ANALISIS PENGELOLAAN DANA HIBAH KEPADA POLRI DI KOTA JAYAPURA TAHUN 2022
(Studi Kasus Batalyon A Pelopor - Sat Brimob Polda Papua)
Clief G.P. Duwith Elsyan R. Marlissa Halomoan Hutajulu

## Abstract
Grant  aid  expenditure  is  one  of  the  expenditure  accounts  in  the  Regional  Revenue  and Expenditure Budget (APBD) which attracts public attention and often becomes the headline in the mass media.  This  is  because  there  are  many  parties  who  need  this  grant  assistance  and  there  are  many interests that can be accommodated, both for the welfare of society and certain political interests. Based on  the  principle  of  decentralization,  regional  governments  regulate  and  manage  government  affairs which  fall  under  regional  authority  in  the  system  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia. Regional governments, to be able to carry out government affairs which fall under their authority, are given financial powers in the context of funding government affairs which fall under regional authority (Law No. 32 of 2004). Presidential Decree No. 74 of 2001 concerning Procedures for Supervising the Implementation of Regional Government, Article (16) states that regional government supervision is an activity  process  aimed  at  ensuring  that  regional  government  runs  in  accordance  with  plans  and provisions of applicable laws and regulations. The aim of providing grants is to maintain public security and order; enforce the law; as well as providing protection, guidance and services to the community in order to maintain domestic security and order.

## Keywords: Grants, Policy Implementation, Regional Finance

## Abstrak
Belanja  bantuan  hibah  merupakan  salah  satu  akun  pengeluaran  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  menarik  perhatian  masyarakat  dan  sering  menjadi headline  di  media  massa.  Sebab,  banyak  pihak  yang  membutuhkan  bantuan  hibah  ini  dan  banyak kepentingan yang bisa diakomodasi, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.  Berdasarkan  asas  desentralisasi,  pemerintahan  daerah  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan  daerah  untuk  dapat  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangannya  diberikan  kekuasaan keuangan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan  daerah  (UU  No.  32  Tahun  2004).  Keputusan  Presiden  Nomor  74  Tahun  2001 tentang  Tata  Cara  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  pasal  (16)  menyebutkan bahwa  pengawasan  pemerintahan  daerah  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  bertujuan  untuk menjamin  agar  pemerintahan  daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pemberian hibah adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat;  menegakkan  hukum;  serta  memberikan  perlindungan,  bimbingan  dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.
Kata Kunci: Hibah, Implementasi Kebijakan, Keuangan Daerah

## PENDAHULUAN
Belanja  bantuan  hibah  merupakan  salah  satu  rekening  belanja  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  menarik  perhatian  publik  dan  seringkali menjadi  tajuk  utama  pada  media  massa.  Hal  tersebut  dikarenakan  banyak  pihak  yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik
untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pasal 21 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  2  tahun  2012  tentang  Hibah  Daerah  juga menyatakan  bahwa  "Hibah  dari  Pemerintah  Daerah  dapat  dianggarkan  apabila  Pemerintah Daerah  telah  memenuhi  seluruh  kebutuhan  belanja  urusan  wajib  guna  memenuhi  standar pelayanan  minimum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.”
Pemberian  bantuan  hibah  oleh  pemerintah  daerah  itu  sendiri  diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Namun,  pengaturannya  secara spesifik  baru  ditetapkan  melalui  Permendagri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  yang  telah  disempurnakan  kembali  dengan  Permendagri  Nomor  39  Tahun  2012 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (POLRI)  didirikan  pada  1  Juli  1946  yang merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat;  menegakan  hukum;  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman  dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan katertiban dalam negeri.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  pada  asas  desentralisasi,  pemerintah  daerah  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  yang  menjadi  wewenang  daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia.  Pemerintah  daerah  untuk  dapat  melaksanakan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  wewenangnya,  diberikan  kekuasaan  keuangan  dalam  rangka  pendanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah  (Undang-Undang  No.  32  Tahun 2004).
Keuangan daerah dalam arti sempit yaitu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan APBD,  sehingga  keuangan  daerah  sangat  identik  dan  melekat  dengan  APBD  (Saragih, 2003:12). Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005). Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Berdasar ketentuan tersebut ruang lingkup keuangan daerah meliputi: (1) hak daerah untuk memungut pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  melakukan  pinjaman;  (2)  kewajiban  daerah  untuk menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  daerah  dan  membayar  tagihan  pihak  ketiga;  (3) penerimaan daerah; (4) pengeluaran daerah; (5) kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, puitang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan (6) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Keputusan  Presiden  No.  74  tahun  2001  tentang  Tata  Cara  Pengawasan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,  Pasal  (16)  menyebutkan  bahwa  pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hamidi  et  al  (2010:82)  mengemukakan  bahwa  esensi  pengawasan  tidak  hanya sebatas pada melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi  juga  mengandung  arti  memperbaiki  dan  meluruskan  penyimpangan  penyimpangan
yang terjadi. Oleh karena itu, tugas paling utama dari pengawasan adalah melakukan koreksi atas  penyimpangan-  penyimpangan  tersebut.  Apabila  dihubungkan  dengan  sektor  publik, maka  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  terhadap  anggaran  (APBD)  yang  dikelola pemerintah  daerah,  yaitu  memberikan  jaminan  agar  pengumpulan  pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tercipta pola pengelolaan anggaran  daerah  yang  terhindar  dari  praktikpraktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang berimplikasi buruk terhadap penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, dan penyelewengan dalam keuangan daerah (Kuddy, 2012).

