## Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Dani Amran Hakim Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung daniamranhakim@radenintan.ac.id

## Abstrak
Hukum dan Masyarakat Desa: Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Tulisan  dalam  artikel  ini  membahas  mengenai arti penting hukum bagi masyarakat di desa.Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan hukum masyarakat desa pasca 5 tahun  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Berdasarkan  undang-undang  tersebut  mengatur  pengakuan  atas eksistensi  desa  melalui  penerapan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  yang menjadi  prinsip  dasar  pelaksanaan  pembangunan,  serta  aturan  mengenai dana desa yang menjadi perhatian besar terhadap desa saat ini.Namun sejak berlakunya  undang-undangdesa  dengan  harapan  dapat  terwujudnya  desa berdaya  dan  mandiri,  dalam  kenyataannya  tidak  sedikit  desa  yang  masih dihadapi  dengan  beragam  permasalahan  yang  timbul  berkaitan  dengan undang-undang  tersebut.Dengan  demikian  penguatan  kapasitas  dan pengetahuan  hukum  masyarakat  desa  wajib  diperlukan.Penguatan kapasitas  dan  pengetahuan  hukum  dapat  melalui  kegiatan  sosialisasi hukum ( law socialization ) dan kesadaran hukum melalui pelatihan-pelatihan kepada  masyarakat  desa.  Selain  itu  desa  memiliki  pendamping,  peran pendamping  tentunya  juga  harus  diperhatikan,  dalam  konteks  ini pendamping  harus  juga  memiliki  pengetahuan  hukum  yang  memadai untuk melaksanakan tugasnya kepada desa.
Kata Kunci: Masyarakat Desa, Kapasitas dan Pengetahuan Hukum

## Pendahuluan
Marcus  Tullius  Cicero  seorang  filsuf,  ahli  hukum  dan  politik kelahiran  Roma  yang  hidup  pada  masa  106-43  sebelum  masehi mengungkapkan sebuah frasa yaitu, ubi societas ibi ius 1 yang artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” sebuah konsep dasar dari hubungan antara manusia  dan  hukum.  Paul  B.  Horton  secara  komprehensif  memberikan definisi  masyarakat  yaitu, 2 adalah  sekumpulan  manusia  yang  relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami
1 Teguh  Prasetyo,  "Membangun  Hukum  Nasional  Berdasarkan  Pancasila." Jurnal  Hukum dan Peradilan (2014) Hal. 213-222.
2 M.R.B.  Nuryanto,  "Studi  tentang  solidaritas  sosial  di  desa  Modang  kecamatan  Kuaro kabupaten  Paser  (kasus  kelompok  buruh  bongkar  muatan)." Jurnal  Sosiatri 2.3  (2014):  hal 53-63.  Lihat  juga  Desvi  Yanti  Mukhtar,  "Gambaran  Persepsi  Masyarakat  Kota  Medan Terhadap Pendidikan Inklusi Studi Terhadap Beberapa Kecamatan di Kota Medan." (2013).
suatu  wilayah  tertentu  dengan  memiliki  kebudayaan  yang  sama  dan melakukan  sebagian  besar  kegiatan  di  dalam  sekumpulan  manusia tersebut. 3
Sedangkan definisi hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah karya manusia  berupa  norma-norma  yang  berisikan  petunjuk-petunjuk  tingkah laku.  Hukum  dibuat  oleh  manusia  atau  masyarakat  untuk  menciptakan keadilan  dan  merupakan  pencerminan  dari  kehendak  manusia  tentang bagaimana  seharusnya  masyarakat  dibina  dan  kemana  harus  diarahkan. Oleh  karena  itu,  pertama-tama  hukum  mengandung  rekaman  dan  ide-ide yang  dipilih  oleh  masyarakat  tempat  hukum  diciptakan.  Ide-ide  tersebut berupa ide mengenai keadilan. 4
Frasa ubi  societas  ibi  ius menerangkan  bahwasannya  ketika  seorang individu  berinteraksi  dengan  individu  lain  maka  berkembang  menjadi suatu komunitas masyarakat,dengan demikian mutlak memerlukan aturan atau  hukum  sebagai  pedoman  dalam  menjalankan  kehidupan  di masyarakat tersebut. Hukum merupakan suatu keniscayaan, karena proses interaksi  yang  berlangsung  di  masyarakat  akan  terus  berlangsung  dan senantiasa memerlukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 5 Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, baik itu yang berupa  kebiasaan-kebiasaan  ataupun  yang  tertulis  karena  telah  menjadi sumber untuk mewujudkan kedamaian,keadilan dan kesejahteraan. Konsep yang lahir sebelum adanya tahun masehi ini ternyata masih sangat relevan diterapkan  dan  tetap  berlaku  dimasa  sekarang.  Kehidupan  masyarakat yang  dijalankan  berdasarkan  hukum  hingga  saat  ini  mayoritas  seluruh negara di dunia termasuk Indonesia masih menganut pengertian ini.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sehingga
3 K.P.I.  Prodi,  "Program  Sosialisasi  Penggunaan  Media  Sosial  Di  Desa  Kalapa  Genep Kecamatan  Cikalong  Kabupaten  Tasikmalaya." Media  Islamica:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat 3.1 (2019).
4 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1996,  Hal.18.Lihat  juga Agus  Raharjo,  "Fenomena  Chaos  dalam  Kehidupan  Hukum  Indonesia." Jurnal  Syiar Madani 9.2  (2007).Hal  144.Dwi  Astuti,  "Kajian  Tentang  Pembentukan  Hukum  Sinergi dengan Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan." Wacana 9.2 (2012).
