## Politik Etnisitas Dalam Upaya Pemekaran Provinsi Kotawaringin
Ricky Zulfauzan 1 , Kris Nugroho 2 , Dwi Windyatuti 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 1
Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga 2 rickyzulfauzan-2014@fisip.unair.ac.id 1
Diterima: 30/10/2019 Direview: 02/11/2018 Diterbitkan: 30/12/2019
Hak Cipta © 2019 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject Area:  Social and Politics (Sosial dan Politik) Abstract [ in ENGLISH ]
This study aims to provide a descriptive analysis of ethnicity politics from the perspective  of  Glazer  and  Moynihan  "Beyond  The  Melting  Pot"  to  expand Kotawaringin Province. The research method used is qualitative with a case study  approach.  The  research  data  were  obtained  from  observations, document searches and in-deep interviews. The results found that the desire to  separate  from  Central  Kalimantan  Province  made  the  five  prospective regencies of Kotawaringin Province form a Melting Pot. "Melting Pot," which is meant here, is to be "Orang Kotawaringin." The Kotawaringin community is very heterogeneous, originating from not only one ethnicity but being able to unite for a common goal.
In contrast to Glazer and Moynihan's "Being America," which illustrates the pattern of ethnic interaction in New York City is eternal. In Kotawaringin, this ethnic identity is only temporary and impermanent. The collective identity of being  an  Orang  Kotawaringin  is  built  according  to  an  instrumentalist perspective, namely: ethnicity is seen not only as a given value or as a result of a social construction but rather as used to obtain benefits, including federal benefits.
Keywords:  Ethnicity Politics; Instrumentalist Perspective; Regional Expansion

## Pendahuluan
Politik  identitas  dewasa  ini  menjadi  sebuah  isu  yang  mengglobal  dalam  berbagai  tema-tema  politik kontemporer  (Canessa,  2014;  Escárcega,  2010;  Hill  &  Wilson,  2003).  Sejalan  dengan  itu,  Samuel  P. Huntington dalam buku yang berjudul The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order (1996) pernah  menuliskan  secara  gamblang  akan  potensi  konflik  dalam  politik  domestik  dan  politik  global.  Ia memaparkan,  setelah  jatuhnya  Uni  Soviet  maka  potensi  konflik  global  bukan  lagi  didasari  pada  ideologi melainkan identitas. Lebih jauh lagi dipaparkannya bahwa suasana politik global akan diwarnai oleh politic of civilization sedangkan  politik  domestik  akan  ditandai  dengan  apa  yang  disebutnya politic  of  ethnicity (Huntington, 1997) .
Demikian  halnya  di  Indonesia  pasca  Orde  Baru,  berkah  reformasi  politik  di  Indonesia  yang  semakin dirasakan oleh masyarakat di penjuru Indonesia adalah menguatnya desentralisasi dalam mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya (Prasetyo, 2014). Desefntralisasi dan otonomi daerah ialah suatu konsep dimana hubungan  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan  daerah  yang  longgar,  dimana  pemerintah  pusat  tidak  lagi terlibat banyak dalam urusan pemerintahan daerah.
Open Access
Seiring  perkembangan  politik  diawal-awal  era  reformasi,  lebih  khusus  terkait  dengan  berlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 banyak bermunculan keinginan berbagai daerah untuk memekarkan diri membentuk Daerah Otonom Baru (DOB) (Narang, 2004). Untuk itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran Daerah yang mengatur antara lain tentang instrumen prosedural dan instrumen persyaratan pemekaran daerah.
Sangat  besarnya  tuntutan  dan  keinginan  setiap  daerah  untuk  memekarkan  diri  akhirnya  menimbulkan berbagai  permasalahan  (Simanjuntak,  2010).    Permasalahan  itu  seperti  munculnya  sengketa  batas  wilayah, konflik etnik, dan  oligarki baru. Oleh karena itu maka, Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Pemekaran  Daerah  direvisi  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang  Tata  Cara Pembentukan,  Penghapusan,  dan  Penggabungan  Daerah  yang  lebih  ketat.  Peraturan  pemerintah  tersebut memberikan  prasyarat  pembentukan  wilayah  provinsi  harus  meliputi  minimal  lima  kabupaten  atau  kota, sedangkan untuk kabupaten terdiri dari lima kecamatan dan kota dengan empat kecamatan.
Pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia menurut Berita Sampit tahun 2018 tidak selalu terjadi karena motif dan pertimbangan seperti lazim dinyatakan dalam dokumen resmi, atau hasil analisis para ahli tentang adanya kepentingan elit lokal melakukan pemekaran daerah untuk menduduki jabatan di kabupaten atau kota atau  provinsi  pemekaran  (Zulfauzan,  2018).  Politik  etnisitas  pun  tidak  kalah  kuat  memicu  tindakan  politik pemekaran daerah. Politik etnisitas dalam hal ini adalah politik yang terjadi dalam interaksi antara dua atau lebih kelompok etnis yang heterogen tetapi hidup bersama di dalam suatu komunitas masyarakat.
Sebagaimana disampaikan oleh Hale (2008) dalam memandang politik etnisitas selama ini: teoritisi selalu memulai  diskusi  dengan  debat  antara  apa  yang  disebut  dengan  primordialisme  dan  apa  yang  membuatnya berbeda dengan istilah konstruktivisme, sirkumstansialisme atau instrumentalisme.
Secara  khusus  Schulte  Nordholt  dan  Klinken  (2007)  berbicara  tentang  pemekaran  dan  etnisitas  yang dinamis  menyatakan: “Pemekaran  after  1998  was  largerly  driven  from  below.  …the  combination  of  two essentially different processes-administrative decen-tralization and popular democratization produced much freer competition between local elits for control of the state. They often conducted their competition in ethnic term”.
Berdasakan  perspektif  primordialis,  Qodir  (2012)menemukan  bahwa  peta  konstruksi  elit  tentang pemekaran jauh berbeda dengan konstruksi kaum minoritas dan masyarakat.
