Universitas 17 Agustus Semarang Jurnal
Spektrum Volume 12 / Nomor 1 / April 2015

## DAFTAR ISI

## LEGAL CONSEQUENCES ON AUTHENTIC ACT CANCELLATION
WITHOUT LEGAL ACTION ANNULMENT BY COURT Prof.Dr.Liliana Tedjosaputro,SH.MH Guru Besar llmu Hukum UNTAG Semarang
ALTERNATIF  METODE  PERSIDANGAN  DALAM  UJI  MATERIIL  DI MAHKAMAH  AGLING.
Oleh : Dr- Retno Mawarini Sukmariningsih.,SH.,MHum Dosen Pacsa Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang

## TRANSFORMASI FAKULTAS HUKUM MENUru  MASYARAKAT
EKONOMT ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Sukresno..SH..MHumDosen
Fakultas Hukum Universitas Mwia Kudus
MODEL  PEMBERDAYAAN USAHA  MTKRO (UMKM) MELALUI PROGRAM CORPORATE Oleh : Dr. Suparnyo.,SH.,Mllum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus KECIL  DAN  MENENGAH
SOCI,AL RESPONSIBILITY (CSR )

## KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DALAM  PENETAPAN  UPAH  MINIMUM
MENUru  KEBUTUHAN  HTDUP  LAYAK  BAGI  PEKEzuA  DI  JAWA TENGAH Dr,. Mashari.,SH.,MHum Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
PANDANGAN HUKUM PROGRESIF MENGENAI KEADILAN Oleh : Agus Wibowo.,SH.,Msi ( Candidat Doktor ) Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ANALISA YURIDTS SIFAT SANKSI PIDANA DELIK KEKERASAN DALA RUMAH TANGGA Oleh : Erna Trimartini Utomo.,SH.,MHum ( Candidat Doktor )Dosen Fakultas
Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## FUNGSI  ASURANSI
LINGKUNGAN

## TEzu{ADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM  KEGIATAN INDUSTRI. Oleh: Sudaryanto Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

## HXB;")rlFftl+ PEIWERINTAH DALAM  PENETAPAN UPAH L|NIMUM
MENI-IJTI Kf,BTJTUHAN HIDUP LAYAK  BAGI PEKERJA

## DI JAIVA TENGAH
Mashari

## ABSTRAK
Pengupahan sebagaimana diatur pada Pasal 88 a1'at (2) Undang-Undang No.  l3  Tahun 2003 tentang Ketenagake4aan- bahua  setiap  pekerja,/buruh berhak  nremperoleh pcnghasilan ],ang  menrenuhi penghidupan lang  la1-ak bagi  kemanusiaan.  Pemerintah menetapk^an upah minimum  bcrdasarkan kebutuhan hidup  la1'ak dan dengan memperhatikan produktir,'itas dan pertumbuhan ekonomi.  Daiam penctapannla Pemerintah mclibaakan para pekega/buruh melalui Senkal Pcke4alBuruh dan Pengusaha mclalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Pcnetapan upah minimum sevogianva ditujukan pada upala pemenuhan kebutuhan hidup lang  la1,-ali.
Kebijalian Pcmorintah Prorinsi Ja*a  Tengah dalam mcnetapkan Upah i\Iinimunr untuk memberikan perlindungan bagi  pekerja/buruh dcngan tetap memperhitungkan kemampuan perusahaan. sehingga mampu  memberikan  jaminan  kc'sejahtcraan bagi  pekeria/buruh  dan  kclangsungan  hidup  serta perkentbangan perusahaan terjanrin. Upalr N,Iininrunt nrenrpakau "Jaring Pengarnan" 1.aitu ditentukan hanla  untuk  pekerja/buruh 1'ang bckerja  dengan masa kcrja  kurang  dari  satu tahun.  Kctcntuan  ini menuntut dibenkannla upah vang lebih besar dari pada Upah Minimum  bagi para pckerya/buruh vang telah mcmpunrai masa kerja lebih dari satu tahun.
Kota htnci  ; Kebilakan Pemerintah. Ilpah Jvlinimum. Kebutultttn Hitfup lnysft

## ABSTRACT
Rcmuneration as set out in Articlc  88 paragraph (2) of  Larv No.  13 of  2003 on Labour. that evcn- u'orker i  laborc*r is  entitled to  eam a  decent livelihood to  meet humanitr'. The ,eovernment sets the minimum uage  bascd on the nerds of  deccnt living  and hal'ing rcgard to  productivitl' and economic groulh.  ln  thc  stipulation involving  govcmment  uorkers  I  laborcrs through  Llnron /  Labor  and Entrcprcncurs through  thc  Indoncsian Emplorcrs  Association (APINDO).  Dctcrmination  of  thc minimum uagc should armed at addressing the needs ol'a decent lifc.
Ccntral Jaia prorinr.i'ai gurtrilirrrni  policv  in  setting tl',c ntirriiriuni \\agc  iu  pro'"r.lt pir:tcciiun for norkers / laborers to keep into account the abilitl'of  thc compilny, so as to providc. uelfarc for u'orkers / laborers and thc sun,ival and devclopment of the compan]'guaranteed. Minimum *agc  is & "safetl'nct" i s  d c f i n c d  o n l ' ,  f o r  r ' , c r k c r s , ' l a b c r c r s r ' . h c ' , . , o r k c d r r i t h  t c n n s  c f   l c s s  th a n  o n c  v c a r .  T h i s  p r o v i s i o n requires exerts greater \\ages than the minimum rr'age for uorkers / laborers u'ho alreadv have a uorking lifc of rnore tJran one r,ear.
Kcwords.  govcrnmcnt policr'. Ir,{inimum Wagc. Living Nccds

## A. PENDAHTILTIAN
N'{asalah dasar yang berkaitan dengan upah sama  di  setiap  negara,  akan  tetapi  cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara Pekerja. perlsu5nha. pemerintah d e n r n e c r , q r r L ' : r t r r a d e   l r r r l l r r r r n \ ' 2 r r r e n r n r r n \ ; 2 r l -  * " - t - ' kepentingan vang  sama atas  sistem dan kebilakan pengupahan.  Pekerla dan keluarganya sangat tergantung pada  upah -vang lllereka terinra untuk dapat memenuhi
Universitas 1.7 Agustus 5emarang J u r n a l S p e k t r u m V o l u m e 1 2  I N o m o r  1  /  A p r i l  2 O 1 5
kebutriiraii saildang, pailgall, pcrrrulaiiarr darl kebutuhan lainnva. Para pekerja dan serikat pekeria atau serikat buruh selalu mcngharap- kan upah  yang lebih besar  untuk m eni ngkatkan tarafhidupnya.
Kebijal:an Up:h  \{ini*runi  .Ji Indcnesi:r sendiri  pertama kali  diterapkan pada  awal tahun  1970-an. Meskipun pelaksanaannya tidak  el'ektif' pada  tahun-tahun tersebut. Pemerintah lndonesia baru mulai memberikan perhatian  lebih terhadap  pelaksanaan kebijakan r-rpah minimum  pada akhir tahun
1980-an. Hal ini  disebabkan adanya tekanan dari  dr-rnr-a lnternaslonai sehubungan dengan isu-isu tentang pelanggaran  standar ketenagakeriaan vang terjadi di  lrrdonesia.
Sebuah  organisasi  perdagangan Amerika Serikat (AFL-CIOl  dan beberapa aktivis hak l s as i rn an us i r  rr: eng-l-i r: k lr:  [.e!.. *rct:r :r terlr rr C r.p. sebuah pemsahaan multinasional Amerika Serikat beroperasi di  Indonesia vang didtrga memberikan upalr yang  sangat rendah dan kondisi lingkungan pekerjaan yang berada di b a r v a h s t a n d * r l Pengaturan pengupahan utamanya perlu dipertimbangkan untuk  dapat  memenuhi kebutuhan pekerja.tburuh yang dari waktu ke waktu  senantiasa meningkat"  dan  kelang- sllnean hidup  pemsahaan Kenaikan l-Inah Minimum  perlu dilakukan dan dikaji  secara cermat, sehingga semua pihak dapat menarik manfaat  Kenaikan [-rpah \{ilrinrurn  },er)g terlalu  drastis akan  merugikan perusahaan, sedangkan sebaliknya kenaikan yang terlalu datar/landai tidak  menguntungkan pekerjar buruh, karena kenaikan tersebut akan kalah o l e h   i n f l a s i   s e h i n g g a  t r r j r r a n  m c n a i k k a n
I Sunahadi, A..  Wid,lanti. W \ 1 ; 1 1 r ; ; r f 1 r .  \ , ] f  ) { } i \  i i t . r i u t t t 9 4   { t - q s . i , g Irnpoct on  I:nplovttttnt  in  tht  [,-rbon h i m  S ( ) 48 ..  Irenvira. D..