5 Rianto  Adi, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2012.Hal. 3
dalam hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia di dasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan  kedaulatan  hukum  (supremasi  hukum)  dan  bertujuan  untuk menjalankan  ketertiban  hukum.  Undang-Undang  Dasar  1945  merupakan bentuk  nyata  dari  adanya  hukum  ditengah-tengah  masyarakat,  dalam konteks  ini  merupakan  hukum  dasar  yang  telah  disepakati  bersama  oleh para founding  fathers bangsa  kita  ketika  mendirikan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Melihat  keadaan  empiris  negara  kita,  secara  historis  terdapat  desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan negara. 6 Konsep yang menyatakan kehidupan di  masyarakat  memerlukan  hukum  sebagai  pedoman  tidak hanya  berlaku secara  nasional,  namun  dalam  skala  lokal  atau  desa  di  Indonesia  tidak terlepas dari aturan atau norma-norma yang mengikat dan hanya berlaku di masyarakatnya.  Baik  itu  berupa  kebiasaan-kebiasaan,  norma  kesusilaan, adat maupun norma agama. Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat/desa beserta hak-hak tradisionalnya, hal ini  berdasarkan  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945yang menegaskan bahwa;Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
Sesuai  bunyi  Pasal  18B  (2)  UUD  1945  di  atas,  berarti  pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa berserta hak-hak tradisionalnya harus tetap didasarkan pada prinsip “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Konsekuensi logis dari konsep atau gagasan  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  bukan  saja  hanya desentralisasi  kewenangan  kepada  daerah  otonom  yang  melahirkan otonomi  daerah,  melainkan  lebih  dari  itu,  yakni  pengakuan  ataupun
6 Ni’matul  Huda,  2014, Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  (Perdebatan  dan  Gagasan Penyempurnaan) , FH UII Press, Yogyakarta, Hal 361.
perlindungan  terhadap  adanya  otonomi  desa  sebagai  otonomi  asli  bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda 7 .
Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  akhirnya  melahirkan  suatu produk  hukum  untuk  mengatur  secara  khusus  masyarakat  di  desa,  yaitu Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  Desa).  Lahirnya UU  Desa  memberikan  arah  baru  pada  saat  ini  dalam  menerapkan  hukum ditengah-tengah  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Indonesia  dalam lingkup  terkecil,  yaitu  Desa.Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  Desa menyatakan  bahwa:  “Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.”Hadirnya  UU  Desa  menuaiberbagai  tanggapan,  pro  maupun kontra  dan  tanggapan  optimistik  maupun  pesimis  inilah  yang  justru membuat undang-undang ini  menjadi menarik untuk dikaji  dan dianalisis lebih mendalam.

## Eksistensi Masyarakat Desa
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik  dan  pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  negara  bangsa  ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. 8
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  jauh  sebelum  masa  penjajahan  di seluruh pelosok tanah air telah terdapat satuan-satuan pemerintah asli baik kerajaan-kerajaan  atau  yang  lebih  rendah  yaitu  desa  atau  marga,  kuria,
7 Ni’matul  Huda,  2007, Pengawasan  Pusat  terhadap  Daerah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , FH UII Press, Yogyakarta, Hal 7.
8 Widjaja  HAW., OTONOMI  DESA  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat,  dan  Utuh , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 4
kota,  gampong,  nagari,  negorij,  dan  sebagainya.  Pemerintahan  asli  yang disebut desa (Jawa)  atau yang  di luar  Jawa  disebut  dusun, marga,  nagari, negorij, kota, kuria, dan sebagainya tersebut merupakan pemerintahan asli yang bercorak demokratis. 9 Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang  250 Zelfbestuuren  de  landschappen dan Volksgemeenschappen seperti Desa di Jawa, Negari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya.  Daerah-daerah  tersebut  mempunyai  susunan  asli.  Oleh karenanya,  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat  istimewa.  Sifat istimewa yang melekat ini bisa merupakan hak-hak asal-asul atau melekat pada  daerahnya.  Negara  Republik  Indonesia  menghormati  kedudukan daerah-daerah  istimewa  tersebut  dan  segala  peraturan  negara  yang mengenai  daerah-daerah  itu  akan  mengingat  hak-hak  asal-usul  daerah tersebut. 10
Soetardjo  Kartohadikoesoemo  menjelaskan  bahwa  “Desa”  ialah suatu  daerah  kesatuan  hukum  dan  bertempat  tinggal  suatu  masyarakat, serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Berdasarkan bentuk dan susunan  desa,  desa  di  Jawa  dan  Bali  adalah  laksana  “pulau  di  tengan lautan” sawah, sedangkan di luar Jawa kebanyakan desa terletak di pinggir sungai  atau  di  tengah-tengah  ladang.  Desa-desa  di  Jawa  umumnya berpenduduk  padat  dengan  beratus-ratus  rumah  di  dalamnya,  sebaliknya di  luar  Jawa  rumah-rumah  penduduknya  masih  terpencar-pencar. 11 Desa dapat dibagi atas tiga macam sifat dasar, yakni:
1) Berdasarkan  atas  “tempat  tinggal  bersama”  yang  dapat  pula dibedakan  dalam:    a)  Persekutuan  Desa  Tempat  tinggal  bersama baik yang berbentuk unit kecil dan terletak agak jauh maupun yang terletak  dekat  dengan  pusat  kediaman  kelompok  besar.  b) Persekutuan Daerah Dalam suatu daerah terdapat beberapa tempat
9 Philipus  M.  Hadjon,  et  al,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta, 2002, Hal. 111
10 A.W  Widjaja,  Pemerintahan  Desa  dan  Administrasi  Desa  menurut  UU  nomor  5  Tahun 1979 (sebuah tinjauan), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 13.
11 C.S.T  Kansil, Desa  Kita  dalam  Peraturan  Tata  Pemerintahan  Desa ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1984,  Hal. 80-81. Lihat juga  Bagus Oktafian Abrianto. "Eksistensi Peraturan Desa Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Dan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia." Yuridika 26.3
(2011): 219-246.
kediaman  dan  masing-masing  tempat  kediaman  itu  mempunyai kekuasaan-kekuasaan  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri- sendiri. c) Gabungan Desa Beberapa desa yang mempunyai daerah dan pemerintahan sendiri, bergabung menjadi satu gabungan desa.
