## Gorontalo Accounting Journal
Vol. 4 No. 1 April 2021
P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066 Nationally Accredited Journal, Decree No.36/E/KPT/2019

## DETERMINATIONS AFFECTING THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT REPORTS WITH HUMAN RESOURCES AND ORGANIZATIONAL CULTURE AS MODERATED VERIABLES
DETERMINASI YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VERIABEL MODERASI
Rapika Anwar, Parmin Ishak Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Stmik Ichsan Gorontalo Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.10, Dulalowo Timur, Kota Tengah, Gorontalo Email: rapikaanwar.14@gmail.com
Submit : 2021-03-03; Revision : 2021-04-27; Publish : 2021-04-29
Gorontalo Accounting Journal, 4(1): 94-109

## Abstract
Regional Government Financial Statement Quality Moderated with competence of human resource and organizational culture at regional work units (SKPD) of Gorontalo Province. This is a quanititative research by having regional work units of Gorontalo Province as the research object. Research samples are determinant by applying purposive sampling. Then, research data are collected through survey method by distributing questionnaire directly to employees of accounting division in 32 of Gorontalo Province and the results are processed using smart PLS.3.0. Research findings show that the implementation of accrual – based accounting, information technology has positive and significant influence on regional government financial statement quality and that is moderated with human resorce competence, and organizational culture.
Keywords: financial statement; accrual based

## Abstrak
Kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dimoderasi  kompetensi  sumber  daya manusiadanbudaya  organisasi  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  provinsi Gorontalo.  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  SKPD  Provinsi Gorontalo  sebagai  Objek  Penelitian.  Sampling  Penelitian  menggunakan Purposive Sampling kemudian  data  penelitian  dikumpulkan  melalui  metode  survey  dengan membagikan  kuesioner  langsung  kepada  karyawan  divisi  akuntansi  pada  32  SKPD Provinsi  Gorontalo  dan  hasilnya  diolah  menggunakan  Smart  PLS  3.0.  Temuan penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual,  teknologi informasi  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah dimoderasi kompetensi SDM dan Budaya Organisasi . Kata Kunci : laporan keuangan; basis akrual

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pelaksanaan  otonomi  ternyata  memberikan  dampak  yang  luas terhadap  pelayanan  pemerintah  kepada  masyarakat  (publik).  organisasi  sektor publik  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  yang  luar  biasa  beberapa  waktu terakhir ini. perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini akan semakin menguatkan  tuntutan  akuntabilitas  atas  organisasi  pemerintah.  sebagai  salah satu bentuk akuntabilitas, terutama akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung  jawab  untuk  mempublikasikan  laporan  keuangan  kepada  para pemangku kepentingan.
Informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  oleh pemerintah  daerah,  akan  sangat  diperlukan  sebagai  dasar  untuk  pengambilan keputusan  berbagai  pihak  (Setyowati  et  al.,  2016).  Oleh  karena  itu,  informasi tersebut  harus  bermanfaat  bagi  para  pemakai  atau  dengan  kata  lain,  bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila memenuhi karakteristik  kualitatif  ( qualitative  characteristics ).  Kriteria  dan  unsur-unsur pembentuk  kualitas  informasi  yang  menjadikan  informasi  dalam  laporan keuangan  pemerintah  mempunyai  nilai  atau  manfaat,  telah  disebutkan  dalam peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  71  Tahun  2010  tentang  standar  akuntansi pemerintahan bagian Kerangka Konseptual akuntansi pemerintahan, terdiri dari: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami. Tuntutan  masyarakat  semakin  meningkat  atas  pemerintahan  yang  baik. kinerja  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  harus  ditingkatkan  agar menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  laporan  keuangan  adalah suatu  cerminan  untuk  dapat  mengetahui  apakah  suatu  pemerintahan  telah berjalan  dengan  baik,  sehingga  pemerintah  diharuskan  untuk  dapat menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas.  dimana  laporan  keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri  dari  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dan  dapat  dipahami  (Herawati, 2014).
Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan berlakunya sistem akuntansi pemerintah  daerah  dan  Permendagri  tentang  standar  akuntansi  pemerintah berbasis  akrual  sebagaimana  disajikan  dalam  lampiran  I  SAP  berbasis  akrual berlaku efektif Sejak 1 Januari 2015. Sedangkan SAP berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana  terdapat  pada  lampiran  II  berlaku  sampai  dengan  31  Desember 2014,  dan  berdasarkan  kondisi  yang  terjadi  di  lapangan  pemerintah  provinsi Gorontalo  belum  menerapkan  full  akrual.  Bahkan  tahun  2013  pada  provinsi Gorontalo sesuai hasil pemeriksaan BPK laporan keuangannya memperoleh opini wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  kedua  sejak  tahun  2007,  ini  berarti  untuk laporan keuangan provinsi Gorontalo cukup baik, meskipun sejak 2009 – 2012 mengalami penurunan oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah provinsi Gorontalo dilihat dari aspek implementasi akuntansi berbasis akrual, teknologi informasi, sumber daya dan tentunya budaya.
