Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 2 Januari 2019 ISSN: 2301-8879 E-ISSN: 2599-1809 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
GOVERNANCE DAN KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN TIMOR LESTE – INDONESIA (KASUS DAERAH ENCLAVE OECUSSE DENGAN NUSA TENGGARA TIMUR)
Joao Muni*
Ilmu Administrasi Publik – MAP FISIPOL, Universitas Gadjah Mada *munijoao@yahoo.com
DiPublikasi: 31/01/2019
http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.905.116-124

## Abstract
East Timor is a new country that has borders borders the sea with Australia and Indonesia, as well as the land border with Indonesia.  Land  border  in  the  District  of  Bobonaro  Regency,  Regency  of  Belu  District  of  Malacca,  Covalima  district  of Malacca and Belu Oecusse Enclave Area, whereas the land borders with North Central Timor Regency and the Regency of Kupang, with the characteristics of the border region nearly the same or similar. Along the border line of 268.8 km2 potential problems. Mapping of the relationship between the State border management cooperation between East Timor and Indonesia from the perspective of the fulfillment of the economic rights of the Community border indicates the existence of three levels of the dimension of the problem, namely: at the local level, level national and regional/international level. Economic and trade views see the border region as a potential for the creation of a region-based development of trade relations between countries that are mutually beneficial. In view of this difference of various macro and micro economic factors between countries able to provide scenarios that could trigger a growth at the border as a platform for the exchange of production factors of profitable. This  paper  recommends  that  in  addition  to  security-defense  approach  than  in  the  border  region  with  the  approach  '  core- periphery ', the approach of ' cross-border ' with activities of the economy that are ' complementary ' against the economy the neighboring country is a policy that can be reached by the local authorities in the border region to launch the construction of a welfare-based local economy and development in the border region is left behind.
Keywords: Governace; Indonesia-Timor Leste Border; The Economic Activities Of The Community Borders

## Abstrak
Timor  Leste  merupakan  Negara  baru  yang  memiliki  batas  wilayah  perbatasan  laut  dengan  Australia  dan  Indonesia,  serta perbatasan darat dengan Indonesia. Perbatasan Darat di District Bobonaro dengan Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, District Covalima dengan Kabupaten Malaka dan Belu, sedangkan Daerah Enclave Oecusse berbatasan darat dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang, dengan karakteristik wilayah perbatasan yang hampir sama atau mirip. Garis perbatasan yang sepanjang 268,8 km2 menyimpan potensi permasalahan yang luar biasa. Pemetaan terhadap hubungan antara kerjasama pengelolaan  perbatasan  negara  antara  Timor  Leste  dan  Indonesia  dari  perspektif  pemenuhan  hak-hak  ekonomi  masyarakat perbatasan  menunjukan  adanya  tiga  level  dimensi  permasalahan,  yaitu:  di  level  lokal,  level  nasional  dan  level  internasional/ regional.Pandangan  ekonomi  dan  perdagangan  melihat  wilayah  perbatasan  sebagai  potensi  bagi  terciptanya  pengembangan wilayah yang berbasis hubungan dagang antar negara yang saling menguntungkan. Dalam pandangan ini perbedaan berbagai faktor  ekonomi  makro  dan  mikro  antar  negara  mampu  memberikan  skenario  yang  dapat  memicu  pertumbuhan  diperbatasan sebagai platform bagi pertukaran faktor-faktor produksi  yang  menguntungkan. Paper  ini  menyarankan  disamping pendekatan pertahanan-keamanan  dari  dalam  wilayah  perbatasan  dengan  pendekatan  ‘core-periphery’,  pendekatan  ‘cross-border’  dengan kegiatan perekonomian  yang bersifat  ‘komplementer’ terhadap kegiatan perekonomian negara tetangga  merupakan  kebijakan yang dapat dijangkau oleh pemerintah daerah di wilayah perbatasan untuk memulai pembangunan berbasis kesejahteraan dan pengembangan perekonomian lokal di wilayah perbatasan tertinggal.
Kata-kata Kunci: Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan; Pemerintahan; Perbatasan Timor Leste-Indonesia

## I.  PENDAHULUAN
Timor  Leste  merupakan  Negara  baru  yang memiliki  batas  wilayah  perbatasan  laut  dengan Australia dan Indonesia, serta perbatasan darat dengan Indonesia.  Perbatasan  Darat  di  District  Bobonaro dengan  Kabupaten  Belu,  Kabupaten  Malaka,  District Covalima  dengan  Kabupaten  Malaka  dan  Belu, sedangkan  Daerah  Enclave  Oecusse  berbatasan  darat dengan  Kabupaten  Timor  Tengah  Utara  dan
Kabupaten  Kupang,  dengan  karakteristik  wilayah perbatasan  yang  hampir  sama  atau  mirip.  Kondisi umum wilayah perbatasan di Timor Leste  – Indonesia masih  memerlukan  penanganan  khusus  sebab kondisinya masih tertinggal, terisolasi yang tersebar di sekitar semak-belukar, bukit-bukit, sungai-sungai kecil yang  kering  total  di  musim  kemarau,  juga  masih menyimpan  konflik-konflik  komunal  yang  sewaktu  – waktu terjadi yang dapat menjadi permasalahan antara kedua negara.

## Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
Garis  perbatasan  yang  sepanjang  268,8km2 menyimpan  potensi  permasalahan  yang  luar  biasa. Pemetaan  terhadap  hubungan  antara  kerjasama pengelolaan perbatasan negara antara Timor Leste dan Indonesia dari perspektif pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat  perbatasan  menunjukan  adanya  tiga  level dimensi  permasalahan,  yaitu:  di  level  lokal,  level nasional dan level internasional/regional.
Pada  level  lokal,  permasalahan  yang  dihadapi adalah berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan,  mahalnya  harga  barang  dan  jasa, keterbatasan  prasarana  dan  sarana  pelayanan  publik (infrastruktur),  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia,  serta  penyebaran  penduduk  yang  tidak merata.  Pada  level  nasional,  permasalahan  yang dihadapi  daerah  perbatasan  antara  lain  berupa: kebijakan  pemerintah  yang  kurang  berpihak  pada pembangunan  daerah  perbatasan  serta  masih kurangnya personil, anggaran, fasilitas dan kesejahteraan;  terjadinya  perdagangan  lintas  batas illegal;  kurangnya  akses  dan  media  komunikasi  serta informasi  dalam  negeri  serta  belum  optimalnya koordinasi  lintas  sektoral  dan  lintas  wilayah  dalam penanganan wilayah perbatasan. Sementara pada level internasional/regional,
permasalahan
daerah perbatasan muncul sebagai akibat lemahnya kemampuan loby dan kreativitas pemerintah di tingkat nasional.  Berbagai  peluang  yang  ada,  baik  dari kawasan  ASEAN  dan  juga  pembangunan  di  tataran nasional ternyata tidak bisa terangkai dengan baik bagi upaya perwujudan pemenuhan hak ekonomi masyarakat.  Berbagai  kesenjangan  prasarana  dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya antara  Timor  Leste  dengan  Indonesia,  masih  tetap belum terperhatikan sebagaimana mestinya.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, menyebabkan  pergeseran    pengembangan  wilayah perbatasan  dari  “wilayah  depan”  menjadi  daerah “etalase”  untuk  menunjukan  berbagai  keberhasilan pembangunan  (Slamet  2011  dalam  Siburian  2011). Dari  pemikiran  Slamet  ini  Siburian  memamaparkan bahwa,  etalase  tidak  pernah  menyuguhkan  sesuatu yang  tidak  menarik,sehingga  pemerintah  seharusnya tidak  memamerkan  kemiskinan  dan  ketimpangan  dan keterbelakangan.  Sehingga  harga  diri  bangsa  dapat terangkat  karena  masyarakat  yang  hidup  di  wilayah perbatasan  dapat  hidup  dengan  sejahtera  (Siburian, 2011).
Pandangan  ekonomi  dan  perdagangan  melihat wilayah  perbatasan  sebagai  potensi  bagi  terciptanya pengembangan  wilayah  yang  berbasis  hubungan dagang  antar  negara  yang  saling  menguntungkan. Dalam  pandangan  ini  perbedaan  berbagai  faktor ekonomi  makro  dan  mikro  antar  negara  mampu memberikan skenario yang dapat memicu pertumbuhan  diperbatasan  sebagai  platform  bagi pertukaran faktor-faktor produksi yang menguntungkan.  Peluang  dari  pandangan  terakhir  ini cukup  besar  untuk  dikembangkan  secara  strategis
terutama  dengan  adanya  perubahan  cara  pandang pembangunan  di  Indonesia  dari  sentralisasi  kepada desentralisasi (Syamwil, 2005).
Paperini  menyarankan  disamping  pendekatan pertahanan-keamanan  dari  dalam  wilayah  perbatasan dengan  pendekatan  ‘core-periphery’,  pendekatan ‘cross-border’  dengan  kegiatan  perekonomian  yang bersifat ‘komplementer’ terhadap kegiatan perekonomian  negara  tetangga  merupakan  kebijakan yang  dapat  dijangkau  oleh  pemerintah  daerah  di wilayah  perbatasan  untuk  memulai  pembangunan berbasis kesejahteraan dan pengembangan perekonomian  lokal  di  wilayah  perbatasan  tertinggal (Syamwil, 2005).
Penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara  kebijakan  pembangunan  makro  dan  kebijakan keamanan,  yang  selama  ini  mendominasi  paradigma pengambilan keputusan, dan kebijakan pengembangan wilayah  yang  bertujuan  untuk  mengintegrasikan wilayah  tertinggal  dalam  struktur  perekonomian nasional  yang  membuat  jurang  yang  sangat  besar antara  pertumbuhan  wilayah  inti  pertumbuhan  (core) dan  wilayah  pinggiran  (periphery)  dan  perbatasan. Pendekatan keamanan dan pertumbuhan cepat melalui investasi  dari  luar  wilayah  kembali  mendominasi pendekatan pembangunan di daerah otonom dalam era desentralisasi.

## II.  GOVERNANCEPERBATASAN NEGARA.
Konsep  governance  yang  dilontarkan  World  Bank sebetulnya tak bisa dilepaskan dari praxis pembangunan  di  negara-negara  Dunia  Ketiga  yang cenderung  menafikan  demokrasi.  Sejak  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di akhir Perang Dunia II (akhir tahun  1940-an)  menyerukan  agar  seluruh  negara- negara  di  dunia  melaksanakan  pembangunan  yang dibingkai  dengan  konsep  modernisasi  dan  ekonomi Keynesian,  maka sejak saat itu hampir semua  negara- bangsa  (nation  state)  yang  merdeka  pasca  Perang Dunia  II  menjadi  sosok  yang  intervensionis (Alamsyah, 2010).
Istilah  "governance"  dan  "good  governance" semakin banyak digunakan dalam literatur pembangunan. Tata pemerintahan yang buruk semakin dianggap  sebagai  salah  satu  akar  penyebab  semua kejahatan  dalam  masyarakat  kita.  Donor  utama  dan lembaga keuangan internasional semakin mendasarkan bantuan  dan  pinjaman  mereka  dengan  syarat  bahwa reformasi  yang  memastikan  "tata  pemerintahan  yang baik" dijalankan.

