## PENDAHULUAN
Rumah  Sakit  adalah  keseluruhan  sarana  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara  perseorangan  dengan  menyediakan  pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (permenkes, 2016). Dalam Menkes RI no. 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit menyebutkan bahwa akreditasi mengacu  pada  pengakuan  rumah  sakit  oleh  badan

## Strategi Pengembangan Berbasis Akreditasi Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) RS. X

## Development Strategy Based on Pharmacy and Drug Use Accreditation Service (PKPO) RS. X
Yesinta Rosa Mistika Samur 1*
Chitra Astari 2
Murni Mursyid 3
Universitas Muhammadiyah Palopo, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
*email:
chitrastari@umpalopo.ac.id

## Abstrak
Pelayanan  kefarmasian  di  instalasi  farmasi  sebagai  unit  pelaksana  fungsional memberikan  pelayanan  kepada  pasien  dan  bertanggung  jawab  terhadap  sediaan farmasi  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  kesesuaian pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) X terhadap 8 standar  akreditasi  PKPO  dan  strategi  pengembangannya  berdasarkan  metode Hanlon. Penelitian ini merupakan rancangan non-eksperimental, data dianalisis  secara kuantitatif  dan  kualitatif.  Data  dikumpulkan  melalui  kuesioner  penilaian  diri    dan wawancara  kepada  staf  IFRS  yang  terlibat  berdasarkan  standar  PKPO  pada  12 desember 2022 hingga 11 februari 2023. Hasil penelitian tingkat kesesuaian pelayanan farmasi terhadap  8 standar PKPO adalah PKPO 1,2,5 dan 6 sebesar 100%, PKPO3 sebesar 73%, PKPO 4 sebesar 57%, PKPO7 sebesar  83%, dan PKPO 8 sebesar 14
%. Dari 61 terdapat 14 elemen penilaian yang tidak memenuhi standar, yaitu PKPO 3.1.b  bahan  radioaktif,  PKPO  3.1.c  obat  penelitin,  PKPO  3.1.d  produk  nutrisi parenteral,   PKPO 3.3.a  batas  waktu  obat,  PKPO  4.a rekonsiliasi  obat, PKPO 4.b dokumentasi  rekonsiliasi,  PKPO  4.1.c  pengelolaan  resep  khusus,  PKPO  7.1.b pelaporan  kesalahan  obat,  PKPO  7.1.d  pelatihan  kesalahan  obat,    PKPO  8.c melaksanakan  program  kerja,  PKPO  8.d  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  PPRA, PKPO  8.e  laporan  PPRA  kepada  pimpinan  RS,  PKPO  8.1.a  mengembangkan pemantauan  antimikroba,  PKPO  8.1.c  melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi keberhasilan program.

## Kata Kunci:
Evaluasi Akreditasi PKPO Strategi Pengembangan
Metode Hanlon
Keywords : PKPO Accreditation Evaluation Development Strategy Hanlon Method

## Abstract
Pharmaceutical services in pharmaceutical installations as a functional implementing unit provide services to patients and are responsible for pharmaceutical preparations to improve the quality of life of patients. The purpose of this study was to determine the suitability of Hospital Pharmacy Installation (IFRS) X services against 8 PKPO accreditation standards and  their  development  strategy  based  on  the  Hanlon  method.  This  study  is  a  non- experimental design, data were analyzed quantitatively and qualitatively. Data was collected through  self-assessment  questionnaires  and  interviews  with  IFRS  staff  involved  based  on PKPO standards from 12 December 2022 to 11 February 2023. The results of the research on the level of conformity of pharmaceutical services to 8 PKPO standards were PKPO 1,2,5 and 6 of 100%, PKPO3 of 73%, PKPO 4 of 57%, PKPO7 of 83%, and PKPO 8 of 14%. Of the 61, there were 14 assessment elements that did not meet the standards, namely PKPO 3.1.b  radioactive  materials,  PKPO  3.1.c  research  drugs,  PKPO  3.1.d  parenteral  nutrition products, PKPO 3.3.a drug deadlines, PKPO 4.a drug reconciliation, PKPO 4.b reconciliation documentation,  PKPO  4.1.c  special  prescription  management,  PKPO  7.1.b  drug  error reporting, PKPO 7.1.d drug error training, PKPO 8.c implementing work programs, PKPO 8.d  monitoring  and  evaluation  of  PPRA  activities,  PKPO  8  .e  PPRA  reports  to  hospital leadership, PKPO 8.1.a develops antimicrobial monitoring, PKPO 8.1.c carries out monitoring and evaluation of program success
© 2023 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: https://doi.org/10.33084/jsm.v9i3.6468
akreditasi  mandiri  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Kesehatan  setelah  dinilai  rumah  sakit  tersebut memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk  meningkatkan  layanan  mutu  rumah  sakit  secara keseluruhan terus menerus (Permenkes, 2012). Standar pelayanan  farmasi  rumah  sakit  menyatakan  bahwa pelayanan kefarmasian merupakan acuan yang digunakan untuk  membimbing  tenaga  medis  dalam  pengelolaan pelayanan  obat  (permenkes,  2014).  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Rumah  Sakit  mengacu  pada  standar akreditasi rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang PKPO
(Pelayanan  kefarmasian  dan  penggunaan  obat),  yang terdiri  dari  delapan  standar  pelayanan  obat,meliputi: pengorganisasian, pemilihan,perencanaan dan pengadaan,  penyimpanan,  Peresapan,  Penyiapan, Pemberian  obat,  pemantauan,  Program  pengendalian resistensi  antimikroba  (permenkes,  2022).  Akreditasi diperlukan  sebagai  cara  yang  efektif  untuk  menilai kualitas  mutu    terutama  pelayanan    pasien,  dan termasuk keselamatan pasien di rumah sakit, yang juga berfungsi  sebagai  saranana  manajemen  (Permenkes, 2012).  Keselamatan pasien adalah  sistem rumah sakit yang  membuat  perawatan  pasien    lebih  aman  dengan menerapkan:  penilaian  risiko,  identifikasi  dan  analisis kasus,  mempelajari  keterampilan  dan  peristiwa  serta pemantauannya dan penerapan solusi untuk meminimalkan  risiko  serta  mencegah    cedera  yang disebabkan  oleh  prosedur  medis  atau  kesalahan prosedur  medis.  Dari  1.667  rumah  sakit  yang  ada diindonesia  hanya  51%  telah  menerapkan  standar akreditasi, lebih dari setengahnya hanya terakreditasi di tingkat dasar (Depkes RI, 2012).
