Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 2, Desember 2022 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI : https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4403

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK DAERAH TERTINGGAL
(STUDI KASUS KEPULAUAN MENTAWAI)
Desi Fitrianeti 1 , Ayurisya Dominata 2
Kementerian Kesehatan RI 1 , Badan Riset dan Inovasi Nasional RI 2 desifitrianeti@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis kebijakan program JKN di Kepulauan Mentawai.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  tidak  terstruktur,  observasi,  studi literatur,  serta  tinjauan  dokumen  kebijakan  yang  pernah  ada  atau  dilaksanakan  di instansi  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  relevan  dengan  topik  riset.  Dari  hasil penelitian didapatkan data bahwa implementasi program JKN di Kepulauan Mentawai hingga Juni 2022 belum optimal karena faktor validitas data kepesertaan, layanan JKN yang  tersedia  saat  ini  terbatas  pada  jenis  pasien prolaknis ,  dan  masih  ada  sejumlah 25.122 jiwa (27,30%) penduduk Kepulauan Mentawai belum memiliki JKN. Simpulan penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintah  perlu  meningkatkan  ketersediaan infrastruktur, alat, obat, BHP (Suplay site), SDM Fasilitas kesehatan, serta kemudahan akses  dana  kapitasi  yang  mendukung  implementasi  program  JKN  di  Kepulauan Mentawai.
Kata Kunci: Jaminan, Kebijakan, Kesehatan, Mentawai

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  policy  of  the  JKN  program  in  the Mentawai  Islands.  This  research  method  uses  a  qualitative  descriptive  method  with data  collection  techniques  through  unstructured  interviews,  observation,  literature studies,  and  review  of  policy  documents  that  have  existed  or  been  implemented  in central and regional government agencies that are relevant to the research topic. From the research results, it was found that the implementation of the JKN program in the Mentawai Islands until June 2022 has not been optimal due to the validity factor of membership  data,  the  JKN  services  currently  available  are  limited  to  the  type  of prolacnis patient, and there are still a total of 25,122 people (27.30%) residents of the Mentawai  Islands  don't  have  JKN  yet.  The  research  conclusions  show  that  the government needs to increase the availability of infrastructure, tools, medicines, BHP (supply sites), human resources for health facilities, as well as easy access to capitation funds that support the implementation of the JKN program in the Mentawai Islands.
Keywords: Health, Insurance, Mentawai, Policy

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  membawa
dampak signifikan pada kondisi perekonomian banyak negara di dunia, termasuk  Indonesia.  Setiap  negara mempunyai  kebijakan  masing-masing untuk memulihkan keadaan dan mengatasi dampak Covid-19. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran besar sebagai upaya penanggulangan  bencana  Covid-19 yang  membebani  keuangan  negara dengan tujuan menyelamatkan masyarakat,  terutama  dan  utamanya untuk  masyarakat  miskin,  juga  yang berada di daerah pelosok dan tertinggal.  Lamanya  waktu  bencana
Covid-19  tidak  dapat  dihindarkan menyebabkan penurunan ekonomi dan meningkatnya  permasalahan  sosial  di masyarakat seperti banyaknya pemutusan hubungan kerja, kelaparan, kesakitan,  dan  meningkatnya  jumlah kemiskinan  serta  tingkat  kejahatan yang disebabkan meningkatnya pengangguran  dan  tekanan  hidup masyarakat. Terlebih di daerah pelosok dan  pedalaman  yang  jauh  dari  pusat kota dan perputaran ekonomi.
Bersandarkan teori Welfare State tentang negara kesejahteraan, pemerintah  Indonesia      melaksanakan program  kesejahteraan  di  bidang kesehatan dalam bentuk asuransi sosial untuk  masyarakat  Indonesia  berupa Program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  yang  diselenggarakan  oleh Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS)  Kesehatan  RI.  Pemerintah selanjutnya mewajibkan seluruh warga negara menjadi peserta JKN sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1  Perpres  Nomor  111  Tahun  2013 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Disebutkan  dimana  untuk  masyarakat miskin/kurang  mampu  maka  iuran dibiayai  oleh  pemerintah  sesuai  pasal 16  ayat  1,  sementara  yang  mampu maka biaya iuran asuransinya dibayarkan secara mandiri. Indonesia  menganut Walfare
State Model Minimal , artinya program jaminan sosial yang diberikan bersifat sporadis atau tidak merata, parsial, dan minimal.  Menurut  Suharto  (2007), menerangkan  yang  dimaksud Welfare State  Model  Minimal adalah  jika anggaran  pemerintah  untuk  program sosial  masih  sangat  kecil  yaitu  di bawah  10%  dari  total  pengeluaran negara,  dan  program  yang  diberikan dilakukan  secara  sporadis,  temporer, dan  minimal  yang  umumnya  hanya diberikan  kepada  pegawai  negeri, anggota  TNI  dan  POLRI,  dan  swasta, yang  mampu  mengiur. Hal  ini tercermin  dalam  landasan  kebijakan dasarnya yaitu Undang-Undang
Nomor  40  tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  Indonesia, dimana pengeluaran pemerintah untuk pembangunan  sosial  masih  tergolong kecil (Monica, 2022).
Menghadapi fenomena ini, maka timbul  pemikiran  bahwa  negara  perlu memperkuat modalitas sosial (jaringan, norma, nilai) melalui intervensi sosial dengan cara kolaborasi,  integrasi,  dan  akselerasi peran dan fungsi Kementerian/ Lembaga/Daerah.  Pemerintah  juga perlu  memberdayakan  seluruh  warga negara  sesuai  keterampilan  yang dimilikinya  dengan  harapan  mereka berdaya,  ada  penghasilan  di  rumah tangga,  tidak  kelaparan,  tidak  sakit, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah kemiskinan dan tingkat
kejahatan  di  masyarakat  yang  pada akhirnya  Indonesia memiliki ekonomi yang kuat, masyarakat yang sehat, dan negara  menjadi  semakin  makmur  dan sejahtera.
Untuk mengoptimalkan program JKN  yang  telah  diimplementasikan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun ini, pemerintah mengeluarkan Instruksi  Presiden  RI  No.  1  Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program  Jaminan Kesehatan Nasional dimana  membagi  peran  kepada  para Kementerian,  dan  secara  khusus menugaskan kepada Kementerian
Kesehatan  RI  untuk  melaksanakan  9 (sembilan)  poin  penting  yaitu:  1).
Melakukan  evaluasi,  pengkajian,  dan penyempurnaan regulasi terkait pelayanan  kesehatan  dalam  program Jaminan  Kesehatan  Nasional;  2). Mempercepat penyelesaian standardisasi pelayanan melalui Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran;  3).  Memastikan  tenaga kesehatan  yang  menjalankan  praktik atau  yang  ditugaskan  pada  program pemerintah  merupakan  peserta  aktif dalam  program  Jaminan  Kesehatan Nasional;  4).  Menjamin  ketersediaan obat  dan  alat  kesehatan  bagi  peserta program  Jaminan  Kesehatan  Nasional
(JKN) dengan mengacu pada formularium nasional dan
kompendium  alat  kesehatan  bersama Pemerintah  Daerah;  5).  Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas  pelayanan  kesehatan  serta sumber  daya  manusia  di  bidang kesehatan bersama Pemerintah Daerah;  6).  Menyempurnakan  sistem tarif  pelayanan  kesehatan  sesuai prinsip kendali mutu dan kendali biaya dalam  program  Jaminan  Kesehatan
Nasional (JKN); 7). Melakukan
interoperabilitas  sistem  secara  penuh antar sistem informasi program Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada Kementerian  Kesehatan  dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan;  8). Memprioritaskan  pelayanan  promotif dan preventif perorangan dalam manfaat  program  Jaminan  Kesehatan Nasional;  dan  9).  Meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan
Usaha Milik Negara/swasta.
