## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## Pembinaan
Teknis (Bintek) E-Government Untuk Peningkatan  Layanan  Pemerintah  di  Kecamatan  Rancasari Kota Bandung
Edi Suharto 1  , Muhammad Prakarsa Al Qadr Saleh 2 , Ardi Taryanto 3 , Ai Nunung 4 , Widwi Handari Adji 5
1,3 Manajemen Informatika, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274
2 Teknik Komputer, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274
4,5 Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Bandung, Indonesia, 40274
E-mail : edi_piksi@yahoo.com 

## Info Artikel:
Diterima : 7 Agustus 2023 Diperbaiki : 9 Agustus 2023 Disetujui : 14 Agustus 2023
Abstract: The  use  of  information  technology  in  public service is becoming increasingly important in our modern age.  E-government  has  become  one  of  the  approaches  of many  local  governments  to  increase  the  efficiency  and transparency of public services. As one of the districts of Bandung  City,  Rancasari  District  recognizes  the  great potential  of  e-government  to  increase  the  effectiveness  of government  services  and  respond  to  community  needs. This  Community  Service  Activity  (PKM)  is  about  the technical  development  of  e-government  (Bintek)  carried out in Rancasari District, Bandung City. This PKM aims to understand the implementation, challenges and benefits encountered  during  the  technical  development  process  of e-government to improve subdistrict public services. This study uses a qualitative method by collecting data through interviews  with government  officials,  technical  personnel and  subdistrict  residents  involved  in  the  e-government implementation  process.  In  addition,  data  from  a literature study on the implementation of e-government in other  regions  was  also  collected.  The results  of the study show  that  the  technical  development  of  e-government  in Rancasari  district  faces  several  challenges,  including budget constraints, technical skills of the community and resistance  to  change  from  multiple  parties.  However, through  intensive  training  and  outreach,  people  are getting used to and enthusiastic about the introduction of technology-based  government  services.  The  advantages resulting  from  this  technical  e-government  coaching  are
Keywords: Technical Development, E-Government, Government  Services,  Rancasari District

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Kata  Kunci  : Pembinaan Teknis, E-Government, Layanan Pemerintah, Kecamatan Rancasari very  large.  The  efficiency  and  transparency  of  public services has been improved, time-consuming bureaucracy has  been  eliminated  and  the  public  has  easier  access  to information  and  to  conduct  transactions  with  the government.  In  addition,  e-government  has  also  opened up new opportunities for social participation in decision- making  processes.  The  evaluation  took  the  form  of  a questionnaire to PKM participants regarding their level of satisfaction with e-commerce training activities. Out of 40 participants,  6  participants  stated  that  they  were  quite satisfied,  26  participants  stated  that  they  were  satisfied, and 8 participants stated that they were very satisfied.
Abstrak  : Penerapan  teknologi  informasi  dalam pelayanan  publik  menjadi  hal  yang  semakin  penting dalam era modern ini. E-Government telah menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi layanan publik. Kecamatan Rancasari, sebagai salah satu wilayah di Kota Bandung, menyadari potensi besar yang dimiliki  oleh  E-Government  untuk  meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintah dan merespon kebutuhan  masyarakat.  Kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (PKM)  ini  membahas  tentang  pembinaan teknis  (Bintek)  E-Government  yang  dilakukan  di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. PKM ini bertujuan untuk  memahami implementasi,  tantangan,  dan  manfaat yang  dihadapi  selama  proses  pembinaan  teknis  E- Government  untuk  meningkatkan  layanan  publik  di kecamatan  tersebut.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara  dengan  pejabat  pemerintah,  staf  teknis,  dan warga kecamatan yang terlibat dalam proses implementasi  E-Government.  Selain  itu,  data  juga diperoleh  dari  studi  literatur  tentang  penerapan  E- Government di wilayah lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pembinaan  teknis  E-Government  di Kecamatan  Rancasari  menghadapi  beberapa  tantangan,
termasuk  keterbatasan  anggaran,  keterampilan  teknis masyarakat,  dan  resistensi  terhadap  perubahan  dari beberapa  pihak.  Namun,  dengan  adanya  pelatihan  dan

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
sosialisasi  yang  intensif,  masyarakat  mulai  terbiasa  dan antusias  mengadopsi  layanan  pemerintah  yang  berbasis teknologi. Manfaat yang dihasilkan dari pembinaan teknis E-Government  ini  sangat  signifikan.  Peningkatan efisiensi  dan  transparansi  pelayanan  publik  telah  terjadi, mengurangi  birokrasi  yang  memakan  waktu,  serta memberikan  kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk mendapatkan  informasi  dan  melakukan  transaksi  dengan pemerintah.  Selain  itu,  E-Government  juga  telah membuka  peluang  baru  dalam  partisipasi  masyarakat dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Evaluasi  berupa kuesioner  kepada  peserta  PKM  mengenai  tingkat kepuasan kegiatan pelatihan e-commerce, dari 40 peserta, 6 peserta menyatakan cukup puas, 26 peserta menyatakan puas, dan 8 peserta menyatakan sangat puas.

## Pendahuluan
Dalam  era  digital  yang  semakin  berkembang,  teknologi  informasi  telah membawa  dampak  signifikan  pada  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk dalam pemerintahan. Konsep E-Government atau pemerintahan elektronik muncul sebagai  solusi  inovatif  untuk  meningkatkan  efisiensi,  transparansi,  dan  partisipasi publik  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah.  E-Government  mengacu pada  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  memfasilitasi interaksi  antara  pemerintah  dengan  warga,  perusahaan,  dan  lembaga  lainnya. Perkembangan  E-Government  menjadi  fenomena  global  yang  telah  menarik perhatian banyak negara. Dari negara maju hingga berkembang, banyak pemerintah daerah  dan  nasional  yang  telah  mengadopsi  konsep  E-Government  dalam  upaya untuk  meningkatkan  kualitas  dan  responsivitas  pelayanan  publik.  Di  era  di  mana kecepatan  dan  keterbukaan  informasi  menjadi  kebutuhan  utama  masyarakat,  E- Government menjadi sarana yang efektif untuk memenuhi tuntutan tersebut.
Penerapan  E-Government  membawa  potensi  transformasi  dalam  bentuk pelayanan  publik  yang  lebih  efisien  dan  berorientasi  pada  kebutuhan  masyarakat. Melalui  platform  elektronik,  warga  dapat  mengakses  informasi,  mengajukan permohonan,  membayar  pajak,  dan  berinteraksi  dengan  pemerintah  dengan  lebih mudah  dan  cepat.  Dengan  demikian,  E-Government  dapat  mengurangi  birokrasi yang  rumit,  meningkatkan  akuntabilitas,  dan  mengurangi  kesenjangan  antara

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
pemerintah  dan  masyarakat.  Pada  tingkat  lokal,  E-Government  juga  telah memainkan peran krusial dalam memperkuat pemerintahan daerah. Dalam konteks pelayanan  di  tingkat  kecamatan,  kabupaten,  atau  kota,  penerapan  E-Government mampu  mempercepat  proses  administrasi,  pengelolaan  data,  dan  pemberian informasi  kepada  warga.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  serta  membangun  kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah.
Namun,  di  balik  potensi  positifnya,  implementasi  E-Government  juga menghadapi sejumlah tantangan. Perubahan paradigma budaya dan mindset dalam organisasi  pemerintah,  perlunya  ketersediaan  infrastruktur  teknologi  yang memadai,  keamanan  dan  privasi  data,  serta  kesenjangan  akses  teknologi  antara wilayah  perkotaan  dan  pedesaan,  adalah  beberapa  isu  yang  perlu  diatasi  secara cermat. Dalam konteks inovasi dan adaptasi teknologi, penerapan E-Government di suatu  wilayah  harus  didukung  oleh  kesadaran  dan  komitmen  penuh  dari  para pemangku  kepentingan,  termasuk  pejabat  pemerintah,  staf  teknis,  dan  masyarakat itu  sendiri.  Sinergi  dan  kolaborasi  di  antara  berbagai  pihak  akan  menjadi  kunci sukses dalam mewujudkan manfaat optimal dari E-Government.
Terkait  dengan  manfaat  yang  lebih  luas  dengan  adanya  e-government dijelaskan  oleh  Richardus  (2004:5)  yaitu:  a.  Memperbaiki  kualitas  pelayanan pemerintah  kepada  stakehodernya  (masyarakat,  kalangan  bisnis  dan  industri) terutama  dalam  hal  kinerja  efektivitas  dan  efisiensi  di  berbagai  bidang  kehidupan bernegara. b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka  pener  apan  konsep  good  corporate governance.  c.  Mengurangi  secara  signifikan  total  biaya  administrasi,  relasi  dan interaksi  yang  dikeluarkan  pemerintah  maupun  stakeholdernya  untuk  keperluan aktivitas  sehari-hari.  d.  Memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk  mendapatkan sumber-sumber  pendapatan  baru  melalui  interaksinya  dengan  pihak-pihak  yang berkepentingan.  e.  Menciptakan  suatu  lingkungan  masyarakat  baru  yang  dapat secara  tepat  dan  tepat  menjawab  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  sejalan dengan  berbagai  perubahan  global  dan  trend  yang  ada.  f.  Memperdayakan masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## Metode
Metode  pelaksanaan  dalam  kegiatan  program  pengabdian  kepada masyarakat  ini  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  Kegiatan  dilaksanakan  selama  1 semester yang terdiri atas 3 tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

## Gambar1 . Metode pelaksanaan PKM E-Goverment
Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.
1. Tahap persiapan meliputi pengumpulan data dan informasi terkait kebutuhan pembinaan teknis e-government. Setelah itu menyiapkan materi dan peralatan lainya guna mendukung pelatihan.
2. Tahap  pelaksanaan  yaitu  pada  saat  awal  dilakukan  terlebih  dahulu  test  awal untuk melihat kemampuan peserta dalam memahami mengenai e-government. Setelah itu, dilakukan penyampaian materi serta studi kasus agar pemahaman peserta  lebih  dalam.  Pada  akhir  pelatihan  dilakukan  test  akhir  untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai materi e-government.
3. Melakukan  evaluasi  kegiatan  pengabdian  untuk  mengukur  keberhasilan materi  e-goverment.  Setelah  itu  menyusun  laporan  akhir  kegiatan  sebagai bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## Hasil dan Pembahasan

## A. Materi Pembahasan
Materi  E-Government  mencakup  berbagai  topik  terkait  dengan  penerapan teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pelayanan  publik  dan  proses administrasi  pemerintahan.  Berikut  adalah  beberapa  contoh  materi  E-Government yang dapat dicakup dalam program pelatihan atau pendidikan:
1. Pengenalan E-Government:
a. Definisi dan konsep dasar E-Government.
b. Sejarah perkembangan E-Government.
c. Manfaat dan tujuan penerapan E-Government.
d. Model dan tingkatan implementasi E-Government.
2. Infrastruktur dan Teknologi E-Government:
a. Infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk E-Government.
b. Jaringan dan konektivitas.
c. Keamanan informasi dan data pribadi.
d. Perangkat lunak dan aplikasi E-Government.
3. E-Partisipasi:
a. Partisipasi publik dalam E-Government.
b. Jenis-jenis partisipasi masyarakat.
c. Inisiatif  partisipatif  dan  keterlibatan  warga  dalam  pengambilan keputusan.
4. Layanan Publik Elektronik:
a. Jenis-jenis layanan publik yang dapat diakses melalui E-Government.
b. Pendaftaran online, pembayaran pajak, izin, dan layanan lainnya.
c. Penerapan  e-government  di  berbagai  sektor,  seperti  kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.
5. E-Demokrasi:
a. Peran E-Government dalam memfasilitasi proses demokrasi.
b. Penggunaan teknologi dalam pemilihan umum dan partisipasi politik.
c. Penggunaan media sosial dan platform daring dalam politik.
6. Pengelolaan Data dan Keamanan Informasi:
a. Pengumpulan,  penyimpanan,  dan  pengelolaan  data  dalam  E- Government.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
b. Penggunaan big data untuk pengambilan keputusan.
c. Aspek-aspek keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.
7. Pengembangan Aplikasi dan Inovasi Teknologi:
a. Proses pengembangan aplikasi dan sistem E-Government.
b. Inovasi teknologi terkini dalam pelayanan publik.
c. Good practices dalam implementasi E-Government di berbagai negara.
8. Pengukuran dan Evaluasi E-Government:
a. Metode evaluasi kinerja E-Government.
b. Indikator kesuksesan dan pengukuran dampak E-Government.
c. Pembelajaran dari evaluasi dan perbaikan program E-Government.
9. Isu Etika dan Hukum dalam E-Government:
a. Aspek etika dalam penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah.
b. Kebijakan dan regulasi hukum yang berkaitan dengan E-Government.
c. Perlindungan hak dan privasi warga dalam E-Government.

## B. Dokumentasi Kegiatan
Gambar  2  memperlihatkan  kegiatan  pelatihan  e-goverment  di  Kecamatan Rancasari Bandung. Peserta diikuti oleh 40 orang.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905

## C.   Hasil Pelatihan
Hasil  Pembinaan  Teknis  (Bintek)  E-Government  untuk  peningkatan  layanan pemerintah di Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pelayanan  pemerintah.  Berikut  adalah  beberapa  hasil  dari  pembinaan  teknis  E- Government tersebut:
1. Peningkatan  Efisiensi  Layanan:  Melalui  penerapan  E-Government,  proses administrasi  pemerintahan  di  Kecamatan  Rancasari  menjadi  lebih  efisien  dan terotomatisasi.  Penggunaan  sistem  elektronik  dalam  pengelolaan  data  dan dokumen  mengurangi  kebutuhan  untuk  proses  manual,  sehingga  waktu  dan biaya dapat dikurangi.
2. Akses Layanan yang Lebih Mudah: Masyarakat di Kecamatan Rancasari dapat mengakses  layanan  pemerintah  dengan  lebih  mudah  dan  cepat  melalui platform  elektronik.  Pengajuan  permohonan,  pembayaran  pajak,  dan  akses informasi publik dapat dilakukan secara online, mengurangi kebutuhan untuk hadir secara fisik di kantor pemerintahan.
3. Transparansi  Pelayanan  Publik:  Dengan  penerapan  E-Government,  informasi mengenai  kebijakan,  program,  dan  anggaran  pemerintah  menjadi  lebih transparan  dan  mudah  diakses  oleh  masyarakat.  Hal  ini  meningkatkan akuntabilitas  pemerintah  dan  membangun  kepercayaan  publik  terhadap kinerja pemerintah.
4. Partisipasi Aktif Masyarakat: E-Government telah mendorong partisipasi aktif masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Warga  di  Kecamatan Rancasari  dapat  memberikan  masukan,  menyampaikan  aspirasi,  dan berkontribusi dalam perencanaan pembangunan melalui platform elektronik.
5. Pengurangan  Birokrasi:  Dengan  penerapan  E-Government,  proses  birokrasi yang  rumit  dan  berbelit-belit  dapat  dikurangi.  Proses  pelayanan  yang  lebih efisien  dan  terotomatisasi  membantu  mengurangi  hambatan  administrasi  dan mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Peningkatan  Pelayanan  Kesehatan  dan  Pendidikan:  E-Government  juga  telah digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan  di Kecamatan  Rancasari.  Masyarakat  dapat  melakukan  pendaftaran  dan  akses

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
informasi  mengenai  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  secara  online, meningkatkan aksesibilitas layanan tersebut.
7. Pengelolaan  Data  yang  Lebih  Efektif:  Implementasi  E-Government  telah membantu  pemerintah  Kecamatan  Rancasari  dalam  pengelolaan  data  yang lebih efektif. Data penduduk, data keuangan, dan data lainnya dapat disimpan dan  diakses  dengan  lebih  baik,  memudahkan  proses  pengambilan  keputusan berbasis data.
8. Perbaikan  Kualitas  Pelayanan:  Dengan  efisiensi  dan  transparansi  yang ditingkatkan,  kualitas  pelayanan  pemerintah  di  Kecamatan  Rancasari mengalami  peningkatan.  Masyarakat  merasakan  dampak  positif  dari pembinaan  teknis  E-Government  melalui  pelayanan  yang  lebih  cepat,  tepat, dan mudah diakses.
Secara keseluruhan, pembinaan teknis E-Government di Kecamatan Rancasari Kota  Bandung  telah  memberikan  manfaat  yang  nyata  bagi  pelayanan  pemerintah dan  partisipasi  masyarakat.  Dengan  dukungan  dan  komitmen  berkelanjutan  dari pemerintah  dan  masyarakat,  penerapan  E-Government  di  tingkat  kecamatan  akan terus berkontribusi pada pembangunan pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Secara  keseluruhan,  bimbingan  teknis  e-goverment  di  Kecamatan  Rancasari telah  membawa  dampak  positif  bagi  para  peserta  Telah  dilakukan  output  dan evaluasi  berupa  kuesioner  kepada  peserta  mengenai  tingkat  kepuasan  kegiatan pelatihan  e-goverment.  Berdasarkan  gambar  3,  dari  40  peserta,  6  peserta menyatakan  cukup  puas,  26  peserta  menyatakan  puas,  dan  8  peserta  menyatakan sangat puas.

## Kesimpulan
Pembinaan  Teknis  (Bintek)  E-Government  untuk  peningkatan  layanan pemerintah  di  Kecamatan  Rancasari,  Kota  Bandung,  merupakan  langkah  progresif dan  inovatif  dalam  menghadapi  tuntutan  era  digital.  Dalam  penelitian  ini,  kami telah mengidentifikasi beberapa aspek penting terkait implementasi E-Government di tingkat kecamatan dan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Potensi  Transformasi  Pelayanan  Publik:  Implementasi  E-Government  di Kecamatan Rancasari telah menawarkan potensi transformasi dalam pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi mempercepat proses administrasi dan memungkinkan  warga  untuk  mengakses  layanan  pemerintah  dengan  lebih mudah dan cepat.
2. Tantangan dan Hambatan: Pembinaan Teknis E-Government dihadapkan pada beberapa  tantangan  dan  hambatan,  termasuk  keterbatasan  anggaran, keterampilan  teknis  masyarakat,  dan  resistensi  terhadap  perubahan  dari beberapa pihak. Upaya penanganan tantangan ini memerlukan kolaborasi dan konsistensi dari berbagai pihak terkait.
3. Manfaat yang Signifikan: Meskipun menghadapi tantangan, pembinaan teknis E-Government  telah  memberikan  manfaat  yang  signifikan  bagi  Kecamatan Rancasari.  Peningkatan  efisiensi  dan  transparansi  pelayanan  publik  telah terjadi,  mengurangi  birokrasi  yang  memakan  waktu,  serta  memberikan kemudahan  akses  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  dan melakukan transaksi dengan pemerintah.
4. Partisipasi  Masyarakat:  E-Government  telah  membuka  peluang  baru  dalam partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Warga  dapat lebih aktif berkontribusi dalam perencanaan pembangunan dan menyampaikan aspirasi mereka melalui platform elektronik.
5. Dukungan  Berkelanjutan:  Keberlanjutan  dari  program  E-Government memerlukan  dukungan  berkelanjutan  dari  pemerintah,  ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.

## JURNAL PADMA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha Vol. 03  No. 02 (2023) https://journal.piksi.ac.id/index.php/Padma p-ISSN : 2797-6394  e-ISSN : 2797-3905
Secara keseluruhan, pembinaan teknis E-Government di Kecamatan Rancasari telah  membuka  pintu  menuju  pemerintahan  yang  lebih  modern,  transparan,  dan responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Penelitian  ini  memberikan  kontribusi untuk  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  penerapan  E-Government  di  tingkat kecamatan dan memberikan gambaran tentang tantangan dan manfaat yang terkait. Diharapkan, langkah-langkah positif yang diambil oleh  pemerintah dan partisipasi aktif  masyarakat  akan  terus  meningkatkan  efektivitas  dan  kemanfaatan  E- Government  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan berkelanjutan  di  Kecamatan  Rancasari  Kota  Bandung.  Evaluasi  berupa  kuesioner kepada  peserta  PKM  mengenai  tingkat  kepuasan  kegiatan  pelatihan  e-goverment, dari dari 40 peserta, 6 peserta menyatakan cukup puas, 26 peserta menyatakan puas, dan 8 peserta menyatakan sangat puas.

## Referensi
Hartono, dkk. (2010). E-Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis  Web. Jurnal  Teknologi  Informasi .(6:1).  Pascasarjana  Teknik  Informatika Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
Hartoyo, Nunik Maharani dan Ika Merdekawati. (2016). Upaya Membangun Sistem Informasi Desa, Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi.
Ibrahim,  F.,  Broos,  P.,  &  Susyana,  C.  M.  (2023).  Perancangan  Sistem  Informasi  E- Arsip Dokumen di Bappelitbang Kota Bandung Berbasis PHPRAD. Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 7(1), 8-16.
Praditya,  Didit.  (2014).  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  di Tingkat  Pemerintahan  Desa.  Jurnal  Penelitian  Komunikasi.  (17:2).  Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI). Bandung
Setria, Eddy. (2009). https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi- utama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/edisi-30-tahun-2003/electronic- government---oleh-eddy-satriya/, diakses 01 Juni 2023 , jam 22.04. WIB.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.