…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## Aturan Kewajiban Pembagian Tirkah Menurut Konsep Fiqih Prioritas atau Fiqh Al-Awlawiyyat
Lutfia Rahmawati Universitas Islam Negeri Salatiga E-mail: Lutfiarahmawati773@gmail.com
Article History: Received: 01 Mei 2024 Revised: 13 Mei 2024 Accepted: 15 Mei 2024 Abstract:  PeFiqh  al-awlawiyyat  is  a  discipline  that focuses  on  placing  an  entity  in  its  rightful  position through  the  application  of  comprehensive  standards known as dhawabith al-awlawiyyat. These standards are assessed through various aspects such as the level of benefit, efforts to avoid harm, and the efficiency of their  implementation.  This  article  is  the  result  of literature  research  applying  a  normative  juridical approach.  The  method  used  is  descriptive  analysis with primary sources in the form of literature on fiqh al-awlawiyyat.  Additionally,  secondary  sources include literature on fiqh and ushul al-fiqh relevant to the research variables. The research findings indicate that  the  distribution  of  tirkah  obligations  involves several aspects, including the obligation to distribute joint  ownership  rights,  the  obligation  to  distribute funeral management costs, the obligation to distribute deceased  debts  settlement  costs,  the  obligation  to distribute  wills,  and  the  obligation  to  distribute inheritance assets.

## Keywords: Distribution,
Tirkah, Fiqh al-Awlawiyyat

## PENDAHULUAN
Agama  Islam,  sebagai  ajaran  yang  utuh  dan  sempurna  telah  mengatur  segala  bidang kehidupan  manusia  dengan  tujuan  menciptakan  kebahagiaan  dan  menghindarkan  ketidakadilan antar sesama manusia yang mungkin muncul karena dorongan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak benar. Berdasarkan kaidah Fiqh Al-Awlawiyyat , proses peralihan dan kepemilikan harta  telah  diatur  secara  rinci,  benar  dan  efektif  sehingga  harta  yang  berpindah  tangan  dari seseorang ke orang lain benar-benar menjadi harta yang halal. dimiliki. Kriteria suatu harta yang halal adalah jika tidak diperoleh dari cara-cara yang tidak adil yang telah ditentukan oleh Allah dalam firman Nya sebagai berikut,
ْمَأ  ْنِ م اًقي ِرَف ۟اوُلُكْأَتِل  ِماَّكُحْلٱ ىَلِإ ٓاَهِب ۟اوُلْدُت َو ِلِطََٰبْلٱِب مُكَنْيَب مُكَل ََٰوْمَأ ۟ا ٓوُلُكْأَت  َلَ َو َنوُمَلْعَت ْمُتنَأ َو  ِمْثِ ْلْٱِب  ِساَّنلٱ ِل ََٰو “Dan janganlah kamu saling menyia-nyiakan harta orang lain secara tidak adil…” (QS. Al- Baqarah : 188).
Dalam  kajian  hukum  Islam,  keadilan  dalam  pembagian  harta  benda  menjadi  salah  satu indikator  penting  dalam  berbagai  sektor.  Hal ini  termasuk  dalam  sendi-sendi Maqasyid Syariah yaitu poin ‘menjaga harta benda’. menjaga di sini tidak sebatas perlindungan agar barang tersebut tidak  hilang,  lebih  dari  itu  bagaimana  kedudukan  barang  tersebut  berada  pada  pemilik  yang memang menjadi haknya. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah pada pembagian warisan. Seorang  cucu,  misalnya  tinggal  dengan  pamannya  jika  ayahnya  sudah  meninggal  dunia.  Secara
logika, mengapa hukum Islam klasik tidak memberikan warisan kepada cucu dalam kondisi seperti ini adalah karena pamannya yang bertanggung jawab menafkahinya.
Pada kenyataanya, seringkali paman mengambil hak waris dari keponakannya, namun tidak peduli dengan keadaan keponakannya. Mereka berjuang mempertahankan hidup, bahkan mungkin kelaparan  karena  tidak  ada  lagi  ayah  yang  menjadi  tulang  punggung  keluarga.  Oleh  karena  itu, sistem  hukum  Islam  yang  demikian  mendapat  pembaharuan  berdasarkan  situasi  dan  kondisi. Bahkan  seorang  cucu  pun  boleh  menggugat  ke  pengadilan  agama  jika  memang  hak  warisnya disalahgunakan oleh pamannya.
Begitu pula dalam konteks pewarisan anak laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan 2  dan  1.  Pada  zaman  klasik,  hal  ini  relevan  karena  biasanya  perempuan  jarang  menjadi  tulang punggung keluarga. Hanya laki-laki yang bekerja dan hanya laki-laki yang keluar rumah dengan damai. Berbeda dengan zaman modern yang sudah banyak perempuan yang mandiri, perempuan bekerja, bahkan tidak sedikit pula perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Seorang perempuan (kakak perempuan), misalnya, lebih peduli membesarkan adik-adiknya dibandingkan kakak  laki-lakinya.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  keadilan  akan  lebih  tepat  jika  bagian  perempuan sama  atau lebih  banyak dibandingkan saudara  laki-lakinya.  Hal ini perlu  diperhatikan di zaman modern, mengingat budaya dan tren kehidupan seringkali mengalami perubahan jauh dibandingkan masa klasik.
Salah satu harta yang memindahkan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain adalah harta warisan ( mirats ) yang berpindah tangan atas dasar asas ijbari (Solihah, 2017). Dengan kata lain, peralihan harta warisan terjadi secara otomatis atas kehendak Allah SWT ketika seseorang dinyatakan meninggal dunia. Dalam proses peralihan harta tersebut, ahli waris berkewajiban untuk memastikan  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  tepat  sasaran  pembagiannya,  mulai  dari memilah-milah  harta  yang  akan  menjadi  hak  pewaris  sampai  dengan  pembagian  harta  yang menjadi  hak  masing-masing  ahli  waris.  Ketidaktahuan  ahli  waris  mengenai  aturan  Kewajiban pembagian tirkah akan menimbulkan konflik dari masing-masing pihak berdasarkan kepentingan mereka yang memiliki hak atas tirkah tersebut.

