## KAPASITAS EKONOMI MASYARAKAT PETANI KORBAN GUSURAN PT BNIL TULANG BAWANG DALAM PERSPEKTIF SUSTAINABLE LIVELIHOOD
Anita Damayantie 1 , Ikram 2 , Usman Raidar 3 , Handi Mulyaningsih 4
1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

## ABSTRAK
Penelitian  ini  hendak  menggambarkan  kondisi  sosial-ekonomi  komunitas  petani  korban gusuran  PT  BNIL  di  Kecamatan  Banjar  Margo,  Kabupaten  Tulang  Bawang,  Lampung. Penelitian  dilakukan  dengan  kerangka  pemikiran  ekonomi  politik  agraria  dan  pendekatan penelitian  kualitatif.  Penelitian  akan  dilakukan  pada  sample  satu  desa  yang  penduduknya korban  gusuran  PT  BNIL  serta  menjadi  pusat  pengorganisiran  serikat  petani  yakni  desa Bujuk  Agung.  Kajian  akademik  dan  laporan  jurnalistik  tentang  konflik  agraria  yang melibatkan  petani  Tulang  Bawang  dan  PT  BNIL  sudah  banyak  dihasilkan  namun  hampir seluruhnya  membahas  aspek  konflik.  Catatan  rinci  tentang  kondisi  sosial-ekonomi  apalagi struktur agraria komunitas petani yang berkonflik itu belum tersedia. Padahal, tanpa adanya gambaran  rinci  tentang  kondisi  sosial-ekonomi  komunitas  petani  tergusur,  sulit  untuk mengetahui seperti apa konsekuensi dari dan bagaimana proses penggusuran berdampak pada komunitas  petani  setempatan.  Informasi  rinci  tentang  kondisi  sosial-ekonomi  juga  dapat digunakan  dalam  konteks  penguatan  kelembagaan  organisasi  petani  untuk  mendukung pelaksanaan  reforma  agraria  dari  “bawah”  yang  didorong  oleh  rakyat.  Penelitian  ini  akan menghasilkan  laporan  tentang  kondisi  sosial-ekonomi  sebagai  dasar  informasi  guna menggambarkan stuktur agraria di wilayah konflik di Tulang Bawang.
Kata kunci: kondisi sosial-ekonomi, petani, sustainable livelihood

## ABSTRACT
This  study  intends  to  describe  the  socio-economic  conditions  of  the  community  of  farmers who were evicted by PT BNIL in Banjar Margo District, Tulang Bawang Regency, Lampung. The research was conducted with an agrarian political economy framework and a qualitative research  approach.  The  research  will  be  carried  out  in  a  sample  of  one  village  whose residents  are  victims  of  PT  BNIL's  eviction  as  well  as  being  the  center  for  organizing  a farmer  union,  namely  the  village  of  Bujuk  Agung.  Many  academic  studies  and  journalistic reports  on  agrarian  conflicts  involving  Tulang  Bawang  farmers  and  PT  BNIL  have  been produced, but almost all of them discuss aspects of the conflict. Detailed records regarding the  socio-economic  conditions,  especially  the  agrarian  structure  of  the  conflicting  farming communities,  are  not  yet  available.  In  fact,  without  a  detailed  description  of  the  socio- economic  conditions  of  the  evicted  farming  communities,  it  is  difficult  to  know  what  the consequences  will  be  and  how  the  eviction  process  will  affect  local  farming  communities. Detailed  information  on  socio-economic  conditions  can  also  be  used  in  the  context  of institutional strengthening of farmer organizations to support the implementation of agrarian reform from “below” which is driven by the people. This research will produce a report on
socio-economic conditions as a basis for information to describe the agrarian structure in the conflict area in Tulang Bawang.
Keywords : socio-economic conditions, agriculture, sustainable livelihood

## PENDAHULUAN
Dalam konteks perubahan masyarakat yang didorong oleh proses kapitalisasi, terdapat reaksi atau respon yang berbeda-beda dari tiap komunitas petani di berbagai tempat.  Satu  faktor  penting  yang  dihadapi  komunitas  tani  di  berbagai  tempat  dalam proses  tersebut  yakni  berkenaan  dengan  perubahan  kepemilikan  dan  penguasaan lahan.  Kaum  tani,  bagaimanapun,  memiliki  tingkat  ketergantungan  utama  terhadap tanah  (Wolf,  1966).  Dalam  konteks  perubahan  kepemilikan  dan  penguasaan  lahan, atau lebih tepatnya proses perampasan tanah yang eskalasinya meningkat pascakrisis ekonomi 2008, Hall dkk. (2015) memetakan terdapat tiga reaksi politik “dari bawah” atas  proses  tersebut.  Perampasan  lahan  tidak  hanya  menimbulkan  (1)  reaksi perlawanan  atas  itu,  tapi  juga  (2)  tiadanya  perlawanan,  atau  bahkan  (3) pengintegrasian  komunitas  yang  dirampas  lahannya  ke  dalam  skema  produksi  yang dijalankan  atas  dasar  perampasan  lahan  itu.  Di  sini,  penting  untuk  memerhatikan aspek-aspek kelas, gender, generasi, etnisitas, nasionalisme serta berbagai ekspektasi, aspirasi,  dan  tradisi  perjuang  yang  eksis  secara  historis-spesifik  ketika  perampasan lahan  terjadi  dan  berinteraksi  dengan  kelompok-kelompok  sosial  yang  terlibat  di dalamnya.
