## ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA
Oleh: Suharyono suharyono@polbeng.ac.id
(Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis)
Abstrak- Pemerintah  provinsi  memainkan  peran  yang  utama  dalam  memberikan pengadbdian  kepada  masyarakat.  Namun,  beberapa  pemerintah  daerah membutuhkan  penilaian  kinerja  agar  menjadi  evaluasi  untuk  upaya  yang  lebih baik.  Nilai  penerapan  e-government  dari  kementerian  dan  opini  audit  dari  BPK yang  didapat  oleh  pemerintah  provinsi  penting  untuk  mengukur  pencapaian pemerintah provinsi. Studi ini meneliti hubungan antara e-government, opini audit dan  kinerja  pemerintah  provinsi.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini mencakup  semua  pemerintah  provinsi  di  Indonesia.  Menggunakan  analisis regresi,  diperoleh  hasil  bahwa  e-government  positif  hubungannya  terhadap performa  pemerintah  provinsi.  Opini  audit  juga  berhubungan  positif  dengan kinerja  seperti  yang  diharapkan.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  opini  audit  dari BPK  dan  e-government  dari  Kementerian  dapat  digunakan  sebagai  indikator performa pemerintah provinsi.
Kata Kunci : E-Government, Opini, Audit, Kinerja, Provinsi.
Abstract- The  provincial  government  plays  a  major  role  in  giving  service  to  the community. However, some local governments need performance evaluations to be evaluations  for  better  efforts.  The  value  of  implementing  e-government  from ministries  and  audit  opinion  from  BPK  obtained  by  the  provincial  government  is important  to  measure  the  achievement  of  the  provincial  government.  This  study examines  the  relationship  between  e-government,  audit  opinion  and  provincial government performance. The population used in this study includes all provincial governments  in  Indonesia.  Using  regression  analysis,  the  results  show  that  e- government  has  a  positive  relationship  with  the  performance  of  the  provincial government.  Audit  opinion  is  also  positively  related  to  performance  as  expected. This proves that the audit opinion of the BPK and e-government from the Ministry can be used as an indicator of the performance of the provincial government.
Keywords: e-government, opinion, audit, performance, province

## PENDAHULUAN
Pemerintah  provinsi  (Pemda) memiliki  tugas  untuk  melakukan tugas menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat di  daerah  masing-masing.  Agar
tugas-tugas  ini  dapat  dilaksanakan, administrasi pemerintah provinsi yang  berkualitas  tinggi  diperlukan. Untuk  mengetahui  hasil  pelaksanaan tugas-tugas  ini,  evaluasi  kinerja pemerintah provinsi dilakukan setiap
tahun  melalui  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  tentang  Penentuan
Peringkat dan Status Kinerja Administrasi  Pemerintah  provinsi. Keseluruhan  skor  kinerja  berkisar dari 0 hingga 4. Pemerintah provinsi diharapkan memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat yang  ditunjukkan  oleh  skor  kinerja tinggi.  Namun,  beberapa  pemerintah provinsi  memiliki  skor  kinerja  yang relatif rendah.
Pemerintah provinsi mulai menerapkan e-government untuk meningkatkan kualitas layanan kepada  masyarakat.  E-government adalah  kegiatan  pemerintah  yang relatif baru. Setiap pemerintah provinsi  dinilai  dan  diberi  peringkat berdasarkan kualitas implementasi e- government dengan skor mulai dar 1 hingga  4.  Nilai  yang  diperoleh  oleh pemerintah provinsi bervariasi. UNDESA (2014) melaporkan bahwa dalam hal layanan elektronik,
Indonesia  masih  termasuk  dalam kelompok  menengah.  Sebuah  studi kasus  oleh Dewi (2011)  menemukan implementasi  e-government  yang sukses  di  sebuah  desa  di  Provinsi Yogyakarta.  Namun,  ada  kendala dalam  sumber  daya,  lokasi,  dan pengetahuan  teknis  yang  dihadapi desa.  Deskripsi  kinerja  Pemda  dan kualitas  e-government  menimbulkan pertanyaan  apakah  ada  hubungan antara e-government dan kinerja.
Dalam menjalankan fungsi layanan kepada masyarakat, pemerintah provinsi menyiapkan
anggaran pendapatan dan pengeluaran dan melaporkan realisasi  anggaran  yang  merupakan bagian dari laporan keuangan. Untuk menilai  kualitas  laporan  keuangan ini,  audit  atas  laporan  keuangan dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK;  Daftar  istilah  dan singkatan disajikan dalam Lampiran). Implementasi audit menggunakan pedoman standar audit negara (BPK, 2017). Ringkasan hasil audit semester (IHPS) dipublikasikan di  situs  web  BPK  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  publik. Dalam  IHPS,  antara  lain,  dilaporkan ringkasan pendapat audit atas laporan keuangan. Opini audit mencerminkan kualitas laporan keuangan. Beberapa pemerintah provinsi  berhasil  mendapatkan  opini wajar  tanpa  pengecualian,  tetapi dalam  jumlah  yang  relatif  kecil. Masih  banyak  pemerintah  provinsi yang mendapatkan opini selain opini wajar  tanpa  pengecualian.  Misalnya, Mir dan Sutiyono (2013) melaporkan bahwa ada peningkatan dalam laporan  audit  yang  mendapatkan opini  yang  berkualitas.  Deskripsi opini  audit  menimbulkan  pertanyaan kedua,  yaitu  apakah  ada  hubungan antara  opini  audit  dan  kinerja.  Hasil penelitian kualitatif oleh Hudaya dkk (2015) yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban
pemerintah  provinsi  kepada  publik menunjukkan  bahwa  laporan  yang dapat  diakses  oleh  publik  hanyalah laporan  singkat,  tidak  selengkap
laporan  untuk  pemerintah  pusat,  dan laporan-laporan  itu  seringkali  tidak dapat diakses oleh masyarakat secara tepat  waktu.  Lin  dkk  (2014)  dalam sebuah  studi  tentang  penggunaan laporan  keuangan  berkualitas  di sektor  swasta  menunjukkan  bahwa kualitas  laporan  keuangan  dapat mengurangi asimetri informasi. Studi sebelumnya telah dilakukan  di  sektor  swasta  tentang kinerja menggunakan berbagai ukuran kinerja, seperti likuiditas atau bid-ask  spread  (Lin  et  al.,  2014), akuntansi  ROA  dan  Tobin's  Q (Buallay, Hamdan, & Zureigat, 2017; Rashid,  Zoysa,  Lodh,  &  Rudkin, 2010;  Zeituna  &  Tian,  2007),  dan kinerja  aftermarket  jangka  pendek (underpricing)  dan  kinerja  jangka panjang (Thorsell & Isaksson, 2014). Studi tentang kinerja di sektor publik juga  menggunakan  ukuran  kinerja yang  berbeda  seperti  ekspektasi kinerja (James, 2011) dan pengeluaran  per  kapita,  kinerja layanan,  dan  nilai  uang  (Andrews  & Boyne, 2012).
Kinerja  pemerintah  provinsi  / daerah  diatur  oleh  UU  No.  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah. Dalam  UU  23/2014  disebutkan bahwa kepala daerah harus menyerahkan  laporan  tentang  tata kelola  pemerintah  daerah  termasuk laporan  kinerja  lembaga  pemerintah provinsi. Laporan administrasi daerah  berisi  kinerja  pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas bersama. Pemerintah pusat
memberikan  indeks  dan  penilaian kinerja untuk administrasi
pemerintah  provinsi  setiap  tahun untuk  bahan  penilaian.  Presiden menganugerahkan  prestasi  nasional tertinggi  dalam  administrasi  provinsi dalam administrasi pemerintah provinsi. UU  23/2014  ditindaklanjuti dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  3 tahun 2007 tentang Laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Penjelasan Pertanggungjawaban  (LKPJ)  Kepala Daerah  kepada  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Laporan  Deklarasi Administrasi  Pemerintah  Regional kepada Komunitas. PP 3/2007 menjelaskan bahwa Laporan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, yang selanjutnya disebut LPPD,  adalah  laporan  administrasi pemerintah  provinsi  selama  1  (satu) tahun  fiskal  berdasarkan  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diajukan oleh kepala pemerintah daerah kepada Pemerintah.
Undang-undang  23/2014  dan PP3  /  2007  kemudian  diikuti  oleh Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun 2008  (PP  6/2008)  tentang  Pedoman Penilaian  Tata  Kelola  Pemerintahan Daerah.  PP  6/2008  mendefinisikan pencapaian  tata  kelola  pemerintahan provinsi  sebagai  pencapaian  dalam pelaksanaan tata kelola provinsi yang diukur  dengan  input,  proses,  output, hasil,  manfaat,  dan  /  atau  dampak. Selanjutnya, PP6 / 2008 memberikan
tinjauan umum tentang proses evaluasi kinerja, tim evaluasi, sumber  informasi,  dan  tujuan  yang berkaitan dengan kinerja administrasi pemerintah  provinsi.  Proses  tersebut meliputi penilaian tata kelola pemerintah provinsi (selanjutnya
disebut  EPPD)  dan  penilaian  kinerja administrasi pemerintah provinsi (EKPPD).  EPPD  adalah  proses pengumpulan  data  sistematis  dan analisis kinerja administrasi pemerintah  provinsi,  kemampuan untuk mengimplementasikan otonomi  daerah,  dan  penyelesaian aspek  tata  kelola  di  wilayah  yang baru  terbentuk,  sedangkan  EKPPD adalah  proses  pengumpulan  dan analisis  data  secara  sistematis  untuk kinerja pemerintah daerah menggunakan  sistem  pengukuran kinerja  .  Sistem  pengukuran  kinerja adalah  sistem  yang  digunakan  untuk mengukur, mengevaluasi, dan membandingkan  secara  sistematis dan terus menerus kinerja administrasi  pemerintah  provinsi. EKPPD dirancang untuk
mengevaluasi  kinerja  tata  kelola pemerintah  provinsi  dalam  upaya meningkatkan  kinerja  berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola  yang baik, dan  untuk  memasukkan  pengukuran dan  peringkat  kinerja  pemerintah kabupaten / kota di provinsi tersebut. Kekuatan  ini  terdiri  dari  kekuatan nasional  EPPD  yang  merupakan kekuatan  yang  membantu  presiden dalam melaksanakan penilaian pemerintah  daerah  secara  nasional,
kekuatan regional EPPD yang merupakan kekuatan yang membantu kepala  provinsi  sebagai  wakil  dari pemerintah dalam menilai pemerintah  kabupaten  /  kota  di provinsi,  dan  kekuatan  penilai  yang merupakan kekuatan yang membantu gubernur, kepala daerah atau walikota  dalam  menilai  tingkat pembuat kebijakan lokal dan menilai tingkat implementasi kebijakan daerah.  Sumber  utama  informasi yang digunakan untuk melaksanakan EKPPD adalah LPPD. Selain sumber informasi  utama,  sumber  informasi tambahan  dapat  digunakan  seperti laporan  pertanggungjawaban  tentang pendapatan  daerah  dan  anggaran daerah  (APBD),  informasi  keuangan daerah,  laporan  kinerja  lembaga pemerintah  provinsi,  laporan  hasil pengembangan, penelitian, pengembangan,  memantau,  menilai, dan  mengawasi  pelaksanaan  urusan pemerintahan  provinsi,  melaporkan hasil  tinjauan  kepuasan  masyarakat mengenai layanan pemerintah provinsi,  dan  melaporkan  dan  /  atau informasi  lain  yang  menunjukkan secara  tepat  dan  jelas  orang  yang bertanggung jawab.
Tujuan EKPPD meliputi tingkat  pembuat  kebijakan  lokal  dan tingkat implementasi kebijakan lokal.  EKPPD  di  tingkat  kebijakan lokal  mencakup  beberapa  aspek seperti: ketertiban umum dan perdamaian, keharmonisan dan efektivitas hubungan antara pemerintah  provinsi  dan  pemerintah
pusat  dan  antar  pemerintah  dalam konteks pengembangan otonomi daerah,  koordinasi  antara  provinsi kebijakan  pemerintah  dan  kebijakan pemerintah  pusat  ,  koordinasi  antara pemerintah  provinsi  dan  Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), efektivitas proses pengambilan keputusan  oleh  DPRD  dan  tindak lanjut dari proses pengambilan keputusan, efektivitas proses pengambilan  keputusan  oleh  kepala daerah bersama dengan tindak lanjut pengambilan  keputusan,  kepatuhan terhadap  pelaksanaan  administrasi pemerintahan provinsi pada peraturan, dan aspek penilaian lainnya. EKPPD di tingkat implementasi kebijakan lokal mencakup  beberapa  aspek  seperti kebijakan  teknis  untuk  administrasi pemerintahan,  kepatuhan  terhadap undang-undang dan peraturan, standar minimum pencapaian layanan,  pengaturan  kelembagaan regional, manajemen personalia regional,  perencanaan  pembangunan daerah, manajemen keuangan daerah, regional  manajemen  real  estat,  dan penyediaan fasilitas untuk partisipasi masyarakat (Mujiono, 2017). Suharyono (2019) menggunakan definisi luas e- government sebagai penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi untuk memfasilitasi administrasi
sehari-hari  pemerintah  dan  definisi sempit  sebagai  penerapan  teknologi informasi  dalam  memproduksi  dan menyediakan  layanan  pemerintah.
Lebih  khusus  lagi,  definisi  e- government memiliki fitur-fitur berikut:  teknologi  informasi  dan komunikasi  paling  inovatif,  aplikasi internet  berbasis  web,  warga  negara dan bisnis yang mengakses informasi dan layanan pemerintah dengan lebih nyaman, meningkatkan kualitas layanan,  dan  peluang  lebih  besar bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  proses  lembaga  demokratis (Fang, 2002).
Evaluasi kualitas e-government di  Indonesia  dikoordinasikan  oleh
Kementerian Komunikasi dan Teknologi  Informasi  (Kemkominfo), dan  hasilnya  diumumkan  di  tingkat e-government Indonesia (PeGI). E_Gov.  memiliki  3  (tiga)  tujuan:  (1) memberikan referensi untuk pengembangan dan penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi (TIK)  di  lingkungan  pemerintah,  (2) memberikan insentif untuk meningkatkan  TIK  di  lingkungan pemerintah  melalui  penilaian  yang komprehensif, seimbang, dan objektif,  dan  (3)  melihat  peta keadaan penggunaan TIK di lingkungan pemerintah nasional.
Strategi  penerapan  e-Gov  adalah sebagai  berikut.  Pertama,  peserta pemeringkatan
dikelompokkan berdasarkan  jenis  lembaga,  yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kementerian,  dan  lembaga  non- kementerian. Kedua, penilaian menggunakan kriteria sederhana yang  diuraikan  untuk  memudahkan
pemahaman  oleh  semua  pihak.
Ketiga, metode dan hasil dipublikasikan.  Akhirnya,  penilaian dilakukan  secara  teratur  sehingga kemajuan (tren) dapat diukur.
Penilaian  didasarkan  pada  5
(lima)  dimensi:  (1)  kebijakan,  (2)
institusi, (3) infrastruktur, (4)
aplikasi,  dan  (5)  desain.  Setiap dimensi  memiliki  bobot  yang  sama karena  semuanya  penting,  saling terkait  dan  mendukung.  Kebijakan ini  penting  karena  berfungsi  sebagai landasan utama untuk pengembangan dan implementasi e-government. Penilaian  dimensi  kebijakan  dibuat untuk  kebijakan  yang  terkandung dalam dokumen hukum resmi.
Dokumen-dokumen  ini  termasuk, antara  lain,  arah  /  tujuan,  program kerja, atau pengaturan untuk pengembangan  dan  implementasi  e- government di lembaga yang berpartisipasi.  Formulir  dokumen dapat  berupa  keputusan,  peraturan,
pedoman atau bentuk dokumen resmi lainnya. Alokasi dana yang memadai untuk pengembangan dan implementasi TIK yang tepat mencakup  aspek  yang  dinilai  dalam dimensi kebijakan. Dimensi kelembagaan  juga  penting  karena terkait erat dengan keberadaan organisasi yang kredibel dan bertanggung jawab untuk pengembangan dan penggunaan TIK. Infrastruktur juga merupakan
dimensi  penting  karena  berkaitan dengan  fasilitas  dan  infrastruktur yang mendukung pengembangan dan
penggunaan  TIK,  seperti  pusat  data, jaringan komunikasi, perangkat keras dan perangkat lunak, saluran pengiriman  layanan  berbasis  web,
dan fasilitas pendukung. Metodologi e-Government Indonesia  mencakup  menjelaskan proses  kepada  para  peserta,  mengisi kuesioner oleh para peserta, memeriksa  kuesioner  oleh  penilai, menjelaskan  dengan  penilai,  dan menilai  dan  mengevaluasi  setiap peserta  oleh  penilai.  Peringkat  yang diberikan  mencakup  peringkat  per dimensi  dari  setiap  peserta  dan  rata- rata  dari  semua  peserta.  Dari  hasil penyusunan nasional berikutnya, normalisasi kemudian  dilakukan.
Pengambilan  keputusan  akhir  akan ditentukan  melalui  evaluasi  penilai. Hasil  peringkat  akan  dipublikasikan melalui  berbagai  media,  situs  web, dan  seminar  sehingga  hasilnya  akan tersedia  untuk  umum.  Peringkat peserta  untuk  setiap  dimensi  dan keseluruhan  adalah  sebagai  berikut: (1)  3,60  ≥  sangat  baik  ≤  4,00,  (2) 2,60  ≥  baik  <3,60,  (3)  1,60  ≥  adil
<2,60, (4) 1,00 ≥ buruk <1,60. Dalam penelitian ini, pencapaian adalah pencapaian pemerintahan provinsi yang didefinisikan sebagai pencapaian pemerintahan  provinsi  yang  diukur dengan  input,  proses,  output,  hasil,
manfaat,  dan  /  atau  dampak  (PP 6/2008).
Skor kinerja yang ditetapkan  oleh  Departemen  Dalam Negeri  digunakan  sebagai  ukuran kinerja. E-Government (e-Gov)
adalah  peringkat  e-government  yang diharapkan  dapat  lebih  memotivasi semua  lembaga  pemerintah  dalam meningkatkan penggunaan TIK dalam  melayani  masyarakat,  pelaku bisnis, dan lembaga pemerintah. Studi sebelumnya telah menunjukkan  hubungan  antara  e- government dan kinerja (S. Bhatnagar,  2003;  S.  C.  Bhatnagar  & Singh, 2010; Davies, 2015; UNDESA,  2014).  Layanan  berbasis komputer lebih disukai karena perjalanan  ke  layanan  yang  lebih sedikit, waktu tunggu untuk menerima layanan yang lebih pendek, dan pengurangan korupsi (S. C.  Bhatnagar  &  Singh,  2010).  Studi lain  menyatakan  bahwa  komunikasi dan teknologi informasi (TIK) berfungsi sebagai alat untuk pemrosesan  data  yang  lebih  cepat dan  lebih  efisien  dalam  administrasi publik,  khususnya  dalam  lingkup pengiriman  layanan  publik,  layanan publik yang secara efisien menghasilkan  penghematan  biaya, atau  mengembangkan  jenis  layanan baru  untuk  hal  yang  sama.  biaya (Davies,  2015).  Selain  itu,  e- government
meningkatkan transparansi,  mengurangi  korupsi, meningkatkan  pemberian  layanan yang  efektif,  dan  memberdayakan masyarakat pedesaan (dampak sosial). E-government juga mengurangi  biaya  dalam  pemberian layanan, mengendalikan  pengeluaran pemerintah,
meningkatkan pendapatan  pajak  (S.  Bhatnagar,
2003).  Rokhman  (2011)  melakukan studi survei di Indonesia pada faktor- faktor yang mempengaruhi intensitas pemanfaatan e-government dan menemukan  bahwa  di  antara  faktor- faktor yang mempengaruhi intensitas pemanfaatan  e-government  adalah keunggulan dan kompatibilitas relatif. Penurunan  kinerja  pemerintah daerah dapat menunjukan kemungkinan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, akibat menurunnya perhatian pemerintah dalam
menjalankan  program  kerja.  Banyak faktor  yang  dapat  mempengaruhi naik  turunnya  kinerja  pemerintah, salah satunya faktor internal masing- masing  pemerintah  provinsi  itu sendiri. Lestiawan (2015) menyatakan  bahwa  kinerja  sebuah pemerintah    daerah  akan  lebih  baik bila prinsip- prinsip good
government  governance  diterapkan pada  pemerintah  daerah.  Selain  itu juga mengungkapkan bahwa prinsip- prinsip good governance akan menjamin  terciptanya  pertumbuhan ekonomis.  Prinsip-prinsip  tersebut sangat penting dan dapat mencerminkan  kinerja  pemerintah daerah  dalam  suatu  periode  tertentu.
Oleh  karena  itu  respon    terhadap good  government  governance  ini sangat tinggi dan pegawai pemerintah  pun  cukup  concern mengenai hal ini. Menurut Scholl (2002), meskipun teori pemangku
kepentingan  biasanya  digunakan  di perusahaan-perusahaan sektor swasta,  teori  pemangku  kepentingan juga dapat diterapkan pada organisasi  sektor  publik.  Lebih khusus lagi, teori pemangku kepentingan  dapat  digunakan  dalam menjelaskan  aplikasi  e-government oleh pemerintah. Ini disebabkan oleh sifat yang tumbuh yang membutuhkan  jaringan  organisasi sektor publik. Menurut teori pemangku kepentingan yang diterapkan di sektor swasta, perusahaan  akan  lebih  sukses  jika perusahaan mampu mempertahankan kepuasan  pemangku  kepentingan daripada  jika  perusahaan  hanya mampu  memaksimalkan  keuntungan bagi  pemegang  saham.  Karakteristik e-government sebagaimana diidentifikasi dalam definisi e- government oleh Fang (2002)
memungkinkan organisasi sektor publik,  seperti  pemerintah  provinsi, untuk  memberikan  kepuasan  yang lebih  baik  kepada  para  pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan bahwa e-government memiliki  hubungan  dengan  kinerja. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: H1.  E-Government  secara  positif terkait  dengan  Kinerja  Pemerintah provinsi Pendapat  audit  atas  laporan keuangan pemerintah provinsi disediakan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam
melaksanakan  tugas  pemeriksaan,
BPK  telah  menetapkan  standar  audit pertama  pada  tahun  1995  yang disebut  Standar  Audit  Pemerintah (SAP).  Seiring  dengan  amandemen Konstitusi, undang-undang, dan peraturan  di  bidang  pemeriksaan, pada  2007  BPK  menyiapkan  standar audit  dengan  nama  Standar  Audit Negara  (SPKN).  Pada  awal  2017 BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan  SPKN  2007  yang kemudian ditetapkan dengan
Peraturan  BPK  No.  1  tahun  2017.
Sejak berlakunya Peraturan BPK ini,
SPKN  mengikat  BPK  serta  pihak lain  yang  melakukan  audit  dan  yang memiliki tanggung jawab manajemen keuangan negara. Steccolini  (2004)  mempertanyakan apakah laporan tahunan dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban bagi pemerintah provinsi, dan menemukan  bahwa  laporan  tahunan pemerintah provinsi tidak memainkan  peran  penting  sebagai media  komunikasi  dengan  pengguna eksternal. Selain itu, cara akuntabilitas  lain  untuk  kinerja kepada  pemangku  kepentingan  tidak digunakan oleh sebagian besar pemerintah provinsi. Namun, (Ferraz
& Finan, 2011) menyarankan kegunaan  dari  laporan  audit,  yaitu dapat  digunakan  sebagai  sumber informasi  untuk  meninjau  dampak pertanggungjawaban
pemilu
terhadap praktik korupsi politisi yang berkuasa.
Menurut  teori  institusional, perlunya organisasi untuk menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi harapan lingkungan kelembagaan  akan  berdampak  pada organisasi dalam memilih mekanisme  kontrol  dan  koordinasi (Gupta,  Dirsmith,  &  Fogarty,  1994). Teori  institusional  juga  digunakan oleh  Carpenter  dan  Feroz  (2001) untuk menjelaskan bagaimana lingkungan institusional memengaruhi  keputusan  keempat negara  bagian  di  Amerika  Serikat dalam  membuat  keputusan  tentang pemilihan mekanisme pelaporan keuangan, terutama dalam penggunaan  prinsip  akuntansi  yang diterima  secara  umum.  Pemerintah provinsi di Indonesia perlu menunjukkan  bahwa  mereka  telah mengimplementasikan programnya sebaik mungkin. Implementasi program-program ini tercermin dalam  laporan  keuangan,  terutama dalam  laporan  realisasi  anggaran yang  harus  diaudit  oleh  BPK. Laporan keuangan yang berisi perbandingan  antara  anggaran  dan realisasi anggaran, pengendalian internal,  dan  audit  eksternal  atas laporan keuangan penting bagi pemerintah  provinsi  (Chan,  2003).
Dalam melakukan audit, BPK memberikan  pendapat  atas  laporan keuangan pemerintah provinsi. Pendapat auditor diberikan berdasarkan  hasil  audit  dari  laporan keuangan  dan  menunjukkan  kualitas laporan keuangan berdasarkan
efektivitas  pengendalian  internal, pengungkapan  yang  memadai  atas laporan  keuangan,  dan  kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah  Indonesia  (IGAS),  dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah  (BPK,  2017).  Kinerja pemerintah  provinsi  dapat  dievaluasi tidak  hanya  pada  kualitas  pelaporan keuangan tetapi juga dapat dievaluasi secara  luas  dari  kinerja  administrasi pemerintah  provinsi  yang  dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri  Dalam  Negeri.  Oleh  karena itu, pemerintah provinsi dengan opini audit  yang  lebih  baik  diharapkan juga  memiliki  kinerja  administrasi pemerintah  provinsi  yang  lebih tinggi. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:
H2:  Opini  audit  berhubungan  positif dengan kinerja pemerintah provinsi.

## METODE PENELITIAN
Model  regresin  atas  hiptesis adalah sebagai berikut:
Kinerja = α+ β1E-Goverment + β2Opiniε
Kinerja    adalah  skor  peringkat kinerja pemerintah provinsi.
E-government  adalah  adalah  skor yang  ditetapkan  dalam  peringkat  e- government  Indonesia.  Kebijakan, Institusi, Infrastruktur, Aplikasi, Perencanaan  adalah  dimensi  dari e_Gov.  Opini  adalah  opini  auditor untuk  laporan  keuangan  pemerintah provinsi.
Variabel dependen dalam penelitian  ini  adalah  pencapaian pemerintah  provinsi  di  Indonesia
yang didefinisikan sebagai pencapaian langkah-langkah tata kelola  provinsi  yang  diukur  dengan input,  proses,  output,  hasil,  manfaat dan  /  atau  dampak.  Variabel  kinerja pemerintah provinsi diukur oleh skor penilaian kinerja pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia.
Variabel  independen  dalam penelitian  ini  adalah  opini  audit.
Pendapat  auditor  adalah  pendapat yang  diberikan  oleh  auditor  dari Badan Tertinggi (CPC) yang mengaudit laporan keuangan pemerintah  provinsi.  Jenis  pendapat (dan  nilai  yang  dipegang  oleh masing-masing  jenis  dalam  tanda kurung) termasuk yang tidak memenuhi  syarat  (1),  yang  tidak memenuhi  syarat  dengan  penjelasan ayat (2), pendapat wajar (3), pendapat buruk (4), dan tak memberikan pendapat (5).
Data  sekunder  menjadi  pilihan dalam  penelitian  ini  untuk  mewakili variabel  dependen  dan  independen. Data  kinerja  pemerintah  provinsi (variabel  dependen),  dikumpulkan melalui  keputusan  Mendagri  tentang status dan pencapaian kinerja
administrasi pemerintah provinsi
secara  nasional.  Keputusan  Menteri Dalam Negeri sebagai sumber
pengumpulan  data  adalah  putusan Mendagri  100-53  tahun  2018  untuk data pencapaian pemerintah provinsi.
Data opini audit
(variabel
independen)  berasal  dari  ringkasan hasil  audit  semester  (IHPS)  yang
dapat  diakses  dari  situs  web  Badan
Pemeriksa Keuangan (http://www.bpk.go.id/ihps). Populasi  yang  akan  diteliti dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data kinerja pemerintah  provinsi  dan opini  audit.    Sumber  populasi  yang digunakan adalah Kepmendagri tentang  penentuan  peringkat  dan status kinerja administrasi pemerintah  provinsi  seperti  yang disebutkan di bagian metode pengumpulan  data.  Penelitian  ini menggunakan  Kepmendagri  sebagai kerangka  yang  berisi  populasi  atau seluruh kinerja administrasi pemerintah  provinsi.  Adapun  jumlah pemerintah  provinsi  yang  menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 33 provinsi..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskriptif Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif. Tabel 1. E-gov dan Opini Audit No Nama Pemerintah provinsi Skor Peringkat  Status  Opini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 21 26 27 28 29 30 31 32 33 Jawa Timur Jawa Barat Jawa Tengah DKI Jakarta SulSel Sumatera Barat KalTim KepRi DI Yogyakarta NTB Gorontalo Lampung Banten KalSel Bali Jambi SumSel BaBel Maluku KalBar SulTra Aceh SulTeng Riau Sumatera Utara Sulawesi Barat Sulawesi Utara Maluku Utara Papua Barat KalTeng NTT Bengkulu Papua 3.3263 3.2496 3.1241 3.1041 3.1039 3.0781 3.0702 3.0329 3.0012 2.9712 2.9663 2.9261 2.8619 2.8100 2.8381 2.8404 2.8200 2.8269 2.7830 2.7103 2.7472 2.7396 2.7291 2.6994 2.6404 2.6043 2.1830 2.1481 2.1371 2.1048 2.4772 2.4444 2.3086 1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 21 26 27 28 29 30 31 32 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Minimum Maksimum Mean 2.3086 3.3263 2.8211 1 2 1 Std. Deviation 0.2444 Keterangan: Status : 1 = Sangat Tinggi dan 2 = Tinggi
Opini Audit : 1 = WTP dan 2 = WDP

## Pengujian Hipotesis
Hasil  untuk  menguji  hipotesis antara  pengaruh  e-government  dan audit opini terhadap kinerja pemerintah provinsi provinsi disajikan pada Tabel 2. Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis Variables Coef. t Sig. Constant 3.111 12.055 0.000 e-Gov 0,200 4.982 0.000 Audit Opinion 0.096 3.139 0.001 F 10.298 0.000 Sumber: Diolah Dari Hasil Penelitian Hasilnya  menunjukkan  bahwa  e- government memiliki koefisien positif dan signifikan pada level 0,00 menyatakan  bahwa  (1)  Kebijakan, (2)  Institusi,  (3)  Infrastruktur,  (4) Aplikasi, dan (5) Perencanaan dimensi  e-government  berhubungan positif  dengan  kinerja  pemerintah daerah.  Hasil  ini  konsisten  dengan hasil hipotesis 1. Selain itu, koefisien opini  audit  adalah  positif  dan signifikan  (sig.  <0,01).  Hasil  ini mendukung  hipotesis  bahwa  audit opinion  memiliki  hubungan  positif dengan  kinerja  pemerintah  provinsi. Pendapat  audit  yang  buruk  adalah risiko  bagi  suatu  entitas  (Rosman, Shafie,  Sanusi,  Johari,  &  Omar,
2016). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil audit yang buruk cenderung menunjukkan kinerja  pemerintah  provinsi  yang buruk. Informasi keuangan pemerintah provinsi untuk masyarakat cenderung terlambat atau tidak  lengkap  (Hudaya  et  al.,  2011).
Selain itu, transparansi  memudahkan orang luar untuk menganalisis tindakan  dan  kinerja  organisasi (Maclean,  2014).  Laporan  keuangan harus  diaudit,  dan  pendapat  auditor dapat  digunakan  sebagai  indikator kinerja administrasi pemerintah provinsi.

## KESIMPULAN
Penelitian ini memberikan bukti  empiris  tentang  hubungan positif  antara  opini  naudit  dan  e- government terhadap kinerja pemerintah provinsi provinsi. Temuan penelitian ini juga
mendukung  hipotesis  bahwa  opini auditor  dan  e-government  memiliki hubungan  positif  dengan  kinerja administrasi  pemerintah  provinsi.
Dengan demikian, pemerintah provinsi dengan peringkat e-
government  dan  opini  audit  yang lebih baik cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi.
Keterbatasan  penelitian  ini adalah penggunaan data kinerja yang tersedia  hanya  pada  tahun  2018, sedangkan  data  kinerja  pemerintah provinsi tahun 2019 belum
dipublikasikan  oleh  Menteri  Dalam Negeri.  Dengan  demikian,  hasil penelitian  tidak  dapat  digeneralisasi ke  pemerintah  provinsi  kabupaten dan  kota  yang  tidak  termasuk  dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrews,  Rhys;  &  Boyne,  George.
(2012).  Structural  Change  and Public  Service  Performance:
The Impact of the Reorganization Process in English  Local  Government. Public  Administration 90(2),
297-312. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9299.2011.01916.x Bhatnagar, S. (2003). The  Economic
And  Social  Impact  Of  E-
Government. A  Background Technical Paper for the Proposed UNDESA Publication, E-Government, the  Citizen  and  the  State: Debating  Governance  in  the Information  Age.  http://www. iimah d. ernet. in/~ subhash/pdfs/UNDESAeGovRe port. pdf . .
Bhatnagar,  Subhash  C.;  &  Singh, Nupur.  (2010).  Assessing  the
Impact  of  E-Government:  A Study  of  Projects  in  India, Information  Technologies  & International Development , 6(2),  2010,  109-127. BPK,  Peraturan  Badan  Pemeriksa Kuangan  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2017.  Standar Pemeriksaan Keuangan Negara  [Regulation  of  the Audit  Board  of  the  Republic of  Indonesia  Number    1    Year 2017. State Auditing Standards].    Jakarta:    Badan Pemeriksa    Keuangan  (BPK), 2017
Buallay,   Amina;   Hamdan,   Allam;
&    Zureigat,    Qasim.  (2017). Corporate    Governance    and Firm  Performance:  Evidence from Saudi Arabia. Australasian Accounting, Business  and  Finance Journal . 11(1), 78-98. doi: 10.14413/aabfj.v11i1.6
https://doi.org/10.14413/aabfj.v 11i1.6
Carpenter,  V.  L.,  &  Feroz,  E.  H.
(2001). Institutional theory and accounting  rule  choice:  an analysis  of  four  US  state governments' decisions to adopt generally accepted accounting principles. Accounting, organizations and society , 26 (7-8), 565-596. Chan,  J.  L.  (2003).  Government accounting:  an  assessment  of theory, purposes and standards. Public  Money &
Management , 23 (1), 13-20. Davies,  Ron. (2011)  E-Government: Using  Technology  to  Improve Public Services and Democratic Participation, European Parliamentary Research Service . Dewi, A. S. (2011). The role of local e-government  in  bureaucratic reform in terong, Bantul District,  Yogyakarta  Province, Indonesia. Internetworking Indonesia Journal, 3(2), 49-56.
