Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi:

## Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung

## Muliana
Muliana-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) was born oate against the dollar fell very sharply, decreased exports and imports, collapsed banking, sluggish real sector and increased unemployment . Thus, on September 3, 1997, the President instructed the Minister of Finance and the Governor of Bank Indonesia to assist national banks which were sick and lacking liquidity. In addition, it provides the option to be merged with healthy banks or if it is successful too, the main focus is to protect depositors. Of the several suspects in the BLBI corruption case, this journal discussion will focus more on the BLBI corruption crime committed by the defendant Syafruddin Arsyad Tumenggung as the Former Chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) or the owner of PT. Fortius Investment Asia by analyzing the verdict that has been handed down against Syafruddin at the district court until the cassation.
Keywords: Corruption; BLBI; Theory of Causes of Corruption; Judicial Corruption.

## Abstrak
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lahir dari krisis ekonomi melanda Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot dan lemah sangat tajam, turunnya ekspor dan impor, perbankan yang kolaps, lesunya sektor riil dan bertambahnya pengangguran.
Sehingga, pada 3 September 1997, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank nasional yang sakit dan likuiditasnya kurang. Selain itu, memberikan opsi untuk digabung dengan bank-bank yang sehat atau jika berhasil juga, maka fokus utama adalah melindungi deposan. Dari beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI, dalam pembahasan jurnal kali ini akan lebih difokuskan terhadap tindak pidana korupsi BLBI yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Pemilik PT. Fortius Investment Asia dengan menganalisis putusan yang telah dijatuhkan terhadap Syafruddin pada Pengadilan negeri hingga kasasi. Kata Kunci: Korupsi; BLBI; Teori Sebab-Sebab Korupsi; Judicial Corruption.

## Jurist-Diction
Volume 7 No. 2, April 2024
How to cite: Muliana, ‘ Judicial Corruption dan Analisis Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Likuiditas Bank Indonesia Berdasarkan Teori Sebab-sebab Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung’ (2024) Vol. 7 No. 2 Jurist-Diction
Histori artikel: Submit 15 November 2023; Diterima 5 Februari 2024; Diterbitkan 19 April 2024.
DOI:
10.20473/jd.v7i2.56407 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 360 Muliana: Judicial Corruption dan...