Melihat keadaan bahwa Lampung merupakan salah satu daerah dengan angka konflik  agraria  yang  cukup  tinggi—terkait  fenomena  perampasan  lahan—yang  pada gilirannya  memunculkan  berbagai  reaksi  politik  dari  kaum  tani,  kami  memandang perlu untuk menggali satu aspek yang belum banyak disoroti dari berbagai kajian atas politik  petani  di  Lampung.  Yakni  dengan  menyoroti  aspek  dinamika  internal  dari komunitas petani: kondisi sosial-ekonominya.
Aspek dinamika internal dari komunitas ataupun kelompok petani menjadi hal yang menarik untuk diteliti, karena akan berbeda disetiap daerah. Beberapa penelitian telah  menjabarkan  durasi  dan  rentetan  peristiwa  yang  terjadi  dalam  konflik  agraria.
Sayangnya,  masih  minim  yang  membahas  tentang  strategi  bertahan  hidup  dari masyarakat ini. Hal ini akan semakin menarik apabila penelitian ini mengkaji potensi yang dimiliki komunitas ini serta kapasitas dari setiap elemen yang dimilikinya.
Subjek kajian  yang dipilih untuk menerapkan  analisis atas hal tersebut  yakni komunitas petani korban gusuran PT BNIL di desa Bujuk Agung, kecamatan Margo Agung,  kab.  Tulang  Bawang.  Komunitas  ini  dipilih  berdasarkan  kriteria  sebagai berikut: (a) komunitas petani Bujuk Agung telah mengalami proses perampasan serta sengka  lahan  berpuluh  tahun  yang  memunculkan  reaksi  politik  “dari  bawah”  yang saat  ini  terwakili  melalui  organisasi  Serikat  Tani  Korban  Gusuran  BNIL  (STKGB). Artinya,  pengalaman  panjang  politik  petani  Bujuk  Agung  dalam  upaya  memperoleh hak  atas  tanah  yang  telah  berlangsung  tiga  dekade  telah  memenuhi  kriteria  politik petani  yang  akan  dianalisis;  (b)  belum  ada  studi  yang  mencoba  untuk  menganalisis struktur  agraris  komunitas  petani  Bujuk  Agung  serta  menghubungkannya  dengan aspek politik petani.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kaum  tani  itu  tidak  homogen,  melainkan  terbagi  dalam  golongan-golongan yang  sebagian  besar  ditentukan  oleh  penguasaan  atas  sarana  produksi  atau kontrol atas  sumber  daya  produksi .  Beda-beda  golongan  ini  terpaut  satu  sama  lain  dalam relasi-relasi  produksi  pada  konteks  pembangunan  relasi-relasi  komoditi  dalam ekonomi  pedesaan.  Apa  yang  patut  diperhatikan  adalah  relasi  diantara  golongan- golongan  di  dalam  kaum  tani  itu  sendiri  ( intra-peasants ),  antara  kaum  tani  dengan kaum  non-petani,  termasuk  dengan  yang  bukan  bagian  dari  komunitas  pedesaan ( extrarural  groups ).  Sebagaimana  dicatat  White  (2018a:  2) “changing  kinds  of relations between them  (or between peasants and nonpeasants, including extrarural groups) in the context of the development of commodity relations in rural economy” .
Bernstein  (2015)  memandang  bahwa  “sebagai  hasil  dari  diferensiasi  kelas, “petani”  atau  “petani  keluarga”  tidak  dapat  dilihat  sebagai  satu  “kelas”,  melainkan terpilah  menjadi  kelas-kelas  petani  kapitalis  skala  kecil,  produsen  komoditas  skala kecil  yang  relatif  sukses,  dan  buruh  tani.  Seperti  juga  diuraikan  oleh  White,
diferensiasi kelas  adalah proses penggolongan petani ke dalam beberapa  kelas. Dari pengalaman  kolonial  di  Asia  dan  Afrika,  Bernstein  mencatat  bahwa  begitu komodifikasi terjadi timbul kecenderungan diferensiasi. Artinya, diferensiasi diawali dengan  proses  komodifikasi  subsistensi.  Perbedaan  uraian  Bernstein  dengan  White tentang  diferensiasi  terletak  pada  penjelasan  syarat  dimulainya  proses  diferensiasi yakni pertama-tama petani kecil dalam upaya subsistensinya terikat pada pasar; upaya subsistensinya itu tidak bisa berlangsung di luar relasi-relasi komoditas.
