## PERBEDAAN  GOLONGAN  PENDUDUK DALAM  PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN

## Oleh : Fitika Andraini

## ABSTRACT
The rights for enrolling the land onwed is an ordinary enrollment activity held by  BPN  in  the  effort  to  guarantee  the  assurance  of  law  of  the  land  owned. Government  rules  No.24  year  1997  obliged  the  society  to  enroll  the  passing  rights due to inheritaged in order to give law protection to the beneficiary and to make the administration  activity  in  order  so  that  the  saved  and  published  data  are  always  up dated.  Chapter 111 verse (1) the rules made by Minister of Agraria/Head of BPN No. 3  year  1997  about  the  action  for  the  government  rule  no.24/1997  arranges  that  the application for passing rights of land owned or house owned or apartment is enclosed with  the  proof  of  legal  beneficiary  letter..  Based  on  this  rule,  the  making  of  the beneficiary  proof  is  determined  by  the  ethnic,  the  form  as  well  as  the  officer  who made, is for Indonesian citizen, the letter of beneficiary made by the legal beneficiary is made by the local authorities namely the head of the village (kelurahan) and head of  district  (camat)  when  the  inheritor  died,  and  for  Tionghoa,  the  certificate  for  the beneficiary  right for the  land owned is  made by  the noctary and  for  the  foreign  east ethnic, the certificate is made by the Balai Harta Peninggalan.
The  Rules  above  do  not  match  accordingly  with some  rules  that  are higher  in hierarchy namely UUD 1945, UUPA, UU No.12 year 2006 and UU No.26 year 2006. Those rules do not differ the Indonesian citizen.
The  way  to  overcome  the  obstacle  is  conducting  a  survey  using  yuridiction emphirical  methode.  The  study  specification  is  analytical  descriptive  in  nature,  the data  are  collected  through  the  primary  and  secondary  data  and  then  are  analyzed qualitatively.
The  different  citizen  is  an  inheritage  from  the  Dutch  Colonial  that  differs  the citizen  into  three  social  classes  namely  foreign  east  society  (Tionghoa  and  non Tionghoa) and   Indonesian natives based on the chapter 131 juncto chapter 163 from IS. The rules caused each social class has their own inheritaged law and made them obey  their own  law.  The  inheritaged  pluralism  law  caused  the  making of  the  ethnic based  inheritaged  law.  The  reorientation  for  the  arrangement  of  inheritaged  law  is needed to be unified for the function and purpose.
Keywords: social classes, land enrollment, inheritaged law

## A. Latar Belakang Penelitian
Tanah  merupakan salah satu  sumber utama bagi kelangsungan hidup dan penghidupan bangsa dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terbagi  secara  adil  dan  merata,  maka  untuk  untuk  itu  tanah  diusahakan  atau digunakan  bagi  pemenuhan  kebutuhan  yang  nyata.  Sehubungan  dengan  itu, penyediaan,  peruntukan,  penguasaan,  penggunaan  dan  pemeliharaannya  perlu diatur  agar  terjamin  kepastian  hukum  dalam  penguasaan  dan  pemanfaatannya serta  terselenggaranya  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  banyak,  dengan  tetap mempertahankan  kelestarian  kemampuannya  dalam  mendukung  kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  memuat  dasar-dasar  pokok  di bidang pertanahan merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum sehingga diharapkan  adanya  jaminan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  dalam memanfaatkan  fungsi  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. Tegasnya untuk mencapai  kesejahteraan  dimana  dapat  secara  aman  melaksanakan  hak  dan kewajiban  yang  diperolehnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  memberikan jaminan kepastian perlindungan terhadap hak dan kewajiban tersebut. 1
Mengenai jaminan kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dari UUPA yang  termuat  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  :  “Untuk menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  yang  diatur  oleh Peraturan  Pemerintah”.    Dengan  demikian  bahwa  pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah  di  Indonesia  yang  kemudian  ditegaskan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  sebagai penyempurna  Peraturan  Pemerintah  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
Kendala  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  adalah  keadaan  obyektif tanah-tanahnya sendiri, selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian  besar  penguasaannya    tidak  didukung  oleh  alat-alat    pembuktian  yang mudah diperoleh  dan dipercaya  kebenarannya.  Selain  itu  ketentuan hukum  yang ada belum bisa  mewujudkan terlaksananya  pendaftaran  tanah dalam  waktu yang singkat . 2
1 Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah  di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya , Cetak Satu, (Bandung:Alumni Bandung, 1983), hal 16.
2 Boedi Harsono , (Hukum Agraria Indonesia:  Sejarah Pembentukan Undang-Undang  Pokok Agraria,  Isi  dan Pelaksanaannya ),  Edisi Revisi, Cetakan  ke-8,  Djambatan,  Jakarta, 1999, hlm. 471
Salah  satu  kendala  dalam  pendaftaran  tanah  adalah  tidak  sinkronnya peraturan  pelaksana  UUPA  yang  mengatur  tentang  pendaftaran  tanah  yaitu adanya  ketentuan  setiap  peralihan  hak  atau  pendaftaran  hak  karena  pewarisan wajib  dilengkapi  syarat  bukti  sebagai  ahli  waris 3 ,  yang  sampai  saat  ini  dalam pembuatan  bukti  sebagai  ahli  waris  masih  ada  aturan  hukum  yang  berlaku berdasarkan  etnis,  baik  bentuknya  maupun  pejabat  yang  membuatnya, sebagaimana diatur   dalam  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  pelaksanaan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya disebut  PMA  No.  3  Tahun  1997).  Pasal  111  ayat  (1)  PMA  No.  3  Tahun  1997 mengatur  bahwa salah satu persyaratan permohonan pendaftaran  peralihan hak atas  tanah  atau  hak  milik  atas  rumah  susun  yang  diajukan  oleh  ahli  waris  atau kuasanya harus dilampiri dengan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
1. Wasiat dari pewaris ;
2. Putusan pengadilan ;
3. Penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan atau;
4. a.    Bagi        Warga        Negara      Indonesia          penduduk          asli          surat keterangan    ahli     waris     yang    dibuat     oleh     para     ahli     waris disaksikan    oleh  kepala   desa/kelurahan    dan  camat  tempat  tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ;
b. Bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa akta hak mewaris  dari notaris ;
c. Bagi  warga  Negara  Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya  :      Surat Keterangan   Waris   dari   Balai   Harta Peninggalan
Negara Indonesia dengan dinamisasi kependudukan menyebabkan banyak permasalahan  berkaitan  dengan  tanah  dan  kewarganegaraan.  Oleh  karena  itu kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan akan  meningkat.  Perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya sangat  diperlukan  dalam  pemberian  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan  tersebut.  Disamping  itu  maka  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah terselenggaranya  pendaftaran  tanah  demi  adanya  jaminan  kepastian  hukum  hak atas tanah.
