## JURNALISME DAMAI PEMBERITAAN DEKLARASI PEMERINTAHAN SEMENTARA  PAPUA BARAT PADA TEKS MEDIA ASING

## Raden Wahyu Utomo Martianto(Tiar) 1
Umaimah Wahid 2
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur 1,2
Jl. Ciledug Raya No. 99, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12269 – Indonesia martianto.utomo@gmail.com 1 , umaimah.wahid@budiluhur.ac.id 2
Abstract: Foreign media played a role in the internationalization of the issue of Papua Merdeka amid the difficulty of access to coverage on West Papua. This research aims to  find  out  how  reuters.com,  abc.net.au,  and  time.com  frame  coverage  of  the Declaration  of  the  Provisional  Government  of  West  Papua,  and  how  peaceful journalism practices. applied in every news of the foreign online media. This study used a qualitative research method using the Robert N. Entman framing analysis tool and the concept  of  Peaceful  Journalism  from  Galtung.  The  results  of  the  analysis  show  that reuters.com,  abc.net.au,  and  time.com  constructed  the  coverage  of  the  West  Papua Provisional  Government  Declaration  as  a  momentum  towards  the  independence referandum.  Meanwhile,  the  peaceful  journalism  practices  of  reuters.com,  abc.net.au, and  time.com  have  not  been  fully  implemented,  so  they  still  have  the  potential  to exacerbate conflicts.
Keywords: Declaratio, Framing, Peaceful Journalism, West Papua.
Abstrak: Media  asing  turut  berperan  dalam  internasionalisasi  isu  Papua  Merdeka ditengah  sulitnya  akses  peliputan  tentang  Papua  Barat  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  reuters.com,  abc.net.au,  dan  time.com  membingkai pemberitaan  tentang  Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua  Barat,  serta bagaimana  praktik  jurnalisme  damai    diterapkan  dalam  setiap    pemberitaan  media daring asing tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan alat analisis framing Robert N. Entman serta konsep Jurnalisme Damai dari Galtung. Hasil analisis menunjukkan bahwa reuters.com, abc.net.au, dan time.com mengkonstruksi  pemberitaan  mengenai  Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat  sebagai  momentum  menuju  referandum  kemerdekaan.  Sementara  praktik jurnalisme  damai  dari  reuters.com,  abc.net.au,  dan  time.com  belum  sepenuhnya diterapkan sehingga masih berpotensi mempertajam konflik.
Kata Kunci: Deklarasi; Framing, Jurnalisme Damai, Papua Barat.

## Pendahuluan
Keinginan kelompok separatis Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  untuk memerdekakan  diri  dari  NKRI  sudah dimulai  sejak  tahun  1961.  Sekelompok bangsa  Papua  menganggap  bahwa  Papua diintegrasi  secara  paksa  oleh  Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang dilakukan dibawah tekanan  senjata  dan  ancaman  pihak bersenjata  Indonesia.  Penolakan  tersebut berkembang  menajdi  gerakan  separatisme Papua.  Konflik  yang  berkembang  hingga saat  ini  tudak  terlepas  dengan  ambiguitas status  politik  Indonesia  dengan  Belanda kala  itu  (1960-1969).  Dimana  Indonesia mengambil  kebijakan  yang  ditolak  oleh warga Papua, sementara anggapan Belanda bahwa  Papua  tidak  termasuk  dalam wilayah Indonesia (Malo, 2017).
Hingga saat ini kelompok separatis Papua lebih terkonsolidasi dalam mencapai tujuan  memisahkan  diri  dari  Indonesia dengan membentuk negara sendiri bernama West  Papua. Hal  ini  ditandai dengan  pembentukan United  Liberaton Movement  for  West  papua (ULMWP) yang  menggabungkan  banyak  kelompok Organisasi  Papua  Merdeka  (OPM)  yang bergerak  sebagai  kombatan  (kelompok bersenjata) maupun melalui politik. ULMWP  yang  dibentuk  pada  tanggal  7 Desember  2014  di  Port  Vila,  Republik Vanuatu  kemudian  mengemban  misi
mengkampanyekan  Papua  Merdeka  ( free west  Papua  campaign )  dengan  melakukan lobi-lobi  politik  ke  berbagai  negara  untuk mendapat  dukungan  internasional  (Sabir, 2018).
Peran  ULMWP  tersebut  dibantu beberapa negara-negara di kawasan Pasifik Selatan  telah  mengangkat  persoalan  isu Papua  berkembang  dari  tingkat  domestik menjadi  isu  internasional.  Upaya  yang dilakukan dengan membawa permasalahan Papua  ke  ranah  internasional  seperti Pasific  Island  Forum (PIF), Organization of  African,  Carribean  and  Pasific  States (OACPS) , United
Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR) ; dan
United Nations General Assembly
(UNGA) (Bayuseno & Windiani, 2020).
Internasonalisasi isu
Papua Merdeka kerap mengutamakan isu mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia,  rasisme,  dan  diskriminasi.  Isu humanis  merupakan  isu  yang  sedang hangat  disuarakan  oleh  berbagai  kalangan di  dunai  dalam  dekade  terakhir.  Contoh bagaimana  isu  rasisme  terhadap  warga Papua  di  Surabaya  pada  tahun  2019 mendapat  perhatian  besar  dari  berbagai media di dunia. Kemudian kasus terbunuhnya warga kulit hitam di Amerika George  Floyd  pada  Mei  2020  lalu memunculkan  tagar #Black  Live  Matter menjadi sebuah bentuk perjuangan manusia  dalam  melawan  rasisme  di  sosial
media dan media daring. Bahkan bersama- sama  dengan  # Black  Live  Matter, tagar #Papuans  Live  Matter juga  menyuarakan keadilan bagi bangsa Papua yang memiliki ras Melanesia ini di kancah global.
Mengikuti momentum global tersebut  Deklarasi  Negara  Papua  Barat pada tanggal 1 Desember 2020 oleh Ketua United  Liberation  Movement  for  West Papua (ULMWP),  Benny  Wenda,  dengan agenda  utama  membentuk  Pemerintahan Sementara  Papua  Barat  serta  memilih Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Papua Barat. Menurut Benny Wenda  yang dikutip idntimes.com dari The  Guardian deklarasi  pemerintahan  sementara  Papua Barat  tersebut  menandai  intensifikasi perjuangan  melawan  penjajahan  Indonesia di  wilayah  Papua  yang  berlangsung  sejak 1963 (Dewi, 2020).
Banyak  negara  di  dunia  yang memandang penanganan Indonesia terhadap  rakyat  Papua telah  terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan hal ini didorong  oleh  peran  media  internasional yang  sering  memberikan  sorotan  terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (Harvey, 2015).
Deklarasi  Pemerintahan  Sementara Papua  Barat  adalah  sebuah  momen  unik ditengah  perjuangan  melawan  rasisme sedang  hangat  dibicarakan.  Deklarasi tersebut  disuarakan  bukan  dari  wilayah Papua  melainkan  dari  Inggris.  Negara
dimana pemimpin ULMWP, Benny Wenda  yang  pernah  ditangkap  oleh  aparat keamanan  Indonesia  pada  tahun  2002 karena terkait demonstrasi pro- kemerdekaan  dan  pengibaran  bendera Bintang Kejora saat itu, namun pada tahun 2003  berhasil  kabur  ke  Inggris  dan mendapat suaka politik disana.
Deklarasi tersebut mendapat sorotan  dari  berbagai  media  dalam  negeri maupun  internasional.  Di  era  digital  saat ini, pemberitaan sebagian besar di sebarkan  melalui  media  daring.  Kelebihan media  daring  yang  bersifat up  to  date , mudah  diakses  pembaca  kapanpun  dan dimanapun  (Hutami  &  Sjafirah,  2019). Namun perlu dipahami bahwa media tidak bisa  dikatakan  sebagai  entitas  netral. Pemberitaan  selain  menyajikan  realitas namun  juga  menyisipkan  wacana  agar setelah menerima informasi pembaca dapat melakukan  suatu  aksi  atau  tindakan. Michael Foucault memberi definisi terhadap  wacana  sebagai  praktik  sosial. Wacana  tersebut  mampu  mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan individu. Menurut Frankfurt, media dimiliki  dan  didominasi  oleh  kelompok dominan. Karena itu realitas yang sebenarnya dalam pemberitaan telah terdistorsi  atau  bahkan  palsu.  (Eriyanto dalam Eryanto et al., 2019).
Kemampuan  media  seperti  yang disebutkan Foucoult pada paragraf
sebelumnya  menyebabkan  pemberitaan  di media  seringkali  tidak  menyelesaikan masalah,  namun  memperkeruh  situasi menjadi  semakin  panas,  terutama  dalam pemberitaan-pemberitaan  tentang  konflik. Dengan  demikian  penting  bagi  media untuk menerapkan jurnalisme damai
( peace journalism ) dalam setiap
pemberitaannya.
Jurnalisme damai menonjolkan sisi empati terhadap pihak tertindas dibandingkan pendekatan jurnalisme perang  yang  fokus  pada  penyampaian pesan  bersifat  provokatif.  Menurut  Syam (2016)  Landasan  jurnalisme  damai  adalah persuasi  kepada  seluruh  pihak  utnuk memberikan  perhatian  lebih  terhadap bahaya  yang  dapat  muncul  akibat  dari suatu konflik (Alam, 2020).
Jurnalisme  damai  pertama  kali dicetuskan  oleh  Johan  Galtung  sebagai bentuk  perlawanan  dari  peliputan  berita model  jurnalisme  perang  (Lynch  & McGoldrick, 2013). Profesor studi perdamaian  yang  memiliki  keresahan dengan kebiasaan media dalam menyajikan  pemberitaan  tentang  konflik. Media  memiliki  kepentingan  tersendiri baik itu politik, ekonomi, maupun independensi.  Sebuah  skema  diadik  yang memperlihatkan perbedaan antara jurnalisme  damai  dan  jurnalisme  perang dibuat oleh Galtung (Yoedtadi et al., 2020) seperti pada tabel berikut:
Tabel 1. Bingkai Jurnalisme Damai dan

## Jurnalisme Perang
Jurnalisme Damai  Jurnalisme Perang Orientasi pada Perdamaian
Orientasi pada
Kemanusiaan Orientasi pada Kebenaran
Orientasi pada Solusi Konflik
Orientasi pada
Kekerasan Orientasi Para Elit Orientasi pada Propaganda
Orientasi pada Kemenangan
Sumber: (Lynch & McGoldrick, 2013)
Jurnalisme  damai  yaitu  praktek jurnalistik  media  yang  berkepentingan untuk  meredam  situasi  saat  sedang  terjadi konflik. Tuntutan bagi para jurnalis adalah untuk  tidak  memanaskan  situasi  konflik, sebaliknya  wartawan  mampu  menciptakan jalan  tengah  untuk  penyelesaian  konflik yang terjadi (Alam, 2020).
Indonesia memiliki pekerjaan rumah  terbesar  sejak  1969  hingga  saat  ini yaitu  kondisi  kebebasan  pers  di  Papua. Saltford (2003) dalam bukunya mengungkapkan  bahwa  pembatasan  pers di  papua  sudah  berlangsung  sejak  tahun 1963.  Begitu  pula  pakar  dari  Universitas Victoria,  Richard  Chauvel  dikutip  dalam
“ Keeping  West  papua  In  The  Dark” mengkonfirmasi kecenderungan kurangnya kebebasan  pers  di  Papua.  Meskipun Presiden  Jokowi  saat  ini  mengijinkan jurnalis  asing  masuk  ke  Papua,  namun masih terdapat perlakuan berbeda terhadap jurnalis asing  yang datang ke Papua untuk meliput.  Bahkan  organisasi  wartawan internasional Reportes Sans Frontier (RSF / Reporters  Without  Borders )  mengritisi kondisi  kebebasan  pers  di  era  Presiden Jokowi  saat  ini  dalam  publikasi  mereka, dengan  pion-poin  utama  diantaranya: kurangnya  akses  masuk  ke  Papua;  adanya “ information  black  hole ”;  kerentanan keamanan  yang  dialami  jurnalis,  serta adanya praktek suap terhadap jurnalis agar meliput isu-isu yang positif saja (Komarudin, 2016).
Penjelasan pada paragraf sebelumnya  membuat  peneliti  tertarik bagaimana  media  daring  asing  mampu mengkronstruksi pemberitaan dengan berbagai keterbatasan kondisi dalam melakukan  liputan.  Dalam  penelitian  ini pemberitaan  yang  peneliti  pilih  bersunber dari tiga media daring  asing  yang berbeda yaitu reuters.com, abc.net.au, dan time.com .
Pemilihan reuters.com adalah karena  media  daring  tersebut yang merupakan  penyedia  berita  multimedia internasional  terbesar  di  dunia.  Standar penulisan  yang  dijadikan  acuan  oleh
reuters . .com adalah The  Thomson  Reuters Trust  Principles yang  tertulis  di  detiap akhir halaman artikel berita yang diterbitkan. reuters.com adalah  media asing  yang  berasal  dari  Inggris  ( British ) tempat  dimana  Benny  Wenda  tinggal  dan mendeklarasikan  Pemerintahan  Sementara Papua Barat.
Kemudian abc.net.au adalah media  daring  asing  yang  berpusat  di Australia. Pemberitaan abc.net.au mengenai  papua  diluar  kebiasaan  media daring  lainnya.  Ulasannya  panjang  dan menyeluruh mengenai objek liputan.
Selanjutnya time.co adalah  media daring  asing  yang  berasal  dari  USA. Namun  memilki cooncern yang  tinggi terhadap masalah Papua. Hal ini ditnjukkan  dengan  banyaknya  ulasan- ulasan berbagai kasus permasalahan Papua.
Saat  penelitian  ini  disusun  belum ditemukan  penelitian  mengenai  analisis media  terkait  Deklarasi  Pemerintahan Sementara  Papua  Barat,  karena  peristiwa tersebut  baru  terjadi  pada  tanggal  1 Desember  2020  lalu,  sehingga  menambah aspek  kebaruan  topik  penelitian  ini.  Akan tetapi  sebagai  pijakan  peneliti  mengambil beberapa penelitian terkait analisis framing dan  jurnalisme  damai  yang  menganalisis media  dengan  topik  pembahasan  seputar konflik Papua Barat.
Penelitian  pertama  adalah  studi yang  dilakukan  Widyaningsih  dan  Lestari pada  tahun  2020  berjudul  “ Framing  Of Online Media News About Riots In Papua (Studies On www.detik.com and www.reuters.com in 2019). ” Hasil penelitian mengemukakan bahwa detik.com melakukan  seleksi  isu  dengan menggambarkan  kerusuhan  di  Papua sebagai  isu  keamanan  juga  menonjolkan aspek  peran  pemerintah  dalam  mengatasi kerusuhan  Papua  2019.  Di  sisi  lain reuters.com menggambarkan  isu  tersebut sebagai  isu  sosial,  dengan  menonjolkan aspek  tentang  diskriminasi  dan  kekerasan pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi kerusuhan  papua  2019  (Widyaningsih  & Lestari, 2020).
