Vol 2, No 2, Juli 2021, Hal 58-64 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin

## Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif
Ade Onny Siagian 1,* , Andrew Shandy Utama 2
1 Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta, Indonesia
2 Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia Email: 1,* ade.aoy@bsi.ac.id, 2 andrewshandyutama@unilak.ac.id
Abstrak− Penelitian  ini  membahas  tentang  asas-asas  hukum  yang  harus  diimplementasikan  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan,  dan  penerapan  asas-asas  hukum  dalam  pembuatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkeadilan  dan partisipatif.  Dengan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dapat  disimpulkan  bahwa  pembentuk  peraturan  perundang-undangan seringkali  mengabaikan  asas-asas  hukum,  karena  asas  hanya  merupakan  sebuah  ide  yang  abstrak  dan  bersifat  umum  dan  tidak memuat tentang sanksi. Implementasi asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan belum optimal, sehingga masih sering terjadi sebuah peraturan perundang-undangan ketika diimplementasikan mendapatkan penolakan atau resistensi dari masyarakat.

## Kata Kunci: Prinsip Hukum; Partisipatif; Keadilan
Abstract− This research discusses the principles of law that must be implemented in the formation of laws and regulations, and the application of legal principles in making laws and regulations that are just and participatory. With the normative juridical approach, it can be concluded that legislators often ignore legal principles, because the principle is only an abstract and general idea and does not contain sanctions. The implementation of the principles for the formation of statutory regulations and the material principles for the content  of  statutory  regulations  is  not  optimal,  so  there  is  still  a  lot  of  resistance  or  resistance  from  the  community  when  it  is implemented that gets resistance or resistance from the community.
Keywords : Principle of Law; Participative; Justice

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  ialah  negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur  bangsa, beriman dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati  kebinekaan  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.  (“KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN,” 2016)
Sebagai  Negara  hukum,  maka  segala  aspek  kehidupan  dalam  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  kenegaraan termasuk  pemerintahan  harus  berdasarkan  atas  hukum  yang  sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional.  Persoalan  yang sering terjadi adalah hukum yang dibentuk bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan golongan  atau  kelompok  tertentu.  Hukum dirasakan  belum  mencerminkan  rasa  keadilan masyarakat.  Hukum  menjadi tumpul,  tidak  tajam  untuk  memotong  kesewenang-wenangan,  tidak  mampu  menegakkan  keadilan  dan  tidak  dapat menampilkan  dirinya  sebagai  pedoman  yang harus diikuti dalam  menyelesaikan  berbagai  kasus  yang  seharusnya  bisa dijawab  oleh  hukum.(Sumampow,  2013)  Untuk  itu  perlu  adanya  upaya  mengembalikan  hukum  itu  pada  tujuan  yang benar-benar ideal; menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa melihat status dari masyarakat  itu  sendiri.Gustav  Radbruch,  seorang  ahli  hukum  Jerman  mengatakan  bahwa,”hukum  adalah  kehendak untuk bersikap adil” (Recht ist Willezur Gerechtigheit). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil  tidaknya  tata  hukum.  Nilai  keadilan  juga  menjadi  dasar  dari  hukum  sebagai  hukum.  Dengan  demikian,  keadilan memiliki  sifat  normatif  sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Tanpa  keadilan,  sebuah  aturan  tidak  pantas  menjadi hukum.(Agus Riwanto, 2017)
Maka dari itu, antara hukum dan keadilan tidak boleh dipisahkan, karena hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Untuk itu diperlukan pula partisipasi masyarakat agar hukum yang dihasilkan adalah hukum yang partisipatif dan  berkeadilan.  Hukum  yang  partisipatif  dan  berkeadilan  dapat  diwujudkan  dengan  memperhatikan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  bukan  norma hukum  konkrit,  akan  tetapi  sangat  penting  artinya  dalam  pembentukan  dan  penegakan  hukum.  Di  Indonesia  dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka hukum harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Maknanya,  seluruh  rakyat  diperlakukan  adil  dalam  bidang  hukum,  politik,  ekonomi, kebudayaan dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur.(Johan Nasution, 2014)
Tentang  pemahaman  terhadap  konsep  keadilan  harus  diterjemahkan  dalam  hubungannya  dengan  Pancasila, kemudian  baru  dikaitkan  dengan  kepentingan  bangsa  Indonesia  sebagai  bangsa  yang  harus  merasakan  keadilan  itu. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan  hukum  yang  sifatnya  mengayomi  bangsa,  yakni  melindungi  manusia  secara  pasif  (negatif)  dengan mencegah  tindakan  sewenang-wenang,  dan  secara  aktif  (positif)  dengan  menciptakan  kondisi  kemasyarakatan  yang manusiawi  dan  memungkinkan  proses  kemasyarakatan  berlangsung  secara  wajar,  sehingga  secara  adil  tiap  manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus terpenuhi.(Nasution, 2014)
Vol 2, No 2, Juli 2021, Hal 58-64 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
Guna  menjawab  berbagai  persoalan  tersebut  dalam  tulisan  ini  akan  mengkaji,  apakah  implementasi  asas-asas hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  telah  menghasilkan  peraturan  perundang-  undangan  yang partisipatif dan berkeadilan. Topik ini menjadi penting karena telah kita rasakan bersama bahwa dalam realitas politik, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak partisipatif dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Salah satu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan  perundang-undangan,  dan  doktrin.  Penelitian  yuridis  normatif  meneliti  kaidah  atau  aturan  hukum  sebagai suatu  bangunan  sistem  yang  terkait  dengan  peristiwa  hukum  tertentu.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan bahan Hukum Tertier yang diperoleh dari buku-buku, literatur, makalah, peraturan perundang-undangan, dan sumber data lain. Pengumpulan data sekunder  dilakukan  menggunakan  metode  pendekatan  literatur.  Pengumpulan  bahan-bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  penelusuran,  pengumpulan,  dan  studi  dokumen  secara  konvensional  seperti  membaca,  melihat,  mendengarkan, maupun dengan teknologi informasi (media internet).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan  bagi  penuangan  isi  peraturan,  ke  dalam  bentuk  dan  susunan  yang  sesuai,  tepat  dalam  penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.(Nurahmani et al., 2018) Menurut Fadhilah,  dalam  konteks  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  asas-asas  pembentukan  undang- undang  yang  baik  adalah  sebagai  berikut:(Fadhillah  et  al.,  2019)  asas  cita  hukum  Indonesia.  asas  negara  berdasar hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi, dan asas-asas lainnya.
Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam sistem hukum Indonesia, disusun dalam suatu tingkatan yang  disebut  hierarki  peraturan  perundang-undangan.(Anggono,  2020)  Susunan  hierarkis  peraturan  perundang- undangan mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  selaras  dengan  asas  hukum  lex superior  derogat  inferiori  (hukum  yang  lebih  tinggi  mengalahkan  hukum  yang  tingkatannya  di  bawahnya).  Hal  ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.(Putri & Arifin, 2018) Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  memperkenalkan  beberapa  asas  dalam  perundang-undangan  (Soekanto, 2017), yaitu:
a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang- Undang yang bersifat umum (lex spesialis derogat lex generali).
d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang- Undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori).
e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (asas welvaarstaat).
Berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan ini, Bagir Manan menyatakan bahwa, dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  haruslah  mengacu  pada  landasan  pembentukan  peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.
Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang- undangan ini sangat penting karena setiap produk hukum haruslah  mempunyai  dasar  berlaku  secara  yuridis  (jurisdische  gelding).  Dasar  yuridis  ini  akan  menunjukkan  (Yani, 2018), bahwa:
a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum. Setiap produk-produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Produk hukum yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang akan batal demi hukum (van rechtswetgenietig) atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) produk hukum tersebut.
c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk- produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum.
d. Keharusan bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
Vol 2, No 2, Juli 2021, Hal 58-64 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
e. Produk-produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan  perundang- undangan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam  masyarakat.(Syatriadin,  2017)  Misalnya  di  dalam  suatu  masyarakat  industri,  maka  hukumnya  harus  sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Dengan dasar sosiologis, diharapkan suatu peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  akan  diterima  oleh  masyarakat,  tidak  terjadi  resistensi  atau  penolakan, sehingga  akan  mempunyai  daya  berlaku  efektif  dan  tidak  banyak  memerlukan  pengerahan  institusional  untuk melaksanakannya.
Landasan  filosofis  berkaitan dengan  rechtsidee, dimana  semua  masyarakat  akan  merasakan  keberadaan  sebuah peraturan perundang- undangan karena dianggap sesuai dengan tujuan dari hukum yaitu menjamin keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma  hukum  yang  diidealkan  (ideal  norms)  oleh  suatu  masyarakat  ke  arah  mana  cita-cita  luhur  kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak  diarahkan.(Rhiti, 2016)  Cita  hukum  atau  rechtsidee  tersebut  tumbuh dari  sistem nilai  mereka  mengenai  baik  atau  buruk,  pandangan  terhadap  individual  dan  kemasyarakatan,  tentang  kebendaan,  dan sebagainya.  Hukum  diharapkan  mencerminkan  sistem  nilai  tersebut,  baik  sebagai  sarana  yang  melindungi  nilai-nilai, maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Zainal, 2008).
Asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dan  asas-asas  materi  muatan  peraturan perundang-undangan  menurut  hukum  positif  dicantumkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.  Menurut  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik yang meliputi:
a. Asas  kejelasan  tujuan,  artinya  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  mempunyai  tujuan  yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat,  artinya  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan  harus dibuat  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  pembentuk  peraturan  perundang-  undangan  yang  berwenang.  Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c. Asas  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan,  artinya  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  harus  benar- benar memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  sesuai  dengan  jenis  dan hierarki  peraturan perundang-undangan.
d. Asas  dapat  dilaksanakan,  artinya  setiap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  memperhitungkan efektivitas  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis,  sosiologis,  maupun yuridis.
e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar- benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f. Asas  kejelasan  rumusan,  artinya  setiap  peraturan  perundang-  undangan  harus  memenuhi  persyaratan  teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Asas keterbukaan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan  bersifat  transparan  dan  terbuka.  Dengan  demikian, seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  memberikan  masukan  dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.
Disamping asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan tersebut di atas, selanjutnya di dalam Pasal 6 Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2011  mengatur mengenai  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan. Pembentuk peraturan perundang-undangan ketika akan menuangkan materi muatan harus mencerminkan asas-asas:
a. Pengayoman, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat
b. Kemanusiaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk serta dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Kekeluargaan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang- undangan yang dibuat di Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Vol 2, No 2, Juli 2021, Hal 58-64 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
f. Bhineka Tunggal Ika, artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan undividu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Asas -asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/Lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapatnya dikenali, asas perlakuan yang sama  dalam  hukum,  asas  kepastian  hukum,  asas  pelaksanaan  hukum  sesuai  keadaan  individual.(Muhaimin,  2016) Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan antara lain adalah memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembuatan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  mencakup tahapan  perencanaan,  penyusunan,  pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan.  Adapun  Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang berwenang  melalui  prosedur yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan.(Febriansyah, 2016)

## 3.2 Asas-asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  mengimplementasikan  asas-asas  hukum,  agar  peraturan perundang-  undangan  yang  dihasilkan  berkeadilan.  Salah  satu  asas  hukum  yang  harus  diimpementasikan  dalam pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  adalah  “asas  keterbukaan”  yang  memberikan  kesempatan  yang  luas kepada  masyarakat untuk  dapat  berpartisipasi  dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Dalam  asas  materi muatan  peraturan  perundang-undangan  terdapat  asas  keadilan  yang  mencerminkan  keadilan  secara  proporsional  bagi setiap  warga  negara.  Peraturan  perundang-undangan  dibentuk  untuk  keadilan  masyarakat  secara  keseluruhan,  tidak untuk kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu.
Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat mensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Keterlibatan  masyarakat  ini  sering  disebut  dengan  partisipasi.  Konsep  dan  praktek mengenai partisipasi adalah salah satu sistem yang berkembang dalam suatu modernitas kehidupan politik. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah suatu tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi  karena  demokrasi  menempatkan  masyarakat  dalam  posisi  penting  untuk  menentukan  arah  perjalanan suatu negara. Hal ini juga sejalan dengan konsep kedaulatan rakyat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan  adalah  di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Sebuah  negara  yang  menyatakan  diri  sebagai  negara  hukum,  sangat  berkaitan  dengan  persoalan  partisipasi. Hukum  merupakan  alat  pengatur  yang  sah  dan  otoritatif  dalam  setiap  kegiatan  dan  aktivitas  individu  dalam  negara. Hukum juga menjadi penguasa tunggal dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Implementasi dari sebuah negara hukum menuntut adanya instrumen yang sah untuk mengatur, yang dapat berupa norma perintah, larangan, maupun hal- hal yang diperbolehkan. Hukum akan bekerja dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
Keberadaan hukum itu mengikat dan memaksa. Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibentuk oleh  lembaga  negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  mekanisme  atau  prosedur  tertentu  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Dasar  maupun  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Dalam  pembentukan  hukum  harus  ada partisipasi  masyarakat,  karena  hukum  yang  dihasilkan  nantinya  akan  diberlakukan  untuk  masyarakat,  dan  hukum digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat.(Sodiq, 2016)
Partisipasi merupakan salah satu alat transformasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk diakomodir dalam  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Transformasi  ini  juga  didasarkan  pada  tingkat  kebutuhan  serta kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena peraturan perundang-undangan merupakan alat yang otoritatif untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai cara,  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan  politik  dan  juga  keadaan  masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  ini  akan tergantung  dari  kesadaran  masyarakat  dalam  tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat memperkuat fungsi representasi masyarakat. Penguatan  ini  akan  berimplikasi  pada  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  politik.  Pada  sisi  hubungan  wakil rakyat  dengan  konstituen  (masyarakat),  partisipasi  akan  membangun  hubungan  yang  baik.  Penerapan  partisipasi mempunyai  pola  atau  model  yang  beragam.  Pola  atau  model  partisipasi  masyarakat  tersebut  adalah  sebagai  berikut (Riskiyono, 2015)

## a. Model  Pertama : Pure  Representative  Democracy
Dalam  model  ini,  sifat  partisipasi  masyarakatnya  masih  murni.  Artinya,      rakyat      selaku      warga      negara      dalam negara  demokrasi  keterlibatannya  dalam  pengambilan  keputusan  publik  dilakukan  oleh  wakil-wakil  yang  dipilih melalui  pemilihan  umum  untuk  duduk  dalam  lembaga  perwakilan.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  hanya  tinggal menerima saja apa yang akan diproduk oleh legislator dalam pembentukan hukum.
b. Model Kedua : A Basic Model of Public Participation
Dalam  model  ini  digambarkan  bahwa  rakyat  telah  melakukan  interaksi  keterlibatannya  dalam  proses  pengambilan keputusan,  tidak  hanya  melalui  pemilihan  umum  tetapi  dalam  waktu  yang  sama  juga  melakukan  kontak  dengan lembaga  perwakilan.  Meskipun  demikian  model  partisipasi ini  belum dapat dikatakan  sebagai  bentuk dan hakekat interaksi yang sebenarnya.
c. Model Ketiga : A Realism Model of  Public Participation
Dalam  model  ini,  public  participation  pelaku-pelakunya  cenderung  dilakukan dan  didominasi  oleh  adanya kelompok- kelompok  kepentingan  dan  organisasi-organisasi  lainnya  yang  diorganisir.  Publik,  selain  ikut  dalam  pemilihan umum  juga  melakukan  interaksi  dengan  lembaga  perwakilan.  Akan  tetapi  tidak  semua  warga  negara  melakukan public participation  dalam  bentuk membangun  kontak  interaksi  dengan  lembaga  perwakilan.  Pelaku-pelaku  public participation  telah  mengarah  pada  kelompok-kelompok  kepentingan  dan  organisasi-organisasi  lainnya  yang diorganisir. Dengan demikian terdapat kecenderungan untuk memahami “public” dalam konteks yang terbatas.
d. Model Keempat : The Possible Ideal for South Africa
Model ini merupakan model alternatif yang diperkenalkan sebagai bentuk keempat dari berbagai partisipasi masyarakat. Ini merupakan perluasan dalam memasukkan tiga kelompok partisipan, yaitu: those who are  organized and strong; those  who  are  organized  but  weak;  and  those  who  are  weak  and  unorganized.  Dengan  menerapkan  model  ini, pemerintah  dapat  mengembangkan  visi  strategis  yang  dapat  ditujukan  kepada  ketiga  kelompok  tersebut  secara bersama-  sama.  Dalam  model  ini,  pada  gilirannya  memunculkan  dua  tambahan  dimensi  yaitu:  dimensi  peranan partai-partai politik dan partai mayoritas, dan dimensi hubungan perwakilan dengan eksekutif.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  seharusnya  berlaku  pula  untuk pembentukan hukum dunia. Hukum yang berlaku dalam pergaulan internasioanal harus menyertakan partisipasi negara- negara yang akan melaksanakan hukum tersebut. Selama ini, Amerika Serikat sangat mendominasi dalam pembentukan hukum dunia. Pendapat/masukan dari negara-negara berkembang sering diabaikan. Pembentukan hukum duniapun sarat dengan kepentingan politik dan ekonomi negara yang dominan. Agar terwujud hukum yang berkeadilan, negara-negara berkembang harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum dunia, tidak hanya didominasi oleh Amerika Serikat
Untuk  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  yang  partisipatif  dan  berkeadilan,  maka  asas-asas  hukum sebagaimana  telah  diuraikan  di  atas,  harus  diimplementasikan.  Asas-asas  hukum  memang  bukan  merupakan  norma yang  konkrit.  Asas  hukum  merupakan  suatu  ide  atau  konsep  yang  menjadi  dasar  pemikiran  yang  bersifat  umum  dan abstrak,  dan  tidak mempunyai  sanksi.  Oleh  karena  itu,  asas  hukum  tersebut  akan dijabarkan  dalam  suatu norma  yang bersifat konkrit dengan disertai sanksi. Norma yang disertai dengan sanksi yang dibentuk oleh negara adalah peraturan perundang-undangan.
3.2.1  Implementasi  asas-asas  hukum  di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat  dijelaskan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
a. Pendekatan Flosofis
UUD  Negara  Republik  Inonesia  Tahun  1945  menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Sebagai  negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  maka  partisipasi  rakyat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Partisipasi berarti ada peran serta atau keikutsertaan  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai  dari  perencanaan  sampai dengan  penyebarluasannya.  Keterlibatan  masyarakat  ini  dapat  memberikan  legitimasi  terhadap  suatu  peraturan perundang-  undangan  yang  dibuat,  dan  menimbulkan  kepercayaan  adanya  keberpihakan  pembentuk  peraturan perundang-undangan  terhadap  kepentingan  rakyat.  Partisipasi  masyarakat  ini  merupakan wujud  demokrasi.  Dalam negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari partisipasi adalah pemahaman terhadap prinsip kedaulatan di tangan  rakyat.  Rakyat  melaksanakan  partisipasi  melalui  kegiatan  bersama  untuk  menetapkan  tujuan  serta  masa depan masyarakat, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.
Prinsip  dasar  yang  juga  sangat  terkait  dengan  partisipasi  adalah  penegasan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara hukum. Prinsip ini menempatkan bahwa hukum menjadi alat pengatur yang sah dan otoritatif dalam setiap kegiatan dan aktivitas individu dalam negara.
Indonesia juga mempunyai dasar negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sila kelima Pancasila  adalah  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Keadilan  sosial  ini  juga  harus  diimplementasikan dalam  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan.  Keadilan  bukan  hanya  bersifat  formal,  tetapi  harus  bersifat substantif.  Ruh  dari  sebuah  peraturan  perundang-  undangan  adalah  keadilan.  Bentuk  keadilan  dalam  masyarakat,
Vol 2, No 2, Juli 2021, Hal 58-64 ISSN 2722-7987 (Media Online) Website https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin
berbangsa dan bernegara yang disebut keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat luas, yaitu dalam arti keadilan hidup berdampingan dengan kebaikan, hidup berdampingan dalam bentuk masyarakat dan juga hidup berdampingan dalam bentuk bangsa dan negara.(Herawati, 2014)
b. Pendekatan Sosiologis
Secara  sosiologis,  asas-asas  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ini  sangat  penting  agar peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibentuk  dapat  berlaku  efektif  secara  sosiologis.  Artinya  peraturan perundang-udangan  tersebut  ketika  diimplementasikan,  dapat  diterima  oleh  masyarakat  dengan  baik.  Asas-asas hukum  selama  ini  masih  bersifat  simbolik  dan  parsial,  dan  dilakukan  hanya  sebagai  pelengkap  prosedur  adanya basic research yang melandasi perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Secara  sosiologis,  keadilan  yang  dicoba  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentunya  terbatas  pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk peraturan perundang- undangan, dan juga terbatas pada saat peraturan perundang- undangan itu dibentuk. Di sisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa berkembang seiring dengan  perkembangan  kondisi  masyarakat  itu  sendiri.  Keadilan  adalah  ruh  atau  jiwa  dari  peraturan  perundang- undangan.
c. Pendekatan Yuridis
Asas-asas  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-  undangan  secara  yuridis  terdapat  dalam  Pasal  5  dan Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang- undangan.
Dari  berbagai  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  berpartisipatif  dan berkeadilan  akan  dapat  terwujud  apabila  pembentuk  peraturan  perundang-  undangan  memperhatikan  asas-asas pembentukan  peraturan  perundangan  dan  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang-  undangan,  serta  yang  tidak boleh dilewatkan adalah harus ada partisipasi masyarakat. Hanya sayangnya, pembentuk peraturan perundang-undangan belum  optimal  mengimplementasikan  asas-  asas  tersebut,  sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang  dihasilkan seringkali hanya berupa kesepakatan-kesepakatan politik belaka dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Dalam  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-  asas  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  harus  dilakukan  implementasi  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  agar  peraturan perundang-undangan  yang  dihasilkan  dapat  dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat.  Para  pembentuk  peraturan perundang-undangan seringkali mengabaikan asas-asas tersebut, karena asas hanya merupakan sebuah ide yang abstrak dan  bersifat  umum  dan  tidak  memuat  tentang  sanksi.  Implementasi  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dan  asas-asas  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  belum  optimal,  sehingga  masih  sering  terjadi sebuah  peraturan  perundang-undangan  ketika  diimplementasikan  mendapatkan  penolakan  atau  resistensi  dari masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  barat  yang  sudah  memberikan  masukan  dan  saran  saran  serta  solusi dalam penerapan azas hukum dan tak lupa kepada Almarhum Prof Koesparmono Irsan yang sudah pernah memberikan ilmu hukum selama kuliah Pascasarjana serta semua pihak akademisi telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

## REFERENCES
Agus Riwanto. (2017). Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila. Al-Ahkam. Anggono,  B.  D.  (2020).  OMNIBUS  LAW  SEBAGAI  TEKNIK  PEMBENTUKAN  UNDANG-UNDANG:  PELUANG  ADOPSI
DAN  TANTANGANNYA  DALAM  SISTEM  PERUNDANG-UNDANGAN  INDONESIA.  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389
Fadhillah,  H.,  Endang  Wahyati,  E.,  &  Sarwo,  B.  (2019).  Pengaturan  Tentang  Tenaga  Kesehatan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Dan Azas Kepastian Hukum. SOEPRA. https://doi.org/10.24167/shk.v5i1.1653
Febriansyah, F. I. (2016). KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.  Perspektif. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586
Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila. Paradigma. Johan  Nasution,  B.  (2014).  KAJIAN  FILOSOFIS  TENTANG  KONSEP  KEADILAN  DARI  PEMIKIRAN  KLASIK  SAMPAI
PEMIKIRAN MODERN. Yustisia Jurnal Hukum. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106
KAJIAN  TERHADAP  PENYELESAIAN  PELANGGARAN  PERATURAN  LALU  LINTAS  OLEH  KEPOLISIAN.  (2016).  LEX CRIMEN.
Muhaimin. (2016). De Jure De Jure. Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. Yustisia Jurnal Hukum.
Nurahmani, A., Rismansyah, M. R., & ... (2018). … PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA MELALUI PERUBAHAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …. Majalah Hukum ….
Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian Dalam Hukum di Indonesia. Mimbar Yustitia. Rhiti, H. (2016). LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF. Justitia et Pax. https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760 Riskiyono,  J.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang-Undangan  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan. Aspirasi.
Sodiq,  N.  (2016).  MEMBANGUN  POLITIK  HUKUM  INDONESIA  BERCORAK  RESPONSIF  PERSPEKTIF  IUS
CONSTITUENDUM. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i02.p02
Soekanto, S. (2017). Ilmu Politik dan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan. https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1258 Sumampow, A. (2013). PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KETAATAN BERLALU LINTAS. Lex Crimen. Syatriadin. (2017). Landasan sosiologis dalam pendidikan. Вестник Росздравнадзора.
Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Respublica, 5(2). Wijoyo, H. (2005). Peranan Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 1(2). Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Hukum Respublica, 4(2). Wijoyo, H. (2021). Hukum Bisnis. Insan Cendekia Mandiri.
Yani,  A.  (2018).  Sistem  Pemerintahan  Indonesia:  Pendekatan  Teori  dan  Praktek  Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945.  Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135
Zainal,  K.  (2008).  Memahami  tingkah  laku  remaja  bermasalah  dari  perspektif  Teori  Tingkah  Laku  ,  Humanistik  ,  Psikoanalitik  & Tret Personaliti. Jurnal Pengajian Umum.