## Audit Lingkungan di Kawasan Pesisir Pantai Studi Kasus Pulau Lae-Lae dan Tanjung Bayang

## Tenriwaru Tenriwaru*, Popy Alfisyhar
Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia * Alamat e-mail corresponding author: tenriwaru@umi.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Histori Artikel Tanggal Submit 25 Januari 2023 Tanggal revisi 21 Februari 2023 Tanggal Accepted 26 Maret 2023

## Key words:
Environmental Audit, Lae-Lae Island, Tanjung Bayang Beach
DOI: 10.36805/akuntansi.v8i1.3654
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
Environmental audits can be used to assess how auditing helps manage risks and reduce new obligations. Environmental audit is oriented to managing the environment, which is  considered  important  and  successful  for  the  object  being  measured  to  improve environmental performance. This research was conducted to find out the efforts made by the government in protecting the environment, especially in the coastal areas of Lae- Lae Island and Tanjung Bayang Beach because environmental audits play an important role in preventing waste pollution and environmental damage due to the low awareness of the local community and local tourists who come to visit the area. this. This study uses primary data obtained directly through direct interviews with the sub-district and coastal communities of Lae-Lae Island and Tanjung Bayang Beach. The data collection method used is qualitative by using a narrative analysis approach. Instruments that support  this  research  are  mobile  phones,  stationery,  documentation  related  to  this research  locus.  The  results  of  this  study  indicate  that  environmental  audits  in  the coastal areas of Lae-Lae Island and Tanjung Bayang Beach have never been carried out. In overcoming environmental problems, the government and the community are trying to protect their environment by carrying out community service activities every week and  especially  on  Lae-Lae  Island,  a  government  program  is  being  held,  namely  the procurement of a Tangkasaki boat

