Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies

## IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK LAKI-LAKI DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017-2019
Nindi Nurfahmi Setyani 1 , Maulana Rifai 2 dan Prilla Marsingga 3 1,2,3 Universitas Singaperbangsa Karawang Email: 1610631180141@student.unsika.ac.id, maulana.rifai@staff.unsika.ac.id, dan prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

## Abstrak
Tingkat  kekerasan  seksual  pada  anak  setiap  tahunnya  semakin  meningkat,  baik  pada  anak perempuan maupun pada anak laki-laki. Korban yang mengalami kekerasan seksual tentunya membutuhkan  penanganan  yang  serius  agar tidak terjadinya permasalahan lain  di  kemudian hari.  Salah  satu  fungsi  pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan memberdayakan masyarakat agar ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk  pelayanannya  yaitu  dengan  menyediakan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  di  setiap  daerah.  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A)  mempunyai  tugas  untuk  mencegah,  menyelesaikan  dan melakukan  pemulihan  terhadap  korban  tindakan  kekerasan.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi program penanganan P2TP2A di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan optimal atau belum. Penelitian ini menggunakan metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan  triangulasi.  Hasil  dari penelitian  ini  adalah  pelaksanaan  program  penanganan  pada  korban  kekerasan  seksual  anak laki-laki belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan kurangnya penyampaian informasi dan  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  adaanya  program  ini.  Selain  itu  tanggapan  dari masyarakat mengenai pentingnya penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang masih rendah.
Kata  Kunci: Implementasi,  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak, Penanganan  Korban  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak  Laki-Laki,  Kabupaten Karawang.

## Abstract
The level of sexual violence against children is increasing every year, both for girls and for boys. Victims  who  have  experienced  sexual  violence  certainly  need  serious  handling  so  that  other problems  do  not  occur  in  the  future.  One  of  the  functions  of  the  government  is  to  provide services to the community and to empower people to participate in government administration. One  form  of  service  is  by  providing  an  Integrated  Service  Center  for  the  Empowerment  of Women  and  Children  (P2TP2A)  in  each  region.  The  Integrated  Service  Center  for  the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) has the task of preventing, completing and
recovering  victims  of  acts  of  violence.  Therefore,  the  purpose  of  this  study  was  to  determine whether the implementation of the P2TP2A handling program in Karawang Regency has been running optimally or not. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation, and triangulation. The result of this research is that the handling of boys sexual violence victims has not run optimally, this is due to the lack of information delivery and socialization to the public regarding  the  existence  of  this  program.  In  addition,  the  response  from  the  community regarding the need for handling victims of sexual violence against boys in Karawang Regency is still low.
Keywords: Implementation,  Integrated  Service  Center  for  Women  and  Children Empowerment, Handling Victims of Sexual Violence in Boys, Karawang Regency.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  menjelaskan  bahwa  perlindungan  anak adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.  Melihat  undang-undang  tersebut  sudah  seharusnya  anak-anak  lebih dilindungi  di  dalam  lingkungan  masyarakat,  tetapi  pada  akhir-akhir  ini  media memberitakan kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak semakin meningkat.
Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi pada anak perempuan maupun anak laki-laki.  Konstruksi  sosial  baik  di  dalam  keluarga  maupun  lingkungan  yang  masih menganggap  laki-laki  lebih  kuat  daripada  perempuan  menempatkan  laki-laki  pada situasi  yang  diharapkan  dapat  melindungi  dirinya  sendiri  dan  dapat  menyesuaikan peran  sesuai  dengan  jenis  kelaminnya.  Padahal,  baik  laki-laki  maupun  perempuan mereka  tetaplah  anak-anak  yang  masih  membutuhkan  perlindungan  dari  orang dewasa.  Anak-anak  mudah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  dikarenakan  tingkat ketergantungannya  masih  tinggi  dan  kemampuan  untuk  melindungi  dirinya  sendiri masih terbatas (Kiram, 2020).