Tabel 1. Opini Atas Hasil Pemeriksaan BPK

## Untuk Setiap Daerah di Wilayah Provinsi Gorontalo
No Entitas Pemerintah Daerah Opini Tahun 2009  2010  2011  2012  2013 2014 2015 1. Provinsi Gorontalo WDP WDP
WDP WDP WTP WTP WTP 2. Kab.Boalemo WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP 3. Kab. Bone Bolango WDP WDP
WDP WDP WTP WTP WTP 4. Kab.Gorontalo WTP WTP WDP WTP WTP WTP WTP 5. Kab. Gorontalo Utara WDP WDP
WDP WDP WDP WTP WTP 6. Kab. Pohuwato WDP WDP WDP WDP WTP WTP WTP 7. Kota Gorontalo WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP
Sumber : Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2020.
Penelitian ini merupakan pengembangan model dari penelitian (Agustiawan &  Rasmini,  2016)  yang  meneliti  tentang  Pengaruh  Sistem  Berbasis  Akrual, teknologi  informasi,  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  pada  kualitas laporan  keuangan  dengan  kompetensi  SDM  Sebagai  moderasi  dengan  hasil penelitian ketiga variabel independent berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan  dan  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  mampu  memoderasi pengaruh sistem berbasis akrual, pemanfaatan teknologi informasi, dan system pengendalian intern pemerintah pada kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  pentingnya  implementasi  akuntansi berbasis  akrual,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  kompetensi  sumber  daya manusia  dan  budaya  organisasi  untuk  bisa  menghasilkan  laporan  keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. dari beberapa penelitian terdahulu belum pernah  menjadikan  variabel  budaya  organisasi  sebagai  variabel  moderasi, variabel  tersebut  bisa  pemperkuat  variabel  independent  lainnya  yaitu implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi yang merupakan kesatuan yang perlu diteliti di sektor pemerintahan terutama di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah Provinsi Gorontalo.
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan dapat di definisikan sebagai suatu hubungan yang terdapat pada suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain  (agen)  untuk  melakukan  suatu  jasa  atas  nama  prinsipal  dan  member wewenang  kepada  agen  untuk  membuat  keputusan  yang  terbaik  bagi  principal (Wahyuni,  2018).  Prinsip  utama  teori  ini  berupa  hubungan  kerja  antara  pihak yang  memberi  wewenang  (principal)  dengan  pihak  yang  menerima  wewenang (agency) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut nexus of contract . agen merupakan pihak yang dikontrak oleh principal untuk bekerja demi kepentingan principal. untuk itu principal memberikan sebagian kekuasaannya kepada agen untuk membuat keputusan demi kepentingan terbaik bagi principal. pelaksanaan otonomi  daerah  merupakan  pelimpahan  wewenang  dari  pemerintah  kepada kepala daerah menunjukan adanya hubungan keagenan (Syarifudin, 2014).

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  (Pritandhari,  2020)teknologi  adalah  suatu  jaringan  komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai  jenis  hardware,  software,  manajemen  data,  dan  teknologi  jaringan informasi,  dan  menurut  (Ishak,  2019)teknologi  informasi  meliputi  teknologi komputer (computing  technology) dan  teknologi  komunikasi (communication technology) yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu  yang  bersifat  finansial  atau  non  finansial  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa teknologi  informasi  adalah    segala  cara  atau  alat  yang  yang  terintegrasi  yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya.
(Rahmawati et al., 2018)menambahkan teknologi informasi selain teknologi komputer  untuk  pemrosesan  dan  penyimpangan  informasi,  juga  berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi keseluruhan aktivitas organisasi pemerintah akan terlaksana, apabila dilakukan secara integral dengan pengendalian sesuai peraturan yang berlaku. dengan sumber daya manusia yang berkualitas,  ditambah  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang  tepat  diharapkan dapat  membantu  dan  memperlancar  proses  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah,  sehingga  dapat  menghasilkan  laporan  keungan  yang  baik  dan berkualitas. apabila informasi keuangan tersebut tidak disajikan secara andal dan tepat  waktu,  akan  menyebabkan  informasi  kehilangan  nilai  di  dalam mempengaruhi kualitas keputusan.
