Vol. 5 No. 1 (2021)
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 42

## PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2019
Ikhsan Bayanulloh 1 , Fahmi Fajar Mustopa 2 , Sarip 3 Nur Rahman 4 1 Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan, 2 Komisioner Bawaslu Kabupaten Ciamis 3 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: bayanuloh.cute@gmail.com 1 , fahmifajar1982@gmail.com 2 sarip@umc.ac.id 3 , nur.rahman@umc.ac.id 4

## Abstract
In almost every election event in Indonesia, it can be seen that there are many violations that often characterize it, the criminal behavior of money politics, for example, is always repeated even though the threat of criminal punishment lurks the perpetrators and recipients. This situation makes it difficult to enforce the law by the Panwaslu, the Police, and the Prosecutor's Office, which are members of the Gakkumdu center, this is because there are obstacles at the time of legal proof from the interpretation and perspective of the meaning of money politics itself which is considered to still have different views/perspectives. . The application of the law and the handling of violations by the Panwaskab against money politics based on formal offenses is a criminal act that has been committed and the act matches the formulation in Article 187 A paragraph (1) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors which requires an act that is prohibited or required to be completed without mentioning the consequences or prohibited by law is the act.
Keywords : Crime, Money Politics, Pilkada.
Vol. 5 No. 1 (2021)
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 43

## Abstrak
Hampir  pada  setiap  perhelatan  pilkada  di  Indonesia,  terlihat  banyaknya pelanggaran yang kerap mewarnainya, perilaku pidana m oney politic misalnya selalu saja  terulang  meskipun  ancaman  hukuman  pidana  mengintai  para  pelaku  dan penerimanya. Situasi yang demikianpun menyebabkan proses penegakan hukum oleh  Panwaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  yang  tergabung  dalam  sentra Gakkumdu,  sulit  dilakukan,  hal  ini  disebabkan  terdapat  kendala  pada  saat pembuktian secara hukum dari penafsiran serta perspektif makna politik uang itu sendiri yang dinilai masih memiliki perbedaan pandangan/ perspektif. Penerapan hukum dan penanganan pelanggaran yang dilakukan panwaskab terhadap tindak pidana politik uang berdasarkan delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal 187 A ayat  (1)  UU  Nomor  10  tahun  2016  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  yang  mensyaratkan  suatu  perbuatan  yang  dilarang  atau  diharuskan selesai  dilakukan  tanpa  menyebut  akibatnya  atau yang  dilarang  undang-undang adalah perbuatannya.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Politik Uang, Pilkada.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 44
A. Pendahuluan Hampir  pada  setiap  perhelatan pilkada di Indonesia, terlihat banyaknya  pelanggaran  yang  kerap mewarnainya,  perilaku  pidana  m oney politic misalnya  selalu  saja  terulang meskipun  ancaman  hukuman  pidana mengintai para pelaku dan penerimanya.  Salah  satu  pelanggaran pemilu  maupun  pemilihan  yang menjadi  perhatian  kita  semua  adalah semakin  maraknya  perilaku  politik uang,  hal  ini  dapat  dikategorikan sebagai  kejahatan  yang  terselubung serta  tergolong  sebagai  salah  satu penyakit  patologi  sosial  yang  dapat mengganggu tatanan mental masyarakat  dalam  menggunakan  hak elektoralnya. Praktek  pemberian  uang  kepada konstituen dalam pilkada dengan dalih pengganti  bensin  dan  transportasi, pengganti  uang  makan  dll,  jelas mengarah pada upaya untuk mempengaruhi  seseorang  melalui media  uang,  namun  adakalanya praktik  ini  pada  saat  pembuktian secara  hukum  oleh  panwaskab maupun  penegak  hukum  lainnya, seringkali  terkendala  oleh  konteks peristiwa dan perspektif dari perilaku politik  uang  itu  sendiri  yang  masih multitafsir bagi sebagian kalangan. Jika bentuk  pemberian  itu  didalilkan sebagai  penggganti  transporasi  dan pada  saat  uang  itu  dibagikan,  sang calon  dalam  penyampaiannya  tidak ada  satupun  yang  memuat  visi  misi pada  publik,  dan  tidak  ada  muatan unsur  ajakan  untuk  memilih  dirinya, maka  konteks  dari  pembagian  uang pengganti  transportasi  itu  sulit  untuk
didakwakan  sebagai  sebuah  tindakan praktik pidana politik uang. Situasi yang demikianpun menyebabkan  proses  penegakan hukum  oleh  Panwaslu,  Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakkumdu, sulit dilakukan, hal ini disebabkan terdapat kendala pada saat  pembuktian  secara  hukum  dari penafsiran  serta  perspektif  makna politik  uang  itu  sendiri  yang  dinilai masih memiliki perbedaan pandangan/ perspektif. Kendala yang sering dihadapi salah satu diantaranya adalah  sulitnya  panitia  Pengawas
Pemilu menghadirkan saksi-saksi yang notabenenya  merupakan  konstituen/ objek  pemilu.  Umumnya  orang  yang mengetahui/  menyaksikan  langsung terjadinya  praktik  politik  uang  tidak bersedia  dan  enggan  untuk  bersaksi memberikan keterangan karena kekhawatiran  akan  keselamatan  diri dan keluarganya dari berbagai bentuk ancaman dan intimidasi, menyinggung pelaku  yang  dikenalnya,  merasa canggung dan lain-lain.
Kegagalan  Panitia  Pengawas Pemilu  dalam  pembahasan  di  sentra Gakumdu  dalam  rangka  memproses dugaan politik uang ke ranah hukum juga  menjadi  rahasia  umum  yang kerap  terjadi,  hal  ini  seringkali terbentur pada perspektif pemahaman serta penafsiran pada pandangan yang berbeda  mengenai  tindakan money politic .  Artinya,  walaupun  dugaan politik  uang  terjadi  di  ranah  publik, namun  jika  hal  itu  tidak  didukung dengan sejumlah alat bukti yang secara hukum kuat yakni berupa saksi-saksi, uang/
meteri, pelaku dan
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 45
terpenuhinya  aspek  unsur  yang termasuk  kategori  politik  uang berdasarkan  Undang-undang,  maka Pengawas Pemilu tidak dapat melanjutkan proses tersebut ke tahap penuntutan  yang  lebih  tinggi  melalui penyidikan  kepolisiaan  atau  tuntutan oleh  kejaksaan.  Minimnya  alat  bukti mengakibatkan  penindakan  secara hukum terhadap tindak pidana politik uang  gugur  di  tengah  jalan  dan menjadi kendala untuk tidak dilanjutkan  ke  proses  berikutnya. Untuk  itu  pentingnya  menganalisa bagaimana  penanganan  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Panwaslu  dapat dilakukan  secara  profesional  dan akuntabel agar kita dapat mengetahui serta memiliki kepastian hukum dalam rangka  mewujudkan  keadilan  pemilu yang  menjadi  ekspektasi  kita  semua dengan memaksimalkan kerja pengawas  pemilu  dalam  menangani pelanggaran pidana money politic . Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan  pendekatan  kualitatif. Pendekatan  kualitatif  dengan  tipe penelitian  deskriptif  analitis  yang bertujuan  untuk  menjelaskan  secara terperinci  mengenai  fenomena  sosial tertentu. Data yang diperoleh melalui pendekatan  kualitatif  dengan  tipe deskriptif ini akan dianalisis berdasarkan  fakta-fakta  penelitian yang  ditemukan  di  lapangan.  Data yang  digunakan  dengan  mengambil data  primer  yang  digunakan  berasal dari  wawancara  dengan  sejumlah informan.  Informan  yang  peneliti ambil  berasal  dari  penyelenggara pemilu (Panwaskab), akademisi, pegiat
demokrasi dan pemilu, serta pemantau pemilu, partai politik, masyarakat.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di Panwaslu  Kabupaten  Kuningan  yang sekarang  sudah  menjadi  lembaga permanen  dengan  nama  Badan Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Data sekunder  yang  digunakan  diperoleh dengan melakukan penelusuran informasi  dari  sumber  dokumen penanganan  pelanggaran  panwaskab Kuningan, Sentra Gakkumdu, putusan  pengadilan,  berita  di  media massa dan elektronik, serta dokumen lain yang memuat informasi mengenai politik  uang  maupun  yang  relevan dengan politik uang pada pelaksanaan pilkada.  Selain  itu  data  pendukung juga  didapat  dari  UU  No  10  tahun 2016  tentang  pemilihan  Gubernur, Bupati  dan  Walikota  sebagai  regulasi yang  berlaku  dalam  pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2018.

