COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK KORBAN BENCANA DITINJAU DARI KONVENSI HAK-HAK ANAK DAN HUKUM NASIONAL

## Ria Tresnomurti
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Email: riatresnomurti@stih-awanglong.ac.id
Article Info Abstract Article History Received: May 30, 2023 Accepted: June 30, 2023 In every disaster, children are the most vulnerable group to become victims and suffer. son has not been able to save himself, so the chances of becoming a victim are greater. As a result, they experience physical and psychological trauma.  The  risks  to  children  are  enormous,  coupled  with  the  nature  of disasters  that  can  come  at  any  time,  forcing  them  to  receive  special protection,  in  accordance  with  the  mandate  of  Law  Number  35  of  2014 concerning  Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child Protection.  The  government,  regional  governments  and  other  state institutions are obliged to provide special protection to children in emergency situations, including children who are victims of natural disasters. In this paper the author uses a normative juridical approach, because of this approach, this model of legal research is called normative legal research. Legal provisions are  the  primary  legal  material  for  Law  Number  35  of  2014  concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Keywords:
Child Protection, Disaster

## Abstrak
Setiap kejadian bencana, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan menderita. nak belum bisa menyelamatkan diri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar.  Akibatnya  mereka  mengalami  trauma  fisik  dan  psikis.  Risiko  terhadap  anak  yang sangat besar ditambah pula dengan sifat bencana dapat datang kapan saja, membuat mereka harus mendapatkan perlindungan khusus, Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak.  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  Negara  lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam.  Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis  normatif,  karena  pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan penelitian  hukum  normative.  Ketentuan-ketentuan  hukum  merupakan  bahan  hukum  primer Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kata Kunci: Perlindungan Anak, Bencana

## I. PENDAHULUAN
Pada fenomena bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, salah satu kelompok paling  rentan  terdampak  bencana  alam  adalah  anak-anak.  Hal  tersebut  didasarkan  oleh ketidaksiapan anak-anak baik secara fisik dan mental yang masih dalam masa pertumbuhan dan  bergantung  pada  orang  dewasa.  Selain  itu,  kejadian  bencana  dapat  meyisakan  efek
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
traumatis yang mengerikan bagi anak. Tentunya harus ada penanganan serius dari dampak tersebut, guna menyembuhkan duka serta mencegah lebih jauh dampak yang timbul dalam diri  anak  di  masa  pertumbuhannya.  Data  dari  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana (BNPB) Tahun 2018 dalam 1 (satu) tahun, terjadi hampir 2500 bencana di Indonesia.  Setiap kejadian bencana, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dan menderita.
Anak belum bisa menyelamatkan diri, sehingga peluang menjadi korban lebih besar. Akibatnya mereka mengalami trauma fisik dan psikis. Risiko terhadap anak yang sangat besar ditambah  pula  dengan  sifat  bencana  dapat  datang  kapan  saja,  membuat  mereka  harus mendapatkan  perlindungan  khusus.  Potensi    resiko  yang  dialami  anak  berlapis-lapis  jika berada dalam kondisi bencana. Diantaranya, anak korban bencana dapat mengalami trauma fisik,  psikis  akibat  kehilangan  keluarga  maupun  situasi  yang  mengerikan.  Berisiko  tidak terpenuhi hak-haknya, serta berisiko mengalami tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Untuk  itu  langkah-langkah  prefentif  perlu  dilakukan  supaya  anak  siap  dalam  menghadapi bencana. Pemerintah dalam hal ini Kemen PPPA dalam hal ini harus hadir dan mendorong penguatan lembaga, penguatan masyarakat, dan penguatan keluarga. Salah satunya melalui sosialisasi  agar  mempersiapkan  diri  masyarakat  khususnya  anak  dalam  menghadapi bencana melalui keluarga, dalam rangka memenuhi hak anak serta melindungi anak dalam situasi bencana.
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  lembaga  Negara  lainnya  berkewajiban  memberikan  perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk di dalamnya anak korban bencana alam. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi risiko-risiko tersebut terhadap anak dengan cara mempersiapkan anak dalam menghadapi bencana.

## II. METODE PENELITIAN
A.  Tipe dan Pendekatan Penelitian.
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian  hukum normatif.
B..Bahan Hukum Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Undang Undang Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.
