## JPEB
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 1 - 15
http://www.jpeb.dinus.ac.id
TINGKAT KEPATUHAN WP BADAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA MELALUI PEMERIKSA PAJAK, KESADARAN DAN KUALITAS PELAYANAN PADA KPP PRATAMA SEMARANG BARAT
Belia Natasya Putri 1 dan Ira Septriana 2 * 1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro Jalan Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia *Corresponding Author : ira.septriana@dsn.dinus.ac.id
Diterima: November 2019; Direvisi: Januari 2020; Dipublikasikan: Maret 2020

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  level  of  compliance  of  the  Corporate  Taxpayer  in  meeting  tax obligations by increasing tax auditors, awareness and service quality at the West Semarang Pratama Tax Office. This study uses the population of Corporate Taxpayers registered at the West Semarang Pratama Tax Office with a population in 2018 of 11,723 Corporate Taxpayers. The number of samples used was 100 Corporate Taxpayers from the West Semarang Pratama Tax Office. In this study, the authors used multiple analysis tools to analyze the research data. This study has the result that there is a significant influence between tax auditors with taxpayer compliance,  which  means  that  more  tax  auditors  can  make  taxpayers  have  increased  awareness.  The  second hypothesis is that there is a significant positive effect between tax awareness and tax compliance. This means that the higher the level of tax awareness, the higher the taxpayer compliance. The last hypothesis has the result that there  is  a  significant  positive  effect  between  service  quality  with  taxpayer  compliance.  These  results  can  be interpreted that if the quality of service for taxpayers has increased the taxpayers will be more obedient.
Keywords : Tax Audit; Awareness; Service Quality; Tax Compliance

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban pajak dengan meningkatkan pemeriksa pajak, kesadaran dan kualitas layanan di KPP Pratama Semarang Barat. Penelitian  ini  menggunakan  populasi  pada  WP  Badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Semarang  Barat  dengan jumlah populasi pada tahun 2018 sejumlah 11.723 WP Badan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 100 WP Badan dari KPP Pratama Semarang Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat analisis berganda guna menganalisis data hasil penelitian. Penelitian ini mempunyai hasil yaitu bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksa pajak dengan kepatuhan wajib pajak, yang mempunyai arti bahwa lebih banyak pemeriksa pajak yang dapat membuat para wajib pajak itu mempunyai kesadaran yang meningkat. Hasil hipotesis yang kedua yaitu ada pengaruh positif signifikan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mempunyai arti bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  pajak,  maka  semakin  tinggi  kepatuhan  wajib  pajak.  Hipotesis  yang terakhir mempunyai hasil yaitu ada pengaruh positif yang signifikan antara kualitas layanan dengan kepatuhan wajib  pajak.  Hasil  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  jika  kualitas  layanan  terhadap  wajib  pajak  mengalami peningkatan maka wajib pajak akan semakin patuh.
Kata Kunci: Pemeriksa Pajak; Kesadaran; Kualitas Layanan; Kepatuhan Pajak

