INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4695-4709 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka
Ali Akbar 1 ✉ , Nabila Hania Astuti 2 , Rahma Aulia 3 , Jafar Alfarobi Simbolon 4 ,
Yusril Tri Mahendra 5
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: aliakbar@uinsu.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Hukum Islam menjadi landasan dasar yang kuat dalam kehidupan umat Islam terutama di Indonesia. Penyusunan  hukum  positif  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh  hukum  Islam.  Hukum  Islam senantiasa  hidup  dan  berekembang  di  masyarakat.  Sangat  menarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  hukum  Islam.  Studi  kepustakan  dibentuk  berdasarkan  data  deskriptif  dan  kualitif  tentang perkembangan sejarah hukum Islam di Indonesia. Kajian ini meneliti bagaimana perkembagan Hukum Islam mulai dari era kerajaan Islam, pada era kolonial belanda, era kemerdekaan sampai sekarang. Pada masa kerajaan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dibawah kekuasaan raja. Akan tetapi setelah masuknya kolonial belanda hukum Islam menjadi porak-poranda dimana saat itu hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat sehingga tidak ada keseimbangan diantara keduanya dengan tujuan hukum belanda dapat berlaku seutuhnya di Indonesia. Ketika Indonesia sudah merdeka Hukum Islam  mengalami  perkembangan  yang  sangat  Signifikan,  bahkan  hukum  Islam  dijadikan  sebagai sumber hukum di Indonesia ditempatkan setelah hukum posistif dan sebelum hukum adat.
Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Islam, Sejarah, Kerajaan, Penjajahan, Merdeka

## Abstrack
Islamic law is a strong basic foundation in the lives of Muslims, especially in Indonesia. The preparation of positive law in Indonesia is inseparable from the influence of Islamic law. Islamic law has always lived and developed in society. Research on Islamic law is very interesting to do. Library studies are made based on descriptive and qualitative data about the history of the development of Islamic law in Indonesia. This research is about how the development of Islamic  law starting from the Islamic kingdom period, during the Dutch colonial period, the independence period until now. During the Islamic kingdom period experienced a fairly rapid development under the rule of the king. However, after the entry of the Dutch colonialism, Islamic law became ruined where at that time Islamic law was clashed with customary law so that there was no balance between the two with the aim that Dutch law could fully apply in Indonesia. When Indonesia became independent, Islamic law experienced a very significant  development,  even  Islamic  law  was  used  as  a  source  of  law  in  Indonesia,  placed  after positive law and before customary law.
Keywords: Positive Law, Islamic Law, History, Empire, Colonialism, Independent

## PENDAHULUAN
Hu l ku l m  Islam  su l dah  ada  se l jak  Islam  pe l rtama  kalinya  masu l k  ke l Indone l sia.  Se l iring de l ngan te l rse l barnya ajaran Islam di Indone l sia te l ntu l saja me l miliki pe l ratu l ran yang wajib dan haru l s diiku l ti pe l ngiku l tnya. Hu l ku l m Islam ini kian me l ngalami pe l ru l bahan dan pe l mbaharu l an me l ngiku l ti pe l rke l mbangan zaman. Se l cara sosiologis dan ku l ltu l ral hu l ku l m Islam tidak pe l rnah lu l pu l t  me l ngambil  alih  dalam  ke l hidu l pan  masyarakat.  Dalam  siste l m  apapu l n  baik  dalam bidang e l konomi, sosiologi bahakan politik se l kalipu l n.
Sampai  saat  ini  hu l ku l m  Islam  be l rpe l ran  pe l nting  dalam  me l ne l ntu l kan  be l be l rapa pe l rmasalahan hu l ku l m. Kare l na hu l ku l m Islam dianggap te l pat dan se l laras de l ngan ke l hidu l pan masyarakat.
Pe l rke l mbangan  hu l ku l m  Islam  kian  me l ngalami  pasang  su l ru l t  dikare l nakan pe l ru l bahahan  sosial  di  masyarakat.  Pada  masa  ke l rajaan  hu l ku l m  Islam  bisa  didapati  di be l be l rapa wilayah saja, hal ini dise l babkan banyaknya ke l rajaan-ke l rajaan Hindu l -Bu l dha yang le l bih du l lu l te l rse l bar di Indone l sia. Te l ntu l saja hal ini me l njadi salah satu l pe l nye l bab te l rje l danya pe l nye l baran Hu l ku l m Islam di Nu l santara. Pada e l ra pe l njajahan hu l ku l m Islam masih simpang siu l r  dike l re l nakan  pribu l mi  dipaksa tu l ndu l k  de l ngan  pe l ratu l ran  yang  su l dah  dite l tapkan  ole l h pe l njajah. Hu l ku l m Islam pada e l ra
itu l me l mpu l nyai  ke l du l du l kan  yang  ku l at  dalam  hal  hu l ku l m  se l be l lu l m  Be l landa  tu l ru l t  campu l r dalam aksi politiknya di nu l santara, me l ngingat ke l baradaan hu l ku l m Islam sangat be l rgantu l ng de l ngan pe l ratu l ran yang dite l rapkan disu l atu l wilayah. Akibat dari politik pe l njajahan be l landa hu l ku l m  Islam  te l rmajinalkan.  De l ngan  ke l dok  VOC  se l olah-olah  be l landa  me l mbe l rikan ke l be l basan pe l nu l h masyarakat u l ntu l k me l nganu l t dan me l mbu l at atu l ran te l rse l ndiri atas agama yang  dianu l t  te l ru l tama  u l mat  Islam.  Be l landa  be l rtu l ju l an  u l ntu l k  me l ne l rapkan  politik  hu l ku l m ke l pada masyarakat agar me l ngiku l ti pe l ratu l ran yang te l lah me l re l ka te l tapkan di Indone l sia. Pada masa ini hu l ku l m Islam tidak me l ngalami pe l rke l mbangan. Se l te l lah ke l me l rde l kaan hu l ku l m Islam akhirnya me l ngalami pe l rke l mbangan yang sangat signifikan, saat inilah Islam diaku l i se l bagai e l ntitas agama maoritas di Indone l sia dan hu l ku l m Islam tu l ru l t ambil alih dalam pe l ne l tapan hu l ku l m positif di Indone l sia dan hu l ku l m Islam kini me l miliki ke l te l ntu l an khu l su l s yang di re l smikan ne l gara  yakni  Kompilasi  Hu l ku l m  Islam.  Dimana  dalam  Kompilasi  Hu l ku l m  Islam  me l ngatu l r me l nge l nai  ke l bijakan  Islam  dalam  me l nghadapi  pe l rmasalahan  dan  Isu l -isu l yang  kian be l rke l mbang di kalangan masyarakat Khu l su l nya U l mat Islam di Indone l sia.
