## ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KARAWANG
TENTANG  CERAI GUGAT KARENA PELANGGARAN TAKLIK TALAK (Studi Perkara No. 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw)

## Dr. Oyoh Bariah, M.Ag
Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang E-mail : oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id
Iwan Hermawan, M.Pd.I
Fakultas Agama Islam Universitas Singaperbangsa Karawang E-mail : iwan.hermawan@staff.unsika.ac.id

## ABSTRAK
Undang-undang perkawinan Indonesia baik melalui Undang-Undang no. 1 tahun 1974 Tentang  perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Inpres  no.  1  tahun  1999  membedakan antara perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dengan perceraian atas  kehendak istri disebut cerai gugat atau khulu’. Adapun mengenai alasan-alasan cerai gugat UUP pasal 39  Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP dan KHI pasal  116  menyebutkan  pada  poin  g  diantaranya  adalah  Suami  melanggar  ta’lik talak.Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu putusan Pengadilan Agama Karawang telah memeriksa dan mengadili perkara perceraian nomor   0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan suami melanggar taklik talak. Bagaimana putusan hakim  dan apa yang menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  putusannya  tersebut.  Putusan  no  0554/ Pdt.G.2015/PA.Krw berdasarkan bentuknya telah memenuhi syarat sebuah putusan meliputi Kepala putusan, Identitas pihak-pihak yang berperkara, Ringkasan gugatan, Petitum, Amar putusan  (diktum),  dan  keterangan  lainnya,  jenis  putusannya  merupakan  putusan verstek.Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  no  0554/Pdt.G.2015/PA.Krw  dengan menjatuhkan  talak  satu  khul’i  bagi  penggugat  bahwa  tergugat  telah    terbukti  secara  nyata dan meyakinkan  dengan bukti dokumen dan saksi-saksi telah melanggar taklik talak yakni
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com
Vol. 1, No.1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,  P-ISSN :2614-4883

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  asas  hidup  yang  paling  utama  dalam  pergaulan masyarakat dan bangsa. Perkawinan bukan saja merupakan jalan yang mulia untuk mengatur  kehidupan  rumah  tangga  dan  keturunan,  lebih  jauh  perkawinan  juga sebagai satu jalan menuju perkenalan antara satu kaum atau bangsa dengan kaum dan bangsa yang lainnya.
Secara  substansial  tujuan  perkawinan  adalah  sebagai  berikut: 1 Pertama , perkawinan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan manusia dengan jalan yang dibenarkan  oleh  Allah  Swt  dan  mengendalikan  hawa  nafsu  dengan  cara  yang terbaik  yang  berkaitan  dengan  peningkatan  moralitas  manusia  sebagai  hamba Allah. Kedua, tujuan  perkawinan  adalah  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan.  Dalam  sejarah  kemanusiaan,  terutama  pada  zaman  Jahiliah  ketika kedudukan  perempuan  tidak  lebih  dari  barang  dagangan  yang  setiap  saat  dapat diperjualbelikan,  bahkan  anak-anak  perempuan  dibunuh  hidup-hidup  karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
Prinsip  perkawinan  dalam  Islam  adalah  menguatkan  ikatan  perkawinan untuk  selama-lamanya,  oleh  karenanya  segala  upaya  dan  usaha  harus  terus dilakukan  oleh  semua  pihak  dalam  melanggengkan  institusi  keluarganya.  Namun tidak sedikit pula perkawinan yang telah dibangun dengan kokoh menjadi sebuah bencana dan malapetaka bagi suami istri.
Manakala  ikatan  perkawinan  telah  membahayakan  dan  tidak  dapat dipertahankan, apabila mempertahankannya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan  bagi  pasangan  suami  istri  dan  dapat  melampaui  batas-batas ketentuan Allah  SWT, Islam membuka kemungkinan perceraian, baik     dengan jalan  talak, fasakh ataupun khulu’ untuk  menjunjung  prinsip-prinsip  kebebasan dan kemerdekaan manusia.
Di  Indonesia  dengan  diberlakukannya  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  dan  Kompilasi  hukum  Islam    sebagai  ketentuan  hukum materiil  bagi  hakim  di  Pengadilan  Agama  dalam  memutuskan  perkara-perkara perdata Islam   termasuk di dalamnya perceraian. Masalah percerain diatur dengan tegas dan ketat. Pasal 39 ayat (1) dan (2)  undang -undangno.1 tahun  1974 tentang perkawinan  menyatakan:  1).  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  setelah  pengadilan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak.  2).  Untuk  melakukan  perceraian  harus  cukup  alasan  bahwa  antara

