## ANALISIS HADITS AKAD IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK DAN IJARAH MAUSHUFAH FI DZIMMAH

## (TELAAH FATWA DSN-MUI)
Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah IAIN Palangka Raya dan UIN Antasari Banjarmasin E-mail: tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id dan syarif.muhammad849@gmail.com

## Abstract
Hadith  as  the  second  source  of  Islamic  law,  becomes  a  mandatory  content  in  the  fatwa DSN MUI included in the formulation of fatwa Ijarah, IMBT and IMFZ. This paper will attempt to analyze the islamic economic hadith that is the content of legal considerations in  fatwas  on  ijarah,  IMBT  and  IMFZ.  The  research  method  applied  in  this  paper  is research that explores qualitative data with the type of literature research. The focus of the study in this study is the islamic economic hadiths contained in the DSN-MUI fatwa on ijarah, IMBT and IMFZ. The results of the study showed that the DSN-MUI Fatwa on Ijarah,  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  and  ijarah  Maushufah  fi  Dzimmah  has accommodated sharia economic hadiths that are the legal basis related to the legality of ijarah, IMBT and IMFZ, so that the hadiths have relevance to the object of fatwa studies. There are hadiths  that correlate explicitly with the object of fatwa studies and some are implicitly correlated.
Keywords: Hadith,  Ijarah,  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik,  and  Ijarah  Maushufah  fi Dzimmah.

## Abstrak
Hadits  sebagai  sumber  hukum  Islam  yang  kedua,  menjadi  muatan  wajib  dalam  fatwa DSN  MUI  termasuk  dalam  rumusan  fatwa  Ijarah,  IMBT  dan  IMFZ.  Tulisan  ini  akan berupaya  menganalisis  hadits  ekonomi  syariah  yang  menjadi  isi  pertimbangan  hukum dalam Fatwa tentang ijarah, IMBT dan IMFZ. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan  ini  adalah  penelitian  yang  menggali  data  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan.  Fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  hadits-hadits  ekonomi  syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI tentang ijarah, IMBT dan IMFZ. Hasil pengkajian menunjukkan  bahwa  Fatwa  DSN-MUI  tentang  Ijarah,  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  dan ijarah  Maushufah  fi  Dzimmah  telah  mengakomodir  hadits-hadits  ekonomi  syariah  yang menjadi landasan hukum terkait legalitas ijarah, IMBT dan IMFZ, sehingga hadits-hadits tersebut memiliki relevansi dengan objek kajian fatwa. Terdapat hadits yang berkorelasi secara eksplisit dengan objek kajian fatwa dan ada pula yang berkorelasi secara implisit.
Kata Kunci: Hadits,  Ijarah,  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik, dan Ijarah  Maushufah  fi Dzimmah.

## PENDAHULUAN
Pengaplikasian  fikih  muamalah  dan  etika bisnis  Islam  dalam  wujud  ekonomi  dan keuangan  syariah  dewasa  ini  telah  tumbuh secara  pesat,  diterima  secara  universal  dan diadopsi  tidak  hanya  oleh  negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga  oleh  berbagai  negara  di  kawasan  Asia, Eropa,  dan  Amerika  (Iskandar  &  Aqbar, 2019:  40).  Perkembangan  hukum  di  bidang muamalah mengalami perubahan dan inovasi-inovasi  disebabkan  kompelksitas kebutuhan manusia yang semakin meningkat  dan  variatif    baik  kebutuhan pokok, sekunder, hingga tersier. Kondisi ini menuntut  agar  selalu  dilakukan  telaah hukum dan inovasi hukum manakala praktik muamalah  tersebut  tidak  pernah  dilakukan dan  dijelaskan  secara  gamblang  dalam sumber hukum utama Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits.
Hadits  menempati  posisi  kedua dalam  hirarki  hukum  Islam  setelah  Al- Qur'an  yang  dipegang  sebagai  pedoman hidup,  sumber  hukum,  dan  ajaran  dalam Islam.  Sebagai  sumber  hukum,  maka keberadaan  haditspun  ramai  dalam  kajian dan perbincangan ilmiah dalam menganalisis kandungannya maupun relasinya  dengan  ayat  suci  al-Qur’an  (Nur, 2017: 20). Hadits secara mendasar memiliki fungsi  lil  bayan  (menjelaskan)  terhadap kandungan al-Qur’an  yang kemudian dalam rumusan  para  ulama  diperinci  menjadi  tiga fungsi yakni sebagai bayan at-ta’kid / bayan at-taqrir  (memperkuat  pernyataan  dalam  al- Qur’an),  bayan  at-tafsir  (memberikan perincian dalam tafsiran ayat-ayat A-Qur'an: menjelaskan yang bersifat mujmal, membatasi  yang  bersifat  mutlak  dan mengkhususkan  yang  bersifat  umum)  dan bayan  at-tasyri'  (mewujudkan  hukum  yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an) (Saparullah, 2021, hlm. 63–64).
Salah  satu  aspek  muamalah  yang mengalami  perkembangan  hukum  adalah ijarah.  Ijarah  adalah  akad  pertukaran manfaat suatu benda atau jasa dengan  upah/ biaya  sewa.  Praktek  ijarah  telah  dilakukan
pada  masa  Nabi  SAW  dengan  berbagai macam cara dan objeknya, semua tergambar  dalam  banyak  hadits.  Seiring perubahan  zaman,  praktik  ijarah  telah berkembang hingga dikenal dengan sebutan Ijarah  Muntahiyah  bittamlik  (IMBT)  dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (IMFZ).
Lembaga Keuangan Syariah berpeluang  untuk  memperbesar  usahanya dengan  menggunakan  skema  Ijarah,  IMBT, maupun  IMFZ,  namun  berkewajiban  pula untuk  patuh  dan  taat  pada  prinsip-prinsip hukum  muamalah  sehingga  tidak  terjadi praktik  riba,  maisir,  gharar,  dan  zhalim. Para  ulama  telah  melakukan  kajian  dan istinbath hukum dengan kesimpulan hukum yang  beragam  terkait  ijarah,  IMBT  dan IMFZ.  Ijtihad  yang  dilakukan  para  ulama menerapkan  metode  istinbath  yang  telah disepakati dengan sumber hukum al-Qur’an dan  hadits.  Kajian  para  ulama  tersebutpun pada  akhirnya  menghasilkan  fatwa  terkait masalah  yang  dikaji.  Fatwa  merupakan instrumen  hukum  yang  keberadaannya menjadi bagian yang urgen dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa berperan  sebagai  jawaban  atas  persoalan hukum  yang  terjadi  ataupun  menjadi  solusi hukum  atas  problematika  yang  dihadapi. Fatwa  pula  menjadi  dasar  legalitas  dan legitimasi  terhadap  praktik  sosial-ekonomi kontemporer  yang  ketentuan  hukum  atas eksistensinya  tidak  terdapat  secara eksplisit di  dalam  nash  (al-Qur’an  dan    hadits) (Fauzi, 2017: 109–110).
Dewan Syariah Nasional MUI (DSN MUI)  memiliki  otoritas  atau  wewenang untuk menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  dan keuangan  syariah.  Fatwa  DSN  MUI bersama  KHES  menjadi  norma  hukum  di bidang  hukum  materiil  ekonomi  syariah (Yasin,  2014:  111).  Eksistensi  fatwa  DSN- MUI  dalam  peraturan  perundang-undangan terdapat  dalam  Undang-undang  No.  21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menerangkan  bahwa  prinsip  syariah  yang dimaksud sebagai dasar bank syariah adalah berdasar fatwa dari lembaga yang
berwenang dan dalam hal ini disebut adalah Majelis  Ulama  Indonesia.  Fatwa  DSN-MUI pun  telah  diserap  kepada  Peraturan  Bank Indonesia  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan.    Fatwa  yang  telah  diadopsi menjadi  hukum  positif  ini  diramu  kembali mejadi aturan-aturan pada kegiatan berdasarkan  prinsip  syariah  (Habibaty, 2018: 451–452).
DSN  MUI  telah  menetapkan  fatwa tentang  Ijarah,  IMBT,  dan  IMFZ  yang tentunya memuat berbagai hadits muamalah maliyyah  sebagai  dasar  hukum  fatwa ekonomi  dan  keuangan  syariah  yang dirumuskan.  Fatwa-fatwa  yang  diputuskan dalam  rumusannya  secara  substantif  harus memuat  dalil-dalil  hukum  yang  menjadi dasar pertimbangan terhadap putusan hukum yang  sudah  seharusnya  keberadaannya memang  relevan  dengan  masalah  yang dikaji  sehingga  dikeluarkannya  produk hukum tersebut. Begitu pula fatwa ekonomi dan keuangan syariah yang menjadi otoritas DSN-MUI, secara sistematis dalam rumusan fatwanya  berupa  isi,  mengandung  konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan.  Konsideran  mengingat  berisi dasar-dasar  hukum  yang  digunakan  yaitu Al-Qur’an,  hadits,  ijma,  qiyas,  kaidah  fikih dan  pendapat  para  ulama  (Seff,  2015:  3). Maka  hadits  sebagai  dalil  naqli  dan  sumber hukum  (mashadir  al-ahkam)  yang  kedua setelah  al-Qur’an,  sebagai  muatan  fatwa DSN-MUI  sudah  seharusnya  memiliki relevansi  dengan  masalah  yang  dikaji  dan akan  dihasilkan  putusan  hukum  akan masalah  tersebut.  Jadi  fiqh  al-hadits  pada hadits-hadits  yang  dicantum  memang  harus berkorelasi  dengan  masalah  yang  akan diberikan fatwa.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  akan berupaya  menganalisis  hadits-hadits  dalam fatwa DSN-MUI dengan men-takhrij hadits- hadits  tersebut  dari  kitab  haditsnya  dan kemudian menelaah eksistensi hadits tersebut  dalam  muatan  fatwa  dengan mencermati  korelasi  dan  relevansi  fiqh  al- hadits-nya dengan objek kajian fatwa.

## LITERATURE REVIEW
Ada  beberapa  tulisan  ilmiah  terdahulu berdasarkan  penelusuran  penulis  terkait kajian masalah akad ijarah , ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah maushufah fi  dzimmah. Tulisan  yang  pertama  adalah artikel  berjudul Penerapan  Akad  Ijarah
Muntahiya
Bittamlik (IMBT) pada Transaksi  Lembaga  Keuangan  Syariah yang  ditulis  oleh  Husna  Ni’matul  Ulya. Tujuan  penelitian  dalam  tulisan  ini  adalah mendeskripsikan pengaplikasian akad IMBT  dalam  produk  keuangaan  yang  ada pada  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Hasil penelitian  dalam  tulisan  ini  bahwasanya IMBP diaplikasikan dalam produk pembiayaan  lembaga  keuangan  syariah  dan bahwasanya  pembiayaan  IMBT  berbeda dengan leasing (sewa  beli),  dimana perbedaanya  terdapat  pada  saat  pengalihan kepemilikan (Ulya, 2018).