I r t l i t . \ ' , t t r s J   { t ,
Fornal  Ser'trn'.
j I I M a s h a r i
I kesejairterJan  pekerja;buruh  tidak akan
. l tercapar. I Penetaflan upah pada berbagai industri di lndonesiatmenunjukkan pola yang berbeda- beda. Tinlkat  upah yang mereka dapatkan dinilai  tidak  nlampu mencukupi kebutuhan hidup  layak  para  buruh  serta keluarganya. Penetapan tJpah Minimum  sampai saat ini umumnya masih jauh  di  bawah Kebutuhan Hidup  Minimum  (KHM) Upah  Minimum setidaknva dapat diarahkan pada pencapaian upah  yang  sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. Hal  ini  dikarenakan pada faktor kemampuan perusahaan yang  masih  cukup kesulitan apatrila Upah Minimum disesuaikan dengan  Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentans Ketenasa- keriaen.
Berdasarkan  data  BPS  Provinsi  Jawa Tengah tahun 2010 dapat dikatakan bahwa industri berskala besar dan sedang per-kode industri tekstil menunjukkan angka dominan pacla jumlah  fenftga kerja. yaitrr  sehanyak ll8.l48  orang tenaga kerja, yang kemudian disusul oleh jumlah tenaga kerja dari industri kulit  dan barang dari  kulit  dan alas kaki.r Sedangkan banyaknya perusahaan berskala hesar dan sedang van_u bergerak pada bidang tekstil di tahun 2010 berjumlah 641 unit, yang mana  satu  peringkat  di  bawah  jumlah peru$ehaar) bergerak pada !ndustri garmcn Can makanan minuman.
Pekeria.  pengusaha,  penrerintah  dan rnasyarakat pada  umumnya  mempunyai kepentingan yang  sama  atas  sistem  dan kchijakan fen$rfahan Pel:erja atau hunrh dan keluar,qanya sangat tergantung pada  upah
2 [,il'S Provinsi .lar.r,a Tensah l'ahun 201(i
Universitas 17 Agustus semarang JurnalSpektrum
Volume L2 /  Nomor 1 / Asril 2O15
vang rnetel:a tetima  uniuk  dapal rnemenut"i kebutuhan sitndang, pangan. perumahan dan
kebutuhan iainnva. Para pekeria dan serikat pekerja  atau sedkat Lruruh selaiil mengharapkan trirah yang lchih hcsar ittituk meningkatkan taraf  hiduptlr a Kebiiakan
Upah N{inimurn telah  menjadi  hai  yang penting clalam masalah ketenagakeriaan di
beberapa negara, baik  negar-a maiu lllaupul1 berkembang. Sasaran dari  kehijakan upah
minirnum  ini adalah  untuk  nrcnutupi kebutuhan hidiii: tniniinitiit dari pekeria dan keh.rarganya Kebijakan upah minimum untuk (a) rnenianrin penghasilan pekel'ia sehingg;r tiiiak iebih rendah dari stlatu tingkat tertentll. (b) meningkatkan produktivitas pekerja. (c) mengembangkan dar" meningkatkan perusahaan dengan cara-cara prcduksi  1'angi l I c t ) r h c l r s l e n
Upaya Pemerintah Provinsi Ja*'a  Tengah untuk  memberikan  perlindungan  bagi pekeri a,Iburuh den gan tetap m enlperhi tungkan kemampuan perusahaan, sehingga  dalam penetapan upah minimum mampu memberi- kan jaminan kesejahteraan bagi pekerja;buruh dan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan teriamin. ii4engingat trlenringnl'a upah  minimum  KabupateniKota bagi  para pekeria./buruh sehagai  pelindung  upah minimal yang dibcrikarr para peneusaha untuk para  pekerjvburuh  merupakan  hal  ]"eng nrenarik untuk diir:iiti
B. PERUMT]SAN MASALAH
Berdasarkan uraian  di  atas, maka  dapat dirurnuskan masalahnya sebagai bcrikut
t Srrn,,r.,rn,t,  2fX)3
,\trmber Drn'o -\lonusia dan
Ilmu Yoginkrula. hlr':r -i6. .  I')ko'nt,ni  .\lonaietnan Ke te*tgakeriaan -  (\rzha
M a s h a r i
Bagaimana  prose<lur  L'\enelapan upah minimum menuiu kebutuhan hidup layak bagi pekerja di Provinsi Jawa l'engah ? Bagaimana kebiiakan Penreritrtair Provinsi
Jarva  Tciigah  dalam  penetapan upah minimum tnenuiu kebutuhan hidup la1'ak tragi pekerja ?

## I'},MSAHASAN
Prosedur  Penetap*n  Lipah  i\{inimttm Terhadap Kebutuhan Hidrrp Layak bagi Pekerja
Setiap  Perusahaan  sudah  mempunyal preiiiksi  kemungkinan  keiiaikan  Upah Minirnum yang selanjutnya prediksi tersebut dimasukkan  dalam  Rencana  Kerja  dan Anggaran Perusahaan. Petryusutran prediksi kenaikan Upah N{inimum tersetrut diharapkan penrsahaan  dapat rnclakukan  proses produksinya untuk  mencapai target  dalam Rencana Kerja  dan  Anggaran Perusahaan.u Prediksi  kenaikan  Upah  h4inimum  yang dibuat oleh Pengusaha terlalu kecil dan tidak sepadan  dengan  realita  kenaikan  Upah N{inimum
(Jpah  N'{inimum  mcrupalian  "Jaring Pengarnan" yaitu  ditc-ntukan hany'a untuk pekeda,'bunrh yang bekerja dengan masa kerja kurang dari  satu tahun.  Ketenfuan tersebut menuntut diberikanrrya upah yang lebih besar dari  pada  UPah  Minirnum  bagi  Para pekerla,tbruruh yang  lelah  rrrempunyai masa kerja lebih dari satu tahun' Pengusaha yang merasa  tidak  mampu  memberikan  upah kepada  pekerja'tur.rhnya  sesuai  ketetltuan ketetapan L.lpah N'fininunr  tidak  semuanya menga.iukan  pertnohonan  penangguhan pen:berlakuan Upah  Minimum  Pengusaha
b .
' l-up,'.un Tahttnan P'IPN  lX -f ahrrn l(t07
'l'err:rga Keils  \'1enl1>cnpr:luhi i)cnclpaiiin  Kinerja Pcrusahaen rang  Rcrdarrrpak Pada ltcncapaian l-irlla/ (l{ugi I Pel-ttsahaan.
Universitas 17 Agustus Semarang Jurnaf Spektrum Volume 12 /  Nomor ! /  April ?Ots
mengabaikirn kc'tcniuan pcrmohonan penanggt-rhan l-lpah Mininrr-rm dikarenakan lrerhagai al irsarl cli anlaranva a.  Pengusaha  merasa  malu dikatakan Perusahaannya dalarn kondisi  kesulitan lil:uiditas, sehing*a menumnkan tingkat kepercayaan konsumen.
b.  Pengusaha yang  sebenamya  mampu memberlakukan Upah  Minimurn  tetapi melakukan kecurangan dengan membuat
l . - n r r n f i l - r i f . a F , i - , r , ' " - - o - , " . i , , 1 - . -
r ( ! l ' v r { r ! r 1 ! ! \ - l ! ! t _ r ! r ! r ! r r a . l { t r . ! ! ! t a + ( t j t r a \ { t l !
permohonan penangguhan pemberlakuan
Lipah Minimum takut kalau ketahuan.
c.  Pengusaha khawatir jika  permohonannya iustru ditolak oleh Pemerintah dan harus r n p m h c r l  n k r r L - n n l r n t n n f r r n n t  I n r h M i n i m u m .
d.  Pengusaha yang  tidak  memtrerlakukan
I   T - - L ! \ { : - : - . . - - ^ t ^ 1 . . : - ^ - r j p a n   j \ l i n i m u n r   i a n p a   m c i a i u i   p c n g a i u a n permohonan penangguhan Upah N4inimum tidak dikenakan sanksi vans
i
tegas
Para pengusaha memanfaatkan kelemahan posisi Lrekerjaburuh dalan-r hai  tei-sedian'ya lapangan pekerjaan. Banyaknya pengangguran
dan terbatasnya  lapangan pekerjaan dimanf'aatkan oleh  para pengusaha dengan memberikan upah atau gaji  dibalvah Upah \ , 4 i n i m r n n H : r l i n i c n r r r ! n   c n l , n ! i t i A n L n l - ' n n
mendapatkan perlawanan dari  pekerja/buruh karena  pekerja/buruh berfrkiran  letrih  baik tetap'nekerjil ilan nienilapatkan perighasilan daripada tidak sama sekali.
