## PENDAHULUAN
Hak  pertama  anak  setelah  dilahirkan adalah  identitas  yang  meliputi  nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk  akta  kelahiran.  Hak  ini  akan menentukan  pengakuan,  pemenuhan  dan perlindungan  anak  yang  lainnya,  seperti hak  keperdataan  (waris,  dan  nafkah), akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan, dan  lain-lain.  Hak  atas  akta  kelahiran dijamin dalam Undang-undang Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Undang-undang    Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  dan  Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akta  kelahiran  merupakan  dokumen hukum yang sangat penting yang menunjukkan identitas seorang anak serta merupakan  bentuk  pengakuan  negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.  Hak  identitas  bagi  seorang  anak ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  bahwa  “Setiap  anak
berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Faktanya,  saat  ini  masih  banyak  anak Indonesia  yang  identitasnya  tidak  tercatat dalam  akta  kelahiran.  Hampir  25%  (dua lima persen) tidak memiliki akta kelahiran. Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dispendukcapil)  Surabaya  mencatat  ada 271.443 anak belum memiliki akta kelahiran. (Jawa Pos, 24 2016), artinya ini ada  53,50%  penduduk  Surabaya  belum memiliki akte kelahiran. Berdasarkan data dari Dispendukcapil Surabaya 2014, komposisi  usia  anak  yang  belum  memiliki akte kelahiran sebagai berikut: Tabel 1.Jumlah Anak yang belum Memiliki Akta Kelahiran di Kota Surabaya NO Usia Anak ( Tahun) Jumlah (Orang) 1. 0 – 1 2.692 2. 1 – 5 34.359 3. 5 – 18 234.392 Pemkot Surabaya melalui Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipul
(Dispendukcapil) berusaha membantu masyarakat  Surabaya  dalam  mengurus akte kelahiran dengan memberikan kemudahan.
Peraturan Wali Kota
Perlindungan atas Hak Anak yang Terabaiakan (Studi Kasus Yayasan Anak Yatim di Surabaya)
Murni 1 , Djulaeka 1,2
1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura

## Email: djulaekadjoerou@gmail.com
Naskah diterima 20 Desember 2019, Revisi 15 Januari 2019, Terbit 20 April 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.21107/pmt.v12i1.5179

## Abstrak
Pasal 53 ayat 2 UU HAM menyebutkan bahwa “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan  status  kewarganegaraannya”.  Namun  dalam  keenyataan  menunjukkan  bahwa  tidak  semua  anak memiliki  akta  kelahiran.  Salah  satu  kenyataan  terjadi  pada  Yayasan  Anak  Yatim  di  wilayah  Surabaya, terdapat  dua  puluh  lima  persen  anak  tidak  memiliki  akta  kelahiran.  Dengan  lahirnya    Undang-undang Nomor    23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan,  dan    dengan  dijaminnya  pencatatan perkawinan  bagi  para  penghayat,  maka  setiap  anak  yang  lahir  dari  pasangan  penghayat  dengan sendirinya  berhak  mendapatkan  akta  kelahiran . Artikel  ini  mengulas  secara  hukum  dan  persoalan kendala  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  sesuai  dengan  target  capaian  program  IbM  penulis.  Hasil menunjukkan bahwa  kecenderungan para orang tua tidak melakukan pendaftaran atau pengurusan akta kelahiran  anaknya  dikarenakan  faktor  tempat  tinggal  dan  pendidikan  yang  minim  sehingga  terdapat anggapan bahwa akta kelahiran bukan hal penting.
