## Journal  of Enterprise  and Development
E-ISSN : 2685-8258 | P-ISSN : 2715-3118
Peranan k operasi Syariah d alam m eminimalisir k etergantungan m asyarakat b erhubungan d engan r entenir Iskandar
STKIP PGRI  Sumenep , Indonesia iskandarjohar@yahoo.co.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  Mitra  Surya  Bahari Islamic  Women's  Cooperatives  in  minimizing  the  dependency  people  of  Aeng  Dake village.  This  type  of  research  is  classified  into  qualitative  research  using  interviews, observation,  and  documentation  to  obtain  data ,  then  the  data  is  analyzed  to obtain  conclusions  and verification. Based  on  the  findings,  the  existence  of  Islamic women's  cooperatives  in  minimizing  people's  dependence  on  capital  loans  from Ribawi  financial  institutions  or from  loan  sharks  is  very  large.  Especially  in  helping community  financing  as  productive business  capital  and  in  meeting  household  needs. The  role  of  Islamic  cooperative  is increasingly  felt  when  it  becomes  a  facilitator  and acomudator  in  training  and  providing  counseling  to  the  community  to  be  productive both  in  agriculture,  animal  husbandry,  and the skill  area, both culinary  and craft.
Keywords: Islamic  Cooperative, Loan Shark, Ribawi  Financial  Institution