## Pendahuluan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) lahir dari situasi yang pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot dan lemah dengan sangat tajam, turunnya ekspor dan impor, perbankan yang kolaps, lesunya sektor riil dan bertambahnya pengangguran. Sehingga, pada 3 September 1997, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank nasional yang sakit dan likuiditasnya kurang. 1 Dalam rangka menyelesaikan bank-bank yang bermasalah tersebut, BPPN kemudian membuat perjanjian sebagai berikut:
1.  Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Di mana pemerintah bersama pemegang saham Bank Beku Operasional (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Master  Refinancing  and  Notes Issuances Agreement (MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai melalui BPPN;
2.  Pengkonversian BLBI pada Bank Take Over (BTO) menjadi Penyertaan Modal Sementara;
3.  Mengalihkan uang bank ke pemegang saham pengendali melalui pola penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali dengan menandatangani salah satu jenis Perjanjian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yaitu Akta Pengakuan Utang (APU). 2
Bersamaan dengan penandatanganan perjanjian MSAA, pemerintah yang diwakili BPPN, mengeluarkan klausul Release and Discharge (R&D) yang menyatakan tagihan BLBI menjadi lunas dan pemerintah tidak akan melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran yang dilakukan bank serta melepas seluruh jaminan yang dulu diikat BLBI. 3
1 Lily Evelina Sitorus, ‘ Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)’ (2002), Skripsi , Program Sarjana Universitas.[3].
2 Bank Indonesia, Mengurai Benang Kusut BLBI Jilid II (Bank Indonesia 2001).[12-25].
3 Lily Evelina Sitorus, Op.Cit .[4].
Dari beberapa tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI, dalam pembahasan jurnal kali ini akan lebih difokuskan terhadap tindak pidana korupsi BLBI yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung selaku Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Pemilik PT. Fortius Investment Asia.
Sebagaimana dapat diketahui beberapa fakta hukum berikut ini:
a.  Terdakwa yaitu Syafruddin Arsyad Tumengung adalah Ketua BPPN berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 37/M Tahun 2002 tanggal 22 April 2002 periode 2002-2004;
b.  Terdakwa sebelum menjabat sebagai Ketua BPPN 2002-2004, menjabat sebagai Sekretaris KKSK yang pernah menerima usulan dari Ketua BPPN saat itu (Glenn M.S Yusuf mengenai hutang petambak, adanya usulan tersebut terdakwa membuat draft keputusan KKSK untuk dimintakan persetujuan dari Ketua KKSK (Kwik Kian Gie) yang kemudian mengeluarkan Keputusan KKSK No. KEP.20/M.EKUIN/04/2000 tertanggal 27 April 2000;
c.  Keputusan KKSK tersebut berisi tentang penyelesaian kredit Petambak Plasma PT DCD dan PT WN, dengan cara menentukan sustainable debt maksimal Rp 135 Jt per petambak plasma menjadi Rp 1,34 sekian M dari total utang petambak sebelumnya Rp 4,98 sekian M, sehingga utang petambak unsuistainable debt sebesar Rp 3,55 sekian M yang disampaikan penagihannya oleh AMC – BPPN kepada AMI – BPPN, kemudian dialihkan penagihannya kepada pemilik dan atau pemegang saham PT DCD dan PT WM yaitu Sjamsul Nursalim sebagaimana yang diterangkan oleh Kwik Kian Gie yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua KKSK;
d.  Terdakwa selaku sekretaris KKSK diminta oleh Ketua KKSK agar dilibatkan dalam penyelesaian utang petambak dan pada 30 Mei 2000 bersama dengan Dira K. Mochtar dan Thomas Maria melakukan presentasi di depan jajaran Gubernur, DPRD dan petambak di Lampung dan pada kesempatan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa KKSK menyetujui merestrukturisasi utang petambak menjadi maksimal Rp 100 Jt per petambak, sehingga selisihnya sebesar Rp 3,5 T dari kewajiban petambak akan dihapus bukukan dan porsi unsustainable debt dan diupayakan untuk ditagihkan kepada pemilik dan/atau pemegang saham PT DCD dan PT WM yaitu Sjamsul Nursalim. Mengenai rencana “penghapusbukuan” tersebtu tidak tercantum dalam Keputusan KKSK 27 April 2000 yang ditandatangani oleh Ketua KKSK mengenai penghapusbukuan piutang petambak Dipasena;
e.  17 Januari 2001 Dira K. Mochtar sebagai group Head dalam memonya memberikan informasi mengenai status update dari penanganan utang Dipasadena dan melaporkan tentang adanya usulan restrukturisasi dari Dipasena kepada BPPN dan memo ini ditujukan kepada Irwan Siregar selku Ketua Deputi Ketua AMK, Riswinandi selaku Kepala Divisi LWO dan Terdakwa Syafrudiin Arsyad Temenggung selaku Sekretaris KKSK. Dan pada memo