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  tergugat  3  (bulan)  lamanya;  dan  membiarkan  (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.
Kata Kunci : Putusan, khulu’, taklik talak ,
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 183
suami istri tidak akan dapat hidup rukun algi sebagai suami istri. Ketentuan pasal 115  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  :  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Undang-undang  perkawinan  Indonesia  baik  melalui  Undang-Udang  no.  1 tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam  Inpres  no.  1  tahun  1999(selanjutnya  disebut  KHI)      membedakan  antara perceraian atas kehendak suami dengan perceraian atas kehendak istri.Perceraian atas  kehendak  suami  disebut  cerai  talak,  adapun  perceraian  atas  kehendak  istri disebut  cerai  gugat  atau khulu’ .  Adanya  sebab  yang  membolehkan  cerai,  dan keseimbangan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Islam  mencerminkan rasa  keadilan  yang  luhur  dalam  Islam,    sehingga  meskipun  hak  talak  berada sepenuhnya dalam wewenang laki-laki, begitu juga istri berhak pula meminta cerai dari suaminya karena ada sebab yang  membolehkannya.
Adapun  mengenai  alasan-alasan  cerai  gugat    UUP  pasal  39    Jo.  Pasal  19 Peraturan  pemerintah  no.  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UUP  dan  KHI  pasal 116 menyatakan berikut:
Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
a)   Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi  dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b)  Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yagn sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
c)  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima  )  tanun  atau  hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d)  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan terhadap pihak lain;
e)  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  pengyakit  yang  mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f)  Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggga.
g) Suami melanggar ta’lik talak
h)  Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Taklik  talak  adalah  perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelai  pria  setelah akad  nikah  yang  dicantumkan  dalam  akta  nikah  berupa  janji  taklik  talak  yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin  terjadi di masa yang akan datang (KHI pasal 1 huruf e). Sighat taklik talak ini terdapat pada buku nikah bagian  belakang.  Pada  umumnya,  setelah  ijab  kabul  selesai,  mempelai  laki-laki diminta  untuk membacanya. Isi taklik talak tersebut adalah: 1) Meninggalkan istri
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 184
selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 2). Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya; 3). Menyakiti badan atau jasmani istri; dan 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.  Apabila suami melanggar “janji” yang telah diucapkannya tersebut dan istrinya tidak rela serta mengadukan perkaranya  kepada  Pengadilan  Agama,  maka  pengadilan  atas  nama  suami  akan menjatuhkan talak satu khulu’ kepada istri.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  salah  satu  putusan  Pengadilan  Agama Karawang  telah  memeriksa  dan  mengadili  perkara  perceraian  nomor    0554/ Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan rumahtangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat bersikap kasar  dan sejak bulan Februari 2014  tergugat  berpamitan  untuk  mencari  pekerjaan  di  Papua  pergi  meninggalkan penggugat,  tidak  pernah  kembali,    tidak  ada  kabar  beritanya  dan  tidak  memberi nafkah  wajib  kepada  penggugat  sampai  putusan  ini  dikeluarkan.  Penggugat  tidak ridlo  atas  perlakuan  tergugat  tersebut  dan  mengadukan  perkaranya  ke  depan sidang  Pengadilan  Agama  Karawang.  Pada  putusan  ini  Majlis  Hakim mengabulkakn    gugatan  pengugat  dengan  salah  satu  pertimbangan  hukumnya bahwa  tergugat  telah  terbukti  melanggar  taklik  talak  sebagaimana  tercantum dalam kutipan akta nikah terutama pada angka 2 dan 4, yang diucapkannya sendiri sesaat setelah akad nikah  dilangsungkan.