## B. Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  yang telah  dijelaskan  diatas,  maka  batasan masalah di dalam peneliatan ini adalah Manfaat  teoritis  dalam  penelitian  ini yakni memberikan sumbangsih pemikiran  dan  kontribusi  bagi pengembangan ilmu hukum, terutama hukum  tata  negara  maupun  hukum pidana pemilu serta dapat memmperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman  mengenai  bagaimana penegakan Hukum atas tindak Pidana
Politik  Uang  ( money  politic )  pada pemilihan  kepala  daerah  dilihat  dari aspek  sosiologi  hukum  maupun politik  hukum.  Karena  masyarakat mempunyai pilihan ( choice ) hal ini akan
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 46
sangat  bermanfaat  yaitu  bahwa sebagai  konstituen  mampu  berbuat bijak dan dewasa untuk memilah dan memilih  mana  pemberian  yang semestinya  dapat  diterima  oleh konstituen/  pemlih  dan  pemberian yang  mempunyai  tujuan  dengan maksud  tertentu.  Melalui  informasi dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan akan  dapat  memberikan  pemahaman dan edukasi yang baik dan komprehensif  kepada  masyarakat mengenai cara kerja penitia pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan pelanggaran sehingga dengana adanya pengetahun tersebut,  masyarakat  akan  senantiasa memahami unsur-unsur yang termasuk sebagai tindakan pelanggaran pidana, termasuk tindakan  pidana money  politics. Tujuan lainnya tentu agar masyarakat semakin faham dan dapat bertindak logis dalam mengambil keputusan saat
dihadapkan  pada  tawaran  pemberian uang  atau  barang  dari  peserta pemilihan.

## C. Hasil dan Pembahasan
Penegakan  Tindak  Pidana  Politik Uang
Dalam  proses  demokrasi  di Indonesia politik dan uang merupakan dua  hal  saling  berkaitan  yang  tidak mungkin  dapat  dipisahkan.  Secara umum,  definisi  uang  dalam  logika ilmu ekonomi memiliki makna sebagai alat tukar yang sah atau alat yang dapat dipergunakan  untuk  menunjukan
1 Komaruddin, Uang Di Negara Sedang Berkembang (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 396.
sesuatu  yang  diterima  secara  luas sebagai  pembayaran  atas  barang- barang  atau  dipergunakan  dalam perdagangan. Selain itu uang di daulat sebagai penyimpan nilai atau alat ukur sumber daya kekayaan. 1 Dengan kata lain,  bahwa  uang  dapat  dipahami sebagai  sumber  daya  yang  melekat pada  setiap  individu  yang  dapat digunakan  dalam  setiap  transaksi. Sedangkan  dalam  nalar  para  pelaku politik,  makna  uang  tidak  berbeda dengan  logika  ilmu  ekonomi  yaitu sebagai  sumber  daya  yang  melekat pada setiap individu yang memilikinya dan  mampu  memberikan  manfaat kewenangan  serta  kekuasaan  bagi setiap  pemegangnya  dengan  berbagai cara.  Sehingga  perbedaanya  hanya terletak pada cara penggunaanya, Jika dalam  sudut  pandang  ekonomi  uang digunakan  sebagai  alat  tukar  barang atau  jasa,  sedangkan  dalam  sudut pandang politik uang dapat digunakan sebagai  alat  tukar  untuk  merebut, mempertahankan,  dan  menjalankan kekuasaan. Secara lebih spesifik uang dalam nalar politik menurut Alexander sebagai berikut : “Instrumen  atau  alat,  yang  memiliki arti  penting  untuk  mengetahui bagaimana  ia  digunakan  orang  untuk mencoba mendapat pengaruh, atau di ubah menjadi sumberdaya- sumberdaya yang lain, atau dipergunakan  secara  berkombinasi dengan sumberdaya-sumberdaya yang lain  dalam  rangka  meraih  kekuasaan. Karena  sifat  universalnya,  uang  pun menjadi  elemen  penjeja  ( tracer  elemen )
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 47
dalam mempelajari kekuasaan politik”. 2 Karakter  konvertibilitas  yang dimiliki  oleh  uang  membuatnya mudah  untuk  mengeserkan  makna dari  kekuatan  ekonomi  menjadi kekuatan  politik.  Bagi  Nassmacher (dalam Abisono), uang dapat menjadi kekuatan  untuk  mempengaruhi  bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang  memiliki  wewenang  untuk mendistribusikanya. 3 Dengan  makna lain,  bahwa  setiap  individu  yang memiliki  uang  akan  juga  memiliki pengaruh  politik  untuk  memperoleh dukungan dalam mendapatkan kekuasaan.  Termasuk  dalam  arena pemilihan  kepala  daerah sebagai  cara konstitusional  dalam  memperoleh kekuasaan  di  timgkat  dareah.  Logika mobilitas sumber daya berupa uang ini pada akhirnya akan berjalan pada dua aras yakni berkaitan dengan bagaimana mendapatkan sumber daya atau  uang  dan  bagaimana  uang  itu dapat  digunakan  atau  didistribusikan dalam rangka memenangkan kompetisi elektoral dengan tujuan agar mendapatkan  dukungan  rakyat  dan memperoleh kekuasaan. 4 Dalam rangka meraih kekuasaan melalui kontestasi pemilihan,  sarana  yang  dapat  di gunakan dalam kampanye merupakan salah satu cara untuk dapat digunakan dalam  meraih  suara  masyarakat
2 Alexander Herbert. E, Financing Politics: Politik Uang  Dalam  Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung, Pengalaman  Amerika  Serikat ,  2nd  ed.,  vol.  1 (Yogyakarta: Narasi, 2003), 29 – 31.
3 Abisono, “Money in Political Contestation: An Etnographic  Study  in  Monet  Politics  Practise  in
pemilih  dengan  sebanyak-banyaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Badoh dan  Husodo,  paling  tidak  terdapat empat faktor yang dapat mempengaruhi  kampanye  dalam pemilu,  yakni  kandidat/  peserta pemilihan,  visi  misi  dan  program kerja,  isu  mengenai  kandidat,  mesin politik atau partai politik serta sumber daya (uang). Namun demikian, aspek sumber daya uang menjadi salah satu aspek  dalam  penentu  politik.  Tanpa uang maka aktivitas politik tidak akan bekerja  dengan  baik,  bahwa  uang merupakan modal dalam menggerakan aktivitas politik. Jakobson  mempertegasnya  dengan:
“Money is not sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaign do have impact on elektion result anda campaign cannot be run without it” (uang  saja  tidak  cukup,  tapi  uang sangat  berarti  bagi  keberhasilan kampanye.  Uang  menjadi  penting karena  kampanye  memiliki  pengaruh pada hasil pemilu dan kampanye tidak akan berjalan tanpa uang). 5 Uang merupakan modal kampanye  dalam  sistem  pendanaan partai  politik  sebagai  sarana  dalam belanja  kebutuhan  kampanye  partai politik  atau campaign  finance .  Dalam kegiatan  kampanye,  instrumen  uang dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk memperoleh suara masyarakat sebanyak  mungkin.  Menurut  Ari
Yogyakarta’s  Local  Election  2011”  (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada., 2011), 3.
4 Ibid., 14.
5 Ibrahim  Fahmy.  Badoh  and  Adnan  Topan. Husodo, Memantau  Korupsi  Pemilu (Jakarta: Indonesian Corruption Watch:Yayasan Tifa, 2009),
5.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 48
Dwipayana  terdapat  sembilan  jenis pengeluaran  dalam  kampanye  untuk memenangkan  proses  elektoral,  yaitu biaya  tim  sukses  (tim  kampanye), kebutuhan  survei  dan  konsultan politik,  pendanaan  dalam  pengadaan atribut kampanye, cost penyelenggaraan  kampanye  terbuka dan  tertutup  termasuk  mobilisasi massa,  ongkos  kampanye  di  media cetak maupun elektronik, ketersediaan dana  dalam  memberikan  sumbangan ke  kantong-kantong  pemilih,  biaya untuk  membeli  suara  pemilih  ( vote buying ), cost untuk  membayar  saksi dalam proses pemungutan suara, serta biaya-biaya untuk kebtuhan kampanye lainnya. 6 Pada  praktiknya  penggunaan uang  dalam  kampanye  biasanya digunakan  dalam  instrumen  non- konvensional yang seringkali bertentangan  dengan  aturan-aturan hukum melalui tindakan money politics , yaitu  menggunakan  sejumlah  uang sebagai  salah  satu  instrumen  untuk mendapatkan suara masyarakat pemilih  oleh  peserta  dalam  sistem elektoral. Maka, pemaknaan uang yang semula berfungsi sebagai sumber daya ekonomi  dalam  proses  transaksi  jual beli  barang  dan  jasa  sekaligus akumulasi  kekayaan,  bergeser  dan berubah fungsi menjadi sumber daya politik  yang  disalah  gunakan  untuk proses transaksi jual-beli suara selaku political  goods yang  diakumulasikan untuk memperoleh kekuasaan.
6 A.  A.  G.  N.  Ari.  Dwipayana, Globalism : Pergulatan  Politik  Representasi  Atas  Bali (Denpasar: Uluangkep Press, 2005), 3.
7 M.  Tetuko  NAdigo  Putra  A.T,  “Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada
Beragam  istilah  pemaknaan dari  definisi  politik  uang  lainnya adalah  penggunaan  uang  untuk mempengaruhi  keputusan  tertentu, dengan kata lain bahwa uang dijadikan sebagai  alat/  instrumen  untuk mempengaruhi  keputusan  tertentu.
Dengan  terjadinya  politik  uang  ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi mencerminkan berdasarkan idealistis  tentang  baik  atau  tidaknya keputusan  tersebut  dilihat  secara objektif,  melainkan  hal  itu  semata- mata  didasarkan  oleh  kehendak  si pemilik  kapital/  uang,  karena  yang bersangkutan sudah
merasa teruntungkan. 7 Menurut  Yusril  Ihza Mahendra yang dikutip dalam jurnal Is Susanto,  definisi money  Politic yaitu mempengaruhi  masyarakat  pemilih dalam pemilu dengan imbalan berupa materi.  Dalam  hal  ini,  pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara- cara  tidak  baik.  Peristiwa money  politic kini  tidak  hanya  terjadi  ditingkat nasional namun hal ini terjadi pula di tingkat  daerah.  Praktik  ini  sudah bukan rahasia lagi, bahkan pelakunya tidak  lagi  menggunakan  cara  dengan sembunyi-sembunyi melainkan sudah berani  dengan  cara  yang  terang- terangan.  Baik  lewat  sumbangan sarana  prasarana  umum,  perbaikan jalan dan transportasi, renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima  uang  panas,  dengan memberikan syarat untuk
Tahapan  Persiapan  Dan  Pelaksanaan  Pilkada Serentak  Di  Provinsi  Lampung,” jurnal  Bagian Hukum Pidana, 4, no. 4 (2018): 1.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 49
menentukan  suaranya  kepada  si pemberi uang. 8 Politik  uang  ( money  politic ) berarti upaya dalam rangka mempengaruhi  perilaku  orang  lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Sebagian orang mengartikan bahwa  politik  uang  sebagai  tidakan dalam  jual  beli  suara/  politik transaksional  dalam  politik  dan kekuasaaan.  Tindakan  itu  bisa  terjadi dalam  jangkauan  yang  lebih  luas dimulai  dari  pemilihan  kepala  daerah sampai pemilihan umum. 9 Politik uang merupakan  suatu  bentuk  pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar orang  itu  tidak  menjalankan  haknya untuk  memilih  maupun  agar  ia menggunakan  haknya  dengan  cara tertentu pada saat pemilihan/ pemilu. Pemberian  tersebut  bisa  dilakukan menggunakan instrumen uang, barang atau  dalam  bentuk  materi  lainnya. Politik  uang  adalah  sebuah  bentuk tindakan  yang  termasuk  sebagai kategori  pelanggaran  pidana.  Pada umumnya  praktik  ini  dilakukan  oleh tim kampanye, simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik. Dalam  sistem  politik  dan demokrasi, Parpol merupakan lembaga  yang  menjadi  intermediasai secara politis antara pemilik kekuasaan yaitu  rakyat,  dengan  pemerintah sebagai  pemegang  amanah  dalam menjalankan  kekuasaan.  Salah  satu fungsi  utama  dari  hadirnya  parpol
8 Is  Susanto,  “Analisis  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif  Terhadap  Money  Politic  Pada Pemilu,” Jurnal Hukum 15, no. 2 (2018): 165.
9 Indra  Ismawan, Pengaruh  Uang  dalam  Pemilu , Media Persindo, Yogyakarta, 1995, Hlm. 5.
yakni untuk menyerap serta menyalurkan  aspirasi  guna  melayani kepentingan rakyat, melakukan pendidikan  politik  ke  masyarakat mengenai  hak  dan  kewajiban  sebagai warganegara dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara;  melakukan rekrutmen  politik  secara  demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang  berlaku  untuk  mengisi  jabatan- jabatan  publik  di  semua  tingkatan pemerintahan;
memformulaksikan dan  menetapkan  kebijakan  umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di  semua  tingkatan  pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan  kebijakan  publik  melalui para  kadernya  di  lembaga  legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/  aspirasi  rakyat  dengan pemerintah  beserta  kebijakannya  dan menjadi  alat  pengontrol  kepentingan pribadi  politisi  yang  duduk  sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik 10
Di sisi lain parpol merupakan ruang  publik  yang  besar  dalam konteks negara dan lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana individu yang merupakan bagian dari ruang  publik  dalam  lingkup  parpol. 11 Pendapat  klasik  yang  sangat  populer menurut  Lord  Acton  bahwa, Power tends  to  corrupt,  absolute  power  corrups
10 Nico  Harjanto,  “Politik  Kekerabatan  Dan Institusionalisasi  Partai  Politik  Di  Indonesia,” Analisis CSIS 40, no. 2 (2011): 140.
11 Indra J. Piliang, “Partai Politik Dan Demokrasi Deliberatif,” Jurnal Analisis CSIS 37, no. 2 (2008):
260.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 50
absolutely . 12 Dengan  makna  bahwa kekuasaan  mempunyai  dua  ciri  yang satu  sama  lain  saling  kontradiktif secara  diamitral,  yaitu  memiliki  daya pesona yang luar biasa, tetapi sekaligus mempunyai kecenderungan destruktif,  apalagi  jika  kekuasaannya bersifat absolut/ mutlak dan otoriter, pemegang kekuasaan memiiki kemungkinan  terjadinya  kerusakan tatanan  kehidupan  di  masyarakat.
Daya dorong kekuasaan semacam itu akan mengakibatkan pertarungan yang sangat hebat dalam meraih kekuasaan dan  menjadi  sangat  rawan  terhadap tindakan  untuk  menghalalkan  segala cara.  Watak  dari  kekuasaan  ini  bisa saja terjadi bagaimana membujuk rayu konstituen,  intimidasi  kepada  pihak lain  sampai  dengan  tekanan  berupa tindakan fisik. Demokrasi diasumsikan hanya menjadi sekedar pertarungan perebutan kekuasaan demi kepentingan  yang  pragmatis  dengan cara  yang  transaksional,  serta  akan mencerabut posibilitas politik sebagai cara  dalam  membangun  kehidupan bersama  yang  lebih  beretika  dan beradab. Baharuddin Thahir memberikan penjelasan bahwa pejabat  publik  dalam  lingkungan legislatif,  akan  melihat  kedudukan sebagai  alat  bukan  tujuan. 13 Oleh karena  itu  kode  etik  mengandaikan bahwa  para  pejabat  publik  dapat berperilaku  sebagai  pendukung  nilai
12 Kristiadi J, “Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi  Sesat,” Jurnal  Analisis  CSIS 40,  no.  4 (2011).
13 Thahir  Baharudin,  “Eksistensi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah:  Upaya  Membangun
moral  dan  sekaligus  pelaksana  dari perilaku  politik  transaksional  nilai tersebut  dalam  tindakan  nyata. Menurut  Frederickson  dan  Hart (dalam  Perakasa)  mengungkapkan bahwa pejabat publik harus mempunyai  moral  sebagai  seorang filsuf  dan  aktivitas  moral  dalam keseharian  yang  baik  serta  menjadi teladan, yang memerlukan pemahaman dan kepercayaan terhadap nilai sebuah rezim, dan rasa kebajikan  dan  kebermanfaatan  yang lebih besar bagi seluruh rakyat. 14
Saat  ini  migrasi  politik  lebih sering dipicu oleh hal-hal yang bersifat pragmatis  dan  transaksional.  Oleh karena  itu  dalam  meraih  kursi  di pertarungan pada gelanggang Pemilukada para kandidat tidak segan menggunakan  cara  dan  jalan  pintas melalui  tindakan-tindakan  yang  tidak sepatutnya termasuk dengan melakukan politik uang hanya karena ingin  mendapatkan  suara  dari  rakyat, seperti  halnya  sering  dikatakan  oleh Syarif bahwa:
Goods  used  in  indirest  money politics  payment  are  those prossessing high use value, as well as high  exchange  value.  It  is  thus understandable  that  products included  in  the  “nine  basic  needs” have  become  preme  commodities used  as  indirect  money  politict payments.  While  the  candidates also  present  other  goods,  they  are
Etika Politik Dan Komunikasi Politik Partisipatif,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 31 (2009).
14 Perkasa  Djati  andika  Vidhy,  “Bola  Panas Menjelang  Pemilu  2014 :  Kegaduhan  Politik  Dan Konflik Internal Partai Politik,” Jurnal Analisis CSIS 41, no. 4 (2012).