Berdasarkan  data  Kementerian Kesehatan  tahun  2021,  diketahui  ada sebanyak  96,8  juta  jiwa  jumlah kepesertaan program JKN, dan data ini sudah  termasuk  data  bayi dari Penerima  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan  (PBI-JK)  yang  dilahirkan pada  tahun  2020,  sebagaimana  yang dijelaskan  Surat  Keputusan  Menteri Sosial  Nomor  1/HUK/2020  tentang Penetapan  Penerima  Bantuan  Iuran
Jaminan Kesehatan tahun 2020. Berbeda  dengan  data  Kemenkes  RI yang  menyebutkan  96,8  Jiwa, pada Keputusan Menteri Sosial No. 92/HUK/2021 tentang data  Jumlah Cakupan Kepesertaan JKN tahun 2021 justru menyebutkan angka lebih kecil, yaitu hanya ada sebanyak 87 juta jiwa peserta,  yang  terdiri  dari  74  juta  jiwa peserta  PBI  JKN  berasal  dari  Data Terpadu  Kesehatan  Nasional  (DTKS) Kementerian Sosial, dan 12,6 juta jiwa hasil verifikasi Pemerintah Daerah.
Sebenarnya  Jumlah  kepesertaan JKN  memang  terjadi  penurunan  pada saat  terjadinya  pandemi  Covid-19 dengan  meningkatnya  permasalahan sosial  di  masyarakat  (kenaikan  angka pengangguran  dari  6,93  juta  pada
Februari  2020  menjadi  8,75  juta  pada Februari 2021) sehingga sangat mungkin  menyebabkan  penurunan jumlah kepesertaan karena masyarakat sudah  tidak  mampu  membayar  iuran dan keluar dari data kepesertaan JKN. Namun merujuk Rencana Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022, maka Kementerian  Keuangan  menjelaskan prioritas fungsi kesehatan yaitu cakupan  penduduk  yang  menjadi peserta  PBI  ada  sebanyak  96,8  juta Jiwa (sama seperti data Kemenkes RI), disini artinya terdapat selisih sejumlah 9,8 juta jiwa kepesertaan PBI JKN dari kelompok  warga  miskin  yang  hilang dan  dikeluarkan  jika  merujuk  data Kepmensos PBI JKN .
Perbedaan  jumlah  data  dapat terjadi karena berbagai faktor, misalnya saat dilakukan verifikasi data oleh  Pemda,  ditemukan  warga  sudah meninggal,  pindah  segmen,  dan  data ganda, maka otomatis
data dikeluarkan.  Verifikasi  dan  validasi Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial (DTKS) ini idealnya dilakukan setiap 1 bulan sesuai pasal 12 ayat 3, Peraturan Menteri  Sosial  Nomor  3  tahun  2021 tentang  Pengelolaan  Data  Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Berdasarkan sejumlah perbedaan data di atas, maka dapat diketahui ada selisih  jumlah  kepesertaan  JKN  yang dapat menimbulkan potensi inefisiensi RAPBN 2022, jika data  ini  benar dan valid,  yaitu  dari  iuran  peserta  khusus Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas  3  yang  mendapat  bantuan  dari pemerintah.
Menurut Suwarnojoyomenggolo  (2021),  yaitu Rp. 42.000 x 9,8 juta  jiwa  x 12 bln  = Rp. 4,9 triliun. Meskipun
cleansing data
kepesertaan  JKN  telah dilakukan oleh Kemensos  dan  Pemda,  namun  hal  ini masih  meninggalkan  permasalahan lain,  yaitu  pada  peserta  penerima  PBI JKN  yang  telah  dikeluarkan,  mereka akan  mengalami  tekanan  kehidupan yang semakin meningkat karena sudah tidak lagi mendapatkan jaminan sosial (jika  alasan dikeluarkan  bukan seperti yang telah disebutkan, misalnya karena sudah meninggal, pindah segmen, atau
data ganda). Tomboel, Koordinator Advokasi  BPJS Watch mengatakan: “Dikeluarkannya  9,8  juta  peserta  PBI dari  program  JKN  menyebabkan semakin banyak rakyat Indonesia yang termarjinalkan dalam pelayanan kesehatan, rakyat miskin semakin sulit mendapatkan  pelayanan  kesehatan karena tidak lagi
dijamin pembiayaannya  oleh  JKN,  ini  adalah ketidakadilan  bagi  rakyat  miskin”. (Ady,  2021).  Ini  juga  yang  melandasi timbulnya pemikiran tentang perlunya inovasi pembiayaan JKN untuk melindungi masyarakat miskin/kurang mampu  yang  belum  terjamin  di  masa mendatang.
Kepulauan  Mentawai  Provinsi Sumatera  Barat  mempunyai  luas wilayah 6.011,35 km2, dengan panjang garis  pantai  1.402,66  km.  Secara administrasi  wilayah  ini  terbentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 49  tahun  1999  sebagaimana  telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor  9  tahun  2000,  terdiri  atas  10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun.
Saat  mengunjungi  Kabupaten
Kepulauan  Mentawai  dalam  rangka Ekspedisi  Mentawai  Terang  Menuju Rasio Desa Berlistrik 100 persen tahun 2018,  dan  Rasio  Elektrifikasi  100
persen tahun 2019, Gubernur Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno pada saat  itu  mengakui  bahwa  Mentawai termasuk  kategori  daerah  tertinggal, terluar,  dan  terdepan  dengan  rasio kelistrikan  yang  masih  rendah  (Mc. Prop. Sumatera Barat, 2018).
Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan  pokok  hidupnya  selama sebulan,  baik  kebutuhan  makanan maupun  non-makanan.  Berdasarkan data  BPS  Kabupaten  Kep.  Mentawai (bps.go.id)  diketahui  bahwa  jumlah penduduk  miskin  di  Kep.  Mentawai mengalami  peningkatan  sejak  2018 dimana ada sebanyak 12.99 ribu jiwa, kemudian  2019  sebanyak  13.22  ribu jiwa,  dan  2020  bertambah  menjadi 13.37  ribu  jiwa.  Jika  dianalisis peningkatan  kemiskinan  disebabkan banyak  faktor,  salah  satunya  karena dampak Pandemi Covid-19, namun hal ini  tetap  harus  ditanggulangi  agar kehidupan  masyarakat  tidak  semakin sulit.
Kemiskinan menurut Word Bank (1990) adalah ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum, dari sisi  ekonomi  artinya  golongan  yang tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan dasar  makanan  dan  bukan  makanan yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran (BPS). Permasalahan kemiskinan pada dasarnya  bersifat  multi  dimensi/ kompleks,  untuk  menyelesaikannya membutuhkan banyak pendekatan ilmu  pengetahuan,  riset,  dan  kajian agar dapat mengurai fenomena ataupun permasalahan yang ada.
Meskipun  Indonesia  sudah  76 tahun  merdeka,  masih  banyak  daerah yang masuk dalam kategori tertinggal,
salah satunya Kepulauan Mentawai ini.
Padahal, Kepulauan Mentawai sebenarnya  kaya  akan  sumber  daya alam,  misalnya  bidang  pertanian, perikanan,  dan  pariwisata  yang  cukup potensial  dan  dapat  dikembangkan. Namun  saat  ini,  tata  kelola  potensi sumber  daya  yang  ada  dari  hulu  dan hilir  dapat  dikatakan  belum  terkelola secara optimal.
