INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13161-13175 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur akibat Debitur yang Wanprestasi pada Pinjaman Online Syariah ( Studi PT Investree Radhika Jaya)
Anisa Uswatun Hasanah 1 ✉ ,Sri Maharani Mardiananingrum TM 2
Hukum, Universitas Pembangun an Nasional “Veteran” Jawa Timur
Email: anisa.uswatun.hasanah.auh@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam era pengembangan ekonomi digital, kegiatan peminjaman uang berbasis teknologi informasi semakin  berkembang  pesat.  Pembiayaan  online  menjadi  alternatif  yang  memudahkan  masyarakat untuk  meminjam  uang  dengan  persyaratan  yang  lebih  fleksibel.  Pinjaman  online  memiliki  nilai pinjaman minimum dan bunga yang rendah, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan. Salah  satu  platform  pinjaman  online  yang  berbasis  syariah  adalah  Investree  Syariah.  Platform  ini memberikan  layanan  pinjaman  dan  pengembalian  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  dengan menggunakan  kontrak wakalah  bi  al-ujrah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  yang menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan untuk menganalisis aspek hukum positif yang terkait dengan layanan pinjaman online.
Kata Kunci: Pinjaman Online; Pinjaman Online Syariah; Kontrak; Perlindungan Hukum

## Abstract
In the era of digital economy development, information technology-based money lending activities are growing rapidly. Online financing is an alternative that makes it easier for people to borrow money with more flexible terms. Online loans have a minimum loan value and low interest, making it more accessible to various groups. One of the sharia-based online loan platforms is Investree Syariah. The platform provides loan and repayment services based on sharia principles using wakalah bi al-ujrah contracts. This research is a normative research that uses a descriptive method by collecting data through literature research to analyze positive legal aspects related to online loan services.
Keywords: Online Loan; Syaria Online Loan; Contract; Legal Protection

## PENDAHULUAN
Di  era  modern  ini,  teknologi  telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  di masyarakat.  Kemajuan  teknologi  memberikan  kemudahan  kepada  pengguna  dengan menghapuskan  jarak  dan  memudahkan  interaksi  antarorang.  Salah  satu  sektor  yang terpengaruh  oleh  perkembangan  teknologi  adalah  perekonomian.  Contohnya  adalah munculnya e-banking dan e-commerce. Kini, segala kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui  gadget,  seperti  membeli  makanan  atau  kebutuhan  sehari-hari,  mengirim  uang tanpa perlu ke bank, dan melakukan pembayaran melalui handphone. Bahkan, pinjaman uang juga semakin mudah dengan layanan pendanaan online. Kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online telah diterima dengan baik oleh masyarakat.
Aplikasi Pinjaman Online menawarkan pinjaman uang yang mudah dan tanpa ribet. Hanya  perlu  memasukkan  identitas,  dan  uang  pinjaman  akan  ditransfer  ke  rekening peminjam.  Pinjaman  Online  ini  juga  tidak  memerlukan  jaminan,  yang  berbeda  dengan pinjaman konvensional yang membutuhkan aset atau barang berharga sebagai jaminan. Awalnya, Pinjaman Online dikenal sebagai financial technology atau disingkat fintech, yaitu layanan  keuangan  yang  menggunakan  teknologi  sebagai  basis  operasionalnya.  Di Indonesia, telah banyak perusahaan fintech yang beroperasi dan berkembang. Salah satu jenisnya  adalah  P2P  lending,  yaitu  peminjaman  uang  melalui  teknologi  informasi.  Pada tahun 2018 hingga 2020, Pinjaman Online mengalami peningkatan yang signifikan dalam penyaluran dana, dari Rp. 22 triliun pada 2018 menjadi Rp. 155,90 triliun pada 2020.
Meskipun masih terdengar asing bagi masyarakat umum, Pinjaman  Online  Syariah masih sedikit jumlahnya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 25 Oktober 2021,  terdapat  102  perusahaan  Pinjaman  Online,  di  mana  93  perusahaan  adalah konvensional  dan  sisanya  9  perusahaan  menganut  prinsip  Syariah.  Pembiayaan  Syariah berkaitan dengan Fatwa  Dewan  Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pinjaman Online Syariah memiliki perbedaan signifikan dengan Pinjaman Online Konvensional, menggunakan prinsip Syariah dengan akad musyarakah dan mudharabah.  Resiko  dalam  Pinjaman  Online  Syariah  biasanya  melalui  negosiasi.  Bank Syariah  turut  terlibat  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  masyarakat  dengan  produk berbasis teknologi yang tetap mengikuti standar Syariah. Saat ini, terdapat 9 perusahaan Pinjaman Online Syariah yang terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain: (Otoritas Jasa Keuangan, 2023)
1. PT Investree Radhika Jaya: Menyediakan layanan pinjaman online di https://investree.id, dengan pilihan layanan konvensional dan syariah.
