## PENEGAKAN HUKUM HAK PEKERJA ATAS UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA PADA KANTOR NOTARIS DI KOTA JAKARTA SELATAN
Farah Muthiah, SH Dr. Dessy Sunarsi, SH., MM
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
dessynew@ymail.com

## ABSTRAK
Upah merupakan hak normatif bagi pekerja. Demi kesejahteraan pekerja, maka dibentuklah  peraturan  oleh  pemerintah  terkait  upah  minimum  pekerja  yang  setiap tahunnya selalu dirubah menyesuaikan perekonomian di Indonesia. Pekerja pada Kantor Notaris harusnya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Terjadinya pelanggaran hak  terhadap  upah  minimum  pekerja  pada  Kantor  Notaris  dapat  terjadi  sehingga  yang menjadi permasalahan di sini terkait dengan penegakan hukum yang harus ditegaskan. Peraturan  Gubernur  Nomor  114  tahun  2018  sudah  jelas  menetapkan  nilai  upah minimum  yang  harus  dibayarkan  Notaris  kepada  pekerjanya.  Masalah  penelitian:  (1) Bagaimana penerapan hukum upah minimum Provinsi DKI Jakarta pada Kantor Notaris di  Jakarta  Selatan?  (2)  Bagaimana  penegakkan  hukum  terhadap  Kantor  Notaris  yang melakukan  pelanggaran  hak  pekerja  atas  upah  di  bawah  upah  minimum  di  Jakarta Selatan?.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  yuridis  empiris  dengan  menggunakan data sekunder dan dikuatkan dengan data primer (kuesioner dan wawancara)

## ABSTRACT
Wages  are  a  normative  right  for  workers.  For  the  welfare  of  workers,  a regulation  was  formed  by  the  government  regarding  the  minimum  wage  for  workers, which  is  changed  every  year  to  suit  the  economy  in  Indonesia.  Workers  at  the  Notary Office  should  have  the  same  rights  and  obligations.  The  violation  of  the  rights  to  the minimum wage of  workers  at  the Notary Office can occur so that the problem here is related  to  law  enforcement  which  must  be  emphasized.  Governor  Regulation  Number 114 of 2018 clearly stipulates the minimum wage value that must be paid by a Notary Public to his employees. Research problems: (1) How is the application of the minimum wage law in  DKI Jakarta  Province at  the Notary Office in  South  Jakarta? (2) How is the  law  enforcement  against  the  Notary  Office  that  violates  workers'  rights  to  wages below  the  minimum  wage  in  South  Jakarta?  This  research  method  uses  juridical empiric using secondary data and is corroborated by primary data (questionnaires and interviews)

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan keterkaitannya  tidak  hanya  dengan  tenaga  kerja  sebelum,  selama  dan  sesudah masa  kerja,  tetapi  juga  dengan  kepentingan  pengusaha,  pemerintah  dan masyarakat. 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya  ditulis  UU  Ketenagakerjaan),  telah  memberi  perlindungan  hukum dan  keberpihakan  terhadap  nasib  pekerja.  Hal  dan  kewajiban  pekerja  selalu  di selaraskan dengan hak dan kewajiban perusahaan.
Ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  bidang  atau  sektor  yang  diatur oleh  Pemerintah  secara  khusus.  Hal  ini  tidaklah  terlepas  dari  peranan  dan kedudukan  tenaga  kerja  sebagai  pelaku  dan  tujuan  pembangunan.  Dalam  UU Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa pembangunan
ketenagakerjaan  harus  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  terpenuhi  hak-hak  dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia  usaha.  Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan  kepentingan  tenaga  kerja selama,  sebelum  dan  sesudah  masa  kerja  tetapi  juga  keterkaitan  dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
Pasal  1  angka  2  UU  Ketenagakerjaan  mendefinisikan  tenaga  kerja sebagai  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat,  sedangkan pekerja didefinisikan sebagai  setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Atas pengertian tersebut maka  terdapat  hubungan  kerja  antara  pekerja  dengan  perusahaan  sebagai  pihak pemberi kerja. Artinya tenaga kerja disebut pekerja apabila orang tersebut telah bekerja  dan/atau  melakukan  pekerjaan  di  perusahaan  sebagai  pihak  pemberi kerja.
