## Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015
( Implementation Of The Administration, Management, And Reporting The Village Fund Allocation In The Development Process Bimorejo Village Sub- District Wongsorejo District Banyuwangi In 2015)
Maulita Sofie R, Rohman Effendi 1 , Djoko Supatmoko Jurusan Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ) Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : maulitasofie@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitin ini fokus terhadap penerapan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bimorejo pada   Tahun   2015.   Penatausahaan   sebagai   bentuk   pertanggungjawaban,   penyajian,   pelaporan   dan   mengungkapkan   segala aktivitas   dan   kegiatan   yang   menjadi   tanggung   jawab   pemerintah   desa   kepada   publik.   Penelitian   ini   dilakukan   untuk mengetahui makna penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) di Desa Bimorejo. Penelitian ini didukung dengan adanya pengawasan teknis, operasional dan evaluasi yang dilakukan Tim Pendamping Kecamatan, Badan Pemberdayaan Desa guna membuktikan adanya penerapan akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bimorejo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi terbuka dan wawancara. Sebagai informan penelitian ini ada 4 responden yaitu BPM-PEMDES, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa. Penelitian ini adalah penelitian analisis   deskriptif   dengan   pendekatan   kualitatif.   Hasil   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   penerapan   penatausahaan, pengelolaan   dan   pelaporan   alokasi   dana   desa   (ADD)   sudah   menerapkan   prinsip   akuntabel   dengan   indikator   partisipatif, transparan dan responsif sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## Abstract
This study focuses on the application of accountability system, which is a form of responsibility over the management of public   funds   by   the   Government   which   was   done   starting   from   the   planning   stages,   execution,   implementation,   and surveillance of the management of village Funds Allocation. This study was conducted because of the amount of the funds allocated for rural development as well as susceptible to fraud resulting from the lack of transparency of reporting to the public, as well as the performance of the implementation Team in the village of accountable reporting accountability that has not   been   in   accordance   with   the   applicable   regulations.   This   study   is   expected   to   be   beneficial   to   the   Government   of Banyuwangi Regency especially Rogojampi Sub-district in an attempt to improve the accountability of the management of the village Funds Allocation. This study was conducted in nine villages in Rogojampi sub-district. The Data collected by direct observation in the villages and with interviews with the parts of County, district monitoring teams, Treasurer of villages, village of Consultative Body Elements, as well as representatives of the villagers. This study shows that in the planning and the execution  were  in accordance  with the applicable  pr,ocedures  and operations  have  been conducted  in a  transparent  and accountable. For the surveillance phase is still not going well because of lack of transparency towards the public. As for the implementation phase also has not run properly due to human resources managing team in making the Administration report is still lacking, so the necessary existence of coaching and supervision over local government.

## Pendahuluan
Berdasarkan   dengan   penyelenggaraan   pemerintah   daerah, yang   mengatur   dan   mengurus   sendiri   urusan   pemerintah menurut   asas   otonomi   dan   tugas   pembantuan,   diarahkan untuk   dapat   mempercepat   terwujudnya   kesejahteraan masyarakat   melalui   peningkatan   pelayanan,   pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan   memperhatikan   sebuah   prinsip   demokrasi, pemerataan,   keadilan,   keistimewaan   dan   kekhususan   suatu daerah  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah   juga   harus   dapat   menunjang   pelaksanaan   tata kelola   yang   baik   dalam   melaksanakan   pemerintahan   desa dengan melakukan transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisien   terhadap   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa (Suparmoko, 2010).
Menurut Nordiawan (2012:7-8), Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan   dalam   pengelolaan   keuangan   publik   adalah dalam   pertangungjawaban,   manajerial,   dan   pengawasan. Pertanggungjawaban   yang   dilakukan   pemerintah   adalah dengan memberi informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan dalam bentuk dan waktu yang tepat selama periode yang ditentukan. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi   dalam   proses   manajerial   seperti   perencanaan, penganggaran,   pelaksanaan,   pengawasan,   pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah atas keuangan publik. Selain itu juga   diperlukan   adanya   pengawasan   secara   terarah, ekonomis,   efisien,   efektif,   berkeadilan,   dan   terkendali   atas penggunaan   keuangan   publik.    Mewujudkan   pemerintahan yang baik, perlu adanya peningkatan dalam sebuah prinsip
1 Penulis Korespondensi
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 153-158
Maulita et al., Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa ...
demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam   sebuah   proses   demokrasi,   peran   ilmu   akuntansi pemerintah   khususnya   dalam   prinsip   akuntabilitas   publik menjadi salah satu hal yang sangat krusial karena  menjadi prasyarat   dasar   dari   keberhasilan   demokrasi   itu   sendiri. Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan   publik   dalam   mewujudkan   tata   kelola pemerintahan   yang   baik,   mulai   dari   tata   kelola   keuangan pusat,   daerah,   maupun   desa.   Prinsip   dalam   akuntansi pemerintahan   seperti   akuntabilitas   dan   transparansi pengelolaan  Keuangan  publik bukan  hanya  sebagai  bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa (Sherly, 2014).
