FKIP Universitas Palangka Raya

## Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar

## Rosmawiah
Universitas PGRI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia Email: rosmawiah@gmail.com
Diterima:02-12-2022; Diperbaiki:08-01-2023; Disetujui:10-01-2023

## ABSTRAK
Pendidikan  merupakan  fenomena  kemanusiaan  universal  yang  jika  benar  aktivitasnya akan menumbuh kembngkan multidimensi kemampuan dasar manusia. Arah perhatian pendidikan lebih pada  anak  didik  yakni  mereka  yang  mampu  mengoptimasi  potensi  diri  sebagai  insan  pribadi. Untuk  mencapai  cita-cita  ini  maka  peran  berbagai  pihak  sangat  dibutuhkan  secara  khusus  para pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah  dan  lembaga-lembaga  yang  berkaitan  langsung dengan  pendidikan.  Arah  dasar  perhatian  kebijakan  pendidikan  nasional  adalah  Sekolah  Dasar karena  merupakan  lembaga  awal  pembentukan  manusia  menuju  kecerdasan  yang  optimal. Kebijakan  pendidikan  nasional  dalam  konteks  ini  lebih  pada  implementasinya  di  lembaga pendidikan dasar.
Kata kunci: kebijakan, pendidikan nasional, pendidikan dasar.

## PENDAHULUAN
Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua. Pada satu sisi kebijakan mempunyai  dimensi  instrumental  dalam  menghasilkan  keputusan,  program  dan hasil  lainnya  dengan  nilai-nilai  yang  diyakini  oleh  para  aktor  pengambil keputusan, namun di sisi lain kebijakan dapat menghasilkan nilai-nilai  yang anti nilai  seperti  dominasi  dan  proses  non-developmental  (Considine,  1994 ). Kebijakan  pendidikan  adalah  konsep atau  gagasan  yang sering kita dengar, kita ucapkan  bahkan  kita  lakukan,  tetapi  seringkali  tidak  dipahami  secara  baik. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal sehat dan  juga  berdasarkan  kebutuhan  di  lapangan.  Tentunya  suatu  kebijakan  bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia entah itu perseorangan maupun  kelompok,  walaupun  akal manusia  merupakan  unsur  yang  dominan dalam  mengambil  keputusan.  Suatu  kebijakan  kadang  kala  lebih  menekankan kepada  faktor-faktor  emosional  dan  irasional.  Hal  ini  bukanlah  berarti  bahwa suatu  kebijakan  tidak  mengandung  unsur-unsur rasional. Bisa saja terjadi bahwa faktor-faktor  rasional  tersebut  belum  tercapai  pada  saat  itu  atau  baru  saja merupakan intuisi belaka.
Undang-Undang  nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasioanal  menegaskan  Fungsi  Pendidikan  Nasional  adalah  upaya  untuk mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Sepak  terjang  kebijakan  pendidikan  nasional  dan implementasinya pada sekolah dasar pada saat ini belum maksimal diperhatikan. Hal  ini  sebenarnya  merupakan  unsur  penting  karena  Sekolah  Dasar  dilihat sebagai lembaga pendidikan awal yang sangat menentukan arah pencapaian cita- cita bangsa.
Masalah  yang  sering  muncul  dalam  konteks  Kebijakan  Pendidikan Nasional  adalah,  pemahaman  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  Kebijakan Pendidikan  itu  sendiri, apa saja Karakteristik Kebijakan Pendidikan, bagaimana Kebijakan-Kebijakan  Pemerintah  dalam  Bidang  Pendidikan,  dan  bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Nasional di Indonesia untuk Sekolah Dasar. Kajian ini mencoba memberikan suatu informasi sehubungan dengan Kebijakan Pendidikan,  yaitu,  agar  mengetahui  arti  Kebijakan  Pendidikan  Nasional, mengetahui  Karakteristik  Kebijakan  Pendidikan,  mengetahui  Kebijakan- Kebijakan  Pemerintah  dalam  bidang  Pendidikan  dan  juga  untuk  mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Indonesia bagi Sekolah Dasar.