ME l TODE l PE l NE l LITIAN
Me l tode l pe l ne l litian yang digu l nakan ini adalah de l ngan me l nggu l nakan Stu l di Pu l staka dan  ku l tipan  langsu l ng  dari  Artike l l,  Ju l rnal,  dan  We l bsite l re l smi  yang  me l mbahasa  te l ntang se l jarah pe l rke l mbangan hu l ku l m Islam di Indone l sia.
HASIL DAN PE l MBAHASAN
A. Pe l nge l rtian Hu l ku l m Islam
Se l cara e l timologi kata hu l ku l m be l rasal dari bahasa Arab yaitu l , امكح - مكحي - مكح . Be l rdasarkan kata مكح te l rse l bu l t ke l mu l dian mu l ncu l l kata ةمكحلا yang me l miliki arti ke l bijaksanaan.
Bagaimana yang dise l bu l tkan ole l h Mu l hammad Dau l d Ali yang dimana kata hu l ku l m dalam  bahasa  Arab  me l miliki  makna  Norma,  kaidah,  atu l ran,  tolak  u l ku l r,  pe l doman  yang digu l nakan  se l bagai  me l nilai  dan  me l lihat  ke l biasaan  manu l sia  dan  lingku l ngan  se l tikarnya (Rohidin 2016).
Hu l ku l m  dapat  diartikan  se l bagai  se l pe l rangkat  atu l ran  atau l Norma  yang  me l ngatu l r pe l rbu l atan  manu l sia  dalam  su l atu l masyarakat,  baik  yang  dite l rapkan  pe l me l rintah  mau l pu l n tu l mbu l h dan be l rke l mbang di lingku l ngan masyarakat itu l se l ndiri. Ada yang be l rbe l ntu l k
tertulisan seperti peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis contohnya hukum adat dan hukum yang berlaku di masyarakat ( the applicable law). (Irwan 2020)
Selanjutnya Islam adalah bentuk masdar dari kata املاسا - ملسي - ملسلا yang artinya damai atau selamat. Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan peyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhannya. (Rohidin 2016)
Tidak ditemukan kata hukum Islam di dalam Al-Qu r’an dan lit eratur hukum dalam Islam, yang terdapat dalam Al-Qu r’an ialah kata syariah dan fikih. Ata u yang biasa digunakan dalam literatur huku m dalam Islam ialah syariah Islam (syara’).
Dengan demikian, kata hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang apabila diterjemahkan secara harfiyah dari term Islamic Law dari literatur barat. Menurut Hasbi As- shiddiqi  hukum  Islam  adalah  hasil  upaya  yang  dikumpulkan  oleh  ahli  fikih  dalam melaksanakan  syariat  yang  berkesesuaian  dengan  kondisi  masyarakat.  Dan  menurut pendapat  Amir  Syarifuddin,  jika  hukum  dikaitkan  dengan  Islam  maka  akan  mempunyai pengertian  seperangkat  aturan  yang  bersumber  dari  Allah  dan  Rasulnya  mengenai perbuatan manusia yang sudah mukallaf yang berlaku dan mengikat pada semua Muslim. (Sulthon 2019)
Hukum  Islam  mempunyai  dua  sifat,  yaitu  al-tsabat  (tetap)  dan  al-tathawwur (berkembang). Sifat pertama, yaitu Hukum Islam sebagai wahyu Allah yang tetap dan tidak berubah  sepanjang  masa,  sedangkan  sifat  yang  kedua,  yaitu  Hukum  Islam  yang berkembang, tidak kakudalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah Hukum Islam dapat bertahan sepanjang masa. Sifat yang pertama disebut syariah. Sedangkan sifat yang kedua disebut fiqh, yaitu pemahaman dari syariah.
Dalam  menjawab  tuntutan  zaman  yang  terus  berubah,  dalam  tulisan  ini diketengahkan  dua  epistemologi  Hukum  Islam,  yaitu  ijtihad  dan  qiyas.  Dengan  kedua metode  tersebut  segala  persoalan  ditengah-tengah  masyarakat  dapat  dipecahkan, walaupun secara yurisprudensi hukum dari persoalan tersebut tidak ada. (Sulthon 2019)

## B. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan
Ditinjau dari perspektif sejarah, hukum Islam mengalami proses yang cukup panjang mulai  dari  zaman  kerajaan  sampai  di  era  saat  ini.  Menurut  para  sejarawan,  hukum  Islm perawal dari kerajaan kerajaan Islam di Indonesia disinilah dtanamkan bibit-bibit dari hukum Islam itu, dan hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Disetiap kerajan memiliki cara tersendiri dalam mengislamisami wilayahnya, hal ini pula yang menimbulkan beragam corak hukum Islam di Indonesia. Seiring berjalannya  waktu,  dalam  menghadapi  masalah perubahan  sosial  pada  masyarakat  hukum  Islam  mengalami  pasang  surut  dikarenakan
hukum Islam selalu bersinggungan dengan hukum yang lebih dulu  di tetapkan belanda, hukum positif, dan hukum adat sekalipun.
1. Perkembangan Hukum Islam Pada masa Kerajaan Samudera Pasai
Kerajaan Samudera Pasai yang berdiri sekitar tahun 1267 mendapatkan pengaruh besar  terhadap  hukum  Islam  dari  luar  yang  bermazhab Syafi’i, maka  dari  sinilah disebarlu askan  paham  mazhab  Syafi’i  k e  kerajaan-kerajaan  yang  ada  di  Indonesia. Namun  pada  era  tahun  1521,  kerajaan  Samudera  Pasai  ini  ditaklukkan  oleh  Portugis memaksa mereka harus bergabung ke kerajaan Aceh di Bandar Aceh Darussalam. Lalu ketika  kerajaan  Aceh  dipimpin  Sultan  Iskandar  Muda,  beliau  pernah  mengangkat seorang mufti terkemuka bernama Syekh Abdul Ra’ uf Singkel dan pada masa itu ia yaitu era  pemerintahnya  juga  pernah  menerbitkan  buku  yang  berjudul  Sirathal  Mustaqim karya ulama besar bernama Nuruddin Arraniri yang dimana digunakan sebagai media penyebaran Islam dan pedoman bagi guru-guru agama maupun para qodhi (hakim). (Gunawan 2018)
2. Kerajaan Demak
Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pulau Jawa sekaligus menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Berdirinya kerajaan demak  menjadi  tanda  bahwa  Islam  mulai  terintegrasi  kepada  ranah  politik  Kerajaan Demak terletak Jawa Tengah yang  sangat menguntungkan dalam perdagangan  dan pertanian pada masa itu. Wilayah Demak berada di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan  Jawa.  Selat  tersebut  dapat  dilalui  kapal  dagang  dari  Semarang  yang  ingin mengambil jalan pintas ke Rembang, namun sejak abad ke-17 tidak lagi dapat dilalui. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V.  Raden  Fatah  belajar  Islam  kepada  Raden  Rahmat  (Sunan  Ampel)  kemudian menikah  dengan  putri  Sunan  Ampel  bernama  Nyai  Ageng  Malaka(Hafizd,  2021)  . Demak sebelumnya merupakan kadipaten di bawah Majapahit yang  dikenal dengan nama Bintara atau Glagahwangi. Kekuasaan Raden Fatah merupakan hadiah dari Raja Kertabumi  Brawijaya  V.  Raden  Fatah  memanfaatkan  wilayahnya  dengan  mendirikan pesantren sehingga hampir seluruh penduduk memeluk Islam. Kemudian Raden Fatah beserta istrinya membuat pemukiman muslim dengan pondok pesantren sebagai basis kegiatan dakwah di Glagahwangi. Setelah berdirinya pondok pesantren itu Raden Fatah minta izin Wali Songo untuk mengislamkan Brawijaya V raja Majapahit terakhir. Sunan Ampel (Raden Rahmat) yang merupakan wali tertua berunding dengan Wali Songo lain, yang  kemudian  hasil  dari  keputusan  rundingan  tersebut  mengamanatkan  agar Majapahit  tidak  diserang  sebelum  Sunan  Ampel  meninggal  dunia  sampai  akhirnya
runtuhlah kerajaan Majapahit. Setelah berdirinya kerajaan Demak, Wali mendapatkan jabatan  penting  di  kerajaan  seperti  pujangga,  ngiras  kinarya  pepunden,  karyawan terhormat, dan jaksa penjaga perdata atau undang-undang.