Saat  dilakukan  observasi  dan mempelajari  data  sekunder,  penyebab persoalan  kemiskinan  di  Kepulauan Mentawai  disebabkan  banyak  faktor seperti  akses  geografis  yang  sulit, daerah  rawan  bencana,  kesenjangan sosial seperti gender, ekonomi, infrastruktur, ketersediaan sumber daya  manusia,  regulasi,  teknologi, inovasi serta basis data penanggulangan kemiskinan yang belum  terpadu  dan  juga  tidak update menjadi  permasalahan  pokok  dalam pengalokasian anggaran program penanggulangan kemiskinan. Program yang seharusnya dapat menyentuh  dan  dirasakan  langsung oleh  masyarakat  miskin  di  Kepulauan Mentawai, terkhusus Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Pemerintah  sebenarnya  sudah mempunyai kebijakan Sistem Jaminan Sosial Nasional  (SJSN) sebagai usaha negara  untuk  memberi  kepastian perlindungan  dan  kesejahteraan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak apabila  terjadi  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, atau karena menderita sakit, mengalami
kecelakaan,  kehilangan  pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN) diselenggarakan  berdasarkan asas  kemanusiaan,  asas  manfaat,  dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta dan/atau anggota keluarganya.
Selanjutnya  dalam  SJSN  ada istilah  masyarakat  Penerima  Bantuan Iuran  (PBI),  yaitu  masyarakat  yang menerima  Jaminan  Kesehatan  dengan kriteria  fakir  miskin  dan  orang  tidak mampu,  sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN), dimana iuran asuransi kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah  sebagai  peserta  program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala BPJS  Kesehatan  Cabang  Padang
Nomor  30  Tahun  2021  Tentang Penetapan Jumlah Peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar pada pemberi pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai Desember, serta data susulan November 2021, diketahui Jumlah data kepesertaan JKN yang ada di
Kepulauan Mentawai sebanyak 66,899 jiwa.  Terdiri  dari  Peserta  Non  PBI yaitu Pekerja  Penerima  Upah  ( PPU) sebanyak  9,859  jiwa, Pekerja  Bukan Penerima Upah ( PBPU) sebanyak 543 jiwa, Bukan  Pekerja  ( BP) sebanyak 143 jiwa. Sementara peserta Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  terdiri  dari  yang bersumber dari APBD sebanyak 8,959 jiwa, dan APBN sebanyak 47,395 jiwa.
Mereka  ini  semua  tersebar  di  14 Puskesmas  yang  ada  di  wilayah Kepulauan Mentawai.
Sementara itu, jumlah Penduduk
Kepulauan  Mentawai  tahun  2019 berdasarkan  data  BPS  ada  sebanyak 92.021  jiwa,  dan  berdasarkan  sensus tahun 2020 jumlah penduduk
miskinnya  sebanyak  13.37  jiwa, dengan  kategori  penduduk  yang  telah menjadi  peserta  JKN  tahun  2021 sebanyak  66,899  Jiwa.  Maka  dapat disimpulkan  masih  ada  sebanyak 25.122  jiwa  penduduk  Kepulauan Mentawai yang belum memiliki Jaminan Kesehatan. Sebagai usaha memberikan
pemerataan  layanan  dan  memenuhi kebutuhan  pelayanan  kesehatan  dasar masyarakat  didaerah,  maka  mereka yang  belum  menjadi  peserta  JKN  di Kepulauan  Mentawai  idealnya  dapat didaftarkan.  Hal  ini  membutuhkan upaya  atau  strategi  kebijakan  sistem pembiayaan  kesehatan  nasional  di daerah.
Kelebihan penelitian ini dari riset sejenis, bahwa riset JKN secara umum sudah  sering  dilakukan,  namun  yang khusus  mengangkat  daerah  tertinggal masih  sedikit,  dalam  kasus  ini  di Kepulauan  Mentawai  belum  ada. Mayoritas  riset  tentang  JKN  yang pernah  dilakukan  sebelumnya  banyak di  kota  besar  atau  ibu  kota,  atau mengangkat  masalah  JKN  secara umum  dari  perspektif  pemerintah pusat. Harianti (2007) pernah melakukan  riset  tentang  pelaksanaan Program  Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di Kota Semarang dimana hasil riset  nya menyimpulkan bahwa masih terdapat  beberapa  kendala  dalam pelaksanaan  program  JKN  di  Kota
Semarang,  dan  menurutnya  perlu  ada penyederhanaan aturan dan alur dalam pelaksanaan program
JKN dan perlunya  peningkatan  fasilitas  dan pelayanan kesehatan yang merata. Oldfisra  (2020)  mengemukakan hasil penelitiannya tentang Perencanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Kepesertaan di Kementerian PPN/Bappenas dimana  disimpulkan terdapat  target  yang  sangat  optimis terkait kepesertaan JKN yang kemudian mempengaruhi secara
langsung  kualitas  dari  pelaksanaan program  JKN  itu  sendiri,  misalnya kondisi  defisit  yang  terjadi,  Ia menyarankan perlu dilakukan kaligrasi ulang terhadap target Universal Health
Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan  JKN  yang  terjadi  karena perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan,
inkonsistensi peserta dan data.
Kelebihan riset ini dari penelitian yang  pernah  dilakukan  sebelumnya karena  berusaha membedah secara detil  dan rinci apa saja  permasalahan- permasalahan di lapangan dan implikasi-implikasi dari kondisi tersebut, sebagaimana dalam penelitian  kualitatif,  periset  juga adalah  instrumen  penelitian,  dan penulis  yang  berstatus  sebagai  analis kebijakan pada Kementerian Kesehatan RI melihat langsung fenomena  di  lapangan.  Sebagaimana umumnya  dalam  riset-riset  kebijakan publik, riset ini juga berusaha memformulasikan  sejumlah  pilihan kebijakan yang dapat dipilih pemerintah  sebagai  alternatif  solusi permasalahan yang ada untuk
perbaikan program JKN di masa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui observasi , studi literatur pada sejumlah artikel,  laporan  penelitian,  dan  jurnal yang  telah  di  publikasikan  serta kegiatan  analisis  terhadap  sejumlah kebijakan  kementerian/lembaga  yang relevan dengan topik kajian. Diskusi/konsultasi melalui daring melalui    teknologi  informasi  juga dilakukan dengan key informan yang di pilih  secara porpusive  sampling yang dianggap relevan dengan topik kajian. Data  yang  di  peroleh  kemudian dilakukan  analisis  melalui  3  tahap yaitu:  1).  Reduksi  data;  2).  Penyajian data;  3).  Penarikan  kesimpulan,  yang semuanya  di  lakukan  pada  bulan  Juni 2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN Data Kepesertaan JKN di Kepulauan Mentawai Berdasarkan  data  dari  BPJS Kesehatan  Cabang  Padang  tentang penetapan jumlah peserta yang terdaftar pada tiap Fasilitas Kesehatan (Faskes)  Juni  2022  dan  susulan  Mei 2022  diketahui  total  jumlah  Peserta JKN  di  Kepulauan  Mentawai  ada sebanyak  70.013  jiwa,  terdiri  dari Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI ) ada  sebanyak  59.614  jiwa,  dan  Non Penerima  Bantuan  Iuran  (Non  PBI) sebanyak 10.399 Jiwa.
