CARA INDONESIA MENANGGULANGI CORONA VIRUS DISEASE-19 MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## HOW INDONESIA AGAINST CORONA VIRUS DISEASE 2019 WITH LAWS AND REGULATIONS
M. Zamroni 1
1. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Jalan Ngelom Megare 30, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, 61257.
Email: zamroni@dosen.umaha.ac.id.

## Abstract
Indonesia  has  had  Act  Number  6  Year  2018  on  Health  Quarantine,  since  it  was invited on August 8, 2018, this law became the first stepping up the legislation in Indonesia  to  deal  with Covid-19 ,  then  later  the  statutory  regulations  what  is stipulated in Indonesia to deal with the Covid-19 outbreak?, and how effective are these  regulations  on  countering  the  Covid-19  outbreak?. This  research  is expected to be able  to  explore  how  the  Indonesian  state  cope  with Covid-19 with legislative products,  and from the products of the   legislation it can be analyzed the  effectiveness  of  the  Indonesian  state's  resolution  of  the Covid- 19 outbreak.   This  research  uses  qualitative  research  methodology,  as  well  as normative  legal  research  methods,  which  focus  on  statutory  regulations,  with  a legislative  approach  and  several  cases  that  occur. This  research  is  expected  to answer  the  effectiveness  of  laws  and  regulations  on  handling  of Covid-19 in Indonesia, that the product of the legislation turned out to be able to participate in  a  significant  response  to  the  Covid-19  outbreak,  which  is  to  slow  the development  of  the  Covid-19  outbreak,  although  it  cannot  completely  eliminate this outbreak.
Keywords: Quarantine, social restrictions, covid -19

## Intisari
Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  sejak  diundangkan  pada  tanggal  8  Agustus  2018 undang-undang  ini  menjadi  pijakan  pertama  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  untuk  menanggulangi Covid-19 ,  lalu  kemudian  peraturan  perundang- undangan  apa  saja  yang  ditetapkan  di  Indonesia  untuk  menanggulangi  wabah Covid-19 ?,  serta  bagaimana  efektifitas  peraturan-peraturan  tersebut  terhadap penanggulangan  wabah Covid-19 ?.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menelusuri cara  negara  Indonesia  menanggulangi Covid-19 dengan  produk  perundang- undangan,  serta  dari  produk  perundang-perundang  itu  dapat  dianalisa  efektifitas penyelesaian  negara  Indonesia  terhadap  wabah Covid-19 .  Penelitian  ini menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif,    serta  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif,  yang  fokus  pada  peraturan  perundang-undangan,  dengan pendekatan  perundang-undangan  dan  beberapa  kasus  yang  terjadi.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  menjawab  efektifitas  peraturan  perundang-undangan  terhadap
penanggulangan Covid-19 di  Indonesia,  bahwa  produk  peraturan  perundang- undangan  ternyata  bisa  ikut  serta  menanggulangi  wabah Covid-19 secara  cukup sifnifikan, yakni  memperlambat perkembangan  wabah Covid-19 , walaupun tidak bisa menghilangkan wabah ini secara tuntas.
Kata Kunci: Karantina, pembatasan sosial, covid-19
• Latar Belakang Masalah Istilah Coronavirus  Disease  2019  (Covid-19) dipakai  oleh World  Health Organization  (WHO) untuk  menyebut  penyakit  menular  yang  disebabkan  oleh jenis Coronavirus yang  baru  ditemukan.  Ini  merupakan  penyakit  yang  tidak dikenal  sebelum  terjadi  wabah  di  Wuhan,  ibu  kota  Provinsi  Hubei,  Republik Rakyat  Tiongkok,  pada  bulan  Desember  2019,  yang  memiliki  penduduk berjumlah 9.100.000 jiwa. 1 Setelah melalui identifikasi dan isolasi virus, patogen untuk  pneumonia  ini  awalnya  disebut  2019  novel  coronavirus  (2019-nCoV)  2 tetapi kemudian secara resmi dinamai sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2) oleh WHO. 2
Kemudian Covid-19 ini  menyebar  ke  beberapa  negara,  akhirnya  pada tanggal  11  Maret  2020,  WHO  menetapkan Covid-19 sebagai  Pandemi,  yakni wabah  penyakit  yang  berjangkit  serempak  di  mana-mana,  meliputi  daerah geografi  yang  luas. 3 Sebagai  epidemi  yang  telah  menyebar  antar  negara  atau benua,  dan  umumnya  menjangkiti  banyak  orang.  Sementara  Epidemi  adalah penyakit  yang  menular  yang  berjangkit  dengan  cepat  di  daerah  yang  luas  dan menimbulkan  banyak  korban,  misalnya  penyakit  yang  tidak  secara  tetap berjangkit  di  daerah  itu  (wabah), 4 merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk meningkatkan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu.
Pengertian Coronavirus adalah  suatu  kelompok  virus  yang  dapat menyebabkan  penyakit  pada  hewan  atau  manusia.  Beberapa  jenis  coronavirus diketahui  menyebabkan  infeksi  saluran  nafas  pada  manusia  mulai  dari  batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe  Acute  Respiratory  Syndrome  (SARS).  Coronavirus jenis  baru  yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 . 5
Gejala-gejala Covid-19 yang  paling  umum  adalah  demam,  rasa  lelah,  dan batuk  kering.  Beberapa  pasien  mungkin  mengalami  rasa  nyeri  dan  sakit,  hidung tersumbat,  pilek,  sakit  tenggorokan  atau  diare.  Gejala-gejala  yang  dialami biasanya  bersifat  ringan  dan  muncul  secara  bertahap.  Bebarapa  orang  yang terinfeksi  tidak  menunjukkan  gejala  apapun  dan  tetap  merasa  sehat.  Sebagian besar  (sekitar  80  %)  orang  yang  terinfeksi  berhasil  pulih  tanpa  perlu  perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit Covid-19 menderita sakit parah dan
1 https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public,  20 April 2020.
2 Ying-Ying Zheng, et.al., “COVID-19 and The Cardiovasculer System”, Nature Reviews Cardiology , 17, 5 March 2020, 259-260 (2020).