Desa   memiliki   peran   yang   penting,   khususnya   dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan   yang   lebih   besar   disertai   dengan pembiayaan   dan   bantuan   sarana   prasarana   yang   memadai mutlak   diperlukan   guna   penguatan   otonomi   desa   menuju kemandirian   desa.   Dengan   diterbitkannya   Undang–Undang No   6   tahun   2014   tentang   desa,   posisi   pemerintahan   desa menjadi   semakin   kuat.   Kehadiran   undang–undang   tentang Desa   tersebut   disamping  merupakan   penguatan  status  desa sebagai   pemerintahan   masyarakat,   sekaligus   juga   sebagai basis   untuk   memajukan   masyarakat   dan   pemberdayaan masyarakat desa (Marwan, 2015)
Pemerintah   harus   dapat   mengeluarkan   sebuah   kebijakan dalam pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup signifikan   bagi   desa   untuk   menunjang   program-program desa.   Pengelolaan   keuangan   baik   dari   anggaran   sampai realisasi harus dapat melibatkan tokoh–tokoh masyarakat dan aparat  Pemerintah  Daerah.  Kendala–kendala  yang  dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan   adalah   kurangnya   pengendalian   terhadap pengelolaan Dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol   dari   Pemerintah   dan   Masyarakat.   Untuk   itu   perlu diketahui   sejauh   mana   implementasi   penatausahaan, pengelolaan,   dan   pelaporan   Alokasi   Dana   Desa   dalam Pembangunan   Desa.   Sesuai   dengan   Permendagri   No.   113 Tahun   2014   Tentang   pengelolaan   keuangan   desa   adalah keseluruhan   kegiatan   yang   meliputi   perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Wida, 2015).
Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi   daerah   dengan   berusaha   mengoptimalkan   potensi desa   demi   terselenggaranya   pemerintahan   yang   bersih   dan transparan. Pedoman alokasi dana desa tertera dalam Perbup No. 13 Tahun 2015 dan Perda No. 2 Tahun 2007 menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis Alokasi Dana   Desa   yang   selanjutnya   disingkat   ADD   adalah   dana yang   dialokasikan   oleh   pemerintah   kabupaten   untuk   Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan. Keuangan Pusat dan Daerah kecuali Dana Alokasi Khusus. Bagi hasil dari Pajak Daerah dan Bagi Hasil dari Retribusi tertentu yang diterima Kabupaten.
Alokasi   Dana   Desa   dilaksanakan   dengan   prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Alokasi Dana Desa merupakan hal yang tidak
terpisahkan  oleh pengelola  keuanagan  Negara.  Pengelolaan alokasi dana desa dibagi menjadi pos pembiayaan besar, yaitu 20%   dialokasikan   untuk   membiayai   kegiatan   operasional penyelenggaraan   pemerintah   desa   dan   80%   dialokasikan untuk   membiayai   pemberdayaan   masyarakat.   Berdasarkan Peraturan   Bupati   Nomor   13   tahun   2015,   kebijakan   yang diambil   oleh   Pemerintah   Kabupaten   Banyuwangi   dalam mendistribusikan   dana   ADD   dengan   asas   merata   dan   adil. Penelitian   ini   dilaksanakan   di   Jalan   Raden   Bronto   No.  21 Desa   Bimorejo   Kecamatan   Wongsorejo   Kabupaten Banyuwangi.   Kecamatan   Wongsorejo   yang   merupakan wilayah   Kabupaten   Banyuwangi   yang   berada   paling   utara, memiliki   luas   464.80   Km 2 dengan   jumlah   penduduk   total 74.698 jiwa yang terdiri dari 12 desa dan 31 dusun (Sumber : Kecamatan   Wongsorejo,   2012).   Pembagian   Alokasi   Dana Desa di wilayah kecamatan Wongsorejo dapat dilihat di tabel 1 berikut ini :
Tabel 1. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Wongsorejo
NO DESA ADD Tiap Desa (Rp) 1 Bangsring 355.233.000,00 2 Bengkak 336.664.000,00 3 Alasbulu 380.164.000,00 4 Wongsorejo 352.857.000,00 5 Alasrejo 326.255.000,00 6 Sumberkencono 330.028.000,00 7 Sidowangi 332.255.000,00 8 Sidodadi 339.339.000,00 9 Bajulmati 313.139.000,00 10 Watukebo 375.059.000,00 11 Sumberanyar 322.527.000,00 12 Bimorejo 319.615.000,00 JUMLAH 4.083.015.000,00
Sumber : BPM-Pemdes 2015 (data diolah, Mei 2015)
Kecamatan  Wongsorejo memiliki 12 Desa. Desa  Bimorejo merupakan   merupakan   salah   satu   desa   yang   menerima Alokasi Dana Desa terkecil kedua setelah desa yang lainnya. Meskipun Desa Bimorejo menerima Alokasi Dana Desa yang cukup kecil tidak besar kemungkinan pihak pemerintah desa mengabaikan   sistem   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   yang cukup signifikan. Oleh karena itu pengelolaan Alokasi Dana Desa   merupakan   salah   satu   visi   dan   misi   Kabupaten Banyuwangi  yang mementingkan kesejahteraan  masyarakat desa melalui optimalisasi penggunaan   Alokasi Dana Desa yang   sesuai   dengan   arah   kebijakan   nasional   dan   Rencana Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah   (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi.

## Metode
Penelitian   ini   adalah   penelitian   analisis   deskriptif   dengan pendekatan   kualitatif.   Pendekatan   kualitatif   merupakan metode-metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang dari sekelompok orang atau individu yang berasal dari masalah   sosial.   Proses   penelitian   kualitatif   melibatkan upaya-upaya   dalam   prosedur-prosedur   pengumpulan   data yang spesifik dari para partisipan.
Desain   penelitian   deskriptif   adalah   desain   penelitian   yang disusun   dalam     rangka   memberikan   gambaran   secara
e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2017, Volume IV (2) : 153-158
Maulita et al., Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa ...
sistematis dan induktif tentang informasi ilmiah yang berasal dari   subjek   atau   objek   penelitian.  Sumber   data   dalam penelitian ini dilakukan dengan duacara yaitu: Data primer adalah data yang diperoleh langsung darisumbernya dengan cara Observasi dan interview/wawancara terstruktur dan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature,   dokumentasi,   tulisan-tulisan   sebagai   pembanding dari data yang diperoleh yaitu bukubuku referensi, Undang- undang,   dan   Media   elektronik.  Teknik   pengumpulan   data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Creswell,   2007)   :   Wawancara   peneliti   dapat   melakukan face-to-face   interview (wawancara   berhadap-hadapan) dengan   partisipan,   wawancarai   mereka   dalam focus-group interview (interview dalam sekelompok tertentu ) yang terdiri dari   beberapa   partisipan   kelompok.   Wawancara   seperti   ini tentu   saja   melakukan   pertanyaan-pertanyaan   yang   secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan dan Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan   berbagai   sumber   yang   ada   diluar   seperti   dokumen publik dan dokumen privat.
Dokumentasi diperlukan dalam pengelolaan ADD Peraturan Menteri   Dalam   Negeri   No.   113   Tahun   2014   tentang Pengelolaan Keuangan Desa, UU No 6 Tahun 2014 Tentang Dana   Desa,   Perdes   No   1   Tahun   2013   mengenai   anggaran pendapatan   dan   belanja   desa   dan   pedoman–pedoman   lain yang bersangkutan terhadap pengelolaan ADD di Kabupaten Banyuwangi.   Menurut   Yin   (2006)   Desain   penelitian   yang dikategorikan   sebagai   studi   kasus,   ditentukan   oleh   unit analisisnya.  Dalam  penyusunan  penelitian  ini, unit  analisis yang   digunakan   peneliti   adalah   Kantor   Desa   Bimorejo Kecamatan   Wongsorejo   Kabupaten   Banyuwangi   sebagai penerapan   implementasi   penatausahaan,   pengelolaan,   dan pelaporan   Alokasi   Dana   Desa   yang   sesuai   dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 13 Tahun 2015.   Fokus   Penelitian   merupakan   penjelas   dari   kerangka pemikiran.   Dalam   penelitian   ini   yang   menjadi   fokus penelitian adalah penerapan penatausahaan, pengelolaan, dan pelaporan   Alokasi   Dana   Desa   Bimorejo   sesuai   dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perbup No. 13 Tahun 2015. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu :  Akuntabilitas Upaya   pemerintah   bertanggungjawab   atas   aktivitas   yang telah   dilakukan   untuk   menciptakan   upaya   penilaian masyarakat. Transparansi Merupakan prinsip penting untuk pelaporan aktivitas kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk   menghindari   kesalahpahaman   informasi   dan pertanggungjawaban   berbagai   pihak.  Keabsahan   data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil   dari   penelitian.   Untuk   menguji   keabsahan   data   yang diperoleh,   dalam   penelitian   ini   menggunakan   dua   metode, yaitu :  Triangulasi  Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi   adalah   metode   yang   mengecek   keabsahan   data dengan   memanfaatkan   sesuatu   yang   lain.   Hal   itu   dapat dilakukan   dengan   cara   membandingkan   data   hasil pengamatan   dan   juga   hasil   wawancara   dari   informan   satu dengan   informan   yang   lainnya,   membandingkan   pendapat satu   orang   dengan   orang   yang   lainnya,   serta   dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya   ada   dan    Member   Check  adalah   proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain   itu,   tujuan   member   check   adalah   agar   responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009 : 81).

## Hasil dan Pembahasan
Penelitian   ini   dilakukan   di   Desa   Bimorejo   Kecamatan Wongsorejo   Kabupaten   Banyuwangi   yang   memiliki   luas wilayah   464.80   Km 2 dan   jumlah   penduduk   sebesar   4.841 Jiwa.  Implementasi  penatausahaan  merupakan  salah   satu perwujudan   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   yang   mana dalam pengelolaan ADD selalu ada beberapa prosedur yang harus   dikelola   oleh   pemerintah   desa   sebagaimana penatausahaan  keuangan   desa  yang  terdiri   dari   beberapa bagian,   yaitu  penatausahaan  penerimaan  yang   meliputi pendapatan  desa  semua penerimaan  uang melalui  rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang  tidak perlu dibayar  kembali  oleh desa,  yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD merupakan sebuah dana yang diperoleh   dari   pemerintah   kabupaten   yang   dialokasikan khusus   untuk   desa   dalam   proses   pembangunan   desa. Perhitungan   dari   Dana   perimbangan   yang   diterima   oleh Kabupaten   sebesar   10%   setelah   dikurangi   dengan   Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan  ke Desa  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat 4. Pemerintah dapat melakukan penundaan atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan   setelah   dikurangi   Dana   Alokasi   Khusus. Dengan formulasi yang jelas, Alokasi Dana Desa Minimal sebesar   60%   adalah   alokasi   dana   desa   yang   dibagi   secara merata dengan formulasi Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi   Khusus   kemudian   dikalikan   10%,   dari   hasil   10% dikalikan 60% dan dibagi jumlah Desa yang ada dikabupaten Banyuwangi.
Sedangkan   untuk   Alokasi   Dana   Desa   Proporsional   adalah 40% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus atau   sisa   Alokasi   Dana   Minimal.Pembagian   Alokasi   Dana Desa   sudah   ditetapkan   berdasarkan   Keputusan   Bupati Banyuwangi   No.   188/273/KEP/429.011/2015   dimana   Desa Bimorejo,   Kecamatan   Wongsorejo   memperoleh   Alokasi Dana   Desa   sebesar   Rp   319.615.000.    Penatausahaan Pengeluaran  merupakan   bagian   dari   prosedur   pengeluaran desa yang berupa belanja  desa  yang mana meliputi seluruh pengeluaran dari rekening desa yang  merupakan  kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya   kembali   oleh   desa.  Dalam   belanja   desa kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara  Desa pada Buku Kas  Umum. Sedangkan untuk Belanja   yang   bersifat   transfer   langsung   ke   pihak   ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatat di BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).
Pencatatan   penerimaan   baik   kas   maupun   transfer   harus disertai   dengan   bukti   yang   lengkap   dan   sah   serta   dicatat secara   benar   dan   tertib.   Selain   pencatatan   transaksi   pada Buku Kas umum atau Buku Bank, Bendahara juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan atas pemotongan/pemungutan  dalam Buku Pajak ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke
Kas   Negara   dengan   batasan   waktu   yang   diatur   dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran Pajak (SPP) maka bendahara Desa mencatat dalam buku Pembantu Pajak pada   kolom   pengeluaran.  Penatausahaan   oleh   Pelaksana Kegiatan merupakan sebuah awal dalam pelaksanaan dimana pelaksanan   kegiatan   yang   melakukan   pengajuan   kegiatan berserta  besaran pendanaan kegiatan yang sudah dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah itu dilakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas yang diverifikasi oleh Sekertaris   Desa.   Pelaksana   kegiatan   berdasarkan   fungsi tersebut   pelaksana   kegiatan   (PK)   mengajukan   pendanaan untuk   melakukan   kegiatan   dalam   program   pengelolaan Alokasi Dana Desa yang disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang harus disetujui oleh Sekretaris Desa dan Pelaksana Kegiatan juga membuat dokumen Buku Pembantu Kas   untu   proses   tindakan   pengeluaran   yang   menyebabkan beban  anggaran  belanja kegiatan yang ada dalam  Rencana Anggaran Biaya setelah itu melakukan pengajuan pendanaan untuk   pelaksanaan   kegiatan   yang   menghasilkan   beberapa dokumen   Surat   Permintaan   Pembayaran,   Pernyataan Tanggungjawab   Belanja,   dan   bukti   transaksi   untuk diserahkan   oleh   Kepala   Desa   agar   dilakukan   verifikasi pembayaran yang diserahkan ke Bendahara Desa.
Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   dilaksanakan   berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa penyusunan dilakukan oleh Sekretaris   Desa   berdasarkan   Renjana   Kerja   Pembangunan Desa (RKPDes) disetiap tahunnya, sehingga sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa. Dalam penyusunan Rancangan APBDes dalam   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa   sebelumnya Pemerintah   Desa   Bimorejo   melakukan   Musyawarah Perencanaan   Pembangunan   Desa   (musrembangdes)   yang akan   membahas   perencanaan–perencanaan   kegiatan   dari berbagai sektor dan bidang yang yang telah ditentukan oleh Perangkat Desa Bimorejo.
Kegiatan   masyarakat   tersebut   dapat   mendukung   tugas pemerintah   dalam   mengetahui   kebutuhan   masyarakatnya, menyusun   agenda   dan   prioritas   pelayanannya,   serta   dapat melaksanakan   agenda   yang   telah   ditetapkan   sesuai   dengan kebutuhan   masyarakat   dan   sesuai   dengan   lokal   masing- masing   desa   untuk   menumbuhkan   potensi   desa.   Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin mudah pula bagi masyarakat   dalam   merumuskan   dan   mewujudkan   aspirasi masyarakat.   Namun   selain   peran   masyarakat,   dipperlukan pula adanya peran dari aparat desa. Peran aparat desa adalah untuk   memberikan   motivasi   pada   masyarakat   untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
pengelolaan Alokasi Dana Desa jika sesuai dengan Perbup, maka  akan   meminimalisir   kegiatan   kegiatan   yang memungkinkan   tidak   dilaksanakan   sesuai   Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Desa   di   Desa   Bimorejo.   Dalam pengelolaan atau perencanaan Alokasi Dana Desa selalu ada perubahan atau tambahan kegiatan Alokasi Dana Desa sesuai dengan   nilai   perubahan   jenis   setiap   tahunnya,   sehingga pemerintah  desa wajib melakukan perubahan  atas Rencana Penggunaan   Dana   Alokasi   Dana   Desa   atau   sering   disebut (RPD-P) sebagai laporan Rincian Pengunaan Alokasi Dana Desa Bimorejo. Besaran nilai rencana penggunaan dana ADD sebelum perubahan adalah sebesar Rp 319.615.000,00 namun setelah   adanya   kegiatan   Alokasi   Dana   Desa   Bimorejo
besarnya   nilai   ADD   memiliki   perubahan   sebesar   Rp 357.597.000,00 sehingga dalam hal ini ADD Desa Bimorejo menambah anggaran sebesar Rp 37.976.000,00Berikut Tabel Rencana   Penggunaa   Dana   Alokasi   Dana   Desa   (RPD-P) Tahun 2015:
Tabel 2. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Bimorejo (RPD-P) Tahun 2015
No Uraian Jumlah Anggaran 1 2. 3. Operasional Pemerintah Desa 1) Penyelenggara Pemerintah Desa
Bidang Pemberdayaan Pelaksanaan Pembangunan Desa 1) Papingisasi Jalan Lingk. Mangaran RT 03/02 Dusun Aseman 2) Pembangunan Plengsengan/ Talud penahan Badan Jalan H. Toyib Dusun Aseman 3) Bedah Rumah
Sederhana bagi keluarga miskin Pembinaan Kemasyarakatan
1) Pembinaan Lembaga kemasyarakatan
2) Pembinaan Posyandu Rp 232.004.000,00 Rp 23.252.000,00 Rp 25.285.000,00 Rp 16.000.000,00
Rp 51.050.000,00 Rp 10.000.000,00
Jumlah Rp 357.591.000,00
Sumber   : (Dokumen   Rencana   Penggunaan   Alokasi   Dana Desa (RDP-P) Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kab. Banyuwangi Tahun 2015 (data diolah, 2015)
Pelaksanaan   Alokasi   Dana   Desa   dilakukan   berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran yang   dilaksanakan   melalui   rekening   kas   desa.   Prinsip pelaksanaan Alokasi Dana Desa semakin diperkuat  dengan adanya   Peraturan   Bupati   Banyuwangi   No   13   Tahun   2015 mengatur   pelaksanaan   Alokasi   Dana   Desa   dalam mengalokasikan   kedalam   kegiatan-kegiatan   yang   telah disusun dalam proses perencanaan desa atau musrembangdes. Oleh karena itu dalam penyusunan pelaksanaan Alokasi Dana Desa   terdapat   sebuat   tim   pengelola   atau   pejabat   teknis pengelolaan   keuangan   desa   (PTPKD)   Desa   Bimorejo Kecamatan Wongsorejo yang sudah diatur dalam Keputusan Kepala   Desa   Bimorejo   Nomor   :   188/ /KEP/429.504.2012/2015,   dimana   Kepala   Desa   bertindak sebagai   penangungjawab   kegiatan-kegiatan   Alokasi   Dana Desa   yang   ditetapkan   oleh   APBD,   sedangkan   secara administratif   dalam   pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa dibedakan menjadi : a.  Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat   selain   kegiatan   infrastruktur,   pelaksananya adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Sekretaris Desa. b.
Maulita et al., Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa ...
Alokasi   Dana   Desa   digunakan   untuk   biaya   Pemberdayaan Masyarakat   khususnya   infrastruktur   atau   sarana   prasarana desa,   pelaksanaanya   adalah   Lembaga   Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
Tahap pencairan Alokasi Dana Desa telah ditetapkan dalam APBD   kabupaten   Banyuwangi   yang   kemudian   disalurkan oleh Teknis pengelola keuangan desa dari pemerintah desa yang   pelaksanaannya   sesuai   dengan   besaran   Alokasi   Dana Desa   yang   telah   ditetapkan   oleh   Surat   Keputusan   Bupati Banyuwangi Nomor : 188/ 273/KEP/429.001/2015 Tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap desa   di   Kabupaten   Banyuwangi   yang   sudah   dihitung berdasarkan nilai bobot desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa dituangkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Peraturan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Nomor 3 Tahun 2015.  Pencairan dilakukan paling lambat 1 bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan. Penyaluran dan Pencairan ADD dilakukan apabila sudah dituangkan didalam APBDes. Tahap pencairan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut : Tahap I paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari total ADD yang dialokasikan untuk desa pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan alur kas rencana penggunaan   Alokasi   Dana   Desa.   Tahap   II   sebesar   40% (empat   puluh   persen)   direalisasikan   apabila   Kepala   Desa telah menyampaikan laporan realisasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah direalisasikan pada tahun berjalan.
Berdasarkan   pendapat  responden,  dapat   ditarik   kesimpulan bahwa   dalam   kenyataan   pelaksanaan   penggunaan   Alokasi Dana   Desa   terjadi   perubahan   nilai   atau   besaran   sehingga pencairan/  penyaluran Alokasi Dana Desa dikarenakan ada perubahan  setiap nilai setiap tahunnya yang mana berubah menjadi 3 (tiga) tahap dikarenakan adanya tambahan tahap PAK jadi dalam pencairan terdapat Tahap I, Tahap II, dan Tahapn   PAK   dalam   program   anggaran   kegiatan   tambahan yang terjadi di Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo tahap pencairan   pertama   dilakukan   sebesar   60%   ,   Tahap   kedua sebesar  40%, dan Tahap  ketiga sesuai  dengan (PAK) oleh karena   itu   besaran   nilai   sesuai   tahapan   pencairan   Alokasi Dana Desa Bimorejo adalah sesuai tabel berikut :
Tabel   4.4  Tahap   Perubahan   Pencairan   Alokasi   Dana   Desa Bimorejo Tahun 2015
Tahap Besaran Jumlah Tahap I 60% Rp 191.769.000,00 Tahap II 40% Rp 127.846.000,00 Tahap III PAK Rp 37.976.000,00 Jumlah Rp 357.591.000,00
Sumber   : (Dokumen   Rencana   Penggunaan   Dana   Alokasi Dana   Desa   Bimorejo   Kecamatan   Wongsorejo   Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015) (data diolah, 2016).
Bentuk   pertanggungjawaban   keuangan   Alokasi   Dana   Desa secara  meteriil  dan   formil  adalah  Kepala   Desa   dan  secara administratif   dilaksanakan   oleh   Bendahara   Desa. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban   APBDes,   sehingga   bentuk pertanggungjawaban   adalah   pertanggungjawaban   APBDes. Tata cara  dan mekanisme pertanggungjawaban  secara  fisik dan   administratif   penggunaan   Alokasi   Dana   Desa   sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pertanggungjawaban   Alokasi   Dana   Desa,   kepala   desa memiliki peran sebagai  ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa   mulai   dari   perencanaan,   hingga   pelaksanaan   dan pengawasannya.   Kepala   Desa   bersama   dengan   bendahara desa   dan   bagian   Badan   Permusyawaratan   Desa   memiliki kewajiban   dan   bertanggungjawab   terhadap   pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Setiap kegiatan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dicatat dan dibuktikan secara   sistematis   dalam   bentuk   laporan   oleh   kepala   desa bersama   dengan   bendahara   desa.  Pelaksanaan   pengelolaan Alokasi Dana Desa bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa   Bimorejo   harus   melaksanakan   pelaporan   pengelolaan Alokasi   Dana   Desa   Di   Desa   Bimorejo   Kecamatan Wongsorejo   agar   Alokasi   Dana   Desa   yang   dikelola   oleh Pemerintah Desa Bimorejo dapat bersifat Akuntabilitas dan Transparan.   Berikut   merupakan   beberapa   pelaporan pertanggungjawaban Di Desa Bimorejo yaitu, Laporan akhir penyerapan   dan  pemanfaatan  Alokasi   Dana  Desa,  Laporan semester  pertama  berdasarkan   anggaran  kas  untuk  Alokasi Dana   Desa   yang   disusun   oleh   Pemerintah   Desa,   Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBDes,   dan  Laporan   Realisasi   Penggunaan   APBDes-P berdasarkan Peraturan Desa Bimorejo.
Pengawasan dan evaluasi pemerintah desa Bimorejo sangat terbuka dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa disamping agar pengelolaan bisa terpantau dengan baik dan masyarakat   desa   Bimorejo   bisa   merasakan   sarana   dan prasaran   dalam   proses   pembangunan   desa   yang   dilakukan oleh   Pemerintah   Desa   Bimorejo.   Oleh   karena   itu   dalam pelaksanaan   monitoring   atau   evaluasi   pemerintah   desa Bimorejo   menunjuk   adanya   penetapan   tim   pemeriksanaan pekerjaan   maupun   pengadaan   barang   ataupun   jasa   sesuai dengan   Surat   Keputusan   Kepala   Desa   Bimorejo   Nomor 188/   /KEP/429.504.2012/2015   Tentang   Penetapan   Tim Pemeriksa   Pekerjaan/Barang   dan   Jasa   Desa   Bimorejo Kecamatan   Wongsorejo   Kabupaten   Banyuwangi   Tahun 2015.  Agar  setiap  proses  pelaksanaan  pengelolaan  Alokasi Dana Desa dapat melakukan kegiatan secara efektifitas dan akuntanbilitas.   Pengawasan   biasanya   dilakukan   secara berkala   oleh   tim   pendamping   kecamatan   dan   2   (dua)   kali setiap tahunnya dilakukan oleh bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat–Pemerintah Desa.

## Simpulan dan Keterbatasan
Penatausahaan   dalam   pengelolaan   keuangan   desa   di   Desa Bimorejo telah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan ditetapkan proses pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan pencatatan dan   prosedur   penatausahaan   yang   telah   diatur   dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 hingga tercatat secara baik dan   terperinci   yang   dituangkan   dalam  tiap   laporan penyerapan   Alokasi   Dana   Desa   dan   Laporan   Realisasi APBDes yang telah diatur  sesuai  dengan Peraturan  Bupati Kabupaten   Banyuwangi   No   13   Tahun   2015.  Pengelolaan dalam Alokasi Dana Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan   dan   Belanja   Desa   (APBDes)   peneliti menyimpulkan   bahwa  terdapat   4   (empat)   bagian,   yaitu   : Penghasilan tetap kepala desa dan Perangkat Desa 30% untuk penghasilan tetap sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun   2014   dan   Perbup   No.   13   Tahun   2015,
Penyelanggaraan Pemerintah Desa sesuai dengan Perbup No. 13 Tahun 2015 paling banyak sebesar 50% dari ADD-SilTap, Pembangunan   sesuai   dengan   Perbup   N0.   13   Tahun   2014 paling   sedikit   50%   dari   ADD-SilTap   digunakan   untuk Papingisasi Jalan Lingk Mangaran RT 03/02 Dusun Aseman, Pembangunan Plengsengan Talud Penahan Badan Jalan H. Toyib   Dusun   Aseman,   dan   Bedah   Rumah   Sederhana, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk lembaga kemasyarakatan dan pembinaan posyandu.
Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di   Desa   Bimorejo   Kecamatan   Wongsorejo   Kabupaten Banyuwangi telah berlangsung baik dengan melakukan  tiap dokumentasi setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan   berdasarkan   prosedur   yang   telah   ditetapkan. Bentuk pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bimorejo ada   yang   bersifat   sistem   seperti   melaporkan   di E-Village Budgeting namun   ada   juga   yang   secara   manual   seperti adanya Laporan penyerapan dan penggunaan ADD, Laporan semester   pertama,   Perdes   APBDes   penggunaan   ADD. Hambatan   pengelolaan   keuangan   desa   sesuai   dengan Permendagri   No.   113   Tahun   2014   adalah   adanya keterbatasan   anggaran   dana   desa   dan   adanya   kesenjangan pertanggungjawaban   dan responsive antara   partisipasi masyarakat dalan anggaran Desa.

## Keterbatasan
Pengawasan   untuk   Tim   Kabupaten   hanya   dari   pelaporan sistem E-Village   Budgeting tidak   secara   langsung.  Dalam penelitian  ini terdapat  juga keterbatasan  hasil evaluasi  dan monitoring pada  saat   melakukan   pengawasan,   pemerintah desa   Bimorejo  kecamatan   wongsorejo  tidak   melakukan pengarsipan   hasil   evaluasi   kegiatan.  Pada   penelitian   ini, peneliti  tidak   melakukan   semua   check   list   semua   bukti pembelian atau kwitansi setiap adanya pengadaan barang atau jasa,   peneliti   hanya   melakukan   sampling   terhadap   1   (satu kegiatan) yang terdapat dalam buku kas pembantu kegiatan yaitu kwitansi  pengadaan  barang/jasa  pada saat  melakukan musyawarah   perencanaan   dan   pembangunan   desa (musrembangdes) Desa Bimorejo.

## Referensi
Aprilliana, Sherly Greshita. 2014. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013”. Tidak Diterbitkan . Skripsi. Jember : Universitas Jember Arifiyanto, Febri.  2014.  “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012”. Jurnal Ilmiah. Jember : Universitas Jember
Badan  Pemberdayaan   Masyrakat   Pemerintah   Desa   Banyuwangi-Alokasi Dana Desa.
http://bpm.banyuwangikab.go.id/ (diakses tanggal 23 Februari 2016) (Pukul 6.56)
Badan   Pengelolaan   Keuangan   Pemerintah.,   2015.  “Petunjuk   Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa” . Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Indonesia (AIPI).
Creswell,   J.W   &   Piano   Clark,   V.L.   (2007).  “Designing   and   Conducting,
Mixed Methods Research”. Thousand Oaks, CA:Sage.
Huri,   Risti   Valentina.  2014.  “Akuntabilitas   Pengelolaan   Pemanfaatan Alokasi   Dana   Desa   Dalam   Proses   Pembangunan   Di   Desa   Dasri Kecamatan   Tegalsari   Kabupaten   Banyuwangi   Tahun   2013”.Skripsi. Tidak Diterbitkan. Jember : Universitas Jember
Jafar,   Marwan.  2015.  “Indeks   Desa   Membangun”.  Kementerian   Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jakarta Selatan.
Kementerian Keuangan, 2015. “Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014”.  Disampaikan dalam Sosialisasi   UU   6/2014   di   Hotel   RedTop   Jakarta,   28-30   April 2015.
Peraturan Bupati Banyuwangi.  Nomor 13  Tahun  2015.  “Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Desaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   Kabupaten Banyuwangi”. Salinan. Banyuwangi.
Peraturan   Bupati   Banyuwangi.   Tahun   2015.  “Surat   Keputusan   Nomor. 188/273/KEP/429.011/2015   Tentang   Penetapan   Lokasi   dan   Besaran
Alokasi Dana Desa
Bagi   Setiap   Desa   Di   Kabupaten
Banyuwangi Tahun Anggaran 2015”. Banyuwangi
Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 113 Tahun 2014.
Wida,   Siti   Ainul.   2016.   “Akuntabilitas   Pengelolaan   Alokasi   Dana   Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Jember : Universitas Jember