## PERSPEKTIF MAHASISWA PATANI (THAILAND SELATAN) DI YOGYAKARTA TERHADAP NASIONALISME DI NEGARA THAILAND
Ulfa Ramadhani Nasution Ratnawati, S.Sos, M.SI.

## Abstrak
Wilayah Patani merupakan bagian dari negara Thailand yang terletak di bagian Selatan dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Patani atau suku Melayu Patani sendiri sudah lama terlibat konflik dengan pemerintah Thailand. Berbagai faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut, salah satunya yakni identitas masyarakat Patani yang jauh berbeda dengan masyarakat Thailand. Pada umumnya masyarakat Thailand menganut Agama Budha, namun suku Patani merupakan masyarakat yang beragama Islam. Patani dalam kesehariannya juga tidak memakai bahasa Thai mereka melakukan komunikasi dengan bahasa Melayu, pakaian dan adat istiadatnya pun sangat kental dengan ke-Melayu-an. Mengingat perbedaan identitas dan aura konflik yang masih bisa dirasakan hingga kini, studi dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggali bagaimana perspektif mahasiswa Patani yang berada di Yogyakarta terhadap nasionalisme di negara Thailand. Hasil observasi lapangan menyajikan fakta bahwa mahasiswa yakni intelektual muda Patani dengan idealisme mereka yang telah berbaur dan melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia ternyata tetap berpegang teguh dengan nasionalisme ke-Melayu-annya dan mengesampingkan nasionalisme Thailand sebagai negara mereka. Sedikitnya terdapat Empat faktor yang mempengaruhi keteguhan hati mahasiswa Islam Patani dalam mempertahankan nasionalisme ke- Melayu-an mereka, pertama Agama, nilai-nilai Islam amat berperan bagi orang Patani dalam melakukan perjuangan untuk menuntut hak mereka kembali dan kesamaan agama juga lebih mudah untuk menyususn ingatan bersama ( colective meaning ), kedua faktor keluarga, keluarga memberikan ikatan yang jauh lebih kuat kemudian dapat mewariskan pandangan dan klaim sejarah sehingga terbangun regenerasi. Dengan kombinasi antara agama dan keluarga, maka nilai-nilai dan ingatan bersama itu terwariskan secara relatif otomatis dan turun-temurun. Ketiga etnisitas dimana kesamaan etnis dan nasib yang tertindas memberikan kekuatan perlawanan di samping kesamaan sejarah seperti eksistensi kerajaan di masa lalu. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi masyarakat Patani untuk tetap teguh pada nasionalisme ke-Melayu-annya ialah kesenjangan ekonomi dan politik. Hal itu baik disebabkan oleh keseragaman di masa lalu dimana identitas nasional Thai ditujukan untuk menyatukan seluruh bangsa-bangsa yang berada di bawah Kerajaan Siam termasuk kelompok-kelompok minoritas non-Thai seperti Monks, Cina, dan Melayu Patani, sehingga menimbulkan ketidakadilan konseptual  sejak awal. Maupun karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang memprioritaskan mayoritas.
Keywords : Mahasiswa Islam Patani, Nasionalisme, dan Negara Thailand

## A. PENDAHULUAN
Thailand adalah negara multikul- tural yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Etnis Thai meru- pakan suku mayoritas di negara tersebut dimana agama Budha merupakan agama resmi negara yang banyak dianut oleh etnis Thai. Namun, fenomena berbeda di wilayah selatan negara ini, Thailand Selatan atau Patani banyak dihuni oleh etnis melayu yang di dominasi oleh agama Islam, dan wilayah ini juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
Muslim melayu yang berada di bagi- an Selatan Thailand cenderung merasa diperlakukan kurang adil dan setara de- ngan penduduk lainnya. Sebagai bagian dari wilayah Thailand, Patani yang terdiri dari 4 provinsi yakni Yala, Narathiwat, Pattani dan Songkhla kerap mengalami konflik yang berkepanjangan. Hingga saat ini, penggabungan wilayah Patani ke dalam Thailand tidak membawa kesejah- teraan bagi penduduk Patani. Di sinilah muncul permasalahan akan Nasionalis- me, ketika suatu negara dinilai menghe- gemoni penduduknya sendiri.