## Muliana: Judicial Corruption dan...
tersebut dilaporkan mengenai utang unsustainable kepada pemegang saham dan dilaporkan bahwa BPPN pada tanggal 22 Desember 2000 telah mengeluarkan Surat Eksekusi Jaminan Perusahaan (Call Corporate Guarentee) terhadap PT DCD dan PT WM dan terhadap Surat Eksekusi Jaminan Peruahaan tersebut, Pihak debitur memberikan tanggapan sebagaimaan surat No. 118 dan 119 tanggal 22 Desember 2000 yaitu mengajukan permohonan kebijakan kepada BPPN agar tidak melaksanakan eksekusi jaminan perusahaan dan debitur akan mengajukan usulan restrukturisasi utang khsususnya terkait porsi utang unsustainable debt.
f.  Pada 17 Januari 2001 tersebut dilakukan pertemuan antara Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Sekretaris KKSK bersama dengan Pihak  BPPN yang diwakili oleh Dira K. Mochtar dan pihak debitur sendiri diwakili Mulyati Gozali, yang dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai masalah usulan dari debitur (PT DCD) No. SCF/DCD/001/MG/01 tanggal 9 Januari 2001 yaitu pihak debitur menyetujui keputusan KKSK untuk merestrukturisasi utang petambak plasma DCD dan WM maksimum Rp 135 Jt per petambak plasma atau Rp 1,4 T untuk seluruh plasma, sedangkan untuk porsi unsutainable debt sejumlah +- Rp 1,475 T dengan kata pihak debitur dibebani tanggung jawab sebesar Rp 455 M dan pertemuan tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 26 Februari 2001 di mana Ketua BPPN Edwin Gerungan menyampaikan usulan Restruktrurisasi Utang Petambak Plasma PT DCD dan PT WM kepada Menteri Keuangan dan tembusannya kepada terdakwa selaku sekretaris KKSK. 4

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Di mana pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST., Putusan Banding Nomor 29/PID.SUS- TPK/2018/PT.DKI, 5 Putusan Kasasi Nomor 1555 K/PID.SUS/2019. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan kasus yang dianalisis. 6
4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.PST.
5 Putusan Banding Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2016). [133].
Analisis Jenis Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Tumenggung Berdasarkan Teori Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi

## Teori Sebab-Sebab Tindak Pidana Korupsi
Sebelum memasuki bahasan analisa kasus berdasarkan teori sebab-sebab tindak pidana korupsi, alangkah lebih baik jika kita mengetahui ada teori apa saja yang termasuk dalam teori sebab-sebab tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam uraian berikut:
a.  Teori Korupsi Jack Bologne GONE Theory (GONE = Greed + Opportunity + Need + Expose) Dalam teori ini, faktor-faktor penyebab korupsi yaitu:
- Keserakahan (greed) yang berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi.
- Kesempatan (opportunity) ditandai dengan adanya organisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu untuk membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan.
- Kebutuhan (needs) yang erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- Pengungkapan (expose) yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
b.  Teori Korupsi Robert Klitgaard CDMA Theory (CORRUPTION = Directionary + Monopoly – Accountability) Dalam teori ini korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas.
c.  Teori Korupsi Donald R. Gressey (Fraud Triangle Theory) Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi dan rasionalisasi. Di mana ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi.
d.  Teori Willingness and Opportunity to Corrupt Dalam teori ini korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).
e.  Berdasarkan Motivasi Pelaku Seperti disampaikan dalam berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi lima. Yakni, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara. 7
7 Komisi Pemberantasan Korupsi RI, ‘Teori-teori Penyebab Korupsi’ (Pusat Edukasi Antikorupsi),<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/teori- teori-penyebab-korupsi#:~:text=Salah%20satu%20teori%20korupsi%20menurut,berkaitan%20 dengan%20individu%20pelaku%20korupsi.>, dikunjungi pada 11 Januari 2021.

## Muliana: Judicial Corruption dan...
Analisis Jenis Tindak Pidana Korupsi Syafruddin Arsyad Tumenggung: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT. PST., Putusan Banding Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI dan Putusan Kasasi Nomor 1555 K/PID.SUS/2019.
Pembahasan dalam analisis kali ini, penulis akan membahas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari keseluruhan putusan yaitu mulai dari tingkat pertama, banding hingga kasasi. Yang menjadi fokus utama dalam menentukan tindak pidana apa yang dilakukan terdakwa, penulis mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST, sebagaimana telah dinyatakan dalam amar putusan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 8
Analisis berdasarkan teori korupsi Jack Bologne (GONE Theory), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

