## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SALAH TANGKAP DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

## Arif Rohman
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jalan Pantai Amal Lama Nomor 1 Tarakan – Kalimantan Utara Email :arifrohman_ubt@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari perlindungan hukum terhadap  terdakwa  indikasi  salah  tangkap  dalam  sistem  peradilan  pidana,  yakni perlindungan terhadap hak-hak terdakwa karena adanya suatu kesalahan dari sub sistem peradilan pidana.
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diindikasikan  salah  tangkap  akibat  dari  salah  identifikasi  yang  dilakukan  oleh penyidik  dan  penarikan  kembali  keterangan  para  saksi.  Alat  yang  dipergunakan untuk  memperoleh  informasi  deskriptif  sebagai  data  penelitian  ini  adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research).
Secara  ius  constitutum,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap terdakwa  terindikasi  salah  tangkap  adalah  diperlakukan  sama  seperti  terdakwa lainnya yakni diberikan hak-haknya berdasarkan KUHAP. Seperti tetap memproses perkara  sampai  pada  penjatuhan  putusan  hakim  mengenai  bersalah  atau  tidak bersalah  berdasarkan  proses  pembuktian.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  lebih mengutamakan kepastian hukum yaitu dengan adanya putusan tidak bersalah dari pengadilan,  kemudian  putusan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  hak  untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan penyidik yang menyimpang. Secara  ius  constituendum,  perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak terdakwa  sudah  diatur  dalam  instrumen  internasional,  seperti  Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Convenant on Civil and Political Rights)  yang telah diratifikasi  oleh Indonesia dan dituangkan dalam UU  No.  12  Tahun  2005,  Universal  Declaration  Human  Right,  serta  sudah  diatur dalam  hukum  Nasional  seperti  KUHAP  dan  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi, implementasi dari instrument serta Undang-undang tersebut yang perlu dipertegas, supaya penyidik dalam melakukan tugasnya lebih professional.
Kata  kunci:  Perlindungan  hukum,  terdakwa  salah  tangkap,  sistem  peradilan pidana .

## ABSTRACT
This study aims to determine the shape of the legal protection of the defendant indication of wrongful arrest in the criminal justice system, namely the protection of the rights of the accused because of an error of sub criminal justice system.
This study included descriptive research that aims to provide a clear overview of  forms  of  legal  protection  against  the  accused  indicated  wrongly  arrested  as  a result  of  wrong  identification  performed  by  the  investigator  and  the  recall  of
witnesses. Tools used to obtain descriptive information as of this research is library research and field research.
In  ius  constitutum,  legal  protection  given  against  the  defendant  indicated  a wrongful  arrest  is  treated  the  same  as  other  defendants  were  given  the  rights provided for in the Criminal Procedure Code. As still process the case until the judge's decision regarding the imposition of guilty or not guilty based on the evidence. This is done because he prefers the rule of law that is the presence of a court verdict  is not guilty, then the decision to base the right of claims for damages due to actions that deviate  investigator.  In  ius  constituendum,  legal  protection  relating  to  the  right  of the  accused  have  been  stipulated  in  international  instruments,  such  as  the International  Covenant  On  Civil  Rights  and  Politics,  which  has  been  ratified  by Indonesia and set forth in Law No. 12 In 2005, the Universal Declaration of Human Rights, as well as already stipulated in national laws such as the Criminal Procedure Code and Law No. 4 of 2004 on the judicial power. However, implementation of the instrument as well as the Act which need to be clarified, so that the investigator to perform their duties more professionally.
Keywords:  legal  protection,  the  defendant  wrongfully  arrested,  the  criminal  justice system.

## Pendahuluan
Praktik peradilan salah tangkap di Indonesia bukanlah hal yang baru, hal  ini  sering  terjadi  dalam  dunia peradilan  yang  mengaku  sebagai negara  hukum  ( rechtstaat ).  Banyak orang  yang  tidak bersalah  ditangkap, ditahan,
divonis selanjutnya mendekam  di  penjara.  Beberapa kasus  yang  pernah  terjadi  misalnya: Sengkon  dan  Karta  yang  harus mendekam di penjara, masing-masing selama 7 tahun dan 12 tahun penjara karena  divonis  melakukan  kejahatan pembunuhan,  lalu  sepasang  suami istri  di  Gorontalo  yang  dipaksa mendekam  dipenjara  karena  divonis melakukan  pembunuhan  terhadap putri  mereka,  namun  ternyata  putri mereka  masih  hidup.  Demikian  pula terjadi  pada  Budi  Harjono  seorang pemuda  di  Bekasi  yang  disangka membunuh ayah dan menganiaya ibu kandungnya, tetapi juga tidak terbukti  (Gendo  Suardana).  Ada  juga kasus penganiayaan yang mengakibatkan  tewasnya  wartawan Harian  Bernas  Fuad  Muhammad
Safrudin  alias  Udin,  polisi  kemudian melakukan  penangkapan  terhadap Dwi  Sumaji  alias  Iwik  sebagai tersangka, padahal tidak punya bukti yang  cukup  kuat,  sehingga  akhirnya di  vonis  bebas  di  Pengadilan  Negeri Bantul (www.antaranews.com). Sejumlah kasus di atas mengindikasikan tindakan polisi yang merekayasa  keterangan  tersangka dalam  pembuatan  Berita  Acara Pemeriksaan, yakni penyidikan dilakukan  dengan  tekanan-tekanan maupun  intimidasi,  sehingga  orang tersebut  terpaksa  mengakui  Berita Acara Pemeriksaan. Tindakan tersebut  menunjukkan  bahwa,  pada proses penyidikan untuk memperoleh  suatu  keterangan  dari tersangka,  masih  ada  penyidik  yang menggunakan  tekanan  fisik  dan intimidasi, sehingga apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan  tidak  murni  lagi  dan hanya untuk memenuhi target polisi.
