Tasamuh: Jurnal Studi Islam Volume 16, Nomor 1, April 2024  , Hal 23-40
ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros
Khaerul Rasyidi* khaerul.takdir15@gmail.com Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Koresponden*

## Misbahuddin
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Saleh Ridwan salriduin@gmail.com Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
This research aims to explore productive waqf on community economic growth in  Maros  Regency.  This  type  of  research  is  qualitative  with  a  case  study approach. The scientific approach used is shar'i-juridical. The informants in this research are the Ministry of Religious Affairs of Maros Regency and the Maros  community  itself.  The  techniques  used  in  collecting  data  are observation,  interview,  and  documentation.  Data  were  processed  through stages such as reduction, display, and verification. The results of the research show  that:  1)  The  productive  waqf  empowerment  system  in  Maros  Regency will  be  effective  if  public  legal  awareness  regarding  the  implementation  of productive waqf is considered an awareness of the legal subject as a whole. Waqf management requires adequate human resources, so as to produce good quality work, professionalism, and responsibility in carrying out their duties to help the community's economy. 2) Productive waqf empowerment in Maros Regency  is  influenced  by  management  effectiveness,  appropriate  asset selection,  partnership  cooperation,  human  resource  development,  wise financial management, and understanding of waqf principles. 3) The strategy to increase the legal awareness of the Maros community towards productive
Diterima : 2024-01-23 Direvisi   : 2024-03-29 Disetujui : 2024-04-14
waqf  management  is  through  counseling  or  seminars,  cooperation  with religious  institutions,  provision  of  educational  materials,  practical  training, and collaboration with the government and financial institutions.
Keywords: productive waqf, economy, Maros district.

## PENDAHULUAN
Faktanya,  wakaf  memiliki  tempat  yang  sangat  penting  dalam keyakinan  umat  Islam.  Wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk kesejahteraan  sosial,  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  dan  pemberdayaan masyarakat.  Lembaga  wakaf  adalah  salah  satu  organisasi  pemberdayaan ekonomi  yang  didirikan  berdasarkan  prinsip-prinsip  Islam  yang  dapat membantu  mengurangi  kemiskinan  di  suatu  negara. 1 Tujuan  pemberdayaan termasuk  kesejahteraan  masyarakat,  pemberdayaan  ekonomi,  dan  wakaf pendidikan  belum  dianggap  penting.  Selain  itu,  para  wakif  biasanya mengabaikan biaya operasional pengelola wakaf (nadzir) dan pengembangan ekonomi  dan  lebih  memilih  untuk  menyumbangkan  tanah  atau  bangunan sekolah.  Akan  tetapi,  orang-orang  yang  ditugaskan  untuk  mengawasi  wakaf (yang dikenal  sebagai  nadzir) tidak memiliki kapasitas untuk  memanfaatkan wakaf  dengan  sebaik-baiknya  demi  kebaikan  masyarakat  dan  kehidupan beragama. 2 Banyak  wakaf  dengan  dasar  yang  produktif  telah  gagal  atau diabaikan.
Dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, potensi aset wakaf Indonesia diperkirakan oleh Badan Wakaf  Indonesia (BWI) mencapai  2.000 triliun rupiah per tahun. Sementara itu, data dari Sistem Informasi Wakaf tahun 2019 yang dikelola oleh Kementerian Agama menunjukkan bahwa luas tanah wakaf  di  Indonesia  mencapai  50.114  hektar,  yang  tersebar  di  371.080  titik. Menurut  Sistem  Informasi  Wakaf  Kementerian  Agama  (2016),  73%  aset wakaf  diklasifikasikan  sebagai  rumah  ibadah  dan  belum  menghasilkan,  dari total 61,85% data yang telah diverifikasi. 3
Kenyataannya,  harta  benda  wakaf  belum  digarap  secara  maksimal; bahkan,  banyak  dari  bidang-bidang  tersebut  yang  terbengkalai  dan  tidak
1 Ana  Mar’A  Khonita,  “Analisis  Dampak  Penerapan  Strategi  Pengelolaan  Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang,” Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 5, no. 2 (2021): 19–41.
2 Qodariah Barkah et al., Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf (Jakarta: Kencana, 2021).
3 Komite Nasional Keuangan Syariah, Potensi Pengembangan Aset Wakaf Dan Analisis Proses SIWAK Kemenag Di DKI Jakarta, Kota Bandung Dan Kabupaten Bogor , 2019.
memberikan  kontribusi  bagi  kesejahteraan  masyarakat.  Saat  ini,  UU  No.  41 tahun  2004  tentang  Wakaf,  sebuah  hukum  Islam,  mengatur  distribusi  wakaf yang  diberdayakan  di  Indonesia.  Menurut  syariah,  wakif  adalah  orang  yang secara  sah  membagi  dan  mengalihkan  sebagian  dari  harta  benda  miliknya untuk  digunakan selamanya atau untuk  jangka waktu  tertentu sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  atau  kesejahteraan  umum.  Menurut UU  No.  41  tahun  2004  pasal  5,  tujuan  wakaf  adalah  untuk  memaksimalkan potensi dan manfaat harta benda wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan keagamaan. 4
Karena  wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  ekonomi  Islam  yang telah  terbukti  memberikan  pengaruh  yang  baik  bagi  masyarakat,  lembaga wakaf  memiliki  potensi  yang  sangat  besar  untuk  meningkatkan  ekonomi global.  Oleh  karena  itu,  manajemen  dan  pengelolaan  aset  yang  profesional menjadi sangat penting. 5 Dalam hal potensi wakaf di masa depan, jika wakaf diberikan kewenangan yang konstruktif, wakaf dapat meningkatkan ekonomi lokal.
