## DENDA ZAKAT SEBAGAI HUKUMAN TA’ZIR

## H. Muammar Arafat Yusmad
Fakultas Syariah, IAIN Palopo Email : muammar_arafat@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Zakat is an obligation for every Moslem that can do it as written in Surah At-Taubah (9 :103)  “Take,  (O,  Muhammad),  from  their  wealth  a  charity  by  which  you  purify  them and  cause  them  to  increase,  and  invoke  (Allah  „s  blessings)  upon  them.  Indeed,  your invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing.” Right now, zakat is an obligation for every Moslem, besides to purify wealth and soul, zakat is also a potential fund source to welfare purpose, social justice, to improve life quality of dhuafa people, and also as one of the resources to national development. As we know, regulation in Indonesia including local regulation is a reception  Islamic Law. So, its so clear that there is a connection between Islamic Law and National Law and  no  exception  for  regulation  of  zakat  that  define  Muzakki  Fine  as  a  form  of punishment of Ta‟zir.
Keywords : Fine of Zakat

## Abstrak
Mengeluarkan  zakat  adalah  kewajiban  bagi  setiap  muslim  yang  mampu  untuk menunaikannya  sebagaimana  dalam    QS. At-Taubah (9:103):  “Ambillah  zakat  dari sebahagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu  membersihkan  dan  mensucikan mereka,  dan  mendo‟alah  untuk  mereka.  Sesungguhnya  do‟a  kamu  itu  (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” Dalam  konteks  kekinian,  zakat  yang  merupakan  kewajiban  bagi  orang  Islam,  selain berfungsi  sebagai  pembersih  harta  dan  jiwa,  juga  merupakan  sumber  dana  potensial dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial guna meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa‟ dan sebagai salah satu sumber daya bagi pembangunan umat demi suksesnya pembangunan nasional. Disadari atau tidak hukum yang berlaku di Indonesia (termasuk di  dalamnya  peraturan-peraturan  daerah)  merupakan  hasil  resepsi  dari  hukum-hukum yang lain termasuk hukum Islam. Jadi sangat jelas terlihat benang merah antara hukum Islam,  hukum  nasional  dan  tak  terkecuali  peraturan  daerah  tentang  zakat  yang menetapkan denda Muzakki sebagai sebuah bentuk Hukuman Ta‟zir . Kata Kunci: Denda Zakat.

## PENDAHULUAN
Alhamudulillahirabbil  „alamiin. Segala  puji  dan  syukur  hanya  bagi  Allah  swt yang  telah  mengaruniakan  nikmat  yang  berlimpah-ruah  sebagai  wujud rahman dan rahim kepada hambaNya di muka bumi ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat Allah
swt  adalah  nikmat  harta  benda  yang  kita  miliki  berupa  perhiasan,  uang,  perkebunan- persawahan, harta perniagaan, dan aset-aset lainnya. Segenap harta benda yang dimiliki itu  bila  kadarnya  telah  melebihi  jumlah  yang  ditetapkan  menurut  ketentuan syar‟i , diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai manifestasi rasa syukur atas nikmat dan karuniaNya itu.
