## Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Eka Febriani Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman E-mail: eka.febriani@feb.unmul.ac.id

## Abstrak
Pendampingan  ini  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  pengetahuan  mitra kegiatan ini akan perpajakan dan pemenuhan kewajiban peserta yang dalam kegiatan ini adalah wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  dalam  pelaporan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan. Pendampingan ini dilaksanakan pada Unit Mikro sebuah BUMN di Kabupaten Kutai Kartanegara cabang  Tenggarong  dan  Timbau.  Kegiatan  pendampingan  ini  dilaksanakan  dengan  metode pendampingan langsung secara one on one dengan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam pelaporan  SPT  Tahunan.  Selama  kegiatan,  ditemukan  bahwa  faktor  penting  yang  sangat  perlu diperhatikan olah wajib pajak orang pribadi karyawam dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan adalah melakukan penyimpanan data terkait kewajiban perpajakan secara rapi seperti pin akun, Efin,  email  dan  nomor  handphone  yang  didaftarkan,  agar  pelaporan  SPT  di  tahun-tahun berikutnya  dapat  dilaksanakan  dengan  lancar.  Selain  itu,  wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar ketika terjadi kesalahan pembuatan bukti potong dari pihak pemotong, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong pajak.
Kata kunci:  Pendampingan, SPT Tahunan, Orang Pribadi, Karyawan

## Abstract
This mentoring has a purpose to increasing the understanding of knowledge of partners who are individual  taxpayers  and  employees  in  order  to  fulfill  tax  obligations  in  the  form  of  reporting Annual  Tax  Return  (SPT). This  mentoring  was  carried  out  in  micto  units  of  the  state-owned enterprises (BUMN) in Tenggarong dan Timbau branches of Kutai Kartanegara Regency. In its implementation, this activity is carried out using the method of direct assistance one  on one to individual employee taxpayers in reporting their annual tax returns. During this activity, it was discovered that an important factor that individual taxpayers really need to pay attention to in carrying out their tax obligations, especially reporting the Annual SPT, is to neatly store data releated to tax obligations such as account pins, Efin, e-mail and registered cellphone numbers so that SPT reporting can be done correctly. The folloting years can be implemented smoothly. Apart from that, individual employee taxpayers need a more in-depth understanding of the article 21 income tax calculation scheme so that when an error occurs in making withholding receipts from the withholding party, the employe individual Taxpayer can find out and ask for corrections from the tax withholding party.
Keywords: Mentoring, Annual SPT, Individual Taxpayers, Employee

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) [1]. Akan tetapi kewajiban penyampaian SPT ini masih banyak tidak dilakukan oleh wajib pajak. SPT merupakan surat atau dokumen yang menyatakan perhitungan pajak, pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta serta kewajiban berupa utang yang miliki dalam satu tahun pajak [2]. SPT sendiri dibagi
menjadi  dua  macam, yakni  SPT  Masa  dan  SPT  Tahunan.  Sejak  tahun  2010  muncul reformasi administrasi perpajakan dengan menggunakan SPT elektronik berupa e-SPT untuk memudahkan wajib pajak melaporkan SPT secara online yang agar pelaporan SPT dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun. Walaupun telah terdapat kemudahan dalam pelaporan SPT, tetapi Kementerian Keuangan  mencatat  bahwa  pada  batas  akhir  pelaporan  SPT  Tahunan  untuk  tahun  pajak  2022 menghasilkan SPT yang telah dilaporkan sebanyak 13,2 juta SPT sedangkan jumlah wajib pajak yang  terdaftar  sebanyaka  16,1  Juta.  Sehingga  terdapat  2,9  juta  wajib  pajak  belum  melaporkan SPT dan termasuk dalam kategori wajib pajak yang tidak patuh [3].
Salah satu kategori wajib pajak di Indonesia adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang  merupakan  wajib  pajak  dengan  aktivitas  perpajakan  yang  sedikit.  Pasalnya,  Wajib  Pajak Orang Pribadi Karyawan sebenarnya tidak perlu melakukan perhitungan serta penyetoran pajak karena telah dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di setiap  tahunnya  hanya  melaporkan  SPT  Tahunan  secara  online  dengan  e-filing  yang  tersedia dalam  website  pajak.go.id.  Walaupun  minim  akivitas  secara  mandiri  yang  hanya  dilakukan setahun  sekali,  akan  tetapi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan  tetap  saja  tidak  melakukan kewajiban perpajakan melaporkan SPT Tahunan dengan alasan karena pajak atas penghasilannya telah dipotong pemberi kerja sehingga merasa tidak perlu dilaporkan.