## Governance
Konsep "governance"  bukanlah  hal  baru. Itu setua peradaban  manusia.  Sederhananya  "governance" berarti: proses pengambilan keputusan dan proses oleh keputusan  mana  yang  diterapkan  (atau  tidak diterapkan).  Pemerintahan  dapat  digunakan  dalam beberapa  konteks  seperti  tata  kelola  perusahaan,  tata
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved
Page 117
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
pemerintahan internasional, pemerintahan nasional dan pemerintahan  lokal  (Alamsyah,  2010).  Oleh  karena, tata  kelola  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dan proses  di  mana  keputusan  diterapkan,  analisis  tata kelola  berfokus  pada  aktor  formal  dan  informal  yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan  keputusan  yang  dibuat  dan  struktur formal  dan  informal  yang  telah  ditetapkan  untuk  tiba dan menerapkan keputusan (UNDP).
Governance  didefinisikan  sebagai  kemampuan pemerintah  untuk  membuat  dan  menegakkan  aturan, dan  untuk  memberikan  layanan,  terlepas  dari  apakah pemerintah  itu  demokratis  atau  tidak  (Fukuyama, 2013).  Fukuyama  tertarik  pada  apa  yang  Michael Mann label "infrastructural" daripada "despotic" power (Mann,  1984).  Alasan  Fukuyama  tidak  termasuk akuntabilitas  demokratis  dari  definisi  pemerintahan adalah  bahwa  kita  nantinya  akan  mampu  untuk berteori hubungan antara pemerintahan dan demokrasi. Sikap ortodoksi saat ini dalam komunitas pembangunan adalah bahwa demokrasi dan
pemerintahan yang baik saling mendukung. Fukuyama,  berpendapat  bahwa  ini  lebih  dari  teori daripada  fakta  yang  ditunjukkan  secara  empiris,  dan bahwa  kita  tidak  dapat  secara  empiris  menunjukkan hubungan  jika  kita  mendefinisikan  satu  untuk memasukkan yang lain.
Pemerintah  adalah  salah  satu  aktor  dalam pemerintahan.  Aktor  lain  yang  terlibat  dalam pemerintahan  bervariasi  tergantung  pada  tingkat pemerintah yang sedang dibahas. Di daerah pedesaan, misalnya,  aktor  lain  mungkin  termasuk  tuan  tanah yang  berpengaruh,  asosiasi  petani  petani,  koperasi, LSM,  lembaga  penelitian,  pemimpin  agama,  lembaga keuangan  partai  politik,  militer,  dll.  Situasi  di  daerah perkotaan jauh lebih kompleks. Gambar 1 memberikan keterkaitan  antar  aktor  yang  terlibat  dalam pemerintahan  kota.  Di  tingkat  nasional,  selain  para aktor  di  atas,  media,  pelobi,  donor  internasional, perusahaan multinasional, dll. Dapat memainkan peran dalam pengambilan keputusan atau dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved
Gambar 1: Keterkaitan actor Pemerintahan Kota / Urban actors Sumber: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

## Good Governance
Menurut Etounge Manguella:
“Good governance implies presence of rule of law, safeguard of human rights, and existence of honest and efficient  government,  accountability,  transparency, predictability  and  openness”  (Landellmills  & Serageldin,  1991).  (“Tata  pemerintahan  yang  baik menyiratkan  adanya  aturan  hukum,  perlindungan  hak asasi  manusia,  dan  keberadaan  pemerintahan  yang jujur dan efisien, akuntabilitas, transparansi, prediktabilitas dan keterbukaan”).
Menurut  Michael  Johnston,  pemerintahan  yang baik adalah:
“A  competent  management  of  a  country’s
resources  and  affairs  in  a  manner  that  is  open, transparent,  accountable,  equitable  and  responsive  to people’s  needs.  (Johnston,  2004).  ("Pengelolaan sumber  daya  dan  urusan  negara  yang  kompeten dengan  cara  yang  terbuka,  transparan,  dapat dipertanggungjawabkan,  adil,  dan  responsif  terhadap kebutuhan orang-orang.").
UNDP  telah  lebih  jauh  menggarisbawahi  fitur utama dari tata pemerintahan yang baik:
Political accountability and legitimacy (Akuntabilitas dan legitimasi politik),
A free and fair judiciary (Kebebasan dan Peradilan yang adil),
Accountability  of  bureaucracy (Akuntabilitas
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)

