Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora Volume 6, Number 1, Tahun 2022, pp. 43-50 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.46428

## Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali
I Komang Kawi Arta 1* , I Gede Arya Wira Sena 2*
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti, Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  menggunakan  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi  dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian  analitik  yang  dilakukan  dengan  mensistematisasi  hukum positif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dikeluarkan  Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu,  sehingga  kemudian  khusus dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  276/KEP- 19.2/X/2017  tentang  Penunjukan  Desa Pakraman di  Provinsi  Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama Atas Tanah. Namun dinamika Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No.  10  Tahun  2016  tentang  Tata  cara Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Masyarakat  yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu  dicabut  dan digantikan  dengan  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  RI  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Tata  Cara Penatausahaan  Tanah  Ulayat  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat, sehingga  Dinamika  dicabutnya  permen  tahun  2016  tersebut berpengaruh sangat melemahkan terhadap  Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama atas tanah.

## A B S T R A C T
This study aims to analyze the dynamics of the druwe village land arrangement in Bali. This research is classified as a normative juridical research using the legislation approach and a conceptual approach. Sources of legal materials use primary legal materials and secondary legal materials. Data collection in the study was carried out using document study techniques on primary and secondary legal materials. The data obtained in the study were then analyzed using descriptive analysis techniques as an analytical study  carried  out  by  systematizing  positive  law.  The  results  showed  that  the  Minister  of  Agrarian Affairs/Head of BPN No. 10 of 2016 concerning Procedures for Determining Communal Rights to Land of Customary Law Communities and Communities Located in Certain Areas, so that later specifically the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of  the  Republic  of  Indonesia  Number  276/KEP-19.2/X/2017  concerning  Appointment  of  Pakraman Village in Bali Province as Subject of Joint Ownership of Land. However, the dynamics of the Minister of Agrarian  Affairs/  Head  of  BPN  No.  10  of 2016  concerning  Procedures  for  Determining  Communal Rights to Land of Indigenous Law Communities and Communities residing in Certain Areas is revoked and replaced by the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019 concerning Procedures for Administration of Customary Land Community Units of Customary Law , so that the dynamics of the revocation of the 2016 regulation greatly weakened the Ministerial Decree Number 276/KEP-19.2/X/2017 concerning the Appointment of Pakraman Village in Bali Province as the Subject of Joint Ownership of Land.

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received February 12, 2022 Revised February 13, 2022 Accepted April 18, 2022 Available online April 25, 2022

## Kata Kunci:
Dinamika, Pengaturan, Tanah Druwe Desa
Keywords: Dynamics,  Setting,  Land  of  Druwe Village
