Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Upaya Pemerintah Malaysia Menanggulangi Masalah Terorisme
Syahrir Mujib 1* , Mhd Halkis 2
*Corresponding Author: syahrirmujib@gmail.com 1,2 Pascasarjana Program Studi Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i2.22549

## Abstract
This  paper  aims  to  explain  the  counter-terrorism  efforts  carried  out  by  the Malaysian government. As is well known, Southeast Asia is a region which is the basis for the development of radical groups that lead to acts of terrorism. Malaysia is one of the countries in Southeast Asia that has experienced various acts of terrorism in line with the development of radical groups in the country. There  are  around  13  (thirteen)  radical  groups  developing  in  Malaysia.  Indeed this is a threat to security and defense. So that the Malaysian government seeks to  overcome  various  acts  of  terrorism.  By  using  qualitative  methods  and  the concept of deradicalization, this study found that the Malaysian government's counterterrorism  efforts  were  carried  out  through  the  implementation  of deradicalization  programs  and  cooperation  with  countries  in  the  Southeast Asian region.

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan  oleh  pemerintah  Malaysia.  Sebagaimana  diketahui,  Asia  Tenggara adalah  Kawasan  yang  menjadi  basis  perkembangan  kelompok  radikal  yang mengarah  pada  tindak  terorisme.  Malaysia  menjadi  salah  satu  negara  di  Asia Tenggara  yang  mengalami  berbagai  tindak  terorisme  seiring  dengan  adanya perkembangan  kelompok  radikal  di  negara  tersebut.  Terdapat  sekitar  13  (tiga belas)  kelompok  radikal  yang  berkembang  di  Malaysia.  Tentunya  hal  ini menjadi  ancaman  keamanan  dan  pertahanan.  Sehingga  pemerintah  Malaysia mengupayakan penanggulangan berbagai aksi terorisme. Dengan menggunakan menggunakan  metode  kualitatif  dan  konsep  deradikalisasi,  penelitian  ini menghasilkan temuan bahwa upaya penanggulangan terorisme oleh pemerintah Malaysia  dilakukan  melalui  penerapan  program  deradikalisasi  dan  kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

## Keywords
Deradicalization, Malaysia, Radical Groups, Terrorism

## Article History
Received September, 9 Revised November, 22 Accepted December, 26 Published December, 28

## Corresponding Author
Syahrir Mujib, Universitas Pertahanan RI, Jl. Salemba Raya, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10440

## Pendahuluan
Isu  terorisme  telah  mengalami  perkembangan  yang  cukup  kompleks  sehingga menimbulkan banyak ancaman bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk bagi Negara-negara di Kawasan  Asia  Tenggara.  Di  tambah  dengan  arus  globalisasi  yang  mengakibatkan  adanya perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan distribusi dan perekrutan kelompok terorisme semakin sulit untuk dapat dikendalikan. Maka dari itu, banyak munculnya kelompok- kelompok radikal baru yang mengarah pada tindak terorisme yang meresahkan bagi masyarakat dunia khususnya di wilayah Asia Tenggara. Beberapa kasus terorisme pernah terjadi di kawasan ini  sehingga  membuat  Negara  adidaya  seperti  Amerika  Serikat  bergerak  dan  melakukan kampanye  untuk  dapat  memerangi  kelompok  terorisme  yang  tumbuh  subur  di  kawasan  Asia Tenggara.  Malaysia  adalah  salah  satu  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  melakukan perlawanan  terhadap  aksi  terorisme.  Itu  dilakukan  karena  terorisme  dianggap  sebagai  suatu ancaman yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan di Malaysia.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Gambar 1: Persepsi Dominan terhadap Motivasi Pelaku Terorisme (Timur, 2020)
Pada  dasarnya  jika  mengacu  pada  gambar  tabel  diatas  data  disimpulkan  jika perkembangan kelompok terorisme yang ada di Malaysia memiliki motif agama khususnya pada konsep  jihad.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  Negara  tetangga  yaitu  Indonesia  yang  banyak ditemukan  kelompok  terorisme  dengan  motivasi  agama  tersebut.  Apalagi  Malaysia  termasuk dalam  negara  yang  berlandaskan  pada  syariat  islam  sehingga  akan  dengan  mudah  kelompok terorisme dengan motif agama tersebut untuk dapat berkembang. Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)  merupakan  kelompok  terorisme  yang  memiliki  afiliasi  di  banyak  negara  termasuk  di Malaysia. Malaysia menjadi negara yang cukup diandalkan di Kawasan Asia Tenggara oleh ISIS. Terbukti dengan adanya sebuah video yang dikeluarkan oleh ISIS yang berisi mengenai adanya rencana serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dengan manyasar Malaysia. Video yang cukup  meresahkan  masyarakat  Malaysia  tersebut  disampaikan  oleh  pihak  ISIS  dengan  Bahasa Melayu.  Tidak  hanya  sekali,  namun  ditemukan  beberapa  video  yang  berisi  ancaman  lain  yang masih  memiliki  motif  yang  sama  yaitu  akan  melakukan  aksi  penyerangan  di  Malaysia  (Haziq, 2017: pp.18).
Ancaman  nyata  yang  perlu  diwaspadai  oleh  Malaysia  karena  seperti  yang  dilaporkan oleh staf intelijen Malaysia bahwa di tahun 2015 tercatat ada sekitar 50 ribu masyarakat Malaysia memberikan  dukungan  terhadap  keberadaan  kelompok  radikal  yang  mengarah  pada  tindak terorisme dengan motif agama tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu alasan bagi otoritas di Malaysia untuk lebih mewaspadai perkembangan kelompok terorisme tersebut agar tidak meluas. Otoritas  keamanan  Malaysia  juga  lebih  memfokuskan  pada  adanya  potensi  yang  dapat mengancam  Malaysia  yang  dilakukan  oleh  simpatisan  ISIS  dimaksud.  Disamping  itu,  otoritas Malaysia melalui pihak kepolisian yang bergerak pada tindak antiterror telah berhasil melakukan penangkapan terhadap lebih dari 12 warganya yang diduga melakukan aksi terror. Data lain juga menyebutkan jika ada sekitar 100 warga Malaysia yang berhasil berangkat ke Suriah untuk dapat berkoalisi  dengan  kelompok  ISIS.  Berkembangnya kelompok  ISIS  di  Malaysia  juga  berdampak pada aksi terror seperti bom bunuh diri yang sempat direncanakan oleh pihak ISIS yang berlokasi
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
di Malaysia. Afiliasi ISIS di Malaysia dikabarkan  sempat melakukan suatu perhimpunan dengan kelompok  radikal  yang  berada  di  Filipina  seperti  Front  Pembebasan  Nasional  Moro  dan  Abu Sayyaf.  Perhimpunan  kelompok  radikal  tersebut  menyepakati  adanya  kerjasama  terkait  dengan penempatan  simpatisan  dan  anggota  dari  kelompok  radikal  tersebut  di  wilayah  Kuala  Lumpur dan Sabah (Irfa, 2015).
Selain  ancaman  yang  berasal  dari  kelompok  ISIS,  Malaysia  juga  ternyata  menghadapi ancaman yang berasal dari Al-Qaeda dan sekutunya. Itu disebabkan karena masih belum secara total  dilakukan  pemusnahan  (Haziq,  2017:  pp.19). Banyak  ditemukan kasus mantan  simpatisan ISIS  yang  akhirnya  bergabung  dengan  afiliasi  dari  Al-Qaeda.  Salah  satu  kelompok  radikal ekstrimis Malaysia yang merupakan afiliasi dari Al-Qaeda adalah Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM). Kelompok ini disebut sebagai kelompok radikal ekstrimis yang paling besar di Malaysia. Pada  12  Oktober  1995,  Zainul  Ismail  yang  merupakan  sosok  dibalik  terbentuknya  Kumpulan Mujahidin  Malaysia  (KMM)  mendirikan  kelompok  tersebut.  KMM  pada  masa  itu  didirikan dengan dalih bahwa anggotanya adalah warga Malaysia yang pernah belajar pada suatu Lembaga Pendidikan  agama  yang  berada  di  Pakistan,  India,  maupun  Indonesia.  Namun,  menurut  pihak Kepolisian  Malaysia  yang  berhasil  mengungkap  bahwa  anggota  jaringan/kelompok  KMM tersebut  adalah  WN  Malaysia  yang  sebelumnya  pernah  mendapatkan  pelatihan  militer  di Kawasan Timur Tengah, India dan Pakistan. Seiring berjalannya waktu, KMM mulai berkembang dan  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  jihad  agar  dapat  membela  masyarakat  muslim.  Mereka merencanakan beberapa tindak criminal dengan motif jihad tersebut (Herita, 2020).
Berdirinya KMM sendiri bertujuan untuk dapat melawan otoritas Malaysia khususunya Pemerintah  sehingga  Pemerintah  Malaysia  lemah  akan  kekuatannya.  Langkah  KMM  tersebut dilakukan  dengan  cara  tindak  terorisme yang  berfokus  pada  perpecahan  antar  etnis  dan  agama yang  ada  di  Malaysia.  Wahabisme  adalah  ideologi  yang  dianut  oleh  KMM  yang  memiliki keyakinan  dan  kepercayaan  pada  agama  islam  ortodoks.  Ideologi  tersebut  mengacu  pada perlawanan  terhadap  ideologi  lain  yang  bertentangan  dengan  islam  sehingga akan  bereaksi  dan melakukan  penyerangan  terhadap  mereka  yang  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  di  Malaysia (Ismail,  1989:  pp.87).  KMM  sempat  menjadi  pihak  yang  bertanggun  jawab  atas  beberapa serangan  terror  yang  menyasar  rumah  ibadah  melalui  aksi  seperti  penyerangan,  pencurian maupun penusukan.
Tidak hanya kelompok radikal ekstrimis seperti Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) saja yang ada di Malaysia, tetapi masih terdapat 12 (dua belas) kelompok radikal jaringan teroris lainnya yang berkembang di Malaysia, yaitu:
1.  Tentera Sabilullah
2.  Golongan Rohaniah
3.  Kumpulan Militan Malaysia
4.  Koperasi Angkatan Revolusi Islam Malaysia
5.  Kumpulan Crypto
6.  Kumpulan Mohd Nasir Ismail
7.  Kumpulan Revolusi Islam Ibrahim Libya
8.  Kumpulan Jundullah
9.  Kumpulan Mujahidin Kedah
10. Kumpulan Perjuangan Islam Perak
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license

