Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 11  Nomor 1  Tahun 2021 : 29 – 37 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
Sierfi Rahayu
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Email: srahayu@unis.ac.id

## ABSTRAK
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan  aset  daerah  Pemerintah  Kabupaten Lebak,  yaitu  belum  tepat  waktu  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam menyerahkan pencatatan aset setiap tahunnya, masalah lain masih belum tercatat aset yang  hilang  atau  rusak,  kemudian  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dalam melakukan  rekonsiliasi  inventarisasi  aset  daerah,  Pemerintah  di  masa  pandemi  telah menghasilkan  kebijakan  baru  terkait  pengelolaan  aset  daerah,  yaitu  Peraturan Pemerintah    Nomor  28  Tahun  2020  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah.  Metode  dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan  pengelolaan  aset  daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Lebak  dilakukan  sesuai dengan  Permendagri  No  19  Tahun  2016,  perbedaan  yang  terjadi  dalam  pengelolaan sebelum  pandemi  hanya  pada  pelaksanaan  dan  survei  lapangan,  untuk  prosedurnya tetap sama selama melakukan pengelolaan aset daerah di masa pandemi.
Kata kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Aset

## A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  ditujukan  agar  pemerintah  daerah dapat  menjalankan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Selain  itu  juga  adanya  kebijakan  otonomi daerah ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta mengurangi  kesenjangan  antar  daerah  (Labasido  dan  Darwanis,  2019). Urusan  rumah tangga  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  mencakup  memanfaatkan  sumber daya  yang  dimiliki  dan  mengelola  keuangan  daerah  secara  profesional,  efektif  dan efisien, akuntabel dan  transparan kepada masyarakat. Otonomi daerah juga bertujuan adanya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  maka  dari  itu  pelaksanaannya  harus bertanggungjawab  (Suparman  dan  Sangadji,  2018).  Menurut  Suwanda  (2015)  adanya pelaksanaan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel.
Permasalahan  pengelolaan  barang  milik  daerah  hingga  kini  masih  merupakan masalah utama pada pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup pemerintah daerah. Hal  ini  disebabkan  oleh perlakuan  terhadap  aset  tetap yang  belum  sesuai  atau  belum
tertib pada peraturan yang berlaku (Utami, dkk (2019)). Menurut Syahputra, dkk (2018) Permasalahan  yang  sering  terjadi  di  pemerintah  daerah  adalah  belum  diterapkannya secara  benar  aturan  pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  berakibat  pada  proses perencanaan,  penganggaran,  dan  pengadaan  barang  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya,  penggunaan  barang  milik  daerah  yang  tidak  sesuai  penetapan penggunaan,  kemudian  pemerintah  daerah  tidak  melakukan  kapitalisasi  terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap.
Pengelolaan  aset  daerah  di  Kabupaten  Lebak  juga  terdapat  beberapa permasalahan yang  terjadi  seperti  belum  tepat waktunya  setiap  Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) dalam menyerahkan pencatatan aset setiap tahunnya, masalah lain, yaitu masih belum tercatat aset yang hilang atau rusak, kemudian ditambah kondisi pandemi saat  ini  muncul  masalah  baru  yaitu  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama  dalam melakukan  rekonsiliasi  inventarisasi  aset  daerah,  karena  untuk  tetap  mematuhi protokol  kesehatan  pelaksanaan  rekonsiliasi  yang  dilakukan  menjadi  beberapa  tahap, rekonsiliasi  inilah  tahap  yang  memang  tidak  bisa  menggunakan  pelaporan  secara virtual, karena di dalamnya harus melihat langsung dokumen pertanggungjawabannya terkait  semua  aset  yang  dilaporkan.  Terkait  hal  tersebut,  Peraturan  Daerah  (Perda) Kabupaten Lebak yang mengatur pengelolaan aset daerah pun belum ada, baru sampai tahap  naskah  akademik.  Sselama  ini  untuk  pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah pemerintah  Kabupaten  Lebak  hanya  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Proses pembuatan  Peraturan  Daerah  (Perda)  ini  juga  terkendala  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di  masa  pandemi  covid-19  pemerintah  pusat  mengeluarkan  kebijakan  terbaru yang disesuaikan dengan kondisi saat ini lebih mengoptimalkan aset daerah, kebijakan tersebut  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2020.  Ada  beberapa  hal  yang menjadi tambahan untuk pengelolaan aset daerah, seperti bisa dilibatkannya pihak desa dalam  tahapan  pemindahtanganan  berupa  di  tukar  menukar  barang  milik  daerah. Tujuan  dalam  penelitian  untuk  mengetahui  optimalisasi  pengelolaan  aset  daerah Pemerintah Kabupaten Lebak di masa pandemi covid-19.

