## Praktek Pembagian Kewarisan Anak di Kabupaten Sidrap
A Children Legacy Distribution Practice in Sidrap Regency
Wirani Aisiyah Anwar Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare Email: wiraniaisyahanwarii@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 21 Oktober 2019 Revisi I 20 Nopember 2019 Revisi II 27 Nopember 2019 Disetujui 23 Desember 2019
Warisan  merupakan  peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli  warisnya dengan berbagai ketentuan. Allah swt. telah mengatur ketentuan warisan dalam surah an-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176, tentang pembagian anak laki- laki  mendapat  dua  kali  lebih  besar  dari  pada  anak  perempuan.  Seiring berkembangnya zaman banyak pula yang menyepakati pembagian setara dengan  alasan  karena  perempuan  sudah  ada  yang  menjadi  tulang punggung  keluarga.  Tentu  ini  sangat  bertentangan  dengan  al-Qur’an yang  merupakan  kitab  suci  dan  pedoman  umat  Islam.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  praktek  pembagian  warisan  antara anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  di  Kabupaten  Sidrap.  Masih  tetap sejalan dengan petunjuk al-Qur’an atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif dengan  maksud  menggambarkan  masalah  yang  berkaitan  dengan kewarisan menurut masyarakat melalui wawancara langsung.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  praktek  pembagian  harta  waris antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  di  Kabupaten  Sidrap  banyak yang  menggunakan  sistem  pembagian  setara  atau  1:1  (satu  berbanding satu). Didalam perspektif Islam hal tersebut bertolak belakang dengan al- Qur’an  dan  hadist.  Masalah  pembagian  harta  warisan  hukumnya  sudah qath’i,  tidak  dapat  dirubah  lagi,  kecuali  setelah  pembagian  warisan menurut  aturan  ada  salah  satu  ahli  waris  yang  ingin  memberikan bagiannya kepada ahli waris lainnya, itu dibolehkan.
Kata Kunci : Pembagian Kewarisan Anak
Wirani Aisiyah Anwar
Legacy  is  a  wealth  transition  from  a  heir  to  second  heir  by  many  rules. Allah SWT has regulated the rules of legacy in Surah An Nisa verse 11,12, and 176, about the distribution that sons get twice bigger than daughters.
As  times  go  on.  Some people agree  about balance  distribution by  reason that the daughters have been a mainstay of family. Surely, this opinion is very  contradictory  with  al  quran as  holy  book  and  guidance  of  muslims. This  research  intends  to  understand  about  legacy  distribution  practice between of sons and daughters in sidrap regency. According to guidance from  al  quran  or  deviate  from  rules  who  have  been  depended  by  using qualitative  describtive  method  for  describing  problem  relevant  to  legacy according society by direct interview. The result of research show a that legacy distribution practice between of sons  and  daughters  in  sidrap  regency  most  of  them  use  balance distribution system or 1:1 (one equal one). In islam perspective, that thing is contradictive to al quran and hadist. The problem of legacy distribution rules  is  qathi  and  cannot  be  changed.  Except  after  legacy  distribution based  on  the  rules  that  there  one  of  the  heir  wants  to  share  his  part  to other heir, that is be allowed.
Keywords: Children Legacy Distribution

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan Mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa hidup  di  dunia,  maka  ia  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap  barang-barang yang  berada  dalam  masyarakat  tersebut.  Ketika  manusia  meninggal  dunia,  maka  hak- hak  dan  kewajibannya  akan  berpindah  kepada  keturunannya,  hal  ini  diartikan  adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya. 1
Namun  dengan  adanya  peristiwa  meninggalnya  seseorang  tidak  berakibat hilangnya  perhubungan  tersebut,  karena  hukum  telah  mengatur  cara  perhubungan tersebut dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan hukum yang mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu.  Membagi  dan  memperoleh  bagian  dari  harta  peninggalan  seseorang  karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris. 2
Islam  telah  mengatur  proses  berpindahnya  harta  seseorang  kepada  orang  lain dengan sebuah aturan  yaitu kewarisan. Menurut kewarisan Islam, bapak dan ibu, anak laki-laki  dan  anak  perempuan,  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan,  semuanya mempunyai  hak  atas  warisan  seseorang  yang  harus  dibagikan  kepada  mereka  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  ditentukan  oleh  Islam.  Untuk  mengantisipasi  dan memperkecil  kemungkinan  terjadi  apa  yang  dirisaukan  oleh  malaikat  itu  maka  Allah
1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1993), h.18.
2 R.  Abdul  Djamali, Hukum  Islam  Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum  Konsorium  Ilmu  Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 112.
swt.,  menetapkan  aturan  main  bagi  kehidupan  manusia  di  atas  dunia  ini. 3 Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang telah ditetapkan Allah swt., yaitu tentang warisan di dalam Q.S An-Nisa /4: 11 berbunyi :
                                                                                                                          
                                                                                                                       
                                                                                                                              
                                                
                                                                   
