Volume 11 (1), 2022

## ISSN : 2086-0498 (Printed); 2622-4674 (Online)

## Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI
Hidayati 1 , Abdurrohim 2

## Abstract
This research is motivated by differences in the perception of religious leaders of the Hidayatullah Islamic boarding school in Balikpapan in responding to the provisions of legal children as regulated in Article 99 paragraph 1 of the KHI. The purpose of this study was to determine the perception of the  religious  leaders  of  the  Hidayatullah  Islamic  Boarding  School  about  the  legitimate  children contained in the article as well as a review of Islamic law. This type of research is a descriptive field research. In collecting data, the researcher used interview techniques with informants. Then the data was analyzed by data reduction, data display, and data verification. In the article it seems as if it gives legal tolerance to children born in legal marriages, even though the distance between marriage and the birth of children does not reach the minimum age limit of the womb, so that while the baby in the womb is born when the mother is in a marriage that is legal child, then the child can be called a legitimate  child  as  well.  In  conclusion,  in  Islam  a  legitimate  child  is  a  child  born  as  a  result  of  a relationship between a man and a woman in a legal marriage, a child can be assigned to his father at least 6 months after the marriage, this is not regulated in positive Indonesian law.
Keyword : family law,  islamic education, Hidayatullah

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  perbedaan  persepsi  tokoh  agama  pondok  pesantren  Hidayatullah Balikpapan dalam menanggapi ketentuan anak sah yang diatur dalam pasal 99 ayat 1 KHI. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi tokoh  agama  pondok  pesantren Hidayatullah tentang  anak  sah  yang  termaktub  dalam  pasal  tersebut  serta  tinjauan  hukum  Islamnya.  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap para informan yakni para tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan, lalu data tersebut dianalisis dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data. Dalam pasal seakan-akan di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak tidak mencapai batas minimal usia kandungan, sehingga selagi bayi yang berada dalam kandungan tersebut lahir pada saat ibunya berada di dalam perkawinan yang sah, maka anak itu dapat disebut sebagai anak yang sah pula. Kesimpulannya, dalam Islam anak sah adalah anak yang terlahir akibat hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  dalam  pernikahan  yang  sah,  seorang  anak  dapat dinasabkan kepada bapaknya minimal lahir 6 bulan setelah dilaksanakannya pernikahan terkait hal ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia.
Kata kunci : hukum keluarga, pendidikan Islam, Hidayatullah
1 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | email : hida16nov@gmail.com
2 Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Indonesia | abiem.syam@gmail.com

## A. Pendahuluan
Kedudukan  nasab  anak  sah  atau  tidak  merupakan  hal  yang  paling  penting  sebab  itu merupakan dasar yang dapat menunjukkan hubungan nasab secara geneologis dengan ayahnya serta dapat mempengaruhi hak-hak yang menjadi kewajiban ibu bapaknya. Ulama telah bersepakat anak hasil  zina  atau  anak li’an hanya  memiliki  pertalian  nasab  pada  ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja. Menurut  Wahbah  az-Zuhaili  nasab  merupakan  suatu  dasar  yang  kokoh  dalam  sebuah  keluarga, menurut persatuan darah serta dengan mempertimbangkan satu sama lain ialah bagian yang sama. Anak merupakan bagian dari ayahnya dan begitu juga sebaliknya. 3
Konsep  agama  telah  jelas  mengatur  tentang    anak  sah,  yaitu  ketika  telah  memenuhi  dua syarat: pertama, adanya ikatan perkawinan yang sah, dan kedua, adanya masa minimal kehamilan yaitu 6 bulan dari perkawinan atau perempuan tersebut mengandung pada masa iddah kemudian mantan suaminya tidak memungkiri kehamilannya. 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 ayat 1 mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, 5 senada dengan hal tersebut dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 42 juga menyatakan demikian tentang definisi anak sah.
Definisi  anak  sah  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  dan  KHI  tersebut  mengandung pengertian bahwa anak sah dalam hukum positif di Indonesia terbagi menjadi 2 kategori yakni yang pertama , anak  yang  dilahirkan  “dalam”  perkawinan  yang  sah. Kedua ,  anak  yang  lahir  “akibat” perkawinan yang sah. Pada poin pertama dapat terjadi dua kemungkinan, pertama, setelah akad pernikahan, istri hamil lalu melahirkan. Kedua, sebelum akad pernikahan si istri hamil kemudian melahirkan setelah akad pernikahan.
Jika  sebuah  kasus  terjadi  pada  kemungkinan  yang  kedua  maka  ini  merupakan penyelewengan  konsep  nasab  yang  telah  ditetapkan  dalam  Islam. 6 Sebab  kata- kata  “dalam” sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut  memberi  kesan  bahwa  yang  menjadi  takaran sehingga  seorang  anak  dapat  dikatakan  sah  atau  tidak  adalah  waktu  kelahirannya  dengan  tidak memperhatikan kapan terjadinya konsepsi anak dalam rahim. 7 Memperhatikan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 KHI ayat 1, seakan-akan di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak tidak mencapai batas minimal usia kandungan, sehingga selagi bayi yang berada dalam kandungan tersebut lahir pada saat ibunya berada di dalam perkawinan yang sah, maka anak itu dapat disebut
3 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 673.
4 Abdoerraoef, Al- Qur’an dan Ilmu Hukum , cet 1(Jakarta: Bulan Bintang), 84.
5 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap , (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020), 29.
6 Sakirman,” Telaah Hukum Indonesia terhadap Nasab Anak”, Hunafa 12 , No 02 (Desember 2015) : 357-375
7 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2004), 288.
sebagai anak yang sah pula. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan, pasal-pasal ataupun penjelasannya tidak diatur batas minimal seorang wanita mengandung. 8
Dari  hasil  wawancara  ditemukan  bahwa  terdapat  perbedaan  pandangan  dari  para  tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan dalam menyikapi isi dari pasal tersebut yakni ada yang setuju dengan alasan keberadaan hukum positif di Indonesia adalah untuk mengatur  keberlangsungan  kemaslahatan  masyarakat  serta  untuk  memberi  perlindungan  atau kejelasan pada suatu persoalan yang ada  terlebih  lagi dalam pembahasan anak sah  karena  akan berefek kepada konsekuensi hukum yang akan didapat oleh anak tersebut di kemudian hari seperti hak perwalian, waris dan lain sebagainya ada pula yang tidak setuju sebab isi pasal tersebut sangat kontradiktif  dengan  hukum  Islam,  pernyataan  bahwa  anak  sah  ialah  anak  yang  lahir  dalam perkawinan yang sah, itu sangat kontradiktif dengan hukum Islam sebab anak tersebut tidak bisa disebut  anak  sah  manakala  seorang  wanita  mengandung  sebelum  terjadi  pernikahan  yang  sah walaupun ia terlahir dalam pernikahan yang sah sehingga anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan terkait anak sah yang tercantum dalam pasal 99 ayat 1 KHI  tersebut  dan  apa  yang  menjadi  istinbat  hukumnya,  serta  mengetahui  tinjauan  hukum Islam terhadap persepsi tokoh agama yang berada di pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tersebut.