47395 8959 9859 543 143 0 10000 20000 30000 40000 50000 Peserta PBI Peserta Non PBI Kepesertaan JKN Kep. Mentawai 2021 APBN APBD PPU PBPU BP

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Kepulauan Mentawai yang Terjamin Tahun 2022
Jumlah Penduduk Mentawai Data Dukcapil TA 2019 Peserta JKN Total % PBI Non PBI 92.021 59.614 10.399 70.013 76,1
(Sumber: Dinkes Kab. Kep. Mentawai, 2022)
Selanjutnya jika dilihat berdasarkan kategorisasi peserta Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI)  atau Non  Penerima  Bantuan  Iuran  (Non PBI),  maka  dapat  diketahui  cakupan kepesertaan  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI)  APBN  di  Kepulauan  Mentawai lebih mendominasi dibandingkan peserta  Non  PBI  (Pekerja  Penerima Upah atau PPU). Data ini dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini
Gambar 1. Kepesertaan JKN di Kab. Kepulan Mentawai Tahun 2021
(Sumber: Data Diolah Penulis, 2021)
Selain  itu,  berdasarkan  hasil wawancara  kepada  Informan  001, diperoleh  informasi  bahwa  jumlah kepesertaan JKN di Kepulauan Mentawai  khususnya  saat  pandemi Covid-19 terjadi
pengurangan.
Pengurangan  ini  disebabkan  banyak faktor  misalnya  ada  peserta  yang menunggak  iuran  atau  tidak  mampu membayar.  Adanya  peserta  yang dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berimplikasi pada masyarakat miskin/kurang  mampu  yang  biasanya
dapat  berobat  rutin  sebagai  pasien prolaknis menggunakan JKN, menjadi tidak  dapat  lagi  memperoleh  layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Rumah Sakit).
Berikut kutipan hasil wawancara berbentuk  diskusi  yang  dilakukan secara online bersama  Informan  1: “…Alasan  pengurangan  kepesertaan karena  PAD  minim,  geografi  wilayah sulit, saat rujuk ke Padang pasien dari Sikabaluan  tidak  ditangani  karena peserta  tidak  memiliki  JKN,  ada peserta sudah terdaftar tapi tertunggak,
tidak  mampu  bayar  iuran….  Ada kerjasama  Pemda  dengan  pihak  BPJS Kesehatan untuk mengatasi jika terjadi permasalahan  kepesertaan  pelayanan kesehatan  masyarakat  miskin/kurang mampu yang dibiayai secara pribadi”.
Pernyataan  ini  diperkuat  data hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2018 yang  menyebutkan  bahwa  memang masih  sedikit  Kabupaten/Kota  di seluruh  Indonesia  yang  sudah  tertib melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yaitu hanya sejumlah 29 dari total  514  Kabupaten/Kota.  sisanya sebanyak 485
Kabupaten/Kota melakukan  pendataan  dengan  cara hanya  mengesahkan  data  yang  sudah ada  dan  dominan  dipengaruhi  unsur politik  di  daerah.  Selain  itu  juga
dipengaruhi  faktor  lainnya  misalnya Kemensos juga memiliki keterbatasan sumber daya dalam melakukan koordinasi,  verifikasi,  dan  validasi terhadap  data  dari  Pemerintah  Daerah (Pemda).

## Data  Iuran  Keanggotaan  Peserta JKN
Berdasarkan  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2018  tentang Jaminan Kesehatan disebutkan tentang iuran peserta JKN dimana diatur pada pasal  28  ayat  1-4.  Iuran  peserta  JKN pada Segmen peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan APBD bersumber  dari  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  daerah.  Sementara  untuk Segmen  peserta  yang  mampu,  maka iuran nya dibiayai secara mandiri.
Tabel 2. Besaran Iuran Tahun 2021-2022 Sesuai Jumlah Kepesertaan
No Jenis Peserta JKN Tahun 2021 Tahun 2022 Ket Jml Peserta Premi  Jml Bulan Total Premi/ bln/org Jml Peserta Premi  Jml Bulan Total Premi/ bln/org 1. PBI APBN 47395 42.000   12 bln  23.887.0 80.000 49.555 42.000   12 bln  24.97 5.720 .000 Dibayar Kementeri an Kesehatan 2. PBI APBD 8959 42.000   12 bln  4.515.3 36.000 10.059 42.000   12 bln  5.069 .736. 000 Dibayar Pemda Mentawai 3. PPU 9859 9.685 Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 4. PBPU 543 580 Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 5. BP 143 134 Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 Total, Premi 66,899 70.013
(Sumber: SK Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang)
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas dapat  diketahui  bahwa  pada  tahun 2021-2022  terjadi  peningkatan  iuran pada  Segmen  kepesertaan  Penerima Bantuan Iuran ( PBI) APBN dan ABPD sejalan  dengan  penambahan  jumlah kepesertaan.  Demikian  juga  dengan kepesertaan  PBPU  ( Pekerja  Bukan Penerima  Upah ) ,  namun  hal  ini  tidak terjadi  pada  Segmen  kepesertaan Pekerja Penerima  Upah  ( PPU)  dan Bukan Pekerja (BP).
Besaran  Iuran  Peserta  PBI  JKN
berdasarkan jenis kepesertaan berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun
2020 yaitu Kelas 1 = Rp.150.000/Org/ Bln;  Kelas  II  =  Rp.  100.000/Org/Bln; Kelas III/35.000/Org/Bln; dibayar oleh peserta PBPU/PU/Pihak lain atas nama peserta Rp.7.000,- dibayar oleh
Pemda/Pusat  diberikan  dengan  status kepesertaan aktif.
Berdasarkan  Keputusan  Kepala BPJS  Kesehatan  Cabang  Padang Nomor  30  Tahun  2021  disebutkan bahwa  jumlah  Peserta  Non  Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  yaitu  PPU (Pekerja Penerima Upah) ada sebanyak 9,859  jiwa,  PBPU  (Pekerja  Bukan Penerima  Upah)  sebanyak  543  jiwa, BP  (Bukan  Pekerja)  sebanyak  143 jiwa.  Sementara  peserta  Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  terdiri  dari  yang bersumber dari APBD sebanyak 8,959 jiwa, dan APBN sebanyak 47,395 jiwa. Mereka  ini  semua  tersebar  di  14 Puskesmas  yang  ada  di  wilayah Kepulauan Mentawai.
Data  Pemeriksaan  BPK  RI  Tahun 2018 Hasil pemeriksaan BPK RI 2018 menyebutkan bahwa hanya ada sejumlah 29 dari total 514 Kabupaten/Kota  di  seluruh  Indonesia yang sudah tertib melakukan pembaharuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sisanya
hanya  mengesahkan  yang  ada  dan dominan  dipengaruhi  unsur  politik  di daerah. Selain itu, Kementerian Sosial RI  juga  memiliki  keterbatasan  dalam melakukan  koordinasi,  verifikasi,  dan validasi terhadap data dari Pemerintah
Daerah (Pemda). Apalagi jika dianalisis secara kewenangan berdasarkan  rantai  birokrasi,  Pemda posisinya  berada  dibawah  koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2019 BPK RI juga merekomendasikan agar Kementerian Sosial RI bersama dengan  Kementerian  Dalam  Negeri atau  Pemerintah  Daerah  (Pemda) membuat keputusan bersama
mengenai  kewajiban  dan  tanggung jawab  Kemensos  dan  Pemda  dalam melaksanakan  validasi  dan  verifikasi DTKS (Wildan, 2019).
Kebijakan  Validasi  Data  Peserta JKN
berdasarkan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Peraturan Menteri Sosial Nomor
3  Tahun  2021  menyebutkan  tentang aturan  validasi  data  peserta  JKN dimana dapat dilakukan 1 bulan sekali. Pasal  11  dalam  peraturan  ini  juga menyebutkan terkait proses pengendalian dan penjaminan kualitas layanan dapat  dilaksanakan apabila di temukan  permasalahan  atas  Ayat  1 (ketidaksesuaian  data  Pemda/Pusat). Sesuai  ayat  2  dalam  peraturan  ini disebutkan, terkait proses pengendalian dan penjaminan kualitas layanan dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri. Akan tetapi fakta yang terjadi
sampai  saat  ini,  meskipun  banyak ditemukan  data  penerima  Bantuan Sosial  (Bansos)  yang      tidak  tepat sasaran, belum ada Keputusan Menteri yang  menetapkan  Perguruan  Tinggi tertentu  untuk  melaksanakan  tugas tersebut.
