Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021

## IMPLEMENTASI TATA KELOLA DANA DESA DALAM PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN DESA
Gus Kiki Setiawan 1 , Lintje Anna Marpaung 2
12 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email : guskiki.18211162@student.ubl.ac.id

## ABSTRAK
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan tatanan asli berdasarkan hak asal usul yang diistimewakan.  Prinsip  khas  Pemerintahan  Desa  adalah  keberagaman,  partisipasi,  otonomi, demokrasi  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui implementasi  tata  kelola  Dana  desa  dalam  peningkatan  taraf  kesejahteraan  desa  di  Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat yang saat ini sudah sesuai  dengan  peratiran  perundang-undnagan  namun  belum  maksimal  dalam  pelaksanaanya. Permasalahnya  adalah  masih  kurangnya  sumber  daya  manusia,  aparat  pekon  kurangnya pemahaman aturan pengelolaan Dana Desa, kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi  masing-masing  jabatan  aparatur  pekon,  kurangnya  aspirasi  dan  peran  masyarakat  dan kominikasi  yang  kurangnya  komunikasi  antara  masyarakat  dan  pemerintah  pekon.  Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif. Artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian  dalam kalimat-kalimat, sehingga mudah di interpretasikan dan dipahami,  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  bersifat  umum  berdasarkan  fakta-fakta  yang spesifik  pada  subjek  penelitian.  Metode  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan tulisan maupun lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana hasil yang diperoleh merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang diperoleh dari pengumpukan dari data primer yang antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, arsip/dokumen, dan literatur tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Kata Kunci: Implementasi, Dana Desa, Kesejahteraan

## ABSTRACT
The village is the unity of the legal community with the original order based on the privileged right of  origin.  The  typical  principles  of  village  government  are  diversity,  participation,  autonomy, democracy and community empowerment. This research aims to find out the implementation of village fund governance in improving village welfare levels in Pekon Gunung Ratu, Bandar Negeri Suoh  District,  West  Lampung  Regency  which  is  currently  in  accordance  with  the  concerns  of legislation but not yet maximal in its implementation. The problem is the lack of human resources, the  pekon  apparatus  lack  of  understanding  of  village  fund  management  rules,  lack  of understanding  of  the  main  tasks  and  functions  of  each  office  of  the  pekon  apparatus,  lack  of aspirations and role of the community and the communication of the community and the lack of communication  between  the  community  and  the  government.  The  research  method  used  is qualitative  method.  This  means  that  the  results  of  this  study  are  described  in  the  form  of explanations  and descriptions  in sentences, so that  it  is easy to interpret  and understand, then drawn  conclusions  that  are  general  based  on  facts  specific  to  the  research  subject.  Qualitative research methods are research procedures that produce descriptive data in the form of writing and oral writing of a person and observable behavior. Where the results obtained are data obtained from the field obtained from the collection of primary data which include interviews, observations, literature studies, archives / documents, and writing literature related to research.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## Keywords : Implementation, Village Funds, Welfare

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang  terdiri dari wilayah  Provinsi,  Kabupaten/Kota,  Kecamatan  dan  Desa.  Salah  satu  tujuan  negara Indonesia  adalah  mewujudkan    masyarakat    adil  dan  makmur  baik  secara  materiil maupun  spiritual  berdasarkan  Pancasila.  Sebagaimana  diatur  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  alinea keempat. Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  aturan  dasar  yang memberi  wewenang  kepada  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  negara  dan melaksanakan hak-hak seluruh warga negara Indonesia.
Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan mengenai tujuan negara Indonesia sebagai  berik ut:  “... untuk  membentuk  suatu  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. (Lintje Anna Marpaung, 2018: 55).
Dalam  sistem  pemerintahan  di  Indonesia  tingkat  pemerintahan  yang  paling rendah adalah Pemerintah Desa. (Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria, 2014: 199). Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, Desa adalah desa dan desa adat ata yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat berdasarkan prakarsa  masyarakat, hak  asal  usus  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut  Widjaja,  Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  susunan aslinya didasarkan pada hak asal usul yang khusus. Dasar pemikiran penyelenggaraan pemerintahan  desa  adalah  keberagaman,  partisipasi,  otonomi,  demokratisasi,  dan pemberdayaan masyarakat. (HAW Widjaja, 2003: 5).