## METODE PENELITIAN

## 1.  Metode  penelitian  dan Jenis data
Penelitian  ini  menggunakan  metode    yuridis    normatif. Penelitian Hukum Normatif  (yuridis  normatif)    adalah  metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 2 Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengidentifikasi  konsep  dan  asas-asas  serta  prinsip-prinsip syariah  dan  perundang-undangan    yang  digunakan  untuk  mengatur  perkawinan, khususnya    cerai  gugat . Metode  berpikir  yang  digunakan  adalah  metode  berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya  umum  yang  sudah  dibuktikan  bahwa  dia  benar  dan  kesimpulan  itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. 3
Dalam kaitannya dengan penelitian  hukum normatif di sini   digunakan  dua pendekatan,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach,) pendekatan konsep (conceptual approach.
1).   Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan  cerai gugat  di  Pengadilan  Agama,  seperti  :  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  tentang  perubahan  kedua  atas

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 185
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991.
2). Pendekatan Konsep (conceptual approach)
Pendekatan konsep ( conceptual approach ) digunakan untuk memahami konsep -konsep  tentang:  Cerai  gugat  menurut  para  ulama  Fiqh  dengan  menjelaskan berbagai  aspeknya.  Dengan  didapatkan  konsep  yang  jelas  maka  diharapkan penormaan  dalam  aturan  hukum  Islam  tentang  cerai  gugat  tidak  lagi  terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

## 2.   Sumber data
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  data  sekunder ( secondary data ) dan data primer ( primary data ).
a)  Data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  utama. Bahan  data  primer  merupakan  bahan  hokum  yang  bersifaat outoritatif atinya bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas,  bahan  hukum  primer  terdiri  dari perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  rislah  dalam  pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 4
Bahan  dan  sumber    hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang mengikat. 5 Sumber data primer penelitian ini putusan majlis Hakim Pengadilan Agama Karawang no.0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan pelanggaran  taklik  talak.  Bahan  primer  lainnya  dalan  menganalisis  putusan majlis hakim juga menggunakan yaitu :
1)  Al- Qur’an dan As -Sunnah.
2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3)  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4)  Instruksi Presiden  nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5)  Peraturan  Pemerintah  nomor  7  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
b)  Data Sekunder Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami  bahan  hukum  primer. 6 seperti:  Tafsir  Al- Qur’an,  kitab -kitab  Fiqh, ushul fiqh, buku-buku hukum Islam dan gender, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel  ilmiah,  dan  makalah  hasil  seminar.  Jika  diperlukan  penelitian  ini  juga menggunakana  bahan  hukum  tertier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, 7 berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab, serta kamus- kamus keilmuan.

