## DESENTRALISASI PENDIDIKAN PELUANG DAN TANTANGAN
Oleh:
Lazuardi, M.Ag 1

## Pendahuluan
Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad 21 Miladiyah  telah  membawa  perubahan  besar  pada  kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan sektor pendidikan. Pengembangan  dan  kebijakan  itu  bertumpu  pada  dua  paradigma  baru yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Hal ini ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan dan  menekankan  bahwa  wewenang  paling  besar  untuk  sektor pendidikan  pra-sekolah  sampai  pendidikan  Menengah  Atas  adalah urusan  pemerintahan  kota  dan  Kabupaten.  Undang-undang  tersebut diperkuat lagi dengan munculnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yang menekankan kewajiban bagi orang tua untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya, kewajiban bagi masyarakat memberikan  dukungan  sumber  daya  dalam  penyelenggaraan pendidikan  dan  kewajiban  tentang  pendanaan  pendidikan  menjadi tanggung  jawab  bersama  pemerintah,  pemerintah  daerah  dan masyarakat.  Menindaklanjuti  semangat  otonomisasi  dan  reorientasi pendidikan  di  Tanah  Air  pemerintah  membuat  langkah  strategis  untuk perbaikan  mutu  Pendidikan  Dasar  yang  secara  legal  formal  termuat  di dalam UU No. 33 Tahun 2004 sebagai revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999  yang  mendelegasikan  penyelenggaraan  pendidikan    pada pemerintan Kabupaten kota dan Propinsi.
1 Penuliss adalah dosen pada jurusan syariah prodi Ahwalu Syahsiah, alumni dari Pascasarjana IAIN Medan
Reorientasi  kebijakan  Pendidikan  dari  yang  sentralistik  menuju desentralistik  adalah  sebuah  proses  yang  tak  terelakkan  karena kegagalan  dalam  sentralisasi  pendidikan  dinilai  kurang  memberikan ruang  gerak  dan  wacana  bagi  pengembangan  dimensi  demokrasi sebagai  aspek  penting  dalam  proses  pendidikan.  Dengan  demikian kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  yang  dicanangkan  sejak  tahun 2000  telah  membawa  konsekuensi  yaitu  perubahan  besar  dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis sesuai dengan semangat dan visi UU tersebut di atas. Namun demikian kebijakan  desentralisasi  yang  sarat  dengan  harapan    perbaikan pembangunan  pendidikan    tentu  saja  mengalami  dialektika  terlebih dalam  suasana  transisi  dan  proses  perubahan  kebijakan.  Desentralisasi pendidikan  ternyata  tidak  berjalan  sertamerta  secara  otomatis  akan tetapi tetap manghadapi berbagai tantangan meskipun tetap membawa harapan  baru  dan  peluang  bagi  masa  depan  pendidikan  di  Indonesia. Makalah ini berupaya memaparkan apa peluang dan tantangan otonomi pendididikan  dengan  harapan  dapat  memberikan  bahan  diskusi  dan menambah  khazanah  tentang  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  di Indonesia.

## Konsep Desentralisasi
Desentralisasi  merupakan  salah  satu  konsep  dalam  gagasan  dan praktik  tentang  partisipasi  masyarakat,  yang  diproyeksikan  menjadi praktek  penyelenggaraan  negara  khususnya  di  semua  negara demokratis.  Di  Indonesia  gagasan  otonomisasi  digulirkan  setelah pecahnya  tuntutan  reformasi  Tahun  1998  yang  membuahkan  hasil diberlakukannya  otonomi  daerah.  Implikasi  otonomisasi  ini  adalah adanya pelimpahan  wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke daerah.
Secara  etimologi  perkataan  otonomi  berasal  dari  Bahasa  Latin “autos”  yang  berarti  sendiri  dan  “nomos”  yang  berarti aturan 2 Dengan demikian  pemaknaan  awal  otonomi  adalah  “peraturan”  sendiri. Kemudian  arti  ini  berkembang  menjadi  “  pemerintahan  sendiri”  atau mempunyai  hak,  kekuasaan,  kewenangan  untuk  membuat  peraturan sendiri.  Bila  otonomi  daerah  menunjuk  pada  hak,  wewenang  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  karena  Pemerintah  Pusat medesentralisasikan  wewenang  pemerintahan  kepada  daerah  otonom maka inilah yang disebut dengan desentralisasi. Dalam sistem organisasi kata  ini  disebut  desentralisasi  yang  berbentuk  pelimpahan  wewenang dari pimpinan kepada pihak bawahan.
Sementara itu secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa  Latin  “de”  berarti  lepas  dan  “centrum”  yang  berarti  pusat, sehingga  istilah  tersebut  dapat  diartikan  melepaskan  dari  pusat 3 .  Di dalam  UU  No,  32  Tahun  2004  desentralisasi  didefinisikan  sebagai penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  daerah otonomi  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam sistem Negara Kesatuan RI 4 .
Secara  konseptual  banyak  defenisi  yang  diberikan  para  pakar tentang  batasan  desentralisasi.  Dalam Encyclopedia  of  the  social sciences,  desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  dari  tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif.