1 Ujang Charda S, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja , Jurnal Wawasan Hukum, Vol 32, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 1
Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak 2 .
Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja atau buruh selama  pekerja  tersebut  melakukan  pekerjaan  atau  dipandang  melakukan pekerjaan. 3 Upah  merupakan  faktor  yang  penting  bagi  pekerja  untuk  menarik seorang pekerja untuk bekerja di suatu perusahaan. Pemberian upah atau sebuah balas  jasa  ini  dimaksudkan  untuk  tetap  menjaga  pekerja  dan  agar  memicu semangat  kerjanya  dan  juga  ikut  mempertahankan  atau  menciptakan  suatu potensi untuk keberlangsungan suatu perusahaan.
Upah   yang   layak   merupakan   salah   satu   tujuan   hukum ketenagakerjaan, dengan memperhatikan 2 hal yaitu: 4
a. Tidak  hanya  mementingkan  aspek  keadilan  prosedural  tetapi  juga keadilan substantif;
b. Hukum  pengupahan  harus  diatur  dalam  sistem  perundang-undangan ketenagakerjaan  yang  mempunyai  jangkauan  berlaku,  berkeadilan,  dan mempunyai perspektif jauh ke masa depan.
Notaris  sebagai  salah  satu  profesi  dalam  menjalankan  fungsi  dan wewenangnya  tentunya  banyak  berinteraksi  dengan  banyak  orang,  tidak  hanya internal  di  lingkungan  kantor  Notaris  tetapi  juga  dengan  pihak-pihak  lain,  baik subjek  hukum  pribadi  maupun  badan  hukum  dan  atau  badan  usaha  lainnya, ataupun  Instansi  Pemerintahan.  Dalam  hubungan  tersebut  secara  internal  di Kantor  Notaris,  pasti  membutuhkan  lebih  dari  satu  pekerja,  sehingga  timbul hubungan  hukum  yang  terjadi  dengan  pekerja.  Hubungan  hukum  yang  terjadi
2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 53
3 Zaeni  Asyhadie  dan  Rahmawati  Kusuma, Hukum  Ketenagakerjaan  Dalam  Teori  Dan  Praktek  di Indonesia , Jakarta, Prenadamedia Group,  2019, hlm. 77
4 Zulkarnain Ibrahim, Eksistensi Hukum Pengupahan Yang Layak Berdasarkan Keadilan Substantif , Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm 537
antara  pekerja  dengan  Notaris  pada  dasarnya  menimbulkan  hak  dan  kewajiban dalam hal ketenagakerjaan. 5
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  yang  berwenang  untuk membuat  akta  otentik  mengenai  semua  pembuatan  perjanjian  dan  penetapan yang  harus  diharuskan  oleh  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. 6
Keberhasilan  seorang  Notaris  tidak  hanya  bisa  diukur  dari  banyaknya akta  yang  telah  dibuat,  melaikan  juga  dari  kepiawannya  mengatur  administrasi di kantornya. Akta yang banyak tanpa disertai administrasi rapi dan teratur akan mengakibatkan  masalah  dan  kesulitan  dikemudian  hari.  Oleh  karena  itu  perlu adanya pekerja Notaris untuk membantu melakukan pekerjaan seorang Notaris. 7
Pekerja  pada  Kantor  Notaris  memiliki  peran  yang  besar  dalam mendukung  dan  menjalankan  kegiatan  atau  perkerjaan  seorang  Notaris. Hubungan  Notaris  dengan  pekerja  merupakan  hubungan  hukum  yang  saling membutuhkan.  Peranan  pekerja  Notaris  penting  dalam  hal  membantu  Notaris atas  layanan  atas  pembuatan  akta,  antara  membantu  menyiapkan  pembuatan, mendaftarkan atau mengesahkan akta maupun surat-surat yang dibuat di bawah tangan dan menjadi saksi dalam peresmian akta. 8
Kantor  Notaris  relative  memperkerjakan  pekerja  lulusan  Sekolah Menengah  Atas  (SMA).  Lulusan  SMA  akan  lebih  mempunyai  semangat  kerja yang  tinggi,  sedangkan  upah  yang  diberikan  relatif  lebih  rendah  dibandingkan dengan  lulusan  sarjana 9 .  Pekerja  pada  Kantor  Notaris  biasanya  berjumlah  10 sampai 15 orang, masing-masing pekerja mempunyai job desk sehingga pekerja mengetahui  tanggung  jawab  dari  pekerjaan.  Dalam  Kantor  Notaris  tidak  ada posisi  jabatan,  kecuali  Notaris  Pengganti,  yang  mana  Notaris  Pengganti melakukan  sumpah  Notaris  untuk  menggantikan  Notaris  yang  sedang  cuti
5 Pramadita Anggara Putra, Efektivitas Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Notaris , Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Vol 3 Nomor 1, 2019, hlm. 127
6 Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim , Sleman, CV Budi Utama, 2015, hlm.
