## MALPRAKTIK DOKTER DALAM SUDUT PANDANG HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Nada Syifa Nurulhuda¹, Fadhil Muhammad Indiyarto²*
¹syifanada129@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ²fadhil.indiyarto@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
The doctor profession is a profession that has great responsibility.  A doctor is responsible for curing or even saving the lives of patients who come to him.  However, there are many doctors who fail in performing their duties for  various  reasons,  one  of  which  is  malpractice.    Simply  put,  malpractice  is  a  doctor's  action  that  contains elements of negligence and causes harm to the patient.  Because the doctor's actions can cause harm to the patient, there should be a law that regulates this.  But in fact, the legislation in Indonesia does not recognize the term Malpractice.    Departing  from  this,  the  author  is  curious  to  discuss  medical  malpractice  in  the  perspective  of positive law in Indonesia.  This research focuses on finding out how malpractice is viewed by the law and how malpractice is regulated in the context of positive law in Indonesia.  By using a normative legal research model, it can be concluded that malpractice is not recognized in positive law in Indonesia but it can still be sanctioned, namely civil malpractice, criminal malpractice and administrative malpractice.
Keywords: Doctor, Malpractice, Positive Law

## Abstrak
Profesi  dokter  merupakan  profesi  yang  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar.    Pasalnya  seorang  dokter bertanggungjawab  untuk  menyembuhkan  atau  bahkan  menyelamatkan  nyawa  pasien  yang  datang  kepadanya. Namun tidak sedikit dokter yang gagal dalam melakukan tugasnya dengan berbagai alasan, salah satu nya adalah terjadinya malpraktek.  Sederhananya, malpraktek adalah Tindakan dokter yang mengandung unsur kelalaian dan menyebabkan kerugian bagi pasien.  Karena Tindakan dokter tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pasien, maka seharusnya terdapat hukum yang mengatur hal ini.  Namun pada nyatanya, peraturan perundang-undangan di  Indonesia  tidak  mengenal  istilah  Malpraktek.    Berangkat  dari  hal  tersebut  rasa  penasaran  penulis  untuk membahas malpraktek kedokteran dalam sudut pandang Hukum positif di Indonesia.  Penelitian ini berfokus untuk mencari bagaimana malpraktek dalam pandangan hukum dan bagaimana Pengaturan Malpraktik dalam Konteks Hukum  Positif  di  Indonesia.    Dengan  menggunakan  model  penelitian  hukum  normatif  dapat  disimpulkan bahwasannya  malpraktek  tidak  dikenal  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  namun  hal  tersebut  masih  dapat dikenakan sanksi yaitu malpraktek perdata, malpraktek pidana dan malpraktek administratif.
Kata Kunci: Dokter, Hukum Positif, Malpraktik

## PENDAHULUAN
Peran seorang dokter merupakan peran yang penting di kehidupan masyarakat.  Seorang dokter dapat menaikkan angka kesehatan masyarakat dilingkungannya.  Dalam menjalankan tugasnya,  seorang  dokter  diwajibkan  untuk  totalitas  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat akan  kesehatan.    Hal  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  seorang  dokter.    Sebanding dengan tanggung jawab seorang dokter, resiko dari profesi dokter juga tergolong besar.  Sama seperti orang-orang dengan profesi lain, dokter juga diharuskan utnuk bertanggung jawab akan pekerjaan maupun output dari pekerjaan yang dia lakukan.  Dalam beberapa kasus, tidak sedikit dokter yang gagal dalam melaksanakan tugas yang dia emban.
Dewasa ini, malpraktik menjadi topik pembicaraan berbagai pihak.  Hal ini ditambah dengan  kasus  yang  dilansir  pada  DetikJabar  bahwasannya  diduga  terdapat  malpraktek  dari seorang  dokter  di  Rumah  Sakit  RSHS  Bandung,  pada  awalnya  korban  melakukan  operasi pencabutan gigi, namun pada akhirnya dari operasi tersebut beliau harus meregang nyawa.  Tak bisa  dipungkiri  topik  ini  memang  sangat  menarik  untuk  dibahas.    Karena  pada  dasarnya manusia  tidak  akan  pernah  luput  dari  kesalahan,  maka  wajar  apabila  manusia  melakukan kesalahan  dalam  melakukan  sesuatu,  termasuk  dokter.    Jalan  untuk  menjadi  seorang  dokter yang sulit ada bukan tanpa alasan, melainkan untuk melahirkan dokter yang tahan banting dan
tidak  melakukan  kesalahan  dan  kelalaian  dalam  tugasnya.    Tanggung  jawab  seorang  dokter sangatlah  besar,  dapat  dikatakan  keselamatan  nyawa  seseorang  bergantung  pada  seorang dokter.      Hal  tersebut  menjadikan  kelalaian  seorang  dokter  merupakan  hal  yang  riskan  dan sangat  dihindari  dalam  dunia  medis.    Kesalahan  yang  dilakukan  seorang  dokter,  dokter  gigi maupun tenaga medis yang merugikan pasien kerap dikenal dengan nama malpraktek.