3 Chulsum, Umi, e.al. Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kashiko Publisher, Surabaya, 2014, hlm. 504.
4 Ibid.
5 https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, Op.Cit.
kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah  ada  sebelumnya  seperti  tekanan  darah  tinggi,  gangguan  jantung  atau diabetes, punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. 6
Orang  dapat  tertular Covid-19 dari  orang  lain  yang  terjangkit  virus  ini. Covid-19 dapat  menyebar  dari  orang  ke  orang  melalui  percikan-percikan  dari hidung  atau  mulut  yang  keluar  ketika  orang  yang  terjangkit  Covid-19  batuk  dan bernapas.  Percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan- permukaan di sekitarnya. Orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu  menyentuk  mata,  hidung,  atau  mulutnya,  dapat  terjangkit Covid-19 . Penularan Covid-19 juga dapat terjadi jika orang menghirup percikan yang keluar dari batuk atau napas orang yang terjangkit Covid-19 . 7
Pada 12 Maret 2020, Covid-19 telah dikonfirmasi sebanyak 125.048 orang di  seluruh  dunia,  membawa  angka  kematian  sekitar  3  ·  7%,  bandingkan  dengan tingkat  kematian  kurang  1%  dari  influenza.  Ada  kebutuhan  mendesak  untuk perawatan  yang  efektif.  Fokus  di  bidang  medis  saat  ini  adalah  pada pengembangan  terapi  baru,  termasuk  antivirus  dan  vaksin.  Akumulasi  bukti menunjukkan bahwa subkelompok pasien dengan Covid-19 yang parah mungkin memiliki  sindrom  badai  sitokin.  Sehingga  direkomendasikan  identifikasi  dan pengobatan  hiperinflamasi  menggunakan  terapi  yang  sudah  ada  dan  disetujui dengan  profil  keamanan  yang  terbukti  dapat  mengatasi  kebutuhan  mendesak untuk mengurangi meningkatnya kematian. 8
Kasus Covid-19 yang  fenomenal  di  Italia  menunjukkan  persentase  pasien dalam perawatan intensif yang dilaporkan setiap hari antara 1 Maret dan 11 Maret 2020,  secara  konsisten  antara  9%  dan  11%  dari  pasien  yang  terinfeksi  aktif. Jumlah  pasien  yang  terinfeksi  sejak  21  Februari  di  Italia  erat  mengikuti  tren eksponensial. Jika tren ini berlanjut selama 1 minggu kemudian, akan ada 30.000 pasien  yang  terinfeksi.  Unit  perawatan  intensif  akan  berada  pada  kapasitas maksimum;  hingga  4000  tempat  tidur  rumah  sakit  akan  dibutuhkan  pada pertengahan April 2020. 9
Pengertian Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) tidak  ditemukan  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  (PP 21/2020)  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Sebelum wabah penyakit ini memasuki negara Indonesia pada bulan Maret 2020,  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2018    tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (UU  6/2018),  yang  diundangkan pada  tanggal  8  Agustus  2018,  sehingga  ketika  wabah  ini  memasuki  Indonesia tinggal menyusun dan menetapkan aturan-aturan pelaksana untuk
6 Qun Li, M.Med., et.al., (2020), Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus–Infected Pneumonia, The New England Journal of Medicine , volume 382, issue 13, page 1199-1207.
7 Ibid.
8 Mehta,  Puja,  et.al.,  “COVID-19:  Consider  Cytokine  Storm  Syndromes  and Immunosupression”, The Lancet , Volume 395, issue 10229,P1033-1034, March 28,2020. Hal. 1.
9 Remuzzi, Andrea, “COVID-19 and Italy: What Next “, The Lancet , Volume 395, Issue 10231, 11-17 April 2020, P. 1225-1228.
mengimplementasikan penanganan lebih terperinci secara teknis terhadap Covid- 19 . 10 Keberadaan  UU  6/2018  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah mempersiapkan  diri  sebelum  terjadinya  wabah  penyakit  yang  setara  atau  lebih serius dibandingkan dengan wabah-wabah penyakit sebelumnya.
Permasalannya  adalah  bagaimana  Indonesia  membuat  solusi  penanganan wabah penyakit Covid-19 dengan produk peraturan perundang-undangan.

## • Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menjawab  permasalahan  bagaimana  negara  Indonesia melawan  wabah  Covid-19  melalui  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian dilakukan  dengan  metodologi  yuridis  normatif,  dengan  analisa  kualitatif. Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  kasus- kasus  yang  terjadi  selama  wabah  Covid-19  pertama  kali  masuk  di  negara Indonesia  sampai  implementasi  pertama  kali  dari  pemerintah  daerah  atas peraturan  perundang-undagan  yang  ditetapkan  pemerintah  pusat.  Data-data pendukung  yang  digunakan  adalah  data  dari  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia  terkait  jumlah  penduduk  yang  terkonfimasi,  sembuh  dan  meninggal akibat wabah Covid-19.
Penelitian  ini  akan  menyampaikan  produk  peraturan  perundang-undangan yang ditetapkan sebelum dan saat Covid-19 masuk di negara Indonesia, sehingga wabah ini dapat ditanggulagi.

## • Hasil Penelitian dan Pembahasan
Wabah penyakit Covid-19 mulai masuk Indonesia pertama kali diumumkan langsung  oleh  Presiden  Republik  Indonesia,  Joko  Widodo,  pada  hari  Senin, tanggal  2  bulan  Maret  2020,  yang  menimpa  dua  warga  Depok,  Provinsi  Jawa Barat,  yakni  seorang  ibu  yang  berusia    64  tahun  dan  puterinya  yang  berusia  31 tahun.  Namun  bangsa  Indonesia  masih  tetap  percaya  diri,  menganggap  bahwa wabah  ini  sulit  memasuki  dan  berkembang  di  negara  Indonesia,  karena  pelbagai asumsi-asumsi, yakni:
1. Negara  Indonesia  adalah  negara  tropis  yang  memiliki  2  (dua)  musim,  yakni musim panas dan musim hujan. Sedangkan virus ini tidak akan bisa bertahan di tempat yang panas;
2. Mayoritas  bangsa  Indonesia  adalah  memiliki  gen  bangsa  Melayu,  bukan Mongoloid seperti masyarakat Republik Rakyat Tiongkok;
3. Orang  Indonesia  memiliki  kekayaan  budaya  kuliner  terkait  makanan  dan minuman  yang  penuh  dengan  beraneka  rempah-rempah  yang  bisa  menjadi imun yang baik bagi penduduk Indonesia terhadap virus.
