## Analisis Pendapatan dan Pembiayaan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah
Inggit Hascaryani 1 , M. Nurudin 2 , Giyoto 3 1,2,3 UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
* e-mail: inggithascaryani@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  compare  the  amount,  source  of  income,  and  expenditure allocation in the school budget plan (RKAS) in the last three years, namely 2018, 2019 and 2020. This study uses the content analysis method. The data sources came from the 2018, 2019 and 2020 RKAS documents. Data analysis used quantitative with percentages and descriptive qualitative. The results show that the amount of revenue in 2018 is higher than 2019 and 2020 is higher than 2018. Source of revenue for 2018 comes from central and regional BOS, while in  2019  and  2020  only  central  BOS.  The expenditure  allocation in 2018  was the  highest in financing standards, in 2019 the highest was in management standards and in 2020 the highest was in financing standards.
Keywords : Plan, Budget, School
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  jumlah,  sumber  pendapatan,  dan alokasi pengeluaran dalam rencana anggaran sekolah (RKAS) dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun  2018,  2019  dan  2020.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  isi.  Sumber  data berasal  dari  dokumen  RKAS  2018,  2019  dan  2020.  Analisis  data  menggunakan  kuantitatif dengan  persentase  dan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  jumlah pendapatan pada tahun 2018 lebih tinggi dari tahun 2019 dan tahun 2020 lebih tinggi dari tahun 2018. Sumber pendapatan untuk tahun  2018 berasal dari BOS pusat dan daerah, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 hanya BOS pusat. Alokasi belanja pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi  dalam  standar  pembiayaan,  pada  tahun  2019  tertinggi  adalah  pada  standar pengelolaan dan pada tahun 2020 tertinggi adalah pada standar pembiayaan.
Kata kuncis : Rencana, Anggaran, Sekolah
Copyright (c) 2023 The Authors. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## PENDAHULUAN
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan dalam sebuah  sekolah  yaitu  pembiayaan  pendidikan  (RUSTIAWAN,  2021).  Pembiayaan pendidikan adalah suatu analisis tentang sumber-sumber ( revenue ) dan penggunaan biaya (expenditur e)  yang  diperuntukkan  bagi  pengelolaan  pendidikan  secara  efisien  untuk mencapai tujuan  (Kurniady et  al.,  2018;  Suryana, 2020). Biaya pendidikan merupakan komponen  masukan  instrumental  ( instrument  input )  yang  sangat  penting  dalam menyiapkan  sumber  daya  manusia  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah (Lorensius  &  Ping,  2021;  Widjaja,  2021).  Tanggung  jawab  dalam  Pembiayaan pendidikan tidak hanya dibebankan pada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tetapi juga masyarakat.  Pembiayaan  pendidikan  juga  memiliki  beberapa  komponen  penting  yaitu
biaya langsung dan tidak langsung (Indryati & Setyawan, 2020; Putri, 2019; Sukmawati, 2022).
Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan  penataan  sumber,  penggunaan,  dan  pertanggungjawaban  dana  pendidikan  di lembaga  pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan  adalah  faktor  penting  dalam  menjamin mutu  dan  kualitas  proses  pendidikan.  Meskipun  pembiayaan  pendidikan  bukan  satu satunya  faktor  keberhasilan,  tanpa  adanya  pembiayaan  yang  mencukupi  maka  yang berkualitas  hanya  ada  dalam  angan-angan.  Biaya  pendidikan  merupakan  komponen masukan instrumental (instrument input) yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya  manusia  melalui  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah  (Ida  Nurlaya,  2020; Solehan, 2022).
Dalam pelaksanaannya pembiayaan pendidikan telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Hal ini untuk memperjelas tentang Pendidikan  gratis  dan  bermutu  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah,  agar  dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalah pahaman. Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 48  Tahun  2008  pasal  2  ayat  1  bahwa  pendanaan  pendidikan  menjadi  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat.  Dalam  Peraturan Pemerintah  biaya  pendidikan  dibagi  menjadi  3  jenis,  yaitu  Biaya  Satuan  Pendidikan, Biaya  Penyelenggaraan  dan/atau  Pengelolaan  Pendidikan,  serta  Biaya  Pribadi  Peserta Didik.  Sejak  Juli  2005  Pemerintah  menyelenggarakan  suatu  Program  yang  dinamai Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Badriyatul Fitri et al., 2021; Lukman et al., 2021; Syukri et al., 2020).