Sedikit berbeda dengan Kambo (2007) dan Qodir (2012) berhasil menjelaskan kebangkitan identitas etnik menggunakan perspektif konstruktivis.Melalui kedua hasil temuan penelitian tersebut nampak ada beberapa kelemahan  yang  dimiliki.  Penelitian  Qodir  dengan  perspektif  primordialisnya  sangat  statis  dan  tak  mampu menjelaskan  akan  kemunculan  etnisitas,  stabilisasi,  serta  perubahannya  dari  waktu  ke  waktu.  Sementara Gustiana dengan perspektif konstruktivis nampak memiliki kelemahan pula yaitu kurang mampu menjelaskan peranan atau motivasi politik dan ekonomi dari setiap individu dalam mengkonstruksi etnisitas.
Untuk menelaah masalah dalam penelitian ini tentu tidak akan mampu terjawab dengan maksimal apabila menggunakan perspektif primordialis dan konstruktivis. Ini dikarenakan melalui penelitian ini peneliti ingin menjelaskan peranan atau motivasi ekonomi dan politik dari individu dalam memandang etnisitas. Semua itu hanya dapat dijawab menggunakan perspektif instrumentalis.
Sementara itu, usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Kotawaringin Raya ternyata terlihat kecenderungan yang unik. Unik karena sampai sejauh ini para teoritisi ilmu politik yang konsentrasi kajiannya pada politik etnisitas cenderung membagi ini ke dalam dua arus besar pemikiran, yaitu: primordialis elit-elit politik lokal dan konstruksi elit politik lokal. Artinya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sejauh ini hanya dilihat dan menghubungkan dua diantara perspektif tersebut.
Penelitian  ini  melihat  politik  etnisitas  mengunakan  perpektif  instrumentalis  yaitu  suatu  cara  pandang terhadap etnisitas sebagai sebuah instrumen atau alat strategis untuk memperoleh sumber daya. Maksudnya etnisitas dipandang tidak hanya sebagai sebuah nilai yang terberi atau pun hasil dari sebuah konstruksi sosial namun lebih kepada pemanfaatan untuk memperoleh benefit , termasuk benefit politik Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami secara mendalam fenomena politik etnisitas pada pemekaran provinsi Kotawaringin, benarkah ia dipandang sebagai instrumentalisme politik etnisitas.

## KAJIAN TEORITIS
Penelitian  ini  menggunakan  teori  politik  etnisitas  dengan  pendekatan  instrumentalis  dari  Glazer  dan Moynihan  (1975).  Ilmuan-ilmuan  politik  secara  umum  menyepakati  bahwa  etnisitas  merupakan  fenomena yang  penting  dalam  kajian  politik.  Awalnya  etnistitas  melakukan  pemahaman  terhadap  keberadaan  suatu kelompok  etnik.  Etnik  memiliki  kajian  yang  mendalam  dalam  perkembangannya.  Misalnya  etnik dikembangkan  atas  dasar  perasaan  memiliki  dalam suatu ikatan  kelompok  (Varshney,  2003),  etnik  sebagai sebuah jaringan simbol-simbol signifikan  (Geertz, 1963), etnik terdiri atas pilihan kehidupan kelompok yang disebut sebagai konstruksi sosial (Benedict Anderson, 1991).
Perspektif  instrumentalis  memberikan  penjelasan  sedikit  berbeda  tentang  etnisitas.  Penjelasan  itu menunjukkan sebuah cara berbeda dalam memandang formasi identitas etnis yaitu sebagai sebuah bagian dari sumberdaya  politik  untuk berkompetisi dalam kelompok  kepentingan.  Memobilisasi  kelompok etnis  dalam etnisitas adalah sebuah tindakan efektif menggerakkan individu untuk mencapai tujuan kolektif. Salah satu bentuk teori yang dapat menjelaskan ini adalah teori pilihan rasional. Dalam perspektif ini setiap tindakan bisa dilihat  memiliki  motivasi  rasional  sebagai  dasarnya  memperebutkan  sumberdaya  yang  terbatas  seperti kesejahteraan, kedudukan, kekuasaan politik ataupun kompetisi dalam memperoleh sumberdaya-sumberdaya terbatas lainnya (Yang, 2000).
Berkontradiksi  dengan  perspektif  primordialis,  perspektif  instrumentalis  di  sini  berbasis  pada  etnisitas dilihat  secara  superfisial  dan  keberfungsian  strategisnya  semata.  Model  ini  secara  mendasar  sangat individualistik dan suatu ketika sangat agresif, mementingkan pribadi, rasional, pragmatis dan mungkin pula memiliki  orientasi  yang  lebih  besar.  Apa  yang  dilakukan  oleh  seseorang,  diasumsikan  selalu  rasional  dan sejalan  dengan  apa  yang  mereka  inginkan,  dan  apa  yang  mereka  inginkan  itu  adalah  berupa  material  dan kebergunaan  politik  untuk mereka  dalam  konteks  kebudayaan  dan  situasi  sejarah  (N.  Glazer  &  Moynihan, 1975).
Dalam bukunya Beyond The Melting Pot Glazer dan Moynihan (1963)menggambarkan situasi etnisitas di New York. Kemajemukan populasi di Kota New York ialah terdiri dari kelompok identitas dari negara-
negara yang berbeda dari seluruh dunia. Itulah sebabnya di kota tersebut terdapat kelompok komunitas dengan berbagai organisasi sosial, gereja, bahasa dan atribut budaya yang mencerminkan identitas sosiokulturalnya.
Pasca revolusi kemerdekaan, migrasi orang Inggris dan Skotlandia terjadi secara besar-besaran ke New York.  Mereka  ini  tetap  memelihara  identitas  kelompoknya  yang  memiliki  leluhur  yang  sama  yaitu  orang Inggris. Pada tahun 1840 muncul pendatang Irlandia serta Jerman dan keduanya menjadi kelompok dominan di New York. Sejak tahun1855, orang Irlandia telah mencapai 28 persen dan Jerman sebesar 16 persen dari total populasi kota New York.  Pendatang Yahudi dan Italia bermigrasi ke New York 1880-1924, orang Negro setelah  Perang  Dunia  ke-I  dan  orang  Puerto  Rico  setelah  Perang  Dunia  ke-II.  Kelima  etnik  pendatang  ini menambah  kemajemukan  di  kota  New  York  dan  bahkan  disebut  sebagai  kota  yang  paling  majemuk  dari seluruh negara bagian Amerika Serikat.