Sejatinya,  istilah  malpraktek  tidak  dikenal  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia,  namun  terdapat  beberapa  peraturan  yang  merujuk  pada  malpraktek.    Karena  hal tersebut, seorang dokter juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan hal yang telah dia lakukan dalam melaksanakan tugasnya.  Namun yang kerap menjadi pertanyaan dari berbagai lapis  masyarakat  adalah  bagaimana  dokter  bertanggungjawab  atas  hal  baik  yang  sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi pasein yang ditanganinya.
Penelitian terdahulu yang diusung oleh Soedjatmiko menyatakan bahwasannya terdapat beberapa pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada seorang dokter yang melakukan malpraktek.    Diantaranya  adalah  pertanggungjawaban  pidana,  Pertanggungjawaban  perdata dan  pertanggungjawaban  administrasi  (Soedjatmiko,  2001).    Namun  perihal  malpraktek kedokteran masih belum ada payung hukum yang jelas mengatur perihal tersebut.
Adapun  tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  malpraktek  dalam pandangan  hukum  dan  bagaimana  pengaturan  malpraktek  dalam  konteks  hukum  positif  di Indonesia.

## KAJIAN PUSTAKA
Malpraktek dokter sejatinya tidak dikenal dalam sistem peraturan Perundang-undangan Indonesia.    Namun  bilamana  Malpraktek  dokter  didefinisikan  dalam  Bahasa  Indonesia, Malpraktek dokter adalah Tindakan seorang dokter yang mana Tindakan tersebut tidak sesuai dengan  prosedur  maupun  standar  operasi.    Hal  ini  memiliki  berbagai  alasan  salah  satunya adalah  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dokter  tersebut.    Dengan  delik  kelalaian  dalam mengerjakan  tugas,  dokter  diwajibkan  untuk  bertanggungjawab  atas  kelalaian  yang diperbuatnya.  Meskipun malpraktek dokter tidak diatur dalam sistem Peraturan Perundang- undangan Indonesia, hal yang serupa diregulasikan pada Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.  Tetapi dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak
Jika terdapat kasus kerugian pasien akibat Tindakan dari dokter yang menangani, tidak sembarang  orang  dapat  menyatakan  suatu  Tindakan  dokter  tersebut  termasuk  kepada  ranah malpraktek  kedokteran.    Indonesia  memiliki  Lembaga  yang  independent  untuk  menentukan bahwa  Tindakan  seorang  dokter  dinyatakan  malpraktek  atau  bukan.    Majelis  Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan Lembaga yang bertugas untuk mengaudit dan  menyatakan  apakah  Tindakan  dari  dokter  tersebut  merupakan  termasuk  Tindakan malpraktek atau bukan (Putusan No. 56/G/2009/PTUN.SBY, 2009) .

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif  sebagai landasan  utama  untuk  menyelidiki  permasalahan  malpraktek  dokter  dari  perspektif  hukum positif di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk secara teliti menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku, dokumen-dokumen hukum, serta peraturan- peraturan yang terkait dengan praktik kedokteran.