Para Pekerja harus menyadari bahrva suatu pekerjaan  tidaklah  sarna,  maka  <iapat dipahami terjadinya kemirngkinan perbedaan
+ i  r r . r l - c t ' . * " 1 . t , a n , a - r - - . - r . - . i - 1 - o ' r . J . ' . - . * t r r l 5 N < a r u P a t r r _ y q r r J l i r t r ! r t \ ! r t r r r r r A { t r r q u s r t j ( a
t Suna T.jandr*. l)aleni Wor*.r/rop llukurt
l ) ,   r ' h t t n t l t , l t   ! i t k t t u ' . t i * " ; l l i p I ) i : i , - ' l i : i - t i ' r ' i ! i r t l : i ! n , ! i   . ! i 1 1 1 , 1 ' 1 , t ' , , . "  . . . . . t . . l ) a t l a l \ 4 o r c l 2 o 1 0 .
M a s h a r i
perbedaan preicrcnsi rerhadap setiap jenis pekeriaan  Perhedaan tingkat  upah  yang nrencenninkan arJanya lrerlredaan preferensi terhadap jenis  pekerjaan inilah  yang sering disebut  teori  penyamaan  tingkat  upah. Selanjutny'a 'l-iie liieor3'  of  eipttrli:ing clifferetrce,s cTs,ier'l.s lhal  v,orkers  reL:eive compcnsulittg  u'uge  Jtrenrium.s u'hen  lhey ctccepl .1ohs  v'tfh  utuie:;trshle  non  v)(tge chilraclcri.ctic.c,  holiling lhe 'u,orker'.\
,   ! r . r r ' , r , ' r , ; r i t ! i , ' r ' , r r t t r ' ! ; r t t | 6
Pengusaha hanya  melihat  upah  sebagai biaya produksi, dan jarang sekali yang melihat bahwa  upah  adaiah sebagar investasi yang akan dikembalikan oleh pekerja/buruh dalam hentu!.: nrcdukti','itas Hal  inila-h  vansr menyebabkan  para pengusaha  dalam pemberlakuan upah  bagi  pekerja/buruhnya nrerasa sarlgat herat. Padahai apabila upah yang diberikan kepada pekerja/buruh dianggap  sebagai  investasi  yang  akan dikembalikan kemudian, tentunya pengLlsaha tidak perlu khawatir membayar upah sesuai l ^ - - - - ^ -
l . ^ L ^ - - L - , ^ - - l T - ^ ^ L f , f : - - : - - - - - - - - u c l l g a f i K g t g f l t u i l { t L i [ ] a i i l ; 1 i l i i l r 1 l u r i l ]   a t t S berlaku.
Pemerintah kaitannya dengan penetapan Upah  lv{inimum  adalah  mengupayakan bagaimarra agar Upah \,{ininrum yang akan Cifct..nkrn  tirlrk rncrcsot  dibandin.'kan dengan Upah Minimum yang telah ditetapkan dan  diterima  oleh  para  pekerja/buruh pada tahiii-r selieliininia Tenrunva ha! ini  dalam rangka memberikan perlindungan pengupahan bagi  para  pekerja'buruh.  Ketetapan  Upah Minimum  diiihat  dari  sisi  masing-masing pihak. baik  dari sisi pekerja/buruh dan sisi
^ - , . , . " - - l - , ' . i r , . r a + h - - h o , - { . D . . - { - " i . i l / ! r r a i s J ( r i r 4 t a r L r t t q t r { J < a t ! 5 c a ( / L l v a u 4 . I   4 u 4 J r . ) l
u Charlcs  llrogn. l{)\\\.  l'-{trtalizing l,)i/Jbrertces i l T l i r   L i i h i t r , \ ! : i t ' l : r l . ' ! ' J i c O u r t r l e t " h ' , l o i t t i s !   o . { Iic:r.tru.tnic.s 9-l (11: ll3-13J.  doi:  10.2-l{)7 l,g,\1607.
. i - r t  J rl  (t . D t s i 1 ( ) h )   l . : !e 1t' t'e Universitas 17 Agustus Semaran€
JurnalSpekrum
Volume 12 /  Nomor 1 / April 2O15
pekerja,'bunrh upah  hanya  dilitrat  dengan pertrandingan antara tresarnya upah  dengan kebutuhan hidupnya. tetapi kalau pengusaha melihat besarnya upah dibandingkan dengan berapa iumlah  pekerla/buruh  diperusa- haann.va
Berdasarkan ketentuan  Lindang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan, bahwa penetapan upah  mininrum  dapat dipastikan akan lebih besar atau setidaknya sama  dengan  upah minimum tahun sebelumnya. Kecenderungan  ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya  yang harus dikeluar-kar; oieh  perusahaan rialanr kaitannya dengan pemenuhan atas penetapan upah minimirm. Dalam  Keputusan Menteri Tenaga Kerja  dan Transmigrasi menegaskan bahwa Gubernur menetapkan Upah l\{inimum
Provinsi  (t IMP)  ata:,  ( ipah  N,'finirnrrm
Kabupaten  (UMK;.
Ketetapan  UMP ditetapkan  selambat-lambatnya  60 hari
sebelum tanggai berlakunya upah minimum,
sedangkan  ketetapan  upah minimunr Kabupaten,/Kota  ditetapkan selambat- lambatnya  40 hari sebelum  tanggal berlakunya upah  minimum.  Wakru  untuk mcninjau terhadap besarnya Ui\,iP dan UiviK diadakan satu tahun sekali.
Perkembangan upah minimum Kabupaten4(ota selalu meningkat tiap tahun, hal  ini  dikarenakan nilai  kebutuhan hidup layak  dan  perlumbuiian  ekononri  jrga meningkat. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan  Kependudukan Provinsi  Jawa  Ten-sah sebagai dari pihak pemerintah akan mengajak Dewan Pengupahan Nasional sebagai lcmbaga independen  dalam rnempertirrrbarrgkan penetapan upah minimum tahun yang akan datang.  Dewan  Pengupahan  tercliri  dari Asosiasi  Pengusaha lndonesia (APINDO) sebagai  rvakil  dari  pengil-seh.a- Federasi
M a s h a r i
Serikat  Pekerja Selur,rh tndcrnesia (FSPSU sebagai penyalur aspirasi pekeria dan Pakar Pra.ktisi dari Perguruan Tinggi yang bertugas rnemberikan masukan kepada pemerintah. Scmua  pihak  !'ang  berwenang bertugas rnenge'u'a!uasi tinskat upah minimum kabupatenlkota  yang  berlaku  pada  saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya dinaikkan atau belum.
Berdasarkan Survey  Kebutuhan Hidup I-ayak akan diketahui berapa hesarnya Upah Minimr,rm _-vang seharusn-v-a ditetapkan demi
pemenuhan kebutuhan hidup para pekerjaiburuh Kenyataannya peiieirrpan Upalt
Miimum  "banr"  diarahkan menuiu  pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Latak. Hal ini menimbulkan pandangan  bagi para pekerja:'buruh trahwa Upah  l\{inimum  yang
telah rliterapkan sehenarn,ya helurn memenuhi kebutuhan bagi para pekerja/buruh. Penetapan  Upah Minimum oleh Pemerintah  diarahkan  pacia  pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak menjadi sulit untuk diberlakukan mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi antara lain laktor kemampuan perusahaan yang  berbeda-beda dan  laju perlcembangan perekonomian yang fluktuatif.
Bagi  Perusahaan yang  tidak  mamplr untuk pemberlakukan Upah  Minimum  dengan mengaiukan permohonan penangguhan Upah Minimum  juga  menjadi  kendala terhadap ketelapall Upair M'rnirirum iiu  send'rri. Hal  ini sepertinya kontradiksi karena penetapan Upah I\4inimum dalam ran-ska  memberikan perlindungan bagi  pekerja.r'buruh dan  sudah dilaksanakan mclah.ri mekanisme yang sudah me*'akili kepentingarl semua pihak.
