## Upaya Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual    Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak
(P2TP2A) Di Kabupaten Maros
Recovery Of The Children As A Victim Of Sexual Violence By An Integrated Service Center For Empowering Women And Children  In Maros
Andi Megadara Santri Ramadhana *1 , Haeranah 2 , Wiwie Heryani 2
* Email: megadara@gmail.com
1 Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

## ABSTRAK
Kekerasan  seksual  pada  anak  merupakan  segala  kegiatan  yang  terdiri  dari  aktivitas  seksual  yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual  pada  anak  merupakan  suatu  kejahatan  yang  kerap  terjadi  di  lingkungan  keluarga  ataupun lingkungan  masyarakat.  Dibutuhkan  pemulihan  berupa  pendampingan  kepada  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  agar  anak  dapat  kembali  pulih  dan  menjalankan  hidupnya  dengan  baik. Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris  yang  dilakukan  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data melalui wawancara,  observasi  serta  pengumpulan  data  dan  data  yang  diperolah  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  pendampingan sebagai  upaya  pemulihan  serta  kendala  dalam  pelaksanaan  pendampingan  kepada  anak  korban kekerasan seksual.
Kata Kunci: Pendampingan, Kekerasan Seksual, Anak

## ABSTRACT
Sexual violence against children is all activities consisting of sexual activity carried out forcibly by adults on children or by children against other children. Sexual violence against children is a crime that  often  occurs  in  the  family  or  community  environment.  Recovery  is  needed  in  the  form  of assistance to children who are victims of sexual violence so that children can recover and live their lives  well.  This  research  is  a  normative-empirical  research  conducted  at  the  Integrated  Service Center for the Empowerment of Women and Children in Maros Regency. Data collection techniques through  interviews,  observations  and  data  collection  and  the  data  obtained  were  analyzed descriptively  qualitatively.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  implementation  of assistance  as a  recovery  effort  as  well  as obstacles  in  the  implementation  of  assistance to children who are victims of sexual violence.
Keywords : Accompainment, Sexual Violence, Children
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Anak  adalah  anugrah  yang  diberikan oleh  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  baik  itu seorang laki-laki ataupun seorang
perempuan.  Anak  merupakan  penerus  masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara  untuk  mencapai  kesejahteraan  di masa  depan.  Oleh  karena  itu,  sudah
sepantasnya  anak  mendapatkan  perlakuan yang  baik  dengan  cara  dirawat,  dididik, dijaga dan dlilindungi oleh negara sebagaimana  dijelaskan  dan  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
Tetapi pada kenyataannya, anak masih kerap  mendapakatkan  perlakuan  yang  tidak layak  bahkan  menjadi  korban  dari  suatu kejahatan. Tidak jarang media menunjukkan maraknya kasus  kekerasan seksual terhadap anak  yang  terjadi  di  lingkungan  terdekat anak.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak seakan  menjadi  suatu  fenomena  yang  wajar dengan jumlah kasus yang hampir meningkat setiap tahunnya.
Hal  ini  tentu  merupakan  suatu permasalah yang harus mendapatkan perhatian  dari  berbagai  pihak.  Mengingat bahwa  anak  merupakan  makhluk  yang lemah  dibandingkan  orang  dewasa  serta dampak  dari  kejahatan  seksual  dapat memberikan  rasa  sakit  fisik,  psikis,  serta rasa  trauma  yang  berkepanjangan  terhadap anak maka sudah sepantasnya anak mendapatkan  perlindungan  yang  lebih khusus dibandingkan orang dewasa.
Perlindungan ini juga termasuk perlindungan  kepada  anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual berupa
pendampingan  maksimal  sebagai  bentuk pemulihan terhadap korban sehingga mampu  kembali  pulih  dan  menjalankan hidpnya sebagai anak pada umumnya.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Maros  merupakan salah  satu  intansi  yang  berperan  dalam memberikan  pelayanan  kepada  korban kekerasan seksual dengan melakukan koordiansi  bersama  instansi  lainnya  dalam memberikan pendampingan maksimal kepada  korban  kekerasan  seksual.  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian  untuk  mengetahui  penanganan apa  saja  serta  kendala  yang  terjadi  dalam pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi  korban  kekerasan  seksual  sebagai bentuk  perlindungan  dalam  hal  pemulihan anak korban kekerasan seksual.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  melakukan  pendekatan dengan  melihat  fakta-fakta  serta  fenomena yang terjadi di masyarakat untuk menguraikan  penerapan  hukum  di  dalam kenyataan.  Pendekatan  dilakukan  dengan menganalisis peraturan perundang- undangan yang terkait dengan topik masalah serta  melihat  bagaimana  aturan  terkait dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak khususnya  pemberian  pendampingan  yang dimaksudkan  untuk  memberikan  pemulihan
kepada  anak  yang  menjadi  korba  kekerasan seksual  terlaksana  sebagaimana  diatur dalam hukum positif Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penanganan Pendampingan Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekerasan Seksual di Pusat
Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di Kabupaten Maros
Permasalahan  perempuan  dan  anak  di Kabupaten Maros semakin kompleks. Kasus kekerasan  terhadap  anak  baik  itu  kejahatan seksual,  kekerasan  psikis,  KDRT,  kasus penelantaran  anak  serta  kasus  lainnya  yang menyebabkan  anak  berhadapan  hukum mengalami  peningkatan  bahkan  selama  tiga tahun  terakhir.  Hal  ini  tentunya  akan mengancam  tumbuh  dan  kembang  anak secara sempurna. Pemerintah sebagai representasi negara berkewaijan dan bertanggungjawab untuk memenuhi, melindungi  dan  menghormati  hak-hak  anak dan  perempuan  sebagai  bagian  dari  Hak Asasi Manusia.
Kabupaten  Maros  telah  mengeluarkan Peraturan  Bupati  Maros  Nomor  34  Tahun 2013  tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Maros  yang  telah disempurnakan dan dicabut dengan Peraturan  Bupati  Maros  Nomor  59  Tahun 2017  Tentang  Pusat  Pelayanan  Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten  Maros  serta  Peraturan  Bupati
Maros  Nomor  13  Tahun  2017  tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros.
Pelayanan  Terpadu  ini  merupakan serangkaian  kegiatan  untuk  melakukan penanganan  dan  pe  rlindungan  bagi  korban tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak  termasuk  di  dalamnya  tindak  pidana perdagangan orang. Beliau juga mengatakan bahwa Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten  Maros  bekerja  sama  dengan instansi atau lembaga terkait serta masyarakat  sebagai  satu  kesatuan  dalam menyelenggarakan pendampingan kesehatan, pendampingan sosial,
pemulangan,  reintegrasi  sosial  dan  bantuan hukum. Penganana yang dilakukan menerapkan  system  dan  mekanismer  kerja secara  konprehensif  integratif,  terbuka  dan mudah  dijangkauTidak  hanya  kekerasan seksual,  P2TP2A  juga  menangani  berbagai kasus  kekerasan  serta  pelantaran  terhadap anak  dan  perempuan  yang  terjadi  di Kabupaten  Maros.  Berikut  data  yang menunjukkan  jenis  kekerasan  serta  jumlah kasus  yang  ditangani  oleh  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Anak  (P2TP2A)  Kabupaten  Maros  selama tiga  tahun  terakhir  yaitu  pada  tahun  2018, 2019, dan tahun 2020.
Tabel 1 . Data Jenis dan Jumlah Kasus
Kekerasan Pada Anak dan Perempuan Tahun 2018 – 2020 No   Jenis Kelamin 2018 2019 2020 1 Penelantaran Ekonomi  2 5 4 2 Penelantaran anak 4 2 2 3 Anak berhadapan dengan hokum (ABH) 2 4 1 4 Pelecehan seksual 8 9 12 5 Penelantaran pendidikan 2 1 1 6 Kekerasan psikis 6 9 4 7 Kekerasan fisik 7 7 6 8 KDRT 11 7 13 9 Hak asuh anak 2 2 5
Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros
Tabel  1,  menunjukkan  jenis  serta jumlah  kekerasan  yang  terjadi  pada  anak dan perempuan di Kabupaten Maros selama tahun  2017,  2018,  serta  tahun  2019  yang ditangani  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. beberapa jenis kasus kekerasan menunjukkan  peningkatan  setiap  tahunnya, tetapi  ada  juga  kasus  yang  menunjukkan adanya  pengurangan  setiap  tahunnya.  Dari tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  kasus kekerasan  seksual  serta  kasus  KDRT  yang menjadikan  anak  dan  perempuan  sebagai korban  memiliki  jumlah  kasus  terbanyak selama 3 tahun terakhir.
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  dan  perempuan  di  Kabupaten  Maros memang  menunjukkan  jumlah  yang  lebih banyak  dibandingkan  jenis  kekerasan  lain,
hal  ini  tentu  mengingat  bahwa  anak  dan perempuan  sangat  rentan  menjadi  korban kekerasan  khususnya  kekerasan  seksual. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  penulis, bahkan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  di Kabupaten  Maros  mayoritas  korbannya adalah  anak  dengan  usia  yang  beragam. Selama  tiga  tahun  terakhir  anak  menjadi objek  terbesar  kasus  kekerasan  seksual sebagaimana  terdaftar  di  Kantor  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  oelh penulis,  ditemukan  bahwa  beberapa  jenis kekerasan  yang  menjadikan  anak  sebagai korban mengalami kenaikan setiap tahunnya.  P2TP2A  mencatat  sedikitnya terdapat 3 jenis kekerasan yang kerap terjadi dan menjadikan anak sebagai korban. Salah satu jenis kekerasan yang kerap terjadi pada anak  iyalah  kekerasan  seksual.  Anak  yang masih belum memahami dengan baik terkait kejahatan  ini  mudah  dipengaruhi  atau dipaksa  oleh  pelaku  kekerasan  sehingga kerap  menjadi  sasaran  objek  kekerasan seksual.  bukan  hanya  kekerasan  seksual yang  menjadi  ancaman  untuk  anak,  tetapi kasus kekerasan lainnya juga kerap menjadikan anak sebagai korbannya. Hal ini sangat  merugikan  anak  karena  mengingat
dampak  dari  kekerasan  yang  dialami  anak dapat  membahayakan  kehidupan  anak. Tidak  hanya  sakit  fisik,  tetapi  juga menimbukan  gangguan  psikis  yang  sangat berpengaruh  terhadap  kualitas  kehidupan anak. Berikut data yang menunjukan jumlah dan  jenis  kasus  kekerasan  terhadap  anak  di Kabupaten  Maros  selama  tahun  2018  – 2020.
Tabel 2. Data Jumlah Kekerasan Terhadap
Anak Tahun 2018-2020 No. Jenis Kekerasan 2018 2019 2020 1. Penelantaran Ekonomi - 2 - 2. Penelantaran Anak 2 1 1 3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 1 4 - 4. Pelecehan Seksual 6 8 9 5. Penelantaran Pendidikan 1 1 1 6. Kekarasan Psikis - - 1 7. Kekerasan Fisik 2 2 2 8. KDRT 1 - 2 9. Hak Asuh Anak - - -
Sumber : Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros
Berdasarkan  Tabel  2  dapat  dilihat bahwa  jumlah  kasus  kekerasan  seksual terhadap  anak  paling  besar  dibandingkan kekerasan  lainnya  di  Kabupaten  Maros setiap  tahunnya  selama  tiga  tahun  terakhir. Hal  ini  tentu  menjadi  perhatian  besar mengingat  bahwa  kekerasan  seksual  dapat memberikan  dampak  negative  terhadap anak.  Data  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros bahkan
menunjukkan angka terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami
peningkatan  setiap  tahunnya.  Tidak  hanya anak perempuan yang menjadi korban tetapi juga  anak  laki-laki  kerap  menjadi  korban kekerasan seksual.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh penulis,  ditemukan  fakta  bahwa  anak  laki- laki  juga  kerap  menjadi  korban  pelecehan seksual oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab.  Sama  halnya  dengan kasus  anak  perempuan,  kenyataan  bahwa pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  laki- laki  juga  merupakan  orang  terdekat  dari pelaku. Bukan hanya oknum yang berada di lingkungan  sekolah,  pertemanan,  ataupun lingkungan  bermain  anak,  tetapi  ada  juga kasus  dimana  anak  laki  laki  mendapatkan pelecehan  seksual  dari  keluarganya  sendiri. Lingkungan  yang  seharusnya  melindungi dan  menjamin  kehidupan  anak  melah menjadi  boomerang  bagi  anak  tersebut. Anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan  yang  baik  serta  penuh  dengan keceriaan dan kebahagiaan malah mendapatkan perlakuan  yang tidak senonoh dan dapat menghancurkan masa depan anak. Berikut  data  yang  menunjukkan  jumlah kasus kekerasan seksual pada anak berasarkan gender di  Kabupaten  Maros selama tiga tahun terakhir.
Mengingat  bahwa  anak  yang  menjadi korban kekerasan akan mengalami penderitaan baik  secara fisik  maupun psikis
maka diperlukan pemulihan agar anak dapat kembali melanjutkan hidupanya sebagaimana  mestinya.  Dengan  adanya pendampingan maka diharapkan  anak dapat pulih dari rasa sakit dan traumanya sehingga dapat kembali menjalani hidup sebagaimana mestinya.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Maros  merupakan suatu  layanan  terpadu  yang  menyediakan program  pendampingan  dengan  berbagai jenis  kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan korban.  Pendampingan  yang  dimaksud meliputi  perlindungan  hukum,  penanganan medis,  psikologis  serta  pendampingan  oleh tenaga ahli di bidangnya sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  terkait  dengan jaminan  terhadap  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  khususnya  anak  yang menjadi  korban  dalam  suatu  kejahatan. Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Maros,  Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  yang
merupakan  bagian  dari  Dinas  Perlindungan Anak dan Perempuan melaksanakan program  pendampingan  serta  program lainnya  dengan  tujuan  sebagai  upaya perlindungan  terhadap  anak  serta  sebagai upaya  pemulihan  terhadap  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  khususnya  anak yang menjadi korban kekerasa.