## 1.  GREED (Keserakahan)
Unsur ini ditandai dari diri terdakwa sendiri, di mana keserakahan yang penulis maksud adalah dalam soal harta kekayaan hingga jabatan, seperti diketahui dalam fakta hukum di persidangan bahwa sebelum menjabat sebagai Ketua BPPN 2002-2004, terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KKSK. Sebagaimana disebutkan dalam persidangan pada saat terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KKSK, BPPN hanya dapat melakukan penghapusan piutang dengan taat cara, syarat dan ketentuan yaitu dengan ditetapkan lebih dahulu oleh pihak BPPN serta harus dengan persetujuan Menteri yang kemudian membuat terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebesar itu sebagai Sekretaris KKSK, sehingga terdakwa menjadi Ketua BPPN 2002-2004 menggantikan I Putu Ary Suta.
8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, sebelum menjadi Ketua BPPN terdakwa juga menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha. Dari sepak terjang jabatan yang pernah dijabat oleh terdakwa tentunya memiliki kewenangan yang juga sangat memiliki pengaruh besar khususnya dalam pengambilan suatu keputusan.
Perlu diketahui juga sebagaimana dalam majalah TEMPO disebutkan bahwa rincian gaji seorang Ketua BPPN adalah Rp 75 Jt gaji pokok, namun, setiap akhir bulan di slip gajinya total jenderal tercatat jumlah bersih tentunya setelah dipotong pajak sekitar Rp 130 Jt. Hal ini didukung dengan tunjangan di luar gaji pokok seperti tunjangan kendaraan Rp 25 Jt, tunjangan kredit perumahan rakyat Rp 30 Jt dan berbagai tunjangan lainnya seperti handphone, sopir dan bahan bakar. Tercatat pada Maret 2003 tersebut terdakwa juga masih mengantongi tunjangan cuti sebesar Rp 130 Jt. Dari jumlah yang besar ini tentunya sangat dirasa cukup jika kita melihat bagaimana taraf hidup di Indonesia. Namun, terdakwa tetap saja memiliki keserakahan dan tidak puas dengan gaji sebesar itu sehingga dengan kewenangannya sebagai Ketua BPPN secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi.

## 2.  Opportunity (Kesempatan)
Unsur kesempatan ini merunut penulis dapat dilihat dari segi kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua BPPN, dengan kewenangan sebagai Ketua BPPN akhirnya terdakwa dapat melakukan penghapusan tagihan piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WN serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, setelah sebelumnya pada saat terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KKSK dan belum menjadi Ketua BPPN terdakwa mengetahui bahwa penghapusan piutang dan penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham serta Surat keterangan Lunas (SKL) tidak dapat dilakukan  dikarenakan Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya atas kesalahan representasi ( miisrepresentasi ) piutang BDNI kepada petambak yang diserahkan kepada BPPN dengan keharusan membayar sisa utang Rp 4,58 T. Dengan menerbitkan SKL ini mengakibatkan hak tagih negara kepada Sjamsul Nursalim menjadi hilang, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 4,58 T.

## Muliana: Judicial Corruption dan...

## 3.  Need (Kebutuhan)
Sebagaimana kita tahu, semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula pengeluaran akibat dari gaya hidup dan berbagai faktor kebutuhan lainnya.

## 4.  Expose (Pengungkapan)
Terhitung sejak 2002 terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN hingga kasus ini di proses di pengadilan pada tahun 2018 yaitu selama 16 tahun Jaksa Agung dan KPK masih belum bisa menemukan bukti yang kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan, hal ini tentunya kurangnya pengungkapan dan penindakan tegas atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini peran KKSK juga sangat penting dalam pengecekan ulang SKL yang dikeluarkan oleh Ketua BPPN melalui tim independen yang dalam prosesnya masih terdapat kekurangan. Namun, perlu diketahui pula pada kasus ini posisi terdakwa tidak melakukan tindak pidana sendirian, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Dorojatun Kuntjoro-Jakti selaku Ketua KKSK, sehingga analisis penulis adalah masing-masing pihak saling bekerja sama agar tidak terungkap hal-hal yang dapat dicurigai oleh aparat penegak hukum lainnya. Bahkan beberapa kali terdakwa terjerat kasus hukum namun selalu tidak cukup bukti hingga dikeluarkannya SP3 terhadap kasus tersebut.
Analisis berdasarkan teori korupsi Robert Klitgaard (CDMA Theory), dengan unsur-unsur sebagai berikut: Corruption = Directionary + Monopoly – Accountability Directionary (Kekuasaan)
Kekuasaan yang dimiliki terdakwa selaku Ketua BPPN sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKL terhadap Sjamsul Nursalim.

