## Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Dahniyar Daud
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya dahniyar.daud@stiem-bongaya.ac.id

## Arif Mashuri
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasharan Jaya arifmashurii@gmail.com

## Abstract
This research aims to test and analyze the influence of tax socialization, tax rates and understanding of taxation simultaneously or partially on the compliance of SME taxpayers registered at the Makassar City Cooperatives and SMEs Office. This type of research is explanatory research with a quantitative approach method. The sample used was 80 SME respondents who were registered with the Makassar City Cooperatives and SMEs Department. Data sources  consist  of  primary  data  and  secondary  data  with  data  collection  methods,  namely  distributing questionnaires  to  respondents  and  recording  documentation.  The  data  analysis  techniques  used  are  descriptive statistical  analysis,  inferential  statistical  analysis,  and  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this research  state  that  Tax  Socialization,  Tax  Rates  and  Tax  Understanding  have  a  significant  effect  on  taxpayer compliance.
Keywords: Tax Socialization, Tax Rates, Tax Understanding of Taxpayer Compliance

## A. PENDAHULUAN
Soemitro (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada dasarnya pajak merupakan pemberian sebagian  harta  kekayaan  rakyat  yang  digunakan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara.  pembiayaan pembangunan  di  Indonesia  ditopang  oleh  negara  dari  penerimaan  pajak.Agar  pembangunan  terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh negara itu juga harus meningkat. besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib
Volume 19 Nomor 2, Desember 2023
pajak  yang  patuh  maka  semakin  meningkat  sumber  penghasilan  Negara.Akan  tetapi,  peran  aktif  dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini (Lazuardini dkk, 2018).
Fenomena yang ada di indonesia  dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah.  Rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sangat memprihatinkan  jika  dibandingkan  dengan  tingkat  pertumbuhan  usaha  di  indonesia.  Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (yusro dan kiswanto, 2014).Pertumbuhan jumlah UKM yang tinggi  adalah  sumber  pajak  yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara.  Sistem pengumpulan  pajak  indonesia  yang  berlaku  saat  ini  disebut  self  asessment  system  yang  telah dilaksanakan sejak 1983 sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban  pajak  mereka  secara  mandiri  (Indrawan  dan  Binekas,  2018).  Dan  saat  Indonesia  terjadi musibah    pandemic  Covid’19,  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  tetap  terjaga  karena  adanya  beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, (Daud dan Mispa, 2022). Hal ini yang menyebabkan peneliti tertarik  untuk  mengangkat  kembali  topik  terkait  kepatuhan  wajib  pajak  jika  dihubungkan  dengan dampak dari sosialisasi perpajakan, tarif pajak serta pemahaman perpajakan, dengan pendekatan teori slippery slope theory yang diperkenalkan oleh Kirchler et al 2008, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari ketaatan terhadap aturan perpajakan  dan undang undang perpajakan.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin banyak pengetahuan  dan  semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  yang  di  lakukan  melalui  sosialisasi  maka  akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Julianti, 2014:29) sosialisasi perpajakan menjadi  salah  satu  factor  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak. Sosialisasi  dalam  bidang  perpajakan  merupakan  hal  penting  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak.  Sosialisasi  perpajakan  merupakan  suatu  upaya  direktoran  jenderal  pajak  untuk  memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segalah sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan  dan perundang-undangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009:3)  sosialisasi diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan Negara, sengga mampu ikut serta
dalam  membangun  Negara  dengan  membayar  pajak.  Menurut  Nasation  dalam  (Sudrajat  et  al:2015) sosialisasi merupakan proses bimbingan individu kedalam dunia sosial.
Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9).Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif (Soemitro, 2014:129). Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi  4,8  Miliar  Rupiah  dalam  satu  tahun  pajak dikenakan  tarif  pajak  sebesar  1%  (satu  persen)  yang  bersifat  final.Peran  penting  Negara  dalam menetapkan kebijakan ialah penentuan tarif (Soemitro, 2004).Menurut (Tutik Yulianty dkk, 2017) tarif merupakan  persentase  untuk  menghitung  pajak  yang  terutang.Dalam  penetapan  tarif  pajak  harus berdasarkan  asas  keadilan.Salah  satu  syarat  pemungutan  pajak  adalah  keadilan,  baik  keadilan  dalam prinsip  maupun  dalam  pelaksanaannya.Pemerintah  dapat  menciptakan  keseimbangan  social  dengan adanya keadilan, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.
Tarif pajak UMKM  yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan tarif pajak penyederhanaan berupa tarif pajak final 1%, sedangkan tarif sebelumnya yang diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 21 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam  negeri  dengan  peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp.50  milyar  mendapat  fasilitas  berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 milyar (Huda,  2015).  Pemahaman  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  merupakan  cara  wajib  pajak dalam  mengetahui  dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Wajib  pajak  akan  cenderung  tidak  menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat Pemberitahuan (SPT) secara baik dan benar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisisan  SPT,  besarnya  jumlah  pajak  yang  terutang  mampu  dihitung  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008:2) dalam Ananda, dkk (2015).
Pengetahuan  dan  pemahaman  akan  peraturan  perpajakan  adalah  proses  dimana  wajib  pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Resmini, 2013) dalam Nurhakim dan Pratomo (2015). Menurut  Fajriana (2013) dalam Nurhakim dan Pratomo (2015)  mengatakan  bahwa  pemahaman  adalah  proses,  cara  perbuatan  memahami  atau  memahamkan

## Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Tingkat  pemahaman  pajak  apabila  dilihat  dari  perspektif hukum adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara dan Negara mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan  uang  pajak  tersebut  harus  dipergunakan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan.Pendekatan  hukum  ini  memperlihatkan  bahwa  pajak  yang  dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010). Pemahaman atas aturan perpajakan adalah cara bagi seorang wajib pajak guna mengetahui serta paham atas aturan pajak. Saat wajib pajak tidak paham aturan pajak, mereka tidak akan patuh (Ananda dkk, 2015). Kebaruan dalam penelitian  ini  adalah  studi  kasus  pada  UMKM  di  kota  makassar.    Berdasarkan  kondisi  yang  telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM  dengan  judul  “Dampak  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak  dan  Pemahaman  Perpajakan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  (Studi  pada  UMKM  yang  terdaftar  sebagai  wajib  pajak  di  KPP Pratama Makassar Selatan)”.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  logika/kepekaan  penalaran  deduktif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara  random,  pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:13). Jenis  penelitian  berdasarkan  tujuan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian  asosiatif  kausal.  Menurut  sugiyono  (2014:56),  penelitian  asosiatif  kausal  dilakukan  untuk menyelidiki hubungan sebab akibat.Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku ukm yang terdaftar di dinas koperasi dan ukm kota Makassar  yang tercatat hingga  Bulan November 2020 adalah  sebanyak  20.316  wajib  pajak.  Penetuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dihitung dengan rumus Slovin. Dibulatkan menjadi 80 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  sumber  data  primer.Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  dengan  survei  lapangan  yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2009:148).
Kepatuhan Wajib Pajak

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi  linear berganda dengan Dampak Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (2) dan Pemahaman Perpajakan (X3) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen. Pengelolan data menggunakan program SPS maka diperoleh suatu model regresi linear berganda seperti tabel berikut:  Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

## Hasil Uji Instrumen

## Uji Validitas dan Uji Realibilitas
Uji  validitas  untuk  variabel  pengaruh  sosialisasi  perpajakan,  untuk  masing  masing  indikator menunjukkan hasil yang signifikan sehingga dikatakan valid.
Untuk  variabel  Tarif  Pajak  (X2),  uji  validitasnya  untuk  masing  masing  indikator  menunjukkan  hasil yang signifikan sehingga dikatakan valid
Untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X3) uji validitas menunjukkan masing masing  semua indikator tersebut adalah valid.