       Terjemahnya:
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Ayat ini menyebutkan pembagian-pembagian warisan untuk anak baik laki-laki maupun perempuan, meskipun telah terdapat landasan hukum pembagian warisan, akan tetapi  realitas  yang  terjadi  masih  banyak  terdapat  masyarakat  muslim  membagi  harta warisan  yang  berbeda  dari  aturan  dalam  al-Qur’an.  Dalam  bagian  warisan  laki-laki dibedakan  dengan  bagian  perempuan,  sebagaimana  ketika  ahli  waris  terdiri  dari  anak kandung  dari  laki-laki  dan  perempuan.  Namun  terkadang  bagian  anak  laki-laki disamakan  dengan  anak  perempuan  dan  bahkan  wanita  lebih  banyak  dari  bagian  laki- laki. 4 Beberapa faktor diantaranya adalah karena wanita juga memiliki peran yang besar dalam menanggung beban ekonomi keluarga ( gender ) dan hukum adat.
Kesetaraan  dalam  hukum  waris  yang  berkaitan  dengan  masalah gender merupakan isu kontroversial. Hal ini disebabkan oleh doktrin yang sudah diterima tanpa mempertanyakan  lagi  bahwa  hak  waris  anak  perempuan  setengah  dari  hak  waris  anak
3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.
4 Muhammad  bin  Shaleh  al-Utsmaini, Ilmu  Waris  Metode  Praktis  Menghitung  Warisan  dari Syariat Islam (Jakarta: Ash-Shaf Media, 2007), h. 9.
Wirani Aisiyah Anwar
laki-laki.  Karenanya,  setiap  upaya  penerapan  hukum  yang  berbeda  dari  doktrin  ini secara normatif dipandang sebagai langkah yang bertentangan dengan ketentuan Islam. 5 Fikih  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah menawarkan  konsep  keadilan  kedudukan  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan,  akan tetapi  keinginan  tersebut  tidak  lantas  terjelma  dalam  kesetaraan  porsi  namun  dapat terlihat  pada  kesamaan  kedudukan  dalam  menghalangi  pihak  lain  untuk  menerima warisan  dari  orang  tua  mereka. 6 Misalnya  saja  pembagian  kewarisan  masyarakatan Kabupaten  Sidrap  yang  sebahagian  besar  bersuku  Bugis  dengan  berbagai  tingkat pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda yang umum membagi kewaisan yang sama antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kajian  ini difokuskan  pada  praktek  masyarakat  Islam  Kabupaten  Sidrap  terhadap  pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif kualitatif,  lokasi  penelitian  di  wilayah  Kabupaten  Sidrap  penelitian  ini  menggunakan pendekatan syar’i ,  yuridis,  dan  sosiologis.  Pendekata syar’i menyangkut  proses pembagian  harta  warisan  untuk  anak  perempuan  yang  berkaitan  dengan  beberapa pembahasan  dalam  al-Qur’an  dan  hadist.  Pendekatan  yuridis,  menyangkut  proses pembagian  harta  warisan  untuk  anak  perempuan  yang  berkaitan  dengan  beberapa pembahasan  dalam  al-Qur’an  dan  hadist.  Pendekatan  sosiologis,  pendekatan  ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat.
Adapun  metode  pengumpulan  data  yakni  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Observasi  dalam  penelitian  ini  adalah  fenomena  praktek  pembagian warisan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sidrap.  Wawancara  dalam  penelitian  ini  diberikan kepada  narasumber  yakni  masyarakat  Kabupaten  Sidrap  sebagai  sumber  informasi dalam  praktek  pembagian  kewarisan.  Dokumentasi,  dalam  melaksanakan  metode dokumentasi,  peneliti  menyelidiki  benda-benda  tertulis  seperti  buku-buku,  majalah, dokumen, peraturan-peraturan, jurnal, dan sebagainya.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  yang  digunakan  yakni  reduksi  data, penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan/ verifikasi .  Reduksi  data,  tahapan  reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu pandangan  masyarakat  terhadap  pembagian  warisan  bagi  ahli  waris  anak  laki-laki  dan anak  perempuan  berbanding  sama,  sehingga  dapat  ditemukan  hal-hal  dari  obyek  yang diteliti  tersebut.  Penyajian  data,  pada  tahap  ini  dilakukan  perangkuman  terhadap penelitian  dalam  susunan  yang  sistematis  untuk  mengetahui  pandangan  dan  praktek masyarakat  terhadap  pembagian  warisan  bagi  ahli  waris  anak  laki-laki  dan  anak perempuan.  Penarikan  kesimpulan,  pada  tahap  ini  dilakukan  pengkajian  tentang kesimpulan  yang  telah  diambil    dengan    data    pembanding    teori  tertentu,  melakukan proses member  check atau  melakukan  proses    pengecekan  ulang,    mulai    dari
5 Arskal Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan; Dokumentasi Program Gender Hakim Agama di Indonesia (Jakarta: Pushukham UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Asia Foundation, 2009), h. 79-80.
6 Arskal Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan; Dokumentasi Program Gender Hakim Agama di Indonesia , h. 80.
pelaksanaan  pra  survey  (orientasi),  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  kemudian membuat  kesimpulan  umum  untuk  dilaporkan  sebagai  hasil  dari  penelitian  yang  telah dilakukan

## C. PEMBAHASAN Pengertian Kewarisan
Kewarisan  Islam  dikenal  pula  dengan  sebutan  Ilmu Faraidh ,  yaitu  hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta  peninggalan  keluarga  yang  meninggal  dunia. 7 Kata al-faraidh adalah  bentuk jamak  dari al-faridlah yang  bermakna al-mafrudlah atau  sesuatu  yang  diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya. 8
Didalam  KHI  Pasal  171  (a)  menjelaskan  kewarisan  merupakan  hukum  yang mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing. Adapun hukum mempelajari Hukum kewarisan merupakan fardhu kifayah bagi seluruh  umat  Islam,  namun  bagi  mufti,  hakim,  calon  hakim  dan  orang-orang  yang karena jabatannya mengharuskan menguasainya hukumnya fardhu ‘ain.
Rukun, Syarat, dan Sebab-sebab Mewariskan Rukun  waris .  Menurut  bahasa  rukun  adalah  sesuatu  yang  dianggap  kuat  dan dijadikan  sandaran.  Menurut  istilah,  rukun  adalah  keberadaan  sesuatu  yang  menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang  harus  ada  untuk  mewujudkan  bagian  harta  waris.  Rukun-rukun  untuk  mewarisi ada 3 yakni:
1. Al-muwarrits ,  yaitu  orang  yang  meninggal  dunia,  baik  mati  hakiki  atau  mati hukmi . 9
2. Al-warits ,  yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan  yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang.
3. Al-mauruts yaitu  harta  benda  yang  menjadi  warisan.  Adapun  yang  termasuk dalam  kategori  warisan  adalah  harta  atau  hak-hak  yang  mungkin  dapat diwariskan,  seperti  hak  perdata,  hak  menahan  barang  yang  belum  dilunasi pembayarannya,  dan  hak  menahan  barang  gadaian.  Jika  salah  satu  dari  rukun tersebut  tidak  ada,  misalnya  orang  yang  meninggal  dunia  mempunyai  harta tetapi  tidak  mempunyai  ahli  waris  atau  mempunyai  ahli  waris  tetapi  tidak mempunyai  harta  warisan,  maka  waris-mewarisi  tidak  bisa  dilakukan,  karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.
Syarat  waris .  Lafal syuruth (syarat-syarat)  adalah  bentuk  jamak  dari syarath . Menurut  bahasa,  syarat  berarti tanda.  Sedangkan  syarat  menurut  istilah  adalah  sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak ada hukum. Syarat-syarat waris sebagai berikut:
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 35.
8 Komite  Fakultas  Syariah,  Universitas  Al-Azhar  Mesir, Hukum  Waris .  Penerjemah  H.  Addys, dkk (Cet. 1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004), h. 11.
9 Mati  hakiki  (sebenarnya)  ialah  hilangnya  nyawa  seseorang  yang  semula  nyawa  itu  sudah berwujud  padanya,  kematian  ini  dapat  disaksikan  oleh  panca  indera  dan  dapat  dibuktikan  dengan  alat pembuktian. Mati hukmi (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.
Wirani Aisiyah Anwar
1. Matinya orang yang mewariskan, baik mati hakiki (sejati), mati hukmi (menurut keputusan hakim), maupun mati taqdiri (menurut perkiraan yang kuat).
2. Ahli  waris  yang  hidup,  baik  secara  hakiki  atau hukmi ,  setelah  kematian muwarits .  Adapun  cara  mengetahui  hidup  tidaknya  ahli  waris  setelah  kematian muwarits ,  harus  dilakukan  pengujian,  pendeteksian,  dan  kesaksian  dua  orang yang  adil.  Contoh  dari  hidupnya  ahli  waris  secara  hukmi  adalah  anak  yang berada  dalam  kandungan.  Ia  dapat  mewarisi  harta  si mayit jika  keberadaannya benar-benar  terbukti  disaat  kematian muwarits ,  meskipun  si  janin  belum ditiupkan  ruh  kedalam  dirinya,  dengan  satu  syarat  bahwasanya  ia  benar-benar hidup ketika lahirnya nanti.
3. Tidak ada penghalang-penghalang mewarisi. 10
Sebab-sebab  waris .  Sebab-sebab  yang  mengakibatkan  seseorang  menerima harta warisan yang berlaku dalam syariat Islam ada 3, yaitu:
1. Kekerabatan adalah  hubungan  darah  yang  mengikat  para warits dengan muwarits . Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al Ahzab /33: 6.
                                                                                                                                                                                                                                              
