licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Peranan E-Government Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim
Suko Suharnata1, Rina Shahriyani Shahrullah2
1 Magister Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, kokocip.789@gmail.com, rina@uib.ac.id 2 Universitas Internasional Batam, Indonesia

## ABSTRACT
This legal scientific paper not analysis in depth role e-government in mitigating the impact of climate change in the Riau Islands region. As it is known that climate change is a serious topic of discussion for every country. The climate change that is happening in the Riau Islands region has an impact on almost all sectors ranging from health, agriculture, to changes in the number of islands in the Riau Islands. The preparation of this paper was  carried  out  using  normative  and  empirical  methods  through  literature  studies  and  interviews  and observations so that the results of the analysis are described descriptively to find out the answers to the legal issues under study. The results of the research and discussion show that the impact of climate change in the Riau Islands over the past 20 years has triggered floods, extreme weather, extreme waves and abrasion, forest and land fires, and landslides. A number of risks resulting from these natural disasters can be prevented and minimized through mitigation measures by the Riau Islands Provincial Government. The e-government service through Kepri Smart Province has in fact not accommodated the public's need for disaster mitigation, so that currently the community still relies on two main mobile applications namely InaRISK Personal and BMKG Info. It is hoped that in the future the Riau Islands Provincial Government can develop and optimize the Riau Islands Smart Province service through the existence of a special service that provides information and early warning of disasters throughout the Riau Islands.
Keywords
Mitigation; E-government; Climate Change; Disaster Cite This Paper Suharnata, S., & Shahrullah, R. S. (2023). Peranan E-Government Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Pemanasan  global  adalah  efek  dari  Gas  Rumah  Kaca  (GRK)  di  lapisan  udara  bumi (Atmosfer), gas tersebut menangkap panas matahari dan memicu  suhu bumi dan air laut semakin panas bahkan melebihi suhu normal. Dampak dari pemanasan global tersebut telah mengganggu  iklim  dalam  waktu  jangka  panjang  dan  perubahan  tersebut  bersifat  tetap. Perubahan  iklim  telah  mengubah  pola  musim  sehingga  menyulitkan  untuk  diprediksi, dampak dari hal tersebut di beberapa bagian dunia meningkatkan intensitas curah hujan yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, sementara di bagian dunia lainnya mengalami musim  kemarau  yang  berkepanjangan,  semua  hal  tersebut  akan  berdampak  terhadap kehidupan  manusia  di  sektor,  ketahanan  pangan,  lingkungan,  Kesehatan,  Air,  Ekonomi, Sosial budaya seperti Bencana. 1
Perubahan iklim terjadi di mana-mana bagian dunia termasuk wilayah Indonesia, yang merupakan  negara  Kepulauan  yang  memiliki  17.508  pulau,  dimana  lima  pulau utamanya
1 Jacobus Samidjo and Yohanes Suharso, “Memahami Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim,” Online Journal Od Ivet University 24, no. 2 (2017): 36–46.
adalah  Jawa,  Sumatera,  Kalimantan,  Sulawesi  dan  Papua.  Serta,  Indonesia  memiliki  letak geografis yang strategis, yakni diapit 2 benua Asia dan Australia serta di dua samudera yaitu Samudera  Pasifik  dan  atlantik,  namun  kondisi  strategis  tersebut  memiliki  konsekuensi terhadap  perubahan  iklim,  diantaranya  dampak  bencana  yang  rentan  terjadi  di  wilayah Indonesia. 2 Menanggapi konsekuensi perubahan iklim global tersebut, Indonesia mengambil langkah cepat sebagai upaya mitigasi untuk melindungi masyarakat Indonesia dari dampak bencana yang akan terjadi dampak dari perubahan iklim global yaitu melalui mengesahkan Undang  Undang  nomor  16  tahun  2016  tentang  pengesahan Paris  Agreement  The  United Nations  Framework  Convention  On  Climate  Change. Bahkan  Indonesia  telah  membentuk Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dibawah Kementrian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan.  Hal  tersebut  merupakan  bentuk  keseriusan  Pemerintah  Indonesia  untuk melakukan upaya mitigasi atau pencegahan terhadap potensi bencana yang akan terjadi di wilayah  Indonesia  sebagai  bentuk  perlindungan  negara  terhadap  masyarakatnya. Perubahan iklim menjadi satu fenomena signifikan yang tidak dapat dihindari karena terkait dengan meningkatnya risiko yang harus dihadapi terutama oleh penduduk di pulau-pulau kecil. Kondisi demikian juga dirasakan oleh penduduk di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Provinsi Kepri merupakan salah satu Provinsi Kepulauan di Indonesia, sebagai daerah Kepulauan,  Provinsi  Kepri  Luas  lautnya  lebih  besar  dari  luas  daratannya,  dengan perbandingan luas wilayah Kepri saat ini 4 % luas daratan dan 96 % luas lautan. Provinsi Kepri terdiri dari 2.408 pulau, dari total tersebut yang berpenghuni sebanyak 385 pulau. 3 Secara  astronomis,  Provinsi  Kepri  terletak  antara  00°29LS  dan  04°40'LU  dan 103°22'BT  dan  109°4'BT.  Secara  geografis,  Provinsi  Kepulauan  Riau  berbatasan  secara administratif dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Bangka Belitung dan Provinsi Riau di sebelah selatan, Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau di sebelah barat, dan Malaysia di sebelah timur. , Brunei dan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan sejarah bencana yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Kepri, Bencana yang rentan terjadi di wilayah Kepri yakni Bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. 4
Pemanasan  global  yang  menyebabkan  perubahan  iklim  dunia  telah  mempengaruhi siklus  iklim  di  wilayah  Kepri  yang  berubah-ubah  sehingga  sulit  untuk  diperkirakan. Akibatnya,  sejumlah  bencana  yang  terjadi  sebagai  dampak  perubahan  iklim  tersebut menjadi sulit untuk dicegah dan dikurangi risikonya. Oleh karenanya, Kepri membutuhkan suatu langkah pengelolaan yang terpadu sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana agar risiko yang ditimbulkan baik dari segi nyawa maupun harta benda dapat diminimalisir. Salah satu strategi  yang  dapat  dilakukan  yakni  melalui  optimalisasi  pemanfaatan e-government yang ada di wilayah Kepri.
E-government sendiri  pada  dasarnya  dapat  dimaknai  sebagai  metode  penggunaan sistem  teknologi  sebagai  instrumen  tambahan  untuk  menunjang  pelaksanaan pemerintahaan  yang  lebih  efektif 5 .  Definisi  lain  dari e-government ialah  pemanfaatan teknologi  informasi  oleh  instansi  pemerintahan  guna  memajukan  mutu public  services management , mengintegrasikan hubungan antar instansi pemerintah, serta meningkatkan relasi  antara  lembaga  negara  dengan  badan  usaha  swasta  atau  non-pemerintahan 6 . Berdasarkan banyaknya manfaat serta peran penting penggunaan e-government tersebut, pemerintah Indonesia merespon positif dengan terbitnya kebijakan dalam bentuk Inpress No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi  Nasional  Pengembangan E-government
2 Tri Legionosuko et al., “Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional,” Jurnal Ketahanan Nasional 25, no. 3 (2019): 295, https://doi.org/10.22146/jkn.50907.
3 Ari Mulianta Ginting, “Kendala Pembangunan Provinsi Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau,”
Politica 4, no. 1 (2013): 49–75, http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000,.
4 Riska Ariana, “Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Kepri,” 2016, 1–23.
5 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm 7.