Pendanaan  BOS  berdasarkan  Buku  Panduan  Bantuan  Operasional  Sekolah Departemen  Pendidikan  Nasional  dan  Departemen  Pendidikan  Agama  berasal  dari relokasi  dana  subsidi  BBM  di  bidang  Pendidikan  (Widodo,  2021).  Menurut  “Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program  pemerintah  yang  pada  dasarnya  adalah  untuk  penyediaan  pendanaan  biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Ansyari, 2021; Armaiyetti et al., 2020).
Pembiayaan  pendidikan  merupakan  aktivitas  yang  berkenaan  dengan  perolehan dana  (pendapatan)  yang  diterima  dan  bagaimana  dana  tersebut  dipergunakan  untuk membiayai  seluruh  program  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  (Akdon,  2019).  Dalam
menetapkan pembiayaan program sekolah didorong untuk menganggarkan berdasarkan 8 standar Pendidikan. Delapan standar Pendidikan yaitu; standar isi, standar proses, standar pengelolaan,  standar  pembiayaan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar  pendidik  dan tenaga kependidikan, standar penilaian, dan standar kopetensi lulusan.
Pembiayaan Pendidikan pada suatu sekolah dapat dilihat dari dokumen Rencana Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  yang  telah  dibuat  sekolah  setiap  tahunnya. Sesuai Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler Pasal 1 ayat 15, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis  ataupun  rutin  yang  diterima  dan  dikelola  langsung  oleh  Sekolah.  RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta  disahkan  Dinas  Pendidikan  setempat  (bagi  sekolah  negeri),  atau  penyelenggara pendidikan/yayasan (bagi sekolah swasta). Masa RKAS hanya berlaku untuk satu tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan  diterima  dan  dikelola  sekolah.  Penganggaran    merupakan    proses    kegiatan  atau proses  penyusunan  anggaran  (budgeting).  Budget  ini  merupakan  rencana  operasional yang dinyatakan secara kuantitatif  dalam bentuk  satuan uang yang digunakan sebagai pedoman  dalam  melaksanakan  kegiatan  lembaga  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Pada dasarnya  Rencana  Kegiatan  dan  Anggaran  Sekolah  (RKAS)  merupakan  penjabaran pembiayaan  dari  program  kerja  sekolah.  Pembiayaan  yang  direncanakan,  baik penerimaan maupun penggunaannya selama satu tahun (Mesiono et al., 2021).
Dalam  konferensi  pada  tanggal  10  Februari  2020  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu),  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendikbud) menjelaskan bahwa pada tahun 2020, dana BOS dalam APBN dialokasikan sebesar Rp54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Angka Rp 54,32 triliun tersebut meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun 2019. Untuk tahun ini, 2020, SD naik unit costnya dari Rp 800 ribu menjadi Rp 900 ribu. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp 1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp 1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari  Rp 1,4 juta menjadi  Rp 1,6 juta dan untuk Pendidikan Khusus akan tetap sama Rp 2 juta persiswa.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dianalisis  menggunakan  statistik  deskriptif  sedangkan  data  kualitatif  dianalisis  dengan diskriptif.  menggunakan  rangkaian  kalimat-kalimat  yang  dikelompokkan  berdasarkan tema-temaya  (Fadli,  2021;  Sugiyono,  2019).  Rancangan  penelitian  yang  digunakan adalah  studi  kasus,  yang  bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  proses pembiayaan di SMP Negeri 1 Ceper. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020. Objek penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Ceper yang  berlokasi  di  Kabupaten  Klaten.  Jenis  data  penelitian  ini  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berbentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subyek. Karakteristik data primer berbentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia. Subyek yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS. Sedangkan  data  sekunder  bersumber  dari  dokumen-dokumen  dan  foto-foto  yang  dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder yang digunakan dari dokumen RKAS tahun 2018, 2019 dan 2020. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan studi dokumentasi.  Wawancara  penulis  gunakan  dengan  maksud  untuk  mempermudah  dan mempercepat  perolehan  data  dari  responden.  Teknik  wawancara  digunakan  untuk mewancarai sejumlah key informan yang dianggap sebagai tokoh kunci dalam penelitian, yaitu kepala sekolah dan bendahara BOS. Penelitian ini menggunakan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi (Sugiyono, 2018). Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dengan berbagai sumber yaitu observasi/pengamatan,  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi.  Dari  hasil perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga  tepat.  Proses  analisis  data  merupakan  suatu  proses  dalam  rangka  mencari  dan Menyusun  secara  sistematis  data  dalam  suatu  penelitian  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  catatan  lapangan,  dan  bahab-bahan  lain,  sehingga  dapat  mudah  dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Prof.Dr.Sugiyono, 2017).  Hasil dan  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang  proses penelitian  berlangsung.  Adapun  prosedur  analisis  data  yang  penulis  tempuh  dalam penelitian  ini  meliputi  (1)  pengumpulan  data  (2)  reduksi  data;  (3)  penyajian  data;  (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi yang digambarkan pada alur gambar 1.