## Optimalisasi
Berdasarkan  pendapat  dari  Pratama  (2016:36)  arti  dari  optimalisasi  aset  adalah usaha  organisasi  untuk  meningkatkan  daya  saing  untuk  meningkatkan  nilai,  untuk pencapaian tersebut dibutuhkan penerapan manajemen aset secara konsisten.

## Pengelolaan
Definisi  pengelolaan  merupakan  sebuah  bentuk  berkerja  dengan  orang-orang secara  pribadi  dan  kelompok  demi  tercapainya  tujuan  organisasi  lembaga.  Menurut Siama  (2013)  secara  definisi  pengelolaan,  banyak  juga  yang  mendefinisikan  sama dengan arti dari manajemen, hal ini dikarenakan pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga.

## Manajemen
Apabila  dilihat  secara  definisi  dari  manajemen  menurut  Kristiawan  dkk  (2017) manajemen  merupakan  ilmu  dan  seni  dalam  mengatur,  mengendalikan,
mengkomunikasikan  dan  memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang  ada  dalam organisasi  dengan  memanfaatkan  fungsi-fungsi  manajemen  (Planning,  Organizing, Actuating, Controlling) agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun  pendapat  lain  menurut  Daft  dan  Marcic  (2009)  dalam  Husaini  dan  Fitria (2019:45) mengemukakan bahwa management is the attainment of organizational goals in  an  effective  and  efficient  manner  through  planning,  organizing,  leading,  and controlling organizational resources.

