## Relasi Agama dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun
Ahmad khalwani
Pascasarjana Sejarah Peradaban Islam - Univesitas Nahdlatul Ulama Indonesia khalwania5@gmail.com

## Abstract
The relations betwen religion and state is a very interesting case to be discussed since this topic  is  not  just  final  to  be  elaborated  by  some  classical  Islamic  scholars.  Instead,  the contemporary  Islamic  scholars  continue  to  discuss  about  it.  Ibnu  Khaldun,  one  of  the scholars,  gave  his  opinion  that  the  power  or  state  is  a  natural  character  of  civilization.  A power must exist in a civilization with or without the existence of a religion. Ibnu Khaldun also stated that the existence of the religion in a power would provide good moral restraint, unity,  and  political  legitimacy.  In  this  case,  Ibnu  Khaldun's  thoughts  on  the  relationship between religion and state can be categorized into the Symbiotic Paradigm.
Keywords : religion-state relations, power, Ibnu Khaldun.

## Abstrak
Relasi  agama  dan  negara  adalah  sebuah  hal  yang  sangat  menarik  untuk  diperbincangkan, karena permasalahan ini tidak selesai dibahas oleh sarjana Islam klasik saja. Bahkan sarjana Islam kontemporer terus berlanjut membahasnya. Sarjana Islam, Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa kekuasan atau negara merupakan watak alami sebuah peradaban. Sebuah kekuasaan harus ada dalam sebuah peradaban baik dalam kondisi ada atau tidaknya sebuah agama.  Ibnu  khaldun  juga  menyatakan  bahwa  kehadiran  agama  dalam  kekuasaan  akan memberikan  dorangan  moral  yang  baik,  pemersatu  dan  legitimasi  politik.  Dalam  hal  ini, pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  relasi  agama  dan  negara  dapat  dikategorikan  kedalam Paradigma Simbiotik.
Kata Kunci : relasi agama-negara, kekuasaan, Ibnu Khaldun.

## Pendahuluan
Jika  ditinjau  dari  terminologi  istilah  dalam  sejarah  peradaban  Islam,  maka istilah negara bisa merujuk pada istilah Daulah, Khilafah, Imamah, Hukumah, dan Kesultanan. Istilah tersebut secara historis pernah digunakan dan dipraktekan oleh kekuasaan  umat  Islam  di  berbagai  kawasan.  Dengan  demikian  dalam  sejarah peradaban Islam ditemukan banyak istilah untuk menyebut negara atau kekuasaan.
Para  ulama  klasik  pun  berbeda-beda  dalam  menggunakan  istilah  tersebut untuk  mengungkap  istilah  kekuasaan  atau  negara.  Imam  Mawardi  menggunakan
https://doi.org/10.32699/resolusi.v2i2.993
kata sultan atau kesultanan untuk menyebutkan kekuasaan. Sedangkan Ibnu Khaldun sendiri menyebutnya dengan istilah khilafah .
Berbedanya  penyebutan  ini  pada  akhirnya  menyebabkan  perbedaan pandangan  dalam  menyikapi  relasi  atau  hubungan  antara  negara  dan  agama (Islam). Perbedaan pandangan ini pada akhirnya memunculkan banyak pertanyaan yang hingga hari ini masih mengundang perdebatan dikalangan para sarjana Islam. Mereka  mempertanyakan  apakah  dalam  relasi  antara  agama  dan  negara  sebuah negara harus takluk serta mengikuti aturan agama ataukah agama harus terkooptasi oleh negara.
Dalam  kajian  sejarah  peradaban  Islam,  pembicaraan  mengenai  relasi  antara agama dan negara selalu terjadi dalam suasana yang stigmatis. Hal ini disebabkan oleh pertama ,  hubungan  agama  dan  negara  dalam  Islam  adalah  hal  yang  paling mengesankan sepanjang sejarah umat manusia. Kedua , sepanjang sejarah, hubungan antara kaum muslim dan non-muslim (Kristen Eropa) adalah hubungan yang penuh ketegangan. Dimulai dari ekspansi militer-politik Islam klasik yang sebagian besar kerugian dipihak Kristen, karena hampir seluruh wilayah timur tengah dahulunya adalah kawasan non-muslim dalam hal ini umat Kristiani dengan kulminasi berupa pembebasan Konstatinopel (ibu kota Eropa  dan dunia Kristen saat itu). Kemudian perang  salib  berlangsung  dengan  kemenangan  dan  kekalahan  yang  silih  berganti, namun  akhirnya  kemenangan  dipihak  umat  Islam.  Akan  tetapi  tidak  berselang lama,  perkembangan  tatanan  dunia  dikuasai  oleh  barat  Imperialis-kolonialis  yang mana  dunia  Islam  dalam  hal  ini  adalah  yang  paling  dirugikan.  Dengan  kondisi sedemikian ini hubungan antara dunia Islam dan Barat berlangsung dengan kondisi traumatic .  Sehingga  pandangan  Islam  mengenai  dunia  barat  berlangsung  dalam kepahitan dan menganggap sebagai “musuh” (Madjid, 2001, p. 76).
Diskusi  tentang  negara  dalam  pandangan  Islam  juga  selalu  menjadi  topik yang  sangat  menarik.  Ini  karena  hubungan  agama  dan  negara  dalam  studi  ulama fikihklasik  tidak  menemukan  satu  poin  titik  temu.  Tidak  adanya  rumusan  baku tentang  integrasi  agama  dan  negara  membuatperbingcangan  mengenai  hal  ini semakin menarik bagi kalangan ulama fikih kontenporer.
Pada  tahun-tahun  awal  penyebaran  Islam,  hubungan  antara  agama  dan negara tidak menjadi masalah. Hal ini disebabkan pada masa awal persebaran Islam dengan segala permasalahannya baik itu mengenai agama, kepemimpinan maupun administrasi  berada  di  bawah  otoritas  Nabi  Muhammad  secara  langsung. Maksudnya,  Nabi  Muhammad  SAW  menjadi  rujukan  semua  perkara  yang berhubungan  dengan  urusan  Agama  maupun  dalam  urusan  keduniaan  seperti negara dan sosial.