## 1.  Monopoly (Monopoli)
Diketahui bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua BPPN dan Dorojatun Kuntjoro-Jakti menjabat sebagai Ketua KKSK, di mana dalam melaksanakan tugasnya terdakwa yang memberikan rekomendasi atau usulan kepada KKSK, sehingga atas usulan tersebut dapat dimintakan keputusan dari KKSK No. Kep.01/K/ KKSK/05/2002 yaitu mengembalikan aset piutang petambak udang PT DCD dan
PT WM sehubungan dengan adanya MSAA dari Sjamsul Nursalim yang semula di Divisi Litigasi ke program penjualan aset AMK, kemudian terdakwa mengeluarkan instruksi dengan memonya tanggal 12 Mei 2002 yang kemudian dapat dengan mengabaikan bahwa Sjamsul Nursalim tidak kooperatif karena selalu menolak untuk melaksanakan SK KKSK tanggal 27 April 2000.
Kemudian, mereka juga mengetahui bahwa piutang petambak udang yang dijadikan aset pembayaran atau pengurang kewajibannya yang diperjanjikan oleh Sjamsul Nursalim dalam MSAA adalah macet, namun Dorojatun Kuntjoro-Jakti tetap menyampaikan dan memberikan tembusan kepada terdakwa  selaku Ketua BPPN. Maka, dengan ini kekuasaan yang memiliki kedudukan penting saat itu yaitu Ketua KKSK dan Ketua BPPN yang diduduki oleh orang yang secara bersama- sama melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga, terdapat unsur monopoli dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus korupsi dana BLBI ini.
Selain itu, pada 29 Oktober 2003 diketahui bahwa terdakwa dan Itjih S.
Nursalim melakukan pertemuan di kantor BPPN bersama jajaran BPPN dan pihak auditor ERNST & YOUNG yang membahas materi yang sam dengar rapat tanggal 21 Oktober 2003 dan menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap utang petambak PT DCD dan PT WM.
Setelah itu, terdakwa dan Dorojatun menghadiri Rapat Kabinet Terbatas 11 Februari 2004 dan mengusulkan penghapusbukuan utang petambak senilai Rp 2,8 T dan terdakwa tidak melaporkan bahwa Sjamsul Nursalim melakukan misrepresentasi dan usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Presiden.
Terdakwa mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN kepada Dorojatun Kuntjoro-Jakti selaku Ketua KKSK yaitu mengusulkan agar KKSK memberikan keputusan yaitu penghapusan atas porsi utang unsustainable petambak plasma sebesar ± Rp.2,8 Triliun, dan mengatakan usulan tersebut didasarkan pada hasil Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 11 Februari 2004, kemudian Dorojatun Kuntjoro-Jakti menyetujui dan sependapat dengan apa yang diusulkan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan mengeluarkan Keputusan Nomor KEP. 02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004, dan kenyataannya diketahui baik

## Muliana: Judicial Corruption dan...
Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan Dorojatun Kuntjoro-Jakti yang hadir dalam Ratas tersebut mengetahui kalau Ratas tidak pernah mengambil keputusan atau memberikan persetujuan untuk dilakukan penghapusan atas porsi hutang petambak tersebut. Dan dalam keputusan yang ditandatangani oleh Dorojatun Kuntjoro-Jakti tersebut selaku Ketua KKSK mengatakan mencabut 2 (dua) SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan kepada Sjamsul Nursalim menjadi tidak berlaku, serta mengakibatkan hilangnya hak tagih negara atau BPPN kepada Sjamsul Nursalim.