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kesatuan  yang  memiliki  berbagai  macam  suku  bangsa  dan  adat istiadat  di  dalamnya (Caturiasari  et  al.,  2021;  Sari,  2021). Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang mengakui  dan  menghormati  berbagai  adat  istiadat  dan  hak-hak  tradisional  masyarakat  adat  dengan berpedoman  pada  prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang (Muhtadli,  2020;  Suharyo,  2019). Masyarakat  adat  pada  dasarnya  merupakan  kesatuan  dari   desa  adat (Adnyani,  2021). Hukum  Adat  sebagai  hukum  yang  dianut  oleh  sebagian  besar  bangsa/masyarakat indonesia mempunyai kedudukan yang istimewa dalam politik hukum agraria  nasional (Winardi, 2020). Pembangunan  hukum  adat  sebagai  dasar  memang  menghadapi  kesulitan-kesulitan  tertentu.  Kesulitan tersebut  berkaitan  dengan  sifat  pluralistik  dari  hukum  adat  itu  sendiri,  setiap  masyarakat  hukum  adat mempunyai  hukum  adatnya  sendiri-sendiri  yang  tentunya  terdapat  perbedaan (Ubaidillah,  2020). Perbedaan tampak telihat pada hukum adat Bali, yakni hukum adat bali terus berkembang, baik dari sisi hukum perkawinan, waris adat . maupun hukum pertanahan.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  kehidupan  manusia,  tanah  menjadi  sebuah  satu  kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat adat.  Kehidupan masyarakat adat dengan hak- hak tradisionalnya termasuk hak atas tanah dipertahankan sedemikian rupa sebagai sumber kelangsungan hidup (Jayantiari  &  Wijaya,  2017;  Pellokila,  2021;  Tanjung,  2021). Hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh masyarakat adat melekat secara historis bersama kehidupan mereka yang berwujud dalam penguasaan komunal dan individual (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Atas dasar hak tersebut, masyarakat adat dapat memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka (Asriati & Muhdar, 2020; Jonaidi, 2018). Tanah masyarakat adat umumnya digunakan sebagai lokasi bangunan milik desa pakraman, seperti bangunan pura kahyangan desa, balai pertemuan seperti balai banjar, wantilan desa, dan lain-lain (Saputra & Westra, 2021; Sudantra, 2018). Selain itu, tanah desa adat juga dapat digunakan sebagai kuburan (setra) (Wirantini, 2017). Secara tradisional, hubungan antara  desa  pakraman  dengan  tanahnya  adalah  hubungan  hak  milik,  sehingga  tanah-tanah  milik  desa pakraman itu lazim disebut tanah druwe desa, yang berarti bahwa tanah milik desa (Sudantra, 2018). Tanah druwe desa adat merupakan hak adat yang diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Tanah mempunyai nilai ekonomis dan tidak dapat dipungkiri bahwa tanah sangat diperulkan oleh setiap orang karena baik hidup maupun mati tetap seseorang tersebut harus bergantung pada tanah (Syarfina, 2019). Oleh karena itu, tanah adat perlu dijaga status hukumnya supaya tetap menjadi  milik desa adat di Bali.  Hak atas tanah  dari kesatuan masyarakat adat Bali yang melekat secara  historis  bersama  kehidupan  mereka  yang  berwujud  dalam  penguasaan  komunal  dan  individual (Kangagung & Windia, 2021). Atas dasar adanya hak tersebut masyarakat adat mengambil manfaat atas tanah dan sumber daya alam di wilayah yang telah menjadi bagian hak tradisional mereka.
Namun,  perlindungan  atas  eksistensi  masyarakat  adat  dan  hak  atas  tanahnya  masih  menjadi permasalahan,  khususnya  daerah  di  Bali.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  fenomena  di  masyarakat  yang menunjukkan bahwa desa pakraman/ Adat di Bali belum ditunjuk sebagai badan hukum, sehingga tanah druwe desa tidak bisa di sertipikatkan menjadi hak milik desa adat dan hanya tanah pura milik desa adat yang  sudah  diakui  sebagai  badan  hukum  keagamaan  yang  menjadi  subjek  hak  milik  atas  tanah  sesuai dengan  SK  tersebut  diatas.  Pada  ketentuan  pasal  21  ayat  (1)  UUPA  diartikan    yang  dimaksud  dengan warganegara  adalah  orang  perorangan  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama,  sedangkan  yang dimaksud dengan badan hukum dalam pasal 21 ayat (2) UUPA adalah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  tahun  1963  (Lembaran  Negara  1963  Nomor  61)  tentang  Penunjukan Badan-Badan  Hukum  Yang  Dapat  Mempunyai  Hak  Milik  Atas  Tanah  adalah  salah  satunya    pura  bisa disertipikatkan  sesuai  SK  Mendagri  Nomor  SK.556/DJA/1986  pura  sudah  diakui  sebagai  badan  hukum keagaaman yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah. Tanah druwe desa yang lain memiliki status yang masih belum jelas dan memerlukan suatu perkembangan hukum yang menguatkan tanah druwe desa di Bali.
Beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  mengungkapkan  bahwa  pengaturan  hak masyarakat adat termasuk tanah druwe desa di Bali diatur menurut konsep hukum negara dan hukum adat yang saling mengisi tanpa mendominasi satu dengan lainnya, meskipun dalam hukum negara sekali pun tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui perangkat struktur hukum (Jayantiari & Wijaya, 2017). Hasil  penelitian  lainnya  juga  mengungkapkan  bahwa  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor 276/KEP-19.2/X/2017  Terhadap  Kedudukan  Tanah  Milik  Desa  Pakraman  berimplikasi  positif  terhadap keberadaan tanah druwe. Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa) (Sudantra, 2018). Hasil penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penguatan hak atas tanah druwe desa perlu dilakukan agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah druwe desa yang secara tidak langsung dapat mengancam eksistensinya (Sastrawan  et  al.,  2018). Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  tersebut  dapat  dikatakan
bahwa keberadaan tanah druwe di Bali sudah diatur oleh hukum kenegaraan dan hukum adat, namun hak terhadap kedudukan tanah masih membutuhkan perhatian kusus agar tidak ada potensi pergeseran status kepemilikan tanah Druwe. Hanya saja pada penelitian sebelumnya belum terdapat kajian yang membahas mengenai dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali, sehingga penelitian ini difokuskan pada kajian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan tanah druwe desa di Bali.

## 2. METODE
Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  menggunakan  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh pada penelitian kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sebagai pengkajian analitik yang dilakukan dengan mensistematisasi  hukum  positif.  Selanjutnya  dari  bahan-bahan  hukum  dianalisis  untuk  mendapatkan argumentasi akhir berupa hasil kesimpulan atau jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Landasan hukum Desa Adat di Bali yang semula diatur pada Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman yang penyebutan desa di Bali yang semula desa pakraman dan semenjak lahirnya Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat maka penyebutan desa di Bali yaitu desa adat. Lahirnya perda desa adat Bali ini supaya sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini di desa adat yang ada di Bali dan  lebih  diakui  pada  aturan  nasional  pada  Pasal   6  Ayat  1  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  desa  yang menyebutkan desa terdiri atas desa dan desa adat. Ketentuan landasan hukum itu mempunyai dasar yang jelas terhadap keberadaan desa adat di Bali.
Perkembangan Hukum tanah adat di Bali sejak lama sudah tidak ada kabar baik,  namun pada  saat tahun 2017 desa adat di Bali secara resmi telah ditunjuk oleh  pemerintah sebagai subjek hak milik atas tanah  melalui  Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017  tentang  penunjukan  desa pakraman di  Provinsi  Bali  Sebagai Subjek  Hak  Pemilikan  Bersama  (komunal)  Atas  Tanah  yang  isinya  adalah  menunjuk  desa pakraman di Provinsi Bali sebagai subjek hak pemilikan bersama dengan syarat,  menegaskan bahwa tanah-tanah hak pemilikan bersama (komunal) desa pakraman yang dipergunakan untuk keperluan ulayat desa pakraman dapat didaftarkan haknya berdasarkan pengakuan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai ketentuan yang berlaku dan hak kepemilikan bersama (komunal) yang diberikan kepada desa pakraman yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai kesepakatan dengan para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri BPN RI, status hukum tanah-tanah desa adat di Bali menjadi mempunyai dasar dalam pensertipikatan menjadi hak milik desa adat, yaitu sebagai hak komunal atas tanah. Tanah di Bali secara umum di bagi menjadi 4 (empat) jenis tanah adat. Tanah pertama yakni tanah d esa dalam arti sempit disebut dengan tanah ” druwe desa” atau “ tanah druwe ” yang dimiliki atau dikuasai oleh  desa adat yang  bisa didapat melalui  usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya.  Yang termasuk tanah druwe desa adalah tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan (setre), dan tanah pertanian. Tanah  kedua  yakni  tanah  laba  pura  yang  merupakan  tanah-tanah  milik  desa  (dikuasai  oleh  desa)  yang khusus untuk dipergunakan untuk keperluan pura. Tanah laba pura atau pelaba pura ini ada dua macam yaitu tanah yang khusus untuk tampat bangunan pura serta tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan pura, misalnya untuk upacara-upacara rutin dan biaya perbaikan pura. Tanah ketiga yakni tanah pekarangan desa (PKD). Tanah PKD adalah tanah yang dimiliki oleh desa adat yang diberikan kepada warga desa ( krama desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir  sama  pada  setiap  keluarga.  Kewajiban  yang  melekat  (yang  lebih  dikenal  dengan ayahan )  pada krama desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat. Dan tanah keempat yakni tanah ayahan desa (AyDs), yang merupakan tanah-tanah yang dimiliki oleh desa dan penggarapannya diserahkan kepada setiap krama desa dengan hak untuk dinikmati dengan kewaj iban untuk memberikan “ ayahan ” berupa tenaga maupun materi kepada desa adat.
Jenis  tanah  druwe  desa  yang  dimaksud  diatas  merupakan  milik  desa  adat,  sehingga  diperlukan peran pemerintah untuk menjaga tanah adat tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program pensertipikatan tanah untuk rakyat yang disebut Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Program ini sangat dirasakan oleh masyarakat Bali
karena program tersebut tidak hanya menyasar tanah-tanah milik perseorangan, melainkan juga meliputi pensertifikatan  tanah-tanah  yang  secara  tradisional  menjadi  milik  desa  adat.  Selain  itu,  adanya  aturan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 2015  tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan Peraturan tersebut dicabut,  telah  digantikan  dengan  Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No.  10  Tahun  2016  tentang  Tata  cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Namun, dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tersebut dicabut
Dinamika  peraturan  tanah  druwe  desa  di  Bali,  dimulai  dari  adanya  SK  Mendagri  Nomor SK.556/DJA/1986  pura sudah  diakui  sebagai badan hukum  keagaaman yang dapat menjadi subyek hak milik  atas  tanah  sampai  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017  tentang  Penunjukan  Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, yaitu peraturan Menteri yang di atasnya yang mengatur istilah hak ulayat menjadi hak komunal dan saat ini digantikan lagi menjadi  istilah  hak  ulayat  dengan  dikeluarkannya  Permen  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Permen  Tahun 2019 tersebut mencabut  Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun  2016  tentang  Tata  cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
Namun dinamika Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu tersebut di cabut dan digantikan dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 18   Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga istilah hak komunal diganti menjadi  istilah  hak  ulayat  kembali.  Dinamika  dicabutnya  permen  tahun  2016  tersebut  berpengaruh terhadap  Keputusan  Menteri  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017  tentang  Penunjukan  Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga sangat melemahkan posisi Keputusan Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017, bahkan Keputusan tersebut tidak dapat berlaku lagi  karena  aturan  yang  menjadi  dasar  dikeluarkan  Keputusan  Menteri  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017, yaitu Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016  sudah di cabut dan istilah penyebutan tanah adat itu pun berbeda antara Permen Agraria/ Kepala BPN No. 10 Tahun 2016 dengan Permen Agraria/ Kepala BPN No. 18  Tahun 2019, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap keberadaan tanah druwe desa di Bali.
Pembahasan Kehidupan  masyarakat  adat  Bali  mengenal  adanya  tanah  adat  yang  dikuasai  oleh  masyarakat persekutuan hukum adat (Citrawan, 2021; Surya et al., 2020). Tanah adat ini sangat penting artinya bagi kehidupan  masyarakat  adat  di  Bali.  Pada  masa  lampau,  Bali  merupakan  salah  satu  kerajaan  agraris  di nusantara (Suryawan,  2021). Oleh  karena  sifatnya  yang  agraris,  maka  tanah  pada  saat  itu  mempunyai peranan sangat penting karena merupakan sumber kehidupan. Tanah dalam hukum adat Bali sangat erat kaitannya  dengan  kewajiban-kewajiban  yang  mesti  dipenuhi  oleh krama (anggota)  masyarakat  yang menempati tanah adat tersebut (Mahajony et al., 2021; Yoga et al., 2021). Tanah adat di Bali telah ada sejak adanya  masyarakat  hukum  adat  berabad-abad  yang  lampau (Wiguna,  2019). Tanah-tanah  adat  berada dalam kekuasaan persekutuan hukum adat yang dikenal dengan sebutan "hak ulayat" (Febri, 2019; Ibrahim, 2020;  Lestari  &  Sukisno,  2021). Ini  berarti  bahwa  tanah-tanah  tersebut  berada  dalam  ikatan  dengan persekutuan hukum adat, diatur oleh persekutuan hukum adat tersebut dan dibebani kewajiban-kewajiban terhadap  persekutuan  hukum  adat  bagi  siapa-siapa  yang  mendapatkan  hak  untuk  menempati  atau mengusahakannya (Arliman, 2018). Seirama dengan perkembangan jaman, tanah-tanah adat masih tetap eksis dan dikuasai oleh masyarakat adat Bali.
Tanah  adat di Bali memiliki pengertian yang  bersinonim dengan tanah  ulayat yang mempunyai makna tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan hak ulayat (hak-hak desa atau persekutuan) atau yang bisa disebut Prabumian (Kesawa et al., 2022). Hal ini didasarkan pada karakteristik daerah bali yang tampak pada agama hindu,  adat, dan budaya yang  menyatu  padu seacara harmonis tanpa terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang disebut  desa adat (Pratiwi et al., 2020; Tunjungsari, 2018). Tanah hak ulayat di Bali yang dikuasai dan dipergunakan oleh desa adat dan warga desa adat setempat berdasarkan lingkungan kekuasaan atau di Bali disebut  berdasarkan wewidangan atau wilayah ulayatnya (Adnyani et al., 2020; Suwitra, 2020). Hak ulayat yang sama dengan hak druwe desa di bali masih tetap diatur oleh masyarakat adat dalam hal ini diwakili oleh pengurus desa adat (Wiasta  et  al.,  2020). Memaknai  tanah  adat  di  Bali  sebagai  tempat  dan  ruang  yang  harus  di
harmoniskan  dengan  konsep  filosofis Tri  Hita  Karana yaitu, Tri artinya  Tiga  dan Hita artinya kebahagiaan/keharmonisan  dan  k arana artinya  penyebab,  jadi Tri  Hita  Karana adalah  tiga  penyebab terjadinya kebahagiaan/keharmonisan (Sastrawan et al., 2018).
Tri  Hita  Karana  mengajarkan  nilai-nilai,  yang  mengajarkan  hubungan  manusia  dengan  Tuhan karena manusia adalah ciptaan Yuhan. Jadi, mereka harus menyembah, sujud, dan bersyukur kepada Tuhan (Wiguna, 2018). Hubungan manusia dengan manusia terjalin dengan baik karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak saling merendahkan dan tidak saling menyakiti (Purnamasari et al., 2019). Hubungan manusia dengan lingkungannya supaya harmonis, sehingga manusia merasa aman dan tentram (Putrawan et al., 2021). Tri Hita Karana mengatur keharmonisan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan  yang  disebut parahyangan, hubungan  manusia  dengan  manusia  yang  disebut pawongan, dan hubungan  manusia  dengan  alam  semesta  yang  disebut palemahan. Palemahan artinya  hubungan  yang harmonis krama dengan lingkungan wewidangan /wilayah desa adat yang memiliki batas-batas tertentu. Palemahan desa  adat  meliputi  tanah  milik  desa  adat  dan  tanah guna  kaya yang  bersifat  komunal  dan individual. Tanah adat ini memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi dan tanah guna kaya memiliki fungsi adat,keagamaan, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Khusus Penataan Tanah Pekarangan Desa (PKD) ( Palemahan ), disahkan  Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 diatur dengan menggunakan Konsep Tri Mandala , yaitu adalah pola pembagian wilayah, kawasan, dan/atau pekarangan yang dibagi menjadi tiga tingkatan atas Utama Mandala (Area utama) yang digunakan untuk mendirikan tempat sembahyang, Madya Mandala (Area tengah), yang digunakan untuk membangun rumah keluarga dan Nista Mandala (area luar) yang bisa digunakan untuk kuburan (Sastrawan et al., 2018).
Hal tersebut menunjukkan bahwa tanah menjadi komponen yang sangat penting bagi masyarakat bali,  sehingga  diperlukan  sebuah  peraturan  yang  dapat  mengatur  tanah  adat  bali  dengan  baik,  agar keberadaan tanah druwe menjadi jelas dan aturannya yang mendasarinya juga harus kuat demi terciptanya tanah adat yang berkpastian hukum (Caturiasari et al., 2021; Sari, 2021). Seperti yang diketahui bahwa hukum memiliki tigа аspek yаitu keаdilаn, finаlitаs, kepаstiаn hukum . Aspek keаdilаn yаng dimаksud yаkni menujuk pаdа kesаmааn hаk dihаdаpаn аtаu  didepаn  hukum  tаnpа  membedа - bedаkаn sehinggа setiаp rаkyаt memiliki hаk yаng sаmа didepаn hukum, аspek finаlitаs memiliki suаtu tujuаn dаri suаtu keаdilаn yаkni  memberikаn  suаtu  kemаnfааtаn  dаri  suаtu  keаdilаn  sehinggа  mаmpu  memаjukаn  kebаikаn  аtаu kemаnfааtаn  dаlаm  hidup  mаnusiа,  dаn  аspek  kepаstiаn  hukum  bertujuаn  memberikаn  suаtu  jаminаn bаhwа suаtu perаturаn аtаu hukum memаng sаngаt benаr – benаr berfungsi sebаgаi suаtu perаturаn yаng dilаksаnаkаn dаn ditааti (Muhtadli, 2020; Ubaidillah, 2020; Winardi, 2020). Artinya, jika dikaitkan dengan peraturan tanah  adat di  Bali, maka suatu  peraturan tersebut  di  samping mempunyai nilai keadilan dan kemanfaatan,  maka  suatu  peraturan  yang  mengatur  tanah  adat  di  Bali  harus  ada  terlebih  dahulu  dan kemudian aturannya jelas mempunyai nilai kepastian hukum, supaya dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat,  sehingga  tanah  adat  di  Bali  tetap  eksis  keberadaanya  sekarang  maupun    di  kemudian  hari (Adnyani et al., 2020; Jayantiari & Wijaya, 2017; Pellokila, 2021; Suwitra, 2020; Tanjung, 2021).
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  juga mengungkapkan  bahwa  pengaturan  hak  masyarakat  adat  termasuk  tanah  druwe  desa  di  Bali  diatur menurut  konsep  hukum  negara  dan  hukum  adat  yang  saling  mengisi  tanpa  mendominasi  satu  dengan lainnya,  meskipun  dalam  hukum  negara  sekali  pun  tidak  semua  persoalan  dapat  diselesaikan  melalui perangkat  struktur  hukum (Jayantiari  &  Wijaya,  2017). Hasil  penelitian  lainnya  juga  mengungkapkan bahwa Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman berimplikasi positif terhadap keberadaan tanah druwe. Keputusan Menteri tersebut dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak terhadap kedudukan tanah milik desa pakraman (tanah druwe desa) (Sudantra, 2018). Hasil penelitian selanjutnya juga mengungkapkan bahwa penguatan hak atas tanah druwe desa perlu dilakukan agar tidak ada potensi pergeseran  status kepemilikan tanah druwe  desa  yang  secara  tidak  langsung  dapat  mengancam  eksistensinya (Sastrawan  et  al.,  2018). B erdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa dinamika keberadaan tanag ddruwe di Bali sudah cukup baik, namun masih membutuhkan sumber hukum yang lebih kuat.

## 4. SIMPULAN
Dinamika  peraturan  tanah  druwe  desa  di  Bali,  di  mulai  dari  adanya  SK  Mendagri  Nomor SK.556/DJA/1986  pura  sudah  diakui  sebagai  badan  hukum  keagaaman  yang  dapat  menjadi  subjek  hak milik atas tanah. Kemudian dikeluarkan Permen Agraria/Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  tersebut  dicabut  oleh  pemerintah  dan digantikan  dengan  Permen  Agraria/Kepala  BPN  No.  9  Tahun  2015    tentang  Tata  cara  Penetapan  Hak
Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu. Namun  Permen  nomor  9  tahun  2015  diganti  dengan  Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No.  10  Tahun  2016 tentang  Tata  cara  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu,  kemudian  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017  tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Namun  dinamika  Permen  Agraria/  Kepala  BPN  No.  10  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  dan  Masyarakat  yang  Berada  Dalam  Kawasan  Tertentu dicabut  dan digantikan dengan Permen Agraria dan  Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, sehingga  dinamika  dicabutnya  permen  tahun  2016  tersebut  berpengaruh  terhadap  keputusan  Menteri Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah, sehingga sangat melemahkan posisi keputusan tersebut  dan dapat berpengaruh terhadap keberadaan tanah druwe desa di Bali.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adnyani,  N.  K.  S.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  Pengelolaan
Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. Media Komunikasi FPIPS , 20 (2), 70. https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738.
