## PENGUJIAN UU NO. 27 TAHUN 2009 DAN UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) SEBAGAI UPAYA DPD UNTUK MENGEMBALIKAN KEWENANGAN KONSTITUSIONALNYA

## Suparto
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau E-mail : suparto@law.uir.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  UU  No.  27  Tahun  2009  Tentang MPR,  DPR,  DPD  &  DPRD  (MD3)  banyak kewenangan DPD yang tereduksi, sehingga DPD  melakukan  pengujian  UU  tersebut ke  Mahkamah  Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi  melalui  putusan  No.  92/PUU- X/2012  mengembalikan  kewenangan  DPD sebagaimana  yang  diatur  oleh  UUD  1945. Namun  demikian  walaupun  sudah  ada putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  92/ PUU-X/2012  akan  tetapi  dalam  UU  No.  17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang merupakan pengganti dari UU No. 27 Tahun 2009, DPR kembali melanggarnya dengan mengabaikan putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut sehingga DPD akhirnya kembali mengajukan judicial  review.  Kemudian  Mahkamah Konstitusi  mengeluarkan  putusan  No. 79/PUU-XII/2014  yang  mengembalikan lagi  kewenanangan  DPD,  tetapi  DPR tetap  mengabaikannya  dengan  tidak mengakomodirnya dalam Tata Tertib (Tatib). Oleh karena itu kedepan DPR dan Presiden sebagai  institusi  negara  yang  mempunyai kewenangan  untuk  membentuk  UU  agar mematuhi  dan  menjalankan  keputusan Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan  Mahkamah  Konstitusi  itu  adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang.
Kata  kunci  : Judicial  Review,  Kewenangan, DPD

## ABSTRACT
In Law No. 27 of 2009 on the People’s Consultative Assembly (“MPR”), House  of  Representatives  (“DPR”),  Regional  Representative  Council (“DPD”), and Provincial Legislative Council (“DPRD”) (“MD3),a lot of DPD’s authorities are being reduced. It made the DPD filed a judicial review to the Constitutional Court; in which by its ruling No. 92/PUU- X/2012 restored the authorities of DPD back to where it was – in line with the 1945 Constitution. In spite of the decision, DPR still issued Law No. 17 of 2014 on MD3 (which is a replacement for the Law No. 27 of 2009), with the same content concerning DPD’s authorities. DPD filed another judicial review, which was granted by the Constitutional Court with the ruling No. 79/PUU-XII/2014. The ruling, once more, restored the authorities of DPD. Yet DPR still ignored the ruling by not accommodating it in their Code of Conduct. In the future, DPR and the President - as state’s institutions holding regulatory authority - should comply to any of Constitutional Court’s ruling, since it has the same level with the Law.
Keywords: Judicial Review, Authority, Regional Representative Council (“DPD”)
I.   PENDAHULUAN L ahirnya  era  reformasi,  salah  satunya  ditandai  dengan adanya  tuntutan  untuk  mengamandemen  UUD  1945. Sebagai  tindak  lanjut  dari  tuntutan  tersebut,  dilakukanlah perubahan terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga tinggi Negara yang mempunyai wewenang sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945.
Salah  satu  perubahan  yang  dilakukan  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945  ialah  dibentuknya  badan  baru  yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam ketentuan
lama  (sebelum  diubah),  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  terdiri  atas  anggota-anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  ditambah  utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan  yang  ditetapkan  dengan  undang-undang. Dalam  undang-undang  yang  kemudian  ditetapkan yang  dimaksud  dengan  utusan-utusan  dari  daerah- daerah ialah wakil dari provinsi-provinsi yang jumlah antara 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) orang, tergantung  dari  jumlah  penduduk  warga  negara  di masing-masing provinsi. 1
Sebagai  suatu  lembaga  legislative  yang  lahir setelah perubahan UUD 1945. Dasar pembentukannya ialah perubahan ketiga UUD 1945, yaitu dalam pasal 22C,  22D  dan  22E  UUD  1945.  Dalam  perubahan keempat  UUD  1945,  posisi  DPD  ini  diatur  lebih lanjut dalam konteksnya sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota DPD yang dipilih melalui  pemilihan  umum  dan  diatur  lebih  lanjut dengan undang-undang.
Sebelum  terjadinya  perubahan  terhadap UUD  1945  salah  satu  persoalan  yang  muncul dalam  penyelenggaraan  Negara  yaitu  bagaimana menjembatani antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah karena itu kehadiran DPD sebagai parlemen sangat  diharapkan  dapat  memecahkan  persoalan tersebut. Dalam sistem demokrasi, parlemen adalah lembaga yang mewakili kepentingan rakyat. Parlemen memiliki  kewenangan  rakyat,  Parlemen  memiliki kewenangan dalam menentukan setiap aturan hukum dan kebijakan pada sebuah Negara.
Di  sejumlah  Negara  yang  wilayahnya  luas  serta memiliki  masyarakat  yang  sangat  majemuk,  seperti Amerika  Serikat,  Australia,  Cina,  Argentina,  Brazil, Jepang dan Filipina, adanya lembaga-lembaga politik yang  memperjuangkan  kepentingan  lokal/daerah adalah  suatu  prasyarat  yang  tak  terhindarkan.  Oleh sebab  itulah  kemudian  parlemennya  dibagi  menjadi
1 Sri Soemantri, Kedudukan dan Peranan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan  R.I ,  Makalah  untuk  “Focus  Group  Discussion”, Jakarta, 2003, hlm. 17.