Prinsip  dari  diferensiasi  kelas  itu  juga  berangkat  dari  kategori  kapital  dan tenaga-kerja. Dari uraian Bernstein, ada dua hal yang penting untuk disoroti yakni 1) soal kontradiksi (dalam  relasi  kapital  dan  tenaga  kerja),  maksudnya  dalam  relasi antara kapital dan tenaga-kerja, serta 2) bentuk reproduksi . Dalam proses diferensiasi, nampaknya  penggolongan  petani  sejalan  dengan  sejauh  mana  posisi  mereka  dalam hubungan kontradiktif antara kapital dan tenaga-kerja. Bernstein menyebutkan kalau “ kaum petani miskin mengalami kontradiksi paling tajam pada usaha mereproduksi diri mereka sebagai tenaga-kerja dan kapital…” (Bernstein, 2015: 123).
Dari  kutipan  itu  kita  melihat  bahwa  pada  kategori  petani  miskin,  karakter dasarnya  ialah  ia  pemilik  kapital  sekaligus  tenaga-kerja.  Darimana  kita  ketahui  hal ini? Kita bisa mengetahui dari apa yang mereka miliki (tanah, alat produksi) dan apa yang mereka lakukan dalam usaha tani mereka (sebagai tenaga-kerja). Singkat kata, ya  pemilik  sarana  produksi,  ya  juga  pekerjanya.  Tak  heran  jika  Bernstein, sebagaimana  sering  juga  disebut  oleh  sarjana  lain  (Chayanov  atau  Scott,  misalnya), memandang bahwa diantara kelompok lain merekalah yang paling keras bekerja dan paham menderita (lihat kutipan Chayanov, hal. 124).
Diferensiasi  melibatkan  proses  perubahan  yang  bersifat  kumulatif  dan permanen  dalam  cara-cara  beragam  kelompok  di  masyarakat  pedesaan—serta sebagian di luarnya—memperoleh akses atas produk dari tenaga-kerja mereka sendiri atau  orang  lain,  didasarkan  pada  perbedaan-perbedaan  kontrol  mereka  atas  sumber daya  produksi  dan  seringkali,  tapi  tidak  selalu,  berkenaan  dengan  peningkatan ketidaksetaraan  akses  atas  tanah.  Fokus  dari  investigasi  atas  perubahan  hubungan- hubungan tersebut yakni mekanisme perpindahan/transfer atau ekstraksi surplus yang
berlangsung secara umum di ekonomi pedesaan, sebagaimana bisa dilihat dari kajian- kajian  yang  dilakukan  para  penulis  dengan  perspektif  teoritis  yang  berbeda,  namun tetap  mempertimbangkan  hubungan-hubungan  ini  sebagai  variabel  determinan  yang fundamental dalam struktur agraria (White, 1992: 20).

## METODE
Penelitian  akan  menggunakan  paradigma  ekonomi-politik  agraria  dengan pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  akan  dioperasionalisasikan  melalui  konsep struktur  agraris  dan  diferensiasi  sosial.  Hubungan  diantara  kedua  konsep  ini  adalah: pemerian  atas  struktur  agraris  merupakan  landasan  untuk  membaca  proses diferensiasi sosial.
Penelitian  ini  berlokasi  di  desa  Bujuk  Agung,  kecamatan  Banjar  Margo, kabupaten Tulang Bawang dengan subjek penelitian  yakni komunitas petani di desa tersebut. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif  yang  diperoleh  dari sample rumah  tangga  petani  sesuai  kategori penguasaan  lahan  ( snowball  method ),  informan  kunci  ( snowball  method ),  dan dokumen  profil  sosial-ekonomi  di  desa,  kecamatan,  kabupaten.  Analisis menggunakan  dua  konsep  tersebut  dapat  dilakukan  berdasarkan  data  kuantitatif  dan kualitatif yang dikumpulkan melalui telaah data statistik, pengamatan, wawacara, dan diskusi kelompok terarah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sustainable Livelihood Framework Kelompok Petani
Konsep  tentang Sustainable  livelihood  framework (SLF)  mengacu  pada kapasitas  yang  dimiliki  masyarakat.  Tentu  saja  setiap  kapasitas  ini  dapat  berbeda antara  satu  dengan  yang  lain.  Ada  beberapa  tingkatan  dalam  SLF  ini,  antara  lain kerentanan  sosial,  pemetaan  aset,  transformasi  dalam  perubahan,  penetapan  strategi
sosial dan livehood outcome. Tiap-tiap tingkatan ini melibatkan semua elemen  yang ada (material dan non material) dan menjadikan masyarakat sebagai pusatnya.
Dalam perspektif SLF, pemetaan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dilakukan. Namun ini menjadi salah satu cara, bukan satu-satunya. Untuk memetakan potensi sosial masih perlu dukungan unsur lain. Unsur tersebut adalah modifikasi atau interferensi  sosial  dan  adaptasi  sosial.  Memodifikasi  masyarakat  dapat  dilakukan untuk  memunculkan  potensi  yang  dimiliki  oleh  suatu  wilayah  atau  suatu  kelompok sosial.  Sedangkan  adaptasi  masyarakat  perlu  dilakukan  untuk  menyeimbangkan elemen-elemen  yang  dimiliki  agar  dapat  selaras  antara  satu  dengan  yang  lain. Selanjutnya,  masih  perlu  disesuaikan  dengan  situasi  setempat  untuk  memahami karakter wilayah dan kemudian ditentukan prioritas lokalnya agar dapat menjadi ciri khas yang istimewa apabila dibandingkan dengan daerah lain.

## Pemetaan Kerentanan Kelompok Petani
Kerentanan  sosial  menjadi  tingkatan  awal  dalam  SLF  ini.  Konflik  yang dialami oleh petani yang tergusur oleh PT. BNIL ini memang sudah lama terjadi dan belum  menemukan  solusi  yang  tepat.  Boleh  dikatakan  bahwa  kondisi  yang  sedang dialami  adalah  stagnasi  resolusi  konflik.  Konflik  yang  terjadi  sekian  lama  membuat kelompok petani ini menjadi rentan terhadap segala macam perubahan kondisi sosial yang terjadi. Perubahan situasi, meskipun kecil, dapat menjadi kejutan tersendiri bagi kelompok ini karena kerentanan sosial yang dimiliki.
Dalam  masa  yang  stagnan  ini,  kelompok  petani  bukan  tidak  menderita. Penderitaan petani yang tergusur ini justru terus mengalami akumulasi. Masalah lama belum  terselesaikan,  namun  masalah  baru  serta  masalah  turunan  terus  berdatangan. Di  sisi  lain,  kebutuhan  hidup  masyarakat  tidak  dapat  diabaikan  dan  tidak  cukup terpenuhi dengan baik. Hal ini menjadikan kelompok petani semakin rentan.
Konflik  agraria  memang  bukan  isu  yang  baru  di  Lampung.  Konflik  ini  tidak kunjung  selesai  karena  pihak-pihak  yang  berkuasa  mempunyai  kapasitas  yang  besar dalam mengolah isu. Seperti yang terjadi di kabupaten Tulang Bawang ini. Kelompok petani  dieksploitasi  dan  juga  ditipu  agar  tunduk  kepada  para  penguasa.  Berbagai macam  kekerasan  telah  diterima  kelompok  petani  ini  sejak  tahun  1986.  Kekerasan
tersebut  antara  lain  pengusiran,  pemaksaan,  penipuan,  penyiksaan,  kerusuhan,  dan kriminalisasi oleh pihak yang berkuasa (Matanasi, 2017).
Masyarakat petani yang menjadi korban gusuran PT. BNIL ini tinggal di Desa Bujuk  Agung  dan  Agung  Jaya.  Penduduk  di  kedua  desa  ini  berasal  dari  tujuh  desa yang  berbeda.  Kondisi  masyarakat  di  desa-desa  tersebut  mayoritas  berada  dalam kemiskinan.  Setiap  masyarakat  di  desa  ini  rata-rata  memiliki  tanah  1  hektar.  Tanah tersebut  biasanya  dibagi  menjadi  tanah  pekarangan  dan  perladangan.  Tanah pekarangan  biasanya  dimanfaatkan  oleh  warga  untuk  mengolah  tanah  menjadi  batu bata. Sedangkan perladangan biasanya berupa padi, jagung, kedelai, ubi jalar dan ubi kayu yang menjadi komoditas utama Tulang Bawang.
Di  pekarangan  penduduk  seringkali  dijumpai  bekas  galian  tanah  yang digunakan  untuk  membuat  batu  bata.  Meskipun  jumlah  batu  bata  yang  dihasilkan cukup  banyak,  namun  harga  jual  batu  bata  masih  cenderung  rendah.  Di  sisi  lain, perladangan  yang  masih  mendominasi  tanah  penduduk  selalu  diusahakan  untuk menanam  tanaman  komoditas  unggulan.  Tentu  saja  masyarakat  masih  perlu  untuk didampingi dalam pengolahan hasil ladang agar dapat bernilai jual tinggi.
Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa Bujuk Agung adalah menjadi buruh harian di perusahaan-perusahaan besar di Tulang Bawang. Akan tetapi buruh harian ini mendapatkan upah yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena mereka tidak  memiliki  keahlian  khusus  pada  saat  bekerja  di  perusahaan  besar,  akibat  dari rendahnya tingkat pendidikan.
Data menunjukkan bahwa rata-rata ana-anak bersekolah hingga jenjang SMP. Setelah  itu  mereka  lebih  memilih  bekerja  untuk  membantu  orang  tua  atau  menjadi buruh  harian.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  dari  generasi  komunitas  ini menunjukkan  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  menjadi  sebuah  siklus  yang  tidak akan pernah habis.
Kombinasi antara tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang rendah mengakibatkan  banyaknya  kasus  kriminal.  Orang-orang  yang  tidak  bertahan  dengan situasi yang ada, lebih cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan  pencurian.  Pencurian  yang  sering  terjadi  adalah  pencurian  getah  karet
milik  Perusahaan  Bumi  Waras.  Kasus  pencurian  ini  marak  terjadi  dan  pelakunya selalu berakhir  di dalam penjara.

