## PENEGAKAN HUKUM DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER III- 16 MAKASSAR TERHADAP PELANGGARAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Andi Fatikasari R 1 , Rahman Syamsuddin 2 , Rahma Amir 3
123 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email : andifatikasari06@gmail.com

## Abstrak
Pokok permasalahan di skripsi ini adalah Penegakan Hukum Di Lingkungan Peradilan III-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam. 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara fidusia dilingkungan peradilan  Militer III-16 Makassar, serta sanksi yang dijatuhkan,  2)  Bagaimana  pandangan  hukum  islam  terhadap  penyalahgunaan  fidusia,  yang terjadi  di  Lingkungan  Militer.  Hasil  penelitian dari  skripsi  ini  adalah,  tindak  pidana  fidusia termuat dalam  Undang-Undang  Fidusia  dimana fidusia  merupakan orang  perseorangan  atau badan hukum pemilik subjek jaminan Fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5),dan Fidusia adalah orang perseorangan/ badan hukum yang piutangnya dijamin oleh Fidusia (pasal 1 ayat 6 UUF). Tindak Pidana  Fidusia  termuat  dalam  Undang-Undang  Fidusia  dimana  fidusia  merupakan  orang perseorangan  atau  badan  hukum  pemilik  subjek  jaminan  fidusia  (UUF  Pasal  1  ayat  5),  dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat 6 UUF). Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti  barang  berwujud,    terdaftar,  tidak  terdaftar,    bergerak,  real  estat,  dan  tidak  dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia.
Kata Kunci: Fidusia, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Hukum Islam.

## Abstract
The  main  problem  in  this  thesis  is  Law  Enforcement  in  the  Makassar  III-16  Judicial Environment  Against  Fiduciary  Violations  in  the  Perspective  of  Islamic  Law.  1) How  is  the process  of  resolving  fiduciary  cases  at  the  Military  Court  III-16  Makassar,  as  well  as  the sanctions imposed, 2) What is the view of Islamic law regarding fiduciary abuse that occurs in the Military Environment. The research results of this thesis are, fiduciary crimes are contained in the Fiduciary Law where the fiduciary is an individual or legal entity that owns the subject of the Fiduciary guarantee (Article 1 paragraph 5), and Fiduciary is an individual/legal entity whose receivables are guaranteed by the Fiduciary (Article 1 paragraph 5). 6 UUF). Fiduciary crimes are contained in the Fiduciary Law where the fiduciary is an individual or legal entity that  has  a  fiduciary  guarantee  subject  (UUF  Article  1  paragraph  5),  and  a  fiduciary  is  an individual/legal entity whose receivables are guaranteed by a fiduciary (Article 1 paragraph 6 UUF) . The subject of a fiduciary guarantee is everything that can be owned and transferred, such  as  tangible  goods,  registered,  unregistered,  movable,  real  estate,  and  cannot  be mortgaged  with  mortgage  rights  or  goods  that  have  become  fiduciary  guarantees  must  be transferred and replaced by the fiduciary holder. giver.
Keywords: Fiduciary, Military Court III-16 Makassar, Islamic Law.
Penegakan  Hukum  Dilingkungan  Peradilan  Militer  Iii-16  Makassar  Terhadap  Pelanggaran  Fidusia  Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir

## A. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ada hak yang diberikan hukum untuk pihak yang merasa  dirugikan  untuk  mendapatkan  hak  yang  telah  dilanggar  oleh  pihak  lawan. Termasuk hukum perdata yang mengatur urusan orang-perorangan seperti hutang piutang, permasalah  tanah  dan  sebagainya.  Hukum  perdata  itu  sendiri  ialah  kesemuanya  kaidah hukum  yang  menentukan  dan  mengatur  hak-hak  dan  kewajiban  perdata.1  Beberapa sengketa biasanya terjadi sebuah permasalahan contohnya tidak diberikannya hak pihak yang ‘menang’. 1
Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  nasional  adalah  upaya mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Dalam  rangka  melanjutkan  pembangunan  berkelanjutan,  para  pelaku pembangunan di pemerintahan dan masyarakat, baik individu maupun dunia usaha, perlu dilibatkan. Hukum membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dengan meningkatnya kegiatan  pembangunan,  kebutuhan  pembiayaan  terutama  ditutupi  oleh  pinjaman  dan kredit.