Upah Minimum adalah upah terendah yang harus  dibayarkan oleh  pengusaha kepada pekerja.rburuh yang  bergolongan  paling rendah dan  yang  melnpunyai masa  keria
Universitas L7 Agustus 5ernarang Jurnaf Spektrum Volurne 12 / Nomor t I  April 2O!5
kurang dari  satu *.ahun. Bagi  pekcriaiburuh yang mempunyai golongan dan masa kerja Iebih dari satu tahun harus rneneilrna rlpah di atas  Upah  Minimum.  Pengertian  Upah Minimum  tersebut sering salah ditalsirkan crleh pengusaha densan pcnal'.siran bah..r'a apabila pekerja/buruh sudah dibayar sesuai dengan Upah  Minimum,  maka  pengusaha merasa sudah memenuhi kewaiibannya sesuai dengan ketentuan dan  peraturan perundang- Lrndangan. T Penafsiran tersebut keliru  dan tidak  sesuai dengan harapan ditetapkanny'a Lipah  lvlinimum  Pemerintah menetapkan
Upah lvlinimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan
rrrodrrktir,'ifns dnn  ncrfumhr lhnn  ckcnomi sesuai Pasal 88 ayat (4)  mengandung makna bahr.r,a dalam  penetapan Upah  I\{inimum pcmerintah tidak bciich mengahail:an masalah kemampuan dan  tingkat produktivitas sefia ti ngkat pertumbuhan ekonomi.
Penetapan Upah Minimum  diawaii muiai pada tahun 1999 dengan terbitnya Peraturan r r - - - . - _ :
T - . - - - v o " i   . " , - 1 r , . ' l - . . - _ , t t t e l l l e f i i   e ! l a g a r \ ! _ ! j . ! u s , , r  ,  ( , r r , 1 ' l l $ F & s l Nomor. Per-01/MENi 1999 tanggal l2 Januari 1999. Llpah Minimuffi menggunakan istilah Upah  Minimum  Regional Tingkat I  (UMR TK  f)  adalah upah ininrum yang herlaku di satu  prapinsi  Scdangkan t.lpah I\{inimum yang  berlaku  di  daerah  KabupateruKota disebut dengan Upah  Minimum  Regional T : -   ' ! - ^ -   t t " : r L  't D T K i i i i . l i l a i ' t i t i i i - , i i - , ^ , r i n i l l l i S t \ i l t t l ( t i i v l f \
Sektoral  dengan  istilah  Upah  Minimum Sektoral Regit-rnai Tingkat I  {UMSR  TK  I) untuk tingkat propinsi dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II  (UN'{SR TK  lI)
7 Scntalttc  Kcflonciloro. lU)0. I'ertgupulntt.
7 ' - . , , - i , l , - l - . , . , , , . . . .   |   /   . . . . . J . - . . ,  - " -   V . - . . , - , . . , * - 1 . . * , - , , . ,   l , / , - ; , . M ? r ( . ! t t t s t I t t ! .   r , 4 t l t  - t l a t t t ! 1 / l t t t ( t t . t . l - \ a t : r t : :   I r - t t i t x i t   t \ L r - i ; r
Inlionesra. hlm. 2-1.
M a s h a r i
untuk  trnukat  Kabupaten,'Kota.ii  t9  Dalam satu  propinri  elitetapkan Llpah  Minimum Regional Tingkat I. selain itu juga ditetapkan Upah  Minimum  Regional Tingkat  lI  atau Upah iVlinimum Sektoral Regional Tingkat I dan atau irnah  l.ii;iii'num Sektoral Regionai Tingkat  II. Apabila  diseluruh  daerah KabupatenlKota dalam  satu  propinsi  sudah ada  penetapan Upah  Minimum  Regional Tingkat  II,  maka  tidak  ada  ketetapan niengenai Llpah Nlinimrrni Regicnal Tiiigkat I.
Peninjauan besarnya upah minimum tersebut dilaksanakan untuk setiap dua tahun sekali.
Penetapan  iJpah  Mirrimum  Sektorai Tingkat  I  harus  lebih  besar  sekurang- k r r r r n r r n r i r   5   o / ^   l l i n r e   n n r c r . n \   d a r i   h e q n r n r r a . . . . ' . ' . : . , . ' .
Upah N{inimum Regional Tingkat I demikian pula halnya dengan Upah N.{inimum Sektoral
I }  ^ . - : - . - ^ !   T r -  - ! . ^ :   ii  harus  iei;ih  ,nesar t \ c : l t t I t . 1 t
I   l i l ! . : N d . t
sek"urang-kurunlgnyu 5  %  (lima  persen) dari
Upah Minimum  Regional Tingkat tL  Upah Minimum  Regionai 'fingkat I  dan  Upah Minimirm  Regional  Tingkat  II  ditetapkan dengan nienrpeffimbangkan Kebutuhan Hidup Iv{inimum  (KHfv{),  kemampuan,  perkem- bangan dan kelangsllngan hidup perusahaan, upah pada umurnnya yang berlaku di  daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja
d r n   t i n < r ! . ' * t   n e r l ' r m h n n t t a n
n r . r r . k n n n r n i e n d a n p.ndupftur, per kapita.
Tata cara dalam psnetapan Upah Minimum Re3icnai haii; Tingkat i  i:iairpun Tingkat Ii dengan tahap awal dilakukan perumusan oleh Komisi  Penelitian Pengupahan dan Jaminan
"  Su..t'atto.
lirul'lti, Astisinsi
.lakarta. hlrn. 43. l{X)11. Hrrlrrtgan  ltulustrial  Dulant I i'.rliirrrsrrr  irrdu:;ir rei  ilrdoricsil.
tm :m an tu I al th rh al .n I 1t il ; - a
n t I UniversKas i7 Agusius sen'iarang Jurnai Spektrum Volrime L? /  Nomor 1 / April 2Ot5
Sosial  Dewan  Ketenagakeriaan  Daerah. Dalam merumuskan usulan Komisi Penelitian Pengupahan dan  Jaminan  Sosial  Dewan Ketenagakerjaan Daerah dapat berkonsultasi dengan Organisasi Pengusaha, Serikat Pekcria dan Instansi terkait di daerah {lsulan tcrsebut disampaikan kepada l\,{enteri melalui Kantor Wilayah Departemen  Tenagakerja  setelah nendapat  rekonrendasi  persetujuan  dari Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  L Berdasarkan usulan tersebut di  atas. \4enteri menetapkan  Upah Minimum setelah mendengar saran. dan  pertimbangan f)ew-an Penelitian Pengupahar  Nasional.  Dewarr Penelitian Pengupahan Nasional ini  dalarn memberikan  pertimbangan  dan saran berkonsultasi dengan organisasi pengusaha, Serikat Pekerja dan instansi terkait di tingkat nasional
Dalam penetapan Upah i\4inimum Sektoral Regional baik Tingkat I  maupun Tingkat II, Koniisi Penelitian Pengupahan cian Jaminan Sosial  Dewan  Ketenagakerjaan  Daerah mensadakan penelitian serta  men*himoun data dan  informasi mensenai homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa yang dihasiiilan. niiai  tanrbah yang  dihasilkan,  kenrampuan perusahaan. asosiasi perusahaan, Serikat Pekeria/Serikat Buruh. Komisi  Pengupahan dan Jaminan Sosial  Dewan  Ketenagakerjaan  Daerah trteneirtukarr sekioi  dari sub sekioi uiigguiari ,v an g sel anj utn.va di sam pai kan kepada m asi ns- masin-e  asosiasi  perusahaan dan  Serikat PekerjaiSerikat  Buruh.  Usulan  penetapan Upah Minimum  Sektoral Regional Tingkat I maupun  Tinqkat  II dirundinekan  dan ditetapkan oleh  asosiasi penrsahaan dan Seri kat Pekerj a/Seri kat Buruh.
Perundingan  rial kesepakatarr  Upah Minimum  Sektoral  Reeional  Tinckat  I
M a s h a n
$aupun  Tingkat  I{  di{akukan oleh APINDO densan  Gabungan  Serikat  Pekerja/Serikat Bumh  yang  terkait  dengan sektor atau sub sektor. Hasil kesepakatan iersebut dimintakan rckomcndasi  kcpada  Gubernur  melalui Kornisi Penelitian Pengupahan dan Janrinan Sosial  Dewan  Ketenagakerjaan Daerah. Kesepakatan yang  telah direkomendasi oleh Gubernur  disarrrpaikan  kepada  h{enteri melalui Kantor Wilayah Departemen Tenaga Keria  untuk  penetapan lpah  Minimum Sektoral Regional Tingkat I  maupun Tingkat n
Penrsalraan dilal-alrg nrerlbavar upair lcbih rendah dari Upah Minimum Regionai Tingkat I maupun 'tigkat II, Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat  I  maupun Tingkat  II,  dan dalam daerah yang sudah ada penetapan Upah fufinimurn Regional Tinekar II  Jremsahaan dilarang meml,ayar upah lebih  rendah dari Upah Minimum  Regional Tingkat IL  Bagi perusahaan )'ang mencakup beberapa sektor atau  sub  sektor  unhrk  sektor  tersebut diberlakukan  Upah  ll{inimum Sektoral Regional yang tertinggt di  perusahaan yang bersangkutan.