Tulisan  yang  kedua  adalah  artikel berjudul Analisis  Akad  Ijarah  Muntahiya Bittamlik  (IMBT)  dalam  Perspektif  Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia yang ditulis  oleh  Daffa  Muhammad  Dzubyan, Erina  Azzahra  dan  Melani  Puspitasari. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengalisis akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam  perspektif  hukum  Islam  (fikih)  dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian dalam  tulisan  ini  menunjukkab  bahwa dalam  perspektif  Hukum  Islam  (fikih), IMBT telah sesuai dengan hukum perjanjian syariah. Dalam perspektif Hukum  Positif  Indonesia,  akad  IMBT termasuk  dalam  perjanjian  tidak  bernama pada  KUH  Perdata  (Pasal  1319)  yang timbul  dari  prinsip  kebebasan  berkontrak (Pasal  1338)  dan  IMBT  juga  memenuhi persyaratan  perjanjian  yang  sah  (Pasal 1320)  sebagai  serta  perjanjian  elemen (Dzubyan, 2019).
Tulisan  yang  ketiga  adalah  artikel berjudul Implementasi  Akad  al-Ijarah  al- Maushufah fi al-Dzimmah sebagai Alternatif
Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah
di Indonesia.
Pembahasan  dalam  artikel  ini  meneliti
sejauh  mana  peran  dan  implementasi  akad Al-Ijarah  Al-Maushufah  Fi  Al-Dzimmah dalam produk dan jasa di perbankan Syariah dan  juga  meninjau  akad Al-Ijarah  Al- Maushufah  Fi  Al-Dzimmah dalam  kajian fikih muamalah. Hasil kajian menyimpulkan bahwa  Akad  IMFZ sudah  sesuai  dengan kajian  Fiqh  Muamalah.  Akad  ini  dianggap sangat tepat untuk kondisi pembiayaan yang sifat  dari  manfaatnya  masih  dalam  proses tanggungjawab pemberi sewa (Fuadi, 2019).
Dibandingkan dengan penelitian yang  telah  disebutkan  di  atas,  pengkajian yang  akan  dilakukan  penulis  memiliki perbedaan  substansial,  karena  tulisan  yang pertama  dan  ketiga  mengkaji  akad  IMBT dan IMFZ dari segi aplikasinya pada produk lembaga  keuangan  syariah,  sedangkan tulisan  yang  kedua  fokus  mengkaji  akad IMBT  dalam  kajian  fikih  dan  perundang- undangan. Pengkajian dalam tulisan ini akan diarahkan pada analisis hadits-hadits ekonomi  syariah  yang  menjadi  muatan dalam  fatwa  DSN-MUI  tentang Ijarah, Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik dan ijarah Maushufah fi Dzimmah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  penelitian  yang  menggali data  kualitatif  dengan  jenis  penelitian kepustakaan  ( library  research). Data  yang dikaji dalam tulisan ini adalah data sekunder yang  didapatkan  melalui  studi  literatur. Hadits-hadits  yang  dimuat  dalam  fatwa DSN-MUI tentang Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan ijarah Maushufah fi  Dzimmah menjadi  objek  kajian,  oleh karena  itu  studi  literatur  dilakukan  pada fatwa  DSN-MUI,  kitab-kitab  hadits  dan buku  serta  artikel  jurnal  yang  relevan dengan objek kajian.

## KONSEP DASAR
Konsep Ijarah Ijarah secara  bahasa  bermakna  jual  beli manfaat,  dan  secara  syara'  memiliki  makna yang  sama  dengan  bahasa.  Menurut  ulama Syafi'iyah, ijarah terbagi  dua  yaitu ijarah
'alal  'ain (penyewaan  atas  barang)    seperti penyewaan barang tidak bergerak, kendaraan,  atau  orang  tertentu;  dan ijarah 'ala dzimmah (penyewaan atas tanggungan) contohnya  menyewakan  binatang  untuk fungsi  tertentu,  menjahit,  membangun rumah  dan  jasa  lainnya  (Az-Zuhaili,  2011). Wahbah  Zuhaili  mengemukakan  bahwa akad  ijarah  terhadap  manfaat  suatu  benda ataupun  jasa  telah  disepakati  hukumnya boleh  oleh  para  ulama  fiqh,  kecuali  Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri,  al-Qasyani,  an-Nahrawani,  dan  Ibnu Kaisan.  Golongan  yang  melarang  akad ijarah ini karena menjual manfaat, sementara  objek  (wujud  manfaat-manfaat) itu tidak pernah ada saat akad, hanya seiring berjalan waktu manfaat itu terpenuhi secara bertahap.  Dalam  hukum  jual  beli,  objek yang  diperjualbelikan  menurut  mereka harus  pasti  dan  nyata  ada.    Pendapat  ini ditentang oleh Ibnu Rusyd yang mengatakan  bahwa  manfaat  itu  meskipun belum  ada  saat  akad  namun  dapat dipastikan  tercapai  secara  umum  (Az- Zuhaili,  2011).  Adapun  hadits  yang dijadikan  rujukan  para  ulama  fiqih  dalam penentuan kebolehan hukum akad ijarah ini antara  lain  sebagaimana  hadits-hadits  yang telah disebutkan di atas.
Ijarah sebagaimana  diatur  oleh  fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah ,  yang  menyatakan bahwa ijarah adalah "akad pemindahan hak guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri” . Definisi  ini  menunjukkan  bahwa ijarah pada  dasarnya  adalah  akad  yang hanya  mengambil  suatu  manfaat  itu  dari suatu benda atau jasa sebagaimana pendapat jumhur  ulama,  tanpa  harus  diikuti  dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pemindahan kepemilikan setelah masa sewa manfaat habis boleh dilakukan dengan akad tersendiri  melalui  skema ijarah  muntahiya bittamlik yang  telah  dilegitimasi  melalui fatwa nomor 27/DSN-MUI/III/2002.
Hadits tentang Ijarah Praktek ijarah pada  masa  Rasulullah  dan para  sahabat  banyak  diungkapkan  dalam beberapa hadits  yang dapat diklasifikasikan menjadi  dua,  yakni ijarah terkait  sewa  jasa dan ijarah yang  objeknya  berupa  aset (benda  bergerak  maupun  benda  tidak bergerak). Banyak pula hadits yang berbicara batasan dalam melakukan traksaksi ijarah tersebut.    Berikut  ini landasan hadits ijarah terkait bolehnya upah sebagai amil zakat yang diriwayatkan Imam Muslim (Naisaburi & Al-Qusairi, 2006):
ِنْب  ِرْسُب  ْنَع ، ٍرْيَكُب  ْنَع ، ٌثْيَل اَنَثَّدَح ،ٍديِعَس  ُنْب ُةَبْيَتُق اَنَثَّدَح ُرَمُع يِنَلَمْعَتْسا :َلاَق ُهَّنَأ ،ِ يِكِلاَمْلا ِ  يِدِعاَّسلا  ِنْبا  ِنَع ،ٍديِعَس َرَف  اَّمَلَف  ،ِةَقَدَّصلا  ىَلَع  ُهْنَع  ُهللا  َي ِض َر  ِباَّطَخْلا  ُنْب
ُتْغ
،ِهَّلِل  ُتْلِمَع اَمَّنِإ  ُتْلُقَف  ،ٍةَلاَمُعِب  يِل  َرَمَأ  ،ِهْيَلِإ  اَهُتْيَّدَأ َو  ،اَهْنِم ىَلَع  ُتْلِمَع يِ نِإَف ، َتيِطْعُأ اَم ْذُخ :َلاَقَف ،ِهللا ىَلَع ي ِرْجَأ َو َلْث ِم  ُتْلُقَف  ،يِنَلَّمَعَف  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص  ِهللا  ِلوُس َر  ِدْهَع :َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُهللا  ىَّلَص  ِهللا  ُلوُس َر  يِل  َلاَقَف  ،َكِل ْوَق « اَذِإ ْقَّدَصَت َو ْلُكَف ،َلَأْسَت  ْنَأ  ِرْيَغ  ْنِم اًئْيَش  َتيِطْعُأ »
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Qutaibah  bin  Sa'id  telah  menceritakan kepada kami Laits dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al Maliki bahwa ia berkata;  Umar  bin  Al  Khaththab  pernah menugaskanku  sebagai  amil  zakat.  Setelah tugas  itu  selesai  kulaksanakan,  dan  hasil zakat  yang  kukumpulkan  telah  kuserahkan kepadanya, maka Umar menyuruhku mengambil  bagian  amil  untukku.  Lalu jawabku, "Aku bekerja karena Allah, karena itu  upahku  pun  kuserahkan  kepada  Allah." Umar berkata, "Ambillah apa yang diberikan  kepadamu  itu,  sesungguhnya  aku pernah  pula  bertugas  pada  masa  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam sebagai  amil zakat.  Aku  menolak  pemberian  itu  seraya menjawab  seperti  jawabanmu  pula.  Maka Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  pun bersabda:  'Apabila  kamu  diberi  orang  suatu pemberian tanpa kamu minta, makanlah atau sedekahkanlah.”
Hadist  lain  riwayat  Imam  Muslim mengkisahkan ijarah terkait  jasa  bekam yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim (Naisaburi & Al-Qusairi, 2006):
ح  ، ٍمِلْسُم  ُنْب  ُناَّفَع  اَنَثَّدَح  ،َةَبْيَش  يِبَأ  ُنْب  ِرْكَب  وُبَأ  اَنَثَّدَحو ْنَع اَمُه َلَِك ،ُّيِمو ُزْخَمْلا اَن َرَبْخَأ ،َميِها َرْبِإ ُنْب ُقاَحْسِإ اَنَثَّدَحو
، ٍساَّبَع  ِنْبا  ِنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ، ٍس ُواَط  ُنْبا اَنَثَّدَح ،ٍبْيَه ُو « َّنَأ
ا  َلوُس َر
َماَّجَحْلا ىَطْعَأ َو ،َمَجَتْحا  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص  ِهلل
َطَعَتْسا َو ،ُه َرْجَأ » Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Abu  Bakar  bin  Abu  Syaibah,  telah menceritakan  kepada  kami  Affan  bin Muslim.  (Dalam  jalur  lain  disebutkan) Telah  menceritakan  kepada  kami  Ishaq  bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi  keduanya  dari  Wuhaib  telah menceritakan  kepada  kami  Ibnu  Thawus dari  Ayahnya  dari  Ibnu  Abbas,  bahwa Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam meminta  untuk  dibekam,  lalu  beliau memberi upah kepada tukang bekam."