2  bentuk,  yaitu  disamping  representasi  kepentingan nasional secara umum melalui partai politik juga ada sebuah  institusi  yang  mewakili  aspirasi  masyarakat lokal  secara  langsung.  Bentuk  parlemen  seperti  ini popular disebut dengan istilah bikameralisme. Setiap Negara  yang  menganut  sistem  bikameral  tentunya mempunyai  karakter  dan  pendekatan  yang  berbeda dalam hal rekruitmen keanggotaan, kewenangan atau kewajibannya.
Bergulirnya reformasi yang ditandai amandemen UUD  1945,  berdampak  besar  terhadap  sistem ketatanegaraan di Republik ini. Salah satu hal subtantif dari  beberapa  perubahan  yang  dihasilkan  yakni terbentuknya  lembaga  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD). Dibentuknya DPD pada awalnya dimaksudkan untuk  memperkuat  ikatan  daerah-daerah  dalam wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) dan  memperteguh  persatuan  kebangsaan  seluruh daerah-daerah. 2
Keberadaan DPD sebagai lembaga yang berporos dalam  bidang  legislatif,  maka  dapat  ditafsirkan lembaga representative di  Indonesia  mengadopsi sistem  bikameral  atau  dua  kamar. 3 Keberadaan  dua kamar dalam lembaga representative dapat dicermati dari hasil perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum  dan  diatur  lebih  lanjut  dengan undang-undang”.
Walaupun  pada  dasarnya,  sistem  bikameral selalu identik dengan Negara Federal, namun dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan sistem bikameral dapat  dipraktekkan  di  Negara  Kesatuan. 4 Lembaga Negara baru ini akan mendampingi dan memperkuat lembaga  legislatif  yang  telah  ada,  yaitu  Dewan 2 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Reoublik  Indonesia, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, op.cit., hlm. 142.
3 Sulardi, Reformasi  Hukum;  Rekontruksi  Kedaulatan  Rakyat Dalam Membangun Demokrasi, Intrans Publishing, Malang: 2009, hlm. 128.
4 Ni’matul  Huda, Lembaga  Negara  Dalam  Masa  Transisi Demokrasi, UII Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 75.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dalam  memperjuangkan aspirasi  dan  kepentingan  rakyat.  Pembentukan  DPD merupakan  upaya  Konstitusional  yang  dimaksudkan untuk  lebih  mengakomodasi  suara  daerah  yang memberi  saluran,  sekaligus  peran  kepada  daerah- daerah.
DPD sebagai lembaga negara yang lahir dari hasil amandemen UUD 1945 diharapkan dapat membawa misi reformasi untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih pada Negara. Namun dalam perjalanannya sulit bagi DPD untuk mewujudkan misi tersebut serta maksud awal  dibentuknya  lembaga  ini.  Pasalnya,  sebagai lembaga legislatif DPD tidak mempunyai kewenangan legislasi dan pengawasan seperti halnya kewenangan lembaga  legislatif  pada  umumnya.Akan  tetapi,  dari beberapa  kewenangan  DPD  yang  diatribusikan  oleh UUD 1945 sangat terbatas. Terbatasnya kewenangan tersebut dapat di lihat dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2)  UUD  1945  yaitu:  ayat  (1)  menyebutkan  “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  otnomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. 5 Selanjutnya  ayat  (2)  menegaskan  “Dewan Perwakilan  Daerah  ikut  membahas  rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  perimbangan  keuangan  Pusat  dan  Daerah, serta  memberikan  pertimbangan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan  undang-undang anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan pajak, pendidikan dan agama”.
Kedudukan  dan  kewenangan  DPD  dari  awal dibentuknya  diatur  dalam  beberapa  Undang- Undang  yaitu  dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun
5 Lihat pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Lihat Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
2003,  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2009  dan yang  terakhir  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam dua  Undang-Undang  yang  terakhir  kewenangan- kewenangan  konstitusional  DPD  yang  telah  di tegaskan di dalam konstitusi sangat dirugikan dengan berlakunya  UU  MD3,  kerugian  tersebut  bersifat aktual  sebagai  akibat  langsung  karena  berlakunya undang-undang  tersebut. 7 Demikian  sulit  bagi  DPD untuk  mempertanggungjawabkan  secara  moral  dan politik  kepada  pemilih  dan  daerah  pemilihannya akibat  keterbatasan  kewenangan  lembaga  ini.  Atas dasar tersebut DPD melakukan pengujian Formil dan Materiil  atas  Undang-Undang  No.  27  Tahun  2009 ke  Mahkamah  Konstitusi  dengan  harapan  untuk mengembalikan kewenangan DPD dalam hal legislasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUD  1945.  Pada tanggal  21  Desember  2013  Mahkamah  Konstitusi mengeluarkan  Putusan  Nomor  92/PUU-X/2012  dan mengabulkan  permohonan  untuk  sebagianya  itu menegaskan  kembali  kewenangan  konstitusi  DPD dalam hal legislasi. 8
Namun  demikian  dalam  UU  No.  17  Tahun 2014  Tentang  MD3  yang  dibentuk  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  dan merupakan  pengganti  dari  Undang-Undang  No. 27  Tahun  2009  Tentang  MD3  yang  dibentuk  oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, DPD tidak dilibatkan,  sedangkan  didalam  RUU  MD3  tersebut mengatur  mengenai  kedudukan  dan  kewenangan konstitusional  DPD.  Seharusnya  dalam  membahas RUU MD3 tersebut DPD diikutsertakan. Dari segi isi UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 tersebut, tetap saja  memuat  ketentuan  pasal-pasal  yang  mereduksi kewenangan  konstitusional  DPD  sebagaimana  yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. 9
Banyak  kalangan  ahli  tata  Negara  berpendapat bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut telah  mereposisi  (mengembalikan)  kewenangan
7 Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 7.