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan  tahap  pembuatan  kebijakan.  Pembuatan  kebijakan  di  satu  sisi  merupakan  proses yang  memiliki  logika  bottom-up,  dalam  arti  proses  kebijakan  diawali  dengan  penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Grindle menyatakan, implementasi merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang  dapat  diteliti  pada  tingkat  program tertentu.  Sedangkan  Van  Meter  dan  Horn  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara  kelompok  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan.  Singkatnya,  implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana  langkah-langkah  pemerintah  dalam  menjawab  pilihan  tindakan  yang  ditempuh
oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik.

## Model Implementasi Kebijakan
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  ada  beberapa  model  yang  perlu digunakan  untuk  menjadi  pedoman  atau  penuntun  agar  pada  saat  pelaksanaan,  kebijakan tersebut  tidak  akan  menyimpang  dari  apa  yang  sebelumnya  telah  dirumuskan.  Model implementasi  kebijakan  merupakan  kerangka  dalam  melakukan  analisis  terhadap  proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  model  implementasi  kebijakan  sangat  diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan.
Pendekatan  implementasi  kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  Grindle  dikenal dengan  “Implementation  as  a  Political  and  Administrative  Process”.  Menurut  Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya  (outcomes)  yaitu  tercapai  atau  tidaknya  tujuan  yang  ingin  diraih.  Pengukuran keberhasilan  tersebut  dapat  dilihat  dari  2  (dua)  hal  yaitu  :  Prosesnya  Kebijakan,  apakah pelaksanaan  kebijakan  telah  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dengan  merujuk  pada  aksi kebijakannya.  Pencapaian  tujuan  kebijakan  impact  atau  efeknya  pada  masyarakat  secara individu  dan  kelompok,  tingkat  perubahan  yang  terjadi  dan  juga  penerimaan  kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh  tingkat  keterlaksanaan  kebijakan  yang  terdiri  atas  isi  kebijakan  (content  of  policy)  dan lingkungan implementasi (context of implementation) Isi kebijakan meliputi:
1) Interest  affected,  yaitu  kepentingan  yang  dapat  mempengaruhi  implementasi kebijakan,
2) Type  of  benefits,  yaitu  jenis  manfaat  yang  menunjukan  dampak  positif  yang dihasilkan,
3) Extend  of  change  envision,  yaitu  seberapa  besar  perubahan  yang  hendak  atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas,
4) Site of decission making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan,
5) Program  implemented  yaitu  implementasi  kebijakan  atau  program  yang  harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan
6) Resources  commited,  yaitu,  sumber  daya  yang  harus  mendukung  agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.
Isi  implementasi  meliputi  :  (1)  power,  interest  and  strategy  of  actor  involved,  yaitu kekuasaan,  kepentingan  dan  strategi  dari  aktor  yang  terlibat  ;  (2)  institution  an  regime characteristic,  yaitu,  karakteristik  lembaga  dan  rezim  yang  sedang  berkuasa  sebagai lingkungan  di  mana  implementasi  kebijakan  dijalankan,  dan  (3)  compliance  and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

## Proses Implementasi Kebijakan
Implemntasi  megacu  pada  tindakan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini  berusaha  untuk  menggubah  keputusan- keputusan  tersebut  menjadi  pola-pola  oprasional  serta  berusaha  mencapai  perubahan- perubahan  besar  atau  kecil  sebagaiman  yang  telah  diputuskan  sebelumnya.  Implementasi pada  hakikatnya  adalah  uapaya  pemahaman  apa  yang  seharusnya  terjadi  setelah  sebuah program dilaksanakan.

## Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  akan  ditentukan  oleh  banyak  faktor  pendukung  dan penghambat  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan.  Dalam  pandangan  Edwards  III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yakni (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
Untuk memperlancar implementasi kebijakan, perlu dilakukan diseminasi dengan baik.
Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni :
1) Adanya  respek  anggota  masyarakat  terhadap  otoritas  pemerintah  untuk menjelaskan  perlunya  secara  moral  mematuhi  undang-undang  yang  dibuat  oleh pihak berwenang;
2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
3) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
4) Awalnya  suatu  kebijakan  dianggap  kontroversial,  namun  dengan  berjalannya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

## Konsep Hibah

## Pengertian Hibah
Pemberian  uang/barang  atau  jasa  bertujuan  untuk  menunjang  penyelenggaraan urusan pemerintah daerahyang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah  daerah  lain,  BUMN/BUMD,  Badan,  Lembaga,  dan  Organisasi  Kemasyarakatan yang  berbadan  hukum  Indonesia,  yang  secara  spesifik  telah  ditetapkan  peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus.
Prosedur Kebijakan Bantuan Dana Hibah
Prosedur pemberian bantuan dana hibah terkait standar pelayanan dan ciri serta karakteristik melekat  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  diberi  tugas  dan  kewenangan  untuk
mengelola bantuan dana hibah. dalam hal ini pengelola bantuan dana hibah yang diberi tugas dan  kewenangan  tidak  sepenuhnya  berpedoman  pada  prosedur  yang  sudah  ditentukan. Kondisi  tersebut  mengakibatkan  kebijakan  sulit  berhasil  untuk  diwujudkan  karena  ada ketentuan yang seharusnya dilaksanakan akan tetapi ada kelonggaran. Salah satu rangkaian yang  tidak  sepenuhya  dilaksanakan  dalam  pengelolaan  bantuan  dana  hibah  adalah  terkait dengan  pembagian  tugas  yang  menjadi  kewenangan  setiap  pegawai  sebagai  pemberi bantuan dana hibah. Akibatnya penerima bantuan dana hibah belum memahami sepenuhnya ketentuan  dalam  pengelolaan  bantuan  dana  hibah.  Lemahnya  pemahaman  organisasi keagamaan mengakibatkan kesadaran penerima bantuan dana hibah menyerahkan laporan keuangan, sehingga akhirnya tidak optimal.

## Penelitian Terdahulu
Sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  penelitian  ini,  maka  penulis  mencantumkan  beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dimaksud untuk menggali dan menambah informasi  tentang  implementasi  kebijakan  pemberian  bantuan  dana  hibah  kepada  POLRI diKabupaten  Merauke  khususnya  kepada  Batalyon  D  Pelopor  -  Sat  Brimob  Polda  Papua.
Adapun Penelitian terdahulu yang penulis jabarkan dibawah ini :
➢ (I Gusti Ayu Novitasari, 2020) : E-Hibah: Inovasi Pelayanan Publik untuk Pengelolaan
Dana  Hibah  yang  Transparan  dan  Akuntabel  I Gusti  Ayu  Novitasari  Universitas  Bali Dwipa  hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  implementasi  e-hibah  di  Kabupaten Badung sudah cukup efektif. Faktor komunikasi, sumber daya, birokrasi dan disposisi menjadi  faktor  pendukung  optimalisasi  implementasi  e-hibah.  Meskipun  rendahnya pengetahuan masyarakat tentang E-Hibah menjadi faktor penghambat implementasi, terdapat  korelasi  positif  implementasi  E-Hibah  pada  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan dana hibah di Kabupaten Badung.
➢ (I  Komang  Suastra1,Ni  Wayan  Supriliyani2,  Putu  Eka  Purnamaningsih3,  2017)  : Implementasi  Penyaluran  Dana  Hibah  Kepada  Kelompok  Masyarakat  Di  Kelurahan
Benoa,  Kecamatan  Kuta  Selatan,  Kabupaten  Badung  2016  Hasil  dari  penelitian  ini adalah  pelaksanaan  Kebijakan  Pemberian  Hibah  di  Kabupaten  Badung  khususnya dalam penelitian ini difokuskan di wilayah Kelurahan Benoa sudah mampu memotivasi masyarakat melalui pemberian dana hibah, namun masih perlu ditingkatkan kembali dalam  aspek  komunikasi  yaitu  pada  sosialisasi  kebijakan  agar  peraturan  tersebut dapat  dimengerti  sehingga  nantinya  pelaksanaan  dari  Peraturan  Bupati Badung  No. 47  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Pemberian  Hibah  akan  berjalan  sesuai  dengan tujuan kebijakan yang ingin dicapai.
➢ (Lia Heryati1, Andi Mattulada Amir, dan Vitayanti Fattah2, 2019) : Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum  (KPU)  Di  Kabupaten  Sigi  Hasil  penelitian  ini  adalah  Analisis  pengelolaan keuangan  dana  hibah  pemilihan  kepala  daerah  tahun  2015  pada  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  di  Kabupaten  Sigi  adalah  suatu  bentuk  analisis  aktivitas  manajemen yang  dilakukan  dengan  melaksanakan  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Sigi  tahun  2015  yang  dananya bersumber  dari  pengelolaan  keuangan  dana  hibah  APBD  dialokasikan  ke  kas  KPU Kabupaten Sigi.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  di  laksanakan  di  DiKabupaten  Merauke  Tahun  2022  (Studi Kasus  Batalyon  D  Pelopor  -  Sat  Brimob  Polda  Papua).  Waktu  dalam  penelitian  ini dilaksanakan kurang lebih 1 bulan.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data,  menganalisis  dan  menyajikan  data  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti. Teknik dan cara yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

