## AKIBAT HUKUM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
Albert Lodewyk Sentosa Siahaan 1 , Balwanti 2
1 Universitas Pelita Harapan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
21 Universitas Pelita Harapan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Indonesia E-mail: albertlodewyksiahaan@gmail.com

## ABSTRAK
Ketentuan  dalam  hukum  mengharuskan  perkawinan  dilaksanakan  dengan  terlebih  dahulu memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun-rukun  perkawinan.  Pembatalan  perkawinan  merupakan  salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang  tidak  memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  yang  sudah  ditentukan  di  dalam  hukum  normatif yang  mengatur  mengenai  perkawinan  di  Indonesia.  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah keputusan  Pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat berlangsungnya  perkawinan.Hal  tersebut  akan  membawa  akibat  hukum  bagi  pihak  yang berkepentingan  dari  pembatalan  perkawinan.  Karena  apabila  suatu  perkawinan  sudah  dibatalkan maka  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya.  Pembatalan  perkawinan  ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis  ini  akan  ditekankan  kepada  penerapan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai pembatalan perkawinan
Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Putusan Pengadilan

## ABSTRACT
The certainly in law requires the marriage to be performed in advance to meet the  require  ments and  rules  of  the  marriage.  Annulment of marriage is one way to end a marriage. Marriage that can  be  canceled  is  a  marriage  that  does  not  meet  the  marriage  requirements,  as  set  forth  in  the normative  law  regulating  marriage  in  Indonesia.  The  cancellation  of  a  marriage  begins  after  the decission of the Court has a permanent and valid legal force from the moment of marriage. It will bring  legal  consequences  for  the  people  as  a  parties  of  the  cancellation  of  the  marriage.Because once a marriage has been canceled, then the marriage is consideredunprecedented. Annulment  of marriage has been regulated specifically by the Law on marriage, but this study will focus more on the application of laws and regulations governing the annulment of marriage .
Keywords: Marriage Annulment, Legal Consequences, Court decisions.

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  manusia  merupakan makhluk  sosial  dan  sebagai  makhluk  sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya.Setiap manusia mempunyai  kepentingan,  kepentingan  adalah suatu  tuntutan  perseorangan  atau  kelompok yang  diharapkan  untuk  dipenuhi,  sehingga setiap  manusia  adalah  sebagai  pendukung  atau penyandang kepentingan [Sudikno Mertokusumo,  2010].  Dengan  melalui  interaksi sosial untuk memenuhi kepentingan, maka akan muncul berbagai peristiwa hukum yang merupakan  akibat  dari  interaksi  tersebut.  Salah satunya  ialah  perkawinan,yang  merupakan akibat  dari  adanya  interaksi  manusia.  Menurut Pasal  1  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. 1 Hak untuk  melangsungkan  perkawinan  merupakan hak  setiap  warga  negara  sebagaimana  termuat dalam  pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945    bahwa “Setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan yang sah”
Perkawinan    merupakan    peristiwa    yang penting    dalam    kehidupan    manusia    dan mempunyai    arti    yang    penting    pula    untuk perorangan  dan  kelompok  masyarakat. Akibat hukum  yang  timbul  dengan  adanya  perkawinan ini  membawa  pengaruh  baik  terhadap  kedua belah  pihak  yang    melangsungkan    perkawinan maupun  terhadap  keturunannya  serta  anggota masyarakat lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan  harus  lah  sesuai  dengan  norma hukum  yang  mengatur  pelaksanaan  perkawinan tersebut .Perkawinan yang sah dan diakui secara hukum  adalah  perkawinan  yang  memenuhi persyaratan perkawinan.Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  tidak memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam undang-undang,  maka  perkawinan  tersebut dapat  diancam  dengan  pembatalan  atau  dapat dibatalkan.  Syarat  perkawinan  yang  bersifat materiil  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  6  s/d  11, yaitu:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun  harus mendapat  ijin  kedua orangtuanya/salah  satu  orang  tuanya, apabila  salah  satunya  telah  meninggal
dunia/walinya  apabila  kedua  orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan  hanya  diijinkan  jika  pihak pria sudah  mencapai umur 19 tahun dan pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16 tahun.  Kalau  ada  penyimpangan  harus ada  ijin  dari  pengadilan  atau  pejabat yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan  dengan  orang  lain  tidak dapat  kawin  lagi  kecuali  memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila  suami  dan  istri  yang  telah  cerai kawin  lagi  satu  dengan  yang  lain  dan bercerai  lagi  untuk  kedua  kalinya,  maka
diantara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama  dan  kepercayaan  itu  dari  yang bersangkutan tidak menentukan lain.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya  berlaku  jangka  waktu tunggu.
