Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Zakaria Batubara, Ria Risna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis zakariabb@gmail.com, ria.risna1@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.221 Received: Mei 11, 2020 Revised: Jun 02, 2020 Accepted: Jun 16, 2020 Published: Jun 25, 2020

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  was  to  determine  partially  and  simultaneously  the influence  of  accountability,  public  participation  and  supervision  of  budget performance  with  the  concept  of  value  for  money  in  the  Bengkalis  District Financial  and  Asset  Management  Agency.  This  research  uses  descriptive quantitative  analysis  method.  The  sampling  technique  uses  boring  sampling method.  The  data  analysis  technique  used  is  multiple  linear  of  regression.  The results  showed  that  partial  accountability,  participation  and  supervision  had  a positive and significant effect on budget performance with the concept of value for money in the Bengkalis District Financial and Asset Management Agency. While simultaneously  accountability,  participation  and  supervision  have  a  positive  and significant  effect  on  budget  performance  with  the  concept  of  value  for  money  in the Regional Financial and Asset Management Agency in Bengkalis Regency with a 93.5% influence.
Keywords:  Accountability,  Participation,  Oversight,  Budget  Performance,  Value for Money.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  secara  parsial  dan  simultan pengaruh  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  dan  pengawasan  terhadap  kinerja anggaran dengan konsep value for money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis  kuantitatif.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode boring sampling . Teknik analisa data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  akuntabilitas,  partisipasi  dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value  for  money pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Bengkalis.  Sedangkan  secara  simultan  akuntabilitas,  partisipasi  dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value  for  money pada  Badan  Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan besar pengaruh 93,5%.
Kata  kunci:  Akuntabilitas,  Partisipasi,  Pengawasan,  Kinerja  Anggaran, Value  for Money .
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109

## PENDAHULUAN
Perkembangan paradigma pemerintahan, diberbagai negara yang bergeser dan  berproses  dari rulling  government, menuju  kearah governance dan penciptaan  administrasi  pemerintah  yang  berhasil  guna,  berdaya  guna,  dan berkeadilan  telah  membuka  kesadaran  bagi  setiap  orang,  terutama  aparat pemerintah  untuk  senantiasa  tanggap  akan  tuntutan  lingkungannya,  dengan berupaya  memberikan  pelayanan  yang  terbaik,  secara  transparan  dan berakuntabilitas (Bastian 2001, 1).
Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat.  Saat  ini  terdapat  perhatian  yang  lebih  besar terhadap  praktik  akuntansi  yang  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah, perusahaan  milik  negara  atau  daerah,  dan  berbagai  organisasi  publik  lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari  masyarakat  untuk  dilakukan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  oleh lembaga-lembaga sektor publik.
Dalam  pemerintahan  sendiri,  sudah  mulai  ada  perhatian  yang  lebih  besar terhadap  penilaian  kelayakan  praktik  manajemen  pemerintahan  yang  mencakup perlunya  dilakukan  perbaikan  sistem  akuntansi  manajemen,  sistem  akuntansi keuangan,  perencanaan  keuangan  dan  pembangunan,  sistem  pengawasan  dan pemeriksaan,  serta  berbagai  implikasi  finansial  atas  kebijakan-kebijakan  yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara lebih mendalam akuntansi sektor publik memiliki  peranan  yang  vital  dan  menjadi  subyek  untuk  didiskusikan  baik  dari kalangan akademisi maupun praktisi sektor publik.
Organisasi  sektor  publik  saat  ini  tengah  menghadapi  tekanan  untuk  lebih efisien,  memperhitungkan  biaya  ekonomi  dan  biaya  sosial,  serta  dampak  negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat  dengan  cepat  diterima  dan  diakui  sebagai  ilmu  yang  dibutuhkan  untuk mengelola  urusan-urusan  publik.  Akuntansi  sektor  publik  pada  awalnya merupakan  aktivitas  yang  terspesialisasi  dari  suatu  profesi  yang  relatif  kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi  disiplin  ilmu  yang  lebih  dibutuhkan  dan  substansial  keberadaannya (Mardiasmo 2002, 1).
Anggapan  bahwa  lembaga  sektor  publik  telah  mengalami  kebangkrutan dibanyak  negara  terutama  negara-negara  berkembang,  tidak  sepenuhnya  benar. Memang  tidak  dapat  disangkal  bahwa  kinerja  sektor  publik  dinilai  buruk,  akan tetapi  hal  tersebut  tidak  dialami  oleh  semua  negara  berkembang.  Negara  seperti Korea  Selatan,  Taiwan,  Malaysia,  dan  Thailand  memiliki  pelayanan  publik  dan perusahaan-perusahaan  publik  yang  baik  kinerjanya  yang  dapat  meberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional dan stabilitas publik. Dalam  dua  dasawarsa  terakhir  telah  terjadi  perkembangan  (akuntansi)
sektor publik yang pesat. Istilah “akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, privatisasi, good public governance ,” telah begitu cepat masuk ke dalam kamus sektor publik isu yang muncul dalam sektor publik merupakan suatu rangkaian  yang  akarnya  merupakan  tuntutan  diciptakannya good  publik  and corporate  governance. Isu  tersebut  kemudian  diikuti  dengan  munculnya  isu-isu baru,  misalnya  tuntutan  dilakukan  reformasi  sektor  publik  yang  diorientasikan
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
pada  pembentukan  organisasi  sektor  publik  yang  ekonomis,  efisien,  efektif, transparan, responsif, dan memiliki akuntabilitas publik yang tinggi.
Munculnya  isu  perlunya  dilakukan  reformasi  akuntansi,  auditing,  sistem manajemen  keuangan  publik,  privatisasi  perusahaan-perusahaan  publik,  dan tuntutan  dibuatnya  laporan  keuangan  eksternal  merupakan  percabangan  dari  isu besar dalam sektor publik (Mardiasmo 2002, 15-17).
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Bengkalis (BPKAD)  baru  terbentuk  pada  tahun  2017  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bengkalis  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor  61  Tahun  2016  tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi, dan  Uraian  Tugas  serta  Tata  Kerja  pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Bengkalis.  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten  Bengkalis  (BPKAD)  sendiri  merupakan  penggabungan  2  (dua)  unit kerja  pada  Sekretariat  Daerah  yaitu  Bagian  Keuangan  dan  Bagian  Perlengkapan yang  melebur  membentuk  Satuan  Organisasi  Perangkat  Daerah  (SOPD)  sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.  Struktur  organisasi  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Bengkalis (BPKAD) terbentuk   dari   penggabungan   fungsi   Bagian Keuangan  Sekretariat  Daerah  dan  Bagian  Perlengkapan  Sekretariat  Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis  (BPKAD)  selain  berfungsi  sebagai  pengelolaan      keuangan      daerah yang      meliputi      penganggaran,      penatausahaan,      akuntansi,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  juga  berfungsi  sebagai  Bendahara  Umum Daerah,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD 2016).
Adapun  fenomena  yang  terjadi  Kinerja    Pemerintah  akhir-akhir  ini menjadi  sorotan  masyarakat  khususnya  dalam  pengelolaan  dana  publik.  Pada tahun 2016 mantan Bupati Bengkalis periode 2010  - 2015 ditahan karena diduga ikut  menikmati  uang  haram  dana  hibah  dan  bantuan  sosial  (bansos)    Kabupaten Bengkalis  sebesar  Rp.  272  miliar  pada  tahun  anggaran    2012.    Kasus    korupsi bansos  Bengkalis  yang  merugikan  uang  rakyat  hingga  Rp.  272  miliar  ini  telah menyebabkan mantan Ketua DPRD Bengkalis divonis 8 tahun penjara. Terungkap aliran  dana  korupsi  yang  diduga  dilakukan  sejumlah    anggota    DPRD    dan beberapa  pejabat  penting  yang  ada  di  Pemkab  Bengkalis  mengalir  ke  anggota DPRD dari partai PAN yang sekarang  ketua  baru  dikantor  wakil rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis (Tanjung 2018).
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten Bengkalis  sendiri  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) belum  tepat  sasaran  sehingga  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten  Bengkalis  mengalami  defisit.  Pada  tahun  2015  mengalami  defisit sebesar 2.106.353.095.212. Tahun 2016 mengalami defisit sebesar
266.720.063.978  dan  pada  tahun  2017  sebesar  9.909.227.210  hingga menyebabkan  banyaknya  tunda  bayar  berakibat  gaji  dan  tidak  bisa  sepenuhnya dibayar.
BPKAD  sendiri  masih  kurangnya  partisipasi  masyarakat,  partisipasi masyarakat      merupakan  kunci  sukses  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  karena
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
dalam  partisipasi  menyangkut  aspek  pengawasan  dan  aspirasi.  Partisipasi masyarakat mempertinggi fungsi pengawasan yang dilakukan dewan.
Akuntabilitas  di  BPKAD  sendiri  belum  berjalan  dengan  baik,  karena belum  bisa  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktifitas  dan  kegiatan  kepada  masyarakat.  fungsi sebagaimana mestinya .
Dalam  konteks  otonomi  daerah value  for  money merupakan  jambatan untuk  mengantarkan  pemerintah  daerah  mencapai good  governance . Value  for money tersebut  harus  dioperasionalkan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik yang berdasarkan  konsep value  for  money, maka  diperlukan  Sistem  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  Anggaran  Daerah  yang  baik.  Hal  tersebut  dapat  tercapai apabila  pemerintah  daerah  memiliki  sistem  akuntansi  yang  baik  (Mardiasmo 2004).  Oleh  sebab  itu  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengawasan secara parsial dan simultan terhadap  kinerja  anggaran  dengan  konsep  value  for  money  pada  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

## TELAAH LITERATUR

## Konsep Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  ( accountability) secara  harfiah    dapat  dirtikan  sebagai “pertanggungjawaban”.  Mempertanggungjawabkan  keberasilan  dan  kegagalan kepada  yang  mendelegasikan  kewenangan  dan  mereka  puas  terhadap  kinerja pelaksanaan  kegiatannya.  Akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan  hukum/pimpinan  kolektif  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Asrida 2012).
Suatu  entitas  (organisasi)  yang accountable adalah  entitas  yang  mampu menyajikan  informasi  secara  terbuka  mengenai  keputusan-keputusan  yang  telah diambil  selama  beroperasinya  entitas  tersebut  memungkinkan  pihak  luar (misalnya  legislatif,  auditor,  atau  masyarakat  secara  luas),  mereview  informasi tersebut,  serta  bila  dibutuhkan  harus  ada  kesediaan  untuk  mengambil  tindakan korektif.  Dengan  demikian  penggunaan  istilah  akuntabilitas  publik  mengandung makna  yang  jelas  bahwa  hasil-hasil  operasi  tersebut  didalamnya  keputusan- keputusan dan kebijakan  yang diambil atau  yang dianut oleh  suatu entitas harus dapat  dijelaskan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  publik  (masyarakat)  dan masyarakat  harus  pada  posisi  untuk  dapat  mengakses  informasi  tersebut  (Ulum 2004, 38).
Accountability  for  probility berkaitan  dengan  penghindaran  terhadap kejahatan  jabatan  khususnya  untuk  meyakinkan  bahwa  dana  telah  digunakan dengan  benar  dan  dengan  cara  yang  benar. Accountability  for  legality menekankan  bahwa  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  tidak melampaui  batas. Prosess  accountability berkaitan  dengan  apakah  terdapat prosedur-prosedur yang memadai yang diterapkan untuk melaksanakan aktivitas- aktivitas  tertentu,  serta  untuk  meyakinkan  apakah  aktivitas-aktivitas  tertentu dilakukan  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Performance,
programme,  policy  accountability berturut-turut  menekankan  pada  kinerja, program, dan kebijakan dari suatu entitas yang disampaikan publik.
Akuntabilitas  juga  menyangkut  fungsi  pengawasan  maka  informasi  yang disajikan  kepada  publik  tersebut  harus  memungkinkan  untuk  dapat  diaudit  oleh aparat  pengawasan  fungsional.  Dalam  kaitan  ini  akuntansi  pemerintah  sebagai penyedia informasi (terutama  yang  bersifat keuangan) dari aktivitas penggunaan resources oleh entitas pemerintah (sektor publik) memegang peranan yang sangat signifikan.  Karena  tujuan  akuntansi  (pelaporan  keungan)  sering  kali  diturunkan dari  tujuan  entitas,  maka  tujuan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat merupakan landasan pelaksanaan akuntansi pemerintah (Ulum 2004, 40).

## Konsep Partisipasi Masyarakat
Sejak  dekade  1990-an  dan  sejak  era  reformasi  di  Indonesia,  telah  terjadi pergeseran cara pandang yang mewarnai debat dalam studi tata pemerintahan dan pembangunan.  Dalam  konteks  pembangunan  muncul  wacana  “pembangunan partipatoris”  yang  mengusung  partisipasi  maupun  keterlibatan  kaum  marginal dan  perempuan  dalam  perumusan  kebijakan.  Di  lini  pemerintahan  berkembang pula  wacana  kewargaan  (citizenship)  dan good  governance yang  kian memperkuat agenda desentralisasi dan demokrasi. Pada saat yang sama pertautan antara  partisipasi  dan good  governance melahirkan  semangat  baru  partisipasi warga.  Dibentuk  oleh  gerakan  paralel  antara  hak  asasi  dan  pemikiran pembangunan,  partisipasi  warga  dikerangkai  ulang  dan  bahkan  diyakini  sebagai hak  fundamental  manusia  dan  waraga,  sekaligus  sebagai  prasyarat  bagi pembentukan hak-hak lainnya (Eko 2005, 91).
Partisipasi adalah kosakata yang sudah lama menghiasi bibir para pejabat dan lembaran-lembaran kebijakan pembangunan di Indonesia. Para pejabat mulai dari  presiden  hingga  kepala  desa  selalu  berujar  bahwa  pembangunan  tidak  akan berhasil  bila  tidak  didukung  oleh  partisipasi  masyarakat,  terutama  partisipasi membayar pajak.  Partisipasi sebagai mobilisasi, kalau butuh dukungan (material dan  fisik),  perintah  selalu  menggunakan  pendekatan  mobilisasi,  yang  juga diyakini  sebagai  partisipasi.  Contohnya  kita  selalu  melihat  dan  mendengar mobilisasi  “partisipasi  masyarakat  membayar  pajak  merupakan  kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah” (Eko 2005, 95).
Partisipasi  dipahami  sebagai  bentuk  dukungan  masyarakat.  Pemerintah dan  parlemen  yakin  betul  bahwa  mereka  memegang  kekuasaan  (jabatan)  karena memperoleh  mandat  dan  kepercayaan  diri  masyarakat  melalui  proses  pemilihan umum  (Eko  2005,  96).  Partisipasi  dipahami  dan  dipraktikkan  sebagai  bentuk sosialisasi  kebijakan  pemerintah  kepada  masyarakat.  Dalam  kontek  kebijakan, pemerintah  merasa  perlu  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  untuk memberi  tahu  sebelum  kebijakan  dilaksanakan  agar  tidak  terjadi  gejolak  dalam masyarakat.  Dalam  proses  sosialisasi  yang  terjadi  semacam  komunikasi monolog.
Partisipasi  dipahami  dalam  pengertian  nominal,  yakni  menjatuhkan pilihan  ( vote ),  bukan  dalam  pengertian  substantif,  yakni  menyampaikan  suara. Sering  muncul  argumen  bahwa  partisipasi  secara  langsung  dengan  melibatkan seluruh warga masyarakat tidak bakal terjadi, sehingga membutuhkan pemimpin dan  dan  wakil  rakyat  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum  secara  berkala. Partisipasi  cendrung  dipahami  dalam  kerangka  formal-prosedural.  Kalau  sudah
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
ada  pemilihan  dan  lembaga  perwakilan  tampaknya  dianggap  sudah  ada partisipasi (Eko 2005, 97).
Jebakan  tirani  partisipasi,  yang  sering  terjadi  disektor  pejuang masyarakat. Mereka yang sangat romantis kepada masyarakat mengatakan bahwa partisipasi adalah segala-galanya dalam pemerintahan dan pembangunan. Adalah kata  rakyat  itulah  yang  terbaik,  karena  rakyat  tidak  berbuat  salah.  Semuanya harus  ditentukan  secara  partisipatif,  sehingga  terkesan  menihilkan  otoritas pemerintah  dan  representasi  wakil  rakyat  yang  diberi  mandat  oleh  rakyat. Distorsi  dan  manipulasi  dalam  perencanaan  pembangunan  partisipatif  dari bawah. Sampai sekarang Indonesia memang mengenal perencanaan pembangunan  dari  bawah,  yang  dimulai  dari  Musbagdes  didesa  sampai Rakorbang dikabupaten/kota (Eko 2005, 98).
Partisipasi/ participation adalah  setiap  warga  negara  mempunyai  suara dalam  pembuatan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melaui  intermediasi institusi  legitimasi  yang  mewakili  kepentingannya.  Partisipasi  seperti  ini dibangun  atas  dasar  kebebasan  berasosiasi  dan  berbicara,  serta  berpartisipasi secara  kontruksi.  Partisipasi  dapat  dikatagorikan  dengan  kalimat  “turut  ambil bagian”  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang  bersifat  demokratis, pengakuan  hak  asasi  manusia,  kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat, kebebasan pers dan mengakomodasi atau menampung aspirasi masyarakat (Ulum 2004, 31).
Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan  aspirasi  masyarakat.  Dalam  rangka  mengantisipasi  berbagai  isu yang  ada,  pemerintah  daerah  menyediakan  saluran  komunikasi  agar  masyarakat dapat  mengutarakan  pendapatnya.  Jalur  komunikasi  ini  meliputi  pertemuan umum,  tamu  wicara,  konsultasi,  dan  penyampaian  pendapat  secara  tertulis. Bentuk  lain  untuk  merangsang  keteribatan  masyarakat  adalah  melalui perencanaan  partisipatif  untuk  menyiapkan  agenda  pembangunan,  pemantauan, evaluasi  dan  pengawasan  secara  partisipatif  dan  mekanisme  konsultasi  untuk menyelesaikan  isu  sektoral.  Instrumen  dasar  partisipasi  adalah  pengaturan  yang menjamin  hak  untuk  menyampaikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan keputusan, sedangkan intrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman pemerintahan  partisipatif  yang  mengakomodasi  hak  penyampaian  pendapat dalam  segara  proses  perumusan  kebijakan  dan  peraturan,  proses  penyusunan strategi  pembangunan,  tata  ruang,  program  pembangunan,  penganggaran, pengadaan, dan pemantauan (Dwiyanto 2005, 15).

## Konsep Pengawasan
Pengawasan ( control ) adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap  pelaksanaan  kegiatan  tertentu  sehingga  dapat  dicegah  atau  diperbaiki kesalahan  atau  penyimpangan  yang  terjadi.  Pengawasan  adalah  proses  untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pada  tahap  perencanaan  ditetapkan  indikator  dan  target  kinerja.  Sepanjang pelaksanaan  kegiatan,  aparatur  pengawasan  menilai  sejauh  mana  aktivitas dilaksanakan dengan baik target knerja tercapai. Aparatur pengawas juga menilai apakah ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dipatuhi.  Aparatur  pengawasan  memberikan  informasi  umpan  balik  tentang
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
tindakan  yang  perlu  dilakukan  apabila  terhadap  penyimpangan  terhadap  target. Umpan  balik  diperlukan  untuk  melanjutkan  pelaksanaan  kegiatan  yang  sedang berjalan atau untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya (Siregar 2015, 60).
Pengawasan  merupakan  sebagai  proses  pemantauan  kinerja  karyawan berdasarkan  standar  untuk  mengukur  kinerja,  memastikan  kualitas  atas  penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan (Pertiwi 2015).
Pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan  keuangan  negara  berjalan  sesuai  dengan  tujuan,  rencana,  aturan- aturan yang telah digariskan (Ulum 2009, 129).