                     Terjemahnya:
Nabi  itu  (hendaknya)  lebih  utama  bagi  orang-orang  mukmin  dari  diri  mereka sendiri  dan  isteri-isterinya  adalah  ibu-ibu  mereka.  dan  orang-orang  yang mempunyai  hubungan  darah  satu  sama  lain  lebih  berhak  (waris-mewarisi)  di dalam  kitab  Allah  daripada  orang-orang  mukmim  dan  orang-orang  Muhajirin, kecuali  kalau  kamu  berbuat  baik  kepada  saudara-saudaramu  (seagama)  adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).
Pada  tahap  pertama  seorang  anak  menemukan  hubungan  kerabat  dengan  ibu yang  melahirkannya.  Hubungan  keibuan  ini  berlaku  secara  alamiah  dan  tidak  ada seorangpun  yang  dapat  membantah  hal  ini  karena  si  anak  jelas  terlahir  dari  rahim ibunya.  Pada  tahap  selanjutnya  seseorang  mencari  hubungan  kerabat  dengan  laki-laki yang  menyebabkan  ibunya  itu  hamil  dan  melahirkan.  Hubungan  kerabat  berlaku  pula dengan  laki-laki  itu.  Selanjutnya  laki-laki  itu  disebut  ayahnya.  Maka  hubungan keayahan  berlaku  secara  hukum.  Sejatinya  seseorang  baru  dapat  dikatakan  penyebab kehamilan  dan  melahirkannya  seorang  ibu  adalah  bila  sperma  si  laki-laki  bertemu dengan ovum si ibu atau dalam kitab fikih disebut 'uluq . Hasil pertemuan dua bibit itu menyebabkan  pembuahan  dan  menghasilkan  janin  dalam  rahim  si  ibu.  Ini  merupakan penyebab  hakiki  dari  hubungan  kekerabatan  antara  seorang  anak  dengan  ayahnya.
10 Otje Salman, Hukum Waris Islam (Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama, 2002), h. 4.
Dalam  hubungan  kekerabatan  diatas,  yang  dapat  dijadikan  sebagai mazhinnah- nya adalah akad nikah yang sah. 11
Dengan  demikian  hubungan  kekerabatan  berlaku  antara  seorang  anak  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya,  bila  anak  tersebut  lahir  dari  hasil  perkawinan  yang  sah. Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  akad  perkawinan  yang  sah  belum  menjamin hubungan  kekerabatan  yang  sah.  Oleh  karena  itu , untuk  sahnya  hubungan  kekerabatan disamping  akad  nikah  yang  sah  harus  disyaratkan  pula  bahwa  diantara  suami  istri diduga  kuat  telah  terjadi  hubungan  kelamin  yang  secara  memungkinkan,  seperti  telah tidur sekamar. Ulama Hanafiyah mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut mereka, dengan  adanya  akad  nikah  yang  sah  sudah  cukup  untuk  menetapkan  hubungan kekerabatan  antara  anak  dan  ayah. 12 Bila  diperhatikan  pendapat  dua  kelompok  ulama tersebut  diatas nyatalah  bahwa  jumhur  ulama  berpikir  lebih  praktis  dan  mendasarkan pendapatnya  kepada  kenyataan  alamiah, sementara  kelompok  Hanafiyah  lebih  bersifat teoritis  dan  hanya  berpegang  pada  yuridis  formal  semata.  Namun  meskipun  demikian, kedua kelompok itu sepakat tentang sebab hakiki adanya hubungan kerabat disebabkan hubungan kelamin yang  menghasilkan pembuahan. Selanjutnya, karena yang demikian itu tidak bersifat nyata, maka harus diganti dengan mazhinnah -nya dan mereka sepakat bahwa mazhinnah yang dapat dijadikan alasan hukum adalah akad nikah yang sah. 13
Selain  kelahiran  yang  disebabkan  dari  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan perempuan yang terikat dalam akad nikah yang sah, sebagaimana yang telah disebutkan diatas,  ada  pula  kelahiran  yang  disebabkan  dari  hubungan  kelamin  yang  tidak  terikat dalam  akad  nikah  yang  sah.  Perbuatan  hubungan  kelamin  dalam  bentuk  biasa  disebut hubungan kelamin shubhat . Syubhat ada dua macam. Pertama, yaitu syubhat perbuatan. Seperti  hubungan  kelamin  yang  terjadi  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  masing- masing meyakini pasangan  yang digaulinya itu adalah pasangan  yang sah dan ternyata dikemudian  hari  sebaliknya.  Kedua, syubhat hukum.  Seperti  seseorang  melakukan hubungan kelamin dalam akad nikah yang sah, kemudian kenyataan pernikahan tersebut tidak  sah,  umpamanya  karena  keduanya  adalah  dua  orang  yang  bersaudara.  Kelahiran yang  disebabkan  hubungan  kelamin  karena syubhat ,  baik syubhat perbuatan  maupun syubhat hukum,  menyebabkan  hubungan  kekerabatan  dengan  laki-laki  yang membuahinya secara syubhat tersebut dan selanjutnya berlaku pula hubungan kewarisan antara keduanya. 14
Disamping adanya hubungan kekerabatan  yang disebabkan oleh kelahiran  yang nyata, hukum Islam membenarkan adanya hubungan kekerabatan atas dasar pembuktian melalui pengakuan. 15 Pengakuan ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang menyatakan bahwa seorang anak adalah anaknya secara sah. Hal ini dapat  terjadi bila seorang laki- laki  secara  yakin  mengetahui  bahwa  dia  mempunyai  anak  disuatu  tempat  berdasarkan tanda-tanda yang dikenalnya dan umur keduanya pun pantas untuk  hubungan ayah dan
11 Mazhinnah merupakan istilah yang digunakan di kalangan ulama ushul fikih untuk menyatakan sesuatu hal yang nyata yang dijadikan pengganti sebab hakiki yang tidak nyata. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, h.176.
12 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 176.
13 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, , h. 177.
14 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 181.
15 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 182.
Wirani Aisiyah Anwar
anak,  sedangkan  dia  tidak  mengetahui  yang  mana  anaknya  itu.  Dilain  pihak  di  tempat itu ada seorang anak yang juga tidak mengetahui  yang mana ayahnya dan anak itu pun tidak membantah pengakuan itu. Sahnya pembuktian kekerabatan secara pengakuan ini para ulama mengemukakan beberapa syarat sebagai berikut: (a) Si anak tidak diketahui ayahnya.  (b)  Dari  segi  umur  itu  pantas  menjadi  anaknya.  (c)  Pengakuan  itu  tidak disangkal oleh anaknya.
Bila  telah  terpenuhi  ketentuan  tersebut,  maka  si  anak  yang  diakui  menjadi anak  yang  sah  dari  yang  memberi  pengakuan.  Terkait  dengan  pengakuan  tersebut adalah  segala  akibat  hukum,  termasuk  hak  kewarisan  atas  anak  tersebut.  Orang-orang yang  mendapat  harta  warisan  dengan  jalan  kekerabatan  ada  3,  yaitu: 16 (a) Ashhabul furudl ,  yaitu  ahli  waris  yang  mendapat  bagian  tertentu  dari  harta  peninggalan.  Mereka semua  ada  12  orang,  terdiri  dari  empat  orang  lelaki  dan  delapan  orang  wanita  yaitu: 17 (1) Dari pihak laki-laki: Suami. ayah, kakek sejati (kakek yang bukan diperantarai oleh ibu seperti ayah dari ayah), saudara laki-laki seibu. (2) Dari pihak perempuan: Istri, ibu : nenek  sejati  (nenek  yang  diperantarai  oleh  kekek  yang  tidak  sejati  seperti ibu atau  ibu dari  ayah),  anak  perempuan  sekandung,  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudara perempuan  sekandung,  saudara  perempuan  seayah,  saudara  perempuan  seibu.  (b) Ashabah  ushubah  nasabiyyah ,  yaitu  ahli waris  yang  tidak  mempunyai  bagian  tertentu, tetapi  mengambil  sisa  harta  peninggalan  sesudah  diberikan  bagian-bagian ashhabul furudl .  (c) Dzawil  arham ,  yaitu  ahli  waris  yang  tidak  masuk  kedalam ashhabul  furudl dan ashabah .
2. Perkawinan ,  disamping  hak  kewarisan  berlaku  atas  dasar  kekerabatan,  hak kewarisan  juga  berlaku  atas  dasar  hubungan  perkawinan,  dengan  arti  bahwa suami  adalah  ahli  waris  bagi  istrinya  yang  meninggal  dan  istri  pun  merupakan ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Bagian pertama dari ayat 12 Surat an- Nisa (4) menyatakan hak kewarisan bagi suami-istri. Dalam ayat tersebut terdpat kata azwaj .  Penggunaan  kata azwaj yang  berarti  pasangan  (suami-istri), menunjukkan hubungan kewarisan antara suami dan istri. Hubungan kewarisan seperti  ini  disebabkan  adanya  hubungan  hukum  antara  suami  dan  istri.
Berlakunya  hubungan  kewarisan  antara  suami  dengan  istri  didasarkan  pada dua ketentuan; Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Mengenai  akad  nikah  yang  sah  ditetapkan  dalam  Undang-undang  perkawinan No.l Tahun 1974 pasal 2 ayat 1: “Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. 18 Kedua, bahwa suami dan istri masih terkait dalam tali  perkawinan  saat  salah  satu  pihak  meninggal  dunia.  Ketentuan  ini  berlaku pula  bila  salah  satu  meninggal  dunia  sedangkan  ikatan  perkawinan  telah  putus dalam bentuk talak raj'i dan si istri masih berada dalam masa iddah karena istri
16 Hasbi ash-Shiddieqy, Fiqhul Mawaris (Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 43.
17 Muhammad  Hasbi  Ash  Shidiqy, Fiqh  Mawaris (Cet.  3;  Semarang:  PT.  Pustaka  Rizki  Putra, 2001), h. 60.
18 R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk  wetboek; Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007), h. 538.
yang  sedang  menjalani  masa  iddah  talak raj'i masih  berstatus  sebagai  istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin.
3. Hubungan  Wala', yakni  yang  disebabkan  adanya  pembebasan  budak.  Adapun yang  dimaksud  dengan wala’u  al-‘ataqah adalah ‘ushubah . 19 Penyebabnya adalah  kenikmatan  pemilik  budak  yang  dihadiahkan  kepada  budaknya  dengan membebaskan  budak  melalui  pencabutan  hak  mewalikan  dan  hak  mengurusi harta  bendanya,  baik  secara  sempurna  maupun  tidak.  Tujuannya  adalah tatawwu’ yaitu melaksanakan anjuran syariat atau kewajiban, sekalipun dengan imbalan. Dalam hal ini, bentuk pembebasan mengakibatkan pada penetapan hak wala’ . 20
4. Karena Agama , agama merupakan sebab seseorang saling mewarisi satu sama lain. Apabila pewaris meninggalkan anak atau siapapun yang menurut pertalian darah atau perkawinan dia merupakan ahli waris tetapi dia tidak beragama Islam, maka dia tidak berhak menerima warisan, begitu pula sebaliknya.

