1 Email Korespondensi : zunariyah@mail.ugm.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi April 2022, 11 (2):326 - 349

## PROSES POLITIK BERLAPIS DALAM GERAKAN RESTORASI SUNGAI
Siti Zunariyah 1 , Suharko 2 , Suharman 3

## Abstract
This  article  discusses  river  restoration movement through analytical frame of  multilayered  political  process  of  river  restoration  movement.  River restoration movement is very important to study, not only because of limited social science literature on this theme, but also because of the uniqueness of movement  dynamic  from  one  region  to  another.  Method  selected  was  an explanatory  case  study  to  explain  the  multilayered  political  process occurring  in  river  restoration  movement  conducted  by  Forsidas  Gajah Wong  Yogyakarta.  The  first  layer  is  base  or  grassroots  of  movement becoming  an  important  keyword  to  be  tipping  point  of  the  movement  by building  common  consciousness  of  the  urgency  to  recover  degraded  river. The  process  of  consolidation  and  of  building  shared  point  of  view  is  an unforgettable  part  despite  spatial-scale  implementation.  The  second  layer consists of policy maker elites and central actors serving as the activator of the  support  raising  process  at  either  executive  or  legislative  level.  In addition,  building  social  network  between  river  communities  reinforce  the processes at base and elite levels. The procedure of movement is as follows: (1)  preparing  the  people  socially  by  means  of  building  common consciousness and equating the perspectives among the people living in the river bank; (2) building consolidation between the people living in the river bank  connected  spatially  to  each  other  through  Forsidas  Gajah  Wong institution;  (3)  raising  support,  lobby,  and  advocacy  from  policy  makers including  executives  and  legislatives  to  contribute  to  the  process  of organizing  settlement  along  the  river  and  rubbish  and  waste  processing facility to reduce river degradation rate; (4) joint action constitutes mutual cooperation  (gotong  royong)  and  selfhelp  in  the  attempt  of  restoring  river ecosystem;  and  (5)  reflection  and  movement  evaluation  processes.  The important  contribution  of  current  research  is  related  to  the  importance  of multilayered  political  process  in  the  procedure  and  the  dynamic  of  river restoration movement.
Keywords:  River  Restoration  Movements,  Multilayered  Political  Process and Social Networks

## Abstrak
Artikel ini adalah tentang gerakan restorasi sungai melalui kerangka analisis proses  politik  berlapis  gerakan  restorasi  sungai.  Gerakan  restorasi  sungai sangat  penting  untuk  dikaji,  tidak  hanya  karena  minimnya  literatur  ilmu sosial  dalam  tema  ini,  namun  juga  karena  keunikan  dinamika  gerakan  dari satu  wilayah  dengan  wilayah  lainnya.  Metode  yang  dipilih  adalah  studi kasus  yang bersifat  eksplanatoris untuk menjelaskan proses politik berlapis yang  terjadi  pada  gerakan  restorasi  sungai  yang  dilakukan  oleh  Forsidas Gajah  Wong  Yogyakarta.  Lapis  pertama  adalah  lapis  basis  atau  grassroot
gerakan  menjadi  kata  kunci  penting  untuk  menjadi  titik  ungkit  gerakan dengan  membangun  kesadaran  bersama  tentang  urgensi  memulihkan kembali  sungai  yang  terdegradasi.  Proses  konsolidasi  dan  membangun kesamaan  cara  pandang  menjadi  bagian  yang  tidak  terlupa  meskipun dilakukan  dalam  skala  spasial.  Lapis  kedua  adalah  lapis  elit  pengambil kebijakan  dan  peran  aktor  sentral  yang  menjadi  motor  penggerak  dalam proses menggalang dukungan baik pada jalur eksekutif maupun legislative. Selain  itu,  membangun  jejaring  sosial  antar  komunitas  sungai  menjadi penguat  proses-proses  pada  level  basis  dan  level  elit.  Tahapan  gerakan  ini yaitu; (1) melakukan persiapan sosial masyarakat dengan cara  membangun kesadaran  bersama  dan  menyamakan  cara  pandang  antar  warga  bantaran sungai;  (2)  melakukan  konsolidasi  antar  warga  bantaran  sungai  yang terhubung secara spasial antar wilayah sungai dalam wadah Forsidas Gajah Wong; (3) menggalang dukungan, lobby dan advokasi  dari para pengambil kebijakan  dari  unsur  eksekutif  dan  legislative  untuk  berkontribusi  dalam proses  penataan  pemukiman  sepanjang  sungai  dan  sarana  pengolahan sampah dan limbah agar mengurangi laju degradasi sungai; (4) aksi bersama berupa  gotong  royong  dan  swadaya  dalam  rangka  restorasi  ekosistem sungai;  dan  (5)  proses  refleksi  dan  evaluasi  gerakan.    Kontribusi  penting penelitian ini adalah pentingnya proses politik yang berlapis dalam tahapan dan dinamika gerakan restorasi sungai.
Kata  Kunci:  Gerakan  Restorasi  Sungai,  Proses  Politik  Berlapis  dan

## Jejaring Sosial

## PENDAHULUAN
Gerakan  restorasi  sungai  adalah  upaya  untuk  memulihkan  kembali sungai  yang  mengalami  pencemaran  dan  degradasi  yang  disebabkan  oleh factor  manusia  maupun  factor  alamiah.  Gerakan  restorasi  sungai  bertujuan untuk  mengembalikan  fungsi  jasa  ekosistem  sungai  (ecosystem  services) yang  mengalami  degradasi  dan  kerusakan,  jasa  tersebut  terdiri  atas  jasa penyediaan  (provisioning  services),  jasa  pengaturan  (regulating  services), jasa  budaya  (cultural  services)  dan  jasa  pendukung  lainnya  (supporting services).  Jasa  ekosistem  sungai  diyakini  bernilai  karena  mampu meningkatkan  kualitas  kesehatan  dan  kesejahteraan  manusia  (Millenium Ecosystem  Assessment,  2005;  Vermaat,  dkk.,  2016).    Dengan  begitu, gerakan  restorasi  sungai  dapat  menjadi  salah  satu  pilar  pendukung Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam konteks sosiologis, gerakan restorasi sungai adalah salah satu varian  gerakan  lingkungan.  Gerakan  yang  menyebar  sejak  dua  dekade terakhir  ini  tidak  hanya  popular  di  Amerika  dan  Eropa,  akan  tetapi  juga meluas hingga Asia dan Afrika. Setidaknya terdapat dua alasan utama yang
mendorong  kemunculan  gerakan  ini.  Pertama,  hampir  80%  populasi  dunia saat  ini  terpapar  oleh  ancaman  terhadap  keamanan  habitat  air  sungai  yang mengalami  degradasi.  World  Water  Council  memperkirakan  bahwa  lebih dari  setengah  sungai  di  dunia  tercemar  atau  beresiko  mengering (Vörösmarty  dkk.,  2010).  Kedua,  berbagai  bentuk  kerusakan  lingkungan, termasuk  sungai  telah  membuka  ruang  politik  baru  bagi  munculnya organisasi peduli lingkungan untuk mendorong upaya preservasi, konservasi bahkan  restorasi  (Rootes,  2004;  Mertig  dan  Dunlap,  1994).  Kedua  alasan tersebut memperoleh legitimasi secara politis seiring ditetapkannya Dekade PBB  tentang  restorasi  ekosistem  pada  tahun  2021  agar  semua  negara mampu  beradaptasi  terhadap  dampak  perubahan  iklim  (Frascaroli  dkk., 2021).  Karenanya,  gerakan  restorasi  sungai  memiliki  urgensi  dan  konteks yang relevan secara ekologis maupun politis.