Menurut Lintje Anna Marpaung ada beberapa ciri-ciri tentang desa antara lain:
1) Memiliki wilayah dan penduduk yang terorganisir sebagai penghuni.
2) Memiliki kehidupan sosial yang sangat erat, sehingga menciptakan perasaan kekeluargaan yang peduli satu sama lain.
3) Memiliki  perekonomian  yang  cenderung  fokus  pada  sumber  daya  alam sekitarnya.
4) Memiliki  adat  istiadat  yang  sangat  kental  dan  kepercayaan  terhadap berbagai ritual keagamaan dan adat suku yang masih nenek moyang.
5) Mempunyai jumlah penduduk yang tidak begitu banyak.
6) Penduduk desanya pada umumnya berpendidikan rendah.
7) Penduduknya sangar  bergantung pada iklim dan cuaca dalam menentukan musim tanam.
8) Penduduk desanya merupakan perkumpulan (gemeinschaft).
Sedangkan mengenai unsur-unsur tentang desa antara lain:
1) Unsur regional atau wilayah meliputi lokasi atau letak,  batas wilayah, luas wilayah, lahan, jenis tanah dan pola penggunanan yang sudah terbatas.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
2) Unsur  demografi  meliputi  jumlah  penduduk,  angka  kelahiran,  angka kematian,  peningkatan  kepadatan  persebaran  penduduk,  dan  mata pencaharian penduduk.
3) Unsur tatanan kehidupan meliputi pola tatanan sosial, ikatan pergaulan, adat istiadat dan norma yang berlaku. (Lintje Anna Marpaung, 2020: 171).
Desa memiliki sumber pendapatan antara lain; pendapatan asli desa, pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana APBN, bantuan keuangan APBD provinsi dan  kabupaten/kota.  Bantuan  dana  dari  APBN  diatur  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dalam peraturan pemerintah tersebut dianggarkan dana desa pada APBN setiap tahunnya.
Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dijelaskan bahwa:
1) Dana Desa dialokasikan dari pemerintah kepada desa.
2) Alokasi  Dana  Desa  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di perhitungkan  menurut  jumlah  desa,  dan  dalokasikan  dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, besaran wilayah dan kesulitan geografis.
Sebagai  tujuan  dan  cita-cita  jangka  panjang,  desa  diharapkan  mampu memberikan  lapangan  pekerjaan,  memberikan  sumber-sumber  pendapatan  bagi masyarakat,  dan  mampu  menghasilkan  pendapatan  ali  desa  dengan  jumlah  yang memadai. (Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015: 54).
Penulis akan melakukan riset tata kelola dana desa di Pekon Gunung Ratu atau dengan  sebutan  umum  desa  merupakan  selah  satu  pekon  yang  berada  di  wilayah Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Indonesia. Pekon Gunung Ratu memiliki jumlah penduduk dengan beragam suku diantaranya lampung, sunda, dan jawa. Dengan luas wilayah yaitu 8600 ha, memiliki jumlah penduduk 1619 jiwa, dan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya ialah sebagai petani dan pekebun.
Implementasi  Tata  Kelola  Dana  Desa  Dalam  Peningkatan  Taraf  Kesejahteraan Desa  di  Pekon  Gunung  Ratu,  Kecamatan  Bandar  Negeri  Suoh,  Kabupaten  Lampung Barat. Analisis pengelolaan Dana Desa ini perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam rangka untuk meningkatkan taraf kesejahteraan desa dan masyarakat  desa.  Dana  Desa  di  harapkan  dapat  mendorong  kemandirian  masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dilapangan  di  Pekon  Gunung  Ratu,  Kecamatan Bandar  Negeri  Suoh,  Kabupaten  Lampung  Barat  khususnya  dalam  pemberdayaan masyarakat,  pembangunan  jalan,  jembatan,  irigasi,  sarana  penyediaan  air  bersih  dan infrastruktur lainnya Belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini,  penulis  imgim  mengetahui  sejauh  mana implementasi  pengelolaan Dana Desa  yang  dilakukan oleh  Pemerintah Desa  di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat dan penulis ingin  mengetahui  pelaksanaan  pengelolaan  Dana  Desa  yang  dilaksanakan  sudah  atau belum  sesuaikah  dengan  aturan  perundaang-undangan  yang  ada  dalam  upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakat desa.