## birokrasi),
Freedom of information and expression (Kebebasan  informasi  dan  ekspresi),  Infective  and efficient  public  sector  management  and  cooperation with  civil  society  organizations  (Manajemen  sektor publik  yang  infektif  dan  efisien  serta  kerja  sama dengan organisasi masyarakat sipil) (United, 1997).
Tata kelola di seluruh dunia telah mengartikulasikan  enam  indikator  untuk  promosi  tata pemerintahan yang baik:
Accountability  and  Transparency  (Akuntabilitas dan Transparansi),
Free from violence and stability in political system (Kebebasan  dari  kekerasan  dan  stabilitas  system politik).
Effectiveness  of  governmental  policy  (Efektivitas kebijakan pemerintah)
Elimination of corruption (Penghapusan korupsi), Quality of governance (Kualitas pemerintahan) Establish the rule of law (Tetapkan aturan hukum) Lebih  lanjut  UNDP  menyebut  Tata  pemerintahan yang  baik  memiliki  8  karakteristik  utama,  sebagai berikut:
Participation .  Partisipasi  oleh  laki-laki  dan perempuan  adalah  landasan  kunci  dari  pemerintahan yang  baik.  Partisipasi  bisa  langsung  atau  melalui lembaga  perantara  yang  sah  atauperwakilan.  Penting untuk  menunjukkan  bahwa  demokrasi  perwakilan tidak  selalu  berarti  bahwa  kekhawatiran  yang  paling rentan dalam masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perlu diinformasikan  dan  diatur.  Ini  berarti  kebebasan berserikat dan  berekspresi di  satu sisi dan  masyarakat sipil yang terorganisir di sisi lain.
Rule of law. Pemerintahan yang baik membutuhkan  kerangka  hukum  yang  adil  yang diberlakukan  tanpa  memihak.  Ini  juga  membutuhkan perlindungan  penuh  terhadap  hak  asasi  manusia, khususnya  bagi  kaum  minoritas.  Penegakan  hukum yang  tidak  berat  membutuhkan  peradilan  yang independen  dan  kekuatan  polisi  yang  tidak  memihak dan tidak bisa dibenarkan.
Transparency . Transparansi berarti bahwa keputusan  yang  diambil  dan  penegakannya  dilakukan dengan cara  yang  mengikuti aturan dan peraturan. Ini juga  berarti  bahwa  informasi  yang  cukup  disediakan dan  disediakan  dalam  bentuk  dan  media  yang  mudah dimengerti.
Responsiveness . Pemerintahan yang baik mensyaratkan  lembaga  dan  proses  berusaha  melayani semua  pemangku  kepentingan  dalam  jangka  waktu yang wajar.
Consensus oriented.  Ada  beberapa  aktor  dan banyak  sudut  pandang  dalam  masyarakat  tertentu.
Pemerintahan  yang  baik  membutuhkan  mediasi  dari berbagai  kepentingan  di  masyarakat  untuk  mencapai konsensus  yang  luas  dalam  masyarakat  tentang  apa yang  terbaik  bagi  seluruh  masyarakat  dan  bagaimana hal ini dapat dicapai. Ini juga membutuhkan perspektif yang  luas  dan  jangka  panjang  tentang  apa  yang dibutuhkan  untuk  pembangunan  manusia  yang berkelanjutan  dan  bagaimana  mencapai  tujuan pembangunan  tersebut.  Ini  hanya  bisa  dihasilkan  dari pemahaman  konteks  historis,  budaya  dan  sosial  dari masyarakat atau komunitas tertentu.
Equity and inclusiveness . Kemandirian masyarakat tergantung pada memastikan bahwa semua anggotanya merasa  bahwa  mereka  memiliki  kepentingan  di dalamnya  dan  tidak  merasa  dikecualikan  dari  arus utama masyarakat. Ini
membutuhkan semuanyakelompok,  tetapi  terutama  yang  paling rentan,  memiliki  peluang  untuk  meningkatkan  atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
Effectiveness and efficiency . Tata kelola yang baik berarti  bahwa proses dan  lembaga  menghasilkan hasil yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sambil memanfaatkan  sumber  daya  sebaik-baiknya.  Konsep efisiensi  dalam  konteks  pemerintahan  yang  baik  juga mencakup  pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
Accountability. Akuntabilitas  adalah  syarat  utama pemerintahan  yang  baik.  Tidak  hanya  lembaga pemerintah  tetapi  juga  sektor  swasta  dan  organisasi masyarakat  sipil  harus  bertanggung  jawab  kepada publik  dan  pemangku  kepentingan  institusional mereka.  Siapa  yang  bertanggung  jawab  kepada  siapa bervariasi  tergantung  pada  apakah  keputusan  atau tindakan  yang  diambil  bersifat  internal  atau  eksternal terhadap  organisasi  atau  lembaga.  Secara  umum organisasi  atau  lembaga  bertanggung  jawab  kepada mereka  yang  akan  terpengaruh  oleh  keputusan  atau tindakannya.  Akuntabilitas  tidak  dapat  ditegakkan tanpa transparansi dan supremasi hukum.

## KonsepPerbatasan.
Istilah  batas  (Poerwadarminta,  2006)  (boundary) dan perbatasan (frontier) dibedakan. Batas didefinisikan  sebagai  “an  international  boundary marks  the  outer  limits  of  the  area  over  which government  has  sovereignty”  (Carlson,  1960),  yaitu tanda yang  membatasi  bagian  wilayah  yang
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved
Gambar2: Characteristics of good governance.
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
paling  luar  yang  dikuasai  oleh  suatu  negara. Sedangkan perbatasan (frontier) adalah tapal batas atau garis  pemisah  antara  dua  negara.  Boundary  memiliki makna ke dalam (intern), sedangkan frontier memiliki makna batas relasi antara dua negara yang bertetangga. Jika “a boundary is a line, separating factor, which is- inneroriented” maka “a frontier is a zone of transition, an integrating factor”.
Menurut  D.  Whittersle,  Boundary  adalah  batas wilayah  Negara  atau  perbatasan  dimana  secara demarkasi  letak Negara dalam rotasi dunia  yang telah ditentukan,  dan  mengikat  secara  bersama-sama  atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat  (Mexsasai,  2015).  Frontier  adalah  daerah perbatasan alam suatu Negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan  Negara  lain,  sehingga  pengaruh  luar  dapat masuk  ke  Negara  tersebut  yang  berakibat  munculnya masalah  pada  sector  ekonomi,  politik,  dan  social budaya  setempat  yang  kemudian  berpengaruh  pula terhadap  kestabilan  dan  keamanan  serta  integritas suatu Negara.
Menurut  Hans  Weiger  dalam  bukunya  yang berjudul Principle of  Political Geography:
“Boundaries  dapat  dibedakan  menjadi  boundaries zone dan boundaries line. Boundaries line adalah garis yang  mendemarkasikan  batas  terluar,  sedang boundaries  zone  mempunyai  pengertian  yang  tidak jauh  berbeda  dengan  frontier.Boundaries  zone diwujudkan  dalam  bentuk  kenampakan  ruang  yang terletak  antara  dua  wilayah.  Ruang  tersebut  menjadi pemisah  kedua  wilayah  Negara  dan  merupakan wilayah yang berbas. Boundary line diwujudkan dalam bentuk  garis,  wooden  barrier,  a  grassy  path  between field (jalan setapak rumput yang memisahkan dua atau lebih lapangan) jalan setapak di tengah hutan, dan lain- lain.
Stephn B. Jones  merumuskan  sebuah Teori terkait pengelolaan perbatasan, sebagai berikut:
Allocation (Alokasi).  Alokasi  dapat  diartikan sebagai  cakupan  dari  wilayah  suatu  negara,  termasuk dimana  wilayah  yang  berbatasan  dengan  negara tetangganya.
Delimitation (Penetapan  Batas).  Setelah  cakupan wilayah  diketahui,  maka  fase  selanjutnya  adalah mengidentifikasi  area‐area  yang  overlapping  atau harus  ditentukan  batasnya  dengan  Negara  tetangga. Jika terjadi overlapping klaim lebar laut wilayah antar negara pantai, maka sesuai dengan Pasal 15 UNCLOS 1982,  Negara  pantai  harus  menegosiasikan  batas wilayah  antar  negaranya.  Untuk  batas  yurisdiksi  di laut,  Pasal  74  dan  Pasal  76  UNCLOS  1982  mengatur pula  perlunya  negosiasi  penetapan  batas  antar  Negara yang memiliki overlapping claims.
Demarcation (Penegasan  Batas).  Demarkasi  atau penegasan  batas  di  lapangan  merupakan  tahapan selanjutnya  setelah  garis  batas  ditetapkan  oleh
Pemerintah  Negara  yang  saling  berbatasan.  Seperti telah  disinggung  sedikit  di  atas,  di  dalam  sebuah perjanjian batas, selain disebutkan koordinat titik‐titik batas,  dilampirkan  sebuah  peta  ilustrasi  umum  dari garis  batas  yang  disepakati.  Karena  sifat  garis  batas yang  sangat  penting,  sebagai  penanda  mulai  dan berakhirnya  hak  dan  kewajiban  suatu  negara,  maka letak  pastinya  di  lapangan  perlu  ditegaskan.  Hal  ini dapat  dilakukan  dengan  caramemasang  tanda‐tanda batas di sepanjang garis batas yang diperjanjikan.Terkait  dengan  konteks  perbatasan maritim, salah satu cara penegasan batasadalah dengan meletakkan suar apung (buoy) di tengah laut.
Administration/Management pembangunan.Dalam pengelolaan  wilayah  perbatasan  yang  baik  menurut theory  of  boundary  making,  kegiatan  Administration/ management pembangunan perbatasan dapatdilaksanakan secara overlapping dengan demarkasi.  Hal  ini  atas  dasarpertimbangan  dalam kenyataannya  seringkali  dihadapi  kendala  dan dinamikayang  terjadi  di  lapangan  menyangkut  aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved

## Gambar 3: Ilustrasi: Boundary Making Theory

## Tata Pengelolaan Perbatasan Negara.
Perbatasan sebagai wilayah terdepan Negara sudah semestinya  dikelola  dengan  baik  mengingat  wilayah perbatasan  merupakan  wilayah  yang  rawan  akan konflik  terutama  konflik  perbatasan.  Konflik perbatasan  sendiri  bukan  saja  hanya  menyoal  garis batas    atau  hak  suatu  Negara  atas  teritori  tertentu melainkan  juga  persoalan  di  wilayah  perbatasan  yang dapat  menimbulkan  konflik  antar  Negara,  seperti; persoalan lintas barang dan manusia serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah perbatasan (Rachmawati & Fauzan, 2012), oleh karena itu diperlukan sinergitas bersama  sebagai  upaya  untuk  mengelola  segala persoalan  dan  kemungkinan  konflik  perbatasan  baik yang  bersifat  sengketa  Negara  maupun  konflik komunal masyarakat perbatasan.
Pada  tataran  Negara  upaya  pemerintah  melalui diplomasi  politik  luar  negeri  untuk  mengelola hubungan  antar  negara.  Diplomasi  yang  dibangun pemerintah  adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan  oleh sebuah  negara  untuk  mendapatkan  tujuan  yang diinginkan.  Pada  aspek  yang  lebih  luas  membangun komunikasi dan peran aktor non negara (warga negara, pihak  swasta  dan  masyarakat  sipil)  menjadi  penting bagi penyelenggaraan diplomasi tata kelola perbatasan
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
yang  bersinergitas  antar  komponen  dan  aktor. Diplomasi  berkaitan  dengan  manajemen  hubungan antar  aktor  negara  maupun  non  negara.  Aktor diplomasi  politik  luar  negeri  adalah  Ministerio Negocio  Externa  e  Cooperacao/MNEC  merupakan pelaksana  politik  luar  negeri  dalam  rangka  untuk menetapkan  batas  pada  darat,  laut  dan  udara,  serta pengelolaan  wilayah  perbatasan  serta  kerjasama internasional  untuk  mempertahankan  kedaulatan RDTL  atas  dasar  prinsip-prinsip  politik  luar  negeri RDTL dan hukum internasional yang berlaku.  Dalam tata  kelola  perbatasan  merupakan  sinergitas  antar aspek pertahanan dan keamanan, aspek ekonomi  serta aspek sosial-budaya wilayah perbatasan.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved

## Gamabar: 4. Skema Tata Pengelolaan Perbatasan Negara
Berdasarkan  skema  tersebut,  sinergitas  tata  kelola perbatasan  negara  sangat  terkait  dengan  aspek pertahanan-keamanan, aspek ekonomi dan aspek sosial -budaya  di  wilayah  perbatasan.  Terkait  dengan  aspek pertahanan-keamanan
mengenai kesepakatan pengelolaan perbatasan dan keputusan mengenai garis batas  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai representasi Negara. Sementara pembangunan ekonomi dan sosial-budaya perbatasan dapat dilakukan bersama-sama  dengan  aktor  non  negara,  kaum akademisi, pelaku ekonomi, pihak gereja, civil society, dan terutama warga masyarakat di perbatasan.
Penyelenggaraan tata kelola perbatasan pada aspek pertahanan-keamanan  dapat  dilakukan  melalui  jalur diplomasi baik diplomasi multirateral adalah diplomasi yang  diselenggarakan  dengan  banyak  negara. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  anggota  lebih banyak  sehingga  persoalan  yang  dihadapi  bersama jauh  lebih  muda  untuk  diselesaikan.  Sementara diplomasi bilateral adalah diplomasi yang diselenggarakan  hanya  antar  dua  negara  saja.  Hal  ini dilakukan  biasanya  persoalan  yang  dihadapi  hanya terjadi  dan  hanya  dipersoalkan  oleh  dua  negara  yang bersangkutan  saja.  Penyelesaian  persoalan  melalui jalur  bilateral  atau  politis  juga  merupakan  salah  satu upaya  yang  dilakukan  agar  sengketa  tidak  perlu dilakukan melalui jalur hukum.
Dengan  demikian,  pengelolaan  perbatasan  kedua negara  (RDTL  –  Indonesia)  tidak  kaku  dan  terbuka. Timor  Leste  selama  24 tahun  menjadi  bagian  integral dengan  Indonesia  sebagai  propinsi  ke-27  yang memiliki  hubungan  kedekatan,  memiliki  kesamaan
budaya,  sehingga  aspek  pertahanan-keamanan  lebih cenderung pada kesejahteraan bersama, dan tidak perlu menunjukkan  sikap  curiga  dan  khawatir  yang berlebihan  yang  dapatmenimbulkan  potensi  konflik dan  ancaman  negara  tetangga  dengan  menempatkan pasukan bersenjata yang siap perang setiap saat.