Imigran di kota New York berasal dari orang-orang yang berbeda bahasa, agama, dialek maupun referensi pemujaan lainnya. Di sini mereka membentuk kluster-kluster berdasarkan kelompok identitas masing-masing. Lama  kelamaan  mereka  mulai  berpartisipasi  dalam  pembangunan  kultural  Amerika  Serikat  di  New  York, memiliki spesialisasi pekerjaan, makanan, musik tradisional dan bahkan tari-tarian. Jika dibeberapa tempat, imigran berasal dari satu negara, maka di New York imigran berasal dari banyak negara. Inilah keunikan New York, bahwa masyarakatnya berasal dari banyak negara yang menunjukkan adanya perbedaan bahasa, agama, kelompok kekerabatan,  nilai, ide, gagasan dan pola kebudayaan.
Sejalan  dengan  proses  asimilasi  yang  terjadi,  imigran  menyatu  dengan  orang  Amerika.  Proses  ini mencakup pengaburan identitas dengan menggunakan atribut sebagaimana layaknya ‘Orang Amerika’ seperti gaya berpakaian, agama, berbahasa, gaya hidup, makanan dan minuman bahkan melupakan tradisi leluhurnya di  tempat  asal  masing-masing.  Pada  mulanya,  fenomena  ini  ditafsirkan  sebagai  cara  untuk  dapat ‘menjadi Orang Amerika’ melalui adaptasi sosiokultural yakni akulturasi dan asimilasi.
Sejak tahun 1950, lebih dari separuh populasi di kota New York adalah kelahiran kota New York. Hal ini berbeda dengan 45 tahun sebelumnya, dimana imigran massal ke kota New York adalah kelahiran negaranya masing-masing.  Proses  Amerikanisasi  ( Americanization )  secara  massal  telah  mengubah  identitas  kaum imigran  generasi  pertama  di  New  York  dan  semakin  menghilang  pada  generasi  kedua.  Proses  inilah  yang disebut oleh Glazer dan Moynihan sebagai ‘ tobe a Melting Pot ’, yaitu semacam pengukuhan identitas sebagai orang Amerika dengan menghilangkan atribut sosiokultural.
Pada  generasi  pertama  dan  kedua  imigrasi,  proses Amerikanisasi terjadi  guna  mewujudkan  mimpi ‘ cultural  pluralism ’  terutama dari imigran Jerman,  Irlandia,  Yahudi  dan  Italia. Mereka ini menyatu  dalam tatanan ‘dunia baru’ ( new world ) masyarakat Amerika Serikat di New York melalui Melting Pot. Pada tatanan ‘dunia  baru’ ini  setiap  kelompok identitas  ditransformasikan  dalam  pengaruh masyarakat  Amerika  Serikat dengan  menghilangkan  atribut  asli  sebagai  imigran.  Pada  proses  ‘ Melting  Pot’ atau  ‘ tobe  a  American Population’ ini, atribut sosiokultural dan sosioreligio dari negara asal dikaburkan dengan membentuk atribut baru ( new atribute ). Dengan serangkaian proses ini dilakukan pendatang untuk menegakkan kepentingannya pada tatanan sosial masyarakat Amerika.
Kelompok etnik di New York bukanlah fenomena menyangkut aspek biologis tetapi terhubung dengan ikatan kepentingan. The group is not a purely biological phenomenon, but also connected by ties of interest. The ethnic groups in New York are also interest groups .
Menurut  Glazer  dan  Moynihan,  identitas  etnik  imigran  dipergunakan  bukan  saja  sebagai  referensi personal,  pandangan  hidup  dan  sumber  motivasi  untuk  menciptakan  kohesi  sosial  sesama  kelompok  etnik imigran,  tetapi  sekaligus  dipergunakan  untuk  membentuk  persaudaraan  berbasis  ikatan  kepentingan. Sederhananya, imigran yang berbeda bahasa, adat dan kultural yang menghilang pada generasi pertama dan kedua, direvitalisasi pada generasi ketiga dan berlangsung hingga kini. Ini dilakukan guna mencapai eksistensi kelompok  identitas  sesuai  dengan  situasi  sosial  baru  yang  merambah  pada  aspek  historis,  negara  asal  dan bahkan  etnisitasnya.  Tatanan  baru  dibentuk  melalui  pendirian  rumah  sakit,  dana  dan  pinjaman  sosial, pemukiman  penduduk,  lembaga  amal  seperti  gereja  maupun  organisasi  budaya.  Akhirnya  mereka  dapat berhasil, sejahtera dan kaya raya sehingga keberadaannya diakui oleh pemerintah.
Dengan  demikian,  dalam  perspektif  ini  etnisitas  dianggap  sebagai  suatu  sumber  dan  kekuatan  sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat. Salah satu perspektifnya adalah  melihat  kompetisi  dari  kelompok-kelompok  elit  dalam  menguasai  sumber-sumber  dukungan  massa sehingga  memanipulasi  berbagai  simbol  untuk  memperoleh  dukungan  dari  masyarakat.  Lebih  menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketika kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  desain  penelitian  studi  kasus  pada  wacana pemekaran  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  provinsi  Kotawaringin  di  Kalimantan  Tengah.  Pengumpulan  data dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, penelusuran dokumen dan wawancara mendalam atau in- depth interview .
Informan penelitian ini adalah Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K),  Presidium Daerah Persiapan Provinsi Kotawaringin (DP2K), beberapa kepala daerah kabupaten-kabupaten pemekaran, anggota DPRD kabupaten atau provinsi, ketua-ketua Dewan Adat Dayak masing-masing kabupaten, lembaga etnik Dayak Ngaju, Ma’anyan, Bakumpai, etnik-etnik lainnya, pengusaha, dan kelompok kepentingan yang menjadi penggagas usulan pemekaran Daerah Otonom Baru Provinsi Kotawaringin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Upaya Mendorong Pemekaran Kotawaringin
Cikal  bakal  pembentukan  Daerah  Otonom  Baru  (DOB)  Kotawaringin  telah  cukup  lama  dibicarakan melalui berbagai seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah. Salah satunya yang pertama kali melakukannya adalah Ikatan Alumni dan Pelajar Kabupaten Kotawaringin Timur (HIMA KOTIM). Seminar itu digelar di Sampit Kalimantan  Tengah  pada  4  November  1999.  Dalam  seminar  ini  dideklarasikan  pembentukan  Provinsi Kotawaringin  Raya  dengan  Sampit  sebagai  calon  ibukotanya.  Seiring  waktu,  wacana  tersebut  akhirnya menguap begitu saja.
