## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN PERDAGANGAN PEREMPUAN PEKERJA SEKS
Oleh Srywinda astika Br Sitepu 1)
J.E. Melky Purba 2) Indra Utama Tanjung 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail:
srywindastika@gmail.com 1)
melkypurba@gmail.com 2)
indrautamatanjung@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The  research  is  a  normative  juridical  research,  namely  research  that  refers  to  the  legal norms contained in legislation, court decisions and legal norms that exist in society. In other words,  this  research will analyze and dissect  the  Law  of  the Republic of  Indonesia  Number 21 of 2007 regarding the criminal act of trafficking in persons that the practice of sexuality or prostitution in  Indonesia  is  generally strictly prohibited by law, but  it is  still carried out secretly and sometimes even without regard to age restrictions. So that in practice it is often motivated by the criminal  act  of trafficking  in  persons.  The formulation of the problem that will be the subject of discussion, based on the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons?. Law Number 21 of 2007 concerning the  Eradication  of  the  Crime  of  Trafficking  in  Persons  (PTPPO),  is  still  very  weak.  So  far, law  enforcement  officers  have  mostly  used  the  Criminal  Code  (KUHP),  to  ensnare perpetrators  of  cross-border  human  trafficking  (trafficking)  whose  network  is  increasingly complex.
Keywords: Human Rights, Women, Commercial Sex Workers

## ABSTRAK
Didalam penelitian merupakan penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengacu pada    norma-norma      hukum      yang    terdapat    dalam      peraturan    perundang-undangan, putusan  pengadilan  serta  norma-norma  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat. Dengan kata lain  bahwasanya  penelitian    ini    akan    dilakukan    analisis    dan    pembedahan    terhadap Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  mengenai    tindak  pidana perdagangan orang bahwa praktik  seksualitas  atau  pelacuran  di  Indonesia  pada  umumnya dilarang keras  oleh  Undang-Undang,  namun  secara  sembunyi-sembunyi  tetap  dilakukan dan bahkan    terkadang    tanpa    mengindahkan    batasan    usia. Sehingga dalam praktik nya sering dilatar belakangi oleh tindak pidana perdagangan orang. Rumusan  masalah  yang akan    menjadi    pokok    pembahasan,    Berdasarkan    Undang-Undang    Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana  Perdangan  Orang?.  Undang-Undang  Nomor 21    tahun    2007    tentang    Pemberantasan    Tindak    Pidana    Perdagangan  Orang  (PTPPO), masih    sangat    lemah.    Selama    ini    aparat    penegak    hukum    lebih    banyak  menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk  menjerat pelaku perdagangan manusia lintas batas (trafficking) yang jaringannya semakin kompleks.
Kata Kunci: HAM,Perempuan, Pekerja Seks Komersial

## 1. PENDAHULUAN.
Perdagangan manusia (trafficking) sebagai  salah  satu  perbuatan terburuk  dalam    pelanggaran    harkat    dan martabat  manusia,  bukan  merupakan  hal baru.  Praktik  jual  beli    monusia  terutama perempuan  dan  anak  sudah    lama    terjadi serta  mengalami  perubahan  bentuk  dan polapenjaringon  korban  dari  waktu  ke waktu.  Akhir-akhir    ini,    perdagangan manusiasungguh    memprihatinkan,    yaitu selain  jumlah      korban      yang      semakin besar,      juga      terbentuk     joringan      antar peloku  (trafficker)  yang  cukup  rapi,don modus  operandinya  semakin  canggih (Hukum et al., 2017).
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling   banyak   diminati korban      tindak      pidana      perdagangan orang.   Korban perdagangan  orang  tidak hanya    untuk    tujuan    pelacuran    atau bentuk    eksploitasi  lain,  misalnya  kerja paksa  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan atau  praktik  sejenis  itu  (Mukharom  et  al., 2020).
Perdagangan    manusia    (human trafikking)    merupakan    masalah    klasik yang  selalu    terjadi    sepanjang    masa. Pandangan    masyarakat    (communis opinio)    bahwa  perdagangan    orang merupakan    bentuk    perbudakan    modern tidak    dapat    kita  bantah.      Perdagangan orang      merupakan      kejahatan      yang sangat   jahat   dan merupakan  salah  satu kejahatan  yang  mengalami  pertumbuhan paling    cepat    di  dunia  (Hukum  et  al., 2017).
Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi  salah  satu  dari  lima  kejahatan terbesar    di    dunia    yang    harus ditanggulangi    karena    akibat    yang    di timbuklkan  tidak      saja      pada      aspek ekonomi,      tetapi      juga      aspek      politik, budaya      dan  kemanusiaan.3Indonesia sebagai    Negara    hukum    menjamin perlindungan    hukum    terhadap  setiap warga  Negara  termasuk  terhadap  korban perdangan    orang.    Hal    ini    dapat  dilihat dalam      Pasal      1      Ayat      (3)      Undang-
Undang      Dasar            Negara      Republik Indonesia    Tahun    1945,    menegaskan bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara hukum”.  Sebagai  Negara  hukum  (recht staat),    Indonesia      menerima    hukum sebagai      ideologi      untuk      menciptakan keamanan,      ketertiban,      keadilan,      serta kesejahteraan      bagi      warga      negaranya. Sebagai    dari    tindak    lanjutnya   untuk mencakup    tindak    pidana    perdagangan orang,    maka    diundangkanlah    Undang- Undang    Republik    IndonesiaNomor    21 Tahun    2007    Tentang    Tindak    Pidana Perdagangan  Orang  (Mukharom  et  al., 2020).
Sejatinya  hukum  juga  melindungi masyrakat  dari  kejahatan  perdagangan manusia (human trafikking).Artinya bahwa Indonesia  sebagai   negara  hukum harus   memperlakukan warganya sama di mata  hukum  maka  prinsip  persamaan dimuka  hukum  (equalitybefore    the    law) ini  haruslah  ditegakkan (Mukharom et al., 2020).
Hal  ini  adalah  hak  mutlak  yang harus  dilaksanakan    sebab    tindak    pidana perdagangan
manusia (human
trafikking)  merupakan  kejahatan  Hak Asasi Manusia (HAM).Berkaitan   dengan HAM,      Sudikno      Mertokusumo menyatakan   bahwa Keadilan   merupakan salah   satu   tujuan   hukum   dan   setiap subjek      hukum  menginginkan      keadilan (Lembaga et al., 2017).
Seperti    diketahui    bahwa  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang melekatdi    dalam    diri    pribadi    individu, dan  hak  ini  merupakan  hak  yang  paling mendasar    bagi    setiap    individu    untuk berdiri    serta    hidup    secara    merdeka dalam  bermasyarakat      berbangsa      dan bernegara.
Dimana  artinya      bahwa      tindak pidana perdangan orang merupakan bentuk diskriminasi terhadap manusia. Dari beberapa  penjelasan  di    atas  dapat diketahui    bahwa    Negara    Indonesia sesungguhnya    telah    berkomitmen terhadap    penegakan      hukum  bahwa setiap warganya   akan   mendapatkan atas
pengakuan,   jaminan,   perlindungan,   dan kepastian  hukumyang adil serta perlakuan yang  sama    di    hadapan    hukum  (Johan Nasution, 2014).
Maka  adapun  dasar      hukum tentang      HAM      di      Indonesia      adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.Namun,    pada    zaman    sekarang ini  sering  kali  perlindungan  hukum  ini tidak  didapatkan    oleh    segelintir    orang yang    tidak    bertanggungjawab,    yang memiliki  niat    jahat    dan    secara    tidak bertanggung  jawab    melanggar    hukum tersebut    dan  bahkan    mengorban    orang lain    demi    nafsu    dan    keuntungan    yang besar.
Seperti    diketahui    bahwa    yang menjadi    korban    PSK    ini    adalah perempuan  terutama    perempuan    di bawah  umur  yang  masih  belum  dewasa dalam    berpikir,  yang  mudah    menerima tawaran-tawaran menggiurkan dari penjahat  perdagangan  orang  ini.  Modus yang digunakan biasanya dengan menawarkan  pekerjaan  yanghalalpadahal untuk  dijadikan sebagai budak  seks  para hidung  belang,  dan  ada juga  perempuan yang    sengaja    diculik    untuk    tujuan kejahatan  tersebut.
Namun  ironisnya,    tidak    semua PSK    pada    zaman    sekarang    ini merupakan    korban    tindak  pidana perdagangan    orang,    tetapi    ada    juga perempuan yang  sengaja  menjual dirinya atau    menjadi    PSK    untuk    mendapatkan uang    dengan    cara    yang    instan  karena tuntutan hidup bermewahan.Praktik seksualitas    atau    pelacuran    di    Indonesia pada    umumnya    dilarang  keras    oleh Undang-Undang, namun secara sembunyi-sembunyi    tetap    dilakukan  dan bahkan    terkadang    tanpa    mengindahkan batasan  usia.  Anak-anak  di  bawah umur pun   bisa   menyewa   film-film   seksual dengan      sangat      mudah.      Praktik pornografi    dan    pornoaksi    dilarang    di ruang    publik,    namun    di    ruang tersembunyi tetap berlangsung terus menerus.