Menurut  data  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI),  kasus kekerasan seksual pada anak ditahun 2017 mencapai 116 kasus, tahun 2018 mencapai 206  kasus  dan  tahun  2019  tercatat  sebanyak  21  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  di lingkungan pendidikan dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terdiri dari 71
anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Berdasarkan informasi KPAI, pada tahun 2018 anak  laki-laki  lebih  rentan  menjadi  korban  kekerasan  seksual  dibandingkan  anak perempuan  karena  dari  206  kasus  kekerasan  seksual  yang  terjadi,  223  korbannya adalah anak laki-laki. KPAI juga menjelaskan pada Januari hingga Oktober 2019, kasus kekerasan  seksual  pada  anak  yang  terjadi  dilingkungan  sekolah  meningkat.  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  mencatat  17  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  di lingkungan  pendidikan  dengan  jumlah  korban  89  anak  yang  terdiri  dari  55  anak perempuan  dan  34  anak  laki-laki.  Dari  17  kasus  tersebut,  11  kasus  terjadi  di  SD,  4 kasus terjadi di SMP, dan 2 kasus terjadi di SMA. Meningkatnya jumlah kasus tersebut dikarenakan  anak-anak  belum  memahami  mengenai  aktivitas  seksual  dan  tidak menyadari jika dirinya menjadi korban kekerasan seksual
(https://www.kpai.go.id/berita/kpai-kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat, n.d.).
Di Kabupaten Karawang sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen resmi  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak  (P2TP2A) Kabupaten Karawang, korban kekerasan seksual terjadi pada anak berusia sekitar 6-15 tahun.  Pada  tahun  2017,  P2TP2A  menangani  12  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak. Tahun 2018 menangani 14 kasus dan hingga akhir Desember 2019 menangani 16 kasus kekerasan seksual pada anak.

## Laporan Korban Kekerasan Seksual yang Ditangani Oleh P2TP2A
Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019
Sumber: P2TP2A Kabupaten Karawang
4 2 0 8 9 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2017 2018 2019 Anak Laki-laki
Anak Perempuan
Dalam  laporan  di  atas  menunjukkan  dari  tahun  2017-2019,  anak  perempuan sering  menjadi  korban  pelecehan  dan  kekerasan  seksual.  Namun  dapat  dilihat  pula dalam laporan tersebut pelecehan dan kekerasan seksual juga terjadi pada anak laki- laki  dan  membutuhkan  penanganan  yang  serius  layaknya  penanganan  kekerasan seksual terhadap perempuan.
Dalam laporan tersebut juga menunjukkan pada tahun 2019, P2TP2A Kabupaten Karawang tidak melakukan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak laki- laki.  Hal  tersebut  menjelaskan  jika  terdapat  perbedaan  data  yang  ditemukan  oleh peneliti karena jika dilihat dari berita yang tersebar baik di media cetak maupun media online pada  tahun  2019  terjadi  pencabulan  pada  tiga  santri  laki-laki  di  wilayah Kecamatan  Pedes  Kabupaten  Karawang,  dimana  pelakunya  merupakan  pengajar  di pondok  pesantren  tersebut.  Perbuatan  pelaku  terbongkar  setelah  orangtua  korban melapor  ke  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Karawang (https://www.liputan6.com/regional/read/4063677/3-santri-di-karawang-jadi- korban-pencabulan-oleh-guru-ponpes#, n.d.).
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  02  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Penanganan  Anak Korban Kekerasan yang mengemukakan:
“Pelayanan  masyarakat  merupakan  garda  terdepan  dalam  penanganan  korban kekerasan  pada  anak.  Dengan  melaporkan  langsung  kepada  Unit  Pelayanan Perempuan  dan  Anak  ataupun  langsung  kepada  Pusat  Pelayanan  Terpadu. Langkah-langkah  penanganannya  dilakukan  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu  yang dapat berupa rumah aman maupun P2TP2A”.