Menurut  DY  Witanto,  lembaga  keuangan  baik  bank  maupun  non  bank  memiliki  peran strategis dalam arus transaksi bisnis di dunia modern saat ini. Saat ini hampir tidak ada kegiatan  usaha  yang  tidak  membutuhkan  jasa  keuangan  dan  perbankan  karena  sistem transaksinya berjalan lambat. Peralihan dari sistem transaksi manual ke sistem transaksi digital  dengan  menggunakan  perangkat  elektronik  dan  koneksi  jaringan  internet  dipicu oleh  beberapa  hal,  antara  lain  karena  sistem  transaksi  digital  menawarkan  kemudahan, kecepatan dan kepraktisan yang lebih, karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa ruang dan waktu. 2
Lembaga penjaminan diperlukan untuk penjaminan dengan pinjaman antara kreditur dan
1 Kultsum,  Ummu,  and  Erlina  Erlina.  "Tinjauan  Hukum  Sita  Jaminan  Dalam  Perkara  Perdata  Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." Alauddin Law Development Journal 3.3 (2021): 461-468. Hal. 461
2 D.Y Witanto, Hukum jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume (Bandung: CV, Mandar Maju,2015), hal 1.
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
debitur.  Salah  satu  lembaga  penjaminan  yang  digunakan  adalah  lembaga  penjaminan amanah. Sejak zaman penjajahan Belanda, jaminan fidusia di Indonesia telah dijadikan jaminan, yang timbul dari tuntutan hukum. Bentuk jaminan ini sering digunakan dalam transaksi  kredit  dan  kredit  karena  proses  penagihannya  sederhana,  mudah  dan  cepat, meskipun  dalam  beberapa  kasus  tidak  menjamin  kepastian  hukum.  Wali  pailit  telah melihat perkembangan penting dalam prosesnya, misalnya antara para pihak.
Fidusia  ini  sendiri  adalah  istilah  lama  yang  dikenal  dalam  bahasa  Indonesia.  Menurut Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  hal  ini  juga  disebut sebagai  pengalihan  hak  milli-trust  dari  debitur  kepada  kreditur. 3 Pengalihan  hak  milik dalam  perwalian  umumnya  disebut  sebagai  pengalihan  Constitutum  Possesorium (pengalihan  dengan  kelanjutan  aturan).  Konstruksi  Trust  adalah  penyerahan  hak kepemilikan  atas  barang  tersebut  di  Debitut  ( Constitutum  Possesorium )  dengan  syarat kreditur harus mengembalikan hak kepemilikan barang tersebut kepada debitur pada saat hutangnya dilunasi. 4
Apa yang harus dilakukan wali amanat (kreditor) sehubungan dengan jaminan ini? Ketika wali  amanat  (debitur)  melalaikan  kewajibannya  atau  pelanggarannya  berupa  kelalaian. Wali Amanat (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pembayaran klaim siap untuk diambil, sehingga dalam hal ini penerima jaminan (obligee) dapat melaksanakan amanat jaminan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 29 ayat (1) (a) Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang jaminan amanah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
Otoritas keamanan regulasi dikenal dalam komunitas hukum Romawi dan diberlakukan. Ada dua jenis asuransi perwalian, yaitu asuransi perwalian dengan kreditor dan asuransi perwalian dengan Amico. Keduanya merupakan hasil kesepakatan yang disebut factum fiduciae, yang kemudian dilanjutkan dengan pengalihan hak atau in iure cessio . 5
Dalam Hukum Islam jaminan dikenal dikenal dengan istilah Ar-Rahn (barang jaminan). Ar- Rahn ditangan Al-Mutahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang
3 H. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia (Jakarta : percetakanpenebar Swadaya,2009), hal 48.
4 MunirFuady, Jaminan Fidusia Revisi Kedua (Jakarta :Citra Aditya Bakti,2003), hal 10
5 JatmikoWinarn,2015. “Perlindungan Hukum bagi kreditur pada perjanjian Fidusia ”, Jurnal Independent . No.3, Vol.7 hal.45
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
Ar rahin (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak.