## PERUMUSAN MASALAH
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  yang  diangkat dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana  implemetasi  tata  kelola  dana  desa  dalam  peningkatan  taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan tata kelola dana desa  dalam  peningkatan  taraf  kesejahteraan  desa  di  Pekon  Gunung  Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?

## METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini,  untuk  memecahkan  masalah  guna  memperbaiki  petunjuk  pada permasalahan  yang  akan  di  bahas  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  kebenaranya maka diperlukan  suatu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode  kualitatif,  artinya  hasil  penelitian  ini  dideskripsikan  dalam  bentuk  penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami sehingga dapat ditarik penjelasan dan kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus dari pokok bahasan yang diteliti. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  berupa  tulisan  atau  lisan  seseorang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Sedangkan hasil yang diperoleh adalah data yang diperoleh di lapangan yang diperoleh dari  pengumpulan  data  primer,  meliputi  wawancara,  observasi,  studi  pustaka, arsip/dokumen, dan bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bagaimana  implemetasi  tata  kelola  dana  desa  dalam  peningkatan  taraf kesejahteraan  desa  di  Pekon  Gunung  Ratu,  Kecamatan  Bandar  Negeri  Suoh,
Kabupaten Lampung Barat?
Dalam  rangka  mengoptimalkan  pengelolaan  Dana  Desa  untuk  meningkatkan taraf kesejahteraan desa Pemerintah Desa harus lebih mengikutsertakan partisipasi dari masyarakat, yaitu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan.  Partisipasi  dari  masyarakat  bertujuan  agar  masyarakat  dapat  lebih mengetahui  apa  saja  yang  di  perlukan  serta  hal-hal  yang  perlu  ditambahkan  untuk meningkatkan taraf kesejahteraan desa dan masyarakat desa.
Pemerintah  Desa  memiliki  kendali  atas  proses  pembangunan  desa,  sehingga kepala  desa  dan  perangkat  desa  bertanggungjawab  untuk  menjalankan  roda pemerintahan  dan  pembangunan  sehingga  terlaksana  dengan  baik  dan  tidaknya pembangunan  tergantung  dari  kerja  Pemerintah  Desa  dalam  mempengaruhi masyarakat  untuk  ikut  serta  berpartisipasi    dalam  pembangunan.  Efektivitas pembangunan  dalam  mengatasi  berbagai  permasalahan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  menjawab  tantangan  perkembangan  masyarakat  ditentukan  oleh  sejauh  mana proses  pembangunan  tersebut  dapat  meningkatkan  kapasitas  dan  mencapai kemandirian serta kemakmuran desa.
Dalam  upaya  mewujudkan  pembangunan  yang  merata  pemerintah  membuat kebijakan  otonomi  daerah  yang  memungkinkan  pembangunan  dilaksanakan  dari pemerintahan  yang  terendah  yaitu  desa.  Dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
wilayah  tertentu  dan  memiliki  kewenangan  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dan kepentinganya sendiri.
Salah satu kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yakni kebijakan terkait Dana Desa. Dana Desa mulai berlaku sejak tahun 2015 dengan adanya Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah  no.  60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dapat kita lihat bahwa Dana Desa  yang  diterima  Pekon  Gunung  Ratu  dari  tahun  2016  hungga  tahun  2021  adalah sebagai berikut:
Tabel I Pembagian Dana Desa di Pekon Gunung Ratu TAHUN BESARAN DANA (Rp) 2016 627,820,500 2017 798,918,500 2018 955,063,386 2019 987,782,000 2020 1,040,059,000 2021 1,028,407,000
Dari  tabel  I  diatas  dapat  kita  ketahui  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  Pekon Gunung Ratu di tahun 2016 sebesar Rp. 627,820,500, kemudian di tahun 2017 sebesar Rp. 798,918,500, selanjutnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 955,063,386, dan pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai satu miliyar lebih.  Dengan  adanya  Dana  Desa  yang  nilainya  tidak  sedikit,  diharapkan  Pemerintah Pekon Gunung Ratu mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peran  serta  masyarakat  sangat  penting  untuk  mengontrol  penggunaan  Dana  Desa, karena masyarakatlah yang tahu akan kebutuhan yang di perlukan dalam pembangunan desa.  Dana  Desa  yang  nilainya  cukup  besar  dapat  mendorong  percepatan pembangunan, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan desa  dan  masyarakat  desa.  Dana  Desa  sangatlah  penting  untuk  meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan kemandirian fiskal di tingkat desa yang masih sangat  rendah,  sehingga  solusi  yang  diberikan  dari  Pemerintah  Pusat  rterhadap keterbatasan  anggaran  di  desa  untuk  melaksanakan  pembangunan  adalah  dengan memberikan bantuan finansial.