Tidak ingin berlarut-larut dalam konflik, generasi muda Musllim Patani berlomba-lomba menuntut ilmu ke
46 http://www.kompasiana.com/annysasovia/akad emisi-solusi-konflik-dari-thailand-selatan- mengapa_ 562cc65ef196739c1415f945 (diakses pada tanggal 7 Januari 2019)
negara sekitarnya, salah satunya ialah Indonesia. Di Indonesia yakni di kota- kota tertentu seperti Jakarta, Yogyakarta, Riau, Medan, Aceh, Padang, Malang, dan Palembang, tidak sulit untuk menemukan warga Patani yang menimba ilmu di kampus-kampus di daerah tersebut. Posisi mahasiswa Islam sebagai perwakilan intelektual dalam komunitas Muslim di Thailand memberikan dampak yang dominan dalam arus pergerakan mahasiswa. Baik anggota aktif maupun alumni tidak saja berbicara  tentang ceramah-ceramah agama yang kaku, namun aktif dalam menerjemahkan isu- isu Islam global menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan. 46
Ilmu tersebut kemudian mengerucut menjadi ritual-ritual harian, budaya litera- si (membaca, diskusi) maupun semangat untuk membantu kaum Muslim yang se- dang tertindas baik di dalam maupun di luar negeri. Pembentukan kembali jati diri sebagai seorang intelektual Muslim ini membuat gerakan mahasiswa Islam di Thailand menemukan arah gerakan sosialnya. 47 Menurut Yudi Latief dalam buku Inteligensia Muslim dan Kuasa mengatakan bahwa, ide-ide, peran, dan
47 http://hminews.com/2013/04/uncategorized/tra nsformasi-politik-gerakan-mahasiswa-islam- thailand/ (diakses pada 6 Januari 2019)
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018
persepsi-diri kaum intelektual dipenga- ruhi oleh batas-batas tradisi intelektual dan kultural tertentu yang terbangun secara historis serta kemungkinan tindak- an dan kemauan-kemauan aktor-aktor sosial ( human agencies ).
Kaum Muslim Patani yang memiliki latar belakang budaya Melayu belum mampu membuat pemerintah Malaysia membantu mereka keluar dari konflik tersebut. Secara internasional, perma- salahan serius di Patani gagal menarik dukungan baik dari OKI atau negara- negara Islam pada umumnya, seperti Indonesia. 48 Dengan demikian, Muslim Patani telah dipaksa untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Hal ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa Islam terutama yang berada di Bangkok sangat dibutuhkan guna melakukan dialog-dialog antar agama maupun antar kepentingan yang terlibat konflik.
Berbagai kajian menyebutkan bahwa budaya Patani (Muslim-Melayu) dan budaya Siam (Budha-Siam) sulit untuk dipertemukan. 49 Stigma negatif antara
48 Neil J. Melvin, “Conflict in Southern Thailand: Islamism, Violence and State in the Pttani Insurgency”, SIRRI Policy paper No. 20 (September 2007) :7
49 Ali Sodikin, Upaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya), Ibda, Vol14, No. 1, Januari-Juni 2016
50 Thai Buddhist menyebut Patani dengan Khaek yakni tamu atau pendatang di Thailand. Istilah Khaek dalam pandangan Thai Buddhist merujuk pada hal yang berbau etnosentris dan streotipik. Khaek juga berkonotasi sebagai
kedua kelompok ini membuat budaya mereka selalu berbenturan. Etnis Thai menganggap etnis Melayu Muslim sebagai orang kolot 50 , dan masyarakat Patani menyebut etnis Thai sebagai orang kafir penyembah patung (jahiliyah modern). 51 Hubungan antara pemerintah Thailand dan etnis Muslim Melayu sering diwarnai dengan konflik ideologis, budaya, bahkan bentrok fisik. Pihak Me- layu Muslim mengidentifikasi hubungan mereka dengan pemerintah sebagai hubungan antara mereka yang menindas (penjajah) dan yang ditindas (dijajah) sebab realitas sejarah menyebutkan bah- wa sebelumnya Patani adalah kerjaaan Melayu Islam yang otonom dan berdaulat penuh yang pada akhirnya diintegrasikan ke dalam Thailand. Di sini pada akhirnya Melayu Patani menganggap dirinya (me- nyadari identitasnya) sebagai outgroup di dalam wilayah kelahirannya sendiri. 52
Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagama- an dan etnisitas mereka dengan menuntut
orang yang mals, jorok, egois, miskin, tak dapat dipercaya, berpikiran picik, kejam, tidak bisa diajak kerjasama, bodoh, tidak ramah, dan fanatik.
51 Paus Rudolf Yuniarto, “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Agama , Kontekstualita, Vol.32, No.2, 2016, hlm. 37
52 Ibid., 35
dihentikannya sikap diskriminatif keraja- an Thai. Pihak kerajaan Thailand dalam hal gerakan separatis sebenarnya bukan tidak mempedulikan, pemerintah tetap berusaha memberikan konsesi-konsesi secara nyata kepada gerakan “Separatis” Melayu karena ternyata upaya pemberon- takan separatis tidak kunjung mereda. Pihak pemerintah antara lain telah membuat kebijakan mengembangkan toleransi dalam pluralisme beragama, perbaikan pendidikan, dan pemberian paket pembangunan sosial ekonomi di provinsi-provinsi selatan, disertai kebi- jakan rekruitmen terhadap kaum Muslim di sektor administrasi. Namun demikian Pemerintah Thailand tidak memiliki ke- cenderungan membuka ruang otonomi sebagai solusi bagi separatisme berda- sarkan etnik ini tetapi  menggunakan konsesi-konsesi tersebut sebagai instru- men untuk menjaga agar situasi tetap stabil. 53
Respons berupa gerakan-gerakan “separatis” yang terjadi di Patani merupakan suatu upaya mempertegas identitas nasionalisme masyarakatnya. Gerakan-gerakan yang dilakukan baik secara fisik maupun diplomasi baik oleh
53 Fatiyah, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Agama: Studi Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta , Kontekstualita, Vol.32, No.2, 2016, hlm. 38
54 Tujuan wawancara mendalam ialah untuk mengumpulkan informasi yang kompleks,
masyarakat Patani yang berada di Thai- land maupun yang sedang berada di luar negara Thailand. Melihat kondisi terse- but, maka peneliti mencoba menelaah dan mencari benang merah nilai-nilai nasionalisme mahasiswa Patani tersebut. Karena, secara yuridis, Patani meru- pakan bagian dari nation Thailand, sehingga nasionalisme sebagai bangsa tentunya menjadi modal dasar bagi suatu negara. Studi ini akan mengkaji perspek- tif mahasiswa muslim Patani mengenai nasionalisme di Negara Thailand, mela- lui wawancara secara mendalam ( in-depth interview ) 54 terhadap beberapa narasumber dari mahasiwa Patani yang yang berada di Yogyakarta. Adapun penentuan nara-sumber dengan cara purposive sampling yakni pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karak-teristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 55

## B. SOSIAL KULTURAL MUSLIM PATANI
Secara historis, dinamisasi pergu- latan politik, budaya, dan hukum di
sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Sulstyo-Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 173
55 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 92
wilayah ini sangat terasa. Maka tidak heran jika perbincangan mengenai situasi di Selatan Thailand ini selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti untuk mengungkapkan dinamika reli- giusitas yang menyatu dengan etnisitas. Pada awalnya Patani adalah Kerajaan bernama Langkasuka yang diyakini sebagai cikal bakal dari Kesultanan Melayu Patani. 56 Perkembangan daerah Patani banyak dikaitkan dengan proses Islamisasi dan perdagangan yang terjadi di wilayah ini. Patani dipandang sebagai pusat komersial yang penting untuk me- layani pedagang-pedagang Islam Arab, India, Eropa maupun Cina, sebab secara geografi memang daerah Patani berada di pertengahan jalur lalu lintas perda- gangan antara  negeri  Melayu  dan  Asia Timur serta diantara perairan selat Malaka dan Laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Lantas kemudian Patani menjadi entreport dalam perniagaan, diantaranya dengan menjual hasil bumi berupa
56 Bukti kehadiran kerajaan Langkasuka bisa dilihat dalam catatan cerita lama teks India maupun Jawa. Saat itu Langkasuka dipandang sebagai salah satu sasaran ekspedisi angkatan laut India yang perlu ditaklukan dan dikuasai bidang perdagangan mereka. Kemudian cerita Majapahit tahun 1365 dalam surat Nagarakartagama, yang melukiskan Langkasuka sebagai wilayah pesisir timur dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan  Budaya  dan Akar Gerakan Separatisme, Jurnal Masya- rakat dan Budaya: Volume 7 No. 1 Tahun 2005
rempah-rempah yang ditukar dengan tekstil dan tembikar dari Cina. 57
Melalui jalur perdagangan dengan orang-orang Arab dan India serta saudagar-saudagar Muslim Cina, Islam kemudian diperkenalkan di Patani dan menjadi agama yang dianut oleh pendu- duk setempat. Adanya kontak-kontak perdagangan maupun penyebaran Islam tersebut mendorong Patani menjadi kerajaan makmur dan mencapai puncak keemasan perkembangan wilayah teruta- ma pada kurun waktu abad 15. 58 Namun pada awal abad 19 Kesultanan Islam yang independen tersebut dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Ketika Siam bermetamorfosa menjadi Thailand yang monarkhi konstitusional yakni pada tahun 1923, maka Patani yang terdiri dari 4 provinsi yakni Yala, Narathiwat, Pattani dan Songkhla berada di bawah kekuasaan negara Thailand. 59 Ketika menjadi provinsi inilah terjadi dinamika sosio- kultural dalam kebudayaan masyarakat.
57 A Teewu dan D.K Wyatt, Hikayat Pattani, Bibliotheca Indonesica 5, (The Hageu: Martinus Nijhoff, 1970), hlm. 03, seagaimana yang dikutip oleh Paulus Rudolf Yuniarto dalam Minoritas Muslim Thailand ,....... Ibid., hlm. 96 58 Auni bin Haji Abdullah, Islam dan Perda- gangan dalam Sejarah Alam Melayu, (Malaysia: Darulfikir SDN BHO, 2001), hlm.
300-302
59 Wawanaran langsung dengan Amran Haisamoh, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Anggota PMIPTI Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2019
Kebudayaan lokal yang terbentuk melalui akulturasi antara Islam dan budaya Melayu berakultrasi dengan kebudayaan baru yakni budaya Thai. 60 Faktanya kedua budaya ini memiliki perbedaan fundamental yang sulit untuk diintegra- sikan. Konsekuensi dari kontradiksi ini ialah perlawanan di kalangan masyarakat Patani terhadap setiap upaya integrasi maupun asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah Thailand. Hal ini didukung oleh pernyataan salah seorang mahasiswa Patani, Hu Sasan menyatakan bahwa “sebagai bangsa Melayu-Patani sampai saat ini kami sulit untuk mempercayai pemerintah Thailand, sebab baik perka- taan maupun perbuatan yang dilakukan pemerintah Thailand untuk kami selalu tidak berimbang”. Masyarakat Patani memkanai setiap upaya integrasi/asimi- lasi pemerintah merupakan upaya dekulturasi atas kebudayaan Muslim- Melayu. Amran menambahkan bahwa “ Mempertahankan dan menjaga identitas Melayu-Patani bagi kami adalah sebuah jihad keagamaan ”.
Budaya Patani yang minoritas menjadikan posisinya selalu tersubor-
60 Ali Sodiqin, Budaya Muslim Pattani (Integrasi,
Konflik dan Dinamikanya), Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2016: ISSN: 1693-6736, hlm. 32
61 Jon Jeppsson, Annexation and Assimilation: An Ethnic Approach to The Roots of Conflict in Thailand’s Deep South, (Lund: University
dinasi oleh budaya Thai yang mayoritas. Orang Thai menyebut mereka dengan “Khack” yang artinya pendatang dan juga disebut “jon bang yak dindan” yang bermakna derogatif sebagai separatis atau bandit, karena mereka tidaak diakui oleh etnis Thai dan dianggap sebagai orang luar. 61 Pemerintah Thailand pada awal abad 20 setelah bertransformasi menjadi kerajaan monarki lantas rmenetapkan prinsip ideologi yakni “ nation, king, and religion ”, di mana tiga pilar ini merupa- kan semangat baru untuk menjadikan Thai bangsa yang besar. Pilar nation mennjukkan kesatuan bangsa, yaitu bangsa Thai. Pilar King/Monarchy merujuk pada dinasti Chakry yang menggerakkan modernisasi di Thailand sejak abad 19 M. Pilar religion meng- arah pada agama bangsa Thai yaitu Budha Theravada. 62 Ideologi baru ini semakin menjauhkan Muslim Melayu dari peme- rintahan pusat, jarak keduanya semakin terlentang luas, dengan arti lain peme- rintah Thailand tidak mengindahkan eksistensi Muslim Melayu di sebelah Selatan negara tersebut, seakan meng- abaikan hak-hak mereka dengan
Departement of Political Science, 2008), hlm. 10 62 Otto von Feigenblatt, The Muslim Malay Comunity in Southern Thailand: A Small People Facing Existensial Uncertainty, (Nova Southeastern Univeristy, paper unpublished), sebagaimana dikutip oleh Ali Sodiqin, Budaya Muslim Pattani ......, hlm. 38.
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018
membuat sentralisasi kebijakan yang mengukuhkan kosmologi Budha seka- ligus etnisitas bangsa Thai yang secara fundamental berbeda dengan kosmologi Islam dan etnisitas Melayu.
Implemetasi dari upaya integrasi Pemerintah Thailand antara lain melalui jalur pendidikan, politik, budaya dan hukum. Integrasi melalui pendidikan dilakukan dengan asimilasi Melayu ke dalam sistem pendidikan Thailand. Hu Sasan menyatakan bahwa hingga saat ini bahasa Melayu dilarang dipergunakan dalam sekolah-sekolah milik pemerin- tahan dan jika ketahuan menggunakan bahasa Melayu akan dikenakan sanksi. Selain mewajibkan pengajaran bahasa Thai dan ajaran agama Budha, Peme- rintah juga mempromosikan buku-buku dan materi pelajaran yang membuat siswa mencintai Thailand, hidup dengan budaya Thailand, memberi produk-produk Thailand, dan berbicara dalam bahasa Thailand. Upaya ini merupakan program asimilasi Muslim Meelayu ke dalam komunitas Thai. 63 Asimilasi pendidikan berbaju modernisasi ini menekankan pada identifikasi tunggal yang didasarkan
63 Jon Jeppsson, Annexation and Assimilation...., hlm. 16
64 Angkhana Neelapaijit, Roles and Challlenges for Muslim Women in The Restive Souhtern Border Provinces of Thailand, paper at the “conference on Religious Activism & Women’s Developmet in Southeast Asia: Hightlighting Impediments, Exploring
pada karakter etnisitas (Siam), agama (Buddha), dan Linguistik (bahasa Thai). Sistem ini oleh Muslim Patani dipandang sebagai upaya mensekulerkan pendidikan mereka.
Disamping melalui pendidikan, pemerintah juga melakukan integrasi melalui jalur politik, yaitu dengan ada- nya kebijakan politik ultra nasionalis melalui penyatuan administrasi. Semua kantor pemerintah diurus dan ditentukan oleh pusat. Sentralisasi adminitrasi ini menyebabkan Muslim Patani tidak me- miliki otonomi di wilayah mereka sendiri. Otomatis kebanyakan pegawainya juga beragama non-muslim yang tidak faham terhadap kehidupan Muslim Melayu. 64
Sedangkan melalui budaya dengan memberlakuan ideologi trinitas ( nation, king/monarchi, religioun ) merupakan salah satu bentuk pemaksaan sekaligus intervensi budaya minoritas oleh ma- yoritas. Dalam bungkus ideologi ini, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan kelompok minoritas untuk menggunakan bahasa, adat istiadat, dan aturan-aturan kelompok mayoritas. 65
Selain itu dalam usahanya, pemerintah
Opportunities, 20th & 21st November 2009, hlm. 16
65 Paulus Rudolf Yulianto, Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perpective, dalam Multiculturalism, Separatism and National Building in Thailand, (Indonesia: Pusat Penelitian Sumber Daya Nasional, 2004), hlm. 17
juga membangun desa damai (peacefull vilage) di wilayah pedalaman di provinsi dengan mayoritas muslim tersebut, tujuannya agar desa ini menjadi pintu masuknya etnis Siam yang beragama Buddha ke dalam komunitas muslim. Kebijakan ini diikuti oleh adanya migrasi penduduk Thailand utara yang dominan beragama Budha ke wilayah selatan. Bagi Muslim Melayu kondisi ini dianggap sebagai ancaman terhadap kebudayaan tradisional mereka. 66
Tidak berhenti di budaya, Pemerin- tah Thailand juga menggunakan jalur hukum dalam upaya mengintegrasikan Thailand Selatan. Pada tahun 1983 Phuibul Songhkran, seorang perdana menteri saat itu, membuat kebijakan dengan menghapus berlakunya hukum Islam dan menggantinya dengan hukum sipil. Padahal sedari dulu di wilayah Patani hukum Islam sudah menjadi aturan  yang mengatur semua urusan hukum di kalangan Muslim dan
66 Ali Sodiqin, Budaya Muslim Pattani ......, hlm.
41-42
67 Diptendu Sarkar, Religious Minority, Education and Separatism in South Thailand, paper pre- sented at “the 12th International Conference on Thai Studies” University of Sydney, April 22-24, 2014
68 Tujuh petisi tersebut ialah: (1) menunjuk pribumi yang memiliki kewenangan penuh untuk memerintah di wilayah Patani, (2) 80% dari pegawai sipil yang bekerja di empat provinsi adalah  Muslim, (3) Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi negara disamping bahasa Thai, (4) Pengajaran di sekolah dasar harus menggunakan bahasa Melayu, (5) Hukum Islam harus diakui dan
bersumber dari kitab fikih Syafi’iyah. 67
Melihat kondisi tersebut, maka tidak heran jika kebijakan pemerintah selalu menuai protes dari kelompok Muslm Melayu. Pada tahun 1948 Haji Sulong Abdul Qadir, seorang tokoh terkemuka masyarakat Patani, mencoba mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah perihal otonomi (self government) bagi muslim Patani. 68 Namun selang beberapa saat ketika Haji Sulong mengajukan petisi tersebut ke Pemerintah Thailand, ia menghilang secara misterius, masyarakat Patani mencurigai Pemerintah Thaialnd telah membunuh Haji Sulong, dan hingga kini baik Haji Sulong maupun mayatnya tidak ditemukan. 69

## C. NASIONALISME THAILAND VS DIMENSI KE-MELAYU-AN

## PATANI
Negara berbeda dari bangsa, suatu negara dapat terdiri dari beragam bangsa, dan suatu bangsa juga bisa meliputi
diimplementasikan di Peradilan Agama, terpisah dari peradilan sipil, (6) Pajak dan pemasukan di empat provinsi harus digunakan untuk pembangunan daerah sendiri, (7) Mendirikan biro urusan Muslim yang memiliki kewenangan penuh.  Lutfee Abdul Mani, Conflict Resolution: A Case Study of The Separatist Movement in The Southern Border Provinces of Thailand, Qudus International Journal of Islamic Studies, Vol. 1, Number 1, January-June 2013.
69 Wawanaran langsung dengan Amran Haisamoh, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Anggota PMIPTI Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2019
beberapa negara. Sistem demokrasi pada hakikatnya akan melahirkan sebuah negara, dan nasionalisme sendiri akan melahirkan sebuah bangsa, maka nasionalisme dan demokrasi akan menciptakan suatu negara bangsa. 70
Berbicara nasionalsime berarti sedang membicarakan tentang suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas suatu populasi, yang sejumlah populasinya bertekad membentuk suatu bangsa yang aktual. 71 Menurut Anthony Smith, identitas nasional sendiri ialah sesuatu yang mencakuo hampir seluruh dimensi kehidupan sehingga ia menjadi suatu kekuatan yang eksklusif dan inklusif sekaligus, tidak hanya dalam aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari atau budaya. 72 Dengan melihat sosilal dan kultural masyarakat Thailand dan Melayu Patani, maka akan dihadapkan pada situasi yang kontradiktif atau vis a vis, disini terjadi tarik-menarik identitas nasional yang berujung pada kekalahan satu pihak dan kemenangan di pihak yang lain. Mengingat situasi dan kondisi tersebut, maka akan sulit untuk
70 Fatiyah, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Gama: Stidu Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta, Jurnal Kontekstualita Vol. 32, No. 2, 2016
71 Paus Rudolf Yuniarto, “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan
mengintegrasikan kedua ideologi yakni ideologi Thailand dengan Thai Buddha dan ideologi Patani dengan Melayu Muslimnya. Amran sekali lagi menekankan bahwa;
Kaca yang retak akan sulit menyatu dan kembali seperti semula, sudah bertahun-tahun konflik ini berlarut dan kami tidak melihat ada tanda-tanda perdamaian yang mengintegrasikan dua ideologi ini. Bagi kami masyarakat patani damai hanya ada dua opsi, yakni Kemerdekaan atau Otonomi dan bukan menyatu seutuhnya dengan Thailand karena itu akan sulit juga bahkan tidak mungkin. Kami hanya menuntut hak kami bukan melakukan separatisme dan kami bukan terorisme seperti yang diberitakan. Jika kami tidak mendapatkan hak kami untuk merdeka dari Thailand atau tidak diberi kewenangan untuk memerintah sendiri (otonomi, self government ) maka nasionalisme Thailand dan nasionalisme Ke-Melayu-an akan selalu vis a vis ( red ; bertentangan).
Pemerintah Thailand dinilai kurang menyesuaikan kebijkan-kebijakannya dengan aspirasi orang-orang Melayu Muslim di daerah perbatasan. Mengingat
Akar Gerakan Separatisme”, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Agama , Kontekstualita, Vol.32, No.2, 2016, hlm. 28
72 Anthony D. Smith, National Identity, (Nevada: Nevada University Press, 1991), hlm. 143-144
pentingnya memperhatikan kebudayaan Melayu sebagai bagian dari kebudayaan nasional (country’s national heritage) untuk kelangsungan tradisi dan adat- istiadat orang-orang Melayu, maka seha- rusnya pemerintah tidak melarang hal tersebut. Namuan fakta yang terjadi adalah asimilasi yang semakin menyu- dutkan masyarakat muslim melayu dari adat dan tradisinya. Salah satu bentuk asimilasi untuk menunjukkan identitas nasional adalah perubahan nama Muslim dengan nama Thai. Tanpa merubah nama mereka yang bekerja di kantor peme- rintah tidak akan dipromosikan untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Misalnya nama (baru) “Surin Pitsuwan”, merupakan satu-satunya orang Melayu yang pernah diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Thailand, dimana nama lama aslinya adalah “Abdul Halim bin ‘Isma’il”. 73
Selain dari nama, berbusana juga diatur dalam undang-undang pemeliha- raan kebudayaan (identitas) Thai. Melayu Muslim diharuskan untuk mengenakan “baju modern” model Barat. Mereka dilarang untuk mengenakan sarung,
73 Paulus Rudolf Yuniarto, Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme, Jurnal Masyarakat dan Budaya: Volume 7 No. 1 Tahun 2005, hlm. 107
74 Wawanaran langsung dengan Amran Haisamoh, Jurusan Sosiologi UIN Sunan
memakai songkok (kopiah), sandal, dan menguyah sirih. Bagi laki-laki harus menggunakan topi, celana panjang, dan sepatu sedangkan kalau Muslimah Melayu Patani yang mengenakan baju kurung dan kerudung sering mengalami pelecehan oleh polisi setempat. 74 Padahal bagi kelompok Muslim berpakaian adalah ekspresi keagamaan dan model pakaian adalah manufestasi sikap dan prilaku beragaman. Dari semua kebijakan yang kontroversial tersebut, yang dianggap yang paling fatal dan merusak kepercayaan Muslim adalah kewajiban kaum Muslim Patani untuk menghormati patung Budha yang berada di lingkungan sekolah lantaran Budisme sudah diproklamirkan sebagai agama negara, sudah sepantasnya bila masyarakat Patani menghargai agama ini dengan cara menghormati patung simbol Buddha. 75
Nasionalisasi Thai melalui bahasa dan adat-istiadat berimplikasi terhadap ketimpangan ( gap ) sosial-ekonomi-poli- tik dan merupakan kondisi potensial yang mengundang konflik serta kekerasan antar kelompok masyarakat. Kondisi dimana pluralistas masyarakat dicoba untuk diseragamkan mengandung potensi dan
Kalijaga, Anggota PMIPTI Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2019
75 Wawancara langsung dengan Hu Sasan, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2019
ancaman keutuhan negara bangsa Thai- land itu sendiri. Kekuatan dan otoritas negara yang bersifat memaksa sebagai- mana dialami Patani yang dipaksa masuk dalam lingkup nation state Thailand melalui program-program nasionalisasi Thai; pendidikan, bahasa, budaya, agama, yang justru memperkuat keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan negara bangsa. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Amran dan Hu Sasan, mereka dengan tegas menyatakan bahwa semakin Pemerintah Thailand bersikeras untuk melakukan Siamisasi maka semakin kuat pula keyakinan kami dengan nasional- isasi Ke-Melayu-an, sebab jelas dalam merealisasikan agendanya Pemerintah Thailand tidak pernah memperlakukan kami secara berimbang dan adil. Sebenarnya, permasalahan mendasar di Selatan bukanlah semata-mata perihal sikap anti Siam dan berkembangnya separatisme tetapi karena tidak adanya keadilan masyarakat baik dalam kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun sosial politik.