2. PT  Ammana  Fintek  Syariah:  Menyediakan  layanan  pinjaman  online  syariah  di https://ammana.id .
3. PT  Dana  Syariah  Indonesia:  Menyediakan  layanan  pinjaman  online  syariah  di https://danasyariah.co.id .
4. PT  Danakoo  Mitra  Artha:  Menyediakan  layanan  pinjaman  online  syariah  di https://fintechsyariah.id .
5. PT  Alami  Fintek  Sharia:  Menyediakan  layanan  pinjaman  peer-to-peer  syariah  di P2p.alamisharia.co.id.
6. PT  Duha  Madani  Syariah:  Menyediakan  layanan  pinjaman  online  syariah  di www.duhasyariah.com .
7. PT Qazwa Mitra Hasanah: Menyediakan layanan pinjaman online syariah di Qazwa.id.
8. PT  Piranti  Alphabet  Perkasa:  Menyediakan  layanan  pinjaman  online  syariah  di www.patupisyariah.com .
9. PT Ethis Fintek Indonesia: Menyediakan layanan pinjaman online syariah di Ethis.co.id.
PT  Investree  Radhika  Jaya  adalah  perusahaan  yang  menyediakan  layanan  pinjaman online berprinsip Syariah yang dikenal sebagai Investree Syariah. Mereka berperan sebagai perantara  antara  pemilik  dana  dan  peminjam.  Pemilik  dana  memberikan  kuasa  kepada Investree  Syariah  untuk  mengelola  dananya  dan  menyalurkannya  kepada  peminjam, dengan adanya pembagian bagi hasil kepada pemilik dana. Namun, ada risiko yang dapat timbul,  seperti  ketidakmampuan  peminjam  untuk  membayar  atau  keterlambatan pembayaran.  Hal  ini  berpotensi  merugikan  pemilik  dana.  Salah  satu  upaya  untuk meminimalkan risiko dalam transaksi pinjaman online Syariah adalah dengan menerapkan risk coverage bagi penerima uang. Penelitian dilakukan untuk mempelajari implementasi risk coverage ini dalam mengurangi risiko dalam transaksi pinjaman online Syariah yang disediakan oleh perusahaan berbasis teknologi.

## METODE PENELITAN
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Yuridis normative atau disebut juga dengan doctrinal legal search. Metode penelitian ini mengkonsepkan apa yang ditulis dalam  peraturan  perundang – undangan  dengan  kata  lain  hukum  dikonsepkan  sebagai kaidah kehidupan manusia. Menggunakan bahan hukum primer yakni Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Didukung dengan bahan hukum sekunder penelitian dengan bersumber dari buku – buku dan jurnal, yang kemudian disimpulan dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedudukan  Akad  Pada  Pinjaman  Online  Investree  Syariah  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif Indonesia
PT Investree Radhika Jaya adalah salah satu perusahaan fintech yang berfokus pada layanan  pinjam  meminjam  online  atau peer-to-peer  (P2P)  lending.  Investree  berperan sebagai perantara antara pemberi modal dan penerima modal. Investree Syariah adalah produk peer-to-peer lending yang dikeluarkan oleh perusahaan ini. Mereka menggunakan dua akad, yaitu akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan akad Al-Qard. Dalam transaksi ini, tidak hanya pihak peminjam yang mendapatkan manfaat, tetapi pemberi modal juga mendapatkan bagi hasil dari dana yang mereka kelola. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam tentang saling tolong menolong, sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat 2.
Kegiatan  pinjam  meminjam  menggunakan  akad  atau  perjanjian  yang  umumnya dituangkan  dalam  bentuk  akta  autentik.  Akta  autentik  dibuat  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku,  seperti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris. Akad ini melibatkan satu atau lebih subjek hukum yang setuju untuk saling terikat dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Akad Syariah mencakup hak dan kewajiban para pihak  yang  sesuai  dengan  prinsip  Syariah.  PT  Investree  memiliki  dua  produk,  yaitu pembiayaan tagihan (invoice financing) dan pembiayaan modal kerja untuk penjual online (online seller financing syaria). Pembiayaan tagihan Syariah menggunakan Akad Al-Qardh untuk pemberian dana bantuan dan Akad Wakalah Bil Ujrah untuk mendapatkan bagi hasil atau  nisbah.  Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  penyelenggaraan  kegiatan  pinjam meminjam uang online yang berdasarkan prinsip Syariah yang dilakukan Investree Syariah diringkas dalam bagan, sebagai berikut:
Gambar 1.
Proses pendanaan dan akad yang digunakan pada setiap transaksi Investree
Investree  Syariah  memberikan  penawaran  pembiayaan  modal  usaha  yang  disebut dengan invoice financing Syariah. Pendanaan ini memberikan tagian atau invoice dengan menggunakan akad Al Qardh. Kemudian, sistem bagi hasil atau keuntungan menggunakan akad Wakalah bi Al Ujrah. Kedua produk tersbeut diuraikan sebagai berikut :

## 1. Pendanaan Syariah
Pendanaan merupakan proses pemberian dana dari  pemberi  dana atau  dalam islam  biasa  disebut  muwakkil  kepada  peminjam  atau  wakil,  atau  dalam  kata  lain pemberian  pinjaman  berupa  hutang  kepada  orang  yang  menerima  hutang.  Adanya pendanaan  tentu  ada  pula  prosedur  penagihan  atau  biasa  disebut  dengan Invoice financing. Investree menggunakan akad Al – Qardh dalam pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan. Penggunaan akad Qard  pada Pembiayaan Usaha Syariah yang dikenal dengan Invoice Financing Syaria, Invoice Financing Syaria yakni sebuah produk yang sistem kerjanya terdapat jaminan berupa adanya tagiahan atau invoice, tagihan atas barang  atau  jasa  yang  telah  diberikan  oleh  penerima  pinjaman  yang  didapat  untuk melakukan pembiayaan dari pemberi pinjaman. Al - Qardh dan ditetapkan berdasarkan atas  fatwa  DSN-MUI  No.117/DSN-MUI/II/2018  yaitu  pembiayaan  dalam  bentuk  jasa pengurusan penagihan piutang. Penggunakaan Al – Qardh ini membantu nasabah yang sedang kesulitan untuk memberikan penambahan modal dengan jangka waktu yang pendek.
2. Bagi hasil atau keuntungan
Bagi hasil merupakan sebuah konsep kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kesepakatan Kerjasama dalam berbagai macam bidang. (Kartiko, 2019), Investree menggunakan akad Wakalah Bi Al – Ujrah dalam pelaksanaan pada  saat  pemberi  pinjaman  mengambil  keuntungan  supaya  terhindar  dari  riba. Pemberi pinjaman sebelum kendapatkan keuntungan atas imbal jasa pemberian modal kepada  peminjam  telah  memebuhi  segala  dokumen  penjualan.  Setelah  itu  atas  jasa yang diberikan tersebut, pemberi pinjaman akan mendapatkan pengembalian piutang dan bagi hasil dari dana yang telah dikelola oleh peminjam. Jumlah keuntungan dari bagi hasil telah ditentukan dan disepakati pada saat sebelum dimulainya persetujuan perjanjian elektronik. Bentuk dari bagi hasil atau nisbah telah ditentukan oleh pihak Investree Syariah dalam bentuk nominal.
Alur pelaksanaan pembiayaan syariah berbasis financial technology secara umum dan mekanisme Peer-to-Peer lending yang terdapat pada  PT. Investree Radhika Jaya secara lebih rinci, diantaranya sebagai berikut:
1. Pihak  memberi  dana  maupun  penerima  pembiayaan  membuat  akun,  kemudian melakukan  registrasi  pada  aplikasi  atau  situs  resmi  Investree( www.investree.id ), kemudian Investree akan melakukan pemeriksaan data penerima pembiayaan serta tim risk  Investree  kemudian  akan  melakukan  analisa  dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP), Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  (individu/perorangan),  akta  perusahaan  (badan huku,  atau  perusahaan),  apabila  datanya  sesuai  kemudian  akan  diberikan  kontrak perjanjian.
2. Investree kemudian memberikan akses kepada para penerima pembiayaan ke dalam situs resmi Investree untuk diperlihatkan kepada calon pemberi pembiayaan.