Salah  satu  jaminan  kebendaan  yang  dapat  dijaminkan  dalam  perjanjian  utang  piutang adalah  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi: “ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda  bergerak,  baik  yang  berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  beserta  benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah,yang  tetap  berada  dalam penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  utang  tertentu,yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor lainnya (kreditur preferen)”. 6

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan  tentang  Pelanngaran  fidusia  dalam  perspektif  hukum  islam  di  lingkungan Pengadilan  Militer  III-16  Makassar.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Militer  III-16  Makassar.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis sosiologis. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta sumber data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan Fidusia.

## C. Hasil dan Pembahasan
6 Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hal 140.
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
1. Penyelesaian Hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar
Proses  penyelesaian  perkara  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum.  Penegakan identik  dengan  menegakkan  keadilan,  yang  merupakan  cita-cita  hukum.  Penegakan hukum  menurut  Teguh  Prasetyo,  dapat  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  Pertama yaitu:  tahap  penegakan  hukum  in  abstacto  oleh  bada  pembuat  undang-undang,  kedua: Tahap aplikatif atau yudikatif, ketiga: tahap eksekusi. 7
Proses  penyelesaian  perkara  pidana  militer  terhadap  anggota  militer  yang  terbukti melakukan  pelanggaran  jaminan  fidusia  adalah  wewenang  dari  peradilan  militer  serta tahapannya  berupa  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Polisi  Militer  atas  perintah  dari atasan yang berhak menghukum kemudian berkas penyelidikan diberikan kepada Oditur militer untuk dipelajari, maka oditur militer membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan militer. Setelah peradilan merasa cukup dengan berkas dari oditur militer, maka  peradilan  militer  akan  mengadili  anggota  militer  yang  didakwakan  melakukan pelanggaran  fidusia.  Penyelesaian  perkara  yang  terjadi  dalam  lingkungan  TNI  hamper sama  dengan  penyelesaian  perkara  pidana  umum,  tetapi  yang  membedakannya  adalah para aparatur yang berwenang dan tahapan-tahapannya.
Tingkat tahapan tersebut meliputi :
1. Tahap Penyidikan;
2. Tahap Penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di Persidangan.
4. Tahap Putusan.
Dalam hal penegakan hukum perkara pelanggaran fidusia maka proses yang dilalui sama dengan  penegakan  hukum  pidana  lainnya  yang  terdakwanya  adalah  anggota  militer. Artinya  tetap  diproses  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dilingkungan  militer  dan disidangkan  di  pengadilan  militer  selaku  pengadilan  tingkat  pertama  di  lingkungan militer. Dasar hukum dari Pengadilan Militer ini terdapat dalam Undang-undang Darurat
7 Inawati, Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi  Alwi. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Perkara LGBT di Lingkungan Peradilan Militer III-16 Makassar." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3.1 (2021): 76-90. Hal. 79.
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
No.  16  Tahun  1950  yang  dimuat  dalam  Lembaran  Negara  RIS  No.  24  Tahun  1950. Adapun wewenang dari Pengadilan Militer ini menurut Pasal 3 Undang-undang Darurat tersebut  menentukan  bahwa  Pengadilan  Militer  bertugas  memeriksa  dan  memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran.
Penggunaan jaminan fidusia ini diatur dalam UU No. 2; April 1999  mengenai Jaminan fidusia ini. Hadirnya UU No.  42 Tahun 1999 pada dasarnya meresmikan aturan tersebut. Kemudian praktik hukum normatif yang diterapkan oleh yurisprudensi didorong.  Sekali lagi  dengan  masuknya  jaminan  fidusia  dalam  Pasal  15  UU.  April  1992  pembangunan rumah dan Perjanjian yang menetapkan bahwa rumah itu dibangun di atas tanah milik pihak  lain  UU  No.    1985  tentang  Perumahan.  Rumah  susun  yang  telah  disepakati kepemilikannya  untuk  dijadikan  jaminan.  Penerima  fidusialah  yang  melakukan pengalihan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UUF.
