Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.294-299 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4933.294-299

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK ATAS TINDAK PIDANA PENCATATAN PALSU DALAM DOKUMEN PERBANKAN
I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantara, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia dutanesa666@gmail.com mademinggu21@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan  kejahatan perbankan, serta bagaimana perlindungan hukum  diberikan  kepada  nasabah  permasalahkan  adanya  tindak  pidana  pencatatan  palsu  dalam  dokumen perbankan.  Dengan  semakin  tingginya  aktivitas  yang  bank  lakukan,  dengan  itu  banyak  oknum  seseorang ataupun kelompok untuk mempunyai niatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku baik dengan apapun itu seperti pencatatan palsu. Permasalahan yang dikupas ialah bagaimana mengatasi kejahatan perbankan, serta bagaimana  perlindungan  hukum  diberikan  kepada  nasabah  permasalahkan  adanya  tindak  pidana  pencatatan palsu dalam dokumen perbankan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk mengupasnya. Dari  hasil  penelitian  menunjukan  bahwasanya  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  perbankan  telah  berjalan dengan  baik,  hal  itu  ditunjukan  dengan  Bank  Indonesia  telah  melaksanakan  upaya  preventif  yaitu  dengan meningkatkan hubungan kerja dengan instansi terkait, serta upaya represif yaitu dengan melakukan penyelidikan atas dasar undang-undang terkait. Mengenai perlindungan hukum yang wajib dilaksanakan bank terbagi menjadi perlindungan  secara  tidak  langsung  berupa  pihak  bank  mempergunakan  asas  kehati-hatian  pada  pelaksanaan kegiatan perbankan, serta perlindungan secara langsung berupa terdapatnya Lembaga Penjamin simpanan yang dimana  lembaga  ini  akan  menjamin  simpanan  nasabah  paling  banyak  dua  miliar  rupiah  jika  terjadi  hal  yang merugikan nasabah.
Kata kunci: Dokumen Perbankan, Pencatatan Palsu, Tindak Pidana.

## Abstract
This study aims to analyze and describe banking crimes, as well as how legal protection given to customers who are  concerned  about  the  existence  of  a  criminal  act  of  false  recording  in  banking  documents.  With  the increasing number of activities that banks carry out, with that many individuals or groups have intentions that are contrary to applicable law, whether it be with anything, such as false records. The problems discussed are how to overcome banking crimes, as well as how legal protection given to customers regarding the existence of fraudulent  recording  crimes  in  banking  documents.  This  research  is  a  type  of  normative  legal  research  to explore it. From the results of the study, it was shown that the handling of banking crimes had been going well, it  was  shown  by  Bank  Indonesia  having  implemented  preventive  measures,  namely  by  increasing  working relations with relevant agencies, as well as repressive efforts, namely by conducting investigations on the basis of  related  laws.  Regarding  legal  protection  that  must  be  carried  out  by  banks,  it  is  divided  into  indirect protection in the form of the bank using the principle of prudence in the implementation of banking activities, as well  as  direct  protection  in  the  form  of  a  deposit  insurance  institution  where  this  institution  will  guarantee customer deposits of a maximum of two billion rupiah if this occurs. things that are detrimental to customers.
Keywords : Banking Documents, False Records, Crime.

## I. PENDAHULUAN
Bank secara umum adalah Lembaga yang dibentuk guna membantu keuangan masyarakat baik berupa simpan  pinjam  yang  dimana  akan  mendapatkan  bunga  secara  bertahap.  Dengan  adanya  bank  yang memiliki  fungsi  untuk  membantu  keuangan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  daya  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  yang  tinggi  yang  akan  dipinjamkan  dari  bank  jika  pendapatan masyarakat  belum  memenuhinya (Ali,  1996). Pemberian  pinjaman  dapat  disamakan  pengertiannya dengan hutang yang dimana untuk melunasinya akan dilakukan secara bertahap (Arief, 2017).
Segala  kegiatan  dalam  lingkup  perbankan  wajib  untuk  mempergunakan  asas  kepatutan perbankan  yang  dimana  seluruh  aktivitas  dalam  lingkup  dunia  perbankan  harus  berdasarkan  kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Dengan semakin padatnya aktivitas yang bank lakukan, hal itu sejalan dengan banyak oknum ataupun  kelompok  untuk  mengambil  kesempatan  untuk  melaksanakan  kejahatan  pada  dunia perbankan.  Kejahatan  yang  dilakukan  pada  sektor  perbankan  dengan  semakin  majunya  teknologi dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  yang  ditempuh  yang  dilakukan  oleh  oknum  ataupun sekelompok orang.
Kejahatan di sektor perbankan banyak dilakukan oleh oknum tenaga kerja yang telah memiliki posisi pada bank sehingga mempermudah oknum tersebut melakukan  kejahatan di sektor perbankan sebagai  contohnya  pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  796  K/Pid.Sus/2015.  Dengan  semakin banyaknya cara yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan kejahatan pada sektor perbankan maka diperlukannya  peningkatan  pengawasan  dan  juga  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  bank  induk  yaitu bank Indonesia.
Permasalahan  yang  paling  sering  ditemui  dalam  sektor  perbankan  oleh  pengawas  bank  ialah untuk  dapat  menemui  dan  juga  mengetahui  dengan  cepat  jika  para  pengurus  bank  melakukan  suatu perbuatan yang dapat menyebabkan bank mengalami kerugian.
Bentuk kelalaian yang sering dijumpai dilakukan oleh para pengurus bank  ialah yang memiliki hubungan dengan kewajibannya pada tugas di sektor perbankan seperti pengurusan pemberian kredit kepada debitur tanpa mempergunakan syarat yang telah ditentukan bank.
Guna  menanggulangi  tidak  pidana  kejahatan  yang  semakin  berkembang,  diperlukannya kerjasama para penegak hukum. Dengan adanya kerjasama tersebut dapat menekan kejahatan tindak pidana  khususnya  pada  sektor  perbankan  dengan  semakin  berkembangnya  cara-cara  melakukan kejahatan. Serta dengan terjalinnya kerjasama ini dapat membuat keefektifan serta keefisienan dalam menanggulanginya, jika dilakukan sendiri-sendiri makan akan lebih lama dalam penanggulangannya. Berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat,  ada  beberapa  penelitian  yang  relevan.  Berikut diuraikan.
Pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh (R., 2009) yang  menyatakan  bahwa Hubungan  yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya  dengan  cara-cara  yang  melawan  ketentuan  hukum  di  bidang  perbankan  yang  berlaku,  maka perbuatan  salah  satu  pihak  tersebut  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  perbankan  dan  atau  tindak pidana di bidang perbankan.
Kedua, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Prastiyan,  2014) menyatakan  bahwa  hubungan  antara bank  dengan  nasabah  penyimpan  ini  akan  berimplikasi  pada  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada kedua pihak dan wajib dipatuhi juga oleh para pihak yang bersangkutan. Perihal mengenai salah satu pihak  antara  bank  atau  nasabah  yang  melakukan  tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diperjanjikan sebelumnya dan tentunya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka perbuatan tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  wanprestasi  karena  antara  bank  dengan  nasabah  didasarkan  atas suatu  perikatan  yang  ditimbulkan  oleh  perjanjian  dan  bahkan  bisa  pula  dikatakan  sebagai  tindak pidana perbankan.
Ketiga, penelitian  yang  dilakukan  oleh (Laras  Hafizhah  Suristyo,  2018) menyatakan  bahwa hubungan hukum  yang  menjadi dasar dalam penyelenggaraan simpanan oleh bank adalah hubungan hukum  kontraktual.  Hubungan  hukum  kontraktual  ini  mengakibatkan  timbulnya  hak  dan  kewajiban bagi  para  pihak.  Begitu  nasabah  menjalin  kontraktual  dengan  bank,  maka  perikatan  yang  timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Adanya hubungan hukum ini maka haruslah tunduk pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  maupun  Kitab  UndangUndang  Hukum  Dagang,  maka dapat ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan Analisis kepustakaan yang didasarkan atas bahan-bahan hukum baik yang primer maupun sekunder  yang  berkaitan  dengan  penelitian (Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji,  2003) Dalam menghimpun bahan hukum primer serta juga sekunder mempergunakan metode inventarisasi setelah
itu dipilah serta juga akan dilakukan pendokumentasian, pencatatan, pengutipan, yang dimana sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan
Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang  dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya (Warnadi & Faozi, 2017).
Lembaga keuangan yang berdomisili pada negara Indonesia mempunyai tujuan serta memiliki fungsi  secara  khusus  yang  dimana  bukan  saja  memiliki  fungsi  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya. Bank dimaksudkan untuk menjadi suatu lembaga yang dapat menjadi serta membantu pembangunan. Yang dimana diarahkan kepada untuk mendukung pembangunan secara nasional dengan hal itu dapat meningkatnya persamaan pada pembangunan nasional. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan perekonomian,  dengan  perekonomian  meningkat  maka  kestabilan  nasional  terjaga  hal  itu  juga mengakibatkan  kehidupan masyarakat  akan  terjamin.  Peran serta fungsi  yang  dimiliki  bank  tersebut adalah implementasi dari Undang-Undang perbankan.
Pemerintah  telah  menugaskan  bank  yang  berada  di  wilayahnya  guna  mengimplementasikan serta  juga  turut  mendukung  rencana  yang  telah  pemerintah  rancang  guna  meningkatkan  keadaan  di bidang  perekonomian,  serta  juga  untuk  dapat  meningkatkan  perhatiannya  kepada  koperasi-koperasi dan  juga  para  pengusaha  yang  taraf  perekonomiannya  belum  stabil  agar  bisa  menopang perekonomiannya.
Dengan  demikian  perbankan  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  bukan  saja  mempunyai  tugas serta  fungsi  yang  standar  yaitu  berupa  pengumpulan  dana  masyarakat  dan  juga  dapat  memberi fasilitas kredit kepada masyarakat, selain daripada itu bank di wilayah Indonesia memiliki peran yang sangat krusial mengenai menjaga kestabilan keuangan negara. Perihal ini dapat dijumpai pada tahun 1987  yang  dimana  hal  itu  ditandai  dengan  spekulasi  valuta  asing.  Yang  dimana  saat  stabilitas keuangan  negara  tidak  stabil,  maka  disanalah  peran  dari  sektor  perbankan  dan  juga  turut  dibarengi oleh  Lembaga  lainnya  serta  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  menjaga  kestabilan  perekonomian negara (Untung, 2000).
Membahas  mengenai  dari penegakan  hukum  hal  tersebut  tidak  bisa terlepas  mengenai  hukum yang perlu ditegakkan. Hukum haruslah terdapat terlebih dahulu, baru setelahnya dapat berjalan dan juga  ditegakkan,  dengan  kata  lain  hukum  itu  diimplementasikan  pada  suatu  keadaan  tertentu. Pengaturan  hukum  yang  ditegakan  tersebut  haruslah  dibentuk  dengan  Lembaga  yang  mempunyai kewenangan  tersebut.  Suatu  aturan  agar  dapat  dikatakan  dikatakan  sebagai  hukum  adalah  harus memenuhi syarat formal yaitu berupa aturan guna membentuk suatu aturan hukum (Sunarjo, 2010). Cara  menanggulangi  tindak  kejahatan  dapat  dilakukan  dengan  menerapkan  hukuman  pidana; pencegahan tanpa pidana; serta mempengaruhi cara pandang masyarakat perihal tindak kejahatan dan juga pemidanaan melalui media massa.
Cara  menanggulangi  tindak  kejahatan  pada  umumnya  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  melalui hukum  pidana  dan  juga  di  luar  hukum  pidana.  Dapat  dikatakan,  bahwa  perbedaan  dari penanggulangan  tindak  kejahatan  melalui  hukum  pidana  terpusat  pada  sifatnya  yang  represif  yaitu berupa pemberantasan setelah tindakan kejahatan telah terlaksana. Sedangkan penanggulangan tindak kejahatan di luar hukum pidana terpusat pada sifatnya yang preventif yaitu berupa tindak pencegahan sebelum tindakan kejahatan tersebut terlaksana.
Cara-cara  yang  dipergunakan  oleh  Bank  Indonesia  guna  menanggulangi  tindak  pidana kejahatan di sektor perbankan jika dilihat dari sisi politik kriminal. Bank Indonesia mempergunakan upaya penanggulangan secara preventif dengan semakin mempererat kerjasama serta terus melakukan hubungan  dengan  sub  bagian  yang  berkaitan  dengan  Bank  Indonesia,  memberi  informasi  untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan perihal tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan untuk bank dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga dengan cara lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan.
Cara  represif  ialah  suatu  guna  menanggulangi  tindak  pidana  kejahatan  melalui  jalur  pidana yang  bertumpu  pada  pemberantasan  setelah  tindakan  kejahatan  telah  terlaksana.  Cara  represif  ialah seluruh  upaya  yang  dilaksanakan  oleh  perangkat  penegak  hukum  serta  kelompok  yang  berkaitan
dengan  tindak  pidana  kejahatan  yang  terlaksana  setelah  tindak  kejahatan  tersebut  terlaksana.  Upaya secara represif dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.
Menurut  penulis  yang  dipakai  untuk  menanggulangi  tindakan  kejahatan  di  sektor  perbankan oleh  Bank  Indonesia  telah  berlangsung  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  dengan  Bank  Indonesia mempergunakan upaya penanggulangan secara preventif dengan semakin mempererat kerjasama serta terus  melakukan  hubungan  dengan  sub  bagian  yang  berakitan  dengan  Bank  Indonesia;  memberi informasi untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan  perihak  tindakan  pidana  kejahatan  di  sektor  perbankan  untuk  bank  dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga  dengan cara lainnya agar masyarakat  dapat  terhindar  dari  tindakan  pidana  kejahatan  di  sektor  perbankan.  Serta  upaya penangulangan  secara  reprensifnya  dengan  melakukan  penyelidikan  serta  penyidikan  yang  dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.

## 2. Perlindungan  Hukum  Yang  Diberikan  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal  Terjadi  Tindak  Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan
Perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal terjadi tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perbankan di bagi menjadi dua yaitu:
Perlindungan  secara  tidak  langsung  yang  diberikan  pada  nasabah  bank  secara tidak  langsung, yang  diatur  di  dalam  dan  di  luar  yang  Undang-Undang  Perbankan,  dimana  hal-hal  tersebut  secara tidak langsung melindungi kepentingan nasabah. Termasuk dalam perlindungan secara tidak langsung adalah  tindakan  pencegahan  agar  tidak  terjadi tindak  pidana  di  bidang  perbankan  yang  sejenis,  atau tindak pidana di bidang perbankan jenis lainnya.
Dalam  Undang-Undang  Perbankan,  Perlindungan  secara  tidak  langsung  yang  diberikan  oleh bank  kepada  nasabahnya  adalah  dengan  bank  melakukan  prinsip  kehati-hatian  dalam  setiap melakukan kegiatan dan usaha bank. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, nasabah tidak perlu khawatir dengan simpanannya ataupun dengan  tindakan  bank  serta  perencanaan  bank  terkait  dengan  produk  atau  jasa  bank  yang dikeluarkannya.  Dengan  demikian  nasabah  bisa  mempercayakan  sepenuhnya  simpanannya  kepada bank tanpa khawatir bank tersebut gagal usaha atau bahkan pailit.
Pasal  29  Undang-Undang  Perbankan  tersebut  merupakan  satu  dari  sekian  pasal  yang  dapat dikategorikan  sebagai  perlindungan  secara  tidak  langsung  kepada  nasabah,  yang  merupakan  bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank. Pasal lain yang juga terkait dengan fungsi Bank Indonesia tersebut adalah Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.
Selanjutnya, perlindungan secara tidak langsung lainnya adalah rahasia bank. Dalam Pasal 40 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,  kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Dalam  pengaturan  mengenai  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  tenyata  ada  beberapa  pasal dalam peraturan lain selain UU Perbankan, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. Salah satu peraturan yang dimaksud adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang dapat dihubungkan dengan tindak pidana di bidang perbankan antara lain Pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 372 dan 374 tentang penggelapan,  serta  Pasal  378  tentang  penipuan.  Banyak  peraturan  lain  yang  mengatur  mengenai tindak pidana di bidang perbankan yang menyerap beberapa pasal dalam KUHP sebagai pasal dalam peraturan tersebut.
Setelah nasabah bank mendapatkan perlindungan secara tidak langsung mengenai tindakan atau peraturan  yang  disebutkan  di  atas,  selanjutnya  nasabah  bank  mendapat  perlindungan  langsung  dari bank  itu  sendiri.  Maksud  dari  perlindungan  secara  langsung  adalah  perlindungan  yang  secara langsung menyebut melindungi nasabah bank.
Adanya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  bidang  perbankan  menjadi urgent, mengingat adanya banyak kejadian pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah  justru  oleh  pegawai  bank  sendiri.  Jenis  kejahatan  perbankan  yang  akan  diamati  dalam penelitian ini adalah kejahatan perbankan yang  melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan
yang melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan perbankan yang akhir-akhir  ini  banyak  ditemukan  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  terlibat  di dalam  bank,  sehingga  perlu  segera  diketahui faktor  penyebab  dan  menentukan tindakan  pencegahan yang tepat. (Putra et al., 2020).
Dengan  keberadaan  Lembaga  Penjamin  Simpanan  tersebut,  nasabah  tidak  perlu  khawatir  lagi dengan  penggantian  simpanannya  apabila  nanti  ada  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  sehingga  bank tempat nasabah menyimpan tersebut dikatakan sebagai bank gagal. Untuk lebih meyakinkan nasabah, Lembaga  Penjamin  Simpanan  meningkatkan  jumlah  maksimum  simpanan  yang  dijamin,  yaitu  dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Setelah  perlindungan  secara  langsung  yang  disebutkan  di  atas,  masih  ada  lagi  perlindungan yang  diberikan  kepada  nasabah  bank.  Perlindungan  tersebut  berupa  adanya  pelayanan  pengaduan yang  berada  di  Bank  Indonesia.  Maksud  dari  adanya  pelayanan  pengaduan  tersebut  adalah  jika nasabah bank merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar atau bahkan dirugikan oleh bank tertentu, maka nasabah tersebut dapat melapor pada unit pengaduan Bank Indonesia tersebut, tujuannya adalah agar  Bank  Indonesia  sebagai  pengawas  dan  pembina  bank  dapat  segera  menyelidikinya  dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara bank dengan nasabahnya.
Menurut penulis Perlindungan secara hukum yang dapat dimiliki oleh nasabah jika mengalami tindakan  kejahatan  di  sektor  perbankan  ialah  telah  secara  nyata  diatur  dengan  Undang-Undang perbankan.  Yang  dimana  pemberian  perlindungan  secara  hukum  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  secara tidak langsung dan juga secara langsung. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung dengan pihak bank terus mempergunakan asas kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berlangsung di sektor perbankan.  Dan  perlindungan  yang  diberikan  secara  langsung  yaitu  dengan  dibentuknya  Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya Lembaga ini nasabah tidak perlu lagi merasa ketakutan apabila terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan yang melibatkan nasabah. Serta dengan adanya Lembaga ini dapat menjamin uang yang dimiliki nasabah pada bank dengan jumlah maksimal yaitu sebesar dua miliar rupiah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  sehingga  dapat  menarik  kesimpulan  dari  pemabahan  di  atas  yaitu cara yang dipakai untuk menanggulangi tindakan kejahatan di sektor perbankan oleh Bank Indonesia telah  berlangsung  dengan  baik.  Hal  ini  didukung  dengan  Bank  Indonesia  mempergunakan  upaya penanggulangan  secara  preventif  dengan  semakin  mempererat  kerjasama  serta  terus  melakukan hubungan  dengan  sub  bagian  yang  berakitan  dengan  Bank  Indonesia;  memberi  informasi  untuk direktorat Bank mengenai para pelaku tindak pidana kejahatan di sektor perbankan; mensosialisasikan perihak tindakan pidana kejahatan di sektor perbankan untuk bank dengan melakukannya di FKDKP dan juga dapat melalui berupa seminar dan juga dengan cara lainnya agar masyarakat dapat terhindar dari  tindakan  pidana  kejahatan  di  sektor  perbankan.  Serta  upaya  penangulangan  secara  reprensifnya dengan melakukan penyelidikan serta penyidikan yang dimana tetap berpatokan pada undang-undang yang berlaku.
Perlindungan  secara  hukum  yang  dapat  dimiliki  oleh  nasabah  jika  mengalami  tindakan kejahatan  di  sektor  perbankan  ialah  telah  secara  nyata  diatur  dengan  Undang-Undang  perbankan. Yang dimana pemberian perlindungan secara hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara tidak langsung dan juga secara langsung. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung dengan pihak bank terus mempergunakan asas kehati-hatian dalam setiap kegiatan yang berlangsung di sektor perbankan. Dan perlindungan  yang  diberikan  secara  langsung  yaitu  dengan  dibentuknya  Lembaga  Penjamin Simpanan.  Dengan  adanya  Lembaga  ini  nasabah  tidak  perlu  lagi  merasa  ketakutan  apabila  terjadi tindak  kejahatan  di  sektor  perbankan  yang  melibatkan  nasabah.  Serta  dengan  adanya  Lembaga  ini dapat  menjamin  uang  yang  dimiliki  nasabah  pada  bank  dengan  jumlah  maksimal  yaitu  sebesar  dua miliar rupiah.
2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  untuk  pemerintah  yaitu  lebih  baik diperlukan  ada  penambahan  pembahasan  dalam  Undang-Undang  perbankan  seperti  dalam  hal  cara pemberian pengganti kerugian yang dialami oleh nasabah akibat perbuatan oknum pegawai di sektor perbankan serta juga dalam hal pemecahan permasalahan hukumnya.
Untuk  para  penegak  hukum  perihal  mengenai  pemberian  hukuman  pidana  perihal  tindakan kejahatan  di  sektor  perbankan  bukan  saja  hanyak  diberi  hukuman  pokoknya  saja  akan  tetapi  perlu diberikan  hukuman  pidana  tambahan,  dikarenakan  tindak  kejahatan  di  sektor  perbankan  yang dilakukan  oleh  para  pemegang  kuasa  di  bank  tersebut  dalam  melakukan  tindak  kejahatan  pasti melakukannya dengan rencana yang telah dia susun agar tidak mudah dicium oleh orang lain. Dengan pmeberian  hukuman  pidana  tambahan,  hal  itu  dapat mencegah  agar  kemudian hati  tidak  lagi  terjadi tindak kejahatan di sektor perbankan.
Kepada  masyarakat  sebagai  nasabah  sebaiknya  lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  kegiatan perbankan.  Harap  dimengerti  terdahulu  atau  juga  bisa  membaca  berita-berita  yang  telah  beredar  di masyarakat  untuk  mencegah  ataupun  meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana  perbankan  yang  akan terjadi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (1996). Menguak Tabir Hukum . Chandra Pratama, Jakarta. Arief,  B.  N.  (2017). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Penanggulangan Kejahatan . Universitas Indonesia Library.
Erwin  Prastiyan.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Penyipan  atas  Praktik  Tindak  Pidana Perbankan. Jurnal Unesa .
R., M. Z. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 199 K/Pdt/2005) [Universitas Indonesia].
Riadhi  Tedi  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.  (2020).  Bentuk  Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah oleh Pegawai BANK. Jurnal Interpretasi Hukum , Vol.1 (2). Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. (2003). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat . Rajawali Pers, Jakarta.
Sulistyo, L. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Simpnan Dana Nasabah pada Bank Tabungan Negara di Cibubur [Universitas Islam Indonesia]. Sunarjo. (2010). engadilan di Indonesia, Bagaimana Memperoleh Respek Dari Masyarakat . Inspiring, Bantul- Yogyakarta.
Untung, B. (2000). Kredit Perbankan di Indonesia . Andi, Yogyakarta.
Warnadi,  Y.  S.,  &  Faozi,  S.  (2017). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Perbankan dalam  Hal  Terjadi  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI Jakarta Nomor : 54/PID/2015/PT.DKI) .