Kata kunci : anak yatim, perlindungan hukum, akta kelahiran
(Perwali)  Surabaya  Nomor  39  Tahun 2013,  pada  pasal  28A  menekankan bahwa  “penduduk  dibebaskan  dari  sanksi administratif  berupa  denda  jika  yang bersangkutan  memiliki  surat  keterangan miskin dari lurah setempat”.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (MA) Nomor  1  Tahun  2013   telah  menghapus kewajiban  pemohon  mengurus  melalui penetapan  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini berlaku  bilamana  keterlambatan  akta kelahiran  melebihi  jangka  waktu  satu tahun dan  kini masyarakat yang terlambat mengurus  akta  kelahiran  tak  perlu  lagi melalui  penetapan  Pengadilan  Negeri. Dengan tidak tercatatnya identitas seorang anak dalam akta kelahiran, maka secara  hukum  keberadaannya  dianggap tidak  ada.  Kondisi  ini  tidak  hanya  karena ketidaktahuan masyarakatakan arti penting  akta  kelahiran,  biaya  yang  tidak terjangkau  dan  prosedur  yang  panjang, namun karena sikap diskriminatif terhadap mereka,  yang  dipandang  sebagai  "yang lain" atau berbeda dari kelompok mayoritas.
Menurut  peraturan  yang  berlaku  di Indonesia,  pencatatan  kelahiran  secara tidak  langsung  merupakan  turunan  dari pencatatan  perkawinan.  Persoalannya, terdapat  perkawinan  yang  tidak  bisa dicatatkan di catatan sipil karena interpretasi undang-undang yang berbeda, seperti kasus yang dialami para
Penghayat  Kepercayaan Terhadap Tuhan
Yang  Maha  Esa.  Mereka  tidak  bisa memiliki dokumen perkawinan dari negara, karena kepercayaan mereka tidak diakui negara. Akibatnya, anak-anak yang lahir mengalami kesulitan untuk mendapatkan  akta  kelahiran.  Jika  bias mendapatkan  akta  kelahiran  maka  status anak dianggap bukan berasal dari perkawinan  yang  sah  (anak  luar  kawin) dan hanya memiliki nama ibu dalam akta. Walhasil, si anak hanya memiliki hubungan  hukum  dengan  ibunya  dalam hal hak waris, hak nafkah dan lain-lain.
Akta Kelahiran
dalam Perpektif Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan Dengan  lahirnya    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan  dengan
dijaminnya  pencatatan  perkawinan  bagi para  penghayat,  maka  setiap  anak  yang lahir  dari  pasangan  penghayat  dengan sendirinya  berhak  mendapatkan  akta kelahiran.   Undang-undang    Nomor  23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, menegaskan setiap
kelahiran  wajib  dilaporkan  oleh  penduduk kepada  instansi  pelaksana  di  tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak kelahiran. Sedangkan untuk kelahiran mati dilaporkan  paling  lambat  30  (tiga  puluh) hari  sejak  lahir  mati.  Pembatasan  jangka waktu  pelaporan  ini  akan  menentukan jenis  akta  kelahiran  yang  dikeluarkan  dan prosedur  pembuatannya.  Misalkan  untuk pencatatan  kelahiran  yang  melampaui batas  waktu  1  (satu)  tahun  dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
Akta  kelahiran  digolongkan  menurut jarak  waktu  pelaporan  dengan  kelahiran. Tetapi  setiap  golongan  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama.  Adapun  ketiga  jenis akta kelahiran tersebut adalah:
(1) Akta  Kelahiran  Umum,  yaitu  akta kelahiran yang dibuat  berdasarkan laporan kelahiran
yang disampaikan  dalam  batas  waktu selambat-lambatnya  60  (enam- puluh)  hari  kerja  bagi  WNI  dan  10 (sepuluh)  hari  kerja  bagi  WNA sejak tanggal kelahiran bayi;
(2) Akta Kelahiran Istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat  berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui  batas  waktu  60  (enam puluh)  hari  kerja  bagi  WNI  dan  10 (sepuluh)  hari  kerja  bagi  WNA sejak tanggal kelahiran bayi;
(3) Akta  Kelahiran  Dispensasi,  yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan  Program  Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi  mereka  yang  lahir  sampai dengan  tanggal  31  Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/pencatatan kelahirannya. Penerbitan  akta  kelahiran  dilakukan oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.