Di Pekon Gunung Ratu terdapat beberapa potensi sumber daya yang ada, antara lain  sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  dan  sumber  daya  lingkungan.  Untuk memenuhi kebutuhan maka sumber daya yang ada harus digunakan dengan baik. Oleh karena  itu  pembangunan  sangat  diperlukan,  karena  pembangunan  desa  meliputi berbagai  bidang  kehidupan  masyarakat.  Maka  dalam  hal  ini  kepala  desa  hendaknya memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang baik yang dapat mengayomi masyarakat dan  mau  mendengarkan  keluhan  masyarakatnya  dalam  hal  apapun  agar  masyarakat benar-benar  percaya  bahwa  pemimpinnnya  selalu  adil  dan  tidak  memihak  terhadap masyarakat tertentu saja.
Adapun tujuan dari Dana Desa yang berlandaskan hukum yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah :
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
1) Meningkatkan pelayanan publik desa.
2) Mengentaskan kemiskinan desa.
3) Memajukan perekonomian desa.
4) Mengatasi kesenjangan pembangunan desa.
5) Memperkuat masyarakat desa selaku subjek pembangunan.
Dana  Desa  yang  diberikan  kepada  desa  untuk  dikelola  oleh  Pemerintah  Desa sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, Dana Desa  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  yang  berasal  dari  APBN  secara  tidak langsung diperuntukan untuk kemajuan desa, baik dari dari segi infrastruktur, sumber daya manusia maupun perekonomian masyarakat.
Dengan  adanya  bantuan  dana  desa  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan desa, baik dalam pembangunan maupun pemberdayaan, terutama dalam hal utiilitas dasar.  Keberadaan Dana Desa menjadi momentum desa untuk melakukan pembangunan dan sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemandirian desa.
Berdasarkan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa yang bersumber dari APBN, Dana Desa  dialokasikan oleh pemerintah kepada desa, kemudian  pengalokasian  Dana  Desa  dihitung  dan  didistribusikan  dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan dari tingkat kesulitan geografis. Penggunaan dana desa terutama digunakan untuk pengembangan dan  pemberdayaan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Pasal  19  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan dana desa memiliki beberapa urutan dalam pelaksanaanya hal ini di sampaikan oleh Bapak Waluyo selaku Ketua Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) atau dengan  sebutan  umun  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Pekon  Gunung  Ratu menurutnya  dalam  hal  pengalokasian  dana  desa  ada  tahapan-tahapannya  yakni meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Semua hal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang di dampingi oleh tim pelaksana dari Kecamatan. Tahapan-tahapan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Sesuai  dengan Permendagri  tersebut  pengelolaan  keuangan  desa  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  dan  dilakukan  secara  tertib  serta  disiplin anggaran.
Berdasarkan  Peraturan  Pekon  Gunung  Ratu  tentang  Aggaran  Pendapatan  dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2016-2021 menetapkan anggaran yaitu sebagai berikut :
Tabel II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2016 URAIAN ANGGARAN (Rp) KETERANGAN PENDAPATAN Pendapatan Transfer 857,780,798 Dana Pekon 627,820,500 DP Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 3,454,706 BHP+DBH
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Daerah Alokasi Dana Pekon (ADP) 220,905,592 ADP Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 5,600,000 Bant. Prov SiLPA Tahun Anggaran 2015 10,869,000 SiLPA BELANJA PEKON Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon 237,375,492 ADP & Bant. Prov Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 446,383,500 DD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 41,437,000 DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat 40,000,000 DD Bidang Tak Terduga 3,454,706 BPH+Retri Daerah JUMLAH TOTAL BELANJA 863,650,698

## Tabel III
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2017 URAIAN ANGGARAN (Rp)  KETERANGAN PENDAPATAN Pendapatan Transfer 1,247,517,525 Dana Pekon (DD) 798,918,500 DD Alokasi Dana Pekon (ADP) 436,799,950 ADP Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 5,799,075 BHP + DBH Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 6,000,000 Ban Prov. SiLPA Tahun Anggaran 2016 36,208,492

## BELANJA PEKON
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 392,382,000 ADP/SiLPA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 728,918,500 Bidang Pembinaan 44,417,950 ADP/SilPA/Bant. Prov
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat 70,000,000 DD Bidang Tak Terduga 5,799,075  BHP + Retri Kab. JUMLAH TOTAL BELANJA 1,283,726,017

## Tabel IV
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2017 URAIAN ANGGARAN (Rp)  KETERANGAN PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Pekon (DD) 955,063,386 Alokasi Dana Pekon (ADP) 418,083,131 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 10,780,570 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 6,000,000 SiLPA Tahun Anggaran 2017 91,416,736 BELANJA PEKON Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon 414,083,131 ADP+SiLPA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 900,765,000 ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 75,195,692 ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat 91,300,000 ADD+Bant, Prov JUMLAH TOTAL BELANJA 1,481,343,823

## Tabel V
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2019 URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA PENDAPATAN 1,436,890,005.09 - Pendapatan Transfer 1,436,890,005.09 - Dana Desa 987,782,000.00 - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 7,672,900.00 - Alokasi Dana Pekon 441,435,105.09 -
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
SiLPA Tahun Anggaran 2018 39,296,553.03 - BELANJA PEKON Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 473,458,229.09 ADP & SILPA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 696,775,005.00 DD Bidang pembinaan Kemasyarakatan Pekon 217,280,424.03 DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 36,000,000.00 DD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak 7,672,900.00 BHP JUMLAH TOTAL BELANJA 1,476,186,558.12

## Tabel VI
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2020 URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA PENDAPATAN 1,478,883,619.00 Pendapatan Tranfer 1.478,883,619.00 Dana Desa 1,029,252,000.00 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 8,372,700.00 Alokasi Dana Pekon 441,258,919.00 SiLPA Tahun Anggaran 2019 62,341,578.94 BELANJA PEKON Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 523,658,919.00 ADP+DD+SILPA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 597,943,750.00 DD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 69,271,578.94 DD Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak 8,372,700.00 DD Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak 314,978,250.00 DD JUMLAH TOTAL BELANJA 1,541,225,197.94
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## Tabel VII
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pekon Gunung Ratu Tahun Anggaran 2021 URAIAN ANGGARAN (Rp) SUMBER DANA PENDAPATAN 1,477,349,243.00 - Pendapatan Asli Pekon 17,650,000.00 PAD Pendapatan Transfer 1,459,699,243.00 - Dana Desa 1,028,407,000.00 DD Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota 9,732,243.00 BHP & Retribusi Alokasi Dana Pekon 421,560,000.00 ADP SiLPA Tahun Anggaran 2020 26,928,401.94 SiLPA BELANJA PEKON Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon 510,144,641.94 ADP, DD, PAD & SiLPA Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 568,919,060.00 DD, SiLPA Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 89,980,000.00 DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 83,000,000.00 DD Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Pekon 252,233,943.00 DD, BHP JUMLAH TOTAL BELANJA 1,504,227,644.94
Berdasarkan tabel II,III,IV,V,VI dan VII Dana Desa sudah digunakan peruntukanya sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  desa,  yakni  digunakan  dalam  bidang pembangunan  infrastruktur,  pembangunan  ekonomi,  dan  pemberdayaan  bidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian masyarakat.