Literatur  tentang  gerakan  restorasi  sungai  selama  cenderung didominasi  oleh  kajian  ilmu  lingkungan,  biologi  dan  geografi,  sementara literatur  ilmu  sosial  terutama  kajian  gerakan  sosial  masih  sangat  terbatas (Eden  dan  Tunstall,  2006).  Semestinya  kajian  gerakan  sosial  terus dikembangkan karena bagian penting dari restorasi sungai adalah mengubah dan  memperbaiki  hubungan  manusia  dengan  sungai  (Fox  dkk.,  2017). Dalam  konteks  global,  penelitian  tentang  gerakan  restorasi  sungai  dapat direpresentasikan  melalui  Saraswati  Nadi  Bachao  Andolan  (SNBA)  yang menjadi  salah  satu  simbol  gerakan  restorasi  sungai  yang  fenomenal,  di India.  Gerakan  lingkungan  ini  berupaya  menggugah  kesadaran  publik tentang  pentingnya  menghidupkan  kembali  sungai  yang  telah  rusak  dan mengalami  degradasi.  Gerakan  ini  tidak  mengenal  batas  suku,  usia,  kasta, jenis  kelamin  dan  profesi.  Secara  serentak  mereka  bersuara  dan  bertindak untuk  sungai  Saraswati  yang  lebih  baik  meski  masing-masing  bergerak dalam  skala  lokal.  Namun,  dengan  spirit  gerakan  anti  kekerasan  untuk mendorong  konservasi  di  sepanjang  sungai,  mereka  terus  berkampanye untuk  memperoleh  dukungan  publik  secara  luas.  Menariknya,  gerakan  ini disinyalir  tidak  didorong  oleh  kerangka  ideologi  tertentu,  namun  berpusat pada  rasa  kepedulian  bersama  terhadap  kondisi  sungai  yang  rusak  akibat pembangunan  bendungan  (Patra  dan  Bandyopadhyay,  2019).  Selain  itu, gerakan  restorasi  sungai  Elwha,  di  Amerika  juga  menjadi  proses  gerakan
lingkungan  yang penting untuk  memulihkan kembali  ekologi  sungai  akibat pembendungan  sungai  untuk  kepentingan  pembangunan  industri  listrik. Ancaman  penghidupan  suku  Elwha  pedalaman  yang  menggantungkan hidupnya  pada  hasil  ikan  salmon  dan  pertanian  lahan  basah  juga  menjadi agenda  restorasi.  Melalui  sejumlah  peningkatan  kapasitas  masyarakat, pemulihan  habitat  dan  ekologi  sungai  serta  pengembalian  situs  tradisional suku  Elwha,  maka  gerakan  restorasi  ini  diharapkan  mampu  menciptakan ketahanan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  ketika  bencana  akibat pembangunan sungai terjadi (Mauer, 2020).
Sementara  itu,  dalam    konteks  Indonesia,  kajian  gerakan  sosial dalam  restorasi  sungai  hadir  dalam  beberapa  penelitian.  Pertama,  tentang gerakan  restorasi  sungai  Karang  Mumus,  Samarinda  yang  menggunakan strategi  pendidikan  lingkungan  sebagai  penanda  untuk  mengubah  perilaku masyarakat  dan  memberikan  efek  bagi  perbaikan  kualitas  fisik  sungai. Partisipasi  publik  yang  luas  dan  keterlibatan  aktor  non  negara  menjadi modal bagi keberhasilan restorasi sungai (Suharko dan Kusumadewi, 2019). Kedua,  tentang  upaya  pemulihan  Sungai  Brantas  melalui  agensi  LSM Ecoton.  Ideologi  kepedulian  atas  kerusakan  sungai  menjadi  faktor penggerak  gerakan,  strategi  yang  dipilih  dengan  penelitian  partisipatif, edukasi  lingkungan,  dan  advokasi  serta  melibatkan  media  dalam  setiap gerakan  yang  dilakukan  (Sholihah  dan  Zunariyah,  2019).  Ketiga,  tentang gerakan  anak  muda  kota  dalam  memproduksi  pengetahuan  warga  untuk memperbaiki  kondisi  sungai  di  Kota  Surakarta.  Penelitian  aksi  ini mendorong  partisipasi  warga  dalam  memproduksi  pengetahuan  berbasis kampung  dan  sungai  agar  kepentingan  warga  terkait  sungai  terakomodir (Zunariyah  dan  Ramdhon,  2017b).  Keempat,  tentang  Kongres  Sungai Indonesia  ke-III  sebagai  gerakan  sosial  dengan  melihat  proses  kerjasama antar  lembaga  formal  seperti  pemerintah  daerah,  swasta  dan  masyarakat. Kerjasama  seperti  ini  bersifat  saling  mendukung  dan  kolaboratif  sehingga menjadi  taktik  untuk  memperlebar  keberhasilan  dan  tujuan  gerakan (Noviasari dkk, 2018).
Pada  konteks  global,  penelitian  tentang  gerakan  restorasi  sungai yang ada cenderung didominasi oleh kerangka gerakan lingkungan terutama kerangka  keadilan  lingkungan,  sedangkan  penelitian  dalam  konteks
Indonesia  cenderung  didominasi  oleh  kerangka  gerakan  sosial  baru  yang menitik  beratkan  pada  persolan  strategi,  tujuan  dan  ideologi  gerakan. Dengan  begitu,  keenam  penelitian  tersebut  diatas  memiliki  sejumlah kelemahanan  yaitu  terlalu  menekankan  aspek  rasionalitas  dan  kurang memberi  perhatian  terhadap  aspek  proses  politik,  jejaring  sosial  serta keberlanjutan  gerakan.  Demi  menggenapi  kelemahan  dan  kekurangan  dari penelitian yang pernah ada maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dimensi  proses  politik  dan  proses  pembentukan  jejaring  sosial  serta  upaya keberlanjutan  gerakan  restorasi  sungai.  Dengan  demikian  maka,  kajian penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi untuk memperkaya kerangka kajian tentang gerakan restorasi sungai secara lebih komprehensif.
Landasan  teori  yang  dipilih  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini adalah  dengan  menggunakan  konvergensi  perspektif  teoritik  antara perspektif struktur peluang politik dan perspektif jejaring sosial.  Perspektif pertama  meyakini  bahwa  gerakan  sosial  bukanlah  tidak  rasional,  tidak sekedar  kemampuan  melakukan  pengerahan  sumberdaya,  akan  tetapi memberikan  tautan  antara  rakyat  dan  institusi  politik  dalam  bentuk kesempatan politik sebagai faktor penting dalam kebangkitan gerakan sosial (Tarrow,  1994).  Perspektif  kedua  memiliki  asumsi  bahwa  jejaring  sosial memiliki kedudukan penting dalam gerakan sosial karena menjadi   tempat muncul dan dibangunnya fondasi gerakan sosial, tempat pertentangan lokal dikomunikasikan,  diekspresikan  dan  disebarluaskan  kepada  khalayak  luas serta gerakan sosial dibangun diatas jaringan sosial yang terletak pada ruang fisik dan budaya tertentu (Diani, 2003). Upaya konvergensi teoritik tersebut diharapkan mampu memotret dinamika gerakan secara lebih komprehensif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengambil  setting  pada  gerakan  restorasi  sungai  Gajah Wong di Kota Yogyakarta. Strategi yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan  studi  kasus  tunggal  yang  bersifat  eksplanataris  khususnya  untuk menjawab  pertanyaan  “how”  dan  “why”  (Yin  1996).  Adapun  subyek penelitiannya  adalah  komunitas  sungai  yang  tergabung  di  dalam  Forum Komunikasi  Daerah  Aliran  Sungai  (Forsidas)  Gajah  Wong  di  Kota
Yogyakarta. Alasan mengambil setting sungai Gajah Wong karena predikat sungai  tercemar  dan  kawasan  bantaran  sungai  yang  kumuh  telah  melekat beberapa  tahun  silam,  namun  proses  restorasi  terus  dilakukan  hingga sejumlah  perbaikan  kondisi  ekologis  dapat  dijumpai  di  sepanjang  kawasan sungai.  Subyek  penelitian  adalah  anggota  dan  pengurus  komunitas  Forum Silaturami  Daerah  Aliran  Sungai  (Forsidas)  Gajah  Wong.    Informan- informan  dalam  penelitian  ini  dipilih  dengan  menggunakan  purposive sampling  dan  snowball  sampling.  Jenis  data  meliputi  data  primer  berupa wawancara  mendalam,  Focus  Group  Discussion  (FGD)  serta  pengamatan terlibat. Sementara itu, dokumen data sekunder yang relevan dan bersumber dari  komunitas,  dinas  lingkungan  hidup  dan  instansi  terkait  lainnya dipergunakan  untuk  mendukung  proses  analisis.  Validitas  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  trianggulasi  sumber  dan analisis  data  terdiri  dari  reduksi  data,  display  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pasca  dirilisnya  Dekade  PBB  tentang  restorasi  ekosistem  untuk memastikan  wilayah-wilayah  perkotaan  mampu  beradaptasi  terhadap dampak  perubahan  iklim,  maka  gerakan  restorasi  ekosistem  meluas  di berbagai  negara.  Pada  perkembangannya,  gerakan  restorasi  sungai  menjadi lebih  populer  karena  sungai  menjadi  ekosistem  penting  dalam  menjaga keberlanjutan  wilayah  perkotaan.  Gerakan  restorasi  sungai  dipandang mampu  menawarkan  narasi  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  serta  membawa  alam  pada  kondisi  yang  bersih  dan  sehat  bagi semua makhluk di dalamnya (Maryono, 2007). Gerakan ini semakin meluas karena didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat  untuk  memulihkan kembali  lingkungan  yang  rusak  agar  terhindar  dari  apa  yang  disebut  oleh Gerald Hardin sebagai “tragedy of commons” (Hardin, 1968). Sebagai salah satu  “common  good”  sungai  di  Indonesia  juga  dihadapkan  pada  problem serius yang membutuhkan tindakan lokal dan kolektif.
