## Implementation of Law Number 4 of 2019 in the Independent Practice of Midwives
Ratni N 1 *, Ijang Budiana Nur 2
1 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
Email: ratni.1960@gmail.com
2 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya Email: ijangbudiana3@gmail.com
*surel korespondensi ( email correspondence): ratni.1960@gmail.com
Abstract: The profession of a midwife is someone who participates in a midwifery program regularly,  structured  and  recognized  by  the  state.  A  midwife  is  considered  a  professional health worker and is responsible for working with women during pregnancy, childbirth and breastfeeding. The purpose of this study was to determine the implementation of midwifery laws  in  the  independent  practice  of  midwives  in  the  City  of  Tasikmalaya.  The  research method  uses  empirical  with  quantitative  descriptive.  This  study  used  a  sample  of  40 respondents who owned and carried out midwifery independent practice. From the research results, it was found that all midwives already knew about midwifery laws and standards, and the sanctions received if practices did not comply with applicable standards. However, there are still 10% who have not extended STR and SIPB, as well as facilities and infrastructure that are not up to standard. It is hoped that there will be supervision and motivation for midwives to continue to maintain compliance in midwifery services.
Keywords: Midwifery; Regulations; Midwife independent practice
Abstrak: Profesi  bidan  merupakan  seorang  yang  mengikuti  program  kebidanan  dengan teratur,  terstruktur  dan  diakui  oleh  negara.  Seorang  bidan  dianggap  sebagai  tenaga Kesehatan  yang  professional  dan  bertanggungjawab  untuk  bekerjasama  dengan  para perempuan pada masa kehamilan, melahirkan, sampai dengan menyusui. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan undang-undang kebidanan di praktik mandiri bidan Kota Tasikmalaya.  Metode  penelitian  yang  menggunakan  empiris  dengan  deskriptif  kuantitatif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 responden yang memiliki dan melaksnakan praktik  mandiri  bidan.  Hasil  penelitian  ini  didapatkan  semua  bidan  sudah  mengetahui tentang  undang-undang  dan  standar  kebidanan,  dan  sanksi  yang  diterima  apabila  praktik tidak sesuai standar yang berlaku. Namun masih ada 10% yang belum memperpanjang STR
Vol. 10, No. 1,
Januari 2024

## Article History
Received: 14/02/2023 Revised: 26/04/2023 Accepted: 18/10/2023
dan  SIPB  juga  sarana  dan  prasarana  yang  belum  sesuai  standar.  Diharapkan  adanya pengawasan dan motivasi bagi para bidan untuk terus mempertahankan kepatuhan dalam pelayanan kebidanan.
Kata Kunci: Kebidanan; Peraturan; Praktik mandiri bidan

## PENDAHULUAN
Amanah  Undang-Undang  dalam  Alinea  keempat  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945  adalah  pembangunan  Nasional.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  Bangsa Indonesia  dalam  mewujudkan  tujuan  nasional  yaitu  mencerdaskan,  menciptakan kesejahteraan,  melindungi,  membantu  menjaga  ketertiban  dan  perdamaian  masyarakat umum Indonesia. Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, dimana harus dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di seluruh Indonesia 1 . Pembangunan di bidang Kesehatan, bertujuan untuk menumbuhkan rasa sadar,  mau dan  mampu  untuk  hidup  sehat.  Dari  hal  ini  maka  akan  terciptanya  peningkatan  derajat Kesehatan  di  masyarakat.  Dampak  dari  hal  tersebut,  akan  menjadi  investasi  bagi pembangunan bangsa Indonesia khususnya sumber daya manusia yang akan produktif baik secara  social  maupun  ekonomi.  Di  Indonesia,  pembangunan  Kesehatan  diatur  dalam Kebijakan  Sistem  Kesehatan  Nasional  (SKN)  yang  akan  menggerakan  seluruh  komponen yang ada mulai dari pemerintahan tertinggi sampai dengan masyarakat 2 .
