## Determinan Kepatuhan dan Penerimaan PPh Badan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur
Wieldy Menanda 1 , Darmansyah 2 , JMV. Mulyadi 3
1,2,3,4 Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

## INFO ARTIKEL
JEL Classification :
H20, H32
Keywords : corporate income tax revenue,  socialization  of  tax policies, of supervision tax audits, tax taxpayers, payer tax
collection,
compliance

## ABSTRACT
Taxpayer  compliance  is  the  most  important  part  of  tax revenue. In compliance there is formal and material compliance. Formal compliance is the compliance of taxpayers in depositing and  reporting  their  tax  obligations  on  time,  while  material compliance is compliance with the correctness of the contents of the  reporting  itself  in  the  form  of  income  received,  costs incurred, taxes withheld / collected by other parties, up to taxes that still have to be paid. after carrying out various conversion mechanisms  according  to  the  applicable  regulations.  This research  aims  to  determine  how  the  relationship  between  tax policy  socialization,  taxpayer  supervision,  tax  audit  and  tax collection  on  taxpayer  compliance  and  corporate  income  tax receipts when mediated by taxpayer compliance. In this study, secondary data sources were taken from 9 (nine) Tax Service Offices (KPP) in the East Jakarta Regional Tax Office. In the form of target and realization data for the period 2014 to 2018 on  4  (four)  activity  instruments  (socialization,  supervision, inspection carri and  collection) Directorate the out  at ed
General  of  Taxes.  The  results  showed  that  tax  policy socialization and taxpayer supervision had a significant effect on  compliance,  while  tax  audit  and  tax  collection  had  no significant effect. For the effect on corporate income tax revenue through taxpayer compliance, tax policy socialization, taxpayer supervision has a significant negative effect, while tax audit and tax collection have a significant positive effect. For researchers who  want  to  take  the  same  theme  as  this  research,  they  can develop  it  with  the  addition  of  independent  variables  and  a longer research year in order to obtain results that better reflect the actual conditions.

## ABSTRAK
Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian terpenting dalam penerimaan  pajak.  Didalam  kepatuhan  terdapat  kepatuhan formal  dan  material.  Kepatuhan  formal  merupakan  kepatuhan wajib  pajak  dalam  menyetorkan  dan  melaporkan  kewajiban perpajakannya  tepat  waktu  sedangkan  kepatuhan  material adalah kepatuhan terkait kebenaran isi dari pelaporan itu sendiri berupa  penghasilan  yang  diterima,  biaya  yang  dikeluarkan, pajak  yang  dipotong/dipungut  oleh  pihak  lain  sampai  dengan pajak yang masih harus dibayarkan setelah dilakukan berbagai mekanisme  konversi  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Riset  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan sosialisasi
kebijakan  pajak,  pengawasan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak Dalam  penelitian  ini  sumber  data  sekunder  diambildari  9 (sembilan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kantor Wilayah  DJP  Jakarta  Timur.  Berupa  data  target  dan  realisasi selama  periode  2014  sampai  dengan  2018  atas  4  (empat) instrumen  kegiatan  (sosialisasi,  pengawasan,  pemeriksaan  dan penagihan)  yang  dilakukan  di  Direktorat  Jenderal  Pajak.    Hasil penelitian  menunjukkan  sosialisasi  kebijakan  pajak  dan pengawasan  wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  sedangkan  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak tidak  berpengaruh  signifikan.  Untuk  pengaruh  terhadap penerimaan PPh Badan melalui kepatuhan wajib pajak, sosialisasi kebijakan pajak, pengawasan wajib pajak berpengaruh signifikan negatif  sedangkan  pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak berpengaruh  signifikan  positif.    Untuk  peneliti  yang  ingin mengambil  tema  yang  sama  dengan  penelitian  ini  dapat mengembangkan  dengan  penambahan  variabel  bebas  dan  tahun penelitian yang lebih panjang sehingga didapat hasil yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya.

## 1. Pendahuluan
Pajak merupakan sumber utama penerimaan  negara,  berdasarkan  Undang- Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  setiap tahunnya lebih dari 70% (tujuh puluh persen) pendapatan Negara dalam postur APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara)  bersumber  dari  penerimaan  pajak. Peningkatan  anggaran  dalam  APBN  secara langsung  berdampak  pada  target  penerimaan pajak  yang  meningkat  setiap  tahunnya. Banyaknya target pembangunan yang dilakukan  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun terakhir  mengakibatkan  jumlah  dana  yang dibutuhkan  oleh  pemerintah  dalam  belanja modal dan belanja barang mengalami kenaikan yang  signifikan.  Ditambah  lagi  pengeluaran dari  pos-pos  lain  dalam  APBN  yang memang harus  mengalami  kenaikan  dalam  upaya meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Indonesia, menjaga  kedaulatan  negara  sampai  kepada pemenuhan  kewajiban  pemerintah  guna menjaga  posisi  kemampuan  Indonesia  dalam pemeliharaan  hutang  serta  kepercayaan investasi  atas  kesehatan  iklim  usaha  dan ekonomi di Indonesia. Pengeluaran- pengeluaran  tersebut  mulai  dari  anggaran pendidikan,  anggaran  kesehatan,  anggaran pertahanan dan keamanan,  pembayaran  hutang dan pembayaran bunga yang jatuh tempo.