## Pemetaan Aset Kelompok Petani
Informasi dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Desa Bujuk Agung merupakan  desa  terkecil  di  Kecamatan  Banjar  Margo.  Luasnya  hanya  sekitar  6,16 km 2 .  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  jumlah  penduduknya  yang  tertinggi dibandingkan  dengan  desa-desa  di  sekitarnya.  Total  jumlah  penduduk  di  desa  ini adalah 7 594 jiwa, yang terdiri dari 4.015 laki-laki dan 3.579 perempuan. Akibatnya, tingkat kepadatan penduduk di desa ini cenderung tinggi.
Pada  tahun  2018,  Desa  Bujuk  Agung  termasuk  dalam  kategori  kampung swadaya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakatnya masih cenderung homogen dan tradisional.  Homogenitas  yang  ditunjukkan  dengan  minimnya  mata  pencaharian  di luar  sektor  agraris.  Sedangkan  karakter  tradisionalnya  dibentuk  dalam  masyarakat yang masih kental dengan adat tradisi dan juga minim teknologi.
Secara umum mata pencaharian penduduk Desa  Bujuk Agung adalah petani. Petani  sawah  cenderung  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  petani  ladang.  Oleh karena itu, lahan untuk ladang cenderung lebih besar dibandingkan area lain. Selain bertani,  mata  pencaharian  lain  di  desa  ini  adalah  peternak,  buruh  harian,  pedagang dan  lain  sebagainya.  Jenis-jenis  pekerjaan  tersebut  merupakan  jenis  pekerjaan  yang memperoleh pendapatan yang minim.
Tingkat  pendidikan  penduduk  desa  ini  cenderung  hanya  mengikuti  program wajib  belajar  9  tahun.  Terbukti  bahwa  sebagian  besar  penduduknya  merupakan lulusan  SMP.  Kondisi  ini  tidak  lepas  dari  terbatasnya  akses  masyarakat  akibat  dari kemiskinan  yang  dimiliki.  Mereka  lebih  cenderung  untuk  segera  bekerja  demi mencukupi kebutuhan hidup. Meskipun apabila merujuk pada fasilitas yang tersedia, terdapat  2  sekolah  dasar  (SD),  1  sekolah  menengah  pertama  (SMP)  dan  1  sekolah menengah atas (SMA) di Desa Bujuk Agung.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  secara  tidak  langsung  juga menunjukkan bahwa selama ini para petani mengedepankan pengetahuan tradisional yang  dimiliki.  Pengetahuan  ini  menjadi  modal  utama  masyarakat  dalam
melaksanakan  aktivitas  keseharian  dan  juga  mencuptakan  strategi-strategi  bertahan hidup. Situasi ini semakin menunjukkan minimnya aset yang dimiliki oleh kelompok petani korban gusuran PT. BNIL di Tulang Bawang.

## Pemetaan Transformasi Sosial Kelompok Petani
Perubahan struktur sosial pada dasarnya akan melahirkan transformasi sosial. Transformasi  ini  biasanya  muncul  disebabkan  oleh  perubahan  kebijakan  dari pemerintah,  perubahan  institusional  dan  lain  sebagainya.  Adapun  rentetan permasalahan  yang  telah  dialami  kelompok  petani  yang  tergusur  ini  tentu menghasilkan berbagai macam transformasi.
Transformasi awal yang terjadi adalah perubahan dari desa adat menjadi desa agraria. Hal ini muncul karena adanya pembukaan lahan oleh pemerintah untuk para transmigran. Hadirnya faktor eksternal ini mampu mengubah nilai dan norma sosial yang berlaku, serta institusi sosial yang ada. Awalnya masyarakat adat hanya bekerja sebagai petani tradisional kemudian mulai mengenal industri.
Secara administratif, Desa Bujuk Agung terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) dan terbagi  lagi  menjadi  28  Rukun  Tetangga  (RT).  Selain  itu,  ada  beberapa  lembaga formal dan informal yang terbentuk dalam masyarakat Desa Bujuk Agung. Beberapa kelompok  ekonomi  produktif  antara  lain,  kelompok  peternak,  kelompok  usaha kreatif,  kelompok  pengajian,  kelompok  taruna  /  pemudan  dan  masih  banyak  lagi. Kelompok-kelompok ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat.
Perubahan kebijakan oleh pemerintah setempat sebenarnya juga terus terjadi. Hanya saja kebijakan-kebijakan tersebut lebih condong pada para pengusaha. Bahkan sempat muncul isu bahwa proses pemilihan kepala daerah juga sudah diatur oleh para pengusaha,  dalam  hal  ini  adalah  PT.  BNIL.  Kondisi  ini  drmskin  menyudutkan kelompok marginal seperti masyarakat petani ini.
Usaha-usaha  yang  muncul  sebagai  respon  dari  perubahan  kebijakan  masih cenderung lemah. Kelompok petani tergusur ini tidak memiliki pendukung yang kuat, sehingga  usaha  yang  dilakukan  sebatas  pada  kemampuan  bersama  komunitas. Memang  sudah  banyak  NGO  ataupun  LSM  yang  membantu  kelompok  petani  ini.
