Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5

## INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1729-1739 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Madrasah di Indonesia Pasca Keluarnya Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
Helmi Rostiana Dasopang 1 ✉ , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
(1,2)UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
(3) IAI Yasni Bungo
(4) STAI Tapanuli Padangsidimpuan
(5) STIT Ahlussunnah Bukittinggi
Email: rostianahaelmi1987@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Madrasah mempunyai peranan penting dalam perkembangan pendidikan sejak zaman klasik sampai saat ini, baik di Jazirah Arab maupun di seluruh dunia Islam. Madrasah di Indonesia punya keunikan tersendiri  dari  Arab  klasik  sebagai  negara  pertama  yang  mengenal  madrasah.  Madrasah    di  Arab periode klasik merupakan lembaga pendidikan ketiga setelah kuttab dan masjid, maka di Indonesia madrasah sebagi lembaga pendidikan terakhir muncul setelah masjid, rumah guru, pesantren dan sekolah.  Jika  madrasah    pada  masa  Khulafaurrasyidin  dan  Bani  Umayyah  ditujukan  pada  semua sekolah yang dikhususkan untuk belajar dengan sistem yang sama yaitu halaqoh, maka madrasah di Indonesia hanya ditujukan pada sekolah yang terintegrasi dari mata pelajaran dan sistem pesantren dengan sekolah, namun condong kepada sekolah agama. Jika kemunculan madrasah di Arab klasik merupakan kebutuhan mendesak dari pelaksanaan pendidikan, maka madrasah di Indonesia muncul karena  pembaharuan  dan  kesadaran  umat  muslim.  Sebagai  perpaduan  pesantren  dan  sekolah madrasah telah mengalami pasang surut, Ketika muncul SKB 3 menteri madrasah mendapat hak yang sama  dengan  sekolah,  akan  tetapi  muatan  kurikulumnya  masih  tidak  seimbang.  Setelah  sistem pendidikan  nasional  (SISDIKNAS)  keluar,  kedudukan  madrasah  menjadi  lebih  baik.  Madrasah disejajarkan  dengan  sekolah,  bahkan  hak  madrasah  disamakan  dengan  hak  sekolah.  Pengakuan pemerintah akan keberadaan pendidikan Islam sangat jelas tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasiona tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitataif dengan metode pengumpul datanya studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah conten analisis Kata Kunci: Sistem Pendidikan Nasional, SISDIKNAS
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5

## Abstrack
Madrasahs have played an important role in the development of education from classical times to the present, both in the Arabian Peninsula and throughout the Islamic world. Madrasas in Indonesia have their own uniqueness from classical Arabic as the first country to recognize madrasas. Madrasas in the classical  period of  Arabia  were  the third educational  institutions  after  kuttabs  and mosques,  so  in Indonesia madrasas as the last educational institutions appeared after mosques, teachers' houses, Islamic boarding schools and schools. If madrasas during the Khulafaurrasyidin and Bani Umayyah era were aimed at all schools that were devoted to learning with the same system, namely halaqoh, then madrasas in Indonesia were only aimed at schools that integrated subjects and the Islamic boarding school system with schools, but tended towards religious schools. If the emergence of madrasas in classical Arabia was an urgent need for the implementation of education, then madrasas in Indonesia emerged because of the renewal and awareness of Muslims. As a combination of Islamic boarding schools and madrasah schools, it has experienced ups and downs. When the SKB 3 appeared, the Madrasah  ministers  received  the  same  rights  as  schools,  but  the  curriculum  content  was  still unbalanced.  After  the  national  education system  (SISDIKNAS)  came  out, the  position  of  madrasas became better. Madrasas are equated with schools, even madrasa rights are equated with school rights. The government's recognition of the existence of Islamic education is very clearly stated in Law no. 20 of 2003 concerning the national education system. This research is qualitative research with a data collection method using literature study. Meanwhile, the data analysis technique used is content analysis
Keywords: Sistem Pendidikan Nasional, SISDIKNAS

## PENDAHULUAN
Dalam Islam pendidikan merupakan hal yang paling urgen, bahkan hukum pertama yang muncul adalah kewajiban belajar. Dengan tegas ayat yang pertama turun suroh al Ala’ ayat 1 -5 diawali  dengan  kalimat  perintah  membaca,  baik  yang  tersirat  ataupun  tersurat.  Awal pertumbuhan Islam di jazirah Arab Nabi Muhammad selalu mengadakan majelis ilmu baik di rumah sahabat ataupun di masjid. Pendidikan yang dilaksanakan dikalangan muslim klasik masih tetap dalam lingkungan rumah dan masjid, baru kemudian berkembang di madrasah.