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 51
more  contextual,  since  the  goods given must be adjusted to the specifi c needs of the target group. To get a more  comprehensive  picture  of  this matter.Direct  money  politic  is generally  in  the  form  of  cash payment  given  by  candidates  for local  government  head  positions  to individuals  or  institution.  Th  e value diff ers from to area. 15 Politik  uang  masih  terjadi secara masif di segala tingkatan pada Pemilihan  kepala  daerah,  sebagian orang akan dengan mudah menemukan politik uang dalam segala variasi  bentuknya,  seperti  halnya pemberian  berupa  barang  sembako, bantuan  berupa  materi  hingga pemberian sejumlah uang. Akibatnya, para calon yang maju dalam pemilihan hanya  terbatas  dari  kalangan  yang memiliki  kekuatan  sumber  dana ekonomi yang cukup besar. Terkadanag  jika  kita  melihat  bahwa kecenderungan mereka menjadi kepala daerah bukan karena memiliki kapasitas  dan  kapabilitas  mumpuni sebagai  politisi  yang  mengakar  dan memahami  atau  merepresentasikan aspirasi  serta  bertujuan  untuk mengutamakan  kepentingan  dalam mensejahterakan  rakyat,  akan  tetapi dikarenakan mereka memiliki berbagai sumber daya uang/ materi. 16 Semakin banyak sumberdaya yang dimiliki para
15 Syarif  Hidayat,  “Pilkada,  Money  Politics  and the  Dangers  of  Informal  Governance  Practices, ” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009): 130. 16 Nugroho  Heru,  “Menerobos  Lingkaran Involusi Politik Di Indonesia.,” Jurnal Analisis CSIS 38, no. 3 (2009).
17 Pranadji Tri, “Revitalisasi Sistem Politik Untuk Kemajuan Bangs a,” Jurnal Analisis CSIS 38, no. 4 (2009).
kandidat  melalui  investasi  modal sosial,  budaya  dan  ekonomi  dalam kampanye, maka akan semakin banyak pula modal politik yang diperolehnya dan ini merupakan pintu masuk dalam merebut  kekuasaan  politik.  Sistem politik  saat  ini  dipandang  sebagai faktor utama dalam penentu kemajuan suatu  bangsa,  sedangkan  faktor ekspektasinya dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, pemerataan dalam  bidang  ekonomi,  serta  rasa aman bagi seluruh elemen masyarakat pada umumnya. 17
Menurut  Schffer&Schedler, politik  uang  senantiasa  melibatkan pasar  dukungan  politik  (electoral market)  dengan  pembeli  suara  (vote buyers)  memberikan  sejumlah  uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjual suara (vote  seller),  serta  penjual  suara dengan menyerahkan suaranya sebagai wujud  dari  imbalan  atas  uang  atau barang dan jasa yang telah diterimanya. 18 Pemberian materi sebagai  strategi  dalam  pemenangan elektoral, Susan. C. Stokes menjelaskan  secara  detail  dan terperinci  dalam  skema distributive politics atau  politik  distributif.  dengan membedakan  material  sumber  daya yang  didistribusikan  yakni  apabila sumber  daya  yang  didistribusikan bersifat  publik  maka  dikategorikan
18 Schaffer  and  Charles.  Frederick., Elections  for Sale :  The  Causes  and  Consequences  of  Vote  Buying  / (Boulder,  CO :  Lynne  Rienner  Publishers,  2007); Sumarto  Mulyadi, Perlindungan  Sosial  Dan Klientelisme :  Makna  Politik  Bantuan  Tunai  Dalam Pemilihan  Umum (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2014), 31.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 52
sebagai strategi pemenangan programatik, namun bila tidak bersifat publik ataupun barang publik yang di personalisasi  maka  hal  itu  termasuk dalam  strategi  pemenangan  non- programatik.  Dalam  strategi  non- programatik  ini,  pemberian  uang dibagi  menjadi  dua  bentuk  yaitu vote buying dan pork barrel . 19 . Selain  itu  perilaku  pemilih terkadang  memberikan  terbukanya peluang praktik politik uang. Perilaku itu  sendiri  merupakan  sifat  alami manusia  yang  menjadi  pembeda manusia  yang  satu  dengan  manusia lain,  dan  menjadi  ciri  khas  seseorang atas orang lain. Dalam konteks politik, perilaku  dapat  dikategorikan  sebagai interaksi  antara  pemerintah  dengan masyarakat,  antar  lembaga-lembaga pemerintah,  dan  diantara  kelompok dan  individu  di  masyarakat  dalam rangka proses perumusan, pelaksanaan sampai dengan penegakan  keputusan  politik  hal  itu pada  dasarnya  merupakan  perilaku politik. Ditengah masyarakat, individu berperilaku  dan  berinteraksi  sebagai perilaku politik yang ditandai dengan perilaku  yang  berhubungan  dengan proses  politik.  Sebagian  lainnya berupa  perilaku  ekonomi,  keluarga, agama, dan budaya.
Pemilih  adalah  semua  pihak yang  memiliki  hak  pilih  dapat dikatakan sebagai pihak yang menjadi tujuan  utama  para  kontestan  peserta pemilu/  pemilihan  untuk  mereka pengaruhi dan yakinkan agar
19 S. C. Stokes, “What Killed Clientelism in the Advan ced  Demcracies?.,”  in APSA  2011  Annual Meeting Paper , 2011.
mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kandidat yang bersangkutan. Berdasarkan  UU  No.10  tahun  2016 pemilih adalah warga Negara Indonesia  yang  telah  berumur  17 tahun, dan atau sudah pernah menikah serta  terdaftar  dalam  Daftar  Pemilih Tetap  (DPT).  Sedangkan  kontestan/ peserta pemilihan merupakan kelompok  masyarakat  yang  merasa diwakili  oleh  suatu  idiologi  tertentu yang  kemudian  termanifestasi  dalam institusi seperti partai politik.
Perilaku  pemilih  merupakan realitas  sosial  politik  yang  tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal dan  internal.  Sebagaimana  makhluk sosial  manusia  tidak  akan  terlepas pada pengaruh lingkungannya termasuk  perilaku  politiknya,  faktor secara eksternal adalah faktor perilaku politik  yang  merupakan  hasil  dari pengaruh  sosialisasi  dirinya  tentang nilai-nilai  dari  lingkungan  sekitarnya, sedangkan secara internal merupakan faktor  dari  tindakan  yang  didasarkan atas cara berfikir serta meyakini akan nilai  dari  seseorang  mengenai rasionalitas  yang  didasarkan  pada sedikit banyaknya informasi, pengetahuan  serta  pengalaman  yang dimiliki oleh seseorang. Jika diperhatikan sebenarnya banyak faktor  yang  dapat  mempengaruhi perilaku  pemilih,  seperti  hal  nya  saja isu-isu dan kebijakan politik, sekelompok  orang  yang  memilih kandidat  karena  dianggap  memiliki
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 53
representasi dari agama atau keyakinannya dengan dirinya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat  politik  tertentu  karena dianggap  memiliki  representasi  dari kelas  sosialnya  bahkan  ada  juga kelompok  yang memilih  sebagai ekspresi  dari  sikap  loyal  pada ketokohan  figur  tertentu.  Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara  lain  pengaruh  elit  politik, identifikasi  kepartaian  sistem  sosial, media  massa  dan  aliran  politik. Sehingga para kandidat harus memiliki kemampuan  untuk  mempengaruhi dalam  mendapatkan  trust  dari beragam faktor ukspektasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Edward  Aspinal  dan  Made Sukmajati  menilai,  terdapat  definisi yang  bias  atas  istilah  politik  uang. Karena  alasan  itulah,  keduanya mengaitkan  politik  uang  pada  dua konsep yaitu patronase dan klientalisme.  Patronase  merupakan sebuah  pembagian  keuntungan  di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu  secara  individual  kepada pemilih,  para  pekerja,  atau  pegiat kampanye. Tujuannya adalah mendapatkan  dukungan  politik  dari mereka. Sedangkan klientalisme bermakna  kepada  karakter  relasi antara  politisi  dan  pemilih  atau pendukung. Patronase merujuk kepada  materi  atau  keuntungan  lain
20 Edward  Aspinal  dan  Mada  Sukmajati  (Eds), Politik  Uang  di  Indonesia;  Patronase  dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014, Penerbit PolGov, Yogyakarta, Januari 2015, hal. 2-4. Buku ini  kaya  akan  potret  praktik  politik  uang  pada pemilu  legislatif,  seraya  memberikan  beberapa
yang  didistribusikan  oleh  politisi kepada pemilih atau pendukung. 20 Variasi bentuk patronase yang dijelaskan oleh Aspinal dan Sukmajati menjadi  petunjuk  atas  praktik  tindak pidana politik uang yang terjadi pada tahapan  Pemilihan  Kepala  daerah yakni  pembelian  suara (vote  buying), pemberian-pemberian  secara  pribadi (individual  gifts), pelayanan  serta aktivitas (services and activities), barang- barang  untuk  kelompok (club  goods), proyek-proyek  dll . 21 Kedua  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  varian klientalisme  yang  terjadi  pada Pemilihan  kepala  daerah  yakni melibatkan  tim  sukses,  mesin-mesin jaringan  sosial,  dan  partai  politik (parpol). 22 Biasnya istilah politik uang secara definisi juga sempat disinggung oleh peneliti dari University of Leeds, Daniel  Bumke.  Menurutnya,  pada sejumlah  kasus,  istilah  ini  dapat digunakan  pada  beberapa  kasus  dan prilaku. Seperti korupsi politik hingga klientalisme , sejak bagaimana perilaku pembelian  suara (vote  buying) hingga tindakan pemerasan.