2) Berdasarkan atas “hubungan darah”, ialah suatu daerah atau tempat yang didiami orang-orang dari satu keturunan, terdapat di Sumatera Barat,  Kalimantan  (Dayak),  Toraja,  Ternate,  Buru,  Seram,  dan  lain- lain
3) Berdasarkan  atas  “campuran”  dari  “tempat  tinggal  bersama”  dan “hubungan  darah”  yang  terdapat  di  Jambi,  Rejang  Lebong,
Lampung, Ambon, dan lain-lain. 12

## Mencermati Undang-Undang Desa 2014
Sejarah  pengaturan  tentang  desa  telahmengalami  beberapa  kali perubahan  sejakIndonesia  merdeka  sampai  dengan  sekarang,yaitu  pada masa  orde  lama  UU  No.  22  Tahun  1948tentang  Pokok  Pemerintahan Daerah, UU No.1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-PokokPemerintahan Daerah, dan UU No.  19  Tahun  1965tentang  Desa  Praja  sebagai  Bentuk  Peralihanuntuk Mempercepat  Terwujudnya  DaerahTingkat  III  di  Seluruh  Wilayah  RI. Selanjutnya  pada  masa  orde  baru  dibentuk  UU  No.  5  Tahun  1975tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerahdan  UU  No.  5  Tahun  1979  tentang PemerintahanDesa. Pada masa reformasi dibentuklah UUNo.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,  danUUNo.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.Namun, dalam  pelaksanaannya  pengaturantentang  desa  belumlah  mewadahi  apa yangmenjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakatdesa. Barulah melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa(UU  Desa) kepentingandesa secara khusus mulai diakomodasi. 13
12 C.S.T Kansil…. Ibid., Hal 82
13 Nyimas  Latifah  Letty  Azizi,  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa,  Jurnal  Pusat Penelitian  Politik-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (P2P-LIPI),  Volume  13  No.  2 Desember 2016. Hal. 195
Menarik  untuk  membahas  peraturan  hukum  yang  mengatur mengenai desa saat ini, yaitu UU Desa, bahkan sampai masuk tahun kelima kelahirannya. Secara garis besar isi dari UU Desa terdiri dari 16 bab dan 122 pasal dengan rincian: Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Kedudukan dan Jenis Desa;  Bab  III:  Penataan  Desa;  Bab  IV:  Kewenangan  Desa;  Bab  V: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Bab VI: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat  Desa;  Bab  VII:  Peraturan  Desa;  Bab  VIII:  Keuangan  Desa  dan Aset;  Bab  IX:  Pembangunan  Desa  dan  Pembangunan  Kawasan  Pedesaan; Bab X: Badan Usaha Milik Desa; Bab XI: Kerjasama Desa; Bab XII: Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; Bab XIII: Ketentuan Khusus Desa  Adat;  Bab  XIV:  Pembinaan  dan  Pengawasan;  Bab  XV:  Ketentuan Peralihan; dan Bab XVI: Ketentuan Penutup.
Ada  beberapa  argumen  dan  kondisi  yang  melatarbelakangi munculnya  UU  Desa. Pertama, berkaitan  dengan  kewenangan,  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tantang Pemerintahan  Daerah  (UU  No.  32 Tahun 2004) menentukan tata kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah  dan  desa  belum  diatur  secara  jelas.  Ketidakjelasan  dalam  tata kewenangan ini menjadikan kekaburan peran desa. Semangat desentralisasi dan  otonomi  daerah  memang  menjadi  ruh  dalam  UU  No.  32  Tahun  2004. Pemerintah  pusat  menjalankan  lima  kewenangannya,  sedang  sisanya dilimpahkan  kewenangannya  kepada  pemerintah  daerah,  sedangkan otonomi  daerah  berhenti  di  kabupaten/kota.  Akibatnya,  kabupaten/kota yang  secara  struktur  berada  di  atas  desa  menyerahkan  kewenangan kabupaten/kota  kepada  desa.  Desa  menjadi  entitas  yang  hanya menjalankan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  kabupaten/kota  seakan tidak  memiliki  otonomi  sendiri.  Otonomi  berarti  berhak  untuk  mengatur, mengelola dan menajalankan urusannya sendiri. Berdasarkan konteks desa, otonomi  desa  berarti  mengurus  sendiri  sesuai  dengan  kearifan  dan kapasitas lokal, tanpa intervensi dan tanggungjawab negara. 14
Kedua , mengenai format kelembagaan desa. Dalam UU No 32. Tahun 2004 desa tidak bisa secara otonom untuk berdiri sendiri tanpa disertai desa
