## Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)
Vol 2, No 1, 2022, 1-13
Penerapan  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  di Kecamatan  Pangkalan  Kerinci,  Kabupaten  Pelalawan
(Application  of  the  Certificate  of  Eligibility  for  Building Functions  in  Pangkalan  Kerinci  District,  Pelalawan Regency)
Yalid Yalid 1* , Birman Simamora 2 Universitas Lancang Kuning, Riau yalid@unilak.ac.id 1* , birman@unilak.ac.id 2

## Riwayat Artikel
Diterima pada 15 Agustus 2022 Revisi 1 pada 19 Agustus 2022 Revisi 2 pada 22 Agustus 2022 Disetujui pada 24 Agustus 2022

## Abstract
Purpose: This study to explain the implementation of the liability of the application of the liability of the certificate of fitness for the functions of buildings based on Law No. 28 of 2002 on buildings in Pangkalan Kerincsi District, Pelalawan regency.
Method : This study is a sociological legal research with empirical approach.
Result : The application of the certificate of eligibility for building functions  based  on  Law  No.28  of  2002  on  building  in  Pangkalan Kerinci District Pelalawan regency did not run effectively due to: first, the implementation resources in other words lack of experts. Secondly, the facilities that support its enforcement do not yet exist. Third,  the  lack  of  public  awareness.  Constraints  on  the implementation of the certificate of eligibility for building functions based on Law No. 28 year 2002 about buildings in the District of Pangkalan Kerinci Pelalawan author caused because: first, because of  the  lack  of  seriousness  of  the  government.  Second,  the implementation resources have not been adequate in other words the shortage  of  experts.  Third,  the  enforcement  facility  does  not  yet exist.  Fourth,  public  awareness  is  still  not  maximized.  Fifth,  the public  does  not  understand  and  understand  the  importance  of building function certificate.
Limitations: This study only occurred in the Pelalawan regency of Riau province.
Contribution: This  research  is  expected  to  be  useful  for  the Pelalawan Government, especially related agencies and all people who  need  knowledge  or  information  about  the  application  of building function certificates.
Keywords: Feasibility, Function, Building, Pangkalan Kerinci How to cite: Yalid, Y., Simamora, B. (2022). Penerapan Sertifikat Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci, Kabupaten  Pelalawan. Jurnal  Ilmiah  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia , 2(1), 1-13.