## 11. Kumpulan Al-Arqam Kumpulan Persaudaraan Ilmu Dalam Al-Maunah
12. Jemaah Islamiyah
Kelompok radikal ekstrimis Malaysia diatas telah berdiri sejak kemerdekaan Malaysia di tahun  1957.  Kelompok-kelompok  tersebut  pada  dasarnya  memiliki  ideologi  dan  tujuan  yang sama yaitu  dapat  memperjuangkan agar  dapat  mendirikan  negara islam  dengan  cara  kekerasan, menciptakan  kekacauan  dan  kepanikan  masyarakat  yang  nantinya  dapat  berakibat  pada ketidakstabilan politik di Malaysia. Adanya penolakan mereka terhadap sistem hukum tata negara demokrasi  yang  dianut  oleh  Malaysia  dianggap  sebagai  warisan  dari  Inggris  yang  bertentengan dengan syariat islam sehingga patut untuk diganti dengan prinsip yang mereka anut (Aslam, 2009: pp.  74-100).  Karena  keberadaan  kelompok  terorisme  yang  mengganggu  sistem  keamanan  di Malaysia  maka  otoritas  Malaysia  berupaya  dalam  memerangi  terorisme  tersebut.  Sehingga bagaimana upaya otoritas Malaysia dalam menanggulangi terorisme.
Dalam  upaya  menjelaskan  upaya  penanganan  terorisme  oleh  pemerintah  Malaysia, tulisan  ini  menggunakan Countering  Violent  Extremism  (CVE) sebagai  kerangka  teoritis. CVE sendiri  adalah  suatu  pendekatan  yang  banyak  digunakan  saat  ini  oleh  sebagian  besar  negara  di dunia  dalam  upaya  penanganan  terorisme.  Pendekatan  CVE  tersebut  awalnya  dibentuk  akibat kurang  efektifnya  pendekatan  secara  militer  yang  dilakukan  oleh  pihak  militer  Amerika  Serikat dalam upaya penanganan terorisme. Mantan Presiden AS pada masa itu yaitu George W. Bush mengajak  dalam  melakukan  perlawanan  terhadap  kelompok  teroris  melalui  program  yang dinamakan Global War on Terrorism paska insiden 9/11 yang menjadi awal perlawanan terhadap aksi terorisme secara global.  Program Global War on Terrorism tersebut diawali dengan adanya aksi dalam memerangi kelompok Al-Qaeda yang mengklaim merupakan  aktor dibalik insiden 9/11. Militer AS dikerahkan untuk berjaga di kawasan kekuasaan Al-Qaeda. Namun ternyata program tersebut kurang efektif dan semakin menguatkan kelompok Al-Qaeda (Lubis, 2022).
Karena  kegagalan  pendekatan  secara  militer  dalam  penanganan  terorisme  maka dibentuklah konsep CVE dimana bertujuan untuk mencegah munculnya aksi kekerasan sebelum benar-benar muncul dalam suatu wilayah, komunitas, ataupun individu. Konsep ini juga sangat menghindari  adanya  keikutsertaan  aspek  militer  dalam  penanganan  terorisme.  Konsep  CVE digunakan dalam upaya untuk dapat mencegah proses radikalisasi yang bersumber dari pusatnya. Konsep  CVE  dapat  disebut  juga  dengan Preventing  Violent  Extremism  (PVE) .  Program  CVE berusaha  untuk  dapat  melakukan  perlawanan  terhadap  Tindakan  kekerasan  melalui disengagement,  sedangkan  bentuk  perlawanan  terhadap  paham  ekstrimisme  maka  dilakukan dengan deradikalisasi atau kontra-radikalisasi (Berger, 2016).
Pendekatan Countering  Violent  Extremism  (CVE) memiliki  dua  cara  dimana  masing- masing cara memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua cara dari pendekatan Countering Violent Extremism (CVE) , yaitu:
a. Disengagement
Pendekatan  secara  halus  dalam  penanganan  terorisme  dimana  individu dari  suatu  organisasi  terorisme  diajak  untuk  tidak  menggunakan  maupun berpartisipasi dalam tindakan kekerasan yang mengarah pada dukungan terhadap aksi  terror  oleh  organisasi  ekstrimis.    Pendekatan  ini  digunakan  agar  individu tersebut tidak akan bergabung pada jaringan kelompok teroris sehingga tidak akan mengulangi tindakan kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license

## b.  Deradikalisasi
Suatu  tindakan  secara  preventif  dalam  upaya  kontra  terorisme  dimana adanya penggunaan strategi dalam menetralisir ideologi yang dianggap radikal dan dapat  membahayakan  dengan  menggunakan  pendekatan  tanpa  kekerasan. Pendekatan  tanpa  kekerasan  bersifat  interdisipliner  yang  berarti  adanya penggunakan  aspek  agama,  psikologi,  pendidikan,  sosial  budaya,  maupun  aspek lainnya (Berger, 2016).
Konsep  deradikalisasi  berasal  dari  ideologi  yang  dianut  oleh  kelompok  teroris  yaitu radikalisme.  Sehingga  langkah  yang  ditempuh  dalam  penanggulangan  tindak  terorisme  adalah dengan  konsep  deradikalisasi.  Deradikalisasi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  menghadapi kelompok  terorisme  dengan  cara  meluruskan  cara  berpikir  terkait  dengan  konsep  syariat  islam yang  dianggap  kurang  sesuai  atau  bahkan  salah.  Sehingga  adanya  deradikalisasi  tersebut  akan dapat  menjadi  langkah  dalam  menetralisir  ideologi  dan  radikalisme  dimana  kelompok  yang dianggap  radikal  dan  mengarah  pada  tindak  terorisme  tersebut  dapat  diarahkan  sehingga  tidak menggunakan  jalur  kekerasan  untuk  melakukan  dakwah  Islamiyah.  Perlu  dipahami  jika pemahaman  mengenai  deradikalisasi  tersebut  menggunakan  pendekatan  yang  cenderung  lunak dan  tidak  adanya  tindak kekerasan  sama  sekali,  dimana  metode  yang  digunakan  adalah  dengan adanya alat bantu teks-teks agama dalam memahami konsep agama yang benar. Pendekatan yang digunakan dalam deradikalisasi juga selalu mengarahkan kelompok yang dianggap radikal tersebut untuk menjunjung tinggi asas kemanusiaan, toleransi, dan pesatuan antar umat beagama (Mukri & Imam, 2020).
Menurut F.M. Moghaddam et all (2016) mendifinisikan deradikalisasi sebagai suatu cara dimana  pihak  tertantu  akan  melakukan  penolakan  terhadap  ideologi/pemahaman  yang  pernah mereka anut. Sehingga dapat menjadi upaya mengingkaran akan kepercayaan mereka sebelumnya. Meskipun biasanya kelompok radikal tersebut cenderung memiliki perisai pertahanan yang kuat sehingga  akan  sulit  untuk  ditembus  termasuk  sulit  untuk  dimasukin  oleh  pemahanan  tentang anti-radikal.  Namun,  beberapa  kasus  ditemukan  adanya  celah  yang  ditembus  oleh  konsep deradikalisasi tersebut. Dan ini dapat menjadi peluang bagi pihak yang melakukan deradikalisasi menlancarkan  aksinya.  Konsep  deradikalisasi  dapat  dikatakan  berhasil  jika  mereka  dapat memberikan pemahaman akan konsep jihad yang benar sehingga akan berakibat pada perubahan pola perilaku kelompok terorisme yang awalnya banyak menggunakan tindak kekerasan menjadi mengurangi  atau  tidak  sama  sekali  melakukan  tindak  kekerasan  meskipun  belum  dapat menghilangkan kepercayaan akan konsep radikal yang mereka anut.
Menurut Imam Syathibi dalam pemikirannya yang dikenal dengan al-maqashid syariah menjelaskan bahwa konsep deradikalisasi menganut 5 (lima) aspek, seperti: upaya perlindungan agama (hifdzud-din) ,  kehidupan  manusia (hifdzun-nafs), pemikiran (hifdzul-aql), keturunan (hifdzun- nasl) , dan kekayaan (hifdzul-maal) . Syathibi juga menambahkan jika deradikalisasi adalah termasuk pada  maslahat  dharuriyyat.  Maslahat  Dharuriyyat  diartikan  sebagai  suatu  langkah/cara  yang semestinya  ada  karena  konsep  tersebut  dilakukan  untuk  dapat  menyeimbangkan  dan menyelasarkan aspek dunia dan akhirat (MD. Shodiq, 2018). Konsep yang diusung pada kegiatan deradikalisasi  bersifat  tidak  sama  dengan  apa  yang  dilakukan  oleh  kelompok  radikal  tersebut untuk  merekrut  dan  mensosialisasikan  ideologi  nya  terhadap  pihak  lain  melalui  proses radikalisasi. Pada saat radikalisasi tersebut, terlebih dahulu kelompok radikal tersebut melakukan
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
perekrutan  dan  dilanjutkan  dengan  pemahaman  akan  jati  diri  karena  ini  akan  berdampak  pada proses selanjutnya yaitu indoktrinasi yang berkaiatan dengan pencucian otak sehingga kelompok radikal  akan  memberikan  informasi  yang  salah  mengenai  konsep  jihad.  Berbeda  dengan  alur dalam penerapan deradikalisasi terhadap kelompok radikal yang mengarah pada tindak terorisme dimana  pihak  berwenang  akan  melakukan  pennggolongan  dan  kengempokan  terhadap  mereka yang  masih  menjadi  narapidana  atau  sudah  bebas  dari  penjara  (mantan  narapidana).  Sehingga seteah  dilakukan  penggolongan  tersebut  akan  lebih  mudah  untuk  melanjutkan  pada  tahap selanjutnya  yaitu  berfokus  pada  upaya  penanganan  dimana  akan  mengenalkan  konsep kemanusiaan, saling menghormati, toleransi dan lainnya. Penting adanya konsep deradikalisasi ini dalam  menciptakan  keamanan  dan  pertahanan  Negara  khususnya  agar  dapat  mengembalikan pemikiran sebagaimana masyarakat lainnya dalam menciptakan kondisi yang aman dan damai.
Selain  itu,  konsep  keamanan  non-tradisional  dianggap  memiliki  peran  pada  isu penanganan  tindak  terorisme.  Konsep  keamanan  non-tradisional  muncul  pada  awalnya  setelah adanya  pergeseran  era  dimana  negara-negara  didunia  sudah  tidak  lagi  berkonflik  maka  negara- negara  tersebut  beranggapan  jika  setelah  keadaan  dunia  yang  sudah  relatif  stabil  maka  mereka cenderung  memiliki  fokus  pada  sektor  pembangunan  maupun  pada  isu-isu  yang  berkaitan dengan keamanan masyarakat/warga sipil. Konsep keamanan non-tradisional ini juga merupakan konsepsi keamanan yang menekankan pada kepentingan aktor-aktor non-negara ( non-state actor ). Beberapa permasalahan berkaitan dengan keamanan non-tradisional antara lain perubahan iklim, kelangkaan  sumber  daya,  penyakit  menular,  bencana  alam, human  trafficking, narkoba,  dan kejahatan transnasional termasuk terorisme. Beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan non- tradisional (Caballero, 2016), antara lain:
1. Upaya  penanganan  ancaman  non-militer  seperti  ancaman  transnasional  harus menitikberatkan pada asal-usul, konsepsi, maupun dampaknya.
2. Ancaman  yang  muncul  bukan  karena  adanya  persaingan  antara  negara  atau pergeseran  keseimbangan  kekuasaan  melainkan  karena  isu  politik  dan  sosial ekonomi.
3. Upaya penanganan ancaman secara nasional yang seringkali belum dapat berdampak secara signifikan sehingga diperlukan adanya Kerjasama regional maupun Kerjasama multilateral.
4. Rujukan keamanan bukan lagi hanya terkait kedaulatan negara atau keutuhan wilayah tetapi  juga  berfokus  pada  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat  baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yaitu penelit  memberi  gambaran  terkait  permasalahan  yang  dibahas  pada  tulisan  ini.  Sumber  data penelitian ini adalah adanya penggabungan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber dara primer diperoleh dari portal resmi pihak otoritas Malaysia seperti Kementerian Luar Negeri  Malaysia, Southeeast  Asian  Regional  Centre  for  Counter  Terrorism  (SEARCCT), dan  lainnya. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku, jurnal, dan
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
literature  lainnya  yang  relevan  dengan  topik  kajian  penelitian  ini.  Selanjutnya  data  yang  telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif.

