QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 176

## ANALISIS REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MANDIRI PERKOTAAN
Dede Ruslan Fakultas Ekonomi Unversitas Negeri Medan Telp.: (061) 6625973, E-mail: dras_ruslan@yahoo.com

## ABSTRACT
PNPM  urban  areas,  is  one  of  the  programs  implemented  to  address  the problem for the poverty in the city of Medan. On the other hand, the Medan City  Government  task  and  function  in  terms  of  governance  and  service  to the  community.  Medan  city  government  administration  as  a  subsystem  of state  government  intended  to  increase  the  efficiency  and  effectiveness  of governance  and  public  service.  In  this  paper  uses  methodologi  of  research with  replication  paradigm  formulated  to  clarify  the  terminology  and functions. Paradigm consists of four main types of replication, the retesting (retest),  internal,  independent,  and  theoretical.  Our  findings  show  that PNPM Urban general in Medan has been carrying out his duties as well as possible  to  achieve  the  program's  objectives,  namely  increasing  prosperity and  employment  opportunities  of  the  poor  independently.  So  Pemko  field needs to appreciate the Poverty Reduction program conducted jointly by the PNPM Urban. Therefore  Medan City Government  is expected to  continue to  support  PNPM  Urban  program  to  resume  some  previous  policies  and alignment with the results of the evaluation and field conditions. As a token of appreciation Pemko field against Poverty Program conducted by PNPM Urban  Terrain  pemko  need  to  replicate  the  program  PNPM  Urban  in poverty  reduction  as  outlined  in  the  remainder  of  the  Regional  Poverty Reduction Strategy.
_________________________________ Keywords: basis sector, agriculture sector contribution, gross regional domestic product, and location quotient

## PENDAHULUAN
paya  penanggulangan  kemiskinan  akan  lebih  efektif  jika  dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat,  secara  mandiri  dan  berkelanjutan.  Perkembangan  yang terjadi  di  masyarakat,  telah  memberikan  harapan  bahwa  masyarakat  dan pemerintah  daerah  telah  mampu  mentransformasi  Program  dari  skema proyek  menjadi  skema  program.  Konsep  Kemandirian  dan  tatanan pembangunan  berkelanjutan  dapat  diwujudkan  melalui  penguatan kapasitas  masing-masing  pelaku  dan  kemitraan  antara  keduanya,  yang bertumpu  pada  tiga  pondasi  utama  antara  lain  nilai-nilai  universal, prinsip-prinsip  kemasyarakatan (good  governance) dan  prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan.  Sebagai  gambaran,  sejak  tahun  2007 Pemerintah  telah  mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) sebagai  program penanggulangan  kemiskinan  secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan  positif  dari  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP)  dan  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  yang dinilai berhasil dalam menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang representative,  mengakar  dan  menguat  bagi  perkembangan  modal  sosial masyarakat  serta  menyiapkan  kemitraan  masyarakat  dengan  pemerintah daerah  dan  kelompok  peduli  setempat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan.
Sebagaimana  dengan  kota-kota  yang  ada  di  Indonesia,  Kota  Medan  juga mengalami  persoalan  kemiskinan  kota.  Dalam  tiga  tahun  terakhir  (2010- 2012) tingkat kemiskinan di Kota Medan mengalami trend penurunan yang cukup  signifikan.  Tren  penurunan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Medan  ini menunjukkan  bahwa  program/kegiatan  yang  selama  ini  dilaksanakan  di Kota  Medan  yang  ditujukan  untuk  penanggulangan  kemiskinan  telah cukup  efektif  untuk  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Medan. Dengan  demikian  program/kegiatan  yang  memiliki  kontribusi  positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Medan perlu dilanjutkan dalam  tahun-tahun  mendatang  sehingga  tingkat  kemiskinan  dapat diturunkan ke tingkat lebih rendah lagi,  sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1.

## U
PNPM  perkotaan,  merupakan  salah  satu  program  yang  dilaksanakan untuk mengatasi persoalaan kemiskinan di Kota Medan tersebut. Pada sisi lain, Pemerintah Kota Medan menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Penyelenggaraan pemerintahan  Kota  Medan  sebagai  subsistem  pemerintahan  negara dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom,  Kota  Medan  mempunyai  kewenangan  dan  tanggung  jawab menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip-prinsip keterbukaan,  partisipasi  masyarakat,  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugas  tersebut  pemerintah  Kota  Medan juga  bertanggung  jawab  untuk  mengatasi  persoalan  kemiskinan masyarakat.  Oleh  karenanya,  untuk  menjamin  efektivitas  dan  efisiensi pelaksananaan  PNPM perkotaan, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksud.
Beberapa  hal  yang  membuat  program  dimaksud  berjalan  dengan  baik, adalah  dibangunnya  sistem  terpadu  mulai  dari  tata  cara  penetapan program/kegiatan  hingga  pelaksanaannya  yang  melibatkan  masyarakat lokal  melalui  Kelompok  Keswadayaan  Masyarakat  (KSM).  Program/ kegiatan  yang  dilaksanakan  sangat  menyentuh  kepentingan  masyarakat dan  memenuhi  unsur  efektif  dan  efisien,  karena  unsur  perencanaan  dan pelaksanaan  kegiatan  melibatkan  unsur  masyarakat  yang  dibimbing  oleh
Sumber : BPS (Diolah)
Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kota Medan
unsur  pemerintah.  Hal  ini  tergambar  dari  kondisi  eksisting  di  lapangan dan biaya kegiatan yang relatif murah, namun dengan kualitas yang cukup baik.  PNPM  Mandiri  Perkotaan  tidak  hanya  melakukan  perencanaan hingga  pelaksanaan  kegiatan,  tetapi  juga  melakukan  pemberdayaan  serta pembinaan    melalui  pelatihan  dan  bimbingan  teknis  untuk  membangun karakter  masyarakat,  mengenai  tata  kelola,  pelaporan  dan  pelaksanaan kegiatan.  Hal  ini  dirasakan  sangat  memberikan  manfaat  dalam  rangka pelaksanaan  program  penanggulangan  kemiskinan  dan  telah  menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program itu sendiri.
