## PENGUATAN KEARIFAN LOKAL DALAM PIMILIHAN KEPALA DESA
M.Ruhly Kesuma Dinata Universitas Muhammadiyah Kotabumi muhammadruhlykesumadinata@gmail.com
Ibrahim Fikma Edrisy Universitas Muhammadiyah Kotabumi Ibrahimfikmaedrisy@gmail.com

## Abstrak
terbitnya  Undang-Undang  No  06  Tahun  2014  Tentang  Desa,  desa  mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena ada kebijakan dana  desa  dari  pemerintah  pusat  untuk  membiayai  pembangun  dan  pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai ratusan juta ditambah dengan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik.
Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan  463  Peserta  Pemilihan  Kepala  Desa.  Dalam  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang  desa,  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  karakteristik, budaya  serta  kearifan  lokal  masing-masing  daerah.  Akan  tetapi  pada  tahap-tahap pemilihan  kepala  desa  timbulah  problem-problem  yang  tidak  sesuai  dengan  kearifan lokal  yang  di  lampung  utara  seperti  indikasi  diduga  melakukan  pelanggaran  money politik, Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu Calon Kepala Desa
Kata Kunci: Pemilihan; Kepala; Desa

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 5 -  NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
the issuance of Law No. 06 of 2014 concerning Villages, villages get better attention from the central government and local governments because there is a village fund policy from the  central  government  to  finance  village  community  development  and  empowerment worth hundreds of millions plus the Village Fund Allocation from the Regional Government for finance the administration of government, implementation of development, community development and empowerment of rural communities worth tens of millions. The size of the budget obtained by the village makes the election of the village head more attractive. In  North  Lampung,  there  are  141  villages  that  will  conduct  village  head  elections simultaneously  and  463  Village  Head  Election  Participants.  In  Law  No.  6  of  2014 concerning  villages,  the  administration of village government  is  in  accordance  with  the characteristics, culture and local wisdom of each region. However, at the stages of village head  elections,  problems  arise  that  are  not  in  accordance  with  local  wisdom  in  North Lampung,  such  as  indications  of  alleged  violations  of  money  politics,  persecution perpetrated by one of the candidates for village head.

## Keywords: Election; Head; Village

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak  dahulu.  Terbentuknya  sosok  harapan  pemimpin  yang  mampu  mengayomi masyareakat  dengan  segala  permasalahan  berdasarkan  pilihan  masyarakat merupakan  wujud  demokrasi  secara  lokal  oleh  masyarakat  sebagai  implementasi terhadap  perubahan  politik  yang  mengedepankan  partisipasi  politik  masyarakat. Semenjak  diterbitnya  Undang-Undang  No  06  Tahun  2014  Tentang  Desa,  desa mendapatkan  perhatian  lebih  baik  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah karena ada kebijakan dana desa dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangun dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  bernilai  ratusan  juta  ditambah  dengan Alokasi  Dana  Desa  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan  dan pemberdayaan masyarakat desa yang bernilai puluhan juta. Begitu besarnya anggaran yang didapatkan oleh desa, membuat pemilihan kepala desa semakin menarik. Di  lampung  utara  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  sebelumnya  diatur  dalam Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa, telah diubah denghan Peraturan Bupati Lampung Utara No 9 Tahun 2020, Perlu disesuikan dengan dinamika sosiologi akibat bencana non alam  yaitu pademi corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No: 141/6698/Sj Tentang Jumlah Pemilih di tempat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa  Serentak  di  Era  Pandemi Corona Virus  Disease  2019  (Covid  19)  sehingga pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan dengan kondisi bencana non alam (covid 19) maka terbentulah Peraturan Bupati Lampung Utara No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelakasanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Utara. Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan  463  Peserta  Pemilihan  Kepala  Desa.  Dalam  Undang-undang  No  6  tahun  2014
tentang  desa,  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  karakteristik, budaya  serta  kearifan  lokal  masing-masing  daerah.  Akan  tetapi  pada  tahap-tahap pemilihan kepala  desa  timbulah problem-problem yang  tidak sesuai dengan kearifan lokal  yang  di  lampung  utara  seperti  indikasi  diduga  melakukan  pelanggaran money politik ,  Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  Calon  Kepala  Desa , kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih incumbent yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Hurut b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan tidak dalam pemilihan kepala desa.
Kearifan lokal di lampung utara  yaitu Piil Pesinggiri berasal dari kata Piil bersumber bahasa Arab yang berarti perilaku dan Pasinggiri yang berarti bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Piil Pesinggiri memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
1) Juluk-Adek, yang bermakna senantiasa menjaga nama baik dalam wujud perilaku di kehidupan bermasyarakat sehari-hari
2) Nemui-Nyimah, yang bermakna memilki rasa kepedulian sosial dengan sesama serta setia kawan.