Perkembangan madrasah sangat pesat ke seluruh penjuru dunia dengan sistim dan ciri khas yang berbeda  di  setiap negara.  Dalam tulisan  ini akan dibahas ciri  dan perkembangan madrasah di Indonesia. Tulisan ini juga akan menggambarkan perbedaan madrasah masa klasik di Jazirah arab dengan madrasah di Indonesia. Masalah yang menjadi fokus dalam tulisan ini yaitu: 1) Bagaimanakah latar belakang munculnya madrasah di dunia Islam? 2) Bagaimanakah latar belakang munculnya madrasah di Indonesia? 3) Bagaimanakah perkembangan madrasah
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
di  Indonesia?  4)  Bagaimanakah  eksistensi  madrasah  di  Indonesia  setelah  lahirnya  sistem pendidikan nasional?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu peneltian yang mendeskripsikan atau menggambarkan  infomasi  atau  data  penelitian.    Teknik  pengumpul  datanya  adalah  studi dokumen yaitu pengumpulan dan penelaahan tulisan yang berkaitan dengan tema  atau objek penelitian. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia No 20  tahun  2003.  Sedangkan  analisis  data  yang  digunakan  adalah conten  analisis  yaitu menganalisa  setiak  isi  dari  dokumen  atau  tulisan  yang  berkaitan  dengan  teme  atau  objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Sejarah Munculnya Madrasah di dunia Islam
Zaman  klasik  munculnya  lembaga  pendidikan  madrasah  karena  tuntutan perkembangan zaman, sebab pelajar semakin banyak sehingga tidak mungkin lagi belajar di Masjid, karena suara bising serta dapat mengganggu orang yang sedang melaksanakan belajar  mengajar  serta  ibadah  Selain  itu  perubahan-perubahan  ilmu  pengetahuan  yang semakin  kompleks  disebabkan  perubahan  zaman,  ada  yang  memerlukan  pendiskusian panjang sehingga akan menggangu bagi pelajar lainnya terlebih bagi orang yang sedang beribadah ( Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014). Pertumbuhan masyarakat muslim zaman klasik menuntut ruang belajar yang lebih besar dan bebas, tanpa khawatir ada yang terganggu karenanya. Jika masjid mempunyai multifungsi sebagai pusat ibadah dan belajar, maka madrasah dikhususkan untuk belajar mengajar saja. Sebagai yang pernah berkuasa di zaman klasik, muslim terdahulu tidak enggan untuk mencari, mengambil dan menyeleksi serta memutuskan apa saja hasil dari ekspansi yang dianggap menjadi kebutuhan praktis kerajaan Islam  yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan (Hasan Asari 2013):256-257.  Dunia  Islam  mengalami  perkembangan  akibat  kontak  peradaban  dengan Barat  tanpa  terkecuali  pendidikan,  akibat  perkembangan  itu  jugalah  ciri  khas  pendidikan berubah dari masa ke masa, dari satu negara ke negara lainnya.