## A B S T R A K
Audit  lingkungan  dapat  digunakan  untuk  menilai  bagaimana  auditing membantu  mengelola  risiko  dan  mengurangi  adanya  kewajiban  baru.  Audit lingkungan  berorientasi  untuk  mengelola  lingkungan  hidup  yang  dianggap penting  dan  berhasil  bagi  objek  yang  diukur  untuk  meningkatkan  kinerja lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga lingkungan khususnya di kawasan pesisir Pulau Lae- Lae dan Pantai Tanjung Bayang dikarenakan audit lingkungan berperan penting dalam  pencegahan  pencemaran  polusi  sampah  dan  kerusakan  lingkungan karena  rendahnya  kesadaran  masyarakat  sekitar  dan  wisatawan  lokal  yang datang berkunjung ke wilayah ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh  secara  langsung  melalui  wawancara  langsung  dengan  pihak kecamatan  &  masyarakat  pesisir  Pulau  Lae-Lae  dan  Pantai  Tanjung  Bayang. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  analisis  narasi.  Instrumen  yang  mendukung penelitian ini adalah handphone , alat tulis-menulis, dokumentasi yang berkaitan dengan  lokus  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  audit lingkungan di kawasan pesisir Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang belum pernah dilakukan. Dalam mengatasi masalah lingkungan, pemerintah maupun masyarakat  berupaya  untuk  menjaga  lingkungan  mereka  dengan  melakukan kegiatan  kerja  bakti  setiap  pekan  dan  terkhusus  di  Pulau  Lae-Lae,  diadakan program pemerintah yaitu pangadaan perahu Tangkasaki
Audit lingkungan dianggap sebagai cara yang efektif untuk menilai risiko lingkungan yang timbul  dari  pembangunan  industri,  dan  selain  itu,  audit  lingkungan  adalah  salah  satu  alat manajemen  lingkungan  yang  dianggap  penting  dan  efektif  bagi  perusahaan  untuk meningkatkan perlindungan lingkungan.  (Susanto & Purnama, 2017). Masalah lingkungan saat ini  mendapat  perhatian  dan  dipandang  sebagai  masalah  penting.  Banyak  kasus  kerusakan lingkungan  yang  terjadi  tanpa  sadar  dampak  dari  kerusakan  lingkungan  sudah  mulai  kita rasakan saat ini  (Ade Irva Nursamsiah et al,  2019). Maka dari itu, sebagai  manusia  kita perlu memperhatikan lingkungan alam, khususnya perairan disekitar pesisir pantai. Masyarakat yang menempati suatu wilayah dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut sangat tergantung pada potensi dan kondisi sumber daya alam pesisir, menyebabkan tingginya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.
Peningkatan  aktivitas  masyarakat  dapat  menimbulkan  pencemaran,  mengganggu keseimbangan  dan  kelestarian  pesisir  pantai.  Peraturan  yang  dikeluarkan  pemerintah  untuk melindungi dari masalah pencemaran tampaknya tidak berjalan dengan baik karena lingkungan masih tercemar dari waktu ke waktu.  (Girsang & Situmeang, 2014) Beberapa pencemaran pesisir dan laut yang harus diwaspadai adalah pencemaran minyak, pencemaran logam berat, pestisida dan sampah. Untuk  menjaga  kondisi  lingkungan  kawasan  pesisir,  berbagai  upaya  harus  dilakukan  untuk  menjaga ekosistem (Anna et  al., 2017) .
Selain faktor alam tersebut, ada beberapa faktor lain yang merusak  kawasan pesisir seperti perilaku  atau  aktivitas  masyarakat  yang  tinggal  di  kawasan  pesisir  karena  masyarakat  tidak mampu memecahkan masalah lingkungan dan karena masyarakat  kurang memiliki kapasitas untuk  memberikan  masukan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  berkewajiban mengelola  dan  melindungi  lingkungan  serta  kegagalan  kebijakan  pemerintah  dalam menerapkan peraturan perundang undangan tentang pengelolahan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang tercantum dalam Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Suleman et al, 2019).
Peran  pemerintah  dalam  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup  sangatlah  diperlukan khususnya di Kota Makassar agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara  optimal.  Dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Walikota  Makassar  Nomor  93  Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup  menyebutkan  bahwa  tugas  Dinas  Lingkungan  Hidup  adalah  membantu  walikota melaksanakan  urusan  pemerintahan  bidang  lingkungan  hidup  yang  menjadi  kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Salah satu dari sekian banyak tempat yang termasuk daerah pesisir pantai dan masih menjadi persoalan mengenai hubungan timbal  balik  antara  manusia  dan  lingkungannya  adalah  Pulau  Lae-Lae  dan  Pantai  Tanjung Bayang.  Pulau  Lae-Lae  merupakan  salah  satu  pulau  dalam  gugusan  pulau  atau  kepulauan Spermonde,  Sulawesi  Selatan.  Secara  adminis-tratif  termasuk  ke  dalam  wilayah  Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, dengan luas daratan pulau 8,9 ha. total penduduk sebesar 1.951 jiwa (Mushlihah et al., 2021)
Pada  pulau  lae-lae  hampir  di  semua  pesisir  pantai  terdapat  sampah  plastik  yang  tidak sedikit, terkhusus pada pesisir pantai yang menjadi objek wisata. Hal tersebut tentu mengganggu pemandangan bukan hanya itu tentu pencemaran lingkungan tidak dapat dihindarkan dengan menumpuknya  sampah,  dan  sampah  yang  paling banyak  adalah  sampah  plastik.  Sedangkan tanjung bayang yang merupakan salah satu tempat liburan keluarga yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini sangat memprihatinkan. Pembangunan seadanya seperti tempat ganti baju setelah berenang dilaut, gazebo yang berjejeran disepanjang pinggir pantai, dan rumah sewaan yang tatanannya tidak rapih, serta bangunan yang sudah rapuh tentu mengurangi daya tarik wisata tersebut. Selain itu, yang menjadi perhatian penting di Pantai Tanjung Bayang adalah air yang keruh dan banyaknya sampah baik dari pengunjung maupun masyarakat sekitar nampak
jelas  di  pinggiran  pantai  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kualitas lingkungan disana  telah merusak ekologi yang seharusnya dibangun dapat memberikan dampak positif melainkan hanya memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut  penulis tertarik mengambil judul penelitian Audit Lingkungan dengan  subjek  Kawasan  Pesisir  Pantai  situs  penelitian  di  Pulau  Lae-Lae  dan  Pantai  Tanjung Bayang karena, peneliti melihat kurangnya pengelolaan lingkungan sekitar, oleh karena itu perlu dilakukannya  audit  lingkungan  di  Kawasan  pesisir  pantai  dengan  menggunakan  metode penelitian  deskriptif-kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan pemerintah  dalam  menjaga  lingkungan  khususnya  di  kawasan  pesisir.Penelitian  ini  penting untuk diteliti karenap enelitian ini diharapkan dapat memeberikan suatu bukti empiris terkait audit  lingkungan  di  Kawasan  pesisir  dan  pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  bagi dinas terkait.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Stakeholder
Teori stakeholder merupakan  sistem  yang  secara  eksplisit  didasarkan  pada  pandangan tentang  suatu  organisasi  dan  lingkungannya,  mengenai  sifat  saling  mempengaruhi  antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholder (Nur & Priantinah, 2012) stakeholder merupakan keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu.
Penulis  menggunakan  teori  ini  untuk  menganalisis  hubungan  timbal  balik  dimana pengelola  yang  bertanggung  jawab  harus  memperhatikan  segala  sesuatunya  mulai  dari prasarana  dan  sarana,  tidak  hanya  itu  lingkungan  (pantai)  sebagai  objek  utama  harus mendapatkan  perhatian  khusus.  Setiap  usaha  atau  kegiatan  yang  berada  pada  lingkungan sekitar wisata wajib menjaga kelestarian dan untuk menjamin hal tersebut maka perlu dilakukan pemantauan lingkungan atau audit lingkungan.

