## PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS

## Muhammad Mussad
Universitas Cenderawasih, Jayapura Email: dr.muhammadmusaad@gmail.com

## Abstrak
Pengimplementasian  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi provinsi Papua seharusnya bisa menjadi sarana bagi perlindungan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Provinsi Papua atas sumber daya alam. Akan tetapi, semenjak Papua kembali ke  pangkuan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  hak-hak  tersebut  dirasakan  belum terpenuhi. Tulisan ini membahas bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi  ini  dalam  kerangka  status  Otonomi  Khusus  untuk  Provinsi  Papua.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  dalam  menyajikan  hasil penelitian. Analisis hasil penelitian memberikan tinjauan tentang dinamika proses penyusunan Rancangan  Undang-undang  Otonomi  Khusus  Provinsi  Papua.  Kedua,  bagaimana  Undang- undang  Otonomi  Khusus  Papua  dapat  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  provinsi  Papua dengan menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan masyarakat adat menggunakan hak- hak mereka secara efektif.
Kata Kunci : Hak, Masyarakat Adat, Provinsi Papua, Otonomi Khusus.

## Abstract
The implementation of Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Papua province should be a means for the protection and empowerment of the rights of the Papuan indigenous  peoples  to  natural  resources.  However,  since  Papua  returned  to  the  lap  of  the Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia,  these  rights  have  not  been  fulfilled.  This  paper discusses how efforts can be made to improve this situation within the framework of the Special Autonomy status for Papua Province. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis in presenting the research results. The analysis of the research results provides an overview of the dynamics of the process of drafting the Special Autonomy Law for the Province of  Papua.  Second,  how  the  Papua  Special  Autonomy  Law  can  protect  the  rights  of  the indigenous peoples of Papua province by analyzing the factors that enable indigenous peoples to exercise their rights effectively.
Keywords: Rights, Indigenous Peoples, Papua Province, Special Autonomy.

## A. PENDAHULUAN
Masalah  sosial  politik  yang  terus  berlanjut  di  Provinsi  Papua  di  bawah  pemerintah Indonesia tidak lepas dari kenyataan bahwa hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam telah  diabaikan  secara  sistematis  (Pabendon,  2017).  Ditambah  dengan  masalah  lain  seperti pelanggaran  hak  asasi  manusia;  perbedaan  persepsi  tentang  sejarah  integrasi  Papua  ke Indonesia; dan distribusi kekayaan yang tidak merata (Sugandi, 2008). tuntutan kemerdekaan dari Indonesia tampaknya merupakan satu-satunya solusi yang mungkin bagi Papua.
Antara 29 Mei dan 23 Juni 2000 Kongres Papua Kedua diadakan di Jayapura, ibu kota Papua. Diselenggarakan oleh Presidium Dewan Papua (PDP) dan sebagian besar didanai oleh Presiden Abdurrahman  Wahid,  Kongres ini dihadiri oleh sekitar 20.000 delegasi  Papua dari
seluruh Papua, Indonesia dan luar negeri. Pada hari terakhir konferensi, Kongres dengan tegas menyatakan kembali tuntutan rakyat untuk sebuah negara merdeka (Muryantini, 2018).
Hari-hari  sebelumnya  digunakan  untuk  membahas  isu-isu  kritis  yang  dihadapi masyarakat  Papua  di  empat  komisi  berbeda.  Ada  beberapa  isu  penting  yang  dapat  dituntut diantaranya (Pulungan, 2017). Pertama, tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan tidak hanya berarti pemisahan politik dari Indonesia tetapi juga berarti kontrol atas eksploitasi sumber daya mereka,  dan  hak  untuk  menjadi  tuan  atas  urusan  mereka  sendiri.  Kedua,  penguasaan  atas sumber daya tidak boleh ditunda sampai kemerdekaan politik tercapai, melainkan harus segera direbut. Ketiga, masyarakat bersedia bekerja sama dengan investor sedemikian rupa sehingga hak ulayat mereka atas sumber daya tidak disalahgunakan, tetapi dihormati. Seperti diketahui, Jakarta  menanggapi  negatif  tuntutan  kemerdekaan  (Haboddin,  2012).  Undangan  dari  PDP kepada  otoritas  Indonesia  untuk  membahas  perbedaan  yang  belum  terselesaikan  mengenai sejarah Papua tidak didengarkan. Jakarta menganggap bahwa status politik Papua di Indonesia telah selesai, dan masyarakat internasional mendukung posisi menghormati keutuhan wilayah Indonesia.  Apalagi  mereka  yang  dianggap  bertanggung  jawab  atas  gerakan  damai  ini diintimidasi dan dituduh makar (Elisabeth, 2006).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001,  otonomi  daerah  didefinisikan sebagai  hak,  yurisdiksi,  dan  tanggung  jawab  daerah,  sesuai  dengan  persyaratan  perundang- undangan,  untuk  menyelenggarakan  dan  mengurus  sendiri  kegiatan  pemerintahan  dan kepentingan penduduk setempat (Rooseno, 2016). Menurut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,  daerah  didefinisikan  sebagai  kesatuan-kesatuan  komunal  dengan  batas-batas geografis  yang  mengatur  kegiatannya  sendiri  dan  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan (Rahayu, 2022). Dengan adanya Otonomi Khusus Provinsi Papua, negara kesatuan Indonesia akan  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  Provinsi  Papua  dan  rakyatnya  untuk mengurusi  urusannya  sendiri.  Sebagai  bagian  dari  undang-undang,  Provinsi  Papua  dan masyarakat Papua akan memiliki peningkatan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam di provinsi untuk kepentingan rakyat Papua (Soumokil, 2012).
Bagi orang asli Papua, ini berarti memiliki kapasitas untuk mewakili adat, agama, dan perempuan  sehingga  potensi  budaya  dan  ekonomi  mereka  dapat  sepenuhnya  direalisasikan oleh orang Papua. Sebagai bagian dari peran tersebut, masyarakat Papua dan lingkungan alam Papua terlibat dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan, dan menciptakan simbol-simbol daerah, seperti bendera dan lagu daerah, untuk mengaktualisasikan identitasnya  (Borami,  2011).  Hal  ini  dilakukan  dengan  mengubah  nama  Irian  Jaya  menjadi Papua. Masyarakat adat dan hukum adat telah diakui keberadaannya di Papua Nugini selama berabad-abad oleh masyarakat internasional. Semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi diwujudkan  dalam  UU  Otsus  yang  memuat  Komisi  Kehadiran  dan  Rekonsiliasi.  Panel  ini bertujuan  untuk  menyikapi  munculnya  berbagai  persoalan  di  Provinsi  Papua  melalui peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Kartasasmita, 2013).
Banyak contoh pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan hidup masyarakat adat Papua, antara lain hak atas sumber daya alam, hak untuk dilindungi oleh adat, hak masyarakat adat  untuk  menikmati  manfaat  pembangunan  secara  adil  serta  hak  atas  kesetaraan  dan keragaman bahasa dan kehidupan sosial, serta hak untuk meningkatkan taraf hidup dari sumber daya alam Papua (Yepese, 2015). Akan tetapi, walaupun hak-hak masyarakat adat Papua secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan juga telah dibentuk lembaga representasi budaya masyarakat adat Papua, ada  perasaan  bahwa  mereka  belum  dilindungi  secara  memadai  karena  perlindungan  yang diberikan masih sebatas pengakuan di tingkat hukum.
Makalah  ini  akan  mengeksplorasi  tentang  bagaimana  UU  Otsus  Papua  dapat melindungi  dan  memberdayakan  hak-hak  masyarakat  adat,  dan  saya  akan  menganalisis bagaimana hak-hak tersebut dapat diterapkan secara efektif.

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  menggunakan  pendekatan  analitik dan  deskriptif  dalam  pengumpulan  datanya.  Istilah  "deskriptif"  mengacu  pada  pendekatan penelitian  yang  memperoleh  informasi  tentang  subjek  penelitian  pada  titik  waktu  tertentu melalui  pengumpulan  data  dalam  bentuk  kata-kata  dan  gambar  daripada  statistik  (Moleong, 2007).  Tujuan  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  memilih  informan,  dokumen,  atau  sumber visual  yang  akan  memberikan  tanggapan  yang  paling  mencerahkan  terhadap  isu-isu  yang diajukan dalam penelitian (Creswell, 2010). Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk melakukan  penyelidikan,  dan  sumber  informasi  yang  digunakan  antara  lain  buku,  jurnal, majalah,  surat  kabar,  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  atau  keputusan  pemerintah, hasil penelitian, laporan peristiwa, kliping, dan sebagainya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada dasarnya didasarkan pada RUU yang diajukan oleh Provinsi Papua. RUU  Otsus  yang  dikembangkan  di  Papua  oleh  orang  Papua  sangat  berbeda  dengan  praktik pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  hampir  semua  undang-undang  di  Indonesia, Pemerintah  Pusat  telah  mengambil  peran  utama  dalam  penyusunan  RUU  tersebut,  sebelum RUU tersebut diajukan ke DPR untuk dibahas.
Penyusunan  RUU  Otsus  di  Papua  penuh  dengan  dinamika.  Di  satu  sisi  keinginan banyak orang asli Papua sangat jelas kemerdekaan politik penuh dari Indonesia. Di sisi lain, tuntutan  tersebut  telah  ditolak  mentah-mentah  oleh  Pemerintah  Indonesia  di  Jakarta,  dan penolakan ini telah didukung oleh banyak negara lain. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah memprakarsai  penyusunan  RUU  dari  Papua  dan  mengakomodasi  sebanyak  mungkin  'esensi menjadi negara yang merdeka secara politik' dalam RUU itu. Sorotan proses penyusunan RUU Otonomi Khusus Papua diuraikan di bawah ini
Minggu  keempat  Desember  2000.  Beberapa  tokoh  Papua  mengadakan  serangkaian pertemuan  untuk  membahas  bagaimana  mencapai  win-win  solution  secara  damai  dalam kerangka  hukum  dan  politik  Republik  Indonesia.  Mereka  sepakat  bahwa  otonomi  khusus, seperti  yang  dijanjikan  pada  1999,  harus  menjadi  kendaraan  untuk  mencapai  tujuan  itu.  Di antara mereka adalah Gubernur Jaap Solossa yang baru terpilih; Ketua DPRD Papua saat itu Nathaniel  Kaiway  (sejak  meninggal);  Rektor  Universitas  Cenderawasih  (Uncen)  Frans Wospakrik;  Menteri  Muda  Percepatan  Pembangunan  Indonesia  Timur,  Manuel  Kaisiepo; August Kafiar, dan Pdt Karel Phil Erari. Bas Suebu, mantan Gubernur Papua dan saat ini Duta Besar  Indonesia  untuk  Meksiko,  juga  turut  ambil  bagian.  Rektor  diminta  membentuk  tim intelektual Papua untuk memulai proses tersebut.
Minggu pertama Januari 2001. Rektor mulai mengumpulkan dokumentasi dari sumber non pemerintah, universitas, pemerintah provinsi dan Kongres Papua, tentang kemungkinan isi undang-undang tentang otonomi khusus Papua.
Minggu ketiga Januari 2001. Dalam pidato yang disiarkan di radio dan televisi lokal, Gubernur mengajak masyarakat untuk ikut membahas isi RUU Otsus yang akan diajukan ke Pemerintah Pusat dan DPR. Ia meyakinkan masyarakat bahwa mereka bebas membicarakan apapun yang mereka anggap penting, dan mendesak aparat keamanan untuk menghormati hak- hak  demokrasi  rakyat.  Jaap  Solossa  juga  mengumumkan  bahwa  tim  yang  dibentuk  Rektor Uncen telah menyiapkan dokumen berjudul 'Hak dan Kewajiban Dasar Rakyat Papua', sebagai bahan  diskusi  awal.  Dia  mengundang  orang  untuk  menambah,  menghapus  atau  bahkan menolak  dokumen,  dan  menuliskan  saran  mereka  untuk  perbaikan.  Dia  juga  mengundang perwakilan  dari  masing-masing  kabupaten  untuk  datang  ke  Jayapura  untuk  Forum  Studi
membahas  rancangan  tersebut,  menambahkan  bahwa  orang  harus  menentukan  perwakilan mereka sendiri.
Minggu keempat Januari 2001. Rombongan Rektor dibagi dalam kelompok-kelompok kecil  untuk  mengunjungi  semua  kecamatan.  Diskusi  diadakan  dengan  para  pemimpin pemerintah  daerah  dan  non-pemerintah,  termasuk  panel-panel  Dewan  Papua  yang  berbasis distrik.  Tidak  semua  diskusi  “bebas  masalah”  beberapa  orang  menolak  untuk  membahas otonomi khusus dan dengan tegas menyatakan kembali tuntutan mereka untuk kemerdekaan. Namun  banyak  dari  mereka  yang  membaca  dokumen  tersebut  menyadari  bahwa  Pemprov sangat serius mencari solusi, dan banyak pula yang mendatangi tim Rektor dan memberikan saran.
Minggu  pertama  Februari  sampai  minggu  pertama  Maret  2001.  Tim  dan  panitia pengarah intelektual Papua, termasuk perwakilan gereja; akademisi; LSM; pejabat pemerintah dan anggota DPRD provinsi, memulai proses legal drafting. Delapan draft diproduksi secara berurutan. Masukan yang dikumpulkan dari kunjungan ke kabupaten dipertimbangkan secara serius.
Minggu kedua dan ketiga Maret 2001. Beberapa pakar otonomi luar diundang untuk memberikan  masukan  bagi  perkembangan  RUU  tersebut.  Pertemuan  dilakukan  dengan anggota  parlemen  Papua  di  Jakarta  untuk  tujuan yang  sama.    Pada  tangga  28  dan  29  Maret 2001  Forum  Kajian  Otonomi  Khusus  Papua  Baru  diselenggarakan  di  Jayapura,  dan diselenggarakan oleh Uncen. Dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kecamatan, serta beberapa anggota DPRD dan anggota Dewan Pertimbangan Agung dari Jakarta. Penolakan keras dari mereka yang menganggap otonomi khusus akan membahayakan tuntutan kemerdekaan rakyat membubarkan  sesi  pembukaan.  Beberapa  peserta  yang  setuju  dengan  pandangan  ini  keluar, namun  sejumlah  besar  tetap  ada,  dan  pertemuan  berlanjut.  Sebelum  setiap  sesi  diskusi,  Bas Suebu menjelaskan RUU tersebut, termasuk pasal tentang perlunya menyelesaikan pertanyaan validitas  integrasi  Papua  ke  dalam  NKRI.  Di  hari  kedua,  hadir  lebih  baik,  Bas  Suebu mengulangi penjelasannya. Peserta memberikan saran yang substansial.
Minggu pertama April 2001. Berdasarkan masukan dari Forum, lebih banyak draft yang dihasilkan.  Minggu  kedua  April  2001.  Rektor  Uncen  menyerahkan  draf  final  (14)  kepada Gubernur  Papua,  yang  mempresentasikannya  ke  DPRD  Provinsi.  DPR  dengan  suara  bulat mendukung rancangan tersebut. Pada tanggal 16 April 2001. Delegasi dari Provinsi Papua yang dipimpin  oleh  Gubernur  dan  Pj.  Ketua  DPRD  menyerahkan  RUU  tersebut  kepada  Presiden Abdurrahman Wahid; Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri; Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono. Masing-masing diminta mendukung RUU tersebut.
DPR  kemudian  membentuk  Panitia  Khusus  RUU  Otonomi  Khusus  Papua  (Panitia Khusus – Pansus – RUU Papua) pada 19 Juli 2001. RUU yang diajukan dari Papua tersebut resmi diadopsi untuk dibahas oleh Pansus. Pada tanggal 27 Juli, Pansus mengadakan pertemuan pertamanya. Tim Pembantu (yang biasa disebut Tim Asistensi untuk penyusunan RUU yang dibentuk oleh Gubernur, dan dipimpin oleh Rektor Uncen) diundang untuk menjelaskan latar belakang,  filosofi  dan  isi  RUU  Otsus  yang  disusun  di  Papua,  bahkan  Padahal  penjelasan lengkap telah dilakukan selama lobi dengan semua fraksi di DPR selama periode 12-22 Juni. Setelah  penjelasan  tersebut,  Pansus  memutuskan  bahwa  Tim  Asistensi  harus  hadir  di  setiap rapat  Pansus  sebagai  nara  sumber.  Tim  akan  diminta  untuk  memberikan  klarifikasi  tentang masalah apa pun, jika ini diperlukan. 20 Oktober 2001. RUU tersebut disahkan oleh Parlemen Pusat.  Mendagri  menyambut  baik  RUU  tersebut  dan  memujinya  sebagai  solusi  paling komprehensif  untuk  Papua.  Ia  juga  menyatakan  bahwa  RUU  ini  bisa  menjadi  model penyelesaian  situasi  serupa  lainnya  di  dunia.  21  November  2001.  Presiden  Megawati Soekarnoputri  mengesahkan  RUU  tersebut  menjadi  Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pada 1 Januari 2002, secara resmi dilaksanakan di Papua.

## 2. Undang-undang  Otonomi  Khusus  Sebagai  prelindungan  Hak  Hak  Masyarakat Adat Papua
Elemen-elemen  kunci  Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pemberdayaan  hak-hak  masyarakat  adat  Papua  termasuk  atas  sumber  daya  alam  dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Pengakuan  bahwa  orang  Papua  adalah  orang  Melanesia  dan  bahwa  kesalahan  besar telah dibuat oleh Negara di masa lalu.
UU Otsus Papua mengakui bahwa orang asli Papua adalah ras Melanesia.  Ini sangat penting  karena  sebelumnya  hampir  tidak  mungkin,  kecuali  dalam  beberapa  diskusi antropologis-akademik,  untuk  menggunakan  Melanesia  sebagai  dasar  untuk  membedakan orang Papua (dan Ambon, Timor, dll) dari mayoritas Melayu-Indonesia. Saya dibesarkan di daerah dataran tinggi tengah dan menempuh hampir semua jenjang pendidikan saya di Papua, namun,  saya  hampir  tidak  dapat  mengingat  orang  Papua  yang  disebut  sebagai  Melanesia dalam kurikulum . Armawi (2020) berpendapat bahwa hal ini merupakan hasil dari pendekatan yang  dianut  oleh  Negara,  dimana  budaya  kelompok  sosial  yang  dominan  menjadi  budaya nasional,  yang  pada  gilirannya  diharapkan  dapat  memantapkan  nasionalisme  Indonesia. Pendekatan ini mempengaruhi hampir semua kebijakan dan program pembangunan masa lalu. Pengakuan  orang  Papua  sebagai  orang  Melanesia,  yang  menurut  Undang-undang  memiliki “…keragaman budaya, sejarah, dan bahasa” sendiri, menyiratkan bahwa pelaksanaan semua kebijakan dan program pembangunan di Papua ke depan harus selalu bercirikan menghormati dan mengadopsi budaya masyarakat adatnya. Selain itu, pasal f. dan g. Bagian Pertimbangan Undang-Undang  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  pengakuan  oleh  Negara  bahwa  sejak  Papua menjadi  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  hak-hak  orang  asli  Papua  belum sepenuhnya dihormati.  Diakui: (1) bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi  Papua belum memenuhi  rasa keadilan, belum mencapai  kesejahteraan bagi  seluruh rakyat, belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum, dan belum menghormati hak asasi manusia. masyarakat di Provinsi Papua, khususnya di kalangan masyarakat adat Papua; dan (2) bahwa pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam tanah Papua belum dimanfaatkan secara optimal  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  adat  Papua,  menimbulkan  kesenjangan sosial ekonomi yang lebar antara Provinsi Papua dengan daerah lain, dan melanggar hak-hak dasar orang asli Papua. Dalam konteks inilah Tom Beanal, Ketua Umum PDP, menganggap Otsus sebagai sarana bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatasi minimnya pembangunan di Provinsi Papua.
b. Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)
Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah representasi budaya masyarakat adat Papua, dan memiliki  kewenangan  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  Papua,  berdasarkan penghormatan terhadap adat dan budaya; pemberdayaan perempuan, dan penguatan kehidupan beragama  yang  harmonis.  MRP  didirikan  atas  dasar  apa  yang  dianggap  sebagai  kurangnya representasi  politik  yang  benar  dan  bermakna  dari  masyarakat  adat  Papua.  Anggota  MRP haruslah orang asli Papua yang terdiri dari perwakilan masyarakat adat, umat beragama, dan perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total keanggotaan MRP.
c. Pengakuan dan Perlindungan Hak Hak Adat Orang Papua
Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  mendefinisikan  masyarakat  adat  sebagai orang asli Papua yang tinggal di wilayah tertentu di Papua dan terikat oleh, serta tunduk pada, adat  tertentu  dengan  rasa  solidaritas  yang  signifikan  di  antara  para  anggotanya.  Definisi  ini kurang  lebih  sesuai  dengan  ciri-ciri  masyarakat  adat  di  Indonesia  yang  dikemukakan  oleh Walhi pada tahun 1993, sebagai kelompok masyarakat yang mewarisi asal-usul leluhur pada
suatu wilayah geografis tertentu, serta mewarisi nilai-nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan nilai-nilai tertentu. dan sistem sosial (Heroepoetri, 1997).
Pasal 43 UU Otonomi Khusus mengatur bahwa Pemerintah Provinsi Papua mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, dan mengembangkan hak-hak masyarakat hukum adat. Lebih khusus lagi, pasal 3 pasal tersebut mengatur bahwa setiap penggunaan tanah adat harus  berdasarkan  izin  yang  diberikan  oleh  masyarakat  adat  yang  terkena  dampak  melalui proses konsultasi yang tepat. Penggunaan tanah masyarakat adat harus mencakup kompensasi yang  layak  dalam  bentuk  pembayaran  tunai,  penggantian  tanah,  pemukiman  kembali, kepemilikan saham, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati dengan kesepakatan bersama para pihak terkait. Selain itu, Pasal 44 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi wajib melindungi hak  kekayaan  intelektual  masyarakat  hukum  adat  Papua,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Ayat 2 Pasal 38 mengatur bahwa usaha ekonomi yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam Papua, harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya tersebut. Prinsip ini diperlakukan sama dengan Prinsip lain yang berkaitan dengan  pembangunan  ekonomi  Papua,  yaitu  pemberian  kepastian  hukum  bagi  investor, perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Undang-undang ini juga berupaya untuk memperbaiki perlakuan tidak adil sebelumnya terhadap  masyarakat  adat  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk menggugat secara hukum setiap izin yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak ketiga  untuk  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  Papua.  Ayat  2  Pasal  40  mengatur  bahwa apabila suatu putusan pengadilan menganggap bahwa suatu izin dan/atau perjanjian kerjasama adalah: (1) cacat hukum; (2) mempengaruhi hak-hak anggota masyarakat; dan (3) bertentangan dengan Asas UU Otsus Papua, bahwa izin khusus dan/atau perjanjian kerjasama harus ditinjau ulang dan pemegang izin/perjanjian harus menanggung akibat hukumnya.
Aspek  penting  lain  dari  UU  Otonomi  Khusus  adalah  pengenalan  kembali  peradilan adat. Menurut Undang-Undang, pengadilan adat dapat digunakan untuk mendamaikan pihak- pihak yang berselisih dalam masyarakat hukum adat, dan berwenang mengadili perkara perdata dan pidana di antara para anggotanya. Putusan yang dibuat oleh pengadilan adat bersifat final dan  tidak  dapat  dibawa  ke  Pengadilan  Negeri  kecuali  salah  satu  pihak  yang  bersangkutan menolak putusan tersebut. Kedudukan formal pengadilan adat Papua dalam sistem peradilan Indonesia  harus  dilihat  sebagai  pencapaian  bersejarah,  setidaknya  karena  dua  alasan:  (1) sengketa sumber daya oleh klan yang berbeda di Papua dapat diproses secara hukum melalui mekanisme  adat;  dan  (2)  telah  ditetapkan  preseden  bagi  masyarakat  adat  di  wilayah  lain  di Indonesia agar sistem hukum adat mereka diakui oleh Negara.
d. Pembatasan Transmigrasi dan Pelaksanaan Kebijakan Afirmasi
Secara  hukum,  pemberlakuan  Otonomi  Khusus  Papua  akan  semakin  mempersulit pelaksanaan transmigrasi yang disponsori negara di Papua. Ayat 3 dan 4 Pasal 61 mengatur bahwa transmigrasi  nasional  hanya dapat  dilakukan di  Papua dengan persetujuan Gubernur, yang terlebih dahulu harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, MRP memiliki hak veto untuk menolak peraturan tersebut jika dianggap tidak  untuk  kepentingan  masyarakat  adat  Papua.  Berkenaan  dengan  masalah  pengelolaan kependudukan  yang  lebih  luas,  Pasal  61  mengatur  bahwa  Pemerintah  Provinsi  Papua berkewajiban mengelola pertumbuhan penduduk di Papua. Termasuk di dalamnya penerapan kebijakan affirmative  action yang  bertujuan  untuk  membantu  masyarakat  adat  Papua memperkuat  kemampuan  mereka  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  negara  mereka secepat  mungkin.  Berdasarkan  kebijakan  affirmative  action,  Provinsi  Papua  memiliki  hak untuk membatasi migrasi masuk untuk jangka waktu tertentu.

## D. KESIMPULAN
Implementasi  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Papua  akan  memberikan  peluang hukum untuk melakukan perbaikan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adat Papua, khususnya dalam hal perlindungan dan pemberdayaan hak-hak mereka atas sumber daya alam. Salah  satu  tantangan  utama  yang  saat  ini  dihadapi  oleh  masyarakat  dan  Pemerintah  Papua adalah penyusunan sejumlah peraturan untuk mengimplementasikan UU Otsus. Keterbatasan waktu  mengakibatkan  banyak  persoalan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan pemberdayaan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  belum  terselesaikan.  Untuk  mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan yang akan dapat diterapkan dalam jangka panjang, pelajaran harus dipetik dari materi yang dikumpulkan dari daerah yang secara sosial budaya mirip dengan Papua seperti masayarakat Melanesia yang ada di Pasifik Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Armawi,  A.  (2020). Nasionalisme  dalam  dinamika  ketahanan  nasional .  Yogyakarta:  UGM Press.
Borami,  S.  (2011). Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua  Terhadap  Perlindungan Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Berdasarkan  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Papua (Doctoral dissertation, UAJY). Creswell,  J.  W.  (2010). Research  design  pendekatan  kualitatif,  kuantitatif,  dan mixed . Yogyakarta: pustaka pelajar.
Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. Jurnal Penelitian Politik , 3 (1), 43- 65.
Haboddin,  M.  (2012).  Menguatnya  politik  identitas  di  ranah  lokal. Jurnal  Studi Pemerintahan , 3 (1).
Kartasasmita,  P.  S.  (2013).  Membawa  damai  dan  keadilan  ke  tanah  Papua:  kajian  terhadap otonomi khusus, hak atas tanah ulayat, dan resolusi konflik.
Moleong, L. J. (2007). Metode penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Muryantini, S. (2018). Konflik Otonomi Khusus Papua Dan Dampaknya Terhadap Hubungan Pusat  Dan  Daerah  di  Indonesia. Paradigma:  Jurnal  Masalah  Sosial,  Politik,  dan Kebijakan , 20 (1).
Pabendon, T. (2017). Analisis Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Asli  Papua  di  Kabupaten  Mimika. JURNAL  KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi) , 1 (1), 2-2.
Pulungan,  M.  S.  (2017).  Dinamika  Konflik  di  Papua  Pasca  Orde  Baru. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 33 (4), 516-540. Rahayu,  A.  S.  (2022). Pengantar  Pemerintahan  Daerah:  Kajian  Teori,  Hukum  dan Aplikasinya . Sinar Grafika.
Rooseno,  R.  (2016).  Eksistensi  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi  Papua  (Existence  of  The  Act  Number  21/2001  On  Special Authonomy of Papua Province). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (1), 61-75.
Soumokil, Y. D. (2012). Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (Analisis  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 Ditinjau Dari Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua).
Sugandi, Y. (2008). Analisis konflik dan rekomendasi kebijakan mengenai Papua . Friedrich- Ebert-Stiftung.
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Yepese,  D.  K.  (2015). Implementasi  Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Papua  Dalam Perlindungan  Preventif  Hak-Hak  Masyarakat  Asli  Papua  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Provinsi Papua (Doctoral dissertation, UAJY).