Kepemilikan barang atas dasar fidusia, bagaimanapun, kepemilikan barang  Kepemilikan yang  dialihkan  tetap berada dalam kendali pemilik objek pergi lebih jauh  “Jaminan fidusia adalah jaminan hak  atas barang milik pribadi yang berwujud dan tidak berwujud serta  benda  tidak  berwujud  dan    tidak  bergerak,  terutama  bangunan  yang  tidak  dapat dimuat  UU No. 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak ini akan memberikan keuntungan kepada penerima fidusia sebagai tanggungan yang tetap berada di bawah kendali pemberi fidusia sebagai jaminan untuk pembayaran utang tertentu pemberi pinjaman lainnya."
Ciri-ciri jaminan fidusia adalah sebagai berikut:
1. Prioritas diberikan kepada kreditur manfaat fidusia kepada kreditur lainnya (Pasal 27 UUF).  Penerima  wali  amanat  memiliki  prioritas  atas  kreditur  lainnya.  Prioritas dihitung  sejak  tanggal  pendaftaran  di  kantor  pendaftaran  wali  dari  objek  yang dijaminkan fidusia;
2. Selalu awasi benda yang dijamin berada di tangan siapa pun (droit de Suite) (Pasal 20  UUF).  Pengaman  fidusia  akan  tetap  mengupayakan  barang  yang  dilindungi fidusia ke tangan orang lain daripada mengalihkan barang inventaris yang dilindungi fidusia;
3. Ketaatan  pada  prinsip  spesialisasi  dan  publisitas  untuk  mengikat  pihak  ketiga  dan
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
menjamin kepastian hukum bagi pemangku kepentingan (Pasal 6 dan  11 UUF);
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 UUF). Dalam hal debitor cidera janji,  pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  obyek  Jaminan  Fidusia  dalam  rangka pelaksanaan  eksekusi.  Eksekusi  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  pelaksanaan  titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
Subyek jaminan fidusia adalah pencipta dan penerima jaminan fidusia. Fidusia adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5), dan fidusia adalah orang perseorangan/badan hukum yang piutangnya dijamin oleh fidusia (Pasal 1 ayat  6 UUF) . Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud,  terdaftar, tidak terdaftar,  bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia.  Setara (UUF Pasal 21 butir 3). Jika  pemberi  fidusia  melanggar  janji,  hasilnya  adalah  penugasan  dan/atau  klaim  yang timbul dari penugasan secara hukum tunduk pada jaminan.
Fidusia  menggantikan  subjek  jaminan  fidusia  yang  dialihkan  (UUF  Pasal  214). Perjanjian jaminan fidusia ini termasuk dalam perjanjian resmi karena didasarkan pada ketentuan  dengan  pasal  5  UU  Jaminan  fudisiaa,  dilakukan  pembebanan  barang  yang dijamin  oleh  fudisia  dibuat  dengan  Akta  notaris  dalam  bahasa  Indonesia,  yang merupakan  akta  jaminan  fidusia.  Bahkan  akta  tersebut  wajib  didaftarkan  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Ayat  (1)  Undang-Undang Jaminan  Fidusia  dan  kemudian  baru  dikeluarkanlah  Sertifikat  Jaminan  Fidusia. Perjanjian  pemberian  jaminan  fidusia  sama  seperti  perjanjian  penjaminan  lain,  yang merupakan  perjanjian  yang  bersifat  accesoir,  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  4 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
Perjanjian  accesoir  mempunyai  ciri-ciri:  tidak  bisa  berdiri  sendiri,  adaatau  lahirnya, berpindahnya dan berakhirnya bergantung dari perjanjian pokoknya. Mengenai fidusia
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
sebagai  perjanjian  accessoir,dijelaskan  Mayasarah 8 lebih  lanjut  sebagai  berikut  yaitu sebagaimana  perjanjian  jaminan  hutang  lainnya,seperti  perjanjian  gadai,  hipotek  atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia  juga merupakan suatu perjanjian yang assessoir (perjanjian buntutan). Maksudnya adalah perjanjian accesoir itu tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang  merupakan perjanjian pokok.