Atas inisiasi dari beberapa elit di wilayah Kotawaringin maka dibentuklah Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K). Badan ini bersama dengan Pemerintah Kabupaten Lamandau melaksanakan rapat  koordinasi  pada  tanggal  10  Februari  2016.  Rapat  ini  membahas  kembali  upaya  pembentukan  DOB Provinsi Kotawaringin Raya. Dalam rapat koordinasi ini juga membahas beberapa agenda yaitu: (1) pemilihan koordinator kepala daerah baru untuk menggantikan Mantan Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar untuk memimpin  koordinasi  antar  kepala  daerah  yang  akan  menjadi  wilayah  DOB  tersebut;  (2)  penentuan  calon ibukota provinsi dan lain-lain yang dianggap perlu.
Persiapan pemekaran provinsi Kotawaringin sebenarnya sudah cukup matang. Hanya saja ketika aspirasi ini ingin dibawa kepada provinsi induk, ada semacam rasa takut tidak disetujui oleh Gubernur Teras Narang yang menjabat saat itu. Sehingga akhirnya proses ini kembali terhenti.
Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam wawancara dengan Pangeran Muadjidinsjah sebagai berikut: “ Kami  secepatnya akan  menyerahkan berkas  pembentukan  Provinsi  baru  ke  Gubernur  Sugianto  agar bisa ditindaklanjuti. Proses ini sudah 13 tahun kami berjuang agar terbentuknya Provinsi baru ini. Sudah semua dilakukan terkait dengan persyaratannya, dari hasil kajian yang dimotori BP3K dan terdiri dari perwakilan 5 kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, pembentukan Provinsi Kotawaringin dianggap sudah layak. Keinginan ini sudah ada sejak tahun 2006 hingga Tahun  2016  telah  diupayakan  keinginan  rakyat  lima  kabupaten  itu  melalui  Badan  Pekerja  Pembentukan Provinsi Kotawaringin (BP3K) dan telah mencapai akhir dengan adanya kajian akademik, hingga penentuan ibukota provinsinya”
Sempat  terjadinya  ketidaksepakatan  terkait  penentuan  lokasi  ibukota  provinsi  antara  Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur, agenda pembentukan Propinsi Kotawaringin akhirnya sempat terhenti sampai tahun 2016. Sehingga wacana pemekaran ini bukan hanya tidak sampai pada program legislasi nasional  di  DPR  RI,  tetapi  juga  belum  masuk  ke  gubernur  Kalimantan  Tengah.  Sebagai  kompromi  jalan tengah, akhirnya pada 2017 disepakati dengan menunjuk Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan sebagai ibu kota.  Kelanjutan  Proses  pembentukan  Provinsi  Kotawaringin  ini  telah  mendapatkan  restu  dari  Gubernur Kalimantan Tengah, dan tinggal minta persetujuan dari DPRD Provinsi Kalteng, kemudian akan dibawa ke DPR RI untuk mendapatkan persetujuannya.
Kini  gubernur  Kalimantan  Tengah  yang  dijabat  oleh  Sugianto  Sabran  nampak  serius  untuk  kembali mengangkat  wacana  pemekaran  provinsi.  Ini  Sugianto  Sabran  tunjukkan  dalam  setiap  kunjungannya  ke wilayah lima kabupaten calon wilayah provinsi kotawaringin selalu Ia tegaskan sikapnya mendukung agenda besar ini.
Tidak hanya itu, Paman Sugianto Sabran yaitu H. Abdul Rasyid selaku penyokong utamanya di Pemilihan Kepala Daerah Provinisi Kalimantan Tengah juga memberikan perhatian serius dengan mengundang sejumlah tokoh penggagas pembentukan provinsi Kotawaringin ke kediaman pribadinya d Pangkalan Bun pada 5 Juni 2019. Melalui pertemuan ini pula digagas pemnetukan Presidium Daerah Persiapan Pemekaran Kotawaringin (DP2K).
Sejumlah tokoh dari lima kabupaten melakukan pertemuan di Sampit untuk melaksanakan Musyawarah Kerja  Daerah  dan  Pengukuhan  Presidium  Daerah  Persiapan  Provinsi  Kotawaringin.  Terkendalanya
pembentukan Provinsi Kotawaringin yang merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Tengah hingga 13 tahun disebabkan sejumlah hal. Salah satunya, ngototnya Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat  untuk  menjadi  ibu  kota  provinsi.  Keberadaan  Presidium  DP2K  juga  penting  untuk  mempersiapkan langkah-langkah  dengan  melibatkan  semua  pihak  demi  percepatan  pembentukan  Provinsi  Kotawaringin. Sebab, Provinsi Kotawaringin merupakan kehendak masyarakat lima kabupaten, bukan kehendak golongan tertentu.
Ketua  Tim  Formatur  Presidium  DP2K  Dr.  Rahmat  Nasution  Hamka  menjelaskan  dalam  sebuah wawancara sebagai berikut: “ ada beberapa pendekatan dalam proses pemekaran, yakni top down dan bottom up.  Musyawarah  ini  terbuka  bagi  siapa  saja,  dan  kami  merangkul  semua  pihak  yang  ingin  terlibat  dalam proses  pembentukan  ini  Bisa  usulan  dari  pusat,  bisa  juga  dari  daerah.  Bisa  dua-duanya,  dari  masyarakat daerah  maupun  dari  pemerintah  pusat.  Seperti  Kalimantan  Utara  yang  merupakan  daerah  perbatasan  itu usulan  pusat.  Sedangkan  di  tempat  kita,  Provinsi  Kotawaringin  merupakan  bottom  up,  atau  usulan  dari daerah ”.
Di sisi lain, BP3K selaku penggagas awal wacana Provinsi Kotawaringin ini merasa tidak dilibatkan dan ditinggalkan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ketua BP3K Pangeran Muadjidinsjah sebagai berikut: “ Disaat semuanya sudah melangkah, justru muncul adanya pembentukan tim presidium. Kami hanya ingin agar gubernur bisa memahami apa yang menjadi aspirasi seluruh BP3K yang ada di lima kabupaten agar proses ini tetap berjalan .