Sederetan  kasus  salah  tangkap yang  terjadi  telah  menunjukkan buruknya kinerja dari aparat penegak hukum,  karena  ada  kesalahan  pada criminal  justice  system .  Salah  satu penyebab buruknya reputasi tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum yang  kurang  baik,  seperti  melakukan tekanan  terhadap  tersangka.  Akibat dari  buruknya  kinerja  penegak hukum tersebut adalah putusan yang diambil baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan terkadang hanya memberikan keadilan  birokratis  yang  hanya menerapkan  Undang-undang  saja
(Satjipto Raharjo, 1999).
Banyak  terjadi  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum terhadap tersangka maupun terhadap terdakwa,  misalnya  hak  tersangka untuk  didampingi  dan  dibela  oleh penasehat  hukum.  Keadaan  tersebut dalam  praktik  cenderung  diabaikan oleh  penegak  hukum,  padahal  hak tersebut  harus  diberikan  kepada tersangka  atau  terdakwa.  Hak tersebut merupakan suatu kewajiban dari penegak hukum untuk memberikan,  supaya  kepentingan dan hak tersangka maupun terdakwa dapat terlindungi
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP  (Sofyan  Lubis  dan  M. Haryanto;2008;4). Berbeda  lagi  dengan  kasus terdakwa  Maman  Sugianto  alias Sugik, kendati pelaku yang sebenarnya  sudah  ditangkap,  namun sidang yang berlangsung di Pengadilan  Negeri  Jombang  tetap dilanjutkan.  Proses  peradilan  tidak dapat  dihentikan  ditengah  proses pemeriksaan, karena penuntut umum dan  hakim  menyidangkan  suatu kasus  berdasarkan  Berita  Acara Pemeriksaan  yang  diterima  dari
penyidik (www.hermawan.net). Artinya,  penuntut  umum  maupun hakim  tidak  ada  inisiatif  untuk mencoba  mempertimbangkan  bukti baru  berupa  salinan  hasil  tes deoxyribonucleic  acid (DNA)  dan pencabutan  BAP  oleh  saksi.  Hasil  tes DNA  tersebut  memuat  tentang identitas mayat korban yang didakwakan  oleh  jaksa  penuntut umum  terhadap  terdakwa.  Keadaan tersebut akan berbeda jika identifikasi  mayat  korban  dan keterangan  saksi  yang  didakwakan sudah diketahui sejak awal penyidikan. Meskipun  ada  bukti  baru  yaitu salinan hasil tes DNA serta pencabutan  keterangan  saksi  dalam BAP, persidangan harus tetap dilanjutkan  berdasarkan  tahapan yang  berlaku  sesuai  dengan  aturan dalam  beracara.  Pada  tahap  inilah dibutuhkan  peran  hakim  dalam menangani  permasalahan  tersebut, karena  fakta  menunjukkan  bahwa proses  persidangan  tidak  dapat dihentikan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang yang telah diuraikan di atas, masalah pokok  yang  perlu  dikaji  adalah mengapa dalam peradilan kasus salah tangkap (dalam hal ini kedudukannya sebagai  terdakwa)  aparat  penegak hukum  tetap  melanjutkan  proses peradilan  sebagaimana  mestinya. Berkaitan  dengan  masalah  pokok tersebut,  maka  prinsip  yang  perlu dipersoalkan  dalam  penelitian  ini adalah  sebagai  berikut: pertama, Bagaimanakah  perlindungan  hukum terhadap  terdakwa  salah  tangkap? Kedua, Bagaimanakah  perlindungan hukum  terhadap  terdakwa  salah
tangkap  pada  masa  yang  akan datang?
Tujuan Penelitian Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan  kepada  terdakwa  salah tangkap  dalam  sistem  peradilan pidana,  baik  masa  sekarang  maupun masa  yang  akan  datang  ( ius constituendum ).
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian  deskriptif  (Amiruddin  dan Zainal  Asikin,  2004;24-26),  yang bertujuan untuk memberikan gambaran  mengenai  perlindungan hak  dari  terdakwa  salah  tangkap. Data penelitian kepustakaan diperoleh  dari  bahan  hukum  primer berupa peraturan perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder berupa  bentuk  jadi  atau  dokumen dan  publikasi  seperti  jurnal  dan putusan  pengadilan  (Riyanto  Adi, 2004;57),  dan  bahan  hukum  tersier yang  berupa  kamus  hukum,  kamus Inggris-Indonesia  dan  kamus  besar bahasa  Indonesia  (Soekanto  dan  Sri Mamudji,  2007;13).  Sedangkan  data penelitian  lapangan  diperoleh  dari wawancara kepada narasumber dengan cara tanya jawab berdasarkan pedoman wawancara ( interview guide )  yang  telah  disusun  dan  telah disiapkan  sebelumnya.  Penelitian tersebut dilakukan di Polres Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, Kejaksaan  Negeri  Jombang  dan kantor advokat. Kasus  salah  tangkap  yang
terjadi  di  Jombang  berbeda  dengan kasus-kasus  salah  tangkap  yang  lain, yakni  indikasi  salah  tangkap  terjadi pada saat proses persidangan dengan
kata  lain  korban  salah  tangkap  pada posisi  sebagai  terdakwa  dan  ada tersangka  lain  yang  mengaku  telah melakukan  tindak  pidana  terhadap korban  yang  sama.  Memang  salah tangkap sering terjadi, tetapi indikasi salah tangkap bisa terjadi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

## Kerangka Teori
Secara  etimologi,  salah  berarti menyimpang  dari  yang  seharusnya (Pusat  Pembinaan  Pengembangan Bahasa, 1990;770). Sedangkan tangkap berari mendapati. Penangkapan  adalah  suatu  tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka  atau  terdakwa  apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal  serta  menurut  cara  yang  diatur dalam  Undang-undang  (Pasal  1  butir 20 KUHAP).
Penangkapan  dengan  kata  lain adalah pengekangan sementara waktu  kebebasan  tersangka  atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan  dan  penuntutan,  akan tetapi harus dilakukan menurut cara- cara  yang  telah  ditentukan  dalam KUHAP (Harahap, 2002;157). Tindakan  penangkapan  baru  dapat dilakukan  oleh  penyidik  apabila seseorang itu “diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu  didukung  bukti  permulaan  yang cukup”. Yahya Harahap tidak sepakat dengan  adanya  kata  permulaan, sehingga  menjadi  “diduga  keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu  didukung  bukti  yang  cukup” karena kata permulaan menimbulkan kekurangpastian dalam praktik hukum.
Tersangka  adalah  seorang  yang karena perbuatannya atau keadannya, berdasarkan bukti permulaan  patut  diduga  sebagai pelaku  tindak  pidana  (Pasal  1  butir 14  KUHAP).  Sedangkan  terdakwa adalah  seorang  tersangka  yang dituntut,  diperiksa,  dan  diadili  di sidang  pengadilan  (Pasal  1  butir  15 KUHAP). Dengan demikian, pengertian  tersangka  dan  terdakwa merupakan  sebutan  atau  status  bagi pelaku  tindak  pidana  sesuai  dengan tingkat atau tahap dalam pemeriksaan.  Sehingga  implikasi yang  harus  diperhatikan  terhadap orang tersebut adalah sebagai berikut
(Harahap, 2002) :
a. Harus  diselidiki,  disidik,  dan diperiksa oleh penyidik;
b. Harus  dituntut  dan  diperiksa  di muka  sidang  pengadilan  oleh penuntut umum dan hakim; dan
c. Jika  perlu  dapat  dilakukan tindakan  upaya  paksa  berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan,  dan  penyitaan benda  sesuai  dengan  cara  yang ditentukan Undang-undang. Tidak  ada  definisi  eksplisit
mengenai  salah  tangkap  dalam KUHAP, tetapi salah tangkap
merupakan  kata  yang  tersirat  di dalam  KUHAP:  “Tersangka,  terdakwa atau  terpidana  berhak  menuntut ganti  kerugian  karena  ditangkap, ditahan,  dituntut  dan  diadili  atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan  Undang-undang  atau karena “kekeliruan mengenai orangnya” atau hukum yang diterapkan”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa kekeliruan mengenai orangnya disini adalah bukan karena kekeliruan  mengenai  objek  yang
didakwakan  atau error  in  persona , melainkan kekeliruan mengenai terdakwanya atau orang yang ditangkap.  Sehingga  ada  beberapa tahapan mengenai salah tangkap atau kekeliruan  mengenai  orang  yang ditangkap. Yaitu:
1. Salah  tangkap  ketika  masih dalam  penyidikan,  yakni  setelah statusnya  dinaikkan  dari  saksi menjadi  tersangka  dan  dengan alibi  serta  bukti-bukti  yang cukup,  ternyata  bukti  tersebut tidak  mengarah  pada  tersangka.
Atas  dasar  tersebut,  pada  tahap ini  tidak  perlu  untuk  dilanjutkan proses selanjutnya.
2. Salah  tangkap  ketika  dalam proses  pengadilan,  yakni  dalam proses persidangan baru diketahui  bahwa,  terdakwa  sama sekali  tidak  terlibat  dalam  suatu tindak pidana, dan 3. Salah  tangkap  ketika  sedang menjalani  pidana  (bagi  yang sudah  mendapatkan  putusan tetap),  yakni  didapati  barang bukti  baru  yang  mengarah  pada tidak terbuktinya seseorang terhadap  suatu  tindak  pidana ketika  sedang  menjalani  masa pidana. Adapun  yang  dimaksud  dengan masalah penegakan hak-hak tersangka  atau  terdakwa  antara  lain berkaitan  dengan  (Al.  Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005) : a. Ketidaktahuan  tersangka  dan terdakwa  terhadap  hak-haknya yang  dilindungi  oleh  hukum  dan Undang-undang. b. Pejabat  penegak  hukum  tidak memberitahukan informasi mengenai  hak-hak  yang  dimiliki tersangka  atau  terdakwa,  baik disengaja maupun tidak.
c. Tidak ada ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai konsekuensi  hukum  apabila hak-hak tersangka atau terdakwa  tidak  diberitahukan atau dilanggar. d. Peran  penasehat  hukum  dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif. Mengenai  pemahaman  tentang
hak-hak seseorang sangat bergantung pada  banyak  faktor.  Diantara  faktor tersebut  adalah  tingkat  pendidikan yang  rendah,  profesi  atau  pekerjaan serta  latar  belakang  sosial  dan budaya. Hal tersebut akan lebih parah lagi  dengan  keadaan  jiwa  seseorang yang  disangka  terlibat  dalam  tindak pidana,  sehingga  tersangka  dalam keadaan  pikiran  tidak  jernih  dan cenderung pasrah.
Menurut  hukum  yang  berlaku, pejabat  penegak  hukum  wajib memberitahukan  hak-hak  tersangka atau terdakwa sebelum melaksanakan  proses  hukum  acara pidana, tetapi aparat penegak hukum cenderung  menghindari  hal  tersebut. Banyak  cara  yang  dapat  dilakukan, diantaranya adalah tidak memberitahu atau mengelabuhi tersangka  atau  terdakwa  yakni memberitahukan tetapi disertai dengan  ancaman  atau  sikap  yang tidak simpatik, atau memberitahukan tetapi  disertai  dengan  keterangan yang berkesan halus tetapi bias.
Perlindungan HAM terhadap pelaku tindak pidana Hak pada dasarnya mengandung  unsur  perlindungan, kepentingan  dan  juga  kehendak.
Menurut  Masyhur  Effendi,  hak bersifat  relatif  dan  absolut,  sebagai individu  orang  mempunyai  hak  asasi (personal right) dan berubah menjadi
hak  asasi  manusia (human  right) ketika  antar  sesamanya  bergumul dalam  kehidupan  bersama  (Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2007).
Pengertian  HAM  sebenarnya mencakup spektrum yang cukup luas dan  bergulat  secara  dinamis  dari HAM  individual  ke  HAM  komunal. Pertentangan  dengan  penerapan HAM  disebabkan  oleh  perbedaan pandangan  tentang  HAM  yang diinginkan, ada dua pendapat mengenai HAM yakni menerjemahkan istilah pemerintahan menuntut  pada  penekanan  HAM individual, sedangkan pihak pemerintah menggunakan penegakan HAM dengan komunal yang cenderung  otoritarian  (Mahfud  MD, 1999; 177). Hak asasi manusia pada hakekatnya  merupakan  hak  kodrati yang  secara  inherent  melekat  dalam setiap  diri  manusia  sejak  lahir. Sebenarnya  HAM  tidak  memerlukan legitimasi yuridis untuk pamberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional,  sekalipun  tidak  ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan  HAM  yang  bersifat  teistik menurut  Salman  Luthan,  diakui kebenarannya  sebagai  nilai  yang paling  hakiki  dalam  kehidupan manusia.  Namun  karena  sebagian besar  tata  kehidupan  manusia bersifat  sekuler  dan  positivistik, maka  eksistensi  HAM  memerlukan landasan  yuridis  untuk  diberlakukan dalam  mengatur  kehidupan  manusia (Bambang Sutiyoso;2008). Adapun  pengertian  HAM  yang dianut di Indonesia adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat  dan  keberadaan  manusia
sebagi mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan  merupakan  anugerah-Nya  yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah,  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan  martabat  manusia  (Pasal 1  angka  (1)  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM).  Menurut  Baharuddin Lopa,  pada  hakikatnya  HAM  terdiri atas  dua  hak  dasar  yang  paling fundamental,  ialah  hak  persamaan dan  hak  kebebasan.  Dari  kedua  hak dasar  inilah  yang  akan  lahir  HAM yang  lainnya,  atau  tanpa  adanya kedua  hak  dasar  ini  HAM  lainnya akan sulit untuk ditegakkan
(Soeharto, 2007;52).
Berdasarkan uraian di atas, hak asasi  manusia  pada  hakikatnya mengandung  dua  wajah,  yaitu  HAM dalam  arti  HAM  (hak  asasi  manusia) dan  HAM  dalam  arti  hak  asasi masyarakat,  inilah  dua  aspek  yang merupakan karakteristik dan sekaligus  identitas  hukum,  yaitu aspek  kemanusiaan  dan  aspek kemasyarakatan  (Barda  Nawawi Arief,  2005;55).  Hukum acara  pidana diperlukan  apabila  ada  sangkaan bahwa,  seseorang  telah  melanggar larangan-larangan  hukum  pidana, dan hukum acara pidana tidak hanya untuk  menentukan  secara  resmi adanya  pelanggaran  yang  secara tidak  resmi  sudah  diketahui  orang, tetapi  juga  untuk  mengadakan tindakan-tindakan  apabila  baru  ada sangkaan  bahwa  ada  perbuatan pidana  dilakukan.  Berdasarkan  hal tersebut,  fungsi  hukum  acara  pidana adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan  dan  mencari kebenaran  meteriil,  yaitu  kebenaran yang sesungguhnya.
Adanya  jaminan  perlindungan HAM  dalam  peraturan  hukum  acara
pidana  mempunyai  arti  penting, karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada  pembatasan-pembatasan  HAM seperti  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penghukuman (Supriyadi;1998). Penegasan  hal  tersebut  terdapat dalam  penjelasan  umum  KUHAP, yang  telah  mengatur  perlindungan terhadap  keluhuran  harkat  dan martabat manusia.
Pembahasan a. Bentuk  Perlindungan  Hukum yang berlaku
1. Upaya terdakwa KUHAP memberikan beberapa perlindungan  terhadap  tersangka, terdakwa  maupun  terpidana  yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Namun,  hak-hak  tersebut  dalam praktik  tidak  serta  merta  diberikan oleh aparat  penegak  hukum.  Padahal kunci utama dari suatu proses sistem peradilan  pidana  adalah  tindakan dari  polisi  selaku  penyidik.  Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh terdakwa salah tangkap yang berkaitan  dengan  hak  terdakwa dalam kasus penelitian ini antara lain: memilih  sendiri  penasihat  hukum sebagai pembela, melakukan pembelaan, seperti permohonan supaya terdakwa bebas demi hukum, permohonan pergantian majelis hakim dan keberatan untuk melanjutkan  persidangan.  Upaya yang lain adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan  dan  membela  diri  dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa,  tidak  semua  upaya  yang dilakukan  oleh  terdakwa  maupun penasihat  hukumnya  dikabulkan. Karena upaya yang dilakukan
tersebut  tidak  sesuai  dengan  aturan hukum yang berlaku, seperti pembelaan dengan melakukan permohonan pergantian majelis hakim.  Alasan  pengajuan  tersebut adalah  subyektifitas  hakim  dalam memeriksa  dan  mengadili  kasus tersebut.  Penggantian  majelis  hakim dapat dilakukan jika memenuhi unsur dalam Pasal 157 KUHAP dan Pasal 29 ayat  (3),  (4)  dan  ayat  (5)  UU  No.  4 Tahun  2004.  Unsur  tersebut  adalah adanya keterikatan hubungan keluarga  sedarah  atau  semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa  atau  dengan  penasihat hukum,  dan  adanya  kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara  yang  sedang  diperiksa,  baik atas  kehendaknya  sendiri  maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Berdasarkan  hal  tersebut  di atas, maka penggantian majelis hakim yang  diajukan  oleh  penasihat  hukum terdakwa  tidak  dapat  dilaksanakan, karena  unsur  dalam  Pasal  157 KUHAP Pasal 29 ayat (3), (4) dan ayat (5)  UU  No.  4  Tahun  2004  tidak terpenuhi, atas dasar inilah penggantian  terhadap  majelis  hakim tidak dapat diterima. Bantuan  hukum  dalam  proses peradilan  pidana  merupakan  salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP menegaskan  bahwa,  tersangka  atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat pemeriksaan.  Namun  ketentuan  ini bersifat  fakultatif,  karena  tanpa seorang advokatpun yang mendampingi tersangka atau terdakwa,  maka  pemeriksaan  tetap dapat dilanjutkan. Berdasarkan Pasal
56  KUHAP,  jika  sangkaan  atau dakwaan  terhadap  tersangka  atau
terdakwa  diancam  dengan  hukuman mati  dan  atau  hukuman  lima  belas tahun  atau  lebih  atau  khusus  bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang  dilakukan  diancam  dengan pidana  lima  tahun  atau  lebih  dan  ia tidak mempunyai penasihat hukum.
2. Dasar hukum hakim melanjutkan proses persidangan Data  yang  didapat  pada  saat penelitian  yang  berkaitan  dengan proses  persidangan  adalah  majelis hakim tetap konsisten untuk melanjutkan  proses  perkara  pidana yang  mengacu  pada  suatu  aturan yang telah berlaku yakni, hakim tidak boleh  menolak  suatu  perkara  yang telah  diajukan  untuk  mendapatkan putusan dan proses persidangan yang telah  memasuki  pokok  materi,  maka harus  dilanjutkan  pada  proses pembuktian.
Dasar  hukum  hakim  dalam melanjutkan  proses  perkara  pidana telah  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1) UU No. 4 tahun 2004,  Pasal 156 ayat (2)  KUHAP,  dan  Pasal  144  KUHAP yang  berkaitan  dengan  pengubahan surat  dakwaan.  Berdasarkan  hal tersebut,  apa  yang  dilakukan  oleh hakim  sudah  sesuai  dengan  aturan yang  berlaku  yakni  sesuai  dengan Pasal  16  ayat  (1)  UU  No.  4  tahun 2004, Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan Pasal  144  KUHAP,  karena  dakwaan yang  diajukan  oleh  penuntut  umum sudah  lewat  dari  penentuan  hari sidang,  sehingga  pengubahan  dan pemberhentian  proses  persidangan tidak  dapat  dilakukan.  Namun demikian,  tidak  semata-mata  proses persidangan  berjalan  begitu  saja, tetapi  juga  memperhatikan  hak  asasi terdakwa sebagai manusia.
Adapun  yang  dapat  dilakukan majelis  hakim  adalah  ancang-ancang
untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap terdakwa, seperti yang dipaparkan
oleh Kartijono:  “kalau  hasil  tes  DNA  yang telah  dilakukan  oleh  Lab.  Forensik polri  diajukan  ke  meja  sidang  kami, maka  kami  akan  berancang-ancang untuk melakukan penangguhan penahanan,  tentunya  dengan  syarat tertentu,  karena  kembali  lagi  pada aturan”.
Berdasarkan  uraian  tersebut, telah berlaku suatu prinsip peradilan yang  adil  dan  layak  ( due  process ) yang  mengacu  pada  perlakuan- perlakuan pentingnya proses pemeriksaan yang dilaksanakan melalui  aturan  formal,  hal  ini dilakukan untuk memberikan jaminan terhadap hak setiap individu. Harapan  semua  pihak  dari  adanya pemeriksaan  pidana  adalah  adanya fakta  yang  terungkap,  aturan  yang berlaku,  keadaan  selama  proses persidangan dan putusan hakim, yang akhirnya  menunjuk  pada  terdakwa bersalah atau tidak.
3. Implikasi yuridis terungkapnya salah tangkap Terungkapnya  salah  tangkap terhadap  terdakwa  pada  tahap adjudikasi ini membawa problematik bagi  beberapa  kalangan  maupun terdakwa  itu  sendiri,  diantaranya adalah: 1) Bagi  penyidik  dan  jaksa  penuntut umum Terungkapnya identifikasi mayat  dalam  dakwaan  penuntut umum,  berdampak  pada  institusi kepolisian  dan  kejaksaan.  Masing- masing  saling  menyalahkan  dengan dalih  bahwa  dakwaan  yang  disusun oleh  jaksa  semata  berdasarkan keterangan  yang  disusun  oleh penyidik  dengan  saksi-saksi  dan kewenangan  jaksa  hanya  memeriksa
kelengkapan  dari  berita  acara pemeriksaan  dengan  menyatakan
P21. Kesalahan  kasus  salah  tangkap terhadap Maman Sugiyanto melibatkan  tiga  institusi,  yakni  Polri, Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri Jombang  (www.kompas.com).  Akibat kesalahan  kolektif  yang  dilakukan oleh  sistem  peradilan  pidana  ini  ada tiga  orang  yang  telah  terampas kemerdekaannya dan dipaksa menjalani hukuman penjara terhadap kesalahan yang tidak mereka lakukan. 2) Bagi terdakwa Terungkapnya salah identifikasi mayat yang didakwakan oleh penuntut  umum  berpengaruh  pada proses persidangan terhadap terdakwa.  Karena  dapat  dikatakan bahwa  unsur  dakwaan  penuntut umum  terjadi error  in  objecto dan batal  demi  hukum,  karena  terhadap keterangan  saksi  dan  tersangka dilakukan intimidasi oleh penyidik. Dampak yang diperoleh terdakwa dari terungkapnya identifikasi  mayat  dalam  proses persidangan  adalah: pertama ,  tetap berlaku asas presumption of innocence . Penafsiran terhadap
presumption  of  innocence tidak dapat diartikan  secara letterlijk ,  karena kalau  diartikan  demikian  ( letterlijk ) maka tugas kepolisian tidak akan bisa berjalan. Oleh karena itu, konsekuensi logis dari asas
presumption of innocence adalah hak- hak  tersangka  dan  terdakwa  sebagai manusia  diberikan. Kedua ,  segera mendapatkan kepastian hukum (bersalah  atau  tidak  bersalah).  Kalau tidak terbukti bersalah, maka putusan  yang  dijatuhkan  hakim adalah  bebas  dari  segala  dakwaan jaksa  penuntut  umum  ( vrijspraak ),
atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum
( onstlag  van  alle  rechtvervolging ). Ketiga ,  dapat  terhindar  dari  asas nebis  in  idem ,  karena  sudah mendapatkan kepastian hukum.
Keempat ,  dengan  adanya  kepastian hukum, maka terdakwa salah tangkap maupun keluarganya dapat mengajukan  ganti  kerugian  akibat kesalahan  penangkapan  mengenai orangnya.  Bentuk  ganti  kerugian hanya bersifat meteriil dan perolehannya sangat minimal. Menurut  Mudzakkir:  “Jaksa maupun hakim diperbolehkan membuat  inovasi  hukum  dengan memberitahukan tentang hak terdakwa akibat dari proses peradilan yang terbukti tidak bersalah untuk dicantumkan langsung  mengenai  ganti  kerugian dalam  putusan  hakim,  jika  disetujui maka hendaknya diberikan bersamaan  dengan  putusan  tersebut karena  prosesnya  sudah  final  bukan praperadilan lagi”.
Kalau dalam proses pembuktian ternyata  bukti-bukti  menyatakan bahwa  terdakwa  tidak  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana dan  kemungkinan  besar  bebas,  maka hendaknya  jaksa  penuntut  umum dengan sendirinya menanyakan terlebih  dahulu  mengenai  hak tersangka  untuk  mendapatkan  ganti kerugian,  sehingga  ganti  kerugian segera mendapat kejelasan. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga perasaan  dari  terdakwa,  karena perkara  pidana  yang  didakwakan menimbulkan kerugian bagi terdakwa. 4. Implikasi  sosial  terungkapnya salah tangkap Secara  sosiologis,  implikasi akibat  kesalahan  sistem  peradilan
pidana  terhadap  terdakwa  adalah pencemaran  nama  baik  terdakwa, karena  pernah  berlabel  sebagai tersangka dan terdakwa suatu tindak pidana  pembunuhan.  Sedangkan implikasi  bagi  masyarakat  adalah ketidak percayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, hal ini  ditandai  dengan  kegaduhan pengunjung  sidang  yang  terjadi  pada saat proses persidangan berlangsung. Adapun  yang  dilakukan  masyarakat terhadap proses persidangan tersebut  adalah  membuat  situasi persidangan  menjadi  tidak  kondusif (www.surya.co.id). KUHAP telah mengatur mengenai  rehabilitasi  akibat  dari kesalahan  dari  tindakan  sub  sistem peradilan  pidana.  Berdasarkan  Pasal 97 KUHAP, maka terdakwa yang telah dinyatakan  tidak  bersalah  dan mendapat  putusan  bebas  dari  hakim berhak  memperoleh  rehabilitasi.
Pemberian rehabilitasi tersebut hanya  sebatas  pada  pernyataan  di sidang pengadilan saja yang dicantumkan  dalam  putusan  bebas terdakwa. Dari  uraian  tersebut  dapat dilihat  bahwa,  sudah  ada  aturan mengenai  pemulihan  nama  baik akibat  kesalahan  tindakan  penegak hukum,  tapi  pemberian  rehabilitasi tersebut  hanya  sebatas  pada  ruang lingkup di persidangan saja.
Perlindungan  Hukum  pada  masa mendatang ( Ius Constituendum )
a. Instrumen  hak  asasi  manusia yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terdakwa Instrumen mengenai perlindungan hak asasi terdakwa ada dalam instrumen internasional, KUHAP  dan  juga  terdapat  dalam
peraturan  perundang-undangan  di luar  KUHAP.  Diantara  instrumen internasional tersebut adalah Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi Manusia  ( Universal  Declaration  of Human Right )/ UDHR,  konvensi hak- hak  sipil  dan  politik  ( International Convenant  on  Civil  and  Political Rights )/  ICCPR  dan  Undang-Undang
N0. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. ICCPR sebagai konvensi internasional yang kini sudah menjadi  hukum  positif  di  Indonesia memiliki  banyak  persamaan  dengan KUHAP,  yakni  berbagai  ketentuan hak  terdakwa  yang  diatur  dalam ICCPR  telah  diakomodasikan  dalam KUHAP.  Namun,  terlihat  bahwa sebagai  suatu  sistem  peradilan pidana,  KUHAP  belum  lengkap  dan belum  mencerminkan  pengaturan sistem  yang  terpadu.  Masih  banyak perlindungan hak-hak terdakwa yang belum  diatur  dalm  KUHAP.  Seperti beberapa  hak  asasi  terdakwa  malah tidak  diatur  sebagai  hak,  tetapi diterapkan sebagai pedoman penyelenggaraan  peradilan.  Hal  ini menyebabkan  terjadinya  perbedaan persepsi antara para penegak hukum, khususnya  penyidik  dan  penuntut umum  yang  menganggap  tidak  perlu ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut  hanya  mengatur  tentang peradilan.
b. Implementasi instrumen hak asasi manusia  dalam  hukum  positif untuk  memberikan  perlindungan hak-hak terhadap terdakwa Sejalan  dengan  ICCPR,  asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa  terhadap  seorang  tersangka atau  terdakwa  dalam  menjalani proses peradilan pidana, agar diberikan  secara  penuh  hak-hak hukum  sebagaimana  dirinci  dalam
konvenan tersebut. Dengan demikian, perlindungan  atas  asas  praduga  tak bersalah  telah  selesai  dipenuhi  oleh lembaga  penegak  hukum.  Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa  bersalah  yang  didasarkan bukti-bukti  yang  tidak  meragukan majelis  hakim,  harus  diartikan sebagai  akhir  dari  perlindungan hukum  atas  hak  terdakwa  untuk dianggap tidak bersalah.
Berkaitan  dengan  implementasi instrumen  hukum  positif,  adanya kelemahan  KUHAP  dalam  hal  ganti kerugian,  yaitu  prosedur  yang  rumit dan  lama.  Berdasarkan  teori  absolut, setiap  putusan  pembebasan  selalu diikuti  dengan  pemberian  ganti kerugian,  tidak  dilihat  apakah  ada penahanan  yang  tidak  sah  yang dilakukan atau kesalahan ( grossnegligence )  dari  pejabat  atau tidak.  Teori  absolut  menerangkan bahwa, putusan pembebasan tersebut baru  memberikan  hak  kepada seseorang,  apabila  telah  dilakukan penangkapan  atau  penahanan  yang melawan  hukum  atas  dirinya  oleh pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan (Soeharto,  2007).  Hukum  selalu menyatakan  bahwa  apabila  ada  hak yang  dilanggar,  maka  harus  ada kemungkinan  untuk  menuntut  dan memperolehnya ( ubi jus ibi remedium ). Pelaksanaan  sistem  peradilan pidana  dapat  dikatakan  baik  apabila dilaksanakan  sesuai  dengan  amanat Undang-undang  dan  disertai  moral tinggi  dari  para  penegak  hukumnya. Mengenai  profesionalisme  aparat penegak  hukum dalam  sistem peradilan pidana salah satu kendalanya  adalah  sarana  dan prasarana  seperti  masalah  anggaran. Menurut  keterangan  dari  Boby  P.
Tumbuan:  “Identifikasi  mayat  yang bagus  adalah  menggunakan  tes  DNA, namun  lagi-lagi  kami  terbentur  pada dana.  Misalnya  untuk  melakukan  tes DNA satu sampel membutuhkan dana sekitar tiga (3) sampai empat (4) juta, hitung saja jika tes DNA 4-5 sampel”. Berdasarkan hal tersebut, untuk memajukan  proses  peradilan  pidana yang  diperlukan  adalah  (1)  aparat yang  berkualitas,  dengan  demikian peningkatan  SDM  sangat  diperlukan; (2)  biaya  bagi  kepolisian  untuk menangani suatu kasus perlu diperhatikan agar mencukupi.
Simpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas  maka  dapat  disimpulkan: pertama, perlindungan  hukum  yang diberikan terhadap terdakwa indikasi salah  tangkap  adalah  diperlakukan sama  seperti  terdakwa  lainnya  yakni diberikan  hak-haknya  berdasarkan
KUHAP.  Hal  tersebut  dilakukan karena lebih mengutamakan kepastian  hukum  yaitu  dengan adanya  putusan  tidak  bersalah  dari pengadilan,  maka  putusan  tersebut dapat  dijadikan  dasar  hak  untuk mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian.
Kedua, perlindungan  hukum  yang berkaitan  dengan  hak  terdakwa sudah diatur dalam Konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan, tetapi implementasinya  perlu  dipertegas,
supaya  penyidik  dalam  melakukan tugasnya lebih professional.
Sedangkan  saran  yang  dapat diberikan  sebagai  berikut: pertama, apabila  dalam  proses  pembuktian terbukti  bahwa  terdakwa  yang diindikasikan  salah  tangkap  adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dalam  suatu  tindak  pidana,  maka perlu  adanya  pemberian  hak  yang
lebih berbeda dengan terdakwa biasa, misalnya  menangguhkan  penahanan terdakwa sambil menunggu pembacaan  putusan  hakim. Kedua, Pada  tataran ius  constituendum ,  bagi penyidik yang menjalankan tugasnya, tetapi  tidak  sesuai  dengan  prosedur peraturan  yang  berlaku  atau  dengan kata  lain  melakukan  perbuatan melawan  hukum,  seperti  melakukan penganiayaan  pada  saat  penyidikan terhadap  tersangka,  maka  tindakan menyimpang  yang  telah  dilakukan penyidik  tersebut  dapat  dikenai pidana  dan  dapat  dituntut  akibat perbuatannya  yang  tidak  sesuai dengan  instrumen  internasional  dan KUHAP.  Hal  demikian  dilakukan sebagai  bagian  dari  perlindungan hukum  terhadap  terdakwa  berupa keadilan, yakni penyidik yang menganiaya  dapat  dikenai  pidana maupun dikenai tindakan disiplin dan terdakwa  berhak  menuntut  ganti kerugian terhadapnya.

## Daftar Pustaka
Buku Adi,  Riyanto,  2004. Metodologi Penelitian  Sosial  dan  Hukum,
Granit, Jakarta.
Al.  Wisnubroto  dan  G.  Widiartana,
2005, Pembaharuan  Hukum Acara Pidana , Citra Aditya Bakti,
Bandung
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,  2004, Pengantar  Metode  Penelitian Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, hlm. 24-26. Arief,  Barda  Nawawi,  2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana ,  cet.  Ketiga  Edisi  Revisi, Citra Aditya Bakti Effendi,  Masyhur  dan  Taufani  S.
Evandri,  2007, HAM  dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial,  Politik,  dan  Proses
Penyusunan/  Aplikasi  Ha-kham (Hukum  Hak  Asasi  Manusia) dalam Masyarakat , Cet. Pertama,  Edisi  Revisi,  Ghalia Indonesia, Bogor. Harahap, M. Yahya, 2002, Pembahasan  Permasalahan  dan Penerapan  KUHAP  Penyidikan dan  Penuntutan ,  Edisi  2,  Cet. Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. Hasil  wawancara  dengan  Boby  P. Tumbuan,  S.IK  selaku  Kasad Reskrim  Jombang,  tanggal  12 April 2009. Lubis,  M.  Sofyan  dan  M.  Haryanto,
2008, Pelanggaran  Miranda Rule dalam Praktek Peradilan di Indonesia , Juxtapose, Yogyakarta. Mahfud  MD,  Moh.,  1999, Pergulatan
Politik  dan  Hukum  di  Indonesia ,
Gama Media, Yogyakarta. Pusat  Pembinaan  Pengembangan Bahasa,  1990, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia ,  Cet.  Ketiga,
Balai Pustaka, Jakarta. Raharjo,  Satjipto,  1999, Sosiologi Pembangunan  Peradilan  Bersih dan  Berwibawa ,  Makalah  pada seminar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan)  FH  Undip  Semarang, 6 Maret,.
Soeharto,  2007, Perlindungan  Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, cet.  Pertama,  Refika Aditama, Bandung , Soeharto,  2007, Perlindungan  Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan  Pidana ,  cet.  Pertama, Refika Aditama, Bandung. Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat ,  Edisi.  Pertama,  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Susanto,  Anthon  F.,  2004, Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas  Peradilan  Pidana , Cet.  Pertama,  Refika  Aditama,

## Bandung
Universal Declaration of Human Right , diterima  dan  diumumkan  oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10  Desember  1948  melalui resolusi 217 A (III).
Jurnal dan Karya Ilmiah Agus  Raharjo,  2008. Mediasi  Sebagai Basis Dalam Penyelesaian Perkara  Pidana ,  Jurnal  Mimbar Hukum,  Vol.  20  No.  1,  Februari, FH UGM, Yogyakarta. Supriyadi, Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia Dalam Penyidikan Perkara Pidana , Mimbar Hukum
No. 31/ VIII/ 1998.
Sutiyoso,  Bambang ,  Perkembangan dan  Penegakan  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  di  Indonesia , Jurnal Media Hukum Vol. 15 No.
1, Juni 2008 Internet A.  H.  Ritonga  adalah  Jaksa  Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Berita  Terpopuler http//www.hermawan.net diakses  tanggal  22  November 2008, pukul 10.45 WIB.
Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Tidak Bisa  Diartikan  Secara Letterlijk, http://www.hukumonline.com, diakses  tanggal  12  April  2009, pukul: 13.00 WIB.
I  Wayan  Gendo  Suardana, Peradilan Sesat  dan  Ironi  Kondisi  Hukum Indonesia , http://gendovara.blogdetik.com
,  diakses  tanggal  03  Desember 2008, pukul 12.30 WIB.
Korban  Salah  Tangkap  Disambut Takbir,  Baru  Bebas  Setelah  199 Hari Dibui, http://www.surya.co.id/web/B erita-Utama/Korban-Salah-
Tangkap-Disambut-Takbir.html. diakses  tanggal  01  Desember 2008, pukul: 10.56 WIB. Penyidik Kasus Mayat Kebun Tebu Lakukan Kesalahan Fatal, www.kompas.com, diakses
tanggal 12 Mei 2009 pukul 17.23 WIB. Salah  Tangkap  Bukti  kinerja  Polisi Tidak Profesional , http://www.antaranews.com, diakses  tanggal  22  November 2008, pukul 10.45 WIB.

## Peraturan Perundang Undangan
KUHAP. UU No. 4 Tahun 2004. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.