## PENDAHULUAN
Peranan  lembaga  keuangan  sangatlah  penting  dalam  membangun  perekonomian suatu  masyarakat.  Kehadirannya  seolah  menjadi  jantung  yang  memompa  denyut  nadi perekonomian  masyarakat,  semakin  besar  peranannya  kepada  masyarakat  maka  semakin lancar  perputaran  roda  perekonomian  mereka.  Bahkan  menurut  Muhammad  sistem mekanisme  keuangan  suatu  negara  telah  menjadi  instrumen  penting  dalam  memperlancar jalannya  pembangunan  suatu  bangsa.  (Muhammad,  2002:  15)  Oleh  karena  pentingnya keberadaan  lembaga  keuangan,  maka  negara  mengaturnya  dalam  Undang-undang  No.  14 Tahun  1967 tentang  perbankan.
Menurut  UU  No.  14  Tahun  1967  pasal  1  lembaga  keuangan  berarti  badan  usaha  yang kegiatannya  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  kemudian  menyalurkannya  kembali kepada  masyarakat.  Tidak  jauh  berbeda  dari  pengertian  di  lembaga  keuangan  menurut  UU No.  14  Tahun  1967  lembaga  keuangan  menurut  SK  Menkeu  RI  No.  92  Th.  1990  adalah semua  badan  usaha  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  dimana  kegiatannya  menghimpun dana  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  terutama  untuk  pelayanan  investasi pembangaunan.
Secara  umum  lembaga  keuangan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  lembaga  keuangan bank  maupun  non  bank.  Lembaga  keuangan  bank  menurut  Undang-undang  No.  10  Tahun 1998 adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak.  Sedangkan  lembaga keuangan  non-bank  atau  biasa  disebut  Lembaga  Keuangan  Bukan  Bank  (LKBB) berdasarkan  surat  keputusan  menteri  keuangan  RI  No.  KEP-38/MK/IV/1927  adalah  semua lembaga  yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  keuangan  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  menghimpun  dana  terutama  dengan  jalan  mengeluarkan  kertas  berharga  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat,  terutama  guna  membiayai  investasi  perusahaan- perusahaan.
Berdasarkan  pengertian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  peranan  dan  fungsi  lembaga keuangan  seperti  bank  dalam  menggerakkan  roda  perekonomian  di  tengah  masyarakat menjadi  sangat  vital.  Keberadaan  perbankan  seolah  menjadi  mitra  masyarakat  dalam aktifitas  berekonomi  mereka.  Namun  meski  demikian,  aktifitas  ekonomi  masyarakat  tidak sepenuhnya  bergantung  kepada  lembaga  keuangan  seperti  perbankan.  Praktik  di  lapangan menunjukkan gejala perilaku ekonomi yang menarik. Masyarakat tidak hanya mendapatkan  pinjaman  uang  dari  lembaga  keuangan  seperti  bank  ketika  mengalami  defisit anggaran,  tetapi  juga  dari  lembaga  keuangan  non  bank  dan  perorangan  yang  umum diistilahkan  dengan  rentenir  yang  menjadi  tumpuan  akses  mereka  dalam  melakukan transaksi  pinjaman  pada saat mereka  mengalami  defisit  anggaran.
Meski  pada  satu  sisi  datang  dengan  memberikan  kemudahan  akses  untuk  memenuhi kebutuhan  modal  warga,  namun  pada  sisi  yang  lain  kehadiran  mereka  mendatangkan masalah  baru  atas  pinjaman  (kredit)  yang  mereka  berikan,  mulai  dari  tingkat  bunga, periode  cicilan  dan  sebagainya.  Dalam  contoh  bunga  pinjaman,  praktik  yang  mereka lakukan  biasanya  menetapkan simple  interest (bunga  sederhana),  yaitu  mengkalikan  uang pokok  pinjaman  dengan  prosentase  tertentu.  Dan  penetapan  bunga  inilah  yang  kemudian menjadi  permasalahan  pokok  para  nasabah.  Bunga  yang  dibayarkan  nasabah  yang  bersifat fixed (tetap)  secara  otomatis  menjadi fixed  cost (biaya  tetap)  bagi  bisnis  mereka.  Dan secara  konstan  akan  menaikkan  tingkat  harga  komoditas  atau  barang  yang  mereka perdagangkan  pula,  seta  mempengaruhi  tingkat  belanja  konsumen  yang  mereka  miliki.  (El- Diwany,  Tarek, 2003: 77)
Penetapan  bunga  atas  kredit  menjadi  beban  yang  sangat  memberatkan  nasabah terlebih  pada  saat  skim  kredit  yang  diambil  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga saja.  Pinjaman  atau  kredit  yang  diperuntukkan  bagi  keperluan  yang  tidak  produktif menjadikan  mereka  terlilit  hutang  yang  semakin  besar  karena  jumlah  pengembalian  pokok pinjaman  ditambahkan  dengan  bunga,  terlebih  biasanya  penetapan  bungan  oleh  lembaga keuangan  non  bank  tergolong  tinggi  dengan  iming-iming  kemudahan  akses  pinjaman  yang mereka  berikan  bagi  nasabah.  Lembaga  keuangan  atau  perorangan  tidak  sepenuhnya  tulus membantu  nasabah  dalam  memberikan  pinjaman  untuk  mengatasi  kesulitan  ekonomi mereka.  Orientasi  keuntungan  secara  materi  bagi  mereka  lebih  diprioitaskan  dibandingkan motivasi  untuk  menolong  kesulitan  yang  dialami  nasabah  dengan  asas  kekeluargaan. Bahkan  pada  suatu  kondisi  tertentu  seperti  menghadapi  keterlambatan  angsuran  kredit  atau kredit  bemasalah,  tanpa  sungkan  petugas  mereka  melalukan  perampasan  atau  penyitaan
agunan  tanpa  mempehatikan  nilai-nilai  kekeluargaan  bahkan  kemanusiaan.
Menjamurnya  praktik  bisnis  dengan  penerapan  bunga  sebagai  orientasi  meraup keuntungan  oleh  lembaga  keuangan  bank  maupun  non  bank  dewasa  ini  memupuk tumbuhkembangnya  nilai-nilai  kapitalisme  dengan  menjadikan  mereka  (para  pemilik modal)  semakin  kaya  dengan  kekayaan  yang  mereka  dapatkan  dari  memerah  keringat  para nasabah  yang  notabeni  masyarakat  miskin  yang  kekurangan  modal.  Praktik  bisnis  keungan dengan  penerapan  bunga  merupakan  suatu  kondisi  yang  jauh  dari  cerminan  membangun masyarakat  yang  adil  dan  makmur  serta  sejahtera  sebagaimana  menjadi  salah  satu  tujuan negara  Indonesia  yang  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945,  serta  menciderai  nilai-nilai pancasiala,  yakni  nilai  kemanusiaan,  keadilan  dan  peradaban,  seperti  termaktub  pada  sila ke-2 dan  ke-5.
Islam  menggolongkan  bunga  sebagai riba yang  jauh  dai  nila-nilai  syar’i  dan  sangat merugikan  masyarakat  (Islahi,  1998:128).  Bunga  itu  sendiri  dapat  dipahami  sebagai tanggungan  pada  pinjaman  uang  yang  biasanya  dinyatakan  dengan  persentase  dari  uang yang  dipinjamkan.  (Muhammad,  2005:40)  Praktik riba dilarang  keras  di  dalam  Islam sebagaimana  larangannya  termaktub  dalam  al-Quran  untuk  tidak  mendzalimi  satu  sama lain. 2 Riba  itu  sendiri  berarti  tambahan  uang  atas  modal  yang  diperoleh  dengan  cara  yang tidak  dibenarkan  secara  syar’ie  baik  sedikit  maupun  banyak.  Oleh  ulama  fiqh  riba didefinisikan  sebagai  kelebihan  harta  dalam  suatu  muamalah  dengan  tidak  ada imbalan/gantinya.  Atinya  tambahan  uang  atas  modal  yang  timbula  akibat  tansaksi  hutang- piutang  yang  harus  dibeikan  kepada  pemilik  modal  atau  pembei  pinjaman  (Muhammad, 2005: 41).
Islam  datang  sebagai rules  of  life (Panduan  hidup)  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Di dalam  praktik  bisnis,  aturan  dalam  Islam  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  sepihak negatif  sum  game melainkan positve-sume  game (keuntungan  semua  pihak  yang bertransaksi),  (Bakar,  2008:  22).  Di  dalam  Islam,  etika  mendominasi  ekoomi  yang  seluruh tatalaksannaya  berpolakan  orma  etis  dan    bukan  sebaliknya  (Nazir,  2008:30).  Islam dirancang  sebagai  rahmat  untuk  seluruh  ummat  untuk  menjadikan  hidup  lebih  sejahtera. Islam  bertujuan  untuk  membentuk  masyarakat  dengan  tatanan  sosial  yang  setiap  individu diikat  oleh  persaudaraan  dan  kasih  sayang  bagai  keluarga  yang  bersifat  universal  tidak terbatas  oleh  geografis.  Setiap  individu  dalam  islam  memiliki  derajat  yang  sama  di hadapan  Allah  hanya  ketakwaanlah  yang  yang  membedakan  satu  sama  lainnya.  Dalam konsep  ekonomi,  Islam  melarang  praktik  eksploitasi  satu  sama  lain,  dan  setiap  orang mendapatkan  haknya  tanpa mengambil  hak dan bagian  orang  lain.  (Antonio,2009:13-15)
Inilah  salah  satu  alasan  munculnya  lembaga  keuangan  syari’ah  yang  hendak menyajikan  solusi  yaitu  memberikan  modal  usaha  tanpa  beban  bunga.  Lembaga  Keuangan Islam  seolah  menjadi  anti  tesis  terhadap  praktik  transaksi  lembaga  keuangan ribawi (lembaga  keuangan  yang  menerapkan  bunga).  Lembaga  Keuangan  Islam  menjadi  sangat penting  untuk  mengeliminisir  praktik  rentenir  di  tengah  masyarakat.  Dari  sekian  banyak lembaga  keuangan  syariah,  koperasi-lah  yang  paling  tepat  karena  banyak  bersinggungan dengan  para  nasabah  yang  aktif  berhubungan  dengan  rentenir  seperti  pedagang  pasar maupun  tradisional.
2 Larangan praktik riba QS. An-Nisa’ ayat 160-161 
Membangun  koperasi  dengan  berlandaskan  prinsip  syar’i  merupakan  salah  satu cara  untuk  meminimalisir  praktik  ketidakadilan  dalam  ekonomi  serta  dalam  wujud membangun  perekonomian  masyarakat  yang  sejahtera.  Karena  tujuan  pendirian  koperasi menurut  undang-undang  perkoperasian  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  anggota pada  khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  turutserta  membangun  tatanan perekonomian  nasional  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju,  adil,  dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.    Menurut  Undang- undang  No.  25  tahun  1992,  Bab  I,  Pasal  1,  ayat  1  tentang  perkoperasian  menyatakan bahwa  koperasi  adalah  badan  us  aha  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  hukum koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  gerakan ekonomi  rakyat  yang  berdasar atas asas kekeluargaan.