Menurut  Bapak  Helmansyah  selaku  Peratin  Pekon  Gunung  Ratu  atau  dengan sebutan umum Kepala Desa bahwa penggunaan Dana Desa di Pekon Gunung Ratu sudah mengikuti  seperti  yang  di  amanatkan  dalam  undang-undang  mulai  dari  tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pertanggungjawaban.
Bapak  Helmansyah  juga  menyampaikan  bahwa  mengenai  pembangunan  fisik dan non fisik dapat diperoleh informasi bahwa penggunaan Dana Desa telah membantu meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Beliau mengatakan mengenai  pembangunan  di  Pekon  Gunung  Ratu,  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu berupaya dengan sebaik-baiknya baik itu dalam bidang pembangunan fisik maupun non fisik,  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  selalu  berusaha  agar  dalam  pelaksanaan
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
pembangunan lebih baik lagi. Kami juga berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang kami  berikan  kepada  masyarakat.  Terkait  pembangunan  di  Pekon  Gunung  Ratu beberapa  program  pembangunan  telah  dilakukan,  seperti;  pengerasan  jalan, pengembangan  sarana  air  bersih,  pembangunan  jalan  rabat  beton,  pembangunan gorong-gorong,  pembangunan  lapangan  futsal,  pembangunan  gapura  desa, pembangunan  tembok  penahan  tanah,  pembangunan  drainase,  pembangunan poskampling  dan  pembangunan  jamban  masyarakat  .  Bapak  Helmansyah  juga mengatakan dengan adanya Dana Desa Pekon Gunung Ratu merasa terbantu mengingat kondisi  di  Pekon  Gunung  Ratu  yang  pendapatan  aslinya  sangat  rendah  dan  kami berusaha  untuk  menggunakan  Dana  Desa  sebagaimana  mestinya  dan  dipergunakan terutama  dalam  menyukseskan  program  pembangunan  agar  berjalan  dengan  baik dengan tujuan mempermudah aktivitas masyarakat di pekon ini.
Selain  itu  dalam  pembangunan  non  fisik  Bapak  Helmansyah  mengatakan khususnya  dalam  upaya  meningkatkan  sumber  daya  manusia  dan  pemberdayaan masyarakat  yang tujuannya  agar dapat  mencerdaskan  dan  memajukan masyarakat di Pekon  Gunung  Ratu,  Pemeritah  Pekon  Gunung  Ratu  membangun  perpustakaan  milik desa  dan  membangun  gedung  posyandu.  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  juga melakukan pembinaan-pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan keamanan dan ketertiban,  pembinaan  posyandu,  pembinaan  karang  taruna,  kegiatan  sosial keagamaan, pembinaan TP PKK dan Pelatihan, Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Bagi Peratin, Perangkat Pekon, LHP, Lembaga Pekon Lainya dan Masyarakat.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  program  utama Pemerintah Pekon Gunung Ratu Mengenai Dana Desa adalah peningkatan infrastruktur, peninkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini merupakan tujuan Pemerintah Pekon Gunung Ratu khususnya dalam meningkatkan pembangunan yang sebagian besar telah tercapai namun belum optimal.
2. Apa saja yang menjadi faktor peghambat dalam pelaksanaan tata kelola Dana Desa dalam peningkatan taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu, Kecamatan
Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat?
Pembangunan  nasional  bersifat  multidimensi  dalam  pengelolaanya  yang melibatkan seluruh aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah bahkan di  tingkat  desa.  Pemerintah  yang  terlibat  hendaknya  harus  memiliki  kapasitas  yang optimal  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Wilayah  desa  sangatlah  tepat  jika menjadi  sasaran  kegiatan  pembangunan  dan  aktifitas  pemerintahan,  mengingat Pemerintah  Desa  merupakan  tingkat  pemerintahan  terendah  dalam  struktur pemerintahan  di  Indonesia  dan  sangat  masuk  akal  jika  menjadi  penentu  dalam keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  memberikan  dampak  yang besar  dalam  pembangunan  desa.  Adanya  undang-undang  ini  mengharuskan  negara mengalokasikan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  minimal  10  persen  dari APBN. Desa juga wajib memiliki sumber pendanaan yang sah sebagaimana yang diatur dalam  undang-undang,  antara  lain  dana  yang  diperoleh  dari  Pendaapatan  Asli  Desa, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten, dana transfer dari Pemerintah Provinsi, seta dana  hibah  lain  yang  tidak  mengikat.  Besarnya  anggaran  yang  diberikan  ke  desa
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021
seringkali  tidak  disertai  oleh  kemampuan  Pemerintah  Desa  dalam  membelanjakan anggaran untuk kepentingan pembangunan desa.