Pendidikan  merupakan  modal  utama  yang  harus  dimiliki  setiap  manusia, hal  ini  menjadi  penting  karena  pada  dasarnya  pendidikan  adalah  laksana eksperimen  yang tidak  akan  pernah  selesai  sampai  kapan  pun,  sepanjang  ada kehidupan  manusia  di  dunia  ini.  Dikatakan  demikian,  karena  pendidikan merupakan  bagian  dari  kebudayaan  dan  peradaban  manusia  yang  terus berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini  sejalan  dengan  pembawaan  manusia yang  memiliki  potensi  kreatif  dan  inovatif  dalam  segala  bidang  kehidupannya (Sudarwan  2010).  Perkembangan  dunia  pendidikan  di  Indonesia saat  ini  telah banyak  mengalami  perubahan  dan  kemajuan,  tentu  saja  proses  perubahan dan kemajuan  tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Salah  satu  faktor pokok  yang  mempengaruhi  perubahan  adalah  landasan  pendidikan  yang digunakan.  Tanpa  adanya  landasan  maka  pendidikan  tidak  akan  mempunyai pijakan  atau  pondasi  yang  kuat  untuk  menopang  pengembangan  kegiatan pendidikan.  Oleh  karena  itu  banyak  sekali  landasan  yang  harus  diperhatikan untuk  pengembangan  kegiatan  pendidikan,  salah  satunya  yaitu  landasan kebijakan.
Landasan  kebijakan  dalam  pendidikan  merupakan  pedoman  dan  petunjuk bagi  pelaksana  pendidikan  di  dalam  menjalankan  kegiatan  pendidikan.  Oleh sebab  itu landasan  tersebut  biasanya  mempunyai  keterkaitan  yang  erat  dengan peraturan  perundang-undangan  atau  hukum  yang  berlaku  pada  suatu  negara, kemudian  ditetapkan  dan  dikeluarkan  oleh  orang  yang  mempunyai  kekuasaan dalam bidang tersebut pada saat itu. Kebijakan  yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  pasti  mempunyai  dasar  yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dengan memperhatikan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
pertimbangan-  pertimbangan  kebutuhan  masyarakat  yang  diimbangi  dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Agustino, 2008).
Oleh  sebab  itu  sangat  jelas  bahwa  kebijakan  pendidikan  nasional  sangat penting  perannya  di  dalam  melindungi  dan  memberikan  pengawasan  terhadap kegiatan pendidikan  agar  dapat  berjalan sesuai  dengan  rencana untuk  mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Kebijakan pendidikan nasional merupakan bagian dari  kebijakan  publik.  Pemahaman  ini  dimulai  dari  ciri-ciri  kebijakan  publik secara umum, antara lain: a) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh Negara,  yaitu  berkenaan  dengan  lembaga  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  b) kebijakan  publik  adalah  kebijakan  yang  mengatur  kehidupan  bersama  atau kehidupan publik, dan bukan mengatur orang seorang atau golongan.
Disini  kebijakan  publik  dipahami  sebagai  keputusan-keputusan  yang dibuat  oleh  institusi  Negara  dalam  rangka  mencapai  visi  dan  misi  Negara. Kebijakan  pendidikan  adalah  kebijakan  publik  di  bidang  pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, Jhon Codd, dan Anne-Mari O’Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi Negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan perlu mendapatkan prioritas  utama  dalam  era-  globalisasi.  Salah  satu  argumen  utamanya  adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah  demokrasi  yang  didukung  oleh  pendidikan  (Sudarwan,  2010). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Maka kebijakan  pendidikan  merupakan  kebijakan  pendidikan  yang ditujukan  untuk mencapai tujuan pembangunan Negara dan bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan.
Kebijakan     pendidikan     menurut Carte     V.Good     1959) menyata- kan, Educational  policy  is  judgment,  derived  from  some  system  of  values  and some  assessment  of  situational  factors,  operating  within  institutionalized education  as  a  general  plan  for  guiding  decision  regarding  means  of  attaining desired  educational  objectives. Pengertian  pernyataan  di  atas  adalah,  bahwa kebijakan  pendidikan  adalah  suatu  penilaian  terhadap  sistem  nilai  dan  faktor- faktor  kebutuhan  situasional,  yang  dioperasikan  dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan  umum  untuk  panduan  dalam mengambil  keputusan,  agar  tujuan pendidikan  yang  diinginkan  bisa  dicapai.  Hough  (1984)  sebagaimana  dikutip oleh  Mudjia  Rahardjo  (2012)  juga  menegaskan  sejumlah  arti  kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana atau usulan, program- program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang- undang atau peraturan-peraturan.