## KAJIAN LITERATUR

## Pengertian,  Tujuan  dan  Karakteristik  Koperasi Syariah
Sebelum  membahas  lebih  jauh  mengenai  koperasi  syariah  telebih  dahulu  penulis paparkan  pengertia  koperasi.  Secara  umum  koperasi  atau  dalam  bahasa  Arab  disebut syirkah  ta’awuniyah dapat  dipahami  sebagai  badan  usaha  di  bidang  perekoimian  yang memiliki  keanggotaan  sukarela  atas  dasar  persamaan  hak,  kerjasma,  dan  tujuan  untuk memiliki  kebutuhan  para  anggota  serta  masyarakat  umum.  (Nazir,  2008:  369).  Menurut Undang-undang  No.  25  tahun  1992  koperasi  meupakan  badan  usaha  yang  beranggotakan orang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekelurgaan ( Ritongga,  2003:  200).
Secara  definitif  koperasi  syariah  memiliki  pengertian  yang  tidak  jauh  berbeda dengan  koperasi  konvensional  namun  tujuan  dan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  pada syariah  Islam  yaitu  al-Quran  dan  Assunnah.  Kegiatan  usaha  di  koperasi  syariah  biasanya bergerak  dibidang  pembiayaan,  investasi,  dan  simpanan  akan  tetapi  polanya  berbeda dengan  koperasi  konvensional  yakni  sesuai  dengan  prinsip  bagi  hasil  (Syariah).  atau dikenal  juga  dengan  istilah  koperasi  jasa  keuangan  syariah  (KJKS).  Sebagai  contoh,  di koperasi  umum  produk  jual  beli  diganti  namanya  dengan  istilah  murabahah,  produk simpan  pinjam  dalam  koperasi  umum  berganti  nama  dengan  mudharabah.  Pinjaman berubah  menjadi  pembiayaan  yang  akad  dan  prinsipnya  tidak  sama  dengan  sistem konvesional  ke sistem  syari’ah  yang  sesuai  dengan  aturan  Islam.
Secara  umum  tujuan  dari  koperasi  syariahpun  memiliki  kemiripan  dengan  tujuan yang  terdapat  pada  koperasi  konvensional.  Tujuan  koperasi  syariah  untuk  menyejahterakan ekonomi  anggotanya  sesuai  norma  dan  moral  Islam,  terciptanya  praktik  ekonomi  yang berkeadilan  dan  menciptakan ukhuwah (persaudaraan)  sesama  anggota,  pembagian keuntungan  dan  kekayaan  yang  proporsional  sesama  anggota,  Kebebasan  pribadi  dalam kemaslahatan  secara  umum  yang  didasarkan  pada  pengertian  bahwa  manusia  diciptakan hanya  untuk  tunduk  kepada  Allah,  Meningkatkan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya  serta  turut  membangun  tatanan  perekonomian  yang berkeadilan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Nur S, dkk, 2010: 17)
Koperasi  syariah  memiliki  karakteristik  sebagai  berikut:  (Janwari,  2000:108).
1. Mengakui  hak milik  anggota  terhadap  modal  usaha
2. Tidak  melakukan  transaksi  dengan  menetapkan  bunga  (riba)
3. Berfungsinya  institusi  ziswaf
4. Mengakui  mekanisme  pasar yang  ada
5. Mengakui  motif  mencari  keuntungan
6. Mengakui  kebebasan  berusaha
7. Mengakui  adanya  hak bersama

## Landasan  Koperasi Syariah
Landasan  koperasi  syariah  meliputi  beberapa  hal  sebagaimana  berikut:  (Afrianti, 2010: 21)
a. Koperasi  syariah  berlandaskan  syariah  Islam  yakni  al-quran  dan  as-sunnah dengan  prinsip ta’awun (saling  tolong  menolong)  dan takaful (saling menguatkan)
b. Koperasi  syariah  berlandaskan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar 1945.
c. Koperasi  syariah  berlandaskan  peratuan  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  Nomor:  35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang  Pedoman  Standar  Operasional  Manajemen  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah
d. Koperasi  syariah  berazaskan Ukhuwah (persaudaraan  dan kekeluargaan).