## Hasil Uji Validitas Variabel Pengaruh (X1)
No. Indikator
Koefisien Nilai batas Keterangan 1 X1.1 0,815 0,30 Valid 2 X1.2 0,830 0,30 Valid 3 X1.3 0,834 0,30 Valid 4 X1.4 0,851 0,30
Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak (X2)
No. Indikator Rtabel
Rhitung Keterangan 1 Item1 0.645 0,30 Valid 2 Item2 0.595 0,30 Valid 3 Item3 0.775 0,30 Valid 4 Item4 0.790 0,30 Valid

## Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid.
Uji Reliabilitas, menunjukkan semua varianel reliabel, tabel dibawah ini menunjukkan semua variabel dalam  penelitian mempunyai  koefisien  cronbach’s  alpha  (α)  >  0,60  sehingga  dapat  dikatakan  semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel atau konsisten.
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah  data  yang  berdistribusi  normal.Pengujian  normalitas  adalah  pengujian  tentang  kenormalan

## Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (X3)
No. Indikator
Rtabel Rhitung Keterangan 1 Item1 0.765 0,30 Valid 2 Item2 0.818 0,30 Valid 3 Item3 0.813 0,30 Valid 4 Item4 0.1764 0,30 Valid 5 Item5 0.738 0,30
Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
No. Indikator Rtabel
Rhitung Keterangan 1 Item1 0.195 0,30 Valid 2 Item2 0.195 0,30 Valid 3 Item3 0.195 0,30 Valid 4 Item4 0.195 0,30 Valid 5 Item5 0.195 0,30 Valid
distribusi data. Dari tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,060 yang lebih besar dari 0,05 atau (5%), sehingga data berdistribusi secara normal.
Uji Multikolinieritas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikoliniearitas adalah dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).Jiks VIF lebih kecil dari 5, maka dalam model tidak terdapat multikolinieritas.
Hasil Koefisien Determinasi (R²) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,  Tarif  Pajak,  dan  Pemahaman  Perpajakan  menerangkan  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak, sesuai tabel koefisien determinasi dibawah ini:

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .775 a .601 .585 1.47034
Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
a.Predictors: (Constant) ,X1, X2, X3 b.Y Interprestasi Hasil Penelitian:

## a. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  dari  penguijian  hipotesis  pertama  menunjukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi diperlukan agar wajib pajak mengetahui secara universal peran penting pajak untuk pembangunan negara, sehingga mampu ikut serta dalam membangun negara dengan membayar pajak. hasil penelitian ini sesuai menurut para ahli peneliti terdahulu: Pasca Rizky Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) bahwa hasil penelitian  menunjukkan  sosialisasi  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikaan  terhadap  kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252,

## b. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak yang  terutang.dalam  penetapan  tarif  pajak  harus  berdasarkan  asas  keadilan.salah  satu  syarat pemungutan  pajak  adalah  keadilan,  baik  keadilan  dalam  prinsip  maupun  dalam  pelaksanaannya. Menurut  penemuan  Husaini  (2015),  tarif  pajak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413,
c. Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil  dari  pengujian  ketiga    menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  hal    ini  sejalan  dengan  Rizki  Indrawan  dan  Bani  Binekas  (2018)  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Kota Cimahi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217.

