## EDITORIAL
JSCL edisi ini mengusung tema mengenai konflik dan integrasi sosial, dua realitas yang selalu mengiringi perjalanan sejarah masyarakat di mana pun baik masyarakat skala kecil maupun besar. Konflik dan integrasi juga menjadi isu yang selalu penting di Indonesia. Sejumlah studi yang telah disunting oleh Colombijn dan Lindblad (2002), Stokhof dan Djamal (2003), dan van Bemellen dan Raben (2011) memuat daftar panjang konflik di Indoneisa pada periode 1950-an hingga 1990-an. Studi-studi itu sekaligus menginspriasi kita untuk melihat kembali narasi besar tentang integrasi bangsa.
Kendati demikian, para kontributor JSCL edisi ini tampaknya lebih berminat untuk mengaji konflik dan integrasi yang belum terlalu mendapat perhatian dari para peneliti sejarah. Hal ini tampak misalnya dari artikel Yety Rochwulaningsih, “Senjata Kaum Lemah: Perlawanan Sehari-hari Petambak Garam”, yang membahas tentang ngoret —pencurian yang disamarkan. Ngoret merupakan tipikal perlawanan kaum lemah—dalam artikel ini menunjuk pada petambak penggarap dan buruh pengangkut garam—terhadap dominasi pemilik lahan tambak dalam konteks hubungan kerja yang eksploitatif. Melalui artikel ini Rochwulaningsih menunjukkan bahwa teori James C. Scott—resistansi sehari-hari petani Asia Tenggara—dapat dioperasikan untuk mengaji konflik dalam masyarakat pesisir khususnya petambak garam. Sementara itu, kajian atas konflik juga dilakukan oleh Wijanarto dengan artikelnya yang berjudul “Radikalisasi Tekanan Kapitalisme Perkebunan: Pertumbuhan dan Radikalisasi Sarekat Ra’jat (SR) Tegal 1923-1926” yang berusaha melacak penyebab muncul dan berkembangnya radikalisasi di Tegal. Kondisi ini muncul akibat adanya kapitalisme perkebunan, khususnya eksploitasi lahan perkebunan tebu oleh perusahaan-perusahan gula yang memanfaatkan birokrasi pribumi dalam pengadaan lahan penanaman tebu dan rekrutmen tenaga kerja. Sarekat Ra’jat (SR) Tegal terbentuk sebagai respon atas transformasi moderenisasi yang menimbulkan pergolakan masyarakat bawah untuk melawan kapitalisasi perkebunan yang telah tejadi, puncak radikalisasi SR ketika Perlawanan Karangcegak terjadi pada Maret 1926.
Bentuk konflik lainnya terkait dengan ketegangan-ketegangan yang muncul dalam proses konstruksi identitas khususnya pada etnis-etnis yang berdiaspora. Identitas kerap dipahami sebagai realitas yang sudah selesai dan didefinisikan berdasar sejumlah komponen seperti label-label penanda pengungkapan-diri, bahasa, dan agama dan praktik ritual. Para penulis artikel dalam JSCL edisi ini lebih melihat identitas sebagai sesuatu yang plastis, tidak lain karena identitas selalu dinegosiasikan seperti telah disampaikan antara lain oleh Barth (1969) dan Banks (1996). Plastisitas identitas tampak jelas dalam pembahasan Matthew Constancio Maglana dalam artikelnya “ Understanding Identity and Diaspora: the Case of the Sama-Bajau of Maritime Southeast Asia” . Dalam pandangan Maglana, Sama- Bajau sebagai etnis maritim-pengembara di wilayah perairan Asia Tenggara selalu berada dalam ketegangan karena mereka harus terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan maupun sebagai akibat dari adanya kontak dengan masyarakat/kebudayaan lain dan kekuatan-kekuatan eksternal yang mendorong perubahan budaya. Oleh karena itu, konstruksi identitas Sama-Bajau bukan saja merupakan proses yang sangat cair, tetapi juga penuh dengan ketegangan khususnya dalam menegakkan klaim atas homeland -nya dan dalam menyeleksi persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, yang dengan cara itu mereka dapat meneguhkan eksistensinya sebagai sebuah kelompok etnis sementara di sisi lain, pada saat yang sama, mereka juga dapat terhubung dengan kelompok-kelompok etnis maritim- pengembara lainnya.
Ketegangan dalam proses konstruksi identitas pada kelompok-kelompok etnis yang berdiaspora juga terjadi karena mereka cenderung membentuk identitas di tempat hidupnya yang baru dengan mengacu pada budaya leluhurnya. Bahkan, mereka memiliki harapan yang kuat untuk pada suatu ketika kembali ke tanah leluhurnya. Kedua kecenderungan itu dibahas masing-masing oleh Heman Manay dalam artikelnya “Proyek Demografi dalam Bayang-bayang Disintegrasi Nasional: Studi tentang Transmigrasi di Gorontalo, 1950-1960” dan oleh Susanti dalam artikelnya “Nasionalisme dan Gerakan
Mulih Njowo , 1947 dan 1954”. Helman Manay menyatakan bahwa hubungan antara etnis asli Gorontalo dengan para transmigran dari etnis Sunda (Jawa Barat) dan Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur) pada awalnya sempat mengalami ketegangan akibat perbedaan budaya. Namun demikian, mereka akhirnya dapat saling menyesuaikan dan hidup berdampingan. Dengan melihat bahwa pada periode 1950-1960 Gorontalo dan Sulawesi umumnya sedang bergolak akibat pemberontakan PRRI/Permesta, Manay menyatakan bahwa diaspora etnis Sunda dan Jawa melalui program transmigrasi bukan sekadar projek demografis, tetapi juga mengemban misi untuk mewujudkan integrasi nasional. Sementara itu, pembahasan Susanti berfokus pada repatrian dari Suriname yang memiliki keinginan kuat untuk kembali ke tanah leluhurnya melalui gerakan Mulih Njowo (Pulang ke Jawa). Susanti melihat gerakan sebagai ekspresi nasionalime, karena Mulih Njowo merupakan reaksi orang-orang Jawa di Suriname terhadap tindakan pemerintah kolonial Belanda yang mengingkari perjanjian kontrak, di samping kebijakan politik yang diskriminatif dan represif.
Artikel lainnya disumbangkan oleh Susanto T. Handoko, “Boven Digoel dalam Panggung Sejarah Indonesia: Dari Pergerakan Nasional hingga Otonomi Khusus Papua”. Pascapemberontakan komunis 1925-1927, pemerintah kolonial Belanda menjadikan Boven Digoel sebagai tempat untuk mengasingkan aktivis pergerakan agar mereka tidak bisa menyebarkan ide-ide kebangsaan atau nasionalisme. Selain jauh dari pusat pemerintahan di Batavia, lokasi Boven Digoel juga terisolasi karena dikelilingi hutan belukar yang luas dan penuh rawa serta banyak binatang buas dan nyamuk malaria yang ganas. Handoko menawarkan gagasan yang menarik yaitu menjadikan Boven Digoel sebagai situs sejarah dan daya tarik wisata. Ini merupakan salah satu cara untuk memonumenkan memori kolektif, yang melaluinya ingatan di seputar konflik-konflik dari masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dapat diselamatkan dan/atau direproduksi serta dijadikan salah satu elemen penting untuk mengonstruksi identitas Papua sekarang.
Sudah barang tentu para pembaca memiliki kebebasan penuh untuk dengan caranya masing- masing menikmati dan menemukan benang merah dari gagasan-gagasan dalam artikel JSCL edisi ini. Terima kasih disampaikan kepada para penulis yang telah mempercayakan publikasi tulisan mereka melalui JSCL. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra bebestari yang telah me- review artikel-artikel tersebut.
Selamat membaca.

## Referensi
Banks, Marcus (1996). Ethnicity: Anthropological Constructions . London: Routledge. Barth, Fredrik (ed.). (1969). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference . Oslo: Scandinavian University Press.
Colombijn, Freek dan J. Thomas Lindblad (ed.). (2002). The Roots of Violence in Indonesia . Singapore: ISEAS.
Stokhof, W.A.L. dan Murni Djamal (ed.). (2003). Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini , terjemahan Suaidi Asya’ari. Jakarta: Kerja sama INIS Universiteit Leiden dan Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
van Bemellen, Sita dan Remco Raben (ed.). (2011). Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950- an, Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa . Jakarta: KITLV Jakarta, NIOD, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.