3) Nengah-Nyampur, yang bermakna menyelesaikan sesuatu dengan musyawarah mufakat dan dengan penuh rsa tanggung jawab.
4) Sakai Sambayan, yang bermakna saling tolong menolong dan saling menghargai antara satu sama lain.
5) Tittie-Gemattie,  yang  bermakna  bersikap  sopan  santun  dan  mengutamakan kebaikan.
Unsur-unsur Piil  Pesinggiri pada  dasarnya  merupakan  kebutuhan  hidup  dasar  bagi seluruh  anggota  masyarakat  setempat  agar survive secara  wajar  dalam  membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara  pribadi  ataupun  bersama  dengan  anggota  kelompok  masyarakat  maupun bermasyarakat  secara  luas  tetapi  belum  terlihat  dalam  penyelenggaran  pemilihan kepala desa di lampung utara. disinilah penulis tertarik melakukan penelitian tentang penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemelihan kepala  desa di lampung utara.  Bagaimana  penguatan kearifan lokal dalam penyelenggaran pemelihan kepala desa  di  lampung  utara?  Apa  faktor  penghambat  penguatan  kearifan  lokal  dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lampung utara?

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosial Legal yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Tokoh Adat di Lampung Utara  dan  Tokoh  Masyarakat  di  lampung  Utara.  Jenis  dan  Sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini 1) Data Primer adalah data yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara.2) Data Sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  peraturan  perundang-undangan,
buku-buku  hukum,  dan  dokumen  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang dibahas.
3. PEMBAHASAN a) Penguatan Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa
Mendapatkan pimpinan desa yang aspiratif dan dapat diterima oleh masyakarat desa yang  bersangkutan  perlu  dilakukan  pemilihan  kepala  desa  secara  jujur,  adil  dan demokratis  untuk  itu  kabupaten  lampung  utara  membentuk  Peraturan  Bupati Lampung  Utara No  44  Tahun  2021 tentang  tata cara  pelaksanaan  pemilihan  kepala desa dalam wilayah kabupaten lampung utara. dalam melaksanakan pemilihan kepala desa  dilampung  utara,  pertama-tama  membentuk  panitia  ditingkat  kabupaten, kecamatan  dan  desa.  panitia  pemilihan  kabupaten  dibentuk  dan  ditetapkan  dengan keputusan bupati. Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari:
a. Bupati,  Pimpinan  DPRD,  Unsur  Kepolisian  Resort  Lampung  Utara,  Unsur Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Unsur Tentara Nasional Indonesia Kodim 0412 Lampung Utara.
b. Satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten.
c. Unsur terkait Lainnya. Panitia pemilihan Kabupaten mempunyai tugas, yaitu:
a. Merencanakan,  mengoordinasikan  dan  menyelenggarakan  semua  tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten
b. Melakukan  bimbingan  teknis/sosialisasi  pelaksanaan  pemilihan  kepala  dea tehadap panitia pemilihan
c. Menetapkan  jumlah  surat  undangan  pemilih,  surat  suara  dan  pembuatan  kotak suara
d. Menyampaikan  surat  undangan  pemilih  surat  suara  dan  kotak  suara  kepada panitia pemilihan
e. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten
f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
g. Memfasilitasi materi seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang lebih dari 5 (lima) orang dan
h. Melaksanakan  tugas  dan  wewenang  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan (sebagaimana Pasal 3 Perbup Lampung Utara No 44 Tahun 2021)
Panitia  pemilihan  kecamatan  dibentuk  dan  ditetapkan  dengan  keputusan  bupati. Panitia pemilihan kecamatan terdiri dari;
a. Unsur  forum  koordinasi  Pimpinan  Kecamatan  yaitu,  Camat,  Kepala  Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer dan
b. Satuan Tugas penanganan COVID 19 Kecamatan Panitian pemilihan kecamatan mempunyai tugas yaitu a. Merencanakan,  mengkoordinasikan  dan  menyelenggarakan  semua  tahapan pelaksanaaan pemilihan tingkat kecamatan;
b. Melakukan  Sosialisasi  dan  Edukasi  protocol  kesehatan  dalam  pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada penanganaaan  Covid 19 desa serta unsur terkait lainnya.