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  ditulis  melalui    penelitian    kajian    Bahan    Pustaka  (Library research) yang relavan dengan topik kebijakan pendidikan Nasional pada sekolah
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
Dasar, diambil dari buku-buku yang ada relevansinya, secara terperici dijelaskan dan ada dalam daftar pustaka paDa artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam  rangka  untuk  mewujudkaan  tercapainya  tujuan  pendidikan  dalam  suatu masyarakat  untuk  suatu  kurun  waktu  tertentu  secara  khusus  Sekolah  Dasar (Muchlis,  2002).  Dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  pendidikan  nasional adalah  suatu  produk  yang  dijadikan  sebagai  panduan  pengambilan  keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkugan hidup pendidikan secara moderat.  Fungsi  kebijakan pendidikan  yaitu  kebijakan  pendidikan  dibuat untuk  menjadi  pedoman  dalam  bertindak,  mengarahkan  kegiatan  dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis  umum  untuk  bertindak  bagi  pengambilan keputusan  pada  semua  jenjang pendidikan atau organisasi.
Kebijakan  pendidikan  memiliki  karakteristik  yang  khusus  (Subarsono, 2013)  ,  yakni:  a)  Memiliki  tujuan  pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang  jelas  dan  terarah  untuk  memberikan  kontribusi  pada  pendidikan.  b) Memenuhi aspek  legal-formal. Kebijakan  pendidikan  tentunya  akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar  kebijakan  pendidikan  itu  diakui  dan  secara  sah  berlaku  untuk  sebuah wilayah.  Maka,  kebijakan  pendidikan  harus  memenuhi  syarat  konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi  yang berlaku di  sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan  sah  dan  resmi  berlaku  di  wilayah  tersebut.  Sehingga,  dapat dimunculkan  suatu  kebijakan  pendidikan  yang  legitimat.  c)  Memiliki  konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya  harus  mempunyai  manfaat  operasional  agar  dapat  diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi  kebutuhan akan  kebijakan  pendidikan adalah  fungsi pendukung pengambilan  keputusan.  d)  Dibuat  oleh  yang  berwenang.  Kebijakan pendidikan  itu  harus  dibuat  oleh  para  ahli  di  bidangnya  yang  memiliki kewenangan  untuk  itu,  sehingga  tak  sampai  menimbulkan  kerusakan  pada pendidikan  dan  lingkungan  di  luar pendidikan.  Para  administrator  pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan  adalah  unsur  minimal  pembuat  kebijakan  pendidikan.  e)  Dapat dievaluasi.  Kebijakan  pendidikan  itu  pun  tentunya  tak luput  dari  keadaan  yang sesungguhnya  untuk  ditindaklanjuti.  Jika  baik,  maka  dipertahankan  atau dikembangkan,  sedangkan  jika  mengandung  kesalahan,  maka  harus  bisa diperbaiki atau dievaluasi. e)  Memiliki sistematika.
Kebijakan  pendidikan  tentunya  merupakan  sebuah  sistem  juga,  oleh
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin  diatur  olehnya. Sistematika  itu  pun  dituntut  memiliki  efektifitas,  efisiensi dan  sustainabilitas  yang  tinggi  agar  kebijakan  pendidikan  itu  tidak  bersifat pragmatis,  diskriminatif  dan  rapuh  strukturnya  akibat  serangkaian  faktor  yang hilang  atau  saling  berbenturan  satu  sama  lainnya.  Hal  ini  harus  diperhatikan dengan  cermat  agar  pemberlakuannya  kelak  tidak  menimbulkan  kecacatan hukum  secara  internal.  Kemudian,  secara  eksternal  pun kebijakan  pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya.