Perkataan madrasah berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar. (Ibrahim  Anis  1972):  280.  Periode  Madinah,  Rasul  sebagai  pendidik  utama  namun  Rasul mengangkat para sahabat  menjadi pendidik, terutama yang bertugas di luar kota Madinah
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
seperti Muaz bin Jabal di utus ke Yaman. Pendidikan masa Rasul dipusatkan di masjid, tetapi bukan berarti masjid satu-satunya tempat terjadinya proses belajar mengajar. Pendidikan boleh  dilakukan  di  mana  saja  sepanjang  di  tempat  itu  bisa  dan  wajar  dilaksanakan pendidikan seperti dalam perjalanan ( Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014).
Guru pertama yang mengajar di Makkah setelah  penaklukan  kota Makkah adalah Muaz bin Jabal. Kemudian pada masa kekhalifaan Abdul Malik bin Marwan, sahabat Abdullah bin  Abbas  pergi  ke  Makkah  lalu mengajar  di masjidil Haram dan Abdullah  bin Abbaslah pembangun termasyhur madrasah Makkah. Ketika madrasah Makkah masyhur, madrasah Madinah lebih masyhur lagi karena di sanalah tempat tinggal sahabat Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib, serta sahabat lain seperti Zait bin Sabit juga Abdullah bin Umar bin Khattab sebagai ulama ulama di madrasah Madinah ( Mahmud Yunus, 1992).
Berdasarkan  makna  madrasah  dan  didukung  fakta  historis  di  atas  penulis beranggapan bahwa madrasah telah ada  pada masa Rasul, Akan tetapi masih berbentuk praktek  bukan  instansi  atau  lembaga  pendidikan.  Abdullah  bin  Abbas  dianggap  sebagai pencetus pertama madrasah sebagai lembaga pendidikan dan hidup masa Bani Umayyah, sedangkan Nizam al Mulk sebagai pengembang lembaga pendidikan madrasah hingga ke berbagai negeri yang hidup pada masa Abbasiyah. Madrasah telah tumbuh sejak abad ke 4 H,  dan  salah  satu  madrasah  terkemukanya  adalah  madrasah  Nizamiyah  yang  didirikan Nizamul Mulk setelah abad ke 5 H.
B. Madrasah  di Indonesia
ketika  Masjid  atau  rumah  tuan  guru  tidak  memungkinkan  untuk  melaksanakan pendidikan, maka muncullah lembaga pendidikan pesantren di Indonesia. Belum diketahui pasti kapan pesantren muncul, tetapi banyak pendapat mengatakan pesantren adalah hasil islamisasi  lembaga  pendidikan  yang terjadi  pada zaman Walisongo   oleh Maulana Malik Ibrahim. Sebelum Islam datang ada kebiasaan  orang Jawa kuno yang  berguru di tengah hutan  (jauh  dari  keramaian)  namanya  Pawiyetan  yaitu  lembaga  pendidikan  Jawa  kuno, ditempat  tersebutlah  tinggal  guru  dan  murid.  Pawiyetan  ini  berlangsung  pendidikan sepanjang hari dan malam hari mirip dengan  sistem pesantren pada saat ini.
Setelah penjajah Barat datang, maka mereka memperkenalkan  lembaga pendidikan sekolah.  Terdapat  perbedaan  yang  mencolok  antara  kedua  lembaga  ini,  pesantren berkonsentrasi penuh terhadap ilmu-ilmu agama yang bersumber dari ilmu-ilmu klasik dan sekolah berkonsentrasi penuh pada ilmu-ilmu umum yang tidak terkait dengan agama sama
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
sekali.  Manajemen  sekolah  berbasis  manajemen  pendidikan  umum,  dan  manajemen pesantren berbasis pada ketentuan Kiai atau Tuan guru yang memimpin pesantren. Masing- masing berdiri sendiri dengan ciri khas masing-masing dan keduanya berbeda tetapi saling berhadap-hadapan, pada masa inilah muncul istilah dikotomis (dikotomi ilmu pengetahuan).
Awal abad ke 20 merupakan fase awal pembaharaun pendidikan Islam di Indonesia. Masyarakat  muslim  Indonesia  terbagi  jadi  dua  kubu,  satu  kelompok  menerima  dengan tangan  terbuka,  satu  kelompok  lagi  menolak  dengan  keras  modernisasi  pendidikan. Kelompok  yang  menerima  membuat  lembaga  pendidikan  yaitu  Madrasah  dengan memasukkan  unsur-unsur  modern  terhadap  pendidikannya,  mulai  dari  metode,  sistem, manajemen dan media. Kelompok kedua adalah  yang tidak mau menerima pembaharan dan tetap mempertahankan sistem pesantren yaitu hanya sedikit belajar ilmu umum dan sipatnya  tidak  penting  sekedar  demokratisasi  pendidikan  karena    bagian  dari  negara kesatuan  republik  Indonesia  serta  diikat  oleh  sistem  pendidikan  nasional  dan  tujuan pendidikan nasional. ( Haidar Putra Daulay).
C. Perkembangan madrasah di Indonesia

## 1. Madrasah Masa Penjajahan
a. Masa Belanda
Pada  awal  abad  20  Indonesia  dikuasai  oleh  kaum  penjajah.  Dalam  bidang pendidikan pemerintah kolonial belanda melakukan kebijakan diskriminatif. Lembaga pendidikan dibagi atas 3 strata teringgi untuk anak-anak belanda, starat kedua untuk anak-anak  bumi  putra    yang  kuat  ekonominya  dan  mempunyai  posisi  di pemerinahan, strata terendah anak-anak bumi putra kebanyakan dan hanya boleh belajar sekolah desa 3 tahun atau sekolah kelas dua 5 tahun.  Hal ini menyebabkan tokoh  pembaharu  pendidikan  Abdullah  Ahmad  di  Sumatera  Barat  mempelopori berdirinya  madrasah  Adabiyah  di  Padang  pada  tahun  1909  dengan  perkiraan  20 orang murid, kebanyakan anak pedagang setempat.
Sekolah  ini  sederajat  dengan  sekolah  dasar  dan  mendekati  sekolah pemerintah serta setara dengan HIS. Sekolah inilah menurut Mahmud Yunus yang pertama    memakai  sistem  klasikal    dan  juga  madrasah    (sekolah    agama)  yang pertama di Minangkabau bahkan diseluruh Indonesia hingga tahun 1914, dan pada tahun 1915 sekolah ini menerima subsidi pemerintah dan menjadi  HIS ( Hollandsch Maleische School) Kepala sekolahnya orang Belanda Karena itulah sekolah ini sebagai tumpuan bagi pembaharu hilang dan sejak saat itu pula sekolah ini  seakan hilang
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
dari perhatian kaum muda,   pelajaran agamapun kurang diperhatikan. Perbedaan Sekolah adabiyah  dengan HIS   lainnya di Padang  terletak pada pemberian  mata pelajaran agama  dua jam  per minggu  oleh  Abdullah Ahmad sekolah HIS  lainnya terbuka anak-anak pegawai dan keluarga tertentu saja sedangkan  adabiyah terbuka bagi siapa saja yampu membayar  uang sekolah. Berhubung porsi agama kecil  dan seluruh unsurnya tradisional beberapa tahun saja sudah ditinggalkan ( Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa, 2014).
Banyak  peraturan  yang  muncul  untuk  membatasi  dan  mengawasi  Islam, seperti peraturan ordonansi haji tahun 1859, ordonansi guru tahun 1905, pemerintah belanda juga diskriminatif. Dalam pendidikan  tidak hanya terjadi pertentangan dua kubu,  tetapi  perbedaan  dua  pandangan  hidup.  Ornansi  guru  sangat  tersa  masa penjajahan    yaitu  setiap  guru  agama  Islam  wajib  minta  ijib  dam  memperoleh  ijin terlebih dahulu sebelum bertugas. Ordonansi berikutnya hanya memberitahu bukan minta ijin karena dianggap tidak relevan lagi.
b. Masa Jepang
Sikap jepang yang terlihat merangkul karena selalu mengulang-ulang untuk menghormati  dan  menghargai  umat  Islam,  ternyata  hanya  politik  rahasia  untuk mempengaruhi Islam Indonesia yang mayoritas dan dianggap menjadi kekuatan baru dalam manghadap  perang fasifik asia timur raya. Letnan  jenderal Imamura  pejabat militer  jepang  tertinggi  berpidato  dihadapan  ulama  bahwa  jepang  ingin menghormati dan melindugi  Islam. Jepang membuktikan diri dengan menghapus keruwetan adminisrasi   demi kepentingan Islam   ditahun 1944. Jepang menyadari mengatur sekolah swasta lebih sulit dari mengatur ekolah negeri, sebab untuk negeri bisa  mengangkat  kepala  sekolahnya  orang  Jepang.  Kebijakan  penghapusan administrasi yang ruwet ini hanya ditingkat pendidikan rendah, dan jepang merasa puas  karena  tidak  mengawasi  langsung.  Berbeda  dengan  sekolah  lanjutan  dan perguruan tinggi diawasi oleh mereka semndiri.
Pada tahun 1943 kebijakan jepang adalah  melarang pelajaran agama yang tidak wajib di sekolah negeri. Bahkan dibentuk organisasi Islam oleh jepang dengan sebutan  Pergaboengan  Goeroe Islam Indonesia. Keadaan pendidikan masa jepang lebih buruk dari masa belanda, terbukti  jumlah sekolah asarv dar 21.500 turun jadi 13.500,  sekolah  lanjutan  dari  850  turun  jadi  20,    perguruan  tinggi  4  buah  yeyapi sayangnya tidak bisa beroperasi ( Haidar Putra Daulay, 2014).
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5

## c. Masa Pembaharuan
Sebelum pembaharuan muncul, ciri pendidikan Islam adalah non kalsikal, tidak dibatasi  lamanya belajar berdasarkan tahun, mata pelajaan semata-mata pelajaran agama  dan  sumbernya  kitab  klasik  dan  tidak  ada  pelajaran  umum.  Metode  yang digunakan hanya bepusat pada guru yaitu wetonan, srogan, hafalan dan muzakarah. Tidak mementingkan  ijazah sebagai bukti pendidikan,  tradisi pesantren  terbangun ikatan mental sangat kuat antara kiai dan santri. Setelah pembaharuan terjadi metode diperbaharui  tidak  tradisional  saja,  isi  materi  perlu  diperbaharui  dengan memasukkkan pelajaran umum,  manajemennya harus bersifat menyeluruh dengan komponen  pendidikan  lainnya.  kemudian  lahinya  Lembaga  pendidikan  baru  yang namanya madrasah ( Haidar Putra Daulay, 2014).
2. Madrasah Masa Kemerdekaan
a. Awal abad 20 pada tahun 1945-1974.
Setelah  Indonesia  merdeka  maka  dibentuklah  departemen  salah  satunya departemen agama pada 3 Januari 1946 dengan tugas membidangi pendidikan Islam dan umum. Melalui depatemen agama pemerintah  memberikan bantuan  berupa materil dan bimbingan. Bahkan departemen agama (Depag) membuat peraturan  no 1 tahun 1046  dan disempurnakan  permen no 7 1952 yang intinya madrasah adalah tempat pendidikan yang diatur  sebagai selkolah  dan memuat pendidikan agama Islam  sebagai  pokok  pengajaran.  Jenjang  pendidikan  madrasah  yaitu    madrasah rendah  umumnya disebut ibtidaiyah, madrasah lanjutan  pertama disebut madrasah Tsanawiyah, dan madrasah  lanutan atas disebut  madrasah Aliyah. Pondok pesantren yang memberi pendidikan setingkat dengan madrasah ( Haidar Putra Daulay, 2014). Upaya pemerintah selanjutnya  menegerikan madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat baik pribadi tatu organisasi dengan mengobah tingkat rendah jadi MIN  (Madrasa  Ibtidaiyah  Negeri),  lanjutan  pertama  dengna  MTsAIN  (madrasah Tsanawiyah agama islam negeri), lanjutan atas dengan sebutan  MAAIN (madrasah aliayah agama islam negeri), kemudian pemerintah juga membuat  madrasah wajib belajar  (  MWB)  dengan  lama  belajar  8  tahun  mata  pelajaran  agama,  umum, keterampilan dalam ekonomi, industry dan transpotasi. Fase pertama ini penguatan materinya  lebih  banyak  ilmu  agama  dan  sedikit  ilmu  umum,  oleh  karenya  ruang
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
lingkup madrasah  hanya berada di lingkungan departemen agama ( Haidar  Putra Daulay, 2014).
b. Keluarnya SKB tiga Menteri pada tahun 1975-1990.
Setelah  munculnya  SKB  3  menteri  tahun  1975  bab  1  pasal  1  menyebutkan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar  yang diberikan  sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajattan umum.  Undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  (UU  No.  2  1989)    selanjutnya menegaskan  madrasah  berubah  wujud  menjadi  sekolah  yang  berciri  khas  agama Islam, dengan seluruh muatan pelajaran umum dimasukkan di madrasah ditambah pelajaran ciri khas  keislaman. Dengan demikian pengalokasian waktu dan kurikulum madrasah sama dengan sekolah, seperti SD=MI, SMP=MTs, SMA=MA.
Peraturan pemerintah No 28 tahun 1990 bab III pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa    sekolah  dasar,  lanjutan  pertama  berciri  khas  agama  Islam  yang diselenggarakan  kementerian  agama  disebut  marasah  ibtidaiyah  dan  madrasah Tsanawiyah.  Berdasarkan  peraturan-perarturan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan madrasah  adalah    lembaga  pendidikan  yang  menjadikan    mata  pelajaran  agama Islam sebagai  mata pelajaran pokok  sebagai ciri khas yang membedakan dengan sekolah  ( Haidar  Putra  Daulay,  2014). intinya  upaya  untuk  meningkatkan  mutu madrasah yang intinya adalah ijazah madrasah dapat bernilai sama dengan sekolah umum yang setingkat. Lulusan madarasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih tinggai di atasnya. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Eksistensi madarasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat serta pengetahuan pada madrasah lebih meningkat. Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan.  Adanya civil effect terhadap ijazah madrasah ( Haidar  Putra Daulay, 2014).
D. Eksistensi Madrasah Setelah Undang-Undang No.20 Tahun 200
Munculnya  undang-undang  No.  20  tahun  2003  kedudukan  Lembaga  pendidikan Islam khususnya madrasah  semakin kukuh, dengan dicantumkannnya perkataan madrasah dalam batang tubuh undang-undang yaitu pasal 17 dan 18.  Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi: pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP), dan (SMA), dan madrasah Aliyah (MA) madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 18 ayat 3 berbunyi: pendidikan menengah atas (SMA), dan madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
(SMK), dan madrasah Aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat ( Haidar Putra Daulay,  Nurgaya  Pasa,  2014). Fungsi, peranan dan status madrasah secara substansial pada undang-undang No. 20 tahun 2003 dengan undang-undang No.2 tahun 1989 tidak berbeda. hanya saja dilihat dari yuridisnya madrasah pada undang-undang No. 20 tahun 2003 lebih kuat dan kukuh karena  penyebutan madrasah jelas dan masuk dalam batang tubuh  undang-undang,  berbeda  halnya  dengan  undang-undang  No.2  tahun  1989 peristilahan madrasah hanya diatur pada peraturan pemerintah dan keputusan Menteri.
Madrasah  juga  telah  mendapat  pengakuan  yang  lebih  mantap  bahwa  madrasah adalah  bagian  dari  sistem  pendidikan  nasional  yang  pengelolaanya  di  bawah  naungan Kementerian Agama sekarang yang dahulu disebut dengan Departemen Agama, bahkan secara tidak langsung hal ini telah memperkuat dan memperkokoh posisi Kemenag dalam struktur  pemerintahan,  karena  telah  ada  legitimasi  politis  pengelolaan  madrasah  untuk tampil  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  modern  yang  bermartabat.  Dengan  adanya pengakuan  yang  sejajar  dengan  pendidikan  umum,  untuk  itu  porsi  kurikulum  madrasah harus sama dengan pendidikan umum ( Muhammad Roihan Daulay, 2021).
Munculnya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003. UU ini menjadikan pendidikan Islam (madrasah) semakin diakui dan turut berperan dalam peningkatan kualitas bangsa, selain itu pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam (madrasah) lebih baik dibanding dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Undang undang ini juga dinilai oleh penggerak pendidikan sebagai titik awal kebangkitan pendidikan Islam. Karena secara eksplisit, UU ini menyebutkan peran dan kedudukan pendidikan Islam serta menjadikan  posisi  pendidikan  agama  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan nasional. ( Dosen Stai et al., 2018).
Persoalan penting yang menjadi sorotan dalam UU Sisdiknas ini adalah penyamaan posisi pendidikan di sekolah dengan madrasah. Pemerintah tidak lagi membuat kebijakan dualisme pendidikan atau pensubordinasian madrasah. Madrasah dijadikan sebagai bagian dari pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan madrasah juga harus mengikuti tujuan pendidikan  nasional.  Secara  kelembagaan  Madrasah  Aliyah  (MA)  sama  dengan  Sekolah Mengenah Atas (SMA), namun tetap dalam pengelolaan Departemen Agama dan sistem kurikulum tetap mempertahankan ciri madrasah.
Karakteristik Madrasah Setelah Undang-Undang No.20 Tahun 2003  Undang-undang No.20 tahun 2003 bab VI bagian kedua dan ketiga yang tertera pada pasal 17 dan 18, maka madrasah  menyatakan  jati  dirinya  sebagai  sekolah  yang  berciri  khas  agama  Islam,  dan
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
madrasah memuat seluruh mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ditambah dengan mata pelajaran  keislaman yang meliputi: Qur’an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah peradaban Islam  dan  Bahasa  Arab.  Makna  ciri  keislaman  ini  dimaksudkan  untuk  memenuhi    tujuan institusional madrasah yaitu untuk membentuk pribadi yang seimbang pengetahuan agama dan  umum  siswa,  menjadi  manusia  yang  seutuhnya,  bertaqwa,  berakhlak  mulia,  berilmu pengetahuan.  Mata  pelajarannya  wajib  diikuti  oleh  semua  siswa  dan  mengacu  pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, mayarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi siswa. Telah diutarakan  di atas, pendidikan Islam sebagai mata  pelajaran  dan  sebagai  lembaga.  Sedangkan  Pendidikan  Islam  sebagai  nilai,  yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam pendidikan nasional.

## SIMPULAN
Kesimpulan  yang  bisa  diambil  dari  tulisan  ini  adalah,  pendidikan  Islam  di  Indonesia mengalami perubahan ke arah perkembangan yang sangat signifikan, dilihat dari semua aspek, terlebih  pada  aspek  lembaganya.  Salah  satu  bukti  perkembangan  pendidikan  dari  aspek Lembaga  adalah  munculnya  madarasah  yang  mencoba  mengadopsi  sistem  pendidikan pesantren dan sekolah. Madrasah yang bercirikan Lembaga pendidikan konsentrasi umum dan agama berkembang pesat, terlebih setelah muncul Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yang secara drastis mengangkat kedudukan, fungsi dan peranan madrasah dalam pendidikan Islam. Madrasah bercirikan keilmuaan, keimanan, dan amal soleh. Semua sistem yang ada di madrasah diambil  dari sistim pesantren  dan  sistem sekolah (dulu Barat), sedangkan muatan materinya diambil dari nilai agama dan  ilmu umum.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama, Kementerian, Kota Yogyakarta, and Pendidikan Na sional. “Prospek Pendidikan Madrasah Dalam Pendidikan Nasional,” 2019.
Anis, Ibrahim. 1972. Al Mu'jam al Wasit. Kairo: Dar al Ma'arif. — . 1972. Al Mu'jam al Wasit. Kairo: Dar al Ma'arif.
Daulay, Muhammad Roihan. “Sejarah Madrasah Di Indonesia (Pendekatan Sejarah Dan Perkembangannya.” Forum Paedagogik 12, no. 1 (2021): 93 – 108.
Dja;far Siddik. 2006. konsep dasar ilmu pendidikan Islam, Cet 1. Bandubg: Citapustaka Media. Fauzan, MA & Amiruddin, MA. 2015. "EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA." Jurnal At Tarbiyah.
Copyright @ Helmi Rostiana Dasopang 1 , Iswantir 2 , Siti Khamim 3 , Nuryanti Siregar 4 , Afni Lindra 5
Fathoni, Hanif. “Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia,” no. 51 (n.d.): 73– 98.
“Jurnal At Tarbiyah Edisi 1 2015 | 124,” 2015, 124– 40.
Haidar Putra Daulay. 2009. Dinamika pendidikan Islam di Asia tenggara. Jakarta: Rineka Cipta. Fauzan, MA & Amiruddin, MA. 2015. "EKSISTENSI MADRASAH SEBAGAI LEMBAGA." Jurnal At Tarbiyah.
Haidar Putra Daulay. 2014. Sejarah Pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, Cet 4,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Haidar Putra Daulay, Nurgaya Pasa. 2013. Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: 1-
246. — . 2013. Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah. Jakarat: 1-246.
Haidar Putra Daulay. 2009. Dinamika pendidikan Islam di Asia tenggara. Jakarta: Rineka Cipta. Hasan Asari. 2013. Menguak Sejarah mencari 'Ibrah Risalah Sejarah Sosial-Intelektual Muslim Klasik. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
Kuddus, Mohammed. “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title” 15, no. 1 (2019): 87 – 107.
“Madrasah : Sejarah Dan Dinamikanya ” 14 (2021): 27 – 49.
Mahmud Yunus. 1995. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Cet 4. Jakarta: Mutiara Sumber
Widya.

## Perkembangan, Pertumbuhan. “MADRASAH DI INDONESIA (Pertumbuhan Dan
Perkembangan),” 1996.
Rachman Utsman, Fathor. 2015. "Asal Usul dan Karakteristik Madrasah: Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan." HIKMAH Journal of Islamic Studies 9.
Rachman Utsman, Fathor, and Muhammad Husnan. “Asal Usul Dan Karakteristik Madrasah:
Analisis Historis Prospek Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Konteks Ke-
Indonesiaan.” HIKMAH Journal of Islamic Studies 11, no. 4 (2015): 81 – 100. Ramayulis. 2008. Ilmu Pendidikan Islam,Cet IV. Jakarta: Penerbit Kalam Mulia.
Romly, M. “Sejarah Madrasah Dan Perkembangannya.” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 1, no. 01 (2012): 1 – 15. http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/12. Stai, Dosen, Nahdlatul Ulama, Tasikmalaya Jalan, Argasari No, Jawa Barat, Abstrak Sejarah, U U Sisdiknas Nomor, et al. “Pertumbuhan Dan Perkembangan Madrasah Di Indonesia” III, no. 01 (2018): 34 – 53.