14 Bagus Oktafian Abrianto, "Eksistensi Peraturan Desa….. Op., Cit.
administratif.  Selain  itu  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  awal  bahwa  desa adalah  bagian  dari  pemerintahan  kabupaten/kota  yang  kewenangannya hanya  menjalankan  kewenangan  dari  pemerintahan  kabupaten  kota. Kewenangan  yang  terbatas  ini  membuat  performa  desa  untuk  mencapai tujuan  mensejahterakan  warganya  menjadi  terhambat.  Seringkali  kita mendengar sentimen desa-kota, dari sisi kesejahteraan mereka sangat jauh dari  kota  yang  mudah  mengakses  berbagai  pelayanan  publik  yang prima. Ketiga ,  implementasi  aturan  desa  dari  UU  No.  32  Tahun  2014  desa baru dapat dijalankan setelah adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.  Hal  tersebut  terjadi  karena  keumuman  dalam  desain  UU  No.  32 Tahun  2004.  Keumuman  yang  tidak  disertai  aturan  yang  mengikuti menghambat implementasi desa dalam menjalankan fungsinya. 15
Berdasarkan  UU  Desa  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi, khususnya  di  tingkat  desa,  akan  sangat  bergantung  pada  kesiapan pemerintah  desa  dalam  menata  sistem  pemerintahannya  agar  tercipta pembangunan  yang  efektif,  efesien,  transparan,  dan  akuntabel  serta memperoleh  partisipasi  dari  masyarakat  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya.  Seiring  diberlakukannya  UU  Desa,  kedudukan  desa untuk  melaksanakan  otonomi  lebih  diperkuat.  Dengan  undang-undang tersebut  pemerintahan  desa  diberikan  ruang  yang  lebih  besar  dalam mengatur  urusan  rumah  tangganya  sendiri,  maka  dapat  kita  cermati berdasarkan  Pasal  4  UU  Desa  menentukan  bahwa,  pengaturan  desa bertujuan:
a. memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada dengan  keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  desa  dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi mewujudkan  keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan  dan  memajukan  adat,  tradisi,  dan  budaya  masyarakat desa;
15 Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
d. mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat  desa  untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk  pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f. meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa  guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa  guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan  perekonomian  masyarakat  desa  serta  mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Desa  bukan  lagi  menjadi  subsistem  dari  pemerintah  daerah  yang seolah-olah kewenangannya untuk mengatur masyarakat merupakan hasil pemberian  dari  pemerintah  di  atasnya.  Akan  tetapi  melalui  UU  Desa  ini,
Desa menjadi sebuah sistem otonomi baru yang punya
pertanggungjawaban  langsung  pada  Pemerintah  Pusat  dengan  tetap  tidak melupakan  pertanggungjawabannya  kepada  Pemerintah  Daerah.  Bisa dikatakan  kewenangan  desa  yang  tadinya  bersifat  pemberian  dari  atas  ke bawah,  saat  ini  berpeluang  untuk  menjadi  bersifat  dari  bawah  ke atas( bottom up ).
Jika  kita  mencermati  kewenangan  pengelolaan  tersebut  erat kaitannya  dengan  tujuan  dari  lahirnya  UU  Desa.  Dapat  kita  cermati terdapat  asas  yang  menjadi  “nafas”dalam  undang-undang  tersebut,  yaitu asas  rekognisi  dan  asas  subsidiaritas.  Asas  rekognisi  yaitu  pemerintah mengakui  kesatuan  masyarakat  hukum  bernama  desa  atas  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak  tradisional.  Maka  desa  bukan  lagi menjadi  subordinat  dari  kabupaten/kota,  melainkan  organisasi pemerintahan  berbasis  masyarakat  yang  berhubungan  langsung  dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai kesatuan masyarakat hukum.
Selanjutnya  asas  subsidiaritas  menegaskan  yaitu  negara menyerahkan  kewenangan  lokal  berskala  desa  menjadi  kewenangan  desa. Azas  ini  mengakui  otonomi  desa.  Desa  berdiri  otonom,  sama  dengan
kabupaten/kota karena ada sejumlah kewenangan yang menjadi hak desa tanpa  melalui  proses  pelimpahan  dari  atas  untuk  menentukan  arah pembangunannya.  Maka  dengan  demikian  desa  dapat  melaksanakan kebijakan-kebijakan  tanpa  harus  menunggu  arahan  dari  pemerintahan  di atasnya.  Desa  dapat  menggali  apa  saja  yang  menjadi  kebutuhan  paling penting dan utama bagi masyarakatnya. Sehingga desa dapat mewujudkan apa  yang  menjadi  tujuan  utama  lahirnya  UU  Desa  ini,  yaitu  terwujudnya desa yang berdaya dan mandiri.
Aturan tentang desa yang juga menarik dan menjadi “jantung” dari UU  Desa  adalah  Dana  Desa.  Besarnya  alokasi  dana  APBN  yang  akan mengalir  ke  desa  juga  turut  andil  dalam  meningkatkan  dinamisasi kehidupan  masyarakat  desa.  Berdasarkan  Pasal  72  ayat  (4)  UU  Desa disebutkan, paling sedikit  10% dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  akan  mengalir  ke  desa. Berdasarkan simulasi anggaran, maka setiap desa rata-rata akan menerima Rp  1,44  Milyar  per  tahunnya. 16 Selain  itu  desa  juga  berhak  mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga serta dalam pengelolaannya desa juga memiliki pendapatan asli sendiri.
Hal  demikian  menjadikan  desa  saat  ini  punya  posisi  tawar  yang tinggi terkait besarnya alokasi dana desa dan mulai terpusatnya perhatian pemerintah terhadap desa. Selain menjadi angin segar bagi desa, besarnya anggaran  untuk  desa  ini  juga  dapat  menjadi  bumerang  yang  malah merugikan  desa.  Desa  yang  belum  siap  untuk  mengelola  dana  desa  yang besar tersebut tentu akan terbebani dalam pengelolaannya. Di sisi lain, ada beberapa  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dari  perencanaan pembangunan  desa.  Dengan  adanya  aliran  dana  sedemikian  besar,  sudah dipastikan  desa  akan  menjadi  sasaran  menarik  bagi  banyak  kelompok kepentingan, baik dari internal maupun eksternal desa itu sendiri.
16 Mohd  Rasyid,  Aplikasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Dalam  Mweujudkan  Kesejahteraan Masyarakat  Desa, Yudisia:  Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan  Hukum  Islam, Vol.  2  No.  2 Desember 2015,Hal . 360-39 0
Berdasarkan  hal  tersebut  sejak  tahun  2015,  pemerintah  mulai memberikandana  desa  kepada  desa  yang  bersumber  dari  APBNyang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota.  Desa  mempunyai  hak  untuk mengelolakewenangan  dan  pendanaannya.Namun,  sebagaibagian  dari NKRI  (Negara  Kesatuan  RepublikIndonesia)  pemerintah  desa  perlu mendapatsupervisi  dari  tingkatan  pemerintah  di  atasnya.  Halini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah dana desa yang akan diberikan ke desa akan semakinbesar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM(Sumber Daya  Manusia)  dalam  pengelolaankeuangan  desa  masih  belum  cukup memadai.Selain  itu,  keterlibatan  masyarakat  untukmerencanakan  dan mengawasi penggunaandana desa masih dirasakan minimal.