Namun  pada  akhirnya  semua  seperti  percuma  karena  petani  terus  mengalami kekalahan.  Institusi-intitusi  yang  membantu  kelompok  petani  juga  ikut termarginalkan secara politis dalam kasus ini.

## Penetapan Startegi Sosial oleh Kelompok Petani
Kondisi marginal yang dihadapkan pada kelompok petani korban PT BNIL ini perlu ditetapkan strategi yang jitu agar permasalahan segera terselesaikan. Salah satu hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  meningkatkan  potensi  aset  yang  dimiliki. Masyarakat  harus  menyadari  bahwa  segala  hal  yang  dapat  diklaim  menjadi  hak merupakan  suatu  aset,  baik  materiil  maupun  non  materiil.  Kepemilikan  suatu  aset memperoleh pengakuan secara formal dan informal. Maksudnya, segala sesuatu yang menjadi  hak  dari  petani  akan  diakui  oleh  berbagai  pihak.  Inilah  yang  seharusnya menjadi modal untuk menentukan langkah ke depan.
Dalam  realitasnya,  mayoritas  masyarakat  tidak  memahami  peraturan  dan hukum  yang  berlaku,  sehingga  mereka  juga  tidak  mengetahui  peluang-peluang  apa yang bisa dilakukan. Padahal hal ini sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi aset yang dimiliki.
Pada dasarnya, Desa  Bujuk Agung merupakan suatu dataran  yang kaya akan hasil pertanian. Ini menjadi bukti bahwa sebenarnya sumber daya alam yang dimiliki melimpah.  Sayangnya,  mayoritas  kondisi  ekonomi  warga  masih  sangat  lemah. Meskipun  memiliki  sumber  daya  melimpah,  namun  masyarakat  tidak  memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara optimal.
Strategi  lain  yang  diterapkan  agar  masyarakat  petani  dapat  tetap  mencukupi kebutuhan hidupnya adalah bekerja di luar sektor agraris. Di dalam masyarakat Desa Bujuk  Agung  terbentuk  beberapa  kelompok  ekonomi  produktif.  Dalam  kelompok- kelompok  tersebut  masyarakat  mulai  diarahkan  untuk  mengembangkan  sektor  lain. Adapun  pengembangan  sektor  lain  yang  telah  diselenggarakan  adalah  perdagangan, peternakan,  kerajinan,  dan  industri  kreatif.  Kelompok  yang  paling  banyak  muncul dalam  usaha  ekonomi  produktif  ini  adalah  pedagang.  Masyarakat  diberikan  fasilitas dan terus diadakan pendampingan dari pemerintah daerah agar terus dapat memenuhi kebutuhannya.
Berkembangnya  kelompok  usaha  ekonomi  produktif  ini  mempunyai  banyak manfaat bagi masyarakat. Selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, usaha-usaha baru  ini  menghadirkan  lapangan  pekerjaan  dan  menyerap  banyak  pengangguran. Masyarakat  usia  produktif  di  desa  ini  menjadi  tersalurkan  kreatifitasnya  melalui wadah  usaha  produktif,  sehingga  mereka  tidak  bergantung  lagi  kepada  perusahaan- perusahaan besar yang eksplotatif, dan angka pengangguran pun menurun.

## Modifikasi Sosial Kelompok Petani
Modifikasi dilakukan dalam bentuk intervensi berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Modifikasi  dapat  berupa  treatment tertentu  yang  diberlakukan  pada  suatu  masyarakat.  Treatment  ini  akan  berbeda apabila  kelompok  masyarakatnya  berbeda.  Secara  garis  besar,  modifikasi  ini dimaksudkan  untuk  terus  dapat  menggali  potensi  yang  dimiliki  suatu  masyarakat, baik secara materiil maupun nonmateriil.
Penerapan modifikasi terhadap masyarakat petani berupa bentuk intervensi di bidang  politik.  Bidang  ini  meliputi  proses  politik  dan  kesepakatan  atau  komitmen masyarakat  dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik.  Proses  intervensi  ini  perlu menghasilkan  kepuasan  bagi  kelompok  petani.  Untuk  itu,  perlu  ditetapkan  strategi jangka  panjang  dengan  memperhatikan  perilaku  maupun  karakter  masyarakat  yang biasanya dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku.