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 186

## 3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data  yang  benar  dan  akurat  dibutuhkan  teknik pengumpulan data yang tepat. Uraiannya sebagai berikut :
a).  Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dari  sumber- sumber tertulis yang sifatnya teoritis dan berhubungan dengan bidang-bidang yang  sedang  diteliti,  seperti  buku-buku,  majalah,  dokumen  dan  berbagai literatur  lainnya.  Penelaahan  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting  dalam  kegiatan  ilmiah.Menurut  Singarimbun    manfaat  yang  dapat diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah :
1)  Menggali  teori-teori  dasar  dan  konsep  yang  telah  dikemukakan  oleh  ahli terdahulu;
2)  Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti;
3)  Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih;
4)  Memanfaatkan data sekunder;
5)  Menghindari duplikasi penelitian. 8
b)  Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  ditujukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari tempat  penelitian,  meliputi  buku-buku  yang  relevan,  peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan.Dokumentasi  digunakan  bertujuan  untuk  melengkapi  data  yang bersumber  bukan  dari  manusia  yang  dapatmencek  kesesuaian  data  secara triangulasi.  Adapun  data  dokumen  yang  dimaksud  disini  adalah  salinan putusan  Pengadilan  Agama  Karawang    nomor  0554/Pdt.G.2015/PA.Krw tentang cerai gugat karena alasan sumai melannggar taklik talak.
Adapun  yang menjadi instrumen atau alat  penelitian adalah peneliti itu sendiri.  Demi  tujuan  mendapatkan  data  yang  terarah  dan  terfokus,  peneliti juga  menyusun  instrumen  penelitian  berupa  kisi – kisi  penelitian  beserta indikatornya  (dalam  lampiran)    untuk  dijadikan  pedoman  selama  terjun  di lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument , berfungsi menetapkan fokus  penelitian,  memilih  informan  sebagai  sumber  data,  melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data  dan membuat kesimpulan.

## 4.  Teknik Analisa Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara, catatan  lapangan  dan  dokumentasi,  dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 187
melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 9