UU    HAM    adalah  setiap pembatasan,   pelecehan,  atau  pengucilan yang    langsung  ataupun    tak    langsung didasarkan    pada    pembedaan    manusia atas    dasar    agama,  suku,      etnik,      ras, kelompok,      golongan,      status      sosial, status   ekonomi,   jenis kelamin,  bahasa, keyakinan    politik,    yang    berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan    pengakuan,    pelaksanaan atau  penggunaan  hak  asasi  manusia dan kebebasan  dasar  dalam    kehidupan  baik individual  maupun  kolektif  dalam bidang politik,  hukum,  ekonomi,  sosial,  budaya, dan  aspek  kehidupan  lainnya.Keadilan dibentuk    oleh    pemikiran    yang    benar, yang    dilakukan    secara    adil  dan    jujur serta    bertanggung    jawab    atas    tindakan yang    dilakukan.    Rasa    keadilan  dan hukum      harus    ditegakan    berdasarkan hukum    positif      untuk      menegakkan keadilan    dalam    hukum    sesuai    dengan realitas    masyarakat    yang    menghendaki tercapainya  masyarakat  yang  aman  dan damai.  Keadilan  harus  dibangun  sesuai dengan    cita-cita    hukum    (Rechtidee) dalam    negara    hukum    (Rechtsstaat). Hukum  berfungsi    sebagai    perlindungan kepentingan    manusia,    penegakkan hukum    harus  memperhatikan  4  unsur, sebagai berikut:
a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit) b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)
d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).
Untuk        terjaminnya        hak-hak perempuan        yang        menjadi        pekerja seks  komersial,  sebagai    korban    tindak pidana    perdagangan    orang(human trafikking), maka  perlu  dilakukan  kajian lebih    dalam    terhadap  Undang-Undang Republik  Indonesia    Nomor    21    Tahun 2007  Tentang  Tindak  Pidana  Perdangan Orangsebagai Undang-Undang khusus yang  menjadi payung hukum bagi  mereka yang menjadi korban human trafikking.Artinya bahwa perlu membedah dan menelaah Undang-Undang
Perdagangan  Orang  ini  untuk  menentukan perlindungan  hukum  terhadap  perempuan
yang  menjadi  pekerja  seks  komersial, sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Sudiarianti, 2015).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Hak Asasi Manusia.
Pengertian Perlindungan HAM dalam  pasal  1  ayat  (8)  dan  juga  undang- undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014  dimana  berisi  tentang  perubahan tentang    perlindungan    saksi    dan    korban berbunyi:    “Perlindungan    adalah  segala upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada    Saksi    dan/  atau    Korban    yang wajib    dilaksanakan    oleh    LPSK  atau lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan undang-undang ini.
Menurut  Bahder  Johan  Nasution, mengemukakan  pengertian   HAM adalah sebagai    hak  kodrati  yang  dibawa  oleh manusia  sejak    manusia    lahir  di dunia.14Susani Triwahyuningsih mengemukakan      pendapatnya      bahwa HAM    diperoleh        dari        penciptanya yaitu        Tuhan        Yang        Maha        Esa, merupakan    hak    yang    tidak    dapat diabaikan  sebagai  manusia,  ia  makhluk Tuhan        yang  mempunyai        yang tinggi.HAM    ada    dan    melekat    pada setiap        manusia,    oleh    karena    itu bersifat    universal,  artinya    berlaku dimana  saja  dan  untuk  siapa  saja  serta tidak  dapat  diambil  oleh siapapun.
Hak    ini    dibutuhkan    manusia selain        untuk        melindungi        diri  dan martabat    kemanusiaannya      juga digunakan            sebagai            landasan moral            dalam            bergaul    atau berhubungan  dengan  sesama  manusia (MENTERI et al., 2015).
2.2. Pengertian Perempuan
Pengertian    perempuan    secara secara    etimologis    berasal    dari    kata empu  yang  berarti  “tuan”,  yaitu  orang yang  mahir  atau  berkuasa,  kepala,  hulu, yang  paling  besar.16Menurut      Kamus Bahasa      Indonesia,      pengertian perempuan      adalah  wanita,    orang    yang melahirkan  kita,  orang  yang  mempunyai
vagina    bisa  mengandung  dan  melahirkan anak.
2.3. Pengertian Pekerja Seks

## Komersial(PSK)
Pengertian    PSK    dalam    Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tidak    diatur    secara    jelas,    tetapi    dapat dilihat  pada    Pasal    296,    Pasal  297,    dan Pasal   506,   yang   pada   pokoknya   PSK merupakan      perbuatan      menarik keuntungan  dari  perbuatan  cabul  seorang wanita  dan  menjadikannya  sebagai  mata pencarian.