6 A. Aswin & M. Sofyan, “Dinamika Pelaksanaan Electronic Governance Pemerintahan Daerah di Indonesia,” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 13, No. 1 (2022): 65-69.
yang  kemudian  disusul  dengan  dengan  kebijakan-kebijakan  lainnya  di  sektor  yang  sama. Kebijakan  tersebut  menjadi  ujung  tombak  dan  payung  hukum  bagi  implementasi e- government pada banyak pemerintahan kota maupun kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
E-government itu sendiri merupakan bagian dari konsep digital governance . Konsep digital governance dalam makalah ini diuraikan ke dalam dua elemen pembentukan dasar yang terdiri dari ‘governance’ sebagai landasan utamanya dan ‘electronic/digital’ atau ICTs (Information  and  Communication  Technologies) sebagai  alat  untuk  meningkatkan  proses governance . Seiring dengan perkembangan dari konsep dasar governance dan konsep dasar media digital itu sendiri, berkembang juga konsep digital governance secara utuh yang kerap kali tumpang tindih dengan arti dari konsep digital government . Sebagian besar penelitian mengenai digital  governance cenderung  mengarah  pada  sektor  publik,  padahal  sejatinya konsep governance itu  sendiri  mencakup  banyak  sektor,  yang  saling  berkaitan  dari bermacam-macam  level/tingkat  pelaksanaan governance .  Antara governance dan government keduanya memang memiliki konsep saling berkaitan, akan tetapi konsep digital government lebih sering merujuk pada sektor pelayanan publik saja. Sementara itu untuk konsep digital governance memiliki jangkauan yang lebih luas dari banyak sektor 7 . Menurut penulis,  konsep  tersebut  lebih  menekankan  pada  penjelasan  atas  perbedaan  mendasar antara government dan governance itu sendiri. Namun jika dikaitkan dengan konsep digital, keduanya  sama-sama  menggunakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pengelolaan lembaga negara yang mengedepankan kualitas pemerintahan, mengintegrasikan hubungan antar instansi instansi pemerintah, serta meningkatkan relasi antara lembaga negara dengan badan usaha swasta atau non-pemerintahan 8 . Menurut  Zainuddin  Mustapa  dalam  penelitiannya,  konsep  dasar e-government didefinisikan sebagai penggunaan dan pemanfaatan media teknologi digital untuk membuka ruang bagi aktivitas pemerintah yang memungkinkan instansi-instansi terkait untuk saling bertukar  informasi  demi  kemanfaatan  publik  dan  mendorong  pelaksanaan  demokrasi secara  lebih  optimal.  Lebih  lanjut  lagi,  penjelasan  mengenai  konsep e-government dalam penelitian tersebut juga menyinggung tentang penerapannya di Indonesia yang masih belum optimal dan menemui sejumlah tantangan 9 . Tantangan yang dihadapi dalam penerapan e- government di  Indonesia  ditemukan  dari  berbagai  aspek  yang  meliputi  kapabilitas  dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengakses dunia digital, perangkat keras sebagai media yang digunakan, serta organisasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan dan pelaksanaan e-government khususnya dalam lingkup pemerintahan adalah sebuah  tantangan  bagi  suatu  negara  untuk  bertransformasi.  Fungsi  dari  pemanfaatan teknologi dalam sektor ini bukan hanya untuk mendukung manajemen pemerintahan yang ada saja, melainkan juga sebagai motor penggerak perubahan (driver of change) berkaitan dengan revolusi pelaksanaan pemerintahan modern.
Salah  satu  tanggung  jawab  pemerintah  yakni  menyuguhkan  pelayanan  terbaik  bagi warganya.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Kepri.  Dengan  adanya perubahan iklim yang membawa sejumlah dampak dan bencana di berbagai sektor, maka sangat  dibutuhkan  sebuah  langkah  mitigasi  sebagai  upaya  untuk  mencegah  dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Demi mewujudkan hal tersebut, langkah strategis yang  dapat  ditempuh  oleh  Pemprov  Kepri  adalah  dengan  memanfaatkan  kemajuan  dan perkembangan teknologi secara optimal dan maksimal. Perkembangan dunia teknologi saat ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  media  penunjang  kegiatan  pemerintahan,  termasuk  pada sektor  pelayanan  publik (public  service) dan  penyediaan  informasi  peringatan  dini  akan
7 B. Erkut, “From Digital Government to Digital Governance: Are We There Yet?,” Sustainability 12, No. 3 (2020): 860.
8 A. H. Rahadian, “Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0,” STIAMI 6, No. 1 (2019): 85-94.
9 Zainuddin Mustapa, “Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance: Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik?,” OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, No. 2 (2011): 146-155.
terjadinya  bencana  akibat  perubahan  iklim . Optimalisasi  teknologi  tersebut  dapat diwujudkan melalui pemanfaatan e-government. Oleh karenanya, penulis akan melakukan analisis dengan menguraikan secara rinci dan mendalam mengenai peranan e-government dalam mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah Provinsi Kepri.

## METODE
Guna  melakukan  analisis  secara  mendalam  dan  terstruktur,  penyusunan  makalah ilmiah  hukum  ini  disusun  dengan  menerapkan  Metode  penelitian  hukum  standar  juga disebut  investigasi  doktrinal (doctrinal  legal  research) .  Apabila  merujuk  pada  pandangan Peter  Mahmud  Marzuki,  ditinjau  dari  sifatnya,  penelitian doctrinal  legal  research ini merupakan penelitian preskriptif dengan maksud guna mengkaji aspek-aspek hukum dari suatu  kondisi  baik  ditinjau  dari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  hukum  yang  ada,  kepatuhan hukum, konsep dan gagasan hukum, maupun efektivitas dari implementasi kebijakan atau aturan hukum yang  dibuat 10 . Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu pemanfaatan ilmu hukum  untuk  mengimplementasikan  prosedur  standar,  regulasi,  dan  rambu-rambu penegakan aturan hukum. Merujuk pada sifatnya tersebut, penyusunan penelitian ini akan menitikberatkan pada analisis das sollen dengan das sein melalui penelusuran teori-teori ahli dan berbagai produk hukum dan kebijakan lainnya yang relevan, serta juga didukung dengan berbagai literatur yang sumbernya kredibel dan mampu dipertanggungjawabkan. Dengan  demikian  pokok  permasalahan  akan  dapat  diuraikan  secara  mendalam  dalam bentuk deskriptif.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian  yuridis  empiris  adalah  pendekatan  permasalahan  mengenai  hal-hal  yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.  Menurut  pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan  atas  fakta – fakta  yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. 11 Adapun dalam penelitian hukum normatif empiris ini, metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan konseptual (conceptual approach) dan  pendekatan  empiris.  Pendekatan  ini  menitikberatkan  pada  penelusuran doktrin hukum dan produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan  lainnya  Adapun  pendekatan  empiris  merupakan  upaya  memperoleh  kejelasan dan  pemahaman  dari  permasalahan  berdasarkan  realita  yang  ada  atau  studi  khusus, dilakukan  dengan  melihat  langsung. 12 Sebelum  melakukan  penyusunan  makalah  lebih lanjut,  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  melalui  penelusuran  perundang- undangan maka penting bagi penyusun untuk mengetahui beberapa aspek yaitu meliputi tata  urutan  atau  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  asas  dan  prinsip,  serta  hal-hal atau aspek-aspek lain yang sejalan. Sehingga hasil penelitian dalam makalah ilmiah hukum ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam  menjawab,  mencegah  dan/atau  mengatasi  isu  dan permasalahan hukum yang dihadapi penulis.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  bahwa  penelitian  hukum  tidak  menggunakan data  atau  dianggap  tidak  mengenal  data,  melainkan  menggunakan  sumber-sumber penelitian yang digunakan sebagai pemecahan isu hukum sekaligus memberikan pedoman mengenai apa yang sejatinya harus dilakukan dan tidak dilakukan. Sumber yang digunakan dalam  penelitian  hukum  disebut  dengan  bahan  hukum,  dimana  bahan  hukum  itu  sendiri dibagi  menjadi  sumber  hukum  primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer dalam hal  ini dapat dimaknai sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki pengaruh yang
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) , (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015), hlm. 171.