c. Mengawasi penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa
d. Menyapaikan hasil pengawasaaan penerapan protocol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada ketua panitia pemilihan di kabupaten
e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksaaan pemilihan kepala desa
f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa di desa dan
g. Melaskanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (sebagaimana Pasal 4 Perbup Lampung Utara No 44 tahun 2021)
Panitia  pemilihan  desa  dibentu  dan  ditetapkan  dengan  keputusan  BPD  (Badan Permusyawarahan Desa). susunan panitia pemilihan terdiri dari:
a. Perangkat desa
b. Lembaga kemasyarakatan
c. Tokoh masyarakat
d. Tokoh adat
e. Tokoh agama
f. Golongan profesi
g. Perwakilan perempuan dan
h. Pemuda
Susunan panitia pemilihan berjumalah ganjil terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan  anggota.  Susunan  dan  jumalah  kepanitiaan  pemilihan  dibentuk  dengan mempertimbangkan  kecakapan  personal,  tingkat  kebutuhan  dan  ketersendiaaan anggaran  serta  memperhatikan  prinsip  efesiensi  dan  efektivitas.  Panitia  oemilihan berakhirnya  tugas  sampai  dilantiknya  kepala  desa  hasil  pemilihan.  Anggaran  yang timbulkan dari kegiatan pemebentukan panitia pemilihan dibebankan pada angagran dan  pendapayan  belanja  desa.  panitia  pemilihan  desa  mempunyai  tugas  sebagai berikut
a. Merencanakana  dan  mengkoordinasikan,  menyelenggarakan,  mengawasi  dan mengendalikan semua tahapan pelaksaaan pemilihan
b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pemerintah desa
c. Melakukan pendataan dan penetapan pemilih
d. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon
e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan
f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan
g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampaye
h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara
i. Melaksanakana pemungutan suara
j. Menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD dan
k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa berwenang:
a. Menetapkan lokasi TPS
b. Menetapkan KPPS
c. Menetapkan DPS, DPT
d. Menetapkan Calon Kepala Desa dan
e. Menggugurkan Bakal Calon Kepala  Desa  untuk mengikuti tahap berikutnya  jika terbukti  melakukan  pelanggaran  dan/atau  tidak  lagi  memenuhi  persyarakatan sebagai Calon Kepala Desa
Mekanisme pemilihan kepala desa dilampung utara dilaksanakan melalui tahapan
a. Persiapan
b. Pencalonanan
c. Pemungutan suara dan
d. Penetapan
Pada  tahap  persiapan  pertama,  pemberituahuan  BPD  kepada  Kepala  Desa  tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan melalui surat BPD yang ditandatangani oleh Ketua BPD. Kedua, pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan  dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sesuai jadwal setelah  pemeberitahuan  akhir  masa  jabatan  dalam  rapat  BPD  yang  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  ½  ditambah  1  dari  jumlah  anggota  BPD  disampaikan  secara tertulis  oleh  BPD  kepada  bupati  melalui  Camat.  Ketiga,  laporan  akhir  masa  jabatan Kepala  Desa  kepada  BUpati  disampaikan  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dan kempat perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada pemeritahan desa setelah terbentuknya panitia pemilihan.
Pada tahap pencalonan, persyaratan bakal calon kepala desa adalah
a. Warga  Negara  Republik  Indonesia  dibuktikan  dengan  fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk yang dilegalisir
b. Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dibuktikan  dengan  melalui  surat pernyataan;
c. Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indoensia  Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan memelihara keutuhan Negara kesatuan republic Indoensia  dan Bhineka  Tunggal Ika dibuktikan dengan melalui surat pernyataan.
d. Berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  pertama  atau  sederajat dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir;
e. Bersedia berdomisili di desa, bagi calon Kepala Desa yang berasal dari luar Desa terpilih dibuktikan  dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas  materai Rp 10.000
f. Berusia pali rendah 25 tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan fotokopi akte kelahiran yang dilegalisir
g. Bersedia  dicalonkan  menjadi  kepala  desa  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000
h. Tidak  sedang  menjalani  hukuman  pidana  penjara  dibuktikan  dengan  Surat Pernyataan diatas materai Rp 10.000
i. Tidak  pernah  diajatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai  kekuataan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pudana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesau menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan  sebagai  pelaku  kejahatan  berulang-ulang,  dibuktikan  dengan  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dibuktikan  dengan  surat  keterangan  dari pengadilan negeri;
k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
l. Berbadan sehat dan bebas Narkoba berdasarkan pemeriksaaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Utara
m. Tidak  pernah  menjabat  sebagai  kepala  desa  selama  3  (tiga)  kali  masa  jabatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Camat
n. Bukan sebagai pengurus BPD dibuktikan dengan surat pernyataaan dan
o. Mendapatkan persetujuan dari pajabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara
p. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencalonkan diri harus mendapat izin tertulis dari komandan/kepala satuan.
Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali, wajib menambahkan persyaratan; pertama  rekomendasi  Badan  pengelola  Pajak  dan  Retribusi  daerah,  sehubungan dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) desa yang bersangkutan, dan kedua rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan akhir Masa jabatan bagi Kepala desa yang sebelumnya menjabat kepala desa dan akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa.
Pada tahap ketiga yaitu tahap pemungutan suara. Adapun teknis dari tahap ini yaitu:
1. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB
2. Dalam  kondisi  bencana  non  alam Corona  Virus  Disease 2019  (COVID  19), pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), apabila terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara , waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 08.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 13.00 WIB.
4. Apabila  sebelum  habis  waktu  pemilihan  pemilih  yang  memberikan  suara  telah habis  maka  Panitia  Pemilihan  dapat  menutup  lebih  awal  jadwal  pemungutan suara setelah disepakati dengan para Calon Kepala Desa / Saksi sampai dengan habis waktu pemungutan suara
5. Apabila ternyata masih banyak pemilih yang belum memberikan hak suaranya , maka  panitia  pemilihan  meminta  persetujuan  para  calon  Kepala  Desa  /  Saksi untuk  menambah  waktu  pemungutan  suara  sampai  dengan  selesainya  pemilih memberikan suara .
6. Penutupan dan penambahan waktu pemungutan suara dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa / Saksi.
7. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
8. Panitia pemilihan meneliti surat undangan pemungutan suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT
9. Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  sepanjang  terdaftar  dalam  DPT  dengan menunjukan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi KK
10. Pemilih yang telah menyerahkan surat undangan , fotokopi KTP atau fotokopi KK kepada Panitia Pemilihan berhak mendapatkan 1 ( satu ) surat suara dan dapat meminta  ganti  surat  suara  kepada  Panitia  Pemilihan  jika  setelah  dibuka  surat suara dalam keadaan rusak
11. Pemilih  yang  di  data  oleh  Panitia  Pemilihan  dan  diberikan  kesempatan menggunakan  hak  pilihnya  setelah  pemilih  dengan  surat  undangan  selesai menggunakan hak pilihnya
12. Permintaan penggantian surat suara dilakukan paling banyak 1 ( satu ) kali.
13. Surat  suara  yang  rusak  dikembalikan  pada  panitia  pemilihan  pada  saat penggantian surat suara .
14. Pemungutan suara dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan  dan  pemungutan  suara  dilarang  dilaksanakan  pada  tempat  ibadah, kantor desa dan dalam ruangan tertutup .
15. Sebelum  melaksanakan  pemungutan  suara,  panitia  pemilihan  melakukan kegiatan  pembukaan  kotak  suara,  pengeluaran  seluruh  isi  kotak  suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan .
16. Pelaksanaan  pemungutan  suara  dilaksanakan  dengan  panitia  pemilih menjelaskan kepada pemilih tata cara pemungutan dan melakukan suara contoh - contoh yang diperlukan pada saat pemungutan suara, pemilih mendaftarkan diri kepada  panitia  pemilihan,  selanjutnya  duduk  ditempat  yang  telah  disediakan untuk  menunggu  panggilan.  Setelah  tiba  gilirannya  ,  pemilih  dipanggil  untuk mengambil kartu suara dengan menukarkan surat undangan dan menuju ke bilik suara  untuk  melakukan  pencoblosanm,  lalu  pemilih  memasukkan  kartu  suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara setelah dilipat terlebih dahulu .
17. Kegiatan  panitia  pemilihan  dapat  dihadiri  oleh  saksi  dari  calon,  BPD,  panitia pemilihan kecamatan , dan warga masyarakat .
18. Kegiatan panitia dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua  panitia pemilihan  ,  dan  sekurang  -  kurangnya  2  (  dua  )  anggota  panitia  serta  dapat ditandatangani oleh saksi dari calon
Teknis suara calon kepala desa
a) Calon  Kepala  Desa  yang  memperoleh  suara  terbanyak  dari  jumlah  suara  sah ditetapkan sebagai calon terpilih
b) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1  (  satu  )  calon  dengan  TPS  lebih  dari  1  (  satu  )  ,  calon  terpilih  ditetapkan berdasarkan  dengan  suara  terbanyak  pada  TPS  dengan  jumlah  suara  sah terbanyak
c) Apabila  jumlah  calon  yang  memperoleh  suara  terbanyak  maka  calon  terpilih ditetapkan  dengan  menggunakan  kriteria  pengalaman  bekerja  di  lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
d) Dalam  hal  jumlah  calon  terpilih  yang  memperoleh  suara  terbanyak  yang  sama lebih dari 1 ( satu ) calon pada desa dengan TPS hanya 1 ( satu ) , maka calon terpilih  ditetapkan  berdasarkan  wilayah  tempat  tinggal  dengan  jumlah  pemilih terbesar
e) Dalam hal calon terpilih berdomisili pada wilayah yang sama , maka calon terpilih ditetapkan  dengan  menggunakan  kriteria  pengalaman  bekerja  di  lembaga pemerintahan , tingkat pendidikan dan usia
f) Dalam hal calon terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap maka calon yang memperoleh suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih
g) Penghitungan  ulang  surat  suara  di  TPS  dilakukan  apabila  dari  hasil  penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan karena:
a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup
b. saksi  calon,  panitia,  pengawas  dan  penduduk  desa  tidak  dapat  menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas
c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan
h) Hasil  penghitungan  ulang  surat  suara  dituangkan  dalam  berita  acara  yang ditandatangani  oleh  ketua  panitia  pemilihan  dan  sekurang-kurangnya  2  (dua) orang  anggota  panitia  pemilihan  dan  merupakan  lampiran  bagi  penetapan pemenang pemilihan Kepala Desa
i) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS , disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya Selanjutnya, tahapan penetapan, yaitu:
1. Panitia  pemilihan  menyampaikan  laporan  hasil  pemilihan  Kepala  Desa  kepada BPD
2. BPD  berdasarkan  laporan  dan  berita  acara  hasil  penghitungan  suara  yang disampaikan  oleh  panitia  pemilihan  menetapkan  Kepala  Desa  terpilih  dan membacakan ketetapan BPD secara terbuka di depan saksi ataupun masyarakat
3. Penetapan Kepala Desa terpilih paling lama 3 ( tiga ) hari setelah penghitungan suara selesai
4. BPD  menyampaikan  laporan  mengenai  calon  terpilih  kepada  Bupati  melalui Camat paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak menerima laporan panitia pemilihan
5. Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) dengan melampirkan :
a. berita acara pemungutan suara ;
b. berita acara hasil penghitungan suara ; dan
c. berita acara penetapan BPD tentang penetapan calon terpilih.
Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan  463  Peserta  Pemilihan  Kepala  Desa.  Dalam  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang  desa,  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  karakteristik, budaya  serta  kearifan  lokal  masing-masing  daerah.  Akan  tetapi  pada  tahap-tahap pemilihan kepala  desa  timbulah problem-problem yang  tidak sesuai dengan kearifan lokal  yang  di  lampung  utara  seperti  indikasi  diduga  melakukan  pelanggaran money politik ,  Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  Calon  Kepala  Desa , kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih incumbent yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Hurut b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan  tidak  dalam  pemilihan  kepala  desa.  meskipun  Lampung  utara  memiliki  Filsafat
kebudayaan  yang  bernama Piil  Pasenggiri .  Piil  Pesenggiri  adalah  butir-butir  falsafah yangbersumber  dari  kitab-kitab  adat  yang  dianut  dalam  ulun  lampung,  antara  lain yaitu  kitab  Kuntara  Rajaniti,Cempala  dan  Keterem.  Ajaran  kitab-kitab  tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke  generasi.  Dalam  Piil  Pesenggiri  ini  terdapat  nilai  dan  norma  yang  mengatur  tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai- nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai  dengan  kenyataan  hidup  masyarakat  Lampung.  Hal  tersebut  dapat  dirujuk melalui pendapat Hadikusuma (Hadikusuma Hilma, 2004) Sebagai berikut:
“Tando nou ulun Lappung, wat pi’il pesenggiri, you balak pi’il ngemik maleu ngigau diri. Ulah nou bejulak you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk you nengah you nyapur, nyubali jejamau, begawey balak, sakai sambaian.”
(tandanya  orang  lampung,  ada  piil  pesenggiri,  dia  berjiwa  besar, mempunyai  malu  dan  harga  diri,  bernama  besar  dan  bergelar,  suka bersaudara,  beri  memberi  terbuka  tangan,  pandai,  ramah,  dan  suka bergaul, mengelolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong)
Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, piil pesenggiri diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan  nama  baik,  martabat  pribadi  maupun  kelompok.  Secara  totalitas  piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar. upaya  untuk  memperkuat  nilai-nilai  kearifan  lokal  misalnya  mereka  melakukan kegiatan  dan  seremonial  adat  sesuai  dengan  yang  pernah  dijalankan  oleh  generasi- generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk  menjaga  kearifan  lokal.  Apatah  lagi  melibatkan  pemuda  sebagai  generasi penerus dalam setiap kegian adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta  penanaman  nilai-nilai  budaya  kepada  penerus  berikutnya.  Kemudian  dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  menghadirkan  kembali  muatan-muatan  lokal  sebagai  bahan  ajar  di lingkungan  sekolah  formal.  Membenahi  Kurikulum  Sekolah  dengan  melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di  sekolah  melalui  mata  pelajaran  Muatan  lokal  dilaksanakan  agar  anak-anak  tahu adat  budayanya  sendiri.  Maka  dari  itu,  Majelis  Adat  dan  pemerintah  saat  ini  mulai membuat  kurikulum  pembelajaran  adat  dan  budaya  suku  lampung  yang  nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal ) bagi anak Sekolah Dasar (SD)  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  yang  nantinya  menjadi  pengetahuan  dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.