## LANDASAN TEORI
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  tulisan  ini  telah  dibahas  dalam  beberapa  makalah. Makalah  pertama  ditulis  oleh  Fidaweri  yang  berjudul Kewajiban  Ahli Waris  Terhadap  Harta Peninggalan. Menurut makalah ini, diketahui bahwa untuk menjadikan harta peninggalan menjadi harta  warisan,  ahli  waris  berkewajiban  untuk  membayar  biaya  pemakaman,  melunasi  hutang pewaris,  dan  membayar  wasiat  pewaris  tanpa  menyebutkan  dalil-dalil  dari  aturan  kewajiban pembagian (Firdaweri, 2017).
Makalah kedua ditulis oleh Norita binti Kamaruddin yang berjudul Hak-Hak Harta Pusaka Sebelum  Pembagian  Kepada  Ahli  Waris. Berdasarkan  tulisan  ini diketahui  secara  konseptual bahwa sebelum pembagian harta warisan dilakukan, semua hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan dari harta peninggalan pewaris harus diselesaikan, seperti penyelesaian biaya pemakaman, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian harta bersama (Kamaruddin, 2018). yang diposisikan pada urutan terakhir tanpa menyebutkan dalil-dalil dari urutan tertib sebagaimana yang telah disebutkan pada kaidah pembagian pelunasan hutang dan wasiat.
Demikian pula pembahasan yang disebutkan oleh para Fuqaha mengenai pembagian harta warisan (mirats) kepada para ahli waris memang telah diuraikan dalam berbagai referensi terkait fiqh  al-mawarits, salah  satunya  seperti  yang  diuraikan  oleh  Zakiuddin  Sya'ban  dan  Ahmad  Al- Ghundur dalam Ahkam al-Washiyyah wa al-Mirats wa al-Waqf (Al-Ghundur, 1984). Teori hingga praktik pembagian waris diakui oleh dunia sebagai sistem hak milik paling unik dan menarik yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
belum pernah ada di dunia (Cheema, 2021). Namun, pembahasan terkait aturan pembagian harta peninggalan para ahli waris (tirkah) sebelum menjadi harta warisan (mirats) belum dibahas secara rinci  dalam  urutan  pembagiannya  sehingga  masih  membuka  celah  terjadinya  kepemilikan  harta secara  tidak  adil,  terutama  ketika  terjadi  konflik  kepentingan  dalam  prioritas  pembagiannya, mengingat ada beberapa kategori hak-hak harta peninggalan (tirkah) yang harus dibagikan sebelum ditetapkan sebagai harta warisan (mirats) yang sah bagi para ahli waris (Kamaruddin, 2018). Secara umum, harta warisan (tirkah) harus dikeluarkan untuk berbagai kategori pembagian tanpa  secara  eksplisit  menyebutkan  dalil  urutan  pembagiannya,  mulai  dari  pembagian  untuk melunasi hutang-hutang ahli waris membayar biaya tajhiz al-mayyit termasuk biaya pengurusan jenazah.  Selain  itu,  berdasarkan  konteks  hukum  waris  yang  berkembang  di  Indonesia,  terdapat pembagian  lain  yang  harus  dilakukan  yaitu  pembagian  harta  gono-gini  (Zubaidi,  2020). Berdasarkan  seluruh  literasi  di  atas,  belum  ditemukan  kesamaan  yang  identik  secara  runtut  dan menyeluruh.  Hal  ini  menunjukkan  penelitian  penulis  memiliki  keunikan  dan  kesenjangan penelitian dari publikasi sebelumnya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  bahan hukum  sekunder  dari  berbagai  kitab fiqh  al-awlawiyyat , fiqh dan ushul  al-fiqh yang  dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Pembahasan mengenai aturan kewajiban pembagian harta warisan (tirkah) ini menarik untuk dikaji demi terwujudnya kepastian hukum atas masalah aturan kewajiban pembagian tirkah yang akan diteliti melalui perspektif fiqh al-awlawiyyat .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Definisi Harta Peninggalan (Tirkah)
Kata at-tirkah ( ةكرتلا) atau at- tarikah (ةكرتلا) secara harfiah merupakan ism al-masdhar (kata benda) yang berarti maf'ul (objek) yang  berarti ك ْو ُرْتَمْلا ُءْيَّشلا (sesuatu yang tertinggal) (Manzhur, 1993). Oleh karena itu, ketika disebut tarikah al-mayit , maka artinya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris. Bentuk jamak dari kata tarikah adalah tarikat (تاگرت) (Direktorat Urusan Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syariah,  2023).  Secara  terminologi, at-tarikah menurut  jumhur ulama al-Malikiyah, as-Syafi'iyah, dan al-Hanabilah diartikan dengan: اًقَلْطُم ِةَتِباَّثلا ِقوُقُحْلا َو ِلا َوْمَ ْلْا َنِم ُتِ يَمْلا ُهُفِ لَخُي اَم ُّلُك َيِه ُةَكرَّتلا
"At-tarikah adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum dari berbagai harta benda dan hak-hak yang tetap menjadi miliknya secara mutlak." (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023) .
Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ruang lingkup tarikah meliputi dua hal yaitu semua jenis harta benda dan semua jenis hak milik yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris). Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang menggabungkan dua jenis tirkah, baik yang berupa harta maupun yang berupa hak, menjadi sesuatu yang menjadi hak milik ahli warisnya:
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِ يِبَّنلا ِنَع ،ُهْنَع ُالله َي ِض َر َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع
،ُّي ِراَخُبْلا ُها َو َر( .اَنْيَلِإَف  َّلََّك  َك َرَت  ْنَم َو ،ِهِتَث َر َوِلَف  ًلَاَم  َك َرَت  ْنَم :َلاَق ٢٢٦٨ )
"Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan harta benda maka harta benda tersebut menjadi milik ahli warisnya, dan barang siapa yang meninggal dunia meninggalkan beban/ketergantungan (tidak ada keluarga yang menghidupinya atau tidak ada orang yang melunasi hutangnya) maka beban tersebut menjadi tanggungan kami." (Diriwayatkan oleh
Bukhari, No. 2268). (Al-Bukhari, 1993) . Secara umum, ruang lingkup tirkah/tarikah meliputi berbagai harta dan hak sebagaimana dinyatakan dalam prinsip bahwa hukum asal dari hak dan harta adalah diwariskan kecuali ada dalil yang  menyatakan  hak  tidak  termasuk  ke  dalam  sesuatu  yang  diwariskan  seperti  halnya  harta (Rusydi,  2004).  Ada  lima  macam tirkah ,  yaitu: Pertama, berbagai  macam  benda,  baik  benda bergerak maupun benda diam. Kedua, berbagai hak pendapatan baik dari berbagai benda seperti hak dari pendapatan sumber air minum, dan lain-lain atau hak yang bukan dari pendapatan suatu benda seperti hak syuf'ah , dan hak khiyar dalam akad jual beli seperti khiyar al-syarth, khiyar al- ru'yah dan khiyar al- ta'yin . (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Ketiga, berbagai upaya yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal, seperti perangkap yang  dipasang  sebelum  meninggal  dan  perangkap  yang  menangkap  mangsa  setelah  pewaris meninggal. Keempat, hak membayar diyat atas kematian pewaris akibat pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak disengaja. Kelima, hak kekayaan intelektual pewaris yang terjadi  dengan  akad tarkhis (perjanjian  lisensi  hak  kekayaan  intelektual)  ketika murakkhaslahu (penerima lisensi hak kekayaan intelektual) meninggal dunia, maka kepemilikan tarkhis tersebut berpindah kepada ahli waris. Hak kekayaan intelektual atau hak cipta ini termasuk dalam tirkah yang dapat menjadi objek warisan dalam kategori benda dinamis yang tidak berwujud. Serta dapat menjadi objek harta gono-gini (Mazlan & Muda, 2022).

## Fiqh al-Awlawiyyat dan Fungsinya
Kata al-fiqh ( ُهْق ِفْلا) berarti ( ُهَفْلا َو ُمْلعْلا) dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti pengetahuan dan pemahaman (Nurhayati, 2018). Menurut terminologi, fikih adalah ilmu yang mengatur secara mekanis dalam masalah-masalah furu' (masalah cabang non ushul). Dengan kata lain, fikih juga berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diketahui  dari dalil-dalil yang terperinci.
Sedangkan kata al-awlawiyyat ( ِتاَّيِوَل ْوَ ْلْا) adalah bentuk jamak dari kata al-awla (ىلولْا) dan merupakan ismuttafdhil atau kata yang menunjukkan yang berarti ( ُرَد ْجَ ْلْا) dan lebih cocok dengan (ى َر ْحَ ْلْا) Penggunaan istilah al-awlawiyyat sebenarnya telah disebutkan oleh para ulama terdahulu seperti dalam contoh kalimat hadza al-fi'l awla min dzaka ( َكاَذ  ْنِم ىَل ْوَأ لْعِفْلا اَذه ) adalah perbuatan yang lebih banyak arti dan tepat dari itu. Namun demikian, istilah ini belum menjadi cabang ilmu pengetahuan yang terpisah. Definisi al-awlawiyyat menurut Muhammad Al-Wakili adalah:
ِزاَجْنِ ْلْا َدْنِع  ْوَأ ِلاَثِتْمِ ْلْا َدْنِع اَه ِرْيَغ ىلَع  ِميِدْقَّتلاًّقَح اَهَل يِتَّلا ُةَّيِع ْرَّشلا ُلاَمْعَ ْلْا
"Semua tindakan syar'i yang memiliki hak untuk didahulukan dari yang lain ketika dilakukan atau dilaksanakan." (Al-Wakili, 1997).
Pengertian  lain  dari  istilah al-awlawiyyat adalah  sesuatu  yang  diperintahkan  oleh  syara ' untuk didahulukan pelaksanaannya atau diakhirkan pelaksanaannya ketika berkumpulnya berbagai perbuatan  dalam  satu  waktu.  Muhammad  Al-Wakili  berpendapat  bahwa  orang  yang mendefinisikan bahwa istilah fiqh al-awlawiyyat sebagai cabang ilmu dalam Islam adalah Yusuf Al-Qardhawi  dalam  bukunya ِةَمِداَقْلا ِةَلَح ْرَمْلا يِف ِةَّيِملَّْسِ ْلْا ِةَك َرَحْلا  ُتاَّيِوَل ْوَأ ia menafsirkan al-awlawiyyat dengan:
ِهِتَبَت ْرَم يِف ٍءْيَش ِ لُك ُعْض َو ِهِب ىنْعَنَف ِتاَّيِوَل ْوَ ْلْا ُهْقِف اَّمَأ َو
Artinya: "Adapun yang kami maksud dengan fiqh al-awlawiyyat adalah menempatkan sesuatu pada posisinya." (Al-Wakili, 1997).
Pada dasarnya, fiqh al-awlawiyyat berarti:
ىلَع  ِميِدْقَّتلاًّقَح اَهَل يِتَّلا ِةَّيِع ْرَّشلا  ِماَكْحَ ْلْاِب ُمْلِعْلا اَه ِرْيَغ اَهُبَّلَطَتَي يِذَّلا ِعِقا َوْلاِب َو اَهِبِتا َرَمِب ِمْلِعْلا ىَلَع ًءاَنِب Artinya: "Pengetahuan tentang hukum syara' memiliki hak prioritas dalam pemberian sedekah dibandingkan dengan yang lain, berdasarkan pengetahuan tentang posisi dan keadaan, dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
harus diutamakan."
Menurut definisi di atas, fiqh al-awlawiyyat mempunyai peranan besar dalam pengambilan keputusan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kelayakan  dan  kepatutan/prioritas  sehingga  suatu keputusan hukum atau perbuatan hukum terbebas dari berbagai kepentingan pribadi ( ِد ْرَفْلا ُةَحَلْصَم ) atau sekelompok kepentingan orang (vested interest). Hal ini didasarkan pada fiqih al-alawiyyat menggunakan  standar  yang  berlaku  pada syari’at ( ُّيِع ْرَّشلا   ُراَيْع ِمْلا )  untuk  menentukan  hukum keputusan atau perbuatan hukum mana yang paling utama di antara yang penting (Al-Qardhawi, 1995). Standar tersebut memuat berbagai pembagian prioritas termasuk segala sesuatu yang wajib didahulukan sunnah  , meninggalkan  sesuatu  yang  haram  lebih  diutamakan  daripada  memikul kewajiban,  sesuatu  yang  manfaatnya  lebih  besar  diutamakan  daripada  yang  manfaatnya  kecil, sesuatu yang mudah lebih bermanfaat didahulukan dari sesuatu yang sulit (Al-Ghamdi, 2018).