8 Ibid , hlm. 2.
9 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  79/PUU-XII/2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 4.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
konstitusional  DPD  serta  mempertegas  fungsi legislasinya.  Akan  tetapi  sekali  lagi  DPR  tidak mematuhi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  79/ PUU-XII/2014, karena DPR dinilai belum memasukkan kewenangan-kewenagan DPD didalam Tatib DPR dalam mengusulkan dan membahas RUU yang terbatas pada aspek tertentu. . 10

## II.   PEMBAHASAN
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 92/PUU-X/2012  salah  satu  pendapat  Mahkamah Konstitusi adalah bahwa salah satu perubahan UUD 1945 yang mendasar adalah perubahan Pasal 1 ayat (2)  UUD  1945,  yaitu  perubahan  dari  “Kedaulatan adalah  di  tangan  rakyat,  dan  dilakukan  sepenuhnya oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat”,  menjadi “ Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut membawa  implikasi  konstitusional  yang  mendalam yang  tercermin  pada  sistem  penyelenggaraan kekuasaan negara setelah perubahan. Jika kedaulatan rakyat  sebelum  perubahan  dilakukan  sepenuhnya oleh MPR maka setelah perubahan, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD, yang di dalamnya diatur mekanisme penyelenggaraan kedaulatan rakyat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Dalam hal ini, DPR, DPD,  dan  Presiden  menyelenggarakan  kedaulatan rakyat di bidang legislasi sesuai dengan ketentuan UUD 1945.  Oleh  karena  seluruh  aspek  penyelenggaraan negara dalam bidang legislasi berdasarkan kedaulatan rakyat  harus  merujuk  ketentuan  UUD,  maka  sistem yang hendak dibangun adalah sistem konstitusional, yaitu sistem penyelenggaraan negara yang berdasar- kan  kepada  ketentuan  konstitusi.  Dalam  konstitusi, kewenangan dan kekuasaan masing-masing lembaga negara diatur dan dirinci sedemikian rupa dan saling mengimbangi  dan  membatasi  antara  satu  dengan yang  lainnya  berdasarkan  ketentuan  UUD.  Sistem demikian membawa konsekuensi konstitusional pada
10 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/ politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman-lemahnya-dpd- karena-dpr-tak-patuhi-putusan-mk diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 21:01 Wib.
tingkat  penerapan  dan  penyelenggaraan  kekuasaan negara,  antara  lain  terhadap  struktur,  mekanisme, dan  hubungan  tata  kerja  antar  lembaga-lembaga negara. 11
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU- X/2012  memberikan  perubahan  pola  legislasi  DPD. Dalam  putusannya,  dapat  dilihat  kedudukan  DPD  di bidang legislasi tidak lagi sebagai subordinat Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),  melainkan  setara  dengan DPR dan presiden sebagaimana yang diatur UUD 1945. Selanjutnya, DPD berhak dan/atau berwenang untuk mengusulkan dan membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir tahapan, namun kewenangan DPD tetap berhenti  pada   persetujuan  atau  pengesahan  RUU menjadi  undang-undang  (UU).  Hal  ini  dikarenakan secara eksplisit UUD 1945 telah membatasi ketentuan mengenai  hal  tersebut.  Sehingga  ketentuan  limitatif tersebut  pada  dasarnya  adalah  kehendak  konstitusi. Mahkamah  Konstitusi  juga  memutuskan  bahwa DPD  ikut  menyusun  program  legislasi  nasional (prolegnas). 12
Kewenangan  DPD  dalam  mengusulkan  RUU sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  22D  ayat  (1) UUD  1945,  harus  diperlakukan  setara  dengan  RUU dari  Presiden  dan  DPR.  Proses  selama  ini  sebelum putusan  Mahkamah  Konstitusi,  menempatkan   RUU dari  DPD  sebagai  RUU  usul  DPD,  kemudian  dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR. Hal  ini  dianggap  mereduksi  kewenangan  DPD  untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945. DPD mempunyai posisi dan kedudukan  yang  sama  dengan  DPR  dan  Presiden dalam  hal  mengajukan  RUU  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah, pembentukan  dan  pemekaran  serta  penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sehingga, kedudukan DPD di bidang legislasi tidak lagi sebagai
11 Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm. 3.
12 http://bnwnations.blogspot.co.id/2016/02/kewenangan- dpd-dalam-melaksanakan.html terakhir diakses tanggal29 Maret 2017 Jam 21:22 Wib.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
subordinat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), melainkan setara dengan DPR dan Presiden.
Namunlahirnya  UU  No.  17  Tahun  2014  tentang MD3 yang di bentuk pasca Putusan Mahkamah Kostitusi yang  merupakan  pengganti  dari  UU  No.  27  Tahun 2009  Tentang  MD3,  tetap  saja  memuat  ketentuan pasal-pasal  yang  mereduksi,  menegasikan,  bahkan mengikis  kewenangan  konstitusional  sebagaimana telah  ditegaskan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pembentuk  UU  MD3  nyata- nyata  tidak  menghargai  dan  menghormati  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012. Artinya  Mahkamah  Konstitusi  yang  diberi  mandat UUD  1945  sebagai  lembaga  penafsir  konstitusi ( interprete  of  constitution )  dan  menjaga  konstitusi ( guardian of constitution ), hakekat putusannya adalah berisi  jiwa  konstitusi  ( the  soul  of  contitution ).  Tidak menghormati, memenuhi, dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat orga omnes berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya pembentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas self respect atau self obidence . Makna yang terkandung dalam asas tersebut adalah penyelenggara  negara  harus  menghormati  putusan Mahkamah  Konstitusi,  karena  tidak  dikenal  adanya upaya pemaksa yang langsung melalui juru sita seperti halnya dalam prosedur hukum perdata. 13
Secara umum subtansi UU MD3 baik No. 27 Tahun 2009  maupun  No.  17  Tahun  2014  yang  mengatur aspek  kelembagaan  antara  DPR  dan  DPD  memang sangat timpang, padahal dalam sistematika UUD 1945 kedua  lembaga  ini  adalah  lembaga  Negara  yang  di- pergunakan untuk mengimplementasikan Checks and balance dalam  paradigma  demokrasi-desentralistik. Demokrasi  desentralistik  adalah  teritorial  partisipasi atau keikutsertaan daerah di tingkat nasional. 14
UU MD3 pasca putusan Mahkamah
Konstitusi  No.  92/PUU-X/2012  dinilai  memiliki problematika  substantif/materil  akibat  materi 13 Ibid , hlm. 5. 14 Abdurrachman Satrio, Politik Hukum Kewenangan Konstitusi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 92/PUU-X/2012 , Jurnal, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015, hlm. 375.