Dimana  hukum  pidana  menganut  pembuktian  substantif  yang  memerlukan  perbuatan yang berbelit-belit, dimana perbuatan itu menyangkut perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana melanggar jaminan fidusia.
Banyak  diharapkan  dari  keberadaan  aparat  penegak  hukum  militer  untuk  membentuk kesadaran, disiplin dan ketertiban bagi anggota militer, yang merupakan hal terpenting dalam  kehidupan  anggota  TNI,  dan  untuk  memelihara  persyaratan  terpenting  bagi seorang  prajurit.  Oleh  karena  itu  sapta  marga  dan  sumpah  prajurit  sangat  ditegaskan bahwa prajurit hanya patuh dan patuh kepada atasannya tanpa ada keluhan atau keberatan, melaksanakan  tugasnya  dengan  keikhlasan,  keceriaan  dan  rasa  tanggung  jawab  atas kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Hukum pidana militer pada dasarnya mencakup aturan tentang   Peraturan prajurit TNI memiliki  hukuman  jika  peraturan  ini  ditegakkan  aturan  hukum  militer  dikembangkan sesuai  dengan  kebutuhan  situasi  dan  kondisi  dan  juga  dipengaruhi    oleh  pengalaman. Sebuah aksi Pelanggaran yang biasa terlihat di unit militer adalah tindak pidana Fidusia. Pasal 1 angka 1 dan 2 UUJF mengatur bahwa: Fidusia adalah Subjek yang mengalihkan hak  milik  suatu  objek atas  dasar  kepercayaan  asalkan  subjek  memiliki  hak  milik yang dialihkan  tetap berada di bawah penguasaan pemilik subjek sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan untuk objek bergerak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat dan  yang tidak  terlihat    pindah, terutama  bangunan  yang  tidak  dapat  dihalangi  dengan hipotek  yang  direncanakan    dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan masih berlaku penguasaan fidusia, sebagai jaminan untuk pelunasan utang- utang tertentu, posisi istimewa untuk penerima kepercayaan relatif terhadap kreditur lain.
8 Maysarah, “Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor,” 1.42 (2020), 39–48.
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
Dalam organisasi kepercayaan  atau suatu badan fidusia yang secara hukum mengalihkan atau  mengalihkan  hak  atas  hal  pokok  tersebut,  sedangkan  barang  yang  digadaikan  itu sendiri tetap menjadi milik pemilik barang yang digadaikan. Jadi masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari atau untuk tetap bekerja  kreditur dari subjek jaminan 9 .
Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan saat melanjutkan beberapa kasus di pengadilan, kekuasaan absolut dan relatif penting. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan kehakiman  dengan  kekuasaan  untuk  mempertimbangkan,  mempertimbangkan  dan memutuskan perkara. Di sisi lain, relativisme mengacu pada kekuatan pengadilan untuk memeriksa suatu kasus sesuai dengan bidang yang dipertimbangkan. Selain itu, mengenai kekuasaan mutlak, lembaga peradilan atau yudikatif tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 2009 Republik Indonesia tentang peradilan dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
Pasal  18  menyatakan  bahwa  “Kekuasaan  kehakiman  berada  di  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan tata negara.  Mahkamah  Agung  adalah  badan  peradilan  tertinggi  negara  dalam  sistem peradilan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 18 10 .