## Kewenangan Pengelolaan Perbatasan.
Kewenangan  pengelolaan  pengaturan  perbatasan RDTL-RI  di  tingkat  pusat  diatur  oleh  Joint  Border Committee  (JBC)  yang  terdiri  dari  sub-sub  komite teknis  dan  tingkat  provinsi  dibentuk  Border  Liassion Committee  (BLC).  Sub-sub  teknis  tersebut  adalah sebagai berikut:
Technical Sub Committee on Border Movement of Person  and  Goods  RI-RDTL  di  bawah  pengawasan dan  pelaksanaan  Departemen  Hukum  dan  Perundang- undangan  serta  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan.
Technical  Sub  Committee  on  Border  Security  RI- RDTL,  menjadi  tanggung  jawab  Departemen Pertahanan dan Panglima.
Technical  Sub  Committee  on  Police  Cooperation RI-RDTL, di bawah tanggung jawab Kepolisian.
Technical  Sub  Committee  on  River  Management RI-RDTL, di bawah tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
Technical  Sub  Committee on  Border  Demarcation and  Regulation  RI-RDTL  dilaksanakan  oleh  Badan Koordinasi.
Pada  tanggal  11  Juni  2005  telah  disepakati Perjanjian  Lintas  Batas  dan  Pengaturan  Pasar Tradisional,  yaitu  untuk  mengatur  pergerakan  barang dan  orang  antara  RI  dan  Timor  Leste.  Perjanjian tersebut  mengatur  antara  lain:  jenis-jenis  barang  yang diperdagangkan  yang  diutamakan  untuk  kebutuhan pokok  sehari-hari,  jika  barang  yang  tidak  boleh diperdagangkan,  volume  barang  yang  diizinkan, batasan  frekuensi  pelaku  perdagangan  dalam  sehari, mekanisme  perdagangan  dan  penetapan  titik  lokasi pasar tradisional. Selanjutnya disepakati juga beberapa hal sebagai berikut:
Barang yang diperdagangkan merupakan komoditas  yang  sering  diperdagangkan  dalam perdagangan umum.
Penetapan  lokasi  pasar  tradisional  di  Motaain, Matamauk,  Turiskain  (Kabupaten  Belu),  Napan, Haumusu,  Haumeniana  (Kabupaten  Timor  Tengah Utara),  dan  Oepoli  (Kabupaten  Kupang)  di  pihak Indonesia,  dengan  Batugade,  Haekesak,  Salele (Distrito Bobonaro-Kovalima), Sacato, Oesilo,
Naktuka (Distrito Oecusse-Ambeno) Timor Leste.
Penetapan pengaturan  jalan  lintas  batas tradisional yaitu Motaain-Batu Gade, Metamauk-Salele, Haekesak -Turiskain,  Builalu-Memo,  Napan-Bobometo,  Wini- Pante Makassar, Haumeniana-Passabe, Oepoli-Citrana,
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
Laktutus-Buililik Leten. Fungsi Wilayah Perbatasan.
Bagi setiap  Negara  berdaulat,  perbatasan setidaknya  memiliki  tujuh  macam  fungsi  (Blanchard, 2005):
Fungsi  Militer-Strategis.  Dalam  konteks  ini perbatasan  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan militer-strategis  suatu  negara,  terutama  pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal.
Fungsi  Ekonomis.  Perbatasan  berfungsi  sebagai penetapan wilayah tertentu di mana suatu negara dapat melakukan  kontrol  terhadap  arus  modal,  perdagangan antar-negara, investasi asing, pergerakan barang antar- negara. Fungsi ekonomis perbatasan juga memberikan patokan bagi suatu negara untuk melakukan eksplorasi sumber-sumber  alam  secara  legal  pada  wilayah tertentu.
Fungsi  Konstitutif.  Berdasarkan  konsep  hukum internasional  modern  suatu  negara  berdaulat  wajib memiliki  wilayah  perbatasan  yang  teridentifikasikan dengan  jelas.  Artinya  perbatasan  menetapkan  posisi konstitutif  negara  tertentu  di  dalam  komunitas internasional. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah yang merupakan teritorinya sebagaimana ditetapkan oleh perbatasan yang ada.
Fungsi  Identitas  Nasional.  Sebagai  pem  pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas  yang ada dalam teritori  tertentu.  Kesamaan  pengalaman  dan  sejarah, secara langsung maupun tidak langsung telah mengikat masyarakat  secara  emosional  untuk  mengklaim identitas dan wilayah tertentu.
Fungsi  Persatuan  Nasional.  Melalui  pembentukan identitas  nasional  perbatasan  ikut  menjaga  persatuan nasional.  Untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan nasional, para pimpinan negara biasanya mengkombinasikan  simbol  dan  jargon  dengan  konsep teritori  dan  perbatasan.  Konsep-konsep  geopolitik, seperti;  “kekuatan  maritim”  dan  “kekuatan  darat” biasanya  dipakai  untuk  mendorong  warga  agar menjadi persatuan dan kesatuan nasional.
Fungsi  Perbatasan  Negara-Bangsa.  Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan  negara-bangsa  karena  memberikan kekuatan  bagi  negara  untuk  menentukan  bagaimana sejarah  bangsa  dibentuk,  menentukan  simbol-simbol apa  yang  dapat  diterima  secara  luas,  dan  menentukan identitas bersama secara normatif maupun cultural.
Fungsi Pencapaian Kepentingan Domestik. Perbatasan  berfungsi  untuk  memberikan  batas geografis  bagi  upaya  negara  untuk  mencapai kepentingan  nasional  di  bidang  politik,  sosial, ekonomi,  pendidikan,  pembangunan  infrastruktur, konservasi  negara,  dan  sebagainya.  Perbatasan  juga menetapkan  sampai  sebatas  mana  negara  dapat
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved
Page 122
melakukan  segala  upayanya  untuk  mencapai kepentingan nasionalnya.
Fungsi  wilayah  perbatasan  ada  tiga  (3)  yaitu:  1) sebagai fungsi legal, dimana garis perbatasan membagi wilayah  secara  formal  dalam  kewenangan  Negara;  2) sebagai  fungsi  control,  dimana  tercatatnya  setiap kegiatan  di  perbatasan  sebagai  control  pemerintah,  3) sebagai  fungsi  fiscal,  berkaitan  dengan  fungsi keuangan  pada  sebuah  Negara,  definisi  lain mengatakan  fungsi  wilayah  perbatasan  meliputi:  1) sebagai  barrier/pembatas,  yaitu  membagi  secara  jelas mengenai  aspek  ekonomi,  administrasi,  hukum, kebudayaan,  dan  psikologi;  2)  sebagai  jembatan, fungsinya  adalah  menjembatani  sebuah  program/ jaringan  strategis,  peningkatan  kapasitas;  3)  Batas sumberdaya  (resources),  yaitu  adanya  kesempatan ekonomi dan politis dalam pemanfaatan sumberdaya di kedua  wilayah;  4)  Sebagai  symbol  identitas,  lambang identitas suatu wilayah/bangsa/Negara.
Fungsi Perbatasan Timor Leste – Indonesia.
Perbatasan  (borders),  termasuk  perbatasan  negara RDTL-RI, memiliki konotasi yang sangat kuat dengan geografi. Dalam konteks ini, borders dipahami sebagai garis imajiner yang memisahkan wilayah suatu negara yang  secara  geografis  berbatasan  langsung  dengan wilayah negara lain. Namun, sesungguhnya pengertian mengenai  perbatasan  tidak  sesderhana  itu,  karena  di dalamnya  juga  mengandung  beberapa  dimensi  lain, yaitu  antara  lain  garis  batas  (border  lines),  sempadan (boundary)  dan  perhinggaan  (frontiers),  yang  tentu merupakan persoalan politik (Wuryanti, 2009).
Secara  umum  garis  batas  merupakan  garis demarkasi  memisahkan  sistem  hukum  yang  berlaku antarnegara,  juga  merupakan  contact  point  (titik singgung)  struktur  kekuatan  teritorial  nasional  dari negara-negara  yang  berbatasan.  Garis  batas  ini  pada dasarnya  memiliki  dua  fungsi,  yaitu:  1).  Kedalam, untuk  pengaturan  administrasi  pemerintahan  dan penerapan  hukum  nasional  dalam  rangka  kehidupan berbangsa dan bernegara; 2). Keluar, berkaitan dengan hubungan  internasional,  untuk  menunjukkan  hak-hak dan kewajibanmenyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional  dalam  rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konsep  kedua  sebagai  boundary  merujuk  pada tapal batas  yang pasti, misalnya penghalang  fisik atau segala  sesuatu  yang  kasat  mata,  yaitu  pembentukan batas  dilihat  dari  kriteria  seperti;  geografis,  ikatan primordial  atau  bahkan  idiologi.  Artinya  berdasarkan kriteria-kriteria  tersebut,  seseorang  tidak  dapat  lagi berperilaku  bebas  seperti  awalnya  masih  didalam kategori  tersebut.  Dalam  wilayah  yang  sama  harus dibangun  kesadaran  kolektif (collective  identity ). Beberapa  bentukan  geologis  menentukan  batas  alami, seperti; gunung, danau dan sungai. Di samping benda- benda  buatan  manusia,  seperti;  pilar,  tugu,  kawat berduri,  dinding  beton  atau sign  post juga  dapat
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
digunakan sebagai penanda batas antarnegara.  Bahkan kombinasi batas alami dan buatan manusia juga sangat lazim digunakan. Dalam konteks batas Timor Leste  – Indonesia  dapat  menggunakan  batas  alam  dan  buatan manusia sekaligus.
Sedangkan  konsep  terakhir  frontier  pemahaman perbatasan  bermakna  “daerah  depan”.  Pandangan klasik,  frontier  dianalogikan  sebagai  daerah  tempur, sehingga  harus  dikosongkan  karena  akan  digunakan sebagai  daerah  tempat  dilaksanakannya  pertempuran. Pada  dewasa  ini,  “daerah  depan”  tersebut  dimaknai sebagai daerah  “etalase” untuk menunjukkan berbagai kemajuan dan keberhasilan pembangunan.
Melihat  ketiga  konsep  tersebut  akan  sangat membantu  kita  dan  tidak  sulit  untuk  mengatakan bahwa  pengertian  perbatasan  sangat  kompleks. Meskipan konsep-konsep tersebut cenderung mengandung  konotasi  pemisahan,  dalam  realitasnya selalu ada kemungkinan tumpang tindih. Di perbatasan RDTL  –  RI,  border  lines  dan  boundary  tidak  dapat dipisahkan  lagi.  Munculnya  persoalan  ketidakjelasan tapal  batas  menyebabkan  klaim  tumpang  tindih  antar dua  masayarakat  yang  tinggal  di  sekitar  perbatasan, baik  mengenai  wilayah  maupun  dalam  pengelolaan sumber daya alam yang ada disekitar wilayah tersebut. Pemahaman  umum  bahwa  persoalan  wilayah perbatasan    dan  tapal  batas  merupakan  isu  menarik yang  kadang-kadang  menimbulkan  konflik  kekerasan dan peperangan antarnegara. Masalah  hak kedaulatan, kejelasan  wilayah  dan  tapal  batas  berhubungan  erat dengan  harga  diri  dan  martabat  suatu  bangsa  yang berdaulat.  Kondisi  ini  juga  ditemui  pada  perbatasan RDTL  –  RI  yang  sering  saling  mengklaim  atas  hak kedaulatan dan peradabatan masyarakat tradisionalnya. Saling klaim masih terjadi baik oleh masyarakat Timor Leste  maupun  masyarakat  Indonesia  terutama  di wilayah  enclave  Oecusse  dengan  TTU-Kupang Indonesia yang masih menimbulkan konflik, kekerasan fisik,  maupun  hujatan  tradisi  di  antara  warga masyarakat lokal.