## Definisi Operasional

## Hibah
Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,  perusahaan  daerah,  masyarakat  dan  organisasi  kemasyarakatan,  yang  secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak  mengikat,  serta  tidak  secara  terus  menerus  yang  bertujuan  untuk  menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyebutkan  bahwa  hibah  merupakan  bantuan berupa  uang,  barang,  dan  atau jasa  yang  berasal  dari  pemerintah, masyarakat,  dan  badan usaha  dalam  negeri  atau  luar  negeri  yang  tidak  mengikat.  Pasal  1666  KUH  perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (schenking) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (overeenkomst) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (schenker), pada waktu ia  masih  hidup,  secara  cuma-  cuma  dan  tak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  atau melepaskan  sesuatu  benda  kepada  atau  demi  keperluan  penerima  hibah  (begiftigde)  yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.

## Pengelolaan Keuangan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2012.  Berdasarkan penjelasan  di  atas,  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah  yaitu mensejahterakan  setiap  warga
negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan  dana  bantuan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang  bersifat  produktif.  Jenis- jenis Bantuan Hibah;
a. Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah
1) PKH (Program Keluarga Harapan)
2) Bantuan raskin
3) Bantuan langsung sementara masyarakat
4) Kartu Indonesia miskin
5) Kartu Indonesia sehat
6) Bantuan rumah tidak layak huni
b. Jenis- jenis modal usaha hibah
1) Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
2) Bantuan modal untuk untuk wanita rawan sosial
3) Bantuan modal untuk wiraswasta muda.
Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program bantuan yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  membantu  masyarakat  dari  segi  sosial  yang  sebagian dirancang guna memberikan manfaat berkelanjutan dan atau stimulant agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

## Kebijakan
Implementasi  kebijakan  pemberian  bantuan  dana  hibah  tidak  terlepas  dengan  lingkungan sosial,  ekonomi  dan  politik.  Dalam  situasi  seperti  ini  ilmu  politik  yang  pada  dasarnya mempelajari pengambilan keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan publik, yang dalam  hal ini adalah keputusan terkait dengan pemberian bantuan dana hibah kepada  organisasi  keagamaan  untuk  membangun  atau  merenovasi  rumah  ibadah. Pengambilan  keputusan  sebagai  konsep  pokok  dari  politik  menyangkut  keputusan  yang diambil  secara  kolektif  dan  yang  mengikat  seluruh  masyarakat,  dapat  pula  menyangkut
kebijaksanaan  umum  atau  kebijaksanaan  pemerintah  adalah  hasil  dari  suatu  proses mengambil  keputusan,  yaitu  memilih  antara  beberapa  alternatif,  yang  pada  akhirnya ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah, Budiardjo (Efriza, 2009: 9).

## Analisa Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil  wawancara,  dokumentasi  dan  data-data  dilapangan.  Hasil  dari  temuan  penelitian tersebut  dapat  ditafsirkan  lebih  dalam  untuk  menemukan  makna  sehingga  dapat  ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut agar dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk intrepetasi secara tepat. Tahapan analisis data yaitu, sebagai berikut:

## Gambar 1. Langkah Analisa Data

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  Dana  Hibah  kepada  POLRI  di  kota  Jayapura  (Batalyon  A  Pelopor  -  Sat Brimob Polda Papua)
Ketika dikonfirmasi terkait Jumlah bantuan dana hibah dan dimulai dari tahun berapa bantuan tersebut  diberikan  serta  mekanisme  pembagian  dana  hibah,  Pak  Agus  selaku  Juru  Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda papua menyatakan:
''  Baik,  izin  menjawab  untuk jumlah  bantuan  dana  hibah  yang  diberikan  pemerintah  daerah untuk  Batalyon  A  Pelopor  Satuan  Brimob  Polda  Papua  sebesar  750.000.000,-  kemudian diberikan  secara  bertahap  dari  tahun  2019  sampai  dengan  2023,  kemudian  mekanisme pemberian sebagai berikut:
Hibah langsung diterima oleh kasatker dari pihak pemberi hibah.
•  Kemudian disiapkan perjanjian hibah atau MOU.
•  Kemudian  kasatker  menyusun  perencanaan  kebutuhan  dan  penggunaan  hibah dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
•  Kemudian menyiapkan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (STMHL) yang ditandatangani oleh kasatker.
•  Kemudian  yang  berikutnya  yaitu  membuka  rekening  hibah  atas  nama  satker  untuk menampung dana hibah kemudian memberikan cara transfer melalui rekening hibah dan secara langsung. "
Bagi suatu pemerintahan, dana hibah adalah salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara/Daerah  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  program-progam  di  daerahnya. Dana hibah sendiri dibagi menjadi 3 (tiga). Pembagian ini berdasarkan pada bentuk hibah itu sendiri, yaitu hibah dalam bentuk uang, hibah dalam bentuk barang, dan hibah dalam bentuk jasa. Hibah dalam bentuk jasa biasanya berupa bantuan teknis pendidikan dan pelatihan.

## Pemanfaatan Hibah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi  barang  milik  daerah  dalam  bentuk  sewa,  pinjam  pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Ketika  di  konfirmasi  terkait  pemanfaatan  dan  dana  hibah  tersebut  Pak  Agus  selaku Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Bribob Polda papua menyatakan:
“ Siap, mengingat dalam pelaksanaan pelatihan kemampuan Brimob belum didukung dengan anggaran  khusus  maka  pemanfaatan  dana  hibah  ini  digunakan  untuk  mendukung  program latihan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua seperti menindakan huru-hara (PHH) kemudian Detasemen 45 anti Anarki kemudian Jungle Warfare (JW) kemudian pelatihan SAR dalam  mendukung  penanggulangan  bencana  alam  atau  bantuan  kemanusiaan  termasuk bencana  non  alam,  bencana  sosial  meliputi  konflik  sosial  antara  kelompok  atau  antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terorisme. Demikian. ”

## Pengamanan dan Landasan Hukum Hibah

## Pengamanan
Pengelola  barang,  pengguna  barang  dan/atau  kuasa  pengguna  barang  wajib melakukan  pengamanan  barang  milik  daerah  yang  berada  dalam  penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.
Dalam pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bawah  pengamanan  barang  milik  daaerah  meliputi,  pengamanan  fisik,  pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
“ Siap.  Untuk  pengamanan  fisik  dana  hibah  yang  sudah  diterima  dan  dapat  disimpan  di lingkungan kantor yang telah ditentukan dengan baik. Itu secara fisik kemudian pengamanan
administrasi  adalah  dengan  adanya  faktor  pembelian  dokumen  berita  berita  acara  serah terima.” Ujar Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua.
Hal  ini  berarti  bahwa  dari  sisi  pengamanan  sudah  terpenuhi  pada  saat  penyerahan secara resmi dana hibah kepada Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua.

## Landasan Hukum Hibah
Pak Agus selaku Juru Bayar Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Papua menerangkan bahwa;
“ kemudian untuk pengalaman hukum adalah dengan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi  misalkan  yang  dikenakan  pada  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kehilangan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Komandan. "
Kendala yang di hadapi adalah masalah administrasi pengelolaan dana hibah, lebih khusus dalam penanganan dana hibah pada saat dana hibah dikirim dari Pemda. Upaya yang akan dilakukan  ke  depan  adalah  memberikan  pelatihan  dan  pemahaman  kepada  Bendahara Batlyon dan semua staf yang berkaitan dengan dana hibah tersebut. Dengan demikian apabila administrasiya sudah baik maka otomatis prngelolaan laporan keuangannya pun akan baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan  pada  BAB  IV  tentang  Bagaimana Pengelolaan  Dana  Hibah  kepada  POLRI  di  kota  Jayapura  khususnya  kepada  Batalyon  A Pelopor - Sat Brimob Polda Papua dapat disimpulkan bahwa sudah Efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Kepulauan, I. S. (2018). TINJAUAN HUKUM PENYELENGGARAAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Tulisan Hukum, 1 - 15.
Tumiwa, Y. E. (2013). Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Skpkd) di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).
https://papua.go.id/view-detail-berita-7165/nphd-tnipolri-dengan-pemda-kini-diajukan- terpisah.html
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintahan daerah. Jakarta (Id): Ri.
Sianturi,  H.  (2017).  Kedudukan  Keuangan  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Dana  Hibah  Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 86¬105.
MANGINTE,  S.  Y.,  SUKOHARSONO,  E.  G.,  &  SARASWATI,  E.  PENGETAHUAN ANGGARAN  SERTA  PERAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT,  TRANSPARANSI KEBIJAKAN  PUBLIK  DAN  BUDAYA  POLITIK  TERHADAP  PENGAWASAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD.
Pujiono, D. S., Sukarno, H., & Puspitasari, N. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah. BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 10(1), 68-81.
Indonesia, R. (2001). Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Depertemen Dalam NegeriRepublik Indonesia.
MANGINTE,  S.  Y.,  SUKOHARSONO,  E.  G.,  &  SARASWATI,  E.  PENGETAHUAN ANGGARAN  SERTA  PERAN  PARTISIPASI  MASYARAKAT,  TRANSPARANSI KEBIJAKAN  PUBLIK  DAN  BUDAYA  POLITIK  TERHADAP  PENGAWASAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD.
Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah  peluang  penelitian  anggaran  dan  akuntansi.  Jurnal  Akuntansi  Pemerintah, 2(1), 53-64.
Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
Indrayana,  C.  P.,  &  Putra,  C.  G.  A.  K.  (2022).  IMPLEMENTASI  PERATURAN  BUPATI KARANGASEM  NOMOR  14  TAHUN  2016  TENTANG  PEDOMAN  PEMBERIAN SANTUNAN  DAN  BANTUAN  SOSIAL  UNTUK  KORBAN  BENCANA  ALAM  (Studi Penelitian Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem). MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(3), 595-604.
Subekti,  M.,  Faozanudin,  M.,  &  Rokhman,  A.  (2017).  Pengaruh  komunikasi,  sumber  daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi  terhadap  efektifitas  implementasi  program  bantuan
operasional  sekolah  pada  satuan  pendidikan  Sekolah  Dasar  Negeri  di  Kecamatan Tambak. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58-71.
Novitasari, I. G. A. (2020). E-Hibah: Inovasi Pelayanan Publik untuk Pengelolaan Dana Hibah yang Transparan dan Akuntabel. Integritas, 1(1), 83-106.
Suastra, I. K. (2017). Implementasi penyaluran dana hibah kepada kelompok masyarakat di kelurahan benoa, kecamatan kuta selatan, kabupaten badung 2016. Citizen Charter, 2(2), 165116.
Heryati, L., Amir, A. M., & Fattah, V. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH  PEMILIHAN  KEPALA  DAERAH  TAHUN  2015  PADA  KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU) DI KABUPATEN SIGI. Katalogis, 6(4), 83-94.
Soraya,  D.  A.  (2017).  Dampak  Pemberian  Dana  Hibah  Pemerintah  Kota  Metro  Terhadap Peningkatan  Taraf  Hidup  Masyarakat  di  Kelurahan  Yosorejo  Metro  Timur  (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
Supardan, H. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 149-158.
Negeri,  K.  D.  (2006).  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
http://repository. unpas.ac. id/50392/2/BAB%20I I. pdf
https://www.simulasikredit.com/apa-itu-dana-hibah-definisi-dana-hibah/ https://teks.co.id/%E2%88%9A-pengertian-hibah-secara-umum-menurut-para-ahli https://www.rumah.com/panduan-properti/pahami-hibah-dan-contoh-membuat-surat- hibahyang-benar-21239
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-prosedur-pemberian-dana-hibah- kepadadaerah36
https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/250/pemberian-hibah-menurut-hukum- diindonesia