## Akuntansi Lingkungan
American  Institute  of  Certified  Public  Accountants ( AICPA)  mendefinisikan  akuntansi lingkungan sebagai akuntansi yang di dalamnya terdapat identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya  lingkungan,  yang  biaya-biaya  lingkungan  ini  diintegrasikan  dalam  pengambilan keputusan  bisnis,  dan  selanjutnya  dikomunikasikan  kepada  para stakeholder s  (Ade  Irva Nursamsiah  et  al,  2019).  Berdasarkan  jenis  penggunaannya  akuntansi  lingkungan  dibedakan menjadi  akuntansi  keuangan  lingkungan (environmental  financial  accounting) dan  akuntansi manajemen lingkungan (environmental management accounting) (Purwanthari, 2017) Biaya lingkungan pada dasarnya terkait dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting  lainnya  untuk  menjadi  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  manajemen  untuk kedepannya. Manfaat yang diperoleh pelaku industri ketika melakukan konservasi lingkungan berasal  dari  pencegahan  untuk  meminimalisir  kerusakan  lingkungan,  pengurangan  dari perusakan lingkungan, dan atau penggagalan dampak lingkungan, memperbaiki dampak yang dihasilkan, serta melakukan perbaikan pasca bencana dan kegiatan lain yang diukur dalam unit fisik (Saputra et al, 2019).
Tujuan  penerapan  akuntansi  lingkungan  atau  green  accounting  adalah  meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (environmental cost) dan manfaat atau efek (economic benefit), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (environmental protection) secara singkat, green accounting dapat memberikan informasi sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungan.
Audit Lingkungan
Audit lingkungan merupakan suatu proses verifikasi atas berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan  (termasuk  di  dalamnya  pelaporan  pengelolaan  lingkungan)  yang  dilakukan  oleh suatu organisasi tertentu. Organisasi yang dimaksud di sini biasanya secara mudah dimaknai sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki skala cukup besar dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Susanto & Purnama, 2017)
(Zulfikar, 2015) mengemukakan perbedaan antara audit lingkungan hidup dengan audit lainnya, menurutnya “Salah satu perbedaan utama antara audit lingkungan dan tipe audit yang lain adalah eksis tensi dan ketiadaan standar.” Terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh badan standar akuntansi yang berwenang. Perbedaan yang lain adalah jumlah sistem yang ada. Sistem akuntansi  keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Namun diluar hal-hal seperti data pengendalian polusi, persetujuan dan Memorandum of Understanding (MOU), secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit.
Audit  lingkungan  dipandang  sebagai  salah  satu  cara  yang  efektif  untuk  mengevaluasi risiko  lingkungan  sebagai  konsekuensi  dari  pembangunan  industri,  di  samping  itu,  audit lingkungan merupakan salah satu alat pengelolaan lingkungan hidup  yang  dianggap  penting dan  berhasil  guna  bagi  perusahaan  untuk  meningkatkan  kinerja  lingkungan  (Susanto  & Purnama, 2017).  Selanjutnya (Ningsih et al, 2020) mengidentifikasikan enam kategori aktivitas- aktivitas yang diklasifikasikan sebagai audit lingkungan yaitu:
1. Compliance Audit
2. Transactional Audit
3. Environmental Management System Audit
4. Pollution Prevention Audit
5. Environmental Liability Accrual Audit
6. Product Audit

## Pulau Lae-Lae
Standar mengingat memang sejauh ini Pulau Lae-Lae dijadikan sebagai lokasi bermalam Pulau  Lae  Lae  adalah  pulau  kecil  yang  termasuk  dalam  gugusan  spermonde.  Pulau  Lae-Lae berjarak  1,25  km  dari  dermaga  Kayu  Bangkoa  Makassar  dan  dapat  ditempuh  dalam  waktu kurang  lebih  15  menit  dari  dermaga  tersebut.  Saat  ini  Pulau  Lae-Lae  merupakan  salah  satu destinasi wisata Kota Makassar khususnya wisata pantai (Hohoba et al, 2019)
Saat  ini  fasilitas  yang  ada  di  Pulau  Lae-Lae  terbilang  masih  belum  maksimal,  namun setidaknya sudah ada beberapa rumah yang disewakan (home stay) walaupun belum mingguan oleh  pengunjung.  Selain home  stay ,  terdapat  pulau  gubuk-gubuk  peristirahatan  yang  dapat disewa seharian bahkan hingga untuk menginap (Hohoba et al, 2019)
Pulau  Lae-Lae  di  Kota  Makassar  memiliki  berbagai  macam  permasalahan  yang  terjadi diantaranya jumlah sampah serta massa dan kepadatan sampah yang diasumsikan sebagai lokasi dengan  potensi  bertumpuknya  sampah  dari  kegiatan wisata  maupun  kegiatan  rumah  tangga sehingga dapat menjadi sumber ancaman penyumbang sampah bagi kehidupan biota di perairan laut (Ningsih et al, 20 20).