muatannya  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang mengakibatkankerugian konstitusional terhadap DPD, meliputi dikuranginya kewenangan DPD untuk dapat mengajukan  RUU,  dikuranginya  kewenangan  DPD untuk membahas RUU dan dikuranginya kewenangan DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah.
Adapun  Fungsi,  Tugas  Dan  Wewenang  Dewan Perwakilan Daerah pada UU No. 17 Tahun 2014 yaitu:
1.  Fungsi DPD Secara Kelembagaan 15
a.  Pengajuan  RUU  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b.  Ikut dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat dan  daerah, pembentukan, pemekaran  dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c.  Pemberian  pertimbangan  kepada  DPR  atas RUU  tentang  anggaran  pendapatan  dan belanja  negera  dan  RUU  yang  berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; serta
d.  Pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, pelaksanaan  APBN,  pajak,  pendidikan,  dan agama.
2.  Tugas Dan Wewenang DPD 16
a.  Mengajukan  RUU  yang  berkaitan  dengan otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan
15 Periksa ketentuan Pasal 248 UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
1 Ibid , Pasal 249.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b.  Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.  Menyusun  dan  menyampaikan  daftar inventaris  masalah  RUU  yang  berasal  dari DPR  atau  Presiden  yang  berkaitan  dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d.  Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
e.  Dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelak- sanaan  UU  mengenai  otonomi  daerah, pembentukan,  pemekaran,  dan  pengga- bungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  UU APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f.  Menyampaikan  hasil  pengawasan  atas pelaksanaan  UU  mengenai  otonomi daerah,  pembentukan,  pemekaran,  dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan UU  APBN,  pajak,  pendidikan,  dan  agama kepada  DPR  sebagai  pertimbangan  untuk ditindaklanjuti;
g.  Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara  dari  BPK  sebagai  bahan  membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN;
h.  Memberi  pertimbangan  kepada  DPR  dalam pemilihan anggota BPK; dan
i.  Menyusun  program  legislasi  nasional yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.
Dalam  UU  No.  17  Tahun  2014  Tentang  MD3, kewenangan  konstitusional  DPD  untuk  ikut  serta dalam proses pembentukan UU tersebut ditiadakan. Padahal  seharusnya  mengikutsertakan  DPD  dalam mangajukan  RUU  dan  membahas  RUU  MD3  karena isinya  menyangkut  kedudukan,  susunan  dan kewenangan  DPD.  Hal  ini  sebagaimana  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  92/PUU-X/2012  yang telah menafsirkan Pasal 22D ayat(1) dan (2) UUD 1945. Memberikan kedudukan DPD setara dengan Presiden dan DPR. 17 Maka pengesampingan DPD dalam proses pengajuan  dan  pembahasan  UU  MD3  merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.
Dalam  UU  No.  17  Tahun  2014  selain  tidak mengikutsertakan DPD dalam pembentukannya, juga banyak  merdeduksi  kewenangan  konstitusional  dari DPD.Keterbatasan  kewenangan  DPD  tersebut  secara rinci dapat dilihat dalam pasal dibawah ini:
Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 yang  bertentangan  dengan  Pasal  22D  ayat  (1)  UUD 1945  yang  memberikan  kewenangan  konstitusional kepada DPD untuk mengajukan Rancangan Undang- Undang yaitu:
1.  Pasal 166 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) UU MD3 telah  menempatkan  DPD  tidak  setara  dengan DPR dalam menyampaikan RUU.
Pasal 166 ayat (2) berbunyi: Rancangan undang- undang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) beserta  naskah  akademik  disampaikan  secara tertulis  oleh  pimpinan  DPD  kepada  pimpinan DPR.
Pasal 167 ayat (1) berbunyi: Rancangan undang- undang  beserta  naskah  akademik  yang  berasal dari  DPD  disampaikan  secara  tertulis  oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
2.  Pasal  276  ayat  (1)  UU  MD3  telah  membatasi kewenangan DPD dalam mengajukan RUU.
17 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD, hlm.16.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
Pasal  276  ayat  (1)  UU  MD3  berbunyi:  DPD dapat  mengajukan  rancangan  undang-undang berdasarkan program legislasi nasional .
3.  Pasal 277 ayat (1) UU MD3 telah menempatkan DPD tidak setara dengan DPR dalam penyampaian

## RUU.
Pasal 277 ayat (1) UU MD3 berbunyi: Rancangan undang-undang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  248  ayat  (3)  beserta  naskah  akademik disampaikan  dengan  surat  pengantar  pimpinan DPD  kepada  pimpinan  DPR  dengan  tembusan kepada Presiden.
Undang-undang MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional  kepada  DPD  untuk  ikut  membahas rancangan undang-undang:
1.  Pasal 165 dan Pasal 166 UU MD3 telah mereduksi kewenangan  legislasi  DPD  dalam  pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden:
Pasal 165 berbunyi:
(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden  diajukan  dengan  surat  Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan DPD.