## Tahapan Pengelolaan Aset Daerah
Suparman dan Sangadji (2018:76) mengutip bahwa pengelolaan/manajemen aset daerah  meliputi  beberapa  tahap  yaitu:  perencanaan  kebutuhan,  penganggaran, pengadaan,  pendistribusian  (termasuk  penyimpanan),  penggunaan,  pemeliharaan  dan penghapusan. Sedangkan menurut Pratama  (2016:33-34) Manajemen aset didefinisikan sebagai sebuah proses pengelolaan aset (kekayaan) baik berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, nilai komersial, dan nilai tukar, serta mampu mendorong tercapainya tujuan. Aset yang dimiliki pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari  neraca  pemerintah  daerah,  informasi  aset  dalam  laporan  neraca  menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Mulalinda dan Tangkuman, 2014).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  19  Tahun 2016, pengelolaan barang milik daerah meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut :
1. Perencanaan kebutuhan dan pengganggaran
Perencanaan  kebutuhan  merupakan  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan barang  milik  daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar  dalam  melakukan  tindakan yang  akan  datang.  Sedangkan  penganggaran  merupakan  kegiatan  atau  tindakan untuk  merumuskan  penentuan  kebutuhan  BMD  dengan  memperhatikan  alokasi anggaran  ataupun  pagu  masing-masing  SKPD  sesuai  dengan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Pengadaan
Menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  menyatakan  bahwa  pengadaan  barang/jasa Pemerintah  adalah  kegiatan  untuk  memperoleh  barang/jasa  oleh  Kementerian/ Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah/Institusi  yang  prosesnya  dimulai  dari perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh barang/jasa
3. Penggunaan
Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau kepala SKPD  dalam  mengelola  dan  menatausahakan  barang  milik  daerah  yang  sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan Pemanfaatan  merupakan    pendayagunaan  barang  milik  daerah  yang  tidak digunakan  untuk  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  SKPD  dan/atau  optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Pengamanan dan pemeliharaan Pengamanan merupakan  kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD
dalam  bentuk  fisik,  administratif  dan  tindakan  upaya  hukum.  Sedangkan pemeliharaan merupakan  kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam kedaan  baik  dan  siap  untuk  digunakan  secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna. Pemeliharaan  dilakukan  terhadap  barang  inventaris  yang  sedang  dalam  unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal,  sehingga  dapat  dicapai  pendayagunaan  barang  yang  memenuhi  persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.
6. Penilaian Penilaian merupakan proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
7. Pemindahtanganan Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
8. Pemusnahan
Pemusnahan  merupakan  tindakan  memusnahkan  fisik  dan/atau  kegunaan  barang milik daerah.
9. Penghapusan Penghapusan  adalah  tindakan  menghapus  barang  milik  daerah  dari  daftar  barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola  Barang,  Pengguna  Barang  dan/atau  Kuasa  Pengguna  Barang  dari tanggung  jawab  administrasi  dan  fisik  atas  barang  yang  berada  dalam penguasaannya.
10. Penatausahaan
Penatausahaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi  pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Pembinaan  merupakan    usaha  atau  kegiatan  melalui  pemberian  pedoman, bimbingan,  pelatihan  dan  supervisi  untuk  menjamin  kelancaran  penyelenggaraan pengelolaan  BMD  secara  berdayaguna  dan  berhasil  guna.  Sedangkan  pengawasan merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  mengetahui  dan  menilai  kenyataan  yang sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas  dan/atau  kegiatan,  apakah  dilakukan sesuai  peraturan  perundangundangan.  Lingkup  pengawasan  BMD  menekankan pada prinsip kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan  pengendalian  merupakan  usaha  atau  kegiatan  untuk  menjamin  dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah  ditetapkan.  Pengendalian  BMD  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa pengadaan  dan  penggunaan  BMD  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan kebutuhannya

## B. METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh  yaitu  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  wawancara  dan  observasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bidang aset  pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Lebak.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  ini  menurut  Sugiyono  (2016:63)  yaitu  dengan
pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).

## C. HASIL DAN DISKUSI

## Hasil
Berikut  struktur  organisasi  pejabat  pengelola  aset  daerah  di  pemerintah Kabupaten Lebak :

## Gambar 1 Pejabat pengelola aset daerah
Berdasarkan  gambar  1  menunjukkan  bahwa  dalam  mengelola  aset  daerah  ada pejabat  yang  memiliki  tugas  dan  wewenangnya  masing-masing.  Setiap  pejabat  ini memiliki  tingkatan  sesuai  dengan  kewenangan  dan  tanggungjawabnya.  Dimana  Kepala Daerah  menjadi  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  aset  daerah  sampai  dengan  pejabat pengurus  barang  pembantu.  Di  Pemerintah  Kabupaten  Lebak  untuk  setiap  tugas  dan wewenang  dari  masing-masing  pejabat  pengelola  aset  daerah  masih  mengacu  pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.
Berdasarkan  hasil  wawancara  berikut  rangkaian  kegiatan  dalam  pengelolaan aset daerah pemerintah Kabupaten Lebak :
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Tahap ini menjadi awal yang dilakukan dalam pengelolaan aset daerah di pemerintah Kabupaten  Lebak.  Proses  perencanaan  kebutuhan  ini  disusun  oleh  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  dengan  tentunya  memperhatikan  kebutuhan  dari pelaksanaan  tugas  fungsi  dan  melihat  juga  ketersediaan  aset  daerah  yang  ada  pada pengelola  barang  atau  pengguna  barang. Perencanaan kebutuhan  ini nantinya  akan menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), dokumen  ini  akan  dibuat  setiap  tahunnya.  Perencanaan  kebutuhan  biasanya dilaksanakan setelah Rencana Kerja (Renja) OPD telah ditetapkan. Jadi Renja OPD ini menjadi  acuan  dalam  tahap  perencanaan  kebutuhan.  Setelah  dilakukannya
Bupati selaku pemegang kekuasaan
Sekretaris daerah selaku pengelola barang
Kepala OPD selaku pejabat penatausahaan barang dan pengguna batrang/kuasa pengguna barang
Kepala UPTD selaku Pejabat penatausahaan pengguna barang
Pengurus barang pengelola
Pengurus barang pengguna
Pengurus barang pembantu
perencanaan kebutuhan, kemudian ini menjadi dasar untuk OPD dalam pengusulan anggarannya. Dalam penyusunan RKBMD ini juga dapat dilakukan perubahan oleh pengguna barang, tapi syaratnya dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD. Tahap  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran  ini  menjadi  penting  karena menjadi  langkah  awal  dalam  melakukan  pengelolaan  aset  daerah  di  Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Pengadaan
Pada  tahap  pengadaan  ini  lebih  pada    kegiatan  untuk  melakukan  pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan ini setidaknya harus memiliki prinsip transparan, akuntabel, efisien dan adil, karena tahap ini rentan terjadi permasalahan, dan  sebagai  salah  satu  cara  untuk  melakukan  tindakan  korupsi  dalam  pengelolaan aset  daerah.  Pada  tahap  pengadaan  pengguna  barang  disini  yaitu  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  wajib  melaporkan  hasil  pengadaan  aset  daerah  kepada pengelola  aset  daerah,  yang  nantinya  untuk  ditetapkan  status  penggunaannya. Laporan  hasil  pengadaan  aset  daerah  ini  dilakukan  secara  periodik,  yaitu  bulanan, semesteran dan tahunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak  pada  tahap  pengadaan  ini  tugas  pokok  dan  fungsinya  yaitu  mengkoordinir laporan  hasil  pengadaan  dari  setiap  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  atas pengadaan yang  dilakukan.  Selain mengkoordinir  BPKAD  juga  memilah  dari  hasil- hasil  tersebut  mana  pengadaan  yang  sebagai  aset  sehingga  kita  catatkan  sebagai aktiva  pada  neraca.  Untuk  pelaksanaan  pengadaannya  khusus  ada  bidang  yang melakukannya yaitu oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), apalagi sekarang ULP ini sudah  menjadi  jabatan  fungsional.  Sistemnya  menentukan  angka  kredit,  ketika banyak  pengadaan  telah  dilakukan,  maka  angka  kreditnya  bertambah,  itu  bisa menjadi  penambah  kredit  untuk  naik  jabatan.  Sistem  dari  ULP  ini  sudah  dapat memfasilitasi pengadaaan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan sudah terhubung langsung ke pusat laporan dari sistem tersebut.
3. Penggunaan
Tahap ini biasanya berupa kegiatan yang dilakukan oleh pengguna aset daerah dalam mengelola  dan    menatausahakan  aset  daerah  yang  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi dari  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang  bersangkutan.  Tahap  ini  juga  lebih pada  menentukan  status  penggunaan  aset,  seperti  aset  ini  akan  digunakan  oleh organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang menunjang tugas pokok dan fungsi.
4. Pemanfaatan Tahapan ini sama dengan penggunaan yaitu menentukan status pemanfaatan, namun yang membedakan  yaitu  pemanfaat  tahap  ini  lebih  pada  pihak  luar  atau pihak  lain seperti perusahaan bukan dari instansi atau OPD. Bentuk pemanafaatan barang milik daerah ini bisa berupa sewa, seperti perusahaan tertarik untuk menyewa tanah atau bangunan dari pemerintah daerah. Tahap pemanfaatan ini ternyata juga belum bisa membantu  dalam  pemasukan  untuk  PAD  Kabupaten  Lebak,  sehingga  pengelolaan aset  daerah  ini  belum  menjadi  prioritas yang  diperhatikan  oleh  pemerintah  daerah. Padahal setiap  ada penilaian  dari  KPK, pengelolaan  aset  ini  adalah  hal yang utama diperiksa.
5. Pengamanan dan pemeliharaan
Tahap pengamanan, kita ada pengamanan secara administrasi yaitu pencatatan, dan pengamanan secara fisik seperti pemasangan  plang atau patok pembatas. Kemudian pengamanan secara hukum, ini mulai kita jalani karena seperti ruas jalan saja harus ada  sertifikatnya,  karena  ketika  ada  klaim  dari  pihak  manapun  sudah  memiliki kekuatan  hukum  dan  legal.  Ada  juga seperti  kendaraan  dinas  yang  digunakan  oleh pihak  lain,  sehingga  memang  dibutuhkan  pengamanan  secara  hukum.  Lebih  bisa menertibkan aset-aset yang dimiliki.
6. Penilaian
Tahap ini lebih dilihat dari kebutuhan untuk penjualan aset, misal ada sebidang tanah dilakukan penilaian aset tanah tersebut, pihak yang melakukan menentukan nilai ini dibuat  tim  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah.  Tahap  ini  harus survei  ke  lapangan,  dilihat  seperti  apa  lokasinya,  kemudian  dimasukan  ke  dalam buku penilaian aset untuk menentukan batas limit penjualan.
7. Pemindahtanganan
Tahap  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara  penjualan,  tukar menukar,  hibah,  penyertaan modal pemerintah Pusat/Daerah. Di Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan salah satu cara, yaitu penjualan. Setiap tahun dari BPKAD mengirim surat ke semua OPD untuk menanyakan  ada  atau  tidak  aset  yang  akan  dilakukan  pemindahtanganan  ke OPD  lain.  Untuk  penjualan  ada  beberapa  OPD  yang  merasa  terbantu,  karena  tidak memiliki  gudang  penyimpanan.  Selain  itu  juga  beberapa  masalah  yaitu  ketika  ada aset yang tidak ditemukan.
8. Pemusnahan
Tahap ini dilakukan ketika ada aset barang milik daerah yang sudah hancur dan tidak memiliki  nilai  ekonomis,  maka  pemusnahan  dapat  dilakukan.  Di  Kabupaten  Lebak hanya beberapa OPD saja yang sudah melakukan pemusnahan.
9. Penghapusan Tahap ini tidak bisa langsung melakukan penghapusan, ada beberapa tahapan yaitu dilihat  dulu  asetnya,  apakah  masih  bisa  dilakukan  pemindahtanganan  atau pemusnahan,  ketika  dua  tahap  ini  sudah  dilakukan  atas pertimbangan, tahap  akhir dilakukan penghapusan aset.
10. Penatausahaan
Pada tahap penatausahaan sekaligus dilakukan inventarisasi, kegiatan pada tahap ini yaitu  adanya  rekonsiliasi,  serta  mencatat  aset  awal  dari  belanja  APBD  maupun sumber  lainnya  yang  sah  seperti  hibah.  Namun  dalam  tahap  ini  ada  kendala  atau masalah  yang  terjadi  terutama  dalam  pencatatan  tanah  antara  pihak  desa  dengan pemerintah kabupaten. Belum adanya pemahaman yang baik bagi pihak desa terkait kepemilikan tanah. Biasanya pihak desa menganggap tanah tersebut milik kesepuhan dari  desa  tersebut,  padahal secara  legalnya  tanah  tersebut milik  pemerintah  daerah. Catatannya  ada  di  pemerintah  daerah  tetapi  digunakan  oleh pihak  desa,  begitupun sebaliknya ada tanah milik desa digunakan oleh pemerintah daerah. Sebetulnya tahap ini  menjadi  awal  sebelum  dilakukan  perencanaan,  karena  tahap  ini  menentukan pemilik aset. Kendala rekonsiliasi yang sering terjadi karena belum diterimanya SPJ dari  bendahara  keuangan.  Seharusnya  memang  bedahara  keuangan  ini  sekaligus merangkap bidang penganggaran supaya tidak ada kendala yang terjadi, laporannya sekalian. Dalam tahap ini yang taat hanya tiga instansi besar yaitu Dinas Pendidikan, Dinas  Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebak. Pada tahap inilah yang  membutuhkan  waktu  lebih  lama  akibat  pandemi  ini,  karena  adanya  batasan jumlah yang  bisa  hadir  dalam  satu  ruangan untuk  melakukan  rekonsiliasi.  Sebelum adanya  pandemi  bisa  semua  OPD  sekaligus  datang  untuk  melakukan  rekonsiliasi, tetapi  karena  terjadinya  pandemi  semua  aturan  berubah  lebih  menyesuaikan  untuk kepentingan mengutamakan kesehatan.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Tahapan  ini  selama  ini  dilakukan  hanya  semampu  kita,  supaya  kita  tidak  terlalu beban,  biasanya  dibagi  tanggung  jawab  kepada  semua  pegawai  untuk  ke  masing- masing instansi, supaya pengawasan bisa tetap berjalan dengan baik.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  optimalnya  pengelolaan  aset daerah  di  Pemerintah  Kabupaten  Lebak  selama  masa  pandemi.  Hal  ini  pada  tahap pemanfaatan  aset  daerah  belum  bisa  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan meningkatkan nilai. Ditambah masa pandemi ini ada kebijakan baru untuk pengelolaan barang milik daerah. Tahapan dalam pengelolaan aset daerah ketika sebelum pandemi dan  ketika  terjadi  pandemi  yang  membedakan  pada  pelaksanaannya  karena  ada batasan-batasan  tertentu  dan  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama,   sehingga  waktu pengelolaan akan jauh lebih lama dan terbatas, tetapi untuk prosedur pengelolaan aset daerah tetap sama. Seluruh tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.

## Saran
1. Perlu adanya usaha atau kegiatan untuk bisa meningkatkan pemanfaatan aset yang dimiliki daerah.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Husaini, & Fitria, H. (2019). Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal  Manajemen,  Kepemimpinan,  dan  Supervisi  Pendidikan  (JMKSP) ,  Volume  4, Nomor 1, Halaman 43-54.
Indonesia.  (2010). Modul  Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Barang  Milik Daerah. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kalangi,  C.  L.,  Kalangi,  L.,  &  Warongan,  J.  D.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Barang  Milik Daerah  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  (Studi  Kasus  Pada  Badan  Keuangan Kabupaten  Minahasa  Utara). Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern ,  Vol  12,  No  2, Halaman 123-130.
Kristiawan,  M.,  Safitri,  D.,  &  Lestari,  R.  (2017). Manajemen  Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
Labasido,  E. R.,  &  Darwanis.  (2019).  Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap Daerah Pada  Dinas Pengelolaan  Keuangan  Aset  Daerah  (DPKAD)  Provinsi  Aceh. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , Vol. 4, No.2, Halaman 215-236.
Mulalinda,  V.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2014).  Efektivitas  Penerapan  Sistem  dan  Prosedur Akuntansi  Aset  Tetap  Pada  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA , Volume 2, Nomor 1, Halaman 521-531. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pratama, M. R. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , Volume 11, Nomor 2, Halaman 33-51.
Siama,  H.  N.  (2013). Manajemen  Aset  Daerah  Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Universitas Hasanudin: Skripsi.
Sugiono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suparman, N., & Sangadji, A. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi  Pada  DPPKAD  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  Provinsi  Maluku. Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial , Vol. 1 No. 2 Halaman 74-97.
Suwanda, D. (2015). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. Cetakan III Jakarta: PPM.
Syahputra,  K.,  Syaukat,  Y.,  &  Irwanto,  A.  K.  (2018).  Strategi  Peningkatan  Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Anambas. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , Volume 10 Nomor 1 Halaman 1-14.
Utami, R. R., Aliamin, & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , Volume 5 Nomor 2 Halaman 124-140.