## Pantai Tanjung Bayang
Pantai Tanjung Bayang Makassar merupakan salah satu objek wisata berbasis ekowisata yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai ini yang dulunya hanya menjadi tempat para nelayan mencari ikan dan setelah berubah menjadi objek wisata pantai, masyarakat sekitar yang tinggal di Pantai Tanjung Bayang banyak yang beralih profesi dari yang dulunya hanya seorang  nelayan  menjadi  pedagang  dan  penyedia  jasa  bagi  para  wisatawan  yang  datang  ke pantai tersebut. Usaha produk atau jasa yang dioperasikan oleh masyarakat seperti berdagang makanan dan minuman, jasa penyewaan bale-bale, jasa penyewaan home stay atau rumah kepada pengunjung pantai, jasa penyewaan ban serta penyewaan banana boat (Achmadi et al, 2020).
Potensi  wisata  Pantai  Tanjung  Bayang  menjadi  tumpuan  ekonomi  masyarakat  Pantai Tanjung Bayang dan berimbas pada berkembangnya berbagai usaha swadaya. Salah satu usaha yang banyak digeluti adalah jasa penyewaan gazebo dan hunian sewa (Misbahuddin et al, 2018).
Perkembangan wisata Pantai Tanjung Bayang dalam hal pengelolaan sampah ini semakin banyak,  sehingga  timbulan  sampah  semakin  banyak  di  pinggiran  pantai,  karena  masyarakat setempat hanya membersihkan satu minggu sekali, dibandingkan dengan jumlah orang yang mengujungi  wisata,  oleh  sebab  itu  pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dicerminkan  bahwa pengelolaan sampah yang tidak bisa di atas oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus ada  berwawasan  lingkungan  sesuai  dengan  tujuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolan Sampah (Hohoba et al, 2019)

## 3. Metode Penelitian Jenis dan Sumber Data
Jenis data digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara  dengan  pihak  kecamatan  Pulau  Lae-Lae  &  Pantai  Tanjung  Bayang,  masyarakat pesisir dan wisatawan.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau  lebih  secara  langsung  atau  percakapan  dengan  maksud  tertentu  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan data, pelengkap teknik pengumpulan lainnya serta menguji hasil pengumpulan data.  Serta  dokumentasi  merupakan  informasi  yang  berasal  dari  catatan  penting  baik  dari lembaga  atau  organisasi  maupun  dari  perorangan.  Dokumentasi  yang  ada  berupa  tulisan ataupun gambar baik itu kebijakan organisasi, foto, gambar hidup, dan lain sebagainya.

## Metode Analisis Data
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis audit lingkungan  di  kawasan  pesisir  pantai,  analisis  data  deskriptif  kualitatif  merupakan  cara menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat yang mendalam mengenai  hasil  penelitian  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  di  lapangan.  Setelah  data dikumpulkan,  data  yang  ada  dianalisis.  Untuk  menganalisis  data  tersebut  digunakan  teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan atau mengolah hasil data, baik primer ataupun data sekunder, sehingga data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya. Triangulasi data dilakukan untuk memilah informasi yang sesuai dengan konten penelitian.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Audit  Lingkungan  Hidup  adalah  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  menilai  kepatuhan penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  terhadap  persyaratan  dan  praktik  hukum  yang ditetapkan  oleh  pemerintah.  Pelaksanaan  audit  lingkungan  dilaksanakan,  agar  terciptanya lingkungan yang tidak memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun lingkungan seperti pencemaran polusi sampah.