Secara garis besar pajak di Indonesia terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan  Barang  Mewah  (PPnBM),  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM) dan beberapa pajak daerah.  Postur  penerimaan  APBN  dari  sektor pajak  terdiri  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dan  Pajak  Penjualan  Barang  Mewah (PPnBM),  Pajak  Penghasilan  (PPh),  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan dan Perkebunan dan Bea Materai (BM). Dan tidak termasuk  penerimaan  pajak  daerah  dan sebagian  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) sektor  perkotaan  dan  pedesaan.  Dimana penerimaan  pajak  dari  sektor  pajak  dalam APBN disebut juga dengan nama pajak pusat. Dari  jenis-jenis  pajak  pusat  tersebut,  Pajak Penghasilan  memiliki  peranan  dan  kontribusi terbesar  dalam  penerimaan  negara  dari  sektor pajak.  Hal  ini  cukup  beralasan  karena  Pajak Penghasilan  memiliki  objek  pengenaan  yang paling  luas  dibandingkan  dengan  jenis  pajak yang  lain.  Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak  Penghasilan,  disebutkan  bahwa  objek pajak  penghasilan  adalah  setiap  tambahan kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau diperoleh  oleh  wajib  pajak,  baik  yang  berasal dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah  kekayaan  wajib  pajak.  Konsep pemajakan  seperti  ini  dikenal  dengan  nama
World  Wide  Income .  Selain  karena  objek pemajakan yang luas, faktor yang menjadikan pajak penghasilan sebagai jenis pajak pemberi kontribusi  terbesar  dalam  penerimaan  negara dari  sektor  pajak  adalah  karena  subjek  pajak yang dimiliki. Dimana subjek pajak penghasilan  terdiri  dari  setiap  orang  pribadi, warisan  yang  belum  terbagi  sebagai  satu kesatuan    menggantikan    yang  berhak,  badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Dengan melihat luas  dan  besarnya  objek  dan  subjek  pajak, seharusnya  Pajak  Penghasilan  Badan  menjadi kontribusi  penerimaan  terbesar  untuk  jenis pajak  pada  Pajak  Penghasilan.  Dengan pengelolaan  yang  baik,  maka  realisasi penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan Badan  dapat  ditingkatkan  setiap  tahunnya. Dengan  menjalankan  tiga  pilar  sistem perpajakan (kebijakan pajak, hukum pajak dan administrasi  perpajakan)  dengan  sebaik- baiknya  ditengah  semakin  dinamis  dan kompleksnya setiap transaksi dan derivatifnya pada dunia usaha saat ini baik secara domestik maupun lintas negara (cross border).
Sosialisasi merupakan media yang digunakan  pemerintah  dalam  penyampaian kebijakannya, sesuai dengan konsep sosialisasi itu sendiri yang dikemukakan oleh Harton dan Hunt  (1987)  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  adalah  proses  dimana  seorang menghayati ( internalize ) norma-norma kelompok  dimana  ia  hidup  sehingga timbulah diri yang unik. Melalui proses inilah, norma dan keterampilan  diajarkan  kepada  individu  agar dapat hidup secara normal dalam masyarakatnya.
Adapun  kegiatan  pengawasan  tersebut dimandatkan  kepada  petugas  yang  disebut dengan Account  Reprsentative dimana  tugas dan  fungsinya  tertuang  dalam  Keputusan Menteri  Keuangan  Nomor  98  Tahun  2006 tentang Tugas dan Fungsi Account Representative .
Selanjutnya pemeriksaan
untuk pengujiannya  (Pasal  1  angka  25  Undang – Undang  Nomor  28  Tahun  2007).  Dalam pengujian  tesebut  akan  menimbulkan  hasil berupa  ketetapan  pajak  yang  menyatakan bahwa  wajib  pajak  telah  melakukan  dengan benar  seluruh  kewajiban  perpajakannya (ditandai  dengan  ketetapan  pajak  Nihil), memiliki  kelebihan  pembayaran  pajak  dalam rangka  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya
(ditandai dengan ketetapan pajak Lebih Bayar) atau  memiliki  kekurangan  pembayaran  pajak dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya (ditandai  dengan  ketetapan  pajak  Kurang Bayar).
Atas  kondisi  terakhir  diatas,  terdapat rangkaian  kegiatan  lainnya  yang  akan dilakukan untuk menagih kekurangan pembayaran pajak tersebut (utang pajak) yang disebut  dengan  penagihan  pajak.  Di  dalam penagihan  pajak  ini  terdapat  berbagai  macam kegiatan  dari  mulai  penerbitan  surat  teguran kepada wajib pajak atas utang pajaknya sampai dengan  penyanderaan,  pencegahan  dan pelelangan  aset  yang  disita  (Pasal  1  angka  9 Undang – Undang  tetapi  disisi  lain  juga mengedepankan asas toleransi berupa mengakomodasi  niat  baik  wajib  pajak  yang ingin  membayar  utang  pajaknya  tetapi  tidak sanggup  jika  dilakukan  sekaligus  dengan cara mengangsur  utang  pajak  tersebut.  Rangkaian kegiatan  penagihan  pajak  ini  juga  diharapkan sebagai  shock  therapy  kepada  wajib  pajak sehingga sesegera mungkin patuh untuk berniat membayar atas utang pajak yang timbul.
Beberapa  penelitian  tentang  kegiatan sosialisasi  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  diantaranya  yang  dilakukan  oleh Wardani,dkk (2018) dan Boediono, dkk (2018) menyatakan  bahwa  sosialiasi  perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Sedangkan  penelitian  atas  kepatuhan terhadap penerimaan pajak yang dilakukan oleh Rahman (2017) menyatakan bahwa berpengaruh terhadap penerimaan.
Berdasarkan  penelitian  Rachmawati,  dkk (2014)  pengawasan  berpengaruh  positif  dan signifikan tetapi hasil penelitian yang berbeda yang  dilakukan  oleh  Aswari  dan  Dudi  (2015) pengawasan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak pengahasilan badan.Penelitian yang  dilakukan  Mandagi,  dkk  (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak senada  dengan  Wahda,  dkk  (2018).  Pada penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2014) penagihan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dan  pada  penelitian  Yeni  (2013), Darmayani dan Eva (2017) Wulandari (2015), Simamora  dan  Suryaman  (2015)  kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengujibagaimana pengaruh sosialisasi  kebijakan  pajak,  pengawasan, pemeriksaan  dan  penagihan  pajak  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan  badan  dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel perantara.