Dengandemikian,  ini  menjadi  tugas  dan  catatan  pentingtidak  hanya  bagi pemerintah  pusat,  tetapi  jugabagi  pemerintah  kabupaten/kota  dan pemerintahdesa serta masyarakat untuk membangun desasecara kolektif.

## Penguatan Kapasitas dan Pengetahuan Hukum Masyarakat Desa
Berdasarkan amanah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  menentukan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.Negara  Indonesia  adalah  negara  berdasar  atas hukum,  tidak  berdasar  atas  kekuasaan  dan  pemerintahan  berdasarkan konstitusi  bukan  absolutisme. 17 Asas  negara  hukum,  berarti  dalam penyelenggaraan  negara,  tindakan-tindakan  penguasaannya  harus didasarkan  hukum,  bukan  didasarkan  kekuasaan  atau  kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan dari  tindakan  sewenang-wenang. 18 Dalam  konsep  negara  hukum, berlakunya  asas  kepastian  hukum  maka  asas  ini  menjamin  kepastian hukum yang mengikat melalui suatu aturan yaitu, seperti undang-undang.
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  Satjipto  Rahardjo  berpendapat, pembangunan hukum harus memiliki makna ganda. Pertama , sebagai suatu
17 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum  Progresif (Jakarta:  Penerbit  Kompas,  2006), halaman 240
18 RidwanJuniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012),halaman 25
usaha  untuk  memperbaharui  hukum  positif  itu  sendiri,  sehingga  sesuai dengan  kebutuhan  untuk  melayani  masyarakat  pada  tingkat perkembangannya yang mutakhir. Kedua , sebagai usaha untuk
memfungsionalkan  hukum  dalam  masa  pembangunan,  yaitu  dengan  cara turut  mengadakan  perubahan-perubahan  sosial  sebagaimana  dibutuhkan oleh  masyarakat  yang  sedang  membangun. 19 Hal  ini  bertujuan  bahwa, hukum  adalah  suatu  institusi  yang  bertujuan  mengantarkan  manusia kepada  kehidupan  yang  adil,  sejahtera,  dan  membuat  manusia bahagia. 20 Pembaharuan  hukum  pemerintahan  daerah  dengan  diaturnya desa  melalui  undang-undang  tersendiri  berimplikasi  bahwa  masyarakat desa/adat yang terbiasa hidup dengan norma/kebiasaan tesendiri saat ini telah  disentuh  oleh  hukum  (undang-undang)  secara  langsung  melalui UU Desa.
Sejak berlakunya UU Desa pemerintah berharap dapat terwujudnya desa berdaya dan mandiri. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit desa yang masih dihadapi dengan beragam permasalahan yang timbul berkaitan dengan  undang-undang  tersebut.  Pokok  permasalahannya  terdapat  pada pemahaman bagaimana memahami prinsip dasar undang-undang tersebut, yaitu  asas  rekognisi  dan  asas  subsidiaritas.  Kedua  asas  tersebut  menjadi prinsip  dalam  merencanakan  atau  menerapkan  kebijakan  maupun keputusan  yang  akan  diambil.  Selain  itu  pengelolaan  dana  desa  juga menjadi  sangat  riskan  untuk  dilakukan,  sebab  ini  berkaitan  dengan keuangan negara,  yang  jika  kelirudalam  pelaksanaannya  berpotensi  dapat menyebabkan permasalahan hukum.
Mengenai asas rekognisi dan subsidiaritas, penjabaran asas tersebut ditegaskan pada Pasal 23 UU Desa yang menyatakan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut  dengan  nama  lain  yang  dibantu  oleh  perangkat  Desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain.  Adapun  kewenangan  Desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  pelaksanaan
19 Satjipto  Rahardjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial (Yogyakarta:  Genta  Publishing,  2009), halaman 203
20 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 2
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan ada istiadat  Desa.  Pasal  67  UU  Desa  menegaskan,  Desa  berhak  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan  nilai  sosial  budaya  masyarakat  Desa;  menetapkan  dan  mengelola kelembagaan  Desa;  dan  mendapatkan  sumber  pendapatan.  Sementara masyarakat  Desa  berhak  meminta  dan  mendapatkan  informasi  dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,  pelaksanaan  Pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa;  serta  memperoleh  pelayanan  yang sama dan adil.
Dari  aspek  kewenangan,  terdapat  tambahan  kewenangan  Desa selain kewenangan yang didasarkan pada hak asal usul sebagaimana diakui dan  dihormati  negara.  Tampak  bahwa  asas  subsidiaritas  yang  melandasi UU Desa memberikan keleluasaan dalam penetapan  kewenangan berskala lokal  dan  pengambilan  keputusan  secara  lokal  untuk  kepentingan masyarakat  desa.  Konsekuensi  dari  pertambahan  kewenangan  tersebut memungkinkan  desa  dapat  mengembangkan  otonomi  yang  dimiliki  bagi kepentingan masyarakat setempat. Implikasinya, desa dapat menggunakan sumber  keuangan  yang  berasal  dari  negara  dan  pemerintah  daerah  untuk mengembangkan  semua  kewenangan  yang  telah  ada,  yang  baru  muncul, dan sejumlah kewenangan lain yang mungkin merupakan penugasan dari supradesa. 21
Selanjutnya,  terhadap  potensi  permasalahan  hukum  yang  dapat membebani masyarakat desa berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Berdasarkan  data  dari  tahun  2015-2018  yang  dikeluarkan  oleh  Indonesian Coruption Watch (ICW), hasil pemantauan ICW sejak 2015 hingga semester pertama 2018, kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun.Tercatat  sedikitnya  sudah  ada  181  kasus  korupsi  Dana  Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian Rp 40,6 miliar. Sebanyak
21 Sutrisno  Purwohadi  Mulyono,  "Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Pasca Pemberlakuan  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa." Masalah-Masalah  Hukum 43.3 (2014): 438-444.
181 kasus tersebut terdiri atas 17 kasus pada 2015, 41 kasus pada 2016, serta mengalami peningkatan tajam dengan 96 kasus pada 2017.Sementara pada semester  pertama  tahun  2018,  terdapat  27  kasus  di  desa  yang  semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. 22
Kemudian ICW melanjutkan, dari segi pelaku, Kepala Desa menjadi aktor  korupsi  terbanyak  di  desa.  Pada  2015,  15  kepala  desa  menjadi tersangka.  Pada  2016  jumlahnya  meningkat  menjadi  32  kepala  desa.  Pada 2017, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang yang tersangkut  kasus  korupsi.  Pada  semester  I  tahun  2018,  29  Kepala  Desa menjadi  tersangka.  Total  hingga  saat  ini  sedikitnya  ada  141  orang  Kepala Desa tersangkut kasus korupsi Dana Desaterdapat peningkatan kasus yang mencapai dua kali lipat. Tahun 2015 terdapat 17 kasus lalu meningkat pada tahun  2016  menjadi  41  kasus  dan  pada  tahun  2017  meningkat  kembali menjadi 96 kasus, sehingga total sepanjang tiga tahun tersebut terdapat 154 kasus. 23 Di Provinsi Lampung sendiri tidak terlepas dengan hal yang seperti ini. Pada 2018 bulan Februari ada empat kasus dugaan korupsi yang sedang diusut di Lampung Selatan, pada bulan April di Lampung Utara kepolisian menahan  oknum  aparatur  desa  terkait  dugaan  kasus  korupsi  dana  desa serta awal Juli 2018 di Lampung Selatan kepolisian menahan oknum Kepala Desa terkait dugaan penyelewengan dana desa. 24
Kondisi yang memprihatinkan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,  selain  penindakan  secara  represif  tindakan  preventif  juga  diperlukan agar tindakan penyelewengan dana desa tidak terulang kembali. Tindakan pencegahan  yang  bisa  dilakukan  adalah  peningkatan  pengawasan  yang dilakukan aparat terhadap pengelolaan dana desa, namun demikian aparat juga  tidak  boleh  “main  mata”  apabila  terjadi  kasus  korupsi  dana  desa. Masyarakat  juga  diberikan  peran  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pengelolaan  dana  desa,  sehingga  pengawasan  dan  kontrol  terhadap  hal tersebut dapat lebih berjalan efektif dan transparan.
22 https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebut-jumlah-kasus-korupsi-dana-desa- meningkat-setiap-tahun/full&view=ok diakses pada tanggal 1 maret 2019
23 https://news.detik.com/berita/d-4314588/icw-temukan-181-kasus-korupsi-dana-desa-jk- itu-sangat-kecil diakses pada tanggal 1 Maret 2019
24 http://www.lampost.co/berita-4-kades-di-lamsel-tersandung-kasus-korupsi-dana-desa.html diakses pada tanggal 1 Maret 2019
Lahirnya  UU  Desa  juga  menimbulkan  beragam  cara  dalam implementasinya.  Sejatinya  urusan  desa  menjadi  urusan  yang  dikerjakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, namun dalam pengelolaannya ternyata Kementerian Desa dan PDT hanya mengurusi  mengenai  hal  ihwal  pembangunan  saja,  sedangkan  mengenai pemerintahan  di  desa  diatur  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri. Pengelolaan  di  desa  terbelah  untuk  urusan  pemerintahan  dan  dipisahkan dari  pembangunan.  Kemudian  mengenai  dana  desa,  pengaturan pengelolaan  dana  desa  saat  ini  mengacu  pada  peraturan-peraturan  dari Kementerian  Keuangan.  Secara  khusus,  pemerintah  daerah  juga  memiliki peran dengan menerbitkan Peraturan Daerah berkaitan dengan desa.
Kondisi  tersebutmenimbulkan  beragam  aturan-aturan  yang mengatur  terhadap  desa,  seperti Peraturan  Pemerintah, Peraturan  Menteri (Permen  Desa,  Permendagri,  Permenkeu),  Peraturan  Daerah,  dan  juga aturan pengawasan pengelolaan desa (aparat penegak hukum, inspektorat, satgas  desa,  BPK).  Selain  itu  UU  Desa  menempatkan  status  desa  sebagai badan  hukum  yang  tersendiri  yang  terkait  dengan  pemerintahan  negara. Pemerintahan  Desa  berwenang  menetapkan  Peraturan  Desa  sebagai  salah satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  resmi  dengan  persetujuan bersama  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD).  Namun,  peraturan  Desa  ini cenderung  bersifat  sangat  teknis  karena  biasanya  sifatnya  hanya menjabarkanketentuan peraturan-undangan yang lebih tinggi. 25
Beragam  peraturan-peraturan  tersebut  tentunya  harus  bisa dipahami  oleh  desa.  Masyarakat  desa  khususnya  para  aparatur pemerintahan  desa  wajib  untuk  mengetahui  peraturan-peraturan  tentang desa tersebut. Kekeliruan dalam menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan  salah  satu  peraturan-peraturan  tersebut,  selain  bisa  menyebabkan maladministrasi,  gagalnya  program  pemerintahan  di  desa,  juga  bisa menyebabkan  masyarakat/aparatur  desa  terkena  permasalahan  hukum. Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  cita  pembangunan  hukum  tersebut.Maka, penguatan  kapasitas  dan  pengetahuan  hukum  masyarakat  desa  dirasa
25 Sadu  Wasistiono,  2012.  “Telaah  Kritis  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta, hlm.28.
sangat  diperlukan,  selain  untuk  memahami  secara  umum  UU  Desa  juga untuk mengerti dalam penerapannya secara khusus berdasarkan peraturan- peraturan turunannya tersebut.
Salah  satu  aspek  yang  sangat  fundamental  dalam  pelaksanaan otonomi  daerah  saat  ini  adalah  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Upaya tersebut  selain  melalui  pembangunan  secara  fisik  juga  melalui pembangunan  manusianya,  salah  satu  upayanya  adalah  penguatan kapasitas  dan  pengetahuan  hukum  masyarakat  desa.  Penguatan  kapasitas dan  pengetahuan  hukum  masyarakat  desa  menjadi  kewajiban  pemerintah untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  sejalan  dengan  agenda  Nawa  Cita  yang dijabarkan melalui Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2018, yaitu “ membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam  negara  kesatuan” 26 Penguatan  kapasitas  dan  pengetahuan  hukum dapat  melalui  kegiatan  sosialisasi  hukum  ( law  socialization )  dan  kesadaran hukummelalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa. Selain itu desa memiliki  pendamping,  peran  pendamping  tentunya  juga  harus diperhatikan,  dalam  konteks  ini  pendamping  harus  juga  memiliki pengetahuan hukum yang memadai untuk melaksanakan tugasnya kepada desa.
Menurut Jimly Asshidiqqie sosialisasi atau pemasyarakatan hukum ( law  socialization )  yang  cenderung  diabaikan  dan  dianggap  tidak  penting selama ini. Padahal, inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari  hak  dan  kewajibannya  secara  hukum,  maka  hukum  apapun yang  dibuat  tidak  akan  efektif,  tidak  akan  tegak,  dan  tidak  akan  ditaati dengan  sungguh-sungguh.Oleh  karena  itu,  memahami  hukum  secara komprehensif  sebagai  suatu  sistem  yang  terintegrasi  menjadi  sangat penting  untuk  dilakukan.  Strategi  pembangunan  hukum  ataupun pembangunan  nasional  untuk  mewujudkan  gagasan  negara  hukum ( Rechtsstaat atau The  Rule  of  Law )  juga  tidak  boleh  terjebak  hanya berorientasi  membuat  hukum  saja,  ataupun  hanya  dengan  melihat  salah
26 http://ksp.go.id/membangun-desa-implementasi-nyata-nawacita/  diakses  pada  tanggal  2 Maret  2019  lihat  juga  Pokja  Penyusunan  DPHN  2018, Dokumen  Pembangunan  Hukum Nasional Tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, (2018) Hal. 179-180
satu  elemen  atau  aspek  saja  dari  keseluruhan  sistem  hukum  tersebut  di atas 27 .
Selanjutnya  berkaitan  dengan  kesadaran  hukum,  menurut  Satjipto Rahardjo 28 persepsi  tentang  kesadaran  hukum  masyarakat,  disamping bisadilihat  dari  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap  hukum,  juga  dari  sikap kritisterhadap  hukum  dan  pelaksanaannya.Sikap  kritis  terhadap  hukum dan  pelaksanaannyaini  belum  terlihat  kuat  di  masyarakat,  karena pemahaman masyarakatsendiri tentang hukum masih sangat
lemah.Padahal  peran  masyarakatsangat  penting  dalam  menimbulkan kondisi  adil  dan  makmur.  Dalam  hal  ini,John  Rawl  menyatakan  bahwa semua  sistem  hukum  akan  gagal  bila  tidakdisemangati  oleh  suatu  sikap moral pribadi yang sejati ( justice as farness )di masyarakat.Pengetahuan dan kesadaran  hukum  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  aparatur  desa  saja, namun  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  di  desa  perlu dilakukan  termasuk  dalam  hal  pengetahuan  dan  kesadaran  hukum tersebut.
Achmad M. Ramli memaparkan bagaimana membangun kesadaran hukum  melalui  upaya  pembudayaan  dan  kecerdasan  hukum  masyarakat, yakni:
1) Upaya  pembudayaan  hukum  harus  dilakukan  dengan  metode  yang tepat  dan  efektif,  dengan  memanfaatkan  berbagai  media  dan infrastruktur  serta  lembaga-lembaga  yang  hidup  dan  tumbuh  di masyarakat.
2) Sosialisasi  berbagai  materi  hukum,  perlu  terus  diupayakan  agar  setiap perkembangan  terbaru  mengenai  perundang-undangan  diketahui  dan dipahami  oleh  masyarakat.  Dengan  demikian,  ketersediaan  dan kemudahan  akses  terhadap  informasi  materi  hukum  secara  mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat.
3) Budaya  Hukum  Masyarakat  harus  dibangun  pararel  dengan peningkatan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum  dan  birokrasi.
27 Jimly Assidiqqie, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007- 2012”. Bandung, 19 Januari 2008. Hal 3,
28 Satjipto Rahardjo. 1996. “Sekitar Masalah Kasasi” dalam Suara Karya 31 Januari.
Karena  profesionalisme  ini  akan  sangat  berpengaruh  terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.
4) Perlu  dilakukan  pola  dan  program  pembudayaan  hukum  secara terpadu,  terencana  dan  didasarkan  kepada  fakta-fakta  permasalahan hukum  yang  terjadi.  Dengan  demikian,  keberadaan  tenaga  fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan.
5) Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan. 29
Dengan  demikian  upaya-upaya  tersebut  dapat  menjadi  jalan  bagi penguatan  kapasitas  dan  pengetahuan  hukum  masyarakat  desa  yang bertujuan agar desa bisa memahami aturan-aturan hukum mengenai desa, tujuannya  sebagai  upaya  pencegahan  agar  tidak  terjadi  lagi  tindakan penyelewengan  di  desa.  Selain  itu  hal  ini  juga  merupakan  upaya perlindungan  hukum  kepada  aparatur  pemerintahan  desa  terhadap tindakan  oknum-oknum  yang  berupaya  mencari  keuntungan  (memeras, menipu,  dan  sebagainya)  di  desa.  Masyarakat  atau  aparatur  desa  yang mengerti  mengenai  hukum yang berlaku tentunya akan lebih percaya diri dalam menghadapi hal seperti itu, juga mengerti kebijakan/program yang tepat  untuk  mensejahterakan  kehidupan  masyarakat  di  desanya.  Maka fungsi  hukum  sebagai  alat  perubahan  atau  rekayasa  sosial  yaitu mewujudkan  masyarakat  sejahtera  khususnya  desa  berdaya  dan  mandiri dalam masa pembangunan sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat akan tercapai.