Hasanuddin  menggunakan  metode  analisis  Hanlon untuk  penilaian  instalasi  farmasi  RSUP  Dr.  Wahidin Sudirohusodo Makasar.Terlihat adanya perbedaan hasil (98,57%) dan temuan (89,0%) terhadap evaluasi standar akreditasi antara manajemen dan penggunaan obat IFRS. Oleh  karena  itu,  RSUP  memerlukan  strategi  dan
rencana pengembangan yang terdiri dari pengembangan staf  dan  program    pelatihan,  peningkatan  evaluasi  dan pemantauan  semua  standar  kinerja,  penempatan apoteker penanggung jawab di setiap bangsal, pelaporan kesalahan  obat,  dan  peningkatan  kerjasama  dan komunikasi antara dokter, apoteker dan perawat untuk meningkatkan  keselamatan  pasien.  Penelitian  lain dengan  metode  yang  sama  (Hasanuddin.,  2014). Ningrum  menyelidiki  RSUD  Kraton  Pekalongan, ningrum  menemukan  bahwa  terdapat  perbedaan  hasil evaluasi standar akreditasi manajemen dan penggunaan obat  staf  IFRS  (74,28%),  yang  temuannya  (79,5%) (Ningrum, 2014). Sebagai hasil  dari informasi tersebut, RSUD harus meningkatkan kinerjanya terhadap standar akreditasi,  dan tindakan serta rencana strategis harus segera  dilaksanakan  untuk  mencapai  akreditasi  yang lebih baik.
Instalasi  Farmasi  RSUD  X  Palopo  merupakan  rumah sakit  yang  saat  ini  sedang  dikembangkan  untuk meningkatkan  mutu  pelayanan  di  tengah  persaingan rumah  sakit  di  Palopo,  selain  itu  RSUD  X  Sekarang berstatus  Tipe  B  dan  mendapat  akreditasi  madiyah. Untuk  menjadikan  rumah  sakit  rujukan  terbaik  maka Rumah  sakit  ingin  menjadikannya  rumah  sakit  Tipe  A. Peneliti  ini  ingin  membantu  rumah  sakit  dalam pengembangannya  dengan  meninjau  kualitas  layanan yang dilaksanakan berdasarkan model akreditasi, dengan fokus  utama  pada  pelayanan  kefarmasian  dan penggunaan  obat  (PKPO)  karena  standar  akreditasi merupakan  alat  yang  efektif  untuk  peningkatan  mutu pelayanan secara terus menerus dan dapat memberikan pelayanan  atau  produk  unggulan  yang  berdaya  saing tinggi  serta  dapat  meningkatkan  diri  dalam  menyusun strategi  perbaikan  manajemen  pada customer  care dan patient  safety untuk  mencapai  akreditasi  terbaik  atau setara di semua pelayanan.
Sehingga diakhir penelitian rekomendasi tersebut dapat menjadi strategi dalam pengembangan pelayanan farmasi berdasarkan  standar  akreditasi  pelayanan  kefarmasian
dan    penggunaan  obat  (PKPO)  di  Instalasi  Farmasi Rumah  Sakit  X  palopo  menggunakan  analisis  prioritas masalah metode Hanlon.

## METODOLOGI

## Desain penelitian
Penelitian ini merupakan  penelitian non eksperimental yang dilakukan di instalasi Farmasi RS.X. Data dianalisis secara  kuantitatif  dan  kualitatif,  pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan    kuesioner  self assessment  berdasarkan  standar  PKPO  (pelayanan farmasi dan penggunaan obat), dan  sampel ditentukan dengan simple random sampling yang ditujukan kepada seluruh  apoteker  dan  tenaga  kefarmasian  yang berpartisipasi dalam akreditasi berupa hasil perhitungan tanggapan  responden.  Wawancara  dan  penelusuran dokumen  juga  dilakukan  untuk  mendukung  informasi yang  diperoleh  secara  luas.  penelitian  dilakukan  mulai 12 Desember 2022 hingga 11 Februari 2023.

