## Legalitas

## Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak  Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

## *Davi Ginting, Ahmad Fauzi, dan Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: daviginting@gmail.com
Abstrak .  Perlindungan  anak  harus  telah  dimulai  sedini  mungkin.  Dalam  kehidupan  masyarakat,  anak  yang  melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pengguna dan kemudian diproses melalui proses peradilan anak, keseluruhannya dijatuhi pidana penjara.  Sementara  pidana  penjara  adalah  pidana  yang  paling  dihindari  sebagai  reaksi  kenakalan  anak  karena  dampak  yang ditimbulkan  akan  mengganggu  perkembangan  fisik,  mental,  dan  sosial  anak.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  menjawab  : peraturan  hukum  kewajiban  orangtua  untuk  melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  ,    pertanggungjawaban  pidana terhadap  orang  tua  yang  tidak    melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  dan    Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan hukuman  terhadap  anak  pecandu  narkotikan    studi  putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mdn.  Supaya    hakim  lebih mengedepankan  putusan  yang  bersifat  mengobati  (rehabilitasi)  dibanding  dengan  pidana  penjara.  Metode  penelitian    ini  yaitu Yuridis  normative  dan  menggunakan  bahan-bahan  hukum  sebagai  sumber  datan  sekunder.  Hasil  penelitian  Nomor    35  Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkotika kepada instansi terkait  untuk  mendapat  perawatan  sesuai  dengan  kondisi  pecandu  tersebut.  Sementara  orang  tua  memiliki  cara  masing-masing untuk  melindungi  anaknya  sebagamana  diatur    dalam  Prinsip-prinsip  perlindungan  anak  yang  berdasarkan  Undang  –  Undang Nomor.  23  tahun  2002  terdiri    dari  4  prinsip.  Orang  tua  yang    melakukan  rehabilitasi  tanpa  melapor  seharusnya  tidak  dapat dipidana karena adanya alasan penghapusan pidana yang sebab-sebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut berasal dari diri si pelaku berupa adanya daya paksa relative yang disebut keadaan darurat ( noodtoestand). Noodtoestand dibagi menjadi tiga yaitu perbenturan antara dua kewajiban hukum, perbenturan antara dua Kepentingan hukum dan perbenturan antara kewajiban  hukum  dan  kepentingan  hukum.  Seharusnya  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  nomor  putusan  nomor  55/Pid.Sus- Anak/2021/PN  Mdn.  yang  menyangkut  faktor  yang  memberatkan  yang  menyatakan  bahwa  seusia  anak  telah  mengetahu  dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal  jangan tolak ukur utama dalam  anak tersebut dijatuhkan pidana penjara.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana,  Orang Tua, Anakn , Pecandu Narkotika .
Abstract . Child protection should have started as early as possible. In public life, children who abuse drugs as users and are then processed  through  the  juvenile  justice  process  are  all  sentenced  to prison.  While  imprisonment  is  the  most  avoided  crime  as  a reaction  to  child  delinquency  because  the  impact  will  interfere  with  the  child's  physical,  mental,  and  social  development.  This study  intends  to  answer:  the  legal  regulations  of  parents'  obligations  to  report  their  children  as  narcotics  addicts,  criminal responsibility for parents who do not report their children as narcotics addicts and judges' considerations in sentencing children with  narcotics  addicts,  decision  study  number  55/Pid.Sus-Anak/  2021/PN  Mdn.  So  that  judges  prioritize  decisions  that  are treating  (rehabilitation)  compared  to  imprisonment.  This  research  method  is  normative  juridical  and  uses  legal  materials  as secondary data sources. The results of research Number 35 of 2009 concerning Narcotics Article 128 paragraph (1), parents are required  to  report  their  children  who  become  narcotics  addicts  to  the  relevant  agencies  to  receive  treatment  according  to  the condition of the addict. Meanwhile, parents have their own way of protecting their children as regulated in the principles of child protection based on Law No. 23 of 2002 consists of 4 principles. Parents who carry out rehabilitation without reporting should not  be  punished  because  of  the  reason  for  the  abolition  of  the  crime  for  which  the  cause  cannot  be  accounted  for  by  the perpetrator in the form of a relative coercion called an emergency (noodtostand). Noodtoestand is divided into three, namely  a clash between two legal obligations, a clash between two legal interests and a clash between legal obligations and legal interests. The judge's consideration should be in the decision number decision number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. which concerns the aggravating factors stating that the child's age has known and consumed drugs, and the formulation of the Article should not be the main benchmark in which the child is sentenced to imprisonment.
Keywords : Criminal Liability, Parents, Children, Narcotics Addicts

## PENDAHULUAN
Kewajiban  orang  tua  terhadap  anak  yaitu  mencukupi  kebutuhannya  baik  fisik  maupun  psikis,  mendidik, merawat, dan tidak boleh lalai kalau anaknya tidak ingin menjadi seorang penjahat. Apabila kebutuhan yang ada di rumah  tidak  tersedia  bisa  mendorong  anak  untuk  mencari  kebutuhan  tersebut  diluar,  hal  ini  menjadi  pemicu  awal anak untuk melakukan kejahatan. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya  penyalahgunaan  Narkotika,  khususnya  untuk  pecandu  Narkotika,  maka  diperlukan  keikutsertaan  orang tua/wali  guna  meningkatkan  tanggung  jawab  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap  anak-anaknya.    Orang  tua
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika
mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  anaknya  yang  pecandu  narkotika  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat, rumah  sakit,  dan/atau  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Orang  tua atau  pihak  wali  haruslah  mengetahui  anaknya  masih  belum  cukup  umur  atau  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh satu) tahun dan sebagai pecandu narkotika.
Apabila  orang  tua  tidak  mengenal  dan  mengetahui  anaknya  sendiri  tentu  saja  sangat  mengherankan.  Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan padahal mengetahui  anaknya  yang  belum  cukup  umur  sebagai  pecandu  narkotika.  Sengaja  tidak  melaporkan  berarti  suatu kesadaran  yang  diwujudkan  dalam  tindakan  untuk  tidak  memberitahukan  hal-hal  yang  diketahui  padahal pemberitahuan  tersebut  merupakan  kewajiban,  baik  dengan  cara  diam-diam  atau  mengacuhkan  apa  yang  diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi. 1 Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan delik dolus karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan. Sesuai dengan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak  hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam  penyalahgunaan  narkotika  yang  seharusnya  bisa  di  cegah  oleh  orang  tua.  Orang  tua  sebenarnya  mempunyai kewajiban terhadap anak di bawah umur yang telah kecanduan narkotika untuk melakukan wajib lapor kepada Pusat kesehatan masyarakat, Rumah sakit, dan atau Lembaga rehabilitasi medis dan Lembaga rehabilitasi sosial yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Ancaman sanksi bagi orang tua atau wali yang secara sengaja tidak melaporkan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Hal ini berarti Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara.
Sanksi yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah).  Pidana  kurungan  dan  pidana  denda  dijabarkan  di  Buku kesatu  Aturan  umum  dalam  KUHP  bab  II  tentang  Pidana.  Pidana  Kurungan  terdapat  dalam  pasal  18  –  29  KUHP sedangkan  Pidana  denda  terdapat  dalam  pasal  30  –  31  KUHP.  Dalam  hal  ini,  kesalahan  Orang  tua  atau  wali  dari pecandu  narkotika  yang  secara  sengaja  tidak  melaporkan  menjadi  dasar  dan  ukuran  untuk  dapat  dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana atau pemidanaan menjadi dasar dipidana atau tidaknya pelaku kejahatan. Tujuan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.  Sanksi  yang  ada  dalam  pasal  128  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu narkotika dikenai pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana,  karena  pada dasarnya Pemerintah dan pihak Legislatif membuat Undangundang tersebut sebagai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang  sudah  merajalela  dari  berbagai  kalangan  termasuk  anak dibawah umur.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 2 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 3 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 4 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 5
1 AR.  Sujono  dan  Boney  Daniel.  (2011). Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, p. 306.
2 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
3 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
4 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
5 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan Hukum Kewajiban Orangtua Untuk Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika
Penjelasan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang  Narkotika, dalam ketentuan ini menegaskan  bahwa  untuk  membantu  Pemerintah  dalam  menanggulangi  masalah  dan  bahaya  penyalahgunaan Narkotika,  khususnya  untuk  pecandu  Narkotika,  maka  diperlukan  keikutsertaan  orang  tua/wali  guna  meningkatkan tanggung  jawab  pengawasan  dan  bimbingan  terhadap  anak-anaknya.  Orang  tua  mempunyai  kewajiban  untuk melaporkan  anaknya  yang  pecandu  narkotika  kepada  pusat  kesehatan  masyarakat,  rumah  sakit,  dan/atau  lembaga rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah.  Orang  tua  atau  pihak  wali  haruslah mengetahui  anaknya  masih  belum  cukup  umur  atau  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  dan  sebagai pecandu  narkotika.    Apabila  orang  tua  tidak  mengenal  dan  mengetahui  anaknya  sendiri  tentu  saja  sangat mengherankan. Sikap orang tua yang membiarkan saja anaknya yang dibawah umur menjadi pecandu narkotika telah menunjukkan sikap batin orang tua yang mana tercerminlah niat, maksudnya adalah orang tua dengan sengaja tidak melaporkan  padahal  mengetahui  anaknya  yang  belum  cukup  umur  sebagai  pecandu  narkotika.  Sengaja  tidak melaporkan  berarti  suatu  kesadaran  yang  diwujudkan  dalam  tindakan  untuk  tidak  memberitahukan  hal-hal  yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban, baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi. 6 Dalam pasal 128 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan delik dolus karena perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja tidak melakukan pelaporan.    Sesuai  dengan  pasal  128  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika,  maka  jelas orang tua yang bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya. Anak hanyalah sebagai korban bukan pelaku dalam penyalahgunaan narkotika yang seharusnya bisa di cegah oleh orang tua. Orang tua sebenarnya mempunyai  kewajiban  terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  telah  kecanduan  narkotika  untuk  melakukan  wajib  lapor kepada  Pusat  kesehatan  masyarakat,  Rumah  sakit,  dan  atau  Lembaga  rehabilitasi  medis  dan  Lembaga  rehabilitasi sosial  yang  sesuai  dengan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu Narkotika.
Ancaman  sanksi  bagi  orang  tua  atau  wali  yang  secara  sengaja  tidak  melaporkan  sebagaimana  di  tentukan dalam  Pasal  128  ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009 tentang  Narkotika,  adalah  pidana  kurungan  paling lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah).  Hal  ini  berarti  Hakim mempunyai pilihan dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu yang bersifat alternatif berupa pilihan antara kurungan atau denda. Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan dalam memutus suatu perkara. Sanksi yang tercantum dalam  pasal  tersebut  adalah  pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000,00  (satu juta  rupiah).  Pidana  kurungan  dan pidana  denda  dijabarkan  di  Buku  kesatu  Aturan  umum  dalam KUHP bab II tentang Pidana. Pidana Kurungan terdapat dalam pasal 18 – 29 KUHP sedangkan Pidana denda terdapat dalam  pasal  30  –  31 KUHP.    Pengertian  kesalahan  Orang  tua  atau  wali  dari  pecandu  narkotika  yang  secara  sengaja tidak melaporkan menjadi dasar dan ukuran untuk dapat dijatuhkannya pidana. Berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya pidana  atau  pemidanaan  menjadi  dasar  dipidana  atau  tidaknya  pelaku  kejahatan.  Tujuan  pidana  atau  pemidanaan terhadap pelaku dapat menentukan pengenaan, bentuk, dan lamanya yang dapat dijatuhkan. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Sanksi yang ada dalam pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pemidanaan orang tua atau wali dari pecandu  narkotika  dikenai  pidana  kurungan  6  (enam)  bulan  atau  pidana  denda  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) sesuai  dengan  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana,  karena  pada  dasarnya  Pemerintah  dan  pihak  Legislatif membuat  Undangundang  tersebut  sebagai  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika yang sudah merajalela dari berbagai kalangan termasuk anak dibawah umur.
Pemerintah  juga  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang Pelaksanaan  Wajib  Lapor  Pecandu  Narkotika.  Tujuan  dari  adanya  Peraturan  Pemerintah  tersebut  untuk mengikutsertakan Orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam  meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika. Jadi cukup jelas jika orang tua atau wali pecandu narkotika terbukti secara sengaja tidak melaporkan adanya  kejahatan  dapat  dikenai  sanksi  Pidana  alternatif  berupa  pidana  kurungan  6  bulan  atau  pidana  denda  Rp. 1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  hal  tersebut  dianggap  sebagai ultimum  remedium, yaitu  upaya  terakhir  guna memperbaiki  tingkah  laku  manusia,  terutama  penjahat,  serta  memberikan  tekanan  psikologis  agar  orang-orang  lain tidak melakukan kejahatan.
Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan  Anaknya  Sebagai  Pecandu Narkotika
6 AR.  Sujono  dan  Boney  Daniel.  (2011). Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, p. 306.
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika
Kewajiban  orang  tua  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  anaknya  seperti  yang  dimaksud  pada  pasal  ini yaitu  lebih  mengarah  pada  memberikan  perlindungan  secara  keseluruhan  pada  anak  tersebut.  Memberikan perlindungan secara fisik maupun nonfisik, perlindungan secara rohani maupun non rohani, perlindungan hukum dan non  hukum.  Perlindungan  tersebut  dikatakan  secara  menyeluruh  karena  perlindungan  yang  dilakukan  untuk  anak dilakukan  demi  kepentingan  anak  tanpa  melupakan  4  prinsip  yang  terkandung  pada  setiap  hak-hak  anak  yang  telah diatur pada undang-undang. Terdapat kewajiban bagi orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban  ini  semakin  terbukti  dengan  adanya  ancaman  pidana  bila  tidak  melakukan  pelaporan  terhadap  anaknya sebagai pecandu narkotika. Kewajiban ini diberikan pada orang tua dan orang disekitar pecandu karena dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika akan sangat fatal baik bagi anak tersebut maupun masa depannya. Dampak yang ditimbulkan bagi anak tersebut tergantung dari jenis narkotika yang digunakan. Berdasarkan dua kewajiban yang terdapat pada kedua undang-undang tersebut yaitu UURI No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal  26  ayat(1)  butir  a  dan  UURI  No.  35  tahun  2009  tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), terdapat dua kewajiban orang tua yang berbeda satu sama lainnya. Pada UURI No. 23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  pasal  26  ayat  (1)  butir  a,  salah  satu  kewajiban  orang  tua  yaitu  memberikan perlindungan  terhadap  anaknya.  Perlindungan  terhadap  anak  ini  dapat  berupa  tindakan  orang  tua  yang  tidak melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  dengan  alasan  melindungi  anak  terhadap  masa  depannya  yang khawatir  terancam  serta  segala  stigmatisasi  dan  label  yang  akan  diberikan  oleh  masyarakat  selepas  dari  panti rehabilitasi. Sedangkan, pada UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1) orang tua berkewajiban untuk  melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  pada  instansi-instansi  terkait  untuk  mendapatkan  penanganan sesuai  dengan  standar  prosedur  yang  telah  dirancang  sebelumnya  sesuai  dengan  kondisi  masing-masing  pecandu narkotika. Kedua hal yang bertentangan ini akan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.
Orang tua melakukan kewajiban untuk melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika sebenarnya sama-sama diterapkan  pada  kedua  undang-undang  tersebut.  Namun,  kedua  undang-undang  tersebut  memuat  cara  perlindungan yang  berbeda.  Cara  perlindungan  anak  yang  dilakukan  oleh  UURI  No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak yaitu dengan melindungi anaknya sebagai pecandu narkotika dengan tidak melalui jalur wajib lapor. Orang tua lebih memilih menggunakan jalur terapi alternatif atau jalur selain medis yang mengharuskan untuk melakukan wajib lapor. Sedangkan  untuk  UURI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  memilih  cara  untuk  melakukan  wajib  lapor  pada instansi  pemerintahan  atau  instansi  sosial  yang  telah  ditunjuk  atau  telah  mendapat  sertifikat  kelayakan  untuk melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika. Permasalahan yang mendasar pada kedua cara yang berbeda ini yaitu ketika  unsur  kesengajaan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  tersebut  untuk  tidak  melapor  pada  instansi  pemerintahan disebabkan  karena  orang  tua  tersebut  telah  memiliki  pilihan  untuk  mengobati  secara  pribadi  anaknya  menggunakan terapi  lain  selain  rehabilitasi  medis.  Terdapat  dua  perbenturan  kewajiban  hukum  yang  dimiliki  orang  tua  antara melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  dan  melindungi  anaknya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  orang  tua  tidak dapat  dipidana  karena  terdapat  alasan  penghapusan  pidana  yaitu  adanya  keadaan  darurat (noodtoestand). Keadaan darurat yang membuat orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya dengan tidak melakukan wajib lapor. Ada salah satu kewajiban yang dipilih dalam hal ini. Maka salah satu kewajiban yang tidak dipilih ini menjadi tidak wajib  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  kewajiban  hukum  yang  dipilih  yaitu  kewajiban  hukum  untuk  melindungi  anaknya seperti yang tercantum pada UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) butir a dan tidak melakukan  pelaporan  pada  instansi  terkait  seperti  yang  tercantum  pada  UURI  No.  35 tahun  2009  tentang  Narkotika pasal 128 ayat (1).
Dalam hal menyelesaikan pertentangan perundang-undangan, terdapat tiga asas yang digunakan yaitu asas lex specialis  derogat  legi  generalis (perundang-undangan  yang  lebih  khusus  mengenyampingkan  perundang-undangan yang lebih umum), asas lex posteriori derogat legi priori (perundang-undangan yang lebih baru mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih lama) dan lex superiori derogat legi inferiori (perundang-undangan yang lebih tinggi mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih rendah). Jika diterapkan pada analisis yang terdapat pada karya tulis  ini,  pertentangan  yang  terjadi  yaitu  antara  UURI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan  UURI  No.  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Jika  ditelaah  dari  sisi  terbitnya  undang-undang  tersebut,  tentunya  yang digunakan  yaitu  UURI  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Namun  penelitian  ini  lebih  mengutamakan  pada  sisi kesejahteraan  anak.  Kesejahteraan  anak  mengisyaratkan  pada  UURI  No.  4  tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak pasal  9  bahwa  orang  tua  yang  menjadi  pihak  pertama  yang  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  anak  baik  secara rohani, jasmani,  maupun  sosial.  Maka  berdasarkan  pasal tersebut,  orang  tua  merupakan  pihak  utama  yang  harusnya mengupayakan  kesejahteraan  bagi  anaknya  termasuk  dalam  merehabilitasi  anaknya.  Jika  dikembalikan  pada  asas tersebut, asas yang digunakan yaitu asas lex specialis derogat legi generalis, karena perundang-undangan yang lebih mengkhususkan pada perlindungan kesejahteraan anak yaitu UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Hukuman  Terhadap  Anak  Pecandu  Narkotika  Pada    Putusan Nomor 55/PID.SUS-ANAK/2021/PN MDN
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika
Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal  tersebut  ditujukan  kepada  orang  atau  manusia  sebagai  subjek  hukum  yang  diduga  telah  melakukan  suatu perbuatan  yang  diancam  pidana  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  tersebut,  dan  kepadanya  dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;
Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan  satu  orang  Anak  kedepan  persidangan yaitu Anak Rifalgi Badias Sani. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Anak mengaku dan membenarkan semua  identitasnya  sebagaimana  yang  diuraikan  di  dalam  surat  dakwaan.  Anak  juga  sehat  jasmani  maupun  rohani serta  mampu  mengemukakan  segala  kepentingannya  didepan  persidangan,  oleh  karena  itu  kepada  Anak  dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak;
Menimbang,  bahwa  dari  perspektif  teoritis  dan  praktik,  konsepsi  perbuatan  melawan  hukum  dikenal  dalam  dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah  hukum  pidana  dikenal  dengan  terminologi  “wederrechtelijk”,  sedangkan  dalam  ranah  hukum  perdata  dikenal dengan  terminologi  “ onrechmatige  daad ”.  Akan  tetapi  pengertian  dan  terminologi  “wederrechtelijk”  dalam  hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan. Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan  hukum  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  unsur  tersebut  diatas  ditujukan  terhadap  perbuatan  materil  yang didakwakan  kepada  Anak  yaitu  penyalahgunaan  Narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri.  Sehingga  untuk  dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Anak tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang yang didakwakan kepada Anak tersebut.
Menimbang,  bahwa  di  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  disebutkan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan sebagai berikut:
(1)   Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
(2)  Dalam  jumlah  terbatas,  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia  diagnostik,  serta  reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan-ketentuan  tersebut  diatas,  pada  dasarnya  Narkotika  dapat  digunakan,  namun demikian  penggunaan  Narkotika  tersebut  adalah  untuk  pelayanan  kesehatan  dan/atau  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi”,  sedangkan  untuk  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  hanya  untuk  kepentingan tertentu akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak ditangkap oleh Saksi-saksi yaitu Petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Menteng Raya Gang Sitinjo Kel. Menteng Kec. Medan Denai sering dijadikan tempat untuk pesta narkoba oleh Anak bersama dengan temannya yang bernama David Lumban Tobing dan Nanda Afriyandi. Pada saat penangkapan tersebut yang dilakukan  oleh  para  Saksi  (Petugas  Kepolisian),  Anak  bersama  temannya  Nanda  Afriyandi  (DPO)  sedang  berada diruang  tamu  sedangkan  David  Lumban  Tobing  berada  didalam  kamar  seorang  diri.  Dan  pada  saat  para  Saksi  dari kepolisian  mengintrogasi  oleh  Anak  bersama  dengan  kedua  temannya  ditemukan  46  (empat  puluh  enam)  butir  pil merk  Rolex  warna  hijau  Stabilo  negative  narkotika,  2  (dua)  buah  kaca  pirex  berisi  narkotika  jenis  sabu (Metamfetamine) dengan berat kotor 2.90 (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamine) dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah pipet plastik dan Uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo diperoleh dari Dimas (DPO) dan sabu (Metamfetamine) tersebut diperoleh dari Abang (DPO); Menimbang, bahwa orang yang hendak menggunakan Narkotika, sudah barang tentu harus terlebih dahulu memiliki, menyimpan,  menguasai, atau menyediakan Narkotika dimaksud. Namun demikian, didalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas telah dipisahkan kwalifikasi perbuatan maupun  ketentuan  pidana  terhadap  orang  yang  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun dalam bentuk tanaman sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan setiap penyalah guna Narkotika Golongan  I  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Oleh  karena  itu  walaupun  pada  saat  Anak  ditangkap  oleh  Petugas  Kepolisian  telah  ditemukan barang bukti berupa 46 (empat puluh enam) butir pil merk Rolex warna hijau Stabilo, akan tetapi maksud dan tujuan
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika
Anak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Anak bersama dengan temannya D dan N;
Menimbang, bahwa Anak yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu dan ganja tersebut, tentu saja dikategorikan  sebagai  orang  yang  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan  Narkotika  golongan  I.  Akan tetapi  memiliki,  menyimpan,  menguasai  ataupun  menyediakan  Narkotika  hanyalah  semata-mata  untuk  digunakan. Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  harus  dipertimbangkan  bahwa  memiliki,  menyimpan,  menguasai  ataupun menyediakan suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat dari maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dengan berat 0,01 (nol koma  nol  satu)  gram,  (dibawah  5  gram,  lihat  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010)  yang  ditemukan  dari  Anak  bersama dengan  kedua  temannya  hanyalah  untuk  tujuan  digunakan  oleh  Anak  bersama  dengan  kedua  temannya.  Setelah penangkapan  tersebut,  terhadap  urine  Anak  telah  dilakukan  pemeriksaan  dan  hasilnya  adalah  mengandung Metamfetamina  yang  terdaftar  dalam  Golongan  I  (satu)  Nomor  Urut  61  Lampiran  I  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Anak tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  tidak  dapat  menunjukkan  surat  ijin  dari  pejabat  yang  berwenang  untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan  demikian  unsur  penyalah  guna  Narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri  telah  terpenuhi  pula  dalam  perbuatan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistim  Peradilan  Pidana  Anak  telah memberikan  suatu  perhatian  kusus  baik  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  suatu  tindak  pidana, terkait dalam perkara aquo Anak yang masih berusia sangat muda yang tentunya masih mempunyai masa depan yang diharapkan, merupakan harapan keluarga dan sebagai generasi penerus bangsa yang kesemuanya akan tercipta suatu rasa keadilan ditengah kehidupan masyarakat. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dengan  dari  anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan pada hal-hal yang meringankan seperti yang terumus dalam putusan, sebagai dasar hakim untuk memberikan reaksi yang bukan sanksi pidanatetapi  berupa  pemberian  hak  rehabilitai,  Selain  juga  pada  diri  hakim  diharapkan  untuk  lebih  bijak  dan lebihberani dalam memberikan sanksi selain daripada yang dirumuskan dalam undang-undang (sebagaiujud pengaruh dari aliran positivisme/legalistik), atas dasar demi keadilan dan kepentingan anakpengguna narkoba.

## SIMPULAN
Peraturan hukum kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika  di atur  dalam Undang – Undang  Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 128 ayat (1), orang tua wajib melaporkan anaknya yang  menjadi  pecandu  narkotika  kepada  instansi  terkait  untuk  mendapat  perawatan  sesuai  dengan  kondisi  pecandu tersebut.  Sementara  orang  tua  memiliki  cara  masing-masing  untuk  melindungi  anaknya  sebagamana  diatur    dalam Prinsip-prinsip perlindungan anak yang berdasarkan Undang – Undang  Nomor. 23 tahun 2002 terdiri  dari 4 prinsip. 2.  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  orang  tua  yang  tidak    melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika. Perbenturan  antara  kewajiban  hukum  ini  bila  dikaji  dari  segi  kesejahteraan  anak  maka,  perlindungan  anak  menurut Undang – Undang  Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lah yang memenuhi dengan tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika pada instansi terkait. Dengan adanya alasan penghapusan pidana maka orang tua yang  tidak  melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  karena  sudah  melakukan  terapi  mandiri  pada  anaknya dengan  pertimbangan  melindungi  masa  depan  anaknya  tersebut  tidakdapat  dikenakan  sanksi  seperti  yang  terdapat pada Undang – Undang  Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap  anak  pecandu  narkotikan    studi  putusan  Nomor  55/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mdn  Seharusnya  pertimbangan hakim  dalam  putusan  nomor  putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Mdn.  yang  menyangkut  faktor  yang memberatkan yang menyatakan bahwa seusia anak telah mengetahu dan mengkonsumsi Narkoba, dan rumusan Pasal jangan  tolak  ukur  utama  dalam    anak  tersebut  dijatuhkan  pidana  penjara.Hakim  seharusnya  lebih  menggali  secara mendalam dengan  dari  anak tersebut kenapa melakukan penggunaan narkoba. Akan lebih bijak kalau hakim justru menekankan  pada  hal-hal  yang  meringankan  seperti  yang  terumus  dalam  putusan,  sebagai  dasar  hakim  untuk memberikan  reaksi  yang  bukan  sanksi  pidan  atetapi  berupa  pemberian  hak  rehabilitai,  Selain  juga  pada  diri  hakim diharapkan  untuk  lebih  bijak  dan  lebihberani  dalam  memberikan  sanksi  selain  daripada  yang  dirumuskan  dalam undang-undang  (sebagaiujud  pengaruh  dari  aliran  positivisme/legalistik),  atas  dasar  demi  keadilan  dan  kepentingan anak  pengguna  narkoba  perlu  dilakukan  pembaharuan  hukum  pidana  terutama  penambahan  sanksi Tindakan  berupa rehabilitasi dalam undang-undang terkait dan hak rehabilitasi yang juga diberikan terhadap penggunadan bukan hanya kepada pecandu.
Davi  Ginting,  Ahmad  Fauzi, dan Ida  Nadirah . Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Yang  Tidak    Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika

## DAFTAR PUSTAKA
AR. Sujono dan Boney Daniel.  2011. Komentar dan Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika.
Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).