SKN  diatur  dalam  Peraturan  presiden  No  72  tahun  2012.  Didalamanya  diatur bagaimana  pengelolaan  Kesehatan  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  semua  komponen terkait  bangsa  Indonesia.  SKN  disusun  secara  terpadu  dan  saling  mendukung  antar komponen  untuk  menjamin  tercapainnya  peningkatan  setingi-tingginya  derajat  Kesehatan masyarakat.  Pelaksanaan  SKN  dilakukan  dengan  pengelolaan  upaya  Kesehatan,  penelitian, pengembangan dan pembiayaan Kesehatan, pengelolaan sumber daya manusia Kesehatan, tersedianya  kefarmasian,  alat  Kesehatan dan  makanan,  pengelolaan  informasi  dan  regulasi Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pengelolaan upaya Kesehatan merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan pelayanan  keseahatan.  Pelaksanaan  tersebut  harus  mencerminkan  keadilan,  merata, terjangkau  dan  bermutu  sebagai  tujuan  terselenggaranya  pembangunan  Kesehatan.  Hal yang  utama  dilakukan  dalam  berbagai  kegiatan  pengelolaan  upaya  keseahatan  dan mempeunyai daya ungkit yang sangat tinggi yaitu pada penduduk yang rentan seperti ibu, bayi, anak, usia lanjut dan masyarakat miskin.
Pelayanan  yang  diberikan  kepada  ibu,  bayi  dan  anak,  salah  satunya  dilakukan  oleh profesi bidan. Pelayanan ini disebut juga pelayanan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh
1 Lembaran Negara Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945,” Pub. L. No. 75, 1959 (2002).
2 Lembar Negara  Republik  Indonesia,  “PERATURAN  PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  72  TAHUN  2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL,” Peraturan Presiden § (2012).
tenaga bidan yang sudah terlisensi dan terlegislasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 3 . Sebelum syarat yang ada terpenuhi maka seorang bidan tidak dapat melaksanakan asuhan kebidanan tersebut. Batas pelayanan yang diberikan oleh seorang bidan diantaranya kepada wanita disepanjang masa reproduksinya yaitu pra kehamilan, kehamilan persalinan dan nifas, kemudian bayi baru lahir, dan anak usia di bawah lima tahun 4 .
Seorang bidan merupakan seseorang yang telah diakui melalui Pendidikan kebidanan yang diikutinya secara terstruktur, teratur dan diakui oleh negara. Selain itu, seorang bidan akan  menempuh  dan  memperoleh  kualifikasi  yang  diperlukan  untuk  seorang  bidan, sehingga  dapat  mendaftarkan  dan  secara  hukum  memperoleh  izin.  Dampak  dari  hal tersebut, bidan data diakui sebagai tenaga yang professional juga bertanggungjawab. Bidan akan  bekerja  sebagai  mitra  bagi  perempuan  untuk  memberikan  motivasi,  edukasi  dan asuhan,  mulai  dari  masa  sebelum  kehamilan  sampai  setelah  kelahiran,  dan  memberikan asuhan  pula  kepada  bayi  baru  lahir  sampai  anak  usia  lima  tahun.  Selain  itu,  bidan  dapat memberikan  bantuan  medis  atau  lainnya  sesuai  ketentuan  yang  berlaku,  melaksanakan tindakan kegawatdaruratan untuk menolong nyawa dari kematian 5 .
Atas  dasar  uraian  fenomena  tersebut  diatas,  sangat  menarik  untuk  dikaji  bagaimana gambaran pelaksanaan UU No 4 Tahun 2019 di praktik mandiri bidan Kota Tasikmalaya

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang  digunakan adalah metode empiris dengan analisis deskriptif kuantitatif 6 . Metode ini digunakan untuk menganalisa kuesioner dan melihat keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta terkait Pelaksanaan UU No 4 Tahun 2019 di  Praktik Mandiri Bidan  Kota  Tasikmalaya.  Jumlah  sampel  yang  digunakan  adalah  40  responden  bidan  yang mempunyai dan melaksanakan praktik mandiri bidan.

## PEMBAHASAN
Sebagaimana yang telah ditetakan Undang-undang kebidanan, dimana seorang bidan berkewajiban  untuk  memiliki  STR  yang  diberikan  oleh  Konsil  kepada  seorang  bidan  yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah 1) ijazah sebagi bukti dari
3 RI  Kementrian  Kesehatan,  “Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan,” Kemenkes RI § (2007).
4 Ratni  and  Ijang  Budiana,  “IMPLEMENTASI  PRAKTIK  KEBIDANAN  MENURUT  UNDANG  UNDANG  NOMOR :  4 TAHUN  2019  TENTANG  KEBIDANAN  DI  KOTA  TASIKMALAYA,”  in Semnas  LPPM  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto, 2020.
5 Maria  Wattimena,  “ANALISIS  PENERAPAN  STANDAR  ASUHAN  PERSALINAN  NORMAL  (APN)  OLEH  BIDAN  DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2008” (2008).
