Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERNIAGAAN MINYAK TANAH TANPA IZIN USAHA NIAGA
(Studi Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar)

## Surya Putra
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email: suryaputra8808@gmail.com

## ABSTRACT
Tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selama ini tindak pidana perniagaan minyak tanpa izin usaha telah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat, namun penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak optimal. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/416/XII/2015/SPKT Polda Sumbar, tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga telah diselesaikan perkaranya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, sehingga penegakan hukumnya sudah optimal.
Key Words: Optimalitation, Law Enforcement, Criminal Offender

## PENDAHULUAN
Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) tersebut,  Pemerintah  melakukan  kebijakan  dengan  cara  Subsidi  bahan  bakar  minyak (BBM).  Subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  diberikan  pemerintah  kepada masyarakat  golongan  ekonomi  rendah  dengan  tujuan  agar  bisa  mendapatkannya  dengan mudah.Subsidi  yang    dimaksud    di    sini   adalah    Pemerintah   menjual    minyak    kepada masyarakat  umum dengan harga di bawah harga minyak dunia.Hal ini dilakukan karena Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  merupakan  komoditas  yang  sangat  vital  dan  bisa menyebabkan  kenaikan  harga
pada bidang lainnya. 1
Tindak  pidana  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  adalah  perbuatan yang  bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak dan  Gas    Bumi.    Adapun  sanksi  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  perniagaan minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  55  huruf  d yang  menyatakan  bahwa  :“Setiap  orang  yang  menyalahgunakan  pengangkutan  dan/atau niaga  bahan  bakar  minyak  yang  disubsidi  pemerintah  tanpa  izin  usaha  niaga  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling  tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”
Selanjutnya  disebutkan  dalam  Pasal  56  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan usaha atau bentuk usaha tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap badan usaha  atau  bentuk  usaha  tetap  dan/atau  pengurusnya.  Adapun  pidana  yang  dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah berupa pidana denda yang besarnya ditambah  sepertiga”.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  distribusi  minyak  tanah  berikut  pengawasannya  tersebut  di  atas,  dan dalam  rangka  mencegah  dan  menanggulangi  distribusi  minyak  tanah  illegal  yang  terjadi di  Sumatera  Barat,  maka  dibutuhkan  peran  pihak  Polri  sebagai  aparat  penegak  hukum untuk melaksanakan   pencegahan   dan   penanggulangan   terhadap   terjadinya   distribusi minyak tanah illegal.
1 https://lovetya.wordpress.com/2015/07/10/pertambangan-dan-minyak-bumi/ ,  diakses  pada  tanggal  15 Desember 2017
Penegakan  hukum  terhadap  ketentuan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001 telah  dilakukan  oleh  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian Daerah  Sumatera  Barat  dengan  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  melakukan  niaga bahan  bakar  minyak  tanpa  izin  usaha  niaga  dari  pemerintah  atau  pihak  berwenang yang  dilakukan  pelaku  dengan  menggunakan  1  (satu)  unit  kendaraan  truck  merek  Colt Diesel  No.  Pol.  BA  9443  MJ  warna  kuning  berisikan  bahan  bakar  minyak  diduga minyak  tanah  yang  terdapat di dalam 6 (enam) buah tedmon ukuran 1 (satu) ton dan 10 (sepuluh) buah drum  yang ditemukan  pada  hari  Minggu  tanggal  27  Desember  2015 sekira  pukul  03.00  WIB, bertempat di jalan raya Padang Bukittinggi depan Pasar Baru Kasang  Kecamatan  Batang  Anai  Kabupaten  Padang  Pariaman,  sebagaimana  dimaksud dalam  rumusan Pasal  53  huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Berdasarkan  latar  belakang  pemikiran  di  atas,  maka  permasalahan  yang  dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah  optimalisasi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  melakukan perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2.  Apakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  optimalisasi  penegakan  hokum terhadap  tindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  suatu  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitis ,  yaitu penelitian  yang  menggambarkan  tentang  optimalisasi  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana  pengangkutan  minyak  tambang  rakyat  menurut  Undang-undang  Nomor  22 Tahun 2001 pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan  kendala-kendala  yang  dihadapinya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah yuridis  normative, yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis normatif. yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara
mempelajari  ketentuan-  ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. 2 Pendekatan yuridisempiris dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  semua  bahan  dan  data  yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Melalui  Proses Diversi Pada BAPAS Kelas IA Padang
Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang dilaksanakan oleh Bapas  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  Pasal  14  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  dan  Pasal  18 UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Proses  diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau  orang  tua/walinya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  Pekerja  Sosial  Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak  pidana  yang  berupa  pelanggaran  tindak  pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi setempat  sebagamana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dapat  dilakukan  oleh  penyidik bersama  pelaku  dan/atau  keluarganya,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  serta  dapat melibatkan  tokoh  masyarakat.  Selama  proses  diversi  berlangsung  sampai  dengan Pada pembahasan dan analisis ini, sebelum masuk kepada kasus yang akan dianalisis, penulis akan  menguraikan  terlebih  dahulu  faktor-faktor  yang  mempengaruhi optimalisasi penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa izin usaha niaga pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat,  yaitu antara  lain  faktor  undang-undang,  faktor  aparat  penegak  hukum  yang melaksanakan  penyidikan,  faktor  manajemen  penyidikan  dan  factor  proses  penegakan hukum dengan analisis sebagai berikut:
1. Faktor undang-undang dan dasar hukum tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga
Pasal  53  huruf  d  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas Bumi berbunyi: “Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam
2 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  1990, hlm. 23
Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)”

## 2. Faktor Aparat Penegak Hukum
Pada kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga yang  penulis  teliti,  penyidikannya  dilakukan  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  (Ditreskrimsus)  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat.Pada penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga , penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang  dibutuhkan  dan  memiliki  kemampuan yang  dibutuhkan  untuk  melakukan  penyidikan,  sehingga  tidak  ada  hambatan  yang berarti dalam hal faktor aparat penegak hukum Polisi.
3. Manajemen  penyidikan tindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak  tanah tanpa izin usaha niaga
Mengenai manajemen penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana.  Adapun  manajemen  penyidikan  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  yang menyatakan bahwa:“Manajemen Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidikan yang  meliputi  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  pengawasan  dan pengendalian”.  Pada  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar,  dalam  melaksanakan  proses penyidikan  perkara  tindak  pidana melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin usaha  niaga telah  diturunkan  anggaran  khusus  untuk  itu  dan  anggaran  yang diturunkan tersebut sudah memadai dan bisa mencukupi dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyidikan. 3 Pada kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga , jumlah tersangka yang diperiksa adalah 1 (satu) orang, jumlah saksi biasa ada 7 (tujuh) orang, dan saksi ahli ada 1 (satu) orang. Dalam hal ini  jumlah  penyidik  yang  ada  di  Polda  Sumbar  sudah  mencukupi  untuk  memeriksa orang sebanyak itu. Hal  yang menjadi kendala adalah yang berkaitan dengan waktu
3 Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2018 di Padang.
pengambilan  keterangan  saksi  dan  juga  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  meng- cross check keterangan saksi yang satu dengan yang lain serta keterangan tersangka. Aspek manajemen  penyidikan  yang  ketiga  adalah  lamanya  pemberkasan  antara  penyidik dan penuntut umum.Sebagian penyidikan kasus tindak pidana melakukan perniagaan minyak  tanah  tanpa izin  usaha  niaga terhambat  karena ada  perbedaan  pendapat  dan penilaian antara penyidik dan penuntut umum. Akibatnya, sering kali berkas perkara bolak-balik  dari  penyidik  ke  penuntut  umum  sehingga  proses  penyidikan  menjadi lebih  lama.  Hal  ini  juga  terjadi  dalam  kasus  penyidikan  tindak  pidana melakukan perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga .  Berkas  yang  dikirim  penyidik Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  ke  Kejaksaan  Tinggi  Sumatera  Barat  berkali-kali ditolak  dan  diminta  dilengkapi  oleh  pihak  Penuntut  Umum..Ketika  berkas dikembalikan,  penyidik  berusaha  memenuhi  petunjuk  yang  diberikan  Penuntut Umum,  walau  dengan  tingkat  kesulitan  apapun,sehingga  berkas  perkara  yang diserahkan dan diterima penuntut umum dinyatakan P21.
4. Faktor Proses Penegakan Hukum
Penyidikan  kasus  tindak  pidana melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin usaha  niaga yang  ditangani  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus)  Polda  Sumbar,  termasuk  kriteria  perkara  sulit.  Aspek-aspek  yang menyebabkan  perkara  ini  termasuk  dalam  perkara  sulit,  antara  lain  diperlukan keterangan  ahli  yang  dapat  mendukung  pengungkapan  perkara,  tindak  pidana  yang dilakukan  terjadi  di  beberapa  tempat  dan  memerlukan  waktu  penyidikan  yang cukup. 4
Berkaitan  dengan  optimalisasi  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  tindak  pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga, maka penulis akan menganalisis sebagai berikut:

## 1. Optimalisasi Tahap Penyelidikan
Optimalisasi tahap penyelidikan ini berkaitan dengan kegiatan untuk menemukan tindak pidana melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga .  Dalam  kasus  ini,
4 Hasil wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Rokhmad Hari Purnomo, S.IK, M.Si, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 28 Mei 2018 di Padang.
kegiatan  yang  diduga  tindak  pidana melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin usaha  niaga tersebut  diketahui  berdasarkan  laporan  Polisi  dalam  surat  Nomor: LP/A/416/XII/2015/SPKT Polda Sumbar, tanggal 27 Desember 2015.
2. Optimalisasi Tahap Penyidikan
Setelah  mendapatkan  cukup  bukti  permulaan  tentang  adanya  tindak  pidana melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dari pemerintah atau pihak berwenang maka penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melakukan  tindakan-tindakan  antara  lain pemanggilan  saksi,  penangkapan,  penahanan, penyitaan,  memeriksa  saksi-saksi,  meminta  keterangan  ahli  dan  memeriksa  tersangka serta mengumpulkan barang bukti. 5
Berdasarkan  uraian  kesaksian  dan  keterangan  para  tersangka  diatas  diketahui bahwa  penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  telah  mengambil  kesaksian  dari 7  (tujuh) orang  saksi,  dan  1  (satu)  orang  saksi  ahli. Semua  kesaksian  darisebanyak  saksi  tersebut dilakukan  penyidik  dalam  rangka  mengoptimalisasiketerangan  saksi  yang  menjadi  salah satu  alat  bukti  yang  sah  yang  dapatdigunakan  untuk  membuktikan  suatu  perkara. Selanjutnya,  untuk  melengkapi  dan  mengoptimalkan  hasil  penyidikan,  penyidik  telah mengumpulkan bukti berupa: 6
a. 1  (satu)  unit  handphone  merek  Samsung  GTE-1272  warna  hitam  dengan  Nomor 082276365086;
b. 1  (satu)  unit  truk  merk  Mitsubishi  type  Colt  Diesel  Nomor  Polisi  BA  9443  MJ  warna kuning berikut kunci kontak;
c. 1  (satu)  lembar  STNK  kendaraan  roda  empat  jenis  truk  merek  Mitsubishi  type  Colt Diesel Nomor Polisi BA 9443 MJ warna kuning atas nama ADEKA CANDRA;
d. 1  (satu)  unit  handphone  merek  Nokia  110-RM-827  warna  hitam  dengan  nomor 082378501817;
e. Minyak  bumi  yang  diduga  jenis  minyak  tanah  lebih  kurang  sebanyak  8  (delapan)  ton yang dimuat ke dalam kenderaan truck merek Mitsubishi type Colt Diesel Nomor Polisi BA 9443 MJ warna kuning dengan menggunakan 6 (enam) buah tedmon (drum plastik
5 Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat  (Kasubdit)  IV  Tindak  Pidana  Tertentu  (Tipidter)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang.
6 Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat  (Kasubdit)  IV  Tindak  Pidana  Tertentu  (Tipidter)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang.
bermuatan 1000 liter) dan 10 (sepuluh) buah drum besi (bermuatan lebih kurang sekitar 200 sampai 210 liter);
f. 1 (satu) unit mesin pompa merek Robin.
Dalam  perkara  dugaan tindak  pidana melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa izin usaha niaga sudah dinyatakan lengkap P.21) oleh Jaksa peneliti selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang-bukti kepada Penuntut Umum.
B. Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Dalam  Upaya  Optimalisasi  Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Melakukan  Perniagaan  Minyak  Tanah  Tanpa  Izin Usaha  Niaga  Pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah Sumatera Barat
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa: 7 “Kendala-kendalayang  dihadapi  dalam  upaya  optimalisasi  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha niaga  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera Barat,  antara  lain  kendala  bersifat  administratif,  kendala  yang  bersifat  waktu, serta kendaladari tersangka, yaitu kesulitan mendapat keterangan yang jujur dari pihak tersangka. Walaupun penyidik masih menghadapi kendala, namun semua kendala  tersebut  itu  bisa  dilewati  penyidik,sehingga  para  tersangka  tidak  bisa lepas  dari  tindak  pidana  yang  telahdilakukannya,  dengan  dinyatakan  lengkap berita  acara  pemeriksaan  (P.21)  oleh  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Tinggi Sumatera Barat”.
Adapun  uraian  dan  analisis  selengkapnya  mengenai  hambatan  dan  upaya  yang dilakukan  penyidik  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  selanjutnya  dijelaskan  sebagai berikut: 8
1. Kendala Administratif
7 Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat  (Kasubdit)  IV  Tindak  Pidana  Tertentu  (Tipidter)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang
8 Hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi (Kompol) Rudi Munanda, S.H., M.H., Penyidik Pada Sub Direktorat  (Kasubdit)  IV  Tindak  Pidana  Tertentu  (Tipidter)  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Barat pada tanggal 27 Mei 2018 di Padang
Hambatan administratif yang dimaksud dalam hal ini adalah hambatan yang dihadapi dalam  tahap  pemeriksaan  perkara  yang  biasa  disebut  dengan  kode  tertentu.  Dalam administrasi  peradilan  pidana,  sering  terdengar  istilah  misalnya  kode  P18,  P19 ataupun P21 baik di media massa maupun media elektronik. Sebenarnya kode-kode tersebut didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1  November  2001  tentang  Perubahan  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  No. 132/JA/11/1994  tentang  Administrasi  Perkara  Tindak  Pidana.  Kode-kode  tersebut adalah  “kode  formulir  yang  digunakan  dalam  proses  penanganan  dan  penyelesaian perkara  tindak  pidana.Dari  sejumlah  tahapan  administrasi  perkara  tindak  pidana  di atas,  kendala  yang  ditemui  penyidik  dalam  penyidikantindak  pidana  melakukan perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Sumatera Barat  yaitu berupa P19 (Pengembalian Berkas Perkara  untuk  Dilengkapi).  Dalam  penyerahan  berkas  perkara  dari  penyidik  kepada Penuntut  Umum,Penuntut  Umum  7  (tujuh)  kali  mengembalikan  berkasperkara  dan meminta  penyidik  untuk  melengkapiberkas  perkara  sesuai  dengan  petunjuk  yang diberikan Penuntut Umum.

## 2. Kendala Waktu
Kendala  yang bersifat waktu dalam penyidikantindak pidana melakukan perniagaan minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah penggunaan 7 (tujuh) saksi biasa, 1 (satu) orang saksi ahli dan 1 (satu) orang tersangka.Kendalanya adalah karena jumlah saksi yang  didengarkan  kesaksiannya  ini  bekerja  dan  tidak  bisa  setiap  saat  ada  waktu untuk  didengar  kesaksiannya,  maka  dibutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  memeriksa dan  mendengar  kesaksian  para  saksi  tersebut.  Penggunaan  saksi  yang  banyak  ini dibutuhkan  untuk  mendapatkan  bukti  yang  cukup  atas  dugaan  tindak  pidana  yang dilakukan  tersangka  dalam  penyidikantindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  yang  dilakukan  para  tersangka.  Kendala  waktu  juga ketika  penyidik  ingin  mendapatkan  kesaksian  dari  saksi  ahli  dimana  ahli  tersebut mempunyai  kesibukan  sehingga  perlu  menunggu  untuk  bisa  memberikan kesaksiannya.Kendala  yang  bersifat  waktu  ini  diatasi  dengan  mengatur  waktu pemberian kesaksian disaat-saat senggang dari pihak yang,diminta kesaksiannya.

## 3. Kendala untuk Mendapatkan Keterangan dari Tersangka
Kendala yang berupa kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dalam penyidikantindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga pada  Direktorat  Reserse  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Baratadalah tersangka  mengelak  dari  sangkaan  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan memberikan  keterangan  yang  berbelit-belit  yang  menyulitkan  penyidik  untuk menarik  kesimpulan  tentang  terpenuhi  atau  tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  tindak pidana melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga dalam perbuatan yang dilakukan tersangka.

## PENUTUP
Optimalisasi  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  melakukan  perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niagapada Direktorat Reserse Kriminal Khusus  Kepolisian Daerah Sumatera Barat sudah optimal, karena dilakukan  dengan mendasarkan pada faktor undang-undang,  faktor  aparat  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penyidikan,  factor manajemen penyidikan dan faktor proses penegakan hukum, walaupun masih ditemuin ya kendala-kendala dalam penyidikan.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  upaya  optimalisasi  penegakan  hokum terhadap  tindak  pidana  melakukan  perniagaan  minyak  tanah  tanpa  izin  usaha  niaga  pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat ada 3 (tiga), yaitu: pertama, kendalayang bersifat administratifberupa berkas perkara penyidikan dikembalikan sebanyak 7 (tujuh) kali oleh Penuntut Umum, kedua, kendala  yang  bersifat waktu berupa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk meminta keterangan saksi dan saksi ahli,  serta  kendaladari  tersangka,  yaitu  kesulitan  untuk  mendapat  keterangan  dari  pihak tersangka.

## REFERENSI
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya,  Bandung,
1996
H.  Salim  HS, Hukum  Pertambangan  Di  Indonesia ,  Penerbit  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta 2010
Muladi, Kapita Selekta Sisiem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro (BP. UNDIP), Semarang, 1995
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan bolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia, 1999
Rudi M. Simamora, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, 2000
Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Wirjono  Prodjodikoro, Tindak-  Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia, Refika  Aditama, Bandung, 2002
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.