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  mengelola  negaranya  membutuhkan  suatu  pemasukan  agar  negara tersebut dapat mengalami kemajuan ataupun negara tersebur dapat membuat masyarakatnya mempunyai kehidupan yang layak dan kesejahteraannya terjamin. Pemasukan yang dijadikan salah  satu  tumpuan  pemerintah  adalah  pajak.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  banyak diharapkan  pemerintah  akan  mendapatkan  suatu  jumlah  pendapatan  yang  lumayan  banyak. Sehingga pemerintah dapat melakukan pembangunan negara tersebut dan akhirnya dinikmati oleh masyarakat. Sehingga pajak dapat dikatakan sebagai sumber penghasilan negara.
Indonesia  menerapkan  pemungutan  pajak  terhadap  masyarakatnya  dengan  harapan masyarakat  akan  menerima  fungsi  dari  pembayaran  pajaknya.  Hal  tersebut  dapat  dijelaskan bahwa pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam infrastuktur dan fasilitas masyarakat guna  memperlacar  kegiatan  perekonomian  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  masyarakat menajdi meningkat. Sehingga Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk negara guna mendanai  kebutuhan  negara  baik  kebutuhan  rutin  maupun  kebutuhan  pembangunan.  Dalam APBN dijelaskan bahwa penerimaan pajak negara adalah menjadi salah satu pendapatan negara yang terbesar nilainya dan berasal dari dalam negeri. Sehingga pemerintah berharap wajib pajak melakukan  pembayaran  pajak  kepada  negara.  Dikarenakan  pendapatan  yang  berupa  pajak tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  membayar  kebutuhan negara.
Hal  tersebut  sangat  bertolak  belakang  dengan  wajib  pajak.  Wajib  pajak memperlakukan  pajak  sebagai  beban  dan  beban  tersebut  akan  mengurangi  laba  bersih perusahaan. WP Badan wajib melunasi pajak dan hal tersebut berarti akan mengurangi laba bersih Wajib Pajak. Sedangkan dari pihak pemerintah pendapatan diperlukan untuk mendanai pengeluaran  pemerintah  yang  sebagian  bersumber  dari  penerimaan  pajak.  Pajak  sebagai pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Perbedaan  kepentingan  tersebut  menimbulkan  perlawanan  antara  perusahaan  sebagai wajib  pajak  dan  pemerintah  sebagai  penerima  pajak.  Perlawanan  ini  merupakan  hambatan dalam  pemungutan  pajak.  WP  Badan  mempunyai  kepentingan  bagaimana  perusahaan melakukan pembayaran pajak sekecil mungkin. Hal tersebut dikarenakan pajak dapat berakibat pada  pengurangan  laba  bersih  perusahaan,  yang  dikarenakan  pajak  merupakan  beban  dalam perusahaan.  Hal  tersebut  merupakan  tindakan  yang  dapat  dikatan  tidak  patuh,  karena melaporkan laporan yang tidak semestinya atau tidak sebenarnya kepada kantor pajak.
Bertolak  belakang  dengan  pemerintah  yang  menganggap  pajak  adalah  sebagai pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Dengan pemikiran wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak seminim mungkin maka hasilnya akan bertolak belakang  dengan  kepentingan  pemerintah  yang  mengharapkan  wajib  pajak  melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajaknya.
Menurut  Rahayu  (2013)  ketidakpatuhan  masyarakat  dalam  hal  memberikan  pelaporan pajaknya dapat dikarenakan oleh kelemahan dari system pembayaran pajak yang diberlakukan di  negara  tersebut.  Indonesia  menggunakan  cara Self-assessment  system dalam  pembayaran pajak.  Sistem  ini  mempunyai  arti  bahwa  wajib  pajak  dipercaya  untuk  melakukan  semuanya sendiri. Kegiatan dari mulai menghitung, menyetor, mengisi dan melaporkan pajaknya sendiri, semua  hal  tersebut  dilakukan  secara  mandiri.  Dari  sistem  tersebut  dapat  menimbulkan permasalahan.  Diantaranya  adalah  permasalahan  penyelewengan,  pelanggaran  dan penyalahgunaan dalam mengurus administrasi dan birokrasi yang berhubungan dengan pajak. Berawal dari hal tersebut maka usaha yang dilakukan pemerintah adalah melakukan tindakan pemeriksaan dan penyelidikan pajak agar wajib pajak terbentuk perilaku patuh dan taat pada pajak. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan pendapatan pajak negara.
Masyarakat  Indonesia  dalam  hal  ini  masih  mempunyai  nilai  tingkat  kepatuhan  dan ketaatan pada pajak dengan poin nilai masih rendah. Sedangakn hal yang demikian bisa diamati
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
dari tingkat Rasio Pajak di Indonesia sebesar 10,3 %. Sedangkan hal yang demikian masih amat rendah  jika  diperbandingkan  dengan  negara  lainnya  seperti  negara  Malaysia,  Vietnam  dan Singapura.  Malaysia  pada  saat  ini  mempunyai  nilai  rasio  menembus  angka  13  %.  Berbeda halnya  dengan  Vietnam  yang  telah  sampai  hingga  16  %  demikian  juga  dengan  Singapura. Sehingga  dapat  dijelaskan  dengan  rendahnya  kepatuhan  pajak  masyarakat  Indonesia  akan berakibat  pada daya finansial dan akan memberi pengaruh pada perkembangan perekonomian nasional.
Melihat  dari  keadaan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia  mempunyai  kekuatan finansial yang kurang untuk membangun negara ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Masyarakat termasuk pelaku usaha sehingga masyarakat seharusnya mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Agar dapat meningkatkan penerimaan pajak maka pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan tas rastio. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Ditjen Pajak dan seluruh masyarakat Indonesia baik investor, pengusaha ataupun pemerintah (kompas.com).
Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan sistem mengerjakan pemeriksaan  pajak  kepada  wajib  pajak.  Pemeriksa  pajak  dilaksanakan  oleh  DJP.  Fiskus melaksanakan pemeriksa pajak yang melayani pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak pada pelaporan  SPT  dan  tak  jarang  dilaksanakan  pemeriksaan  pajak  yaitu  WP  Badan.    Hal  yang demikian dilaksanakan dikarenakan penerimaan PPh Badan diukur lebih besar diperbandingkan dengan PPh lainnya (Dewi dan Supadmi, 2014).
KPP  Pratama  Semarang  Barat  merupakan  tempat  dilakukannya  penelitian  ini.  Kantor tersebut  merupakan  salah  satu  instansi  yang  bertanggungjawab  mengumpulkan  dana  yang berasal  dari  pajak  dengan  jangkauan  wilayah  kerja  Semarang  Barat.  Berikut  mengenai  data jumlah pemeriksaan pajak dan jumlah pelaporan SPT tahun 2013 - 2017.

## Tabel 1. Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pajak Tahun 2013 – 2017
Periode Pemeriksa Pajak Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Badan 2013 287 2.868 2014 285 3.161 2015 209 4.364 2017 609 3.615 2017 657 3.897
Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan jumlah surat pemberitahuan wajib pajak yang dilaporkan wajib pajak tahun 2013 - 2017 terlihat mengalami ketidakstabilan. Berdasarkan tabel tersebut  dapat  menggambarkan  masih  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP Semarang Barat. Hal tersebut perlu dilaksanakan upaya penilaian pemeriksa pajak pada KPP Pratama Semarang Barat.
Berdasarkan  pada  tabel  2  berikut  ini  dapat  diperhatikan  bahwa  jumlah  WP  Badan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat menjadikan salah satu penyebab diambilnya lokasi ini.  Alasan  tersebut  karena  KPP  Pratama  Semarang  Barat  merupakan  salah  satu  tempat pembayaran  pajak  yang  WP  Badannya  mengalami  peningkatan  dalam  hal  jumlahnya  hapir setiap tahunnya.