6 David  Tan,  “METODE  PENELITIAN  HUKUM:  MENGUPAS  DAN  MENGULAS  METODOLOGI  DALAM MENYELENGGARAKAN  PENELITIAN  HUKUM,” NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  8,  no.  8  (2021), https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478;  Riky  Perdana,  “CATATAN  PENELITI  TENTANG  METODE KUANTITATIF,”  Website  Prodi  Manajemen,  FEB,  UMRI,  2020,  https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang- metode-kuantitatif/.
lulus  dari  perguruan  tinggi  dengan  pendidikan  Kebidanan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku; 2) Sertifikat Profesi atau Sertifikat Kompetensi sebagai bukti telah lulus  uji  kompetensi  kebidanan;  3)  surat  keterangan  sehat  fisik  dan  mental;  4)  surat pernyataan  telah  mengucapkan  sumpah/janji  profesi;  dan  5)  membuat  pernyataan  tertulis untuk  mematuhi  dan  melaksanakan  ketentuan  etika  profesi.  Selain  itu,  bidan  pun  wajib memiliki SIPB sebagai bukti bahwa bidan tersebut mempunyai izin praktik kebidanan. SIPB ini  dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  kab/kota  dengan  rekomendasi  pejabat  Dinas Kesehatan yang berwenang di kab/kota tempat bidan menjalakan praktiknya.
Dari hasil analisis karakteristik responden didapatkan bahwa dari 40 responden paling banyak  usia  rentang  30-40  tahun  sebanyak  78%.  Pendidikan  terakhir  paling  banyak  D3 Kebidanan  di  urutan  pertama  sebanyak  70%  dan  D4  Kebidanan  sebanyak  20%.  Ada beberapa  hambatan  bidan  untuk  meningkatkan  Pendidikan  diantaranya  jarak  instansi Pendidikan dengan tempat tinggal yang cukup jauh, pembagian waktu antara kuliah dengan kerja, kehilangan waktu Bersama keluarga dan kewajiban seorang istri, perijinan dari tempat kerja, dan beban kerja yang bertambah. Pemahaman terkait regulasi pendidikan kebidanan pada  seluruh  lapisan  dimasyarakat  sangat  diperlukan  agar  mengatasi  segala  macam hambatan  dari  berbagai  faktor.  Harapannya  institusi  di  pendidikan  dapat  segera menyelenggarakan  program  non-reguler  bagi  bidan  yang  akan  melakukan  studi  lanjutan sambil bekerja 7 .
Undang-Undang  Kebidanan  menjelaskan  terkait  aturan  mengenai  bagaimana pelaksanaan pendidikan Kebidanan, proses registrasi dan izin praktik bagi bidan di Indonesia maupun  lulusan  luar  negeri,  dan  Bidan  dari  luar  negeri  atau  Warga  Negara  Asing,  proses praktik Kebidanan, bagaimana hak dan kewajiban bidan atapun klien, pengatiran Organisasi Profesi  kebidanan,  pendayagunaan  seorang  Bidan,  serta  pembinaan  dan  pengawasan 8 . Aturan  tersebut  didasarkan  pada,  dimana  setiap  individu  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan  supaya  mendapatkan  kesejahteraan  baik  lahir  maupun  batin.  Pada  akhirnya sebagi  tujuan  akhir  yaitu  membangun  masyarakat  bangsa,  dan  negara  Indonesia sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  dimana  khususnya kepada perempuan,  bayi,  dan anak, seorang bidan  harus  melaksanakannya  dengan penuh tanggungjawab,  aman,  bermutu,  akuntabel,  dan  berkesinambungan.  Namun  hal  ini  masih saja terjadi kendala yang dihadapi pada profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan yang ada,  dimana  pengelolaan  terhadap  pelayanan  kesehatan  yang  dilaksanakan  oleh  bidan, pengakuan  terhadap  profesi  kebidanan  dan  praktik  kebidanan  belum  diatur  secara komprehensif  seperti  tenaga  kesehatan  lain,  sehingga  belum  menunjukan  dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan
7 Aris Prastyoningsih, Yanti Yanti, and Retno Mawarti, “Faktor Penghambat Bidan Pada Pendidikan Jenjang Profesi Di  Jurusan  Kebidanan  Poltekkes  Kemenkes  Surakarta,” Jurnal  Kesehatan  Prima  13,  no.  2  (2019):  138, https://doi.org/10.32807/jkp.v13i2.247.