Asumsi-asumsi di atas sangat beralasan, baik sebagai bagian dari kekayaan budaya  maupun  secara  ilmiah.  Namun  ketika  wabah  penyakit Covid-19 ini memasuki  negara  Indonesia  dengan  perkembangan  yang  cukup  cepat  dengan beberapa  indikator,  yakni  jumlah  orang  yang  terkonfirmasi Covid-19 ,  Orang dalam  Pemantauan  (ODP),  Pasien  dalam  Pengawasan  (PDP),  dan  meninggal.
10 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018    tentang  Kekarantinaan Kesehatan.
Maka  pemerintah  mulai  mengambil  langkah-langkah  persiapan  penanganan dengan produk peraturan perundang-undangan.
Peraturan  Perundang-undangan  yang  ditetapkan  dalam  perkembangan berikutnya adalah:
1. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tanun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) ;
2. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  penangangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19) dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
Ketiga peraturan perundang-undangan di atas ditetapkan pada tanggal yang sama,  yakni  pada  tanggal  31  Maret  2020.  Sehingga  bisa  disimpulkan  bahwa kemungkinan  besar  proses  penyusunan  dan  harmonisasi  peraturan  perundang- undangan  dilakukan  oleh  tim  penyusun  yang  sama.  Sedangkan  Presiden  tinggal memberikan arah, tujuan, mengevaluasi dan menetapkan saja.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tanun  2020  tentang Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) menetapkan  bahwa Covid-19 sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat.  Dampak  kedaruratan  ini  pada perkembangannya tidak hanya dampak dari negara Republik Rakyat Tiongkok  ke Indonesia saja, tapi menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Sehingga Covid- 19, menjadi sumber bencana kemanusiaan secara global. 11
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  tersebut,  maka  pemerintah  wajib  untuk melakukan  upaya  penanggulangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sehingga  ada  kewenangan  atributif  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  penangangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini adalah produk  hukum  yang  paling  menjadi  polemik  di  kwartal  pertama  tahun  2020  di Indonesia,  sehingga  langsung  digugat  oleh  kelompok  masyarakat  ke  Mahkamah Konstitusi.  Peraturan  ini  melakukan  revisi  dengan  menambah  anggaran  khusus untuk menangani Covid-19 sebesar Rp. 405,1 triliun, terkait kebijakan transfer ke daerah dan Dana Desa, antara lain berupa:
1. Peyesuaian  alokasi  dana  bagi  hasil  dilakukan  berdasarkan  perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
11 Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tanun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Penyesuaian alokasi dana, alokasi dana umum perdaerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan menteri keuangan;
3. Penambahan/pengurangan alokasi dana transfer khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. Penyesuaian pagu anggaran dana desa;
5. Mengutamakan  penggunaan  dana  desa,  yang  dapat  digunakan  antara  lain untuk  bantuan  langsung  tunai  kepada  penduduk  miskin  di  desa  dan  kegiatan penanganan pandemi Covid-19 . 12
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus  Disease  2019  (Covid-19) ,  memberikan  kepastian  bahwa  diantara  beberapa pilihan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  maka  pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintah  adalah Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar. 13 Pemerintah  tidak  berani  mengambil keputusan  Karantina  Wilayah,  karena  dana  yang  harus  ditanggung  oleh  negara sangat  besar,  negara  wajib  menanggung  kebutuhan  dasar  seluruh  warga  di wilayah yang dikarantina, risikonya adalah kebangkrutan ekonomi negara.
Pilihan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  adalah  pilihan  yang  paling rasional,  karena  hanya  terkait  meliburkan  jam  kerja,  jam  sekolah,  tempat  ibadah dan  kegiatan  masyarakat  yang  menhadirkan  kerumunan,  agar  semua  kegiatan tersebut  dilakukan  dari  rumah.  Pilihan  ini  banyak  menerima  kritik  dari  beberapa kelompok  masyarakat,  bahwa  pemerintah  pusat  dianggap  hanya  mengambil keputusan  dengan    mengalihkan  tanggung-jawabnya  kepada  pemerintah  daerah bersama menteri kesehatan.
3  (tiga)  produk  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih bawah secara hirarkhi, yakni:
1. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid);
2. Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/231/2020  tentang    Tim  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  disease 2019 (Covid-19).
Kedua  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  tersebut  di  atas,  yang  ditetapkan  pada  tanggal  3 April  2020,  adalah  implementasi  peratururan  perundang-undangan  sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Presiden.
12 Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2020  tentang  Kebijakan  keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  penangangan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
13 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)
Pada  tahap  ini  pelaksanaan  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar” belum dapat dilaksanakan apabila belum ada permohonan yang diajukan oleh para kepala  daerah  di  Indonesia,  baik  Gubernur,  Bupati  atau  Wali  Kota,  kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk ditetapkan wilayah daerahnya dalam status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”.  Sehingga  implementasi  peraturan baru benar-benar bisa ditegakkan ketika sudah ada peraturan pelaksana di tingkat Bupati/Walikota.
Penetapan  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”  adalah  status  yang lebih  ringan  dibandingkan  dengan  status  “Karantina  Wilayah”.  Keduanya memiliki konsekuensi sosial, politik dan ekonomi yang berbeda untuk dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Penetapan  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”  hanya  mewajibkan wilayah melaksanakan minimal:
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. Pembatasan keagamaan; dan/atau
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 14
Pada tanggal 7 April 2020, provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah provinsi pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai wilayah yang  berstatus  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”,  setelah  sebelumnya  ada permohonan  dari  Gubernur  DKI  Jakarta  kepada  Menteri  Kesehatan.  Walaupun asal mula pandemi Covid-19 dari kota Depok Jawa Barat, namun penyebarannya massif  terjadi  di  DKI  Jakarta,  sehingga  pemerintah  DKI  Jakarta  lebih  dahulu melakukan  pengajuan  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”  kepada  Menteri Kesehatan dari pada Jawa Barat.