## B. Kajian Pustaka
Dalam melakukan penelitian, peneliti berpedoman pada beberapa referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di antaranya:
Pertama . jurnal yang ditulis oleh Indra Halim dan Ikhsan, tahun 2020, jurnal Tana Mana yang berjudul “ Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad  Nikah  Dari  Perkawinan  Hamil  Perspektif  Hukum  Islam” dalam  tulisannya  tersebut  dibahas bahwa  menurut  hukum  Islam  anak  perempuan  yang  lahir  kurang  dari  6  bulan  tidak  memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya  atau  dapat dikatakan bahwa ia  adalah anak tidak sah sebagaimana ijma’ para pakar hukum Islam yang menetapkan 6 bulan sebagai masa minimal dari suatu kehamilan sehingga penetapan wali nikah bagi anak perempuan adalah harus menggunakan wali hakim dan hal tersebut tidak diatur secara spesifik dalam hukum yang berlaku di Indonesia. 9
Kedua , jurnal yang ditulis oleh Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, tahun 2021, jurnal Syariati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam
8 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 178.
9 Indra Halim dan Ikhsan Darwis, Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam, Tana Mana 1 , No. 1 (Juni 2020).
Bulan  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Sukoharjo)” dipaparkan  bahwa  di  kabupaten  Sukoharjo  pernah terjadi permasalah berkenaan kedudukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan disebabkan orang tuanya dulu telah melakukan pelanggaran norma agama dan susila yakni hamil diluar nikah sehingga menyebabkan anak tersebut lahir kurang dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Atas dasar kasus tersebut kepala KUA Sukoharjo mengambil kebijakan dengan lebih mengutamakan acuannya pada huku fiqh yakni menikahkan anak tersebut dengan  wali  hakim  sebab  anak  tersebut  adalah  anak  sah  bagi  ibunya  saja  atau  dinasabkan  pada ibunya. 10
Ketiga , jurnal yang ditulis oleh Sasmindar, tahun 2019, jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Hukum dan pengajarannya yang berjudul “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab  dan  Hukum  Positif  Tentang  Status  Anak  diluar  Nikah” peneliti  menyebutkan  bahwa kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada tiga yakni, anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan, anak zina dan anak li’an ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak  tersebut  lahir  dari  tanpa  adanya  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  agamanya  masing- masing serta tercatat, sehingga anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.
Namun  ada  pengecualian  yang  ditetapkan  dalam  pasal 53  KHI  yaitu  pada ayat  (a)  wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa anak yang dibuahi di luar nikah lalu dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka, anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan memperoleh nasab dengan laki-laki yang membuahi ibunya padahal para ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan bertanggung jawab atas segala kebutuhannya baik itu materil maupun spiritual ialah ibu dan keluarga ibunya saja. 11
Keempat , skripsi yang ditulis oleh Fitriyani Ahmad, tahun 2013, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah, dengan  judul “Anak  Yang  Sah  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  99” dalam  skripsi  ini peneliti  menggunakan  jenis  penelitian library  research atau  penelitian  pustaka.  Dijelaskan  oleh peneliti  bahwa  status  anak  yang  sah  dalam  pasal  ini  menimbulkan  kerancuan,  sebab  apabila dinyatakan “anak yang lahir akibat pernikahan yang sah” tidak ada masalah, namun “anak yang lahir dalam  masa  perkawinan  yang  sah”  ini  akan  me ngakibatkan  kecurigaan  jika  pasal  ini  dikaitkan terhadap pasal yang membahas tentang pembolehan pernikahan wanita hamil sebab zina oleh pria
10 Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo), Syariati 7 , No. 01, (Mei 2021).
11 Sasmindar, Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif Tentang Status Anak diluar Nikah, Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan pengajarannya 14, No. 02, (Oktober 2019).
yang  menyebabkan  ia  hamil  karena  perkawinan  wanita  hamil  tersebut  adalah  perkawinan  yang sah. 12
Dari  semua  uraian  kajian  pustaka  di  atas  belum  ada  yang  menggali  persepsi  tokoh  agama Pondok Pesantren Hidayatullah  Balikpapan tentang anak sah  menurut Pasal 99 ayat 1 Kompilasi Hukum  Islam.  Mengelaborasi  pandangan  dan  persepsi  para  tokoh  agama  tersebut  dirasa  sangat penting, mengingat bahwa konstruksi hukum yang tertulis di KHI belum tentu bisa link and match dengan fakta kontekstual yang terjadi di masyarakat. Terlebih lagi bahwa para tokoh agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan sering kali menjadi rujukan dan tempat bertanya untuk meretas persoalan hukum keluarga yang terjadi di tengah masyarakat.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  lapangan (field  research) ,  yang  menghimpun  data  dari beberapa  responden  atau  informan  yang  sudah  ditetapkan. 13 Penelitian  ini  bersifat  kualitatif dengan memakai metode deskriptif analitik yang bertujuan untuk menghasilkan uraian deskriptif secara sistematis, sesuai fakta dan akurasi data berkenaan dengan keadaan-keadaan yang ada dan sifat populasi daerah tertentu. 14
Subjek penelitian ialah pelaku yang mana  data dari variabel yang diteliti  dapat diperoleh. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  ialah  tokoh  agama  yang  berada  di  pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan. Sedangkan objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah pandangan atau persepsi tokoh agama pondok pesantren Hidayatullah Balikpapan tantang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI.
Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 4 teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara,  studi  kepustakaan  dan  triangulasi.  Observasi  ialah  pengumpulan  data  yang  mana peneliti  mengadakan  pengawasan  langsung  terkait  gejala-gejala  obyek  yang  akan  diteliti. 15 Wawancara  adalah percakapan dengan tujuan tertentu  yang dilakukan oleh  kedua  belah pihak, yaitu  peneliti  mengemukakan  pertanyaan  secara  tersusun  dengan  menggunakan  panduan berdasarkan tujuan penelitian. 16 Adapun studi kepustakaan, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat data yang diperoleh dari berbagai karya ilmiah hal-hal yang berkenaan  dengan  penelitian  ini  di  antaranya  adalah  buku,  jurnal,  dan  skripsi.  Terakhir  adalah
12 Fitriani Ahmad , Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99, Skripsi , (Balikpapan: STIS, 2013). 13 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135
14 Azwar Saifuddin, Metode Penelitian , (Jakarta: Pustaka Belajar, 2007), 5.
15 Marzuki, Metodologi Riset , (Yogyakarta: PT. Presetya Widia pratama, 2000), 57.
16 Abdul Muthalib, Metode Penelitian , Pendidikan Islam, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), 66.
triangulasi yaitu suatu salah satu teknik pengumpulan data yang menyatukan semua teknik-teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada.
Karena penelitian ini termasuk dalam ranah penelitian kualitatif, maka analisis data mengacu pada  skema  yang  diajukan  oleh  Creswell  yaitu,  data  mentah  yang  berupa  dokumen,  transkrip, rekaman wawancara, catatan lapangan dan gambar diorganisir sedemikian rupa dan dipersiapkan untuk  dianalisis,  kemudian  seluruh  data  tersebut  mengalami  proses  pembacaan  ulang  secara menyeluruh  agar  bisa  dikategorisasikan  dalam  bentuk  tema-tema  dan  deskripsi-deskripsi ( categorical  aggregations ).  Selanjutnya  dilakukan  proses  interelasi  antara  tema-tema  dan deskripsi-deskripsi itu ( establishes patterns and looks for a correspondence between two or more categories ), yang kemudian proses ini melahirkan pengelompokan makna, yaitu puncaknya adalah melakukan interpretasi terhadap makna-makna tersebut. 17