2 7 Juli  Maria, Hubungan  Hukum  Antara  Notaris  Dengan  Karyawan  Notaris ,  Jurnal  Program  Studi  PGMI, Vol. 4 Nomor 1, 2017, hlm. 124
8 Diah Aju Wisnuwardhani. Implementasi Hak Pekerja Dalam Hal Upah DI Kantor Notaris , Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 34
9 Pramadita Anggara Putra, Op. Cit , hlm.131
ataupun  memberikan  peluang  kepada  calon  Notaris  yang  sudah  lulus  sarjana kenotariatan.
Hubungan  Notaris  dengan  karyawannya  adalah  hubungan  kerja  antara pemberi kerja dan pekerja, yang menimbulkan hak dan kewajiban.
Pasal 1 ayat 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Hubungan kerja antara  pengusaha  dengan  pekerja  dibuat  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah.”  Hubungan  kerja  tersebut dipenuhi  oleh  Notaris  sesuai  dengan  UU  Ketenagakerjaan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Oleh  karenanya  bagi  pekerja  berlaku  hak- haknya sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian ini adalah yuridis  empiris yang dengan kata lain  adalah jenis  penelitian  hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian lapangan. 10 Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak pada dari data primer. Perolehan  data  primer  dari  penelitian  lapangan  dapat  dilakukan  baik  melalui pengamatan, wawancara maupun dengan menggunakan penyebaran kuesioner. 11

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Temuan
Jumlah Kantor Notaris di Jakarta Selatan berjumlah 268 orang dengan rata-rata  karyawan  sebanyak  10  orang.  Berdasarkan  hasil  sample  sebanyak 107 orang yang disebar secara acak maka didapat temuan sebagai berikut:
Berdasarkan  respon  dari  pertanyaan  Nomor  1,  diperoleh  persentase sebanyak  57%  untuk  perempuan  dan  43%  untuk  laki-laki.  Hasil  tersebut menunjukan pekerja pada Kantor Notaris lebih banyak perempuan.
Berdasarkan  respon  dari  pertanyaan  Nomor  2,  diperoleh  persentase sebanyak  45,8%  dalam  katagori  usia  21  tahun  sampai  30  tahun  yang  lebih dominan  bekerja  pada  Kantor  Notaris.  Selebihnya  13,1%  untuk  usia  15
10 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , cet. 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 15
11 Ibid , hlm. 16
tahun sampai 20 tahun, 25,2% untuk usia 31 tahun sampai 40 tahun, 10,3% untuk usia 41 tahun sampai 50 tahun dan 6,5% untuk usia di atas 51 tahun.
Berdasarkan  respon  dari  pertanyaan  Nomor  3,  diperoleh  persentase sebanyak  49%  untuk  pekerja  yang  sudah  berstatus  kawin  dan  51%  untuk untuk pekerja yang belum berstatus kawin.
Berdasarkan  respon  dari  pertanyaan  Nomor  4  dan  sesuai  dengan  table diatas,  diperoleh  persentase  sebanyak  27,1%  yang  mana  hasil  tersebut diperoleh oleh pekerja yang bekerja selama 2 sampai 3 tahun dan di atas 5 tahun. .
Berdasarkan  respon  dari  pertanyaan  Nomor  5,  pekerja  yang  bekerja pada Kantor Notaris mayoritas pekerja sebanyak 6 sampai 10 orang dengan persentase 43,9%.
