## ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KABUPATEN BENGKALIS

## Nurul Amin, SE., MM
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  menggambarkan  dan menganalisis  data  yang  diperoleh.  Objek  penelitian  ini  adalah  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  dengan  judul  penelitian  “Analisis  Kinerja  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Tingkat  Kemandirian  Daerah  Di  Era  Otonomi  Daerah: Studi  Kasus  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  Anggaran  2010-2014”.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat  kemandirian  daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Alat  analisis  yang  digunakan untuk  mengukur  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  tingkat  kemandirian daerah  Kabupaten  Bengkalis  adalah  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio efektivitas,  rasio  efisiensi,  rasio  aktivitas  dan  rasio  pertumbuhan.  Hasil  analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Bengkalis pada tahun  2010-2014  menunjukkan  bahwa  tingkat  keuangan  kemandirian  yang instruktif  dengan  rata-rata  sebesar  18,76%,  rasio  efektivitas  sebesar  105%  yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%,  rasio  aktivitas  belanja  rutin  terhadap  APBD  sebesar  76,8%  lebih  besar dibandingkan  rasio  aktivitas  belanja  pembangunan  terhadap  APBD  yang  hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%,  pendapatan  sebesar  15,18%,  belanja  rutin  sebesar  16,25%,  dan  belanja pembangunan  sebesar  17,51%.  Dari  hasil  analisis  rasio  keuangan  daerah  dapat disimpulkan  bahwa  secara  umum  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan tingkat  kemandirian  daerah  Kabupaten  Bengkalis  yang  terus  membaik.  Hal tersebut  dapat  terlihat  dari  beberapa  rasio  kinerja  keuangan  daerah  yaitu  rasio kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas,  dan  rasio  efisiensi  yang  terus meningkat  dan  berpengaruh  baik  terhadap  kemandirian  daerahnya  meskipun  ada beberapa  rasio  kinerja  keuangan  daerah yang  terus  menurun  atau  memiliki  trend negatif  seperti  rasio  aktivitas  dan  rasio  pertumbuhan.  Berdasarkan  kesimpulan diatas,  penulis  dapat  memberikan  saran  bahwa  sebaiknya  pemerintah  Kabupaten Bengkalis  harus  mengurangi  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.
Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Otonomi Daerah

## A. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  menyelenggarakan  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  yang diamanatkan  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945,  pemerintah  daerah  yang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintah menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.  Melalui  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal,  pemerintahan  daerah  memiliki  wewenang  untuk  menggali pendapatan  dan  melakukan  peran  alokasi  secara  mandiri  dalam  menetapkan prioritas  pembangunan.    Adapun  tujuan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian  dan  mengurangi  ketergantungan  fiskal  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah  pusat.  Dalam  otonomi  daerah  terdapat  dua  aspek  kinerja  keuangan yang  dituntut  agar  lebih  baik  dibandingkan  sebelum  otonomi  daerah.  Aspek pertama  adalah  bahwa  daerah  diberi  kewenangan  mengurus  pembiayaan  daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah ( Desentralisasi Fiskal ).  Aspek  kedua  yaitu  di  sisi  manajemen  pengeluaran  daerah,  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  harus  lebih  akuntabel  dan  transparan  tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek  tersebut  dapat  disebut  sebagai  reformasi  pembiayaan  atau Financing Reform .  Maka  untuk  mencapai  pembangunan  suatu  negara  diperlukan  adanya pembiayaan  dengan  sistem  pembagian  keuangan  yang  adil,  proporsional, demokratis,  transparan,  dan  efisien.  Pembiayaan  suatu  daerah  diperoleh  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  disusun  setiap  Tahun  oleh pemerintah  daerah  beserta  satuan  kerjanya  guna  memenuhi  pelayanan  publik. Sehingga  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menaruh  perhatian  yang  lebih besar  terhadap  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Pengelolaan  keuangan daerah  yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif  atau  memenuhi prinsip value for money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  serta  kemandirian  suatu  daerah. Dengan  demikian  maka  suatu  daerah  yang  kinerja  keuangannya  dinyatakan  baik berarti  daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  keuangan  untuk  membiayai pelaksanaan  otonomi  daerah.