Dalam  konteks  Indonesia,  perhatian  pemerintah  terhadap  sungai- sungai  muncul  melalui  Proyek  Sungai  Sehat  (Projek  Kali  Bersih),  Proyek Peningkatan Permukiman kota (Projek Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kota),  Proyek  Peningkatan  Kesehatan  Lingkungan  dan  Pemukiman) menjadi  deretan  proyek  pemerintah  untuk  memperbaiki  lingkungan  fisik, biologis  dan  sosial  yang  berkelanjutan  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di daerah  kumuh  dan  liar  di  sepanjang  sungai  kota  (Firman,  2004).  Pelibatan masyarakat  dalam  bentuk  komunitas  maupun  organisasi  masyarakat  sipil lain  juga  mewarnai  beragam  upaya  memulihkan  sungai  (Kusnanto  dkk, 2016).
Gerakan  restorasi  sungai  semakin  meluas  semenjak  Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara poros maritim dunia, yang menjadi salah  satu  penggerak  diselenggarakannya  Kongres  Sungai  Indonesia pertama  di  Banjarnegara  pada  tahun  2015.  Kongres  pertama  ini menghasilkan  maklumat  Serayu  dengan  memberikan  sejumlah  prioritas restorasi,  terutama  sungai-sungai  di  Jawa.  Kongres  tersebut  terus berlangsung setiap tahun melalui KSI II di Malang, KSI III di Banjarmasin dan  KSI  ke  IV  di  Jakarta.  Kongres  yang  dihadiri  oleh  berbagai  komunitas peduli  sungai  di  seluruh  Indonesia,  sejumlah  kementrian  yang bertanggungjawab terhadap sungai, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi  serta  sejumlah  organisasi  masyarakat  sipil  berkumpul  untuk melakukan  koordinasi  dan  membangun  kesepakatan  bersama  untuk  sungai yang lebih baik. Serangkaian Kongres tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi  yang  diberikan  kepada  para  pengambil  kebijakan  terkait dengan  sungai  sekaligus  memberi  posisi  penting  dan  strategis  terhadap problem  sungai  dan  upaya-upaya  berbagai  pihak  untuk  merestorasinya (Zunariyah & Ramdhon, 2017a).
Dalam  konteks  Yogyakarta,  sejumlah  prakarsa  telah  muncul  jauh sebelum  momentum  Kongres  Sungai  Indonesia  dalam  bentuk  agensi masyarakat sipil dalam program penataan bantaran kali pada tahun 1980-an. Aksi  Romo  Mangun  menjadi  penanda  awal  agensi  masyarakat  sipil menghilangkan citra “kumuh” di sempadan sungai di Yogyakarta (Khudori, 2002).  Pada  perkembangannya  komunitas  sungai  di  Code  terus  bertumbuh dan  dilembagakan  dalam  forum  Pemerti  Kali  Code  pada  tahun  2008  oleh
Walikota  Yogyakarta.  Aksi  masyarakat  sipil  tersebut  selanjutnya  turut menggerakkan masyarakat di sepanjang sungai Winongo untuk membentuk Forum  Komunikasi  Winongo  Asri  (FKA).  Sementara  itu,  pada  wilayah sungai  Gajah  Wong  muncul  Forum  Silaturahmi  Daerah  Aliran  Sungai (Forsidas)  Gajahwong,  Karangwaru  Riverside  (Kali  Buntung),  Dewa Bronto,  dan  Rembug  Gondokusuman  (Kali  Belik)  telah  berkontribusi mewujudkan  sungai  bebas  sampah.  Agensi  masyarakat  sipil  dalam memulihkan  sungai  semakin  menguat  dengan  dibentuknya  Asosiasi Komunitas  Sungai  Yogyakarta  (AKSY)  bersama  sejumlah  penggiat  sungai di  wilayah  Sleman  dan  Bantul  pada  peringatan  Hari  Sungai  Nasional  pada 27 Juli 2013. Dengan begitu aksi-aksi tersebut menjadi bagian penting dari gerakan restorasi sungai Indonesia.
Agensi  masyarakat  sipil  dalam  gerakan  restorasi  sungai  di Yogyakarta  adalah  bentuk  respon  public  terhadap  kondisi  sungai-sungai yang  mengalami  degradasi  sejalan  dengan  pertumbuhan  jumlah  penduduk yang  begitu  pesat,  sementara  sementara  luas  wilayah  cenderung  tetap. Pertumbuhan  penduduk  di  Kota  Yogyakarta  cenderung  berdampak  pada kemampuan daya dukung lingkungan termasuk dengan munculnya sejumlah pemukiman  di  bantaran  sungai  sejak  tahun  1970an  sebagai  bagian  dari imbas  urbanisasi  (Kutanegara,  2014).  Labelling  pemukiman  kumuh  lalu melekat  pada  kawasan  bantaran  sungai  melalui  sejumlah  perilaku masyarakatnya yang membuang sampah dan limbah rumah tangga ke badan sungai,  bahkan  cenderung  menempatkannya  sebagai  “river  back”  atau halaman  belakang.  Kondisi  tersebut  turut  berkontrubusi  pada  proses degradasi  sungai.  Sejumlah  industri  kecil,  menengah  bahkan  besar  juga tumbuh dan berkembang di Kota Yogyakarta. Limbah hasil proses produksi yang  ada  juga  memperburuk  kondisi  sungai  (Seftyono,  2012).    Selain  itu, salah  satu  kekhasan  sungai-sungai  di  Yogyakarta  adalah  fungsinya  sebagai aliran  lahar  dingin  hasil  erupsi  gunung  Merapi.  Bencana  lahar  dingin  yang mengalir melalui sungai-sungainya menjadi  ancaman serius bagi  penduduk yang bermukim di bantaran sungai bahkan ancaman bencana banjir maupun banjir lahar dingin.
Secara  umum  sumber  pencemaran  sungai-sungai  di  Yogyakarta berasal  dari  aktivitas  manusia  seperti  rumah  tangga,  pertanian,  jasa  dan
industri. BLH Provinsi Yogyakarta melaporkan bahwa sumber pencemaran sungai  berasal  dari  limbah  industri,  limbah  rumah  tangga,  rumah  sakit, hotel, industri pariwisata dan usaha kecil menengah lainnya. Hal itulah yang menyebabkan  adanya  residu  tersuspensi,  PH,  kadar  COD  dan  BOD  yang menunjukkan  pencemaran  bahan  kimia  maupun  organik  telah  masuk  ke badan sungai (BLH, 2015).

## Pembahasan
Kondisi  pencemaran  dan  degradasi  akibat  pencemaran  dan  bencana banjir  juga  dialami  oleh  sungai  Gajah  Wong.  Sungai  Gajah  Wong  adalah salah  satu  dari  tiga  sungai  yang  terletak  di  Kota  Yogyakarta,  melintasi sebelah  timur  Kota  Yogyakarta  terutama  3  (tiga)  Kapanewon  yaitu Gondokusman,  Umbulharjo  dan  Kota  Gede,  terdiri  dari  8  (delapan) Kelurahan  dengan  17  (tujuh  belas)  Rukun  Warga.  Sungai  ini  memiliki panjang  20  km  yang  berhulu  pada  sejumlah  sungai  kecil  yang  Bersatu  di daerah  Kabuapaten  Sleman  bagian  Tenggara,  selanjutnya  mengalir  ke  arah selatan dan bertemu dengan sungai Opak di daerah Kabupaten Bantul.
Pada tahun 2015, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merilis data  bahwa    sungai  Gajah  Wong  mengalami  pencemaran  bahan  organik maupun  non  organik  yang  cukup  tinggi  (BLH  DIY,  2015).  Hal  ini disebabkan  oleh  masuknya  berbagai  limbah  padat  maupun  cair  dibuang  ke badan  sungai  baik  oleh  industri  maupun  rumah  tangga  yang  berada  di sepanjang bantaran sungai. Limbah tersebut mengandung logal berat, bahan beracun,  minyak  maupun  mineral  dari  hasil  pembuangan  limbah  industri penyamakan kulit, pelapisan perak, bengkel maupun cuci mobil. Kandungan logam  berat  yang  relatif  tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  kualitas  air sungai,  menimbulkan  bau  tak  sedap  dan  menyebabkan  timbulnya  bibit penyakit.  Demikian  pula  adanya  kondisi  bahwa  kawasan  bantaran  sungai Gajah  Wong  menjadi  salah  titik  pemukiman  kumuh  di  Kota  Yogyakarta, yang  berprofesi  rata-rata  sebagai  pemulung,  tukang  becak,  peternak  babi, pengamen  dan  citra  penyakit  sosial  lainnya.  Sebagian  besar  dari  mereka masih melakukan pembuangan limbah cair maupun padat ke badan sungai, sehingga  menambah  beban  pencemaran  dari  waktu  ke  waktu.  Situasi
tersebut  menimbulkan  sejumlah  kegelisahan  pada  sekelompok  masyarakat yang terhubung pada bagian utara hingga selatan sungai Gajah Wong.
Kegelisahan dan kekhawatiran terhadap kondisi sungai Gajah Wong yang terus  memburuk karena kurangnya  kesadaran masyarakat  menggugah inisiatif  sejumlah  pihak,  terutama  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  telah melakukan  inisiatif  di  tingkat  RT  untuk  peduli  dan  memiliki  rasa “ handarbeni ”  terhadap  lingkungannya,  terutama  sungai.  Inisiatif  pada tingkat  mikro  atau  RT  kurang  signifikan  dalam  mendorong  perbaikan kondisi sungai jika tidak dikomunikasikan dengan masyarakat lain, terutama masyarakat  yang  tinggal  di  bantaran  sungai.  Bagaimanapun  karakteristik khas sungai yang mengalir dari hulu ke hilir mengandung konsekuensi aksi dan inisiatif yang terintegrasi satu sama lain.
Sejumlah  aksi  dan  gerakan  untuk  memperbaiki  kondisi  sungai mengalami  degradasi  dilakukan  secara  swadaya  oleh  masyarakat  dalam bentuk kerja bakti di masing-masing wilayah RT atau RW. Padahal strategi ini sangat tidak efektif apabila tidak dilakukan secara serentak dari wilayah hulu  hingga  hilir  sungai.  Bahkan  upaya  membersihkan  sampah-sampah yang bervolume besar tidak dapat dilakukan secara manual dengan peralatan terbatas,  sehingga  diperlukan  bantuan  peralatan  yang  lebih  memadahi. Sementara  itu,  keinginan  masyarakat  untuk  mengembalikan  kembali ekosistem  sungai  sangat  tinggi,  namun  penuh  dengan  keterbatasan.  Untuk itulah,  maka  sejumlah  warga  memiliki  keinginan  untuk  membentuk  suatu organisasi  yang  berfungsi  untuk  menjadi  wadah  bagi  masyarakat  dalam merawat dan melestarikan sungai.
Pada  tahun  2011,  Agus  Susanto  sebagai  actor  yang  telah  lama bergerak di tingkat RT mengembangkan kampung hijau mengambil inisiatif untuk  mempertemukan  sejumlah  pengurus  RT  dan  RW  yang  berbatasan langsung  dengan  sungai.      Sederet  pertemuan  antar  RT  dan  RW  yang berjumlah  50  orang  terus  berjalan,  hingga  bulan  kedelapan  sejak  rapat perdana,  hingga  tersisa  32  orang  yang  secara  sungguh-sungguh  bergabung dalam perkumpulan tersebut. Melalui fasilitasi dari BAPPEDA maka proses pelembagaan secara resrmi diberikan kepada FORSIDAS Gajah Wong pada tanggal 25 April 2012 melalui pengukuhan Walikota Yogyakarta.
Secara  kelembagaan,  Forsidas  memiliki  visi  menjadikan  ekosistem sungai Gajah Wong  yang bersih, indah, aman dan nyaman dalam kesatuan manajemen. Adapun misinya (1) memelihara dan melindungi keanekaragaman  hayati  sungai  dan  lingkungannya  menjadi  bersih,  indah dan  nyaman;  (2)  menjalin  komunikasi  aktif  antar  masyarakat  atau stakeholders  di  sepanjang  sungai  Gajah  Wong  dalam  satu  kesatuan manajemen. Sejumlah tujuan dirumuskan yang terdiri dari (1) melaksanakan konservasi  sungai;  (2)  membudidayakan  rasa  kepedulian  masyarakat kawasan  sungai  dalam  upaya  menciptakan  lingkungan  sungai  yang  bersih, indah,  aman  dan  nyaman;  (3)  menjadikan  kawasan  sungai  sebagai laboratorium alam dan wahana pendidikan; (4) peningkatan wisata kawasan sungai  di  wilayah  perkotaan;  (5)  memberdayakan  masyarakat  di  kawasan sungai; (6) revitalisasi budaya atau kearifan local di kawasan sungai.
Sebagai  upaya  untuk  mempermudah  proses  koordinasi  antar wilayah utara, tengah dan selatan, maka Forsidas membagi wilayah menjadi tiga  dan  masing-masing  wilayah  dibagi  ke  dalam  dua  titik.  Berikut  ini adalah peta pembagian wilayah koordinasi:
Gambar 1: Peta wilayah Koordinasi Forsidas Gajah Wong Sumber: Panduan Penataan Sungai Gajah Wong Tahun 2012
Pembagian  wilayah  kerja  FORSIDAS  Gajahwong  didorong  oleh karakter  spasial  yang  membentang  melintasi  dua  kecamatan  yang  berbeda. Dengan begitu, pembagian tersebut  dapat  mempermudah proses koordinasi antar  warga  untuk  melakukan  pemetaan  masalah  dan  potensi  wilayah sekaligus  menjadi  bagian  awal  dari  gerakan  restorasi  sungai.  Sebagaimana disampaikan  oleh  Agus  Supriyanto  dalam  kutipan  wawancara  sebagai berikut:
“Kami  menyadari  bahwa  antar  wilayah  bantaran  sungai  berbeda- beda, sehingga sebagai upaya awal kami melakukan diskusi dengan warga  untuk  memetakan  bersama-sama  aspek  sosial,  ekonomi, budaya,  lingkungan  fisik  dan  image  atau  citra  tentang  warga bantaran itu sendiri” (Wawancara 1 Maret 2022).
Proses  ini  tidak  selesai  dalam  waktu  singkat,  namun  melalui beberapa  kali  pertemuan  dan  diskusi  dengan  warga,  terutama  untuk menentukan  skala  prioritas  terhadap  permasalahan  yang  dijumpai.  Proses negosiasi, tawar menawar bahkan konflik kepentingan yang ditandai dengan perdebatan  sengit  juga  sering  dijumpai  dalam  proses  ini.  Bagaimanapun warga  bantaran  sungai  tidaklah  berwajah  tunggal  dan  mendiami  wilayah tersebut  bertahun-tahun.  Dengan  mengedepankan  kepentingan  bersama sekaligus  semangat  “ paseduluran ”  antar  warga  bantaran  sungai  maka beberapa kesepakatan dalam diperoleh melalui proses tersebut. Hasil inilah yang  menjadi  modal  penting  dalam  memulai  proses  restorasi  kawasan sungai.
Amanah penting dibentuknya FORSIDAS adalah untuk menyelamatkan  sungai  terutama  kualitas  air  sungai  dengan  memperbaiki kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  tinggal  di  bantaran  sungai. Upaya  tersebut  meliputi  perbaikan mindset, perilaku  ataupun  partisipasi aktifnya  dalam  forum  antar  wilayah  (FORSIDAS  Gajah  Wong). Sebagaimana disampaikan oleh Agus Susanto:
“infrastruktur  yang  baik  hanya  dapat  dibangun  oleh  SDM  yang baik,  jika  menomorsatukan  infrastruktur  maka  dia  tidak  akan bertahan  lama  karena  SDM  di  sekelilingnya  tidak  memiliki kesadaran  untuk  merawat  dan  melestarikannya ”  ( Wawancara  11 Maret 2022 )
Festival Sungai Gajah Wong adalah bentuk pendekatan kultural juga ditempuh  untuk  membangun  kesadaran  warga  tentang  pentingnya  merawat
sungai.  Pendekatan  kultural  tersebut  bertujuan  untuk  mensosialisasikan kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  sepanjang  sungai  Gajah  Wong  untuk membudidayakan  hidup  bersih  dan  sehat  serta  tanggap  terhadap  bahaya banjir. Dengan mengusung “ brand ” Gajah Wong  sebagai serambi Mataram, menjadi  cara  untuk  membangun  ikatan  secara  kultural  antara  masyarakat bantaran  sungai  dan  Kraton  Yogyakarta.  Hal  ini  diungkapkan  oleh penanggungjawab festival Ibu Purbudi :
“Keberadaan  Sungai  Gajah  Wong  sangat  penting  dalam  sejarah perkembangan  Mataram  karena  melintasi  sejumlah  situs  Kerajaan Mataram,  salah  satunya  adalah  Situs  Warung  Boto  yang  dibangun sejak  Sultan  Hamengkubowono  II.  Situs  warung  Boto  dikenal sebagai salah satu lokasi pesanggrahan keluarga raja-raja mataram yang  memiliki  kolam  pemandian  dengan  sumber  air  yang  berasal dari  Gajah  Wong.  Sehingga,  merawat  sungai  Gajah  Wong  adalah penting agar anak cucu kita tidak melupakan sejarah perkembangan Kraton  Jogja  dengan  sungai  tersebut”  (Wawancara  tanggal  2 Desember 2022).
Upaya  mengajak  warga  untuk  hidup  dengan  prinsip  “ Green  and Clean ” serta tanggap bahaya dilakukan serentak melalui kerjasama dengan wilayah  setempat  di  9  kelurahan.  Kegiatan  dilaksanakan  14-21  April  2013 yang  dimeriahkan  berbagai  acara  yaitu  bersih-bersih  sungai  Gajah  Wong, pemutaran  film  tentang  sungai  dan  pada  hari  itu  diadakan  pentas  seni (menghadirkan  gejog  lesung,  rebana,  patok  umbul),  menanam  bibit  pohon, menebar  benih  ikan,  pelepasan  burung,  diadakan  beberapa  jenis  lomba (membatik,  tumpeng,  dan  gethek).  Rangkaian  acara  festival  tersebut menjadi  cara  untuk  menunjukkan  bahwa  warga  bantaran  sungai  sedang “ gumregah ” untuk merawat dan merestorasi sungai Gajah Wong.
Dalam  konteks  gerakan  sosial,  upaya  sosialisasi,  diskusi  maupun rembug  warga  adalah  bagian  penting  dari  proses  politik  pada  level  basis. Demikian  pula  pendekatan  kultural  melalui  festival  sungai  Gajah  Wong menjadi  strategi  penting  dalam  proses  politik  pada  level  basis.  Hal  ini menjadi  modal  penting  untuk  mendorong  perubahan  yang  didukung  oleh data  sosial  yang  memadahi.  Bagaimanapun  soliditas  aktor-aktor  harus dibangun  sejak  awal  untuk  memastikan  kesamaan  cara  pandang  dan orientasi  terhadap  gerakan  yang  hendak  dilakukan.  Dengan  begitu,  proses
politik  pada  level  basis  ini  menjadi  fondasi  berharga  bagi  gerakan FORSIDAS pada tahap-tahap berikutnya.
Proses  politik  pada  level  elit  politik  juga  penting.  Salah  satu strateginya  adalah  dengan  menghadirkan  sejumlah  elit  politik  untuk  hadir dalam  Festival  Sungai  Gajah  Wong  melalui  saresehan  yang  bertemakan “ Diversity  of  Culture  to  be  Hamemayu  Hayuning  Bawana ”.  Sebagai Narasumber adalah Kepala PUP ESDM Propinsi DIY, Walikota Yogyakarta dan  Konsultan  dan  Ahli  Budaya  Gembira  Loka  yang  menjabarkan  tentang Potensi Gajah Wong sebagai Kawasan Wisata. Dalam paparannya Walikota mengungkapkan  bahwa  permasalahan  yang  timbul  dikarenakan  keadaan tentang  bagaimana  warga  hidup  berdampingan  dengan  sungai.  Pinggiran sungai  yang  ada  di  Yogyakarta  telah  digunakan  sebagai  tempat  tinggal, bahkan  pinggiran  sungai  masih  menjadi  daya  tarik.  Maka  pembangunan yang  akan  dilakukan  tidak  akan  terlaksana  tanpa  adanya  kepedulian  dan peran  masyarakat.  Beberapa  hambatan  yang  akan  dirasakan  saat melaksanakan pembangunan wilayah pinggiran sungai  Gajah Wong adalah belum  semua  pinggir  sungai  ditalud  sehingga  masih  rawan  saat  terjadi bencana banjir. Untuk melaksanakan ini perlu juga dilaksanakan koordinasi lintas  sektoral,  maka  perlu  kerja  sama  dengan  Pemerintah  Propinsi  DIY. Dalam forum ini pula disebutkan bahwa masalah lain yang dihadapi adalah jumlah  penduduk  di  pinggiran  sungai  semakin  padat  sehingga mengakibatkan sungai cenderung menyempit. Masyarakat pinggiran sungai dianggap  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  proses  penataan kawasan  sungai.  Jika  sungai  telah  dijaga  dengan  baik  diharapkan  bisa  ikut mengangkat potensi ekonomi wilayah.
Proses  politik  lain  juga  ditempuh  dengan  memanfaatkan  bentuk ikatan  kultural  antara  raja  dan  rakyatnya.  Festival  sungai  Gajah  Wong menghadirkan  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  X  sebagai  Raja  Yogyakarta untuk  bertemu  dengan  rakyatnya  di  pinggir  sungai  yang  secara  turun temurun telah “ ngindung ” di bantaran sungai yang masih milik Kraton atau dikenal  dengan  istilah wedi  kengser .  Rakyat  akan  percaya  terhadap  semua “ titah ” dan perintah Raja, sehingga dengan menghadirkan Raja, maka rakyat diharapkan dapat patuh dan tunduk terhadap perintah raja, terutama perintah untuk  menjaga  dan  merawat  sungai  Gajah  Wong.  Selain  itu,  posisi  Sri
Sultan HB X sekaligus  adalah sebagai Gubernur DIY  yang memiliki peran besar dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian menghadirkan Sultan adalah strategis agar upaya merestorasi sungai adalah sah secara kultural dan politik.
Proses  politik  di  level  basis  dan  elit  pengambil  keputusan  diikuti dengan  serangkaian  aksi  untuk  menyelamatkan  sempadan  sungai  dengan penataan  pemukiman  yang  kumuh  dan  tidak  teratur.  Kondisi  pemukiman tersebut  disinyalir  berkontribusi  terhadap  degradasi  sungai,  baik  oleh pencemaran limbah padat ataupun limbah cair yang berasal dari pemukiman tersebut.  Kampanye  dan  aksi  M3K  ( Mundur,  Madhep,  Munggah  Kali) menjadi  bagian  penting  untuk  mengubah  perilaku  masyarakat  yang  tinggal di  bantaran  sungai.  Artinya,  kampanye  ini  adalah  tentang  upaya memundurkan,  menaikkan  dan  menghadapkan  rumah  ke  sungai.  Warga yang  rumahnya  dipangkas  untuk  dijadikan  jalan  lingkungan  untuk kepentingan  sarana  penghubung  antar  wilayah,  jalur  pemadam  kebakaran dan upaya mitigasi bencana lainnya. Kampanye ini sekaligus  merubah cara pandang masyarakat yang selama ini menempatkan sungai sebagai halaman belakang dan berubah menjadikannya sebagai  halaman depan (Kutanegara, 2014).
Tujuan program M3K di bantaran sungai Gajah Wong adalah untuk meminimalisir akan adanya korban banjir ketika terjadi hujan deras. Rumah yang  dimundurkan  dan  dinaikkan  ini  bertujuan  untuk  menghindari  luapan air  sungai.  Setiap  tahunnya  beberapa  daerah  permukiman  masyarakat  yang dialiri sungai Gajah Wong selalu terendam banjir saat musim hujan bahkan pada  saat  hujan  deras  tahun  2009,  ada  rumah  yang  hanyut.  Sehingga permukiman  bantaran  sungai  Winongo  tidak  terendam  banjir  dan  hanyut saat  musim  hujan.  Selain  itu,  program,  M3K  ini  juga  bertujuan  untuk memberikan  ruang  pembangunan  akses  jalan  dan  pembangunan  Ruang Terbuka  Hijau  (RTH).  Pembangunan  askes  jalan  penting  artinya  pada aktivitas  harian  warga  sekaligus  dapat  digunakan  untuk  menghubungkan antara  satu  kampung  dengan  kampung  lainnya.  Sementara  itu, pembangunan  RTH  adalah  bagian  dari  upaya  untuk  menjaga  agar  keasrian bantaran sungai Gajah Wong tetap terjaga.
Selanjutnya,  program,  M3K  ini  diikuti  dengan  pengurusan  legalitas tanah berupa “surat kekancingan” dari Panitikismo Kraton Yogyakarta. Hal ini  bertujuan  agar,  warga  yang  terkena  dampak  program,  tersebut memperoleh bantuan dari pemerintah. Pada tahap pembongkaran bangunan rumah,  tentu  tidak  mudah,  karena  terkait  dengan  pengorbanan  material warga yang harus “ legowo ” mengurangi sebagian rumahnya. Sikap tersebut tidak mungkin muncul, jika proses politik di tingkat basis maupun elit tidak membuahkan  kesepakatan.  Tahap  berikutnya  adalah  renovasi  bangunan yanga  dilaksanakan  oleh  satuan  kinerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Kawasan  Permukiman  (DPUPKP)  dan  pemilik  rumah. Persetujuan  pembangunan  rumah  lalu  menjadi  tahap  berikutnya  jika pengajuan  desan  rumah  yang  dikerjakan  disepakati  bersama.  Terakhir adalah pengerjaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas DPUPKP.
Upaya  revitalisasi  ataupun  restorasi  yang  dilakukan  FORSIDAS Gajah  Wong  bertujuan  agar  kondisi  sungai  dan  lingkungan  di  kawasan sungai  terbebas  dari  pencemaran  sehingga  mata  air  yang  berada  di sepanjang  kawasan  tidak  tercemar  dan  dapat  dimanfaatkan  bagi  keperluan sehari-hari  warga.  Salah  satu  pemicu  pencemaran  adalah  banyaknya sampah, limbah padat dan limbah cair yang telah akut. Berangkat dari itulah maka, pembangunan MCK (mandi Cuci Kakus) menjadi salah satu program ikutan  yang  dapat  digunakan  sebagai  sarana  edukasi  kepada  warga  agar hidup  bersih  dan  sehat.  Demikian  pula  dengan  kampanye  dan  edukasi tentang  larangan  membuang  sampah  ke  sungai  kepada  masyarakat  yang tinggal  di  sepanjang  Bantaran  Sungai  Gajahwong.  Mereka  melatih masyarakat  untuk  membangun  kebudayaan  baru  dengan  memilah  sampah sesuai  jenisnya  dan  menghimpunnya  ke  dalam  bank  sampah  yang  dikelola secara  mandiri.  Pendekatan  yang  dipilih  tidak  hanya  berupa  edukasi  dan kampanye  secara  langsung,  namun  juga  dilakukan  dengan  pendekatan  seni dan budaya pada festival sungai Gajahwong.
Keberadaan  industri  di  area  bantaran  sungai  Gajah  Wong  juga menjadi  salah  satu  penyebab  penurunan  kualitas  air  sungai.  Badan Lingkungan  Hidup  (BLH)  DIY  menyebutkan  bahwa  sumber  pencemaran sungai berasal dari limbah rumah tangga, rumah sakit, SPBU, Laboratorium Kesehatan,  Laundry,  restoran  dan  rumah  tangga  (BLH,  2015).  Berbagai
sumber  pencemar  tersebut  terus  diadvokasi  oleh  Forsidas  Gajah  Wong melalui  pembangunan  IPAL  Industri  dan  IPAL  Komunal  yang  dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut tentu tidak mudah karena kepentingan  yang  beragam,  sehingga  fasilitasi  dari  pemerintah  menjadi penting. Dengan begitu melalui proses dialog dan edukasi, maka kesadaran untuk mulai memanfaatkan IPAL mulai dilakukan.
Bentuk  pemeliharaan  sungai  yang  lain  ditentukan  oleh  karakteristik masing-masing  wilayah.  Gerakan  Prokasih  yang  secara  periodik  dilakukan pada  berbagai  titik  kawasan,  budidaya  ikan  untuk  memantau  kualitas  air, penghijauan  dan  tamanisasi  untuk  memperluas  area  RTH  juga  menjadi agenda  rutin.  Selain  itu,  terdapat  kampung  hijau  yang  berada  di  pinggir sungai  Gajah  Wong  yang  memiliki  program  penghijauan  (Go  Green), konservasi  satwa  dan  tanaman  yang  memiliki  daya  serap  terhadap  air. Dengan  demikian,  gerakan  restorasi  sungai  menggunakan  beragam  strategi yang  membutuhkan  dukungan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat yang  terhubung  secara  spasial  dari  hulu  hingga  hilir  sungai  sehingga ekosistem sungai menjadi lebih lestari.
Proses  politik  dalam  konteks  basis  atau  elit  berlangsung  secara formal  maupun  informal.  Dalam  konteks  basis,  pemanfaatan  forum-forum informal  dalam  masyarakat  cenderung  lebih  efektif  dibandingkan  dengan forum  formal.  Pada  forum  formal,  beberapa  kelompok  masyarakat  tertentu kurang  lugas  menyampaikan  ide  dan  gagasannya.  Selain  itu,  pertemuan- pertemuan  formal  juga  sulit  untuk  diikuti  oleh  warga  dengan  profesi tertentu,  bahkan  pertemuan  pada  malam  hari  sulit  untuk  dihadiri  kaum perempuan.  Sementara  itu,  pemanfaatan  forum  informal  tidak  terikat  pada waktu  dan  tempat  tertentu  serta  dilakukan  secara  natural  dan  tanpa  aturan tertentu.  Dengan  begitu,  forum  informal  inilah  yang  lazim  dimanfaatkan oleh aktor kunci dalam gerakan untuk membangun kesepakatan, melakukan koordinasi  sosial  bahkan  persiapan  sosial  secara  kolektif,  dari  hulu  hingga hilir  sungai.    Upaya  untuk  menciptakan  ruang  politik  dalam  gerakan restorasi  sungai  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  media,  salah  satunya dengan  musyawarah.  Media  yang  membuka  ruang  seluas-luasnya  bagi seluruh  pihak  untuk  bersuara  dalam  merancang  gerakan  maupun melaksanakan gerakan harus dilakukan untuk mengelola keterlibatan publik.
Melalui musyawarah maka proses pembingkaian gerakan dapat dirumuskan secara  kolaboratif  melalui  proses  mendengarkan,  berbagi  maupuun  refleksi selama gerakan restorasi berlangsung (Petts, 2006).
Dalam  konteks  elit,  proses  politik  tidak  bisa  dikerjakan  oleh  semua aktor kunci dalam gerakan restorasi sungai. Terdapat pembagian peran antar aktor  kunci  untuk  melakukan  proses  politik  pada  level  basis  maupun  elit. Pada  level  elit  ini,  terdapat  satu  orang  aktor  yang  memiliki  peran  sentral dalam  menggalang  dukungan  dari  sejumlah  kementrian,  anggota  DPRD Kota  Yogyakarta  melalui  proses  advokasi  dan  lobby.  Sentralitas  aktor tersebut  dipandang  mampu  menyuarakan  segenap  aspirasi  masyarakat secara  lugas  kepada  para  pengambil  kebijakan  tanpa  rasa  khawatir.  Aktor inipun, diakui mampu menggalang dukungan dari berbagai aktor komunitas sungai  lainnya  di  Yogyakarta  agar  advokasinya  memperoleh  legitimasi secara  kolektif  dan  politis.  Kemampun  membangun  jejaring  yang  bersifat difusi  maupun  konfliktual  antar  berbagai  pihak  inilah  yang  membuat gerakan  restorasi  sungai  Gajah  Wong  ini  memiliki  daya  ubah  yang  lebih besar dibandingkan wilayah sungai yang lain (Krinsky dan Crossley, 2013). Bahkan  hasil-hasil  gerakan  berupa  penataan  pemukiman  melalui  M3K, Pemanfaatan  air  bersih,  pengurangan  resiko  bencana,  pengurangan  sumber pencemar  sungai,  pemanfaatan  IPAL  hingga  pengembangan  wisata  sungai sebagai  efek  dari  gerakan  restorasi  sungai  hampir  merata  dapat  dijumpai pada  masing-masing  wilayah.  Dengan  begitu,  proses  politik  yang  berlapis dan kemampuan membangun jejaring antar aktor yang intensif adalah modal untuk  memperbaiki  ekosistem  sungai  secara  lebih  progresif.  Apabila disajikan  dalam  bentuk  tabel  kerangka  proses  politik  dalam  gerakan restorasi  sungai  yang  berlapis  dapat  tergambar  dalam  serangkaian  agensi- agensi sebagai berikut:
Tabel 1: Tabel Proses Politik Berlapis
Level Proses Politik Bentuk Agensi Grassrooot  Persiapan sosial masyarakat Membangun kesadaran dan mindset bersama antar warga melalui dialog, diskusi pada tingkat RT dan RW. Edukasi dan kampanye hidup bersih sehat dan tanggap bencana bagi warga bantaran sungai dengan pendekatan kultural Melakukan Pembentukan Kelompok/komunitas
konsolidasi antar warga bantaran sungai sebagai wadah untuk merawat dan melestarikan sungai Pembagian wilayah/area gerakan secara spasial dari hulu-hilir sungai Pemetaan potensi wilayah dari hulu-hilir sungai Aksi bersama berupa gotong royong dan swadaya dalam rangka restorasi ekosistem sungai Melakukan aksi bersama untuk bersih sungai secara berkala, penataan pemukiman melalui M3K, mengembangkan bank sampah, pengelolaan air bersih dan pembangunan MCK dan IPAL komunal warga bantaran sungai. Proses refleksi dan evaluasi gerakan Mendorong keberlanjutan dan kemandirian gerakan dengan memberdayakan masyarakat bantaran sungai melalui program wisata sungai. Elit Menggalang dukungan, lobby dan advokasi dari para pengambil kebijakan dari unsur eksekutif Menggalang dukungan pada pengambil kebijakan dalam forum ilmiah berupa sarasehan untuk menemukan solusi bersama atas persoalan sungai yang
dihadapi
Proses lobby dan dialog dengan
BAPPEDA untuk mendorong penataan kawasan bantaran sungai. Lobby dan dialog dengan kementrian Pekerjaan Umum untuk program IPAL dan MCK Komunal serta program Kotaku bagi pemukiman layak huni di pinggir sungai.
Mendorong fasilitasi Bank sampah warga bantaran sungai dan Program Kali bersih (Prokasih) oleh BLH Mendorong fasilitasi untuk pembentukan kampung wisata sungai Memanfaatkan bentuk ikatan kultural antara raja dan rakyatnya. Menghadirkan Sri Sultan HB X dalam Festival Sungai Gajah Wong Menggalang dukungan, lobby dan advokasi dari para pengambil kebijakan dari unsur legislatif Lobby dan advokasi penganggaran pada pihak legislative bagi revitalisasi sungai Gajah Wong.
Sumber: Data Primer diolah
Proses  politik  dapat  diperkuat  dengan  membangun  jejaring  sosial antar  aktor  gerakan  restorasi  sungai  yang  meliputi  lingkup  mikro,  namun juga  pada  lingkup  mezzo  dan  makro.  Pada  lingkup  mikro,  jejaring  sosial aktor  antar  zona  dan  titik  sungai.  Melalui  forum  pertemuan  rutin  untuk mendiskusikan  perencanaan  program  dilakukan  hampir  di  semua  titik. Sedangkan  aksi-aksi  bersama  berupa  kerjabakti  dan  gotong  royong  dalam proses  M3K  maupun  aksi  bersih  sungai  juga  dilakukan  sebagai  wujud jejaring  konsensual  yang  telah  terbangun.  Tentu  peran  aktor-aktor  sentral menjadi  penting dalam  menjalin dan merekatkan relasi antar  aktor tersebut (Diani,  2003).  Selain  factor  peran  aktor  sentral,  factor  solidaritas  juga menguatkan  proses  terbangunnya  jejaring  pada  lingkup  mikro  ini. Solidaritas  muncul  oleh  kesamaan  nasib  sebagai  warga  yang  tinggal  di bantaran sungai dengan status “ngindung ” di wilayah wedi kengser dengan latar  sosial  ekonomi  dari  sector  informal  cenderung  menyebabkan  mereka mengambil  sikap  yang  sama,  yaitu  mengikuti  segala  bentuk  program penataan  kawasan  bantaran  sungai.  Pada  lingkup  mezzo,  FORSIDAS  juga bergabung  dalam  jejaring  antar  komunitas  sungai  yaitu  dalam  wadah Asosiasi  Komunitas  Sungai  Yogyakarta  (AKSY).  Sementara  pada  lingkup makro, jejaring komunitas inipun juga menjadi bagian penting dari Kongres Sungai  Indonesia  yang  menjadi  wadah  multipihak  untuk  terus  mendorong gerakan  restorasi  sungai  di  seluruh  Indonesia.  Dengan  membangun kerangka  berjejaring  pada  lingkup  mikro,  mezzo  hingga  makro,  maka gerakan  restorasi  sungai  oleh  FORSIDAS  Gajah  Wong  akan  memiliki kekuatan  yang  lebih  memadahi.  Sehingga  dengan  demikian,  proses  politik yang  berlapis  harus  didukung  pula  oleh  proses  membangun  kekuatan jejaring  sosial  agar  tujuan  gerakan  restorasi  sungai  dapat  menemukan  titik terang keberhasilannya.
Gerakan  restorasi  sungai  pada  akhirnya  membutuhkan  jaminan keberlanjutan  seiring  pertambahan  jumlah  penduduk  dan  pembangunan kawasan  perkotaan.  Terkait  dengan  hal  itu  FORSIDAS  Gajah  Wong mengembangkan  beberapa  titik  ungkit  pengembangan  wisata  sungai  pada beberapa  kawasan  yang  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan.  Beberapa titik ungkit tersebut adalah Taman Legawong, Gajah Wong Education Park, Bendung  Lepen  dan  Dermaga  Cinta.  Hadirnya  titik  ungkit  wisata  sungai
dianggap mampu menghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi warga bantaran  sungai.  Mereka  tidak  hanya  mampu  memperoleh  pendapatan tambahan  melalui  aktivitas  wisata  sungai  namun  secara  sosial  kesan  dan citra kumuh warga bantaran sungai secara perlahan dapat mulai diperbaiki. Hal  ini  seturut  dengan  tujuan  gerakan  restorasi  sungai  yang  tidak  hanya membebaskan sungai dari segala bentuk pencemaran, memulihkan kembali ekosistem sungai akan tetapi menjadi alternatif sumber  penghidupan warga bantaran  sungai.  Dengan  demikian  pengembangan  wisata  sungai diharapkan mampu menjadi skema keberlanjutan alternatif gerakan restorasi sungai.

## KESIMPULAN
Gerakan  restorasi  sungai  telah  menjadi  agenda  penting  dalam  merespon persoalan  degradasi  sungai  seiring  peningkatan  aktivitas  manusia.  Agensi gerakan  restorasi  sungai  dapat  berasal  dari  berbagai  pihak,  salah  satunya adalah  agensi  masyarakat.  Berbagai  bentuk  agensi  masyarakat  sepanjang sungai  terwadahi  dalam  bentuk  komunitas  sungai.  Dengan  berbekal kehendak untuk memperbaiki kondisi ekosistem sungai untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat, maka gerakan tersebut mensyaratkan proses politik secara berlapis.
Level  basis  gerakan  menjadi  kata  kunci  penting  untuk  menjadi  titik  ungkit gerakan untuk membangun kesadaran bersama tentang urgensi memulihkan kembali  sungai  yang  terdegradasi.  Proses  konsolidasi  dan  membangun kesamaan  cara  pandang  menjadi  bagian  yang  tidak  terlupa  meskipun dilakukan  dalam  skala  spasial.  Demikian  pula  pada  level  elit  pengambil kebijakan  dan  pentingnya  peran  aktor  sentral  untuk  menjadi  motor penggerak  dalam  proses  menggalang  dukungan  baik  pada  jalur  eksekutif maupun  legislative.  Selain  itu,  membangun  jejaring  sosial  antar  komunitas sungai  dan  mengembangkan  skema  pemberdayaan  masyarakat  dapat memperkuat proses politik pada level basis dan elit bahkan menjadi bagian penting dari agenda keberlanjutan gerakan. Dengan demikian, proses politik menjadi  berlapis-lapis,  baik  dari  segi  prosesnya  maupun  aktor-aktor  yang terlibat di dalam gerakan restorasi sungai.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda DIY, 2012. Penyusunan Grand Desain Sungai Gajah Wong. Tidak diterbitkan.
Badan  Lingkungan  Hidup  DIY,  2015.  Buku  Data  SLHD  DIY  2015. http://dlhk.jogjaprov.go.id/storage/files/Buku%20Data%20SLHD%2 0DIY%202015.pdf  Diakses  pada  tanggal  6  April  2022  pukul  14.53 WIB.
Diani,  Mario,  2003.  Networks  and  social  movements:  a  reserach programme.  Pages  299–319  in  M.  Diani  and  D.  McAdam,  editors. Social movements and networks: relational approaches to  collective action. Oxford University Press, Oxford, UK.
Eden,  S.,  and  S.  M.  Tunstall  (2006),  Ecological  versus  social  restoration?
How urban river restoration challenges but also fails to challenge. Firman,  Tommy,  2004.  Demographic  and  Spatial  Patterns  of  Indonesia’s Recent  Urbanisation  POPULATION,  SPACE  AND  PLACE  Popul. Space  Place  10,  421–434  (2004)  Published  online  in  Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/psp.339 Fox et  al.  2017.  The river is  us;  the river is  in our veins”:  re-defning  river restoration  in  three  Indigenous  communities.  Sustain  Sci  (2017) 12:521–533. DOI 10.1007/s11625-016-0421-1.
Frascaroli,  Fabrizio,  Parrinello,  Giacomo,  dan  Root-Bernstein,  Meredith,
2021.  Linking  contemporary  river  restoration  to  economics, technology, politics, and society: Perspectives from a historical case study  of  the  Po  River  Basin,  Italy.  Ambio.  Feb;  50(2):  492–504. Published online 2020 Jul 22. doi: 10.1007/s13280-020-01363-3. Hardin,  Garrett,  1968.  The  Tragedy  of  the  Commons.  From  Science,
162(1968):1243-1248.
Khudori,  Darwis.  2002.  Menuju  Kampung  Pemerdekaan.  Yayasan  Pondok Rakyat. Yogyakarta.
Krinsky,  John  dan  Crossley,  Nick,  2014.  Social  Movements  and  Social Networks: Introduction, Social Movement Studies, 13:1, 1-21, DOI: 10.1080/14742837.2013.862787
Kusnanto,  dkk.,  2016.  Community  Engagement  With  Urban  River Improvement. Jurnal Manusia dan Lingkungan .Vol 23, No 3 (2016). DOI.org/10.22146/jml.22484.
Kutanegara,  Pande  Made,  2014.  Manusia,  Lingkungan  dan  Sungai, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
Maryono, Agus. 2007. Restorasi Sungai. Gadjah Mada Press. Yogyakarta Mauer K. Whitney, 2020. U n d a m  m  i  n  g The Elwha River.   Contexts,
Vol.  19,  Issue  3,  p.  34-39.  ISSN  1536-5042.  ©  American Sociological Association. SUMMER 2020 contexts 35.
http://contexts.sagepub.com. 10.1177/1536504220950399
Mertig, Angela dan Dunlap Riley, 2001. Research Note. Environmentalism,
New  Social  Movements,  and  the  New  Class:  A  Cross-National Investigation. Rural Sociology 66(1), 2001, pp. 113–136. Copyright © 2001 by the Rural Sociological Society.
Millennium  Ecosystem  Assessment  (2005)  Ecosystems  and  Human  Well- Being: Synthesis (Island Press, Washington, DC).
Noviana  Sari,  Pathurrahman  dan  Siti  Mauliana  Hairani,  2018.  The  3rd “Kongres Sungai Indonesia” as Hybrid Social Movements: The New Combination  between  Classic  Social  Movements  and  New  Social Movements. Advances in Social Science, Education and Humanities Research,  volume  292.  1st  Aceh  Global  Conference  (AGC  2018). Published by Atlantis Press.
Patra,  Debjyoti  and  Bandyopadhyay,  Sumahan,  2019.  River  and Environmental  Movement.  Indian  Anthropologist,  July  –  December 2019,  Vol.  49,  No.  2  (July  –  December  2019),  pp.  57-73 https://www.jstor.org/stable/10.2307/26954859
Petts,  Judith,  2006.  Managing  Public  Engagement  to  Optimize  Learning:
Reflections from Urban River Restoration. Human Ecology Review, Vol. 13, No. 2, 2006 © Society for Human Ecology.
Seftyono,  Cahyo,  2012.  Pembangunan  Berbasis  Waterfront  dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  FISIPOL  UGM  Vol  16,  No  1
(2012) https://doi.org/10.22146/jsp.10913.
Sholihah,  M  dan  Zunariyah,  S.  2019.  Gerakan  Ecoton  Dalam  Pemulihan Sungai Brantas. Journal of Development and Social Change, Vol. 2, No. 1, April 2019 p-ISSN 2614-5766, https://jurnal.uns.ac.id/jodasc. Suharko  &  Kusumadewi,  2019,  Organisasi  Masyarakat  Sipil  dan  Restorasi Sungai:  Studi  pada  Gerakan  Memungut  Sehelai  Sampah  di  Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda
Tarrow,  S.  (1994)  Power  in  Movement:  Social  Movements,  Collective
Action  and  Politics  (Cambridge:  theory.  American  Journal  of Sociology 82(6):1212–1241.
Vermaat,  et  al,  2016.  Assessing  the  societal  benefits  of  river  restoration using  the  ecosystem  services  approach  Hydrobiologia  769:121– 135.DOI 10.1007/s10750-015-2482-z.
Yin,  Robert  K,  1996.  Studi  Kasus  (Desain  dan  Metode)  Edisi  Revisi.  PT.
Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Vörösmarty  dkk.,  2010,  Global  threats  to  human  water  security  and  river biodiversity.  Nature  467,  555–561  (2010).  Macmillan  Publishers Limited. All rights reserved.
Zunariyah,  S  dan  Ramdhon,  A,  2017a,  “Memetri  Kali”  as  transformative learning  model  for  sociology  students  to  care  about  environmental issues. Regionalization and Harmonization in TVET –Abdullah et al. (Eds)  ©  2017  Taylor  &  Francis  Group,  London,  ISBN  978-1-138- 05419-6
Zunariyah, S. and Ramdhon, A., 2017b, Urban Youth Movement: Works of Young People in Reproducing Knowledge of River- Kampong with Community,  In  2nd  International  Conference  on  Sociology Education (ICSE 2017), pages 948-952 ISBN: 978-989-758-3162.