## PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG KONSEP PENGUASAAN TANAH

## THE CONCEPT OF LAND OWNERSHIP IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

## Mohammad Muhibbin
UNISMA Jl. Mayor Jendral MT Haryono 193 Malang 65144, muhibbinsh.mh_d@yahoo.co.id
Submitted: Mar 28, 2017; Reviewed: April 25, 2017; Accepted: Mei 15, 2017
Abstract: Everything in the earth belongs to Allah. Human are given an authority by Allah as kholifah to prosper the earth as the human’s responsibility to Allah. Whoever have/authorize a land considered having a mandate from Allah should comprehend the intended law established by Allah so that what the human do as a kholifah toward the authority and ownership of land in their territorial as  the essence of transfer from Allah in order to manage, watch, distribute, and guide the use of land in accordance with Allah’ aim to create the earth for the sake of human’s prosperity and of public goodness (al-maslahah al-’âmmah).
Keywords: Land, kholifah, authority, ownership, prosperity
Abstrak: Segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah. Manusia diberi kewenangan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk memakmurkannya sebagai rasa tanggungjawabnya kepada Allah. Siapapun yang menguasai/memiliki tanah dianggap telah menerima beban “amanah” dari Allah, seyogyanya manusia memahami dan mengerti akan kemauan hukum yang ditetapkan oleh Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia sebagai khalifah terhadap penguasaan dan pemilikan tanah yang ada di wilayah- nya, hakikatnya bertumpu pada pelimpahan dari Allah kepadanya untuk mengatur, mengelola, mengawasi, mendistribusikan dan mengarahkan kegunaan tanah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan bumi demi terciptanya kemakmuran dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-’âmmah).
Kata kunci: Tanah, khalifah, penguasaan, pemilikan, kemakmuran.

## Pendahuluan
Menurut alam pikiran tradisional dalam hukum adat, tanah diyakini bersifat “komu- nalistik-religius” atau religio-magis, artinya semua tanah yang ada di dunia ini selalu ber- hubungan dengan kepercayaan kepada yang
gaib, karena tanah dipandang dan diyakini se- bagai karunia dari kekuatan gaib (Tuhan Yang Maha Kuasa). Karena itu ajaran nenek moy- ang masa lalu memberi tekanan agar manusia mempunyai tabi’at yang sesuai dengan sifat- sifat tanah, seperti: sabar, kukuh/kuat pendi-

## Al-Risalah
Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 17, No. 1, Juni 2017 (hlm. 61-74)
rian, berdiri sepanjang masa dan tahan dalam segala situasi.
Manusia berasal dari tanah (ekstrak ta- nah), akan kembali ke tanah menurut keya- kinan Islam, karenanya hubungan manusia dengan tanah adalah “hubungan kodrat”, yang hubungan itu sebenarnya tidak boleh digang- gu gugat apabila tidak ada alasan hukum yang menghalalkan atau membolehkannya.
Pada dasarnya semua tanah adalah mi- lik Allah. Allah telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya diper- gunakan untuk kepentingan manusia. Tanah merupakan bagian harta benda bagi manusia, yang keberadaannya tanah adalah karunia dari Allah.
Hubungan Allah dengan tanah ada- lah hubungan pencipta dan yang diciptakan. Menurut pendapat ahli hukum Islam ( fuqahâ’ ), penguasa dan pemilik hakiki atas semua tanah adalah Allah. 1 Adapun penguasaan atau pemi- likan atas tanah oleh manusia hanya bersifat majâz , yaitu sebagai amanah (kepercayaan atau titipan Allah) yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hak milik yang dipunyai seseorang merupakan amanah Allah di tangannya. 2 Hal ini sesuai dengan penjela- san Allah dalam surat al-A‘râf, ayat 128 yang menyatakan bahwa, “...sesungguhnya bumi (ini) milik Allah, dipusakakanNya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba- hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah
1  Tholhah Hasan, “ Pertanahan dari Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pem- bangunan Indonesia Yang Berkeadilan dan Ber- kelanjutan” , (Yogyakarta: Makalah Seminar Nasional Pertanahan: Pemberdayaan Hak-hak Rakyat Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Agama, dan Budaya pada tanggal 25-26 Februari 1999), 90.
2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam Juz II ,
(Jakarta: PT Ihktiar Baru van Hoeve,1996), 53.
bagi orang yang bertakwa” 3 (Q.S:VII:128). Juga surat Maryam ayat 40, menyatakan, “ses- ungguhnya kami mewariskan kepada manusia bumi dan segala isinya, dan kepada Kamilah segala sesuatu dikembalikan”. (Q.S:XIX:40).
Berkaitan dengan hal tersebut, dalam suatu hadith Nabi dijelaskan bahwa: “sesun- guhnya Rasulullah telah memutuskan bumi (tanah) ini adalah buminya Allah dan hamba (manusia) ini adalah hamba Allah. Allah me- wariskan tanah pada manusia ada kalanya dengan kemenangan dalam perang, transaksi, dan ada kalanya dengan pewarisan serta usaha manusia”. 4
Dalam hukum Islam manusia di dunia diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi, manusia sebagai khalifah atau pengatur dan penguasa bumi (tanah), diharapkan se- bagai hamba yang mau ber fi kir dan mengerti akan kemauan-kemauan hukum yang ditetap- kan oleh Allah. Dengan demikian orang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap men- erima amanat dari Allah untuk menggunakan- nya sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah di dalam al-Qur’ân yang menitikber- atkan pada kemaslahatan umat. Pemahaman terhadap pemakmuran bumi dapat dipahami, bahwa Allah mengizinkan manusia berdiam di muka bumi dan mengambil manfaat yang ada di dalamnya selama hidup. Arti memak- murkan itu sama seperti suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang agar seseorang itu dapat mengambil keuntungan dari pemberian tersebut selama hidupnya. 5
Tanah sangat erat hubungannya dengan
3 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam Juz II ,
(Jakarta: PT Ihktiar Baru van Hoeve,1996, 53
4 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , Juz. III, (Bairut: Daar Al Fikr, 1979), 178.
5 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam,
Dialih bahasakan oleh Soeroyo dan Nastangin, Jilid II, (Yogyakarta: Libert,1995), 348.
kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggal pun masih tetap berhubungan den- gan tanah. Oleh sebab itu, tanah merupakan kebutuhan vital manusia, ada pepatah jawa yang berbunyi “sedumuk batuk senyari bumi” yang artinya, walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati.
Ajaran Islam tentang penataan hukum pertanahan ini memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ajaran tentang penataan hukum pertanahan dalam pandangan Islam bersum- ber pada Allah swt., sebagai pencipta syariat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur’ân. Ia merupakan hukum normatif bersifat univer- sal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik dan so- sial budaya manusia di dunia hingga di akhi- rat. 6 Sedangkan dalam kajian hukum positif Indonesia, bahwa hubungan antara bangsa In- donesia dengan tanah adalah hubungann yang bersifat abadi. Artinya selama bangsa ini ek- sistensinya (keberadaannya) masih ada, maka selama itu pula terjadi hubungan tersebut dan tidak ada satu kekuatan dari luarpun yang da- pat menghilangkan/memutuskan hubungan tersebut. Dengan demikian hubungan antara bangsa dengan tanah akan belangsung tiada terputus-putus untuk selama-lamanya, selama rakyat masih bersatu sebagai satu kekuatan yang utuh, bersatu dalam membangun nega- ranya. 7
6 Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam Da- lam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 680.
7 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah , (Jakarta: Kencana, 2008),76.
Keberadaan hukum Islam berkaitan den- gan tanah adalah sebagai norma untuk meng- atur hubungan manusia dengan alam (tanah), manusia dengan sesama manusia juga ma- nusia dengan dzat yang lebih tinggi (Allah), yang diberi kewenangan oleh Allah (sebagai salah satu makhluk Tuhan penghuni bumi) untuk mengatur, mengelola dan memakmur- kannya sebagai rasa tanggung jawab kepada Allah. Karena itu dalam pembicaraan men- genai tanah dalam perspektif hukum Islam mempunyai segi yang menyangkut pembicar- aan tentang tanah dengan konsepsi ketuhanan dalam hukum Islam

## Filosofi Teologi Tanah
Teologi, adalah kata-kata tentang Tuhan atau Allah, khususnya yang tersusun rapi dan dap- at dipertanggungjawabkan, atau pengetahuan mengenai sifat-sifat Allah, dasar-dasar keper- cayaan kepada Allah dan agama terutama ber- dasar pada kitab-kitab suci. 8 Dalam wacana fi loso fi teologi pertanahan tentunya terfokus keberadaan tanah dengan konsepsi (ajaran) ke Tuhanan dalam Islam.
Tuhan Allah ( omni present /Maha ada) dan omni potent (Maha Kuat), menjadi keya- kinan fundamental dalam ajaran, pola pikir dan tindakan manusia. Termasuk pencipta dan penguasa bumi atau tanah dan manusia itu sendiri. Karena itu Allah menentukan agama islam berisikan peraturan atau hukum yang harus dipatuhi oleh umat manusia dan dijadi- kan sebagai tuntunan hidup dan kehiupan di alam dunia ini.
Dalam perkembangan sejarah hukum Is- lam ( Tarikh al Tasyri’ ), Daulah Al Islamiyah (negara/kerajaan Islam) pada awalnya diang- gap sebagai teokrasi, tetapi dalam perkemban-
8 WJS Poerwodarminto, Kamus bahasa Indonesia ,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1992),1054.
gan setelah Nabi Muhammad meningal dunia, para ahli hukum Islam membangun aturan- aturan hukum ( fi qh praktis) yang ditegakkan dari empat pilar legislasi (al-Qur’ân, Hadith, Ijma‘, dan Qiyas) dan mengembangkannya menurut metode dan cara istinbat serta ijti- had hukum sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat serta perkembangan masyarakat.
Dari pandangan Al Qur’ân, begitu pent- ingnya pengelolaan tentang tanah, sehingga Allah SWT memberikan pemahaman kepada hambanya melalui wahyu yang telah diturunk- an untuk dikajinya, agar manusia tidak salah dalam pengelolaannya. Dari sudut teologi da- pat diketahui banyaknya kata-kata tanah atau bumi ( Al Ardl ) dalam Al Qur’ân disebutkan ± 366 ayat yang tersebar dalam 72 surat dari 114 surat. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia sebagai tumpuhan hidup, sehingga manusia dalam hidup dan kehidupanya tidak diperke- nankan untuk melanggar aturan-aturan Allah khususnya tentang pertanahan.
Tanah merupakan tempat kita berpijak dan menggantungkan kehidupan selama kita bernafas hingga akhir hidup kita. Tanah juga merupakan tempat bagi manusia untuk men- cari makan dengan menanam tanaman yang dapat diolah sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan hidupnya.Selain itu tanah juga merupakan tempat untuk mendirikan rumah, bangunan, toko, perkantoran, jalan raya, dan banyak sektor strategis lainnya.Oleh karena itu fungsi tanah bagi manusia sangatlah pent- ing dan tidak dapat dianggap sebelah mata.
Tanah berfungsi sebagai faktor produksi yang sangat penting, yang sering disebut se- bagai faktor produksi asal atau asli ( original factor of production ).Tanah merupakan asal muasal dari segala kegiatan produksi.Tanah juga merupakan faktor produksi unik, sebab ia tidak diciptakan oleh manusia melainkan
manusia tinggal memanfaatkannya. Keunikan tanah yang lain karena ketersediaannya yang sangat terbatas, dalam arti ia telah tersedia dalam jumlah yang tetap dan tidak diciptakan lagi. 9
Allah menciptakan bumi atau segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Tanah merupakan bagian harta benda bagi sesuatu untuk kepentingan manusia. Bagi manusia keberadaan tanah adalah karunia dari Allah. Sebagai konsekuensi logis dari diciptakannya manusia, diciptakan pula sarana hidup dan penghidupan untuknya.
Seseoang yang menguasai/memiliki tanah dianggap menerima “amanah/keper- cayaan” dari Allah untuk menggunakan ( tasarruf ) sesuai ketentuan yang digariskan Allah dalam Al Qur’ân dengan menitik berat- kan kepada kemaslahatan umum ( maslahah al’ammah ). Pernyataan-pernyataan para pe- mikir Islam menunjukkan bahwa semua segi termasuk masalah pertanahan dalam hukum Islam bersumber dari dua kecenderungan pemikiran (faham) manusia yaitu: Pertama , kecenderungan para teolog yang selalu men- dasarkan pikirannya atas suatu keyakinan ke- pada agamanya/ketuhanan atau pikiran yang bersifat “ teosentrik ”, Kedua , kecenderungan para philosophers ( Al-Falasifah ) yang men- dasarkan pemiikirannya atas akal semata atau pikiran yang bersifat “ antroposentrik ”.
Dalam hal perolehan tanah oleh manusia yang hidup dalam suatu negara, hukum Islam memberikan jaminan kepada khalifah (pemer- intah) untuk mengaturnya. Karena pemerintah merupakan perwujudan dari penggolongan umat manusia dalam kapasitas yang besar, terorganisir dalam sistem tata hidup di suatu wilayah. Demi kepentingan umum, pemerin-
9 www/http://guardyan.blogspot. Makalah-tanah- dalam-perspektif-islam.html. diakses tgl 3 Peb- ruari, 2015
tah dapat memberikan tanah-tanah negara ke- pada rakyat yang membutuhkannya.
Tanah merupakan bagian integral dari wilayah suatu negara, dan tanah merupakan salah satu unsur esensial terbentuknya negara dan soko guru tegaknya negara. Karena itu campur tangan negara yang dipersoni fi kasi- kan oleh pengaturan yang ditetapkan lembaga negara atau pemerintah merupakan conditio sine quanon . Dengan demikian dalam hal pengaturan pengunaan tanah dalam kehidupan manusia yang hidup dalam suatu wilayah ter- tentu (negara), tentu terdapat pengaturan yang berbeda sesuai dengan pandangan kedaulatan atau kekuasaan negara untuk mengaturnya.
Dalam hukum Islam dapat dikembang- kan tiga teori kedaulatan/kekuasaan yaitu: Pertama: teori “Kedaulatan Tuhan ”. Teori ini menganut paham bahwa segala kekuasaan termasuk kekuasaan terhadap tanah semata- mata di tangan Tuhan atau kekuasaan yang didelegasikan oleh Tuhan, akan tetapi tidak sama dengan teori Teokrasi yang selama ini dikembangkan oleh para ahli dari Barat.
Argumen yang mendasari teori ini adalah:(1)Tuhan adalah pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta karena itu Dialah yang berkuasa. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur’ân, antara lain:
Surat Al mulk ayat 15 yang artinya:
“Dialah yang menjadikan bumi untukmu den- gan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu pada bebarapa penjurunya dan makanlah rizki Allah, dan kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”, (Q.S: LXVII: 15).
Surat Al Syura ayat 49 yang artinya:
“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, mem- berikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki”. (Q.S: XLII: 49).
Surat Al Baqarah ayat 29 yang artinya:
“Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi semuanya; ke- mudian disengajaNya menjadikan langit, lalu diperbuatNya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S: II: 29).

## Surat Al Baqarah ayat 284 yang artinya:
“Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembu- nyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengam- puni kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan meng-adzab kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala ses- uatu”. (Q.S: II: 284)
Surat Al Maidah ayat 120 yang artinya:
“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S: V: 120).
Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT semata. 10 Kemudi- an, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, mem- berikan kuasa ( istikhlaf ) kepada manusia un- tuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Oleh karena itu beberapa ayat terebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum/pijakan bagi seseorang bahwa asal usul kepemilikan ( ashlul milki ) adalah mi- lik Allah SWT, dan manusia tidak mempu- nyai hak kecuali memanfaatkan ( tasharruf ) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang teologi kepemilikan tanah dalam Islam, yaitu: pertama , pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. kedua , Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberi- kan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.(2)Ma- nusia mendapat amanah/kepercayaan untuk
10 Yasin Ghadiy, Al-Amwal wa Al-Amlak al-’Ammah fil Islam, (Mu`tah: Mu`assasah Raam,1994), 19.
mengurus tanggung jawabnya berdasarkan hukum Tuhan. Tuhan adalah Syari’/Musyarri’ (pembuat hukum), sementara manusia adalah pelaksana hukumNya, kekuasaan merupakan masalah hukum yang menjadi wewenang Tu- han, sebab itu kedaulatan negarapun berada di tanganNYa dan (3) Manusia adalah pemimpin (khalifah) dan berkewajiban mempertang- gungjawabkan amal perbuatannya dihadapan Tuhan, dengan demikian pada hakikatnya kekuasaan berada di tangan Tuhan. 11 Dalam teori kedaulatan Tuhan ini memberikan pe- mahaman, bahwa kekuasaan manusia adalah wewenang yang di delegasikan. Orang yang memperoleh delegasi “amanah” yaitu orang tertentu yang dipilih Tuhan atau berdasarkan hukum Tuhan.
Kedua, teori “Kedaulatan Sultan ”. Teori ini menganut Paham bahwa kekuasaan ken- egaraan berada di tangan orang-orang ter- tentu yang kuat, baik secara militer maupun keturunan (nasab) dan berkenaan dengan ke- mampuan untuk mengendalikan kekuasaan. Argumen yang mendasaari paham ini ada- lah: (1) Rakyat pada umumnya merupakan orang-orang awam, sementara itu kekuasaan kenegaraan menuntut kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang ter- tentu, kekuasaan kenegaraan yang berada di tangan rakyat dapat berakibat bahwa negara dipegang oleh orang-orang yang lemah. (2) Kelompok keluarga Sultan atau militer adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dalam bidang kemiliteran serta kecakapan mengatur Negara dan (3)Rakyat selalu mengikuti ke- hendak pemimpinnya, ini sudah merupakan kenyataan dalam sejarah.
Ketiga, teori “Kedaulatan Rakyat” .Teori ini muncul karena pengaruh dunia barat.Ia
11 Musthafa Ahmad Al Zarqai, Al fiqhul Islami fi Tsaubihi Al Jadid, jilid III, (Bairut: Darul Fikri, 1968), 54.
diterima sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ketatanegaraan Islam, Kedaula- tan Rakyat dianggap sebagai wadah “prinsip musyawarah”. Hal ini sejalan dengan ketentu- an Al Qur’ân, sebagaimana disebutkan dalam surat Surat Al Syura’ ayat 38 yang artinya:
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (me- matuhi) seruan Allah dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka meng- infakkan sebagian dari rizki yang Kami beri- kan kepada mereka”. (Q.S:XLII: 38)
Di samping itu terdapat juga sarana men- etapkan Ulil Amri atau pemimpin, sebagaima- na dijelaskan dalam Surat Ali Imran, ayat 159 yang artinya,
”…dan bermusyawaralah dengan mereka da- lam urusan itu. Kemudian apabila engkau te- lah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.Sungguh Allah mencintai orang- orang yang bertawakal”. (Q.S:III: 159).
Ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur’ân tersebut menjadi dasar atau lan- dasan hukum selaku “Khalifah” yang di- fahami memiliki kekuasaan hukum secara kolektif, dan diakui memiliki tanggungajwab individual untuk menentukan pilihan. Teori ini melahirkan paham “Demokrasi”, kekua- saan negara sepenuhnya di tangan rakyat.

## Perspektif Hukum Islam tentang Konsepsi Penguasaan Tanah
Kajian pertanahan dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan penguasaan dan pemilikan tanah oleh seseorang. Pertanahan dalam ho- kum Islam dide fi nisikan sebagai hukum-hu- kum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan ( milkiyah ), pengelo- laan ( tasarruf ), dan pendistribusian ( tawzi‘ ) tanah. 12 Dalam studi hukum Islam, hukum
12 M.Shiddiq Al-Jawi, khilafah.www/
pertanahan dikenal dengan istilah Ahkâm Al- Arâdi. Pada umumnya para fuqahâ’ (ahli hu- kum Islam) membahas hukum pertanahan ini dalam kaitannya dengan pengelolaan harta benda ( al-amwâl ) oleh negara.
Hukum Islam memandang, bahwa dun- ia dan alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah, manusia hidup di dunia diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi, manusia sebagai khalifah atau pengatur dan penguasa bumi (tanah), diharapkan sebagai hamba yang mau ber fi kir dan mengerti akan kemauan-kemauan hukum yang ditetapkan oleh Allah. 13 Dengan demikian orang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap men- erima beban amanah dari Allah untuk meng- gunakannya sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah di dalam al-Qur’ân yang me- nitikberatkan pada kemaslahatan umat.
Aturan Islam tidak membatasi pemilikan tanah berdasarkan luasnya, melainkan ber- dasarkan kesanggupan dan kemampuan ses- eorang untuk memproduktifkannya. ‘Umar b. al-Khat}t}âb dalam suatu riwayat mengata- kan: “Bagi orang yang membiarkan tanahnya, maka tidak ada hak baginya, setelah dibiarkan selama tiga tahun”. ‘Umar menyatakan hal itu dan melaksanakan tindakan semacam itu, para sahabat Rasulullah melihat dan mendengar pernyataan dan tindakan Umar, namun tidak satupun di antara mereka yang mengingkari, maka dalam hal ini adalah telah terjadi ijmâ‘ sahabat tentang pengaturan pemilikan tanah seperti yang dinyatakan ‘Umar b. al-Khat}t} âb tersebut. 14
http://1924.org/index.php? option=com content&task=view&iddiakses tanggal 7 Nopem- ber 2013.
13 Jamaluddin Mahasari, Pertanahan dalam Hukum Islam , (Yogyakarta: Gama Media, 2010),90
14 www/http://wordpress.com/pertanian-syariah/ pemilikan-tanah-menurut-islam,html. diakses tgl 3 Desember, 2015
Dalam hal perolehan tanah oleh manusia yang hidup dalam suatu negara, hukum Islam memberikan jaminan kepada khalifah (pemer- intah) untuk mengaturnya. Karena pemerintah merupakan perwujudan dari penggolongan umat manusia dalam kapasitas yang besar, terorganisir dalam sistem tata hidup di suatu wilayah. Demi kepentingan umum, pemerin- tah dapat memberikan tanah-tanah negara ke- pada rakyat yang membutuhkannya.
Pemberian oleh negara kepada rakyat yang membutuhkannya atau kepada rakyat yang patut untuk diberinya dapat dilakukan oleh pemerintah. Dalam istilah hukum Is- lam pemberian pemerintah atas tanah kepada rakyat yang membutuhkannya disebut al- iqtâ’ . 15
Terhadap tanah yang diberikan oleh pe- merintah ini ada dua cara: (1) sebagian tanah itu dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang dapat mengurusnya atau menjaganya untuk memperbaiki kehidupan mereka send- iri, dan (2) sebagian tanah itu diberikan ke- padanya, sekedar untuk diambil hasilnya pada masa atau waktu yang ditentukan.
Dalam hukum Islam pendistribusian ta- nah yang belum menjadi milik pribadi itu diperkenankan, misalnya tanah pemerintah atau tanah yang didapat dengan jalan perang atau tanah kosong yang belum pernah dibuka atau dimiliki orang lain.
Qodhi Abil Hasan Muhammad Ali Abi Muhammad, 16 mengklasi fi kasikan tanah pem- berian negara kepada masyarakat dengan 3 kategori: (1) tanah tandus/rusak, diberikan kepada orang yang sanggup memperbaiki. Tanah semacam ini pernah diberikan Nabi
15 Sayyid  Sabiq, Fiqh al-Sunnah , Vol. 3 (Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.), 193.
16 Qodhi Abil Hasan Muhammad Ali Abi Muham- mad, Al Hikmah Assulthoniyah , (Bairut: Daar al Fikri, tt). 191-192.
Muhammad kepada Zubair bin Awwam. (2) tanah-tanah yang dapat diolah tetapi tidak di- manfaatkan dan tanah yang ditelantarkan oleh pemilik sehingga menimbulkan penderitaan penduduk sekitarnya, dan (3)tanah negara di wilayah taklukan, khalifah (pemerintah) yang terbagi menjadi beberapa jenis: (a) tanah yang pemiliknya gugur dalam perang. (b) tanah- tanah dari orang yang melarikan diri dalam masa peperangan. (c) tanah-tanah kerajaan yang tidak digunakan secara pribadi oleh ka- langan pejabat. (d) tanah milik kerajaan dan para pejabat senior kenegaraan, dan (e) tanah- tanah yang berada di sekitar danau, sungai, laut, dan hutan.
Selain tanah yang dikuasai negara dan negara yang membaginya (disebut Al Iqtho ”), ada juga sistem penguasaan dan pemilikan tanah dengan cara membuka sebidang ta- nah yang belum diolah (tanah kosong) oleh seseorang atas inisiatif dan usahanya. Pen- guasaan dan pemilikan seperti ini di dalam hukum Islam disebut dengan istilah ihyâ’ al- mawât atau usaha menghidupkan tanah mati. Terhadap tanah kosong atau tanah di bawah kekuasaan khalifah (pemerintah) yang belum diolah, maka dapat diusahakan kepemilikan- nya oleh siapapun, yakni dengan member- dayakan tanah yang tidak produktif dan siapa yang lebih dahulu membuka dan menggarap tanah tersebut maka dia yang lebih berhak menguasainya. Hal ini berdasar pada ketentu- an hadis Nabi Muhammad SAW yang berbu- nyi: “Barangsiapa yang lebih dulu membuka tanah atau menggarap tanah yang belum ada pemiliknya, maka dia yang lebih berhak atas tanah tersebut”.(H.R Bukhori).
Pola penguasaan dan pemilikan tanah yang tak bertuan ( Res nullius) oleh seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: (1)memberikan pematang atau tanda batas
sebagai batas antara tanah yang satu dengan yang lain. (2)tanah yang sudah diberi tanda batas itu hanya sekedar cukup untuk keperlu- annya dan (3)seseorang yang telah membuka tanah tersebut sanggup mempergunakannya untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya.
Pola penguasaan dan pemilikan tanah melalui konsep ihyâ’ al- mawât terdapat per- bedaan di antara imam/madzhab: (1) menurut Imam Abu Hanifah . Penguasaan dan pemili- kan terhadap tanah kosong harus mendapat izin dari pemerintah (khalifah) setempat. Apa- bila pemerintah (khalifah) tidak mengizink- annya, maka seseorang tidak boleh langsung menguasai dan menggarap tanah tersebut. (2). menurut Madzhab Maliki . Apabila tanah yang tak bertuan itu dekat dengan pemukiman, maka untuk menguasai dan menggarap har- us mendapat izin dari pemerintah (khalifah), tetapi jika letaknya jauh dari pemukiman, maka tidak perlu meminta izin kepada pe- merintah (khalifah) dan (3) menurut Madzhab Sya fi ’i, Hambali, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad (kedua terakhir adalah murid-mu- rid Imam Hana fi ) menyatakan, bahwa seluruh tanah yang tak bertuan atau tidak ada pemi- liknya yang menjadi obyek ih}yâ’ al-mawât , jika seseorang ingin menguasai atau memi- likinya, maka tidak perlu mendapat izin dari pemerintah (khalifah) sebab tanah seperti itu adalah aset atau kekayaan yang boleh dimiliki (dikuasai) oleh setiap orang. Akan tetapi un- tuk menghindari sengketa di kemudian hari, mereka tetap menganjurkan sebaiknya minta persetujuan dari pemerintah (khalifah). 17
Terhadap penguasaan dan pemilikan tanah baik tanah Al Iqtho’ atau tanah yang diperoleh dari ihyâ’ al-mawât harus digarap atau diolah dalam waktu 3 (tiga) tahun secara
17 Wahbah Al-Zuhayli,. Al-fiqh Al-islami Wa’addillatuhu , Juz 5, (Bairut: Daar Al-fikri,
1989),552 – 553.
berturut-turut. Jika selama 3 (tiga) tahun tanah tersebut tidak diolah secara intensif atau dite- lantarkan maka pihak pemerintah (dalam hal ini negara) berhak mengambil kembali tanah tersebut dan memberikannya kepada orang lain.
Pada dasarnya tujuan agama ( maqosid al- syar’i ) adalah bagaimana tanah itu memberi- kan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat luas, dan tidak hanya dinikmati oleh beberapa gelintir manusia saja. Penggu- suran dari hak orang-orang yang memilikinya dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan berdosa. 18 Oleh sebab itu, para ahli hukum is- lam menetapkan bahwa ada batasan dalam pe- manfaatan milik pribadi, yaitu tidak memud- haratkan orang lain. Di samping itu, dalam pemanfaatan milik pribadi diupayakan agar memberi manfaat kepada orang lain, selama tidak memudharatkan pemiliknya sendiri. Da- lam membangun rumah misalnya harus dise- diakan jalan untuk tetangga belakang rumah itu agar mereka dapat dengan leluasa pulang pergi ke rumah mereka. 19
Islam menghendaki tanah sebagai sum- ber kesejahteraan dan bukan sebagai sumber penderitaan. Oleh karena itu tanah-tanah yang sudah ada hak miliknya (pemiliknya) tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tur- mudzi, Nas’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa: “Siapapun yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka tanah tersebut akan dibe- bankan (dikalungkan) kepada orang itu pada hari kiamat, dengan tujuh lapis bumi yang di- ambilnya”.
Uraian di atas dapat dipahami bahwa apa
18 Tholhah Hasan, Op., cit . h. 8.
19 Muhibbin, Pokok-Pokok Pikiran Hukum Agraria,
(Surabaya: Visipress Media, 2012).108.
yang dilakukan pemerintah terhadap pengua- saan dan pemilikan atas tanah yang ada di wilayahnya, hakikatnya bertumpu pada pe- limpahan Allah pada badan/penguasa untuk mengatur, mengawasi, mendistribusikan dan mengarahkan kegunaan tanah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan bumi dan manusia itu sendiri. Sebab segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah dan manusia diberi wewenang oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya.
Tindakan negara/pemerintah yang mem- berikan, membatasi hak dan mencabut hak atau menetapkan penggunaan tanah harus ber- dasar pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang menyatakan:“Pengaturan oleh penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan jiwa syari’at dengan mengutamakan kebajikan dan etika yang baik”.
Dalam hal penguasaan dan pemilikan terhadap tanah yang tidak bertuan tersebut, hukum Islam telah memberikan kontribusi pemikiran yang lebih fl eksibel dengan mem- perhatikan peranan dari berbagai kelompok sosial atau individu dalam menentukan arah perkembangan hukum di dalam masyarakat (hukum adat). Peran hukum adat ternyata tidak hanya terbatas pada pengambilan inisi- atif dalam hukum ketika sumber hukum lain tidak memberikan jawaban, karena hukum adat pada kenyataannya juga mempunyai per- an yang penting yang harus dimainkan dalam masalah aplikasi hukum yang muncul. 20 Sejalan dengan itu hukum Islam juga memberikan kontribusi yang penting dalam
20 Ratno Lukito, Islamic Law And Adat Encaunter: The Experience of Indonesia (Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia), (Jakarta:
Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998), 24.
sejarah penciptaan hukum di Indonesia. Hu- kum Islam adalah hukum yang berlaku ses- uai dengan perkembangan jamannya. Dalam kaidah usul fi qih disebutkan bahwa hukum itu berkembang sesuai dengan illatnya atau alasan hukumnya. 21 Dari situlah kedua sistem hukum yaitu antara hukum Islam dan adat dalam kenyataannya peran dari kedua sistem hukum tersebut dalam proses legislasi masih tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam hal penguasaan dan pemilikan “tanah tak bertuan” (tanah kosong). Dalam lapangan hukum ini, kepentingan dari kedua sistem hu- kum dalam proses pemecahan masalah kon- temporer tidak dapat dihindari, karena baik hukum Islam maupun hukum adat keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, dalam memformulasikan aturan-aturan hukum yang baru. Oleh karena itu hukum Islam dan prak- tek adat istiadat dipandang oleh negara yang mayoritas masyarakat beragama Islam ini se- bagai dua sistem hukum yang fungsional dan saling berdampingan.
Selain konsep hukum adat dan teori hu- kum Islam diatas terdapat pula beberapa teori yang dikemukakan oleh para fi lsuf dari aliran hukum alam. Berkaitan dengan sistem pen- guasaan dan pemilikan tanah tak bertuan (ta- nah kosong/ res nullius ) yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara pendudukan dan di- jadikannya sebagai kepunyaan mereka, maka dalam hal terbentuknya hak milik tersebut John Locke mengemukakan, bahwa sesung- guhnya Tuhan telah menciptakan bumi ini untuk diberikan kepada sesama manusia, agar bumi ini dikerjakan dan memberikan kese- jahteraan bagi setiap orang, tiada seorangpun yang mempunyai hak istimewa baik atas hasil alam maupun binatang yang diciptakan diatas
21 Abd.  Hakim, Kaidah-Kaidah Ushulul Fiqh , (Surabaya: Bina Iman, Tt), 49.
bumi ini segalanya merupakan warisan kita bersama, dimana untuk mencapai kesejahter- aan tersebut haruslah ada cara agar benda- benda tersebut dapat dimiliki. Dengan kata lain individu dapat memetik kegunaan secara kongkrit apabila ia mempunyai hak milik atas benda itu dan pekerjaannya sendiri. 22
Konsep yang diutarakan John Locke tersebut terkenal dengan teorinya “individu- al labor” atau “teori kerja”. Hal senada juga dikemukakan oleh Van Setten Van Der Meer yang mengatakan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah secara individu itu diperoleh dengan cara membuka tanah. dengan demiki- an dapat dikatakan bahwa hak untuk mengua- sai tanah berawal dan bersumber dari kerja seseorang membuka tanah yang sebelumnya tidak tergarap. 23
Asas dalam perolehan civil ( civil acqui- sition ) pada hukum Romawi yang terkenal adalah asas unicuique tribuere (berikanlah apa yang merupakan haknya). Inti asas ini adalah merekomendasikan adanya pengakuan terhadap hak setiap orang untuk mengua- sai dan memiliki suatu benda yang disajikan oleh alam. Keberadaan hukum adalah untuk menjaga benda yang telah diperoleh sebagai kepunyaan dari orang tersebut. Disinilah se- lalu timbul masalah, yaitu karena adanya pe- lapisan sosial dalam masyarakat dan dengan terbentuknya hubungan lembaga-lembaga sosial yang menimbulkan sistem sosial da- lam masyarakat, maka terhadap benda yang sama akan terjadi pengulangan “perolehan”. Individu memperoleh dengan usahanya, masyarakat (kelompok) memperoleh karena
22 John Locke, Two Treaties of Government , (Cam- bridge: Cambridge University Press, 1988), 290.
23 Van Setten Van Der Meer, Sawah Cultivation in Accient Java, Oriental Monograph Serie, No.
229, (Canberra: Australian National University, 1979), 66.
individu-individu tersebut membentuk kelom- pok-kelompok, dan kepemilikan ( dominium ) tersebut juga ikut tergabung dalam bentuk condominium (pemilikan bersama), sehingga tunduk kepada ketentuan pemakaian bersama ( res communes ). 24
Pemilikan bersama yang dipertahankan pada zaman Romawi menimbulkan pen- gakuan hak “seseorang” yang dikenal dengan asas Suum Cuiquetribuer . Hak dari seseorang untuk menikmati, menggunakan, menggarap (memanfaatkan) benda yang telah menjadi “miliknya” baik karena usaha maupun karena kerja otak, dan seseorang juga berhak untuk memenuhi penurunan ( derived ) dari seseorang dan merupakan keharusan dari orang lain un- tuk memenuhi hak tersebut.
Adanya evolusi terhadap tanah tak ber- tuan ( res nullius ) untuk sampai pada tahap timbulnya penguasaan dan pemilikan adalah karena proses pemilikannya bergantung pada perkembangan budaya masyarakat setempat (proses alamiah).
Menurut teori hukum kodrat hak milik pribadi adalah hak kodrati yang langsung timbul dari kepribadian manusia. Untuk da- pat hidup dan melangsungkan jenisnya, ma- nusia perlu menguasai benda-benda yang ada di dunia, termasuk tanah. dengan menguasai benda-benda ini baru dia dapat mengembang- kan diri. 25 Teori hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquino, Grotius, Pufendrof be- ranggapan bahwa hak milik pribadi adalah hak alamiah, artinya hak milik yang secara kodrati untuk kepentingan pribadi manusia itu masing-masing.
Pada teori lain dijelaskan bahwa milik
24 Muhibbin, Op., cit . 103.
25 Iman  Soetiknjo, Politik Agraria Nasional ; Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Ber- dasarkan Pancasila , (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, 13.
pribadi itu diperoleh melalui pekerjaan ( Occu- pation ), yaitu peroleh hak milik melalui pen- dudukan atau penggarapan suatu tanah yang tidak ada pemiliknya dan karenanya orang yang menduduki tanah tersebut mempunyai hak untuk menurunkan atau mewariskan pada ahli warisnya. Begitulah orang-orang Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan ala- miah ( Natural Acquisition ).
Hak milik pribadi menurut Thomas Aquino terdiri dari hak-hak atas benda (ter- masuk tanah), hak atas pendapatan, hak untuk mengelola barang milik pribadi. Selanjutnya Thomas Aquino mengakui bahwa benda- benda yang ada di dunia ini (termasuk tanah), pada hakikatnya dimaksudkan untuk melayani dan menunjang hidup manusia serta mem- beri kenyamanan, ketenangan bagi manusia. 26 Walaupun demikian, hak milik pribadi tidak bersifat individualistis tetapi hak milik priba- di dalam semangat komunal. Artinya pemilik secara suka rela menggunakan hak miliknya sebagai milik bersama dengan orang lain dan juga untuk mereka yang membutuhkannya.
Sementara itu Grotius berpendapat, bah- wa dalam keadaan kodrat yang asli (originair) segala sesuatu adalah milik bersama, pembe- rian Tuhan kepada umat manusia pada umum- nya. Baru pada waktu barang-barang menjadi berkurang, sedang manusia tidak lagi hidup sederhana seperti semula, timbullah hak mi- lik.
Ajaran Grotius dan Pufendorf dapat dikategorikan sebagai jenis-jenis dari teori hukum alam yang sudah lebih tua menge- nai milik. Menurut pendapat Grotius, semua benda pada mulanya adalah res nullius (Ben- da-benda yang tidak ada pemiliknya). Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi hampir semua benda itu dengan persetujuan.
26 Sony Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 57.
Benda-benda yang tidak dibagi-bagi secara demikian, ditemukan kemudian oleh sese- orang, dijadikannya kepunyaan mereka. Be- gitulah benda-benda tersebut menjadi tunduk kepada penguasaan individual.
Dengan melihat realitas hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa setiap orang yang membuka tanah (liar) kosong, membuka hutan diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah ( erfelijk indiviueel bezits recht ). Hal ini sejalan dengan konsep hukum adat dalam memperoleh hak milik atas tanah, sejalan den- gan teori hukum Islam dan teori-teori lama, seperti teori occuptio , kodrat , individual la- bor mengenai perolehan hak milik atas tanah. dari beberapa teori diatas, nampaknya untuk kondisi sekarang cara perolehan hak milik se- cara adat masih memungkinkan selama UUPA mengakui keberadaan hukum masyarakat se- tempat (adat). Sebagaimana dijelaskan pasal 5 UUPA yang menyatakan “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang ang- kasa dalam hukum adat sepanjang tidak ber- tentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bang- sa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini….”. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa latar belakang, sejarah dan proses penyusunan serta dasar ber fi kir peny- usunan UUPA menunjukkan bahwa Undang- Undang ini merupakan hukum yang terbentuk berdasarkan kesadaran hukum masyarakat hu- kum adat. Hal ini ditegaskan pada penjelasan umum angka I UUPA bahwa “… Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan- ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum asli yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat”.
Keberadaan hukum masyarakat lokal
(adat) yang hidup di berbagai daerah di In- donesia, masih mempunyai tempat manakala kita hadapkan kepada pasal 56 UUPA yang menyatakan bahwa: Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut da- lam pasal 51 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hu- kum adat setempat. Pasal 5 UUPA secara im- plisit tidak menegaskan doktrin hukum mana yang akan diberlakukan di tengah masyarakat. Cita-cita UUPA adalah mewujudkan kepas- tian hukum tanah di Indonesia dan dengan kesatuan hukum yang diberlakukan untuk se- luruh wilayah. Ketidaktegasan pasal 5 UUPA tersebut secara implisit juga mengakui adanya pluralisme hukum, yaitu hukum adat yang dianut oleh berbagai masyarakat hukum adat di Indonesia.
Ketidaktegasan tersebut mengakibatkan hukum tertulis (UUPA) dihadapkan kepada dua keadaan, yaitu kepastian dan ketidakpas- tian, lebih lanjut akan dihadapkan pula kepada pertanyaan dan tuntutan tentang kesebandin- gan masalah dan pertanyaan ini akan selalu timbul bila berhadapan dengan tiga kepentin- gan, yaitu kepentingan individu, masyarakat hukum adat dan negara dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh negara RI. 27
Apabila dilihat pada pasal 18 UUD 1945, tentang otonomi daerah terkandung makna secara implisit adanya pengakuan keberadaan hukum masyarakat lokal tentang penguasaan tanah oleh masyarakat hukum setempat, na- mun demikian political will dari pemerintah orde baru berusaha mena fi kan ketentuan pasal tersebut dengan dilahirkannya UU nomor 5 tahun 1979. Akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian dismpurkan dengan Undang-un- dang No. 32 tahun 2004 sangat memungkink-
27 Muhibbin, Op., cit . 40.
an diterapkannya lagi pasal 18 UUD 1945. Undang-Undang ini memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur rumah tang- ganya sendiri, sehingga keberadaan hukum masyarakat lokal (adat) dalam mengatur pen- guasaan tanah oleh masyarakat akan semakin dirasakan pentingnya.
Untuk menyeimbangkan atau menga- komodasi antara beberapa kepentingan yaitu kepentingan individu, masyarakat dan negara agar tidak terjadi pertentangan kepentingan, maka perlu dilakukan pengkajian terhadap penguasaan terhadap tanah-tanah yang masih kosong/tanah tak bertuan ( ress nullius ), seh- ingga terjadi keseimbangan diantara tiga ke- pentingan (individu, masyarakat, dan nega- ra).
Menurut teori keseimbangan yang dike- mukakan oleh Kohler, bahwa upaya yang da- pat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertentangan kepentingan yang berhadapan dengan tuntutan terwujudnya keseimbangan adalah dengan melakukan pengkajian terh- adap latar belakang masalah tersebut kepada keseimbangan dari ketiga kepentingan. 28
Dengan demikian melihat kenyataan yang ada di Indonesia masih terdapat plural- isme hukum di bidang pertanahan khususnya yang berkaitan dengan tanah tak bertuan /res nullius , seperti tanah kosong. Wujud plural- isme hukum tersebut nampak jelas di lapan- gan, yaitu ada dua sistem yang berlaku dan menjadi dasar hukum bagi para pihak. Dua sistem hukum tersebut adalah hukum adat/ masyarakat lokal (tidak tertulis), hukum neg- ara (tertulis) juga hukum Islam yang menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia.

## Penutup

## Hukum Islam memandang, bahwa semua
28 Muhibbin, Ibid ., 67 .
hamparan tanah/bumi yang ada ini adalah mi- lik Allah, manusia selaku khalifa(pengatur dan penguasa) di atas bumi ini diberi kewenangan untuk memakmurkannya, dengan memahami akan kemauan-kemauan hukum yang ditetap- kan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap menerima amanah dari Allah untuk menggu- nakannya sesuai dengan ketentuan yang dig- ariskan Allah di dalam al-Qur’ân dengan me- nitikberatkan pada kemaslahatan umat.
Dalam hal perolehan tanah oleh manusia yang hidup dalam suatu negara, hukum Islam memberikan jaminan kepada khalifah (pemer- intah) untuk mengaturnya. Karena pemerintah merupakan perwujudan dari penggolongan umat manusia dalam kapasitas yang besar, terorganisir dalam sistem tata hidup di suatu wilayah. Demi kepentingan umum, pemerin- tah dapat memberikan tanah-tanah negara ke- pada rakyat yang membutuhkannya.

## Bibliography

## Journals
Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah , Vol. 3. Bairut: Dâr al-Fikr, t.th.), 193.

## Books
Hasan, Tholhah. “ Pertanahan dari Perspek- tif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan” , (Yog- yakarta: Makalah Seminar Nasional Per- tanahan: Pemberdayaan Hak-hak Rakyat Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Agama, dan Budaya pada tanggal 25-26 Februari 1999), 90.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Islam Juz II , (Jakarta: PT Ihktiar Baru van Hoeve,1996), 53.
Rahman, Afzalur. Economic Doktrines of
Islam, Dialih bahasakan oleh Soeroyo dan Nastangin, Jilid II, (Yogyakarta: Libert,1995), 348. Rosyadi, Rahmat. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 680.
Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak- Hak Atas Tanah , (Jakarta: Kencana,
2008),76.
Ghadiy, Yasin. Al-Amwal wa Al-Amlak al- ’Ammah fi l Islam, (Mu`tah: Mu`assasah Raam,1994.
Musthafa Ahmad Al Zarqai, Al fi qhul Islami fi Tsaubihi Al Jadid , jilid III. Bairut: Darul Fikri, 1968.
Muhammad, Qodhi Abil Hasan Muham- mad Ali Abi. Al Hikmah Assulthoniyah . Bairut: Dâr al Fikr, t.th. Wahbah Al-Zuhayli,. Al- fi qh Al-islami Wa’addillatuhu , Juz 5, (Bairut: Daar Al- fi kri, 1989.
Muhibbin. Pokok-Pokok Pikiran Hukum Agraria, (Surabaya: Visipress Media,
2012.
Lukito, Ratno. Islamic Law And Adat En- caunter: The Experience of Indonesia (Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat Di Indonesia. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Stud- ies (INIS), 1998.
Hakim, Abd. Kaidah-Kaidah Ushulul Fiqh . Surabaya: Bina Iman, t.th. Locke, John. Two Treaties of Government .
Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Van Setten Van Der Meer, Sawah Cultivation in Accient Java, Oriental Monograph Se- rie, No. 229, (Canberra: Australian Na- tional University, 1979), 66.
Iman Soetiknjo, Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta: Ga- jah Mada University Press, 1994.
Keraf, Sony. Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi . Yogyakarta: Kanisius, 1997.

## Hadist
Dawud, Abu. Sunan Abu Dawud , Juz. III,
(Bairut: Daar Al Fikr, 1979), 178.
Websites
Poerwodarminto, WJS. Kamus bahasa Indo- nesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 1992. www/http://guardyan.blogspot. Makalah- tanah-dalam-perspektif-islam.html. di- akses tgl 3 Pebruari, 2015 jam 10.00
M. Shiddiq Al-Jawi, khilafah. www/ http://1924.org/index.php? option=com content&task=view&iddiakses tanggal 7 Nopember 2013.
Mahasari, Jamaluddin. Pertanahan dalam Hukum Islam , (Yogyakarta: Gama Me- dia, 2010.
www/http://wordpress.com/ pertanian-syari- ah/pemilikan-tanah-menurut-islam ,html. diakses tgl 3 Desember, 2015 jam 9.00