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  rumusan masalah  penelitian  sebagai  berikut:  bagaimana  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah  dan  tingkat  kemandirian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis berdasarkan  analisis  Rasio  Keuangan  pada  APBD  Kabupaten  Bengkalis  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

## B. TINJAUAN TEORI
Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Desentralisasi  dan  otonomi  daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Berakhirnya Orde Baru menuntut reformasi  pemerintahan  dalam  segala  aspeknya,  maka  mulai  tahun  1999 diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  terakhir  diganti  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Dalam  Glosarry  Word  Bank  dikemukakan  bahwa desentralisasi  adalah  “ A  process  of  transffering  responsibily,  authority,  and accountability  for  specific  or  broad  management  function  to  lower  levels  within
an organization, system or program “. Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai  sebuah  proses  pemindahan  tanggung  jawab,  kewenangan  dan akuntabilitas  mengenai  fungsi-fungsi  manajemen  secara  khusus  ataupun  luas kepada  aras  yang  lebih  rendah  dalam  suatu  organisasi,  sistem  atau  program. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  84  Tahun  2000 tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat  Daerah,  Otonomi  Daerah  adalah kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundangan.  Dari  definisi  yang  telah  diuraikan  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  desentralisasi  terjadi  proses  penyerahan  sejumlah kekuasaan/kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang selanjutnya  dijalankan  oleh  pemerintah  daerah  secara  otonom  melalui kelembagaan  yang  dimiliki  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan  yang berlaku.  Untuk  dapat  menjalankan  kekuasaan/kewenangan  yang  dimiliki, pemerintah  daerah  harus  memiliki  sumber-sumber  daya  yang  cukup  diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Salah satu aspek  dari  pemerintahan  daerah  yang  harus  diatur  adalah  masalah  pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarmya  porsi  penganggaran  untuk  kepentingan  publik,  tetapi  pada  besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.    Seiring  dengan  diterapkannya  Undang-undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Otonomi  Daerah  dan  Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  terjadi pergeseran  dan  pengelolaan  keuangan  publik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu, dilaksanakan  reformasi  segala  bidang  meliputi  reformasi  kelembagaan  dan reformasi manajemen  sektor  publik  terutama  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan keuangan  publik  demi  untuk  mendukung  terciptanya good  governance .    Begitu juga  Peraturan  pemerintah  No  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  mendefinisikan  Keuangan  Daerah  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut.  yang  dimaksud  daerah  di  sini  adalah pemerintah  daerah  yang  merupakan  daerah  otonom  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
APBD  Dalam  Era  Otonomi  Daerah    Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  menurut  Mamesah  (1995:20)  dalam  Halim  (2007:  16)    adalah  rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan  pengeluaran  setinggi-tingginya  guna  membiayai  kegiatan-kegiatan  dan proyek-proyek  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  tertentu,  dan  di  pihak  lain menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber-sumber  penerimaan  daerah guna  menutupi  pengeluaran-pengeluaran  dimaksud.  Di  Era  (pasca)  reformasi, bentu  APBD  mengalami  perubahan  cukup  mendasar.  Bentuk  APBD  yang  baru didasari  pada  peraturan-peraturan  mengenai  Otonomi  Daerah  terutama  UU  No. 22/1999  yang  telah  diubah  menjadi  UU  No.  32/2004  yang  telah  diubah  menjadi UU  No.  33/2004,  PP  No.  105/2000.  Akan  tetapi,  karena  untuk  menerapkan peraturan  yang  baru  diperlukan  proses,  maka  untuk  menjembatani  pelaksanaan
keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan  Otonomi  Daerah  No.903/2375/SJ  tanggal  17  November  2001.  Peraturan tersebut  dikeluarkan  untuk  mengakomodasi  transisi  dari  UU  No.  5/1974  ke  UU No. 22/1999 yang kini telah diubah menjadi UU No. 32/2004. Peraturan-peraturan di  era  reformasi  keuangan  daerah  mengisyaratkan  agar  laporan  keuangan  makin informatif.  Untuk  itu,  dalam  bentuk  yang  baru,  APBD  diperkirakan  tidak  akan terdiri  dari  dua  sisi  dan  akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  Penerimaan, Pengeluaran  dan  Pembiayaan.  Pembiayaan  merupakan  kategori  yang  baru  yang belum  ada  di  era  pra  reformasi.  Adanya  pos  pembiayaan  merupakan  upaya  agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.