Berdasarkan pada penelitian yang diamati dari Kasus Putusan (Nomor : 13-K/PM.III- 16/AD/II/2019) Bahwa Tri Ari Wibowo Saputro adalah Terdakwa pada waktu-waktu dan di  tempat-tempat  tersebut  di  bawah  ini,  yaitu  pada  tanggal  20  Desember  tahun  2018 sampai dengan 28 Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam 2018 dan tahun 2019 di  daerah  hukum  Pengadilan  Militer  III-16  Makassar  telah  melakukan  tindak  pidana fidusia.  Karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  melakukan  Fidusia  yang  mengalihkan, menggadaikan  atau  menyewakan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  Fidusia  yang dilakukan  tanpa  persetujuan  tertulis  terlebih  dahulu  dari  penerima  Fidusia.  Terdakwa dalam  perkara  ini  tidak  ditahan.  Bahwa  Terdakwa  pada  waktu-waktu  dan  di  tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Februari tahun 2000 delapan belas  atau  setidak-tidaknya  dalam  tahun  2018  di  Kota  Makassar  Sulsel  atau  setidak-
9 Maysarah, “Tindak Pidana Kuasa Penuh Dalam Perjanjian Fidusia Pembiayaan Kendaraan Bermotor,” 1.42 (2020), 39–48.
10 Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  “Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia,” 2021.
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :
“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri  barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”
Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan untuk menyelenggarakan  pertahanan  dan  keamanan  negara  maka  kepentingan  Militer diutamakan  melebihi  daripada  kepentingan  golongan  dan  perorangan.  Tugas  dan tanggung jawab kepemimpinan sebagai hamba, khalifah atau sebagai pemimpin di bumi adalah  amanah  ilahi  yang  membutuhkan  Al  –  mas’uliyyah  (tanggung  jawab)  atas anugerah  Tuhan  yang  diberikan  kepada  manusia,  baik  berupa  jabatan  maupun  nikmat yang  sedemikian  banyak.  Manusia  berkewajiban  untuk  menyampaikan  “laporan pertanggungjawaban”  di  hadapan  Allah  atas  limpahan  karunia  Ilahi  yang  diberikan kepadanya. 11
Berkenaan dengan kejujuran tingkat rendah, salah satu hal yang dipertimbangkan hakim ketika menentukan kapan seorang prajurit dengan disiplin rendah dapat membahayakan suatu unit dan mempengaruhi prajurit lain di dalam unit tersebut. tidak jujur Prajurit tidak bisa  ditahan  bersama  TNI,  yang  mempengaruhi  ketidakjujuran  mereka.  Karena diasumsikan  bahwa  jika  terdakwa  tidak  dibebaskan,  tentara  lain  cenderung melakukan kejahatan serupa dan ini tidak akan menyebabkan pembebasan dari dinas militer. layanan tentara.  Demikian  pula  pada  umumnya  apabila  suatu  putusan  mempunyai  kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan oleh majelis hakim segera dilakukan, tetapi dalam hal surat peninjauan kembali dilakukan sebagai pelaksanaan putusan.

## Salah satu pertimbangan Hakim

## 2. Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia dalam Perspektif Islam
Menurut penelitian, pengalihan harta yang dijaminkan dengan titipan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat merupakan tindak pidana karena merugikan wali amanat atau
11 Fijannatin  Aliah,  and  Jamal  Jamil.  "TINJAUAN  YURIDIS  DAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP PERBUATAN MELAWAN ATASAN (INSUBORDINASI) DI LINGKUNGAN PENGADILAN MILITER III– 16 MAKASSAR." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.3 (2021): 612-625.
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
dalam hal ini disebut tidak setia. Islam melarang seseorang untuk mengambil harta orang lain  secara  curang  dan  dalam  amanah  terdapat  perjanjian  antara  rahin  dan  murtahin dimana    rahin  tidak  boleh  menyentuh  atau  menarik  barang  jaminan  yang  dalam  Islam disebut dengan marhun.