## 1. Pendahuluan
Bangunan  gedung  mempunyai  fungsi  penting  dalam  kehidupan  manusia,  diantaranya  fungsi  hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.   Penyelenggaraan bangunan gedung itu perlu dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan  bangunan  gedung  yang  fungsional,  andal,  berjati  diri,  seimbang,  dan  serasi  dengan kepastian  lingkungannya  (Riau,  2016).  Pengaturan  bangunan  gedung  saat  ini  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Penyelenggaraan  bangunan  gedung  sebagai  satu  kesatuan  sistem  dalam  pelaksanaan  urusan  wajib pemerintahan  di  bidang  bangunan  harus  ditindak  lanjuti  dengan  pengendalian  penyelenggaraan bangunan gedung, seperti  penerbitan IMB, penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan persetujuan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) (Mulyo, 2016).
Penyelenggaraan  pekerjaan  pembangunan  suatu  bangunan  harus  mengikuti  atau  berpedoman  pada ketentuan-ketentuan, persyaratan dan peraturan-peraturan dari pemerintah yang telah ada. Semua pihak dari  ketiga  unsur  pelaksana  pembangunan  harus  tunduk  dan  patuh  kepada  peraturan-peraturan  yang disusun untuk mengatur hubungan kerja perlu disesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Semua pihak dari ketiga unsur pelaksana pembangunan harus tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang telah disusun baik dari segi teknis maupun administratif (Harisun, 2013). Untuk menjamin kepastian dan  ketertiban  hukum  dalam  penyelenggaraan  bangunan  gedung,  setiap  bangunan  gedung  harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Gustav Radbruch berpendapat kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, yaitu hukum  itu  berdasarkan  perundang-undangan,  hukum  itu didasarkan  pada  fakta ( tatsachen ), fakta itu harus  dirumuskan  dengan  cara  yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan (multitafsir), di samping juga mudah dijalankan (Nurmayani, 2021).
Persyaratan  administrasi  bangunan  gedung  sesuai  dengan  penjelasan  undang-undang  dan  peraturan pemerintah, yaitu bangunan gedung harus memiliki surat tanah yang berupa sertifikat hak milik, izin mendirikan/merubah/membongkar bangunan (IMB), dan status kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yang juga diperkuat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang  mengatur  pembagian  urusan  pemerintah  daerah  bidang  perumahan  dan  kawasan  permukiman, yaitu penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). Persyaratan teknis bangunan gedung yang berupa keandalan bangunan gedung dan penyelenggaraan bangunan gedung harus tertib dengan mengikuti  ketentuan  peraturan  bangunan  gedung.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun 2005  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung, Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan pemanfaatan bangunan gedung berdasarkan amanat Pasal Pasal 37 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 dengan norma “pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik  fungsi”.  Kemudian  dipertegas  dalam  Peraturan  Pemerintah    36  Tahun  2005  Pasal  72  dengan ketentuan:
(1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
(2) Pemanfaatan  bangunan  gedung  hanya  dapat  dilakukan  setelah  pemilik  bangunan  gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.
(3) Pemanfaatan  bangunan  gedung  wajib  dilaksanakan  oleh  pemilik  atau  pengguna  secara  tertib administratif  dan  teknis  untuk  menjamin  kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  tanpa  menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(4) Pemilik  bangunan  gedung  untuk  kepentingan  umum  harus  mengikuti  program  pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  di  atas  maka jelaslah sebelum  bangunan  gedung  dimanfaatkan  hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.  Hal ini bersifat wajib, baik bagi pemilik maupun bagi pengguna secara tertib administratif dan teknis agar menjamin kelaikan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma hukum tersebut.
Ketentuan tersebut bersifat imperatif merupakan perintah undang-undang yang wajib dilaksanakan baik bangunan gedung (milik negara, atau milik swasta perorangan atau badan) agar  bangunan gedung harus selalu dalam kondisi laik fungsi, yaitu memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi  bangunan  gedung  yang  telah  ditetapkan.  Sertifikat  laik  fungsi  dikeluarkan  oleh  pemerintah daerah  setelah  pemeriksaan  bangunan  gedung  laik  secara fisik  memenuhi  syarat  aspek  keselamatan, yaitu ketahanan konstruksi dan pengamanan kebakaran; aspek kesehatan, yaitu bahan bangunan yang mempertimbangkan  kesehatan,  penggunaan  sanitasi  (air  bersih,  sampah  dan  drainase);  aspek kenyamanan,  yaitu  sirkulasi  udara,  sinar  dan  tidak  menganggu  pandangan;  dan  aspek  kemudahaan, yaitu  memiliki  sarana  dan  prasarana  terkait  dengan  sarana  alat  pemadam  kebakaran,  parkir, tangga/eskalator, dan sarana tata udara (Riau, 2016).
Aspek keamanan di atas dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan pengguna bangunan gedung, karenanya  sebelum  dimanfaatkan  diwajibkan  memiliki  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung, berfungsi  sebagai  pengendalian  pemerintah  daerah  terhadap  kekuatan  konstruksi  bangunan  gedung sebelum  dihuni  atau  dimanfaatkan.  Pada  tahun  2010  telah  ditegaskan  oleh  Kementerian  Pekerjaan Umum  bahwa  bangunan  gedung  harus  sudah  memiliki  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung.  Hal tersebut juga telah menjadikan topik bahasan rapat dengar pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Direktur  Jenderal  Cipta  Karya,  pada  tanggal  4  Februari  2008,  yang  salah  satu  hasilnya  mendorong pemerintah daerah agar melakukan audit bangunan gedung, utamanya di kota metro, besar, dan sedang, terutama untuk bangunan pemerintah dan bangunan pelayanan umum, serta bangunan yang dilestarikan (Mulyo, 2016).
Sebagai bukti legal bahwa bangunan gedung tersebut dalam kondisi laik fungsi pemerintah/pemerintah daerah  menerbitkan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung.  Dalam  pelaksanaan  pendampingan penyelenggaraan  bangunan  gedung  secara  administratif  dan  teknis,  supaya  bangunan  gedung  selalu dalam kondisi laik fungsi, dilakukan oleh instansi teknis. Untuk mengetahui kondisi kelaikan bangunan gedung, seperti diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2002 juncto Peraturan Pemerintah Nomor  36  Tahun  2005  dilakukan  penilaian/ asesment terhadap  bangunan  gedung  yang  akan dimohonkan sertifikat laik fungsi, di mana penilaian/ asesment ini dapat dilakukan oleh tenaga ahli dan instansi  teknis,  tenaga  ahli  dari  pemohon  yang  bersangkutan,  konsultan  manajemen  kontruksi,  atau badan hukum lain yang mempunyai keahlian teknis sesuai yang dipersyaratkan, yang sudah memiliki sertifikasi keahlian tersebut, sedangkan rekomendasi akhir dapat diberikan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (jika sudah terbentuk).
Pembangunan  bangunan  gedung  setiap  tahun  pasti  akan  terus  bertambah.  Pesatnya  pembangunan gedung  hendaknya  dibarengi  dengan  persyaratan-persyaratan  teknis  yang  memadai,  sehingga  tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang membahayakan pemakai gedung. Tetapi,  kondisi yang ada saat ini masih  banyak  bangunan  gedung  yang  tidak  memiliki  sertifikat  laik  fungsi  sebelum  dimanfaatkan, seperti  yang  terjadi  Kabupaten  Pelalawan.  Keadaan  ini  tidak  saja  terhadap  bangunan  gedung  milik swasta  bahkan  termasuk  gedung  milik  pemerintah.  Menurut  pengamatan  penulis  banyak  bangunan gedung  di  Kecamatan  Pangkalan Kerinci  Kabupaten Pelalawan  tidak  memiliki  sertifikat laik  fungsi, semestinya hal ini tidak boleh terjadi, sebab hal ini merupakan kewajiban hukum. Berkaitan dengan argumentasi  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini: Pertama, bagaimanakah  penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan?  Kedua, Bagaimanakah  kendala  penerapan    kewajiban  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

## 2. Metode penelitian

## Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji realitas sosial menekankan pada efektivitas hukum menekankan kepada struktur dan konsistensi rasional  dari sistem hukum (Rahardjo, 2002).  Penerapan  hukum sosiologis tidak dapat dilepaskan dari anggapan bahwa hukum itu merupakan sarana  (instrumen)  normatif  dalam  ini  berkaitan  dengan  penerapan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

## Lokasi penelitian
Lokasi  penelitian  ini  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan.  Pertimbangan  penulis memilih lokasi tersebut berkaitan dengan  pengamatan penulis bahwa banyak bangunan gedung yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi.

## Populasi dan sampel

## Populasi
Populasi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta  masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sd Agustus tahun 2019 berjumlah 150 pemohon.

## Sampel
Populasi perlu ditentukan penarikan sampelnya. Terhadap populasi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, karena masing-masing berjumlah 1  orang maka secara sensus langsung  ditetapkan  menjadi sampel. Kemudian  terhadap   masyarakat  yang  mengurus IMB  Bangunan  Gedung  dari  Januari  sampai  dengan  Agustus  tahun  2019  karena  berjumlah  150 pemohon maka secara acak ( random sampling ) hanya 15 orang dijadikan sampel.   Untuk lebih jelas tentang keadaan populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Populasi dan Sampel
Populasi Jumlah Populasi Sampel Persentase (%) Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten Pelalawan 1 1 100 Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Kabupaten Pelalawan 1 1 100 Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan. 1 1 100 Masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sampai dengan Agustus Tahun 2019 150 15 10
Sumber primer: diolah tahun 2020.

## Sumber data
(1) Data primer
Data  primer  ini  diperoleh  dan  dikumpulkan  secara  langsung  baik  melalui  observasi  maupun informasi yang diperoleh dari sampel mengenai hal-hal terkait dengan masalah yang diteliti.
(2) Data sekunder
Data sekunder ini diperoleh melalui kajian kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
(3) Data tertier
Data tertier diperoleh melalui ensiklopedi dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder.

## Teknik pengumpulan data
1) Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti.
2) Wawancara
Wawancara  dilakukan  secara  terstruktur,  maksudnya  penulis  terlebih  dahulu  telah    menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan arah permasalahan yang diteliti sehingga wawancara dengan sampel menjadi fokus dan terarah. Wawancara ini ditujukan terhadap Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan,  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penatataan  Ruang  Kabupaten  Pelalawan,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3) Kuesioner
Kuesioner  diajukan  secara  tertutup,  maksudnya  penulis  sudah  menyiapkan  daftar  pertanyaan sekaligus telah membuat pilihan jawaban. Kuesioner ini khusus ditujukan terhadap  masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung dari Januari sd Agustus Tahun 2019
4) Kajian kepustakaan
Teknik ini merupakan peran aktif penulis  mencari dan membaca kepustakaan atau referensi yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## Analisis data
Data    yang  diperoleh  melalui  observasi  dan  wawancara  terpilih  dikelompokkan  dan  dipilah  lalu disajikan dalam bentuk narasi. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian  data  kepustakaan  diinventaris  sesuai  kebutuhan  berupa  teori  atau  penjelasan  normatif dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selanjutnya penulis melakukan interpretasi secara kualitatif, yaitu menghubungkan antar data  dalam bentuk uraian kalimat dihubungkan dengan teori-teori dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif,  yaitu  metode  penarikan  kesimpulan  dari  dalil  atau  pernyataan  yang  bersifat  umum    ke pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penerapan  Kewajiban  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten Pelalawan
Salah  satu  prinsip  dalam  negara  hukum  adalah wetmatigheid  van  bestuur atau  pemerintahan berdasarkan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain,  setiap  tindakan  hukum  pemerintah  baik  dalam menjalankan  fungsi  pengaturan  maupun  fungsi  pelayanan  harus  didasarkan  pada  wewenang  yang diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (Johan,  2018).    Berkaitan  dengan penerbitan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  peraturan  perundang-undangan  telah  memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan  Gedung  kemudian  dipertegas  dalam  Peraturan  Pemerintah    36  Tahun  2005  selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007.
Pemerintah  terus  berupaya  untuk  menciptakan  bangunan  gedung  yang  laik  fungsi.  Bentuk  dari upayanya tersebut diwujudkan ke dalam suatu ketentuan yang mewajibkan seluruh pengembang harus memiliki sertifikat laik fungsi bangunan sebelum pemanfaatannya (Evangelista, 2018). Dalam proses pemberian  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  pemerintah  daerah,  pemerintah  dan  pemerintah provinsi untuk bangunan gedung fungsi khusus, harus melaksanakan dengan prinsip pelayanan prima, serta  tidak  ada  pungutan  biaya  (Prajnaparamita,  2018).  Adapun  parameter  untuk  mengukur  bahwa bangunan  gedung  dapat  dinyatakan  laik  fungsi  jika  bangunan  tersebut  telah  memenuhi  persyaratan- persyaratan sebagai berikut.
1. Keselamatan
2. Kesehatan
3. Kenyamanan
4. Kemudahan (Sabaruddin, 2013)
Sebagaimana telah disinggung bahwa pemanfaatan bangunan gedung berdasarkan amanat Pasal Pasal 37  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  dengan  norma “pemanfaatan  bangunan  gedung  dilakukan  oleh  pemilik  atau  pengguna  bangunan  gedung  setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi”. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah  36 Tahun 2005 Pasal 72 dengan ketentuan:
(1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.
(2) Pemanfaatan  bangunan  gedung  hanya  dapat  dilakukan  setelah  pemilik  bangunan  gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.
(3) Pemanfaatan  bangunan  gedung  wajib  dilaksanakan  oleh  pemilik  atau  pengguna  secara  tertib administratif  dan  teknis  untuk  menjamin  kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  tanpa  menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
(4) Pemilik  bangunan  gedung  untuk  kepentingan  umum  harus  mengikuti  program  pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  di  atas  maka jelaslah sebelum  bangunan  gedung  dimanfaatkan  hanya dapat dilakukan setelah pemilik bangunan gedung memperoleh sertifikat laik fungsi.  Hal ini bersifat wajib, baik bagi pemilik maupun bagi pengguna secara tertib administratif dan teknis agar menjamin kelaikan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma hukum tersebut.
Mengulang kembali bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif merupakan perintah undang-undang yang  wajib  dilaksanakan  baik    bangunan  gedung  (milik  negara,  atau  milik  swasta  perorangan  atau badan)  agar    bangunan  gedung  harus  selalu  dalam  kondisi  laik  fungsi,  yaitu  memenuhi  persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan.
Namun,  dalam  pengamatan  penulis  kondisi  masih  banyak  bangunan  gedung  yang  tidak  memiliki sertifikat  laik  fungsi  sebelum  dimanfaatkan,  seperti  yang  terjadi  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci Kabupaten Pelalawan. Keadaan ini tidak saja terhadap bangunan gedung milik swasta bahkan termasuk gedung milik pemerintah. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi, sebab hal ini merupakan kewajiban hukum.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  mendalami  fenomena  tersebut  dikaitkan  dengan  fakta  yang diperoleh  dari  seluruh  sampel  terpilih.  Untuk  menjelaskan  fenomena  dimaksud  penulis  akan menyajikan hasil wawancara dengan sampel tersebut yang dinarasikan secara berurutan dan sistematis.
Melalui wawancara penulis dengan Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020 menjelaskan “kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan  gedung  di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif disebabkan: Pertama, karena tidak adanya keseriusan pemerintah, tampak dari belum  adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. Kedua, sumber daya pelaksana belum memadai. Ketiga, fasilitas penegakannya belum ada. Keempat, kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal”.
Meskipun  kewajiban  penerapan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan    gedung    di  Kecamatan  Pangkalan Kerinci  Kabupaten  Pelalawan  tersebut  tidak  efektif,  pada  sisi  lain  perhatian  DPRD  Kabupaten Pelalawan juga kurang maksimal. Hal ini diakui Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan karena Undang-Undang    Nomor  28 Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedung  ini  belum  familiar  bagi  DPRD. Kemudian  berkaitan pengawasan DPRD Kabupaten Pelalawan terhadap kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan  menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan  tidak berjalan disebabkan kurang  komunikasi  dan  kerja  sama  dengan  eksekutif  sebagaimana  dikemukakan  Monang  Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan pada tanggal 18 Mei 2020.
Wawancara  berikutnya  dengan  Kepala  Dinas  Pekerjan  Umum  dan  Penatataan  Ruang  Kabupaten Pelalawan pada esensinya menjelaskan kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan  juga  tidak  berjalan  efektif.  Sesuai  dengan prespektif dan pendapatnya  Kepala Dinas Dinas Pekerjan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan menjelaskan ketidakefektifan tersebut disebabkan kekurangan tenaga ahli dalam melakukan kegiatan-kegiatan teknis  termasuk untuk menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Kemudian  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  proses  administrasi  tentang  bangunan gedung  semakin  menambah  ketidakefektifan  penerapan  kewajiban  sertifikat  laik  fungsi  bangunan gedung tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan terkesan ragu-ragu  dalam menerapkan sertifikat laik fungsi bangunan dengan konsisten dan tegas. Mengingat sertifikat laik fungsi bangunan dianggap aturan baru sehingga perhatian pemerintah masih setengah-setengah, dengan sendirinya tidak ada  memberikan  kemajuan  pelayanan  publik  terhadap  sertifikat  laik  fungsi  tersebut  sebagaimana dijelaskan Hardian Saputra, S.T., M.T. selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada  tanggal  15  Mei  2020.  Padahal  kualitas  pelayanan  publik  perlu  selalu  dijaga,  artinya birokat/pemerintah selalu dipaksa memberikan layanan kepada masyarakat yang baik (Tasyah, 2021).
Mengkonfortir  pendapat  di  atas  Budi  Surlani,  S.Hut  selaku  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan mengatakan “di Kabupaten Pelalawan sebenarnya sudah ada pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung”. Adapun mekanisme proses permohonan sertifikat laik fungsi bangunan dengan alur sebagai berikut.
Lebih lanjut Budi Surlani, S.Hut selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelalawan menjelaskan “meskipun sudah ada  pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, tetapi  masyarakat  kurang  kooperatif  untuk  melakukan  pengurusan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan gedung  tersebut.  Selain  kurang  kooporatif,  banyak  masyarakat  kurang  paham  dan  mengerti  akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut Budi Surlani, S.Hut selaku Kepala Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pelalawan  pada  tanggal  14  Mei  2020. Ketidakpahaman masyarakat yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Pelalawan  sejalan  dengan  hasil  kuesioner  dengan  masyarakat  yang mengurus IMB Bangunan Gedung di Kabupaten Pelalawan berikut.

## PEMOHON
PRA PERMOHONAN
Pemeriksaan kelaikan  fungsi 1. Pengawasan  konstruksi 2. Pengkaji  teknis,  atau  teknis perangkat daerah penyelenggara SLF DMPPTSP DINAS TEKNIS

## DMPPTSP
 Submit kelengkapan
adm/dokumen teknis  Kelengkapan persyaratan adminisrasi dan teknis  Verifikasi  kesesuaian dokumen  Pengesahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF  Pemutakhiran pendataan  Penyerahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF kepada pemohon
Tabel 2. Jawaban Masyarakat yang Mengurus IMB Bangunan Gedung  Dari  Januari - Agustus Tahun 2019  Jumlah Sampel=15
Populasi Pilihan Jawaban Sudah Belum Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan tentang adanya kewajiban laik fungsi bangunan? 15 (100%) 0 (0%) Apakah  bangunan  milik  Bapak/Ibu  sudah memiliki sertifikat laik fungsi bangunan? 15 (100%) 0 (0%) Apakah  bagi  Bapak/Ibu  sertifikat  laik  fungsi bangunan diperlukan? 15 (100%) 0 (0%) Apakah  Bapak/Ibu  pernah  diminta  Pemda  agar mengurus sertifikat laik fungsi bangunan? 15 (100%) 0 (0%)
Sumber:  data primer diolah tahun 2020.
Memperhatikan jawaban masyarakat yang mengurus IMB Bangunan Gedung di Kabupaten Pelalawan di  atas  maka    ada  korelasinya    dengan  keterangan  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seluruh sampel di atas maka dapat diketahui kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif. Meskipun sudah ada layanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut sudah tersedia, tetapi belum berjalan masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi tersebut.
Keseluruhan sampel di atas  berpendapat kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak efektif sesuai prespektif dan pendapatnya masing-masing. Jika dikualitatif dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat relevansinya.  Menurut  Soerjono  Soekanto  efektif  atau  tidaknya  suatu  hukum  ditentukan  oleh  faktor sebagai berikut (Soekanto, 2008).
1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
Faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penerapan  hukum.    Dari    faktor  di  atas  tidak  seluruhnya  relevan  dengan  keadaan    atau  fakta ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagaimana dijelaskan oleh sampel penelitian ini. Faktor yang relevan diantaranya:
1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Hal ini relevan dengan pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan sumber daya  pelaksanaan  belum  memadai.    Kemudian  relevan  dengan  pendapat  Kepala  Dinas  PUPR Kabupaten  Pelalawan  menjelaskan    ketidakefektifan  tersebut  disebabkan  kekurangan  tenaga  ahli dalam  melakukan  kegiatan-kegatan  teknis    termasuk  untuk  menerapkan  ketentuan  sertifikat  laik fungsi bangunan gedung.
2. Faktor sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum,  hal  ini relevan dengan  pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan fasilitas penegakannya belum ada.
3. Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Hal ini relevan dengan pendapat Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal. Kemudian sejalan dengan pendapat Kepala Dinas
Pekerjan  Umum  dan  Penatataan  Ruang    Kabupaten  Pelalawan  yang  menjelaskan  kurangnya kesadaran  masyarakat  untuk  melakukan  proses  administrasi  tentang  bangunan  gedung  semakin memambah ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Kemudian sejalan dengan  pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan yang menjelaskan meskipun sudah ada  pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, tetapi,  masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Selain kurang koorporatif, banyak masyarakat kurang paham dan mengerti  akan  pentingnya  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  tersebut.  Kemudian  diperkuat dengan  hasil  kuesioner  dengan  masyarakat  yang  mengurus  IMB  bangunan  Gedung  dari    Januari sampai dengan Agustus Tahun 2019 yang menjadi sampel penelitian ini.

## Kendala Penerapan  Kewajiban Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci Kabupaten Pelalawan
Mengulang kembali dari hasil pembahasan sebelumnya telah diketahui  bahwa penerapan  kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak berjalan efektif, maka pada sub bab ini akan menjelaskan tentang hal yang menjadi kendalanya. Untuk menjelaskan  kendala  dimaksud,  penulis  telah  melakukan    wawancara  dengan  sampel  terpilih  yang bidang tugasnya ada keterkaitan dengan penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kabupaten Pelalawan tentunya sesuai kewenangannya masing-masing.   Sampel yang ada keterkaitan adalah Ketua Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  dan    Kepala  Dinas  Pekerjan  Umum  dan  Penatataan  Ruang Kabupaten Pelalawan. Hasil wawancara dengan sampel tersebut penulis deskripsikan secara berurutan dan sistematis.
Melalui  wawancara  dengan  penulis,  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  menjelaskan kendala hambatan penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci karena  kurangnya  sosialisasi  tentang  penerapan  laik  fungsi  bangunan  gedung.  Hal  ini  menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami dan mengerti ketentuan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi  bangunan  gedung.  Kemudian  pihak  Dinas  terkait  pun  masih  kekurangan  tenaga  ahli  dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Terhadap kendala tersebut hal  membuat DPRD  bingung  harus  mulai  dari  mana  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  sebagaimana dikemukakan Monang Pasaribu, S.Sos, M.Si selaku Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan.
Kemudian  Kepala  Dinas  Pekerjan  Umum  dan  Penatataan  Ruang  Kabupaten  Pelalawan  dalam wawancara  dengan  penulis  mengungkapkan  kendala  penerapan  kewajiban  sertifikat  laik  fungsi bangunan  gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  disebabkan  banyak  masyarakat  kurang memanfaatkan  sertifikat  tersebut  sebagai  sarana  membantu  mereka  untuk  memberikan  masukan terhadap bangunan yang dibangun.
Memperhatikan penjelasan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan di atas maka dapat diketahui kendalanya. Ketua Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  pendapatnya  tentang  kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  ketentuan  penerapan  kewajiban  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  berkorelasi  dengan jawaban  masyarakat  yang  mengurus  IMB  Bangunan  Gedung  di  Kabupaten  Pelalawan  sebagaimana telah  direkap  pada  tabel  IV.1.  Kemudian,  sejalan  juga  dengan  pendapat    Kepala  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Pelalawan  dalam  pembahasan  sebelumnya. Sebagaimana pendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan bahwa  masyarakat selain kurang kooporatif, juga  masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut. Padahal dalam era digital setidaknya dapat memanfaatkan aplikasi untuk pelayanan penerbitan sertifikat laik fungsi.  Pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan publik sudah banyak  diterapkan, seperti Sistem Mobile Elektronik yang diterapkan di  Pekanbaru.  Aplikasi  itu  dimanfaatkan  untuk  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  berbasis
smartphone yang dapat diakses dimana dan kapanpun sesuai keinginan pengguna.   (Islamiati, 2019). Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2017 mengadopsi aplikasi dari Kota Semarang (Regiyati, 2021).
Kemudian kendala berikutnya yang dijelaskan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan bahwa Dinas terkait masih kekurangan tenaga ahli dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung berkorelasi dengan penjelasan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan  dalam  pembahasan  sebelumnya.    Sebagaimana  Kepala  Dinas  Dinas  Pekerjan  Umum  dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan menjelaskan  ketidakefektifan tersebut disebabkan kekurangan tenaga ahli dalam melakukan kegiatan-kegatan teknis  termasuk untuk menerapkan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
Selain itu, meskipun Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan dan Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan hanya menjelaskan kendala penerapan kewajiban sertifikat laik  fungsi  bangunan  gedung  sebagaimana  telah  diuraikan,  namun  secara  tidak  langsung  penyebab ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung secara mutatis mutandis merupakan kendalanya juga. Dengan demikian, penulis mendapat fakta yang kemukakan para sampel bahwa kendala penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci  Kabupaten  Pelalawan  disebabkan  karena: Pertama, karena  tidak  adanya  keseriusan pemerintah, tampak dari belum  adanya Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. Kedua, sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan  kata  lain  kekurangan  tenaga  ahli. Ketiga, fasilitas  penegakannya  belum  ada. Keempat, kesadaran  masyarakatnya  masih  belum  maksimal  sehingga  masyarakat  kurang  kooperatif  untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi tersebut. Kelima, masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan disebabkan kurangnya sosialisasi yang mempengaruhi ketidakpahaman masyarakat tersebut.
Mengulang  kembali  bahwa      Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  menjelaskan  kendala penerapan kewajiban laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci karena kurangnya sosialisasi tentang penerapan laik fungsi bangunan gedung. Kemudian pihak Dinas terkait pun masih kekurangan tenaga ahli dalam menerapkan ketentuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Terhadap kendala  tersebut  hal    membuat  DPRD  bingung  harus  mulai  dari  mana  dalam  menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian dari Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penatataan Ruang Kabupaten Pelalawan kendala penerapan sertifikat laik fungsi bangunan gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci disebabkan  banyak  masyarakat  kurang  memanfaatkan  sertifikat  tersebut  sebagai  sarana  membantu mereka untuk memberikan masukan terhadap bangunan yang dibangun.
Menyambung  dengan  kendala  yang  telah  disebutkan  para  sampel  tersebut,  tentunya  masing-masing sampel  akan  memaparkan  pendapatnya  tentang  upaya  mengatasi  kendala  dimaksud.  Menurut  Ketua Komisi  II  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  untuk  mengatasi  kendala  penerapan  kewajiban  laik  fungsi bangunan  gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten  Pelalawan  tentang    belum    adanya Peraturan Daerah tentang bangunan gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan upaya yang harus dilakukan adalah harus menuntaskan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan  Daerah  tentang  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan.  Pemerintah    Daerah  (Perda)  dan  DPRD dengan cara merevisi Perda  Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, agar lebih mempertegas kewajiban penerapan sertifikat laik fungsi bangunan.
Penulis  berbeda  pendapat,  meskipun  menurut  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  harus merevisi  Perda    Kabupaten  Pelalawan  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Bangunan  Gedung,  agar  lebih mempertegas  kewajiban  penerapan  sertifikat laik  fungsi  bangunan.  Namun,  aturan  yang  lebih tinggi dapat dijadikan landasan yang kuat untuk dipedomani, yaitu Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  juncto  Pasal    72  Peraturan  Pemerintah    36  Tahun  2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung juncto Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Kemudian
Monang  Pasaribu,  S.Sos,  M.Si  selaku  Ketua  Komisi  III  DPRD  Kabupaten  Pelalawan  menyebutkan “terhadap sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli, terhadap hal ini Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan berpendapat perlu dipersiapkan penambahan dan penguatan  sumber  daya  manusia  pada  instansi  terkait  sehingga  penerapan  kewajiban  sertifikat  laik fungsi bangunan gedungberjalan efektif”.
Selanjutnya,    Hardian  Saputra,  S.T.,  M.T.  selaku  Plt  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  berpendapat  “untuk  mengatasi  kendala  tentang  sumber  daya  pelaksanaan  belum  memadai, dengan kata lain kekurangan tenaga ahli upaya yang perlu dilakukan dengan cara penambahan tenaga ahli pada instansinya.  Kemudian terhadap kesadaran masyarakatnya yang belum maksimal sehingga masyarakat  kurang  kooperatif  untuk  melakukan  pengurusan  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung tersebut serta masyarakat kurang paham dan mengerti akan pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan gedung maka upaya yang harus dilakukan dengan cara melakukan peningkatan sosialisasi” sosialisasi tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat (Andriawan, 2021).
Penulis  sependapat  dengan  upaya  terkait  membangun  kesadaran  masyarakat  itu,  karena  kesadaran masyarakat terhadap norma hukum  mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Ali Achmad, 2009). Peran dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat  pada  umumnya  melekat  pada  intitusi.  Mengikuti  pendapat  Soerjono  Seokanto  faktor membentuk  kesadaran  hukum  masyarakat  ditentukan  oleh    pengetahuan  tentang  hukum;  dan pengetahuan tentang isi hukum. Kemudian  sikap hukum dan pola perilaku hukum (Soekanto, 2008).
Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan dapat menjadi parameter dalam penerapan hukum dalam hal ini penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Artinya, bahwa kalau masyarakat sudah mempunyai pengetahuan hukum yang baik pasti akan berpikir jika akan melakukan suatu pelanggaran hukum, ia pasti mempunyai sikap yang kooperatif serta berperilaku  sesuai  dengan  aturan  main  tanpa  melanggar  ketentuan  tentang  kewajiban  sertifikat  laik fungsi bangunan gedung tersebut.
Seluruh  upaya  mengatasi  kendala  penerapan  kewajiban  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  gedung  di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dikemukakan oleh  seluruh sampel di atas belumlah  dilakukan  secara  konkrit,  baru  sebatas  pendapat.  Artinya,  bilamana  belum  ditindaklanjuti maka  terhadap  kendala  penerapan  kewajiban laik  fungsi  bangunan  gedung  di Kecamatan  Pangkalan Kerinci  khususnya  dan  Kabupaten  Pelalawan    pada  umumnya  belum  bisa  teratasi    sehingga  tidak mengalami perubahan yang nyata.

## 4. Kesimpulan
Ada tiga permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka pada bab ini sampailah penulis pada  suatu  kesimpulan.  Kesimpulan  ini  berdasarkan  fakta  yang  didapat  dari  data  empiris  kemudian dikualitatif berdasarkan teori  yang digunakan. Adapun  kesimpulannya sebagai berikut.
1. Penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan tidak  berjalan  efektif  sebagaimana  fakta  yang  didapat  dari  sampel  dalam  prespektifnya  masing- masing.  Ketidakefektifan  itu  disebabkan: Pertama, sumber  daya  pelaksanaan  belum  memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli. Kedua, fasilitas yang mendukung penegakannya belum ada. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat.
2. Kendala penerapan  kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan  Gedung  di  Kecamatan  Pangkalan  Kerinci  Kabupaten Pelalawan  penulis  menyimpulkan  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dari  para  sampel  dalam prespektifnya masing-masing bahwa penyebab ketidakefektifan penerapan kewajiban sertifikat laik fungsi bangunan gedung secara mutatis mutandis merupakan kendalanya juga. Dengan demikian,
fakta  yang  menjadi  kendala  disebabkan  karena: Pertama, karena  tidak  adanya  keseriusan pemerintah,  tampak  dari  belum    adanya  Peraturan  Daerah  tentang  Bangunan  Gedung  yang  lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan. Kedua, sumber daya pelaksanaan belum memadai  dengan  kata  lain  kekurangan  tenaga  ahli. Ketiga, fasilitas  penegakannya  belum  ada. Keempat, kesadaran masyarakatnya masih belum maksimal sehingga masyarakat kurang kooperatif untuk melakukan pengurusan sertifikat laik fungsi tersebut. Kelima, masyarakat kurang paham dan mengerti  akan  pentingnya  sertifikat  laik  fungsi  bangunan  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  yang mempengaruhi  ketidakpahaman  masyarakat  tersebut.    Upaya  mengatasi  kendala  tersebut  penulis dapat  menyimpulkan  upaya  yang  dikemukakan  oleh    seluruh  sampel  di  atas  belumlah  dilakukan secara  konkrit,  baru  sebatas  pendapat.  Artinya,  bilamana  belum  ditindaklanjuti  maka  terhadap kendala dimaksud belum bisa teratasi  sehingga tidak akan terjadi perubahan yang nyata. Gagasan sampel  sesuai  kapasitasnya    tentang    belum    adanya  Peraturan  Daerah  tentang  bangunan  gedung yang lebih tegas mengatur penerapan sertifikat laik fungsi bangunan upaya yang harus dilakukan adalah  harus  merevisinya,  agar  lebih  mempertegas  kewajiban  penerapan  sertifikat  laik  fungsi bangunan.   Meskipun menurut penulis persoalan Perda itu bukan kendala, karena aturan yang lebih tinggi dapat dijadikan landasa dan dipedomani. Kemudian  terhadap sumber daya pelaksanaan belum memadai  dengan  kata  lain  kekurangan  tenaga  ahli  maka  perlu  dipersiapkan  penambahan  dan penguatan.  Selanjutnya,  kesadaran  masyarakatnya  yang  belum  maksimal  upaya  yang  harus dilakukan dengan cara melakukan peningkatan sosialisasi.

## Referensi
Achmad, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang Legisprudence. Jakarta: Kencana. Andrian,  F.  et.al  (2021).  Pengendalian  Kerusakan  Lingkungan  Akibat  Aktivitas  Pertambangan  di Kecamatan Pasir Sakti. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(1), 1-10. Evangelista, O. (2018).  Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung . Jurnal Hukum Adigama , 1(1), 2-24.
Harisun, E. (2013).  Kajian Sistem Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung di Kota Ternate Propinsi Maluku. Jurnal Media Engineering , 3(1),  14-22.
Islamiati,  I.A. (2019).  Optimalisasi Adopsi Inovasi Program SIMOLEK pada Dinas Penanaman Modal dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota  Pekanbaru .  Jurnal  Online  Mahasiswa  Bidang Sosial dan Ilmu Politik , 6(3).
Johan, T. S. B. (2018). Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
Mulyo,  R.  A.  (2016).  Sertifikasi  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  Negara  Pada  Pemerintah  Kota Semarang. Prosiding  Seminar  Nasional  Sustainable  Architecture  And  Urbanism Universitas Diponegoro .
Nurmayani,  F.  M.  (2021).  Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan  Administrasi Pemerintahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(1), 11-20.
Prajnaparamita,  K.  (2018).  Aspek  Hukum  Sertifikat  Layak  Fungsi  (SLF)  Bangunan  dalam  Rangka Penghindaran Kecelakaan Kerja. Adminitrative Law & Governance Journal , 1(1-4), 391- 397.
Rahardjo,  S.  (2002). Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  dan    Pilihan  Masalah .  Yogyakarta: Genta Publishing.
Regiyati, S dan Rusli, Z. (2021).  Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Kota Pekanbaru (Strategy of the Investment Serviceand the One Stop Service in Increasing Investment at Pekanbaru City). Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik , 2(1), 47-56.
Riau,  D.  P.  (2016). Pengaruh  Komunikasi,  Struktur  Birokrasi  dan  Dukungan  Publik  Terhadap Sumberdaya dan Disposisi Dalam Meningkatkan Kinerja Implementasi Kebijakan (Studi
Sertifikasi  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  di  Kota  Probolinggo) .  Disertasi    Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sabaruddin, A. (2013). A-Z Persyaratan Teknis Bangunan . Jakarta: Griya Kreasi. Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Tasyah  A.  et.al.  (2021).    Best  Practice  Kebijakan  E-Government  Dalam  Mengimplementasikan Pelayanan Publik di Era New Normal. Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik, 1(1), 21-33.