8 Undang-undang RI, “Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019,” Tentang Kebidanan, no. 10 (2019): 2–4.
kesehatan kepada masyarakat. Namun dengan disahkannya UU kebidanan No 4 Tahun 2019, maka pengelolaan, kebijakan dan aturan kebidanan telah diatur dan mendapatkan kepastian hukumnya 9 .
Gambaran pelaksanaan perizinan registrasi dan izin praktik didapatkan bahwa semua bidan  mengetahui  tentang  adanya  perundang-undangan  kebidanan,  setiap  bidan  wajib mempunyai  STR  dan  SIPB.  Selain  itu,  bidan  juga  mengetahui  sanksi  apabila  tidak melaksanakan  sesuai  dengan  peraturan.  Bidan  yang  sudah  memperbaharui  STR  dan  SIPB sebanyak 90% dan namun masih ada yang belum di perpanjang sebanyak 10%. Bagi bidan yang  belum  melengkapi  sarana  dan  prasarana  pelayanan  sebagaimana  yang  dimaksudkan pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, denda  administratif,  penghentian  sementara  kegiatan  sampai  dengan  pencabutan  izin, tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan 10 .
Kepatuhan  pelaksanaan  standar  pelayanan  dapat  berhubungan  dengan  beberapa variable,  diantaranya  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  bidan,  pengalaman  atau  lama melaksanakan praktik kebidanan, seberapa banyak dan berkualitasnya pelatihan yang diikuti oleh  bidan,  dan  supervise  yang  dilakukan  oleh  atasan.  Hal  ini  perlu  adanya  optimalisasi supervise secara kontinyu dan koprehensif sebagai upaya peningkaan kepatuhan  terhadap pelaksanaan standar pelayanan 11 .
Pelaksanaan praktik kebidanan oleh profesi bidan tidak hanya dapat melakukan praktik saja, akan tetapi bidan dituntut untuk melakukan pengawasan, pelayanan kebidanan,  serta memberikan edukasi dan saran yang diperlukan bagi seorang perempuan mulai dari  masa hamil, sampai dengan menyusui. Bidan berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas sesuai  dengan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  klien.  Kerjasama  antar  profesipun  harus dilaksanakan dan  ditingkatkan untuk kepentingan klien. Selain itu, perempuan yang sudah lansiapun menjadi sasaran dalam pelayanan kebidanan terutama pada masa menepouse 12 . Tidak hanya profesi Kesehatan lain yang memiliki suatu kewenangan klinis, bidan pun memiliki  kewenangan  tertentu  yang  berbeda  dengan  profesi  lain  dan  sesuai  standar profesinya.  Hal  ini  sebagai  upaya  profesi  bidan  dalam  melaksanakan  asuhan  kebidanan sebagai bagian dari pelayanan Kesehatan yang professional 13 .
Ada  beberapa  ciri  terkait  profesi  bidan  yang  menjadi  pembeda  dari  profesi  lainnya, diantaranya:  1)  harus  menempuh  pendidikan  kebidanan  agar  lulusan  dapat  melaksanakan
9 Ratni and Budiana, “IMPLEMENTASI PRAKTIK KEBIDANAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DI KOTA TASIKMALAYA.”
10 Undang-undang RI, “Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019.”
11 Tyas  Mulatsih,  “FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERHUBUNGAN  DENGAN  KEPATUHAN  PELAKSANAAN  STANDAR PELAYANAN  ANTENATAL  CARE  OLEH  BIDAN  PRAKTIK  MANDIRI  (BPM)  DENGAN  WILAYAH  AKI  TINGGI  DI KABUPATEN BOYOLALI” (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2017).
12 Mustika  Sofyan, 50  Tahun  IBI  Menyongsong  Masa  Depan,  Ke  Lima  (Jakarta:  PP  IBI,  2006), https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2801.
13 Elke  Mattern,  Susanne  Lohmann,  and  Gertrud  M.  Ayerle,  “Experiences  and  Wishes  of  Women  Regarding Systemic  Aspects  of  Midwifery  Care  in  Germany: A  Qualitative  Study  with  Focus  Groups,” BMC  Pregnancy  and Childbirth 17, no. 1 (2017): 1–16, https://doi.org/10.1186/s12884-017-1552-9.
pekerjaan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  secara  professional;  2)  Profesi  Bidan  memiliki Standar Pelayanan Kebidanan, Kode Etik dan Etika Kebidanan untuk dijalankan saat bertugas; 3)  Bidan  mempunyai  kelompok  pengetahuan  sudah  yang  jelas  untuk  melaksanakan  tugas profesinya; 4) Memiliki kewenangan kebidanan dalam menjalankan tugasnya; 5) memuaskan sesuai kebutuhan masyarakat dan Memberikan pelayanan yang aman; 6) Adanya organisasi profesi sebagai wadah profesi  bidan; 7) dikenal dan dibutuhkan masyarakat serta memiliki karakteristik  yang  khusus;  8)  Menjadikan  profesi  bidan  sebagai  sumber  utama  kehidupan dan pekerjaan 14 .

