P-ISSN:2723 – 6692
Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Hafidah Laila 1* , Nunuk Triwahyuningtyas 2 dan Renea Shinta Aminda 3
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1,2 dan 3
Email: hafidah.laila@upnvj.ac.id 1 , nunukwowo@gmail.com 2 dan renea_shinta@yahoo.com 3

## Artikel info
Artikel history: Diterima : 06-01-2022 DIrevisi : 14-01-2022
Disetujui : 24-01-2022
Kata Kunci: kekayaan media; komunikasi; kepemimpinan; pandemi COVID-19
Key Words: media wealth; communication; leadership; COVID-19 pandemic

## Abstrak
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah  penduduk, pendapatan  per  kapita,  serta  pengeluaran  pemerintah  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penarikan sampel dalam riset ini memakai metode  sampling  jenuh  di  5  wilayah  sepanjang  tahun  2013-2019, sehingga total sampel sebanyak 35 data yang didapat dari Badan Pusat Statistik  (BPS).  Riset  ini  memakai  analisis  data  panel  ialah  campuran antara data cross section serta data time series. Hasil riset secara parsial menampilkan  bahwa  jumlah  penduduk  dan  pendapatan  per  kapita berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  PAD,  sementara  pengeluaran pemerintah  tidak  memengaruhi  PAD.  Hasil  riset  secara  simultan menampilkan  bahwa  jumlah  penduduk,  pendapatan  per  kapita,  serta pengeluaran pemerintah memengaruhi PAD.

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  population,  per  capita income, and government spending on Regional Original Income (PAD) in  regencies/cities  in  the  Special  Region  of  Yogyakarta  (DIY).  The sampling in this study used the saturated sampling method in 5 regions during 2013-2019, so a total sample of 35 data was obtained from the Central  Statistics  Agency  (BPS).  This  research  uses  a  data  analysis panel that is a mixture of cross section data and time series data. The results  of  the  research  partially  show  that  population  and  per  capita income  have  a  significant  positive  effect  on  PAD,  while  government spending does not affect PAD. The research results simultaneously show that population, per capita income, and expenditure affect PAD.
Koresponden author: Hafidah Laila
Email: hafidah.laila@upnvj.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota merupakan daerah yang memiliki kewenangan otonomi daerahnya sendiri, artinya daerah tersebut mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk  mengembangkan daerahnya sendiri  agar  tidak  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Berlakunya  otonomi  daerah  ini diharapkan dapat meraih kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik, serta lebih memahami seluruh kebutuhan daerahnya. Bukan hal mudah bagi pemerintah daerah dalam  mengurus  pemerintahannya  sendiri,  ada  konsekuensi  yang  harus  ditanggung  oleh pemerintah  daerah  yaitu  pemerintah  daerah  mesti  sanggup  menggali  sumber-sumber
keuangannya  sendiri  lewat  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Kemandirian  daerah  akan tercipta jika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi, sehingga daerah tersebut dikatakan mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik (Oktiani & Al Muhariah, 2021).
PAD berperan untuk membiayai kebutuhan wilayah tersebut seperti pembangunan fasilitas  publik.  Apabila  PAD  tinggi  maka  dana  yang  dipunyai  pemerintah  daerah  buat pembangunan  fasilitas  publik  akan  lebih  banyak  dan  taraf  kemandirian  daerah  semakin meningkat pula, sebagai akibatnya pemerintah daerah mempunyai kesempatan tinggi buat membangun perekonomiannya. Kendala muncul apabila suatu daerah memiliki PAD yang rendah,  menyebabkan  ketidakmampuan  pemerintah  dalam  menyediakan  fasilitas  publik karena  anggaran  daerahnya  yang  terbatas.  Kemandirian  daerah  juga  tidak  akan  menjadi kenyataan jika pemerintah pusat yang menguasai sebagian besar sumber dana. Hal ini justru akan mematikan inisiatif Pemda dalam menggali dan mengembangkan sumber PAD yang tersedia.  Apabila  pemerintah  pusat  yang  menguasai  sumber  dana,  maka  akan  terjadi peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat dan menyebabkan pengawasan yang ketat kepada pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya (Kustiawan, 2006).
D.I. Yogyakarta ialah salah satu provinsi di Pulau Jawa, ternyata mempunyai PAD terendah dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang terdapat di Pulau Jawa seperti yang terlihat pada grafik berikut:

## Gambar 1. Grafik Realisasi PAD Provinsi di Pulau Jawa, 2017-2019 Sumber: BPS (2020).
Grafik  1  menunjukkan  Provinsi  DIY  hanya  memiliki  PAD  sebesar  Rp  2,08  triliun pada  tahun  2019,  nilai  tersebut  lebih  rendah  dibandingkan  lima  provinsi  lainnya  yang memiliki  PAD  lebih  besar.  Hal  ini  dikarenakan  wilayah  DIY  relatif  kecil,  tidak  sebesar provinsi  lain  yang  ada  di  Pulau  Jawa,  akibatnya  sumber  daya  yang  dimiliki  terbatas. Provinsi DIY lebih mengandalkan sektor tersier yaitu suatu sektor yang lebih menghasilkan jasa  dibandingkan  dengan  produk  atau  barang  seperti  sektor  pariwisata  dan  sektor  jasa lainnya untuk memperoleh pendapatan daerahnya.
Provinsi DIY terdiri dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta, masing-masing daerah tersebut mempunyai PAD yang berbeda-beda seperti pada grafik berikut:
- 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 Ju ta Ru p iah 2017 2018 2019
Gambar 2. Grafik Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2013-2019. Sumber: BPS (2020).
Dilihat dari grafik 2 bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan PAD di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, sedangkan daerah lain cenderung mengalami  peningkatan.  Penurunan  itu  terjadi  karena  mahalnya  tiket  pesawat  domestik serta adanya isu tsunami ataupun beberapa bencana alam lain seperti banjir, tanah longsor, serta gelombang tinggi, akibatnya kunjungan wisatawan berkurang yang berdampak pada penerimaan PAD.
Pengukuran taraf kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya  maka  semakin  kecil  tingkat  ketergantungan  daerah  kepada  pusat  atau  dengan kata lain pemerintah daerah akan mampu membiayai keuangan daerahnya sendiri. Di antara kabupaten/kota  yang  berada  di  Provinsi  DIY,  hingga  tahun  2019,  belum  ada  kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya yang mencapai 70% seperti yang terlihat pada grafik 3:
0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Rib u R u p iah ) Kulonprogo Bantul Gunungkidul
Sleman Yogyakarta
http://jiss.publikasiindonesia.id/