## Perbedaan  Prinsip  Operasional  Koperasi Syariah  dan  Koperasi Konvensional
Pada  praktikya  koperasi  konvensional  berorientasi  mencari  keuntungan  untuk kesejahteraan  anggota,  baik  dengan  cara  tunai  atau  membungakan  uang  yang  ada  pada anggota.  Para  anggota  yang  meminjam  biasanya  dikenakan  bunga  tetap  untuk  semua  skim pinjaman,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarga  sehari-hari  ataupun  sebagai  modal usaha.  Dimana  hal  ini  berbeda  dengan  prinsip  operasional  yang  terjadi  di    koperasi  syariah. Karena  di  koperasi  syariah  setiap  transaksi  (tasharuf)  didasarkan  atas  penggunaan  yang efektif  apakah  untuk  pembiayaan  atau  kebutuhan  sehari-hari.  Kedua  hal  tersebut diperlakukan  secara  berbeda.  Untuk  usaha  produktif,  paa  anggota  dapat  melakukan pinjaman  modal  pembiayaan  dengan  prinsip  bagi  hasil  (Musyarakah  atau  Mudharabah) prinsip  jual  beli  (Murabahah)  untuk  kebutuhan  akan  barang  yang  pembayarannya  bisa dikredit  tanpa memberlakukan  denda keterlambatan  pembayaran.  (Afrianti,  2010: 22)

## Fungsi  Koperasi  Syariah
Secara umum  fungsi  koperasi  syariah  antara  lain:  (Afrianti,  2010: 22)
a. Sebagai  Manajer  Investasi
Manajer  investasi  yang  dimaksud  adalah  koperasi  syariah  menjadi  peratara  pemilik modal  dengan  anggota  calon  penerima  modal  usaha,  dengan  hanya  medapatkan  fee baik  dari  pemilik  modal  sebagai  jasa  atas  roses  seleksi  ataupun  biaya  administrasi yang  dikeluarkan  sebagai  ganti  dari  biaya  monitoring  dan  reporting.  Atau  bisa  dari anggota  berupa  administrasi  apabila    biasanya  akad  yang  digunaka  adalah mudharabah muayyadah .
Vol. 2 No. 1 June 2020
b. Sebagai  Investor   (Shahibul  Maal)
Dalam  hal  ini  koperasi  syariah  mengelola  secara  professional  dana  anggota  maupun pinjaman  dari  pihak  lain  tanpa  persyaratan  khusus  dari  pemilik  dana  yang  kemudian oleh  pihak  koperasi  biasaya  dialokasikan  ke  sektor  bisnis  riil  sesuai  syar’i.  Prinsip pengelolaan  dana  tesebut  dikeal  dengan  istilah Mudharabah Mutlaqah .
c. Fungsi  sosial
Dalam  hal  ini  koperasi  syariah  memberikan  pelayanan  sosial  baik  kepada  anggota yang  membutuhkannya  maupun  kepada  masyarakat dhu’afa .  Kepada  anggota  yang membutuhkan  pinjaman  darurat  dapat  diberikan  pinjaman  kebajikan  (Qard)  dengan pengembalian  pokok  saja  tanpa  adanya  beban  bunga  sebagaimana  koperasi konvensioal.  Sementara  bagi  anggota  masyarakat  dhuafa  dapat  diberikan  pinjaman kebajikan  dengan  atau  tanpa  pengembalian  pokok  yang  sumber  dananya  dari  dana ZIS (Zakat,  Infaq,  Shodaqoh).

## Produk-Produk  Koperasi Syariah
Dalam  operasional  kesehariannya  kegiatan  koperasi  syariah  meliputi  usaha  simpan pinjam  dengan  akad dan bentuk  produk sebagaimana  berikut:  (Nazir,  2008:  373)
a. Penghimpunan  dana  dengan  menggunakan  akad wadi’ah atau Qard, yakni  titipan yang  dilakukan  oleh  anggota  kepada  pihak  koperasi  dan  pihak  koperasi betanggungjawab  terhadap  pengembalian  titipan  tersebut. Atau  menggunakan  akad mudharabah yakni  akad  dimana  anggota  menyimpan  dana  ke  pihak  kopeasi  dan mereka  memperoleh  bagi  hasil  usaha  atas simpanan  meeka tersebut.
Beberapa produk  penghimpunan  dana koperasi  adalah:
1) Simpanan  Pokok
2) Simpanan  wajib
3) Simpanan  sukarela
4) Simpanan  amanah
b. Penyaluran  dana dalam  bentuk:
1) Tabaru’
Tabarru’ adalah  peranjian  dalam  transaksi  yang  tidak  untuk  mencai  keuntungan komersil.  (A.  Karim,  2009:  65)  Dalam  hal  ini  pihak  koperasi  menyalurkan  dana kepada  anggota  tanpa  mengharap  kentungan  komersil  melainkan  semata-mata menolong  anggota.
2) Qard
Sesuai  artinya  yakni  pinjaman,  akad qard dalam  koperasi  selain  digunakan dalam  penghimpunan  dana,  juga  digunakan  dalam  menyalurkan  pembiayaan. Dalam  hal  ini  pihak  koperasi  membeikan  pinjaman  cuma-cuma  kepada  pihak anggota  yang  membutuhkannya.  Terkadang  pihak  koperasi  dalam  menerima simpanan  dengan  akad qard memberikan  kelebihan  kepada  pemilik  dana sebagai  bentuk hasanah (kebaikan) , sehingga  yang  demikian  disebut qardul hasan. (Nazir,  dkk , 2008:  540)
3) Jual  beli  :
 Bai biTsaman Ajil
Bai  bi-tsaman  ajil adalah  jual  beli dengan  pembayaran  ditangguhkan,

## Vol. 2 No. 1 June 2020
bedasakan  kesepakatan  harga  biasanya  harga  asal  ditambahkan  margin  oleh pihak  penjual  karena  adanya  penangguhan  waktu  pembayaran.  Dalam  hal  ini. praktik  di  kopeasi,  pihak  koperasi  yang  memberikan  pembiayaan  kepada nasabah  atau  anggotadalam  angka  memenuhi  kebutuhan  barang  dengan sistem  pembayaran  angsuran/cilcilan,  tanpa  adanya  denda  keterlambatan pembayaran.  (Nazir,  dkk , 2008:  57)
 Murabaha
Murabaha adalah  akad  jual  beli  atas  barang  tertentu  yang  bersifat  amanah. Biasanya  dalam  transaksi  dengan  akad  ini  pihak  koperasi  membeikan pembiayaan  untuk  nasabah  dengan  membelikan  barang  sesuai  dengan spesifikasi  pesanan  nasabah  dengan  kesepakatan  harga  dan  keuntungan  yang diketahui  oleh  nasabah.  (Nazir,  dkk , 2008: 456).
 Bai Salam
Sedangkan  akad salam adalah  akad  atau  penjualan/pembuatan  sesuatu    yang disepakati dengan kriteria tertentu  dalam  waktu  yang  ditangguhkan penyelsesaiannya  sedangkan  pembayarannya  disegerakan.  (Nazir,  dkk , 2008: 583).  Dalam  transaksi  pembiayaan  dengan  akad  ini  biasanya  pihak  koperasi menyediakan  pembiayaan  dengan  membayarkan  secara  tunai  harga  barang sesuai  pesanan  nasabah  ke  pihak  produsen  kemudian  nasabah  membayar  ke piak  koperasi  setelah  menerima  barang.
4) Bagi  Hasil
 Musyarakah
Sesuai  dengan  pengetian  akad  di  atas  secara  syara’  adalah  transaksi  antara dua  orang  atau  lebih  yang  keduanya  bersepakat  untuk  melakukan  kerjasama usaha  dengan  tuuan  memperoleh  keuntungan  melalui  syarat  dan  rukun tetentu.  (Nazir,  dkk , 2008:  46).    Dalam  hal  ini  pihak  koperasi  dan  nasabah sama  mengeluarkan  modal  untuk  bekerjasama  dalam  suatu  usaha  untuk mempeoleh  keuntungan.  Dan  apabila  tejadi  kerugian  maka  kerugian  tersebut ditanggung  secara bersama-sama  oleh  pihak  koperasi  dan nasabah.
 Mudharabah Mudharabah adalah  akad  kemitraan  antara  pemilik  modal  ( shahibul  maal ) dan  pengelola atau  pengusaha  dengan  pembagian  keuntungan  usaha  anatara kedua  pihak  sesuai  kesepakatan.  (Nazir,  dkk , 2008:  448).  Dalam  transaksi pembiayaan  ini  piak  koperasi bertindak  sebagai shoibul  maal sedangkan nasaba  atau anggota  sebagai mudharibnya.
5) Jasa Lainnya
 Ijarah
Ijarah adalah  akad  untuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian. Atau  dalam  arti  lain  pemilikan  manfaat  dai  sesuatu  yang  halal  dalam  jangka waktu  tertentu  dan  dengan  imbalan  ganti  rugi.  Atau  secara  sederhana  adalah penjualan  manfaat.  (Nazir,  dkk , 2008:  278).  Dalam  akad  ini  pihak  koperasi menyediakan  barang  yang  akan disewa  kepada nasabah.

## Pengertian  Rentenir
Di  suatu  daerah  tertentu  di  Indonesia,  misalnya  Jawa,  rentenir  adalah  profesi  yang sangat  populer  sebagai  orang  yang  menawarkan  pinjaman  jangka  pendek  tanpa  jaminan tetapi  memiliki  tingkat  bunga  yang  relatif  tinggi  (sekitar  20%  selama  satu  periode  kredit), dan  mereka  juga  berusaha  untuk  menjaga  hubungan  kredit  dengan  nasabah-nasabahnya melalui  hubungan  interpersonal  maupun  kultural.  Sebagian  besar  rentenir  beroperasi  di pasar-pasar  pedesaan,  dan  mereka  juga  sering  mengunjungi  orang  dari  pintu  ke  pintu. (punyaudin.blogspot.co.id/2008/08/bmt-versus-rentenir.html diakses pada tanggal 12 november  2016).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  individu  atau  kelompok  serta perilaku  yang  dapat  diamati  (Moleong,  1998:3).  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  pada penelitian  ini  digunakan  beberapa  metode,  antara  lain  metode  observasi  (pengamatan). Metode  ini  digunakan  dengan  tujuan  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  mengamati masyarakat  yang  menjadi  obyek.  Teknik  ini  terdiri  dari  pengamatan  (observasi)  dan observasi  partisipasi.  Dan  tekhnik  obsevasi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  observasi parsipatori,  dimana  penliti  ditunutut  terjun  mengamati  langsung  situasi  dan  kondisi  objek di  lapangan.  (Bungin,  2008:  190-191).  Selain  itu,    dalam  penelitian  ini  digunakan  juga metode  wawancara  mendalam (indepth  interview) ,  dengan  menggunakan  pedoman wawancara  terstruktur,  ataupun  tidak  terstruktur  sesuai  kebutuhan  dilapangan  dengan tujuan  memperoleh  data  yang  diinginkan.  (Bungin,  2008:  67)  Responden  dalam  penelitian ini  adalah  ketua  Koperasi  wanita  syariah  Mita  Surya  Bahari,  beserta  pengurus- pengurusnya  dan dan beberapa anggota.
Untuk  memperkaya  data  dan  informasi,    dalam  penelitian  ini  juga  digunakan  metode dokumentasi  (baca  Arikunto,  2002:  135),  yakni  dokumentasi  tertulis.  Hal  ini  terutama yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  atau  dokumen-dokumen  yang  lain,  RAT,  Laporan Pembiayaan,  dan  lain  sebagainya.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  komprehensif  atas  data- data  yang  telah    diperoleh.  Karena  sesungguhnya  analisis  data  kualitatif  adalah  upaya  yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasi  data,  memilah-milahnya menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola,  mensistesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola, menemukan  apa  yang  penting,    dan  apa  yang  dipelajari,  dan  memutuskan  apa  yang  dapat diceritakan  kepada orang  lain.  (Moleong,  2007:248)

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Profil  Koperasi Wanita  Syariah  Mitra Surya  Bahari
Koperasi  Wanita  Syariah  Mitra  Surya  Bahari  didirikan    sejak  tahun  2008, bertempat  di  desa  Aeng  Dake,  kecamatan  Bluto,  kabupaten  Sumenep  dengan  6  orang pengurus,  yang  dipimpin  oleh  ibu  Hamidah  dan  hingga  saat  ini  telah  memiliki  anggota sebanyak  50  orang  lebih.  Pada  praktik  transaksinya  koperasi  ini  mengalami  peningkatan modal  dan  jumlah  dari  tahun  ke-tahun.  Tercatat  sejak  tahun  2008  Banyaknya  anggota dengan  modal  sebesar  Rp.  5.000.000  Kini  banyak  anggota  mencapai  50  orang  dan  modal
Vol. 2 No. 1 June 2020
mencapai  Rp. 600.000.000.
Didirikannya  Koperasi  Wanita  Syariah  Mitra  Surya  Bahari  sebagai  perlawanan masyarakat  khususnya  desa  Aeng  Dake  terhadap  praktik  rentenir  yang  terjadi  di  kalangan masyarakat.  Banyaknya  masyarakat  terutama  kaum  hawa  (ibu  rumah  tangga)  yang berhubungan  dengan  rentenir  sebagai  kreditur  dari  beberapa  lembaga  keuangan  berbasis riba,  untuk  meminjam  uang  guna  memenuhi  kebutuhan  modal  usaha  atau  kebutuhan rumah  tangga  mereka,  bahkan  yang  lebih  parah  adalah  sekedar  memenuhi  tren  atau  gaya hidup  mereka.  Kebutuhan  akan  kredit  tersebut  direspon  positif  oleh  para  rentenir  dengan memberikan  akses  kemudahan  pencairan  pinjaman  namun  dengan  konsekwensi  membayar bunga  yang  cukup  tinggi.  Fenomen  inilah  yang  kemudian  mendorong  masyarakat  setempat terlilit  hutang  yang  semakin  hari  semakin  menumpuk.  Berdirinya  Koperasi  Wanita  Syariah Mitra  Surya  Bahari  merupakan  salah  satu  upaya  masyarakat  setempat  melalui  koordinasi dengan  pemerintah  desa  setempat  untuk  meminimalisir  hubungan  masyarakat  dengan  para rentenir,  melalui  langkah-langkah  strategis  agar  dapat  menyelamatkan  warga  dari keterlilitan  hutang  sekaligus  membantu  memajukan  ekonomi  warga  berdasarkan  gotong royong  dan kekeluargaan.

## Produk  dan Jasa Keuangan  Koperasi Wanita  Syariah  Mitra Surya  Bahari
Sebagaimana  mengacu  kepada  panduan  syariah    dan  disesuaikan  dengan  konsep operasional  koperasi  syariah  yang  ada,  maka  kegiatan  operasional  dan  produk  serta  akad koperasi  syariah  mitra  surya  bahari  dapat digambarkan  dalam  bagan  berikut:
Tabarru’
Qardul Hasan Sumber Dana Kopwan Syariah:

## 1. Modal :
 Simpanan Pokok
 Simpanan Wajib
 SHU Berjalan
 Dana Hibah
2. Simpanan Sukarela:
 Simpanan wadiah
 Simpanan
Berjangka 3. Investasi Pihak Lain
4. Dana ZIS:
 Zakat
 Infaq

Shadaqah

## Jual-Beli:
 Bai bitasman ajil
 Murabaha
 Bai salam
Jasa-jasa:
 Ijaroh
 Wak alah
Bagi Hasil:
 Musyarak ah
 Mudharabah Fee Fee Margi n 60 % Pembagaia n revenue Porsi Kopwan Syariah Bagi Hasil Porsi:  Simpanan  Berjangka
 Investasi Pihak Lain

## Fenomena  Praktik  Hubungan  Warga  dengan  Rentenir
Praktik  yang  diterapkan  rentenir  atau  tukang  kedit  di  desa  Aeng  Dake  diawali dengan  bertemu  masyarakat  dengan  menawarkan  pinjaman  tanpa  agunan  (jamianan pinjaman)  untuk  menarik  minat  nasabah,  kecuali  pinjaman  dalam  jumlah  besar. Selanjutnya  tanpa  adanya  persyaratan  administrasi  yang  ketat,  dan  peminjam  tidak  perlu mengantar  angsuran,  karena  akan  dijemput  oleh  pemberi  kredit.  Biasanaya  angsuran dibayar  perhari  atau  perminggu,  sesuai  kesepakatan  anatara  pihak  pemberi  pinjaman  dan yang  yang  meminjam.  Bunga  yang  ditetapkan  oleh  pemberi  pinjmana  biasanya  tergolong tinggi  sekitar  20-30%  dari  jumlah  pinjaman  untuk  jangka  waktu  antara  30  -  60  hari. Misalnya  seseorang  meminjam  uang  sebesar  Rp.  1000.000.-  (satu  juta  rupiah),  maka kepadanya  dibebankan  untuk  mengembalikan  hutang  pokok  dan  bunganya  secara  cicilan sebesar Rp. 30.000.- 40.000. / hari  selama  kurun  waktu  40 hari.
Pola  hidup  konsumtif  yang  menjangkiti  masyarakat  saat  ini  memberi  dampak  negatif bagi  kehidupan  mereka,  tidak  terkecuali  masyarakat  desa  Aeng  Dake.  Bertemunya kebiasaan  konsumtif  masyarakat  dengan  akses  pinjaman  dana  yang  mudah  seolah  menjadi racun  yang  tampak  seperti  suplemen  yang  secara  sadar  atau  tidak  akan  mendatangkan masalah  besar  bagi  mereka.  Adanya  keluhan  lilitan  hutang  yang  menjerat  beberapa masyarakat  setempat  seakan  menjadi  indikator  bahwa  masalah  besar  telah  menerpa mereka,  sekaligus  menunjukkan  bahwa  banyak  masyarakat  yang  berhubungan  dengan rentenir.

## Peran  Koperasi  Wanita  Syaiah  Mitra  Surya  Bahari  dalam  Meminimalisir  Hubungan Warga  Desa dengan Para  Rentenir
Beberapa  langkah  strategis  yang  telah  dilakukan  oleh  Koperasi  Wanita  Syariah Mitra  Surya  Bahari  sebagai  eksistensi  lembaga  keuangan  non  bank  dan  perannya  dalam meminimalisir  praktik  rentenir  di  desa Aeng  Dake kecamatan  Bluto  antara  lain:
1. Rekrutmen  Masyarakat  sebagai  Anggota  Koperasi  melalui  kegiatan  Arisan Pertama  berdiri  Koperasi  Wanita  Syariah  Mitra  Surya  Bahari,  hanya  terdiri  dari  25 anggota  yang  didominasi  oleh  para  kaum  hawa  di  desa  setempat,  dan  untuk memperluas  keanggotaan  dengan  tujuan  menjaring  mereka  agar  tidak  lagi berhubungan  dengan  rentenir,  diadakanlah  arisan  ibu-ibu  dengan  serangkaian kegiatan  di  dalamnya  mulai  dari  berdoa  bersama,  kajian  hingga  pelatihan.  Perekrutan anggota  baru  lebih  diprioritaskan  kepada  para  mereka  yang  selalu  bergantung  kepada rentenir  dalam  menadikan  alternatif  untuk  meminjam  uang.
2. Memberikan  Pembiayaan  Kebutuhan  Rumah  Tangga
Keberadaan  kopwan  syariah  sejatinya  menjadi  solusi  terhadap  masalah  yang dihadapi  warga  desa  terkait  problem  keuangan  mereka.  Oleh  karenanya,  orientasi dari  upaya  yang  dilakukan  semata  untuk  menolong  dan  membantu  ( tabarru’ )  tidak semata  orientasi  bisnis  dengan  mencari  keuntungan  finansial,  (Karim,  2009:66) yakni  dengan  tujuan  meringankan  poblema  keuangan  warga  sehingga  terhindar  dari keterlilitan  hutang  karena  besarnya  beban  bunga  pinjaman  yang  mereka  dapatkan dari  rentenir.  Maka  setelah  melakukan  rekruitmen  terhadap  warga  yang  terindikasi masalah  tersebut  pengurus  koperasi  mengajak  warga  tersebut  untuk  bergabung menjadi  anggota  koperasi,  mereka  dibantu  diberikan  pinjaman  modal  tanpa  bunga
Vol. 2 No. 1 June 2020
untuk  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangganya  dengan  mengguakan  akad qard al- hasan .  Tentunya  melalui  persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditentukan.  Diantara beberapa persyaratan  tersebut:
1) Aktif  mengikuti  arisan  dengan  besaran  iuran  yang  telah  disepakati  oleh anggota
2) Melakukan  simpanan  wajib  tiap  minggu  bersamaan  dengan  waktu  arisan.
3) Melakukan  cicilan  tiap  minggu  yang  dibayar  pada  saat  arisan.  Dan  apabila yang bersangkutan tidak sanggup membayar tiap minggu diberikan penangguhan waktu sampai yang bersangkutan sanggup melunasi pinjamannya.
4) Dan  jika  hingga  pada  akhirnya  yang  bersangkutan  pun  tidak  sanggup  melunasi dengan  faktor  yang  tidak  memungkinkan  untuk  melunasinya,  misalnya  karena kondisi  ekonomi  yang  berkebutuhan  atau  yang  bersangkutan  meninggal  dunia dan  keluarganya  tidak  mampu  melunasinya  maka  para  anggota  koperasi  yang lain  diminta  kesediaanya  untuk  mengikhlaskannya.
5) Anggota  diperkenankan  meminjam  dana  untuk  kebutuhan  rumah  tangganya dengan  batas  maksimal  70  %  dari  total  simpanan  yang  dia  miliki  di  koperasi. Atau  sampai  dengan  100 % jika  yang  bersangkutan  belum  mendapatkan  arisan.
6) Anggota  yang  berada  pada  masa  angsuran  pelunasan  pinjaman  tidak diperkenankan  untuk  mengajukan  pinjaman  lagi.
3. Memberikan  Pembiayaan  Modal  Usaha  akad mudharabah atau musyarakah
Selain  memberikan  pembiayaan  kebutuhan  rumah  tangga  bagi  masyarakat  agar  tidak lagi  bergantung  kepada  rentenir,  Koperasi  Wanita  Syariah  Mitra  Surya  Bahari  juga membeikan  pembiayaan  modal  usaha  guna  meningkatkan  pendapatan  rumah  tangga warga  desa.  Pembiayaan  modal  usaha  diberikan  menggunakan  akad mudharabah (bagi  hasil),  50:50,  atau  60:40  dan  seterusnya  setelah  disepakati  oleh  pengurus koperasi  dan  anggota  termasuk  kaitannya  dengan  kemungkinan  timbulnya  risiko kerugian.  Warga  yang  menerima  pembiayaan  dengan  akad  tersebut  biasanya  telah diarahkan  usahanya  setelah  melalui  berbagai  pelatihan  dan  keikutsetaan  dalam penyuluhan  yang  diselenggarakan  pengurus  baik  di  bidang  pertanian  seperti menanam  buah  dan  sayur,  atau  di  bidang  peternakan  seperti  beternak  ayam  pedaging serta  di  bidang  keterampilan  seperti  memproduksi  kuliner  dan  kerajinan  sebagai oleh-oleh  khas  desa.
4. Memberikan  Pembiayaan  dengan  akad jual  beli Selain  pembiayaan  dengan  akad mudharabah, Kopwan  Syariah  Mitra  Surya  Bahari juga  memberikan  pembiayaan  kepada  warga  sebagai  anggota  dengan  akad  jual  beli. Baik  dengan  skim  jual  beli murabaha,  bai’  salam maupun bai’  bitsaman  ajil ,  dengan ketentuan  besaran  nominal  dan  jangka  waktu  pembayaran  jika  pembayarannya melalui  proses  pengangsuran.  Dan  pada  praktikya  mayoritas  warga  menggunakan pembiayaan  yang  diberikan  koperasi  dengan  akad bai’  bitsaman  ajil .  Yakni  koperasi menyediakan  pembiayaan  untuk  membelikan  barang  yang  diinginkan  warga  ke produsen  secara  tunai,  lalu  menjualnya  kepada  anggota  yang  membutuhkan  dengan harga  tertentu  setelah  disepakati  antara  keduanya  dengan  pembayaran  diangsur  tanpa mengenakan  denda  keterlambatan  pembayaran.  Penyicilan  atau  angsuran  biasanya
ditarik  pada setiap  kumpul  arisan.
5. Mendistribusikan  dana Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah Kopwan  Syariah  juga  membagikan  zakat  infaq  dan  shadaqah  untuk  para  warga  yang tidak  mampu  dan  masuk  sebagai  kategori  penerima  zakat  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Secara  langsung  dalam  atian  dana  zakat,  infaq  ataupun  shadaqah yang  diperoleh  dari muzakki (pengeluar  dana  zakat)  diberikan  langsung  kepada  parra anggota  yang  berhak,  atau  tidak  langsung  dengan  caa  diberikan  dalam  bentuk pembiayaan  dengan  akad tabarru’ dan qardul hasan.
6. Memberikan  Arahan  dan Menjadi  Fasilitator  Pelatihan  Kerja untuk  Anggota Koperasi  Wanita  Syariah  Mitra  Surya  Bahari  tidak  hanya  memberikan  pembiayaan modal  usaha,  akan  tetapi  mengupayakan  juga  bagaimana  pemberdayaan  anggotanya terutama  bagi  mereka  yang  belum  berdaya.  Para  anggota  koperasi  didorong  untuk produktif  dengan  diberikan  pelatihan  dalam  berbagai  keahlian,  mulai  dari  menjahit, desainer,  tata rias,  hingga  produksi  dan berjualan  kuliner.
7. Pengayoman  Anggota  oleh  Ketua  dan sesama  Anggota. Kopwan  Syariah  Mitra  Surya  Bahari  tidak  hanya  menjadi  lembaga  penyedia pembiayaan  dan  simpanan  para  anggota,  akan  tetapi  lebih  dari  itu  Kopwan  Syariah Mitra  Surya  Bahari  sebagai  rumah  keluarga  besar  yang  saling  memberikan pengayoman  antar  anggota  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  menjadi  rumah  yang salang  membantu  dan  saling  support  untuk  kesejahteraan  dan  kebaikan  bersama.