Dalam upaya memajukan desa, hendaknya Pemerintah Desa selalu memberikan yang terbaik. Namun, tidak dapat disangkal bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki  kendala.  Kualitas  sumber daya  manusia  perangkat  desa  Pekon  Gunung  Ratu menjadi faktor internal yang menghambat dalam proses pengelolaan Dana Desa. Hal ini dilatarbelakangi  oleh  faktor  pendidikan  perangkat  desa  yang  masih  relatif  rendah. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan. Ketidakmampuan perangkat desa menimbulkan munculnya masalah, bahkan untuk  membahas  dan  mendiskusikan  suatu  masalah  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu masih mengalami kesulitan.
Adapun  aspek  tentang  kemampuan  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  dalam mengelola Dana Desa menurut Bapak Helmansyah selaku Peratin Pekon Gunung Ratu mengatakan  bahwa  terkait  faktor  penghambat  dalam  pengelolaan  Dana  Desa dikarenakan dalam proses pencairan Dana Desa tidak sekaligus cair yakni ada 3 (tiga) tahapan sehingganya Pemerintah Pekon Gunung Ratu masih kesulitan dalam penyusuna berkas  laporan  pertanggungjawaban  untuk  pencairan  tahap  berikutnya,  karena sebagian besar aparat pekon masih belum memahami pedoman penyusunan laporan jadi  agak  lambat  dalam  menyelesaikan  laporan  pertanggungjawaban.  Selain  itu hambatan  lainnya  adalah  dalam  proses  penyusunan  dan  pembuatan  laporan pertanggunjawaban  akhir  tahun.  Sehingganya  dalam  pembuatan  laporan pertanggungjawaban  seringkali  tidak  sesuai  dengan  yang  disepakati,  karena keterlambatan  penyerahan  laporan  pertanggunjawaban  tentunya  berdampak  pada proses  pembangunan  selanjutnya.  Bapak  Helmansyah  juga  mengatakan  Pemerintah Pekon Gunung Ratu setiap tahunnya harus bekerja lembur daalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan Dana Desa.
Menurut  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pekon  Lampung  Barat, Bapak  Ir.  Noviardi  Kuswan    mengatakan  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  selalu terlambat  dalam  penyetoran  laporan  pertanggungjawaban,  hal  tersebut  dikarenakan ketidakmampuan perangkat pekon untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditentukan  sehingga  menyebabkan  terlambatnya pencairan Dana Desa. Hal ini disebabkan di karenakan masih kurangnya sumber daya manusia sehingga Pemerintah Pekon Gunung Ratu tidak dapat membagi pekerjaan yang ada di kantor pekon dikarenakan hanya beberapa perangkat pekon saja yang mengerti dan paham untuk membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana  Desa.  Selain  itu,  masih  kurangnya  koordinasi  antar  aparat  pekon  dan  dengan pihak-pihak pihak lainnya yang terkait.
Menurut  Bapak  Waluyo  selaku  Kepala  Lembaga  Himpun  Pemekonan  kendala yang dialami yakni masih kurangnya pengetahuan aparatur Pemerintah Pekon Gunung Ratu  dalam  memahami  peraturan  pengelolaan  Dana  Desa,  sehingga  menimbulkan permasalah  dalam  pelaksanaan  pengalokasian  Dana  Desa.  Kemudian  aparatur Pemerintah Pekon Gunung Ratu masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatannya. Oleh karena itu, bimbingan yang segarusnya di berikan oleh Pemerintah  Pekon  kepada  masyarakat  kurang    sehingga  pemberdayaan  masyarakat yang diharapkan tidak berjalan dengan baik.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 2 Mei - Agustus 2021
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Pekon Gunung Ratu adalah kurangnya sumber daya manusia perangkat pekon hal ini dilatarbelakakangi faktor pendidikan perangkat pekon  yang  tergolong  masih  rendah.  Selain  itu,  komunikasi  dan  koordinasi  dengan instansi  terkait  masi  hurang  baik  sehingga  menghambat  pelaksanaan  program  dalam pengelolaan dana desa.