## Hasil dan Pembahasan
Malaysia  secara  tegas  melakukan  perlawanan  terhadap  aksi  teror  yang  dilakukan  oleh kelompok terorisme karena dampaknya yang mengganggu stabilitas keamanan  negara. Sehingga Pemerintah Malaysia meyakini jika tindakan terorisme tidak akan dapat dilawan dengan kekuatan militer  dan  kekuasaan.  Hal  itu  dapat  terjadi  karena  perlawanan  dengan  kekuatan  militer  akan lebih  memancing  adanya  aksi  terror  yang  akhirnya  menimbulkan  kekacauan  sehingga  akan banyak  terjadi  tindakan  kekerasan  dimana-mana.  Sehingga  perlu  adanya  suatu  pemikiran  yang tepat agar dapat menyelesaikan dan memberantas tindakan terorisme tersebut. Malaysia mencoba untuk  menerapkan  suatu  cara/langkah  yang  tepat  dalam  kaitannya  mengatasi  permasalahan tindakan terorisme (Ahmad Zahid, 2016), seperti:
1.  Pemberlakuan  kebijakan  penanggulangan  terorisme  dan  peningkatan  peran  legislative Malaysia agar dapat mengendalikan terorisme modern;
2.  Adanya penguatan operasi pengakan hukum, intelijen, dan pasukan keamanan;
3.  Adanya  opsi  untuk  melakukan  Kerjasama  internasional  berkitan  dengan  strategi deradikalisasi dan rehabilitasi kelompok teroris.
Peran  legislative  Malaysia  yang  dimaksud  dalam  mengendalikan  terorisme  modern adalah adanya kekuatan dari Prevention of Terrorism Act (POTA). Prevention of Terrorism Act (POTA) sendiri adalah suatu Undang-Undang yang berlaku di Malaysia yang bertujuan untuk melakukan pengaturan  dalam  upaya  mencegah  dan  menangkap  militan  terorisme  yang  melakukan  tindak pidana  yang  melanggar  hukum.  Berikut  adalah  wewenang  POTA  yang  dijelaskan  pada  Pasal  4 mengenai Detention and Restriction Order (Kurnia Herita, 2020), yaitu:
a.  Diberikan  akses  untuk  melakukan  registasi  para  tersangka  sebelum  melakukan penahanan;
b.  Memiliki kekuatan yang absolut sehingga dapat memutuskan dan memberikan perintah kepada  pihak  kepolisin  Malaysia  untuk  dapat  menahan  tersangka  meskipun  tanpa adanya keputusan dari Hakim;
c.  Dapat  menambah  masa  tahanan  tersangka  termasuk  menangguhkan  penahanan tersangka.
Keberadaan  POTA  yang  diakui  sebagai  Undang-Undang  yang  sah  dalam  mengantur proses peradilan pelaku tindak terorisme di Malaysia maka pihak kepolisian Malaysia sudah dapat melakukan pendakwaan terhadap tersangka karena berkaitan dengan waktu penahanan dan dapat secara  cepat  melakukan  penahanan  tanpa  menunggu  keputusan  dari  hakim  pengadilan. Kemudian mengacu pada keputusan POTA pula tersebut maka tersangka tindak terorisme dapat secara  sah  menjadi  narapidana  terorisme  (Napiter).  Kekuatan  POTA  dalam  penanganan terorisme  khususnya  menjatuhkan  hukuman  penahanan  terhadap  tersangka  terorisme  tidak bekerja  sendiri  melainkan  terdapat  Undang-undang  lain  yang  juga  digunakan  sebagai  acuan penanganan  tindak  terorisme  di  Malaysia  yaitu  Security  Offenses  (Special  Measures)  Act  2012 (SOSMA). SOSMA merupakan hasil penyempurnaa dari Internal Security Act 1960 (ISA) dimana terdapat  beberapa  hal  yang  belum  secara  detail  menjelaskan  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan mengenai aspek penangkapan seperti tata cara penangkapan, penahanan sementara, penyidikan,
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
dan pengadilan bagi tersangka. Sehingga SOSMA dapat menggantikan Criminal Prosedure Code (CPC) Malaysia khusus pada kasus-kasus yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap negara seperti:  terorisme,  kejahatan  terorganisir,  dan  perdagangan  manusia.  Pemberlakuan  POTA  dan SOSMA dianggap sebagai langkah tanggap mengingat mulai adanya peningkatan kasus terorisme yang banyak menimbulkan ancaman pada wilayah di Malaysia (Das et al, 2021).

## Program Deradikalisasi Pemerintah Malaysia
Kerawanan  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  kelompok  radikal  ekstrimis  yang  mengarah pada tindak terror di Malaysia yang semakin membahayakan sehingga perlu adanya upaya untuk dapat memerangi tindak terror tersebut sehingga keamanan dan pertahanan negara dapat terjaga. Departemen  Agama  yang  disebut  dengan  Jabatan  Kemajuan  Islam  Malaysia  (JAKIM)  adalah otoritas Malaysia yang bertugas dalam upaya untuk melawan kelompok tersebut melalui program de-radikalisasi. Deradikalisasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu langkah maupun upaya yang digunakan  untuk  menetralkan  pemikiran-pemikiran  suatu  individu  dan  kelompok  yang  telah terpapar  dengan  paham  radikalisme.  Sehingga  maksud  dari  deradikalisasi  yang  dilakukan  oleh otoritas Malaysia terhadap kelompok terorisme tersebut adalah dengan membantu memberikan pemahaman akan makna serta ajaran islam yang benar. Meskipun ini bukan tugas yang mudah karena  tentunya  sebagian  besar  anggota  dari  kelompok  terorisme  tersebut  telah  terpapar  oleh paham radikal sejak dini maka akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
Otoritas  Malaysia  yang  berwenang  dalam  kaitannya  dengan  program  deradikalisasi antara lain: Royal Malaysia Police (RMP), Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM), Departemen  Lapas  Malaysia,  Kementerian  Pendidikan  dan  Institusi  Pendidikan  Tinggi melakukan  Kerjasama  dalam  implementasi  deradikalisasi  di  Malaysia  sukses  dilakukan.  Upaya d eradikalisasi  yang  dilakukan  di  Malaysia  tersebut  menganut  pada  konsep  “Ahli  Sunnah  Wal Jam aah”  dalam  menghadapi  kelompok  terorisme  tersebut.  Program  deradikalisasi  dimaksud menitikberatkan  pada  upaya  rehabilitasi  dan  program  pembinaan  tentang  agama  terhadap tersangka  kasus  terorisme.  Ini  mnjadi  penting  karena  nantinya  akan  mendekatkan  pada  inti permasalahan  yaitu  masalah  ideologi/kepercayaan  yang  mereka  anut.  Pada  dasarnya  kelompok tersebut beranggapan bahwa ideologi ekstrimis yang mereka anut yaitu ideologi Salafi-Wahabime merupakan  paham  tentang  ajaran  islam  yang  benar  namun  pada  kenyataannya  paham  tersebut memiliki  ajaran  yang  berbeda  dengan  ajaran  islam  yang  sesuai  dengan  Al- Qur’an  dan  Hadits (Aslam, 2018).
Konsep  deradikalisasi  yang  dianut  oleh  Malaysia  menggarisbawahi  tidak  hanya  pada aspek  pelaku  tindak  terorisme  saja  namun  terdapat  pula  program  dimana  adanya  aspek kesejahteraan  para  tahanan  dan  pihak  keluarga  mereka  juga  diperhatikan.  Banyak  kasus ditemukan jika para tahanan yang merupakan anggota dari kelompok radikal tersebut merupakan kepala  keluarga  yang  harus  mencari  nafkah  untuk  keluarga  mereka  sehingga  dengan  adanya penahanan tersebut tentunya akan berdampak pada kesejahteraan keluarga para tahanan tersebut. Sehingga  otoritas  Malaysia  melalui  RMP  mencoba  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut dengan  memberikan  bantuan  yang  dapat  memastikan  tingkat  kesejahteraan  dari  keluarga  para tahanan  terjamin.  Dan  terbukti  bahwa  dengan  salah  satu  langkah  tersebut  memberikan  hasil signifikan terhadap konsep/program deradikalisasi yang ada di Malaysia. Meskipun secara logika tidak  memiliki  keterkaitan  dan  berdampak  namun  ternyata  cenderung  berpengaruh  terhadap
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
keberhasilan  program  deradikalisasi.  Kondisi  tersebut  terjadi  karena  para  narapidana  kasus terorisme  berpandangan  jika  pada  situasi  dimana  mereka  mengikuti  program  deradikalisasi keluarga  mereka  masih  dapat  terjamin,  berbeda  dengan  kondisi  dimana  otoritas  Malaysia  yang acuh tak acuh pada kondisi keluarga narapidana maka nantinya akan berdampak sebaliknya yaitu narapidana akan cenderung membelot. (Hamidi, 2016).
Selain aspek kesejahteraan keluarga para tahanan yang merupakan upaya deradikalisasi di Malaysia. Berikut adalah gambaran yang dapat menjelaskan proses implementasi deradikalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia melalui gambar bagan di bawah ini:

## Gambar 2: Proses Deradikalisasi oleh Pihak Otoritas Kepolisian Malaysia Menghadapi Kelompok Militan di Malaysia (Mohd Mizan Aslam, 2009)
Jika mengacu pada gambar tersebut terlihat bagaimana Pemerintah  Malaysia  mencoba untuk  mengimplementasikan  strategi  deradikalisasi  kelompok  terorisme  tersebut  dengan beberapa  tahapan.  Pertama,  akan  dilakukan  penangkapan  terhadap  anggota  dari  kelompok tersebut  yang  dilanjutkan  dengan  proses  interogasi  oleh  pihak  Kepolisian  Malaysia  di  Bukit Aman,  Kuala  Lumpur.  Setelah  didapatkan  informasi  yang  diperoleh  dari  kesaksian  tersangka maka  aka  nada  kemungkinan  pihak  Kepolisian  akan  lebih  banyak  melakukan  penagkapan terhadap  tersangka  lainnya  namun  tergantung  pada  kesaksian  yang  diberikan  oleh  tersangka sebelumnya.  Untuk  tersangka  sebelumnya  akan  ditahan  selama  minimal  2  (dua)  tahun  Internal Security  Act  (ISA).  Pada dasarnya  selama  penahanan  dan  di  bawah  kontrol  ISA  tersebut  tidak hanya  berfokus  pada  upaya  pelemahan  kekuatan  tersangka  aksi  terror  untuk  melakukan  tindak terror  dan  kekerasan  tetapi  juga  langkah  untuk  deradikalisasi  sehingga  ISA  akan  memberikan semacam  bimbingan  agama  yang  didapatkan  dari  pihak  Departemen  Agama  melalui  suatru program khutbah dan konseling. Konseling tersebut akan dapat membantu para tersangka dalam mengetahui informasi yang benar mengenai ajaran islam dan konsep jihad.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
Program deradikalisasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia dalam penanganan kasus terorisme  mengacu  pada  modul  yang  berfokus  tidak  hanya  pada  mengenai  pemahaman  akan paham islam yang sesuai dengan Al- Qur’an dan Hadits saja tetapi juga pada pengajaran beberapa hal lainnya (Aslam, 2018), antara lain:
a.  Kepribadian Holistik
Pada  topik  ini,  otoritas  Malaysia  mencoba  memberikan  edukasi  terhadap  narapidana untuk dapat memupuk sikap disiplin, melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan  selalu  menerima  kondisi  sesuai  dengan  yang mereka  dapatkan.  Seperti  contohnya terkait penahanannya maka para narapidana diajarkan untuk menerima kenyataan bahwa mereka saat ini ditahan oleh otoritas Malaysia karena untuk menanggung atas aksi dan pelanggaran yang telah mereka lakukan.
b.  Refleksi Diri
Pada  topik  ini,  narapidana  kasus  terorisme  akan  diajarkan  untuk  menerima  kelebihan dan  kekurangan  yang  dimilikinya.  Dengan  kata  lain  ini  menjadi  fase  akan penerimaan diri  sehingga  mereka  akan  cenderung  untuk  dapat  puas  dengan  apa  yang  mereka dapatkan serta selalu cinta pada diri sendiri.
c.  Keterampilan Sosial
Pada  topik  ini,  para  narapidana  akan  dilatih  dengan  keterampilan-keterampilan  dalam pemilihan  kolega,  bersikap  empati  terhadap  orang  lain,  pengambilan  keputusan,  dan keterampilan  dimana  narapidana  harus  siap  dalam  penerimaan  stigma  buruk  dari masyarakat terhadap dirinya. Karena tidak menutup kemungkinan jika narapidana yang telah  dinyatakan  bebas  oleh  otoritas  Malaysia  dan  dapat  kembali  ke  masyarakat  dapat secara penuh diterima oleh masyarakat sekitar sehingga para narapidana tersebut sudah harus terlatih pada kondisi tersebut.
d.  Pemahaman untuk mengurangi aksi teror Pada topik ini, berfokus pada pengajaran terhadap narapidana agar dapat meminimalisir tindak  kriminal.  Mareka  akan  dituntut  untuk  selalu  patuh  pada  beberapa  hal,  yaitu hukum  yang  berlaku  di  wilayah  tersebut,    memikirkan  dampak  yang  ditimbulkan  dari tindakan  yang  dilakukan,  penahanan  sebagai  suatu  cara  untuk  memulihkan  kondisi, menghargai kebebasan.
e.  Agama dan Spiritual Pada  topik  ini,  para  narapidana  akan  diajarkan  mengenai  konsep  agama,  tujuan  dan pemaknaan ibahan, maupun konsep sederhana yang ada pada ajaran islam.
f.  Makna Ajaran Agama
Pada  topik  ini,  otoritas  Malaysia  mencoba  memberikan  pemahanan  terhadap  para narapidana  mengenai  konsep  Ahlus  Sunnah  wal  Jamaah,  konsep  jihad  yang  benar, bahaya yang ditimbulkan dari paham yang bersifat ekstrimis dan radikalis, serta konsep dan hukum mengenai konsep pembalasan dendam dalam ajaran islam.
g.  Keamanan
Pada topik ini, berfokus pada hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan khususnya kaitannya dengan keamanan negara seperti terorisme, konsep kesejahteraan, ideologi  radikal  yang  menjadi  ancaman  bagi  pertahanan  dan  keamanan  negara,  dan dampak dari kegiatan peperangan bersifat illegal.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
h.  Psikologi
Pada topik ini, para narapidana akan diajarkan mengenai materi manajemen emosi dan manajemen spiritual. Pada materi manajemen emosi berfokus pada upaya pengedalian emosi  terhadap  kondisi  dimana  dirasa  tidak  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan. Sedangkan untuk manajemen spiritual berfokus pada konsep manusia sebagai makhluk Tuhan  yang  semestinya  menjalankan  syariat  agam  yang  benar  dan  selalu  menciptakan kedamaian terhadap makhluk Tuhan lainnya.
Malaysia menjadi negara pertama di dunia yang melakukan pendekatan adanya rehabilitasi bagi  para  militan  dengan  bantuan  konseling  oleh  pihak  akademi.  Pemilihan  akademisi  dapat diartikan  sebagai  suatu  langkah  yang  mengisyaratkan  adanya  pihak  independen  sehingga kapasitasn  keilmuan  dan  penelitiannya  dapat  dipertanggungjawabkan.  Hasil  dari  konseling tersebutlah yang akhirnya dapat menjadi patokan bagi pihak otoritas Malaysia untuk memutuskan adanya  langkah  selanjutnya  apakah  akan  dibawa  ke  pihak  Restriction  Order  (RO)  atau  bahkan dapat  bebas  tanpa  syarat.  Semua  keputusan  memang  mengacu  pada  hasil  konseling  selama penahanan.
Menurut  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  H.E.  Ambassador  Muhammad  Shahrul Ikram  Yaakob,  Wakil  Tetap  Malaysia  dalam  “the  United  Nations  High  Level  Conference  of Heads  of  Counter- Terrorism  Agencies  of  Member  State”  di  New  York  pada  28 -29  Juni  2018 menyebutkan  jika  program  deradikalisasi  bagi  para  narapidana  di  dalam  rumah  tahanan  telah diambilalih oleh JAKIM maka pihak otoritas Kepolisian Malaysia masih memiliki tugas lain yaitu kaitannya  dengan  pendirian  Counter  Messaging  Centre  (CMC)  yang  berfokus  pada  pencarian informasi  yang  ada  pada  area  digital  dimana  mulai  banyak  ditemukan  konten-konten  paham radikal yang secara sengaja disebarkan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan paham radikal kepada  pihak  lain  melalui  media  sosial.  CMC  sendiri  hanya  bertugas  pada  aspek  monitoring terkait  konten-konten  yang  ada  kaitannya  dengan  paham  radikal  dan  ekstrimis.  Kemudian, otoritas  Kepolisian  Malaysia  mengambil  tindakan  melalui  pengusutan  terhadap  konten-konten yang dirasa menyebarkan paham radikal tersebut. H.E. Ambassador Muhammad Shahrul Ikram Yaakob  juga  percaya  bahwa  program  deradikalisasi  merupakan  program  kontra-terorisme  yang efektif dalam penanganan terorisme di Malaysia karena didukung oleh sumber daya nasional yang memadai.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license

## Gambar 3: Statistik Mengenai Penangkapan Aksi Terorisme di Malaysia
(Portal Resmi SEARCCT, 2020)
Statistik  yang  terdapat  pada  gambar  3  di  atas  merupakan  bukti  akan  keberhasilan  yang dilakukan  oleh  otoritas  Malaysia  dalam  menghadapi  kelompok  radikal  yang  mengarah  pada tindak terror yang terjadi di Malaysia dengan konsep deradikalisasi. Meskipun dari tahun 2014- 2016 menglami peningkatan yang signifikan dan di tahun 2016 senpat menjadi titik tertinggi akan penangkapan  tindak  terror  yg  terjadi  di  Malaysia  tersebut  namun  mulai  sejak  tahun  2017 jumlahnya  mengalami  penurunan  hingga  pada  tahun  2020  jumlahnya  ada  pada  titik  terendah. Malaysia akan terus berupaya agar kelompok radikal yang berkembang di Malaysia masih dapat dikendalikan  atau  bahkan  dapat  menjadikan  Malaysia  berada  pada  tingkat  0  (nol)  kasus  tindak terror.

## Kerjasama Malaysia dan ASEAN
Upaya  Penanggulangan  terorisme  yang  dilakukan  oleh  Malaysia  tidak  hanya  dilakukan secara  mandiri  namun  juga  Malaysia  mencoba  untuk  mengajak  bekerjasama  Negara-negara  di dunia khususnya di Kawasan Asia Tenggara yaitu dengan negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Kerjasama regional tersebut diperlukan karena Malaysia mengganggap jika  kelompok  terorisme  yang  berkembang  di  Malaysia  memiliki  hubungan  dengan  jaringan kelompok  terorisme  di  wilayah  lain  sehingga  perlu  upaya  Kerjasama  yang  komprehensif  di kawasan sehingga saling dapat memberikan pertahanan yang semakin kuat. Keyakinan Malaysia dalam penanganan tindak terorisme di kawasan ASEAN khususnya di wilayahnya dapat berjalan dengan  baik  jika  adanya  sinergi  antar  sesama  anggotnya.  Upaya  tersebut  dilakukan  karena Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah dengan jumlah yang tinggi untuk tindak terrorisme. Dan  ASEAN  juga  merupakan  suatu  organisasi  regional  dimana  Negara  anggotanya  berupaya untuk  dapat  beekerjasama  demi  kemaslahatan  Bersama  khususnya  dalam  penanggulangan terorisme  termasuk  pada  bidang  intelijen  dan  penanganan  ancaman  terorisme.  Komitmen Malaysia dalam upaya melawan terorisme tersebut dibuktikan dengan pada tahun 2003 Malaysia
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
mendirikan Southeeast  Asian  Regional  Centre  for  Counter  Terrorism (SEARCCT)  yang  merupakan suatu pusat penanggulangan terorisme di Kawasan Regional Asia Tenggara. SEARCCT berfungsi memfasilitasi  pelatihan  bagi  otoritas  dari  masing-masing  negara  anggota  ASEAN.  Selain  itu SEARCCT juga berkolaborasi dengan beberapa isntansi seperti instansi Pendidikan, dan instansi nasional  maupun  internasional. Terdapat 7  (tujuh) inti  bidang yang  di  tangani  oleh  SEARCCT (MoFA Malaysia, http://www.searcct.gov.my/), yaitu:
1.  Aspek Legal dan Investigasi;
2.  Menejemen Krisis dan CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive);
3.  Keamanan Penerbangan, Maritim, dan Transportasi;
4.  Terorisme di Ruang Siber;
5.  Pencegahan dan Rehabilitasi;
6.  Pendananaan Terorisme;
7.  Kepemudaan dan Terorisme.
Selain  pendirian  SEARCCT  yang  berkantor  pusat  di  Kuala  Lumpur,  Malaysia  juga melakukan  inisiasi  terhadap  upaya  penanggulangan  terorisme  dengan  mengeluarkan  suatu deklarasi Bersama dengan anggota ASEAN pada pertemuan ke 7 “ASEAN Summit” di Br unei Darussalam.  Deklarasi  tersebut  disebut  dengan  The  ASEAN  Declaration  on  Joint  Action  to Counter  Terrorism  (ADJACT).  Kerjasama  Negara  ASEAN  berkaitan  pula  dengan  perumusan kebijakan  melawan  tindak  terorisme  di  Kawasan  Asia  Tenggara  dengan  melakukan  beberapa pertemuan seperti, ASEAN Ministerial Meeting on Transnastional Crime (AMMTC), ADEAN Chiefs of  National  Police  (ASEANAPOL),  ASEAN  Senior  Officials  on  Drugs  Matters  (ASOD),  ASEAN Finance Ministers Meetings (AFMM) , dan lainnya (Mizan, 2009, pp 228-229).
Ditambah  dengan  Malaysia  sempat  menjadi  tuan  rumah  pada  konferensi  tingkat internasional  yang  diselenggarakan  pada  pada  tahun  2016  yaitu The  International  Conference  on Deradicalisation and Countering Violent  Extrimism . Pada konferensi tersebut diikuti oleh 17 Negara termasuk 9 Negara ASEAN dan 8 Negara Mitra Dialog (Australia, Perancis, Italia, Jepang, China, Uni Emirat Arab, Britania Raya, dan Amerika Serikat) yang membahas mengenai isu-isu untuk menanggulangin ancaman kelompok militas ekstrimis (Hamidi, 2016, pp 15).
Keberadaan Kerjasama regional seperti pendirian Southeeast Asian Regional Centre for Counter Terrorism  (SEARCCT) dan  penyelenggaraan  forum-forum  yang  berfokus  pada  penanganan terrorisme penting dilakukan karena dalam Kerjasama tersebut mengacu pada upaya integrasi dan saling  bersinergi  agar  penguatan  pertahanan  dalam  menangani  kasus  terorisme  dapat  semakin kuat. Dalam Kerjasama tersebut juga diharapkan akan dapat saling memberikan pengetahuan dan berbagi  pengalaman  antar  masing-masing  anggota  dalam  upaya  penanganan  terorisme. SEARCCT  yang  saat  ini  melihat  jika  adanya  upaya  perekrutan  kelompok  terorisme  dengan narasi-narasi  maka  SEARCCT  menilai  perlu  adanya  pendekatan  yang  lebih  lunak/halus. Perubahan  konsepsi  penanganan  terorisme  tersebut  yang  kemudian  diadaptasi  oleh  otoritas Malaysia dalam penanggulangan terorisme di Malaysia dengan mengupayakan adanya salah satu programnya  yaitu  program  deradikalisasi.  Upaya  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat  mengurangi daya tarik propaganda ekstrimis baik secara online maupun offline.  Adanya keberagaman etnis yang  ada  di  Malaysia  juga  menjadi  alasan  otoritas  Malaysia  berusahan  agar  tidak  adanya  pihak yang berusahan memecah belah keberagaman etnis tersebut. Otoritas Malaysia mengajak seluruh
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
masyarakat  Malaysia  untuk  bersinergi  agar  dapat  menciptakan  kondisi  yang  dicita-citakan  oleh masyarakat yaitu terjaminnya kondisi keamanan negara.

## Kesimpulan
Berkembangnya  kelompok  radikal  yang  mengarah  pada  tindak  kekerasan  di  Malaysia tersebut dapat mengancam pertahanan dan keamanan di Malaysia. Selain afiliasi dari kelompok terorisme besar dunia seperti ISIS dan AlQaeda yang ada di Malaysia tetapi juga masih terdapat kelompok  terorisme  lokal  Malaysia  dengan  jumlah  sekitar  13  kelompok.  Dari  ketiga  belas tersebut,  Kumpulan  Mujahidin  Malaysia  (KMM)  menjadi  kelompok  terorisme  terbesar  dan dianggap  paling  berpengaruh  di  Malaysia.  Malaysia  mengupayakan  untuk  pengimplementasian program  deradikalisasi  dimana  otoritas  Malaysia  seperti  Royal  Malaysia  Police  (RMP), Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM), Departemen Lapas Malaysia, Kementerian Pendidikan  dan  Institusi  Pendidikan  Tinggi  mengambil  peran  masing-masing.  Program deradikalisasi  yang  diterapkan  di  Malaysia  tersebut  menganut  pada  konsep “ Ahli  sunnah  Wal Jamaah ” sehingga mencoba meluruskan pemahaman mereka tentang konsep jihad mereka yang dianggap salah.
Selain itu, Malaysia juga menginisasi adanya Kerjasama regional yang dianggap penting karena  berkaitan  dengan  jaringan  terorisme  di  luar  negeri.  Kerjasama  regional  tersebut merupakan  kerjasama  dengan  negara-negara  lain  khususnya  yang  merupakan  anggota  dari ASEAN  melalui  pendirian  SEARCCT di  tahun  2003.  Pada  awal  pendirian  hingga  saat  ini SEARCCT telah banyak melakukan kegiatan dengan fokus kontra-terorisme seperti webinar dan pelatihan baik secara online maupun offline.  Ditambah dengan Malaysia yang sempat menjadi tuan  rumah  penyelenggaraan  konferensi  tingkat  dunia  yang  fokus  pada  implementasi deradikalisasi  pada  tahun  2016  yaitu The  International  Conference  on  Deradicalisation  and  Countering Violent  Extrimism merupakan  bukti  nyata  keseriusan  dalam  penanganan  terorisme  yang berkembang di Malaysia. Langkah Malaysia dalam penanganan terorisme berdampak pada adanya penurunan  kasus  tindak  terorisme  yang  cukup  siginifikan  di  Malaysia  meskipun  belum  secara keseluruhan.  Namun  otroritas  Malaysia  masih  berupaya  agar  penanganan  terorisme  dapat menumpas seluruh kelompok terorisme yang berkembang di Malaysia.

## Referensi
Aslam,  Mohd  Mizan  Muhammad.  (2009).  A  Critical  Study  of  Kumpulan  Militant,  I t’s  Wider Connection  in  the  Region  and  the  Implications  of  Radical  Islam  for  the  Stability  of Southeast  Asia  (Thesis). A  Thesis  Submitted  to  the  Victoria  University  of  Wellington  in Fulfilment of the Requirement for the Degree of Doctor of Philosophy in Public Policy.
Aslam, Mohd Mizan Muhammad. (2015). Transnasional Peace Movement & De-Radicalization Process in Malaysia. Kangar: Universitas Malaysia Perlis.
Aslam,  Mohd  Mizan  Mohammad.  (2018).  8  Model  of  Deradicalization  in  Malaysia.  Kangar: Universitas Malaysia Perlis.
Caballero-Anthony, M. (Ed.) (2016). An introduction to non-traditional security studies. SAGE Publications Ltd, https://dx.doi.org/10.4135/9781473972308.
Chalk, P. Rabasa, A. Rosenau, W. Piggott, L. (2009). The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment. Pittsburgh: RAND Corporation.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
Das,  Rueben  A.S.  &  J.  Singh.  (2021).  Terrorisme  Laws  in  Malaysia:  The  Continuing  Case  for SOSMA  and  POTA.  Retrieved  from  https://www.mei.edu/publications/terrorism-laws- malaysia-continuing-case-sosma-and-pota, diakses pada 2 Juni 2022.
Doosje,  B.,  F.M.  Moghaddam,  A.W.  Kruglanski,  A.  de  Wolf,  L.  Mann,  A.R.  Feddes.  (2016) “Terrorism, Radicalization
and De - radicalization”, COPSYC,
http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008.
Hamidi,  Ahmad  Zahid.  (2016).  Malaysia’s  Policy  on  C ounter  Terrorism  and  Deradicalisatin Strategy. Journal of Public Security and Safety, Vol 6 No 2 pp. 1-19).
Herita, Kurnia. (2020). Kebijakan Deradikalisasi di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Indonesia dan  Malaysia  (Skripsi).  Program  Studi  Hubungan  Internasional,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Husain,  Atiya.  (2020). Deracialization,  Dissent,  and  Terrorism  in  the  FBI ’ s  Most  Wanted  Program. Sociology  of  Race  and  Ethnicity  1-18,  American  Sociological  Association,  University  of Richmond. DOI: doi.org/10.1177/2332649220921.
Ismail, Zainul. (1989). Jihad Anak Melayu di Afghanistan. Kuala Lumpur: Penerbitan Pemuda. Jani, Muhammad Haziq. (2017). MALAYSIA. Terrorist Trend and Analyses, Vol. 9 No. 1 pp 18- 21.  International  Centre  for  Political  Violence  and  Terrorism  Research.  DOI: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26351477, diakses pada 2 Juni 2022.
Miller, David & Nye, Joseph. (2015). Defense 2045: Assessing the Future Security Environment and Implications for Defense Policymakers.
Mukri,  Moh  &  Mustofa,  Imam.  (2020).  Deradicalizing  Islam  in  Indonesia  Through  the Perspective  of  Al- Ghazali’s  Maqasid  al - Syari’ah  (Purposes  of  Islamic  law). 10.2991/assehr.k.201113.043.
Official  Portal  Ministry  of  Foreign  Affairs  Mala ysia.  “Southeast  Asia  Regio nal  Centre  for Counter Terrorism (SEARCCT). Retrieved from https://www.kln.gov.my/web/guest/south-east-asia-regional-centre-for-counter- terrorism-searcct-, diakses pada 28 Mei 2022.
O’Neill, Bar d E. (2005). Insurgency and Terrorism: from Revolution to Apocalypse. 2nd ed., rev. Washington, D.C: Potomac Books.
PPT  Perkuliahan  MK  CTPS  oleh  Dr.  Fauzia  G.  Cempaka  Timur,  M.Si  (Han)  dengan  topik “ASEAN P olicy and Strategy Against Terrorism.
Searight,  Amy.  (2020). Southeast  Asia  in  2020:  Issues  to  Watch,  Part  1. Retrieved  from https://www.csis.org/analysis/southeast-asia-2020-issues-watch-part-1,  diakses  pada  2 Juni 2022.
Shodiq, MD. (2018). Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Pustaka Harakatuna. Southeast  Asia  Regional  Centre  for  Counter  Terrorism  (SEARCCT).  (2020). SEARCCT ’ s Selection fo Articles 2020. Kuala Lumpur: Ministry of Foreign Affairs of Malaysia. Sulaeman, Fadhil Haedar. (2020). ASEAN, The Quad, and China: a Security Contestation for the Indo- Pasific  Region. Retrieved  from  https://asc.fisipol.ugm.ac.id/2020/04/20/asean-the-quad- and-china-a-security-contestation-for-the-indo-pacific-region/, diakses pada 1 Juni 2022.
Widodo, Reja Irfa. (2015). 50 Ribu Warga Malaysia Diketahui Mendukung ISIS. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nz9dmc365/50-ribu-warga-malaysia-diketahui- mendukung-isis, diakses pada 25 Mei 2022.
Copyright © 2022, Syahrir Mujib, Mhd Halkis This is an open access article under the CC – BY-SA license
Williams, Lindy & Guest, Phiip. (2012). Demographic Change in Southeast Asia: Recent histories and future directions.
Wright-Neville, D. (2004). US Counterterrorism in Southeast Asia: Problems on the Horizon. In M. Vicziany, & D. L. P, Regional Security in the Asia  Pacific: 9/11 and After (pp. 51-55). Massachussets: Edward Elgar Publishing.