Penetapan  tersebut  tertuang  di  dalam  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/239/2020  tentang  Penetapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 April 2020. 15
Pada  tanggal  yang  sama,  34  Provinsi  selain  DKI  Jakarta,  serta  514 Kabupaten/Kota di Indonesia masih belum berstatus “Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Hampir semua provinsi dan kabupaten/kota mengkhawatirkan ketahanan ekonomi  sebagai  alasan  utama  untuk  hati-hati  dalam  mengajukan  permohonan kepada  Menteri  Kesehatan  untuk  ditetapkan  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala Besar” terhadap wilayahnya.
Padahal satu hari sebelumnya, yakni pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, jam    15.42  Waktu  Indonesia  bagian  Barat  (WIB),  Pemerintah  Indonesia mengumumkan melalui Kementerian Kesehatan, bahwa kasus yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 2.491 orang, tersebar di 32 provinsi. Kasus penyebaran Covid-
14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun, op.cit.
15 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
19 tertinggi terjadi di provinsi DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. 16
Data  sementara  pada  tanggal  dan  jam  tersebut  di  atas  yang  terjadi  di  32 Provinsi  yang    terdampak  Covid-19,  sebagaimana  yang  selalu  disampaikan melalui website kementerian kesehatan,  adalah sebagai berikut:
1. Provinsi DKI Jakarta: Terkonfirmasi  : 1.232 kasus; Semubh : 65 Kasus Meninggal : 99 kasus. 2. Provinsi Jawa Barat: Terkonfirmasi  : 263 kasus; Sembuh : 13 kasus; Meninggal : 29 kasus. 3. Provinsi Jawa Timur: Terkonfirmasi  : 263 kasus; Sembuh : 38 kasus; Meninggal : 14 kasus. 4. Provinsi Banten : Terkonfirmasi  : 187 kasus; Sembuh : 7 kasus; Meninggal : 17 kasus. 5. Provinsi Jawa Tengah: Terkonfirmasi  : 132 kasus Sembuh : 14 kasus; Meninggal : 22 kasus. 6. Provinsi Sulawesi Selatan: Terkonfirmasi  : 113 kasus; Sembuh : 19 kasus; Meninggal : 6 kasus. 7. Provinsi Bali: Terkonfismasi  : 43 kasus; Sembuh : 18 kasus; Meninggal : 2 kasus. 8. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Terkonfirmasi  : 40 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 3 kasus. 9. Provinsi Kalimantan Timur : Terkonfirmasi  : 31 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 1 kasus. 10. Provinsi Sumatera Utara: Terkonfirmasi  : 26 orang; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 4 kasus.
11. Provinsi Papua:
16 https://www.kompas.com/tren/read/2020.04/06/171111665/2491-orang-positif-cofid-19- di-indonesia-ini-rincian-kasus-di-32-provinsi?page=1, 25 April 2020.
Terkonfirmasi  : 26 kasus; Sembuh : 3 kasus; Meninggal : 2 kasus. 12. Provinsi Kalimantan Tengah: Terkonfirmasi  : 20 kasus; Sembuh : 4 kasus; Meninggal : 0 kasus. 13. Provinsi Sumatera Barat : Terkonfirmasi  : 18 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 14. Provinsi Kalimantan Selatan: Terkonfirmasi  : 18 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 15. Provinsi Sumatera Selatan: Terkonfirmasi  : 16 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 2 kasus. 16. Provinsi Kalimantan Utara: Terkonfirmasi  : 15 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 17. Provinsi Riau: Terkonfirmasi  : 12 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 0 kasus. 18. Provinsi Lampung: Terkonfirmasi  : 12 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 1 kasus. 19. Provinsi Kalimantan Barat: Terkonfirmasi  : 12 kasus; Sembuh : 2 kasus; Meninggal : 2 kasus. 20. Provinsi Nusa Tenggara Barat: Terkonfirmasi  : 10 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 21. Provinsi Riau: Terkonfirmasi  : 9 kasus; Sembuh : 2 kasus; Meninggal : 1 kasus. 22. Provinsi Sulawesi Tenggara: Terkonfirmasi  : 7 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 0 kasus. 23. Provinsi Daerah Istimewa Aceh: Terkonfirmasi  : 5 kasus; Sembuh : 0 kasus;
Meninggal
: 1 kasus. 24. Provinsi Sulawesi Utara: Terkonfirmasi  : 5 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 0 kasus. 25. Provinsi Sulawesi Tengah: Terkonfirmasi  : 4 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 26. Provinsi Jambi: Terkonfimasi : 2 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 27. Provinsi Bengkulu: Terkonfirmasi  : 2 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 1 kasus. 28. Provinsi Kepualauan Bangka Belitung: Terkonfirmasi  : 2 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 1 kasus. 29. Kepulauan Sulawesi Barat: Terkonfirmasi  : 2 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus. 30. Provinsi Papua Barat: Terkonsentrasi  : 2 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 1 kasus. 31. Provinsi Maluku: Terkonfirmasi  : 1 kasus; Sembuh : 1 kasus; Meninggal : 0 kasus. 32. Provinsi Maluku Utara: Terkonfirmasi  : 1 kasus; Sembuh : 0 kasus; Meninggal : 0 kasus.
Berdasarkan  data di  atas, jumlah total yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah sebanyak 2.491 kasus. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 2.090 orang tengah  menjalani  perawatan  medis,  192  orang  dinyatakan  pulih  atau  negatif Covid-19 , sedangkan yang meninggal sebanyak 209 orang. Ada 3 (tiga) Provinsi yang  masih  mampu  bertahan  dari  penyebaan  wabah  Covid-19,  yakni  Provinsi Bengkulu, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Berdasarkan  data  tersebut,  pada  mulanya  hanya  Provinsi  DKI  Jakarta  saja yang  serius  merespon  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat,  dengan  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  untuk  ditetapkan  sebagai  wilayah  dengan  status “Pembatasan Sosial Berskala Besar”. Permohonan tersebut telah dikabulkan pada
tanggal  6  April  2020,  yang  diterapkan  pada  tanggal  10  April  2020.    Sedangkan wilayah-wilayah  lainnya  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  belum mengajukan  permohonan  untuk  ditetapkan  sebagai  wilayah  dengan  status “Pembatasan Sosial Berskala Besar”.