Selain itu, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan merasa ketika melaporkan SPT Tahunan adalah  sesuatu  yang  rumit  dan  sulit.  Persepsi  tersebut  terjadi  karan  pelaporan  SPT  Tahunan dilakukan setahun sekali, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan selalu lupa bagaimana cara  melaporkan  SPT  Tahunan.  Kepatuhan  dari  seorang  wajib  pajak  tidak  hanya  dinilai  dari kebenaran  banyaknya  pajak  yang  dibayarkan  saja,  akan  tetapi  juga  dinilai  dari  kebenaran  dan ketepatan  waktu  wajib  pajak  dalam  melaporkan  pajak  walau  telah  memenuhi  kewajiban membayarnya. Oleh karena itu sangat perlu diadakannya pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  serta  mengedukasi Wajib  Pajak  tentang  tata  cara  pelaporan  dan  pentingnya  melaporkan  perpajakan  karena merupakan kewajiban dari seorang wajib pajak.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  sehingga  penting  untuk  melaksanakan  pendampingan pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Peserta dalam kegiatan ini merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan pada Unit Mikro pada sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara cabang Tenggarong dan cabang Timbau.  Kegiatan  ini  bukan  hanya  menyampaikan  dan  membimbing  wajib  pajak  dalam  cara melaporkan  SPT  Tahunan,  tetapi  juga  terdapat  hal-hal  penting  yang  sangat  perlu  untuk  wajib pajak ketahui agar wajib pajak dapat menerapkannya dalam kewajiban perpajakan berikutnya.
Kontribusi  kegiatan  ini  berupa  bentuk  dukungan  kepada  pemerintah  pada  aspek perpajakan  dalam  hal  menghasilkan  SPT  Tahunan  yang  dilaporkan  oleh  wajib  pajak  sehingga kewajiban perpajakannya terpenuhi dan negara. Selain itu, pendampingan ini berkontribusi secara tidak lansung membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pengetahuan perpajakan terkait  tata  cara  pelaporan  SPT  dengan  tujuan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak [4][5][6]. Dari sisi wajib pajak, kegiatan ini membantu wajib pajak agar menjadi patuh sehingga tidak  dikenakan  denda  karena  telah  melaporkan  SPT  dengan  tepat  waktu.  Kontribusi  terakhir dalam  kegiatan  ini  adalah  kepada  para  mahasiswa  yang  ikut  membantu  dalam  kegiatan pendampingan, sehingga mahasiswa dapat pengetahuan dan mempraktikkan secara langsung cara melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya karyawan.

## 2. METODE
Kegiatan ini diperuntukkan  bagi para Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada Unit Mikro sebuah BUMN di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2 (dua) cabang unit yang terdiri dari Unit Tenggarong dan Unit Timbau. Pendampingan ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang berisi
Mulai Selesai Melakukan Persiapan Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Mengevaluasi Kegiatan yang telah dilaksanakan
1  (satu)  dosen  sebagai  ketua  tim  pelaksana  dan  3  (Tiga)  mahasiswa  sebagai  anggota  tim pelaksana. Kegiatan pendampingan ini tergambar dalam diagram alir pada gambar 1 berikut:
Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Kegiatan Pendampingan
Pada  diagram  alir  gambar  1  mencerminkan  bahwa  kegiatan  pendampingan  ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, antara lain:
1. Tahapan Persiapan
Kegiatan  pendampingan  ini  diawali  dengan  pertemuan  Tim  pelaksana  yang  bertujuan untuk menetapkan tema dan topik pembahasan yang akan diberikan kepada peserta yaitu pendampingan  pelaporan  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi.  Selanjutnya  tim  menentukan teknis  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  kegiatan  pendampingan  yaitu  dengan metode one  on  one ,  yaitu 1  orang  peserta  didampingi  oleh  1  (satu)  anggota  tim  untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan.