Raden  Fatah  menyusun  kitab  Jugul  Muda  yang  merupakan  kodifikasi  hukum Islam dari beberapa kitab fikih, terutama kitab Muharrar, Taqrib, dan Tuhfah sebagai landasan kitab undang- undang Kerajaan Demak dilengkapi salokantara yang berisi 1044 contoh kasus. Para wali mengawasi Raden Fatah dalam memegang  kekuasaan. Sunan  Giri  (Muhammad  Ainul  Yakin)  beserta  Sunan  Kudu s  (Sayyid  Ja’far  Shadiq Azmatkhan)  merumuskan  undang-undang  peradilan,  pengadilan,  hingga  masalah siyasah (politik) dan jinayah (pidana).
Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi yakni Serat Angger- angger Suryangalam dan Serat Suryangalam yang berisi ketentuan perdata,  pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Bahkan naskah tersebut menjadi salah  satu  rujukan  kerajaan-kerajaan  Islam  berikutnya.  Serat  Angger-  Angger Suryangalam berisi tata hukum Islam yang mengatur lembaga peradilan. Naskah ini juga  mengatur  perkara  perdata  seperti  perpajakan,  jual  beli,  hutang  piutang,  dan sengketa tanah. Selain ini juga diatur hukum pidana seperti pencurian,  melukai  dan atau  membunuh  orang  lain,  merampok,  dan  menghina orang lain di depan umum. Sedangkan Serat Suryangalam  berisikan peraturan- peraturan yang  diserta dengan nasehat dan ajaran Islam. (Soeparmono 2022)
3. Kerajaan Aceh Darusalam
Kerajaan ini didirikan oleh Sulthan Ali Mughyah syah pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya malaka ke tangan portugis, masa keemasan kerajaan ini dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Beliau sangat ketat dalam menegakkan hukum Islam sebagai konstitusi di kerajaannya hal ini disebut de ngan “Qan un Meuku ta Alam”. Pada masa sultan iskandar muda, bahkan beliau pernah menerapkan hukuman rajam hingga larangan diberlakukannya riba.
Penerapan hukum Islam di kerajaan Aceh Darussalam bersatu dengan peradilan negara  dan  adat  yang  memiliki  beberapa  tingkatan  tersendiri.  Yang  mana  pada tingkatan  pertama  (kampung)  dipimpimn  oleh  keucik,  ialah  yang  berwenang  atas perkara  ringan  yang  terjadi,  sedangkan  pada  perkara  yang  berat  diselesaikan  oleh Muhkim.  Tingkaat  peradilan  kedua  disebut  dengan  oeloebalang,  yang  apabila  ada putusan  yang  dikeluarkan  oleh  oeloebalang  serasa  tidak  sesuai  maka  dapat mengajukan  kepenggailan  tinggi  (panglima  sagi)  .apabila  masih  tidak  sesuai  maka dapat diajukan ke pengadilan tertinggi yang mana pelaksananya terdiri dari Malikul

## 4. Kerajaan Mataram
Ke l rajaan Mataram didirikan ole l h Su l tawijaya, ke l mu l dian digantikan de l ngan Su l ltan Agu l ng Hanyokroku l su l mo yang be l rdiri  pada  abad ke l 16 di  dae l rah Yogyakarta  Jawa Te l ngah. Pada masa Su l ltan Agu l ng inilah Hu l ku l m Islam mu l lai dite l rapkan dan me l ngalami pe l ningkatan, me l lihat se l be l lu l mnya hu l ku l m islam me l ngalami pe l nu l ru l nan pada masa itu l . Hal  ini  te l rlihat  dari  be l ru l bahnya  be l be l rapa  stru l ktu l r  tata  hu l ku l m  ke l rajaan.  Pada  hal pe l ne l rapan hu l ku l m Islam be l liau l lah yang me l ngadili pe l rkara yang dapat me l ngancam siste l m ke l rajaann. Pada saat ingin dilaku l kannya pe l nggati ke l ku l asaan ke l rajaan, te l rjadi pe l pe l rangan antara ke l rajaan Mataram dan Be l landa. Yang mana  pe l ngaru l h VOC pada wilayah Batavia saat itu l me l mbe l rikan  dampak te l rpe l cahnya ke l ajaan Mataram me l njadi du l a bagian yakni,  Ke l su l ltanan Yogyakarta dan  Ke l su l ltanan Su l rkarta. (Imam Makmun 2022)
5. Ke l rajaan Makassar
Ke l rajaan Makassar atau l yang se l ring dise l bu l t ju l ga Ke l rajaan Gowa dan Tallo.  Ke l du l a ke l rajaan  itu l te l lah  be l ke l rjasama  dan  te l rjalin  hu l bu l ngan  yang  baik,  se l hingga  banyak orang  lu l ar  hanya  me l nge l nal  se l bagai  ke l rajaan  Makassar  saja.  Masu l knya Islam  ke l Su l lawe l si  Se l latan  me l nu l ru l t  E l nsiklope l di  Islam  me l lalu l i  du l a  tahapan. Pe l rtama, se l cara tidak  re l smi  me l lalu l i  jalu l r  pe l rdagangan.  Banyak  pe l dagang  asal Su l lawe l si be l rdagang ke l lu l ar pu l lau l dan  be l rte l mu l de l ngan  sau l dagar Mu l slim,  be l gitu l pu l n  se l baliknya.  Ke l du l a, Islam se l cara re l smi dite l rima ole l h Raja Gowa-Tallo pada malam Ju l mat 22 Se l pte l mbe l r 1605 M yang ditandai de l ngan ke l datangan tiga orang datu l k  yang be l rasal dari kota te l ngah, Minangkabau l . Raja pe l rtama yang me l ne l rima Islam pada hari itu l ju l ga ialah raja Tallo yang be l rnama I Malingkaang Dae l ng Mannyonri. Disamping se l bagai raja, Baginda Tallo me l rangkap  se l bagai Tu l mabbicara Bu l tta atau l Mangku l bu l mi  Ke l rajaan  Gowa. Se l te l lah  me l me l lu l k  Islam,  raja  me l ngganti namanya me l njadi Su l ltan Abdu l llah Awwalu l l Islam. Me l nyu l su l l ke l mu l dian raja Gowa XIV I Mangnge l re l ngi Dae l ng Manrabbia me l me l lu l k Islam dan be l rganti Nama me l njadi Su l ltan Alau l ddin.