Ada  2  alasan  utama  wilayah-wilayah  tidak  segera  merespon  peraturan peraturan terkait “Pembatasan Sosial Berskala Besar”, yakni:
1. Risiko Ekonomi: Wilayah-wilayah tidak siap dengan  risiko  ekonomi yang ditimbulkan apabila status “Pembatasan Sosial Berskala Besar” diterapkan. Apalagi setiap wilayah memiliki ketahanan ekonomi yang berbeda-beda;
2. Risiko Sosial: Wilayah-wilayah  tidak  siap  dengan  risiko  sosial  yang  ditimbulkan  akibat diterapkannya  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”.  Apabila  ruang gerak  masyarakat  dibatasi  untuk  beraktifitas  dalam  profesi,  pendidikan, keagamaan,  dan  sosial  lainnya,  maka  dipastikan  akan  muncul  reaksi-reaksi akibat  pembatasan  tersebut.  Sedangkan  bila  para  kepala  daerah  di  wilayah tersebut  tidak  bisa  mengelola  dan  pengendalikan  reaksi-reaksi  sosial  yang muncul, maka akan timbul kekacauan-kekacauan dalam masyarakat.
Pertanyaan  yuridisnya  adalah  apa  dasar  hukum  daerah-daerah  selain  DKI Jakarta  dalam  menangani  Pandemi Covid-19 ?.  Maka  jawabannya  adalah,  bahwa daerah-daerah tersebut masih menggunakan landasan hukum: Surat Edaran, yang dibuat  oleh  masing-masih  gubernur.  Ada  bebarapa  Surat  Edaran  yang  dapat dilacak terkait penanganan Pandemi Covid-19 , yang disusun sesuai urutan tanggal penetapannya, yakni:
1. Surat  Edaran  Gubernur  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor:  440/4820  tentang Cegah  Virus  Corona  Melalui  Ibadah,  Perilaku  Hidup  Bersih  dan  Sehat, tertanggal 12 Maret 2020. Surat Edaran ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh,  para  Rektor  Perguruan  Tinggi/Swasta,  para  Pimpinan  Instansi Vertikal,  para  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat  Aceh,  para  Kakanwil kementerian,  para  Pimpinan  BUMN/BUMD,  para  Pimpinan  Perbankan  dan seluruh lapisan masyarakat Aceh; 17
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1780/101.1/2020, tanggal 15 Maret  2020,  Perihal  Peningkatan  Kewaspadaan Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) .  Isi  dari  Surat  Edaran  ini  adalah  bersifat  himbauan-himbauan, khususnya  kepada  peserta  didik  di  sekolah  dan  para  guru  terkait  kegiatan belajar untuk waspada terhadap pandemi Covid-19; 18
3. Surat  Edaran  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor:  2/SE/2020,  tanggal  16  Maret 2020,  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Pegawai  dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Virus  Corona  atau Covid-19 di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta. Surat Edaran diterbitkan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Reformasi Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  ASN
17 Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor: 440/4820 tentang Cegah Virus Corona Melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
18 Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 420/1780/101.1/2020, tanggal 15 Maret 2020, Perihal Peningkatan Kewaspadaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran Covid-19 di  Lingkungan  Instansi Pemerintah; 19
4. Surat  Edaran  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor:  440/2666/2020  tentang Peningkatan  Kewaspadaan  terhadap  Resiko  Penularan  Infeksi Corona  Virus Disease  (Covid-19) di  Sumatera  Utara,  tertanggal  17  Maret  2020.  Surat Edaran ini berisi tentang langkah-langkah proses belajar mengajar di lembaga pendidikan  dalam  suasan  Pandemi  Covid-19,  seperti  menggunakan  cara belajar jarak jauh;
5. Surat  Edaran  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor:  443.1/25/2020  tentang Pengawasan  dan  Pencegahan  Virus Covid-19 di  Perbatasan  dan  Pesisir Wilayah  Kalimantan  Tengah,  tertanggal  19  Maret  2020.  Surat  Edaran  ini menghimbau  kepada  seluruh  Bupati  dan  Wali  Kota  se-Kalimantan  Tengah, untuk  selalu  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  terhadap  semua angkutan  umum  (penumpang  dan  awak)  yang  melayani  angkutan  luar  negeri dan  dalam  negeri  serta  wilayah  perbatasan  Kalimantan  Timur,  Kalimantan Barat,  Kalimantan  Selatan,  baik  langsung  maupun  transit.  Pengawasan  Ketat juga dilakukan di  wilayah-wilayah  pesisir /  kampung-kampung  nelayan yang melintas  di  Provinsi  dalam  negeri  dan  luar  negeri.  Serta  mensinergikan bersama  non-TNI,  Polri,  Danramil,  Kapolsek  dan  Perangkat  Desa Kewilayahan (Camat, Lurah dan Kepala Desa); 20
6. Surat  Edaran  Gubernur  DIY  Nomor:  2/SE/III/2020  tentang  Peningkatan Kewaspadaan  Terhadap  Risiko  Penularan  Infeksi Corona  Virus  Disease (Covid-9) dari  Pendatang/Pemudik  ke  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, tertanggal 27 Maret 2020. Surat Edaran ini antara lain berisi himbauan kepada Para Pendatang/Pemudik melakukan isolasi secara mandiri selama 14 (empat belas)  hari  di  rumah  sejak  hari  kedatangan,  menggunakan  kamar  terpisah dengan  anggota  keluarga  lainnya,  menggunakan  masker  selama  isolasi mandiri.  Sedangkan  bagi  warga  masyarakat  wajib  melaporkan  kedatangan saudaranya/anggota  keluarganya  kepada  aparat  pemerintah  setempat, membatasi  diri  untuk  tidak  banyak  berinteraksi  dan  kontak  fisik  dengan pendatang/pemudik.  Pemerintah  Desa/Kelurahan  wajib  membuat  Posko Tangguh Covid-19 serta berkoordinasi dengan pimpinan wilayah kecamatan/Kepanewon/ Kemantren; 21
Itu  hanya  beberapa  contoh  kebijakan  yang  telah  diambil  oleh  para Gubernur di daerahnya masing-masing.