Landasan  yuridis atau kebijakan pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  titik  tolak  sistem pendidikan  Indonesia,  yang  menurut  Undang-Undang  Dasar  1945  meliputi, Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Peraturan Pemerintah  pengganti  undang-  undang,  peraturan  pemerintah,  dan  lainnya. Berikut  kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan:  Dalam pembukaan  UUD  1945,  antara  lain  :  “  Atas  berkat  Rahmat  Tuhan  yang  Maha Kuasa  dan  dengan  didorongkan  oleh  keinginan  luhur,  supaya  berkehidupan berkebangsaan  yang  bebas,  maka  rakyat  Indonesia  dengan  ini  menyatakan kemerdekaannya.  Kemudian daripada itu  untuk membentuk suatu  pemerintahan negara  Republik  Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
Pasal  31  UUD  1945  menyatakan  bahwa  (a)  Setiap  warga  negara  berhak mendapatkan  pendidikan;  (b)  Setiap  warga  negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya;  (c)  Pemerintah  mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional  yang  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa;  (d)  Negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya dua puluh  persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  pendidikan  nasional;  serta  (e)  Pemerintah  memajukan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dengan  menjunjung tinggi  nilai-nilai  agama  dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
UU  No.  20  Tahun  2003  tentang:  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan, akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa, dan negara.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Nasional pendidikan  menyatakan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi  peserta  didik agar menjadi  manusia  yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  Pasal  1  yang  berisi  bahwa  Standar  nasional pendidikan  adalah  kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kebijakan  pendidikan  hendaknya  mewujudkan  salah  satu  tujuan  negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga  negara  Indonesia  dan  untuk  itu  setiap  warga  negara  berhak  memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang  status  sosial,  status  ekonomi,  suku,  etnis,  agama,  dan  gender. Pendidikan  untuk  semua  menjamin  keberpihakan  kepada  peserta  didik  yang memiliki  hambatan  fisik  ataupun  mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala  geografis,  dengan  menyediakan layanan  pendidikan  untuk  menjangkau mereka  yang  tidak  terjangkau.  Pendidikan  nasional  bagi  negara  berkembang seperti  Indonesia  merupakan  program  besar,  yang  menyajikan  tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke  berbagai  pulau.  Ditambah  lagi  Indonesia  merupakan  masyarakat multi-etnis dan  sangat  pluralistik,  dengan  tingkat  sosial-ekonomi  yang  beragam.  Hal  ini menuntut  adanya  sistem  pendidikan  nasional  yang  kompleks,  sehingga  mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyat secara khusus pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar.
Sistem  pendidikan  semacam  itu  tidak  mungkin  dipenuhi  tanpa  adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan  biasa,  tetapi  suatu  bentuk  perencanaan  yang  mampu  mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global.  Globalisasi  yang  menjangkau  seluruh  bagian  bumi  membuat  Inonesia tidak  bisa  terisolasi.  Perkembangan  teknologi  telekomunikasi  dan  informasi, membuat  segala  hal  yang  terjadi  di  dunia  internasional  berpengaruh  juga berpengaruh ke Indonesia. Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan,  sebagai  wujud  dari  implementasi  kebijakan  pemerintah  maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS, maka sekolah- sekolah  yang  selama  ini  dikontrol  ketat  oleh  pusat  menjadi  lebih  leluasa bergerak,  sehingga  mutu  dapat  ditingkatkan.  Pemberdayaan  sekolah  dengan memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  tersebut  merupakan  sikap  tanggap pemerintah  terhadap  tuntutan  masyarakat,  sekaligus  sebagai sarana  peningkatan efisiensi pendidikan.
Tanggung  jawab  pengelolaan  pendidikan  bukan  hanya  oleh  pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
keputusan ke tingkat  yang paling dekat dengan peserta didik. MBS ini sekaligus memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kewenangan, sumber daya dan  dana  ke tingkat  sekolah  sehingga  sekolah  dapat  menjadi  unit  utama peningkatan  mutu  pembelajaran  yang  mandiri  (kebijakan  langsung,  anggaran, kurikulum, bahan ajar, dan evaluasi). Program  MBS sendiri merupakan program nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 (1): “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”
Dalam konteks ini, MBS memungkinkan organisasi sekolah lebih tanggap, adaptif, kreatif, dalam mengatasi tuntutan perubahan akibat dinamika  eksternal, dan  pada  saat  yang  sama  mampu  menilai  kelebihan  dan  kelemahan  internalnya untuk  terus  meningkatkan  diri.  Tujuan  utama  MBS  adalah  meningkatkan efisiensi,  mutu,  dan  pemerataan  pendidikan.  Peningkatan  efisiensi  diperoleh melalui  keleluasaan  mengelola  sumber  daya  yang  ada,  partisipasi  masyarakat dan penyederhanaan birokrasi.