De l ngan dite l rimanya islam dan ke l mu l dian di se l tu l ju l i ole l h ke l du l a raja te l rse l bu l t maka ke l rajaan ini lah me l njadi ke l rajaan islam te l rku l at. Hal te l rse l bu l t diku l atkan ke l mbali de l ngan te l rjadinya  konve l rsi  ke l dalam  Islam  se l cara  be l sar-be l saran  yang  ditandai  de l ngan ke l lu l arnya  de l krit  ole l h  Su l ltan  Alau l ddin  pada  9  Nove l mbe l r  1607  M.  de l krit  te l rse l bu l t be l rbu l nyi:
“K e l rajaan Gowa-Tallo me l njadikan Islam se l bagai agama ke l rajaan dan se l lu l ru l h rakyat yang    be l rnau l ng    dibawah    ke l rajaan    haru l s    me l ne l rima    Islam  se l bagai agamanya”.

## (Iskandar 2020)
Be l rsamaan de l ngan be l rgu l lirnya e l ra re l formasi, masyarakat Su l lawe l si Se l latan te l lah me l ne l mu l kkan ke l be l basannya  u l ntu l k be l re l kspre l si se l te l lah ku l rang  le l bih tiga dasawarsa atau l sama de l ngan 30 tahu l n.
Hasil  kongre l s  u l mat  Islam  Su l lawe l si  Se l latan  tanggal  19-21  Oktobe l r  2000  yang didu l ku l ng ole l h se l ju l mlah zu l amah, u l lama, agniya, u l mara, dan u l lu l l albab dari be l rbagai organisasi  massa,  pe l ndidikan  atau l pe l santre l n,  sosial  se l rta  pe l rgu l ru l an  tinggi me l nye l pakati  dan  me l lahirkan  institu l si  pe l rju l angan  yang  dike l nal  “Komit e l Pe l rsiapan Pe l ne l gakan Syari’at Islam” (KPPSI) yang dire l smikan pada tanggal 15 April 2001 di Masjid al-Markaz al-Islami Makassar be l riringan de l ngan dike l lu l arkannya pe l rnyataan be l rsama yang  dike l nal  de l ngan  nama ‘D e l klarasi  Mu l harram’ isinya  adalah  de l sakan  ke l pada le l mbaga  e l kse l ku l tif  dan  le l gislatif  u l ntu l k  me l mprose l s  pe l mbe l rlaku l an  Syari’at  Islam di Su l lawe l si  Se l latan  se l su l ai  me l kanisme l konstitu l si  yang  be l rlaku l yang  me l lahirkan re l kome l ndasi DPRD Provinsi Su l lawe l si Se l latan te l rtanggal 23 April 2001.
Ke l simpu l lannya  bahwa  targe l t  yang  dipe l rju l angkan  KPPSI  adalah  lahirnya  U l U l Otonomi Khu l su l s se l bagai payu l ng, kare l na de l ngan wadah te l rse l bu l t pe l ne l rapan Syari’at Islam  di  Su l lawe l si  Se l latan  dapat  diwu l ju l dkan.  Ke l we l nangan  Otonomi  Khu l su l s  yang dimintakan itu l me l lipu l ti:
a. Pe l nye l langgaraan ke l hidu l pan be l ragama.
b. Pe l nye l langgaraan ke l hidu l pan adat istiadat.
c. Pe l nye l le l nggaraan bidang pe l ndidikan.
d. Pe l nye l le l nggaraan bidang e l konomi dan pe l rdagangan.
e. Pe l nye l le l nggaraan mahkamah syariat.
f. Pe l ran dan ke l du l du l kan u l lama dalam pe l me l rintahan.
Namu l n dalam u l paya te l rse l bu l t, tidak be l rarti me l nafikan pe l nde l katan nonstru l ktu l ral (ku l ltu l ral) yang le l bih me l ne l kankan pada pe l nyadaran individu l dalam pe l laksanaan syariat Islam se l cara bu l tton u l p yang dipandang le l bih adaptif dan pe l rsu l asif.
Adapu l n  konse l p  mode l l  pe l ne l rapan  syariat  Islam  yang  dipe l rju l angkan  KPPSI be l rdasarkan tiga asas yaitu l ;
1) Asas tidak me l mbe l ratkan (QS. al-Haj ayat 78).
2) Asas tidak me l mpe l rbanyak be l ban (QS. al-Baqarah ayat 286).
3) Asas Attadarru l j (be l rtahap).
Dari  ke l tiga  asas  itu l lah  KPPSI  me l mpe l rju l angkan  programnya  yang  kini  ge l ncar me l laku l kan sosialisasi se l cara inte l nsif dan me l nye l lu l ru l h te l ntang pe l nge l rtian Syari’at Islam yang me l mang disadari masih banyak lapisan masyarakat Mu l slim yang tidak me l miliki pe l mahaman yang be l nar dan u l tu l h te l ntang Syari’at Islam. (Iskandar 2020)
6. Ke l rajaan Banjar- Kalimantan Se l latan
Pe l ne l rapan hu l ku l m Islam dike l rajaan Banjar, para u l lama se l bagai pe l ngge l rak ajaran Islam iku l t ambil alih di dalamnya. Su l ltan dan u l lama me l miliki ke l te l rkaitan yang tidak dapat dipisahkan, ke l du l anya sama-sama me l njadikan hu l ku l m Islam se l bagai prioritas. Hu l bu l ngan baik ke l du l anya dapat dilihat dari adanya kitab Sabilal Mu l htadin dan Kitab Paru l ku l nan yang ditu l lis atas gagasan dari su l ltan yang me l me l rintah pada saat abad ke l 18, u l ntu l k me l njadi landasan dalam su l atu l pe l rmaslahan Islam, walau l pu l n hu l ku l m Islam te l rbatas dalam bidang-bidang te l rte l ntu l .