Khusus pengaturan masalah pertanahan yang berkaitan dengan persamaan memperoleh  hak  atas  tanah  yang  tidak  membedakan  penggolongan  penduduk diatur dalam UUPA menggunakan dasar kebangsaan  yang tercermin dalam Pasal
3 Pembuatan  bukti  ahli  waris  ini  tidak  dikaitkan  dengan  hak  atau  bagian  para  ahli  waris menurut  hukum  waris,  tetapi  bukti  waris  yang  dimaksud  adalah  untuk  menunjukkan  atau membuktikan  seseorang  atau  siapa  sebagai  sebagai  ahli  waris  dari  siapa,  sedangkan besarnya bagian atau hak atas harta warisan si perwaris para ahliwaris sendiri yang akan menentuan, sebagai suatu pilihan hukum.
9  ayat  (2)  bahwa  :  “Tiap-tiap  warga  negara  Indonesia,  baik  laki-laki  maupun wanita  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  sesuatu  hak  atas tanah serta untuk  mendapat manfaat dan hasilnya,  baik bagi diri  sendiri  maupun keluarganya”. 4
Dari  uraian  di  atas,  penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional  sudah merupakan  kebutuhan,  apalagi  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melalui TAP  MPR  No  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan  Agraria  Pengelolaan  Sumber Daya  Alam  sudah  memberi  mandat  kepada  Pemerintah  untuk  mengupayakan produk  hukum  pertanahan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang menjamin adanya persamaan hak memperoleh hak     atas tanah. Masyarakat juga membutuhkan  prosedur  pendaftaran  tanah  yang  sederhana  sesuai  dengan  asas sederhana dari pendaftaran tanah bahwa agar ketentuan pokok  maupun prosedur pendaftaran tanah mudah difahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, terutama para  pemegang  hak  atas  tanah. 5 Permasalahan  yang  perlu  mendapat  perhatian adalah  bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  berasal  dari  pewarisan karena  perbedaan  golongan,  mengapa  masih  terjadi  perbedaan  golongan penduduk  sehingga  terjadi  diskriminasi  atau  perbedaan  pembuatan  Surat Keterangan  Waris  (SKW)  sebagai  salah  satu  persyaratan  dalam  proses pendaftaran  tanah  karena    pewarisan,  dan  bagaimana  upaya  menghapus diskriminasi dalam  pendaftaran  tanah  karena pewarisan  melalui  kesamaan  Surat Keterangan Waris (SKW) yang uniform.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  meneliti  data sekunder  terlebih  dahulu  dan  dilanjutkan  dengan  mengadakan  penelitian  data primer  di  lapangan. 6 Faktor  yuridis  adalah  peraturan  perundang-undangan pertanahan dan  kewarganegaraan,  maupun  kependudukan. Faktor empiris  adalah kenyataan  di  lapangan  tentang  fakta-fakta  dan  implementasi  dari  Peraturan Pendaftaran  tanah    yang  berkaitan  dengan  terjadinya  diskriminasi  pendaftaran tanah  karena  pewarisan,  dengan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif analitis .

## PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah yang Berasal dari Pewarisan
1. Pelaksanaan  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Bagi  Golongan Penduduk Bumiputra/Warga Negara Indonesia Penduduk Asli Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  warganegara  Indonesia penduduk  asli  adalah  kewenangan regent atau  kepala  pemerintah  setempat.
4 Boedi Harsono, Op. Cit, hlm. 222
5 AP.  Parlindungan, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia ,  (Bandung;CV.mandar  Maju,  1999), hlm. 76
6 Ibid, hlm. 7.
Pembuktian  sebagai  ahliwaris  dibuat  dibawah  tangan,  bermeterai  oleh  para ahli  waris  sendiri  dengan  2  (dua)  orang  saksi  dan  diketahui  atau  dikuatkan oleh  Lurah/Kepala  Desa  dan  Camat  setempat  sesuai  dengan  tempat  tinggal terakhir  pewaris.  Dalam  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  terdapat  dua bentuk :
a. Bentuk  pertama  diterbitkan  dan  ditandatangani  langsung  oleh  camat setempat  atas  dasar  surat  pernyataan  ahli  waris  yang  bersangkutan, lengkap dengan memakai kepala dan nomor surat dinas Kantor Camat.
b. Bentuk  kedua  dibuat  dan  ditandatangani  bersama  oleh  para  ahli  waris (janda atau duda dan anak-anak pewaris), dikuatkan Lurah setempat dan diketahui oleh Camat.
Bentuk kedua inilah yang sering digunakan sebagai surat keterangan waris  sebagai  surat  kematian  yang  diterbitkan  oleh  kepala  desa/lurah., sehingga  dapat  digunakan  untuk  dan  menjadi  dasar  serta  awal  bagi kelanjutan  dibuatnya  Akta  Pembagian  Harta  Peninggalan  (APHB)  sebagai prasyarat  proses  peralihan  hak  atas  tanah  karena  pewarisan  di  Kantor Pertanahan.
Kedudukan  Kepala  Desa/Lurah  hanya  sebagai  ‘saksi’  dalam membuat  surat  keterangan  waris  bagi  golongan  penduduk  asli.  Sedangkan Camat  berkedudukan  sebagai  pejabat  ‘yang  menguatkan’  dari  surat keterangan waris tersebut diatas.
Lurah/Camat  sebagai  pejabat  administratif  seharusnya  belum  dapat menguatkan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  golongan  penduduk  selain  WNI asli  karena    dasar  yang  masih  dipakai  oleh  Lurah/Camat  tersebut    adalah pasal  111  PMA/BPN  No  3  Tahun  1997  yang  berkaitan  dengan  proses pendaftaran tanah.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  seringkali  Surat  Keterangan  Waris yang  dibuat  oleh  para  ahli  waris  atau  kuasanya    tidak  di  buat  di tempat/domisili  terakhir  pewaris  meninggal,  tetapi  dibuat  di  domisili terakhir para ahli waris /kuasa berada.