11 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 14
paling besar dalam mempengaruhi penyusunan suatu penelitian 13 . Bahan hukum primer ini dapat  berupa  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  serta  yurisprudensi. Selanjutnya berkaitan dengan bahan hukum sekunder, merupakan sumber penunjang dalam penyusunan  penelitian  hukum  yang  biasanya  terdiri  dari  keseluruhan  publikasi  yang diterbitkan  atau  dikeluarkan  oleh  sumber  yang  kredibel  yang  isinya  berkaitan  dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Publikasi ini dapat bersumber dari buku, artikel ilmiah atau jurnal publikasi, kamus hukum, dan sebagainya selama tulisan tersebut relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan makalah ilmiah hukum ini yakni melalui studi kepustakaan (library research) dari berbagai produk  hukum  maupun  dokumen-dokumen  relevan  lainnya  yang  diperoleh  dari  sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Metode Analisis Bahan Hukum
Setelah pengumpulan dilakukan maka tahap selanjutnya adalah dengan mengklasifikasikan bahan  hukum  yang  didapatkan  tersebut  sesuai  dengan  jenis  dan  kategorinya  sehingga memudahkan  penyusun  untuk  mencari  bagian-bagian  yang  diperlukan 14 .  Seluruh  bahan hukum  yang  diperoleh  tersebut  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut  dengan  menggunakan metode  analisis  isi  sehingga  akan  didapatkan  hasil  pembahasan  yang  diuraikan  secara deskriptif.  Uraian  ini  pembahasan  tersebut  akan  dapat  menjawab  permasalahan  atau  isu hukum yang sedang diteliti, yaitu terkait dengan peran e-government dalam mitigasi dampak perubahan iklim di wilayah Provinsi Kepri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dampak Perubahan Iklim
Salah satu masalah besar yang selalu menjadi topik perhatian utama di berbagai negara yaitu perubahan iklim. Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh ahli mengenai perubahan iklim  tersebut  bahkan  secara  khusus  didiskusikan  dalam  forum  resmi  yakni Intergovernmental  Planet  on  Climate  Change (IPCC).  Dari  hasil  diskusi  tersebut  dapat diketahui bahwa perubahan iklim merupakan proses yang sangat panjang yang disebabkan tidak hanya dari proses alami saja melainkan juga terdapat campur tangan dari aktivitas dan pola  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Perubahan  iklim  memiliki  dampak  yang  cukup serius jika tidak diantisipasi. Negara kepulauan seperti Indonesia sangat beresiko terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di wilayah Provinsi Kepri membawa dampak  hampir  pada  seluruh  segi  kehidupan,  mulai  dari  sektor  kesehatan,  pertanian, perikanan, hingga perubahan pada jumlah pulau itu sendiri. Akibatnya, terdapat sejumlah bencana yang terjadi.
Dari  sektor  kesehatan,  perubahan  iklim  yang  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Kepri membawa  bencana  terhadap  menyebarnya  penyakit  Malaria  yang  diderita  penduduk. Malaria  merupakan  penyakit  ekologis,  penyakit  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi lingkungan yang memungkinkan nyamuk berkembang biak dan menghubungi manusia serta menularkan  parasit  malaria.  Distribusi  kejadian  (insiden)  malaria  (perseribu  penduduk) menurut curah hujan (mm) sejak tahun 2005-2009 di Kepri yaitu 2.28 perseribu penduduk, dengan  curah  hujan  pada  bulan  tersebut  sebesar  252  mm.  Terjadinya  penularan  malaria karena adanya parasit dalam tubuh nyamuk, pada suhu yang cocok parasit dapat bekembang dengan cepat. Nyamuk dan parasit malaria sangat cepat berkembang biak pada suhu sekitar 20 - 27 ºC dengan kelembaban 60 – 80 %, suhu optimum berkisar antara 20 - 30ºC. Makin tinggi  suhu  (sampai  batas  tertentu)  makin  pendek  masa  inkubasi  ekstrinsik  (siklus sporogoni dalam tubuh nyamuk) dan sebaliknya makin rendah suhu makin panjang masa inkubasi ekstrinsik pada nyamuk. Curah hujan, suhu, kelembaban, arah, kecepatan angin dan
13 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.
14 Zainuddin Ali, Metode Penelitiaan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 19.
ketinggian merupakan faktor esensial bagi perkembangbiakan nyamuk 15 . Perubahan iklim mempengaruhi  akumulasi  uap  air  di  udara  dan  pembentukan  awan  hujan,  sehingga  di beberapa wilayah Bumi semakin banyak hujan, sementara di banyak wilayah lainnya terjadi kekeringan. Dalam hal ini, Indonesia cenderung berada di kategori pertama dengan curah hujan  yang  lebih  banyak.  Hujan  meningkatkan  kelembaban  relatif  dan  curah  hujan  yang tinggi, menciptakan banyak genangan air yang tiba-tiba terbentuk, badan air ini merupakan tempat berkembang biak nyamuk dan meningkatkan jumlah tempat berkembang biak dan meningkatkan kejadian malaria. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Tanjung Riau  Sekupang  Batam,  bahwa  “saat  ini  cuaca  sedang  tidak  stabil,  terkadang  hujan  lebat, kadang panas terik, sehingga dampak bagi kehidupan kami yang pertama  kesehatan, seperti saat ini kan saya berjualan air minum siru dingin, semakin panas hari, semakin enak minum dingin, sehingga kesehatan  pun menurun, sakit tenggorokan, flu dan demam, dampak lain dari segi ekonomi, karena bapak bekerja sebagai nelayan, disaat cuaca  panas terik, bapak tak bisa lama-lama di laut mancing karena tak sanggup nahan panas, begitu pula cuaca hujan atau angin kencang, ikan tak muncul, resiko di laut juga berbahaya, jadi hasil tangkapan pun kadang tak stabil”. 16 Selain itu di wilayah lain seperti di Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Tanjung  Balai  Karimun,  cuaca  di  sana  pun  sedang  tidak  stabil,  terkadang  hujan  lebat, terkadang panas terik, sehingga sanggat berdampak pada kehidupan masyarakat dari segi kesehatan maupun ekonomi. Dari kesehatan, sejak pandemic covid dan pengaruh iklim yang tidak menentu, Bapak Wiranto mengatakan lebih mudah terkena penyakit seperti demam, batuk  dan  flu.  Karena  terkadang  cuaca  tidak menentu, bisa  hujan  secara  tiba-tiba  namun beberapa  jam  kemudian  menjadi  panas  terik.  Pada  faktor  ekonomi  sangat  terasa  sekali, karena  cuaca  sangat  berpengaruh  dengan  hasil  tangkapan  yang  didapat.  Apabila  cuaca terlalu panas, beliau tidak sanggup untuk berlama-lama di laut, dan jika cuaca hujan atau angin  kencang  bahkan  ombak  beliau  tidak  berani  melaut  karena  akan  membahayakan keselamatannya dan juga jika dipaksakan untuk melaut hasilnya pun tidak sebanyak seperti biasanya. Hal tersebut juga berpengaruh pada usaha keluarganya yang merupakan petani rumput laut yang membutuhkan panasnya matahari agar dapat mengeringkan rumput laut dan diolah menjadi agar-agar ataupun manisan. 17 Hal yang sama juga terjadi di Desa Berakit Kampung  Panglong  Berwarna  bahwa  dampak  dari  pemanasan  global  mengakibatkan perubahan  iklim  yang  tidak  menentu  yang  menyebabkan  masyarakat  sulit  untuk  melaut, yang  dahulu  pendapatan  masyarakat  setempat  dalam  sekali  melaut  bisa  mencapai  Rp 2.000.000,- sampai Rp 3.000.000,- juta sekarang hanya Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- saja. 18
Dampak  perubahan  iklim  juga  membawa  bencana  pada  sektor  pertanian.  Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari adanya perubahan iklim, hal  ini  disebabkan  karena  keberhasilan  atau  kegagalan  dalam  proses  pertanian  sangat bergantung dari cuaca dan siklus air sebagai landasan dalam menjaga produktivitas hasil pertaniannya. Kekhawatiran terbesar dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang berpengaruh pada sektor pertanian yaitu terganggunya kestabilan stok bahan pangan. Seperti  yang  diketahui  bahwa  bahan  pangan  pokok  bagi  masyarakat  Indonesia  termasuk penduduk  Kepri  sebagian  besar  masih  mengandalkan  hasil  pertanian  misalnya  dari  hasil tanaman padi-padian. Perubahan iklim akan dapat memicu potensi terjadinya kekeringan, peningkatan suhu udara, ketidaksuburan tanah yang ditanam, hingga penurunan air tanah yang seluruhnya itu dapat meningkatkan risiko gagal panen 19 .