Sarundajang  sebagaimana  dikutip  Utang  mengartikan  desentralisasi sebagai delegations of responsibilities and powers to authorities at lower levels 5 . Depenisi itu mengandung pengertian bahwa desentralisasi sebagi
2 Pipin  Syarifin,  Dedah  Jubaedah, Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 38.
3 Pipin Syarifin, Ibid , h. 97.
4 Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004
5 Utang  Rasidin. Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi (Bandung  :  Pustaka  Setia, 2010), h. 87.
suatu  sistem  yang  dipakai  dalam  bidang  pemerintahan  merupakan kebalikan  dari  sentralisasi,  di  mana  sebagian  kewenangan  pemerintah pusat  dilimpahkan  kepada  fihak  lain  untuk  dilaksanakan.  Dengan demikian desentralisasi dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan dan  urusan  pemerintahan  kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah tangganya    sendiri.  Pembagian  kewenangan  penyelenggaraan  negara dan  pemerintahan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah diatur  dalam  peraturan  dan  perundangan  yang  memberikan  batasan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Demikian  pun  menurut  Utang  Rosidin  pengertian  di  atas  tidak disalah  tafsirkan    dengan  pengertian  dekonsentrasi,  sebab  istilah  ini secara umum lebih diartikan  sebagai pendelegasian dari atasan kepada bawahannya  untuk  melakukan  suatu  tindakan  atas  nama  atasannya tanpa  melepaskan  wewenang  dan  tanggung  jawab. 6 Apalagi  jika desentralisasi    dimaknai  sebagai  penyerahan  kedaulatan.  Menurut Osinimus Amtu  pemberian otonomi daerah ini tidak akan menimbulkan resiko  disitegrasi  nasional  atas  kecenderungan  ke  arah  otokrasi. 7 Untuk menghindari  gejala  disintegrasi  itu    undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 telah memberikan batasan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dan pemerintahan dalam Sistem Negara kesatuan Republik  Indonesia. 8 Dengan  demikian  wewenang  tersebut  adalah wewenang  yang  diserahkan  pemerintah  pusat  saja,  pemerintah  daerah hanya  melaksanakan  wewenang  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat, dengan kewenangan mengatur urusan rumah tangga secara luas, nyata dan bertanggungjawab.
Lebih lanjut Utang menguraikan beberapa faktor yang mendasari penyelenggaraan otonomi di Indonesia yaitu sebagai berikut :
6 Utang, Ibid , h. 87.
7 Onisimus Amtu. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Konsep, Strategi dan Implementasi ( Bandung, Alfabeta, 2011), h. 82.
8 UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai  golongan,  tidak  memungkinkan  pemerintahan diselenggarakan secara seragam. 2. Wilayah  Indonesia  yang  berpulau-pulau  dan  luas  dengan segala  pembawaan  masing-masing,  memerlukan  cara penyelenggaraan  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut. 3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara.
4. Pancasila  dan  UUD  1945  menghendaki  suatu  susunan pemerintahan yang demokratis.
5. Desentralisasi  adalah  salah  satu  cara  mewujudkan  tatanan demokratis tersebut.
6. Efisiensi  dan  efektivitas  merupakan  salah  satu  ukuran keberhasilan  organisasi.  Republik  Indonesia  yang  luas    dan penduduknya  yang  banyak  dan  beragam  memerlukan  suatu cara  penyelenggaraan  pemerintahan  Negara  yang  menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  satuan-satuan  yang lebih  kecil  (desentralisasi  )  efisiensi  dan  efektivitas  tersebut dapat tercapai. 9
Pada  sisi  lain  muncul  pandangan  terkait  dengan  penerapan desentralisasi  sebagai  bentuk  dari  keputusasaan  pemerintah  dalam memenej  persoalan  finansial. 10 Sementara  Arbi  Sanit  memandang bahwa  penerapan  desentralisasi  secara  umum  sebagai  upaya  jalan
9 Utang , Ibid , h. 83.
10 Abdurrahmansyah, Desentralisasi Harapan dan Tantangan bagi Dunia Pendidikan (Jakarta : Jurnal Studi Agama Millah, 2001), h. 58.
keluar  bagi  problematika  ketimpangan  kekuasaan  antara  pemerinah pusat dan pemerintah lokal. 11
Berdasarkan  uraian  faktor-faktor  yang  mendasari  itu desentralisasi  sejatinya  akan  tetap  dimaknai  sebagai  sebuah konsnsekuensi  pemberlakuan  demokratisasi  yang  akan  membuka peluang dan kesempatan bagi daerah untuk berkompetisi, meningkatkan mutu,  kesejahteraan,  patisipasi  politik,  berkeadilan,  kemandirian, efisiensi keuangan dan pemerataan dalam konteks keragaman dan ke – Bhinneka-an.