Kinerja  Keuangan  Daerah    Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan  dan  belanja  daerah  dengan  menggunakan  indikator  keuangan  yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan  perundang-undangan  selama satu  periode  anggaran.  Bentuk  kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan  yang terbentuk  dari  unsur  Laporan  Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  berupa perhitungan  APBD.    Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakan  menurut  (Halim,  2002:126). Beberapa  rasio  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur  akuntabilitas pemerintah  daerah  menururt  (Halim,  2002:128).  Yaitu  rasio  kemandirian keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  dan  efisien  keuangan  daerah,  rasio  aktivitas, dan rasio pertumbuhan.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  ekstern.  Semakin  tinggi  rasio kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan  demikian  pula  sebaiknya  menurut  Halim,  (2002).  Rasio  kemandirian  juga menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah. Semakin  tinggi  rasio  kemandirian,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.
Rasio  Efektivitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Semakin  tinggi  rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
Rasio Efisiensi adalah rasio  yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan  yang  diterima.  Semakin  kecil  rasio  efisien,  maka  semakin  efisien, begitu  pula  sebaliknya.  Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dalam menjalankan    tugas  dikategorikan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  1 (satu) atau 100 persen.
Rasio  Aktivitas,  ratio  ini    menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja rutin  berarti  persentase  belanja  investasi (belanja  pembangunan)  yang  digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
Rasio  Pertumbuhan    ( growth  ratio )  mengukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Dengan  diketahuinya pertumbuhan  untuk  masing-masing  komponen  sumber  pendapatan  dan pengeluaran,  dapat  digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  mana  yang perlu mendapat perhatian.

## C. METODE PENELITIAN
Teknik  Analisis  Data    Analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD
2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD
3. Menghitung rasio Efisiensi berdasarkan APBD
4. Menghitungan rasio Aktivitas terdiri dari
5. Menghitung rasio Pertumbuhan terdiri dari

## D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Dalam  pembahasan  hasil  penelitian  ini  akan  dibahas  mengenai  bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun  anggaran  2010-2014.    Aspek-aspek  tersebut  dapat  diketahui  dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah  Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukan  Kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.