## III.SIMPULAN
Tata  pemerintahan  yang  baik  adalah  ideal  yang sulit  dicapai  dalam  totalitasnya.  Sangat  sedikit  negara dan  masyarakat  yang  hampir  mencapai  pemerintahan yang  baik  dalam  totalitasnya.  Namun,  untuk memastikan pembangunan manusia yang berkelanjutan,  tindakan  harus  diambil  untuk  bekerja menuju cita-cita ini dengan tujuan untuk mewujudkannya.
Konsep  perbatasan  tidak  bisa  lepas  dari  eksistensi suatu  Negara.  Dalam  perspektif  hukum  internasional pengertian  umum  perbatasan  adalah  sebuah  garis demarkasi.  Perbatasan  sebuah  negara  (state  border) terbentuk  oleh  lahirnya  negara.  Pada  awalnya penduduk  yang  tinggal  di  wilayah  tersebut  tidak merasakan  adanya  perbedaan,  bahkan  tidak  sadar bahwa  mereka  berasal  dari  etnis  yang  sama.  Namun
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved
Page 123
dengan  munculnya  negara,  mereka  terpisahkan  dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda (Darmaputera, 2006).
Karakteristik  kawasan  perbatasan  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  pergeseran  paradigma  mengenai wilayah  perbatasan  berawal  dari  adanya  kesadaran akan  wilayah  perbatasan.  Kondisi  yang  ada  pada awalnya  hanya  berupa  garis  dalam  sebuah  peta,  atau tanda batas politik (security check points, passportcontrol, transit point) mengalami perkembangan  ke  arah  dimensi  yang  lebih  luas, sehingga  nuansa  borderless  semakin  terlihat. Perkembangan  paradigma  tersebut  mendorong  pada berkembangnya  aspek  prosperity  (kesejahteraan), sehingga  fungsi  wilayah  perbatasan  menjadi  penting sebagai  salah  satu  motor  pertumbuhan  ekonomi (kawasan  strategis)  meskipun  sering  kali  terletak  di wilayah pinggiran (periphery).