Kebijakan Pengelolaan Dana Kapitasi  Berdasarkan  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 Berdasarkan  Peraturan  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21  tahun  2016  Pasal  1  Ayat  3 disebutkan  bahwa  Dana  Kapitasi adalah  besaran  pembayaran  per  bulan yang  dibayar  dimuka  kepada Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP) yang  dihitung berdasarkan  jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan  jenis  dan  jumlah pelayanan  kesehatan  yang  diberikan
(Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI Nomor 21 Tahun 2016).
Data  Peserta  JKN  di  Kepulauan Mentawai  pada bulan Desember 2021 diketahui fluktuatif dan terbanyak pada Segmen  Penerima  Bantuan  Iuran ( PBI). Sementara Peserta JKN susulan pada  November  2021  ada  sebanyak 13,472  Jiwa,  dan  hanya  sedikit  pada Segmen  Non  PBI  yaitu  sebanyak  8 jiwa (Keputusan Kepala BPJS Kesehatan  Cabang  Padang  No.30
Tahun  2021).  Sementara  untuk  tahun 2022,  jumlah  peserta  juga  masih fluktuatif , terbanyak pada Segmen PBI, dimana  jumlahnya  pada  bulan  Juni 2022  terdata  sebanyak  70.013  jiwa. Pada  segmen  Non  PBI  susulan  Mei
2022, ada sebanyak 10 Jiwa
(Keputusan  Kepala  BPJS  Kesehatan
Cabang Padang, Peserta Terdaftar Per Faskes  Juli  dan  Susulan  Mei  2022  di
Kab. Kep. Mentawai
Tabel 3. Lampiran Keputusan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang tentang Penetapan Jumlah Peserta Terdaftar Perfaskes Bulan Juni dan Susulan Mei 2022
No Puskesmas/ Poskes/ Klinik Peserta Non PBI bulan Juni 2022 Peserta PBI JKN bulan Juni 2022 Kapitasi bulan Juni 2022 Rp. Susulan Kapitasi bulan Mei 2022 Rp. Total, Kapitasi bulan Juni dan Susulan Mei 2022 Rp. 1. 17 10.399 Jiwa 59.614 Jiwa 667.296. 000,- 96.000, - 672.195.000, -
(Sumber: BPJS Kesehatan Cabang Padang, Peserta Terdaftar Per Faskes Juli dan Susulan Mei 2022 di Kab. Kep. Mentawai).
Tabel 4. Analisis Pembayaran Kapitasi Juli dan Susulan Mei tahun 2022

## Sesuai Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2016
No Nama Puskesmas Jumlah Kepesertaan Besaran Kapitasi di bayarkan BPJS Kesehatan Cabang Padang Bulan Juni dan Susulan Mei tahun 2022 Rp/bln Total, Kapitasi di bayarkan BPJS Kesehatan Cabang Padang Juni dan Susulan Mei Tahun 2022 RP/bln. Kapitasi Yang seharusnya dibayarkan Sesuai Permenkes 12 Tahun 2016 pada pasal 12 ayat 1-5 Total Kapitasi
PBI Non PBI
1. Puskesmas
Singapokna 1.472 128 3000 4.800.000, - 8000 12.800.000, - 2. Puskesmas Simatalu 1 1 3000 3.000 8000 8.000, - 3. Puskesmas Sarereket - - 5000 - 8000 -
(Sumber: Diolah oleh Penulis dari Berbagai Sumber, 2022).
Data  Alokasi  Anggaran  Pemerintah Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Berdasarkan data anggaran Pemerintah Kepulauan Mentawai Tahun 2021  diketahui  bahwa realisasi belanja  langsung  terhadap  anggaran yang  telah  ditetapkan  di  Kepulauan Mentawai  rata-rata  masih  belum maksimum. Sumber Pendapatan Daerah Kepulauan Mentawai  kategori lainnya  selama  kurun  waktu  tahun 2017-2020  mengalami  penurunan. Perlambatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  terbesar  terjadi  pada  lain-lain PAD  yang  sah  yakni  sebesar  42,17%. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah baik Pusat maupun  Propinsi  masih  sangat  tinggi. Maka  perlu  upaya  penggalian  potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga  diharapkan  ketergantungan terhadap  dana  perimbangan  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  tidak terlalu besar.
PEMBAHASAN Akses Masyarakat Kepulauan Mentawai terhadap Layanan JKN Berdasarkan data Dukcapil tahun 2019  diketahui  jumlah  penduduk
Kepulauan  Mentawai  ada  sebanyak 92.021 jiwa dengan jumlah masyarakat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ada sebanyak  70.013  jiwa,  artinya  ada sebanyak  23,9  %  atau  22.008  Jiwa penduduk Kepulauan Mentawai belum memiliki Jaminan Kesehatan.
Kondisi  ini  berdasarkan  hasil observasi  di  lapangan  dan  juga triangulasi  data  disimpulkan  dapat disebabkan  adanya  beberapa  faktor kendala, misalnya: 1). Proses
pendataan  peserta  yang  belum update di  lapangan  khususnya  dari  sisi validitas data kepesertaan  yang belum terpadu.  Data  yang  tersedia  saat  ini adalah  Data  Terpadu  Kesejahteraan Sosial  (DTKS)  Kemensos  RI, bukan data riil di lapangan karena sebenarnya masih  ada  kendala  pada  tahap
pengelolaan  data  seperti  penggantian, penyimpanan,  pemeliharaan  terdiri dari  usulan  data,  verifikasi,  validasi, penetapan,  penggunaan  Aksesibilitas, kehandalan,  ketepatan  waktu;  2). Keterbatasan anggaran, SDM/Personil di lapangan, kesulitan geografis (akses jalan, cuaca), sarana prasarana pendukung  seperti  alat  transportasi (roda 2 atau 4, dan boat untuk daerah pedalaman/kepulauan), dan juga terbatasnya  koneksi  jaringan  internet;
3).  Terbatasnya  pelatihan/sosialisasi/
literasi  kebijakan  program  pendataan jaminan kesehatan nasional di masyarakat. Berdasarkan observasi di lapangan  juga  dapat  disimpulkan bahwa dibutuhkan peningkatan   sarana dan  prasarana  layanan  kesehatan, peningkatan kompetensi SDM Kesehatan, juga kemudahan akses/pengalokasian  anggaran  untuk menghasilkan Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang valid  dan  handal  untuk  mewujudkan penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan yang tepat sasaran, khususnya di Kepulauan Mentawai
Hasil  penelitian  Nugraheni  dkk, (2017), menyebutkan berdasarkan status  ekonomi,  masyarakat  sangat miskin (kuintil 1) hanya 12,90% yang melakukan  akses  rawat  jalan  ke pelayanan kesehatan. Sedangkan sebagian besar responden yang memanfaatkan layanan kesehatan rawat  jalan  pada  kuintil  (status ekonomi kaya sebanyak 26,73).