Dasar hukum ijarah untuk pemanfaatan tanah dapat dilihat sebagaimana  hadits  terkait  pemanfaatan tanah  riwayat  Imam  Bukhori  (Al-Bukhari, 2000):
ِدْيَبُع  ْنَع ، ٍضاَيِع  ُنْب  ُسَنَأ اَنَثَّدَح ، ِرِذْنُملا  ُنْب ُميِها َرْبِإ اَنَثَّدَح َأ  ،ٍعِفاَن  ْنَع ،ِهَّللا ،اَمُهْنَع ُهَّللا  َي ِض َر  َرَمُع  َنْب  ِهَّللا َدْبَع  َّن
:ُه َرَبْخَأ «
ِرْطَشِب  َرَبْيَخ  َلَماَع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص َّيِبَّنلا  َّنَأ َةَئاِم ُهَجا َو ْزَأ يِطْعُي  َناَكَف ،ٍع ْر َز  ْوَأ  ٍرَمَث  ْنِم اَهْنِم ُجُرْخَي اَم َت  َقْس َو  َنوُناَمَث ،ٍقْس َو ٍريِعَش  َقْس َو  َنو ُرْشِع َو ، ٍرْم » َمَسَقَف ،
َرَبْيَخ  ُرَمُع « ْنَأ ،َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِ يِبَّنلا  َجا َو ْزَأ  َرَّيَخَف َّنُهَل  َي ِضْمُي  ْوَأ  ، ِض ْرَلأا َو  ِءاَملا  َنِم  َّنُهَل  َعِطْقُي
»
َّنُهْن ِمَف  ، َراَتْخا  ِنَم  َّنُهْنِم َو  ، َض ْرَلأا  َراَتْخا  ِنَم ْتَناَك َو  ،َقْس َولا
َض ْرَلأا ِت َراَتْخا ُةَشِئاَع Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada  kami  Anas  bin  'Iyadh  dari 'Ubaidullah  dari  Nafi'  bahwa  'Abdullah  bin 'Umar radhiallahu 'anhuma mengabarkannya  bahwa  Nabi shallallahu 'alaihi wasallam  memperkerjakan  orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan  separuh  dari  hasilnya  berupa kurma  atau  sayuran  untuk  pekerja.  Beliau membagikan  hasilnya  kepada  isteri-isteri Beliau  sebanyak  seratus  wasaq,  delapan puluh wawsaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar radhiallahu  'anhu membagi-bagikan  tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur),  tanah  atau  seperti  hak  mereka sebelumnya. Dan diantara mereka ada yang memilih  tanah  dan  ada  juga  yang  memilih
menerima  haq  dari  hasilnya.  Sedangkan 'Aisyah radhiallahu 'anha memilih tanah."
Hadits ijarah terkait  sewa  aset berupa  lahan  pertanian  dan  perkebunan dapat  dilihat  pada  riwayat  Imam  Muslim berikut (Naisaburi & Al-Qusairi, 2006): َن َرَبْخَأ ،ٍداَّمَح  ُنْب ىَيْحَي اَن َرَبْخَأ ، ٍروُصْنَم  ُنْب  ُقاَحْسِإ اَنَثَّدَح ا
،ِبِئاَّسلا  ِنْب ِهللا ِدْبَع  ْنَع ،ِ يِناَبْيَّشلا  َناَمْيَلُس  ْنَع ،َةَنا َوَع وُبَأ
،ِةَع َرا َزُمْلا  ِنَع ُهاَنْلَأَسَف ،ٍلِقْعَم  ِنْب ِهللا  ِدْبَع ىَلَع اَنْلَخَد :َلاَق ىَهَن َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا  َلوُس َر  َّنَأ ،ٌتِباَث َمَع َز :َلاَقَف :َلاَق َو ،ِة َرَجاَؤُمْلاِب  َرَمَأ َو ،ِةَع َرا َزُمْلا ِنَع « اَهِب  َسْأَب  َلَ » Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Ishaq  bin  Manshur    telah  mengabarkan kepada  kami  Yahya  bin  Hammad  telah mengabarkan  kepada  kami  Abu  'Awanah dari  Sulaiman  As  Syaibani  dari  Abdullah bin  As  Sa`ib  dia  berkata;  Saya  menemui Abdullah bin Ma'qil dan bertanya mengenai praktek  muzara'ah.  Dia  menjawab;  Tsabit mengatakan  bahwa  Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek muzara'ah  dan  memerintahkan  dengan  cara muajarah  (mengupah).  Ma'qil  melanjutkan; "Tidak mengapa jika dengan muajarah."
Hadits ijarah terkait  sewa  aset berupa  lahan  pertanian  dan  perkebunan diriwayatkan  juga  oleh  Imam  Bukhori  (Al- Bukhari, 2000):
ْب ىَيْحَي اَنَثَّدَح ،َةَنْيَيُع  ُنْبا اَنَثَّدَح ،َليِعاَمْسِإ  ُنْب  ُكِلاَم اَنَثَّدَح ُن َنْب  َعِفا َر  ُتْعِمَس :َلاَق ،َّيِق َر ُّزلا َةَلَظْنَح  ُتْعِمَس :َلاَق ،ٍديِعَس اَّنُكَف ، ًلَْقَح  ِراَصْنَلأا  َرَثْكَأ اَّنُك :ُلوُقَي ،ُهْنَع ُهَّللا َي ِض َر ٍجيِدَخ اَنيِهُنَف ،ِهِذ  ْج ِرْخُت  ْمَل َو ،ِهِذَه  ْتَج َرْخَأ اَمَّب ُرَف ، َض ْرَلأا ي ِرْكُن َذ  ْنَع " ِق ِر َولا ِنَع َهْنُن ْمَل َو  َكِل Artinya: Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id  berkata aku mendengar Hanzholah Az  Zuraqiy    berkata  aku  mendengar  Rofi' bin Khodij radliallahu 'anhu berkata:  "Kami adalah  orang  Anshor  yang  paling  banyak memiliki  kebun  dan  kami  memperkerjakan orang  untuk  menggarap  ladang  dan  apabila ada  hasilnya  penggarapnya  mendapatkan bagian  dan  bila  tidak  maka  tidak  dapat bagian. Kemudian kami dilarang
mempraktekkan  ini  namun  kami  tidak dilarang bila memberi upah dengan uang."
Hadis ijarah terkait anjuran menyegerakan  pembayarn  upah  buruh  bisa
dilihat pada riwayat Imam Bukhori (Naisaburi & Al-Qusairi, 2006):
ِدْبَع ُنْب  ِنَمْح َّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح ،ُّيِم ْرَجْلا ٍدَّمَحُم  ُنْب ُديِعَس اَنَثَّدَح
، ٍف ِ رَصُم  ِنْب َةَحْلَط  ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ُّيِناَنِكْلا  َرَجْبَأ  ِنْب  ِكِلَمْلا ْذِإ  ،و ٍرْمَع  ِنْب  ِهللا  ِدْبَع  َعَم  اًسوُلُج  اَّنُك  :َلاَق  ،َةَمَثْيَخ  ْنَع ُهَءاَج
:َلاَق ؟ْمُهَتوُق  َقيِق َّرلا  َتْيَطْعَأ :َلاَقَف ،َلَخَدَف ُهَل  ٌناَم َرْهَق ُهللا ىَّلَص  ِهللا  ُلوُس َر  َلاَق :َلاَق ،ْمِهِطْعَأَف  ْقِلَطْناَف :َلاَق ، َلَ :َمَّلَس َو  ِهْيَلَع « ُكِلْمَي  ْنَّمَع  ، َسِبْحَي  ْنَأ  اًمْثِإ  ِء ْرَمْلاِب  ىَفَك ُهَتوُق » Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Sa'id  bin  Muhammad  Al  Jarmi  Telah menceritakan  kepada  kami  Abdurrahman bin  Abdul  Malik  bin  Abjar  Al  Kinani  dari bapaknya  dari  Thalhah  bin  Musharrif  dari Khaitsamah ia berkata; Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba  datang  bendaharanya,  lalu  masuk dan  Abdullah  pun  bertanya  padanya, "Apakah  kamu  telah  memberikan  makan para  hamba  sahaya?"  Sang  bendahara menjawab,  "Belum  tuanku."  Abdullah berkata,  "Pergi,  dan  berilah  makan  mereka segera."  Kemudian  Ibnu  Umar  berkata; Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa orang-orang yang menahan  makan  (upah  dan  sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."
Hadis larangan ijarah dalam perbuatan  yang  diharamkan  atau  terlarang diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhori  (Al- Bukhari, 2000):
،ٍباَهِش  ِنْبا  ِنَع ،ٌكِلاَم اَن َرَبْخَأ ، َفُسوُي  ُنْب  ِهَّللا ُدْبَع اَنَثَّدَح ِ ي ِراَصْنَلأا ٍدوُعْسَم يِبَأ  ْنَع ،ِنَمْح َّرلا ِدْبَع  ِنْب  ِرْكَب يِبَأ  ْنَع
:ُهْنَع ُهَّللا َي ِض َر « َلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا َلوُس َر َّنَأ
ىَهَن َمَّلَس َو ِهْي ِنِهاَكلا ِنا َوْلُح َو ،ِ يِغَبلا  ِرْهَم َو ،ِبْلَكلا ِنَمَث  ْنَع » Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami 'Abdullah  bin  Yusuf  telah  mengabarkan kepada  kami  Malik  dari  Ibnu  Syihab  dari Abu  Bakar  bin  'Abdurrahman  dari  Abu Mas'ud  Al  Anshariy  radliallahu  'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang  uang  hasil  jual  beli anjing,  mahar  seorang  pezina  dan  upah bayaran dukun.

## Prinsip-Prinsip  Hukum  dalam  Hadits
Ijarah
Salah  satu  landasan  epistemologi  dari bangunan hukum Islam itu adalah kemaslahatan.  Maslahat  sebagai  fondasi hukum  Islam  diakui  oleh  Imam  Malik,  asy Syathibi, al Ghazali, ‘Izzuddin ibn  Abd.  As Salam,  dan  Najmuddin  At-Thufi  (Sarifudin, 2019). Kemashlahatan akan tercipta manakala  ada  kepatuhan  yang  bersifat transendental  dalam  rangka  memenuhi naluri kemanusian universal yang immanental  (Madjid,  2018).  Nilai-nilai dasar  ini  diformulasikan  dalam  prinsip- prinsip hukum yang berlaku universal dalam rangka  mewujudkan  fleksibelitas  hukum Islam,  demikian  halnya  terhadap  hukum ijarah yang  kemudian  bermetamorfosa menjadi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (IMFZ).
Ijarah sebagai  salah  satu  jenis perjanjian  dalam  Islam  banyak  bersumber dari  hadits  Nabi  Saw  baik  berupa  hadits qauliyyah , fi'liyyah , taqririyah maupun hammiyah. Untuk dapat menggali hukum di dalam  hadits  perlu  difahami  prinsip-prinsip apa  saja  yang  terkandung  dalam  hadits tersebut.  Prinsip-prinsip  hukum  ini  dapat dijadikan  pedoman  dalam  menentukan status hukum suatu perbuatan atau peristiwa hukum baru yang bersifat furu'iyyah . Dalam hadits-hadits tentang ijarah di atas, setidaknya terdapat beberapa prinsip hukum yang  dapat  dijelaskan  yaitu:  prinsip ibahah (kebolehan)  dan  kebebasan  berkontrak, prinsip  keadilan,  prinsip  manfaat,  prinsip tanggung  jawab,  prinsip  konsensualisme, prinsip kesimbangan, dan prinsip amanah.
Prinsip ibahah dan kebebasan berkontrak  mengandung  makna  bahwa segala  sesuatu  dalam  bidang  muamalah semisal ijarah hukumnya boleh selama tidak ada  larangan  syara'.  Dalam  praktek ijarah Nabi Saw maupun para sahabat melakukannya  dalam  berbagai  jenis  bentuk dan  cara,  sewa  aset  ataupun  jasa,  dengan batasan tidak boleh ada unsur riba, menunda pembayaran upah, dan gharar yang menimbulkan kezhaliman kepada pihak lain dalam  akad.  Prinsip  Kebebasan  berkontrak
tergambar pada hadits dari Aisyah dan juga dari  Anas  bin  Malik  yang  diriwayatkan  al- Hakim: " Orang-orang muslim itu senantiasa  mematuhi  kepada  syarat-syarat mereka  pada  apa  yang  disepakati  dengan benar "  (Naisaburi  &  Al-Qusairi,  2006). Perjanjian  apa  saja  dapat  dibuat  muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus dipenuhi,  inilah  ciri  dan  sifat  muslim  yang ideal (Anwar, 2016).
Prinsip  keadilan  sangat  fundamental dan merupakan tujuan dalam hukum Islam. Perintah  berlaku  adil  dalam  praktek  ijarah dapat  diselami  diantaranya  dari  hadits tentang  sewa  lahan  pertanian,  bahwa  harus berlaku  adil  kepada  orang  yang  telah menggarapkan lahannya dengan memberikan hak upah atas pekerjaan sesuai dengan kuantitas dan kualitas kerjanya, dan jangan sampai kering keringatnya (menunda pembayaran upah).
Prinsip manfaat dalam ijarah sebagaimana  kesepakatan  jumhur  ulama bahwa  yang  menjadi  objek  transaksi  dalam ijarah adalah manfaat yang terkandung dari suatu  benda  ataupun  jasa  tanpa  disertai pengalihan  hak  katas  bendanya.  Hal  ini dapat  dipahami  dari  hadits-hadits  yang berbicara tentang sewa aset dan sewa jasa di atas  dengan  batasan  bukan  atas  objek (benda/profesi) yang terlarang.
Prinsip tanggungjawab perlu diterapkan  oleh  para  pihak  yang  terikat dalam  akad ijarah. Setiap  pihak  yang mengikatkan diri harus melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan  kesepakatan  dan  akan  menerima konsekwensinya  dengan  penuh  tanggung jawab. Tanggungjawab berdampingan dengan  hak  para  pihak  yang  tidak  boleh dipisahkan.
Prinsip konsensualisme ( kesepakatan) menjadi  tanda  dan  kunci  dalam  suatu perjanjian  untuk  memastikan  kapan  mulai berlakunya akad sehingga dapat diperhitungkan  batasan  hak  dan  kewajiban para  pihak,  hingga  apa  saja  konsekwensi hukumnya. Hal ini berlaku pula dalam akad ijarah yang  tergambar  dari  hadits  Nabi
SAW riwayat Imam Muslim yang menceritakan  upah  bagi  amil  zakat  yang dijelaskan  kapan  dan  berapa  lama  dia bekerja  maka  upahnya  pun  dibayar  karena merupakan haknya; dan hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq, yang menjelaskan bahwa perlunya  memberitahukan  upah  bagi  orang yang  dipekerjakan.  Hal  ini  menunjukkan perlu  adanya  pembicaraan  dan  kesepakatan tentang upah sebelum pekerjaan itu dilaksanakan.
Prinsip  keseimbangan perlu  ada dalam ijarah dengan  dasar transaksi muamalah  yang  mengandung  unsur  riba dilarang  dalam  Islam  sebab  terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dan penanggungan risiko diantara para  pihak.  Prinsip  keseimbangan  ini diharapkan menjadi barometer dalam bermuamalah.
Prinsip amanah dalam ijarah dimaksudkan  agar  para  pihak  memiliki itikad  baik  dalam  bertransaksi  dengan  tidak melakukan  eksploitasi  ketidaktahuan  pihak lainnya.  Untuk  itulah  masing-masing  pihak harus  mengetahui  hak  dan  kewajibanya sebagaimana  dapat  dipahami  dari  hadits Nabi  SAW  riwayat  ‘Abd  ar-Razzaq  dari Abu  Hurairah  dan  dari  Abu  Sa'id  berkata, "Jika  kamu  memperkerjakan  orang,  maka beritahukanlah upahnya".

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Kedudukan  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
Pembentukan  Dewan  Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI ) sejak tahun  1999  bertujuan  untuk  menyerap aspirasi  umat  Islam  mengenai  masalah perekonomian  dan  mendorong  penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan  yang  dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Untuk mendorong  penerapan  ajaran  Islam  dalam kehidupan  ekonomi  dan  keuangan,  DSN- MUI  berkewajiban  untuk  selalu  proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dalam bidang ekonomi dan keuangan  (DSN-MUI,
2021).  Amanat  ini  diwujudkan  salah satunya  dengan  menetapkan  fatwa-fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah bagi umum  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah untuk  dijadikan  sebagai  dasar  hukum operasional (Surat Keputusan Dewan Syariah  Nasional  MUI  Nomor  02  Tahun 2000  tentang  Pedoman  Dasar  DSN  MUI Nomor  01  Tahun  2000  pada  bagian  tugas dan wewenang). Fatwa DSN MUI diharapkan  dapat  memperkecil  perbedaan interpretasi  syariah  yang  dapat  berakibat pada  perbedaan  penetapan  hukum  suatu kasus  yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan  syariah  khususnya  di  Indonesia (Nafis, 2011).
Sesuai  dengan  tugasnya,  DSN  MUI diberikan  otoritas  tidak  hanya  membentuk fatwa  namun  juga  mengawasi  pelaksanaan fatwa  tersebut  pada  lembaga-lembaga keuangan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah  (DPS).  Secara  rinci  ada  beberapa otoritas  yang  dimiliki  DSN  MUI,  yaitu (Nafis, 2011):
(1) Mengeluarkan  fatwa  yang  mengikat bagi DPS di masing-amsing
Lembaga  Keuangan  Syariah  dan menjadi  dasar  tindakan  hukum  bagi pihak terkait;
(2) Mengeluarkan fatwa untuk kepentingan  pembuatan  ketentuan  / peraturan  institusi  yang  berhak seperti  Kementerian  Keuangan  dan
Bank Indonesia; (3) Memberikan dukungan
/
rekomendasi dan/atau mencabut nama-nama  yang  akan  ditetapkan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah;
(4) Memberikan penjelasan suatu masalah  yang  berkaitan  dengan ekonomi  syariah  termasuk  otoritas moneter/lembaga  keuangan  dalam maupun luar negeri;
(5) Memberikan  rekomendasi  kepada Lembaga  Keuangan  Syariah  untuk menghentikan  penyimpangan  dari fatwa  yang  telah  dikeluarkan  oleh DSN MUI.
Fatwa  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN MUI)
Pembentukan fatwa
DSN
MUI menggunakan  dasar-dasar  dan  prosedur yang  diatur  dalam  Fatwa  MUI  Nomor:  U- 596/MUI/X/1997  yang  ditetapkan  pada tanggal  2  Oktober  1997.  Dasar-dasar  dalam penetapan  fatwa  tercantum  pada  Pasal  2, yakni:
(1) Setiap keputusan fatwa harus berdasarkan  atas  Kitabullah  dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah serta tidak bertentangan dengan
kemashlahatan umat;
(1) (2)Apabila  tidak  ditemukan  dalil dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, maka  keputusan  hendaklah  tidak bertentangan  dengan ijma' , qiyas yang mu'tabarah ,  dan  dalil-dalil hukum lainnya sperti istihsan , mashlahah  mursalah ,  dan saddu  al- dzaria h;
(2) Tinjauan  pendapat-pendapat  para imam  mazhab  terdahulu  hendaklah dilakukan sebelum pengambilan keputusan fatwa, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil
hukum maupun dalil yang digunakan dalam pendapat-pendapat tersebut;
(3) Mempertimbangkan pandangan
tenaga  ahli  di  bidang  masalah  yang akan  diambil  keputusan  fatwanya (Mufid, 2018). Apabila diperhatikan dalam
ketentuan  1  Pasal  2  di  atas  bahwa penggunaan Sunnah Rasul disyaratkan yang mu'tabarah . Mu'tabarah berasal  dari  kata i'tibar yaitu suatu cara untuk mengidentifikasi  hadits  yang mutaba'ah (memiliki kesamaan dengan hadits lain baik lafadz atau maknanya, atau rawi sahabatnya) dan  hadits syahid (ada  kesamaan  dengan hadits  lain  dari  lafazd  dan  makna,  namun berbeda  rawi  sahabatnya),  sehingga  dapat diketahui  apakah  satu  hadits  dengan  hadits lain  memiliki  kesesuaian  atau  saling menguatkan baik dari rawi atau matan hadits tersebut  (Al-Maliki,  2009).  Hadits  yang
mu'tabarah  dapat  dipertanggungjawabkan sehingga  dapat  dijadikan  hujjah  dan  sah untuk diamalkan (Mz, 2008).
DSN MUI telah menetapkan beberapa  fatwa  yang  berkaitan  dengan ijarah dan derivasinya yaitu:
(1) Fatwa  Nomor  9/DSN-MUI/VI/2000 tentang Ijarah ; (2) Fatwa Nomor 27/DSN- MUI/III/2002  tentang Al-Ijarah  al- Muntahiyah bi at-Tamlik ;
(3) Fatwa  Nomor  56/DSN-MUI/V/2007 tentang  Ketentuan  Review  Ujrah pada Lembaga Keuangan Syariah;
(4) Fatwa Nomor 101/DSN- MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah
Al-Maushufah fi Al-Dzimmah ; (5) Fatwa Nomor 102/DSN- MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah Untuk Produk  Pembiayaan  Rumah  (PPR)-
Inden; (6) Fatwa Nomor 112/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah . Fatwa-fatwa  di  atas  sebagian  besar menggunakan  hadits  yang  sama  sebagai salah satu jenis rujukannya, selain ayat-ayat Al-Qur'an,  ijma'  ,  qiyas  dan  lainnya termasuk  pendapat-pendapat  ulama  yang relevan.  Hadits-hadits  dimaksud  sebagai landasan hukum ijarah pada umumnya yang kemudian  dijadikan  dalil  utama  dalam fatwa  IMBT  dan  IMFZ.    Berikut  akan ditelaah  penggunaan  hadits  pada  fatwa ijarah , IMBT dan IMFZ.
Telaah  Hadits  dalam  Fatwa  Ijarah, IMBT dan IMFZ
Hadits  yang  digunakan  sebagai  dalil  dalam penetapan  Fatwa  DSN  MUI  tentang Ijarah sebagaimana  tercantum  pula  dalam  Fatwa IMBT  dan  IMFZ  terdiri  dari  beberapa hadits.  Penulis  lakukan takhrij  al-hadits daripada  kitab  induknya,  oleh  karena  itu hadits-hadits  yang  akan  penulis  tampilkan pada  bagian  ini  akan  dilengkapi  dengan sanadnya sekaligus.
Hadits Nabi Muahmmad
Saw riwayat  Ibnu  Majah  dari  Ibnu  Umar (Qazwini, 2016):
ِديِعَس  ُنْب  ُبْه َو اَنَثَّدَح :َلاَق ُّيِقْشَمِ دلا ِديِل َوْلا  ُنْب  ُساَّبَعْلا اَنَثَّدَح ،َمَلْسَأ  ِنْب ِدْي َز ُنْب ِنَمْح َّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق ُّيِمَلُّسلا َةَّيِطَع ِنْب َّللا  ُلوُس َر َلاَق :َلاَق ، َرَمُع  ِنْب ِهَّللا ِدْبَع  ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع
ىَّلَص ِه :َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُهللا «
َّف ِجَي  ْنَأ  َلْبَق  ،ُه َرْجَأ  َري ِجَ ْلأا  اوُطْعَأ
ُهُق َرَع »
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami [Al  Abbas  bin  Al  Walid  Ad  Dimasyqi] berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami [Wahb  bin  Sa'id  bin  Athiah  As  Salami] berkata,  telah  menceritakan  kepada  kami ['Abdurrahman  bin  Zaid  bin  Aslam]  dari [Bapaknya]  dari  [Abdullah  bin  Umar]  ia berkata,  "Rasulullah shallallahu  'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."
Dalam hadits ini Nabi SAW menekankan untuk menyegerakan
membayar upah kepada orang yang dipekerjakan.  Akibat  hukum  yang  terjadi dari  pelaksanakaan  akad  adalah  munculnya hak  dan  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak yang  berakad.  Kewajiban  dari  orang  yang mempekerjakan untuk menyegerakan membayar upah berkorelasi dengan hak dari pekerja untuk menerima upah atas pekerjaan yang  dilaksanakan.  Perbuatan  menunda pembayaran  upah  terhadap  pekerja  yang berhak  atas  upahnya  secara  sengaja  dan tanpa  uzur  apapun  adalah  salah  satu  bentuk kezhaliman, termasuk perbuatan yang berdosa apalagi sampai tidak membayarnya Hadits  riwayat  ‘Abdur  Razzaq  dari Abu  Hurairah  dan  Abu  Sa’id  al-Khudri, sebagaimana  diriwayatkan  pula  An-Nasai dari Abu Sa’id (Ash-Shan’ani, 1982): ْنَع ،ٍداَّمَح  ْنَع ،ُّي ِر ْوَّثلا َو ، ٌرَمْعَم اَن َرَبْخَأ :َلاَق  ِقا َّز َّرلا ُدْبَع اَمُهُدَحَأ  ْوَأ ،ِ ي ِرْدُخْلا  ٍديِعَس يِبَأ َو ،َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ،َميِها َرْبِإ
:َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا  ىَّلَص  َّيِبَّنلا  َّنَأ « ا ًري ِجَأ  َرَجْأَتْسا  ِنَم
ُهُت َراَجِإ ُهَل  َسْيَلَف
»
Artinya:  Telah  mengabarkan  kepada  kami Ma’mar  dan  ats-Tsauri;  dari  Hammad;  dari Ibrahim,  dari  Abu  Hurairah  dan  Abu  Sa’id al-Khudri, atau salah satu daripada keduanya  bahwa  Nabi  saw.  bersabda: “Barang  siapa  mempekerjakan  pekerja,
beritahukanlah  upahnya.”  Abu  Zar’ah berkata  hadits  ini  shahih  mauquf  pada  Abu Sa’id (Az-Zuhaili, 2011).
Hadits  Nabi  riwayat  Imam  an- Nasa’i (An-Nasa’i, 1986)
ُدَّمَحُم اَن َرَبْخَأ
ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق  ُناَّبَح اَن َرَبْخَأ  :َلاَق  ٍمِتاَح  ُنْب
ٍديِعَس  يِبَأ  ْنَع  ،َميِها َرْبِإ  ْنَع ،ٍداَّمَح  ْنَع ،َةَبْعُش  ْنَع ،ِهللا
:َلاَق « ُه َرْجَأ ُهْمِلْعَأَف ا ًري ِجَأ  َت ْرَجْأَتْسا اَذِإ » Artinya:  Telah  mengabarkan  kepada  kami [Muhammad  bin  Hatim]  berkata;  telah memberitakan kepada kami [Hibban] berkata;  telah  memberitakan  kepada  kami [Abdullah]  dari  [Syu'bah]  dari  [Hammad] dari  [Ibrahim]  dari  [Abu  Sa'id]  berkata, "Jika  kamu  memperkerjakan  orang,  maka beritahukanlah upahnya." (HR. an-Nasa’i).
Hadits  Nabi  riwayat  Imam  Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash (Sijistânî, 1969):
اَن َرَبْخَأ ،َنو ُراَه  ُنْب ُدي ِزَي اَنَثَّدَح ،َةَبْيَش يِبَأ  ُنْب  ُناَمْثُع اَنَثَّدَح ِنْب  ِنَمْح َّرلا ِدْبَع ِنْب َةَم ِرْكِع ِنْب ِدَّمَحُم  ْنَع ،ٍدْعَس ُنْب ُميِها َرْبِإ ا  ِدْبَع  ِنْب  ِدَّمَحُم  ْنَع  ، ٍماَشِه  ِنْب  ِث ِراَحْلا يِبَأ  ِنْب  ِنَمْح َّرل :َلاَق ،ٍدْعَس  ْنَع ،ِبَّيَسُمْلا  ِنْب  ِديِعَس  ْنَع ،َةَبيِبَل « ي ِرْكُن اَّنُك ،اَهْنِم ِءاَمْلاِب َدِعَس اَم َو ِع ْر َّزلا َنِم يِقا َوَّسلا ىَلَع اَمِب  َض ْرَ ْلأا َو ، َكِلَذ  ْنَع  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص  ِهَّللا  ُلوُس َر اَناَهَنَف اَن َرَمَأ
ٍةَّضِف  ْوَأ ٍبَهَذِب اَهَي ِرْكُن  ْنَأ
»
Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami [Utsman bin Abu Syaibah?], telah menceritakan  kepada  kami  [Yazid  bin Harun]  telah  mengabarkan  kepada  kami [Ibrahim  bin  Sa'd]  dari  [Muhammad  bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] dari [Muhammad bin Abdurrahman  bin  Abu  Labibah]  dari  [Sa'id bin  Al  Musayyab],  dari  [Sa'd]  ia  berkata; dahulu  kami  menyewakan  tanah  dengan upah  tanaman  yang  tumbuh  di  atas  sungai- sungai  kecil  serta  sungai-sungai  yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam melarang  kami  dari  hal  tersebut  dan  beliau memerintahkan kami untuk
menyewakannya  dengan  upah  emas  atau perak.
Hadits  Nabi  riwayat  Imam  at- Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani (At-Tirmidzi, 1998):
ٍرِماَع  وُبَأ  اَنَثَّدَح  :َلاَق  ،ُلَّلََخلا  ٍ  يِلَع  ُنْب  ُنَسَحلا  اَنَثَّدَح ٍف ْوَع  ِنْب و ِرْمَع  ِنْب ِهللا  ِدْبَع  ُنْب  ُريِثَك اَنَثَّدَح :َلاَق ،ُّيِدَقَعلا
ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهللا  َلوُس َر  َّنَأ ،ِهِ دَج  ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ُّيِن َزُمْلا َق  َمَّلَس َو َم َّرَح  اًحْلُص  َّلَِإ  ،َنيِمِلْسُمْلا  َنْيَب  ٌزِئاَج  ُحْلُّصلا  :َلا َّلَِإ  ،ْمِهِطو ُرُش  ىَلَع  َنوُمِلْسُملا َو  ،اًما َرَح  َّلَحَأ  ْوَأ  ،ًلََلََح .اًما َرَح َّلَحَأ  ْوَأ ،ًلََلََح َم َّرَح اًط ْرَش Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami [Al  Hasan  bin  Ali  Al  Khallal],  telah menceritakan  kepada  kami  [Abu  Amir  Al 'Aqadi],  telah  menceritakan  kepada  kami [Katsir  bin  Abdullah  bin  Amru  bin  'Auf  Al Muzani]  dari  [ayahnya]  dari  [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "perdamaian diperbolehkan  di  antara  kaum  muslimin kecuali  perdamaian  yang  mengharamkan yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram. Dan  kaum  muslimin  boleh  menentukan syarat  kecuali  syarat  yang  mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

## Telaah  Hadits  Multiakad  dalam  Fatwa IMBT  dan  IMFZ  disertai  Ketentuan Hukumnya
Adapun hadits yang sama dalam Fatwa DSN nomor  27/DSN-MUI/III/2002  tentang  Al- Ijarah  Al-Muntahiyah  bi  Al-Tamlik,  Nomor 101/DSN-MUI/X/2016  tentang  Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah dan 102/DSN-MUI/X/2016  tentang  Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah untuk Produk Pembiayaan  Pemilikan  Rumah  (PPR)  yang menjadi  dalil  memperkuat  legitimasi  akad khususnya  IMBT  dan  IMFZ  yang  berkaitan dengan  multiakad  adalah  riwayat  Ahmad dari Ibnu Mas’ud (Asy-Syaibani, 2001):
،ٌنَسَح اَنَثَّدَح
اَنَثَّدَح :اوُلاَق ، ٍرِماَع  ُنْب ُد َوْسَأو ، ِرْضَّنلا وُبَأ َو ِنْب  ِهللا  ِدْبَع  ِنْب  ِنَمْح َّرلا  ِدْبَع  ْنَع  ، ٍكاَمِس  ْنَع  ،ٌكي ِرَش ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا  ُلوُس َر ىَهَن " :َلاَق ،ِهيِبَأ  ْنَع ،،ٍدوُعْسَم
ِحا َو ٍةَقْفَص يِف ِنْيَتَقْفَص  ْنَع َمَّلَس َو " ٍةَد Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami Hasan dan Abu Nadhr dan Aswad bin Amir mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami  Syarik  dari  Simak  dari  Abdurrahman bin  Abdullah  bin  Mas'ud radhiallahu 'anhuma dari  ayahnya  berkata;  Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam melarang  dua akad dalam satu transaksi.
Hadits  ini  mengandung  hukum larangan  menggabungkan  dua  akad  dalam satu transaksi ( murakkab ) sebab
dikhawatirkan  akan  mengandung  unsur riba.  Penjelasan  ini  dapat  ditemukan  pada Hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Ibnu Hibban berikut (At-Tamîmî, 2001):
يِبَأ  ُنْب  ُدَّمَحُم  اَنَثَّدَح  ، ٍرْيَه ُز  ِنْب  ىَيْحَي  ُنْب  ُدَمْحَأ  اَن َرَبْخَأ ْنَع  ، ٍكاَمِس  ْنَع  ،َناَيْفُس  ْنَع  ،يِبَأ  اَنَثَّدَح  ،ُّيِفَقَّثلا  َنا َوْفَص ْب  ِهللا  ِدْبَع  ِنْب  ِنَمْح َّرلا  ِدْبَع َلاَق  ،ِهيِبَأ  ْنَع  ،ٍدوُعْسَم  ِن : ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهللا ُلوُس َر اَن َرَمَأ َو ،اًب ِر ٍةَقْفَص يِف  ِناَتَقْفَص ِءوُض ُوْلا ِغاَبْسِإِب َمَّلَس َو . Artinya:  Ahmad  bin  Yahya  bin  Zuhair mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu  Shafwan  Ats-Tsaqafi  menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku,  dari  Simak,  dari  Abdurrahman bin  Abdullah  bin  Mas’ud,  dari  ayahnya,  ia berkata,  “Adanya  dua  akad  di  dalam  satu akad  jual  beli  adalah  riba.  Dan  Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam
memerintahkan kepada kami untuk menyempurnakan wudhu.”
Hadits  lainnya  yang  menerangkan tentang multiakad (Asy-Syaibani, 2001):
ْنَع  ،َناَمْثُع  ُنْب  ُكاَّحَّضلا  اَنَثَّدَح  ،ُّيِفَنَحْلا  ٍرْكَب  وُبَأ  اَنَثَّدَح ُلوُس َر ىَهَن " :َلاَق ِهِ دَج  ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ٍبْيَعُش  ِنْب و ِرْمَع لا ٍعْيَب  ْنَع َو ،ٍةَعْيَب يِف  ِنْيَتَعْيَب  ْنَع  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص  ِهل َكَدْنِع  َسْيَل اَم ِعْيَب  ْنَع َو ،  ْنَمْضُي ْمَل اَم ِحْب ِر  ْنَع َو ،ٍفَلَس َو " Artinya:  Telah  menceritakan  kepada  kami [Abu  Bakar  Al  Hanafi]  telah  menceritakan kepada kami [Adl-dlahhak bin Utsman] dari ['Amru  bin  Syu'aib]  dari  [bapaknya]  dari [kakeknya] dia berkata; Rasulullah Shallallahu  'alaihi  wa  Salam melarang  dua jual  beli  dalam  satu  jual  beli,  jual  beli dengan  pinjaman,  keuntungan  dari  barang yang tidak dapat dijamin, dan menjual yang tidak ada padamu."
Pelarangan  dua  akad  dalam  satu transaksi  dengan  dua  jual  beli  dalam  satu jual beli ( )ٍةَعْيَب يِف  ِنْيَتَعْيَب  telah disepakati oleh para  fuqaha,  karena  didalamnya  selain dapat  menjerumuskan  kepada  riba,  juga dapat  memunculkan  unsur  ketidakjelasan ( gharar). Namun  ada  perbedaan  pendapat mengenai  pengaplikasian  bentuk  akadnya, sebab adanya perbedaan dalam menafsirkan makna  dua  transaksi  jual  beli  dalam  satu jual  beli.  Imam  Syafi’i  menyebutkan  ada dua  penafsiran  terkait  masalah  ini,  yaitu;
Pertama ,  seseorang  mengatakan,  'Saya  jual barang  ini  kepadamu  dengan  harga  2000 secara kredit atau dengan harga 1000 secara tunai maka mana saja yang kamu mau kamu boleh pilih. Namun, jual beli dianggap lazim pada salah satu pilihan sehingga jual beli ini batal,  karena  terjadi  pengaburan  dan penggantungan  jual  beli. Kedua ,  seseorang mengatakan,  'Saya  jual  kepadamu  rumahku dengan syarat kamu jual kepadaku kudamu. '”Alasan pelarangan pada transaksi pertama, karena  transaksi  itu  mengandung gharar yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai  jumlah  harga,  dimana  pembeli tidak  tahu  secara  pasti  pada  saat  transaksi berapa  jumlah  harga  barang,  apakah misalnya 2000 atau 1000. Sedangkan alasan pelarangan transaksi kedua, mencegah untuk memanfaatkan  kebutuhan  orang  lain.  Ini terjadi  pada  saat  orang  terpaksa  membeli sebuah  barang  maka  syarat  yang  diberikan penjual  kepada  pembeli  ketika  membeli barang  darinya  termasuk  bentuk  eksploitasi yang  bisa  menyebabkan  hilangnya  unsur kerelaan  dalam  jual  beli.  Di  samping  itu, transaksi  kedua  juga  mengandung  unsur gharar ,  dimana  penjual  tidak  mengetahui apakah  jual  beli  kedua  akan  terjadi  ataukah tidak (Az-Zuhaili, 2011).
Hanafi  berpendapat  bahwa  jual  beli ini fasid karena harga barang tidak jelas dan adanya  penggantungan  serta  ketidakjelasan, dimana  harga  barang  tidak  tentu,  apakah dibayar  tunai  atau  kredit.  Jika  harga  barang ditetapkan  dan  diterima  pada  salah  satu pilihan,  maka  transaksi  menjadi  sah. Sedangkan  Syafi'i  dan  Hanbali  berpendapat bahwa  transaksi  jual  beli  ini  batal  karena dianggap mengandung gharar dengan sebab adanya  ketidakjelasan  di  dalamnya.  Karena penjual  tidak  memutuskan  bentuk  jual  beli yang dia lakukan. Adapun Malik berpendapat  bahwa  jual  beli  ini  sah  dan dianggap  sama  dengan  jual  beli  yang memberi  pilihan  kepada  pihak  pembeli. Karena itu, transaksi berlaku pada salah satu bentuk  jual  beli  yang  dipilih,  dimana  bisa dikatakan  bahwa  terjadi  di  antara  kedua belah  pihak  seperti  apa  yang  disepakati
dalam  transaksi,  seperti  halnya  seorang pembeli  berkata,  "Saya  beli  barang  ini dengan  harga  sekian  kredit",  lalu  penjual menjawabnya,'Ambil!"  atau,  "Saya  rela", atau ungkapan semacamnya, maka transaksi telah sempurna (Az-Zuhaili, 2011).
Jual  beli  seperti  di  atas  dilarang manakala  sebuah  akad  yang  mengandung dua  jual  beli,  salah  satu  dari  jual  beli  itu dinyatakan  mengikat  ( lâzim )  sebelum  para pihak  berpisah  namun  tidak  ditentukan jual beli manakah yang diakadkan dan mengikat tersebut. 'Illat larangan  bentuk  jual  beli  ini adalah  ketidakpastian  yang  timbul  dari ketidakjelasan nilai harga (Maulana, 2011).
Ketidakjelasan terjadi pada transaksi jual  beli  ini,  sebenarnya  dikarenakan  dari dua  harga  yang  ditawarkan  tidak  dipilih salah  satunya,  melainkan  berakad  atas  dua harga tersebut dengan menyepakati jual beli yang  dilakukan  atas  dua  bentuk  jual  beli, sehingga  ada  ketidakjelasan  atas  transaksi yang  dilakukan  melalui  ketidakjelasan harga  apakah  menggunakan  harga  jual  beli tunai  senilai  1000  ataukah  jual  beli  kredit senilai  2000.  Karena  itu  transaksi  ini menjadi  dua  jual  beli  dalam  satu  jual  beli. Berbeda halnya jika setelah ditawarkan dua harga  atas  dua  bentuk  jual  beli  tadi  oleh pembeli, selanjutnya pembeli memilih salah satu  dari  keduanya  baik  jual  beli  tunainya ataupun  jual  beli  kreditnya,  maka  tidak terjadi  dua  jual  beli  atas  satu  jual  beli, karena  telah  dipilih  dan  disepakati  satu bentuk akad jual beli saja.
Multiakad  atau hybrid  contract dalam literatur fikih muamalah kontemporer dikenal dengan istilah al-uqud al-murakkabah. Sebagaimana  dijelaskan ‘Abdullah  al  ‘Imrânî  dalam al-‘Uqûd  al- Mâliyyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah  Ta’shîliyyah  wa  Tathbîqiyyah, bahwa yang  dimaksud  dengan  akad murakkab adalah  himpunan  beberapa  akad kebendaan  yang  dikandung  oleh  sebuah akad,  baik  secara  gabungan  maupun  secara timbal-balik,  sehingga  seluruh  hak  dan kewajiban  yang  ditimbulkannya  dipandang sebagai  akibat  hukum  dari  satu  akad  (Al-
Imrani,  2006).  Sedangkan  Nazîh  Hammâd dalam al-‘Uqûd  al-Murakkabah  fi  al-Fiqh al-Islâmî mendefinisikan  akad murakkab sebagai  kesepakatan  dua  pihak  untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa  menyewa,  hibah, wakâlah , qardh , muzâra'ah , sharf, syirkah,  mudhârabah , dst.,  sehingga  semua  akibat  hukum  akad- akad  yang  terhimpun  tersebut,  serta  semua hak  dan  kewajiban  yang  ditimbulkannya dipandang  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak dapat  dipisah-pisahkan,  sebagaimana  akibat hukum dari satu akad (Hammad, 2005).
Para  ulama  membolehkan  praktik multiakad  dengan  beberapa  kriteria  atau batasan  dibolehkannya,  jika  batasan  ini dilanggar  atau  tidak  sesuai  kriteria  yang telah  ditetapkan  tersebut,  maka  multiakad tersebut  status  hukumnya  adalah  terlarang untuk  dilakukan.  Kriteria  ini  menjadi  syarat atas  dilaksanakannya  multiakad  yang  legal secara  syar’i.  Kriteria  kebolehan  multiakad yang  dirumuskan  oleh  para  ulama  secara umum yakni:
(1) Bukan  multiakad  yang  dilarang  oleh nash agama;
(2) Bukan  multiakad  sebagai hilah ribawiyah;
(3) Bukan multiakad yang menyebabkan jatuh ke riba; dan
(4) Bukan  multiakad  yang  termasuk akad-akadnya tidak boleh digabung. Multiakad  yang  dilarang  oleh  nash agama  seperti  multiakad  dalam  jual  beli ( bai’) dengan  pinjaman,  dua  akad  jual  beli dalam satu jual beli dan dua akad dalam satu transaksi,  sebagaimana  disebutkan  hadits riwayat Imam Ahmad (Asy-Syaibani, 2001): يِف  ِنْيَتَقْفَص  ْنَع  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُهللا  ىَّلَص  ِهللا  ُلوُس َر  ىَهَن ٍةَد ِحا َو ٍةَقْفَص Artinya:  Rasulullah shallallahu  'alaihi wasallam melarang  dua  akad  dalam  satu transaksi.
Kemudian  ada  juga  hadits  riwayat Imam Malik dan Imam Ahmad (Al-Madani, 1985; Asy-Syaibani, 2001):
ٍةَعْيَب يِف ِنْيَتَعْيَب ْنَع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهللا ُلوُس َر ىَهَن
Artinya:  Rasulullah Shallallahu  'alaihi  wa Salam melarang  dua  jual  beli  dalam  satu jual beli.
Berikutnya  hadits  riwayat  Imam Malik (Al-Madani, 1985):
ُهللا  ىَّلَص  ِهَّللا  َلوُس َر  َّنَأ :َمَّلَس َو  ِهْيَلَع « ٍعْيَب  ْنَع  ىَهَن ٍفَلَس َو
» Artinya:
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu  'alaihi  wa  Salam melarang  jual beli dengan pinjaman.
Multiakad yang menjadi hilah ribawiyah (rekayasa  hukum  praktik  riba) dapat  terjadi  pada  transaksi  jual  beli ‘inah. Setiap  multiakad  yang  mengantarkan  pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun  akad  akad  yang  membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya pada yang dilarang menyebabkan  hukumnya  menjadi  dilarang. Contohnya  seperti  menggabungkan  akad qardh dengan  akad mu’awadhah /  akad tijarah  / akad  komersial.  Multiakad  yang termasuk akad-akadnya tidak boleh digabung  (karakter  akadnya)  terdiri  atas akad-akad  yang  akibat  hukumnya  saling bertolak belakang atau berlawanan (Maulana, 2011). Contohnya adalah memberikan  barang  kepada  seseorang dengan  syarat  menyewakannya  kepada pihak  pemberi  tersebut,  menggabungkan antara  akad mudharabah dan qardh , menggabungkan antara akad sharf dan ju’alah , menggabungkan antara akad ijarah dan jual beli.

## Telaah  Hadits  Khusus  dalam  Fatwa IMFZ
Untuk  menunjang  eksistensi  dan  legalitas skema  akad  IMFZ,  dalam  fatwa  DSN  MUI ditambahkan  hadits  tentang  prinsip  dasar jual  beli  dan  akad salam ,  serta  dua  hadits tentang pembayaran utang.
Fatwa IMFZ mengutip hadits tentang prinsip dasar jual beli  diriwayatkan Imam  Baihaqi  dan  Ibnu  Majah  dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (Al-Baihaqi, 1994; At-Tamîmî, 2001; Qazwini, 2016):
ُنْب  ُنا َو ْرَم  اَنَثَّدَح  :َلاَق  ُّيِقْشَمِ دلا  ِديِل َوْلا  ُنْب  ُساَّبَعْلا  اَنَثَّدَح ٍحِلاَص ِنْب َد ُواَد ْنَع ،ٍدَّمَحُم ُنْب  ِزي ِزَعْلا ُدْبَع اَنَثَّدَح :َلاَق ٍدَّمَحُم َلاَق :ُلوُقَي ،َّي ِرْدُخْلا ٍديِعَس اَبَأ  ُتْعِمَس :َلاَق ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ِ يِنَدَمْلا :َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُس َر « ا َرَت  ْنَع ُعْيَبْلا اَمَّنِإ ٍض » Artinya: Telah menceritakan kepada kami al Abbas  bin  al  Walid  ad  Dimasyqi  berkata, telah  menceritakan  kepada  kami  Marwan bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada  kami  Abdul  Aziz  bin  Muhammad dari  Dawud  bin  Shalih  al  Madini  dari Bapaknya  berkata;  aku  mendengar  Abu Sa'id  al  Khudri,  ia  berkata,  "Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: "Sesungguhnya  jual  beli  itu  berlaku  dengan saling ridha (suka sama suka)."
Fatwa  IMFZ  juga  mengambil  dasar hadits tentang jual beli salam riwayat Imam Bukhori (Al-Bukhari, 2000):
ْنَع ،ٍحي ِجَن يِبَأ ُنْبا اَن َرَبْخَأ ،َةَنْيَيُع ُنْبا اَن َرَبْخَأ ،ُةَقَدَص اَنَثَّدَح َي ِض َر  ٍساَّبَع  ِنْبا  ِنَع ،ِلاَهْنِملا يِبَأ  ْنَع ، ٍريِثَك  ِنْب ِهَّللا ِدْبَع َةَنيِدَملا  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا  ىَّلَص  ُّيِبَّنلا  َمِدَق  :َلاَق  ،اَمُهْنَع ُهَّللا
:َلاَقَف ، َثَلََّثلا َو  ِنْيَتَنَّسلا  ِرْمَّتلاِب  َنوُفِلْسُي ْمُه َو « يِف  َفَلْسَأ  ْنَم ٍموُلْعَم ٍلَجَأ ىَلِإ ، ٍموُلْعَم ٍن ْز َو َو ، ٍموُلْعَم ٍلْيَك يِفَف ،ٍءْيَش » Telah  menceritakan  kepada  kami  Shadaqah telah  mengabarkan  kepada  kami  Ibnu 'Uyainah  telah  mengabarkan  kepada  kami Ibnu  Abi  Najih  dari  'Abdullah  bin  Katsir dari  Abu  Al  Minhal  dari  Ibnu  'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di  Madinah,  mereka  (penduduk  Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda:  "Barang  siapa  melakukan  salaf (salam),  hendaknya  ia  melakukan  dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk  jangka  waktu  yang  diketahui."  (HR. Bukhari).
Hadits berikutnya yang dicantumkan dalam  Fatwa  IMFZ  menjelaskan  tentang pembayaran utang yang diriwatakan Bukhari,  Muslim,  Ibnu  Majah  dan  Abu Daud  (Al-Bukhari,  2000;  Naisaburi  &  Al- Qusairi,  2006;  Qazwini,  2016;  Sijistânî, 1969):
يِبَأ  ْنَع  ، ٍكِلاَم  ىَلَع  ُتْأ َرَق  :َلاَق  ،ىَيْحَي  ُنْب  ىَيْحَي  اَنَثَّدَح ىَّلَص ِهللا  َلوُس َر  َّنَأ ،َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ،ِج َرْعَ ْلأا  ِنَع ،ِداَن ِ زلا
:َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ُهللا « َعِبْتُأ  اَذِإ َو  ،ٌمْلُظ ِ  يِنَغْلا  ُلْطَم ْمُكُدَحَأ ْعَبْتَيْلَف ٍءيِلَم ىَلَع » 1
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya  dia  berkata;  saya  baca  di  hadapan Malik;  dari  Abu  Zinnad  dari  Al  A'raj  dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda: “Menunda-nunda  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  orang  mampu  adalah  suatu kezaliman.  Maka,  jika  seseorang  di  antara kamu  dialihkan  hak  penagihan  piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.”
Hadits berikutnya yang dicantumkan dalam  Fatwa  IMFZ  diriwayatkan  oleh Imam  Ibnu  Majah,  Imam  an-Nasa’i,  Abu Dawud  dan  Imam  Ahmad  menjelaskan tentang  larangan  menunda  pembayaran utang  (An-Nasa’i,  1986;  Asy-Syaibani, 2001; Qazwini, 2016; Sijistânî, 1969):
اَنَثَّدَح  :َلاَق  ،ٌعيِك َو  اَنَثَّدَح  :َلاَق  ،َميِها َرْبِإ  ُنْب  ُقَحْسِإ اَن َرَبْخَأ ِنْبا  ِنوُمْيَم  ِنْب  ِدَّمَحُم  ْنَع  ،ُّيِفِئاَّطلا  َةَلْيَلُد  يِبَأ  ُنْب  ُرْب َو ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ِدي ِرَّشلا  ِنْب و ِرْمَع  ْنَع ،ا ًرْيَخ ِهْيَلَع ىَنْثَأ َو َةَكْيَسُم ُس َر  ْنَع :َلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع  ُهللا  ىَّلَص  ِهَّللا  ِلو « ِد ِجا َوْلا  ُّيَل
ُهَتَبوُقُع َو ُهَض ْرِع ُّل ِحُي

## »
2
Telah  mengabarkan  kepada  kami  Ishaq  bin Ibrahim  telah  menceritakan  kepada  kami Waki'  telah  menceritakan  kepada  kami Wabr  bin  Abu  Dulailah  Ath  Thaify  dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan dia memujinya dengan kebaikan dari 'Amru bin  Asy  Syarid  dari  ayahnya    dari Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam , beliau bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran)  yang  dilakukan  oleh  orang mampu,  menghalalkan  harga  diri  dan pemberian sanksi kepadanya.”

## Pendapat Para Ulama terhadap IMFZ
Ijarah al Maushufah fi al Dzimmah (IMFZ) atau yang biasa dikenal dengan ijarah inden ini merupakan derivasi akad ijarah kontemporer  yang  kedudukan  dan  sifatnya memiliki  hubungan  erat  dengan  jual  beli salam .  Sesuai  dengan  namanya,  sewa-
1 Sanad  hadits  diambil  dari  riwayat  Imam Muslim.
2 Sanad hadits diambil dari riwayat Imam an- Nasa’i.
menyewa  atas  manfaat  suatu  barang  ('ain) atau  jasa  ('amal)  pada  saat  akad  ini diucapkan/dilakukan hanya disebutkan sifat- sifat, kuantitas dan kualitasnya (spesifikasi). Untuk  itu,  hadits-hadits  yang  digunakan sebagai  rujukannya  terdiri  atas  dalil ijarah dan salam . Akad IMFZ ini mulai dikembangkan  lembaga  keuangan  syariah khususnya  setelah  terbitnya  Fatwa  DSN Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al Ijarah al Mausufah fi Al Dzimmah. Akad salam yang  disertakan  dalam IMFZ  ini  didalilkan  pada  kebolehan  salam berdasarkan  hadits  riwayat  Bukhari  dari Ibnu  Abbas  ra.  Berdasarkan  Hadits  di  atas, praktek  jual  beli  dengan  cara  salaf/salam diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan  mendahulukan  pembayaran  harga di  majelis  akad  sebelum  barang  diterima. Barang  yang  dipesan  harus  jelas  baik jumlah, jenis, ciri-ciri, ukuran, dan waktunya (As-Sa’di, 2012). Syarat kejelasan dalam kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan  pada  jual  beli  salam  inipun disebutkan oleh Imam an Nawawi dan Ibnu Hajar  al  Asqalani  ketika  mensyarah  hadits tentang  jual  beli  salam  (Al-Asqalani,  2005; An-Nawawi,  2010)  Demikian  pula  dalam Fatwa IMFZ Nomor 101 dan 102 dijelaskan akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah adalah  akad  sewa  menyewa  atas  manfaat suatu  barang  (manfaat 'ain) dan/atau  jasa ('amal) yang  pada  saat  akad  hanya disebutkan  sifat-sifat  dan  spesifikasinya (kuantitas dan kuaIitas).