Model layanan terpadu yang dikembangkan  oleh  P2TP2A  Kabupaten maros  merupakan  layanan  terpadu  berbasis jaringan  atau  system  rujukan.  Pelayanan berjejaring  merupakan  pelayanan  yang dilakukan  oleh  institusi  pemberi  layanan secara  terpisah  yang  diselenggarakan  oleh beberapa  lembaga  layanan.  Jika  suatu lembaga  layanan  yang  dibutuhkan  tidak tersedia  maka  korban  akan  dirujuk  ke institusi  pelayanan  lain  sesuai  kebutuhan korban.  Meski  demikian  lembaga  yang memberikan rujukan tetap harus bertanggung  jawab  atas  keseluruhan  proses rujukan  pelayanan  yang  diperlukan  bagi korban  hingga  penanganan  selesai.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  koordinasi dan  sinergi  yang  terjaga  antar  lembaga untuk  memberikan  layanan  kepada  korban. Adapun  proses  pengaduan  yang  diterima oleh P2TP2A sebelum melakukan pelayanan  pendampingan  adalah  sebagai berikut :

## 1. Pelapor Melapor Secara Langsung
Pelapor  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  korban,  keluarga  korban,  ataupun masyarakat  yang  datang  secara  langsung, menyampaikan  melalui  sambungan  telepon, ataupun menyampaikan surat terkait dengan adanya tindak kekerasan.
a. Pelapor datang sendiri secara langsung
1) Korban  diterima  oleh  petugas
P2TP2A  yang  ditugaskan  untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pemgaduan adalah korban kekerasan;
2) Bila  saat  itu  korban  dalam keadaan  tertekan,  luka  parah, pingsan  dan  sebagainya,  maka langkah pertama penanganan medis bagi korban dan
identifikasi  cepat  dapat  dilakukan berdasarkan  keterangan  keluarga atau pendamping lainnya;
3) Apabila  korban  berada  dalam kondisi gawat, maka  segera dilakukan  intervensi  krisis  sesuai dengan langkah-langkah penanganan korban krisis; 4) Apabila identifikasi cepat menunjukkan bahwa pengadu adalah  korban  kekerasan  dan dalam kondisi yang memungkinkan untuk
diwawancarai, maka petugas menawarkan kepada korban untuk menjalani proses wawancara;
5) Diskusikan  dengan  korban  atau pendamping tentang pilihan layanan  yang  dibutuhkan  korban baik itu pendampingan kesehatan, psikologi, pendampingan konsultasi,  mediasi  rehabilitasi
social, bantuan hukum atau pemulangan dan reintegrasi;
6) Pilihan  yang  diambil  oleh  korban akan  menjadi  dasar  pemberian pelayanan selanjutnya;
7) Dalam  kasus  anak  yang  tidak mempunyai pendamping atau wali,  maka  satu  atau  dua  petugas dapat  mengambil  kewenangan khusus  dengan  prinsip  untuk kepentingan terbaik untuk anak.
b. Pengaduan melalui telepon
1) Dalam  hal  pengaduan  dilakukan pelapor  melalui  telepon,  petugas menyiapkan buku pencatatan kasus  dan  formulir  penerimaan kasus  melalui  telepon  dan  buku daftar rujukan lengkap;
2) Apabila  korban  hanya  meminta informasi,  petugas  disarankan untuk  tidak  sekedar  meminta informasi  tetapi  juga  mendorong korbam untuk lebih berani mengemukakan masalahnya;
3) Menyampaikan  informasi  tentang layanan  yang tersedia di P2TP2A yang  berkaitan  dengan  masalah yang diungkapkan oleh pengadu;
4) Akhiri pembicaraan dengan rumusan tindak lanjut dan kesediaan  untuk  mendampingi
dalam  menggali  dan  mengambil solusi;
5) Bila memungkinkan, korban diminta  untuk  dating  secara langsung  agar  dapat  memperoleh pelayanan yang lebih maksimal.
c. Pengaduan melalui surat
1) Petugas  membaca  surat  yang masuk, kemudian surat disampaikan kepada petugas yang
terkait  dengan  substansi  masalah untuk dianalisa dan segera ditanggapi;
2) Apabila  di  dalam  surat  terdapat indikasi  bahwa  pelapor  adalah korban  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) atau hubungan  sedarah,  maka  segera dikoordinasikan dengan kepolisian; 3) Apabila tersedia pelayanan pengaduan  (kepolisian,  rumah sakit,  atau  lembaga  pemerhati perempuan dan anak) yang tergabung  dalam  P2TP2A  yang lokasinya  lebih  dekat  dengan rumah  korban,  maka  petugas harus  menginformasikan  melalui surat  dengan  nama  dan  alamat layanan pengaduan terdekat dengan rumah korban;
4) Surat  dibuat  rangkap  dua,  satu copy  untuk  dikirimkan  kepada korban dan satu  copyan  disimpan sebagai arsip;
5) Surat  dikirim  dalam  amplop tertutup berperakat tanpa memakai nama instansi/lembaga;
6) Copy  surat  diarsipkan  dalam folder khusus
2. Pelapor  Dirujuk  oleh  Lembaga- Lembaga  Pemerhati,  Masyarakat atau Media Massa
Apabila korban datang karena rujukan oleh  lembaga-lembaga  atau  individu  lain, maka  korban  diterima  sebagaimana  korban yang  datang  secara  langsung.  Tetapi sebelum  melakukan  wawancara  terhadap korban,  petugas  harus  memeriksa  terlebih dahulu  surat  ataupun  data  data  yang dikirmkan  oleh  lembaga  atau  individu perujuk.  Dalam  hal  tidak  ada  surat  rujukan ataupun  data-data  penyerta,  maka  langkah- langkah penanganannya sama dengan korban yang datang secara langsung.
3. Pelapor Datang Dengan Cara

## Dijangkau oleh Petugas
Apabila  korban  tidak  bisa  datang langsung,  P2TP2A  akan  mengirimkan petugas  untuk  melakukan  pengjangkauan dan  menawarkan  pelayanan  kepadanya. Pengjangkauan  juga  bisa  menjadi  tindak lanjut dari pengaduan melalui telepon, SMS,
ataupun  surat  oleh  korban  maupun  pihak lain serta pemberitaan media massa.
Penjangkauan dapat pula tidak dilakukan  di  tempat  tinggal  korban  bila korban  merasa  tidak  aman  melakukan pengaduan  dan  wawancara  di  rumah. Adapun langkah-langkah penjangkauan yang dilakukan oleh petugas adalah sebagai berikut :
a. Sebelum  melakukan  penjangkauan,
maka  petugas  P2TP2A  berkoordinasi dengan  petugas  P2TP2A  (bila  ada) pada lokasi dimana korban berada;
b. Setelah  berkoordinasi  maka  petugas mendatangi lokasi korban dan membawa korban ke P2TP2A terdekat atau  langsung  ke  P2TP2A  Kabupaten Maros;
c. Jika  korban  dalam  kondisi  yang kurang  aman,  maka  petugas  harus memastikan  terlebih  dahulu  tentang keamanan  korban  dan  dirinya  sendiri dengan berkoordinasi dengan Polres/Polsek  pada  lokasi  dimana korban berada;
d. Petugas  melakukan  pemetaan  cepat tentang situasi di lokasi penjangkauan dan  menentukan  strategi/  jalan  masuk yang  paling  aman  untuk  menjangkau korban;
e. Memperkanalkan diri dan
menyapaikan  tujuan  penjangkauan dan manfaatnya untuk korban;
f. Memastikan  bahwa  korban  setuju dengan tawaran penjangkauan;
g. Mendiskusikan  tentang  hal  kemanan yang mesti diperhatikan;
h. Untuk korban anak, melakukan proses tersebut dengan keluarga yang bertanggung jawab;
i. Pastikan  adanya  pendamping  yang dipercaya  oleh  anak  untuk  turut  serta ke P2TP2A;
j. Jika korban menolak untuk melakukan proses  pendampingan,  lebih  kanjut petugas mengajak korban untuk membuat  perencanaan  penyelamatan diri  yang  mencakup  cara  melarikan diri  dari  rumah,  cara  mencapai  tujuan penyelamatan, penyimpanan dokumen penting dan uang bekal;
k. Sebelum meninggalkan tempat, petugas  memberikan  nomor  kontak yang  bisa  dihubungi  jika  sewaktu- waktu korban berubah fikiran;
l. Memulai  wawancara  dengan  korban, bila korban telah menyatakan persetujuannya;
m. Langkah-langkah  selanjutnya  sama dengan  penerimaan  pengaduan  bagi pelapor yang datang langsung;
n. Sebelum meninggalkan tempat, petugas  memberikan  nama,  alamat, dan  nomor  kontak  dan  meminta  agar korban menyimpannya di tempat yang aman.
Setelah  adanya  aduan  terkait  dengan kasus  kekerasan seksual terhadap anak baik yang  melapor  secara  langsung,  mendapat rujukan dari lembaga lain, ataupun dijangkau  oleh  petugas  maka  langkah selanjutnya  adalah  memberikan  pelayanan penanganan kepada anak berupa pendampingan berdasarkan kebutuhan korban. Pemberian pelayanan atau penangan kepada  anak  dilihat  dari  kebutuhan  korban. Terdapat beberapa pelayanan pendampingan disertai  dengan  kerjama  sama  antara lembaga terkait untuk memberikan penanganan  terbaik  kepada  anak  yang menjadi korban kasus kekerasan seksual.
Beberapa lembaga yang kerap mengirimkan rujukan ataupun menjadi mitra kerjasama  P2TP2A  Kabupaten  Maros  yaitu Polsek  atau  Polres,  Dinas  Sosial,  Dinas Pendidikan,  Rumah  Sakit,  Puskesmas,  serta Lembaga  lain  yang  sekira  mendapatkan laporan  terkait  dengan  adanya  anak  yang menjadi  korban  kekerasan  seksual  lalu merujuk  ke  P2TP2A  untuk  selanjutnya dilakukan penanganan. Begitupun sebaliknya,  dalam  keadaan  tertentu  korban yang  mendapatkan  penanganan  di  P2TP2A
akan dirujuk ke lembaga terkait sebagaimana kondisi atau kebutuhan korban untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Hal  ini  untuk  memaksimalkan  penanganan kepada anak korban kekerasan seksual.
Jika  suatu  kembaga  tidak  dapat memberikan pelayanan kepada korban maka akan  dirujuk  ke  lembaga  lain  untuk mendapatkan pendampingan atau pelayanan sesuai  kebutuhan  korban.  Akan  tetapi lembaga yang merujuk masih harus bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan  pendampingan  kepada  korban dari  awal  hingga  akhir  sehingga  lembaga yang  merujuk  korban  ke  lembaga  lain karena keterbatasan tidak lepas tanggungjawab  begitu  saja.  Koordinasi  dan sinergitas  antar  lembaga  dalam  upaya pemulihan terhadap korban dapat memaksimalkan proses pendampingan kepada korban.
4. Layanan atau Pendampingan

## Kesehatan/ Pemulihan Medis
Layanan  kesehatan  atau  pemulihan medis  oleh  P2TP2A  akan  bekerja  sema dengan lembaga kesehatan dalam memberikan  pelayanan  kepada  anak  yang menjadi korban kekerasan seksual. Lembaga  kesehatan  dalam  hal  ini  Dinas Kesehatan  beserta  jajarannya  termasuk Rumah Sakit Umum Daerah serta Puskesmas  berkoordinasi  dengan  P2TP2A jika terdapat anak yang mengalami
kekerasan  seksual.  Anak  yang  menjadi korban kekerasan seskual akan mendapatkan  pelayanan  sesuai  dengan kebutuhan.  Jika  korban  merupakan  pasien kritis  maka  akan  mendapat  fasilitas  rawat inap dan jika korban merupakan pasien non kritis  dan  memungkinkan  untuk  tidak dirawat  inap  maka  korban  hanya  akan mendapat  fasilitas  rawat  jalan.  Hal  ini berlaku  bagi  korban  yang  dirujuk  ataupun tidak  dirujuk  dari  P2TP2A.  Bagan  di  atas juga  menunjukkan  bawah  hasil  pelayanan rawat  inap  ataupun  rawat  jalan  kepada korban  harus  disampaikan  ke  secretariat P2TP2A.  pelayanan  kesehatan  kepada korban  di  Rumah  sakit  bertujuan  sebagai berikut :
a. Memberikan  pelayanan  kesehatan/ medis lanjutan kepada korban kekerasan  seksual  sesuai  dengan standar  profesi  dan  Hak  Asasi Manusia (HAM)
b. Jika  korban  membutuhkan  perawatn, tenaga  kesehatan  wajib  memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban
c. Memberikan informasi prosedur pelayanan  atau  pemulihan  medis untuk korban
d. Memberikan layanan konsultasi
kesehatan  kepada  setiap  korban  yang dirujuk ke Rumah Sakit
e. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan  terhadap  korban  atau visum  et  repertum jika  diminta  oleh penyidik kepolisian atau surat keterangan  medis  yang  memiliki kekuatan  hokum  yang  sama  sebagai bukti
f. Menyediakan layanan intervensi Terepatik  (bersifat  klinis-psikologi), khususnya bagi korban dengan dampak  trauma berat .
g. Membuat  laporab  untuk  menerangkan kondisi  psikologis  kejiwaan  yang dialami korban sebagai dampak kekerasan yang dialaminya.
Selain  Rumah  Sakit  sebagai  lembaga kesehatan  yang  bersinergi  dengan  P2TP2A dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan atau  pemulihan  kepada  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual,  juga  terdapat Puskesmas  dimana  lembaga  ini  juga memfasilitsai  pelayanan  kesehatan  kepada korban  kritis  ataupun  korban  yang  tidak kritis. Puskesmas juga merupakan salah satu lembaga  kesehatan  yang  bersinergi  dengan P2TP2A  dalam  memberikan  pelayanan kesehatan  ataupun  pemulihan  pada  korban. Seperti  halnya  dengan  Rumah  Sakit, lemabaga ini juga bertujuan untuk memberikan  arahan,  pelayanan  konsultasi, dan lain lain sebagai upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Pemberian  pelayanan  kepada  korban oleh  Puskesmas  didasarkan  pada  keadaan dimana di beberapa tempat Puskesmas lebih mudah  dijangkau  daripada  Rumah  Sakit sehingga  dibutuhkan  koordinasi  yang  baik antar lembaga dalam memberikan pelayanan yang maksimal.
a. Pasien Non Kritis Melakukan
pendaftaran atau administrasi sebelum memperoleh pelayana kesehatan
termasuk
konseling medis. Selanjutnya
koordinasi  dan  rujukan  ke  layanan P2TP2A (24 Jam) untuk mendapatkan penanganan lanjutan (konseling, pemulihan, psikologis, bantuan hokum, dan sebagian yang dibutuhkan korban).  Tim  P2TP2A  kemudian melakukan konseling awal, pencatatan kasus,  mengoordinasikan,  merujuk serta mendamping korban oleh anggota  tim  lainnya  sesuai  kebutuhan layanan yang dibutuhkan korban.
b. Pasien Kritis
Segera mendapatkan penanganan P3K sambal  menyelesaikan  pendaftaran atau  admnistrasi  termasuk  terkait kasus.  Selanjutnya  dirujuk  ke  Rumah Sakit  untuk  mendapatkan  pelayanan medis  lebih  lanjut,  lalu  melakukan koordinasi dengan tim P2TP2A
(layanan  24  jam)  untuk  penanganan lebih lanjut.

## 5. Layanan Hukum
Tidak  hanya  layanan  kesehatan  yang diberikan  kepada  korban,  tetapi  juga layanan  hokum  sebagai  salah  satu  upaya pemulihan  terhadap  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual.  Layanan  hukum yang  dimaksud  adalah  adanya  bantuan hukum terhadap anak yang menjadi korban . Dalam  negara  hukum  tentunya  negara mengakui serta melindungi segala hak asasi manusia  setiap  individu.  Pengakuan  negara terkait dengan hak individu ini dapat dilihat dalam  persamaan  kedudukan  semua  orang di  hadapan  hukum.  Suatu  negara  hukum tentunya harus memperlakukan semua orang sama tanpa membedakan atau membandingkan setiap individu berdasarkan latar belakangnya.
Layanan hukum yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  bantuan  hukum  yang diberikan  kepada  korban  berupa  pelayanan serta  pendampingan  kepada  korban  dalam pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan keterangan narasumber, diketahui bahwa dalam pelayanan hokum terdapat empat mekanisme  layanan  yang  akan  diberikan korban yaitu konsultasi hokum, perlindungan hokum, pendampingan hokum, serta penanganan hukum.
Mekanisme  pelayanan  hokum  diberikan kepada  korban  dengan  melihat  kebutuhan korban.  Seperti  halnya  dengan  pelayanan kesehatan,  dalam  memberikan  bantuan hokum  P2TP2A  juga  bekerjasama  dengan lembaga  lain  dalam  memberikan  pelayanan yang maksimal kepada korban.
a. Konsultasi Hukum
1) Korban bias dating untuk melakukan konsultasi hukum kepada  unit  PPA  Polres  atau Konsultan  Hukum  p2TP2A  atau LBH  rujukan  untuk  mendapatkan gambaran  posisi  hukum  atas kasus  yang  dialami  korban  atau informasi-informasi lain yang memperkuat  pengetahuan  atau pemahaman  hukum  korban  untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat.
2) Jika berdasarkan konsultasi,
korban memilih atau
menginginkan menindaklanjuti penyelesaian kasusnya secara hukum,  maka  dapat  langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres atau ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PUPA)
3) Bilamana tersangka dalam  hal  ini
masih  berumur  kurang  dari  18 tahun maka perlu adanya
kerjasama dengan
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) b. Perlindungan Hukum
1) Dalam  hal  korban  mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan  kekerasan  kembali  serta tindakan-tindakan  lain  sebagai balas  dendam  pelaku,  maka  atas permintaan korban atau permintaan  secretariat  P2TP2A (situasi  mendesak  yang  tidak memungkinkan mendapat persetujuan  dari  korban)  atau tidak ada permintaan maka P2TP2A  atau  lembaga  yang menerima pengaduan awal berkoordinasi dengan Polsek setempat dan UPPA Polres Maros untuk  memberikan  perlindungan segera  dan  pengentian  kekerasan yang dialami
2) Selanjutnya  Polsek  setempat  atau UPPA  Polres  Maros  mengambil langkah-langkah perlindungan sesuai dengan prosedur berdasarkan  ketentuan  yang  ada serta  tetap  mempertimbangkan nilai-nilai  atau  prinsip  hak  asasi manusia
3) Langkah-langkah perlindungan tersebut  dilakukan  atau  diberikan
kepada korban dengan berkoordinasi  dengan  Sekretariat P2TP2A.\
c. Pendampingan Hukum
1) Bilamana  korban  membutuhkan pendampingan  hukum  atau  kuasa atau  penasehat  hukum,  maka secretariat  pelayanan  P2TP2A berkoordinasi  dengan  Konsultan Hukum  P2TP2A  atau  kepada LBH dengan rujukan
2) Selanjutnya atas permintaan korban  dan  secretariat  pelayanan, Konsulhtal  Hukum  P2TP2A  atau LBH  memberikan  pendampingan hukum pada setiap tahapan/proses hukum  yang  ditempuh  korban dengan  tetap  mempertimbangkan prinsip-prinsip  hak  asasi  dan pendampingan untuk korban kekerasan seksual.
d. Penanganan Hukum
1) Kelanjutan  segala  tahapan  atau proses  hukum  tatkala  korban memutuskan  atau  memilih  jalur hukum  sebagai  salah  satu  cara untuk  menyelesaikan  kasusnya atau untuk mendapatkan keadilan, proses tersebut meliputi
konseling/ konsultan hukum,
pendampingan/kuasa hukum,
pelaporan/pengaduan di
kepolisian  dan  seterusnya  hingga pada  proses  peninjauan  kembali/ PK  di  Mahkamah  Agung  (MA), hingga  terdapat  putusan  hukum berkekuatan  hukum  tetap  atau hingga  telah  memenuhi  rasa keadilan bagi korban
2) Bilamana tersangka dalam  hal  ini masih  berumur  kurang  dari  18 tahun maka perlu adanya kerjasama  dengan  BAPAS  atau LSM/  pendampingan  dari  LSM anak.

## 6. Layanan  Pemulihan  Psikologis  dan Spritual
Beberapa  pelayanan    psikologis  dan spiritual  dalam  pemulihan  korban,  yaitu sebagai berikut:
a. Memberikan  konsultasi/  konseling psikologis  bagi  korban  kekerasan seksual;
b. Memberikan penguatan mental spiritual  bagi  anak  korban  kekerasan sesuai dengan agamanya;
c. Memberikan konseling lanjutan/ therapy bagi korban;
d. Memberikan pencerahan dan sosialiasasi kepada masyarakat termasuk  remaja  dalam  berbagai bentuk  atau  media  tentang  kekerasan terhadap anak;
e. Memberikan  rujukan  lewat  divisi pelayanan  medis  jika  korban  sudah
mengalami  gejala  klinis  (penanganan psikologi dan psikiater);
f. Layanan konsultasi/ therapy / konseling untuk pelaku kekerasan;
g. Layanan shelter /  rumah  perlindungan sementara;
Terkait  dengan  mekanisme  pelayanan ini,  jika  ada  korban,  maka  terlebih  dahulu dilakukan konseling, jika korban memerlukan  pelayanan  medis,  maka  akan dilakukan  rujukan  ke  divisi  Pelayanan Medis. Jika korban membutuhkan perlindungan  rumah  aman  sementara  maka akan  dirujuk  ke shelter. Jika  berdasarkan pemeriksaan  dokter  dan  konselor  atau pendamping  ditemukan  gejala-gejala  yang memerlukan  intervensi/  tindakan  penguatan psikologis  dari  sisi  agama  (penyuluh kementerian  agama  dan  lain-lain),  apabila ditemukan gejala-gejala yang perlu dilakukan  intervensi/  tindakan  psikologis lanjutan  maka  dapat  dilakukan  koordinasi atau  rujukan  ke  psikolog  atau  psikiater sesuai  dengan  kebutuhan  untuk  pemulihan psikologis  korban.  Untuk  penanganan  lebih lanjut, korban kemudian dapat dirujuk untuk mendapatkan pelayanan lain yang dibutuhkan  korban  untuk  pemulihan  dan penguatannya  seperti  ke  Rumah  Sakit Daerah.

## 7. Layanan Psikososial
Layanan  psikosial  ini  berfungsi  untuk menerima pengaduan/ laporan terkait adanya anak yang menjadi korban kekerasan, selanjutnya melakukan identifikasi  akan  bentuk  penguatan  social dan  penguatan  ekonomi  untuk  menguatkan atau  mengembalikan  kepercayaan  diri korban sehingga mampu melanjutkan kehidupannya.  Layanan  ini  juga  bertujuan untuk  melakukan  pendataan  terkait  korban yang  akan  menerima  fasilitas  ekenomi termasuk  rencana  dan  anggara  kegiatan berupa  pelatihan  dan  keterampilan  serta pemberian modal.
Layanan  psikososial  juga  diberikan dalam  bentuk  layanan  konseling  kepada korban terkait kegiatan produktif yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemulihan. Hal ini tentu memperhatikan keadaan dan kebutuhan korban. Selain itu, juga diharapkan  dengan  layanan  ini  dapat memberikan  ruang  kepada  masyrakat  untuk dapat  secara  aktif  ikut  serta  dalam  proses pemulihan korban utamanya dalam memberikan  kesempatan  kepada  korban untuk  kembali  menata  hidupnya  dalam lingkungan  social  sehingga  korban  dapat melanjutkan  kehidupannya  bahkan  menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Layanan Pendidikan
atau

## Konseling Pendidikan
Layanan  Pendidikan  merupakan  suatu pendampingan  yang  diberikan  mengingat bahwa Pendidikan sangat penting bagi anak. Sehingga sudah selayaknya anak mendapatkan Pendidikan yang baik sebagaimana  yang seharusnya. Menurut Ibu Sulastri,  SH.  MH  Adapun  mekanisme layanan bimbingan dan konseling Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Menerima  pengaduan  atau  laporan terkait  adanya  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  di  lingkup sekolah dan sederajat;
b. Mengoordinasikan  kasus  kekerasan pada  anak  yang  terjadi  di  tingkat sekolah kepada P2TP2A;
c. Melakukan  penanganan  kasus  secara berjenjang  mulai  dari  tingkat  sekolah (Guru  Konseling),  Kepala  Sekolah,
UPTD  Pendidikan  Kecamatan,  Dinas Pendidikan  dan  P2TP2A  serta  aparat penegak hukum;
d. Melakukan tindakan pencegahan kekerasan di tingkat satuan
Pendidikan;
e. Melakukan  koordinasi  dengan  aparat penegak  hukum  untuk  menangani Pendidikan  anak  yang  berhadapan dengan hukum;
9. Kendala  –  Kendala  dalam  Proses
Pendampingan  Kepada  Anak  di P2TP2A Kabupaten Maros
a. Faktor Hukum
Kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  merupakan  suatu  fenomenal  sosial yang  tidak  jarang  ditemui  dalam  kehidupan masyarakat.  Dalam  berbagai  media  dapat dilihat  berbagai  kasus  kekerasan  yang menjadikan  anak  sebagai  korbannya.  Tidak hanya  anak  perempuan,  bahkan  anak  laki- laki  juga  kerap  menjadi  korban  kekerasan seksual  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggungjawab. Tidak hanya di lingkungan masyarakat, sekolah atau lingkungan bermain  yang dapat  menjadikan anak  sebagai  korban,  bahkan  tidak  sedikit keluarga teredekat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Hal ini tentu menjadi permasalah yang harus  mendapatkan  perhatian  dari  segala pihak,  mengingat  bahwa  anak  harus dilindungi  dari  sebala  ancaman.  Kekerasan seksual  yang  dialami  oleh  anak  dapat memberikan  sakit  pisik,  mental,  psikis  atau kejiwaan bagi anak. Hal ini akan mengancam kehidupan anak yang seharusnya  dipenuhi  dengan  kegembiraan sebagaimana anak pada umumnya. Mengingat dampak  ini,  maka  sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan tidak  hanya  perlindungan  dari  segala ancaman kejahatan tetapi juga perlindungan
saat  anak  berhadapan  dengan  hukum termasuk  saat  anak  menjadi  korban  suatu tindak pidana.
Salah  satu  upaya  yang  merupakan jaminan  perlindungan  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  adalah  upaya pemulihan  berupa  pendampingan  oleh  l embaga Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)  yang  merupakan  unit  pelayanan terpadu  yang  memberikan  korban  berbagai layanan  pemulihan  sebagaimana yang dibutuhkan oleh korban.
Tetapi  pada  kenyataannya,  tidak semua anak yang menjadi korban mendapatkan  jaminan  perlindungan  ini. Banyak  anak  yang  kemudian  hidup  dengan rasa  takut,  trauma,  kejiwaan  yang  tidak stabil atau keadaan buruk lainnya. Sementara  dalam  hukum  positif  kita  telah diatur  dengan  jelas  terkait  perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan antara regulasi dengan kenyataan yang  ada.  Dimana  dalam  hukum  positif mengatur  dengan  jelas  terkait  perlindungan ini  tetapi  kenyataan  dalam  masyarakat belum menggambarkan impelementasi yang seharusnya.
b. Faktor Penegak Hukum
Jika  berbicara  tentang  penegakan hukum,  maka  tidak  akan  lepas  dari  peran penegak hukum. Faktor ini sangat mempengaruhi terciptanya penegakan hukum  yang  maksimal.  Jika  dikaitkan dengan  perlindungan  hukum  dalam  hal  ini pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi  korban  kekerasan  seksual  maka penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  masih terdapat  korban  yang  tidak  mendapatkan perlindungan  karena  belum  terjangkau  oleh penegak hukum. Masih banyak korban yang tidak  mendapatkan  keadilan  dalam  kasus yang  dialaminya.  Kasus  kekerasan  seksual tidak  jarang  berujung  pada  tidak  tegaknya kaeadilan  terhadap  korban.  Masih  banyak pelaku  yang  mendapatkan  hukuman  yang tidak  setimpal  bahkan  tergolong  rendah dibandingkan  dengan  trauma  dan  rasa  sakit yang  harus  dialami  anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual.
Penulis beranggapan bahwa kenyataan ini  menjadi  salah  satu  penyebab  kurangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegak hukum di Indonesia sehingga masih banyak yang  memilih  untuk  tidak  melaporkan kejadian  atau  kekerasan  seksual  yang dialami oleh korban kepada pihak berwajib. Khususnya  di  daerah  yang  terpencil  atau sulit  dijangkau.  Kepercayaan  masyarakat kepada  penegak  hukum  merupakan  suatu
kekuatan yang besar dalam memaksimalkan penegakan hukum di negara kita.
Selain itu, dalam proses pendampingan  kepada  korban  juga  kerap terjadi  keadaan  dimana  suatu  instansi  atau lembaga tidak dapat memberikan pendampingan sebagaimana kebutuhan korban  dikarenakan  kurangnya  atau  tidak tersedianya tenaga professional untuk memberikan pelayanan pendampingan kepada  korban  sehingga  harus  dirujuk  ke instansi lain yang memiliki tenaga professional yang dibutuhkan korban. c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor  selanjutnya  adalah  sarana  atau fasilitas  yang  tidak  mendukung  sehingga upaya  pemulihan  terhadap  korban  tidak maksimal.  Masalah utama dalam hal  sarana dan  prasarana  adalah  tidak  adanya  media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya  instansi  P2TP2A  sehingga  masih banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui keberadaan P2TP2A sebagau pusat pelayanan  terpadu  kepada  anak  yang menjadi korban kekerasan.
Hal ini dikarenakan masyarakat terutama  keluarga  atau  lingkungan  terdekat korban  tidak  mengetahui  informasi  terkait adanya  lembaga  pendampingan  ini.  Hal  ini biasanya  dikarenakan  jarak  rumah  korban yang  jauh  dari  perkotaan  sehingga  akses
informasi  sulit  untuk  didapatkan  serta  sulit dijangkau oleh petugas.
Begitu  pula  dengan  beberapa  daerah terpencil  di  Kabupaten  Maros,  yang memiliki  akses  informasi  yang  terbatas sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang tidak  mengetahui  tentang  adanya    lembaga ini.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  sosialisasi yang  lebih  instensif  terutama  di  daerah daerah terpencil sehingga masyarakat mengetahui informasi terkait dengan P2TP2A  agar  segala  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  dapat  ditangani  serta anak  mendapatkan  pendampingan  sebagai upayan pemulihan.
d. Faktor Masyarakat.
Faktor  selanjutnya  adalah  faktor  yang berasal  dari  masyarakat.  Dalam  penelitian ini,  penulis  menemukan  bahwa  masih banyak  masyarkat  yang  tidak  memahami hukum  dengan  baik,  tidak  responsif  atau terbuka dalam peroses pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta masih mendapatkan intervensi dari pihak lain. Berbagai masalah yang  ada  atau  berasal  dari  masyarakat  juga menjadi  hambatan  atau  kendala  dalam memaksimalkan pemulihan korban.
Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  harus dilaporkan  agar  ditangani  oleh  pihak
berwajib.  Masih  banyak  masyarakat  yang merasa  bahwa  jika  suatu  masalah  dikaitkan dengan  hukum  maka  akan  membutuhkan proses penyelesaian yang ribet, membutuhkan  biaya  yang  besar  serta ketakutan-ketakutan    lain  yang  membuat mereka lebih memilih untuk tidak menghiraukan  jikas  terjadi  suatu  tindak pidana.
Ketakutan  masyarakat  terkait  dengan proses  hukum  membuat  banyak  keluarga khususnya  keluarga  korban  yang  akhirnya lebih  memilih  untuk  tidak  melaporkan kekerasan  yang  dialami  oleh  anak.  Mereka tidak  memahami  dan  menyadari  bahwa sebagai  bagian  dari  negara  hukum,  maka setiap  warga  negara  telah  mendapatkan perlindungan hukum serta kesamaan di mata hukum.  Kekerasan  seksual  yang  menimpa anak  sudah  seharusnya  dilaporkan  kepada pihak  yang  berwajib  ataupun  lembaga  yang terkait  agar  pelaku  mendapatkan  hukuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, serta korban mendapatkan  haknya  sebagaimana  dijamin oleh negara.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  perhatian dari  segala  pihak  untuk  menjaga  dan melindungi  anak  yang  haknya  telah  diatur sebagaimana  mestinya.  Jika  mengetahui terjadi  kekerasan  seksual  atau  kekerasan lainnya  yang  menjadikan  anak  sebagai
korban  maka  sudah  sepatutnya  dilakukan pelaporan kepada pihak pihak yang berwenang agar korban segera mendapatkan penanganan  serta  pendampingan  yang maksimal sebagai upaya pemulihan terhadap  korban.  Hal  ini  juga  bertujuan untuk  mencegah  kasus  serupa  terjadi kembali  dengan  memberikan  sanksi  atau hukuman yang setimpal kepada pelaku serta memberikan  contoh  atau  arahan  kepada masyarakat  luar  untuk  tidak  melakukan pierbuatan yang sama dengan pelaku.
Dengan paham dan sadar akan hukum, maka diharapkan semua masyarakat khususnya anak yang memiliki hak istimewa  yang  dijamin  oleh  negara  dapat merasakan  perlindungan  yang  sebagaimana telah  diatur.  Begitupun  dengan  anak  yang berhadapan  hukum  harus  mendapatkan perlindungan  hukum  sebagaimana  telah diatur dalam konstitusi kita.
Selain  itu,  Sebelum  memberikan pendampingan  kepada  korban,  tentunya terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan  untuk  mengetahui  detail  kasus yang  terjadi  pada  korban  serta  untuk mendata  keadaan  dan  kebutuhan  korban. Tetapi  petugas  kerap  kesulitan  untuk mendata  korban  dikerenakan  korban  atau keluarga  yang  tidak  responsif  atau  tidak terbuka  kepada  petugas  yang  melaksanakan tugas.
Begitupula  pada  saat  pendampingan, kendala  yang  sering  dialami  oleh  petugas atau pendamping professional adalah ketidakterbukaan  korban  atau  kelurga.  Hal ini tentu cukup mengganggu proses pendampingan  dikarenakan  diperlukan  info yang  detail  terkait  keadaan  korban,  detail kasus  yang  terjadi  pada  korban  serta  profil dari pelaku untuk kemudian dapat dilakukan pelaporan dan tindakan selanjutnya.
Ketidakerbukaan korban kepada petugas  atau  pendamping  dapat  disebabkan oleh  beberapa  hal.  Pada  beberapa  kasus ditemukan  bahwa  korban  merasa  takut kepada  orang  lain  karena  trauma  setelah mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku. Ketakutan  ini  yang  kerap  membuat  korban menjadi  tidak  percaya  dengan  orang  lain sehingga  sulit  untuk  memberikan  informasi kepada  orang  lain  termasuk  kepada  petugas P2TP2A.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka diperlulkan  untuk  memberikan  suasana kenyanaman  kepada  korban  agar  korban merasa  didengar,  dilindungi  sehingga  tidak lagi  takut  untuk  menyampaikan  segala  rasa trauma  yang  mengganggunya.  Dengan menciptakan  keadaan  yang  hangat  dan penuh  kekeluargaan  akan  membuat  korban sedikit  demi  sedikit  membuka  dirinya  dan tidak  lagi  takut  dengan  orang  lain  sehingga dapat  menerima  pendampingan  dengan
maksimal sebagai bentuk upayan pemulihan korban.
Intevensi  pihak  tertentu  juga  dapat menjadi kendala dalam proses pendampingan  kepada  korban.  Intervensi yang  dimaksud  adalah  tekanan  yang diberikan  oleh  pihak  tertentu  sehingga membatasi  ruang  gerak  korban  yang kemudian berdampak pada proses pendampingan.  Pihak  yang  dimaksud  bias berasal  dari  keluarga  korban,  lingkungan hidup  korban,  atau  pihak  pihak  yang berkepentingan  yang  kemudian  membatasi korban  dalam  proses  pemeriksaan  hingga proses pendampingan.
Dalam  pendampingan  yang  diberikan kepada  korban  dibutuhkan  dukungan  yang maksilal  dari  keluarga,  teman  terdekat, bahkan  masyarakat  agar  memaksimalkan pemulihan korban. Tetapi pada kenyataannya  masih  banyak  pihak  atau kelompok  tertentu  yang  tidak  mendukung dengan  positif  sehingga  korban  tidak menerima segala mekanisme pendampingan dengan maksimal.
Korban yang dalam hal ini merupakan anak harus diberikan perhatian dan dukungan  yang  lebih  besar  termasuk  dalam menerima  layanan-layanan  pendampingan untuk memulihkan keadannya. Jika intervensi  atau  tekanan  masih  diberikan kepada anak maka akan sangat mengganggu
keadaan anak sehingga sulit untuk mengikuti  pendampingan  secara  maksimal. Oleh karena itu, sangat diharapkan sinergitas  yang  positif  dari  segala  pihak untuk  memberikan  perlindungan,  menjaga, memberikan  rasa  aman,  serta  kasih  sayang yang  dapat  membantu  anak  untuk  segera pulih  sari  rasa  takut  atau  rasa  sakit  akibat perlakuan tidak baik yang pernah dialaminya.
Dari segi masyarakat, penulis menemukan fakta bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pendampingan  kepada  anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  masih  sangat minim. Masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap sekitarnya sehingga masih banyak  korban  yang  tidak  mendapatkan haknya. Ketidakpedulian masyarakat dipengaruhi  oleh  ketidakpahaman  terhadap hukum  atau  aturan  yang  berlaku,  rasa individualisme yang tinggi sehingga mengacuhkan sekitarnya serta ketidaksadaran  masyarakat  akan  perannya dalam  mendukung  proses  pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan  seksual.  Keterlibatan  masyarakat dalam  proses  pendampingan  ini  dapat memaksimalkan  upaya  pemulihan  kepada korban  karena  dukungan  dari  masyarakat atau  orang  terdekat  dari  korban  akan memberikan  semangat  dan  energi  yang
positif  kepada  anak  yang  menjadi  korban kekerasan seksual.
Kasus  kekerasan  seksual  merupakan suatu  kasus  pidana  yang  tidak  lagi  asing ditemui  di  Indonesia.  Begitupula  dengan kekerasan seksual pada anak sudah menjadi berita  yang  tidak  lagi  langkah  ditemui.  Hal ini  tentu  menjadi  suatu  fakta  yang menyakitkan  dimana  anak  yang  seharusnya bermain dan belajar menikmati masa kanak- kanaknya malah harus mengalami penderitaan yang besar tidak hanya menimbulkan  sakit  fisik  belaka,  tetapi  juga tidak  jarang  anak  yang  menjadi  korban kemudian  trauma  atau  bahkan  mengalami gangguan  psikis  yang  membuatnya  menjdi pribadi yang murunga tau bahkan tidak lagi melanjutkan pendidikannya.
Perlindungan kepada anak yang berhadapan  dengan  hukum  termasuk  anak yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan secara maksimal. Salah satunya  adalah mendapatkan pendampingan sebagaimana  kebutuhan  korban  sebagai upaya pemulihan korban atas keadaan tidak menyengankan  yang  pernah  dialaminya. Pendampingan  ini  tidak  hanya  bertujuan untuk mengobati rasa skit korban tetapi juga untuk  memulihkan  korban  agar  dapat kembali melanjutkan hidupnya sebagaimana anak pada umumnya.
Tetapi pada kenyatannya masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan  seksual  yang  kemudian  tidak mendapatkan pendampingan atau pelayanan yang  seharusnya.  Sementara  pemerintah telah menyediakan lembaga yang menjalankan  fungsi  tersebut.  Salah  satu penyebab dari keadaan ini adalah munculnya  stigma  yang  kemudian  hidup dan dipahami oleh masyarakat yaitu merasa bahwa  kasus  kekerasan  seksual  yang menimpa  anak  atau  anggota  keluarganya merupakan  aib  yang  tidak  harus  diketahui oleh orang banyak.
Masih banyak keluarga yang beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah suatu masalah yang akan menyebabkan  keluarga  malu  jika  diketahui oleh  orang  lain  sehingga  lebih  memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Stigma  ini  muncul  dikarenakan  beberapa hal.  Diantaranya  adalah  rasa  malu  dan  rasa takut  jika  akan  mendapatkan  cemooh  dari orang  lain  jika  mengetahui  bahwa  telah terjadi  kekerasn  seksua  pada  anak  atau anggota  keluarga  lainnya.  Tidak  hanya  itu, dalam beberapa kasus banyak keluarga yang juga  memilih  untuk  menyembunyikan permasalahan tersebut karena takut anaknya akan  dijauhi  oleh  masyarakat  luar  atau bahkan  dilihat  sebagai  manusia  yang  hina karena  telah  mendapatkan  perlakuan  yang
tidak semestinya. Segala ketakutan ini yang kemudian menjadi salah satu factor mengapa  seringkali  masalah  atau  kasus kekerasan seksual pada anak tidak dilaporkan dan dibiarkan begitu saja.
Tidak  hanya  pada  faktor  masyarakat, tetapi juga faktor kebudayaan mempengaruhi proses pendampingan kepada korban kekerasan seksual dalam hal ini  berkaitan  dengan  stigma  atau  kebiasaan yang ada dalam masyarakat dimana sebagian besar masyarakat masih menganggap  bahwa  kekerasan  seksual masih  merupakan  aib  atau  suatu  keadaan yang  harus  disembunyikan.  Mereka  lebih memilih  untuk  menyimpan  aib  tersebut menjadi sebuah rahasia dibandingkan melaporkan  kekerasan  kasus  kekerasan seksual  yang  terjadi  pada  anak  sehingga menghambat  atau  menjadi  kendala  dalam pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan terpadu  yang  dikembangkan  oleh  P2TP2A Kabupaten  Maros  adalah  layanan  terpadu yang  berbasis  jaringan  atau  menggunakan system  rujukan.  Pelayanan  yang  berjejaring dilakukan  oleh  lembaga  pemberi  layana secara  terpisah  namun  saling  terorganisir. Jika suatu lembaga layanan yang
dibutuhkan tidak tersedia maka korban akan dirujuk  ke  institusi  lain  sesuai  dengan kebutuhan  korban  dan  lembaga  yang merujuk  akan  tetap  bertanggungjawab  atas seluruh proses pendampingan korban hingga selesai.  Untuk  layanan  atau  pendampingan yang diberikan kepada korban dapat  berupa layanan  ksehatan,  layanan  hukum,  layanan pemulihan  psikologis  dan  spiritual,  layanan psikososial,  serta  layanan  bimbingan  dan konseling pendidikan.
Adapun faktor-faktor yang menghambat  pendampingan  kepada  anak korban  Kekerasan  seksual  adalah  faktor penegak  hukum  yaitu  belum  mampu menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat sehingga  masih  terdapat  korban  yang  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  serta  di beberapa  instansi  tidak  tersedia  tenaga professional  sehingga  harus  dirujuk  ke instansi  lain.  Faktor  sarana  atau  fasilitas pendukung berupa kurangnya media informasi yang memuat dengan jelas terkait adanya  P2TP2A  beserta  fungsinya.  Faktor masyarakat  dimana  masih  banyak  yang belum memahami hukum dengan baik, tidak responsif  atau  terbuka  dalam  proses pendampingan  serta  masih  ada  intervensi dari  pihak  lain.  Faktor  kebudayaan  yang ditandai  dengan  masih  kuatnya  stigma masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan  seksual  yang  dialami  oleh  anak
merupakan aib keluarga yang harus dirahasiakan oleh orang banyak

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Sofyan. 2012. Hukum Acara Pidana Suatu
Pengantar.
Rangkang
Education: Yogyakarta
Anton  M.  Moeliono.  1998.  Kamus  Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta.
Arif  Gosita.  1983.  Masalah  Korban  Kejahatan.
Akademika Pressindo: Jakarta.
A.S.  Alam  dan  Amir  Ilyas.  2018.  Kriminologi Suatu  Pengantar.  Prenadamedia  Group: Jakarta.
Darwan  Prinst.  2003.  Hukum  Anak  IndonesiaI.
PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Departemen Sosial Repblik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak.  2007.    Panduan  Pendampingan Anak Nakal. Pusdatin Kesos, Jakarta.
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gutom. 2008.  Urgensi  Perlindungan  Korban Kejahatan.  Antara  Norma  dan  Realita. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
Edi  Suharto.  2005.  Analisis  kebijakan  Publik.
Alfa Beta: Bandung.
Hadi  Supeno.  2010.  Kriminalisasi  Anak.  PT Gramedia Pustaka: Jakarta.
Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum  (Pilihan Metode  dan  Praktik  Penulisan  Hukum). Mitra Buana Media: Yogyakarta Ismantoro  Dwi  Yuwono.  2015.  Penerapan Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual
Terhadap Anak. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
Maya  Indah  S.  2014.  Perlindungan  Korban,
Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminolog. PrenadaMedia Group: Jakarta.
Nashriana.  2012.  Perlindungan  Hukum  Pidana Bagi  Anak  Di  Indonesia.  Rajawali  Pers: Jakarta.
Waluyadi.  2009.    Hukum  Perlindungan  Anak. CV.Mandar Maju: Bandung.
Anastasia  Hana  Sitompul.  2015.  “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual  Terhadap  Anak  di  Indonesia”. No. 1, Lex-Crimen, Vol.IV.
Salmah  Novita  Ishak.  2017.  Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Sebagai  Korban
Kejahatan  Kekerasan  Seksual.  Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  perubahan  atas Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak
Republik  Indonesia,  Undang  –  Undang  Nomor 23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia No.  15  Tahun  2010  tentang  Pedoman Umum Penanganan
Anak
Yang
Berhadapan Dengan Hukum.