## JIEFeS

## Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer

## Anisa Husna Adinta
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta anisadinta@yahoo.com

## Muhammad Rizky Taufiq Nur
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mrizkytaufiqnur@yahoo.com
Received: August 6, 2020 | Accepted: August 8, 2020 | Published: August 10, 2020

## Abstract
Waqf is an Islamic social financial instrument that plays an  important role in  development. The potential  of  waqf  that  Indonesia  currently  has  is  very  large.  It  is  necessary  to  optimize  the management of waqf so that it can be developed as a development financing instrument, as has been  practiced  by  the  Prophet  Muhammad  and  his  friends.  This  article  aims  to  examine  the significance  of  the  role  and  contribution  of  waqf  to  the  economy,  regarding  classical  and contemporary  practices.  This  study  is  a  theoretical  study  that  examines  concepts  and  theories related to waqf from the classical era to the contemporary era. This study found that waqf has great urgency and significance for development.  Waqf  is also a social financial instrument with direct implications for the economy. These implications are both short and long term. From these findings, it is recommended for waqf  Nazhirs to  develop more optimal management of waqf in providing benefits and benefits to the wider community. Besides, it is also recommended that the Government play a role in encouraging the development of national waqf management so that the development of waqf can grow and contribute actively to the national economy. So that it can realize the welfare of society in a just and sustainable manner.
Keywords : Waqf; Social Finance; Economy; Nation

## Abstrak
Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang berperan penting dalam pembangunan. Potensi  wakaf  yang  dimiliki  Indonesia  saat  ini  terbilang  sangat  besar.  Perlu  optimalisasi pengelolaan  wakaf  untuk  dapat  dikembangkan  sebagai  instrumen  pembiayaan  pembangunan, sebagaimana  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullah  SAW  serta  para  sahabatnya.  Artikel bertujuan  mengkaji  signifikansi  peran  dan  kontribusi  wakaf  terhadap  perekonomian,  dengan mengacu pada praktek klasik dan kontemporer. Kajian ini merupakan kajian teoritis yang mengkaji konsep  dan  teori  terkait  wakaf  dari  era  klasik  hingga  era  kontemporer.  Kajian  ini  menemukan bahwa  wakaf  memiliki  urgensi  dan  signifikansi  yang  besar  terhadap  pembangunan.  Wakaf  juga menjadi instrumen keuangan sosial yang berimplikasi langsung terhadap perekonomian. Implikasi tersebut  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang.  Dari  temuan  tersebut, direkomendasikan kepada para nazhir wakaf untuk mengembangkan pengelolaan wakaf yang lebih optimal  dalam  memberikan  maslahat  dan  manfaat  bagi  masyarakat  luas.  Selain  itu, direkomendasikan  pula  kepada  Pemerintah  untuk  turut  berperan  dalam  mendorong pengembangan  pengelolaan  wakaf  nasional,  agar  perkembangan  wakaf  semakin  tumbuh,  dan turut  berkontribusi  aktif  dalam  perekonomian  nasional.  Sehingga  hal  tersebut  dapat merealisasikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Kata kunci: Wakaf; Keuangan Sosial; Perekonomian; Negara

## JIEFeS

## PENDAHULUAN
Persoalan  rumit  yang  dihadapi  oleh  negara  adalah  kemiskinan  dan ketimpangan pendapatan (Rohim, 2018). Persoalan tersebut massif dan struktural serta terjadi secara meluas pada setiap lapisan masyarakat. Pemegang kekuasaan sekaligus  kekuatan  ekonomi  paling  besar  adalah  negara.  Karena  itu  sudah sewajarnya jika Negara mengemban tugas mulia dalam hal mengatasi kemiskinan. Sekalipun  begitu,  tidak  menutup  kemungkinan  setiap  lapisan  masyarakat mempunyai  peranan  yang  signifikan  dalam  mengentaskan  kemiskinan.  Bahkan peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini (S. Arif, 2010).
Ajaran  Islam  memiliki  instrumen  zakat  dan  wakaf.  Penerapan  kedua instrumen tersebut berpotensi besar mengurangi angka kemiskinan yang bersifat “struktural” secara signifikan (Riza Prima Hendra, 2003).
Upaya  menuntaskan  kemiskinan  dapat  dilakukan  diantaranya  dengan menggunakan instrumen wakaf. Dimana perkembangan wakaf saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Agama,  jumlah  tanah  wakaf  di  Indonesia  sebanyak  430,766  lokasi  dengan  luas mencapai  1,615,791,832.27  meter  persegi  (Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf, 2008). Dari data berikut dapat dilihat jika seluruh lahan dapat dimanfaatkan secara merata  dan  juga  effisien  diperkirakan  akan  menghasilkan  suatu  pengaruh  yang besar  pada  perekonomian  di  indonesia  khususnya  dalam  upaya  pemberdayaan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Sesungguhnya  investasi  dana  wakaf  adalah  untuk  orang  itu  sendiri memperoleh pahala dari Allah SWT dan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi umat. Yang lebih penting lagi investasi dana wakaf tersebut ialah untuk mengoptimalkan  fungsi  harta  wakaf  yang  berguna  sebagai  prasarana  untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan yang layak pada sumber daya insani (Hidayat, 2016).
Dalam  pelaksanaannya,  wakaf  digunakan  sebagai  instrumen  penerimaan negara,  yang  kemudian  disalurkan  sebagai pengeluaran  negara.  Sehingga  wakaf dapat  menjadi  salah  satu  instrumen  bagi  negara  dalam  melakukan  belanja. Adapun saat ini, wakaf dapat dioptimalkan sebagai penyangga anggaran negara, mengingat  wakaf  belum  menjadi  instrumen  utama  dalam  membiayai  belanja negara.
Kebijakan  pengeluaran  belanja  negara  atau  biasanya  dikenal  dengan kebijakan fiskal merupakan kebijakan alternatif yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah  dalam  mempengaruhi perekonomian  dalam  mengelola penerimaan dan  pengaluaran  negara  yang  berhubungan  dengan  perpajakan.  Kebijakan pengeluaran negara atau kebijakan fiskal harus menjamin pemenuhan kebutuhan

## JIEFeS
pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang bagaimana warga negara tersebut.
Anggaran pemerintah untuk pengeluaran belanja negara memiliki dampak substansial  terhadap  perekonomian.  Sebelum  adanya  UU  No.17  Tahun  2003 tentang keuangan negara, Pengeluaran negara dibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan ( dual-budgeting ). Pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga  dan  cicilan,  subsidi  dan  pengeluaran  yang  bersifat  non  departemen. Pengeluaran pembangunan yang ada di Indonesia merupakan pengeluaran negara untuk  membiayai  proyek  pembangunan  yang  bersifat  fisik  dan  non  fsik  dalam periode  tertentu.  Kebijakan pengeluaran  negara  juga  memiliki  pengaruh  karena pengeluaran  negara  yaitu  produksi,  distribusi,  konsumsi,  dan  keseimbangan perekonomian.
Kebijakan  pengeluaran  negara  tidak  pernah  lepas  dari  pengeluaran  non zakat  seperti  wakaf.  Instrumen  ini  dapat  difungsikan  sebagai  fasilitas  untuk melancarkan program pengeluaran negara. Kebijakan belanja negara dalam Islam memiliki  tujuan  utama  untuk  mengembangkan  masyarakat  yang  berdasarkan kepada distribusi kekayaan berimbang dengan memperhatikan nilai material dan nilai  spiritual  pada  kedudukan  yang  sama.  Kegiatan-kegiatan  yang  menambah pengeluaran harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam  kerangka  umum  hukum  islam  seperti  ditetapkan  dalam  Al-Qur’an  dan Hadist.  Pada sisi lain jika defisit anggaran terjadi dalam memenuhi kepentingan publik,  maka  dapat  dikeluarkan  pajak  baru  atau  melakukan  pinjaman  kepada publik (Al-Mawardi, 1996). Kebijakan ini pernah pula diterapkan Nabi Muhammad SAW untuk membiayai kepentingan perang dan kebutuhan publik lainnya.
Pada  saat  ini,  di  Indonesia  instrumen  utama  yang  sering  digunakan  dan berkembang  hanya  pada  instrumen  zakat  saja.  Intrumen-instrumen  lainnya seperti wakaf masih jarang digunakan dan dikembangkan karena selama ini hanya dijadikan  instrumen  tambahan  atau  alternatif.  Oleh  karenanya,  kajian  ini  akan mendalami  signifikansi  peran  wakaf  dalam  keuangan  negara,  yang  memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaannya.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Belanja Negara
Kebijakan  pengeluaran  adalah  unsur  kebijakan  yang  mengatur  dimana pemerintah  membelanjakan  pendapatan  yang  telah  dikumpulkan  untuk  di distribusikan  pendapatan  tersebut  kepada  masyarakat  dan  kebijakan  ini  pula diharapkan  dapat  menggerakan  perekonomian  yang  ada  dimasyarakat. Pendapatan  yang  dihimpun  pemerintah  harus  dapat  menjamin  pemenuhan