Fang,  Z.  (2002).  E-government  in digital  era:  concept,  practice, and development. International journal  of  the  Computer,  the Internet and management , 10 (2), 1-22. .
Ferraz,  C.,  &  Finan,  F.  (2011).
Electoral  accountability  and corruption:  Evidence  from  the audits of local governments. American Economic Review , 101 (4),
1274-1311.
Gupta,  Parveen  P.;  Dirsmith,  Mark
W.;  &  Fogarty,  Timothy  J.
(1994). Coordination and
Control  in  A  Government
Agency: Contingency and Institutional Theory Perspectives  on  GAO  Audits. Administrative Science Quarterly , 39(2), 264. https://doi.org/10.2307/239323 6 Hudaya, M., Smark, C., Watts, T., &
Silaen,  P.  (2015).  The  use  of accountability  reports  and  the accountability forum: Evidence from an Indonesian  local government. Australasian
Accounting, Business and Finance Journal , 9 (4), 57-70.
James, O. (2011). Managing Citizens'expectations Of Public Service Performance: Evidence From Observation And Experimentation In Local Government. Public Administration , 89 (4), 1419- 1435. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Tentang  Nomor  100  -  53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Secara Nasional Lestiawan,  H.  Y.,  &  Jatmiko,  B.
(2015).  Key  Success  Factor Good Government Governance Serta  Pengaruhnya  Terhadap Kinerja  Pemerintah  (Survey Pada  Pemerintah  Kabupaten Gunungkidul). Maksimum , 5 (1)
.
Lin, Z., Jiang, Y., Tang, Q., & He, X.
(2014). Does high-quality financial reporting mitigate the negative  impact  of  global financial crises on firm performance?  Evidence  from the United Kingdom. Australasian Accounting, Business and
Finance Journal , 8 (5), 19-46.
Maclean,  S.  (2014).  Examining auditing as an essential element of  financial  management  and good  governance  in  local government. Africa’s Public Service Delivery & Performance  Review , 2 (2),  82- 101. Mir,  M.,  &  Sutiyono,  W.  (2013). Public sector financial management  reform:  A  case study  of  local  government agencies in Indonesia. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 7 (4), 97-117. Mujiono,  M.,  &  Suharyono,  S. (2017).  Persepsi  Wajib  Pajak Terhadap Tax Amnesty. Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis , 5 (2), 158-166. Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  Kepada  Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Peraturan  Pemerintah  No.  6  tahun 2008  (PP  6/2008)  tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peraturan  BPK  No. 1  Tahun  2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Rashid,  A.,  De  Zoysa,  A.,  Lodh,  S., &  Rudkin,  K.  (2010).  Board composition and firm performance:  Evidence from Bangladesh. Australasian Accounting, Business and
Finance Journal , 4 (1), 76-95. Rokhman,  A.  (2011).  e-Government adoption in developing countries; the case of Indonesia. Journal of Emerging Trends in Computing  and  Information Sciences , 2 (5), 228-236. . Rosman, R. I., Shafie, N. A., Sanusi, Z.  M.,  Johari,  R.  J.,  &  Omar, N.  (2016).  The  Effect  of
Internal  Control  Systems  and Budgetary  Participation  on  the Performance  Effectiveness  of Non-profit Organizations: Evidence from Malaysia. International Journal  of  Economics  and Management , 10 , 523-539. . Suharyono,  S.  (2019).  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  dalam  Membayar  Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten  Bengkalis. Inovbiz:
Jurnal Inovasi Bisnis , 7 (1), 42-
47.
Scholl,  H.  J.  (2001).  Applying stakeholder theory to e- government. In Towards the E- society (pp. 735-747). Springer, Boston, MA. . Suharyono,  S.  The  Effect Of
Accountability,  Transparency, And  Supervision  On  Budget Performance  By  Using  The Concept  Of  Value  For  Money In Regional Business Enterprises  (Bumd)  Of  Riau Province. International Journal of Public Finance , 4 (2), 236-249.
Steccolini,  I.  (2004).  Is  the  annual
report an accountability medium? An empirical
investigation  into  Italian  local governments. Financial Accountability & Management , 20 (3), 327-350. Suharyono,  S.,  &  Mule,  Y.  A. (2019).  Comparative  Analysis of Students Learning Achievement in The Advanced Public Sector Accounting. Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) , 4 (2).
Thorsell,  A.,  &  Isaksson,  A.  (2014). Director  experience  and  the performance of IPOs: Evidence from Sweden. Thorsell, A., Isaksson,  A.,(2014).  Director Experience and the Performance of IPOs: Evidence from Sweden. Australasian Accounting Business & Finance Journal , 8 (1), 3-24. UNDESA, United Nations E- Government  Survey  2014  -  E- Government for the Future  We Want, New  York:  United Nations Department of Economic  and  Social  Affairs (UNDESA)  -  The  Division  of Public Administration and Development Management (DPADM), 2014. Undang-undang  No.  23  tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Zeitun,  R.,  &  Tian,  G.  G.  (2014). Capital  structure  and  corporate performance:  evidence  from Jordan. Australasian Accounting Business & Finance Journal, Forthcoming .