## Tabel 2. Jumlah WP Badan KPP Pratama Semarang Barat per 2017
Keterangan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah WP Badan 8.558 9.244 10.063 10.930 11.723
Dari  tabel  2  diatas  dapat  menggambarkan  bahwa  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  terus mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Namun  dengan  waktu  yang  bersamaan  dapat menggambarkan  bahwa  daerah  tersebut  belum  mengalami  pemaksimalan  penarikan  pajak seperti  yang  ditargetkan.  Hal  ini  menampilkan  fenomena,  bahwa  terdapat  indikasi  adanya ketidakpatuhan  dalam  melakukan  pembayaran  pajak  yang  seharusnya,  untuk  memenuhi kewajiban wajib pajak dalam melunasi pajak. Berlandaskan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti  apakah  pemeriksa  pajak,  kesadaran,  dan  kualitas  pelayanan  pajak  mempunyai pengaruh pada kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada KPP Pratama Semarang Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Theory Reasoned Action (TRA)
Theory of Reasoned Action diperkenalkan oleh Atjzen pada tahun 1980 (Jogiyanto, 2007) materi ini direncanakan menerapkan asumsi bahwa seseorang bersikap dengan metode yang sadar dan menimbang-nimbang segala informasi yang ada. Menurut Jogiyanto (2007) dalam teori  ini,  Atjzen  (1980)  mengatakan  tindakan  akan  dilakukan  atau  tidak  oleh  seseorang  itu merupakan suatu perilaku yang bergantung dari keinginan yang dimiliki oleh orang tersebut. Teori  ini  menyebutkan  bahwa  perilaku  berasal  dari  formasi  keinginan  yang  spesifik  untuk bertindak, jadi teori keinginan bertindak tidak berupaya memprediksikan perilaku seseorang, tapi keinginan untuk berbuat (Mowen dan Minor dalam Munandar, 2014).
Keyakinan, sikap, niat dan perilaku bergabung dalam teori Theory of Reasoned Action. Niat  ialah  alat  ukur  terbaik  yang  digunakan  dalam  menilai  perilaku  seseorang.  Hal  tersebut dapat dijelaskan apabila kita berharap ingin mengetahui apa yang akan dikerjakan seseorang, metode yang terbaik adalah mencari tau keinginan atau niat dari orang tersebut. Tetapi yang terjadi adalah banyak orang yang melakukan sesuatu dengan membuat pertimbangan dengan alasan-alasan yang sama sekali berbeda atau tidak selalu berdasarkan niat orang tersebut.

## Pengertian Pajak
Berdasarkan UU pasal 1 ayat (1) UU nomor 16 tahun 2009 pengganti UU nomor 5 tahun 2008 yakni perubahan keempat atas UU nomor 6 tahun 1983 perihal syarat, peraturan umum dan tata cara perpajakan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pajak adalah suatu sumbangan masyarakat yang wajib diberikan kepada negara. Dimana  kewajiban dari setiap wajib pajak tersebut  baik  perorangan  maupun  perusahaan,  mempunyai  sifat  yang  wajib  dibayar  karena dilandasi dengan aturan perundang-undangan. Demikian pula pembayaran kewajiban tersebut tidak akan mendapatkan imbal jasa yang dapat timbul secara langsung dan diterapkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Berdasarkan  Mardiasmo  (2011)  Pajak  ialah  iuran  yang  dibayar  masyarakat  kepada pemerintah  yaitu  ke  kas  Negara  dan  diatur  menurut  peraturan  perundangan  sehingga mempunyai sifat dapat dipaksakan. Iuran tersebut tidak dapat menghasilkan pendapatan yang segera  dapat  diterima  dan  dapat  diterapkan  untuk  pembayaran  pengeluaran.  Manfaat  pajak menurut Resmi (2016) yaitu sebagai a) Manfaat Budget yang artinya Pajak mempunyai manfaat penganggaran dimana pajak dapat mengungkapkan suatu sumber penghasilan pemerintah yang dipergunakan untuk membiaya pengeluaran rutin dan pembangunan. b) Manfaat Regularend yang  berarti  Pajak  mempunyai  manfaat  yang  dapat  mengendalikan.  Dapat  dijelaskan  juga bahwa  pajak  diciptakan  untuk  mengelola  atau  mewujudkan  kebijakan  pemerintah  baik  di bidang social, ekonomi dan menuju tujuan tertentu kecuali bidang keuangan.

## Sistem Pemungutan Pajak
Berdasarkan  Resmi  (2016)  dapat  dijelaskan  dengan  cara  dibagi  3  (tiga)  bagian  yakni Sistem Penilaian Resmi ( Official Assessment System ), Sistem Penilaian Diri ( Self Assessment
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
System ),  dan  Sistem  Holding  ( With  Holding  System ).  Dari  ketiga  system  tersebut  akan dijelaskan pengertiannya pada uraian dibawah ini.
Pertama  yaitu  berdasarkan  Sistem  Penilaian  Resmi,  dalam  sistem  ini  pemerintah memberikan  tanggungjawab  kepada  petugas  pajak  untuk  melakukan  pemungutan  pajak. Dimana petugas pajak tersebut melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan aturan pajak yang diberlakukan saat itu. Dalam sistem ini petugas  pajak  tersebut  mempunyai  tugas  dari  mulai  menghitung  sampai  dengan  memungut pajak. Dengan demikian sukses atau tidaknya suatu proses pemungutan pajak bergantung pada petugas perpajakan dari pemerintah yang ditunjuk tersebut. Sehingga dapat disimpulkan dalam sistem ini peranan yang paling utama ada pada petugas perpajakan dari pemerintah.
Sedangkan sistem yang kedua yaitu Sistem Penilaian Diri, dalam sistem ini pemungutan pajak difokuskan pada wajib pajak itu sendiri. Dapat dijelaskan wajib pajak disini diberikan kepercayaan  untuk  menetapkan  sendiri  jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  atau  jumlah  pajak terutang  untuk  setiap  tahunnya  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dalam  perundang- undangan.  Disini  wajib  pajak  dianggap  mampu  untuk  mengerjakan  sendiri  mulai  dari menghitung,  sampai  dengan  melaporkan  pajaknya.  Selain  itu  wajib  pajak  dianggap  mampu untuk memahami aturan pajak yang sedang berlaku dan cara penghitungannya. Disini dalam system ini dijunjung tinggi sifat kejujuran karena sangat dipercaya dalam segala halnya. Selain itu  pemerintah  juga  percaya  akan  kesadaran  wajib  pajaknya  untuk  melakukan  pembayaran pajaknya secara tepat waktu.
Sistem  yang  ketiga  yaitu  Sistem  Holding.  Dalam  system  Holding  ini  pemerintah membutuhkan pihak lain untuk melakukan pemungutan pajaknya. Pemungut pajak atau dalam hal  ini  adalah  pemerintah,  memberikan  kewenangan  kepada  pihak  ketiga  untuk  melakukan tugas  pemungutan  pajak.  Pihak  ketiga  disini  mempunyai  kewenangan  meliputi  dari penghitungan besarnya pajak dengan nilai sesuai dengan peraturan perpajakan. Pihak ketiga yang  ditunjuk  pemerintah  tersebut  penunjukkanya  dilakukan  sesuai  dengan  perundang- undangan,  peraturan  pemerintah  ataupun  dengan  keputusan  presiden.  Serta  aturan  lain  yang bertujuan intinya pihak ketiga tersebut untuk melakukan memotong, memungut, menyetor serta memberikan evaluasi dan bertanggungjawab melalui sarana perpajakan. Dapat dikatakan dalam system  ini  sukses  atau  tidak  suksesnya  pelaksanaan  sistem  pemungutan  pajak  akan  sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## Pemeriksa Pajak
Pemeriksa  pajak  dijelaskan  dalam  UU  nomor  16  tahun  2009  substitusi  UU  nomor  5 tahun 2008 mengenai perubahan yang keempat atas UU nomor 6 tahun 1983. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai perihal Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Berdasarkan  Rahayu  (2013)  pemeriksa  pajak  merupakan  suatu  hal  pengawasan melaksanakan self assesment untuk melaksanakan dari wajib pajak, yang seharusnya berpegang teguh pada UU perpajakan. Petugas pemeriksa pajak diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan  No.  17/PMK  03/2013.  Dalam  surat  keputusan  tersebut  dijelaskan  bahwa  petugas pemeriksa pajak adalah PNS yang berasal dari Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kegiatan pemeriksaan.

## Kesadaran Perpajakan
Kesadaran  pajak  ialah  kesadaran  diri  yang  tidak  memaksa  untuk  melunasi  kewajiban pajaknya.  Kesadaran  pajak  memberikan  pengetahuan  mengenai  peraturan  pajak,  melakukan peraturan pajak secara benar dan sukarela. Wajib Pajak agar menyadari pajaknya yang pasti akan mematuhi ketentuan pajak yang telah ada, wajib pajak akan menghitung jumlah pajaknya dengan benar, dan akan melunasi hutang pajaknya (Nugroho, 2012).
Kesadaran  merupakan  kondisi  mengenal  atau  mengerti,  meskipun  perpajakan
merupakan tentang seputar pajak. Sehingga kesadaran pajakan ialah keadaan mengenal atau paham perihal mengenai pajak. Pengukuran yang bersifat positif oleh wajib pajak terhadap petugas pajak yang ditunjuk oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban wajib pajak agar melakukan pembayaran pajaknya. Oleh sebab itu kesadaran wajib pajak mengenai pembayaran pajak dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2012).
Sehingga  dengan  kata  lain  kesadaran  Wajib  Pajak  adalah  seseorang  yang  merupakan wajib  pajak  mempunyai  keadaan  mengenal,  mengerti  dan  memahami  mengenai  seputar perpajakan. Tidak hanya itu saja tetapi wajib pajak juga melaksanakan penghitungan dengan benar, melakukan pembayaran dengan tepat atau dapat dikatakan tidak terlambat. Karena jikalau wajib pajak hanya sampai pada mengerti dan memahami tetapi tidak melakukan tindakan yang dimengerti tersebut berarti masih dapat dikatakan tidak sadar dalam hal perpajakan. Dengan kata  lain  kesadaran  Wajib  Pajak  benar-benar  dibutuhkan  kesadarannya  untuk  melakukan pembayaran  kewajibannya.  Kesadaran  yang  demikian  akan  mengakibatkan  kepatuhan  wajib untuk melaksakanan kewajibannya membayar pajak akan tercapai. Hal tersebut berakibat pada minat pembayar pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak membayar pajaknya.

## Kualitas Pelayanan
Berdasarkan Utami, dkk. (2012) kualitas pelayanan mempunyai arti yaitu suatu kondisi dimana keadaan mempunyai sifat yang dapat berubah-ubah dan dapat mempengaruhi barang, jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan.  Dimana  hal  tersebut  dapat  terpenuhi  dan  hasilnya melebihi harapan. Tetapi dalam kamus Bahasa Indonesia pelayanan mempunyai arti sebagai cara membantu keperluan orang lain sehingga orang tersebut merasakan kepuasan atau terbantu dengan pelayanan kita.
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan  dari  petugas  pajak  dapat mempunyai  arti  sebagai  suatu  kondisi  dimana  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah  wajib  pajak dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Penilaian tersebut dapat berupa penilaian positif ataupun negative. Sehingga akan memunculkan persepsi wajib pajak menilai pelayanan yang diberikan aparat pajak. Menurut Dewi & Supadmi (2013) menjelaskan mengenai kualitas adalah keadaan yang dapat berubah yang terkait dengan produk, jasa  manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang  dapat  memenuhi  harapan  dari  pihak  yang menginginkannya.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2017) kepatuhan mempunyai arti tunduk dengan aturan. Pada perpajakan mempunyai arti bahwa ketaatan pajakan ialah kewajiban, patuh dan  wajib  serta  melaksanakan  ketetapan  perpajakan.  Berdasarkan  Gunadi  (2013)  pengertian dari  kepatuhan  wajib  pajak  ialah  keadaan  dimana  seseorang  yang  merupakan  wajib  pajak tersebut mempunyai rasa bersedia untuk melakukan tanggungjawab membayar pajaknya sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Bahkan  keadaan  dari  orang  tersebut  yang  merupakan  wajib pajak tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, dipantau bahkan tanpa diberikan peringatan, ancaman baik  peraturan  ataupun  administrasi.  Berdasarkan  Machfud  Sidik  dalam  Rahayu  (2013) kepatuhan  perpajakan  adalah  kepatuhan  yang  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  secara sukarela.  Berdasarkan  Safri  Nurmantu  dalam  Rahayu  (2013)  menyatakan  bahwa  kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana orang tersebut yaitu wajib pajak melakukan pambayaran semua  pajak yang harus dibayarnya.
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat

## WP Badan
Wajib pajak pengertiannya diatur dalam UU No.16 Tahun 2009. Mengenai Perubahan Ketiga  atas  UU  No.6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  dan  Tata  Cara Perpajakan. Wajib pajak merupakan masyarakat yang dapat berupa individu atau perusahaan berupa  badan,  yang  mempunyai  kepentingan  mengenai  pembayaran,  pemotongan,  serta memiliki hak dan kewajiban mengenai perpajakan yang tidak melanggar ketetapan dan aturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2015).
WP  Badan  berdasarkan  pernyataan  Resmi  (2016)  adalah  sekelompok  orang  atau  dan modal  yang  mengungkapkan  persatuan  publik  untuk  menjalankan  bisnis  atau  tidak menjalankan  bisnisnya  melalui  perseoran  terbatas,  perseoran  komandetir,  perseoran  lainnya, BUMN atau BUMD. Dari pengertian diatas maka dapat dijelaskan mengenai pengertian WP Badan yaitu berupa sekelompok orang atau modal yang wajib melaksanakan pembayaran pajak termasuk memungut atau memotong pajak tertentu.

## Kerangka Konseptual
Berikut  ini  merupakan  kerangka  konseptual  dari  penelitian  ini  yang  dapat  dijelaskan melalui gambar 1 berikut ini.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN
Populasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat dengan jumlah populasi pada tahun 2018 sebanyak 11.723 WP Badan. Sedangkan  metode  pengambilan  sampel  menggunakan Simple  Random  Sampling. Cara menentukan besarnya sample, peneliti menggunakan Rumus Slovin dan diperoleh nilai sebesar 100. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden yakni WP Badan terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat.
Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data pada  penelitian  ini  diperoleh  dengan  cara  langsung  dari  sumbernya  yaitu  WP  Badan  yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat melalui pengisian kuesioner yang selanjutnya akan dihitung  menggunanakan  regresi  linear  berganda.  Analisis  data  yang  dipergunakan  adalah dengan bantuan program SPSS.
Teknik  analisis  data  diperlukan  memakai  regersi  linier  berganda,  untuk  penguji  hasil variabel independen kepada variabel dependen, dengan memakai aplikasi SPSS. Teknik analisis regresi berganda yang dipakai mempunyai persamaan sebagai berikut ini :
Y= α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e Kualitas Pelayanan Kepatuhan perpajakan Kesadaran WP Pemeriksa Pajak
Keterangan :
Y = Kepatuhan Perpajakan α = Konstanta
β 1 β 2 β 3
= Koefisien regresi X 1 = Pemeriksa Pajak X 2 = Kesadaran Wajib Pajak X 3 = Kualitas Pelayanan e = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Instrumen Uji Validitas
Dalam  penelitian  ini  peneliti  membagi  kuesioner  terhadap  100  responden,  sedangkan hasil uji validitasnya valid semua. Dimana r hitung mempunyai hasil diatas dari nilai r tabelnya.

## Tabel 3. Hasil Uji Validitas
Variabel Indikator R Tabel r Hitung Ket Kepatuhan perpajakan (Y) Melaporkan sebagai wajib pajak. Mengisi SPT secara lengkap. Membayar pajak terutang. Membayar pajak sesuai dengan jumlahnya. Tidak pernah memiliki tunggakan. 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0.581 0.672 0.747 0.723 0.457 Valid Valid Valid Valid Valid Pemeriksa pajak (X 4 ) Pemeriksa pajak memiliki pengetahuan dan keahlian pajak. Pemeriksa pajak dituntut untuk selalu jujur dalam memeriksa WP. Pemeriksa pajak tunduk kode etik yang berlaku. Pemeriksa memiliki sikap independen. Pemeriksa pajak memiliki pendidikan setara. 0,197 0,197 0,197 0,197 0,197 0.671 0.610 0.473 0.689 0.671 Valid Valid Valid Valid Valid Kesadaran wajib  pajak (X 1 ) Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Pajak ditetapkan dengan undang- undang dan dapat dipaksakan. Membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. 0,197 0,197 0,197 0,197 0.328 0.550 0.532 0.273 Valid Valid Valid Valid
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
Kualitas pelayanan (X 2 ) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayar pajak. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 0,197 0,197 0,197 0,197 0.542 0.885 0.846 0.885 Valid Valid Valid
Valid

## Uji Reliabilitas
Berikut merupakan hasil dari reliabilititas data penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Uji Relibilitas No Variabel Cronbach Alpa Alpha Standar Keterangan 1. 2. 3. 4. Kepatuhan Perpajakan Kesadaran WP Kualitas Pelayanan Pemeriksa Pajak 0.834 0.819 0.634 0.903 0,6 0,6 0,6 0.6 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Uji normalitas disini menggunakan uji Kolmogorof Smirnov yang dapat dilihat hasilnya dibawah ini.
Tabel 5. Uji Kolmogorof Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean 0.0000000 Std Deviation 1.21112075 Most Extreme Absolute 0.111 Differences Positive 0.061 Negative -0.111 Kologorof-Smirnov Z 1.109 Asimp. Sig. (2-tailed) 0.171

## Uji Heterokedastisitas
Hasil  uji  heteroskedetisitas  dapat  dilihat  pada  tabel  6  dibawah  ini.  Sedangkan  uji heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji Glejser, antara lain sebagai berikut :
ics

## Tabel 6. Uji Glejser
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Betta 1 (Constant) 0.385 0.628 0.614 0.541 Pemeriksa_Pajak -0.044 0.034 -0.156 1.302 0.196 Kesadaran 0.060 0.047 0.172 1.264 0.209 Kualitas_Pelayanan 0.031 0.031 0.118 0.977 0.331

## Uji Multikolinieritas
Hasil  pengujian  multikolinieritas  memberitahukan  kalau all  variabel  independen mempunyai nilai VIF di bahwa angka 10 dan batas tolerance lebih dari 0,10 dapat dinyatakan tidak adanya mutlikolinearitas antara variabel bebas. Untuk hasil seluruhnya bisa dilihat dari tabel 7.
Tabel 7. Uji Multikolinearitas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statist B Std. Error Betta Toleran ce VIF 1 (Constant) 2.866 0.981 2.922  0.004 Pemeriksa Pajak 0.498 0.053 0.552 9.370  0.000 0.693 1.444 Kesadaran_WP 0.372 0.074 0.337 5.021  0.000 0.533 1.876 Kualitas_Pelayanan 0.130 0.049 0.157 2.642  0.010 0.680 1.470

## Metode Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan data yang ada berikut ini adalah hasil melalui proses perhitungan SPSS dan dapat diperoleh hasil Regresi Linier Berganda sebagai berikut :

## Tabel 8. Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statist B Std. Error Betta Tolerance  VIF 1 (Constant) 2.866 0.981 2.922  0.004 Pemeriksa Pajak 0.498 0.053 0.552 9.370  0.000 0.693 1.444 Kesadaran_WP 0.372 0.074 0.337 5.021  0.000 0.533 1.876 Kualitas_Pelayanan  0.130 0.049 0.157 2.642  0.010 0.680 1.470
Pada hasil tersebut, menghasilkan persamaan regresi linier berganda dibawah ini:
Y = 2,888+ 0,498 X 1 + 0,372 X 2 + 0,130X 3
Persamaan  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  semua  varaibel  indpenden  terpengaruh signifikan  kepada  variabel  dependen  secara  parsial,  di  mana  X 1 (Pemeriksa  Pajak),  X 2 (Kesadaran  Wajib  Pajak)  dan  X 3 (Kualitas  Pelayanan)  masing-masing  berpengaruh  positif terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
ics

## Uji Hipotesis Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh antara Pemeriksa Pajak, Kesadaran Wajib  Pajak,  dan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  secara  simultan  terhadap  Kepatuhan perpajakan (Y). Berikut ini merupakan hasil dari SPSS.

## Tabel 9. Uji F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 483.025 3 161.008 106.441  0.000a Residual 145.215 96 1.513 Total 628.240 99

## Uji t
Uji t diperlukan untuk melihat signifikansi pengaruh Pemeriksa pajak, Kesadaran, dan Kualitas  pelayanan  Perpajakan  secara  parsial  terhadap  Kepatuhan  perpajakan.  Adapun  tabel pengujian hipotesis t bisa dijelaskan ini :

## Tabel 10. Uji t
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statist B Std. Error Betta Tolerance  VIF 1 (Constant) 2.866 0.981 2.922  0.004 Pemeriksa Pajak 0.498 0.053 0.552 9.370  0.000 0.693 1.444 Kesadaran_WP 0.372 0.074 0.337 5.021  0.000 0.533 1.876 Kualitas_Pelayanan  0.130 0.049 0.157 2.642  0.010 0.680 1.470
Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai  koefisien  determenasi  berfungsi  untuk  memberitahu  seberapa  tinggi  kemampuan model  dalam  memberikan  variasi  variabel  dependen.  Hasil  Output  SPSS  dari  Koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel 11 berikut ini.

## Tabel 11. Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.877a 0.769 0.762 1.230

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Pemeriksa Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Berdasarkan  hasil    uji  statistik  bahwa  hipotesis  pengaruh  pemeriksa  pajak  terhadap kepatuhan  perpajakan  mempunyai  hasil  diterima.  Dapat  diartikan  bahwa  pemeriksa  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hipotesis ini pemeriksa pajak menggunakan indikator terbesarnya yaitu Pemeriksa pajak wajib mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan yang memadai dibidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksa pajak. Hal tersebut dapat digambarkan pada besarnya nilai sebesar 4,06  (dengan  interval  nilai  3,40  –  4,19)  yang  masuk  kedalam  kategori  baik.  Hal  ini  dapat diartikan bahwa wajib pajak menyatakan bahwa Pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang baik dibidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan. Sedangkan indikator
terkecil dalam Pemeriksa pajak ialah mempunyai tingkat pendidikan formal minimal D3. Hal tersebut dapat  tercermin pada besarnya nilai sebesar 3,78 (dengan interval nilai 3,40 – 4,19) yang masuk dalam kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak menyadari bahwa Pemeriksa pajak harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal D3.
Dengan  demikian  maka  teori Theory  of  Planned  Behavior mendukung  penelitian  ini karena pemeriksa pajak memengaruhi WP Badan untuk patuh. Dengan adanya pemeriksa pajak yang berpendidikan, jujur, independen dan memiliki keahlian dibidang perpajakan, akuntansi dan  pemeriksaan  dapat  menyebabkan  kepatuhan  WP  Badan  meningkat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hasil statistik deskriptif dapat dilihat hasilnya yaitu jawaban responden dengn rata-rata nilai  paling  tinggi  untuk  variabel  Pemeriksa  pajak  adalah  pemeriksa  pajak  harus  memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi dan pemeriksaan. Nilainya yaitu sebesar 4,06 dengan jumlah responden menjawab setuju yaitu sebesar 51 orang. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  pihak  pemeriksa  pajak  yang  menguasai  bidang  akuntansi, perpajakan  dan  pemeriksaan  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  WP  Badan.  Penelitian  ini mempunyai  hasil  yang  sejalan  dengan  penelitian  Dewi  dan  Supadmi  (2014),  Layata  dan Setiawan (2014), Mandagi (2014) Pranata dan Setiawan (2015) dimana hasilnya menunjukkan bahwa Pemeriksa pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  diperoleh  hasil  bahwa  hipotesis  kedua  ini  diterima.  Hal tersebut mempunyai arti bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan.  Menurut  data  yang  didapatkan  dari  jawaban  responden  pada  kuesioner,  secara keseluruhan  wajib  pajak  mempunyai  persepsi  yang  tinggi  mengenai  Kesadaran  wajib  pajak terefleksi pada besarnya nilai sebesar 3,77 (dengan interval nilai 3,40 – 4,19) yang masuk dalam kategori baik.
Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini indicator terbesarnya adalah Pajak yang akan saya  bayarkan  sesuai  dengan  yang  harus  saya  bayar.  Hal  tersebut  dapat  dijelaskan  pada besarnya nilai rata-rata total yaitu sebesar 3,96 (dengan interval nilai 3,40 – 4,19) yang masuk sebagai kategori baik. Hal ini bisa diartikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan yang seharusnya dibayar.
Sedangkan indikator terkecil dalam penelitian ini yaitu Saya membayar pajak karena akan dipakai pemerintah untuk pembangunan negara. Hal tersebut dapat digambarkan pada besarnya nilai rata-rata sebesar 3,59 (dengan interval nilai 3,40 – 4,19) yang masuk dalam kategori baik. Hal  tersebut  bisa  diartikan  bahwa  wajib  pajak  menyadari  bahwa  pajak  yang  dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara.
Kesadaran wajib  pajak dari WP Badan yang bagus akan mewujudkan keinginan untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Hal tersebut diikuti  dengan mematuhi  peraturan  pajak  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  secara  langsung  akan  memberi pengaruh pada kepatuhan dalam pemenuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semaraang Barat. Kesadaran wajib pajak ialah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajsen, 2002).
Dalam kaitannya dengan Kesadaran wajib pajak, tidak lepas dengan integritas. Integritas yang  dapat  berarti  bahwa  prilaku  seseorang  konsisten  dengan  nilai  yang  menyertainya  dan orang tersebut bersifat jujur, etis dan bisa diandalkan. Integritas bisa diartikan sebagai kesehatan tata krama, kejujuran yang terbebas dari dampak atau motif korupsi, bisa dipercaya dan disukai, serta mempunyai ketulusan.
Dengan demikian maka teori Theory Reasoned Action mendukung penelitin ini karena kesadaran  wajib  pajak  memengaruhi  WP  Badan  untuk  patuh.  Persepsi  wajib  pajak  dalam membuat  keputusan  mengenai  perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  sesuai  dengan  penelitian  ini
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
yaitu  indikator  yang  dominan  adalah  wajib  pajak  membayar  pajak  sesuai  dengan  yang seharusnya dibayar.
Penelitian ini mempunyai hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Layata dan  Setiawan  (2014),  Dewi  dan  Supadmi  (2014),  Pranata  dan  Setiawan  (2015)  yang menunjukkan  bahwa  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  As’ari  dan  Erawati  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan perpajakan.

## Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa hipotesis ketiga diterima. Hasil tersebut mempunyai  arti  bahwa  Kualitas  Pelayanan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan  WP Badan. Dalam penelitian ini kualitas pelayanan memiliki indikator terbesar yaitu Pegawai KPP Pratama memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik. Hal tersebut tercermin pada besarnya nilai  rata-rata  total  sebesar  3,95  (dengan  interval  nilai  3,40  –  4,19)  yang  masuk  kedalam kategori  baik.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  wajib  pajak  menyatakan  bahwa  pegawai  KPP memiliki motivasi yang tinggi karena dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
Sedangkan  indikator  terkecil  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  KPP  Pratama  harus memiliki  kompetensi  skill,  knowledge,  experience  dalam  hal  kebijakan  perpajakan, administrasi  pajak  dan  perundang-undangan  tercermin  pada  besarnya  nilai  rata-rata  total sebesar 3.59 (dengan interval nilai 3,40 – 4,19) yang masuk dalam kategori baik. Hal ini dapat mempunyai  arti  bahwa  wajib  pajak  menyadari  bahwa  Pegawai  KPP  Pratama  memiliki kompetensi skill, knowledge, experience dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan  perundang-undangan.  Kualitas  pelayanan  yang  baik  akan  membuat  WP  Badan  merasa dihargai dan merasa diberikan fasilitas. Sehingga hal tersebut membuat WP Badan merasa lebih dimudahkan dalam melakukan pemenuhan pajaknya. Maka dampak yang diberikan terhadap Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Barat  adalah  peningkatan  kepatuhan  dari  WP Badannya.
Indikator tempat pelayanan yang memudahkan proses pelayanan menunjukkan hasil yang paling  dominan  dibandingkan  dengan  keempat  indikator  lainnya  pada  variabel  kualitas pelayanan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kenyamanan,  cepat  tanggap  dan  efektif  dari  fiskus memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan WP Badan.
Dengan  demikian  teori  tindakan  beralasan  mendukung  penelitian  ini  karena  kualitas pelayanan berpengaruh pada tingkat kepatuhan WP Badan. Hal tersebut dikarenakan semakin baik  kualitas  pelayanan  pajak  maka  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajibannya akan semakin meningkat. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang dapat memberikan  kepuasan  dalam  pemenuhan  kebutuhan  dan  keinginan  wajib  pajak  sehingga harapan wajib pajak sesuai dengan kenyataan yang diterima.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  peneltian  yang  dilakukan  oleh  Layata  dan Setiawan (2014), Pranata dan Setiawan (2015), Dewi dan Supadmi (2014) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh As’ari dan Erawati (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain bahwa  Pemeriksa pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wijb pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajakannya. Kesdaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan  positif  terhadapkepatuhan  WP  Badan  dalam  memenuhi  kewajiban  pajakannya.  Kualitas
pelayanan perpajakan berpengaruh signfikan dan positif terhadap kepatuhan WP Badan dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Pemeriksa,  kesadran  dan  kualitis  pelayanan  secara bersama-sama berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan pada hasil dari penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti ajukan yaitu : Sebaiknya KPP Pratama Semarang Barat agar lebih semangat lagi melakukan sosialiasi terhdap wajib  pajak,  sehingga  dapat  menambahkan  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak. Ruang  lingkup  penelitian  ini  hanya  pada  WP  Badan  untuk  memakai  sistem  norma  yang terdaftar di KPP. Jadi disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa dilaksanakan dengan ruang lingkup  yang  lebih  luas,  sehingga  dapat  menghasilkan  penelitian  yang  lebih  baik.  Seperti menggunakan wajib pajak orang pribadi yang berpekerjaan bebas sehingga penelitian ini dapat digenerelesasikan untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni, M. D. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajb Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak  terhadap  Kepatuhan  WPOP  yang  Melakukan  Kegiatan  Usaha  dan  Pekerjaan Bebas. Skripsi . Semarang:  Universitas Diponegoro As’ari, Nur Ghailina dan Teguh Erawati. 2018.  Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  (Studi  Empiris  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Kecamatan Rongkop) . Akuntansi Dewantara . 2 (1). Dewi dan Supadmi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas, Pelayanan Pada Ingkat  Kepatuhan  WP  Badan  Pada  KPP  Madya  Denpasar. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana . 9 (2).
Eagly, A. H. dan Chaiken, S. 1993. The Psychology of Attitudes . Fort Worth. TX: Harcourt Brace Jovanovitch.
Emalia, Riyatik. 2013. Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak serta Pelayanan Petugas  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Memenuhi  Kewajiban  Pajak  Penghasilan  (Studi Empiris pada Pegawai Negeri Yang Ada di Lingkup Universitas). I (1): 91-96.
Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS . Semarang: BPFE Undip. Gibbon, J. 2006. Employee Engagement A Review of Current Research and Its Implications.
USA: The Conference Board
Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan . Jakarta : Bee Media Indonesia. Gunarso, P. 2016. Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 20 (2): 214-223 Handayani, Kadek Putri. 2013. Pengaruh Efektifitas E-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan WP Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana . 4 (1). Hardiningsih,  Pancawati.  2011.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan  Membayar Pajak . Dinamika Keuangan dan Perbankan . 3 (1): 126 – 142.
Herryanto, Marisa & Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax & Accounting Review. 1(1): 124. Hartono,  Jogiyanto.  2015. Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi. Edisi  Kelima.  Jakarta: Rajawali Pers
Jatmiko, A.N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus  dan  Kesadaran  Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) . Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
Jogiyanto, 2007. Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi.
Belia Natasya Putri dan Ira Septriana : Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Melalui Pemeriksa Pajak, Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Pada KPP Pratama Semarang Barat
Kompas.com. 2017. Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia MasihRendah. Available  at:  https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-- kepatuhan- . Dunduh pada 16 Juli 2018.
Kosasih.  2008.  Analisa  Jumlah  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Realisasi Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak XXX. Jurnal Manajemen. 6(2): 285.
Layata, Setiawan. 2014. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib    Pajak  Badan .  E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana .9 (2): 540-556
Mandagi. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajakterhadap Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Akuntansi . Mardiasmo. 2011. Perpajakan . Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi. _________. 2014. A kuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Munandar. 2014. Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Niat Menggunakan Produk Perbankan Syariah Pada Bank Aceh Syariah di Kota Lhokseumawe. Jurnal Visioner & Strategis .3 (2).
Nur Indriantoro. 2002. Metodelogi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen . Cetakan 2. Yogyakarta: BPFE.
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.
Peraturan  Menteri  Keuangan.  2013.  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak . Rahayu,  S.  K.  2013. Perpajakan  Indonesia:  Konsep  dan  Aspek  Formal .  Edisi  kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu Resmi, Siti. 2016. Perpajakan: Teori Dan Kasus . Edisi delapan. Jakarta: Salemba Empat. Ritonga,  Pandapotan.  2012 . Pengaruh  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat  Paksa  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Medan  Timur. Jurnal Ilmiah Sains dan Komputer . 11 (3).
Rizkilina dan Pratomo. 2015. Pengaruh Pengawasan Dan Konsultasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 Pada KPP Madya Bandung. E-Proceeding of Management . 2 (2): 1632-1639
Rosdiana dan Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia . Jakarta: Visimedia Pustaka.
Santoso,  Singgih.  2012. Analisis  SPSS  pada  Statistik  Parametrik .  Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo.
Setia, H. 2015. Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak Dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Badan. Jurnal Bisnis dan Akuntansi .17 (1): 10-22
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Trihendradi. 2012. Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik. Yogyakarta: Andi. Waluyo. 2011 . Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.