Dari  hal  tersebut  perlu  diketahui  apakah  pengimplementasian  kebijakan  di daerah  terhadap  penanganan  kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki  sudah berlangsung  dengan  optimal  atau  belum.  Menurut  Nugroho  dalam  Yulianto  (2015), implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  cara  agar  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya dengan tidak lebih dan atau kurang, maka terdapat dua pilihan yaitu secara langsung menjadi sebuah program atau dengan formulasi kebijakan dan turunan dari kebijakan  tersebut.  Selain  itu,  menurut  Jones  (1996)  “Unsur  utama  demi  terciptanya suatu  kegiatan  adalah  dengan  adanya  sebuah  program”.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah Kabupaten Karawang  melakukan  implementasi  kebijakan  melalui  beberapa  program
yang dijalankan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang.
Beberapa  program  P2TP2A  Kabupaten  Karawang  yang  dikhususkan  untuk menangani korban kekerasan pada anak, diantaranya adalah:
1. Program Pencegahan, yaitu program kinerja yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah tindakan kekerasan seksual di masyarakat dan bentuknya dapat berupa sosialisasi, penyuluhan atau seminar.
2. Program  Penanganan,  yaitu  program  untuk  anak-anak  yang  menjadi  korban kekerasan  seksual.  Tujuan  utama  dari  program  ini  adalah  melakukan pendampingan  baik  secara  moral  maupun  material  kepada  anak-anak  hingga mereka  mendapatkan  keadilan,  kesejahteraan, dan  dapat  berdaya  di  kemudian hari  ketika  telah  tumbuh  dewasa.  Pihak  P2TP2A  Kabupaten  Karawang  juga melakukan  penanganan trauma  healing bagi  anak  korban  kekerasan  (Dokumen P2TP2A Kabupaten Karawang).
Implementasi  program  menurut  Charles  O.  Jones  yang  peneliti  jadikan  dasar dalam  penelitian  untuk  mengetahui  implementasi  program  penanganan  korban kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki  di  Kabupaten  Karawang  yang  dilakukan  oleh P2TP2A.  Peneliti  menilai  teori  ini  memiliki  variabel  yang  cocok  untuk  menganalisis bagaimana  implementasi  program  terkait  permasalahan  penanganan  korban kekerasan  seksual  di  karawang  khususnya  korban  kekerasan  seksual  anak  laki-laki. Hal ini dikarenakan implementasi program mampu mendeteksi kelemahan-kelemahan apa  yang  perlu  diperkuat  dan  penguatan  seperti  apa  yang  dapat  diupayakan  untuk menciptakan  nilai.  Kemudian  peluang  manakah  yang  berguna  untuk  dimanfaatkan dan  mana  yang  perlu  dicermati  sebagai  hambatan,  dimana  perlu  bersiap-siap memikirkan solusi sebagai rencana kedepannya.
Secara  spesifik  penelitian  ini  berusaha  menjawab  pertanyaan  penelitian;  1) Bagaimanakah  pengorganisasian  mengenai  program  penanganan  korban  kekerasan seksual  pada  anak  laki-laki  di  Kabupaten  Karawang?  2)  Bagaimana  interpretasi program  penanganan  korban  kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki  di  Kabupaten Karawang? 3) Bagaimana penerapan program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang?.

## B. Pembahasan

## 1. Kejahatan Seksual
Menurut Wahid dan Irfan dalam Huraerah (2018), kekerasan seksual merupakan istilah  yang  menunjuk  pada  perilaku  seksual  deviatif  atau  hubungan  seksual  yang menyimpang,  merugikan  pihak  korban  dan  merusak  kedamaian  dilingkungan masyarakat. Resna dan Darmawan  dalam Huraerah (2018) menjelaskan terdapat tiga kategori  dalam  tindakan  penganiayaan  seksual,  yaitu:  perkosaan, incest, dan eksploitasi.
Selain itu, dampak terhadap korban kekerasan seksual pada anak laki-laki juga tidak  kalah  banyaknya  dengan  korban  perempuan.  Dilansir  dari  situs (ubpkarawang.ac.id,  n.d.),  penelitian  yang  dimuat  dengan  judul  Jurnal  Dinamika Psikologis  Korban  Kekerasan  Seksual  pada  Anak  Laki-Laki  (Studi  Kasus  di Karawang), menjelaskan:
“Penderitaan fisik, psikis, emosional dan juga sosial tentu dirasakan oleh anak laki- laki  korban  kekerasan  seksual.  Dampak  buruk  lainnya  seperti  depresi,  trauma, cacat  fisik,  hingga  cemoohan  dari  masyarakat  juga  sering  diterima  oleh  korban. Orang dewasa saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban kekerasan seksual,  apalagi  anak-anak  yang  belum  dewasa  dalam  pemikiran  maupun tindakan”. (Dimala, 2017).
Dampak kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dari segi kesehatan fisik juga dijelaskan dalam situs (http://www.tandfonline.com/loi/zrhm20, n.d.), penelitiannya dimuat dalam Jurnal Reproductive Health Matters yang menjelaskan:
“Beberapa  laki-laki  korban  kekerasan  seksual  menderita  trauma  rektum,  seperti abses  dan  celah  yang  bisa  membuat  duduk,  bergerak,  bahkan  saat  batuk  terasa menyakitkan.  Hal  ini  membutuhkan  operasi  reparatif  khusus.  Tanpa  operasi, penderita  mungkin  berjuang  selama  bertahun-tahun  dengan  rasa  sakit  serta kebocoran  feses  yang  parah  dan  masalah  sosial  yang  juga  terkait  adalah  biaya ekonomi, seperti pengasingan dan kemiskinan. Padahal ruang lingkup trauma fisik membutuhkan  perawatan  khusus  dan  tidak  dapat  dianggap  kecil.”  ( SK Chynoweth , 2017).
Namun, banyak kendala yang menghalangi pria dan anak laki-laki mendapatkan perawatan yang layak mereka dapatkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai konteks dan faktor  budaya  spesifik  seperti  rasa  malu,  takut  bertemu  dengan  orang  banyak  dan pandangan  sosial  yang  dihasilkan  stigma,  takut  pembalasan,  dan  takut  diangggap melakukan hubungan seks yang diskriminalisasi (Stephen M. Young, 2016).
Jones dalam Nashir Budiman (1996) menyatakan jika program merupakan salah satu  komponen  dalam  suatu  kebijakan.  Suatu  program  merupakan  upaya  yang berwenang  untuk  mencapai  tujuan  sebuah  kebijakan.  Penerimaan  atau  penolakan masyarakat  terhadap  tindakan  pemerintah  dalam  menangani  suatu  program  akan mempengaruhi  pandangan  tentang  sistem  pemerintahan  yang  ada.  Menurut  Charles O.  Jones  dalam  Agustino  (2017)  terdapat  tiga  pilar  aktivitas  dalam  mengoperasikan sebuah program yaitu:
a. Pengorganisasian
Struktur  organisasi  yang  jelas  diperlukan  untuk  menjalankan  sebuah  program. Hal ini agar tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
b. Interpretasi
Penafsiran sebuah program ke dalam bentuk kegiatan yang dapat diterima dan mudah  dipahami.  Sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  kegiatan  dapat  diterima dan sasaran kebijakan layak dilaksanakan.
c. Penerapan
Kegiatan rutin yang dilakukan dengan menyesuaikan pada tujuan program.

## 2. Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2017) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu dilakukan secara ilmiah, menggunakan data, mempunyai tujuan, dan kegunaan. Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif peneliti gunakan  dengan  tujuan  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  dapat  memperkuat  teori dan  dapat  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis serta  tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti  pada  saat  ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
Adapun sumber data dari penelitian ini berupa perkataan dan tindakan, sumber data  tertulis,  foto  dan  statistik  dengan  teknik purposive  sampling dalam  penentuan informannya.  Teknik  ini  digunakan  untuk  memudahkan  dalam  pengumpulan  data, karena  informan  dipilih  berdasarkan  pengetahuannya  mengenai  permasalahan  yang akan  diteliti.  Melihat  dari  segi  sumber  dan  cara  pengumpulan  data,  maka  teknik pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dan  triangulasi
data  (Sugiyono,  2017).  Penelitian  dilakukan  di  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang dengan jumlah informan sebanyak empat orang, yaitu: Pembina P2TP2A Kabupaten Karawang, Ketua Divisi  Konsultasi,  Pelayanan  Pemulihan,  dan  Pendampingan  P2TP2A  Kabupaten Karawang, Relawan Psikolog P2TP2A Kabupaten Karawang, serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Karawang. Miles dan Hubermen dalam Sugiyono (2017) menjelaskan  bahwa  aktifitas  dalam  menganalisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  terus  menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data  yang digunakan yaitu, da ta reduction , data display , conclusion drawing/verification .

## 3. Hasil Penelitian
a. Pengorganisasian  program  penanganan  korban  kekerasan  seksual  pada  anak laki-laki  yang  dilakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  dimensi  organisasi  ini  diketahui  jika jumlah  sumber  daya  manusia  pelaksana  program  P2TP2A  Karawang  telah  cukup memadai.  Dengan  tiga  orang  anggota  dari  setiap  divisi  dirasa  sudah  mampu menjalankan  tugasnya  dengan  optimal.  Keterampilan  yang  dimilikinya  pun  sudah optimal, hal ini terlihat dari kemampuan pelaksana dalam mengindentifikasikan dan menyelesaikan  masalah  yang  ditanganinya.  Selanjutnya,  mengenai  fasilitas pendukung pelaksanaan program penanganan oleh P2TP2A Karawang diketahui telah tersedia dengan lengkap. Meskipun P2TP2A Karawang belum memiliki rumah aman, namun  hal  itu  dapat  teratasi  dengan  bantuan  anggota  divisi  yang  memiliki  yayasan Al-Khalisah sehingga dapat digunakan sementara bagi korban yang tidak ingin pulang kerumah.
b. Interpretasi  program  penanganan  korban  kekerasan  seksual  pada  anak  laki- laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  narasumber  terkait  dengan  dimensi interpretasi. Penyebaran informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh P2TP2A belum
dilaksanakan  dengan  optimal.  Penyebaran  informasi  melalui  sosialisasi  yang dilakukan  satu  sampai  tiga  kali  dalam  setahun  dan  tidak  diberikan  secara  langsung kepada  masyarakat  serta  kurangnya  penyebaran  informasi  melalui  media  sosial merupakan  salah  satu  penyebabnya.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  mengenai  adanya  program  penanganan  pada korban yang dilakukan oleh P2TP2A Karawang.
c. Penerapan program penanganan korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang
Penerapan  program  penanganan  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  Karawang dilakukan  dalam  bentuk  bantuan  hukum,  bantuan  psikologi,  dan  bantuan pendampingan  korban.  Program  ini  dikhususkan  untuk  anak-anak  yang  menjadi korban  kekerasan  seksual  sehingga  tujuan  utamanya  adalah  melakukan  penanganan baik secara moril maupun materiil kepada anak hingga anak mendapatkan keadilan, kesejahteraan  dan  dapat  berdaya  di  kemudian  hari  ketika  telah  tumbuh  dewasa. Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  program  penanganan  ini  berupa  bantuan  psikolog seperti  konseling,  pemulihan  korban  agar  dapat  kembali  ke  kehidupan  sosial,  dan bantuan pendampingan untuk menempuh jalur hukum apabila diperlukan.
Saat  ini,  pelaporan  masih  dilakukan  dengan  cara  manual  yaitu  dengan  datang langsung ke P2TP2A Karawang. Langkah awal dilakukan identifikasi korban dengan mengisi formulir yang disediakan. Setelahnya proses penanganan dilakukan  apabila telah diketahui bantuan apa yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan korban. Apabila korban  telah  merasa  lebih  baik,  selanjutnya  akan  dilakukan  pengembalian  atau pemulangan  korban  kepada  keluarga  dan  penyesuaian  korban  dengan  lingkungan tempat tinggalnya.
Berikut  ini  merupakan  data  mengenai  jumlah  korban  kekerasan  seksual  pada anak  laki-laki  di  Kabupaten  Karawang  Pada  Tahun  2017-2019  berdasarkan  hasil observasi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang:
Data Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki di Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019
Sumber: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polres Karawang.
Berdasarkan  data  yang  didapat  dari  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak Polres Karawang, diketahui tahun 2017 terdapat 2 kasus kekerasan seksual pada anak laki-laki dengan jumlah korban sebanyak 29 anak. Pada Tahun 2018 terdapat 2 kasus dengan  jumlah  korban  sebanyak  5  anak,  dan  tahun  2019  terdapat  1  kasus  dengan korban sebanyak 3 anak. Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah kasus kekerasan seksual  pada anak laki-laki di Kabupaten Karawang dari  tahun 2017-2019 terdapat 5 kasus dengan jumlah korban 37 anak. Dalam hal ini dapat diketahui jika di Kabupaten Karawang, anak laki-laki juga rentan menjadi korban kekerasan seksual.
Sedangkan,  penanganan  korban  kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki  di Kabupaten  Karawang  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  pada  tahun  2017-2019  hanya terdapat  6  anak.  Jumlah  tersebut  sangat  berbanding  jauh  dengan  jumlah  korban kekerasan seksual  yang melaporkan kasusnya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karawang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan,  diketahui  jika  tidak  semua  korban  yang  melaporkan  kasusnya  ke  polisi mendapatkan  penanganan  di  P2TP2A  dan  ada  juga  korban  yang  mendapatkan penanganan  di  P2TP2A namun  tidak  melaporkan  kasusnya  ke  pihak  kepolisian. Hal tersebut dikarenakan, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui pentingnya penanganan pada korban dan pelaku kekerasan seksual pada anak laki-laki.
Seperti  yang  terlihat  dalam  grafik,  pada  tahun  2019  terdapat    kasus  kekerasan seksual  pada  tiga  anak  laki-laki  di  Kabupaten  Karawang  namun  pada  tahun  2019 P2TP2A  tidak  menangani  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki.  Setelah
2017 2018 2019 Jumlah Korban 29 5 3 0 5 10 15 20 25 30 35
melakukan wawancara dengan Pihak P2TP2A Kabupaten Karawang, diketahui jika hal tersebut dikarenakan orangtua korban tidak ingin anaknya mendapatkan penanganan dikarenakan  malu  jika  kasus  anaknya  diketahui  oleh  masyarakat.  Hal  ini membuktikan  jika  kurangnya  perhatian  dari  orangtua  dan  lingkungan  masyarakat terhadap  korban  anak  laki-laki  merupakan  salah  satu  faktor  terjadinya  kekerasan seksual pada anak laki-laki.
Kegiatan  yang  dipilih  dalam  program  penanganan  korban  kekerasan  seksual telah  sesuai  dengan  tujuan  dari  program.  Penanganan  berupa  bantuan  psikolog, bantuan hukum, dan bantuan pendampingan memang sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan  seksual.  Namun,  kegiatan  tersebut  tidak  disertai  oleh  dukungan  dari orangtua dan lingkungan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa korban yang tidak ditangani oleh P2TP2A Karawang dikarenakan terhambat oleh persetujuan dari orang tua. Salah satu penyebabnya adalah pengaruh pandangan sosial yang dihasilkan oleh stigma  dan  ditambah  dengan  semakin  berkembangnya  jaman  maka  semakin  cepat pula  penyebaran  informasi.  Saat  ini,  masyarakat  lebih  malu  saat  menjadi  korban daripada menjadi pelaku.

## C. Simpulan
Program  penanganan  korban  kekerasan  seksual  pada  anak  laki-laki  yang  di lakukan  oleh  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Kabupaten  Karawang  memiliki  beberapa  kegiatan,  yaitu  berupa  bantuan psikolog,  bantuan  hukum,  dan  bantuan  pendampingan.  Namun,  kegiatan  tersebut belum  terlaksana  dengan  optimal.  Meskipun  pelaksana  kegiatan  telah  memadai  dan memiliki  kemampuan  yang  cukup,  tidak  membuat  penyebaran  informasi  yang dilakukan  berjalan  dengan  optimal.  Hal  ini  mempengaruhi  kepada  tanggapan masyarakat mengenai program penanganan pada korban kekerasan seksual anak laki- laki.  Sehingga  sampai  saat  ini  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui adanya program penanganan pada korban dan pentingnya penanganan pada korban kekerasan seksual anak laki-laki. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya korban kekerasan seksual pada anak laki-laki yang tidak mendapatkan penanganan. Padahal penanganan awal pada korban sangat dibutuhkan untuk memberikan trauma healing dan pencegahan agar korban tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Am  J  Public  Health.  (2011). Prevalence  and  correlates  of  forced  sex  perpetration  and victimization in Botswana and Swaziland.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/, n.d.)
Chynoweth  SK.  (2017). Sexual  violence  against  men  and  boys  in  conflict  and  forced displacement: implications for the health sector.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/, n.d.) .
Chynoweth  SK.  (2017). Sexual  Violence  Against  Men  and  Boys  IN  THE  SYRIA  CRISIS. The UN Refugee Agency. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29227205/, n.d.)
Huraerah. (2018). Kekerasan Terhadap Anak . Nuansa Cendekia. Dimala, Cempaka Putrie. (2017). Dinamika Psikologis Korban Kekerasan Seksual pada Anak Laki-Laki  (Studi  Kasus  di  Karawang). Psychopedia  Jurnal  Psikologi  Universitas Buana Perjuangan Karawang , from http: (ubpkarawang.ac.id, n.d.). Kiram, Muhammad Zawil. (2020). Is Our Child Too Young To Learn Gender Equality? An Interpretation Of Gender Education In Aceh Families . Gender Equality: International Journal  Of  Child  and  Gender  Studies.  Diakses  pada  Februari  2021,  from (https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/7719).
KPAI.go.id  (2018,  20  Maret).  KPAI:  Kekerasan  Seksual  Anak  Laki-Laki  Meningkat. Diakses  pada  2  Maret  2020,  from  (https://www.kpai.go.id/berita/kpai- kekerasan-seksual-anak-laki-laki-meningkat, n.d.).
Laporan  Korban  Kekerasan  Pada  Anak  Yang  di  Tangani  Oleh  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  dan Anak  (P2TP2A)  Kabupaten Karawang Tahun 2017-2019.
Leo Agustino, Ph.D. (2017). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) . Alfabeta.
Liputan6.com (2019, 16 September). 3 Santri di Karawang Jadi Korban Pencabulan oleh
Guru Ponpes. Diakses melalui website pada  Mei 2020, from
(https://www.liputan6.com/regional/read/4063677/3-santri-di-karawang-jadi- korban-pencabulan-oleh-guru-ponpes#, n.d.).
Michelle Davies. (2002). Male sexual assault victims: a selective review of the literature and implications for support services.
Nashir  Budiman.  (1996). Pengantar  Kebijakan  Publik  (Public  Policy). PT  Raja  Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
SM Young. (2016). Comparing help-seeking behavior  of male  and female  survivors  of sexual assault:  a  content  analysis  of  a  hotline. Diakses  melalui  website  http: (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1079063216677785, n.d.).
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sumner, Steven A. (2016). Childhood Sexual Violence Against Boys: A Study in 3 Countries. Journal Of The American Academy Of Pediatrics.
Undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Yulianto. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik . UNG Press.