Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL PERIKANAN TANGKAP TERPADU ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)
BERDASARKAN PERMEN KP NO. 30 TAHUN 2012
Danang Hardianto * , Paramita Prananingtyas **
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pptyas@yahoo.com

## ABSTRAK
ZEEI ialah wilayah dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang memiliki potensi sumber daya ikan untuk dikelola dalam sistem bisnis perikanan yaitu menekankan penangkapan, pengolahan, produksi dan pemasaran. Pengaturan usaha perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan dapat dipadukan dengan kawasan berikat dan minapolitan Pola hukum investasi industri ini ialah pola-kerjasama, pola  sewa  beli  dan pola  lisensi.  Industri  ini  dapat  merangsang  investor  asing  dan  nasional serta memperdayakan masyarakat. Industri dapat menjadi industri pionir tertutama ditujukan kawasan pesisir di Wilayah  Indonesia  Timur  sehingga  terwujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan industri  perikanan  yang berbasis kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity).

## Kata Kunci: Penanaman Modal; Perikanan; ZEEI
* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
** Penulis Kedua, Penulis Koresponden
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Pengelolaan sumber  daya  alam  (SDA) merupakan  amanah  konstitusi,  khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD  1945).  Pasal  ini  menekankan pengelolaan SDA yang termasuk dikandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Salah  satu  SDA  ialah Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI) dengan  batas  200  (dua  ratus)  mil  laut  yang diukur  dari  garis  pangkal  laut  teritorial Indonesia.
Dengan  wilayah  laut  seluas  58  juta  km 2 ,
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang memiliki  keanekaragaman  hayati  dan  non hayati  kelautan  terbesar  di  dunia. 1 Menurut
Sunaryati  Hartono  keanekaragaman  tersebut harus  dipetakan,  diungkap  dan  ditingkatkan menjadi  potensi  strategis  bagi  pembangunan dan  perencanaan  sumber  daya  kelautan. 2
Sumber  daya Ikan  (SDI) menjadi  salah  satu andalan  potensi  kelautan  dan  perikanan.
1 Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia (KKPRI), 2010, Pokok Kelautan dan Perikanan Tahun  2010,  Jakarta, Pusat  Statistik  Koordinasi  dan Penanaman Modal Kemennterian Dalam Negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hlm. 3.
2 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, 1993-1994, Laporan  Penelitian  Tentang  Aspek-Aspek  Hukum Pengelolaan  Perikanan  di  Perairan  Nasional  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Dibawah Pimpinan:  H.A.S. Natabaya,  Jakarta, Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Kehakiman, hlm. 3.
Pertumbuhan  produksi  perikanan  setiap  tahun mencapai 7 % per tahun. Untuk gross domestic product (GDP),  sektor  perikanan  mengalami pertumbuhan  positif  sekitar  5,2  %  ekonomi nasional. 3 Oleh  karena  itu,  ZEEI  memiliki potensi SDI sangat besar untuk dikelola dalam industri  perikanan  dengan  cara  yang  tepat, terarah  dan  bijaksana  untuk  peningkatan kesejahteran masyarakat.
Pengolaan industri perikanan ZEEI saat ini belum maksimal dikelola sesuai dengan sistem bisnis  perikanan  Indonesia.  Permasalahan  di zona  ini  misalnya illegal  fishing, illegal licensing,  dan transshipment. Illegal  Fishing dikenal dengan istilah Illegal, Unregulated, and Unreported  Fishing (IUU-Fishing),  yaitu penangkapan  ikan dilakukan  secara  illegal, tidak  dilaporkan  dan  tidak  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku. 4 Meskipun  terdapat permasalan  bukan  bukan  berarti  men- discourage untuk  tidak  melakukan  investasi  di bidang  ini.  Peluang  investasi  di  industri perikanan  tetap  terbuka  lebar  bagi  investor asing  dan  nasional  sebagai  pelaku  usaha industri perikanan untuk bersaing mengelola di
3 Badan  Koordinasi  Penanan  Modal  (BKPM), Fisheries  Industry  at  Glance,  lihat  website: www.bkpm.go.id , diakses 11 Agustus 2015.
4 Dina Sunyowati, Dampak Kegiatan IUU-Fishing Di Indonesia,  Disampaikan  pada  Seminar  Nasional  “Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam  Penanganan  dan  Pemberantasan  IUU  Fishing  di Wilayah  Perbatasan  Indonesia”.  Kerjasama  Kementerian Luar  Negeri  Republik  Indonesia  dengan  Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014, hlm. 2-3.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
zona ekonomi laut ini. 5 Oleh sebab itu, merujuk pendapat  Akhmad  Solihin,  perlu  adanya  cara untuk  menciptakan  kelancaran  pelaksanaan kebijakan, 6 khususnya industri  perikanan terpadu ZEEI.
Berpangkal  dari  uraian  di  atas  yang diangkat  menjadi  isu  hukum,  maka  judul penelitian  tesis  ini  ialah  “Aspek  Hukum Penanaman  Modal  Perikanan  Tangkap Terpadu  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia (ZEEI) Berdasarkan Permen KP No. 30 Tahun 2012”.
Untuk  menganalisis  dan  memecahkan  isu hukum  di  atas,  maka  dalam  penelitian  ini diperinci  secara  mendalam  ke  dalam  dua  sub rumusan masalah, meliputi:
1. Pengaturan  usaha  perikanan  tangkap terpadu  ZEEI  dalam  sistem  bisnis perikanan.
2. Aspek hukum  penanaman  modal industri  perikanan  tangkap  terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan.

## 2. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah yuridis-normatif yaitu suatu proses  untuk  menemukan  aturan-aturan
5 Kiara Bakal Kawal Komitmen Kelautan Presiden Jokowi, http://sumbar.antaranews.com/, diakses 11 Agustus 2015.
6 Akhmad Solihin, 2010, Politik  Hukum Kelautan  & Perikanan  Isu,  Permasalahan,  dan  Telaah  Kritis Kebijakan, Bandung, Nuasa Aulia, hlm. 71.
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 7

## 3. Kerangka Teori
Sumber  kekayaan  perikanan  Indonesia ialah  salah  satu  sumber  daya  (prime  mover) ekonomi  nasional.  Menurut  Daryanto, kenyataan  tersebut  didasarkan  beberapa alasan: pertama,  Indonesia  memiliki  sumber daya  perikanan  yang  besar  baik  ditinjau  dari kuantitas maupun diversitas; kedua, industri di sektor  perikanan  memiliki  keterkaitan  dengan sektor-sektor lainnya; ketiga, industri perikanan berbasis  sumber  daya  nasional  atau  dikenal istilah national resources based industries; dan terakhir,  Indonesia  memiliki  keunggulan (comparative  advantage)  yang  tinggi  di  sektor perikanan  sebagaimana  dicerminkan  dari potensi sumber daya yang ada. 8
Tiga opsi yang dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yaitu pola kerja sama, pola  sewa-beli,  dan pola  lisensi,  yang ditawarkan  kepada  perusahaan  perikanan internasional. Menurut Rokhmin Dahuri, ketiga pola  itu  dapat  dikembangkan  rantai  industri
7 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi  Revisi,  Jakarta, Kencana  Prenada  Media  Group, hlm. 133-134.
8 Ramlan, 2015, Konsep  Hukum  Tata  Kelola Perikanan  Perlindungan  Hukum  Industri  Perikanan  dari Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia, Malang, Setara Press, hlm. 4-5.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
perikanan  yang  utuh dan  kokoh,  mulai  dari penangkapan, pengolahan dan pemasarannya, serta  membuka  kesempatan  bagi  nelayan- nelayan  Indonesia  menjadi  nelayan-nelayan modern,  berpengetahuan,  serta  menguasai teknologi. 9

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Usaha  Perikanan  Tangkap

## Terpadu  ZEEI  Dalam  Sistem  Bisnis Perikanan
ZEEI adalah jalur  di  luar  dan  berbatasan dengan  laut  teritorial  Indonesia  yang  meliputi dasar  laut,  tanah  di  bawahnya,  dan  air  di atasnya  dengan  batas  terluar  200  (dua  ratus) mil  laut  yang  diukur  dari  garis  pangkal  laut teritorial Indonesia. Zona ini disebut sui generis. Merujuk  pendapat  dari  James  Kraska,  negara pantai  termasuk  Indonesia  memiliki  hak penggunaan  secara  ekonomis  (economic utilization),  salah  satunya  pengelolaan perikanan. 10 Pengelolaan  perikanan  terlepas dari doktrin liberum mare yang mana doktrin ini hanya  berlaku  di  laut  lepas  yang  tidak mengenal  adanya  batasan  penangkapan ikan. 11 Pengelolaan  ikan  di  ZEEI  merupakan
9 Indroyono  Soesilo  dan  Budiman, 2006, IPTEK Menguak  Laut  Indonesia,  Bogor, Sarana  Komunikasi Utama (SKU), hlm. 71-72.
10 James  Kraska, 2011, Maritime  Power  and  The Law  of  The  Sea  Expeditionary  Operations  In  World Politics, New York, Oxford University Press, hlm. 142.
11 Tore  Henriksen, et.al,  2006, Law  and  Politics  in Ocean Governance The UN Fish Stocks Agreement and
kewajiban  pemerintah  untuk  menentukan batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sehingga  SDA  ini  dapat  lestari  dan berkelanjutan  (sustainable).  ZEEI  seyogianya tidak  dianggap  sebagai open  acces atau hampir  tidak  ada  batasan  untuk  melakukan akses eksploitasi terhadap SDI atau tidak yang termasuk rezim non property. Dengan kata lain, ZEEI  adalah  hak  mutlak  Indonesia  untuk mengelolanya tanpa mengesamping perjanjian dan  ketentuan  hukum  Internasional.  Salah satunya  ialah  memberikan  peluang  kepada pelaku  usaha nasional  atau asing  untuk memanfaatkannya  sesuai  ketentuan  yang dibuat oleh Indonesia. 12
Produk  hasil  industri  perikanan  diwajibkan memenuhi  persyaratan berupa kelayakan pelolaan  ikan,  sistem  jaminan  mutu  dan keamanan  hasil  perikanan.  Sistem  ini  berupa pengawasan  dan  pengendalian  mutu; pengembangan  dan  penerapan  persyaratan atau  standar  bahan  baku,  persyaratan  dan standar  sanitasi dan  teknik  penanganan  serta pengolahan,  persyaratan  atau  standar  mutu produk,  persyaratan  atau  standar  sarana  dan prasarana,  serta  persyaratan  atau  standar metode pengujian; dan sertifikasi.
Regional  Fisheries  Management  Regimes,  Martinus Nijhoff Publishers, Leiden / Boston, hlm. 2.
12 P. Joko  Subagyo, 2009, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 71-72.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Merujuk  pendapat  Aji  Soelarso,  bahwa pengelolaan perikanan  (fisheries management) merupkan  hal  yang  kompleks,  tetapi  bukan berarti  menjadi  suatu  hal  yang  tidak  mungkin untuk  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai pengambil  kebijakan  dengan  bukan  hanya bertumpu  pada  ketentuan  hukum  nasional melainkan  pula  internasional  agar  produk perikanan  Indonesia  dapat  berdaya  saing  di pasar  internasional  untuk  meningkatkan pendapatan  devisa  bagi  negara. 13 Ajo  sularso mengkritisi kebijakan saat ini. Dia menyarankan agar  diperbaiki  manajemen  pengelolaan dengan  menerapkan  sistem  industri cluster atau kawasan industri perikanan. Intinya sistem industri  ini adalah  merubah  paradigma  lama dan  konvensional  dari  manajemen  yang terpisah  antara  pemberian  izin  penangkapan dengan  industri  menjadi  manajemen  yang terintegrasi hulu ke hilir. 14
Setiap  pelaku  usaha  perikanan  di  bidang penangkapan,  pembudidayaan,  pengolahan, pengangkutan,  pengolahan dan  pemasaran ikan  di  WPPRI  wajib  memiliki  SIUP. 15 Izin  ini tidak  berlaku  bagi  nelayan  kecil  dan/atau
13 Aji  Sularso, http://ajisularso.com/industri- perikanan-berbasis-cluster/ , diakses 7 November 2015.
14 Ibid.
15 Pasal 26 ayat UU Perikanan 2004 (1) jo Pasal 1 angka 16 UU Perikanan 2009. Surat Izin usaha perikanan, yang  selanjutnya  disebut  SIUP,  adalah  izin  tertulis  yang harus  dimiliki  perusahaan  perikanan  untuk  melakukan usaha  perikanan  dengan  menggunakan  sarana  produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
pembudi  daya  ikan  kecil. 16 Di  samping  SIUP, setiap orang  wajib  memiliki  dan/atau mengoperasikan  kapal  penangkap  ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI. 17 Izin ini dikeluarkan  oleh  Menteri  Kelautan  dan Perikanan. 18 Selanjutnya,  adapun  izin  selain SIUP dan SIPI yang harus dipenuhi yaitu SIKPI diterbitkan  olen  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  untuk  mengoperasikan  kapal pengangkut Ikan di WPPRI. 19
Syarat-syarat  memperoleh SIUP bagi perusahaan perikanan tangkap di WPPRI diatur dalam Pasal 11-13 Permen KP No. 30 Tahun 2012.  Izin  usaha  perikanan  tangkap,  meliputi:
a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk  SIUP;  b.  izin  penangkapan  ikan  yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan c. izin kapal pengangkut ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. SIUP terdiri dari: a. SIUP perorangan; b. SIUP  perusahaan;  dan  c.  SIUP  penanaman modal. Untuk  kapal  penangkap  ikan  dalam
16 Pasal 26 ayat (2) UU Perikanan 2004.
17 Pasal 27 ayat (1) UU Perikanan 2004 dan (2) jo Pasal  1  angka  17  UU Perikanan 2009.  Surat  izin penangkapan ikan, yang selanjutnya di sebut SIPI, adalah izin  tertulis  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan untuk  melakukan  penangkapan  ikan  yang  merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18 Pasal 27 ayat (3) UU Perikanan 2009.
19 Pasal 28 ayat (1) UU Perikanan 2009 dan (2) jo Pasal  1  angka  18  UU Perikanan 2004.  Surat  izin  kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin  tertulis  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
usaha  perikanan  tangkap  terpadu  ditambah persyaratan  berupa  surat  keterangan  dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menyatakan: a) realisasi pembangunan Unit  Pengolahan Ikan (UPI) paling  sedikit  75%  (tujuh  puluh  lima  persen), untuk pengadaan kapal penangkap ikan bekas;
b)realisasi pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) paling  sedikit  50%  (lima  puluh  persen), untuk  pengadaan  kapal  penangkap  ikan  baru; atau  c)  realisasi  pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) paling  sedikit  65%
(enam  puluh  lima  persen),  untuk  pengadaan kapal penangkap ikan dalam keadaan baru dan bekas.
Pada tahun 2010 KKP membangun recana strategi  dengan  konsep  kawasan  minapolitan yang  diatur  dalam  Permen  KP.  No.  12  Tahun 2010  tentang  Minapolitan.  Pengembangan kawasan  minapolitan  dilakukan  secara terintegrasi,  efisien,  dan  berkualitas  serta mendorong  percepatan  peningkatan  produksi, pengolahan dan/atau pemasaran.
Pengembangan  kawasan  minapolitan  dimulai dari  pembinaan  unit  produksi,  pengolahan, dan/atau  pemasaran  yang  terkonsentrasi  di sentra  produksi,  pengolahan  dan/atau pemasaran  di  suatu  kawasan  yang diproyeksikan  atau  direncanakan  menjadi
kawasan  minapolitan  yang  dikelola  secara terpadu. 20
Pemilihan  kawasan  minapolitan  dilakukan secara  terkoordinasi  antara  pemerintah, pemerintah provinsi, dan  pemerintah kabupaten/kota.  Menurut  H.  Djoko  Tribawono, perkembangan  minapolitan  harus  dilakukan dengan pendekatan: a) Ekonomi kelautan dan perikanan  berbasis  wilayah; b) Kawasan ekonomi unggulan; c) Sentra produksi; d) Unit usaha; e) Penyuluhan; dan f) Lintas sektor. 21 Sedangkan, menurut  Thomas  Farole et  al kebijakan pendirian  kawasan  berikat dibangun dengan  empat  tujuan,  antara  lain: a) Untuk menarik  penanaman  modal  langsung  (foreign direct  investment/FDI; b) memberikan
pelayanan  sebagai  katup  tekanan  (pressure valves)  yang  bertujuan  untuk  menekan  angka pengangguran secara  besar-besaran; c) Untuk mendukung  strategi  reformasi  ekonomi  yang lebih  luas.  Kawasan  berikat  adalah  alat sederhana  yang  memungkinkan  suatu  negara untuk  mengembangkan  dan  memversifikasi ekspor.  Kawasan  juga  dapat  mengurangi ketidakjelasan  program  anti-ekspor  sekaligus mendukung  program  perlindungan  barang ekspor; dan  d) Sebagai  laboratorium eksperimental  untuk  penerapan  kebijakan  dan
20 Pasal 5 Permen KP. No.  12 Tahun 2010.
21 H.  Djoko  Tribawono,  2013, Hukum  Perikanan Indonesia,  Edisi  Revisi,  Bandung,Citra  Aditya  Bhakti, hlm. 37.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pendekatan  baru.  FDI,  hukum,  tanah,  tenaga kerja,  dan  bahkan  kebijakan  penentuan  harga diatur  dan  diuji  untuk pertama  kali  dalam kawasan  ini  sebelum  diperluas  ke  seluruh perekonomian nasional. 22
Sudah  barang  tentu  dapat  dikemukakan pula  bahwa  industri  perikanan  terpadu  ZEEI dapat dikolaborasikan dengan konsep kawasan berikat and  minapolitan. Sehingga  menjadi kawasan berikat minapolitan industri perikanan terpadu ZEEI dengan konsep sebagai berikut:
1) Pelabuhan atau dermaga khusus kapal perikanan  ZEEI diatas  30  (tiga  puluh) GT  investor  nasional  atau  asing, dengan  ketentuan  menggunakan  kapal perikanan  berukuran  diatas  100  GT untuk  investor  asing; Bengkel dan docking kapal perikanan ZEEI;
2) Industri pengolahan  ikan  dengan kelengkapan cold  storage,  pabrik  es dan pabrikasi pengalengan serta frozen fish untuk kepentingan pasar global;
3) Memperkokoh dan mengembangkan tol laut  (konektivitas  dan  logistik  maritim) berupa  revitalisasi  dan  pembangunan armada baru kapal  nasional  dan internasional bukan hanya eksport ikan melainkan  pula  berdekatan  dengan pelabuhan barang dan penumpang; dan fasilitas  pendukung  lainnya  seperti penyediaan  air bersih,  BBM  dan  lain sebagainya; 23
22 Thomas  Farole, et.al, 2011,Special  Economic Zones  Progress,  Emerging  Challenges,  and  Future Directions, World Bank, Washington DC, hlm. 3-4.
23 Bandingkan, http://www.kompasiana.com/rokhmin/pengembangan- kawasan-pertumbuhan-ekonomi-baru-berbasis-kelautan- di-mamuju-utara_54f96a07a3331177578b45c1 ,  diakses 7 November 2015.
4) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan  ekonomi  baru  di sepanjang wilayah pesisir ALKI (Air Laut Kepulauan Indonesia), pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan; 24
5) Untuk  menarik  penanaman  modal langsung (foreign direct investment/FDI dari asing dalam bentuk PT;
6) Pemberian  izin  penangkapan  terpadu ZEEI  dalam  satu cluster kepada  PMA dan PMDN dalam kurun waktu tertentu misalnya minimal 10 tahun;
7) Fasilitas pajak penghasilan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengurangan pajak bumi dan bangunan untuk
jangka waktu tertentu.Permohonan penundaan  pajak import.  Pembasan  cukai  untuk  bahan baku  mentah  dan  pendukung  untuk produksi.  Tidak  dipungut  Pajak pertambahan  nilai  dan  pajak  barang mewah. tidak dipungut pajak penghasilan  perusahaan  untuk  impor; Pembebasan atau  pengurangan  pajak daerah dan/atau retribusi; tidak dipungut Pajak  pertambahan  nilai  dan  pajak barang  mewah  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  untuk pengiriman  barang  kena  pajak  untuk Kawasan  Berikat  dari  daerah  pabean Indonesia. 25
8) Komposisi tenanga kerja dalam industri ini 70 % tenaga kerja Indonesia dan 30 %  tenaga  kerja  asing  termasuk  anak buah  kapal  penangkapan  ikan  bagi perusahaan PMA baik kapal penangkap, pengangkut, produksi  dan pemasaran
dalam  satu  bisnis perikanan;
9) Fasilitas  permodalan  dari  lembaga keuangan negeri yaitu bank daerah dan swasta  dengan  bunga  ringan  bagi  unit
24 Ibid.
25 Bandingkan,  Cf, HSBC,  2012, Doing Businees in  Indonesia,  Jakarta,  HSBC  Indonesia, hal. 14-15.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi nelayan-nelayan, dan nelayan- nelayan  perorangan  penangkap  dan pengangkut  ikan  untuk  mendukung ketersedian  bahan  pengolahan  dan produksi Industri ZEEI.
Konsep  sistem  bisnis  di  atas  telah  sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Permen KP No. 30 Tahun  2012  yang  mengintegrasikan kegiatan penangkapan  ikan,  pengangkutan  ikan, pengolahan ikan dan pemasaran ikan. Integrasi ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  mutu,  nilai tambah,  dan  daya  saing  produk  perikanan Indonesia.
2. Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Industri Perikanan  Tangkap  Terpadu  ZEEI  Dalam Sistem Bisnis Perikanan
Permen KP No. 30 Tahun 2012 jo. Permen KP  No.  26  Tahun  2013, Kedua  permen ini mengatur investor untuk permohonan perizinan pendirian  perusahaan  melalui Alokasi Penangkap  Ikan  Penanam  Modal  (APIPM) kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang  di  bidang  penanaman  modal  yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Permohonan  perizinan  wajib melampirkan persyaratan  antara  lain  identitas  perusahaan, untuk  penanaman  modal  asing  wajib mendirikan  perseroan  terbatas  berdasarkan hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dan
rencana  usaha  antara  lain  rencana  investasi, rencana  kapal,  dan  rencana  operasional. Direktur Jenderal menerbitkan APIPM apabila : a)  telah  memenuhi  persyaratan  sebagaimana ditetapkan;  b)  telah  mempertimbangkan ketersediaan  daya dukung  sumber  daya  ikan; c) telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha  yang  diajukan;  dan  d)  Pemohon  telah membayar  Pungutan  Pengusahaan  Perikanan (PPP)  yang  dibuktikan  dengan  tanda  bukti pembayaran.
Rencana operasional yaitu pendaratan ikan dan pelabuhan  pangkalan.  Ikan  hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka PMA dan PMDN  wajib  didaratkan  di  pelabuhan pangkalan  yang  ditetapkan  dalam  SIPI dan/atau SIKPI. Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha  perikanan  tangkap  terpadu  wajib diproses  pada  UPI.  Hasil  pengolahan seluruhnya  atau  sebagian  dapat  diekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  Pengecualian  terhadap    ikan hidup  yaitu  ikan  yang  telah  mendapat penanganan di atas kapal, dan/atau ikan yang menurut  sifatnya  tidak  memerlukan  proses pengolahan.  Ikan  hasil  tangkapan  wajib dilaporkan  kepada  petugas  di  pelabuhan pangkalan  sebagaimana  tercantum  di  dalam SIPI dan/atau SIKPI.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Investasi perikanan  tangkap  terpadu  ZEEI dapat  dilakukan dengan pola antara  lain pola kerja  sama  atau  usaha  patungan  (joint venture), pola  sewa-beli atau  beli  angsur (purchase  on  installment),  dan pola  lisensi, yang ditawarkan kepada perusahaan perikanan internasional  sebagaimana  dikemukakan  oleh Rokhmin  Dahuri,  namun  juga  tidak  menutup kemungkinan  pelaku  usaha  nasional  untuk menanamkan modal mereka. 26 Salah satu yang menghambat  industri  perikanan  tangkap  yaitu masalah  permodalan  terutama  bagi  nelayan skala  kecil. Pola  ini  diharapkan  kesejahteraan nelayan  meningkat  dengan  cara  kemintraan. 27
Pola  hukum  perikanan  terpadu  ZEEI  diatur dalam Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 Tentang Penataan  Penggunaan  Kapal  Perikanan  Di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (Kepmen KP No. 60 Tahun 2001).
Berikut  ini  penjelasan  dari  penataan industri perikanan tangkap terpadu ZEEI dalam sistem bisnis perikanan.
26 Indroyono Soesilo dan Budiman, Loc.cit.; Badan
Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2012, Pengkajian Hukum  Tentang  Perlindungan  Nelayan  Tradisional Dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan,  Disusun Oleh Tim Di bawah Pimpinan Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Editor Theodrik Simorangkir, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia RI, hlm. 35.
27 http://bappenas.go.id/files/5214/4401/3139/8_Bab _6_Isu_Strategis_Dan_Permasalahannya.pdf6-7 , diakses 12 November 2015.

## 1) Pola Kerja-sama
Penataan  industri  perikanan  terpadu  ZEEI yang pertama ialah pola kerja sama atau usaha patungan  antara  pengusaha  asing  dan Indonesia.  Pola  ini  ditegaskan  dalam  frase kalimat Pasal 1 angka 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yaitu “yang dilakukan  oleh  penanam  modal  asing, yang berpatungan dengan  penanam  modal  dalam negeri”.  Namun  demikian, joint  venture bukan merupakan  keharusan  bagi  investor  asing untuk  bekerjasama  dengan  investor  nasional. Pada ghalibnya, ketentuan tersebut merupakan bentuk  dorongan  dari  pemerintah  bagi kerjasama  antara  investor  asing  dan  nasional atau  pemerintah  sendiri  dengan  insentif  dan fasilitas berupa pembebasan pajak perusahaan dan  pajak  keuntungan. 28 Menurut  M.
Sornarajah, insentif pajak ialah suatu cara yang efektif  untuk  menjamin  investor  asing menamankan  modalnya  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan harapan pemerintah  tuan  rumah.  Misalkan  pembelian peralatan  modern  dan  canggih  yang  dapat mendukung  produksi  perusahaan  investor asing  dengan  memberikan keringanan  atau pembebasan pajak. 29
28 Erman  Rajagukguk, 1985, Indonesianisasi Saham, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 11.
29 M.  Sornarajah, 2010, The  International  Law  On Foreign Investment, Third Edition, New York, Cambridge University Press, hlm. 103.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Menurut Pasal 1 angka 22 Kepmen KP No. 60  Tahun  2001, Usaha  Patungan  atau joint venture adalah  kerjasama  antara  perusahaan perikanan  dengan  orang atau  badan  hukum asing  untuk  membentuk  Badan  Hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang Penanaman Modal Asing. Badan  hukum  Indonesia  baru  berdasarkan ketentuan  yang  berlaku  di  Indonesia  sesuai dengan ketentuan UUPM yaitu PT.
Menurut Pasal 4 Kepmen KP No. 60 Tahun 2001, penataan  penggunaan  kapal  perikanan dengan cara usaha patungan dilakukan dengan menjadikan  kapal  perikanan  asing  sebagai penyertaan modal pada perusahaan perikanan patungan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di  bidang  PMA. Perusahaan perikanan  patungan  dapat  juga  mengadakan kapal perikanan  dengan cara  beli-angsur.
Perusahaan  perikanan  patungan  yang  akan mengadakan  kapal  perikanan  wajib  terlebih dahulu  memperoleh persetujuan  dari  Direktur Jenderal  dengan  menyampaikan  permohonan dengan melampirkan fotokopi surat persetujuan (SPT)  penanaman  modal. Perusahaan perikanan  patungan  di  bidang  penangkapan ikan  yang  mengoperasikan  20 (dua  puluh) kapal  penangkap  ikan atau  lebih  wajib membangun UPI di darat minimal senilai 20%
(dua  puluh  persen) dari  seluruh  nilai  kapal penangkap  ikan  yang  dioperasikan. Pada
perusahaan  perikanan  patungan,  penyertaan modal  pihak  Indonesia  untuk tahun  pertama minimal  20% (dua  puluh  persen) dari  seluruh modal yang disetorkan/ditempatkan.
Nilai  Kapal  perikanan  asing  yang dimasukkan  sebagai  penyertaan  modal  dalam usaha  patungan  ditetapkan  berdasarkan pertimbangan  Tim  Penilai  yang  ditunjuk oleh Direktur  Jenderal. Kapal  perikanan  yang digunakan untuk menangkap ikan di ZEEI oleh perusahaan perikanan  patungan  wajib dilengkapi  dengan  Surat  Penangkapan  Ikan (SPI) 30 yang  disampaikan  kepada  Direktur Jenderal dan sekurang-kurangnya memuat : a. Identitas  pemohon; b. Jumlah  SPI  yang dimohonkan; c. Alat penangkap ikan yang akan digunakan  dan  daerah  penangkapan  serta pelabuhan pangkalan; dan d. Asal-usul kapal.
30 Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Kepmen KP No. 60  Tahun  2001, Surat  Penangkapan  Ikan  (SPI)  adalah surat  yang  harus  dimiliki  setiap  kapal  perikanan berbendera  Indonesia  untuk  melakukan  kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan/atau Zona Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  yang  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP). Istilah  SPI  saat  ini  diganti  dengan  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  angka 17  jo.  Pasal  27  UUP  2009  yaitu  izin tertulis  setiap  kapal  perikanan  untuk  melakukan penangkapan  ikan  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP). Sementara IUP diganti dengan istilah SIUP dalam Pasal 1 angka 16  jo. 26 ayat (1) UUP 2004 ialah izin tertulis yang  harus  dimiliki  perusahaan  perikanan  untuk melakukan  usaha  perikanan  dengan  menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## 2) Pola Sewa-Beli
Berdasar Pasal 1 angka 5 Kepmen No. 60 Tahun  2001,  Beli Angsur adalah transaksi pembelian  kapal  perikanan  asing  oleh perusahaan perikanan yang  pembayarannya dilakukan  dengan  cara  mengangsur  dalam periode  waktu  tertentu  dan  dituangkan  dalam perjanjian  beli-angsur. Tridoyo  Kusumastanto berpendapat bahwa  pola  sewa-beli  atau  sewa (charter)  atau  beli  angsur  (purchase  on installment)  adalah  bentuk  peluang  bagi pengusaha nasional untuk dapat membeli kapal asing dengan cara mengangsur. Pada awalnya untuk  komposisi  tenaga  kerja  pada  tahun pertama  50%  dari dalam  negeri  dan  50% tenaga  kerja  asing,  kemudian  selanjutnya secara bertahap dikurangi 10% setiap tahunnya sehingga  dalam  tahun  keenam  diharapkan 100% tenaga kerja dalam negeri. Yang menjadi persoalan  pola  ini  memiliki  kelemahan perlindungan  dan  pengawasan  serta  sanksi yang dikenakan kepada pengguna kapal asing di ZEEI terhadap kelestarian SDI. 31
Selanjutnya  Pola  di  atas  diganti  sesuai dengan ketentuan Pasal 35A UUP 2009 untuk komposisi tenaga kerja. Kompisisnya berjumlah 70%  tenaga  kerja  dalam  negeri  dan  30% tenaga  kerja  asing.  Komposisi  penggunaan
31 Tridoyo  Kusumastanto, Pemberdayaan Sumberdaya  Kelautan,  Perikanan  Dan  Perhubungan Laut  Dalam  Abad  XXI, http://www.lfip.org/english/pdf, diakses 13 November 2015.
tenaga  kerja  ini  disesuaikan  dengan  ukuran kapal  dan jenis  alat  tangkap  yang  akan digunakan  di  ZEEI.  Kelemahan  pola  ini  tetap sama  yaitu  pemerintah  harus  meningkatkan perlindungan,  pengawasan  dan  sanksi  yang tegas  untuk  tidak overcapitalization atau overfishiing di  ZEEI.  Berdasar  data  tingkat eksploitasi  sumberdaya  perikanan  ZEEI  yang sudah dilakukan selama ini, ternyata beberapa wilayah  sudah  mengalami  eksploitasi  secara berlebihan,  seperti  Selat  Malaka  dan  Laut Arafura.  Menurut  Tridoyo  Kusumastanto seyogianya  kebijakan  ini  bukan  hanya menduplikasi  pola  yang pertama  sehingga hal ini  berimplikasi  menghancurkan  SDI  di  ZEEI. Faktanya, pengusaha perikanan domestik yang menggunakan fasilitas semacam ini dimasa lalu hanya  menjadi  “mafia”  yang  di-becking oleh oknum  militer  dan  kekuasaan. 32 Untuk mengatasi  hal  tersebut, Rokhmin  Dahuri menyarankan  agar  seyogianya  dihentikan terlebih  dahalu  untuk  ditata  kembali  melalui kebijakan  baru.  Kapal-kapal  asing  dicabut izinya  dan  dikembalikan  menjadi  berbendera asing sesuai negara asalnya. Jika pembenahan terhadap  status  kapal  tersebut  telah  selesai dilaksanakan,  selanjutnya  direncanakan  akan dibuka  peluang  kembali  beroperasinya  kapal ikan asing melalui salah satu mekanisme yang biasa  berlaku  secara  internasional,  yaitu  pola
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
sewa-beli atau sewa (charter) atau beli angsur (purchase on  installment). Kapal  ikan  tersebut nantinya  hanya  akan  diizinkan  beroperasi  di perairan  ZEEI,  dalam  jumlah  terbatas  dan menggunakan  alat  tangkap  tertentu  sesuai ketersediaan  SDI  di  perairan  tersebut. 33 Lebih lanjut, Rokhmin  Dahuri  menjelaskan kapal asing  tersebut  hanyalah  bersifat  sementara sampai  armada  kita  memang  cukup  kapasitas untuk  memanfaatkan  sumber  daya  ikan  di ZEEI.  Ini  memang  merupakan  suatu  hal  yang tidak dapat dihindari, karena hal ini telah diatur dalam  ketentuan  Konvensi  Hukum  Laut  1982 yang  menyatakan  bahwa  negara  pantai  harus menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan  sumber  kekayaan  hayati  di ZEE-nya. 34
Dengan  pola  sewa-beli  diharapkan  dapat memberikan peluang bagi pengusaha nasional untuk  memiliki  kapal-kapal  yang  memiliki peralatan  canggih  yang  dioperasikan  oleh tenaga  kerja  yang  profesional,  untuk selanjutnya  terjadi  transfer  teknologi  dan meningkatkan kemampuan  ABK  Indonesia menjadi  lebih  terampil.  Hal  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  10  ayat  (3)  dan  (4)  Kepmen KP  No.  60  Tahun  2001. Perusahaan penanaman  modal  wajib  meningkatkan
33 Rokhmin  Dahuri, Dibutuhkan  Platform Pembangunan  Ekonomi  yang  Berpihak  ke  Laut, http://perpustakaan.bappenaas.go.id , diakses 13 November 2015.
34 Ibid.
kompetensi  tenaga  kerja  warga  negara Indonesia melalui  pelatihan  kerja  sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan. Perusahaan  penanaman  modal yang mempekerjakan  tenaga  kerja  asing diwajibkan menyelenggarakan  pelatihan  dan melakukan  alih teknologi  kepada  tenaga  kerja warga  negara Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. Kepmen  No.  60  Tahun  2001  mengatur penataan penggunaan kapal perikanan dengan cara  beli-angsur  dilakukan  dengan  memberi kesempatan  kepada  perusahaan  perikanan untuk  melakukan  pengadaan  kapal  perikanan dengan cara beli-angsur kapal perikanan asing. Perusahaan  perikanan  yang  akan  melakukan pengadaan  kapal  perikanan  dengan  cara beli- angsur  wajib  terlebih  dahulu  memperoleh persetujuan  dari  Direktur  Jenderal.  Untuk memperoleh  persetujuan  wajib  menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:  a.  Salinan  IUP;  b.  Rencana pengoperasian kapal; c. Rencana pembayaran angsuran. Persetujuan diberikan sesuai dengan ketersedian  surplus  JTB  yaitu  Jumlah Tangkapan  Yang  Diperbolehkan  (JTB)  adalah sisa  JTB  yang  belum  dimanfaatkan  oleh perusahaan  perikanan  dalam  kurun  waktu tertentu.
Perusahaan  perikanan  yang  telah memperoleh  persetujuan  wajib  melaksanakan
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
pengadaan kapal dengan perjanjian beli-angsur dibuat  di  hadapan  Notaris  dalam  bahasa Indonesia  dan  bahasa  Inggris.  Perjanjian  beli- angsur  sekurang-kurangnya  memuat:  a. Identitas para pihak; b. Spesifikasi teknis kapal yang diperjanjikan; c. Hak dan kewajiban para pihak;  d.  Tata  cara  pembayaran  beli-angsur kapal dan pengalihan kepemilikan kapal; dan e. Jangka waktu beli-angsur.
Pembayaran  kapal  perikanan  yang diperoleh  dengan  cara  beli-angsur,  wajib dilakukan  dengan  menggunakan  jasa perbankan.  Pengalihan  kepemilikan  atau penggantian bendera kapal perikanan menjadi kepemilikan  orang  atau  badan  hukum Indonesia  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Kapal perikanan  yang  diperoleh  dengan  cara  beli- angsur  yang  digunakan  menangkap  ikan  di ZEEI,  wajib  dilengkapi  dengan  SPI.  Surat permohonan  untuk  memperoleh  SPI  diajukan kepada  Direktur  Jenderal  dan  sekurang- kurangnya  memuat  :  a.  Identitas  pemohon;  b.
Jumlah  SPI  yang  dimohonkan;  c.  Alat penangkap  ikan  yang  akan  digunakan  dan daerah  penangkapan  serta  pelabuhan pangkalan; d. Asal-usul kapal.
3) Pola Lisensi
Pasa 1 angka 3 Kepmen KP No. 60 Tahun
2001 mendefiniskan lisensi adalah kesempatan yang  diberikan  kepada  orang  atau  badan
hukum  asing  untuk  menggunakan  kapal perikanan  miliknya  menangkap  ikan  di  ZEEI dalam jangka waktu tertentu, dimana penerima kesempatan  wajib  menunjuk  perusahaan perikanan sebagai agen atau perwakilannya di Indonesia dan pemberian kesempatan tersebut merupakan  pelaksanaan  perjanjian  di  bidang perikanan  tangkap  antara  Pemerintah  Negara Republik Indonesia dengan pemerintah negara dari penerima kesempatan.
Untuk menerapkan persyaratan- persyaratan  dan  kondisi-kondisi  bagi  lisensi, otorisasi  atau  izin  yang  memadai  untuk memenuhi  setiap  kewajiban  sub  regional, regional atau global dari Negara bendera Hak yang  diberikan  berdasarkan  Pasal  69  dan  70 Konvensi  Hukum  Laut  1982  untuk mengekploitasi  sumber  kekayaan  hayati  tidak boleh dialihkan baik secara langsung atau tidak langsung  kepada  Negara  ketiga  atau warganegaranya  dengan  cara  sewa  atau perizinan,  dengan  mengadakan  usaha patungan  atau  dengan  cara  lain  apapun  yang mempunyai  akibat  pengalihan  demikian, kecuali disetujui secara lain oleh negara-negara yang  berkepentingan. 35 Pemberian  lisensi kepada  pengusaha  perikanan nasional  yang hanya  menjadi  agen  bagi  pengusaha  asing
35 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, 2009, Analisis  dan  Evaluasi  Hukum  Tentang  Pengadilan Perikanan, Disusun Oleh Tim Kerja Di Bawah Pimpinan: Rudy Satriyo Mukantardjo, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 36.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
untuk  menangkap  ikan  di  ZEEI  merupakan suatu hal yang beresiko terhadap keberlanjutan SDI. Dalam mekanisme ini tidak ada instrumen pendukung  yang  mengefektifkan  kebijakan pada tataran implementatif baik berupa insentif maupun disinsentif. 36
Penggunaan kapal perikanan dengan cara lisensi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada  orang  atau  badan  hukum  asing  untuk menggunakan  kapalnya  menangkap  ikan  di ZEEI. Pemberian  kesempatan  kepada  orang atau  badan  hukum  asing  untuk  menangkap ikan  di  ZEEI  dengan  cara  lisensi  dilakukan dengan  syarat: a.  telah  diadakan  perjanjian bilateral  antara  Pemerintah  RI  dengan Pemerintah Negara  Asing  asal  orang  atau badan  hukum  asing;  b.  kebangsaan  kapal perikanan  yang  dipergunakan  sama  dengan kebangsaan orang atau badan hukum asing; c. terdapat  surplus  Jumlah  Tangkapan  yang diperbolehkan  (JTB)  yang  akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri.
Orang atau badan hukum asing yang akan melakukan penangkapan ikan di ZEEI dengan cara lisensi, harus terlebih dahulu memperoleh Alokasi  Penangkapan  Ikan  Asing  (APIA)  dari Direktur  Jenderal. APIA  dapat  disampaikan permohonannya apabila telah memenuhi syarat untuk  Pemberian  kesempatan  kepada  orang atau  badan  hukum  asing  untuk  menangkap
ikan  di  ZEEI  dengan  cara  lisensi.  Surat permohonan  untuk  memperoleh  APIA disampaikan  kepada  Direktur  Jenderal  dan sekurang-kurangnya  memuat:  a.  Identitas pemohon; b. Jumlah alokasi kapal berdasarkan alat  tangkap  dan  ukuran;  dan  c.  Daerah penangkapan. APIA  diterbitkan  dan  diberikan kepada  pemohon  jika  telah  memenuhi persyaratan dan berlaku sesuai dengan jangka waktu  berlakunya  perjanjian  bilateral.  Kapal perikanan  berbendera  asing  yang  akan digunakan oleh orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di ZEEI wajib dilengkapi SPI.  Permohonan  untuk  memperoleh  SPI disampaikan paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal penerbitan APIA.

## C. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan usaha  perikanan  tangkap terpadu  ZEEI  dalam  sistem  bisnis  perikanan merupakan  bentuk  usaha  yang  dilakukan dari penangkapan and  pengangkutan (pra produksi),  pengolahan  (produksi)  dan pemasaran (pasca produksi) dalam satu mata rantai  bisnis  perikanan.  Industri  perikanan terpadu  ZEEI  dapat  dipadukan  dengan kawasan berikat dan minapolitan. Pola hukum yang  dalam  industri  ini  ialah pola-kerjasama, pola sewa beli dan pola linsensi.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## 2. Saran
Aspek  hukum  penanaman  modal usaha perikanan  tangkap  terpadu  ZEEI  dalam kawasan  berikat  minapolitan  dapat  segera direalisasikan  menjadi  skala  prioritas  tinggi pada  skala  nasional  untuk  direncanakan, diregulasikan dan  dipromosikan  kepada investor asing dan nasional. Pembangunannya lebih ditujukan pada kawasan pesisir-pesisir di Kawasan Indonesia Timur sehingga terwujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan industri  perikanan  yang  berbasis  kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) dan kemakmuran (prosperity).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  1993-1994, Laporan  Penelitian  Tentang  Aspek-Aspek Hukum  Pengelolaan  Perikanan  di  Perairan Nasional Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Dibawah  Pimpinan:    H.A.S.  Natabaya, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
--------, 2009, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan  Perikanan, Disusun  Oleh  Tim Kerja  Di  Bawah  Pimpinan: Rudy Satriyo Mukantardjo, Jakarta,  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
--------,  2012, Pengkajian  Hukum  Tentang Perlindungan  Nelayan  Tradisional  Dalam Pengelolaan  Sumber  Daya  Kelautan, Disusun  Oleh  Tim  Di  bawah  Pimpinan  Dr. Arif  Satria,  S.P.,  M.Si.,  Editor  Theodrik Simorangkir, Jakarta  : Badan  Pembinaan Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia RI.
Thomas  Farole, et.al,  2011,Special  Economic Zones  Progress,  Emerging  Challenges,  and Future Directions, World Bank :  Washington DC.
Henriksen, Tore et.al,  2006, Law  and  Politics  in Ocean  Governance  The  UN  Fish  Stocks Agreement  and  Regional  Fisheries Management  Regimes,  Martinus  Nijhoff Publishers : Leiden / Boston.
Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  Republik Indonesia  (KKPRI),  2010, Pokok  Kelautan dan Perikanan Tahun 2010, Jakarta : Pusat Statistik  Koordinasi  dan  Penanaman  Modal Kemennterian  Dalam  Negeri  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Kraska, James, 2011, Maritime Power and The Law of  The  Sea  Expeditionary  Operations  In World Politics, New York : Oxford University Press.
Marzuki,  Peter  Mahmud, 2013, Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi, Jakarta : Kencana  Prenada Media Group.
Erman Rajagukguk, 1985, Indonesianisasi Saham, Jakarta : Bina Aksara.
Ramlan,  2015, Konsep  Hukum  Tata  Kelola Perikanan Perlindungan  Hukum  Industri Perikanan  dari  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia, Malang : Setara Press.
Soesilo,  Indroyono  dan  Budiman,  2006, IPTEK Menguak  Laut  Indonesia,  Bogor  :  Sarana Komunikasi Utama (SKU).
Solihin, Akhmad, 2010, Politik  Hukum  Kelautan & Perikanan  Isu,  Permasalahan,  dan  Telaah Kritis Kebijakan, Bandung : Nuasa Aulia.
Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 11, Nomor  2, Tahun 2015                                                     Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Sornarajah, M., 2010, The  International  Law  On Foreign Investment, Third Edition, New York : Cambridge University Press.
Subagyo,  P.  Joko  2009, Hukum  Laut  Indonesia, Rineka Cipta: Jakarta.
Tribawono, H.  Djoko 2013, Hukum  Perikanan Indonesia,  Edisi  Revisi,  Bandung  :  Citra Aditya Bhakti.

## JURNAL DAN ARTIKEL
Dina Sunyowati, Dampak Kegiatan IUU-Fishing Di
Indonesia,  Disampaikan  pada  Seminar Nasional “Peran dan Upaya Penegak Hukum dan  Pemangku  Kepentingan  Dalam Penanganan  dan  Pemberantasan  IUU Fishing  di  Wilayah  Perbatasan  Indonesia”. Kerjasama  Kementerian  Luar  Negeri Republik  Indonesia  dengan  Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Konvensi Hukum Laut 1982
Undang-Undang    No.  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan sebagaimana diubah oleh UU No.
45 Tahun 2009 (UUP).
Undang-Undang  No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  No.Per.30/Men/2012 Tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  Di Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara Republik Indonesia.
Peraturan Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia No.    12/Men/2010 tentang Minipolitan.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :  KEP.60/MEN/2001  Tentang  Penataan Penggunaan  Kapal  Perikanan  Di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

## INTERNET
Aji Sularso, http://ajisularso.com/industri-perikanan- berbasis-cluster/ , diakses 7 November 2015.
Badan  Koordinasi  Penanan  Modal  (BKPM),
Fisheries  Industry  at  Glance,  lihat  website: www.bkpm.go.id , diakses 11 Agustus 2015.
Kiara Bakal Kawal Komitmen Kelautan Presiden Jokowi, http://sumbar.antaranews.com/, diakses 11 Agustus 1945.
http://www.kompasiana.com/rokhmin/pengembanga n-kawasan-pertumbuhan-ekonomi-baru- berbasis-kelautan-di-mamuju- utara_54f96a07a3331177578b45c1 ,  diakses 7 November 2015.
http://bappenas.go.id/files/5214/4401/3139/8_Bab_ 6_Isu_Strategis_Dan_Permasalahannya.pdf 6-7 , diakses 12 November 2015.
Rokhmin Dahuri, Dibutuhkan Platform Pembangunan  Ekonomi  yang  Berpihak  ke Laut, http://perpustakaan.bappenaas.go.id , diakses 13 November 2015.
Tridoyo Kusumastanto, Pemberdayaan Sumberdaya  Kelautan,  Perikanan  Dan Perhubungan  Laut  Dalam  Abad  XXI, http://www.lfip.org/english/pdf,  diakses 13 November 2015.