Kemudian  studi  yang  kedua  yang ditulis oleh Sukma Alam pada tahun 2020 dengan  judul  “Jurnalisme  Damai  Dalam Pembingkaian  Berita  rasisme  Mahasiswa Papua  Di  tribunnews.com  dan  detik.com” Hasil analisa mengemukakan framing yang dilakukan tribunnews.com dan detik.com sama-sama  meletakan  mahasiswa  Papua sebagai korban rasisme dan tidak bersalah. Sementara  praktik  jurnalisme  damai  bagi tribunnews.com selalu berusaha menyampaikan  keadilan  bagi  mahasiswa Papua  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut.  Sedangkan detik.com berusaha menyampaikan  rekonsiliasi  bahwa  ujaran rasisme menyangkut bangsa Indonesia.
Subjek pada penelitian  pendahulu pertama  mengkomparasi  antara  media dalam  negeri  dan  asing,  sedangkan penelitian  pendahulu  kedua  menganalisis dua media dalam negeri.
Berbeda  dengan  kedua  studi pendahulu  tersebut,  subjek  penelitian  ini akan  menganalisis  tiga  media  yang semuanya  merupakan  media  daring  asing. Pemberitaan  pada  ketiga  media  daring asing  tersebut  menjadi  objek  yang  dipilih oleh  peneliti  dengan  melihat  adanya potensi  kepentingan  dari  negara-negara asal  ketiga  media  daring asing  tersebut terhadap  isu  Papua.  Media  daring The Global  Review pada  bulan  Oktober  2019 menulis sebuah artikel berjudul “Mengungkap  Kepentingan  Asing  Di Balik  Peristiwa  Papua”,  artikel  tersebut dengan lugas menuliskan bahwa isu Papua sangat  sarat  dengan  kepentingan  asing  di Papua.  Terutama  Amerika  Serikat  yang berkepentingan  untuk  memperkuat  daya tawarnya,  mengingat  Papua  sangat  kaya dengan  sumber  daya  alamnya  (Murtaufiq, 2019).
Kemudian  artikel  yang  dimuat oleh merdeka.com pada 11 Desember 2018 berjudul  “Campur  Tangan  Australia  Dan Respons  PBB  Dalam  Isu  Papua” menyebutkan.  Australia  selalu  terseret ketika  iasu  Papua  mengemuka.  Artikel tersebut  juga  melansir  laman Greenleft yang menyebutkan bahwa Australia
bersama  Selandia  Baru  melihat  Papua sebagai kepentingan strategis unutk mempertahankan  kolonialisme  sebagai daerah  penyangga  potensi  serangan  dari arah  barat,  maknanya  mereka  ingin  Papua tetap menjadi sekutu barat (Wijaya, 2018).
Sedangkan  Inggris  merupakan negara eropa yang tengah disorot memiliki kepentingan dengan Papua dalam peristiwa Deklarasi  Pemerintahan  Papua  Barat, karena  dinilai  memberi  panggung  bagi ULMWP dan Benny Wenda. Pemanggilan Dubes  Inggris  oleh  Menteri  Luar  Negeri RI  Retno  Marsudi  pada  tanggal  3 Desember  2020  terkait  deklarasi  yang digaungkan Benny Wenda, untuk  dimintai penjelasan mengenai posisi Inggris berkaitan  dengan  Papua  dan  Indonesia (CNNIndonesia, 2020).
Ketiga media online asing reuters.com,  time.com, dan abc.net.au tentunya  memiliki  ideologi  media  yang bersumber  negara  asalnya  yaitu  Inggris, Amerika,  dan  Australia.  Hal  ini  menarik bagi  peneliti  untuk  melihat  sejauh  mana praktik  Jurnalisme  Damai  diterapkan dalam masing-masing pemberitaan tentang Deklarasi  Pemerintahan  Papua  Barat ditengah adanya potensi ideologi
kepentingan  yang begitu besar dari negara asal ketiga media daring asing reuters.com,  abc.net.au, dan time.com . terhadap Papua..
Perbedaan  lain  dari  penelitian  ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada peristiwa yang diteliti yaitu Deklarasi Pemerintahan  Sementara  Papua  Barat, yang dianggap sebagai salah satu momentum  yang  dihasilkan  dari  upaya internasionalisasi isu Papua oleh ULMWP dan Benny Wenda.
Berdasarkan  seluruh  penjelasan permasalahan  sebelumnya,  maka  rumusan masalah  dalam  penelitiaan  ini  adalah bagaimana framing media  daring  asing reuters.com,  abc.net.au, dan time.com membingkai peristiwa
Deklarasi Pemerintahan Papua Barat? Serta bagaimana  Jurnalisme  Damai  dipraktekan dalam  berita reuters.com,  abc.net.au, dan time.com berkenaan  dengan  Deklrasai Pemerintahan  Papua  Barat?.  Dengan demikian  penelitian  ini  bertujuan  agar dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana media daring asing membingkai pemberitaan tentang Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat,  serta  melihat  bagaimana  praktik jurnalisme  damai  dalam  suatu  media daring asing, yaitu reuters.com, abc.net.au, dan time.com .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  tergolong  penelitian kualitatif yang memiliki maksud memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  subjek  penelitian  dan  menanalisa
apa  yang  tidak  terlihat,  atau  ingin  melihat isi  komunikasi  yang  tersirat  (Moleong, 2014,  p.  6).  Paradigma  konstruktivis digunakan ini untuk menemukan bagaimana  konstruksi  berita  dibangun untuk membingkai kasus Deklarasi Negara Papua  Barat    oleh  media  daring  asing dalam membentuk realitas media.
Unit  amatan  dalam  penelitian  ini adalah  media  daring  asing  reuters.com, abc.net.au,  dan  time.com.  Dengan  unit analisis adalah berita-berita yang diterbitkan reuters.com,  abc.net.au, dan time.com terkait  kasus  Deklarasi  Negara Papua  Barat  selama  periode  Desember 2020.
Perolehan  data  primer  dilakukan dengan  penelusuran  situs reuters.com, abc.net.au, dan time.com di  internet.
Sedangkan data sekunder diperoleh melalui  studi  pustaka  dengan  menelaah artikel, jurnal, buku, internet dan sebagainya.  Keseluruhan  data  kemudian dianalisis  dengan  menggunakan  analisis framing dari Robert N. Entman.
Konsep framing Entman digunakan untuk  memberi  gambaran  tentang  proses seleksi dengan menonjolkan aspek tertentu dari  realitas  media  terkait  berita  tentang Deklarasi  Negara  Papua  Barat  yang diberitakan reuters.com,  abc.net.au, dan time.com.
Data dari dokumentasi yang diperoleh dialih bahasakan terlebih dahulu
kemudian  dianalisis  berdasarkan  pada struktur  analisis framing Robert  N. Entman  yaitu  (Eriyanto  dalam  Launa, 2020): Define  Problems (pendefinisian masalah)  yang  memaparkan  bagaimana suatu  isu  atau  peristiwa  dilihat  media; Diagnoses Causes (memperkirakan sumber masalah) yaitu menemukan penyebab  dari  peristiwa; Make  Moral Judgement (membuat  keputusan  moral) menentukan  nilai  moral  atau  mental  yang ditampilkan  media  untuk  mendelegitimasi atau melegitimasi suatu tindakan/aksi; dan Treatment  Recommendation (menekankan penyelesaian) menemukan format penyelesaian  yang  dipilih  media  untuk mengatasi  masalah.  Dari  hasil  analisis framing tersebut kemudian peneliti membuat  intepretasi  berdasarkan  kaidah- kaidah dalam Jurnalisme Damai.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  struktur  mekanisme  pasar pasar,  media  banyak  dipaksa  berorientasi pada  keuntungan  dan  akumulasi  modal, senditif  terhadap  dinamika  persaingan pasar,  sehingga  dari  perspektif  industri media informasi adalah penganut kepentingan  pasar  (Heryanto,  2018,  p. 271).    Media  tidak  lepas  dari  bias kepentingan  baik  publik  maupun  bisnis. Hal ini tampak dalam frekuensi penerbitan yang  mengutamakan  kecepatan update berita  sehingga  seringkali  tidak  memiliki
kelengkapan  unsur  5w  +  1H,  kendati esesnsi  dari  berita  tidak  berkurang  karena selalu  melakukan hyperlink dalam  setiap isi artikel beritanya.
Sedangkan  pada  media  daring asing yang peneliti pilih yaitu reuters.com, abc.net.au, dan time.com ,  dalam  kurun waktu  bulan  Desember  2020  hanya ditemukan  1  berita  pada  masing-masing media.  Namun  memiliki  kelengkapan unsur 5W + 1H serta kedalaman penyajian pemberitaan  tanpa  perlu  menggunakan hyperlink .  Sehingga  total  jumlah  berita yang  dipilih  sudah  disesuaikan  dengan konteks  peristiwa  yaitu  Deklarasi  Negara Papua Barat adalah 3 berita.
Tabel 2. Objek Penelitian Media Asing
Media Waktu Penerbitan Judul Berita reuters.com 1 Desember 2020 4:07 PM Papuans  rally for independence from Indonesia as group declares government  in exile abc.net.au 1 Desember 2020 11:00 AM West  Papuan separatist declare provisional government, tell  Indonesia to  leave  the region time.com 15 Desember 2020 1:19 AM EST A Racial Justice Campaign Brought  New Attention to
Indonesia’s Poorest Region.  Will  It Translate to Support for Independence?
Sumber:  (Da  Costa,  2020;  Gunia,  2020; Radmehr, 2020)

## Analisis Framing Berita reuters.com
Frame : Judul berita setelah diterjemahkan  “Warga  Papua  Berunjuk
Rasa  Untuk  Kemerdekaan  Dari  Indonesia Saat Kelompok (ULMWP-red) Mendeklarasikan Pemerintahan Dari
Pengasingan.”
Judul  tersebut  dikonstruksi  dengan menggabungkan  dua  kalimat.  Kalimat pertama  “Warga  Papua  berunjuk  rasa untuk  kemerdekaan  dari  Indonesia,”  dan kalimat  kedua  “Kelompok  (ULMWP-red) mendeklarasikan pemerintahan dari pengasingan.”  yang  merupakan  penjelas kalimat  pertama. Framing pada  judul  ini mengindikasikan  bahwa  ada  generalisasi bahwa  Deklarasi  Pemerintahan  Sementara Papua  Barat  oleh  ULMWP  merupakan keinginan warga papua secara keseluruhan.
Problem  identification :  Penekanan masalah  yang  diidentifikasi  dalam  berita ini  adalah  unjuk  rasa  warga  Papua  di setidaknya delapan kota di Indonesia untuk memperbarui suara keinginan memerdekakan diri dari Indonesia.
Unjuk  rasa  tersebut  berlangsung pada tanggal 1 Desember 2020, bertepatan dengan  tanggal  yang  dianggap  warga papua sebagai hari proklamasi kemerdekaan  bangsa  Papua  Barat  yang  ke 59 yang  dianeksasi  oleh Indonesia (p1)(p5).  Sekaligus  menjadi  momentum Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat oleh Benny Wenda (p6).
Konstruksi  masalah  berita  tersebut diperkuat  dengan  menuliskan  pernyataan dari Roland Levy, salah seorang mahasiswa  Papua  yang  ikut  berdemo  di Jakarta  yang  diwawancara  langsung  oleh jurnalis reuters ,  serta  kutipan  pernyataan dari  Benny  Wenda  yang  mengatakan “…akan  mendorong  kemerdekaan  dan tidak  lagi  tunduk  pada  aturan  ilegal Jakarta,”(p7).
Diagnose  causes :  Pendemo  yang ingin  menyuarakan  kembali  kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Penyebab permasalahan yang ditunjukan oleh reuters.com adalah ketidak puasan  warga  Papua  mengenai  aneksasi Indonesia  terhadap  kemerdekaan  Papua (p5), yang dianggap sebagai ketidak adilan dalam  pemungutan  suara  tahun  1969 dengan  melakukan  intimidasi  terhadap bangsa  Papua  (5).  Ditekankan  pula penyebab  unjuk  rasa  pada  paragraf  12 bahwa dalam setahun terakhir telah terjadi serangan sporadis dan mematikan terhadap penduduk asli Papua, termasuk
pembunuhan  beberapa  anak  Papua  di bawah  umur  dan  seorang  pendeta  dalam beberapa bulan terakhir.
Konstruksi  berita  oleh reuters.com menempatkan  masyarakat  Papua  sebagai korban  ketidak  adilan  dan  kesewenang- wenangan  pemerintah  Indonesia  dalam mengakuisisi wilayah Papua. Serta pembiaran  pemerintah  Indonesia  atas tindak  kekerasan  yang  terjadi  selama beberapa dekade terakhir.
Make moral judgement : Pembunuhan  dan  kekerasan  di  wilayah Papua  merupakan  pelanggaran  terhadap Hak Asasi Manusia.
Nilai  moral  yang  ditekankan  oleh reuters.com memberikan  pesan  bahwa pembunuhan di luar hukum dan meningkatnya kekerasan di wilayah Papua perlu mendapat perhatian khusus.
Pelanggaran  terhadap  Hak  Asasi Manusia ini diindikasikan oleh reuters.com dengan  menuliskan  adanya pembatasan akses bagi jurnalis asing untuk meliput  tentang  kondisi  di  Papua  (11). Konstruksi ini memunculkan anggapan ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah Indonesia  mengenai  keadaan  Papua  yang sebenarnya.
Hal  lain  yang  ditonjolkan  terkait nilai  moral  adalah  dengan  menyampaikan keprihatinan  PBB  dalam  pemberitaannya (p13),  yang  menandakan  apa  yang  terjadi
di Papua sudah menjadi perhatian internasional.
Pernyataan keprihatinan PBB
tersebut memberi indikasi bahwa
pemerintah  Indonesia  tidak  tanggap  atau cenderung  abai  dalam  mengatasi  masalah kemanusiaan  di  Papua.  Apabila  hal  ini tidak  segera  diperhatikan  dan  ditangani secara  tepat  maka  akan  menjadi  preseden buruk bagi Indonesia.
Treatment recommendation :
Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat  sebagai  kelanjutan  langkah  menuju referandum kemerdekaan Papua Barat.
Dalam  membingkai  pemberitaan unjuk  rasa  bangsa  Papua reuters.com menekankan penyelesaian dengan mengusung Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat oleh Benny Wenda dan  ULMWP  sebagai  langkah  dalam referandum  memerdekaan  Papua  (p6). Dalam deklarasi tersebut termaktub pernyataan untuk mendorong rakyat Papua tidak lagi tunduk pada aturan militer ilegal di Papua (p7).
Sebagai  penyeimbang  pemberitaan reuters.com juga  mengangkat  pernyataan dari  juru  bicara  Kementerian  Luar  Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah yang mengatakan  “Status  Papua  sebagai  bagian dari  Indonesia  …sudah  final(p9).  Dimana proses  integrasi-pun  diawasi  oleh  PBB.” (p10).  Pernyataan  ini  menegaskan  posisi Papua  adalah  bagian  dari  Indonesia.  Asas
keberimbangan  ini  ada  meskipun  porsinya sangat  sedikit  dari  keseluruhan  berita  (3 dari 11 paragraf berita).

## Analisis Framing Berita abc.net.au
Frame .  Judul  berita  (terjemahan) “Separatis  Papua  Barat  Mendeklarasikan Pemerintahan Sementara, Beri Tahu Indonesia  Untuk  Meninggalkan  Wilayah Tersebut”
Berita  yang  dirilis abc.net.au ini menggunakan dua kalimat. Pertama, “Separatis  Papua  Barat  Mendeklarasikan Pemerintahan  Sementara,”  Penggunaan kata separatis menunjukkan sebuah perjuangan  perlawanan  atas  pemerintah yang  berkuasa,  dalam  waktu  cukup  lama sehingga  momentum  deklarasi  tersebut layak  untuk  diperjuangkan.  Kemudian kalimat kedua “Beri Tahu Indonesia Untuk Meninggalkan Wilayah Tersebut,” kalimat ini  menyuarakan  keinginan  rakyat  Papua melalui  deklarasi  untuk  merdeka  dari Indonesia.
Penggabungan  kedua  kalimat  ini menunjukkan hubungan sebab-akibat yang menjadi framing berita  bahwa  Indonesia sudah tidak berkuasa lagi di wilayah Papua sebab  bangsa  Papua  telah  deklarasikan kemerdekaannya dengan membentuk pemerintahan sementara Papua Barat.
Problem  identification :  Pemerintah sementara Papua Barat menolak pemerintahan Indonesia.
Dalam  teks  pemberitaan  tentang Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat abc.net.au membingkai  pemberitaan dengan  isu  penolakan  kedaulatan  dengan menonjolkan aspek penolakan atas kehadiran Indonesia di wilayah Papua.
Penonjolan  ini  terlihat  sangat  jelas dalam  teks  berita abc.net.au ,  karena  lebih banyak  memakai  sumber  Benny  Wenda dari  ULMWP,  Ray  Andrews-Paul  aktivis asal  Papua  yang  tinggal  di  Australia, pemimpin  perlawanan  sipil  Papua  Barat Victor  Yeimo,  dan  pemimpin  kampanye Free West Papua Raki Ap. Sedangkan dari pihak Indonesia hanya ada sedikit pernyataan  dari  sumber  resmi  Juru  bicara Kemenlu  Teuku  Faizasyah  dan  Kedutaan Besar  Indonesia  di  Canberra,  sehingga  isi berita mengacu pada penolakan kedaulatan Indonesia di wilayah Papua.
Dalam  berita  ini  terindikasi  bahwa abc.net.au sangat  tidak  berimbang  dalam pemberitaan.  Permasalahan  yang  diangkat dalam  teks  berita  bersumber  dari  sudut pandang sumber yang pro-Papua Merdeka. Dalam pembingkaian mengenai permasalahan yang diperlihatkan, abc.net.au mengkonstruksi kehadiran Indonesia  adalah  ilegal  (49).  Dalam  teks dijelaskan  sejarah  terbaginya  wilayah Pulau New  Guinea menjadi  dua,  sejak penjajahan  Belanda  hingga  pengibaran bendera  Bintang  Kejora  pada  tanggal  1 Desember 1961 saat merdeka dari Belanda
yang  kemudian  pada  tahun  1963  Papua Barat diserap ke dalam Indonesia, sekaligus menandai lahirnya sebuah gerakan perlawanan (p6; p11; p12).
Teridentifikasi  bahwa abc.net.au terhadap  masalah  kedaulatan  Indonesia  di wilayah Papua diwarnai dengan kecurangan.  Penonjolan  pada  pernyataan akitivis  pro-Papua  merdeka  bahwa  hanya segelintir orang Papua yang dipaksa untuk memilih  tidak  menjadi  negara  merdeka  di bawah todongan senjata pada plebisit yang diawasi  PBB pada tahun 1969 (p19)(p21). Pernyataan  ini  dikuatkan  oleh  ULMWP bahwa  militer  Indonesia  mengancam  akan membunuh  perwakilan  Papua  jika  tidak setuju dengan Indonesia (p22).
Diagnose  causes :  Pelanggaran  hak asasi manusia selama beberapa dekade.
Akar  masalah  yang  dibingkai abc.net.au adalah  perlakuan  pemerintah Indonesia yang telah melakukan Genosida, Ekosida,  dan  Etnosida,  dengan  tuduhan lebih  dari  500.000  orang  Melanesia  telah dibunuh  militer  Indonesia  hingga  saat  ini (p24).  Pasukan  Indonesia  juga  dituduh melakukan penembakan yang mengakibatkan  tewasnya  seorang  siswa berusia  17  tahun  (p29).  Selanjutnya eksploitasi  sumber  daya  alam  Papua  oleh Indonesia  (p64)  membuat  orang  Papua Barat  berjuang  menentukan  nasib  sendiri (p67).
Posisi  Indonesia  dalam  teks  berita dikonstruksi sebagai pihak yang berulangkali  membantah  pelanggaran  hak asasi  manusia  di  Papua  Barat.  Bantahan Indonesia ditanggapi sederhana oleh pemimpin  kampanye Free  West  Papua :
“…izinkan  media  asing  masuk  dengan bebas…Jika tidak ada yang disembunyikan buka  Papua  Barat,”.  Dalam  teks  berita abc.net.au salah  satu  hasil laporan Amnesty International 2020 yang menyebutkan bahwa jurnalis asing menghadapi  pembatasan  dan  pelecehan saat melaporkan di Papua.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa abc.net,au membingkai penolakan kedaulatan  Indonesia  di  wilayah  Papua merupakan  akibat  dari  pelanggaran  hak asasi  manusia  di  Papua  Barat  yang dilakukan oleh Indonesia.
Make  moral  judgement :  Indonesia mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan dan  kejujuran  serta  melindungi  segenap warga  negara  dengan  memberi  rasa  aman dan kebebasan.
Dalam pemberitaan kasus deklarasi pemerintahan  sementara  Papua  Barat  nilai moral  yang  berusaha  dikonstruksi  oleh abc.net.au adalah  tidak  adanya  nilai-nilai kemanusiaan  Indonesia  terhadap  warga Papua dengan terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pembatasan  dan  pelecehan  jurnalis  asing mengindikasikan  ada  yang  disembunyikan
oleh pihak Indonesia terkait kondisi Papua sebenarnya (p39).
Kondisi ini mengakumulasikan terciptanya  suasana  tidak  nyaman  bagi warga  Papua  dan  keinginan  merasakan kebebasan yang utuh sebagai warga negara yang  merdeka  tidak  didapatkan  dari Indonesia.  Konstruksi  nilai  moral  ini ditonjolkan dalam teks “…mengapa orang Papua yang tinggal di sisi barat tidak dapat menikmati kekebebasan yang sama seperti yang  ada  di  timur  (Papua  Nugini-red),” (p14).
Treatment recommendation : Referandum  kemerdekaan  sebagai  solusi yang dibutuhkan Papua Barat.
Referandum  kemerdekaan  adalah sebuah  proses  pemungutan  suara  untuk mengambil  keputusan  agar  warga  Papua dapat  memutuskan  untuk  menjadi  negara sendiri  atau  tetap  menjadi  bagian  dari Indonesia.
Pentingnya referandum ini ditonjolkan  dengan  jelas  oleh abc.net.au dalam  teks  “…pemerintahan  sementara pertama-tama ingin mengadakan referandum  tentang  kemerdekaan,”  (p46). “…aktivis  Papua  yang  memperjuangkan kemerdekaan mengatakan hanya referandum  yang dapat memberikan solusi yang  dibutuhkan  Papua  Barat,”  (p55). Secara  keseluruhan  teks  berita  dapat diidentifikasi bahwa abc.net.au mengkonstruksi  deklarasi  pemerintahan
sementara
Papua Barat membuka kesempatan bagi bangsa Papua melakukan referandum  untuk  menentukan  nasibnya sendiri  terbebas  dari  Indonesia  sebagai pemecahan masalah.

## Analisis Framing Berita time.com
Frame . Judul (terjemahan)
“Kampanye  Keadilan  Rasial  Menarik Perhatian  Baru  ke  Wilayah  Termiskin  di Indonesia.  Akankah  Ini  Diterjemahkan Untuk Mendukung Kemerdekaan?”
Judul  berita  yang  disajikan  dengan dua  kalimat.  Kalimat  pertama  “Kampanye Keadilan  Rasial  Menarik  Perhatian  Baru ke Wilayah Termiskin Indonesia,” menunjukkan  adanya  isu  rasial  yang dikonstruksi time.com kedalam  kasus Papua  yang  dituliskan  sebagai  wilayah termiskin  di  Indonesia.  Kalimat  kedua “Akankah  Ini  Diterjemahkan  Untuk Mendukung  Kemerdekaan?”  Penggunaan tanda tanya di  akhir kalimat  menunjukkan penulisan berita model interpretative news atau opinion news . Mengindikasikan pesan tersembunyi dari time.com yaitu mengajak pembaca agar turut berpikir.
Kombinasi  kedua  kalimat  tersebut menunjukkan  konstruksi time.com dalam pembingkaian  berita  untuk  mengajak pembaca  ikut  berpikir  bahkan  berempati dengan  kasus  rasisme  yang  menimpa warga  Papua  yang  merupakan  penduduk wilayah termiskin di Indonesia.
Problem  identification :  # Papuan Lives Matter meng-Internasionalisasi kasus Papua.
Isu Papua dilihat tempo.com sebagai  isu  rasisme  dengan  penonjolan aspek  yang dipilih mengenai  sorotan  yang semakin  besar  terhadap  bangsa  Papua. Indikasi yang ditemukan dalam teks berita, bahwa time.com mewacanakan isu rasisme sebagai isu baru dalam kasus Papua Barat, yang  ditonjolkan  pada  kalimat  “Di Indonesia,  gerakan  tersebut  ( #Papuan Lives  Matter -red)  membawa  perhatian yang  belum  pernah  terjadi  sebelumnya pada  diskriminasi  yang  dihadapi  oleh orang Papua,”(p2); “Sebelumnya, perjuangan  telah  dibicarakan  dalam  hal kolonialisme, eksploitasi sumber daya, dan pelanggaran hak asasi manusia…” (p7).
Dalam konstruksi pemberitaan mengenai  permasalahan  yang  disajikan, tempo.com melihat  isu  Papua  ini  sebagai imbas  dari  gerakan  protes  keadilan  rasial yang melanda AS  pada  pertengahan tahun 2020.  Tagar  (#) Black  Lives  Matter yang mendunia setelah peristiwa yang menimpa warga  kulit  hitam  Amerika  George  Floyd, saat  itu  pula  dimulai  # Papuan  Lives Matter di media sosial.
Dalam  berita  terbitan time.com
#Papuan Lives Matter mendorong masyarakat Indonesia untuk turut mempertimbangkan  apa  yang  terjadi  di wilayah  paling  timur  dalam  konteks
rasisme  (p7).  Gerakan  anti-rasisme  global juga  telah  memicu  diskusi  baru  tentang papua Barat (p6).
Dalam  paragraf  pembuka  yang menjadi lead berita time.com menonjolkan kaitan  antara  gerakan  anti  rasisme  dengan kasus Papua dengan menulsikan postingan sebuah  akun  instagram  “Kita  tidak  dapat membicarakan #Black  Lives  Matter tanpa membicarakan  tentang  Papua  Barat,”  dan menerima  8500 like (p1) . Dalam  hal  ini time.co tidak  menampilkan  berita  yang clear karena  tidak  menampilkan  sumber asal  berita  yang  bisa  dijadikan  fakta penulisan.
Diagnose  causes :  Bangsa  Papua diperlakukan berbeda (diskriminasi).
time.com membingkai akar permasalahan  dengan  menuliskan  sub- berita  “Sejarah  yang  panjang  dan  penuh kekerasan”.  Dalam  bagian  ini  naskah berita mengkonstruksi warga Papua sebagai korban kekerasan dan diskriminasi.  Penonjolan  dengan  jelas terletak pada paragraf 9 dimana disebutkan bahwa  pengamat  hak  asasi  manusia  dan aktivis lokal mengatakan ratusan ribu telah terbunuh  sejaktahun  1960-an  oleh  militer Indonesia.  Kemudian  pembatasan  akses pada  media  internasional  dan  pengamat hak  asasi,  serta  pemadaman  internet membuat  penghitungan  sulit  ditentukan. time.com juga  menuliskan  keterangan Bebby Wenda kalau ia penah diludahi oleh
siswa dan guru non-papua, dan menyaksikan tentara
Indonesia menganiaya keluarganya dan orang lain di desanya.
Konstruksi lainnya mengenai ketimpangan  ekonomi  dengan  menuliskan Papua  Barat  memiliki  sumber  daya  yang melimpah…  tetapi  merupakan  salah  satu daerah termiskin di Indonesia (p12).
Ketegangan  yang  meningkat  pasca kerusuhan  tahun  2019  meletus  di  Papua Barat  setelah  polisi  di  Jawa  dilaporkan menyebut  nama  rasis  sekelompok  pelajar Papua seperti “monyet” (p15).
Konstruksi berita time.com terhadap  kasus  Papua  mengindikasikan pihak  aparat  Indonesia  adalah  penyebab dari  penderitaan  warga  Papua.  Penekanan terhadap  konstruksi  tersebut  terdapat  pada pernyataan  PBB  yang  ditulis  dalam  teks berita  “Ada  laporan  berulang  tentang pembunuhan  di  luar  hukum,  penggunaan kekerasan  yang  berlebihan,  penangkapan dan  pelecehan  dan  intimidasi  terus menerus  terhadap  pengunjuk  rasa  dan pembela hak asasi manusia,” (p18)
Make moral judgement :
Dalam tulisannya time.com menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah  dituduh  melakkan  pelanggaran  hak asasi manusia termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum dan penangkapan  dengan  motif  politik  (p11). Indonesia dikonstruksi sebagai pihak  yang
bertanggung jawab atas eksploitasi kekayaan  alam  dengan  merusak  gunung dan hutan alih-alih melakukan pembangunan infrastruktur di Papua (p13). Terkait eksploitasi hingga menggakibatkan pengrusakan  alam, time.com mencoba menyisipkan pesan mengenai isu keberlangsungan  lingkungan  hidup  yang juga  dilanggar  oleh  pemerintah  Indonesia (p12).
Ada keberimbangan dalam penulisan  berita time.com dengan  menulis pernyataan  Wakil  Kepala  Staf  Presiden Jaleswari Pramowardhani.  Meskipun tidak secara langsung menyinggung soal dugaan pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia,  namun dalam  keterangannya  kepada time.com bahwa  proses  penegakan  hukum  sedang berlangsung  dan  pemerintah  Indoneisa telah  memulai  pembentukan  tim  pencari fakta untuk mempercepat proses penegakan hukum yang mencakup pemerintah  dan  otoritas  penegak  hukum, dan perwakilam independen dari komunitas akademik, dan masyarakat sipil (p20).
Nilai  moral  yang  ditonjolkan  oleh time.com dalam  teks  berita  memberikan pesan bahwa perlakuan pemerintah Indonesia  seharusnya  bisa  memastikan perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya  di  luar  Papua  Barat  dengan menjamin  rasa  aman  dan  keadilan, menghentikan  tindakan  yang  melanggar
hak asasi manusia juga menjaga keberlangsungan  lingkungan  hidup  di wilayah Papua.
Treatment recommendation : Upaya internasionalisasi  isu  Papua  Merdeka  dan soft diplomacy.
Dalam  pemberitaannya time.com menekankan penyelesaian dengan memanfaatkan  kampanye  anti  rasisme global #Black  Lives  Matter yang  turut mengkampanyekan #Papuan  Lives  Matter untuk  menyebarkan  informasi  tentang West  Papua di  media  sosial  untuk menciptakan  momentum  global  bagi perjuangan masyarakat Papua Barat.
time.com juga  memberikan  contoh gerakan  separatis  lainnya  di  Indonesia yang berhasil memerdekakan diri. Menurut Human  Rights  Watch , pada  1999,  setelah referandum  yang  diselenggarakan  PBB, Timor  Leste  memilih  untuk  memisahkan diri  dari  Indonesia  dan  menjadi  negara merdeka Timor-leste. Namun pada prosesnya  menelan  korban  antara  1000 hingga  2000  warga  sipil  terbunuh  pada bulan-bulan  sebelum  dan  beberapa  hari setelah pemilihan (p28).
Dalam  solusi  yang  ditawarkan media time.com seolah memberikan keberimbangan dalam bagian akhir pemberitaannya dengan menuliskan beberapa  pernyataan  yang  mendorong  ke arah soft  diplomacy .  Sophie  Chao  dari Universitas Sydney memperingatkan
bahwa  ada  resiko  pemerintah  Indonesia akan menggunakan dorongan kemerdekaan sebagai alasan untuk membatasi  kebebasan  di  Papua  (p24). Kemudian  Webb  Ganon,  peneliti  asal Australia  memperingatkan  bahwa  bahkan orang Indonesia yang menentang pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan rasisme  di  Papua  barat  mungkin  tidak mendukung  kemerdekaan  utnuk  wilayah yang bergolak, mengingat sentimen nasionalis  yang  kuat  di  seluruh  Indonesia (p25).
Melalui analisis keseluruhan terhadap  teks  berita time.com dapat diidentifikasi  bahwa  konstruksi time.com dalam pemberitaannya mendukung Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat  sebagai  langkah  maju  dalam diplomasi menuju referandum.
Jurnalisme  Damai  Dalam  Pemberitaan reuters.com; ac.net.au; dan time.com
Penelitian ini mengamati kecenderungan  dari  media  daring  asing reuters.com,  abc.net.au, dan time.com dalam  menyajikan  jurnalisme  damai  pada pemberitaan  mengenai  isu  Papua  dan Deklarasi  Pemerintahan  Sementara  Papua Barat  berdasarkan  hasil  analisis framing pada  setiap  pemberitaan  dari  ketiga  media daring asing tersebut.
Orientasi
Perdamaian . Baik reuters.com,  abc.net.au, dan time.com
menunjukkan keberpihakan terhadap bangsa  Papua.  Porsi  keberimbangan  dari pihak  Indonesia  yang  hanya  mengutip beberapa  sumber  resmi  dalam  disajikan dalam  pemberitaan  dengan  porsi  yang lebih sedikit.
Dalam pemberitaannya reuters.com lebih  banyak  berfokus  pada  Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat yang merupakan pernyataan penolakan ULMWP  sebagai  representatif  warga Papua Barat terhadap kedaulatan Indonesia di  wilayah  Papua  Barat.  Fakta  bahwa Benny Wenda pemimpin ULMWP mendapat  suaka  tinggal  di  Inggris  dan berstatus  pelarian  dari  tahanan  Indonesia serta  mendeklarasikannya  dari  Inggris menjadi  pertimbangan  media  tersebut untuk  tidak  terlalu  tajam  mengulas  isu tentang Papua Barat. Namun tetap mendukung diadakannya referandum untuk kemerdekaan Papua Barat.
Sedangkan  media  asal  Australia abc.net.au lebih tegas memberikan dukungan  kepada  kemerdekaan  warga Papua  Barat.  Sub-berita  yang  memuat banyak pernyataan-pernyataan aktivis pro- kemerdekaan  mengenai  kekejaman  yang dialami warga Papua Barat dari pemerintah  Indonesia  terindikasi  sebuah berita yang provokatif menempatkan pihak Indonesia  sebagai  pihak  yang  bertindak sewenang-wenang terhadap warga Papua.
Agak  sedikit berbeda  dengan
time.com dalam  aspek  keberimbangan dengan lebih banyak menyertakan narasumber dari Indonesia. Namun porsinya masih kalah banyak dibandingkan dengan paparan mengenai sejarah kekerasan  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia  terhadap  warga  dan  wilayah Papua Barat.
Orientasi Kebenaran.
Ketiga media daring asing reuters.com, abc.net.au, dan time.com memiliki  tingkat orientasi hampir sama dalam menyuarakan kebenaran.
Dalam pemberitaannya reuters.com tidak  banyak  membongkar  permasalahan yang  terjadi  antara  Papua  Barat  dan Indonesia. Dengan hanya mengutip pernyataan  dari  satu  sumber  yaitu  Benny Wenda  seputar  maksud  dan  tujuan  di deklarasikannya  pemerintahan  sementara Papua Barat.
Berbeda  dengan abc.net.au yang dengan  jelas  memaparkan  permasalahan yang  dialami  sejak  kemerdekaan  Papua dari  Belanda  yang  tidak  berumur  lama sampai pengintegrasian Papua Barat menjadi  bagian  dari  wilayah  Indonesia. abc.net.au membongkar permasalahan anatara Papua Barat dan Indonesia dengan memaparkan  pernyataan  berbagai  pihak baik  asing  dan  dalam  negeri  Indonesia yang pro-kemerdekaan Papua.
Sedangkan time.com berorientasi pada  perkembangan  isu  rasisme  dan efeknya  pada  internasionalisasi  isu  Papua Barat,  dengan  tetap  memberitakan  fakta- fakta  yang  terjadi.  Akan  tetapi  memiliki kelemahan  dari  penyebutan  sumber  berita dimana time.com kerap tidak menyertakan sumber informasi yang didapatkan.
Orientasi Pada Masyarakat. Ketiga  media  daring  asing reuters.com, abc.net.au, dan time.com memberitakan kebenaran  dari  satu  sisi  yaitu  narasumber pro-kemerdekaan Papua. Pemaparan mengenai penderitaan yang dialami masyarakat  Papua  hampir  memenuhi seluruh isi pemberitaan.
Sedangkan  kebenaran  dari  pihak Indonesia hampir atau bisa dikatakan tidak ada.  Keberimbangan  yang  di  munculkan dalam setiap pemberitaan hanyalah pernyataan-pernyataan dari pihak Indonesia  yang  bersifat  penyangkalan  atas semua  tuduhan.  Sehingga  fokus  orientasi ketiga  media  daring  asing  tersebut  tidak ada  yang  berfokus  pada  pihak  yang merintis perdamaian. Beberapa pernyataan dari  PBB  yang  jumlahnya  sedikit  sekali justru  semakin  menguatkan  posisi  warga Papua yang menjadi korban dari kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia.
Orientasi Pada Penyelesaian .
Solusi  yang  ditawarkan  ketiga  media daring  asing reuters.com,  abc.net.au, dan time.com mengarah  pada  referandum
untuk  kemerdekaan  bangsa  Papua  Barat. Tidak  ada  rekomendasi  untuk  rekonsiliasi yang disebutkan dalam setiap pemberitaan.

## Simpulan
Framing ketiga media daring asing reuters.com,  abc.net.au, dan time.com terkait  peristiwa  Deklarasi  Pemerintahan Sementara Papua Barat meletakkan ULMWP dan Benny Wenda sebagai tokoh utama  dalam  menyuarakan  perjuangan kemerdekaan  Papua  Barat  di  panggung Internasional. Pandangan khalayak diarahkan untuk melihat isu Papua sebagai isu  global  sehingga  perlu  mendapat perhatian. Bahwa selama ini bangsa Papua hidup  dalam  penderitaan  sehingga  pantas untuk merdeka. Sedangkan pihak pemerintah  Indonesia  di  posisikan  sebagai pihak  yang  bersalah  dengan  hanya melakukan  penyangkalan  dan  berpegang pada status Papua Barat adalah bagian dari Indonesia dan sudah disetujui PBB.
Mengenai praktek Jurnalisme
Damai  dalam  setiap  pemberitaan  ketiga media daring asing reuters.com, abc.net.au, dan time.com tersebut, ketiganya  tidak  menerapkan  jurnalisme damai  secara  keseluruhan.  Dengan  tidak memberi  kesempatan  bersuara  kepada kedua  belah  pihak  yang  bertikai  maupun yang  berempati  pada  aspek  orientasi  pada perdamaian.
Kemudian  pada  sisi  orientasi  pada kebenaran  pembongkaran  masalah  hampir seluruhnya  pada  masalah  yang  diderita oleh bangsa Papua.
Lalu  orientasi  pada  masyarakat ketiga  media  daring  asing reuters.com, abc.net.au, dan time.com berfokus  pada kesengsaraan bersama, menyebutkan Indonesia  sebagai  penyebab  masalah namun  masih  berfokus  pada  pihak  yang membangun perlawanan terhadap kedaulatan  Indonesia  bukan  pada  pihak yang merintis perdamaian.
Sedangkan  pada  aspek  orientasi pada  penyelesaian  ketiga  pemberitaan berorientasi  pada  penyelesaian  melalui referandum  kemerdekaan  Papua  Barat. Meskipun  hasilnya  diperkirakan  akan meredakan  konflik  Papua  Barat  untuk menciptakan  suasana  damai,  namun  hal tersebut  tidak  dapat  diwujudkan  karena hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak mengakui Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat dan menolak tegas pemisahan  Papua  dan  Papua  Barat  dari Negara Kesatuan republik Indonesia.
Dengan tendesi keberpihakan yang tidak  seimbang  dari  ketiga  media  daring asing  tersebut,  maka  peneliti  dapat menyimpulkan bahwa pemberitaan reuters.com,  abc.net.au, dan time.com masih  berpotensi  mempertajam  konflik antara  masyarakat  Papua  Barat  yang menghendaki kemerdekaan dengan
pemerintah  Indonesia  yang  setia  dengan NKRI.  Peneliti  ingin  menyampaikan rekomendasi  agar  di  era  keterbukaan informasi  ini,  pemerintah  dapat  membuka seluas-luasnya  informasi  tentang  konflik dan  isu  di  Papua  terhadap  media  dunia sebagai kontra propaganda serta menghindari ketidak berimbangan penulisan  berita  terkait  isu  Papua  pada media-media asing. Sehingga para jurnalis asing  dapat  mengetahui  kondisi  yang sebenarnya, serta langkah-langkah rekonsiliasi damai yang dijalankan pemerintah  dan  meminimalisir  eksposur berlebihan  atau  bahkan  keliru  tentang kekerasan  bersenjata  di  tanah  Papua.  Hal ini  sekaligus  menjadi  kontrol  bagi  pihak pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan  dan  mengupayakan  lebih baik  lagi  untuk  menyelesaikan  konflik  di Papua dengan cara damai.

## Daftar Pustaka
Alam, S. (2020). Jurnalisme Damai dalam
Pembingkaian Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com. Jurnal Pewarta Indonesia , 2 (2), 121–136.
Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R.
(2020). Memahami Konsistensi Sikap
Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum-Forum Internasional. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam
Negeri Dan Hubungan Internasional , 11 (2), 203.
https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.166 8
CNNIndonesia. (2020). Menlu Panggil Dubes Inggris soal Deklarasi Papua Benny Wenda . Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/intern asional/20201203153750-106- 577607/menlu-panggil-dubes-inggris- soal-deklarasi-papua-benny-wenda Da Costa, A. B. (2020). Papuans rally for independence from Indonesia as group declares government in exile | Reuters . Reuters.Com. https://www.reuters.com/article/idUS KBN28B48Q
Dewi, S. (2020). Media Asing Soroti Benny Wenda Bentuk Pemerintahan di Papua . Idntimes.Com.
https://www.idntimes.com/news/worl d/santi-dewi/media-asing-soroti- deklarasi-benny-wenda-bentuk- pemerintahan-di-papua/3
Eryanto, N. V., Lesmana, F., & Wijayanti, C. A. (2019). Wacana Pemberitaan Separatisme Papua dalam Harian Jawa Pos. Jurnal E-Komunikasi , 7 (2).
Gunia, A. (2020). A Racial Justice Campaign Brought New Attention to Indonesia’s Poorest Region. Will It Translate to Support for Independence? Time.Com. https://time.com/5919228/west-
papua-lives-matter-independence/
Harvey, G. (2015). The Price of Protest in
Papua. Griffith Journal of Law &
Human Dignity , 3 (1), 170–203.
Heryanto, G. (2018). Media Komunikasi
Politik Relasi Kuasa Media Di Panggung Politik, . Yogyakarta:
IRCiSoD. Hutami, M. F., & Sjafirah, N. A. (2019).
Framing Media Online Tribunnews.Com Terhadap Sosok Perempuan Dalam Berita Video Pornografi Depok. Jurnal Kajian Jurnalisme , 2 (1), 25–43.
https://doi.org/10.24198/kj.v2i1.2107 2
Komarudin, A. (2016). Quo Vadis
Kebebasan Pers di Papua? Pusat Penelitian Politik. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/k olom-1/kolom-papua-2/1078-quo- vadis-kebebasan-pers-di-papua Launa. (2020). Sandiaga Uno dalam Konstruksi Media. Jurnal Penelitian
Komunikasi , 23 (1), 31–46. https://doi.org/10.20422/jpk.v23i1.65 6
Lynch, J., & McGoldrick, A. (2013).
Responses to peace journalism. SAGE
Journals , 14 (8), 1041–1058.
Malo, Y. (2017). Organisasi Papua Merdeka Tahun 1960-1969. In
Universitas Sanata Dharma.
Moleong, L. J. (2014). Metodologi
Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Murtaufiq, S. (2019). Mengungkap Kepentingan Asing di Balik Peristiwa Papua - The Global Review . The Global Review. https://theglobal- review.com/mengungkap- kepentingan-asing-di-balik-peristiwa- papua/
Radmehr, N. (2020). West Papuan separatists declare provisional government, tell Indonesia to leave the region - ABC News . Abc.Net.Au. https://www.abc.net.au/news/2020- 12-01/west-papuan-separatists- provisional-government-to-oust- indonesia/12936404
Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. Jurnal Hubungan Internasional , 11 (1), 91.
https://doi.org/10.20473/jhi.v11i1.867
9
Widyaningsih, S. N., & Lestari, R. D.
(2020). Framing of Online Media
News about Riots in Papua (Studies on www.detik.com and www.reuters.com in 2019). Journal Pekommas , 5 (1), 81.
https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2
050109
Wijaya, P. (2018). Campur Tangan Australia dan Respons PBB Dalam
Isu Papua | merdeka.com .
Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/dunia/cam pur-tangan-australia-dan-respons- pbb-dalam-isu-papua.html Yoedtadi, M. G., Loisa, R., Sukendro, G.
G., Oktavianti, R., & Savitri, L.
(2020). Challenges of Peace Journalism on Post Conflict Regions.
Jurnal Penelitian Komunikasi Dan
Opini Publik , 24 (1).
https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2
730