## KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN TAX AMNESTY PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA

## TAXPAYER VOLUNTARY COMPLIANCE IN TAX AMNESTY IMPLEMENTATION IN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAKASSAR UTARA
Erni Cahyani Ibrahim 1 dan Ruki Ambar Arum 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  Lembaga Administrasi Negara Makassar email : cahyani.erni@gmail.com
2 Politeknik Informatika Nasional email : ruki_arum@yahoo.com

## Abstrak
Untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  jumlah  pendapatan  nasional  yang  bersumber  dari  pajak diperlukan langkah-langkah khusus atau terobosan kebijakan agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) . Tinjauan ini dilakukan oleh peneliti terhadap elemen-ele- men  kunci  yang  dianggap  mampu  mewujudkan  kepatuhan  sukarela  wajib  pajak  yang  meliputi:  (1) Program  pelayanan  yang  baik  kepada  wajib  pajak,  (2)  Prosedur  yang  sederhana  dan  memudahkan wajib pajak, (3) Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan (4) Pemantapan law enforcement secara tegas dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pen- dekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tax amnesty direspon positif oleh Wajib Pajak dengan banyaknya jumlah WP yang mengikuti program tax amnesty dari tahap per- tama sampai tahap ketiga. Meskipun target untuk tax amnesty tidak ditetapkan dalam skala regional melainkan terpusat (nasional).
Kata Kunci : Tax Amnesty , Kepatuhan Sukarela, Implementasi

## Abstract
To maintain and increase the national income from taxes, special measures or policy breakthroughs are required in order to increase tax revenues in subsequent years and achieve acceptance targets. This review is conduct by the researcher on the key elements that are considered capable of realizing voluntary taxpayer complience which include: (1) Good service program to taxpayer, (2) Simple and easy procedure of taxpayer, (3) Complience monitoring program and effective verification, and (4) Enforcement  of  law  enforcement  explicitly  and  fairly.  The  research  method  use  is  descriptive  with qualitative approach. Techniques of collecting data is done in depth interviews, observation, and doc- ument  review.  The  result  show  that  taxpayer  voluntary  complience  in  the  implementation  of  tax amnesty at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Utara is effective eve though the target for tax amnesty is not set in the regional scale but centralized (national scale).