Adapun persyaratan untuk membuat akta
kelahiran adalah sebagai berikut :
(1)  Surat  Keterangan  kelahiran  dari Rumah  Sakit,  Dokter,  Bidan,  Pilot, Nakhoda;
(2)  Surat  Tanda  Bukti  Perkawinan Orang Tua;
(3)  Surat  Keterangan  Kelahiran  dari Lurah;
(4)  Fotocopy Kartu Keluarga/Kartu
Tanda Penduduk  yang  dilegalisir

## Lurah

## Tanggung  Jawab  Orang  Tua,  Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Akte  kelahiran  adalah  bentuk  identitas setiap  anak  yang  menjadi  bagian  tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara.  Hak  atas  identitas  merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan  seseorang  di  depan  hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki  akte  kelahiran,  banyak  anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Dalam penanganan perkara Anak yang  berhadapan  dengan  Hukum   (ABH), anak juga kerap dirugikan dan kehilangan haknya  karena  penentuan  usia  di  proses peradilan berdasarkan akte kelahiran.
Hak  identitas  bagi  seorang  anak dinyatakan  tegas  dalam  Pasal  5 –undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  menyebutkan bahwa
“Setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.  Kemudian  hal  ini  juga ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang  menyatakan,  ayat  (1)  “Identitas  diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”,  dan  ayat  (2)  menyebutkan bahwa    “identitas  sebagaimana  dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirann”.  Sementara  itu  UUD  1945 Pasal  28  D  ayat (1)  menyatakan bahwa“setiap orang berhak atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain  itu  UUD  1945  juga  memberikan jaminan  atas  status  kewarganegaraan sebagaimana  diatur  dalam  28  D  ayat  (4) yang  menyatakan,  “setiap  orang  berhak atas status kewarganegaraan”.
Selama  ini  pembuatan  akte  kelahiran diatur  dalam  UU  No.  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Dalam  beberapa  pasal  dalam  UU  ini ditegaskan  bahwa  pencatatan  kelahiran diwajibkan  kepada  warga  negara  melului sistem  stelsel  aktif  penduduk.  Penduduk yang harus pro aktif mencatatkan kelahirannya  agar  bisa  memiliki  akte kelahiran.  Hal  ini  tercantum  dalam  Pasal 3, 4, 27 ayat 1, 29 ayat 1 dan 4, 30 ayat 1 dan  6,  32  ayat  1  dan  2,  90  ayat  1  dan  2 serta  penjelasan  Umum  Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi  Kependudukan.  Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga  negara  melaporkan  kelahirannya sampai  sanksi  denda  bagi  siapa  yang melanggar.
Pencatatan  kelahiran  merupakan  hal yang  sangat  penting  bagi  orang  yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran  yang  teratur  maka  berbagai persoalan  dapat  diselesaikan,  misalnya dapat  diketahui  pertambahan  penduduk, hal  ini  akan  membantu  pemerintah  dalam menetapkan kebijaksanaan yang
berhubungan dengan masalah kependudukan.  Ada  3  (tiga)  alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu : 1.  Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai
keberadaan  seorang  anak,  secara individual  terhadap  negara  dan  status anak dalam hukum;
2.  Pencatatan  kelahiran  adalah  elemen penting  dari  perencanaan  nasional. Untuk  anak-anak,  memberikan  dasar demografis  agar  strategis  yang  efektif dapat dibentuk;
3.  Pencatatan  kelahiran  adalah  cara untuk  mengamankan  hak  anak  lain, misalnya  identifikasi  anak  sesudah berperang,  anak  ditelantarkan  atau diculik,  agar  anak  dapat  mengetahui orang  tuanya  (khususnya  jika  lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat  akses  pada  sarana  atau prasarana  dalam  perlindungan  negara dalam  batas  usia  hukum  (misalnya  : pekerjaan,  rekruitment  ABRI,  dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.
