yang  dimilikinya  semakin  besar  juga  akses  aktor terhadap sumber daya laut di Pelabuhan Ratu.

## Nelayan Pendatang Etnis Bugis
Nelayan  Pendatang  Etnis  Bugis  menggunakan  kekuasaan teknologi  untuk  dapat  menguasai  wilayah  laut  Pelabuhan Ratu. terutama  wilayah tempat ikan dominan yang berada di wilayah  laut  Pelabuhan  Ratu.  Teknologi  dapat  memperkuat fasilitas  yang  dimiliki  oleh  Nelayan  Pendatang  Etnis  Bugis, misalnya  dengan  pembuatan  alat  tangkap  Bagan  yang diperkenalkan  kepada  nelayan  lokal  dan  nelayan  Pendatang Etnis Jawa juga Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten). Akses modal dan pasar yang dimiliki oleh Nelayan Pendatang Etnis Bugis mampu mempengaruhi kewenangan atau otoritas pihak PPN  Pelabuhan  Ratu,  DKP  Kabupaten  Sukabumi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sukabumi  untuk  memberikan perizinan penempatan alat tangkap bantu rumpon di wilayah PPN  Pelabuhan  Ratu.  Selain  mampu  menpengaruhi  pihak otoritas  Nelayan  pendatang  Etnis  Bugis  juga  mampu mengajak  kelompok-kelompok  nelayan  lain  termasuk nelayan  lokal  untuk  mendukung  diadakannya  alat  tangkap bantu rumpon. Akhirnya, pada tahun 2000-2005 alat tangkap rumpon  diterapkan  di  Pelabuhan  Ratu,  walaupun  masih banyak  pertentangan  dari  nelayan  yang  tidak  setuju  dengan adanya  alat  tangkap  bantu  rumpon.  Kekuasaan  yang dibangun  melalui  akses  tenaga  kerja  dilakukan  dengan  cara mempekerjakan  Nelayan  Lokal,  Nelayan  Pendatang  Etnis Jawa  dan  Nelayan  dari  Luar  (Nelayan  Banten)  dalam  proses penangkapan  ikan  yang  menggunakan  alat  tangkap  bantu umpon.
Akses pengetahuan  yang digunakan oleh Nelayan pendatang Etnis Bugis melalui wacana tentang manfaat dan keunggulan dari  alat  tangkap  bantu  rumpon  yang  bisa  meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan bagi nelyan di Pelabuhan Ratu. bahkan,  dalam  wacananya  alat  tangkap  rumpon  merupakan solusi  dari  ketidakpastian  penangkapan  ikan  di  wilayah  laut PPN  Pelabuhan  Ratu.  dengan  demikian,  nelayan  Pendatang Etnis  Bugis  mendapatkan  dukungan  dari  pihak  otoritas  dan sebagian nelayan di Pelabuhan Ratu untuk dapat memperluas wilayah  alat  tangkap  bantu  rumpon  di  Pelabuhan  Ratu. bahkan, jarak penempatan alat tangkap rumpon dapat dirubah oleh nelayan pendatang etnis bugis.
Kekuasaan yang dibangun melalui identitas sosial bukan saja melalui  identitas  sosial  sebagai  etnis  bugis  tetapi  juga menggunaan  pendekatan  agama.  Nelayan  Pendatang  Etnis
Bugis memulai perjalanannya untuk menguasai sumber daya laut  Pelabuhan  Ratu  dengan  isu  Agama.  Dengan  isu  agama Etnis  Bugis  menekankan  bahwa  mereka  sama-sama beragama Islam, sehingga dapat langsung menjalin hubungan secara identitas sosial. Selain itu, mereka menekankan bahwa antara nelayan pendatang Etnis Bugis dengan Nelayan Lokal sama-sama mendefinisikan kehidupannya sebagai nelayan.
Kekuasaan  yang  dibangun  melalui  relasi  sosial  dengan menekanan pada hubungan patron-klien antara nelayan Etnis Bugis  dengan  nelayan  lokal,  nelayan  pendatang  Etnis  Jawa dan  Nelayan  dari  Laur  (Nelayan  Banten),  terutama  dalam aktivitas  penangkapan  ikan  dengan  alat  tangkap  bantu rumpon.  Selain  itu,  nelayan  pendatang  Etnis  Bugis  menjalin relasi  sosial  melalui  hubungan  pernikahan  dengan  nelayan lokal,  sehingga  tidak  asing  lagi,  bahwa  banyak  keturunan campuran  antara  nelayan  Etnis  Bugis  dengan  nelayan  lokal yang menjadi nelayan di Pelabuhan Ratu. selain itu, Nelayan pendatang  Etnis  Bugis  membangun  rasa  saling  percaya (trust),  hubungan  Patron-Klien,  dan  hubungan  pesahabatan dengan  nelayan  lokal  atau  masyarakat  disekitar  wilayah Pelabuhan  Ratu.  dengan  cara  membagi-bagikan  ikan  ketika hasil  tangkapan  ikan  melimpah,  walaupun  tidak  melimpah biasanya  ada  beberapa  masyarakat  yang  berpengaruh  dan dekat  dengan  Nelayan  pendatang  etnis  Bugis  mendapatkan ikan hasil tangkapan secara gratis.

## Nelayan Lokal
Nelayan  Lokal  membangun  kekuasaan  melalui  Identitas sosial dan relasi sosial untuk dapat mempengaruhi aktor lain dalam  mengakses  sumberdaya  laut  Pelabuhan  Ratu.  Posisi Nelayan  Lokal  sebagai  nelayan  asli  atau  pribumi  menjadi alasan  atau  kekuatan  mereka  untuk  memperoleh  akses terhadap  sumberdaya  laut,  baik  secara  langsung  maupun melalui  negosiasi  dengan  nelayan  Pendatang  dan  Nelayan Dari  Luar.  Nelayan  lokal  merasa  lebih  berhak  atas sumberdaya  laut  di  Pelabuhan  Ratu.  Karena,  mereka merupakan pemilik dan pewaris yang sah dari nenek moyang mereka  sebelum  Indonesia  merdeka,  dibandingkan  dengan nelayan  Pendatang  dan  Nelayan  Dari  Luar.  Untuk mempertahankan  kekuasaan  untuk  mengakses  sumberdaya laut  Pelabuhan  Ratu,  Nelayan  Lokal  membangun  kekuasaan dan  jaringan  kekuasaan  dengan  Nelayan  Pendatang  dan Nelayan  Dari  Luar.  Salah  satu  negosiasinya  dengan melakukan  kerjasama  pada  alat  tangkap  bantu  rumpon  dan alat tangkap bagan yang dibawa dan diperkenalkan oleh etnis Bugis.
Jaringan  kekuasaan  melalui  negosiasi  dengan  pihak  otoritas dilakukan  oleh  Nelayan  Lokal,  untuk  mempertahankan aksesnya  terhadap  sumberdaya  laut  di  Pelabuhan  Ratu. memiliki  kedekatan  dan  kesamaan  identitas  sosial  antara nelayan  lokal  dan  pihak  otoritas  menjadi  modaluntuk  dapat bertahan  dan  ikut  serta  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut di  Pelabuhan  Ratu  dengan  berbagai  alat  tangkap  termasuk bergabung  untuk  memanfaatkan  alat  tangkap  rumpon  yang dikuasai oleh nelayan Pendatang etnis Bugis.

## Nelayan Pendatang Etnis Jawa
Nelayan  Pendatang  Etnis  Jawa  membangun  kekuasaan melalui  identitas  sosial  dan  relasi  sosial  untuk  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  aktor  lain  dalam  menguasai sumberdaya laut Pelabuhan Ratu. dengan kekuasaan identitas sosial  sebagai  pemeluk  agama  Islam  dan  sebagai  sesama nelayan  Nelayan  Pendatang  Etnis  Jawa  mampu  meyakinkan
nelayan  lokal  dan  Nelayan  pendatang  Etnis  Bugis  untuk dapat  bekerjasama  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut Pelabuhan  Ratu.  melalui  relasional  yang  berupa  saling percaya (trust), membangun  sistem  persahabatan  melalui kerjasama penangkapan ikan dengan alat tangkap yang sama dan wilayah penangkapan yang sama. Umumnya persahabatan  juga  dicirikan  dengan  membagi-bagi  hasil tangkapan  untuk  nelayan  lokal  atau  masyarakat  disekitar Pelabuhan Ratu, ketika hasil tangkapan ikan yang banyak.
Kekuasaan  yang  dibangun  melalui  relasi  patron-klien  antara nelayan  Pendatang  etnis  Jawa  dengan  Nelayan  Lokal  terjadi dalam  alat  tangkap  Pagang  (Bagan)  dan  alat  tangkap  Jaring yang  khusus  digunakan  untuk  menangkap  Udang  dan Lobster.  Walaupun,  saat  ini,  hubungan  patron-klien  antara nelayan Jaring lebih banyak terkait dengan penangkapan ikan ilegal yaitu anak lobster atau Benur. Kekuasaan melalui relasi
patron-klien  digunakan  oleh  Nelayan  pendatang  Etnis  Jawa dalam  mempertahankan  aksesnya  terhadap  sumberdaya  laut Pelabuhan  Ratu.salah  satunya,  dengan  melakukan  negosiasi dengan  nelayan  pendatang  Etnis  Bugis  bahkan  mereka menerima menjadi Klien dari Nelayan Pendatang etnis Bugis untuk  bergabung  dan  ikut  memanfaatkan  alat  tangkap  bantu rumpon di PPN Pelabuhan Ratu.

## Nelayan Dari Luar (Nelayan Banten)
Nelayan  dari  Luar  (Nelayan  Banten)  membangun  kekuasaan melalui  identitas  sosial  dan  relasi  sosial  untuk  dapat mempengaruhi  aktor  lain  dalam  menguasai  sumberdaya  laut Pelabuhan  Ratu.  Nelayan  Banten  memiliki  identitas  etnis Sunda  yang  sama  dengan  masyarakat  nelayan  Pelabuhan Ratu  sebagai  nelayan  lokal  atau  pribumi.  Selain  itu, hubungan  administrasi  karena  sebelum  tahun  2000  wilayah Banten masih merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat.
Keterangan:
Kepentingan terhadap sumber daya laut Pelabuhan Ratu Hubungan Sosial, ekonomi dan politik diantara aktor dalam mengakses sumber daya laut Pelabuhan Ratu
Gambar 4. Relasi Sosial, Ekonomi dan Politik Untuk Mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu
Hubungan  relasional  dibangun  melalui  hubungan  kedekatan, kepercayaan,  persahabatan  dan  hubungan  Patron-Klien. Hubungan  antara  nelayan  lokal  dengan  nelayan  Dari  Luar lebih  kepada  aktivitas  penangkapan  ikan  ilegal  yaitu  anak lobster  atau  benur.  Kekuasaan  identitas  sosial  dan  relasional yang  dimiliki  oleh  nelayan  dari  Luar  digunakan  untuk  dapat mempertahankan  aksesnya  terhadap  sumberdaya  laut. Hubungan  kekuasaan  dan  jaringan  kekuasaan  yang digunakan  oleh  masing-masing  aktor  untuk  mempengaruhi aktor lain dalam mengakses sumberdaya laut Pelabuhan Ratu terdapat  dalam  gambar  4.  Terlihat  jelas  bahwa  nelayan Pendatang  Etnis  Bugis  merupakan  altor  yang  mampu mengontrol dan mempertahankan aksesnya terhadap sumberdaya,  sehingga  mereka  mampu  mempengaruhi  aktor lain  untuk  mendapatkan  sumbedaya  laut  Pelabuhan  Ratu Sukabumi.

## Pengelola PLTU
Kekuasaan  melalui  menjalin  relasi  dengan  pihak  otoritas dimainkan  oleh  pengelola  PLTU  dengan  meminta  peizinan dengan  pihak  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat. Selain  itu,  kekuasaan  yang  dibangun  dengan  relasi  sosial melalui perjanjian dan kepercayaan. Pihak PLTU melaksanakan  perjanjiannya  dengan  memberikan  bantuan
berupa  dana  dan  alat  tangkap  bagi  nelayan  yang  terkena dampak  dari  pembangunan  dan  aktivitas  PLTU  Pelabuhan Ratu.  pemberdayaan  ibu-ibu  nelayan  dengan  memberikan modal  pembuatan  abon  ikan  dan  asin,  membangun  tempat sampah  dan  memberikan  sumbangan  dana  untuk  tempat beribadah (masjid) di kampung Nelayan.

## KESIMPULAN
Akses  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  laut  di  Pelabuhan Ratu  dibangun  para  aktor  melalui  mekanisme  hak  dan mekanisme  struktur  dan  relasional  sebagai  berikut: Kelompok  nelayan  berusaha  mempertahankan  penguasaan sumberdaya laut dengan memanfaatkan mekanisme hak yaitu identitas  sosial  yang  dipadukan  dengan  relasi  sosial. Sementara  itu,  PLTU  menggunakan  kekuasaan  modal  dan otoritas  untuk  mengakses  hak  penguasaannya.  Mekanisme struktur  dan  relasional  yang  dikembangkan  kelompok nelayan adalah trust untuk menghindari konflik penangkapan ikan,  sedangkan  PLTU  memanfaatkan  kekuasaan  modal  dan otoritas  dalam  membangun  dan  mempertahankan  akses terhadap sumberdaya laut Pelabuhan Ratu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson,  Alistair  R.  and  Bernard  A.  Obeng.  2017. “Enterprise  as  Socially  Situated  in  a  Rural  Poor Fishing Community.” Journal of Rural Studies 49:23– 31.
Annisa,  Luluk,  Arif  Satria,  and  Rilus  A  Kinseng.  2009. “Konflik  Nelayan  Di  Jawa  Timur :  Studi  Kasus
Perubahan Struktur Agraria Dan Diferensiasi
Kesejahteraan Komunitas Pekebun Di Lebak, Banten.”
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 3(1):113–24.
Arbo, Peter and Pham Thi Thanh Thuy. 2016. “Use Conflicts in  Marine  Ecosystem-Based  Management  -  The  Case of  Oil  versus  Fisheries.” Ocean  and  Coastal Management 122:77–86.
Boucquey,  Noëlle.  2017.  “„That‟s  My  Livelihood,  It‟s  Your Fun‟:  The  Conflicting  Moral  Economies  of Commercial  and  Recreational  Fishing.” Journal  of Rural Studies 54:138–50.
Bryant, Raymond L. 1998. “Power, Knowledge and Political Ecology  in  the  Third  World:  A  Review.:  Discovery Service  for  Jawaharlal  Nehru  Univ.” Progress  in Physical Geography 1:79–94.
Bryant,  Raymond  L.  and  Sinéad  Bailey.  1997. Third  World Political Ecology . New York: Routledge.
Carothers,  Courtney.  2015.  “Fisheries  Privatization,  Social
Transitions,  and  Well-Being  in  Kodiak,  Alaska.” Marine Policy 61:313–22.
Crosson,  Scott.  2011.  “Resistance  To  Alternative Management  In  Fisheries:  Economic  And  Cultural Considerations  Of  North  Carolina‟s  Commercial Fishers.” Politics Life Science 30(2):31–42. Dinas  Kelautan  dan  Perikanan.  2010. Laporan  Kegiatan
Perikanan  Tangkap.  Dinas  Kelautan  Dan  Perikanan Pelabuhan Ratu . Sukabumi.
Febryano, Indra Gumay, Didik Suharjito, Dudung Darusman,
Cecep  Kusmana,  and  Aceng  Hidayat.  2015.  “Aktor Dan  Relasi  Kekuasaan  Dalam  Pengelolaan  Mangrove Di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia.” Analisis Kebijakan Kehutanan 12:123–38.
Hardin,  Garrett.  1968.  “The  Tragedy  Of  The  Commons.”
Science 162(3859):1243–48. Kurniawan,  David.  2012.  “Analisa  Dampak  Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Terhadap
Perekonomian Indonesia.” Universitas Indonesia. Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press. Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Pelabuhan  ratu.  2017. Statistik  Pelabuhan  Perikanan  Nusantara  Pelabuhan Ratu . Sukabumi.
Penney,  Ryan,  Geoff  Wilson,  and  Lynda  Rodwell.  2017.
“Managing  Sino-Ghanaian  Fishery  Relations:  A Political Ecology Approach.” Marine Policy 79:46–53.
Priyatna,  Fatriyandi  Nur,  Rilus  A.  Kinseng,  and  Arif  Satria.
2013.  “Akses  Dan  Strategi  Aktor-Aktor  Dalam Pemanfaatan  Sumber  Daya  Waduk  Djuanda.” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 8(1):1–9. Ribot,  Jesse  C.  and  Nancy  Lee  Peluso. 2003.  “A  Theory  of Access.” Rural Sociology 68(2):153–81. Satria, Arif. 2015. Politik Kelautan Dan Perikanan: Catatan Perjalanan  Kebijakan  Era  SBY  Hingga  Jokowi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obar Indonesia.
Syatori,  Ahmad.  2014.  “Ekologi  Politik  Masyarakat  Pesisir: Analisis  Sosiologis  Kehidupan  Sosial-Ekonomi  Dan Keagamaan  Masyarakat  Nelayan  Citemu  Cirebon.” Jurnal Holistik 15(2):241–64.