## PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI
Oleh : Suzanalisa 

## ABSTRAK
Salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  seringkali  menimpa  anak  ialah  kekerasan seksual.  Kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  termasuk di Kota Jambi yang mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan baik secara fisik  maupun  secara  psikologis.  sehingga  tujuan  penulisan makalah ini  untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan seksual  terhadap anak  di  Kota  Jambi  dan  mekanisme  penggulangan  dan  pencegahan  terjadinya  tindak pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Jambi.  Metode  penelitian  lebih menitikberatkan  pada  lebih  bersifat  empiris,  dengan  pendekatan Sosio-Legal  Research . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi  terjadinya  peningkatan  kasus  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Jambi  adalah faktor  internal  dan  eksternal  yang  berasal  dari  korban  maupun  pelaku  kekerasan  seksual terhadap  anak.  mekanisme  penanggulangan  dan  pencegahan  kekerasan  seksual  terhadap anak  di  Kota  Jambi  adanya  keterlibatan  pemerintah  Kota  Jambi  dan  semua  lapisan masyarakat.
Kata Kunci:  Penanggulangan, Pencegahan, Kekerasan Seksual Terhadap Anak

## A. Pendahuluan
Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa, maka salah satu cara yang digunakan  demi  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  diharapkan  yaitu  melalui  pemberian perlindungan  bagi  anak  itu  sendiri,  mengingat  secara  fisik  dan  mental,  anak  merupakan pribadi yang belum dewasa dan matang tumbuh kembangnya.
Berdasarkan  Pasal  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang  ada  di  dalam  kandunganPerlindungan  anak  merupakan  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi.  Kekerasan  itu  sendiri  pada dasarnya  adalah  semua  bentuk  perilaku,  baik  verbal  maupun  non-verbal,  yang  dilakukan
 Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya” (Hayati, 2000)
Secara  faktual,  meskipun  di  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  telah ditentukan  adanya  bentuk  perlindungan  terhadap  anak,  akan  tetapi  berbagai  kekerasan terhadap  anak  masih  seringkali  terjadi,  baik  itu  dalam  bentuk  psikis,  fisik,  ataupun kekerasan  seksual.  Salah  satu  bentuk  kekerasan  yang  seringkali  menimpa  anak  ialah kekerasan seksual.
Apabila  mengacu  pada  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  secara umum  dari  Tahun  2012  hingga  Tahun  2015,  tercatat  sebanyak  7.650  kasus  kekerasan terjadi  pada  anak  Indonesia,  dengan  prosentase  30,1  persen  atau  sebanyak  2.132  kasus berupa  kasus  kekerasan  seksual  (Nova,  2016).  Sedangkan  terhadap  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kota  Jambi,  paling  tidak  sejak Tahun  2012 sampai dengan  2016,  diperoleh  fakta  jumlah  kasus  171  kasus  dengan  rata-rata  peningkatan peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak selama lima tahun terakhir mencapai 11 % (Jambi, 2017).
Fenomen  ini  menciptakan  korban  anak  dalam  jumlah  yang  cukup  banyak  dan mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun dari keluarganya, kerap kali  tidak  tahu  apa  yang  harus  dikerjakan  atau  segan  mengusahakan  penyelesaian permasalahan  itu,  karena  kurang/tidak  mempunyai  pengetahuan,  dana,  keberanian,  dan harapan  atau  mungkin  juga  karena  adanya  anggapan  bahwa  kekerasan  seksual  yang menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Tidak jarang, orang tua dari anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  sering  merasa  malu  untuk mengungkapkan/melaporkan  kejadian-kejadian  yang  menimpa  anak  tersebut,  sehingga mereka  tidak  melapor  dan  segan  menangani  permasalahan  tersebut  secara tuntas, melalui mekanisme hukum yang ada.
Sebagai  sebuah  fenomena  nyata  yang  terjadi  di  masyarakat,  tingginya  angka kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di Kota Jambi, merupakan sebuah peristiwa  yang  harus  mendapatkan  perhatian  serius,  agar  tidak  lagi  terulang  dikemudian hari.  Cara-cara  yang  bisa  dilakukan  ialah  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi terjadinya  peningkatan  kasus  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Jambi?  dan  Bagaimana
mekanisme  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi ?.
Sehingga  diperoleh  manfaat  dari  penulisan  makalah  ini  bahwa  memberikan sumbangan  pemikiran  dan  masukan  dalam  ilmu  hukum,  khususnya  kepada  pemerintah, masyarakat dan juga para penegak hukum tentang mekanisme pencegahan yang dilakukan dalam  upaya  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di Kota Jambi.

## B. Metodologi  Penelitian
C. Rancangan penelitian;
Penelitian  ini  lebih  menitikberatkan  pada  perolehan  data  primer,  sedangkan  data sekunder  lebih  bersifat    menunjang,  maka  bentuk  penelitian  ini  lebih  bersifat  empiris, dengan  pendekatan Sosio-Legal  Research ,  yaitu  penulis  melakukan  pendekatan  terhadap masalah  yang  diteliti  dengan  mencari  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi dan juga yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dikemudian harinya (2) Populasi dan sampel (sasaran penelitian);
Cara pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu cara pengambilan  sampel  yang  memungkinkan  bahwa  setiap  unsur  dari  populasi  mempunyai kesempatan  yang  sama  untuk  terpilih  sebagai  unsur  dari  sampel  yang  ditarik  (Soekanto, 2010). Sementara itu jenis sampel yang digunakan adalah purposive , yakni responden telah ditetapkan  dengan  pertimbangan  bahwa  responden  tersebut  berhubungan  erat  dengan masalah yang akan diteliti oleh Penulis dalam penelitian ini. Populasi yang dituju Penyidik pada  Unit  TP2A  (Tindak  Pidana  Perempuan  dan  Anak)  Kepolisian  Resort  Kota  Jambi; Anggota  Tim  Advokasi  P2TP2A  Kota  Jambi  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  Kota  Jambi;  Kepala  Satuan  Bimbingan  Masyarakat  (Bimmas) Polresta Jambi
(3) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;
Perolehan data diperlukan untuk mendukung kebenaran yang objektif dan ilmiah dari  hasil  tulisan  yang  dihasilkan,  sehingga  dengan  demikian,  penulis  menggunakan teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  sebagai  berikut  Penelitian  perpustakan ( Library  Research )  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  mempelajari  buku-buku,  dan perundang-undangan  dan  lain-lainnya  yang  ada  relefansinya  dengan  pokok  bahasan.
Hasil  dari  mempelajari  buku-buku  dan  peraturan  lainnya  itu  diambil  intisarinya sebagai  data  sekunder  yang  berguna  dalam  merumuskan  dan    menyusun  teori,    dan Penelitian lapangan ( Field Research ), Untuk melengkapi hasil penelitian perpustakaan di  atas,  maka  penulis  kaitkan  dengan  data  penelitian  di  lapangan  untuk  mendapatkan data  primer  yang  berguna  dalam    mendeskripsikan  masalah    yang  dibahas  dengan semua  data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder  yang  telah dikumpulkan,  diseleksi  dan  data  tersebut  diklasifikasikan.  Setelah  diklasifikasikan kemudian  dilakukan  analisis  secara  kualitatif  kemudian  hasilnya  diuraikan  secara deskriptif.

## D. Hasil dan Pembahasan
1) Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Peningkatan  Kasus  Seksual  Terhadap Anak Di Kota Jambi
Salah satu bentuk kerawanan sosial salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi  terhadap  anak  yang  terus  mengalami  peningkatan  di  Indonesia.  pendapat  dan pandangan  mengenai  kekerasan  seksual  berbeda-beda,  namun  secara  umum  kriteria kekerasan  seksual  yang  dapat  diterima akal  sehat, antara lain  memiliki  10  (sepuluh)  tipe- tipe seksual seperti ini :
1)   Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
2.   Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3.   Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4.   Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5.   Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon- lelucon cabul.
6.   Bisikan bernada seksual.
7.  Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8.  Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
9.   Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
a)   Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
b)   Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
c)   Menyentuh tangan ke paha.
d)   Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita.
e)   Memegang lutut tanpa alasan yang jelas.
f)   Menyenderkan tubuh ke wanita.
g)   Memegang  tubuh,  atau  bagian  tubuh  lain  dan  dirasakan  sangat  tidak nyaman bagi korban.
h)   Menepuk-nepuk bokong perempuan.
i)   Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
j)   Mencuri cium dan kabur.
k)   Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual.
l)   Ajakan berkencan dengan iming-iming.
m)  Ajakan melakukan hubungan seksual.
10.  Pemaksaan  berhubungan  seksual  dengan  iming-iming  atau  ancaman  kekerasan  atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Subhan, 2004).