Ini juga sejalan pula dengan yang disampaikan oleh Tengku Jaelani selaku Pengurus BP3K Kotawaringin Barat sebagai berikut: “kami ini sudah termakan usia, kami tidak punya kepentingan politik apapun terhadap pemekaran  Provinsi  Kotawaringin  ini.  kami  hanya  ingin  melihat  daerah  ini  maju,  sejajar  dengan  daerah lainnya di Indonesia”.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dapat dilihat nampaknya ada tarik-ulur kepentingan. Pertaruhan kepentingan  ini  yaitu  antara  Badan  Persiapan  Pembentukan  Provinsi  Kotawaringin  (BP3K)  yang  diketuai Pangeran Muadjidinsjah. Berhadapan dengan Presidium Dewan Persiapan Pemekaran Kotawaringin (DP2K) yang diketuai oleh Rahmat Nasution Hamka dan didukung gubernur Kalimantan Tengah.
BP3K punya agenda yang jelas yaitu ingin menyatukan kembali daerah bekas kesultanan Kotawaringin. Para anggota BP3K terdiri dari berbagai etnik berbeda dan menyatu dalam ikatan kolektif yang sama yaitu Orang Kotawaringin. Meskipun ikatan etnisitas kolektif ini bersifat sementara, tidak kekal/temporer tapi ia telah  berhasil  memberikan  gambaran  bahwa  etnisitas  adalah  sebuah  instrumentasi  untuk  mencapai  tujuan bersama, yaitu Pemekaran Provinsi Kotawaringin.

## Politik Etnisitas Menyatukan Tujuan bersama
Keinginan  dan  harapan  dari  masyarakat  lima  kabupaten  untuk  memekarkan  provinsi  kotawaringin sebenarnya adalah sangat rasional. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Fikri[14] beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin yaitu: (a) Luas wilayah Kalimantan Tengah  yakni  153.564  Km2  atau  1,5  kali  luas  Pulau Jawa.  (b)  Dinamika  pembangunan  daerah  di  Provinsi Kalimantan Tengah cukup lamban, karena ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. (c) Jarak ibukota
Kabupaten  ke  ibukota  Provinsi  terlalu  jauh,  sehingga  mengakibatkan  pembangunan  berjalan  lamban, pelayanan menjadi kurang maksimal dan tidak efektif serta pengendalian dan pengawasan sulit dilakukan. (d) Kondisi penghubung antar daerah di Kalimantan Tengah tidak memadai. (e) Tidak meratanya pembangunan antara  wilayah  Kalimantan  Tengah  bagian  utara  dan  selatan  mejadikan  kecemburuan  di  antara  beberapa Kabupaten  yang  ada  di  Kalimantan  Tengah.  (f)  5  Kabupaten  calon  Provinsi  Kotawaringin  merupakan penyumbang  terbesar  APBD  Kalimantan  Tengah  yakni  60%.  (g)  Keinginan  menyatukan  kembali  daerah kesultanan yang ada di Kalimantan Tengah.
Pada saat menemui Pangeran Muadjidinsjah beliau selalu mengatakan berulang kali tentang niat mereka untuk menyatukan kembali wilayah kesultanan Kotawaringin sebagai agenda utama pemekaran provinsi ini. berikut kutiapan wawancara dengan beliau: “ kami di BP3K ini sudah tua-tua, tidak ada kepentingan politik yang kami usung. Kami hanya ingin meninggalkan jejak kepada anak cucu kami orang Kotawaringin agar menjadi provinsi sendiri terpisah dari Kalimantan Tengah. Orang Kotawaringin ini multietnis mereka yang lahir, besar, bekerja menafkahi keluarga dan menghormati adat istiadat di sini adalah orang Kotawaringin. Jadi  orang  Kotawaringin  sendiri  tidak  monopoli  satu  etnis  tertentu,  kita  disatukan  oleh  keinginan  dan kepentingan yang sama. Usulan pembentukan provinsi ini tidaklah hanya untuk kepentingan golongan etnik tertentu.  Lihat  saja  Sekjen  BP3K,  beliau  itu  aslinya  orang  Medan.  Tapi  kalau  anda  tanyakan  dia  akan menyebut dirinya orang Kotawaringin”.

## Orang Kotawaringin Sebagai Melting Pot
Ketika melihat rekam jejak sejarah maka kerajaan Kotawaringin adalah cabang dari keturunan Kesultan Banjar, karena keturunan Raja-raja  Banjar yang pertama kali membangun Kerajaan Kotawaringin.
Sultan Musta’inubillah Raja Kerajaan Banjar berputera empat orang dan seorang putri masing-masing bernama: 1) Pangeran Adipati Tuha, Dialah yang menjadi Raja di Kerajaan Banjar bergelar Sultan Inayatullah; 2) Pangeran Adipati Anom; 3) Pangeran Antasari (Pahlawan Nasional); 4) Pangeran Adipati Antakusuma dan 5) Putri Ratu Ayu
Karena  masing-masing  putra  mahkota  berminat  untuk  menjadi  sultan  memegang  tampuk  pimpinan kerajaan, membuat sang ayah harus berpikir bijaksana. Putra mahkota yang berniat untuk menjadi raja, padahal Ia bukanlah seorang putra pertama, maka diputuskanlah agar Ia mengembara mencari ke beberapa wilayah baru untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Pangeran Adipati Antakusuma, sebagai pangeran yang pemberani dan semangat yang pantang mundur untuk menjadi seorang raja, telah sungguh-sungguh bertekad untuk pergi meninggalkan Kerajaan Banjar dengan menuju ke arah barat untuk menyusuri tempat dimana akan didirikan kerajaan baru.
Atas  perkenanan  restu  Raja  dan  Ratu  serta  pejabat-pejabat  Kerajaan  Banjar,  Pangeran  Adipati Antakusuma  beserta  sejumlah  pengawal  dan  beberapa  perangkat  peralatan  kerajaan  dengan  perahu  layar berangkat menuju arah barat. Dalam perjalanan banyak tempat yang disinggahi antara lain Teluk Sebangau, Pagatan  Mendawai,  Sampit,  dan  Pembuang.  Dikisahkan  bahwa  beberapa  tempat-tempat  yang  mereka disinggahi  mempunyai  cerita  sendiri.  Pada  saat  mereka  singgah  di  Teluk  Sebangau,  setelah  beberapa  hari lamanya berada rombongan mereka berada di situ, terasa masih terlalu dekat dan seakan-akan masih terdengar
hiruk-pikuk  Kerajaan  Banjar  atau  menurut  bahasa  Banjar Ingauan  Banjar masih  kedengaran,  sehingga akhirnya  diputuskanlah  rombongan  ini  untuk  meninggalkan  tempat  tersebut.  Kemudian  karena  hal  itulah tempat itu disebut  daerah Sebangau.
Dalam perjalanan selanjutnya kapal Pangeran Adipati singgah di Pagatan Mendawai. Di tempat inipun Pangeran Adipati dan rombongan merasa kurang yakin akan kondisi alam sekitarnya untuk dijadikan tempat untuk mendirikan kerajaan. Karena merasa kurang yakin (dalam bahasa Banjar Hawai ) maka daerah ini diberi nama Mendawai. Begitu pula saat singgah di muara Sungai Sampit, karena dengan terasa sempit dan tidak cocok untuk mendirikan kerajaan, maka ditinggalkan lagi dan akhirnya tempat tersebut diberi nama Sampit. Bahtera Panggeran Adipati berlayar terus meninggalkan arah barat dan akhirnya singgah di Kuala Pembuang. Pada  saat  itu  ada  masyarakat  di  sana,  tetapi  kehadiran  Pangeran  Adipati  Antakuskuma  dan  rombongan bermaksud  untuk  mendirikan  kerajaan  baru  ditolak  oleh  masyarakat  disana,  karena  mereka  masih  suka dipimpin oleh Kerajaan  Banjar. Dengan semangat tinggi tanpa putus asa rombongan berusaha melanjutkan perjalanan, kali ini tidak lagi menyusuri pantai, tetapi menuju ke hulu sungai yang akhirnya tiba di suatu desa yang bernama Desa Pandau.
Komunitas  Suku  Dayak  sudah  lama  menempati  Desa  Pandau  yang  berada  di  bawah  kepemimpinan Demang  Petinggi  dari  Umpang  dengan  tangan  terbuka  menerima kehadiran  Pangeran  Adipati  Antakusuma beserta rombongan serdadunya  (Info Kalteng, 2013). Demang Petinggi sebagai Kepala Suku Dayak Anom menyerukan kepada rakyatnya agar menerima rombongan Pangeran Adipati Antakusuma ini yang mana akan dijadikan raja dari rakyat Dayak dengan syarat raja harus memperlakukan kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai  pembantu  utama  dan  kawan  yang  terdekat  atau  sebagai  saudara  yang  baik.  Rakyat  tidak  akan meyembah  sujud  kehadapan  Pangeran  Adipati  Antakusuma.  Usul  tersebut  dipertimbangkan  dan  kemudian akhirnya diterima oleh Pangeran beserta seluruh rombongannya.
Dari pihak Suku Dayak Arut, memberikan usul agar perjanjian ini bukan perjanjian sekedar dimulut saja, melainkan harus berstempel darah manusia yang mana diambil masing-masing seorang dari Suku Dayak Arut dan seorang pula dari Pangeran Adipati Antakusuma. Hal ini sulit diterima oleh nalar manusia, hanya karena untuk  sebuah  perjanjian  saja,  tetapi  karena  adat  Suku  Dayak  mendesak,  maka  masing-masing  dari  mereka menarik salah seorang diantara kedua rombongan untuk dijadikan korban.
Kedua calon korban ini tidak pernah menolak, malahan mereka menjadi bangga karena terpilih sebagai korban.  Mereka  diganggap  sebagai  kesatria  dan  pahlawan  bangsanya.  Dengan  sukarela  mereka  dijadikan korban  perjanjian setia  antara kedua  suku  tersebut  yang  saling mengikat rasa  kekeluargaan.  Sebagai syarat kedua calon korban berdiri dan siap untuk dikorbankan, mereka masing-masing mengambil sebuah batu yang kemudian harus ditancapkan ke dalam tanah sebagai bukti turun-temurun untuk dikenang. Dengan melakukan upacara adat yang hidmat kedua calon korban berdiri di samping batu saksi, yang sekarang terkenal dengan nama  “ Batu  Betahan ”  di  Pandau  daerah  Kecamatan  Arut  Utara,  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Propinsi Kalimantan Tengah (Kotawaringin Barat, 2017).
Kemudian korban dari pihak Suku Dayak diminta berdiri menghadap ke arah hulu asal datangnya mereka serta  korban  yang  mewakili  rombongan  Pangeran  Adipati  Antakusuma  diminta  berdiri  menghadap  hilir menunjukkan  asal  kedatangan  mereka.  Dengan  sikap  satria,  kedua  calon  korban  ini  menunggu  saat  akhir
hidupnya dengan sabar menanti sampai selesai upacara perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian setelah selesai upacara adat sumpah setia, Kepala Suku Dayak Arut mencabut mandaunya dan ditebaskan merobek menembus  ke  dada  korbannya  dan  darah  pun  mengucur  deras.  Lalu  korban  yang  mewakili  rombongan Pangeran ditebas pula sehingga kedua darah korban ini memancar salin bersilangan lalu menetes jatuh menjadi satu membasahi tanah tersebut. Percampuran kedua darah korban ini secara langsung disaksikan seluruh rakyat kedua belah pihak, sehingga inilah yang dimaksud untuk mempersatukan segala rasa dan pikiran dalam segala rencana bersama (Kotawaringin Barat, 2017). Perjanjian ini selanjutnya dikenal “ Panti Darah Janji Samaya ” yang berarti perjanjian yang dikokohkan dengan tetesan darah yang menjadi satu.
Selama masanya  memerintah, Pangeran Adipati Antakusuma mengangkat dan menobatkan Kyai Gede menjadi Perdana Menteri Kerajaan Kotawaringin. Kemudian untuk pertama kalinya komplek Istana Keraton Kesultanan dibangun di Kotawaringin Lama. Istana itu diberi nama Astana Alnusari. Meskipun akhirya pada tahun 1814 Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan yang diberi nama dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah-wilayah  Kesultanan  Kotawaringin  menjadi  bagian  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dengan  statusnya  sebagai  Swapraja/  Kwedanan  dan  kemudian  akhirnya  berkembang  menjadi  Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat dinobatkan sebagai Daerah Otonom dengan Pangkalan Bun sebagai ibu kota Kabupatennya.
Sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya Menurut Glazer dan Moynihan, identitas etnik pendatang dipergunakan bukan saja sebagai referensi personal, pandangan hidup dan sumber motivasi untuk menciptakan kohesi sosial sesama kelompok etnik pendatang, tetapi sekaligus dipergunakan untuk membentuk persaudaraan berbasis ikatan kepentingan. Sederhananya, pendatang yang berbeda bahasa, adat dan kultural yang menghilang pada generasi pertama dan kedua, direvitalisasi pada generasi ketiga dan berlangsung hingga kini.  Ini  dilakukan  guna  mencapai  eksistensi  kelompok  identitas  sesuai  dengan  situasi  sosial  baru  yang merambah pada aspek historis, negara asal dan bahkan etnisitasnya.
Sejarah  mencatat  gelombang  imigrasi  ke  Amerika  dimulai  sejak  tahun  1492,  ketika  Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607.  Permukiman  ini  dianggap  sebagai  permukiman  pertama  di  Amerika  Serikat.  Selanjutnya,  Amerika Serikat  terus  didatangi  oleh  orang-orang  Inggris.  Orang  Prancis,  Spanyol,  dan  Belanda  juga  bermukim  di sebagian Amerika Serikat. Hingga kini, imigran-imigran yang mendiami Amerika adalah generasi yang baru dan bahkan nyaris tidak memiliki ikatan emosional dengan daerah asalnya.
Di sisi lain, penduduk di Kotawaringin sangat heterogen dan terjadi interaksi yang intens dalam jangka waktu yang sangat panjang. Sebagian besar dari pendatang yang ada di Kotawaringin lahir dan besar disana. Mereka adalah generasi yang turun-temurun berada di sana. Bahkan sebagian besar dari mereka sama halnya dengan imigran di Amerika yang sudah nyaris tidak punya ikatan emosional dengan daerah asalnya lagi. Ini dibuktikan dengan eksodusnya etnis Madura dari beberapa wilayah di Kotawaringin pada kerusuhan etnis di sana  pada  tahun  2001  yang  justru  menjadi  pengungsi  di  Bangkalan  dan  Sampang.  Padahal  sebagaimana diketahui dari sanalah leluhur mereka berasal.
Tatanan baru dibentuk melalui pendirian rumah sakit, dana dan pinjaman sosial, pemukiman penduduk, lembaga amal seperti gereja maupun organisasi budaya. Akhirnya mereka dapat berhasil, sejahtera dan kaya raya sehingga keberadaannya diakui oleh pemerintah.

## Instrumetalisme Upaya Membentuk DOB
Tujuan utama dari adanya pemerintahan adalah memenuhi kebutuhan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sementara pemekaran wilayah adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka terbentuknya Provinsi Kotawaringin adalah sebuah keniscayaan.
Meski  saat  ini  pemerintah  pusat  menyatakan  moratorium  terhadap  pemekaran  daerah  baru.  Itu  dlihat hanyalah  sebuah  kebijakan  politik  yang  dapat  berubah  sewaktu-waktu  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi kekinian. Ini terbukti dengan pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang akan memekarkan provinsi di Papua.
Dalam  konteks  Kotawaringin,  dimana  tujuan  utamanya  secara  instrumentalis  ialah  identitas  baru  itu dibentuk untuk mendukung terlaksananya tujuan bersama yaitu pemekaran Provinsi Kotawaringin. Terlepas dari ini hanyalah identitas temporer saja hingga tujuan mereka tercapai. Justru di situlah kebaharuan yang ingin ditonjolkan  dalam penelitian  ini.  Dengan  kata  lain  bahwa melting  pot itu  bukan lagi  suatu  proses asimilasi dengan meleburnya setiap identitas yang ada menjadi satu identitas utama. Tetapi ia bisa saja hanya bersifat temporer  atau  sementara  waktu  hingga  tujuan  mereka  tercapai.  Ini  terbukti  pada  kasus  identitas  Orang Kotawaringin di Kalimantan Tengah.
Melihat  pada  sejarah  berdirinya  provinsi  Kalimantan  Tengah  pada  tahun  1957.  Nampak  adanya ketidakpuasan dari kalangan elit-elit lokal di wilayah Barat (Kotawaringin) karena pemilihan ibukota Provinsi Kalimantan  Tengah  di  Palangka  Raya.  Ketika  masa  itu,  mereka  mengusulkan  Pangkalan  Bun  dan  Sampit sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara di sisi lain Kapuas mengusulkan wilayahnya yang menjadi ibukota. Perdebatan itu mereda setelah Tjilik Riwut memilih Desa Pahandut sebagai cikal bakal Kota Palangka Raya saat ini.
Sisa-sisa  kekecewaan  elit-elit  lokal  di  wilayah  Barat  Kalimantan  Tengah  tersebut  akhirnya  kembali terangkat  setelah  reformasi.  Terutama  lagi,  sejak  provinsi  Kalimantan  Tengah  terbentuk  tidak  pernah  satu orang pun Gubernurnya yang berasal dari wilayah Barat. Karena rasa kecewa yang mendalam inilah mereka menggagas untuk memekarkan wilayah Barat menjadi provinsi baru terpisah dari Kalimantan Tengah.
Upaya  pemekaran  provinsi  Kotawaringin  sebenarnya  adalah  sebuah  usaha  yag  didasari  akan ketidakpuasan akan hasil pemekaran Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan. Untuk mendukung agenda tersebut maka para elit-elit lokal dari wilayah barat ini akhirnya menggagas berdirinya lembaga yang bernama Badan Persiapan Pemekaran Provinsi Kotawaringin (BP3K). Lembaga sudah berdiri, tetapi itu belum cukup. Maka mereka membangun identitas yang membedakan dirinya sebagai daerah bekas Kesultanan Kotawaringin dan Orang Kotawaringin. Identitas ini lahir dan terbentuk sebagai instrumen pemersatu yang dikampayekan elit-elit lokal dari wilayah Barat di Kalimantan Tengah.
Instrumentalisme  etnisitas  ini  nampaknya  belum  berhasil  untuk  tujuan  pemekaran  daerah  Provinsi Kotawaringin. Tetapi di sisi lain hal ini justru berhasil dimanfaatkan Sugianto Sabran untuk memenangkan dirinya pada Pemilukada Gubernur Kalimantan Tengah 2016 lalu. Kini Gubernur Kalimantan Tengah sudah berasal dari wilayah Barat untuk kali pertama dalam sejarah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Glazer dan Moynihan serta penelitian yang dilakukan ini memiliki kesamaan dalam dimensi ruang dan waktu. Kelompok-kelompok etnik grup tersebut berinteraksi dalam jangka waktu yang lama. Hingga sekarang yang tersisa adalah generasi ke tiga dan keempat dari gelombang imigrasi tersebut. Proses asimilasi tersebut baik yang terjadi secara alami maupun atas campur tangan pemerintah melalui program transmigrasi.
Meskipun begitu, Beyond the Melting Pot dari Glazer dan Moynihan  berbeda dalam asimilasi. Di mana menyatunya  kelompok-kelompok  etnik  grup  menjadi being  amerika bersifat  kekal.    Sementara  di  sisi  lain asimilasi etnik-etnik grup menjadi  orang Kotawaringin hanya temporer dan berlaku diruang dan waktu tertentu dalam konteks ini untuk keperluan pemekaran saja.
Perbedaan  berikutnya  yaitu  pada  locus  yang  dijadikan  lokasi,  di  mana    Glazer  dan  Moynihan melihat lebih pada nation state building di Amerika. Ini dalam upaya membentuk karakter inti bangsa Amerika yang lahir di sana. Di Kotawaringin berbeda karena yang mereka bangun bukan nations state building, tetapi lebih pada instrumen pemersatu untuk mencapai tujuan bersama yang ingin mereka capai yaitu pemekaran Provinsi Kotawaringin

## Saran
Saat  ini  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  setidaknya  menerima  315  usulan  pemekaran daerah. Masing-masing daerah mempunyai berbagai permasalahan  yang menjadi penghambat. Salah satunya seperti tarik-ulur kepentingan antar etnis yang heterogen di daerah tersebut. Solusi yang dapat diambil adalah membangun identitas kolektif seperti yang terjadi di Kotawaringin.

## DAFTAR PUSTAKA
Benedict  Anderson.  (1991).  Imagined  Communities:  Refelctions  on  the  origin  and  spread  nationalism.  In Verso . https://doi.org/10.4324/9780203358672_Imagined_communities
Canessa,  A.  (2014).  Conflict,  claim  and contradiction  in the  new  ‘indigenous’ state  of  Bolivia. Critique  of Anthropology , 34 (2), 153–173. https://doi.org/10.1177/0308275X13519275
Escárcega,  S.  (2010).  Authenticating  strategic  essentialisms:  The  politics  of  indigenousness  at  the  united nations. Cultural Dynamics , 22 (1), 3–28. https://doi.org/10.1177/0921374010366780
Geertz,  C.  (1963).  The  integrative  revolution:  primordial  sentiments  and  politics  in  the  new  states. Old Societies and New States: The Quest for Modernity in Asia and Africa . https://doi.org/The Free Press of Gelncoe
Glazer, N. and D. P. M. (1963). Beyond the Melting Pot, Revised, Second Edition The Negroes, Puerto Ricans, Jews,  Italians,  and  Irish  of  New  York  City .  Retrieved  from  https://mitpress.mit.edu/books/beyond- melting-pot
Glazer, N., & Moynihan, D. P. (1975). Introduction. Ethnicity: {Theory} and {Experience} .
Hale,  H.  E. (2008).  The foundations  of  ethnic politics:  Separatism  of  states  and nations  in  Eurasia and the world. In The Foundations of Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World . https://doi.org/10.1017/CBO9780511790669
Hill,  J.,  &  Wilson,  T.  (2003).  Identity  politics  and  the  politics  of  identities. Identities , 10 (1),  1–8. https://doi.org/10.1080/10702890304336
Huntington,  S.  P.  (1997).  The  Clash  of  Civilizations  and  the  Remaking  of  World  Order  by  Samuel  P.
Huntington:The  Clash  of  Civilizations  and  the  Remaking  of  World  Order. American  Journal  of Sociology . https://doi.org/10.1086/231221
Info  Kalteng.  (2013).  Sejarah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Retrieved  November  16,  2019,  from https://informasikalteng.blogspot.com/2013/06/sejarah-kabupaten-kotawaringin-barat.html.
Kambo, A. G. (2007). Politik Identitas: Studi Kualitatif Tentang Konstruksi Identitas Politik Etnik Mandar. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Sosial . Surabaya.
Kotawaringin  Barat.  (2017).  Sejarah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Retrieved  November  16,  2019,  from https://site.kotawaringinbaratkab.go.id/page/1/sejarah-singkat.
Narang,  A.  T.  (2004). Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara  Langsung  dan  Pengaturan  Pemerintahan  Daerah Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta: ATN Centre. Prasetyo,  B.  (2014). ‘Birokrasi  Responsif  dalam  Local-Good  Governance’.  Disampaikan  pada  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  dalam  Bidang  Ilmu  Politik  Lokal  FISIP  Universitas  Airlangga Surabaya. Sabtu, 13 September 2014. tidak diterbitkan.
Qodir, Z. (2012). Involusi Politik Pemekaran, Etnisitas, dan Agama: Tantangan Reformasi Birokrasi Kasus
Maluku Utara. Jurnal Bina Praja , 4 (4), 217–226. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21787/jbp.4.2012.217-226
Schulte  Nordholt,  H.,  &  Klinken,    van.  (2007).  Renegotiating  boundaries :  local  politics  in  post-Suharto
Indonesia. Renegotiating Boundaries : Local Politics in Post-Suharto Indonesia . https://doi.org/10.26530/oapen_376972
Simanjuntak, B. A. et al. (2010). Otonomi Daerah, Etnonasionalisme dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah Dan Air Milik Rakyat . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Varshney,  A.  (2003).  Nationalism,  Ethnic  Conflict,  and  Rationality. Perspectives  on  Politics . https://doi.org/10.1017/S1537592703000069
Yang, P. Q. (2000). Ethnic Studies: Issues and Approaches . New York: State University of New York Press. Zulfauzan,  R.  (2018,  July  28).  Quo  Vadis  Provinsi  Kotawaringin. Berita  Sampit .  Retrieved  from https://beritasampit.co.id/2018/07/28/quo-vadis-provinsi-kotawaringin/