Dalam ranah teoritis  hukum  administrasi  negara, ada polemik  yang terjadi di  kalangan  akademisi,  yakni  banyak  ditetapkannya  “Surat  Edaran”,  yang
19 Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor: 2/SE/2020, tanggal 16 Maret 2020, tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
20 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 443.1/25/2020 tentang Pengawasan dan Pencegahan Virus Covid-19 di Perbatasan dan Pesisir Wilayah Kalimantan Tengah, tertanggal 19 Maret 2020.
21 Surat  Edaran  Gubernur  DIY  Nomor:  2/SE/III/2020  tentang  Peningkatan  Kewaspadaan Terhadap  Risiko  Penularan  Infeksi Corona  Virus  Disease  (Covid-9) dari  Pendatang/Pemudik  ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
seharusnya  tidak  boleh  berisi  norma-norma,  kewajiban  dan  larangan  yang  berisi sanksi-sanksi.  Karena  Surat  Edaran  adalah  merupakan  kebijakan  yang  berisi himbauan untuk memperjelas peraturan yang telah ada sebelumnya terjadi.  Surat Edaran  tidak  termasuk  dalam  hirarkhi  peraturan  perundang-undangan.  Biasanya aparat pemerintah yang bertugas menegakkan terlaksananya Surat Edaran adalah bukan  aparat  kepolisian,  tapi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP).  Namun dalam  penanganan  penanggulangan  pandemi Covid-19 ini,  aparat  kepolisian seringkali terlihat turut serta terlibat dalam menegakkan kebijakan Gubernur ini.
Beberapa  Surat  Edaran  yang  ditetapkan  dalam  kondisi  darurat  kesehatan bisa  menjadi  masalah  ketika  kondisi  negara  normal  kembali,  risiko  tanggung- gugat  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  kondisi  darurat  seperti  ini. Permasalahan  menjadi  semakin  besar  ketika  para  penegak  hukum  memproses gugatan  tersebut  dalam  konteks  negara  dalam  keadaan  normal,  bukan  dalam konteks  negara  dalam  keadaan  darurat,  dimana  pemerintah  dapat  melakukan diskresi  dengan  dua  alasan,  yakni  demi  kepentingan  umum  dan  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan. 22
Dasar hukum aparat kepolisian dalam menegakkan kebijakan Gubernur ini adalah  Maklumat  Kapolri  Nomor  Mak/2/III/2020  tentang  Kepatuhan  Terhadap Kebijakan  Pemerintah  dalam  Penanganan  Penyebaran  Virus  Corona.  Dalam maklumat  ini  menyatakan  bahwa  Polri  senantiasa  mengacu  asas  “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) , dengan tidak  mengadakan  kegiatan  sosial  kemasyarakatan  yang  menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan  aliran  kepercayaan  dalam  bentuk  seminar,  lokakarya,  sarasehan,  konser musik,  pekan  raya,  festival,  bazaar,  pasar  malam,  pameran,  resepsi  keluarga, kegiatan  olahraga,  kesenian,  jasa  hiburan,  unjuk  rasa,  pawai,  karnaval,  dan kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
Tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian mendapat  tanggapan  yang  beragam,  termasuk  oleh  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  dan  Yayasan  Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia,  terkait  pembubaran tempat  umum,  karena  dianggap  melanggar  hak  asasi  manusia,  sedangkan  aturan terkait  larangan  tersebut  belum  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  tingkat kabupaten/kota.
Kemudian  setelah  beberapa  waktu  berlalu,  pada  8  April  2020  Gubernur Jawa  Barat  mengajukan  permohonan  yang  sama  seperti  DKI  Jakarta  kepada Menteri  Kesehatan  untuk  status  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar”,  tetapi terbatas  pada  wilayah  Kabupaten  Bogor,  Kota  Bogor,  Kota  Depok,  Kabupaten Depok,  Kabupaten    Bekasi,  Kota  Bogor,  dan  Kota  Bogor.  dan  Kota  Bekasi. Permintaan  ini  dikabulkan  pada  11  April  2020,  melalui  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/248/2020  tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor,  dan  Kabupaten  Bekasi,  dan  kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat  dalam
22 Ridwan  H.R., Hukum  Administrasi  Negara  (Edisi  Revisi) ,  PT.  RajaGrafindo  Perkasa, Depok, 2018, hal. 155.
Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). 23
Provinsi  Jawa  Barat  adalah  provinsi  dengan  penduduk  terbanya  dibandingkan dengan  provinsi-provinsi  yang  lain,  yakni  48.037.600  penduduk,  berarti  18,3 persen  dari  seluruh  penduduk  di  Indonesia  yang  berjumlah  sebesar  261.890.900 jiwa.  Sehingga  dari  pertimbangan  tersebut,  selain  karena  tingkat  penyebarannya yang  terus  meningkat,  maka  Provinsi  Jawa  Barat  ditetapkan  oleh  Menteri Kesehatan  berstatus  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  setelah  provinsi  DKI Jakarta.
Pada  tanggal  12  April  2020,  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, Terawan  Agus  Putranto,  juga  menetapkan  status  untuk  tiga  wilayah  di  Provinsi Banten,  yakni  Kabupaten  Tangerang,  Kota  Tangerang,  dan  Kota  Tangerang Selatan  dalam  rangka  percepatan  penanganan Covid-19 ,  melalui  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020.
Provinsi  Banten,  sebagaimana  provinsi  Jawa  Barat,  adalah  provinsi penyanggah  provinsi  DKI  Jakarta,  sehingga  penyebaran  virus Covid-19, dipastikan  menyebar  lebih  dahulu  ke  Jawa  Barat  dan  Banten.  Hal  ini  akibat  dari arus keluar dan masuknya masyarakat yang bekerja  dan akses perdagangan yang sangat tergantung dengan pusat pemerintahan dan perdagangan di DKI Jakarta.