## D. Temuan Data

## Anak Sah Dalam Perspektif Hukum Islam
Terkait sahnya seorang adalah persoalan yang paling pokok dalam hukum Islam sebab hal ini akan berimbas pada ada atau tidak adanya keterkaitan nasab seorang anak dengan seorang pria  (kebapakan), 18 sebab  dalam  hal  pertalian  nasab  ini  seseorang  tidak  dapat  menentukan dengan kehendak diri sendiri ataupun adanya kerelaan manusia semata, namun melalui sebuah perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. 19
Anak yang sah berdasarkan perspektif hukum Islam ialah yang dilahirkan oleh seorang wanita melalui perkawinan yang sah dengan seorang pria. 20 Dapat dipahami bahwa anak sah ialah anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan atau dengan  kata  lain  anak  sah  ini  ialah  anak  yang  dimulai  pembuahannya  dalam  rahim  seorang wanita dan hal itu harus terjadi dalam perkawinan yang sah. 21
Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang menjadi dasar penetapan seorang anak bisa dikatakan sah atau tidak adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya dan usia  kehamilan  ibunya.  Jadi  apabila  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  ibu  dan  bapak  anak tersebut  sudah  sah  secara  hukum  Islam,  maka  yang  harus  diperhatikan  selanjutnya  adalah berapa  lama  tenggang  waktu  kelahiran  anak  tersebut  yang  terhitung  sejak  dilaksanakannya
17 John  W.  Creswell, Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing  Among  Five  Traditions (London:  SAGE Publications Ltd., 1998), hlm. 199.
18 Fitriani Ahmad, Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99, Skripsi, (Balikpapan: STIS, 2013), 17. 19 Imron Rosyadi, Anak yang Sah dan Anak Luar Nikah Serta Implikasinya dalam Hukum Islam dan dalam Mimbar Hukum , (Bandung: Bina Ilmu, 2000), 27.
20 Soedaryo Soimi, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992),
46.
21 Mushtafa Rahman, Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya , (Jakarta, Atmaja, 2003), 45.
akad nikah. Mengenai tenggang waktu tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam  yakni 6 bulan  yang  terhitung  setelah  melakukan  akad  pernikahan. 22 Para  fukaha  telah  bersepakat mengenai batas minimal masa wanita hamil setelah terbentuknya janin di dalam rahim seorang wanita lalu bayi tersebut lahir dan hidup adalah 6 bulan. 23 Hal ini merupakan pendapat Ibnu Abbas yang disepakati oleh para fukaha yang diambil dari hasil akumulasi dari kedua ayat Al- Qur’an yaitu Q.S. Al -Ahqaf: 15
هۡرُك ۥُهُّمُأ ُهۡتَلََحَ ۖاًنََٰسۡحِإ ِهۡيَدِلََٰوِب َنََٰسنِۡلۡٱ اَنۡ يَّصَوَو ا ُهۡتَعَضَوَو ۖاهۡرُك ۥُهُلَۡحََو ۥُهُلََٰصِفَو َنوُثََٰلَ ث اًرۡهَش
Artinya, “ Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya,  ibunya  mengandungnya  dengan  susah  payah,  dan  melahirkannya  dengan  susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah ti ga puluh bulan…”
Senada dengan itu juga terdapat pada Q.S. Luqman: 14
ن ۡهَو َٰىَلَع اًنۡهَو ۥُهُّمُأ ُه ۡتَلََحَ ِهۡيَدِلََٰوِب َنََٰسنِۡلۡٱ اَنۡ يَّصَوَو ٖ ۥُهُلََٰصِفَو ِف ِ ۡيَماَع ِنَأ ۡرُك ۡشٱ ِل َكۡيَدِلََٰوِلَو ََّلِإ ُيِصَم ۡلٱ
“ Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya  telah  mengandungnya  dalam  keadaan  lemah  yang  bertambah-tambah,  dan menyapihnya  dalam  dua  tahun.  Bersyukurlah  kepada-Ku  dan  kepada  dua  orang  ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ”
Dalam ayat pertama surah Al-Ahqaf ayat 15 telah dijelaskan bahwa lamanya kehamilan dan  penyapihan  adalah  tiga  puluh  bulan  lalu  dalam  ayat  kedua  yaitu  surah  Luqman  ayat  14 menyebutkan bahwa batas maksimal seorang wanita menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat  bulan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  bayi  dapat  lahir  dan  hidup memerlukan waktu 30-24 = 6 bulan di dalam kandungan. 24
Jadi  dalam  hukum  Islam  telah  di  tegaskan  anak  agar  bisa  dianggap  anak  sah  dan  dapat dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia mendapatkan hak pengasuhan, nafkah, warisan dan perwalian, maka anak tersebut harus lahir sependek-pendeknya 6 bulan dihitung dari setelah akad perkawinan bapak ibunya. 25

