## Mulawarman LawReview
Volume 6 Issue 1, June 2021 ISSN Print: 2527-3477, ISSN Online: 2527-3485
Publisher: Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.
Potensi  Perampasan  Wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

## Ria Maya Sari
Faculty of Law, Balikpapan  University, Balikpapan, Indonesia . E-mail: mayasari@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRACT
The  Indonesian  government  seeks  to  boost  the  Indonesian  economy  by  facilitating  foreign  investment  in Indonesia, which is realized through the enactment of the Omnibus Law on Job Creation Number 11/2020 and the Revision of the Mineral and Coal Mining Law Number 3/2020, both of which aim to legitimate investment in Indonesia in terms of natural resource management and to improve the welfare of the Indonesian people through the creation of jobs from these investments. However, those two legislations also pose several potential threats to indigenous peoples in the form of expropriation of their customary territories. This is further worsened by the absence of a special act on the fulfillment, recognition and protection of indigenous peoples and their rights, which lead to exacerbate the structural agrarian conflicts between the government, corporations/investors and indigenous peoples that would further impose expensive conflict resolution costs and threaten the investment itself.    The  urgency  of  the  enactment  of  the  Indigenous  Peoples  Bill  is  an  absolute  necessity  to  provide  legal certainty for the protection of indigenous peoples in the midst of high investment aggression, as well as to the investors themselves.
Keywords: Customary territories; Indigenous Peoples; Investment; Natural Resources; Omnibus Law
Citation: Sari, Ria Maya. 2021. “Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja”. Mulawarman  Law  Review 6  (1),  1-14. https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.506.

## PENDAHULUAN 1
Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan 2 (dua) legislasi yang menuai banyak reaksi  dari  berbagai  kalangan,  antara  lain  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral dan Batu  Bara  (selanjutnya  Revisi  UU  Minerba)  serta  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UUCK). Sejak awal, pembahasan RUU Minerba menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dari kalangan koalisi masyarakat sipil yang menganggap RUU Minerba ini sebagai bentuk pelanggengan terhadap praktik oligarki khususnya pertambangan dan  pengabaian terhadap  kewajiban  negara  dalam  perlindungan  lingkungan.  Di  lain pihak, Komisi VII DPR RI berpendapat bahwa Revisi UU Minerba sangat diperlukan untuk menjawab
1 Kajian ini dilaksanakan dalam Project Policy Analysis terkait UU Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba yang dibiayai oleh  AMAN  (Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara).  Pelaksana:  Ria  Maya  Sari,  di  bawah  supervisi  Direktur Advokasi Hukum dan HAM PB AMAN.
perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba  serta  masih  perlu  sinkronisasi  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan terkait  agar  dapat  menjadi  dasar  hukum  yang  efektif,  efisien,  dan  komprehensif  dalam penyelenggaraan pertambangan. 2
Kemudian, UUCK yang merupakan Omnibus Law atau aturan sapu jagat pertama di Indonesia, mengamandemen  berbagai  undang-undang  sekaligus  mencakup  sepuluh  bidang  kebijakan yang  terdiri  dari:  1).  Peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha;  2) Ketenagakerjaan;  3).  Kemudahan, perlindungan,  serta pemberdayaan  koperasi  dan  UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah); 4). Kemudahan berusaha; 5). Dukungan riset dan inovasi; 6).  Pengadaan  lahan/tanah;  7).  Kawasan  Ekonomi;  8).  Investasi  Pemerintah  Pusat  dan Percepatan  Proyek  Strategi  Nasional;  9).  Pelaksanaan  Administrasi  Pemerintah  untuk Mendukung Cipta Kerja; dan 10). Pengawasan dan Pembinaan.
Keberadaan  kedua  legislasi  tersebut  merupakan  langkah  pemerintah  Indonesia  untuk memudahkan  jalannya  investasi  di  Indonesia  melalui  kemudahan  berusaha  dalam  hal perolehan  perizinan  sekaligus  mendorong  terbukanya  lapangan  kerja.  Namun,  di  satu  sisi kedua aturan ini berpotensi mengancam kepentingan lingkungan dan masyarakat adat, tidak hanya bagi eksistensi masyarakat itu sendiri, tetapi juga pada wilayah yang mereka miliki serta sumber-sumber penghidupan di dalamnya.
Tulisan ini meninjau secara kritis beberapa aspek dalam Revisi UU Minerba dan UUCK yang melingkupi politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan kedua legislasi tersebut, dan potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan perampasan wilayah adat dari segi substansi materiil yang dikandung oleh kedua Undang-Undang dimaksud.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian  hukum  dengan  pendekatan normatif-empiris,  dengan  menelaah  kebijakan Omnibus  Law Cipta  Kerja  dan  Revisi  UU Minerba  yang  sama-sama  memuat  materi  terkait  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan dianalisis dengan dukungan data empiris terkait persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat di lapangan dengan metode penelitian deskriptif 3 guna menguraikan berbagai  potensi  ancaman  yang  membayangi  masyarakat  adat  dan  di  wilayahnya  dari pemberlakuan kedua legislasi tersebut.

## PEMBAHASAN

## Politik Hukum Pembentukan Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja
Melalui  konsiderans  dalam  Revisi  UU  Minerba,  terdapat  motif  ekonomi  di  dalam  kegiatan usaha  pertambangan  mineral  dan  batu  bara  yang  ditujukan  untuk  menguasai  dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak dan menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan
2 Kompas. (2020). Ini Poin-poin Penting dalam UU Minerba yang Baru Disahkan. https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting-dalam-uu-minerba-yang- baru-disahkan?page=all. [diakses pada 8 November 2020].
3 Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media, Hal.38-39.
dan  kemakmuran  rakyat  secara  berkeadilan,  serta  memberikan  nilai  tambah  bagi pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  Melalui Revisi UU Minerba tersebut, pemerintah bermaksud membenahi penyelenggaraan kegiatan pertambangan  yang  selama  ini  dianggap  kurang  efektif  dan  belum  dapat  memberi  nilai tambah yang optimal, serta persoalan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  di  sektor  perizinan,  perlindungan  terhadap  masyarakat  terdampak,  data  dan informasi  pertambangan,  pengawasan,  dan  pemberian  sanksi  dalam  hal  penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara.
Sedangkan  dalam  konsiderans  UUCK,  pembentukan  UUCK  merupakan  upaya  Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur dan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja yang diharapkan nantinya mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah sengitnya persaingan dan tuntutan globalisasi ekonomi. Guna mendukung upaya tersebut,  melalui  UUCK,  dilakukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah),  peningkatan  ekosistem  investasi,  serta  percepatan  proyek  strategis  nasional, yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektoral yang dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan  hukum  untuk  percepatan  cipta  kerja.  Selain  itu,  UUCK  ini  diharapkan  oleh Pemerintah  menjadi  terobosan  hukum  yang  dapat  menyelesaikan  berbagai  permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-undang secara komprehensif.
Salah satu dasar hukum pembentukan UUCK adalah TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  TAP  MPR  tersebut mengamanatkan  kepada  DPR  RI  dan  Presiden  RI  untuk  mengatur  pelaksanaan  pembaruan agraria dan pengelolaan SDA serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua undang- undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan. Secara khusus, pada  Pasal  4  mengharuskan  pembaruan  agraria  dan  pengelolaan  SDA  dilaksanakan  sesuai prinsip-prinsip yang tertera di dalam pasal tersebut, beberapa diantaranya: menghormati dan menjunjung  tinggi  HAM;  menyejahterakan  rakyat  terutama  melalui  peningkatan  kualitas SDM;  mengembangkan  demokrasi,  kepatuhan  hukum,  transparansi  dan  optimalisasi partisipasi rakyat; mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/SDA; serta melaksanakan desentralisasi berupa  pembagian  kewenangan  di  tingkat  nasional,  daerah  provinsi,  kabupaten/kota,  dan desa  atau  yang  setingkat,  berkaitan  dengan  alokasi  dan  pengelolaan  sumber  daya agraria/SDA.
Jika membandingkan Revisi UU Minerba dan UUCK, terdapat irisan politik hukum yang serupa yang terletak di poin a masing-masing konsiderans dari kedua undang-undang tersebut, yaitu mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  Indonesia.  Secara  khusus  di  dalam UUCK, terdapat motif mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan pembangunan ekonomi  sebagai  titik  sentral  dengan  memberikan  kemudahan-kemudahan  dan  insentif kepada pemilik/penanam modal yang dianggap sebagai pelaku usaha utama. 4
4 Sigit Riyanto et.al. (2020) Kerta Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

## Implikasi  Revisi  UU  Minerba  terhadap  Potensi  Pelanggengan  Konflik  Struktural  yang Melibatkan Masyarakat Adat dan Wilayahnya
Konflik agraria struktural merupakan pertentangan atas suatu wilayah dengan sumber agraria tertentu yang salah satu akar penyebabnya adalah negara memberikan izin dan konsesi yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA milik masyarakat adat kepada pemilik modal untuk tujuan ekstraksi, eksploitasi dan industrialisasi SDA serta berakibat pada hilangnya satu hak atau klaim atas lainnya serta terlemparnya masyarakat lokal/tempatan/adat dari tanah, air dan sumber agrarianya sendiri secara paksa. 5
Merujuk pada data AMAN, luasan konsesi tambang hingga tahun 2019 mencapai 19.224.576 Ha dan 77% dari luasan tersebut merupakan konsesi ilegal, yang diuraikan lebih komprehensif dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM tahun 2016 tentang Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Berikut adalah uraian potensi ancaman terhadap masyarakat adat dan perampasan wilayahnya di dalam Revisi UU Minerba:
1. Revisi UU Minerba memiliki dampak krusial yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat dan  Wilayah  Adat  sebagai  satu  kesatuan  yang  tak  terpisahkan.  Pasal  1  huruf  28a merumuskan definisi baru tentang Wilayah Hukum Pertambangan yang mencakup ruang darat, laut, bawah bumi di kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landasan kontinen. Seluruh cakupan ruang tersebut melingkupi ruang hidup Masyarakat Adat dan tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  atas  ketentuan  pasal  tersebut  mengenai  apakah  ada pengecualian ruang dalam implementasinya. Hal ini tentunya akan semakin melegitimasi perampasan wilayah adat di sektor pertambangan yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan identitas masyarakat adat itu sendiri, seperti yang terjadi dalam konflik antara Masyarakat Adat Cek Bocek dengan PT. Newmont Nusa Tenggara yang sekarang berganti nama  menjadi  PT.  AMNT;  Masyarakat  Adat  di  Kab.  Murung  Raya  Kalimantan  Tengah dengan perusahaan tambang emas PT. Indomuro; dan eksploitasi Hutan Akejira sebagai ruang  hidup  Masyarakat  Adat  Tobelo  Dalam  oleh  2  (dua)  perusahaan  tambang  nikel raksasa: PT. Weda Bay Nikel dan PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park 6
2. Terjadinya  disharmonisasi  antara  ketentuan  Revisi  UU  Minerba  dengan  semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang dianut dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Pemerintah daerah yang membagi kewenangan di bidang urusan pertambangan, dengan menarik kewenangan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Di satu sisi, pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat saat ini dilakukan dengan mekanisme pembentukan legislasi daerah yang berpusat pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sentralisasi kewenangan urusan tambang, membuka peluang  terjadinya  inkonsistensi/disharmonisasi  antara  kebijakan  pusat  dan  daerah berkaitan dengan tambang, serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.
3. Lebih lanjut, dengan ditariknya kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha  pertambangan  sepenuhnya  kepada  Menteri  melalui  Pasal  140  mengakibatkan
5 Eko  Cahyono,  Sulistyanto,  dan  Sarah  Azzahwa. (2019).  “ Resolusi  Konflik  Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam: Lintasan Gagasan, Praktik dan Bentang Masalah .” Jurnal Integritas KPK, 5 (2-2): 75-92.
6 AMAN. (2019). Mengarungi Badai Investasi:
Catatan Akhir Tahun 2019. http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun-2019-aliansi- masyarakat-adat-nusantara-aman/. [diakses pada 28 November 2020].
bertambahnya  beban  pengawasan  kegiatan  usaha  tambang  yang  terpusat  pada Pemerintah  Pusat  termasuk  juga  mengawasi  perizinan  usaha  yang  diterbitkan  oleh Pemerintah  Daerah,  sehingga  hal  ini  akan  memperlambat  kinerja  pemerintah  dalam merespons  pengaduan  Masyarakat  Adat  terkait  perampasan  wilayah  adatnya  oleh perusahaan tambang.
4. Revisi UU Minerba mempertahankan Pasal 162 dan Pasal 164 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang kerap  kali  digunakan  untuk  mengkriminalisasi  masyarakat  atau  aktivis  yang  menolak tambang. Dalam Catatan Akhir Tahun AMAN 2018, setidaknya ada 262 Masyarakat Adat yang  dikriminalisasi  karena  mempertahankan  wilayah  adatnya,  sehingga  dengan dipertahankannya  kedua  pasal  pemidanaan  tersebut  akan  semakin  menghalangi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah adatnya.
5. Revisi UU Minerba tidak memberikan jalan keluar/penyelesaian atas konflik masyarakat adat dengan konsesi tambang dan malah memperkuat ancaman perampasan wilayah adat melalui tambang, dengan diakomodasinya perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batu  Bara  (PKP2B)  tanpa  melalui  lelang,  yang  diatur secara  khusus  dalam  Pasal  169A  bahwa  KK  dan  PKP2B  diberikan  jaminan  perpanjangan secara otomatis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal ini membuka celah perpanjangan  otomatis  bagi  sejumlah  perusahaan  raksasa  minerba  yang  akan  berakhir masa  kontraknya.  Padahal  UU  Minerba  No.4  Tahun  2009  mengatur  kawasan  pasca tambang  harus  dikembalikan  kepada  negara  setiap  kontrak  habis  dan  dilelang  ulang. Ketentuan pasal ini tentu saja memperpanjang penderitaan Masyarakat Adat yang sedang berjuang mempertahankan wilayah adatnya dalam konflik dengan konsesi tambang.
6. Revisi  UU  Minerba  ini  juga  memberikan privilege /keistimewaan  kepada  pelaku  usaha tambang melalui ketentuan Pasal 169B ayat (5) yang mengatur bahwa pemegang KK dan PKP2B  dalam  mengajukan  permohonan  IUPK  sebagai  kelanjutan  Operasi  Produksi Kontrak/Perjanjian  dapat  mengajukan  permohonan  wilayah  di  luar  WIUPK  untuk  tahap kegiatan  operasi  produksi  kepada  Menteri  untuk  menunjang  kegiatan  usaha pertambangan.  Di  sisi  lain,  upaya  pengakuan  dan  perlindungan  atas  Masyarakat  Adat melalui  RUU  Masyarakat  Adat  masih  terkatung-katung  dan  tidak  kunjung  mendapatkan kepastian,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  RUU  Masyarakat  Adat  telah  berproses  di legislatif  sejak  tahun  2009  dan  hingga  kini  belum  mendapatkan  titik  terang  mengenai penetapannya sebagai Undang-undang.

## Agresi  Investasi  oleh  Negara  dan  Alienasi  Masyarakat  Adat  dari  Wilayahnya  melalui Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-undang Cipta Kerja seolah menjadi payung hukum legitimasi agresi investasi kepada pemilik modal dengan mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR RI Nomor IX/2001 tentang  Pembaruan  Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  (SDA).  Di  satu  sisi,  ada kewajiban  Negara  dalam  memberikan  kepastian  atas  pengakuan,  perlindungan  dan pemenuhan  hak-hak  masyarakat  adat  serta  menjawab  persoalan  konflik  struktural  agraria yang  semakin  meluas  yang  sampai  saat  ini  belum  dipenuhi  oleh  Negara.  Konflik  struktural agraria berakar dari diberikannya izin/konsesi/hak oleh pejabat publik kepada korporasi yang memasukkan  tanah/wilayah  milik  masyarakat  adat  untuk  dieksploitasi  dan  diekstrasi
sedemikian  rupa  dengan  dalih “upaya  peningkatan  penerimaan  negara  dan  kemakmuran rakyat.”
Permasalahan Undang-undang sektoral yang memperparah perampasan hak dan ruang hidup masyarakat adat dijawab oleh Negara  dengan dibentuknya UUCK yang berbanding terbalik dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  adat.  Selain  itu,  jika  kita  meninjau  politik hukum  pembentukan  UUCK,  substansi  pengaturan  UUCK  ini  bertentangan  dengan  hak konstitusional masyarakat adat yang dimandatkan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I UUD 1945 serta amanat TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, khususnya di Pasal 4 huruf h dan j, Pasal 5 dan Pasal 6.
Selama ini, konflik yang disebabkan oleh adanya investasi yang merampas wilayah adat malah akan  merugikan  investasi  itu  sendiri.  Mendasarkan  pada  penelitian  KARSA  (Lingkar Pembaruan  Pedesaan  dan  Agraria)  dan  CRU (Conflict  Resolution  Unit) tahun  2018,  konflik tanah  dan  SDA  karena  masuknya  konsesi  perkebunan  kelapa  sawit  berkontribusi  pada meningkatnya  angka  kemiskinan  akibat  hilangnya  lahan  Masyarakat  Adat  yang  dikonversi menjadi HGU perkebunan kelapa sawit berskala besar dan berdampak juga pada peningkatan biaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena sumber-sumber kebutuhan rumah tangga lebih mudah didapatkan sebelum masuknya investasi/perusahaan. 7
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) selama tahun 2015-2018 mencatat telah terjadi 1.769 letusan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat, petani dan masyarakat perdesaan. Peningkatan konflik agraria yang terjadi setiap tahunnya mencapai 13-15%. 8 Sementara itu, di  tahun  2018,  YLBHI  menunjukkan  telah  terjadi  300  kasus  konflik  agraria  struktural  di  16 provinsi dengan luasan lahan 488.407,77 hektar yang diakibatkan penerbitan izin-izin konsesi diatas tanah masyarakat adat oleh pemerintah kepada pengusaha dan proyek pembangunan infrastruktur lainnya. 9
Di  tengah  konflik  struktural  yang  masih  berlangsung  ditambah  dengan  kekosongan  aturan yang  memberikan  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  adat  beserta  ruang  hidupnya, beberapa  kluster  pengaturan  UUCK  memuat  potensi  ancaman  terhadap  masyarakat  adat terutama perampasan wilayah adat, yang diuraikan sebagai berikut:
1. Tata Ruang
Persoalan penataan ruang dalam UUCK diatur dalam Pasal 17 yang mengubah ketentuan UU  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Dalam  hal  penataan  ruang,  UUCK mendorong  percepatan  dan  perluasan  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa mempertimbangkan  aspek  pembangunan  berkelanjutan  dan  mengabaikan  kepentingan keselamatan  manusia dan  kelestarian fungsi  ekologi  yang tercermin  dalam  9  (sembilan) langkah  perubahan  atas  UU  Penataan  Ruang,  terdiri  dari:  1)  penghapusan  izin pemanfaatan  ruang;  2)  penyederhanaan  sistem  rencana  tata  ruang  dengan  dihilangkan kawasan  strategis  provinsi  dan  kawasan  strategis  kabupatan  serta  penataan  ruang kawasan pedesaan; 3) sentralisasi perizinan dan kelembagaan; 4) pengaburan hubungan Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR);  5) penyelesaian  tumpang  tindih  tata  ruang  dengan  izin  maupun  kawasan  hutan  yang
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
menggunakan  pendekatan  penyesuaian  dan  bahkan  pemutihan,  alih-alih  berdasarkan prinsip  kehati-hatian (precautionary  principle );  6)  penghilangan  kriteria  kawasan  hutan minimal  30%;  7)  penambahan  satu  kriteria  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  tata ruang  kurang  dari  5  (lima)  tahun,  yakni  adanya  “perubahan  kebijakan  nasional  yang bersifat strategis”  yang  sifatnya  sangat  terbuka  dan  tanpa  kewajiban  untuk  dituangkan dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dalam  kriteria  yang  lain; 8) pengurangan  ruang  partisipasi  masyarakat  termasuk  di  dalamnya  akses  keadilan;  9) perubahan  perumusan  sanksi  pidana  dari  delik  formil  menjadi  delik  materiil  yang berpotensi  menyulitkan  pembuktian  dan  pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  dan kejahatan dalam penataan ruang. 10
UUCK menghapus nomenklatur izin pemanfaatan ruang dan menggantinya dengan frasa “persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang menimbulkan konsekuensi, yaitu  kesesuaian  tersebut  hanya  bersifat  indikasi  awal  bahwa  kegiatan  dan/atau  usaha yang direncanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang diperoleh dari peta elektronik tanpa  peninjauan  lapangan.  Dengan  demikian,  kesesuaian  kegiatan  pemanfaatan  ruang tersebut  belum  tentu  mencerminkan  realitas  di  lapangan  dan  juga  dilakukan  tanpa mendapatkan free,  prior  and  informed  consent  (FPIC) dari  masyarakat,  termasuk masyarakat  adat,  yang  menempati  ruang/lokasi  tersebut,  sehingga  berdampak  pada terampasnya wilayah adat untuk kepentingan berusaha dan memperluas konflik sosial ke depannya.
Pasal  17  UUCK  mengubah  ketentuan  Pasal  14A  UU  Penataan  Ruang,  yang  sebelumnya KLHS ini merupakan hal yang wajib atau prasyarat dalam menyusun RTRW, namun di UUCK memposisikan KLHS sebagai bahan pertimbangan saja.
Kemudian,  dalam  konteks  penyelesaian  Ketidaksesuaian  Tata  Ruang  sebagaimana  yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (8) UUPR dan diubah dalam Pasal 17 butir 2 UUCK, jika terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP yang dimaksud dan  sedang  berlaku  adalah  PP  No.104  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) PP tersebut, seolah- olah  memberlakukan  pendekatan  ‘penyesuaian  atau  pemutihan’  atas  tumpang  tin dih perizinan  yang  diterbitkan  berdasarkan  RTRW  di  daerah  dengan  peta  kawasan  hutan, dengan memberikan ruang bagi perusahaan yang terlanjur mendapatkan izin perkebunan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk meminta pelepasan kawasan hutan, atau jika izin tersebut berada dalam kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi  terbatas  maka  perusahaan  mengajukan  permohonan  tukar  menukar  kawasan hutan. Lebih lanjut, Pasal 51 ayat (2) mengatur apabila izin perkebunan tersebut berada di kawasan  hutan  fungsi  konservasi  dan/atau  lindung  maka  diberikan  kesempatan  untuk melanjutkan  usahanya  selama  1  (satu)  daur  tanaman  pokok.  Dengan  demikian, kepentingan  investasi  seperti  diberikan  jalan  mulus  dan  menjadi  prioritas  dibandingkan dengan kepentingan pelestarian hutan dan lingkungan yang seharusnya memberlakukan pendekatan prinsip kehati-hatian dalam menjawab persoalan tumpang tindih antara tata ruang, kawasan hutan dan izin-izin yang terlanjur diterbitkan untuk investasi. Sebagaimana
10 Sigit Riyanto et.al. (2020) Kerta Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
yang ditegaskan sebelumnya bahwa konflik agraria struktural berakar pada tumpang tindih klaim  penguasaan  dan  kepemilikan  hutan  serta  absennya  pengakuan  negara  atas masyarakat adat dan ruang hidupnya yang berdampak pada semakin menyempitnya ruang hidup dan hak kelola masyarakat adat di wilayah adat mereka. Dengan dipertahankannya pendekatan pragmatis dalam menjawab persoalan tumpang tindih perizinan seperti yang diuraikan di atas, masyarakat adat terancam semakin dieksklusi dari wilayah adatnya atas nama kepentingan investasi.
Pasal 17 ayat (5) UU Penataan Ruang yang mengatur kawasan hutan dalam RTRW minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, dihapuskan dalam UUCK berdasarkan Pasal 17 butir 9 dan diubah menjadi “ Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan  untuk  setiap  pulau,  daerah  aliran  sungai,  provinsi,  kabupaten/kota,  berdasarkan kondisi  biogefisik,  iklim, penduduk,  dan  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  setempat .” Pengaturan semacam ini dapat menjadi dalih bagi pemerintah untuk melepaskan kawasan hutan dengan  alasan  keadaan  sosial  ekonomi  masyarakat  setempat dan  berimbas  pada menurunnya  luasan  hutan  di  daerah  tersebut,  hilangnya  fungsi  sosial  dan  ekologi  dari hutan tersebut, dan paling nyata adalah semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat adat.
Terhadap RTRW, dapat dilakukan peninjauan kembali, berupa Peninjauan Kembali Biasa yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan Peninjauan Kembali Luar Biasa dilakukan lebih dari satu kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk dapat dilakukan PKLB ini, Pasal 20 ayat (5), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 26 ayat (6) UU Penataan Ruang menetapkan kriteria: bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undnagan dan/atau perubahan batas teritorial negara/wilayah provinsi/wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan UU. Namun, UUCK menambah satu hal ke dalam kriteria PKLB, yakni adanya perubahan kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis.  Mengenai  hal  ini,  sesuai  dengan  Pasal  34A UUCK,  apabila  perubahan  kebijakan  nasional  yang  bersifat  strategis  ini  belum  dimuat dalam RTR dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pemerintah Pusat. Ketika kebijakan nasional yang bersifat strategis ini tidak dituangkan dalam regulasi dan rencana  tata  ruang,  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai  pelaksanaannya. Perampasan  wilayah  adat  dapat  dilegitimasi  dengan  alasan  “kebijakan  nasional  yang ber sifat strategis.”
UUCK  yang  menghilangkan  Izin  Pemanfaatan  Ruang  dan  menggantinya  dengan Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang,  berdampak  pula  pada  hilangnya akses  keadilan  masyarakat  jika  kepentingannya  dirugikan  oleh  pemanfaatan  ruang tersebut,  karena  dihilangkannya  Izin  sebagai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dapat menjadi  objek  PTUN  dan  masyarakat  tidak  bisa  menggugat  apabila  kepentingannya dirugikan. Lebih lanjut, UUCK juga mengatur bahwa penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)  cukup  ditetapkan  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah  yang  sebelumnya  harus ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  kabupaten/kota berdasarkan  Pasal  18  ayat  (2)  UU Penataan  Ruang.  Konsekuensinya,  partisipasi  publik  semakin  direduksi  dalam  proses penyusunan  peraturan  kepala  daerah  dimaksud  dan  masyarakat  baru  dapat  mengakses jika pemerintah daerah yang bersangkutan membuka ruang konsultasi publik.
Pasal  61  huruf  d  UU  Penataan  Ruang  menyatakan  kewajiban  setiap  orang  untuk memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum oleh peraturan perundang-undangan  dan  hal  ini  tidak  diubah  dalam  UUCK.  Terhadap  pelanggaran ketentuan ini, dalam Pasal 72 UUPR memuat sanksi pidana kepada pelanggarnya, namun ketentuan pidana ini dihapuskan dalam Pasal 17 butir 36 UUCK. Dengan dihilangkannya sanksi tersebut, berpotensi menyebabkan terjadinya privatisasi atas ruang milik bersama atau  pencaplokan  lahan-lahan  masyarakat  adat  menjadi  objek  pribadi  individu, sebagaimana  yang  terjadi  dalam  konflik  lahan  antara  Masyarakat  Adat  Desa  Kuta  Bali dengan pihak Hotel Holiday Inn yang memasukkan akses jalan masyarakat menjadi objek Sertipikat Hak Milik. 11

## 2. Kehutanan
Kluster kehutanan dalam UUCK diatur dalam BAB III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan  Berusaha  Pasal  35-37.  Khusus  terkait  UU  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,  diatur  dalam  Pasal  36  butir  1-20  UUCK  yang  mencakup  perubahan  terkait resolusi  konflik,  keberlanjutan/jaminan  konservasi  kawasan  hutan,  serta  hak-hak masyarakat terkait akses terhadap kawasan hutan.
Dalam kluster kehutanan, UUCK masih tidak menjawab kebutuhan resolusi konflik tenurial kawasan hutan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat yang berada di dalam  kawasan  hutan.  Pengaturan  UUCK  di  sektor  kehutanan  yang  berorientasi  pada investasi tercermin dalam Pasal 36 butir 1 UUCK yang mengubah Pasal 15 ayat (4) dan (5) UU Kehutanan, yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pengukuhan kawasan hutan pada daerah yang strategis yang nantinya akan diatur lebih lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah.  Padahal  data  di  lapangan  menunjukkan  bahwa setidaknya terdapat 17,4 juta ha penguasaan tanah di dalam kawasan hutan termasuk izin tambang  dan  perkebunan,  sementara  data  Direktorat  Pengukuhan  dan  Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK RI per tahun 2017 menunjukkan bahwa kawasan hutan yang telah ditetapkan telah mencapai 68,29% dari total luas kawasan hutan nasional 125.945.195,08 ha. 12 Dengan  kontradiksi  antara  pengaturan  hukum  yang  memprioritaskan  kemudahan investasi  daripada  kebutuhan  resolusi  konflik  tenurial  di  lapangan,  tentunya  akan memperluas ancaman perampasan wilayah masyarakat adat terutama di kawasan hutan untuk kepentingan investasi.
Dalam  hal  akses  masyarakat  terhadap  kawasan  hutan,  UUCK  menambah  ketentuan tentang  sanksi  administrasi  yang  dijatuhkan  bagi  masyarakat  setempat melalui  Pasal  36 butir 18 UUCK yang menambahkan ketentuan baru berupa Pasal 50A UU Kehutanan, yang pada intinya: dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf  d  dan/atau  huruf  e  [memungut,  menyimpan  hasil  hutan,  dan  menggembalakan ternak]  dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  kelompok  masyarakat  yang  bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai Sanksi Administrasi. Ketentuan tersebut mendistorsi Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 yang telah meninjau ulang ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c, d,
11 Ibid.
12 Direktorat  Litbang KPK. (2018). Nota Sintesis: Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya  Alam (GNPSDA) . Jakarta: - , hal.5.
dan e UU Kehutanan, dan telah memberikan tafsir bahwa ketentuan sanksi pidana tidak tepat  dijatuhkan  terhadap  masyarakat  yang  tinggal  secara  turun-temurun  di  dalam kawasan hutan karena mengambil manfaat sumber daya hutan yang semata-mata untuk kepentingan subsistensi mereka. 13
Pengenaan  sanksi  administratif  ini  menimbulkan  kerugian  di  sisi  masyarakat  adat  yang hidup di kawasan hutan dan menggantungkan hidupnya dari hasil hutan tersebut. Dapat disimpulkan,  bagi  masyarakat  adat,  ketentuan  ini  mengancam  sumber  dan  ruang  hidup masyarakat adat dan merupakan diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat. Adapun diskriminasi terhadap pekerjaan tradisional ini menyalahi ketentuan Konvensi ILO Nomor 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and  Occupation (Konvensi  ILO  mengenai  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan) (penjelasan  tentang  pekerjaan  tradisional  ini  diatur  dalam  kluster  ketenagakerjaan  di bawah).

## 3. Lingkungan Hidup
UUCK  Pasal  22  menghapus  ketentuan  Izin  Lingkungan  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  dan menggantikannya dengan Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan diatur sebagai salah satu persyaratan dasar yang disederhanakan untuk memperoleh Perizinan Berusaha dalam  Pasal  13  BAB  III  UUCK.  Implikasi  penggantian  dari  izin  menjadi  persetujuan  yaitu hilangnya  hak  gugat  administratif  bagi  masyarakat  atas  diterbitkannya  psersetujuan lingkungan.
Kemudian,  UUCK  juga  mengurangi  pengawasan  publik  dalam  proses  penyusunan dokumen  AMDAL  sebagaimana  dalam  Pasal  26  UU  PPLH  dan  menimbulkan  dampak:  1) hilangnya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL, dan 2) hilangnya hak pemerhati lingkungan hidup dan anggota masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL; 3) menyalahi prinsip transparansi dan akuntabilitas  dalam  proses  pelibatan  masyarakat  di  dalam  penentuan  kelayakan lingkungan; 4) menyalahi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Proses partisipasi publik dalam penyusunan dokumen AMDAL merupakan  salah  satu  instrumen pengendali  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat adat terkait penerbitan perizinan berusaha yang berpotensi mengancam kepentingannya. Dengan  dieliminasi  pengawasan  publik  dalam  proses  AMDAL  juga  meniadakan  akses masyarakat  untuk  menentukan  kelayakan  suatu persetujuan  lingkungan,  khususnya  jika berpeluang mengeksklusi masyarakat adat dari wilayahnya.

## 4. Ketenagakerjaan
Diatur dalam Bab IV Ketenagakerjaan UUCK yang mencakup Pasal 80-84. Di dalam Pasal 80 dicantumkan  bahwa  UUCK  mengubah,  menghapus  atau  menetapkan  pengaturan  baru
13 Sigit Riyanto et.al. (2020) Kerta Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
terhadap  UU  Ketenagakerjaan,  UU  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional,  UU  BPJS,  UU Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dalam  rangka  penguatan  perlindungan  kepada tenaga  kerja  dan  meningkatkan  peran  dan  kesejahteraan  pekerja/buruh  dalam mendukung  ekosistem  investasi.  Pengaturan  Ketenagakerjaann  di  dalam  UUCK  ini berpotensi  semakin  menghilangkan  pekerjaan  tradisional  masyarakat  adat,  seperti berladang, bertani, nelayan, dan sebagainya.
Perlindungan  terhadap  pekerjaan  tradisional  ini  diatur  dalam ILO  Convention  Number 111/1958  on  Discrimination  in  Respect  of  Employment  and  Occupation /Konvensi  ILO No.111  Tahun  1958  tentang  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan  yang  telah diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  UU  Nomor  21  Tahun  1999.  Konvensi  ini  mewajibkan negara  anggotanya  untuk  mengambil  langkah  termasuk  pembentukan  dan  penataan regulasi  untuk  menghilangkan  diskriminasi  dalam  hal  hubungan  ketenagakerjaan  dan pekerjaan berdasarkan ras dan warna kulit terutama terkait penduduk asli dan masyarakat adat,  serta  menegakkan  hak  masyarakat  adat  untuk  dapat  memperoleh  penghidupan dengan tetap menghormati pekerjaan tradisional mereka. Dengan demikian, bukan tidak mungkin  implementasi  UUCK  ke  depannya  juga  berimbas  pada  pekerjaan  tradisional masyarakat adat dan bertentangan dengan mandat Konvensi ILO No.111 kepada negara anggotanya.

## 5. Pertanahan
Pengaturan kluster pertanahan dimuat dalam  Bab VIII Pengadaan Tanah (Pasal 125-147) UUCK,  yang  pada  intinya  memuat  poin-poin  sebagai  berikut:  1)  rumusan  pengaturan kluster pertanahan UUCK disusun dengan cara menyalin substansi dalam RUU Pertanahan yang masih ditunda pembahasannya, bahkan menambahkan ketentuan baru yang secara substansial  bertentangan  dengan  filosofi,  tujuan  dan  prinsip  hukum  yang  terkandung dalam UUD 1945, TAP MPR Nomor IX/2001 sebagai konsiderans UUCK, serta UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria; 2) sehubungan dengan poin sebelumnya, pengaturan kluster  pertanahan  UUCK  tersebut  tidak  merujuk  pada  UUPA  sebagai  UU  asal  dan  juga tidak  mengubah  ketentuan  dalam  UUPA  sehingga  ada  kontradiksi  antara  UUCK  dengan UUPA;  3)  penyusunan  pengaturan  pertanahan  bertujuan  untuk  membuka  peluang investasi  sebesar-besarnya  melalui  mekanisme  Badan  Bank  Tanah  yang  nantinya  akan menyediakan tanah dan membantu memberikan Kemudahan Perizinan Berusaha/Persetujuan;  3)  penyusunan  lima  RPP  pelaksanaan  UU  berpotensi  semakin menambah ketidakpastian hukum karena substansi pertanahan dalam UU bertentangan dengan  UU  asalnya,  yaitu  UU  No.5    Tahun  1960  tentang  Pokok-pokok  Agraria  beserta aturan pelaksananya yang masih berlaku sepenuhnya; 4) Penguatan Hak Pengelolaan (HPL) untuk kemudahan berusaha, termasuk pemberian kesempatan kepada WNA dan Badan Hukum Asing untuk memiliki satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah-bersama yang berstatus HGB.
Pembentukan  bank  tanah  oleh  Pemerintah  Pusat  diatur  dalam  Pasal  125  UUCK  dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan  pendistribusian  tanah.  Selanjutnya  di  Pasal  26,  badan  bank  tanah  menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi,  konsolidasi  lahan,  dan  reforma  agraria.  Tanah  yang  dikelola  oleh  badan  bank
tanah diberikan hak pengelolaan, dan dalam rangka pendukung investasi, pemegang hak pengelolaan  badan bank  tanah  diberikan  kewenangan untuk,  salah  satunya,  membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 129.
Adapun tanah yang diberikan kepada investor melalui badan bank tanah tersebut, berasal dari tanah masyarakat termasuk milik masyarakat adat. Jika tanah masyarakat adat diambil untuk kepentingan bank tanah dan investasi ini, eksklusi masyarakat adat dari tanahnya akan  semakin  meningkat,  yang  secara  tidak  langsung  menjauhkan masyarakat  adat dari sumber penghidupan dan kemandiriannya. Investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya di satu sisi menghilangkan wilayah  hidup  serta  mata  pencaharian  masyarakat  adat.  Dengan  bank  tanah  tersebut, kemandirian masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (subsisten), khususnya pangan. Berdasarkan hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM dari 40 (empat puluh) kasus  konflik  masyarakat  adat  dalam  kawasan  hutan,  menunjukkan  salah  satu  sumber penyebab  konflik  adalah  sikap  pemerintah  yang  lebih  melindungi  kepentingan perusahaan/pemegang  izin  (investasi/pemilik  modal)  daripada  kepentingan  masyarakat adat. Ditegaskan kembali dalam bab ini, dengan merelokasi masyarakat adat dari sumber mata  pencahariannya  demi  kepentingan  investasi,  merupakan  bentuk  diskriminasi  atas pekerjaan tradisional masyarakat adat yang menyalahi UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and  Occupation (Konvensi  ILO  mengenai  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan) sebagai ratifikasi pemerintah Indonesia terhadap Konvensi ILO No.111 Tahun 1958.

## 6. Pembinaan dan Pengawasan
Dalam  hal  pembinaan  dan  pengawasan,  Pasal  177  ayat  (1)  mencantumkan  kewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan Perizinan Berusaha yang  dilakukan  oleh  pemegang  Perizinan  Berusaha  kepada  Pemerintah  Pusat,  sehingga mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat lebih efektif dan menjadi lebih panjang dan birokratis karena rentang kendali Pemerintah Pusat yang sedemikian luasnya.
Sedangkan,  pengakuan  dan  perlindungan  Masyarakat  Adat  saat  ini  dilakukan  dengan mekanisme  pembentukan  legislasi  daerah  yang  berpusat  pada  provinsi  dan kabupaten/kota.  Dengan  adanya  sentralisasi  kewenangan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  pelaksanaan  Perizinan  Berusaha,  sama  halnya  dengan  Revisi  UU  Minerba, membuka  peluang  terjadinya  inkonsistensi/disharmonisasi  antara  kebijakan  pusat  dan daerah  berkaitan  dengan  perizinan  berusaha  serta  pengakuan  dan  perlindungan Masyarakat Adat. Sejalan dengan penjelasan terkait ancaman dalam Revisi UU Minerba terhadap  masyarakat  adat  dalam  Bab  V  sebelumnya,  dengan  ditariknya  kewenangan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  usaha  pertambangan  dan  pelaksanaan Perizinan  Berusaha  ke  Pemerintah  Pusat,  mengakibatkan  bertambahnya  beban pengawasan yang terpusat pada Pemerintah Pusat sehingga akan memperlambat kinerja pemerintah  dalam  melakukan  kewajibannya  untuk  memenuhi  hak-hak  konstitusional masyarakat adat, khususnya terkait pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan investasi) di wilayah adat mereka.

## KESIMPULAN
Dengan politik hukum pembentukan Revisi UU Minerba dan UUCK yang sangat kental untuk kemudahan  investasi,  terdapat  berbagai  potensi  ancaman  yang  membayangi  masyarakat adat  dan  perampasan  wilayah  adatnya  melalui  kegiatan  investasi  tersebut.  Di  satu  sisi, permasalahan peminggiran masyarakat adat dari tanahnya membutuhkan jalan penyelesaian oleh  negara  berupa  pengakuan  dan  perlindungan  oleh  negara  kepada  masyarakat  adat melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya. Studi valuasi  ekonomi  wilayah  adat  yang  dilaksanakan  AMAN  pada  tahun  2018  menunjukkan bahwa tanpa investasi pihak ketiga, pendapatan per tahun Masyarakat Adat jauh lebih tinggi daripada  upah  minimum  regional  (UMR). 14 Dengan  memberikan  pengakuan  dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, dapat memicu geliat ekonomi Masyarakat Adat yang tidak  hanya  meningkatkan  kesejahteraan  Masyarakat  Adat  itu  sendiri,  tetapi  juga berkonstribusi terhadap pendapatan negara.
Dengan disahkannya Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja, pembentukan UU Masyarakat Adat  juga  harus  dikebut  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  masyarakat  adat  di tengah gempuran investasi. Lebih lanjut, UU Masyarakat Adat juga akan menambah kepastian usaha  bagi  investor  dengan  meminimalisasi  biaya-biaya  yang  disebabkan  oleh  konflik.  Jika tidak,  maka  pelaksanaan  Revisi  UU  Minerba  dan  Omnibus  Law/UUCK  ini  justru  memicu lahirnya konflik struktural dan perampasan wilayah adat yang lebih massif, padahal berbagai konflik tersebut telah merugikan Masyarakat Adat, negara, lingkungan hidup dan investasi itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
AMAN. (2018). Senjakala Nawacita dan Masa Depan Masyarakat Adat. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/04/CATAHU_18-.pdf. [diakses pada 20 November 2020].
AMAN.
(2019).
Berhitung Nilai
Ekonomi di Wilayah Adat. http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/ [diakses pada 1 Desember 2020].
AMAN. (2019). Mengarungi Badai Investasi: Catatan Akhir Tahun 2019. http://www.aman.or.id/2020/01/mengarungi-badai-investasi-catatan-akhir-tahun- 2019-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/. [diakses pada 28 November 2020].
Direktorat  Litbang  KPK.  (2018). Nota  Sintesis:  Evaluasi  Gerakan  Nasional  Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) , Jakarta: -
DPR RI. (2020). Kronologi Proses Penyusunan Hingga Pembahasan RUU Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
14 AMAN.  (2019).  Berhitung  Nilai  Ekonomi  di  Wilayah  Adat.  http://www.aman.or.id/2019/03/berhitung-nilai- ekonomi-di-wilayah-adat/ [diakses pada 1 Desember 2020].
http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20200515-103121-1462.pdf.  [diakses pada 11 November 2020].
Eko  Cahyono,  Sulistyanto,  dan  Sarah  Azzahwa.  (2019).  Resolusi  Konflik  Gerakan  Nasional Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam:  Lintasan  Gagasan,  Praktik  dan  Bentang  Masalah. Jurnal Integritas KPK , 5 (2-2): 75-92. https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.484
Grita  Arindarini,  Antonius  Aditantyo,  Adrianus  Eryan,  dan  Marsya  Mutmainah.  (2020) Seri Analisis  ICEL,  Beberapa  Kritik  Hukum  terhadap  Perubahan  UU  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Mineral  dan  Batu  Bara .  Jakarta:  Indonesian  Centre  for  Environmental  Law (ICEL).
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI.  (2012). Panduan:  Kesetaraan  dan  Non- diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia . Jakarta: -
Komnas  HAM  RI.  (2016) Seri  Inkuiri  Nasional  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  atas  Wilayah Adatya, Buku I-1V . Jakarta: -
Kompas.  (2020).  Ini  Poin-poin  Penting  dalam  UU  Minerba  yang  Baru  Disahkan. https://money.kompas.com/read/2020/05/13/152543126/ini-poin-poin-penting- dalam-uu-minerba-yang-baru-disahkan?page=all. [diakses pada 8 November 2020].
National Okezone News. (2020). Kronologi Lahirnya UU Cipta Kerja yang Jadi Kontroversial di Masyarakat. https://nasional.okezone.com/read/2020/10/07/337/2289793/kronologi- lahirnya-uu-cipta-kerja-yang-jadi-kontroversial-di-masyarakat?page=3.  [diakses  14 November 2020].
PSHK.  (2020).  Pengesahan  UU  Cipta  Kerja:  Legislasi  Tanpa  Ruang  Demokrasi. https://pshk.or.id/publikasi/pengesahan-uu-cipta-kerja-legislasi-tanpa-ruang- demokrasi/ [diakses pada 22 November 2020].
PSHK.  (2020).  Proses  Legislasi  Serampangan  Hasilkan  Cacat  Formil  UU  Cipta  Kerja. https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/proses-legislasi-serampangan-hasilkan-cacat- formil-uu-cipta-kerja/. [diakses pada 22 November 2020].
Sigit Riyanto et.al. (2020) Kerta Kebijakan “Catatan Kritis terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja , Edisi 2/5 November 2020. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
WALHI. (2020). Kertas Posisi Fraksi Rakyat  Indonesia (FRI): Omnibus Law RUU Cilaka Aturan Berwatak  Kolonial. https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak- kolonial. [diakses pada 16 November 2020].