Tabel 1 :   Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Bantuan  Pemerintah  (DAK,  DAU  &  DBH)
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014 Tahun Anggaran PAD (Rp) Bantuan Pemerintah Pusat (Rp) Hasil (%) Keterangan 2010 87.115.734.710,46 507.367.762.441,00 17,17 Instruktif 2011 83.403.547.594,61 579.412.291.881,00 14,39 Instruktif 2012 92.476.383.151,21 599.009.597.671,00 15,43 Instruktif 2013 113.490.265.808,78 626.023.144.999,00 18,12 Instruktif 2014 185.818.563.982,76 646.871.523.364,00 28,72 Konsultatif Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Bengkalis dan BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)
Berdasarkan  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  diatas  bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  pada  tahun  anggaran  2010  s/d 2014  masih  cukup  rendah  rata-rata  18,76%  kurang  dari  50%,  yaitu  pada  tahun 2010  sebesar  17,17%,  pada  tahun  2011  sebesar  14,39%,  tahun  2012  sebesar 15,43%,  tahun  2013  sebesar  18,12%  dan  tahun  2014  sebesar  28,72%.  Kinerja pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Bengkalis  kurang  baik  meskipun  pada  tahun
2012  rasio  kemandirian  keuangan  mengalami  kenaikan  kembali  dari  14,39% menjadi  15,43%  atau  1,04%  dari  tahun  2011,  namun  pada  tahun  2014  rasio kemandirian  keuangan  mengalami  kenaikan  dari  18,12%  pada  tahun  2013 menjadi  28,72%  pada  tahun  2014.  Kenaikan  rasio  kemandirian  keuangan  pada tahun 2012 disebabkan karena turunnya realisasi atas pendapatan non PAD pada tahun 2012 seperti dari hasil bukan pajak/ sumber daya alam dari sektor iuran hak pengusahaan  hutan  yang  pada  tahun  2011  terealisasi  sebesar  Rp  438.342.980,00 sedang  pada  tahun  2012  terealisasi  hanya  Rp  288.392.730,00  dan  pertambangan minyak bumi pada tahun 2011 terealisasi Rp 3.584.920.111,00 turun menjadi Rp 1.858.366.537,00  pada  tahun  2012.  Meningkatnya  rasio  kemandirian  keuangan pada  tahun  2012  hingga  tahun  2014  disebabkan  karena  adanya  peningkatan  dari pendapatan  non  PAD  yaitu  karena  meningkatnya  pendapatan  dari  DAK  karena adanya  DAK  non  reboisasi  seperti  DAK  bidang  jalan,  DAK  air  bersih,  DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian.
Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.  Semakin  tinggi  rasio  efektivitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah yang semakin baik.
Tabel 2:   Analisis  Rasio  Efektivitas  Target  Terhadap  Realisasi  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  Anggaran 2010-2014 Tahun Anggaran Target PAD (Rp) Realisasi PAD (Rp) Hasil (%) Keterangan 2010 82.875.966.418,00 87.115.734.710,46 105 Sangat Efektif 2011 82.213.442.771,93 83.403.547.594,61 101 Sangat Efektif 2012 92.772.122.460,02 92.476.383.151,21 99 Efektif 2013 104.802.485.741,16 113.490.265.808,78 108 Sangat Efektif 2014 162.332.588.459,55 185.820.893.982,76 114 Sangat Efektif
Sumber: Data  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  Dan Aset  Kabupaten  Bengkalis  serta  BPKAD  Kabupaten  Bengkalis (diolah)
Dari  perhitungan  rasio  efektivitas  bahwa  efektivitas  pengelolaan  keuangan daerah Kabupaten Bengkalis cukup baik/efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2010 s/d 2014 sebesar 105,4% seperti pada tahun 2010 sebesar  105%.  Sedangkan  pada  tahun  2011  dan  tahun  2012  kurang  baik  karena realisasinya  menurun  dan  dibawah  target  yang  ditetapkan  yaitu  sebesar  101% pada  tahun  2012  turun  lagi  dibawah  target  sebesar  99%  pada  tahun  2012,  hal tersebut  dikarenakan  menurunnya  realisasi  pada  beberapa  pos-pos  PAD  seperti pajak  daerah  dan  retribusi.  Pada  tahun  2012  dan  tahun  2013  efektivitas pengelolaan  keuangan  membaik  yaitu  sebesar  108%  pada  tahun  2013  kemudian naik  pada  tahun  2014  sebesar  114%.  Realisasi  rasio  efektivitas  tersebut  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  realisasi  rasio  efektivitas  pada  tahun  2012  karena pada tahun 2013 dan tun 2014 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100%.
Rasio  Efisiensi  Rasio  efisien  adalah  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Semakin  kecil  rasio
efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas  dalam  menjalankan    tugas  dikategorikan  efisien  apabila  rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.