## Anak Sah Dalam Perspektif KHI
22 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 179.
23 Abdul  Majid  Mahmud  Mathlub, Al-Wajiz  fi  Ahkam  Al-Usrah  Al-Islamiyah trans Panduan  Hukum  Keluarga Sakinah, (Solo: Era Intermedia, 2005), 525 24 Ahmad Rofiq, Hukum Islam …, 224.
25 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata …, 280.
Dalam KHI pasal 99 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang sah ialah “anak yang lahir dalam atau  akibat  dari  perkawinan  yang  sah” 26 dapat  dipahami  bahwa  berdasarkan  hukum  positif Indonesia  anak  sah  terbagi  menjadi  dua  kategori. Pertama ,  anak  yang  dilahirkan  “dalam perkawinan yang sah”. Kedua , anak yang lahir “akibat perkawinan yang sah”.
Pada  kategori  kedua  yang  menyatakan  bahwa  anak  sah  merupakan  “anak  yang  lahir sebagai akibat dari perkawina n yang sah” rumusan tersebut selaras dengan ketentuan dalam fikih, meskipun anak tersebut bisa jadi lahir setelah proses perkawinan yang sah, karena terjadi perceraian antara kedua orang tuanya atau salah satu meninggal dunia.
Akan tetapi pada kategori pe rtama yang menyatakan anak sah ialah yang terlahir “dalam perkawinan yang sah” terdapat kontradiksi sebab kata - kata “dalam” sebagaimana yang terdapat dalam pasal 42 UUP dan 99 KHI memberi kesan bahwa yang menjadi takaran sehingga seorang anak dapat dikatakan sah atau tidak adalah waktu kelahirannya dengan tidak memperhatikan kapan terjadinya pertumbuhan janin anak dalam rahim. 27
Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah terjadi pembuahan lebih dahulu dari akad nikah, setelah  itu  dilangsungkanlah  perkawinan  dan  dalam  jarak  beberapa  bulan,  wanita  tersebut akhirnya  melahirkan  seorang  anak.  Menurut  KHI,  anak  tersebut  termasuk  kategori  anak  sah sebab  lahir  dengan  kondisi  kedua  orang  tuanya  terikat  dalam perkawinan  yang  sah.  Definisi anak sah semacam ini memiliki kesamaan definisi yang dianut oleh hukum Perdata di negara- negara Barat, bahwa anak sah ialah anak yang selama perkawinan dilahirkan atau dibesarkan.
Salah seorang pakar hukum Perdata Subekti, juga menyatakan anak sah merupakan anak yang  dipandang  terlahir  dari  perkawinan  sah  yang  dilakukan  oleh  ayah  dan  ibunya.  Terkait untuk memastikan bahwa anak tersebut benar anak dari bapaknya atau tidak sulit diperoleh. 28 KHI maupun UUP tidak mengatur secara jelas mengenai batas minimal seorang wanita hamil yang  dapat  dijadikan  bukti  nasab  seorang  anak  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  hukum Islam.

## Pengertian, Sejarah Pemberlakuan dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam
Istilah  “kompilasi”  berasal  dari  kata compilare yaitu  berarti  mengumpulkan  secara bersama-sama,  yakni  peraturan-peraturan  yang  tersebar  dimana-mana  dikumpulkan. Kemudian istilah tersebut dipakai ke dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”. 29 Jadi secara etimologi kompilasi yakni kumpulan atau himpunan yang tersusun secara teratur.
26 Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap , (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020), 29.
27 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata ..., 288.
28 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), cet. 30, 48.
29 H. A Badarudin, Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam , (Tanggerang: PSP Nusantara, 2018), 1.
Menurut Abdurrahman dalam bukunya dijelaskan bahwa kompilasi ialah suatu aktivitas untuk mengumpulkan berbagai bahan tertulis seperti buku atau tulisan yang berkenaan dengan masalah tertentu, berasal dari berbagai sumber, ditulis oleh penulis-penulis yang berbeda lalu ditulis dalam sebuah buku, sehingga memudahkan seseorang untuk menemukan bahan yang diperlukan. Adapun dalam pengertian hukum, kompilasi ialah buku yang di dalamnya memuat kumpulan aturan atau pendapat hukum, bahan hukum tertentu, atau juga aturan hukum. 30
Landasan hukum yang menjadi hadirnya KHI di Indonesia yaitu, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Menurut Tahir Azhari keluarnya Inpres No.1 tahun 1991 tentang  KHI  ialah  suatu  tindakan  yang  tepat  sebab  isi  dari  Inpres  tersebut  adalah  perintah presiden  kepada  bawahannya,  yang  dimaksud adalah  Menteri  Agama,  agar  isi  dari  KHI disebarkan  kepada  semua  pengadilan  tinggi  Agama  dan  pengadilan  Agama  agar  dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara khusus warga negara yang beragama Islam  terkait  permasalahan  di  bidang  tertentu  seperti  persoalan  perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan. 31
Selanjutnya keputusan Menteri Agama RI pada 22 Juli 1991 No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 yang juga menjadi dasar serta landasan pemberlakuan KHI. Adapun isi dari Konsiderans tersebut adalah:
a. “Bahwa instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan  kepada  Menteri  Agama  untuk  menyebarkan  Kompilasi  Hukum  Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
b. Bahwa  penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  perlu  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.” 32
Dari keputusan tersebut sebagai pelaksanaan INPRES tersebut, bahwa seluruh instansi Kementerian Agama yang termasuk Peradilan Agama diminta untuk menyebarkan dan sebisa mungkin  menerapkan  KHI.  Selain  itu  putusan  tersebut  menunjukkan  bahwa  KHI  sederajat dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berjalan  yang  berkenaan  dengan  perkawinan, warisan  dan  perwakafan  dan  memperoleh  kekuatan  secara  yuridis  untuk  dipakai  dalam kawasan  Peradilan  Agama.  Dengan  demikian  hasil  INPRES  dan  Keputusan  Menteri  Agama tersebut,  menjadikan  KHI  memiliki  kedudukan  untuk  dijadikan  sebagai  rujukan  untuk menyelesaikan dan memutuskan persoalan yang ada untuk hakim yang berada di pengadilan Agama.
30 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 12.
31 Tahir Azhari, Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif, Mimbar Hukum I, No. 4 1991, 15.
32 Abdurrahman, Kompilasi Hukum …., 55 -56.

## 10
Di awal sebelum dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam rujukan yang dijadikan sumber hukum  materil  oleh  peradilan  Agama  di  semua  tingkatan  adalah  UU  No.1  tahun  1974  yang condong sekuler dan liberal, selain itu para hakim juga berpedoman dengan kitab-kitab yang mu’tabar untuk rujukan hukum sebagaimana yang disarankan oleh pemerintah. 33 Adapun kitab- kitab yang dianjurkan untuk dipakai oleh para hakim Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut:
1. Al-Bajuri
2. Fathul Muin dengan Syarahnya
3. Syarqawi alat Tahir
4. Qulyubi/Muhalli
5. Fathul Wahab dengan Syarahnya
6. Tuhfah al-Muhtaj
7. Taghribul Musytaq
8. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya
9. Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid Shodaqoh Dahlan
10. Syamsuri Lil Fara’idl
11. Al- Fiqh ‘alal Muadzahibil Arba’ah
12. Mughnil Muhtaj” 34
Walaupun  berdasarkan  kandungan  materi  kitab-kitab  di  atas  tak  diragukan keabsahannya,  akan  tetapi  belum  bisa  sepenuhnya  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada. Justru menambah kerancuan rujukan hukum di peradilan agama, selain itu perbedaan pendapat di  kalangan  ulama  dalam  hampir  di  setiap  persoalan  menyebabkan  hukum  Islam  yang diterapkan cenderung simpang siur. Di samping itu terkadang masih terdapat kekacauan dalam memahami fikih, yang mana hukum tersebut dilihat sebagai suatu hal yang patut dilaksanakan, namun  yang  terjadi  pendapat  ulama  hanya  dijadikan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam menetapkan hukum. 35 Setelah melihat kenyataan yang ada diputuskanlah untuk mengadakan rencana pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi.

## Gambaran Umum Objek Penelitian
Hidayatullah  merupakan  ormas  Islam  yang  berlandaskan  al- Qur’an  dan  Sunnah,  menurut pemahaman  Ahlus  Sunnah  wal  Jama’ah,  dan  berpedoman  pada  manhaj  nabawi  dengan  pola dasar  sistematika  wahyu  sebagai  manhaj  gerakan  tarbiah  dan  dakwah.  Pondok  pesantren Hidayatullah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam berbasis pengaderan, dan memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan amanah. Sejak awal berdirinya, pesantren
33 Ibid, 76-77
34 Edaran  Biro  Peradilan  Agama  No.  B/1/1735  tanggal  18  Februari  1958.  Tentang  pembentukan  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura. 35 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 17.

## 11
Hidayatullah  memiliki  orientasi  mencetak  tenaga  pendidik  yang  bisa  berkontribusi  dalam pembangunan bangsa.
Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan adalah salah satu pesantren di Indonesia yang memiliki  keunggulan  dan  kekhasan  dibandingkan  dengan  pesantren-pesantren  lainnya,  dan memfokuskan gerakannya pada tarbiah dan dakwah.  Adapun elemen-elemen yang tergabung di dalamnya adalah pimpinan, pembina, pengawas, pembimbing, pengurus, guru, dosen, tukang, santri, warga, dan lain-lain.
Pondok  pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  Gunung  Tembak  berada  di  wilayah  ujung bagian utara, sekitar 20, 2 km dari bandara udara Sepinggan, berdomisili di Gunung Tembak, Jalan Mulawarman, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Pesantren ini dibangun di atas tanah seluas 120 hektar atas wakaf dari Haji Darman dan peranan dari mantan Walikota Balikpapan Asnawi Arbain. Pondok pesantren Hidayatullah ini terdiri dari 4 RT yakni RT 25, RT 26, RT 24 empat RT tersebut berdomisili di dalam kampus pondok pesantren, adapun RT 27 dan 12 adalah warga yang berdomisili di luar kampus atau sekitar pondok.

## Persepsi  Tokoh  Agama  Pondok  Pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  Tentang  Anak  Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI
Berdasarkan  penelitian  dan  temuan  data  yang  telah  peneliti  paparkan  di  atas,  peneliti menemukan  perbedaan  persepsi  di  kalangan  tokoh  agama  pondok  pesantren  Hidayatullah Balikpapan  tentang  anak  sah  menurut  pasal  99  ayat  1  KHI  tersebut.  Sebagaimana  yang  kita ketahui kedudukan seorang anak ialah sesuatu yang sangat utama, karena hal tersebut berkaitan erat dengan hak-hak yang akan diperoleh anak tersebut kelak.
Indonesia merupakan negara hukum dan mayoritas masyarakatnya merupakan penganut agama Islam, oleh sebab itu KHI sebagai salah satu sumber rujukan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan  perkara-perkara  yang  terjadi  terutama  di  Pengadilan  Agama,  setelah  melalui proses panjang maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai realisasi fikih mazhab di Nusantara.
Begitu  pula  dengan  ditetapkannya  pasal  yang  mengatur  tentang  asal-usul  anak  yang mana diharapkan dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat apalagi terkait keabsahan seorang anak. karena tidak dapat dipungkiri anak merupakan anugerah serta karunia yang amat berharga dan itulah salah satu tujuan seseorang melakukan pernikahan yakni melanjutkan keturunan.
Akan tetapi setelah ditetapkannya pasal tersebut ternyata masih ada kelonggaran yang terjadi pada isi dari pasal tersebut yakni dalam pasal tersebut. Di mana ditetapkan bahwa anak yang proses pembuahannya dilakukan di luar pernikahan yang sah juga dianggap sebagai anak
sah,  sekalipun  setelah  proses  kehamilan  tersebut,  kedua  orang  tuanya  lalu  melakukan perkawinan yang sah.
Berkaitan  dengan  itu,  fenomena  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  sekarang  yaitu maraknya pergaulan bebas yang banyak menyebabkan wanita hamil di luar nikah dan sudah menjadi rahasia umum hal tersebut dapat ditutupi dengan sebuah akad pernikahan. Sehingga persoalan kehamilan di luar pernikahan yang lalu dijustifikasi dengan pernikahan yang sah di KUA, telah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat, padahal kehamilan di luar pernikahan atau married by accident menggambarkan dekadensi moral yang tengah terjadi di masyarakat kita.
Melalui proses wawancara langsung pada responden, yaitu para tokoh agama di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI, terdapat perbedaan persepsi yang terjadi di antara mereka, yaitu ada yang setuju dan ada pula yang tidak  setuju  dengan  isi  dari  pada  pasal  tersebut  dengan  pertimbangan  dan  argumentasinya masing-masing.
Pertama , 3 dari 8 informan yang peneliti wawancarai seperti, RB, HL, ZA menyatakan setuju dengan isi dari pasal 99 ayat 1 KHI yang berisi tentang anak sah yang dimaksud dalam hukum positif Indonesia. Di antara alasannya adalah bahwa adanya hukum positif yang menjadi landasan  hukum  yakni  salah  satunya  KHI  adalah  untuk  mengatur  keberlangsungan kemaslahatan masyarakat serta untuk memberi perlindungan terhadap suatu persoalan yang ada salah satunya status keabsahan seorang anak karena hal tersebut akan berefek terhadap hak-hak yang akan diperoleh anak tersebut dikemudian hari. Inilah salah satu peran negara adalah untuk menjaga hak-hak warga negaranya.
Selain itu mereka juga mengatakan bahwa dalam beberapa kondisi kita dituntut untuk mengedepankan maslahat seperti halnya status anak sah tersebut. Sebab sering kali anak yang terlahir tanpa mempunyai status bapak yang jelas memperoleh perlakuan yang tidak adil dan mengalami diskriminasi di tengah-tengah m asyarakat dan tentunya hal ini lebih dapat menjaga situasi psikologis dan tumbuh kembang sang anak.
Karenanya  pasal  dalam  KHI  tersebut  secara  tidak  langsung  menjadi  payung  hukum dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  secara  normatif,  karena  melihat  situasi kekinian yang ada, maraknya kasus kehamilan di luar nikah, justru membuat sang anak menjadi korban.  Dengan  penegasan  status  keabsahan  sang  anak  yang  dinasabkan  kepada  bapaknya, sekalipun proses kehamilan terjadi sebelum pernikahan, secara kontekstual dan yuridis formal adalah  bentuk  penjagaan  terhadap  keturunan  ( hifzh  an-nasl ).  Apalagi  situasi  sistem administrasi  kependudukan  saat  ini  menuntut  adanya  dokumen  yang  sah  seperti  Akte Kelahiran, KTP anak, Kartu Keluarga dan sebagainya, yang terintegrasi dengan sistem jaminan
kesehatan dari negara (BPJS). Sehingga penegasan status keabsahan sang anak adalah suatu hal  yang  tidak  terelakkan  dalam  konteks  sistem  administrasi  kependudukan  di  negara Indonesia, dan pasal-pasal dalam KHI tentu sudah menemukan relevansinya.
Kedua , 5 dari 8 informan menyatakan tidak setuju dengan ketetapan isi pasal tersebut dikarenakan  bahwa  dalam  isi  pasal  tersebut  terdapat  hal  yang  kontradiktif  dengan  hukum Islam  yakni  anak  yang  merupakan  hasil  zina  juga  dianggap  sebagai  anak  sah  selagi  orang tuanya terikat perkawinan yang sah lalu anak tersebut terlahir di dalamnya.
Padahal jika merujuk pada syariat Islam seorang anak dikatakan sebagai anak sah dan dinasabkan  kepada  bapaknya.  Ketika  anak  tersebut  adalah  anak  yang  dilahirkan  akibat perkawinan yang sah dan dilangsungkan sesuai syariat Islam terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada penghalang bagi keduanya untuk menikah.
Mereka  juga  mengatakan  bahwa dalam  hukum  Islam  telah  diatur,  yaitu  manakala seorang wanita mengandung sebelum terjadi pernikahan yang sah maka, anak tersebut tidak dapat disebut anak sah untuk bapaknya. Walaupun anak tersebut terlahir dalam pernikahan yang sah, anak tersebut status keabsahannya hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja. Anak tersebut  juga  tidak  bisa  mendapatkan  hak-hak  sebagaimana  anak  yang  terlahir  akibat terjadinya  perkawinan  yang  sah. Dampak  lainnya  yakni  dikhawatirkan  dengan  longgarnya pasal tersebut, justru mendorong atau bahkan menjadi landasan hukum legalisasi pernikahan akibat hamil di luar nikah. Apalagi jika dikaitkan dengan fenomena pergaulan bebas di kalangan anak  muda  jaman  sekarang.  Sehingga  kalau  pasal  ini  tidak  segera  direvisi,  justru  terjadi pembiaran  terhadap  perzinaan,  karena  bisa  saja  ditutupi  oleh  pernikahan  dan  anak  yang dilahirkan pun menjadi anak sah yang dinasabkan kepada bapaknya serta diakui oleh negara, padahal itu bertentangan dengan kaidah hukum yang telah diatur dalam syariat Islam.

## E. Analisis
Pada dasarnya seluruh anak yang terlahir di dunia ini dalam kondisi fitrah sekalipun anak yang terlahir adalah hasil dari pelanggaran norma yang dilakukan oleh orang tuanya, sang anak tidak ikut memikul dosa.
Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- An’am [6]: 1 64 ّبَر يِغۡبَأ َِّللَّٱ َۡيَغَأ ۡلُق َوُهَو ُّبَر ِّلُك ء ۡيَش ةَرِزاَو ُرِزَت  َلََو اَهۡ يَلَع  َّلَِإ ٍسۡفَ ن ُّلُك ُبِسۡكَت  َلََو َرۡزِو َٰىَرۡخُأ َُّث ََٰلِإ مُكِّبَر ۡمُكُعِجۡرَّم مُكُئِّبَ نُ يَ ف اَِبِ ۡمُتنُك ِهيِف َنوُفِلَتَۡتَ
Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu.  Dan  tidaklah  seorang  membuat  dosa  melainkan  kemudaratannya  kembali  kepada dirinya  sendiri;  dan  seorang  yang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang  lain.  Kemudian
kepada  Tuhanmulah  kamu  kembali,  dan  akan  diberitakan-Nya  kepadamu  apa  yang  kamu perselisihkan".
Akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya diferensiasi atau penetapan status keabsahan anak dalam hukum Islam harus dilakukan. Adanya penetapan status anak ini bukan untuk membebani setiap anak yang dilahirkan terlebih anak yang terlahir akibat hubungan di luar pernikahan. Akan tetapi demi menjaga kesucian nasab serta hak-hak yang akan didapatkan anak di kemudian hari seperti hak nasab, hak walayah , waris dan lain-lainya dan itulah salah satu tujuan ditegakkannya syariah atau maqashid syari’ah .
Dalam hukum Islam telah ditegaskan agar anak bisa dikatakan sebagai anak sah sehingga dapat  dinasabkan  kepada  bapak  biologisnya  adalah  sekurang-kurangnya  terlahir  enam  bulan sesudah  akad  pernikahannya.  Penetapan  batas  minimal  tersebut  merupakan  hasil  kesepakatan seluruh  mazhab  fiqh.  Dalam  kitab al- Muwatta’ disebutkan  bahwa  seorang  perempuan  yang melahirkan  sesudah  enam  bulan  dari  penikahnnya  tidak  bisa  dituduh  berzina  dan  tidak  dapat dihukum rajam.
بلاط بيا نب ىلع هل لاقف مجرت نا ابهرمأف رهشا ةتس ف تدلو دق ةأرب ىتأ نافع نب نامثع هغلب هنا كلام نيثدحو الل نا اهيلع كلذ سيل يلوح نهدلَوا نعضري تادلاولاو( لاقو )ارهش نوثلاث هلاصفو هلحَو( هباتك ف لوقي لاعت و كرابت دق اهدجوف اهرثأ ف نافع نب نامثع ثعبف اهيلع مجر لاف رهشا ةتس نوكي لملحاف )ةعاضرلا متي نا دارا نلم يلماك تجمر 36
“Malik meriwayatkan bahwa Utsman bin Affan bahwa datang berita tentang seorang wanita yang melahirkan anak setelah mengandung enam bulan. Lalu Utsman memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada Utsman: “hukuman rajam tidak  bisa  dijatuhkan  kepada  perempuan  itu.  Sungguh  Allah  yang  maha  berkah lagi  maha tinggi  berkata  di  dalam  kitab-Nya:  (orang  perempuan  itu  mengandung  dan  menyusukan anaknya  selama  tiga puluh  bulan), dan Allah berfirman (ibu-ibu  itu menyusukan anaknya selama dua tahun, bagi yang ingin menyempurnakan susuannya). Dengan demikian, orang yang  hamil  dalam  masa  6  bulan,  kemudian  melahirkan,  tidaklah  dapat  dijatuhi  hukuman rajam. Kemudian Utsman mengutus seseorang untuk mencarinya, tetapi didapatinya wanita itu t elah dirajam”
Jika dilihat dalam aturan yang berlaku baik itu KHI maupun undang-undang tidak ditetapkan limit batas kehamilan tersebut baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasannya. Adapun jangka waktu 180 atau 360 hari pada pasal 102 KHI merupakan jangka waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama terkait suami yang mengingkari anaknya bukan batas minimal atau maksimal kehamilan. Padahal pada hakikatnya anak yang merupakan hasil seks syubhat atau anak hasil zina hanya bernasab kepada ibunya sebagaimana anak mula’anah . Sabda Nabi SAW:
36 Imam Malik, Muwatha’ Imam Malik , Jilid I, (Mesir: Dar al-Rayyan Li al-Turats, 1988), 180
ُرَجَْلحا ِرِهاَعْلِلَو ِشاَرِفْلِل ُدَلَوْلا
Artinya, “ anak  yang  lahir  adalah  milik  pemilik  ranjang  dan  pezinanya  mendapatkan  batu (rajam)”.
Hadist di atas merupakan landasan hukum yang menetapkan bahwa seorang wanita apabila ia melahirkan seorang anak (berzina), maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya sebab makna firasy menurut mayoritas ulama dimaknai sebagai perempuan atau istri. 37 Menurut Syaikh ‘Abdurahman bin Nashir as - Sa’di bahwa bila seorang wanita sudah menjadi firasy , baik itu sebagai istri orang atau budak wanita, lalu ia melahirkan anak, maka anak tersebut menjadi milik pemilik firasy dengan demikian kesamaan fisik atau pengakuan seseorang terhadap anak tersebut sudah tidak dapat dianggap. 38
Jika melihat kembali pengertian anak sah dari pasal 99 ayat 1 KHI peneliti sependapat dengan persepsi tokoh agama yang menyatakan tidak setuju dengan siapa saja yang termasuk anak sah dalam pasal tersebut sebab apabila  dikaitkan dengan pasal 53 KHI yang di dalamnya  mengatur tentang pernikahan wanita hamil yakni:
1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat  (1)  dapat  dilangsungkan  tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya  perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”
Jika merujuk pada pasal tersebut maka pernikahan wanita hamil yang dilakukan sah secara hukum yang terbukti dengan adanya buku nikah merupakan pernikahan yang sah sehingga anak yang kelak terlahir pun akan menjadi anak sah untuk ibu bapaknya sehingga berimplikasi terhadap nasab, perwalian, kewarisan dan nafkah. Hal ini tentunya akan memunculkan permasalahan yang lebih besar dikemudian hari di antaranya apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan yang mana  ketika  telah  tiba  masa  untuk  menikah.  Di  mana  harus mendatangkan  wali  yakni  ayahnya sebagai wali mujbir atau jika anak tersebut adalah laki-laki, lalu ia mempunyai adik perempuan, maka dialah yang berhak menjadi wali nikah bagi adiknya tersebut manakala ayahnya tidak ada. Padahal antara anak dan ayahnya tersebut telah terputus nasabnya dan begitu pula bagi anak laki- laki dan saudara-saudaranya tersebut tidak memiliki hubungan nasab.  Sehingga apabila ia tetap menjadi walinya maka nikahnya tidak sah, begitu pula dalam persoalan kewarisan, apabila ayahnya meninggal anak tersebut mendapat harta warisan sebab ia termasuk ahli waris yang dibuktikan dengan  akta  kelahiran  dan  dokumen  kependudukan  lainnya  yang  memberi  indikasi  bahwa  ia
37 Ahmad al- Syarbasi, Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati , (Beirut: Dar al-Hayli, 1980), 204.
38 Abdurahman Nashir as- Sa’diy, al-Fatawa as- Sa’diyah , 552-553
merupakan  anak  sah  dari  kedua  orang  tuanya.  Kondisi di  atas tentunya  akan  mengakibatkan kusutnya hukum pernikahan dan waris anak tersebut.
Jika  dilihat dari perspektif maslahah mursalah maka  isi pasal tersebut belum sepenuhnya dapat  memberi  kemaslahatan  sebab  tujuan  dari maqashid  syariah menurut  Al-Syatibi  dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah Jilid II adalah untuk mewujudkan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat, oleh sebab itu dalam penetapan hukum juga harus merujuk pada hal tersebut. Al-Syatibi menyatakan bahwa agar kemaslahatan hidup yang dimaksud tersebut terwujud maka lima prinsip pokok berikut harus terwujud diantaranya “ hifzh ad-din (menjaga agama), hifzh an- nafs (menjaga jiwa), hifzh ‘aql (menjaga akal), hifzh an-nasl (menjaga keturunan), dan hifzh mal (menjaga harta)”.
Dalam hal ini isi pasal tersebut dalam tinjauan hifzh ad-din (menjaga agama) dan hifzh an- nasl (menjaga keturunan), belum dapat terealisasi sebagaimana mestinya jika semua anak yang lahir “dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dikategorikan sebagai anak sah, termasuk anak yang hakikatnya merupakan hasil zina akan tetapi ia terlahir setelah orang tuanya menikah secara sah menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh agama sehingga secara negara ia disebut anak  sah  dan  dinasabkan  kepada  bapaknya.  Maka  hal  tersebut  akan  menjadi  benang  kusut keperdataan yang akan terus berkesinambungan, sehingga mengacaukan nasab perwalian nikah serta kewarisan.
Sehingga dalam konteks maqashid syariah , hifzh ad-din (menjaga ketentuan syariat agama) adalah yang utama daripada hifzh an-nasl (menjaga keturunan). Kalau dalil hifzh an-nasl (menjaga keturunan)  dijadikan  alasan  keabsahan  anak  hasil  zina,  maka  itu  bertentangan  dengan  tujuan syariat. Apalagi dengan dalih subyektif untuk menjaga status kependudukan sang anak di dalam sistem administrasi negara, karena kedudukan syariat Islam bersifat melampaui ( beyond ) sistem administrasi negara mana pun. Terlebih lagi dampak yang merusak standar moral beragama dalam Islam,  di  mana  pasal  tersebut  bisa  menjadi  alasan  pembenaran  dan  legalisasi  pernikahan  yang disebabkan oleh perbuatan zina. Dalam sebuah kaidah disebutkan:
لحاصلما بلج يلع مدقم دسافلما ءرد
Artinya, “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”
Syariat  yang  telah  Allah  turunkan  bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi hambanya dunia akhirat, akan tetapi jika maslahat yang dimaksud dipergunakan untuk suatu hal yang  lebih  banyak  mengarah  kepada  kerusakan  maka  menolak  kerusakan  tersebut  lebih diutamakan. Demikian halnya isi dari pada pasal tersebut yang tidak memberi batasan secara lebih detail lagi tentang anak sah, yang sejak awal ditetapkannya pasal tersebut demi memberi maslahat
terhadap masyarakat dan menciptakan keadilan. Akan tetapi yang terjadi justru yang timbul adalah kemudaratan. Maka dari itu, pasal 99 ayat 1 KHI harus ditinjau ulang atau dilakukan proses revisi, sehingga maslahat yang dimaksud benar-benar dapat tercapai dan tidak menimbulkan  mudarat yang lainnya.