## 2. Telaah  Teori  dan  Pengembangan Hipotesis
Teori Welfare  State adalah  Teori  yang menegaskan bahwa
Negara
yang pemerintahannya  menjamin  terselenggaranya kesejahteraan  rakyat.  Prinsip  dasar  teori Walfare State , yakni bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua  kebutuhan  rakyatnya  dan  tidak  dapat dilimpahkan  kepada  siapapun  (Abercrombie, 2000). Hal tersebut dituangkan didalam batang tubuh  Undang-Undang  Dasar  1945  dimana negara menjamin setiap hak bagi seluruh rakyat Indonesia  yaitu  kebebasan  berkumpul  dan mengeluarkan  pendapat,  keamanan  dan ketertiban, kehidupan yang layak, mendapatkan pekerjaan  sampai  dengan  memelihara  fakir miskin dan anak terlantar. Dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Negara membutuhkan sumber pendapatan. Pendapatan tersebut  dituangkan  dalam  batang  tubuh Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  23A disebutkan  bahwa  Pajak  Dan  Pungutan  Lain Yang  Bersifat  Memaksa  Untuk  Keperluan Negara  Diatur  Dengan  Undang-Undang. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga negara  yang  diamanahkan  mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan serta administrasi perpajakan. Atas tugas dan fungsi tersebut  dalam  mengumpulkan  penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini diwakili  oleh  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta Timur  melaksanakan  sosialisasi  kebijakan pajak,  pengawasan  wajib  pajak,  pemeriksaan pajak  dan  penagihan  pajak  untuk  mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban  perpajakannya.  Dimana  salah  satu penerimaan  pajak  tersebut  adalah  penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.
2.1  Sosialisasi kebijakan pajak dan penerimaan pajak
Sosialisasi  kebijakan  pajak  merupakan rangkaian  upaya  yang  dilakukan  untuk  dapat memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman kepada  wajib  pajak  atas  peraturan  perpajakan yang  terus  menerus  berubah  secara  dinamis mengikuti  perkembangan  transaksi  ekonomi yang ada pada suatu Negara.
Wardani, dkk (2018) menyatakan sosialisasi  tentang  pajak,  diharapkan  dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan  menyadari  pentingnya  pajak  bagi pembangunan.  Dengan  demikian,  wajib  pajak merespon  diadakannya  sosialisasi  perpajakan yang  diberikan.  Kehadiran  wajib  pajak  dalam mengikuti sosialisasi perpajakan, menyebabkan wajib  pajak  mengetahui,  memahami,  dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan,  sehingga  wajib  pajak  lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  Hal  ini  menyebabkan  sosialisasi perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H1a : Sosialisasi kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H1b : Sosialisasi kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui  kepatuhan wajib pajak
2.2  Pengawasan wajib pajak dan

## Penerimaan pajak
Pengawasan wajib pajak merupakah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya menghimpun penerimaan negara. Pengawasan yang melekat kepada setiap wajib pajak  atas  transaksi  ekonominya.  Diharapkan dapat  memberikan  peringatan  dini  kepada wajib  pajak  atas  pentingnya  melakukan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam penelitian Widomoko dan Nofriyanti  (2018)  menyatakan    pengawasan yang dilaksanakan oleh Account Representative sudah  cukup  baik  dari  sisi  lingkungan kepatuhan  bahwa  telah  ditaatinya  peraturan, telah  menerapkan  nilai  integritas  yang  tinggi, etika  dan  sikap  yang  cukup  baik.  Kondisi seperti  ini  memperlihatkan  bahwa  semakin tinggi  tingkat  pengawasan  yang  dilaksanakan
oleh Account  Representative maka  akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H2a :  Pengawasan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H2b:  Pengawasan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan wajib pajak

## 2.3.  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penerimaan Pajak
Pemeriksaan  pajak merupakan  kunci  dari sistem  penilaian  diri  ( self  assement  system ) dimana menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007  pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian kegiatan  untuk  mencari,  mengumpulkan, mengelola  data  dan  atau  keterangan  lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban  perpajakan  dan  untuk  tujuan  laian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Teori  yang  menghubungkan  antara
Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadapKepatuhan  Wajib  Pajak  disebutkan oleh  Sumarsan  (2017),  bahwa  pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan  secara objektif  dan  professional  berdasarkan  suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan  peraturan  perundang  undangan perpajakan. Sedangkan Rahayu (2010) menyatakan  bahwa  kepatuhan  Wajib  Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem  administrasi  perpajakan  suatu  Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.
Teori  diatas  diperkuat  dengan  penelitian Mandagi,  dkk  (2014)  bahwa  koefisien determinasi  menunjukkan  tingkat  kepatuhan wajib  Pajak  badan  dipengaruhi  pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 64,7%.Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu diatas, maka  dapat  diambil  kesimpulan  sementara bahwa  Pemeriksaan  Pajak  memiliki  pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya apabila  Pemeriksaan  Pajak  dilakukan  dengan
baik  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan Wajib Pajak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H3a    :  Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H3b : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan  wajib pajak

## 2.4.  Penagihan  Pajak  dan  Penerimaan Pajak
Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2000  tentang Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa disebutkan  bahwa  penagihan  pajak  adalah serangkaian  tindakan  agar  Penanggung  Pajak melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,  memberitahukan  Surat  Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sehubungan dengan kegiatan penagihan tersebut, penagihan pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai dengan penelitian Rosyidi (2014).
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H4a :    Penagihan  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak
H4b:  Penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan wajib pajak
2.5.  Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Nurmanto dalam Rahayu (2010)
mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan  sebagai  suatu  keadaan  di  mana Wajib  Pajak  memenuhi  semua  kewajiban perpajakan dan melaksanakanhak perpajakannya.  Sedangkan  Priantara  (2002) menyatakan  bahwa  peran  serta  Wajib  Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan  ketentuan  perpajakan  sangat diharapkan,  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar  pajak  merupakan  posisi  strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
Pernyataan  diatas  diperkuat  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Darmayani dan Eva (2017) yang  menyatakan  bahwa  Kepatuhan  wajib pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  penerimaan  pajak.  Berdasarkan  hal tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak maka semakin besar penerimaan pajak.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H5  :  Kepatuhan  wajib  pajak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak

## 3. Metode Penelitian
Objek penelitian ini adalah seluruh KPP di Kanwil  DJP  Jakarta  Timurdengan  rentang waktu  penelitian  selama  5  (lima)  tahun  dari tahun  2014-2018.  Penelitian  fokus  pada  hasil kerja setiap kegiatan yang merupakan variable independen  dengan  membandingkan  antara target dan realisasi pekerjaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis  jalur  ( path  analysis )  dengan  program SPSS. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis  linear  berganda,  atau  analisis  jalur adalah  penggunaan  analisis  regresi  untuk menaksir  hubungan  kausalitas  antar  variabel (model  kausal)  yang  telah  ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013). Analisis  jalur  sendiri  tidak  menentukan hubungan  sebab-akibat  dan  juga  tidak  dapat digunakan  sebagai  subtitusi  bagi  peneliti untukmelihat  hubungan  kausalitas  antar variabel.  Hubungan  kausalitas  antar  variabel telah  dibentuk  dengan  model  berdasarkan landasan  teoritis.  Apa  yang  dilakukan  oleh analisis  jalur  adalah  menentukan  pola hubungan  antara  tiga  atau  lebih  variabel  dan tidak  dapat  digunakan  untuk  mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner.Juliansyah  Noor  (2014)  menyatakan bahwa  Diagram  jalur  dapat  digunakan  untuk menghitung  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  dari  variabel  Independen  terhadap suatu  variabel  dependen.  Pengaruh-pengaruh itu  tercermin  dalam  apa  yang  disebut  dengan koefisien  jalur,  dimana  secara  matematik analisis jalur mengikuti model struktural.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data  kinerja  sosialisasi  kebijakan  pajak untuk  9  KPP  yang  berada  di  Kantor  Wilayah DJP  Jakarta  Timur  memiliki  nilai  minimum sebesar  57,15%  dan  nilai maksimum  153,3%. Dengan  nilai  rata-rata/mean  sebesar  99,5% yang  berarti  bahwa  kinerja  fungsi  sosialisasi kebijakan  pajak  cendrung  tercapai  secara keseluruhan.Untuk  data  kinerja  pengawasan wajib pajak untuk 9 KPP yang berada di Kantor Wilayah  DJP  Jakarta  Timur  memiliki  nilai minimum sebesar 44,7% dan nilai maksimum 155,8%.  Dengan  nilai  rata-rata/mean  sebesar 89,5%  yang  berarti  bahwa  kinerja  fungsi pengawasan  wajib  pajak  masih  belum maksimal. Sedangkan data kinerja pengawasan wajib pajak untuk 9 KPP yang berada di Kantor Wilayah  DJP  Jakarta  Timurmemiliki  nilai minimum sebesar 35,7% dan nilai maksimum 157,9%.  Dengan  nilai  rata-rata/mean  sebesar 93,4%  yang  berarti  bahwa  kinerja  fungsi pemeriksaan  pajak  masih  belum  maksimal. Selanjutnya  data  kinerja  pengawasan  wajib pajak  untuk  9  KPP  yang  berada  di  Kantor Wilayah  DJP  Jakarta  Timur  memiliki  nilai minimum sebesar 60,0% dan nilai maksimum 155,2%.  Dengan  nilai  rata-rata/mean  sebesar 95,4%  yang  berarti  bahwa  kinerja  fungsi penagihan  pajak  mendekati  maksimal.  Data kepatuhan  wajib  pajak  untuk  9  KPP  yang berada  di  Kantor  Wilayah  DJP  Jakarta  Timur memiliki  nilai  minimum  sebesar  64,9%  dan nilai  maksimum  128,3%.  Dengan  nilai  rata- rata/mean  sebesar  91,7%  yang  berarti  bahwa secara  keseluruhan  kepatuhan  wajib  pajak sudah cukup baik. Data penerimaan PPh Badan memiliki  nilai  minimum  sebesar  65,4%  dan nilai  maksimum  123,6%.  Dengan  nilai  rata- rata/mean  sebesar  86,8%  yang  berarti  bahwa penerimaan PPh Badan belum cukup maksimal.
Nilai Adjusted  R  square pada  model  1 dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  0,288 memiliki  arti  bahwa  4  variabel  independen berpengaruh  pada  kepatuhan  wajib  pajak sebagai  variable  dependen  atau  kemampuan variabel  independen  untuk  menjelaskan besarnya  variasi  dalam  variabel  dependen adalah  sebesar  28,8%,  sedangkan  sisanya
sebesar  71,2%  dijelaskan  variable  lain  yang tidakmasuk dalam persamaan, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Adjusted  R  square pada  model  2  dalam penelitian  adalah  sebesar  0,370  memiliki  arti bahwa sosialisasi kebijakan pajak, pengawasan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan
pajak berpengaruh pada penerimaan PPh Badan sebesar  37,0%  dimana  kepatuhan  wajib  pajak sebagai  variable  perantara,  sedangkan  sisanya sebesar  63,0%  dijelaskan  variable  lain  yang tidak  masuk  dalam  persamaan,  yang mempengaruhi penerimaan PPh Badan.

## Rangkuman Hasil Pegujian
Berdasarkan  model  1  tabel  d  atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
KWP = 41,028 + 0,184SK+ 0,219 PWP + 0,042 PP + 0,093 PnP+ 11,295 +e.
Nilai  t  hitung  untuk  variabel  sosialisasi kebijakan  diperoleh  sebesar  3,632  lebih  besar dari  t  tabel  yaitu  1,679  dan  memiliki  nilai signifikansi  di  bawah  5%  yaitu  sebesar  0,001 yang  dapat  diartikan  bahwa  sosialisasi berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel Pengawasan Wajib Pajak  diperoleh  sebesar  2,966  dengan  nilai signifkansi  0,011.  Sehingga  dapat  simpulkan bahwa  pengawasan  wajib  pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Pada variabel pemeriksaan pajak diperoleh nilai t  hitung  sebesar  0,789  dimana  nilai  tersebut lebih kecil dari nilai t tabel dan nilai signifkansi
yang  di  peroleh  lebih  besar  dari  tingkat signifkansi yaitu sebesar 0,435 sehingga dapat diartikan  bahwa  pemeriksaan  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Sedangkan  penagihan  pajak memiliki  t  hitung  sebesar  1,141  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,261  sehingga  diartikan bahwa penagihan tidak berpengaruh signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.    Dari  tabel diatas  diketahui  nilai  F  hitung  sebesar  5,453 lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada signifikan  5%  yaitu  2,46  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,001.  Sehingga  dapat diartikan bahwa sosialisasi kebijakan, pengawasan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak dan  penagihan  pajak  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  model  2  tabel  diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:
PnPB = 39,231 - 0,184 SK – 0,223 PWP + 0,112 PP + 0,180 PnP + 0,612 KWP + 13.173 + e.
Nilai  t  hitung  untuk  variabel  sosialisasi kebijakan  diperoleh  sebesar  2,433  lebih  besar dari  t  tabel  yaitu  1,679  dan  memiliki  nilai signifikansi  di  bawah  5%  yaitu  sebesar  0,005 yang  dapat  diartikan  bahwa  sosialisasi berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak  melalui  kepatuhan  wajib  pajak.  Untuk variabel  Pengawasan  Wajib  Pajak  diperoleh sebesar  2,702  dengan  nilai  signifkansi  0,010. Sehingga dapat simpulkan bahwa pengawasan wajib  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan  wajib pajak.  Pada  variabel  pemeriksaan  pajak diperoleh  nilai  t  hitung  sebesar  2,082  dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifkansi yang di peroleh sebesar 0,044 sehingga  dapat  diartikan  bahwa  pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan  wajib pajak.  Sedangkan  penagihan  pajak  memiliki  t hitung sebesar 2,138 dengan nilai signifikansi sebesar  0,038  sehingga  diartikan  bahwa penagihan  pajak  berpengaruh  signifikan terhadap  penerimaan  pajak  melalui  kepatuhan wajib  pajak.   Untuk  variabel kepatuhan  wajib pajak  memiliki  nilai  t  hitung  sebesar  3,830 dengan  nilai  signifikasi  sebesar  0,000  maka dapat  diartikan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak. Dari tabel diatas diketahui nilai F hitung sebesar 6,164 lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada signifikan 5% yaitu 2,46 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi kebijakan, pengawasan  wajib  pajak,  pemeriksaan  pajak dan  penagihan  pajak  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.
4.1. Pengaruh Sosialisasi
Kebijakan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan Penerimaan  Pajak  dengan  Kepatuhan sebagai Perantara
Sosialisasi merupakan media yang digunakan  dalam  menyampaikan  kebijakan pajak  yang  dituangkan  dalam  peraturan perpajakan.  Penyampaian  informasi  tersebut
diharapkan  menambah  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak  atas  kewajibannya dan  memahami  dengan  baik  sehingga  dapat menyampaikan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku baik secara formal dan material. Dimana  pemenuhan  kewajiban  perpajakan secara  formal  dan  material  sesuai  ketentuan yang  berlaku  merupakan  bentuk  kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian diperoleh bahwa sosialisasi  berpengaruh  signifikan  terhadap kepauhan  wajib  pajak,  hal  ini  sesuai  dengan hasil  penelitian  Wardani,  dkk  (2018)  yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi kebijakan terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Wulandari  (2015) menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan sosialisasi  yang  dilakukan  kantor  pelayanan pajak  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan wajib  pajak.  Semakin  sering  kegiatan sosialisasi kebijakan pajak dilakukan, semakin banyak wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya.
Semakin  tinggi  tingkat  pemahaman  wajib pajak  atas  kebijakan  yang  terutang  dalam peraturan  perpajakan  maka  akan  memberikan cara  untuk  dapat  melakukan  penghindaran pajak.  Disamping  itu  kebijakan  pemerintah terkait investasi menghadirkan adanya insentif kebijakan pajak yang memberikan wajib pajak lebih  banyak  ruang  penghematan  pajak  yang harus  dibayarkan  untuk  nantinya  bisa direinvestasikan  lagi  dalam  pengembangan usaha  dan  meningkatkan  daya  saing  di  pasar domestik  dan  internasional.  Hal-hal  tersebut merupakan dugaan peneliti atas hasil penelitian bahwa  sosialiasi  kegiatan  pajak  berpengaruh signifikan  negatif  terhadap  penerimaan  PPh Badan melalui kepatuhan .
Penelitian  Rahman  (2017)  menyatakan bahwa  Kegiatan  sosialisasi  bagi  calon  Wajib Pajak  bertujuan  untuk  membangun  awareness tentang pentingnya pajak serta menjaring Wajib Pajak  baru.  Kegiatan  sosialisasi  bagi  Wajib Pajak  baru  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  untuk  memenuhi kewajiban  perpajakannya,  khususnya  bagi mereka  yang  belum  menyampaikan  SPT  dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali.
Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi Wajib Pajak  terdaftar  bertujuan  untuk  menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh. Oleh karena  itu  dengan  diadakannya  kegiatan
sosialisasi  ini  diharapkan  akan  terciptanya partisipasi yang efektif dari masyarakat dalam memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib pajak  sehingga  adanya  kesadaran  dari  wajib pajak  untuk  menyampaikan  pajaknya  dan  hal tersebut  akan  membuat  penerimaan  pajak penghasilan badan pun akan lebih meningkat.Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Herryanto  dan  Toly  (2013)  yang  menyatakan tidak  berpengaruhnya  sosialisasi  signifikan disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak mengikuti  kegiatan  sosialisasi  perpajakan hanya sebagai suatu keharusan karena bersifat memaksa,  akan  tetapi  tetap  saja  tidak menjalankan kewajibannya dengan patuh.
4.2. Pengaruh  Pengawasan  Pengawasan Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  dan  Penerimaan  PPh Badan  dengan  Kepatuhan  sebagai Perantara
Pengawasan  wajib  pajak  merupakan kegiatan  dalam  rangka  memastikan  bahwa pajak  yang  dilaporkan  dan  disetorkan  oleh wajib  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengawasan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Widomoko dan  Nofriyanti  (2018)  yang  menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Pengawasan yang diberikan dapat mengawasi  dan  mengingatkan  wajib  pajak tentang  kewajiban  wajib  pajak,  memahami proses bisnis wajib pajak menyebabkan kondisi wajib  pajak  menjalankan  setiap  aktivitas ekonomi  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku atau dengan kata lain wajib pajak menjalankan kewajiban  perpajakannya  sesuai  ketentuan yang  berakibat  peningkatan  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  penelitian  ini  juga  konsisten dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nofri, Sukmawati  dan  Ramadhan  dalam  Widomoko dan Nofriyanti (2018).
Hasil  penelitian  pengawasan  wajib  pajak terhadap  penerimaan  PPh  Badan  dengan kepatuhan  sebagai  perantara  berpengaruh signifikan negatif.
Peneliti menduga disebabkan beberapa hal diantaranya lambatnya  pemerataan  kemampuan  petugas
pajak  yang  bertugas  melakukan  pengawasan ( Account  Representative )  dalam  hal  analisa laporan  keuangan  yang  menjadi  dasar perhitungan  PPh  Badan.  Dimana  pengawasan yang dilakukan kepada wajib pajak cenderung terkonsentrasi hanya terhadap timeline pembayaran  dan  pelaporan  melewati  waktu yang  ditentukan.  Kemudian  pengawasan  atas bukti-bukti  kongkrit  seperti  faktur  pajak. Selanjutnya  keterbatasan  akses  yang  dapat dilakukan oleh petugas tersebut terhadap data- data  yang  dibutuhkan  untuk  melakukan penghitungan  jumlah  pajak  PPh  Badan  yang seharusnya  dibayar  oleh  wajib  pajak.  Dan keterbatasan jumlah pegawai yang melakukan pengawasan integritas pegawai yang berjumlah 42.000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia memberikan  ruang  kepada  oknum  melakukan tindakan-tindakan pelanggaran. Penelitian yang dilakukan  Rizkilina dan  Pratomo (2015)  yang menyimpulkan  bahwa  pengawasan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang kurang  memahami  objek-objek  pajak  serta tidak  tepat  dalam  penerapan  tarif  pajak. Sehingga  sudah  dilakukan  penyuluhan  secara rutin  belum  menjamin  wajib  pajak  dalam pemahaman  objek  pajak  dan  ketepatan penerapan  tarif  pajak  yang  menjadi  indikator untuk  mengukur  Tingkat  Kepatuhan  Pajak Penghasilan Badan.
4.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Badan dengan
Kepatuhan sebagai Perantara
Hasil  penelitian  pengaruh  pemeriksaan pajak  terhadap  kepatuhan  tidak  signifikan diduga  disebabkan  oleh  pemeriksaan  yang dilakukan  dengan  cara sampling bukan populasi  dan  tidak  setiap  tahun  atas  seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  memberikan  sebuah  ruang  bahwa pemeriksaan  bukan  menjadi  sesuatu  hal  yang menjadi  perhatian  wajib  pajak  sehingga  tidak memiliki  dampak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  penelitian Rizkilina dan Pratomo (2015) yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  pemeriksaan  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam Rizkilina  dan  Pratomo  (2015)  penelitian  ini
sejalan  dengan  hasil    penelitian    Aulia    dan Pamungkas    yang  menyatakan  bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
Hasil  dari  kegiatan  pemeriksaan  pajak adalah  ketetapan  pajak  baik  berupa  Surat Ketetapan Pajak maupun Surat Tagihan Pajak dimana  dua  ketetapan  tersebut  menimbulkan hutang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.  Sehingga  atas  pemeriksaan  tersebut menghasilkan  penerimaan  negara.  Penelitian Febriyanti  (2013),    Mandagi,  dkk  (2014), Mohammad,  dkk  (2017)  dan  Rahman  (2017) tentang pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  bahwa  pemeriksaan  pajak memiliki pengaruh signifikan  terhadap penerimaan  pajak  dengan  kepatuhan  sebagai perantara.
Pemeriksaan pajak yang dilakukan melibatkan  pegawai  pajak  dengan  fungsi pengawasan dalam rangka mencari bukti awal dalam  penyusunan audit  plan dan  audit program  dalam  rangka  pemeriksaan.  Temuan pemeriksaan  dapat  berupa  beda  waktu  atau beda  tetap  dari  penghitungan  yang  dilakukan oleh wajib pajak disisi yang lain Tax Planning yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  juga mendorong  terjadinya  kekurangan  pajak menurut  pemeriksa  pajak.  Hal  ini  disebabkan judgement yang dilakukan tidak hanya sebatas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi karena pajak juga menganut paham substance over form dalam menentukan sebuah transaksi terutang pajak atau tidak.
4.4. Pengaruh  Penagihan  Pajak  Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Badan dengan

## Kepatuhan sebagai Perantara
Penagihan  pajak  merupakan  rangkaian kegiatan  dari  mulai  penerbitan  surat  teguran, surat  paksa,  penyitaan  aset  atau  pemblokiran rekening  penanggung  pajak,  pelelangan  aset sita,  penyanderaan sampai dengan  pencekalan ke luar negeri atas pajak yang terutang dan telah ada  ketetapan  hukumnya  berupa  Surat Ketetapan  Pajak  atau  Surat  Tagihan  Pajak. Rendahnya jumlah juru sita yaitu petugas pajak yang menjalankan fungsi penagihan menjadikan wajib pajak yang memiliki hutang pajak  tapi  telah  jatuh  tempo  tidak  merasakan
bahwa  hutang  pajak  tersebut  menjadi  sebuah hal  yang  harus  segera  dilunasi  karena  tidak mendapatkan peringatan dari Kantor Pelayanan Pajak.  Hal  ini  diduga  merupakan  penyebab hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosyidi (2014)  yang  menyatakan  bahwa  penagihan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Erwis (2012) dalam Rosyidi (2014) dimana  disimpulkan  bahwa  penagihan  tidak memiliki pengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak Penelitian  Febriyanti  (2013),  Hudany (2015), Mohammad, dkk (2017) dan Meiliwati (2013)    menyatakan  bahwa  penagihan  pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan pajak.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap  penerimaan  PPh  Badan  melalui kepatuhan wajib pajak. Peneliti berpendapat hal ini disebabkan karena kegiatan penagihan aktif yang  dilakukan  terhadap  wajib  pajak  akan sangat  mempengaruhi  aspek  psikologis  yang akan dialami oleh para penanggung pajak.
Kegiatan  penagihan  berupa  surat  paksa, penyitaan aset, pemblokiran rekening, penahanan  dan  pencegahan  keluar  negeri sampai  dengan  pelelangan  aset  sita  dalam rangka  pelunasan  hutang  pajak  yang  nantinya tercatat sebagai bagian dari penerimaan pajak. Ditambah lagi penagihan sekaligus untuk wajib pajak  yang  diketahui  akan  melakukan pemindahan  atau  pengalihan  asset  yang dimiliki  ataupun  hak  mendahului  saat  terjadi proses kepailitan di pengadilan dan penghitungan oleh kurator atas kewajiban yang harus dibayar.
Kegiatan  penyitaan  aset  dan  pemblokiran rekening  tersebut  tidak  sebatas  yang  dimiliki atas  nama  wajib  pajak  badan  tetapi pemblokiran rekening, penyitaan aset, penahanan,  pencegahan  (pencekalan)  juga dilakukan  terhadap  para  penanggung  pajak yang terdiri dari direksi, komisaris, pengambil kebijakan yang tidak ada pada akta pendirian, pemegang saham sampai kepada keluarga. Hal- hal  tersebut  menjadi  sesuatu  yang  sangat dihindari oleh wajib pajak sehingga wajib pajak akan  berusahan  untuk  segera  melakukan pembayaran pajak yang terutang agar tindakan
penagihan  hanya  sampai  pada  kegiatan penyampaian surat paksa.

## 4.5. Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak Terhadap Penerimaan PPh Badan
Kepatuhan  wajib  pajak  terdiri  dari kepatuhan  formal  dan  material.  Dimana kepatuhan formal merupakan kepatuhan dalam hal  pelaksanaan  aturan  dalam  pelaporan  dan pembayaran  pajak  atas  kewajiban  perpajakan dan  kepatuhan  material  berupa  kebenaran pengungkapan  penghasilan,  biaya dan seluruh transaksi  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak  serta  kebenaran  pajak  yang  dibayarkan atas hal tersebut.  Berdasarkan  hasil penelitian pengujian  hipotesis  kepatuhan  wajib  pajak memiliki pengaruh signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian  Darmayani  dan  Eva  (2017), Simamora dan Suryaman (2015), Yeni (2013) tetapi  tidak  sejalan  dengan  penelitian  Alfian (2013)  yang  menyimpulkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara kepatuhan  wajib  pajak  dengan  penerimaan pajak.
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan

## Implikasi Hasil Penelitian
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh  sosialisasi  kebijakan,  pengawasan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dan terhadap  penerimaan  PPh  Badan  dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  perantara  di  9 (sembilan)  Kantor  Pelayanan  Pajak  di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur selama tahun 2014 sampai dengan 2018. Data diambil dengan  cara  populasi  yang  merupakan  data sekunder atas kinerja dari variable di masing- masing KPP.
Dengan  hasil  penelitian bahwa  Sosialisasi Kebijakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  yang  berarti  bahwa semakin  seringnya  kegiatan  sosialisasi  maka akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak. Dan  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penerimaan PPh Badan melalui kepatuhan yang berarti Hal ini berarti pemahaman wajib pajak akan peraturan diduga memiliki kecenderungan untuk dapat memanfaatkan celah peraturan agar dapat  menghemat  pembayaran  pajak  yang seharusnya.
Pengawasan  Wajib  Pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak yang  berarti  pengawasan  oleh  petugas  pajak ( Account  Representative )  terhadap  kepatuhan lapor  dan  bayar  wajib  pajak  memberikan dampak  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak dalam pemenuhan kewajibannya. Dan berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  dengan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  perantara dikarenakan  masih  kurangnya  kemampuan pengawasan  sehubungan  dengan  penerimaan PPh Badan dan banyaknya jumlah wajib pajak yang  diawasi  melebihi  standar  jumlah  yang ditetapkan  sehingga  target  penerimaan  pajak yang diberikan tidak tercapai. Disisi lain kasus pelanggaran  kode  etik  dan  adanya  oknum pegawai  yang  tidak  menjaga  integritas  bisa menjadi  celah  pengawasan  tidak  dilakukan sebagaimana mestinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti wajib pajak badan merasa pemeriksaan pajak bukan merupakan hal yang memberikan rasa tidak nyaman saat dilakukan pemeriksaan dan  wajib  pajak  merasa  telah  melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar tetapi berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan  kepatuhan  wajib  pajak  sebagai perantara karena disebabkan hasil pemeriksaan berupa  ketetapan  pajak  merupakan  hal  yang harus dipenuhi (dibayarkan) oleh wajib pajak. Penagihan  pajak  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak karena  terjadinya  ketidaksesuaian  data  alamat wajib pajak dengan domisili sebenarnya wajib pajak  sehingga  wajib  pajak  tidak  menerima surat teguran dan surat paksa yang merupakan langkah awal penagihan aktif tetapi berpengaruh  signifikan  positif  terhadap penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  dengan kepatuhan wajib pajak sebagai perantara karena Wajib  pajak  berusaha  melunasi  hutang  pajak yang  dimiliki  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku karena penyitaan, pelelangan aset sita, pemblokiran  rekening,  pencekalan  ke  luar negeri dan penyanderaan memberikan efek jera kepada wajib pajak.
Selanjutnya  hasil  penelitian  kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan diperoleh  hasil  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak
berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan Pajak  Penghasilan  Badan.dan  .  Hal  ini  berarti wajib pajak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implikasi penelitian sebagaimana dijelaskan  sebelumnya,  hasil  penelitian menunjukkan  hubungan  antara  sosialisasi kebijakan, pengawasan wajib pajak, pemeriksaan  pajak  dan  penagihan  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan  PPh  Badan  dengan  kepatuhan wajib pajak sebagai variable perantara. Secara teoritis,  hal  ini  dapat  mendorong  riset selanjutnya  dapat  memperbanyak  variabel independen  yang  belum  masuk  dalam penelitian  ini  yang  mempengaruhi  kepatuhan dan  penerimaan  PPh  Badan  sehingga  hasil dapat mencerminkan keseluruhan dari kondisi yang  sebenarnya  sedangkan  dari  sisi  praktis diharapkan dapat memberikan sebuah masukan untuk  Direktorat  Jenderal  Pajak  dalam menyusun  strategi  terkait  kegiatan  yang dilakukan  dalam  menghimpun  penerimaan negara mendaptkan hasil yang maksimal.
Keterbatasan  penelitian  ini  antara  lain dalam  hal  waktu  pengumpulan  data,  jumlah populasi  dan  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian.  Sehingga  disarankan  bagi  peneliti selanjutnya  untuk  dapat  menambah  rentang waktu penelitian, menambah variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan serta  memperluas  objek  penelitian  seperti seluruh Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP se-Jakarta.

## Daftar Pustaka
Abercrombie,  N.,  Hill,  S.,  &  Turner,  B.  S.
(2010). Kamus  Sosiologi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Alfian, R. (2013). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak  di  KPP  Pratama  Surabaya
Krembangan. Jurnal Akuntansi AKUNESA , 1 (3).
Rizkilina,  P.  A.,  &  Pratomo,  D.  (2015). Pengaruh  Pengawasan  Dan  Konsultasi Pajak  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Pajak  Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 (studi Kasus Pada
Kpp  Madya  Bandung). eProceedings  of Management , 2 (2).
Boediono,  G.  T.,  Sitawati,  R.,  &  Harjanto,  S. (2018).  Analisis  Pengaruh  Sosialisasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. Jurnal  Penelitan  Ekonomi  dan Bisnis , 3 (1), 22-38.
Darmayani,  D.,  &  Herianti,  E.  (2017).
Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan  Terhadap  Peningkatan  Penerimaan Pajak  Penghasilan  Dengan  Penagihan Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating (Pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan). InFestasi  (Jurnal  Bisnis  dan Akuntansi) , 13 (1), 275-284.
Febriyanti,  I.  (2013).  Pengaruh  Kewajiban Kepemilikan  NPWP,  Pemeriksaaan  pajak dan Penagihan pajak terhadap Penerimaan Pajak  (Pada  kantor  Pelayanan  Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan).
Imam, G. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS
21 Update PLS Regresi. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. ISBN , 979 (015.1).
Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1987). Sosiologi, Jilid I , Terj. Aminudin Ram & tita Sobari ,
Jakarta: Penerbit Erlangga.
Sofyan,  A.,  &  Hasan,  A.  (2015). Pengaruh Ekstensifikasi  Pajak,  Kepatuhan  Wajib Pajak,  Pemeriksaan  Pajak,  Penagihan Pajak  dan  Surat  Paksa  Pajak  terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  di  Kpp  Pratama  Solok (Doctoral dissertation, Riau University).
Mandagi,  C.,  Sabijono,  H.,  &  Tirayoh,  V.
(2014).  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan  Dalam  Memenuhi  Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset
Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan
Akuntansi , 2 (3).
Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan,  dan  pemeriksaan  pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di
KPP  Pratama  Surabaya  Sawahan. Tax  & Accounting Review , 1 (1), 124.
Meiliawati,  A.  (2013).  Pengaruh  Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. Ultimaccounting:  Jurnal  Ilmu
Akuntansi , 5 (1), 1-18.
Mohammad,  I.,  Saerang,  D.  P.  E.,  & Pangerapan,
S. (2017). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak
Terhadap  Penerimaan  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Manado. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2).
Indonesia, R. (2000). Undang-Undang No. 19 Tahun  2000  Tentang  Penagihan  Pajak dengan Surat Paksa.
Indonesia,  R.  Undang-Undang  No.  28  Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum perpajakan.
Indonesia,  R.  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Priantara, D. (2000). Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak . Djambatan.
Rachmawati,  A.  N.  D.  (2014).  Pengaruh Account  Representative  (AR)  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  KPP Pratama  Kepanjen). Jurnal  mahasiswa Perpajakan , 2 (1).
Rahayu,  S.  K.  (2010).  Perpajakan  Indonesia: konsep  dan  aspek  formal. Yogyakarta: Graha Ilmu .
Rahman,  O.,  Ritonga,  K.,  &  Rusli,  R.
(2017). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sunset Policy Jilid II terhadap Penerimaan Pajak
Penghasilan  Badan  di  Kpp  Madya Pekanbaru (Doctoral  dissertation,  Riau University).
Rizkilina,  P.  A.,  &  Pratomo,  D.  (2015). Pengaruh  Pengawasan  Dan  Konsultasi Pajak  Dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Tingkat  Kepatuhan  Pajak  Penghasilan Badan Tahun 2011-2013 (studi Kasus Pada Kpp  Madya  Bandung). eProceedings  of Management , 2 (2).
Rosyidi, F. (2016). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan  Surat  Teguran  Dan  Surat  Paksa Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Di
Lingkungan  Kanwil  DJP  Jawa  Tengah  I Dan  Jawa  Tengah  II. Jurnal  Akuntansi Indonesia , 3 (1), 47-58.
Simamora,  P.,  &  Suryaman,  D.  (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  Pada  Kpp Pratama  Cibinong. JIMFE  (Jurnal  Ilmiah Manajemen  Fakultas  Ekonomi) , 1 (1),  25-
31.
Sumarsan,  T.  (2017).  Perpajakan  Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks .
RW, N. S., Bagianto, A., & Yuniati, Y. (2018). Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Dampaknya terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) , 2 (2),
115-143.
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh
Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama
Kebumen). Nominal:  Barometer  Riset Akuntansi dan Manajemen , 7 (1), 33-54.
Widomoko,  W.,  &  Nofryanti,  N.  (2017).
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan
Konsultasi oleh Account
Representative  (Ar)  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  pada  Kpp Menteng  Satu  Jakarta  Pusat). Jurnal Renaissance , 2 (01), 132-146.
Wulandari,  R.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama. Perbanas Review , 1 (01).
Wulandari,  T.,  Andreas,  A.,  &  Ilham,  E.
(2015). Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan  Perpajakan,  Dan  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dengan  Kesadaran  Wajib  Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan) (Doctoral dissertation, Riau University).
Yeni, R. (2013). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan
Penerimaan  Pajak  Yang  Dimoderasi  Oleh Pemeriksaan  Pajak  Pada  KPP  Pratama Padang. Jurnal Akuntansi , 1 (1).