## Instrumen
Instrumen  penelitian  berupa  daftar  kuesioner terstruktur  yang  terdiri  dari    pertanyaan  yang memberikan informasi tentang pemenuhan pelaksanaan delapan  standar  akreditasi  di  Instalasi  Farmasi  RS.X. Instrumen  yang  mengacu  pada  delapan  standar  unsur PKPO,  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  semua pertanyaan  dapat  mewakili  setiap  unsur  standar. Penelitian    ini  mempertimbangkan  semua  elemen evaluasi  karena  berupaya  menentukan  apakah  rumah sakit  telah  memenuhi  persyaratan  akreditasi  untuk menilai  kesesuaiannya  dan  membantu  rumah  sakit memprioritaskan  masalah  yang  tidak  dapat  dicapai.  8 standar  pelayanan  farmasi  berdasarkan  pelayanan kefarmasian  dan    Penggunaan  Obat  (PKPO)  ialah PKPO1 pengorganisasian, PKPO2 Pemilihan, perencanaan, pengadaan, PKPO3 Penyimpanan, PKPO4 Peresapan, PKPO5 penyiapan, PKPO6 Pemberian obat,
PKPO7  pemantauan,  PKPO8  Program  pengendalian resistensi antimikroba.

## Analisis
Analisis  kualitatif  terhadap  variabel  penelitian  disusun secara deskriptif berdasarkan  karakteristik dari masing- masing  variabel  penelitian.    strategi  pengembangan digunakan  dalam  analisis  kuantitatif  menggunakan metode  Hanlon,    menghitung  nilai Basic  Priority  Rating (BPR)  dan Overall  Priority  Rating (OPR).  Prioritas pertama  adalah  masalah  yang  terkait  dengan Overall Priority Rating (OPR) tertinggi. (National Association of Country  &  Officials,  2010)  Setelah  setiap  kriteria dievaluasi dan dihitung dengan menggunakan rumus BPR dan OPR berbasis faktor PEARL, maka dibuat  urutan prioritas masalah yang akan diselesaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil elemen evaluasi yang dihasilkan dikumpulkan dan dianalisis,  kemudian  dikonfirmasikan  dengan  hasil wawancara  dan  penelusuran  dokumen  dengan  kepala instalasi  Farmasi  Rumah  Sakit  (IFRS)  yang  juga  ketua Pelayananan  Farmasi  dan  pengunaan    Obat  (PKPO) dalam  akreditasi  rumah  sakit.  Dari  Tabel  I,  diketahui semua  elemen    mencapai  80%,  tetapi  ada  beberapa elemen  penilaian  yang  masih  belum  maksimal.  Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kefarmasian di RS  Saweigading  Palopo  pada  hakekatnya  telah memenuhi persyaratan akreditasi. Mengembangkan dan meningkatkan  pelayanan  farmasi  rumah  sakit  untuk meningkatkan keselamatan pasien ( patient saftey ). Hasil dari  kuesioner  melalui  standar  PKPO  dari  60  elemen penilaian,  diketahui  dari  nilai  semua  elemen  melebihi 80%. Dari 60 elemen penilaian terdapat 14 elemen yang masih  belum  sepenuhnya  dijalankan,  dievaluasi  dan dimonitoring  (Tabel  II).  Hasil  pembobotan  metode Hanlon  memberikan    skala  prioritas  untuk  mengatasi masalah  yang  belum  memenuhi  sepenuhnya,  dimana pembobotan  ini  bertujuan  agar  instalasi  farmasi  dapat menangani  permasalahan  tersebut  secara  bertahap
sesuai  hasil.  skala  prioritas  dengan  menggunakan metode Hanlon.
Tabel 1. Presentasi Pencapaian Skor Akreditasi Instalasi Farmasi RS.X No Pelayanan Kefarmasian Dan Penggunaan Obat Skor Ifrs (%) Standar Akreditasi Kars Selisih (%) 1 Pengorganisasian 100 100 0 2 Pemilihan,Perencanaaan Dan Pengadaan 100 100 0 3 Penyimpanan 73 100 -27 4 Peresepan 57 100 -43 5 Penyiapan 100 100 0 6 Pemberian Obat 100 100 0 7 Pemantauan 83 100 -17 8 Program Pengendalian Resistensi Antimikroba 0 100 -100 Skor Akreditasi Dan Rata Rata  Pencapaian 89 100 -11 Tabel II.