Tabel 4: Rata-rata gaji yang diterima
Pernyataan Respon Kuesioner <2,5 jt 2,5 jt≥ - <3,9jt 3,9jt≥ - <5jt 5jt≥ -
≤7jt
>7jt Gaji yang diterima perbulan 20,5% 41,2% 25,2% 9,4% 3,7%
Berdasarkan respon pernyataan Nomor 6, gaji/upah yang diterima oleh pekerja  setiap  bulan  masih  banyak  yang  di  bawah  UMP  yang  telah ditetapkan  Peraturan  Gubernur  yaitu  sebesar  Rp3.940.973,096  (tiga  juta Sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga Rupiah nol Sembilan enam sen) sebanyak 41,2% respon.
Tabel 5 : Kenaikan gaji selama bekerja
Pernyataan Respon Kuesioner Tidak Pernah 1 kali 2 kali   3 kali    4 kali Kenaikan gaji selama bekerja di Kantor Notaris 32,7% 28% 20,6%   9,3% 9,3%
Berdasarkan  respon  pernyataan  Nomor  7,  gaji  atau  upah  pekerja selama berkerja di Kantor Notaris ada yang mengalami kenaikan sebanyak 4 kali dengan persentase 9,3% namun ternyata lebih banyak yang tidak pernah mengalami kenaikan gaji dengan persentase 32,7%.
Tabel 6: Peraturan mengenaik UMP
No. Pertanyaan Respon Kuesioner Ya Tidak 1.   Mengetahui tentang peraturan UMP 88,8% 11,2% 2. Permohonan dilakukan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan 3% 97%
Berdasarkan  respon  dari  tabel  di  atas,  peraturan  UMP  ternyata  sudah banyak  yang  mengetahui  dengan  persentase  97%  namun  dalam  tindakan pengawasan  belum  adanya  tindak  lanjut  bagi  pekerja  yang  masih memperoleh  gaji  atau  upah  di  bawah  UMP  yan  telah  di  tetapkan  oleh Peraturan  Gubernur.  Pengetahuan  mengenai  hal  tersebut  lebih  banyak diketahui  melalui  Internet  lainnya  dengan  persentase  32%.  Hal  tersebut dikarenakan  pekerja  lebih  cepat  mengetahui  tentang  pemberitahuan  yang lebih signifikan dengan melalui
Internet.

## Penerapan Hukum Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Pada Kantor Notaris Di Jakarta Selatan
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik  yang  dapat  termasuk  semua  perbuatan,  penetapan,  perjanjian  yang harus  berdasarkan  oleh  peraturan  yang  umum  dan  berlaku  untuk  dibuatkan suatu  akta  otentik  yang  akan  memberikan  kepastian  hukum  dari  pemegang atau yang mempunyai akta otentik tersebut atau yang berkepentingan untuk pembuatan akta otentik tersebut dalam hal ini disebut sebagai notaris. Sesuai yang tertera pada undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 dimana
disini  dikatakan  bahwa  Pemberi  kerja  adalah  orang  perseorangan, pengusaha,  badan  hukum,atau  badan  badan  lainnya  yang  mempekerjakan tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Jadi sesuai  dengan  isi  undang-undang  tersebut  jelas  mengategorikan  notaris sebagai  pemberi  kerja  dan  tidak  bisa  dimasukkan  ke  kategori  pengusaha walaupun menghasilkan produk karena yang diberikan notaris adalah dalam bidang  jasa  tetapi  dikarenakan  para  pegawai  atau  karyawan  notaris mendapatkan  upah  dari  notaris  maka  notaris  hendaknya  tunduk  dengan undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku di indonesia.