Ke l datangan  Sye l kh  Mu l hammad  Arsyad  Al-Baanjari  pe l rlahan-lahan  hu l ku l m  Islam yang ada di Banjar mampu l me l masu l ki ru l ang istana. Masyarakat banjar be l rpe l gangan de l ngan mazhab imam Syafi’i, karna mazhab ini s e l su l ai de l ngan ke l hidu l pan masyarakat. Sye l kh  Mu l hammad  Arsyad  Al-Banjari  me l nyadari  bahwa  hu l ku l m  Islam  tidak  dapat be l rke l mbang tanpa adanya le l mbaga hu l ku l m  yang me l ngatu l r  dan  me l laksanakannya. Yang  ke l mu l dian  Sye l kh  Mu l hammad  Arsyad  Al-Banjari  be l rhasil  me l njadikan  Hu l ku l m Islam se l bagai hu l ku l m posistif di ke l rajaan Banjar. (Tyas Alvionita Zahra 2023)

## C. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan
1. Pada Masa Kolonial Be l landa
Pada  masa  kolonial  be l landa,  hu l ku l m  Islam  su l dah  le l bih  du l lu l me l le l kat  pada ke l hidu l pan  se l hari-hari  masyarakat  pribu l mi.  Sampai  gu l be l rnu l r  be l landa  me l nge l lu l arkan instru l ksi ke l pada para bu l pati pantu l ra agar me l mbe l rikan para u l lama u l ntu l k me l nje l laskan hu l ku l m pe l rdata saat itu l de l ngan hu l ku l m Islam. De l mikian pu l la ke l pu l tu l san Raja be l landa ( koninke l lijk Be l slu l it) No.19 tanggal 24 Janu l ari 1882 yang diu l mu l mkan dalaam staatblad Tahu l n 1882 No.12 te l ntang pe l mbe l ntu l kan Priste l rlraad (Pe l ngadilan Agama) didasari ole l h te l ori Van  de l n  Be l rg,  te l ori ini me l nyatakan  hu l ku l m itu l me l nyangku l t agama se l se l orang, apabila  se l se l orang  me l nganu l t  agama  Islam  maka  Hu l ku l m  Islamlah  yang  be l rlaku l ke l padanya.  (Hadi  2021).  Hu l ku l m  Islam  dapat  be l rlaku l apabila  te l lah  be l rsatu l de l ngan hu l ku l m adat, jadi hu l ku l m adatlah yang me l ne l ntu l kan be l rlaku l atau l tidaknya hu l ku l m Islam.
Se l te l lah Be l landa me l ngu l asai Indonsia, me l re l ka me l nginginkan agar warga Indone l sia me l ngiku l ti  atu l ran  Be l landa.  De l ngan  mu l ncu l lnya  se l bu l ah  te l ori,  Snou l ck  Hu l rgronye l me l njadikannya  se l bagai  alat  agar  orang-orang  pribu l mi  jangan  sampai  te l rikat  ku l at
de l ngan  ajaran  Islam  dan  Hu l ku l m  Islam.  Kare l n  kahwatir,  jika  masyarakat  be l rpe l gang te l gu l h  de l ngan  hu l ku l m  Islam,  maka  akan  su l lit  u l ntu l k  dipe l ngaru l hi  ole l h  bu l daya  barat khu l su l nya pe l ratu l ran Be l landa.
U l paya  pe l mbatasan  ke l be l rlaku l an  hu l ku l m  Islam  ole l h  Pe l me l rintah  Hindia  Be l landa se l cara kronologis dapat dilihat dalam be l be l rapa ke l pu l tu l san, se l bagai be l riku l t:
1) Pada  pe l rte l ngahan  abad  19,  Pe l me l rintah  Hindia  Be l landa  me l laksanakan  Politik Hu l ku l m yang Sadar; yaitu l ke l bijakan yang se l cara sadar ingin me l nata ke l mbali dan me l ngu l bah ke l hidu l pan hu l ku l m di Indone l sia de l ngan hu l ku l m Be l landa.
2) Atas  dasar  nota  disampaikan  ole l h  Mr.  Scholte l n  van  Ou l d  Haarle l m,  Pe l me l rintah Be l landa  me l nginstru l ksikan  pe l nggu l naan  u l ndang-u l ndang  agama,  le l mbaga- le l mbaga dan ke l biasaan pribu l mi dalam hal pe l rse l ngke l taan yang te l rjadi di antara me l re l ka,  se l lama  tidak  be l rte l ntangan  de l ngan  asas  ke l patu l tan  dan  ke l adilan  yang diaku l i u l mu l m. Klau l sa te l rakhir ini ke l mu l dian me l ne l mpatkan hu l ku l m Islam di bawah su l b koordinasi dari hu l ku l m Be l landa.
3) Atas  dasar  te l ori  re l se l psi  yang  dike l lu l arkan  ole l h  Snou l ck  Hu l rgronje l ,  Pe l me l rintah Hindia Be l landa pada tahu l n 1922 ke l mu l dian me l mbe l ntu l k komisi  u l ntu l k me l ninjau l u l lang  we l we l nang  pe l ngadilan  agama  di  Jawa  dalam  me l me l riksa  kasu l s-kasu l s ke l warisan (de l ngan alasan, ia be l lu l m dite l rima ole l h hu l ku l m adat se l te l mpat).
4) Pada  tahu l n  1925,  dilaku l kan  pe l ru l bahan  te l rhadap  Pasal  134  ayat  2 Indische l Staatsre l ge l ling (yang isinya  sama de l ngan Pasal  78 Re l ge l rring sre l gle l me l nt), yang intinya pe l rkara pe l rdata se l sama mu l slim akan dise l le l saikan de l ngan hakim agama Islam jika hal itu l te l lah dite l rima ole l h hu l ku l m adat dan tidak dite l ntu l kan lain ole l h se l su l atu l ordonasi.
a. Se l gala  u l paya  Be l landa  u l ntu l k  me l ngontrol  ope l rasionalisasi  hu l ku l m  Islam de l ngan  be l rbagai  cara  agar  dapat  me l mbu l at  posisi  hu l ku l m  Islam  te l ru l s me l le l mah hingga me l nje l lang be l rakhirnya ke l ku l asaan Hindia Be l landa di wilayah Indone l sia pada tahu l n 1942. (Herawati 2017)
2. Pada Masa Pe l njajahan Je l pang
Pada masa pe l me l rintahan Je l pang masu l k ke l Indone l sia di tahu l n 1942. Pe l me l rintahan Je l pang ke l pada Indone l sia tidak be l rlangsu l ng lama hanya be l rlangsu l ng se l kitar tiga  tahu l n se l hingga tidak banyak me l mbe l rikan pe l ru l bahan te l rhadap e l ksiste l nsi hu l ku l m Islam dalam tata hu l ku l m nasional, be l gitu l ju l ga dalam  karakte l ristik  Hu l ku l m  Islam  di Indone l sia.
Ada  be l be l rapa  ke l bijakan  kolonial  Je l pang  di  dae l rah  lu l ar  Jawa  yang  me l mbawa ke l maju l an  dan  me l mpe l rku l at  ke l du l du l kan  pe l ngadilan  agama,  se l pe l rti  di  Ace l h  yang me l mbe l ri  ke l be l basan  ke l pada  u l lama  u l ntu l k  me l laksanakan  ajaran  agamanya.  Namu l n,
me l nu l ru l t  Danie l l  S.  Le l v,  konse l si  te l rse l bu l t  tidak  be l rarti  apa-apa  se l lain  hanya  u l ntu l k me l narik  du l ku l ngan  u l lama  te l rhadap  me l re l ka.  Ge l jolak  masyarakat  Islam  te l rhadap pe l mbe l rlaku l an  Staatsblad  1937  No.  116,  te l ntang pe l ngalihan  we l we l nang pe l ngadilan agama me l ngadili  pe l rkara waris  ke l pada  pe l ngadilan  ne l ge l ri ( landraad), tidak lu l pu l t dari pe l rhatian  pe l me l rintah  Je l pang.  Me l re l ka  me l minta  Su l pomo,  se l orang  ahli  hu l ku l m  adat yang  diangkat  se l bagai  sanyo  (istilah  bagi  orang-orang  yang  ditu l nju l k  ole l h pe l me l rintahan  Je l pang  se l bagai  pe l nasihat), u l ntu l k me l mbu l at laporan atau l jawaban atas pe l rsoalan-pe l rsoalan hu l ku l m dan pe l me l rintahan  yang  ditanyakan  pe l me l rintah  kolonial Je l pang.  Dalam laporannya, Su l pomo  me l nye l rtakan pu l la  laporan te l ntang ke l du l du l kan Pe l ngadilan Agama dan masalah waris ini. Te l rnyata dalam pe l ru l mu l san laporan, bahan, u l su l lan dan saran dari para tokoh Islam dan para pe l nghu l lu l , ole l h Su l pomo dimanipu l lasi se l de l mikian ru l pa, se l hingga me l njadi se l bu l ah saran  pe l ne l ntangan te l rhadap pe l mu l lihan we l we l nang  pe l radilan  agama  te l rse l bu l t.  Laporan  Su l pomo  ini  me l mang  tidak ditindaklanju l ti,  te l tapi  Pe l me l rintah  kolonial  Je l pang  me l milih  te l tap  pada  statu l s  qu l o te l rhadap Staatsblad 1937 No. 116 te l rse l bu l t.
Te l rkait  de l ngan  politik  hu l ku l m  kolonial  Je l pang,  Abiku l sno  Tjokrosu l joso,  se l orang pe l mimpin Islam kala itu l , be l rpe l ndapat bahwa:
“Kolonial Je l pang me l lihat bahwa Islam me l ru l pakan su l atu l ke l ku l atan yang  dapat dipe l rgu l nakan.    Se l tiap    pe l me l rintahan    ingin    me l laku l kan    tu l gasnya de l ngan baik, apalagi pe l me l rintahan asing yang me l mpu l nyai tu l ju l an-tu l ju l an  te l rte l ntu l .  Ia haru l s dapat me l ne l mu l kan masalah be l sar yang me l njadi ke l pe l ntingan u l tama dari masyarakat, yang ole l h pe l me l rintahan se l be l lu l mnya tidak pe l rnah dipe l rhatikan. Je l pang me l nyadari bahwa Islam me l ru l pakan golongan  paling pe l nting dan be l rniat me l mpe l rgu l nakannya. Namu l n Je l pang ku l rang me l mahami  Islam,  tidak  me l mpu l nyai  ahli  te l ntang  Islam  dan  se l ringkali bingu l ng  me l nghadapi tu l ntu l tan dan sikap golongan Islam.  Politik pe l ndu l du l kan Je l pang ku l rang  me l mbe l rikan  ke l u l ntu l ngan  bagi  Islam.  Se l waktu l saya  ditanya  me l ngapa pe l me l rintah Je l pang tidak me l ngabu l lkan banyak hal yang ditu l ntu l t ole l h golongan Islam, te l ru l tama  yang  me l nyangku l t  Pe l ngadilan  Agama  Islam,  saya  me l njawab  bahwa  bagi pe l me l rintah  Je l pang  yang  te l rpe l nting  adalah  be l ru l saha  agar  se l gala  se l su l atu l be l rjalan se l cara aman dan te l rke l ndali, me l re l ka  tidak  mau l me l ngambil tindakan-tindakan  apapu l n yang  dapat me l ngganggu l ke l te l ntraman dalam ne l ge l ri,  te l ru l tama  masalah  pe l ngadilan agama.” (Fitra Mulyawan 2020)
Ke l datangan Je l pang langsu l ng dirasakan ole l h u l mat Islam, hal ini di ke l tahu l i de l ngan be l rope l rasinya  Shu l mu l bu l (Kantor  U l ru l san  Agama)  yang  dike l tu l ai  ole l h  kolone l l  Horie l pada bu l lan Mare l t 1942, pada tahu l n 1944 mu l lai dibu l ka cabang- cabang daripada kantor u l ru l san
agama yang be l rnama Shu l mu l ka di se l lu l ru l h Indone l sia. De l ngan dibe l ntu l knya kantor cabang ini diharapkan  mampu l me l ngadakan  kontak  yang  le l bih  de l kat  de l ngan  pe l ngu l ru l s  pu l sat  di Jakarta. De l ngan dalih de l mikian Shu l mu l bu l be l rfu l ngsi ku l rang le l bih se l pe l rti Office l for Native l Affairs  (Kantor  U l ru l san  Pribu l mi)  pada  masa  Be l landa,  te l tapi  tatake l rja  pe l rke l mbangannya Shu l mu l bu l me l nangani be l rbagai u l ru l san yang be l rkaitan de l ngan fu l ngsi De l parte l me l n Dalam Ne l ge l ri, Ke l jaksaan, Pe l ndidikan, dan Ke l agamaan yang be l rsifat u l mu l m.
Akan  te l tapi  Shu l mu l bu l tidak  dapat  be l ke l rja  se l bagaimana  yang  diharapkan  Je l pang u l ntu l k  me l ngatu l r  rakyat  de l ngan  hu l ku l mnya,  kare l na  u l mat  Islam  saat  itu l e l nggan  u l ntu l k dipimpin ole l h orang asing. De l ngan de l mikian, Kolone l l Hore l i digantikan ole l h Dr. Hoe l se l in Djajaningrat, se l bagai pakar agama Islam, namu l n sayangnya be l liau l tidak pe l rnah me l mimpin organisasi sosial Islam, maka tidak ju l ga be l rpe l ngaru l h pada u l mat Islam. Ke l mu l dian diadakan lagi re l organisasi Shu l mu l bu l de l ngan  me l nggantikan  ke l tu l a  Shu l mu l bu l ke l pada  K.H.Hasyim Asy’ari, yang mana be l liau l me l ru l pakan se l orang u l lama dari pe l santre l n Te l bu l Ire l ng. K.H Hasyim As’ari bar u l saja ke l lu l ar dari tahanan di kare l na me l nolak me l njalankan saike l re l i (me l nghormati ke l arah Tokyo), yang se l haru l snya be l liau l se l bagai pe l mimpin dari Shu l mu l bu l namu l n baru l saja ke l lu l ar  dari  tahanan  maka  aktivitas  harian  dise l rahkan  ke l pada  wakilnya  Wahid  Hasyim. Pe l me l rintah Je l pang ju l ga me l ngadakan pe l latihan pe l nghu l lu l , u l ru l san-u l ru l san ke l ne l garaan, dan lain se l bagainya. (Rizal 2014)

## D. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan
Ne l gara Indone l sia me l ru l pakan ne l gara yang mayoritas pe l ndu l du l knya be l raga Islam (87%), bahkan me l ru l pakan ne l gara de l ngan pe l ndu l du l k Mu l slim te l rbanyak di du l nia. Namu l n me l skipu l n de l mikian ke l nyataan se l pe l rti itu l tidak dapat me l nyataka bahwa ne l gara Indone l sia me l ru l pakan ne l gara Islam dan hal inipu l n tidak te l rcantu l m je l las dalam piagam Jakarta.
Pe l ngaku l an te l rhadap  Piagam Jakarta dalam de l ktrit Pre l side l n RI 1959 dapat diartikan bahwa hu l ku l m Islam be l rlaku l bagi pe l me l lu l k-pe l me l lu l knya se l bagaimana politik hu l ku l m Hindia Be l landa tahu l n 1929. Te l ntu l saja dalam u l paya me l ngaplikasikan hu l ku l m Islam  se l su l ai  de l ngan konte l ks  zaman  dan  waktu l ,  akan  me l nimbu l lkan  pe l mikiran- pe l mikiran baru l zaman dan e l ra re l formasi. Pe l mikiran ini be l ru l paya me l laku l kan pe l nilaian u l lang  atas  be l be l rapa  institu l si hu l ku l m Islam diantaranya, ke l warisan dan pe l ninjau l an ke l mbali te l rhadap le l mbaga pe l rbankan yang se l makin me l ngu l at dalam ke l hidu l pan mode l rn. Se l jarah  pe l mbe l ntu l kan  le l mbaga  hu l ku l m Islam  di  Indone l sia  te l lah  me l ngalami  banyak  tantangan.  Hal  ini  dise l babkan  de l ngan banyaknya pihak yang me l nghawatirkan jika hu l ku l m Islam itu l be l nar-be l nar dite l gakkan.
Ke l khawatiran  yang  se l ngaja  dire l kayasa  ini  dimu l lai  se l jak  zaman  kolonial  Be l landa.
Pe l me l rintah kolonial masa itu l me l mandang le l mbaga hu l ku l m Islam se l bagai le l mbaga yang be l rpote l nsi  me l njadi  pe l nghalang  bagi  ke l pe l ntingan  kolonialisme l .  Pandangan ini  me l njadi dorongan atau l acu l an pada se l bagian masyarakat Indone l sia pasca ke l me l rde l kaan, te l rmasu l k se l bagian ahli hu l ku l m, yang me l nganggap hu l ku l m Islam se l bagai pe l nghalang pe l mbangu l nan. Kare l na itu l , be l rbagai cara me l re l ka laku l kan yang pada intinya u l ntu l k me l nghapu l s be l rlaku l nya nilai-nilai  hu l ku l m  Islam  dan  me l nghindarkan  hu l ku l m  Islam  me l njadi  hu l ku l m  positif  di Indone l sia.  Pu l ncak  kontrove l rsi  itu l te l rjadi  pada  saat  di sahkannya U l U l Nomor 7 Tahu l n 1989 te l ntang Pe l radilan Agama yang te l lah me l ndapat pe l ru l bahan du l a kali pada be l be l rapa waktu l yang lalu l . Namu l n, bagaimanapu l n ju l ga pada ke l nyataannya le l mbaga hu l ku l m ini, te l tap popu l le l r  me l skipu l n  masih  te l ru l s  dalam  tahap pe l nye l mpu l rnaan hingga se l karang.
Se l iring  de l ngan  pe l satnya  pe l mbangu l nan  se l jak  78  tahu l n  ke l me l rde l kaan  Indone l sia banyak mu l ncu l l dan be l rke l mbang prakte l k ke l hidu l pan dan pe l radaban baru l dalam bidang ilmu l dan te l knologi yang me l mbawa pe l ngaru l h te l rhadap sikap dan cara hidu l p bangsa Indone l sia. Se l lanju l tnya me l mbe l rikan dampak te l rhadap prakte l k ke l hidu l pan be l ragama yang me l nu l ntu l t pe l mbaharu l an-pe l mbaharu l an hu l ku l m Islam. Se l lain itu l , se l lama ini u l mat Islam te l lah te l rbiasa de l ngan pe l mahaman bahwa hu l ku l m Islam adalah se l mu l a yang dite l mu l i dalam kitab-kitab fikih te l rse l bu l t  adalah  u l raian  dari  Ke l te l rangan-ke l te l rangan  yang  dihasilkan  ole l h  ijtihad  para mu l jtahid dahu l lu l . Tu l ntu l tan pe l mbaharu l an hu l ku l m cu l ku l p dirasakan te l kanannya baik se l cara mate l ril mau l pu l n se l cara ke l le l mbagaan yang mana dasar ne l gara me l mbe l rikan jaminan bagi pe l me l lu l k  agama  di  ne l ge l ri  ini  u l ntu l k  me l njalankan  ajaran  agama  masing-masing  de l ngan se l baik-baiknya. (Syamsudin 2015)

## E. Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Orde Baru dan Orde Lama
Orde l baru l dimu l lai se l jak ke l lu l arnya Su l rat Pe l rintah Se l be l las Mare l t 1966 (Su l pe l rse l mar), dimana saat ini me l mbe l rikan harapan baru l bagi pe l rke l mbangan hu l ku l m Islam. Hal ini mu l ncu l l dise l babkan ole l h be l sarnya  kontribu l si yang cu l ku l p  be l sar yang dibe l rikan  u l mat  Islam pada masa Orde l lama, akan te l tapi nyatanya harapan ini mu l lai rancu l me l lihat be l ru l bahnya siste l m pe l radilan pada masa Pre l side l n Soe l harto. Hal ini dise l babkan adanya pe l ne l kanan te l rhadap u l mat Islam, dimana saat itu l u l mat Islam dianggap salah satu l yang dapat me l mbahayakan ke l stabilitas dan ke l amanan ne l gara.
Pe l rju l angan u l mat Islam dalam me l le l galkan hu l ku l m Islam yang be l rbu l ah hasil ke l tika pada akhirnya hu l ku l m Islam me l ndapat pe l ngaku l an se l cara konstitu l sional yu l ridis, pada saat hu l bu l ngan politik antara pe l ngu l asa saat itu l tidak harmonis 1966-1981. (Harun 2009)
Pe l rke l mbanga  hu l ku l m  Islam  di  Indone l sia  bu l kan  lah  pe l rkara  yang  mu l dah,  banyak prose l s yang dilalu l i dari mu l lai awal pe l ne l re l pan hu l ku l m Islam di masa ke l rajaan Islam nu l santara sampai  pada  saat  ini.  Pe l ne l rapan  hu l ku l m  Islam  di  masyarakat  se l ring  dise l bu l t  Qanu l n. Pe l rke l mbangan  hu l ku l m  Islam  di  Indone l sia  te l rjadi  di  be l rbagai  ke l rajaan  Islam,  se l pe l rti Samu l de l ra Pasai, Ace l h Daru l ssalam, De l mak, dan Mataram. Ke l rajaan-ke l rajaan ini me l mpu l nyai kitab hu l ku l mnya se l ndiri dan me l ne l rapkan syariat Islam dalam be l rbagai aspe l k ke l hidu l pan.
Pe l rke l mbangan  hu l ku l m  Islam  di  Indone l sia  se l be l lu l m  masa  kolonial  ditandai  de l ngan be l rdirinya ke l rajaan Islam pe l rtama di tanah air pada abad ke l tiga be l las dan pe l ne l rapan hu l ku l m Islam  dalam  be l rbagai  aspe l k  ke l hidu l pan.  Pada  masa  Be l landa,  hu l ku l m  Islam  diaku l i  ole l h Be l landa  dan  dite l rapkan  dalam  be l ntu l k  hu l ku l m  pe l rkawinan  dan  warisan.  Pe l riode l Je l pang me l nyaksikan ke l lanju l tan ke l bijakan hu l ku l m Islam dan pe l mbe l ntu l kan Shu l mu l bu l (Kantor U l ru l san Agama Islam).
Pada  masa  ke l me l rde l kaan  lahirlah  Piagam  Jakarta  yang  me l nyatakan  bahwa  ne l gara be l rdasarkan Tu l han de l ngan ke l wajiban me l laksanakan syariat Islam bagi pe l me l lu l knya. Namu l n formu l lasi ini be l lu l m final. Pada masa Orde l Baru l yang dimu l lai pada tahu l n 1966, te l rdapat u l paya u l ntu l k me l mpe l rtahankan posisi hu l ku l m Islam se l bagai su l mbe l r hu l ku l m nasional, de l ngan diaku l inya Pe l radilan Agama se l bagai salah satu l badan pe l radilan. E l ra Re l formasi yang dimu l lai pada  tahu l n  1998  me l lahirkan  be l rbagai  pe l ratu l ran  pe l ru l ndang-u l ndangan  te l rkait pe l ne l rapan  hu l ku l m Islam di Indone l sia.

## DAFTAR PUSTAKA
Fitra  Mu l lyawan,  Dora  Tiara.  2020.  "Karakte l ristik  Hu l ku l m  Islam  Pada  Zaman  Pe l njajahan Be l landa dan Je l pang." U l ne l s Law Re l vie l w, Vol.3, No.2 122.
Gu l nawan, He l ndra. 2018. "Potre l t Pe l rjalanan Hu l ku l m Islam di Indone l sia." Al-Maqasid, Vol.4,
No.1
Hadi, Su l kran. 2021. "Se l jarah Panjang Hu l ku l m Islam." Ju l rnal IAIH, Vol.9, No.1.
Hafizd, Je l fik Zu l lfikar. 2021. "Se l jarah Hu l ku l m Islam di Indone l sia: Dari Masa Ke l rajaan Islam Sampai Indone l sia Mode l rn." Tamaddu l n, Vol.9, No.1.
Haru l n. 2009. "Pe l rke l mbangan Hu l ku l m Islam Dalam Konfigu l rasi Politik di Indone l sia." Su l hu l f, Vol.21, No.2.
He l rawati, Andi. 2017. "Pe l rke l mbangan Hu l ku l m Islam di Indone l sia." As-Shahabah, Vol.3, No.1
Imam  Makmu l n,  Lomba  Su l lthan,  Ku l rniati.  2022.  "Pe l rke l mbangan  Hu l ku l m  Islam  Dari  Masa Ke l rajaan Di Indone l sia." U l lu l l Albab, Vol.1, No.8.
Irwan, Achmad. 2020. Hu l ku l m Islam Dalam Siste l m Hu l ku l m di Indone l sia. Jakarta: Ke l ncana.
Iskandar, Arie l sman. 2020. "Stu l di E l ksiste l nsi Hu l ku l m Islam Pada Pe l ratu l ran Dae l rah di Su l lawe l si Se l latan." Bu l stamu l l Fu l qaha, Vol.1, No.1.
Rizal, Alvin Noor Sahab. 2014. "Pe l rge l rakan Islam Indone l sia Masa Je l pang." Indo-Islamika, Vol.4, No.2.
Rohidin. 2016. Pe l ngantar Hu l ku l m Islam Dari Se l me l nanju l ng Arabia Sampai Indone l sia.
Bantu l l: Lintang Rasi Aksara Books.
Soe l parmono, Sone l sia. 2022. "Pe l rke l mbangan Hu l ku l m Islam Se l jak Masa Ke l rajaan di Indone l sia Hingga Masa Re l formasi." Al-Ahkam, Vol.4, No.2.
Su l lthon, Mu l hammad. 2019. "Hu l ku l m Islam dan Pe l ru l bahan Sosial." Ju l rnal Ilmiah Batanghari Jambi, Vol.19, No.1.
Syamsu l din, Daru l ssalam. 2015. "Transformasi Hu l ku l m Islam di Indone l sia." Al-Qadau l , Vol.2,
No.1.
Tyas Alvionita Zahra, Norhabibah. 2023. "Pe l ne l rapan Syariat Islam di Ke l rajaan Banjar."
Ju l rnal Ke l wargane l garaan, Vol.7, No.2.