Kata  Bumke,  istilah  politik uang merupakan istilah yang semakin populer dalam kontestasi pemilu dan pemilihan.  Dalam  Pandangannya, Bumke  menilai,  bahwa  politik  uang adalah  tindakan  yang  dapat  merusak proses  pemilu,  melemahkan  parpol, dan memfasilitasi previlige di kalangan
tawaran  agenda  riset  selanjutnya  yang  tidak didalami semisal sebab terjadinya variasi patronase dan klientalisme juga isu penggalangan dana para kandidat
21 ibid, hal 22-29
22 ibid, hal 33-40
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 54
elit. 23 Menurut dia, istilah politik uang dapat  dikatakan  sebagai  terminologi khas yang terjadi di Indonesia. Hal ini diperoleh  berdasarkan  kajian Institute for  Democracy  and Electoral Assistance ( IDEA ).  Dalam  praktiknya,  politik uang  adalah  tindakan  membagi- bagikan  sejumlah  uang,  barang,  dan jasa  saat  ini  sudah  mengalami pembiasan  makna  bahkan  semakin sempit.  Sedangkan  batasan  tentang pelaku politik uang menurut Ismawan adalah  orang  yang  memberi  uang politik  baik  itu  kandidat,  pendukung atau tim sukses. Politik uang dilakukan dengan  sadar  oleh  pihak-pihak  yang melakukannya,  publik  sangat  sadar dan  memahami  bahwa  politik  uang sebagai tindakan pemberian sejumlah uang dan atau barang atau menjanjikan  sesuatu,  kepada  massa pemilih (voters) baik secara berkelompok  atau  individual  dengan tujuannya  mendapatkan  keuntungan secara politis (political gain). 24 Dalam  makna  lain,  bahwa politik  uang  merupakan  upaya  yang dilakukan  untuk  memengaruhi  para pemilih dengan menggunakan imbalan  dalam  bentuk  materi  atau dapat diartikan sebagai jual beli suara untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan  kata  Teddy  Lesmana, politik  uang  juga  dapat  diartikan sebagai  biaya  yang  ditujukan  dengan maksud untuk melindungi bisnis atau kepentingan  politik  tertentu  atau
23 ibid, hal 85-88
24 Dian Permata and Zuchron, “Penetapan Partai Politik  Peserta  Pemilu  2014  Dan  2019:  Kajian Pengawasan  Pemilu,” Jurnal  Bawaslu  DKI Edisi Maret 2018 (2018): 25 – 26.
imbalan dalam memperoleh dukungan parpol  atau  membeli  suara  pemilih dengan sesuatu yang bersifat finansial. 25 Definisi  ini  merujuk kepada  praktik  dalam  kehidupan politik  secara  umum.  Dalam  definisi ini  tidak  mengaitkan  tindakan  politik uang  dengan  norma  hukum  politik uang  dalam  peraturan  perundang- undangan  pemilu  dan  pemilihan. Politik  uang  bisa  juga  terjadi  ketika pihak  penyandang  dana  memiliki kepentingan  bisnis  maupun  politik tertentu.  Bentuknya  dapat  berupa uang,  dapat  pula  berupa  bantuan- bantuan  sarana  fisik  berupa  fasilitas dalam  rangka  mendukung  kegiatan kampanye seperti alat peraga kampanye (APK), atribut dan lainnya untuk pasangan kandidat tertentu. Dalam  studi  yang  dilakukan Goodpaster,  menyatakan  bahwa politik  uang  adalah  istilah  yang digunakan untuk menjelaskan pembelian keuntungan atau pengaruh politik. Dalam studi ini menghubungkan politik uang sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, dia menyimpulkan  bahwa  politik  uang merupakan  transaksi  suap-menyuap yang  dilakukan  oleh  aktor  untuk kepentingan mendapatkan keuntungan  suara  dalam  pemilu. 26
Hampir  semua  ilmuwan  politik sepakat  bahwa  politik  uang  dan fenomenanya  sangat  berbahaya  dan
25 Lesmana, Teddy, Politik Uang Dalam Pilkada, www. “Politik Uang Dalam Pilkada”(elib.pdii.lipi. go.id/katalog/index  .php/searchkatalog/.../9009. pdf , diakses 23 Maret 2021
26 Gary  Goodpaster, Refleksi  Tentang  Korupsi  Di Indonesia (Jakarta: USAID, 2001), 104.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 55
buruk  bagi  kemurnian  suara  rakyat dalam  demokrasi,  karena  bisa mengaburkan  prinsip  kejujuran  dan keadilan.  Maraknya  Praktik  politik uang  tersebut  kini  telah  merasuki beragam tingkatan kompetisi demokrasi melalui pilkada, Indikasinya tercermin dari munculnya berbagai  macam  ekspresi  budaya politik  lokal  masyarakat  terhadap politik  uang 27 . Bahkan  seringkali masyarakat  menganggap  politik  uang adalah hal yang biasa, tidak asing lagi mereka menganekdotkan politik uang dengan  istilah  ungkapan nomor  piro wani piro (NPWP). Jika  kita  perhatikan,  makna umum  yang  terkandung  dalam adagium  tersebut  bahwa  pemilih meminta imbalan uang dari calon atau tim  sukses,  tujuannya,  agar  pemilih mau  menggunakan  hak  pilihnya  di TPS  untuk  memilih  kandidat  yang telah  memberinya  sejumlah  uang. Kini,  istilah-istilah  tersebut  hidup dalam  masyarakat  lantaran  pengaruh pada sikap elit politik. kecenderungan masyarakat  sekarang  lebih  bersifat transaksional, yang mana mereka para pemilih  akan  meminta  imbalan  jika partai  atau  calon  tertentu  akan mendapatkan  suaranya.  Sikap  atau prilaku  pemilih  tersebut  terekam dalam  beberapa  even  pilkada, sehingga  kita  dapat  melihat  dengan
27 http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/04/07/politik-uang-npwp-nomor- piro-wani-piro.  Diakses  23  Maret  2021.u  sekitar puluhan  halaman,Angka,Deklarasi  Antipolitik Uang,  Bawaslurta  masih  munculnya  kasus  politik uang disejumlah wilayah 28 Harun  Husein,  Pemilu  Indonesia;  Fakta, Angka,  Analisis  dan  Studi  Banding,  Perludem,
jelas bahwa mental masyarakat begitu terbuka  dan  permisif  dengan  politik uang. Pandangan politik uang sebagai bagian dari lingkaran korupsi pada parpol dan kandidat pada masa tahapan  kampanye  tak  ubahnya seperti  sinterklas.  Mereka  menabur uang  maupun  hadiah  lainya  kepada masyarakat. Namun, karakter sinterklas itu berubah total pada saat sudah  terpilih  dan  menjabat.  Mereka tidak  segan  melakukan  korupsi  dan mengkhianati  amanah  rakyat.  Ini ditunjukkan  dengan  lebih  dari  100 kepala  daerah  terkena  kasus  korupsi hingga  akhir  2020. 28 Berungkalinya praktik  kotor  itu  terjadi  maka  secara alamiah membentuk persepsi masyarakat  terhadap  politik  uang. Akibatnya,  publik  sangat  permisif dengan  politik  uang,  Hal  itu  dapat dilihat  dari  skala  kabupaten/kota, provinsi,  hingga  nasional.  Karena kondisi  seperti  inilah  bahwa  politik uang telah menjelma menjadi budaya dalam perpolitikan di Indonesia. 29 Sementara  itu  tindak  pidana Politik uang  dipandang sebagai  suatu perbuatan  yang  menyimpang  dari norma dan nilai dalam proses politik, dimana peserta, kader atau tim sukses serta  pihak-pihak  pendukung  calon melakukan  tindakan  yang  melanggar ketentuan hukum dengan
Jakarta,  2014,  hal.  79-80.  Buku  ini  menyediakan secara  khusus  bagian  dana  politik  dan  korupsi pemilu sekitar puluhan halaman
29 https://nasional.kompas.com/read/2015/11/ 05/15154161/Ironis.Masyarakat.Kini.Siap.Terima. Politik.Uang.di.Pilkada.  Serentak.  Diakses  28 Maret 2021
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 56
memberikan  sejumlah  uang  atau materi dan atau imbalan dalam bentuk lainnya  untuk  mempengaruhi  suara yang  akan  diberikan  oleh  pemilih. Tertuang dalam sistem aturan hukum pemilukada,  Politik  uang  tidaklah dibenarkan  secara  hukum.  Hal  ini akan  menyebabkan  kekeliruan  pada paradigma  hukum  dan  politik  di Indonesia.  Prinsip  demokrasi  tidak dapat dijalankan dengan baik manakala setiap pesta demokrasi yang melibatkan seluruh masyarakat masih di  nodai  oleh  praktik  politik  uang. Kebebasan dalam menentukan pilihan dengan  berdasarkan  hati  nurani sendiri  bukan  lagi  menjadi  sesuatu yang  sakral  dan  prioritas  utama melainkan terciptanya transaksi politik dengan  memperjualbelikan  suara rakyat dengan tujuan untuk memenangkan  kontestasi  politik daerah. 30 Hal ini akan sangat berpengaruh pada strukturisasi pemerintahan  yang  akan  dijalankan. Sebagai  pengemban  aspirasi  rakyat, pemimpin seharusnya mampu mewakili  suara  hati  masyarakat. Apabila  dari  awal  sudah  tidak dilakukan pemilihan dengan berdasarkan  pilihan  masyarakat  itu sendiri  bukankah  keputusan,  yang pada  akhirnya  tidak  akan  sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu politik  uang,  kini  menyeret  banyak perhatian  semua  orang  dan  berharap bisa  diberantas  serta  diminimalisir keberadaannya baik itu dalam Pemilu maupun  dalam  Pilkada  dengan
30 dukungan  regulasi  hukum  dengan harapan pelaku menyesali perbuatannya  serta  tidak  mengulangi perbuatan yang sama karena memiliki konsekuansi sanksi hukum yang berat.