Dari  sini  bisa dilihat  bahwa  dalam  rentenan  sejarah  peradaban  Islam,  relasi antara negara dan agama terintegrasi begitu kuat, seperti yang terlihat pada dinasti Umayah, Abbasiyah, dan Turki Ustmani. Namun, dalam dekade terakhir, terutama sejak  dunia  dikuasai  oleh  Barat  dan  Eropa  yang  mengadopsi  ajaran  sekuler  atau pemahaman  yang  memisahkan  agama  dan  negara  menjadi  model  yang  memaksa kekuatan  Muslim.  Dengan  demikian,  mayoritas  negara  yang  dihuni  hampir  oleh umat Islam di dunia saat ini mengacu pada sekularisme dalam sistem negara..
Awalnya  sekularisme hanya  pada  pemisahan  matter  (kebendaan)  dan spirit (kerohian).  Namun  pada  perkembanganya  juga  terjadi  pemisahan  antra  akal (reason)  dan  wahyu  (revelation)  serta  tradisi  dan  modernitas.  Penetrasi  paham sekularisme  oleh  Barat  ini  akhirnya  menghidupkan kembali  diskusi  tentang  posisi negara  dalam  agama,  terutama  posisi  negara  dalam  pandangan  Islam  dogmatis. Ajaran  Islam,  yang  memiliki  pola  universal  dan  terpadu,  menghadapi  tantangan yang  mencoba  untuk  mengisolasi  prinsip  dalam  ruang  pribadi.  Sementara  urusan negara  adalah  masalah  publik  yang  tidak  boleh  dicampuradukkan  dengan  agama karena  negara  tidak  hanya  milik  satu  orang  beragama,  tetapi  juga  melindungi orang-orang yang beraneka ragam agama, etnis dan budaya.
Walaupun dalam rententan sejarah peradaban Islam relasi antara agama dan negara  mengalami  pasang  surut  dan mengalami banyak  dinamikanya,  akan tetapi kalau  dipahami  secara  mendalam,  agama  dan  negara  sebenarnya  adalah  dua komponen  yang  berbeda,  namun  keduanya  tidak  terpisahkan.  Antara  agama  dan negara  bisa  diibaratkan  seperti  dua  sisi  mata  uang.  Negara  membutuhkan  agama untuk  membangun  moral,  etika  dan  nilai-nilai  peradaban  bangsa  dan  negara. Sedangkan agama juga membutuhkan negara sebagai payung yang menjamin setiap warga  negara  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  (Tim  Naskah  Pesantren Mahad  Aly  Lirboyo,  2019,  p.106).  Al-Ghazali  menjelaskan  hubungan  agama  dan negara  sebagai  saudara  kembar.  Agama  adalah  dasar,  sementara  negara  adalah pengawalnya.  Sesuatu  tanpa  dasar  akan  runtuh  dan  dasar  tanpa  pengawal  akan hilang (Al-Ghazali, 1999, p.13).
Melihat relasi  antara agama dan negara memang penuh dengan keruwetan. Sarjana  Islam  abad  pertengahan,  yaitu  Ibnu  Khaldun  mencetuskan  suatu  teori bahwa  negara  itu  pada  umumnya  berkembang  layaknya  seorang  manusia,  lahir, tumbuh  dan  berkembang,  mencapai  masa  kejayaan,  dan  akhirnya  sampai  pada masa  kemunduran.  Selain  itu  Ibnu  Khaldun  juga  mengungkapkan  bahwasanya adanya suatu negara atau kekuasaan itu merupakan tabiat dari peradaban. Negara atau  kekuasaan  menurut  Ibnu  Khaldun  pasti  ada  dalam  setiap  wilayah.  Ada  atau tidaknya agama dalam suatu wilayah tertentu, kekuasaan itu pasti tetap ada.
Ibnu  khaldun  mengatakan  demikian  karena  pada  dasarnya  manusia  adalah mahluk sosial dan pasti saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya demi
tujuan  untuk  mempertahankan  hidup.  Tentu  dalam  berhubungan  antara  satu dengan  yang  lainnya  akan  berpotensi  menimbulkan  sebuah  konflik.  Agar  konflik tersebut bisa diselesaikan, maka butuh seorang pemimpin yang menerapkan aturan- aturan.  Dari  sini  Ibnu  Khaldun  membuat  konklusi bahwa  adanya  pemimpin  yang mempunyai  aturan-aturan  yang  menjaga  hubungan  antar  manusia  satu  dengan yang lainnya dinamakan sebuah negara atau kekuasaan.
Menurut  Ibnu  Khaldun  apabila  aturan-aturan  yang  dibuat  tersebut berdasarkan  norma-norma  agama,  maka  negara  tersebut  dinamakan  negara berdasarkan  agama.  Sedangkan  jika  aturan-aturan  itu  didasarkan  pada  akal  maka dinamakan negara berdasarkan rasio.
Dalam  satu  sisi, Ibnu  Khaldun  juga menelurkan  sebuah  teori bahwa  negara atau  bangsa  yang  tertaklukan  akan  mengikuti  syiar-syiar  dari  bangsa  yang menaklukan,  mulai  dari  busana  hingga  sistem  pemerintahannya.  Adanya  sistem republik dan demokrasi yang menjadi sistem negara di kebanyakan negara muslim di dunia saat ini menunjukan adanya ketertaklukan dunia Islam dengan peradaban Barat.  Namun  demikian,  dalam  prakteknya,  norma-norma  agama  tetap  dominan dan sangat mempengaruhui dalam penetapan kebijakannya.
Dari pandangan Ibnu Khaldun ini, kajian mengenai relasi negara dan agama akan  menjadi  semakin  menarik  lagi.  Oleh  karenanya  penulis  akan  mencoba menerangkan  dan  menjelaskan  bagaimana  relasi  agama  dan  negara  dalam perspektif Ibnu Khaldun.

