## Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 dan Fiqih Wakaf
Ahmad Hafzi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang Ahmad.hafzi@uinib.ac.id
Elfia Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang elfiamag@uinib.ac.id

## Abstract
This  paper  discusses  the  application  of  waqf  law  to  a nazir in  Indonesia  and  analyzes  existing laws and fiqh provisions. The formulation of the research problem is what are the procedures for appointing and dismissing a waqf nazir in the perspective of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, what is the authority to appoint and dismiss a waqf nazir in the perspective of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study uses an empirical  juridical  method.  The  procedures  for  dismissing nazir waqf  in  the  perspective  of Islamic Fiqh and Law Number 41 of 2004 are regulated in Article 45 of Law Number 41 of 2004 and  Article  221  KHI  (Compilation  of  Islamic  Law).  From  what  has  been  described,  it  can  be seen that there are differences between the waqf law No.41 of 2004 and in the perspective  of waqf fiqh, in the waqf law No.41 of 2004 it is explained that the one who appoints and dismisses the nazir is the Indonesian waqf body (BWI) for deliberations with the office of religious affairs (KUA)  while  in  the  perspective  of  the  waqf  fiqh  who  appoints  the nazir is  the  waqif  person ( wakif ), then if the wakif does not decide, then the judge decides for himself who has the right to become nazir .  Regarding the  dismissal  of  the Nazir ,  the wakif has  the  full  right  to  dismiss  the Nazir without any cause or reason. Keywords: Nazir Wakaf, Wakaf, BWI

## Abstrak
Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan hukum wakaf atas seorang nazir di Indonesia dan serta menganalisis Undang-Undang serta ketentuan fikih yang ada. Rumusan masalah penelitian ini  adalah  bagaimana  tata  cara  pengangkatan  serta  pemberhentian  seorang nazir wakaf  dalam perspektif Fiqh  Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bagaimana kewenangan untuk mengangkat serta memberhentikan seorang nazir wakaf dalam perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.  Tata cara pemberhentian wakaf nazir dalam perspektif Fiqh  Islam dan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  diatur  dalam  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  dan  Pasal  221  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam).  Dari  apa  yang  sudah  dipaparkan dapat  diketahui  terdapat  perbedaan  antara  Undang-Undang  Wakaf  No.41  Tahun  2004  serta dalam perspektif fikih wakaf, dalam Undang-Undang wakaf No.41 tahun 2004 dijelaskan bahwa yang  mengangkat  serta  memberhentikan nazir merupakan  badan  wakaf  Indonesia  (BWI)  atas musyawarah dengan kantor urusan agama (KUA) sedangkan dalam perspektif  fikih wakaf yang mengangkat nazir merupakan orang yang berwakaf ( wakif ), lalu apabila wakif tidak menentukan maka hakim yang menentukan sendiri siapa yang berhak menjadi nazir . Terhadap pemberhentian nazir wakif berhak secara penuh atas pemberhentian nazir tanpa adanya sebab serta alasan. Kata Kunci : Nazir Wakaf, Wakaf, BWI

## PENDAHULUAN
Aturan mengenai nazir wakaf di Indonesia tidak memberi peluang kepada wakif untuk  memilih  sendiri  siapa  yang  akan  menjadi  nazhir  dari  harta  yang  ingin diwakafkan,Hal ini dijelaskan dalam  peraturan tentang wakaf di Indonesia yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dijelaskan  dalam  Pasal  5  bahwasanya nazir sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  1  berhenti  apabila  :  meninggal, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan diberhentikan oleh BWI.
Hal ini sejalan dengan peraturan Badan wakaf Indonesia (BWI)  No. 1 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Dan  Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  ,  dalam pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  ini  dijelaskan  bahwa  BWi  berhak  melakukan pemberhentian  dan  penggantian nazir apabila nazir tidak  menjalankan  tugas  atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai  dengan  ketentuan  peratuan  perundang-Undangan.  Dalam  Undang-Undang  dan peraturan  sudah  jelas  bahwa  yang  dapat  memberhentikan nazir adalah  Badan  wakaf Indonesia  (BWI)    melalui  rekomendasi  dari  kantor  urusan  agama  (KUA)  dan pertimbangan dari majelis ulama Indonesia (MUI).
Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan  lembaga  negara  yang  independen dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  No.41  Tahun  2004  dan  tujuan  pembentukan badan ini yaitu mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan wakaf Indonesia (BWI) berkedudukan di ibukota negara dan membentuk perwakilan disetiap provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Anggota Badan  wakaf  Indonesia  (BWI)  pusat  diangkat  dan  diberhentika  oleh  presiden, sedangkan  perwakilan  diangkat  dan  diberhentikan oleh  Badan  wakaf  Indonesia  (BWI) pusat,  dengan masa jabatan selama 3 tahun serta keanggota yang berjumlah 20 sampai 30 orang yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.
Sedangkan dalam pespektif hukum islam jumhur ulama tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf , bagi mereka rukun wakaf yaitu : wakif , mauquf, mauquf alaih,  shigat.  Kitab-kitab  fiqih  dalam  membahas  masalah nazir wakaf  tampak  sangat fleksibel , artinya tidak ada fikih tidak memberi batasan yang ketat terhadap nazir wakaf, namun  hanya  memberikan  orang  yang  sah  menjadi nazir menurut  kesepakatan  ulama yaitu: wakif yang menjadi nazir ( nazir bagi wakafnya sendiri), mauquf alaih, dan pihak ke 3.    Menurut  Wahbah  Zuhaily wakif dapat  menunjuk  sendiri  siapa  yang  menjadi nazir terhadap harta yang diwakafkan, seperti Ali r.a yang menunjuk Hasan kemudian Husein sebagai nazir bagi  wakafnya.  Berdasarkan  pembahasan  dari  wahbah  zuhaily  mengenai nazir ,  dapat  disimpulkan  bahwa nazir dapat  berhenti  dengan  cara  :  menundurkan  diri, diberhentikan oleh wakif , diberhentikan oleh hakim
Nurodin  Usman  berpendapat  bahwa  akad  wakaf  termasuk  akad  tabarru‟ sehingga syarat seorang wakif adalah memiliki kecakapan melakukan tindakan tabarru‟, yaitu  sehat  akalnya,  dalam  keadaan  sadar,  tidak  dalam  keadaan  terpaksa/dipaksa,  dan telah mencapai umur baligh. Selain itu, wakif harus benar-benar pemilik harta yang telah diwakafkan.  Berdasarkan  syarat  ini,  maka  orang  gila,  anak-  anak,  dan  orang  yang terpaksa/dipaksa, tidak sah melakukan tindakan wakaf. ` yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun
terhadap  hasil  dan  upaya-upaya  pengembangannya.  Untuk  menjadi  nazhir  harus terpenuhi  beberapa  persyaratan,  yaitu  telah  baligh/berakal,  mempunyai  kepribadian yang  dapat  dipercaya  (amanah),  serta  mempunyai  keahlian  dan  kemampuan  untuk memelihara  dan  mengelola  harta  wakaf,  atas  segala  usaha  dan  jerih  payahnya  dalam mengelola  harta  wakaf,  nazhir  berhak  mendapatkan  upah  atau  imbalan  seperti  yang ditetapkan wakif , atau apabila tidak maka besarnya dikembalikan kepada upah standar. Mengenai wakif yang menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri maka dalam tinjauan fiqh hal itu dibolehkan dengan pertimbangan ia sendiri yang paling mengerti mengenai maksud dan tujuan dari wakafnya itu. Sehingga jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri yang akan menjalankan fungsi nazhir maka tidak ada yang berhak menghalanginya.
Selanjutnya  Diana  Mutia  Habibaty  dalam  pembahasannya  menjelaskan  bahwa dalam Undang- Undang Tentang Wakaf No 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No  42  Tahun  2006  telah  disampaikan  tentang  tanggungjawab,  peran,  serta  fungsi Nazhir.  Selain  pada  Undang-Undang  tersebut,  terdapat  pula  syarat  minimal  dan komptensi apa saja yang harus dimiliki seorang atau sekelompok Nazhir. Syarat tersebut seperti  :  beragama  Islam,  mukallaf  (memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan hukum),  dan  „aqil  (berakal  sehat),  ditambah  dengan  memiliki  kemampuan  dalam mengelola wakaf (professional) dan memiliki sifat amanah, jujur, dan adil. Kemampuan pengelolaan harta wakaf mengharuskan Nazhir memiliki keinginan keras untuk belajar, berwawasan  luas  dan  membuka  diri.  Nazhir  diharapkan  merupakan  orangorang  yang memiliki  keahlian  khusus.  Atau  walaupun  tidak  memiliki  keahlian  khusus,  namun Nazhir  memiliki  keinginan  yang  kuat  untuk  mempelajari  hal-hal  terkait pengadminsitrasian,pengelolaan serta pengembangan wakaf.
Menurut Syamsul Bahri Kekuatan hukum nazir dalam pengelolaan harta wakaf menurut  UU  No  41  Tahun  2004  adalah  untuk  terjaminnya  penggunaan  dan kemaslahatan  umat  Islam  dalam  pengembangan  ekonomi.  Dalam  UU  tersebut nazir perseorangan  maupun nazir dalam  bentuk  Badan  Hukum  sangat  ditentukan  oleh kapebalitas kemampuan nazir terhadap pengeloaan harta wakaf, maka dari itu nazir harus benarbenar  melakukan  pengawasan  terhadap  harta  wakaf  yang  ia  kelola,  terutama dengan melakukan pendatan atau sertifikat tanah wakaf agar tidak terjadi sengketa serta hilangnya harta wakaf tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam kedudukan nazir sangat ditentukan oleh si wakif itu sendiri dan juga tidak mengenal nazir dalam bentuk lembaga atau  Badan  Hukum  serta  pihak  pemerintah  tidak  ikut  campur  terhadap  kedudukan, fungsi nazir .
Selanjutnya  A.zamakhsyari  Baharudin  dan  Rifqi  Qowiyul  Iman  menjelaskan bahwa maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen pengelolaan wakaf. Dengan demikian, sudah seyogyanya peran nazir didorong semaksimal mungkin dalam rangka mencapai level kinerja dan performa terbaik. Pada akhirnya, fungsi nazir dapat  lebih  signifikan  dalam  memainkan  peran  sosial  untuk  pengembangan  wakaf. Kendala-kendala  dan  permasalahan  yang  ada  seputar  profesionalisme nazir hendaknya menjadi  perhatian  para  pemangku  kepentingan.  Pembentukan nazir professional sejatinya merupakan wujud investasi masa depan pengelolaan wakaf di Indonesia. Hal ini  ditambah  fakta  bahwa  potensi  wakaf  di  Indonesia  yang  sedemikian  besar  ternyata terkendala  oleh  paradigma  masyarakat  yang  masih  bersifat  tradisional  konsumtif  juga
nazir wakaf  yang  masih  jauh  dari  kriteria  professional.  Dan  bila  mana  kedua  masalah tersebut  dapat  diatasi,  kemungkinan  besar  peran  wakaf  terhadap  kesejahteraan  public dapat terwujud.
Muhammad  Eka  Syahrel  berpendapat  bahwa  tata  cara  pemberhentian  nadzir wakaf  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  dalam  pasal  45 menyatakan,  meninggal  dunia  bagi  nadzir  perorangan,  bubar  atau  dibubarkan  dengan ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku  untuk  nadzir  organisasi  atau nadzir  badan  hukum,  atas  permintaan  sendiri,  tidak  melaksanakan  tugasnya  sebagai nadzir dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dalam kompilasi  hukum  islam  dan  Undang-Undang  Wakaf  Nomor  41  Tahun  2004  tentang wakaf, tidak ada hak dan kewajibannya lagi setelah diberhentikan, tetapi dalam praktek di  Kecamatan  Samudera  nadzir  yang  diberhentikan  tersebut  mendapat  haknya  khusus yang panen jangka panjang.
Nadzir  yang  telah  diberhentikan  dalam  mengelola  dan  mengurus  harta  wakaf maka  tidak  ada  hak  dan  kewajiban  lagi  terhadap  apa  yang  selama  ini  dikelola  nadzir. Apabila  sudah  ada  pelaporan  tentang  pemberhetian  nadzir,  maka  semenjak  adanya tanggal  pelaporan  tersebut  hak  nadzir  mendapat  imbalan  atau  upah  dan  kewajiban nadzir  sebagai  pengelola,  pengembangan  dan  mengawasi  harta  wakaf  berhenti  secara otomatis. Faktor-faktor nadzir wakaf yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya yaitu  Karena  nadzir  wakaf  tidak  amanah  dalam  mengelola  hasil  harta  wakaf  atau Kurangnya  transparansi  dalam  pengelolaan  harta  wakaf,  selain  itu  telah  terjadi pengelapan  sehingga  pengelolaan  wakaf  banyak  yang  tidak  ada  kejelasan  di  tangan nadzir dan hasil dari harta wakaf  tidak dipergunakan untuk kepentingan umat banyak, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  yang  penulis  dalam  pembahasan  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  prinsip-prinsip  hukum, aturan hukum, atau doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, Dengan  menggunakan  teknik  pendekatan  analisis  deskriptif,  yaitu  suatu  cara  untuk memecahkan  suatu  masalah  dengan  cara  mengumpulkan,  menyusun,  dan mengklarifikasi data yang ada pada masa sekarang melalui penelaahan studi kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat isi buku-buku yang berkenaan dengan pemanfaatan wakaf  dalam  fikih  dan  peraturan  perundang-undangan,  secara  rinci  meliputi: mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan mereview data dan penulis juga  memakai  analysis  comparative  yang  membandingkan  antara  kedua  variabel  yang akan dibahas untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada keduanya dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut:  mendefinisikan  masalah,  melakukan penelaahan  kepustakaan,  merumuskan  hipotesis-hipotesis,  menvalidasikan  tekhnik untuk mengumpulkan data, dan meninterpretasikan hasilnya dengan cara yang jelas dan cermat,  dan  yang  terakhir  mengumpulkan  dan  menganalisa  data.    dan  sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  aturan  dalam  hal  ini  yaitu  aturan  BWI  No.  1  Tahun  2020 sebagai bahan hukum primer, dan buku-buku tentang fikih wakaf sebagai bahan hukum
sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data sekunder berupa studi pustaka ( Library Research ) yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai literatur, buku, majalah dan lain-lain yang dianggap sesuai dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum dari wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesui dengan  kepentingan  dan  kegunaan  ibadah  atau  kesejahteraan  umum  menurut  syariat, sedangkan pengertian wakaf dalam fikih secara bahasa yaitu menahan, sedangkan secara istilah yaitu menahan benda yang tetap zatnya, dan diambil manfaatnya(Harahap 2021, 107).  Berdasarkan  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  wakaf mengalami perubahan struktur kepemilikan.
Jumhur  Ulama  sepakat  bahwa  harta  atau  benda  yang  semula  milik  pribadi ( privat ), setelah diwakafkan menjadi milik publik (Allah) yang harus dipertahankan atau dikekalkan sebagaimana semula. Di samping masalah kepemilikan, unsur pokok lainnya dari  wakaf  adalah  manfaatnya.  Mereka  sependapat  bahwa  harta  atau  benda  yang diwakafkan itu mestilah dapat memberi manfaat selamanya (tidak sementara) terhadap kemaslahatan  umat.  Manfaat  yang  dimaksud  di  sini  adalah  hasil  yang  diperoleh  dari pengolahan  harta  atau  benda  wakaf  itu,  sementara  walaupun  tidak  semua mengemukakan secara eksplisit, tujuan wakaf itu sendiri disepakati untuk kebaikan dan kepentingan agama dan menjadi salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Memperhatikan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa pokok harta wakaf harus tetap utuh, dan hanya manfaatnya yang boleh didistribusikan kepada mauquf ‘alaihi .
Harta wakaf haruslah mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan, tidak terputus sehingga pahala si wakif akan terus mengalir kepadanya walaupun wakif nya telah meninggal  dunia  sebagai  salah  satu  sedekah  jariyah.  Mazhab  fiqh  selain  Hanafiah berargumen  bahwa status dari hukum wakaf itu mengikat artinya harta yang  diwakaf tidak dapat diambil kembali oleh wakif , sehingga hak atas harta wakaf merupakan hak otoritas  bagi nazir harta  yang  diwakaf  telah  menjadi  milik  umat  dan  sepenuhnya digunakan  untuk  kepentingan  umum  (Laelah:  2020:  131).  Argument  ini  berdasarkan hadis  yang  diriwayatkan  dari  Umar  Ibn  Al-Khattab,  yang  mana  ia  telah  mewakafkan sebidang  tanah  di  daerah  Khaibar  untuk  kepentingan  fakir  miskin,  memerdekakan budak,  tamu,    kaum  kerabat  dan  orang  terlantar,  kemudian  disyaratkan  pula  bahwa wakaf  itu  tidak  boleh  dijual,  tidak  boleh  dihibahkan,  dan  tidak  boleh  diwariskan. Penjelasan tersebut menunjukan bahwa sifat wakaf adalah permanen, dengan sifat wakaf seperti  itu  maka  harta  yang  diwakafkan  haruslah  bersifat  permanen  juga,  serta  tidak mudah  musnah.  Namun  dalam  perkembangannya harta  wakaf  tidak  hanya harta  tidak bergerak seperti tanah saja, tapi juga mencakup harta yang bergerak salah satunya yaitu uang.

## Nazir Wakaf Menurut Undang-Undang Dan Fikih
Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan  bahwa Nadzir adalah  pihak  yang  menerima  harta  benda  wakaf  dari wakif untuk  dikelola  dan  dikembangkan  sesuai  dengan  peruntukannya.  Adapun  syarat nazir
menurut  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2004  terbagi  sesuai  dengan  bentuknya; meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, perseorangan hanya dapat menjadi nazir apabila  memenuhi  syarat,  Warga  Negara  Indonesia,  beragama  Islam,  dewasa, amanah,  mampu  secara  rohani  dan  jasmani,  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan hukum,  disahkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  kecamatan  selaku  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), terdaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.,  harus  terdiri  dari  kelompok  sekurang-kurangnya  tiga  orang,  salah  satunya menjadi ketua.
Seseorang  dapat  menjadi nazir individu  apabila  memiliki  indikasi  mengenai pribadinya,  yaitu  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  :  1.  Telah  dewasa  2. Berakal  sehat  3.  Dapat  dipercaya  4.  Mampu  menyelenggarakan  segala  urusan  yang berkenaan dengan harta wakaf.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa Fuqaha‟ mazhab yang empat menyebutkan tiga  syarat  yang  harus  dimiliki  untuk  menjadi nazir .  Sebagaimana  yang  disebutkan Wahbah az-Zuhaily dalam bukunya Fiqh al-Islam wa Adilatuh, yaitu:
a. Sifat adil yang nampak
Keadilan  merupakan  sebuah  konsisten  dari  `sesuatu  yang  diperintahkan,  dan menjauhi  larangan  yang  sudah  ditegaskan  dalam  syari‟at.  Ini  merupakan  syarat pengawasan menurut mayoritas ulama
b. Cakap
Kecakapan merupakan sebauh kekuatan dari diri, kemampuan untuk mengelolan apa  yang  menjadi  tanggung  jawabnya.kecakqapan  mengkehendaki  adanya  suatu  sifat mukallaf  yaitu  balig  dan  berakalpengawasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  laki-laki namumn perempuan pun boleh sebagaimana contoh yang diberikan oleh Umar r.a yang memberi wasiat kepada Hafsah
c. Islam
Syarat  ini  jika  orang  yang  dapat  wakaf  adalah  muslim  atau  pihak  yang mendapatkan  wakaf  seperti  masjid.  berbeda  dengan  wakaf  non  muslim  tentunya  kafir boleh  menjadi  pengawas,  dan  Hanafiyah  tidak  mensyaratkan  Islam  dalam  pengawasan harta  wakaf.  Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  terhadap  pengelola  harta  wakaf  yang ditunjuk oleh wakif atau hakim boleh mengangkat siapa saja yang dia inginkan dengan tujuan  untuk mengusahakan kemaslahatan dari harta yang diwakafkan.
Tugas Dan Wewenang Nazir
Menurut Undang-Undang No.41 tahun 2004 yang menjadi tugas dari nazir yaitu berdasarkan  pasal  11  yang  berbunyi:  ”Nazhir  mempunyai  tugas:  a.melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf;  b.mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda wakaf  sesuai  dengan  tujuan,  fungsi,  dan  peruntukannya;  c.mengawasi  dan  melindungi harta  benda  wakaf;  d.melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia. Dalam  pasal  12  disebutkan  besaran  imbalan  yang  diterima nazir tidak  lebih  dari  10% sesuai  dengan  ketentuan  pasal  ini  yang  berbunyi:  “Dalam  melaksanakan  tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  yang  besarnya  tidak  melebihi 10%  (sepuluh  persen).  Menurut  wahbah  az  zuhaily  tugas  dari nazir ketika  mendapat tanggung  jawab  yaitu  menjaga  harta  wakaf,  perawatan,  dan  penyewaan,  memperoleh
hasil  dari  penyewaan,  menjaga  pokok  wakaf  dan  hasil  dengan  teliti.  sebab  semua  itu merupakan komitmennya dalam menjaga harta wakaf. jika dalam pemeliharaan barang nazir memerlukan biaya maka biaya tersebut boleh diambil sebagaimana dijelaskan oleh Hanafiyah  yaitu  upah  yang  setimpal  tidak  boleh  lebih  dan  tidak  boleh  kurang    (Az- zuhaili.  2007:334).  Menurut  jumhur  fuqaha,  dalam  penyelenggaraan  wakaf  khairi ditunjuk nazir oleh wakif yang  bertugas  untuk  mengurus  dan  mengawasi  harta  wakaf khairi  tersebut.  Atau  melalui  pengadilan,  dimana  hakim  dapat  menunjuk nazir wakaf. Pada  saat  ini  di  Indonesia  berkembang  wakaf  produktif  sebagai  pembumian  hukum mengenai  wakaf  sehingga  dapat  memberikan  manfaat  langsung  secara  ekonomi  bagi umat  .  Menurut  Muhammad  Abid  Abdullah  Al-Kabisi  menyatakan  bahwa Nazir berkewajiban  mengikuti  serta  melaksanakan  syarat-syarat  dari wakif yang  diakui  secara hukum  atau  syarat  tertulis  saat  serah  terima  dan  tidak  boleh  dilanggar  kecuali  jika terdapat faktor lain yang menunjukan kebolehannya
Nazir (pengawas)  masih  tradisional  dan  cenderung  belum  produktif.  Oleh karena para ahli fikih untuk menunjuk nadzir wakaf yang profesional. Nadzir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nadzir wakaf di Indonesia kebanyakan  masih  jauh  dari  harapan.  Pemahamannya  masih  terbilang  tradisional  dan cenderung bersifat konsumtif (nonproduktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid. Padahal, masjid sebenarnya juga  bisa  diproduktifkan  dan  menghasilkan  ekonomi  dengan  mendirikan  lembaga  –l embaga  perekonomian  Islam  di  dalamnya,  seperti  BMT,  lembaga  zakat,  wakaf,  mini market,  dan  sebagainya. Di  dalam  ketentuan  fikih  pengawasan ini  dilakukan  oleh  qadi (hakim)  setempat.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  pengawasan  ini  dilakukan  oleh pihak  yang  didelegasikan  oleh  Negara,  di  Indonesia  posisi  ini  dipegang  oleh  KUA setempat dalam lingkup terkecil, kemudian laporan pengawasan tersebut dilanjutkan ke Badan  Wakaf  Indonesia(BWI)  sebagai  lembaga  resmi  Negara  yang  berada  dibawah kewenangan  Kementrian  Agama  dalam  pemberdayaan  wakaf  (Endang  and  Sari  2019, 22)
Untuk menjadikan harta wakaf menjadi produktif setidaknya nazir menerapkan 5 prinsip  dalam  syariah  tentang  harta  wakaf,  yaitu  (1)  Harta  benda  yang  diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan secara terus menerus. (2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan  manfaatnya.  (3)  Manfaat  wakaf  diberikan  kepada  fakir  miskin  dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan  harus  dituliskan  dalam  dokumen  khusus  di  depan  pejabat  yang  ditunjuk.  (5) Pengelola ( nazir ) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik (Ghina Hani Imania Arofah and Eva Fauziyah 2022, 16) Pengangkatan Dan Pemberhentian Nazir
Kitab-kitab fiqh membahas masalah penetapan siapa yang akan menjadi nazhir tampak  sangat  fleksibel,  dalam  arti  tidak  memberikan  batasan  secara  ketat  dan  hanya menetapkan syarat-syarat yang menurut penulis juga sangat longgar dari sisi subjek atau pelakunya . menyebutkan adanya kesepakatan ulama mengenai orang yang sah menjadi nazhir,  yaitu  dibolehkan  menjadikan  sebagai  nazhir  wakaf  tiga  kelompok  berikut:  a. Wakif yang  sekaligus  menjadi  nazhir  (nazhir  bagi  wakafnya  sendiri).  b.  mauquf  „Alaih
dan c. Pihak ketiga. Hal ini berarti siapapun boleh menjadi nazhir jika memenuhi syarat- syarat  seperti  yang  akan  dijelaskan  selanjutnya.  Kelonggaran  lain  juga  tampak  pada mekanisme atau cara penentuan nazhir, sehingga dibolehkan dengan cara penunjukan, penetapan  maupun  dengan  cara  menyebutkan  sifat-sifat  tertentu  seperti  orang  yang paling tua atau orang yang paling dihormati ilmu dan akhlaknya. Wakif juga dibolehkan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhir bagi harta yang diwakafkannya, seperti Imam Ali ra yang menunjuk anaknya Hasan kemudian Husein sebagai nazhir bagi wakafnya . Oleh  karena  para  ahli  fikih  mengharuskan wakif (orang  yang  wakaf)  untuk  menunjuk nadzir wakaf yang profesional. Nadzir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf .
Jika wakif menentukan siapa yang akan mengelola harta wakafnya, maka dialah yang berhak menjadi nazhir. Demikian pula jika wakif menentukan syaratsyarat tertentu atau ciri-ciri tertentu bagi nazhir maka ketentuan dari wakif harus diikuti. Sedangkan jika wakif tidak  menentukan  orang  atau  pihak  yang  akan  menjadi  nazhir,  maka  ulama berbeda  pendapat  dalam  masalah  ini  antara  memberikan  hak  pengelolaannya  kepada hakim dalam mazhab Maliki dan Syafii, kepada mauquf „alaih dalam mazhab Hambali dan kepada wakif itu sendiri dalam mazhab Hanafi Sedangkan  untuk  pemberhentian nazir menurut  wahbah  az-zuhali  para  ulama fikih hampir sepakat tentang pemberhentian nazir wakaf, menurut Hanafiyah menyebut bahwa orang yang berwakaf berhak memberhentikan nazir secara mutlak, pendapat ini dijadikan fatwa jika orang yang wakaf ( wakif ) tidak menentukan nazir kemudian hakim menentukan  dan  orang  yang  berwakaf  tidak  berhak  memberhentikan nazir . pemberhentian nazir atas dirinya sendiri juga diperbolehkan dan mencari pengganti lain dan nazir tidak terpecat sendiri sampai nazir atau hakim memberikan balasan atau izin kepada nazir untuk  mengundurkan  diri.  selanjutnya  menurut  kalangan  Malikiyah sependapat  dengan  Hanafiyah  bahwa nazir dapat  mengundurkan  dirinya  sendiri meskipun  diberi  kekuasaan  oleh wakif ,  dan wakif pun  boleh  memberhentikan nazir meskipun tanpa ada kesalahan sedikitpun. Berbeda dengan pemberhentian oleh hakim karena dia tidak dapat memberhentikan nazir sekehendak dirinya dalam artian lain hakim tidak  dapat  memberhentikan nazir tanpa  adanya  kesalahan  dari nazir tersebut.  Begitu juga dengan kalangan Syafiyah berpendapat bahwa nazir boleh berhenti atas kehendak sendiri dan wakif sendiri boleh juga memecat nazir , kemudian menyerahkan pengawasan kepada orang lain sebagai penggantinya
Pemberhentian nadzir wakaf di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 221 yaitu: 1. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena : a. Meninggal dunia b. Atas permohonan sendiri c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi  sebagai  nadzir  d.  Melakukan  suatu  kejahatan  sehingga  dipidana  2.  Bila  mana terdapat lowongan jabatan madzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat  1,  maka  penggantinya  diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Urusaan  Agama  Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat 3. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat1 sub a, tidak dengan sendirinya diganti oleh seorang  ahli  warisnya  .  Terhadap  pemberhentian  nadzir  wakaf  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Pasal 45 menyatakan: 1. Dalam mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf,  nadzir  diberhentikan  dan  diganti
dengan  nadzir  lain  apabila  nadzir  yang  bersangkutan:  a.  Meninggal  dunia  bagi  nadzir perseorangan b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang- Undangan  yang  berlaku  untuk  nadzir  organisasi  atau  nadzir  badan  hukum  c.  Atas permintaan  sendiri  d.  Tidak  melaksanakan  tugsnya  sebagai  nadzir  dan/atau melanggar ketentuan  larangan  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perUndang-Undangan  yang  berlaku  e.  Dijatuhi  hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2. Pemberhentian dan  pergantian  nadzir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  oleh  Badan Wakaf Indonesia. 3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan pergantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

## KESIMPULAN
Tata  cara  pengangkatan  serta  pemberhentian  nadzir  wakaf  dalam  perspektif Fiqih  Islam  dalam  hal  ini  orang  yang  berwakaf  ( wakif )  dapat  menentukan  sendiri pengelola ( nazir ), namun apabila tidak ditentukan oleh wakif maka nazir ditentukan oleh hakim.  Namun  kekuasaan wakif dan  hakim  kepada nazir berbeda, wakif dapat memberhentikan  sendiri nazir tanpa  adanya  sebab  atau  kesalahan  sedangkan  hakim harus memberhentikan nazir dengan adanya sebab-sebab yang jelas. Selanjutnya dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Pasal  220  menyatakan  ,  Nadzir  diberhentikan  dari jabatannya  apabila,  meninggal  dunia,  atas  permohonannya  sendiri,  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  lagi  sebagai  nadzir,  melakukan  suatu  kejahatan  sehingga  di pidana.  Sedangkan  tata  cara  pemberhentian  nadzir  wakaf  dalam  perspektif  Undang- Undang Nomor 41 tahun 2004 dalam pasal 45 menyatakan, meninggal dunia bagi nadzir perorangan,  bubar  atau  dibubarkan  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum, atas permintaan sendiri, tidak  melaksanakan  tugasnya  sebagai  nadzir  dan  atau  melanggar  ketentuan  peraturan perUndang-Undangan  yang  berlaku,  untuk  pemberhentian nazir tersebut  dalam Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf  dalam  Pasal  45  ayat (2)disebutkan bahwa pemberhentian dan pergantian nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa  terdapat  perbedaan  antara  Undang-Undang  wakaf  dengan  fikih  wakaf  tentang pengangkatan dan pemberhentian nazir wakaf.

## REFERENSI
Baharudin.A.Z,  Iman  R.Q.  2018. Nazir Wakaf  Profesional,  Standarisasi  Dan Problematikanya. Li Falah 3(2).62-74 Bahri.Syamsul.2017. Kekuatan Hukum Nazir Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun.Al-Fikrah.6(1).1-22
Endang, Cut, and Puspa Sari. 2019. “Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan Udang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004)” 1 (2): 19–33.
Ghina  Hani  Imania  Arofah,  and  Eva  Fauziyah.  2022.  “Analisis  Fikih  Wakaf  Dan  UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif.” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam , no. 41: 13–20. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710. Harahap, muhammad budi buchari. 2021. “Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang” 4.
Hosen.  Nadratuzzaman.2015.  Penegakan  Dan  Penerapan  Hukum  Wakaf.  At- Taradhi. 6(1) 25-32
Iskanda,Muhammad. Dismane. Nugraha.Mayasari.2020. Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf  Di  Indonesia:  Landasan  Hukum,  Pengawasan  Hukum,  Pengelolaan  Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. Coopetition.11(3). 253-262 Jaenudin. 2019.Konstruksi Wakaf Secara Fikih. Asy-Syariah. 21(1).18-30 Kasdi,Abdurrahman. 2014. Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. Ziswaf.1(2). 214-226 Laelah, Ariesthina. 2020. Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazir Perwakafan. Al-Tafaqquh. 1(2).128-137 Munawar,  Wildan.  2021.  Profesionalitas Nazir Wakaf:  Studi  Manajemen  Wakaf  Produktif  Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. Jiedes.2(1). 17-33
Muslim,Husni.  2017.Peran Nazir Profesional  Dalam  Pengelolaan  Wakaf  Guna  Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia. Iqtishaduna.8(2) 37-46
Sari.C.E.P 2019. Kewenangan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Komparative Dalam Fikih Dan Uu Ri Nomor 41 Tahun 2004).Shibghah.1(2)19-33
Syahrel.M.E.Analisis  Yuridis  Terhadap  Pemberhentian Nazir Wakaf  Dalam  Perspektif  Fiqih Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.
Usman,  Nurodin.  2016.  Subjek-Subjek  Wakaf  Kajian  Fiqih  Mengenai  Wakaf  Dan Nazir .Cakrawala 9(2) 145-161
Al-Zuhaily, Wahbah, (1997), al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, cetakan IV