Gambar 1 . Langkah-langkah Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan rencana kegiatan dan anggaran sekolah  (RKAS).  Kedua  kegiatan  tersebut  diuraikan  sebagai  berikut:  Penyusunan anggaran  pembiayaan  berbasis  sekolah  atau  sering  disebut  anggaran  belanja  sekolah (ABS).
Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk  satuan  uang  yang  digunakan  sebagai  pedoman  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lembaga  pada  kurun  waktu  tertentu.  Penyusunan  anggaran  merupakan  visualisasi  atau gambaran terhadap kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatanya. Anggaran berfungsi  sebagai  alat  untuk  perencanaan,  pengendalian  dan  sebagai  alat  bantu  bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatanya. Selain anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis sebagai alat penafsir, alat kewenangan dan alat efisiensi.
Gambar 2 . Proses Pembiayaan Pendidikan SMP Negeri 1 Ceper
Sumber : DD KS; D.Dok
Proses  penyusunan  anggaran  biaya  pendidikan  di  SMP  Negeri  Ceper  merujuk kepada  dokumen rencana  kegiatan  anggaran  sekolah  (  RKAS  ) SMP  Negeri  1  Ceper Tahun  2018,  2019,  ran  2020.  Dari  hasil  telaah  dokumen  dan  wawancara  yang  penulis lakukan  di  SMP  Negeri  1  Ceper  proses  penganggaran  pendidikan  dapat  diringkaskan dalam Gambar 2.
Aspek  pembiayaan  pendidikan  di  SMP  Negeri  1  Ceper  terkait  dengan rencana kegiatan  anggaran  sekolah  (RKAS) yang  memuat  komponen-  komponen:  (1) Ketercapaian  tujuan  institusional  SMP;  (2)  Organisasi  dan  manajemen  sekolah;  (3) Pendidik  dan  tenaga  kependidikan;  (4)  Kegiatan  belajar  mengajar;  (5)  Lingkungan Sekolah; (6) Pengembangan sarana prasarana pendidikan; dan (7) Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat.
Sumber  biaya  pendidikan  di  SMP  Negeri  1  Ceper  berasal  dari  anggaran pemerintah, yaitu dari APBN dan APBD Kabupaten. Dalam Pembiayaan SMP Negeri 1 Ceper  dihadapkan  pada  terbatasnya  dana  yang  tersedia,  tetapi  kebutuhan  cenderung meningkat  dan  tidak  terbatas  (Dok.  KS).  Oleh  karena  itu,  untuk  mengatasi  persoalan persoalan keuangan di  atas SMP Negeri 1 Ceper berupaya mengelola keuangan secara lebih baik dan efisien. Pengalokasian biaya lebih ditekankan pada skala prioritas. Yang paling  mendesak  untuk  segara  dipenuhi  menjadi  prioritas  dalam  penganggaran,  begitu pula  hal  yang  dianggap  penting  dan  membutuhkan  anggaran  besar  maka  akan dianggarkan  lebih  besar.  Naik  turunnya  anggaran  disesuaikan  dengan  skala  prioritas kebutuhan sekolah. Ini sesuai penelitian Susilawaty , Cut Zahri Harun dan , Khairuddin tahun 2012 yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pngelolaan Pembiayaan Sekolah Di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh bahwa Rencana pembiayaan di SD Negeri 4 Banda Aceh meliputi penganggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, pengembangan proses pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan dan  implementasi  manajemen  sekolah,  pengembangan  dan  penggalian  sumber  dana pendidikan,  dan  pengembangan  dan  impelentasi  sistem  penilaian.  Penyusunan perencanaan  pembiayaan  tersebut  didasarkan  atas  susunan  prioritas  yang  sangat mendesak dan lebih diutamakan dalam setiap tahun anggarannya.