## 2.  Accountability (Kurangnya Akuntabilitas)
Kurangnya akuntabilitas dapat dilihat bahwa BPK melakukan audit terhadap dana BLBI dimulai atau hanya pada saat era Presiden Habibie, padahal dana BLBI telah ada sejak era Presiden Soeharto tepatnya pada tahun 1998, walaupun dalam rentang waktu yang tidak jauh, namun tetap saja audit BPK ini penulis anggap sebagai suatu tindakan yang terlambat menangani kasus dana BLBI khususnya dalam penyaluran dana dan mengejar para obligor yang menerima dana. Selain itu, kurangnya akuntabilitas juga ditunjukkan secara jelas oleh kinerja terdakwa yang mengeluarkan SKL dengan mengabaikan kendala yang pada kenyataannya terjadi bahwa Sjamsul Nursalim masih memiliki kewajiban untuk membayar kepada negara sebesar Rp 4,58 T.

## Analisis berdasarkan Teori Willingness and Opportunity to Corrupt
Dalam teori ini korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan).
Sebagaimana analisis di atas, dapat dilihat adanya kesempatan dari segi kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa selaku Ketua BPPN, dengan kewenangan sebagai Ketua BPPN akhirnya terdakwa dapat melakukan penghapusan tagihan piutang BDNI kepada petambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WN serta menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, setelah sebelumnya pada saat terdakwa menjabat sebagai Sekretaris
KKSK dan belum menjadi Ketua BPPN terdakwa mengetahui bahwa penghapusan piutang dan penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham serta Surat keterangan Lunas (SKL) tidak dapat dilakukan  dikarenakan Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya atas kesalahan representasi ( misrepresentasi ) piutang BDNI kepada petambak yang diserahkan kepada BPPN dengan keharusan membayar sisa utang Rp 4,58 T. Dengan menerbitkan SKL ini mengakibatkan hak tagih negara kepada Sjamsul Nursalim menjadi hilang, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 4,58 T.
Selain itu, adanya niat dan keinginan yang ditandai dengan adanya pertemuan antara terdakwa dan Itjih S. Nursalim di Kantor BPPN yang menyepakati bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi. Kemudian, terdakwa dan Dorojatun mengusulkan penghapusbukuan  utang petambak sebesar Rp 2,8 T tetapi tidak disetujui pada saat RATAS oleh Presiden. Namun, terdakwa tetap mengirimkan Ringkasan Eksekutif BPPN kepada Dorojatun Ketua KKSK untuk memberikan penghapusan utang petambak yang sebenarnya tidak disetujui dalam RATAS.
Sehingga Dorojatun menyetujui dan mengambil keputusan yang mengatakan mengatakan mencabut 2 (dua) SK KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan kepada Sjamsul Nursalim menjadi tidak berlaku, serta mengakibatkan hilangnya hak tagih negara atau BPPN kepada Sjamsul Nursalim.
Judicial Corruption dan Analisis Putusan Bebas Kasasi Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung: Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 1555 K/PID.

## SUS/2019
Hal yang sangat menjadi sorotan dalam proses persidangan terdakwa kasus tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah putusan bebas yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam Sidang Kasasi. Hal ini menurut penulis kurang tepat, dikarenakan jika dilihat lebih dalam dari kronologi yang telah terjadi telah memenuhi unsur-unsur dakwaan dan melihat di balik kasus yang saya dapat katakan adalah korupsi sebagaimana

