ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021 (STUDI KASUS TAHUN 2016-2021)
1 Oktaviani Melky Seldjatem, 2 Depi Yulyanti, 3 Setyo Dwi Widyastuti
1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indramayu Jln. Wirapati – Sindang Kabupaten Indramayu, 45222 Jawa Barat E-mail: oktavianimseldjatem@gmail.com

## ABSTRAK
Prevalensi merokok di Kabupaten Indramayu kelompok umur ≥ 10 tahun sebesar 28,87% untuk yang perokok setiap hari, dan 3,56% untuk perokok kadang-kadang. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi Kebijakan Perda No 8 Tahun 2016 tentang KTR di Kabupaten Indramayu (Studi Kasus Tahun 2016-2021). Penelitian ini menggunakan  metode kualitatif dengan  pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12, Informan Utama yaitu Ketua DPRD, Kasie Promkes Dinkes,  dan  Kasie  Bina  Masyarakat  Satpol  PP,  Informan  Triangulasi  yaitu  LSM  dan  8 penanggungjawab  tempat  KTR.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  penyebaran  informasi  sudah disampaikan  kepada  dinas-dinas  dan  eksekutif  lain,  sosialisasi  belum  mertata  dan  belum  secara konsisten. Penyediaan fasilitas ruangan khusus merokok masih belum semua menyediakan, alokasi berasal dari APBD dan BOK, Rambu "dilarang merokok" sudah diterapkan yang tidak menerapkan di  angkot  dan  terminal.  Penyediaan  asbak  di  lakukan  di  tempat  ibadah,  tempat  kerja  dan  tempat lainnya,  kerja  sama  lintas  sektor  sudah  dilakukan,  penerapan  KTR  belum  berjalan  optimal dikarenakan  masih  terdapat  kawasan  yang  belum  mempunyai  Satgas  dan  SOP.  Simpulan  dalam penelitian  ini  dilihat  dari  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  masih belum optimal. Oleh sebab itu disarankan agar meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik.
Kata Kunci : Analisis, Impelementasi Perda KTR, Kabupaten Indramayu

## ABSTRACT
The prevalence smoking in Indramayu Regerency 10 year old is 28.87% for daily smokers, 3.56% for occasional smokers. Purpose the study was to determine implementation of Regional Regulation No. 8 of 2016 about no smoking area in Indramayu District (Case Study 2016-2021). This study uses a qualitative method with a case  study  approach. There were 12 informants in this study, the main informants were the chairman of the DPRD, Head of Health Promotion Section of the Health Office, and Head of Community Development for Satpol PP, triangulation informants namely NGOs and 8 people in charge of KTR places. The results of the study stated that the dissemination of information had  been  conveyed  to  other  agencies  and  executives,  the  socialization  was  not  uniform  and  not consistent. The provision of special smoking room facilities is still not all provided, the allocation comes from the APBD and BOK, "no smoking" signs have been implemented which do not apply in public transportation and  terminals. Ashtrays  are provided in places of  worship, workplaces and other places, cross-sectoral cooperation has been carried out, the application of KTR has not run optimally because there are still areas that do not have a Task Force and SOP. The conclusions in this  study  are  seen  from  the  factors  of  communication,  resources,  disposition  and  bureaucratic structure are still not optimal. Therefore, it is suggested to increase the factors that can influence the process of implementing public policy.
Keywords: Analysis, Implementation of Regional Regulation on KTR, Indramayu Regency

## 1. PENDAHULUAN
Produk  tembakau  yaitu    produk  yang  berasal dari daun tembakau sebagai bahan baku yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup  atau  dikunyah,  dengan  jenis  rokok  yaitu rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2012).
Prevalensi merokok secara nasional pada tahun 2020 sebesar 28,69%, prevalensi merokok tertinggi di  Indonesia  adalah  Provinsi  Jawa  Barat    sebesar 32,55  %  dan  yang  terendah  adalah  Provinsi  Bali sebesar  20,50%    (Badan  Pusat  Statistik,  2020). Sedangkan  prevalensi  merokok  di  Kabupaten Indramayu  kelompok  umur  ≥  10  tahun  sebesar 28,87% untuk yang perokok setiap hari, dan 3,56% untuk  perokok  kadang-kadang  (Kementerian Kesehatan RI, 2019).