## Simpulan
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3) menyatakan  bahwa  negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Sehingga dalam hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia di dasarkan atas  hukum.Melihat  keadaan  empiris  negara  kita,  secara  historis  terdapat desa  yang  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  dan
29 Frankiano  B.  Randang,  Membangun  Hukum  Nasional  Yang  Demokratis  Dan  Cerdas Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Servanda, Volume 3, No. 5, Januari 2009, Hal. 9-10
pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok  sosial  sejenis  desa  atau  masyarakat  adat  dan  lain  sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan negara. Berdasarkan hal tersebut  pemerintah  akhirnya  melahirkan  suatu  produk  hukum  untuk mengatur secara khusus masyarakat di desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).Desa bukan lagi  menjadi  subsistem dari pemerintah daerah yang seolah-olah kewenangannya untuk mengatur masyarakat merupakan hasil pemberian dari pemerintah di atasnya. Akan tetapi melalui UU Desa ini, Desa menjadi sebuah sistem otonomi baru yang punya  pertanggungjawaban  langsung  pada  Pemerintah  Pusat.  Namun dengan  lahirnya  undang-undang  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai desa,  menimbulkan  potensi  permasalahan  hukum  yang  dapat  membebani masyarakat  desa  berhubungan  dengan  pengelolaan  dana  desa.Maka diperlukan  penguatan  kapasitas  dan  pengetahuan  hukum  masyarakat desa.Penguatan kapasitas dan pengetahuan hukum dapat melalui kegiatan sosialisasi hukum ( law socialization ) dan kesadaran hukummelalui pelatihan- pelatihan kepada masyarakat desa.

## Daftar Pustaka
Assidiqqie,  Jimly,  Bahan  Orasi  Hukum  pada  acara  “Pelantikan  DPP  IPHI Masa Bakti 2007-2012”. Bandung, 19 Januari 2008.
Abrianto,  Bagus  Oktafian.  "Eksistensi  Peraturan  Desa  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." Yuridika 26.3 (2011)
Adi,  Rianto, Sosiologi  Hukum:  Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis .  Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
Huda,  Ni’matul,  2014, Perkembangan  Hukum  Tata  Negara  (Perdebatan  dan Gagasan Penyempurnaan) , FH UII Press, Yogyakarta.
_____________,  2007, Pengawasan  Pusat  terhadap  Daerah  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , FH UII Press, Yogyakarta.
HAW., Widjaja, OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang  Asli, Bulat, dan Utuh , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
_____________, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU nomor 5
Tahun 1979 (sebuah tinjauan ), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
Hadjon,  Philipus  M.,  et  al,  Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
https://bisnis.tempo.co/read/1148089/icw-sebut-jumlah-kasus-korupsi- dana-desa-meningkat-setiap-tahun/full&view=ok  diakses  pada tanggal 1 maret 2019
https://news.detik.com/berita/d-4314588/icw-temukan-181-kasus- korupsi-dana-desa-jk-itu-sangat-kecil  diakses  pada  tanggal  1  Maret 2019
http://www.lampost.co/berita-4-kades-di-lamsel-tersandung-kasus- korupsi-dana-desa.html diakses pada tanggal 1 Maret 2019
http://ksp.go.id/membangun-desa-implementasi-nyata-nawacita/diakses pada tanggal 2 Maret 2019 lihat juga
Juniarso,  Ridwandan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (Bandung: Penerbit Nuansa, 2012
Kansil,  C.S.T., Desa  Kita  dalam  Peraturan  Tata  Pemerintahan  Desa ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
Letty  Azizi,  Nyimas  Latifah,  Otonomi  Desa  dan  Efektivitas  Dana  Desa,
Jurnal  Pusat  Penelitian  Politik-Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Volume 13 No. 2 Desember 2016.
Mukhtar,  Desvi  Yanti,  "Gambaran  Persepsi  Masyarakat  Kota  Medan Terhadap  Pendidikan  Inklusi  Studi  Terhadap  Beberapa  Kecamatan di Kota Medan." (2013).
Mulyono,  Sutrisno  Purwohadi,  "Sinergitas  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Pasca  Pemberlakuan  UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa." Masalah-Masalah Hukum 43.3 (2014)
Nuryanto,  M.R.B.,  "Studi  tentang  solidaritas  sosial  di  desa  Modang kecamatan Kuaro kabupaten Paser (kasus kelompok buruh bongkar muatan)." Jurnal Sosiatri 2.3 (2014).
Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Prodi, K.P.I., "Program Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Di Desa Kalapa Genep  Kecamatan  Cikalong  Kabupaten  Tasikmalaya." Media Islamica: Jurnal Pengabdian Masyarakat 3.1 (2019).
Prasetyo, Teguh, "Membangun Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila." Jurnal Hukum dan Peradilan (2014)
Pokja  Penyusunan  DPHN  2018, Dokumen  Pembangunan  Hukum  Nasional Tahun  2018, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian Hukum dan HAM, (2018)
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
______________, Hukum dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
______________, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006)
______________,  Hukum  Progresif:  Suatu  Sintesa  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
______________,  1996.“Sekitar  Masalah  Kasasi”  dalam Suara  Karya 31 Januari.
Rasyid,  Mohd,  Aplikasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014  Dalam  Mweujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 2 No. 2 Desember 2015.
Randang,  Frankiano  B.,  Membangun  Hukum  Nasional  Yang  Demokratis Dan Cerdas Hukum, Jurnal Ilmiah Hukum Servanda, Volume 3, No. 5, Januari 2009
Raharjo,  Agus,  "Fenomena  Chaos  dalam  Kehidupan  Hukum Indonesia." Jurnal  Syiar  Madani 9.2  (2007).Hal  144.  Dwi  Astuti, "Kajian  Tentang  Pembentukan  Hukum  Sinergi  dengan  Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan." Wacana 9.2 (2012).
Wasistiono,  Sadu,  2012.  “Telaah  Kritis  Terhadap  Rancangan  Undang- Undang Desa”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38, Jakarta