Gambar 3. Gafik 1 Sumber : DD KS; D.Dok
Berdasarkan grafik 1. tersebut dapat dilihat bahwa sumber pembiayaan selama 3 tahun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,11 % jika dibandingkan pada tahun 2018  hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  2019  sumber  pendapatan  hanya  dari  BOS  pusat sedangkan pada tahun 2018 masih mendapatkan BOS daerah dari pemeritah kabupaten. Dari data RKAS tahun 2018 sumber pembiayaan berasal dari BOS pusat dan BOS daerah, BOS pusat sebesar 96 % dan 4 % dari BOS pendamping APBD II. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 BOS hanya berasal dari BOS pusat.  Sumber pendapatan di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 13 % diakibatkan karena jumlah BOS setiap anak per tahun meningkat sebesar 10 % dari Rp. 1.000.000.00 menjadi  Rp. 1.100.000 selain itu karena jumlah siswa pada tahun 2020 meningkat sebesar 2 % dari tahun 2019.
Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2018 secara rinci dapat di lihat pada grafik 2. Mata anggaran pembelanjaan BOS digunakan untuk membiayai delapan standar  Pendidikan  yaitu;  1)  standar  pengembangan  kopetensi  lulusan  dengan prosentase sebesar 8,39 % 2) pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 18,35 % 3) pengembangan standar sarana prasarana dengan prosentase sebesar 14,28 %;  4)  pengembangan  standar  pembiayaan  dengan  prosentase  sebesar  38,82  %;  5) pengembangan  standar  isi  dengan  prosentase  sebesar  0,87  %;  6)  pengembangan standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  dengan  prosentase  sebesar  1,18  %;  7) pengembangan  standar  pengelolaan  dengan  prosentase  sebesar  0,95  %;  8) pengembangan standar penilaian dengan prosentase sebesar 17,65 %. Dari kedelapan standar tesebut alokasi pembiayaan yang paling besar digunkan pada pengembangan standar pembiayaan dan yang paling rendah pada pengembangan standar pengelolaan.
Pengembangan  standar  pembiayaan  dianggarkan  paling  besar  karena merupakan prioritas dalam rangka untuk membiayai komponen-komponen langganan daya  dan  jasa  dan  pembiayaan  honorarium  pegawai  honorer.  Sedangkan  standar pengelolan  dalam  penganggaran  memperoleh  persentase  yang  paling  rendah  karena beberapa  komponen  telah  ada  dan  dianggarkan  tahun  sebelumnya.  Untuk  itu  pada tahun 2018 tidak dianggarkan dalam rangka untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.  Hal  ini  sesuai  dari  tujuan  manajemen  yang  diterapkan  dalam  manajemen pembiayaan,  bahwa  manajemen  adalah  pencapaian  tujuan-tujuan  organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan (Richard L. Daft, 2015). Hal ini juga sesuai dengan Permendikbud No 8 tahun 2020 tentang juknis BOS regular pada pasal 3  bahwa  penggunaan  dana  BOS  dilakukan  berdasarkan  prinsip  fleksibel,  efektif, efisien, akuntabilitas dan transparasi.