Sebesar  54,3%  provinsi  di  Indonesia  telah menerapkan  KTR,  di  Provinsi  Jawa  Barat penerapan KTR di Kabupaten/Kota sebesar  66,7% dengan urutan ke 14 dari 34 provinsi di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2020)
Ketentuan sanksi pidana pada setiap orang yang merokok  di  area  KTR  yaitu  diancam  pidana kurungan  paling  lama  7  hari  atau  dipidana  denda paling  banyak  Rp.  500.000,-  (Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR).,  2016).  Namun  dalam  pelaksaanya hanya sebatas teguran lisan dan belum menegakkan sanksi pidana sesuai dengan Perda KTR.
Menurut Kepala Bidang Penegakan Perundang- undangan  Daerah  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol  PP)  bahwa  masih  ada  masyarakat  yang merokok di area KTR dikarenakan ketidakpahaman dari  masyarakat  tentang  tempat-tempat  mana  saja yang dinyatakan tempat KTR dan kurang kesadaran masyarakat  untuk  tidak  merokok  atau  merokok ditempatnya.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  awal,  peneliti menemukan  permasalahan  sesuai  dengan  teori Edward III (1980) bahwa faktor yang dapat menjadi pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Perda KTR yaitu    komunikasi,  sumber    daya,  disposisi      dan struktur   birokrasi. Selain    itu  pada hari Kamis tanggal  21  Maret  2019    masih  terdapat  kegiatan orang merokok di Gedung X Kabupaten Indramayu yang juga merupakan KTR (Gandarasa, 2019).
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan  judul  “Analisis  Implementasi  Kebijakan Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  tentang
Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  di  Kabupaten Indramayu Tahun 2021 (Studi Kasus Tahun 2016- 2021)”.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  12 Informan yaitu Informan Utama terdiri dari Ketua DPRD  Kabupaten  Indramayu,  Kasie  Promkes Dinkes dan Kasie Bina Potensi Masyarakat Satpol PP.  Informan  Triangulasi  terdiri  dari  Ketua  LSM dan masing-masing Penanggungjawab tempat KTR.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang KTR Berdasarkan Faktor Komunikasi
Penyebaran  informasi  tentang  Perda  KTR DPRD telah menginformasikan kepada dinas-dinas terkait dan kepada eksekutif lain. Dinkes Kabupaten Indramayu  telah  menginformasikan  tentang  Perda KTR kepada 49 Puskesmas di, sedangkan Satpol PP telah menginformasikan tentang Perda KTR kepada bagian  Penegakan  Daerah (Gakda).
Kejelasan  dalam  proses  penyampaian  yang dilakukan  oleh  DPRD  kepada  dinas-dinas  terkait dan  eksekutif  lain  mengenai  Perda  KTR  dimulai dari awal perumusan Perda KTR  sampai disahkan, menyampaikan mengenai pelaksana sektor sosialisasi yaitu Dinkes dan sektor penindakan yaitu Satpol PP. Namun  dalam penyampaiannya belum konsisten.
Penyebaran  informasi  tentang  Perda  KTR DPRD telah menginformasikan kepada dinas-dinas terkait  dan  kepada  eksekutif  lain.  Dalam pelaksanaanya  tidak  hanya  dilakukan  oleh pemerintah  namun  masyarakat  juga  ikut  serta dikarenakan produk hukum yang dibuat oleh DPRD diharapkan  dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik- baiknya dengan penuh tanggungjawab.
Dinkes  Indramayu  telah  menginformasikan tentang Perda KTR kepada 49 Puskesmas yang ada di  Indramayu  untuk  melaksanakan  sosialisasi, sedangkan  Satpol  PP  telah  menginformasikan tentang  Perda  KTR  kepada  bagian  Penegakan Daerah  (Gakda)  untuk  melaksanakan  penegakan Perda KTR.
Dalam  Hessel  (2003)  komunikasi  yaitu penyampaian mengenai pemikiran dan perasaannya kepada  orang  lain,  dan  dalam  penyampaian membuthkan  keakuratan  dan  mudah  dipahami. Sehingga  pelaksana  akan  mengetahui  apa  yang harus dilaksanakan, komunikasi yang disampaikan tentang  keputusan  kebijakan  mesti  ditransmisikan kepada personalia  yang tepat  sebelum  bisa  diikuti (Hessel, 2003).