## Paradigma Hubungan Negara dan Agama
Dalam  pemikiran  politik  Islam,  relasi  negara  dan  agama  dikategorikan  ke dalam  3  (tiga)  kelompok  paradigma  (Iqbal,  2010,  p.  26).  Yaitu  paradigma terintegrasi, paradigma sekuler, dan paradigma simbiotik.
Pertama , Paradigma Terintegrasi adalah cara memandang yang menempatkan agama  dan  negara  dalam  satu  kesatuan  dan  tidak  terpisahkan.  Paradigma  ini didasarkan  pada  gagasan  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  komprehensif  dan universal  yang  mengatur  semua  aspek  kehidupan,  sehingga  negara,  dalam memperoleh  legitimasi  politiknya,  harus  berdasarkan  pada  aturan  agama.  Melalui Nabi  Muhammad,  Tuhan  menyampaikan  seperangkat  aturan  guna  mengatur kehidupan manusia di dunia. Aturan agama itu pasti benar dan adil, maka manusia sebagaipengganti  Allah  (khalifah)  di  bumi,  berkewajiban  untuk  mengelola kehidupan ini sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan.
Paradigma  Terintegrasi  ini  didukung  oleh  kelompok  yang  mengarapkan terbentuknya  negara  Islam  dengan  sistem  kekhalifahan.  Karena  negara  dengan
sistem  kekhalifahan  akan  bisa  menyatukan  antara  negara  dan  agama,  dan  pasti dasar  negara  akan  berlandaskan  aturan  agama  Islam.  Ajaran  Islam  juga  bersifat universal  pasti  dalam  sistem  kenegaraanpun  ada  dalil  dan  ajarannya.  Kelompok pendukung  paradigma  ini  pada  umumnya  sangat  anti-Barat.  Kelompok pendudukung  paradigma  ini  juga  memandang  Barat  sebagai  musuh  Islam,  oleh karenanya  semua  yang  datang  dari  Barat  harus  ditolak.  Di  antara  tokoh  yang mendukung paradigma ini adalah Hassan Al-Banna, Abu A’la Maududi dan Sayyid Qutub.
Syiah  adalah  salah  satu  kelompok  dalam  Islam  yang  dapat  dikategorikan dalam paradigma terintegrasi ini. Syiah menggunakan dalam sistem kenegaraanya menggunakan konsep Imamah. Legitimasi politik berasal dari Tuhan melalui garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini mengungkapkan bahwa legitimasi politik  harus  didasarkan  pada  legitimasi  agama  dan  legitimasi  agama  ini  berada ditangan keturunan Nabi Muhammad. Karena legitimasi politik berdasarkan agama maka kedaulatan tertingginya absolut di tangan tuhan (Romli, 2006, p.22).
Selain  Syiah,  juga  ada  para  pemikir  Sunni  yang  mendudukung  paradigma terintegral  ini,  seperti  Muhammad  Rasyid  Ridha,  Sayyid  Qutub  dan  Abu  A’la Maududi. Ketiga pemikir ini mengatakan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dengan  instruksi  yang  mengatur  semua  aspek  kehidupan,  termasuk  kehidupan masyarakat dan negara. Untuk mengatur kehidupan politik, umat Islam tidak perlu atau  meniru  sistem  lain.  Ketiga  pemikir  ini  menentang  kebijakan  sistem  Barat. Proporsi  sistem  politik  Barat  itu  tidak  konsisten  dengan  prinsip  dan  ajaran  Islam (Sajdzali,  1990,  p.  205).  selain  itu  Islam  memiliki  sistem  politiknya  sendiri  yang mencakup kedaulatan Tuhan, keadilan, kesetaraan, kepatuhan, dan syura (Abd al- Qadir, 2000, p. 56).
Abu  A’la  Maududi  mengatakan  bahwa  Syariah  atau  hukum  Islam  adalah prinsip ideal untuk hidup dan mencakup seluruh sistem masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah  Islam  harus  dibangun  atas  dasar  hukum  Islam  dan  hukum  Islam  ini harus diterapkan dalam keadaan dan kondisi apa pun. Negara berdasarkan hukum Islam ini  memiliki  empat  prinsip utama yaitu pengakuan akan  kedaulatan  Tuhan, penerimaan  otoritas  Nabi  Muhammad,  status  "wakil  Tuhan",  dan  penerapan Syariah.
Kedua, Paradigma  Sekuleristik,  yaitu  agama  dan negaraadalah  sesuatu  yang harus  dipisahkan.  Paradigma  ini  didasarkan  pada  pendapat  bahwa  Islam  hanya agama  yang  mengatur  ritual  dengan  tuhannya  saja.  Tokoh  yang  mendukung paradigma ini adalah Ali Abdul Raziq, Thoha Husain dan Musthafa Kemal Attaruk.
Ali Abdul Raziq, dalam bukunya " Al Islam Wa Usul al-Hukum ", menerangkan alasan  mengapa  ia  mendukung  paradigma  Sekularistik  ini.  Ada  empat  alasan
utamanya  yaitu  pertama,  hukum  Islam  hanyalah  pola  spiritual  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  hukum  dan  praktik  duniawi.  Kedua,  Islam  tidak  memiliki koneksi  ke  sistem  pemerintahan  selama  masa  Nabi  ataupun  para  sahabat.  Ketiga, kekhalifahan bukan sistem agama atau Islam, melainkan sistem duniawi. Keempat, kekhalifahan tidak memiliki dasar dalam Alquran atau hadis.
Ali  Abdul  Raziq  juga  menolak  pandangan  bahwa  Nabi  Muhammad  telah mendirikan negara Islam. Menurutnya, Nabi Muhammad tidak mendirikan negara Islam  di  Madinah  (Din,  1993,  p.  8).  Misi  Nabi  Muhammad  hanyalah  utusan  dari Tuhan  dan  Nabi  Muhammad  bukanlah  kepala  negara  atau  pemimpin  politik melainkan pembawa risalah.
Sejalan dengan Ali Abdul Raziq, Thoha Husain juga mengatakan bahwa Al- Quran  tidak  mengatur  rezim  pemerintah  secara  umum  dan  khusus.  Pemerintahan yang ada pada masa Nabi dan sahabat bukan berasal dari pemerintah berdasarkan wahyu, tetapi lebih kepada pemerintahan kemanusiaan, jadi tidaklah pantas untuk menjadi sakral dan suci.
Ketiga ,  Paradigma  Simbiotik,  yaitu  agama  dan  negara  saling  terkait  dan terhubung.  Agama  membutuhkan  negara  untuk  dapat  berkembang  dan  negara membutuhkan  agama  untuk  membuat  kemajuan  dalam  masalah  moral  dan  etika (Fauzi, 2009, p. 19).Menurut paradigma ini, Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip peradaban  manusia,  termasuk  prinsip  dalam  bernegara.  Jadi,  Islam  tidak mempunyai  sistem  pemerintahan.  Dengan  kata  lain  umat  Islam  bisa  membuat sistem  pemerintah  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  universal  yang  ditetapkan oleh  Islam.  Tokoh  yang  dikategorikan  kedalam  paradigma  ini  adalah  Muhamad Iqbal, Ibnu Taymiyyah, Muhammad Husain Haykal, Mawardi, dan Fazrul Rahman.
Ibnu  Taymiyyah  mengatakan  bahwa  agama  dan  negara  terkait  satu  sama lainnya.  Tanpa  Negara,  agama  akan  berada  dalam  bahaya,  begitupun  sebaliknya. jika  suatu  negara  tidak  memiliki  moralitas  agama,  maka  negara  itu  pasti  akan menjadi  organisasi  yang  otoriter.Menurut  Al-Mawardi,  agama  (Syariah)  memiliki tempat  sentral  dalam  sebuah  negara  yaitu  sebagai  sumber  moralitassekaligus legalitas  politik.  Imam  Al-Ghazali,  juga  berpendandapat  bahwa  dan  agama  dan negara  laksana  saudara  kembar.  Agama  adalah  sebagai  dasar,  dan  negara  adalah sebagai penjaga (Husain, 2000, p.93)

## Riwayat Hidup Ibnu Khaldun
Ibn  Khaldun  lahir  di  Tunisia  pada  1  Ramadhan  732  H,  atau  bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abd al-Rahman Ibnu Muhammad  Ibn  Khaldun  al-Harami.  Nama  Ibn  Khaldun  dikaitkan  dengan kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Khalid adalah orang pertama
yang  memasuki  Andalusia  bersama  para  penakluk  Arab.  Dia  dikenal  sebagai Khaldun,  karena  kebiasaan  orang-orang  Andalusia,  yang  menambahkan  huruf "Waw"  dan  "Nun"  di  belakang  nama-nama  orang  terkemuka  sebagai  suatu penghormatan.  Maka  dari  khalid  menjadi  khaldun.  Belakangan,  keturunan  Khalid dikenal  dengan  nama  Ibn  Khaldun,  termasuk  Abd  al-Rahman  ini  yang  dikenal dengan Ibnu Khaldun, yang merupakan keturunan kesembilan.
Ibnu Khaldun memiliki banyak gelar yang melekat kepada namanya. Hal ini karena bentuk prestasi dan kekuasaan yang pernah diraih dan digelutinya. Seperti Waliuddin,  Al-Maliki,  Al-Rais,  Al-Hajib,  Al-Sadrul  Kabir,  Al-Faqirul  Jalil,  Al- Allamatul  Ummat,  Imamul  Aimmmah,  dan  Jamlaul  Islam  wal  Muslimin.  Ibnu Khaldun sendiri menyebut dirinya dalam karyanya Muqoddimah sebagai keturunan Arab-Hadrami, Yaman.
Ibn Khaldun menjalani studinya secara tradisional dengan mempelajari ilmu agama, terutama menghafal Al-Quran dan Tajwid dan belajar bahasa Arab dengan struktur linguistik. Ayahnya, yang juga seorang sarjana, menjadi guru pertamanya dalam  studi  ilmu  agama.  Pada  saat  Ibn  Khaldun  belajar,  tidak  ada  lembaga pendidikan  modern  sampai  Ibn  Khaldun  mengambil  pendidikannya  di  masjid- masjid.
Gairah  Intelektual  Ibnu  Khaldun  yang  haus  akan  ilmu  pengetahuan berbanding lurus dengan kondisi Tunisia ketika itu. Pada saat itu  Tunisia menjadi tempat  berkumpulnya  para  ilmuwan,  ulama,  dan  sastrawan  dari  berbagai  daerah. Tunisia  juga  menjadi  tempat  diaspora  para  ulama  dari  negeri  Andalusia  untuk mencari suaka karena kekacauan politik di negerinya.
Diantara  guru-guru  Ibnu  Khaldun  adalah  Muhammad  ibn  Sa’ad  ibn  Burral Al-Anshori, Muhammad ibn Arabi Al-Husyairi, Muhammad ibn Syawa Al-Zarzali, dan Ahmad ibn Al-Qoshar.
Saat Ibnu  Khaldun sedang  menikmati dunia Intelektualnya, yaitu pada saat usia 15-25 tahun, Ibnu Khaldun mulai dihadapkan pada realitas politik yang mulai tidak  stabil  dan  banyak  kekacauan.  Setidaknya  di  Afrika  Utara  saat  itu  terjadi pergolakan  politik  yang  sangat  dahsyat.  Ada  tiga  kelompok  yang  saling  berkuasa dan  saling  menyerang  setelah  Dinasti  Muwahhidun  mengalami  kehancuran.  Bani Hafs berkuasa  di Tunisia,  Bani Abdul Waid  berkuasa di Aljazair,  dan Bani  Marim berkuasa di Maroko. Dalam catatan Oesman Ralibi pada tahun 1337 M, Bani Marin menduduki  Aljazair  selama  sepuluh  tahun,  dan  pada  tahun  1347  M,  Bani  Marin menduduki Tunisia (Ralibi, 1962, p. 7).
Pada 1354 M, Ibnu Khaldun memutuskan untuk pindah ke kota Fes, Maroko, untuk  tujuan  mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Di  Maroko,  Ibnu  Khaldun mencapai  kedewasaan  intelektualnya  dengan  berdiskusi  dengan  para  ulama  yang
menjadi  pengikut  Bani  Mariam,  yang  dipimpin  oleh  Amir  Abu  In’am.  Namun, keinginannya yang  besar  untuk mencai  ilmu pengetahuan tidak berjalan  mulus  di Maroko,  karena  fakta  politik  yang  memaksa  Ibnu  Khaldun  untuk  terjun  ke  ranah kekuasaan.
Selama  menjalani  kehidupan  di  dunia  politik  selama  sembilan  tahun, akhirnya  Ibnu  Khaldun  mulai  jenuh  dengan  urusan  politik  dan  kekuasaan.  Pada usianya yang ke-43 tahun Ibnu Khaldun mengasingkan diri dengan keluarganya di Qol’at Ibnu Salamah, sebuah puri di desa yang disediakan oleh penguasa Abi In’am di Aljazair. Dalam suasana yang kondusif ini dan dengan berbagai pengalamannya dalam  dunia  politik  dan  kekuasaan,  Ibnu  Khaldun  memulai  untuk  mencurahkan perhatiannya  untuk  menulis  sebuah  buku  sejarah  yang  dikenal  dengan  kitab  Al- I’bar.  Namun  sebelum  menyelesaiakan  kitabnya,  Ibnu  Khaldun  menyusun pendahuluaan untuk kitabnya tersebut. Pada akhirnya pendahuluan untuk kitab Al- I’bar  ini  menjadi  sebuah  buku  yang  sangat  fenomenal  dengan  judul Muqoddimah (Hafidz, 2012, p.45). Buku Muqodimah inilah yang digunakan penulis untuk melihat dan  mendeskripsikan  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  hubungan  negara  dan agama.

## Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Relasi Negara dan Agama
Negara  menurut  Ibnu  Khaldun  adalah  suatu  keharusan  bagi  peradaban manusia yang selalu membutuhkan kepemimpinan atau otoritas untuk melindungi keberadaan hidupnya. Kekuasaan yang terwujud dalam suatu wilayah merupakan kebutuhan  dalam  peradaban  manusia.  Upaya  mempertahankan  eksistensi  dan kehidupan  erat  kaitannya  dengan  tabiat  peradaban  dan  tujuan  tujuan  penciptaan. Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya yang hanya berkembang dan tumbuh dengan bantuan orang lain.
Bagaimanapun  sedikitnya  kebutuhan  manusia,  ia  masih  membutuhkan bantuan lain. Kebutuhan setiap individu hanya dapat dipenuhi dengan kerjasama. Tanpa kerja sama antar manusia, hikmah penciptaan mahluk oleh tuhan yang untuk melestarikan  dan  memelihara  kehidupan  manusia  tidak  akan  pernah  tercapai karena umat manusia pasti akan dihancurkan oleh serangan alam.
Sudah  lazin  diketahui  dalam  ilmu  sosial  bahwa  manusia  hanya  bisa  hidup dengan  bantuan  dan  kerjasama  dengan  orang  lain.  Agar  kerjasama  antar  manusia ini semakin kuat maka dibutuhkan suatu solidaritas sosial. Solidaritas sosial inilah yang  akan  membentuk  dan  mengikat  manusia  dalam  suatu  organisasi  sosial  yang dalam  lingkup  paling  kecil  dinamakan  masyarakat  dan  lingkup  yang  besar dinamakan  negara.Dalam  suatu  organisasi  sosial  baik  masyrakat  maupun  negara
pasti  membutuhkan  kepemimpinan  atau  kekuasaan.  Kekuasaan  ini  dibutuhkan demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi sosial.
Namun demikian, menurut  Ibnu Khaldun  eksistensi  kekuasaan atau negara untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  manusia  tidak  cukup  hanya  dengan berdasarkan  solidaritas  sosial.  Karena  solidaritas  sosial  juga  akan  menciptakan konflik  antar  sesama  manusia.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyelesaikan  konflik, dibutuhkan  pemimpin  yang  memiliki  wewenang  dan  kemampuan  untuk mengaturnya (Mukti, 1990, p. 67).
Menurut Ibnu Khaldun, pemimpin haruslah orang yang paling berpengaruh, berpengetahuan  luas  dan  memiliki  otoritas  dibanding  dengan  yang  lain. Kepemimpinan inilah  yang  nantinya  akan disebut sebagai kekuasaan  atau  negara. Ibnu  Khaldun  mengungkapkan  keberadaan  organisasi  sosial  baik  itu  masyarakat maupun  negara  yang  telah  bertumpu  pada  suatu  kepemimpinan  atau  kekuasaan adalah hukum alami sebuah peradaban sekaligusmenjadi sunnatullah. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Khaldun berikut ini:
“ Ketika  manusia  telah  membentuk  organisasi  sosial  (masyarakat)  dan  ketika peradaban  telah  terwujud  dalam  kenyataan,  umat  manusia  pun  memerlukan seseorang  yang  akan  melaksanakan  kewibawaan  dan  memelihara  mereka  semua karena  permusuhan  dan  kezaliman  merupakan  watak  hewani  yang  pasti  ada  pada manusia. Kepemimpinan ini tidak mungkin datang dari luar. Maka orang yang akan melaksanakan  kewibawaan  itu  haruslah  di  antara  mereka  sendiri  yang  mempunyai kemampuan  untuk  menguasai  dan  mempunyai  kewibawan  melebihi  yang  lain. Hingga  akhirnya  pertengkaran  dan  konflik  dapat  dihindarkan.  Inilah  yang  disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan (Khaldun,t.th, p.61) ”.