Selama proses penelitian, penulis akan melakukan analisis yang kritis terhadap norma- norma yang ditemui, mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam regulasi yang ada, dan merinci implikasi hukum dari setiap temuan yang dihasilkan. Pendekatan hukum normatif ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang  perlakuan  hukum terhadap kasus malpraktek dokter dalam konteks Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Malpraktik dalam pandangan hukum
Salah  satu  Hak  asasi  manusia  yang  termaktub  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menegaskan  bahwa  kesehatan merupakan  elemen  penting  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  harus  direalisasikan  sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Kebutuhan manusia untuk memperoleh bantuan pengobatan sebagai  tindakan  vital  dan urgent dalam  menyelamatkan  nyawa  dianggap  sebagai  suatu kebutuhan mendasar yang tak terhindarkan bagi setiap entitas hidup.  Pada beberapa situasi, terutama  ketika  seseorang  dalam  kondisi  yang  sekarat,  mereka  mungkin  memohon perlindungan atau bantuan medis yang sangat krusial untuk memastikan kelangsungan hidup mereka,  dan  dalam  hal  ini,  kepercayaan  penuh  mereka  ditempatkan  pada  dokter  sebagai penentu nasib antara hidup dan mati.
Dokter  adalah  seorang  profesional  kesehatan  yang  telah  melewati  pendidikan  dan pelatihan khusus dalam bidang kedokteran (Puspita, 2006).  Peran dokter mencakup diagnosis penyakit,  pengobatan  pasien,  pemberian  nasihat  kesehatan,  dan  pemantauan  kondisi  medis. Selain  itu,  dokter  juga  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perawatan  yang  sesuai  dan memberikan informasi kepada pasien untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat mengenai  kesehatan  mereka.  Kepercayaan  masyarakat  pada  keahlian  dan  etika  dokter menjadikan  mereka  sebagai  pemegang  tanggung  jawab  penting  dalam  menjaga  dan meningkatkan kesehatan individu serta masyarakat. Dokter menurut para ahli diakui sebagai elemen  kunci  dalam  sistem  kesehatan,  dengan  tanggung  jawab  besar  dalam  menyediakan perawatan  kesehatan  yang  berkualitas,  mempromosikan  kesehatan  masyarakat,  dan  menjaga standar etika yang tinggi dalam praktik kedokteran.
Dokter  yang  melakukan  praktik  kedokteran  pada  pasien  adalah  dalam  rangka melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum dokter dan pansien (Chazawi, 2022).  Ini berarti dokter yang menjalankan praktik kedokteran pada pasien memasuki ranah hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban yang mendasar antara dokter dan pasien. Dalam kerangka ini, dokter bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar etika medis dan norma hukum yang berlaku. Sebaliknya, pasien memiliki hak untuk menerima perawatan yang aman, kompeten, dan bermutu.
Pada  prakteknya,  upaya  dokter  untuk  menyembuhkan  pasiennya  menghadapi  dua kemungkinan  hasil,  yaitu  keberhasilan  atau  kegagalan.  Keberhasilan  dalam  penyembuhan mencakup diagnosis yang tepat, pengobatan yang efektif, dan pemulihan pasien. Di sisi lain, kegagalan  bisa  mencakup  berbagai  faktor,  termasuk  ketidakmampuan  menyembuhkan sepenuhnya,  efek  samping  yang  tidak  diinginkan,  atau  bahkan  kesalahan  medis  yang  tidak sengaja atau bahkan disengaja.
Kata malpraktik berasal dari 2 kata yang disatukan, yaitu “ mal ” yang berarti buruk dan “ Practice ” yang memiliki arti tindakan atau praktik (Heryanto, 2010).  Dari pengertian di atas, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pengertian dari Malpraktik itu sendiri adalah suatu tindakan atau aksi buruk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi.  Apabila disangkut- pautkan  kepada  medis,  Malpraktik  medis  dapat  memiliki  arti  tindakan  medis  yang  berjalan tidak sesuai dengan seharusnya.
John  D.  Blum  mengemukakan  bahwa Medical  Malpractice adalah  “ a  form  of professional negligence in which measurable injury occurs to a plaintiff patient as the direct result of an act or omission by the defendant practitioner” yang memiliki arti bahwa malpraktik medis merupakan salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh seorang profesional dalam bentuk luka atau cacat yang dapat diukur yang terjadi pada pasien yang mengajukan gugatan langsung dari tindakan tenaga medis(Afriko, 2016).  Black Law Dictionary juga menyatakan
pendapatnya bahwa malpraktik adalah “ any profesional misconduct, unreasonable lack of skill of fidelity in professional or judiacry duties, evil practice, or illegal or immoral conduct…” yang memiliki arti perbuatan jahat dari seorang yang ahli dalam bidangnya, kurang terampil atau  keahliannya  dibawah  standar  atau  ahli  tersebut  tidak  cermat  dalam  menjalankan kewajibannya  secara  hukum,  praktek  yang  jelek  atau  ilegal  ataupun  perbuatan  yang  tidak bermoral (Afriko, 2016).
Sedangkan menurut Bambang Purnomo unsur dari malpraktik dapat mencakup ada atau tidaknya standar profesi medis yang timbul karena adanya ilmu pengetahuan, ada atau tidaknya resiko medis yang memerlukan asistensi ahli di bidangnya, ada atau tidaknya Informed Concent yang  sesuai  dengan  standar  nasional  maupun  internasional,  ada  atau  tidaknya  rekam  medis yang lengkap dan kronologis yang mencakup kedalam kerasaan kedokteran, ada atau tidaknya kelalaian dalam menjalankan pelayanan medis kepada pasien yang diukur oleh 4.D-Negligence yaitu Duty, dereliction of that duty, direct causation dan damage serta ada atau tidaknya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar hukum (Suryadhimirtha, 2011).
Dalam praktik kedokteran, ketika dokter membuat  kesalahan, baik  itu disengaja atau tidak,  hal  tersebut  dianggap  sebagai  suatu  bentuk  penyimpangan  praktek  yang  memerlukan tanggung  jawab  (Rosdi,  2018).    Setiap  tindakan  medis  harus  dapat  dipertanggungjawabkan, baik  secara  etik  maupun  secara  hukum  (Rosdi,  2018).    Kesalahan  tersebut,  yang  dapat mencakup kelalaian, kesalahan diagnosa, atau tindakan medis yang tidak sesuai, dapat memiliki dampak  yang  buruk  terhadap  pasien.  Kemudian,  pasien  memiliki  hak  untuk  menuntut pertanggungjawaban  dari  dokter  atau  perawat  yang  terlibat  dalam  tugas  mereka. Pertanggungjawaban ini mencakup proses hukum dimana pasien dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi  atas  cedera  atau  kerugian  yang  dialami  sebagai  hasil  dari  kesalahan  tersebut. Dokter  atau  perawat  yang  terlibat  dalam  situasi  ini  nantinya  diwajibkan  untuk  memberikan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan mereka di hadapan otoritas hukum. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan mendorong praktik kedokteran yang lebih aman dan bertanggung jawab.
Menurut Muladi, terdapat beberapa elemen malpraktik yang melibatkan tindakan atau kelalaian dalam praktik kedokteran, dan ini mencakup (Muladi, 1985):
1. Kesalahan profesional
2. Termasuk kedalam ketidakhatian/ketelitian
3. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi profesinya
4. Kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bertindak di  bawah standar  yang diharapkan secara rata-rata dan layak dilakukan oleh dokter lain
5. Kemampuan  profesional  tersebut  dapat  meliputi:  kekurangan  pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian
6. Adanya  hubungan  antara  dokter-pasien  yang  menimbulkan  kewajiban  dari dokter  untuk  berbuat  sesuai  dengan  normanorma  spesifik/  standar  yang diciptakan oleh profesi guna melindungi pasien dari resiko yang tidak layak
7. Adanya pembuktian bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dalam bentuk  kegagalan  dalam  bertindak  sesuai  dengan  norma-norma  di  atas dalambentuk berbuat/ tidak berbuat yang melanggar standar pelayanan
8. Harus  dapat  dibuktikan  adanya  hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  dokter tersebut dengan kerugian yang terjadi

## Pengaturan Malpraktik dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia
Bahasa malpraktik sebenarnya tidak pernah ada di dalam hukum positif Indonesia, baik dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan maupun dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Heryanto, 2010).  Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 pada Pasal 54 dan 55 hal tersebut dikenal dengan istilah kesalahan atau kelalaian
dokter  atau  tenaga  medis,  maka  dari  itu  perlu  adanya  pertanggungjawaban  dari  dokter  dan tenaga medis yang melakukan kelalaian tersebut.
Dalam pasal 54 ayat 1, bilamana seorang dokter atau tenaga medis melakukan kelalaian dalam  memberikan  pelayanan  medis  kepada  pasien,  akan  dikenakan  tindakan  disiplin  yang dijelaskan lebih lanjut  pada Pasal  54 ayat  2 bahwa Majelis  Disiplin Tenaga Kesehatan  akan menilai bahwasannya terdapat  unsur kelalaian dalam melayani  pasien.  Hal  yang mirip juga disebutkan dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 1 butir  14  yang  menyatakan  “ Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan  dokter  gigi  dalam  penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  dan menetapkan sanksi ”.  Yang mana disederhanakan adalah apabila terjadi tindakan yang diduga merupakan  suatu  tindakan  malpraktek  dari  seroang  dokter  maupun  seorang  dokter  gigi, masyarakat  dapat  melaporkan  hal  tersebut  kepada  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI).    Tugas  MKDKI  diterangkan  pada  Undang-undang  No.  29  tahun  2004 pada  Pasal  64  yang  dimana  tugas  dari  MKDKI  adalah  meliputi  menerima  pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi di Indonesia serta melakukan penyusunan pedoman terhadap tata cara penanganan kasus  pelanggaran  disiplin  dokter  dan  dokter  gigi.    Salah  satu output dari  tugas  MKDKI merupakan  keterangan  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  seorang  hakim  dalam  proses pengadilan kasus tindakan malpraktek ( Putusan No. 56/G/2009/PTUN.SBY , 2009) .
Soedjatmiko  dalam  bukunya  yang  berjudul  Masalah  Medik  dan  Malpraktek  Yuridik menyatakan bahwa malpraktek dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu malpraktek perdata ( civil malpractice ), malpraktek pidana ( crimminal malpractice ) dan malpraktik administratif ( administrative  malpractice )  (Soedjatmiko,  2001).    Pada  Pasal  55  UU  No.  23  tahun  1992 menyatakan bahwasannya setiap orang yang menderita akibat kelalaian dokter berhak untuk menuntut  ganti  kerugian  dari  kelalaian  dokter  tersebut.    Dari  pasal  tersebut  dapat  ditinjau bahwasannya  pertanggungjawaban  malpraktik  kedokteran  perdata  sebenarnya  berkiblat  dan mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum ( onrechtmatige daad ).  Pernyataan ini sesuai dengan yang tertera dalam  Pasal  1365  KUHPer  yang  menyatakan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan memberikan  kerugian  terhadap  orang  lain  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  berupa mengganti dari kerugian tersebut (Nyoman dkk., t.t.).
Tidak  hanya  itu,  malpraktek  perdata  juga  dapat  dikategorikan  sebgai  tindakan wanprestasi.  Hal ini dibenarkan melalui pendapat Bahder Johan Nasution yang menyatakan bahwa hubungan antara dokter dan pasien adalah merupakan suatu perjanjian Teraupetik, yang membedakan  Perjanjian  Teraupetik  dan  Perjanjian  lainnya  adalah  objek  yang  di  perjanjikan (Bahder  Johan  Nasution,  2005).    Umumnya,  orang  mengetahui  bahwa  jika  perjanjian dilaksanakan  antara  dokter  dan  pasien  berarti  objek  perjanjian  yang  diperjanjiakan  adalah kesembuhan  dari  pasien.    Namun  hal  tersebut  merupakan  kekeliruan,  nyatanya  perjanjian antara dokter dan pasien memiliki model Perjanjian Teraupetik yang memiliki objek upaya dari dokter  tersebut  untuk  kesembuhan  pasien,  bukan  kesembuhan  dari  pasien  itu  sendiri. Seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi ketika,
1. Tidak melakukan hal yang telah disanggupinya;
2. Melaksanakan suatu hal yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Terlambat dalam melakukan hal yang dijanjikan;
4. Melakukan  sesuatu  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  kontrak (I  Ketut  Gde  Juliawan Saputra & Anak Agung Sri Utari, 2015) .
Wanprestasi seperti yang dimaksud dalam konteks malpraktek dokter ialah mengacu kepada poin  nomor  2  yang  dimana  seorang  dokter  tidak  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang  tertera
dalam janji kepada pasiennya (Permatasari et al, t.t.).  Hal tesebut telah diatur dalam Pasal 1371 ayat  (1)  KUHPer  yang  menyatakan  “ Penyebab  luka  atau  cacatnya  suatu  anggota  badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban selain penggantian biaya-biaya  penyembuhan,  menuntut  penggantian  kerugian  yang  disebabkan  oleh  luka-luka atau cacat tersebut ”.
Malpraktek  pidana  berkiblat  pada  perilaku  kesengajaan  maupun  kealpaan/kelalaian. Dalam  KUHP,  hal  tersebut  termaktub  dalam  Pasal  359  dan  360  KUHP  yang  mencakup kesalahan yang didasari kesengajaan dan sedangkan dasar kealpaan/kelalaian tercantum pada Pasal 267 KUHP.  Hal yang serupa juga terdapat dalam Undang-undang No. 36 tahun 2014 Bab XIV tentang Ketentuan Pidana Pasal 84 yang menyatakan (Rafael, 2019):
(1) Setiap    Tenaga    Kesehatan    yang  melakukan    kelalaian    berat    yang  mengakibatkan Penerima  Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara  paling  lama 3  (tiga) tahun.
(2) Jika  kelalaian  berat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap  Tenaga  Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa setiap dokter, dokter gigi maupun tenaga medis yang melakukan kelalaian dalam tugasnya merawat pasien hingga menimbulkan luka berat maupun kematian  dari  pasein  tersebut,  dapat  dikenakan  sanksi  pidana.    Prof.  Eddy  O.S.  Hiariej menyatakan  bahwasannya  kealpaan  atau  kelalaian  adalah  kesalahan  ( Imperitia  Culpae Annumeratur ).  Kelalaian atau kealpaan dapat terjadi jika seseorang dalam kondisi alpa, lalai maupun kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu(Hiariej, 2016).  Kealpaan atau kelalaian dapat menyebabkan sesuatu yang buruk apabila kealpaan tersebut ada di sesuatu yang krusial , salah satu contohnya adalah dokter dan tenaga medis.  Syarat dari dinyatakannya kealpaan ada 2, yaitu tidak adanya penghati-hatian atau tidak adanya penduga-dugaan (Hiariej, 2016). Malpraktek administratif memiliki definisi ketika seorang dokter, dokter gigi maupun tenaga  medis  lainnya  melanggar  ketentuan  Hukum  Administrasi  Negara.    Seperti  pada definisinya,  malpraktek  administratif  terjadi  sebab  terindikasi  adanya  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan  Hukum  Administrasi  Negara (Miharja,  2020).    Pemerintah  berwenang untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks kesehatan.  Bilamana seorang dokter, dokter gigi maupun tenaga  medis  lainnya  melanggar  ketentuan  yang  telah  dirumuskan  tersebut,  maka  dokter maupun  tenaga  medis  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi.    Ketentuan  yang  mengatur  perihal administrasi termaktub dalam Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 75.  Namuh hal yang menarik terdapat pada pengaturan tersebut adalah umumnya sanksi yang diberikan kepada tenaga medis adalah tergantung dari perbuatan yang dilakukan, sebagai contoh  bilamana  seorang  dokter  telah  memperjanjikan  sesuatu  namun  terdapat  malpraktek didalamnya, maka sanksi  yang dikenakan  adalah sanksi perdata.   Namun dalam UU No. 29 tahun 2004 Pasal 75 yang mengatur tentang perbuatan administrasi, tetapi sanksi yang diatur didalamnya merupakan sanksi pidana.

## PENUTUP Simpulan
Secara keseluruhan, dalam hukum positif di Indonesia, penanganan malpraktik dokter melibatkan  pertimbangan  etika,  hukum  perdata,  hukum  pidana,  dan  hukum  administratif. Meskipun  istilah  "malpraktik"  tidak  secara  eksplisit  terdapat  dalam  undang-undang,  namun aspek-aspek hukum tersebut memberikan dasar bagi pertanggungjawaban dokter atas kelalaian atau kesalahan dalam praktek medis.
Pentingnya  dimensi  medikolegal  dalam  praktik  kedokteran  tidak  hanya  melibatkan pertanggungjawaban  finansial  dokter  atas  kerugian  akibat  kesalahan,  tetapi  juga

## Journal of Law, Administration, and Social Science
pertanggungjawaban pidana dalam situasi kealpaan atau tindakan yang disengaja. Keberadaan lembaga  seperti  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  memberikan dasar  bagi  penilaian  dan  penanganan  pelanggaran  disiplin  dokter,  yang  dapat  menjadi  dasar dalam proses hukum.
Walaupun  begitu,  ada  kompleksitas  dalam  menangani  malpraktik  dokter,  termasuk tantangan dalam membuktikan unsur-unsur seperti kelalaian, hubungan kausalitas, dan standar profesi  medis.  Dalam  kerangka  hukum  positif  yang  ada,  diperlukan  keterlibatan  aktif  dari semua  pihak  terkait,  termasuk  dokter,  pasien,  dan  lembaga  kesehatan,  untuk  mencegah  dan menangani kasus malpraktik.
Pentingnya  penegakan  hukum  yang  adil  dan  efektif  dalam  kasus  malpraktik  dokter menjadi kunci untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Selain itu,  perluasan  pemahaman  dan  perlindungan  hak  pasien,  pengembangan  regulasi  yang  lebih komprehensif, serta upaya pencegahan yang lebih baik akan memperkuat sistem medikolegal di Indonesia. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan praktek kedokteran yang aman, etis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

## Saran
Setelah menelaah teks di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan dan memperkuat  penanganan  kasus  malpraktik  dokter  dalam  kerangka  hukum  di  Indonesia. Pertama-tama, perlu dilakukan penyempurnaan dan klarifikasi dalam hukum terkait malpraktik dokter, termasuk pengenalan istilah secara jelas dalam undang-undang kesehatan. Hal ini akan membantu mempermudah proses penanganan dan menjelaskan tanggung jawab hukum dokter dalam praktik medis.
Selanjutnya,  penting  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  tentang  aspek medikolegal di kalangan dokter, pasien, dan lembaga kesehatan. Edukasi dan pelatihan berkala tentang etika medis, standar praktek kedokteran, serta prosedur penanganan kasus malpraktik dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) juga perlu memainkan peran yang lebih kuat dalam menilai dan menangani pelanggaran disiplin dokter. Pemberian sanksi  yang  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  dapat  menjadi  langkah  pencegahan  terhadap praktek medis yang tidak memenuhi standar.
Diperlukan  juga  langkah-langkah  pencegahan  yang  lebih  efektif,  seperti  audit  medis rutin, sistem pelaporan yang terbuka, dan pemantauan kualitas pelayanan kesehatan. Ini dapat membantu mendeteksi potensi masalah lebih awal dan mencegah terjadinya kasus malpraktik.
Terakhir, hak dan perlindungan pasien perlu diperkuat. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dalam menerima perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas. Partisipasi aktif pasien dalam proses perawatan dan pengambilan keputusan medis dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan terhadap  sistem  kesehatan.  Dengan  implementasi  langkah-langkah  ini,  diharapkan  dapat menciptakan  lingkungan  praktik  kedokteran  yang  lebih  transparan,  bertanggung  jawab,  dan berorientasi pada keamanan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, A. (2022). Malapraktik Kedokteran (Vol. 1). Sinar Grafika. Nasution, B. J. (2005). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter . Rineka Cipta. Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. Jurnal Dinamika Hukum . https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/151
Putusan No. 56/G/2009/PTUN.SBY, (2009).
Hiariej, E.O.S. (2016). Prinsip-prinsip Hukum Pidana . Cahaya Atma Pustaka.
Saputra,  Utari.  (2015).  Perbedaan  Wanprestasi  Dengan  Penipuan  Dalam  Perjanjian  Hutang Piutang. Kertha Wicara , 03 . Afriko, J. (2016). Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya) . In Media.
Rosdi,  M.  (2018).  PENYELESAIAN  HUKUM  TERHADAP  PELAKU  DAN  KORBAN MALPRAKTEK. INKRACHT , 2 .
Miharja,  M.  (2020).  Sanksi  Administratif  Malpraktik  Bagi  Dokter  Dan  Rumah  Sakit  Di Indonesia. DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum , 5 .
Muladi. (1985). Malpraktek Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana. Fakultas Hukum Undip . Puspita, N.Y. (2006). Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter . Prestasi Pustaka. Permatasari,  Darmadi.    Hukum,  B.,  &  Fakultas,  B.  (t.t.). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA  DOKTER  TERHADAP  PASIEN  YANG  MENGALAMI  MALPRAKTEK . https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/39401/23874/
Rafael,  P.S.  (2019).  Pertanggungjawaban  Pidana  Tindakan  Malpraktek  kedokteran  Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian. Lex Crimen .
Suryadhimirtha, R. (2011). Hukum Malapraktek Kedokteran . Totalmedia. Soedjatmiko. (2001). Masalah Medik dalam Praktek Yuridik . Citra Aditya Bakti.