15 Mardiana, & Dede Anwar Musadad, “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Insiden Malaria di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah,” Indonesian Journal of Health Ecology 11, No. 1 (2012): 52-62.
16 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohaya salah satu warga RT 001/RW 002 Tanjung Riau Sekupang Batam
17 Hasil wawancara dengan Bapak Wiranto salah satu warga Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Tanjung Balai Karimun
18 Hasil wawancara dengan Bg Titin selaku Ketua Suku Laut Desa Berakit Kampung Panglong Bewarna
19 Grisvia Agustin, "Analisis Perubahan Iklim Bagi Pertanian Di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 7, No. 2 (2015): 85-89.
Dampak perubahan iklim lainnya juga terdapat pada perubahan data jumlah pulau di Kepri. Pada tahun 2016 lalu, Kepala Biro Pemerintahan menyatakan bahwa jumlah pulau di Provinsi Kepri dipastikan berubah setelah tim pusat melakukan identifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap ratusan pulau yang ada di Lingga, Bintan dan Batam diperoleh  hasil  bahwa  jumlah  pulau  di  tiga  daerah  yang  termasuk  dalam  wilayah  Kepri tersebut  berubah.  Di  Batam,  dari  85  pulau yang  diverifikasi  dan  divalidasi,  menunjukkan bahwa  terdapat  sebanyak  15  titik  yang  saat  ini  tidak  lagi  memenuhi  persyaratan  untuk diklasifikasikan  sebagai  pulau.  Di  Bintan,  terdapat  satu  titik  yang  tidak  memenuhi persyaratan dari total 32 pulau yang diverifikasi dan divalidasi. Sementara itu, di Lingga juga terdapat perubahan jumlah pulau namun masih memerlukan target verifikasi dan validasi lebih  lanjut  lagi.  Perubahan  jumlah  pulau  ini  menjadi  salah  satu  dampak  dari  perubahan iklim yang membawa tumpukan karang sehingga menyebabkan titik-titik tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai pulau 20 .

## Bencana-Bencana Sebagai Dampak Perubahan Iklim
Bencana akibat faktor iklim (bencana hidrometeorologi) masih tetap mendominasi di Indonesia  dengan  persentase  paling  tinggi,  yaitu  96,9  persen  (banjir,  longsor  puting beliung). Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang dipengaruhi oleh beberapa faktor iklim (curah hujan). Misalnya, bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi pada saat musim penghujan. Ada pula bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan pada  saat  musim  kemarau.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Indonesia  sangat  rentan  terhadap perubahan  iklim.  Fenomena  perubahan  iklim  adalah  perubahan  jangka  panjang  dalam distribusi statistik kondisi cuaca selama puluhan tahun dan jutaan tahun. Dapat diartikan sebagai  perubahan  distribusi  kondisi  cuaca  rata-rata  atau  fenomena  cuaca  rata-rata Perubahan iklim dapat terjadi secara lokal, dalam skala terbatas pada wilayah tertentu atau di seluruh permukaan bumi. Perubahan itu ditandai setidaknya oleh 4 hal:
a) Suhu global berubah/naik;
b) kenaikan permukaan laut;
c) kejadian cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi;
d) Telah terjadi perubahan pola hujan.
Dampak perubahan iklim yang ekstrim akan dapat memicu terjadinya bencana di suatu daerah. Jika merujuk pada data yang dihimpun oleh Pemprov Kepri berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana, diketahui bahwa terdapat catatan sejarah kejadian bencana beserta besaran dampak yang ditimbulkan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir sejak tahun 1999 sampai  dengan  2019.  Dalam  kurun  waktu  tersebut,  wilayah  Kepri  telah  mengalami  149 kejadian bencana. Setiap bencana memiliki konsekuensi berupa korban jiwa dan kerugian dan kerusakan 21 .
Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak adalah cuaca ekstrim (angin puting beliung) dengan 72 kejadian bencana. Bencana yang menyebabkan korban jiwa terbanyak adalah bencana gelombang ekstrim dan abrasi, yaitu 8 jiwa meninggal, sedangkan bencana yang menimbulkan kerusakan bangunan terbanyak adalah banjir dan angin puting beliung. “A ngin  puting  beliung  pernah  terjadi  di  rumah  yang  dekat  plantar  dalam,  Dinas  Sosial
20 Niko Panama, (2016), Jumlah Pulau di Kepri Berubah. Diakses dari https://kepri.antaranews.com/berita/37908/jumlah-pulau-di-kepri-berubah, diakses pada 11 Maret 2023.
21 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dokumen Kajian Risiko Bencana: Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Peta Bahata dan Kerentanan Skala Nasional . (Kepri: Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, 2020), hlm. 14.
memberikan bantuan serupa dengan kerugian yang menimpa, seperti AC, Keperluan rumah dan dana full 100% ”. 22 Berbeda dengan Desa Berakit Kampung Panglong Berwarna,  bahwa gelombang  tinggi  maupun  angin  puting  beliung  memang  terjadi  di  sekitaran  laut  desa berakit  namun  tidak  menjadi  persoalan  bagi  suku  laut  karena  cuaca  maupun  kondisi tersebut membuat rutinitas ikan menjadi meningkat sehingga mengharuskan masyarakat suku laut untuk kelaut. 23
Perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi, termasuk berkurangnya ketersediaan air dan atau bahkan kelebihan air di lain waktu, serta kebakaran hutan  dan  lahan.  Risiko  bencana  hidrometeorologi  meningkat  berdasarkan  proyeksi perubahan iklim di masa depan dan dapat memengaruhi ketahanan air, pangan, dan energi. Tantangan-tantangan  ini  memerlukan  langkah-langkah  pencegahan  lebih  awal  agar Indonesia dan dunia dapat beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim secara memadai. Dari  kejadiann  bencana  DIBI,  diketahui  ada  5  (lima)  jenis  potensi  bencana  di  provinsi Kepulauan  Riau,  yang  lagi-lagi  tidak  bisa  dikesampingkan,  Sedangkan  dari  hasil  analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana  lainnya.  Potensi bencana  yang mungkin  terjadi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau yang mengharuskan setiap bencana dikelola untuk mengurangi risiko.
Dari  kelima  kejadian  bencana  yang  terjadi  dalam  catatan  sejarah  Kepri  tersebut, hampir  seluruhnya  merupakan  dampak  dari  perubahan  iklim.  Dapat  diambil  contoh, bencana banjir disebabkan oleh sejumlah faktor yang salah satunya yaitu perubahan iklim, disamping  adanya  faktor-faktor  lain  seperti  kondisi  letak  geografis  wilayah,  kondisi topografi,  geometri  sungai  (misalnya  meandering,  penyempitan  ruas  sungai,  sedimentasi dan  adanya  ambang  atau  pembendungan  alami  pada  ruas  sungai),  cuaca  ekstrim  serta degradasi lahan dan penggundulan tanaman kering yang meningkatkan koefisien aliran dan bertambahnya dataran banjir baik di dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh selanjutnya yaitu  bencana  cuaca  ekstrim,  yang  terjadinya  juga  dipicu  oleh  adanya  perubahan  iklim. langsung yang kemudian juga mempengaruhi fenomena anomali atmosfer periodik seperti El Nino dan La Nina yang berdampak pada kemunculan cuaca ekstrim. Selain itu, kondisi lokal dan regional atmosfer serta pengaruh dari kondisi fisik wilayah seperti topografi dan ketinggian juga berpengaruh dalam terjadinya bencana cuaca ekstrim dalam skala lokal di Indonesia.

## Upaya  Preventif  dan  Represif  Pemprov  Kepri  dalam  Menangani  Bencana  Melalui Pemanfaatan E-government
Untuk  saat  ini  di  beberapa  wilayah,  seperti  wilayah  Tanjung  Riau  Sekupang  Batam pemerintah  belum  ada  yang    memberikan  himbauan  langsung  kepada  masyarakat,  dan bantuan khusus untuk yang terdampak dari  cuaca tak stabil ini juga belum pernah diberikan oleh pemerintah masyarakat hanya menerima bantuan berupa PKH, untuk bantuan seperti solar untuk mancing atau alat pancing itu belum diberikan secara berkelanjutan. Pada saat covid,  warga  mendapatkan  bantuan  dari  kelurahan  berupa    sembako.  Sebagai  bentuk program pemerintah, perkelompok Nelayan, dalam satu kelompok  terdiri dari 10 anggota nelayan,  memilik  1  ketua.  Bantuan  yang  diberikan  berbentuk  jaring,  sampan  dan perlengkapan pancing lainnya,  akan tetapi bantuan ini tidak bersifat berkelanjutan hanya beberapa  kali  saja  diberikan. 24 Selain  itu  di  wilayah  Desa  Pulau  Moro,  Kecamatan  Moro, Tanjung  Balai  pun  pemerintah  tidak  ada  memberikan  himbauan  langsung  kepada masyarakat, dan bantuan khusus untuk yang terdampak dari  cuaca tak stabil ini juga belum pernah  diberikan  oleh  pemerintah,  baik  melalui  RT  RW,  Desa  maupun  Kabupaten  hanya kunjungan-kunjungan  saja  dari  pihak  pemerintah. 25 Maka  untuk  meminimalkan  efek berbahaya dari perubahan iklim, upaya alami harus dilakukan untuk menguranginya. Upaya adaptasi  dan  mitigasi  bencana  perubahan  iklim  perlu  diartikulasikan,  dilembagakan  dan
22 Hasil wawancara dengan Ibu Siti Rohaya
23 Hasil wawancara dengan Bg Titin selaku Ketua Suku Laut Desa Berakit
24 Hasil wawancara dengan Ibu Siti
25 Hasil wawancara dengan Bapak Wiranto
dipupuk. Terlaksananya mitigasi oleh Pemprov Kepri juga sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi  yang  digunakan.  Hal  ini  dikarenakan  komunikasi  menjadi  landasan  penting dalam menghubungkan antara pemerintah dan warganya di segala aspek, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana akibat dampak dari perubahan iklim. Salah satu strategi komunikasi pemerintahan baik internal maupun eksternal dan baik horizontal maupun vertikal saat ini yaitu melalui penerapan e-government . Dewasa ini, e-government memiliki posisi sentral sebagai sebuah strategi dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.  Konsep e-government mengacu  pada  pemanfaatan  teknologi  digital  dalam lingkup  pemerintahan. E-government menjadi  salah  satu  jalan  bagi  tiap-tiap  instansi pemerintahan untuk dapat lebih dekat satu sama lain dan saling berhubungan.
Strategi  komunikasi  pemerintahan  melalui e-government ini  juga  diterapkan  oleh Pemprov Kepri. Pemprov Kepri telah menerapkan penggunaan e-government sebagai salah satu strategi komunikasinya baik dengan sesama instansi maupun dengan warganya demi mendukung  kebijakan  dan  aktivitas  pemerintahannya.  Salah  satu  penerapannya  yaitu melalui Kepri  Smart  Province. Pemanfaatan e-government juga  berperan  sangat  penting terhadap  mitigasi  dampak  perubahan  iklim  dalam  kaitannya  dengan  lingkup  pelayanan publik  oleh  Pemprov  Kepri.  Secara  sederhana  pelayanan  sendiri  dapat  diartikan  sebagai sebuah kegiatan yang disediakan oleh suatu pihak individu maupun kelompok organisasi dengan  tujuan  melaksanakan  atau  memuaskan  kehendak  dan  kebutuhan  pihak  lain. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Gronroos, pelayanan merupakan satu atau lebih kegiatan  yang  dilakukan  secara  tidak  kasat  mata  (tidak  selalu  berwujud)  namun  dapat dirasakan, yang timbul atas adanya interaksi dari pihak pelanggan/konsumen dengan pihak penyedia layanan dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan atau kebutuhan dari pelanggan itu sendiri 26 . Guna mendukung keberhasilan layanan dan meningkatkan kualitas layanan tersebut, diperlukan suatu proses pengelolaan layanan yang dalam hal ini disebut dengan manajemen pelayanan.
Manajemen  pelayanan  mengacu  pada  pengaturan  dan  penyelenggaraan  prosedur, penyediaan  sumber  daya  pelaksana  dan  pendukung,  serta  relasi  dengan  para  pemangku kepentingan ( stakeholders ). Apabila konsep diatas dikaitkan dengan manajemen pelayanan publik,  maka  sejalan  sejalan  dengan  sudut  pandang  Lovelock  dalam  penelitiannya  yang dikutip melalui Fitzsimmons. Lovelock percaya bahwa manajemen pelayanan publik pada dasarnya merujuk pada empat fungsi utama yang meliputi:
- untuk menyesuaikan dengan dinamika pandangan masyarakat yang terus mengalami perubahan atas kualitas suatu pelayanan;
- untuk  mengembangkan  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  dimiliki  oleh  sumber  daya penyedia manajemen layanan;
- untuk  mewujudkan  harapan  masyarakat  akan  nilai  dan  kualitas  pelayanan  publik melalui berbagai aspek peningkatan-peningkatan layanan, dan;
- untuk mengoptimalkan fungsi lembaga pelayanan dalam rangka mewujudkan nilai dan kualitas layanan / produk serta memenuhi kebutuhan setiap pemangku kepentingan 27 . Pemerintah  berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakatnya, termasuk pelayanan informasi atas perkiraan terjadinya bencana, sehingga menjadi hal yang wajar  jika  pemerintah  memiliki  keterlibatan  dan  tanggung  jawab  yang  penuh  atas  hal tersebut. Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, public service merupakan keseluruhan wujud pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara berupa komoditas tertentu dan/atau jasa, baik di lingkup pusat melalui  BUMN  maupun  lingkup  daerah  melalui  BUMD,  yang  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  menerapkan  amanat  peraturan  perundang-undangan.  Para penyedia layanan diberikan motivasi dan dorongan oleh pemerintah untuk berinovasi guna meningkatkan kualitas dari pelayanan publik. Inovasi tersebut dewasa ini dapat diwujudkan dengan  memanfaatkan  perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi,  terlebih  lagi
26 Ratminto & Winarsih, Manajemen Pelayanan Publik, (Yogyakarta: UGM Press, 2005), hlm 102.
27 Fitzsimmons, Service Management for Competitive Advantage, (New York: McGraw-Hill, 1994), hlm. 28.
teknologi  dapat  menjangkau  seluruh  masyarakat  dimanapun  dan  kapanpun  mereka membutuhkan layanan tertentu dari pemerintah. Hal ini kemudian dimanifestasikan oleh pemerintah  bersama  dengan  penyedia  layanan  untuk  mulai  mengembangkan electronic government  (e-government) .  Selain  itu  masyarakat  berharap  bahwa  pemerintah  dapat memberikan  bantuan  terhadap  perekonomian  mereka,  seperti  memberikan    bantuan sembako,  karena  memiliki  anak  yang  masih  sekolah  sehingga  keperluannya  juga  harus terpenuhi, juga bantuan alat pancing,  karena sebelumnya masyarakat pernah mendapatkan bantuan perkelompok namun, masyarakat tetap membayar untuk mendapatkan  bantuan tersebut  dengan  separuh  harga  sehingga  tidak  murni  bantuan  gratis  dari  pemerintah. Bantuan    gratis  yang  diberikan  pemerintah  masih  memerlukan  beberapa  syarat  yang membuat  masyarakat  kesulitan  untuk  memenuhinya,    sehingga  masyarakat  tidak banyak yang mengambil bantuan tersebut. 28 Untuk di wilayah Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Tanjung  Balai  Karimun,  masyarakat  pernah  mendapatkan  bantuan  peminjaman  modal usaha dengan bunga rendah dan juga bantuan untuk para nelayan seperti bantuan solar, alat jaring, dan lainnya. 29 Selain itu, pada Masyarakat Suku Laut Desa Berakit Kampung Panglong Berwarna,  bantuan  dari  Pemerintah  diberikan  berupa  sampan  fiber  beserta  mesinnya  4 buah,  selain  itu  terdapat  Yayasan  dari  singapura  yang  ikut  membantu  setiap  tahunnya berupa  perlengkapan  alat  tulis,  selain  itu  tahun  kemarin  diberi  bantuan  dari  pemerintah berupa  tanaman  hidroponik,  namun  masyarakat  masih  sangat  membutuhkan  perhatian pemerintah  terutama  dalam  hal  kebutuhan  masyarakat  untuk  melaut  sebagai  mata pencahariannya  yaitu  berupa  sampan/perahu,  alat  untuk  menangkap  ikan,  serta  kawat untuk  membuat  jejaring.  Selain  itu  harapan  dari  masyarakat  suku  laut  adalah  agar Pendidikan dan Kesehatan masyarakat suku laut diperhatikan, dimana saat ini akses menuju ke  puskesmas  yang  cukup  jauh  dan  tenaga  pengajar  yang  kurang. 30 Maka  harapan kedepannya  agar  Pemerintah  lebih  dapat  memperhatikan  penyaluran  dana  dan  bantuan kepada  masyarakat  sehingga  dapat  tersalur  dengan  baik  dan  tanpa  adanya  syarat-syarat yang menyulitkan masyarakat tersebut.