Komitmen  untuk  mempercepat  proses  penanggulangan  kemiskinan khususnya  dalam  upaya  recovery  sebagai  upaya  mendorong  masyarakat agar  terlibat  aktif  dalam  setiap  tahapan  pembangunan,  dan  mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal secara optimal, serta dalam rangka percepatan pengembangan wilayah, diperlukan sebuah progam/sistem  yang  mampu  mengakomodasi  berbagai  tujuan  tersebut. Untuk  itu,  dirasa  perlu  dilakukan    Studi    Replikasi  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Mandiri  Perkotaan,  untuk  mendapatkan format/sistem  yang  dapat  diakomodir  dalam  rangka  pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, guna mengantisipasi  berakhirnya Program PNPM Mandiri di Kota Medan. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam tulisan ini adalah  program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  dapat  direplikasi  untuk Penanggulangan Kemiskinan Mandiri Perkotaan di Kota Medan.

## Konsep Perbedayaan Masyarakat dan Kemiskinan
Pembangunan yang berpusat pada masyarakat ( people centered development ), merupakan  pendekatan  pembangunan  yang  sedang  popular  saat  ini dengan  pendekatan  pembangunan  yang  mengutamakan  peningkatan keberdayaan  manusia/masyarakat.    Menurut  Hikmat  (2001:3)  konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan  dengan  konsep  mandiri,  partisipasi,  jaringan  kerja,  dan keadilan.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan  harkat dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  sekarang  dalam  kondisi  tidak mampu melepaskan diri
dari perangkap kemiskinan dan
ketidakberdayaan.  Dalam  konteks  ini,  maka  masyarakat  perlu  dilibatkan pada  setiap  tahap  pembangunan  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi  program yang  mereka  lakukan.  Masyarakat  ditempatkan  sebagai
aktor  (subyek)  pembangunan  dan  tidak  sekedar  menjadikan  mereka sebagai  penerima  pasif  pelayanan  saja.  Pembangunan  masyarakat  yang berkesinambungan  pada  hakekatnya  merupakan  suatu  proses  yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya  setempat  atau  lokal  dan  mengutamakan  kreatifitas-inisiatif  serta partisipasi masyarakat (Suparjan, 2003).
Berdasarkan  rumusan-rumusan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep pemberdayaaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat  ( community  development )  dan  pembangunan  yang  bertumpu pada masyarakat ( community-based development ), sedangkan
memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  meningkatkan  harkat  dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi  sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
Rubin  dalam  Sumaryadi  (2005:  94-96)  mengemukakan  5  prinsip  dasar konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
1) Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan  break-even  dalam  setiap kegiatan  yang  dikelolanya,  meskipun  orientasinya  berbeda  dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang  diperoleh  didistribusikan  kembali  dalam  bentuk  program  atau kegiatan pembangunan lainnya;
2) Pemberdayaan  masyarakat  selalu  melibatkan  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan;
3) Dalam  melaksanakan  program  pemberdayaan  masyarakat,  kegiatan pelatihan  merupakan  unsur  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  usaha pembangunan fisik;
4) Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan  sumber  daya,  khususnya  dalam  hal  pembiayaan  baik berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya;
5) Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  harus  dapat  berfungsi  sebagai penghubung  antara  kepentingan  pemerintah  bersifat  makro  dengan kepentingan masyarakat bersifat mikro.
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 181
Kemiskinan  hanya  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  situasi  di  mana seseorang  atau  keluarga  tidak  mampu  mempertahankan  tingkat  hidup yang  layak  menurut standar  hidup  sesuai  yang ada  di  masyarakat  sekitar kehidupan  mereka  atau  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  cukup  untuk membayar  esensi  kehidupan  seperti  makanan,  tempat  tinggal,  dan perawatan  medis.  Hal ini  dapat  juga  didefinisikan  sebagai  tidak  memiliki beberapa  standar  minimum  yang  diperlukan  secara  layak    untuk  hidup nyaman atau aman (Jennings 1994, Devine dan Wright 1993, Burton tahun 1992,  dan  Chalfant  1985).  Sharp  (1996)  dalam  Mudrajad  Kuncoro  (1997) mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:
1) Secara  mikro,  kemiskinan  muncul  karena  adanya  ketidaksamaan  pola kepemilikan  sumberdaya  yang  menimbulkan  distribusi  pendapatan yang  timpang.  Penduduk  miskin  hanya  memiliki  sumberdaya  dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2) Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  dalam  kualitas  sumberdaya manusia.  Kualitas  sumberdaya  manusia  yang  rendah  berarti produktifitasnya  rendah,  yang  pada  gilirannya  upahnya  rendah. Rendahnya  kualitas  sumberdaya  manusia  ini  karena  rendahnya pendidikan,  nasib  yang  kurang  beruntung,  adanya  diskriminasi  atau karena keturunan.