## Desentralisasi Sebagai Paradigma Baru Pendidikan
Salah  satu  isu  penting  dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah pelibatan  masyarakat  dalam  pengembangan  sektor  pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan  serta  dalam  perencanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  program pendidikan.  Menurut  Dede  Rosada  pasal  ini  merupakan  konsekuensi dari  statemen  pada  pasal  4  ayat  1  bahwa  pendidikan  di  Indonesia diselenggarakan  secara  demokratis  dan  berkeadilan.  Demokratisasi pendidikan  merupakan  implikasi  dari  dan  sejalan  dengan  kebijakan mendorong  pengelolaan  sektor  pendidikan  pada  daerah  yang implementasinya di sekolah. 12
Oleh  karena  itu  secara  konseptual  penerapan  asas  desentralisasi didasari  oleh  keinginan  menciptakan  demokratisasi,  pemerataan  dan efisiensi.  Dengan  asusmsi  bahwa  desentralisasi  akan  menciptakan demokrasi  melalui  partisipasi  Masyarakat  lokal.  Dengan  sistem demokrasi  ini  akan  mendorong  tercapainya  pemerataan  pembangunan terutama di daerah pedesaan tempat sebagian besar masyarakat tinggal. Sedangkan  efisiensi  dapat  meningkat  karena  jarak  antara  pemerintah
11 Arbi Sanit, Et al , Penelitian Paradigma Baru Hubungan pusat Daerah di Indonesia,
Format Otonomi Masa Depan (Jakarta : 2000), h. 1.( Laporan penelitian)
12 Dede  Rosada, Pradigma  Pendidikan  Demokratis  Sebuah  Model  Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaran Pendidikan (Jakarta : kencana, 2007), h. xi
lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat, penggunaan sumber daya digunakan saat dibutuhkan dan masalah dapat diidentifikasi masyarakat lokal  sehingga  tidak  perlu  birokrasi  yang  panjang.  Sehingga  daerah terpencil dapat mengakses seluruh pembangunan, mampu berkompetisi dan  memiliki  daya  saing.  Dalam  kaitan  itu  Kotter  sebagaimana  dikutip oleh  Utang  menyatakan  bahwa  ada  keunggulan  daerah  yang terdesentralisasi yaitu sebagai berikut:
1. Lebih  fleksibel,  dapat  memberikan  respon  dengan  cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan yang selalu berubah.
2. Lebih efektif
3. Lebih inovatif
4. menghasilkan  semangat  kerja  yang  lebih  tinggi,  lebih komitmen dan lebih produktif. 13
Desentralisasi  pendidikan  dapat  terjadi  dalam  tiga  tingkatan dalam  kaitanya    kewenangan  yang  dilimpahkan  sebagai  berikut,  yang pertama dekonstrasi yaitu  proses  pelimpahan  sebagian  wewenang kepada pemerintah atau lembaga yang lebih rendah. Sehingga lembaga- lembaga  di  pusat  masing-masing  memegang  kendali  pelaksanaan pendidikan  secara  utuh.  Model  ini  seringkali  dilaksanakan  dengan membentuk  lembaga  setingkat  direktorat  di  daerah  yang  dapat melaksanakan  tanggungjawab  pemerintah  pusat,  yang kedua,  adalah delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan kepada daerah.  Kekuasan  pemerintahan  tidak  diberikan  akan  tetapi dipinjamkan,  jika  pemerintah    memandang  perlu,  otoritas  dapat  ditarik kembali,  yang ketiga devolusi yaitu  pemerintah  pusat  menyerahkan kewenangan  dalam  seluruh  pelaksanaan  pendidikan  meliputi pembiayaan,  administrasi  serta  pengelolaan  yang  lebih  luas. Kewenangan  yang  diberikan  lebih  permanen  dan  tidak  dapat  ditarik kembali  hanya  karena  permintaan  kekuasaan  di  pusat. 14 Menurut
13 Utang , Ibid , h. 51. 14 Siti  Irene  Astuti, Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 5.
Manullang, devolusi bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri yang pertama,  terpisahnya  peraturan  perundangan  yang  mengatur pendidikan  di  daerah  dan  di  pusat,  yang kedua,  kebebasan  lembaga daerah  dalam  mengelola  pendidikan,  yang ketiga,  lepas  dari  supervisi hirarkis  dari  pusat,  dan  yang keempat,  kewenangan  lembaga  daerah diatur dengan peraturan perundangan. 15
Mengacu ke tiga tingkatan itu nampaknya itu proses desentralisasi Pendidikan  di  Indonesia  lebih  menjurus  kepada  devolusi    yang pelaksanaanya tertuang pada peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 yang  berbunyi  seluruh  urusan  pendidikan  menjadi  kewenangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  kecuali  pendidikan  Tinggi. Kewenangan  pemerintah  Pusat  hanya  menetapkan  standar  minimal, baik  dalam  persyaratan  calon  peserta  didik,  kompetensi  peserta  didik, kurikulum  nasional,  penilaian  hasil  belajar,  materi  pelajaran  pokok, Pedoman pembiayaan pendidikan dan pelaksanaan fasilitas. 16
Selaras dengan pandangan tersebut bahwa pelaksanaan otonomi dilatarbelakangi  oleh  keinginan  segenap  lapisan  masyarakat  untuk melakukan reformasi di semua bidang pemerintahan. UU No 23 tentang Otonomi  Daerah  tersebut  telah  mengatur  bidang-bidang  yang didesentralisasikan  salah  satu  diantaranya  adalah  bidang  pendidikan. Pertanyaannya  adalah  mengapa  pendidikan  harus  didesentralisasikan ? Menurut  Fakri    desentralisasi  pendidikan  dimaknai  sebagai  sutu  sistem managemen  untuk  mewujudkan  pembangunan  pendidikan  pada keberagaman, sekaligus sebagai pelimpahan wewenang dan kekuasaan dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan berbagi problematika sebagai  akibat  ketidaksaamaan  geografis  dan  budaya baik menyangkut substansi nasional, internasional atau universal sekalipun. 17
15 http://www.hariansib.com/ internet.
16 PP NO 25 Tahun 2000
17 Fakri  Gaffar, Implikasi  Desentralisasi  Pendidikan  Menyongsong  Abad  21 (Jurnal Mimbar Pendidikan, 3, 1990), Tahun IX, Oktober, h. 18.
Desesentralisasi  pendidikan  muncul  dan  berkembang  sebagai bagian dari agenda besar global tentang demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik ( good governance). Menurut Siti Irene Astuti salah satu isu strategis desentralisasi  dalam  kontek  pendidikan  adalah  harapan  kepada pemerintah  mampu  memberikan  pelayaanan  pendidikan  kepada masyarakat  di  bidang  pendidikan  lebih  baik. 18 Lebih  lanjut  Irene menyebut bahwa pemberlakuan desentralisasi dinilai sebagai privatisasi pendidikan  di  Indonesia  atau  suatu  bentuk  neoliberalisme  di  satu  sisi, tapi di sisi lain adalah pengurangan hak negara terhadap intervensi yang terlalu kuat dalam proses pendidikan. 19
Menurut  Fiske  ada  empat  alasan  rasional  diterapkannya  sistem desentralisasi  pendidikan  :  yang pertama,  alasan  politis,  seperti  untuk mempertahankan  stabilitas  dalam  rangka  memperoleh  legitimasi pemerintah  pusat  dari  masyarakat  daerah,  sebagai  wujud  penerapan idiologi  sosial  dan  laissez-faire  dan  untuk  menumbuhkan  kehidupan demokrasi,  yang kedua,  alasasan  sosio  kultural,  yakni  untuk memberdayakan  masyarakat  lokal,  yang ketiga  alasan  teknis- administratif  dan  paedagogis,  seperti  untuk  memangkas  manajemen lapisan  tengah  agar  dapat  membayar gaji  guru  tepat  waktu  atau  untuk meningkatkan  antusiasme  guru  dalam  proses  belajar  mengajar,  yang keempat,  alasan  ekonomis  finansial,  seperti  peningkatan  sumber  daya tambahan  untuk  pembiayaan  pendidikan  dan  sebagai  alat pembangunan ekonomi. 20
18 Siti Irene, 9.
19 Siti  Irena, Ibid ,  h.9.    Neoliberalisme  berpandangan  pendidikan  merupakan  salah satu sumberdaya ekonomi atau kapital manusia oleh sebab itu lembaga pendidikan harus ditata    menurut  prinsif-prinsif  ekonomi  yang  efisien  dan  produktif  dengan  biaya rendah.Menurut Tilaar invasi Ilmu ekonomi harus diterima secara lapang dada akan tetapi tidak boleh terpaku karena lembaga pendidikan bukan organisasi profit, Lebih lanjut, Tilaar, Kekuasan  dan  Pendidikan  Manajemen  Pendidikan  Nasional  dalam  Pusaran  Pendidikan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), h. 39.
20 E.B  Fiske, Desentralisasi  Pengajaran,  Politik  dan  Konsensus (Jakarta,  Gramedia Widia Sarana Nusantara, 1998), h. 24-27. Dalam perspektif ekonomi pendidikan dipandang sebagai  salah  satu  alat  paling  efektif  dalam  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi
Pandangan  lain  yang  lebih  sesuai  dengan  konteks  desentralisasi pendidikan  di  Indonesia  dikemukakan  oleh  Wasitohadi  sebagaimana dikutip Onisimus bahwa desentralisasi di Indonesia dimaksudkan untuk mencapai  efisiensi  pendidikan  dengan  mengakomodasi  aspirasi masyarakat  lokal.  Ia  juga  memberi  alasan  secara  rinci  mengapa pertanggungjawaban  implementasi  pendidika  didesentralisasikan, sebagai berikut:
1. Secara  politik  desentralisasi  adalah  cara  mendomokratiskan manajemen  urusan-urusan  publik  ( politically  decentralization is a way of democratizing the management of public affairs). Di  bawah  skema  desentralisasi,  pertanggungjawaban pendidikan  tertentu  diberikan  kepada  pemerintah  daerah. DPRD mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pendidika di daerah.  Dengan  melibatkan  wakil  rakyat  di  dalam  urusan pendidikan,  diharapkan  akan  mendukung  partisipasi masyarakat  yang  lebih  besar  di  dalam  pelaksanaan pendidikan  dan  dalam  memecahkan  masalah  yang berhubungan dengannya,
2. Secara teknis adalah sulit untuk mengelola pendidikan secara efisien di dalam sebuah wilaya yang luas yang berisi banyak pulau (technically it is difficult to manage education eficienttly in a vast area consisting of islands). Masalah komunikasi dan transfortasi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  khususnya pada  masa  lalu  telah  menjadi  pertimbangan  penting  untuk memecahkan masalah-masalah perbedaanperbedaan regional dan  untuk  mempertemukan  kebutuhan  dan  tuntutan  khusus mereka.