## Gambar 1. Grafik Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi DIY, 2013-2019.
Sumber: BPS (2020).
Selama kurun waktu 2013-2019, kontribusi PAD tertinggi hanya mencapai 39,60% yaitu di  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2017.  Hal  ini  menerangkan  bahwa  dalam  hal  pendanaan keuangan  daerahnya,  Pemda  masih  bergantung  kepada  pemerintah  pusat  sebab  dana  yang berasal dari PAD tidak cukup besar buat memberikan kontribusi yang berarti bagi pendapatan daerah.
Musgrave (1993) mengatakan tinggi rendahnya penerimaan PAD dapat bergantung pada banyaknya penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah. Jumlah penduduk mencerminkan jumlah penyetor pajak daerah, artinya penduduk yang banyak maka semakin banyak pula pajak daerah yang dibayarkan sehingga berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Provinsi DIY memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan semakin bertambah tiap tahunnya, meskipun bukan yang terbesar di Pulau Jawa karena DIY memiliki wilayah yang relatif kecil.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019 Kab/Kota 2016  2017  2018  2019 Kulon Progo 416 421 425 430 Bantul 983 995 1.006  1.018 Gunungkidul 722 729 736 742 Sleman 1.180  1.193  1.206  1.219 Yogyakarta 417 422 427 431 Sumber: BPS (2020).
Jumlah  penduduk  yang  terus  bertambah  setiap  tahunnya  karena  Provinsi  DIY  terus menerus  mengalami  proses  modernisasi  sehingga  menjadi  faktor  penggerak  perubahan, penarik  arus  urbanisasi,  dan  migrasi  penduduk.  Banyaknya  penduduk  ini  tidak  selalu menambah penerimaan PAD seperti yang terjadi di 3 kabupaten (Kulon  Progo, Bantul, dan Gunungkidul)  pada  tahun  2018  di  mana  jumlah  penduduk  bertambah  sedangkan  PAD menurun.  Keadaan  ini  disebabkan  banyaknya  penduduk  yang  tidak  produktif  karena  sulit mencari  lapangan  pekerjaan,  sehingga  banyak  penduduk  yang  tidak  mampu  membayar
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pers en (% ) Kulonprogo Bantul Gunungkidul
Sleman Yogyakarta
berbagai pungutan pemerintah (Hakib dkk, 2020).
Kemampuan  masyarakat  suatu  daerah  dalam  membayar  pungutan  pemerintah  dapat diukur dengan melihat pendapatan per kapitanya, sehingga tingginya pendapatan per kapita akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain  yang  berada  di  Pulau  Jawa,  DIY  memiliki  pendapatan  per  kapita  terendah.  Meskipun begitu, pendapatan per kapita masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY terus meningkat seperti yang terlihat pada tabel 2:
Tabel 2. Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019
(Ribu Rupiah) Kab/Kota 2016 2017 2018 2019 Kulon Progo 15.793  16.552  18.155  20.391 Bantul 16.650  17.292  18.030  18.809 Gunungkidul 16.189  16.839  17.542  18.315 Sleman 25.043  26.092  27.462  28.935 Yogyakarta 56.341  58.591  61.120  64.095
Sumber: BPS (2020).
Pendapatan per kapita antardaerah memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun pendapatan per kapita yang tinggi tidak selalu meningkatkan penerimaan PAD seperti yang terjadi  pada  tahun  2018  di  3  kabupaten  (Kulon  Progo,  Bantul,  dan  Gunungkidul)  di  mana pendapatan  per  kapita  meningkat  sedangkan  PAD  menurun.  Hal  ini  disebabkan  masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak mempunyai pendapatan dan berdampak pada penerimaan PAD. Ada pula ketimpangan pendapatan antardaerah seperti Kota  Yogyakarta  dengan  Kabupaten  Gunungkidul  yang  memiliki  ketimpangan  cukup signifikan.  Ketimpangan  terjadi  karena  perbedaan  kandungan  sumberdaya  alam  di  masing- masing daerah sehingga memengaruhi kegiatan produksi di daerah bersangkutan.
Setiap  kegiatan  ekonomi  yang  dilakukan  sehari-hari,  masyarakat  membutuhkan  barang atau fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk  penyediaan  barang  publik  akan  menimbulkan  pungutan  yang  ditetapkan  pemerintah kepada masyarakat berupa pajak dan retribusi dan akhirnya berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Kabupaten/kota di Provinsi DIY mempunyai pengeluaran pemeritah daerah yang cukup besar. Besarnya pengeluaran pemerintah kabupaten/kota DIY terlihat pada tabel 3:
Tabel 1. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, 2016-2019
(Miliar Rupiah) Kab/Kota 2016 2017 2018 2019 Kulon Progo 1.388,6  1.430,5  1.481,0  1.673,0 Bantul 2.016,5  2.076,7  2.165,7  2.278,2 Gunungkidul 1.651,6  1.860,2  1.772,9  2.132,2 Sleman 2.455,4  2.489,6  2.580,1  2.777,0 Yogyakarta 1.665,4  1.484,9  1.652,7  1.734,5 Sumber: BPS (2020).
Pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun cenderung meningkat, tetapi pada tahun 2017  Kota  Yogyakarta  berhasil  menekan  pengeluaran  pemerintah  sehingga  mengalami penurunan yang tadinya sejumlah Rp 1,6 triliun menjadi Rp 1,4 triliun yang disebabkan adanya pengurangan  belanja  pegawai  yang  cukup  signifikan  sebesar  Rp  181,8  miliar,  sedangkan penerimaan  PAD  pada  tahun  yang  sama  justru  mengalami  peningkatan.  Hal  tersebut
mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak selalu meningkatkan penerimaan PAD dikarenakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang bersifat  publik  cenderung  kecil  dibandingkan  program  lain  seperti  pengeluaran  buat pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak berdampak pada penerimaan PAD (Hastuti dkk, 2016).
Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap PAD seperti penelitian dari  Igir dkk (2018), Suherlan (2016), Hakib dkk (2020), Zein (2018), Idrus & Irma (2017), Ariyani dkk (2018), Sudirman & Susilawati (2019), Doni (2018), Rahmad dkk (2019), Raja & Hasugian (2018), serta Triyanto dkk (2017) menyatakan variabel-variabel independen yang dipakai memengaruhi variabel dependen, yaitu PAD. Berdasarkan latar belakang yang telah  dipaparkan,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jumlah  penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan  Asli Daerah (PAD).