3. Pemberi dana dapat memilih calon-calon penerima pembiayaan, serta dapat melihat produk  mana  yang  menurutnya  cocok  untuk  diberikan  dana  modal  dan  kemudian dapat menginvestasikan dananya ke calon penerima pembiayaan melaluilayanan yang telah disediakan oleh Investree.
4. Investree melakukan penyaluran dana pemberi modal kepada penerima modal melalui aplikasi Investree yang masuk kedalam kantung atau uang digital menerima modal. Pinjaman online Investree Syariah menggunakan akad untuk menciptakan hubungan hukum antara debitur dan kreditur melalui perjanjian hutang piutang dan bukti tagihan. Setelah disetujui, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara kreditur dan debitur. Debitur atau wakil akan menerima invoice yang harus dibayarkan kepada kreditur. Dalam pinjaman online  Investree  Syariah,  kedudukan  akad  atau  perjanjian  diatur  oleh  UU  ITE  yang menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak dalam KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah perbuatan di mana satu atau lebih orang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. (Subekti, 2014) Jelas bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak elektronik bahwa salah satu pihak telah bersepakat untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. (Miru and Patti, 2012) Agar suatu  perjanjian  atau  kontrak  dianggap  sah,  Pasal  1320  KUHPerdata  menjelaskan  dua persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan subjektif mengharuskan debitur dan kreditur  memiliki  kewajiban  saling  memberikan  dan  menerima  pinjaman. Kedua, persyaratan objektif melibatkan adanya perjanjian pinjam meminjam antara kreditur dan debitur sebagai bukti tindakan hukum yang telah terjadi.
Selain  itu,  persyaratan  sahnya  perjanjian  pinjaman  online  diatur  oleh  Peraturan Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik. Menurut peraturan tersebut, kontrak atau perjanjian elektronik dianggap sah jika memenuhi  syarat  sebagai  berikut:  1)  Terdapat  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  semua pihak yang terlibat, 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau memiliki wewenang hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, 3) Terdapat suatu hal tertentu yang
menjadi objek perjanjian, dan 4) Objek transaksi tidak melanggar peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal  18  POJK  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  Layanan  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis internet, yang terdiri dari dua perjanjian. Pertama, perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kedua, perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara  pinjaman  berkewajiban  untuk  menyediakan,  mengelola,  dan mengoperasikan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  online  dari  pihak  Pemberi  Pinjaman kepada pengelola pinjaman yang sumber dananya berasal dari pemberi modal pinjaman. Apabila dihubungkan dengan syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian pinjaman online dapat dikatakan sah sebab telah memenuhi semua syarat perjanjian  yang  dilakukan  oleh  semua  pihak  yang  bersangkutan,  dalam  hal  ini  berarti Kreditur  dan  Debitur.  Perjanjian  atau  akad  Pinjaman online  Syariah  yang  dimiliki  oleh Investree Syariah memiliki bentuk perjanjian yang tidak bertentangan dengan yang telah diatur dalam KUHPerdata dan peraturan undang-undang lainnya.
Bentuk – Bentuk Wanprestasi Pada Pinjaman Online Syariah
Akad atau perjanjian hutang piutang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan saling  membantu  dalam  kehidupan  sosial.  Pemberian  hutang  bukanlah  untuk  mencari keuntungan lebih atau mengeksploitasi pihak yang berhutang. (Asdi and Fauzan, 2018) Pada prinsipnya, orang yang berhutang dilarang mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam atau setara  dengannya, sesuai dengan aturan fiqih yang melarang riba. Dalam transaksi pinjam  meminjam  online,  dokumen  elektronik  digunakan,  yang  mencakup  jumlah  dana yang disepakati dan tanda tangan elektronik sebagai persetujuan debitur. Namun, dengan potensi  keuntungan  juga  datang  risiko  kerugian,  terutama  dalam  hal  pembayaran  yang gagal oleh debitur ketika modal habis. Investree Syariah sebagai pihak penyedia layanan melakukan  tindakan  prosedural  yang  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya  pada  akhir perjanjian. Wanprestasi terjadi ketika debitur atau wakil tidak dapat memenuhi kewajiban atau  prestasinya,  seperti  tidak  membayar  jumlah  uang  yang  telah  disepakati  dalam pinjaman  online  atau  melakukan  pembayaran  terlambat.  Wanprestasi  mencerminkan kelalaian,  ingkar  janji,  atau  pelanggaran  perjanjian.  Namun,  tindakan  wanprestasi  tidak terjadi  begitu  saja,  melainkan  melalui  perjanjian  atau  akad  dalam  perbankan  Syariah. Terjadinya wanprestasi dalam pinjaman online dapat disebabkan oleh beberapa faktor:
1. Debitur atau wakil harus memenuhi kewajibannya, tetapi ada kemungkinan terlambat dalam  membayar  tagihan.  Keterlambatan  tersebut  bisa  disengaja  oleh  debitur  atau disebabkan oleh hambatan lain. Jika hal itu terjadi, perjanjian antara kreditur dan debitur
akan  terhambat.  Debitur  seharusnya  mengetahui  tenggat  waktu  pembayaran  dan mempersiapkannya  sebelum  waktu  jatuh  tempo.  Keterlambatan  pembayaran  oleh debitur  termasuk  dalam  kategori  wanprestasi.  Kreditur  mengharapkan  kepastian pembayaran, dan jika debitur terlambat membayar, kreditur berhak memberikan sanksi ta'zir sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
2. Debitur atau wakil tidak mampu membayar cicilan pinjaman. Debitur yang sebenarnya tahu  bagaimana  melaksanakan  kewajibannya,  sengaja  tidak  memenuhi  prestasinya karena  tidak  mampu  membayar  cicilan  kepada  kreditur.  Kreditur  berharap  debitur dapat menyelesaikan dan membayar pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian atau dokumen elektronik pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan  mengizinkan  penyedia  layanan  untuk  melakukan  penagihan  melalui Debt Collector (DC) jika debitur telah melewati batas waktu pembayaran hutang selama 90 hari  setelah  jatuh tempo,  dan upaya  penagihan melalui telepon,  pesan singkat, dan surel tidak mendapatkan tanggapan.
3. Debitur  atau  wakil  menghadapi  keterlambatan  pembayaran  kepada  PT  Investree Radhika Jaya karena memiliki tanggungan hutang lain. Salah satu bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam Investree Syariah adalah debitur yang tidak membayar cicilan pinjaman sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Debitur tersebut mengalami hambatan  dalam  usahanya  dan  memiliki  pinjaman  lain  di  tempat  lain  yang menyebabkan  dia  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  pembayaran  kepada  Investree Syariah. Debitur dapat memberikan penjelasan kepada kreditur tentang keterlambatan pembayaran  yang  disebabkan  oleh  tanggungan  hutang  kepada  kreditur  lain. Keterlambatan pembayaran ini berdampak hukum, termasuk memberikan kelonggaran waktu dan denda (ta'zir) bagi debitur yang telat memenuhi kewajibannya. Tujuan dari memberikan ta'zir  ini  adalah  agar  debitur  dapat  memenuhi  kewajibannya  sehingga kreditur memperoleh kepastian dalam piutangnya.
4. Debitur dalam Investree Syariah sering mengalami wanprestasi dengan tidak membayar pinjaman  sesuai  tenggat  waktu  yang  ditetapkan.  Wanprestasi  tersebut  biasanya disebabkan  oleh  kesulitan  usaha  dan  adanya  hutang  lain  yang  harus  dibayar  oleh debitur di tempat lain. Debitur dapat memberikan penjelasan kepada kreditur tentang keterlambatan  pembayaran  yang  disebabkan  oleh  tanggungan  hutang  lainnya. Konsekuensi  hukum  dari  keterlambatan  pembayaran  ini  dapat  berupa  pemberian kelonggaran  waktu  dan  denda  kepada  debitur,  dengan  tujuan  agar  debitur  dapat memenuhi kewajibannya dan kreditur memperoleh kepastian atas piutangnya.
Perlindungan Hukum bagi Kreditur Investree Syariah akibat Debitur Wanprestasi a. Perlindungan Hukum secara Preventif
Perlindungan  hukum  preventif  adalah  upaya  untuk  mencegah  terjadinya persengketaan sebelumnya. Hal ini dicapai melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur  batasan,  mencegah  pelanggaran,  dan  memastikan  pemenuhan  kewajiban. Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan ini, sehingga pihak kreditur dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum  preventif  sangat  penting  untuk  menghindari  kerugian  bagi  semua  pihak  yang terlibat.  Dalam  konteks  layanan  pinjaman  online  berbasis  Syariah,  perlindungan  hukum preventif  juga  diberikan  untuk  melindungi  kreditur  dari  tindakan  wanprestasi  debitur. Debitur dapat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan sesuai perjanjian atau bahkan gagal membayar hutang pada saat jatuh tempo, yang merugikan kreditur sebagai pemberi pinjaman. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur peminjaman dana tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam menghadapi  tindakan  wanprestasi  debitur.  Peraturan  yang  mengatur  mengenai perlindungan hukum preventif bagi kreditur dalam perjanjian pinjaman online:
A. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1) Pengaturan pemberian Suku Bunga Secara Wajar
Pasal 17 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  menjelaskan  bahwa penyelenggara memiliki wewenang untuk memberikan masukan mengenai suku bunga pinjaman, dengan mempertimbangkan kewajaran dan perekonomian nasional, antara pemberi  pinjaman  dan  penerima  pinjaman.  Meskipun  Otoritas  Jasa  Keuangan  tidak secara langsung menentukan besaran suku bunga pinjaman, mereka tetap melakukan pemantauan dan memberikan pengingat kepada penyelenggara pinjaman online untuk menetapkan suku bunga yang wajar dan rasional. Tujuannya adalah agar debitur dapat mengembalikan  pinjaman  sesuai  dengan  kesepakatan  dalam  perjanjian  dan  untuk mencegah terjadinya wanprestasi, terutama gagal bayar tagihan pinjaman.
2) Memberikan Batasan jumlah dana yang dapat dipinjam kreditur Ruang lingkup batasan atau limit pinjaman online dijelaskan dalam Pasal 6 dari Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal ini menetapkan bahwa pinjaman yang  diberikan  harus  sesuai  dengan  batas  maksimum  yang  ditetapkan  untuk  setiap penerima pinjaman. Penyelenggara layanan pinjaman online memiliki kewajiban untuk menentukan limit pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam, yang tergantung
pada profil pengguna seperti pekerjaan, penghasilan bulanan, dan sejarah pinjaman sebelumnya. Jika pengguna memiliki catatan pinjaman yang baik, Investree biasanya memberikan limit pinjaman yang lebih tinggi. Namun, jika pengguna memiliki riwayat pembayaran  yang  buruk,  Investree  akan  menunda  persetujuan  pinjaman.  Limit pinjaman ini secara bertahap dapat meningkat jika pengguna dapat melunasi pinjaman tepat waktu tanpa adanya wanprestasi. Penetapan limit pinjaman penting untuk menilai kemampuan pengguna dalam membayar pinjaman dan mencegah risiko kredit macet dan gagal bayar.
Berikut adalah contoh penentuan limit pinjaman di Situs Resmi Investree Syariah :
Gambar 2.
Limit Pinjaman pas Situs Resmi Investree Syariah
Situs  resmi  Investree  Syariah  menawarkan  limit  maksimal  yang  besar  pada  awal pendanaan, yang dipengaruhi oleh riwayat kredit pengguna sebelumnya atau credit record. Pengguna dengan credit record buruk akan diberikan limit awal yang kecil atau mungkin pengajuan  pinjamannya  ditolak  oleh  Investree.  Hal  ini  karena  Investree  tidak  akan memberikan pinjaman kepada pengguna dengan credit record hitam atau seringkali gagal bayar  dan  melanggar  perjanjian.  Namun,  jika  pengguna  belum  pernah  meminjam  dari platform peer-to-peer lending mana pun, maka mereka akan diberikan limit awal sebesar Rp 1.000.000,- dan limit tersebut akan meningkat seiring berjalannya waktu jika pengguna dapat membayar tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.
B. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/seojk.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik
Tanda tangan elektronik diatur dalam bab X yang berisi perjanjian layanan pinjam meminjam uang online dalam persetujuannya menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda  tangan  elektronik  juga  diatur  pula  didalam  UU  ITE,  tanda  tangan  elektronik digunakan  guna  verifikasi  dan  autentifikasi.  Tanda  tangan  elektronik  berkekuatan
hukum yang sama seperti tanda tangan pada dokumen atau perjanjian dengan tinta atau biasa  disebut dengan tanda tangan basah. Tanda tangan elektronik  digunakan untuk  pencegahan  apabila  dikemudian  hari  terjadi  persengketaan  yang  berkaitan dengan pembuktian dan dianggap sah.
C. Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
1) Memastikan Informasi pengguna akurat, jujur dan tidak menyesatkan Ketelitian  informasi  debitur  merupakan  faktor  penting  dalam  mengevaluasi kemampuan pengguna untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online. Dengan  informasi  yang  akurat,  pengguna  dapat  menentukan  limit  pinjaman  dan memilih produk yang sesuai. Hak ini diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  yang  menyatakan  bahwa pelaku usaha jasa keuangan berhak memastikan itikad baik pengguna dan memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan dari dokumen pengguna, berikut contoh form pengisian dokumen pengguna dalam aplikasi Investree :
Gambar 3.
pengisian informasi pengguna tahap pertama pada aplikasi Investree
Gambar 4.
pengisian informasi pengguna tahap 2 pada aplikasi Investree
Pendaftaran  pengguna  di  Investree  terdiri  dari  dua  tahap  yang  perlu  dilalui. Tahap pertama adalah pengunggahan dokumen pribadi, seperti KTP dan NPWP. Tahap kedua  melibatkan  pengisian  profil  pribadi,  termasuk  nama  lengkap,  alamat,  nomor telepon,  username,  dan  password.  Pengguna  juga  diminta  untuk  menyetujui persyaratan dan kebijakan privasi. Dengan adanya dua tahap ini, diharapkan pengguna dapat  mengisi  data  dengan  jujur  dan  tidak  menyesatkan.  Hal  ini  memudahkan  tim Investree dalam melakukan evaluasi, serta membantu menghindari risiko kredit macet atau gagal bayar.
2) Penggunaan perjanjian baku
Pengaturan perjanjian baku diatur dalam pasal 22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuanganya ng  berbunyi  “Dalam  hal pelaku  usaha  jasa  keuangan  perjanjian  baku  tersebut  wajib  disusun  sesuai  dengan peraturan perundang- undangan”. Perjanjian baku tersebut berupa dokumen elektronik.
Berikut contoh perjanjian baku yang ada dalam Investree :
Gambar 5.
perjanjian baku di Investree
Adanya  perjanjian  baku  ini  tentunya  diharapkan  agar  terhindar  dari  kegiatan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi salah satu pihak yang terdapat dalam perjanjian.

## b. Perlindungan hukum secara represif
Perlindungan  hukum  ini  dapat  diberikan  apabila  telah  terjadi  adanya  sengketa. Sengketa prelindungan hukum repesif ini dapat dikatakan perlindungan akhir yang dapat diperoleh subjek hukum, perlindungan akhir tersebut dapat berupa  sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah timbul sengketa
atau telah terjadi kelalaian prestasi. Pihak – pihak yang terdapat dalam kegiatan pinjam meminjam uang online ini yakni pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa pemberi pinjaman tersebut tidak hanya terbatas  pada  badan  usaha  maupun  badan  hukum  melainkan  dapat  dilakukan  oleh perorangan.  Dibawah  ini  merupakan  pendanaan  pinjaman  online  yang  dilakukan  oleh perorangan pada Investree Syariah:
Gambar 6.

## Pendanaan pada Aplikasi Investree Syariah
Perlindungan  terhadap  kreditur  dalam  kasus  gagal  bayar  dilakukan  oleh penyelenggara layanan pinjaman online. Penyelenggara memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan produk dan layanan yang ditawarkan, serta mengevaluasi pengajuan pinjaman pengguna. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan hak kreditur terpenuhi dan mendapatkan pengembalian dana yang dipinjamkan kepada debitur. Jika terjadi gagal bayar,  penyelenggara  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  dana  kepada  kreditur. Dalam proses pengembalian dana, penyelenggara berhak melakukan penagihan kepada debitur  melalui  email  atau  notifikasi  di  akun  pengguna.  Berikut  merupakan  contoh pemberitahuan  yang  dikirimkan  pihak  Investree  kepada  kreditur  yang  telat  melakukan pembayaran cicilan atau  cicilan telah jatuh tempo:
Gambar 7. Pihak penyelenggara mengirimkan penagihan cicilan yang terlambat
Hal penagihan menjadi hak pihak penyelenggara untuk melakukan penagihan melalui E-mail, WhatsApp, Notifikasi Aplikasi, penagihan melalui telepon, kunjungan penagihan ke rumah  debitur,  atau  menghubungi  kontak  darurat  yang  diberikan  oleh  debitur.  Apabila upaya – upaya  tersebut  telah  dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  dan  debitur  masig menunggak cicilan pembayaran maka akan dilakukan penagihan melalui jalur hukum. Dan Langkah  terakhir  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  apabila  debitur  tidak  kunjung melakukan pembayaran kepada kreditur maka akan diberi sanksi berupa pengunggahan informasi kepada Bank Indonesia supaya debitur tidak dapat lagi melakukan peminjaman dana kepada pihak penyelenggara pinjaman online manapun.
Jika  terjadi  kegagalan  pembayaran  dalam  pinjaman  online,  penyelenggara  harus melindungi  kreditur  jika  kesalahan  dalam  penilaian  peminjam  terbukti  sebagai penyebabnya, sesuai dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Meskipun demikian, perlindungan hukum  yang diberikan  belum dapat menjamin  pengembalian  dana  secara penuh  kepada  kreditur.  Saat  ini,  kegiatan  pinjaman  online  berbasis  teknologi  informasi dengan prinsip Syariah belum memiliki regulasi spesifik dari Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Investree telah menunjuk Profesor AH. Azharuddin Latif, M.Ag., M.H. sebagai penasehat teknis Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan Surat Edaran Nomor U-492/DSN- MUI/VIII/2017. (Nidia Zuraya, 2018) Penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang Syariah berbasis  teknologi  informasi,  seperti  Investree,  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/II/2018 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keberhasilan dalam memenuhi semua prinsip Syariah merupakan kewajiban bagi Investree dan penyedia layanan serupa. (Achmad, 2018)

## SIMPULAN
Bentuk – bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis ternologi informasi berdasar prinsip Syariah yang kemungkinan dilakukan debitur dan terjadi dalam Pinjaman online  Syariah Investree, yang dimana wanprestasi tidak hanya  tidak  memenuhi  prestasinya  sama  sekali  melainkan  memenuhi  prestasi  namun melewati tenggat waktu serta tidak dapat melakukan prestasi sebab terkendala hutang pada kreditur lain yang menyebabkan lalai pada kreditur Investree.
Guna melindungi kreditur terhadap Tindakan – tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh  debitur  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengeluarkan  Peraturan – peraturan  yang memberikan  perlindungan  baik  secara  preventif  maupun  represif.  Perlindungan  hukum
preventif  yang  diberikan  yakni  Pemberian  batas  maksimal  peminjaman,  memberikan Batasan  suku  bunga  wajar,  membuat  perjanjian  elektronik  antara  kreditur  dan  debitur dengan  dibuatnya  dokumen  elektronik,  mengedepankan  prinsip  dasar  perlindungan pengguna,  melakukan  evaluasi  kemampuan  pengguna  layanan,melakukan  rekam  jejak audit, serta memiliki mitigasi risiko. Selain itu terdapat perlindungan hukum secara represif yakni  dengan  adanya  Undang – Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  yang  dapat memberikan kepastian hukum serta membantu menyelsaikan sengketa yang terjadi antara kreditur dengan debitur.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Basori  Alwi  (2018), Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  (Fintech)  yang Berdasarkan Syariah, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(2), doi : https://doi.org/10.15642/alqanun.2018.21.2.248-264 , h. 260
Asdi,  A  dan  Fauzan,  F.  (2018). Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Penyelesaian Wanprestasi  Produk  Arrum  di  Pegadaian  Syariah  Aceh  Besar  .  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2), Doi : 10.22373/petita.v3i2.48 . h. 131
Darmawansyah, T.T. & Aguspriyani, Y. (2019), Implementasi Fintech Syariah Di Pt Investree Ditinjau  Berdasarkan  Fatwa  Dsn-Mui  No:  117/Dsn-Mui/Ii/2018  Tentang  Layanan Pembiayaan  Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan  Prinsip  Syariah,  Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6(2). Doi: 10.30868/ad.v3i01, h. 220
Kartiko, Ari (2019), Konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(1), doi: https://doi.org/10.31538/iijse.v1i3.2681. h. 1
Miru, A., dan Patti, S. (2012), Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456
BW, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 63
Nidia Zuraya (2018), DSN MUI Bakal Keluarkan Fatwa Fintech Pembiayaan Syariah, available from https://m.republika.co.id/berita/p3d95q383 (diakses pada 17 April 2023
Otoritas Jasa Keuangan (2023). Daftar Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin OJK. Available from www.ojk.go.id (Diakses 1 Februari 2023)
Subekti, S.  (2014), Hukum Perdata, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 338
Parmitasari,  I.  (2020). Autentikasi  Akad  pembiayaan  pada  aperbankan  Syariah  dalam penggunaan  lafadz  basmallah.  Undang  Jurnal  Hukum  3(1),  doi: https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105, h. 87
PT  Investree  Radhika  Jaya. Pertanyaan  yang  sering  ditanyakan.  Available  from https://www.investree.id/how-it-works/general-faq (diakses 4 April 2023)