Berdasarkan uraian ini, maka menurut Suharto, Kekerasan Seksual terhadap Anak  adalah  Kekerasan  secara  seksual  dapat  berupa  perlakuan  prakontak seksual  antara  anak  dengan  orang  yang  lebih  besar  (melalui  kata,  sentuhan, gambar visual, exhibisionism ), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara  anak  dengan  orang  dewasa  ( incest ,  perkosaan,  eksploitasi  seksual) (Suharto, 1997).
Tindak  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  realita  kehidupan  sehari-hari mengakibatkan dalam diri anak adalah timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang  dengan  posisi  korban  yang  sering  tidak  berdaya  dimata  peraktek  peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang  berkewajiban  menjatuhkan  vonis.  Terbukti,  putusan-putusan  yang  dijatuhkan  tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban (Irfan, 2001).
Secara  sederhana  dampak  kekerasan  seksual  terhadap  korban  dapat  dibedakan menjadi :
1. Dampak secara fisik
Antara  lain  :  sakit  asma,  menderita  migrant,  sulit  tidur,  sakit  ketika  berhubungan seksual, luka pada bibir ( lesion on lip caused by scratch ), luka pada alat kelamin, kesuliatn buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid),  sering  terkejut,  sangat  khawatir,  sangat  hati-hati  dengan  orang  asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain : ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria,  takut  bicara  dengan  pria,  menghindari  setiap  pria,  dan  lain-lain  (Santoso, 1997)
Sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara  umum  dari  Tahun  2012  hingga  Tahun  2015,  tercatat  sebanyak  7.650  kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual namun dari hasil pendataan yang diperoleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  laporan  ini  belumlah  sebagai  data  riil  dikarenakan keengganan  keluarga  korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  melaporkan dikarenakan dianggap sebagai aib (Nova, 2016).
Hal  ini  sejalan  juga  dengan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang terjadi  di  Kota  Jambi  diperoleh  fakta  adanya  peningkatan  angka  kekerasan  seksual terhadap anak dengan penjelasan sebagai berikut :
Tabel  1  Jumlah  Laporan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Polresta  Jambi
Periode 2012-2015 No Tahun Jumlah Persentase Kenaikan 1 2012 25 - 2 2013 30 20 % 3 2014 35 16% 4 2015 38 8 % 5 2016 43 13 % Total 171 11 %
Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)
Berdasarkan  tabel  1  dilihat  jelas  bahwa  telah terjadi  peningkatan  jumlah  laporan kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jambi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015  dimana  pada  Tahun  2012  terjadi  pelaporan  oleh  korban  kekerasan  seksual  anak berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2013 berjumlah 30 (tiga puluh) kasus, Tahun 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus,  Tahun 2015 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus  dan  Tahun  2016  berjumlah  43  (empatpuluh  tiga)  kasus  dengan  rata-rata  kenaikan sebanyak  11%.  Melihat  hasil  laporan  ini  dilihat  bahwa  pelaporan  terhadap  adanya kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  yang  dialami  korban  telah  mengalami kemajuan  untuk  keberanian  para  keluarga  korban  terhadap  perbuatan  pidana  yang dilakukan pelaku terhadap orang terdekat mereka apalagi orang tua  memperoleh keadilan terhadap  peristiwa  yang  dialami  oleh  anak-anak  mereka,  namun  dilain  sisi  menimbulkan permasalahan  baru  bahwa  hal  ini  menandakan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi.
Bila melihat jumlah kasus pelaporan yang masuk pada Polresta Jambi, klasifikasi korban  -  pelaku  kekekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban  tingkat  59%,  keluarga  27%  dan  orang  yang  tidak  dikenal  oleh  korban  dengan tingkat 14%.
Selanjutnya  penulis  melakukan  pengolahan  data  berdasarkan  umur  korban  yang diterima oleh Unit  Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Polresta Jambi ke dalam beberapa interval umur diperoleh pada umur 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan  belas)  tahun  berjumlah  57  (lima  puluh  tujuh)  orang  dengan  persentase  44%, sedangkan  pada  umur  12  (dua  belas)  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  berjumlah  39 (tiga  puluh  sembilan)  orang  dengan  persentase  31%  dan  korban  dengan  usia  6  (enam) sampai  dengan  12  (dua  belas)  tahun  berjumlah  32  (tiga  puluh  dua)  orang  dengan persentase 25%.
Modus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi berdasarkan pengolahan data yang dilakukan penulis berdasarkan laporan dari Unit  Tindak Pidana Perempuan dan Anak  (TP2A)  Satreskrim  Polresta  Jambi  dilakukan  oleh  orang  dekat  korban  dengan mencapai  45%,  selanjutnya  dilakukan  dengan  ancaman  mencapai  26%  begitu  juga  yang dilakukan oleh keluarga 26% dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan penganiayaan  mencapai 3%.
Jika  dihubungkan  maka  tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat diperoleh bahwa :
1. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.
2. Korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saling mengenal.
3. Usia korban paling banyak berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Modus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  paling  banyak  dilakukan  oleh  pelaku  yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan korban dibawah ancaman dari pelaku.
Selanjutnya  dari  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di Kota  Jambi,  hanya  sedikit  saja  kasus  tersebut  berlanjut  untuk  mengikuti  proses  sistem peradilan  pidana  untuk  mencapai  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  korban  dan pencapaian  tujuan  pemidanaan  terhadap  pelaku  berdasarkan  hasil  olahan  data  diperoleh bahwa laporan kasus dicabut mencapai 82%, pelaku dijadikan daftar pencarian orang oleh pihak  Satreskrim  Polresta  Jambi  mencapai  10%.  Selanjutnya  alamat  korban  tidak  sesuai dengan  laporan  di  Unit  TP2A  Polresta  Jambi  mencapai  4%,  pelaku  tidak  memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Jambi mencapai 2% kemudian kasus laporan berlanjut ke Kejaksaan Negeri mencapai 2 %.
Data  di  atas  didukung  oleh  hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  laporan  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  lebih  banyak  tidak  berlanjut  dikarenakan  oleh  adanya pencabutan laporan oleh keluarga korban dikarenakan telah ada perdamaian dan keluarga korban  tidak  ingin  aib  keluarga  diketahui  oleh  umum,  selanjutnya  dalam  masa  proses penyidikan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berdasarkan  laporan  yang  masuk, ditemukan  korban  beserta  keluarga  tidak  tinggal  lagi  sesuai  alamat  laporan  dan  telah berpindah alamat yang tidak diketahui oleh tetangga sekitar, dengan alasan aib yang telah diterima oleh anak (korban) mereka telah menimbulkan aib sehingga membuat malu nama keluarga maka keluarga tersebut pindah dari alamat tersebut. Kemudian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam masa proses penyidikan tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik  Polresta  Jambi  dan  dalam  penyidikan  pelaku  telah  terbukti  memenuhi  unsur- unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak tetapi pelaku tidak mau diajak bekerjasama dalam mempermudah proses penyidikan dan pelaku melarikan diri (tidak berada di alamat tempat tinggal) maka pelaku dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO)
Uraian-uraian di atas  yang telah dikemukakan oleh penulis maka perlu diketahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota Jambi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Faktor Internal
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  bersumber  dari  diri  korban  maupun  pelaku kekerasan seksual anak antara lain :
1. Faktor Fisik
Faktor  fisik  merupakan  faktor  pemicu  meningkatnya  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  pelaku  yang  memiliki kelainan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dimana  masa  kecilnya  merupakan  korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan orientasi penyimpangan seksual dimana pelaku  merasa  puas  melakukan  hubungan  seksual  dengan  anak-anak.  Hal  ini didukung  oleh  pendapat  Endang  Kuswardani  yang  menyatakan  bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Jambi  merupakan  korban  kekerasan seksual  yang  membawa  dampak  terhadap  orientasi  penyimpangan  seksual  antara lain menyukai anak-anak dan atau sesama jenis.
2. Faktor Pakaian
Berdasarkan hasil penyelidikan keseharian kehidupan korban yang rata-rata paling banyak terjadi di Kota Jambi berkisar antara umur 15 (lima belas) sampai dengan 18  (delapan  belas)  tahun  dalam  gaya  berpakaian  adalah memakai  pakaian  dalam ukuran  minim  (seksi)  dan  anak-anak  ini  merupakan  anak-anak  yang  tergolong aktif  mengikuti  trend  pergaulan  masa  kini  sehingga  dapat  memancing  perilaku menyimpang dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dalam menyalurkan dorongan negatif nafsu.