Selanjutnya  berdasarkan  Data Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  2021  diketahui  data  untuk penerima  layanan  berobat  jalan  di Kepulauan  Mentawai  tahun  2019  ada sebanyak  34,61%.    Jika  dibandingkan
dengan  jumlah  Penduduk  yang  telah memperoleh jaminan kesehatan melalui  BPJS  Kesehatan  angka  ini masih  kecil.    Jika  dilihat  dari persentase  penduduk  menggunakan Jaminan Kesehatan berdasarkan pengeluaran  40%  terbawah  untuk berobat  jalan  ada  sekitar  25,77%, sementara untuk Penduduk
pengeluaran  40%  menengah  untuk layanan  berobat  jalan  ada  sekitar 39,40%.  Data  ini  mengilustrasikan bahwa  program  JKN  di  Kabupaten Kepulauan Mentawai utilisasi nya jauh lebih  besar  persentase  nya  untuk layanan berobat jalan yang dimanfaatkan  oleh  penduduk  dengan kategori pengeluaran menengah sebesar  40%.  Fakta  ini  bertolak belakang dengan iuran yang disalurkan ke  BPJS  Kesehatan  yang  bertujuan utamanya untuk memberikan perlindungan berupa jaminan Kesehatan masyarakat terutama masyarakat  miskin  atau  pengeluaran rendah.
Data  ini  juga  menunjukkan bahwa  masih  banyak  masyarakat  di Kepulauan  Mentawai  yang  belum mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar kesehatannya  dan  mayoritas  hidup dalam  garis  kemiskinan.  Sayangnya, jumlah kepesertaan JKN saat pandemi
Covid-19 lalu justru terjadi pengurangan.  Adanya  peserta  yang dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berimplikasi pada masyarakat miskin/kurang  mampu  yang  biasanya dapat  berobat  rutin  sebagai  pasien prolaknis  menggunakan  JKN,  sejak data mereka dikeluarkan kepesertaannya dari DTKS menyebabkan mereka tidak dapat  lagi memperoleh  layanan  kesehatan  di
fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjut (Rumah  Sakit)  sebagaimana  yang seharusnya  mereka  dapatkan  sebagai subjek  utama  program  pemerintah dibidang jaminan kesehatan Nasional.
Kebijakan Pengelolaan Dana Kapitasi Hasil riset Fitrianeti dkk, (2016) menyebutkan bahwa pelaksanaan penganggaran  dan  penerima  dana kapitasi  tenaga  kesehatan  pada  tahun 2014-2015  belum  berjalan  sesuai ketentuan  pembayaran,  dimana  pada tahun 2016 masih ditemukan permasalahan pembayaran norma
kapitasi  oleh  BPJS  Kesehatan  di Puskesmas dan jaringannya. Selain itu,
transparansi dana kapitasi yang
dibayarkan  BPJS  kesehatan  tidak sesuai dengan Permenkes, penggunaan dana  kapitasi  kurang  mengakomodir kebutuhan Puskesmas
sehingga kualitas  layanan  Puskesmas  secara keseluruhan  belum  terlihat  secara nyata.  lemahnya  sumber  daya  serta pemahaman  dan  kompetensi  petugas, sebaran tenaga kesehatan tidak merata, sehingga  pelayanan  kesehatan  juga tidak merata, tidak tersedianya anggaran pengawasan dana kapitasi di daerah. kurangnya sosialisasi kebijakan  dari  pusat  ke  daerah sehingga ditemukan kelemahan aparatur  teknis  dalam  pemahaman kebijakan  di  tingkat  daerah  yang berakibat koordinasi
kebijakan
ditingkat daerah belum berjalan maksimal  yang  berdampak  pada pelaksanaan  sehari-hari  tidak  berjalan dengan baik.
Masih  ditemukan  Pembayaran Norma Kapitasi  oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas yang ada di daerah terpencil tidak sesuai dengan kebijakan
Permenkes RI No 12 Tahun 2016 Pasal 12 ayat 1-5, terutama pada Puskesmas Singapokna,  Simatalu,  dan  Sarereket yang tidak ada kepesertaannya. Sehingga  diperlukan  koordinasi  dan rekonsiliasi  dalam  rangka  akselerasi layanan  kesehatan  serta  perbaikan Mou penerimaan dana kapitasi program  JKN  untuk  Puskesmas  di daerah terpencil /kepulauan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pembayaran Kapitasi Puskesmas  untuk  daerah  terpencil belum  optimal.  Diperkuat  juga  oleh data bahwa masih terdapat pembayaran Kapitasi susulan oleh BPJS Kesehatan yang dikompensasikan di bulan berikutnya  dalam  tahun  berjalan.  Jika Kapitasi  adalah  besaran  pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP  berdasarkan  jumlah  peserta yang  terdaftar  (Perpres  No.  32  Tahun 2014),  maka  kondisi  ini  secara  tidak langsung memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antar kebijakan tentang  literasi  dana  kapitasi  itu sendiri. Ketersediaan Sumber Daya (Anggaran, SDM, Sarpras,) Data alokasi anggaran Pemerintah Kepulauan Mentawai Tahun  2021  memperlihatkan  realisasi belanja  langsung  terhadap  anggaran yang  telah  ditetapkan  di  Kepulauan Mentawai  rata-rata  masih  belum maksimum. Sumber Pendapatan Daerah Kepulauan Mentawai  kategori lainnya  selama  kurun  waktu  tahun 2017-2020  mengalami  penurunan. Perlambatan PAD terbesar terjadi pada Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah yang  sah  yakni  sebesar  42,17%.
Ketergantungan keuangan daerah
terhadap pemerintah baik Pusat
maupun  Propinsi  masih  sangat  tinggi.
Perlu upaya penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga  diharapkan  ketergantungan terhadap  dana  perimbangan  dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  tidak terlalu besar.
Jika dianalisis berdasarkan ketersediaan  SDM  Kesehatan,  maka dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM kesehatan  di  Kepulauan  Mentawai belum  memenuhi  tingkat  dan  standar yang diinginkan (jumlah, jenis,
persebaran) juga belum merata (terpencil/sangat  terpencil)  bahkan tidak  memenuhi  standar.  “Tenaga kesehatan tidak merata. Terlalu banyak menumpuk  di  kota-kota  besar,  harus ada terobosan dari pemerintah.
Diperlukan cara-cara yang tidak biasa untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan  di  Indonesia”  (Anindhita, 2020).
Selanjutnya, Jessica & Juliantini (2019), menjelaskan 58,3% Puskesmas memiliki  jenis  tenaga  kesehatan  yang tidak  lengkap/tidak  sesuai  standar. Sumber  daya  meliputi  jumlah  staf, keahlian/kompetensi,  fasilitas  yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program  harus  terpenuhi seperti  kantor,  peralatan,  serta  dana yang  mencukupi.  Tanpa  fasilitas  ini mustahil  program  dapat  berjalan. Sejalan  dengan  hasil  riset  Fitrianeti (2021),  yang  menyebutkan  sumber daya  iuran,  akses  pelayanan,  obat, fasilitas kesehatan belum optimal.
Sementara dari sisi Sarana dan Prasarana (Saspras), saat ini sudah ada sebanyak 15 Puskesmas dibangun oleh Pemerintah  Daerah  yang  tersebar  di wilayah  Kepulauan  Mentawai,  yang rata-rata  pada  tingkat  Kecamatan,
tetapi untuk
pembangunan
infrastruktur  sarana  kesehatan  seperti Puskesmas  Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan  Desa  (Poskesdes),  Pondok Bersalin  Desa  (Polindes)  yang  berada di  wilayah  pedalaman  seperti  di desa/dusun-dusun  justru  belum  atau tidak dilakukan.
Tidak  hanya  itu,  berdasarkan hasil  observasi,  diketahui  bahwa fasilitas, sarana, dan prasarana layanan kesehatan  di  Kepulauan  Mentawai masih  sangat  terbatas  dalam  hal misalnya  alat,  obat,  dan  BMHP  serta operasional lainnya untuk memberikan pelayanan  berkualitas  di  Puskesmas secara umum.   Hal ini sejalan dengan hasil  riset  Syamira  (2020),  yang menyebutkan bahwa masih ada fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  yang  kekurangan  sarana  dan prasarana, alat yang tidak lengkap dan memadai,  obat-obatan  yang  tidak lengkap dan bahan medis habis pakai.
