## KEABSAHAN LARANGAN MENIKAH PADA PEKERJA KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
Fahril Adi Rahmansyah 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: fahriladi04@gmail.com 1 , wiwikafifah@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Marriage is a constitutional right owned by each person. The prohibition to marry as stated in the work agreement has positive and negative impacts on both employers and workers. With the qualifications regarding the prohibition on marriage given by the employer, it conflicts with the personal rights of workers, especially for contract workers or workers with PKWT status. Prohibition of marriage in work agreements made is the result of agreements made by employers and workers in unequal positions because workers need decent work to fulfill their daily needs. This study aims to find out about the validity of the rules  prohibiting marriage for PKWT workers  contained in the work  agreement. This study uses a normative juridical method that uses primary legal materials in the form of legislation and secondary  legal  materials.  The  results  of  the  study  show  that  what  is  experienced  by  workers  and employers in their daily lives often creates differences in interests that are quite serious so that the resolution  also  has  the  effect  of  experiencing  differences  between  employers  and  workers.  Work agreements that prohibit marriage remain valid according to the Civil Code. However, the agreements made are not based on the equal or weaker position of workers compared to the employer. The right to marry is a right that can be waived because workers prioritize the right to get a decent job, decent wages to meet basic needs. However, marriage should not be prohibited and employers should provide other options as a solution so that both workers and employers get their rights.
Keyword: Employment agreement, Marriage Prohibition, Contract Worker

## ABSTRAK
Menikah  merupakan  suatu  hak  konstitusional  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  orang.  Larangan menikah yang tertuang dalam perjanjian kerja menimbulkan hal positif dan negatif terhadap pihak pengusaha  dan  pekerja.  Dengan  adanya  kualifikasi  tentang  larangan  menikah  yang  diberikan  oleh pemberi kerja menyebabkan bertentangan dengan hak pribadi pekerja terutama pada pekerja kontrak atau pekerja dengan status PKWT. Larangan menikah dalam perjanjian kerja yang dibuat merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan pekerja dalam posisi yang tidak setara karena pekerja membutuhkan pekerjaan yang layak untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keabsahan terhadap aturan larangan menikah pada pekerja PKWT yang tertuang pada perjanjian kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dialami oleh pekerja dan pengusaha dalam kehidupan sehari- hari tersebut sering menimbulkan adanya perbedaan kepentingan yang cukup serius sehingga untuk penyelesaiannya  pun  memiliki  pengaruh  adanya  mengalami  perbedaan  antara  pemberi  kerja  dan pekerja. Perjanjian  kerja yang  memuat  larangan menikah  tetap  sah  menurut  KUHPerdata.  Namun, kesepakatan yang dibuat tidak berdasarkan posisi pekerja yang setara atau lebih lemah dibandingkan pemberi  kerja.  Hak  menikah  merupakan  hak  yang  dapat  dikesampingkan  karena  pekerja mengutamakan hak mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokok.  Namun  demikian,  menikah  tidak  semestinya  dilarang  dan  pemberi  kerja  semestinya memberikan  opsi  lain  sebagai  solusi  agar  pekerja  dan  pemberi  pekerja  sama-sama  mendapatkan haknya.
Kata Kunci: Perjanjian Kerja, Larangan Menikah, Pekerja PKWT

## PENDAHULUAN
Pekerjaan  adalah  suatu  kebutuhan  setiap  seseorang  untuk  memperoleh  upah  demi memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Pekerjaan  pada  zaman  dahulu  dengan  zaman  sekarang banyak  memiliki  perbedaan  yang  mana  zaman  dahulu  mayoritas  manusia  bekerja  sebagai nelayan atau petani sedangkan pada zaman sekarang manusia memiliki keinginan yang lebih tinggi yaitu bekerja di sebuah perkantoran atau perusahaan karena manusia berfikir apabila bekerja di perkantoran atau perusahaan memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan lebih tinggi. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang diartikan sebagai tenaga kerja yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun dengan atasan kerja yang atas jasanya dalam bekerja agar pekerja mendapatkan gaji yang baik. “Pembangunan ketenagakerjaan memiliki b anyak dimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan tenaga kerja yang akan, sedang dan  telah  melakukan  hubungan  kerja,  tetapi  bagaimana  caranya  agar  semua  orang mendapatkan pekerjaan dan kelayakan kehidupan bagi kemanusiaan yang tercermin dalam pasal 27 ayat 2 jo pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yaitu  bahwa “ setiap  orang  berhak  memiliki  perkerjaan  yang  layak  dan  pekerja mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil” (Prof.Dr. Pramono Nindyo 2020).
Perlindungan  terhadap  setiap  warga  negaranya  menjadi  tugas  dan  kewajiban  agar dipenuhi  pada  suatu  negara  yang  tercantum  pada  alinea  ke  4  UUD  1945  yaitu  seseorang memiliki hak apapun dengan didampingi oleh perlindungan suatu negara. Salah satunya yaitu negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yang  memiliki  peraturan-peraturan  dalam  hal melindungi warga negaranya. Dalam pekerjaan, tentunya pekerja tidak mungkin berdiri tanpa pekerja  lain  melainkan  pekerja  memiliki  hak  berkumpul  atau  berserikat  dengan  kelompok pekerja yang lain yang tercantum pada 28 jo 28E Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Pasal 38 jo 39 jo 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwasannya setiap orang berhak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak dan serupa tanpa adanya perbedaan jenis kelamin pria maupun wanita, serta berhak membangun atau  mendirikan  serikat  pekerja  untuk  melindungi  kepentingannya  dan  mendapatkan jaminan sosial yang baik.
Perkembangan setiap orang dalam pemenuhan hak atas pekerjaannya apabila dilihat dari perkembangan di negara Indonesia tentunya berbeda-beda karena perekonomian yang dimiliki setiap orang tidak sama, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang apabila melanda
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
di suatu negara salah satunya negara Indonesia. Setiap waktu tenaga kerja menjadi persoalan dihadapan  masyarakat,  terutama  pihak  terkait  yang  menangani  ketenagakerjaan  di Indonesia.  Meskipun  bekerja  di  suatu  perusahaan  atau perkantoran  tidak  dapat  dipungkiri bahwa setiap tantangan terus dihadapi oleh pekerja karena sering memperoleh kenyataan yang tidak sesuai harapan. Pada faktanya, tidak adanya kesesuaian dengan yang diharapkan oleh  masyarakat  yang  telah  menganggapnya  apabila  bekerja  di  suatu  perusahaan  atau perkantoran  dapat  melaksanakan  haknya  sebagai  pekerja  yang  telah  terjamin  dan  masih terdapat perselisihan antara pekerja dan pengusaha.
Adapun penyebab munculnya beberapa permasalahan tersebut masih rendah tentang pemahaman  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  yang  tertanam  pada diri  masing-masing pihak  yakni  pemberi kerja  maupun  pekerja  yang  ada  pada  perjanjian  kerja.  “Penyebabnya yakni  pekerja  yang  haknya  telah  dilanggar  oleh  pemberi  kerja  ataupun  pengusaha  untuk memenuhi keinginannya pada pekerja dengan cara melakukan perjanjian kerja” (Oktavianti 2022).  Namun  sebaliknya,  ada  pula  pemberi  kerja  yang  merasa  telah  dirugikan  oleh  pihak pekerja  dikarenakan  kurangnya  ilmu  ketenagakerjaan  maupun  tindakan-tindakan  yang diperbuatnya yang demikian hal ini menunjukkan kedudukan pekerja yang lemah atau tidak setara.
Perjanjian kerja merupakan hal lumrah dalam dunia kerja karena menyangkut masing- masing  peran  yang  dibutuhkan  saat  hubungan  kerja  telah  berlangsung  agar  menciptakan hubungan kerja yang efektif. Perjanjian kerja diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan  bahwasannya  perjanjian  dibuat  memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja diatur juga dalam pasal 1601a KUH Perdata yaitu persetujuan antara kedua belah pihak antara pekerja dan majikan dengan upah selama waktu tertentu. Dengan demikian, bahwa perjanjian kerja dikatakan  perjanjian  yang  bersifat  memaksa  karena  keinginan  antar  pihak  tidak  dapat dirumuskan  secara  tepat  selayaknya  yang  tercantum  pada  asas  kebebasan  berkontrak  di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian kerja yang telah dibuat tentunya juga dilarang yang memuat  hal-hal  yang  menentang  peraturan  perundang-undangan,  perusahaan,  dan perjanjian kerja sama.
Pekerja dan pengusaha jika telah dibuatkannya perjanjian kerja wajib memenuhi atau melaksanakan  syarat,  hak,  dan  kewajiban  kerja.  Namun,  pada  faktanya  ada  beberapa
pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  masih  membatasi  hak  maupun  kewajiban  yang seharusnya  dimiliki  atau  dilakukan  oleh  pekerja  yakni  mengkualifikasikan  aturan  larangan menikah  pada  pekerja  dengan  status  pekerja  kontrak.  Pasal  28B  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa telah menjamin hak seseorang  untuk  menikah  dan  membentuk  keluarga.  Selain  itu,  menikah  juga  merupakan kewajiban yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk membangun rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sebenarnya  tidak  seluruh  pengusaha  menetapkan  adanya  aturan  larangan  menikah pada  pekerja  kontrak  atau  PKWT,  tetapi  juga  ada  sebagian  perusahaan  yang  menetapkan aturan itu karena demi kepentingan pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha demi sebuah kemajuan perusahaan dan profesionalitas pekerja. Adanya peraturan larangan menikah yang dibuat oleh pengusaha pada pekerja kontrak atau PKWT yang terjadi di sebuah minimarket dan  lembaga  keuangan  bank.  Penyebab  dari  diterapkannya  aturan  larangan  menikah  bagi pekerja PKWT  tersebut karena posisi pekerjaannya  merupakan  garda terdepan  yang  mana harus  melayani  konsumen,  pelanggan  atau  nasabah  secara  professional.  Oleh  karena  itu sebagai pekerja yang sangat berperan dan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya juga  memiliki  dampak  positif  bagi  pengusaha.  Pada  dasarnya  pekerja  merupakan  manusia yang tentunya memiliki hak asasi untuk membentuk keluarga yang telah dijamin oleh UUD NRI 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, pada kenyatannya meskipun hak untuk menikah telah dijamin masih ada pengusaha yang membatasi pekerja untuk menikah dengan alasan tertentu (Muladi 2009).
Pada  beberapa  hasil  penelitian  yang  ada  sebelumnya  mengenai  tema  yang  serupa dengan  penulis,  yang  pertama  yakni  penelitian  jurnal  oleh  Wurianalya  Maria  Novenanty dengan judul “Pembatasan Hak Untuk Menikah Antara Pekerja Dalam Satu Perusahaan” fokus penelitiannya  pada  pembatasan  hak  menikah  dalam  melangsungkan  perkawinan  terhadap sesama  karyawan  satu  perusahaan  (Novenanty  2016).  Yang  kedua,  yakni  penelitian  jurnal yang  berjudul  “Aturan  Larangan Menikah  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak  Tertentu Ditinjau dari Hak Asasi Manusia di Indonesia” fokus penelitiannya pada pekerja PKWTT atau tetap dan banyak membahas tentang Hak Asasi Manusia (Oktavianti 2022). Yang Ketiga, yakni penelitian  jurnal  ole h  Mayrina  Dwiyanti  dan  Atik  Winanti  dengan  judul  “Pengaturan
Perjanjian Kerja Terhadap Larangan Menikah Dalam Masa Kontrak” fokus penelitiannya pada keabsahan dalam perjanjian kerja mengenai klausul aturan larangan menikah (Dwiyanti and Winanti 2020).
Ad apun  permasalahan  yang  akan  diuraikan  dalam  penelitian  ini  yaitu  “Bagaimana keabsahan perjanjian kerja yang memuat melarang menikah terhadap pekerja PKWT menurut hukum positif di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  yakni  menggunakan  penilitian  yuridis  normatif  dengan  pedekatan penelitian  yang  digunakan  yakni  peraturan  perundang-undangan  (statue  approach)  yaitu peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum sebagai acuan penelitian ini. Serta  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  yaitu  doktrin  atau  pandangan- pandangan  yang  menjadi  dasar  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum.  Penelitian  hukum metode yurudis normatif digunakan dalam mendapatkan ketentuan ataupun norma hukum yang berfungsi untuk menjawab atas permasalahan yang telah terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan  cara  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  ke  dalam  sebuah  sistem  informasi  yang bertujuan  untuk  memberikan  kemudahan  dalam  melakukan  penelusuran  bahan-bahan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  serta  bahan  hukum  sekunder  yang berupa buku dan jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Keabsahan  Perjanjian  Yang  Melarang  Menikah  Terhadap  Pekerja  PKWT  Menurut  Hukum Positif di Indonesia

## Problematika Pekerja
Permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan yang timbul hingga saat ini yang dialami beberapa  negara,  salah  satunya  negara  Indonesia.  Permasalahan  yang  muncul  tersebut adanya suatu hal yang bertentangan yakni hal positif maupun hal negatif. Adapun hal positif yang  terbentuk  dari  permasalahan  tersebut  yaitu  menjadikan  percepatan  pembangunan dalam bidang ekonomi, sedangkan dalam hal negatif yaitu rendahnya tingkat pengembangan ekonomi di suatu negara. Pernyataan diatas dapat diketahui bahwa di dalam UUD NRI Tahun
1945  yang  telah  menjamin  adanya  hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja  untuk  melakukan perkawinan  dan  membentuk  keluarga.  Sebenarnya,  sudah  sepatutnya  setiap  pekerja memperoleh  hak  untuk  menikah  apalagi  di  usia  yang  semakin  bertambah.  Namun, kenyataannya  yang  terjadi  sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan tersebut berbeda yang mengakibatkan hak pekerja untuk memenuhi kebutuhan dalam membentuk keluarga atau menikah tidak teraksanakan yang semestinya.
Dalam  hal  ini  dapat  dihubungkan  dengan  teori  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen yaitu adanya das sollen (seharusnya) dan das sein (senyatanya) (Lyia Aina Prihardiati 2021).  dapat  menimbulkan  berbagai  persoalan  dalam  bidang  ketenagakerjaan.  Berbagai persoalan  yang  terjadi  dalam  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah  ketidaktegasan  dari aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  masalah  tersebut  secara  spesifik  sehingga apabila  terjadi  pelanggaran  tidak  ditangani  secara  serius  dan  hanya  diabaikan  saja  yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia.
Beberapa  problematika  dalam  bidang  ketenagakerjaan  tersebut  bahwa  satu permasalahan  yang  menjadikan  fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu  problematika  dalam hubungan  industrial.  Permasalahan  hubugan  industrial  memiliki  beberapa  permasalahan yang sering terjadi yang telah menimbulkan permasalahan denga kategori yang cukup serius sehingga  perlu  adanya  kajian-kajian  hukum  untuk  mengatasi  berbagai  permasalahan  yang terjadi  dengan  sesuai  kaidah  hukum  yang  berlaku.  Hubungan  industrial  kerap  ditemukan berbagai permasalahan seperti penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja, ketidaktegasan pemerintah dalam mengatasi perselisihan antara kedua pihak dalam masalah aturan  kerja  yang  dikategorikan  memberatkan  dari  pihak  pekerja.  Dalam  penelitian  ini contohnya hal yang memberatkan dari pihak pekerja adalah adanya aturan larangan menikah dalam kualifikasi yang diberikan kepada pekerja dan dimuatkan dalam perjanjian kerja.
Dalam hal ini terdapat kasus yang terjadi pegawai indomaret di Kota Pontianak yang secara  tiba-tiba  di  PHK  secara  sepihak  karena  melakukan  hak  yang  semestinya  dimilikinya yaitu  menikah.  Mantan  pegawai  indomaret  tersebut  merupakan  pegawai  dengan  status pekerja kontrak dan bekerja pada bagian kasir yang mana memiliki peran yang sangat penting untuk melayani konsumen. Dari kasus tersebut bisa di kategorikan bahwa pihak pemberi kerja membatasi hak asasi manusia dalam hal hak untuk menikah sebagaimana yang telah diatur dalam  UUD NRI  Tahun  1945  dan Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM).  Namun
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pada pihak pemberi kerja dengan menerapkan aturan larangan menikah selama masa kontrak belum berakhir dalam perjanjian kerja adalah absah karena menikah merupakan suatu hak yang  masih  bisa  ditunda  sehingga  bisa  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  tergantung  pada kebutuhan  dan  keinginan  pekerja  karena  menyangkut  produktivitas  dan  profesionalitas pekerja (Equator.co.id 2018).
Pernikahan tidak hanya dilakukan  semena-mena  tanpa  adanya  landasan aturan  yang berlaku seperti: hukum islam, hukum nasional dan hukum adat. Mengenai hak konstitusional yang  diamanatkan  oleh  UUD  1945  sebagaimana  pada  Pasal  28B  ayat  (1)  UUD  1945  yang menjelaskan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan  yang  sah.”  Dapat  dis impulkan  bahwa  setiap  orang  berhak  dalam  membentuk keluarga tanpa disertai dengan adanya diksriminasi dan mendapatkan perlakuan yang sama. menikah sama halnya dengan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menjelaskan definisi  dari  suatu  perkawinan  yaitu  “Ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki -laki  dengan perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Pernikahan  merupakan  suatu  akad dalam  perjanjian  sehingga  dalam  melangsungkan  suatu  perkawinan  maka  otomatis  antar pihak telah mengikatkan diri dalam perkawinan.

## Keabsahan Larangan Menikah Dalam Perjanjian Kerja
Pada  umumnya,  pemberi  kerja  memberikan  kualifikasi  mengenai  larangan  menikah terhadap  pekerja  memiliki  alasan  yang  kuat.  Selain  itu,  pemberi  kerja  membuat  kualifikasi tersebut telah mempertimbangkan aturan yang diberikannya secara matang untuk melalui proses yang panjang. Adapun alasan-alasan pemberi kerja membuat aturan larangan menikah selama masa kontrak belum berakhir, antara lain:
a. Mencegah adanya penurunan kinerja pada pekerja
Dalam  bekerja  memaang  seharusnya  pekerja  dituntut  untuk  meningkatkan  kinerja dengan cara disiplin dan mampu bekerja secara optimal. Kualifikasi yang diberikan oleh pemberi kerja atau pengusaha salah satunya melarang menikah sebelum masa kontrak habis dikarenakan untuk menuntut pekerja agar melakukan pekerjaan secara baik dan fokus  tanpa  ada  suatu  kendala  yang  dialami.  Oleh  sebab  itu,  pemberi  kerja  atau
pengusaha  untuk  mendapatkan  pekerja  yang  memiliki  kinerja  yang  baik  menerapkan kualifikasi atau persyaratan salah satunya melarang menikah sebelum masa kontrak kerja habis.  Pemberi  kerja  tentunya  menuntu  pekerjannya  untuk  bekerja  secara  optimal, apabila  kinerja  dari  pekerja  tersebut  baik  maka  pemberi  kerja  merasa  diuntungkan maupun berdampak positif. Namun apabila kinerjanya menurun, hal itu akan merugikan pemberi kerja dan permasalahan kepentingan pribadi maka akan juga berdampak bagi pengusaha tersebut.
b. Menginginkan untuk bekerja secara professional
Seluruh  pemberi  kerja  atau  pengusaha  ingin  pekerjanya  memiliki  sikap  professional dalam  bekerja  karena  untuk  kemajuan  suatu  perusahaannya.  Sikap  professional  yang dimiliki  oleh  pekerja  merupakan  hal  yang  wajib  karena  selain  untuk  kemajuan perusahaan,  untuk  juga  menciptakan  kualitas  pekerja  dalam  bekerja.  Tentunya  hal tersebut  merupakan  harapan  bagi  seluruh  pemberi  kerja  atau  pengusaha  agar  dapat terwujudkan.  Definisi  professionalisme  adalah  kecocokan  antara  kemampuan  yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Apabila kemampuan dengan kebutuhan tugas  dapat  terpenuhi,  akan  terbentuknya  pekerja  yang  memiliki  sikap  professional (Iswanto 2021).
Kebijakan untuk tidak melakukan menikah selama kontrak belum berakhir oleh pekerja kontrak  salah  satu  penyebabnya.  Banyak  pekerja  yang  merelakan  untuk  menunda  untuk menikah sesuai yang disepakati bersama pemberi kerja dalam perjanjian kerja karena untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Pemberi kerja atau pengusaha dengan menerapkan aturan tersebut  agar  pekerja  dapat  dituntut  bekerja  dengan  baik  serta  dapat  meningkatkan kinerjanya dan menghindari terjadinya urusan pribadi dengan urusan pekerjaan.
Adanya  kebijakan  larangan  menikah  terhadap  pekerja  kontrak  yang  dimaksud  yaitu tidak melakukan pernikahan selama kontrak belum berakhir. Hal tersebut tentunya pekerja dapat  melakukan  pernikahan  ketika  kontrak  kerja  telah  berakhir  dengan  tidak  diketahui waktunya, apalagi kontrak kerja diperpanjang oleh pemberi kerja atau pengusaha. Semakin lama kontrak kerja semakin lama pula pekerja menunda haknya yaitu melakukan pernikahan. Jika masa kontrak kerja masih belum berakhir tetapi pekerja melakukan pernikahan, maka pekerja mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemberi kerja atau pengusaha.
Mengenai aturan larangan menikah selama kontrak belum berakhir yang tertuang pada perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama selama kedua pihak antara pemberi kerja dan pekerja saling mengikatkan diri yang berlaku juga dengan asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda adalah suatu perjanjian yang telah dibuat antara kedua pihak yang mana berlaku  juga  sebagai  undang-undang  dan  janji  tersebut  harus  ditepati.  Asas  pacta  sunt servanda juga terdapat kesepakatan kedua belah pihak yang artinya pihak pemberi kerja dan pekerja  harus  melaksanakan  kewajiban-kewajiban  yang  tertuang  dalam  perjanjian  kerja tersebut. Sesuai pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “seluruh persetujuan ya ng dibuat sesuai dengan undang- undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya”. Salah satunya  mengenai  aturan  larangan  menikah  selama  kontrak belum berakhir  yang  tertuang dalam perjanjian kerja maka aturan tersebut berlaku sebagaimana undang-undang dan wajib ditepati oleh pihak pekerja.
Selain  terciptanya  asas  pacta  sunt  servanda  pada  perjanjian  kerja,  lahirnya  suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan pekerja juga muncul adanya asas konsensualisme yaitu  suatu  perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan  kesepakatan.  Asas  konsensualisme  juga sumber  dari  Pasal  1320  KUHPerdata  yakni  syarat  sahnya  perjanjian  adanya  suatu kesepakatan. Asas konsensualisme juga tidak jauh dari asas kebebasan berkontrak yaitu para pihak  pemberi  kerja  dan  pekerja  bebas  membuat  suatu  perjanjian  untuk  menentukan klausula-klausula  perjanjian  dengan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Pada kenyataannya, bahwa setiap pekerja ketika akan menandatangi suatu perjanijian kerja  yang  dibuat  oleh  pemberi  kerja  atau  pengusaha  tentunya  harus  dalam  memenuhi syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang  tertuang  pada  Pasal  1320  KUHPerdata.  Dalam  dunia usaha, posisi pekerja berada pada relasi kuasa yang lemah yang artinya pekerja lebih banyak mendapat  tekanan  yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja  atau  pengusaha  karena  kedudukan pemberi kerja atau pengusaha tidak setara dengan pekerja sehingga dapat dikatakan pemberi kerja atau pengusaha kedudukannya berada posisi diatas pekerja.
Kedudukan  yang  tidak  setara  membuat  pekerja  seolah  menjadi  terpaksa  untuk menyepakati  persyaratan  yang  diberikan  oleh  pemberi  kerja  karena  pekerja  lebih mementingkan untuk memperoleh pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan yang layak serta upah daripada melakukan haknya yaitu menikah. Dengan demikian, adanya ketidaksetaraan
tersebut  tidak  ada  dalam  suatu  syarat  sah  pejanjian  sehingga  hanya  bergantung  pada kesepakatan dan kecakapan.
Mengenai aturan larangan menikah yang diberikan kepada pekerja sekiranya menjadi suatu  keterpaksaan  dalam  menyepakati  persyaratan  yang  tertuang dalam  perjanjian  kerja. Secara  Hak  Asasi  Manusia  mengenai  aturan  larangan  menikah  yang  dipersyaratkan  oleh pemberi kerja memanglah tidak melanggar. Tetapi hal tersebut tidak adanya keseimbangan hak antara pemberi kerja dan pekerja meskipun terjadi kesepakatan. Calon pekerja sangat membutuhkan  pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sedangkan  pemberi  kerja atau pengusaha memberikan suatu pekerjaan dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang menyangkut hak bagi seseorang demi mengedepankan usaha bisnisnya.
