## PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL BERBASIS MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Agus Riyadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Agus.riyadi@walisongo.ac.id

## Abstract
Majlis  taklim  is  a  vehicle  for  strong interaction  and  communication between  ordinary  people  with  the  mualim  (teacher),  and  between fellow  members  of  the  assemblies  taklim  without  being  limited  by place  and  time.  Thus  the  majlis  taklim  become  an  alternative religious  education  institution  for  those  who  do  not  have  enough energy,  time,  and  opportunity  to  study  the  religion  in  formal education.  This  is  what  makes  the  majlis  taklim  has  its  own  value compared to other religious institutions. Therefore, the development of  teaching-based  community-based  society  gives  emphasis  on process-oriented  goals  (process  goals)  where  the  community  in  this case is the board and teachers  majelis taklim tried to be integrated and  developed  capacity  in  an  effort  to  prevent  their  own  problems and  problems  in  the  community,  comparatively  based  on  the willingness and ability to help oneself (self  help) in accordance with democratic  principles.  The  stages  used  to  conduct  community development based on majelis taklim through several stages, namely; preliminary  study  on  the  picture  of  majelis  taklim,  identification  of problem  and  potential  of  majelis  taklim,  preparation  of  alternative action plan, structuring and implementation of action program, and evaluation
****
Majelis  taklim  merupakan  wahana  interaksi  dan  komunikasi  yang kuat  antara  masyarakat  awam  dengan  para  mualim,  dan  antara sesama  anggota  jamaah  majelis  taklim  tanpa  dibatasi  oleh  tempat dan  waktu.  Dengan  demikian  majelis  taklim  menjadi  lembaga pendidikan keagamaan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama dijalur pandidikan formal. Inilah yang menjadikan majelis taklim memiliki nilai  tersendiri  dibanding  lembaga-lembaga  keagamaan  lainnya. Oleh karena itu pengembangan masyarakat berbasis majelis taklim memberikan penekanan pada tujuan yang berorientasi pada proses (process  goal) dimana  masyarakat  yang  dalam  hal  ini  adalah  para
pengurus dan pengajar majelis taklim dicoba untuk diintegrasikan serta dikembangkan kapasitasnya dalam upaya mencegah masalah mereka  sendiri  serta  masalah  di  masyarakat,  secara  komparatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self help) sesuai  dengan  prinsip-prinsip  demokratis.  Adapun  tahapan- tahapan  yang  digunakan  untuk  melakukan  pengembangan masyarakat berbasis pada majelis taklim melalui beberapa tahapan, yaitu; studi  pandahuluan  tentang  gambaran  majelis  taklim, identifikasi  masalah  dan  potensi  majelis  taklim,  penyusunan alternative  rencana  aksi,  penataan  dan  pelaksanaan  program  aksi, dan evaluasi.
Kata Kunci: Majelis Taklim, Pengembangan Masyarakat

## A. PENDAHULUAN
Isu  pengebangan  masyarakat  lokal  akhir-akhir  ini  cukup  menyita perhatian  publik  seiring  dengan  menguatnya  kesadaran  masyarakat  untuk mengambil  peran  secara  lebih  emansipatif  dalam  proses  pembangunan.  Sejalan dengan  semangat  keterbukaan  dan  penerapan  otonomi  telah  menempatkan kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai stakeholders pembangunan.  Kondisi  ini  telah  berimplikasi  terhadap  semakin terbukanya  peluang  bagi  aktivis-aktivis  sosial  untuk  terlibat  dalam  kegiatan pembangunan  berbasis  komunitas  atau  akar  rumput  melalui  skema  aksi-aksi pengembangan  masyarakat.  Dengan  meningkatnya  partisipasi  dan  emansipasi masyarakat  dalam  segala  kegiatan  pembangunan,  maka  secara  tidak  langsung mereka  telah  memperkuat  kemampuan  bangsanya  sendiri  dalam  menghadapi dinamika  perubahan  pada  lingkungan  regional  maupun  global.  Dari  sini  upaya pengembangan  masyarakat  lokal  seharusnya  menjadi  bagian  integral  dan  upaya suatu  bangsa  dalam  rangka  memperbaiki  tingkat  inisiasi,  partisipasi,  dan emansipasi para warganya dalam proses pembangunan. 1
Pengembangan  masyarakat  dalam  konteks  ini  dapat  ditafsirkan  sebagai strategi  pilihan  dalam  konteks  pembangunan  alternatif.  Munculnya  konsep pembangunan  alternatif  dalam  diskursus  pembangunan  sebagai  reaksi  terhadap kelemahan model pembangunan konvesional (pro-pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi  problem  kemiskinan,  menjaga  kelestarian  lingkungan  serta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat.
Sebagai bentuk pembangunan alternatif, pengembangan masyarakat lokal menekankan  pentingnya  pembangunan  berbasis  masyarakat,  bersifat bottom-up dan  lokalitas.  Gagasan  alternatif  seperti  ini  didasari  oleh  sebuah  cita-cita  untuk mengembangkan, merekonstruksi struktur masyarakat agar menjadi lebih berdaya melalui  regulasi  yang  lebih  menekankan  prinsip  keadilan  maupun  program implentatif yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Pendekatan yang dipakai dalam model pembangunan alternatif adalah pembangunan tingkat lokal, menyatu
1 Zubaedi, Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktek,  ( Jakarta  :  Kecana  Prenada Media Group, 2013), hlm. v
dengan  budaya  lokal,  bukan  memaksakan  suatu  model  pembangunan  dari  luar serta sangat menyertakan partisipasi orang-orang lokal bukan memaksakan model pembangunan dari luar atau atas. 2
Kedudukan  pengembangan  masyarakat  lokal  telah  tertulis  dalam  RPJPN 2005  -  2025,  yang  tertuang  ke  dalam  beberapa  RPJM,  yakni  terletak  pada  RPJM tahap terakhir tahun 2020 - 2024.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  pengembangan  masyarakat lokal  harus  menitikberatkan  pada  komunitas  sebagai  suatu  kesatuan  yang mengutamakan  prakarsa  dan  sumber  daya  setempat. 3 Salah  satunya  adalah keberaadaan majelis taklim 4 yang dalam masyarakat benar-benar menjadi wadah
2 M. Munandar Soelaiman, Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 132.
3 Salah  satu  strategi  untuk  menciptakan  kondisi  di  atas  adalah  dengan  melakukan pengembangan masyarakat, yang memberi tekanan pada aktivitas multi sektoral, perencanaan dari bawah ( bottom up planning ), partisipasi lokal dan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan permasalahan pembangunan yang bersifat multi dimensi atau sangat kompleks, yang mencakup budaya, politik, sosial,  teknikal,  dan  dimensi  lainnya.  Dengan  kata  lain  pengembangan  masyarakat  berupaya memadukan  berbagai  sektor  pembangunan  yang  perlu  dikembangkan,  dengan  melihat  berbagai dimensi  baik  kekuatan  maupun  kelemahan  lokal,  seperti  sosial,  budaya,  politik,  kelembagaan, potensi  dan  lainnya,  dengan  menumbuhkan  kekuatan  masyarakat  melalui  partisipasi  lokal,  atau dengan  kata  lain  masyarakat  menentukan  apa  yang  diinginkan  atau  dibutuhkan  sesuai  dengan potensi yang dimiliki oleh lokal.
4 Secara  literal  majelis  taklim  berarti  ‘tempat  pembelajaran’  yang  merupakan  wadah dimana  suatu  kelompok  masyarakat  (laki-laki  ataupun  perempuan)  bertemu  untuk  belajar  dan
RPJM 1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI,
membangun
Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokrasi dengan tingkat kesejahteraan yang
lebih baik RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK , memperkuat daya saing perekonomian RPJM 3 (2015-2019) RPJM 4 (2020-2024) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menetapkan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia , SDM yang berkualitas serta kemapuan IPTEK Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan  struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
kegiatan bagi kaum perempuan maupun laki-laki. Keberadaan majelis taklim pada umumnya  telah  mendapat  tempat  dalam  masyarakat  secara  meluas  sehingga fungsi dan perannya dari waktu ke waktu cendrung bertambah  dan berkembang dalam  berbagai  bidang.  Fungsi  dan  perannya  tidak  lagi  sebatas  sebagai  wadah kaum perempuan maupun laki-laki dalam mengkaji dan mendalami ajaran agama mereka  (agama  Islam),  tetapi  juga  menjadi  ruang  bagi  mereka  untuk  berkiprah dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 5
Majelis  taklim  juga  merupakan  wahana  interaksi  dan  komunikasi  yang kuat  antara  masyarakat  awam  dengan  para  mualim,  dan  antara  sesama  anggota jamaah  majelis  taklim  tanpa  dibatasi  oleh  tempat  dan  waktu.  Dengan  demikian majelis  taklim  menjadi  lembaga  pendidikan  keagamaan  alternatif  bagi  mereka yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, dan kesempatan menimba ilmu agama dijalur  pandidikan  formal.  Inilah  yang  menjadikan  majelis  taklim  memiliki  nilai tersendiri dibanding lembaga-lembaga keagamaan lainnya. Sekurangnya terdapat empat fungsi penting majelis taklim, yaitu: (1) sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan  kehidupan  beragama  di  masyarakat  dan  bertujuan  untuk
mendalami ajaran agama. Majelis taklim hidup bersifat nonformal dan tumbuh semarak di seluruh pelosok  tanah  air  baik  melalui  organisasi-organisasi  keagamaan  maupun  organisasi-organisasi masyarakat.Dalam  beberapa  kajian  disebutkan  bahwa  Majelis  taklim  merupakan  lembaga pendidikan agama Islam yang bersifat non-formal, terbuka bagi semua orang tanpa memperhatikan gender,  usia,  status,  maupun  kedudukan  di  masyarakat  (Weix  1999).  Majelis  taklim  juga didefinisikan  sebagai  “lembaga  atau  organisasi  sebagai  wadah  pengajian”  dan  “sidang  pengajian” atau  “tempat  pengajian”  (KBBI,  2005:699).  Sekarang  majlis  taklim  telah  berhasil  mendirikan organisasi  Badan  Kontak  Majelis  Taklim  (BKMT)  yang  telah  memayungi  berbagai  lembaga pengajian kaum perempuan yang ada. Bahkan, hampir semua ormas Islam dan partai politik yang berbasis  massa  Islam  juga  ikut-ikutan  membentuk  organisasi  yang  membawahi  majelis  taklim karena  diharapkan  dapat  menggalang  kekuatan  dan  massa  pemilih,  selain  sebagai  tempat pembinaan  keimanan  dan  agama  para  anggotanya.  Akhirnya  berbagai  corak  dan  bentuk  majelis taklim telah berdiri di semua lapisan masyarakat, mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) sampai dengan tingkat regional dan nasional. Lihat dalam bukunya Muhsin MK, Manajemen Mejelis Taklim, Pustaka Internusa, Jakarta 2009, hlm. 5 5 Kehadiran  Majelis  taklim  dalam  masyarakat  Indonesia  sudah  menjadi  bagian  dari kehidupan  sosial  yang  semakin  menguat  hadir  di  tengah-tengah  masyarakat.  Majelis  taklim merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama islam yang paling fleksibal dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tempat yang  digunakannya  pun  bisa  dilakukan  dirumah,  masjid,  mushalla,  gedung,  aula,  halaman,  dan sebagainya. Selain itu majelis taklim memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga dakwah dan  lembaga  pendidikan  non-formal.  Fleksibilitas  majelis  taklim  inilah  yang  menjadi  kekuatan sehingga  mampu  bertahan  dan  merupakan  lembaga  pendidikan  Islam  yang  paling  dekat  dengan umat (masyarakat).
membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah, (2) sebagai wahana wisata rohani,  (3)  sebagai  wadah  silaturrahmi,  dan  (4)  sebagai  medium  penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan ummat dan bangsa. 6
Berkarangkat  dari  dinamika majelis  taklim  dalam  merespon  kebutuhan masyarakat  sekitarnya  yang  sangat  jelas, dengan  demikian,  makalah  ini  akan membahas  tentang  pengembangan  masyarakat  lokal,  majelis  taklim  sejarah  dan konsep, serta tahapan pengembangan masyarakat lokal melalui majelis taklim.

## B. KONSEP DASAR PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL
1. Pengertian Pengembangam Masyarakat Lokal
Dasar filosofis pengembangan masyarakat lokal adalah help people to the help himself (membantu masyarakat untuk membantu dirinya sendiri). Dengan demikian, paradigma masyarakat yang ingin dibangun adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam proses menjadi, becoming being, bukan being in statis state. 7 Dengan  kata  lain,  visi  pengembangan  masyarakat  sebagai  terjemahan dari  dasar  filosofisnya  adalah  membantu  proses  pemberdayaan  masyarakat agar  mereka  menjadi  komunitas  yang  mandiri.  Pengembangan  masyarakat secara  substansial  merupakan  proses  restrukturisasi  masyarakat  yang dilakukan  dengan  pola  swadaya-partisipatif  dalam  mengelola  dan mengorganisasikan  kehidupan  sosial-ekonomi,  sehingga  masyarakat  memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhannya dibanding waktu sebelumnya. 8
Pengembangan  masyarakat  lokal,  dengan  demikian  dapat  didefinisikan sebagai  metode  yang  memungkinkan  individu-individu  dapat  meningkatkan kualitas  hidupnya  serta  mampu  memperbesar  pengaruhnya  terhadap  proses- proses  yang  mempengaruhi  kehidupannya.  Menurut  Twelvetrees,  pengem- bangan  masyarakat  adalah “the  process  of  assisting ordinary people to  improve their  own  communities  by  undertaking  collective  actions.” Secara  khusus pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan
6 Lihat laporan tahun 2007 WEMC RAHIMA Strategi Perempuan dan Peran Majelis taklim dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Mulyasari Kabupaten Cianjur belum dipublikasikan, hlm. 4
7 Rr. Suhartini A.  Halim, dkk., Model-Model  Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: LkiS, 2005), hlm. 3.
8 Jim  Ife, Community  Development,  Creating  Community  Alternatives-Vision,  Analysis  and Practice, (Melbourne: Addison Wesley Longman, 1997), hlm. 2.
orang-orang  yang  tidak  beruntung  atau  tertindas,  baik  yang  disebabkan  oleh kemiskinan  maupun  oleh  diskriminasi  berdasarkan  kelas  sosial,  suku,  gender, jenis kelamin, usia dan kecacatan. 9
Pengembangan masyarakat lokal dalam konteks ini berbeda dengan kerja masyarakat (community  work). Sebab  dalam  pengembangan  masyarakat terdapat  gagasan  transformasi  atau  perubahan  sosial.  Semua  kegiatan pengembangan  masyarakat  diarahkan  untuk  membentuk  sebuah  struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Kegiatan  pengembangan  masyarakat  difokuskan  pada  upaya  memperkuat interaksi sosial, menciptakan semangat kebersa-maan dan solidaritas kelompok sehingga terbangun kohesivitas sosial yang produktif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Pengembangan  masyarakat  lokal  adalah  tahapan  awal  menuju  proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan masyarakat (community development) digunakan  sebagai  pendekatan  partisipasi  masyarakat  dalam paradigma  teori  modernisasi,  sedangkan  pemberdayaan  masyarakat (commu- nity  empowerment) merupakan  pendekatan  dalam  konteks  teori ketergantungan (dependency theory).
Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat dua kecenderungan. Pertama, proses  memberikan  atau  mengalih-kan  sebagian  kekuasaan,  kekuatan  atau kemampuan  kepada  masyarakat  agar  individu  menjadi  lebih  berdaya. Kedua, melakukan konsientisasi (conscientization) yakni suatu proses pemahaman dan penumbuhan  kesadaran  terhadap  situasi  yang  sedang  terjadi,  baik  dalam kaitannya  dengan  relasi-relasi  politik,  ekonomi  maupun  sosial.  Seseorang dikatakan sudah berada dalam tahap konsientisasi jika ia sanggup menganalisis masalah mereka,  mengidentifikasi  sebab-sebabnya,  menetap-kan  prioritas  dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri.
Oleh  karenanya  kegiatan  pengembangan  masyarakat  diharapkan berujung  pada  terealisasikannya  proses  pemberda-yaan  masyarakat
9 Edi  Suharto, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 12.
(empowering society). Hal ini karena kegiatan pengembangan masyarakat pada awalnya  hanya  difokuskan  pada  pencapaian  target  perubahan  yang  bersifat kuantitatif  yang  diindikasikan  dengan  tersedianya  sarana  fisik  dan  perbaikan tingkat  kehidupan  materiil.  Perubahan  kuantitatif  ini  manjadi  modal  awal menuju  proses  perubahan  kualitatif  yang  ditandai  dengan  terberdayakannya masyarakat,  baik  dalam  cara  berpikir,  bersikap,  dan  dalam  pengambilan keputusan. Jika masyarakat sudah mengalami perubahan kualitatif serta sudah mampu  berorientasi  jangka  panjang,  makro  dan  substansial  berarti  mereka sudah berada dalam tahapan terberdayakan.
Konsep  pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh ketrampilan,  pengetahuan,  dan  kekuasaan  yang  cukup  untuk  mempengaruhi kehidupannya  dan  kehidupan  orang  lain  yang  menjadi  perhatiannya. Pemberdayaan  mempunyai  tiga  dimensi  yang  saling  berpoto-ngan  dan berhubungan,  sebagaimana  yang  disimpulkan  oleh  Kieffer  dari  penelitiannya, yaitu: (1) Perkembangan konsep diri yang lebih positif; (2) Kondisi pemahaman yang  lebih  kritis  dan  analitis  mengenai  lingkungan  sosial  dan  politis;  dan  (3) Sumber daya individu dan kelompok untuk aksi-aksi sosial maupun kelompok. Grand  Theories  dari  konsep empowerment (pemberdayaan)  ini  mengacu  pada pengaruh  Marx  mengenai  ada  yang  berkuasa  dan  ada  juga  dikuasai,  ada perbedaan  kelas,  distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata  sampai  kekuatan ekonomi yang merupakan dasar dari pemberdayaan. 10
Dari  beberapa  konsep  di  atas  setidaknya  dapat  dicatat  tiga  hal  yang membentuk  substansi  pengembangan  masyarakat. Pertama, kegiatan  belajar dan  pencerahan,  kegiatan  penyadaran,  dan  kegiatan  memperbesar  pengaruh masyarakat  terhadap  proses-proses  yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka sebagai  proses. Kedua, pemenuhan  kebutuhan,  peningkatan  kualitas  hidup, harkat dan martabat, serta pembebasan dari kemiskinan, keterbelakangan, dan diskriminasi  berdasarkan  kelas  sosial,  suku,  gender,  jenis  kelamin,  usia  dan kecacatan. Ketiga, masyarakat  tidak  beruntung  atau  tertindas  sebagai  subyek pengembangan.
10 Onny  S.  Prijono  dan  Pranarka  A.M.W.  (ed.)., Pemberdayaan:  Konsep,  Kebijakan  dan Implementasi, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), hlm. 54-55.
Konsep pengembangan masyarakat dengan ketiga komponennya tersebut menyarankan  bahwa  sebagai  gerakan  sosial,  pengembangan  masyarakat  tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah  yang  mereka  hadapi.  Lebih  dari  itu,  pengembangan masyarakat  dimaksudkan  terutama  sebagai  usaha  untuk  membangun kemandirian  masyarakat.  Kemandi-rian  dalam  konteks  ini  mempunyai  makna bahwa  masyarakat  mampu  menformulasikan  sendiri  kebutuhan,  perencanaan, pelaksanaan,  monitoring  atas  penyelenggaraan  aktivitas  kehidupan  mereka, sehingga  mereka  mampu  mengatasi  permasalah  mereka  sendiri. 11 Singkatnya, orientasi  pengembangan  masyarakat  adalah  membangun  kemandirian masyarakat agar mereka terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan aneka bentuk diskriminasi sosial.
Konsep  pengembangan  masyarakat  dengan  ketiga  komponen  tersebut, menurut A. Halim, dilandasi oleh lima asumsi dasar yaitu: Pertama, pada intinya upaya-upaya  pengembangan  masyarakat  harus  dilihat  sebagai  peletakan tatanan sosial dimana warga masyarakat dapat melaksanakan usahanya secara adil  dan  terbuka  sebagai  perwujudan  atas  kemampuan  dan  potensi  yang mereka  miliki,  sehingga  kebutuhan  (material  dan  spiritual)  mereka  dapat dipenuhi.  Karena  itu,  pengembangan  masyarakat  tidak    berwujud  tawaran sebuah  proyek  usaha  kepada  masyarakat,  tetapi  sebuah  pemahaman  struktur sosial  yang  mengedepankan  keadilan.  Pengembangan  masyarakat  pada dasarnya merencanakan dan menyiapkan sesuatu perubahan sosial yang berarti bagi  peningkatan  kualitas  kehidupan  manusia. Kedua, pengembangan masyarakat  tidak  dilihat  sebagai  suatu  proses  pemberian  dari  pihak  yang memiliki  sesuatu  kepada  pihak  yang  tidak  memiliki. Ketiga, pengembangan masyarakat  harus  dilihat  sebagai  sebuah  proses  pembelajaran  kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  secara  mandiri  melakukan  upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, pengemba-ngan masyarakat sesungguhnya  merupakan  suatu  proses  kolek-tif  dimana  masyarakat  secara
11 Harry  Hukmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2001), hlm. 85.
aktif  mengarahkan  perubahan  sosialnya  menuju  terpenuhnya  kebutuhan bersama. Keempat, pengembangan  masyarakat  tidak  mungkin  dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar  diartikan  sebagai  kehadiran  mereka  untuk  mengikuti  suatu  kegiatan, melainkan  dipahami  sebagai  kontribusi  mereka  dalam  setiap  tahapan  yang mesti  dilalui  oleh  suatu  program  kerja  pengembangan  masyarakat,  terutama tahapan  perumusan  kebutuhan  yang  harus  dipenuhi.  Asumsi-nya, masyarakatlah  yang  paling  mengetahui  kebutuhan  dan  permasalahan  yang mereka  hadapi. Kelima, pengembangan  masyarakat  pada  akhirnya  bermuara pada pemberdayaan masyarakat (Halim, 2005: 6-7). 12
Dari  lima  prinsip  dasar  pengembangan  masyarakat  di  atas,  lahirlah  hak, nilai,  dan  keyakinan  dalam  masyarakat  yang  harus  dihormati,  yaitu: Pertama, hak  menentukan  keputusan-keputusan  yang  mempengaruhi  kesejahteraan mereka. Kedua, hak masyarakat untuk berusaha menciptakan lingkungan yang diinginkannya  dan  menolak  suatu  lingkungan  yang  dipaksa-kan  dari  luar. Ketiga, masyarakat  harus  diyakini  mampu  bekerjasama  secara  rasional  dalam bertindak untuk mengiden-tifikasi masalah dan kebutuhan komunitasnya, serta bertindak dalam mencapai tujuan secara bersama. 13
2. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Lokal
Pengembangan  masyarakat (community  development) berkembang sebagai  kritik  terhadap  pendekatan  kesejahteraan (welfare  approach) atau pendekatan  pemenuhan  kebutuhan (human  needs  approach) karena mempunyai orientasi hanya pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena itu, pengertian  kesejahteraan  itu  sendiri  kemudian  semakin  berkembang  bukan hanya  pada  aspek kesejahteraan  ekonomi,  melainkan  juga  pada  kesejahteraan sosial-politik. Konsep kemiskinan (poverty) yang seringkali melekat dengan isu kelompok masyarakat yang kurang/tidak terpenuhi kebutuhan-kebutu-hannya, kemudian  juga  berkembang  bukan  hanya  dalam  arti  kemiskinan  ekonomi melainkan juga kemiskinan sosial-politik. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengatasi  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan  juga  mencakup  pada
12 Rr. Suhartini A. Halim, dkk., Model-Model……, hlm. 6-7
pemenuhan  kebutuhan  dalam  arti  luas  (ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  dan lingkungan).
Berdasarkan  kajian  konsep  dasar  pengembangan  masyarakat  yang dilanjutkan  dengan  mengkonstruksi  konsep  sebagai  bagian  dari  upaya membangun  paradigma  baru  model,  maka  pengembangan  masyarakat  harus mengikuti  beberapa  prinsip  dasar,  yaitu: Pertama, berorientasi  pada kesejahteraan  lahir  dan  batin  masyarakat  luas.  Pengembangan  masyarakat tidak  dilaksanakan  sekedar  merumuskan  keinginan  sebagian  masyarakat  saja, tetapi  direncanakan  sebagai  usaha  membenahi  kehidupan  sosial  bersama masyarakat  agar  penindasan,  ketidakadilan,  dan  kesewenangan-wenangan tidak  lagi  hidup  di  tengah-tengah  mereka. Kedua, pengembangan  masyarakat pada dasarnya adalah upaya melakukan social engineering (rekaya sosial) untuk mendapatkan suatu perubahan tatanan sosial kehidupan sosial yang lebih baik. Pengembangan  masyarakat  merupakan  proses  perencanaan  perubahan  sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sasaran utama pengembangan  masyarakat  lebih  pada setting sosial  kehidupan  masyarakat daripada individu-individu. Landasan berpikir para ahli dalam melihat problem yang dihadapi masyarakat adalah sebuah permasalahan sosial yang oleh karena itu pemecahannya mesti dilaksanakan dalam skala kehidupan sosial.
Di samping kedua prinsip dasar tersebut ada beberapa prinsip lain yang harus  terpenuhi  dalam  pengembangan  masyarakat,  antara  lain  prinsip kebutuhan  artinya  program  pengembangan masyarakat  harus didasarkan  atas dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kebutuhan  di  sini  tidak  hanya dipahami  sebagai  kebutuhan  fisik  material  namun  juga  non  material.  Oleh karena  itu  program  pengembangan  masyarakat  harus  disusun  bersama,  baru kemudian  dirumus-kan  pula  metode  materi  dan  medianya.  Dengan  demikian seseorang  tidak  lagi  terasing  dengan  masyarakat  sasaran.  Konsep pengembangan masyarakat seperti inilah yang ditawarkan sebagai jawaban dan tuntunan kontekstualisasi pengembangan masyarakat.
Prinsip  keterpaduan  mencerminkan  adanya  upaya  untuk  memadukan seluruh  potensi  dan  sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat.  Dalam  konteks inilah pengembangan masyarakat itu bukan  monopoli sekelompok  orang yang
ahli  atau  organisasi,  melainkan  lebih  luas  dari  itu  yakni  siapapun  yang mempunyai komitmen community development yang berpijak pada universalitas nilai-nilai  sosial  adalah  bagian  dari  seorang  yang  terjun  dalam pengembangan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  masyarakat  itu  bersifat  lintas budaya  dan  lintas  sektoral.   Untuk  itulah intergrated  or  holistic  strategy merupakan pilihan yang tepat dalam proses pengembangan masyarakat.
Dalam  pengembangan  masyarakat  ada  sejumlah  prinsip  umum  dan prinsip  khusus  yang  harus  dipegang  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  kerja pengembangan  masyarakat.  Prinsip-prinsip  umum pengembangan  masyarakat dimaksud  adalah: Pertama,  human  dignity yakni  keyakinan  bahwa  setiap manusia  mempunyai  kehormatan  diri,  harga  diri,  mempunyai  rasa  ingin dimuliakan  dan  dihargai. Kedua,  self-determination yaitu  setiap  orang  yang mengalami  masalah  mempunyai  hak  penuh  untuk  menentukan  sendiri kebutuhannya  dan  bagaimana  cara  mengatasinya. Ketiga,  equal  opportunity yakni keyakinan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, yang hanya  dibatasi  oleh  kemampuan  masing-masing. Keempat,  individualization yakni  tidak  menyamaratakan  satu  masyarakat  dengan  lainnya,  karena  suatu masyarakat  atau  kelompok  orang  dalam  masyarakat  kadang  berbeda  dengan yang  lainnya. Kelima,  participation yakni  keharusan  peran  serta  seluruh  atau sebagain  besar  anggota  masyarakat  dalam  suatu  kerjasama. Keenam, transparansi dan akuntabilitas yakni pengembangan masyarakat membutuhkan sejumlah  dana,  dan  karenanya  keterbukaan  dan  laporan  keuangan  yang  dapat dipertanggungjawabkan  menjadi  penting  maknanya. Ketujuh,  social responsibility yakni  hak-hak  seseorang  untuk  dihormati  dan  dihargai,  hak menentukan nasib sendiri, dan kesempatan yang sama. Kedelapan, self-reliance yakni pentingnya mem-bangun kepercayaan diri dari klien. 14
Adapun  prinsip-prinsip  khusus  pengembangan  masyarakat  adalah: Pertama, pengembangan  masyarakat  didasarkan  atas  kebutuhan  dan  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut. Kedua, bekerjasama  dengan  pihak-pihak  yang dapat memberikan dukungan dan para relawan. Ketiga, menguta-makan usaha-
14 Gunawan  Sumodiningrat, Pemberdayaan  Sosial,  Kajian  Ringkas  tentang  Pembangunan Manusia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 29
usaha  yang  bersifat  pencegahan. Keempat, mem-fasilitasi  dan  membangun kepercayaan pihak-pihak yang ter-libat dalam pengembangan masyarakat. 15
Pengembangan  masyarakat  sebagai  tahapan  awal  menuju  proses pemberdayaan  masyarakat,  menurut  Drijver  dan  Sajise  memiliki  lima  macam prinsip  utama,  yaitu: Pertama, pendekatan  dari  bawah (buttom  up  approach).
Pada  kondisi  ini  pengelolaan  dan stakeholder sepakat  pada  tujuan  yang  ingin dicapai  untuk  kemudian  mengembangkan  gagasan  dan  beberapa  tahapan kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya. Kedua, partisipasi (participation) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam  setiap  fase  perencanaan  dan  pengelolaan. Ketiga, konsep  keberlanjutan (sustainability) yaitu  merupakan  pengembangan  kemitraan  dengan  seluruh lapisan  masyarakat  sehingga  pro-gram  pembangunan  berkelanjutan  dapat diterima  secara  sosial  dan  ekonomi. Keempat, memiliki  keterpaduan  atau kohesivitas  kebijakan  dan  strategi  pada  tingkat  lokal,  regional  dan  nasional. Kelima, keuntungan  sosial  dan  ekonomi  merupakan  bagian  dari  program pengelolaan. 16
Prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat ( community development) di  atas  dalam  aplikasi  pelaksanaan  program  di  lapangan  akan sangat  variatif  antara  satu  komunitas  dengan  komunitas  lainnya.  Tidak  ada suatu  rumusan  yang  baku  tentang  bagaimana  cara  mengaplikasikan  prinsip- prinsip di atas dalam suatu program pengembangan masyarakat. Sebab dalam pengembangan  masyarakat,  akan  selalu  mengupayakan  berbagai  cara  untuk menghubungkan  antara  teori  dan  praktek,  prinsip  dan  aplikasinya,  kerangka makro  dengan  mikro,  isu  global  dengan  isu  lokal,  keterkaitan  antara  semua aspek  masyarakat,  keterkaitan  antara  persoalan  individu  dengan  kelompok, strategi dan hal teknis, tujuan jangka pendek/ menengah dengan visi ideal, dsb. Maka  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  pengembangan  masyarakat  di  atas tidak bisa kaku, normatif dan tekstual, melainkan harus kontekstual dan adaptif.
15 Ibid , hlm. 30 16 Loekman  Soetrisno, Menuju  Masyarakat  Partisipatif, (Yogyakarta:  Penerbit  Kanisius, 1995), hlm. 17.

## C. MAJELIS TAKLIM DALAM KONTEKS SEJARAH DAN KONSEP

## 1. Sejarah dan Konsep Majelis Taklim
Keberadaan majelis  taklim  meski  sangat  akrap  dalam  kehidupan  sehari- hari  umat  Islam,  namun  secara  akademik  belum  banyak  referensi  yang mengulas secara sosio-historis lengkap dan mendetail. Ulasan mengenai majelis taklim bisa ditemui misalnya dalam buku “Pedoman Majelis Taklim” atau “Pola Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta” yang diterbitkan Koordinasi Dakwah Indonesia  (KODI)  DKI  Jakarta  yang  disusun  pada  kebutuhan  praktis  KODI sendiri dalam membina majelis taklim-majelis taklim. 17
Jika  sejarah  majelis  taklim  ditarik  dari  sejarah  Islam,  maka  ini  bisa dikaitkan  dengan  proses  dakwah Nabi  Muhammad  Saw  ketika  menyiarkan agama  Islam  secara  sembunyi-sembunyi  dari  satu  rumah  ke  rumah  yang  lain dan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  pada  periode  Makkah.  Sedangkan  di  era Madinah, Islam mulai diajarkan secara terbuka dan diselenggarakan di masjid- masjid.  Apa  yang  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw  yaitu  mendakwahkan ajaran-ajaran  Islam,  baik  di  era  Mekkah  ataupun  Madinah  adalah  cikal  bakal berkembangnya majelis taklim yang kita kenal saat ini. 18 Rasulullah sendiri juga menyelenggarakan  sistem  taklim  secara  periodik  dirumah  sahabat  Arqam  di Mekah dimana pesertanya tidak dibatasi oleh usia, lapisan sosial, ataupun ras. Dikalangan anak-anak pada zaman itu juga dikembangkan kelompok pengajian khusus yang disebut al-kuttab yang mengajarkan baca Al Qur’an. 19
Di awal masuknya Islam ke  Indonesia, majelis taklim merupakan sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan sekaligus menyiarkan ajaran-ajaran Islam ke masyarakat sekitar. Dengan berbagai kreasi dan metode, majelis taklim menjadi  ajang  berkumpulnya  orang-orang  yang  berminat  mendalami  agama Islam  dan  sarana  berkomunikasi  antar  sesama  umat.  Bahkan,  dari  majelis taklimlah  kemudian  muncul  metode  pengajaran  yang  lebih  teratur,  terencana
17 Lisma Dyawati Fuaida, Pengamalan Al-Qur’an Tentang Pemberdayaan Dhu’afa, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), hlm. 80
18 http://penamasdramaga.blogspot.com/2010/09/majlis-taklim_24.html.  Diakses  pada tanggal 22 April 2017
19 Muzayyin  Arifin,  Kapita  Selekta  Pendidikan  Islam,  (Ed.  Revisi.,  Cet.  ;  Jakarta:  Bumi Aksara, 2009), hlm. 79.
dan  berkesinambungan,  seperti  pondok  pesantren  dan  madrasah. 20 KH. Abdullah  Syafi’ie  (1910-1985)  adalah  orang  pertama  yang  memperkenalkan istilah  majelis  taklim.  Beliau  mengembangkan  pengajian  di  masjid-masjid  Al- Barqah  yang  beliau  sebut  dengan  majelis  taklim,  baik  untuk  bapak-bapak maupun  yang  dikhususkan  untuk  ibu-ibu.  Akhirnya  istilah  majelis  taklim menjadi trade  mark dari  pengajian KH.  Abdullah  Syafi’ie. Sebelum  itu  orang kalau  mau  menghadiri  pengajian  tidak  pernah  menyebutnya  pergi  ke  majelis taklim,  tetapi  lebih  suka  menyebutnya  mau  pergi  ke  pengajian.  Penamaan majelis  taklim  akhirnya  melahirkan  identitas  tersendiri  yang  membedakan dengan  pengajian  umum  biasa,  yaitu  sifatnya  yang  tetap  dan berkesinambungan.  Akhirnya  terbukti  bahwa  kegiatan  yang  bersifat  majelis taklim  itu  menjadi  kebutuhan  masyarakat  Islam,  baik  di  kota-kota  sibuk maupun di desa-desa yang terpencil. 21
Eksistensi  majelis  taklim cukup  kuat  dengan  tetap  memelihara  pola  dan tradisi  yang  baik  sehingga  mampu  bertahan  di  tengah  kompetisi  lembaga- lembaga  pendidikan  keagamaan  yang  bersifat  formal.  Bedanya,  kalau  dulu majelis taklim hanya sebatas tempat pengajian yang dikelola secara individual oleh  seorang  Kyai  yang  merangkap  sebagai  pengajar  sekaligus,  maka perkembangan kemudian majelis taklim telah menjelma menjadi lembaga atau institusi  yang  menyelenggarakan  pengajaran  atau  pengajian  agama  Islam  dan dikelola  dengan  cukup  baik,  oleh  individu,  kelompok  perorangan  maupun lembaga (organisasi).
Keberadaan Majelis taklim ini pun secara formal telah diakui pemerintah. Pemerintah  secara  khusus  telah  memberikan  payung  hukum  kepada  Majelis taklim ini sebagai pendidikan alternatif yang diakui Negara. Hal ini diantaranya diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Pasal  26  ayat  4  UU  Sisdiknas  menyebutkan  bahwa:  “Satuan
20 penamasdramaga. loc. cit.,
21 http://showbizzdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis-talim.html. Diakses pada tanggal 22 April 2017. Dalam sejarah lain apabila majelis taklim ini dilihat dimulainya penyebaran  Islam  di  Indonesia,  maka  majelis  taklim  ada  sejak  dimulainya  para  walisongo menyebarkan  Islam  di  Indonesia.  Mereka  menggunakan  majelis  taklim  sebagai  tempat  untuk menyampaikan  dakwahnya.  Lihat  Koordinasi  Dakwah  Islam  (KODI)  DKI  Jakarta “Pola  Pembinaan Majelis Taklim di DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1986), hlm. 7.
pendidikan  nonformal  terdiri  atas  lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan  pendidikan  yang  sejenis.”  Berdasarkan  UU  tersebut  majelis taklimmenjadi salah satu lembaga pendidikan non formal yang berada di bawah binaan  Departemen  Agama. 22 Departemen  Agama  juga  membawahi  Badan Kontak Majelis taklim (BKMT), yang telah menjadi wadah induk bagi sebagian besar  Majelis  taklim  di  Seluruh  Indonesia. 23 Majelis  taklim  diatur  pula  pada Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  55  tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama dan  Pendidikan  Keagamaan.  Hanya  saja  pengaturan  di  dalam  PP  55/2007 tersebut  memberi  batasan  bahwa  peran  Majelis  taklim  adalah  hanya  dalam konteks  pendidikan  penguatan  keimanan  dan  ketakwaan  (ibadah  mahdza), bukan  pendidikan  yang  sifatnya  lebih  luas  tidak  semata  keimanan  tapi hubungan antar manusia (ibadah ghairmahdzah). 24
Majelis  taklim  yang  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia  perlu  diakui sangat  beragam.  Setidaknya  pernah  ada  yang  mengkategorisasi  Majelis  taklim ditinjau dari metode pengajiannya sebagai berikut:
1. Majelis  taklim  yang  diselenggarakan  dengan  ceramah,  metode  ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu :
a. Ceramah umum,  pengajar bertindak aktif  dengan  memberikan  pelajaran, sedangkan paserta pasif yaitu hanya mendengarkan atau menerima materi
22 Kementerian  agama  sebagai  sebuah  lembaga  yang  mengurusi  persoalan  keagamaan  di Indonesia  mempunyai  berbagai bagian di  bawahnya,  diantaranya terdapat Direktorat Pendidikan Agama  Pada  Masyarakat  dan  Pemberdayaan  Masjid.  Lembaga  ini  mempunyai  tugas  untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama di bidang Pendidikan Agama  pada  masyarakat  dan  pemberdayaan  masjid.  Dengan  ungkapan  singkat,  direktorat  ini membantu  Ditjen  Bagais  dalam  menangani  pendidikan  jalur  luar  sekolah  ( outschool  education ). Lihat  laporan  tahun  2007  WEMC  RAHIMA Strategi  Perempuan  dan  Peran  Majelis  taklim  dalam Proses Pemberdayaan Perempuan di Desa Mulyasari Kabupaten Cianjur belum dipublikasikan, hlm.5 23 Lembaga ini diinisiasi oleh Ibu Hj. Tuti Alawiyah pada 1 Januari 1981 yang pada awalnya terdiri dari 732 orang pengurus majelis taklim.
24 Pasal  21  (ayat  1):  Pendidikan  Diniyah  Non  formal  diselenggarakan  dalam  bentuk pengajian,  kitab,  majelis  taklim,  pendidikan  al  Qur’an,  Diniyah  Takmiliyah,  atau  bentuk  lain  yang sejenis.  Pasal  23  (1)  menyebut  “Majelis  Taklim  atau  nama  lain  yang  sejenis  bertujuan  untuk meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  dan  akhlak  mulia  peserta  didik  serta mewujudkan rahmat bagi alam sementar”. Pasal 23 (2); “Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan  mengacu  pada  pemahaman  terhadap  Al  Quran  dan  Hadiz  sebagai  dasar  untuk meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  serta  akhlak  mulia”.  Pasal  23  (3); Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla atau tempat lain yang memenuhi syarat.
yang  disampaikan  atau  diceramahkan  atau  yang  biasa  kita  sebut  dengan pengajian bandung kuping.
b. Ceramah terbatas, biasanya terdapat kesempatan untuk tanya-jawab. Jadi pengajar maupun peserta sama aktifnya.
2. Majelis  taklim  yang  diselenggarakan  dengan  metode halaqah .  Biasanya dalam  hal  ini  pengajar  memberikan  pengajaran  melalui  pegangan  kitab tertentu.  Peserta  mendengarkan  sambil  menyimak  kitab  yang  sama  atau melihat  papan  tulis  dimana  pengajar  menuliskan  apa-apa  yang  hendak diterangkan.
3. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode muzakarah. Metode ini dilaksanakan  dengan  cara  menukar  pendapat  atau  diskusi  mengenai  suatu masalah yang disepakati untuk dibahas.
4. Majelis taklim yang diselenggarakan dengan metode campuran. Artinya saat Majelis taklim menyelenggarakan kegiatan pendidikan atau pengajian, materi yang disampaikan tidak dengan satu macam metode saja, melainkan dengan metode secara berselang-seling.
Sementara  ditinjau  dari  tipe  kepengurusannya,  majelis  taklim  dapat dibedakan  menjadi  :  (1)  Pengurus  yang  sendirian.  Ia  pemilik  majelis  taklim, pengurus  dan  juga  sebagai  guru  tetap;  (2)  Pengurus  bersifat  pribadi,  dengan dibantu  oleh keluarga  atau  murid.  Ia  pemilik,  pengurus juga  sebagai  guru;  (3) Pengurus  berstruktur  organisasi  dengan  pembagian  tugas  untuk  masa kepengurusan  dua  sampai  tiga  tahun  yang  dipilih  oleh  jama’ah;  (4)  Pengurus berstruktur organisasi yang ditentukan oleh ketua dan adanya pembagian tugas antara  pengurus.  Ketua  biasanya  lebih  dominan  di  majelis  taklim  itu  dan sekaligus  merangkap  menjadi  guru;  dan  (5)  Pengurus  berstruktur  dan pembagian  tugas  dengan  periode  atau  tanpa  periode  kepengurusan  dimana kepengurusan dibentuk dengan surat keputusan (SK) kantor bersangkutan. 25
Secara etimologis (arti kata), kata majlis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni majelis dan taklim. Kata  'majelis'  berasal  dari  kata jalasa,  yajlisu, yang
25 http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/macam-macam-majelis-taklim.html, diunduh pada tanggal, 22 April 2017.
artinya duduk atau rapat . 26 Adapun  arti  lainnya  jika  dikaitkan  dengan  kata berbeda  seperti tempat  duduk , tempat  sidang,  dewan . Selanjutnya,  kata  taklim dari  kata 'alima,  ya'lamu,  ilman, yang  artinya mengetahui  sesuatu,  ilmu,  ilmu pengetahuan. Arti  kata  taklim  adalah hal  mengajar , melatih,    berasal  dari  kata 'alama,  'allaman yang  artinya  mengecap,  memberi  tanda, dan ta’alam berarti terdidik , belajar. Dengan demikian arti majelis taklim adalah tempat mengajar, tempat  mendidik,  tempat  melatih,  atau  tempat  belajar , tempat  berlatih  dan tempat menuntut ilmu.
Secara  terminologis,  majelis  taklim  mengandung  beberapa  pengertian yang  berbada.  Effendy  Zarkasyi  dalam  Muhsin  menyatakan,  "Majelis  taklim bagian  dari  model  dakwah  dewasa  ini  dan  sebagai  forum  belajar  untuk mencapai  suatu  tingkat  pengetahuan  agama. 27 Kemudian  dalam  musyawarah Majelis Taklim se-DKI pada Juli 1980 dirumuskan definisi majelis taklim, yaitu lembaga  pendidikan  Islam  non-formal  yang  memiliki  kurikulum  tersendiri, diselenggarakan  secara  berkala  dan  teratur  serta  diikuti  peserta  jamaah  yang relatif banyak,  dan  bertujuan  untuk  membina  dan  mengembangkan  hubungan yang santun dan serasi antar manusia dan  Allah Swt, dan antara manusia dan sesama  manusia  dan  dengan  lingkungan  dalam  rangka  membina  pribadi  dan masyarakat bertakwa kepada Allah SWT. 28
Sesuai  dengan  realitas  dalam  masyarakat maka  majelis  taklim  bisa  juga diartikan  sarana  dakwah  pembinaan  dan  peningkatan  kualitas  hidup  umat Islam  sesuai  tuntutan  ajaran  agama.  Sedangkan  yang  dimaksud  lembaga pendidikan  Islam  itu  sendiri  adalah  wadah  atau  sarana  yang  mengarahkan, membimbing,  dan  meningkatkan  pendidikan  peserta  didik  melalui  sistem pendidikan  yang  bernuansa  Islam  yang  mengarah  kepada  manusia  berilmu serta  berakhlak  dan  berkepribadian  yang  beriman  dan  bertaqwa. 29 Dari beberapa definisi majelis taklim di atas maka dapat disimpulkan bahwa majelis taklim adalah sebagai tempat atau lembaga pendidikan, pelatihan, dan kegiatan
26 Muhsin MK, Manajemen Mejelis Taklim , (Jakarta :  Pustaka Internusa, 2009), hlm. 7.
27 Ibid. 28 Ibid.
29 Nurleni  Syahrudin,  http://nurlenisyah.blogspot.com/2010/05/majelistaklim-  sebagai lembaga.html. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
belajar-mengajar  dalam  mempelajari,  mendalami,  dan  memahami  ilmu pengetahuan  tentang  agama  Islam  dan  sebagai  wadah  melaksanakan  berbagai kegiatan  yang  memberikan  kemaslahatan  kepada  jamaah  dan  masyarakat sekitarnya.

## 2. Fungsi dan Peran Majelis Taklim
Sebagaiamana  dibatasinya  majelis  taklim  sebagai  lembaga  pendidikan non formal dalam masyarakat Islam maka majelis taklim mempunyai fungsi dan peranan  tidak  hanya  sebagai  alat  dan  sekaligus  media  pembinaan  kesadaran beragama, 30 namun juga mempunyai fungsi dan peran sebagai:
1) Membina  dan  mengembangan  ajaran  Islam  dalam  rangka  membentuk masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2) Sebagai taman rekreasi rohaniah, karena penyelenggaraannya yang santai.
3) Sebagai  ajang  berlangsungnya  silaturrahmi  missal  yang  dapat menghidupsuburkan dakwah dan ukhuwah islamiyah
4) Sebagai  sarana  dialog  berkesinambungan  antara  ulama  dan  umara  dengan umat.
5) Sebagai  media  penyampaian  gagasan  yang  bermanfaat  bagi  pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. 31
Selain  fungsi  dan  peran  di  atas,  majelis  taklim  juga  berfungsi  sebagai mesin  politik.  Hal  itu  dapat  dilihat  pada  masa  Orde  Baru  pada  masa  presiden Suharto,  keberadaan  majelis  taklim  relatif  dikontrol  untuk  mendukung kepentingan  politik.  Sementara  itu,  dengan  berubahnya  situasi  politik  paska Orde Baru, majelis taklim masih tetap digunakan untuk kepentingannya politik namun tidak didominasi oleh satu kelompok tertentu melainkan oleh berbagai pihak di tingkat elit politik baru dalam konteks kondisi politik dan masyarakat
30 Usaha  pembinaan  kesadaran  beragama  melalui  majelis  taklim  ini,  ditinjau  dari pendekatannya,  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kategori,  yaitu:  1)  Propaganda,  yaitu  yang  lebih menitikberatkan kepada pembentukan opini publik, agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan pesan-pesan moral Islam, 2) Indoktrinasi, yaitu penanaman ajaran dengan konsepsi yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh  pihak pengajar untuk disampaikan kepada masyarakat, melalui  ceramah,  kursus, training  centre dan  sebagainya,  3)  Internalisasi,  yaitu  penanaman  nilai- nilai  Islam  yang  diharapkan  dapat  menumbuh-kembangkan  cipta,  rasa  dan  karsa  dalam  tubuh jama’ah. Lihat http://showbizzdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis- talim.html. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
31 Koordinasi  Dakwah  Islam  (KODI)  DKI  Jakarta “Pola  Pembinaan  Majelis  Taklim  di  DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1990), hlm. 8.
yang berbeda. Paska Orde Baru, majelis taklim lebih memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan  aktivitas-aktivitasnya.  Di  tengah  kondisi  politik,  sosial  dan ekonomi  yang  dianggap  tidak  membaik,  masyarakat  mencari  media  lain  yang dianggap dapat membawa ketenangan batin. Majelis taklim semakin mendapat tempat.
Majelis  taklim  yang  bersifat  terbuka  dengan  jamaah  yang  terukur  dan militan,  dianggap  sebagai  wadah  yang  sangat  strategis  pada  kondisi menghadapi pemilihan umum di Indonesia sejak Orde Baru hingga paska Orde Baru. Majelis taklim ini biasanya menjadi ruang yang banyak dimanfaatkan oleh para  calon  legislatif  dari  berbagai  partai  politik  untuk  meraih  suara  para anggota  majelis  taklim.  Banyak  partai  politik yang  secara  khusus  mengadakan silaturahmi  kepada  pimpinan  majelis  taklim  untuk  dapat  meraih  simpati masanya. Atau, ada pula partai politik yang secara khusus membangun wadah majelis taklim ini untuk lebih mudah mengorganisir masanya dan memberikan doktrin politik serta kepentingannya. 32 Pada masa Orde Baru, Golongan Karya (GOLKAR) misalnya, sebuah partai politik pemerintah yang dominan pada masa orde  baru  menggunakan  majelis  taklim  sebagai  salah  satu  mesin  politiknya dengan  membentuk  kelompok-kelompok  pengajian  yang  bernama  Al-Hidayah di  samping  organisasi  dakwah  bernama  Majelis  Dakwah  Islamiyah  yang seringkali  disingkat  dengan  MDI. 33 Secara  kelembagaan  MDI  ini  tumbuh  dan dibuat  hingga  ke  akar  rumput.  Saat  ini  keberadaan  majelis  taklim  seperti  Al- Hidayah di daerah tidak lagi dapat dilihat sebagai underbow partai Golkar. 34
Susilo  Bambang  Yudoyono  (SBY)  presiden  Republik  Indonesia  periode 2004-2009  inipun  berinisiatif  untuk  mendirikan  Majlis  Dzikir  SBY  bernama
32 lihat  http://nasional.kompas.com/read/2009/,  “18  Juta  Anggota  Majelis  taklim  se- Indonesia Dukung JKWin”. Diakses pada tanggal, 22 April 2017.
33 Sekedar sebagai keterangan tambahan, keberadaan pengajian Al Hidayah maupun MDI, masih  diperhitungkan  untuk  menjalankan  mekanisme  politik  di  internal  tubul  Golkar.  Sebagai contoh Sementara, konvensi DPD provinsi diselenggarakan antara 7 September sampai 15 Oktober 2003.  Di  sini  bakal  calon  disaring  lagi  melalui  voting  tertutup  dengan  hak  suara  DPD  provinsi  3 suara (voting  block) ,  DPD  kabupaten/kota  masing-masing  1  suara,  DPD  AMPG,  KPPG,  Soksi, Kosgoro, MKGR, AMPI, HWK, Al-Hidayah, MDI dan Satkar Ulama masing-masing 1 suara. Lima besar bakal  calon  disampaikan  ke  tingkat  nasional.  Keterangan  ini  dapat  dibaca  lebih  lanjut  pada  situs http://www.tokohindonesia.com/ majalah/04/berita.shtml.
34 Lihat laporan inseption phase yang dibuat oleh AD Kusumaningtyas pada tulisannya berjudul Inisiatif -inisiatif untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Ranah Pendidikan Transformatif Keislaman di Kabupaten Cianjur .
‘Nurulsalam’  atau  “cahaya  keselamatan”.  Majelis  yang  didirikan  SBY  sejak Pemilu Presiden 2004 belakangan dikelola oleh sebuah yayasan tersendiri. Saat ini  Majelis  ini  telah  memiliki  cabang  dihampir  seluruh  provinsi,  sejumlah kerabat  dan  kolega  SBY  duduk  sebagai  pengurus  yayasan,  sementara penyokong dananya adalah sejumlah pengusaha yang dekat dengan pemimpin Negara ini.
Melihat  fungsi  dan  peran  majelis  taklim,  maka  sebenarnya  tidak  sulit untuk  mengidentifikasi  atau  bahkan  mendirikan  majelis  taklim  tersebut,  jika sudah  mempunyai;  1)  badan  yang  mengurusi  kegiatan  pendidikan  sacara berkesinambungan,  2)  seorang  ustadz  atau  kyai  yang  memberikan  pelajaran secara  rutin  dan  berkesinambungan,  3)  peserta  atau  jamaah  dalam  relative banyak  yang  secara  terus  menerus  mengikuti  pelajaran,  4)  kurikulum  baik dalam  bentuk  buku  atau  kitab,  pedoman  atau  rencana  pembelajaran  yang terarah,  5)  kegiatan  secara  teratur  dan  berkala,  dan  6)  tempat  tertentu  untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

## D. TAHAPAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL MALALUI MAJELIS TAKLIM DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  dibagian  pertama,  pengembangan masyarakat lokal ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat  melalui  pratisipasi  aktif  dan  inisiatif  anggota  masyarakat  itu  sendiri. Anggota  masyarakat  dipandang  bukan  sebagai  system  klien  yang  bermasalah melainkan sebagai masyarakat yang unik dan memiliki potensi, hanya saja potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Adapun tahapan intervensi komunitas yang  digunakan  adalah  sebagaimana  tahapan  intervensi  pekerjaan  sosial  pada umumnya  yang  meliputi studi  pandahuluan  tentang  gambaran  majelis  taklim, identifikasi  masalah  dan  potensi  majelis  taklim,  penyusunan  alternative  rencana aksi,  penataan  dan  pelaksanaan  program  aksi, dan evaluasi, sebagaimana  akan diulas satu persatu berikut ini:

## 1) Gambaran  Majelis  Taklim  di  Kelurahan  Mijen  Kecamatan  Mijen  Kota Semarang
Keseharian  masyarakat  di  Kelurahan  Mijen  sangat  dekat  dengan kehidupan keagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan seperti majelis ta’kim dan TPQ. Majelis taklim yang ada di kelurahan tersebut mencapai 50  buah.  Jika  dihitung  dengan  kelompok  shalawatan  yang  biasa  diadakan  di rumah-rumah tokoh agama di setiap RT-nya maka jumlah ini bisa bertambah.
Majelis  taklim  di  kelurahan  Mijen  terbagi  dalam  dua  kategori:  Majelis taklim  laki-laki  dan  majelis  taklim perempuan.  Berbeda  dengan  majelis  taklim yang  berkembang  secara  umum,  majelis  taklim  laki-laki  dan  perempuan terpisah  secara  struktur  organisasi  maupun  pengajaran.  Majelis  taklim  yang semula  dapat  dipergunakan  baik  oleh  laki-laki  maupun  perempuan  untuk mempelajari  agama  lambat-laun  mengalami  perubahan  dengan  adanya pemisahan  antara  majelis  taklim  laki-laki  dan  majelis  taklim  perempuan. Pemisahan  tersebut,  membawa  konsekuensi  yang  mendasar:  adanya pembedaan  pada  pengajar  dan  tema  yang  diajarkan.  Untuk  perempuan,  tema yang diajarkan pada umumnya tentang beribadah dan kewajiban seorang isteri terhadap  suami  dan  konsekuensi  isteri  jika  melanggar  atau  menjalankan kewajibannya  (konsep  pahala  dan  dosa  bagi  isteri).  Sementara,  tema  untuk Majelis taklim laki-laki adalah kewajiban dan peran laki-laki sebagai imam dan pencari  nafkah  keluarga.  Meskipun  demikian,  baik  majelis  taklim  laki-laki maupun  majelis  taklim  perempuan  pada  dasarnya  berbagi  kesamaan  yang khusus:  keduanya  bertujuan  untuk  mengajarkan  sekaligus  menyebarluaskan ajaran agama Islam di masyarakat.
Majelis  taklim  yang  ada  di  Kelurahan  Mijen  yang  paling  aktif  adalah para  perempuan  ini  bisa  mengikuti  4-5  hari  dalam  seminggu  dan  menjadi anggota dari beberapa majelis taklim sekaligus. Berbeda dengan laki-laki yang hanya satu kali dalam seminggu. Majelis taklim yang beranggotakan perempuan biasanya  berbasis  di  Madrasah,  sementara  laki-laki  berbasis  di  Mesjid.  Hal  ini karena  ada  anggapan  bahwa  perempuan  tidak  leluasa  masuk  mesjid diakibatkan  adanya  periode  menstruasi  dimana  ada  anggapan  bahwa
perempuan  haid tidak boleh masuk  mesjid. Mesjid masih  diidentikkan  dengan tempat untuk laki-laki.
Di  Kelurahan  Mijen  ditemukan  bahwa  majelis  taklim  ini  merupakan ruang  yang  sangat  strategis  bagi  perempuan  untuk  dapat  mengakses  wilayah publik. Ruang ini dapat membuat perempuan keluar dari kehidupan rutin dan kesibukannya  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Melalui  majelis  taklim  ini  para perempuan  dapat  bersosialisasi  dan  bergaul  dengan  perempuan  lain  di  luar rumah.  Majelis  taklim  menjadi  ruang  yang  aman  bagi  perempuan  dipengaruhi pula  oleh  konteks  sosial  dan  budaya  di  Kelurahan  Mijen  dimana  ada pemahaman  jender  yang  membakukan  peran  laki-laki  dan  perempuan  dan intrepretasi agama dan sistem budaya yang melegitimasi hal tersebut.
Pemahaman tentang peran perempuan di wilayah domestik dan lelaki di  wilayah  publik  masih  sangat  kental  di  kalangan  masyarakat  perumahan Krapyak.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  sebagian  narasumber  di  Kelurahan Mijen  mengungkapkan  bahwa  laki-laki  yang  menguasai  wilayah  publik  dan perempuan  bekerja  pada  wilayah  domestik.  Sistem  ini  telah  dianggap  sebagai sesuatu  yang  lumrah  dan  diterima  sebagai  peran  yang  natural.  Ini  berimbas pada  rendahnya  perempuan  mendapatkan  akses  ke  wilayah  publik  untuk mengaktualisasikan  dirinya.  Walaupun  sebagian  besar  menganggap  hal  ini alamiah,  salah  seorang  narasumber  sempat  menanyakan  apakah  peran  ini merupakan  sesuatu  yang  mutlak  sebagai  tugas  perempuan.  Aturan  mutlak tentang  laki-laki  sebagai  pemimpin  dan  perempuan  sebagai  yang  dipimpin dipegang  kuat.  Salah  seorang  narasumber  perempuan  yang  memiliki penghasilan  lebih  besar  dari  suaminya  mengatakan  bahwa  walaupun  ia memiliki  penghasilan  yang  lebih  dan  aktifitas  yang  banyak,  namun  ia  tetap menempatkan  suami  sebagai  kepala  keluarga.  Pemahaman  itu  disandarkan pada  Surat  An-Nisa  :  34 ”Kaum  laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita, disebabkan Allah telah melebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan juga karena kaum laki-laki telah menafkakan sebagian dari harta mereka” . Pengertian ini yang sering disampaikan kepada para anggota majelis taklim di perumahan tersebut tersebut.

## 2) Identifikasi Masalah dan Potensi Majelis Taklim
Berdasarkan paparan majelis taklim di Kelurahan Mijen Kota Semarang, tergambar  pula  permasalahan  dan  potensi  yang  dimiliki  oleh  majelis  taklim tersebut.  Adapun  masalah  di  suptar  pengajaran  dan  materi  pengajian  adalah yang  diajarkan  disetiap  pertemuan  majelis  taklim  baru  sebatas  pelajaran membaca  al-Qur’an  dengan  tajwidnya,  terjemahan  ayat-ayat  al-Qur’an  yang dibaca,  fiqih  ibadah,  hadist,  nasehat-nasehat  agama  yang  diambil  dari  kisah- kisah teladan para nabi dan orang-orang saleh, dan do’a-do’a dalam kondisi dan situasi  tertentu.  Belum  ada  materi  pengajian  dengan  tema-tema  kekinian  dan yang bersifat penyadaran sosial dalam konteks ajaran agama Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan atau hadist, padahal materi tersebut sangat diperlukan.
Sedangkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  majelis  taklim  sebagai  institusi pengembangan masyarakat lokal adalah:
1. Majelis  taklim  ini  sudah  secara  rutin  melakukan  kegiatan-kegiatan  sosial manyangkut  kesejahteraan  anak-anak  dan  wanita  rawan  sosial-ekonomi (janda) dalam kegiatan santunan uang dan bantuan materi setiap tahunnya. Maka paling tidak terbuka suatu kemungkinan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial yang dapat menjawab masalah sosial terkini dan dapat menyentuh warga seluas-luasnya.
2. Majelis taklim sudah terbiasa menghidupi dirinya sendiri dengan dana yang dikumpulkan dari jama’ahnya untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan.
Dengan  mempertimbangkan  potensi  yang  dimiliki  majelis  taklim tersebut, maka program aksi yang dipilih adalah menguatkan misi sosial majelis taklim  yang  telah  ada  dengan  memberikan  pendidikan  kesejahteraan  sosial dalam arti memberikan wawasan tentang kesejahteraan sosial kepada pengurus majelis taklim sebagai target antara dari masalah sosialyang dialami kelompok target,  yaitu  anak-anak  dan  wanita  rawan  sosial-ekonomi  (janda),  lansia  dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

## 3) Penyusunan Alternatif Rencana Aksi
Penyusunan  renacana  aksi  ini  dilakukan  bersama-sama  dengan  kader masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seorang ahli perencana sosial.
Rencana  aksi  berupa  draft  program  yang  akan  dijalankan  sebagai  hasil  dari diadaknnya  identifikasi  masalah  dan  potensi.  Rekomendasi  dari  penyusunan yang  dilakukan  bersama-sama  adalah  perlu  menentukan  pilihan  apakah rencana aksi yang akan disusun berdasarkan potensi atau masalah sosial yang ada,  dan  perlunya  dilakukan assessment lanjutan  tentang  masalah  sosial tersebut.  Sedangkan  mengenai  pendidikan  kesejahteraan  sosial,  sebelum diputuskan  materi  yang  akan  diberikan  maka  perlu  ditelaah  terlebih  dahulu kurikulum dan materi pelajaran yang selama ini diberikan oleh para ustadz atau ustadzah di majelis taklim.
Selain perlu memasukkan materi pendidikan kesejahteraan sosial pada kurikulum majelis taklim, sebaiknya para pengurus majelis taklim perlu diberi ketrampilan fundraising (penggalian  dana)  untuk  membantu  kelancaran  dan kesinambungan program aksi, namun sebelumnya, perlu diidentifikasi sumber- sumber dana yang dijadikan sandaran setiap majelis taklim.

## 4) Penataan dan Pelaksanaan Program Aksi
a. Pengembagan Kurikulum, Kapasitas Mengajar dan Pengurus Majelis Taklim Pengembangan  kurikulum,  kapasitas  mengajar  dan  pengembangan majelis  taklim  yang  dibidik  adalah  bagaimana  meningkatkan  kualitas  isi materi  pengajian  serta  bagaimana  materi  itu  menyentuh  isu-isu kesejahteraan  sosial,  meningkatkan  kualitas  metode  penyampaian  yang berkaitan  dengan  ketrampilan  individual  dan  bagaimana  memperkaya referensi yang digunakan.
Sebelumnya  akan  dijelaskan  disini  apa  yang  dimaksud  dengan kurikulum  majelis  taklim  itu  sendiri.  Adapun  yang  dimaksud  dengan kurikulum  disini  tentu  saja  bukanlah  kurikulum  formal  sebagaimana lazimnya  terdapat  dalam  dunia  pendidikan  formal,  namun  yang  dimaksud dengan kurikulum adalah materi pengajian dan cara penyampaiannya.
Adapun kurikulum atau materi pengajian yang ada di majelis taklim perum Krapyak kota Semarang adalah sebagai berikut:
No Materi Keterangan 1 Fiqih Fiqhul Ibadah Ibadah mahdzah ; ibadah yang diletakkan pada hubungan dengan Tuhan Ibadah ghair mahdzah ; ibadah  yang  diletakkan  pada hubungan  dengan  Tuhan  dan hubungan  dengan  manusia lainnya. Fiqhul Munakahah (Pernikahan) Dibahas kepada laki- laki dan perempuan dengan tekanan: Laki- laki  adalah  tanggung jawab  sebagai  kepala kelurga, laki-laki imam  untuk  anak dan isterinya  Perempuan ta’at  kepada  suami, tidak menjadi perempuan yang nusyuz (membangkang) suami  agar  menjadi isteri yang sholehah. Dibahas  kepada  laki-laki  dan perempuan, namun ada tekanan  yang  berubah.  Pada awalnya ada perbedaan penekanan antara lakilaki dan perempuan,  sekarang  sama. Penyampaian materi ini ditekankan  agar  bagaimana suami-istri  bisa  bekerjasama dalam  rumah  tangga  untuk mewujudkan  rumah  tangga yang Sakinah, Mawaddah dan
Warahmah.
Fiqh Muamalah termasuk didalamnya pembahasan tentang harta dan ijab qabul (jual beli) hanya dibahas pada jamaah laki-laki dibahas pada jamaah laki-laki dan perempuan dengan asumsi, perempuan perlu mengetahui
Fiqh Muamalah agar pengetahuan itu dapat digunakan oleh perempuan dalam yang realitasnya sudah terlibat dalam bidang ekonomi. Sumber Rujukan Kitab Madzahibul Arba’ah (empat mazhab  ulama  Fiqh), Kitab  I’anatutthalibin, Kitab Fathul Mu’in Kitab  Madzahibul  Arba’ah (empat  mazhab  ulama  Fiqh), Kitab  I’anatutthalibin,  Kitab Fathul Mu’in Fiqh perempuan, buku-buku Umum 2 Akhlak Akhlak Mahmudah (Akhlak Pemaparannya lebih  menekankan kepada  perempuan Pemaparannya lebih menyeluruh, tidak hanya perempuan  saja  yang  harus
baik/Terpuji)  yang shalehah shalihah,  tapi  laki-laki  pun harus Shalih (Ada Keseimbangan  hak  antara  laki- laki dan perempuan Akhlak Madzmumah (Akhlak Buruk/Tidak terpuji) Perempuan durhaka, Nusyudz dan balasan bagi perempuan durhaka dan Nusyudz Konsep durhaka tidak saja pada isteri tapi pada suami yang melakukan kekerasan terhadap perempuan (isteri) dan tidak menafkahi isteri Rujukan Kitab Sullamuttaufiq Kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Kitab Ihya Ulum al-Din Al- Ghazali
b. Pengembangan Program Sosial Majelis Taklim
Pengemabangan program  sosial majelis taklim, yang dibidik adalah bagaimana  mengembangkan  program  sosial  yang  telah  dijalankan  majelis taklim  dengan  memberikan  konteks  kesejahteraan  sosial  di  dalamnya. Uapaya  penyadaran  merupakan  tujuan  yang  paling  penting.  Dalam  hal  ini bahwa  majelis  taklim,  para  pengajar  dan  pengurus  mempunyai  peran  dan fungsi  sebagai  pemberdaya  dan  pengembang  masyarakat  guna  menciptkan kesejahteraan  sosial,  dalam  skala  apapun.  Pemberi  wawasan  kesejahteraan sosial dalam presfektif Islam yang dilakukan sebelumnya juga dimaksudkan sebagai  dasar  untuk  melakukan  pengembangan  program  sosial  tersebut.
Adapun bentuk kegiatan yang dilakuakan adalah sebagai berikut:
1) Pelatihan  dan  diskusi,  meliputi;  a)  tentang  program  pendidikan  dan perlindungan  anak  berbasis  majelis  taklim,  b)  majelis  taklim  dan pelayanan terhadap orang-orang lemah (dhuafa)
2) Penjaminan program sosial berbasis majelis taklim, meliputi; a) program anak asuh majelis taklim dan pendampingan tertib administrasi program anak  asuh,  b)  pendirian  pos  sehat  untuk  kaum  dhuafa  berbasis  majelis taklim  bersinegi  dengan  kader  posyandu  dan  kader  usaha  ekonomi produktif
5) Evaluasi
Setidaknya ada empat pertanyaan yang dapat diajukan dalam evaluasi program, yaitu:
1. Apakah rencana sudah dilaksanakan ?
2. Apakah tujuan sudah tercapai ?
3. Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efektif ?
4. Apakah kebijakan atau program sudah berjalan secara efesien ?
Evaluasi  ini  akan  diuraikan  proses  evaluasi  yangdilakukan,  namun secara ringkas akan diuraikan hasil yang merupakan sementara, artinya bukan tujuan akhir mutlak atau ultimate goal , namun lebih merupakan tujuan proses, sebagaimana  tujuan  khas  dalam  model  pemberdayaan  masyarakat  lokal (locality development.

## E. KESIMPULAN
Pengembangan  masyarakat  lokal  berbasis  majelis  taklim  memberikan penekanan  pada  tujuan  yang  berorientasi  pada  proses (process  goal) dimana masyarakat yang dalam hal ini adalah para pengurus dan pengajar majelis taklim dicoba  untuk  diintegrasikan  serta  dikembangkan  kapasitasnya  dalam  upaya mencegah masalah mereka sendiri (permasalahan internal di majelis taklim) serta masalah di masyarakat, secara komparatif berdasarkan kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (self help) sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.
Adapun tahapan-tahapan yang digunakan untuk melakukan pengembangan masyarakat  lokal  berbasis  pada  majelis  taklim  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu; studi  pandahuluan  tentang  gambaran  majelis  taklim,  identifikasi  masalah  dan potensi  majelis  taklim,  penyusunan  alternative  rencana  aksi,  penataan  dan pelaksanaan program aksi, dan evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Muzayyin, Kapita Selekta Pendidikan Islam , (Ed. Revisi., Cet. ; Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
Dyawati  Fuaida,  Lisma, Pengamalan  Al-Qur’an  Tentang  Pemberdayaan  Dhu’afa,
(Jakarta: Dakwah Press, 2008).
Halim, Rr. Suhartini A., dkk., Model-Model Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: LkiS, 2005).
http://nasional.kompas.com/read/2009/,  “18  Juta  Anggota  Majelis  taklim  se- Indonesia Dukung JKWin”. Diakses pada tanggal, 22 April 2017.
http://penamasdramaga.blogspot.com/2010/09/majlis-taklim_24.html.  Diakses pada tanggal 22 April 2017.
http://showbizzdunia.blogspot.com/2011/10/sejarah-asal-usul-namamajlis- talim.html. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
http://uchinfamiliar.blogspot.com/2009/02/macam-macam-majelis-taklim.html, diunduh pada tanggal, 22 April 2017.
http://www.tokohindonesia.com/ majalah/04/berita.shtml.
Hukmat, Harry, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, (Bandung: Humaniora, 2001).
Ife, Jim, Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practice, (Melbourne: Addison Wesley Longman, 1997).
Koordinasi  Dakwah  Islam  (KODI)  DKI  Jakarta “Pola  Pembinaan  Majelis  Taklim  di DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1986).
Koordinasi  Dakwah  Islam  (KODI)  DKI  Jakarta “Pola  Pembinaan  Majelis  Taklim  di DKI Jakarta, (Jakrta: Pemerintah DKI Jakarta, 1990).
Laporan Inseption  phase yang  dibuat  oleh  AD  Kusumaningtyas  pada  tulisannya berjudul Inisiatif  -inisiatif  untuk  Pemberdayaan  Perempuan  Melalui  Ranah Pendidikan Transformatif Keislaman di Kabupaten Cianjur.
Laporan  WEMC  RAHIMA Strategi  Perempuan  dan  Peran  Majelis  taklim  dalam Proses  Pemberdayaan  Perempuan  di  Desa  Mulyasari  Kabupaten  Cianjur belum dipublikasikan,2007.
MK, Muhsin, Manajemen Mejelis Taklim , (Jakarta :  Pustaka Internusa, 2009).
Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.)., Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996).
Soelaiman,  M.  Munandar, Dinamika  Masyarakat  Transisi:  Mencari  Alternatif  Teori Sosiologi dan Arah Perubahan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
Soetrisno,  Loekman, Menuju  Masyarakat  Partisipatif, (Yogyakarta:  Penerbit Kanisius, 1995).
Suharto,  Edi, Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian  Strategis Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  dan Pekerjaan  Sosial, (Bandung:  Refika Aditama, 2006).
Sumodiningrat,  Gunawan, Pemberdayaan  Sosial,  Kajian  Ringkas  tentang Pembangunan Manusia Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
Syahrudin,  Nurleni,  http://nurlenisyah.blogspot.com/2010/05/majelistaklim- sebagai lembaga.html. Diakses pada tanggal 22 April 2017.
Zubaedi, Pengembangan  Masyarakat  Wacana  dan  Praktek,  ( Jakarta  :  Kecana Prenada Media Group, 2013).