Reni  Astuti,  Triono  Eddy,  Ida  Nadirah    (2023)  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan  Anak  yang  Dilakukan  oleh  Orangtua,  (8)  3 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i3.11461 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANGTUA
Reni Astuti, Triono Eddy, Ida Nadirah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia Email: astutireny99@gmail.com

## Abstrak
Penganiayaan terhadap anak semakin tahun senakin meningkat,banyak pemberitaan penganiayaan terhadap anak semakin marak.  Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Bagaimana  Penegakan  Hukum  Terhadap  pelaku  penganiayaan  anak yang  dilakukan  oleh  orang  tua,  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  anak korban penganiayaan dan Bagaimana Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan  terhadap  anak.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normative, dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Dalam pengaturan tentang penganiayaan anak terdapat dalam Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  yang  disahkan tahun 2004 dan Undang-undang No.23 tahun 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Junto  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Perlindungan Anak.  Sangsi hukum pada orang tua pelaku penganiayaan anak juga terdapat dalam KUHP  yaitu  penganiayaaan  dimuat  dalam  BAB  XX  II,  Pasal  351s/d  Pasal  355. Melindungi  anak  dari  kejahatan  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  orang  tua semata, tetapi menjadi tanggung setiap orang Upaya Penanggulangan dalam tindak pidana  penganiayaan  terhadap  anak    dengan  perumusan  berbagai  undang-undang yang  bertujuan  menghapuskan  diskriminasi  terhadap  anak,  diwujudkan  dengan merencanakan  perumusan  dan  pengesahan  undang-undang  yang  sangat  berkaitan dengan kepentingannya,oleh karena itu kebijakan kriminal terhadap kekerasan pada anak merupakan slah satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.
Kata kunci : penegakan hukum, penganiayaan, anak, orang tua.

## Abstract
Abuse of children is increasing every year, a lot of news about children is getting more widespread. It is sad to hear that small children are beaten by their fathers, tortured  or  ironed  by  their  stepmothers.  This  study  aims  to  find  out  how  law enforcement is done against children's actions by parents, how legal protection is for child victims and how the police are trying to prevent actions against children. This research uses normative legal research, with an empirical juridical approach taken from  primary  data  by  conducting  interviews  and  supported  by  secondary  data  by processing  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal
materials. The results show that the regulation regarding child abuse is contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence which was passed in 2004 and Law No.  23  of  2002  Junto  Law  No.  35  of  2014  Junto  Law  No.  17  of  2016  concerning Protection Child. Legal sanctions on parents of child abusers are also contained in the Criminal Code, namely abuse is contained in CHAPTER XX II, Article 351 to Article 355. Protecting children from crime is not only the responsibility of parents, but is the responsibility of everyone. maltreatment of children with the formulation of various laws aimed at eliminating discrimination against children, is realized by planning  the  formulation  and  ratification  of  laws  that  are  closely  related  to  their interests, therefore the criminal policy against violence against children is one of the efforts to implement the formulation.

## Keywords: characteristics

## Pendahuluan
Perkembangan  zaman  tidak  hanya  membawa  pengaruh  yang  besar  kepada masyarakat  juga    berdampak  pada  perkembangan  sikap,  prilaku  dan  juga  kebudayaan pada  masyarakat  arus  globalisasi    yang  diikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negative. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang  salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasan dan penganiayaan.  Tindak  penganiayaan  tidak  hanya  merugikan  diri  sendiri,  tetapi  juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat masalah tersebut muncul dan berkembang  membawa  akibat  tersendiri  bagi  sipelaku  maupun  korban  yang  mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis dan yang berkepanjangan.
Pada  dasarnya  setiap  warga  negara  berhak  mendapat  perlindungan  dari  segala bentuk penganiayaan ataupun kekerasan , termasuk kekerasan dalam rumah tangga tidak terkecuali untuk perlindungan terhadap anak. Sudah  menjadi kewajiban orang tua pada umumnya untuk membesarkan, menyayangi mengasihi, serta mendidik anaknya sebaik mungkin,  karena  anak  adalah  amanah  yang  senantiasa  harus  dijaga,  hak  asasi  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  termuat  dalam  Undang-undang  Dasar 1945  dan  Konvensi  Perserikatan  Bangsabangsa  tentang  hak  Anak.  Dari  sisi  kehidupan berbangsa dan bernegara, “anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan penganiayaan dan diskriminasi serta hak sipil dan kekerasan”.
Penganiayaan  terhadap  anak  semakin  tahun  senakin  meningkat,banyak pemberitaan  penganiayaan  terhadap  anak  semakin  marak.  Miris  mendengar  anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ketempat sampah oleh  ibu  kandung  untuk  menutupi  aib,  diperkosa  oleh  tetangganya  atau  dijual  oleh orangtuanya  kepada  orangkaya  karena  takut  tidak  mampu  memberinya  nafkah.  Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran/Majalah dan lainnya.
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis  dalam  menjamin  eksistensi  bangsa  dan  negara  dimasa  mendatang.  Agar  anak
kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, social maupun spiritual. Anak  perlu mendapatkan hak-hak sebagai anak, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak Penganiayaan  pada anak perlu dicegah dan diatasi.
Penganiayaan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang memiliki tingkat urgensi  tinggi  pada  kehidupan  yang  modern  ini.  Banyak  masalah  yang  mendera  pada ruang lingkup masyarakat paling kecil seperti keluarga adalah faktor yang paling utama. Penganiayaan  pada  anak  sering  sering  menjadi  alasan  pada  rasa  kekecewaan  dan kemarahan pelakunya, serta sebuah pelampiasan ego yang tidak mendasar. Pada konteks kekinian,  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  dalam  keluarga,  sebagai  pangkal penyebabnya adalah rapuhnya tatanan keluarga.