Selain  undang-undang  ini  memberikan kewajiban  dan  tanggung  jawab  kepada
negara,  pemerintah,  pemerintah  daerah dan  masyarakat,  undang-undang  ini  juga memberikan  kewajiban  dan  tanggung jawab  kepada  orang  tua  dalam  hal perlindungan  kepada  anak,  mengasuh, memelihara,  mendidik,  dan  melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya,
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan  pendidikan  karakter  dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
Untuk  anak-anak  yang  tidak  diketahui orangtua  danasal-usulnya  seperti  anak- anak  yang  dibuang,  maka  pencatatan kelahirannya  didasarkan  pada  laporan orang  yang  menemukan  dilengkapi  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan  bangsa  dan  negara, setiap  anak  perlu  mendapat  perlindungan dan  kesempatan  yang  seluas-luasnya untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara optimal  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan  anak  dengan  memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Mengenai  tanggung  jawab  negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur dalam
beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan  dan  memberikan  tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak  tanpa  membedakan  suku,  agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran,  dan  kondisi  fisik  dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati  hak  anak  dan  bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah  daerah  berkewajiban  dan bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam
penyelenggaraan  perlindungan  anak  di daerah  yang  dapat  diwujudkan  melalui upaya daerah
membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan  ketersediaan  sumber  daya  manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Selain  kewajiban  dan  tanggung  jawab sebagaimana  di  atas  negara,  pemerintah, dan  pemerintah  daerah  juga  menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan  hak  dan  kewajiban  orang tua,  wali,  atau  orang  lain  yang  secara hukum bertanggung jawab terhadap anak,
mengawasi penyelenggaraan
perlindungan  anak,  menjamin  anak  untuk mempergunakan haknya
dalam menyampaikan  pendapat  sesuai  dengan usia  dan  tingkat  kecerdasan  anak,  serta kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang paling  penting  adalah  menyelenggarakan pendidikan  dasar  minimal  9  (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada anak  untuk  memperoleh  pendidikan  serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan  cuma-cuma  atau  pelayanan khusus  bagi  anak  dari  kurang  mampu, anak  terlantar,  dan  anak  yang  tinggal didaerah terpencil. Semoga amanah besar yang  diberikan  oleh  undang-undang  ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah  dan  pemerintah  daerah  demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.
Faktor  Yang  Menjadi    Kendala  Dalam Pendaftaran Akta Kelahiran
Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah,  tanggung  jawab  dan  kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak  boleh  lagi  berpangku  tangan  dan bermasa  bodoh  dalam  hal  perlindungan kepada  anak,  diantara  kewajiban  dan tanggung  jawab  masyarakat  diantaranya adalah  melakukan  kegiatan  peran  serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan  anak.  Permasalahan  yang dihadapi pihak Yayasan adalah:
1.  Panti  asuhan  kurang  memahami  hak-
hak anak terkait dengan pendokumentasian identitas anak pada akte kelahiran. 2.  Panti asuhan kurang memahami
persyaratan  administratif  pengurusan akte kelahiran.
3.  Panti asuhan kurang memahami prosedur pengurusan Akte kelahiran.
4.  Pengalaman Panti asuhan dalam mengurus  akte  kelahiran  memakan waktu penerbitan cukup lama,
sementara  anak  dihadapkan  pada kebutuhan akan pendidikan
melanjutkan  sekolah  ke  jenjang  yang lebih  tinggi  dimana  memerlukan  syarat adanya akta kelahiran.
5.  Panti  Asuhan  beranggapan  mengurus akte  kelahiran  memerlukann  biaya cukup  besar  apalagi  jika  anak  sudah besar.
Yayasan  Darul  Aitam  dan  Darul Khidmat Sidogiri yang terletak di Surabaya sebagai  mitra  IbM  merupakan  yayasan yang  mengurusi  anak  yatim  piatu  dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Data awal  teridentifikasi  sejumlah  18  (delapan belas)  anak  yatim  piatu    yang    tidak memiliki  akte kelahiran, namun kondisi  riil anak  yatim  yang  tidak  memiliki  akta kelahiran terhitung sebanyak 10 (sepuluh) anak.    Dalam  perkembangan  terungkap bahwa  permasalahn  yang  dihadapi  oleh kedua  mitra  banyak  disebabkan  oleh persoalan banyaknya dokumen penunjang prasyarat yang tidak dimiliki oleh orangtua anak  /  ibu  yang  ada  di  kedua  mitra, padahal  keberadaan  orang tua/  orang  tua bagi  anak  yatim  merupakan  bagian penting  dalam  pemenuhan  kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pendafaran perolehan akta kelahiran.