Dalam  Penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  disebutkan  bahwa  untuk  menindak lanjuti terselenggaranya  proses  pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip  tata  kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance ), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah,  dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

## Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  adalah  catatan  informasi  suatu  entitas  pada  suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. laporan  keuangan  dapat  dikatakan sebagai  data,  juga  dapat  dikatakan  sebagai informasi. Data dapat  berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Agustiawan & Rasmini, 2016)
Mardiasmo  2009  dalam  (Ramdhani,  2018)menjelaskan  fenomena  yang dapat  diamati  dalam  perkembangan  sektor  publik  dewasa  ini  adalah  semakin menguatnya  tuntutan  pelaksanaan  akuntabilitas  publik  oleh  organisasi  sektor publik  (seperti:  pemerintah  pusat  dan  daerah,  unit-unit  kerja  pemerintah, departemen  dan  lembagalembaga  negara).  tuntutan  akuntabilitas  sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  58  Tahun  2005  tentang pengelolaan  keuangan  daerah,  pemerintah  daerah  adalah  penyelenggara pemerintahan  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau  antara  Provinsi  dan  Kabupaten  dan  Kota,  diatur  undang-undang  dengan memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah.  hubungan  keuangan, pelayanan  umum,  pemanfatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan  daerah  diatur  dan  dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.
Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam  laporan  keuangan adalah  kemudahannya  untuk  segera  dapat  dipahami  oleh  pemakai.  untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas  ekonomi  dan  bisnis,  akuntansi,  serta  kemauan  untuk  mempelajari informasi  dengan  ketekunan  yang  wajar.  namun  demikian,  informasi  komplek yang  seharusnya  dimasukan  dalam laporan  keuangan  tidak  dapat  dikeluarkan hanya atas pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu
Nurillah  (2014)  menambahkan  tujuan  umum  laporan  keuangan  adalah menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran,  arus  kas, dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna  dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi sumber  daya.  Secara  spesifik,  tujuan  pelaporan  keuangan  pemerintah  adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi menurut Spencer (1993) dalam (Akhmad Syarifudin, 2014) “ an underlying  characteristic’s  of  an  individual  which  is causally  related  to  criterion- referencedeffective  and  or  superior  performance  in  a  job  or  situation”. Penulis menerjemahkan,  "suatu  karakteristik  yang  mendasari  kepribadian  seseorang yang menyebabkan saling berkaitan dengan kriteria-keperilakuan efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kompetensi sebagai kemampuan  seseorang  untuk  menghasilkan  pada  tingkat  yang  memuaskan  di tempat  kerja,  termasuk  diantaranya  kemampuan  seseorang  untuk  mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaatyang disepakati(Yusrawati, 2015)
Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya  secara  efektif  dan efisien  dan kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan  keluaran-keluaran (output)  dan  hasil-hasil  (outcomes) (Setiawati, 2014). Dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan terkait upaya mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  tidak  bisa  terlepas  dari  adanya  unsur sumber  daya  manusia  sebagai  penggerak  jalannya  organisasi.  Sumber  daya manusia  menjadi  penentu  berjalan  tidaknya  suatu,  selain  ketersediaan  sarana maupun  prasarananya.  Organisasi  membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanyamanajemen sumber daya manusia (MSDM).
Dengan  adanya  otonomi  daerah,  penyelenggaraan  pemerintahan dilimpahkan  kepada  pemerintah  daerah  masing-masing.  Implikasinya  adalah
Implementasi Akuntansi Berbasis
Akrual (X1)
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) Budaya Organisasi X4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)
pemerintah  daerah  harus  memberikan  penekanan  pada  peningkatan  kualitas sumber  daya  manusia  yaitu  pegawai  negeri  sipil  daerah  (PNSD).  Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya  dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD  yang  profesional  akan  mampu  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam  bidang  akuntansi  (keuangan)  menjadi  penyangga  utama  untuk  dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang  akuntansi  (keuangan)  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Adhi dan Yohanes, 2013). Berdasarkan kajian teori dan kajian fenomena  sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti gambar 1.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Hipotesis:
H 1 . Implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  berpengaruh  positif  sigifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .
H 2 . Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  sigifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
H 3 . Kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  memperkuat  hubungan implementasi akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.