## 2. Tahapan Pelaksanaan
Kegiatan pendampingan ini  dilaksanakan  dalam dua hari pada pekan dan cabang yang berbeda.  Pelaksanaan  kegiatan  pertama  bertempat  di  cabang  Timbau  Kabupaten  Kutai Kartanegara, lalu dilanjutkan pada pekan selanjutnya bertempat di cabang Tenggarong Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  ini  dilakukan  dengan membimbing para sejumlah 23 orang wajib pajak orang pribadi karyawan yang dilakukan secara  personal  yaitu  satu  wajib  pajak  didampingi  oleh  satu  orang  dari  tim  pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimulai dari login akun pada website DJP https://pajak.go.id/,  lalu  mendapatkan  efin,  menuntun  cara  menghubungi  KPP  untuk mendapatkan  layanan  online,  serta  yang  terakhir  yaitu  pelaporan  SPT  Tahunan  Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan melalui e-filing 1770 S.

## 3. Tahapan Evaluasi
Pada akhir kegiatan pendampingan, para peserta Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan diminta  memberikan  masukan,  kritik,  dan  saran  terkait  pelaksanaan  kegiatan pendampingan yang selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk Tim Pendamping dalam menilai  keberhasilan  dan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  yang  berguna  untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Menyampaikan  SPT  adalah  hal  yang  wajib  untuk  dilakukan  oleh  wajib  pajak  yang mencerminkan patuhnya wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya, maka penerimaan negara pun akan semakin besar yang berdampak pada terpenuhinya pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan pengadaan pelayanan dan fasilitas umum yang baik dan berkualitas. Kegiatan pendampingan ini secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran diri dari wajib pajak untuk mulai berkeinginan menjadi patuh dan taat hukum. Pelaksanaan kegiatan pendampingan  ini  mengalami  beberapa  kendala  yang  menghambat  proses  pelaporan  SPT Tahunan. Faktor penghambat yang terjadi selama pelaksanaan pendampingan ini adalah :
1. Wajib Pajak tidak mengetahui pin/password akun wajib pajak pada website pajak.go.id
2. Wajib Pajak tidak mengetahui efin
3. Wajib  Pajak tidak  mengetahui  email  yang  didaftarkan  ataupun  password  email  karena handphone wajib pajak hilang
4. Wajib Pajak tidak mengetahui cara menghubungi layanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) disaat wajib pajak ingin mengetahui efin
5. Wajib  Pajak  tidak  mengetahui  skema  atau  cara  perhitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 21, sehingga saat ada kesalahan tertuang dalam SPT Tahunan, Wajib Pajak bingung bahkan terima saja jika SPT tahunannya keliru
6. Ada Wajib Pajak yang tidak menerima SPT Tahunan yang seharusnya diberi dari pemberi kerja atau perusahaan
7. Pada  tahun-tahun  pajak  sebelumnya,  masih  ada  Wajib  Pajak  yang  belum  melakukan penyampaian SPT Tahunan
8. Internet terkadang tidak stabil, sehingga pelaporan SPT Tahunan memakan waktu lebih lama karena harus mengulang beberapa kali.
Solusi dan tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam menghadapi faktor penghambat yang terjadi adalah:
1. Wajib Pajak perlu pemahaman lebih mendalam bagi tentang kewajiban perpajakan dan pentingnya aspek perpajakan dalam bidang ekonomi dan sosial
2. Wajib Pajak memerlukan pemahaman mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal  21  agar  ketika  terjadi  kesalahan  pembuatan  bukti  potong  dari  pihak  pemotong, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong
3. Wajib Pajak perlu melakukan penyimpanan data terkait kewajiban perpajakan secara rapi seperti  pin  akun,  Efin,  email  dan  nomor  handphone  yang  didaftarkan  agar  tidak  pada pelaporan SPT di tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.
4. Wajib Pajak perlu terus menerus melakukan pembaharuan informasi terkait perpajakan yang dapat dilakukan dengan mengikuti sosial media milik DJP ataupun KPP terkait.
Gambar 3. Proses Pelaksanaan Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan pendampingan yang telah dilakukan adalah:
1. Wajib  pajak  orang  pribadi  khususnya  karyawan  perlu  mempunyai  pemahaman  bahwa kontribusi pajak sangat penting bagi pembiayaan pembelanjaan negara serta daerah yang digunakan untuk fasilitas umum yang dapat mensejahterakan masyarakat.
2. Wajib  pajak  orang  pribadi  karyawan  perlu  memahami  pentingnya  melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi.
3. Wajib pajak orang pribadi karyawan perlu pemahaman lebih mendalam mengenai skema perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 agar ketika terjadi kesalahan pembuatan bukti potong  dari  pihak  pemotong,  maka  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan  dapat mengetahui dan meminta perbaikan kepada pihak pemotong
4. Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Karyawan  perlu  menyimpan  data  terkait  kewajiban perpajakan  secara  rapi  seperti  pin  akun,  Efin,  email  dan  nomor  handphone  yang didaftarkan agar tidak pada pelaporan SPT di tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar.
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kegiatan pendampingan ini adalah:
1. Wajib  pajak  orang  pribadi  khususnya  karyawan  perlu  memiliki  pemahaman  lebih mengenai perpajakan guna melakukan kewajiban perpajakan pelaporan SPT Tahunan.
2. Wajib  pajak  orang  pribadi  khususnya  karyawan  dapat  melakukan  pembaharuan informasi terkait pajak melalui sosial media DJP ataupun KPP terdaftar.
3. Kelebihan pendampingan ini yaitu dilakukan secara one on one pada setiap wajib pajak karena setiap wajib pajak mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Akan tetapi metode
ini  memiliki  kekurangan  berupa  membutuhkan  waktu  yang  banyak  sehingga  apabila waktu kegiatan diselenggarakan terbatas, maka akan masih ada wajib pajak yang tidak terdampingi.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  baiknya  untuk  kegiatan  pendampingan selanjutnya  dilakukan  dalam  tim  besar  yang  dapat  melakukan  pendampingan  pada peserta yang berjumlah banyak.
4. Pengembangan kegiatan pendampingan ini dapat dilakukan pada intansi lain misalnya wajib pajak orang pribadi para pegawai atau karyawan yang bekerja di sekolah-sekolah.
5. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan selanjutnya, dapat menambahkan pretest dan postest yang  kemudian  akan  dievaluasi  untuk  mengukur tingkat keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Rasa terima kasih karena terselenggaranya kegiatan pendampingan ini diberikan kepada mitra  dan para  peserta atas  kesediaan  dalam mengikuti  kegiatan  pendampingan ini.  Selain  itu, terima kasih teruntuk para mahasiswa yang telah membantu melaksanakan pendampingan. Dan terakhir, terima kasih diucapkan teruntuk Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman dalam memfasilitasi kegiatan ini dalam hal pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Peraturan  Kementerian  Keuangan  (PMK) tentang  Tata  Cara  Pengembalian  Pendahuluan  Kelebihan  Pembayaran  Pajak,”
Peraturan.Bpk.Go.Id . pp. 1–66, 2018, [Online]. Available:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112141/pmk-no-39pmk032018.
[2] P.  R.  Indonesia,  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuang Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,” Peraturan.Bpk.Go.Id .  p.  245,  2007,  [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007.
[3] Direktorat Jenderal Pajak, “Kinerja Penyampaian SPT Tahunan Badan 30 April 2023,” Direktorat Jenderal Pajak , 2022. https://pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian- spt-tahunan-badan-30-april-2023. Diakses tgl 31 Oktober 2023.
[4] I. N. Ainiyah and E. Febriani, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi,” J.  Ilm.  Bisnis  dan Perpajak. , vol. 5, no. 2, pp. 24–37, 2023, [Online]. Available:
https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/article/view/10064.
[5] I.  K.  Sari  and  Saryadi,  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening,” J. Ilmu Adm. Bisnis , vol. 8, no. 3, pp. 126–135, 2019.
[6] M. D. Haryanti, B. S. Pitoyo, and A. Napitupulu, “Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi,” J. Akunt. dan Perpajak. Jayakarta , vol. 3, no. 02, pp. 108–130, 2022, doi:
10.53825/japjayakarta.v3i02.105.