## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4503/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pengaruh Knalpot Racing Pada Kendaraan Roda Dua Yang Bising Di Kota Bima
Surip 1 , Hendra 2 , Junaidin 3 , Sri Asmiatiningsih 4 , Muhamadong 5
1,2,3,4,5 Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima Article Info Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023 In the midst of a pluralistic community life as problems occur that require legal resolution, so  that  the  settlement  has  certainty.  The  complexity  of  legal  issues  becomes  very dilemmatic. Even the law lags far behind when compared to the current incidence of crimes and offenses. However, amid the complexity of violations and crimes today, the law must provide  legal  certainty  and  a  sense  of  security  in  society.  One  of  the  violations  that concerns  violations  of technical  requirements  and  roadworthiness  is  the use  of  exhaust racing / not stanfdar which directly shows an attitude of not having traffic ethics, where the use of "exhaust racing" violates Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic.  By conducting raids on the control of two-wheeled motorized vehicles with noise, it  is  hoped  that  there  will  be  legal  awareness  of  the  public  to  return  to  using  standard knalopt so that it can reduce pollution that arises and can realize the comfort of fellow road users. Keywords: Influence,  Exhaust  Racing,  Two-
Wheelers

## Article Info
Abstract Article history: Received : 29 Desember 2022 PuBMish : 20 Januari 2023 Ditengah  kehidupan  masyarakat  majemuk  seiring  terjadinya  persoalan  yang membutuhkan penyelesaian secara hukum, agar penyelesaian tersebut memiliki kepastian. Kompleksitas  persoalan  hukum  menjadi  sangat  dilematis  adanya.  Bahkan  hukum tertinggal jauh jika dibandingkan timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi saat ini.  Namun  ditengah  kompleksitas  pelanggaran  dan  kejahatan  saat  ini  hukum  harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat. Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis  serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak stanfdar yang secara lansung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.  Dengan melakukan razia penertiban kendaraan bermotor  roda  dua  yang  bersuara  bising  ini,  diharapkan  adanya  kesadaran  hukum masyarakat untuk kembali menggunakan knalopt standar sehingga dapat menekan polusi yang timbul serta dapat mewujudkan kenyamanan sesama pengguna jalan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Surip
Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima

## 1. PENDAHULUAN
Dimasyarakat  manapun,  hukum  menjadi  panglima  yang  mengatur  segala  aktivitas kehidupan manusia agar terjadi keteraturan, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum sebagai  tujuan  akhir.  Hukum adalah  suatu  sistim  aturan atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas melaui lembaga atau institusi hukum, agar tercipta keadilan dan ketentraman. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa adanya konflik (Sri Warjiyati. 2018 : 24).
Semua orang harus taat pada hukum yang berlaku. Karena hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia. Jargon dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum ( Ubi Sociates Ibi Ius ), menjadi realita dan pasti. Artinya eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  mempertahankan  hak  dan kewajibannya (Sophar Maru Hutagalung 2010 : 3).
Hukum adalah merupakan manifestasi yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia, mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  harus  ditegakkan untuk  memastikan  bahwa  keadilan  didalam  masyarakat  juga  tegak  meskipun  dalam  praktek perpaduan  ini  seringkali  menimbulkan  ekses  dalam  proses  penegakan  hukum.  Namun  yang terpenting adalah ini persamaan dari kedua konspesi tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan  perlindungan  atas  hak-hak  asasi  manusia  (Komisi  Yudiasial  Republik  Indonesi 2014).
Maka muncullah motto dikalangan juris “Tegakkan Hukum Walau Langit Runtuh”. Dalam keadaan  bagaimanapun  hukum  tetap  tegak  lurus  serta  tidak  tergoyahkan,  walaupun  angin kejahatan  berhembus  sangat  kuat  untuk  mencoba  menekan  hukum.  Itulah  cita-cita  mulia  The Founding Father, meletakan Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.
Ditengah kehidupan masyarakat majemuk seiring terjadinya persoalan yang membutuhkan penyelesaian  secara  hukum,  agar  penyelesaian  tersebut  memiliki  kepastian.  Kompleksitas persoalan  hukum  menjadi  sangat  dilematis  adanya.  Bahkan  hukum  tertinggal  jauh  jika dibandingkan  timbulnya  kejahatan  dan  pelanggaran  yang  terjadi  saat  ini.  Namun  ditengah kompleksitas pelanggaran dan kejahatan saat ini hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat.