## JIEFeS
kebutahan pokok, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dapat meningkatkan ketakwaan  seluruh  warga  negara  tanpa  pandang  bulu.  Hanya  saja  intervensi negara  melalui  kebijakan  fiskal  diperlukan  berupa  jaminan  pemenuhan  akan pangan,  sandang  dan  papan  khusus  ditunjukan  kepada  warga  negara  miskin (Huda, 2012).
Belanja negara menurut Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 35 Tahun 2000 Tentang APBN  Tahun  2001  adalah  semua  pengeluaran  negara  untuk  membiayai  belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan. Dalam konsep ekonomi Islam, belanja negara  harus  sesuai  dengan syari’iyyah dan  penentuan  skala  prioritas  (Huda, 2012). Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam  al-quran  dan  hadits  dalam  memandu  kebijakan  belanja  pemerintah.
Kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:
1. Timbangan  kebijakan  pengeluaran  dan  belanja  pemerintahan  harus senantiasa mengikuti kaidah maslahah.
2. Menghindari  masyaqqah  ( al-masyaqqah ),  menurut  arti  bahasa  adalah at- ta’ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan dan kesukaran.
3. Mudarat  individu  dapat  dijadikan  alasan  demi  menghindari  mudarat  skala besar.
4. Pengorbanan  individu  atau  kerugian  individu  dapat  dikorbankan  demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
5. Kaidah “al-giurmu  bil  gunmi ”,  yaitu  kaidah  yang  menyatakan  bahwa  yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
6. Kaidah “ maa la yatimmu al-wa’jibu illa’ bihi fahuwa wa’jib ”, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.
Adapun  kaidah  syariah  yang  berkaitan  dengan  belanja  kebutuhan operasional  pemerintah  yang  rutin  mengacu  pada  kaidah-kaidah  yang  telah disebutkan  di  atas,  secara  lebih  perinci  pembelanjaan  negara  harus  didasarkan pada hal-hal berikut ini (Huda, 2012):
1. Bahwa  kebijakan  belanja  rutin  harus  sesuai  dengan  asas  maslahat  umum, tidak  boleh  dikaitkan  dengan  kemaslahatan  seseorang  atau  kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah.
2. Kaidah  atau  prinsip  efisiensi  dalam  belanja  rutin,  yaitu  mendapatkan sebanyak  mungkin  manfaat  dalam  biaya  semurah-murahnya,  dengan sendirinya  jauh  dari  sifat  mubadzir  dan  kikir  di  samping  alokasinya  pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
3. Kaidah  selanjutnya  adalah  tidak  berpihak  pada  kelompok  kaya  dalam pembelanjaannya,  walaupun  dibolehkan  berpihak  pada  kelompok  miskin. Kaidah  tersebut  cukup  berlandaskan  pada  nas-nas  yang  sahih  seperti  pada

## JIEFeS
kasus  “ al-hima ”  yaitu  tanah  yang  diblokir  oleh  pemerintah  yang  khusus diperuntukkan  bagi  kepentingan  umum.  Ketika  tanah  dikhususkan  untuk pengembalaan ternak kaum duafa oleh Rasulullah, ternak-ternak milik para agniya atau  orang  kaya dilarang  untuk digembalakan di  sana.  Umar pernah berkata:  “ Hati-hati  jangan  sampai  ternak  Abdurrahman  bin  Auf  mendekati lahan pengembalaan untuk kaum dhuafa ”
4. Kaidah  atau prinsip  komitmen  dengan  aturan  syariah,  maka  alokasi  belanja negara  hanya  hanya  boleh  pada  hal-hal  yang  mubah  dan  menjauhi  yang haram.
5. Kaidah  atau  prinsip  komitmen  dengan  skala  prioritas  syariah,  di  mulai  dari yang wajib, sunah, dan mubah.
Efisiensi  dan  efektifitas  merupakan  landasan  pokok  dalam  kebijakan belanja  negara.  Sebagai  suatu  panduan  pokok  bagi  pengeluaran  publik,  teori pengeluaran  Islam  memakai  kaidah-kaidah  yang  diambil  dari  Al-Qawaid  Al- Fiqhiyyah  guna  menghindari  potensi-potensi  inefisiensi  pengeluaran,  dan  juga norma-norma konsumsi Islam, serta dijadikankaidah rasionalitas bagi pengeluaran Negara.  Menurut  Asy-Syatibi  sebagaimana  dikutip  (Chapra,  2000)  Enam  kaidah tersebut adalah:
1. Kriteria  pokok  bagi  semua  alokasi  pengeluaran  harus  digunakan  untuk kemashalatan rakyat.
2. Penghapusan  kesulitan  dan  kerugian  harus  di  dahulukan  dari  pada penyediaan kenyamanan.
3. Kemaslahatan  mayoritas  yang  lebih  besar  harus  di  dahulukan  dari  pada kemaslahatan minoritas yang lebih sedikit.
4. Suatu  pengorbanan  atau  kerugian  privat  dapat  ditimpakan  untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau  kerugianyang  lebih  besar  dapat  dihindarkan  dengan  memaksakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapapun yang menerima manfaat harus bersedia menanggung biaya.
6. Sesuatu hal yang wajib ditegakan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya  tidak  dapat  dibangun,  maka  menegakan  faktor  penunjang  tersebut menjadi wajib hukumnya.
Selain  itu,  belanja  pemerintah  memiliki  tujuan  yang  sangat  spesifik. Beberapa tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam, sebagai berikut  (Huda, 2012):
1. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
2. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.
3. Pengeluaran  yang  mengarah  pada  semakin  bertambahnya  permintaan efektif.
4. Penegeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.

## JIEFeS
5. Pengeluaran  yang  bertujuan  menekan  tingkat  inflasi  dengan  kebijakan intervensi pasar.
Dalam  implementasinya,  belanja  pemerintah  harus  pula  mengacu  kepada kebijakan  belanja  umum  pemerintah  dalam  sistem  ekonomi  syariah.  Beberapa kebijakan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut (Huda, 2012):
1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
2. Belanja  umum  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  apabila  sumber  dananya tersedia.
3. Belanja  umum  yang  berkaitan  dengan  proyek  yang  disepakati  oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

## B. Potensi Wakaf di Indonesia
Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial dalam ekonomi Islam. Sejak zaman Rasulullah SAW wakaf memiliki peran sentral dalam kehidupan ekonomi  umat.  Misalnya,  wakaf  sahabat  Rasulullah  SAW,  Utsman  bin  Affan. Sebagai  seorang  yang  dermawan,  Utsman  bin  Affan  merasa  terpanggil  untuk membantu  kaum  muslimin  Madinah  yang  kesulitan  air  minum  dengan menawarkan  pemiliknya  sistem  sewa.  Mekanismenya  adalah  pemilik  dan penyewa akan menggunakan sumur terebut bergantian setiap harinya. Skema ini berhasil  dijalankan.  Umat  islam  secara  tertib  teratur  menggunakan  sumur tersebut. Karena merasa rugi, pemiliknya menjual sumur tersebut 20.000 dirham. Sampai  sekarang,  wakaf  sumur  tersebut  terus  berkembang  dan  manfaatnya banyak dirasakan oleh manusia. (Syakir, 2016)
Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki asas manfaat dari  wakaf  yang  sangat  besar  baik  bagi  umat  Islam  itu  sendiri  maupun  bagi masyarakat  umum  kebanyakan.  Sehingga  pada  hakikatnya,  potensi  wakaf terbilang  sangat  besar,  khususnya  di  Indonesia.  Dilihat  dari  demografinya Indonesia dengan jumlah mayoritas muslim terbanyak di dunia atau lebih spesifik berdasarkan data Global Religious Futures (2018) sebanyak 204 juta orang lebih adalah orang beragama Islam yang artinya jumlah tersebut mewakili lebih dari 87 persen penduduk Indonesia. Dari jumlah orang yang beragam Islam inilah potensi perkembangan wakaf dapat dilihat.
Di Indonesia sendiri regulasi yang mengatur tentang tata tertib perwakafan tercantum semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Indonesia memilki payung hukum yang konkret tentang penyelenggaraan wakaf  di  Indonesia.  Selain  undang-undang  itu,  regulasi  yang  mendukung penyelenggaraan wakaf di Indonesia adalah sebagai berikut (Fathoni, 2019).
1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## JIEFeS
2. Peraturan  Meteri  Agama  Nomor  73  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
3. Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
4. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Prosedur Penyusun Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
5. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara Pendaftaran dan Pergantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
6. Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2009  tentang  Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
Peraturan  tersebut  juga  berperan  sebagai  cikal  bakal  lahirnya  lembaga wakaf  yang  dicetuskan  oleh  pemerintah  yakni  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI). Kehadiran  BWI  ditunjukan  untuk  membina nazhir dalam  mengelola  aset  wakaf agar lebih baik dan produktif sehinga bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada  masyarakat,  baik  berupa  pemberdayaan  ekonomi,  pelayanan  sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
Menurut data Kementerian Agama, saat ini luas tanah Wakaf di Indonesia 51.251,35  hektar  dimana  61,13  persen  dari  luas  tanah  wakaf  tersebut  telah bersertifikat dengan perincian sebagai berikut (Fathoni, 2019):
1. 28,41 persen dalam bentuk rumah ibadah/Musholla
2. 44,,36 persen dalam bentuk rumah ibadah/Masjid
3. 4,45 persen berupa makam
4. 3 persen berbentuk sarana pendidikan/Sekolah
5. 3,48 persen dalam bentuk Pesantren
6. 8,61 persen dalam bentuk Sosial lainnya
Tanah  yang  luas  tersebut  bila  dikelola  secara  produktif  tentunya  akan membawa hasil yang besar yang dapat membantu ekonomi umat. Selain itu juga sekarang hadir inovasi dalam membayar wakaf, berupa cash waqf (wakaf tunai). Wakaf ini menggunakan objek wakaf berupa uang, sehingga sering juga disebut wakaf  uang.  Bank  Indonesia  mendukung  pelaksanaan  wakaf  tunai  di  Indonesia dalam  memberikan  ruang  gerak  (fleksibilitas)  kepada  wakaf  di  era  globalisasi seperti saat ini. Pada saat ini menurut BWI wakaf uang memiliki potensi sebesar Rp188 triliun per tahun. Melalui wakaf uang ini juga, peluang investasi yang unik dapat  tercipta  di  berbagai  bidang,  seperti  bidang  ekonomi,  pendidikan, keagamaan  dan  pelayanan  social.  Selanjutnya  bank  syariah  akan  menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) sebagai bukti atas penyaluran wakaf tunai yang telah dilakukan.  Kemudian  uang  yang  ditunjukan  untuk  wakaf  tunai  dibelanjakan

## JIEFeS
dengan  berbagai  tujuan  yang  berbeda,  diantaranya  untuk  pemeiharaan  harta wakaf dan membiayai berbagai pengeluaran investasi lainnya (Fathoni, 2019).
Melalui penerbitan SWT akan tercipta penggalangan dana dengan jumlah yang besar karena:
1. Ruang  lingkup  sasaran  wakaf  tunai  bisa  menjadi  lebih  luas  daripada  wakaf jenis harta lainnya
2. SWT dapat dibuat dalam berbagai pecahan. Hal ini karena SWT menyesuaikan pendapatan dari segmen muslim yang dituju. Contoh dari pecahan yang dapat diterbitkan adalah Rp. 10.000, Rp. 25.000,Rp. 50.000, dan Rp. 100.000 Wakaf  memiliki  dua  unsur  utama,  pertama  unsur  spiritual  karena  wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan.
Undang-undang No. 41 Tahun  2004 Pasal 16 membagi jenis harta benda wakaf  menjadi  dua,  yaitu  benda  tidak  bergerak  dan  benda  bergerak.  Uang digolongkan  menjadi  salah  satu  harta  benda  wakaf  bergerak.  Penerapan  wakaf tunai pada masa  sekarang, mempunyai  keunggulan  yang  lebih besar  dari  wakaf tradisional,  yaitu  benda-benda  fisik  yang  tidak  bergerak.  Secara  umum,  wakaf benda tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Sedangkan wakaf tunai dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya.
Wakaf  tunai  adalah  wakaf  berupa  uang  dalam  bentuk  rupiah  yang kemudian  dikelola  oleh nazhir secara  produktif,  hasilnya  dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih . Dengan demikian, dalam wakaf tunai, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf 'alaih , tetapi harus diinvestasikan lebih  dulu  oleh nazhir ,  kemudian  hasil  investasinya  diberikan  kepada mauquf 'alaih (Aziz, 2017).
Dalam  perundang-undangan  Indonesia  melalui  Undang-Undang  No  41 tahun  2004,  Indonesia  bisa  menjadikan  dana  wakaf  tunai  sebagai  sarana pengembangan ekonomi.  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  merupakan  sebuah lembaga  independen  yang  membawahi nazhir wakaf nasional  yang  berdiri  sejak tahun  2007  berdasarkan  Kepres  Kepres  No.  75/M/2007  Tanggal  13  Juli  2007 tentang Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia. Tercatat hingga 19 Oktober 2017, terdapat 187 lembaga nazhir wakaf tunai yang telah resmi terdaftar di BWI.
Di  Indonesia  wakaf  sudah  diatur  secara  formal  oleh  peraturan perundangan  yang  sangat  progresif  dalam  mengakomodir  tentang  wakaf,  maka diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat ini yang diharapkan adalah tindakan nyata dan bukan sekedar berwacana. Indonesia yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia  merupakan  suatu  aset  untuk  penghimpunan  dan  pengembangan  wakaf

## JIEFeS
tunai. Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan dengan baik maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat.
Pada  akhirnya  wakaf  tunai  mempunyai  manfaat  yang  tidak  dimiliki  oleh wakaf  benda  tidak  bergerak.  Setidaknya  terdapat  empat  manfaat  utama  dari wakaf  tunai  dewasa  ini  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial yang antara lain sebagai berikut:
1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menggu menjadi tuan tanah dahulu.
2. Melalui  wakaf  tunai,  aset-aset  wakaf  yang  berupa  tanah-tanah  kosong bisa mulai dimanfaatkan  dengan pembangunan  gedung atau diolah  untuk  lahan pertanian.
3. Dana wakaf uag juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam  yang  aliran dananya  terkadang  kembang-kempis dan  menggaji  civitas akademika seadanya.
4. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan  tanpa  harus  terlalu  bergantung  pada  anggaran  pendidikan  dan sosial negara yang sangat terbatas (Hasan, 2010).
Wakaf  tunai  membuka  peluang  yang  unik  untuk  menciptakan  investasi guna memberikan pelayanan keagamaan, layanan pendidikan, dan layanan sosial. Wakaf  tunai  bisa  menjadi  solusi  untuk  memberdayakan  aset  wakaf  nasional yang idle atau menganggur dan tidak termanfaatkan selama ini. Di Indonesia saat ini  wakaf  tunai  dilihat  dari  segi  infrastrukturnya  telah  lengkap  dan  tinggal pelaksaaananya saja.
Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia maka akan  terdapat  dana  potensial  yang  dapat  dipergunakan  dalam  mewujudkan kesejahteraan  sosial  dan  membantu  mengatasi  masalah  perekonomian  di Indonesia. Wakaf tunai sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar.