3. Faktor Keluarga
Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  kota  dalam  tingkat  perkembangan pembangunan  sehingga  dari  hasil  penelitian  Tim  Advokasi  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Jambi  ditemukan adanya kelalaian orang tua di dalam pola asuh atau pun pola mendidik anak-anak mereka,  dimana  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang terjadi  di  Kota  Jambi  ditemukan  bahwa  kedua  orang  tua  korban  maupun  pelaku adalah pekerja sehingga anak-anak mereka dalam keseharian diasuh oleh keluarga terdekat orang tua seperti kakek nenek, paman bibi, di lain sisi keluarga terdekat
ini  memiliki  kesibukan  tersendiri  dan  belum  lagi  mengurus  keluarga  mereka sehingga  berdampak  terhadap  anak-anak,  menjadi  bebas  dalam  pergaulan  tidak ada  kontrol  maupun  bimbingan  dalam  pergaulan  sebagai  wujud  dari ketidaknyamanan  anak  di  dalam  rumah  dan  mencari  jati  diri  dalam  pergaulan yang dilakukan oleh anak.
4. Faktor Ekonomi
Kota  Jambi  secara  struktur  geografis  masih  ditemukan adanya  lahan  perkebunan yang  masih  diolah  oleh  masyarakat  setempat  dengan  jarak  antara  satu  rumah dengan  rumah  lain  yang  berjauhan.  Berkaitan  dengan  kasus  laporan  kekerasan seksual  terhadap  anak  dimana  pelaku  masih  merupakan  keluarga  seperti  ayah ataupun  paman  yang  dikenal  baik  oleh  orang  tua  ditemukan  timbulnya  incest dikarenakan  di  dalam  rumah  tidak  ada  sekat-sekat  kamar  yang  membedakan antara  perempuan  dan  laki-laki  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  yang  lemah sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  dalam  keluarga  tersebut  seperti  ganti pakaian,  tidur  dalam  posisi  anak  yang  tidak  diinginkan  menimbulkan penyimpangan  seks  dan  didukung  oleh  kondisi  rumah  antara  tetangga  yang tergolong jauh menyebabkan timbulnya peluang kejahatan seksual terhadap anak sendiri atau yang memiliki hubungan saudara
5. Faktor  Agama
Agama  merupakan  tiang  agama  dalam  menjalankan  kehidupan  sebagai  manusia yang  baik  di  dunia.  Sebagaimana  di  Jambi,  Agama  seorang  anak  merupakan turunan  agama  yang  dianut  oleh  orang  tua.  Semenjak  dini  anak-anak  di  didik dengan  ajaran  agama  yang  dianut  oleh  orang  tua  tentang  perbuatan-perbuatan yang  melanggar  ajaran  agama  dan  perbuatan  yang  tidak  melanggar.  Hasil penyelidikan  penyidik  Unit  TP2A  Polresta  Jambi  bekerjasama  dengan  P2TP2A Kota  Jambi  yang  diperolah  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  baik itu  dewasa  maupun  masih  dalam  usia  anak  merupakan  anak-anak  yang  kurang mendapatkan  pola  asuh  mengenai  nilai-nilai  ajaran  agama  dalam  kehidupannya sehari-hari  dalam  keluarga,  sehingga  tipisnya  keimanan  pelaku  untuk  dengan mudahnya melakukan kejahatan melanggar norma agama.
b. Faktor Eksternal
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  bersumber  dari  luar  korban  maupun  pelaku kekerasan seksual anak antara lain :
1. Faktor Lingkungan Pergaulan
Lingkungan  pergaulan  sangat  mempengaruhi  kejahatan  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Pergaulan  yang  salah  dan  buruk  seperti  terlibat  dalam  narkoba, minuman  keras,  bebas  membuat  anak  mudah  menjadi  korban.  Pemilihan  teman- teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah dan masih memiliki olah pikir yang masih rendah diakibatkan pengalaman yang rendah maka mudah untuk diperdaya, diancam, untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri
2. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  Informasi telah membuat kemudahan dalam  segala  bidang  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dimanapun  dan kapanpun  dengan  memanfaatkan  fasilitas  jaringan  internet.  Sehubungan  dengan kekerasan  seksual  terhadap  anak  didapati  dari  hasil  penyelidikan  oleh  Polresta Jambi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering melakukan browsing mengenai  pornoaksi  ataupun  pornografi  yang  mudah  didapat  dari  media-media yang  tersedia  di  jaringan  internet.  Untuk  memenuhi  hayalan  yang  telah  direkam oleh  pelaku  maka  anak-anak  dianggap  sebagai  manusia  yang  lemah  dan  tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa melakukan hubungan seksual
3. Faktor Media Sosial
Salah  satu  faktor  yang  dapat  memicu  atau  merangsang  seseorang  melakukan kejahatan,  adalah  karena  faktor  tontonan  yang  anti  sosial,  tidak  mendidik  dan menonjolkan  kekerasan,  pornografi  dan  pornoaksi  di  media  elektronik,  seperti televisi maupun pemanfaatan jejaring sosial melalui media internet (media sosial
2) Mekanisme  Penggulangan  Dan  Pencegahan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi
Fenomena  peningkatan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  yang  terjadi  di  Kota Jambi,  maka  diperlukan  mekanisme  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  dan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Jambi  diwaliki  oleh  Kepala Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Jambi,  dalam  hal ini  terkait  tugas  bidang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A), Satuan Resort Kriminal Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) dan Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi.
Hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan penanganan antara lain:
1. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  menimbulkan  dampak  psikologis  berupa trauma  yang  dapat  tumbuh  bersama  anak  sehingga  diperlukan  kepekaan  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  tidak  peduli  terhadap  permasalahan  yang  dilaporkan dibandingkan harus berdamai sebagai syarat untuk pencabutan laporan.
2. Pengalaman  klinis  kekerasan  seksual  terhadap  anak  menunjukkan  cukup  banyak penganiayaan  atau  penyalahgunaan  seksual  masa  kanak  yang  dilakukan  oleh  orang- orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu incest atau penganiayaan  seksual  ini  belum  mendapatkan  perhatian  sama  besar  dengan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lebih  umum.  Perhatian  perlu  diberikan  oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye  atau  berbagai  bentuk  advokasi  anti  kekerasan  terhadap  anak  sangat diperlukan  sebagai  wujud  kesungguhan  dan  keseriusan  masyarakat  menunjukkan pemihakannya pada korban dengan   menyediakan  berbagai  bentuk dukungan sosial yang nyata.
4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan seksual terhadap anak maka penanganan  atau  tindakan  legal  terhadap  korban  tidak  dapat  dilakukan  secara sepenuhnya  sama  seperti  terhadap  korban  tindak  kriminal  lain.  Perlu  dipikirkan kemungkinannya  kehadiran  saksi  ahli  menggantikan  kehadiran  korban  dalam  sidang pengadilan,  ataupun  bentuk-bentuk  lain  untuk  memungkinkan  dilakukannya  tindakan hukum.
Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi terhadap perempuan  khususnya  tindak  pidana  perkosaan,  pemerintah  dan  masyarakat  dan  aparat penegak hukum masih mengalami hambatan sebagai berikut :
1. Hambatan Internal
Hambatan pertama yang dihadapi dari segi inetrnal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya  cakupan  kegiatan  yang  meliputi  seluruh  pemerintah  dan  masyarakat  dan institusi  penegak  hukum  sebagai  mitra  kerja.  Banyaknya  pihak  yang  terlibat  dari berbagai  institusi  serta  jangkauan  dari  kegiatan  menimbulkan  kesulitan  dalam melakukan monitoring dari  pelaksanaan  masing-masing  kegiatan.  Oleh  karena  itu,
diambil  langkah-langkah  solusi  dalam  mengatasi  masalah  ini.  Misalnya,  melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi.
2. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam,  yang pertama adalah adanya perbedaan  pemahaman.  Hal  ini  sudah  diperkirakan  sejak  awal  mendesain  Program Penanggulangan  dan  Penegakan  Hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak,  khususnya  dalam  keterlibatan  semua  pemerintah  dan  masyarakat  dan menyusun  srategi  untuk  menyamakan  persepsi  dan assessment terhadap  program- program  yang  telah  dilakukan  oleh  institusi  tersebut.  Selanjutnya  adanya  kesulitan menggali  konsep  sistem  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  jender  dengan  menggali pengalaman  para  pihak  yang  terlibat  dalam  Program  Penanggulangan  dan  Penegakan Hukum dalam menangani kasus dimaksud.
Menurut  AKP  Sarni  selaku  Kasat  Binmas  Polresta  Jambi  menyatakan  bahwa Satuan  Bimbingan  Masyarakat  terkait  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  telah melaksanakan  program  sosialisasi  dalam pencegahan tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak dan personil satuan bimbingan masyarakat Polresta Jambi telah memiliki persfektif  pengetahuan  penanganan  korban  dan  pelaku  anak  sehingga  dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat  menjerat  pelaku  sesuai  dengan  perbuatannya.  Dengan  demikian  penegakan hukum  akan  tercapai,  korban  akan  merasa  dilindungi  dan  dapat  menjawab  rasa keadilan dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  perlindungan  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap anak diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah dan masyarakat yaitu :
1. Perlindungan Oleh Masyarakat
1) Keluarga
Keluarga  merupakan  orang-orang  terdekat  korban  yang  mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat  ditunjukkan  dengan  selalu  menghibur  korban,  tidak  mengungkit-ungkit dengan  menanyakan  peristiwa  kekerasan  seksual  yang  telah  dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah  yang  dihadapinya,  memberi  keyakinan  bahwa  perbuatan  yang dialaminya  tidak  boleh  merusak  masa  depannya,  melindungi  dia  dari  cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

## 2) Masyarakat
Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran  penting  untuk  membantu  memulihkan  kondisi  kejiwaan  korban. Masyarakat  diharapkan  ikut  mengayomi  dan  melindungi  korban  dengan  tidak mengucilkan  korban,  tidak  memberi  penilaian  buruk  kepada  korban  maupun kelalaian keluarga di dalam pola asuh terhadap anak.
2.   Kepolisian Resort Kota Jambi
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual,  pertama  kali  diberikan  oleh  polisi  pada  waktu  korban  melapor.  Saat  ini Polri  telah  membentuk  suatu  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang  diawali  oleh Polwan  yang  terwadahi  dalam  satu  Unit  Khusus  yaitu  Unit  Tindak  Pidana Perempuan  dan  Anak  yang  berdiri  sendiri  untuk  menangani  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Adapun  visi  dan  misi  dari  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  adalah  sebagai berikut:
a. Visi :
Perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  mendapat  perlindungan  dan bantuan  baik  medis,  psikologis  maupun      hukum  sehingga  masalahnya terselesaikan dengan adil.
b. Misi :
1) Memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  perempuan  dan  anak  yang menjadi korban kekerasan.
2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
3) Membangun  jaringan  kerjasama  antar  instansi  atau  badan  atau  lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas dan tanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus (RPK) antara lain:
a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Membuat laporan polisi.
c. Membuat permohonan Visum Et Refertum
d. Pemeriksaan saksi korban.
e. Melakukan “konseling”.
f. Menyalurkan ke  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan.
g. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
h. Bila awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
i. Memberikan  kepastian  kepada  pelapor  bahwa  akan  ada  tindak  lanjut  dari laporan/pengaduannya.
j. Menjamin  bahwa  informasi  yang  diperoleh  tidak  akan  keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
k. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
l. Bertanggungjawab  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  baik  pelapor  maupun korban.
m. Membuat laporan kegiatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara berkala ke koordinator Ruang Pelayanan Khusus (Polda).
n. Idealnya  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  dapat  melayani  masyarakat  selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call..
Personil  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  sangat  memperhatikan kualitas  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  bekerja  secara  maksimal. Kualitas tersebut antara lain:
a. Perwira  Pertama  (Pama)  Polwan  berkualitas  Penyidik  sebagai  Kepala  Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih  untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
g. Bersikap simpatik dan sabar.
h. Komunikatif dan profesional
Dalam  memeriksa  korban,  Polwan  melakukan  pendekatan  psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:
a. Pendekatan  Psikologis  yang  dilakukan  dengan  Mengenali  Reaksi-reaksi Korban Setelah kekerasan seksual yang dialami
Anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual  selain  menderita  luka  fisik  juga mengalami  penderitaan  secara  psikis.  Untuk  dapat  membantu  dan  juga memperoleh  masukan  sebanyak-banyaknya  untuk  pelaksanaan  tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.
Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif  dan  berat  yang  sulit  untuk  dipulihkan.  Anak  selaku  korban  sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.
Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan  ia  membutuhkan  seseorang  untuk  mendengarkannya,  untuk  menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi,  dan  dia  sangat  membutuhkan  dukungan  dari  orang  lain  pada  saat-saat seperti ini.
b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor Dalam  setiap  kasus  kekerasan  seksual,  korban  selalu  mengalami stress  dan  trauma  sehingga  besar  kemungkinan  dia  akan  memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penyidikan  oleh  polisi  jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya  Polwan  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  seksual.  Beberapa keuntungan  yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus- kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap perempuan adalah :
1) Hambatan Psikologis dapat dihindari
Dalam  kasus  kekerasan  seksual  hambatan  yang  berupa  jarak  psikologis antara  pemeriksa  dengan  korban  dapat  dengan  mudah  tercipta.  Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa
yang  dialaminya.  Hambatan  ini  muncul  sejak  pertama  kali  korban melaporkan  diri  sampai  dengan  saat  pemeriksaan  yang  membutuhkan pengungkapan  kembali  secara  detil  peristiwa  yang  dialami.  Jarak psikologis  ini  dikurangi  jika  penerima  laporan  dan  pemeriksa  adalah Polwan.  Setidak-tidaknya  rasa  malu  dan  sungkan  dapat  dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
2) Komunikasi dapat terjalin dengan Baik
Komunikasi  antara  korban  dengan  Polwan  pemeriksa  akan  lebih  mudah terjalin,  sebab  proses  terciptanya  empati  (kemampuan  untuk  dapat menghayati  dan  merasakan  seperti  apa  yang  dirasakan  orang  lain)  lebih mudah  terbentuk.  Dengan  demikian  maka  kepercayaan  korban  terhadap pemeriksa  dapat  tumbuh  lebih  cepat  dan  diharapkan  dapat  terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.
3) Informasi yang diperoleh dapat Maksimal
Sebagai  akibat  dari  terjalinnya  komunikasi  dan  kerja  sama  yang  baik, maka  dengan  sendirinya  diharapkan  dapat  diperoleh  informasi  yang maksimal.  Hanya  perlu  diperhatikan,  khususnya  bagi  para  Polwan pemeriksa  agar  berpandangan  objektif  (tidak  subjektif  dan  larut  dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.
c. Pendekatan  Psikologis  yang  Dilakukan  oleh  Polwan  pada  saat  Memeriksa Korban Kekerasan Seksual
Yang  terutama  sangat  dibutuhkan  oleh  korban  adalah  bicara  dan membutuhkan  seseorang  untuk  mendengarkannya.  Segera  setelah  kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan shock. Sikap-sikap  yang  diperlihatkan  dalam  menghadapinya  akan mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  korban  dan  persepsi  tentang dirinya.
Untuk  dapat  mengungkapkan  kasus  tindak  pidana,  polisi  sangat membutuhkan  informasi  sebanyak-banyaknya  dari  para  saksi  korban,  karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan pendekatan khusus agar  terbentuk  hubungan  yang  baik  dan  ada  kepercayaan  dalam  diri  saksi korban  terhadap  polisi.  Perasaan  aman,  terlindungi  dan  dipercayai  adalah  hal
pokok  yang  harus  dapat  ditumbuhkan  oleh  Polwan  agar  saksi  korban  mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.
3.  Pemerintah Daerah
Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam permasalahan kekerasan seksual anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi,  Unit  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kota  Jambi  maka  peranan  yang  diberikan  oleh  Unit  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Jambi  dalam  tugasnya memberikan :
a. Melakukan upaya preventive (pencegahan)
1) Melakukan  pendidikan  publik  (masyarakat)  secara  keseluruhan  melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
2) Memfasilitasi  upaya  peningkatan  kualitas  hidup    anak  di  sector pendidikan, kesehatan, keagamaan melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
3) Melakukan  advokasi  kebijakan  terkait  upaya  pencegahan  kekerasan seksual terhadap anak.
b.    Melakukan upaya curative (penanganan)
1) Memberikan  pelayanan  penerimaan  pengaduan  dan  pelaporan  kasus kekerasan seksual terhadap anak
2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual.
3) Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual
4) Memfasilitasi  pelayanan  pemberian  bantuan  hukum  dan  penegakan  hukum bagi anak korban kekerasan seksual
5) Memfasilitasi  pelayanan  bimbingan  rohani/keagamaan  bagi  anak  korban kekerasan seksual.
c.    Melakukan upaya rehabilitative
1) Memberikan  pelayanan  pemulihan  jangka  panjang  berupa  pemulihan psikososial  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  melalui  kegiatan  : Konseling,  Support  Group  (kelompok  dukungan),  psikoedukasi  ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
2) Memfasilitasi  perlindungan  korban  di  shelter  (rumah  aman)  bekerja  sama dengan lintas sektor terkait.
3) Memfasilitasi  pemberdayaan  dibidang  pendidikan  anak  korban  kekerasan seksual,  melalui  kegiatan  :  advokasi  maupun  membangun  koordinasi dengan  sector  penyelenggara  kegiatan  pendidikan  formal  (Sekolah  umum maupun  dayah)  maupun  informal  (keluarga  dan  lembaga  pendidikan alternatif)
4) Memfasilitasi  proses  pemulangan  dan  reintegrasi  social  bagi  anak  korban kekerasan seksual, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
5) Memfasilitasi  proses  pemulihan  rohani  melalui  konsultasi/penyuluhan keagamaan.
Fungsi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) yang telah dikemukakan di atas, maka peranan P2TP2A yang terpenting adalah konseling dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu  korban  untuk  mengatasi/memecahkan  masalahnya  dengan  lebih  baik. Konseling  yang  dilakukan  perpaduan  dari  teknik  komunikasi  mewawancarai dengan  teknik  pemecahan  masalah.  Wawancara  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menggali  informasi  yang  luas  mengenai  korban  dan  permasalahannya,  sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka  sebaiknya  korban  dirujuk  ke  tenaga  ahli  yang  profesional.  Ada  beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:
a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
b. Hubungan  yang  ada  bermakna  karena  bersifat  personal,  akrab,  dan  ada komitmen bersama;
c. Satu sama lain saling jujur;
d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
e. Hubungan  dapat  terjadi  karena  korban  membutuhkan  informasi,  nasehat, pendampingan  ataupun  bantuan.  Hubungan  akan  berkembang  ke  arah  yang lebih  positif  apabila  pihak  yang  dimintai  bantuan  dirasakan  atau  dinilai memiliki  kelebihan  seperti  berwibawa,  pribadi  yang  memiliki  kekuatan, terampil,  luwes  dan  ramah.  Kepercayaan  tesebut  merupakan  landasan  yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
f. Ada  perasaan  aman  pada  dtri  korban  untuk  datang  minta  bantuan  kepadanya (konselor)  karena  dimata  korban  konselor  tampil  sebagai  orang  yang  stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
g. Dapat mengurangi masalah dan gejolak emosional korban.
4. Bantuan Medis (Unit Reaksi Cepat TP2A Rumah Sakit Daerah Kota Jambi)
Perlindungan  yang  juga  sangat  dibutuhkan  oleh  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  adalah  pelayanan/bantuan  medis.  Bantuan  ini  diberikan  kepada korban  yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang dialami oleh perempuan  dan  anak.  Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat  berupa  pemeriksaan kesehatan  dan  laporan  tertulis  (visum  atau  surat  keterangan  medis  yang  memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  alat  bukti)  terkait  kekerasan  seksual  yang dialami anak.   Keterangan    medis    ini  diperlukan terutama  apabila  korban  hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

## E. Kesimpulan dan Saran
3) Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Terjadinya  Peningkatan  Kasus  Seksual  Terhadap Anak Di Kota Jambi
Salah satu bentuk kerawanan sosial salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi  terhadap  anak  yang  terus  mengalami  peningkatan  di  Indonesia.  pendapat  dan pandangan  mengenai  kekerasan  seksual  berbeda-beda,  namun  secara  umum  kriteria kekerasan  seksual  yang  dapat  diterima akal  sehat, antara lain  memiliki  10  (sepuluh)  tipe- tipe seksual seperti ini :
1)   Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu.
2.   Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal.
3.   Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina.
4.   Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik.
5.   Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon- lelucon cabul.
6.   Bisikan bernada seksual.
7.  Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat.
8.  Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender.
9.   Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual.
a)   Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
b)   Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.
c)   Menyentuh tangan ke paha.
d)   Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita.
e)   Memegang lutut tanpa alasan yang jelas.
f)   Menyenderkan tubuh ke wanita.
g)   Memegang  tubuh,  atau  bagian  tubuh  lain  dan  dirasakan  sangat  tidak nyaman bagi korban.
h)   Menepuk-nepuk bokong perempuan.
i)   Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual.
j)   Mencuri cium dan kabur.
k)   Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual.
l)   Ajakan berkencan dengan iming-iming.
m)  Ajakan melakukan hubungan seksual.
10.  Pemaksaan  berhubungan  seksual  dengan  iming-iming  atau  ancaman  kekerasan  atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Subhan, 2004).
Berdasarkan  uraian  ini,  maka  menurut  Suharto,  Kekerasan  Seksual  terhadap  Anak adalah  Kekerasan  secara  seksual  dapat  berupa  perlakuan  prakontak  seksual  antara  anak dengan  orang  yang  lebih  besar  (melalui  kata,  sentuhan,  gambar  visual, exhibisionism ), maupun  perlakuan  kontak  seksual  secara  langsung  antara  anak  dengan  orang  dewasa ( incest , perkosaan, eksploitasi seksual) (Suharto, 1997).
Tindak  kekerasan  seksual  yang  terjadi  dalam  realita  kehidupan  sehari-hari mengakibatkan dalam diri anak adalah timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. Apalagi ditunjang  dengan  posisi  korban  yang  sering  tidak  berdaya  dimata  peraktek  peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam hal ini hakim yang  berkewajiban  menjatuhkan  vonis.  Terbukti,  putusan-putusan  yang  dijatuhkan  tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban (Irfan, 2001).
Secara  sederhana  dampak  kekerasan  seksual  terhadap  korban  dapat  dibedakan menjadi :
1. Dampak secara fisik
Antara  lain  :  sakit  asma,  menderita  migrant,  sulit  tidur,  sakit  ketika  berhubungan seksual, luka pada bibir ( lesion on lip caused by scratch ), luka pada alat kelamin, kesuliatn buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada panggul, dan lain-lain.
2. Dampak secara mental
Antara lain : sangat takut sendiri, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoid),  sering  terkejut,  sangat  khawatir,  sangat  hati-hati  dengan  orang  asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain : ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria,  takut  bicara  dengan  pria,  menghindari  setiap  pria,  dan  lain-lain  (Santoso, 1997)
Sebagaimana data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara  umum  dari  Tahun  2012  hingga  Tahun  2015,  tercatat  sebanyak  7.650  kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual namun dari hasil pendataan yang diperoleh Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  laporan  ini  belumlah  sebagai  data  riil  dikarenakan keengganan  keluarga  korban  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  melaporkan dikarenakan dianggap sebagai aib (Nova, 2016).
Hal  ini  sejalan  juga  dengan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang terjadi  di  Kota  Jambi  diperoleh  fakta  adanya  peningkatan  angka  kekerasan  seksual terhadap anak dengan penjelasan sebagai berikut :
Tabel  1  Jumlah  Laporan  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  di  Polresta  Jambi Periode 2012-2015
No Tahun Jumlah Persentase Kenaikan 1 2012 25 - 2 2013 30 20 % 3 2014 35 16% 4 2015 38 8 %
5 2016 43 13 % Total 171 11 %
Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)
Berdasarkan  tabel  1  dilihat  jelas  bahwa  telah terjadi  peningkatan  jumlah  laporan kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Jambi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015  dimana  pada  Tahun  2012  terjadi  pelaporan  oleh  korban  kekerasan  seksual  anak berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2013 berjumlah 30 (tiga puluh) kasus, Tahun 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus,  Tahun 2015 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus  dan  Tahun  2016  berjumlah  43  (empatpuluh  tiga)  kasus  dengan  rata-rata  kenaikan sebanyak  11%.  Melihat  hasil  laporan  ini  dilihat  bahwa  pelaporan  terhadap  adanya kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  yang  dialami  korban  telah  mengalami kemajuan  untuk  keberanian  para  keluarga  korban  terhadap  perbuatan  pidana  yang dilakukan pelaku terhadap orang terdekat mereka apalagi orang tua  memperoleh keadilan terhadap  peristiwa  yang  dialami  oleh  anak-anak  mereka,  namun  dilain  sisi  menimbulkan permasalahan  baru  bahwa  hal  ini  menandakan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan  jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi.
Bila melihat jumlah kasus pelaporan yang masuk pada Polresta Jambi, klasifikasi korban  -  pelaku  kekekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban  tingkat  59%,  keluarga  27%  dan  orang  yang  tidak  dikenal  oleh  korban  dengan tingkat 14%.
Selanjutnya  penulis  melakukan  pengolahan  data  berdasarkan  umur  korban  yang diterima oleh Unit  Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Polresta Jambi ke dalam beberapa interval umur diperoleh pada umur 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan  belas)  tahun  berjumlah  57  (lima  puluh  tujuh)  orang  dengan  persentase  44%, sedangkan  pada  umur  12  (dua  belas)  sampai  dengan  15  (lima  belas)  tahun  berjumlah  39 (tiga  puluh  sembilan)  orang  dengan  persentase  31%  dan  korban  dengan  usia  6  (enam) sampai  dengan  12  (dua  belas)  tahun  berjumlah  32  (tiga  puluh  dua)  orang  dengan persentase 25%.