## PEMBAHASAN

## 1.  Hasil Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  content  analisis  dengan  menganalisisi  putusan pengadilan  Agama  Karawng  nomor  0554/Pdt.G.2015/  PA.Krw  tentang  cerai  gugat. Bentuk Putusan Pengadilan di dalamnya terdiri dari : 1) Kepala putusan, 2) Identitas pihak - pihak yang  berperkara,  3)  Ringkasan gugatan,  4)  Petitum,  5)  Amar putusan (diktum), 6) Dan keterangan lainnya
Adapun  bentuk  putusan  Pengadilan  Agama  Karawang  nomor0554/ Pdt.G.2015/  PA.Krw  tentang  cerai  gugat  sebagai  hasil  penelitian  adalah  sebagai berikut :
1)  Kepala Putusan
Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadli perkara perdata tertentu pada tingkat pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dalam perkara Cerai Gugat antara:
2)  Identitas pihak - pihak yang berperkara Para pihak yang berperkara, yaitu :
(1) Yati  Haryati  binti  Sayuti,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA, pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Perumnas  Bumi Telukjambe  BLOK  K    no.  187  rt  003/015  desa  Sukaluyu  Telukjambe Karawang. Selanjutnya disebut Penggugat
(2) Hanafi bin Nano, umur 31  tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal semula di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013  desa  Cibalongsari    Klari  Karawang,  sekarang  tidak  diketahui alamatnya  dengan  jelas  dan  pasti  di  wilayah  Republik  Indonesia  (GOIB). Selanjutnya disebut  sebagai Tergugat.
3)  Ringkasan Gugatan
Ringkasan  gugatan  merupakan  duduk  perkara  yang  dijelaskan  oleh penggugat  dalam  gugatannya.  Penggugat  dengan  surat  gugatannya    tertanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal  24  Maret  2015  dengan register perkara nomor  0554/Pdt.G.2015/  PA.Krw telah mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :
(1) Penggugat  telah  menikah  dengan  tergugat    secara  sah  pada  tanggal  02 Maret 2010, di KUA Telukjambe timur Karawang degna bukti duplikat akta Nikah nomor 230/06/V/2010 tanggal 11 November 2010.
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 188
(2) Pada saat setelah akad  nikah dibacakan sighat taklik talak dalam  kutipan akta nikah.
(3) Setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal di rumah di kediaman penggugat dan kemudian mengontrak di Perum Griya Pesona Asri J6/3A rt 018/013  desa  Cibalongsari    Klari  Karawang,dan  dikarunia  dua  orang  anak laki - laki.
(4) Pada akhir  Desember  kondisi rumah tangga sudah mulai tidak  harmonis, tergugat bersikap kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dan  jarang  memenuhi  nafkah  lahir  dan  batin  sehingga  untuk  memenuhi kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh penggugat.
(5) Dan  pada  awal  Februari  2014  tergugat  pergi  meninggalkan  penggugat dengan  alasan  akan  mencari  pekerjaaan  ke  Papua,  sejak  saat  itu  tidak pernah  kembali  dan  tidak  pernah  memberi  kabar  dan  tidak  pernah memberi nafkah lahir dan batin.
(6) Penggugat  telah  berusah    mencari  tergugat,  oleh  karenanya  penggugat kemudian  menghadap  kepala  desa  Cibalongsari  Klari  untuk  diterbitkan surat keterangan Goib no. 140/95/DS/2015  tertanggal 24 Maret 2015.
4)   Petitum (gugatan Penggugat) Berdasarkan uraian dan alasan - alasan  di atas, penggugat memohon majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
(1) Mengabulkan gugatan penggugat
(2) Menjatuhkan  talak  satu  khul’i  tergugat  (Hanafi  bin  Nano)  terhadap penggugat  (Yati  Haryati  binti  Sayuti)  dengan  iwadh  berupa  uang  Rp. 10.000, -
(3) Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum
5)   Amar Putusan dan Biaya perkaraMengingat segala ketentuan  dalam peraturan perundang - undangan  yang  berlaku    dan  dali  syari’i  yang  berkaitan  dengan perkara ini;  Mengadili:
(1) Menyatakan  tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
(2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
(3) Menjatuhkan  talak  satu  khul’i  tergugat  (hanafi  bin  Nano)  terhadap penggugat  (Yati  Haryati  binti  Sayuti)  dengan  iwadh  berupa  uang  sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah)
(4) Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Karawang  untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  kantor  Urusan  Agama kecamatan Telukjambe timur dan Kantor Urusan Agama kecamatan Klari
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 189
kabupaten  Karawang,  guna  dicatat  dalam  register yang  disediakan  untuk itu.
(5) Membebankan  kepada  penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  hingga saat  ini  sejumlah  Rp.  296.000, - (dua  ratus  sembilan  puluh  enam  ribu rupiah)
6)  Keterangan lainnya
Putusan  diputuskan  dalam  musyarah  Majelis  Hakim    pada  hari  Senin tanggal  10  Agustus  2015  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  25  Syawal  1436 Hijryah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang  yang terdiri dari : Drs. Jajang Seherman,SH sebagai Ketua Majelis dan Dra.Hj.Dadah Holidah,MH serta Dra.Hj.  Siti  Sabihah,  SH.,MH  masing - masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dibantu oleh Khalida S.Ag., MH sebagai panitera pengganti.

## 2.  Pembahasan Penelitian
Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan  oleh  hakim  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  sebagai  hasil  dari pemeriksaan perkara permohonan.
Putusan  hakim  pengadllan  agama  nomor  0554/Pdt.G.2015/  PA.Krw  tentang cerai gugat diucapkan oleh Ketua Majelis hakum  dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim - hakim anggota, panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa dihadiri oleh tergugat.
1)   Jenis Putusan
Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai  gugat  merupakan  jenis  putusan  verstek  /In  Absensia  (pasal  125  HIR/149 R.Bg)  yakni  putusan  yang  dijatuhkan  karena  tergugat  dalam  hal  ini  suami Hanafi bin Nano tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,  bahkan atas dasar  surat  keterangan  desa  Cibalongsari  dinyatakan  Goib  tidak  diketahui keberadaannya  di  wilayah  NKRI.    Putusan  verstek  dijatuhkan  karena  telah dipenuhi syarat - syarat berikut :
a) Tergugat telah dipanggil secara dan resmi dan patut
b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah
c) Tergugat tidakk mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
d) Penggugat hadir di persidangan
e) Penggugat mohon keputusan
Dengan  ketidakhadiran  penggugat  di  persidangan,  maka  upaya  mediasi sesuai  PERMA  no.  1  tahun  2008  tidak  dapat  dilaksanakan,  maka  persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari penggugat.

