Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Problematika Kepala Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa NTB  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Nurmadiah Prodi Ilmu Hukum Institut ILmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Email : diahnurma25@gmail.com
Abstrak. Penelitian  Ini  Bertujuan  Untuk  Mengetahui  Problematika  Kepala  Desa    Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Di  Desa  Sabedo  Kecamatan  Utan  Kabupaten  Sumbawa  Ntb Berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Penelitian  ini  menggunakan metode Penelitian Normatif –Empiris, Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  (statute  approach),  Pendekatan  konseptual  (conceptual approach),  Pendekatan  sosiologis  (sociologicalapproach).Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  dan  kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ,beberapa  problematika  Kepala  Desa  Sabedo  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yaitu,  Sebagian  besar    perangkat  desa  memiliki    kualitas  SDM  yang  kurang  memadai juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal dalam menjalankan  setiap  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  pembantu  kepala  desa  selaku  kepala penyelenggaraan  pemerintahan  sehingga  persoalan  ini  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  kinerja kepala  desa.    Dan  Kepala  desa  mengalami  kesulitan  dalam  proses  memberhentikan  perangkat  desa yang memiliki kualitas SDM yang kurang memadai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya karena terbentur aturan yang menuntut proses  yang panjang sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.
Kata  Kunci : Problematika  Kepala  Desa  , Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Undang-Undang Desa

## PENDAHULUAN
Sejak  ditetapkannya  Undang  –  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan hasil evaluasi  tingkat  perkembangan  Pemerintahan Desa  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan.  Hal  tersebut  bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  mempercepat  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa,  mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.
Desa  merupakan  tempat  sekumpulan orang  yang  teratur,  berarti  bahwa  di  desa tinggal  orang-orang  yang  membentuk  sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan  yang  teratur  menunjuk  pada adanya  pola  tata  tindak  sekumpulan  orang tersebut  berdasarkan  peran,status,  dan  fungsi masing-masing  yang  mengacu  pada  nilai  dan norma yang disepakati bersama.
Posisi  Pemerintahan  Desa  yang  paling dekat  dengan  masyarakat  adalah  Kepala  Desa selaku  pembina,  pengayom,  dan  pelayan masyarakat  sangat  berperan  dalam  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa.
Penyelenggaraaan Pemerintahan  Desa  merupakan  sub  sistem dalam  penyelenggaraan  sistem  Pemerintahan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakatnya. Kepala desa
selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan  dan  bidang  Pembangunan,  juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang  kemasyarakatan.  Dimana  dalam  bidang kemasyarakatan,  kepala  desa  dan  perangkat desa  berperan  aktif  dalam  menangani  tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. .
Kepala
Desa
Dalam rangka melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan desa, sebagaimana  yang  di  atur  dalam  undang- undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa, Kepala  Desa  memiliki      peran      yang      sangat penting      karena      kepala      desa      merupakan pemimpin    penyelenggaraan    pemerintahan desa    sesuai    dengan    asas    pemerintahan  desa seperti  kepastian      hukum,      tertib penyelenggaraan      pemerintahan,      tertib kepentingan    umum,    kearifan    lokal, keberagaman,    dan    partisipatif    oleh    karena Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan sehingga  tantangan  kepala  desa  kedepannya semakin  dituntut  adanya  kerja  keras  dan kemampuan  yang  optimal  dalam  menjalankan tugasnya  guna  memperlancar  perkembangan dan kemajuan  desa.

## Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah Apa  Saja  Problematika  Kepala  Desa    Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  Di  Desa Sabedo  Kecamatan  Utan  Kabupaten  Sumbawa NTB    Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Penelitian Normatif  –Empiris,  Metode  pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute  approach),  Pendekatan  konseptual (conceptual  approach),  Pendekatan  sosiologis (sociologicalapproach).Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
kepustakaan.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif.  Adapun  informan  dalam penelitian  ini  adalah  kepala  desa  sabedo kecamatan utan kabupaten sumbawa NTB.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa, Menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  diatur  dalam  pasal  23  sampai dengan pasal 66. Banyaknya pasal mengisyaratkan  tentang  pentingnya  bagian tersebut dalam Undang-Undang. Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak hanya menyangkut
lembaga yang menyelenggarakan  (Kepala  Desa,  Perangkat Desa,  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa) namun juga menyangkut proses rekruitmen dan fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga yang ada,  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  Desa,  sebagaimana  yang  tertuang dalam  Pasal    26  ayat  (1).  Fungsi  –fungsi tersebut  di  tuangkan  melalui  tugas  Kepala Desa, yang meliputi:
1. Memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan
Desa; 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; 3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai  perekonomian  skala  produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan  dan  menerima  pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa;
11. Mengembangkan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan  wewenang  lain  yang  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Lebih lanjut pada pasal yang sama ayat (4), diuraikan kewajiban Kepala Desa adalah: 1. Memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat Desa;
3. Memelihara  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan  kehidupan  demokrasi  dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,
profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan  perselisihan  masyarakat  di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina  dan  melestarikan  nilai  sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan  masyarakat  dan  lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan  informasi  kepada  masyarakat Desa. Dengan uraian tentang tugas, wewenang,  dan  tanggungjawab  kepala  desa seperti  yang  dijelaskan  diatas,    menunjukkan bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  desa menyangkut dimensi yang sangat luas.
Dimensi-dimensi tersebut
tidak saja menyangkut lembaga-lembaga pemerintah desa,  namun  juga  fungsi  pemerintahan  yang lain, seperti pengelolaan administrasi, keuangan, perekonomian, sosial budaya, lingkungan hidup, dan sebagainya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan kepala  desa  sabedo  kecamatan  utan  kabupaten sumbawa  ,  banyaknya  tugas  dan  kewajiban yang  diberikan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang desa terdapat Problematika kepala desa dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  desa sabedo  kecamatan  utan  kabupaten  sumbawa NTB, diantaranya yaitu
1. Sebagian  besar    perangkat  desa  memiliki kualitas  SDM  yang  kurang  memadai    juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal  dalam  menjalankan  setiap  tugas dan kewajibannya, sebagai pembantu kepala  desa  selaku  kepala  penyelenggaraan pemerintahan. sehingga persoalan ini secara tidak  langsung  mempengaruhi  kinerja kepala desa.
2. Kepala  desa  mengalami  kesulitan  dalam proses  memberhentikan  perangkat  desa yang  tidak  memiliki  kualitas  SDM  yang memadai  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya  karena  terbentur  aturan  yang menuntut proses yang panjang sebagaimana di  atur  didalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  83  Tahun  2015  Tentang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat di simpulkan bahwa , banyaknya tugas dan kewajiban yang diberikan kepada  kepala  desa  didalam    Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  beberapa problematika  Kepala  Desa  Sabedo  dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu:
1. Sebagian  besar    perangkat  desa  memiliki kualitas  SDM  yang  kurang  memadai    juga kurang memiliki skill dan pengalaman yang mengakibatkan kinerja yang kurang maksimal  dalam  menjalankan  setiap  tugas dan kewajibannya sebagai pembantu kepala desa selaku kepala penyelenggaraan pemerintahan sehingga persoalan ini secara tidak  langsung  mempengaruhi  kinerja kepala desa.
2. Kepala  desa  mengalami  kesulitan  dalam proses  memberhentikan  perangkat  desa yang  tidak  memiliki  kualitas  SDM  yang kurang  memadai  dalam  menjalankan  tugas dan  kewajibannya  karena  terbentur  aturan yang  menuntut  proses  yang  panjang sebagaimana  di  atur  di  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83  Tahun
2015 Tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian perangkat desa.

## SARAN
Dari  kesimpulan  di  atas,  berikut  ini saran  yang  dapat  dilakukan  untuk  peningkatan penyelenggaraan  pemerintahan  Desa  sebagai berikut:
1. Kepala desa sebagai kepala penyelenggaraan pemerintahan desa
sebaiknya  perlu Untuk meningkatkan skills serta  kualitas  SDM  bawahannya  dengan cara  memfasilitasi  dan  mendukung  seluruh perangkat  Desa untuk  mengikuti pelatihan terkait  dengan  bidang  tugas  masing-masing
sehingga  bisa  mendukung  kinerja  kepala desa  secara maksimal kedepannya.
2. Untuk  meningkatkan  kinerja  kepala  Desa secara  maksimal  sebaiknya  Pemerintah perlu merevisi aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan cara  memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk memilih perangkat  Desa  yang  memiliki  skills  dan kualitas  SDM  yang  mampu  mendukung kinerja  Kepala  Desa,  yaitu  Kepala  desa terpilih membuat  open  recruitment perangkat desa secara terbuka, mencantumkan  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi oleh para calon perangkat desa dan juga melakukan test tertulist dan wawancara disaksikan oleh beberapa warga masyarakat agar tidak terjadi nepotisme dalam pemilihannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Hanif Nurcholis, Pertumbuhan &
Penyelenggaraan    Pemerintahan  Desa, (Jakarta:Erlangga, 2011),
https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/implemen tasi-undang-undang-nomor-6-tahun- 2014-tentang-desa-di-jawa-timur-rina- yulianti/
https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp- content/uploads/2019/06/Antonius%20 Welly%20(06-20-16-01-32-35).pdf https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/ lt58219aa4bc29f/nprt/lt511c7d204224 3/peraturan-menteri-dalam-negeri-no- 83-tahun-2015-pengangkatan-dan- pemberhentian-perangkat-desa Kushandajani.  2008.  Otonomi  Desa  berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  83 Tahun 2015
Semarang:  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan  FISIP Undip.
Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Desa