Adapun dasar islam terkait jaminan fidusia yaitu Rahn tajlisy diatur dalam Fatwa DSN- MUI No. 68/pDSN-MUI/III 2008. Fatwa ini membahas mengenai prinsip-prinsip syariah dalam melakukan proses transaksi. Berdasarkan QS. Al-Baqarah/2 :  283 :
َأ  ْنِإَف ٌةَضوُبْقَم ٌناَه ِرَف اًبِتاَك اوُد ِجَت ْمَل َو  ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك  ْنِإ َو

## َنِمُت ْؤا يِذَّلا ِِّدَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِم
ميِلَع  َنوُلَمْعَت اَمِب ُ َّاللَّ َو ُهُبْلَق ٌمِثآ ُهَّنِإَف اَهْمُتْكَي  ْنَم َو َةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت لا َو ُهَّب َر َ َّاللَّ  ِقَّتَيْل َو ُه  َتَناَمَأ
Terjemahnya:
“Dan  jika kamu  dalam  perjalanan sedang  kamu  tidak    mendapatkan seorang  penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan  kesaksian,  karena  barangsiapa  menyembunyikannya,  sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan . 12 ”
Menurut  Islam  Perbuatan Ra’hin yang  memindah  tangankan marhun’ tanpa  seizin murtahin adalah  perilaku  terlarang  yang  mengakibatkan kerugian  terhadap murtahin atau  bisa  disebut  juga  kejahatan dalam jaminan Fidusia.  Tindakan  ini  sangat  dilarang oleh Islam terhadap orang-orang yang tidak menepati janjinya dan bentuk tindakan lain yang secara tidak patut merampas milik orang  lain  dan segala sesuatu yang merugikan orang.
Jika  salah  satu  pihak  melanggar  perjanjian  maka  pihak  tersebut  telah  mengingkari janjinya hal ini dilarang oleh Islam karena Islam mewajibkan kita untuk memenuhi janji
12 Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (Bandung, 2018).
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
yang dilarang oleh Islam untuk dilanggar. akta perwalian karena  akta perwalian dengan jelas menyatakan hak dan larangan para pihak.
Dapat dikatakan sebagai jari’mah jika telah memenuhi unsur unsur berikut 13 :
a. Unsur formil (adanya undang- undang atau nas);
b. Unsur material (Arrukn almadi);
c. Unsur moril (Alrukn al adabi) ;
d. Unsur khusus
Dalam hal ini telah terjadi suatu kejahatan karena terdakwa telah melanggar peraturan yang  ada  maka  terdakwa  bisa  dikenakan  sanksi,  untuk  sanksi  terhadap  tindak  pidana fidusia memang tidak ada didalam al-Quran dan hadis jadi sanksi yang dikenakan dalam jarimah  ini  ialah jari’mah  ta`zir karena jarimah  ta`zir yang  berkaitan  dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tiak ditentukan al-Qur`an dan hadis.
Namun, harus berbasis teks karena berkaitan dengan manfaat bagi masyarakat.

## D. Penutup

## A. Kesimpulan
Tindak Pidana Fidusia termuat dalam Undang-Undang Fidusia dimana fidusia merupakan orang perseorangan atau badan hukum pemilik subjek jaminan fidusia (UUF Pasal 1 ayat 5),  dan  fidusia  adalah  orang  perseorangan/badan  hukum  yang  piutangnya  dijamin  oleh fidusia (Pasal 1  ayat  6 UUF).  Subjek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, seperti barang berwujud,  terdaftar, tidak terdaftar,  bergerak, real estat, dan tidak dapat digadaikan dengan hak tanggungan atau barang yang telah menjadi fidusia harus dialihkan dan diganti oleh pemberi fidusia.
13 Nufus. Raudhah Hayatun, “Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Fidusia,” 2019
Penegakan Hukum Dilingkungan Peradilan Militer Iii-16 Makassar Terhadap Pelanggaran Fidusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Andi Fatikasari R, Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir

## B. Implikasi Penelitian
Mengenai  tindak  pidana  desersi  seharusnya  prajurit  militer  harus  mendalami  ilmu kedisiplinan  yang  ditanamkan  pada  saat  memasuki  TNI  agar  menjadikan  kedisiplinan tersebut  sebagai  pedoman.  Majelis  hakim  dalam  menjatuhkan  putuhan  dalam  perkara tindak pidana fidusia dalam pemeriksaan seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana fidusia sendiri.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Jakarta, PT  RajaGrafindo Persada, 2010)
Fuad, Munir, Jaminan Fidusia Revisi Kedua (Jakarta :Citra Aditya Bakti,2003).