Rata-rata para Orang tua yang menitipkan  puta/putrinya  di  yayasan  mitra IbM  berpendidikan  SD  sampai  SMP  serta tidak memiliki penghasilan yang tetap dan bekerja  secara  serabutan.  Ketidaktahuan akan    pentingnya  akta  kelahiran  serta pengaruh  pada  masa  depan  anak  inilah yang    menyebabkan  Orang  tua  atau bahkan  ada  Orang  tua  yang menikah  lagi tidak  mempedulikan  kepentingan  si  anak. Sebenarnya peran Yayasan dapat dianggap penting dalam persoalan kepemilikan  akta  kelahiran  anak  yang
menjadi  tanggungjawabnya  apabila  pada saat  anak  dititipkan  pada  Yayasan  tetap diwajibkan  memenuhi  syarat  bahwa  anak yang  bersangkutan  harus  jelas  status hukumnya,  misalnya  bukan  semata-mata kelengkapan  Kartu  Keluarga  saja  namun dapat  dipersyaratkan  lebih  dari  itu,  salah satunya akta kelahiran atau surat keterangan  lahir  dari  bidan,  rumah  sakit ataupun  dukun  bayi  yang  membantu proses kelahiran anak.
Saat  sosialisasi  ataupun  penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil dan Lembaga Perlindungan Anak Surabaya,  para  Orang  tua  anak  yatim menyadari pentingnya akta kelahiran bagi anak  dan  sangat  berterima  kasih  karena selama ini kebanyakan mereka melakukan pembiaran  terhadap  hak  anak  yang semestinya diperoleh. Proses jemput bola dalam  pengumpulan  berkas  sebenarnya cukup  direspon  dengan  baik,  namun keterbatasan mereka dalam penyimpanan dokumen menyebabkan tertundanya pemberkasan. Meski demikian keberhasilan  pelaksanaan  pendaftaran dan terpenuhinya hak anak telah ditunjukkan  dengan  terdapatnya  4(empat) akta  yang  sudah  berhasil  diperoleh  dan  2 (dua)  dokumen  dalam  proses  serta  4 (empat) lainnya dalam proses pemenuhan pelaporan  pada  kepolisian  atas  hilangnya beberapa dokumen orangtua, salah satunya akta perkawinan.

## KESIMPULAN
1.  Rata-rata  para  Orang  tua  anak  yatim kurang  memiliki  kepedulian  dalam mengurus akta kelahiran bagi anaknya;
2.  Faktor  pendidikan  dan  ketidaktahuan proses  pengurusan  akta  kelahiran menyebabkan  adanya  pembiaran  tidak mengurus  kepentingan  anak  untuk memiliki akta kelahiran;
3.  Kurang  berperan  secara  maksimal pihak  yayasan  dalam  pemenuhan persyaratan  masuk  sebagai  anak  panti asuhan;
4.  Kedua mitra telah teridentifikasi ada 10 (sepuluh)  anak  yang  masih  belum memiliki akta kelahiran.

## SARAN
1.  Peran  pemerintah  daerah  diharapkan secara berkelanjutan melakukan
penyuluhan  terkait  pentingnya  akta kelahiran  bagi  anak,  khususnya  untuk yayasan anak panti asuhan;
2.  Perlu
pendampingan secara berkelanjutan  dari  pihak  kelurahan ataupun  pihak  ketiga  yang  dapat membantu  proses  pengurusan  dan pendaftaran akta kelahiran;
3.  Peran aktif Orang tua anak yatim harus secara  berkesinambungan  mengetahui hak-hak anak yang semestinya diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang    Nomor    23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Wali  Kota  (Perwali)  Surabaya
Nomor 39 Tahun 2013.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (MA) Nomor 1 Tahun 2013.