Sementara itu jika dianalisis dari jumlah  akumulasi  pembayaran  Iuran
Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang berjumlah 9.859 Jiwa, serta Iuran peserta PBPU (Pekerja Bukan
Penerima  Upah)  yang  berjumlah  543 jiwa,  ditambah  Iuran  peserta  Bukan Pekerja (BP) 143 Jiwa yang disetorkan kepada  BPJS  besar  nilainya.      Secara perhitungan  aktuaria,  semakin  banyak peserta seharusnya iuran akan semakin murah  biaya  premi  nya  yang  diiringi dengan peningkatan infrastruktur, alat, obat, BHP (Suplay site), juga peningkatan  kualitas  pelayanan  oleh tenaga  kesehatan  pada  setiap  fasilitas kesehatan  yang  telah  bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Kebijakan Jaminan Kesehatan Kebijakan adalah suatu
keputusan  atau  ketetapan  pemerintah untuk  melakukan suatu  tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi  kehidupan  warga  masyarakat. Nugroho (2014) dalam Dominata, dkk (2021)  mengatakan: “Good  public policy  can  be  introduced  because  the goverment has done something. However, when the goverment does not do  something  and  then  certain conditions occur, that is also the result of a form of public policy because what a leader does or doesn’t do will affect the  public  or  his  people.  Policy  is always about  the decisión of  the state or goverment”.
Berdasarkan prinsip dasar kebijakan publik dalam definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah  atau  kepemimpinan  di suatu  wilayah  sangat  penting  dalam menghasilkan  kebijakan  publik  yang berkualitas. Definisi diatas juga menggambarkan  ada  suatu  kondisi kehidupan  ideal  yang  diharapkan  dari dibuatnya suatu kebijakan publik yang diimplementasikan  di  tengah-tengah masyarakat. Maka merujuk konsep ini, kebijakan  program  JKN  di  Indonesia idealnya  membawa  dampak  positif terhadap  masyarakat,  terlebih  lagi masyarakat miskin.
Sayangnya, merujuk hasil temuan BPK RI Tahun 2018 diketahui bahwa  program  JKN  di  Indonesia secara  umum,  dapat  disimpulkan masih  belum  optimal  dan  masih  ada nuansa  politik  dan  lain  sebagainya. Kondisi  ini  menurut  Easton  dalam Winarno  (2007),  dapat  terjadi  karena adanya peluang penguasa dalam suatu sistem politik misalnya anggota eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan
administrator yang menitipkan kepentingannya  pada  saat  pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan
program  JKN  tidak  konsisten  karena selalu  berubah-ubah  dan  menjadi permasalahan.  (Fitrianeti  dkk,  2016).
Sementara  menurut  Nugroho,  2003, Kebijakan adalah keputusan pemerintah  untuk  melakukan  suatu tindakan  yang  dianggap  berdampak baik bagi kehidupan warganya. “Jaminan  Kesehatan  Nasional  adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan  agar  peserta  memperoleh manfaat  pemeliharaan  kesehatan  dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan  dasar  kesehatan  yang diberikan  kepada  setiap  orang  yang telah membayar iuran jaminan kesehatan, atau iuran jaminan kesehatannya di bayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah”
(Fitrianeti dkk. 2021).
Keluarnya  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  2022  membuktikan bahwa  kebijakan  JKN  yang  telah berjalan belum Optimal secara nasional,  sehingga  perlu  dilakukan perbaikan  dan  peningkatan  kualitas layanan.

## SIMPULAN
Hasil  kajian  ini  menyimpulkan bahwa Implementasi Program Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  untuk Daerah Tertinggal khususnya di
Kepulauan  Mentawai  masih  belum optimal  dan  menghadapi  banyak kendala.  Kendala utama terutama dari sisi validitas  data kepesertaan  yang belum  terpadu. Validitas  data yang tidak Valid akan menyebabkan masyarakat  miskin  yang  benar-benar membutuhkan  tidak  tercover  dalam kepesertaan  JKN,  yang  menyebabkan
niat baik pemerintah menolong rakyat miskin  tidak  terlaksana  dan  tidak tersampaikan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil riset  ditemukan  data  bahwa  Penerima Bantuan  Iuran  (PBI)  APBN  lebih mendominasi  di  bandingkan  peserta Non  Penerima  Bantuan  Iuran  (Non PBI)  kategori Pekerja  Penerima  Upah ( PPU),  yang  artinya  masih  banyak masyarakat  di  Kepulauan  Mentawai belum  mampu  memenuhi  kebutuhan dasar  kesehatannya  dan  hidup  dalam garis  kemiskinan  sehingga  jaminan kesehatannya harus ditanggung pemerintah.  Jumlah  kepesertaan  JKN saat  terjadi  pandemi  Covid-19  justru terjadi  pengurangan  karena  adanya peserta  yang  dikeluarkan  dari  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  Kebijakan  ini  selanjutnya berimplikasi pada masyarakat
miskin/kurang  mampu  yang  biasanya dapat  berobat  rutin  sebagai  pasien prolaknis  menggunakan  JKN,  pada saat  dikeluarkan  dari  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  maka mereka  tidak  bisa  lagi  memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan  tingkat  lanjut  (Rumah Sakit). Hasil riset ini juga
menyimpulkan  bahwa  masih  banyak penduduk  Kepulauan  Mentawai  yaitu sebanyak  25.122  jiwa  (27,30%)  yang belum  memiliki  Jaminan  Kesehatan. Padahal  sebagai  program  jaminan sosial  dari  negara, yang  tujuan utamanya tidak semata-mata mengejar keuntungan  tapi  melaksanakan  misi soal  membantu  masyarakat  yang membutuhkan atau utamanya masyarakat  miskin,  maka  idealnya seluruh warga negara Indonesia
harusnya  dapat tercover .  Apalagi  jika
dihitung dengan sistem asuransi harusnya semakin banyak peserta JKN yang  terdaftar,  maka  akan  berdampak pada penurunan atau semakin murahnya biaya premi JKN, kemudian diiringi dengan terjadinya peningkatan infrastruktur,  alat,  obat,  BHP  (Suplay site) dari  dana  masyarakat  yang berhasil  dikumpulkan  dan  dikelola dengan baik. Dari  sisi  ketersediaan  SDM tenaga kesehatan juga dapat
disimpulkan  bahwa  perlu  adanya upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan tenaga  kesehatan  (SDM)  pada  setiap fasilitas  kesehatan  di  Kepulauan Mentawai.
Jumlah peserta JKN yang fluktuatif menyebabkan  pembayaran kapitasi  Puskesmas  untuk  daerah terpencil belum optimal, masih terdapat  pembayaran  kapitasi  susulan oleh BPJS Kesehatan yang dikompensasikan  di  bulan  berikutnya. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan berbagai kementerian/lembaga/daerah tentang literasi dana kapitasi agar tidak terjadi tumpang tindih dan salah persepsi pada tahap  implementasi.    Iuran  asuransi kesehatan  yang  disalurkan  oleh  Pusat dan  Pemda  ke  BPJS  Kesehatan  untuk memberikan perlindungan berupa jaminan  kesehatan  masyarakat  harus dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien.  Perlu  juga  upaya  penggalian potensi  sumber-sumber  pendapatan asli daerah lainnya sehingga diharapkan ketergantungan Kepulauan
Mentawai terhadap dana perimbangan dari  Pemerintah  Pusat  dan  Propinsi tidak terlalu besar.
Berdasarkan  hasil  riset  dan análisis  data,  maka  rekomendasi  atau solusi kebijakan yang dapat ditawarkan  dalam  riset  ini  adalah:  1). Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi kebijakan yang dikeluarkan  berbagai  kementerian/
lembaga/daerah tentang  literasi  dana kapitasi  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih  dan  salah  persepsi  pada  tahap implementasi  dan  penyaluran;  2).
Perbaikan data penduduk miskin perlu dilakukan pemerintah melalui
pendataan  ulang  tingkat  kemiskinan, agar  tidak  ditemukan  lagi  perbedaan data  baik  antara  BPJS  Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial RI; 3). Pemerintah Pusat dan Daerah serta para stakeholder terkait  perlu  melakukan percepatan pelaksanaan Inpers Nomor 1  tahun  2022  tentang  Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan  Nasional  di  Kementerian Kesehatan, Propinsi, dan Kota, khususnya di Kepulauan Mentawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anindhita,  M.,  Syaifudin,  N.  (Mei, 2020). Distribusi Tenaga Kesehatan Belum Merata. Diakses Dari https://lokadata.id/artikel/distribu si-tenaga-kesehatan-tak- kunjung-merata BPS  Kep.  Mentawai.  (2021).  Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka DA.  A.  T.  (September  2021).  Jumlah PBI Berkurang, Akses Pelayanan Kesehatan  Dinilai  Bakal  Makin Sulit. Diakses dari
https://www.hukumonline.com/b erita/a/jumlah-pbi-berkurang-- akses-pelayanan-kesehatan- dinilai-bakal-makin-sulit- lt61516499567cf?page=all Desi, F., Hananto, M., Nugroho, R. D. (2021).  Implementasi  Kebijakan
Publik Program JKN pada Peserta  PBPU  di  Kota  Bitung Provinsi  Sulut  Indonesia.  Jurnal Kesehatan Medika Saintika. 12 (2).
https://jurnal.syedzasantka.ac.id.
DOI:http://dx.doi.org/10.30633/j kms.v12i2.970
Desi,  F.,  Suriani,  O.,  Nugroho,  R.  D. (2021).  Kemampuan  Keuangan Daerah dalam Implementasi Kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional di Kabupaten Minahasa Utara.
Desika, P. (Desember, 2020). Isi Pasal 28  UUD  1945  Sebelum  dan Sesudah  Amandemen.  Di  akses dari https://tirto.id/f8eH Dominata, A., Fitrianeti, D., Kholiyah, S., Mahendra, W., Maharrani, D., Nugroho,  R.  (2021).  COVID-19 Solution  in  Indonesia:  Public Policy  Philosophy,  Intellectual and  Organic  Policy  Perspective. Hor  J.  Hum.  &  Soc.  Sci.  Res. 3 (1). 27–38. https://doi.org/10.37534/bp.jhssr. 2021.v3.n1.id1094.p27 Edie,  S.  (2007).  Model  Welfare  State dan Negara Kesejahteraan. Diakses  dari  Welfare  State
( policy.hu ) Fitrianeti,  D.,  Waris,  L.,  Yulianti,  A. (2017). Penganggaran dan Penerimaan Dana Kapitasi Program JKN di Daerah Terpencil  Kabupaten  Kepulauan Mentawai.  Jurnal  Penelitian  dan
Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 1 (2). 92-101. https://doi.org/10.22435/jpppk.v 1i2.503
Jessica,  C.,  Juliantini,  M.  (2019). Analisis  Ketersediaan  Tenaga
Kesehatan  terhadap  Pencapaian Indikator  Kinerja  Puskesmas  di Kabupaten Ketapang Tahun 2019.” Jurnal PRAXIS. 3 (1). 1-9. https://doi.org/10.24167/praxis.v 3i1.2652 Kemenkes RI. (2021). Profil Kesehatan Indonesia 2020. https://pusdatin.kemkes.go.id/reso urces/download/pusdatin/profil-
kesehatan-indonesia/Profil- Kesehatan-Indonesia-Tahun- 2020.pdf
Mendagri, M. (2021). Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang  Pencatatan  Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
Mentawai,  P.  (2021).  Perubahan  Atas Peraturan  Daerah  Nomor  12 Tahun  2017  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah  Kabupaten  Kepulauan Mentawai  Tahun  2017-2022. Diakses dari http://jdih.mentawaikab.go.id/ho me/daerah/detail/2be9a0fb9c8b3 416f68b4e2e79097dbc Miles, M. B., Huberman, A. M. (1992). Analisis  Data  Kualitatif:  Buku
Sumber Tentang Metode-Metode Baru. UI-Pers. Jakarta Monica,  A.  C.  I.  (Februari,  2022). Welfare State: Model dan Penerapannya  di  Indonesia.  Di akses dari https://nasional.kompas.com/rea d/2022/02/28/02450021/welfare-
state--model-dan-penerapannya- di-indonesia
Nugraheni,  W.  P.,  Hartono,  R.  K. (2017).  Analisis  Pola  Layanan
Kesehatan  Rawat  Jalan  pada Tahun  Pertama  Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN).  Analisis  Pola Layanan  Kesehatan  Rawat  Jalan pada Media Litbangkes. 27 (1). 9– 16. https://www.neliti.com/publicati ons/179948/analisis-pola- layanan-kesehatan-rawat-jalan- pada-tahun-pertama- implementasi-prog#cite Nugroho,  D.  R.  (2003).  Kebijakan Publik, Perumusan, Pelaksanaan, dan  Evaluasi.  PT.  Elex  Media Komputindo  Gramedia  Group. Jakarta Oldfisra,  F.,  &  Machdum,  S. V. (2020). Analisis  Perencanaan
Kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional dari Aspek Kepesertaan di Kementerian PPN/Bappenas. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. 21 (1). https://doi.org/10.7454/jur nalkessos.v21i1.253 Prosiding  Nasional  Online  &  Call  for Papers  “Beban  Berat  APBN DAN  Dilema  Daerah  Dalam Menjaga  Optimisme  di  tengah
Pandemi Antara Penyediaan Vaksin,  Kebutuhan  Utang,  Dan Kemampuan  Keuangan  Daerah. Di akses dari https://fliphtml5.com/dwevb/iear
Pusat  Kebijakan  Pembiayaan  dan
Desentralisasi Kesehatan. (2022). Desiminasi Pembiayaan Kesehatan.  (Pusjak  PDK)  Dan USAID Health Financing Activity (HTA). Jakarta Surat  Keputusan  BPJS  Kesehatan Cabang Padang, Peserta Terdaftar  Per  Faskes  Juli  dan Susulan  Mei  2022  di  Kab.  Kep. Mentawai Suwarnojoyomenggolo. (September 2021).  Mensos  Hapus  9,8  Juta Orang Miskin dari Program BPJS Kesehatan. Diakses dari https://www.sdg2030indonesia.o rg/news/36-mensos-hapus-9-8- juta-orang-miskin-dari-program- bpjs-kesehatan
Syamira, N. R. (2020). Analisis Faktor
Penyebab  Tingginya  Angka Rujukan di Puskesmas Era JKN.” Media Gizi Kesehatan Masyarakat.  Diterbitkan  oleh Universitas Airlangga. Ini Adalah Articie Akses Terbuka di  bawah Lisensi CC-BY-SA. https://docplayer.info/204856678
-Studi-literatur-analisis-faktor- penyebab-tingginya-angka- rujukan-di-puskesmas-pada-era- jkn.html
Wildan, M. (Mei, 2020). Data Terpadu
Kesejahteraan  Sosial  Banyak Kelemahan,  Bagaimana  Nasib Bansos? Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/
20200511/9/1238545/data- terpadu-kesejahteraan-sosial- banyak-kelemahan-bagaimana- nasib-bansos-