## Pulau Lae-Lae
Dari  hasil  wawancara  peneliti  menunjukkan  bahwa  Pulau  Lae-Lae  menjadi  salah  satu kawasan  wisata  yang  sampai  saat  ini  belum  pernah  melakukan  audit  lingkungan,  hal  ini
disebabkan karena dalam pelaksanaan audit lingkungan memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga  membuat  pihak  yang  berwenang  belum  dapat  merealisasikannya.  serta  tidak  ada anggaran khusus dalam melakukan audit lingkungan di Pulau Lae-Lae.  Pengelolaan lingkungan pada Pulau Lae-Lae sepenuhnya dilakukan oleh lurah dan masyarakat sekitar.
Keterlibatan masyarakat hingga saat ini masih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan kawasan  pesisir  dengan  cara  melakukan  kegiatan  kerja  bakti  bersama  lurah  dan  masyarakat sekitar yang dilakukan sekali sepekan. Pihak kecamatan pun tidak lepas dari tanggungjawabnya, mereka memfasilitasi armada perahu yang bernama pattasaki guna membantu pengangkutan sampah  dari  Pulau  Lae-Lae  ke  kota.  Walaupun  kecamatan  memfasilitasi  armada  perahu pattasaki namun itu belum mampu mengatasi permasalahan sampah tersebut, pengangkutan yang  dilakukan  hanya  sekali  sepekan  yang  menjadi  alasan  belum  maksimalnya  penanganan sampah di Pulau Lae-Lae.
Penanggulangan sampah di Pulau Lae-Lae bukan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah saja, namun peran masyarakat sangat dominan karena sampah terbanyak dihasilkan dari  sampah  rumah  tangga  dari  Pulau  Lae-Lae  sendiri  dan  sampah  bawaan  dari  luar  pulau. Seharusnya  selain  pemerintah,  Masyarakat  juga  harus  memiliki  kesadaran  sendiri  dalam menangani  sampah  tersebut  karena,  masyarakat  sangat  erat  kaitannya  dengan  permasalahan sampah (Kurnia, 2017).
Tujuan  pemerintah  ingin  menciptakan  lingkungan  yang nyaman  ketika di  kunjungi  oleh wisatawan. Audit lingkungan khususnya untuk Pulau Lae-Lae sangat berperan penting dalam pencegahan  pencemaran  polusi  sampah  dan  kerusakan  lingkungan  untuk  mewujudkan pembangunan  berkelanjutan.  Dilakukannya  audit  lingkungan  dapat  membantu  menentukan kapan pencemaran telah terjadi, karena audit  lingkungan didokumentasi secara periodik dan dilaporkan kepada otoritas yang sesuai. Dengan demikian audit lingkungan dapat berkontribusi secara efektif untuk memecahkan masalah lingkungan hidup yang dihadapi.
Masyarakat  Pulau  Lae-Lae  mengelola  sampah  mereka  dengan  cara  membakar  atau menimbun sampahnya di sekitar pesisir. Sampah yang tidak hanya dari masyarakat pulau tetapi juga sampah kiriman dari kota yang hanyut dan singgah membuat kawasan pesisir Pulau Lae- Lae menjadi kotor. Permasalahan yang tak kunjung mendapatkan solusi menjadi momok yang masih ada sampai sekarang yang jika tidak di atasi akan menjadi masalah besar, lingkungan yang kotor akan berdampak pada pantai atau air laut dan jika terus belanjut akan berakibat buruk pada biota laut yang tentu juga akan berimbas pada masyarakat Pulau Lae-Lae yang sebagian mata pencaharian mereka adalah nelayan. Maka dari itu pentingnya dilakukan suatu evaluasi untuk menjaga struktur lingkungan yang sesuai dengan semestinya dalam hal ini yang diatur oleh  pemerintah  seperti  berbagai  perangkat  pengelolaan  lingkungan  salah  satunya  audit lingkungan(Ambarini, 2011) .

## Pantai Tanjung Bayang
Dari hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa Penanggung jawab pada Pantai Tanjung Bayang  dikelola  oleh  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  untuk  pelaksanaan  audit lingkungan  sendiri  belum  pernah  dilakukan.  Audit  wajib  biasanya  dilakukan untuk  aktivitas yang  menimbulkan  risiko  tinggi  terhadap  lingkungan  dan  tidak  menunjukkan  kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan (Sanito, 2016). Walaupun ada bantuan dari pemerintah  dengan  menyediakan  mobil  pengangkut  sampah  dan  juga  kegiatan  yang  telah dilakukan masyarakat dalam menjaga kebersihan sekitar pesisir Pantai Tanjung Bayang ataupun yang diadakan oleh pihak LPM nyatanya masih belum mampu mengatasi masalah kebersihan di sana.
Aktivitas  masyarakat  ditambah  dengan  pengunjung  terkhusus  di  waktu  libur  membuat kawasan pesisir sangat ramai pengunjung dimana tanpa adanya kesadaran dan juga aturan yang mengikat  terhadap  pengunjung  membuat  sampah  yang  berserakan  sangat  mudah  dijumpai
disetiap  sudut  pada  kawasan  pesisir.  Karena  telah  terjadi  pada  waktu  yang  lama  membuat kerusakan  lingkungan  yang  ada  pada  kawasan pesisir  pantai  sulit untuk  diatasi.  Dilihat  dari sebagian besar dampak kerusakannya akan berdampak pada aktivitas manusia dan lingkungan, seperti rusaknya biota laut, mengancam mata pencaharian nelayan, dll. Oleh karena itu, jika hal ini tidak segera disikapi secara optimal, dikhawatirkan sumber daya alam pesisir dan laut akan semakin terdegradasi (Vatria, 2010). Sehingga untuk mengatasinya perlu adanya campur tangan dari pihak yang berwewenang.
Audit lingkungan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis Audit Pencegahan Polusi (Pollution Prevention Audit) :