H 4 . Kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  memperkuat  hubungan pemanfaatan  teknologi  informasi  dengan  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
H 5 . Budaya  organisasi  dapat  memperkuat  hubungan  implementasi  akuntansi berbasis akrual dengan kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah
H 6 . Budaya  organisasi  dapat  memperkuat  hubungan  pemanfaatan  teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## 2. METODE PENELITIAN
Riset  ini  dilakukan  di  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  provinsi Gorontalo dengan pendekatan penelitian  kauntitatif,berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan – pertanyaan yang ada  dalam  kuesioner  dan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  data primer. data ini langsung diperoleh dari penelitian lapangan melalui pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada satuan kerja Perangkat  daerah  Provinsi  Gorontalo,  dengan  teknik  pengambilan  sampel menggunakan purposive sampling yakni aparatur pemerintah yang bekerja pada SKPD  di  wilayah  Provinsi  Gorontalo  terutama  kepala  SKPD  dan  aparatur pemerintah bidang akuntansi maksimal 2 orang setiap SKPD jadi total sampel 64 orang dari 32 SKPD.
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel Indikator Skala Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010) 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat  Dibandingkan 4. Dapat Dipahami Ordinal Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (XI) (Kusuma, 2013) 1. Komitmen 2. Sumber Daya Manusia 3. Infrastruktur 5. Sistem informasi Ordinal Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (Thomson et al. (1991) dalam (K. K. P. I. G. A. E. Damayanthi, 2017) 1. Faktor sosial,
2. Affect,
3. Faktor Kompleksitas,
4. Faktor Kesesuaian tugas,
5. Konsekuensi jangka panjang, 6. Faktor Kondisi Yang Memfasilitasi Ordinal Kompetensi Sumber Daya (X3) (Yusrawati, 2015) 1. Pengetahuan (Knowledge) 2. Keterampilan (Skill) 3. Sikap (Attitude) Ordinal Budaya Organisasi (X4) (Arianty, 2014) 1. Keterlibatan 2. Konsistensi 3. Adaptabilitas 4. Misi Ordinal
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif,  adapun  metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  membagikan kuisioner  kepada  responden  dan  menjelaskan  maksud  dari  setiap  butir pernyataan yang ada di kuisioner agar lebih akurat dalam memberikan jawaban. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang bekerja pada SKPD di wilayah Provinsi Gorontalo terutama kepala SKPD dan aparatur pemerintah bidang akuntansi maksimal 2 orang setiap SKPD jadi total sampel
64  orang  dari  32  SKPD  dengan  pertimbangan  bahwa  bidang  akuntansi  yang sangat memahami dengan jelas tentang kualitas laporan keuangan.
Metode  analisis  utama  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan Structural Equation Model (SEM). Pengujian dilakukan dengan bantuan program Smart PLS 3.0.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
Deskripsi  data  pada  penelitian  ini  dikelompokkan  menjadi  5  bagian  yaitu implementasi  akuntansi  berbasis  akrual,  pemanfaatan  teknologi  informasi, kompetensi  sumber  daya,  kompetensi  sumber  daya,  dan  kualitas  laporan keuangan.

## Tabel 3. Outer Loading
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pemanfaatan Teknologi Informasi Kompetensi Sumber Daya Budaya Organisasi Kualitas Laporan Keuangan Ave IABA1 0.977 IABA2 0.991 0.901 IABA3 0.966 IABA4 0.986 PTI1 0.956 PTI2 0.962 PTI3 0.976 PTI4 0.973 0.961 PTI5 0.962 PTI6 0.920 KSD1 0.916 KSD2 0.979 0.905 KSD3 0.959 BO1 0.961 BO2 0.944 BO3 0.927 0.958 BO4 0.966 KLK1 0.987 KLK2 0.988 KLK3 0.969 0.918 KLK4 0.971 Sumber: Olahan data PLS, 2020.
Berdasarkan  Tabel  3  menunjukkan  hasil  estimasi  perhitungan  uji outer loading dengan  menggunakan  PLS  untuk  indikator  variabel  implementasi akuntansi  berbasis,  Indikator  variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi, indikator variabel Budaya Organisasi, dan indikator indikator Variable Kualitas Laporan  keuangan  memiliki loading faktor  >  0,70  yang  berarti  bahwa  semua indikator konstruk adalah valid.

## Tabel 4. Composite Reliablity
Composite Reliablity Cronbach Alpha Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 0.973 0.963 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.990 0.987 Kompetensi Sumber Daya 0.966 0.947 Budaya Organisasi 0.989 0.985 Kualitas Laporan Keuangan 0.985 0.982
Sumber: Olahan data PLS, 2020.
Tabel  4  menunjukan  bahwa  hasil composite  reability maupun cronbach alpha menunjukan  nilai  yang  memuaskan  yaitu  nilai  masing-masing  variabel diatas nilai minimum 0,70. Hal ini menunjukan bahwa semua variabel diakatakan relibel.
Tabel 5. R Square R Square Ket Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 0.986
Sumber: Olahan data PLS, 2020.
Nilai R-Square untuk  variabel Kualitas  Laporan  Keuangan  sebesar  0,986 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori sangat kuat. Nilai R-square Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,986 atau 98,6% ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas  Laporan  Keuangan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Pemanfaatan Teknologi Informasi, variabel moderasi Kompetensi  Sumber  Daya  dan  Budaya  Organisasi  sebesar  98,6%  sedangkan sisanya  1,4%  dapat  dijelaskan  dengan  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  pada penelitian ini.
Gambar 2. Uji Full Model SEM Menggunakan smart PLS
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan smart PLS  sebagaimana  di tunjukan  pada  Gambar  2,  dapat  diketahui  bahwa  tidak  terdapat  nilai loading factor dibawah 0.50, sehingga tidak harus dilakukan drop data untuk menghapus indikator yang bernilai loading dibawah 0.50 agar memperoleh model yang baik. Gambar diatas dapat diketahui bahwa dari indikator ke variabel nilai yang paling kuat  adalah  indikator  kedua  yaitu  kompetensi  sumber  daya  dari  variabel implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  sebesar  0,991  atau  99,1%,  indikator paling lemah yaitu indikator pertama  yaitu pengetahuan dari variabel moderasi kompetensi sumber  daya  manusia  dengan  nilai  0,916  atau  91,6%  dan variabel yang  paling  kuat  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  adalah  variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu sebesar 0,526 atau 52,6% serta variabel moderating  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebagai  variabel  paling  lemah mempengaruhi kualitas laporan keuangan dengan nilai sebesar 0,011 atau 1,1%.
Tabel 6. Structural Model Variabel Original Sample Sample Mean Standard Eror T Statistics P Values Akuntansi Berbasis Akrual Kualitas Laporan Keuangan 0.140 0.141 0.058 2.396 0.017 Informasi  Kualitas Laporan Keuangan 0.526 0.497 0.132 3.996 0.000 Moderating Effect (IABA*BO) Kualitas Laporan Keuangan 0.322 0.318 0.132 2.437 0.015 Moderating Effect (IABA*KSD) Kualitas Laporan Keuangan 0.679 0.678 0.127 5.331 0.000 Moderating Effect (PTI*KSD) Kualitas Laporan Keuangan 0.601 0.593 0.105 5.741 0.000 Moderating effect (PTI*BO) Kualitas Laporan Keuangan 0.856 0.799 0.220 3.898 0.000
Sumber: Olahan data PLS, 2020.
Variabel  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  memiliki  tingkat signifikan sebesar 0,017 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar  0,140  bertanda  positif.  Hal  ini  berarti  nilai  variabel  Y  akan  mengalami kenaikan  sebesar  0,140 jika  nilai  variabel X 1 mengalami  kenaikan satu satuan dan  variabel  independen  lainnya  bernilai  tetap.  Koefisien  bertanda  positif menunjukkan  adanya  hubungan  yang  searah  antara  variabel  Implementasi Akuntansi  Berbasis  Akrual  (X 1 )  dengan  variabel  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
Variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  memiliki  tingkat  signifikan sebesar  0,000  yaitu  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar 0,526 bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,526 jika nilai variabel (X 2 ) mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen  lainnya  bernilai  tetap.  Koefisien  bertanda  positif  menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X 2 ) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Hipotesis  ketiga  menyatakan  terdapat  positif  dan  signifikan  antara Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan dengan di moderasi Kompetensi Sumber Daya.variabel Implementasi  Akuntansi
Berbasis Akrual memiliki tingkat  signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05.  Nilai  koefisien  parameternya  sebesar  0,679  bertanda  positif,Koefisien bertanda  positif  menunjukkan  adanya  hubungan  yang  searah  antara  variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual (X1) dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dengan dimoderasi variable Kompetensi Sumber Daya (M1).
Hipotesis  keempat  menyatakan  terdapat  positif  dan  signifikan  antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan di moderasi  Kompetensi  Sumber  Daya.Variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar 0,601 bertanda positif. Hal ini berarti H 4 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi Kompetensi Sumber Daya.
Hipotesis  kelima  menyatakan  terdapat  positif  dan  signifikan  antara Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan dengan di moderasiBudaya Organisasi.variabel Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual memiliki tingkat signifikan sebesar 0,015 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar 0,322 bertanda positif. Hal ini berarti H 5 diterima sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi Budaya Organisasi
Hipotesis  keenam  menyatakan  terdapat  positif  dan  signifikan  antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan di moderasiBudaya  Organisasi.Variabel  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dengan dimoderasi  budaya  organisasi  memiliki  tingkat  signifikan  sebesar  0,000  yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien parameternya sebesar 0,856 bertanda positif. Hal  ini  berarti  H 6 diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan dimoderasi Budaya Organisasi
3.2 Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Akuntansi  Berbasis Akrual  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  ini  menjelaskan  bahwa  semakin  baik  SKPD  dalam mengimplementasikan  akuntansi  berbasis  akrual,  maka  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  akan  semakin  meningkat.  Dalam  teori  keagenan atau agency  theory untuk  meningkatkan  laporan  keuangan  pemerintah  yang bertindak  sebagai  agen  mempunyai  kewajiban  menyajikan  informasi  yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan yaitu prinsipal. aspek yang paling dominan  dalam  implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  pada  penelitian  ini adalah aspek sumber daya manusia, pada SKPD Provinsi Gorontalo sesuai tingkat pendidikan dan masa kerja pegawai sudah sebagian besar mempunyai masa kerja yang cukup lama yaitu kurang lebih 10 tahun dan tingkat pendidikan yang baik artinya  sudah  cukup  memadai  dalam  mendukung  implementasi  akuntansi berbasis  akrual.  hal  ini  mendukung  teori  Kusuma  (2013)  dimana  strategi implementasi standar akuntansi pemerintah nomor 71 tahun 2010 diukur dengan komitmen, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi. Semakin baik strategi  yang  diterapkan  maka  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah akan  semakin  meningkat.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Sudiarianti dkk, (2015) dimana implementasi standar akuntansi pemerintah No
71  Tahun  2010  berpengaruh  positif  pada  kualitas  laporan  keuangan  yang dihasilkan.
Sama  halnya  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  memberikan pengaruhpositif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan.  Semakin baik  SKPD  dalam  memanfaatkan  teknologi  informasi,  maka  Kualitas  Laporan Keuangannya  akan  semakin  meningkat.  Teknologi  informasi  dapat  diartikan sebagai  suatu  teknologi  yang  digunakan  untuk  mengolah  data,  termasuk memproses,  mendapatkan,  menyusun,  menyimpan,  memanipulasi  data  dalam berbagai  cara  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkualitas,  yaitu  informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis,  dan  pemerintahan  dan  merupakan  informasi  yang  strategis  untuk pengambilan  keputusan  (Nurillah,  2014).  oleh  sebab  itu,  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  akan  dipengaruhi  oleh  pemanfaatan  teknologi informasi.Dalam  penelitian  ini  indikator  yang  paling  dominan  mempengaruhi adalah  faktor  kompleksitas.  Ini  berarti  pada  SKPD  provinsi  Gorontalo pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam  pelaksanaan  tugas  sudah  sesuai  yang diharapkan.  Hal  ini  sesuai  teori  Pemanfaatan  teknologi  informasi  menurut Thomson et  al (1991)  dalam  (P.  Damayanthi  &  Juliarsa,  2016)manfaat  yang  di harapkan  oleh  pengguna  sistem  informasi  dalam  melaksanakan  tugasnya  atau perilaku  dalam  menggunakan  teknologi  pada  saat  melakukan  pekerjaan  yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang  mengoperasikannya  dapat  meningkatkan  kinerja  perusahaan  maupun kinerja individu yang bersangkutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Roshanti  dkk,  (2014)  dan  Yudianta  (2011)  menyatakan pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Sementara  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan dimoderasi  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia.  Semakin  baik  SKPD  dalam mengimplementasikan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  diperkuat  dengan kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  maka  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  daerah  akan  semakin  meningkat.  Terjadinya  perubahan perundang-undangan  maupun  peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  bukan  hanya  berdampak  terhadap basis  akuntansi  yang  digunakan  maupun  struktur  APBD,  akan  tetapi  juga berdampak  terhadap  teknis  operasional  penatausahaan  keuangan  pemerintah daerah.  perubahan  itu  sudah  sampai  pada  teknik  akuntansinya  yang  meliputi perubahan  dalam  pendekatan  sistem  akuntansi  dan  prosedur  pencatatan, dokumen  dan  formulir  yang  digunakan,  fungsi-fungsi  otorisasi,  laporan  serta pengawasan. oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai, (Setiawati dan Sari, 2014). Hal  ini  didukung  oleh  aspek  yang  paling  dominan  pada  penelitian  ini  terkait variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebagai  moderasi  adalah  aspek keterampilan ( skill )  artinya  pada  SKPD  provinsi  Gorontalo  pegawai  yang  terkait dalam implementasi akuntansi berbasis akrual ini sudah memiliki keterampilan yang  cukup  baik,  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  dan  masa  kerja  yang  ada. Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Agustiawan  dan  Rasmini  (2016) menjelaskan bahwa kompetensi SDM mampu memoderasi sistem berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia.  Semakin  baik  SKPD  dalam  memanfaatkan teknologi  informasi  yang  diperkuat  dengan  kompetensi  sumber  daya  manusia yang  profesional,  maka  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  akan semakin  meningkat  Kompetensi  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan seseorang  atau  individu,  suatu  organisasi  (kelembagaan),  atau  suatu  sistem untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai tujuannya  secara  efektif  dan  efisien  (Hullah  dkk.  2012).  kapasitasnya  harus dilihat  sebagai  kemampuan  untuk  mencapai  kinerja,  untuk  menghasilkan keluaran - keluaran ( output ) dan hasil-hasil ( outcomes ). kompetensi dapat dilihat dari  latar  belakang  pendidikan,  pelatihan-pelatihan  dan  dari  ketrampilan  yang dinyatakan  dalam  pelaksanaan  tugas.  Kompetensi  merupakan  suatu karakteristik  dari  seseorang  yang  memiliki  keterampilan  ( skill ),  pengetahuan ( knowledge )  dan  kemampuan  ( ability )  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan (Hevesi, 2005) dalam (Setiawati dan Sari, 2014). Hal ini diperkuat oleh aspek yang paling  dominan  pada  penelitian  ini  terkait  variabel  kompetensi  sumber  daya manusia sebagai moderasi adalah aspek keterampilan ( skill ) artinya pada SKPD provinsi Gorontalo pegawai yang terkait sudah memiliki keterampilan yang cukup baik, dilihat dari tingkat  pendidikan dan masa  kerja  yang ada. Hasil penelitian inididukung oleh penelitian Agustiawan dan Rasmini (2016) menjelaskan bahwa kompetensi SDM mampu memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  dengan dimoderasi Budaya Organisasi. Semakin baik SKPD dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual yang diperkuat dengan Budaya Organisasi yang baik, maka  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  akan  semakin  baik.Teori implementasi  kebijakan  Edward  (1980)  dalam  (Yusrawati,  2015)Menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah disposisi. disposisi  adalah  sikap  implementor  dalam  bentuk  penerimaan  atau  penolakan untuk melaksanakan kebijakan. penerimaan dan kemauan untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual ada di tangan kementerian atau lembaga  selaku  agen  pelaksana.  salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan memperkuat budaya organisasi. hampir tidak ada keraguan bahwa suatu budaya  sangat  mempengaruhi  sikap  anggota  organisasi.  Pada  penelitian  ini indikator yang paling mempengaruhi budaya organisasi sebagai variabel moderasi implementasi  akuntansi  berbasis  akrual  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah  adalah  aspek  Misi,  Artinya  pada  SKPD  provinsi  Gorontalo  misi masyarakat dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual yang sesuai UU No 71 Tahun 2010 sudah sangat baik sehingga bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. penelitian ini didukung oleh penelitian dari Najati  dkk,  (2016)  budaya  organisasi  berpengaruh  terhadap  implementasi akuntansi  berbasis  akrual  dan  Implementasi  akuntansi  berbasis  akrual mempunyai implikasi terhadap kualitas LKKL.
Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi Budaya Organisasi. Semakin baik SKPD dalam memanfaatkan teknologi informasi yang  diperkuat  dengan  budaya  organisasi  yang  baik,  maka  Kualitas  Laporan
Keuangan  Pemerintah  daerah  akan  semakin  meningkat  Budaya  organisasi merupakan Nilai – Nilai yang mempengaruhi cara pegawai berperilaku baik dalam melakukan  pekerjaan  maupun  dalam  menerima  /  menolak  suatu  perubahan dalam  organisasi.  Adapun  hal  yang  diperhatikan  dalam  menerapkan  budaya organisasi adalah pemahaman tentang budaya, aplikasi nyata dari budaya dalam organisasi,  dan  dampak  budaya  terhadap  perubahan  dalam  organisasi.  Yunus (2013) berpendapat suatu organisasi yang mampu menjaga dan melestarikan nilai – nilai  budaya  dapat  berkembang  dengan  baik  dan  mampu  meminimalisir penyakit – penyakit  masyarakat.  diera  globalisasi  sekarang  ini  seluruh  aspek kehidupan yang serba terbuka dengan adanya teknologi yang sangat berkembang tanpa terkendali dan kurangnya filterisasi serta kondisi masyarakat yang belum siap mengakibatkan masyarakat terbawa arus kebebasan yang lebih berorientasi pada  individualism  dan  materialism  serta  melupakan  budaya  yang  ada.Pada penelitian  ini  aspek  paling  dominan  dalam  mempengaruhi  budaya  organisasi sebagai  variabel  moderasi  pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas laporan  keuangan  adalah  aspek  misi,  artinya  misi  pemerintah  dalam memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari segi keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Najati  dkk,  (2016)  dimana  budaya  organisasi mempunyai  implikasi  terhadap  kualitas  LKKL  melalui  pengembangan  aplikasi system  akuntansi  instansi  berbasis  Akrual  (SAIBA).  Penelitian  ini  juga memperkuat penelitian dari agung dan bagus (2016) penerapan sistem informasi akuntansi  berpengaruh  positif  pada  kinerja  individual,  budaya  organisasi memperkuat  pengaruh  penerapan  sistemi  informasi  akuntansi  pada  kinerja individual
4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  sama  halnya  dengan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  daerah,  sementara  implementasi  akuntansi berbasis  akrual  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi  kompetensi  sumber  daya manusia.  Semakin  baik  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  dalam mengimplementasikan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  diperkuat  dengan kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  profesional,  maka  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat. Pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi  kompetensi  sumber  daya manusia.  Semakin  baik  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  dalam memanfaatkan teknologi informasi yang diperkuat dengan kompetensi sumber daya  manusia  yang  profesional,  maka  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah  akan  semakin  meningkat.  Implementasi  akuntansi  berbasis  akrual berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah dengan dimoderasi budaya organisasi. Semakin baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual  yang  diperkuat  dengan  budaya  organisasi  yang  baik,  maka  kualitas laporan  keuangan  pemerintah  daerah  akan  semakin  meningkat.  Dan  yang terahir  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan
terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  dimoderasi budaya organisasi. Semakin baik satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  diperkuat  dengan  budaya  organisasi yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
Pada penelitian ini variabel paling kecil mendominasi adalah kedua variabel moderasi  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  budaya  organisasi  untuk peneliti  selanjutnya  diharapkan  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan teknik  wawancara  agar  kedua  variabel  diatas  bisa  dikembangkan  lagi. Selanjutnya  Sampel  dalam  penelitian  ini  sedikit  dan  hanya  terbatas  pada pegawai  yang  bekerja  pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  (SKPD)  wilayah Provinsi  Gorontalo.  Disarankan  Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrual, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. E-Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  Udayana , 10 (5),  3475 – 3500.
Akhmad Syarifudin. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit  Intern terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel Intervening  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  (studi  empiris  pada Pemkab Kebumen) Akhmad Syarifudin. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, Desember 2014 , 14 (25), 26 – 44. Arianty, N. (2014). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Manajemen & Bisnis , 14 (02), 144 – 150.
Damayanthi,  K.  K.  P.  I.  G.  A.  E.  (2017).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi, Partisipasi  Pemakai,  Manajemen  Puncak  Dan  Kemampuan  Pemakai Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. E-Jurnal Akuntansi , 19 (3), 2234 – 2261.
Damayanthi,  P.,  &  Juliarsa,  G.  (2016).  Pengaruh  Idealisme,  Relativisme, Pengetahuan, Gender Dan Umur Pada Perilaku Tidak Etis Akuntan. E-Jurnal Akuntansi , 15 (1), 1 – 16.
Herawati,  T.  (2014).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan. STAR  -Study  &  Accounting  Research , XI (1),  49. https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1.64 Ishak,  P.  (2019).  Penerapan  SIMDA  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Kepuasan Pengguna Jasa Informasi Akuntansi. Al-Buhuts , 15 (1), 55 – 67. https://doi.org/10.30603/ab.v15i1.957
Pritandhari,  F.  A.  W.  M.  (2020).  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pembelajaran era revolusi industri 4.0 12. Seminar Nasioanal Penelitian Dan Pengabdia Universitas Muhamadiyah Metro , 2 (1), 109 – 117.
Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD  Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA) , 20 (2), 8 – 17. http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097
Ramdhani,  D.  (2018).  Peran  Keutamaan  Organisasi  Dan  Akuntabilitas  Publik Dalam Memengaruhi Kinerja Sektor Publik Di Organisasi Perangkat Daerah
Propinsi Banten. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 11 (2). https://doi.org/10.35448/jrat.v11i2.4261
Setiawati, E. & S. P. S. (2014). Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau  dari  Sumber  Daya  Manusia,  Pengendalian  Intern,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Pemahaman  Akuntansi. Syariah  Paper  Accounting FEB-UMS , 401 – 444.
Setyowati,  L.,  Isthika,  W.,  Pratiwi,  R.  D.,  &  Nuswantoro,  U.  D.  (2016).  Faktor- Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas  Laporan. Journal  of  Bussines  and Economic , 20 (2), 179 – 191. Wahyuni, A. S. (2018). Kritik Teori Keagenan Dalam Artikel Akuntansi: Konteks Ke Indonesiaan. Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi2 , 12 (2). Yusrawati,  D.  A.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akutansi , 24 (Juni 2015), 65 – 82.