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  UU  Kebidanan  No.  4  Tahun  2019  di  praktik  mandiri  kebidanan  dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pada umumnya bidan mengetahui dan memahami serta melakanakan regulasi tersebut namun masih ada beberapa responden  dari  40 orang sebanyak  10%  belum  meperpanjang  STR  juga  SIPB,  serta  sarana  prasarana  yang  belum sesuai standar.

## ACKNOWLEDGEMENT
Penelitian  ini  merupakan  salah  satu  luaran  wajib  hibah  internal  penelitian  dosen  pemula yang  diselenggarakan  oleh  Universitas  Muhammadiyah  Tasikmalaya.  Saya  berterimakasih kepada  Keluarga  dan  LPPM  UMTAS  yang  telah  membantu  penyelesaian  penelitian  ini, sehingga dapat diselesaikan dan diterbitkan.

## REFERENSI
Kementrian  Kesehatan,  RI.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 369/Menkes/Sk/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan, Kemenkes RI § (2007).
Lembar Negara Republik Indonesia. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72  TAHUN  2012  TENTANG  SISTEM  KESEHATAN  NASIONAL,  Peraturan Presiden § (2012).
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia.  UNDANG-UNDANG  DASAR  NEGARA  REPUBLIK INDONESIA 1945, Pub. L. No. 75, 1959 (2002).
Mattern, Elke, Susanne Lohmann, and Gertrud M. Ayerle. “Experiences and Wishes of Women Regarding  Systemic  Aspects  of  Midwifery  Care  in  Germany:  A  Qualitative Study with Focus Groups.” BMC Pregnancy and Childbirth 17, no. 1 (2017): 1– 16. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1552-9.
Mulatsih,  Tyas.  “FAKTOR-FAKTOR  YANG  BERHUBUNGAN  DENGAN  KEPATUHAN PELAKSANAAN  STANDAR  PELAYANAN  ANTENATAL  CARE  OLEH  BIDAN
14 Sofyan, 50 Tahun IBI Menyongsong Masa Depan.
PRAKTIK  MANDIRI  (BPM)  DENGAN  WILAYAH  AKI  TINGGI  DI  KABUPATEN BOYOLALI.” UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, 2017.
Perdana,  Riky.  “CATATAN  PENELITI  TENTANG  METODE  KUANTITATIF.”  Website  Prodi Manajemen, FEB, UMRI,  2020.  https://feb.umri.ac.id/catatan-peneliti-tentang- metode-kuantitatif/.
Prastyoningsih,  Aris,  Yanti  Yanti,  and  Retno  Mawarti.  “Faktor  Penghambat  Bidan  Pada Pendidikan  Jenjang  Profesi  Di  Jurusan  Kebidanan  Poltekkes  Kemenkes Surakarta.” Jurnal  Kesehatan  Prima  13,  no.  2  (2019):  138. https://doi.org/10.32807/jkp.v13i2.247.
Ratni,  and  Ijang  Budiana.  “IMPLEMENTASI  PRAKTIK  KEBIDANAN  MENURUT  UNDANG UNDANG  NOMOR :  4  TAHUN  2019  TENTANG  KEBIDANAN  DI  KOTA TASIKMALAYA.”  In Semnas  LPPM  Universitas  Muhammadiyah  Purwokerto, 2020.
Sofyan,  Mustika. 50  Tahun  IBI  Menyongsong  Masa  Depan.  Ke  Lima.  Jakarta:  PP  IBI,  2006. https://library.umbjm.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2801.
Tan,  David.  “METODE  PENELITIAN  HUKUM:  MENGUPAS  DAN  MENGULAS  METODOLOGI
DALAM  MENYELENGGARAKAN  PENELITIAN  HUKUM.” NUSANTARA:  Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).
https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
Undang-undang  RI.  “Undang-Undang  RI  No.  4  Tahun  2019.” Tentang  Kebidanan,  no.  10 (2019): 2–4.
Wattimena, Maria. “ANALISIS PENERAPAN STANDAR ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) OLEH  BIDAN  DI  RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH  KABUPATEN  SORONG PAPUA BARAT TAHUN 2008,” 2008.