Perusahaan yang teiah memberikan upah lebih tinggi dari Upah ivtinimum yang berlaku dilarang meng;urangi atau menurunkan upah. Peninjauan besarnya upah bagi pekerjarburuh yang telah menerima upah lebih tinggi dari Upaii  iv{imrnuiii  yarig  berlaku,  dilirkukan sesuai dengan ketentuan vang  diatur  dalam Perianjian Kerja,  Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja  Bersama.  Ketentuan sanksi  bagr  pengusaha yang  melanggar ketetapan Iipah N.'linimum Recional Tinskat I, Tingkat II, Upah Minimum Sekroral Regional Tingkat I  maupun Tingkat  II  adalah pidana kurungan  seiamaiamanr,r'a 3  (tiga)  bulan. Selain  pufusa:r  tersebnt  Hakim  dapat
Universitas 17 Agustus Semarang Jurnaf Soektrum Volume 12 /  Nomor t  /  April 2O!5
menjatuhkan putusan untuk mcmbayar upah pekerja
Pada  tahun  2000  l-ipah  Mirrirnunr disesuaikan  dengan  berbagai  perubahan melalui Keputusan lv'{enteri Tenagaker.ja dan Ti-ansmigrasi Republik indonesia Peruhahan- perubahan tersebut diantaranya yaitu  istilah Upah Minimum  Regional Tingkat I  (Ll-tUR TK  I)  diubah  menjadi  Upah  Minimum Propinsi, Upah Minimrrm Regional Tingkat II (LIN{R TK  II) diubah nrenjadi Llpah N,lininrunr KabupatenA(ota, Upah  It{inimum  Sektoral Regional.'fingkat I  (LiMSR TK  I)  diubah menjadi Upah  Minimum  Sektoral Provinsr dan  Upah  Minimum  Regional Tingkat  II (Lh{SR  TK  II}  diubah  men.iadi Upah Mi nimunr Sektoral KabupatenlKota.
Mekanisme penetapan Upah  Minimum yaitu  Gubernur  yang  menetapkan I jpah Minimum  Provinsi  atau  Upah  Minimum KabupateniKota  trerdasarkan usulan  dari Kornisi Penelitian pengupahan dan jaminan Sosial  Ketenagakeriaan Daerah  Penetapan
l-lpah N4inirnunr Kabupaten/Kota harus lebih besar  dari Upah  Minimum propinsi.
Peninjatian besarnya Llpah lv{inimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan I ('satu) tahun sekali.
Pada tahun 200-5 tcrdapat pcraturan baru mengenai  komponen  dan  Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
(KFff.i  sehagai pengganii Kehuiuhan Hidup
Minimum  (KHM)  yang  teftuang  dalam
Peraturan I\{enteri
Tenagakerja dan Transmigrasi  Nomor.  PER-17,&4ENlVl11/ 2005  tanggal  26  Agustus  2005  yang n:enggaiiiikan Keputusan Llerrter-i Tenr,ga- kerja Nomor : 8liMENll995  tanggal 29 Mei 1995 tentang Penetapan  Komponen Kebutulrarr  Hidup  Minrmum  \clinyatokan
) 4
M  a s h a r i
f idak  litrlaku  lttgi).  I'encrapan pcrubahan
L)eraturan lni  dipergunakan dalam  rangka menetapkan LIpah l\{inimum  mulai  tahr"rn 2006. Penetapan Upah Minimum sejak tahun 2005 diarahkan pada pencapaian Kebutuhan IIidup  La'r'ak tKill-l  )'?i"i;l irienrpei-gunakan komponen sesuai Peraturan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor : PER- l7lMENlVl1ll2005.  Berlakunya  peraturan tersebut  maka  besarn-v-a Upah  Minimum ditiniau dalanr r';aktu setiap tahun  Dalam setiap  tahun  diadakan  penetapan  Upah Minimum  yang diarahkan pada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Perkembangan penetapan Upah Minimum
h o r f r r i r r r n r r n f r r L ,   . n n m h o r i k : r n n e r l i n d l r n o a n u ! l r u J l l ( t 1 r L l l l t u I l r , - . r r L . L r r r r u 1 !
p L r r r : r - r u r ( J a r r :
kepada pekerja,buruh. Pada saat ini penetapan Llpah lvlininrum masih dibawah pemenuhan Kei;utuhan  i{idup  i.ayak  (KfiL) karena penetapannya dipengaruhi juga  oleh  faktor kemampuan dan kesinambungan perusahaan.
Seteiah Upah  Minimum  ditetapkan oleh Pemerintah maka dalam pemberlakuan upah di  prerusahaan-perusahaan masih  diadakan perundingan antara  Serikat  Pekerja/Serikat Bunrh untuk menennrkan besarnya upah bagi pekeria&uruh sesuai tingkatan masa kerja dan jabatannya.  Perundingan penetapan upah {isr.:.,x!i dcngan penctapan upah terendah yaitu upah bagi pekerja/buruh di  perusahaan yang mempunyai  golongan  terendah afau  masa kerja  krirang  ciari  satii  iahun  yairu  se.suai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.  Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Jawa Tengah Dalam Penetapan flpah
!iinirnurn  ivlerruiu  Kebrrtuhan  Hidrrp Layak Bagi Pekerja
Pada  hakikatnya Pekerja melaksanakan kewajibannya meiakukan pekerj aannya untuk

## e n
ia .l f] J N l n i l | :ri ( - l n m rh i n
t1] :!1 !n
In q t r ' 1 . n h ll r l ;i
Universitas 17 Agustus Semarang
JurnalSpekti'um Volume 1? / Ncmor 1 / April lO15
menghasilkan barang  ataupun jasa  dengan harapan mendapatkan upah  atau  imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaannya tersebut. Kaitannya dengan pengupahan tampak sekali perbedaan kepcntingan antara  pcngusaha dengan pekerja4ruruh, oleh karena itu  tidak seorangpun  boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan  dan  perdagangan budak  harus  diiarang  cialam  berbagai bentuknya. Perbudakan pada dasarnya tidak lepas dari kerja paksa. '
Dasar  peraturan  perundang-undangan
berkenaan dengan pengupahan adalah setiap pekerja,'buruh berhak rnernperolelr penghasilan yang  memenuhi  penghidupan yang  Iayak  bagi  kemanusiaan (Pasal  88 Undang-Undang No.  l3  Tahun  2003), Pemerintah mervajibkan diri  sendiri untuk mengembangkan kebijakan pengupahan r,,ang melindungi pekerja/buruh Dalam penjelasan ketentuan di  atas,  upah  wajib  ercce.ssurl' inutmc)  diterjemahkan sebagai upah  yang memungkinkan  buruhipeke{a  memenuhi nenghidunan _yang layak.  Beranjak  dari ketentuan itr-r pula,  truruhipekerja dengan pekerjaan yang mereka lakukan harus dapat memperoleh upah ciaiam jurniair terlentu yang nremungkinkan mereka untuk secara masuk akal memenuhi penghidupan diri sendiri dan keluarga  mereka.  Upah  yang  diterima pekerjuburuh memiliki  kernampuan untuk trternenuhi kebutuhan par)gan, sarrsang, papan, pendidikan. pemeliharaan kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.
Dalarn  ketentuan yang  sarla  ditetapkan pula  bahwa  kebijakan  pcngupahan ]-ang
' Konvensi  ll.t,t  1r,,rn  Lliratllikasi  Indouesio- Iliro [{ulrungan  N,fasr ar:rkat  darr  Kcr-jasanrir l.r.rar Ncgeri  l)eparlemen '['cnagr Ker-ja lickerjtsrma  dcngan l l . L ) . l a k a r t a .  I9 ! l ! )
M a s h a r i
dikembangkan pemerintair harus mencakup hal-hal sebagai berikut : a .   U p a h M i n i m u m ,
b.  Upah kerja lembur;
c.  {-Jpah  tidak masuk  keria karena bcrhalangan.
Llpah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya.
Upah karena nrenjaiankan r.vaktu istirahat kerjan,va:
Bentuk dan cara pembayaran upah,
Denda dan potongan upah;
Hat-hal yang dapat diperhitungkan dengan
upair.