Pasal 166 berbunyi:
(1) Rancangan  undang-undang  dapat  diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,  pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah.
(2) Rancangan  undang-undang  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  beserta  naskah
akademik  disampaikan  secara  tertulis  oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.
(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  menerima  rancangan  undang-undang dari  DPD  sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat  (2)  menerima  surat  kepada  Presiden untuk  menunjuk  menteri  yang  ditugasi mewakili  Presiden  dalam  pembahasan rancangan  undang-undang  bersama  DPR dengan mengikutsertakan DPD.
(4) Pimpinan  DPR  setelah  menerima  rancangan undang-undang  dari  DPD  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  mengirim  surat kepada  pimpinan  DPD  untuk  menunjuk  alat kelengkapan  DPD  yang  ditugasi  mewakili DPD ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.
(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang  dari  DPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh)  hari  terhitung  sejak  surat  pimpinan DPR diterima Presiden.
2.  Pasal 71 huruf c UU MD3 bertentangan dengan Pasal  22D  ayat  (2)  UUD  1945  karena  tidak  ada Tugas membahas RUU dari DPD.
Pasal  71  huruf  c  berbunyi:  DPR  berwenang membahas  rancangan  undang-undang  yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan  otonomi  daerah,  hubungan  pusat  dan daerah,  pembentukan  dan  pemekaran  serta penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
3.  Pasal  170  ayat  (5)  UU  MD3  bertentangan dengan  Pasal  22D  ayat  (2)  UUD  1945  karena mendelegitimasi kewenangan konstitusional DPD dalam Pembahasan RUU.
Pasal  170  ayat  (5)  berbunyi:  Dalam  hal  DPD tidak  menyampaikan  pandangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  b  dan  huruf  d dan/atau  tidak  menyampaikan  pendapat  mini
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  huruf  b, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
4.  Pasal 171 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena DPD hanya diberikan kesempatan  menyampaikan  pendapat  sebelum diambil persetujuan RUU.
Pasal 171 ayat (1) berbunyi: Pembicaraan tingkat II  merupakan  pengambilan  keputusan  oleh  DPR dan  Pemerintah  dalam  rapat  paripurna  DPR dengan kegiatan:
a.  Penyampaian  laporan  yang  berisi  proses, pendapat  mini  fraksi,  pendapat  mini  DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;
b.  Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR ssecara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c.  Pendapat  akhir  Presiden  yang  disampaikan oleh menteri yang ditugasi.
5.  Pasal 249 huruf b UU MD3 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena mengaburkan Pihak-Pihak yang berwenang dalam Pembahasan RUU.
Pasal  249  huruf  b  berbunyi:  DPD  mempunyai wewenang dan tugas ikut membahas rancangan undang-undang  yang  berkaitan  dengan  hal sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a;
Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal yang mere- duksi  kewenangan  DPD  sebagai  legislator,  sehingga lembaga  ini  seolah-olah  menjadi  sub-bordinasi  dari DPR,  padahal  DPD  sebagi  lembaga  Negara  memiliki legitimasi yang sangat kuat karena anggotanya di pilih secara  langsung  oleh  rakyat.  Atmosfer  partai  politik (Parpol) yang tidak menghendaki DPD sebagai lembaga legislatif  yang  mempunyai  kewenangan  seimbang dengan DPR mengakibatkan DPD semakin sulit untuk mempertegas kedudukan dan kewenangannya sebagai lembaga  representasi  wilayah/daerah.  Menyikapi kondisi tersebut, DPD melakukan upaya hukum dengan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi  dengan  semangat  mengembalikan  kewe-
nangan  konstitusionalnya  yang  telah  direduksi  di dalam UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3 terhadap UUD  1945.  Kemudian  pada  tanggal  17  Desember 2014  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan  sebagian permohonan  pemohon  dengan  putusan  Nomor  79/ PUU-XII/2014, yang pada intinya adalah: 18
1.  DPD mempunyai wewenang dalam mengusulkan RUU yang berkaitan dengan daerah.
2.  DPD mempunyai wewenang ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah.
3.  DPD  memiliki  kemandirian  dalam  menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan.
Lemahnya kewenangan DPD dalam pelaksanaan fungsi  legislasi  sudah  menjadi  polemik  yang menahun.  Semangat  awal  dibentuknya  DPD  adalah untuk  mengembangkan  sistem check  and  balances di  tubuh  parlemen,  tetapi  yang  terjadi  kemudian adalah  ketidak  berdayaan  DPD  sebagai  salah  satu kamar  di  parlemen  untuk  mengimbangi  kamar  lain, yaitu DPR. Akibatnya, relasi antar cabang kekuasaan belum  menghasilkan  kemandirian,  penghormatan, dan  pertanggungjawaban  terhadap  kedudukan  dan tugas masing-masing lembaga negara. Dalam konteks penguatan  sistem  representasi,  keberadaan  DPD kurang  maksimal  dan  akuntabel  mewakili  aspirasi kepentingan  sebagian  masyarakat  terutama  daerah. Penelusuran  terhadap  persoalan  tersebut  pada akhirnya  bermuara  kepada  terbatasnya  wewenang DPD sebagaimana yang dapat kita identifikasi di UUD 1945. 19
Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/ PUU-XII/2014,  Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan untuk sebagian permohonan DPD tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
18 Ibid, hlm. 196,197,198.
19 http://www.pshk.or.id/id/blog–id/aktualisasi–kewenangan– dpd–pasca–putusan-mk-dalam-penyusunan-prolegnas-2015- 2019-dan-prioritas-2015-butuh-konsistensi-dan-tindak-lanjut- pelembagaan /terakhir  diakses  tanggal29  Maret  2017  Jam 21:43Wib.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya menegaskan  bahwa  kedudukan  DPD  di  bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu  DPD  berhak  dan/atau  berwenang  mengusulkan RUU  tertentu,  yaitu  menyusun  Program  Legislasi Nasional  (Prolegnas)  di  lingkungan  DPD  dan membahas  RUU  tertentu,  sejak  awal  hingga  akhir tahapan,  namun  DPD  tidak  memberi  persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang. DPD juga memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang  di  tuangkan  ke  dalam  program  dan  kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.  Oleh  karena  itu  seluruh  ketentuan  yang mereduksi  kewenangan  DPD  dalam  UU  MD3  baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan  dengan  UUD  1945  atau  dinyatakan bertentangan  secara  bersyarat  dengan  UUD  1945, apabila  ketentuan  tersebut  tidak  sesuai  dengan pemahaman  atau  penafsiran  yang  diberikan  oleh Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  pasal-pasal yang  diidentifikasi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tidak sesuai dengan UUD 1945 serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses pembahasan legislasi perlu dilakukan  perubahan  agar  sesuai  dengan  amanat UUD 1945 dan diharapkan juga memuat pengaturan kewenangan  yang  jelas  terhadap  bidang-bidang rancangan undang-undang mana saja yang termasuk dalam lingkup tugas konstitusional DPD.
Menurut  penulis  putusan  tersebut  berimplikasi pada  model  legislasi tripartit yang  melibatkan  tiga lembaga  Negara  dalam  pembahasan  Peraturan Perundang-undangan  tertentu  yaitu  DPR,  Presiden, dan  DPD.  Dengan  demikian  maka  secara  normatif, tata  tertib  DPD  dan/atau  DPR  yang  diterapkan sebelum adanya putusan tersebut, harus diubah atau disesuaikan.
Mantan Ketua DPD Irman Gusman menyatakan, lemahnya  peran  DPD  saat  ini,  karena  DPR  tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU- XII/2014. DPR dinilai belum memasukkan peran DPD
di Tatib DPR dalam mengusulkan dan membahas RUU yang  terbatas  pada  aspek  tertentu.  ‘’Kami  melihat, DPD  yang  telah  dikembalikan  lagi  kewenangannya dalam  putusan  MK,  belum  masuk  dalam  Tatib  DPR. (Putusan itu) Hanya ad-hoc saja. Masih banyak anggota DPR  yang  belum  paham  pasca  putusan  MK,’’  kata Irman, saat bertemu dengan dewan pengurus pusat Muhammadiyah,  di  Kompleks  Parlemen  Senayan, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setara dalam proses pembahasan RUU bersama DPR dan Presiden. 20
Selama  ini  keberadaan  DPD  oleh  Pemerintah dan  DPR  sering  diabaikan.  Sebelumnya  DPR  juga mengabaikan  peran  aktif  DPD  dalam  proses penggantian  UU  No.  27  Tahun  2009  Tentang  MD3 menjadi UU No. 17 tahun 2014. Padahalkeberadaan DPD  sebagai  perwakilan  daerah  memiliki  peran penting  dalam  mengakomodasi  aspirasi  daerah, sebagai  bentuk  bagian  dari  desentralisasi  daerah, dan sebagai penyeimbang dari ketimpangan daerah- daerah di Indonesia.
Menurut  Ni’matul  Huda,  pasca  ditetapkannya keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  pengujian UU No 27 Tahun 2009 Tentang MD3, seharusnya semua upaya yang mereduksi peran dan wewenang DPD RI sesuai UUD 1945 merupakan tindakan inkonstitusional. Ni’matul  Huda  juga  mengatakan  bahwa  tidak diikutsertakannya DPD RI dalam penyusunan UU No. 17  Tahun  2014  membuat  UU  tersebut  cacat  secara prosedur.“Tindakan  DPR  yang  mereduksi  peran  dan wewenang  DPD  sangat  mengecewakan  masyarakat. Dalam hal pengajuan RUU, RUU usul DPD juga tidak diperlakukan  setara  dengan  RUU  usul  Pemerintah dan DPR. Karena dalam prosesnya RUU DPD menjadi RUU usul DPR dalam sistem prolegnas. Padahal peran DPD  juga  sangat  penting  dalam  menjaga  marwah NKRI,  dimana  DPD  dapat  mencegah  pihak-pihak yang  menghendaki  NKRI  menjadi  negara  federal”. Hal senada disampaikan olehanggota DPR dari Fraksi PPP, Achmad Dimyati Natakusuma, Ia berpandangan
20 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/ politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman-lemahnya-dpd- karena-dpr-tak-patuhi-putusan-mkterakhirdiaksestanggal29 Maret 2017 Jam 22:30 Wib.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
DPD mesti dilibatkan dalam pembahasan RUU MD3. Menurutnya,  dengan  tidak  melibatkan  DPD,  sama halnya  DPR  mengesampingkan  putusan  Mahkamah Konstitusi. “Meski DPD tak ikut memutuskan sebuah RUU, tetapi dalam pembahasan mesti dilibatkan”. 21
Pendapat berbeda disampaikan olehWakil Ketua DPR  Agus  Hermanto,  ia  mengatakan  pembahasan RUU  MD3  memang  tidak  melibatkan  DPD.  Ia beralasan  revisi  terhadap UU No.  17 Tahun  201 4 itu terbatas pada kewenangan DPR. Ia berpandangan jika melibatkan  DPD  dikhawatirkan  pembahasan  bakal berlangsung  panjang,  padahal  target  penyelesaian Revisi UU MD3 adalah 5 Desember 2014. Sedangkan per tanggal 6 Desember 2014, DPR sudah memasuki masa  reses.“Kalau  melibatkan  DPD,  revisinya  tidak akan  selesai-selesai,  karena  akan  merembet  meluas ke  masalah  terkait  isu-isu  DPD  dan  pembahasannya akan berlarut-larut”, ujarnya. Sebagaimana diketahui, KIH  dan  KMP  menyepakati  penghapusan  sejumlah ayat  dalam  Pasal  74  dan  Pasal  98  UU  MD3,  yang menyangkut hak interpelasi di tingkat komisi. Soalnya, aturan  penggunaan  hak  interpelasi  dalam  UU  MD3 bersifat  mengulang  lantaran  telah  diatur  dalam pasal lain. “Sehingga belum saatnya kalau kita harus membahas keterlibatan dengan DPD”. 22
Menurut penulis hal-hal yang bersifat teknis atau alasan-alasan yang bersifat teknis sebagaimana yang disampaikan oleh Agus Hermanto (Wakil Ketua DPR) tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena dengan alasan teknis  tidak  lantas  dapat  mengabaikan  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  oleh  perundang-undangan. Apabila  hal  itu  terjadi  maka  UU MD3  tersebut  akan cacat  secara  prosedural  dan  DPR  jelas-jelas  telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun  Ahli  Hukum  Tata  Negara  Irman  Putra Sidin  menilai  putusan  Mahkamah  Konstitusi  agar Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) mengikutsertakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  yang berkaitan  dengan  daerah,  memunculkan  kesan
21 http://ahmad  –  zam  –  11.blogspot.co.id/2015/06/judicial –  review-dan-revisi-uu-nomor-17.htm lterakhirdiaksestanggal29 Maret 2017 Jam 22:57 Wib.
22 Ibid.
lemahnya  DPD  ketika  bertarung  menghadapi  DPR dan  Presiden  dalam  proses  legislasi.  “Terkesan  dia kalah  debat  dalam  proses  legislasi.  Ini  memberikan legitimasi  ke  lembaga  negara  bernama  DPD  bahwa ia kerjanya hanya menguji undang-undang saja. Saya juga bisa, masyarakat juga bisa sebenarnya seperti itu, menguji  undang-undang,”  ujar  Irman  dalam  sebuah diskusi  di  Gedung  DPR,  Jakarta.  Menurut  Irman, judicial  review UU  MD 3 kali  ini  merupakan  langkah yang  tidak  diperlukan.  Hal  tersebut  disebabkan, Mahkamah  Konstitusi  sudah  mengabulkan judicial review UU  MD 3  yang  diajukan  oleh  DPD  pada tahun 2012 lalu. “Jadi sayang kalau lembaga negara sebesar DPD, empat wakil setiap provinsi, kemudian kerjaannya cuma menguji undang-undang saja terus,” kata dia. Irman menjelaskan, seharusnya DPD sudah bisa  memanfaatkan  kekuasaan  legislasi  yang  telah diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial  review UU  MD 3 yang  dikabulkan  pada  tahun 2012  lalu.  “Cobalah  ‘lawan’  itu  DPR  dan  Presiden dalam  proses  legislasi  dengan  argumen-argumen konstitusional yang kuat untuk memperjuangkan nasib DPD,” ujar Irman. Kesan lemah yang dimunculkan oleh DPD  ini,  kata  Irman,  membuat  masyarakat  daerah meragukan kemampuan DPD dalam memperjuangkan kepentingan  dan  aspirasi  masyarakat  daerah. “Kalau  DPD  tidak  mampu  memperjuangkan  dirinya padahal  memiliki  otoritas  setara  dengan  DPR  dan Presiden bagaimana kita bisa berharap DPD mampu memperjuangkan  rakyat  daerah”  kata  dia.  Ia meminta agar para anggota DPD untuk fokus dalam meningkatkan  kemampuan  individual  dalam  bidang legislasi agar mampu mengimbangi kekuatan legislasi yang ada di DPR. Menurut dia, kemampuan tersebut penting  untuk  ditingkatkan  agar  anggota  DPD  bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah di lingkup pemerintahan pusat. 23
Menurut  penulis  dengan  adanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  ini  maka  secara  normatif, tata  tertib  Dewan  Perwakilan  Daerah  dan/atau
23 http://nasional.kompas.com/read/2015/09/23/22395381/ Putusan.MK.soal.DPD.Ikut.Pembahasan.RUU.Dianggap.Bentuk. Lemahnya.DP D terakhirdiaksestanggal30  Maret  2017  Jam  22:21 Wib.
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  diterapkan  sebelum jatuhnya  putusan  tersebut,  harus  diubah  atau disesuaikan  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  khususnya  yang  terkait  dengan  tugas legislasi, pertimbangan, dan pengawasan dariDewan Perwakilan  Daerah.  Karena  jika  tidak,  hal  ini  tentu akan  menyulitkan  Dewan  Perwakilan  Daerah dalam  mempertanggungjawabkan  akuntabilitasnya terhadap  masyarakat  daerah  dan  menjadikan  usaha meningkatkan  representasi  politik  pelembagaan Dewan  Perwakilan  Daerah  menjadi  sia-sia  belaka. Kedepan  diharapkan  tidak  ada  lagi  pelanggaran terhadap  hak-hak  konstitusional  Dewan  Perwakilan Daerah, dalam hal ini kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi. Hal ini guna menjamin pelaksanaan  aspirasi  masyarakat  dan  daerah  dalam kerangka pemenuhan hak Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan. Selain itu antar lembaga agar  saling  menghormati  tanpa  mengedepankan ego  masing-masing,  mengingat  pada  dasarnya  baik Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Dewan Perwakilan Daerah keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia.  Dimana Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud representasi berbasis rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga representasi berbasis daerah atau wilayah.

## III.   PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Sebelum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 79/PUU-XII/2014  tentang  pengujian  UU  No.17 Tahun  2004,  Mahkamah  Konstitusi  juga  pernah memutus  perkara  yang  sama  yaitu  putusan  Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2009  Tentang  MD3.  Dalam  putusannya,  kedudukan Dewan  Perwakilan  Daerah  di  bidang  legislasi  tidak lagi  sebagai  subordinat  Dewan  Perwakilan  Rakyat, melainkan  setara  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Presiden. Dewan Perwakilan Daerah berhak dan/ atau berwenang untuk mengusulkan dan membahas Rancangan  Undang-Undang  tertentu  sejak  awal hingga  akhir  tarhapan,  namun  kewenangan  Dewan Perwakilan Daerah tetap berhenti pada  persetujuan
Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Hal  ini  dikarenakan  secara  eksplisit  Undang-Undang Dasar  telah  membatasi  ketentuan  mengenai  hal tersebut. Sehingga ketentuan limitatif tersebut pada dasarnya  adalah  kehendak  konstitusi.  Mahkamah juga memutuskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah berhak ikut menyusun program legislasi nasional.
Namun  demikian  walaupun  sudah  ada  putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  92/PUU-X/2012  tentang Pengujian  UU  No.  27  Tahun  2009  Tentang  MD3 yang  mengembalikan  kewenangan  DPD  akan  tetapi dalam  UU  No.  17  Tahun  2014  Tentang  MD3  yang merupakan  hasil  revisi  dari  UU  sebelumnya,  DPR kembali melanggarnya sehingga DPD akhirnya kembali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU No. 17 Tahun 2014  Tentang  MD3  ditegaskan  bahwa  kedudukan Dewan  Perwakilan  Daerah  di  bidang  legislasi  setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, atas dasar  itu  Dewan  Perwakilan  Daerah  berhak  dan/ atau  berwenang  mengusulkan  Rancangan  Undang- Undang  tertentu,  dan  berhak  menyusun  Program Legislasi  Nasional  di  lingkungan  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  membahas  Rancangan  Undang-Undang tertentu,  sejak  awal  hingga  akhir  tahapan,  namun Dewan Perwakilan Daerah tidak memberi persetujuan Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang di tuangkan ke dalam program dan kegiatan, disampaikan kepada Presiden untuk  dibahas  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan.Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut  adalah  terciptanya  proses  legislasi  model tripartit yang melibatkan tiga lembaga Negara dalam pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  tertentu yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah.

## B.  Saran
Kedepan  diharapkan  kepada  DPR  dan Presiden  sebagai  institusi  negara  yang  mempunyai
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .
kewenangan  untuk  membentuk  UU  agar  mematuhi dan  menjalankan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang. Selain itu DPR sebagai sesama lembaga negara legislatif dengan  DPD  agar  menghormati  dan  menghargai kewenangan dari DPD.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku-buku
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
Moh.  Mahfud  MD, Konstitusi  Dan  Hukum  dalam Kontroversi Isu, Rajawali Pres, Jakarta, 2010.
Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Pres, Yogyakarta, 2007.
Sulardi, Reformasi  Hukum;  Rekontruksi  Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi, Intrans Publishing , Malang, 2009.

## B.  Artikel atau Jurnal
Abdurrachman  Satrio, Politik  Hukum  Kewenangan Konstitusi  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam Proses  Legislasi  Pasca  Putusan  Mahkamah Kostitusi Nomor92/PUU-X/2012 , Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 3 Tahun 2015.
Sri  Soemantri, Kedudukandan  Peranan  DPD  dalam Sistem Ketatanegaraan R.I ,
Makalah  untuk  “Focus  Group  Discussion”,  Jakarta,
2003.

## C.  Peraturan Perundang-undangandanPutusan

## Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  Tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2014  Tentang Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang  Pengujian  Undang-undang  Nomor  27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah,  Dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  79/PUU- XII/2014Tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2014  Tentang  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## D.  Kamus Dan Internet
http://  ahmad-zam-11.blogspot.co.id/  2015  /  06  / judicial  -  review  dan  revisi-uu-nomor-17.html terakhir  diakses  tanggal29  Maret  2017  Jam 22:57 Wib.
http:  //  bnwnations.blogspot.co.id  /  2016  /  02  / kewenangan  –  dpd  –  dalam  –  melaksanakan .html terakhir  diakses  tanggal29  Maret  2017 Jam 21:22 Wib.
http://nasional.  kompas.  com/read/2015/09/23/
22395381/Putusan.  MK.  soal.  DPD.  Ikut. Pe m b a h a s a n . R U U . D i a n g g a p . B e n t u k . Lemahnya.DPD  terakhir  diakses  tanggal  30 Maret 2017 Jam 22:21 Wib.
http: // nasional. republika. co. id / berita / nasional/ politik/16/02/09/o29v36359-irman-gusman- lemahnya-dpd-karena-dpr-tak-patuhi-putusan- mk diakses tanggal 29 Maret 2017 Jam 22:30
Wib
http://www.pshk.or.id/id/blog–id/aktualisasi– k e w e n a n g a n – d p d – p a s c a - p u t u s a n - m k - d a l a m - p e n y u s u n a n - p r o l e g n a s - 2015-2019-dan-prioritas-2015-butuh konsistensi-dan-tindak-lanjut-pelembagaan/ terakhir  diakses  tanggal  29  Maret  2017  Jam 22:30 Wib
Suparto . Pengujian UU NO. 27 TAHUN 2009 dan UU NO. 17 TAHUN 2014 Tentang MD3 . . .