3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

## Konsep PNPM Mandiri Perkotaan
Berbagai  program kemiskinan  dahulu  bersifat  parsial,  sektoral  dan charity dalam  kenyataannya  sering  justru  menghasilkan  kondisi  yang  kurang menguntungkan,  misalnya  salah  sasaran,  terciptanya  benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong-royong,  kepedulian,  musyawarah,  keswadayaan  dll).  Kondisi kapital  sosial  masyarakat  yang  melemah  serta  memudar  tersebut  salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program  kemiskinan  dan  pemimpin-pemimpin  masyarakat  yang  selama ini  cenderung  tidak  adil,  tidak  transparan  dan  tidak  tanggunggugat. Sehingga  menimbulkan  kecurigaan,  ketidak  pedulian  dan  skeptisme  di masyarakat
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua  pihak  secara  bersama  dan  terkoordinasi.  Namun  penanganannya selama  ini  cenderung  parsial  dan  tidak  berkelanjutan.  Peran  dunia  usaha dan  masyarakat  pada  umumnya  juga  belum  optimal.  Kerelawanan  sosial dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dapat  menjadi  sumber  penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.  Untuk  itu  diperlukan  perubahan  yang  bersifat  sistemik  dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Guna meningkatkan  efektivitas  penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional
Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  mulai  tahun  2007.    PNPM Mandiri  memahami  bahwa  akibat  dan  akar  penyebab  kemiskinan  yang sebenarnya  adalah  kondisi  masyarakat  utamanya  para  pimpinan  yang belum berdaya sehingga tidak mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, sebagai mana dapat dilihat pada gambar 2.
Melalui  PNPM  Mandiri  dirumuskan  kembali  mekanisme  upaya penanggulangan  kemiskinan  yang  melibatkan  unsur  masyarakat,  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga  pemantauan  dan  evaluasi. Melalui  proses  pembangunan  partisipatif,  kesadaran  kritis  dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat
ditumbuhkembangkan  sehingga  mereka  bukan  sebagai  obyek  melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  tahun  2007  dimulai  dengan  Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan
pemberdayaan  masyarakat  di  perdesaan  beserta  program  pendukungnya seperti  PNPM  Generasi;  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di Perkotaan  (P2KP)  sebagai  dasar  bagi  pengembangan  pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Khusus  (P2DTK)  untuk  pengembangan  daerah  tertinggal,  pasca bencana,  dan  konflik.  Mulai tahun 2008  PNPM  Mandiri diperluas  dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)  untuk  mengintegrasikan  pusat-pusat  pertumbuhan  ekonomi dengan  daerah  sekitarnya.  PNPM  Mandiri  diperkuat  dengan  berbagai program  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Mengingat proses
pemberdayaan  pada  umumnya  membutuhkan  waktu  5-6  tahun,  maka PNPM  Mandiri  akan  dilaksanakan  sekurang-kurangnya  hingga  tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs)*.
Penyebab tingkat 4 gejala kemiskinan
Penyebab tingkat 3 Penyebab tingkat 2 Akar penyebab kemiskinan
Gambar  2 . Pandangan PNPM Mandiri tentang Akar Penyebab
Kemiskinan Kemiskinan Pencemaran dan perusakan alam, pemukiman kumuh, tinggal dikawasan illegal, tidak  berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, dsb
Tidak memiliki akses ke lingkungan yang layak Tidak ada kesempatan, ketrampilan rendah, masih sulit akses ke sumber daya kunci dan permodalan, tidak membangun jiwa kewiraswastaan, dll Tidak memiliki akses ke peluang dan sumberdaya ekonomi
Kebijakan dan keputusan-keputusan yang tidak adil
Institusi pengambilan keputusan tidak mampu menerapkan nilai- nilai luhur universal
Lunturnya nilai-nilai luhur (jujur, adil, iklhas,dll) dari para pelaku/ pengambil keputusan diberbagai tingkatan
Tidak  transfaran,  tidak  partisipatif,  tidak akuntabel,  demokrasi  semu,  berorientasi  pada kepentingan pribadi dan kelomopok, dll Tdk memiliki akses ke sistem politik ygakomodatif Kehidupan social yang segregatif, pudarnya solidarisme social, proses marginalisme, SDM rednah, Pendidikan tidak optimal,pengangguran Rendahnya Kapital Sosial
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  yang  berdasar  pada  indicator-indikator keberhasilan  yang  terukur  akan  membantu  Indonesia  mewujudkan pencapaian  target-target  MDGs  tersebut.  PNPM  Mandiri adalah  program nasional  dalam  wujud  kerangka  kebijakan  sebagai  dasar  dan  acuan pelaksanaan  program-program  penanggulangan  kemiskinan  berbasis pemberdayaan  masyarakat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan  melalui harmonisasi  dan  pengembangan  sistem  serta  mekanisme  dan  prosedur program,  penyediaan  pendampingan,  dan  pendanaan  stimulan  untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat  adalah  upaya  untuk  menciptakan/  meningkatkan  kapasitas masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  berkelompok,  dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan  keterlibatan  yang  lebih  besar  dari  perangkat  pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  metodologi  dalam  melakukan  replikasi  dilakukan  dengan ekstensi ( replication with extention ) yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dan  sekaligus  didorong  untuk  lebih  banyak  dilakukan  dalam  penelitian ilmu  sosial  (Hubbard  dan  Armstrong,  1994;  Singh,  Ang dan  Leong, 2003). Pendekatan  metodologi  replikasi  ini  merupakan  salah  satu  cara  teknik metodologi  yang  memberikan  kontribusi  verifikasi  atas  data  riset  survei terhadap keberhasilan program kegiatan yang telah dijalankan. Paradigma replikasi  diformulasikan  untuk  memperjelas  terminologi  dan  fungsi- fungsinya.  Paradigma  terdiri  dari  empat  jenis  replikasi  utama,  yaitu pengujian  ulang  ( retest ),  internal,  independen,  dan  teoritis.  Semuanya dianalisis  dan  dijelaskan  oleh  berbegai  pendekatan  secara  sistematis  yang diharapkan  menghasilkan  model  pengembangan  replikasi  yang  optimal. Alasan  inilah  yang  memberikan  dukungan  semakin  meningkatnya  riset replikasi  (La  Sorte,  2003).  Singh,  Siah  &  Siew  (2003)  menyatakan  adanya tiga  jenis  pengukuran  untuk  meningkatkan  akumulasi  pengetahuan strategi melalui peningkatan riset replikasi, yaitu:
1) Re-konseptualisasi  riset  replikasi  sebagai  riset  replikasi  yang  cukup baik,
2) Membangun  rerangka  kerja  yang  fokus  pada  replikasi  untuk meningkatkan pemahaman pengembangan teori, dan
3) Meningkatkan arti penting untuk memperomosikan dan mempublikasikan riset replikasi.