Tabel  3:   Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Biaya  yang  Dikekluarkan  untuk  Memungut  PAD Propnsi Riau Tahun Anggaran 2010-2014
Tahun Anggaran Realisasi Penerimaan PAD (Rp) Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp) Hasil (%) Keterangan 2010 87.115.734.710,46 3.326.983.096,00 1,79 EFISIEN 2011 83.403.547.594,61 4.716.173.206,00 4,15 EFISIEN 2012 92.476.383.151,21 4.202.378.756,00 4,54 EFISIEN 2013 113.490.265.808,78 4.254.088.852,00 5,10 EFISIEN 2014 185.820.893.982,76 7.771.754.600,81 8,92 EFISIEN Sumber: Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  Dan  Aset  Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)
Dari  perhitungan  rasio  efisiensi  dapat  dilihat  bahwa  efisiensi  pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten  Bengkalis  dimana  pemerintah  memberikan  dana insentif untuk merealisasikan PAD secara maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggarannya daerahnya baik/efisien meskipun terlihat rasio efisiensi Kabupaten  Bengkalis  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Seperti  pada  tahun 2010 sebesar 1,79%, tahun 2011 sebesar 4,15%, pada tahun 2012 sebesar 4,54%, pada  tahun  2013  dan  tahun  2014  rasio  efisiensi  mengalami  peningkatan  yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,10 pada tahun 2013 dan 8,92% pada tahun 2014. Dikarena  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis menambah  anggaran  dialokasikan  untuk  biaya  insentif  yaitu  pada  pos  retribusi daerah. Secara keseluruhan rasio efisiensi Kabupaten Bengkalis memiliki rata-rata sebesar  4,89%  dengan  demikian  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Bengkalis efisien dalam merealisasikan pendapatan asli daeranya (PAD) secara maksimal. Rasio  Aktivitas  Rasio  Aktifitas  menggambarkan  bagaimana  pemerintah daerah  dalam  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  atau  pada belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:
Tabel 4:   Analisis  Rasio  Aktivitas  Total  Belanja  Rutin  dan  Pembangunan Terhadap  Total  APBD  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  Tahun Anggaran 2010-2014
Tahun Anggaran APBD (Rp) Belanja Rutin (Rp) Belanja Pembangunan (Rp) Belanja Rutin Terhdap APBD (%) Belanja Pembangun an Terhadap APBD (%) 2010 649.952.517.958,55  495.905.673.319,02  154.046.844.639,53 76,23 2011 756.081.751.567,41  569.096.287.902,33  186.985.463.665,08 75,24 2012 840.134.950.348,84  610.189.698.412,75  229.945.251.936,09 72,27 2013 1.018.990.676.790,37  803.172.227.949,01  215.818.448.841.36 78,21 2014 1.118.652.929.915,68  938.531.103.372,14  180.121.826.543,54 83,16 Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten
Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)
Dari  perhitungan  rasio  aktivitas  terlihat  bahwa  sebagian  besar  dana dialokasikan  untuk  belanja  rutin  sehingga  rasio  aktivitas  terhadap  APBD  masih sangat  rendah  Dimana  selama  kurun  waktu  5  tahun  yaitu  pada  tahun  2010  s/d 2014 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas  belanja  pembangunan  yaitu  sebesar  76,8%  untuk  rasio  aktivitas  belanja rutin,  sedangkan  rata-rata  rasio  aktivitas  belanja  pembangunan  hanya  sebesar 22,2%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan.  Sehingga  diperlukan  minimalisasi  anggaran  guna  dialokasikan untuk belanja modal/pemabungan untuk kepentingan masyarakat.
Rasio  Pertumbuhan  Rasio  pertumbuhan  menunjukan  seberapa  besar kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.
Tabel 5:   Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan
Pendapatan,  Realisasi  Belanja  Rutin,  dan  Realisasi  Belanja Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014 Tahun Anggar an Realisasi PAD (Rp) Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp) Realisasi Belanja Rutin (Rp) Realisasi Belanja Pembangunan (Rp) 2010 87.115.734.710,46 644.755.574.122,46  461.645,273.818,05  150.313.662.647,00 2011 83.403.547.594,61 724.328.420.101,61  534.589.559.092,23  152.745.939.302,00 2012 92.476.383.151,21 798.840.456.272,21  582.298.023.573,91  226.830.162.623,00 2013 113.490.265.808,78 988.288.099.524,78  762.543.079.954,95  205.424.565.364,64 2014 185.818.563.982,76  1.102.655.771.801,76  885.534.264.921,14  162.696.857.907,88
Sumber: Data  diperoleh  dari  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  Dan. Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis
Tabel  5  merupakan  data  analisis  rasio  pertumbuhan  realisasi  pad,  realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja rutin, dan realisasi belanja pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2010-2014. Sedangkan Tabel 6 merupakan hasil  analisis  rasio  pertumbuhan  APBD    Kabupaten  Bengkalis  tahun  anggaran 2010-2014
Tabel 6:   Hasil  Analisis Rasio  Pertumbuhan APBD  Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014
No Tahun Rasio PAD Rasio Pertumbuhan Pendapatan Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan 1 2010 39,80% 18,04% 9,48% 67,67% 2 2011 -4,2% 12,34% 15,80% 1,61% 3 2012 10,87% 10,28% 8,92% 48,50% 4 2013 63,73% 23,71% 16,12% -20,79% 5 2014 22,72% 11,57% 30,95% -9,43% Sumber: Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  Dan.  Aset  Kabupaten
Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)
Pertumbuhan  APBD  Kabupaten  Bengkalis  tahun  anggaran  2010  s/d  2014 menunjukkan  pertumbuhan  positif  terutama  pertumbuhan  PAD  mengalami peningkatan  meskipun  pada  tahun  2011  sempat  mengalami  penurunan  sebesar  - 4,2%  dikarenakan  pada  tahun  2011  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  tidak mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal akibat beberapa pos PAD yang tidak dapat berkontribusi secara maksimal ditahun 2011. Namun di tahun-tahun selanjutnya rasio pertumbuhan PAD  Kabupaten Bengkalis mengalami  peningkatan  kembali.  Pertumbuhan  pendapatan  Kabupaten  Bengkalis berfluktuatif dimana mengalami penurunan rasio pertumbuhan dari tahun 2010 s/d 2012 yaitu dari 18,04% pada tahun 2010 turun menjadi 10,28% pada tahun 2012. Kemudian naik pada tahun 2013 sebesar 23,71% kemudian turun kembali sebesar 11,57%.  Selain  pendapatan,  pertumbuhan  belanja  pemerintah  Kabupaten Bengkalis  yang  terdiri  dari  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  juga mengalami  pertumbuhan.  Dimana  pada  tahun  2011  rasio  pertumbuhan  belanja rutin  lebih  tinggi  yaitu  sebesar  15,80%  dimana  pada  tahun  sebelumnya  hanya sebesar  9,48%  pada  tahun  2010.  Kemudian  mengalami  penurunan  pada  tahun 2012  sebesar  8,92%.  Selanjutnya  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014  mengalami kenaikan  yang  signifikan  yaitu  sebesar  16,12%  pada  tahun  2013  dan  pada tahun 2014 naik sebesar 30,95%. Hal tersebut disebabkan karena semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan serta  belanja  tidak  disangka  mengalami  kenaikan  akibat  pertumbuhan  belanja pembangunan  yang  menurun.  Kesimpulannya  bahwa  rasio  pertumbuhan  kinerja pengelolaan  keuangan  Kabupaten  Bengkalis  baik  karena  Pemerintah  Kabupaten Bengkalis  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  PAD  dan  pemerintah  Kabupaten Bengkalis  mampu  meningkatkan  pendapatan  daerahnya.  Namun  Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki rasio pertumbuhan rasio belanja yang kurang baik dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masik memprioritaskan belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan.
Hubungan  Variabel  Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  Tingkat  Kemandiri Daerah,  Tingkat  Efektivitas  dan  Efisiensi,  Tingkat  Aktivitas  dan  Tingkat Pertumbuhan  Daerah.  Dari  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  maka  diperoleh adanya  hubungan  antara  variabel  kinerja  keuangan  daerah  dengan  beberapa variabel berikut yaitu variabel tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi,  tingkat  aktivitas  dan  tingkat  pertumbuhan  daerah.  Hubungan  setiap varibel tersebut tertera dalam tabel berikut:
Tabel 7:   Prosentase  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Rasio  Efektivitas,
Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Tahun Rasio Kemandir an Daerah (%) Rasio Efektivitas (%) Rasio Efisiensi (%) Rasio Aktivitas Rasio Pertumbuhan PAD (%) Pendapatan (%) Belanja Rutin (%) Belanja Pembangunan (%) 2010 17,17 105 1,79 76 39,8 18,04 9,48 67,67 2011 14,39 101 4,15 75 -4,2 12,34 15,8 1,61 2012 15,43 99 4,54 72 10,87 10,28 8,92 48,5 2013 18,12 108 5,1 78 22,72 23,71 16,12 -20,79 2014 28,72 114 8,92 83 63,73 11,57 30,95 -9,43
Sumber: Analisis Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan (data diolah)
Bahwasanya  secara  keseluruhan  hubungan  kinerja  keuangan  daerah Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  dengan  beberapa  variabel  seperti  tingkat kemandirian daerah memiliki hubungan yang instruktif dikarenakan tingkat rasio kemandirian  keuangan  daerahnya  memiliki  rata-rata  18,76%  namun  demikian Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  masih  bisa  dikatakan  berusaha  untuk    mandiri terlihat  dari  meningkat  setiap  tahunnya.  Selain  berusaha  untuk  mandiri Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli  daerahnya  terlihat  dari  9  rata-rata  rasio  efektifnya  sebesar  105,4%.  Selain efektif  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  tingkat  kemandirian  daerah Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  efisien  dalam  memberikan  anggaran  yang dialokasikan  untuk  biaya  intensif  untuk  memungut  pendapatan  asli  daerahnya secara  maksimal  terlihat  dari  rata-rata  rasio  efisiensinya  sebesar  4,89%.  Namun Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  masih  memprioritaskan  anggaran  belanjanya untuk  belanja  rutin  dibandingkan  untuk  belanja  pembangunan  dimana  rata-rata rasio aktivitas belanja rutin sebesar 76,8% yang lebih besar dibandingkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembanguna  yang hanya sebesar 22,2%. Selanjutnya rasio pertumbuhan  Kabupaten  Bengkalis  memiliki  kinerja  pengelolaan  keuangan daerah  yang  baik  pada  pertumbuhan  PAD,  pendapatan  daerah  dan  belanja  rutin terbukti dari rasio pertumbuhan yang mengalami trend positif, sedangkan kinerja pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  pembiayaan  belanja  pembangunan  masih sangat  rendah  karena  rasio  pertumbuhannya  mengalami  tren  negatif.  Maka Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  diharapkan  dapat  meminimalisasikan  an anggaran  daerahnya  untuk  belanja  rutin,  dan  mengalokasikannya  untuk  belanja pembangunan  agar  kesejahteraan  masyarakat  dapat  terjamin  dengan  tersedianya sarana dan prasarana ekonomi.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan    Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan, rata-rata kinerja pengeloaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten  Bengkalis  di  era  otonomi  daerah  berdasarkan  analisis  ratio  keuangan adalah  baik.  Terlihat  dari  tingkat  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Bengkalis  bersifat  instruktif  karena  memiliki  rata-rata  18,76%  (<25%),  rasio efektivitas  prosentase  rata-ratanya  sebesar  105,4%  yang  berarti  pemungutan pendapatan  asli  daerah  cenderung  stabil  atau  sangat  efektif,  rasio  efisiensi Kabupaten  Bengkalis  prosentase  rata-ratanya  dalam  memberikan  biaya  insentif untuk  memungut  PAD  secara  maksimal,  dan  rasio  aktivitas  Pemerintah Kabupaten  Bengkalis  di  era  otonomi  daerah  menunjukkan  pemerintah  masih memprioritaskan  belanja  daerahnya  untuk  belanja  rutin  dibandingkan  untuk belanja  pembangunan,  serta  rasio  pertumbuhan Kabupaten  Bengkalis menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  mampu  mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang  mengalami trend positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami trend negatif (Belanja Daerah).