C. Bahan Hukum dan Analisis
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan,  majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak adalah  semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang  dimiliki  anak-anak  yang  lahir  di  negara  itu.  Hal  ini  ada  dalam  konvensi  hak  anak. Perempuan dan anak anak berisiko meninggal 14x lebih besar dari pria dewasa pada saat
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
terjadinya bencana. Pembelajaran di Indonesia, 60-70% korban bencana adalah wanita dan anak-anak  serta  orang  lanjut  usia.  Korban  Tsunami  Aceh  terbanyak  adalah  ibu  yang meninggal  bersama  anaknya.  Hal  ini  disampaikan  Deputi  bidang  Rehabilitasi  dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah di Padang pada saat membuka acara Bimbingan Teknis Srikandi Siaga Bencana.
Bukti lainnya menunjukkan bahwa pada bencana Cylone di Bangladesh tahun 1991, total korban 14.000 (90% perempuan). Pada badai Katrina di US, sebagaian besar korban adalah ibu-ibu Afro-American beserta anak-anaknya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Dilihat dari salinan dokumen yang diunggah situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, aturan itu diteken presiden pada 10 Agustus 2021. "Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak  dalam  situasi  dan  kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap ancaman  yang  membahayakan  diri  dan  jiwa  dalam  tumbuh  kembangnya,"  demikian  bunyi Pasal  1  Ayat  (2)  PP  Nomor  78  Tahun  2021  itu.  Dalam  PP  itu  disebutkan  bahwa  anak merupakan  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.
Setidaknya, ada 20 kategori anak yang menurut aturan mendapatkan perlindungan khusus.  Di  antaranya  yakni  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  dieksploitasi  secara seksual, anak korban jatingan terorisme, hingga anak korban kekerasan fisik.
Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak. Berdasarkan  PP  itu,  pemerintah  berkewajiban  memberikan  layanan  yang  dibutuhkan  anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui sejumlah  upaya.  Pertama,  penanganan  yang  cepat,  termasuk  pengobatan  dan/atau rehabilitasi  secara  fisik,psikis,  dan  sosial,  serta  pencegahan  penyakit dan  gangguan kesehatan lainnya. Selain itu ada pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Lalu pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Berikut 20 kategori anak yang mendapat perlindungan khusus menurut PP Nomor 78 Tahun 2021:
1.  Anak dalam situasi darurat, yakni anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/atau sosial.
2.  Anak yang dalam situasi darurat yakni yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
3.  Anak yang berhadapan dengan hukum.
4.  Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
5.  Anak yang dieksploitasi secara ekonomi.
6.  Anak yang dieksploitasi secara seksual.
7.  Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
8.  Anak yang menjadi korban pornografi. Anak dengan HIV/AIDS.
9.  Anak korban penculikan.
10. Anak korban penjualan.
11.  Anak korban perdagangan.
12.  Anak korban kekerasan fisik.
13. Anak korban kekerasan psikis.
14. Anak korban kejahatan seksual.
15.  Anak korban jaringan terorisme.
16. Anak penyandang disabilitas.
17.  Anak korban perlakuan salah
18. Anak korban penelantaran.
19. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
20. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
Pada tingkat internasional, hak anak sebagai korban bencana alam telah disepakati pada sebuah konvensi hak anak yang selanjutnya menjadi acuan dalam setiap upaya perlindungan  anak  yang  kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui  Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Secara umum, anak memiliki hak khusus selama masa tanggap  darurat,  dan  terdapat  lima  pengelompokan  hak  anak  yang  harus  dipenuhi dalam konteks tahap tanggap darurat yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu:
1.  Hak Sipil dan Kemerdekaan
Terdapat  dua  hak  dasar  yang  harus  diperhatikan  terkait  dengan  hak  sipil  dan kemerdekaan pada masa tanggap darurat, yaitu:
a.  Hak atas pencatatan kelahiran dan identitas (KHA Pasal 7 dan UUPA Pasal 5) Situasi darurat dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengamankan harta benda  dan  dokumen-dokumen  berharga,  salah  satunya  akta  kelahiran  anak. Dalam  hal  ini  negara  wajib  melindungi  dan  menjamin  pencatatan  darurat  untuk memenuhi kebutuhan anak akan hak identitas mereka.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
b.  Hak atas kebebasan beragama (KHA Pasal 27)
Pasca bencana, bantuan datang tidak hanya dalam bentuk materi dan kebutuhan pokok, akan tetapi juga diiringi dengan bantuan yang bersifat dukungan psikologis. Dalam  hal  ini,  bantuan  psikologis  harus  ditujukan  kepada  semua  anak  tanpa memandang keyakinan dan agama. Setiap program yang dilakukan pada masa tanggap  darurat  haruslah  menghormati  keyakinan  dan  agama  korban  termasuk anak. Negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan anak, dimana program yang dilaksanakan tidak dijadikan media untuk mengubah keyakinan anak.
2.  Hak Untuk Tidak Dipisahkan dan Penyatuan Kembali dengan Orang Tua (KHA Pasal 9 dan Pasal 10, UUPA Pasal 7
Bencana  alam  memungkinkan  anak  terpisah  dari  orangtuanya.  Oleh  karena  itu prioritas utama program yang harus dijamin oleh negara adalah program reunifikasi atau mempertemukan anak dengan orang tua dan keluarganya, yang tercatat selamat dalam bencana alam tersebut sebelum dilakukan program pengadopsian bagi anak yang tidak memiliki anggota keluarga yang selamat.
3.  Hak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
Negara  berkewajiban  untuk  menjamin  adanya  rancangan  program  yang memperhatikan kebutuhan anak termasuk didalamnya anak-anak dengan kebutuhan khusus pasca bencana alam. Hal tersebut dijamin sebagaimana pengaturan adanya hak atas pelayanan kesehatan dan standar penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam? dalam Konvensi Hak Anak.
4.  Hak Atas Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Kerusakan yang disebabkan pasca bencana yang menyebabkan rusaknya fasilitas pendidikan,  menjadi  tanggung  jawab  negara  yang  menjadi  prioritas  untuk  segera? mengatasi  permasalahan  tersebut,  dengan  program  tanggap  darurat  untuk mengakomodasi  hak  atas  pendidikan  bagi  anak  tetap  berjalan.  ?Hak  atas  waktu luang yang dimaksud adalah hak untuk dapat bermain, melakukan rekreasi dengan pengembangan  aktivitas  yang  bertujuan  untuk  terus  mendorong  perkembangan masa tumbuh kembang anak.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## 5.   Hak Atas Perlindungan Khusus
Berbagai keadaan yang tidak diinginkan tidak dapat dielakan keberadaannya dalam situasi darurat pasca bencana alam. Oleh karena itu, negara wajib mengatur adanya perlindungan bagi anak agar terhindar dari hal-hal seperti: eksploitasi ekonomi (KHA Pasa  32);  eksploitasi  dan  kekerasan  seksual  (KHA  Pasal  34);  penculikan  dan perdagangan  anak  (KHA  Pasa  35);  dan  berbagai  perbuatan  lain  yang  mengancam keselamatan anak.
Trauma yang diakibatkan bencana  tidak hanya dialami  orang dewasa, secara psikis anak-anak  yang  paling  besar  merasakan  dampaknya  ketika  terjadi  bencana.  Sehingga, dibentuknya tim trauma healing ini sangatlah tepat untuk mengurangi trauma dari anak- anak  pengungsi  bencana,  pemulihan  trauma  ini  menjadi  salah  satu  prioritas  agar  anak- anak yang menjadi korban bencana bisa ceria kembali.
Adapun  kegiatan  dalam  trauma  healing  ini,  dengan  menghibur  anak-anak  melalui kegiatan  mendongeng.  Selain  itu,  mereka  juga  diajak  menyanyi  dan  menari  bersama, bermain dan bergembira agar mereka betul-betul tidak memikirkan bencana tersebut. Trauma  healing    dimaksudkan    anak-anak  lebih  mawas  diri,  mengenal  bencana  bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi lebih kepada mereka tetap bisa bertahap dan siap mengenai  apa  yang  harus  disikapi  ketika  musibah  atau  bencana  itu  datang  dan  tidak berlarut-larut  sedih  memikirkannya,  mengajarkan  anak-anak  menjadi  lebih  tanggap bencana.
Anak-anak mendem perasaan, dengan trauma healing yang dinamakan play therapy akan lebih lepas dan pelepasan traumanya akan lebih gampang.
Setelah kondisi mental si anak mulai stabil maka langkah selanjutnya adalah merancang masa  depan  si  anak  dengan  cara  mengajaknya  menggambar  rumah  impian  atau membentuk sesuatu di masa depan mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menimbulkan harapan, motivasi, serta kepercayaan diri di dalam diri anak-anak.
Kemudian untuk penyembuhan setiap anak-anak korban bencana alam sama  hanya saja akan ada penilaian apakah ada anak yang lebih mengalami trauma parah dan itu akan diperlakukan  dengan  personal.  Setelah  dua  langkah  tersebut  akan  ada  pendampingan anak-anak  di  tenda  pengungsian  dan  jika  ada  keluarganya  mengalami  trauma  akan diadakan trauma juga.terapi massal, melalui  hipno terapi maka akan dilakukan hipnosis, kadang-kerja  sama  dengan  yoga  trainer.  Ssebenarnya  lebih  penting  menyembuhkan trauma orang tua terlebih dahulu sebelum anak.Karena anak itu sebenarnya hanya melihat orang tuanya, kalau orang tuanya baik, maka anak merasa baik baik  Jadi orang tua harus membaik  dulu  sebelum  bisa  menolong  anaknyaSelain  itu  kesembuhan  trauma  yang
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
dialami  oleh  anak  korban  bencana  alam  tidak  dapat  dipastikan  namun  dengan  adanya trauma healing kemungkinan untuk sembuh ada 85%. Sisanya yang menentukan adalah faktor lingkungan sosial, faktor-faktor pendukung korban, dan bagaimana kondisi bencana alam.
Perlunya  diadakan  kegiatan  yang    merupakan  upaya  dalam  memperkuat  kapasitas kesiapsiagaan perempuan untuk menjadi guru siaga bencana untuk keluarganya. agar setiap keluarga  mengenal  ancaman  risiko  di  lingkungannya,  mampu  menyusun  rencana kesiapsiagaan  keluarga,  serta  mengetahui  cara  penyelamatan  dini  bencana  sehingga mengurangi korban dan kerugian yang timbul akibat bencana.
Di beberapa tempat di Indonesia yang rawan bencana salah satunya Sumatera Barat, sebanyak 120 peserta wanita mengikuti kegiatan  kesiapsiagaan bencana  . Dengan tema “Perempuan  menjadi  Guru  Siaga  Bencana,  Rumah  menjadi  Sekolahnya.  Latihan kesiapsiagaan  yang  dilaksanakan  ibu-ibu  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan kewaspadaan  keluarga  terhadap  bencana  dan  pada  gilirannya  berkontribusi  atas keselamatan seluruh orang yang tinggal di Indonesia. Materi yang diberikan antara lain adalah memahami potensi bencana di wilayah kita (Inarisk), kesiapsiagaan bencana untuk keluarga, praktek menyusun rencana kesiapsiagaan keluarga, penyelamatan dan perlindungan diri dari bencana, praktek penyelamatan dan perlindungan diri dari bencana.

## KESIMPULAN
Indonesia  menjadi  negara  di  dunia  yang  paling  rawan  bencana,  Hal  ini  juga  dapat dihitung  dari  jumlah  populasi  yang  terancam  risiko  kehilangan  nyawa  bila  bencana  alam terjadi.  Selaras  dengan  data  tersebut,  Indonesia  menduduki  peringkat  tertinggi  untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi.
Negara  seribu  pulau  ini  pun  menduduki  peringkat  ketiga  untuk  ancaman  gempa  dan peringkat keenam untuk ancaman banjir.Ancaman tersebut tidak terlepas dari posisi geografis Indonesia yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik.
Sebagai negara dengan populasi yang terhitung tinggi, pemerintah diharapkan dapat membuat susunan rencana dan strategi dalam menghadapi hingga menanggulangi bencana alam untuk memperkecil dampak yang akan terjadi.Indonesia merupakan salah satu negara yang merativikasi konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak, disebutkan pula indonesia  menjamin  terhadap  perlindungan  anak,  kemudian  di  implementasikan  oleh pemerintah dengan membuat Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Negara  harus  hadir  dalam  setiap  bencana  yang  timbul  dan  berupaya  memberikan perlindungan terhadap anak anak korban bencana.

## REFERENSI
Erna Sofyan Syukrie. (1995, 30 Oktober s.d. 2 November ). Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Aspek Hukum. Lokakarya Pelaksanaan Konvensi Hak Anak. UNICEF dan Kantor Menko Kesra, Bogor.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Data Deputi bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB,
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.
Rika Saraswati, S.H, CN, M.Hum, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015, KPP dan PA
Artikel di Kompas.com dengan judul "Jokowi Teken PP, Anak Korban Bencana dan Tindak
Kekerasan diberi Perlindungan Khusus",
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/22/11451571/jokowi-teken-pp-anak-korban- bencana-dan-tindak-kekerasan-diberi-perlindungan.  Penulis  :  Fitria  Chusna  Farisa Editor : Egidius Patnistik