Penyebaran  informasi  tentang  Perda  KTR dinyatakan sudah berjalan dengan baik dikarenakan telah  ada  penyebaran  informasi  kepada  para pelaksana untuk dapat mengimplementasikan Perda KTR, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani et, al (2020) di RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare bahwa komunikasi berjalan dengan baik   dan  dalam   komunikasi      adalah      satu bentuk  implementasi    yang  sangat  mempengaruhi kebijakan (I. F. Handayani et al., 2020).
Kejelasan  dalam  proses  penyampaian  yang dilakukan  oleh  DPRD  kepada  dinas-dinas  terkait dan  eksekutif  lain  mengenai  Perda  KTR  dimulai dari awal perumusan Perda KTR   sampai disahkan, menyampaikan mengenai pelaksana sektor sosialisasi yaitu Dinkes dan sektor penindakan yaitu Satpol PP. Dinkes dengan bantuan para puskesmas telah menyampaikan tentang Perda KTR di dalam atau  di  luar  gedung  saat  melakukan  sosialisasi, sedangkan dalam penindakan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kemudian jika pelanggar dikatakan sudah  membandel  maka  dilakukan  penindakan berupa  tindak  pidana,  hanya  saja  terkait  dengan sanksi  tersebut  belum  diberlakukan  dan  hanya sebatas teguran lisan.
Menurut Edwards (1980) dalam Hessel (2003) mengatakan  bahwa  sebuah  kebijakan  harus diimplementasikan  sebagaimana  mereka  yang memberlakukannya,  petunjuk  implementasi  tidak hanya  diterima  namun  jelas  penyampaiannya. Penyampaian  yang  disampaikan  para    pelaksana masih  belum dikatakan optimal dikarenakan masih terdapat  masyarakat  yang  belum  menerima sosialisasi  tentang  Perda  KTR,  yang  menerima sosialisasi hanya  di fasilitas kesehatan dan tempat proses  belajar  mengajar.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Noafiafni  dan Khaidir (2019) menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan  terbatas,  7  KTR  yang  disosialisasikan hanya fasilitas kesehatan dan tempat proses belajar mengajar (Nofiafni & Khaidir, 2019).
Upaya  yang  dilakukan  oleh  DPRD  dan  para pelaksana dalam mengimplementasikan Perda KTR perlu  dilakukan  dengan  baik  dan  konsisten.
Menurut  Edwards  (1980)  dalam  Hessel  (2003) menyatakan  bahwa  jika  implementasi    kebijakan ingin  optimal,  apa  yang  dilaksanakan  harus konsisten dan jelas (Hessel, 2003).
Para pelaksana telah menginformasikan tentang Perda  KTR  namun  belum  secara  konsisten, pengetahuan  masyarakat  tentang  KTR  belum mengetahui  mengenai  batasan-batasan  mana  saja yang menjadi area KTR, ketidaktahuan akan sanksi mengenai larangan merokok di area KTR,   hal ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fernando  dan  Marom  (2016)  menyatakan  bahwa pengetahuan masyarakat mengenai adanya peraturan  dapat  mudah  diketahui,  namun  belum tentu mengetahui tentang batasan dalam  KTR dan sanksi  yang  ada,  sehingga  masih  terdapat  orang yang merokok dan menjadi pelanggar  (Fernando & Marom, 2016).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  KTR Berdasarkan Faktor Sumber Daya
Fasilitas  ruangan  khusus  merokok  masih banyak instansi yang belum memiliki alokasi dana dalam  implementasi  Perda  KTR  berasal  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan  dana  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK). Rambu “dilarang merokok” di instansi atau kantor- kantor  sudah  menerapkan  namun  belum  diketahui untuk  di  tempat-tempat  umum.  Larangan  untuk tidak menyediakan asbak yaitu puskesmas, sekolah dan  taman  kanak-kanak,  angkutan  umum, sedangkan yang menyediakan yaitu tempat ibadah (di  ruangan  khusus  merokok),  tempat  kerja, terminal dan pasar tradisional.
Kerjasama  lintas  sektor  telah  dilaksanakan berasama  Dinkes,  Satpol  PP  dan  LSM  tembakau. Dalam penerimaan audio visual tentang pelaksanaan  Perda  KTR  bahwa  penerimaan  audio visual  dari  pihak  terkait  yaitu  DPRD  sudah menerima,  sedangkan  Dinkes  untuk  sekolah- sekolah  belum  memberikan  informasi  terkait pelaporan mengenai KTR.
Fasilitas  ruangan  khusus  merokok  menurut Pemerintah  Daerah  masih  banyak  instansi  yang belum memiliki fasilitas ruangan khusus merokok. Fasilitas khusus merokok sebagai upaya implementasi  Perda  KTR  agar  masyarakat  tidak merokok disembarang tempat melainkan di tempat yang  sudah  ditentukkan,  masih  kurangnya  sarana seperti  ruangan  khusus  merokok.  Sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Perawati  (2021)  bahwa belum  adanya  ruangan  khusus  merokok  sehingga
penerapan  KTR  dinyatakan  belum  terlaksana dengan baik (Perawati et al., 2021).
Ruangan khusus merokok sebagai sarana untuk perokok  aktif  agar  bisa  merokok  diarea  yang ditentukan,  penyediaan  fasilitas  ruangan  khusus merokok  tidak  diperbolehkan  didalam  gedung, untuk fasilitas khusus merokok masih banyak yang belum menyediakan, yang telah menyediakan yaitu di  tempat  ibadah  (ruangan  khusus  merokok  dan asbak),  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Julipin  (2017)  bahwa  fasilitas khusus  untuk  merokok  memiliki  sirkulasi  udara, terdapat  asbak  atau  pembuangan  puntung  rokok, serta terdapat informasi tentang bahaya rokok bagi kesehatan (Julipin, 2017).
Dalam  implementasi  Perda  KTR  alokasi  dana berasal  dari  APBD  dan  BOK,  tempat  KTR  yang menerima  dana    BOK      yaitu  tempat  fasilitas kesehatan  (puskesmas)  sedangkan  untuk  tempat KTR lain tidak ada alokasi dana padahal faktor dana pun  sangat  penting  untuk  keberhasilan.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Handayani et, al (2020) menyatakan bahwa tidak ada anggaran dana  untuk  RSUD  Andi  Makkasau  dari  pihak pemerintah    dalam    upaya  penerapan  KTR  (I.  F. Handayani  et  al.,  2020).  Penyediaan  rambu “dilarang  merokok”  di  instansi  atau  kantor-kantor sudah  menerapkan  rambu  peringatan  dilarang merokok  namun  belum  diketahui  untuk  tempat- tempat umum sudah ataukah belum penerapannya.
Fasilitas  pendukung  seperti  stiker  tanda dilarang  merokok  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  implementasi  Perda  KTR,  tidak hanya  sumber  daya  manusia  dan  finansial  tetapi rambu dilarangan merokok harus terdapat di tempat KTR,  namun  kenyataannya  di  tempat  KTR  masih terdapat  kawasan  yang  belum  menerapkan  yaitu angkot  dan  terminal.  Hal  tersebut  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Noviafni  dan  Haidir (2019)  menyatakan  bahwa  belum  maksimalnya pemasangan  stiker  larangan  merokok  di  angkutan umum  dimana  pemasangan  tanda  KTR  sangat terbatas (Nofiafni & Khaidir, 2019).
Larangan untuk tidak menyediakan asbak yaitu puskesmas,  sekolah  dan  taman  kanak-kanak, angkutan  umum,  sedangkan  yang  menyediakan yaitu tempat ibadah (di ruangan khusus merokok), tempat  kerja,  terminal  dan  pasar  tradisional. Implementasi Perda KTR dinyatakan belum optimal dikarenakan  terdapat  penanggungjawab  tempat KTR  yang  masih  menyediakan  asbak.  Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julipin (2020) menyatakan bahwa dalam Perda KTR No 10
Tahun  2010  pasal  10  mengatur  bahwa penanggungjawab
KTR dilarang untuk
menyediakan asbak di tempat yang dinyatakan KTR (Julipin, 2017). Kerjasama lintas sektor dalam mengimplementasikan Perda KTR telah
dilaksanakan berasama Dinkes, Satpol PP dan LSM tembakau. Sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan Perda KTR serta kerjasama lintas  sektor  dalam  implementasinya    sudah dikatakan  baik.  Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Andriansyah  (2018)  bahwa  bukan hanya  sumber  daya  manusia  saja,  tetapi  sumber daya lainnya yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan yaitu fasilitas dan anggaran, kewenangan dan  kerjasama  antar  sektor  (ANDRIANSYAH, 2018).