Menurut Paul Moedikdo Moeliono    dalam    buku    Yemil    Anwar dan Andang, Istilah Pekerja Seks
Komersial disebutnya dengan kata
“pelacur”. Menurutnya pengertian pelacur  adalah  penyerahan  badan  wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu-nafsu  orang  itu.18Menurut        Iwan Bloch    dalam    buku    Yemil    Anwar dan        Andang  mengatakan    bahwa pelacuran    adalah    suatu    bentuk    tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan,    dengan    pola    tertentu    yaitu kepada    siapapun  secara      terbuka      dan hampir      selalu      dengan      pembayaran, baik      untuk  persetubuhan,    maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan  kepuasan  yang  didinginkan oleh yang bersangkutan.

## 2.3. Pengertian Tindak Pidana
Pengertian        tindak        pidana dalam        KUHP        dikenal        dengan istilah strafbaarfeitdan dalam kepustakaan    tentang    hukum    pidana sering  mempergunakan    delik,    sedangkan pembuat    Undang-undang    merumuskan suatu    peraturan yang     mempergunakan istilah        peristiwa        pidana        atau perbuatan  pidana  atau  tindakan  pidana. Menurut    Andrisman    pengertian    tindak pidana  adalah  perbuatan  yang dilakukan oleh      seseorang      dengan      melakukan sesuatu      kejahatan      atau  pelanggaran yang  merugikan  kepentingan  orang  lain maupun  kepentingan umum.
Strafbaarfeit adalah suatu tindakan    yang    melanggar    hukum    yang
telah  dilakukan      dengan      sengaja ataupun   tidak   sengaja   oleh   seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan  dan  oleh  Undang- undang  telah  dinyatakan  sebagai  suatu tindakan yang dapat dihukum.
Menurut      Van      Kan      pengertian hukum      adalah      sebagai      keseluruhan peraturan      hidup      yang      bersifat memaksa      untuk      melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Sedangkan menurut
Zaeni Asyhadie    pengertian    hukum  ialah himpunan  peraturan  yang  mengatur  tata tertib  dalam  masyarakat  dan seharusnya ditaati  oleh  anggota  masyarakat  yang bersangkutan.
2.4. Pengertian Perdagangan Orang.
Dalam  Pasal  1  Ayat  1  Undang- Undang    Republik    Indonesia    Nomor  27 Tahun    2007    Tentang    Pemberantasan Tindak    Pidana    Perdagangan    Orang, menegaskan   bahwa  perdagangan    orang adalah      tindakan      perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan  seseorang    dengan    ancaman kekerasan,    kekerasan,    penculikan, penyekapan,  pemalsuan,      penipuan, penyalahgunaan   kekuasaan   atau   posisi rentan,  penjeratan    utang  atau    memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang   dilakukan   di   dalam   negara maupun      antar      negara,      untuk      tujuan eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.
Menurut    Farhana    pengertian perdagangan    orang    adalah    suatu yangberwujud    illegal    dan    terselubung melalui    bujukan,    ancaman,    penipuan, dan  rayuan  untuk  direkrut  dan  dibawa  ke daerah  lain  bahkan  di  luar  negeri  untuk diperjualbelikan  dan  dipekerjakan  diluar kemauannya    sebagai    pekerja    seks, pekerja  paksa,  atau  bentuk  perdagangan lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Dikarenakan  dalam  penelitian    ini merupakan  penelitian    normatif    maka metode  pengumpulan      data      yang digunakan      adalah      dengan      studi kepustakaan (Library  Reseach)  dan  studi dokumen.    Studi    kepustakaan    dalam penelitian  ini    adalah    mencari    landasan teoritis    dan    permasalahan    penelitian. Sehingga penelitian  yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat trial and error.
Dimana penelitian
ini menggunakan jenis data dari bahan hukum primer  data    yang    diperoleh    melalui undang-undang    dasar    negara    republik indonesia    Tahun    1945,    Kitab  undang- undang    hukum    pidana,  Undang-undang republik          indonesia          nomor          27 tahun          2007  ,  tentang  pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
Secara    umum,  unsur  tindak pidanamenurut    doktrin,    terdiri    dari unsur  subjektif  dan    unsur  objektif. Satochid  Kartanegara  dalam  buku  Leden Marpaung  mengemukakan  unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:
1.Unsur    Subjektif  yakni    :  Unsur    yang berasal    dari    dalam    diri    pelaku.    Asas hukum  pidana  menyatakan  “tidak  ada hukuman  kalau  tidak  ada  kesalahan”. Kesalahan  yang  dimaksud  disini  adalah kesalahan yang diakibatkan
olehkesengajaan (intention/opzet/dolus)
dan kealpaan (schuld).