## Presentasi Pencapaian Skor Akreditasi Instalasi
Standar Elemen Penilaian Skor IFRS (%) Selisih Persentase PKPO 3.1.b Radioaktif  dikelola  sesuai  sifat  dan  resiko  bahan radioaktif 0 -100 PKPO 3.1.c obat penelitian di kelola sesuai protokol peneltian 0 -100 PKPO 3.1.d Produk  nutrisi  parenteral  di  kelola  sesuai  stabilitas produk 0 -100 PKPO 3.3.a batas  waktu  obat  dapat  digunakan (beyon  use  date) tercantum dalam label 0 -100 PKPO 4.a Rumah  sakit  menerapkan  rekonsiliasi  obat  saat  pasien masuk rumah sakit, pindah antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dan sebelum pasien pulang 0 -100 PKPO 4.b hasil  rekonsiliasi  obat  di  dokumentasikan  di  rekam medis 0 -100 PKPO 4.1.c Telah dilaksanaan proses untuk mengelola resep khusus seperti emergensi, automatic stop order, tapering 50 -50 PKPO 7.1.b Rumah sakit menerapkan sistem pelaporan kesalan obat yang  menjamin  laporan  akurat  dan  tepat  waktu  yang merupakan  bagian  program  peningkatan  mutu  dan keselamatan pasien 50 -50 PKPO 7.1.d Seluruh staf rumah sakit  dilatih terkait kesalahan obat (medication error). 50 -50 PKPO 8.c Rumah  sakit  telah  melaksanakan  program  kerja  sesuai maksud dan tujuan 0 -100 PKPO 8.d Rumah  sakit  telah  melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi kegiatan PPRA sesuai maksud dan tujuan 0 -100 PKPO 8.e Memiliki  telah  membuat  laporan  kepada  pimpinan rumah  sakit  secara  berkala  dan  kepada  Kementerian Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan 0 -100 PKPO 8.1.a Rumah  sakit  telah  melaksanakan  dan  mengembangkan penatagunaan  antimikroba  di  unit  pelayanan  yang melibatkan dokter, apoteker, perawat, dan peserta didik 0 -100 PKPO 8.1.c Rumah  sakit  telah  melaksanakan  pemantauan  dan evaluasi  ditujukan  untuk  mengetahui  efektivitas indikator keberhasilan program. 0 -100 Skor Elemen Penilaian dan Rata-Rata Pencapaian 10,71 -89,29 Sumber: Data Mentah Diolah Tahun 2023 Tabel III. Presentasi Pencapaian Skor Akreditasi Instalasi Masalah Kriteria dan Bobot Maksimum *OPR Prioritas Masalah A  B  C *BPR PEARL D PKPO 8.e Memiliki telah membuat laporan kepada pimpinan rumah sakit secara  berkala  dan  kepada  Kementerian  Kesehatan  sesuai peraturan perundang-undangan 1  1 2 1 1 1 1 PKPO 3.3.a batas waktu obat dapat digunakan ( beyon use date ) tercantum dalam label 1  1 3 2 1 2 2 PKPO 4.a Rumah sakit menerapkan rekonsiliasi obat saat pasien masuk rumah sakit, pindah antar unit pelayanan di dalam rumah sakit dan sebelum pasien pulang 1  2 2 2 1 2 3 PKPO 4.b hasil rekonsiliasi obat di dokumentasikan di rekam medis 1  2 2 2 1 2 4 PKPO 8.c Rumah sakit telah melaksanakan program kerja sesuai maksud dan tujuan 1  2 2 2 1 2 5
PKPO 8.d Rumah  sakit  telah  melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi kegiatan PPRA sesuai maksud dan tujuan 1  2 2 2 1 2 6 PKPO 8.1.a Rumah  sakit  telah  melaksanakan  dan  mengembangkan penatagunaan antimikroba di unit pelayanan yang melibatkan dokter, apoteker, perawat, dan peserta didik 1  2 2 2 1 2 7 PKPO 4.1.c Telah  dilaksanaan  proses  untuk  mengelola  resep  khusus seperti emergensi, automatic stop order, tapering 1  3 2 3 1 3 8 PKPO 3.1.d Produk nutrisi parenteral di kelola sesuai stabilitas produk 1  2 3 3 1 3 9 PKPO 8.1.c Rumah  sakit  telah  melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi ditujukan untuk mengetahui efektivitas indikator keberhasilan program. 1  3 2 3 1 3 10 PKPO 3.1.b Radioaktif dikelola sesuai sifat dan resiko bahan radioaktif 1  0 3 1 0 0 11 PKPO 3.1.c obat penelitian di kelola sesuai protokol peneltian 1  0 3 1 0 0 12 PKPO 7.1.b Rumah sakit menerapkan sistem pelaporan kesalan obat yang menjamin  laporan  akurat  dan  tepat  waktu  yang  merupakan bagian program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 1  5 0 0 1 0 13 PKPO 7.1.d Seluruh staf rumah sakit dilatih terkait kesalahan obat 1  5 0 0 1 0 14 Keterangan: A : Besar masalah. Skor 0-10 (kecil-besar) B : Keseriusan masalah. Skor 0-10 (tidak serius-sangat serius) C : Kemudahan penyelesaian masalah. Skor 0-10 (sangat sulit-sangat mudah) D atau PEARL : Kemungkinan pemecahan masalah. Skor 0 = tidak 1 = ya PEARL : Kemungkinan pemecahan masalah. Skor 0 = tidak 1 = ya.
Permasalahan  di  RSUD  X  Palopo  adalah  kurangnya beberapa  proses  yang  telah  dilaksanakan.  Namun demikian, untuk mencapai nilai akreditasi yang maksimal masih  diperlukan  kerja  pengembangan  yang  akan membantu  peningkatan  mutu  pelayanan  medis berdasarkan  akreditasi  nasional  dan  berupaya  untuk meningkatkan  pencapaian  standar  akreditasi  maksimal dan cita-cita RS. X.
Strategi pengembangan prortas asalah menggunakan metode hanlon
Berdasarkan  nilai  skala  prioritas  masalah  yang diterapkan dengan metode Hanlon, setiap elemen pada standar  pelayanan  kefarmasian  dan  penggunaan  obat (PKPO)  memiliki  beberapa  langkah  penyelesaian masalah yang harus segera diatasi. Yang diprioritaskan pertama  adalah  unsur  penilaian  penilaian  PKPO  8.E Rumah sakit telah membuat laporan kepada pemimpin rumah  sakit  secara  berkala  dan  kepada  kementrian kesehatan  sesuai  peraturan  perundang-undangan, permasalahannya rumah sakit X belum melaksanakannya  dikarenakan  belum  adanya  kultul  di laboratorium  mikroba  sehingga    kegiatan  ini  belum
berjalan hal yang harus dilakukan rumah sakit kedepanya yaitu  melengkapi  sarana  perasarana  ,  personil  terlatih serta  pedoman  atau  SPO  yang  mengatur  tentang pelaksanaan ppra dirumah sakit X. Prioritas kedua ialah PKPO 3.3A  batas waktu obat Beyond Use Date (BUD) tidak tercantum dalam label, strategi yang tepat dalam mengatasi  masalah  yaitu  semua  obat  harus  memiliki identitas data BUD yang tercantum dalam label karena hal  ini  sangat  penting  terkait  safety  pasien  yang dihubungkan dengan stabilitas obat yang akan diberikan ke  pasien  secara  langsung  maka  diharapkan  kepada rumah sakit  agar membuat label batas waktu obat. Agar pasien  dapat  mengetahui    kapan obat   tersebut masih layak  untuk  digunakan  setelah  diracik/disiapkan  atau setelah kemasan primernya dibuka/dirusak (LV, 2012).
pada prioritas ketiga yaitu  elemen PKPO 4.A sebagai perioritas  kelima,  rekonsiliasi  obat  saat  pasien  masuk kemudian pindah  antar unit pelayanan dan saat pasien pulang, permasalahannya yang terjadi yaitu rumah sakit X  hanya  melakukan  rekonsiliasi  obat  saat  pasien pertama kali masuk di UGD setelah itu tidak dilakukan rekonsiliasi  obat  selanjutnya,  strategi  yang  dapat dilakukan  yaitu  rumah  sakit  mengkaji  ulang  SOP  dan
meningkatkan  monitoring  evaluasi  kepada  seluruh personil terkait serta biro SDM mengkaji analisis beban kerja  apoteker  sehingga  tidak  terjadi  kekurangan personil  yang  menyebabkan  point  rekonsiliasi  tidak berjalan  secara  maksimal.  Dalam  proses  rekonsiliasi obat,  instruksi  pengobatan  dibandingkan  dengan  obat yang diberikan kepada pasien. Tujuannya adalah  untuk mencegah  kesalahan  pengobatan  (medication  error) seperti  obat  yang  terlewat,  duplikasi,  kesalahan  dosis, atau interaksi obat. Medication error cenderung terjadi saat pasien dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit  lain,  antar  fasilitas  perawatan,  dan  saat  pasien meninggalkan rumah sakit untuk perawatan primer dan sebaliknya (permenkes, 2014).
Selanjutnya Pada elemen penilaian keempat PKPO 4.B hasil  rekonsiliasi  tidak  semuanya  didokumentasikan direkam  medic.  Hal  yang  sebaiknya  dilakukan  yaitu rumah  sakit    mengkaji  ulang  SOP  terkait  rekonsiliasi, serta  rutin  melaksanakan  sosialisasi  terkait  SOP tersebut, dan meningkatkan monitoring evaluasi kepada seluruh  personil  terkait. SOP  yang  dilaksanakan  harus didokumentasikan  sehingga  dapat  dijadikan  referensi untuk tenaga medis dalam rencana tindak lanjut terapi pasien.  Proses  pendataan  rekonsiliasi  dilakukan berdasarkan  wawancara  lisan  dengan  pasien, mengidentifikasi rekam medik pasien, komunikasi antar petugas  kesehatan  dan  pelaporan  dilakukan  dengan mengisi form rekonsiliasi obat pasien.
Kemudian  Pada  prioritas  kelima  dengan  elemen penilaian  PKPO  8.C  Apakah  rumah  sakit  telah melaksanakan program kerja sesuai maksud dan tujuan. Akan  tetapi  rumah  sakit  X  belum  melaksanakannya dikarenakan  belum  adanya  kultul  di  laboratorium mikroba sehingga  kegiatan ini belum berjalan hal yang harus  dilakukan  rumah  sakit  kedepanya  yaitu melengkapi  sarana  perasarana  ,  personil  terlatih  serta pedoman atau SPO yang mengatur tentang pelaksanaan ppra  dirumah  sakit  X.  Begitupun  dengan  elemen penilaian PKPO 8.D tentang apakah rumah sakit  telah
melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai maksud  dan  tujuan.  Namun  rumah  sakit  X  belum melaksanakannya  dikarenakan  belum  adanya  kultul  di laboratorium  mikroba  sehingga    kegiatan  ini  belum berjalan  dan  yang  harus  dilakukan  rumah  sakit kedepanya  yaitu  melengkapi  sarana  perasarana  , personil  terlatih  serta  pedoman  atau  SPO  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  ppra  dirumah  sakit  X. Hal serupa pun terjadi di alemen penilaian PKPO 8.1.A yang mana Rumah sakit telah belum  melaksanakan dan mengembangkan  pemantauan  antimikroba  diunit pelayanan  rumah  sakit  X  dikarenakan  belum  adanya kultul  di  laboratorium  mikroba  sehingga    kegiatan  ini belum  berjalan  hal  yang  harus  dilakukan  rumah  sakit kedepanya  yaitu  melengkapi  sarana  perasarana  , personil  terlatih  serta  pedoman  atau  SPO  yang mengatur tentang pelaksanaan ppra dirumah sakit X.
Selanjutnya  yaitu  Pada  prioritas  kedelapan  dengan elemen PKPO 4.1C  proses pengelolahan resep khusus seperti  emergensi  yang  dikelola  sesuai  SOP  namun hanya  sebagian  yang  dijalankan  sedangkan  untuk automatic  stop  order  dan  tepping  tidak  dijalankan, sebaiknya  rumah  sakit  mengkaji  ulang  tentang  SPO pengelolahan resep khusus seperti emegensi, otomatic stop order, dan tepping serta meningkatkan monitoring evaluasi  pelaksanaannya,  dan  sosialisasikan  keseluruh personil  terkait  sehingga  semuanya  dapat  berjalan seimbang. Setiap rumah sakit harus menyiapkan rencana lokasi  perbekalan  obat  emergansi,  seperti  troli emergensi yang tersedia di berbagai unit layanan, obat untuk    syok  anafilaksis  di  tempat  suntikan,  dan  obat untuk pemulihan dari anestesi  di ruang operasi. Obat emergensi  dapat  disimpan  di  lemari  P3K,  gerobak, tas/ransel,  kotak,  dll  tergantung  kebutuhan  lokasi. Penyimpanan bertujuan untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung  jawab,  menjaga  ketersediaan,  dan memudahkan  pencarian  dan  pengawasan(Satibi,  2015). Rumah sakit diminta untuk menerapkan prosedur untuk memastikan  bahwa,  mudah  untuk  mengakses  tempat
penyimpanan  obat  emergensi  dengan  cepat,  termasuk bahwa  obat  yang  rusak  atau  kedaluwarsa  harus  selalu diganti  segera  setelah  digunakan,  dan  keamanan  obat emergansi.  juga  harus  diperhitungkan.  Selanjutnya identifikasi  PKPO  3.1D    berada  pada  prioritas kesembilan  dengan  permasalahan  pada  proses penyimpanan  produk  nutrisi  yang  tidak  tidak  sesuai prosedur,  selain  itu  yang  mengerjakannya  masih  ada tenaga  kesehatan  lain.  Yang  harus  menjadi  tanggung jawab  ialah  apoteker  sehingga  rumah  sakit  dapat memberikan  pembinaan  berupa  SPO    penyimpanan produk  nutrisi  ,  radioaktif  dan  sampel  obat  serta memiliki  kewenangan  untuk  mengontrol  pengadaan serta  penyimpanan  dan  pendistribusiannya.  prosedur penyimpanan  obat  harus  dilaksanakan  dengan  baik sesuai    standar  yang  telah  ditetapkan  untuk  menjamin mutu  obat  guna  mencapai  tujuan  pengobatan  dan meningkatkan  kualitas  hidup  pasien,  Menjamin  mutu obat  dengan  mengontrol  kondisi  fisik  obat  yang disimpan  (Athijah  et  al.,  2011).    Temuan  selanjutnya ialah  permasalahan  pada  prioritas  keempat  yaitu elemen  PKPO  8.1.C  Rumah  sakit  telah  melaksanakan pemantauan  dan  evaluasi  untuk  mengetahui  efektifitas indicator keberhasil program akan tetapi rumah sakit X belum  melaksanakannya  dikarenakan  belum  adanya kultul  di  laboratorium  mikroba  sehingga    kegiatan  ini belum  berjalan  hal  yang  harus  dilakukan  rumah  sakit kedepanya  yaitu  melengkapi  sarana  perasarana  , personil  terlatih  serta  pedoman  atau  SPO  yang mengatur tentang pelaksanaan ppra dirumah sakit X.
Wawancara  dan  analisis  yang  mendalam  dengan  para responden menghasilkan PKPO3.1.B sebagai perioritas kesebelas dalam hal ini bahan radioaktif dikelolah sesuai sifat dan resiko bahan  , permasalahan yang terjadi yaitu tidak adanya bahan radioaktif di rumah sakit  X. Strategi yang  dapat  dilakukan  ialah  rumah  sakit  membuat kebijakan  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  sesuai regulasi penyimpanan masing-masing dan pendistribusian sesuai sifat bahan tersebut. Sediaan obat yang  mengandung  atom  atau  bahan  radioaktif  harus
disimpan  dengan  perlakuan  khusus  untuk  mencegah kerusakan dari cahaya dan temperatur yang tidak sesuai dan  kontaminasi  terhadap  bahan  obat  lainnya.  Serta disimpan  terpisah  dengan  obat-obat  lain.  Prioritas keduabelas  ialah  PKPO  3.1C,  tidak  adanya  obat penelitian  di  rumah  sakit  X  maka  dari  itu  diharapkan rumah  sakit  X  sebagai  rumah  sakit  rujukan  diwilayah luwu raya dan merupakan rumah sakit milik pemerintah tipe  B  menerima  mahasiswa  atau  periset  untuk melakukan  penelitian  dan  mengelolah  obat  penelitian sesuai  protocol  agar  dapat  menambah  referensi berdasarkan  data  ilmiah.  Apoteker  harus  didorong untuk melakukan penelitian mandiri atau berpartisipasi dalam  kelompok  penelitian  yang  mengembangkan praktik  kefarmasian  di  rumah  sakit.  Apoteker  riset harus  mematuhi  kebijakan  dan  prosedur  yang ditetapkan dan prinsip riset yang berlaku, dan apoteker juga  dapat  berpartisipasi  dalam  uji  klinis  obat  berbasis rumah sakit dengan memberikan obat yang telah diteliti saat  subjek  menggunakannya  dan  mencatat  reaksinya yang terjadi selama penelitian.(permenkes, 2014).
Pada elemen PKPO7.1D seluruh staf rumah sakit dilatih terkait  kesalahan  obat  (medication  error)  Medication error  sendiri  merupakan  kejadian  yang  merugikan pasien  akibat  penanganan  yang  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan (human error) yang sebetulnya dapat dicegah (Hartati  et  al.,  2014).  Medication  error  dapat diklasifikasikan menjadi kesalahan dosis, kesalahan resep dan kesalahan dispensing  (Simamora et al., 2011) Secara umum, kesalahan pengobatan paling banyak dipengaruhi oleh  faktor    individu,  seperti  masalah  pribadi, pengetahuan  pengobatan  yang  kurang    dan  kesalahan dosis obat (A et al., 2014) Oleh karena itu, strategi yang diterapkan  oleh  Rumah  Sakit  X  adalah  menekankan bahwa  semua  pegawai  harus  mendapatkan  pelatihan, serta  pedoman  yang  menetapkan  uraian  tugas  atau pejabat  yang  berwenang  untuk  memberikan  obat.  A Potter, & Perry menyatakan bahwa prinsip pemberian obat yang benar adalah benar klien, benar waktu, benar obat, benar rute, benar dosis dan benar dokumentasi (A
Potter, & Perry, 2015). Prinsip ini dalam pemberian obat dianggap lebih tepat karena memberikan bukti tanggung jawab  perawat  dan  mencegah  kesalahan  dalam pemberian  obat  kepada  pasien.  sehingga  kejadian medication error dapat dilaporkan secara real time oleh petugas  yang  mendapatkan  kejadian  tersebut  dan personil  yang  telah  mengikuti  pelatihan  serta memiliki sertifikat  dapat  melakukan  program  inhouse  training dilingkungan internal dirumah sakit .
Prioritas akhir pembenahan pkpo dirumah sakit X ialah PKPO7.1B melaksanakan informasi pelaporan kesalahan obat  secara  akurat  dan  tepat  waktu  yang  merupakan bagian  program  peningkatan  mutu  dan  keselamatan pasien permasalahanya, yaitu rumah sakit melaksankan informasi pelaporan kesalahan obat tidak dalam waktu yang  ditetapkan  dan  tidak  dilakukan  evaluasi  ,  strategi yang  dilakukan  yaitu  rumah  sakit  X  meningkatkan kepatuhan  waktu  pelaporan  kesalahan  obat  sehingga dapat  dijadikan  referensi  untuk  mencegah  kejadian berulang  dan  melakukan  evaluasi  pada  setiap  kejadian dan  betul  betul  dilaksanakan  pemantauan.  tim  mutu akan melakukan identifikasi petugas yang melakukan dan melaporkan  kejadian  kesalahan  obat  untuk  diberikan pemahaman mengenai pentingnya mencegah kesalahan- kesalahan  yang  mungkin  terjadi  Tujuan  dari  semua  ini tidak  lepas  untuk  perbaikan  dalam  proses  pengobatan dan  staf  yang  melakukan  pelayanan  demi  memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasien, serta tercapainya mutu yang menjamin keselamatan pasien.
Dari semua prioritas masalah di atas, maka dipaparkan penentuan  skala  prioritas  masalah  yang  harus  segera dilakukan  oleh  instalasi  farmasi  RS  X  palopo  untuk menyelesaikan  masalah    elemen  evaluasi  di  bawah standar  maksimum  sehingga    meningkatkan  akreditasi rumah  sakit.  Akreditasi  diperlukan  sebagai  cara  yang efektif  untuk  menilai  mutu    rumah  sakit,  yang  juga berfungsi sebagai sarana manajemen (Permenkes, 2012). Shaw    menjelaskan  dalam  penelitiannya    bahwa akreditasi  rumah  sakit  berkaitan  erat  dengan  kualitas
pelayanan  rumah  sakit  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  keselamatan  pasien(Shaw,  C,  2014) Satupa  menegaskan  dalam  penelitiannya    bahwa akreditasi  dapat  mempengaruhi  kinerja  pegawai. Program  akreditasi    dapat  digunakan  dalam  evaluasi kinerja  staf  untuk    meningkatkan  kualitas  pelayanan. (Sutapa, 2011)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dapat disimpulkan  tingkat  kesesuaian  pelayanan  farmasi terhadap  standar  pelayanan  kefarmasian  dan penggunaan obat (PKPO) adalah PKPO1 pengorganisasian 100%, PKPO2 pemilihan, perencanaan dan pengadaan 100%, PKPO3 penyimpanan 73%,   PKPO4   peresepan  57%,   PKPO5 penyiapan  100%,  PKPO6  pemberian  obat  100%, PKPO7  pemantauan  83%,    PKPO8    program pengendalian    resistensi  antimikroba  0%.  Dari  60 elemen    penilaian  standar  PKPO,  14  elemen    masih belum  memenuhi  standar  maksimal  dan  terdapat kekurangan . Metode Hanlon digunakan  dalam analisis prioritas  elemen  masalah  penilaian,  yaitu  prioritas elemen  penilaian.  PKPO  3.1  B    radioaktif  dikelolah sesuai sifat dan risiko bahan radioaktif, kedua PKPO 3.1 C  Obat  penelitin  dikelolah  sesuai  protocol  penelitian, ketiga PKPO 3.1.D  produk nutrisi parenteral dikelolah sesuai stabilitas prosduk, keempat PKPO 3.3.A   batas waktu  obat  dapat  digunakan (beyond  use  date) tercantum dalam  label obat, kelima PKPO 4.A  rumah sakit  menetapkan  rekonsiliasi  obat  saat  pasien  rumah sakit  masuk, pindah antar unit pelayanan didalam rumah sakit    sebelum  pulang,  keenam  PKPO  4.B    hasil rekonsiliasi di dokumentasikan  direkan medis, ketujuh PKPO  4.1  C  Telah  dilaksanakan  proses  untuk mengelolah  resep  khusus  seperti, emergensi,  automatic stop order, teperingg, Kedelapan PKPO7.1B melaksanakan  informasi  pelaporan  kesalahan  obat secara akurat dan tepat waktu yang merupakan bagian
program  peningkatan  mutu  dan    keselamatan  pasien Sembilan  PKPO7.1D  seluruh  staf  rumah  sakit  dilatih terkait  kesalahan  obat (medication  error) ,  Kesepuluh PKPO  8.C  Apakah  rumah  sakit  telah  melaksanakan program kerja sesuai maksud dan tujuan, sebelas PKPO 8.D  Apakah  rumah  sakit  telah  melaksanakan pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan  sesuai  maksud  dan tujuan, Duabelas PKPO 8.E Rumah sakit telah membuat laporan  kepada  pemimpin  rumah  sakit  secara  berkala dan  kepada  kementrian  kesehatan  sesuai  peraturan perundang-undangan,  Tigabelas  PKPO  8.1.A  Rumah sakit  telah  melaksanakan  dan    mengembangkan pemantauan antimikroba diunit pelayanan, empat belas PKPO  8.1.C  Rumah  sakit  telah  melaksanakan pemantauan  dan  evaluasi  untuk  mengetahui  efektifitas indicator keberhasil program

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  serta  penghargaan  kepada  pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan penelitian yang dilakukan ini.

## REFERENSI
A, M., Ahmadvand, A., M, H., M., J., & Khoee, S. H. 2014.
A  Review  of  Medication  Errors  in  Iran: Sources,  Underreporting  Reasons  and Preventive Measures. Pharmaceutical Research . 13 (1), 6.
A Potter, & Perry, A. G. 2015. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik, (4th ed.). EGC.
Athijah,  U.,  Soemiati,  Fatturrohman,  &  Gesnita,  N. 2011. Profil Penyimpanan Obat di Puskesmas Wilayah  Surabaya  Timur  dan  Pusat. Farmasi Indonesia , 5 (4), 213–222.
Depkes  RI.  2012. Departemen  Kesehatan  Republik Indonesia  Pedoman  Pemantauan  Terapi  Obat tahun 2012 .
Hartati,  Nike,  H.  L.,  Fudholi,  A.,  &  Satibi.  2014.
ANALISIS

## KEJADIAN
MEDICATION ERROR PADA PASIEN ICU. Manajemen Dan Pelayanan Farmasi , 4 , 2.
Hasanuddin.  2014. Strategi  Pengembangan  Instalasi Farmasi  Berbasis  Evaluasi  Akreditasi  dengan Metode  Matrik  di  RSUP  Dr.  Wahidin Sudirohusodo,Makasar .
LV, A. 2012. Beyond Use Date,Science and Technology for hospitalpharmacy.
National  Association  of  Country,  &  Officials,  C.  H. 2010. The National Connection for Local Public Health.
Ningrum,  W.  2014. Strategi  Pengembangan  Instalasi Farmasi  Berbasis  Evaluasi  Akreditasi  dengan Metode Matrik di RSUD Kraton Pekalongan .
Permenkes. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik indonesiaTentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Nomor 35 tahun 2014 . Depkes RI.
Permenkes.  2016. peraturan  mentri  kesehatan  republik indonesia Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Nomor 72 tahun 2016 . Depkes RI.
Permenkes.  2022. peraturan  mentri  kesehatan  republik indonesia  Tentang  tentang  Standar  Akreditasi Rumah Sakit Nomor 017 tahun 2022 . Depkes RI.
Permenkes.  2012. peraturan  mentri  kesehatan  republik indonesia  Tentang  Akreditasi  Rumah  Sakit. Nomor 012 . Depkes RI.
Satibi. 2015. Manajemen Obat  di Rumah Sakit. Gadjah Mada University Press .
Shaw, C, D. et al. 2014. The effect of certification and accreditation  on  quality  manajement  in  4 clinical  services  in  73  European  hospitals. International Journal for Quality in Health Care ,
26 , 100–107.
Simamora, S., S, P., & Mangunsong. 2011. Peran Tenaga
Teknis  Kefarmasian  dalam  Menurunkan Angka Kejadian Medication Error. Manajemen Pelayanan Kesehatan , 14 (4), 207.
Sutapa,  G.  2011. Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal Perguruan  Tinggi .  Kementerian  Pendidikan Nasional.