76 https://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari- anda/read/2016/12/31/108852/persatuan-maha- siswa-islam-patani-di-indonesia-adakan-kong- res.html (diakses pada Rabu, 15 Januari 2019)

## D. GERAKAN MAHASISWA
PERHIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PATANI THAILAND SELATAN INDONESIA (PMIPTI YOGYAKARTA) DAN NASIO- NALISME KE-MELAYU-AN
Perhimpunan Mahasiswa Islam Patani (Thailand Selatan) di Indonesia (PMIPTI), merupakan salah satu organi- sasi yang cukup aktif di kota pelajar Yogyakarta. Organisasi yang terbentuk tahun 1972 ini telah banyak membentuk karakter masyarakat Melayu diThailand khususnya wilayah Patani Thailand Selatan. 76
Dalam menghadapi konflik berke- panjangan ini, banyak pihak yang terlibat dan mencoba mencari solusi untuk sama- sama keluar dengan mencari jalan damai bagi kedua belah pihak. Namun di tengah-tengah banyaknya kendala  bah- kan kemacetan dialog antara Patani dengan Pemerintah Pusat Thailand untuk mencapai jalan damai dan diperolehnya hak-hal minoritas, bang- kitlah kelompok-kelompok baru yang lahir dari proses penguatan Civil Society 77 Kelompok ini lahir beriringan dengan era demokrasi dan arus globali-
77 Faishol Mamang, Peran Civil Society Organi- zations Dalam Proses Perdamaian Di Patani, Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm 182
sasi. Kenyataan bahwa demokrasi mem- berikan masyarakat kesempatan yang lebih luas untuk mengorganisir diri dan merumuskan aspirasi secara mandiri, bukan hanya mandiri dari pengaruh aktor pemerintahan pusat, elit politik, birokrasi dan partai politik, namun juga mandiri dari hegemoni para pemimpin lokal politikus Muslim dan para aktivis yang selama ini memonopoli aspirasi Muslim melalui gerakan nasionalis, 78
sebab tidak semua masyarakat Patani benar-benar setuju akan ide kemerdeka- an atau otonomi. 79
PMIPTI merupakan salah satu contoh dari gerakan Civi Society yang dimaksud, gerakan ini lebih menekan- kan pada penyadaran masyarakat melalui ekonomi dan artikulasi politik atau public sphere dibandingkan dengan memobilisasi masyarakat untuk mem- bentuk pasukan dan bersenjata. PMIPTI cenderung memanfaatkan keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya kepada publik baik melalui media massa maupun melalui pengem-
78 Ibid, hlm. 183 79 Wawanaran langsung dengan Amran Haisa- moh, Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga,
Anggota PMIPTI Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 2019
80 Menurut narasumber, pergerakan PMIPTI ba- nyak melalui tulisan, salah satunya media massa daring (online), tulisan mereka dapat dilihat melalui beberapa majalah online seperti, http://turanisia.com , https://m.hidayatullah.com/search/Patani , https://m.kibtalt.net/search/Patani , Majalah
bangan masyarakat secara langsung. 80
Meskipun demikian bukan berarti per- gerakan semacam ini dapat meng- akomodasi seluruh aspirasi mereka. Dalam hal-hal yang lebih substansial seperti penguasaan tanah atau sumber daya alam dan hak politik, mereka tidak berkompromi dengan pemerintah pusat, cenderung mengarah pada gerakan nasionalis untuk pembebasan.
Karena itu, baik gerakan Civil Society dan Gerakan Nasionalis untuk pembebasan memiliki irisan yang kuat di dalam aspirasi yang bersifat substan- sial, tentu dengan strategi yang berbeda untuk mencapainya. Kelompok Civil Society lebih menekankan pada peguatan public sphere dan penguatan ekonomi secara langsung. Sedangkan gerakan nasionalis aktif dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat. Dan sejauh ini pemerintah pusat masih menkankan perhatiannya pada gerakan nasionalis BRN 81 meskipun tidak mengabaikan gerakan Civil Society
Suara Tunas. https://drive.google.com/drive/fol- ders/1GgZP0OthZkJLopFugEQgmfjGgSiU55 a?usp=sharing.
81 Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, juga dikenal dengan nama Barisan Revolusi Nasional (BRN), adalah gerakan kemerdekaan Melayu Pattani yang aktif di Thailand selatan dan Malaysia utara. Kelompok ini merupakan kelompok pemberontak paling berpengaruh di wilayah tersebut.
begitu saja. 82
Berdasarkan Tesis Faisol Mamang pada tahun 2017, yang membahas tentang peran civil society dalam proses perdamaian di Patani menemukan bahwa hubungan minoritas Muslim di Patani telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik Kelompok Patani dan Pemerintah Pusat kini lebih terbuka. Namun ternyata keterbukaan tersebut belum cukup untuk mengakomodasi aspirasi substansial masyarakat mayo- ritas Muslim di Patani. Karena itu menurutnya, diperlukan pula suatu perubahan kebijakan yang bersofat substantif bagi negara secara nasional dan bahkan jika memang perlu dilakukan pula perubahan Konstitusi, guna memberikan tempat bagi aspirasi yang bersifat substantif minoritas Muslim di wilayah tersebut. 83

## E. KESIMPULAN
Pada mula terbentukanya negara- bangsa di Thailand hingga saat ini, faktanya belum memberikan kesedera- jatan pada hak-hak minoritas, khususnya dibagian Selatan negara tersebut. Strategi membangun identitas nasional melalui jalan asimilasi maupun represi tidak mampu menghilangkan sekat kultural,
82 Faishol Mamang, Peran Civil Society Organizations Dalam Proses Perdamaian Di Patani, ..... hlm. 183
tradisi, dan klaim historis atas kekuasaan dan kepemilikan tanah masa lalu komunitas tersebut, justru strategi tersebut dinilai cenderung memaksa keseragaman, akibatnya timbullah hubungan asimetris antara mayoritas atau pemerintah dengan minoritas Muslim di negara itu. Etnis Melayu Muslim terus melakukan negosiasi guna mendapatkan kemandirian, dan perda-maian menurut mereka hanya dua opsi yakni kemerdekaan dan otonomi/ self- government atau ingin menentukan nasib sendiri self-determination.
Melihat hal tersebut, dapat disim- pulkan perspektif mahasiswa Patani saat ini masih cenderung mengarah pada nasionalisme etnis/kesukuan mereka di bandingkan dengan nasionalisme negara Thailand. Mereka tetap bersikukuh dengan Ke-Melayu-an, hal tersebut diekspresikan melalui bahasa, pakaian, hingga tradisi adat-budaya yang kental dengan tardisi budaya Melayu. Peneltian ini semakin menegaskan bahwa generasi muda Patani, Muslim Thailand  Selatan, masih memiliki dendam mendalam terhadap Pemerintahan Thailand. Mengingat hal tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, maka dapat dipastikan masih membutuhkan rentang
83 Ibid., hlm. 185
waktu yang lebih lama lagi untuk dapat benar-benar memastikan perdamaian kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Auni bin Haji Abdullah, Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu, (Malaysia: Darulfikir SDN BHO, 2001)
Fatiyah, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Agama: Studi Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta , Konteks- tualita, Vol.32, No.2, 2016 Fatiyah, Perspektif Muslim Thailand tentang Nasionalisme Etnis dan Gama: Stidu Persepsi Mahasiswa Pattani di Yogyakarta, Jurnal Kontekstualita Vol. 32, No. 2, 2016 Jeppsson, Jon, Annexation and Assimilation: An Ethnic Approach to The Roots of Conflict in Thailand’s Deep South, (Lund: University Departement of Political Science, 2008) Mamang, Faishol, Peran Civil Society Organizations Dalam Proses Perdamaian Di Patani, Tesis Pasca
Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2017
Mani, Lutfee Abdul, Conflict Resolution: A Case Study of The Separatist Movement in The Southern Border Provinces of Thailand, Qudus International
Journal of Islamic Studies, Vol. 1, Number 1, January-June 2013 Melvin, Neil J, “Conflict in Southern
Thailand: Islamism, Violence and State in the Patani Insurgency”, SIRRI Policy paper No. 20 (September 2007) :7 Neelapaijit, Angkhana, Roles and Challlenges for Muslim Women in The Restive Souhtern Border Provinces of Thailand, paper at the
“conference on Religious Activism & Women’s Developmet in
Southeast Asia: Hightlighting Impediments, Exploring Opportuni- ties, 20th & 21st November 2009
Sarkar, Diptendu, Religious Minority, Education and Separatism in South Thailand, paper presented at “the 12th International Conference on Thai Studies” University of Sydney, April 22-24, 2014 Smith, Anthony D., National Identity, (Nevada: Nevada University Press, 1991) Sodikin, Ali, Upaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya), Ibda, Vol14, No. 1, Januari-Juni 2016 Sodiqin, Ali, Budaya Muslim Pattani (Integrasi, Konflik dan Dinamika- nya), Ibda’ Jurnal Kebudayaan
Islam Vol. 14, No. 1, Januari-Juni
2016: ISSN: 1693-6736
Sulistyo-Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Penaku, 2010)
Teewu, A., dan Wyatt, D.K., Hikayat
Pattani, Bibliotheca Indonesica 5,
(The Hageu: Martinus Nijhoff,
1970)
Umar, Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: Rajawali Press, 2013) Yuniarto, Paulus Rudolf, Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perpective, dalam Multi- culturalism, Separatism and National Building in Thailand, (Indonesia: Pusat Penelitian Sumber Daya Nasional, 2004)
, Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perla- wanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme, Jurnal Masyarakat dan Budaya: Volume 7 No. 1 Tahun 2005
,  “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perla- wanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme”, Perspektif Muslim
Thailand tentang Nasionalisme
Etnis dan Agama , Kontekstualita, Vol.32, No.2, 2016

## Media
Akademisi  Solusi  Konflik  dari  T
hailand  Sekatan  diunduh melalui http://www.kompasiana.co m/annysasovia/akademisi-solusi- konflik-dari- thailand-selatan mengapa_562cc65ef196739c1415f 945 (diakses pada tanggal 7 Januari 2019) Transformasi Politik Gerakan Mahasis- wa Islam Thailand, diunduh melalui http://hminews.com/2013/04/uncat egorized/transformasi-politik- gerakan- mahasiswa-islam-thailand/
(diakses pada 6 Januari 2019) Persatuan Mahasiswa Islam Patani di Indonesia adakan Kongres, diunduh melalui https://www.hidayatullah.com/berit a/berita-dari- anda/read/2016/12/31/108852/pers atuan-mahasiswa-islam-patani-di- indonesia-adakan-kongres.html (diakses pada Rabu, 15 Januari 2019)
Volume 22 Nomor 2, Juli ‐ Desember 2018