## LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA
Oleh : Mohammad Yasir Fauzi 

## Abstract
Inheritance law is one part of the civil law as a whole and  is  the  smallest  part  of  family  law.  Inheritance law  in  Indonesia  is  still  very  pluralistic  covers  three areas  of  law,  namely  the  customary  inheritance  law, Islamic  law  and  the  civil  law  of  inheritance  (BW). The  third  system  of  inheritance  law  applies  despite together  but  in  reality  do  not  always  go  hand  in hand, and often lead to conflict. For people who are Muslims, Islamic inheritance law is based on Islamic Law Compilation (KHI) is not a legal provision that is  imperative.  Thus  Islamic  law  for  Muslims  in Indonesia  are  voluntary  (choice  of  law).  How  to shape  legislation  inheritance  law  in  Indonesia,  be  a topic of studies in this paper.
Kata Kunci: Legalisasi, Hukum Kewarisan dan Hukum Indonesia

## A. Pendahuluan
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  bagian  dari hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian terkecil  dari  hukum  keluarga.  Hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa  hukum  yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang,
 Dosen Fakultas  Syari’ah  IAIN  Raden  Intan  Lampung. Email: yasir@radenintan.ac.id
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
diantaranya  ialah  masalah  bagaimana  pengurusan  dan kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  seseorang  yang meninggal  dunia  tersebut. 1 Penyelesaian  hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  sebagai  akibat  meninggalnya  seseorang, diatur oleh hukum waris.
Hukum  waris  di  Indonesia  hingga  kini  masih  sangat pluralistik  (beragam).  Di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan,  yakni  hukum  waris  adat,  hukum  waris  Islam  dan hukum  waris  Barat  yang  tercantum  dalam Burgerlijk  Wetboek (BW).  Keanekaragaman  hukum  ini  semakin  terlihat  karena hukum  waris  adat  yang  berlaku  pada  kenyataannya  tidak bersifat  tunggal,  tetapi  juga  bermacam-macam  mengikuti bentuk  masyarakat  dan  sistem  kekeluargaan  masyarakat Indonesia.
Sistem  kekeluargaan  pada  masyarakat  Indonesia terfokus  pada  sistem  penarikan  garis  keturunan.  Pada umumnya  dikenal  adanya  tiga  sistem  kekeluargaan,  yakni  (1) sistem patrilineal (terdapat  pada  masyarakat  di  Tanah  Gayo,
Alas,  Batak,  Ambon,  Irian  Jaya,  Timor  dan  Bali),  (2)  sistem matrilineal (terdapat  di  daerah  Minangkabau),  dan  (3)  sistem bilateral atau parental (terdapat  di  daerah  antara  lain:  Jawa, Madura,  Sumatera  Timur,  Riau,  Aceh,  Sumatera  Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok). 2 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan sebagai fokus kajian dalam tulisan ini: bagaimana bentuk legislasi hukum kewarisan di Indonesia?
1 M.Idris  Ramulyo , “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam” , Majalah Hukum dan Pembangunan No.2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta:FHUI, 1982, h. .154
2 Wirjono  Prodjodikoro.Hukum  Warisan  Di  Indonesia.Vorkink  van Hoeve.  Bandung.hal  8-10,  R.van  Dijk.  Pengantar  Hukum  Adata  Indonesia. Terjemahan oleh A. Soehardi. Vorkink van Hoeve. Bandung. Hal 43-45
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 55
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung

## B. Pembahasan

## 1. Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia

## a. Pengertian Hukum Waris
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di  Indonesia  masih  beraneka  warna  coraknya,  dimana  tiap- tiap  golongan  penduduk  tunduk  kepada  hukumnya  masing- masing.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  perbedaan  tentang arti  dan  makna  hukum  waris.  Namun  demikian,  apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas  dari  3  (tiga)  unsur  pokok  yakni:  adanya  harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris  yaitu  orang  menguasai  atau  memiliki  harta  warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu.
Berikut beberapa pengertian hukum waris:
1) Menurut  H.  Abdullah  Syah  dalam  hukum  kewarisan Islam  (hukum  faraidh),  pengertian  hukum  waris menurut  istilah  bahasa  ialah  takdir  (qadar/ketentuan, dan  pada  syara’  adalah  bagian -bagian yang diqadarkan/ditentukan  bagi  waris.  Dengan  demikian faraidh  adalah  khusus  mengenai  bagian  ahli  waris  yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. 3
2) Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak  berwujud benda  ‘ Immateriele Goederen’ dari  suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya. 4
3 Abdullah  Syah.1994.Hukum  Waris  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Islam (Fiqh), Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Indonesia Dewasa Ini, Program Pendidikan  Spesialis  Notariat  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara,Medan.
4 Soepomo.Bab-bab  Tentang  Hukum  Adat.  Jakarta  :  Penerbitan Universitas.1996.h. 72.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## b. Pluralitas Hukum Waris di Indonesia
Hukum waris tunduk kepada hukum yang di anut oleh pewaris.  Sistem  hukum  waris  yang  dianut  di  Indonesia meliputi:  Hukum  Waris  Islam,  Hukum  Waris  Adat,  dan Hukum  Waris  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW). Berikut ini paparan mengenai pengaturan waris menurut ketiga hukum tersebut.

## 1) Hukum Waris Adat
Pandangan  hukum  adat  terhadap  hukum  kewarisan sangat  ditentukan  oleh  persekutuan  hukum  adat  itu  sendiri. Beberapa  persekutuan  itu  diantaranya  pertama  persekutuan genealogis (berdasarkan  keturunan)  dan  persekutuan territorial (berdasarkan  kependudukan  yakni  persekutuan  hukum teritorial).
Dalam persekutuan yang geneologis , anggota-anggotanya merasa  diri  terikat  satu  sama  lain,  karena  mereka berketurunan  dari  nenek  moyang  yang  sama,  sehingga diantara  mereka  terdapat  hubungan  keluarga.  Sementara persatuan  hukum  territorial  anggota-anggotanya  merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.