2.Unsur  Objektif  yakni  :  Unsur  dari  luar diri pelaku, meliputi:
a.Perbuatan  manusia  berupa  : Act: yakni perbuatan    aktif    atau    perbuatan  posesif, Omissions  yakni:perubahan    pasif    atau perbuatan    negatif,    yaitu  perbuatan  yang mendiamkan atau membiarkan.
b.Akibat  perbuatan  manusia.Yaitu  bahwa Akibat    tersebut    membahayakan  atau merusak,      bahkan      menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan    oleh    hukum,    misalnya nyawa,    badan,    kemerdekaan,    hakmilik, kehormatan dan sebagainya.
c.Keadaan-keadaan    (circumstances),pada umumnya,  keadaan  ini  dibedakan antara lain :
1)Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 2)Keadaan setelah perbuatan dilakukan; 3)Sifat  dapat  dihukum  dan  sifat  melawan hukum.Adapun    beberapa    unsur-unsur tindak    pidana    perdagangan    orang menurutSyamsuddin Aziz, antara lain: a.Unsur    Pelaku    Setiap    orang    yang dalam    UUPTPPO    dipahami    sebagai orang perseorangan  atau  korporasi   yang melakukan    tindak    pidana    perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPPO). b.Unsur  Proses  Urutan  pelaksanaan  atau kejadian  yang  terjadi  secara  alami  atau didesain,    yang    meliputi:    meliputi perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang.
c.Unsur Cara Bentuk perbuatan/tindakan      tertentu      yang dilakukan      untuk  menjamin      proses dapat      terlaksana,      yang      meliputi: ancaman,      kekerasan,  penggunaan kekerasan,      penculikan,      penyekapan, pemalsuan,      penipuan,  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan utang  atau    memberi  bayaran    atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan    dari    orang    yang  memegang kendali    atas    orang    lain    tersebut    yang menjamin  proses  dapat terlaksana,   yang meliputi      ancaman,      kekerasan, penggunaan      kekerasan,  penculikan, penyekapan,    pemalsuan,    penipuan, penyalahgunaan    kekuasaan  atau    posisi rentan,    penjeratan    utang    atau    memberi bayaran ataumanfaat sehingga memperoleh    persetujuan    dari    orang yang   memegang  kendali  atas orang lain tersebut.  d.Unsur  Tujuan  Sesuatu    yang nantinya  akan    tercapai  dan  atau  terwujud sebagai  akibat    dari    tindakan    pelaku tindak    pidana    perdagangan    orang    yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan    orang    tereksploitasi dalam    Pasal    1  angka  1  dan  Pasal  2  ayat (1) UUPTPPO.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Upaya   Aparat   Penegak   Hukum Dalam   Penanggulangan.
Bahwa  upaya    penegakan    hukum terkait dengan Tindak Pidana
Perdagangan  Orang      ini      maka      pada tanggal      19      april      2007,      Pemerintah Indonesia      telah  mengesahkan    Undang- Undang    Nomor  21    tahun    2007    tentang pemberantasan Tindak
Pidana
Perdagangan  Orang  oleh  Presiden  Pada tanggal  19  April  2007 lahirlah  Undang- undang    Tindak    Pidana    Perdagangan Orang,  terbitnya.
Undang-undang    ini    merupakan suatu    prestasi    karena    dianggap    sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan    yang    diatur    dalam    Protokol PBB.  PTPPO    melarang  semua    jenis tindakan,    cara,    atau    semua    bentuk eksploitasi    yang    mungkin    terjadi  dalam praktek    perdagangan    orang.    Baik    yang dilakukan    antar    wilayah    dalam  negeri mauun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi.
Dalam    hal    penegakan    hukum, maka    hal    ini    tidak    dapat    dilepas darisistem peradilan pidana di Indonesiakarena fungsi, tugas dan wewenang  masing-masing  lembaga    dan istintusi    penegak    hukum    itu    berbeda- beda.  Berdasarkan    KUHAP  selalu melibatkan      subsistem      dengan      ruang lingkup   masing-masing   proses peradilan pidana  yang  hendaknya  diharapkan  dapat menanggulangi tindak pidana perdaganganperempuan    yang    dijadikan sebagai    Pekerja    Seks    Komersial    pada masa sekarang ini.
Bahwa      penegak      hukum      yang paling      eksis      adalah  aparat  Kepolisian mempunyai  tugas    utama    menerima laporan  dan  pengaduan  dari  masyarakat, ketikaterjadi    tindak    pidanaperdagangan perempuan, dengan melakukan penyelidikan    adanya    tindak    pidana; melakukan    seleksi/penyaringan    terhadap kasus-kasus    yang    memenuhi    syarat untuk    diajukan    ke    kejaksaan; melaporkan  hasil    penyelidikan    kepada
kejaksaan  dan  memastikan  dilindunginya para    pihak  yang    terlibat    dalam    proses peradilan    pidana.Bahwa  tugas    dan wewenang    Polri  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Republik Indonesia.
Mengenai    upaya    aparat    penegak hukum    yang    terkandung    dalam    tubuh Kepolisian   secara   yuridis   diamanatkan dalam      Pasal      15      ayat      (1)      huruf      c Kepolisian      Republik      Indonesia,      yang menyatakan      bahwa  Dalam      rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang- Undang    Republik    Indonesia    Nomor    2 Tahun  2002  Tentang Kepolisian  Negara Republik    Indonesia    secara    umum berwenangmencegah  dan  menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4.2. Penerapan Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun 2007  Tentang    Tindak    Pidana Perdagangan  Orang
Dalam  melindungi    perempuan yang  menjadi  korban  tindak  pidana perdagangan  orang  Pencegahan    tindak pidana    perdagangan    orang    bertujuan mencegah    sedini  mungkin    terjadinya tindak  pidana  perdagangan  orang.  Untuk Pencegahan  dan Penanggulangan  Tindak Pidana    Perdagangan    Orang    juga    sudah diatur    dalam  pasal    56    sampai    dengan pasal  63,  Undang-undang  No.  21  Tahun 2007,    tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang.Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  88 Tahun    2002    tentang  Rencana    Aksi Nasional  Penghapusan    Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak memberikan  definisi  trafiking  perempuan dan anak sebagai segala tindakan perekrutan,    pengangkutan    antar    daerah dan    antar    negara,    pemindah    tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan  sementara  atau  di  tempat tujuan, perempuan  dan  anak.
Dengan    ancaman,    penggunaan kekerasan    verbal    dan    fisik,  penculikan, penipuan,    tipu    muslihat,    memanfaatkan
posisi  kerentanan    (misalnya  ketika seseorang    tidak    memiliki    pilihan    lain, terisolasi,    ketergantungan    obat,  jebakan hutang,  dan  lain-lain),  memberikan  atau menerima    pembayaran    atau  keuntungan, dimana  perempuan  dan  anak    digunakan untuk  tujuan  pelacuran    dan  eksploitasi seksual    (termasuk  phaedopili),    buruh migran    legal    maupun    ilegal,  adopsi anak,    pekerjaan    jermal,    pengantin pesanan,    pembantu    rumah    tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran    obat    terlarang,    dan penjualan    organ  tubuh,  serta  bentuk- bentuk eksploitasi lainnya.Dengan  adanya kebijakan  yang  tertuang  dalam  undang- undang    tersebutmenjadi    pijakan    untuk korban  dapat  berupaya  memperjuangkan hak    restitusi(ganti      kerugian)      akibat kerugian      yang      dideritanya      kepada pelaku      tindak  pidana  perdagangan orang.
Namun,      disisi      lain      dalam UUPTPPO      mengenai  restitusibelum sepenuhnya    memberikan  perlindungan kepada saksi dankorbandikarenakan terdapat    beberapa    kelemahan,    antara lain    yaitu    hal    yang    mengaturmengenai mekanisme    pengajuan    restitusi    yang tertuang    dalam    penjelasan  Pasal  48  ayat (1)      kurang      memberikan      kepastian hukum      dan      kekuatan      mengikat padapengimplementasiannya.
Karena mekanisme pengajuan restitusi merupakanhukum   acara  (hukum    formil) yang    seharusnya    diatur    tersendiri    di batang    tubuhsehingga    aturan    mengenai mekanisme    pengajuan    restitusi    dapat jelas, tegas,dan terperinci.
Penerapan        Undang-undang Nomor    21    tahun    2007tentang Pemberantasan Tindak
Pidana
Perdagangan    Orang    (PTPPO),    masih sangat  lemah. Selama  ini aparat   penegak hukum      lebih      banyak      menggunakan Kitab      Undang-undang  Hukum    Pidana (KUHP),    untuk    menjerat    pelaku perdagangan    manusia    lintas  batas (trafficking) yangjaringannya semakinkompleks.
4.3.  Hambatan    dalam    Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007.
Tentang  Tindak  Pidana  Perdangan Orang  untuk  melindungi  perempuan  yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orangSebagaimana dijelaskan pada penjelasan  sebelumnya  bahwa  faktor penyebab  perempuan    sebagai    korban tindak    pidana    perdagangan    korban tindak    pidana  perdagangan  orang    yang dijadikan  sebagai    pekerja  seks  komersial adalah  karena  iming-iming  bekerja  di  luar negeri.
Pada    kenyataannya    perdagangan orang    disebabkan    oleh    rendahnya kualitas sumberdaya  manusia  yang  mana berasal  dari  latar  belakang    yang pendidikannya  kurang,    tidak    memiliki keahlian    atau    ketrampilan    dan    rentan terhadap  penipuan serta  jauh  dari  sikap kemandirian.    Seharusnya    pekerja Indonesia    ke    luar    negeri  diberdayakan dengan    persiapan    mental    dan    skill terlebih  dulu  sebelum  dikirim agar  bisa mandiri    dan    terhindar    dari    potensi eksploitasi    perdagangan    orang.  Namun demikian, TKI yang mestinya dipersiapkan dengan  baik  sesuai  ketentuan  Undang- undang    Penempatan    dan    Perlindungan TKI,    kurang    dilakukan    oleh  PJTKI sehingga      Balai      Latihan      Kerja      bagi calon      TKI      justru      banyak      yang terbengkalai  akibat  kurang  dimanfaatkan secara  optimal.Tanggung    jawab    negara dalam    penanganan    Tindak    Pidana Perdagangan  Orang    adalah    dengan dibentuknya    Gugus    Tugas    pencegahan dan    penanganan  Tindak    Pidana Perdagangan    Orang    berdasarkan    Pasal 1.
Peraturan
Presiden
RepublikIndonesia    Nomor    69    Tahun 2008.Gugus    Tugasini    belum    optimal karena    hanya    bersifat    koordinatif    dan adanya  praktek  sistem  penempatan  TKI yang  tidak    memberikan    perlindungan sejak  dini  sehingga  bertentangan  dengan upaya pencegahan perdagangan orang.KasusTPPOsebagai kejahatan
transnational      organized      crime      yang bersifat      luar      biasa,      sehingga      dalam penanganannya  juga  harus  melalui  cara yang luar biasa(Extra Ordinary).
Secara    kelembagaan,    Gugus Tugas    ini    memiliki    kelemahan    karena tidak  didukung    oleh    anggaran    dan sumberdaya    manusia    yang    memadai serta  tidak memiliki  kewenangan  dalam operasionalisasi.    Dengan    demikian, tujuan utama Perpres tentang
pembentukan    Gugus    Tugas    agar pelaksanaan  pemberantasan tindak  pidana perdagangan  orang  lebih  efektif,  belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana      dikemukakan      oleh Soekanto,      bahwa      efektifitas      hukum tergantung    juga    dengan    organisasi sarana    prasarana    dan    sumberdaya manusia.
Hal    tersebut    juga    tidak    terlepas dari  mindset  selama  ini  yang  cenderung reaktif  daripada      antisipatif,      seperti lebih      menonjolkan      sisi      pelayanan publik      dan  penanganan    sosial    bagi korban,  sementara  sisi  pencegahan  yang kental aspek keamanan seperti penegakan  hukum  yang  menjerakan  dan juga    faktor    ekonomi  yang  mendasari perdagangan  orang  kurang  mendapat tempat yang signifikan.
Adapun    hambatan    lain    adalah implementasi    pencegahan    perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor    21    tahun    2007    tentang pemberantasan tindak
pidana
Perdagangan    Orang    ditinjau    dari perspektif    pertahanan    negara  masih sangat  terbatas,  selain    itu  sosialisasi kepada    masyarakat  tentangperaturan perundangan  pemberantasan  perdagangan orang      ini    belum      menyeluruh    dan menjangkau    daerahdaerah    pelosok seperti    sentra-sentra    TKI    serta    belum sampai  ke    masyarakat  kelas    bawah    di pedesaan.    Sosialiasi    dilakukan    oleh Gugus    Tugas  dan  juga  beberapa kementerian/lembaga anggota Gugus Tugas.Terkait    penegakan    hukumnya sendiri    belum    optimal    seperti    masih
sedikit  pelaku    perdaganganorang    yang tertangkap,  dan  minimnya  oknum  aparat yang berhasil ditahan, serta putusan pidana terhadap pelaku yang ringan sehinggatidak memberikan    efek    jera    kepada    pelaku dan    masyarakat.    Hal    tersebut disebabkan  oleh    adanya    oknum    aparat yang  turut  bermain  serta  masih  adanya perbedaan  persepsi    antar    para    penegak hukum  (polisi,  jaksa  dan  hakim)  terkait ketentuan  peraturan  perundangan  yang harus diterapkan, dimana masih ada aparat di  daerah  yang    masih    menggunakan KUHP    dan    Undang-undang    Nomor    39 Tahun    2004  tentang    Penempatan    dan Perlindungan    Tenaga    Kerja    Indonesia Di    Luar    Negeri  dan      bukan      merujuk pada      Undang-undang      Nomor      21 tahun      2007      tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## 5. SIMPULAN
1.Perlindungan hukum terhadap perempuan    yang    menjadi  korban  tindak pidana  perdagangan    orang    ditinjau    dari perspektif  keadilan  HAM  adalah  bahwa perempuan    korban    Tindak    Pidana Perdagangan    Orang    yang    menjadi Pekerja  Seks      Komersial      tetap dilindungi   oleh   negara,   karena   negara Indonesia  menganut  prinsip    negara hukum    yang    harus    menghormati    HAM setiap warga negara.
2.Unsur-unsur    dalam    tindak    pidana perdangan    orangadalah      unsur    pelaku  , unsur    Proses  Urutan  pelaksanaan  atau kejadian    yang  terjadi  secara  alami  atau didesain,    yang    meliputi:    meliputi perekrutan,  pengangkutan,  penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan    seseorang,  unsur    Cara Bentuk  perbuatan/tindakan    tertentu    yang dilakukan  untuk  menjamin  proses  dapat terlaksana,      yang      meliputi:      ancaman, kekerasan,      penggunaan      kekerasan, penculikan,    penyekapan,    pemalsuan, penipuan,    penyalahgunaan    kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat sehingga memperoleh    persetujuan    dari    orang
yang  memegang  kendali  atas orang  lain tersebut    yang    menjamin    proses    dapat terlaksana,    yang    meliputi  ancaman, kekerasan,        penggunaan        kekerasan, penculikan,        penyekapan,  pemalsuan, penipuan,penyalahgunaan        kekuasaan atau        posisi        rentan,  penjeratan    utang atau    memberi    bayaran    ataumanfaat sehingga    memperoleh  persetujuan    dari orang    yang    memegang    kendali    atas orang    lain    tersebutdan  unsur    Tujuan Sesuatu    yang    nantinya    akan    tercapai dan    atau    terwujud    sebagai  akibat    dari tindakan    pelaku    tindak    pidana perdagangan    orang    yang    meliputi eksploitasi    orang    atau    mengakibatkan orang  tereksploitasi  dalam  Pasal  1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO.
3.Upaya  perlindungan    hukum    terhadap perempuan    yang    menjadi  korban  tindak pidana    perdagangan    orang    berdasarkan Undang-Undang    Republik    Indonesia Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak Pidana Perdangan Orangbahwaaparat penegak    hukum    dalam    hal    ini    aparat Kepolisian    lebih    cenderung    melakukan upaya    penindakan    ketika    terjadi    ada korban    sehingga    Undang-Undang    tidak efektif    karena    paradigma    demikian. Penerapan        Undang-undang    Nomor    21 tahun      2007      tentang      Pemberantasan Tindak      Pidana      Perdagangan      Orang (PTPPO),  masih  sangat  lemah.  Selama  ini aparat  penegak  hukum  lebih  banyak menggunakan    Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  untuk    menjerat pelaku      perdagangan      manusia      lintas batas      (trafficking)      yangjaringannya semakinkompleks.

## 6. DAFTAR PUSTAKA.
Hukum, P., Kejahatan, T., Dan, N., Dalam,
T., Perdagangan, E. R. A., Internasional,  B.,  &  Hartanto,  W. (2017). ( THE LAW ENFORCEMENT AGAINST  NARCOTIC  AND  DRUG
CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY  IN  THE  ERA  OF INTERNATIONAL  FREE  TRADE  ) .
1–16.
Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran  Modern. Yustisia  Jurnal Hukum ,
3 (2).
https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2. 11106 Lembaga,  D.  I.,  Studi,  P.,  Di,  K., Cipinang,  P.,  Hukum,  P.,  &  Hukum, B.  (2017). Sistem  hukum  pencegahan peredaran  narkotika  di  lembaga pemasyarakatan (studi  kasus di lembaga  pemasyarakatan  cipinang) .
6 (April), 111–123. MENTERI,  DESA,  PEMBANGUNAN DAERAH  TERTINGGAL,  D.  T.,  & REPUBLIK  INDONESIA.  (2015).
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang  Pendampingan  Desa .  1–10. https://ppidkemkominfo.files.wordpre ss.com/2016/08/pm-desa-no-3-ta- 2015-tentang-pendampingan-desa.pdf Mukharom,  Indah  Astanti,  D.,  &  Tuti Muryati, D. (2020). Analisis Normatif Terhadap  Putusan  Praperadilan  No. 04/PID.PRAP/2015/PN.  Berdasarkan Prespektif  Kemanfaatan,  Kepastian Hukum dan Keadilan. Diktum :
Jurnal  Ilmu  Hukum , 8 (1),  1–35.
https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1. 89 Sudiarianti,  N.  M.  (2015). Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar  Akutansi  Penerintah  Seta
Implikasinya  Pada  Kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah . 4 ,  1– 25.