Perbedaan-perbedaan  budaya dan tingkat perkembangan masing-masing daerah menyumbang
masyarakat “ human capital investment ” di mana melalui investasi modal manusia ini, maka manusia  diproses  sedemikian  rupa  sehingga  manusia  memiliki  pengetahuan,  sikap  dan keterampilan  yang  fungsional  dan  kontributif  bahkan  menentukan  tingkat  kesejahteraan hidupnya,  HM.  Atho  Mudzhar, Pesantren  Transformatif,  Respon  Pesantren  terhadap Perubahan  sosial ,  dalam Edukasi Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan (Jakarta : Puslitbang Depag RI. 2008), h. 6.
perbedaan-perbedaan  kebutuhan-kebutuhan  dan  hakikat pendekatan untuk menyelesaikan masalah,
3. Alasan  utama  desentralisasi  pendidikan  adalah  efisiensi  dan efektifitas  dalam  menangani  masalah-masalah  yang berhubungan dengan pendidikan ( efficiency and effectiveness in handling problems related to implementation of education), dan, 4. Untuk  mengurangi  beban  administrasi  yang  berlebihan  dari pemerintah  pusat,  ( to  reduce  the  overloaded  burden  of administration of the central goverment). 21
Melihat  dan  menganalisis  luasnya  implementasi  desentralisasi dalam bidang pendidika di Indonesia H.A.R Tilaar mengklasifikasikan 6 aspek  penting  ruang  lingkup  penekanan  otonomi  dalam  konteks pendidikan sebagai berikut :
1. Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah.
2. Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
3. Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah.
4. Pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan.
5. Hubungan kemitraan stakeholder pendidikan.
6. Pengembangan infrastuktur sosial. 22
Beranjak  dari  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  peran  negara dalam  pembangunan  pendidikan  dalam  perspektif  mikro  dan  makro menunjukkan  proses  perubahan  yang  cukup  signifikan.  Penerapan desentralisasi  telah  mengakibatkan  pergeseran  paradigma  pendidikan dari paradigma lama ke paradigma baru. Pergeseran dimaksud meliputi aspak –aspek yang asasi sebagai  berikut :
1. Dari sentralistik menjadi desentralistik
21 Onisimus, Ibid , h. 113.
22 H. A. R. Tilaar , Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 55.
2. Dari kebijakan yang top down menjadi kebijakan yang bottom up
3. Dari  Pengembangan  yang  bersifat  parsial  menjadi pengembangan yang holistik
4. Dari yang bersifat birokratis menjadi bersifat debirokrasi
5. Dari manejemen tertutup menjadi manajemen terbuka
6. Dari  peran  pemerintah  yang  sangat  dominan  menuju peningkatan  peran    serta  masyarakat  secara  kualitatif  dan kuantitatif
7. Dari  lemahnya  peran  institusi  non  sekolah  menuju pemberdayaan institusi masyarakat, keluarga, LSM, Pesantren maupun dunia usaha. 23
Selain perubahan paradigma itu yang perlu mendapat penekanan adalah  pentingnya  perencanaan  pendidikan.  Paradigma  baru  itu semestinya  mewarnai  kebijakan  pendidikan  nasional  baik  secara substantif  maupun  secara  implementatif.  Konsekuensi  dari  pandangan itu  Azyumardi  Azra  menyatakan  bahwa  lembaga-lembaga    pendidikan seperti  sekolah,  madrasah,  pesantern,  universitas  dan  pendidikan  lain yang  terintegrasi  dalam  pendidikan  nasional  harus  melakukan reorientasi,  rekonstruksi  kritis,  restukturisasi,  dan  reposisi  dan  berupaya menerapkan  paradigma  baru  pendidikan  nasional,  implementasinya berdampak positif terhadap kemajuan pendidika di daerah dan di tingkat satuan pendidikan 24 .
Perencanaan  yang  baik  akan  mengurangi  timbulnya permasalahan.  Berdasarkan  berbagai  pengalaman  negara  sedang berkembang yang menerapkan otonomi di bidang pendidikan, otonomi berpotensi  memunculkan  masalah  “  perbenturan  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah,  menurunya  mutu  pendidikan,
23 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2001, h. 5.
24 Azyumardi  Azra, Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional (Jakarta  :  Penerbit  Bukit Kompas, 2002), h. Xii.
inefisiensi  dalam  pengelolaan  pendidikan,  ketimpangan  dalam pemerataan pendidikan, terbatasnya ruang gerak partisipasi masyarakat dalam  pendidikan  serta  berkuragnya  tuntutan  akuntabilitas  pendidika oleh  pemerintah  serta  meningkatnya  akuntabilitas  pendidikan  oleh masyarakat.
Oleh karena itu rendahnya mutu pendidika desebabkan   belum komprehensifnya  perencanaan  padahal  perencanaan  yang  baik  adalah separoh dari keberhasilan.