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 190
2)  Pembuktian dan Pertimbangan Hakim
Pembuktian  merupakan  salah  satu  tahapan  dalam  hukum  acara  perdata. Pembuktian secara yuridis  memberikan  dasar - dasar yang cukup  kepada  hakim yang  memerikasa  perkara  yang  bersangkutan  guna  memberikan  kepastian tentang kebenaran  peristiwa yang diajukan.
Putusan  hakim  pengadllan  Agama  nomor  0554/Pdt.G.2015/  PA.Krw tentang cerai gugat dalam pembuktiannya telah memenuhi syarat administratif karena  penggugat  dalam  gugatannya  telah  menyertakan  bukti  P  1  dan  P.2 sebagai  alat  bukti  tertulis  berupa  surat  keterangan  domisili  penggugat  dan fotocopy duplikat kutipan akta nikah  atasnama tergugat dengan nomor  230/06/ V/2010  yang  dikeluarkan  KUA  Kecamatan  Telukjambe  Timur.  Selain mengajukan alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kedua orangtuanya  di  bawah  sumpahnya    di  depan  sidang  pengadilan  memberikan keterangan yang menguatkan keterangan dan alasan gugatan penggugat.
Berdasarkan  alat - alat    bukti  di  atas  dan  alasan - alasan  penggugat  dalam positanya, maka ditemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut :
- Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
- Tergugat sesaat setelah akad nikah membacakan sight taklk talak
- Sejak bulan Desember 2013 hubungan rumahtangga tergugat tidak harmonis dengan tindak kekerasan yang dilakukan tergugat
- Sejak  bulan  Pebruari  2014  sampai  sekarang  tergugat  telah  meninggalkan rumah  dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat
- Orangtua  penggugat  telah  berusaha  untuk  memberikan  nasihat  penggugat untuk sabar menunggu tergugat pulang namun tidak berhasil.
Maka  atas  dasar  fakta - fakta  hukum  tersebut  di  atas,  putusan  Hakim didasarkan atas pertimbangan - pertimbangan :
1) Secara faktual hubungan rumahtangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan tidak  harmonis  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  suami  isteri,  sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk  keluarga bahagia dan kekal  berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesua Pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974 dan petunjuk Alqur’an surat al - Rum ayat 21 tidak terwujud
2) Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya  sendiri sesaat setelah akad nikah
3) Bahwa  atas  tindakan  tergugat  melanggar  taklik  talak    tersebut  penggugat menyatakan tidak ridlo dan menuntut cerai  dari tergugat dan penggugat telah menyerahkan  uang  Rp.10.000, - sebagai  iwadh  yang  diterimakan  oleh  Majelis Hakim.
Atas  dasar  fakta  hukum  dan  pertimbangan - pertimbangan  di  atas  Majelis hakim memutuskan perkara gugatan penggugat Yati Haryati dan tergugat suaminya Hanafi  dengan  menjatuhkan  talak  satu  khul’i.  Putusan  hakim  Pengadilan  Agama
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 191
Karawang tersebut sesuai dengan apa yang dimohon oleh penggugat. Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta dalam pasal 189 ayat (2) dan  (3)  RBg yang  melarang seorang  hakim    memutus  melebihi  apa yang  dituntut (petitum).  Putusan  yang  sifatnya  ultra  petita  dianggpa  sebagai  tindakan    yang melampaui  kewenangan    lantaran  hakim  memutus  tidak  sesuai  dengan  apa  yang dimohon(petitum) oleh pemohon.
Perceraian  dengan  kehendak  istri  disebut  dengan  cerai  gugat  dalam  istilah fiqh klasik disebut dengan khulu’ . Khulu’ secara etimologi perceraian seorang istri dengan sejumlah harta. 10 Kata khulu’ berasal dari bahasa Arab dari lafadz kha-laa’ terambil  dari  kata khalaa’  ats-tsiyab artinya  melepas  atau  menanggalkan  baju, disebut  demikian  karena  Allah  SWT  menjadikan  istri  laksana    pakaian  bagi suaminya demikian pula sebaliknya.
... َّنُهَّل  ٞساَبِل  ۡمُتنَأَو  ۡمُكَّل  ٞساَبِل  َّنُه
...
“mereka adalah pakaian  bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi  mereka.
(Qs.al - Baqarah/2:187)
Penggunaan  kata khulu’ untuk  putusnya  perkawinan  karena  istri  sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam istilah hukum Islam khulu’ diartikan dengan tebusan seorang istri dari suami yang dibencinya  dengan  sejumlah  harta  yang  dibayarkan  kepadanya  untuk membebaskannya  dari  suaminya. 11 Khulu’ dinamakan  juga  tebusan,  karena  istri menebus  dirinya  dari  suaminya  dengan  mengembalikan  apa  yang  pernah diterimanya atau mahar yang diberikan kepada istrinya.
Dasar  kebolehannya(khulu’)  dalam  hadis  adalah  sabda  Nabi  dari  Ibn  Abbas menurut riwayat al - Bukhary berikut:
ةمركع نع دلاخ انثدح لاق باىولا دبع انثدح لاق ليمج نب رىزأ انربخأ
لاق سابع نبا نع : اث ةأرما نا تلاق ملسو ويلع للها ىلص يبنلا تتا سيق نب تب : للها لوسر اي , لاو قلخ يف ويلع بيعا ام سيق نب تباث نيد , ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاقف ؟ملاسلاا يف رفكلا هركا ينكلو : ؟ وتقيدح ويلع نيدرت ا تلاق : ملسو ويلع للها ىلص للها لوسر لاق  معن : ةقيدحلا لبقا ,

## ةقيلطت اهقّلطو
Memberitakan  kepada  kami  Azhar  ibn  Jamil  berkata  meriwayatkan  kepada kami Abdul Wahab ia berkata meriwayatkan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari  Ibn  Abbas  berkata:  Istri  Tsabit  bin  Qais  datang  mengadu  kepada  Nabi SAW dan berkata: “Ya Rasul Allah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya.  Akan tetapi saya tidak  senang  akan  terjadi  kekufuran  dalam  Islam.Rasul  Allah  SAW  berkata: Maukah  kamu  mengembalikan  kebunnya?”.istri  menjawab  :  “ya  mau”.  Nabi berkata kepada Tsabit : “Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai. (HR.Bukhary dari ibn Abbas)

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 192
Kompilasi  Hukum  Islam  menentukan  bahwa khulu’ harus  berdasarkan  atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :
a) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut - turut tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya;
c) Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain;
e) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lafi dalam rumah tangga;
g) Suami melanggar taklik talak;
h) Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. 12
Putusan hakim pengadilan Agama nomor 0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw tentang cerai  gugat  dengan  menjatuhkan  talak  satu  khul’i    dengan  alasan  bahwa  suami melanggar taklik taklik terutama Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (bulan) lamanya;  dan  Membiarkan  (tidak  memperdulikan)  istri  selama  6  (enam)  bulan atau lebih.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Putusan  no  0554/Pdt.G.2015/PA.Krw  berdasarkan  bentuknya  telah  memenuhi syarat  sebuah  putusan  meliputi  Kepala  putusan,  Identitas  pihak - pihak  yang berperkara,  Ringkasan  gugatan,  Petitum,  Amar  putusan  (diktum),  dan keterangan lainnya. Adapun jenis putusannya merupakan putusan verstek.
2. Dasar pertimbangan  hakim dalam putusan  no  0554/Pdt.G.2015/PA.Krw  dengan menjatuhkan  talak  satu  khul’i  bagi  penggugat  bahwa  tergugat  telah    terbukti secara  nyata  dan  meyakinkan    dengan  bukti  dokumen  dan  saksi - saksi  telah melanggar  taklik  talak  yakni  Tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  tergugat  3 (bulan) lamanya; dan Membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 193

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Muhamad  Azam  dkk, Fiqh  Munakahat:  Khitbah,  Nikah  dan  Talak, Pen.Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2011
Abdul  Gani  Abdulah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  Dalam  Tata  Hukum Indonesia , Jakarta, Gema Insani Press, 1994
Abdurahman al-Jaziry ,  Al- Fiqh ‘Ala Madzahib al - Arba’ah , Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2002, Cet.II, Juz 4
Ahmad Ghandur, al Thalaq fi al-syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun , Mesir: Dar al- Ma’rif, 1967
Beni Ahmad Syaebani, FiqhMunakahat , Bandung:Cv.PustakaSetia, 2011
Khutab al- Ra’iniy, Mawahib al-Jalil, Juz II, Beirut: Dar- al Kutub al Ilmiah.
Lexy.  J.  Moleong, Metodologi  penelitian  Kualitatif, Bandung,  PT  Remaja Rosdakarya, 2004
Masri  Singarimbun  dan  Sofyan  Efendi, Metode  Penelitian  Survei, Jakarta:  LP3ES, 1989.
Muhamad Abu Zahrah, al-Ahwal as-Syakhsiyyah , Dar al-Fikr al-Araby Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2006.
Qalyubi  dan  ‘Umairah, Hasyiyatani  Qalyubi  wa  ‘Umairah ,  Juz  III,  Beirut:  Dar-  al Fikr, 1995
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Sayid Sabiq, Fiq al-Sunnah ,Dar al-kutub al-ilmiyah.
Sedarmayanti  &  Syarifudin  Hidayat, MetodologiPenelitian ,  CV.  MandarMaju, Bandung, 2002
Soerjono  Soekanto&  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
SoerjonoSoekanto, Pengantar  Peneltian  Hukum, Universitas  Indonesia  (UI)  Press, 1986
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaf, kulalitatif dan R dan B .
Taqiyudin al-Hilaly, Ahkam al-Khulu’ Fi al-Islam’ , Beirut, al-Maktab al-islamiy,1395,
Cet.2
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu , Juz 9, Beirut: Dar al Fikr, 2006,
Winarno Surachmad, Metode Penelitian , Bandung: Tarsito, 1982
Oyoh Bariah , Iwan Hermawan Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 194

## CATATAN KAKI
1. Beni Ahmad Syaebani, Fiqh Munakahat , Bandung:Cv.Pustaka Setia, 2011, h. 23-43
2. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h 13-14.
3. Sedarmayanti  &  Syarifudin  Hidayat, Metodologi  Penelitian ,  CV.  Mandar  Maju,  Bandung, 2002,h. 23
4. Peter Muhamad Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2006. H. 141
5. Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum , Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, h.52
6. Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994, h. 12
7. Ibid
8. Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei , Jakarta: LP3ES, 1989,h. 70.
9. Ibid, h.339
10.   Taqiyudin  al-Hilaly, Ahkam al-Khulu’ Fi  al-Islam’ ,  Beirut,  al-Maktab  al-islamiy,1395,  Cet.2,  h. 45
11. Ali  Ahmad  Abd  al- ‘Al  at -Tahtawy, Tanbih  al-Abrar  Bi  Ahkam  al-Khulu’  wa  at-Talaq  wa  adz- Dzihar , Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Cet.1, h. 13
12.   Abdul  Gani  Abdullah, Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum  Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, h. 111 dan 113

## Oyoh Bariah , Iwan Hermawan
Analisis Putusan Pengadilan Agama Karawang Tentang….
DOI 10.5281/zenodo.1161590
al-Afkar, Journal for Islamic Studies http://al-afkar.com Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905,    P-ISSN :2614-4883 195