__________________________________________________________________________________________________
©2021, Hak cipta pada penulis. Diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bekerjasama dengan Divisi Manajemen Mutu Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada.

## Artikel Penelitian

## OPTIMALISASI PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS DENGAN PELAKSANAAN STANDAR AKREDITASI PASCASURVEI
AAM SUMADI 1,2,3 dan AGUS SUMARNO 3
1 Rumah Sakit Haji Jakarta
2 Komisi Akreditasi Rumah Sakit
3 Universitas Islam As- Syafi’iyah
Email korespondensi: aam_sumadi@yahoo.com
Dikirimkan 11 Februari 2021, Diterima 18 Mei 2021

## Abstrak
Latar Belakang : Rumah Sakit yang telah mendapatkan status akreditasi nasional diwajibkan membuat Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) sesuai dengan rekomendasi surveyor untuk memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang belum tercapai. Rumah Sakit (RS) menyampaikan PPS ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) satu bulan setelah survei akreditasi. PPS merupakan strategi/pendekatan yang akan diterapkan RS untuk menangani setiap temuan sebagai tindak lanjut dan bukti komitmen langkah-langkah yang akan dilakukan dalam  memenuhi  standar  yang  belum  dilaksanakan  dalam  waktu  satu  tahun.  Implementasi  PPS  dilihat  saat  survei  verifikasi  yang bertujuan untuk mengevaluasi  RS dalam mempertahankan, dan atau meningkatkan mutu pelayanan RS sesuai dengan rekomendasi dari surveyor .
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen, yaitu PPS dengan variabel dependen yaitu hasil survei verifikasi akreditasi 1 di RS yang terakreditasi paripurna Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.
Metode : Penelitian ini merupakan kuantitatif observasional dengan menganalisis data retrospektif, bersumber dari big data KARS yaitu dokumentasi RS yang telah dilakukan akreditasi dengan kriteria inklusi yaitu 8 RS yang telah dilakukan survei verifikasi ke 1 dan memiliki PPS. penilaian akreditasi oleh KARS periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan perhitungan sampel 61 RS.
Hasil : Hasil penilaian survei verifikasi 1 yang terpenuhi 65,50%, dan belum terpenuhi 37,50%. Dari 37,50% yang belum terpenuhi terdapat peningkatan pada semua standar sebesar 16,23% dari 25,50% pada saat survei. Variabel PPS yang lengkap 37,50%, dan tidak lengkap 65,50% dengan sub variabel metode perbaikan yang dibuat oleh RS dengan rerata 91,75 dengan nilai tertinggi, artinya RS memahami strategi  yang  dilaksanakan  dan  sub  variabel  kesesuaian  waktu  implementasi  maksimal  1  bulan  setelah  survei  dengan  rerata  45,75 merupakan nilai terendah, artinya RS belum mengimplementasikan metode perbaikan berdasarkan target waktu yang direncanakan.
Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan PPS tidak ada hubungannya dengan hasil survei verifikasi. Disarankan bahwa PPS harus dibuat sesuai dengan standar dan dilaksanakan dengan baik sesuai target waktu yang direncanakan.
Kata kunci: PPS, survei verifikasi, SNARS Edisi 1

## Latar Belakang
Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Nomor  12  Tahun 2020  tentang  Akreditasi  Rumah  Sakit  menyatakan  bahwa rumah sakit yang telah mendapatkan status akreditasi nasional diwajibkan  membuat  perencanaan  perbaikan  strategis  sesuai dengan  rekomendasi surveyor untuk  memenuhi  standar pelayanan  rumah  sakit  yang  belum  tercapai 1 .  Rumah  sakit menyampaikan perencanaan perbaikan strategis (PPS) ke KARS dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi satu bulan setelah survei akreditasi, setelah sertifikat akreditasi diterima  rumah  sakit 2,3 . PPS  merupakan  strategi/pendekatan
yang  akan  diterapkan  rumah  sakit  untuk  menangani  setiap temuan  sebagai  tindak  lanjut  dan  bukti  komitmen  langkah- langkah  yang  akan  dilakukan  dalam  memenuhi  standar  yang belum dilaksanakan 1 dalam waktu satu tahun.
PPS  berisi  penjelasan  tindakan  spesifik  yang  akan  digunakan untuk  mencapai  kepatuhan  dan  penjelasan  metodologi  untuk mencegah  kembalinya  tindakan  ketidakpatuhan  standar.  PPS harus  menunjukkan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  rumah sakit  untuk  dapat  mencapai  terpenuhi  lengkap  dari  setiap standar  dan  elemen  penilaian 2 .  Di  rumah  sakit  X,  salah  satu kondisi  krusial  yang  harus  dihadapi  adalah  rendahnya