Dari unsur-unsur hubungan kerja, salah satunya mengenai unsur perintah yaitu suatu pernyataan  yang  dibuat oleh pemberi  kerja  atau  pengusaha dan  diberikan  kepada  pekerja sesuai kesepakatan bersama. Jika dihubungkan dengan adanya aturan larangan menikah pada pekerja kontrak atau PKWT selama kontrak berlangsung, maka hal tersebut termasuk juga unsur yang berada didalam hubungan kerja. Adanya perintah yang diberikan oleh pemberi kerja  atau  pengusaha  tentunya  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  pekerja.  Namun,  apabila  suatu perintah tidak ditepati oleh pekerja maka muncul konsekuensi yang dialami oleh pekerja yang salah satunya yaitu berupa sanksi.
Unsur perintah dalam hubungan kerja tentunya juga tertuang dalam perjanjian kerja yang  mengatur  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  pihak.  Jadi,  perintah  mengenai  aturan larangan menikah selama kontrak belum berakhir tersebut juga wajib dipenuhi atau dipatuhi oleh  pekerja  itu  sendiri.  Dengan  demikian,  adanya  perjanjian  kerja  tentunya  muncul kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Perjanjian kerja juga terdapat asas pacta sunt servanda,  asas  kebebasan  berkontrak  dan  asas  konsensualisme.  Dapat  ditarik  kesimpulan, bahwa  aturan  larangan  menikah  memiliki  kekuatan  pada  asas-asas  tersebut  sebagai eksistensi dalam peraturan yang tertuang pada perjanjian kerja.
Dalam hak asasi manusia hak yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi yang disebut Non Derogable  Rights  diatur  dalam  Pasal  28I  UUD  NRI  Tahun  1945  jo  Pasal  4  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menjelaskan  beberapa  hak  yang  tidak dapat  dikurangi  atau  dikesampingkan  yakni  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas  dasar hukum  yang berlaku  surut.  Sedangkan  untuk  hak  lainnya  yang  tidak disebutkan dalam  Non  Derogable  Rights,  merupakan  Derogable  Rights  yakni  hak  yang  dapat dikesampingkan atau dibatasi dalam keadaan apapun.
Hak  untuk  menikah  atau  membentuk  suatu  keluarga  dengan  tanpa  paksaan  bukan termasuk  hak  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  yang  artinya  dalam  kondisi  tertentu  hak tersebut dapat ditunda misalnya, terjadinya bencana alam, kondisi negara yang darurat, dan lain-lain. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pokok, pekerja sangat bergantung kepada pemberi  kerja  sehingga  hak  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok  menjadi  prioritas dibandingkan melakukan perkawinan. Dengan demikian, semestinya melakukan perkawinan tidak dilarang didalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha atau pemberi kerja dan apabila  hak  untuk  menikah  itu  dilarang  bagi  pekerja  kontrak,  bukan  berarti  pemberi  kerja melanggar Hak Asasi Manusia tetapi pemberi kerja tersebut ingin pekerja tidak melakukan perkawinan  terlebih  dahulu  dalam  masa  kontrak  agar  keinginan  pemberi  kerja  dalam usahanya tercapai yang dilakukan oleh pekerja tersebut.
Mengenai aturan larangan menikah sebelum berakhirnya kontrak pada pekerja kontrak atau  PKWT  merupakan  absah  dalam  perjanjian  kerja  karena  memenuhi  seluruh  asas-asas dalam perjanjian dan syarat sah dalam perjanjian. Apalagi mengenai menikah tersebut dapat ditunda  atau  dikesampingkan  sementara  oleh  pekerja.  Pada  awalnya,  pekerja  telah memahami  terkait  kualifikasi  yang  diberikan  pemberi  kerja  tentang  tidak  selama  kontrak berlangsung dan pekerja menyepakati ketentuan tersebut. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa  pekerja  memprioritaskan  untuk  bekerja  agar  mendapatkan  upah  atau  gaji  dengan tidak  menikah  terlebih  dahulu.  “Pek erja  dan  pemberi  kerja  dapat  melakukan  pengaturan sendiri  atas  kepentingannya  dalam  suatu  perjanjian  kerja  yang  dibuat.  Dilaksanakannya prestasi  dalam  perjanjian  kerja  maka  hal-hal  yang  diharapkan  sebagai  maksud  dan  tujuan dibuatkannya  perjanjian  kerja  yang  tercipta  dengan  baik  tanpa  adanya  pihak  yang  merasa dirugikan bahkan dapat menuntut atas kerugian yang dialaminya” (Wiwik Afifah 2018).