Dalam  penerimaan  audio  visual  tentang pelaksanaan  Perda  KTR  bahwa  penerimaan  audio visual  dari  pihak  terkait  yaitu  DPRD  sudah menerima,  sedangkan  Dinkes  untuk  sekolah- sekolah  belum  memberikan  informasi  terkait pelaporan mengenai KTR. Jika para pelaksana tidak bertanggungjawab  dan  kekurangan  akan  sumber daya  dalam  implementasi  kebijakan  publik  maka mungkin akan tidak efektif (Hessel, 2003).
Berdasarkan  Perda  No  8  Tahun  2016  tentang KTR yaitu SKPD berwenang untuk memfoto atau membuat  rekaman  (Peraturan  Daerah  Nomor  8 Tahun  2016  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok, 2016). Dalam pelaksanaanya telah menerima audio visual hanya Dinkes tidak menerima laporan KTR dari sekolah.

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  KTR Berdasarkan Faktor Disposisi
Tanggapan mengenai implementasi Perda KTR dinyatakan belum optimal, proses sosialisasi sudah dilakukan dan  penegakkan sanksi belum diberlakukan.  Tempat-tempat  KTR  yang  tidak melakukan  peneguran  kepada  pengunjung  yang merokok  yaitu  angkot  dan  terminal.  Pemberian penghargaan  kepada  para  pelaksana  diketahui masih  belum  terlaksana.  Sedangkan  peran  serta masyarakat  dalam  bentuk  keikutsertaan  belum semua mengikuti. Produk Hukum dari Perda KTR yaitu  belum  diberlakukan  oleh  Satpol  PP  hanya sebatas teguran lisan.
Tanggapan mengenai implementasi Perda KTR dinyatakan belum optimal, proses sosialisasi sudah dilakukan dan  penegakkan sanksi belum diberlakukan. Dalam Peraturan Daerah No 8 Tahun
2016  KTR  menyatakan  bahwa  penanggungjawab KTR yaitu berwenang untuk  melakukan peneguran pada  orang  yang  merokok  di  KTR,  dan memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan  tanda  larangan  merokok  untuk meninggalkan  KTR.  Tempat-tempat  KTR  yang tidak  melakukan  peneguran  karena  kurangnya pemahaman dari Penanggungjawab KTR mengenai larangan  merokok  beserta  sanksinya,  yang  tidak melakukan  peneguran  kepada  pengunjung  yang merokok yaitu angkot dan terminal.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simaibang  dan  Kismartini  (2020)  bahwa  sanksi yang ada berdasarkan Perda KTR No 3 Tahun 2013 di  Kota  Semarang  yaitu  ancaman  kurungan  dan denda, sedangkan terkait dengan pemahaman supir yang  kurang  menyebabkan  ketidaktahuan  akan sanksi  bagi  pelanggar  (Simaibang  &  Kismartini, 2020).  Pemberian  penghargaan  kepada  para pelaksana  masih  belum  terlaksana.  Sedangkan peran serta masyarakat dalam keikutsertaan melalui bentuk pengawasan sosial belum semua mengikuti. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang KTR yaitu memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.
Prodak  Hukum  dari  Perda  KTR  yaitu  sanksi Administrasi  dan  sanksi  tindak  pidana  kurungan penjara paling lama 7 hari dan denda paling banyak Rp. 500.000,- yaitu belum diberlakukan oleh Satpol PP hanya sebatas teguran lisan dengan begitu para pelaksana  belum  berhasil  secara  optimal  karena belum  terdapat  kemauan  dalam  memberlakukan sanksi. Disposisi adalah sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan  suatu  kebijakan.  Menurut Edward  III  (1980)  dalam  Hessel  (2003)  jika implementasi  kebijakan  ingin  berhasil  secara optimal,  maka  pelaksana  tidak  hanya  mengetahui apa  yang  harus  dilakukan  dan  mempunyai kemampuan  tetapi  pelaksana  harus  mempunyai kemauan  untuk  mengimplementasikan  suatu kebijakan (Hessel, 2003).
Penegakkan  Perda  KTR  tentang  sanksi  yang berlaku  yaitu  dilakukan  oleh  Satpol  PP  sebagai sektor  penindakan,  namun  dalam  hal  penindakan hanya sebatas teguran lisan dikarenakan tidak bisa melakukan  penindakan  kepada  masyarakat  yang merokok  di  area  KTR,  ketidaktahuan  masyarakat untuk  tidak  merokok  di  area  KTR  menjadi  alasan Satpol  PP  tidak  memberlakukan  sanksi,  tentang ruangan  khusus  merokok  menjadi  alasan  untuk tidak  memberikan  sanksi  dikarenakan  belum terdapat  penyediaan  ruangan  khusus  merokok
sehingga  masyarakat  akan  selalu  menanyakan dimana tempat untuk khusus merokok.
Sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan Fernando  dan  Marom  (2016)  menyatakan  bahwa butuh  keberanian  untuk  menegur  orang  yang merokok  di  tempat  KTR,  selama  3  tahun disahkannya  Perda  KTR  di  Kota  semarang  No  3 Tahun  2013  tentang  KTR  sampai  saat  ini  belum ditegakkan  serta  belum  ada  laporan  tertulis (Fernando & Marom, 2016).

## Analisis  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang  KTR Berdasarkan Faktor Struktur Birokrasi
Pembentukan  Satgas  KTR  di  Kabupaten Indramayu  sebagai  bentuk  pengawasan  yaitu  para pelaksana  belum  membentuk  Satgas  KTR. SOP/Panduan  bagi  para  pelaksana  implementasi Perda  KTR  untuk  melakukan  tugasnya  yaitu terdapat  SOP  Perda  KTR No  8  Tahun 2016,  SOP Penyuluhan  yang  dimiliki  oleh  Dinkes,  dan  SOP Penindakan yang dimiliki oleh Satpol PP.
Pembentukan  Satgas  KTR  di  Kabupaten Indramayu  sebagai  bentuk  pengawasan  yaitu  para pelaksana belum membentuk Satgas KTR.
Penanggungjawab  KTR  dalam  melaksanakan kewajiban  pengawasan  yaitu  dapat  membentuk Satgas  KTR  (Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, 2016), masih terdapat  tempat  KTR  yang  belum  mempunyai Satgas kecuali fasilitas kesehatan (puskesmas), TK dan tempat proses belajar mengajar (sekolah). Perlu ada koordinasi antar Satgas KTR di masing-masing tempat  KTR  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaannya.  Sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Irhamnisa et, al (2020) menyatakan bahwa dalam implementasi Perda KTR berdasarkan faktor struktur birokrasi yaitu tidak terdapat Satgas KTR sebagai pengawas di area KTR.
SOP/Panduan bagi para pelaksana implementasi  Perda  KTR  untuk  melakukan tugasnya  yaitu  terdapat  SOP  Perda  KTR  No  8 Tahun  2016,  SOP  Penyuluhan  yang  dimiliki  oleh Dinkes,  dan  SOP  Penindakan  yang  dimiliki  oleh Satpol PP. Implementasi kebijakan dikatakan masih belum  optimal,  dikarenakan  terdapat  tidak  efisien dari struktur birokrasi (Hessel, 2003). Implementasi Perda KTR dinyatakan belum optimal dikarenakan belum semua mempunyai SOP untuk pelaksana dan penanggungjawab  tempat  KTR,  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Irhamnisa  et  al, (2020)  menyatakan  bahwa  tidak    terdapat  SOP dalam penerapan kebijakan KTR di  Rumah Sakit
Tk. III Dr. Soeharsono Tempat Perawatan Tentara (TPT) Banjarmasin (Irhaminisa et al., 2020) 4. KESIMPULAN
Berdasarkan faktor komunikasi yaitu penyebaran  informasi  tentang  Perda  KTR    sudah disampaikan  kepada  dinas-dinas  terkait  dan eksekutif  lain,  kepada  puskesmas  dan  kepada Penegakan  Daerah  (Gakda)  Satpol  PP,  sosialisasi mengenai  Perda  KTR  belum  dilaksanakan  secara konsisten.
Berdasarkan  faktor  sumber  daya  yaitu penyediaan fasilitas ruangan khusus merokok masih terdapat  tempat  KTR  yang  belum  menyediakan selain tempat ibadah (masjid),  alokasi dana berasal dari  APBD,  BOK,  dan  kas  masing-masing penanggungjawab tempat KTR. Rambu peringatan “dilarang merokok” sudah menerapkan yang tidak menerapkan  hanya  pada      angkot    dan    terminal, terdapat  penyediaan  asbak  di  tempat  ibadah (ruangan  khusus  merokok)    di  tempat  kerja  dan tempat    lainnya  (kantor  pasar  tradisional),    kerja sama lintas sektor dilakukan oleh Dinkes dan LSM, dan  dalam  penerimaan  audio    visual    tentang implementasi  Perda      KTR  baru    diterima  oleh DPRD.