## Konsep Kinerja Anggaran
Kinerja  adalah  gambaran  tentang  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan atau  program  atau  kebijakan  dalam  mewujudkan  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran organisasi. Dalam bahasa yang sederhana, kinerja adalah “prestasi kerja”. Kinerja dapat pula diartikan sebagai hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi (Rudianto 2013, 186).
Kinerja  merupakan  sebuah  istilah  yang  mempunyai  banyak  arti.  Kinerja bisa  berfokus  pada input, misalnya  uang,  staf/karyawan,  wewenang  yang  legal, dukungan  politis  atau  birokrasi.  Kinerja  bisa  juga  berfokus  pada  aktivitas  atau proses  yang  mengubah input menjadi output kemudian  menjadi outcome, misalnya  kesesuaian  program  atau  aktivitas  dengan  hukum,  peraturan,  dan pedoman  yang  berlaku,  atau  standar  proses  yang  telah  ditetapkan.  Saat  sekarang dalam  upaya  mengembangkan  manajemen  yang  berdasarkan  kinerja,  kinerja sering kali difokuskan pada kualitas jasa dan outcome sebagai hasil yang dicapai oleh  individu,  organisasi  atau  populasi  diluar  organisasi  yang  menjadi  sasaran program  atau  kegiatan.  Kinerja  sering  kali  juga  berfokus  pada intermediate outcomes seperti  kepuasan  klien  atau  perubahan  individu  atau  organisasi  dalam jangka pendek (Ulum 2009, 19).
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial (Mardiasmo  2002,  61).  Banyak  orang  mengasosiasi  kata  anggaran  terutama dengan  pembatasan  pengeluaran.  Manajemen  sering  kali  memberikan  setiap  unit dalam  suatu  organisasi  anggaran  pengeluaran  dan  kemudian  mengharapkannya tetap berada dalam batasan yang disebutkan oleh anggaran (Horngren et al. 2016, 285).  Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial, sedangkan  penganggaran  adalah  proses  atau  metoda  untuk  mempersiapkan  suatu anggaran (Mardiasmo 2002, 6).
Menurut National  Committee  on  Govermental  Accounting (NCGA)  yang saat  ini  telah  menjadi Govermental  Accounting  Standart  Board (GASB)  definisi anggaran  adalah:  Rencana  operasi  keuangan,  yang  mencakup  estimasi pengeluaran  yang  diusulkan,  dan  sumber  pendapatan  yang  diharapkan  untuk membiayainya dalam priode waktu tertentu (Bastian 2001, 164). Anggaran adalah laporan-laporan  formal  sumber  daya-sumber  daya  keuangan  yang  disisihkan untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  selama  priode  waktu  yang ditetapkan (Handoko 2009, 377).
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
Kinerja  anggaran  adalah  alat  atau  instrumen  yang  dipakai  oleh  DPRD untuk  mengevaluasi  kinerja  kepala  daerah.  Alat  itu  berupa  strategi  makro  dan policy yang tertuang dalam Propeda dab Renstrada, Arah dan Kebijakan Umum APBD  serta  strategi  dan  prioritas  APBD  (Mardiasmo  2004,  219).  Anggaran pemerintah merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana-rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan  rupiah  yang  disusun  menurut  klasifikasinya  secara  sistematis.  Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu,  pada  hakikatnya  menggambarkan  kegiatan-kegiatan  yang  dilaksanakan oleh aparat-aparat pemerintah bersama-sama rakyat (Sabeni dan Imam 2008, 39).

## Konsep Value For Money
Value  for  Money merupakan  prinsip  pengelolaan  organisasi  sektor  publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling  kecil  untuk    mencapai output yang  optimum  dalam  rangka  mencapai tujuan organisasi (Iswahyudi et al. 2016).
Sektor  publik  sering  dinilai  sebagai  sarang  inefisiensi,  pemborosan, sumber  kebocoran  dana,  dan  institusi  yang  selalu  merugi  tuntutan  baru  muncul agar  organisasi  sektor  publik  memperhatikan Value  For  Money dalam menjalankan  aktifitasnya. Value  For  Money merupakan  konsep  pengelolaan organisasi  sektor  publik  yang  mendasarkan  pada  tiga  elemen  utama,  yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.  Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value  for  money namun  beberapa  pihak  berpendapat  bahwa  tiga  elemen  saja belum  cukup.  Perlu  ditambah  dua  elemen  lain  yaitu  keadilan  ( equity) dan pemerataan  atau  kesetaraan  ( equality). Keadilan  mengacu  pada  adanya kesempatan  sosialyang  sama  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara  merata.  Artinya  penggunaan  uang  publik  hendaknya  tidak  hanya terkonsentrasi  pada  kolompok  tertentu  saja,  melainkan  dilakukan  secara  merata (Mardiasmo 2002, 7).

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah kabupaten  Bengkalis  tahun  2018.  Adapun  yang  menjadi  populasi  dari  penelitian ini  adalah  staf/aparatur  pada  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Kabupaten  Bengkalis  sebagai  pengelolaan  anggaran  daerah  yaitu berjumlah  153  orang.    Inspektorat  Kabupaten  Bengkalis  sebagai  pengawasan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  berjumlah  45.  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Kabupaten  Bengkalis  sebagai  perwakilan  partisipasi  masyarakat berjumlah  45  orang.  Sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan proporsional sampling yaitu teknik sampling dapat digunakan pada populasi berstrata, populasi area  ataupun  populasi cluster ,  penggunaan  perwakilan  berimbang.  Jadi  sampel dalam  penelitian  ini  berjumlah  93  orang  dengan  menggunakan  proporsional sampling,  BPKAD  31  orang,  Inspektorat  31  orang  dan  DPRD  31. Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  angket  atau  kuesioner, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Responden
Kuesioner  yang  disebar  sebanyak  93  buah  kuesioner,  yang  kembali sebanyak  93  buah,  untuk  mengetahui  latar  belakang  responden  akan  disajikan dalam bentuk tabel. Dalam penelitian ini profil responden dibedakan berdasarkan jumlah responden, jenis kelamin, dan  pendidikan terakhir.
Tabel 1 Deskripsi Kuesioner Responden Keterangan Frekuensi Presentase Kuisioner yang disebarkan 93 100% Kuisioner yang kembali 93 100% Kuisioner gugur 0 100% Kuisioner yang digunakan 93 100%
Jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 93  kuesioner.  Penyebaran  kuesioner  dilakukan  secara  langsung  dengan  cara menunggu  responden  saat  pengisian  kuesioner  dan  langsung  mengumpulkan kusioner yang telah diisi.