Atas dasar tersebut diatas, dalam kajian replikasi program penanggulangan  kemiskininan  di  Kota  Medan  ini  mengunakan  Metoda Kualitatif,  biasanya  berfokus  pada  pemahaman  proses.  Beberapa  metoda kualitatif  antara  lain  termasuk  wawancara  mendalam  ( in  depth  interview ), diskusi  kelompok  terarah  (FGD),  pengamatan  ( observation ),  sejarah  hidup ( life  history ).  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dilakukan  secara deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang  memberikan  penjelasan  pada  hasil  surver  dengan  menggunakan kuesioner yang  sudah  ditetapkan  dan  dianalisis  seseuai  dengan  prosedur replikasi  yaitu  yaitu  pengujian  ulang  ( retest ),  internal,  independen,  dan teoritis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Medan  merupakan  salah  satu  kota  yang  memiliki jumlah  penduduk miskin  yang  tinggi.  Perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota Medan  pada  tahun 2005-2014  menunjukan  bahwa  ada  pola  pertumbuhan kemiskinan  yang  berfluktuasi  naik  turun.  Mulai  Tahun  2006-2007  jumlah penduduk  miskin  mengalami  fluktuasi  cenderung  menurun  walaupun cukup  signifikan,  namun  tahun  2008  meningkat  sangat  tajam  yang tumbuh  hingga  46,73%.    Mulai  tahun  2008  –  2014  pola  pertumbuhan kemiskinan  secara flat mengalami kecenderungan  menurun  dari tahun ke tahun.  Perkembangan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Medan  pada  periode 2005-2014  ditunjukkan  pada  Tabel  1  dan  Gambar  3.  Tingkat  kemiskinan mencakup  besaran  jumlah  dan  persentase  dari  penduduk  miskin.  Pada periode  tersebut  perkembangan tingkat  kemiskinan  di  Kota Medan  relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun.
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 186
Tabel  1 . Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Medan Tahun 2005-2014 Tahun Jml Penduduk Miskin (1.000) Persentase Penduduk Miskin P1 P2 Garis Kemiskinan (Rp/kap/bln) Persentase Pertumbuhan JPM PPM P1 P2 KG 2005 146,40 7,06 1,55 0,40 186031,00 2006 161,10 7,80 1,38 0,39 217190,00 10,04 10,48 -10,97 -2,50 16,75 2007 148,10 7,17 1,39 0,35 201330,00 -8,07 -8,08 0,72  -10,26 -7,30 2008 217,30 10,43 1,87 0,46 240319,00 46,73 45,47 34,53 31,43 19,37 2009 200,40 9,58 1,40 0,35 297478,00 -7,78 -8,15 -25,13  -23,91 23,78 2010 212,30 10,05 1,57 0,42 331659,00 5,94 4,91 12,14 20,00 11,49 2011 204,20 9,63 1,70 0,49 373619,00 -3,82 -4,18 8,28 16,67 12,65 2012 198,10 9,33 1,49 0,37 384608,00 -2,99 -3,12 -12,35  -24,49 2,94 2013 206,40 9,64 396112,00 4,19 3,32 2,99 2014 210,60 9,03 2,03 -6,33 Catatan: Tahun 2013 dan 2014 proyeksi
Sumber: BPS Kota Medan dan berbagai sumber
Gambar 3 . Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Medan, 2005-2014
Program  Penanggulangan  Kemiskinan  melalui  PNPM  Mandiri  Perkotaan Kota Medan, antara lain:
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 187
1. Mondorong  proses  transformasi  sosial  dari  masyarakat  tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya, mandiri dan madani.
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan  untuk mendorong proses  trasformasi sosial  dari  masyarakat  tidak  berdaya/miskin  menuju  masyarakat berdaya,  mandiri  dan  madai,  maka  strategi  yang  dilaksanakan  di tingkat masyarakat melalui tahapan:
1) Tahap Pemberdayaan, yang terdiri dari Penyiapan Masyarakat oleh Faskel  berupa  Rembug  Kesiapan  Masyarakat  (RKM),  Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS)

## 2) Pembentukan BKM
Progam PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan, sejak pada tahun 2006  sampai  dengan  sekarang  telah  membangun  149  BKM  (Badan
Keswadayaan Masyarakat) /LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)  dari  151  kelurahan  di  21  Kecamatan  sekota  Medan dalam kurun waktu 2006-2012 dengan jumlah relawan sekitar 7.000
ribuan  relawan  dari  masyarakat  setempat  lingkungan  dan kelurahan,  serta  1.512.705  orang  pemanfaat yaitu  penduduk miskin melalui  14.988  Kelompok  Swadaya  Masyarakat  (KSM)  (Sumber  : Profil PNPM Mandiri Perkotaan Kota Medan).
3) Pembuata PJM - Pronangkis
PJM  Pronangkis  adalah  perencanaan  partisipatif  warga  untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek  selama  satu  tahun  maupun  jangka  menengah  selama  3 tahun,  program  dikembangkan  berdasarkan  kepada  visi  (cita–cita) warga  mengenai  masa  depan  kelurahan  /  desa  di  masa  yang  akan datang  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  serta  memecahkan permasalahan  yang  sudah  dikaji  dalam  siklus  pemetaan  swadaya. Pembuatan PJM-Pronangkis ini merupakan Pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam penanggulangan kemiskinan.
4) Pemanfaatan Dana BLM
Kegiatan BLM merupakan aplikasi dari pronangkis serta menumbuh kembangkan  segenap  lapisan  masyarakat  untuk  peduli  dan melakukan  pengawasan  sosial  secara  obyektif  sehingga  menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin. Dana
BLM  yang  dikelola  oleh  PNPM  mandiri  Perkotaan  di  Kota  Medan ditunjukkan dalam tabel 2.
Tabel 2. Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan Per Tahun Anggaran

## 5) Tahap Kemandirian
PNPM  Tahap kemandirian  ini  dilakukan  untuk mendorong proses transformasi  sosial  dari  masyarakat  berdaya  menuji  masyarakat mandiri.  Dalam  tahap  kemandirian  ini,  prosesnya  ini  setidaknya terdiri  dari  dua  hal:  (1)  Penanggulangan  Kemiskinan  Terpadu (PAKET), dan (2) Channelling Program.

## 6) Tahap Keberlanjutan
Tahap keberlanjutan ini merupakan proses transformasi  sosial dari masyarakat  mandiri  menuju  masyarakat  madani.  Dalam tahap  ini kegiatan  dilakukan  lebih  dititikberatkan  pada  proses  penyiapan landasan  yang  kokoh  melalui  penciptaan  situasi  dan  lingkungan yang  kondusif  bagi  tumbuh  kembangnya  masyarakat  madani. Bentuk  kegiatan  pada  tahap ini  adalah  program-program khusus  yang  lebih  komprehensif  sekaligus  melembagakan
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 189
tata  kelola  kepemerintahan  yang  baik  salah  satunya  adalah program penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas.
Salah  satu  program  lanjutan  PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  Kota Medan  adalah  Program  Peningkatan  Penghidupan  Masyarakat Berbasis  Komunitas  (PPMK).  PPMK  juga  merupakan  komponen PNPM  Mandiri  Perkotaan  yang  difokuskan  pada  pengembangan mata  pencaharian  bagi  warga  miskin  yang  terhimpun  dalam ekonomi  produktif  agar  mampu  mengelola  asset  sumber penghidupannya  untuk  peningkatan  mata  pencahariannya  secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan  Kapasitas  dan  Kemandirian  Pemerintah  Daerah  dalam Penanggulangan Kemiskinan
Sejalan  dengan  upaya  intervensi  di  tingkat  masyakarat,  PNPM  MP melakukan  upaya  penguatan  kemandirian  di  tingkat  pemda  yang bertujuan  agar  pemda  mampu  secara  mandiri  mengelola  program penanggulangan  kemiskinan  di  wilayahnya.  Untuk  mewujudkan  hasil yang  ingin  dicapai  di  dalam  penguatan  kemandirian  pemda,  strategi yang  akan  dilaksanakan  adalah  seperti  ditunjukkan  dalam  gambar berikut ini.
Gambar 4 . Proses Penguatan Kapasitas Pemda
Adapun  g ambaran  umum  mengenai  tahapan  pelaksanaan  kegiatan PNPM  Mandiri  Perkotaan  di  tingkat  masyarakat  pada  tahap  awal adalah seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini.
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 190
Gambar 5 . Program Tahap Pemberdayan
Dalam  rangka  perbaikan  strategi  pemberdayaan  BKM  di  Kota  Medan secara  berkelanjutan,  dilakukan  dengan  mencari  perbaikan  strategi pemberdayaan  BKM.    Metode  tersebut  adalah  analisis  SWOT  yang dapat  mengkaji  faktor-faktor  tersebut.  Faktor  internal  yang  dimaksud merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  secara  langsung  kegiatan pemberdayaan BKM di setiap kelurahan yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan,  sedangkan    faktor  eksternal  merupakan  faktor  dari lingkungan  yang  turut  mempengaruhi  kegiatan  pemberdayaan  BKM yang terdiri dari peluang dan ancaman.
Untuk  mengukur  pengaruh  faktor  internal  dan  eksternal  terhadap BKM/LKM PNPM Mandiri Perkotaan di kota Medan digunakan model matriks internal  factors  analysis  summary (IFAS)  dan matriks  eksternal factors  analysis  summary (EFAS) . Berdasarkan  analisis  IFAS,  nilai  total faktor  internal  yang  diperoleh  adalah  2,6  lebih  besar  dari  2,5  yang merupakan  nilai  rata-rata.  Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa keadaan internal BKM PNPM Mandiri di Kota Medan sebenarnya dapat
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 191 mengatasi berbagai permasalahan internal tentang program penanggulangan kemiskinan.
Tabel 3 . Penilaian Internal Factor Analysis Summary BKM
Bobot Nilai Bobot x Nilai Faktor Kekuatan (streng) 1 Adanya  legalitas  dari  masyarakat  dan  badan  hukum  akan keberadaan BKM/LKM 0,17 3,5 0,60 2 Pengetahuan  BKM  tentang  masalah  kemiskinan  dan  solusi kemiskinan di wilayahnya telah baik 0,16 3 0,49 3 BKM motor penggerak pembangunan dan penanggulangan kemiskinan 0,14 3 0,42 4 Adanya dukungan Fasilitator terhadap BKM 0,13 3 0,40 Total Kekuatan 0,61 1,92 Faktor Kelemahan (weakness) 1 Terdapat BKM yang dibentuk secara instant 0,08 2 0,17 2 Masih rendahnya BKM menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara kelompok Masyarakat 0,09 2 0,18 3 Masih rendahnya BKM menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan dengan pihak luar (stakeholder) untuk bermitra 0,08 2 0,16 4 Ketergantungan pada BLM/Konsultan 0,06 1 0,06 5 Keterbatasan fasilitas penunjang kegiatan BKM 0,07 1 0,07 Total Kelemahan 0,39 0,64 TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,00 2,56
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan pembobotan AHP
Berdasarkan  analisis  EFAS,  nilai  total  faktor  eksternal  yang  diperoleh adalah 3,00  lebih  besar dari  2,5 yang merupakan  nilai  rata-rata. Hal  ini memberikan  gambaran  bahwa  keadaan eksternal BKM  PNPM Mandiri di  Kota  Medan  mampu  memberikan  respon  positif  untuk pemberdayaan masyarakat
dalam program penanggulangan
kemiskinan, dimana peluang yang ada sebesar 2,52 dapat dimanfaatkan dengan  meminimalisir  ancaman  sebesar  0,51  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  yang  terkait  dengan  program  penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.
Berdasarkan  analisis  matrik  IFAS  dan  EFAS,  untuk  merumuskan strategi  pemberdayaan  BKM  yang  didasarkan  hasil  penilaian  faktor internal dan faktor eksternal,  maka diketahui nilai Strength diatas nilai Weakness selisih (+) 1.28 dan nilai Opportunity diatas nilai Threat selisih (+)
2,01.  Dari  hasil  identifikasi  faktor–faktor  tersebut  maka  dapat digambarkan dalam Diagram SWOT, dapat dilihat pada gambar 7. yaitu mengembangkan  kekuatan-peluang  yang  dimiliki  dan  meminimalkan kelemahan acaman yang dihadapi
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 192
Tabel 4 . Penilaian External Factor Analysis Summary BKM
Bobot Nilai Bobot x Nilai Faktor Peluang (Opportunity) 1 Adanya harapan dari masyarakat atas Lembaga Swadaya yang jujur dan bersih 0,18 4 0,74 2 Pola Pembangunan Main Streamnya kepada Partisipasi Warga 0,16 4 0,66 3 Dunia Swasta sedang giat mencari mitra dalam pelaksanaan CSR 0,18 3,5 0,64 4 Dukungan  kebijakan  Pemerintah  Daerah  terhadap  lembaga swadaya masyarakat 0,16 3 0,49 Total Peluang 0,69 2,52 Faktor Ancaman (Threat) 1 Semakin banyaknya lembaga sejenis berbentuk  swadaya masyarakat 0,09 2 0,18 2 Gaya Hidup Individualistis dan  pragmatis yang merongrong sikap kerelawanan 0,08 2 0,16 3 Masuknya tenaga kerja asing menjelang MEA 0,07 1,5 0,11 4 Adanya Perubahan Pola Pikir Masyarakat yang lebih konsumtif 0,07 1 0,07 Total Ancaman 0,31 0,51 TOTAL FAKTOR INTERNAL 1,00 3,04
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan pembobotan AHP
Gambar 7 . Analisis SWOT Strategi Pemberdayaan BKM
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 193
Tabel 5 . Penilaian Internal Factor Analysis Summary PJM Pronangkis
Bobot Nilai Bobot x Nilai 1 Manajemen Program dalam PJM Pronangkis cukup baik (Tridaya; Lingkungan, sosial dan ekonomi) 0,13 3 0,38 2 Ketersediaan dana bagi BLM bagi BKM yang memiliki PJM Pronangkis 0,14 3 0,41 3 Perencanaan Penyusunan PJM Program bersifat Perencanaan partisipasif 0,12 3 0,36 4 Adanya dukungan Fasilitator dalam menjalankan PJM Pronangkis 0,13 3 0,38 5 PJM Pronangkis terintegrasi dengan Musrembang Kelurahan dan kecamatan 0,13 3 0,39 0,64 1,91 1 Program yang dikembangkan dalam PJM Pronangkis masih berorientasi kegiatan yang menghabiskan dana BLM 0,07 4 0,28 2 Capaian PJM pronangkis masih banyak pada program infrastruktur 0,08 3 0,24 3 Kebutuhan perempuan masih terpinggirkan dalam progam pronangkis (kurang sensitif pada pemecahan masalah perempuan) 0,06 2 0,12 4 Masih terbatasnya kualitas SDM dalam menjalankan pronangkis 0,06 2 0,12 5 Masyarakat tidak mengetahui cara mengukur capaian PJM Pronangkis 0,07 2 0,14 0,34 0,90
TOTAL FAKTOR INTERNAL              0,98 2,81 Faktor Kekuatan (streng) Total Kekuatan Faktor Kelemahan (weakness) Total Kelemahan

## Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan pembobotan AHP
Hasil  perhitungan  IFAS  menunjukkah  bahwa  faktor  internal  yang memiliki  kekuatan  utama  PJM  pronangkis,  yaitu  adalah  ketersediaan dana  bagi  BLM  bagi  BKM  yang  memiliki  program  PJM  Pro  nangkis dengan  nilai  sebesar  0,41,  sedangkan  kelemahan  utama  dalam  PJM Pronangkis adalah Program yang dikembangkan dalam PJM Pronangkis masih berorientasi kegiatan yang menghabiskan dana BLM sebesar 0,28.
Berdasarkan  analisis  matrik  IFAS  dan  EFAS,  untuk  merumuskan strategi  pengelolaan  Program  PJM  Pronangkis  yang  didasarkan  hasil penilaian  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,    maka  diketahui  nilai Strength diatas nilai Weakness selisih (+) 1.01 dan nilai Opportunity diatas nilai Threat selisih  (+) 1,22. Dari hasil  identifikasi  faktor–faktor tersebut maka  dapat  digambarkan  dalam  Diagram  SWOT,  dapat  dilihat  pada gambar  8.  yaitu  mengembangkan  kekuatan-peluang  yang  dimiliki  dan meminimalkan kelemahan acaman yang dihadapi
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 194
Tabel 6. Penilaian External Factor Analysis Summary PJM Pronangkis
Bobot Nilai Bobot x Nilai 1 Masyarakat yang potensial secara sadar peduli akan mendukung program yang masuk ke dalam lingkungannya 0,13 4 0,52 2 Kearifan lokal pada masing-masing masyarakat merupakan modal percepatan suatu kegiatan 0,13 3 0,39 3 PJM Pronangkis dapat mencari mitra dalam pelaksanaannya 0,13 3 0,39 4 Dukungan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap PJM Pronangkis 0,12 2 0,24 5 Dukungan Pinjaman Bergulir bagi mitra usaha 0,15 3 0,45 0,66 1,99 1 Pengaruh globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat 0,07 3 0,21 2 Pesatnya arus informasi yang terkadang tidak selalu sesuai dengan kepribadian dan tata nilai yang berlaku di masyarakat 0,08 4 0,32 3 Pendapatan masyarakat miskin relatif masih rendah menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin sehingga produktivitas kerja rendah 0,06 2 0,12 4 Keadaan  geografis dan jarak jangkau antar wilayah menyebabkan kurang lancarnya komunikasi dan informasi yang diperlukan di segala aspek kehidupan 0,06 2 0,12 0,27 0,77 TOTAL FAKTOR EKTERNAL              0,93 2,76 Faktor Peluang (Opportunity) Total Peluang Faktor Ancaman (Threat) Total Ancaman
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer dengan pembobotan AHP
Gambar 8 . Analisis SWOT Strategi Pengelolaan PJM Pronangkis
Berdasarkan gambaran hasil yang dilakukan PNPM Mandiri Perkotaan dalam  menjalankan  program  tahap  kemandirian  ini  diharapkan channeling  program akan berjalan seperti dalam gambar berikut:
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 195
Gambar 9 . Analisis  Program Tahap Kemandirian
Gambar  10 .    Analisis    Program  Tahap  Keberlajutan  dan  Peningkatkan Kapasitas Kemandirian Pemda dalam Penanggulangan Kemiskinan
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 196

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua  pihak  secara  bersama  dan  terkoordinasi.  Namun  penanganannya selama  ini  cenderung  parsial  dan  tidak  berkelanjutan.  Peran  dunia  usaha dan  masyarakat  pada  umumnya  juga  belum  optimal.  Kerelawanan  sosial dalam  kehidupan  masyarakat  yang  dapat  menjadi  sumber  penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur.  Untuk  itu  diperlukan  perubahan  yang  bersifat  sistemik  dan menyeluruh  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan.    Secara  umum PNPM  Mandiri  Perkotaan    di  kota  Medan  telah  menjalankan  tugas- tugasnya  dengan  sebaik-baiknya  untuk  meraih  tujuan  program  yaitu meningkatnya  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin secara mandiri. Tujuan umum ini dapat dicapai dengan mencapai terlebih dahulu  tujuan  khusus  program  yakni  ”Masyarakat  di  kelurahan  peserta program  menikmati  perbaikan  sosial-ekonomi  dan  lingkungannya”. Berbagai tahapan kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan dikota Medan telah  berjalan  sesuai  dengan  fungsinya  dan  perlu  penguatan-penguatan secara  optimal  sehingga  diharapkan  PNPM  Mandiri  Perkotaan  bukan sekadar  penyalur  dana  bantuan  dalam  bentuk  Bantuan  Langsung Masyarakat    atau  biasa  disebut  BLM,  namum  pada  program  yang menekankan upaya penanggulangan kemiskinan dengan basis atau modal dasar  kemandirian  Masyarakat  itu  sendiri.  Kemandirian  yang  dibangun program  ini  akan  berkelanjutan  jika  pemerintah  daerah  ikut  memberikan dukungan  nyata  kepada  masyarakat  melalui  Badan  Keswadayaan Masyarakat    (BKM)  yang  merupakan  kelembagaan  lokal  yang  dibangun oleh masyarakat itu sendiri.

## Saran
Pemko Medan perlu mengapresiasi program Penanggulangan Kemiskinan yang  dilakukan  bersama  dengan  PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Karena  itu Pemerintah  Kota  Medan  diharapkan  tetap  mendukung  program  PNPM Mandiri  Perkotaan  dengan  melanjutkan  beberapa  kebijakan  sebelumnya dan  penyesuaian  dengan  hasil  evaluasi  dan  kondisi  lapangan.  Sebagai bentuk  apresiasi  Pemko  Medan  terhadap  Program  Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan pemko Medan
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 197
perlu  melakukan  replikasi  program  PNPM  Mandiri  Perkotaan  dalam penanggulangan  kemiskinan  yang  dituangkan  selanjutnya  di  dalam Strategi  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah.  Pemko  medan  seyogyanya lebih  meningkatkan  koordinasi  sinergitas  antara  BKM/LKM  dengan pemerintah kelurahan dalam memaksimalkan penanggulangan kemiskinan  berbasis  masyarakat,  mengintegrasikan  perencanaan  PJM Pronangkis  dengan  Musrenbang  di  tingkat  kelurahan  sampai  tingkat kecamatan.  Pemko  Medan  perlu  meningkatkan  koordinasi  dalam pelaksanaan  program  maupun  kegiatan  di  bidang  penanggulangan kemiskinan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  maksimal.  Koordinasi  yang dilakukan,  tidak  hanya  bersifat  intern  tapi  harus  melibatkan  berbagai bidang  dan  sektor.  Mulai  dari  koordinasi  yang  dilakukan  secara  vertikal dengan  instansi  terkait  (top  down  and  bottom  up  strategies  ),  sampai dengan koordinasi yang dilakukan secara horizontal (network sektor).

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall,  edward  and Fealy,  Greg (eds),  2003. Local Power  and Politics  in Indonesia:  Decentralisation  &  Democratisation,  Indonesia Update  Series  Research  School  of Pasific and  Asia  Studies  The Australian National University.
Anas  Saidi  (ed)  Kemiskinan  Berdimensi  Sosial-Budaya:  Upaya  Mencari Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Participatory Poverty Assessement: Studi kasus Pemkot Solo, Pemkot Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, LIPI, 2010.
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  (2014)  -  Kementerian  Pekerjaan  Umum; Pendampingan,  Pencairan  dan  Pemanfaatan  Dana  Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  (2012)  -  Kementerian  Pekerjaan  Umum; PEDOMAN  TEKNIS  PPMK  Peningkatan  Penghidupan Masyarakat  berbasis Komunitas
Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya    -  Kementerian  Pekerjaan  Umum;  2012, Pedoman  Teknis    Kegiatan  Tridaya  (sosial,  EKonomi  dan
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 198
Lingkungan)  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan
Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri  RI  Nomor  :  414.2/3101/PMD  Tentang Petunjuk  Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan , 2014.
Eko  Nugroho  Agus,  2013. Program  Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Partisipasi  Masyarakat:  Tantangan  Dan  Kendala  Program  PNPM Mandiri .  Makalah  dipaparkan  pada  seminar  Pengayaan Evaluasi PNPM Mandiri, 2013.
Gunawan,  Sumodiningrat.  (1999). Pemberdaya an  masyarakat  dan  jaringan pengaman sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Gustina.  Indah.2008,  Implementasi  Program  Penanggulangan  Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Medan Maimun (Ringkasan Tesis PascaSarjana USU Medan di ambil dari internet).
Hikmat,  H.  2001. Strategi  Pemberdayaan  Masyarakat, Bandung:  Humaniora Utama Press.
Jamasy,  O.  (2004). Keadilan,  pemberdayaan dan  penanggulangan  kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat , Surabaya.
Khamsiardi, 2009. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah (Studi  Kasus  Implementasi  PNPM  Mandiri  Pedesaan  di Kecamatan  Lubuk  Tarok  Kabupaten  Sijunjung).  Tesis. Universitas Andalas Padang
Latifah  Emmy,  2011. Harmonisasi  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  di Indonesia  Yang  Berorientasi  Pada  Millenium  Develipment  Goals. Jurnal Dinamika Hukum Vol 11, 3 September 2011
Maulidyah  Rully  Hikmahtul.  2014.  Efektivitas  Pinjaman  Dana  Bergulir PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan  Terhadap  Masyarakat  Kurang  Mampu  (Studi  kasus Kotalama  Kecamatan  Kedungkandang  Kota  Malang)  [Skripsi]. Malang (ID):  Universitas  Brawijaya.  [Internet].  Dapat  diunduh
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 199 dari: http://www.
jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1342/1237
Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Rangkuti  R.  2002. Analisis  SWOT  Teknik  Membedah  Kasus  Bisnis .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Remi,  Sumitro  Sutyasti  dkk.  2002. Kemiskinan  dan  Ketidakmerataan  di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta
Syukri  Muhammad,  2013. Evaluasi  Program  nasional  Pemberdayaan
Masyarakat  Mandiri. Makalah  dipaparkan  pada  seminar
Pengayaan Evaluasi PNPM Mandiri, 2013. S.  Prawiradinata  Ruddy,  2012. MasterPlan  Percepatan  dan  Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI). Makalah disampaikan pada seminar di Universitas Indonesia, 2012.
Suharto,  E.  (2005). Membangun  masyarakat,  memberdayakan  rakyat:kajian strategis  pembangunan  kesejahteraan  sosial  dan  pekerja  sosial . Bandung: Rai ka aditama.
Suhartini, Rr, dkk. (2005). Model-model Pemberdayaan Masyarakat. Jogjakarta: Pustaka Pesantren.
Sahuri  Chalid,  Achnes  Sofia,  Mashur  Dadang.  2012.  Implementasi  PNPM Mandiri Dalam Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Jurnal Kebijakan Publik. [Internet]. Jurnal. Dapat diunduh dari: http:// download.portalgaruda.org/article.php?article=32268&val=2289
Saptanti  Dyah.  2013.  Implementasi  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  Dalam  Penanggulangan Kemiskinan  (Studi  Komparasi  Pada  Kelurahan  Gisikdrono,
Kelurahan  Kalibanteng  Kulon  dan  Kelurahan  Krobokan Kecamatan  Semarang  Barat  Kota  Semarang).  Jurnal  Riptek. [Internet]. Jurnal. Dapat diunduh dari:
http://www.bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp- content/uploads/2013/12/6.ARTIKEL-pnpm-dIAH.pdf
Sukidjo.  2009.  Strategi  Pemberdayaan  Pengentasan  Kemiskinan  Pada PNPM  Mandiri.  Jurnal  Cakrawala  Pendidikan.  [Internet].
QE Journal │ Vol.04 - No.03 September 2015 - 200 Jurnal. Dapat diunduh dari: http://eprints.uny.ac.id/3723/1/6Strategi_ Pemberdayaan.pdf Tim  Koordinasi  PNPM,  Departemen  Dalam  Negeri  RI,  Petunjuk  Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, tahun 2008.
Tim Nasional  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)    Cetakan Ketiga,  Oktober  2011,    Panduan  Penanggulangan  Kemiskinan Buku Pegangan RESMI TKPK Daerah
Tim Nasional  Percepatan Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)    Cetakan Ketiga,  September  2012,    Panduan  Pemantauan  Program Penanggulangan  Kemiskinan  ;  Buku  Pegangan  RESMI  TKPK
Daerah
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K)  dan Kementerian  Koodinator  Kesejahteraan  Sosial,2010. Daftar
Lokasi dan Alokasi Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 2010
Widodo Wahyu. 2014. Efektivitas Program Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sangihe (Suatu Studi Di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kab.  Sangihe).  Jurnal  Eksekutif.  [Internet].  Jurnal.  Dapat  diunduh dari: http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/ view/3520/3048.