Proses  perubahan  masyarakat  ini  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama. Namun,  jika  strategi  jangka  panjang  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  maka keuntungan dapat diperoleh semua pihak. Peluang investasi dari eksternal masyarakat akan  lebih  terbuka  lebar.  Dengan  kata  lain,  intervensi  yang  dilakukan  mengubah perilaku  masyarakat  perlu  untuk  melibatkan  aktor-aktor  yang  mempunyai  peran tertentu  dalam  kelompok  petani.  Kerja  sama  harus  terjalin  dengan  baik  agar  aktor- aktor  tersebut  dapat  berintegrasi  dengan  modifikasi  yang  sedang  berlangsung.  Pada akhirnya,  masyarakat  juga  akan  mengubah  perilakunya  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Ketimpangan  yang  ada  dalam  setiap  kebijakan  maupun  peraturan  yang disusun oleh pemerintah, menjadi tanda bahwa ada bagian yang hilang dalam sebuah
proses  sosial.  Mekanisme  pembangunan  hendaknya  melibatkan  setiap  elemen  agar dapat  sampai  pada  tujuan  utamanya.  Pelaksanaan  pembangunan  sejatinya  perlu berbasis  pada  kebudayaan  masyarakat,  sehingga  komunitas  yang  menjadi  objek pembangunan dapat bersinergi dan bahkan menjadi subjek ataupun aktor dari proses pembangunan. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi. Kebudayaan  yang ada di dalam masyarakat dapat dikombinasikan dengan konsep Sustainable Livelihood Framework (SLF)  agar  dapat  mengurangi  ketimpangan  yang  muncul  dalam  kebijakan pemerintah.
Program-program pemberdayaan kelompok atau  unit kegiatan di Desa Bujuk Agung dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi pemerintah daerah dalam proses perubahan  sosial  yang  berbasis  pada  budaya  lokal.  Konsep  ini  kemudian  dipadukan dengan  prinsip-prinsip  dari Sustainable  Livelihood  Framework (SLF)  dalam implementasinya.  Proses  perubahan  yang  sedang  terjadi  dibarengi  dengan  upaya masyarakat  dalam  menjalin  komunikasi  dan  kerjasama  antara  kelompok  petani dengan  para  stakeholders.  Para  stakeholders  ini  meliputi  pemerintah,  pihak  swasta, NGO  (Non  Government  Organization)  atau  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat), bahkan  pihak  akademis  yang  biasanya  berasal  dari    perguruan  tinggi.  Jalinan  kerja sama  dengan  para  stakeholders  ini  akan  memberikan  dorongan  keterbukaan  dalam masyarakat, sehingga mereka menerima perubahan yang sedang terjadi.
Masyarakat  yang  terbuka,  akan  lebih  mudah  beradaptasi  dan  meminimalisisr disntegrasi.  Apabila  integrasi  sosial  sudah  terkondisikan  dengan  baik,  maka  akan meningkatkan  daya  tarik  daerah.  Situasi  yang  aman  dan  nyaman  dapat  mendorong orang lain untuk tinggal dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Secara jangka panjang,  hal  ini  menjadi  suatu  potensi  yang  dapat  dikembangkan  oleh  masyarakat, sehingga  pendapatan  meningkat,  kerentanan  berkurang,  jaringan  bertambah,  dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi sumber daya yang ada.

## Adaptasi oleh Kelompok Petani
Dalam  proses  penerapan  strategi,  pasti  dihadapkan  dengan  banyak  hambatan dan  permasalahan.  Oleh  karena  itu,  perlu  dibentuk  komunitas  yang  adaptif  dalam
menghadapi  berbagai  macam  hambatan.  Masyarakat  perlu  untuk  meningkatkan potensi dari aset yang dimiliki agar hambatan tersebut dapat teratasi.
Proses pembangunan yang berkelanjutan melibatkan berbagai macam variabel pendukung.  Variabel  tersebut  antara  lain  struktur  sosial,  kondisi  politik  dan kekuasaan  lokal  serta  perilaku  birokrasi  yang  ada  dalam  suatu  komunitas.  Variabel- variabel  tersebut  menjadi  penting  karena  dapat  meningkatkan  kompleksitas  harapan yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  sering  tidak  terealisasi.  Misalnya,  penyelesaian perampasan  lahan/tanah  jatah  transmigrasi  dengan  PT.  BNIL,  perhatian  pemerintah belum  terlihat  sehingga  mengakibatkan  pemilik  lahan  telah  berpuluhan  tahun  tidak dapat  mengusahakan  lahannya  dan  tentunya  menyebabkan  berkurangnya  atau terbatasnya  pendapatan/penghasilan  mereka.  Di  sisi  lain,  kebijakan  pemerintah setempat  masih  tergantung  pada  perilaku  elite  politik,  yang  mengakibatkankan keterlambatan  dalam  tindakan  untuk  mengelola  konflik  petani  dengan  perusahaan. Akibatnya,  upaya  perbaikan  ekonomi  petani  dan  penyelesaian  konflik  agraria terkonsentrasi  hanya  pada  program  yang  bersifat  “proyek”.  Hal  ini  menunjukkan betapa pentingnya elemen-elemen pendukung proses pembangunan. Apabila hendak diperbaiki,  maka  setiap  elemen-elemen  tersebut  juga  perlu  perombakan  agar perubahan dapat berlangsung dengan baik.