Penggunaan e-government menjadi  salah  satu  jalan  Pemprov  Kepri  dan  warganya untuk dapat lebih dekat satu sama lain dan saling berhubungan sebagai upaya mitigasi akan dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan bencana alam. Upaya tersebut seirama dengan  semangat  desentralisasi,  dimana  pemerintah  pusat  telah  melimpahkan  sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Teknologi berbasis elektronik ini banyak diusahakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan beberapa  permasalahan  di  bidang  pelayanan  publik  seperti  kecepatannya  yang  lambat, transparansi  yang  kurang,  dan  akses  masyarakat  yang  sulit.  Soendjojo  mengemukakan bahwa e-government adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan tata  kelola  berbasis  elektronik  dan  mentransformasikannya  untuk  mendorong  aktivitas publik dan komersial guna menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan 31 . Permasalahan dalam implementasi upaya pencegahan dan penanggulangan dampak perubahan iklim di wilayah Kepri di sisi lain juga muncul dari segi kemampuan SDM dan skala  waktu  yang  tidak  tepat.  Kondisi  yang  demikian  tentu  menjadi  tantangan  tersendiri yang  harus  dapat  diatasi.  Langkah  strategis  yang  dapat  dilakukan  untuk  menjawab tantangan  tersebut  yakni  dengan  memaksimalkan  pemberdayaan  pembangunan  dan pemberdayaan  SDM  melalui  pendekatan  partisipatif.  Pendekatan  partisipasi  disini  dapat dipahami  sebagai  keikutsertaan  atau  pengambilan  bagian  dari  pihak-pihak  tertentu  yang secara  aktif  berkontribusi  atau  turut  serta  dalam  suatu  hal  sesuai  dengan  potensinya. Apabila  dikaitkan  dengan  pembangunan  dan  pemberdayaan  SDM,  partisipasi  dapat diartikan sebagai keterlibatan berbagai pihak bersama dengan para pemangku kepentingan
28 Hasil wawancara dengan Ibu Siti
29 Hasil wawancara dengan Bapak Wiranto
30 Hasil wawancara degan Bg Titin
31 H. B. Milward, Collaborative Service Provision in the Public Sector; The Oxford Handbook of Inter- organizational relations , (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 52.
dalam  proses  inisiasi  maupun  penyelenggaraan  pembangunan  melalui  pengelolaan  dan pemanfaatan SDM secara berkelanjutan.
Metode pendekatan partisipatif yang demikian dalam dilakukan melalui pemanfaatan e-government dalam  lingkup  Pemprov  Kepri  secara  optimal.    Dalam  garis  umum  dapat ditarik  dari  pihak  masyarakat  menduduki  posisi  sebagai  subyek  sekaligus  obyek  dalam pembangunan  dan  pemberdayaan  yang  menitikberatkan  pada  konsep  partisipasi  melalui penggunaan e-government .  Terlaksananya  tata  kelola  pemerintahan  daerah  yang  baik melalui pendekatan partisipatif dengan pemanfaatan e-government pada akhirnya juga akan berdampak  langsung  terhadap  keberhasilan  dalam  upaya  preventif  dan  represif  atas dampak perubahan iklim yang dapat menimbulkan bencana alam di wilayah Kepri. Kondisi ini  disebabkan  karena  keberhasilan  pengelolaan  masyarakat  melalui  metode  pendekatan partisipatif  dengan  pemanfaatan e-government akan  berdampak  pada  kesiapsiagaan masyarakat  jika  sewaktu-waktu  terjadi  bencana  yang  sulit  diperkirakan  Sehingga  secara khusus  kesiapan  warga  tersebut  akan  meminimalisir  kerugian  yang  diderita  dan  pada akhirnya akan membawa kemajuan daerah Kepri di berbagai sektor.
Sejatinya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah memuat substansi aturan yang menegaskan bahwa seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau  kecil  yang  ada  di  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  wilayah  yang  sangat rentan  terhadap  bencana  dan  kerusakan  baik  yang  ditimbulkan  oleh  alam  maupun  oleh perbuatan manusia, oleh karenanya pada wilayah-wilayah tersebut dikategorikan sebagai kawasan  rawan  bencana  dan  membutuhkan  langkah  mitigasi  yang  optimal.  Mitigasi  itu sendiri  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  usaha  atau  langkah  upaya  yang  ditujukan  untuk meminimalisir dan mencegah risiko yang dapat ditimbulkan dari suatu bencana melalui dua pendekatan utama yakni struktural dan non struktural.
Pendekatan  struktural  dalam  pelaksanaan  mitigasi  pada  umumnya  diselenggarakan melalui  rencana  pembangunan  fisik  dan  strategi  teknis  terhadap  suatu  bangunan  tahan bencana,  sementara  itu  pendekatan  non  struktural  dalam  mitigasi  merupakan  upaya meminimalisir  risiko  bencana  yang  dilakukan  secara  non  fisik  melalui  pembentukan peraturan,  kebijakan,  kesiapsiagaan  institusi  dan  masyarakat,  serta  pemberdayaan berkelanjutan.  Diantara  dua  pendekatan  mitigasi  bencana  tersebut,  dalam  hal  ini  akan dibahas  lebih  lanjut  pendekatan  non  struktural  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kepri melalui pembentukan sejumlah kebijakan jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, mitigasi non struktural tersebut oleh pemerintah pusat diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah untuk dapat menerapkan langkah mitigasi yang dirasa paling strategis dan efektif sesuai  dengan  kondisi  dan  karakteristik  masing-masing  daerah.  Hal  tersebut  menjadi penting karena tiap daerah memiliki sejarah dan potensi bencana berbeda dan memerlukan perlakuan  yang  berbeda.  Kebijakan  mitigasi  yang  demikian  juga  sedikit  banyak  telah menjadi perwujudan dari diterapkannya otonomi daerah dalam kaitannya dengan lingkup kajian risiko bencana beserta langkah penanganannya di masing-masing daerah.
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa konsep otonomi daerah pada dasarnya bukan merupakan legitimasi atau pemberian dari pemerintah. Justru pemerintahlah yang bertugas untuk mengemban amanah penghormatan kepada otonomi asli yang ada di daerah-daerah itu sendiri. Melalui hak yang secara khusus diberikan oleh konstitusi atas adanya jaminan pengakuan  otonomi  daerah,  maka  secara  otomatis  juga  memberikan  jaminan  sistem pemerintahan  daerah.  Prinsip  dasar  nilai  kearifan  lokal  didasarkan  pada  perkembangan adat  istiadat  dan  hukum  yang  berlaku  didaerah  setempat 32 .  Oleh  karenanya  pemberian otonomi daerah penting dalam menjaga nilai-nilai luhur yang merupakan bagian dari usaha untuk melindungi keanekaragaman etnis budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Lebih lanjut lagi, otonomi daerah juga berperan dalam memajukan pembangunan nasional yang berlandaskan  nilai  kemasyarakatan.  Harapan  yang  tinggi  akan  kesejahteraan  masyarakat dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  dijalankan  oleh  sistem  pemerintahan  daerah  pada realitanya  masih  belum  dapat  terwujud  secara  optimal.  Sejumlah  permasalahan  masih
32 Syamsuddin Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah , (Jakarta: LIPI Press, 2007) hlm. 39.
sering  ditemukan  seperti  tumpang  tindih  kekuasaan,  ketidakpuasan  masyarakat  atas pelayanan  publik  yang  disediakan  pemerintah,  sampai  dengan  kurangnya  sarana keterlibatan  masyarakat  dalam  mendukung  penyelenggaraan  otonomi  daerah 33 .  Kondisi inilah kemudian yang melahirkan pandangan akan pentingnya memaksimalkan potensi dari penerapan e-government sebagai  salah  satu  langkah  strategis  dalam  mengatasi  berbagai problematika tersebut, termasuk dalam upaya mitigasi bencana dampak perubahan iklim di wilayah Provinsi Kepri.
Perkembangan dunia teknologi saat ini dapat dimanfaatkan sebagai media penunjang kegiatan  pemerintahan  daerah.  Optimalisasi  teknologi  pada  pelaksanaan  sistem pemerintahan daerah ini dapat diwujudkan melalui penggunaan electronic government (e- government).  E-government dapat  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk  memaksimalkan peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik yang sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. Peran penting penerapan e-government dalam ruang lingkup otonomi daerah yang paling  utama  yaitu  agar  masing-masing  instansi  pemerintahan  daerah  mampu menghadirkan  kualitas manajemen pelayanan publik yang jauh lebih baik kepada rakyat. Sehubungan  dengan  itu,  diperlukan  komitmen  yang  tegas  dari  pemerintah  untuk mencetuskan,  menginisiasi,  dan  merealisasikan  inovasi-inovasi  baru  dalam  hal  birokrasi. Pentingnya  penerapan  dan  penggunaan e-government bagi  sistem  pemerintahan  daerah nantinya akan mampu melahirkan pembaharuan birokrasi secara menyeluruh baik dari segi pelayanan, koordinasi maupun pengawasan untuk menuju kearah yang lebih baik. Apabila e-government dalam  lingkup  sistem  pemerintahan  daerah  dijalankan  secara  ideal  dan optimal, maka manfaat yang akan didapatkan secara luas yaitu meliputi kemudahan akses publik  terhadap  pelayanan  pemerintahan,  efektifitas  waktu  dan  biaya,  terciptanya transparansi pelayanan publik, serta meminimalisir terjadinya praktik kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Di  wilayah  Provinsi  Kepri,  penerapan e-government dapat  ditunjukkan  melalui berdirinya Kepri  Smart  Province (KSP)  sebagai  bagian  upaya  untuk  mewujudkan  Smart Indonesia. Sejumlah bentuk layanan dari KSP itu sendiri yang telah digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh penduduk Kepri yaitu antara lain layanan Kepri Smart Conference, Kepri Digital  Exhibition,  Co-Working  Space ,  serta  layanan  informasi  yang  diberi  nama Pak  Din Asikk . KSP dibentuk berdasarkan gagasan Pemprov Kepri dengan harapan untuk mendorong pembangunan  di  wilayah  Kepri  berbasis  digital  sehingga  mempermudah  akses  informasi dan data dan pelayanan publik. Optimalisasi layanan KSP itu sendiri sedikitnya mencakup 4 pengembangan pokok dar layanan yang saat ini sudah ada, yaitu terdiri atas:
a) Peluncuran  36  layanan  yang  ditujukan  kepada  sebanyak  15  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  guna  memudahkan  dan  membantu  pelaksanaan  kerja  di  lingkup pemerintahan dan pelayanan publik;
b) Dibentuknya satuan kerja berupa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di lingkup kerja KSP, dengan kedudukan sebagai pihak pengelola data berbasis digital yang ditujukan untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat Kepri baik melalui website kepriprov.co.id maupun layanan KSP lannya;
c) Dibentuknya Kepri  Creative  Hub sebagai  wadah  untuk  menampung  dan mengembangkan  gagasan  kreatif  dan  inovatif  masyarakat  di  wilayah  Kepri  untuk kemudian  direalisasikan  menjadi  usaha  komersial  sehingga  dapat  mendorong peningkatan ekonomi masyarakat;
d) Penyediaan  layanan  media live  streaming di  platform-platform  media  sosial  yang bertujuan untuk sarana penghubung pemerintah dan masyarakat agar bersama-sama dapat saling mendukung dalam menyukseskan provinsi pintar yang berbasis digital 34 .
33 Ibid, hlm. 41.
34 Cendikia, K. Kustiawan, & Adiputra, “Kepri Smart Province Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Di Provinsi Kepulauan Riau,” Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1, No. 2 (2020): 30-40.
Namun cukup disayangkan dari sekian banyaknya layanan yang dikembangkan oleh Kepri  Smart  Province  tersebut,  masih  belum  ada  layanan  atau  platform  yang  disediakan secara khusus sebagai perwujudan upaya pencegahan dan mitigasi dari perkiraan bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kepri. Sehingga untuk saat ini platform yang digunakan oleh masyarakat  Kepri  dalam  hal  mitigasi  dampak  perubahan  iklim  yang  dapat  menimbulkan bencana alam di wilayah Kepri yakni masih menggunakan dua aplikasi mobil yang digagas dan  dikembangkan  oleh  pemerintah  pusat  melalui  kerjasama  dengan  instansi-instansi lainnya. Aplikasi mobile yang digunakan yaitu melalui InaRISK Personal dan Info BMKG . InaRisk  sendiri  merupakan  portal  riset  risiko  bencana  yang  menggunakan  ArcGIS Server  untuk  menampilkan  data  risiko  bencana,  kerentanan  (penduduk,  kerugian  fisik, ekonomi dan lingkungan), kapasitas dan risiko bencana. upaya pengurangan risiko bencana sebagai sarana pemantauan penurunan indeks. risiko bencana dan telah diluncurkan dan dikembangkan  sejak  11.10.2016.  Pengembangan  InaRISK  didukung  oleh  United  Nations Development Programme (UNDP) dengan pembuatan layanan data yang merupakan data inti  dari  InaRISK,  bersama  dengan  kemitraan  BNPB  lainnya,  seperti  Kementerian.  ESDM, Kementerian PUPR, BMKG, dan lainnya sebagai penyedia data 35 .
Dalam penyediaan data lebih lanjut terkait potensi dan risiko bencana di Kepri, layanan mobile InaRISK Personal juga bekerjasama dengan pihak lainnya. Ditunjukkan pada gambar di  bawah  ini.  Ketika  pengguna  atau  user  membutuhkan  info  lebih  lanjut  terkait  dengan adanya notifikasi bencana alam pergerakan tanah di wilayah Pangkalan, Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan menekan hyperlink yang berwarna biru. Maka  akan  seketika  dialihkan  ke  halaman  MAGMA  Indonesia  sehingga  pengguna  dapat memperoleh informasi bencana pergerakan tanah yang terjadi di wilayah tersebut secara lebih rinci lagi.
35 M. A. Alhabshy, “Pengembangan Aplikasi InaRisk Personal,” ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, No. 7 (2022): 2277-2287.
Selain  aplikasi  mobile  InaRISK  Personal,  mitigasi  bencana  di  wilayah  Kepri  melalui pemanfaatan e-government juga  dapat  diakses  melalui  aplikasi  Info  BMKG.  Aplikasi  Info BMKG adalah aplikasi yang memberikan informasi peringatan dini, gempa bumi, cuaca, iklim dan lainnya sesuai dengan wilayah operasi BMKG. Informasi digital yang diprakarsai oleh BMKG  ini  merupakan  bagian  dari  pengembangan  pengelolaan  dan  diseminasi  informasi secara  elektronik.  Aplikasi  ini  dirancang  untuk  memudahkan  akses  digital  masyarakat Indonesia terhadap informasi cuaca dan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Informasi cuaca dan iklim yang tersedia di aplikasi Info BMKG selalu diperbarui setiap hari, karena
cuaca di berbagai wilayah Indonesia sangat mudah berubah dan perubahan drastic sering terjadi.
Dengan adanya aplikasi Info BMKG ini, masyarakat Indonesia termasuk yang berada di wilayah Kepri, dapat dengan mudah mengakses informasi cuaca dan informasi peringatan dini akan adanya potensi bencana di seluruh wilayah Provinsi Kepri, sehingga masyarakat dapat  selalu  waspada  ketika  bencana  akan  terjadi  saat  melakukan  aktivitas  sehari-hari. Menghargai  kegunaan  Informasi  BMKG  bagi  kebutuhan  masyarakat,  aplikasi  ini menyediakan fasilitas pengaduan yang dapat digunakan di Google Playstore dan AppStore. Sehingga  saat  ini  program  Info  BMKG  tidak  hanya  menawarkan  lokasi  per  provinsi, Sebaliknya, setiap bagian dari Indonesia memiliki tempat tersendiri untuk melihat informasi cuaca.
Sejatinya penerapan dan pelaksanaan e-government dalam upaya mitigasi bencana sebagai bagian  dari  lingkup  pelayanan  publik  adalah  sebuah  tantangan  bagi  suatu  negara  untuk bertransformasi.  Fungsi  dari  pemanfaatan  teknologi  dalam sektor  ini  bukan  hanya  untuk mendukung  manajemen  pemerintahan  yang  ada  saja,  melainkan  juga  sebagai  motor penggerak  perubahan (driver  of  change) berkaitan  dengan  revolusi  pelaksanaan pemerintahan modern. Selain itu, menurut pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh british  cabinet  office  yang  menerapkan e-government pada  pelaksanaan  pemerintahan, ditemukan  tahapan-tahapan  evolusioner  dalam  proses  perubahan e-government yaitu keberadaan (presence) ,  interaksi (interaction) ,  transaksi (transaction) ,  dan  integrasi (integration) .

## PENUTUP
Merujuk dari hasil penyelidikan dan pembahasan, dapat ditarik benang merah kesimpulan bahwa optimalisasi e-government berperan penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim yang dapat  menyebabkan  beberapa  bencana  alam  di  wilayah  Kepri.  Peran e-government itu  sendiri yakni sebagai langkah strategis dalam upaya mencegah (preventif) dan menanggulangi (represif) resiko  yang  ditimbulkan  dari  dampak  bencana  yang  terjadi.  Risiko  tersebut  mencakup  risiko nyawa  maupun  kerusakan  harta  benda  akibat  bencana  tersebut.  Karena  seperti  yang  diketahui bahwa pada catatan sejarah wilaya Kepri terjadi dalam 20 tahun terakhir sejumlah bencana besar seperti banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan erosi, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor.  Sejumlah  risiko  yang  diakibatkan  dari  bencana  alam  tersebut  dapat  dicegah  dan diminimalisir melalui langkah mitigasi oleh Pemprov Kepri.
Namun  demikian,  cukup  disayangkan  bahwa  layanan e-government melalui  Kepri  Smart Province  nyatanya  belum  mengakomodir  kebutuhan  publik  akan  mitigasi  bencana  tersebut, sehingga  saat  ini  masyarakat  masih  mengandalkan  dua  aplikasi  mobile  utama  yakni  InaRISK Personal dan Info BMKG. Oleh karenanya, masih dibutuhkan evaluasi bagi Pemprov Kepri untuk mengembangkan  dan  mengoptimalkan  layanan  Kepri  Smart  Province  melalui  adanya  layanan khusus yang menyediakan informasi dan peringatan dini akan adanya bencana di seluruh wilayah Kepri.  Ini  juga  sejalan  dengan  gagasan  desentralisasi  yang  menekankan  pengelolaan  wilayah masing-masing  darah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  karakteristiknya  masing-masing,  termasuk dalam hal mitigasi bencana.
Rekomendasi yang dapat diajukan yaitu diharapkan kedepannya sistem pemerintahan daerah di  wilayah  Kepri  dapat  menerapkan e-government secara  optimal  dengan  mengembangkan  dan memperluas  layanan  Kepri  Smart  Province  melalui  adanya  layanan  khusus  yang  menyediakan informasi dan peringatan dini akan adanya bencana di  seluruh wilayah Kepri. Diharapkan juga adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai akses e-government secara sistematis. Selain itu kepada  pihak  pengelola e-government di  masing-masing  instansi  dapat  meningkatkan user interface sehingga lebih menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat di Kepri.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, G. “Analisis Perubahan Iklim Bagi Pertanian Di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 7, No. 2 (2015): 85-89.
Alhabshy,  M.  A.  “Pengembangan  Aplikasi  InaRisk  Personal.” ULIL  ALBAB:  Jurnal  Ilmiah Multidisiplin 1, No. 7 (2022): 2277-2287.
Ali, Z. Metode Penelitiaan Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Ariana, R. “Dokumen Kajian Resiko Bencana Provinsi Kepri,” 2016, 1–23.
Aswin, A. & Sofyan, M. “Dinamika Pelaksanaan Electronic Governance Pemerintahan Daerah di Indonesia.” Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi 13, No. 1 (2022): 65-69.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dokumen Kajian Risiko Bencana: Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Peta Bahata dan Kerentanan Skala Nasional . (Kepri: Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, 2020).
Cendikia, Kustiawan, K., & Adiputra, “ Kepri Smart Province Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik Di Provinsi Kepulauan Riau.” Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1, No. 2 (2020): 30-40.
Erkut, B. “From Digital Government to Digital Governance: Are We There Yet?.” Sustainability 12, No. 3 (2020): 860.
Fitzsimmons. Service Management for Compettive Advantage. (New York: McGraw-Hill, 1994).
Ginting, A. M. “Kendala Pembangunan Provinsi Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau.” Politica 4, No. 1 (2013): 49–75, http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000.
Hanitijo Soemitro, Ronny.  2009, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia: Jakarta
Hardiyansyah. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.
(Yogyakarta: Gava Media, 2011).
Haris, Syamsuddin. Desentralisasi dan Otonomi Daerah . (Jakarta: LIPI Press, 2007).
Legionosuko, Tri et al., “Posisi Dan Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Guna Mendukung Ketahanan Nasional” Jurnal Ketahanan Nasional 25, No. 3 (2019): 295, https://doi.org/10.22146/jkn.50907.
Mardiana & Musadad, D. A. “Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Insiden Malaria di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau dan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah” Indonesian Journal of Health Ecology 11, No. 1 (2012): 52-62.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi) . (Jakarta: Penerbit Kencana, 2015).
Milward, H. B. Collaborative Service Provision in the Public Sector; The Oxford Handbook of Inter-organizational relations . (Oxford: Oxford University Press, 2009).
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum . (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
Mustapa, Z. “Reformasi Birokrasi Melalui E-Governance: Peluang atau Tantangan Dalam Pelayanan Publik?” OTORITAS: Jurnal Ilmu Pemerintahan 1, No. 2 (2011): 146-155.
Panama, Niko. (2016). Jumlah Pulau di Kepri Berubah. Diakses dari https://kepri.antaranews.com/berita/37908/jumlah-pulau-di-kepri-berubah, diakses pada 11 Maret 2023.
Rahadian, A. H. “Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0.” STIAMI 6, No. 1 (2019): 85-94.
Ratminto & Winarsih. Manajemen Pelayanan Publik. (Yogyakarta: UGM Press, 2005).
Samidjo, J. & Suharso Y. “Memahami Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim.” Online Journal Od Ivet University 24, No. 2 (2017): 36–46.
Hasil wawancara dari perwakilan masyarakat di beberapa daerah  yaitu  Tanjung Riau Sekupang Batam, Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro, Tanjung Balai Karimun dan Suku Laut Desa Berakit Kampung Panglong Bewarna