Adnyani, N. P., Kuswahyono, I., & Supriyadi, S. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di  Desa  Adat  Pakraman  Bungbungan  Bali. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan , 5 (1), 148. https://doi.org/10.17977/um019v5i1p148-158.
Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. Jurnal Selat , 5 (2), 177 – 190. https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Petitum , 8 (2), 170 – 186. https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.768.
Caturiasari, J., Mulyani, S., & Mahdarani, N. (2021). Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi Penelitian Etnografi dalam  Budaya  Pesta  Serang :  Internalisasi  Nilai -nilai  Pancasila  Penguat  Jati  Diri  Bangsa. Jurnal Pendidikan  Soiologi , 11 (2),  1080 – 1085. https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/ download/41612/17593.
Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (3), 586. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766.
Febri, A. (2019). Peralihan Hak Tanah Ulayat di Kabupaten Dharmasraya. Jurnal Studi Kenotariatan , 12 (2). https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29130.
Ibrahim, E. (2020). Peranan Penghulu Terhadap Hak Ulayat di Minangkabau. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) ,
6 (1), 161. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.296. Jayantiari, I. G. A. M. R., & Wijaya, I. K. K. A. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan , 1 (1), 33 – 39. https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2017.33-39. Jonaidi, J. (2018). Kajian Hukum terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat. Lex Et Societatis , 6 (1). https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19177.
Kangagung,  V.  P.,  &  Windia,  W.  P.  (2021).  Pensertipikatan  Tanah  Desa  Adat  di  Bali  Melalui  Program Percepatan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Acta  Comitas , 6 (02),  353. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11.
Kesawa, I. N. W. G., Sudiatmaka, K. D., & Sanjaya, B. (2022). Pelarangan Penjualan Mindoin Tanah Karang Desa dalam Perspektif Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Studi  Kasus  di  Desa  Tista,  Kecamatan  Abang,  Kabupaten  Karangasem,  Bali). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1). https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45935.
Lestari,  R.,  &  Sukisno,  D.  (2021).  Kajian  Hak  Ulayat  di  Kabupaten  Kampar  Dalam  Perspektif  Peraturan Perundang-Undangan  dan  Hukum  Adat. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 28 (1). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art5.
Mahajony, K. R., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali dalam  Pengangkatan  Anak  (Studi  di  Desa  Adat  Lantangidung,  Kecamatan  Sukawati,  Kabupaten Gianyar). Jurnal Analogi Hukum , 3 (2), 245 – 250. https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.245-250. Muhtadli,  M.  (2020).  Pengakuan  Desa  Adat  sebagai  Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia
Berdasarkan Asas Otonomi. Constitutionale , 1 (1),
43.
https://doi.org/10.25041/constitutionale.v1i1.2008.
Pellokila,  J.  R.  Z.  (2021).  Analisis  Penyelesaian  Konflik  Hak  Ulayat  pada  Masyarakat  Hukum  Adat  di
Kabupaten Jayapura Papua. Jurnal
Syntax Transformation , 2 (8), 1111 – 1123. https://doi.org/10.46799/jst.v2i8.330.
Pratiwi, M. S. A., Yani, M. V. W., Putra, A. I. Y. D., Mardiana, I. W. G., Adnyana, I. K. A., Putri, N. M. M. G., Karang,
N.  P.  S.  W.  A.,  &  Setiawan,  I.  P.  Y.  (2020).  Hubungan  Karakteristik  Individu  terhadap  Perilaku Mengenai  Covid-19  di  Desa  Gulingan,  Mengwi,  Bali. Jurnal  Kesehatan , 13 (2),  112. https://doi.org/10.24252/kesehatan.v1i1.16340.
Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G. N., Rini, N. L. W., Laksana, K. W. D., Widiantara, P. N. S., & Astuti, D. P. M.
(2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktik Akuntansi (Pengelolaan Aset) di Desa Tenganan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 9 (1). https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19927.
Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M.  S.,  Asih  K.Tus, D. S., &  Vedanti, I. G. A.  J. M. (2021). Penerapan  Ajaran  Tri  Hita  Karana  dalam  Penyusunan  Awig-Awig  Sekaa  Teruna  Taman  Sari  di Banjar  Lantang  Bejuh  Desa  Adat  Sesetan. Jurnal  Penelitian  Agama  Hindu , 5 (2),  98 – 105. https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1276.
Saputra, I. P. A. A., & Westra, I. K. (2021). Kedudukan Desa Adat sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanah Ditinjau  dari  Hukum  Positif  Indonesia. Jurnal  Hukum  Kenotariatan , 06 (03),  696 – 706. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/74055/42341.
Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Bangsa (Pentingnya Rumusan Butir-Butir Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Moral dan Pemersatu Keberagaman Bangsa Indonesia). Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education , 2 (1), 01 – 21. https://doi.org/10.55380/tarbawi.v2i1.93.
Sastrawan, I. P. D., Guntur, I. G. N., & Andari, D. W. T. (2018). Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali. Tunas Agraria , 1 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6.
Sonia,  T.,  &  Sarwoprasodjo,  S.  (2020).  Peran  Lembaga  Adat  dalam  Pelestarian  Budaya  Masyarakat  Adat Kampung  Naga,  Desa  Neglasari,  Kecamatan  Salawu,  Tasikmalaya. Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM] , 4 (1), 113 – 124. https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.113-124. Sudantra,  I.  K.  (2018).  Implikasi  Keputusan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap  Kedudukan  Tanah  Milik  Desa  Pakraman. Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 7 (4), 546. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p09.
Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 8 (3), 461. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330.
Surya, I. P. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa di Desa Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten  Bangli. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (2),  78 – 83. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2439.78-83. Suryawan,  I.  N.  (2021).  Memperjuangkan  Sumber  Kehidupan  Sesungguhnya:  Masyarakat  adat  Dalem Tamblingan dan Kedaulatan atas Alas Merta Jati di Kabupaten Buleleng, Bali. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 7 (1), 79 – 95. https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.479. Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan , 4 (1). https://doi.org/10.22225/wicaksana.4.1.2020.31-44.
Syarfina, R. (2019). Pengaruh Hukum Adat Dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat pada Pembangunan
Perluasan Bandara di Jayapura.
Jurnal Hukum
Kenotariatan , 1 (1). https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/421.
Tanjung, A. (2021). Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan. P opulis : Jurnal Sosial Dan Humaniora , 4 (1), 137. https://doi.org/10.47313/pjsh.v4i1.590.
Tunjungsari,  K.  R.  (2018).  Karakteristik  dan  Persepsi  Wisatawan  Mancanegara  di  Kawasan  Sanur  dan Canggu, Bali. Jurnal Pariwisata Terapan , 2 (2), 108. https://doi.org/10.22146/jpt.43178.
Ubaidillah,  B.  (2020).  Fenomena  Hukum  Waris  Adat  di  Indonesia  antara  Keadilan  Hukum  dan  Keadilan Sosial. Jurnal  Usratuna , 3 (2),  1 – 21. https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna /article/download/188/137.
Wiasta, I. W., Eka Arta Jaya, I. W., & Gede Lilis  Widyasanthi, L. (2020). Implikasi Penunjukan Desa Adat sebagai Subjek Hak Atas Tanah  terhadap Eksistensi Tanah Adat (Study Pada Desa Pejeng Kelod Kabupaten
Gianyar).
Jurnal Ilmiah Raad Kertha , 3 (2), 20 – 30. https://doi.org/10.47532/jirk.v3i2.216.
Wiguna, M. O. C. (2018). Memahami Pertalian Desa Pakraman di Bali Dengan Karang Ayahan sebagai Bagian dari  Palemahan  Berdasarkan  Konsep  Tri  Hita  Karana. Jurnal  Panorama  Hukum , 3 (2),  125 – 140. https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2728. Wiguna, M. O. C. (2019). Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali oleh Krama Desa. Jurnal Analisis Hukum , 2 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2129. Winardi, W. (2020). Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional.
Widya Yuridika , 3 (1), 95. https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1364.
Wirantini,  L.  (2017).  Sengketa  Tanah  Setra  Karang  Rupit  Desa  Pakraman  Temukus,  Kecamatan  Banjar,
Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v4i2.22029.
Yoga, P. A. P., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Hak dan Kewajiban Krama Desa terhadap Karang Desa di  Desa  Adat  Tumbu  Karangasem. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 2 (1),  121 – 125. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3078.121-125.