Pada  tanggal  19  April  2020  Gubernur  Jawa  Timur  mengadakan  rapat dengan  Walikota  Surabaya,  Bupati  Sidoarjo  dan  Bupati  Gresik.  Rapat  tersebut terkesan  berat  dalam  mengambil  keputusan,  karena  sebelumnya  telah  ada pernyataan  penolakan  dari  walikota  Surabaya  dan  Bupati  Sidoarjo.  Namun akhirnya rapat tersebut memutuskan pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk  tiga  kota/kabupaten  tersebut  tetap  diajukan,  yakni  seluruh  wilayah Surabaya,  14  (empat  belas)  dari  18  (delapan  belas)  Kecamatan  di  Sidoarjo,  dan beberapa kecamatan di kabupaten Gresik.
Surat  permohonan  dari  Gubernur  Jawa  Timur  dijawab  oleh  Menteri Kesehatan  pada    tanggal  21  April  2020  melalui  Keputusan  Menteri  Kesehatan Nomor:    HK.01.07/Menkes/264/2020  tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  di  Wilayah  Kota  Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dalam Rangka Percepatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Ketetapan ini berlaku untuk seluruh wilayah kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, dan kabupaten Gresik, bukan sebagian  kecamatan  di  kabupaten  Sidoarjo  dan  Gresik,  sebagaimana  yang diharapkan oleh dua bupati tersebut.
Kemudian  pada  tanggal  23  April  2020  Gubernur  Jawa  Timur,  Khofifah Indar  Parawansa,  secara  resmi  menetapkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penangana Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Kemudian diikuti implementasinya dengan  Peraturan  Walikota  Surabaya,  Peraturan  Bupati  Sidoarjo,  dan  Walikota Gresik.
23 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan  Kabupaten  Bekasi,  dan  kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam  penegakannya  Gubernur  Jawa  Timur  menetapkan  Keputusan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/108/KPTS/013/2020  tentang  Status  Keadaan Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19). 24
Kemudian  disusul  dengan  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor 188/202/KPTS/013/2020  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kebupaten  Gresik.  Di  dalamnya  memuat pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  sejak  tanggal  28  Maret  2020 sampai dengan 11 April 2020. 25
Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Wilayah  Kota Surabaya,  kabupaten  Sidoarjo  dan  kabupaten  Gresik,  diperpanjang  lagi  sejak tanggal  12  April  2020  sampai  dengan  25  April  2020,  yang  dituangkan  dalam Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/219/KPTS/013/2020  tentang Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Wilayah  Kota  Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik. 26
Pertimbangan  perpanjangan  pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besa  di  kota  tersebut  yang  terkonfirmasi  positif  Corona  tidak  mengalami penuruan  yang  signifikan,  sehingga  dalam  masa  perpanjangan  ini  penegakannya ditingkatkan,  tidak  hanya  melalui  himbauan  saja,  tapi  juga  melalui  penegakan hukum,  seperti  penahanan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  atau  terhambatnya perpanjangan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM),  apabila  melanggar  peraturan  terkait Covid-19 . Selain itu menambah jumlah personil penegak hukum, baik dari pihak kepolisian,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP),  dan  petugas  dari  Dinas Perhubungan,  yang  menjaga  di  beberapa  pos check  point yang  semakin diperbanyak.  Kualitas  penanggulangannya  juga  semakin  ditingkatkan  menjadi lebih  simpatik,  yakni  dengan  membagikan  masker  gratis  bagi  pengguna  yang belum  memakai  masker  di  jalan  raya,  dan  melakukan  penyemprotan  disinfektan untuk kendaraan (benda padat) yang digunakan oleh pemakai jalan.
Data  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia  pada  tanggal  13  Mei 2020,  kasus  Covid-19  mencapai  15.438  kasus  yang  positif  corona,  pasien  yang sembuh  3.287  orang,  sedangkan  yang  meninggal  mencapai  1.028  orang,  yang masih  dirawat  dirawat  11.123  orang,  tersebar  di  34  Propinsi. 27 Bandingkan dengan  ketika  permohonan  PSBB  pertama  kali  diajukan  oleh  DKI  Jakarta, kemudian dikabulkan oleh Menteri Kesehatan, yakni  pada tanggal  6 April 2020, kasus yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 2.491 orang, tersebar di 32 provinsi.
24 Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/108/KPTS/013/2020  tentang  Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
25 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial  Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kebupaten Gresik
26 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/219/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial  Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik.
27 https://www.kompas.com/covid-19, 13 Mei 2020, jam 22.30 Wib.
Terjadi lonjakan 444,5 % sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dimulai di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur, mulai 6 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020.
Cara  Indonesia  menanggulangi  Covid-19  dengan  praturan  perundang- undangan  ternyata  memang  tidak  bisa  menghentikan  kasus  Covid-19,  namun mampu memperlambat.  Pernyataan Presiden Joko Widodo  di  akun  Facebooknya menyatakan,  bahwa  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  telah dilaksanakan  di  empat  provinsi  serta  72  kabupaten  dan  kota,  berdasarkan  data yang  ada  efektifitasya  di  sejumlah  daerah  masih  bervariasi,  ada  daerah  yang mengalami  penurunan  kasus  Positif  Covid-19  secara  gradual,  konsisten,  namun tidak  drastis.  Ada  yang  turun  namun  masih  mengalami  fluktuasi  dan  belum konsisten. Selain itu ada pula daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala  Besar,  tapi  kasusnya  tidak  terpaut  jauh  dengan  sebelum  pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. 28
Undang-undang  dan  peraturan  di  atas  telah  mengikuti  prinsip  umum pemerintahan  yang  baik  sebagai  negara  dalam  Pasal  10  Undang-Undang Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, 29 dengan tegas menyatakan bahwa Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik mencakup prinsip- prinsip  berikut:  1.  Prinsip  kepastian  hukum;  2.  Prinsip  pemanfaatan;  3.  Prinsip Ketidakberpihakan;  4.  Prinsip  akurasi;  5.  Prinsip  penyalahgunaan  wewenang;  6. Prinsip  keterbukaan;  7.  Prinsip  kepentingan  publik;  8.  Prinsip  pelayanan  yang baik. (Zamroni, 2019) 30

## • Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  telah  disampaikan,  maka  dapat ditemukan:
1. Cara Indonesia dalam membuat solusi penanganan wabah penyakit Covid- 19 melalui produk peraturan perundang-undangan, yakni:
a. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan Kesehatan;
b. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tanun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) ;
c. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penangangan Pandemi Corona Virus Disease  2019  (Covid-19) dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
28 https://www.facebook.com/Jokowi/, 13 Mei 2020, jam 22.33 Wib.