## D. SIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib di Kota Makassar. dari rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka analisis data yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: a.   Pengaruh  Sosialisasi  Perpajaka  perpengaruh  posetif  dan  signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak di Kantor Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

## Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
b.   Tarif  Pajak  berpengaruh  Posetif  dan  signifikan  Terehadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  Kantor Keperasi dan UKM di Kota Makassar.
c.   Pemahaman Perpajakan berpengaruh posetif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Koperasi dan UKM di Kota Makassar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda Pasca Rizki Dwi, dkk .(2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  UMKM  yang  Terdaftar  Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 6 No. 2 2015. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id .
As’ari Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). AKUNTANSI DEWANTARA VOL. 2 NO. 1.
Daud Dahniyar, Mispa Siti (2022), Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 3, No. 2, Hal 375-380.
Hidayat Nurdin dan Dedi Purwana.2017. Perpajakan:Teori& Paktik .Jakarta:Rajawali Pers.
Huda Ainil. (2015). Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem  Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan  Kemanfaatan  NPWP  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris  pada Wajib  Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan) .Jom FEKOM Vol. 2.
Indrawan, Rizki. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Account Representative, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi  Kasus  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Di Bandung Electronic Center Kota Bandung).
Indrawan  Rizki  dan  Bani  Binekas.(2018). Pemahaman  Pajak  dan  Pengetahuan  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM .Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No.3.
Julianto,  Agung.  (2016). Pengaruh  Tarif,  Sosialisasi  Serta  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota  Semarang.Program  Studi  Akuntansi  –  S1,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
Kirchler, E., Hoelzl, E., dan Wahl, I. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology, 210-225.
Kuncoro, Imam, (2009). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonom Edisi 3 . Jakarta. Erlangga.
Larasati  Mutiara,  dkk.  (2017). Pengaruh  Pemahaman  Sistem  E-Billing,  Kualitas  Pelayanan  dan Pelaksanaan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Mebel  di  Kabupaten Sukoharjo. Seminar Nasional IENACO-2017.
Lizuardini,  dkk.(2018). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan).e – Jurnal Riset ManajemenPRODI MANAJEMEN Fakultas Ekonomi Unisma.
Mahaputri  Ni  Nyoman  Trysedewi  dan  Naniek  Noviari.(2016). Pengaruh  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Akuntansitabilitas  Pelayanan  Publik  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. ISSN:  2302-8556.  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  Vol.17. 2321-2351.
Mardiasmo.2018.Perpajakan edisi terbaru 2018.Yogyakarta:Andi.
Mustofa, Fauzi Achmad, dkk. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah  yang  Berada  Di  Wilayah  Kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Batu  Setelah Diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013). Jurnal  Perpajakan (JEJAK) Vol.8 No.1 . perpajakan.studentjouenal.ub.ac.id.
Noviantari Putri dan Putu Ery Setiawan.(2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Persepsi Sanksi Perpajakan,  dan  Lingkungan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak .E-Journal  Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22. 3 Maret 2018:1711-1740.
Prawagis,  Febirizki  Damayany,zahroh  Z.A,  Yuniadi  Mayowan.  (2016). Pengaruh  Pemahaman  Atas Mekanisme  Pembayaran  Pajak,  Persepsi  Tarif  Pajak  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  UMKM  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar  di  KPP  Pratama  Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 10 No. 1.
Rahayu, Nurulita.(2017 ). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak . Akuntansi Dewantara 1.1.
Rahayu, S.K. (2012). Perpajakan Indonesia-konsep dan aspek formal .Yogyakarta.Graha Ilmu.
Siti Resmi. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus .edisi 9 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Soemitro. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru: Suatu Pengantar . Yogyakarta: Andi
Sugiono.(2014). Metode Penelitian Bisnis . Bandung. Alfabeta.
Sunyoto, Danang, (2011). Dasar-Dasar Statistika Untuk Ekonomi .Yogyakarta.CAPS.
Waluyo.(2014). Perpajakan Indonesia . Jakarta. Salemba Empat.
Wulandari, Soliyah. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  46  Tahun  2013  Terhadap  Kepatuhan  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakan .Jurnal Ekonomi Islam Volume 8 No. 2.

## Dampak Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Yulianti  Tutik,  dkk.  (2017). Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Sanksi Perpajakan,  Teknologi  Perpajakan  terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Badan  Mengenai Penggelapan pajak . Seminar Nasional IENACO-2017.