Modus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi berdasarkan pengolahan data yang dilakukan penulis berdasarkan laporan dari Unit  Tindak Pidana Perempuan dan Anak  (TP2A)  Satreskrim  Polresta  Jambi  dilakukan  oleh  orang  dekat  korban  dengan mencapai  45%,  selanjutnya  dilakukan  dengan  ancaman  mencapai  26%  begitu  juga  yang
dilakukan oleh keluarga 26% dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan penganiayaan  mencapai 3%.
Jika  dihubungkan  maka  tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat diperoleh bahwa :
5. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.
6. Korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saling mengenal.
7. Usia korban paling banyak berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
8. Modus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  paling  banyak  dilakukan  oleh  pelaku  yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan korban dibawah ancaman dari pelaku.
Selanjutnya  dari  jumlah  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang  terjadi  di Kota  Jambi,  hanya  sedikit  saja  kasus  tersebut  berlanjut  untuk  mengikuti  proses  sistem peradilan  pidana  untuk  mencapai  keadilan  dan  kepastian  hukum  bagi  korban  dan pencapaian  tujuan  pemidanaan  terhadap  pelaku  berdasarkan  hasil  olahan  data  diperoleh bahwa laporan kasus dicabut mencapai 82%, pelaku dijadikan daftar pencarian orang oleh pihak  Satreskrim  Polresta  Jambi  mencapai  10%.  Selanjutnya  alamat  korban  tidak  sesuai dengan  laporan  di  Unit  TP2A  Polresta  Jambi  mencapai  4%,  pelaku  tidak  memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Jambi mencapai 2% kemudian kasus laporan berlanjut ke Kejaksaan Negeri mencapai 2 %.
Data  di  atas  didukung  oleh  hasil  wawancara  menyatakan  bahwa  laporan  kasus kekerasan  seksual  terhadap  anak  lebih  banyak  tidak  berlanjut  dikarenakan  oleh  adanya pencabutan laporan oleh keluarga korban dikarenakan telah ada perdamaian dan keluarga korban  tidak  ingin  aib  keluarga  diketahui  oleh  umum,  selanjutnya  dalam  masa  proses penyidikan  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berdasarkan  laporan  yang  masuk, ditemukan  korban  beserta  keluarga  tidak  tinggal  lagi  sesuai  alamat  laporan  dan  telah berpindah alamat yang tidak diketahui oleh tetangga sekitar, dengan alasan aib yang telah diterima oleh anak (korban) mereka telah menimbulkan aib sehingga membuat malu nama keluarga maka keluarga tersebut pindah dari alamat tersebut. Kemudian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam masa proses penyidikan tidak memenuhi panggilan dari pihak penyidik  Polresta  Jambi  dan  dalam  penyidikan  pelaku  telah  terbukti  memenuhi  unsur- unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak tetapi pelaku tidak mau diajak bekerjasama dalam mempermudah proses penyidikan dan pelaku melarikan diri (tidak berada di alamat tempat tinggal) maka pelaku dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO)
Uraian-uraian di atas  yang telah dikemukakan oleh penulis maka perlu diketahui faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota Jambi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :
c. Faktor Internal
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  bersumber  dari  diri  korban  maupun  pelaku kekerasan seksual anak antara lain :
6. Faktor Fisik
Faktor  fisik  merupakan  faktor  pemicu  meningkatnya  kekerasan  seksual  terhadap anak.  Pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  merupakan  pelaku  yang  memiliki kelainan  dalam  kehidupan  sehari-hari  dimana  masa  kecilnya  merupakan  korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan orientasi penyimpangan seksual dimana pelaku  merasa  puas  melakukan  hubungan  seksual  dengan  anak-anak.  Hal  ini didukung  oleh  pendapat  Endang  Kuswardani  yang  menyatakan  bahwa  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  di  Kota  Jambi  merupakan  korban  kekerasan seksual  yang  membawa  dampak  terhadap  orientasi  penyimpangan  seksual  antara lain menyukai anak-anak dan atau sesama jenis.
7. Faktor Pakaian
Berdasarkan hasil penyelidikan keseharian kehidupan korban yang rata-rata paling banyak terjadi di Kota Jambi berkisar antara umur 15 (lima belas) sampai dengan 18  (delapan  belas)  tahun  dalam  gaya  berpakaian  adalah memakai  pakaian  dalam ukuran  minim  (seksi)  dan  anak-anak  ini  merupakan  anak-anak  yang  tergolong aktif  mengikuti  trend  pergaulan  masa  kini  sehingga  dapat  memancing  perilaku menyimpang dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dalam menyalurkan dorongan negatif nafsu.
8. Faktor Keluarga
Kota  Jambi  merupakan  salah  satu  kota  dalam  tingkat  perkembangan pembangunan  sehingga  dari  hasil  penelitian  Tim  Advokasi  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Kota  Jambi  ditemukan adanya kelalaian orang tua di dalam pola asuh atau pun pola mendidik anak-anak mereka,  dimana  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang terjadi  di  Kota  Jambi  ditemukan  bahwa  kedua  orang  tua  korban  maupun  pelaku adalah pekerja sehingga anak-anak mereka dalam keseharian diasuh oleh keluarga terdekat orang tua seperti kakek nenek, paman bibi, di lain sisi keluarga terdekat
ini  memiliki  kesibukan  tersendiri  dan  belum  lagi  mengurus  keluarga  mereka sehingga  berdampak  terhadap  anak-anak,  menjadi  bebas  dalam  pergaulan  tidak ada  kontrol  maupun  bimbingan  dalam  pergaulan  sebagai  wujud  dari ketidaknyamanan  anak  di  dalam  rumah  dan  mencari  jati  diri  dalam  pergaulan yang dilakukan oleh anak.
9. Faktor Ekonomi
Kota  Jambi  secara  struktur  geografis  masih  ditemukan adanya  lahan  perkebunan yang  masih  diolah  oleh  masyarakat  setempat  dengan  jarak  antara  satu  rumah dengan  rumah  lain  yang  berjauhan.  Berkaitan  dengan  kasus  laporan  kekerasan seksual  terhadap  anak  dimana  pelaku  masih  merupakan  keluarga  seperti  ayah ataupun  paman  yang  dikenal  baik  oleh  orang  tua  ditemukan  timbulnya  incest dikarenakan  di  dalam  rumah  tidak  ada  sekat-sekat  kamar  yang  membedakan antara  perempuan  dan  laki-laki  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  yang  lemah sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  dalam  keluarga  tersebut  seperti  ganti pakaian,  tidur  dalam  posisi  anak  yang  tidak  diinginkan  menimbulkan penyimpangan  seks  dan  didukung  oleh  kondisi  rumah  antara  tetangga  yang tergolong jauh menyebabkan timbulnya peluang kejahatan seksual terhadap anak sendiri atau yang memiliki hubungan saudara
10. Faktor  Agama
Agama  merupakan  tiang  agama  dalam  menjalankan  kehidupan  sebagai  manusia yang  baik  di  dunia.  Sebagaimana  di  Jambi,  Agama  seorang  anak  merupakan turunan  agama  yang  dianut  oleh  orang  tua.  Semenjak  dini  anak-anak  di  didik dengan  ajaran  agama  yang  dianut  oleh  orang  tua  tentang  perbuatan-perbuatan yang  melanggar  ajaran  agama  dan  perbuatan  yang  tidak  melanggar.  Hasil penyelidikan  penyidik  Unit  TP2A  Polresta  Jambi  bekerjasama  dengan  P2TP2A Kota  Jambi  yang  diperolah  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  baik itu  dewasa  maupun  masih  dalam  usia  anak  merupakan  anak-anak  yang  kurang mendapatkan  pola  asuh  mengenai  nilai-nilai  ajaran  agama  dalam  kehidupannya sehari-hari  dalam  keluarga,  sehingga  tipisnya  keimanan  pelaku  untuk  dengan mudahnya melakukan kejahatan melanggar norma agama.
d. Faktor Eksternal
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  bersumber  dari  luar  korban  maupun  pelaku kekerasan seksual anak antara lain :
4. Faktor Lingkungan Pergaulan
Lingkungan  pergaulan  sangat  mempengaruhi  kejahatan  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Pergaulan  yang  salah  dan  buruk  seperti  terlibat  dalam  narkoba, minuman  keras,  bebas  membuat  anak  mudah  menjadi  korban.  Pemilihan  teman- teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah  dan masih memiliki olah pikir yang masih rendah diakibatkan pengalaman yang rendah maka mudah untuk diperdaya, diancam, untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri
5. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  Informasi telah membuat kemudahan dalam  segala  bidang  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dimanapun  dan kapanpun  dengan  memanfaatkan  fasilitas  jaringan  internet.  Sehubungan  dengan kekerasan  seksual  terhadap  anak  didapati  dari  hasil  penyelidikan  oleh  Polresta Jambi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering melakukan browsing mengenai  pornoaksi  ataupun  pornografi  yang  mudah  didapat  dari  media-media yang  tersedia  di  jaringan  internet.  Untuk  memenuhi  hayalan  yang  telah  direkam oleh  pelaku  maka  anak-anak  dianggap  sebagai  manusia  yang  lemah  dan  tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa melakukan hubungan seksual
6. Faktor Media Sosial
Salah  satu  faktor  yang  dapat  memicu  atau  merangsang  seseorang  melakukan kejahatan,  adalah  karena  faktor  tontonan  yang  anti  sosial,  tidak  mendidik  dan menonjolkan  kekerasan,  pornografi  dan  pornoaksi  di  media  elektronik,  seperti televisi maupun pemanfaatan jejaring sosial melalui media internet (media sosial
4) Mekanisme  Penggulangan  Dan  Pencegahan  Terjadinya  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi
Fenomena  peningkatan  kasus  kekerasan  seksual  terhadap anak  yang  terjadi  di  Kota Jambi,  maka  diperlukan  mekanisme  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat  dan  pemerintah,  dalam  hal  ini  Pemerintah  Kota  Jambi  diwaliki  oleh  Kepala Badan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Perempuan  Kota  Jambi,  dalam  hal ini  terkait  tugas  bidang  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A), Satuan Resort Kriminal Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) dan Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi.
Hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  untuk  perbaikan  dan  penyempurnaan penanganan antara lain:
5. Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  menimbulkan  dampak  psikologis  berupa trauma  yang  dapat  tumbuh  bersama  anak  sehingga  diperlukan  kepekaan  seluruh lapisan  masyarakat  untuk  tidak  peduli  terhadap  permasalahan  yang  dilaporkan dibandingkan harus berdamai sebagai syarat untuk pencabutan laporan.
6. Pengalaman  klinis  kekerasan  seksual  terhadap  anak  menunjukkan  cukup  banyak penganiayaan  atau  penyalahgunaan  seksual  masa  kanak  yang  dilakukan  oleh  orang- orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu incest atau penganiayaan  seksual  ini  belum  mendapatkan  perhatian  sama  besar  dengan  isu kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lebih  umum.  Perhatian  perlu  diberikan  oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
7. Kampanye  atau  berbagai  bentuk  advokasi  anti  kekerasan  terhadap  anak  sangat diperlukan  sebagai  wujud  kesungguhan  dan  keseriusan  masyarakat  menunjukkan pemihakannya pada korban dengan   menyediakan  berbagai  bentuk dukungan sosial yang nyata.
8. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan seksual terhadap anak maka penanganan  atau  tindakan  legal  terhadap  korban  tidak  dapat  dilakukan  secara sepenuhnya  sama  seperti  terhadap  korban  tindak  kriminal  lain.  Perlu  dipikirkan kemungkinannya  kehadiran  saksi  ahli  menggantikan  kehadiran  korban  dalam  sidang pengadilan,  ataupun  bentuk-bentuk  lain  untuk  memungkinkan  dilakukannya  tindakan hukum.
Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi terhadap perempuan  khususnya  tindak  pidana  perkosaan,  pemerintah  dan  masyarakat  dan  aparat penegak hukum masih mengalami hambatan sebagai berikut :
3. Hambatan Internal
Hambatan pertama yang dihadapi dari segi inetrnal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya  cakupan  kegiatan  yang  meliputi  seluruh  pemerintah  dan  masyarakat  dan institusi  penegak  hukum  sebagai  mitra  kerja.  Banyaknya  pihak  yang  terlibat  dari berbagai  institusi  serta  jangkauan  dari  kegiatan  menimbulkan  kesulitan  dalam melakukan monitoring dari  pelaksanaan  masing-masing  kegiatan.  Oleh  karena  itu,
diambil  langkah-langkah  solusi  dalam  mengatasi  masalah  ini.  Misalnya,  melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi.
4. Hambatan Eksternal
Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam,  yang pertama adalah adanya perbedaan  pemahaman.  Hal  ini  sudah  diperkirakan  sejak  awal  mendesain  Program Penanggulangan  dan  Penegakan  Hukum  terhadap  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak,  khususnya  dalam  keterlibatan  semua  pemerintah  dan  masyarakat  dan menyusun  srategi  untuk  menyamakan  persepsi  dan assessment terhadap  program- program  yang  telah  dilakukan  oleh  institusi  tersebut.  Selanjutnya  adanya  kesulitan menggali  konsep  sistem  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  jender  dengan  menggali pengalaman  para  pihak  yang  terlibat  dalam  Program  Penanggulangan  dan  Penegakan Hukum dalam menangani kasus dimaksud.
Menurut  AKP  Sarni  selaku  Kasat  Binmas  Polresta  Jambi  menyatakan  bahwa Satuan  Bimbingan  Masyarakat  terkait  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  telah melaksanakan  program  sosialisasi  dalam pencegahan tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap anak dan personil satuan bimbingan masyarakat Polresta Jambi telah memiliki persfektif  pengetahuan  penanganan  korban  dan  pelaku  anak  sehingga  dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat  menjerat  pelaku  sesuai  dengan  perbuatannya.  Dengan  demikian  penegakan hukum  akan  tercapai,  korban  akan  merasa  dilindungi  dan  dapat  menjawab  rasa keadilan dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  perlindungan  korban  kejahatan  kekerasan  seksual  terhadap anak diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah dan masyarakat yaitu :
2. Perlindungan Oleh Masyarakat
1) Keluarga
Keluarga  merupakan  orang-orang  terdekat  korban  yang  mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat  ditunjukkan  dengan  selalu  menghibur  korban,  tidak  mengungkit-ungkit dengan  menanyakan  peristiwa  kekerasan  seksual  yang  telah  dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah  yang  dihadapinya,  memberi  keyakinan  bahwa  perbuatan  yang dialaminya  tidak  boleh  merusak  masa  depannya,  melindungi  dia  dari  cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

## 2) Masyarakat
Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran  penting  untuk  membantu  memulihkan  kondisi  kejiwaan  korban. Masyarakat  diharapkan  ikut  mengayomi  dan  melindungi  korban  dengan  tidak mengucilkan  korban,  tidak  memberi  penilaian  buruk  kepada  korban  maupun kelalaian keluarga di dalam pola asuh terhadap anak.
2.   Kepolisian Resort Kota Jambi
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual,  pertama  kali  diberikan  oleh  polisi  pada  waktu  korban  melapor.  Saat  ini Polri  telah  membentuk  suatu  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  yang  diawali  oleh Polwan  yang  terwadahi  dalam  satu  Unit  Khusus  yaitu  Unit  Tindak  Pidana Perempuan  dan  Anak  yang  berdiri  sendiri  untuk  menangani  kasus  kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Adapun  visi  dan  misi  dari  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  adalah  sebagai berikut:
c. Visi :
Perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  mendapat  perlindungan  dan bantuan  baik  medis,  psikologis  maupun      hukum  sehingga  masalahnya terselesaikan dengan adil.
d. Misi :
4) Memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  kepada  perempuan  dan  anak  yang menjadi korban kekerasan.
5) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
6) Membangun  jaringan  kerjasama  antar  instansi  atau  badan  atau  lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tugas dan tanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus (RPK) antara lain
:
a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
b. Membuat laporan polisi.
c. Membuat permohonan Visum Et Refertum
d. Pemeriksaan saksi korban.
e. Melakukan “konseling”.
f. Menyalurkan ke  Lembaga  Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan.
g. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
h. Bila awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
i. Memberikan  kepastian  kepada  pelapor  bahwa  akan  ada  tindak  lanjut  dari laporan/pengaduannya.
j. Menjamin  bahwa  informasi  yang  diperoleh  tidak  akan  keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
k. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
l. Bertanggungjawab  terhadap  keamanan  dan  keselamatan  baik  pelapor  maupun korban.
m. Membuat laporan kegiatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara berkala ke koordinator Ruang Pelayanan Khusus (Polda).
n. Idealnya  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  dapat  melayani  masyarakat  selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas, petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call..
Personil  Ruang  Pelayanan  Khusus  (RPK)  sangat  memperhatikan kualitas  agar  dalam  melaksanakan  tugasnya  dapat  bekerja  secara  maksimal. Kualitas tersebut antara lain:
a. Perwira  Pertama  (Pama)  Polwan  berkualitas  Penyidik  sebagai  Kepala  Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan  terhadap perempuan dan anak.
f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
g. Bersikap simpatik dan sabar.
h. Komunikatif dan profesional
Dalam  memeriksa  korban,  Polwan  melakukan  pendekatan  psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:
d. Pendekatan  Psikologis  yang  dilakukan  dengan  Mengenali  Reaksi-reaksi Korban Setelah kekerasan seksual yang dialami
Anak  yang  mengalami  kekerasan  seksual  selain  menderita  luka  fisik  juga mengalami  penderitaan  secara  psikis.  Untuk  dapat  membantu  dan  juga memperoleh  masukan  sebanyak-banyaknya  untuk  pelaksanaan  tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.
Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif  dan  berat  yang  sulit  untuk  dipulihkan.  Anak  selaku  korban  sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.
Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan  ia  membutuhkan  seseorang  untuk  mendengarkannya,  untuk  menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi,  dan  dia  sangat  membutuhkan  dukungan  dari  orang  lain  pada  saat-saat seperti ini.
e. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor Dalam  setiap  kasus  kekerasan  seksual,  korban  selalu  mengalami stress  dan  trauma  sehingga  besar  kemungkinan  dia  akan  memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penyidikan  oleh  polisi  jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya  Polwan  untuk  penanganan  kasus  kekerasan  seksual.  Beberapa keuntungan  yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus- kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap perempuan adalah :
1) Hambatan Psikologis dapat dihindari
Dalam  kasus  kekerasan  seksual  hambatan  yang  berupa  jarak  psikologis antara  pemeriksa  dengan  korban  dapat  dengan  mudah  tercipta.  Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa
yang  dialaminya.  Hambatan  ini  muncul  sejak  pertama  kali  korban melaporkan  diri  sampai  dengan  saat  pemeriksaan  yang  membutuhkan pengungkapan  kembali  secara  detil  peristiwa  yang  dialami.  Jarak psikologis  ini  dikurangi  jika  penerima  laporan  dan  pemeriksa  adalah Polwan.  Setidak-tidaknya  rasa  malu  dan  sungkan  dapat  dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.
2) Komunikasi dapat terjalin dengan Baik
Komunikasi  antara  korban  dengan  Polwan  pemeriksa  akan  lebih  mudah terjalin,  sebab  proses  terciptanya  empati  (kemampuan  untuk  dapat menghayati  dan  merasakan  seperti  apa  yang  dirasakan  orang  lain)  lebih mudah  terbentuk.  Dengan  demikian  maka  kepercayaan  korban  terhadap pemeriksa  dapat  tumbuh  lebih  cepat  dan  diharapkan  dapat  terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.
3) Informasi yang diperoleh dapat Maksimal
Sebagai  akibat  dari  terjalinnya  komunikasi  dan  kerja  sama  yang  baik, maka  dengan  sendirinya  diharapkan  dapat  diperoleh  informasi  yang maksimal.  Hanya  perlu  diperhatikan,  khususnya  bagi  para  Polwan pemeriksa  agar  berpandangan  objektif  (tidak  subjektif  dan  larut  dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.
f. Pendekatan  Psikologis  yang  Dilakukan  oleh  Polwan  pada  saat  Memeriksa Korban Kekerasan Seksual
Yang  terutama  sangat  dibutuhkan  oleh  korban  adalah  bicara  dan membutuhkan  seseorang  untuk  mendengarkannya.  Segera  setelah  kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat  diperoleh karena korban masih dalam keadaan shock. Sikap-sikap  yang  diperlihatkan  dalam  menghadapinya  akan mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap  korban  dan  persepsi  tentang dirinya.
Untuk  dapat  mengungkapkan  kasus  tindak  pidana,  polisi  sangat membutuhkan  informasi  sebanyak-banyaknya  dari  para  saksi  korban,  karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan pendekatan khusus agar  terbentuk  hubungan  yang  baik  dan  ada  kepercayaan  dalam  diri  saksi korban  terhadap  polisi.  Perasaan  aman,  terlindungi  dan  dipercayai  adalah  hal
pokok  yang  harus  dapat  ditumbuhkan  oleh  Polwan  agar  saksi  korban  mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.
3.  Pemerintah Daerah
Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam permasalahan kekerasan seksual anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi,  Unit  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kota  Jambi  maka  peranan  yang  diberikan  oleh  Unit  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  Jambi  dalam  tugasnya memberikan :
a. Melakukan upaya preventive (pencegahan)
1) Melakukan  pendidikan  publik  (masyarakat)  secara  keseluruhan  melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
4) Memfasilitasi  upaya  peningkatan  kualitas  hidup    anak  di  sector pendidikan, kesehatan, keagamaan melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
5) Melakukan  advokasi  kebijakan  terkait  upaya  pencegahan  kekerasan seksual terhadap anak.
b.    Melakukan upaya curative (penanganan)
6) Memberikan  pelayanan  penerimaan  pengaduan  dan  pelaporan  kasus kekerasan seksual terhadap anak
7) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual.
8) Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual
9) Memfasilitasi  pelayanan  pemberian  bantuan  hukum  dan  penegakan  hukum bagi anak korban kekerasan seksual
10) Memfasilitasi  pelayanan  bimbingan  rohani/keagamaan  bagi  anak  korban kekerasan seksual.
c.    Melakukan upaya rehabilitative
6) Memberikan  pelayanan  pemulihan  jangka  panjang  berupa  pemulihan psikososial  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  melalui  kegiatan  : Konseling,  Support  Group  (kelompok  dukungan),  psikoedukasi  ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
7) Memfasilitasi  perlindungan  korban  di  shelter  (rumah  aman)  bekerja  sama dengan lintas sektor terkait.
8) Memfasilitasi  pemberdayaan  dibidang  pendidikan  anak  korban  kekerasan seksual,  melalui  kegiatan  :  advokasi  maupun  membangun  koordinasi dengan  sector  penyelenggara  kegiatan  pendidikan  formal  (Sekolah  umum maupun  dayah)  maupun  informal  (keluarga  dan  lembaga  pendidikan alternatif)
9) Memfasilitasi  proses  pemulangan  dan  reintegrasi  social  bagi  anak  korban kekerasan seksual, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.
10) Memfasilitasi  proses  pemulihan  rohani  melalui  konsultasi/penyuluhan keagamaan.
Fungsi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) yang telah dikemukakan di atas, maka peranan P2TP2A yang terpenting adalah konseling dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu  korban  untuk  mengatasi/memecahkan  masalahnya  dengan  lebih  baik. Konseling  yang  dilakukan  perpaduan  dari  teknik  komunikasi  mewawancarai dengan  teknik  pemecahan  masalah.  Wawancara  dilakukan  dengan  tujuan  untuk menggali  informasi  yang  luas  mengenai  korban  dan  permasalahannya,  sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka  sebaiknya  korban  dirujuk  ke  tenaga  ahli  yang  profesional.  Ada  beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:
h. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
i. Hubungan  yang  ada  bermakna  karena  bersifat  personal,  akrab,  dan  ada komitmen bersama;
j. Satu sama lain saling jujur;
k. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
l. Hubungan  dapat  terjadi  karena  korban  membutuhkan  informasi,  nasehat, pendampingan  ataupun  bantuan.  Hubungan  akan  berkembang  ke  arah  yang lebih  positif  apabila  pihak  yang  dimintai  bantuan  dirasakan  atau  dinilai memiliki  kelebihan  seperti  berwibawa,  pribadi  yang  memiliki  kekuatan, terampil,  luwes  dan  ramah.  Kepercayaan  tesebut  merupakan  landasan  yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
m. Ada  perasaan  aman  pada  dtri  korban  untuk  datang  minta  bantuan  kepadanya (konselor)  karena  dimata  korban  konselor  tampil  sebagai  orang  yang  stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
n. Dapat mengurangi masalah dan gejolak emosional korban.
4. Bantuan Medis (Unit Reaksi Cepat TP2A Rumah Sakit Daerah Kota Jambi)
Perlindungan  yang  juga  sangat  dibutuhkan  oleh  korban  tindak  pidana kekerasan  seksual  adalah  pelayanan/bantuan  medis.  Bantuan  ini  diberikan  kepada korban  yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang dialami oleh perempuan  dan  anak.  Pelayanan  medis  yang  dimaksud  dapat  berupa  pemeriksaan kesehatan  dan  laporan  tertulis  (visum  atau  surat  keterangan  medis  yang  memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  alat  bukti)  terkait  kekerasan  seksual  yang dialami anak.   Keterangan    medis    ini  diperlukan terutama  apabila  korban  hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

## F. Daftar Pustaka
Abdul  Wahid, et  al . Perlindungan  Kekerasan  Seksual,  Advokasi  Atas  Hak  Asasi Perempuan , PT Refika Aditama, Bandung,  2001,
Sri Hayati, Dampak Kekerasan terhadap Perempuan , Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2000. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Pers, Jakarta, 2010. Subhan, et al . Kekerasan terhadap Perempuan . Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004. Suharto, Pembangunan,  Kebijakan  Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial,    Spektrum  Pemikiran , Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS), Bandung, 1997.
Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana , IND.HILL-CO, Jakarta, 1997,