Stnrktur dan skala upah yan1 prcporsional; Upah untuk pembayaran pesangon; dan Upah untuk perhitungarr  pajak penghasilan
Indonesia sudah  sejak  1970-an sudah nrengenal penetapan upah minimum, padahal banyak  Negara  yang  lebih  maju  belunr mengaturnya. Upah  minimum  merupakan elemen  pentinq  dalam  kebiiakan  sosial Indonesia. Sisteni yang  dikembangkan di lndonesia adalah penekanan pada proporsronalitas pengupahan, yakni  praktik pengaitan upah dengan kebr.rtuhan pekeria4-ruruh. Dalam  hal  ini  relevan pula adalah junrlah anggota keluarga yang secara ekonomi tergantung hidupnya pada buruhipekerja dan legrslasi perburuiran yang membatasi  hak  majikanipengusaha untuk memberhenti kan buruhipekerj a
Pengaturan  tentang  upah  minimum diterhitkan pertama kali  pada  1971  dan dilandaskan pada  skala  atau  nerhitunsarr Kebutuhan Fisik  Minimum.  Penetapannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainriya dan  merupakan kervenangan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah. Dewan  ini
d
e .
f I , ('
;
J . l -
Universitas 1.7 Agustus Semarang
Jurnal Spektrum Volume 12 /  Nomor I  /  Aoril 2O!5
bcranggotakan i0  peBal-rai negeri, 3  anggota serikat burr-th dan I  wakil pengusaha.t0 Sistem tersebut dalam  praktiknya tidak berjalan dengna baik, satu dan lain  karena buruhipekerja secara sepihak hanya diwakili oleh  Feclera-si Bunrh  selrrn.rh lncl,rnesiir (FBSI),  satu-satunya serikat pekerja yang diakui diakui  pemerintah.  dominannya kepentingan pemerintah yang  dicerminkan oleh  sikap  dan  pandangan  perwakilan pemerintah dan sifat rahasia serta tertutup dari pertemuan-pertemuan Dewan Penelitian Pengup4han Daerali. Seiak Re.fbrnwsi  1998,  peran  dan keterlibatan iv{entcri ketenagakerjaan dalam Peratu;-an l\{enteri  No.  2},}vf'enl1971 yang menetapkarr bahwa  minuta  (berita  acara) pei-temuan/rapat-rapat yan_q diselenggarakan I)ewan Lrpah hanva <iapat diberikan kepada anggota Dewan yang bersangkutan.
Pembavaran Upah  serikat  buruh;'pekerja meningkat dalam penetapan upah minimum yang  sejak  1999  menjadi  urusan  dan tanggungiaia,ab pemi:rintah daerah. Lenrahnya kekuatan  dan  posisi  tawar  serikatserikat buruh/pekeria, hal mana tampak dalam bidang politik mauplrn di meja perundingan kolektit, maka  bagi  kebanyal:an  pekerja,/buruh di Indonesia,  peraturan  peruntiarng-uniiangan yang  menetapkan upah  minimumlah yang menentukan  besarnya upah  yang  mereka teri nia.
Pada  dasarnya  upah  minimum  tidak berfungsi sebasai titik  tolak, tetapi sekaciar sebagai mekanisme penetapan besarnya upah. Dalam peningkatan upah para pekerja/buruh sangat tergantung pada  penyesuaian upah
1{-r Peraturan l 3  I  / M e n i  1 9 7 1 .
M a s h a r i
nrinimum yang ditetapkan setiap tahun. l)asar hukum  dari  penetapan upah  minimum sekarang ini  clapat kita  ternukan  dalam ketentuan Pasal 88 (4)  Undang-Undang No l3  Tahun 2003. Pernerintah rnenetapkan upah nrinimunt berda.sarkan kcbutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonorni Penetapan upah minirnum titik  tolak yang digunakan tidaklah  hanya  ihtiar  memper- tahankan  kebutLrhan hidup  yang  layak. Kepentin_uan  pengusaha/industri  harus diperhitungkan. Penetapan upah  minimum seyogianya dituiukan pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup vang lavak. Komponen serta pclaksanaan tahapan pencapaian kebutr_rhan hidup  layak  sebagaimana dimaksud dalam ayat  12) diatr,rr dengan Keputusan Menteri, deriiikian ditetaphan ketentuan Pasal 89 ayatZ dan 4 Undang-Undang No.  l3  Tahun 2003. Dalam  peraturan menteri  tersehut, upah minimum didetinisikan sebagai upah bulanan terendah, yang  rneliputi  upah  pokok  serta jaminan-jaminan,'upah dan  tambahan tetap l a i n n y a . r r
Berdasarkan Peraturan  lVlenteri  lainnya ditetapkan bahq'a Standar Kebutuhan Hidup Layak  harus  dipenuhi  oleh  pekerja,/buruh sec)iang diri sed,-nrikian sehingga riapat hidup layak  dengan  memenuhi  kebutuhan trsik maupun non-fisik, serta sosial selama satu bulan,  dan  diterapkan  terhadap  mereka (buruh/pekerja) yang bekerja kurang dari satu taliun.l2 Standar tcrscbut ditetapkan setiap tahun  setelah dilakukan  survey pasar yang diselenggarakan oleh  suatu tini  (tiga  pihak) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bahwa
ii I'cratunrn l , M c n i  1 9 9 9
l: Pr-:raturan
l7ir.ler/li)t)j l!{enten 'l'enaga Kerja
Mcntcri 'Icnaga Kcrlrt
h{enteri Tenaga Kerja No
Ntr
Universrtas 17 Agustus Semarang Jurnal Spektrum Volume 12 /  Ile mor 1,/ Apri! 201s
upah minimum  i,ang  ,Jitrtap!:ar,. unruk buruhipekerja fbrmal ditentukan  oleh pemerintah dan  dalam  kenyataan hal  itu dilakukan tanpa adanya konsultasi mernadai dengan  asoasiasi  pengusaha  maupun buruhipekerja
Kita  dapat  temukan empat jenis  upah minimum (regional ) sebagai berikut.
a.  Upah  h4inimum  ('berdasarkan wiiayah) Provinsi
b.  Upah  I\.{inimum (berdasarkan u,ilayah) kabupaten.ikota
c.  Llpah Minimum (berdasarkan) Sektor pada w r l a v a h P r o v i n s i
d.  Upah Minirnurn {berdasarkan)
Sektor pada
r.vilayah Kabupaten r3
Sejak  desentralisasi pada  tahun  2011, penetapan upah merupakan kervenangan dan tanggungiar.vab pcrrrcrintah dacrah.  tugas pemerintah pusat  terbatas pada  penetapan spesifikasi kriteria  untuk  menentukan upah minimum. Upah  nrinimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomen- dasi  dari  Dervan  Penqupahan Provinsi daniatau BupatiAValikota, demikian ketentuan Pasal 89 (-j) Undang-Undang No.  l_l Tahun 2003.  Rekomendasi  Dewan  Perrgupa}an Provinsi dilandaskan pada sun/e-y harga yang dilakukan oleh  tim  tiga  pihak  di  seriap wila'yah, beranggotakan perwakilan penrerin- tah.  pengusaha dan  serikat  buruhlpekerja. Upair iv.ii ni rii ur ri di i kiiii ar kari uniuk ri reri renuiri kebutuhan hidup yang iayak secara bertahap dengan memperti mbangkan,
a.  Produktivitas  (tingkat  GDP,  jumlah angkatan kerja dalanr periodc yang sama);
b.  Pcrturnbuhan ekononri-
c.  Industri -vang terma{inalisasi.
''' Kctcntuan l)asal 1l) l)ndang-l)ntlang No 'l ahun 2lX).1 ,jan l'eraitu'an Mcltteri I enags Kc'ia l/Merv- 1999
, V a s h a r i
, J   Irnsh  t-{ininrrrnl  .,,3p1, 1li1er;4rr!..,1n , J a e r a h - r g , i b c ; . L : i r i : l n i i (provinsi &
kabupaten)  dengan memperhitungkan.
e.  Kebutuhan Hidup;
f lndeks Konsumen;
g  Kernarnpuan- llerkcnrbangan/pcrtumbuhan
&  keberlanjutan penrsahaan.
h.  Upah secara umum  di  wilayah tertentu atau antar ruiiayah.
i Kondisi pasar tenaga-kerja;
.i  Pcrtumbr"rhan ekonomi  dan  pendapatan per-kapita: dan
k.  Upah  berdasarkan sektor,  kemampuan perusairaan berdasarkan sektor.
Penetapan upah minimum riengan mengacu pada ketentuan hahrva jumlah  atau besaran upah rninirnum kabupatenikota harus lebih besar dari upah minimunr di wila_yah provinsi, scrlangk:ln  lurnlah  a.tarr  bcsara.n  upah minirnum  berdasarkan sektor  di  wilayah provinsi/kabupaten harus lebih besar 5oh dair upah  minirnum  prot'insi,ftabupaten. Upah l\t[inimum  harus  ditetapkan  sekurang- kuransnva 40  hari  sebelum diberlakukan, vaitu setiap I Januari, dan secara rutin ditiniau ulangldirevisi setiap tahunnya.
Dalam praktiknya Upalr Nlinimum masih menunjukkan  heberapa  masalah.  Upah I\{inimum yang ditetapkan hanya dibayarkan untuk pekerjaan di  sektor formal. Sedangkan sejumlah besar usaha kecil membayar lebih rerrrjaii ciaii iiu, yakrii iicirgau rllenlaitlaaikarr ketentuan pengecuaiian kewajiban memenuhi upah minimum tersebut. Pengecualian mana umumnya  diberikan  secara  bebas  oleh pemerintah. Sementara lebih  30%  pekerja/ buruh plrrna w.aktu dan -<09i, of pcker.iaAunrh lepas purna rvaktu {full-time tnsual v,orkers) menikmati pendapatan kurang dari  inupah
1 . 1   m l m u n l '
Ntt.
Universitas 17 Agustus Semarang Jurnal Spektrum Volume 12 /  Nomor 1 / April 2O15
Upaya scrikat buruh untuk pcncgakax upah minimum  regional  melalui  penlndingan kolektif  seringkali ditolak- dengan a-rtcatnan pemutusan hubungan kerja dari pekerja/buruh atau  oertutupan pabrik.  Upah  mininrunr
/ - ^ - : ^ ^ ^ 1 , + : . i ^ t - . . 1 ^ - ^ e J ; L ^ - l ^ t - . , 1 . ^ - . t :   ^ ^ 1 . . - - ( l i - i l ( r t l i l l J t l U d f \ t l d i r d t ( j l i r C l l d I \ l - l t \ d l l
t - l l   5 ( ; f \ l t r I infornral  yang  nreliputi  71a/o dari  argkatan kerja.  Asosiasi  pengusaha  dan  Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional  secara masif  juga  mengkampanyekan peningkatan i i n i r ! 1   l n i n i n r i r n r ' : e h r , t : i h . r n r h r t r n ! - , r . . ' i - - ! ! ' 4 5 9 ! r r g : a ! L , ( t l a a a i ( / ( t A !
pertumbuhan investasi maupun  ekonomi. N{ereka  mennntut  agar  peiletapan  upah minimum. dilaksanakan paling  cepat setiap dua  tahun  sekali,  atau  bahkan  kalau mcmungkinl.:an keientuan upah  minimum dihapuskan saja sekalian dan upah ditetapkan melalui  mekanisme  perundingan bipartit L ^ - l - - ^ - t . ^ . .   - - - ^   J , . t . 4 : J : - ^ ^ t r U l   u d . \ d l   K d i l l J l ( i u t j t \ t i t  I  l i r s
Sejak  tahun  2006  sudah beberapa kali pemerintah  yang didukung  pengusaha mengupayakan revisi Undang-Undang No.  t3 Tahun 200-i tentang Ketenagakerjaan terkait i r - i . t a . t r r i r t ' - o l  - 1 , , f ; r - c a r t i l a f I   - - - r . . r A ' l l l l i i < : . i i l u l l S { : i d i U r g , ; 1 t r i r U d I i \ { i i g I t . l U l p l - O l € 5 uruh yang beberapa  kali melakukan demonstrasi untuk  menolaknya  Sementara Serikat PekeriarBuruh posisinya relatif nrasih saxgat  lemah  terkait penetapan  upah minimum  Hal !ni .Ciscbabkan oleh antai"a larn karena  praktis  masih  rendahnya  tingkat pembentukan serikat  pekerja,'buruh (hanya
^ ^ f . : . ^ - L   1 a \ ' l . ^ - ^ . I ^ . - - - ^ - J l . ^ . ) :
J ^ t ^ - -
s | -  l t < 1 . i ( r -   i r ) l \ g l r i l u a i l d r l : r e l l [ i 1 l ( l l ( l d l i ' l l l t
sektor formal,  dengan nyaris nihil  di  sektor informal (kecuali beberapa upaya pengorganisasian yang  difasilitasi lembaga swadaya masyarakat bagi  warga miskin  di . ' , ;   l . . . . r h n o r L , r f a a n \ v v r r a   )  q i i   l i ! r   A v a g 4 ! ! t .
Besamya  Upah  Minimurn  yang  telah ditetapkan  oleh Pemerintah,  apabila pengusaha dapat  memanage dengan baik,
5 8
M a s h a r i
sehrngga upah  yang  rjiterima  oieh  para pekerja/bunrh lehih tinggi nilainya dari pada Lipah lvfininrum tersehut. Berdasarkan hasil surv-ey tim  pemantau upah  Propinsi Jawa Tengah iemyatff nrasih terdapat perusahaan r . . : n i , m r - m i - .   r - A t - . q n   t , - . ^ i - l - . ^ * . - J ^ * . ^ 1 . ^ . i ^   a . . - . L _ v c i l i : :   l l i U l r i ( r U i   l f r d i i L l l r d i l t \ U i r i i u . t l r C f . g l J c U t r U l U l l dengan masa kerja kurang dari satu tahun di barvah  Upah  Minirnurn  Pemberian upah drbawah Upah Minimum  tersebut mempunyai dua  kategori  .vaitu  yang  sesuai  dengan n a r a h t r n r , ^ o - r n , { . - . r - , - . - l r - , . . _ . : - r , n - r a - r r ; m n r n c l J l !   s r s r   q r r   F , ! ! u r r u s ! ! i c r r
9 ( r r r   _ t 4 r r i r r r l i r _ l r r r r l J q r r S dari ketentuan.'*
Berdasarkan  data  yang  eliperoleh  di Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jarva Tengah, bahlva untuk mcncgakka;r aFiran sanksi scbagaimana dimaksud  di atas  mengalami  berbagai hambatan. Ketika pengusaha rnernbayar upah . : :   t - - . , . ^ L t : - ^ L r \ , t ; - : * . . ^
. ^ :   ^ ^ . oi l)av,'an r jnan i\linimum, pcgawal pengarvas menyatakan bahwa  pengusaha melakukan tindak  pidana keiahatan. Pegau,ai Pengarvas tidak  memiliki  kemampuan untuk  berbuat ban.vak ketika pengusaha menyatakan "kalau
, . o l   a r i . ,   4 . , , , . . 1 .   t l , ' l . r L , - r . r , , . { i l . - ' , - - . ' l o . t . ,  - , - , . , r o l . v l . \ r i J s . , v s l v r r a r u 4 N   r r r { u   q l L , g } g r u L r l S g r r q v g l l yang telah ditetapkan perusahaan, maka akan dilakukan  L'emutusan  Hubungan  Kerja (PiiK)'' dengan alasan kcmampuan perusahaan. Kondisi ini  yang harus diterima pcl:cr!a/buruh untul:  rncncrima upah  yang telah ditetapkan  perusahaan  meskipun dibawah  Upah  lv{inimunr,  karena terpaksa
J - - : - ^ J ^ - - ^ - - r - ^ r - ^ L : t - -
- ^ - ^ ^ L ^ - i ^ -
(ra1 | | | rd(r.r  r I rcr  u}i'il  |\cr  lr I i1fi !zi1r I  r r r,;1til lrcr rL;;tt I i7"t t at I atau pekerjaan.
Upah  S{inimum  yang  ditetapkan oleh Gubernur, tidak  jarang  para  pekerja,,buruh atau  Serikat  Pekerja/Serikat Bunrh  harus nielakiikan aksi  penolakan terhadap Upah
to Sun.cl  Kcbutuhan  I lrtlup.  l- ar ak.  l)ey,an I>t'rigtiprilxin li',';i.irii:i.la++'a'!'t'rrgtili '['ohtrn
2406.
Univergitas 17 Agustus Semarang ivrnaiSpektrum Volume i2 /  *omcr  i,;  Aprt{ 2'J!5
\ , f i n i m , , n r . r r n . r r l i t e f r n l a n r r l e h n e m e r i n t e h * f , " - " karena dianggap masih jauh  dari pemeiluhan kebutuhan  hidup para pekerja/buruh.
Penolakan  terhadap  penetapan  Upah Minimum tersebut menjadi seolah-olah sudah m e n i a d i   s u a n r   t r a d i s i   s e f i a n   a d a   n e n e f i r n a n
" - - - ' ( r   "   ' - - _ ' t - - - -
LJpah iV{inimum. Padahal dalarn penetapan Upah  Minimum  sudah  melibatkan semua unsur yang berkepentingan dalam pelaksanaan hubungan industrial  vaitu  Serikat  Pekerya,/ Serikat Buruh,  Pengusaha, Pemerintah dan juga termasuk para pakar dan akademisi yang tergabung dalarn  Komisi  Pengupahan atau
Dewan Pengupahan.
Berdasarkan  hasil survey  mengenai
besarnya t-lpah Minimum disestraikan dengan kebutuhan hidup layak, perusahaan- perusahaan akan  keberatan memberlakukan upah minimum  iersebut karena perusahaan juga mempunyai kererbatasan.t: Hal ini  tiiiak menutup  kemungkinan  penetapan  upah minimum yang tidak memperhitungkan t'aktor kemampuan perusahaan juga akan berdanrpak n r t i l I   i n p r i   l   r r e n , i n h l r n l r r n . r m e n . r l r r h , r q . i e kehancuran  perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan tidak mampu melaksanakan upah minimum, maka berakibat perusahaan yang bersangkutan biasanya ditutup  dan  gulung tikar ,vang  mcnimbulkan  Pcrnutrrsan Hubungan Kerja sehingga semakin menambah angka pengangguran.
il,{enurut penulis penetapan  Upah Minimurn  harus  rnenrandang kepentingan kedua belah  pihak  yang  terkait  langsung dengan proses produksi yaitu pengusaha dan pekerja/buruh. Kepentingan keduanya tidak dapat dikesampingkan  begitu saja
Mengenyampingkan salah satu kepentingan tidak akan mendukung terciptan-va hubungan
ii I Iasil  Sun'el  vrng  Dilakuk;rn i3urliyono. Dalar-n lesis  Penentuan ilpah  lv{inimum.  Pnrgranr \ l r r l i s t , . r   I  l r r L r n r , I  i N t ) l l '   \ ' r r r r t , r r r , ,   |  ; , l r r r r r ' i t i i l ' ' ' ' ' - ' - -
- " ' ' _ ' r '
i r r d u s t r i a l y a n g  h a r r r t o n i >  F e n e l a p a n u p a h minimum hanrs Lrenar-benar memperhatikan kepentingan  perusahaan dan  kepentingan pekerja;bur.rh.  Daiam hal kepentingan pengusaha dan pekerja;turuh dapat diakomodir  dengan baik  daiam  penetapan
. . - ^ L * : - : * , , * ^ ^ L : - , - , - ^ J ^ t ^ - l j P ( l . t t t l r l l l l l l l U l t t ,
S L : I 1 1 1 r g g 4 t l d l { t l 1 r p g l r { ; t d P d r r upah  mininum  tersebut  pengusaha tidak terlalu  dibebani  dengan  besarnya  upah rrri rr'r rrr ui ri dan pekerj ai'uuruir dapal rnetri trgkat keseiahteraannya. Ketetapan besarnya Upah Minimum  tersebut harus dilaksanakan karena sudah  memperhitungkan kemampuan dan kebutuhan masing-rnasing pihak.
D. PENI]TI]P l .   S i m p u l a n Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di  atas, maka  dapat disimpr,rlkan sebagai berikut :
I  Prosedur penetapan Upah Minimum  yang dilakukan rnelalui tahapan  survey Kebutuhan  Hidup  Layak  (KHL)  oleh Dewan  Pengupahan Propinsi/Kabupaten/ Kota  yang  anggotanya terdiri  dari  unsur Pekeria/Buruh,  Pengusaha/ Pemerintah, Pakar dan Akademisi telah mengakomodir kepentingan  pihak-pihak  yang  berhu- bungan langsung dalam hubungan kerja ,vaitu  Pekerja/Ruruh  dan  Pengusaha. Setelah sun'ey KHL  diketahui besarannya, maka Der.van Pengupahan menvampaikan hasil  tersebut kepada  Gubernur  untuk ditetapkan  menjadi  Upah  Minimum. Gubernur  mempunyai  wewenang  untuk menaikkan  atau  menurunkan besarnya hasil  survey  Kebutuhan Hidup  Layak (KHL) dengan  berbagai  pertirnbangan sebelurn  ditetapkan  menjadi Upah N{inimum.  Bagr  Pengusaha yang  tidak mampu  melaksanakan Upah  I\4inimum rliberi  kesernpatan r-rntuk mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah N{inimum.  Dengan  ketentuan  tersebut pekera,lruruh  tiriak iagi tnendapat perlindungan secara penuh  dalam  hal pengupahan.
iJniversitas l-7 Agustus 5emarang .lurnal Spektrum Volume 12 /  Nomor L /  April2015
Kcbijakan i\4asih banyak pcngusaha yang memberikan upah  kepada  pekeria,'buruh tanpa  memperhitlrngkan tingkat  produk- tivitas  dari  masing-masing pekerj**buruh. Hal  ini  men-yebabkan kenaikan  Upah Minimum  akan berdampak pada naiknya biaya. Apabila pengrisaha rnenrperhitung- kan  dan  rneningkatkan  produkti'u'itas masingmasing  peke$a,&ur".rh.  nlaka kenaikan Upah  lvlinimurn  dapat  ditutup dengan  adanya kontrihusi  dari  pekerja,r buruh dalarn peningliatan kineria
perusahaan  Dengan  demikian  kinerja perusehaan  tetap  dapat  trerkembang meskipLrn l-)prah Minrmurn  selalu naik
setiap tahun.
Sara* Berdasarkan kesimpulan  tersebut  di
atas, di sampaikan saran-saran sebagai berikut.
I  Kehi-!.akan Pernerintah  Fro',,insi  Je.u;a.
Tengah  dalam  penetapan upah minimum seyogianya  ditujukan pada upaya pemenuhan  KHL Komponen  serta pelaksanaan tahapan  pencapaian  KHL scbagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2) diatur  denran  Kepuhrsan Menteri.  dan ditetapkan ketentuan Pasal 89 ayat 7 dan 4 Undang-Undang Na l3  Tahun  2AA3
tent.? n q K ef en.s.g.e.k eri.z * *
2.  Hendakn.va  Pengusaha  yang  karena kesengajaan  atau  kelalaiannya meng- akih.atk.an keterlambatan  nembavaran  unah. dikenakan denda sesuai dengan persentase
t 6 # a 6 + r r l o - i , . ^ o h - a L a e i o l h . ' n r h
l L t t L l t t ( t u g r r u v g l t
y L G ! a _ t @ ( r s r u r r sebasaim.ana diatur nad.a Pa.c.a! 9.q Ilnd.ans-
Unding  No.  l3  iahun 2003  t*nturig Kctcnagakcriaan
DAFTAR  PUSTAI(d
Briku ,
Suryahadi, A.,  Wid,vanti. !V".  Per'*'ira, D., Sumarto.  S  100-1. ,^,ltnintum ll-age
M a s h a r i
i ' t i t t ' . r '  t ; n ; i   i t t   i n r y n t  i   i n t   F  m f  t i t t . t n t r n i   i t t the {.irhnr I' onnsI }errlor.
Sumarsono,  2003.  likorritttri  lllanapmen
Suntl.,er istrytt h4anztsia dan KetenugakerJaail Graha llmu Yogiakarta Surya  ljandra,  Dalam  l#u"kshoSt Huhmt Perburuhan Indrne.sia yang Diselenggarakan di Jakarta, Maret 2010. Sentanoe Kertonegoro,  2000"  Pengupahun, 'l'eori, Huhtm, dsn lt4onajemen, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia Survarto, 2003,  Hubungan  Induslrial  Dalam
Praktek, Asosiasi Hubungan Industrial Indr--rnesi a. J akarta. Konvensi IL} Yat16. Dirati-fikusi  Indonesia, Birc Hubungan  N{asyarakat  dan Keriasarna  Luer  Negeri  Departemen
Tenaga Kerja bekedasama dengan ILO Jakarta, 1999. I.aporan  T.:.hrrn.an PTPI{  IX  T.ahun 2007 Tenaga Kerja Mempengaruhi Pencapaian Kine{a  Perusahaan yang Berdampak Pada Fencapaian LabulRugi) Perusahaan. Peraturan Perundang-Undanga[: Perahrra.n  N.{enteri  Tena.q.a Ke{a No 13llMeni1971. D o - o f r r r a n l \ , f  - - + - - i T ^ - - - ^ V   ^ - ; 1 N O . | ' C t U t 4 r t r t l L r t L L t r r ! t t q 5 g r \ L t _ r g
l / M e n / 1 9 9 9
Peraturan  Menteri Tenaga  Keria No. |  ? l \ / - - 1 , ) n n { |   |   r a t g t t t - v u i Ketenhran Pasal (l)  tinrl.ang-l,rndang No  13
Tahun  2003  dan  Peraturan Menteri Tenaga Keria No. l/N{enlt999.
BPS Pro.;insi .Iarva Tengah Tahun 2010. Survey  Keburuhan  Hidup  Layak,  Dewan Pengaptthan  l)rorinsi .ltr*'a  Tengah 'lnfum 2{)06 Sun'ey Budiyono lV{ahasiswa  Program

## L{agister  UNDIP  Semarang, Dalam
P e r r p n t r   r a r r   I   i r r e l r   \ r f  i  r r i  m r   r r r r