## Key word: Tax Amnesty, Voluntary Complience, Implementation

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pembangunan  nasional akan  sangat  didukung  oleh  pembiayaan  yang berasal dari masyarakat, antara lain penerimaan dari  pembayaran  pajak.  Dana  yang  akan  di- peroleh  dari  sumber  penerimaan  Negara  ini nantinya  akan  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dimanfaatkan  dalam  proses  pembangunan Negara pada berbagai sektor, seperti sektor per- tanian,  sektor  perdagangan,  sektor  industri, sektor  kesehatan  dan  pendidikan  yang  kese- luruhannya bertujuan untuk dapat meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan masyarakat. Melihat  begitu  besarnya  peranan pajak  dalam  pembangunan  negara  sudah sepatutnya  bahwa  penerimaan  pajak  harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai.
Untuk  mempertahankan  dan  mening- katkan  jumlah  pendapatan  nasional  dari pajak diperlukan  langkah-langkah  khusus  atau  tero- bosan  kebijakan  agar  penerimaan  pajak  di tahun-tahun berikutnya semakin meningkat dan mencapai target penerimaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).
Tax  Amnesty di  Indonesia  sebelumnya pernah diterapkan pada tahun 1964. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi melalui perangkat Keputusan Presiden RI (Keppres). Akan tetapi tax amnesty tersebut tergolong  gagal  karena  peristiwa  Gerakan  30 September  PKI.    Tahun  1984  merupakan
pelaksanaan kebijakan tax amnesty yang ke dua yang bertujuan untuk mengubah sistem perpa- jakan  di  Indonesia  dari official  assessment ke self  assessment (besarnya  jumlah  pajak  diten- tukan  oleh  wajib  pajak  sendiri).  Pelaksanaan tax  amnesty  ke  dua  ini  lagi-lagi  mengalami kegagalan  karena  pada  saat  itu  sistem  perpa- jakan di Indonesia belum terbangun.
Dengan  diterbitkannya  Undang-Un- dang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak,  t ax  amnesty kembali  diberlakukan dengan  tujuan  untuk  mempercepat  pertum- buhan  dan  restrukturisasi  ekonomi  melalui pengalihan  harta,  yang  antara  lain  akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas do- mestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku  bunga,  dan  peningkatan  investasi;  men- dorong reformasi perpajakan  menuju  sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perlua- san  basis  data  perpajakan  yang  lebih  valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkat- kan  penerimaan  pajak,  yang  antara  lain  akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Amnesty pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak melalui penghapusan pajak yang  seharusnya  terutang,  penghapusan  saksi administrasi  perpajakan,  serta  penghapusan saksi  pidana  di  bidang  perpajakan  atas  harta yang  diperoleh  pada  tahun  2015  dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Se- tiawan, 2017).
Kesadaran  dan  kepedulian  sukarela wajib  pajak  sangat  sulit  untuk  diwujudkan seandainya  dalam  definisi  “pajak”  tidak  ada frase  “yang  dapat  dipaksakan”  dan  “yang bersifat  memaksa”.  Frase  ini  menunjukkan bahwa  membayar  pajak  bukan  semata-mata perbuatan  sukarela  atau  karena  kesadaran melainkan  memberikan  pengertian  bahwa masyarakat  dituntut  untuk  melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara  sukarela   dan  penuh  kesadaran  sebagai aktualisasi  semangat  gotong  royong  atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.
Hingga  saat  ini,  kesadaran  sebagian besar  masyarakat  dalam  membayar  pajak masih belum mencapai tingkat yang diharapkan.  Umumnya  masyarakat  masih menganggap  bahwa  pajak  itu  memberatkan, pembayarannya  sering  mengalami  kesulitan,
ribet dalam perhitungan dan pelaporannya dan lain  sebagainya  sehingga  diperlukan  upaya untuk  menumbuhkan  kesadaran  tersebut  yang pada  akhirnya  tidak  hanya  memunculkaan sikap patuh, taat dan disiplin belaka melainkan juga sikap krtitis masyarakat.
Kesadaran  dan  kepatuhan  sukarela wajib pajak merupakan momentum yang harus dapat ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  dalam  pencapaian  targetnya,  namun kenyataannya pencapaian target tersebut masih sulit untuk terealisasi.
Penelitian Ngadiman (2015) menekankan bahwa apabila tax amnesty  men- galami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan, begitupun se- baliknya.  kebijakan  pajak  ini  akan  lebih berhasil jika mampu menyentuh hati Wajib Pa- jak.