## Muliana: Judicial Corruption dan...
fakta-fakta hukum yang telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi pada judex factie , di mana memang apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai Ketua BPPN yang telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL dan mengakibatkan hak tagih Negara kepada Sjamsul Nursalim menjadi hilang adalah hal yang merugikan negara. Sebagaimana terdakwa sebelum menjabat sebagai Ketua BPPN Terdakwa Adalah Sekretaris KKSK, di mana pada tahun 2001 terdakwa terlibat dalam restrukturisasi piutang BDNI yang dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui terlebih dahulu bahwa piutang tersebut bermasalah.
Kemudian, setelah menjabat sebagai Ketua BPPN terdakwa mengeluarkan SKL atas piutang BDNI kepada petambak udang sebanyak 4,8 T. Yang kemudian, uang sejumlah yang dihapuskan secara tidak langsung telah menguntungkan Sjamsul Nursalim karena tidak perlu membayarkannya kepada negara. Hal ini merupakan sebab-sebab adanya tindak pidana korupsi sebagaimana teori yang telah diuraikan di atas. Sehingga, besar kemungkinan ini bukanlah atas perintah jabatan dan terdakwa tidak seharusnya dibebaskan. 9 Kemudian, dari beberapa fakta yang didapat mengenai bebasnya terdakwa pada saat kasasi ini juga diduga karena adanya faktor judicial corruption , dengan dugaan adanya pertemuan antara Hakim di Majelis Hakim Kasasi dengan Penasihat Hukum terdakwa di luar persidangan, di mana hal tersebut dapat dikatakan membuat posisi hakim tidak independen. Bahkan melanggar kode etik hakim dalam menjalankan profesinya. Di mana sebagai seorang hakim seyogyanya harus menjaga dengan siapa dia bertemu baik pada saat menjalankan profesi maupun saat tidak menjalankan profesinya. Terlebih lagi dalam kasus ini Hakim tersebut bertemu dengan Penasihat Hukum terdakwa. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai dugaan dan stigma negatif hingga potensi adanya Judicial Corruption. 10
9 Putusan Kasasi Nomor 1555 K/PID.SUS/2019.
10 Dylan Aprialdo Rachman, ‘Ajukan PK Kasus BLBI, Jaksa Soroti Pertemuan Hakim Agung dan Eks Pengacara Syafruddin Temenggung’ (Kompas.com 2020), <https://nasional.kompas.com/ read/2020/01/09/14103241/ajukan-pk-kasus-blbi-jaksa-soroti-pertemuan-hakim-agung-dan-eks- pengacara?page=all>, dikunjungi pada 11 Januari 2021.
Konsep Penanggulangan Judicial Corruption di Indonesia
Judicial Corruption merupakan hal yang sangat berbahaya dan perlu dihindari di Indonesia. Selain itu, perlu ditanggulangi dengan cara memiliki political will yang kuat dari para penguasa dalam bentuk membuat berbagai kebijakan baik yang bersifat preventif atau pun represif. Bahkan, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus mencerminkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut harus memuat aturan dan bagaimana cara menegakkan aturan tersebut sehingga dapat dieksekusi dengan baik.
Sebagaimana kita ketahui equality before the law, hal ini sangat penting dalam penegakkan hukum khususnya dalam hal konteks judicial corruption untuk tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar hukum sekalipun itu adalah aparat penegak hukum atau pemerintahan sendiri. Bahkan menurut hemat penulis, terlebih lagi bagi jajaran pengadilan maka yang diperlukan adalah bagaimana seyogyanya membuat kebijakan aturan hukum mengenai pemberatan penjatuhan sanksinya, tidak hanya yang ada pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dikarenakan mereka adalah public figur yang seyogyanya menjadi contoh perihal baik dan buruk bagi masyarakat.
Bahkan cara yang paling radikal untuk menanggulangi judicial corruption adalah menghentikan rantai Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam proses perekrutan menjadi aparat penegak hukum ataupun pemerintahan. Hal ini perlu dilawan dengan adanya transparansi dan kejujuran dari penyelenggara perekrutan. 11
Jika judicial corruption bersumber dari masalah integritas moral, maka perlu dilakukan langkah-langkah mengenai mental treatment dengan mengeksplorasi berbagai nilai budaya dan agama agar dapat menjadi spirit dan guidence dalam tugas-tugas mereka. Bahkan dalam hal ini perlunya penegakkan kode etik yang ketat bagi setiap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik masing-masing profesinya. 12
11 Eman Suparman, ‘Artikel Kehormatan: Judicial Corruption dan KKN Karena Rusaknya Integritas Moral Hakim Serta Aparatur Sipil Negara’ (2014) Vol. 1 Jurnal Ilmu Hukum.[217-226].
12 Abdul Kholiq, ‘Fenomena Judicial Corruption dan Upaya Penanggulangannya’ (2002), Vol. 9 Jurnal Hukum.[12].

## 372 Muliana: Judicial Corruption dan...

## Kesimpulan
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia merupakan sejarah korupsi terbesar di Indonesia yang pernah ada. Tidak hanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh obligor atau segelintir penguasa yang mempunyai kewenangan besar dalam suatu pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis teori sebab-sebab tindak pidana korupsi kasus Syafruddin Arsyad Tumenggung memenuhi unsur-unsur teori sebab- sebab korupsi, sehingga menurut hemat penulis sudah sepantasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung menjadi terpidana kasus tindak pidana korupsi dana BLBI. Namun, di lain hal dalam proses sidang Kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung diputus bebas dengan alasan Majelis Hakim salah menerapkan hukum pada sidang sebelumnya di judex faxtie . Namun, menurut hemat penulis hal tersebut tidaklah tepat dikarenakan bebasnya Syafruddin Arsyad Tumenggung malah menimbulkan dugaan adanya potensi judicial corruption yang dapat terjadi pada saat penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dana BLBI di lingkup pengadilan yang dengan adanya pertemuan Hakim dan Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Tumenggung di luar pengadilan sebelum putusan kasasi disebutkan oleh Majelis Hakim yang kemudian diputuskan bahwa Hakim tersebut melanggar kode etik profesi hakim.

## Daftar Bacaan

## Buku
Indonesia, Bank., Mengurai Benang Kusut BLBI Jilid II (Bank Indonesia 2001).
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Prenadamedia Group 2016).

## Jurnal
Kholiq, Abdul., ‘Fenomena Judicial Corruption dan Upaya Penanggulangannya’ (2002) Vol. 9 Jurnal Hukum.
Suparman, Eman., ‘Artikel Kehormatan: Judicial Corruption dan KKN Karena Rusaknya Integritas Moral Hakim Serta Aparatur Sipil Negara’ (2014), Vol.
1 Jurnal Ilmu Hukum.

## Skripsi
Sitorus, Lily Evelina., ‘ Release and Discharge Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus Kebijakan Penyelesaian BLBI)’ (2002), Skripsi , Program Sarjana Universitas.

## Laman
Rachman, Dylan Aprialdo., ‘Ajukan PK Kasus BLBI, Jaksa Soroti Pertemuan Hakim Agung dan Eks Pengacara Syafruddin Temenggung’ (Kompas.com 2020), < https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/14103241/ajukan-pk-kasus- blbi-jaksa-soroti-pertemuan-hakim-agung-dan-eks-pengacara?page=all >, dikunjungi pada 11 Januari 2021.
RI, Komisi Pemberantasan Korupsi ‘Teori-teori Penyebab Korupsi’ (Pusat Edukasi Antikorupsi), < https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/ infografis/teori-teori-penyebab-korupsi#:~:text=Salah%20satu%20teori%20 korupsi%20menurut,berkaitan%20dengan%20individu%20pelaku%20 korupsi .>, dikunjungi pada 11 Januari 2021.

## Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

## Putusan
Putusan Banding Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.
Putusan Kasasi Nomor 1555 K/PID.SUS/2019.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN JKT.PST.
Muliana: Judicial Corruption dan... --halaman ini sengaja dibiarkan kosong--