Knalpot racing jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  Angkutan  jalan.  Sehingga  penggunaan  dan  peruntukkannya  dilarang  berdasarkan peraturan yang berlaku.  Norma berlalu lintas adalah acuan prilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas. Tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari- hari  saja,  namun  etika  juga  penting  diterapkan  dalam  berlalu  lintas.  Prinsip  beretika  pada kehidupan sehari-hari  dengan beretika berlalu lintas hampir sama yaitu saling menghargai dan juga tenggang rasa. Berlalu lintas hendaklah tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak mementingkan egois.
Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis  serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak stanfdar yang secara lansung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.  Dengan melakukan razia penertiban kendaraan  bermotor  roda  dua  yang  bersuara  bising  ini,  diharapkan  adanya  kesadaran  hukum masyarakat untuk kembali menggunakan knalopt standar sehingga dapat menekan polusi yang timbul serta dapat mewujudkan kenyamanan sesama pengguna jalan.

## 2. METODELOGI PENELITIAN
Metodelogi penelitian di dalam jurnal ilmiah yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian penelitian hukum normatif. Menurut Johanny Ibrahim, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus peneltian. Untuk peneliti harus melihat hukum sebagai sisitim tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :
a. Comprehenssive artinya norma-norma hukum yang ada didalmnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
b. Allh-inclusive bahwa norma hukum cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan  ada kekurangan hukum
c. Systematic bahwa dsamping bertautan satu dengan lain, norma- norma tersebut juga tersusun secara hirarkis (Johny Ibrahim, 2005 : 249).
Sedangkan  metode  pendekatan  Konsep  ( conceptual  approach )  Pendekatan  konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep,  maka  merupakan  konsekwensi  logos  akan  mengalami  kesalahan  dalam  penelitiannya. Dalam ilmu hukum, kosep hukum pidana berbeda dengan konsep hukum perdata, oleh karenanya pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.
Didalam  penelitian  normatif  ini,  bersandar  pada  hukum  formal,  maka  sumber  datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi liberary research (Bahtia,  2018 : 60).
Bahan hukum primer adalah : meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam penelitian ini lebih fokus pada Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang lalu Lintas jalan sebagai obyek kajian.
Bahan  hukum  sekunder  adalah  :  bahan  hukum  yang  memberi    penjelasan  secara  umum terhadap bahan hukum primer, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel majalah hukum dan sebagainya.
Bahan hukum tersier adalah : memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain adalah : kamus hukum, enciklopedia dan lain-lain yang terkait dengan UU  No  22  Tahun  2009.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data sekunder  dengan  studi  dokmen  sebagai  alat  pengumpulan  data  (Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamuji,  2009  :  66).  .  Dan  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan memfokuskan  khusus  pada  data  sekunder  dengan  menggunakan  pisau  deskriptif  analitis.yaitu suatu  metode  yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul seadanya (Sugiyono 2009 : 29).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada  dasarnya  kehidupan  manusia  selalu  diatur  oleh  hukum.  Sebab  jika  diatur  dengan hukum  memberi  jaminan  kepastian  terhadap  kehidupan  masyarakat,  agar  tercipta  ketertiban, ketraturan,  kedisplinan  serta  rasa  aman.  sehigga  menjadi  pembenaran  Motto  hukum  bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum ( Ibi sosiates Ubi Ius ).
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasal  1  ayat  (3)  bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan ataas kekuasaan belaka (machstaat). Pasal ini tegas, jelas tidak memerlukan analogi hukum terhadap negara berdasarkan hukum.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  penerapan  dan  penegakkan  hukum  tegak  lurus.  Dengan demikian akan tercipta iklim kepastian hukum yang menjadi harapan bersama.
Kepastian  hukum  dimaksudkan  bahwa  setiap  norma  hukum  itu  harus  dapat  dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa prilaku patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan subtansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa  kepada  ketidak  pastian  hukum.  Sedangkan  kepastian  hukum  dimaksudkan,  bahwa hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum memutuskan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu tertentu.
Dengan diberlakukannya hukum yang adil diharapkan semua orang dalam negara tersebut tunduk pada hukum, sehingga setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum yang tidak  memihak  hanya  pada  sebagian  kelompok  dan  membatasi  kewenangan  pemerintah berdasarkan  prinsip  distribusi  kekuasaan,  agar  pemerintah  tidak  sewenang-wenang  dan melindungi  hak-hak  rakyat  sesuai  kemampuan  dan  perannya  secara  demokratis ( https://repositoey.usm.ac.id diakses tanggal 2 N0vember 2021).
Fenomena  yang  terjadi,  saat  ini  dimasyarakat    mudah  melakukan  pelanggaran  hukum, mudah menafikan hukum, mudah mengesampingkan hukum dan sebagainya. Pelanggaran hukum mulai yang berat, seperti kejahan terorisme, kejahatan korupsi maupun pelanggaran ringan/ denda seperti misalnya pelanggaeran lalu lintas jalan yang menggunakan kenalpot racing.
Pelanggaran hukum ini adalah bertetangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah  untuk  melindungi  kepentingan  manusia  dalam  mempertahankan  hak  dan  kewajibannya (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso 2007 : 2).
Ditengah  kompleksitas  kehidupan  masyarakat,  pelanggaran  hukum  saat  ini,  menjadi problem solving memerlukan jawaban pemecahannya. Hukum harus bisa memberikan kepastian serta  rasa  aman  di  masyarakat  agar  kehidupan  masyarakat  bisa  tertib.  Adanya  penggunaan Knalpot Recing yang tidak sesuai dengan ketentuan menjadi masalah dalam prespektif hukum.
Knalpot recing jelas tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  Angkutan  jalan.  Sehingga  penggunaan  dan  peruntukkannya  dilarang  berdasarkan peraturan yang berlaku. Knalpot recing cukup mengganggu aktifitas masyarakat dan melanggar norma hukum yang berlaku.
Setiap pengemudi kendaraan bermotor  roda dua diwajibkan untuk memenuhi persyaratan pengemudi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dijelaskan pada pasa :
Pasal 258 ayat (1) UU 22 Thn 2009 berbunyi : setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, lampu utama, lampu  rem,  lampu  penunjuk  arah,  alat  pemantul  cayaha,  alat  ukur  kecepatan,  knalopt,  dan kedalaman alur ban debagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) Junto Pasal 48 auyat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (duaratus lima puliuh ribu rupiah).
Ditengah  kehidupan  masyarakat  majemuk  seiring  terjadinya  persoalan  hukum membutuhkan penyelesaian secara hukum agar ada kepastiannya. Kompleksitas persoalan hukum menjadi  sangat  dilematis  adanya.  Bahkan  hukum  tertinggal  jauh  jika  dibandingkan  timbulnya kejahatan dan pelanggaran yang terjadi saat ini.
Namun ditengah kompleksitas pelanggaran dan kejahatan saat ini hukum harus memberikan kepastian hukum dan rasa aman di masyarakat. Knalpot recing jelas tidak diatur di dalam UU no. 22 Tahun 2009 sebagaimana bunyi pasal 285 ayat (1). Sehingga penggunaan dilarang berdasarkan peraturan yang berlaku.  Knalpot recing cukup mengganggu aktifitas masyarakat dan melanggar norma hukum yang berlaku. Norma berlalu lintas adalah acuan prilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas, disamping itu, didalam kehidupan bermasyarakat etika berlalu lintas.
Prinsip  beretika  pada  kehidupan  sehari-hari    dengan  beretika  berlalu  lintas  hampir  sama  yaitu saling  menghargai  dan  juga  tenggang  rasa.  Berlalu  lintas  hendaklah  tenggang  rasa  dengan pengguna  jalan  lainnya  dengan  tidak  mementingkan  egois.  Salah  satu  pelanggaran  yang menyangkut  pelanggaran  persyaratan  teknis    serta  laik  jalan  adalah  penggunaan  knalpot racing/tidak stanfdar yang secara lansung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalul lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (De’recht staat:2016).
Pasal inilah yang menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk melakukan tilang bagi pengendara motor  yang  menggunakan  knalpot  tidak  laik.  Tidak  laik  adalah  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana yang ditur di dalam UU No 22 Tahun 2009 pasal 285 ayat (1).
Disamping itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07/2009 tentang ambang batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Tipe baru menegaskan batas ambang kebisingan sepeda motor untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85 desibel (db), tipe 80-175 cc maksimal 90 db dan 175 cc ke atas maksimal 90 db. Dengan telinga normal, kita dengan mudah membedakan mana suara bising melebihi batas mana suara normal sebuah knalpot sepeda motor. Akibat dari tekanan yang tinggi adalah kurang ruang bakar menjadi kotor atau tidak bersih ( wellsiajo@yahoo.co.id ). Semua ini membutuhkan win-win solution agar ada kepastian dalam penegakan hukum bagi si  pelanggar.  Prinsip  kebenaran  hanya  dilakukan  dengan  cara-cara  Law  Enfocement  yang paripurna tanpa memandang siapa yang melanggar. Dan semua subyek hukum ditempatkan pada posisi equality before the law, siapapun tidak ada pengecualian sedikitpun. Persamaan didepan hukum  merupakan  salah  satu  prinsip  yang  kuat  oleh  suatu  negara  hukum  yang  demokratis. Persamaan  didepan  hukum  itu  sendiri  juga  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang dilindungi  oleh  konstitusi.  Oleh  karena  itu  setiap  wearga  negara  selalu  mendapat tempat  yang dimuka hukum. Artinya siapapun warga negara yang tinggal dalam suatu negara diperlakukan
sama  satu  sama  lain  baik  dalam  memperoleh  hak  sebagai  warga  negara  maupun  diperlalkuak dihadapan hukum. ( https://sumut.kemenkumhumham.go.id/berita-kanwil/berita- utama/persamaan-di-depan-hukum ).
Jikapun  ada  pihak  yang  mempersoalkan  seberapa  bising  knalpot  racing  tersebut,  adalah wajar sebab undang-undang itu tidak ada yang sempurna. Maka dipersilakan ajukan keberatan hak uji undang-undang untuk menentukan kebisingan tersebut.  Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap knalopt resing adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang LLAJ.
Kekosongan  hukum  akan  tetap  diisi  dengan  peraturan  perudangan  yang  berlaku  selama belum  ada  yang  baru.  Kepolisian  adalah  bagian  dari  unsur  pelaksana  penegakan  hukum  di lapangan.  Sedangkan  persoalan  pelanggaran  adalah  domeinnya  pengadilan  untuk  memutuskan terhadap pelanggaran tersebut. Tidak boleh dicampuradukkan kekosongan hukum dengan pasal yang  multi  tafsir.    Karena  penegakkan  hukum  itu  memerlukan  suatu  kepastian.  Hal  ini  tidak bertetangan  dengan  peraturan  yang  ada.  Bahkan  UUD  1945  pun  menyiapkan  pasal  II  aturan peralihan untuk mengisi kekosongan hukum.

## 4. KESIMPULAN
Bahwa  law  infocement  terhadap  knalpot recing  tetap  ditegakkan,  karena  dengan  sengaja melanggar  UU  No  22  Tahun  2009  ttg  LLDJ  pada  pasal  285  ayat  (1).  Bagi  para  pihak  yang keberatan  terhadap  atas  penegakan  hukum  knalpot  recing  silakan  diuji  peraturan  perundang- undangan dan Polisi tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap subyek hukum yang menggunakan knalpot resing.

## 5. DAFTAR PUSTAKA Jurnal
Buletin Hukum ADALAH Vol. 2, No. 3 2018. Jurnal  Hukum  De'rechtsstaat.  P-ISSN:2442-5303.  E-ISSN:2549-9874.  Volume  2  No.  1, Maret2016

## Buku
Bahtiar Metode Penelitan Hukum Penerbit Unpam Press 2018. Komisi Yudisial Republik Indonesia Cer Pertama 2014. Soerdjono Soekanto, Metode Peneltian Hukum Normatif Suatu Tinjauna Singkat Raja Grafindo
Jakarta tahun 2009.
Sophar Maru Hutagalung Praktiek Peradilan Perdata Sinar grafika Jakarta 2010 Sophar Maru Hutagalung, Praktek Peradilan Perdata, Sinar Grafika 2010.
Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukium Acara Perdata dan Permbangunannya Gama Media tahun 2007.
Sri  Warjayati,  Konsep  Dasar  Ilmu  Hukum  Edisi  pertama.Kencana  pradiya  Utama  Grup  tahun 2010
Sri Warjiyati, Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama, Kencana Pradya Grup 2018. SUGIYONO Metihe Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Penerbit AlfaBeta  2009. Undang-Undang 1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.
INRERNET http://respositoey.ums.ac.id 2021.
https://sumut.kemenkumhumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/persamaan-di-depan-hukum