Meliala, Djaja S, Hukum Perdata dalam Perspektif BW , Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
Nieuwenhuis, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan ,  Terjemahan    Djasadin  saragih,  (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985)
Pitlo,  A, Tafsiran  singkattentang  Beberapa  Hal  dalam  HukumPerdata ,  Alihbahasa,  M. Moerasad, (Jakarta: intermasa,1979).
Roestamy, H. Martin, Hukum Jaminan Fidusia (Jakarta : percetakanpenebar Swadaya,2009). Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan (Jakarta: Sinargrafika 2008)
Witanto,  D.Y, Hukum  jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsume (Bandung: CV, Mandar Maju,2015)

## Jurnal
Akbar, Khalifah Wini Mujaddidah, and Ahkam Jayadi. "Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perseroan Terbatas." Alauddin Law Development Journal 3.2 (2021): 283- 292.
Al Fajar, Reza, and Ashar Sinilele. "Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." Alauddin Law Development Journal 2.1 (2020): 52-56.
Aliah,  Fijannatin,  and  Jamal  Jamil.  "TINJAUAN  YURIDIS  DAN  HUKUM  ISLAM TERHADAP  PERBUATAN  MELAWAN  ATASAN  (INSUBORDINASI)  DI LINGKUNGAN  PENGADILAN  MILITER  III–16  MAKASSAR."  Qadauna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.3 (2021): 612-625.
Inawati, Inawati, A. Qadir Gassing, and Zulfahmi Alwi. "Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif  Terhadap  Penyelesaian  Perkara  LGBT  di  Lingkungan  Peradilan  Militer  III-16 Makassar." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 3.1 (2021): 76- 90.
Andi Fatikasari R. Rahman Syamsuddin, Rahma Amir
Kultsum, Ummu, and Erlina Erlina. "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus." Alauddin Law Development Journal 3.3 (2021): 461-468.
Nasir,  Wahyuddin,  and  Lomba  Sultan.  "Tinjauan  Hukum  Islam  dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.2 (2021): 297- 313.
Rasya, Meilani Meilanirasya, and Patimah Patimah. "SANKSI MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP  PEMBERIAN  HADHANAH  DALAM  PERKARA  CERAI  TALAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 409/Pdt. G/2019/PA.  MKS)."  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  1 (2020): 31-40.
Rukman, Mohd Waldi B., Zulfahmi Alwi, and Hadi Daeng Mapuna. "TINJAUAN HUKUM ISLAM  TERHADAP  PRODUK  PEMBIAYAAN  KOPERASI  SIMPAN  PINJAM PEMBIAYAAN  SYARIAH  PINISI  SEJAHTERA  MULIA  UNIVERSITAS  NEGERI MAKASSAR."  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  2  (2021): 1029-1044.
Samsul, A. Rahmani, Hasta Sukidi, and Supardin Supardin. "KEWENANGAN PERADILAN MILITER  DALAM  MEMERIKSA  DAN  MENGADILI  TINDAK  PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API." Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah 2.1 (2020): 21-29.
Sukidi,  Hasta.  "KEABSAHAN  PERKAWINAN  SIRI  DI  LINGKUNGAN  MILITER MAKASSAR (Studi Kasus Perkara Lettu Arh Faizal Ridwan Perkara Nomor 52-K/PM III-16/AD/VIII/2019)."  Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam  1 (2020): 63-78.
Sulfiyah, Husna, and Hartini Tahir. "Konsep Kafa’ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.1 (2020): 205-216.
Winarn, Jatmiko,2015. “Perlindungan Hukum bagi kreditur pada perjanjian Fidusia ”, Jurnal Independent . No.3, Vol.7.

## Narasumber
Mayor  Chk.  Djunaedi  Iskandar,  S.H,  Hakim  Pengadilan  Militer,  Wawancara, Makassar,  01 Februari 2021.