Gambar 4 . Grafik 2

## Sumber : DD KS; D.Dok
Berdasarkan grafik 3, penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2019 secara rinci  dapat  di  lihat  pada  grafik 3, mata  anggaran  pembelanjaan dana BOS digunakan hanya  untuk  membiayai  6  standar  Pendidikan  yaitu;  1)  pengembangan  standar  isi dengan prosentase sebesar 3,20 %; 2) standar sarana dan prsarana  dengan prosentase sebesar 57,22 % ; 3) pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 0,71 % ; 4)  pengembangan  standar  pengelolaan  dengan  prosentase  sebesar  34,23  %  ;  5) pengembangan standar lulusan dengan prosentase sebesar 1,28  % ; 6) pengembangan standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesar Rp 3,37 %; 7) pengembangan standar
pembiayaan  dengan  prosentase  sebesar  0  %  ;  8)  pengembangan  standar  penilaian dengan prosentase sebesar 0 % . Dari hasil  wawancara dengan bendahara BOS  SMP Negeri 1 Ceper pengembangan standar pembiayaan dan standar penilaian masih 0  % karena  sistem  aplikasi  BOS  yang  belum  terpetakan  dalam  2  standar  pembiayaan  dan standar penilaian padahal ada komponen yang masuk dalam dua standar tersebut tapi di sistem aplikasi  BOS yang masih  baru yang diluncurkan di  tahun 2019 maka terdapat kesalahan  dalam  memasukkan  komponen  dalam  standar-standar  pengembangan pendidikan sehingga ada 2 standar yang belum dimasukkan yaitu standar pembiayaan dan  penilaian.  Dari  kedelapan  standar  tesebut  alokasi  pembiayaan  yang  paling  besar digunakan  pada  pengembangan  standar  pengelolaan  dan  alokasi  pembiayaan  yang paling rendah pada pengembangan standar proses.
Pada  tahun  2018  anggaran  difokuskan  pada  pengembangan  pembiayaan pendidikan  sedangkan  pada  tahun  2019  anggaran  difokuskan  pada  pengembangan standar  pengelolaan  karena  dianggarkan  paling  besar.  Pengembangan  standar pengelolaan  dianggarkan  paling  tinggi  dalam  upaya  untuk  memperbaiki  dan mengembangkan manajemen sekolah untuk mencapai mutu sekolah.
Gambar 5. Grafik 3 Sumber : DD KS; D.Dok
Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 1 tahun 2020 secara rinci dapat di lihat pada grafik 4, mata anggaran pembelanjaan BOS digunakan untuk membiayai delapan
standar  Pendidikan  yaitu;  1)  pengembangan  standar  pembiayaan  dengan  prosentase sebesar 33,83 % ; 2) pengembangan standar pengelolaan dengan prosentase sebesar 1,24 % ;  3) pengembangan standar isi sebesar 13,91  %;  4) pengembangan standar lulusan sebesar Rp. 7,51 % ; 5)pengembangan standar proses dengan prosentase sebesar 14,95 %;  6)  pengembangan  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan dengan  prosentase sebesar 0,91 % ; 7) pengembangan standar penilaian dengan prosentase sebesar 12,90 % ; 8) pengembangan standar sarana dan prasarana dengan prosentase sebesar 14,96 %. Dari kedelapan standar tesebut alokasi pembiayaan yang paling besar digunakan pada pengembangan standar pembiayaan dan alokasi pembiayaan yang paling rendah pada pengembangan standar pengelolaan.
Berdasarkan  grafik  4.  penggunaan  anggaran  tertinggi  pada  tahun  2020  untuk pengembangan standar pembiayaan dikarenakan merupakan prioritas program SMPN 1 Ceper dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Alokasi anggaran paling rendah pada  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan.  Prioritas  anggaran  diperlukan  dalam rangka  optimalisasi  manajemen  pembiayaan.  Sedangkan  pada  standar  proses  dalam penganggaran  memperoleh  prosentase  yang  paling  rendah.  Prosentase  anggaran  ada yang  paling  tinggi  dan  paling  rendah  dalam  rangka  untuk  efisiensi  dan  efektifitas pengelolaan anggaran.