Karakteristik  tatanan  keluarga  yang  tidak  baik  diantaranya  adalah  ketidak mampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik  – baiknya, yaitu tidak adanya perhatian, kelembutan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi  pertengkaran,  perselisihan  dan  permusuhan  adalah  sumber  terjadinya penganiayaan fisik dan yang paling terkena sasaran penganiayaan adalah anak.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu diantaranya tentang anak, hak anak, perlindungan anak, orang tua dan kuasa asuh. Orang tua, sebagaimana pasal 1 angka (4) didefnisikan sebagai berikut:
(a) ayah dan/atau ibu kandung:
(b) ayah dan/atau ibu tiri:
(c) ayah dan/ ibu angkat.
Kuasa asuh, sebagaimana pasal 1 angka (11), adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh,  mendidik,  memelihara,  membina,  melindungi,  dan  menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
Keluarga sebagai tempat berkumpul dan bernaung bagi penghuninya, begitu juga dengan anak di rumah ia bisa menghabiskan waktunya untuk bermain, menonton TV atau bersantai-santai  menghabiskan  hari.  Di  rumah  pula  seharusnya  anak  merasakan  kasih sayang dan rasa aman, sehingga nantinya tidak menjadi  remaja yang menyimpang, selain itu perlu diberikan dukungan, dan penghargaan dari keluarga. Namun, tragisnya dalam lingkungan keluarga sering kali menjadi sumber kekerasan bagi sejumlah orang, terutama terhadap anak.
Pelanggaran  tehadap  hak  anak  setiap  saat  mengalami  peningkatan.  Semakin meningkatnya  kasus  kekerasan  terhadap  anak  menjadi  perhatian  bagi  semua  pihak. Pengabaian  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  terhadap  anak-anak  tersebut  merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak. Berdasarkan pengumpulan data milik Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (KemenPPPA),  Penganiayaan  pada anak di tahun2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021. Pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik sekitar
18% dan Kekerasan jenis lainnya pada anak berupa penelantaran, trafficking, eksploitasi ekonomi, dan lain-lain.
Dampak psikologis Penganiayaa  yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan hubungan dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri, menganggap diri menjadi penanggungjawab  tindak  kekerasan  yang  dialaminya.  Korban  juga  dapat  menghayati depresi  dan  bentuk-bentuk  gangguan  lain  sebagai  akibat  dari  bertumpuknya  tekanan, kekecewaan, ketakutan dan kemarahan yang tidak dapat diungap terbuka.
Tindak  penganiayaan  yang  dialami  anak-anak  sesungguhnya  bukan  sekedar problem  psikologis  yang  hanya  terjadi  dalam  lingkungan  keluarga  yang  broken  home, orang  tua  yang  frustasi,  dan  keluarga  miskin  tak  kuat  menanggung  tekanan  hidup, melainkan hal ini adalah merupakan sebuah masalah sosial yang membutuhkan perhatian kolektif  dari  seluruh  komponen  masyarakat.    Kasus  penganiayaan  terhadap  anak  yang dilakukan ibu tiri dan ayah kandungnya  yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tepatnya di Desa Simarloting, Kecamatan Hulu Sihapas, wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Kedua orang tua korban (Ayah Kandung dan Ibu Tiri) kompak memberi alasan pukuli Anak Karena Faktor Ekonomi dan sering menghabiskan makanan (Nasi).
Kapolres  Tapanuli  Selatan  Roman  S  maradhana  Elhaj    menjelaskan,  kekerasan dalam  rumah  yang  terjadi  di  Kabupaten Padang  Lawas  Utara  (  Paluta)  pelaku  tak  lain adalah pasangan suami istri (Pasutri) ayah kandung dan ibu tiri korban berinisial KMH (35)  dan  RH  (34)  serta  kakak  dari  korban  yang  masih  di  bawah  umur.Kejadian  yang dialami R (korban) awalnya di ketahui oleh masyarakat (saksi pelapor) pada hari Senin tanggal  6  Desember  2021.  kronologis  penganiayaan  yang  diterangkan  oleh  Kapolres Tapsel yaitu peran dari pelaku (Ayah kandung korban) melakukan kekerasan dengan cara mencubit,  memukul  baik  dengan  menggunakan  alat,  dengan  menggunakan  karet  ban dengan  cara  disentil  sentil  ke  badan  korban.  Sedangkan  ibu  tirinya,  menurut pengakuannya memukul dengan ranting pohon. Kemudian yang melakukan penyulutan dengan api anti nyamuk adalah kakak korban.
Adapun  motif  yang  dilakukan  para  pelaku  karena  kesal,  korban  suka menghabiskan  makanan  (Nasi)  yang  sudah  disediakan  oleh  pelaku  (ibu  tiri korban)“Sering, setiap pelaku pulang dari kebun atau kerja, korban kerap menghabiskan makanan  yang  disediakan,  terang  Kapolres  Tapsel.Ancaman  hukuman  yang  dikenakan kepada pelaku (orang tua korban) sesuai dengan undang undang perlindungan anak No 40. ayat 1 dan 4 junto pasal 76 C undang undang Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman pidana  3  tahun  6  bulan.  Serta  dilapis  dengan  pasal  351  KUHP  tentang  penganiayaan dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan diantaranya hasil penelitian tesis Felly Novia  Rahma  (2020)  dengan  judul  penelitian  sebagai  berikut  “Pengaruh  child  abuse (kekerasan  pada  anak)  dalam  keluarga  terhadap  kecerdasan  intelektual  anak  didesa Nuggal rejo kec. Punggur Kab.Lampug Tengah” Rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah  ada  pengaruh  child  abuse  (kekerasan  pada  anak)  dalam  keluarga  terhadap kecerdasan  intelektual  anak  di  Desa  Nunggal  Rejo  Kecamatan  Punggur  Kabupaten
Lampung Tengah?”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  angket  sebagai  metode  pokok  dan  dokumentasi sebagai  metode  pendukung,  sedangkan  penelitian  saya  mengenai  “Penegakan  Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang (studi kasus Polres Tapanuli Selatan”) dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan orang tua?. Hasil penelitian tesis Eminurlita (2012)  dengan judul penelitian sebagai berikut ” Dampak Kekerasan Orang tua terhadap anak (Studi Kasus di Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang)”  dengan rumusan masalah bagaimana mana dampak kekerasan orang tua terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan danpak kekerasan orang  tua  terhadapanak  dilihat  dari:  1)  Dampak  fisik  ;2)  Dampak  psikis    sedangkan penelitian saya “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang  Dilakukan  Oleh  Orang(  studi  kasus  Polres  Tapanuli  Selatan”)  dengan  rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dibawah umur yang dilakukan orang tua?