Diskusi mendalam tentang standar aturan prioritas ( ِتاَّيِوَلْ ْوَ ْلْا ُطِبا َوَص ) telah disebutkan oleh Muhammad  Al-Wakil  dalam fiqh  al-awlawiyyat. Beliau  menyatakan  bahwa  ada  dua  puluh  dua standar  yang harus  diperhatikan apabila  terdapat  konflik  atau  prioritas  dalam  pelaksanaan  suatu undang-undang, antara lain:
Pertama, sesuatu  yang  manfaatnya  lebih  banyak  diprioritaskan  untuk  dilakukan dibandingkan sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit. Kedua, sesuatu yang lebih berbahaya lebih penting dihindari daripada sesuatu yang tidak terlalu berbahaya. Ketiga, sesuatu wajib Dan ushul lebih  disukai  dilakukan  dari nawafil Dan hilang' praktik. Keempat, sesuatu  yang  waktu pelaksanaannya  singkat  dan  harus  segera  dilakukan (Tolong) diprioritaskan  untuk  dilakukan daripada sesuatu yang waktu pelaksanaannya lama dan tidak perlu segera dilaksanakan (tarakhi) (Al-Wakili, 1997).

## Aturan Pembagian Harta Warisan (Tirkah) Berdasarkan Fiqh al-Awlawiyyat
Jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat macam kewajiban yang harus dipenuhi dari harta  warisan,  antara  lain  kewajiban  membayar  biaya  pemakaman  ( tajhiz  al-mayyit ),  kewajiban melunasi  hutang  orang  yang  meninggal,  kewajiban  memenuhi  wasiat  dan  kewajiban  membagi warisan kepada ahli waris (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Namun aturan  pembagian  kewajiban  tersebut  harus  diperluas  lagi  menjadi  lima  wilayah  pembagian, khususnya  bagi  masyarakat  yang  mengakui  adanya  aturan  harta  bersama  dalam  perkawinan, sebagaimana akan dijelaskan dalam tulisan ini.
1. Kewajiban untuk membagikan hak milik bersama milik duda atau janda Dalam kajian fikih, pembahasan harta bersama belum dibahas secara khusus karena pembahasan  harta  bersama  tidak  ditemukan  secara  tekstual  baik  di  dalam Al-Qur'an maupun Sunnah ,  sehingga  para  ahli  fikih  pada  abad ke-13 Masehi  belum secara  khusus membahas harta bersama. Pembahasan harta bersama muncul sekitar abad ke-16 M yang dapat ditelusuri dalam kajian fikih lokal Indonesia (Wahyudi, 2021). Kematian pasangan suami istri di Indonesia berdampak pada harta yang ditinggalkan, terutama pada harta yang diperoleh selama perkawinan.
Konsep  harta  bersama  didasarkan  pada  hukum  adat  dalam  hukum  Indonesia,  yang memiliki penyelesaian sengketa oleh hakim adat melalui prosedur musyawarah adat yang tidak  tertulis.  Di  Aceh, harta bersama  dalam  perkawinan  disebut "harta  sihareukat ",  di Jawa  disebut "harta  gono-gini" ,  di  Sumatera  Barat  disebut "harta  surang" , di Madura disebut "ghuna-ghana" (Zubaidi,  2020,  hlm.  32),  di  Kalimantan  disebut  " barang perpantangan", di Sulawesi disebut "barang cakara ", di Jawa Barat disebut " guna kaya" atau  " campur  kaya "  (Nawawi,  2013).  Bahkan  di  negara  lain  selain  Indonesia  seperti
Malaysia  juga  mengenal  harta  bersama  ini  dengan  sebutan "harta  sepencarian" yang diadopsi dari hukum adat melayu (Kamaruddin, 2018). Oleh karena itu, dalam hukum adat, setiap  pasangan  yang  hidup  lebih  lama  mendapatkan  bagian  dari  harta  bersama  dengan syarat dan porsi yang berbeda.
Berbagai  hukum  adat  terkait  harta  bersama  yang  berkembang  di  masyarakat kemudian  diakui  oleh  pemerintah  dan  diadopsi  menjadi  hukum  positif  sebagai  unifikasi untuk mengatasi potensi masalah dalam perkawinan (Nawawi, 2013). Salah satu ketentuan tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan separuh harta bersama dari pasangan yang hidup lebih lama seperti yang tercantum dalam ayat pertama pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut, pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing- masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak  5ditentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama dalam kasus perceraian karena kematian adalah 50:50 (Imran, 2020).
Dalam  konteks  hukum  positif,  pasal  1  F  KHI  menyatakan  bahwa  harta  bersama merujuk pada harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama-sama oleh suami dan istri selama berada dalam ikatan perkawinan, tanpa memandang kepemilikan terdaftar atas nama siapapun (Zubaidi, 2020). Konsep harta bersama dalam perkawinan dianalogikan dengan  akad syirkah  al-abdan yang  berarti  jika  ada  dua  pihak  yang  bersekutu  untuk menjalankan  suatu  usaha,  baik  yang  pembagiannya  sama  maupun  berbeda  dalam  hal profesi,  disertai  dengan  kesesuaian hirfah (job  description).  Misalnya,  kerja  sama  yang dilakukan antara dua orang yang sama-sama berprofesi sebagai penjahit, atau kerja sama antara dua orang yang berbeda profesi, seperti penjahit dan pemintal benang (Al-Anshari, 2001).
Selain itu, para ahli hukum Islam di Indonesia juga menetapkan adat ( 'urf ) sebagai salah  satu  sumber  hukum  Islam  (Wahyudi,  2021).  sebagaimana  tertuang  dalam  kaidah: "Adat (sesuatu yang terus menerus dilakukan manusia dan dapat diterima oleh akal sehat) dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum" (As-Sayuthi, 1983).  Para  ahli  hukum  Indonesia melihat  bahwa  harta  bersama  merupakan  konsekuensi  dari  hubungan  kebendaan  dari seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  selama  perkawinannya  menghasilkan  harta  dari usaha mereka yang disebut syirkah antara suami dan istri, yang kemudian melahirkan hak milik  bersama sebagai  salah  satu  konsekuensi hukumnya  (Wahyudi,  2021).  Berdasarkan ketentuan  tersebut,  salah  satu  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dari tirkah  al-mayyit adalah pembagian hak harta bersama yang menjadi hak duda atau janda sebagai pasangan yang hidup lebih lama.
Pembagian harta bersama ini menempati posisi pertama yang harus dibagikan. Hal ini dikarenakan dari total akumulasi harta yang diperoleh dan dimiliki oleh suami dan istri sejak perkawinan berlangsung adalah milik masing-masing dengan proporsi kepemilikan fifty-fifty  (50:50)  sepanjang  tidak  ditentukan  lain  dalam  perjanjian  perkawinan.  Oleh karena  itu,  ketika  suami  atau  istri  (salah  satu pasangan)  meninggal  dunia, penting  untuk memisahkan separuh dari harta bersama yang kemudian dibagikan kepada pasangan yang hidup  lebih  lama.  Artinya,  harta  yang  akan  dibagikan  kepada  ahli  waris  haruslah  100% milik pewaris sedangkan setengah dari akumulasi harta yang diperoleh selama perkawinan bukan 100% milik pewaris melainkan setengah milik pasangan yang hidup lebih lama.
Selain itu, pembagian harta bersama pada urutan pertama juga sesuai dengan salah satu kaidah prioritas standar ( ِتاَّيِوَلَ ْوَ ْلْا ُطِبا َوَص), yaitu:
ًةَحَلْصَم ِ لَقَ ْلْا َنِم  ِميِدْقَّتلاِب ىل ْوَأ ًةَحَلْصَم  ُرَثْكَ ْلْا
Artinya:”Sesuatu yang manfaatnya lebih diprioritaskan untuk dilakukan dibandingkan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit.” (Al-Wakili, 1997).
Di  Indonesia,  istri  juga  memiliki  kontribusi  yang  tidak  kalah  besar  dengan  suami  dalam membantu  perekonomian  dan  kesejahteraan  keluarga.  Istri  berperan  dalam  mengurus pekerjaan rumah tangga yang cenderung tidak berbayar dan sebagian dari mereka bekerja mencari nafkah untuk keluarga (Sari, 2020). Di mana kewajiban memberikan nafkah primer dalam kajian fikih sebenarnya dibebankan kepada suami, seperti memberi makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, disamping memenuhi kebutuhan biologis (Armansyah, 2020). Oleh  karena  itu,  berdasarkan  kontribusi  istri  yang  tidak  kalah  besar  dengan  kontribusi suami,  maka  pembagian  pertama  harta  bersama  bagi  pasangan  yang  hidup  lebih  lama merupakan kemaslahatan yang besar yang patut untuk diprioritaskan daripada pembagian lainnya.
2. Kewajiban Penyaluran Biaya Pemakaman Kata tajhiz menurut bahasa berarti persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk suatu hal (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023). Oleh karena itu, tajhiz  al-mayyit berarti  persiapan  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  oleh  jenazah  ketika meninggal dunia. Para fuqaha telah sepakat bahwa hukum melaksanakan tajhiz al-mayyit adalah fardhu  kifayah ,  artinya  jika  sebagian  orang  telah  melaksanakan tajhiz  al-mayyit maka  gugurlah  kewajiban  melaksanakannya  bagi  orang  lain  yang  tidak  ikut melaksanakannya. Kewajiban tajhiz al-mayyit pada jenazah didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan tajhiz al-mayyit pada jenazah yang meninggal karena patah leher saat terjatuh dari kendaraannya: "Mandikanlah  ia  dengan  air  dan  daun  bidara, lalu  tutuplah  ia  dengan  dua  helai  kain." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, No. 1265) (Al-Bukhari, 2001). Distribusi untuk biaya tajhiz al-mayyit menjadi pembahasan kedua dalam makalah ini dan  distribusi  tersebut  didahulukan  dari  pembayaran  utang  almarhum,  wasiat  dan pembagian warisan karena upacara pemakaman harus dilakukan sesegera mungkin ketika seseorang  meninggal  dunia.  Perintah  tersebut  sebagaimana  yang  diperintahkan  oleh Rasulullah saw:
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِ يِبَّنلا ِنَع َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع
ى َوِس ُكَي  ْنِإ َو ِهْيَلِإ اَهَنوُمِ دَقُت  ٌرْيَخَف ًةَحِلاَص ُكَت  ْنِإَف ِة َزاَن ِجْلاِب اوُع ِرْسَأ :َلاَق َكِلَذ .ْمُكِباَق ِر  ْنَع ُهَنوُعَضَت  ٌرَشَف)،ُّي ِراَخُبْلا ُها َو َر(944
“Bawalah jenazah itu bersamamu, karena jika jenazah itu baik maka kamu telah mendekatkannya pada kebaikan. Dan jika jenazahnya buruk, maka engkau keluarkan dari pundakmu.” (HR. Al-Bukhari, No 1265) (Al-Bukhari, 2001). Biaya pelaksanaan tajhiz al-mayyit diambil dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum  jika  ia  meninggalkan  harta.  Namun, jika almarhum  tidak  memiliki  harta pada saat meninggal dunia, maka biaya pelaksanaan tajhiz al-mayyit dibebankan kepada orang yang berkewajiban menafkahinya selama ia masih hidup, sehingga dalam hal ini istri tidak termasuk dalam kategori pihak yang berkewajiban menanggung biaya tajhiz al-mayyit. Dan jika tidak ada, maka dibebankan kepada Baitul Mal. Kemudian, juga jika tidak ada, maka dibebankan  kepada  kaum  muslimin  sebagai fardhu  kifayah (Direktorat  Urusan  Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023).Selain itu, pembagian biaya pengurusan jenazah pada urutan  pertama  adalah  (  kaidah  standar  yang  satu  dengan  yang  lain  sesuai  dengan  juga ( ِتاَّيِوُ َلْ ْوَ ْلْا ُطِبا َوَض ) yaitu :),
ِ ي ِخا َرَّتلا َنِم  ِميِدْقَّتلاِب ىل ْوَأ ُّي ِر ْوَفْلا
Artinya: "Sesuatu yang memiliki waktu pelaksanaan yang singkat dan dibutuhkan dengan segera (fauri) lebih diprioritaskan untuk dikerjakan daripada sesuatu yang memiliki
waktu pelaksanaan yang lama dan tidak dibutuhkan untuk segera dilaksanakan (tarakhi)." (Al-Wakili, 1997). Penyelesaian tajhiz  al-mayyit merupakan  prioritas  yang  harus  dilakukan  sebelum pembayaran  hutang  si  mayit  karena  di  dalamnya  terdapat  tuntutan  mendesak  yang kompleks, mulai dari penyelesaian biaya rumah sakit saat pewaris meninggal dunia hingga penguburannya yang bersifat furu'.
3. Kewajiban untuk Membagikan Biaya Pelunasan Utang Hutang dalam istilah fikih berarti:
ِه ِضا َرْقِتْساِب اًنْيَد ِهِتَّمِذ يِف  َراَص اَم َو ، ٍك َلَّْهِتْسا  ْوَأ ِدْقَعِب ِةَّمِ ذلا يِف  َبَج َو اَم ُنْيَّدلا
Artinya: “Utang adalah suatu tanggung jawab yang harus ditanggung karena adanya akad, atau akibat pengeluaran/kerusakan (barang orang lain) atau karena pinjaman.”
(Al-Hanafi, 1966).
Dari pengertian tersebut (hutang/beban yang harus ditanggung) didasari pada tiga hal : Pertama, hutang yang timbul karena suatu akad, seperti akad jual beli yang dicicil dan akad  sewa  yang  di  akhiri  gaji. Kedua, hutang  yang  timbul  akibat  membelanjakan  atau merusak harta benda orang lain, seperti tidak sengaja memecahkan kaca rumah orang lain. Ketiga, hutang  yang  terjadi  akibat  hutang/pinjaman  emas,  uang  atau  alat  pembayaran lainnya.
Pembagian pelunasan  hutang jenazah  merupakan  pembahasan  ketiga dalam  tulisan ini dan pembagian tersebut lebih diutamakan dari pada pembagian wasiat, karena pelunasan hutang jenazah  adalah wajib  yang mana fauri (menuntut  untuk  segera  dilunasi) jika aset tersedia untuk dilunasi. Kewajiban membayar hutang dapat dipahami dari sabda Rasulullah:
َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله َل ْوُس َر َّنِإ َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ، ٌمِلْسُم ُها َو َر( ... ٌمْلُظ  يِنَغْلا ُلْطَم : َلاَق 1564 )
Dari Abi Hurairah r.a. Padahal Rasulullah SAW bersabda: Menunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu adalah suatu kezaliman…” (HR Muslim, No. 1564) (An- Naisaburi, 1955).
Pembagian biaya pelunasan utang tersebut tirkah al-mayyit diambil dari pernikahan orang  yang  meninggal  sebagaimana  diatur  dalam  firman  Allah: “...(pembagian  warisan tersebut  di  atas)  setelah  (memenuhi)  segala  wasiat  yang  (mungkin)  dibuatnya  atau utangnya...” (QS an-Nisa : 11). (Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012). Bisa jadi, utang yang dibebankan kepada almarhum adalah utang kepada Allah, misalnya utang untuk zakat, haji Dan kafarat dan  bisa  juga  merupakan  hutang  orang  yang  meninggal  kepada  manusia (Kamaruddin, 2018). Hutang tersebut tetap menjadi tanggung jawab seseorang yang harus dilunasi meskipun ia telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah:
َمْحَأ ُها َو َر( ٌنْيَد ِهْيَلَع َناَك اَم ٌةَقَّلَعُم ِنِم ْؤُمْلا  ُسْفَن : ِ َّاللَّ ُل ْوُس َر َلاَق :َلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع ، ٌد 9679 )
“Dari Abi Hurairah ra. Beliau bersabda: Rasulullah (SAW): jiwa seorang mukmin tertahan (untuk mencapai tempat mulianya) karena hutangnya sampai hutangnya terbayar.” (HR. Ahmad, No. 9679) (Ahmad, 2001).
Bahkan  dalam  riwayat  lain  Rasulullah  enggan  mendoakan  jenazah  yang  tidak memilikinya pernikahan untuk  melunasi  utangnya,  hal  tersebut  menunjukkan  betapa mendesaknya  pelunasan  utang  ketika  ada  yang  meninggal  dunia  seperti  yang  tertuang dalam Shahih Al-Bukhari:
ٍنْيَد  ْنِم ِهْيَلَع ْلَه : َلاَقَف ،اَهْيَلَع َيِ لَصُيِل ٍة َزاَنَجِب َيِتُأ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ َيِتُأ َّمُث ،ِهْيَلَع ىَّلَصَف ، َلَ :اوُلاَق ،؟
َق وُبَأ َلاَق ،ْمُكِب ِحاَص ىَلَع اوُّلَص : َلاَق ،ْمَعَن : اوُلاَق ،؟ٍنْيَد  ْنِم ِهْيَلَع ْلَه : َلاَقَف ،ى َرْخُأ ٍة َزاَنَجِب
،ِ َّاللَّ َلوُس َر اَي ُهُنْيَد َّيَلَع :َةَداَت ُّي ِراَخُبْلا ُها َو َر (.ِهْيَلَع ىَّلَصَف ، 2295 ( “Seseorang yang meninggal didatangkan kepada Rasulullah agar ia bisa memimpin salat jenazahnya, maka beliau bertanya: apakah ia mempunyai hutang? mereka berkata:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Tidak, maka Rasulullah kemudian menyalakannya. Kemudian jenazah yang lain dibawakan, maka Rasulullah bersabda: Apakah dia punya hutang? Mereka menjawab: Ya, Rasulullah bersabda: Doakanlah saudara-saudaramu. Abu Qatadah berkata: Aku yang menanggung hutang ya Rasulullah, Maka Rasulullah menyalakannya.” (HR. Al- Bukhari No. 2295) (Muhammad, 2001).
Selain itu, bahaya kemarahan orang yang berhutang setelah mengetahui bahwa ahli waris  telah  membuat  wasiat  terlebih  dahulu  hingga  harta  tidak  lagi  mencukupi  untuk melunasi hutangnya tentu menjadi mafsadah yang harus dihindari sesuai dengan salah satu kaidah  fikih.  Kaidah  prioritas  standar ( ِتاَّيِوَلْ ْوَ ْلْا  ُطِبا َوَص ) yaitu: "Sesuatu  yang  lebih berbahaya  adalah lebih  penting  untuk  dihindari  daripada  sesuatu  yang  tidak  terlalu berbahaya." (Al-Wakili, 1997).
4. Kewajiban Mendistribusikan Wasiat Kata  wasiat ( ُةَّي ِص َوْلا ) secara  harfiah  berarti  pesan,  perintah,  dan  nasihat  (Summa, 2005). Wasiat ( ِلاَمْلاِب ُةَّي ِص َوْلا ) dalam istilah fikih berarti:
ِفاَنَمْلا يِف  ْوَأ ِناَيْعَ ْلْا يِف  َكِلذ َناَك ٌءا َوَس ،ِعُّرَبَّتلا ِقي ِرَطِب ِت ْوَمْلا َدْعَب اَم ىَلِإ  ٌفاَضُم ُكيِلْمَت ِع
“Kepemilikan yang didasarkan pada (masa) setelah meninggalnya (seseorang) secara sukarela, (yang) kepemilikannya berupa harta benda atau berupa hak atas manfaat.”
(Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2023) . Dalam definisi yang berbeda, wasiat adalah pemindahan harta dari pemiliknya kepada pihak  lain  yang  berlaku  efektif  setelah  kematian  pemiliknya  (Al-Munajjid,  2009),  atau segala  jenis  pemberian  sukarela  yang  bergantung  pada  kematiannya  (Ar-Ramli,  1984). Pembagian  wasiat  merupakan  pembahasan  keempat  dalam  makalah  ini  dan  didahulukan dari  pembagian  warisan  karena  perintahnya  secara  tekstual  telah  dinyatakan  sebelum kewajiban pembagian warisan: "...(pembagian harta peninggalan tersebut di atas) sesudah (dipenuhi) wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  sesudah  dibayar)  hutangnya  dengan  tidak memberi mudharat (kepada ahli warisnya)..." (Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2012). Dari  ayat  ini,  ada  dua  hal  yang  dapat  dipahami  terkait  dengan  pembagian  wasiat. Pertama, tirkah  al-mayyit harus  didistribusikan  terlebih  dahulu  wasiatnya  (jika  semasa hidupnya  ada  wasiat)  kepada  orang  yang  berwasiat  sebelum  dibagikan  kepada  para  ahli waris  sebagai mirats (Al-Sabouni,  2005).  Hal  ini  dilakukan  untuk  memenuhi  rukun  dan syaratnya,  yaitu: Pertama, pemberi  wasiat ( ىص ْوُمْلا ) dengan  syarat  harus  berakal,  sudah baligh, tidak boleh menjadi budak, dan berniat membuat wasiat atas dasar sukarela tanpa paksaan. Kedua, orang yang menerima wasiat ( ُهَل ي ِض ْوُمْلا ) dengan syarat harus ada/ hidup pada  saat  pemberi  wasiat  meninggal  dunia,  berakal,  baligh,  jelas  orangnya,  bukan pembunuh orang yang memberi wasiat dan bukan pula ahli waris dari orang yang memberi wasiat. Ketiga, lafadz wasiat ( ُةَغْي صلا ) yang dapat berupa lisan atau tulisan kontrak. Keempat, properti integritas dengan ( ِهِبْص ْوُمْلا) ketentuan bahwa properti tersebut adalah milik pewaris, halal, dan tingkat pembagiannya tidak lebih dari satu sepertiga dari harta warisan pewaris (Al-Sabouni, 2005).
Selain  itu,  kata washiyyah setelah  kata min  ba'di  memiliki arti: "...(dan  hak waris orang-orang  yang  telah  disebutkan)  setelah  (pelaksanaan)  wasiat  yang dibuatnya..." Kalimat  tersebut  sebenarnya  mengandung  makna  urutan  prioritas  ( awlawiyyat) adalah menempatkan sesuatu pada posisinya melakukan berarti itu ) (Al-Wakili, 1997).
kewajiban  pembagian  warisan  setelah  pembagian  wasiat.  Kemudian,  ayat  tersebut juga  menjelaskan  tentang  makna  kata  "janganlah  kamu  menyusahkan  ahli  waris"  adalah perbuatan-perbuatan seperti mewariskan lebih dari sepertiga harta warisan dan perbuatan
dalam membuat surat wasiat dengan maksud untuk mengurangi bagian harta warisan para ahli waris walaupun jumlahnya kurang dari sepertiga. Menurut Ibnu Abbas ra, perbuatan yang merugikan ahli waris merupakan dosa besar (Al-Qurthubi, 1964).
5. Kewajiban Membagikan Warisan Pembagian  harta  warisan  kepada  ahli  waris  merupakan  kewajiban  terakhir  setelah tirkah al-mayyit . Harta warisan didistribusikan untuk berbagai tujuan di atas sesuai dengan Al-Qur'an, Sunah dan Ijma' (Al-Sabouni, 2005). Selain itu, pembagiannya juga berlaku atas dasar lima prinsip kewarisan Islam (Muhibbin & Wahid, 2009), yaitu:
a. Asas ijbari , artinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris mutlak berdasarkan kehendak Allah SWT,
b. Asas bilateral, artinya penerimaan hak kewarisan seorang ahli waris terjadi melalui dua pihak baik kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan,
c. Asas  individual,  artinya  harta  peninggalan  yang  menjadi  hak  ahli  waris  dimiliki secara perorangan,
d. Asas keadilan yang seimbang, artinya harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris seimbang  antara  hak  dan  kewajibannya  serta  seimbang  antara  apa  yang  diperoleh dengan apa yang dibutuhkan, dan
e. Asas keadilan yang seimbang, artinya harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris seimbang antara hak dan kewajiban serta seimbang antara yang diperoleh dengan apa yang dibutuhkan.
f. Asas  disebabkan  karena  kematian,  artinya  peralihan  hak  waris  kepada  ahli  waris terjadi secara otomatis karena meninggalnya pewaris (Solihah, 2017).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, kesimpulannya adalah bahwa fiqh al- Awlawiyyat adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan posisi suatu hal berdasarkan berbagai  standar  yang  diterapkan,  yang  dikenal  dengan  istilah dhwabith  al-awlawiyyat , termasuk: Pertama, sesuatu  yang  manfaatnya  lebih  diprioritaskan  untuk  dilakukan dibandingkan sesuatu yang manfaatnya lebih sedikit. Kedua, sesuatu yang lebih berbahaya, lebih  penting  untuk  dihindari  daripada  sesuatu  yang  kurang  berbahaya. Ketiga, sesuatu yang waktu pelaksanaannya singkat dan sesuatu yang waktu pelaksanaannya singkat dan harus segera dikerjakan (fauri) diprioritaskan untuk dilakukan daripada sesuatu yang waktu pelaksanaannya lama dan tidak perlu segera dilaksanakan (tarakhi). Penerapan  standar (dhawabits  al-awlawiyyat) bersama  dengan  para  pendukung pembagian warisan (tirkah) lainnya telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan hal tersebut,  aturan  kewajiban  distribusi  tirkah  berdasarkan  urutan  prioritas; Pertama, kewajiban  membagi  hak  milik  bersama. Kedua, kewajiban  mendistribusikan  biaya pemakaman. Ketiga , kewajiban untuk mendistribusikan biaya melunasi pelunasan hutang distribusi  jenazah. Keempat ,  pembagian  kewajiban  untuk  mendistribusikan  surat  wasiat. Kelima , kewajiban untuk membagikan warisan.

## DAFTAR REFERENSI
Ahmad. (2001). Musnad Ahmad. Muassanah Ar Risalah. Al-Anshari. (2001). Fath Al-Wahhab bi Syarhi Manahij At-Thullab. Dar Al-Fikr. Al-Bukhari, M. (1993). Shahih Al-Bukhari (Al-Bugha (ed.); 5th ed.). Dar Ibnu Katsir.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
Al-Bukhari, M. (2001). Shahih Al-Bukhari. Dar Thauqinnajah. Al-Hanafi, M. (1966). Radd al-Muhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtar (2nd ed.). Dar Al-Fikr. Al-Munajjid, S. (2009). Intisari Fiqih Islam (2nd ed.). Pustaka La Raiba Bima Amanta. Al-Qardhawi,  Y.  (1995).  Fi  Fiqh  al-Aulawiyat :  Dirasah  Jadidah  fi  Dhau’  Al-Qur’an  wa  Al- Sunnah. Perpustakaan Wahbah.
Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI Al-Qurthubi, M. (1964). Tafsir Al-Qurthubi (2nd ed.). Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
Al-Sabouni,  M.  (2005).  Hukum  Warisan  Menurut  Al-Qur’an  dan  Sunnah.  .  Dar  Al-Kutub  Al- Islamiya.
Al-Wakili.  (1997).  Muhammad.  Fiqh  al  Awlawiyyat:  Dirasah  fi  al-Dawabit.  The  International Institute of Islamic Thought.
An-Naisaburi, M. (1955). Shahih Muslim. Dar Ihyaitturas Al-‘Arabi. Ar-Ramli, M. (1984). Nihayah Al-Muhtaj dan Syarh Al-Minhaj. Dar Al-Fikr.
Armansyah,  A.  (2020).  Batasan  Nafkah  Yang  Wajib  Diserahkan  Seorang  Suami  Kepada  Istri. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 2(2), 183–201.
https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i2.397
Cheema, S. (2021). Pembagian warisan menurut hukum Islam: Penilaian kalkulator warisan online.
Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam, 11(1).
Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Pembinaan  Syariah.  (2023).  Panduan  Praktis  Pembagian Waris. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
Elba Fitrah Mandiri Sejahtera. (2012). Al-Kaffah : Al-Qur’an Tafsir Perkata Kode Tajwid Arab.
Al-Fatih Berkah Cipta.
Firdaweri.  (2017).  Kewajiban  Ahli  Waris  Terhadap  Harta  Peninggalan.  ASAS :  Jurnal  Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam, 9(2), 70–89.
Imran,  M.  (2020).  Pelaksanaan  Pembagian  Harta  Bersama  dalam  Perkawinan  Poligami  Setelah Perceraian. Jure Penuh, 9(1), 16–35.
Kamaruddin, N. (2018). Hak Waris Sebelum Dibagikan kepada Ahli Waris. In E-Book Pengelolaan Masjid, Zakat dan Wakaf 2018 (IMAF 2018) (pp. 254–264).
Manzhur, M. (1993). Bahasa Arab (3rd ed.). Dar Shadir. Mazlan,  M.  F.,  &  Muda,  M.  Z.  (2022).  Status  Hak  Cipta  Sebagai  Harta  Sepencarian  Menurut
Perspektif Perundangan Syariah. Kanun, 1, 23–44.
Muhammad. (2001). Shahih Al-Bukhari (8th ed.). Dar Thauqinnajah.
Muhibbin, M., & Wahid, A. (2009). Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaruan Hukum Positif Di Indonesia. Sinar Grafika.
Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia.
Mizan : Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 1–16.
Nurhayati.  (2018).  Memahami  Konsep  Syariah,  Fikih,  Hukum  Dan  Ushul  Fikih.  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 124–134.
Rusydi, I. (2004). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Dar Al-Hadits. Sari, F. F. (2020). Peran Istri Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional Kedurus – Karang Pilang Surabaya. Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 157–166.
Solihah, C. (2017). Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Warist Islam). JE (Journal of Empowerment), 1(2), 139–152.
Wahyudi, F. (2021). Interpretasi pasal 97 khi tentang pembagian harta bersama dalam perspektif maqashid syariah. 1–20.
Zubaidi, Z. (2020). Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. Media Syari’ah, 22(1), 30–47.