Menentukan biaya pendidikan di sekolah perlu dianalisis biaya total (total cost) dan  biaya  satuan  siswa (unit  cost). Biaya  total,  disebut  juga  biaya  satuan  sekolah, merupakan  kumpulan  biaya  yang  berasal  dari  pemerintah,  masyarakat,  dan  orang  tua siswa yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan selama satu tahun pelajaran. Biaya  satuan  siswa  merupakan  ukuran  yang  menggambarkan  besaran  uang  yang dialokasikan  sekolah  untuk  kepentingan  siswa  dalam  menempuh  pendidikan.  Dengan menganalisis biaya satuan itu dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya di setiap sekolah, manfaat dari investasi pendidikan, dan pengeluaran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.
Penentuan  biaya  akan  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan dalam  suatu  organisasi  yang  akan  mencapai  suatu  tujuan  tertentu.  Kegiatan  yang dilaksanakan  dengan  biaya  yang  rendah  dan  hasilnya  mempunyai  kualitas  yang  baik dapat  dikatakan  kegiatan  tersebut  dilaksanakan  secara  efisien  dan  efektif  (Indryati  & Setyawan, 2020). Untuk menentukan biaya satuan (unit cost) apat diperoleh dari hasil bagi dari  jumlah  seluruh  pengeluaran  biaya  opreasional  selama  satu  tahun  dibagi  jumlah seluruh siswa. Melihat anggaran di tahun 2018 menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Ceper lebih memperhatikan kepentingan siswa. Terjadinya  penurunan dan kenaikan  di pada beberapa  komponen    anggaran  pada  tahun  2019  dan  2020  karena  disesuaikan  dengan prioritas dalam penganggaran  dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap siswa hal ini lebih disebabkan adanya kebutuhan kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi di tahun-tahun sebelumnya,
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Hani  Latifah  tahun  2017  berjudul Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Pencapaian Mutu Pembelajaran bahwa Penggunaan dana BOS tidak boleh keluar dari juknis yang telah ditetapkan. Kepala sekolah harus pandai membagi keuangan kepada komponen-komponen pemenuhan SNP yang  telah  ditetapkan.  Delapan  SNP  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  dan  sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya. Dalam kerangka sistem, bagian yang termasuk pada komponen proses pembelajaran adalah Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

## SIMPULAN
Sumber pendapatan SMP Negeri 1 Ceper pada tahun 2018 berasal dari BOS Pusat sebesar  96  %  dan  BOS  pemda  tingkat  II  atau  kabupaten  sebesar  4  %  sedangkan  pada tahun 2019 dan 2020 100 % berasal dari BOS pusat saja. Besaran dana BOS dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 1,11 % di tahun 2019 karena dana BOS  yang  diperoleh  hanya  dari  BOS  pusat  sedangkan  dan  BOS  dari  daerah  pemda kabupaten sudah tidak ada, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan pendapatan sebesar 13 % karena besar anggaran dana BOS per siswa meningkat.   Penggunaan dana BOS di tahun 2018, 2019 dan 2020 terdapat perbedaan alokasi prosentase setiap standar nasional Pendidikan hal ini disesuaikan dengan prioritas kebutuhan sekolah tiap tahunnya dan sesuai prinsip efektifitas dalam penggunaan dana BOS. Dalam proses perencanaan anggaran 2018, 2019 dan 2020 terdapat  perbedaan apabila dilihat dari delapan standar Pendidikan, pada tahun 2018 delapan standar Pendidikan dianggarkan dengan anggaran tertinggi  pada  pengembangan  standar  pembiayaan  dan  paling  redah  pada  standar pengelolan. Anggaran BOS tahun 2019 dari 8 standar Pendidikan pada data laporan hanya 6 standar pendidikan karena apilkasi pelaporan yang belum sempurna padahal seharusnya 8  anggaran  telah  ada  tetapi  belum  dimasukkan  ke  semua  8  standar.  Anggaran  yang tertinggi pada pengembangan standar pengelolaan dan yang paling rendah standar proses. Pada  anggaran  BOS  tahun  2020  semua  standar  pendidikan  dianggarkan,  anggaran tertinggi pada pengembangan standar pembiayaan dan yang paling rendah pada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terjadinya  penurunan dan kenaikan  di pada beberapa komponen    anggaran  pada  tahun  2019  dan  2020  karena  disesuaikan  dengan  prioritas dalam penganggaran  dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan terhadap siswa hal ini lebih disebabkan adanya kebutuhan kebutuhan yang sudah dapat dipenuhi di tahun- tahun sebelumnya,

## DAFTAR RUJUKAN
Akdon. (2019). Manajemen Pembiayan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ansyari, R. R. (2021). PROFESI GURU DAN PERAN PADA PENDIDIKAN. In Seri Publikasi Pembelajaran (Vol. 1, Issue 2).