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  (2010).  Strategi  Penguatan  Good  Governance dalam  Mendorong  Pertumbuhan  Ekonomi  Lokal  di Era Otonomi Daerah. Jurnal DINAMIKA, 3 (6).
Blanchard, J, F. (2005). “Linking Border Disputes and War:
An  Institutional-Statist  Theory”,  Geopolitics,  10, 691.
Darmaputera,  R.  (2006).  Manajemen  Perbatasan  dan Reformasi  Sektor  Keamanan,  Panduan  Pelatihan Tata  Kelola  Sektor  Keamanan  Untuk  Organisasi Masyarakat  Sipil:  Sebuah  Tookit,  Institute  For Defense,  Security  and  Peace  Studies.  IDPS  Press: Jakarta.
Fukuyama,  F.  (2013).  What  Is  Governance?.Center  for Global  Development  1800  Massachusetts  Ave.,  N
W: Washington D C. Johnston,  J.  (2004).  “Good  governance:  Rule  of  law, Transparency and accountability,” Colgate University: New York.
Landellmills,  P.,  &  Serageldin,  I.  (1991).  “Governance  and the external factor”. World Bank Economic Review, 303-320.
Mann, M. (1984), "The Autonomous Power of the State: Its Origins,  Mechanisms,  and  Results".  European Journal of Sociology, 25(2), 185-213.
Mexsasai,  I.  (2015).  Political  Geography:  a    contemporary perspective, Tata/Mc. Graw-Hill, New-Delhi.
Poerwadarminta,  W,  J,  S.  (2006).  Kamus    Umum  Bahasa Indonesia.
Rachmawati,  I.,  &  Fauzan,  (2012).  Problem  Diplomasi Perbatasan Dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia- Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 16(2), 97.
Siburian, R. (2011). Ikatan Budaya Masyarakat Lintas Batas Sebagai  Modal  Sosial  Pembangunan  Daerah Perbatasan Di Kabupaten Belu. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, 19(1).
Syamwil, I, B. (2005). Pembangunan Wilayah di Perbatasan Negara Kasus Kalimantan Barat, Laporan Penelitian ITB  tahun  2005  20  Desember  2005.    Kelompok Keahlian  Perumahan  dan  Permukiman,  Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.
Governance Dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Timor Leste – Indonesia (Kasus Daerah Enclave Oecusse Dengan Nusa Tenggara Timur)
United Nations Development Programme (1997). United  Nations  Economic  and  Social  Commission  for  Asia and the Pacific. What is Good Governance?
Wuryanti,  G.  (2009).  Arti  Strategis  Perbatasan  Indonesia  –
Timor  Leste.  Dalam  Keamanan  Di  Perbatasan Indonesia  –  Timor  Leste:  Sumber  Ancaman  dan Kebijakan  Pengelolaannya  (Ed),  Pustaka  Pelajar  – P2P LIPI, 83-84.
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi (2019) 116-124 © All Right Reserved