Mengingat cukup kompleksnya hubungan  hukum  yang  ada  dalam  akad IMFZ ini dengan jual beli salam , maka DSN MUI  nampak  sangat  berhati-hati  dalam menetapkan fatwanya. Hal ini dapat diamati dari  pengutipan  jumhur  ulama  klasik (Malikiyah,  Syafi'iyyah,  dan  Hanabillah), selain  Hanafiyyah,  dan  ulama  kontemporer yang  dicantumkan  sangat  detail, tidak  sama halnya  dengan  fatwa  ijarah  dan  IMBT. Ulama  klasik  yang  dikutip  pendapatnya adalah  Malikiyah  dan  Syafi'iyyah  yang berpendapat bahwa pembayaran ujrah dalam akad  IMFZ  harus  di  awal  pada  saat  akad
(majelis akad), sama halnya seperti membayar  harga  (staman)  dalam  akad salam  dan  agar  terhindar  dari  jual  beli piutang  dengan  piutang.  Sementara  ulama Hanabillah  memiliki  dua  pendapat,  yaitu: pertama,  ujrah  IMFZ  dapat  dibayar  pada akhir  akad  seperti  halnya  diqiyaskan  pada akad  ijarah  atas  barang  sesuai  kesepakatan para  pihak.  Kedua,  ujrah  harus  dibayar  di awal  dalam  majelis  akad  dengan  qiyas pembayaran  (tsaman)  dalam  akad  jual-beli salam. Pendapat ulama klasik ini dipertegas dengan  pendapat  Badr  al-Hasan  al-Qasimi dan  Ahmad  Muhammad  Mahmud  Nashar yang  dikutip  pula  dalam  fatwa  IMFZ tersebut.  Selanjutnya  ditambahkan  dalam kitab Al-Ma'ayir  al-Syar'iyyah Nomor  9 tentang parameter (dhawabith) al-Ijarah wa al-Ijarah  al-Muntahiyyah  bi  al-Tamlik , bahwa  ada  hak  opsi  bagi  penyewa  untuk menolak dan meminta gantinya yang sesuai dengan  kriteria  yang  disepakati  pada  saat akad  jika selama ijab-qabul yang dilakukan tidak  menggunakan  lafadz  salam  atau  salaf (Fatwa DSN MUI Nomor 101 dan 102).
Adapun  pendapat  ulama  kontemporer yang  digunakan  dalam  fatwa  IMFZ  untuk mempertegas  ketentuan  waktu  pembayaran ujrah, yaitu:
(1) Muhammad Sa'id al-Buthi dalam paper yang  berjudul  " al-Ijarah  al-Maushufah fi  al-Dzimmah "  yang  disampaikan dalam  Muktamar  Keuangan  Bank  di Bahrain  pada  tahun  2007,  berpendapat bahwa  ujrah  dalam  akad  al-Ijarah  al- Maushufah fi al-Dzimmah wajib dibayar  di  awal  pada  majelis  akad sebagaimana  dalam  akad  jual-beli salam ;
(2) Abd al-Sattar Abu Ghuddah
berpendapat  bahwa  pembayaran  ujrah dalam  akad al-Ijarah  al-Maushufah  fi al-Dzimmah boleh diakhirkan meskipun dalam perjanjiannya menggunakan  kata jual-beli salam
(3) Nazih  Hammad  berpendapat  bahwa pembayaran ujrah dalam akad al-Ijarah al-Maushufah  fi  al-Dzimmah boleh
diakhirkan apabila menggunakan lafadz ijarah , bukan lafadz salam;
(4) Ali  al-Qaradaghi  dalam  paper  yang berjudul  " al-Ijarah  `ala  Manafi`  al- Asykhash "  yang  disampaikan  dalam acara  Majelis  Fatwa  Eropa  tahun  2008 di  Paris  (Perancis),  membolehkan pengakhiran  pembayaran  ujrah  dalam akad  akad al-Ijarah al-Maushufah fi al- Dzimmah (baca: ujrah tidak  mesti
dibayar  di  muka  atau  dibayar  pada  saat akad) apabila perjanjiannya menggunakan  kata ijarah ;  dan  wajib mendahulukan pembayaran ujrah apabila menggunakan lafadz salam

## KESIMPULAN
Fatwa  DSN-MUI  tentang Ijarah,  Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan ijarah Maushufah fi  Dzimmah telah  mengakomodir  hadits- hadits  ekonomi  syariah  yang  menjadi landasan  hukum  terkait  legalitas ijarah dan bentuk  pengembangannya  pada Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan ijarah Maushufah fi  Dzimmah. Hadits-hadits  yang  menjadi muatan  fatwa  DSN-MUI  tentang Ijarah, Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik dan ijarah Maushufah fi Dzimmah dalam kajian penulis adalah relevan  dengan  objek  kajian  fatwa dan fiqh  al-hadits- nya  memang  memiliki korelasi  dengan  objek  kajian  fatwa  baik  itu korelasi  secara  eksplisit  maupun  korelasi secara  implisit,  karena  ada  hadits-hadits yang  memang  bersifat  khusus  sehingga berkorelasi  secara  langsung  seperti  hadits- hadits  yang  menunjukkan  eksistensi  akad ijarah, adapula  hadits-hadits  yang  bersifat umum  seperti  hadits  tentang  prinsip  dasar jual  beli  yakni  prinsip ‘antaradhin (saling ridha),  hadits  perikatan,  hadits  jual  beli salam, hadits multiakad dan hadits larangan menunda pembayaran utang.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Asqalani,  I.  H.  (2005). Fathul  Bâri .
Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Baihaqi,  A.  I.  H.  (1994). As-Sunan  al- Kubrâ . Mekkah: Maktabah Dar al-Baz.
Al-Bukhari,  A.  A.  M.  bin  I.  (2000). Shahih
Bukhari . Beirut: Darul Kutub Ilmiyah. Al-Imrani,  A.  (2006).  al-Uqud  al-Maliyah al-Murakkabah. Dar Kunuz Ishbiliyya .
Al-Madani,  M.  bin  A.  bin  M.  bin  Â.  al  A. (1985). Al-Muwaththa’ .  Beirut:  Dâr Ihyâ’ at-Turâts al- Ârab.
Al-Maliki,  M.  A.  (2009). Ilmu  Ushul Hadits . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. An-Nasa’i.  (1986). Sunan  an-Nasa’i .  Halb: Maktab al-Mathbû’ât al-Islamiyyah.
An-Nawawi,  A.  Z.  M.  (2010). Syarah
Shahih Muslim . Jakarta: Darus Sunnah.
Anwar,  S.  (2016). Hukum  Perjanjian
Syariah:  Studi  Tentang  Teori  Akad Dalam  Fikih  Muamalat .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
As-Sa’di,  A.  bin  N.  (2012). Syarah Umdatul Ahkam . Jakarta: Darus Sunnah.
Ash-Shan’ani,  A.  (1982). Mushannaf . Beirut: al Maktab al-Islami.
Asy-Syaibani,  A.  A.  A.  bin  M.  bin  H.
(2001). Musnad Ahmad . Beirut: Muassasah ar-Risâlah.
At-Tamîmî, M. bin H. bin A. bin H. bin M. bin  M.  (2001). Shahîh  Ibnu  Hibban . Beirut: Muassasah ar-Risâlah.
At-Tirmidzi,  A.  I.  M.  bin  I.  bin  S.  (1998). Sunan  At-Tirmidzi .  Beirut:  Dar  al- Gharb al-Islami.
Az-Zuhaili,  W.  (2011). Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu .  Jakarta:  Gema  Insani Press.
DSN-MUI.  (2021).  DSN-MUI  –  Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
Dzubyan,  D.  M.  (2019).  Analisis  akad ijarah  muntahiya  bittamlik  (imbt) dalam  perspektif  hukum  islam  dan hukum positif di indonesia.
Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah , 3 (2), 181–196. Fauzi, N. A.  F. (2017).  Fatwa di Indonesia: Perubahan  Sosial,  Perkembangan,  dan Keberagaman. Jurnal  Hukum  Novelty ,
8 (1), 107–121.
Fuadi,  N.  F.  Z.  (2019).  Implementasi  Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-
Dzimmah Sebagai Alternatif Pembiayaan  Di  Lembaga  Keuangan Syariah  Indonesia. Indonesian  Journal of  Islamic  Literature  and  Muslim Society , 4 (2).
Habibaty,  D.  M.  (2018).  eranan  Fatwa
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama  Indonesia-Terhadap  Hukum Positif  Indonesia. Jurnal  Legislasi Indonesia , 14 (4), 447–453.
Hammad, N. (2005). al-‘Uqûd al- Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî. Damaskus: Dar Al-Qalam .
Iskandar,  A.,  &  Aqbar,  K.  (2019).  Reposisi Praktik  Ekonomi  Islam:  Studi  Kritis Praktik  Ekonomi  Islam  di  Indonesia.
NUKHBATUL’ULUM:  Jurnal  Bidang Kajian Islam , 5 (1), 39–53.
Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas- Asas) Muamalah. J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1).
Maulana,  H.  (2011).  Multiakad  Dalam
Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada
Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu Ekonomi Syariah , 3 (1). Mufid, M. (2018). Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke
Aplikasi . Jakarta: Kencana.
Mz,  S.  (2008).  Al-Kutub  Al-Mu’tabarah:
Kajian  atas  Sumber  Rujukan  dalam
Beristinbat Menurut NU, Muhammadiyah,  dan  Persis. Asy-
Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan
Hukum , 42 (1), 37–54.
Nafis, M. C. (2011). Teori Hukum Ekonomi Syariah . Jakarta: UI Press.
Naisaburi,  M.  bin  al-H.  al,  &  Al-Qusairi,  I. M.  I.  H.  (2006).  Shahih  Muslim.
Beirut: Dar Ihya Al-Turats Arabi .
Nur,  S.  (2017).  Jenis  dan  Langkah
Penelitian Hadis.

## NUKHBATUL’ULUM:  Jurnal  Bidang
Kajian Islam , 3 (1), 19–25.
Qazwini, A. A. M. bin Y. Al. (2016). Sunan Ibnu  Majah .  Depok:  Gema  Insani Press.
Saparullah,  A.  (2021).  Urgensi  Kedudukan
Hadist Terhadap Al-Qur’an: Bayan Al-
Ta’kid,  Bayan  Al-Tafsir,  dan  Bayan Al-Tasyri. Jurnal  Tana  Mana , 2 (1),
57–64.
Sarifudin,
S. (2019). Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At- Thufi  sebagai  Epistemologi  untuk Pembangunan  Hukum  Nasional  di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Yuridika ,
3 (2), 135–154.
Seff,  S.  M.  (2015). Progresivitas  Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional (Kajian Terhadap Penerapan Qawâ’id  Al  Fiqhiyyah  (Methods  Of Jurisprudence)  Dalam  Fatwa  Dewan Syariah Nasional) . Sijistânî,  A.  D.  al.  (1969). Sunan  Abu Dawud . Beirut: Dar al Kitab al-Arabi.
Ulya,  H. N. (2018). Penerapan  Akad  Ijarah Muntahiya  Bittamlik  (IMBT)  pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah. El-Wasathiya:  Jurnal  Studi  Agama ,
6 (1), 21–38.
Yasin, M. N. (2014). Progresifitas Formulasi  Hukum  Ekonomi  Syariah Di Indonesia. Journal de Jure , 6 (2).