Armaiyetti,  R.,  Marsidin,  S.,  &  Alkadri,  H.  (2020).  Pengaruh  Kepemimpinan  Kelapa Sekolah  dan  Dana  Bos  terhadap  Prestasi  Guru. Jurnal  Basicedu , 4 (2). https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i2.380
Badriyatul Fitri, U. N., Latief, M. F. N. J., Bukhori, I., & Hidayat, A. (2021). Manajemen Pembiayaan  Pendidikan  Berbasis  Koperasi  Pondok  Pesantren. TADBIR MUWAHHID , 5 (1). https://doi.org/10.30997/jtm.v5i1.3812
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. HUMANIKA , 21 (1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Ida Nurlaya, L. (2020). PENGARUH MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN  FASILITAS  PEMBELAJARAN  TERHADAP  MUTU  SEKOLAH. Al- Hasanah : Islamic Religious Education Journal , 5 (2). https://doi.org/10.51729/525
Indryati, R., & Setyawan, S. (2020). Faktor-faktor Penentu Dalam Mengambil Keputusan Memilih  Perguruan  Tinggi  Swasta  Politeknik  Bumi  Akpelni  Semarang. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 7 (2).
Kurniady, D. A., Setiawati, L., & Nurlatifah, S. (2018). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  TERHADAP  MUTU  SEKOLAH  MENENGAH  KEJURUAN.
Jurnal Penelitian Pendidikan , 17 (3). https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9620
Lorensius, & Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Covid-19. Indonesian Journal Of Education and Humanity , 1 (2).
Lukman,  L.,  Akhmad,  A.,  &  Khairat,  U.  (2021).  SISTEM  INFORMASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA MTs DDI MALUNDA.
Journal Peqguruang: Conference Series , 3 (2). https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2404
Mesiono,  M.,  Siregar,  M.  F.  S.,  &  Saputra,  I.  B.  (2021).  Manajemen  Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan  Medan  Johor. Islamic  Management:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan Islam , 4 (02).
Prof.Dr.Sugiyono.  (2017). Metode  penelitian  pendidikan  (pendekatan  kuantitatif  , kualitatif dan r & d . Bandung: Alfabeta.
Putri, I. A. (2019). Implementasi Sukuk Negara dan dampaknya terhadap pembangunan negara di Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel .
Richard L. Daft. (2015). Era baru manajemen. In Era baru manajemen . Jakarta: Devita.
RUSTIAWAN,  H.  (2021).  KOMERSIALISASI  PENDIDIKAN  (Analisis  Pembiayaan Pendidikan). TAZKIYA: Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan , 16 (1).
Solehan,  S.  (2022).  Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan  dalam  Meningkatkan  Mutu
Lembaga Pendidikan Islam. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1). https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1st ed.). Penerbit Alfabeta.
Sukmawati,  E.  N.  (2022).  PEMBELAJARAN  DARING  BERBASIS  MASALAH DALAM  PENINGKATAN  MOTIVASI  BELAJAR. Juli , 2 (2),  196–199. https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jurdikbud/article/view/299
Suryana, S. (2020). PERMASALAHAN MUTU PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN. Edukasi , 14 (1). https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971
Syukri, M., Sitompul, I., & Banurea, O. K. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan . CV. Pusdikra Mitra Jaya.
Widjaja,  W.  (2021).  Analisis  Kinerja  Karyawan  dan  Faktor-Faktor  yang Memengaruhinya: Studi Kasus di PT X. Jurnal Perspektif , 19 (1). https://doi.org/10.31294/jp.v19i1.9527
Widodo,  A.  P.  (2021).  Implementasi  Kebijakan  Dana  BOS  di  Kota  Malang. SOCIA:
Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 17 (2). https://doi.org/10.21831/socia.v17i2.32478