Aset wakaf yang dikelola secara efektif juga dapat mengurangi beban masyarakat seperti kejahatan dan kemiskinan. Wakaf akan dapat menghasilkan dan digunakan secara luas karena pengelolaannya yang efisien dan kompeten, yang  juga  akan  membantu  menciptakan  lapangan  kerja.  Wakaf  produktif sering kali terdiri dari bangunan komersial dan lahan pertanian yang dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat umum. 6
Wakaf  produktif  adalah  wakaf  yang  dituntut  untuk  menghasilkan, karena  wakaf  yang  mampu  menghasilkan  dapat  mencapai  tujuannya,  dan setelah menghasilkan, hasilnya digunakan sesuai dengan peruntukannya. 7 Aset wakaf  tidak  diimplementasikan  dengan  benar,  namun,  karena  administrasi wakaf  belum  berjalan  dengan  tertib  dan  efektif  sehingga  menjadi  masalah sosial  yang  mendasar.  Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang pengelolaan  wakaf  produktif  dan  sistem  pengelolaan  wakaf  yang  tidak memadai  merupakan  faktor  pendorong  di  balik  kesulitan  ini,  yang
4 Tulus Suryanto Mustofa, Ali and Ruslan Abdul Ghofur, “Implementasi Manajemen Wakaf  Pada  Lembaga  Sosial  Keagamaan,” Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec 6, no. 2 (2020): 223–235.
5 M. Miftakhuddin et al., “Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif  Maqashid  Al-Syariah,” QTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita 10,  no.  1
(2021): 76–90.
6 Azizah  Mursyidah,  “Analisis  Fiqih  Wakaf  Kontemporer  Di  Indonesia,” JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN 8, no. 2 (2022): 1–5.
7 Hamdan  Arief  Hanif,  “Aktualisasi  Nilai-Nilai  Wakaf  Produktif  Dalam  Pelebatan Manfaat Royalti Musik,” Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2023): 150–171.
mengakibatkan penerapan wakaf produktif masih jauh dari harapan. Kita harus memahami  bahwa  masyarakat  yang  berkembang  akan  dipupuk  dengan pengelolaan  wakaf  yang  efektif.  Untuk  menghindari  masalah  ini,  kita memerlukan  kerangka  kerja  untuk  mengelola  wakaf  dan  rencana  aksi  yang tepat. 8
Sistem yang dipertimbangkan adalah bagaimana sistem pemberdayaan wakaf  produktif  dapat  meningkatkan  ekonomi  lokal  dan  taktik  untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah hukum terkait wakaf produktif.  Karena  mereka  yang  sadar  hukum  akan  berusaha  keras  untuk mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan pengelolaan  wakaf  produktif  sesuai  dengan  undang-undang  wakaf  yang berlaku,  karena  organisasi  atau  lembaga  yang  memiliki  sistem  dan  rencana yang  baik  akan  memberikan  hasil  yang  positif  dalam  pemberdayaan  wakaf produktif. 9
Pelaksanaan  wakaf  didasarkan  pada  firman  Allah  dalam  QS  Ali ‘Imran/3: 92 berikut.
هرب َىٰللّا َّنراَف ٍءْيَش ْنرم اْوُقرفْنُ ت اَمَوۗ َنْوُّ برُتُ اَّرمِ اْوُقرفْنُ ت  ىٰتَّح َّربِْلا اوُلاَنَ ت ْنَل ٖ مْيرلَع ٩٢ Terjemahnya:
Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  pun  yang  kamu  infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. 10
Ayat  ini  dengan  keras  mengecam  pola  pikir  dan  tindakan  seseorang yang  senang  menimbun  kekayaan  daripada  menciptakannya.  Mengingat tantangan  untuk  mencapai  keadilan  sosial,  studi  tentang  wakaf-suatu  jenis bantuan sosial dari orang kaya kepada orang miskin-memberikan contoh yang jelas  tentang  keadilan  sosial  Islam.  Sebagai  komponen  penting  dalam  tugas negara  untuk  memahami  bantuan  pemerintah  dan  kesejahteraan  masyarakat,
8 Andriani Andriani, “Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf: Studi Kasus Di Masjid Ar-Rahman Desa Gasang Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan” (IAIN Ponorogo, 2022).
9 Munawir Nurum, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Paraktek Wakaf Produktif Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa,” Dahzain Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman dan Kemasyarakatan 12, no. 1 (2022): 44–56.
10 Kementerian Agama, Al-Jumanat Al-’Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: J-Art, 2004).
Al-Qur'an memberikan hak yang sangat besar kepada pemerintah negara untuk mengumpulkan, mengawasi, dan menggunakan wakaf. 11
Lembaga  atau  pengelola  wakaf  merupakan  gerakan  bantuan  publik yang  diatur  oleh  undang-undang  yang  mengedepankan  hak-hak  umat  secara efisien, akuntabel, dan transparan. Satu tindakan atau tujuan saja tidak cukup; ia juga membutuhkan administrasi dan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang  kompeten,  yang  tidak  diragukan  lagi  diperlukan  tetapi  tidak  berarti mengorbankan standar kenyamanan, keamanan, kemudahan, atau kesopanan. Masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  wakaf  adalah  sebagai  berikut. Pertama ,  ketidaktahuan  masyarakat  tentang  administrasi  wakaf  produktif, yang  mengakibatkan  wakaf  hanya  disalurkan  sebagai  wakaf  konsumtif  atau wakaf  yang  tidak  menghasilkan,  sehingga  wakaf  tidak  dapat  membantu pengembangan  ekonomi  masyarakat. Kedua ,  Metode  pemberdayaan  wakaf produktif yang kurang berhasil karena wakaf produktif masih relatif rendah, sehingga  tidak  dikelola  dengan  baik,  serta  kurangnya  dukungan  dan pengawasan di bidang ini. Ketiga , Kurangnya edukasi tentang wakaf produktif, menyebabkan sebagian besar individu menggunakan wakaf untuk konsumsi. Keempat ,  Kurangnya  penggunaan  metode  dalam  pengembangan  wakaf produktif  mengakibatkan  kurangnya  kesadaran  masyarakat  mengenai pemberdayaan  wakaf  produktif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi  untuk meningkatkan wakaf produktif. Kelima , Karena saat ini masih ada kekurangan dalam pengelolaan wakaf produktif, maka sangat penting untuk meningkatkan aspek ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 12
Minimnya pengetahuan hukum masyarakat menjadi alasan kurangnya perhatian terhadap topik administrasi wakaf produktif. Kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang berasal dari dalam diri manusia dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku atau hukum yang diharapkan sesuai dengan  harapan  yang  diinginkan. 13 Dapat  dikatakan  bahwa  pengetahuan manusia  tentang  hukum  yang  mengatur  lingkungan  sosial  mereka  dan pemahaman  masyarakat  tentang  perlunya  lembaga  wakaf,  khususnya  di
11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2017).
12 Oktoviana  Banda  Saputri,  “Komparasi  Implementasi  Pengelolaan  Wakaf  Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara,” Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 7, no. 1 (2022): 183–211.
13 Sunaryo  Sunaryo  et  al.,  “Peningkatan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas  Di  Jalan  Raya,” Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Sakai  Sambayan 4,  no.  2 (2020): 155–164.
Kabupaten Maros, untuk mengelola wakaf mereka secara produktif adalah asal mula kesadaran hukum ini.
Kenyataan  sekarang,  masyarakat  Muslim  pada  umumnya  dan khususnya masyarakat Muslim di Kabupaten Maros, perintah wakaf dipahami dan  diamalkan  hanya  sebagai  ibadah  kepada  Allah  swt.  (ibadah mahdah ), terlepas  dari  konteks  dan  tujuan  yang  berwawasan mu’amalah  ijtima’iyah , yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial  dengan  menjalankan  fungsi  harta  sebagai amanah  Allah  swt.  sehingga  dirasakan  bahwa  wakaf  hampir  kehilangan vitalitas  dan  aktualitasnya.  Akibatnya  angka  kemiskinan  dan  kesenjangan sosial  lainnya  di  kalangan  umat  Islam  di  Indonesia,  dan  khususnya  pada masyarakat Islam di Kabupaten Maros masih cukup tinggi.
Berikut  ini  adalah  daftar  penelitian  yang  memliki  relevansi  dengan penelitian  penulis. Pertama ,  berdasarkan  informasi  yang  ditemukan  pada artikel  "Pengaruh  Wakaf  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan", 14 terdapat beberapa  potensi research  gap yang  dapat  diidentifikasi.  1)  Kurangnya Pemahaman  tentang  Wakaf  Produktif:  Meskipun  jurnal  membahas  potensi wakaf produktif dan wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, namun  masih  ada  ruang  untuk  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  pemahaman dan penerapan wakaf produktif di masyarakat. 2) Pengelolaan Lembaga Wakaf Tunai:  Jurnal  menyoroti  bahwa  pengelolaan  wakaf  menunjukkan  kemajuan, namun  juga  menunjukkan  pengalihan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  potensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan lembaga wakaf tunai dan upaya untuk mengoptimalkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. 3)  Kontribusi  Wakaf  dalam  Mengurangi  Kemiskinan:  Meskipun  jurnal membahas  kontribusi  wakaf  dalam  mengurangi  kemiskinan,  namun  masih diperlukan  penelitian  lebih  lanjut  yang  mengukur  secara  kuantitatif  dan kualitatif  dampak  wakaf  dalam  mengentaskan  kemiskinan  di  Indonesia. Dengan  demikian,  terdapat  potensi  untuk  penelitian  lebih  lanjut  yang  dapat mengisi  kesenjangan  pengetahuan  ( research  gap )  dalam  konteks  wakaf  dan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Kedua ,  artikel  dengan  judul  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Minat  Masyarakat  Berwakaf  Tunai  Seperti  Yang  Dijelaskan Teori Planned Behavior ”. 15 Research gap dari artikel tersebut belum dijelaskan secara  eksplisit  dalam  kutipan  yang  disediakan.  Namun,  dari  kutipan  yang
14 Adelia Dwi Syafrina1 et al., “Pengaruh Wakaf Dalam Mengentaskan Kemiskinan,”
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 6, no. 1 (2023): 22–29.
15 Ryan  Setyo  Pamungkas  and  Bahtiar  Fitianto,  “Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Minat  Masyarakat  Berwakaf  Tunai  Seperti  Yang  Dijelaskan  Teori  Planned Behavior,” IEFF: Islamic Economy and Finance in Focus 1, no. 3 (2022): 264–274.
diberikan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi research gap , antara lain: 1)  Tidak  adanya  penjelasan  mengenai  faktor-faktor  lain  yang  mungkin mempengaruhi  minat  berwakaf  tunai,  selain  dari  yang  telah  diteliti  dalam penelitian  tersebut.  2)  Kurangnya  penelitian  yang  fokus  pada  pengaruh kepercayaan,  pendapatan,  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  minat  berwakaf tunai di konteks Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan teori perilaku yang  terencana.  3)  Keterbatasan  dalam  pemahaman  mengenai  bagaimana faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, dapat memengaruhi  minat  berwakaf  tunai.  Dengan  demikian, research  gap yang mungkin  dapat  diidentifikasi  dari  artikel  tersebut  adalah  perlunya  penelitian lebih  lanjut  yang  memperluas  cakupan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi minat  berwakaf  tunai,  serta  penelitian  yang  lebih  mendalam  dalam  konteks Indonesia.
Ketiga, artikel yang berjudul “Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar”. 16
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  yang  mendalam  dengan  judul  “Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros”.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  dengan  jenis  kualitatif.  Ada  dua pendekatan  yang  digunakan.  Ditinjau  dari  segi  penelitian,  riset  ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah investigasi empiris terhadap fenomena modern di dalam pengaturan yang sebenarnya. Studi kasus pada  dasarnya  terdiri  dari  satu  atau  lebih  contoh  yang  diperiksa  dalam pengaturan  dunia  nyata,  mengklarifikasi hubungan  sebab akibat, mengembangkan  teori  selama  tahap  desain  penelitian,  menarik  data  dari berbagai  sumber,  dan  menggeneralisasi  teori. 17 Adapun  tinjauan  dari  segi keilmuan,  riset  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-syar’i.  Pendekatan  ini merupakan  metodologi  yang  dilakukan  dengan  melihat  bahan-bahan  yang sangat  sahih  dengan  melihat  hipotesis,  gagasan,  standar-standar  hukum  dan peraturan-peraturan  serta  pedoman-pedoman  yang  berhubungan  dengan
16 Trisno Wardy Putra and Resti, “Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar,” CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman 7, no. 2 (2021): 243–254.
17 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta,
2017).
eksplorasi itu yang berlandaskan dari al-Qur'an, hadis, ijma’, qiyas, sadd al- dzariah, dan fatwa yang relevan dengan pokok masalah. 18
Informan dalam riset ini ialah pegawai Kementerian Agama Kabupaten Maros, dalam hal ini H. Ramli, S.Ag., M.M., sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Hj. Subaedah, S.Ag., sebagai Penyusun Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf sekaligus Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Ada juga dari pihak  pondok  pesantren  yakni  Wajdi,  S.Ag.,  sebagai  Pimpinan  Pondok Pesantren DDI Cambalagi dan masyarakat Kabupaten Maros.
Data  dikumpulkan  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Selanjutnya, data pada riset ini mengolah dan menganalisis data melalui tahapan yaitu reduksi, penyajian, dan verifikasi. Kemudian, data diuji keabsahannya menggunakan triangulasi.
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  kabupaten  Maros,  Sulawesi  Selatan. Adapun lama penelitian ialah empat bulan, terhitung pada bulan Agustus 2023 hingga Desember 2023.

## PEMBAHASAN

## A. Sistem Pemberdayaan Wakaf Produktif
Pengelolaan wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya tidak hanya dalam upaya mengatasi  problematika pengelolaan wakaf seperti yang telah disinggung di awal, tetapi juga untuk merespon upaya semua pihak dalam  menanggulangi  masalah  keterbelakangan  sosial  ekonomi  masyarakat Islam yang mayoritas di negeri ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah  krusial,  bahkan  dapat  dikategorikan  sebagai  musuh  bersama.  Oleh karena  itu,  wajar  jika  Nabi  Muhammad  SAW  sendiri  sangat  prihatin  dan waspada  terhadap  masalah  kemiskinan  dengan  menyatakan  bahwa  hampir- hampir  kemiskinan  menyebabkan  kekufuran. 19 Kemiskinan  dapat  diatasi dengan  berbagai  cara,  mulai  dari  pendekatan  preventif  hingga  terapeutik. Amal  adalah  faktor  penting  dalam  mengurangi  kemiskinan  dan  memiliki potensi untuk menjadi strategi yang sukses dalam menyelesaikan masalah ini. Ada  banyak  jenis  amal  sosial  yang  berbeda,  tetapi  yang  memiliki  kualitas berkelanjutan adalah yang akan bertahan paling lama. Wakaf adalah salah satu amal sosial Islam yang dimaksudkan untuk bertahan lama. 20
18 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
19 Raden Yani Gusriani, “Manajemen Pemberdayaan Wakaf,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 12, no. 24 (2017): 31–44.
20 Waryono Abdul Ghafur et al., Nterkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan, Dan Studi Kasus (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012).
Dalam  hukum  Islam,  wakaf  memiliki  peran  penting.  Hal  ini  terbukti dari  banyaknya  penyebutan  istilah  wakaf  dalam  Al  Qur'an,  yang  diulang sebanyak empat kali dalam tiga surat, termasuk QS al-An'am (6:27, 30). Surat terakhir, al-Shafat (37:24), mengandung makna “menghadapi (dihadapkan)”, dan ayat terakhir yaitu berhenti atau menahan, yang berarti “menahan mereka (di tempat  peristirahatan), karena mereka pasti akan ditanyai.” Konteks ayat ini  menggambarkan  prosedur  yang  akan  diikuti  oleh  para  ahli  neraka  ketika mereka ditempatkan di  dalam neraka.  Ayat-ayat  al-Qur'an QS  al-Baqarah/2: 261 dan 267 termasuk di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang wakaf dan memberikan landasan hukumnya. 21 Berikut firman-Nya:
ُس رٰلُك ْرفِ َلرباَنَس َعْبَس ْتَتَ ب ْۢ ْنَا ٍةَّبَح رلَثَمَك رىٰللّا رلْيربَس ْرفِ ْمَُلَاَوْمَا َنْوُقرفْنُ ي َنْيرذَّلا ُلَثَم ۗ ٍةَّبَح ُةَئارٰم ٍةَلُ ب ْۢ ْن مْيرلَع  عرساَو ُىٰللّاَوۗ ُء ۤاَشَّي ْنَمرل ُفرعىضُي ُىٰللّاَو ٢٦١
Terjemahnya:
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji  yang menumbuhkan tujuh tangkai,  pada setiap tangkai  ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. 22
َو ۗ رضْرَْلْا َنرٰم ْمُكَل اَنْجَرْخَا ااَّرمَِو ْمُتْ بَسَك اَم رتىبرٰيَط ْنرم اْوُقرفْنَا ااْوُ نَمىا َنْيرذَّلا اَهُّ يَاىيٰ َثْيربَْلْا اوُمَّمَيَ ت  َلْ َىٰللّا َّنَا ااْوُمَلْعاَو ۗ رهْيرف اْوُضرمْغُ ت ْنَا اَّلْرا رهْيرذرخىربِ ْمُتْسَلَو َنْوُقرفْنُ ت ُهْنرم دْيرَحَ ٌّرنَِغ ٢٦٧
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Infakkanlah  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi  untukmu.  Janganlah  kamu  memilih  yang  buruk  untuk  kamu keluarkan,  padahal  kamu  sendiri  tidak  mau  mengambilnya  melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. 23
UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur dasar hukum wakaf di Indonesia. Aturan hukum nasional lainnya, seperti peraturan pemerintah (PP) atau  arahan  presiden,  juga  dapat  dikutip.  Pasal  70  UU  No.  41  Tahun  2004
21 Aulya Rachma Damayanti et al., “Konsep Wakaf Dalam Ilmu Manajemen,” Journal of Creative Student Research 1, no. 4 (2023): 1–21.
22 Agama, Al-Jumanat Al-’Ali: Al-Qur’an Dan Terjemahnya .
23 Ibid.
berisi  beberapa  peraturan  yang  mengatur  wakaf.  Pasal  tersebut  menyatakan: "Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf masih tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  dan/atau  belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini."
Agar  sistem  wakaf  di  Kabupaten  Maros  dapat  menjadi  model  bagi masyarakat dan lembaga-lembaga yang menjalankannya, maka dikumpulkanlah informasi dari Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf dan Zakat Kabupaten Maros. Banyak orang masih percaya bahwa satu-satunya hal yang dapat  diwakafkan  dalam  hal  pengembangan  dan  pengelolaan  harta  benda wakaf saat ini adalah benda tidak bergerak. Akibatnya, hanya tempat-tempat yang  sangat  spesifik  saja  yang  dapat  diwakafkan,  seperti  kuburan,  masjid, mushala, panti asuhan, madrasah, sekolah, dan sejenisnya.
Seorang  Nazhir  memainkan  peran  penting  dalam  pertumbuhan produktif  dan  administrasi  harta  benda  wakaf.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal pemeliharaan  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf,  seorang  nazhir  harus jujur  dan  profesional.  Untuk  itu,  selain  memenuhi  sejumlah  persyaratan hukum,  seorang  nazhir  juga  harus  memiliki  pengetahuan  yang  luas  dalam berbagai bidang keilmuan. Ranah keilmuan tersebut antara lain hukum positif dan hukum Islam tentang wakaf, bisnis dan ekonomi syariah, serta kemampuan manajemen  yang  baik.  Nazhir  di  daerah  dan  pedesaan  masih  membutuhkan pengawasan  dan  pelatihan  berkelanjutan  di  bidang  yang  terkait  dengan administrasi  dan  pengembangan  harta  benda  wakaf  secara  produktif  karena banyak  di  antara  mereka  yang  masih  kurang  memiliki  kemampuan  yang disebutkan  di  atas.    Penggunaan  wakaf  uang  di  Indonesia  menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:
1. Masalah  sumber  daya  manusia,  seperti  kinerja  pengelola  dana  yang buruk, ketidaktahuan mereka tentang wakaf, penggelapan uang wakaf, dan  kepentingan  pribadi  yang  saling  bertentangan  dalam  pengelolaan dana.
2. Masalah kepercayaan: kurangnya prioritas untuk wakaf uang; rendahnya kepercayaan  donatur;  dominasi  yayasan  perorangan;  penerima  wakaf yang tidak dapat dipercaya.
3. Undang-undang  wakaf  yang  tidak  memadai,  sistem  informasi  wakaf yang  tidak  memadai,  kurangnya  basis  data  wakaf  yang  sah,  dan mekanisme  tata  kelola  yang  lemah  adalah  penyebab  utama  masalah sistemik.
4. Kurangnya pengawas syariah, kontroversi seputar kontrak wakaf uang, tidak  terpenuhinya  kontrak  wakaf  uang,  dan  penetapan  uang  tabarru'
sebagai dana wakaf adalah contoh kesulitan syariah.
Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, jumlah wakaf yang terkumpul pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya dan menunjukkan perkembangan yang baik. Berikut  tabel  pemberdayaan  tanah  wakaf  di  Kabupaten  Maros  dapat  dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Data Persertifikasian Tanah Wakaf Kabupaten Maros Tahun 2023
No Kecamatan Sertifikat Belum Sertifikat Sudah Ada AIW dan APAIW Dalam Proses KUA dan Sudah BerAIW/APAI W Jumlah
Terdaftar di BPN Belum Terdaftar di BPN Lo- kasi Luas m 2 Lo- kasi Luas m 2 Lo- kasi Luas m 2 Lo- kasi Luas m 2 Lo- kasi Luas m 2 Lo- kasi Luas m 2 1 Maros Baru 18 7.503 18 6.614 0 0 12 4.510 0 0 48 15.881 2 Marusu 9 8.862 28 49,428 9 8.862 28 49.428 0 0 35 56.894 3 Cenrana 12 6.971 34 8.868 4 993 31 7,792 4 993 46 16.832
4 Lau 5 7.817 20 8.189 5 3.306 17 7.212 6 2.183 53 28.707 5 Bontoa 11 6.834 3 2.055 11 452.534 13 27.271 32 554.509 32 182.139 6 Tanralili 67 51.671 1 300 8 2.818 5 4.500 8 2.818 81 59.689 7 Camba 20 11.158 35 23.928 0 0 33 23.928 2 1.988 55 35.086 8 Moncongloe 10 7.158 21 8.223 0 0 16 9.375 2 766 49 25.522
9 Simbang 21 8.191 12 25.332 0 0 0 0 0 0 33 33.515
10 Bantimurung 36 14.948 10 5.254 1 300 9 4.954 0 0 46 20.202 11 Tompobulu 7 8.893 97 91.568 1 240 2 10.240 0 0 104 91.111 12 Mallawa 8 5.797 21 196.213 21 196.213 21 196.213 29 196.213 29 202.010 13 Mandai 15 7.457 19 15.829 15 7.457 19 15.829 19 3.115 78 39.894 14 Turikale 1 8.892 0 0 0 0 8 6.958 15 13.734 24 29.584 Jumlah 240 162.152 319 392.373 66 672.723 214 360.418 117 776.319 713 837.066
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  Angka  Pendaftaran  tanah  wakaf jumlah di Kabupaten Maros itu setiap tahunnya mengalami peningkatan mulai dari 2022 ke 2023 pemberdayaan tanah wakaf itu mengalami peningkatan yang sangat  singnifikan  karena  itu  masih  mengalami  perbaikan  karena pemeberdayaan tanah wakaf  pada saat itu masih baru dan di tahun berikutnya itu  dana  zakat  yang  terkumpul  terus  meningkat  di  setiap  tahunnya  bahkan target  Baznas  Sidrap  tahun  2022  ini  adalah  672,732  hektar  tanah  yang  di wakafkan di kabupaten.
Tabel  di  atas  sesaat  menunjukkan  keberadaannya  perluasan  dalam berapa banyak tanah wakaf yang dikumpulkan diiringi dengan ekspansi dalam berapa banyak tanah wakaf  peningkatan wakaf dikumpulkan ada di beberapa lokasi  berjumlah  319  yang  sangat  dibutuhkan  pemberdayaan  wakaf menumbuhkan pendistribusian wakaf produktif kemudian pada akhirnya akan memberi dampak yang besar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di  Kabupaten  Maros  sehingga  dapat  mensejahterakan  ekonomi  para masayarakat di Kabupaten Maros.

## B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Maros
Istilah  wakaf  produktif  menggambarkan  pemanfaatan  sumber  daya wakaf untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan finansial yang dapat digunakan untuk  usaha amal dan sosial.  Berikut ini  adalah beberapa elemen yang dapat memengaruhi keberhasilan wakaf produktif:
1. Manajemen yang Efektif
Untuk  mengelola  aset  wakaf  secara  efektif  dan  menguntungkan, dibutuhkan  pengetahuan  dan  kemampuan  manajerial  yang  kuat.
Kepercayaan  para  pihak  yang  berwakaf  dapat  ditingkatkan  dengan prosedur pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bimas Islam dalam hal ini bapak  Ramli  dalam  sesi  wawancara  pada  18  Desember  2023  bahwa manajemen  wakaf  di  Kabupaten  Maros  masih  belum  bisa  dikatakan efektif,  sebab  masih  banyak  terjadi  simpang  siur  terkait  tanah  yang diwakafkan  beserta  sertifikatnya.  Ketidak  jelasan  dua  hal  ini  menjadi dasar bahwa untuk mengefektivitaskan manajemen wakaf perlu dilakukan tindak lanjut.
Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dipahami bahwa masih terdapat 319  lokasi  tanah  wakaf  yang  berlum  bersertifikasi  wakaf.  Seyogyanya, lokasi  ini  sudah  bisa  dikembangkan  supaya  prduktif,  sehingga  dapat membantu pemberdayaan umat di Kabupaten Maros.
2. Pemilihan Aset yang Tepat
Subaedah  selaku  Penyusun  Bahan  Mutasi  Harta  Benda  Wakaf menyampaikan  bahwa  permasalahan  aset  di  Kabupaten  Maros  belum tersentuh dengan baik. Meskipun beberapa tanah yang diwakafkan sudah memenuhi  standar  perwakafan,  tetapi  masih  menyisakan  beberapa problem seperti aset. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya, tanah yang diwakafkan masih saja ada yang tidak bersertfikasi, sehingga pengelolaan wakaf menjadi terhambat akibat hal ini.
Salah satu pertimbangan utama adalah kesesuaian keputusan yaitu memilih waqif berupa lembaga atau personal yang sesuai dengan tujuan wakaf  dan  memiliki  kapasitas  untuk  menghasilkan  pendapatan.  Wakaf produktif dapat dikelola secara lebih berkelanjutan jika risiko yang terkait dengan perusahaan atau investasi yang dipilih dikenali dan dikelola.
3. Kerjasama dan Kemitraan
Informan bapak Ramli mengungkapkan dalam sesi wawancara pada
18  Desember  2023  bahwa  kerjasama  antar  lembaga  atau  personal  atau
antara  nazhir  dan  waqif  sudah  berjalan  dengan  baik.  Oleh  sebab  itu, banyak aset yang diwakafkan yang peruntukannya untuk masjid, musala, madrasah,  dan  sebagainya.  Pihak  bank  juga  diikutkan  dalam  pemitraan pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Maros.
Berkolaborasi  atau  bekerjasama  dengan  kelompok  atau  orang  lain dapat meningkatkan sumber daya dan keahlian, yang dapat menghasilkan hasil  wakaf  produktif  yang  lebih  baik.  Menciptakan  sinergi  positif  dan memaksimalkan potensi penghasilan dapat difasilitasi dengan kolaborasi dengan sektor bisnis.
4. Pengembangan SDM
Bapak  Ramli  mengungkapkan  dalam  sesi  wawancara  pada  18 Desember  2023  bahwa  pengembangan  SDM  yang  berkaitan  dengan pengelolaan wakaf produktif di Kabupaten Maros masih terbilang kurang, sebab hal ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi atau penyuluhan bagi nazhir.  Meski  demikian,  pemerintah  tengah  berupaya  untuk  melakukan pembenahan-pembenahan  terkait  SDM  pengelola  wakaf  di  Kabupaten Maros.
Meningkatkan  kemampuan  dan  keahlian  karyawan  yang  terlibat dalam pengelolaan wakaf yang efisien dapat memberikan hasil dan kinerja yang lebih baik. Kesinambungan wakaf produktif dapat dipastikan dengan keberlanjutan  kapasitas  yang  menjunjung  tinggi  keberlanjutan  sumber daya manusia melalui pengembangan karier dan perencanaan suksesi.
5. Pengelolaan Keuangan yang Bijak
Pendapatan dan biaya wakaf produktif dapat dikelola dengan bantuan strategi keuangan yang kuat dan pengamatan yang cermat. Investasi yang berkelanjutan  dapat  dicapai  dengan  memilih  produk  keuangan  yang memaksimalkan  keuntungan  jangka  panjang  dengan  tetap  mematuhi prinsip-prinsip wakaf.
Menurut  Bapak  Ramli  selaku  Kasi  Bimas  Islam  di  Kemenag Kabupaten Maros dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik karena menggandeng bank seperti BSI untuk mengelola keuangan wakaf produktif.
6. Pemahaman atas Prinsip Wakaf
Pastikan bahwa semua kegiatan terkait wakaf sesuai dengan hukum Islam  dan  prinsip-prinsip  syariah.  Meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang  tujuan  dan  manfaat  wakaf  produktif  dapat  meningkatkan keterlibatan dan dukungan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wajid, pimpinan PP DDI Cambalagian  mengutarakan  bahwa  pemahaman  masyarakat  kabupaten Maros terkait wakaf masih bersifat konsumtif seperti masjid yang hanya digunakan  untuk  peribadatan  semata.  Oleh  sebab  itu,  perlu  dilakukan sosialisasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman atas prinsip wakaf produktif.
Ketika  elemen-elemen  ini  diperhitungkan,  wakaf  produktif  dapat menjadi  alat  yang  berguna  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan  kemanusiaan dengan memberdayakan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Di tengah permasalahan  sosial  yang  melanda  masyarakat  Indonesia  dan  meningkatnya kebutuhan akan pembangunan ekonomi, wakaf yang menguntungkan menjadi hal  yang  sangat  penting.  Wakaf  bukan  sekadar  fitur  ajaran  Islam  yang berorientasi  spiritual,  namun  juga  menyoroti  pentingnya  kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi, atau dimensi sosial.
Wakaf produktif merupakan gagasan pemberdayaan yang terdiri dari:
Pertama ,  pola  pengelolaan  wakaf  terpadu,  yakni  uang  wakaf  yang diperuntukkan  bagi  inisiatif  pemberdayaan. Kedua ,  prinsip  kesejahteraan Nazir. Ketiga ,  premis  tanggung  jawab  dan  transparansi.  Pemberdayaan masyarakat  adalah  gagasan  rencana  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  dari sekedar  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  mencari  cara-cara  baru  untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lokal.
Tujuan pemberdayaan mencakup memaksimalkan potensi yang sudah ada, menawarkan peluang bisnis yang adil, menyediakan pembiayaan sebagai sarana  dorongan,  membina  kemitraan  dan  kolaborasi  yang  kuat,  dan memperluas akses terhadap infrastruktur dan sumber daya manusia yang sudah ada.  Mengalokasikan  sumber  daya  untuk  pemberdayaan  sumber  daya, memperkuat institusi, memperoleh kemahiran teknologi, dan memberdayakan sumber daya manusia semuanya membantu tindakan ini.

## C. Strategi  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Kabupaten Maros
Meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  hukum  yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa hukum, khususnya hukum syariah, dipatuhi. Taktik berikut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini:
1. Penyuluhan atau Seminar
Terkait  sosialisasi  wakaf  produktif  di  Kabupaten  Maros,  belum berjalan maksimal. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan salah seorang
masyarakat  yakni  Ridwan  yang  diwawancarai  pada  19  Desember  2023 bahwa secara umum masyarakat belum paham terkait regulasi dan konteks wakaf produktif, bahkan terkait wakaf produktif suatu hal yang dianggap kurang  familiar  di  kehidupan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  kurang maksimalnya  sosialisasi  mengakibatkan  masyarakat  kurang  memahami konteks zakaf produktif.
Pengetahuan  masyarakat  dapat  ditingkatkan  dengan  mengadakan lokakarya  dan  sesi  konseling  tentang  hukum  wakaf  yang  bermanfaat dengan  partisipasi  para  profesional  hukum  dan  waqif.  Penyebaran informasi  mengenai  aturan  wakaf  produktif  dan  keunggulannya  melalui saluran media digital dan massa dapat  menjangkau khalayak yang lebih luas.
2. Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan
Ramli  menuturkan  dalam  sesi  wawancara  pada  18  Desember  2023 bahwa Pemerintah  Kabupaten Maros telah mengambil  langkah strategis dengan  berupaya  membangun  kerjasama  yang  erat  dengan  lembaga keagamaan  seperti  KUA  dan  pondok  pesantren  dalam  upaya meningkatkan  pemberdayaan  wakaf  produktif.  Melalui  kemitraan  ini, diharapkan  dapat  menggerakkan  potensi  masyarakat  dan  menciptakan dampak  positif  yang  signifikan  dalam  pembangunan  lokal  serta peningkatan kesejahteraan bersama.
Ulama dan otoritas agama juga dilibatkan dalam perumusan undang- undang wakaf yang bermanfaat  dan memberikan bimbingan serta  fatwa dapat  memberikan  legitimasi  dan  dukungan  moral.  Memasukkan informasi hukum wakaf produktif ke dalam ceramah agama dan khutbah Jumat dapat berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.
3. Penyediaan Materi Edukasi
Terkait  regulasi  perwakafan  dalam  hal  ini  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang Perwakafan dan regulasi perwakafan lainnya, masyarakat masih buta  terkait  wakaf  produktif,  baik  dari  segi  isi  regulasi  wakaf  produktif maupun dari segi pengelolaan wakaf produktif. Hal ini disampaikan oleh Wajid,  pimpinan  PP  DDI  Cambalagian  pada  sesi  wawancara  pada  18 Desember  2023  bahwa  sebagian  besar  masyarakat  di  Kabupaten  Maros belum  paham  cara  mengelola  wakaf  produktif  diakibatkan  kurang pahamnya  masyarakat  mengenai  hukum  yang  menangani  pengelolaan wakaf,  sehingga  masyarakat  hanya  memanfaatkan  wakaf  tanah  sebagai nilai  produktifitasnya.  Tanah  wakaf  yang  seharusnya  banyak
pemanfaatanya, menjadi kecil sebab tidak difungsingkan dan disalurkan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi edukasi.
Membagikan  pamflet  dan  brosur  singkat  yang  menginformasikan mengenai aturan wakaf yang bermanfaat ke masjid, pusat komunitas, dan lembaga pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai strategi pemberdayaan  wakaf  produktif.  Melalui  pemanfaatan  gadget  juga  bisa digunakan dengan cara memproduksi konten instruksional dalam bentuk animasi, podcast , atau video yang menarik untuk memudahkan khalayak umum.
4. Pelatihan Praktis
Secara  umum,  lembaga  wakaf  yang  secara  khusus  mengelola operasional  wakaf  dan  beroperasi  secara  Nasional  adalah  Badan  Wakaf Indonesia  (BWI).  Tugas  dari  lembaga  wakaf  yaitu  mengkordinir  atau membina  nazhir-nazhir yang  sudah  ada  atau  mengelola  secara  mandiri harta  wakaf  yang  dipercayakan  kepadanya,  khususnya  dalam  hal  wakaf produktif menurut UU. No. 41 Tahun 2004.
Menurut Wajid dalam sesi wawancara pada 18 Desember 2023 bahwa yang  terjadi  di  Kabupaten  Maros  adalah  Badan  Wakaf  Indonesia  untuk skala kecamatan belum ada, sehingga terjadinya kekosongan menajemen wakaf  karena  tidak  adanya  lembaga  perwakafan  yang  fokus  untuk mengelola  perwakafan  di  Kabupaten  Maros.  Merespon  hal  tersebut, pemerintah telah berupaya untuk memberikan latihan praktis bagi nazhir, baik secara lembaga atau personal.
5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Keuangan
Ramli  mengungkapkan  dalam  sesi  wawancara  pada  18  Desember
2023 bahwa nazhir telah berkolaborasi  dengan pemerintah dan lembaga keuangan syariah seperti BSI untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, menjembatani antara sumber daya dan kebutuhan masyarakat, serta  menciptakan  sinergi  yang  berkelanjutan  demi  kemajuan  ekonomi dan kesejahteraan bersama.
Lebih  lanjut  lagi,  Rambil  berharap  agar  kolaborasi  antara  nazhir, pemerintah, dan lembaga keuangan dapat berjalan dengan efektif melalui komunikasi  yang  terbuka,  koordinasi  yang  baik,  serta  kebijakan  yang mendukung.  Dengan  sinergi  yang  kuat,  diharapkan  dapat  menciptakan program-program  inovatif  yang  berdaya  dan  berkelanjutan  dalam pengelolaan  wakaf  produktif,  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan manfaat  yang  nyata  bagi  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif.
Kombinasi strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan hukum untuk mempertahankan wakaf produktif  dan  menumbuhkan  suasana  yang  mendorong  perluasan  dan kelangsungan usaha wakaf dalam jangka panjang.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa  pemberdayaan  wakaf  produktif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  di  Kabupaten  Maros  ialah  pemberdayaan  wakaf  di  Kabupaten Maros belum dapat beroptimal dengan baik dalam hal ini kendala di lapangan masi  belum  pahamnya  masyarakat  tentang  pengelolaan  sistem  wakaf produktif.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  efektivitas pengelolaan, pemilihan aset yang tepat, kerja sama kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang bijaksana, dan pemahaman prinsip-prinsip  wakaf.  Adapun  strategi  yang  digunakan  untuk  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  Maros  terhadap  pengelolaan  wakaf  produktif adalah  melalui  penyuluhan  atau  seminar,  kerjasama  dengan  lembaga keagamaan,  pemberian  materi  edukasi,  pelatihan  praktek,  dan  kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agama, K. (2004). Al-Jumanat al-’Ali: Al-Qur’an dan Terjemahnya . J-Art. Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada.
Andriani, A. (2022). Analisis Yuridis Legalitas Tanah Wakaf: Studi Kasus di Masjid  Ar-Rahman  Desa  Gasang  Kecamatan  Tulakan  Kabupaten Pacitan . IAIN Ponorogo.
Barkah,  Q.,  Azwari,  P.  C.,  Saprida,  &  Umari,  Z.  F.  (2021). Fikih  Zakat, Sedekah, dan Wakaf . Kencana.
Damayanti, A. R., Aluf, S., Yunus, N. A., Rahman, M. F. F., Rukmana, D. S., & Suhayat, Y. (2023). Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen. Journal of Creative Student Research , 1 (4), 1–21.
Ghafur, W. A., Andayani, Zainudin, Maftuhin, A., Muflihati, A., Haq, M. I., Noorkamilah, Suisyanto, Solechah, S., Nazili, M., & Absor, M. U. (2012). nterkoneksi  Islam  dan  Kesejahteraan  Sosial:  Teori,  Pendekatan,  dan Studi Kasus . Samudra Biru.
Gusriani,  R.  Y.  (2017).  Manajemen  Pemberdayaan  Wakaf. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah , 12 (24), 31–44.
Hanif, H. A. (2023). Aktualisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Pelebatan Manfaat  Royalti  Musik. Bisma:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 1 (2), 150–171.
Khonita,  A.  M.  (2021).  Analisis  Dampak  Penerapan  Strategi  Pengelolaan Terhadap Peningkatan Hasil Pengelolaan Wakaf Uang. Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 5 (2), 19–41.
Miftakhuddin,  M.,  Lestari,  K.  T.,  Aniroh,  A.,  &  Adinugraha,  H.  H.  (2021). Pendayagunaan  Wakaf  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif Maqashid  Al-Syariah. QTISHADUNA:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita ,
10 (1), 76–90.
Mursyidah,  A.  (2022).  Analisis  Fiqih  Wakaf  Kontemporer  di  Indonesia. JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN , 8 (2), 1–5.
Mustofa, Ali, T. S., & Ghofur, R. A. (2020). Implementasi Manajemen Wakaf Pada  Lembaga  Sosial  Keagamaan. Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec , 6 (2), 223–235.
Nurum,  M.  (2022).  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  dalam  Paraktek  Wakaf Produktif  di  Kecamatan  Tompobulu  Kabupaten  Gowa. Dahzain  Nur: Jurnal Pendidikan, Keislaman Dan Kemasyarakatan , 12 (1), 44–56.
Pamungkas,  R.  S.,  &  Fitianto,  B.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi  Minat  Masyarakat  Berwakaf  Tunai  Seperti  yang Dijelaskan Teori Planned Behavior. IEFF: Islamic Economy and Finance in Focus , 1 (3), 264–274.
Putra,  T.  W.,  &  Resti.  (2021).  Penerapan  Pengelolaan  Tanah  Wakaf  Di Kelurahan  Tamarunang  Kecamatan  Somba  Opu  Kota  Makassar. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman , 7 (2), 243–254.
Saputri,  O.  B.  (2022).  Komparasi  Implementasi  Pengelolaan  Wakaf  Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. Jurnal Masharif
Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 7 (1), 183–211.
Shihab, M. Q. (2017). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur’an . Lentera Hati.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .
Alfabeta.
Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan ,
4 (2), 155–164.
Syafrina1, A. D., Mu’is, A., Afandi, F. N., & Rabbani, L. P. (2023). Pengaruh Wakaf  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan. Maro:  Jurnal  Ekonomi Syariah Dan Bisnis , 6 (1), 22–29.
Syariah,  K.  N.  K.  (2019). Potensi  Pengembangan  Aset  Wakaf  dan  Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor .