## Jurnal Legal Reasoning
Vol. 6, No. 2, Juni 2024, Halaman 138-149 Website : https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr
PENYALAHGUNAAN KEADAAN ( MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)

## DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
( Misuse Of Circumstances (Misbruik Van Omstandigheden) In life Insurance Contract by Insurance Company)
Suryanto Siyo, 1 Salma Aulia, 2 Risca Ayuni, 3 Randah Salwa 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jagakarsa, Jakarta Selatan E-mail : suryanto.siyo@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Pasal 251 KUHD membebankan  tertanggung beritikad baik untuk mengungkapkan informasi  yang  sebenar-benarnya.  Informasi  yang  tidak  benar    atau  keliru menyebabkan perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan oleh penanggung. Penanggung tidak  berkewajiban  untuk  menelaah      informasi  yang  diberikan  calon  tertanggung sebelum polis disetujui, sementara sifat perjanjian  asuransi yang aleter , maksudnya adalah  prestasi  dari  penanggung  untuk  memberikan  ganti  rugi  atau  sejumlah  uang kepada  tertanggung  digantungkan  pada  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti  terjadi ( evenemen ). Namun, kewajiban tertanggung atas pembayaran premi sudah pasti sejak permohonan  asuransi  jiwa  disetujui.  Keadaan  ini  memungkinkan  terjadi penyalahgunaan  keadaan  ( Misbruik  Van  Omstandigheden )  oleh  penanggung memutuskan  perjanjian  secara  sepihak  dan  atas  premi  yang  telah  dibayarkan  tidak dikembalikan.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan  pendekatan Peraturan  Perundang-Undangan.  Bahan  hukum  diperoleh  dengan  studi  kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa pasal 251 KUHD, Pasal 7 POJK No. 22 Tahun 2023  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Keuangan.  Hasil penelitian menunjukkan perubahan norma hukum dalam Pasal 7 ayat (1) POJK yang memberikan “hak” kepada penanggung untuk menelaah informasi calon tertanggung yang  semula  imperative  menjadi  fakultatif  dihadapkan  pada  situasi  yang  berada kondisi  gegabah/sembrono;  (keadaan  kejiwaan  yang  tidak  normal;  dan  kurang pengalaman,  serta  kurangnya  pengetahuan  tentang  asuransi  rentan  terjadi penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ) oleh perusahaan asuransi.
Kata kunci: Penyalahgunaan keadaan, Perjanjian, Asuransi jiwa

## Abstract
Article 251 KUHD imposes a good point on the insured to disclose true information. Incorrect or erroneous information causes the life insurance agreement to be canceled by the insurer. The insurer is not obliged to review the information provided by the prospective  insured  during  the  application,  while  the  nature  of  the  insurance agreement is aletery, meaning the achievement of the insurer to provide compensation
or  a  sum  of  money  to  the  insured  depends  on  an  event  that  is  not  certain  to  occur (fortuitous event), but the insured's obligation for premium payments is certain since the life insurance application is approved by the insurer; In such circumstances there is  a  misuse  e  of  circumstances  (Misbruik  Van  Omstandigheden)  by  the  Insurer  to terminate the policy unilaterally and Insurance premiums that have been paid cannot be refunded . This research uses normative research with a statutory approach. Legal material is obstained through literature study. with primary legal material in the form of Article 251 KUHD and article 7 Indonesia FSA Regulation No.22 /2023 regarding to Consumer and Community Protection in the Financial Sector. The results showed changes  in  legal norms in PAsal 7 paragraph  (1) POJK which gave "rights"  to the insurer to review information on prospective insureds who were originally imperative to facultative faced with situations that were rash / frivolous; (abnormal psychiatric conditions; and lack of experience, as well as lack of knowledge about insurance prone to misuse of circumstances (misbruik van omstandi) by insurance company.
Keywords : misuse of circumstance, contract, life insurance

## A. PENDAHULUAN
Hukum  perikatan  dalam  buku  ke  III  KUHPerdata  fungsinya  untuk melengkapi namun dalam pasal-pasal yang bersifat umum tidak dapat disimpangi oleh para pihak karena sifatnya memaksa seperti syarat sah perjanjian yang diatur dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Asuransi  merupakan  perjanjian  antara penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (pemegang polis). 1 Perjanjian asuransi selain tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdata juga tunduk  pada Pasal 251 KUHD yang menganut prinsip utmost good faith meliputi dua hal, yakni kewajiban untuk mengungkapkan fakta atau keadaan materil ( duty of disclosure ) dan  larangan  memberikan  informasi  keliru  ( misrepresentation ).    Perjanjian Asuransi harus berlandaskan pada asas  itikad baik.
Itikad  baik  tertanggung  berdasarkan  ketentuan  Pasal  251  KUHD  adalah wajib  memberikan  semua  informasi  secara  benar  yang  sifatnya  material  yang dapat  mempengaruhi  perusahaan  asuransi  jiwa  dalam  pengambilan  keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap permohonan asuransi jiwa dari
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian “ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk……………….”
calon tertanggung. 2 Dalam Hukum Asuransi Indonesia, Pasal 251 KUHD, dengan tegas mengatur prinsip ini, sebagai berikut:
“Setiap  keterangan  yang  keliru  atau  tidak  benar (misrepresentation), atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung (non-disclosure), betapapun itikad  baik  ada  padanya,  yang  demikian  sifatnya,  sehingga seandainya  penanggung  telah  mengetahui  keadaan  yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau bila sudah ditutup  dengan  syarat  yang  sama,  mengakibatkan  batalnya perjanjian pertanggungan”.
Prinsip utmost good faith dalam Pasal 251 KUHD sebagai ketentuan tidak adil dan diskriminatif. Pasal 251 KUHD Indonesia tidak membebankan kewajiban kepada penanggung untuk beritikad baik dalam kontrak asuransi, juga tidak ada larangan  dan  sanksi  bagi  perusahaan  asuransi  jiwa  yang  dengan  itikad  buruk membiarkan  calon  tertanggung    melanggar  ketentuan  Pasal  251  KUHD  karena sifat  perjanjian  asuransi  yang aleter kondisi dimana  prestasi  dari  penanggung harus digantungkan dengan suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi yang harus dipenuhi oleh tertanggung untuk membayar premi adalah suatu kewajiban.
Sifat Aletair dalam  perjanjian  asuransi  ini  membuka  peluang  digunakan sebagai  sarana spekulasi untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak tertanggung atau pemegang polis. Pada tahap pra-kontrak misalnya, kesempatan perusahaan asuransi jiwa  untuk melakukan misrepresentasi terbuka lebar dalam rangka  menarik  minat  calon  tertanggung,  sehingga  calon  tertanggung  atau pemegang polis tidak mendapatkan informasi lengkap (materil) mengenai produk asuransi  yang  ditawarkan  kepadanya  dan  akibat misrepresentasi ,  termasuk
2 Life insurance contract is based on the principle of good faith. The insured’s good faith points to  an  obligation  of  representing  and  disclosing  all  material  facts  related  to  his  personal  data  and medical records. A fact is considered material (material facts) if the representation or concealment of a fact may influence the insurer to make decision whether accepting or objecting the possible risk he may take over. Thus, material facts are not solely seen based on the types, but also the substance which the insured considers important. Violation on material facts involves misrepresenting and concealing information the insured actually knows, which may fail the life insurance contract Mokhamad Khoirul Huda, “ An  Obligation  to  Represent  and  Disclose  Material  Facts  as  a  Good  Faith  in  Life  Insurance Contract ”. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 8 No 4 S1 July 2017. hlm. 59.
didalamnya  mengenai  resiko  pengisian  SPAJ  yang  tidak  lengkap  atau  benar sehingga menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian tersebut.
Di Belanda sendiri dalam hukum perjanjian terkait cacat kehendak dalam perkembangannya  dalam New  Burgerlijk  Wetboek  ( NBW)  telah  mengadopsi ajaran  penyalahgunaan  keadaan  ( Misbruik  Van  Omstandigheden ). Praktik perjanjian asuransi jiwa di Indonesia ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keadaan ( Misbruik Van Omstandigheden ) oleh perusahaan asuransi jiwa dengan berlindung  pada  Pasal  251  KUHPerdata.    Klausula  baku    yang  memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi  jiwa untuk  memutus perjanjian secara sepihak  akibat  dilanggarnya utmost  good  faith oleh  tertanggung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 KUHD.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  berusaha  mengkaji  konsep penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  dalam  perjanjian. Setelah  itu,  hasilnya  akan  dianalisis  apakah  konsep  penyalahgunaan  keadaan ( misbruik van omstandigheden ) dapat diterapkan dalam perjanjian asuransi jiwa? Dan apakah terdapat urgensi untuk dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 251 KUHD untuk mencegah penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ) oleh penanggung?
Tujuan  dari  penelitian  untuk  mencari  data  dan  menganalisis penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  dalam  perjanjian asuransi jiwa dan urgensi merubah ketentuan Pasal 251 KUHD untuk mencegah penyalahgunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden ) oleh penanggung.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Merujuk pada  objek masalah  yang akan ditelusuri dalam penelitian ini, yang akan diteliti dan dianalisis adalah Pasal 251 KUHD dan Pasal 7 POJK No. 22  Tahun  2023    Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor Keuangan  maka  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  normatif  dengan pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan    ( statue  approach )  dan  pendekatan konsep ( conceptual approach ).

## C. PEMBAHASAN
Konsep  Penyalahgunaan  Keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden ) dalam perjanjian asuransi jiwa
Pasal  1313  KUHPerdata  memberikan  pengertian    perjanjian  sebagai “ suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ”. Ketentuan mengenai syarat sah perjanjian secara umum tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu  adanya  syarat  subjektif  dan  syarat  objektif.  Syarat  subjektif  terdiri  dari sepakat dan cakap, berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata kesepakatan tidak  boleh  diberikan  dalam  keadaan  khilaf  paksaan  dan  penipuan  yang menyebabkan cacat kehendak. Dalam perkembangan terkait cacat kehendak yang keempat  dalam New  Burgerlijk  Wetboek telah  mengatur  perjanjian  dapat dibatalkan apabila salah satu pihak dibawah pengaruh keadaan dimana ia berada dalam kondisi darurat atau posisi terpaksa lainnya atau dalam situasi dimana pihak lawan mempunyai dominasi psikis, sehingga pihak lawan telah menyalahgunakan posisi dominasi itu untuk menutup perjanjian. 3 Van Dunne membagi  penyalahgunaan  keadaan  menjadi  tiga  bagian  yaitu:  penyalahgunaan keunggulan ekonomis; penyalahgunaan keunggulan kejiwaan; dan penyalahgunaan keadaan darurat. 4
Ajaran  penyalahgunaan  keadaan  sendiri  mengandung  dua  unsur,  yaitu unsur penyalahgunaan keadaan (kesempatan) oleh pihak lain dan unsur kerugian bagi satu pihak. Kedua unsur tersebut yaitu keuntungan keunggulan ekonomi dan keuntungan psikologis, yang diuraikan sebagai berikut: 5
1. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yaitu:
3 C.  Asser’s,  “ Penuntun  Dalam  mempelajari  hukum  Perdata  Belanda, Hukum Perikatan Ajaran Umum Perjanjian ” . (Bandung: Yrama Widya, 2020). Hlm. 261-262.
4 Dwi  Fidhayanti,  “Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van  Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah”.  Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 Tahun 2018. Hlm. 172.
5 Rifqi Fadillah, Dkk, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014) ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH:
Volume IV Nomor 2 (April, 2021). Hlm.121.
a. Satu pihak mempunyai keuntungan keunggulan ekonomi terhadap pihak yang lain.
b. Pihak yang lain terpaksa dalam mengadakan perjanjian.
2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan jiwa: Salah satu pihak memiliki hubungan khusus, seperti hubungan kepercayaan  antara keluarga, suami istri, dokter dan pasien, dan lain-lain.
3. Salah satu pihak menggunakan kondisi mental khusus pihak lainnya, seperti kondisi  gangguan  jiwa,  kurangnya  pengalaman,  kecerobohan,  kurangnya pengetahuan, kondisi fisik yang buruk, dan sebagainya.
Herlien Budiono memberikan pendapat “menurut Pasal 3: 44 (4) NBW, terdapat  beberapa  keadaan  yang  dapat  digolongkan  ke  dalam  penyalahgunaan keadaan, yaitu: noodtoestand (keadaan darurat); afhankelijkheid (ketergantungan); lichtzinnigheid (gegabah/sembrono); abnormale geestestoestand (keadaan  kejiwaan  yang  tidak  normal);  dan onervarenheid (kurang pengalaman)”. 6
Pasal 251 KUHD menganut konsep bahwa hanya tertanggung yang wajib beritikad  baik  dan  sempurna,  sedangkan  perusahaan  asuransi  dibebaskan  untuk hal demikian. Prinsip utmost good faith meliputi dua hal, yakni kewajiban untuk mengungkapkan  fakta  atau  keadaan  materil  ( duty  of  disclosure )  dan  larangan memberikan  informasi  keliru  ( misrepresentation ).  Dalam  Hukum  Asuransi Indonesia, Pasal 251 KUHD, dengan tegas mengatur prinsip ini, sebagai berikut:\
“Setiap  keterangan  yang  keliru  atau  tidak  benar ( misrepresentation ) , atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung (non-disclosure), betapapun itikad  baik  ada  padanya,  yang  demikian  sifatnya,  sehingga seandainya  penanggung  telah  mengetahui  keadaan  yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau bila sudah ditutup  dengan  syarat  yang  sama,  mengakibatkan  batalnya perjanjian pertanggungan”.
6 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), Hlm. 98.
Suatu  fakta  dianggap  material  (fakta  material)  jika  representasi  atau penyembunyian suatu fakta  dapat mempengaruhi penanggung untuk mengambil keputusan apakah menerima atau keberatan atas risiko yang mungkin dia mungkin mengambil alih resiko dari calon tertanggung. 7 Prinsip Unpredictable Future Risk dalam  Pasal  269  KUHD    “ Semua  pertanggungan  yang  diadakan  atas  suatu kepentingan  apa  pun,  yang  kerugiannya  terhadap  itu  dipertanggungkan,  telah ada pada saat mengadakan perjanjiannya, adalah  batal, bila tertanggung atau orang  yang  dengan  atau  tanpa  amanat  telah  menyuruh  mempertanggungkan, telah mengetahui tentang adanya kerugian itu ”.
Sehubungan dengan prinsip utmost good faith dalam Pasal 251 KUHD hanya  dibebankan    kepada  tertanggung.  Namun,  dalam    perkembangannya pembebanan  prinsip  itikad  baik  tidak  hanya  dibebankan  pada  diri  tertanggung tetapi  juga  penanggung.    Penerapan  prinsip  itikad  baik  harus  merujuk  pada keseluruhan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur  tentang  asuransi seperti  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2023  Tentang  Pengembangan  dan Penguatan  Sektor  Keuangan  dan  Peraturan  otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia No. 22 Tahun 2023  Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (POJK 22/2023).
Berdasarkan  POJK  22/2023  Perasuransian  merupakan  salah  satu  dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) 8 dan perusahaan asuransi adalah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). 9 Perusahaan Asuransi selaku PUJK wajib beritikad baik dalam
7 Life insurance contract is based on the principle of good faith. The insured’s good faith  points  to  an  obligation  of  representing  and  disclosing  all  material  facts  related  to  his personal  data  and  medical  records.  A  fact  is  considered  material  (material  facts)  if  the representation or concealment of a fact may influence the insurer to make decision whether accepting or objecting the possible risk he may take over. Thus, material facts are not solely seen  based  on  the  types,  but  also  the  substance  which  the  insured  considers  important. Violation on material facts involves misrepresenting and concealing information the insured actually  knows,  which  may  fail  the  life  insurance  contract.  Mokhamad  Khoirul  Huda,  “ An Obligation  to  Represent  and  Disclose  Material  Facts  as  a  Good  Faith  in  Life  Insurance Contract ”. Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 8 No 4 S1 July 2017.Hlm.59 8 Pasal 1 angka 1 POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, modal ventura, lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”.
9 Pasal 1 angka 2 POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK
melakukan  kegiatan  usaha. 10 Pasal  7  ayat  (1)  POJK    No.  22  Tahun  2023 mengatur:    “ PUJK berhak memastikan  adanya  itikad  baik  calon  Konsumen dan/atau  Konsumen ”,  Sedangkan  Pengaturan  ini  berbeda  dengan  yang sebelumnya  dalam  Pasal  5  ayat  (1)    POJK  No.  6/POJK.7/2022 11 mengatur:
“ PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen ”.
Substansi norma hukum dalam Pasal 5 ayat (1) POJK No. 6/POJK.7/2022 dari teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak sempurna karena norma tingkah laku ( grdrags normen) terdapat empat tipe berupa larangan yang menggunakan kata “dilarang”, perintah (gebod) dengan kata “wajib” atau “harus” sehingga dalam praktik penanggung sering menafsirkan tidak wajib,  kemudian diubah  POJK  22/2023  dalam  substansi  norma  ditambahkan  “berhak”, menyebabkan norma yang semula bersifat imperatif berubah menjadi fakultatif. Artinya,  penanggung  dapat  menggunakan  haknya  atau  tidak  menggunakan haknya untuk memastikan adanya itikad baik dari tertanggung selaku konsumen, penggunaan  hak  untuk  memastikan  itikad  baik  tertanggung  dapat  digunakan kapan saja selama polis asuransi jiwa masih berlaku.
Prinsip utmost  good  faith model  ini  sangat  rentan  terhadap penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  oleh  penanggung,  hal ini  disebabkan  sifat  perjanjian  asuransi  jiwa  yang  merupakan  perjanjian aleteir bahwa prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi ( evenemen ). Namun kewajiban tertanggung membayar premi sudah pasti ketika polis disetujui walaupun tertanggung telah memenuhi semua prestasi, penanggung belum tentu melaksanakan prestasinya.
adalah: a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan di sektor jasa keuangan”
10 Pasal 4 ayat (1)  POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “PUJK wajib beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen dan/atau Konsumen”
11 POJK No.12/POJK.7/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan telah dicabut dan digantikan dengan  POJK No.22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan
Contoh Klausula dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa “Jika ternyata keterangan yang diberikan itu tidak benar, tidak lengkap dan/atau ada perubahan kondisi  sebelum  polis  terbit,  maka  perusahaan  berhak  untuk  melakukan  seleksi risiko  ulang  dan/atau  menolak  permintaan  asuransi.  Klausula  tersebut  bisa  saja tidak  dilaksanakan,  kemudian  dalam  perjanjian  asuransi  jiwa  (polis)  kembali dimasukan klausula seperti:
“ Jika dikemudian hari ternyata bahwa data atau pernyataan dalam Surat Permintaan  Asuransi  Jiwa,  formulir,  dan/atau  dokumen  lain  yang disyaratkan oleh Penanggung tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan  keadaan  sebenarnya,  baik  dilakukan  secara  sengaja  atau  tidak sengaja,  sehingga  dapat  mempengaruhi  pertimbangan  Penanggung dalam  seleksi  risiko  sedangkan  pertanggungan  asuransi  sudah  berlaku, maka  Penanggung  berhak  membatalkan  Polis  ini.  Dalam  hal  demikian Penanggung  tidak  berkewajiban  untuk  membayar  manfaat  Asuransi apapun  kecuali  hanya  akan  membayarkan  Nilai  Investasi  (jika  sudah terbentuk) ”.
Klausula  tersebut  membebankan  kewajiban  kepada  Calon  tertanggung memberikan informasi material/fakta ( obligation to reveal the fact ) secara benar, lengkap  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya,  penanggung  tidak berkewajiban  untuk  memastikan  itikad  baik  tertanggung  dengan  menelaah kesesuaian  dokumen  yang  memuat  informasi  calon  Konsumen  dan/atau Konsumen  dengan  fakta  yang  sebenarnya 12 karena  sifatnya  adalah  hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  POJK  No.  22  Tahun  2023  yang dapat  digunakan  atau  tidak  dan  kapan  akan  digunakan    diserahkan  kepada  diri penanggung.
Kondisi norma seperti ini dihadapkan sifat perjanjian asuransi yang aleter prestasi dari penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada tertanggung  digantungkan    pada  suatu  peristiwa  yang  belum  pasti  terjadi ( evenemen ). Namun, kewajiban tertanggung membayar premi sudah pasti ketika polis disetujui dan keadaan calon tertanggung yang berada kondisi lichtzinnigheid (gegabah/sembrono); abnormale  geestestoestand (keadaan  kejiwaan  yang  tidak
12 Pasal 7 ayat (3) huruf  a POJK No.22 Tahun 2023 Tentang  Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan “Untuk memastikan hak PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK melakukan tindakan: a. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dengan fakta yang sebenarnya”
normal); dan onervarenheid (kurang pengalaman), serta kurangnya pengetahuan tentang  asuransi  rentan  terjadi  penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van omstandigheden ) oleh perusahaan asuransi .
Dalam  praktik  penanggung  akan  menggunakan  hak  untuk  memastikan itikad  baik    pada  saat  peristiwa  yang  dipertanggungkan  terjadi  (meninggalnya tertanggung) dan  adanya permohonan  klaim dari penerima manfaat (ahli waris) tertanggung,    penanggung  akan  menggunakan  hak  memastikan  itikad  baik tertanggung  sebelum  menutup  perjanjian  asuransi  jiwa.  Apabila  ditemukan  ada informasi  material  yang  tidak  benar  yang  mempengaruhi  penanggung  dalam seleksi  resiko  maka perusahaan asuransi  membatalkan polis secara sepihak dan atas premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Prinsip utmost good faith dalam Pasal 251 KUHD yang hanya dibebankan pada  diri  tertanggung  dan  memberikan  hak  kepada  penanggung  untuk membatalkan  polis  secara  sepihak  yang  diakomodir  dalam  klausula  baku  polis asuransi dan  ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) POJK No. 22 Tahun 2023 yang mengatur  “ PUJK berhak memastikan  adanya  itikad  baik  calon  Konsumen dan/atau Konsumen ”. Kata “hak“ artinya dapat digunakan atau tidak dan kapan akan  digunakan  diserahkan  kepada  diri  penanggung.  Kondisi  norma  seperti  ini dihadapkan  pada  sifat aleteir perjanjian  asuransi  dan  situasi  calon  tertanggung yang berada kondisi lichtzinnigheid (gegabah/sembrono); abnormale geestestoestand (keadaan  kejiwaan  yang  tidak  normal);  dan onervarenheid (kurang pengalaman), serta kurangnya pengetahuan tentang asuransi rentan terjadi penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  oleh  perusahaan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Z.,  &  Barkah,  Penerapan  prinsip-prinsip  Asuransi konvensional  Pada  Asuransi  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta:  F Media, 2013.
Asser’s.  C,  Penuntun  Dalam  mempelajari  hukum  Perdata  Belanda, Hukum  Perikatan  Ajaran Umum  Perjanjian ”.  Bandung:  Yrama Widya, 2020.
Erawati, Elly & Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang kebatalan Perjanjian. Jakarta:National Legal Reform Program (NLRP), 2010.
Budiono, Harlien,  Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
Prodjodikoro,  Wirjono,  Azas-Azas  Hukum  Perjanjian.  Bandung:  CV mandar Maju, 2011.
Sibuea, Hotma Pardomuan & Herybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatau book, 2009.
Soeprapto, Maria Farida Inrarti, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta: PT Karnisius, 2024.

## Artikel
Dwi  Fidhayanti,  “Penyalahgunaan  Keadaan  (Misbruik  Van Omstandigheden)  Sebagai  Larangan  Dalam  Perjanjian  Syariah”. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No.2 Tahun 2018.
Rifqi Fadillah, Dkk, “ Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan  (Misbruik  Van  Omstandigheden)  Dalam  Perjanjian Kredit  Bank  (Studi  Kasus  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014) ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume IV Nomor 2 (April, 2021). Mokhamad  Khoirul  Huda,  “ An  Obligation  to  Represent  and  Disclose Material  Facts  as  a  Good  Faith  in  Life  Insurance  Contract ”. Mediterranean  Journal  of  Social  Sciences  Vol  8  No  4  S1  July 2017.Hlm.59

## Perundang-undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan  Undang-undang  Kepailitan (wetboek  van  koophandel),  diterjemahkan  oleh R.  Soebekti  dan  R. Tjirosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita , 2006.
Indonesia, Tentang Perasuransian, Undang-Undang  Nomor 40 tahun 2014.
Indonesia,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Masyarakat  di  Sektor  Keuangan ,  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023