## KESIMPULAN
Peningkatan  mutu  diperoleh  melalui  partisipasi  orang  tua,  kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan  suasana  yang  kondusif.  Pemerataan  pendidikan  tampak pada tumbuhnya  partisipasi  masyarakat  (stake-holders),  terutama  yang  mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan.
Implikasinya  adalah  pemberian  kewenangan  yang  lebih  besar  kepada kabupaten  dan  kota  untuk  mengelola  pendidikan  dasar  dan  menengah  sesuai dengan  potensi  dan  kebutuhan  daerahnya.  Juga,  melakukan  perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan  pada  profesionalisme.  Ada  beberapa  pilar  pokok  dalam  MBS adalah;  1)  Manajemen  Sekolah.  Hal  ini  mencakup,  a)  Kepala  sekolah  dan masyarakat  sekolah  dituntut  untuk menerapkan  pengelolaan/manajemen  sekolah yang  transparan,  akuntabel  dan  partisipatif.  b).  Kepala  sekolah  dan  stafnya didorong berinovasi dan berimprovisasi agar menjadi kreatif dan berprakarsa. c) Kepala  sekolah  dan  masyarakat  sekolah  menjadikan  sekolah  sebagai  tempat perubahan.  2)  Pembelajaran  yang  Aktif,  Kreatif,  Efektif  dan  Menyenangkan, meliputi:  a) Kepala  sekolah  dan  guru  harus  memahami konsep belajar dan cara belajar anak dan memandang anak sebagai individu  yang unik yang  mempunyai kemampuan  yang  berbeda.  b)  Proses  pembelajaran  didesain  dengan memanfaatkan  organisasi  kelas  agar  guru  dan  siswa  menjadi  Aktif  dan  Kreatif yang  mendukung  terciptanya  pembelajaran  yang  Efektif  namun  tetap Menyenangkan  (PAKEM).  3.  Peran  Serta  Masyarakat,  meliputi:  a.  Menggali
DOI: https://doi.org/10.37304/jikt.v14i1.206
inisiatif,  prakarsa,  dukungan,  dan  kontribusi  masyarakat  untuk  pendidikan sekolah.  b)  Masyarakat  terlibat  dan  merasa  memiliki  sekolah.  c)  Sekolah  yang paling berhasil & diminati masyarakat adalah sekolah yang kepala sekolah, guru, dan  masyarakatnya  bekerja  sama  secara  aktif  mengembangkan  sekolah. Pelaksanaan  MBS  memerlukan  upaya  penyelarasan,  sehingga  pelaksanaan berbagai  komponen  sekolah  tidak  tumpang  tindih,  saling  lempar  tugas  dan tanggung  jawab.  Dengan  begitu,  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebagai konkretisasi  visi  dan  misi  organisasi  dapat  dicapai  secara  efektif,  efisien,  dan relevan dengan keperluannya.
Kebijakan  pendidikan  adalah  suatu  produk  yang  dijadikan  sebagai panduan  pengambilan  keputusan  pendidikan  yang  legal-netral  dan  disesuaikan dengan  lingkugan  hidup  pendidikan  secara  moderat.  Fungsi  kebijakan pendidikan  yaitu  kebijakan  pendidikan  dibuat  untuk  menjadi  pedoman  dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah  untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Carte  V.  Good.  1959.  Multiple  Assesment  for  Multiple  Inteligences . Arlington Heghts:
Considine,  M.  1994.  Public  Policy  A  Critical  Approach . London,  Illinois:
Maksmillan Press.
Muchlis. 2002. Kebijakan Publik. Bogor: Ghalia Indonesia
Mudjia Rahardjo. 2012. Kebijakan dalam Pendidikan . Bandung: Misan Pustaka.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan.
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudarwan. 2010. Pengantar Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.