Saran    Melihat  permasalahan  yang  ada  dan  dengan  memperhatikan  hasil dari  analisis  terhadap  ratio  pengelolaan  keuangan  terhadap  APBD  Kabupaten Bengkalis serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi
peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Bengkalis  antara  lain  sebagai berikut:
1.   Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  harus  mengurangi  ketergantungan  kepada pemerintah  pusat  yaitu  dengan  mengoptimalkan  potensi  sumber  pendapatan yang ada atau dengan meminta wewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh Pemerintah Pusat / Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
2.   Diharapkan  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  mampu  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten  Bengkalis  dengan  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  baik  aparatur  daerah  maupun  masyarakat melalui memingkatkan pembiayaan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat serta diimbangi dengan perluasan lapangan  kerja  seperti  merevitaslisai  pertanian,  meningkatkan  kompetensi tenaga  kerja,  meningkatkan    produktivitas  dan  askses  UKM  kepada  daya produktif,  dan  meningkatkan  ketahanan  panganagar  pendapatan  masyarakat Kabupaten  Bengkalis  meningkat  sehingga  retribusi  dan  pajak  yang  dibayar masyarakat juga akan meningkat
3.   Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  perlu  meningkatkan  pembangunann  serta penyediaan  sarana  dan  prasarana  umum  untuk  meningkatkan  kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis dan untuk menarik investor. Dimana pemerintah juga harus selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA
..............................., UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
...............................,  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
..............................., UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
..............................., UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ...............................,  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
...............................,  UU  No.  34  Tahun  2000  tentang  Pendapatan  Pajak  dan
Retribusi Daerah
Halim, A. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat, Jakarta.
Hidayat.  S.  2008. Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  Dalam  Perspektif  State- Society Relation . Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta Landiyanto.  E.  A,  2005. Kinerja  Keuangan  dan  Strategi  Pembangunan  Kota  di Era  Otonomi  Daerah :  Studi  Kasus  Kota  Surabaya.  Jurnal  Akuntansi. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1
Mamesah. 1995. Sistem Administrasi Keauangan Daerah . PT Gramedia Pustaka, Jakarta
Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik . Andi. Yogyakarta. Mardiasmo.  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Andi. Yogyakarta
Mente.  L.  2010. Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Makassar . Jurnal Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Vol.11
Nasir  dan  Darlis.  2012. Analisa  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Sumatera  Barat .  Jurnal  Al  Fino  Losa. Universitas  Negeri  Padang.  Padang.  Vol  1  Sularso.  H  dan  Restianto.  Y.  E. 2011.
Sidik. M. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan  Kemampuan  Keuangan  Daerah .  Jurnal  Orasi  Ilmiah.  STIA LAN. Bandung.
Wayong. J. 1987. Administrasi Keuangan Daerah . Jakarta: Ichtiar. Wasistiono. S. 2010.  Menuju  Desentralisasi  Berkesinambungan.  Jurnal  Ilmu  Politik  AIPI. IPDN.
Wahyuni.  N,  2007. Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis. Jurnal Akuntansi. Bengkalis