## Sumadi, A., dan Sumarno, A.
kepatuhan terhadap prosedur penggunaan dan pelepasan Alat Pelindung  Diri  (APD).  Berbagai  alasan  melatari  rendahnya kepatuhan  penggunaan  APD  sangat  tinggi  pada  perawat  yang sudah mengikuti pelatihan sebesar 88.60% 4 . Faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  dalam  hal  penerapan asesmen  medis  oleh  Dokter  Penanggung  Jawab  Pelayanan (DPJP)  di  seluruh  ruangan  RS.  X  adalah  faktor  sumber  daya manusia, material, regulasi, dan kepemimpinan 5 .
Berdasarkan  Permenkes  nomor  34  tahun  2017  tentang akreditasi bahwa survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pelayanan RS sesuai  dengan  rekomendasi  dari surveyor 6 .  Survei  verifikasi sebagai  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  KARS  untuk mengevaluasi implementasi PPS pada tahun pertama dan tahun kedua  setelah  akreditasi.  RS  yang  telah  terakreditasi  tersebut akan dilihat kembali implementasi standar-standar yang pada saat  survei  belum  terpenuhi  maka  saat  survei  verifikasi diharapkan  telah  terimplementasi  dengan  baik  dan  standar yang  telah  terimplementasi  diharapkan  masih  tetap terimplementasi secara konsisten.
Studi pendahuluan dengan melakukan wawancara pada tanggal 4  Mei  2020  melalui  telepon  dengan  7  orang surveyor keperawatan  yang  saat  ini  masih  aktif  bekerja  di  RS  yang melakukan survei verifikasi akreditasi di  RS  lain, menyatakan bahwa ada beberapa RS yang saat dilakukan survei verifikasi 1 dan ke 2 hasilnya baru sebagian, atau 50,00% dari rekomendasi surveyor yang telah terimplementasi. Ada RS yang menyatakan PPS  baru  beberapa  bulan  dibuat  mendekati  waktu  survei diakibatkan  keterlambatan  RS  menerima  laporan  hasil  survei verifikasi, dan ada RS yang menyatakan tidak mengerti bahwa target  waktu  yang  ditulis  di  PPS  pelaksanaan  perbaikan  bisa kapan  saja  bahkan  tertulis  untuk  tahun  berikutnya,  sehingga PPS dikerjakan mendekati waktu survei verifikasi. Beberapa hal yang  mengakibatkan  belum  seluruhnya  terimplementasi dengan  baik  dikarenakan  faktor  sarana  prasarana  yang membutuhkan biaya tidak sedikit, contoh pemenuhan standar Pencegahan  Pengendalian  Infeksi  (PPI),  seperti  ketersediaan ruang isolasi dengan tekanan negatif dan tempat pencampuran obat intravena/obat suntik yang dalam periode 1 tahun setelah survei belum terimplementasi.
Lembaga  independen  penyelenggara  akreditasi  KARS  dapat mencabut penetapan status akreditasi RS, apabila hasil survei verifikasinya  menyatakan  bahwa  RS  tidak  sesuai  lagi  dengan status akreditasinya, karena tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan  mutu  pelayanan  sesuai  dengan  rekomendasi surveyor 6 .  Pendekatan  yang  harus  dilakukan  RS  untuk memastikan bahwa akreditasi mencapai tujuan yang diinginkan dengan memastikan pelayanan yang berkualitas sesuai prinsip akreditasi  dan  RS  harus  bertanggung  jawab  atas  pelayanan sesuai dengan status akreditasinya 13 .
Akreditasi rumah sakit berdampak positif dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  yang  diberikan  di  RS 14,15 .  Akreditasi mengintensifkan kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan kualitas  pelayanan  kesehatan 7 ,  meskipun  ada  penurunan kinerja  setelah  survei,  tetapi  kemudian  menunjukkan  bahwa terjadi  peningkatan  kembali  standar  yang  telah  dicapai  dan dipertahankan  selama  siklus  akreditasi  tiga  tahunan 8 . Perbandingan  kualitas  pelayanan  setelah  survei  akreditasi dengan  periode  saat  dilakukan  akreditasi,  didapatkan  tren penurunan  yang  menunjukkan  kualitas  pelayanan  tetap berlanjut, tetapi pada tingkat yang lebih rendah daripada saat dilakukan survei akreditasi 16 .
Setelah akreditasi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan pemerintah dan pemerintah daerah, dengan  melibatkan  organisasi  profesi,  asosiasi  RS  dan  tokoh masyarakat 9 .  Pembinaan  dan  pengawasan  bertujuan  agar  RS dapat  mempertahankan  dan  atau  meningkatkan  mutu pelayanan 1 .  Badan  pengawas  tersebut  mengoptimalkan perannya dalam pembinaan dan pengawasan terhadap mutu RS dengan  meningkatkan  interaksi  antara  RS,  Dinas  Kesehatan Provinsi dan KARS.
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan  PPS  dengan  hasil  survei  verifikasi  di  RS  yang terakreditasi  SNARS  edisi  1.  Penelitian  ini  berupaya  untuk meningkatkan  kemampuan  RS  dalam  menyusun  PPS  dan mengimplementasikan standar yang menjadi rekomendasi dari surveyor setelah dilakukan survei akreditasi.

## Metode
Penelitian  menggunakan  rancangan  kuantitatif  observasional restropektif  dengan  pendekatan cross  sectional, bertujuan untuk  menganalisis  hubungan  antara  variabel  independent, yaitu PPS dengan variabel dependen yaitu hasil survei verifikasi 1 akreditasi di RS yang terakreditasi paripurna SNARS edisi 1. Penelitian  dilakukan  setelah  mendapatkan  kaji  laik  etik  dari Komisi  Etik  Penelitian  Fakultas  Kedokteran,  Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan persetujuan dari KARS.
Sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  secara  random  sampling yang  memenuhi  kriteria  yaitu  61  RS  yang  terakreditasi paripurna  SNARS  edisi  1  periode  1  Januari  2018  sampai  31 Desember 2019 10 . Karena keterbatasan data sekunder di KARS, sehingga  hanya  tersedia  data  dari  8  RS  yang  sesuai  kriteria inklusi  yang  telah  dilakukan  survei  verifikasi  pertama  dan memiliki  PPS.  Pengumpulan  data  menggunakan  data  hasil survei  verifikasi  dan  data  PPS  yang  dikembangkan  peneliti dengan item pernyataan observasi.
Analisis  data  dilakukan  secara  univariat  dan  bivariat.  Analisis univariat mendeskripsikan distribusi frekuensi, persentase PPS dan  persentase  hasil  survei  verifikasi  1.  Uji  normalitas menggunakan shapiro wilk . menunjukkan data kedua variabel berdistribusi  normal  (sig  >0,05) 11 .  Analisis  bivariat  dilakukan dengan  uji chi-square untuk  melihat  hubungan  variable  PPS dengan variabel hasil survei menggunakan tingkat kemaknaan 5,00% (p 0,05) 12 .

## Hasil
Tabel 1 menunjukkan persentase PPS yang lengkap 37,50% dan yang tidak lengkap 62,50%. Pada sub variabel standar elemen penilaian,  langkah  pemenuhan  elemen  penilaian,  metode perbaikan yang dibuat, indikator pencapaian perbaikan, waktu implementasi maksimal 1 bulan setelah survei, ada penanggung jawab kegiatan, didapatkan nilai tertinggi kesesuaian pada sub variabel metode perbaikan yang dibuat dengan rerata 91,75.
Tabel 1. Distribusi frekuensi perencanaan perbaikan strategis RS terakreditasi paripurna SNARS edisi 1 periode 1 Januari 2018-31
Desember 2019 (n=8) Kategori Frekuensi Persen (%) Tidak lengkap 5 62,50 Lengkap 3 37,50 Total 8 100,00

## Optimalisasi Perencanaan Perbaikan Strategis
Kesesuaian  waktu  implementasi  maksimal  1  bulan  setelah survei  dengan  rerata  45,75  (tabel  2).  Hasil  analisis  ini menunjukkan  pemahaman  RS  dalam  pembuatan  metode perbaikan  sudah  sangat  baik,  sedangkan  target  waktu perencanaan implementasi belum semua dituliskan dalam PPS, artinya  rumah  sakit  belum  mengimplementasikan  metode perbaikan berdasarkan target waktu yang direncanakan.
Tabel 2. Sub variabel perencanaan perbaikan strategis RS terakreditasi paripurna SNARS edisi 1 periode 1 Januari 2018-31 Desember 2019
(n=8) Sub Variabel PPS Mean  Std. deviation Sub elemen penilaian 91,63 23,68 Langkah pemenuhan elemen penilaian 87,50 24,86 Metode perbaikan yang dibuat 91,75 15,27 Indikator pencapaian perbaikan 75,13 23,58 Waktu implementasi maksimal 1 bulan 45,75 17,59 Ada penanggung jawab kegiatan 79,25 24,82
Tabel  3  dan  4  menunjukkan  hasil  penilaian  survei  verifikasi  1 yang terpenuhi 65,50% dan yang belum terpenuhi 37,50%. Dari 37,50%  yang  belum  terpenuhi  terdapat  peningkatan  pada semua  standar  sebesar  16,23%  dari  25,50%  pada  saat  survei dengan  pencapaian  target  implementasi  standar  sebanyak 65,00%.  Analisis  bivariat  dengan  uji  korelasi chi-square menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,85 (p 0,05). Hasil ini menunjukkan  tidak  adanya  hubungan  antara  perencanaan perbaikan strategis dengan hasil survei verifikasi 1. Artinya hasil uji  membuktikan  bahwa  PPS  tidak  menentukan  pelaksanaan standar  akreditasi/hasil  survei  verifikasi  terpenuhi  secara menyeluruh.
Tabel 3. Distribusi frekuensi hasil survei verifikasi 1 RS terakreditasi Paripurna SNARS edisi 1 periode 1 Januari 2018-31 Desember 2019
Survei Verifikasi 1 Frekuensi Persen (%) Belum terpenuhi 3 37,50 Terpenuhi 5 62,50 Total 8 100,00
Tabel 4. Persentase implementasi standar akreditasi hasil survei dan survei verifikasi 1 RS terakreditasi paripurna SNARS edisi 1
periode 1 Januari 2018-31 Desember 2019 Kelengkapan Survei Survei Verifikasi 1 Hasil Terpenuhi Belum terpenuhi Terpenuhi Belum terpenuhi Peningkatan terpenuhi setelah verifikasi 1 Pencapaian setelah survei verifikasi 1 Standar Keselamatan Pasien (SKP) 71,50 28,50 85,75 14,25 14,30 50,00 Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK) 76,75 23,25 92,50 17,50 15,80 76,70 Hak Pasien dan Keluarga (HPK) 82,75 17,25 93,87 6,13 11,10 64,50 Asesmen Pasien (AP) 77,00 23,00 90,25 9,75 13,25 57,60 Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP) 73,87 26,13 90,12 9,08 16,30 62,20 Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) 78,00 22,00 93,00 7,00 15,00 68,20 Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) 75,87 24,13 92,62 7,38 20,80 86,00 Manajemen Komunikasi dan Edukasi (MKE) 67,87 32,13 85,25 14,75 17,70 55,00 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) 68,75 31,25 91,75 8,25 23,00 73,60 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) 76,00 24,00 92,63 7,00 17,00 71,00 Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS) 74,00 26,00 90,75 9,00 17,00 65,20 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) 73,00 27,00 89,13 11,00 16,00 59,30 Kompetensi dan Kewenangan Staf (KKS) 73,00 27,00 90,88 9,00 18,00 67,00 Manajemen Informasi dan Rekam Medis (MIRM) 73,00 27,00 88,38 12,00 15,00 56,00 Program Nasional (PN) 75,00 25,00 87,63 12,00 13,00 52,00 Integrasi Pendidikan Kesehatan Dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP) 76,00 24,00 96,60 3,00 21,00 87,50

## Pembahasan
PPS adalah rencana kerja tertulis yang dibuat oleh RS sebagai tindak  lanjut  hasil  penilaian  yang  belum  terpenuhi  atau terpenuhi  sebagian  dari  hasil  survei.  PPS  diharapkan  dapat menegakkan strategi/pendekatan yang akan diterapkan rumah sakit  untuk  menangani  setiap  temuan.  Menjelaskan  langkah- langkah  spesifik  yang  digunakan  untuk  mencapai  kepatuhan, menjelaskan langkah yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengedukasi  karyawan,  menjelaskan  metodologi  untuk mencegah  terjadinya  kembali  tindakan  ketidakpatuhan  dan mengevaluasi  langkah  evaluasi  efektifitas  dari  rencana perbaikan 2 .
Hasil  survei  verifikasi  1  menilai  16  standar  yang  belum terpenuhi  yaitu,  Sasaran  Keselamatan  Pasien  (SKP),  Akses  ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan (ARK), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Asesmen Pasien (AP), Pelayanan dan Asuhan Pesien  (PAP),  Pelayanan  Anestesi  Bedah  (PAB),  Pelayanan Kefarmasian  dan  Penggunaan  Obat  (PKPO),  Manajemen Komunikasi  dan  Edukasi  (MKE),  Peningkatan  Mutu  dan Keselamatan  Pasien  (PMKP),  PPI,  Tata  Kelola  Rumah  Sakit
(TKRS),  Manajemen  Fasilitas  dan  Keselamatan  (MFK), Kompetensi  dan  Kewenangan  Staf  (KKS),  Manajemen Informasi  dan  Rekam  Medis  (MIRM),  Program  Nasional (PROGNAS)  dan  Integrasi  Pendidikan  Kesehatan  Dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP) 2 .
Hasil  analisis  membuktikan  tidak  ada  hubungan  PPS  dengan hasil  survei  verifikasi  1,  artinya  hasil  uji  membuktikan  bahwa PPS  tidak  menentukan  pelaksanaan  standar  akreditasi/hasil survei verifikasi terpenuhi secara menyeluruh. Walaupun hasil penelitian menunjukan tidak adanya hubungan tetapi PPS yang lengkap dapat meningkatkan implementasi standar akreditasi, karena keterbatasan pada penelitian ini yaitu responden tidak sesuai  dengan  perhitungan  sampel,  dan  dari  hasil  penelitian yang didapatkan pada data PPS bahwa dari 5 sub variabel PPS, pada sub variabel metode perbaikan yang dibuat oleh RS dengan rerata  91,75  (SD 15,27)  artinya  RS  memahami  strategi  dan metode  yang  akan  dilaksanakan  untuk  perbaikan  dan memenuhi  standar  berdasarkan  rekomendasi surveyor sesuai Permenkes  tahun  2020,  tetapi  pada  sub  variabel  kesesuaian waktu implementasi maksimal satu bulan setelah survei rerata
Sumadi, A., dan Sumarno, A.
45,75  (SD 17,59),  artinya  metode  perbaikan  yang  telah  dibuat RS jelas target waktu implementasinya.
Pemenuhan  standar  akreditasi  dari  survei  ke  survei  verifikasi ke-1 mencapai kenaikan sebesar 16,23% dari 25,50% pada saat survei,  walaupun  pencapaian  target  implementasi  standar sebanyak  65,00%.  Jika  dilihat  selama  satu  tahun  pemenuhan standar  akreditasi  dari  survei  ke  survei  verifikasi  masih  ada standar yang belum terpenuhi 9,20%.
PPS  yang  diimplementasikan  dievaluasi  kemajuan  dan dimonitoring  pelaksanaannya  secara  berkesinambungan  di tahun  kedua,  dan  selanjutnya  selama  siklus  tiga  tahunan akreditasi 3 . Sesuai tujuan survei verifikasi untuk mempertahankan  dan/atau  meningkatkan  mutu  pelayanan RS 6 ,  sejalan  dengan  penelitian 8,16 bahwa  dampak  survei  mutu pelayanan berulang secara periodik, maka mutu RS dari waktu ke  waktu  terjaga,  walaupun  kualitas  pelayanan  setelah  survei akreditasi  didapatkan  ada  penurunan  tetapi  kemudian  akan meningkat kembali, artinya standar akreditasi terimplementasi dengan  baik.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  proses  akreditasi tidak  diragukan  lagi  dapat  mengintensifkan  kegiatan  yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan RS 7 . Pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  kualitas  pelayanan  RS sesuai  dengan  status  akreditasi  membutuhkan  komitmen  dari pimpinan RS dengan mengikutsertakan pemerintah, pemerintah  daerah,  dan  juga  melibatkan  organisasi  profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat 9 , agar RS dapat mempertahankan  dan  meningkatkan  mutu  pelayanan  secara optimal 1 .

## Kesimpulan
Sebagian  besar  PPS  yang  dibuat  rumah  sakit  masih  belum lengkap terutama pada target waktu pemenuhan implementasi standar.  Hasil  survei  verifikasi  1  ada  kenaikan  pencapaian implementasi standar dan hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungannya antara PPS dengan hasil survei verifikasi 1, yang membuktikan  bahwa  PPS  tidak  menentukan  pelaksanaan standar akreditasi. Sesuai amanat Permenkes nomor 12 tahun 2020  bahwa  PPS  harus  dibuat  sesuai  dengan  standar  dan dilaksanakan  dengan  baik  maka  tujuan  pemenuhan implementasi standar akreditasi paripurna akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Diharapkan RS dapat melaksanakan 338 standar  dan  1353  elemen  penilaian  standar  akreditasi  dengan baik  dan  tercapainya  peningkatan  mutu  pelayanan  RS  secara maksimal.
PPS  yang  dibuat  lengkap  merupakan  kompas  yang  dapat dijadikan  petunjuk  yang  akan  memudahkan  RS  dalam melaksanakan standar akreditasi. Selanjutnya untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  standar  akreditasi  yang telah  dicapai  perlu  konsistensi  implementasi  dari  PPS  yang telah  dibuat,  dengan  waktu  yang  telah  ditentukan.  Dilakukan evaluasi  pelaksanaan  standar  akreditasi  dengan  monitoring secara berkala melalui survei verifikasi.
Perlu adanya optimalisasi pembuatan PPS dengan target waktu yang jelas termasuk waktu monitoring dan evaluasi pelaksanaan dari PPS yang telah dibuat. Penting untuk meningkatkan peran badan pengawas perumahsakitan dalam mengawasi pelaksanaan  dan  peningkatan  mutu  rumah  sakit  sehingga konsistensi  upaya  perbaikan  dapat  dilaksanakan  secara berkesinambungan.

## Referensi
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2019.
3. Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1. Jakarta: KARS; 2018
4. Apriluana A, Dewi P, Natasha C, dkk. Hubungan antara usia, jenis kelamin,  lama  kerja,  pengetahuan,  sikap  dan  ketersediaan  alat pelindung diri (APD) dengan perilaku penggunaan APD pada tenaga kesehatan. JPKMI 2016; 3(3):82-87. ISSN 2407-1625
5. Rusdianawati  I, Usman S,  Biiznillah  GB,  dkk.  Evaluasi kepatuhan asesmen awal medis dan keperawatan.JHA 2021; 03(1): 27-33
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
7. Petrovic MG, Vukovic M, Vranes JA. The impact of accreditation on health care quality in hospitals. Vojnosanit Pregl 2018; 75(8): 803– 808.
8. Devkaran  S,  O'Farrell  PN,  Ellahham  S,  dkk.  Impact  of  repeated hospital accreditation surveys on quality and reliability, an 8-year interrupted time series analysis. BMJ open,2018: 9(2):024514.
9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
10. Komisi  Akreditasi  Rumah  Sakit  (KARS).  (2020).  Penilaian akreditasi rumah sakit. Diakses dari http://www. kars.or.id
11. Sugiyono.  Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatuf  dan  R  &  D. Bandung: Alfabeta; 2016.
12. Dharma  KK.  Metodologi  penelitian  keperawatan  panduan melaksanakan dan menerapkan hasil penelitian. Jakarta: CV Trans Info Media; 2011.
13. Jha  AK.  Accreditation,  Quality,  and  Making  Hospital  Care  Better. JAMA. 2018;320(23): 2410–2411.
14. Avia I, Hariyati RTS. Impact of hospital accreditation on quality of care:  A  literature  review.  Enfermeria  Clinica.  2019  Jan1:315-320. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.06.003
15. Mansour  W,  Boyd  A,  Walshe  K.  The  development  of  hospital accreditation  in  low-  and  middle-income  countries:  a  literature review. Health Policy Plan. 2020; 35(6):684-700.
16. Bogh SB, Jensen AMS, Hollnagel E, dkk. Improvement in quality of hospital  care  during  accreditation:  A  nationwide  stepped-wedge study. International Journal for Quality in Health Care. 2016; 8 (6) Pages 715–72