Salah  satu  diantara  penyebab masifnya  tindak  pidana  dalam pemilukada  disebabkan  oleh  karena tingginya  tingkat  kepentingan  dalam kontestasi politik daerah atau kompetitor  yang  memiliki  dukungan dari  pihak  orang  yang  memunculkan fanatisme berlebihan serta ambisi yang kuat  dari  calon  dalam  rangka mencapai  tujuan  kemenangan  dalam perhelatan  lima  tahunan  ini.  Tanpa memperhatikan  cara  yang  baik, sehingga pelanggaran selalu menyertai dalam  setiap  even  pilkada  tak terkecuali  praktik  tindak  pidanaa politik uang. Tindak Pidana Pemilukada  memiliki  ciri  yang berbeda atau spesifik jika dibandingkan  dengan  tindak  pidana pada  umumnya,  sebab  peristiwa  ini hanya  terjadia  pada  saat  perhelatan pemilukada berlangsung lima tahunan, tindak  pidana  yang  dilakukan  diluar tahapan  kegiatan  pemilukada  maka tidak  dikategorikan  tindak  pidana pemilihan.
Dalam  hukum  pidana  yang juga  merupakan  cabang  ilmu  hukum dapat  diterapkan  sebagai  salah  satu instrumen  penegakan  hukum  dalam proses  pemilihan  kepala  daerah.
Dengan  menggunakan  instrumen hukum pidana, maka dalam menyelesaikan  beragam  tindakan pelanggaran  yang  dilakukan  peserta
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 57
maupuan  penyelengara  pemilihan dapat  ditindak  untuk  memastikan bahwa  hukum  hadir  sebagai  gaiden dalam  proses  pemilihan  sehingga pelaksanaan pemilukada dapat berjalan  secara fair, jujur  dan  adil . Walaupun  pada  implementasi  dalam mengatur  dan  pelaksanaan  serta kebermanfaatan hukum pidana belum terlihat berjalan dengan efektif, karena hampir semua subsistem hukum yang terlibat untuk bekerja dalam melaksanakan sistem hukum pemilihan,  aturan/  regulasi  hukum pidana pemilihan, aparat yang terlibat dalam  penegakan  hukum  dan  cultur para  stakeholder  yang  terlibat  dalam penyelenggaaan  pemilihan  berjalan dinamis ditengah variasi problemantika  yang  terjadi  di  tengah situasi  dan  kondisi  politik  di  setiap daerah yang beragam.
Pembuktian Unsur Tindak Pidana Politik Uang Untuk mengetahui apakah perbuatan  dalam  sebuah  peristiwa hukum  adalah  tindak  pidana,  dapat dilakukan  analisis  mengenai  apakah perbuatan  tersebut  telah  memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan  pasal  hukum  pidana tertentu.  Untuk  itu,  harus  diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian- bagian/ kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari  delik  yang  didakwakan.  Jika ternyata  sudah  cocok,  maka  dapat ditentukan  bahwa  peristiwa  itu merupakan  suatu  tindak  pidana  yang
31 Lamintang, Dasar-  Dasar  Hukum  Pidana  Di Indonesia , 195 – 197.
telah  terjadi  yang  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  kepada subjek  pelakunya.  Namun,  jika  salah satu  unsur  tersebut  tidak  ada  atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan  bahwa  tindak  pidana belum  atau  tidak  terjadi.  Hal  ini karena,  mungkin  tindakan  sudah terjadi,  tetapi  bukan  suatu  tindakan yang  terlarang  oleh  undang-undang terhadap  mana  diancamkan  suatu tindak  pidana.  Mungkin  pula  suatu tindakan  telah  terjadi  sesuai  dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan,  tetapi  tidak  terdapat kesalahan  pada  pelaku  dan/  atau tindakan  itu  tidak  bersifat  melawan hukum.
P.A.F.Lamintang menjelaskan apabila  hakim  berpendapat  bahwa tertuduh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya,  maka  hakim  harus membebaskan  tertuduh  dari  segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu ontslag van  alle  rechtsvervolging ,  termasuk bilamana  terdapat  keragu-raguan mengenai  salah  satu  elemen,  maka hakim  harus  membebaskan  tertuduh dari  segala  tuntutan  hukum.  Unsur- unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan  di  dalam  surat  tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan. 31 Bilamana  satu  atau  lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan,  maka  hakim  harus membebaskan  tertuduh  atau  dengan
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 58
perkataan  lain  harus  memutuskan suatu vrijspraak .
Berdasarkan kutipan atas putusan Pengadilan  Negeri  Kuningan  dengan nomor  31/Pid.Sus/2018/PN.KNG, bahwa  terdakwa  atas  nama  Misbach bin Suta terbukti bersalah melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja melakukan perbuatan melawan hukum  memberikan  uang  sebagai imbalan  kepada  warga  negara
Indonesia  baik  secara  langsung maupun tidak langsung untuk memilih calon tertentu. Pembuktian atas unsur tindak  pidana  bahwa  unsur-unsur pasal yang diterapkan pada perbuatan pelanggaran pidana pemilihan tersebut  yaitu,  pasal  73  ayat  4  yang berbunyi “ selain calon dan pasangan calon,  anggota  partai  politik,  tim kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang  atau  materi  lainnya  sebagai imbalan warga negara Indonesia baik secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Sedangkan  dalam  pasal  73 ayat 4 huruf c berbunyi: mempengaruhi  untuk  memilih  calon tertentu  atau  tidak  memilih  calon tertentu.  Berdasarkan  fakta-fakta hukum  ketentuan  pidana  yang  dapat diterapkan  atas  perbuatan  yang dilakukan  terhadap  terdakwa  adalah pasal 187 A ayat 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf  c  UU  nomor  10  tahun  2016 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun  2015  tentang  penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU nomor  1  tahun  2014  tentang pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan
Walikota  menjadi  UU.  Dengan pemenuhan unsur.
1. Unsur “setiap orang”, 2. Unsur “ dengan sengaja” , 3. Unsur “Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan  uang  atau  materi lainnya  sebagai  imbalan  kepada warga negara Indonesia baik secara langsung  ataupun  tidak  langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak  menggunakan  hak  pilih, menggunakan  hak  pilih  dengan cara  tertentu  sehingga  suara menjadi  tidak  sah,  memilih  calon tertentu,  atau  tidak  memilih  calon tertentu”.
4. Unsur “Selain calon dan pasangan calon,  anggota  partai  politik,  tim kampanye, dan relawan atau pihak lainjuga  dilarang  mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Pembahsan  mengenai  unsur- unsur tindak pidana politik uang pada pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati Kuningan tahun 2018 dapat dijelaskan pada penjelasan dibawah ini.
1. Unsur  “Setiap  orang” Didalam suatu tindak pidana yang dimaksud dengan  unsur  “setiap  orang” adalah  untuk  mengetahui  siapa, dan  atau  siapa  saja  orang  yang  di dakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatan yang telah dilakukannya. Saudara  Misbah  bin  suta  sebagai terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukannya ataupun  dihubungkan  dengan  alat bukti  dan  dapat  membuktikan kesehatan  jasmani serta  rohaninya
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 59
serta dapat dipertanggungjawabkan atas  perbutan  yang  dilakukannya, maka tidak terdapat error in persona dalam  perkara  ini.  Dengan demikian  unsur  “setiap  orang” telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  dengan  demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Unsur  “dengan  sengaja”. Unsur sengaja  merupakan  unsur  yang bersifat subyektif yaitu maksud lain terdakwa  atas  perbuatan  pidana yang  dilakukannya  dilandasi  oleh kesadaran  akan  akibat  yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut.  Bahwa  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  tidak memberikan  definisi  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  “dengan sengaja ”  namun  dalam  MvT “sengaja”  berarti willens  en  wetten ” (menghendaki  dan  mengetahui), yang  berarti  bahwa  si  pembuat menghendaki apa yang dilakukannnya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang  melakukan  suatu  tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan  atau  akibatnya. 32 Kemudian para  pakar  pidana  membagi  tiga bentuk tingkatan dari sengaja, yaitu :
a. Sengaja sebagai niat (Opzet als oomeerk),  yaitu  bila  orang sengaja melakukan suatau tindak  pidana  dengan  maksud untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendakinya ;