Selanjutnya  otonomi  pendidikan  menurut  UU  Sisdiknas  No  20 Tahun  2003  diatur  pada  bab  hak  dan  kewajiban  warga Negara,  orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga hak dan kewajiban masyarakat  pasal  8  disebut  bahwa  masyarakat  berhak  berperanserta dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  evaluasi  program pendidikan.  Selanjunya  pada  pasal  9  disebutkan  bahwa  masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikian juga pada bagian keempat Hak dan  Kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah  Daerah  pasal  11  ayat  2  “ pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  menjamin  tersedianya  dana guna  terselenggaranya  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. 25
Konsep  otonomi  pendidikan  mengandung  pengertian  yang komprehensif mencakup filosofi, tujuan, format dan isi pendidikan serta manajemen pendiddikan. Implikasi dari landasan tersebut adalah setiap daerah  yang  berotonomi  harus  meletakkan  visi  dan  misi  pendidikan yang  jelas,  merancang  pendidikan  yang  sesuai  dengan  karakteristik daerah  tanpa  mengabaikan  ke  bhineka-an,  melakukan  analisis  faktor internal  dan  eksternal  daerah  untuk  memehami  kondisi  riel  daerah.
25 UU RI No. 20 Tentang Sisdiknas, di dalam UU Sisdiknas tersebut Pendidikan Tinggi dikhususkan  pada  Pasal  24  Ayat  2  “  Perguruan  Tinggi  memiliki  otonomi  untuk  mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat”.
Dengan  demikian  diproyeksikan  setiap  daerah  otonom  memiliki blueprint dalam peningkatan SDM melalui otonomi pendidikan.
Landasan  legal  formal  di  atas  telah  membuka  ruang  gerak  yang amat  luas  bagi  penerapan  desentralisasi  pendidikan  di  Tanah  Air. Namun  sebagai  sebuah menejemen  tidak  akan  berjalan  baik  manakala tidak  memeliki  arah  dan  pola  penyelenggaran.  Karena  itu  Hasbullah menyatakan  bahwa  desentralisasi  pendidikan  sebagai  sebuah  sistem pengelolaan  untuk  mewujudkan  pembangunan  pendidikan  paling  tidak memenuhi pola sebagai berikut :
1. Pola dan menegemen harus demokratis,
2. pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama,
3. Peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholder, tetapi harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan,
4. Pelayanan  harus  lebih  cepat,  efisien,  efektif,  melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak
5. Keanekaragaman  aspirasi  dan  nilai  serta  norma  lokal  harus dihargai  dalam  kerangka  dan  demi  penguatan  sistem pendidikan nasional. 26

## Pengalaman Pada Era Sentralistik.
Jauh  sebelum  pemberlakuan  otonomi  daerah,  penyelenggaraan pemerintah berlangsung secara sentralistik, birokratis, top down, parsial tidak transfaran dan pengabaian partisipasi dan peranserta masyarakat. Pemerintah  melaksanakan  penyelenggaraan  Negara  secara  nasional menjadikan  daerah  sebagai  lahan  implementasi  kebijakan.  Sebagai akibat  dari  sistem  penyelenggaraan  yang  demikian  daerah-daerah semakin  jauh  tertinggal  karena  pembangunan  hanya  dinikmati  oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
26 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.14.
Menurut  Onisimus  bahwa  penerapan  pemerintahan  yang sentralistik  yang  berlangsung  kurang  lebih  seperdua  abad  justru melahirkan sikap apatis masyarakat karena kemiskinan dan kemelaratan menjadi  fenomena  sosial  yang  sulit  ditanggulangi.  Sistem penyelengaraan  yang  sentralistik  ini  juga  diperparah  dengan  mental aparatur Negara yang korup, kolusi dan Nepotis. 27
Siti Irene menjelaskan bahwa kebijakan sentralistik belum berhasil dalam  mengoftimalkan  peran  pendidikan  sebagai  kekuatan  moral bangsa  bahkan  slogan knowledge is power masih jauh dari realita  dan slogan education  for  all  masih  dalam  tatanan  konsep.  Pendekatan sentralistik  cenderung  mematikan  asas  demokrasi.  Sentralisasi pendidikan telah melemahkan partisipasi masyarakat dan menyempitkan ruang  gerak  bagi  masyarakat  pendidik.  Kondisi  seperti  ini  telah menghilangkan  potensi  masyarakat  untuk  melahirkan  massa  yang  kritis terhadap  situasi  pendidikan.  Sebagai  akibatnya  pendidikan  kurang berperan  sebagai  ruang  publik  bagi  pertumbuhan  demokrasi.  Dampak yang mendalam dari hegemoni pendidikan adalah terjadinya pengikisan pendidikan  lokal  dan  pengikisan  budaya-budaya  lokal.  Tak  heran  jika kemudian  masyarakat lokal mangalami anomi, alienasi dan kehilangan identitas  serta  kehilangan  kebhinekaan. 28 Kebijakan  pendidikan sentralistik diwarnai oleh kebijakan politik daripada kebijakan akademik. Pendidikan  yang  sentralistik  menjadikan  kinerja  pendidikan  cenderung memperlakukan  peserta  didik  dan  guru  sebagai  robot,  inhuman,  dan imfersonal.  Konsekuensinya  beberapa  lulusan  tidak  kreatif  dan  lemah kemandiriannya.
27 Onisimus, Ibid , h. 75.
28 Siti Irene, Ibid , h. 18.  John Dewey (1850-1952) seorang filosof dan ahli pendidikan berkebangsaan  Amerika  menyebut  mustahil  memisahkan  pendidikan  dengan  masyarakat karena  peserta  didik  adalah  bagian  yang  integral  dengan  masyarakat  yang  harus  dibina sesuai dengan adat istiadat, kultur, dan aturan masyarakat, menurutnya bahwa salah satu kesalahan besar pendidikan sekarang adalah pengabaian prinsip asasi yaitu bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat..., lebih lanjut Shalih Abdu al Aziz, Abdu al Aziz Abdul Majid, al tarbiyah wa Thuruq al Tadris (Misyr : Daar al Maarif, tt), h. 74.
Demikianpun,  pemerintahan yang bersifat sentralistik tidak selalu berdampak  negatif  khususnya  dalam  menjaga  memelihara  disitegrasi bangsa.  Sentralistik  sebagai  sebuah  sistem  pemyelenggaraan  negara bagaimanapun  tetap  memeliki  sisi  positif.  Syafiie  sebagaimana  dikutip Onisimus  merangkum  beberapa  nilai  kebaikan  sebagai  berikut  : timbulnya  rasa  persatuan  dan  kesatruan  yang  kokoh,  keseragamana terjadi  di  seluruh  wilayah  negara,  kemungkinan  timbulnya  spratis  kecil, penggunaan tenaga ahli yang berkualitas, fungsi rangkap dapat ditekan, kontrol  dapat  diteliti,  terkoordinasi,  cocok  untuk  mempertahankan kesatuan,  membangkitkan  kesadaran  nasional,  kesamaan  peraturan perundang-undangan  dan  p-otensi  nasional  dapat  diarahkan  pada tujuan tertentu. 29

## Peluang dan Tantangan
Pemberlakuan  desentralisai  pendidikan  di  Indonesia  akan memberikan  harapan  dan  peluang  dalam  peningkatan  pendidikan. Harapan  dan  peluang  tersebut  sebagaimana  terangkum  dalam pandangan Fachruddin terdiri beberapa faktor :
1. Demokratisasi merupakan trend global
2. Atmosfir dan suasana reformasi
3. Terbangunya Partsipasi masyarakat   dan revitalitas sekolah
4. Kesadaran  kolektif  karena  bagi  masyarakat  demokratik pendidikan adalah milik rakyat,dari dan untuk rakyat,
5. Pengalaman  pada  era  sentralisasi  yang  membuat  rakyat apatis,
6. Lahirnya perangkat UU yang mengatur tentang penyelenggaran otonomi 30 .
29 Onisimus, Ibid , h. 76.
30 Fachruddin  Azmi, Otonomisasi  Pendidikan:  Suatu  Upaya  Pemberdayaan Pendidikan  Nasional ,  dalam  Jurnal Analilytica  Islamica (Medan  :  Pasca  Sarjana    IAIN Sumatera Utara, 1999), h. 48-49.
Fachruddin  berpendapat  bahwa  otonomisasi  pendidikan  di Indonesia memiliki peluang karena didukung oleh faktor :
Gerakan  humanisasi  yang  menghendaki  pendidikan  lebih mengembangkan  sisi  kreativitas  dalam  kepribadian  peserta  didik  yang tentunya  menuntut  reformasi  mendasar  dalam  pendidikan  mulai  dari metodologi  belajar  mengajar,  pada  manajemen  dan  perencanaan pendidikan.  Dipihak  lain  hal  ini  terkait  erat  dengan  gelombang demokratisasi yang tentunya mendorong terjadinya suatu peralihan dari perencanaan dan manajemen yang birokratik kepada yang lebih terbuka dan  otonom.  Kondisi  ini  memungkinkan  tumbuhnya  kesadaran partisipasi  yang  tinggi  dari  semua  pihak  terhadap  pengelolaan pendidikan 31 .
Penerapan  otonomi  Daerah  belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan,  masih  banyak  tantangan-tantangan    yang mengganjal  yang  tentu  saja  membutuhkan  penanganan  sesegara mungkin.  Karena  pada  hakikatnya  otonomi  adalah  kemandirian  akan tetapi  kenyataan  pemberlakuan  otonomi  membuat  bamnyak  masalah seperti  mahalnya  biaya  pendidikan.    Ada  6  faktor  yang  menyebabkan penerapan  otonomi  pendidikan  belum  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan sebagai berikut :
1. Belum  jelasnya  aturan  permainan  tentang  peran  dan  tata kerja di tingkat Kabupaten dan kota.
2. Pengelolaan  sektor  publik  termasuk  pengelolaan  pendidikan yang  belum  siap  untuk  dilaksanakan  secara  otonom  karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai,
3. Dana Pendidikan dan APBD belum memadai
4. Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk  lebih  melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan pendidikan.