## KESIMPULAN
Kualifikasi  mengenai  larangan  menikah  selama  kontrak  belum  berakhir  terhadap pekerja PKWT merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemberi kerja untuk memberikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
kualitas bagi pekerja demi mewujudkan perkembangan usahanya. Posisi pemberi kerja dan pekerja  yang  tidak  setara  memposisikan  terhadap  pekerja  akan  lebih  bersikap  menyutujui perjanjian  kerja  karena  kebutuhan  kerja  yang  layak  untuk  mendapatkan  upah  yang  akan dipergunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Hak  untuk  menikah  diatur  dalam hukum positif Indonesia, pemberi kerja tidak dapat secara langsung dianggap melanggar hak pekerja yang akan menikah karena menikah adalah Derogable Rights yaitu hak yang dapat dikesampingkan  atau  ditundah  terlebih  dahulu  karena  dalam  perjanjian  kerja  melarang menikah selama kontrak belum berakhir yang artinya pekerja dapat melakukan pernikahan setelah kontrak kerja yang perjanjikan telah berakhir. Secara normatif perjanjian kerja yang telah disepakati tetap sah namun dalam prosesnya disusun tidak setara. Perjanjian kerja yang disepakati  oleh  pemberi  kerja  dan  pekerja  yang  memuat  aturan  larangan  menikah  selama kontrak belum berakhir memiliki keabsahan karena memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian kerja Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1320 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, Wiwik. 2018. ‘Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia’, Article , 14: 65
<https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=MiwS32EA AAAJ&citation_for_view=MiwS32EAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC> [accessed 1 December 2022] Agus, Midah. 2010. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika Dan Kajian Teori (Bogor:
Ghalia Indonesia)
Apriyanto, Puguh. 2017. ‘Analisis Maslahah Terhadap Kebijakan Larangan Menikah Selama Kontrak Kerja Di PT Petrokimia Gresik’ (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel)
Darma, Andi Susilo. 2017. ‘KEDUDUKAN HUBUNGAN KERJA: BERDASARKAN SUDUT
PANDANG ILMU KAIDAH HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN SIFAT HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT’, Article , 29 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/25047/17303>
[accessed 13 November 2022]
Dwiyanti, Mayrina, and Atik Winanti. 2020. ‘PENGATURAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP LARANGAN MENIKAH DALAM MASA KONTRAK’, Article , 9 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/69176/38564> [accessed 18 November 2022]
Equator.co.id. 2018. ‘Menikah Dan Hamil, Mantan Kasir Indomaret Diminta Mengundurkan
Diri - EQuator.Co. Id ’, Equator. <https://equator.co.id/menikah-dan-hamil-mantan- kasir-indomaret-diminta-mengundurkan-diri/> [accessed 8 November 2022]
Hendr ik Nathanael. 2020. ‘PERLINDUNGAN HAK MEMBENTUK IKATAN PERKAWINAN DALAM UNDANG- UNDANG KETENAGAKERJAAN’, 4: 41– 56 <http://ejournal.uksw.edu/alethea> Iswanto, Jefri. 2021. KOMPETENSI, PROFESIONALISME KERJA DAN KINERJA KARYAWAN <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/download/3880/3770> [accessed 7 November 2022]
Lalu, Husni, and Asyhadie Zaeni. 2012. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
Lyia Aina Prihardiati, RR. [n.d.]. ‘TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN’, 5.1: 2021 <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2> Muladi. 2009. Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep & Implikasi Dalam Perspektif Hukum & Masyarakat (Bandung: PT Refika Aditama)
Novenanty, Maria Wurianalya. 2016. ‘PEMBATASAN HAK UNTUK MEN IKAH ANTARA
PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN’, Article , 2
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2066/1883> [accessed 12 November 2022]