Persekutuan  genelogis  disebut  desa  atau  gampong  di Aceh  dan  sebagian  daerah  melayu  Sumatera.  Sedangkan persekutuan  hukum  yang  dipengaruhi  territorial  dan geneologis terdapat di beberapa daerah seperti Mentawai yang disebut  Uma,  di  Nias  disebut  Euri  di  Minangkabau  disebut dengana Nagari dan di Batak disebut Kuria atau Huta. Dalam persekutuan geneologis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan  yaitu patrilineal (kebapaan), matrilineal (keibuan)  dan parental (bapak-ibu).
Menurut  sistem patrilineal ini  keturunan  diambil  dari garis  bapak,  yang  merupakan  pancaran  dari  bapak  asal  dan menjadi  penentu  dalam  keturunan  anak  cucu.  Dalam  hal  ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki

## Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 57
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga ayahnya. Sistem  pertalian  seperti  ini  terjadi  di  Nias,  Gayo,  Batak  dan sebagian  di  Lampung,  Bengkulu,  Maluku  dan  Timor.  Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.
Sementara matrilineal adalah  keturunan  yang  berasal dari  Ibu,  sehingga  yang  menjadi  ukuran  hanyalah  pertalian darah  dari  garis  ibu  yang  menjadi  ukuran  dan  merupakan suatu  persekutuan  hukum.  Wanita  yang  kawin  tetap  tinggal dan  termasuk  dalam  gabungan  keluarga  sendiri,  sedangkan anak-anak  mereka  masuk  dalam  keturunan  ibunya.  Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur.
Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih  menghargai  ahli  waris  dari pihak  perempuan  daripada  ahli  waris  dari  pihak  laki-laki. Selama  masih  ada  anak  perempuan,  anak  laki-laki  tidak mendapatkan tirkah.
Sedangkan  yang  terakhir,  pertalian  darah  dilihat  dari kedua  sisi,  bapak  dan  ibu  serta  nenek  moyang.  Kedua keturunan  sama-sama  penting  bagi  persekutan  ini  ( bilateral ). Golongan  masyarakat  inilah  yang  meletakkan  dasar-dasar persamaan  kedudukan  antar  suami  dan  isteri  di  dalam keluarga masing-masing. 5
Di  dalam  hukum  waris  adat  dikenal  beberapa  prinsip yaitu:
1) Prinsip  azas umum yang menyatakan ”Jika  pewarisan tidak  dapat  dilaksanakan  secara  menurun,  maka warisan  ini  dilakukan  secara  keatas  atau  kesamping. Artinya  yang  menjadi  ahli  waris  ialah  pertama-tama anak  laki  atau  perempuan  dan  keturunan  mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan  secara  menurun, maka  warisan  itu  jatuh  pada  ayah,  nenek  dan seterusnya  keatas.  Kalau  ini  juga  tidak  ada,  yang
5 Sudarsono.Hukum  Waris  dan  Sistem  Bilateral.Jakarta  :  Rineka Cipta.1991. h. 6.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta dan keturunan  mereka  yaitu  keluarga  sedarah  menurut garis  kesamping,  dengan  pengertian  bahwa  keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh“.
2) Prinsip  penggantian  tempat  ( Plaats Vervulling )  yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat  dari  anak  itu  digantikan  oleh  anak-anak  dari yang  meninggal  dunia  tadi  (cucu  dari  sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah  sama  dengan yang  akan  diperoleh  ayahnya  sebagai  bagian  warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan  anak  (adopsi),  dimana  hak  dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri (Kandung) “. 6
Pembagian  harta  warisan  menurut  hukum  adat umumnya  tidak  menentukan  kapan  waktu  harta  warisan  itu akan dibagi atau kapan sebaiknya diadakan pembagian, begitu pula  siapa  yang  menjadi  juru  bagi  tidak  ada  ketentuannya. Menurut  adat  kebiasaan  waktu  pembagian  setelah  wafat pewaris  dapat  dilaksanakan  setelah  upacara  sedekeh  atau selamatan  yang  disebut  tujuh  hari,  empat  puluh  hari,  seratus hari,  atau  seribu  hari  setelah  pewaris  wafat.  Sebab  pada waktu-waktu tersebut para anggota waris berkumpul.
Di  samping  sistem  kekeluargaan  yang  sangat berpengaruh  terhadap  pengaturan  hukum  waris  adat, terutama  terhadap  penetapan  ahli  waris  dan  bagian  harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:
1) Sistem  Kewarisan  Individual,  yaitu  sistem  kewarisan yang  menentukan  bahwa  para  ahli  waris  mewarisi secara  perorangan,  misalnya  di  Jawa,  Batak,  Sulawesi,
dll. 2) Sistem  Kewarisan  Kolektif,  yaitu  sistem  yang menentukan  bahwa  para  ahli  waris  mewaris  harta
6 Datuk Usman. Ibid.Hal 192
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 59
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
peninggalan  secara  bersama-sama  (kolektif)  sebab harta  peninggalan  tersebut  tidak  dapat  dibagi-bagi pemilikannya  kepada  masing-masing  ahli  waris, contohnya  “ harta  pusaka ”  di  Minangkabau  dan  “ tanah
dati ” di semenanjung Hitu Ambon.
3) Sistem  Kewarisan  Mayorat,  yaitu  sistem  kewarisan yang  menentukan  bahwa  harta  peninggalan  pewaris hanya  diwarisi  oleh  seorang  anak.  Sistem  mayorat  ini ada dua macam, yaitu:
a) Mayorat  laki-laki,  yaitu  apabila  anak  laki-laki tertua/sulung  atau  keturunan  laki-laki  yang merupakan  ahli  waris  tunggal  dari  si  pewaris, misalnya di Lampung.
b) Mayorat  perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua  merupakan  ahli  waris  tunggal  dari  pewaris, misalnya  pada  masyarakat  Tanah  Semendo  di Sumatera Selatan.
2)  Hukum  Waris  berdasarkan  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (BW)
Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:
a) Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada  prinsipnya  seseorang  pemilik  atas  suatu  benda mempunyai  kebebasan  yang  seluas-luasnya  sebagai individu  untuk  berbuat  apa  saja  atas  benda  yang dimilikinya  termasuk  harta  kekayaannya  menurut kehendaknya. 7
b) Unsur  sosial  (menyangkut  kepentingan  bersama). Perbuatan  yang  dilakukan  pemilik  harta  kekayaan sebagaimana  dijelaskan  dalam  unsur  individual  dapat mengakibatkan  kerugian  pada  ahli  waris  sehingga
7 Ahlan  Sjarif,  Surini  dan  Nurul  Elmiyah.  Hukum  Kewarisan  BW “Pewarisan  Menurut  Undang - Undang”.(Depok  :  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005) hal 13.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap  kebebasan  pewaris  demi  kepentingan  ahli waris. 8
Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan  istilah Legitieme  Portie yang  artinya  bagian tertentu/mutlak  dari  ahli  waris  tertentu.  Oleh  karena  bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan  pewaris,  yaitu  pembatasan  atas  kebebasan  pewaris dalam  membuat  wasiat,  maka Legitieme  Portie diatur  di  dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau testament . Sistem  waris  BW  tidak  mengenal  istilah  “harta  asal maupun  harta  gono- gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam  perkawinan,  sebab  harta  warisan  dalam  BW  dari siapapun  juga  merupakan  “kesatuan”  yan g  secara  bulat  dan utuh  dalam  keseluruhan  akan  beralih  dari  tangan  peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 849 BW, yaitu “ Undang-undang tidak memandang akan sifat atau  asal  dari  pada  barang-barang  dalam  suatu  peninggalan  untuk mengatur pewarisan. ”
Dasar  hukum  seseorang  ahli  waris  mewarisi  sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:
a) Menurut ketentuan undang-undang ( ab intestato )
Undang-undang  berprinsip  bahwa  seseorang  bebas menentukan  kehendaknya  tentang  harta  kekayaannya  setelah ia meninggal dunia, namun bila ternyata orang tersebut tidak menentukan sendiri ketika masih hidup maka undang-undang kembali  akan  menentukan  perihal  pengaturan  harta  yang ditinggalkan  seseorang  tersebut.  Ahli  waris  menurut  undang- undang  berdasarkan  hubungan  darah,  terdapat  empat golongan, yaitu:
1) Golongan  I:  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  bawah, meliputi  anak-anak  dan  keturunan  mereka  beserta suami atau isteri yang hidup paling lama.
8 Ahlan Sjarif. Ibid.
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 61
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
2) Golongan  II:  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas, meliputi  orang  tua  dan  saudara,  baik  laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka.
3) Golongan  III:  kakek,  nenek  dan  leluhur  selanjutnya ke atas dari pewaris.
4) Golongan  IV:  anggota  keluarga  dalam  garis  ke samping  dan  sanak  keluarga  lainnya  sampai  derajat keenam.
Undang-undang  tidak  membedakan  ahli  waris  laki-laki dan  perempuan,  juga  tidak  membedakan  urutan kelahiran.  Hanya  ada  ketentuan  bahwa  ahli  waris golongan  pertama  jika  masih  ada  maka  akan  menutup hak  anggota  keluarga  lainnya  dalam  garis  lurus  ke  atas maupun  ke  samping.  Demikian  pula,  golongan  yang lebih  tinggi  derajatnya  menutup  yang  lebih  rendah derajatnya.
b) Ditunjuk dalam surat wasiat ( testamen ) Surat  wasiat  ( testamen )  merupakan  suatu  pernyataan tentang  apa  yang  dikehendaki  setelah  ia  meninggal  dunia. 9 Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik  kembali.  Ahli  waris  menurut  surat  wasiat  jumlahnya tidak  tentu  sebab  bergantung  pada  kehendak  si  pembuat wasiat.
Dari kedua macam ahli waris tersebut, ahli waris yang diutamakan  adalah  ahli  waris  menurut  undang-undang.  Hal ini  terbukti  beberapa  peraturan  yang  membatasi  kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya,  yaitu  dala  Pasa l  881  ayat  (2),  yaitu  ” Dengan  sesuatu pengangkatan  waris  atau  pemberian  hibah,  pihak  yang  mewariskan atau  pewaris  tidak  boleh  merugikan  para  ahli  warisnya  yang  berhak atas sesuatu bagian mutlak ”.
9 R. Subekti, Op.cit ., h. 78
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Undang-undang menyebut empat hal yang menyebabkan  seseorang  ahli  waris  menjadi  tidak  patut mewaris karena kematian, yaitu: 1) seorang  ahli  waris  yang  dengan  putusan  hakim  telah dipidana karena dipersalahkan membunuh atau setidak- tidaknya mencoba membunuh pewaris;
2) seorang  ahli  waris  yang  dengan  putusan  hakim  telah dipidana  karena  dipersalahkan  memfitnah  dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam pidana empat tahun atau lebih; 3) ahli  waris  yang  dengan  kekerasan  telah  nyata-nyata menghalangi  atau  mencagah  pewaris  untuk  membuat atau menarik kembali surat wasiat;
4) seorang  ahli  waris  yang  telah  menggelapkan,
memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Seseorang  yang  akan  menerima  sejumlah  harta peninggalan  terlebih  dahulu  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut: 1) Harus  ada  orang  yang  meninggal  dunian  (Pasal  830
BW);
2) Harus ada ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia;
3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris. Jika  syarat-syarat  tersebut  telah  terpenuhi,  maka  para ahli  waris  diberi  kelonggaran  oleh  undang-undang  untuk menentukan sikap terhadap suatu harta warisan selama empat bulan.  Seorang  ahli  waris  dapat  memilih  antara  tiga kemungkinan, yaitu:
1) Menerima warisan dengan penuh; 2) Menerima  warisan  tetapi  dengan  ketentuan  bahwa  ia tidak  akan  diwajibkan  membayar  hutang-hutang pewaris  yang  melebihi  bagiannya  dalam  warisan  itu (menerima warisan secara beneficiaire );
3) Menolak warisan.
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 63
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Baik  menerima  maupun  menolak  warisan,  masing- masing  memiliki  konsekuensi  sendiri-sendiri  terhadap  ahli waris.
Apabila  harta  warisan  telah  dibuka  namun  tidak seorang  pun  ahli  waris  yang  tampil  ke  muka  sebagai  ahli waris,  maka  warisan  tersebut  dianggap  sebagai  harta  warisan yang  tidak  terurus.  Dalam  keadaan  seperti  ini,  tanpa menunggu  perintah  hakim,  Balai  Harta  Peninggalan  wajib mengurus  harta  peninggalan  tersebut.  Pekerjaan  pengurusan tersebut  harus  dilaporkan  kepada  kejaksaan  negeri  setempat. Jika  terjadi  perselisihan  tentang  apakah  suatu  harta peninggalan  tidak  terurus  atau  tidak,  penentuan  ini  akan diputus  oleh  hakim.  Apabila  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun terhitung sejak terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang  tampil  ke  muka,  Balai  Harta  Peninggalan  akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara.  Selanjutnya  harta  peninggalan  itu  akan  diwarisi  dan menjadi milik negara.

## 3) Hukum Waris Islam
Sebagaimana  diketahui  bersama  bahwa  hukum kewarisan  yang  berlaku  adalah  Hukum  Faraidh.  “Faraidh menurut  istilah  bahasa  ialah  takdir/qadar/  ketentuan  dan pada  syara  adalah  bagian  yang  diqadarkan/ditentukan  bagi ahli waris.
Harta  warisan  menurut  Hukum  Islam  yaitu  “ sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih ”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris  adalah  sejumlah  harta  benda  serta  segala  hak,  “ setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran- pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris ” 10
Adapun  yang  menjadi  dasar  hak  untuk  mewaris  atau dasar  untuk  mendapatkan  bagian  harta  peninggalan  menurut
10 Wirdjono  Prodjodikoro,  Hukum Warisan  di  Indonesia ,  (Bandung:
Vorkink van Hoeve,’s -Gravenhage), h. .8
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Al- Qur’an, yaitu: karena hubungan darah; hubungan semenda atau pernikahan; hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan  oleh  Al- Qur’an  bagiannya  tidak  lebih  dari sepertiga harta pewaris; dan hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah.
Ahli  waris  dalam  hukum  Islam  secara  garis  besar dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu:
1) Ahli  waris  menurut  Al- Qur’an  atau  yang  sudah ditentukan  di  dalam  Al- Qur’an  disebut dzul  faraa’idh sehingga  bagian  mereka  selamanya  tetap  tertentu  dan tidak berubah-ubah.
2) Ahli  waris  yang  ditarik  dari  garis  ayah,  disebut ashabah yaitu  golongan  ahli  waris  yang  mendapat  bagian terbuka  atau  sisa.  Jadi,  bagian  ahli  waris  yang  terlebih dahulu  dikeluakan  adalah dzul  faraa’idh ,  setelah  itu sisanya diberikan kepada ashabah .
3) Ahli  waris  menurut  garis  ibu,  disebut dzul  arhaam .
Golongan  ini  baru  akan  mewaris  jika  sudah  tidak  ada dzul faraa’idh dan tidak ada pula ashabah .
Di  samping  itu  semua,  dikenal  pula  kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu “ahli waris yang didahulukan untuk mewaris” dari kelompok ahli waris lainnya, yang terdiri dari:
1) Keutamaan Pertama, yaitu: a) anak  laki-laki  maupun  perempuan,  atau  ahli  waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
b) ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak
2) Keutamaan Kedua, yaitu:
a) saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara;
b) ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara
3) Keutamaan Ketiga, yaitu:
a) Ibu  dan  ayah,  bila  ada  keluarga,  ibu  dan  ayah,  bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara;
b) Janda atau duda.

## Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 65
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
4) Keutamaan Keempat
a) Janda atau duda;
b) Ahli  waris  pengganti  kedudukan  ibu  dan  ahli  waris pengganti kedudukan ayah.
Di  antara  ahli  waris,  ada  yang  tidak  patut  dan  tidak berhak  mendapat  bagian  waris  dari  pewarisnya  karena beberapa penyebab, yaitu:
1) Ahli  waris  yang  membunuh  pewaris,  tidak  berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2) Orang  yang  murtad  tidak  berhak  mendapat  warisan dari  keluarganya  yang  beragama  Islam,  demikian  pula sebaliknya;
3) Orang  kafir  tidak  berhak  menerima  warisan  dari keluarga yang beragama Islam.
Orang-orang  yang  tergolong  dalam  kriteria  ahli  waris seperti yang disebutkan di atas, apabila ternyata telah berpura- pura  dan  menguasai  sebagian  atau  seluruh  harta  peninggalan pewaris, maka dia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang  dikuasainya.  “Tidak  patut  dan  tidak  berhak  mendapa t warisan” berbeda dengan “penghapusan hak waris atau hijab” karena  yang  menyebabkan  timbulnya  persoalan  itu  pun berbeda. Penghapusan hak waris dapat terjadi jika:
1) Karena  ahli  waris  yang  mewaris  bersama-sama  dia, sehingga  bagian  warisnya  dikurangi.  Misalnya:  ibu memperoleh  1/6  bagian  jika  mewaris  bersama  anak atau cucu atau beberapa saudara.
2) Karena  ada  ahli  waris  yang  lebih  dekat  hubungannya dengan  pewaris.  Misalnya:  cucu  laki-laki  tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

## b.  Pluralisme  dan  Unifikasi  Hukum  Kewarisan  di Indonesia
Sejarah  hukum  Indonesia  menunjukkan  bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama- sama  meski  titik  mula  munculnya  tidak  bersamaan  namun telah  lama  menjadi  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  jauh
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
sebelum  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia.  Dalam  sejarah perkembangannya,  dapat  diketahui  bahwa  sistem  hukum waris  adat  lebih  dahulu  ada  dibandingkan  dengan  sistem hukum  waris  yang  lain.  Hal  ini dikarenakan  hukum  adat, termasuk  hukum  warisnya,  merupakan  hukum  asli  bangsa Indonesia,  berasal  dari  nenek  moyangnya  dan  telah melembaga  serta  terinternalisasi  secara  turun-menurun  dari satu generasi ke generasi berikutnya. 11
Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, maka terjadi ‘kontak  yang  akrab’  antara  ajaran  mau  pun  hukum  I slam (yang  bersumber  pada  Al- Qur’an  dan  As -Sunnah)  dengan hukum  adat.  Hal  itu  tercermin  dalam  berbagai  pepatah  di beberapa  daerah.  Di  Aceh  terdapat  pepatah: hukum  ngon  adat hantom  cre,  lagee  zat  ngon  sipeut (hukum  Islam  dengan  hukum adat  tidak  dapat  dicerai-pisahkan  karena  erat  sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda. Di  Minangkabau  ada  pepatah: adat dan syara’ sanda menyanda, syara’  mengati  adat  memakai artinya,  adat  dan  hukum  Islam (syara’) saling topang menopang, adat yang benar -benar  adat adalah  syara’  itu  sendiri. 12 Di  Sulawesi  ada  ungkapan  yang berbunyi: adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adat (adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat). 13
Hubungan antara adat dengan Islam yang erat juga ada di  Jawa.  Ini  mungkin  disebabkan  oleh  prinsip  rukun  dan sinkretisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa,  terutama  di  daerah  pedesaan. 14 Pengaruh  hukum  waris Islam  pada  masyarakat  Jawa  dapat  dilihat  misalnya  pada sistem  pembagian  warisan  yang  disebut  dengan  sapikul- sagendong.
11 R.  Van  Dijk, Pengantar  Hukum  Adat  Indonesia ,  Terjemahan  oleh A.Soehardi, (Vorkink van Hoeve Bandung), h. 78.
12 Hamka, Hubungan  Timbal  Balik  Antara  Adat  dan  Syara’  di  dalam Kebudayaan Minangkabau , (Panji Masyarakat. Nomor 61/IV/1970), h. 10 13 A.Gani  Abdullah, Ba dan  Hukum  Syara’  Kesultanan  Bima, 1947-1957, Disertasi IAIN Syarief Hidayatullah, Jakarta:1987, h. 89.
14 MB.  Hoeker Adat  Law  in  Modern  Indonesia, (Kuala  Lumpur:  Oxford University Press, 1978), h. 97.

## Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 67
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
Titik  singgung  antara  hukum  Islam  dengan  hukum adat  terletak  pada  pandangan  adanya  “keistimewaan”  antara anak  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  hukum  adat  dengan sistem matrilineal ,  lebih  mengedepankan  anak  perempuan, sementara  hukum  waris  dalam  madzhab  sunny  (madzhab Hanafi,Maliki,  Syafi'i,  dan  Hambali)  cenderung  bersifat patrilineal .
Perbedaan yang cukup tajam antara hukum Islam dan KUHPerdataadalah  anak  laki-laki  berbanding  sama  dengan anak  perempuan.  Adapun  tertib  keluarga  yang  menjadi  ahli waris  dalam  KUHPerdata,  yaitu:  Isteri  atau  suami  yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris  menurut  undang-undang  atau  ahli  waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:
1) Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi  anak-anak  beserta  keturunan  mereka  beserta suami  atau  isteri  yang  ditinggalkan  /  atau  yang  hidup paling  lama.  Suami  atau  isteri  yang  ditinggalkan/hidup paling  lama  ini  baru  diakui  sebagai  ahli  waris  pada tahun  1935,  sedangkan  sebelumnya  suami/isteri  tidak saling mewarisi;
2) Golongan  kedua,  keluarga  dalam  garis  lurus  ke  atas, meliputi  orang  tua  dan  saudara,  baik  laki-laki  maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak  akan  kurang  dari  ¼  (seperempat)  bagian  dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama- sama saudara pewaris;
3) Golongan  ketiga,  meliputi  kakek,  nenek,  dan  leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4) Golongan  keempat,  meliputi  anggota  keluarga  dalam garis  ke  samping  dan  sanak  keluarga  lainnya  sampai derajat keenam.
Di  samping  kedua  hukum  waris  yang  sudah  akrab tersebut,  masyarakat  Indonesia  juga  telah  lama  mengakrabi hukum  waris  Barat  yang  bersumber  pada  BW.  Pada  masa
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
penjajahan Belanda, dengan asas konkordansi BW dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia. BW ini juga  dinyatakan  berlaku  bagi  orang-orang  Timur  Asing Tionghoa.  Sementara  bagi  golongan  Timur  Asing  bukan Tionghoa  berlaku  hanya  bagian-bagian  mengenai  hukum kekayaan  harta  benda  dari  BW.  Selebihnya,  yakni  bagian kekeluargaan  dan  kewarisan  berlaku  hukum  mereka  sendiri dari negeri asalnya. 15
Pembedaan  pemakaian  hukum  tersebut  tidak  lepas dari  strategi  hukum.  pemerintah  kolonial  Belanda  untuk memecah  belah  penduduk  yang  ada  di  tanah  jajahannya. 16 Strategi  dengan  menggunakan  hukum  untuk  memecah  belah penduduk  di  Indonesia  dibingkai  melalui  pasal  131 Indische Staatsregeling .  Strategi  tersebut  cukup  jitu  sehingga  penduduk di  Indonesia  terbelah-belah  secara  yuridis  dalam  apa  yang disebut  dengan  (1)  golongan  Eropa,  (2)  golongan  Timur Asing  (Tionghoa  dan  non-Tionghoa),  dan  (3)  golongan pribumi.
Pasca  Kemerdekaan,  kondisi  yang  pluralistik  dari hukum  waris  di  Indonesia  tersebut  masih  terus  berlangsung. Berdasarkan  pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD  1945  yang berbunyi:  “Segala  badan  negara  dan  peraturan  yang  ada masing  langsung  berlaku,  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut  Undang- undang  Dasar  ini”,  maka  ketiga  sistem hukum  waris  tersebut  kemudian  menjadi  bagian  hukum nasional.  Keberadaan  pasal  II  Aturan  Peralihan  tersebut merupakan  keharusan  konstitusional,  mengingat  (1)  ahli hukum pada saat itu masih sangat sedikit, dan (2) kebutuhan yang  sangat  mendesak  untuk  mengisi  kevakuman  hukum
15 Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata ,  (Jakarta:  Intermasa,  1985),  h. 10-14.
16 Strategi  hukum  di  sini  sama  dengan  politik  hukum  yaitu  legal  policy yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara  nasional  oleh  penguasa  negara sebagaimana  yang  diintrodusir  Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th.), h. 9.
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 69
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
( rechtsvacuum )  dari  bangsa  yang  baru  merdeka  dan  sedang berjuang untuk meneguhkan eksistensi kemerdekaannya. 17
Dari  ketiga  sistem  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia tidak  selamanya  berjalan  beriringan.  Para  ahli  hukum seringkali memandangnya sebagai sebuah konflik baik sebagai hasil penelitian murni maupun untuk kepentingan tertentu. Cristian van den Berg pernah mengeluarkan  teorinya dengan reception  in  complex yang  menyatakan  bahwa  hukum  agama adalah  hukum  adat  di  mana  hukum  adat  telah  meresepsi hukum  Islam. 18 Teori  ini  kemudian  dibantah  dengan  teori dari Christian Snouck Hurgronye dengan teori receptie . 19 Teori ini  menganggap  bahwa  hukum  Islam  baru  diterima  setelah diterima oleh hukum Adat. 20
Dalam  memahami  keyakinan  tersebut  menurut  Sayuti Thalib  bahwa  1)  bagi  orang  Islam  berlaku  hukum  Islam;  2) hal  tersebut  sesuai  dengan  keyakinan  dan  cita-cita  hukum, cita-cita  moral;  3)  hukum  adat  berlaku  bagi  orang  Islam  jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. 21
Dalam  perjalanannya,  ketiga  sistem  hukum  waris tersebut  mengalami  perkembangan  dan  proses  pelembagaan yang  berlain-lainan.  Hukum  waris  Barat  relatif  tidak mengalami  perubahan,  yakni  bersumber  pada  BW  dan karenanya  tetap  sebagaimana  pada  masa  penjajahan  dulu. Hukum  waris  adat  berkembang  melalui  berbagai  macam
17 Moempoeni  Moelatingsih,  Materi  kuliah  Lembaga/Pranata  Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semester Ganjil Tahun 2004/2005.
18Mohammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  di  Peradilan  Agama ,(Kumpulan
Tulisan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 225
19 A. Rahmad Rosyadi dan M. Rais Ahma, Formaliasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 76.
20 Teori  receptie  oleh  Prof.  Snouck  Hurgronje  bahwa  hukum  Islam baru Dapat Diterima Setelah diakui oleh hukum adat. Dibuktikan dengan pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 berbunyi : “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama  orang  Islam,  akan  diselesaikan  oleh  hakim  agama  Islam  apabila  hukum adat  mereka  menghendakinya  dan  sejauh  itu  tidak  ditentukan  lain  oleh ordonansi.”
21 Sayuti Thalib, Receptie a Contrario , Hubungan hukum adat dengan Hukum Islam , (Jakarta: Bina Aksara, 1980), h. 15.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
yurisprudensi  ( judge  made  law ).  Yang  agaknya  berbeda  adalah proses  pelembagaan  hukum  waris  Islam.  Pelembagaan  dan pengembangan hukum waris Islam ditempuh melalui legislasi nasional.  Hal  ini  dapat  disimak  dengan  diundangkannya  UU No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Hanya  saja  masih  ada  yang  terasa  aneh  dalam  praktik pelaksanaan  hukum  waris  di  Indonesia  ini.  Meski  secara yuridis UUD 1945 dan amandemennya sudah tidak mengenal lagi  penggolong-golongan  penduduk,  namun  secara  faktual empiris,  bahkan  secara  yuridis,  masalah  golongan  penduduk ini  masih  sangat  terasa  kuat.  Hal  ini  berakibat  pada  subyek hukum  pengguna  hukum  waris  yang  berbeda-beda  pula. Lazimnya, hukum waris Barat ini dipakai oleh Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa. 22
Sementara  itu,  secara  hipotesis  dapat  diketengahkan bahwa  masyarakat  adat  hampir  pasti  menggunakan  hukum waris  adat.  Tetapi  persoalan  bisa  muncul,  yakni  apakah masyarakat  adat  yang  beragama  Islam  mesti  menggunakan hukum  waris  adat.  Agaknya  jawaban  atas  persoalan  ini tidaklah  semudah  membalik  telapak  tangan.  Diperlukan pengkajian  dan  penelitian  yang  cukup  menantang  untuk memetakan  dan  menjawab  persoalan  tersebut.  Apakah lingkaran-lingkaran  hukum  adat  ( rechtskringen )  dari  van Vollenhoven  memang  masih  hidup  secara  faktual?  Perlu penelitian lebih lanjut.
Bagi  orang  Islam,  masalah  penggunaan  hukum  waris tersebut  lebih  kompleks  lagi,  karena  hukum  yang  ditujukan kepada  mereka  yang  diciptakan  melalui  legislasi  nasional ternyata  tidak  memberi  kejelasan  aturan  hukum  yang seharusnya  untuk  menyelesaikan  masalah  kewarisan.  Hukum waris Islam bukan merupakan ketentuan hukum yang bersifat
22 Secara  yuridis  konstitusional  tidak  ada  istilah  ‘WNI  keturunan’ tersebut.  Tetapi  secara  sosiologis  istilah  demikian  ini  masih  sering  dijumpai. Bahkan tidak jarang terdengar pemakaian istilah WNI pribumi dan non-pribumi.
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 71
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
imperatif bagi  orang  Islam.  Ini  berbeda  dengan  ketentuan perkawinan  yang  bersifat  imperatif  bagi  orang  Islam  yang akan  melangsungkan  perkawinan.  Dengan  demikian  hukum waris  Islam  bagi  orang  Islam  di  Indonesia  adalah  bersifat fakultatif ( choice of law ) yang barang tentu di ranah faktual tidak sedikit yang berpaling darinya.
Sebagaimana  halnya  dengan  UU  No.  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  bidang  kewarisan  dalam  KHI tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang sifatnya wajib dilaksanakan  oleh  orang  Islam  dalam  masalah  pembagian warisan.  KHI  hanya  merupakan  pedoman  saja  (yang  berarti dapat disimpangi) bagi orang atau instansi yang memerlukan. Hal ini dapat disimak pada bagian Menimbang huruf b Inpres

## No.  1  Tahun  1991  yang  berbunyi:  “bahwa
Kompilasi Humum  Islam  tersebut  dalam  huruf  a  oleh  Instansi Pemerintah  dan  oleh  masyarakat  yang  memerlukannya  dapat digunakan  sebagai  pedoman  dan  menyelesaikan  masalah- masalah  di bidang  tersebut”. 23 Jadi,  hukum  waris  Islam digunakan  atau  tidak  itu  masalah  pilihan  yang  mandiri  bagi orang Islam.
Masyarakat  Indonesia  dipersilakan  memillih  hukum waris mana yang akan digunakan. Asal ada kesepakatan, orang bisa saja memilih hukum waris BW, hukum waris Islam atau hukum  waris  adat.  Tapi  masalahnya  menjadi  kompleks  jika tidak  ada  kesepakatan  antar  pihak  yang  bersengketa.  Jika demikian,  maka  masalahnya  bisa  menjadi  panjang  dan berlarut-larut  yang  tak  berujung.  Dalam  situasi  demikian  itu
23 Menurut  A.  Hamid  S.  Attamimi, “ Kedudukan  Kompilasi  Hukum Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Suatu  Tinjauan  dari  Sudut  Teori Perundang-undangan Indonesia ” dalam Amrullah Ahmad (Eds.) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Th. Prof.Dr. Busthanul Arifin,SH. Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 147-155, KHI adalah hukum tidak tertulis , meski  formatnya  ditulis.  KHI  merupakan  himpunan  ketentuan  hukum  Islam yang  dituliskan  dan  disusun  secara  teratur.  KHI  menunjuk  adanya hukum  tidak tertulis yang  hidup  secara  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari  sebagian  besar rakyat  Indonesia  yang  beragama  Islam  untuk  menulusuri  norma-norma  hukum bersangkutan apabila diperlukan, baik di dalam mau pun di luar pengadilan.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
barang tentu tidak dapat dihindari terjadi konflik kepentingan dari  masing-masing  pihak.  Persoalan  semakin  melebar  yang kemudian mengarah kepada konflik pemakaian hukum waris, yakni  apakah  hukum  waris  Islam  yang  akan  dipakai,  atau hukum waris adat, ataukah hukum waris BW.
Kerumitan yang berawal dari konflik hukum demikian itu  sudah  saatnya  untuk  dicarikan  jalan  keluar.  Ada  dua kemungkinan cara penyelesaian masalah konflik hukum waris tersebut,  yakni:  (1)  tetap  membiarkan  hukum  waris  dalam keberagaman  dan  manakala  timbul  konflik  hukum  kemudian diserahkan  kepada  pengadilan;  atau  (2)  melakukan  unifikasi dengan  membuat  suatu  undang-undang  baru  di  bidang kewarisan yang bersifat nasional.
Dalam  rangka  mewujudkan  kebersatuan  bangsa  salah satunya  hanya  dapat  dicapai  melalui  unifikasi  hukum.  Ide untuk  mempertahankan  pluralitas  hukum  tentu  saja  tidak sejalan  dengan  cita- cita  ‘hukum  yang  sama  untuk  semua orang’.  Jika  pluralitas  hukum  dipertahankan,  tentu  saja  akan terjadi  distorsi  terhadap  cita-cita  persamaan  hukum  tersebut. Pada  ranah  yang  lebih  mendasar,  tidak  ada  landasan konstitusional  untuk  membuat  hukum  yang  berbeda-beda yang  diterapkan  bagi  golongan-golongan  penduduk  yang berbeda  pula.  Jika  dilihat  lebih  dalam,  maka  Konstitusi Indonesia tidak mengenal penggolong-golongan penduduk.
Argumentasi  untuk  tetap  mempertahankan  hukum waris  di  Indonesia  dalam  keadaan  beranekaragam  ternyata lebih banyak mengandung konsekuensi negatif, sebab dengan tetap  membiarkan  keadaan  itu  terus  berlangsung  jelas bertentangan  dengan  cita-cita  bangsa  yang  berkeinginan untuk  memiliki  hukum  nasional  (yang  terunifikasi  dan terkodifikasi) yang merupakan produk bangsa sendiri. Dengan pembiaran  tersebut,  hal  ini  juga  berarti  melestarikan  terjadi konflik  hukum  antara  ketiga  sistem  hukum  waris  tersebut
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 73
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
yang  sudah  terjadi  sejak  masa  penjajahan  Belanda  dan  yang hingga kini terus berlangsung. 24
Upaya  ke  arah  unifikasi  dan  kondifikasi  hukum  waris yang  berlaku  secara  nasional  seharusnya  segera  dimulai,  di samping  untuk  menghindari  konflik  keluarga,  memberikan kepastian  hukum,  juga  sekaligus  merupakan  pembaruan terhadap hal-hal yang dianggap tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada.
Pola  penyusunan  hukum  waris  nasional  yang  akan datang dapat menggunakan pandangan Sociological Jurisprudence dari  Roscoe  Pound.  Menurut  Pound,  hukum  (tertulis)  yang baik  adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat. 25
Rumusan yang demikian ini menunjukkan  kompromi  yang  cermat  antara  hukum  tertulis (dari  proses  legislasi  nasional)  sebagai  kebutuhan  hukum masyarakat  hukum  demi  adanya  kepastian  hukum  dan living law sebagai wujud penghargaan  terhadap pentingnya  peranan masyarakat  dalam  pembentukan  hukum  dan  orientasi hukum. 26 Selaras  dengan  pandangan  Pound,  Eugen  Ehrlich menekankan prinsip tentang pentingnya keseimbangan antara hukum  formal  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  mayarakat ( the  living  law ).  Keseimbangan  antara  kepentingan  negara dengan kepentingan masyarakat. 27
Sejalan  dengan  pemaparan  Roscoe  Pound  dan  Eugen Ehrlich  di  atas,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang merupakan  acuan  dalam  pembagian  waris  di  Indonesia, terdapat  pembaruan  yang  cukup  menonjol,  terutama  jika dibandingkan  dengan  sistem  kewarisan  yang  dikembangkan oleh  Ahlussunnah.  Cerminan  asas  bilateral  dalam  kompilasi
24 Busthanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Akar  Sejarah, Hambatan dan Prospeknya , (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
25 Lili  Rasjidi, Dasar-dasar  Filsafat  Hukum ,  (Bandung:  Alumni,  1985),  h.
47
26 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , (Remaja Bandung: Rosdakarya, 1993), h. 83.
27 Ibid . h. 84
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
hukum  Islam adalah pasal 174 ayat 2 yang  berbunyi: Apabila semua  ahli  waris  ada  maka  yang  berhak  mendapat  warisan  hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Kalimat pendek dalam pasal ini mengakhiri polemik panjang tentang apakah anak perempuan dapat menghijab (menghalangi) saudara pewaris atau tidak.
Sistem  kewarisan  yang  dikembangkan  Ahlussunnah menegaskan  bahwa  hanya  anak  laki-laki  saja  yang  dapat menghijab  saudara  pewaris.  Konsekuensi  berikutnya  dari diterimanya  asas  bilateral  adalah  dikenalnya  pranata pembagian  tempat  ( plaatsvervulling )  dalam  Kompilasi  Hukum Islam.
Sistem  ini  cenderung  diadopsi  dari  sistem  bilateral dalam  hukum  waris  adat  di  Indonesia,  yaitu  dengan  melihat pertalian  darah  dari  kedua  sisi,  bapak  dan  ibu  serta  nenek moyang.  Kedua  sisi  keturunan  sama-sama  dianggap  penting. Sistim  ini  juga  yang  meletakkan  dasar-dasar  persamaan kedudukan  antar  suami  dan  isteri  di  dalam  keluarga  masing- masing. Misalnya penguasaan harta dalam perkawinan, seperti harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama  sedangkan  harta  bawaan  dari  masing-masing  suami dan  isteri  dan  harta  yang  diperoleh  masing-masing  sebagai hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  penguasaan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974).

## C. Kesimpulan
Semangat  pembaruan,  perubahan,  inovasi  dalam pendidikan  di  pesantren  menjadi  keharusan  karena  itu konsekwensi  logis  dari  era  globalisasi  dan  modernisasi, tuntutan  masyarakat,  pemerintah  dan  itu  merupakan  bagian dari  sikap  terbukanya  pesantren  terhadap  kebudayaan  yang ada pada masyarakat.
Akan tetapi, mempertahankan atau menjaga suatu ruh pesantren  sebagai  lembaga  tempat “ Pengkaderan  calon Ulama ” tentu jauh lebih penting. Karena hal ini sesuai dengan statemen “ almuhafadoh  ala  qodimissholih  wal  akhdudu  bil  jadidil
Legalisasi Hukum Kewarisan (Mohammad Yasir Fauzi )… 75
Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
aslah “ (menjaga  tradisi  lama  dan  mengambil  hal  yang  baru yang lebih baik). Sehingga antara pengapdosian nilai-nilai baru seimbang  dengan  nilai  yang  lama  yang  menjadi  subtansi pokoknya.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  Wahid, Bunga  Rampai  Pesantren, t.tp:  Dhama Bakti, tt.
Ahmad  Ta ’ rifin,  dkk., Formalisasi  dan  Transformasi  Pendidikan Pesantren, Tim Dosen STAIN Pekalongan, tt.
Burhan  al-Islam  al-Zarnuji, Ta ’ lim  al-Muta ’ allim ,  tt.  Dar Ihya ’ al-Kutub al- ’Arabiyah, tt.
Dawam  Raharjo, Perkembangan  Masyarak  dalam  Perspektif Pesantren,  pengantar  dalam  pergulatan  dunia  pesantren  dari bawah, Jakarta: P3M, 1985 Depag,  Standarisasi Pengajaran  Agama  di  Pondok  Pescntren, t.t., t.p., 1981 Hamdani, Pendekatan  Keagamaan  Relasi  Agama  dan  Masyrakat Dalam  Kehidupan, Jurnal  Pengembangan  Masyarakat “ POPULIS ” Edisi. No III/2003 http://vielf07.blogspot.co.id/2015/02/kitab-alala-ilmu- akhlaq-motivasi-bagi.html diunduh 03/08/2016. Husein  Muhammad, “ Kontekstualisasi  Kitab  Kuning:  Tradisi Kajian  dan  Bentuk  Pengajaran , ” dalam  dalam  Marzuki Wahid  dkk., Pesantren  Masa  Depan  :  Wacana
Pemberdayaan  dan  Transformasi  Pesantren, Bandung,
Pustaka Hidayat, 1999. Kementrian Agama RI, Analisis dan  Interpretasi  Data  pada  Pondok  Pesantren,  Madrasah Diniyah  (Madin),  Taman  Pendidikan  Qur ’ an(TPQ)  Tahun Pelajaran 2011-2012.
Koentjaraningrat  dkk. Kamus  Istilah  Antrologi,  (jakarta:  Pusat Pembinaan  Bahasa  Depdikbud,  1984)  hal  119 dalam  Ali
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Anwar, Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri, Yoyakarta: Pustaka Pelajar & IAIT Press, 2011. Manfred Zimek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, Jakarta: P3M, 1986 Mubarok  Yasin  dan  Fathurrahman  Karyadi, Profil  Pesantren Tebuireng, Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011, cet I
Maskuri Abdillah, Status Pendidikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional “ , kompas, 8 Juni 2001.
Menag  Akan  Resmikan  13  Ma ’ had  Aly  di  Pesantren  Tebuireng , Tebuireng  Media  Group,  diunduh  pada  tanggal 29/05/2016.
Mujammil Qomar, Pesantren dari Transformasi Methodologi menuju demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, tt). Redja  Mudyaharjo, Pengantar  Pendidikan  :  Sebuah  Studi  Awal tentang  Dasar-Dasar  Pendidikan  pada  Umumnya  dan Pendidikan  di  Indonesia ,  Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo, 2001.
Salahuddin  Wahid, Transformasi  Pesantren  Tebuireng;  Menjaga Tradis  di  Tengah  Tantangan, Malang:  UIN  Malik  Press,
2011 cet 1
Qodri  Azizi,  Memberdayakan  Pesantren  dan  Madrasah ’ ,
Yogyakarta: 1998.
Wardi Bachtiar, Perkembangan Pesantren di Jawa Barat Bandung: Balai Penelitian IAIN Sunan Gunung Djati, 1990.