31 Ibid , h. 48.
5. Otoritas Pimpinan dalam hal ini Bupati dan walikota sebagai penguasa  tunggal  di  daerah  kurang  memperhatikan  dengan sungguh-sungguh  kondisi  pendidikan  di  daerahnya  sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama,
6. Kondisi  di  setiap  daerah  tidak  memiliki  kekuatan  dalam penyelenggaraan  pendidikan  disebabkan  perbedaan  sarana, prasarana,  dana  yang  dimiliki  tentu  saja  hal  ini  akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah  perlu  membuat  aturan  dalam  penentuan  standar mutu  pendidikan  nasional  dengan  memperhatikan  kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.
7. Perilaku  elitis  aparat  maupun  tokoh-tokoh  masyarakat  yang menganut pola paternalistik dan feodalistik.
H.  A.  R.  Tilaar  melihat  bahwa  tantangan  pertama  yang  harus dihadapi adalah perlunya suatu perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan  tuntutan  manajemen  modern,  dari  manajemen  otoriter  ke managemen  demokratis.  Selanjutnya  perlu  memahami  teori-teori  yang datang  dari  luar,  karena  belum  sepenuhnya  dipahami  dan  belum diterapkan  secara  berhasil  sesuai  dengan  tuntutan  daerah,di  sisi  lain menurutnya  terbuka  peluang  untuk  menyimak  dan  mengembangkan bentuk-bentuk  manajemen  pendidikan  yang  paling  sesuai  dengan kebutuhan Indonesia 32 .

## Penutup
Pendidikan  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam  peningkatan kualitas  manusia,  bahkan  jika  pendidikan  diartikan  dalam  pengertian luas,  maka  pendidikan  merupakan  faktor  penentu  kualitas  hidup manusia.  Baik  buruknya  kualitas  hidup  dan  perilaku  individu, masyarakat,  atau  bangsa  sangat  tergantung  pada  bagaimana    kualitas
32 A. R. Tilaar, Pendidikan dan Kekuasaan , Ibid , h . 297 .
penyelenggaraan pendidikan itu sendiri termasuk arah, landasan filosofi, metoda, kurikulum dan lingkungan.
Desentralisasi  pendidikan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  telah menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  peningkatan kualitas  hidup,  karena  kualitas  hidup  hanya  akan  lahir  melalui pendidikan yang bermutu. Desentralisasi dengan berbagai konsekuensinya  mestinya  dimaknai  secara  arif  sebagai  “niat  baik” pemerintah untuk meningkatkan SDM dalam persaingan global. Namun yang  terpenting  adalah  bagaimana  merubah  sikap  mental  masyarakat, aparat  dan  sembari  melakukan  pengkajian-pengkajian  dan  studi-studi berkelanjutan    sehingga  tantanga-tantangan  otonomi  dapat  diantisipasi secara sistematis.

## Buku
Abdurrahmansyah. Desentralisasi  Harapan  dan  Tantangan  bagi  Dunia Pendidikan. Jakarta : Jurnal Studi Agama Millah, 2001.
Amtu,  Onisimus. Manajemen  Pendidikan  di  Era  Otonomi  Daerah, Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung : Alfabeta, 2011.
Astuti,  Siti  Irene. Desentralisasi  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
Aziz, Abdul, Abdul Aziz Abdul Hamid. Al Tarbiyah wa Thuruq al Tadris.
Mesir : Daar al Ma’arif, tt. Azmi, Fakhruddin. Otonomisasi Pendidikan, Suatu Upaya Pemberdayaan Pendidikan Nasional,  dalam  Jurnal  Analytica  Islamica. Medan : Pascasarjana IAIN Sumut, 1999. Azra,  Azyumardi. Paradigma  Baru  Pendidikan  Nasional.  Jakarta  : Penerbit Bukit Kompas, 2002. Fiske,  EB, Desentralisasi  Pengajaran,  Politik  dan  Konsensus.  Jakarta  : Gramedia Widia Sarana Nusantara, 1998. Gaffar,  Fakri. Implementasi  Desentralisasi  Pendidikan  Menyongsong Abad 21. Jakarta : Jurnal Mimbar Pendidikan, 1990. Hasbullah. Otonomi  Pendidikan,  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta : Raja
grafindo Persada, 2010.
Jalal,  Fasli. Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah.
Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2001.
Mudzhar,  Atho. Pesantren  Transformatif,  Respon  Pesantren  Terhadap Perubahan Sosial, Edukasi  Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Agama  dan Keagamaan. Jakarta : Puslitbang Depag RI, 2008.
Rasidin, Utang. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
Rosada,  Dede. Paradigma  Pendidikan  Demokratis  Sebuah  Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2007.
Sanit,  Arbi,  Et.  Al. Paradigma  Baru  Hubungan  Pusat  Daerah  di Indonesia, Format Otonomi Masa Depan. Jakarta : 2000. ( Penelitian)
Syarifin,  pipin,  dede  jubaedah. Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
Tilaar,  H.A.R. Kekuasaan  dan  Pendidikan  Manajemen  Pendidikan
Nasional dalam Pusaran  Pendidikan  Nasional.  Jakarta  :  Rineka
Cipta, 2009.
_____________. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

## Undang-Undang dan Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah, Propinsi dan Kabupaten/ Kota
Internet.
HTTP : // www.hariansib.com/internet