## TABEL 1

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada KPP Makassar Utara
Tahun 2014 – 2016
TAHUN TAGET REALISASI WAJIB PAJAK TOTAL REAL- ISASI SELISIH (%) BADAN BENDAHARA ORANG PRIBADI 2014 612,866,352,999 396,713,643,767 121,189,261,214 93,322,953,467 611,225,858,448 99.73% 2015 969,887,647,999 549,952,330,214 196,474,044,242 139,303,043,374 885,729,417,830 91.32% 2016 1,286,549,999,999 522,926,075,476 179,233,420,170 438,454,475,277 1,140,613,970,923 88.66% Sumber: Seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Makassar Utara Data  yang  diperoleh  peneliti  pada Tabel 1.1 terkait pencapaian Target Penerimaan  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Makassar  Utara  dalam  3  (tiga)
tahun  terakhir  (tahun  2014-2016)  menunjuk- kan  bahwa  pencapaian  target  masih  belum dapat terealisasi secara penuh. Kondisi seperti ini  ternyata  sudah  dialami  selama  6  tahun
terakhir.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih terdapat  Wajib  Pajak  (WP)  yang  tidak  me- menuhi kewajiban pajaknya atau dengan kata lain,  kesadaran  ataupun  kepatuhan  sukarela dari WP belum memenuhi harapan.
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) sistem atau cara yang dipergunakan untuk menentukan  siapa  yang  menghitung  dan menetapkan jumlah pajak yang terhutang oleh seseorang,  yaitu official  assessment  system, self  assessment  system ,  dan witholding assessment system . Kepatuhan sukarela wajib pajak  dapat  diketahui  melalui  penerapan self assessment  system  karena  sistem  ini  mem- berikan  kepercayaan    kepada  wajib  pajak untuk bertanggung jawab dalam  menetapkan kewajiban pajaknya dan kemudian secara aku- rat dan  tepat waktu  membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pa- jak yang terhutang.
Penelitian  terdahulu  yang  berhub- ungan dengan Tax amnesty diantaranya kajian oleh  Bagiada  dan    Darmayasa  (2016)  bahwa Tax Amnesty menjadi kebijkakn yang didasar- kan oleh niat tulus (kama) untuk meningkatkan  pendapatan  negara  dalam jangka  pendek  dan  jangka  panjang  dengan memberikan  tarif  tebusan  yang  berlandaskan kebajikan ( dharma) untuk menarik harta (ar-
tha) wajib  pajak  dari  luar  negeri  ke  dalam negeri.hasil kebijakan tax amnesty diharapkan mampu mencerahkan hati seluruh wajib pajak
demi  mewujudkan  kepatuhan  sukarela  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ha- sanuddin  (2016),  Program  tax  amnesty tentunya  memberikan  banyak  manfaat  yang bersifat menguntungkan baik menguntungkan bagi  pemerintah  selaku  penyelenggara  atau- pun  menguntungkan  bagi  wajib  pajak  selaku peserta  dari  program  tax  amnesty.  Bagi pemerintah manfaat program tax amnesty ada- lah  meningkatkan jumlah  penerimaan  negara dari pajak untuk merealisasi pembangunan na- sional,  sedangkan  manfaat  bagi  wajib  pajak adalah  tidak  diperiksanya  laporan  keuangan dari tahun 2015 ke bawah.
Melalui  penerapan  tax  amnesty,  di- harapkan  para  wajib  pajak  dapat  memaknai self assessment system untuk kemudian secara tertib  melaporkan  pelaksanaan  kewajiban pajaknya  setiap  tahun  melalui  penyampaian Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahuanan  tanpa harus  dilakukan  tindakan  pemeriksaan  oleh aparatur pajak (fiskus).
Bertitik  tolak  dari  hasil  uraian  latar belakang diatas, maka  tim peneliti bermaksud untuk  melakukan  riset  dengan  mengambil topik  “Kepatuhan  Sukarela  Wajib  Pajak  da- lam  Pelaksanaan Tax  Amnesty pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Pratama  Makassar Utara”.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan untuk
menggambarkan  dan  menganalisis  tentang pokok  permasalahan  secara  mendalam  dan menekankan pada pemahaman dan pemaparan data.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang memberikan  gambaran  secara  jelas  tentang kepatuhan sukarela wajib pajak dalam imple- mentasi tax amnesty.
Unit Analisis dalam penelitian ini ada- lah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Informan adalah para pejabat yang  berwenang  dalam  menangani  tax  am- nesty dengan jumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan &  Konsultasi, Ac- count  Representatif  (AR)  Pengawasan  & Konsultasi dan Kepala Seksi Pengolahan Data & Informasi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dil- akukan  adalah deep  interview terhadap informan  yang  dianggap  memiliki  informasi dan  pemahaman  tentang tax  amnesty ,  dan telaah dokumen dengan mengumpulkan data, literatur serta artikel terkait.
Hasil perolehan data dianalisis dengan pendekatan  kualitatif  dengan  prosedur  pen- golahan  data  diawali  dari  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

## Target Penerimaan Tax Amnesty
Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2016  tentang  Pengampunan  Pajak  menegas- kan  bahwa  pengampunan  pajak  adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak  dikenai  sanksi  administratif  perpajakan dan  sanksi  pidana  perpajakan,  dengan  cara mengungkap  harta  dan  membayar  uang  te- busan  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang ini.
Dengan  berbagai  keringanan  yang ditawarkan tersebut, sepatunya para wajib pa- jak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengikuti  program tax  amnesty .  Informasi yang kami peroleh dari Bapak Sutrisno selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada  KPP  Pratama  Makassar  Utara  bahwa masih  terdapat  wajib  pajak  yang  belum  me- menuhi kewajiban pajaknya dari total jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara.
Berikut  adalah  jumlah  wajib  pajak yang  terdaftar  pada  KPP  Pratama  Makassar Utara Tahun 2016.

## TABEL 2 Jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP
Pratama Makassar Utara Tahun 2016
Jenis wajib pajak Total Badan Orang Pribadi Non Karyawan Orang Pribadi Kar- yawan 12.128 25.857 101.808 139.793
Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi
Dari  keseluruhan  jumlah  wajib  pajak yang terdaftar tersebut, sejumlah wajib pajak disinyalir belum memenuhi kewajiban pajak- nya  terbukti  dengan  belum  terealisasinya
keseluruhan  target  pajak  yang  ditetapkan  se- bagaimana ditampilkan pada Tabel.1.1 Target dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak  pada  KPP Makassar Utara Tahun 2014-2016.
Pada skala nasional, Kementrian Keu- angan menargetkan pemasukan anggaran dari pelaksanaan tax  amnesty adalah  sebesar Rp.165  triliun,  namun  nilai  ini  tidak  dirinci hingga ke tingkat regional atau berbagai wila- yah. Oleh karena itu sebagaimana dikemukakan  oleh  Salman  Latief selaku Ac- count  Representative (AR),  bahwa  KPP
Paratama Makassar Utara juga tidak menetap- kan target khusus terkait pencapaian penerimaan dari pelaksanaan tax amnesty ini.
Pelaksanaan Tax Amnesty di Kantor Pajak Pratama Makassar Utara
Tax amnesty sebagai kebijakan Pemerintah  untuk  memfasilitasi  wajib  pajak agar mau melaporkan harta kekayaan yang be- lum dilaporkan atau sudah dilaporkan namun tidak  dalam  keadaan  sebenarnya,  yang nilainya  dapat  diputihkan  dengan  menebus sejumlah tarif, dilaksanakan melalui tiga peri- ode, yaitu:
1. Periode pertama di mulai pada tanggal 26
Juli – 30 September 2016 dengan tarif 2 %
2. Periode kedua dimulai pada tanggal 1 Ok- tober  2016  –  31  Desember  2016  dengan tarif 3%
3. Periode ketiga dimulai pada tanggal 1 Jan- uari - 31 Maret 2017 dengan tarif 5%
Sosialisasi mengenai pelaksanaan tax am- nesty sendiri sudah dimulai sebelum diberlakukannya kebijakan ini. KPP Makassar Utara  sendiri  telah  menggelar  sosialisasi  se- bagai upaya memberikan pemahaman kepada para wajib pajak seputar pelaksanaan tax am- nesty .  Dalam  pelaksanaan tax  amnesty tersebut  terlihat  antusiasme  yang  tinggi  dari wajib  pajak  dengan  banyaknya  jumlah  wajib pajak yang menghadiri acara tersebut serta be- ragamnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak.
Meskipun  target  tidak  ditetapkan  dalam pelaksanaan tax amnesty ini, namun berdasar- kan data yang kami peroleh dari Kepala Seksi Pengolahan  Data  dan  Informasi,  bahwa jumlah  wajib  pajak  yang  mengikuti tax  am- nesty tahap  1  –  tahap  3,  cukup  banyak sebagaimana dirincikan dalam Tabel 3 berikut :

## TABEL 3
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty Pada KPP Madya Makassar
Utara
Sumber : Seksi Pengolahan Data & Informasi
Periode Tax
Amnesty Wajib Pajak yang Mengikuti Tax Amnesty Orang Pribadi   Badan Total  Wajib Pa- jak Tahap 1 1517 306 1823 Tahap 2 1125 267 1392 Tahap 3 2039 508 2547
Jika  mengamati  tabel  di  atas,  jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty pada tahapan ke tiga lebih besar dengan total wajib pajak 2.547 orang, padahal pada tahap ke tiga ini  pengenaan  tarifnya  lebih  besar  dari  dua tahapan  sebelumnya  (sebesar  5%).  Hal  ini dapat dimaknai adanya kesadaran yang tinggi dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Ma- kassar Utara untuk membayar dan melaporkan hartanya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tanpa terpengaruh dengan besarnya ta- rif yang dikenakan.
Sejalan  dengan  informasi  yang  kami peroleh  dari  Kepala  Seksi  Pengolahan  Data dan  Informasi  bahwa  pada  hari  terakhir pelaksanaan tax  amnesty (31  Maret  2017),
KPP Makassar Utara memaksimalkan pengerahan  sumber  daya  dengan  membuka layanan  kepada  wajib  pajak  hingga  pukul 24.00  WITA  dan  kesempatan  ini  betul-betul dimanfaatkan  oleh  para  wajib  pajak  dengan antusias  melaporkan  dan  menyerahkan  SPT pajaknya.
Meskipun  secara  umum  pelaksanaan tax  amnesty memperoleh  antusiasme  yang cukup  tinggi  dari  wajib  pajak,  namun  masih terdapat segelintir masyarakat khususnya para penyelenggara Negara yang masih menghindari pengungkapan harta kekayaannya  secara  terbuka  dengan  tidak melengkapi  laporan  harta  kekayaan  yang  di- miliki  pada  penyampaian  SPT  nya  yang  saat ini telah dilaksanakan secara on line melalui e-
filing . Oleh karena itu Dirjen Pajak senantiasa bekerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait  da- lam  upaya  memperoleh  informasi  dan  akses terkait  harta  kekayaan  para  penyelenggara Negara.

## PEMBAHASAN

## Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara  yang  digunakan  untuk  menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada  Negara  yang  ditempatinya.  Terdapat tiga  sistem  atau  cara  yang  digunakan  dalam sistem pemungutan pajak, yaitu :
1. Official Assesment System : sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) un- tuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang  oleh  wajib  pajak.  Dalam  hal  ini wajib pajak bersifat pasif, karena utang pa- jak  baru  timbul  setelah  surat  ketetapan pajak diterbitkan oleh fiskus.
2. Self  Assesment  System : sistem  pemungu- tan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Da- lam  sistem  ini,  wajib  pajak  aktif menghitung,  menyetor,  serta  melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  sedangkan  fiskus  hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut.
3. Witholding  System : sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang  kepada pihak  ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan Wajib  Pajak  yang  bersangkutan)  untuk memotong  atau  memungut  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.

## Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak dalam Implementasi Tax Amnesty
Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau  organisasi  untuk  berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.  Kepatuhan  wajib  pajak  (Wahyu santoso, 2008) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpa- jakannya  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi  seksama,  peringatan  ataupun  an- caman  dan  penerapan  sanksi  baik  hokum maupun administrasi.
Sejalan  dengan  itu,  perpajakan  di  In- donesia  menganut  sistem self  assesment . Self assessment system menuntut adanya peran  serta  aktif  dari  masyarakat  dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Kesadaran  dan  kepatuhan  yang  tinggi  dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut. Dia- nutnya self assessment system membawa misi dan  konsekuensi  perubahan  sikap  dan kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela ( voluntary compliance ).
Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  perpajakan
secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system.
Kepatuhan  yang  diharapkan  dengan self  assessment  system adalah  kepatuhan  su- karela ( valuntary compliance ) bukan kepatuhan yang dipaksakan ( compulsary com- pliance ).  Kepatuhan  sukarela  ( valuntary compliance )  sebagai  fondasi self  assess- ment system dapat  dicapai  apabila  elemen- elemen  kunci  telah  diterapkan  secara  efektif. Elemen-elemen kunci tersebut adalah sebagai berikut:
a. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
b. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
c. Program pemantauan kepatuhan dan verifi- kasi yang efektif.
d.  Pemantapan law  enforcement secara  tegas dan adil.
Elemen-elemen  tersebut  di  atas  oleh KPP Makassar Utara telah diterapkan sebagai upaya  mendukung  keberhasilan  pelaksanaan tax amnesty.
a. Program  pelayanan  yang  baik  kepada wajib pajak.
Dirjen Pajak sebagai pemberi layanan hen- daknya  memberikan  pelayanan  prima dalam pemenuhan kebutuhan wajib pajak. Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah  kepada  masyarakat  adalah wujud dan fungsi aparatur negara sebagai abdi  masyarakat  dan  abdi  negara.  Dalam
kaitannya  dengan  program  tax  amnesty,
KPP Makassar Utara telah berupaya mem- berikan  pelayanan  yang  baik  dengan pengerahan sumber daya secara maksimal baik  dalam  hal  penyediaan loket  maupun layanan Account Representatif (AR) yang dapat  memberikan  penjelasan  memadai mengenai tax amnesty.
Hal ini juga di dukung oleh fakta pen- capaian jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan hingga mencapai 2.547 Wajib Pajak pada tahap ketiga. Me- lalui  pelayanan  yang  baik,  maka  sistem pemungutan  pajak  yang  dianut  yaitu Self Assessment  System otomatis  dapat  ter- laksana karena wajib pajak sudah mampu menentukan besarnya pajak yang terhutang.  Sehingga,  wajib  pajak  secara aktif  dapat  menghitung,  menyetor  serta melaporkan  pajak  nya  sendiri  ke  KPP Pratama Makassar utara.
b. Prosedur  yang  sederhana  dan  memu- dahkan wajib pajak
Sebagai bentuk kesederhanaan dan kemu- dahan prosedur,
Dirjen Pajak
mensosialisasikan  dan  mempublikasikan tata cara  lapor  pengampunan  pajak,  yang meliputi:
1. Cara  menghitung  uang  tebusan  tax amnesty
2. Formulir  tax  amnesty  yang  dapat didownload secara mudah
3. Cara bayar tax amnesty melalui e-bil- ing
4. Cara pelaporan tax amnesty
Keseluruhan  Fasilitas  kegiatan  tersebut disediakan  oleh  KPP  Pratama  Makassar Utara  melalui  penambahan  ruangan  khu- sus untuk kemudahan pelaksanaan mengikuti tax amnesty.
c. Program pemantauan kepatuhan dan veri- fikasi yang efektif.
Account  Reperesentative  (AR)  sebagai ujung  tombak  penggali  potensi  pen- erimaan  negara  di  bidang  perpajakan, mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui  pemberian  bimbingan/himbauan, konsultasi,  analisa  dan  pengawasan  ter- hadap  wajib  pajak.  Peran  AR  dalam mensukseskan  pelaksanaan  tax  amnesty sangat besar terutama dalam hal pengawasan  kepatuhan  kewajiban  perpa- jakan  wajib  pajak  dan  rekonsiliasi  data wajib pajak.
d. Pemantapan law  enforcement secara  te- gas dan adil.
Agar  pelaksanaan  law  enforcement  ber- jalan  secara  optimal,  setidaknya  ada  tiga hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  Dirjen  Pa- jak.  Pertama  adalah  kualitas  SDM  yang memadai dalam penegakan hukum; Kedua adalah data yang lengkap dan benar terkait penghasilan dan harta wajib pajak; Ketiga adalah peradilan pajak yang mandiri yang mampu  menyelesaikan  semua  sengketa
pajak  secara  adil.  Dalam self  assessment system ,  Dirjen  Pajak  hanya  bersifat  pasif dan  hanya  memberikan  penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesala- han-  kesalahan  yang  dilakukan  wajib pajak. Faktor kejujuran wajib pajak sangat diperlukan  untuk  berhasilnya  pelaksa- naan self assessment .
Guna  mendukung law  enforcement ter- hadap wajib pajak, utamanya wajib pajak yang  berasal  dari  para  penyelenggaran Negara, saat ini Dirjen Pajak meluncurkan program elektronik laporan harta kekayaan  penyelenggara  Negara  (e- LHKPN). sebagai upaya mengsinkronkan laporan  yang  disampaikan  pada  penyam- paian  SPT  tahun  2017  yang  pada  tahun- tahun  sebelumnya,  para  penyelenggara Negara tersebut mengabaikan data penghasilan dan hartanya dalam penyam- paian  SPT.  Penerapan  e-LHKPN  ini tentunya sangat mendukung akurasi data- base  wajib  pajak  di  KPP  Pratama Makassar utara. Sehingga kedepannya low Enforcement dapat ditegakkan ketika data- base tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang dilakukan  sebelumnya,  maka  ditarik  kes- impulan bahwa pelaksanaan tax amnesty pada KPP Pratama Makassar Utara direspon positif
oleh  wajib  pajak  dengan  banyaknya  jumlah WP yang mengikuti program tax amnesty dari tahap pertama sampai tahap ketiga. Meskipun target untuk tax amnesty tidak ditetapkan da- lam  skala  regional  melainkan  terpusat (nasional)  dan  secara  umum  wajib  pajak cukup  antusias  mengikuti  program  tax  am- nesty dengan menghitung, memperhitungkan, menyetor,  dan  melaporkan  pajaknya  sendiri sesuai Undang-Undang yang berlaku yang be- rarti  hal  ini  sangat  mendukung  pelaksanaan self  assessment  system .    kepatuhan  sukarela ( valuntary compliance ) dari wajib pajak juga dapat  dilihat  dari  tercapainya  elemen  kunci keberhasilan  kepatuhan  sukarela,  yang  meli- puti: (1) Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, (2) Prosedur yang sederhana dan memudahkan  wajib  pajak,  (3)  Program pemantauan  kepatuhan  dan  verifikasi  yang efektif,  dan  (4)  Pemantapan law  enforce- ment secara tegas dan adil.
Dengan  memperhatikan  kesimpulan tersebut  diatas  maka  diajukan  saran  sebagai berikut : 1) Sosialisasi dan himbauan pember- itahuan  pajak  perlu  senantiasa  dilaksanakan guna menggugah kesadaran wajib pajak dalam memenuhi  kewajiban  pajaknya  secara  su- karela 2) untuk Pemberian kebijakan pengampunan  pajak  semestinya  tidak  hanya menghapus hak tagih atas Wajib Pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memper- baiki kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pelaksanaan elemen -elemen kunci
keberhasilan  kepatuhan  sukarela,  sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan pen- erimaan pajak.

## REFERENSI
Bagiada,  Damayasa.  2016.  Tax  Amnesty Upaya  Membangun  Kepatuhan  Su- karela,  Simposium  Nasional  Akuntansi Vokasi V, Makassar.
Hasanuddin.  2016.  Analisis  Faktor  Pemben- tukan  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap Pemanfaatan  Tax  Amnesty.  Makalah disajikan  dalam  Simposium  Nasional Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi,  04 Agustus 2016, Kaliabang.
Ngadiman, N., &  Huslin, D. 2015. Pengaruh Sunset  Policy,  Tax  Amnesty,  Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Setiawan.  Dkk.  2017. Pelaksanaan  Kebijakan  Pengampunan Pajak  (Tax  Amnesty)  Berdasarkan  Un- dang-undang  Nomor  11  Tahun  2016 (Study  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja)
Undang-Undang  No.  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak  (Studi  Empiris  di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kembangan)  Jurnal  Akuntansi,  19  (2),
225-241.
Santoso.  Wahyu.  2008.  Analisis  Risiko Ketidak  Patuhan  Wajib  Pajak  sebagai Dasar  Peningkatan  Kepatuhan  Wajib Pajak:  Penelitian  terhadap  Wajib  Pajak Badan  di  Indonesia.  Jurnal  Keuangan Publik. 5 (1) p 85-137.