Upaya penanaman pengetahuan adat ini kepada generasi sekolah, di samping sebagai cara reproduksi nilai kearifan lokal, juga dapat berguna bagi pengembangan karakter
moral anak usia dini. Dengan demikian, ada beberapa keuntungan yang dapat dicapai, yaitu: 1) Menjadi cara dalam menjamin anak-anak memiliki moral yang baik; 2) Menjadi pemicu dalam meningkatkan prestasi akademik; 3) Mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tidak mudah terwbawa  arus; 4) Mempersiapkan anak-anak agar dapat menghormati orang lain; 5) Dapat mempertegas sikap-sikap baik yang harus dijalani oleh seorang anak; dan 6) Persiapan agar mudah diterima di tempat kerja  (Akbar,  dkk,  2014).  Selain  itu,  penguatan  nilai  kearifan  lokal  dapat  dilakukan dengan  membangun  artefak  kebudayaan  di  pusat-pusat  pengetahuan,  misalnya  di museum daerah dan sekolah.
Penguatan  tersebut  penting  agar  generasi  muda  dapat  mengenal  kembali  apa  yang sebenarnya  sudah  dimiliki,  sementara  internalisasi  nilai-nilai  adat  adalah  upaya menanam  kembali  nilai-nilai  tersebut  hingga  menjadi  terpatri  dalam  karakter masyarakatnya.  Menurut  Suradarma  (2018),  upaya  menumbuhkan  nilai-nilai  moral pada generasi bangsa dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, melalui pendidikan, yakni  dengan  memberi  teladan  bagi  generasi  penerus  bangsa.  Membiasakan  peserta didik  dan  lingkungan  pendidikan  untuk  menghidupkan  dan  menegakkan  nilai-nilai yang  benar;  Kedua,  dengan  memantapkan  kembali  pelaksanaan  pendidikan  agama, karena nilai-nilai dan ajaran agama pada akhirnya ditujukan untuk membentuk moral yang baik. Ketiga, pendidikan agama yang dapat menghasilkan perbaikan moral harus dirubah  dari  model  pengajaran  agama  kepada  pendidikan  agama.  Untuk merealisasikannya,  semua  pihak  harus  bersinergi,  baik  dari  lingkungan  internal maupun eksternal.
a) Faktor Penghambat Kearifan Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa

## 1. Perbedaan Kebudayaan
Keragaman budaya sebagai kekuatan khasanah budaya merupakan suatu keunggulan dan  modal  membangun  bangsa  Indonesia  yang  multikultural,  karena  memiliki gambaran  budaya  yang  lengkap  dan  bervariasi.  Sebagai  contoh  dalam  bidang  seni, Indonesia
sangat berlimpah karya, kreasi dan keunikan dari keragaman kultur masing-masing etnis baik dalam  bentuk  seni  sastra,  seni  pertunjukan,  seni  suara/instrumental,  seni  tari  dan seni lainnya. Ragam seni tari yang memiliki ciri khas kesukuan seperti tari Saman dari Aceh, tari Rantak dari
Minangkabau,  Tari  legong  dari  Bali,  Tari  Merak  dari  Jawa  Barat,  Tari  Yapong  dari Jakarta, Tari Serimpi dari Jawa Tengah, Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, Tari Lenso dari Maluku sampai dari daerah Papua  berupa tari Selamat  Datang, dan berbagai macam tarian dari suku suku lainnya.
Banyaknya  masyarakat  pendatang  dari  berbagai  wilayah  di  Indonesia  yang  ada  di provinsi Lampung menimbulkan pandangan atau kesan dalam diri masyarakat lokal khususnya  di  Lampung  Utara,  bahwa  para  pendatang  yang  berasal  dari  suku  Jawa baik  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Jawa  Timur  maupun  Madura,  dan  dari  suku  Bali mereka dianggap memiliki keunggulan atau kelebihan yaitu semangat dan ketekunan mereka  di  dalam  bekerja  serta  mempunyai  kreatifitas  yang  cukup  tinggi.  Disamping itu,  ada  kesan  kesederhanaan  juga  terdapat  pada  masyarakat  pendatang  pada umumnya dan yang paling penting adalah dapat diajak bekerjasama dalam berbagai kegiatan  yang  tujuannya  untuk  pembangunan.  Akibat  positifnya  adalah masyarakat
asli  (lokal)  merasa  termotivasi  untuk  melakukan  hal  yang  sama,  terutama  dalam mencari  nafkah.  Namun  demikian  masih  juga  terselip  rasa  cemburu  apalagi  jika melihat keberhasilan dari suku pendatang tersebut.
Hal  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  lokal  sangat  menghargai keberadaan  masyarakat  pendatang  dengan  tidak  memandang  dari  mana  mereka berasal dan suku apa. Tentu saja perilaku ini berdampak positif bagi masyarakat lokal dan  masyarakat  pendatang  dalam  menjaga  keutuhan  di  dalam  bermasyarakat  dan bernegara.
Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat lokal dengan pendatang tentu saja  akan  menimbulkan  hubungan  yang  saling  mempengaruhi  antara  keduanya bahkan dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan yang baik itu akan mewujudukan kerharmonisan  dalam  kehidupan  beragama,  interaksi  sosial  dan  lain-lain  karena dilandasi oleh rasa saling menghormati dan menghargai serta tidak memandang ada perbedaan  diantara  mereka  walaupun  dari  tempat  yang  berbeda  dan  dari  beragam suku  sehingga  keberagaman  budaya  tidak  dapat  dihindari,  karena  masing-masing suku memiliki kebudayaan sendiri terkandang memunculkan sifat egoisme kelompok atau golongan, fanatisme dan sebagainya.
2. Era Globalisasi
Cepatnya  Arus  Globalisasi  saat  ini  berdampak  terhadap  perkembangan  budaya. Derasnya informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuat kecenderungan yang  mengarah  terhadap  memudarnya  nilai-nilai  dari  budaya  yang  mengakibatkan berkurangnya  keinginan  untuk  melestarikan  budaya  sendiri.  Budaya  khususnya budaya Lampung yang memiliki nilai-nilai yang disebut Piil Pesenggiri bergeser dengan budaya  barat.  Globalisasi  telah  merasuki  berbagai  system  nilai  social  dan  budaya. Pengaruh  kemajuan  teknologi  informasi  yang  sangat  pesat  seiring  dengan  ekonomi global yang berasosiasi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan perdagangan yang  di  satu  sisi  membawa  kemajuan  dan  kemakmuran,  namun  pada  sisi  lain mengakibatkan  kesenjangan  kehidupan  seperti  kemiskinan,  ketertinggalan  negara belum berkembang/ miskin dari negara maju.
Menurut  Jakob  Oetama  (2009:7),  bahwa  untuk  mengatasi  berbagai  persoalan  yang dihadapi sekarang ini dan mencari jalan keluar dari tatanan global tidak cukup hanya dengan  upaya  mengubah  dunia,  tetapi  harus  dibarengi  oleh  satu  usaha  bersama untuk memperbaiki kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Oleh karena itu budaya dapat menjadi satu hal yang sangat sentral sifatnya. (2) sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tantangan yang harus dihadapi berupa kemampuan Negara terutama pemerintah sebagai institusi formal untuk berupaya mempertahankan nilai- nilai budaya dan terus melestarikannya dan menjadi milik bersama. Di samping itu pemerintah juga harus mengawasi setiap informasi yang berasal dari luar.

## 3. Dunia Pendidikan
Pada Pasal 3 Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan
kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Akan  tetapi  kearifan  local  kurang mendapatkan  perhartian  sebagai  contoh  mata  pelajaran  yang  membahas  tentang budaya local atau kearifan local hanya samapai Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan selanjutnya tidak adanya mata pelajaran tersebut.
4. Kurang Sentuhan Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  khususnya  lampung  utara  masih  melihat  kearifan  local  hanya sebelah mata, bukan sebagai kelebihan dalam daerah, yang bisa menarik wisatawan local  maupun  wisatawan  luar  kebijakan-kebijakan  pemerintah  daerah  terhadap kearifan  local  sangat  minim  yang  akhirnya  melebarkan  kesenjangan  social  antara pendatang dan pribumi

## 4. PENUTUP
Lampung Utara ada 141 Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa serentak dan  463  Peserta  Pemilihan  Kepala  Desa.  Dalam  Undang-undang  No  6  tahun  2014 tentang  desa,  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  karakteristik, budaya  serta  kearifan  lokal  masing-masing  daerah.  Akan  tetapi  pada  tahap-tahap pemilihan kepala  desa  timbulah problem-problem yang  tidak sesuai dengan kearifan lokal  yang  di  lampung  utara  seperti  indikasi  diduga  melakukan  pelanggaran money politik ,  Penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  Calon  Kepala  Desa , kemudian calon Kepala Desa dinyatakan terpilih incumbent yang cacat hukum dikarenakan belum adanya Rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pemeriksaan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang sebelumnya menjabat Kepala Desa dan Akan Mencalonkan Kembali sebagai kepala desa sebagaimana diatur Pasal 22 Ayat (2) Hurut b Perbu No 44 tahun 2021 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa kemudian surat suara sah dan  tidak  dalam  pemilihan  kepala  desa.  meskipun  Lampung  utara  memiliki  Filsafat kebudayaan  yang  bernama Piil  Pasenggiri .  Piil  Pesenggiri  adalah  butir-butir  falsafah yangbersumber  dari  kitab-kitab  adat  yang  dianut  dalam  ulun  lampung,  antara  lain yaitu  kitab  Kuntara  Rajaniti,Cempala  dan  Keterem.  Ajaran  kitab-kitab  tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke  generasi.  Dalam  Piil  Pesenggiri  ini  terdapat  nilai  dan  norma  yang  mengatur  tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. Piil pesenggiri ini meliputi nilai- nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung.
upaya  untuk  memperkuat  nilai-nilai  kearifan  lokal  misalnya  mereka  melakukan kegiatan  dan  seremonial  adat  sesuai  dengan  yang  pernah  dijalankan  oleh  generasi- generasi terdahulu. Melibatkan semua pihak dalam prosesnya menjadi strategi tetap untuk  menjaga  kearifan  lokal.  Apatah  lagi  melibatkan  pemuda  sebagai  generasi penerus dalam setiap kegian adat. Contohnya acara pernikahan. pemuda dan pemudi selalu dilibatkan dengan tujuan agar persatuan dan kesatuan masyarakat tetap terjaga serta  penanaman  nilai-nilai  budaya  kepada  penerus  berikutnya.  Kemudian  dengan cara memperkuat kerjasama lintas sector dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  menghadirkan  kembali  muatan-muatan  lokal  sebagai  bahan  ajar  di
lingkungan  sekolah  formal.  Membenahi  Kurikulum  Sekolah  dengan  melaksanakan integrasi keilmuan, pertajam praktek, jangan kebanyakan teori, mengubah pola pikir, memunculkan pengetahuan lokal dan menghadirkan narasi-narasi kebudayaan lokal di  sekolah  melalui  mata  pelajaran  Muatan  lokal  dilaksanakan  agar  anak-anak  tahu adat  budayanya  sendiri.  Maka  dari  itu,  Majelis  Adat  dan  pemerintah  saat  ini  mulai membuat  kurikulum  pembelajaran  adat  dan  budaya  suku  lampung  yang  nantinya dimasukkan menjadi mata pelajaran mulok (muatan lokal ) bagi anak Sekolah Dasar (SD)  dan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  yang  nantinya  menjadi  pengetahuan  dalam membangun kecintaannya terhadap suku Lampung.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abintoro Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum, Jawa timur: LaksBang PRESSindo, 2017 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, menjelajah empiris terhadap hukum. Jakarta:Kecana 2012
Akbar, Thalib, dkk. 2014. Pantang Kemali (Edisi ke 3). Kutacane: PT. Deni Bama Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2009
Muhammad  Adnan,  Pemilihan  kepala  desa  antar  waktu  di  desa  anjani  kecamatan suralaga  kabupaten  Lombok  timur,  Juridica;  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Gunung Rinjani Vol 3 No1 2021
M.  Ruhly  Kesuma  Dinata , Kearifan  Lokal  Dalam  Peningkatan  Kesadaran  Hukum,
Rechtsregel:jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/16146 Masbah  Hilaliah,  Strategi  Pemenangan  Kepala  Desa  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades) Di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2021 http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8139/dst
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafik, 2008
Suradarma,  Ida  Bagus.  2018.  Revitalisasi  Nilai-Nilai  Moral  Keagamaan  di  Era Globalisasi melalui Pendidikan Agama, jurnal Dharmasmrti, Vol. 9 Nomor 2 Oktober 2018 : 1 – 123.
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika,2010
Yusdar,  “Studi  Komparatif  Pengaturan  Sistem  Kepartaian  Di  Indonesia,”  Al-Adalah:
Jurnal Hukum Dan Politik Islam3, no. 2 (2019): 12840,
https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i2.195.
Yuningsih,Neneng Yani dan Subekti,Valina Singka Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa:  Studi  Kasus  Desa  Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional,  dan  Modern  di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 Jurnal Politik,1(2),2016, hal. 232
Tatik  Rohmawati,  Dinamika  Politik  Pedesaan  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Masin Kabupaten  Batang  Provinsi  Jawa  Tengah,  https://repository.unikom.ac.id/30662/ 2013