32 Kanter, E.Y, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , 167.
b. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi  (Opzet  bij  zekerheids bewijzijn),  yaitu  bila  orang melakukan  suatu  perbuatan untuk  mencapai  tujuan  yang dikehendaki, sehingga ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi; c. Sengaja  dengan  insyaf  dan kemungkinan (Dolus Eventualis),  yaitu  bila  orang melakukan  suatu  perbuatan, sedang  ia  mengetahui  bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan  akibat  lain  yang tidak  dimaksudkan.  Bahwa Fakta persidangan membuktikan  dari  keterangan saki-saksi  bahwa  terdakwa misbah  bin  Suta  secara  sadar telah membagikan uang sebesar Rp.  25.000,00  (dua  puluh  lima ribu  rupiah)  kepada  seluruh peserta  kampanye  tatap  muka serta  warga  masyarakat  yang hadir pada saat akan meninggalkan  lokasi  kampanye tatap  muka  termasuk  kepada saksi-saki  dalam  hal  ini  atas nama  Dedi  Awang  bin  Juma, Ahmad  Saepul  Hadi  bin saepudin dan Entin bin Madun. Dengan  demikian  unsur  “ dengan  sengaja”  telah  terbukt i secara  sah  dan  meyakinkan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 60
3. Unsur “Melakukan perbuatan melawan  hukum menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya sebagai  imbalan  kepada  warga  negara
Indonesia baik secara langsung ataupun tidak  langsung  untuk  mempengaruhi pemilih  agar  tidak  menggunakan  hak pilih,  menggunakan  hak  pilih  dengan cara  tertentu  sehingga  suara  menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu”. Atas dasar pada fakta persidanagan membuktikan dari keterangan  para  saksi  dihubungkan keterangan terdakwa, bahwa berdasarkan  keterangan  saksi-saksi, pada hari senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar  jam  13.00  WIB  bertempat  di rumah  saksi  saudara  Dadeng  yang beralamat di dusun Pahing RT3/ RW2 desa Karanganyar Kecamatan Darma Kabupaten  Kuningan  telah  terjadi kegiatan  kampanye  tatap  muka  dari pasangan  Bupati  dan  Wakil  Bupati nomor urut 2 (Dudi dan Udin). Bahwa benar berdasarkan keterangan saudara Dedi  Awang  bin  Juma,  dimana terdakwa  Misbah  bin  Suta  pada  saat awal  acara  membagikan  snack  dan brosur  bergambar  pasangan  calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut
2  (Dudi  dan  Udin)  kepada  peserta kampanye  tatap  muka  serta  warga masyarakat yang hadir dalam kampanye  tatap  muka.  Sebagai  juru kampanye  pada  saat  itu  hadir  H. Maman Wijaya dan calon waki Bupati Udin  Kusnaedi,  serta  H.  Maman Wijaya  sebagai  juru  kampanye menjanjikan kepada peserta kampanye dan  warga  masyarakat  bahwa  jika pasangan  nomor  urut  2  Dudi  dan
Udin trepilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati  Kuningan  mau  berlibur  ke obyek  wisata  Sidomba  gratis  berikut transportasinya.
Pada  saat  kampenye  berakhir, sebelum  peserta  membubarkan  diri dari tempat lokasi kampanye, selanjutnya terdakwa Misbah bin Suta, membagikan  uang  sebesar  Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) kepada  seluruh  peserta  kampanye tatap  muka  serta  warga  masyarakat yang hadir pada saat akan meninggalkan  lokasi  kampanye  tatap muka.  Selanjutnya  saksi  Dadeng melaporkan  peristiwa  ini  kepada Masdukat selaku ketua Karang Taruna Desa  Karanganyar  dan  Masdukat langsung  melaporkan  kejadian  ini kepada panwaskab Kuningan untuk di proses  dan  di  tindaklanjuti  atas peristiwa ini. Pada awalnya para saksi yang  merupakan  warga  asli  desa Karanganyar kecamatan Darma belum  mengetahui  bahwa  terdakwa Misbach bin Suta merupakan anggota dan pengurus partai politik pendukung  pasangan  Nomor  urut  2 (Dudi-Udin),  namun  setelah  di telusuri lebih jauh bahwa Misbah bin Suta  merupakan  pengurus  PAN  di wilayah  kecamatan  Darma  yang dikuatkan  dengan  bukti-bukti  berupa SK  DPP PAN dan sekaligus SK Tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan nomor urut 2 Dudi-Udin.
Ketua  Panwaskab  Kuningan dalam hal ini sebagai berstatus sebagai saksi  atas  nama  Jubaedi  bin  Medi Hamdani  memberikan  keterangan dalam kesaksiannya bahwa
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 61
berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu/ Perbawaslu nomor 4  tahun  2017  tentang  kampenye pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota pada pasal 71 ayat 2 dimana pada  masa  kampanye  partai  politik dan gabungan partai politik pasangan calon dan/ atau tim kampanye dapat memberikan  makan,  minum  dan transportasi kepada peserta kampanye. Dan pasal 71 ayat 3 dimana biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana  ayat  2  dilarang  dalam bentuk  uang  sehingga  perbuatan terdakwa dalam memberikan amplop berisi  uang  sebesar  Rp.  25.000,00 (duapuluh  lima  ribu  rupiah)  tersebut dilarang  dan  bertentangan  dengan Pasal 71 ayat 3 tersebut.
Berdasarkan fakta yang terungkap di  persidangan  tersebutlah,  maka unsur “Melakukan perbuatan  melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih  dengan  cara  tertentu  sehingga  suara menjadi  tidak  sah,  memilih  calon  tertentu, atau  tidak memilih  calon  tertentu.” .  telah terbukti  dengan  sah  dan  meyakinkan bahwa  perbuatan  terdakwa  telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Unsur  “ Selain  calon  dan  pasangan calon,  anggota  partai  politik,  tim kampanye,  dan  relawan  atau  pihak lainjuga  dilarang  mempengaruhi  untuk memilih  calon  tertentu  atau  tidak memilih calon tertentu.
Keterangan-keterangan saksi dihubungkan  dengan  terdakwa  yang terungkap  di  persidangan  bahwa terdakwa  Misbah  bin  Suta  selaku pengurus  DPC  PAN  Kecamatan Darma kabupaten Kuningan berdasarkan SK nomor PAN/10.18/A/Kpts/K- S/031/II/2016  tanggal  2  februari
2016,  telah  melakukan  tindak  pidana pemilukada  dengan  membagikan sejumlah  uang  Rp.  25.000,00  dalam amplop  kepada  peserta  kampanye tatap  muka  dan  warga  masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur  “ Selain  calon  dan  pasangan  calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan  atau  pihak  lainjuga  dilarang mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau  tidak  memilih  calon  tertentu. telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan. Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut diatas  bahwa  saudara  terdakwa Misbah  bin  Suta  telah  memenuhi semua  unsur  tindak  pidana  politik uang  secara  sah  dan  meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasa 187 A pasal 1 Jo pasal 73 ayat 4 huruf c UU nomor  10  tahun  2016  tentang perubahan  kedua  atas  UU  nomor  1 tahun  2015  tentang  penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang  pemilihan  Gubernur,  Bupati dan Walikota yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan  hukum  menjanjikan  atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia  baik  secara  langsung maupaun  tidak  langsung  untuk
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 62
mempengaruhi  pemilih  agar  tidak menggunakan  hak  pilih  dengan  cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  36  (tigapuluh  enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp. 200.000.000
(dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000  (satu  Milyar rupiah) dan selama proses persidangan, terdakwa harus dimintakan untuk mempertanggungjawabkan pidana atas  perbuatan  yang  telah  terdakwa lakukan. D. Simpulan Penerapan hukum dan penanganan pelanggaran yang dilakukan panwaskab terhadap tindak pidana politik uang berdasarkan delik formil  merupakan  suatu  perbuatan pidana  yang  sudah  dilakukan  dan perbuatan  itu  mencocoki  rumusan dalam pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10  tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mensyaratkan  suatu  perbuatan  yang dilarang  atau  diharuskan  selesai dilakukan  tanpa  menyebut  akibatnya atau  yang  dilarang  undang-undang adalah perbuatannya. Sedangkan delik materil  dalam  kasus  tersebut  adalah bahwa perbuatan tindak pidana politik uang  yang  dilakukan  oleh  terdakwa akan berakibat kepada hukuman yang sama  kepada  penerima.  Hal  ini berakibat  pada  prinsip  keadilan  dan persamaan  warganegara  di  depan hukum,  bahwa  penerima  juga
mendapatkan  perlakuan  yang  sama. karena delik materil merupakan suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari  suatu  perbuatan  tertentu,  dan perbuatan  yang  dilakukan  bukan menjadi  soal  atau  dengan  perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

## Daftar Pustaka
2016,  UU  No  10  Tahun. Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota , 2016.