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  dalam penelitian  proposal  tesis  dengan  judul  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Penganiayaan  Anak  yang  dilakukan  Orang  “(Studi  Kasus  Polres  Tapanuli Selatan)”.
Ada pun penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua. 2) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap anak korban penganiayaan. 3) Untuk mengetahui Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak.
Manfaat  dalam  penelitian  ini  yaitu:  1)  Manfaat  yang  bersipat  teoritis  adalah sebagai  bahan  referensi  bagi  mahasiswa  hukum  juga  menambah  wawasan  untuk pencegahan terjadinya perbuatan pidana penganiayaan terhadap anak dan sebagai pisau pembanding  bagi  para  penegak  hukum  untuk  menegakkan  hak-hak  dan  keadilan  bagi anak dibawah umur yang menjadi korban penganiayaan. 2) Manfaat yang bersipat praktis yaitu sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, penegak hukum dan juga bagi mahasiswa  fakultas  hukum  untuk  dijadikannya  sebagai  bahan  acuan  dalam  melihat perkembangan tentang penegakan hukum terhadap  pelaku penganiayaan terhadap anak.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami tindak pidana penganiayaan  anak  yang  dilakukan  orang  tua.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Sifat  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriftif.  Sumber  data  yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan penelitian hukum yang berlaku di Pascasarjana UMSU terdiri dari :
1. Data primer
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumbernya  atau lapangan yaitu langsung ke Polres Tapanuli Selatan
2. Data sekunder
Data  sekunder  yaitu  data  pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hokum.
Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
A. Faktor- Faktor Terjadinya Penganiayaan Anak
Terjadinya  penganiayaan  terhadap  anak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternalnya. Kalau faktor dalamnya itu dipengaruhi oleh  Keluarga/orang  tua  ialah  perkembangan  dan  pendidikan  dalam  keluarga padanya  ,  berasal  dalam  diri  anak  maksudnya  terkait  perilakunya.  Kasus  tindak pidana penganiayaan terhadap anak makin berkembang dan upaya  yang dilakukan oleh  penegak  hukum  serta  pemerintah  untuk  mencegah  agar  tidak  terjadi  tindak pidana penganiayaan anak.
Faktor eksternalnya itu dengan beberapa hal misalnya lingkungan luar yang mana  sangat  terpengaruh  dalam  dirinya  berinteraksi,  media  massa  juga  menjadi penyebabnya serta budaya , ketiga faktor itu adalah faktor luar dari timbulnya suatu perbuatan  tidak  menyenangkan  itu.  Selain  itu  adapula  penganiayaan  itu  yang dilakukan orang tuanya disebabkan faktor :
1.  Faktor keluarga, permasalahan keluarga sangat penting terhadap kasus tindak pidana  penganiayaan  anak,  kasus  perceraian  mendudukin  peringkat  pertama selaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2.  Faktor pendidikan, tingkat pendidikan orang tua menyebabakan orang tua tidak tahu  apa  yang  menjadi  hak  anak  dan  kewajibannya  sebagai  orang  tua  yang seharusnya.
3.  Faktor  ekonomi,  memicu  maraknya  terjadi  kekerasan  terhadap  anak.  Karena kemiskinan  dapat  menimbulkan  tekanan  terhadap  orang  tua  yang  dan dilampiaskan kepada anak, menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi kepada anak.
4.  Faktor psikologis, dari hasil analisis data faktor psikologis adalah faktor yang paling  rendah.  Tetapi  faktor  psikologis  ini  juga  menjadi  faktor  penyebab terjadinya tindak penganiayaan orang tua terhadap anak.
B. Peraturan Tentang Penganiayaan Anak
Penganiyaan  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  dari  cara-cara  tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Hal
seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus Penganiyaan  yang bukan hanya dilakukan pada orang dewasa tetapi juga dilakukan pada anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.
Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sember  daya manusia  yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita,  hal  ini  memerlukan  peran strategis  dan  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus,  disamping  itu  juga  memerlukan pembinaan  dan  perlindungan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.  Dalam pengaturan tentang penganiayaan  anak  terdapat  dalam  Undang-Undang  Kekerasan  dalam  Rumah Tangga  yang  disahkan  tahun  2004  dan  Undang-undang  No.23  tahun  2002  Junto Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Junto  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2016  tentang  Perlindungan  Anak.  Meskipun  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang, kasus  kekerasan  pada  anak  justru  meningkat  akibat  minimnya  implementasi.  Ini menyebabkan  anak-anak  terus  menjadi  korban  kekejaman  dan  ketidak  dewasaan orangtua. Bagaimanapun juga situasi memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu penyebab  maraknya  kasus  kekerasan  pada  anak  adalah  belum  tersosialisasinya berbagai peraturan dan Undang-undang tentang perlindungan anak, seperti Undang- undang  penghapusan  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Konvensi  Hak  Anak,  dan Undang-undang perlindungan anak. Masyrakatpun enggan turut ikut campur tangan manakala ada kekerasan anak dalam masyarakat.
Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  dari  waktu  ke  waktu  selalu  menjadi sorotan terutama dari perspekstif masyrakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak  yang  sering  disebut  nakal.  Bahkan  saat  ini  masalah  kenakalan  anak  tersebut mendapat  perhatian  yang  cukup  besar  karena  kuantitas  dan  kualitasnya  yang meningkatkan. Peraturan tentang penganiayaan memberikan sangsi kepada orang tua maupun orang lain yang melakukan penganiayaan kepada anak sesuai dengan teori pemidanaan  yaitu  memberikan  sangsi  maupun  peringatan  kepada  orangtua  atas penganiayaannya terhadap anaknya.
C. Hak -Hak Anak Korban Penganiayaan
Dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  No  13  tahun  2019,  dalam pasal 10 anak korban penganiayaan memiliki hak-hak sebagai berikut:
1. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
2. hak  atas  pemulihan  kesehatan  dan  psikologis  dari  penderitaan  yang  dialami korban;
3. hak menentukan sendiri keputusannya;
4. hak mendapatkan informasi;
5. hak atas kerahasiaan identitasnya
6. hak atas restitusi
7. hak atas rehabilitasi sosial;
8. hak atas penanganan pengaduan;
9. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
10. hak atas pendampingan.
Didalam pasal 13 Anak sebagai korban tindak kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:
1. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
2. hak pelayanan dasar;
3. hak perlindungan yang sama;
4. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
5. hak mendapatkan kebebasan.
Didalam  deklarasi  Jenewa  mengenai  Hak-Hak  Asasi  Anak  (The  Geneva Declaration Of The Rights Of The Child) merupakan dokumen internasional pertama yang menjadikan “laki-laki dan perempuan dari segala bangsa” menerima kewajiban yang  menuntut  bahwa  “anak-anak  harus  diberikan  sarana  yang  perlu  untuk perkembangan  yang  normal,  baik  secara  materi  maupun  spiritual.  Dalam perkembangan  diakhir  decade  1980-an,  Kovensi  Hak  Anak  (International Convention on the Rights of the Child ) mengintrodusir adanya 4 (empat) hak yang dimiliki  oleh  anak,  yakni  hak  untuk  hidup  (survival  rights),  hak  anak  untuk mendapatkan  perlindungan  (protection  rights),  hak  anak  untuk  tumbuh  dan berkembang  (development  rights)  dan  hak  anak  untuk  ikut  berpartisipasi (participation  rights).  Konvensi  ini  kemudian  diratifikasi  Indonesia  melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang
Perlindungan  Anak  merupakan  landasan  yuridis  bagi  pelaksanaan  kewajiban  dan tanggung  jawab  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  pemerintah  dan  negara  dalam memberikan  perlindungan  terhadap  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Undang- Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak  disebutkan  bahwa  “Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap anak.”
Hal ini jelas bahwa setiap orang yang berada di Indonesia baik warga negara Indonesia  maupun  warga  negara  asing  dilarang  untuk  membiarkan  terjadinya kekerasan  terhadap  anak,  melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  dan  menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengenai pengaturan sanksi pidana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  76C  Undang-Undang  Perlindungan Anak  yang  mana  menyebabkan  luka  berat  maka  pelaku  diancam  pidana  penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
D. Kewajiban  Dan  Tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  dalam  menangani Penganiayaan Anak dalam Perda Sumut Nomor 13 tahun 2019.
1. Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. melaksanakan  kebijakan  perlindungan  perempuan  dan  anak  dari  tindak kekerasan yang ditetapkan pemerintah;
b. menetapkan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  perlindungan  perempuan  dan anak dari tindak kekerasan; dan
c. melakukan kerjasama dengan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintah, serta  lembaga  pendidikan,  kesehatan,  rumah  sakit,  dan  berbagai  LSM  yang peduli  terhadap  perempuan  dan  anak  dalam  penyelenggaraan  perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
2. Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
a. memberikan  dukungan  sarana  dan  prasarana  pelaksanaan  perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; dan
b. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  pelaksanaan  tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan  korban.  Pasal  15  Gubernur  dalam  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  mendelegasikannya  kepada  perangkat daerah/lembaga  terkait.Pembahasan  ini  menggunakan  Teori  absolut  atau  teori pembalasan ( vergeldings theorien ) Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel.
Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis,  seperti  memperbaiki  penjahat  tetapi  pidana  merupakan  tuntutan  mutlak, bukan hanya sesuatu  yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revegen), teori ini sesuai dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan orang tua, orang  tua  yang  menganiayaa  anaknya  akan  dikenakan  sangsi  sebagai  pembalasan atas perbuatannya seperti sangsi pidana menurut ketentuanketentuan Undang-undang No.35  tahun  2014  pasal  80  Junto  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang perlindungan anak
Dalam pembahasan teori pembalasan menurut kent dan hegel sesuai dengan ketentuan  sangsi  bagi  pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak  yang dilakukan orang tua.

## Pembahasan
A. Dasar -Dasar perlindungan Terhadap Anak Dasar pelaksanaann perlindungan anak adalah: 1
1 Maidin gultom,2010, perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, refika Aditama, Bandung,hal.37
1. Dasar  filosofis  yaitu  Pancasila  adalah  dasar  kegiatan  dalam  berbagai  bidang kehidupan keluarga, nermasyarakat, bernegara,dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang  berkaitan,  untuk  mencegah  prilaku  menyimpang  dalam  pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis yaitu Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yang  yuridis  ini  harus  secara  integrative,  yaitu  penerapan  terpadu  menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.