## Uji Validitas Data
Perhitungan  valid  angket  pada  pengaruh  akuntabilitas,  partisipasi masyarakat  dan  pengawasan  terhadap  kinerja  anggaran  berkonsep  value  for money terdiri dari 27 pertanyaan. Dasar pengambilan keputusan, apabila  r hitung > r tabel dengan taraf signifikan α = 0,05 atau 5% dinyatakan valid.
Tabel 2 Uji Validitas Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 1 0,668 0,207 Valid 2 0,641 0,207 Valid 3 0,703 0,207 Valid 4 0,518 0,207 Valid 5 0,656 0,207 Valid 6 0,629 0,207 Valid 7 0,585 0,207 Valid 8 0,832 0,207 Valid 9 0,600 0,207 Valid 10 0,602 0,207 Valid 11 0,694 0,207 Valid 12 0,784 0,207 Valid 13 0,645 0,207 Valid 14 0,594 0,207 Valid 15 0,739 0,207 Valid
16 0,832 0,207 Valid 17 0,768 0,207 Valid 18 0,585 0,207 Valid 19 0,832 0,207 Valid 20 0,600 0,207 Valid 21 0,602 0,207 Valid 22 0,629 0,207 Valid 23 0,629 0,207 Valid 24 0,524 0,207 Valid 25 0,490 0,207 Valid 26 0,595 0,207 Valid 27 0,490 0,207 Valid Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  uji  validitas  yang  peneliti  lakukan  dapat disimpulkan  bahwa:  seluruh  item  pernyataan  variabel  Akuntabilitas  (X1), Partisipasi Masyarakat (X2) dan Pengawasan terhadap variabel Kinerja Anggaran berkonsep Value  For  Money (Y)  menunjukan  bahwa  korelasi product  moment lebih  besar  dari  r tabel sebesar  0,207  dari  distribusi  r tabel dengan  tingkat  signifikan 5%  dan  jumlah  sampel  93  orang  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  semua pernyataan pada variabel X dan Y dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai untuk penelitian.

## Uji Reliabilitas
Tabel 3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,954 27 Sumber : Output SPSS
Berdasarkan  tabel  3  di  atas,  menunjukkan  hasil  pengujian  reliabilitas dilihat dari nilai cronbach’s alpha 0,951> 0,60, sehingga dikatakan bahwa seluruh instrumen  yang  digunakan  tersebut  reliabel  untuk  digunakan.  Dengan  data keseluruhan  menggunakan  skala  reliabilitas  jika  nilai  korelasi cronbach  alpha < 0,60 tidak baik (tidak reliabel), 0,6-0,79 dapat diterima (reliabel) dan ≥ 0,80 baik (reliabel).

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 4 Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,962 ,816 4,852 ,000 Akuntabilitas ,289 ,059 ,239 4,940 ,000 Partisipasi ,998 ,075 ,630 13,333 ,000
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109 Pengawasan ,199 ,055 ,165 3,610 ,001 a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  4  di  atas  didapat  persamaan  diatas  didapat  persamaan regresi  linier  berganda  sebagai  berikut:  Y  =  a+b 1 .x 1 +b 2 .x 2 +b 3 .x 3 = 5,140+0,356.X1+0,900.X2+0,332.X3,  Y  =  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value for Money, a = Nilai Konstan,  X1 = Akuntabilitas, X2 = Partisipasi Masyarakat, X3 = Pengawasan. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijabarkan bahwa  nilai konstanta  (a)  sebesar  adalah  3,962.  Yang  artinya  apabila  jika  tidak  ada  variabel Akuntabilitas,  partisipasi  dan  pengawasan  maka      kinerja      anggaran  berkonsep value  for  money (Y)  sebesar  3,962.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  akuntabilitas sebesar  0,289  jika  variabel  partisipasi  dan  pengawasan  tetap  dan  setiap penambahan  1  nilai  akuntabilitas  maka  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value  For Money akan  mengalami  peningkatan sebesar  0,289.  Koefisien  bernilai  positif, artinya  terjadi  hubungan  positif  antara  akuntabilitas  terhadap  Kinerja  Anggaran Berkonsep Value  For  Money. Nilai  koefisien  regresi  variabel  partisipasi  sebesar 0,998 jika variabel pakuntabilitas dan pengawasan tetap dan setiap penambahan 1 nilai  partisipasi  maka  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value  For  Money akan mengalami  peningkatan sebesar  0,998.  Koefisien  bernilai  positif,  artinya  terjadi hubungan  positif  antara  partisipasi  terhadap  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value For  Money. Nilai  koefisien  regresi  variabel  pengawasan  sebesar  0,199  jika variabel  akuntabilitas  dan  partisipasi  tetap  dan  setiap  penambahan  1  nilai akuntabilitas  maka  Kinerja  Anggaran  Berkonsep Value  For  Money akan mengalami  peningkatan sebesar  0,199.  Koefisien  bernilai  positif,  artinya  terjadi hubungan positif antara pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money.

## Uji Hipotesis
Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dan df atau t tabel pada rumus n-k yaitu: df = n-k; alpha/2, = 93-3; 0,05/2, = 90; 0,025, t tabel = 1,986.
Tabel 5  Uji Parsial Akuntatabilitas . Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,678 1,454 6,656 ,000 Akuntabilitas 1,040 ,064 ,861 16,169 ,000 a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  5  di  atas  diketahui  untuk  variabel  akuntabilitas  (X1) nilai t hitung (16,169) >t tabel (1.986) dengan signifikan (0,000) < (0,05). Maka dapat diartikan  Ha  diterima,  dimana  variabel  akuntabilitas  (Xl)  berpengaruh  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money (Y).  Hal  ini  menunjukan  semakin tinggi  akuntabilitas  maka  kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money semakin meningkat.

## Tabel 6 Uji Parsial Partisipasi Masyarakat
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,678 1,025 5,538 ,000 Partisipasi 1,493 ,056 ,942 26,839 ,000 a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
Sumber: Output SPSS
Diketahui untuk variabel partisipasi masyarakat (X2) nilai t hitung (26,839) > t tabel (1.986) dengan signitikan (0,000) < (0,05) maka Ha diterima, dimana variabel partisipasi  masyarakat  (X2)  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money (Y).  Hal  ini  menunjukan  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat maka kinerja anggaran berkonsep value for money semakin meningkat.
Tabel 7 Uji Parsial Pengawasan Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 11,470 1,568 7,314 ,000 Pengawasan ,994 ,072 ,823 13,846 ,000 a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
Sumber: Output SPSS
Diketahui  untuk  variabel  pengawasan  (X3)  nilai  t hitung (13,846)  >  t tabel (1.986)  dengan  signitikan  (0,000)  <  (0,05).  Maka  dapat  diartikan  Ha  diterima, dimana  variabel  pengawasan  (X3)  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran berkonsep value for money (Y). Hal ini  menunjukan semakin tinggi pengawasan maka kinerja anggaran berkonsep value for money semakin meningkat.
Uji  f  atau  uji  simultan,  pengujian  ini  dilakukan  untuk  menguji  secara serentak  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  yang  dimaksud  dalam penelitian  mempunyai  pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Peneliti  dalam penelitian ini memakai tingkat signifikansi α 0,05 atau 5%. Bila nilai f hitung > f tabel maka  hipotesis  dapat  diterima  berarti  variabel  independen  berpengaruh  terhadap variabel dependen yaitu variabel X 1, X 2 dan X 3 terhadap Y.

## Tabel 8 Uji F Simultan
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1  Regression 1379,937 3 459,979 427,883 ,000 b Residual 95,676 89 1,075 Total 1475,613 92 a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
b. Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi, Akuntabilitas Sumber: Output SPSS
Berdasarkan  tabel  8  di  atas,  diperoleh  F hitung sebesar  427,883  dengan menggunakan  tingkat  signifikan  5%  (0,05)  F  tabel  dapat  diperoleh  sebagai berikut: df(n1) =  k-1=  3-1=2,  df(n2)  =  n-k  =  93-3  =  90.  Berdasarkan  tabel  F
dengan nilai df(n1) 2 dan df(n2) 28, taraf signifikan 0,05 maka didapatkan nilai f tabel  adalah  sebesar  3,10.  Pada  tabel  8  di  atas  F hitung >  F tabel (427,883  >  3,10) maka  Ha  diterima,  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,000<0,05.  Artinya  adalah variabel  Akuntabilitas  (Xl),  partisipasi  masyarakat  (X2)  dan  pengawasan  (X3) berpengaruh terhadap Kinerja anggaran berkonsep value for money (Y).

## Uji Determinasi
Identifikasi  Determinasi  (R 2 )  berfungsi  untuk  mengetahui  signifikan variabel maka harus dicari koefisien determinan menunjukkan besarnya kontribusi variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Semakin  besar  koefisien determinasi,  maka  semakin  baik  kemampuan  variabel  independen  menerangkan variabel dependen (Singgih 200, 150).

## Tabel 9 Uji Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,967 a ,935 ,933 1,037
a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Partisipasi, Akuntabilitas b. Dependent Variable: Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money
Sumber: Output SPSS
Korelasi ganda antara X 1 , X 2 dan X 3 terhadap Y sebesar 0,933. Koefisisen determinasi (R 2 ) sebesar 0,935 digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel  independent  terhadap  perubahan  variabel  dependent.  Artinya  Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value  For  Money adalah  93,5%,  sedangkan  sisanya  yaitu  6,5%  (100%-93,5%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent X 1 , X 2 dan  X 3 .  Standar  kesalahan  estimasi  adalah  1,037.  faktor-faktor  lain  yang  belum bisa  dijadikan  variabel  seperti  prinsip  hukum  dan  aturan,  prinsip  transparansi, prinsip responsivitas, prinsip orientasi konsensus, prinsip keadilan dan kewajaran.

## KESIMPULAN
Secara  parsial  variabel  akuntabilitas  berpengaruh  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money ,  hal  ini  menunjukan  semakin  tinggi akuntabilitas  maka  kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money semakin meningkat.  Secara  parsial  variabel  partisipasi  masyarakat  berpengaruh  terhadap kinerja  anggaran  berkonsep value for  money ,  hal  ini  menunjukan  semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kinerja anggaran berkonsep value for money semakin meningkat.  Secara  parsial  variabel  pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja anggaran  berkonsep value  for  money ,  hal  ini  menunjukan  semakin  tinggi pengawasan  maka  kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money semakin meningkat.  Secara  silmutan  variabel  Akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  dan pengawasan  berpengaruh  terhadap  kinerja  anggaran  berkonsep value  for  money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dengan besar  pengaruh  93,5%,  dari  ketiga  variabel  yang  berpengaruh  dominan  adalah partisipasi masyarakat.
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109

## DAFTAR PUSTAKA
Asrida.  2012.  “Pengaruh  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran”, Jurnal Kebangsaan 1 (1).
Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. Bastian,  Indra.  2005. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar. Yogyakarta: Erlangga.
Batubara,  Zakaria.  2016.  “Pengembangan  Sistem  Akuntansi  Zakat  Pada  Badan Amil  Zakat  (BAZ)  Dan  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  Di  Indonesia”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5 (2), 124-30. BPKAD.  2016. Rencana  Strategis  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016-2021 . Bugin,  Burhan.  2013. Metodologi  Peneltian  Sosial  dan  Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Dwiyanto, Agus . 2005. Mewujudkan Good Governance Melai Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Eko, Sutoro. 2005. Pembaharuan Otonomi Daerah. Yogyakarta: APMD Press. Ferina,  Ika  Sasti  dan  Fika  Arista.  2013.  “Penilaian  Kinerja  dengan  Menerapkan Indikator Value  For  Money ” Jurnal  Manajemen  dan Bisnis Sriwijaya 11 (2).
Hamidi.  2010. Metodologi  penelitian  dan  Teori  Komunikasi. Malang:  UMM Press.
Handoko, Hani. 2009. Manajemen Edisi 2 . Yogyakarta: BPFE. Hendarsyah,  Decky.  2016.  “Penggunaan  Uang  Elektronik  Dan  Uang  Virtual Sebagai  Pengganti  Uang  Tunai  Di  Indonesia”. IQTISHADUNA:  Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 5 (1), 1-15. Horngren,  Charles  dkk.  2016. Pengantar  Akuntansi  Manajemen. Jakarta: Erlangga.
Irianto,  Agus.  2004. Statistik:  Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya. Jakarta:  Prenada Media.
Ishak,  Khodijah.  2018.  “The  Role  of  Islamic  Finance  In  Economic Development”. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 7 (2), 131- 143.
Iswahyudi, Aries, Iwan Triyuwono dan M. Achsin. 2016. “Hubungan Pemahaman Akuntabilitas,  Transparansi,  Partisipasi, Value  For  Money  Dan  Good Governance ”. Jurnal Ilmiah Akuntansi 1 (2).
Junery,  Muhammad  Fadhil,  and  Norhanisah  Norhanisah.  2018.  “Pengaruh Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Aparatur Pemerintah Daerah”. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) 2 (1), 142-150. Kementrian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  2013. Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual . Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo.  2004. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah .  Yogyakarta: Andi.
Muri,  Yusuf.  2014. Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenadamedia Group.
Juni 2020, Vol.4, No.1: 95-109
Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya
Ilmiah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Pertiwi,  Debi  Putri.  2015.  “Pengaruh    Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Pengawasan  Terhadap  Pengelolaan  Anggaran  Berkonsep Value  For Money ” , JOM FEKON 2 (2). Pratisto,  Arif.  2004. Cara  Mudah  Mengatasi  Masalah  Statistik  dan  Rancangan Percobaan dengan SPPSS 12. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo. Prasetio,  Primadi.  2017.  “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  Terhadap  Kinerja Manajerial  Dengan  Job  Relevant  Information  (JRI)  Dan  Komitmen Organisasi  Sebagai  Variabel  Intervening”. JAS  (Jurnal  Akuntansi Syariah) 1 (1), 151-169. Rahman. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Trimedia. Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen, Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Jakarta: Erlangga. Sarwono,  Jonathan.  2015. Rumus-Rumus  Populer  dalam  SPSS  22  Riset  Skripsi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Sabeni,  Arifin  dan  Imam  Ghozali.  2008. Pokok-pokok  Akuntansi  Pemerintahan. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Singgih, Santoso. 2000. Spss. Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo. Siregar, Baldric. 2015. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah  Berbasis  Akrual .  Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN.
Siregar,  Syofian.  2010. Statistika  Deskriptif  untuk  Penelitian:  Dilengkapi Perhitungan  Manual  dan  Aplikasi  SPSS  Versi  17. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Siregar, Syofian. 2013. Metodologi penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Somantri,  Ating  dan  Sambas  Ali  Mahidin.  2006. Aplikasi  Statistika  dalam Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabet.
Sujarweni,  Wiratna.  2015. Statistik  Untuk  Bisnis  dan  Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Supramono  dan  Intiyas  Utami.  2004. Desain  Proposal    Penelitian. Yogyakarta: Andi.
Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga. Tanjung,  Chaidir  Anwar.  2018. Penyidikan  Korupsi  Bansos  Rp  277  M  di Bengkalis  Masuki  Jilid  II .  Diakses  dari:  https://news.detik.com/berita/d- 3893168/penyidikan-korupsi-bansos-rp-277-m-di-bengkalis-masuki-jilid- ii, tanggal 1 Mei 2018.
Ulum,  Ihyaul.  2004. Akuntansi  Sektor  Publik : sebuah  pengantar. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
Ulum,  Ihyaul.  2009. Audit  Sektor  Publik:  Suatu  Pengantar. Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Utami, Kurnia. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  dengan  Variabel  Pemoderasi  Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik” . Jurnal WRA 1 (1). Waluyo. 2007. Manajemen Publik . Bandung: Mandar Maju.