29 Undang-Undang Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
30 Zamroni,  M.  (2019).  General  Principles  of  Good  Governance  in  Indonesia:  What  are The Legal Bases? Varia Justicia , 15 (1), 1–8. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464
d. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020 tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .
e. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid);
f. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/231/2020  tentang    Tim  Penetapan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus disease 2019 (Covid-19).
2. Implementasi  pertama  kali  di  Indonesia  dilakukan  oleh  Gubernur  Provinsi DKI  Jakarta  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  untuk  menetapkan  wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai  wilayah  yang  berstatus  “Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar” dengan  ditetapkannya:  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor  HK.01.07/Menkes/239/2020  tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) , di Jakarta, pada tanggal 7  April  2020. 31 Kemudian  diikuti  oleh  Gubernur  Jawa  Barat,  Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Timur.
3. Cara  Indonesia  menanggulangi  Covid-19  dengan  praturan  perundang- undangan  ternyata  memang  tidak  bisa  menghentikan  kasus  Covid-19, namun mampu memperlambat.

## DAFTAR PUSTAKA
• Buku
Ridwan  H.R., Hukum  Administrasi  Negara  (Edisi  Revisi) ,  PT.  Rajagrafindo Perkasa, Depok, 2018.
Umi  Chulsum, et.al. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Kashiko  Publisher, Surabaya, 2014.
• Artikel Jurnal
Andrea Remuzzi, “COVID-19 and Italy: What Next “, The Lancet , Volume 395, Issue 10231, P. 1225-1228, 11-17 April 2020.
M.Zamroni, General Principles of Good Governance in  Indonesia: What are The Legal Bases? Varia Justicia , 15 (1), 1–8. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464, 15 Mei 2019. Puja Mehta, et.al ., “COVID-19: Consider Cytokine Storm Syndromes and
Immunosupression”, The Lancet , Volume 395, issue 10229, P1033-1034, March 28, 2020.
31 Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  Wilayah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19
Qun Li,  M.Med., et.al.,  (2020), Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of  Novel  Coronavirus–Infected  Pneumonia, The  New  England  journal  of medicine , volume 382, issue 13, page 1199-1207, March 15, 2020. Ying-Ying  Zheng, et.al .,  “COVID-19  and  The  Cardiovasculer  System”, Nature Reviews Cardiology , 17, 259-260, 5 March 2020.
• Internet
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public, 20 April 2020.
https://www.kompas.com/tren/read/2020.04/06/171111665/2491-orang-positif- cofid-19-di-indonesia-ini-rincian-kasus-di-32-provinsi?page=1, 25 April 2020. https://www.kompas.com/covid-19, 13 Mei 2020. https://www.facebook.com/Jokowi/, 13 Mei 2020.

## • Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan  Darurat  Bencana  Wabah  Penyakit  Akibat  Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan di Surabaya pada 23 April 2020.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/202/KPTS/013/2020  tentang Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Wilayah  Kota  Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kebupaten Gresik.
Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  188/219/KPTS/013/2020  tentang Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam
Penanganan  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  di  Wilayah  Kota Surabaya,  Kabupaten  Sidoarjo,  dan  Kabupaten  Gresik,  ditetapkan  di
Surabaya  pada 9 Mei 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020  tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Percepatan Penangan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19), ditetapkan  di  Jakarta pada 7 April 2020. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020  tentang  Penetapan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Bekasi,  dan  kota  Bekasi,  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19), ditetapkan  di  Jakarta pada 11 April 2020.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tanun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019  (Covid- 19), ditetapkan di Jakarta pada 31 Maret 2020.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan Sosial  Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) ,  ditetapkan  di  Jakarta  pada  31
Maret  2020,  dicatat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020 Nomor 91. Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2020 6487.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  untuk  penangangan  Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan,  ditetapkan  di  Jakarta  pada  31  Maret  2020,  dicatat  dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  87,  dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485.
Surat  Edaran  Gubernur  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor:  440/4820  tentang  Cegah Virus Corona Melalui Ibadah, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, ditetapkan di Banda Aceh pada 12 Maret 2020.
Surat  Edaran  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor:  2/SE/2020,  tanggal  16  Maret  2020, tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Pegawai  dalam  Upaya  Pencegahan Penyebaran  Virus  Corona  atau Covid-19 di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan di Jakarta pada 16 Maret 2020.
Surat  Edaran  Gubernur  Jawa  Timur  Nomor:  420/1780/101.1/2020,  tanggal  15 Maret  2020,  Perihal  Peningkatan  Kewaspadaan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19), ditetapkan di Surabaya pada 15 Maret 2020. Surat  Edaran  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor:  443.1/25/2020  tentang Pengawasan  dan  Pencegahan  Virus Covid-19 di  Perbatasan  dan  Pesisir Wilayah Kalimantan Tengah, ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 19 Maret 2020.
Surat  Edaran  Gubernur  Sumatera  Utara  Nomor:  440/2666/2020  tentang Peningkatan  Kewaspadaan  terhadap  Resiko  Penularan  Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatera Utara, ditetapkan di Medan pada 17 Maret 2020.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018    tentang Kekarantinaan  Kesehatan,  ditetapkan  di  Jakarta  pada  7  Agustus  2018, dicatat  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor 128, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236.
Undang-Undang  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan, ditetapkan di  Jakarta pada 17 Oktober 2014, dicatat dalam Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  292,  dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.