Ibnu Khaldun percaya bahwa kekuasaan itu universal dan selalu ada di mana pun  manusia  berada.  Keberadaan  kekuatan  ini  tidak  lahir  dari  agama.  Adanya agama atau tidak, kekuasaan itu harus ada. Perlu dipahami pula bahwa kekuasaan negara  adalah  tingkat  kekuasaan  tertinggi  dalam  kehidupan.  Tidak  semua masyarakat  mampu  mencapai  tingkat  kekuasaan  ini,  dan  hanya  masyarakat  yang memiliki solidaritas sosial yang kuat yang dapat mencapainya.
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekuasaan adalah tabiat alami peradaban manusia, dan karenanya Ibnu Khaldun sangat menolak pendapat yang menyatakan bahwa  keberadaan  kekuasaan  terkait  dengan  adanya  nubuwwah  sebagai  otoritas tertinggi  dari  aturan  kehidupan  manusia.  Menurut  Ibnu  Khaldun,  kehidupan manusia  bisa  berjalan  dengan  tertib  dan  teratur  meskipun  tanpa  petunjuk nubuwwah.  Fakta  sejarah  membuktikan  bahwa  kekuasaan  yang  didasarkan  pada nubuwwah  jumlahnya  lebih  sedikit  daripada  kekuasaan  yang  tidak  berdasarkan nubuwwah .
Ibnu Khaldun  juga  menyatakan  bahwasanya kekuasaan  itu  laksana  mahluk hidup,  terlahir,  tumbuh  dan  berkembang  serta  mengalami  kematian.  Negara  pada hakekatnya mempunyai umur seperti mahluk hidup yang lain. Dalam perhitungan Ibnu Khaldun umur suatu negara atau kekuasaan adalah tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Dalam satu generasi biasanya terhitung selama 40 tahun lamanya.
Dalam Pandangan Ibnu  Khaldun ada lima siklus  kehidupan sebuah negara. Pertama  yaitu  tahap  pembentukan  negara.  Tahab  ini  merupakan  tahap  untuk menentukan tujuan bersama, penaklukan serta merebut kekuasaan yang ada. Kedua yaitu  tahap  pemusatan  kekuasaan.  Bagi  Ibnu  Khaldun  pemusatan  kekuasaan merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Setelah pemusatan terjadi maka biasanya  akan  terjadi  monopoli  kekuasaan  dan  saling  menjatuhkan  yang  lainnya. Ketiga  yaitu  tahap  kekosongan.  Tahap  ini  biasanya  ditandai  dengan  menikmati kekuasaan  yang  telah  dimonopoli  seperti  mengumpulkan  kekayaan,  mengabaikan peninggalan-peninggalan  dan  bermegah-megahan.  Pada  tahap  ini  suatu  negara mengalami  perkembangan  puncak.  Keempat  yaitu  tahap  ketundukan  dan kemalasan. Tahap ini ditandai dengan tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam  negara.  Negara  mengalami  stagnasi  seakan-akan  hanya  menunggu permulaan  akhir  kisahnya.  Dan  kelima  yaitu  tahap  foya-foya  dan  penghamburan kekayaan.  Negara  memasuki  masa  ketuaan  dan  dirinya  telah  diliputi  penyakit kronis yang hampir tidak dapat dihindari dan terus menuju keruntuhannya.
Dengan  ini  bisa  dinyatakanbahwa  keberadaan  kekuasaan  atau  negara  yang merupakan tabiat alami dari sebuah peradaban bisa lahir, tumbuh dan berkembang dan  mengalami  kematian.  Menurut  Ibnu  Khaldun,  Negara  akan  tumbuh  dan berkembang  dengan  kuat  jika  didasarkan  pada  solidaritas  sosial.  Ibnu  Khaldun mengungkapkan  bahwa  keberadaan  solidaritas  sosial  sangat  diperlukan  dalam suatu  masyarakat  karena  manusia  yang  hanya  memiliki  kemampuan  untuk  hidup dan  melestarikan  hidupnya  dengan  bantuan  orang  lain.  Tanpa  solidaritas  sosial, keberadaan manusia pasti akan musnah, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan  tentu  saja  membutuhkan  orang  lain.  keberadaan  solidaritas  sosial  di  antara individu-individu  dalam  suatu  kelompok ini disebut  Ibnu Khaldun  dengan  istilah Ashobiyah . Ashobiyah juga  dibutuhkan  seorang  pemimpin  untuk  menguatkan keberadaan kekuasaan agar bisa berjalan dengan baik dan kuat.
Selain mempunyai Ashobiyah , seorang pemimpin harus membela kepentingan rakyat dan berlaku adil kepadanya. Membela kepentingan rakyat adalah dasar  bagi eksistensi  pemerintahan,  sementara berlaku  adil  kepada  rakyat adalah jalan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan negaranya. Serta cara untuk menarik simpati dan kecintaan rakyat kepada pemimpinnya.
Bagi Ibnu Khaldun  jelas  bahwa Ashobiyah adalah sesuatu yang memperkuat sebuah  negara  atau  kekuasaan.  Namun  demikian  Ibnu  Khaldun  juga  berpendapat
bahwa  solidaritas  sosial  atau Ashobiyah ini  pada  umumnya  juga  memiliki  sifat binatang  dalam  artian  suka  menindas  dan  merampas  karena  merasa  kuat  dan memandang  lain  lemah  maka  seorang  pemimpin  harus  bisa  mengatur  solidaritas sosial ini.
Menurut  Ibnu  Khaldoun,  sifat  binatang  yang  ada  pada Ashobiyah ini  harus diatur.  Dan  cara  mengatur Ashobiyah ini  adalah  dengan  membuat  aturan  hukum yang mengikat seluruh anggotanya. Aturan hukum ini harus dijunjung tinggi diatas apapun  dan  siapapun  sehingga  aturan  hukum  ini  boleh  takluk  pada  kekuasaan pemimpin dan berada di bawah wewenang pemimpin. Tanpa aturan hukum, pihak yang memiliki kekuasaan pasti akan menindas dan bersikap semena-mena terhadap rakyatnya.  Keberadaan  hukum  yang  disusun  atas  dasar  kontrak  bersama  antara pemimpin dan rakyat merupakan keharusan bagi suatu negara kekuasaan
Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa tidak ada negara yang bisa tegak dan kuat  tanpa  adanya  aturan  hukum.  Jika  aturan  hukum  dibuat  oleh  para  pemimpin negara,  yang  bijak,  dan  cerdas,  maka  aturan  hukum  negara  dan  sistem  negara tersebut berdasarakan akal atau rasio. Tetapi ketika aturan hukum ditentukan oleh wahyu tuhan yang termuat dalam kitab suci maka aturan hukum dan sistem negara tersebut berdasarkan agama.
Ibnu  Khaldun  berkeyakinan  bahwa  pemerintahan  yang  ideal  harus berdasarkan pada agama. Hal demikian karena sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan  untuk  kehidupan  dunia  dan  akhirat.  Pemerintah  yang  berdasarkan agamalah  yang  dapat  membawa  kebahagian  manusia  tidak  hanya  di  dunia melainkan juga di akhirat. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa pada masa Nabi Muhammad  pemerintahan  negara  yang  berdasarkan  agama  atau  wahyu  tuhan  ini langsung  dibawah  kepemimpinan  Nabi  Muhammad,  maka  pascawafatnya  Nabi Muhammad,  khalifah  adalah  perwakilan  Nabi  Muhammad  dalam  pembuatan undang-undang agar pemerintahannya ini tetap sesuai dengan agama.
Meskipun  negara  yang  berdasarkan  agama  menurut  Ibnu  Khaldun  adalah yang  terbaik,  namun  Ibnu  Khaldun  juga  berpendapat  bahwa  pemerintahan berdasarkan  agama  ini  hanya  berjalan  dan  berlaku pada  zaman  Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yang empat saja. Pemerintah berdasarkan agama bagi Ibnu Khaldun  berakhir  sejak  berdirinya  pemerintahan  dinasti  yang  berdasarkan  pada kekuatan  otoritas  raja  atau  sultan.  Oleh  karenanya  pemerintahan  berdasarkan agama  hanya berlaku dan cocok pada  masa awal  Islam  saja. Kemudian setelah itu sesuai  dengan  tabiat  alami  sebuah  peradaban,  pemerintahan  atau  kekuasaan semata-mata  berdasarkan  kebijaksanaan  dan  rasio  akal  dengan  mengandalkan kekuatan Ashobiyah .
Menurut  Ibnu  Khaldun  kekuasaan  yang  terintegrasi  dengan  agama  telah berakhir  dengan  berakhirnya  Khulafaur  Rasyidin.  Oleh  karenanya  bagi  Ibnu Khaldun, kekuasaan berdasarkan agama juga bukan merupakan sebuah kewajiban. Keberadaan  agama  tidak  bersifat  kodrati  dan  mutlak  harus  ada  dalam  kekuasaan. Kekuasaan  negara  tetap  ada  walaupun  tanpa  adanya  agama.  Adanya  kekuasaan merupakan  watak  alami  sebauh  peradaban.  Banyak  bangsa  dapat  berdiri  tegak tanpa  dasar  agama  atau  Nubuwah  atau  belum  sampainya  dakwah  agama  pada mereka. Fakta sejarah juga menyebutkan bahwa tidak hanya kekuasaan berdasarkan agama  yang  eksis  di  dunia,  bahkan  kekuaaan  yang  berdasarkan  rasio  juga  eksis, malah dengan jumlah yang lebih besar.
Walaupun  menurut  Ibnu  Khaldun  agama  bukan  merupakan  suatu  yang kodrati  harus  ada  dalam  sebuah  kekuasaan,  namun  keberadaan  agama  dalam kekuasaan tetap memberikan peran penting. Menurut Ibnu Khaldun ada tiga peran penting  agama  dalam  kekuasaan  yaitu  pertama,  agama  merupakan  pedoman  dan petunjuk  agar  negara  senantiasa  berada  dalam  bimbingan  moral  dan  etik.  Kedua, agama  sebagai  faktor  pemersatu  dan  pendorong  keberhasilan  proses  kekuasaan. Ketiga, agama sebagai legitimasi dari sistem politik
Menurut  Ibnu  Khaldun,  tuntutan  peradaban  untuk  memisahkan  integrasi agama  dengan  kekuasaan  ini  sebenarnya  tidak  bertentangan  dengan  agama.  Jika dipahami  dengan  benar  sejatinya  tujuan  kekuasaan  memiliki  kesesuaian  dengan tujuan  diberlakukannya  agama.  Artinya  tujuan  kekuasaan  adalah  untuk kesejahteraan  masyarakat,  begitupun  pula  tujuan  berlakunya  agama  adalah  untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan  demikian,  relasi  agama  dan  negara  tidak  dapat  dipertentangkan. Dalam  sebuah  negara  yang  agama  itu  menjadi  integral  ataupun  yang  sekuler maupun  yang  simbiotik,  tujuan  kekuasaan  atau  negara  adalah  satu  yaitu mensejahterakan  masyarakat  dan  mempertahankan  kehidupan  manusia.  Dengan Demikian ada dan tidaknya suatu agama dalam kekuasaan, kekuasaan harus tetap ada. Keterlibatan agama dalam sebuah kekuasaan akan memperkuat sebuah negara karena  bantuan  nilai  agama  membuat  moral  masyarakat  semakin  baik,  dan  moral yang  baik  adalah  sesuatu  yang  sangat  memperkuat  kekuasaan.  Dengan  demikian menjadi nyatalah apa yang diungkapkan Ibnu Khaldun bahwa kekuasaan ataupun negara adalah sebuah keharusan dalam peradaban atau watak alami peradaban ada atau tidaknya sebuah agama.

## Paradigma Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Hubungan Agama Dan Negara
Berdasarkan  tiga  jenis  paradigma  relasi  negara  dan  agama  dalam  politik Islam  yang  telah  disebutkan,  maka  pemikiran  Ibnu  Khaldun  tentang  relasi  negara dan  agama  masuk  kedalam  paradigma  yang  ketiga,  yaitu  Paradigma  Simbiotik.
Paradigma  Simbiotik  adalah  sebuah  paradigma  yang  menyatakan  bahwa  negara dan  agama  saling  terkait  dan  berhubungan.  Agama  membutuhkan  negara  agar agama  bisa  bertahan  dan  berkembang  sedangkan  negara  membutuhkan  agama sebagai landasan moral untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.
Menurut Paradigma ini, Islam sebenarnya tidak memberikan konsep teoretis tentang  sistem  politik  secara  baku.  Islam  tidak  lebih  dari  sebuah  agama  yang menjadi tumpuan moral dan perilaku hidup untuk mencapai kebahagiaan. Hal ini terbukti  bahwa  Nabi  Muhammad  sendiri  tidak  mewariskan  kepada  umat  Islam suatu sistem politik yang pasti. Demikian pula, sepeninggal Nabi Muhammad dan ketika kepemimpinan diteruskan Khulafaur Rasyidin, tidak ada pola baku mengenai suksesi kekhalifahan atau kepala negara.
Dengan  demikian,  Ibnu  Khaldun  tidaklah  menginginkan  pemerintahan berdasarkan  agama,  tetapi  agama  hadir  dalam  pemerintahan  sebagai  moral  yang mendasari sebuah kemajuan. Karena sudah jelas bagi Ibnu Khaldun, tujuan adanya kekuasan  dan  tujuan  diberlakukannya  agama  adalah  sama  yaitu  untuk mensejahterakan  dan  kemakmuran  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  memiliki tujuan yang sama maka agama dan negara akan saling terkait dan membutuhkan. Keterkaitan antara agama dan negara inilah yang penulis katakan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun tentang relasi agama dan negara masuk dalam Paradigma Simbiotik.

## Penutup
Ibnu  Khaldun  mengatakan  bahwa  keberadaan  kekuasaan  dalam  peradaban di  dunia  ini  merupakan  watak  alami  dan  sesuai  dengan  tuntutan  kehidupan manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan  politik.  Ibnu  Khaldun  percaya  bahwa kekuasaan merupakan tabiat alami dari sebuah peradaban ada atau tidaknya sebuah agama  didalamnya.  Adanya  agama  dalam  kekuasaan  hanya  sebagai  faktor pendukung.
Relasi antara agama dan negara dalam pandangan Ibnu Khaldun diposisikan secara  dialektis,  agama  dalam  negara  bukanlah  sesuatu  kodrati  yang  harus  ada. Secara garis besar menurut Ibnu Khaldun peran agama dalam kehidupan bernegara adalah  sebagai  paradigma  dunia,  legitimasi  kekuasaan,  sebagai  faktor  pemersatu, sebagai  sumber  moralitas,  dan  sebagai  pemicu  keberhasilan  dunia.  Untuk menguatkan  kedaulatan  suatu  negara  maka  menurut  Ibnu  Khaldun  dibutuhkan suatu rasa solidaritas sosial diantara individu dalam suatu negara. Solidaritas sosial yang merekatkan hubungan antar individu dalam negara ini yang kemudian disebut Ibnu Khaldun sebagai Ashobiyah
Jika dilihat dari gagasan pemikiran Ibnu Khaldun tentang hubungan negara dan  agama.  Maka  pemikiran  Ibnu  Khaldun  ini  masuk  kedalam  jenis  paradigma
hubungan  negara  dan  agama  yang  ketiga  yaitu  Paradigma  Simbiotik.  Paradigma Simbiotik  adalah  sebuah  paradigma  yang  menyatakan  bahwa  negara  dan  agama merupakan  sesuatu  yang  saling  terkait  dan  berhubungan,  bahwa  agama membutuhkan  negara  agar  agama  dapat  berkembang  dan  negara  membutuhkan agama agar meraih kemajuan dalam masalah etika dan moral.

## Daftar Pustaka
Abdul  Qadir  Abu  Fariz,  Muhammad.  (2000). Sistem  Politik  Islam .  Jakarta:  Robbani Pers.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad.  (1999). Ihya  Ulumudin .  Beirut:  Darul  Kutub Ilmiah.
Ali,  Mukti.  (1990). Ibn  Khaldun  dan  Asal-usul  Sosiologi .  Jilid-1.  Yokyakarta:  Yayasan Nida.
Fauzi,  Mohammad.  (2009). Islamis  vs  Sekularis  Pertarungan  Ideologi  di  Indonesia . Semarang: Walisongo Press.
Hasyim,  Hafidz.  (2012). Watak  Peradaban  Dalam  Epistemologi  Ibnu  Khaldun . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ibnu Khaldun, Abdurrahman. (t.th ). Muqaddimah, Beirut: Darul Fikr.
Iqbal, Mohammad. (2010). Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Madjid, Nurcholis. (2001). Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni , Jakarta: Paramadina.
Muhammad,  Husain.  (2000). Islam  dan  Negara  Kebangsaan:  Tinjauan  Politik . Yogyakarta: LKiS.
Ralibi, Oesman. (1962). Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara . Jakarta: Bulan Bintang.
Romli,  Lili.  2006). Islam  Yes  Partai  Islam Yes  Sejarah  Perkembangan  Partai-partai  Islam diIndonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sjadzali,  Munawir.  (1990). Islam  dan  Tata  Negara:  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran . Jakarta: UI Press.
Syamsuddin,  Din.  (1993). Usaha  Pencarian  Konsep  Negara  Dalam  Sejarah  Pemikiran Politik Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Tim  Naskah  Pesantren  Mahad  Aly  Lirboyo.  (2019). Nasionalisme  Religious .  Kediri: Lirboyo Press.