## 2. Pelaksanaan  Pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  Bagi  Golongan Tionghoa
Kewenangan  pembuatan  Surat  Keterangan  Waris  bagi  mereka  yang tunduk pada hukum waris yang diatur dalam KUHPerd didasarkan pada asas konkordansi  dengan  Pasal  14  ayat  1  dan  3 Wet  op  de  Grootboeken  der Nationale  Schuld (S.I931-105)  di  Nederland  yang  kemudian  diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi di Indonesia dan dianggap sebagai hukum kebiasaan.
Sebenarnya Wet  op  de  Grootboeken  der  Nationale  Schuld bukan undang-undang  yang khusus mengatur  wewenang notaris dalam  pembuatan Surat  Keterangan  Waris/Keterangan  Hak  Waris,  namun  di  dalam  praktek dianggap  sebagai  dasar  hukum  kewenangan  notaris  dalam  pembuatan
Ketrangan  Hak  Waris.  Menurut  Tan  Thong  Kie  selama  ini  "Pembuatan keterangan  waris  oleh  seorang  notaris  di  Indonesia  tidak  mempunyai  dasar dalam  undang-undang  di  Indonesia" 7 . Demikian  pula  pendapat  dari  Ting Swan  Tiong 8 dan  Oe  Siang  Djie,  akibatnya  di  dalam  praktek  ditemukan bermacam-macam bentuk KHW.
Menurut  Notaris  Suyanto,  SH,  Ketua  Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI Jawa  Tengah)  bagi  warganegara  Indonesia  keturunan  Tionghoa  bentuk Keterangan  Hak  Mewaris  selama  ini  dibuat  dalam  bentuk  akta  Keterangan Mewaris yang berupa :
a. Suatu keterangan di bawah tangan yang dibuat oleh notaris
b. Dalam  bentuk  minuta  dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  para  saksi. Bentuk  surat  keterangan  sedemikian  tidak  masuk  dalam  golongan  akta otentik  menurut  ketentuan  Pasal  1868  KUHPerd  dimana  akta  otentik adalah  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan dalam wilayah kewenangannya. Kekuatan pembuktiannya tetap sebagai akta di bawah tangan.
c. Dengan minuta yang isinya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan  kesimpulan  berupa  siapa  ahli  waris  dan  bagian  warisnya  diberikan oleh notaris dengan alasan untuk memudahkan pemegang protokol untuk membuat salinan jika di kemudian hari ada yang memintanya.
Beberapa  hal-hal  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  membuat keterangan waris notariil ini, terutama harus dicantumkan dalam keterangan waris yaitu :
a. nama, nama kecil, serta tempat tinggal pewaris
b. nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika  masih dibawah umur, tanggal dan  tahun  kelahiran  mereka  yang  mendapat  hak  dengan  menyebutkan bagian  mereka  menurut  undang-undang,  dan  surat  wasiat  atau  surat pemisahan dan pembagian.
c. Sedapat mungkin nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak di  bawah  umur  (yaitu  wali,  pemegang  kekuasaan  orangtua),  termasuk para pengurus khusus
d. Suatu  perincian  tepat  surat  warisan,  atau  dalam  hal  pewarisan  menurut UU,  hubungan  antara  pewaris  dengan  ahli  waris,  yang  menjadi  dasar diperolehnya hak
e. Pernyataan  pejabat  yang  membuat  keterangan  waris  bahwa  dia  telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.
7 Tan Thong Cie, Studi Notarial dan Scrba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta ; P.T. Ichtiar,1994 ) hal 362.
8 Ting  Swan Tiong, Pcmbuklian Hak atas Harta Peninggalan , (Media Notarial, No.6-7,  April 1988), hal.l1
Notaris  harus  lebih  meneliti  dokumen-dokumen  yang  dilampirkan yang nantinya menjadi dasar penentuan bagian hak waris, termasuk meneliti tanggal-tanggal  peristiwa  hukum  yang  tercatat  dalam  dokumen-dokumen asli/akte-akte catatan sipil, misalnya apakah tanggal dilahirkannya seseorang terjadi sebelum/setelah perkawinan sah.
Notaris  harus  berhati-hati,  bila  dirasakan  ada  penggelapan data/kesalahan  pencatatan/pemalsuan  akte/isi  akte  tidak  benar,  notaris sebaiknya  menolak  membuat  keterangan  hak  mewaris,  atau  paling  tidak menganjurkan  agar  akte-akte  ”bermasalah’  tersebut  dibereskan  terlebih dahulu.  Begitu  pula  tentang  kesalahan  pencatatan  kelahiran  pada  kantor catatn sipil. 9
Sekalipun  UU  No  1/1974  berpendapat  bahwa  perkawinan  sah menurut  agama  masing-masing,  namun  ketelitian  seorang  notaris  tetap diperlukan  untuk  membuat  keterangan  hak  waris.  Akte  nikah  yang dibuat/dikeluarkan  oleh  pejabat  agama  belum  tentu  dapat  diterima  juga sebagai bukti yang benar.
Dalam  rangka  pembuatan  keterangan  hak  waris,  persyaratan  yang harus diajukan oleh para ahli waris adalah sebagai berikut 10 :
a. Copy identitas ahli waris
b. Akte kelahiran
c. Akte WNI (SKBRI) pewaris dari  ahli waris
d. Akte Perkawinan (buku Nikah)
e. Akte perceraian (bila ada)
f. Akte Kematian
g. Akte lahir anak-anak dan akte kematian anak-anak (bila ada)
h. Kartu keluarga
i. Testamen yang pernah dibuat di hadapan notaris. Untuk  memastikan  apakah  wasiat  itu  berlaku  atau  tidak  dengan terlebih  dahulu  mengecek  pada  seksi  Daftar  Wasiat  pada  Departemen Hukum dan HAM. Bila tidak  ada Daftar Wasiat maka akte Keterangan Hak Waris dapat dibuat oleh notaris, bila ternyata ada daftar wasiat maka notaris yang  bersangkutan  harus  melakukan  pengecekan  ke  notaris  yang  membuat daftar  wasiat,  dan  mengirimkan  surat  untuk  mendapatkan  turunan  wasiat dari Departemen Hukum dan HAM dalam jangka waktu 2-3 minggu.