Kantor  notaris  dapat  masuk  dalam  kategori  perusahaan  karena sesuai  dengan  yang  tertera  pada  UU  Ketenagakerjaan  Pasal  1  ayat  (6) mengatakan  bahwa  setiapperusahaan  yang  berbadanhukumatautidak,  baik milik swasta ataupun milik Negara yang yang mempekerjakan buruh/pekerja dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dengan  bentuk  lain.  Pekerjaan  apa yang  dilakukan  Notaris  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  usaha  sebagaimana dimaksud,  walaupun  dalam  pengertiannya  Notaris  telah  dikatakan  sebagai pejabat  umum  atau  perpanjangan  tangan  pemerintah  dalam  pembuatan  akta otentik  dan  perbuatan  hukum  lainnya.  Usaha  yang  dilakukan  oleh  Notaris adalah usaha perseorangan atau persekutuan milik swasta yang menjalankan kewenangan pemerintah serta mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.  Ketentuan  Pasal  50  UUKetenagakerjaan  mengatur  tentang  terjadinya hubungan  kerja  berdasarkan  perjanjian  kerja  antara  pengusaha  dengan pekerja  atau  buruh.  Perjanjian  kerja  adalah  Perjanjian  antara  pekerja  atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat beberapa hal yaitu syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak sementara hubungan kerja merupakan  suatu  hubungan  antara  pengusaha  atau  pemberi  kerja  dengan buruh berlandaskan perjanjian kerja dengan unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah.Perjanjian kerja sendiri dapat  berupa perjanjian kerja  lisan ataupun tertulis  dimana  jika  perjanjian  kerja  tersebut  berupa  perjanjian  lisan  atau tidak tertulis maka pekerja tersebut langsung menjadi pekerja dengan waktu tidak tertentu atau pekerja tetap.
Setiap  pekerja  memiliki  hak  yang  sama  di  mata  hukum  termasuk pekerja  notaris,  haknya  adalah  untuk  mendapatkan  perlindungan  saat bekerja.  Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  yang  diberikan kepada  subyek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  preventif maupun represif,
tertulis ataupun tidak.
Perlindungan  hukum  merupakan  gambaran  dari  fungsi  hukum, dimana  hukum  bertujuan  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian. Perlindungan hukum adalah untuk kepentingan manusia, karena hukum dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. perlindungan hukum memiliki  kaitan  erat  dengan  fungsi  hukum  dan  tujuan  hukum.  Dalam  hal perlindungan  kepentingan  manusia,  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja berbentuk pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dan  Pasal  28D UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Tiap-tiap warga Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Permasalahan  yang  timbul  dalam  hubungan  antara  karyawan  dan notaris tidaklah terbatas pada hubungan di dalam internal kantor saja, banyak hal  yang  penulis  temui  dan  temukan  dalam  lingkungan  kerja  notaris  dan karyawan,  baik  konflik  di  dalam  maupun  di  luar  kantor,  sebagai  sebuah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara karyawan dan notaris hendaknya para pihak saling memahami bahwa satu dengan yang lain  sama  sama  membutuhkan,  sehingga  jika  pemikiran  sudah  saling sepaham,  maka  hubungan  hukum  dalam  pekerjaan  berlangsung  harmonis, Hasil  penelitian  yang  penulis  ke  beberapa  karyawan/notaris  bisa  penulis pahami sebagai berikut :
a. Hubungan  kerja  antara  karyawan  dan  notaries  hanya  berbentuk perjanjian kerja secara lisan;
b. Dalam penerimaan karyawan dikenal masa percobaan;
c. Hubungan kerja yang terjadi bias bertahun-tahun tanpa kejelasan status;
d. Karyawan tidak diikut sertakan dalam program BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan;
e. Berakhirnya hubungan kerja tidak secara tegas ditentukan;
f. Dalam  hal  terjadi  wanprestasi  karena  perjanjian  kerjanya  tidak  secara tertulis  maka  sulit  ditentukan  bagaimana  jika  terjadi  wanprestasi  yang dilakukan salah satu atau kedua belah pihak. 12
Berdasarkan  hasil  data  yang  telah  diperoleh  dari  pekerja  kantor Notaris  di  Jakarta  Selatan  sebanyak  72  responden  melalui  penyebaran kuesioner  diketahui  bahwa  pekerja  Kantor  Notaris  mayoritas  yang  bekerja adalah wanita dengan usia rata-rata 21 sampai 30 tahun dan mayoritas belum menikah.  Lamanya  pekerja  yang  bekerja  pada  Kantor  Notaris  pada umumnya  sekitar  4  sampai  5  tahun  dengan  memperoleh  gaji  perbulan sebesar  Rp2.500.000,00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai Rp3.900.000,00  (tiga  juta  Sembilan  ratus  ribu  rupiah)  dengan  banyaknya pekerja  6  sampai  10  orang.  Terkait  dengan  peraturan  mengenai  upah mininmum  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Gubernur  ternyata  sudah banyak  yang  mengetahui  dengan  menggunakan  sumber  data  melalui  media social lainnya namun belum adanya tindakan pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan mengenai penghasilan upah di bawah minimum untuk pekerja di kantor Notaris.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak pekerja di Kantor Notaris  yang  belum  mendapatkan  upah  sesuai  dengan  Peraturan  Gubernur yang  berlaku.  UMP  ditetapkan  untuk  memperoleh  kehidupan  yang  layak untuk semua pekerja.
Penegakan hokum terhadap pelanggaran hak pekerja atas upah di bawah upah minimum pada Kantor Notaris di Jakarta Selatan
1. Penangguhan bagi Notaris bila tidak mampu membayar upah minimum
12 Ibid , hlm. 134-135
Pada  dasarnya,  setiap  pengusaha  dilarang  membayar  upah pekerjanya lebih rendah  dari upah minimum  sebagaimana diatur dalam Pasal  90  beserta  dengan  penjelasannya  dalam  UU  Ketenagakerjaan bahwa  pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  upah  minimum  yang telah  ditetapkan  maka  pengusaha  dapat  melakukan  penangguhan. Menjelaskan  bahwa  penangguhan  pelaksanaan  upah  minimum  bagi perusahaan  yang  tidak  mampu  dimaksudkan  untuk  membebaskan perusahaan  yang  bersangkutan  melaksanakan  upah  minimum  yang berlaku  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Apabila  penangguhan  tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum  yang  berlaku  pada  saat  itu  tetapi  tidak  wajib  membayar pemenuhan  ketentuan  upah  minimum  yang  berlaku  pada  waktu diberikan penangguhan.
Pemerintah  menganggap  materi  Pasal  90  UU  Ketenagakerjaan berikut  penjelasannya  yang  membolehkan  pengusaha  menangguhkan upah  minimum  adalah  untuk  melindungi  para  buruh/pekerja  yang bekerja di perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar para pekerja/buruh bisa tetap  bekerja  di  perusahaan  yang  tengah  mengalami  kondisi  sulit. Namun, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas permasalahan tersebut  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  72/PUU- XIII/2015.
Norma-Norma  Yang  Diajukan  Untuk  Di  Uji  Pasal  90  ayat  (2)  UU
Ketenagakerjaan  :  “Bagipengusaha  yang  tidak  mampu  membayar upah  minimum  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  89  dapat dilakukan penangguhan” .
Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan:
“Penangguhan  pelaksanaan  upah  minimum  bagi  perusahaan  yang tidak  mampu  dimaksudkan  untuk  membebaskan  perusahaan  yang bersangkutan  melaksanakan  upah  minimum  yang  berlaku  dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan
ketentuan  upah  minimum  yang  berlaku  pada  waktu  diberikan penangguhan”.
Amar putusan tersebut yaitu:
a) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; Penjelasan Pasal  90  ayat  (2)  sepanjang  frasa  “tetapi  tidak  wajib  membayar pemenuhan  ketentuan  upah  minimum  yang  berlaku  pada  waktu diberikan  penangguhan”  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Penjelasan  Pasal  90  ayat  sepanjang  frasa  “tetapi  tidak  wajib  membayar pemenuhan  ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”  UU  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
c) Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak dapat diterima;
d) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
e) Memerintahkan  pemuatan  putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Hakim  Mahkamah  Kontitusi  dalam  perkara  ini  mendasarkan  putusannya berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut :
a) Para  Pemohon  mendalilkan  Penjelasan  Pasal  90  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan telah memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda selama  jangka  waktu  tertentu.  Hal  tersebut  bertentangan  dengan Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menjamin  adanya  kehidupan yang
Page 206
layak bagi pekerja.
b) Menurut Mahkamah, upah minimum selain merupakan upaya
perlindungan  dasar  bagi  pekerja/buruh,  juga  sebagai  jaring pengaman  (safety  net)  yang  dimaksudkan  agar  upah  tidak  jatuh merosot  sampai  pada  level  terendah.  Pada  prinsipnya  pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah  minimum sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  Gubernur  atau  pejabat  yang bersangkutan karena penetapan oleh
Gubernur/pejabat tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota.
c) Faktanya,  tidak  semua  pengusaha  mampu  memberikan  upah minimum kepada pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November  2011.  Oleh  karenanya  penangguhan  pembayaran  upah minimum  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  dimungkinkan dengan  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan  baik  kepada pengusaha  maupun  kepada  pekerja/buruh  yang  bersangkutan.  Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan  kesempatan  kepada  pengusaha  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  upah  sesuai  dengan  kemampuan  pada  periode tertentu atau kurun waktu tertentu.
d) Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah  minimum  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja/buruh untuk  tetap bekerja pada perusahaan tersebut  sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.
e) Namun,  pertanyaan  selanjutnya  yang  harus  dijawab  adalah  apakah penangguhan  pembayaran  upah  minimum  pengusaha  kepada pekerja/buruh  dengan  serta-merta  menghilangkan  kewajiban pengusaha  untuk  membayar  selisih  upah  minimum  dengan pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  selama  masa penangguhan? Menjawab pertanyaan tersebut, Pasal 90 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  merupakan  tindak  pidana kejahatan  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  dan/atau  denda sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  185  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  pembayaran  upah minimum  oleh    pengusaha  keharusan  dan  tidak  dapat  dikurangi.  Adapun penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90  ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  pada  dasarnya  tidak  serta-merta menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  selisih  upah minimum  dengan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  selama masa  penangguhan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  selisih  upah  minimum dengan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  selama  masa penangguhan  adalah  hutang  pengusaha  yang  harus  dibayarkan  kepada pekerja/buruh.  Hal  tersebut  demi  memberikan  perlindungan  hukum  dan kepastian  hukum  bagi  pekerja/buruh  untuk  dapat  menerima  penghasilan yang  layak  bagi  kemanusiaan  sekaligus  memberikan  tanggung  jawab kepada  pengusaha  agar  yang  bersangkutan  tidak  berlindung  di  balik ketidakmampuan  tersebut.  Pembayaran  upah  di  bawah  upah  minimum oleh  pengusaha  yang  didasarkan  atas  penetapan  pejabat  yang berwenang/Gubernur  atas  permintaan  dari  pengusaha  sangat  rentan terhadap  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  penguasa  (abuse  of  power). Oleh karena itu selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK)
sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  maka  MK  telah  menegaskan bahwa  meskipun  pelaku  usaha  dapat  mengajukan  permohonan penangguhan  atas  pemenuhan  upah  minimum,  namun  selisih kekurangan  pembayaran  upah  minimum  selama  masa  penangguhan tetap wajib dibayar oleh pengusaha. Sehingga dengan adanya putusan ini  memberikan  kepastian  hukum  serta  perlindungan  atas  hak  upah minimum  bagi  tenaga  kerja.  Penangguhan  pembayaran  upah
minimum  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruh  tidak  serta-merta menghilangkan  kewajiban  pengusaha  untuk  membayar  selisih  upah minimum  selama  masa  penangguhan.  Selisih  upah  minimum  yang belum  terbayar  selama  masa  penangguhan  adalah  utang  pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya.
Dinas Ketenagakerjaan melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk  menawarkan  jalan  penyelesaian  melalui  konsiliasi  atau  melalui arbitrase.  Jika  para  pihak  tidak  menetapkan  pilihan  penyelesaian konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang  bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  melimpahkan penyelesaian  perselisihan  kepada  mediator  (Pasal  4  ayat  (5)  UU  PHI). Penyelesaian  konsiliasi  melalui  Dinas  Ketenagakerjan  dilakukan  untuk menangani penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat  buruh.  Sedangkan  penyelesaian  arbitrase  melalui  Dinas Ketenagakerjaan  dilakukan  untuk  menangani  penyelesaian  perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.
Selain  itu,  pekerja  dapat  menempuh  upaya  pidana  yakni  dengan melaporkan ke pihak kepolisian. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar  upah  pekerjanya  di  bawah  upah  minimum  adalah  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  Rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah).
Memang tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa penegakan hukum  pidana  ketenagakerjaan  masih  jarang  ditemui.  Salah  satu penyebab minimnya penegakkan hukum pidana ketenagakerjaan adalah karena  kurang  responsifnya  polisi  dalam  menerima  laporan  dan  aduan dari pekerja.
Upaya hukum pidana merupakan ultimatum remediun (upaya terakhir),  jadi  sebaiknya  baru  ditempuh  apabila  upaya-upaya  lain  telah ditempuh namun pekerja tetap dirugikan dan tidak ada perubahan dalam pemberian upah yang sudah sesuai dengan upah minimum yang berlaku.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan
1. Penerapan  upah  minimum  pada  Kantor  Notaris  Jakarta  Selatan  belum secara  optimal  terlaksana.  Dari  data  yang  diperoleh  masih  ada  61,50% yang mendapatkan upah di  bawah minimum  sebagaimanaupah minimum telah  ditetapkan  oleh  Peraturan  Gubernur  No.  114  tahun  2018.  Aparat penegak hokum  secara tegas memberikan sanksi kepada pengusaha yang masih  memberikan  upah  di  bawah  upah  minimum  sesuai  dengan ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan “
2. Penegakkan hokum terhadap Kantor Notaris yang melakukan pelanggaran atas upah di bawah minimum belum ada tindakan yang optimal dari Dinas Tenaga  Kerja  dalam  pengawasannya.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa factor  ialah  aparat  penegak  hokum  yang  belum  menindaklanjuti pelanggaran upah tersebut, system pengupahan Kantor Notaris yang tidak didasarkan  pada  ketentuan  upah  minimum  dan  kurangnya  pengetahuan pekerja  serta  posisi  Pemerintahhanya  sebagai  mediator  dalam  penetapan upah minimum.

## Saran
1. Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  upah  minimum  harus  tegas. Pemerintah,  perusahaan  dan  pekerja  harus  memberikan  sosialisasi, seminar  maupun  pembinaan  kepada  pekerja  tentang  hak-haknya  maupun ketentuan-ketentuan tentang upah minimum.
2. Dinas tenaga kerja harus lebih aktif memberikan pengawasan. Pemerintah dan  Aparat  penegak  hokum  harus  menindaklanjuti  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  perusahaan  kepada  pekerja  dalam  pemberian  upah  di bawah upah minimum.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Abdul Rahman Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia , Jakarta,        PT Raja Grafindo Persada, 1995
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama, 1996
Achmad S Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan , Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2002 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial , Jakarta, Prenada Media Group, 2010
Agusfian  Wahab,  Zainal  Asikin,  Lalu  Husni,  Zaeni  Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan , Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003
Ahmadi  Miru, Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak ,  Jakarta,                  PT. Raja Grafindo Persada, 2007
Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta, Djambata, 2003 Johan  Jasin, Penegakan  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  di  Era  Otonomi Daerah , Sleman, CV Budi Utama, 2019
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Edisi  Revisi , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
Laurensius Arliman S, Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim , Sleman, CV Budi Utama, 2015
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, 2010

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  Undang- Undang Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  tentang  Upah  Minimum, PERMENAKER No. PER-01/MEN/1999
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tentang Pengelompokan Komponen-Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, PERMENAKER NO. SE-07/MEN/1990

## C. JURNAL ILMIAH
Arista Trimaya, Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasinal  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja ,  Jurnal Aspirasi, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
Diah  Aju  Wisnuwardhani. Implementasi  Hak  Pekerja  Dalam  Hal  Upah  DI Kantor Notaris , Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8 Nomor 1, 2017
Juli Maria, Hubungan Hukum Antara Notaris Dengan Karyawan Notaris , Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 4 Nomor 1, 2017
Pramadita  Anggara  Putra, Efektivitas  Perjanjian  Kerja  Antara  Karyawan Dengan  Notaris ,  Jurnal Hukum  Dan  Kenotariatan  Vol  3  Nomor  1,
2019