A.T,  M.  Tetuko  NAdigo  Putra. “Upaya  Penanggulangan  Politik Uang  (Money  Politic)  Pada Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung.” jurnal Bagian
Hukum Pidana, 4, no. 4 (2018). Abisono. “Money in Political Contestation:  An  Etnographic
Study in Monet Politics Practise in  Yogyakarta’s  Local  Election 2011.”  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada., 2011. Abu  Samah  dan  Ali  Bembi. Hukum Pemerintahan  Daerah  Dan  Desa Indonesia, .  Pekanbaru:  Lukman
Edi Press, 2016. Badoh,  Ibrahim  Fahmy.,  and  Adnan Topan. Husodo. Memantau Korupsi Pemilu . Jakarta: Indonesian Corruption Watch:Yayasan Tifa, 2009. Baharudin, Thahir. “E ksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:  Upaya  Membangun Etika  Politik  Dan  Komunikasi
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 63
Politik  Partisipatif.” Jurnal  Ilmu Pemerintahan Edisi 31 (2009). Dwipayana,  A.  A.  G.  N.  Ari.
Globalism : Pergulatan Politik
Representasi  Atas  Bali .  Denpasar: Uluangkep Press, 2005. Elklit,  Jorgen,  and  Svensson  Palle. “The Rise of Election Monitoring: What Makes Elections  Free  and  Fair?  | Journal  of  Democracy.” Journal
Of Democracy 8, no. 3 (July 1997): 32 – 46. Goodpaster,  Gary. Refleksi  Tentang Korupsi  Di  Indonesia .  Jakarta: USAID, 2001. Goodwin-Gill,  Guy. Free  and  Fair Elections:  New  Expanded  Edition . Souls . Oxford: Inter- Parliamentary Union, 2006. Hadari Nawawi, Haji. Metode Penelitian
Bidang Sosial . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
Haris,  Syamsuddin. Struktur,  Proses Dan  Fungsi  Pemilihan  Umum, Catatan Pendahuluan Dalam Pemilihan  Umum  Di  Indonesia .
Jakarta: PPW-LIPI, 1997. Harjanto, Nico. “Politik Kekerabatan Dan  Institusionalisasi  Partai Politik  Di  Indonesia.” Analisis CSIS 40, no. 2 (2011): 138 – 159. Herbert.  E,  Alexander. Financing Politics:  Politik  Uang  Dalam
Pemilihan Presiden Secara Langsung,
Pengalaman Amerika Serikat . 2nd ed.  Vol.  1.  Yogyakarta:  Narasi, 2003. Heru, Nugroho. “Menerobos Lingkaran  Involusi  Politik  Di Indonesia.” Jurnal  Analisis  CSIS
38, no. 3 (2009).
Hidayat,  Syarif.  “Pilkada,  Money Politics  and  the  Dangers  of Informal Governance Practices.” Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2009): 21. Huda,  Ni’matul. Hukum  Tata  Negara Indonesia .  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2005. Humas. “Sekretariat Kabinet Republik  Indonesia  |  Evaluasi Penyelenggaraan  Pileg  Dan
Pilpres,  Contoh  Kasus  Sulawesi Tenggara.” Accessed January 11, 2022. https://setkab.go.id/evaluasi- penyelenggaraan-pileg-dan- pilpres-contoh-kasus-sulawesi- tenggara/. Hutapea, Bungasan. “Dinami ka Hukum Pemilihan Kepala Daerah  Di  Indonesia.” Jurnal
Rechsvinding  Media  Pembinaan Hukum  Nasional, Vol.  IV,  no.  1 (2015). IDEA,  International. Electoral  Justice: An  Overview  of  the  International IDEA  Handbook .  Stockholm: International IDEA, 2010. ——— . Ethical  and  Professionals Administration of Elections , 1996. Istanto,  F.  Sugeng. Penelitian  Hukum .
Yogyakarta: CV, Ganda, 2007.
J,  Kristiadi.  “Politik  Bermartabat, Meluruskan  Reformasi  Sesat.” Jurnal  Analisis  CSIS 40,  no.  4 (2011).
Jimly  Asshiddiqie.
Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara .  Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. Joko  J.  Prihatmoko. Pemilihan  Kepala
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak …
64
Daerah  Langsung  Filosofi,  Sistem Dan  Problema  Penerapan  Di Indonesia  Joko  J.  Prihatmoko  | Dinas  Perpustakaan  Dan  Arsip Daerah DIY . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Jurdi;, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum . Jakarta: Kencana, 2018.
Kansil,  C.S.T. Pilkada :  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun  2005  Tentang  Pemilihan,
Pengesahan,  Pengangkatan  Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah . Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Kanter,  E.Y,  Sianturi,  S.R. Asas-Asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya .  Jakarta:  Storia Grafika, 2002. Khairudin Tahmid. “Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesain...  .” Jurnal  Fakultas
Syari’ah  IAIN  Raden  Intan Lampung, Fakta Press, (2008). Komaruddin. Uang  Di  Negara  Sedang Berkembang . Jakarta: Bumi Aksara, 1991. Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan.  “Strategi  Sosial
Pencegahan  Politik  Uang  Di Indonesia.” Integritas :  Jurnal
Antikorupsi 5,  no.  1  (June  26, 2019): 29 – 41. Lamintang,  P.A.F. Dasar-  Dasar Hukum  Pidana  Di  Indonesia .  1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Lawrence  M.  Friedman,  Hukum Amerika;  Alih  Bahasa:  Wisnu
Basuki. Hukum  Amerika:  Sebuah Pengantar, Terjemahan Dari American Law An Introduction, 2nd Edition . Jakarta: Tatanusa, 2001. Mahfud MD. Moh. Hukum Dan Pilar- Pilar Demokrasi . 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 1999. Mangunsong, Nurainun. Hukum Tata
Negara  I .  Yogyakarta:  Press Fakultas  Syari’ah  dan  Hukum,
2010. Mawardi,  Irvan; Dinamika  Sengketa Hukum Administrasi Di PEMILUKADA :  Mewujudkan Electoral  Justice  Dalam  Kerangka Negara Hukum Demokratis . Yogyakarta: Rangkang Education, 2014. Muhammad Labolo dan Teguh Ilham. “Partai  Politik  Dan  Sietem
Pemilihan Umum Di Indonesia.” 45 – 45.  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2017. Mulyadi,  Sumarto. Perlindungan  Sosial Dan  Klientelisme :  Makna  Politik Bantuan  Tunai  Dalam  Pemilihan Umum . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014. Muntoha.  “Demokrasi  Dan  Negara Hukum.” Jurnal  Hukum  IUS QUIA  IUSTUM 16,  no.  3  (July
26, 2009): 379 – 395.
Mustafa,  Lutfi. Hukum  Sengketa Pemilukada Di Indonesia . yogyakarta: UII Press, 2010.
Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi  Ilmu  Pemerintahan . Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Permata,  Dian,  and  Zuchron. “Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu  2014  Dan  2019:  Kajian Pengawasan  Pemilu.” Jurnal Bawaslu  DKI Edisi  Maret  2018 (2018). Piliang,  Indra  J.  “Partai  Politik  Dan Demokrasi  Deliberatif.” Jurnal
FH UM Cirebon
Ikhsan B., Fahmi F.M., Sarip, Nur Rahman, Pembuktian Tindak … 65
Analisis CSIS 37, no. 2 (2008).
Rosidin,  Utang. Otonomi  Daerah
Desentralisasi:  Dilengkapi  UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Nomor 2 Tahun  2015  Serta  UU  Nomor  8
Dan  9  Tahun  2015 .  Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015. Schaffer,  and  Charles.  Frederick.
Elections  for  Sale :  The  Causes  and Consequences  of  Vote  Buying  / . Boulder,  CO :  Lynne  Rienner Publishers, 2007.
Siragih,  Bintar  R. Lembaga  Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia . Jakarta:  Gaya  Media  Pratama, 1998. Stokes, S. C. “What Killed Clientelism in  the  Advanced  Demcracies?.” In APSA  2011  Annual  Meeting Paper , 2011. Sukarja,  Ahmad. Hukum  Tata  Negara Dan Hukum Administrasi Negara, . Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Sulaiman. Epistomologi Negara Hukum . Semarang:  Fakultas  hukum Universitas Semarang, 2016. Susanto,  Is.  “Analisis  Hukum  Islam Dan  Hukum  Positif  Terhadap Money  Politic  Pada  Pemilu.” Jurnal Hukum 15, no. 2 (2018). Tri,  Pranadji. “Revitalisasi  Sistem Politik Untuk
Kemajuan Bangsa.” Jurnal Analisis CSIS 38, no. 4 (2009). Vidhy,  Perkasa  Djati  andika.  “Bola Panas  Menjelang  Pemilu  2014 : Kegaduhan Politik Dan Konflik Internal  Partai  Politik. ” Jurnal Analisis CSIS 41, no. 4 (2012). Wahjono,  Padmo. Indonesia  Negara Berdasarkan Atas Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
“Https://Kbbi.Web.Id/Panitia,  Di Unduh Pada Hari Sabtu Tanggal 4  September  2021,  Jam  21.27 Wib.” KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana) .  Jakarta:  Bumi  Aksara,
2021.