Dalam  QS. At-Taubah (9:103):  “Ambillah  zakat  dari  sebahagian  harta  mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo‟alah untuk mereka.  Sesungguhnya  do‟a  kamu  itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka.  Dan Allah  maha  mendengar  lagi  maha  mengetahui”.  Zakat  berfungsi  sebagai  pembersih harta,  pada  saat  bersamaan  zakat  juga  berfungsi  sebagai  pensuci  jiwa  yang  akan menyuburkan  sifat-sifat  kebaikan  dalam  hati  manusia  dan  memperkembangkan  harta benda  mereka.  Berdasarkan  ayat  tersebut  di  atas,  secara  umum  dapat  digambarkan bahwa  terdapat  dua  segi  pengaruh  sosial  dari  zakat  yaitu  segi  pengambilannya  dari orang  yang  mampu  untuk  menunaikan  zakat  dan  dari  segi  penyalurannya  kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Dari segi pengambilannya pada orang yang  mampu  untuk  menunaikan  zakat,  zakat  akan  berfungsi  sebagai  pembersih  hati mereka  dari  sifat-sifat  kikir  dan  serakah.  Penunaian  zakat  pada  gilirannya  akan mendorong  mereka  dalam  menumbuhkembangkan  sikap  untuk  rela  berkorban  dan saling  berbagi  pada  saudara-saudaranya  yang  kurang  beruntung.  Dari  segi penyalurannya kepada golongan-golongan penerima zakat, zakat akan berfungsi sebagai penolong  si  fakir  dari  kekurangan  kebutuhan  hidup  dan  juga  sebagai  pembersih  hati untuk menyelamatkan mereka dari sifat dendam  dan hasut. Bersihnya hati si fakir dari sifat-sifat tersebut akan menghindarkan orang yang mampu dari perbuatan aniaya yang mungkin  akan  dilakukan  oleh  si  fakir  sebab  jarak  antara  kemiskinan  dan  kekufuran sangatlah dekat.

## ZAKAT DALAM KONTEKS KEKINIAN
Dalam  konteks  kekinian,  zakat  yang  merupakan  kewajiban  bagi  orang  Islam, selain  berfungsi  sebagai  pembersih  harta  dan  jiwa,  juga  merupakan  sumber  dana potensial  dalam  mewujudkan  kesejahteraan,  keadilan  sosial  guna  meningkatkan  taraf hidup  kaum dhuafa‟ dan  sebagai  salah  satu  sumber  daya  bagi  pembangunan  umat.
Beberapa waktu yang lalu di Makassar terjadi perdebatan hangat dari berbagai kalangan pakar  dan  unsur  Pemerintah  akan  rencana  pemberlakukan  Peraturan  Daerah  (Perda) tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dua  hal  yang  sangat  substansial  yang  dipersoalkan  oleh beberapa  pakar  ekonomi  syariah  dan  hukum  adalah  dasar  hukum  pemberlakuan  denda pada muzakki (wajib zakat) yang tidak jelas acuannya dan tidak adanya ketentuan syar‟i yang membebankan sejumlah denda kepada muzakki yang enggan mengeluarkan zakat.
Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (NAD)  terdapat  ketentuan  khusus  yang mengatur  tentang  zakat  yang  tertuang  dalam  Qanun  Aceh  disertai  dengan  sanksi  bagi pelanggarnya.  Salah  satu  qanun  pidana  di    Aceh  adalah  Qanun  No.  7  Tahun  2004 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  Qanun  tersebut  terdapat  ketentuan  mengenai hukuman bagi para pelanggar Qanun Zakat baik itu Muzakki , Amil maupun Baitul Maal . Bagi Muzakki yang  tidak  membayar  zakat  menurut  jumlah  yang  sebenarnya  diancam dengan  hukuman Ta‟zir berupa  denda  maksimal  2  (dua)  kali  nilai  zakat  yang  wajib dibayarkannya dan minimal 1 (satu) kali nilai zakat yang wajib dibayarkannya. Kepada Amil dan Baitul  Maal yang melanggar ketentuan  Qanun ini diancam  dengan hukuman Ta‟zir berupa  „ uqubat cambuk  maksimal  4  (empat)  kali,  minimal  1  (satu)  kali  atau denda maksimal Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), minimal Rp. 500.000.- (lima  ratus  ribu  rupiah)  atau  kurungan  maksimal  6  (enam)  bulan  dan  minimal  2  (dua) bulan.
Pakar zakat nasional yang juga mantan salah satu unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafidhuddin,  pernah melakukan penelitian tentang pengelolaan zakat  di  negeri  jiran,  Malaysia.  Menurut  beliau,  pada  tahun-tahun  pertama  penerapan ketentuan zakat  di  Malaysia memang  dirasakan  cukup berat  dan banyak  tantangannya, terutama faktor resistensi (kaum intelektual) akan hukuman denda kepada muzakki yang enggan membayar zakat. Namun demikian hasilnya sekarang sangat menggembirakan. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengeluarkan zakat semakin meningkat dan  yang lebih  menarik  adalah  zakat  menjadi  salah  satu  faktor stimulan pengurang  pembayaran pajak bagi para wajib pajak muslim di Malaysia. Inilah salah satu gambaran kesuksesan manajemen perzakatan di negeri jiran tersebut.

## KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DALAM HAL ZAKAT
Dalam  sistem  hukum  pidana  Islam  dikenal  2  (dua)  macam  cara  pengaturan masalah  kepidanaan.  Ahmad  Wardi  Muslich  (2004:6):  “Dalam  mengatur  masalah pidana  ini  Islam  menempuh  dua  macam  cara  yaitu  menetapkan  hukum  berdasarkan nash dan  menyerahkan  penetapannya  kepada Ulil  „Amr (penguasa)”  .  Menurut  cara pertama  yang  menetapkan  hukum  berdasarkan nash ,  penguasa  ( ulil  „amr )  sama  sekali tidak  diberikan  kesempatan  untuk  merubah  dan  menetapkan  ketentuan  hukum  yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada dalam Al Qur‟an dan As Sunnah. Jarimah atau tindak pidana yang termasuk kedalam golongan ini adalah:
1. Jarimah zina;
2. Jarimah qadzaf (menuduh zina);
3. Jarimah sirqah (pencurian);
4. Jarimah hirabah (perampokan);
5. Jarimah syurbul khamar (minum minuman keras);
6. Jarimah riddah (keluar dari Islam);
7. Jarimah al baghyu (pemberontakan);
8. Jarimah al qatlu (pembunuhan);
9. jarimah al jahru (penganiayaan).
Kesembilan macam tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana yang sangat  merugikan  dan  membahayakan  kepentingan  dan  keselamatan  masyarakat.  Oleh karenanya,  hukuman-hukuman  atas  perbuatan  tersebut  bersumber  dari  Al  qur‟an  dan Sunnah.  Sebagai  catatan,  meskipun  kesembilan  tindak  pidana  di  atas  hukumannya berasal dari ketentuan syara‟, namun khusus untuk jarimah al qatlu (pembunuhan) dan jarimah al jahru (penganiayaan) merupakan jarimah qishash yang hukumannya adalah hak  individu.  Untuk  tindak  pidana  pembunuhan  dan  penganiayaan  ini  pengampunan hukumannya dapat diberikan kepada si korban atau keluarganya.
Menurut  cara  yang  kedua,  Islam  memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada penguasa  ( ulil  „amr )  untuk  menetapkan  macam-macam  tindak  pidana  disertai  dengan ancaman  hukumannya.  Dalam  hal  ini  Al  Qur‟an  dan  As  Sunnah  hanya  memberikan ketentuan  yang  bersifat  umum  saja  atas  suatu  perbuatan.  Inilah  yang  disebut kewenangan  penguasa  dalam  menetapkan  hukum  yaitu  hukum Ta‟zir beserta
„uqubatnya. Termasuk  di  dalamnya  kewenangan  pemerintah  dalam  menetapkan keengganan muzakki atau  kelalaian amil dalam  mengeluarkan  dan  mengelola  zakat menjadi sebuah perbuatan pidana dengan ancaman hukuman denda.
Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa, sempat dikenal beberapa sistem hukum yang  pernah  berlaku  di  Indonesia.  Beberapa  sistem  hukum  tersebut  antara  lain  adalah sistem  hukum  Adat,  sistem  hukum  Barat  dan  sistem  hukum  Islam.  Setelah  Indonesia merdeka  dan  kemudian  menjadi  negara  yang  berdaulat,  maka  kemajemukan  sistem hukum  tersebut  kemudian  terakomodir  dalam  tatanan  sistem  hukum  nasional  yang berlaku hingga saat ini.
Mohammad  Daud  Ali  (2004:231)  menguraikan  berlakunya  hukum  Islam  dan hukum barat di Indonesia sebagai berikut.
“Menurut pendapat yang disimpulkan oleh seminar Masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama  Hijriah  atau  pada  abad  ketujuh/kedelapan  Masehi.  Pendapat  lain mengatakan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah  pertama  yang  didatanginya  adalah  pesisir  Utara  pulau  Sumatera  dengan pembentukan  masyarakat  Islam  pertama  di  Peureulak  Aceh  Timur  dan  kerajaan Islam pertama di Samudera Pasei, Aceh Utara. Hukum Barat mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah VOC setelah menerima kekuasaan untuk berdagang dan “menguasai” kepulauan Indonesia dari pemerintah Belanda pada tahun 1602”.
Berlakunya beberapa sistem hukum di Indonesia pada masa lalu tentunya banyak memengaruhi  berbagai    ketentuan  hukum  dalam  tatanan  sistem  hukum  nasional. Seorang  ahli  hukum  asal  Belanda  bernama  Lodewijk  Willem  Christian  van  den  Berg (Mohammad  Daud  Ali,  2004:241)  memberikan  pandangannya  tentang  hukum  Islam sebagai berikut.
“Hukum  mengikuti  agama  yang  dianut  oleh  seseorang.  Jika  orang  itu  memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya.”
Menurut van den Berg, orang Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu kesatuan. Ini berarti bahwa menurut van den  Berg  yang  diterima  oleh  orang  Islam  Indonesia  tidak  hanya  bagian-bagian  hukum Islam tetapi keseluruhannya sebagai satu kesatuan.”
Dalam  konteks  keberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia,  Mohammad  Daud  Ali (2004:242): “Istilah receptio atau receptie dalam kepustakaan hukum mengandung arti bahwa  norma  hukum  tertentu  atau  seluruh  aturan  hukum  tertentu  diambil  alih  dari
perangkat hukum lain. Dalam hubungan ini menurut sejarah hukum Eropa, resepsi telah dilakukan  oleh  hukum  Romawi    sebelumnya  dan  hukum  Romawi  telah  diresepsi  pula oleh  hukum  banyak  negara  di  Eropa”.  Inilah  yang  disebut  dengan  teori Receptio  in Complexu .
Disadari  atau  tidak  hukum  yang  belaku  di  Indonesia  (termasuk  di  dalamnya peraturan-peraturan  daerah)  merupakan  hasil  resepsi  dari  hukum-hukum  yang  lain termasuk  hukum  Islam.  Jadi  sangat  jelas  terlihat  benang  merah  antara  hukum  Islam, hukum  nasional  dan tak  terkecuali rancangan peraturan daerah  Provinsi  Sulsel tentang zakat yang menetapkan denda Muzakki sebagai sebuah bentuk Hukuman Ta’zir.

## PENUTUP
Tidak bisa dinafikan bahwa pengelolaan zakat  di daerah ini masih semrawut bagaikan benang  kusut.  Beberapa  faktor  penyebabnya  antara  lain  adalah  pendistribusian  dana zakat yang tidak jelas dan tidak transparan, banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga kerap terjadi miskoordinasi satu sama lain, dan tidak  adanya  data  base  yang  memadai  tentang  jumlah muzakki di  daerah  ini.  Oleh karena itu seyogyanyalah bila upaya Panitia Khusus (Pansus) Zakat DPRD Sulsel untuk membuat  peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  zakat  yang  bertujuan  mengelola  zakat lebih  baik,  tepat  sasaran  dan  akuntabel  disertai  dengan  ketentuan  denda  zakat  sebagai hukum ta‟zir mendapat dukungan dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar  Al  Yasa‟  2005, Syari‟at  Islam  di  Provinsi  Naggroe  Aceh  Darussalam; Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan , Dinas Sariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
___________________,  2005, Bunga  Rampai  Pelaksanaan  Syariat  Islam  (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari‟at Islam) , Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
___________________,  2006, Hukum  Pidana  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  Banda Aceh
Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Jakarta
___________________, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika Jakarta
„Aidh al-Qarni, 2004, La Tahzan, Qisthi Press Jakarta
Andi  Abu  Ayyub  Saleh,  2006, Tamasya  Perenungan  Hukum  dalam  Law  in  Book  and Law  in  Action  Menuju  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding), Yarsif  Watampone Jakarta
Djazuli.A.,  2000, Fiqh  Siyasah,  Implementasi  Kemaslahatan  Ummat  dalam  Rambu- rambu Syariah, Prenada Media Jakarta
Eksistensi  Mahkamah  Syar‟iyah  Dalam  Rangka  Pelaksanaan    Syari‟at  Islam  di Nanggroe  Aceh  Darussalam ,  Dinas  Syari‟at  Islam  Provinsi  naggroe  Aceh Darussalam, Banda Aceh
Imam Nawawi, 1999, Riyadhus Shalihin, Pustaka Imani Jakarta
John  M.  Echols,  et  al,    1996, An  English-Indonesia  Dictionary  (Kamus  Inggris Indonesia), P.T. Gramedia Jakarta
Kompilasi  Pedoman  Teknis  Operasional  Dinas  Syariat  Islam  Provinsi  NAD, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
Mahkamah  Syar‟iyah ,  Dinas  Syari‟at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Banda Aceh
Ma‟mun Rauf.A., 1991, Asas-asas Hukum Islam, LPP-UMI Makassar
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Jakarta
Rekaman  Opini  (Suntingan  Artikel  tentang  Syariat  Islam  dalam  Media  Cetak), Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
Rusli  Efffendi,  SH,et  al,  1991, Teori  Hukum ,  Hasanuddin  University  Press  Ujung Pandang
R. Soesilo, 1956, Pokok-pokok Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta
________, 1956, Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Saleh, Andi Abu  Ayyub, 2006, Tamasya Perenungan Hukum  dalam Law  in  Book  and Law  in  Action  Menuju  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding), Yarsif  Watampone Jakarta
Topo Santoso, 2003, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani Press Jakarta
Suyuthi  Pulungan.  J.,  1997, Fiqh  Siyasah,  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran, Raja Grafindo Persada Jakarta
Tirtaamidjaja.M.H., Pokok-pokok Hukum Pidana, Fasco Jakarta
Utrecht.E., 1986, Hukum Pidana bagian I, Pustaka Tinta Mas Surabaya
Wilayatul Hisbah , Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Undang-undang  R.I  No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP)
________________,    No.  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
________________,    No.  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  11  Tahun  2003  tentang  Mahkamah Syar‟iyah dan Mahkamah Syar‟iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Keputusan Ketua  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia tentang  Pelimpahan  Sebagian Kewenangan  dari  Peradilan  Umum  Kepada  Mahkamah  Syar‟iyah  Provinsi  di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam
Peraturan Daerah  Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2000  tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan Syariat Islam
Qanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Susunan Kedudukan  dan  Kewenangan  Kabupaten/Kota  dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2003  tentang  Minuman Khamar dan Sejenisnya
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Maisir (Perjudian)
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  14  Tahun  2003  tentang  Khalwat (Mesum)
Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2004  tentang  Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Keputusan  Bersama  Gubernur,  Kepala  Kepolisian  Daerah,  Kepala  Kejaksaan  Tinggi Ketua  Mahkamah  Syar‟iyah  Provinsi,  Ketua  Pengadilan  Tinggi,  dan  Kepala Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman  dan  HAM  Provinsi  nanggro  Aceh Darussalam tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syari‟yah
Peraturan Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan „Uqubat Cambuk
Instruksi  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  04/INSTR/2002 tentang  Larangan  Judi  (Maisir),  Buntut,  Taruhan  dan  Sejenisnya  yang Mengandung Unsur-unsur Perjudian dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Instruksi  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  05/INSTR/2002 tentang  Tata  Cara  Pergaulan/Khalwat  antara  Pria  dan  Wanita  dalam  Provinsi Nanggroe Aceh
Instruksi  Gubernur  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  06/INSTR/2002 tentang Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Lingkungan Kantor/Instansi/Badan/Lembaga/Dinas  dalam  Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam
Surat Edaran Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 536/20976 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Khamar)