## SIMPULAN
Problem  sosial  yang  dialami  oleh  masyarakat  petani  Desa  Bujuk  Agung merupakan salah satu wujud rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini dilakukan oleh para pengusaha  dengan  melibatkan  kaum  elite  politik  dan  paramiliter.  Ketiga  komposisi aktor ini mampu mendominasi kelompok petani yang awalnya merupakan kelompok mayoritas. Hal ini terjadi karena pengusaha memiliki kekuatan finansial yang mampu mengontrol kekuasaan pemerintah setempat dan paramiliternya.
Durasi  konflik  yang  cukup  panjang  melahirkan  hegemoni  kekuasaan  yang tidak  terelakan.  Masyarakat  petani  dibuat  tidak  berdaya  dengan  keadaan  dan  mau tidak  mau  mengikuti  apa  yang  menjadi  perintah  para  elite  sosial.  Perlawanan  terus coba dilakukan, namun selalu diakhiri hasil yang mengecewakan. Apabila ada pihak
yang  membantu,  semua  akan  berhenti  jika  dihadapkan  dengan  kekuasaan  politik. Situasi ini mencerminkan siklus sosial yang tanpa akhir.
Di  sisi  lain,  kesejahteraan  masyarakat  petani  semakin  sulit  untuk  dicapai karena pola pikir yang mengekang. Masyarakat telah terdoktrin oleh adat istiadat dan tradisi.  Ditambah  lagi  dengan  angka  putus  sekolah  yang  cukup  tinggi,  sehingga masyarakat  semakin  sulit  untuk  menemukan  terobosan  dalam  menghadapi permasalahan.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  masayarakat  menyebabkan  minimnya pengetahuan, kesulitan dalam menerima inovasi, keterbatasan akses dan mudah untuk didominasi pihak lain.
Penyadaran  terhadap  potensi  aset  yang  dimiliki  perlu  untuk  ditingkatkan. Selain  itu,  perlu  untuk  menyelenggarakan  aktivitas  di  luar  sektor  agraris  agar pemenuhan  kebutuhan  hidup  tetap  dapat  tercukupi  dengan  baik.  Aktivitas  tersebut antara lain kegiatan ekonomi produktif, peternakan, perdagangan dan lain sebagainya. Dengan  meningkatnya  ekonomi  kreatif,  maka  dapat  meningkatkan  pendapatan sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanto  Maksimilianus  Gai,  dkk,  2020,  “ Analysis  of  Sustainable  Livelihood  level and  its  Influence  on  Community  Vulnerability  of  Surumana  Village,  Central Sulawesi ”,  Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning,  Oktober 2020, 4 (3), p. 209-220.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tulang  Bawang.  2019.  Kecamatan  Banjar  Margo dalam Angka 2019.
Hall,  Ruth,  Marc  Edelman,  Saturnino  M  Borras  Jr.,  Ian  Scoones,  Ben  White,  and Wendy  Wolford.  “Resistance,  Acquiescence  or  Incorporation?  An Introduction  to  Land  Grabbing  and  Political  Reactions  ‘from  Below.’” The Journal  of  Peasant  Studies 42,  no.  3–4  (2015):  467–88.  Diakses  melalui https://doi.org/dx.doi.org/10.1080/03066150.2015.1036746.
Henry Bernstein, 2015, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria, Yogyakarta: Insist Press, 2015.
Mirza Maulana, 2019, “ Asset-Based Community Development : Strategi Pengembangan  Masyarakat  di  Desa  Wisata  Ledok  Sambi  Kaliurang”. Empower : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hlm. 259-278.
Petrik  Matanasi,  2017,  “Petani  Tulang  Bawang:  Kami  Diusir  dari  Tanah  Kami”.
Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, Diakses melalui https://tirto.id/petani-tulang-bawang-kami-diusir-dari-tanah-kami-cjLx
Saragih,  Sebastian,  dkk,  2007. Kerangka  Penghidupan  Berkelanjutan: Sustainable Livelihood Framework , Yogyakarta: Circle Indonesia.
Sri  Wigati  dan  Achmad  Room  Fitrianto,  2013,  “Pendekatan  Sustainable  Livelihood Framework  dalam  Rangka  Membongkar  Dominasi  Tengkulak  melalui Kegiatan  Keagamaan:  Study  Kasus  pada  Pendampingan  Kuliah  Kerja  Nyata PAR 2012 di Desa Luworo Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten Madiun”, Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 2 Tahun 2013, hlm. 283-310.
Villarian  Burhan,  2019,  “Analisis  Ekonomi  Politik  Agraria  di  Indonesia:  Studi  atas Konflik Agraria STKGB Versus PT. BNIL di Tulang Bawang”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
White,  Ben, Problems  in  Emprical  Analysis  of  Agrarian  Differentiation dalam Agrarian  Transformations;  Local  Processes  and  the  State  in  Southeast  Asia , (ed.) Gillian Hart, Andrew Turton, dan Benjamin White. Berkeley: University of California Press. 1992.
White,  Ben.  “Marx  and Chayanov  at  the  margins:  understanding  agrarian  change  in Java.” The  Journal  of  Peasant  Studies ,  2018.  Diakses  melalui https://doi.org/10.1080/03066150. 2017.1419191.