Dalam  pasal  39  Peraturan  Pemerintah  No.  9 tahun  1975  waktu  tunggu  itu  adalah  sebagai berikut:
1. Apabila perkawinan putus karena kematian,  waktu  tunggu  ditetapkan  130 hari, dihitung sejak kematian suami.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang
masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan  sekurang-kurangnya  90  hari, yang  dihitung  sejak  jatuhnya  putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap.
3. Apabila  perkawinan  putus  sedang  janda tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Bagi  janda  yang  putus  perkawinan karena  perceraian  sedang  antara  janda dan  bekas  suaminya  belum  pernah terjadi  hubungan  kelamin  tidak  ada waktu tunggu.
Pasal 8 Undang-undang No. I/1974 menyatakan bahwa  perkawinan  dilarang  antara  dua  orang yang:
1. Berhubungan darah dalam garis keturunan  lurus  ke  bawah  maupun  ke atas/incest.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan  menyamping  yaitu  anatara saudara,  antara  seorang  dengan  saudara orang  tua  dan  antara  seorang  dengan saudara neneknya/kewangsaan.
3. Berhubungan  semenda,  yaitu  mertua, anak  tiri,  menantu  dan  ibu/bapak tiri/periparan.
4. Berhubungan  sususan,  yaitu  orang  tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan  saudara  dengan  istri  atau sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari  istri
dalam  hal  seorang  suami  beristri  lebih Dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya  atau  peraturan  lain  yang berlaku dilarang kawin.
Syarat  perkawinan  secara  formal  dapat diuraikan  menurut  Pasal  12  UU  No.  I/1974 direalisasikan  dalam  Pasal  3  s/d  Pasal  13 Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975. Secara  singkat  syarat  formal  ini  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  yang  akan  melangsungkan perkawinan harus memberitahukan
kehendaknya  kepada  Pegawai  Pencatat Perkawinan  di  mana  perkawinan  di mana perkawinan itu akan dilangsungkan,  ddilakukan  sekurang- kurangnya  10  hari  sebelum  perkawinan dilangsungkan.  Pemberitahuan  dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya.
Pemberitahuan  itu  antara  lain  memuat: nama,  umur,  agama,  tempat  tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah  syarat-syarat  diterima  Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah  memenuhi  syarat/belum.  Hasil penelitian  ditulis  dalam  daftar  khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila  semua  syarat  telah  dipenuhi Pegawai  Pencatat  Perkawinan  membuat pengumuman  yang  ditandatangani  oleh
Pegawai  Pencatat  Perkawinan  yang memuat antara lain:
a. Nama,  umur,  agama,  pekerjaan,  dan pekerjaan calon pengantin.
b. hari,  tanggal,  jam  dan  tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 8-9)
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah  hari  ke  sepuluh  yang  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Kedua  calon  mempelai  menandatangani akta  perkawinan  dihadapan  pegawai pencatat  dan  dihadiri  oleh  dua  orang saksi,  maka  perkawinan  telah  tercatat secara  resmi.  Akta  perkawinan  dibuat rangkap  dua,  satu  untuk  Pegawai Pencatat  dan  satu  lagi  disimpan  pada Panitera  Pengadilan.  Kepada  suami  dan Istri  masing-masing  diberikan  kutipan akta perkawinan pasal 10-13
[https://kuliahade.wordpress.com/2010/0
3/30/hukum-perdata-syarat-syarat- perkawina]. 2
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menjelaskan  bahwa  “Perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaan”. Ketentuan itu menggambarkan  prinsip  perkawinan  bangsa Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  yang
dapat  dilihat  dari  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  bahwa  suatu  perkawinan  yang dilakukan menurut agama masing-masing adalah  merupakan  prinsip  utama  dari  suatu perkawinan  yang sah. Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  menyatakan  :”tiap-tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku”Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus  dilakukan  menurut  aturan  agama  agar perkawinan  itu  sah,  dan  harus  dicatat,  agar perkawinan diakui keberadaanya dan mempunyai  kekuatan  hokum  ( Isnawati  Rais , 2010) 3 .
Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang  telah  dilaksanakan  ternyata  oleh  hakim pengadilan  dapat  dinyatakan  tidak  sah  dan ikatan  itu  dinyatakan  batal.  Dasar  yudiris  yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan  putusan  pembatalan  perkawinan adalah  Pasal  22  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak
Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) “The LegalPosition of Women In Marriage Regulation”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 190.
batal,  bilamana  menurut  ketentuan  hukum agamanya  masing-  masing  tidak  menentukan lain  ( Kansil,  C.S.T,  2013) 4 . Para  sarjana berpendapat  bahwa  seharusnya  istilah  yang digunakan adalah dapat dibatalkannya perkawinan, bukan pembatalan perkawinan. Hal ini disebabkan  karena apabila suatu perkawinan tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  diharuskan oleh undang-undang,  maka perkawinan  itu baru dibatalkan  sesudah  diajukan  gugat  pembatalan di  muka  hakim  ( R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan Marthalena Pohan, 1991) . 5
Dalam      Undang-Undang      No.      1      tahun 1974      tidak      mengatur      mengenai  pengertian pembatalan  perkawinan,  begitu  juga  PP  No.9 tahun  1975  yang  merupakan  pelaksaan  dari Undang-undang  tersebut,  sehingga  tidak  ada satupun    peraturan    yang  mengatur  mengenai pengertian  pembatalan  perkawinan.  Namun penulis dapat mengemukakan bahwa pembatalan  perkawinan  adalah  suatu  perbuatan hukum  yang  menyatakan  tidak  sahnya  suatu perkawinan  yang  dilangsungkan  karena  tidak memenuhi  persyaratan  perkawinan  ataupun aturan  norma  hukum  terkait  yang  mengatur, sehingga  perkawinan  tersebut  dapat  dibatalkan dan  dianggap  tidak  pernah  ada  melalui  putusan pengadilan.
Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan  perkawinan  sebagaimana  diatur dalam pasal 23 UU N0.1 tahun 1974, yaitu:
a. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri.
c. Pejabat  yang  berwenang  hanya  selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat  yang  ditunjuk  tersebut  ayat  (2)
Pasal  16  Undang-undang  ini  dan  setiap orang  mempunyai  kepentingan  hukum secara  langsung  terhadap  perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Dalam Pasal 26 dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974  menyebutkan  alasan-alasan  yang  dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan yaitu:
1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan  pegawai  pencatat  perkawinan yang tidak berwenang,
2. Wali  nikah  yang  melakukan perkawinan itu tidak sah,
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2(dua)orang saksi,
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum,
5. Ketika  perkawinan  berlangsung  terjadi salah  sangka  mengenai  diri  suami  atau isteri.
Sedangkan  dalam  KUHPerdata  terdapat beberapa alasan lain dari pembatalan perkawinan yaitu:
1. Karena  perkawinan  rangkap  (Pasal  86 KUH Perdata)
2. Karena  tidak  ada  kata  sepakat  antara suami istri (Pasal 87 KUH Perdata)
3. Karena  salah  satu  pihak  tidak  cakap memberikan persetujuan sebab di bawah pengampuan  berdasarkan  pikiran  tidak sehat (Pasal 88 KUH Perdata)
4. Karena salah satu pihak belum mempunyai  umur  tertentu  dan  tidak mendapat dispensasi untuk melangsungkan  perkawinan  (Pasal  98 KUH  Perdata).  Gugatan  pembatalan tidak dapat diajukan apabila:
a. Pada hari pengajuan gugatan usia yang disyaratkan telah dipenuhi
b. Pihak wanita sebelum hari diajukannya gugatan berada
dalam keadaan hamil 5. Karena ada hubungan darah kekeluargaan  yang  dianggap  masih terlalu dekat.
6. Karena  salah  satu  pihak  menjadi  kawan zinah  (Overspel)  (Pasal  32  KUH Perdata)
7. Karena perkawinan itu (sebagai perkawinan yang kedua kalinya) dilakukan  dalam  masa  setahun  setelah mereka berdua bercerai atau perkawinan itu  merupakan  perkawinan  yang  ketiga kalinya (Pasal 33 KUH Perdata)
8. Karena tidak memperoleh izin dari pihak ketiga yang diperlukan untuk perkawinan (Pasal 91 KUH Perdata)
9. Karena ketidakwenangan pejabat catatan sipil  yang  melangsungkan  perkawinan, jumlah  saksi  yang  tidak  cukup  atau saksi-saksinya  tidak  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditentukan  oleh  undang- undang (Pasal 92 KUH Perdata)
10. Karena perkawinan dilangsungkan,
walaupun  ada  pencegahan  perkawinan yang belum dicabut.
Dalam  melangsungkan  perkawinan,  calon suami  dan  istri  harus  memperhatikan  larangan- larangan  perkawinan  karena  hal  ini  juga merupakan  syarat-syarat  perkawinan.Adanya pembatalan  perkawinan  tersebut  bukan  berarti permasalahan  sudah  selesai,  karena  akibatnya dari  pembatalan  perkawinan  tersebut  akan menimbulkan masalah baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk  mengetahui  masalah-masalah  apa  saja yang  ditimbulkan  dari  pembatalan  perkawinan tersebut,  maka  dilakukan  penelitian  mengenai pembatalan  perkawinan  dan  akibat  hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam penulisa  ini  adalah  Yuridis  Normatif.  Metode penelitian  hukum  jenis  ini  juga  biasa  disebut sebagai  penelitian  hukum  doktriner  atau penelitian  perpustakaan.  Dinamakan  penelitian hukum  doktriner  dikarenakan  penelitian  ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan
tertulis  sehingga  penelitian  ini  sangat  erat hubungannya  pada  perpustakaan  karena  akan membutuhkan  data-data  yang  bersifat  sekunder pada perpustakaan.
.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembatalan  perkawinan  hanya  dapat dilakukan  dengan  putusan  pengadilan.  Dengan adanya  putusan  pengadilan  yang  membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap  tidak  pernah  ada.Ketentuan    pasal 28Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan  bahwa  batalnya  suatu  perkawinan dihitung  sejak  berlangsungnya  pekawinan. Meskipun  perkawinan  tersebut  dianggap  tidak pernah  ada,  tidak  serta  merta  menghilangkan akibat  hukum  dalam  perkawinan  yang  pernah dilaksanakan.Perkawinan sebagai suatu perbuatan  hukum  maka  mempunyai  akibat hukum dan akibat   hukum itu dikehendaki oleh yang  bertindak  ( Kansil  dan  Christine  ST.  Kansil , 2011) 6 .

## A. Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan Terhadap status anak
Mengingat  ketentuan  Pasal  42  UU  No.1 Tahun    1974  bahwa:    ”anak  yang  sah  adalah anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan  yangsah”.  Oleh  sebab  itu  sah  atau tidaknya  suatu    perkawinan  berkaitan  erat dengan  akibat  hukum  dari  suatu  perkawinan,
diantaranya  kedudukan  serta  perlindungan hukum  bagi  anak  dan  istri  serta  harta-benda dalam perkawinan. Akibat  hukum  perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan anak serta hak dan  kewajiban  para  pihak,  maka  syarat  untuk melangsungkan  perkawinan,baik    menurut    UU No.  1 Tahun  1974 harus dipenuhi oleh  pihak- pihak yang akan melangsungkan perkawinan . Oleh  sebab  itu  hukum,  baik  yang dibuat  oleh  badan  tertentu  dalam  suatu  negara atau  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat,  akan  secara  efektif  berfungsi mewujudkan  ketertiban  dan  keadilan  manakala perilaku  anggota  dalam  masyarakat  sesuai dengan hukum itu.
Menurut  Pasal  28  Undang-UndangNo.1  tahun 1974  bahwa  putusan  tentang  pembatalan perkawinan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  tidak berlaku surut terhadap :
1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
2. Suami  atau  istri  yang  bertindak  dengan
I’tikad baik, kecuali terhadap hartabersama, bila
pembatalan perkawinandidasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
3. Pihak ketiga
Sehingga jelas pembatalan perkawinan tidak berakibat  surut  terhadap  status  anak  yang dilahirkan  sebagai  akibat  adanya  perkawinan yang sah.Anak tetap sebagai anak sah dan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak
dengan orang tuanya. Jadi walaupun perkawinan  kedua  orangtuanya  oleh  pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan  tidak  mempengaruhi  kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan  mereka  tetap  dianggap  anak  sah  yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari ayahnya   maupun  ibunya  dan  juga  anak  itu mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan keluarga si ayah ataupun ibu.
Anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan  hukum  karena:  pertama;  anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua;anak  adalah  kelompok  masyarakat  yang secara kodrati  lemah,  negara sebagai pemegang otoritas  untuk  menjaga  dan  melindungi  setiap warganya tidak terkecuali anak ( H.
Muchsin) . 7 Pembatalan perkawinan harus mendapat  perhatian  dari  berbagai  pihak  yang terkait,  karena  berdampak  terhadap  anak.Hak- hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan  jaminan  bagi  terpeliharanya  hak- hak  keperdataan  anak.  Lembaga  peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin  hak-hak  keperdataan  anak  lewat putusan-putusannya.  Karena  anak  yang  lahir dari  perkawinan  tersebut  harus  dilindungi  dan
diperhatikan  kesejahteraandan  kepentingannya, karena anaklah yang paling merasakan akibatnya (H. Muchsin, 2011).
Selain  itu  diatur  juga  dalam  Pasal  28  B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  daan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  dibatalkan tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UU  No.  1 Tahun  1974,  bahwa  kedua  orang tua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka sebaik-baiknya.
B. Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan terhadap Harta Perkawinan
Di  lihat  dari  asal-usulnya  harta  suami  istri  itu dapat  digolongkan  pada  tiga  golongan  ( Sayuti Thalib );
1. Harta  masing-masing  suami  isteri  yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik  berasal  dari  warisan,  hibah  atau usaha  mereka  sendiri-sendiri  atau  dapat disebut harta bawaan.
2. Harta  masing-masing  suami  isteri  yang dimilikinya  sesudah  mereka  berada dalam  hubungan  perkawinan,  tetapi diperolehnya  bukan  dari  usaha  mereka baik  seorang-seorang  atau  bersama- sama,  tetapi  merupakan  hibah,  wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta  yang  diperoleh  sesudah  mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha  mereka  berdua  atau  usaha  salah seorang  mereka  atau  disebut  harta pencarian
Harta  bawaan  dari  masing-masing  suami dan  isteri  dan  harta  yang  diperoleh  masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di bawah  penguasaan  masing-masing,  sepanjang para  pihak  tidak  menentukan  lain  dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai  hak  sepenuhnya  untuk  melakukan perbuatan  hukum  atas  harta  masing-masing berupa  hibah,  hadiah,  sedekah  atau  lainnya. Bagi  harta  kekayaan  bersama  merupakan  harta bersama  yang  menjadi  milik  bersama,  hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik,  bagaimanapun  juga  pihak  yang  beritikad baik harus diuntungkan, bahkan bagi pihak yang beritikad  buruk  harus  menanggung  segala kerugian-kerugian  termasuk  bunga-bunga  harus ditanggung.  Harta-harta  kekayaan  yang  dibawa oleh  pihak  yang  beritikad  baik  tidak  boleh dirugikan,  sedangkan  harta  kekayaan  yang beritikad baik bila ternyata dirugikan, kerugianini  harus  ditanggung  oleh  pihak  yang beritikad buruk.
Terhadap  harta  bersama,  apabila  terjadi putus perkawinan karena hal apapun   maka   kedua   belah  pihak  tetap memperoleh  hak  terhadap  harta  bersama yang didapat  selama  dalam  perkawinan.Jadi
disini apabila perkawinan   itu   putus   dengan   sebab   apapun seperti  yang  sudah  diatur  di  dalam  undang- undang  perkawinan  pasal  38  yaitu  perkawinan yang putus karena perceraian, kematian  dan  karena putusan pengadilan, harta bersama  menjadi  salah  satu  akibat  hukum  dari perkawinan  yang  putus  karena  tiga  hal  di  atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan  perkawinan  yang  putus  karena keputusan  pengadilan.  Dengan  begitu  harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan  yang  dibatalkan.  Akibat  hukum pembatalan  perkawinan  di  atur  dalam  undang- undang  perkawinan  pasal  28,  dan  dalam  pasal tersebut belum mengatur secara eksplisit tentang harta bersama. Maka apabila terjadi perselisihan antara  suami  isteri  terhadap  harta  bersama, sudah menjadi tugas hakim dalam menyelesaikan  permasalahan  harta  bersama dalam  hal  pembagian  harta   bersama   untuk dibagi   secara  adil  kepada  kedua  belah  pihak yaitu terhadap suami dan isteri tersebut.

## C. Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan terhadap Pihak ketiga
Terhadap pihak ketiga, Pasal 28 ayat (2) huruf  c  UU  Perkawinan  menentukan  bahwa keputusan  mengenai  batalnya  perkawinan  tidak berlaku  surut  terhadap  pihak  ketiga  yang memperoleh  hak-haknya  dengan  itikad  baik sebelum keputusan tersebut mempunyai
kekuatan  hukum  tetap.Terhadap  pihak  ketiga yang  beritikad  baik  pembatalan  perkawinan tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang  berlaku surut,  jadi    segala  perbuatan  perdata  atau perikatan  yang diperbuat  suami  isteri  sebelum pembatalan  perkawinan  tetap  berlaku,  dan  ini harusdilaksanakan  oleh  suami  isteri  tersebut, sehingga  pihak  ketiga  yang  beritikad  baik  tidak dirugikan.

## D. Akibat  Hukum  Pembatalan  Perkawinan Menurut Ketentuan KUHPerdata
UU  No.  1  Tahun  1974  tidak  membahas secara  rinci  mengenai  pembatalan  perkawinan. Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  UU  No.  1 Tahun  1974,  maka  beberapa  ketentuan  dalam KUHPerdata  mengenai  pembatalan  perkawinan masih  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  UU  No.  1  Tahun  1974  tersebut.  Akibat hukum  dari  pembatalan  perkawinan  diatur dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdata yang dibedakan menjadi:
1. Adanya itikad baik dari suami dan istri;
2. Hanya  salah  satu  pihak  yang  beritikad baik;
3. Tidak adanya  itikad baik dari suami dan istri.
Apabila  perkawinan  didasarkan  pada itikad  baik  dari  suami  dan  istri,  maka perkawinan  tersebut  tetap  mempunyai  akibat hukum  yang  sah  bagi  suami  dan  istri,  serta
terhadap  anak-anak  mereka.  Sehingga  putusan hakim  mengenai  batalnya  perkawinan  hanya mempunyai  akibat  hukum  setelah  pembatalan tersebut. Sedangkan sebelum adanya pembatalan, perkawinan tersebut tetap dianggap sebagai perkawinan yang sah. Putusan mengenai batalnya  perkawinan  dipandang sebagai pembubaran perkawinan karena perceraian atau pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur.
Apabila  hanya  salah  satu  pihak  yang beritikad baik, maka perkawinan tersebut hanya mempunyai akibat-akibat yang sah dan menguntungkan  bagi  pihak  yang  beritikad  baik dan  anak-anaknya.  Sedangkan  bagi  pihak  yang tidak  beritikad  baik  dapat  dibebani  biaya,  ganti rugi dan bunga.
Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa  adanya  itikad  baik  dari  suami  dan  istri, maka  akibat  hukum  perkawinan  tersebut  sama sekali tidak ada. Bahkan keputusan  hakim akan berlaku  surut  sampai  pada  saat  perkawinan dilangsungkan.  Pada  perkawinan  tersebut  tidak terdapat  persatuan  harta  perkawinan  dan  anak- anak  yang  dilahrikan  dianggap  sebagai  anak- anak  luar  kawin.  Dalam  Undang-undang Nomor.1  Tahun  1974  lebih  adil  kiranya  bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya  yang  dibatalkan,  meskipun kedua  orang  tuanya  beritikad  buruk  anak tersebut masih anak sah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pemaparan  penulis  diatas, maka disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  hukum untuk menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan melalui proses putusan pengadilan,dengan adanya pembatalan perkawinan  berarti  perkawinan  tersebut  tidak pernah  ada  dan  para  pihak  dianggap  belum pernah  melangsungkan  perkawinan.  Pasal  22 Undang  –  Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (“UUP”) mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak  memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan perkawinan  sebagaimana  telah  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan.  Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah  para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus  ke  atas  dari  suami  atau  istri,  suami  atau istri,  pejabat  yang  berwenang  seperti  jaksa, pejabat  yang  ditunjuk  Adanya  pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru.
Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan  dalam  perkawinan  itu  adalah  tetap berkedudukan  sebagai  anak-anak  yang  sah  dan tetap  menjadi  tanggung  jawab  kedua  belah pihak  suami  isteri  yang  perkawinannya  sudah dibatalkan.Mengenai  pembagian  harta  bersama
sebagai  akibat  pembatalan  perkawinan  dalam hal  suami  istri  beritikad  baik  dilakukan sebagaimana  pembagian  harta  bersama  akibat perceraian yakni masing-masing suami dan istri mendapat  seperdua  dari  harta  bersama.  Namun apabila salah satu pihak ada yang tidak beritikad baik, maka pada pihak yang tidak beritikad baik dapat  dibebani  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga. Apabila  sebelumnya  perkawinan  dilangsungkan tanpa  adanya  perjanjian  perkawinan,  maka pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan hanya berlaku  apabila harta perkawinan tersebut menguntungkan pihak yang beritikad  baik  ,sedangkan  harta  bawaan  dari
masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan adalah  dibawah  penguasaan  masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.Mengenai  akibat  terhadap  pihak  ketiga yang  beritikad  baik  pembatalan  perkawinan tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang  berlaku surut,  jadi  segala  perbuatan  perdata  atau perikatan  yang  diperbuat  suami  isteri  sebelum pembatalan  perkawinan  tetap  berlaku,  dan  ini harus  dilaksanakan  oleh  suami  isteri  tersebut, sehingga  pihak  ketiga  yang  beritikad  baik  tidak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
a. https://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan/ , diakses pada 3 Januari 2018,Pukul 16:45 WIB
b. http://windiberlianti.com/2017/07/01/pembatalan-perkawinan-alasan-dan- akibatnya-menurut-hukum-indonesia/ .  Diakses  pada  Kamis,  28  Desember  2017, Pukul 18:15 WIB.
c. H.  Muchsin,  “Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Positif  (Tinjauan  Hukum Adminstrasi    Negara,  Hukum  Perdata,  dan  Hukum  Pidana)”,  Varia  PeradilanTahun  XXVI, No. 308, Edisi Juli 2011, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm.5.
d. Isnawati  Rais,  “Kedudukan  Hukum  Perempuan  Dalam  Undang-Undang  Perkawinan  (UUP) “The  LegalPosition  of  Women  In  Marriage  Regulation”, Jurnal  Legislasi  Indonesia, Vol.  7 No.  2  Edisi  Agustus  2010,  Ditjen  Peraturan  Perundang-Undangan  Kementerian  Hukum  dan HAM RI, Jakarta, hlm. 190.
e. Kansil,  C.S.T,  2013,Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka, hlm.234.
f. Kansil  dan  Christine  ST.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2011, hlm. 104
g. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata(Burgelijk  Wetboek)  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
h. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Keluarga (personen en Familie- Recht, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, Hlm. 32.
i. Sudikno Mertokusumo, 2010 , Mengenal Hukum, Jogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 1.
j. Peraturan Pemerintah No.9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
k. Tunardy, Wibowo. 2012. Alasan-Alasan Untuk Menuntut Batalnya Perkawinan Menurut KUH Perdata.
l. Berlianti,  Windi.  2017. Pembatalan Perkawinan : Alasan dan Akibatnya Menurut Hukum Indonesia .