## Metode Penelitian
Definisi operasional merupakan penafsiran variabel  (yang dipaparkan dalam  definisi konsep), baik secara operasional, praktik, maupun nyata dalam lingkup objek/riset yang diteliti. Berikut definisi operasional dalam riset ini:
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel
Variabel Definisi PAD (Y) Seluruh penerimaan yang asalnya dari sumber ekonomi asli daerah. Jumlah Penduduk (X 1 ) Jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Pendapatan Per Kapita (X 2 ) Pendapatan rata-rata semua penduduk di daerah selama periode tertentu. Pengeluaran Pemerintah (X 3 )
Belanja pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi,
serta ke atas jasa-jasa.
Sumber: Data diolah.

## Populasi dan Sampel
Riset  ini  menganalisis  pengaruh  jumlah  penduduk,  pendapatan  per  kapita,  serta pengeluaran pemerintah terhadap PAD dengan populasi pada 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY yang  meliputi  4  kabupaten  ialah  Kabupaten  Kulon  Progo,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten Sleman, serta Kabupaten Gunungkidul dan 1 kota ialah Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam riset ini memakai non probability sampling , dengan metode sampling jenuh. Metode sampling jenuh ialah metode penentuan sampel jika seluruh anggota populasi dipakai selaku sampel. Riset ini mengambil data pada 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2013-2019, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 35 data.

## Jenis dan Sumber Data
Riset ini memakai data sekunder yang didapat lewat data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ialah jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah, serta PAD yang tersusun dari tahun 2013-2019.

## Teknik Pengumpulan Data
Riset  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  menggunakan  cara  dokumentasi  ialah  teknik yang  dilaksanakan  dengan  membuat  salinan  data  jumlah  penduduk,  pendapatan  per  kapita, pengeluaran  pemerintah,  dan  PAD  agar  dapat  diolah,  dan  dengan  cara  studi  pustaka  ialah
dengan mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya dijadikan sebagai referensi atau pedoman penelitian.

## Teknik Analisis Data
Riset ini memakai analisis data panel di mana data panel ialah campuran antara data cross section dan data time series . Data cross section ialah data yang didapat dari 1 waktu dengan banyak individu, sebaliknya time series ialah data yang didapat dari waktu ke waktu dengan 1 individu. Persamaan regresi data panel ialah (Ghozali & Ratmono, 2014):
Y it = β 0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it + β 3 X 3it + ε it (1) Di mana: Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD) β 0 = Konstanta
β 1 , β 2 , β 3
= Koefisien garis regresi X 1 = Jumlah Penduduk X 2 = Pendapatan Per Kapita X 3 = Pengeluaran Pemerintah i = Cross Section t = Time Series ε = Error /variabel pengganggu
Ghozali & Ratmono (2014) menerangkan dalam mengestimasikan model regresi memakai data panel terdiri dari beberapa cara ialah Common Effect , Fixed Effect , dan Random Effect . Penentuan model terbaik di antara ketiganya, digunakan 2 uji ialah uji Chow dan uji Hausman. Selanjutnya dilakukan uji Hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

## Hasil dan Pembahasan
Penentuan model terbaik antara common effect , fixed effect , dan random effect digunakan 2 uji (uji Chow dan uji Hausman). Hasil uji Chow dan uji Hausman diperoleh sebagaimana berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman Uji Prob. Kesimpulan Uji Chow 0,0000 Fixed effect Uji Hausman 0,0017 Fixed effect Sumber: Output Eviews
Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman didapatkan model terbaik ialah fixed effect . Hasil estimasi fixed effect dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Regresi Fixed Effect Dependent Variable : PAD Method: Panel Least Squares Variable Coefficient t-Statistic Prob. C -2,83E+09 -4,403557 0,0002 PDDK 3896837 3,833100 0,0007 PKP 12463,27 3,085980 0,0046 PP 0,008634 0,129703 0,8978 Sumber: Output Eviews
Berdasarkan tabel di atas, maka didapatkan persamaan regresi sebagaimana berikut: PAD = -2830000000 + 3896837PDDK + 12463,27PKP + 0,008634PP Persamaan regresi data panel tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
1. Konstanta  sejumlah  -2830000000  berarti  jika  variabel  bebas  nilainya  0,  maka  PAD sejumlah -2830000000.
2. Koefisien  regresi  jumlah  penduduk  sejumlah  3896837  berarti  jika  jumlah  penduduk bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 3896837.
3. Koefisien  regresi  pendapatan  per  kapita  sejumlah  12463,27  berarti  jika  pendapatan  per kapita bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 12463,27.
4. Koefisien  regresi  pengeluaran  pemerintah  sejumlah  0,008634  berarti  jika  pengeluaran pemerintah bertambah sejumlah 1, maka PAD meningkat sejumlah 0,008634.
Setelah  didapatkan  model  regresi,  selanjutnya  dilakukan  uji  hipotesis.  Uji  hipotesis pertama ialah uji t. Uji t dipakai buat menampilkan sejauh mana variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen.  Tolak H 0 jika nilai t hitung > t tabel dan probabilitas < α = 5%, artinya variabel independen memengaruhi variabel dependen.
Tabel 5. Hasil Uji T
Dependent Variable : PAD Method: Panel Least Squares Variable t-Statistic Prob. C -4,403557 0,0002 PDDK 3,833100 0,0007 PKP 3,085980 0,0046 PP 0,129703 0,8978 Sumber: Output Eviews
Pada penelitian ini, nilai df = n-k yang dihasilkan sebesar df = 35-3 = 32 dan signifikansi 0,05 sehingga didapatkan nilai t tabel sebesar 2,03693, maka:
1. Jumlah penduduk memiliki t hitung > t tabel (3,83310 > 2,03693) dan probabilitas 0,0007 < 0,05 menandakan secara statistik H 0 ditolak sehingga dapat dikatakan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Pendapatan per kapita memiliki t hitung > t tabel (3,08598 > 2,03693) dan probabilitas 0,0046 < 0,05 menandakan secara statistik H 0 ditolak sehingga dapat dikatakan pendapatan per kapita berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3. Pengeluaran  pemerintah  memiliki  t hitung <  t tabel (0,12970  <  2,03693)  dan  probabilitas 0,8978  >  0,05  menandakan  secara  statistik  H 0 diterima  sehingga  dapat  dikatakan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
Selanjutnya,  uji  F  dipakai  buat  mengukur  seberapa  jauh  variabel  independen  secara simultan  memengaruhi  variabel  dependen.  Apabila  F hitung >  F tabel yaitu  Fα(k-1,n-k)  dan probabilitas  <  α  (0,05),  maka  H 0 ditolak.  Artinya,  variabel  independen  berpengaruh  secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai F tabel (df 1 =2, df 2 =32) diperoleh sebesar 3,29, dengan demikian  nilai  F hitung >  F tabel (156,7478  >  3,29)  dan  probabilitas  0,0000  <  0,05  maka  dapat disimpulkan  jumlah  penduduk,  pendapatan  per  kapita,  dan  pengeluaran  pemerintah  secara simultan memengaruhi PAD.
Terakhir,  koefisien  determinasi  ( adjusted  R 2 ) dipakai  buat  mengukur  kemampuan model dalam menerangkan variasi  variabel  dependen. Nilai adjusted R 2 diperoleh sejumlah 0,969757 yang menandakan bahwa variabel dependen (PAD) dapat diterangkan oleh variabel independen (jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah) sejumlah 96,97% sedangkan sisanya 3,02% PAD diterangkan oleh variabel atau sebab lainnya.

## 1. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap PAD
Berdasarkan hasil, jumlah penduduk mempunyai pengaruh terhadap PAD, sehingga dapat  diartikan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  bertambah  akan  semakin  menaikkan penerimaan  PAD.  Hasil  riset  ini  dapat  ditunjukkan  pada  salah  satu  data  sampel  yaitu Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 sebagai berikut:

## Tabel 8. Jumlah Penduduk dan PAD, 2017-2018
Kab/Kota Tahun Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) PAD (Ribu Rupiah) Sleman 2017 1.194 825.637.752 2018 1.207 894.272.962 Sumber: BPS (2020)
Berdasarkan  tabel  9,  dapat  dijelaskan  bahwa  tahun  2017  jumlah  penduduk Kabupaten Sleman sebesar 1,19 juta jiwa, sedangkan tahun 2018 sebesar 1,2 juta jiwa yang berarti jumlah penduduk mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada data PAD di Kabupaten Sleman yang mengalami peningkatan di mana PAD tahun 2017 sebesar Rp 825,63  miliar,  sedangkan  PAD  tahun  2018  sebesar  Rp  894,27  miliar.  Hal  ini  dapat disimpulkan bila jumlah penduduk naik, maka PAD juga naik. Hasil riset ini didukung oleh teori Musgrave (1993) yang mengatakan jumlah penduduk mencerminkan jumlah penyetor pajak sehingga banyaknya penduduk akan menaikkan jumlah pajak yang disetorkan kepada pemerintah daerah, di mana pajak ialah salah satu penyumbang utama PAD. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian  Idrus &  Irma (2017), Ariyani dkk (2018), Sudirman & Susilawati (2019), serta Rahmad dkk (2019) yang menyatakan jumlah penduduk memiliki pengaruh  terhadap  PAD.  Terdapat  pula  penelitian  lain  yang  tidak  searah  dengan  hasil penelitian ini yakni Hakib dkk (2020), Zein (2018), Doni (2018), serta Raja & Hasugian (2018) yang menyatakan jumlah penduduk tidak memengaruhi PAD dikarenakan penduduk yang  bertambah  justru  akan  memperlambat  pembentukan  modal.  Pendapatan  yang diperoleh  masyarakat,  justru  akan  dihabiskan  untuk  memberi  makan  anak-anak  mereka sehingga tabungan yang sudah rendah akan semakin rendah yang mengakibatkan investasi juga rendah.

## 2. Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap PAD
Berdasarkan  hasil,  pendapatan  per  kapita  memiliki  pengaruh  terhadap  PAD, sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  akan  meningkatkan penerimaan  PAD.  Hasil  penelitian  ini  tercermin  pada  salah  satu  data  sampel  di  Kota Yogyakarta tahun 2017-2018 sebagai berikut:

## Tabel 9. Pendapatan Per Kapita dan PAD, 2017-2018
Kab/Kota Tahun Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah) PAD (Ribu Rupiah) Yogyakarta 2017 58.591 657.049.370 2018 61.120 667.493.080 Sumber: BPS (2020)
Berdasarkan  tabel  10,  diketahui  bahwa  pendapatan  per  kapita  Kota  Yogyakarta tahun 2017 sebesar Rp 58,59 juta, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 61,12 juta yang berarti pendapatan per kapita mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada data PAD Kota Yogyakarta  yang  mengalami  peningkatan  di  mana  PAD  tahun  2017  sebesar  Rp  657,04 miliar, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp 667,49 miliar. Hal ini dapat disimpulkan apabila pendapatan per kapita meningkat maka PAD juga meningkat. Hasil riset ini didukung teori
Musgrave  (1993)  bahwa  semakin  besarnya  pendapatan  per  kapita  masyarakat  di  suatu daerah, maka masyarakat daerah tersebut akan mampu untuk membiayai pengeluaran rutin yang ditetapkan oleh pemerintah berupa pajak dan retribusi. Hasil riset ini sesuai dengan riset  dari  Suherlan  (2016)  dengan  hasil  pendapatan  per  kapita  mempunyai  pengaruh terhadap  PAD  karena  pendapatan  per  kapita  merupakan  gambaran  dari  kesejahteraan penduduk di daerah. Ada pula penelitian yang bertentangan dengan penelitian dari Igir dkk (2018)  dengan  hasil  bahwa  pendapatan  per  kapita  tidak  memengaruhi  PAD  karena pendapatan  rata-rata  penduduk  setiap  tahunnya  yang  tidak  merata  atau  dengan  kata  lain terjadi  ketimpangan  pendapatan  yang  mengakibatkan  adanya  perbedaan  kemampuan membayar antara kelompok berpendapatan rendah dengan kelompok berpendapatan tinggi, baik dalam hal membayar pajak maupun retribusi daerah.

## 3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PAD
Berdasarkan  hasil,  pengeluaran  pemerintah  tidak  mempunyai  pengaruh  terhadap PAD, sehingga tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah tidak memengaruhi penerimaan PAD. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk penyediaan sarana dan  prasarana  publik  tidak  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh  penduduk  sebab pemerintah  dalam  mengalokasikan  dananya  tidak  dilakukan  dengan  efektif  dan  efisien sehingga tidak memengaruhi penerimaan PAD. Hal tersebut tercermin dalam salah satu data sampel di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul pada tahun 2017-2018:

## Tabel 10. Pengeluaran Pemerintah dan PAD, 2017-2018
Kab/ Kota Tahun Pengeluaran Pemerintah (Ribu Rupiah) PAD (Ribu Rupiah) Kulon Progo 2017 1.430.456.004 249.692.649 2018 1.481.008.330 211.047.699 Bantul 2017 2.076.742.163 494.179.068 2018 2.165.651.760 462.653.960 Sumber: BPS (2020)
Berdasarkan data, diketahui bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2018 mengalami kenaikan yang tadinya sejumlah Rp 1,43 triliun tahun 2017 menjadi Rp 1,48 triliun tahun 2018, namun pada waktu yang sama PAD Kabupaten Kulon Progo  justru  mengalami  penurunan  yang  tadinya  sebesar  Rp  249,69  miliar  tahun  2017 menjadi Rp 211,04 miliar tahun 2018. Hal serupa terjadi pada Kabupaten Bantul di mana pengeluaran  pemerintah  tahun  2017-2018  mengalami  peningkatan  yang  tadinya  Rp  2,07 triliun  menjadi  Rp  2,16  triliun,  namun  pada  waktu  yang  sama  PAD  justru  mengalami penurunan  yang  tadinya  Rp  494,17  miliar  menjadi  Rp  462,65  miliar.  Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat tersebut menyebabkan pengalokasian dana menjadi tidak efektif dan efisien, akibatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berdampak pada berkurangnya penerimaan PAD yang diperoleh pemerintah. Hasil riset ini relevan  dengan  riset  Idrus  &  Irma  (2017)  dan  Hastuti  dkk  (2016)  yang  membuktikan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah  yang digunakan untuk  program  pemerintah  yang bersifat  publik lebih kecil dibandingkan dengan program lainnya seperti pengadaan sarana kesehatan dan pendidikan, sehingga penerimaan PAD yang dipungut dari pajak dan retribusi tidak terlalu besar  jumlahnya.  Penyebab  lainnya  adalah  karena  pengeluaran  pemerintah  asalnya  dari pendapatan daerah itu sendiri, sehingga mengurangi penerimaan PAD. Hasil penelitian ini tidak  sesuai  dengan  penelitian  dari  Doni  (2018),    Hakib  dkk  (2020),  Igir  dkk  (2018), Sudirman  &  Susilawati  (2019),  serta  Zein  (2018)  yang  mengatakan  bahwa  pengeluaran
pemerintah memiki pengaruh signifikan terhadap PAD.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  diketahui bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  PAD,  artinya  jumlah penduduk  yang  bertambah  akan  meningkatkan  penerimaan  PAD  karena  jumlah  penduduk merupakan  gambaran  dari  banyaknya  penyetor  pajak.  Penduduk  yang  merupakan  input potensial  karena  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi  menjadi  lebih  baik  dengan berpartisipasi sebagai tenaga kerja, sehingga untuk memberikan pengaruhnya terhadap PAD, penduduk harus selalu produktif dengan bekerja agar memperoleh pendapatan sehingga mereka sanggup membayar pajak dan retribusi yang nantinya akan berdampak pada penerimaan PAD yang bertambah. Pendapatan per kapita berpengaruh signifikan positif terhadap PAD, artinya pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  akan  menaikkan  PAD  karena  pendapatan  per  kapita merupakan  gambaran  dari  pendapatan  yang  diterima  masyarakat,  sehingga  masyarakat  yang memiliki  pendapatan  akan  mampu  membayar  berbagai  pungutan  pemerintah,  namun pendistribusian pendapatan kepada masyarakat ini harus dilakukan secara merata dikarenakan apabila suatu daerah terdapat ketimpangan pendapatan justru akan mengakibatkan perbedaan kemampuan  masyarakat  dalam  membayar  pungutan.  Hasil  riset  menunjukkan  pengeluaran pemerintah  tidak  memengaruhi  PAD.  Ada  beberapa  hal  yang  mengakibatkan  pengeluaran pemerintah  tidak  berpengaruh.  Pertama,  pengeluaran  pemerintah  yang  terus  bertambah menyebabkan  pengalokasi  anggaran  menjadi  tidak  efisien  dan  efektif  yang  ditandai  dengan pengeluaran pemerintah bertambah sedangkan PAD menurun. Kedua, pengeluaran pemerintah yang  digunakan  untuk  program  yang  bersifat  publik  cenderung  lebih  kecil  dibandingkan program lainnya. Ketiga, pengeluaran pemerintah bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri sehingga mengurangi PAD. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien dengan membuat formulasi model  RAPBD  dan  proyeksi  alokasi  APBD  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap penerimaan PAD. Saran lain yang bisa diberikan untuk Pemerintah Daerah sebaiknya perlu mengoptimalkan penerimaan PAD dengan mempertimbangkan  faktor-faktor yang  dapat  memengaruhi  besar  kecilnya  penerimaan  PAD  seperti  jumlah  penduduk, pendapatan per kapita, dan pengeluaran pemerintah.

## Bibliografi
Ariyani, A., Yetti, F., & Lastiningsih, N. (2018). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 13(1), 58–69.
Doni, F. U. (2018). Analysis of Influencing Factors Regional Original Revenue (PAD) in The Provincial Government of Dki Jakarta. Indonesian Journal of Business, Accounting and Management, 1(1).
Ghozali,  I.,  & Ratmono, D. (2014). Analisis Multivariate dan Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10 (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hakib,  A.,  Arifin,  A.,  &  Rahman,  Z.  (2020).  Pengaruh  Konsumsi  Rumah  Tangga,  Jumlah Penduduk, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah MAMINASATA. CESJ: Center Of Economic Students Journal, 3(3), 290–300.
Hastuti, D., Kadarisman, E., & Rohman, A. A. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Terhadap PAD Provinsi  Jawa Barat  Tahun 2005-2014. Jurnal  Ilmu Ekonomi, 6(2), 1240–1254.
Idrus,  M.  I.,  &  Irma.  (2017).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Jumlah  Penduduk Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Makassar.  Jurnal  Ekonomi  Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 13(1), 1–15.
Igir, A. F., Kalangi, J. B., & Kawung, G. M. V. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 18(6).
Kustiawan,  M.  (2006).  Pengaruh  Faktor-Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Peran  dan Orientasi  Pemerintah  Daerah  Dalam  Rangka  Mengoptimalkan  Pendapatan  Daerah (Survey  pada  Pemerintah  Propinsi  Jawa  Barat).  Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, 3(1), 6.
Musgrave,  R.  A.,  &  Musgrave,  P.  B.  (1993).  Keuangan  Negara  Dalam  Teori  dan  Praktik. Penerbit Erlangga.
Oktiani,  A.,  &  Al  Muhariah,  N.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Sumatera  Selatan.  KLASSEN:  Jurnal  Ilmu Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan, 1(1), 16–36.
Peacock,  A.  T.,  &  Wiseman,  J.  (1961).  The  Growth  of  Public  Expenditure  in  the  United Kingdom. Princeton University Press.
Rahmad,  Zulham,  T.,  &  Seftarita,  C.  (2019).  The  Analysis  of  Local  Revenues  and  The Affecting  Factors  in  The  Implementation  of  Regional  Autonomy  in  Aceh  Province. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 6(1), 87–103.
Raja,  T.  H.  L.,  &  Hasugian,  P.  R.  T.  (2018).  Influence  Product  Domestic  Regional  Bruto
(PDRB),  Total  Population,  And  Capital  Expenditures  On  Pad  (Regional  Generated Revenue)(A Case Study In District And Towns In North Sumatera Province). Advances in Social Sciences Research Journal, 5(1).
Sudirman,  &  Susilawati.  (2019).  Effect  of  Regional  Expenditures,  Population  and  PDRB (ADHB) Against the Original Revenue of Jambi Province. International Conference on Economics,  Management,  and  Accounting,  KnE  Social  Sciences,  93–100. https://doi.org/10.18502/kss.v3i26.5361
Suherlan, H.  (2016).  Kontribusi Jumlah Obyek  Wisata, Jumlah Wisatawan, Tingkat  Hunian Kamar,  Dan  Pendapatan  Per  Kapita  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Jurnal Pariwisata Indonesia, 1(1), 78–96.
Triyanto, D., Wahyudi, S. T., & Ananda, C. F. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Revenue: Study In East Java Indonesia. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan.
Zein,  A.  S.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 6(1), 1–14.