Secara  umum  kondisi  sumber  daya  manusia    di  Pekon  Gunung  Ratu  untuk melaksanakan pengelolaan dana desa masih terbatas, sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan dan penggunaan Dana Desa untuk memenuhi standar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi atau dengan kata lain para pelaksananya belum memenuhi standar kompetensi meskipun sudah berpengalaman.
Fenomena  empiris  faktor  komunikasi  dan  koordinasi  tersebut  di  atas  dapat menunjukan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan dana desa masih kurang optimal atau tergolong rendah, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten hanya ditunjukan kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Peratin/Kepala Desa, LHP, dan LPMP, sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh peratin kepada aparat pekon dan masyarakat tidak ada. Dalam juknis Dana Desa sudah di tentukan pembagian kerja  antar  pelaksana,  namun  masalah  koordinasi  seringkali  tidak  dilaksanakan. Menurut penulis, hal ini sering terjadi karena kurangnya rasa saling percaya.
Dalam  pelaksanaan  tata  kelola  Dana  Desa  dalam  meningkatkan  taraf kesejahteraan desa di Pekon Gunung Ratu pengelolaan dana desa periode 2016-2021 sudah  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  di  tentukan.  Namun,  dalam melakukan sebuah kegiatan tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Salah  satu  kendala    yaitu  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Pekon  Gunung  Ratu adalah kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan Dana Desa, sedangkan kendala  lainnya  adalah  kurangnya  pemahaman  perangkat  pekon  tentang  tugas  dan fungsinya  masing-masing.  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Sekertaris  Desa  bertindak  sebagai koordinator  pelaksanaan  teknis  pengelolaan  keuangan  desa,  termasuk  Dana  Desa. Dalam  proses  pelaksanaan  pembangunan  di  tunjuk  tim  pelaksana  kegiatan  untuk ditugaskan  melaksanakan  pembangunan.  Agar  pembangunan berjalan dengan  lancar, tentunya tim harus bekerja sama untuk menyelesaikan program yang telah di tentukan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasi  pembahasan  dan  penelitian  terhadap  masalah  tersebut, penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  Dana  Desa  di  Pekon  Gunung  Ratu, Kecamatan  Bandar  Negeri  Suoh  Kabupaten  Lampung  Barat  sudah  sesuai  dengan peraturan  yang  ada,  yakni  Peraturan  Pemerointah  No.  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa yang bersumber dari APBN tetapi belum maksimal dalam pelaksanaanya yang masi terdapat  kendala  baik  teknis  maupun  non  teknis.  Kendala  dalam  implementasi  tata kelola  dana desa dalam peningkatan taraf  kesejahteraan  desa  di Pekon Gunung  Ratu adalah  dalam  prosesnya  yang  masuh  belumm  optimal.  Hal  ini  di  karenakan  kurang pemaham  aparat  Pemerintah  Pekon  Gunung  Ratu  mengenai  tugas  pokok  dan  fungsi masing-masing.  Selain  itu  kendala  lain  adalah  masih  minimnya  sumber  daya  manusia yang ada.
Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN : 2797-9733 | e-ISSN : 2777-0540 Vol. 1  No. 3 September - Desember 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, 2015, Pengelolaan Keuangan Desa, (Fokus Media, Bandung). HAW.  Widjaja,  2003, Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  dan  Unik, (Rajagrafindo Persada, Jakarta).
Lintje Anna Marpaung, Edisi Pertama 2018, Ilmu Negara, (CV Andi Offset, Yogyakarta).
__________________,  2018, Politik  Pemerintah  Daerah  (Kajian  Otonomi  Daerah  Berbasis Kearifan Lokal), (Pusaka Media, Bandar Lampung). Marjiko,  Lintje  Anna  Marpaung,  Indah  Satria,  (2020), Implementasi  Pasal  19  Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari  APBN, Jurnal Ilmu Negara, Vol 15(2).
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. _______________, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
_______________, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
_______________, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.