## F. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  melalui  wawancara  yang  peneliti  lakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  persepsi  tokoh  agama  pondok  pesantren  Hidayatullah  Balikpapan  tentang anak sah menurut pasal 99 ayat 1 KHI terdapat dua pendapat yakni: pertama, setuju dengan definisi anak sah yang tercantum dalam pasal 99 ayat 1 KHI tersebut dengan alasan bahwa adanya KHI adalah  untuk  mengatur  kemaslahatan  warganya  serta  untuk  memberi  perlindungan  dan  itulah salah satu peran negara, selain itu dalam beberapa kondisi kita dituntut untuk mengedepankan maslahat  terhadap  persoalan  yang  ada. Kedua ,  tidak  setuju  karena bahwa  terdapat  hal  yang kontradiktif dalam pasal tersebut yakni anak yang hakikatnya merupakan hasil zina juga dianggap anak sah, sekalipun terlahir dengan kondisi orang tuanya telah terikat dalam pernikahan yang sah.
Dalam konteks tinjauan hukum Islam, bahwa dalam Islam anak sah merupakan anak yang terlahir akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan dinasabkan kepada bapaknya minimal lahir 6 bulan setelah  dilaksanakan  pernikahan  hal  tersebut  telah  menjadi  kesepakatan  ( ijmak )  di  kalangan ulama.

## Daftar Pustaka
Abdoerraoef. Al- Qur’an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan , cet 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992.
Ahmad,  Fauziatun  Nisa’.  Studi  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  53  Tantang  Menikahi  Wanita  Hamil Akibat Zina. Skripsi. Balikpapan: STIS, 2015.
Ahmad, Fitriani. Anak yang Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99. Skripsi . Balikpapan: STIS, 2013.
As- Sa’diy, Abdurahman Nashir. al-Fatawa as- Sa’diyah .
Al-Syarbasi, Ahmad. Yasalunaka fi al-Dini wa al-Hayati . Beirut: Dar al-Hayli, 1980.
Azhari, Tahir.  Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif, Mimbar Hukum I, No. 4 1991, 15.
Creswell, John W. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions , London: SAGE Publications Ltd., 1998.
Edaran  Biro  Peradilan  Agama  No.  B/1/1735  tanggal  18  Februari  1958.  Tentang  pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura.
A Badarudin. Diktat Mata Kuliah Kompilasi Hukum Islam . Tanggerang: PSP Nusantara, 2018.
Halim, Indra dan Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”. Tana Mana 1 , No. 1 (Juni 2020).
Halim, Zaenal dan Imam Ariono. “Tinjauan Hukum I slam Wali Nikah Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan (Studi Kasus Di Kecamatan Sukoharjo)”. Syariati 7 , No. 01. (Mei 2021).
Imam Malik. Muwatha’ Imam Malik , Jilid I. Mesir: Dar al-Rayyan Li al-Turats, 1988.
Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap . Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020.
Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Marzuki. Metodologi Riset . Yogyakarta: PT. Presetya Widia Pratama, 2000.
Mathlub,  Abdul  Majid  Mahmud. Al-Wajiz  fi  Ahkam  Al-Usrah  Al-Islamiyah ,  trans: Panduan  Hukum Keluarga Sakinah. Solo: Era Intermedia, 2005.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung: PT Rosda Karya, 2002.
Muthalib, Abdul. Metode Penelitian Pendidikan Islam . Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2004.
Rahman, Mushtafa. Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya . Jakarta, Atmaja, 2003.
Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Rajawali Press, 2017.
Rosyadi,  Imron. Anak  yang  Sah  dan  Anak  Luar  Nikah  Serta  Implikasinya  dalam  Hukum  Islam  dan dalam Mimbar Hukum . Bandung: Bina Ilmu, 2000.
Saifuddin, Azwar. Metode Penelitian . Jakarta: Pustaka Belajar, 2007.
Sakirman.  “Telaah Hukum Indonesia terhadap Nasab Anak”. Hunafa 12 , No 02 (Desember 2015).
Sasmindar.  “Analisis  Perbandingan  Antara  Perspektif  Imam  Mazhab  dan  Hukum  Positif  Tentang Status  Anak  d iluar  Nikah”. Pemikiran  dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum  dan pengajarannya 14 . No. 02, (Oktober 2019).
Soimi, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW . Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
Zuhaili, Wahbah az. Fiqih Islam wa Adillatuhu , Jilid 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.