Berdasarkan faktor disposisi belum dinyatakan optimal      karena  sosialisasi  belum  secara  merata dilaksanakan,  dan  pemberlakuan  sanksi  belum diterapkan.  DPRD  akan  melakukan      peneguran kepada pelaksana jika tidak melakukan tanggungjawabnya  sedangkan  penanggungjawab tempat  KTR  belum  melakukan  peneguran  kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Belum semua menerima  penghargaan  yang  diberikan  oleh Bupati/DPRD  kepada  para  pelaksana  sebagai bentuk pembinaan penyelenggaraan KTR.
Berdasarkan  faktor  struktur  birokrasi  yaitu terdapat studi banding saat perumusan Perda KTR dengan  dibentuk  kelompok  kerja,  pembentukkan Satgas KTR belum semua penanggungjawab tempat KTR  membentuk  Satgas,  dan  SOP  belum  semua penanggungjawab tempat KTR mempunyai SOP.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriansyah,  Susanti.  (2018).  Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  (Ktr)  Di Rumah  Sakit  Islam  Faisal  Kota  Makassar. Digilib.Unhas.Ac.Id
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Indramayu. (2020).  Persentase  Merokok  Pada  Penduduk
Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi (Persen). Retrieved
From
Https://Www.Bps.Go.Id/Indicator/30/1435/1/
Persentase-Merokok-Pada-Penduduk-Umur- 15-Tahun-Menurut-Provinsi.Html
Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi Kebijakan  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di Puskesmas  Pandanaran  Kota  Semarang. Journal  of  Public  Policy  And  Management Review
Gandarasa, Gelar. (2019). Perda Rokok Kabupaten
Indramayu  Tidak  Diterapkan  Bahkan  Di Kantor Pemerintahan.
Www.Pikiranrakyat.Com. Https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Jawa- Barat/Pr-01308650/Perda-Rokok-Kabupaten- Indramayu-Tidak-Diterapkan-Bahkan-Di- Kantor-Pemerintahan
Handayani, Iis. Fitri., Usman, & Majid, Makhrajani. (2020).  Implementasi  Perda  Nomor  9  Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Andi  Makkasau  Parepare. Jurnal  Ilmiah Manusia  Dan  Kesehatan , 3 (3),  341–354. http://jurnal.umpar.ac.id/index.php/makes/arti cle/view/314/481
Hessel, Tangkilisan. Nogi. S. (2003). Implementasi Kebijakan  Pubic  Transformasi  Pikiran Goerge  Edwards .  Yogyakarta  :  Lukman Offset.
Irhaminisa,  Siti.,  Anhar,  H.  Deli.,  &  Wahid,  H.
Abdul. (2020). Kawasan Tanpa Rokok ( Ktr ) Di Rumah Sakit Tk . Iii Dr . R . Soeharsono Tempat  Perawatan  Tentara  (  Tpt  )
Banjarmasin. repository eprintsuniska - bjm.ac.id
Julipin,  Karl.  Zitta.  (2017).  Disposisi  Pejabat Pemerintah  Dalam  Implementasi  Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  Di  Kantor Lurah Parit Oleh : Disposition Of Government
Officials In Implementation Regional Regulation  Number  10  Of  2010  About.  5.
Jurnal Ilmu Pemerintahan
Kementerian  Kesehatan  RI.  (2020). Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Provinsi Tahun 2020 . Profil Kesehatan Indonesia.
Laporan  Provinsi  Jawa  Barat.  (2018).  Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan.
Nofiafni,  Farhaya.  Berlian.,  &  Khaidir,  Afriva.
(2019). Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Upaya  Penciptaan  Kota  Padang  Layak  Anak. Journal  of  Multticslinary  Research  and Development
Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Kawasan Tanpa Rokok, (2016).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2012). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
Perawati.,  Nopriadi,  Novita.,  Riany,  Kiswanto,  & Gustina,  Tin.  (2021).  Analisis  Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan  Perda  Nomor  5  Tahun  2016  Di Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Indragiri  Hilir. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 21 (1), 392. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V21i1.1293
Simaibang,  A.  A.,  &  Kismartini.  (2020).
Implementasi  Kebijakan  Kawasan  Tanpa Rokok  Pada  Angkutan  Umum  Di  Kota Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Angkutan Umum  Di  Terminal  Penggaron). Journal  Of Public  Policy  And  Management  Review . Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpp mr/Article/View/12201%0Ahttps://Ejournal3. Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/Downl oad/12201/11852