Menghadirkan bukan saja semua ahli waris yang menerangkan semua di  bawah  sumpah,  juga  2  orang  saksi  yang  mempunyai  hubungan  darah terdekat  dengan  pewaris/almarhum  atau  yang  mengenal  betul  almarhum sejak  lama  bahkan  sebelum  menikah,  yang  dapat  memberikan  kesaksian kebenaran bahwa almarhum mempunyai berapa orang istri dan berapa orang
9 Suyanto, Wawancara ,  Notaris  &  PPAT  sekaligus  Ketua  INI  Jateng,(Semarang:    28  Mei 2009)
10 Umi Palupi, Wawancara , Notaris & PPAT,(Semarang: 3 Juni 2009)
anak,  atau  tidak  mempunyai  ahliwaris  golongan  satu  tetapi  mempunyai saudara-saudara  kandung,  dan  seterusnya  yang  membuat  akte  Keterangan dalam  bentuk  notariil.  Dari  keterangan dibawah  sumpah  oleh  2  orang saksi tersebut  diperoleh  data-data  bagi  pembuatan  surat  keterangan  hak  mewaris dibuat  dalam  bentuk  di  bawah  tangan,  tetapi  mempunyai  kekuatan  sebagai akte  resmi  dari  notaris  yang  berdasarkan  pengetahuan  dalam  hukum  waris telah dapat menguraikan siapa saja ahli waris dan berapa bagian-bagiannya. Akte  keterangan  hak  waris  dibuat  mengikuti  model  akte  di  bawah  tangan karena  tidak  mungkn  dapat  diterima  seorang  notaris  menjadi  penghadap dalam  akte  yang  dibuatnya  sendiri  dan  menguatkan  keterangannya  dalam suatu  relass  akte  tentang  hal-hal  yang  diterangkan  atau  dinyatakannya sendiri.

## 3. Pelaksanaan Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Timur Asing
Balai  Harta  Peninggalan  merupakan  unit  pelaksana  penyelenggara hukum  di  bidang  harta  peninggalan,  perwalian  dan  kepailitan  dalam lingkungan  Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  berada  di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur perdata.
Tugas  Balai  Harta  Peninggalan  mewakili  dan  mengurus  kepentingan orang-orang  yang  terkena  hukum  atau  keputusan  hakim  tidak  dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Sesuai  dengan  pasal  4  (1)  dari Instruksi  Warde  Governement  Land Mates ,  Stb  1916  No.517  dari  Intruksi  Balai  Harta  Peninggalan  tersebut  di atas,  bahwa  diperlukan  Surat  Keterangan  Waris  dari  Balai  Harta Peninggalan bagi golongan penduduk Timur Asing untuk proses balik nama para ahli waris. Selain itu digunakan untuk mendaftarkan dan membuka surat wasiat.  Selain  fungsi  di  atas  Surat  Keterangan  Waris  sebagai  surat keterangan  dalam  kaitan  untuk  proses  setiap  perjanjian  yang  bermaksud memindahkan  hak  atas  tanah,  memberikan  sesuatu  hak  baru  atas  tanah, menggadaikan  tanah  atau  meminjam  uang  dengan  hak  atas  tanah  sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akta yg dibuat oleh dan dihadapan PPAT.
Dasar  hukum  yang  digunakan  Balai  Harta  Peninggalan  selain ketentuan  Stb  1916  dalam  kaitan  proses  pendaftaran  tanah  adalah  Surat  dari Mahkamah  Agung RI tanggal 8  mei 1991 nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 yang  ditujukan  kepada  para  Ketua  Pengadilan  Tinggi,  Ketua  Pengadilan Tinggi  Agama,  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  Ketua  Pengadilan  Agama  se Indonesia  berhubungan  dengan  surat  MA  RI  tanggal  25  Maret  1991  Nomor KMA/041/III/1991, telah menunjuk  Surat Edaran tanggal 20  Desember 1969 Nomor  Dpt/2/63/12/69  yang  diterbitkan  oleh  Direktorat  Agraria  Direktorat pendaftaran  Tanah  (Kadaster)  di  Jakarta  yang  menyatakan  bahwa  guna
keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal  sejak  sebelum  merdeka  hendaknya  Surat  Keterangan  Hak  Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu :
a. Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris
b. Golongan  penduduk  asli  Surat  Keterangan  oleh  Ahli  Waris,  disaksikan Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat
c. Golongan Keturunan Tionghoa oleh Notaris
d. Golongan  Timur  Asing  bukan  Tionghoa  oleh  Balai  Harta  Peninggalan (BHP)
Proses  pelaksanaan  pendaftaran  Surat  Keterangan  Waris  di  Balai Harta Peninggalan adalah  sebagai berikut : 11
a. Permohonan secara tertulis dari ahli waris atau kuasanya
b. Copy KTP (Identitas pewaris dan ahli waris)
c. Copy Surat nikah dari pewaris
d. Surat kelahiran anak-anak atau ahli waris
e. Surat Kematian dari Kelurahan/domisili terakhir pewaris meninggal
f. Objek warisan,objek yang dimohonkan hak waris, misalnya tanah (berarti copy sertifikat)
g. Surat pendaftaran  wasiat dari seksi pendaftaran. Surat ini wajib dilakukan karena akan digunakan untuk membuka wasiat, jika memang dikemudian hari  terdapat  surat  wasiat  dari  golongan  Timur  Asing  ini.  Bagian  ahli waris  porsinya  akan  berbeda  dengan  ahli  waris  yang  memang  tidak  ada surat  wasiat.    Pengecekan  dilakukan  di  Daftar  Wasiat  di  Departemen Hukum  dan  HAM  RI.Perbedaan    Daftar  Wasiat  yang  dilakukan  notaris adalah  pada  bagian  yang  akan  diperoleh  ahli  waris.  Daftar  wasiat  yang dilakukan  notaris  sesuai  yang  tercantum  dalam  daftar  wasiat,  sementara pada  golongan  Timur  Asing  berbeda.Ahli  waris  pada  golongan  Timur Asing akan mendapatkan bagian maksimal= 1/3 untuk wasiat.
h. Setelah  kelengkapan  data-data  diatas  terpenuhi,  maka  Balai  Harta Peninggalan  akan  membuat  Berita  Acara  Penghadap  dan  Berita  Acara Penyumpahan  yang  akan  ditandatangani  oleh  pemohon/ahli  waris  atau salah  satu  pemohon,  tidak  ada  kewajiban  para  ahli  waris  menghadap semua  ketika  dilakukan  penyumpahan.Kegunaan  dari  Berita  Acara Penghadap  dan  Berita  Acara  penyumpahan  adalah  supaya  para  pihak sendiri  yang  bertanggungjawab  bila    Surat  Keterangan    Waris disalahgunakan.  Dalam  catatan  apabila  terdapat  kekeliuran  Surat Keterangan Waris ini dapat dicabut.
Hambatan    atau  kendala  yang  dihadapi  Balai  Harta  Peninggalan Semarang  dalam  melakukan  proses  penerbitan  Surat  Keterangan  Waris  ini adalah sebagai berikut :
11 Prawoto SH,M.Hum, Wawancara, Anggota Tekhnis Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang, (Semarang : 1 Juni 2009)
a. Penghadap  (ahli  waris  golongan  Timur  Asing)  banyak  yang  tidak melakukan  pencatatan  perkawinan  sehingga  tidak  memiliki  akte perkawinan,  sehingga  membutuhkan  proses  yang  lebih  lama  lagi  untuk mendapatkan Surat Keterangan Waris.
b. Faktor lokasi Balai Harta Peninggalan yang relatif terbatas.Dari data yang diperoleh  bahwa  golongan  penduduk  keturunan  Timur  Asing  yang mengajukan  permohonan  SKW  ini  lebih  didominasi  oleh  golongan penduduk berasal dari daerah/wilayah Pekalongan atau Solo.
Dari data yang diperoleh di Balai Harta Peninggalan Semarang Tahun 2007-2008,  tugas  BHP  dalam  pembuatan  SKWH  tergolong  relatif    tinggi disamping  tugas-tugas  BHP  yang  lain.  Pada  tahun  2007  ada  55  berkas, sedangkan tahun 2008  terdapat 38 berkas pembuatan SKW.
4. Penggunaan  Surat  Keterangan  Waris  Sebagai  Dasar  Pengalihan  dan Perolehan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan
Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 94 Peraturan Menteri Agraria/Kepala  BPN  No.3  Tahun  1997  disebutkan  bahwa  perubahan  data yuridis  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  salah  satunya  adalah berupa peralihan hak karena pewarisan.
Pewarisan  merupakan  peristiwa  hukum  yang  mengakibatkan berubahnya data yuridis dan data fisik yang merupakan dokumen pertanahan atau  warkah.  Dokumen  pertanahan  (warkah),  merupakan  kumpulan  bukti- bukti  yuridis  dan  fisik  yang  membuktikan  adanya Hak  Kepemilikan  Orang atas Tanah Bagi Pemilik Tanah, pembuktiannya berupa Sertipikat Hak Atas Tanah
Peralihan  hak  karena  pewarisan  terjadi  karena  hukum  pada  saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti bahwa sejak saat  itu  para  ahli  waris  menjadi  pemegang  haknya  yang  baru.  Pendaftaran peralihan  hak  karena pewarisan  juga  diwajibkan  dalam  rangka memberikan perlindungan  hukum  kepada  para  ahli  waris  dan  demi  ketertiban  tata  usaha pendaftaran,  agar  data  yang  tersimpan  dan  disajikan  selalu  menunjukkan keadaan yang mutakhir.
Dasar  Hukum  yang  digunakan  dalam  proses  pengalihan  dan perolehan hak atas tanah di Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut:
a. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
b. UU No. 21 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.
e. Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2002  Tentang  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  Pada  Badan  Pertanahan Nasional.
f. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No.600-1900 Tanggal 31 Juli 2003.
Persyaratan pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan adalah sebagi berikut : 12
a. Surat Permohonan.
b. Sertipikat Asli.
c. Surat  Keterangan  kematian  atas  nama  pemegang  hak  dari  kepala  Desa/ Lurah  tentang  tanggal  pewaris  meninggal  dunia  atau  rumah  sakit  atau instansi lain yang berwenang.
d. Asli  surat  keterangan  waris  (apabila  waris  diikuti  peralihan  hak  dan  asli surat  keterangan  waris  telah  dilekatkan  pada  minut  akta,  maka  yang diserahkan cukup fotocopy yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang) dengan berpedoman pada empat kategori :
1) Golongan keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris.
2) Golongan  Timur  Asing  dibuat  oleh  Balai  Harta  Peninggalan  atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
e. WNI  asli  dibuat  oleh  para  ahli  waris  yang  dikuatkan  oleh  Lurah/Kepala Desa dan camat dengan dua orang saksi.
f. Perkawinan antar golongan dibuat oleh Notaris.
g. Surat  kuasa  (jika  yang  mengajukan  permohonan  bukan  ahli  waris  yang bersangkutan).
h. Identitas dari para ahli waris dan penerima kuasa (fotocopy KTP dan KK yang  masih  berlaku  dan  dilegalisir  oleh  pejabat  berwenang  apabila  akan dialihkan  kepada  pihak  lain,  sedangkan  salah  satu  ahli  waris  tidak diketahui alamatnya maka semua ahli waris yang ada membuat pernyataan tersediri bahwa segala hal yang timbul dibebankan kepada ahli waris yang ada tersebut atau ijin menjual berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri).
i. SPPT PBB tahun berjalan.
j. Surat Setor BPHTB Pemilikan  tanah  secara  warisan  ini  dapat  kelompokkan  berdasarkan kondisi perolehannya, yaitu :
a. Sertifikat  masih  terdaftar  atas  nama  Pewaris  dan  akan  dibalik  nama  ke seluruh ahli waris.
Setiap terjadinya kematian, maka yang harus dilakukan adalah :
1) pembuatan surat kematian dari kelurahan (untuk pribumi) dan dengan akta Notaris (untuk WNI keturunan).
2) Pembuatan  SKW,  karena  pewarisnya  ada  dua  orang,  maka  SKW dibuat dua buah atas nama keduanya.
12 Priyanto, Wawancara, Kepala  Seksi  HTPT  BPN  Kota  Semarang,  (Semarang    :    1  Juni 2009)
3) Pembayaran  BPHTB  waris  sebesar  {(NJOP  -  nilai  tidak  kena  pajak untuk waris) X 5%} x 50%
4) balik nama ke seluruh ahli waris.
b. Sertifikat  masih  terdaftar  atas  nama  pasangan  pewaris  (suami/isteri pewaris).
Pembuatan Surat Keterangan Waris (untuk pribumi) oleh lurah/Camat dan Surat  Keterangan  waris  secara  Notariil  (untuk  WNI  keturunan).  Karena sebagian  dari  tanah  tersebut  adalah  harta  bersama,  maka  jika  ingin dilakukan  penjualan  atau  misalnya  tanah  tersebut  akan  dijadikan  sebagai agunan  di  bank,  maka  seluruh  ahli  waris  yang  lain  harus  hadir  untuk memberikan  persetujuan.
Dalam  hal  salah  seorang  ahli  waris  tidak  bisa  hadir  di  hadapan  Notaris pembuat akta  tersebut (karena berada di luar  kota), maka  dapat membuat Surat  Persetujuan di  bawah  tangan  yang  dilegalisir  notaris  setempat  atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris.
c. Sertifikat  sudah  terdaftar  atas  seluruh  ahli  waris  dari  pewaris  (sudah dibalik nama), namun akan di lepaskan ke salah seorang ahli waris saja. Dalam hal tersebut, maka tahapan yang harus dilakukan adalah:
1) Tetap dibuatkan keterangan waris
2) Pembayaran  BPHTB  waris  sebesar  {( NJOP -  nilai  tidak  kena  pajak untuk waris) X 5%} x 50%
3) balik nama ke seluruh ahli waris
4) dibuatkan  akta Pembagian  Hak  Bersama secara PPAT (agar sertifikat tersebut dapat dibalik nama) 5) Untuk proses tersebut, harus membayar: a)  Pph sebesar = 2/3 x (NJOP x 5%) dan b) BPHTB sebesar = (NJOP - NTKP) x 5 6) Pelaksanaan balik nama ke atas nama. Jika kondisi sertifikat masih atas nama A, kemudian C akan langsung membeli  bagian  dari  B  dan  D,  maka  proses  di  atas  bisa  dilakukan sekaligus (bersamaan).
B. Diskriminasi/Perbedaan dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) Sebagai  Salah  Satu  Syarat  Dalam  Proses  Pendaftaran  Tanah  karena Pewarisan
Hukum  positif  yang  mengatur  hubungan  keperdataan  di  Indonesia  masih bersifat  dualistis  dan  pluralistis.  Hukum  Kewarisan  yang  berlaku  di  Indonesia sampai  saat  ini  yaitu  Hukum  Kewarisan  Adat,  Hukum  Kewarisan  Islam,  dan Hukum  Kewarisan  KUH  Perdata.  Pluralistis  tidak  lepas  dari  latar  belakang kebhinekaan  etnis  atau  suku,  kekerabatan,  agama,  dan  adat  istiadat  masing- masing penduduk. Dualisme dan pluralisme hukum perdata ini tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia.
Dualisme dan pluralisme hukum perdata ini tidak seketika berakhir ketika Indonesia  merdeka  dan  menjadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Mengacu kepada  Peraturan  Peralihan  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  maka  dualisme dan  pluralisme  ini  terus  berlanjut  hingga  kini,  bahkan  sampai  diberlakukan ketentuan  perundang-undangan  mengenai  UU  No.12/2006  dan  UU  No26/2006 yang secara tegas telah menghapus perbedaan golongan penduduk.
C. Upaya  Menghapus  Diskriminasi  Dalam  Proses  Pendaftaran  Tanah  Karena Pewarisan Melalui Kesamaan Surat Ketarangan Waris (Uniform)
Pembuatan  Keterangan  Hak Waris (KHW) menurut golongan penduduk didasarkan pada : 13
1.   Asas  konkordansi  Pasal  13 Wet  op  de  Groolboeken  dcr  Nationale  Schuld (Undang-Undang tentang Buku Besar Perutangan Nasiona!) di Belanda;
2.   Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69
3.   Fatwa  Mahkamah  Agung,  atas  permintaan  dan  ditujukan  kepada  Ny.  Sri Redjeki  Kusnun,  SH,  tertanggal  Jakarta,  25  Maret  1991  No. KMA7041/01/1991  jo,  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  kepada  Ketua Pengadilan  Tinggi,  Pengadilan  Tinggi  Agama,  Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan  Agama  di seluruh  Indonesia  tertanggal Jakarta, 8 Mei  1991 No. MA/Kumdil/171/V/K/1991
4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah, Pasal  42  ayat  1  juncto  Peraturan  Menteri  Necgara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Negara  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4. Keputusan  Menteri  adalah  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan  yang  setingkat  lebih  rendah  dari  keputusan  Presiden.  PMA/BPN  No 3/1997  tersebut  sebenarnya tergolong pada  keputusan  yang  berlaku  secara intern dan tidak  mengikat  umum dan  pada  dasarnya  merupakan  petunjuk  bagi pendaftaran tanah apabila hendak melakukan pendaftaran hak karena warisan. Pemberlakuan  satu  sistem  hukum  waris  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia sebagai salah satu upaya menuju unifikasi agar tidak terjadi perbedaan golongan penduduk dalam proses pendaftaran tanah, berangkat dari kemajemukan dan  kayanya  hukum  Waris  di  Indonesia.  Sehingga  setidak-tidaknya  Surat Keterangan  Waris ini diseragamkan fungsi  dan tujuan pembuatannya. Perlu kita pahami  bahwa  banyaknya  instansi  yang  terkait  dalam  pembuatan  Surat Keterangan  Waris  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kondisi  hukum  warisnya.  Hal  ini secara  jelas  terlihat  dari  berbagai  peraturan  yang  mengakui  eksistensi  Surat Keterangan  Waris  yang dibuat oleh  instansi  yang  berbeda  sesuai  dengan hukum yang berlaku.
13 Ibid
Dalam  konteks  hukum  perdata,  termasuk  hukum  waris,  bukti  surat  akan menjadi  bukti  yang  penting  dan  utama  dibandingkan  alat  bukti  lain.  Mengacu pada  ketentuan  pasal  1866  dan  pasal  1867  KUHPer,  maka  pembuktian  dengan tulisan  dilakukan  dengan  tulisan  baik  otentik  maupun  di  bawah  tangan. Sebenarnya  bukti  ahliwaris  yang  merupakan  bukti  perdata  tidak  tepat  jika dikeluarkan  oleh  Pejabat yang tunduk pada Hukum Administrasi. 14
Berdasarkan  Surat  Keterangan  Waris  inilah  nantinya  para  ahli  waris mempunyai alas  hak untuk  menuntut  warisan.  Untuk  mengetahui  ‘alas  hak’  ini maka  perlu  diketahui  perihal  subyek  dan  obyek  hukum  waris  dalam  kaitannya menuju Surat Keterangan Waris yang uniform.
Subyek hukum waris merupakan hal yang sangat esensial mengingat Surat Keterangan Waris ini sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai  ahli  waris,  dan  pada  gilirannya  berfungsi  sebagai  dasar  untuk  menuntut hak  tertentu  atas  benda  atau  hak  kebendaan  sebagai  objek  waris.  Secara  prinsip sistem hukum waris baik BW, Hukum Adat dan Hukum Islam telah menentukan siapa saja yang dimasukkan sebagai ahli waris.
Mengenai obyek warisan, dalam hukum adat dan hukum waris Islam yang menjadi hak para ahli waris adalah harta kekayaan bersih setelah dikurangi segala kewajiban  pewaris.  Obyek  waris  ini  khususnya  benda-benda  yang  peralihannya harus  dilakukan  dengan  formalitas  tertentu,  misalnya  rumah/tanah.  Dalam  hal obyek warisan adalah benda bergerak maka ketiadaan Surat Keterangan Waris ini tidak relevan.
Selain  hal-hal  di  atas  yang  perlu  dipertimbangan  adalah  mengenai kewenangan/instansi tertentu untuk membuat Surat Keterangan Waris.
1.  Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Lurah/Camat Wewenang  Kepala  Desa/Lurah  dan Camat  menurut  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah  (UU  Pem.  Daerah) secara  tegas  batasan  kewenangannya  diatur  dalam  Pasal  126  (Camat)  dan Pasal  127  (Lurah),  sedangkan  wewenang  Desa  diatur  Pasal  206  dan  tidak tercantum mengenai kewenangan untuk turut serta mengetahui, membenarkan/menyaksikan dan menandatangani Keterangan Hak Waris.
Selain  wewenang  tersebut  di  atas,  Lurah/Kepala  Desa  serta  Camat tunduk  pada  kaidah-kaidah  dan  berada  dalam  ruang  lingkup  Hukum Administrasi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak tepat jika bukti  ahli  waris  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  Hukum  Perdata  harus disaksikan/diketahui  dan  dibenarkan  serta  ditandatangani  oleh  Badan  atau Pejabat  Tata  Usaha  Negara.  Hal  ini  akan  menyebabkan  kerancuan  apabila terjadi  gugatan  dari  masyarakat,  apakah  gugatan  harus  diajukan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Umum.
14 Habib  Adjie, Pembuktian  Sebagai  Ahliwaris  dengan  Akta  Notaris, (Bandung  : C.V.Mandar Maju 2008), hlm. 12.
2. Kewenangan Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  tersebut  sebenarnya  tidak  dapat memberi  wewenang  kepada  notaris  sebagai  dasar  pembuatan  Keterangan Hak  Waris  yang  berlaku  umum  untuk  seluruh  harta  benda  pewaris  dan bukan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah saja. 15
Kewenangan      notaris      utama      adalah      membuat      akta      otentik sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN:
Selain kewenangan tersebut, maka notaris menurut Pasal 15 ayat (3) UUJN  "Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan".  Yang  dimaksudkan  kewenangan  lain  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan dlsini adalah bukan Peraturan Menteri Negara Agraria tersebut.
Bentuk Keterangan Hak Waris  dibawah tangan yang dibuatkan oleh notaris  adalah  bukan  bentuk  yang  diatur  di  dalam  Pasal  15  ayat  1  UUJN. Kelemahan  atas  bentuk  KHW  dibawah  tangan  diantaranya  jika  ada kesalahan  atas  isi  KHW  tidak  mungkin  dicabut  kembali  oleh  Notaris  yang telah  membuatnya  sendiri.  KHW  yang  dibuat  dalam  bentuk  otentik  atas pernyataan para pihak, jika ada kesalahan keterangan yang diberikan adalah merupakan  tanggung  jawab  para  pihak  sendiri.  Lagipula  bentuk  KHW dibawah  tangan  tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  sebagaimana  halnya dengan kekuatan pembuktian akta otentik.
Atas  dasar  Pasal  15  ayat  1  semestinya  notaris  berwenang  untuk membuat  KHW  dalam  bentuk  akta  otentik  tidak  saja  untuk  "mereka  yang tunduk pada KUHPerd"  namun  juga  bagi seluruh bangsa  Indonesia. Bentuk akta  otentik  yang  mana  yang  paling  sesuai  dengan  UUJN  sebagai  suatu penemuan  hukum  dapat  dikaji  bersama.  Pembagian  warisnya  sebelum adanya unifikasi hukum waris dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi "golongan penduduk" pewaris.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pelaksanaan pendaftaran tanah yang berasal dari  pewarisan masih didasarkan pada  pembuatan  surat  keterangan  waris  berdasarkan  perbedaan  golongan penduduk
2.   Masih  adanya  diskriminasi  sehingga  terjadi  perbedaan  dalam  pembuatan Surat  Keterangan  Waris  (SKW)  disebabkan  karena  pembuatan  Surat
15 Menuju  Keterangan  Hak  Waris  yang  Uniform,wacana  pembuktian  sebagai  ahli  waris dengan  akta  notaries,  disampaikan  pada  pembekalan  dan  penyegaran  pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Suraaya,29 Januari 2009
Keterangan  Waris  masih didasarkan pada  Hukum  Waris.  Sementara  Hukum Waris  belum  bersifat  nasional  sehingga  bersifat  dualisme  dan  pluralisme dalam sistem hukum waris. Serta tidak lengkapnya pengaturan instansi mana yang  diberi  wewenang  untuk  membuat  ketetapan/keterangan  hak  waris. Pembuatan keterangan waris dalam bentuk dibawah tangan tidak mempunyai dasar juga dalam UU di Indonesia.
3.   Unifikasi  Surat  Keterangan  Waris  yang  hendak  dilakukan  tidak  dapat dilepaskan  dari  hukum  waris  yang  berlaku  di  Indonesia,  mengingat  fungsi Surat Keterangan Waris sebagai bukti bahwa mereka yang disebutkan dalam Surat  Keterangan  Waris  tersebut  adalah  benar  ahli  waris.  Pembuatan  Surat Keterangan  Waris  (SKW)  dari instansi-instansi di  atas mempunyai kekuatan yang  sama  artinya  adalah  semua  instansi  berhak  menyelenggarakan  dalam pembuatan  Surat  Keterangan  Waris.  Pada  hakekatnya  tidak  ada  yang  lebih kuat  diantara  yang  lain  bahwa  dokumen  yang  dibuat  tidak  ada  yang  paling kuat.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketiga  instansi  yang  membuat  yaitu Kelurahan/Kecamatan,  Notaris  dan  Balai  Harta  Peninggalan  (BHP)  besifat pasif dan surat tersebut hanya digunakan sebagai alat bukti yang kuat saja.

## B. Saran
1. Penggolongan  penduduk  berdasarkan  suku,  ras,  etnis,  agama,  seyogyanya tidak  boleh  terjadi.  Sehingga  diharapkan  tidak  ada  lagi  pembedaan  WNI berdasarkan  asal-usul  atau  keturunan  termasuk  hukumnya.  Reorientasi pengaturan pendaftaran  tanah karena pewarisan oleh Kantor Pertanahan lebih baik  segera  dilakukan,  karena  sifat  Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  BPN tersebut  tergolong  pada  keputusan  yang  berlaku  secara  intern  dan  tidak mengikat  umum  dan  pada  dasarnya  merupakan  petunjuk  bagi  pendaftaran tanah  apabila  hendak  melakukan  pendaftaran  hak  karena  warisan.  Regulasi Surat  Keterangan  Waris  harus  dilakukan  dengan  memperhatikan fungs i  dan tujuannya. Unifikasi  Surat  Keterangan  Waris  yang  bersifat  nasional  perlu memperhatikan  maksud,  tujuan  dan  akibat  hukum  diterbitkannya  Surat Keterangan  Waris.  Oleh  karena  itu  perlu  ditetapkan  peraturan  mengenai instansi  yang  berwenang membuat  Surat  Keterangan Waris, sehingga  terjadi unifikasi  hukum  serta  sesuai  asas  kebangsaan  yang  diamanatkan  oleh Undang-Undang.  Kedudukan  pasal  111  (1)    PMA  No.3/1997  hanyalah sebagai  pedoman/petunjuk  administratif  di  kantor  Pertanahan  (BPN) untukmenghindari  sengketa  di  kemudian  hari.  Hal  ini  sesuai  dengan  prinsip stetsel  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  yaitu  stetsel  pendaftaran  positif  yang mengandung unsur negatif.

## DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU : Arikunto, S, 1987, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Bina Aksara, Jakarta.
Badan Pertanahan Nasional RI, 1995, Himpunan Peraturan Pendaftaran Tanah, Jakarta.
___________________________,  1998, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia, Koperasi  Bhumi Bhakti, Jakarta.
Chulaemi, Achmad, 1994, Perkembangan Macam-Macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, BP. Undip, Semarang.
Effendi,  Bachtiar,  1983, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Perturan-Peraturan Pelaksanaannya, Cetakan Kesatu, Alumni Bandung, Bandung,
Hanitijo Soemitro, Ronny, 1988, Metodologi Penelitian dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta
Harsono, Boedi , 1999, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Djambatan, Jakarta
_____________,  2002, Menuju  Penyempurnaan  Hukum  Tanah  Nasional, Cet.  I,  Universitas Trisakti, Jakarta
Herman Hermit, 2004, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda  (Teori  dan  Praktek  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia) ,  CV.  Mandar Maju, Bandung, 2004.
Meliala, Djaja  S. 2007, Perkembangan Hukum  Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga , Edisi Revisi,Nuansa Aulia, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno, 1987, Perundang-Undangan Agraria Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
___________________,  1988, Materi  Pokok  Hukum  dan  Politik  Agraria ,  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka, Jakarta.
Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2002, Metodologi Penelitian , PT Bumi Aksara, Jakarta
Parlindungan, AP., 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia , CV. Mandar Maju, Bandung,
Perangin, Effendi, 1991, Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta.
Poerwadarminto, WJS, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia , PN Balai Pustaka, Jakarta.
Sangsun,  Florianus  SP,  2009, Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah ,  Cetakan  kelima, Visimedia, Jakarta, 2009.
Soedjendro,  J.  Kartini,  2005, Perjanjian  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  yang  Berpotensi  Konflik , Cetakan ke-5, Kanisius, Jogjakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986 ,  Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta
________________  dan  Mamudji,  Sri,  2004, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soemardjono, Maria,  1982, Puspita  Seragkaian Aneka  Masalah  Hukum  Agraria ,  Andi  Offset, Yogyakarta
Soerojo,  Irawan,  2003, Kepastian  Hukum  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Di  Indonesia ,  Cet. Pertama, Arkola, Surabaya.
Soetiknjo, Imam, 1990, Politik Agraria Nasional, Gama University Press, Yogyakarta.
Sugiono, 2001, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung
Sumadi, Suryabrata , 1998, Metodologi Penelitian , Raja Grafindo Persada, Jakarta
Surachmad,  Winarno,  1973, Dasar  Dan  Tehnik  Research  :  Pengertian  Metodologi  Ilmiah, CV Tarsito, Bandung
Sutedi, Adrian , 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika , Jakarta.
Suteki,  2007, Hak  Atas  Air  (Di  Tengah  Liberalisasi  Hukum  dan  Ekonomi  Dalam Kesejahteraan), Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang
Tong Cie, Tan, 1994, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris , PT Ikhtiar
Usman,  Husaini  dan  Setiady  Akbar,  Purnomo,  2003, Metodologi  Penelitian  Sosial ,  PT  Bumi Aksara,  Jakarta

## MAKALAH :
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN),  1983,  “Simposium  Hukum  Waris“  ,  Jakarta, tanggal 10 s/d 12  Pebruari.
Machsun, Miftachul, 2009,  “Beberapa Persoalan yang Dihadapi atau Mungkin Dihadapi Notaris dan  PPAT  dalam  Melaksanakan  Jabatannya  Berikut  Solusinya”,  Makalah Acara Upgrading dan Refreshing Course pada Kongres ke XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari.

## PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria,
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
TAP MPR No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,