## Sumber Hukum Waris
Sumber  hukum  waris  adalah  al-Qur’an,  as-Sunnah  Nabi  saw.,  dan  ijma’  para ulama. Ijtihad atau qiyas di dalam ilmu faraidh tidak mempunyai ruang  gerak, kecuali jika ia sudah menjadi ijma’ para ulama.
1. Al-Qur’an .  Allah  swt.  menentapkan  hak  kewarisan  dalam  al-Qur’an  dengan angka  yang  pasti  yaitu  1/2;  1/4;  1/8;  1/3;  2/3  dan  1/6  serta  menyebutkan  pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut. Dalam al- Qur’an  setidaknya  ada  3  ayat  yang  memuat  tentang  hukum  waris.  Ketiga  ayat tersebut  terdapat  dalam  surat an-Nisa .  Ayat  pertama,  berbicara  tentang kewarisan  anak  laki-laki  dan  perempuan  serta  ayah  dan  ibu  ( al-furu’ dan al- ushul ), seperti  yang termaktub dalam firman Allah swt. dalam Q.S An Nisa’ /4: 11.
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                   
      
19 Adapun  yang  dimaksud  dengan ‘ushubah adalah  hubungan  antara  pemilik  budak  dan  budak, seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya.
20 Fakultas  Syariah,  Universitas  Al-Azhar  Mesir ,  Hukum  Waris .  Penerjemah  H.  Addys,  dkk,  h. 40.
Wirani Aisiyah Anwar
Terjemahnya:
Allah  telah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu.  Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bahagian  dua  orang anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu-bapak bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  yang meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak  mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),  maka ibunya mendapat sepertiga; jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara,  Maka  ibunya  mendapat seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara  mereka  yang  lebih  dekat (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Kandungan  ayat  diatas  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Jika  pewaris meninggalkan  seorang  atau  beberapa  orang  anak  laki-laki  mereka  mewarisi  seluruh harta  peninggalan  si  mayit.  (2)  Apabila  pewaris  meninggalkan  satu  orang  anak perempuan  (tidak  mewarisi  bersama  dengan  saudara  laki-laki),  bagian  harta  warisnya yaitu  separuh.  (3)  Bila  anak  perempuan  tersebut  dua  orang  atau  lebih  (tidak  mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki), bagian harta waris mereka adalah dua per tiga. (4) Jika si mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki  mendapat  dua  kali  bagian  anak  perempuan.  (5)  Hak  kewarisan  ibu-bapak masing-masing  1/6  jika  pewaris  mempunyai  anak.  Jika  tidak  mempunyai  anak,  ibu- bapak  yang  mewarisi,  dengan  bagian  ibu  mendapat  1/3.  (6)  Hak  waris  ibu  bersama- sama dengan beberapa saudara Pewaris adalah 1/6. Persoalan bagian ayah pada poin 5 dan  6  bagian  ayah  tidak  diatur  dengan  tegas,  maka  dalam  hal  ini  oleh  para mufassir ditafsirkan  bahwa  bagian  ayah  adalah ashobah . 21 Ayat  kedua,  menjelaskan  mengenai kewarisan  untuk  suami-istri,  anak-anak  ibu  (saudara-saudara  seibu  bagi  si mayit )  laki- laki maupun perempuan. Terdapat dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa /4 : 12.                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                     
                                                       
                                                            
21 Mukti Arto, Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam (Cet. 1, Solo: Balqis Queen, 2009), h. 115.
                                                                                                                              ) ١٢ (
Terjemahnya:
Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  isteri- isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi  wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  sudah  dibayar  hutangnya.  Para isteri  memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  isteri  memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  Jika  seseorang  mati, baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja) atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja).  Maka  bagi  masing-masing  dari kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu lebih  dari  seorang.  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu  sebagai) syari'at yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Penyantun.
Kandungan  ayat  diatas  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Hak  kewarisan suami-istri.  Suami  mendapat  1/2  bagian  bila  istrinya  tidak  meninggalkan  anak;  dan mendapat  1/4  bila  istri  meninggalkan  anak,  istri  mendapat  1/4  bila  suami  tidak meninggalkan  anak;  1/8  bila  suami  meninggalkan  anak.  (2)  Hak  saudara-saudara  bila pewaris  adalah kalalah . 22 Bila  saudara  (laki-laki  atau  perempuan)  hanya  seorang menerima  sebanyak  1/6.  Bila  saudara  lebih  dari  seorang,  maka  mereka  mendapat  1/3. Ayat  ketiga,  menjelaskan  kewarisan  saudara  laki-laki  atau  perempuan,  sebagaimana firman Allah swt. Q.S An Nisa’ /4: 176.
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                         ( ١٧٦ )
Terjemahnya:
Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang kalalah ).  Katakanlah:  "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan
22 Kalalah didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  meninggal  dunia  dan  tidak  meninggalkan  anak dan ayah. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , h. 41.
Wirani Aisiyah Anwar
saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  Maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ayat di atas, Allah swt. menyebutkan bagian warisan untuk saudara laki-laki dan saudara  perempuan  yang  tidak  seibu,  dapat  diuraikan  sebagai  berikut:  (1)  Jika  yang mewarisi  laki-laki  semua,  mereka  mewarisi  secara  bersama-sama  tanpa  ketentuan bagian  yang  tetap.  (2)  Jika  yang  mewarisi  saudara  perempuan  seorang,  maka  dia mendapat  1/2.  Sedangkan  bila  ahli  waris  dua  orang  saudara  perempuan  atau  lebih mendapat 2/3. (3) Apabila bergabung saudara laki-laki dan saudara perempuan, mereka mewarisi dengan ketetapan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.
2. Sunnah Nabi saw . Ada beberapa hadist yang menerangkan tentang pembagian harta waris, antara lain: Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda سابع نبا نع هيبا نع سواط نبا انثدح بيهو انث دح ليع امسا نب ىس وم انث دح يبنلا نع : امهنع الله يضر وهف يقب امف اهله ائب ضئا رفلا ا وقحلا (لاق ملس و هيلع الله ىلص
)ركذ لجر يلوئلا
23
Artinya:
“Berikanlah  harta  waris  kepada  orang-orang  yang  berhak.  Sesudah  itu  sisanya yang lebih utama adalah orang laki-laki.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Adapun  yang  lebih  utama  adalah  yang  lebih  dekat.  Bila  kita  gabungkan  antara hadits  diatas  dengan  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  jelas  bagi kita  bahwa  dalil-dalil  tersebut  telah  mencakup  seluruh  hukum  waris.  Hadits  tersebut juga  memberikan  penjelasan  bagi  ahli  waris,  jika  harta  waris  masih  tersisa  setelah dibagikan  menurut  ketentuan  bagian  tetap,  maka  sisanya  dibagikan  kepada ashabah nasabiyyah (kerabat  yang terikat  dalam hubungan nasab  yang lebih  dekat). Setelah itu baru beralih kepada ashabah sababiyyah (kerabat yang disebabkan jasa-jasanya dalam membebaskan  budak). 24 Dengan  kata  lain,  semua  dalil  diatas  telah  menjelaskan pembagian harta waris secara fardh (bagian tetap) dan ta'shib (bagian lunak).
3. Ijma’ . Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah  saw.,  terhadap  hukum syara’ yang  bersifat  praktis  ( ‘amaly ).  Ijma’ merupakan  suatu  dalil  yang  memiliki  tingkat  kekuatan  argumentatif  setingkat dibawah  dalil-dalil  Nash  (al-Qur’an  dan  Hadits).  Ia  merupakan  dalil  pertama setelah  al-Qur’an  dan  Hadits,  yang  dapat  dijadikan  pedoman  dalam  menggali hukum syara’ . Dalam hal kewarisan para sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in telah berijma’  atau  bersepakat  tentang  legalitas  ilmu faraidh dan  tidak  ada  seorang pun yang menyalahi ijma’ tersebut, diantara masalah-masalah yang berhubungan dengan faraidh telah  diputuskan  melalui  kesepakatan  atau  ijma’  mereka: 25 (1)
23 Muhammad  Ismail  Abu  Abdullah  al  Bukhari, Shahih  Bukhari  :Al  Jami’  As  Shahih  Al Mukhtashar, jus 6, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2483.
24 Muhammad  Abu  Zahrah, Usul  Fikih ,  Penerjemah  Saefullah  Ma’sum,  dkk  (Cet.I;  Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 307-308.
25 Asyhari  Abta  dan  Djunaidi  Abd.  Syakur, Ilmu  Waris  al-Faraidl (Cet.I;  Surabaya:  Pustaka Hikmah Perdana. 2005), h. 6.
Masalah-masalah  saudara  mewarisi  bersama  kakek,  yang  dalam  al  Qur’an maupun  hadits  tidak  dijelaskan.  (2)  Status  cucu  yang  ayahnya  terlebih  dahulu meninggal  dunia  dari  pada  kakek  yang  bakal  diwarisi  yang  mewarisi  bersama- sama saudara-saudara  ayah (paman si cucu).

## Konsep Keadilan dalam Pembagian Harta Waris
Mengenai jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk.  Pertama,  laki-laki  mendapat  jumlah  yang  sama  banyak  dengan  perempuan; seperti  ibu  dan  ayah  sama-sama  mendapat  seperenam  dalam  keadaan  pewaris meninggalkan  anak  kandung.  Begitu  pula  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan sama-sama  mendapat  seperenam  dalam  keadaan  pewaris  adalah  seorang  yang  tidak memiliki  ahli  waris  langsung.  Kedua,  laki-laki  memperoleh  bagian  lebih  banyak  atau dua kali lipat dari bagian yang didapat oleh perempuan; seperti anak laki-laki mendapat dua  kali  bagian  anak  perempuan,  saudara  laki-laki  mendapat  dua  kali  bagian  anak perempuan  dan  dalam  kasus  yang  terpisah  duda  mendapat  dua  kali  bagian  yang diperoleh janda.
Bila  ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  yang  diperoleh  antara  laki-laki  dan perempuan yaitu 2:1 (dua banding satu), memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan pada kegunaan  dan  kebutuhan.  Oleh  karena  itu,  bentuk  keadilan  dalam  kewarisan  bukan terletak  pada  jenis  kelamin,  melainkan  terletak  pada  substansinya.  Substansi  yang dimaksud dapat terlihat dalam surah an-Nisa’ (4:11,12 dan 176). Pada  Surat an-Nisa (4)  ayat  11  dinyatakan  bahwa  anak  laki-laki  mendapat bagian  lebih  besar  dari  perempuan.  Demikian  pula  ayah  mendapat  bagian  lebih banyak  dari  ibu  apabila  tidak  ada  anak.  Dalam  Surat an-Nisa (4)  ayat  12.  suami  dan istri  mendapat  bagian  yang  berbeda.  Demikian  pula  dalam  Surat an-Nisa (4)  ayat  176 saudara  laki-laki  mendapat  bagian  lebih  banyak  dari  saudara  perempuan.  Terjadinya perolehan  bagian  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan, mufassirin memberikan  komentar.  Perbedaan  bagian  yang  diperoleh  oleh  ahli  waris  laki-laki  dan perempuan mempunyai hikmah tersendiri yaitu laki-laki mencari nafkah untuk diri dan keluarganya,  sementara  perempuan  hanya  membutuhkan  nafkah  untuk  dirinya,  dan bahkan  apabila  perempuan  telah  menikah,  maka  nafkahnya  ditanggung  oleh  laki-laki yang  menjadi  suaminya.  Dari  kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan material  dalam  kedudukan  ekonomi  antara  laki-laki  dan  perempuan  bila  dilihat  dari fungsinya.
Syariat  Islam  telah  membedakan  pembagian  harta  waris  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  perkara  kewarisan  2:1  (dua  banding  satu)  karena  ada  beberapa hikmah:  (a)  Bahwa  pemenuhan  biaya  hidup  perempuan  menjadi  kewajiban  anaknya atau  bapaknya,  saudara  laki-laki  atau  kerabat  lainnya.  (b)  Perempuan  tidak  dibebani menafkahi  keluarga.  (c)  Nafkah  dan  tanggungan  laki-laki  lebih  besar  dari  perempuan. (d)  Laki-laki  berkewajiban  memberikan  mahar  kepada  istrinya  dan  pemenuhan kebutuhannya setelah menikah.

## Praktek Pembagian Harta Warisan Anak di Kabupaten Sidrap
Pembagian  harta  warisan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  di Kabupaten  Sidrap  menggunakan  sistem  pembagian  2:1  (dua  berbanding  satu),  dengan
Wirani Aisiyah Anwar
kata  lain  sistem  yang  ada  tetap  mengikuti  al-Qur’an  dan  hadist.  Namun,  dalam pelaksanaannya masyarakat menerapkan sistem kekeluargaan. Masyarakat beranggapan bahwa  sekarang  merupakan  zaman  modern.  Perempuan  tidak  hanya  tinggal  di  rumah tetapi  melakukan  aktifitas  luar  bahkan  ada  yang  berperan  sebagai  pencari  nafkah keluarga. Jadi, mereka mengikuti alur tersebut sesuai kondisi yang ada.
Permasalahan  tentang  kewarisan  ini  bukan  hal  baru  karena  di  masa-masa  awal Islam  pernah  dipertanyakan  oleh  sebagian  sahabat  Rasulullah  Saw.,  melalui  perantara Istri Rasulullah Saw. Ummu Salamah mempertanyakan masalah warisan 2:1 kemudian dikaitkan dengan alasan tidak diperbolehkannya perempuan untuk berperang, kemudian turunlah  surah an-Nisa’ (4)  ayat  32  yang  intinya  melarang  kaum  perempuan  untuk cemburu  atau  tepatnya  iri  atas  perbedaan  bagian  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan.  Pihak  yang  berkasusus  atau  mempermasalahkan  perimbangan  waris  Islam 2:1,  sangat  setuju  mengubah  metode  waris  Islam  1:1  (berbanding  sama),  sebagaimana hukum kewarisan Barat dan sebagian hukum kewarisan Adat. Maksudnya, seorang anak perempuan  harus  mendapatkan  bagian  sama  dengan  bagian  anak  laki-laki,  demikian pula halnya dengan bagian suami, serta bagian ibu yang juga harus sama dengan bagian saudara  laki-laki,  serta  bagian  cucu  perempuan  yang  harus  juga  sama  dengan  bagian cucu  laki-laki.  Begitu  pula  dengan  masyarakat  di  Kabupaten  Sidrap  mereka mempermasalahkannya meski telah diketahui bahwa itu sudah menjadi suatu ketetapan dalam al-Qur’an dan hukum adat Bugis sendiri.
Dari  asumsi  masyarakat  yang  melakukan  perimbangan  pembagian  waris  2:1 menjadi 1:1 menjelaskan bahwa itu tidak adil karena dihubungkan dengan perkebangan zaman  sekarang  yang  sekurang-kurangnya  dalam  banyak  kasus,  misalnya  dunia  kerja, usaha,  konteks  pendapatan  ekonomi  dan  keuangan  rumah  tangga,  tidak  lagi  menjadi monopoli bagi kaum laki-laki seperti halnya di masa-masa lalu. Di zaman modern kini, dunia kerja atau usaha, sudah menjadi domain kaum perempuan dalam hal ini istri atau ibu  dalam  sebuah  rumah  tangga.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  tidak  jarang penghasilan istri atau ibu jauh lebih besar daripada penghasilan suami atau ayah.
Masyarakat  yang  setuju  atas  penyamaan  perimbangan  pembagian  warisan  atau 1:1  (berbanding  sama)  ini  hanya  mengandalkan  logika  nisbi  yang  boleh  jadi  sangat sempit  disamping  hanya  merujuk  kepada  kasus-kasus  tertentu  yang  jumlahnya  tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan bahwa sampai sekarang  ini secara umum dan keseluruhan, dunia kerja masih tetap didominasi oleh kaum laki-laki.
Fakta  dalam  kasus-kasus  tertentu  terutama  di  kota-kota  besar  atau  bahkan  di beberapa daerah perkampungan sekalipun telah banyak kaum perempuan yang memiliki keterampilan  lebih  dibanding  laki-laki  dalam  hal  pencarian  nafkah  rumah  tangga memang  benar,  seperti  halnya  yang  dialami  oleh  para  tenaga  kerja  wanita  (TKW), namun  keadaan  demikian  masih  tetap  belum  bisa  memastikan  bahwa  jumlah  kaum pekerja  perempuan  jauh  lebih  besar  dari  pada  laki-laki.  Ini  merupakan  kasus  di Indonesia dan untuk negara-negara Islam lainnya tidak bisa dipastikan tentang persoalan masalah pembagian warisan ini.
Analisis penulis tentang mengubah perimbangan kewarisan dari 2:1 menjadi 1:1 (berbanding  sama),  ini  memang  terkesan  filosofis  dan  terlihat  lebih  adil  daripada perimbangan 2:1 misalnya, ketika  diartikan dengan makna sama persis atau sama rata; dengan  maksud  sama  banyak  atau  sama  besar.  Namun,  pengubahan  perimbangan pembagian  warisan  dari  2:1  menjadi  1:1  (berbanding  sama),  tidak  sesederhana  itu
karena  masih  banyak  hal  mutlak  lainnya  yang  perlu  dipertimbangkan.  Pada  Q.S an- Nisa’ /4 ayat 7.
                                                                                                                      
                            
         
Terjemahnya:
Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapak  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Pada  saat  ayat  ini  turun,  sistem  pembagian  warisan  pada  masyarakat  Arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan juga anak-anak sama  sekali  tidak  mendapatkan  warisan  dari  peninggalan  suami  atau  orang  tuanya. Alasan  mereka: “Bagaimana  mungkin  kami  akan  memberikan  warisan  kepada  orang yang  tidak  pernah  menunggang  kuda,  tidak  pernah  memanggul  senjata  dan  tidak pernah berperang melawan musuh” . 26
Pandangan  seperti  itu  tetap  diikuti  oleh  orang-orang  yang  telah  masuk  Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadukan ini kepada Rasulullah saw,. seperti yang dilakukan oleh janda Sa’ad ibn ar-Rabi’ dan janda Hawan ibn Tsabit. Dalam kasus yang  pertama,  janda  Sa’ad  ibn ar-Rabi’  mengeluh  kepada  Rasulullah  saw,.  bahwa  dua anak  saat  sama  sekali  tidak  mendapat  warisan  dari  harta  peninggalan  bapak  mereka. Semua harta peninggalannya diambil oleh saudara laki-lakinya, tanpa tersisa sedikitpun untuk  kedua  anak  perempuannya.  Padahal  mereka  sangat  membutuhkan  harta  tersebut untuk biaya pernikahan. 27
Dalam kasus yang kedua, Hakkah janda Hasan ibn Tsabit penyair yang terkenal itu, melaporkan nasibnya dan lima anak perempuannya kepada Rasulullah saw,. setelah Hasan  meninggal  dunia,  beberapa  ahli  waris  dari  keluarga  Hasan  datang  ingin mengambil  semua  harta  peninggalan  Hasan,  padahal  almarhum meninggalkan  seorang istri dan lima orang anak perempuan yang membutuhkan harta peninggalan dari suami dan bapak mereka. 28 Dua kasus itulah yang melatar belakangi turunnya Q.S an-Nisa’ /4 : 11-12.
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                              
      
                                                                        
26 Muhammad  ‘Ali  ash-Shabuni, Hukum  Waris ,  terjemahan  Abdul  Hamid  Zakhwan  (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), h. 19.
27 Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, Hukum Waris , h. 20.
28 Yunahar  Ilyas, Feminisme  dalam  Kajian  Tafsir  al-Qur’an  Klasik  Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 100.
Wirani Aisiyah Anwar
                                                                                                                    
       ) ١١ (                                                                                    
                                                                                                           
                                   
                                                                      
                                                                                                                                                                
                                                                           
                          
Terjemahnya:
Allah  mensyari'atkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak-anakmu. Yaitu:  bahagian  seorang  anak  lelaki  sama  dengan  bagahian  dua  orang  anak perempuan;  dan  jika  anak  itu  semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  Maka  bagi mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu seorang  saja,  Maka  ia  memperoleh  separuh  harta.  dan  untuk  dua  orang  ibu- bapak,  bagi  masing-masingnya  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika yang  meninggal  itu  mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal  tidak mempunyai  anak  dan  ia  diwarisi  oleh  ibu-bapaknya  (saja),  Maka  ibunya mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal  itu  mempunyai  beberapa  saudara, Maka  ibunya  mendapat  seperenam.  (Pembagian-pembagian  tersebut  di  atas) sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.  (12)  Dan bagimu  (suami-suami)  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu  mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkannya  sesudah  dipenuhi wasiat  yang  mereka  buat  atau  (dan)  seduah  dibayar  hutangnya.  Para  istri memperoleh  seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika  kamu  tidak mempunyai  anak.  jika  kamu  mempunyai  anak,  Maka  Para  istri  memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang kamu  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutang-hutangmu.  jika  seseorang  mati, baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang  tidak  meninggalkan  ayah  dan  tidak meninggalkan  anak,  tetapi  mempunyai  seorang  saudara  laki-laki  (seibu  saja) atau  seorang  saudara  perempuan  (seibu  saja),  Maka  bagi  masing-masing  dari kedua  jenis  saudara  itu  seperenam  harta.  tetapi  jika  saudara-saudara  seibu  itu lebih  dari  seorang,  Maka  mereka  bersekutu  dalam  yang  sepertiga  itu,  sesudah dipenuhi  wasiat  yang  dibuat  olehnya  atau  sesudah  dibayar  hutangnya  dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian
itu  sebagai)  syari'at  yang  benar-benar  dari  Allah,  dan  Allah  Maha  mengetahui lagi Maha Penyantun.
Menanggapi  ayat  tersebut,  Quraish  Shihab  lebih  jauh  menjelaskan  indahnya syariat.  Masyarakat  yang  ingin  menyamaratakan  pembagian  warisan  antara  anak  laki- laki  dan  anak  perempuan  terkesan  terburu-buru,  juga  alasannya  kurang  argumentatif dalam  arti  tidak  memiliki  basis  pemikiran  hukum  Islam  yang  kuat  baik  dari  segi normatif-tekstualis,  dan  terlebih  dari  sudut  pandang  dalil  yang  substantif- kontekstualistis. Misalnya, Terutama argumentasi yang bersifat filosofis-psikologis, dan yang  lebih  utama  dari  sudut  pandang  kesiapan  dan  ketulusan  seorang  mukmin  dan mukminat  untuk  menerima  dan  merealisasikan  hukum-hukum  Allah  swt.,  secara  tulus tanpa reserve .  Menjadi  persoalan  dalam  masalah  kesetaraan gender kewarisan  adalah antara  2:1  ataukah  setara  (1:1).  Shihab  mengatakan: “Dapat  dipastikan  bahwa  kritik- kritik  itu  diakibatkan  oleh  titik  tolak  yang  keliru  antara  lain  karena  memandang ketentuan-ketentuan  tersebut  secara  persial,  dengan  mengabaikan  pandangan  dasar dan  menyeluruh  ajaran  Islam.  Memang  memandang  masalah  juz’i  terlepas  dari induknya  pasti  menimbulkan  kekeliruan  memahami  suatu  teks  atau  ucapan  terlepas dari  konteksnya.  Bahkan,  pemahaman  demikian  bukan  saja  mengundang kesalahpahaman  atau  kesalahan,  tetapi  juga  dapat  menggugurkan  sekian  banyak prinsip” . 29
Prinsip dasar Islam adalah pandangan dasarnya yang menyeluruh tentang wujud, alam,  dan  manusia,  berisi  nilai-nilai  dari  hasil  seleksi  nilai-nilai  yang  ada  atau  yang baru. Dalam konteks waris, prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan adalah dua jenis manusia yang harus diakui, suka atau tidak suka, berbeda. Dalam tafsiran potongan ayat surah an-Nisa’ /4 ayat 11:
                                
Terjemahnya:
Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dari ayat di atas terdapat dua pemaknaan, yaitu dari segi tekstualistis sudah jelas bahwa hukum kewarisan ini bersifat qath’i karena dipandang dari jenisnya ركذ: laki-laki dan  ثنلا  :  perempuan.  Sedangkan  secara kontekstualistis  pembagian  warisan  dari ayat tersebut  dilihat  dari  segi  fungsi.  Ketika  ركذ  ini  tidak  menjalankan  fungsinya  sebagai laki-laki  dan  sebaliknya  ثنلا  yang  menjalankan  fungsi  laki-laki  maka  pembagian warisan  ini  bisa  secara  matematis  kesetaraan  dalam  warisan  itu  merupakan  suatu keadilan. Perbedaan bukan hal yang menjadi suatu masalah besar, tetapi dari perbedaan yang  menjadikan  sesuatu  sempurna.  Dari  pembagian  warisan  anak  dalam menentukannya  dapat  dilihat  dari  kedua  pandangan  di  atas  terhadap  ayat  yang  sama dengan penafsiran berbeda ditinjau dari sudut pandang yang berbeda serta alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  masyarakat  dalam  pemikiran  pengubahan perimbangan hukum kewarisan Islam dari 2:1 menjadi 1:1, yaitu:
29 M.  Quraish  Shibab, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 368.
Wirani Aisiyah Anwar
1. Memaknai  kata  adil  dengan  sama  banyak  atau  benar-benar  sama.  Hal  ini  tidak selalu  tepat.  Sebab,  kata  adil  itu  memiliki  banyak  makna.  Disamping  berarti sama  banyak,  adil  juga  berarti  seimbang,  sebanding,  sepadan  dan  lain-lain. Sejalan  dengan  makna  harfiah  adil,  maka  para  hukma  (filosof)  dalam  hal  ini Aristoteles, membedakan keadilan dalam dua macam, yakni keadilan distributif dan  keadilan  komutatif.  Keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  memberikan sesuatu  kepada  tiap  orang  menurut  jasanya;  sedangkan  keadilan  komutatif adalah  keadilan  yang  memberikan  sesuatu  pada  setiap  orang  sama  banyaknya dengan tidak mengingat (mempertimbangkan jasa-jasanya). 30 Dengan kata lain, keadilan  distributif  adalah  keadilan  yang  berbasiskan  kualitas  dan  tanggung jawab,  sedangkan  keadilan  komutatif  merupakan  keadilan  yang  hanya berbasiskan kesamaan.
2. Masyarakat  yang  tidak  mengikuti  hukum  kewarisan  Islam,  mamandang  hukum kewarisan  merupakan  sistem  hukum  yang  berdiri  sendiri.  Pada  kenyataannya, hukum kewarisan merupakan bagian  yang tidak terpisahkan dari sistem hukum keluarga Islam secara keseluruhan. Maka dari itu hukum kewarisan merupakan satu  kesatuan  yang  utuh  dan  tidak  bisa  dipisahkan  dari  sistem  hukum  keluarga dalam konteksnya yang bersifat umum.
3. Sebagian  besar  masyarakat  yang  tidak  mengikuti  hukum  kewarisan  Islam memandang  akal-pikiran  mampu  memecahkan  semua  masalah  termasuk persoalan  pelik  yang  mengandung  rahasia  yang  tidak  terjangkau  oleh  akal pikiran  sebagaimana  terkandung  di  balik  ketidaksamaan  pembagian  hak kewarisan  dalam  sistem  kewarisan  yang  menyebabkan  penalarannya  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  yang  bersifat  kasuistik.  Padahal,  sistem  hukum kewarisan Islam diatur langsung oleh Allah swt,. melalui wahyu-Nya al Qur’an dengan  pengaturan  dan  penetapan  hukum  yang  bersifat  jelas,  tegas,  lugas  dan bahkan sacara umum dapat  dikatakan tuntas. Kenyataan ini antara lain ditandai dengan  penetapan  ahli  waris,  bagian  setiap  ahli  waris,  menurut  mekanisme pengaturannya. Ini menunjukkan bahwa Allah swt yang secara hukum memiliki hak perogratif.
4. Masyarakat di Kabupaten Sidrap harus mengetahui bahwa tidak ada pakar tafsir ahkam  yang  tidak  menggunakan  penafsiran  tekstual.  Pakar-pakar  hukum konvensional  juga  tidak  ada  yang  semata-mata  memandang  penting  tafsir kontekstual dengan mengabaikan tafsir tekstual.
5. Hampir  semua  ulama  sepakat  bahwa  kesamaan  agama  Islam  antara  yang diwarisi  dengan  yang  mewarisi  merupakan  salah  satu  prasyarat  adanya  hukum waris-mewarisi di dalam hukum faraidh.
Masyarakat  di  Kabupaten  Sidrap  banyak  yang  mengaplikasikan  perbandingan warisan  sama  rata/berbanding  sama  dikarenakan ada  kasus-kasus  yang  mereka anggap memang  sudah  seharusnya  pembagian  itu  disamaratakan.  Pembagian  harta  waris merupakan  hal  yang  sangat  rumit  sehingga  butuh  penalaran  yang  sangat  teliti  dalam pengaplikasiannya.  Terutama  bagi  para  hakim  yang  memutuskan  putusan  ini  butuh ijtihad  yang  mendalam.  Peneliti  melihat  perkembangan  dunia  yang  sangat  modern
30 Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 73-74.
mempengaruhi  pola  pikir  masyarakat  dan  itu  sangat  mempengaruhi  perkembangan zaman kedepannya. Sehingga pandangan peneliti dalam pembagian warisan anak antara laki-laki  dan  perempuan  tetap  menggunakan  rujukan  al  Qur’an  dan  hadist  2:1,  tetapi dalam masalah kasuistik tertentu pembagian harta waris itu dapat setara dengan alasan- alasan yang rasional dan demi kemaslahatan umat.

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  praktek  pembagian  harta  warisan  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  di Kabupaten Sidrap kebanyakan melakukan 1:1 (berbanding sama). Perspektif fikih Islam terhadap  praktek  pembagian  warisan  di  Kabupaten  Sidrap  tercantum  dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  yang  menjelaskan  bahwa  hukum  kewarisan  sudah  bersifat qath’i ,  yaitu 2:1,  namun  dengan  merujuk  pada  konsep maslahah ,  yakni  jika  terjadi  perselisihan antara  kepentingan  masyarakat  dengan nash dan ijma’ ,  maka  wajib  mendahulukan kepentingan  masyarakat  atas nash dan ijma’ .  Adapun  yang  ingin  menyamakan pembagian  warisannya  dengan  cara  membaginya  terlebih  dahulu  dengan  pembagian 2:1, selanjutnya jika pewaris yang mendapat bagian lebih banyak dan rela menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya maka itu boleh. Tetapi, bukan dinamakan warisan tetapi hibah kepada ahli waris lain dengan dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh para ahli waris.

## Saran
Seharusnya  dalam  sistem  pembagian  warisan  anak,  masyarakat  harus  lebih memahami  dulu  akan  pentingnya  pengetahuan  tentang  warisan  dan  pemahannya. Sehingga  dalam  pelaksanaannya  nanti  tidak  serta  merta  ikut  keinginan  sendiri  dengan menerapkan sistem yang diinginkan karena ketetapannya sudah ada di dalam al-Qur’an, hadist  juga  hukum  adat  Bugis.  Selain  itu,  masyarakat  juga  tidak  boleh  terlalu  kaku dalam memaknai nash . Karena ada beberapa ayat yang membutuhkan ijtihad mendalam dalam mentafsirkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abta,  Asyhari  dan  Djunaidi  Abd.  Syakur. Ilmu  Waris  al-Faraidl .  Cet.1;  Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005.
Abu  Abdullah al Bukhari, Muhammad Ismail. Shahih Bukhari :Al Jami’ As Shahih Al Mukhtashar. Jus 6. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
Abdul  Djamali,  R.. Hukum  Islam  Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum  Konsorium  Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, 2002.
Addys.  Komite  Fakultas  Syariah,  Universitas  Al-Azhar  Mesir, Hukum  Waris .  Cet.  1; Jakarta: CV Kuwais Media Kreasindo, 2004.
Ali as-Shabuni, Muhammad. Hukum waris . Solo: CV. Pustaka Mantik, 1994.
Al-Utsmaini, Muhammad bin Shaleh. Ilmu Waris Metode Praktis Menghitung Warisan dari Syariat Islam. Jakarta: Ash-Shaf Media, 2007.
Wirani Aisiyah Anwar
Amin  Suma,  Muhammad. Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Arto,  Mukti. Hukum  Waris  Bilateral  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam .  Cet.1;  Solo: Balqis Queen, 2009.
Ash-Shiddieqy, Hasbi. Fiqhul Mawaris . Cet.1; Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
----------------. Fiqh Mawaris . Cet.3; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
Ilyas,  Yunahar. Feminisme  dalam  Kajian  Tafsir  al-Qur’an  Klasik  Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1993.
Salim,  Arskal. Demi  Keadilan  dan  Kesetaraan;  Dokumentasi  Program  Jender  Hakim Agama di Indonesia. Jakarta: Pushukham UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Asia Foundation, 2009.
Salman, Otje. Hukum Waris Islam . Cet. 1; Bandung: Ratika Aditama, 2002.
Shibab,  M.  Quraish. Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an . Jakarta: Lentera Hati, 2000.
Subekti,  R,  R.  Tjitrosudibio. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Burgerlijk wetboek;  Undang-undang  Pokok  Agraria  dan  Undang-undang  Perkawinan . Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.
Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam . Cet.1; Jakarta: Prenada Media, 2004.
---------------. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Kencana, 2008.