## PEMBAHASAN
A. Wakaf sebagai Penerimaan Negara
Wakaf  merupakan  salah  satu  instrumen  penerimaan  negara  khususnya pada zaman Rasulullah SAW, dimana harta wakaf tersebut tidak akan berkurang nilainya  dan  ditujukan  untuk  memberikan  manfaat  kepada  umat  seperti  untuk fasilitas untuk kesejahteraan masyarakat maupun sarana-prasarana ibadah agar kemaslahatan terpenuhi. Jadi, wakaf bukan hanya berbentuk pemberian al-quran kepada masjid saja yang seperti pada umumnya telah diketahui. Khususnya pada zaman  Rasulullah  SAW,  wakaf  memiliki  kontribusi  yang  cukup  tinggi.  Wakaf memang  tidak  diperuntukkan  mencari  keuntungan  dari  perekonomian,  justru

## JIEFeS
membutuhkan  modal dan dana  untuk  keberlangsungannya.  Bentuk-bentuk  dari wakaf tersebut antara lain masjid, pondok pesantren, madrasah, kuburan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain. (Khusaeri, 2015)
Dalam  ajaran  Islam,  wakaf  merupakan  ibadah  sosial  yang  bersamaan dengan  investasi  sosial  melalui pengeluaran  harta  yang  penting.Wakaf  memiliki nilai yang bermanfaat dengan skala panjang atau biasa disebut dengan fixed asset yang  mewujudkan  ibadah  harta.  Pada  masa  lampau,  wakaf  menjadi  elemen pendukung penyediaan fasilitas sosial maupun  fasilitas umum untuk masyarakat (Juhro et al., 2019). Dari sini dapat dipahami bahwa wakaf memiliki dampak yang nyata  untuk  kehidupan  masyarakat  dimana  kesejahteraan  tersebut  menjadi harapan sehingga menjadi indikator pencapaian taraf kehidupan yang layak dan bersahaja.  Wakaf  ketika  awal  Islam  dalam  istilahnya  dikenal  juga  sebagai shadaqah .  Dalam  dunia  Islam  sebenarnya  yang  pertama  kali  melakukan shadaqah /wakaf  ini  masih  belum  diketahui  pasti.  Namun,  untuk  para  kaum Muhajirin meyakini bahwa yang pertama melakukanya adalah Umar bin Khattab. Sedangkan  kaum  Anshar  mempercayai  bahwa  Rasulullah  SAW  adalah  orang pertama yang melakukan wakaf (Muhtar, 2015).
Wakaf  sendiri  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni  " waqafa "  yang  artinya berhenti dan menahan. Jika dalam istilah, menurut Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau  badan  hukum  yang  memisahkan  sebagian  dari  benda  miliknya  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kebentingan  ibadat  atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
Pengertian  wakaf  di  atas  juga  memunculkan  beberapa  ciri  khas  wakaf, yaitu (Rahman, 2009):
1. penahanan  (pencegahan)  dari  menjadi  milik  dan  obyek  yang  dimilikkan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu mauquf ‘alaihi (penerima wakaf);
2. harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta;
3. kemungkinan pemanfaatan tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan;
4. dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan;
5. disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan  kepada  yang  tidak  dilarang  oleh  Islam.  Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.
Dengan  demikian,  kewajiban-kewajiban  dalam  syariah  menyangkut perlindungan maqashid  syariah yang  ada  pada  gilirannya  bertujuan  untuk melindungi  kemaslahatan  manusia.  Asy-Syatibi  menjelaskan  bahwa  syariah berurusan dengan perlindungan mashalih , baik dengan cara yang positif seperti

## JIEFeS
demi  menjaga  eksistensi mashalih ,  syariah  mengambil  berbagai  tindakan  untuk menunjang landasan-landasan mashalih, maupun dengan cara preventif, seperti syariah  mengambil  berbagai  tindakan  untuk  melenyapkan  unsur  apapun  yang secara aktual dan potensial merusak mashalih . Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan  dipelihara,  yaitu  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Dengan  kata  lain, eksternalitas  negatif  atas  pengelolaan  barang  publik  tidak  akan  terjadi  apabila tujuan pengelolaannya sejalan dengan maqashid syariah. (Sancoyowati, 2018)
Dalam rangka pembinaan wakaf agar tetap berfungsi sebaimana mestinya, hal-hal  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  otoritass  dan kewenangan,    hususnya  pemerintah,  lembaga  kenadziran,  lembaga  swadaya masyarakat  (LSM)  yang  peduli  terhadap pemberdayaan  wakaf  dan  pihak  terkait lainnya adalah (Khusaeri, 2015):
1. Mengimplementasikan  undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  wakaf. Kehadiran ini sangat penting bagi perlindungan tanah-tanah wakaf dan harta wakaf lainnya yang selama ini terdata oleh Kementerian Agama dan sebagai regulasi  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara  lebih  optimal,  baik  berupa benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak.  Dengan  Undang-Undang  khusus wakaf  ini  diharapkan  perlindungan,  pemanfaatan  dan  pemberdayaan  harta wakaf secar maksimal tidak mengalami hambatan yang serius.
2. Membenahi  sumberdaya  manusia  (SDM)  yang  duduk  dalam  lembaga- lembaga  kenadziran.  Karena  lembaga  kenadziran  memiliki  peran  sentral dalam  pengelolaan  harta  wakaf  secara  umum.  Untuk  itu  eksistensi  dan kualitas  SDM  tersebut  harus  betulbetul  diperhatikan.  Secara  umum, kemampuan SDM Nadzir dalam mengelola wakaf dapat terarah dan terbina secara  optimal.  Kemudian  yang  paling  penting  selain  professional  adalah dapat  dipercaya  (amanah).  Tentu  saja  pemaknaan  amanah  disini  tidak berhenti pada aspek moral saja, namun nilai-nilai profesionalisme juga akan menentukan  apakah  lembaga  tersebut  pada  akhirnya  bisa  dipercaya  atau tidak.
3. Mengamankan  seluruh  kekayaan  wakaf,  baik  pada  tingkat  pusat  maupun daerah.  Upaya  pengamanan  ini  agar  harta  berstatus  wakaf  tidak  diganggu gugat  oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertaggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  jika harta wakaf berupa tanah, maka yang harus dilakukan adalah:
a. Segera  memberikan  sertifikat  tanah  wakaf  yang  ada  di  seluruh  pelosok tanah air. Harus diakui, banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh ke tangan atau  pihak-pihak  yang  tidak  berhak.  Dan  ini  harus  dihentikan  dengan memberikan sertifikat terhadap tanah-tanah yang berstatus wakaf.
b. Melakukan  dukungan  advokasi  terhadap  tanah-tanah  yang  masih sengketa. Tanah-tanah yang diserahkan kepada nazhir wakaf sebelum PP

## JIEFeS
No. 28 Tahun 1977 banyak yang tidak mempunyai bukti wakaf, sehingga tanah  wakaf  yang  seharusnya  menjadi  milik  Allah  dan  hak  masyarakat banyak berpindah ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keberpindahan kepemilikan tanah wakaf bisa saja dilakukan oleh oknum nadzir yang nakal, keluarga wakif yang merasa mempunyai hak atas tanah maupun  orang  lain  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  tanah-tanah tersebut.
c. Pemanfaatan  dan  pemberdayaan  tanah  wakaf  secara  produktif.  Di samping  pengamanan  di  bidang  hukum,  pengamanan  di  bidang peruntukan  dan  pengembangannya  juga  harus  dilakukan.  Sehingga antara  perlindungan  hukum  dengan  aspek  hakikat  tanah  wakaf  yang memiliki tujuan sosial menemukan fungsinya.
4. Mengadakan  pengawasan  yang  ketat  terhadap  pelaksanaan  pengolaan tanah wakaf. Dukungan ini diperlukan agar tanah-tanah wakaf, khususnya tanah wakaf produktif strategis yang ada menjadi aman karena dirasakan adanya  upaya  pihak-pihak  tertentu,  termasuk  oknum  nadzir  yang  ingin menukar dengan tanah-tanah yang tidak strategis.
5. Menstimulasi atau mendorong secara lebih luas kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya harta wakaf di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan.
Kelima  langkah  tersebut  merupakan  konsekuensi  logis  yang  harus dilakukan  oleh  pemerintah,  lembaga  nadzir,  lembaga  swadaya  masyarakat  dan pihak  terkait  lainnya  sebagai  upaya  pembinaan  yang  bersifat  menyeluruh  dan konkrit  agar  wakaf  tetap  memiliki  peran  yang  signifikan  di  tengah  kebutuhan perbaikan dalam kehidupan sosial masyarakat banyak.
Potensi  wakaf  yang  sangat  besar  harus  dikelola  dengan  baik  agar menghasilkan  manfaat  yang  luas  dan  resiko  berkurangnya  jumlah  harta  wakaf dapat diminimalisir  sehingga ideal untuk  dijadikan penerimaan negara.  Macam- macam wakaf ini beraneka ragam, antara lain seperti wakaf produktif yang dapat mendatangkan hasil dan menguntungkan, wakaf uang yang berbentuk uang tunai untuk  surat-surat  berharga,  wakaf  tanah  yang  merupakan  tanah  hak  milik seseorang yang telah diwakafkan, dan sebagainya.
Wakaf  juga  dapat  dijadikan  sumber  pendapatan  negara  non  pajak  yang secara  potensi  lebih  besar  dibandingkan  potensi  dari  pajak  itu  sendiri.  Sebagai instrumen keuangan Islam maka pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuan yang  sudah  diatur  oleh  Islam  melalui  al-quran  dan  hadits  yang  lebih  dikenal dengan maqashid syariah . Pengelolaan wakaf secara baik akan dapatmendorong peran wakaf sebagai instrumenpembangunan negara. (Sancoyowati, 2018)

## JIEFeS

## B. Kebijakan Pengeluaran Negara Masa Awal Islam Masa Rasulullah SAW
Sebidang tanah dari Mukhairik, seorang Yahudi yang terbunuh pada saat perang  Uhud.  Sebelum  kematiannya  telah  berwasiat  untuk  memberikan  tanah tersebut  kepada  Nabi,  kemudian  Nabi  mewakafkan  tanah  tersebut.  Pada  masa Umar bin Abdul Aziz, kurma yang dihasilkan dari tanah Mukhairik sangat terkenal cita  dan  rasanya.  Imam  ibn  Syabbah  menyebutkan,  bahwa  ketujuh  kebun Mukhairik itu bernama; al-Dalal, Barqah, al-A’waf, al-Shafiyah, al-Matsyab, Husna, dan Masyrabat Umm Ibrahim (Al-Hujaili, 1999).
Wakaf  berikutnya  berasal  dari  harta  rampasan  perang  Bani  Nadhir  yang dimanfaatkan  Rasulullah  SAW  untuk  keluarga  dan  keturunannya.  Namun demikian,  Rasulullah  hanya  mengambil  kecukupan  manfaat  wakaf  untuk keluarganya selama setahun, dan sisanya dibelikan peralatan perang untuk jihad di jalan Allah. Ketentuan pembagian harta rampasan tersebut bukan dari perintah Rasulullah,  melainkan  firman  Allah  SWT  dalam  surat  al-Hasyr  ayat  6  (Al-Sayyid, 1968).
Lainnya, seperti harta rampasan perang dari Khaibar dan Fadak diberikan Rasulullah  untuk  keluarga  dan  sahabat-sahabatnya.  Namun,  (Al-Hujaili,  1999) mengatakan bahwa harta dari Fadak diwakafkan bagi keperluan ibnu sabīl, disisi lain  Khaibar  dibagi  menjadi  tiga,  dua  bagian  untuk  kaum  muslimin,  satu  bagian untuk keluarga Rasulullah, sedangkan sisanya diberikan Rasulullah kepada kaum fakir  miskin  dari  kaum  Muhajirin.  Harta-harta  lainnya,  seperti  rumah,  peralatan perang, perlengkapan  pakaian, hewan  tunggangan dan  ternak,  juga diwakafkan setelah  wafatnya  Rasulullah.  Tetapi,  sebagian  besar  sudah  sulit  dicari keberadaannya  saat  ini,  kecuali  beberapa  yang  masih  tersimpan  dalam peninggalan sejarah.
Kemudian juga ada beberapa bangunan masjid yang dibangun di beberapa tempat  dakwah  Rasulullah  SAW.  Masjid-masjid  tersebut,  antara  lain  masjid Nabawi, Kuba, al-Ijabah, Bani Anif, Bani Haram, Bani Dinar, Bani Dhafar, Jum’ah, dan masih ada masjid-masjid lainnya (Al-Ghani, 1999). Pada saat Rasulullah hidup, pengelolaan  wakaf  dipercayakan  kepada  Abu  Rafi’  yang  memiliki  nama  asli Ibrahim. Setelah wafat, pengelolaan wakaf diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, dilanjutkan  Hasan  bin  Ali,  kemudian  Husain  bin  Ali,  diserahkan  kepada  Ali  bin Husain,  seterusnya  Hasan  bin  Hasan,  Zaid  bin  Hasan,  dan  Abdullah  bin  Hasan, sampai kepada masa Abbasiyah (Al-Asqalāni, 1960).
Secara  garis  besar  pengeluaran  negara  pada  zaman  Rasulullah  sebagai berikut (Huda, 2012):
1. Pengeluaran  primer  yang  diterapkan  pada  zaman  Rasulullah  meliputi  biaya pertahanan,  seperti  persenjataan,  unta,  kuda,  dan  persediaan,  penyaluran zakat  dan  usyr  sesuai  ketentuan  al-quran  bagi  yang  berhak  menerimanya,

## JIEFeS
pembayaraan  gaji  untuk  wali, qadhi ,  guru,  imam,  muazin,  pejabat  negara lainnya,  pembayaraan  upah  para  sukarelawan,  pembayaran  utang  negara, dan bantuan untuk musafir (dari daerah Fadak).
2. Pengeluaran sekunder yang diterapkan pada zaman Rasulullah SAW meliputi bantuan untuk orang-orang di Madinah yang sedang belajar agama, hiburan untuk para delegasi keagamaan, hiburan untuk para utusan suku dan negara serta  biaya  perjalanan  merek,  hadiah  untuk  pemerintahan  negara  lain, pembayaran  denda  bagi  mereka  yang  terbunuh  secara  tidak  sengaja  oleh pasukan  muslim,  pembayaran  utang  orang  yang  meninggal  dalam  keadaan miskin, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk saudara- saudara  Rasulullah  SAW,  pengeluaran  rumah  tangga  Rasulullah  SAW,  dan persediaan darurat.
Dari kebijakan yang dilakukan Rasulullah SAW, dapat disimpulkan bahwa kebijakan  Rasulullah  dalam  menggunakan  harta  negara  lebih  diprioritaskan kepada masyarakat dan persediaan dana untuk perang, tujuannya tidak lain demi kemaslahatan umat.

## Masa Sahabat Rasulullah SAW
1. Masa Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq
Kebutuhan keluarga Abu Bakar diambil menggunakan harta baitul mal. Abu Bakar diperbolehkan mengambil 2,5 atau 3/4 dirham setiap harinya dari baitul mal dengan  tambahan  makanan  berupa  daging  domba  dan  pakaian  biasa  (Karim, 2008). Namun saat mendekati akhir hidupnya, Abu Bakar memiliki kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menanyakan berapa banyak upah atau  gaji  yang  diterimanya.  Ketika  diberitahukan  bahwa  jumlah  tunjangannya sebesar  8000  dirham,  beliau  langsung  memerintahkan  untuk  menjual  sebagian besar  tanah  yang  dimilikinya  dan  seluruh  hasil  penjualannya  diberikan  kepada negara (Karim, 2008).
Dalam  usahanya  meningkatkan  kesejahteraan  umat  Islam,  Khalifah  Abu Bakar As-Shiddiq melaksanakan beberapa kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Dalam mendistribusikan harta baitul mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesama-rataan, yaitu memberikan jumlah yang sama dalam jumlah yang diterima oleh semua sahabat  Rasulullah SAW dan tidak membeda- bedakan  antara  sahabat  yang  terlebih  dahulu  memeluk  Islam  dengan  sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dan wanita (Karim, 2008).
2. Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab
Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau mengambil keputusan untuk  tidak  menghabiskan  harta  baitul  mal  sekaligus,  tetapi  dikeluarkan  secara bertahap  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  ada,  bahkan  di  antaranya  disediakan

## JIEFeS
dana cadangan (Karim, 2008). Secara garis besar, pengeluaran negara pada masa khalifah  Umar  dikeluarkan  untuk  kebutuhan  prioritas  contohnya  pengeluaran dana  pensiun  bagi  mereka  yang  bergabung  dalam  kemiliteran,  baik  muslim maupun non-muslim. Dana tersebut juga termasuk pensiunan bagi pegawai sipil (Majid, 2003).
Pengeluaran  non-zakat  menurut  sumber  pendapatannya  adalah  sebagai berikut (Huda, 2012):
a. Usyr (pajak tanah)
Dana disimpan di baitul maal dan akan dibagikan kepada delapan asnaf.
b. Khums dan sedekah
Di distribusikan kepada kaum miskin tanpa diskriminasi apakah dia muslim atau non-muslim.
c. Kharaj
Dana  disimpan  untuk  cadangan  darurat  seperti  membiayai  angkatan  perang dan kebutuhan umat.
d. Fai, jizyah, usyr (pajak perdagangan) dan sewa tanah Digunakan untuk membayar dana pensiun, dana bantuan, serta menutupi biaya administrasi, dan lain sebagainya.
Selain  itu  dalam  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari,  tentang tanah di Khaibar yang bernama Samagh telah diwakafkan oleh Umar bin Khattab ra (Al-Asqalāni, 1960), serta rumah yang diwakafkan kepada anaknya di Madinah (Al-Hujaili, 1999). Hingga saat ini wakaf Khaibar dimanfaatkan untuk kebun kurma.
3. Masa Khalifah Utsman bin Affan
Khalifah  Usman  adalah  seorang  dari  beberapa  orang  terkaya  di  antara beberapa sahabat Nabi. Beliau tidak mengambil upah dari baitul mal, sebaliknya Utsman  malah  menyimpan uangnya  di bendahara negara.  Hal ini  menimbulkan kesalahpahaman antara khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah satu sahabat Nabi terkemuka,  yang  berwenang  melaksanakan  kegiatan  baitul  mal  pusat.  Pada perkembangan  berikutnya  keadaan  ini  bertambah  rumit  bersamaan  dengan munculnya pertanyaan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai ketidakhati- hatian pengeluaran uang baitul mal (Huda, 2012).
Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Khalifah menjadi kontroversi yang menimbulkan  perdebatan  di  kalangan  umat  Islam  pada  saat  itu,  seperti  yang dilakukan oleh Khalifah Usman, yaitu:
a. Kebijakan untuk memberikan kepada kerabatnya harta dari baitul mal.
b. Kebijakan  menggunakan  dana  zakat  untuk  pembiayaan  perang  atau pembiayaan lainnya.
c. Kebijakan untuk memberikan tambahan gaji para pejabat negara, beberapa di antaranya memiliki hubungan kerabat dengannya.

## JIEFeS
Utsman  bin  Affan  juga  mewakafkan  sumur  Raumah  yang  diriwayatkan dalam  Hadis  Nasai,  Tirmidzi,  dan  Bukhāri  (Ghuddah,  1986);  (Al-Bāqi,  1978);  (Al- Asqalāni,  1960).  Manfaat  dari  wakaf  sumur  ini  juga  masih  terjaga  dengan  baik hingga saat ini.
4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib
Dalam alokasi dana untuk pengeluaran negara, yang dilakukan khalifah Ali hampir mirip dengan yang dilakukan khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Usman, pada masa beliau dihapuskan, karena daerah sepanjang garis pantai seperti Syria, Palestina, dan Mesir berada di bawah kekuasaan Muawiyah, sementara Muawiyah memberontak kepada beliau dengan  memproklamirkan  diri  sebagai  penguasa  independen  di  Syria.  Adapun fungsi  baitul  maal  masih  sama  seperti  sebelumnya.  Pada  masa  ini  tidak  ada perubahan yang berarti (Huda, 2012).
Ali bin Abi Thalib juga mewakafkan hartanya di Yanbu’ dan Khaibar, Mu’az bin Jabal, Asma binti Abi Bakar, serta istri-istri Rasulullah, seperti Ummu Salamah, Shafiyah binti Hayi, dan Ummu Habibah juga ikut mewakafkan rumah-rumahnya di Madinah (Al-Hujaili, 1999).
5. Sahabat Rasulullah lainnya
Sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya (Al-Hujaili, 1999) seperti Sa’ad bin Abi Waqash, Abu Arwa al-Dausi, Jabir bin Abdullah, Sa’ad bin ‘Ubadah, ‘Uqbah bin ‘Amir, Abdullah bin Zubair, Hakim bin Hazam, ‘Amru bin ‘dan Ash, Sa’id bin Zaid juga ikut berwakaf.
Wakaf  yang  diberikan  oleh  para  sahabat  secara  keseluruhan  dapat dikelompokkan  berdasarkan  bentuk dan jumlahnya  secara berurut,  dimulai dari wakaf rumah, tanah, peralatan perang, dan yang terakhir adalah sumber air. (Al- Hujaili, 1999) juga menceritakan bahwa hasil wakaf yang dikelola oleh Hafsah, istri Rasulullah  yang  ditunjuk  sebagai  nazhir  oleh  Umar  bin  Khattab,  diperuntukkan kepada mujahid fi Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), membebaskan hamba  sahaya,  bekal  untuk  musafir,  bantuan  kepada  orang-orang  miskin  dan lemah (lemah fisik), juga diberikan kepada kerabat para wakif, serta orang-orang lanjut usia, beserta penduduk yang mengemis karena tidak berkecukupan pangan. Menurut Abu Bakar  al-Hamidi,  wakaf  sahabat-sahabat Rasulullah  SAW  tersebut masih terjaga hingga saat ini (Al-Khilāl, 1989).
6. Masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah
Pertumbuhan  wakaf  di  Mesir,  Syam  dan  beberapa  negara  yang  takluk dalam pasukan Islam pada masa Daulah Umayyah sangatlah besar. Pertumbuhan wakaf ini disebabkan oleh banyaknya harta rampasan perang yang diperoleh pada saat  itu.  Sehingga,  peruntukan  hasil  wakaf  tidak  hanya  terbatas  kepada  fakir miskin  saja,  namun  berkembang  dalam  wujud  pengembangan  keilmuan  dan perbaikan  sosial  secara  umum.  Untuk  mengawasi  harta  wakaf,  hakim

## JIEFeS
mendapatkan tugas sebagai nazhir yang mengawasi dan mengelola wakaf secara langsung. Taubah bin Namr adalah hakim di Mesir yang pertama kali yang menjadi nazhir  sekaligus  Hakim,  yaitu  pada  masa  Hisyam  bin  Abd  al  Malik  berkuasa (Abdussalām, n.d.). (Mahdi, n.d.) menyebutkan, bahwa pada masa Bani Umayyah inilah pertama kali rumah sakit didirikan di Damaskus dengan menggunakan dana wakaf, yaitu pada masa Walid bin Abd al-Malik.
Adapun pada masa Daulah Abbasiyah, seorang hakim tidak lagi merangkap menjadi  nazhir  wakaf.  Pengelola  wakaf  disebut  dengan  Shadr  al-Waqf  yang dibantu  dengan  nazhir-nazhirnya.  Perkembangan  wakaf  pada  masa  ini  terus meningkat,  namun  perkembangan  ini  tidak  terlepas  dari  dampak  pengelolaan wakaf  pada  masa  Daulah  Umayyah  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Dampak nyata  itulah  yang  memberikan  motivasi  kepada  masyarakat  untuk  berlomba- lomba mewakafkan hartanya (Mahdi, n.d.). Pada masa Daulah Abbasiyah tercatat, berdirinya  lembaga  pendidikan  atau  sekolah  al-Mustanshiriyah  di  Baghdad dengan menggunakan dana wakaf.
Setelah  Daulah  Abbasiyah  melemah,  timbullah  berbagai  daulah  seperti Daulah  al-Fātimiyah  al-Batiniyah,  Daulah  al-Ayubiyah,  Daulah  al-Mamalik  al- Bahriyah  di  Mesir  dan  Syam,  dan  Daulah  al-Utsmaniyah  di  Turki  dan  berbagai negara Arab yang terus melakukan penambahan dan perbaikan dala pengelolaan wakaf.

## C. Kebijakan Pengeluaran Negara di Masa Kontemporer
Di  masa  Rasulullah  SAW  kebijakan  anggaran  sangat  sederhana  dan  tidak serumit  sistem  anggaran  modern.  Hal  ini  sebagian  karena  telah  berubahnya keadaan  sosio  ekonomik  secara  fundamental,  dan  sebagian  lagi  karena  negara Islam  yang  didirikan  dan  dilaksanakan  oleh  Rasulullah  SAW.  Negara  yang berlandaskan  demokrasi,  pada  umumnya  membuat  anggaran  belanja  negara secara  umum. Setiap  tahun,  anggaran belanja  negara  tersebut  adalah  anggaran belanjanya  diatur  melalui  peraturan  anggaran  belanja  negara  sekian  tahunan. Kemudian ditetapkan sebagai peraturan setelah dibahas dengan parlemen (Huda, 2012).
Anggaran  modern  merupakan  suatu  campuran  rumit  antara  rencana  dan proyek yang harus dilaksanakan di masa depan, maupun melenyapkan kesulitan dan  rintangan  yang  terdapat  pada  jalan pertumbuhan  ekonomi  negara.  Konsep anggaran negara Islam modern adalah dengan konsep perbedaan pokok dalam hal penanganan  defisit  anggaran.  Negara  Islam  modern  harus  melalui  pengeluaran yang  mutlak diperlukan  dan  mencari  jalan  dengan langkah  untuk  mencapainya, baik  dengan  rasionalisasi  struktur  pajak  atau  melalui  pengambilan  kredit  dari sistem perbankan atau dari luar negeri.

## JIEFeS
Pada  masa  kontemporer  saat  ini,  instrumen  non-zakat  yang  digunakan sebagai pengeluaran adalah wakaf. Wakaf saat ini sudah berkembang mengikuti perkembangan  zaman,  dimana  jenis-jenis  wakaf  saat  ini  semakin  bertambah banyak  jenisnya.  Wakaf  terbagi  menjadi  beberapa  macam  berdasarkan peruntukannya, jenis hartanya, batasan waktunya, dan penggunaan objeknya.
1. Wakaf Berdasarkan Peruntukannya
a. Wakaf Ahli
Wakaf  ahli  adalah  wakaf  yang  memiliki  tujuan  untuk  kepentingan  dan jaminan  sosial  kepada  wakif,  lingkungan  keluarga,  kerabat  sendiri,  dan orang-orang tertentu tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda (Usman, 1999).
b. Wakaf Sosial atau Kebaikan Masyarakat ( Waqf Khairi )
Wakaf  sosial  atau  kebaikan  masyarakat  adalah  wakaf  yang  memiliki tujuan  untuk  kepentingan  agama  atau  masyarakat  umum  (kebajikan umum) (Usman, 1999).
c. Wakaf Gabungan ( Waqf Musytarak )
Wakaf gabungan adalah wakaf yang memiliki tujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan (Ghanim, n.d.).
2. Wakaf Berdasarkan Jenis Hartanya
a. Wakaf Benda Bergerak Uang
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dimana  harta  yang  diwakafkan  dalam  bentuk  uang.  Menurut  Badan Wakaf  Indonesia  wakaf  uang  dilaksanakan  dalam  beberapa  bentuk, seperti wakaf tunai/ cash waqf ataupun Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
b. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang
Wakaf  benda  bergerak  adalah  wakaf  yang  dilakukan  oleh  orang  atau badan hukum dimana harta yang diwakafkan adalah jenis benda bergerak yang  terdiri  dalam  beberapa  bentuk  seperti  uang,  logam  mulia,  surat berharga, dan harta lainnya.
c. Wakaf Benda Tidak Bergerak
Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf yang dilakukan oleh orang atau badan  hukum  dimana  harta  yang  diwakafkan  adalah  jenis  benda  tidak bergerak  yang  terdiri  dalam  beberapa  bentuk.  Bentuk-bentuk  wakaf benda tidak bergerak menurut Badan Wakaf Indonesia, yaitu:
1) Hak  atas  tanah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  peundang- undangan  yang  berlaku,  baik  yang  sudah  maupun  yang  belum terdaftar.
2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
3) Tanaman dan benda lain yang berada di atas tanah.

## JIEFeS
4) Hak milik dari rumah susun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5) Benda tidak bergerak lain sesuai syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
3. Wakaf berdasarkan batas waktunya
a. Wakaf abadi ( waqf muabbad )
Wakaf abadi adalah wakaf dalam bentuk barang abadi, misalnya tanah, bangunan  dengan  tanahnya,  dan  barang  bergerak  yang  ditentukan sebagai  wakaf  abadi  dan  produktif,  dimana  sebagian  hasilnya  untuk disalurkan  sesuai  tujuan  wakaf,  sedangkan  sisanya  untuk  biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya (Ghanim, n.d.).
b. Wakaf sementara ( waqf muaqqat )
Wakaf  sementara  adalah  wakaf  yang  berbentuk  barang  yang  mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang  memberi  batasan  waktu  ketika  mewakafkan  barangnya  (Ghanim,
n.d.).
4. Wakaf berdasarkan penggunaan objeknya
a. Wakaf langsung ( waqf mubasyir/dzati )
Wakaf langsung adalah wakaf yang hartanya digunakan untuk mencapai tujuan  yang  menghasilkan  pelayanan  masyarakat  dan  bisa  digunakan secara  langsung  seperti  masjid  untuk  shalat,  sekolah/madrasah  untuk kegiatan belajar mengajar, dan rumah sakit untuk tempat berobat.
b. Wakaf Produktif ( waqf istitsmariy )
Wakaf produktif adalah wakaf yang hartanya ditujukan untuk penanaman modal  dalam  produksi  barang-barang  dan  pelayanan  yang  dibolehkan syara’  dalam  bentuk  apapun  kemudian  hasilnya  diwakafkan  sesuai keinginan pewakaf.

## D. Implikasi Wakaf Terhadap Perekonomian Indonesia
Beberapa  tahun  ini  wakaf  yang  massif  dikembangkan  dalam  hal  untuk membangun perekonomian bangsa adalah wakaf uang. Wakaf uang secara ringkas dapat dikatakan sebagai harta yang diwakafkan dalam bentuk uang. Wakaf uang sendiri  memiliki  banyak  manfaat  dalam  penggunaannya.  Wakaf  uang  sendiri merupakan gebrakan terbaru dalam hal perwakafan khususnya di Indonesia dan mampu  mengambil  peranan  penting  dalam  merancang  program-program pemberdayaan masyarakat (M. N. R. Al Arif, 2010).
Salah  satu  bentuk  pelaksanaan  dari  wakaf  uang  adalah  dalam  bentuk investasi  dimana,  jika  investasi  menggunakan  dana  wakaf,  hasil  profit  bersih invetasi itu akan dibagikan 90 persen  untuk mauquf ‘alaih dan 10 persen untuk

## JIEFeS
nazhir.  Wakif  dapat  menentukan  penggunaan  harta  wakaf.  Seperti  untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Untuk pendidikan contohnya seperti pembangunan  sekolah  gratis,  bantuan  biaya  pendidikan,  bantuan  kebutuhan sekolah  dan  tunjangan  guru.  Dalam  hal  ekonomi  contohnya  dapat  seperti pemberian  bantuan  modal  usaha  untuk  UMKM  serta  program  pendampingan seperti  pelatihan  dan  pemasaran  produknya.  Selanjutnya  bisa  juga  dilakukan dalam  bentuk  lainnya  seperti  layanan  kesehatan,  bantuan  ibu  hamil,  bantuan melahirkan  dan  pengobatan  gratis  bagi  masyarakat  kurang  mampu.  Sedangkan untuk  sosial  dapat  berupa  pelatihan  kerja  untuk  pengangguran,  santunan  anak yatim dan anak jalanan.
Salah satu bentuk bantuan modal usaha kepada UMKM dapat digunakan untuk  meningkatkan  daya  produksi,  sehingga  perekonomian  akan  meningkat. Peningkatkan  penerimaan  negara  akan  meningkatkan  dana  pembangunan  dan akan kembali akan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan wakif. Sedangkan bantuan  selain  ekonomi  dapat  meningkatkan  daya  beli  masyarakat  yang menerima  bantuan  dari  dana  wakaf  sehingga  hal  ini  akan  berdampak  pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika tingkat konsumsi meningkat, tentu akan berdampak secara langsung terhadap perkonomian itu sendiri.

## SIMPULAN
Wakaf  merupakan  instrumen  keuangan  sosial  Islam  yang  memiliki  efek ganda  dalam  perekonomian.  Melalui  pengelolaan  yang  baik dan  optimal,  wakaf dapat berkontribusi positif dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat  diwujudkan  dengan  kontribusi  wakaf  dalam  meningkatkan  daya  beli masyarakat. Selain itu, wakaf juga menjadi penopang pembiayaan negara dalam membiayai  pembangunan  dan  infrastruktur.  Dengan  demikian,  wakaf  dapat berperan langsung dalam pembangunan nasional. Hal ini juga sebagaimana yang telah  dipraktekkan  oleh  Rasulullah  SAW  beserta  para  sahabat  dan  khalifah setelahnya.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  penulis  merekomendasikan  agar  para nazhir wakaf dapat meningkatkan kompetensi pengelolaan wakaf. Sehingga aset wakaf  akan  tumbuh  dan  berkembang  lebih  produktif,  dan  lebih  optimal  dalam memberikan manfaat dan maslahat kepada masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalām, A. bin S. (n.d.). Tārikh al-Waqf ‘inda al-Muslimīn wa Ghairihim. 2009. Al-Asqalāni,  A.  bin  A.  bin  H.  (1960). Fathu  al-Bāri  bi  Syarh  Shahīh  al-Imām  Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri. Juz 6 . Al-Bāqi, M. F. A. (1978). Al-Jāmi’ al-Shahīh wa Huwa Sunanu al-Tirmīdzi. Juz 5, Cet.
2 .

## JIEFeS
Al-Ghani, M. I. A. (1999). Al-Masājid al-Atsariyah fi alMadīnah al-Nabawiyyah. Cet. 2 .
Al-Hujaili, A. bin M. bin S. (1999). Al-Auqāf al-Nabawiyyah wa Waqfiyāt ba’dhi al- Shahābah al-Kirām: Dirāsah Fiqhiyyah, Tārīkhiyyah, wa Tstāiqiyyah. Nadwah al-Maktabah al-Waqfiyyah fi alMamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’udiyyah, 25-27 Muharram 1420 .
Al-Khilāl, A. bin M. bin H. (1989). Kitābu al-Wukūf min Masāili al-Imām Ahmad bin Hambal al-Syaibāni. Cet. 1 . Maktabah al-Ma’ārif. Al-Mawardi,  A.  H.  A.  (1996). Economic  Philosophy  of  Al-Mawardi:  Economic Behavior in Adab Al-Dunya Wa-Al-Din and Al-Ahkam Al-Sulthaniyah . Dar al- Fikr.
Al-Sayyid, ‘Izzat ‘Ubaid al-Da’ās wa ‘Ādil. (1968). Sunanu Abi Daud. Juz 3, Cet. 1 . Arif, M. N. R. Al. (2010). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS WAKAF UANG.
Jurnal Asy-Syir’ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 44 , No.11 .
Arif, S. (2010). Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam . 4 . https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art6
Aziz,  M.  (2017).  Peran  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  Dalam  Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah) , 1 (2), 188– 208. https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15
Chapra, U. (2000). Masa Depan Ilmu EKonomi; Sebuah Tinjauan Islam (I. A. Basri (ed.)). Gema Insani Perss dan Tazkia Institute.
Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf.  (2008). Data  Luas  dan  Lokasi  Tanah  Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008 . Fathoni, M. A. (2019). Manajemen Investasi Syariah . Salemba Diniyah. Ghanim, I. al-B. (n.d.). al-Auqaf wa Siyasah Fi Misra . Dar al–Asyrku.
Ghuddah, A. al-F. A. (1986). Sunanu al-Nasāi. Juz 6 . Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2), 162–177. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976
Hidayat,  A.  R.  (2016).  Peran  Wakaf  Dalam  Perekonomian  (Studi  Wakaf  Tunai Terhadap  Pembangunan  Ekonomi). Perisai :  Islamic  Banking  and  Finance Journal , 1 (1). https://doi.org/10.21070/perisai.v1i1.232 Huda, N. (2012). Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah . Jakarta Kencana.
Juhro, S. M., Syarifuddin, F., Sakin, A., & Suryanti, E. T. (2019). Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik (1st ed.). Rajawali Pers. Karim, A. A. (2008). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Raja Grafindo Persada. Khusaeri, K. (2015). Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 12 (1), 77. https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185 Mahdi, M. S. J. T. th. (n.d.). Lamhāt min Tārīkh al-Waqf al-Islāmi hatta al-‘Ashr al- Utsmāni . Majid,  M.  N.  (2003). Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf;  Relevansinya  Dengan Ekonomi Kekinian, . Pusat Studi Ekonomi Islam.
Muhtar, A. (2015). Potensi Wakaf Menjadi Lembaga Keuangan Publik (Kajian Kritis terhadap  Konsep  dan  Praktik  Wakaf  dalam  Hukum  Islam). Asy-Syari’ah , 17 (May), 9–18.

## JIEFeS
Rahman,  M.  F.  (2009).  Wakaf  Dalam  Islam. Al-Iqtishad:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi Syariah , 1 (1). https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455 Riza Prima Hendra. (2003). Kemiskinan dan Kemandirian: Catatan Perjalanan dan Refleksi Bina Swadaya . Yayasan Bina Swadaya.
Rohim, A. N. (2018). Maximizing Utility And Distributing Income Equitably : Islamic Economics Journal , 4 (2), 155–180.
Sancoyowati,  F.  (2018).  Wakaf  Sebagai  Instrumen  Kebijakan  Pemerintah  Untuk Mengatasi  Eksternalitas  Barang  Publik  (Perspektif  Maqashid  Syari’Ah). El Dinar , 5 (2), 7. https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236 Syakir, A. (2016). Wakaf Produktif. Jurnal UIN Sumatera Utara .
Usman, S. (1999). Hukum Perwakafan di Indonesia . Darul Ulum Press.