## KESIMPULAN
Secara  umum  langsung  ataupun  tidak  langsung  keberadaan  Kopwan  syariah  Mitra Surya  Bahari  bagi  masyarakat  desa  Aeng  Dake  kecamatan  Bluto  Kabupaten  Sumenep sangat  besar  perannya  dalam  membantu  perekonomian  mereka,  terutama  dalam  memenuhi kebutuhan  modal  untuk  meningkatkan  usaha  mereka.  Dominasi  orientasi  berdirinya  yang sejatinya  memang  untuk  menolong  dan  membantu  warga  dan  tidak  semata-mata  untuk tujuan  komersil  sangat  dirasakan  manfaatnya  oleh  warga  dan  turut  serta  membantu  warga keluar  dari  jeratan  hutang  serta  meminimalisir  hubungan  mereka  dengan  rrentenir  atau lembaga  keuangan  ribawi.

## DAFTAR  PUSTAKA
Afrianti,  (2010). Strategi  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dalam  Menkan  Tinggi  Non Performing  Financing  (Studi  Kasus  Pada  KJK  Syariah Arrahman Ciere) Jakarta : UIN Syarif  Hidayatullah.
Antonio,  Muhammad    Syafi’i,  (2009). Bank    Syari’ah  dari  Teori  ke Praktik, Jakarta: Gema Insani  Pres.
Arikunto,  Suharsimi  (2002). Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek , Jakarta  : Rineka  Cipta.
Bakar  M.D.,  dan  Ali  E.R.A.A.  (2008), Essential  Readings  In  Islamic  Finance, Malaysia: CERT  Publication.
Vol. 2 No. 1 June 2020
Bungin,  Burhan,  (2008). Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta :  Raja Grafindo.
Depateme  Pendidikan  Nasional,  (2003). Kamus  Besar  Bahasa  Idonesia, Jakarta:  Balai Pustaka.
El-Diwany,  Tarek  (2003). The  Problem  with  Interest (Sistem  Bunga  dan  Permasalahannya,
Terj)  alih  bahasa  Amdiar  Amir,  Jakarta:  Akbar Mediar  Eka Sarana.
Islahi,  Abdul  Azim  (1998) Economic  Concepts  of  Ibn  Taimiya London  UK  :  The  Islamic Foundation.
Janwari,  Yadi,  (2000). Lembaga-lembaga  Perekonomian  Syariah, Bandung:  Pustaka Mulia   dan Fakultas  Syariah  IAIN SGD.
Karim,  Adiwarman  A.  (2009). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan, Jakarta:  PT. RajaGrafindo  Prsada.
Moleong,  Lexy  J.  (1998). Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Muhammad,  (2002). Manajemen Bank Sariah, Yogyakarta:  UPP AMP YKPN
Nazir,  Habib,  dkk  (2008) Ensikopledi  Ekoomi  &  Pebankan  Syariah, Bandung:  kafa publishing.
Nur  S  Buchori  dalam  Afrianti,  (2010). Strategi  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  dalam Menekan  Tinggi  Non  Performing  Financing  (Studi  Kasus  Pada  KJK  Syariah Arrahman Ciere) Jakarta : UIN Syarif  Hidayatullah.
Ritongga,dkk.  (2003). Pelajaran Ekonomi , Jakarta  : PT. Gelora  Aksara