## Pollution Prevention Audit
Pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai instrumen administrasi lingkungan  lebih  diprioritaskan  daripada  harus  menerapkan  sanksi  apabila  suatu  usaha dan/atau  kegiatan  telah  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup, karena tidak semua lingkungan hidup dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti semula ketika  telah  tercemar  atau  rusak  yang  menurunkan  kualitas lingkungan  itu  sendiri  (Zulfikar, 2015).
Dalam penelitian (Kurnia, 2017) pencegahan pencemaran polusi yang dilakukan masyarakat khususnya masyarakat pada Pulau LaeLae dan Pantai Tanjung Bayang belum cukup maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
a. Kurangnya kesadaran wisatawan
Wisatawan  yang  datang  untuk  berlibur  dan  melakukan  aktivitas  di  sekitar  pantai pastinya  mereka  mengonsumsi  makanan.  Dengan  hal  itu  tentunya  akan menghasilkan sampah walaupun sudah disediakan tempat sampah tetapi wisatawan kurang  peduli  dan  tidak  sadar  betapa  pentingnya  membuang  sampah  pada tempatnya.
b. Keterbatasan tempat sampah yang disediakan Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang merupakan pulau yang ramai dikunjungi oleh  masyarakat,  untuk  saat  ini  ketersediaan  tempat  sampah  masih  minim.  Oleh karena itu sebaiknya pengelola kawasan setempat/pemerintah menyediakan tempat sampah yang memadai agar sampah tidak tercecer dan menyebabkan penumpukan.
c. Sampah rumah tangga di kawasan pesisir pantai Salah  satu  penyebab  sampah  menumpuk  juga  dari  sampah  rumah  tangga  warga sekitar, sehingga banyak sampah yang dihasilkan dari berbagai faktor lingkungan dan membuat penumpukan sampah dikawasan pantai.
d. Kurangnya armada pengangkutan sampah Pulau  Lae-Lae  memiliki  armada  pengangkut  sampah  yang  di  sediakan  oleh pemerintah yang dinamakan Pattasakki berupa perahu pengangkut sampah. Namun, jumlah sampah di Pulau Lae-Lae tidak dapat menampung sampah yang menumpuk, sama hal nya dengan Pantai Tanjung Bayang. Minimnya armada yang disediakan oleh pemerintah membuat pengangkutan sampah kurang maksimal.
e. Keterlambatan pengangkutan sampah Petugas armada pengangkut sampah lambat mengangkat sampah sementara (bak, kontainer, maupun tanah kosong) sehingga membuat sampah berserakan dimana- mana.

## Tindakan  Yang  Dilakukan  Oleh  Masyarakat  Dan  Pemerintah  Untuk  Melakukan  Recovery Atau Perbaikan
Upaya  yang  dilakukan  masyarakat  Pantai  Tanjung  Bayang  yaitu  bergotong  royong melakukan  rutinitas  membersihkan  kawasan  pesisir  dari  sampah  rumah  tangga  maupun
kiriman  bersama  LPM  Pantai  Tanjung  Bayang.  Antusias  masyarakat  dalam  membersihkan kawasan pesisir sangatlah tinggi, sehingga dapat mengurangi sampah yang ada.
Pada Pulau Lae-Lae masyarakat juga melakukan upaya yang sama dalam membersihkan kawasan pesisir sedangkan pemerintah membuat Program Pattasa’ki dalam Pengelolaan Sampah di  Pesisir  Pantai  Kota  Makassar  yaitu  program  perahu  pengangkut  sampah  diluncurkan pemerintah  Kota  Makassar  dengan  nama” Pattasa’ki (Perahu  Angkat  dan  Angkutan  Sampah Kita)”  yang  artinya  membereskan  atau  membenahi  menggunakan  anggaran  APBD  Kota Makassar (Rayaningsi, 2018).
Namun, nyatanya pada program tersebut pengaplikasiannya masih belum efektif, karena hanya dilakukan sekali sepekan sehingga belum mampu membuat lingkungan Pulau Lae-Lae bebas  dari  sampah,  buktinya  masih  banyak  sampah  yang  beserakan  dipesisir  pantai,  bahkan upaya  yang  dilakukan  masyarakat  yaitu  melakukan  kerja  bakti  tiap  pekannya  juga  hanya mampu mengurangi sedikit sampah.

## Audit  Lingkungan  Dapat  Membantu  Menciptakan  Lingkungan  Yang  Nyaman  Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan
Salah  satu  kegunaan  audit  lingkungan  adalah  untuk  menghindarkan  dampak  negatif yang timbul, kerjasama dalam pengelolaan lingkungan dan ketertarikan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Lingkungan yang sehat dan terjaga dapat meningkatkan kualitas hidup  manusia.  Menjaga  lingkungan  agar  tetap  lestari  dan  berkelanjutan  ( environment sustainability ) (Khoirina et al, 2016).
Objek  wisata  sebagai  modal  utama  bagi  pengembangan  kawasan  wisata  harus  dijaga kelestariannya. Dengan berkembangnya ekowisata berarti manusia telah mengubah lingkungan yang  sudah  ada  sebelumnya.  Pembangunan  selalu  menyebabkan  perubahan  terhadap lingkungan. Semakin meningkatnya pembangunan akan menyebabkan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan, oleh karena itu membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable ) (Tenriwaru et al, 2022).
Suatu  kegiatan  disebut  berkelanjutan  jika  kegiatan  pembangunan  secara  ekonomis  dan ekologis.  Berkelanjutan  secara  ekonomi  berarti  bahwa  suatu  kegiatan  pembangunan  harus mampu  menghasilkan  pertumbuhan  ekonomi,  pemeliharaan capital  (capital  maintenance), dan penggunaan  sumberdaya  dan  investasi  secara  efisien.  Berkelanjutan  secara  ekologis  berarti bahwa kegiatan dimaksud harus dapat menjaga integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati ( biodiversity ), sehingga diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan.

## 5. Kesimpulan Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  audit  lingkungan  di Kawasan  pesisir  pantai studi kasus Pulau Lae-Lae dan Pantai Tanjung Bayang peneliti menyimpulkan bahwa audit lingkungan  di  Kawasan  pesisir  pantai  Pulau  Lae-Lae  dan  Pantai  Tanjung  Bayang  belum pernah dilakukan dikarenakan tingginya biaya yang diperlukan juga kawasan pesisir pantai tidak  termasuk  dalam  kawasan  wajib  dilakukannya  audit  lingkungan  sehingga  dapat dikatakan  jika  ingin  melakukan  audit  lingkungan  maka  diklasifikasikan  dalam  audit sukarela. Dalam menjaga lingkungan baik Pantai Tanjung Bayang maupun Pulau Lae-Lae masyarakat melakukan kegiatan kerja bakti tiap pekannya dan dengan bantuan permerintah melalui program pattasakki sebagai inovasi dalam meningkatkan kebersihan kawasan pesisir yang  di  aplikasikan  pada  Pulau  Lae-Lae  dengan  maksud  membuat  persoalan lingkungan tersebut dapat diatasi.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti  sampaikan  dalam  upaya  menjaga  lingkungan pesisir yaitu perlu adanya kerjasama yang tersusun dan continue antara berbagai pihak mulai dari  masyarakat,  LPM,  maupun  pemerintah  lalu  penerapan  sanksi  berupa  denda  untuk wisatawan yang melakukan tindakan yang merusak lingkungan pesisir

## Daftar Pustaka
Achmadi,  N.  S.,  Andriani,  D.,  &  Sudirman,  M.  A.  (2020).  Strategi  Pengelolaan  Akomodasi Berbasis  Ekotourisme  Di  Tanjung  Bayang  Makassar  Menggunakan  Matrik  Swot  Dan Qspm. Journal FAME: Journal Food and Beverage, Product and Services, Accomodation Industry, Entertainment Services , 3 (2). https://doi.org/10.30813/fame.v3i2.2483
Ambarini. (2011). Audit Lingkungan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Respponsibility) Di Era Globalisasi Ekonomi. Masalah-Masalah Hukum , 40 (1), 93 – 101.
Anna, Z., Agus, A., Suryana, H., Maulina, I. N. E., Rizal, A., & Hindayani, P. (2017).
Biological parameters of fish stock estimation in Cirata Reservoir ( West Java , Indonesia ): A comparative analysis of bio-economic models . 18 (4), 1468 – 1474.
https://doi.org/10.13057/biodiv/d180424
Basri, H. (2010). Jurnal hukum acakdemia vol. 6 tahun 2010. 6 , 36 – 53.
Elyzar, N., Mahendra, M. S., & Wardi Nyoman. (2007). Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air Laut Di  Pantai Kuta Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan.
Girsang,  J.,  &  Situmeang,  A.  (2014).  Analisis  Terhadap  Premium  Remedium  Terkait  Sanksi Hukum Lingkungan. In Journal Of Judicial Review: Vol. Xvi (Issue 2).
Herison,  A.,  Romdania,  Y.,  Akbar,  D.,  &  Pramanda,  D.  (2019).  Jurnal  Pariwisata  Pesona.
Pariwisata Pesona, 04(1), 1 – 10.
Hohoba, B., Abbas, I., & Invanni, I. (2019). Pengelolaan Sampah Wisata Tanjung Bayang Untuk Meningkatkan Daya Tarik Kunjungan Wisata Kelurahan Tanjung Mardeka Kecamatan Kurnia, rahma. (2017). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar 2016. Khoirina, Farina; Sri Opti; Ludwina, H. (2016) . Self-Awareness (Kesadaran Pribadi) Masyarakat Dalam Mewujudkan Sustainable Environment Ditinjau Dari Perspektif Audit Lingkungan. Kesejahteraan Sosial : Journal of Social Welfare , 3 (2), 104 – 119.
Mapriliani,  I., P  Purba, N., P Dewanti,  L., Herawati, H., & Faizal, I. (2017). Aksi  Besih Pantai Rangka Penanggulangan Pencemaran Pesisir di Pantai Pangandaran. Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(No 2), 77 – 80.
Misbahuddin, F. A., Wunas, S., & Arifin, M. (2018). Rehabilitasi Perumahan dan Permukiman
Swadaya Penunjang Wisata Berbasis Kelayakan Huni di Pesisir Pantai Tanjung Bayang Makassar. Jurnal Penelitian Enjiniring, 22(2), 166 – 174.
https://doi.org/10.25042/jpe.112018.09
Muhjad, M. H. (2015). Hukum lingkungan: sebuah pengantar untuk konteks Indonesia. Genta Publishing
Mushlihah, H., Amri, K., & Faizal, A. (2021). Diversity and Distribution of Macroalgae To Environmental Conditions of Makassar City. Jurnal Ilmu Kelautan , 7 (1), 16 – 26. Musyarofah,  S.  (2013).  Analisis  Penerapan Green  Accounting Di  Kota  Semarang. Accounting Analysis Journal , 2 (3), 352 – 359. https://doi.org/10.15294/aaj.v2i3.2855 Ningsih, N. W., Putra, A., & Suriadin, H. (2020). Identifikasi Sampah Laut Berdasarkan Jenis dan Massa di Perairan Pulau Lae-Lae Kota Makassar. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis, 4,
10 – 18.
Nur,  M.,  &  Priantinah,  D.  M.  Si.  ,  A.  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi   Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility Di  Indonesia  (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Nursamsiah, A. I., Luthfi, A., Apriani, F. E., & Prawira, I. F. A. (2019). Organum: Jurnal Saintifik Manajemen dan Akuntansi. https://doi.org/10.35138/organu
Purwanthari, A. (2017). Pelatihan Pembuatan Bross Dengan Bahan Dasar Kain Perca Desa Cangkringturi Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Abadimas Adi Buana , 1 (1), 9 – 14. https://doi.org/10.36456/abadimas.v1.i1.a674 Rayaningsi, E. (2018). Inovasi Program Pattasaki Dalam Pengelolaan Sampah Di Pesisir Pantai Kota Makassar. 6 – 7.
Sanito,  R.  C.  (2016).  Audit  Lingkungan  Sebagai  Instrumen  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Perusahaan Terhadap Pengelolaan Kualitas Lingkungan. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi Xxv Program Studi Mmt-Its.
Saputra, A. J., Siregar, M. J., Studi, P., Fakultas, A., Kompleks, B., Vihara, M., Maitreya, D., & Beruntung,  B.  (2019).  Penerapan  Akuntansi  Lingkungan  Untuk  Mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Bagi Para Pelaku Industri. 7(2), 148 – 154.
Sawitri,  A.  P.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Pengungkapan  Akuntansi  Lingkungan  dan  Kinerja Lingkungan terhaap Nilai Perusahaan. Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama Malang, (4), 1 – 11.
Sibarani,  E.  M.  (2018).  Universitas  Sumatera  Utara  Skripsi.  Analisis  Kesadahan  Total  Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44 – 48.
Suleman, Y., Rachman, T., & Paotonan, C. (2019). Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut   Kota  Makassar  Terhadap  Kebijakan   Pengelolaan  Kawasan  Pesisir.  Tinjauan Degradasi Lingkungan Pesisir Dan Laut Kota Makassar Terhadap Kebijakan  Pengelolaan Kawasan Pesisir.
Susanto,  & Purnama, D. (2017). Audit Lingkungan.
Tenriwaru, Syamsiah, N. U., Ikhtiari, K., Urip Sumoharjo, J. K., Panakkukang, K., Makassar, K.,
&  Selatan,  S.  (n.d.).  Konseptualisasi  Pariwisata  Berwawasan  Lingkungan  Dalam Perspektif Green  Accountinng (Studi  Kasus  Taman  Nasional  Bantimurung) Conceptualization Of Environmental Tourism In Green Accounting Perspective (Case Study Of Bantimurung National Park) . www.sdg2030indonesia.org Vatria, B. (2010). Berbagai Kegiatan Manusia yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai serta Dampak yang Ditimbulkannya. Jurnal Belian ,
9 (1), 47 – 54.
Yahya, M. (2016). Evaluasi dan Analisis Potensi Infrastruktur Permukiman Kumuh Masyarakat di Pulau Lae-Lae Kota Makassar. Temu Ilmiah IPLBI 2016 Evaluasi, 29 – 32.
Zulfikar.  (2015).  Peranan  Audit  Lingkungan  Dalam  Pencegahan  Pencemaran  Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Al’ Adl ,
3 (7), 59 – 78.