Perlindungan  anak merupakan  salah  satu bagian  dari  kegiatan  pembangunan nasional  maka  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  menjadi  rujukan  untuk menentukan batas usia anak karena banyak pengertian batas usia anak yang berbeda- beda antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, diharapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan  Anak menjadi dasar hukum untuk mengawasi  pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  perlindungan  anak  yang menjadi kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan termasuk juga pemerintah.
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  terhadap  anak  harus  memperhatikan berbagai aspek kepentingan anak itu sendiri, yaitu:
1. Perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  anak;  Perlindungan  anak dalam proses peradilan;
2. Perlindungan  kesejahteraan  anak  (dalam  lingkungan  keluarga,  pendidikan  dan lingkungan sosial);
3. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
4. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelancuran,  pornografi,  perdagangan/penyalahgunaan  obat-obatan,  memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
5. Perlindungan tehadap anak-anak jalanan;
6. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; dan
7. Perlindungan  anak  terhadap  tindakan  kekerasan  Anak  yang  menjadi  korban Penganiayaan  perlu diberikan perlindungan hukum
Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi  korban  dari  tindakan  kebijaksanaan  siapa  saja  (individu  atau  kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupuun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik,  maupun  sosial),  oleh  sebab  tindakan  yang  aktif  atau  pasif  orang  lain  atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada juga  kemungkinan  menjadi  korban  dari  diri  sendiri.  Situasi  dan  kondisi  diri  sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain.
Perlindungan  hukum  diberikan  agar  anak  tidak  menjadi  korban  karena dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan  pada  anak. 2 Pelaksanaan  perlindungan  terhadap  anak  harus  memenuhi syarat antara lain: nerupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.  Sebagai  korban,  bagi  seorang  anak  sangat  terkait  dengan  sikap  mental  dalam
2 Arif Gosita, 1985, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, hal. 35
memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan hak-hak  yang  ada  padanya  dan  tidaklah  tepat  apabila  dipersamakan  dengan  orang dewasa,  oleh  karena  itu  jaminan  atas  perlindungan  anak  mutlak  harus  dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut.
Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai  manusia,  dan  bukan  karena  ciri-ciri  tertentu  yang  dimilikinya  yang  wajib diperlakukan  dengan  cara-cara  tertentu  yang  tepat.  Landasan  HAM  manusia  dan landasan  yang  kedua  dan  yang  lebih  dalam  yaitu  Tuhan  sendiri  yang  menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Jadi secara a contratio apabila hak-hak dasar manusia termasuk hak-hak  yang dimiliki anak tersebut dilanggar maka yang terjadi adalah masyarakat akan  menjadi  kurang  baik  atau  dapat  dikatakan  bahwa  penguasa  tidak  menjalankan tugasnya dengan baik. 3
Dalam  perundang-undangan  di  Indonesia,  kewajiban  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  anak  tersebut  sebenarnya  telah  diwujudkan  dan dituangkan  sejak  dalam  konstitusi  yaitu  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan dituangkan dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. sedangkan tentang hak anak diatur diatur dalam pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas  perlindungan  dari  kekerasan  maupun  diskriminasi  yang  diterima  oleh  anak”. 4 Selain  itu,  anak  diberikan  perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban kekerasan  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak- haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta perlindungan  hukum  diberikan  agar  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi yang akan menimpa anak.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  juga  diatur  dalam  Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi  pengaturan,  dalam  pasal-pasalnya  telah  merumuskan  adanya  perlindungan  atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan  perundang-undangan  seringkali  ditetapkan  sebagai  hukum  positif  yang semata-mata  bersumber  dari  akal  budi  manusia  yang  cenderung  berisifat kompromistis,  sehingga  dalam  keadaan  demikian  dapat  terjadi  resiko  bahwa  norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum psoitif yang lain.
Hukum  melindungi  kepentingan  seseorang  termasuk  terhadap  anak,  dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan  dan  kedalamannya,  untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya,  yang
3 Tini Rusmini Gorda, , Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia , Setara Press, Malang, 2017, hal. 76
4 ibid hal. 77
disebut  sebagai  hak. 5 Perlindungan  terhadap  anak  merupakan  pengembangan kebenaran,  keadilan,  dan  kesejahteraan  anak  dengan  dasar  filosofis  Pancasila  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  etika  profesi sesuai  dasar  yuridis  pada  Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan  secara  intergratif,  yaitu  penerapan  terpadu  menyangkut  peraturan perundang-undangan  dari  berbagai  bidang  hukum  yang  berkaitan,  yang  ditunjukan demi kepentingan terbaik bagi anak. 6
Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan  hak  asasi  korban.  Jadi  dengan  adanya  sanksi  yang  terdapat  pada  berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun  2014  Tentang  perlindungan  anak,  apabila  diterapkan  terhadap  pelaku  yang melaukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. 7
B. Perlindungan hukum terhadap anak dalam Hukum Positif di Indonesia
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu mendapat  kesempatan  yang  seluas  luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara Optimal,  baik  fisik,  mental,  maupun  sosial,  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  upaya perlindungan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perundungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  baik  yang  bersifat  nasional  maupun  yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan  selama  ini  belum  memberikan  jaminan  bagi  Anak  untuk  mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan,  sehingga  dalam  melaksanakan  upaya  perlindungan  terhadap  Hak  Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yutu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.
Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  secara subatantif  telah  mengatur  beberapa  hal  antara  lain  persoalan  Anak  yang  sedang berhadapan  dengan  hukum,  Anak  dari  kelompok  minoritas,  Anak  dari  korban
5 Ibid hal.78
6 Ibid hal. 80
7 Ibid hal.84
ekaplostasi  ekonomi  dan  seksual,  Anak  yang  diperdagangkan,  Anak  korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungai dan Anak dalam situagi konflik bersenjata. 8 Perlindungan  terhadap  anak  menjadi  tanggung  jawab  negara,  pemerintah, masyarakat,  keluarga  dan  orang  tua  dalam  bidang  kehidupan  agama,  pendidikan, kesehatan  dan  sosial.  Hal  ini  sangat  beralasan  Karena  anak  merupakan  bagian  dari berbagai  aspek  kehidupan  yang  wajib  untuk  dilindungi  serta  kehidupan  anak  tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa .Perlindungan terhadap anak menjadi peting, karena  anak  merupakan  penerus  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sehingganya, jika  mereka  telah  matang  pertumbuhan  fisik  maupun  mental  dan  sosialnya,  maka tibalah  saatnya  untuk  mereka  menggantikan  generasi  terdahulu.  Bangsa  Indonesia sebagai  bagian  dari  masyarakat  dunia  mempunyai  komitmen  untuk  menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia  sebagaimana  tercantum  dalam  konstitusi  yang  tidak  lain  memberi  makna bahwa masa depan anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.
Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, memiliki daya saing dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi keberlangsungan hidup anak  yang  berdasarkan  hak  asasi  manusia.Pertumbuhan  dan  perkembangan  mental, fisik serta sosial, melindungi dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bagi setiap  anak.  Anak  sebagai  sebuah  pribadi  yang  sangat  unik  dan  memiliki  ciri  yang khas. Perkembangan anak dengan kemampuan dirinya melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi  oleh  lingkungan  dalam  membentuk  perilaku  anak.  Sehingga  peran  dari orang  tua,  guru  serta  orang  dewasa  lainnya  sangat  dibutuhkan  dalam  membentuk perilaku  anak  demi  masa  depan  anak  Salah  satu  bentuk  perlindungan  anak  adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak.
C. Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban Penganiayaan  menurut peraturan perundang-undangan
Penjelasan  UU.  No.23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menyatakan bahwa kejahatan ( Crime ) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu  saja  dengan  perbuatan  anak  atau  remaja  ( Juvenile  Delinquency )  yang  biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan  perbuatan  orang  dewasa.  Perlindungan  terhadap  anak  dalam  kaitannya  anak yang  bermasalah  dengan  hukum,  sebagai  bagian  utama  peningkatan  kualitas  mutu hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurut  Arif  Gosita  melindungi  anak  pada  hakikatnya  adalah  melindungi keluarga,  masyarakat,  nusa,  dan  bangsa.    Kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  dan  kekuatan  pada  waktu  pelaksanaan  pidana,  dapat  menimbulkan viktimisasi  mental,  fisik,  dan  sosial  pada  anak  pidana.  Tidak  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  dapat  menjadi  dasar  pemidanaan  yang  tepat,  juga  dapat menyebabkan  adanya  viktimisasi  struktural,  yang  dapat  menimbulkan  penderitaan mental, fisik, dan sosial pada para anak pidana.
8 Rizkan  Zulyadi, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia, Pustaka Prima medan 2020, hal  37-38
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012,  penyelesaian  perkara anak lebih mengedepankan proses di luar peradilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan  bukan  pembalasan  untuk  mencari  keadilan  restoratif  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Anak. 9
D.  Peran  unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Tapsel  dalam  menangani penganiayaan anak
Pengertian Unit PPA Dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  yang  selanjutnya  disingkat  unit  PPA  adalah Unit  yang  bertugas  memberikan  pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”. 10
1. Tugas, dan Fungsi Unit PPA
Pada  wawancara  tanggal  9  maret  2022  mengenai  tugas  dan  fungsi  unit PPA,  Kanit  PPA  Polres  Tapsel  Brigadir  Sri  Ayumi  Mtd  menjelaskan  dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, ayat (1) yaitu Unit PPA  bertugas  memberikan  pelayanan,  dalam  bentuk  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kejahatan  dan  penegakan  hukum terhadap pelakunya. 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak juga mempunyai tugas pokok yang terdapat pada Peraturan Kapolri No. 10 Pasal 6 Ayat 4 disebutkan bahwa tugas pokok Unit PPA adalah melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan tugas pokok Unit PPA, Unit PPA merupkaan institusi yang bertanggungjawab atas tegaknya hukum, Unit PPA dituntut peran sertanya dalam mendukung terciptanya keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
E. Upaya Kepolisian untuk Mencegah Terjadinya Penganiayaan Anak
1. Pengertian kepolisian dan Unit PPA Aparat penegak hukum merupakan pranata yang umum berupa sipil  yang senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di semua wilayah Daerah atau Negara. Kepolisian merupakan suatu lembaga/organisasi penting yang menjalankan  tugas  utama  sebagai  penjaga  keamanan,  ketertiban,  dan  sebagai  15 penegakan  hukum,  sehingga  lembaga/organisasi  kepolisian  pastilah  berada  di semua/seluruh Negara berdaulat, terkadang aparat tersebut ini bersifat militaristik,
9 Triono  Eddy, & Alpi Sahari,” Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1,( Agustus 2020) hal: 78 -84
10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
11 Hasil Wawancara dengan  kanit PPA polre tapsel brigadir Sri Ayumi Mtd pada taggal 9 mater 2022
seperti  di  Negara  Republik  Indonesia  sebelum  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (POLRI) berubah dari ABRI. Polisi di dalam lingkup pengadilan betugas sebagai  penyidik,  dalam  tugas  dan  fungsinya  mencari  barang  bukti,  keterangan- keterangan dari sumber, baik dari keterangan saksi maupun keterangan saksi ahli
Hukum  Kepolisian  adalah  hukum  yang  mengatur  masalah  Kepolisian.
Kepolisian  adalah  segala  hal  ihkwal  yang  berkaitan  dengan  tugas  fungsi  dan kelembagaan  polisi  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan  (Pasal  1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Tugas polisi berkaitan dengan aturan buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyangkut  penyelidikan  dan  penyidikan  perkara  yaitu:  Penyelidik  ialah srangkaian  tindakan  yang  menyelidik  untuk  menemukan  dan  mnentukan  suatu kejadian  yang  diduga  sebagai  perbuatan  pidana  guna  ditentukan  dapat  tidaknya dilakukan penyidikan sesuai cara yang diatur di dalam UU.
Penyidik  ialah  pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  atau  Pejabat Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 KUHAP). UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:
a Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b Aparat  Kepolisian  NKRI  adalah  Pegawai  Negeri  pada  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
c Pejabat  Polisi  NKRI  adalah anggota  Polisi  NKRI  yang  berdasarkan  undang- undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
Peran Kepolisian Peran Polisi adalah memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban  masyarakat  (kamtibnas).  Polisi  siap  sedia  dalam  melayani  masyarakat ketika  apabila  terjadi  sesuatu  masalah  yang  ada  didalam  masyarakat.  Polisi  siap melindungi apabila terdapat suatu agenda masyarakat, baik yang bertindak rusuh maupun  biasa,  aparat  wajib  menjadi  mediator  diantara  dua  desa  yang  tengah mendapatkan konflik atau sengketa, supaya tidak menimbulkan perpecahan yang semakin  ruwet,  membantu  menyelesaikan  permasalahan  warga  yang  dapat mengganggu ketertban umum. Aparat juga mencegah dan menanggulangi supaya tidak menimbulkan  penyakit  warga  seperti  meminta-minta,  pelacuran, tracfiking, pengunaan obat terlarang, teler, judi, pungli dll. peran polri dalam masyarakat.
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan Dalam Tindak Pidana penganiayaan
Upaya  Penanggulangan  dalam  tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak dengan  perumusan  berbagai  undang-undang  yang  bertujuan  menghapuskan diskriminasi  terhadap  anak,  diwujudkan  dengan  merencanakan  perumusan  dan pengesahan  undang-undang  yang  sangat  berkaitan  dengan  kepentingannya,oleh karena  itu  kebijakan  kriminal  terhadap  kekerasan  pada  anak  merupakan  slah  satu upaya implementasi adanya perumusan tersebut.
Kebijakan  kriminal  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya merupakan bagsian integral dari upaya perlindungan masyarakat ( soscial defence ) dan upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  ( social  welfare ).Oleh  karena  itu  dapat dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir  atau  tujuan  utama  dari  kebijakan  kriminal  ialah perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
Upaya  Kepolisian  Polres  Tapsel  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Tindak Pidana  penganiayaan  Terhadap  Anak.  Polisi  memerlukan  profesionalisme  dalam pelaksanaan  tugas  untuk  menangkap  pelaku  kejahatan.Berdasarkan  data  yang diperoleh  dari  Kepolisian  Polres  Tapsel  terkait  jumlah  tindak  pidana  penganiayaan anak  dalam  tahun  2019-2021  ada  sebanyak  36  kasus  penganiayaan  anak  termasuk yang dilakukan orangtua.

## C.  Hambatan-Hambatan  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Penganiayaan Anak yang dilakukan orang tua
Banyak masyarakat yang menganggap hukuman fisik dan kekerasan terhadap anak  sebagai  norma.  Hambatan  dalam  peradilan  anak  meliputi  kurangnya  petugas khusus, tidak adanya prosedur yang jelas bagi petugas penegak hukum dan kurangnya sumber  daya,  khusunya  terbatasnya  alokasi  anggaran  untuk  petugas  pengawas  bagi anak  yang menjalani masa percobaan.. Hambatan tersebut mulai terjadi dari tingkat kabupaten hingga Pusat.
Ditingkat  masyarakat,  dimana  praktek-praktek  peradilan  tradisional  dan informal  masih  diberlakukan,  tidak  ada  prosedur  yang  jelas  mengenai  penanganan anak dan tidak ada kesepakatan dengan polisi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kanit PPA Polres tapsel ditemukan dua faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan anak yaitu :
1. Lokasi yang masih terpencil dan akses jalan yang susah seperti jaringan telepon yang  belum  ada  menyulitkan  untuk  memeberi  penyuluhan  dan  penjelasan mengenai larangan penganiayaan terhadap anak oleh orang tua.
2. Jarangnya  ada  masyarakat  yang  melapor  ketika  melihat  kekerasan  ataupun penganiayaan terhadap anak, dengan alas an yang dianiaya anaknya sendiri, juga ketidak tahuan masyarak tentang perlindungan anak.
3. Tidak  adanya  jaringan  ataupun  internet  ke  lokasi-lokasi  terpencil  yang  dimana masih  banyak  masyarakat  terpencil  yang  sering  melakukan  penganiayaan terhadap anak.
4. Adanya perlawanan orang tua kepada masyarakat yang mengadu ketika melihhat orang tua menganiaya anaknya
5. Orang tua yang meminta kasus ditutup dan meminta maaf, agar tidak diproses dan mengulanginya kembali.
6. Masyarakat mengganggap melapor kejahatan kepada polisi adalah aib dikampung sendiri.
Dengan  pembuatan  undang-undang  dan  sangsi  hukum  pidana  bagi  setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun penganiayaan terhadap anak dengan sangsi yang berat akan mencegah masyarakat untuk melakukan penganiayaan terhadap anak,  dan  juga  ditampah  dengan  upaya  kepolisian  memberikan  sosialisasi  dan  juga pemahaman  bagi  masyarakat  tentang  larangan  penganiayaan  kepada  anak  dan memberikan pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan anak.

## Kesimpulan
Penegakan Hukum terhadap pelaku penganiayaan anak yang dilakukan orangtua yaitu menegakkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan  tahun  2004  dan  Undang-undang  No.23  tahun  2002  Junto  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Junto  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Perlindungan  Anak.  Dalam  undang-undang  tersebut  orang  tua  yang  melakukan
penganiayaan  terhadap  anak  diberikan  sangsi  hukum  seperti  dalam  pasal  80  Undang- undang  No.35  tahun  2014  Junto  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2016  tentang perlindungan  anak  menyatakan  :  Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan atau  ancaman  kekerasan,  atau  penganiyaan  terhadap  anak,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  6  (enam)  bulan/atau  denda  paling  banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pada umumnya sangsi hukum bagi orang tua  pelaku  penganiayaan  anak  juga  terdapat  dalam  KUHP  dimuat  dalam  BAB  XX  II, Pasal 351s/d Pasal 355.
Perlindungan  hukum  terhadap  anak  korban  penganiayaan  yaitu  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :  "Perlindungan hukum adalah segala upaya  yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,  Kejaksaan,  pengadilan,    atau  pihak  Lainnya,  baik  yang  bersifat  sementara maupun  berdasarkan  penetapan  dari  pengadilan.pelindungan  anak  juga  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  hak-hak  dan  martabat  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penganiayaan terhadap anak yaitu menurut kanit PPA Polres Tapsel untuk pencegahan terjadinya penganiayaan anak yaitu dengan  melakukan  sosiali  yang  dilakukan  oleh  dinas  social  dan  kanit  PPA  sebagai Narasumber  untuk  memberikan  penjelasan-penjelasan  penting  mengenai  pencegahan penganiayaan terhadap anak menggunakan teori pencegahan, seperti memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri,membangun komunikasi yang baik dengan anak memaksimalkan peran  anak di sekolahsekolah,membekali anak dengan ilmu bela diri juga Segera laporkan kepada pihak berwajib jika melihat anak yang dianiaya. Upaya Penanggulangan  dalam tindak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak    dengan  perumusan berbagai  undang-undang  yang  bertujuan  menghapuskan  diskriminasi  terhadap  anak, diwujudkan  dengan  merencanakan  perumusan  dan  pengesahan  undang-undang  yang sangat  berkaitan  dengan  kepentingannya,oleh  karena  itu  kebijakan  kriminal  terhadap kekerasan  pada  anak  merupakan  slah  satu  upaya  implementasi  adanya  perumusan tersebut.
Reni  Astuti,  Triono  Eddy,  Ida  Nadirah    (2023)  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan  Anak  yang  Dilakukan  oleh  Orangtua,  (8)  3 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i3.11461 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute

## BIBLIOGRAFI
Abu  Huraerah,  2007  Child  Abuse(Kekerasan  Terhadap  Anak),  Bandung  :  Penerbit Nuansa,
Ahmad  Zenal  Fanani,2015,  Pembaharuan  Hukum  Sengketa  Hak  Asuh  Anak  Di Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
Andi Hamzah,1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta
Amran Suadi,2020, Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim, Jakarta: Kencana
Abintorono  Prakoso,2016,  Hukum  Prlindungan  Anak,  Cet  I,  LaksBang  pressindo, Yogyakarta
Bagong Suyanto,2013, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
H. Mahmud  Gunawan dkk,2013, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Akademia Permata Jakarta
Jaholden, 2021,Konsep Dasar Penelitian Hukum, Medan: CV.Pustaka Prima,
Leden  Marpaung,2002,  Tindak  Pidana  terhadap  nyawa  dan  tubuh  pemberantas  dan prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra,1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja Rusdakarya,
Marlina,2016, Hukum Penitensier, PT Reflika Aditama, Bandung
Maidina Gultoni, 2008, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung,
Moh Faisal Salam,2005 , Hukum Acara Perdilan Anak, Mandar Maju, Bandung
Moeljatno,1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Bina Aksara
M.  Ngalim  Purwanto,2009,  Ilmu  Pendidikan  Teoritis  dan  Praktis,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung
Rizkan  Zulyadi, 2020 perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia, Pustaka Prima medan.
Satjipto Raharjo,2020 Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Sudarsono,2004, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta : Rineka Cipta
Saifullah.2007,Refleksi Sosiologi Hukum, Semarang : Refika Aditama
Tini Rusmini Gorda,2017 ,  Hukum Perlindungan  Anak korban  Pedofilia, Setara Press, Malang
Bedi Seiawan Al Fahmi. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Proses Peradilan  Pidana  Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  sIndonesia . Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1 Vol. 16 Januari 2009. Badan Penerbit FH. UI : Depok. 2009
Mardjono Reksodiputro. Kriminolgi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan, buku  kedua , Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia : Jakarta. 2007
Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI).

## Mhd.  Teguh  Syuhada  Lubis  “Penyidikan  tindak  Pidana  Penganiayaan  Berat  Terhadap anak”, Edu teach, Vol 3 No.2  (2017)
Nyoman  Mas  Aryani,  2016,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Kekersan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Kertha Patrika,
Triono  Eddy, & Alpi Sahari,” Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara  Pidana  Melalui  Diversi  (Studi  Di  Polrestabes  Medan). Journal  of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1,( Agustus 2020)
United Nation Declaration of Basic Principles of Victims of Crime and Abuse of Power 29 November 1985.

## Copyright holder:
Reni Astuti, Triono Eddy, Ida Nadirah  (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: