## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Ahmad Dzakwan Universitas Hasanuddin Makassar ahmaddzkwn@gmail.com
Syarifuddin Universitas Hasanuddin Makassar syarif1963@yahoo.com
Amiruddin Universitas Hasanuddin Makassar amiruddinj64@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  and  analyze  the  influence  of  accounting  and  culture  on  the  level  of corruption in countries. The study uses the adoption status of international accounting standards as a proxy for the accounting variable, Hofstede's cultural dimensions for culture variable, and measures a country's level of corruption  using  the  Corruption  Perception  Index.  The  research  data  are  obtained  from  adoption  status  of international  accounting  standards  published  by  IFAC  and  IASB,  Hofstede's  cultural  dimensions  published  by Hofstede Insights, and Corruption Perceptions Index published by Transparency International for the observation period of 2022-2023. The study employs multiple linear regression analysis of the data with a sample size of 83 countries obtained using purposive sampling. The results show that a country can reduce its level of corruption by adopting international public sector accounting standards and international financial reporting standards. The study also indicates that a country's level of corruption increases if the country is characterized by high power distance,  collectivism,  masculinity,  high  uncertainty  avoidance,  long-term  orientation,  and  restraint  cultural dimensions. Meanwhile, adoption of international education standards, international standards on auditing, and code of ethics for professional accountants has no significant influence on reducing a country's level of corruption. Keywords Corruption Perception Index, Cultural Dimension, International Accounting Standards

## A. PENDAHULUAN
Selama 30 tahun terakhir, korupsi menjadi masalah global serius yang mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Korupsi dianggap menyebabkan kemiskinan, ketidakadilan, menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi sektor pendidikan dan kesehatan suatu negara (Gupta dkk., 2002; Mauro, 1996; dan Tanzi, 1998). Studi terbaru terkait korupsi menunjukkan bahwa sebagian besar negara gagal menghentikan  korupsi  selama  dekade  terakhir.  Dimana  124  negara  mengalami  tingkat  korupsi  yang stagnan,  sementara  jumlah  negara  yang  mengalami  penurunan  semakin  meningkat  (Transparency International, 2022) dan diperkirakan menyebabkan perusahaan kehilangan 5 persen pendapatan setiap
Volume 19 Nomor 1, Juni 2023
tahun  dan menyebabkan  kerugian  total  lebih  dari  US$3,6  miliar  terhadap  ekonomi  global  pada  tahun 2022 (ACFE, 2022).
Sehubungan  dengan  dampak  dari  suatu  tindakan  korupsi,  mendorong  sejumlah  peneliti  untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi. Penelitian Jensen & Meckling  (1976) dan Eisenhardt (1989) menganalisis sebuah tindakan korupsi melalui sebuah model hubungan prinsipal- agen (P-A) yang menggambarkan hubungan antara seorang prinsipal yang mempekerjakan agen untuk bertindak atas nama dan kepentingan mereka. Melalui model ini sebuah tindakan  korupsi dilihat dapat terjadi  ketika  terdapat  kondisi  ketidakseimbangan  informasi  ( asymmetrical  information )  yang menempatkan  agen  memiliki  informasi  lebih  banyak  dibandingkan  pihak  prinsipal  dan  berdasarkan asumsi  bahwa  setiap  individu  cenderung  bertindak  memaksimalkan  kepentingan  diri  sendiri,  kondisi asimetri  informasi  dapat  mendorong  agen  untuk  menyembunyikan  beberapa  informasi  yang  tidak diketahui  prinsipal  dan  memungkinkan  aktivitas  kepentingan  pribadi  agen  yang  bertentangan  dengan kepentingan  prinsipal  ( agency  problem )  dapat  terjadi  dan  sulit  dideteksi.  Adapun  penelitian  Cressey (1950) menjelaskan tindakan korupsi melalui model yang dikenal sebagai fraud triangle theory . Model tersebut  menjelaskan  sebuah  tindakan  korupsi  terjadi  tidak  terlepas  dari  terdapatnya  beberapa  faktor seperti tekanan ( pressure ), kesempatan ( opportunity ) dan rasionalisasi ( rationalization ) yang memotivasi dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.
Selain penelitian menganalisis dan menjelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi, sejumlah penelitian lainnya  berusaha  memberikan  bukti  empiris  terkait  penyebab  atau  determinan  apa  yang  dapat memengaruhi suatu korupsi. Sejumlah penelitian diantaranya menemukan bahwa akuntansi dan budaya dapat  mempengaruhi  tingkat  korupsi  suatu  negara.  Penelitian  terkait  pengaruh  akuntansi  terhadap korupsi  menjelaskan  akuntansi  yang  berfokus  pada  efisiensi,  kontrol,  dan  pengungkapan  memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam mengurangi dan mencegah korupsi (Everett dkk., 2007; dan Shleifer & Vishny, 1993). Dalam perspektif fraud triangle , penggunaan akuntansi dapat membantu mengurangi  faktor opportunity yang  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  korupsi  dengan meningkatkan  kontrol  internal  dan  efektivitas  audit  (Cressey,  1986).  Dalam  perspektif  teori  agensi, akuntansi melalui standar akuntansi dan audit dapat membantu mengatasi masalah prinsipal-agen dan asimetri informasi  yang dapat menyebabkan tindakan korupsi. Praktik akuntansi yang  lebih baik juga dapat  memecahkan  masalah  asimetri  informasi  dan  membuat  informasi  keuangan  menjadi  lebih
transparan,  sehingga  mempersulit  manajer  organisasi  untuk  bertindak  bertentangan  dengan  harapan pemegang saham (Malagueño dkk., 2010 dan Wu, 2005).
Dalam  mengukur  akuntansi  suatu  negara  sejumlah  studi  menggunakan  tingkat  adopsi  standar akuntansi internasional sebagai proksi. Pengadopsian standar akuntansi internasional oleh suatu negara dinilai  dapat  mengurangi  dan  mencegah  korupsi  dengan  meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas, mengurangi  asimetri  informasi,  dan  memastikan  praktik  berkualitas  tinggi  oleh  akuntan  (Chen  dkk., 2010; Ghaffoori, 2016; Sutcliffe, 2003; dan Wu, 2005). Penelitian Houqe & Monem (2016) menemukan bahwa pengadopsian IFRS dan tingkat pengungkapan dapat mengurangi tingkat korupsi di negara maju dan berkembang. Tawiah (2021) menemukan pengadopsian IPSAS, IFRS, dan ISA berpengaruh negatif terhadap korupsi. Atuilik (2016) menemukan bahwa pengadopsian IPSAS tidak berpengaruh terhadap tingkat  korupsi  di  negara  maju,  tetapi  berpengaruh  di  negara  berkembang.  Keskin  &  Işık  (2015) menemukan bahwa negara yang sangat korup memiliki kemungkinan kecil untuk mengadopsi kode etik IFAC jika dibandingkan dengan negara yang bersih. Albrecht dkk. (2012) menemukan bahwa penerapan syarat kompetensi formal atau informal bagi profesi akuntan dan auditor berpengaruh negatif terhadap tingkat persepsi korupsi pada suatu negara. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang berusaha membahas  dan  memberikan  bukti  empiris  untuk  mendukung  pengaruh  akuntansi  yang  diproksikan dengan pengadopsian standar akuntansi internasional terhadap korupsi, masih terdapat sedikit penelitian yang menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengadopsian beberapa standar internasional seperti International  Standards  on  Auditing,  Code  of  Ethics  for  Professional  Accountants ,  dan International Education  Standards .  Berdasarkan  pertimbangan  standar  tersebut  juga  dikeluarkan  dan  bagian  tidak terpisahkan  dalam  rangka  memastikan  kinerja  berkualitas  tinggi  oleh  profesi  akuntan.  Maka  peneliti menganggap  kurangnya  bukti  empiris  untuk  mendukung  hubungan  akuntansi-korupsi  menjadi kesenjangan terbesar dalam literatur yang ada.
Adapun penelitian yang meneliti pengaruh budaya terhadap korupsi, sejumlah penelitian menjelaskan bahwa alasan seseorang untuk melakukan kecurangan atau korupsi tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari konteks  sosial  pelakunya,  di  mana  suatu  budaya  dalam  masyarakat  dinilai  dapat  memengaruhi kecenderungan/keputusan  seseorang  untuk  melakukan/tidak  melakukan  suatu  tindakan  korupsi  atau menoleransi suatu tindakan korupsi (Amalia & Handayani, 2019 dan Mihret, 2014). Dalam perspektif fraud  triangle ,  penggunaan  budaya  dinilai  dapat  menjadi  tambahan  dalam  menjelaskan  faktor-faktor pendorong yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan fraud atau kecurangan (Cressey,

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
1986; Davis & Pesch, 2013; dan Mihret, 2014). Sedangkan dalam perspektif teori agensi, suatu budaya tertentu  dinilai  dapat  memengaruhi  hubungan  yang  terjadi  antara  prinsipal  dan  agen  di  mana  suatu budaya mungkin dapat menyebabkan asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya yang lain. (Ekanayake, 2004; Farooq dkk., 2020; dan Wiseman dkk., 2012). Dalam mengukur budaya suatu  negara,  model  Hofstede  yang  menggunakan  enam  dimensi  budaya Power  Distance (PD), Individualism (IDV), Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance (UA), Long-Term Orientation (LTO), dan Indulgence (IVR) telah diterima secara luas oleh kalangan peneliti dan praktisi sebagai sebuah model universal untuk mengukur budaya suatu negara. Meskipun demikian masih terdapat perbedaan diantara peneliti terkait pengaruh dimensi budaya tersebut terhadap korupsi.
Untuk  budaya  PD  penelitian  yang  dilakukan  Mihret  (2014)  menemukan  bahwa  negara  dengan budaya PD tinggi memiliki risiko lebih tinggi terhadap fraud, sementara Achim (2016) menemukan nilai tinggi pada budaya PD terkait dengan tingkat korupsi yang tinggi. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Kimbro (2002) menunjukkan bahwa negara yang korup dicirikan memiliki  PD rendah, dan Seleim & Bontis (2009) menemukan bahwa budaya PD tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya IDV hasil  penelitian  Achim  (2016)  dan  Boateng  dkk.  (2021)  menunjukkan  hasil  IDV  berpengaruh  negatif terhadap tingkat korupsi. Namun hasil berbeda ditemukan oleh Mihret (2014) menemukan dimensi IDV tidak berpengaruh terhadap risiko fraud. Lebih lanjut untuk budaya MAS, penelitian Yeganeh (2014) dan Husted  (1999)  menemukan  dimensi  budaya  MAS  berpengaruh  positf  dan  identik  dengan  perilaku kourpsi.  Sedangkan  hasil  berbeda  diperoleh  Mihret  (2014)  yang  menemukan  budaya  MAS  tidak berpengaruh  terhadap  risiko fraud .  Adapun  untuk  budaya  UA,  Yeganeh  (2014)  menemukan  dimensi budaya UA berpengaruh positif dan identik dengan perilaku korupsi. Sedangkan hasil berbeda diperoleh Yamen  dkk.  (2019)  yang  menemukan  UA  berpengaruh  negatif  terhadap financial  crime dan  Boateng dkk. (2021) menemukan UA tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya LTO penelitian Mihret (2014) dan Yamen dkk. (2019) menemukan LTO berhubungan negatif dengan risiko fraud. Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  Boateng  dkk.  (2021)  menemukan  hasil  berbeda  di  mana  dimensi  LTO ditemukan tidak berpengaruh terhadap korupsi. Untuk budaya terakhir yaitu IVR penelitian Boateng dkk. (2021)  dan  Zuzana  &  Duzan  (2018)  menemukan  budaya  IVR  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi. Sedangkan penelitian yang dilakukan  Yamen dkk. (2019) menemukan hasil berbeda di mana dimensi IVR tidak berpengaruh terhadap kejahatan keuangan.

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Berdasarkan data yang menunjukkan tingginya fenomena kasus korupsi bersamaan dengan terjadinya stagnasi indeks korupsi selama satu dekade terakhir yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap perekonomian  global  dan  terdapatnya research  gap pada  penelitian  yang  telah  dipaparkan,  peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntansi dan budaya terhadap korupsi. Penelitian ini merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Mihret  (2014)  yang  berjudul  “ National Culture  and  Fraud Risk : Exploratory Evidence ” dan penelitian Atuilik (2016) yang berjudul “ The Relationship Between the  Adoption  of  International  Public  Sector  Accounting  Standards  (IPSAS)  by  Governments  and Perceived  Level  of  Corruption ”.  Persamaan  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  tersebut  yaitu penelitian  ini  menggunakan Corruption  Perception  Index sebagai  variabel  dependen.  Sedangkan kebaruan  penelitian  ini  terletak  pada  penggunaan  variabel  independen,  dimana  penelitian  ini mengkombinasikan  keseluruhan  variabel-variabel  budaya  Hofstede  dalam  penelitian  Amalia  & Handayani (2019) yang terdiri dari Power Distance , Individualism , Masculinity , Uncertainty Avoidance , Long-Term  Orientation ,  dan Indulgence untuk  mengukur  budaya  suatu  negara  dengan  variabel pengadopsian International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang terdapat dalam penelitian Atuilik (2016) dan menambahkan pengadopsian International Education Standard, Code of Ethics for Professional Accountants, International Standards on Auditing, dan International Financial Reporting Standards untuk mengukur akuntansi suatu negara sebagai variabel independen.

## Perumusan Hipotesis
International Education Standards (IES) adalah standar yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh IFAC  yang  memberikan  kerangka  kerja  komprehensif  berkaitan  dengan  pendidikan  dan  pelatihan akuntan  profesional.  Tujuan  IES  adalah  memastikan  bahwa  akuntan  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan  yang  diperlukan  untuk  melakukan  tugas  mereka  secara  efektif  dan  etis.  Berdasarkan pertimbangan kurangnya pendidikan profesional dapat berkontribusi pada kegagalan etis dan intelektual dalam profesi akuntansi  Gray dkk. (1994) IES dapat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi potensi kegagalan  semacam  itu  dengan  memberikan  kerangka  kerja  standar  untuk  pendidikan  dan  pelatihan akuntan profesional. IES yang mensyaratkan studi akademis, pengalaman praktis, dan ujian lisensi dapat memastikan  bahwa  akuntan  dilengkapi  dengan  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan  untuk melakukan  tugas  mereka  secara  efektif  dan  etis  (Albrecht  dkk.,  2012).  Selain  itu,  IES  telah  terbukti meningkatkan  kemampuan  akuntan  dalam  menilai  risiko  kecurangan  dalam  melaksanakan  tugas  dan
dengan  demikian  dapat  mengurangi  potensi  korupsi  (Popoola  dkk.,  2015).  Berdasarkan  keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 1 : Pengadopsian International Education Standards berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.
International Standard on Auditing (ISA) adalah seperangkat standar audit dikembangkan oleh IFAC yang  menyediakan  kerangka  kerja  bagi  auditor  dalam  melakukan  audit  laporan  keuangan,  termasuk langkah-langkah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan suatu audit. Tujuan dari ISA adalah untuk  meningkatkan  kualitas,  keandalan,  dan  transparansi  pelaporan  keuangan  dengan  memastikan bahwa audit dilakukan secara konsisten dan teliti. Mengingat bahwa peraturan akuntansi dan audit yang baik dapat memfasilitasi transparansi melalui pengungkapan informasi yang lebih baik. Studi Malagueño dkk., (2010) menemukan bahwa negara dapat mengurangi korupsi dengan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dengan meningkatkan standar akuntansi dan audit. Ionescu, (2017) menyimpulkan bahwa  kecurangan  dan  birokrasi  merupakan  penyebab  korupsi  dan  dapat  diminimalkan  dengan menerapkan  standar  akuntansi  internasional,  standar  audit,  dan  prinsip  kode  etik.  Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 2 :  Pengadopsian International  Standards  on  Auditing berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  korupsi suatu negara.
Code of Ethics for Professional Accountants (COE) adalah seperangkat prinsip dan nilai etis yang dikembangkan  oleh  IFAC.  Kode  ini  bertujuan  untuk  mempromosikan  integritas,  objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional di antara akuntan profesional serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Penelitian oleh Keskin & Işık (2015) menemukan bahwa organisasi akuntansi di negara-negara yang sangat korup lebih cenderung untuk tidak mengadopsi kode etik IFAC daripada di  negara-negara  yang  kurang  korup.  Shanks  (2020)  menyimpulkan  bahwa  kode  etik  IESBA  dapat membantu  mencegah  korupsi  dengan  melarang  tindakan  yang  melanggar  etika.  Lee  dkk.  (2018) menyatakan  bahwa  IESBA  melalui  NOCLAR,  yang  merupakan  bagian  dari Code  of  Ethics  for Professional Accountants dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di dalam profesi akuntansi. Ionescu  (2017)  menyimpulkan  bahwa  kecurangan  dan  birokrasi  adalah  penyebab  korupsi  dan  dapat diminimalkan  dengan  menerapkan  standar  akuntansi  internasional,  standar  audit  internasional,  dan mengikuti prinsip kode etik. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
H 3 :  Pengadopsian Code  of  Ethics  for  Professional  Accountants berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat korupsi suatu negara.
International  Public  Sector  Accounting  Standards (IPSAS)  adalah  seperangkat  standar  akuntansi yang  dikembangkan  oleh  IFAC  untuk  pelaporan  keuangan  di  sektor  publik.  IPSAS  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  dan  transparansi  pelaporan  keuangan  di  sektor  publik.  Penelitian  telah menunjukkan  bahwa  peraturan  akuntansi  dan  audit  yang  baik,  seperti  IPSAS  dapat  membantu mengurangi  korupsi.  Tawiah  (2021)  menemukan  bahwa  penerapan  standar  akuntansi  internasional berkualitas tinggi,  seperti IPSAS,  ISA, dan IFRS dapat secara efektif mengendalikan korupsi.  Atuilik (2016)  juga  menemukan  korelasi  positif  antara  adopsi  IPSAS  dan  tingkat  korupsi  yang  lebih  rendah. Dimana negara-negara  yang telah mengadopsi IPSAS ditemukan memiliki tingkat korupsi  yang lebih rendah daripada yang tidak mengadopsi IPSAS. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 4 :  Pengadopsian International  Public  Sector  Accounting  Standards berpengaruh  negatif  terhadap tingkat korupsi suatu negara.
International  Financial  Reporting  Standards (IFRS)  adalah  seperangkat  standar  akuntansi  yang dikembangkan  oleh  IASB.  IFRS  bertujuan  untuk  meningkatkan  transparansi,  komparabilitas,  dan konsistensi  pelaporan  keuangan.  Penelitian  telah  menunjukkan  bahwa  adopsi  IFRS  dapat  membantu mengurangi  korupsi  di  negara-negara  yang  telah  mengadopsinya,  baik  di  negara  maju  maupun berkembang. Houqe & Monem (2016) menemukan bahwa tingkat adopsi dan pengungkapan IFRS dapat berdampak  pada  pengurangan  korupsi.  Tawiah  (2021)  menyimpulkan  bahwa  adopsi  IFRS,  bersama dengan  IPSAS  dan  ISA,  dapat  membantu  mengatasi  masalah  korupsi  di  suatu  negara.  Temuan Haapamäki (2019) juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pengadopsian IFRS dan ISA memiliki hubungan positif dengan pengendalian korupsi. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 5 :  Pengadopsian International  Financial  Reporting  Standards berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat korupsi suatu negara.
Menurut  Hofstede  dkk.  (2010) Power  Distance (PD)  merujuk  “pada  tingkat  dimana  anggota masyarakat yang kurang berkuasa dapat menerima dan mengharapkan bahwa kekuasaan didistribusikan secara  tidak  merata”.  Dalam  masyarakat  dengan  budaya  PD  yang  tinggi,  individu  cenderung  tidak menentang otoritas dan aturan, yang dapat mengarah pada kondisi kurangnya check and balances dalam

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
penggunaan  kekuasaan  dan  dapat  menjadi  faktor  pendukung  yang  menyebabkan  seseorang  yang memiliki  kekuasaan  untuk  memperkaya  dirinya  melaui  tindakan  ilegal  (Hofstede,  1999;  dan  Husted, 1999). Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 6 : Dimensi budaya Power Distance berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara.
Menurut Hofstede dkk. (2010) Individualism (IDV) merujuk pada "keputusan mengenai pandangan nilai hidup seseorang yang menempatkan individu di atas kelompok sosial". Skor tinggi pada dimensi ini ( individualism )  dicirikan  dengan  masyarakat  dengan  ikatan  antar  individu  yang  longgar/renggang, dimana  setiap  orang  diharapkan  untuk  menjaga  dirinya  sendiri  dan  keluarga  terdekatnya.  Sedangkan collectivism (skor  rendah  pada individualism )  sebagai  kebalikannya  dengan  ciri  masyarakat  di  mana orang-orang sejak lahir terintegrasi dalam kelompok-kelompok yang kuat dan kohesif, yang sepanjang hidupnya  terus  melindungi  mereka  dengan  imbalan/pertukaran  akan  kesetiaan  yang  tidak  perlu dipertanyakan lagi. Terkait dengan korupsi, Yamen dkk. (2019) dan Achim (2016) menjelaskan bahwa sikap  kesetiaan  tanpa  ragu  yang  ditemukan  dalam  budaya  collectivism  dapat mendorong  orang  untuk melindungi kelompok mereka tanpa mempertimbangkan tindakan mereka, baik atau buruk. Selain itu, kasus korupsi yang sering terjadi juga lebih sulit dicegah ketika korupsi dilakukan secara kolektif (kolusi) daripada  ketika  dilakukan  secara  individual. Berdasarkan  keseluruhan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis penelitian ini.
H 7 : Dimensi budaya Individualism berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.
Menurut  Hofstede  dkk.  (2010) Masculinity merujuk  pada  "preferensi  dalam  masyarakat  untuk pencapaian,  kepahlawanan,  ketegasan,  dan  imbalan  material  atas  keberhasilan  ( masculinity )  atau preferensi  untuk  kerjasama,  kesederhanaan,  peduli  pada  yang  lemah,  dan  kualitas  hidup  ( feminity )". Terkait dengan korupsi, Husted (1999) menjelaskan bahwa masyarakat yang dicirikan dengan masculine mendorong  individu  untuk  ambisius  dan  kompetitif,  dan  berusaha  untuk  kesuksesan  material  dapat memberikan  kontribusi  yang  signifikan  pada  keterlibatan  dalam  perilaku  tidak etis.  Selain  itu,  karena tujuan akhir ( ultimate achievement ) lebih penting daripada bagaimana tujuan tersebut dicapai, seseorang mungkin  merasa  nyaman  mengejar  tujuannya  dengan  cara  informal  (suap),  asalkan  mereka  melihat kemungkinan  besar  dalam  mencapainya. Berdasarkan  keseluruhan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis penelitian ini.
H 8 : Dimensi budaya Masculinity berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Menurut Hofstede dkk. (2010) Uncertainty Avoidance (UA) mengacu pada "derajat di mana anggota masyarakat  merasa  tidak  nyaman  dengan  ketidakpastian  dan  ambiguitas".  Dalam  budaya  UA  tinggi, orang dicirikan merasa nyaman jika keadaan saat ini dan masa depan mereka jelas. Mereka cenderung merasa  cemas  akan  ketidakpastian  kehidupan  dan  melihatnya  sebagai  sesuatu  yang  mengancam  dan harus  diatasi,  di  mana  aturan  cenderung  banyak,  eksplisit,  dan  tertulis  dalam  hukum  dan  regulasi. Sementara itu budaya dengan UA yang rendah akan merasa nyaman meskipun mereka tidak memiliki kepastian tentang  saat  ini atau  masa  depan.  Sikap  ini  ditunjukkan  oleh  karakteristik  masyarakat  yang menerima  bahwa  kehidupan  memang  penuh  ketidakpastian,  dan  cara  untuk  menghadapinya  adalah dengan hidup di saat sekarang, di mana secara emosional, terdapat ketidaksukaan terhadap aturan formal karena orang berpikir bahwa masalah dapat diselesaikan tanpa aturan formal dan hanya dibuat dalam kasus-kasus  yang  mutlak  diperlukan.  Terkait  dengan  korupsi,  banyaknya  aturan  dan  regulasi  yang kompleks  pada  budaya  UA  yang  tinggi  dapat  menciptakan  kesempatan  untuk  menghasilkan  rente ekonomi yang dapat mengarah korupsi (Yeganeh, 2014). Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini.
H 9 : Dimensi budaya Uncertainty Avoidance berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi suatu negara. Menurut  Hofstede  dkk.  (2010) Long-Term  Orientation (LTO)  merujuk  pada  "bagaimana  setiap masyarakat  harus  mempertahankan  beberapa  hubungan  dengan  masa  lalunya  sambil  menghadapi tantangan masa kini dan masa depan". Masyarakat dengan skor tinggi pada dimensi ini lebih dinamis, berorientasi pada masa depan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, orang-orang dengan budaya  LTO  dijelaskan  memiliki  nilai-nilai  kerja  seperti  pembelajaran,  kejujuran,  adaptabilitas, tanggung jawab, dan disiplin. Sebaliknya, masyarakat dengan skor rendah pada dimensi ini ( Short-Term Orientation /STO)  dicirikan  sebagai  lebih  statis,  berorientasi  pada  masa  lalu  dan  masa  kini,  atau berorientasi pada tradisi, di mana orang-orang mempertahankan dan menghormati tradisi dan norma yang ada sambil melihat perubahan sosial dengan penuh kecurigaan. Nilai-nilai utama dalam pekerjaan bagi orang-orang  dengan  budaya  STO  termasuk  kebebasan,  prestasi,  dan  berpikir  sendiri.  Terkait  dengan korupsi,  Yamen  dkk.  (2019)  menjelaskan  bahwa  kecenderungan  mendapatkan  hasil  cepat  dalam masyarakat STO dapat mendorong orang melakukan kejahatan finansial, dan pada saat yang sama, juga mencegah  mereka  mempertimbangkan  semua  konsekuensi  dari  kejahatan  tersebut.  Sebaliknya,  nilai kerja utama pada budaya  LTO dapat membuat orang lebih mampu memprediksi risiko penipuan yang
mungkin terjadi di masa depan dan lebih siap untuk merespons risiko penipuan secara proaktif (Amalia & Handayani, 2019). Oleh karena itu, kami mengusulkan hipotesis berikut:
H 10 : Dimensi budaya Long-Term Orientation berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara. Hofstede dkk. (2010) menggunakan dimensi ini (IVR) terkait budaya indulgence sebagai kebalikan dari restraint .  Skor  tinggi  pada  dimensi  ini  ( indulgence )  menunjukkan  masyarakat  yang memperbolehkan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  naluri  manusia  yang  berkaitan  dengan  menikmati hidup  dan  bersenang-senang  secara  relatif  bebas.  Adapun  skor  rendah  pada  dimensi  ini  ( restraint ) menunjukkan  masyarakat  yang  menekan  pemenuhan  kebutuhan  dan  mengatur  dengan  norma-norma sosial  yang  ketat.  Terkait  korupsi,  Boateng  dkk.  (2021)  menjelaskan  bahwa  karakteristik  masyarakat dengan  nilai  rendah  pada indulgence ( restraint )  dapat  membatasi  kemampuan  individu  untuk mempertanyakan perilaku yang tidak etis, dapat memfasilitasi terjadinya tindakan korupsi. Sedangkan menurut  Amalia  &  Handayani  (2019),  memiliki  sikap  optimis  dan  cara  berpikir  yang  positif  di masyarakat dengan budaya indulgence dapat mengurangi kecurangan. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis sebagai berikut:
H 11 : Dimensi budaya Indulgence berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi suatu negara.

## B. METODOLOGI
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pemeringkatan tingkat korupsi dari Transparency
International yang dapat diakses melaui https://www.transparency.org/ , dimensi budaya yang diperoleh dari website Hoftede yang dapat diakses melalui https://www.hofstede-insights.com/ ,  dan  pengadopsian  standar  akuntansi  internasional  yang dapat  diakses  melalui website  International  Federation  of  Accountants yang  dapat  diakses  melalui https://www.ifac.org/ . Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun analisis  data terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi yang dipakai adalah sebagai berikut:
CPI = α + β 1 (IES) + β 2 (ISA) + β 3 (COE) + β 4 (IPSAS) + β 5 (IFRS) + β 6 (PD) + β 7 (IDV) + β 8 (MAS) + β 9 (UA) + β 10 (LTO) + β 11 (IVR) + ε
dimana,
CPI = Corruption Perception Index .
IES = International Education Standards .
ISA   = International Standards on Auditing .
COE   = Adoption of the Code of Ethics for Professional Accountants .
IPSAS  = International Public Sector Accounting Standards .
IFRS   = International Financial Reporting Standards .
PD = Power Distance .
IDV   = Individualism .
MAS   = Masculinity .
UA = Uncertainty Avoidance .
LTO   = Long-Term Orientation .
IVR   = Indulgence . α = Constant .
𝛽 x = Koefisien Regresi Variabel Independen.
ɛ = Faktor pengganggu atau error.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  negara-negara  di  seluruh  negara  di  dunia  yang  mendapatkan pengakuan  dari United  Nations pada  tahun  2022,  yang  terdiri  dari  193  negara.  Berdasarkan  populasi tersebut, kemudian ditentukan sampel penelitian dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tabel 1 menyediakan rincian lebih lanjut mengenai proses pemilihan sampel.
Tabel 1. Ringkasan Metode Penentuan Sampel Penelitian
Keterangan Jumlah Negara Populasi Jumlah negara-negara yang mendapatkan pengakuan dari United Nations pada tahun 2021 193

## Kriteria 1
Negara yang tidak memperoleh peringkat dan skor dari Transparency International untuk tahun 2022. (17)

## Kriteria 2
Negara yang tidak memiliki data terkait pengadopsian standar internasional oleh International Federation of Accountants dan International Accounting Standards Board. (47) Kriteria 3 (46)

## Negara yang tidak memiliki data terkait dimensi budaya yang dikeluarkan oleh Hofstede
Jumlah negara yang memenuhi kriteria/Jumlah Sampel Penelitian
83
Analisis  statistik  deskriptif  dilakukan  dengan  tujuan  agar  lebih  mempermudah  dalam melihat variabel yang akan diteliti. Statistik deskriptif terdiri atas nilai maksimum, minimum, mean atau rerata, median dan deviasi standar dari setiap variabel. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2.
Table 2. Analasis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation CPI 83 10,00 77,00 48,9518 18,90664 IES 83 1,00 3,00 2,2892 0,50679 ISA 83 2,00 3,00 2,6265 0,48667 COE 83 1,00 3,00 2,3012 0,55732 IPSAS 83 1,00 3,00 1,6988 0,63888 IFRS 83 1,00 3,00 2,4578 0,54775 PD 83 11,00 100,00 63,7590 21,06123 IDV 83 10,00 91,00 41,7590 22,55324 MAS 83 5,00 100,00 48,2289 17,59665 UA 83 8,00 100,00 67,0602 21,83326 LTO 83 4,00 100,00 47,6024 22,99679 IVR 83 ,00 97,00 43,9518 22,43739
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov- Smirnov dengan melihat nilai asymptomatic significant . Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai Asymp. Sig  lebih  besar  dari  α  (0,05),  menunjukkan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berdistribusi normal.
Table 3. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Unstandardized Residual N 83 Normal Mean ,0000000 Parameters a,b Std. Deviation 9,40942040 Most Absolute ,057 Extreme Positive ,047 Differences Negative -,057 Test Statistic ,057 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  ditemukan  adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai tolerance semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, menunjukan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah atau gejala multikolinearitas.
Table 4. Uji Multikolinearitas Variable Tolerance VIF IES 0,768 1,302 ISA 0,608 1,646 COE 0,690 1,449 IPSAS 0,877 1,140 IFRS 0,587 1,704 PD 0,368 2,717 IDV 0,424 2,360 MAS 0,850 1,176 UA 0,751 1,332 LTO 0,670 1,492 IVR 0,656 1,524 a. Dependent Variable: CPI
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser dengan melihat nilai s ignificant semua variabel independen terhadap nilai absolute residual (ABS_RES). Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai significant semua variabel independen lebih besar dari 0,05 menunjukkan data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Table 5. Uji Glejser
Sig. (Constant) 0,256 IES 0,256 ISA 0,578 COE 0,941 IPSAS 0,758 IFRS 0,821 PD 0,619
IDV 0,755 MAS 0,539 UA 0,243 LTO 0,609 IVR 0,707 a. Dependent Variable: ABS_RES Table 6. Uji Analaisis Linear Berganda Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 58,689 13,659 4,297 0,000 IES 1,574 2,514 0,042 0,626 0,533 ISA 2,783 2,944 0,072 0,945 0,348 COE -2,648 2,412 -0,078 -1,098 0,276 IPSAS -3,776 1,866 -0,128 -2,023 0,047 IFRS -5,519 2,661 -0,160 -2,074 0,042 PD 0,302 0,087 0,337 3,460 0,001 IDV -0,245 0,076 -0,292 -3,220 0,002 MAS 0,157 0,069 0,146 2,275 0,026 UA 0,129 0,059 0,149 2,180 0,033 LTO -0,271 0,059 -0,329 -4,563 0,000 IVR -0,158 0,061 -0,187 -2,565 0,012
a. Dependent Variable: CPI
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  analisis  linear  berganda. Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:
CPI = 58,689 + 1,574 IES + 2,783 ISA + -2,648 COE + -3,776 IPSAS + -5,519 IFRS + 0,302 PD + -0,245 + 0,157 MAS + 0,129 UA + -0,271 LTO + -0,158 IVR
Nilai  koefisien  positif  pada  variabel  IES,  ISA,  PD,  MAS,  dan  UA  menunjukkan  bahwa  setiap perubahan pada variabel-variabel tersebut akan direspons secara positif oleh CPI. Jika variabel-variabel tersebut  meningkat,  maka  CPI  juga  akan  meningkat,  dan  sebaliknya.  Sementara  itu,  variabel  COE, IPSAS, IFRS, IDV, LTO, dan IVR memiliki nilai koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap perubahan pada variabel-variabel tersebut akan  direspons secara negatif oleh CPI. Jika variabel-variabel tersebut meningkat,  maka  CPI  akan  menurun.  Sebaliknya,  jika  variabel-variabel  tersebut  menurun,  maka  CPI akan meningkat.

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Terdapat  sebelas  hipotesis  yang  uji  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linear berganda pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel IPSAS, IFRS, PD, IDV, MAS, UA, LTO dan IVR lebih kecil dari α (0,05) signifikan kurang dari α (0,05) dan nilai t lebih tinggi dari t tabel 1,9944 (df = 83-12-1=70). Sedangkan tiga variabel independen lainnya memiliki nilai probabilitas signifikan lebih tinggi dari α (0,05) dan nilai t lebih kecil dari t tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H 4 , H 5 , H 6 , H 7 , H 8 , H 9 , H 10 , dan H 11 diterima, sementara H 1 , H 2 , dan H 3 ditolak.
Tabel 7 Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,867 a ,752 ,714 10,11208
a. Predictors: (Constant), IVR, MAS, COE, IPSAS, UA, LTO, ISA, IES, PD, IFRS, IDV
Berdasarkan tabel 7 nilai adjusted R 2 penelitian ini sebesar 0,714, yang berarti variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 71,4% variasi dalam CPI. Namun, 28,6% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Pengadopsian Standar Akuntansi Internasional dan Korupsi
Penerimaan  hipotesis  yang menunjukkan variabel IPSAS (H 4 ) dan  IFRS (H 5 ) berpengaruh negatif terhadap CPI. Hasil tersebut dari perspektif fraud triangle mendukung pernyataan bahwa  penggunaan akuntansi dapat membantu mengurangi faktor opportunity yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dengan meningkatkan kontrol internal dan efektivitas audit (Cressey, 1986). Serta dari perspektif teori  agensi  mendukung  pernyataan  bahwa  akuntansi  melalui  standar  akuntansi  dan  audit  dapat membantu mengatasi masalah prinsipal-agen dan asimetri informasi yang dapat menyebabkan tindakan korupsi  (Malagueño  dkk.,  2010  dan  Wu,  2005). Hasil  penelitian  ini juga  konsisten  dengan  penelitian Tawiah  (2021)  yang  menemukan  pengadopsian  IPSAS,  IFRS,  dan  ISA  berpengaruh  negatif  terhadp korupsi.  Penelitian  Atuilik  (2016)  yang  menemukan  korelasi  positif  antara  adopsi  IPSAS  dan  tingkat korupsi  yang  lebih  rendah.  Houqe  &  Monem  (2016)  menjelaskan  pengadopsian  IFRS  dan  tingkat pengungkapan berpengaruh dan dapat mengurangi tingkat korupsi di negara maju dan berkembang. Serta mendukung  penelitian  yang  menjelaskan  bahwa  pengadopsian  standar  akuntansi  internasional  yang berkualitas  tinggi  oleh  suatu  negara  dapat  mengurangi  dan  mencegah  korupsi  melalui  peningkatan transparansi,  akuntabilitas,  mengurangi  asimetri  informasi,  dan  memastikan  praktik  berkualitas  tinggi oleh akuntan (Chen dkk., 2010; Ghaffoori, 2016; Sutcliffe, 2003; dan Wu, 2005).

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Adapun untuk penolakan hipotesis yang menunjukkan variabel IES (H 1 ), ISA (H 2 ), dan COE (H 3 ) tidak  berpengaruh  terhadap  CPI  tidak  seusai  dengan  hipotesis  awal  dalam  penelitian  ini.  Lebih  lanjut penolakan  hipotesis  pertama,  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Albrecht  dkk. (2012) yang menjelaskan bahwa rendahnya kompetensi profesional merupakan salah satu masalah yang berkontribusi  terhadap  kegagalan  etika  dan  intelektual  pada  profesi  akuntan  termasuk  auditor  dan menemukan keputusan suatu negara dalam menerapkan syarat kompetensi (formal atau informal) seperti IES bagi profesi akuntan dan auditor terkait dengan persepsi korupsi yang lebih rendah jika dibandingkan negara yang tidak menerapkan syarat kompetensi. Serta penelitian Popoola dkk. (2015) yang menemukan knowledge  requirement dapat  meningkatkan  kemampuan  akuntan  forensik  dan  auditor  dalam  menilai risiko kecurangan/ fraud . Sementara untuk penolakan hipotesis ke dua, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Malagueño dkk., (2010), yang menemukan bahwa negara dapat menurunkan tingkat korupsi  dengan  meningkatkan  transparansi  pelaporan  keuangan  melalui  peingkatan  standar  akuntansi dan  audit.  Haapamäki  (2019)  menyimpulkan  pengadopsian  ISA  berhubungan  positif  dengan pengendalian korupsi. Sedangkan penolakan hipotesis ketiga, tidak sejalan dengan penelitian  Lee dkk. (2018) yang menjelaskan bahwa IESBA melalui NOCLAR yang merupakan bagian dari Code of Ethics for  Professional  Accountants dapat  meningkatkan  dan  memfasilitasi  pengembangan  akuntabilitas  dan transparansi bagi profesi akuntan. Keskin & Işık (2015) yang menemukan bahwa organisasi akuntansi nasional di negara-negara yang sangat korup akan cenderung tidak mengadopsi kode etik IFAC daripada di negara-negara yang sangat bersih dari korupsi.

## Dimensi Budaya dan Korupsi
Penerimaan  hipotesis  yang  menunjukkan variabel  PD  (H 6 ),  MAS  (H 8 ),  dan  UA  (H 9 )  berpengaruh positif dan variabel IDV (H 7 ), LTO (H 10 ), dan IVR (H 11 ) berpengaruh negatif terhadap korupsi sesuai dengan hipotesis awal dalam penelitian ini. Dari perspektif fraud triangle , hasil tersebut menunjukkan suatu  budaya  dalam  masyarakat  dapat  memengaruhi  kecenderungan/keputusan  seseorang  untuk melakukan/tidak melakukan suatu tindakan korupsi atau menoleransi suatu tindakan korupsi (Amalia & Handayani,  2019  dan  Mihret,  2014). Sedangkan  dari  perspektif  teori  agensi  hasil  penelitan  tersebut menujukkan suatu budaya tertentu dapat memengaruhi hubungan yang terjadi antara prinsipal dan agen di mana suatu budaya mungkin dapat menyebabkan asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan budaya yang lain. (Ekanayake, 2004; Farooq dkk., 2020; dan Wiseman dkk., 2012).

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Penerimaan hipotesis keenam konsisten dengan hasil penelitian Yeganeh (2014) dan Davis & Ruhe (2003) yang menemukan nilai budaya PD yang tinggi berkaitan dengan tingkat korupsi yang tinggi pada suatu negara. Tanzi (1998) dan Mihret (2014) yang menemukan negara dengan PD yang tinggi memiliki risiko  lebih  tinggi  terhadap fraud .  Namun  penerimaan  hipotesis  ke  enam  bertentangan  dengan  hasil penelitian Seleim dan Seleim & Bontis (2009) yang menemukan budaya PD tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi suatu negara.
Penerimaan  hipotesis  ketujuh  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Huber  (2001)  yang  menemukan semakin tinggi nilai pada indeks IDV maka semakin rendah tingkat korupsi pada suatu negara. Penelitian Achim  (2016)  menujukkan  hasil  bahwa  semakin  rendah  skor  IDV suatu  masyarakat,  semakin  tinggi tingkat  korupsinya.  Sebaliknya  penerimaan  hipotesis  ke  enam  bertentangan  dengan  hasil  penelitian Seleim & Bontis (2009) dan Mihret (2014) yang menemukan IDV tidak berpengaruh terhadap korupsi.
Penerimaan hipotesis kedelapan konsisten dengan hasil penelitian Yeganeh (2014) menemukan nilai budaya MAS yang tinggi pada suatu negara berkaitan dengan tingkat korupsi yang tinggi. Yamen dkk. (2019) menyimpulkan bahwa kejahatan keuangan ( financial crime ) meningkat pada negara dengan MAS yang  tinggi.  Sebaliknya  penerimaan  hipotesis  kedelapan  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Mihret (2014) yang menemukan dimensi MAS tidak berpengaruh terhadap risiko fraud . Serta penelitian Amalia & Handayani (2019) yang menemukan MAS tidak berpengaruh terhadap risiko fraud .
Penerimaan hipotesis kesembilan konsisten dengan hasil penelitian Huber (2001) yang menunjukkan skor  tinggi  pada  UA  terkait  dengan  skor  rendah  pada CPI (korupsi  yang  tinggi).  Yeganeh  (2014) menemukan  dimensi  budaya  UA berpengaruh  positif  dan  identik  dengan  perilaku  korupsi.  Namun penerimaan hipotesis kesembilan bertentangan dengan hasil penelitian Achim (2016) dan Boateng dkk. (2021) yang menemukan UA tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
Penerimaan  hipotesis  kesepuluh  konsisten  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Achim  (2016) menunjukkan  hasil  bahwa  semakin  tinggi  skor  LTO  suatu  masyarakat,  semakin  rendah  tingkat korupsinya.  Mihret  (2014)  yang  menemukan  dimensi  LTO  berpengaruh  negatif  terhadap  korupsi. Meskipun  demikian  penerimaan  hipotesis  kesepuluh  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  Seleim  & Bonti (2009) yang menemukan nilai tinggi pada budaya LTO, memiliki nilai yang rendah pada CPI ( High Corruption ).
Penerimaan  hipotesis  kesebelas  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Zuzana  &  Duzan  (2018)  dan Boateng  dkk.  (2021)  menemukan  skor  tinggi  pada  budaya indulgence berpengaruh  negatif  terhadap

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
tingkat korupsi pada suatu negara. Sebaliknya hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Achim  (2016)  yang  menemukan indulgence tidak  berpengaruh  terhadap  CPI.  Serta  penelitian  Yamen dkk. (2019) yang menemukan indulgence tidak berpengaruh terhadap kejahatan keuangan.

## D. SIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  bukti  hubungan  yang  signifikan  adopsi  standar  akuntansi  internasional dan dimensi budaya dengan tingkat korupsi suatu negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara yang memiliki karakteristik budaya power distance yang tinggi, maskulinitas yang tinggi, individualism yang  rendah,  long-term  orientation,  dan  indulgence  berpengaruh  positif  dengan  tingkat  korupsi  yang tinggi,  sedangkan  adopsi  IPSAS  dan  IFRS  berhubungan  negatif  dengan  persepsi  korupsi.  Hasil  ini memberikan  implikasi  bagi  pengembangan  strategi  dan  kebijakan  dalam  usaha  mengurangi  praktik korupsi. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menggunakan temuan ini dalam memilih standar akuntansi  internasional  yang  tepat  dan  mengadopsi  pendekatan  holistik  yang  mempertimbangkan variabel  budaya.  Namun  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  terutama  dalam  periode  variabel  yang digunakan terkhusus untuk pengadopsian standar akuntansi internasional yang sangat bergantung pada kepatuhan  suatu  negara  dalam  pemenuhan Statements  of  Member  Obligations (SMO).  Penelitian mendatang dapat meningkatkan reliabilitas hasil  penelitian  dengan meningkatkan periode analisis dan mengendalikan lagged effects dari adopsi standar akuntansi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the nations. Association of Certified Fraud Examiners , 1– 96.
Achim,  M.  V.  (2016).  Cultural  Dimension  of  Corruption:  A  Cross-Country  Survey. International  Advances  in Economic Research , 22 (3), 333–345.
Albrecht, C., Malagueno, R., Holland, D., & Sanders, M. (2012). A Cross-Country Perspective on Professional Oversight, Education Standards and Countries’ Perceived Level of Corruption. Cross Cultural Management: An International Journal , 19 (4), 433–454.
Amalia,  N.,  &  Handayani,  R.  S.  (2019).  Budaya  Nasional  Dan  Risiko  Fraud. Jurnal  Reviu  Akuntansi  dan Keuangan , 9 (3), 360–374.
Atuilik,  W.  A.  (2016).  The  Relationship  between  the  Adoption  of  International  Public  Sector  Accounting Standards (IPSAS) by Governments and Perceived Levels of Corruption. International Journal of Current Research , 8 (5), 32052–32070.
Boateng,  A.,  Wang,  Y.,  Ntim,  C.,  &  Glaister,  K.  W.  (2021).  National  Culture,  Corporate  Governance  and Corruption: A Cross-Country Analysis. International Journal of Finance and Economics , 26 (3), 3852–3874. Chen,  H.,  Tang,  Q.,  Jiang,  Y.,  &  Lin,  Z.  (2010).  The  Role  of  International  Financial  Reporting  Standards  in

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Accounting Quality: Evidence from the European Union. Journal of International Financial Management and Accounting , 21 (3), 220–278.
Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. American Sociological Review , 15 (6), 738–743. Cressey, D. R. (1986). Why Managers Commit Fraud. Australian & New Zealand Journal of Criminology , 19 (4), 195–209.
Davis,  J.  H.,  &  Ruhe,  J.  A.  (2003). Perceptions  Of  Country  Corruption:  Antecedents  an  Outcomes. Journal  of Business Ethicsthics , 43 (4), 275–288.
Davis, J. S., & Pesch, H. L. (2013). Fraud Dynamics and Controls in Organizations. Accounting, Organizations and Society , 38 (6–7), 469–483.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review , 14 (1), 57–74.
Ekanayake, S. (2004). Agency Theory, National Culture, and Management Control Systems. Journal of American Academy of Business , 4 (1/2), 49–54.
Everett, J., Neu, D., & Rahaman, A. S. (2007). Accounting and the Global Fight Against Corruption. Accounting, Organizations and Society , 32 (6), 513–542.
Farooq,  U.,  Ahmed,  J.,  Ashfaq,  K.,  Khan,  G.  ul  H.,  &  Khan,  S.  (2020).  National  Culture  and  Firm  Financial Performance: A Mediating Role of Firm Financing Decision. Cogent Business and Management , 7 (1), 1–21. Ghaffoori, A. (2016). The Role of Accounting Reform in Deterring Corruption Practices in the Public Sector: A Case Study in Kurdistan Region. Journal of Business & Financial Affairs , 5 (4), 1–15.
Gray,  R.,  Bebbington,  J.,  &  McPhail,  K.  (1994).  Teaching  Ethics  in  Accounting  and  the  Ethics  of  Accounting Teaching:  Educating  for  Immorality  and  A  Possible  Case  for  Social  and  Environmental  Accounting Education. Accounting Education , 3 (1), 51–75.
Gupta,  S.,  Davoodi,  H.,  &  Alonso-Terme,  R.  (2002).  Does  Corruption  Affect  Income  Inequality  and  Poverty. Economics of Governance , 3 , 23–45.
Haapamäki, E. (2019). The Role of Country-Specific Factors and the Adoption of a Global Business Language. Nordic Journal of Business , 68 (1), 34–52.
Hofstede, G. (1999). Problems Remain, But Theories Will Change: The Universal and the Specific in 21st-Century Global Management. Organizational Dynamics , 28 (1), 34–44.
Hofstede,  G.,  Hofstede,  G.  J.,  &  Minkov,  M.  (2010). Cultures  and  Organizations:  Software  of  the  Mind: Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival (3rd ed). New York, NY: McGraw-Hill.
Houqe, M. N., & Monem, R. M. (2016). IFRS Adoption, Extent of Disclosure, and Perceived Corruption: A Cross- Country Study. International Journal of Accounting , 51 (3), 363–378.
Huber, W. D. (2001). Culture and Corruption: Using Hofstede’s Cultural Dimensions to Explain Perceptions of Corruption. SSRN Electronic Journal , 1–27.
Husted, B. W. (1999). Wealth, Culture, and Corruption. Journal of International Business Studies , 30 (2), 339– 359.
Ionescu, L. (2017). Errors dan Fraud in Accounting: The Role Of External Audit In Fighting Corruption. Annals of Spiru Haret University, Economic Series , 17 (4), 29–36.

## Akuntansi, Budaya, dan Korupsi: Sebuah Studi antar Negara
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Keskin,  A.  İ.,  &  Işık,  E.  Y.  (2015).  An  Analysis  of  the  Relationship  Between  IFAC  Code  of  Ethics  and  CPI. Emerging Markets Journal , 5 (2), 41–48.
Kimbro, M. B. (2002). A Cross-Country Empirical Investigation of Corruption and Its Relationship to Economic, Cultural, and Monitoring Institutions: An Examination of the Role of Accounting and Financial Statements Quality.
Lee, G., Pittroff, E., & Turner, M. J. (2018). Is A Uniform Approach to Whistle-Blowing Regulation Effective?
Evidence From the United States and Germany. Journal of Business Ethics , 163 (3), 553–576.
Malagueño, R., Chad O, A., Ainge, C., & Stephens, N. M. (2010). Accounting and Corruption : Journal of Money Laundering Control , 13 (4), 372–393.
Mauro,  P.  (1996).  The  Effects  of  Corruption  on  Growth,  Investment,  and  Government  Expenditure.  In IMF Working Papers (No. WP/96/98).
Mihret, D. G. (2014). National Culture and Fraud Risk: Exploratory Evidence. Journal of Financial Reporting and Accounting , 12 (2), 161–176.
Popoola,  O.  M.  J.,  Che-Ahmad,  A.  B.,  &  Samsudin,  R.  S.  (2015).  An  Empirical  Investigation  of  Fraud  Risk Assessment and Knowledge Requirement on Fraud Related Problem Representation in Nigeria. Accounting Research Journal , 28 (1), 78–97.
Seleim,  A.,  &  Bontis,  N.  (2009).  The  Relationship  Between  Culture  and  Corruption:  A  Cross‐National  Study.
Journal of Intellectual Capital , 10 (1), 165–184.
Shanks, R. (2020). Is The IESBA Code of Ethics Sufficient to Help Solve Ethical Dilemmas Facing The Accounting Profession? London.
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1993). Corruption. The Quarterly Journal of Economics , 108 (3), 599–617.
Sutcliffe,  P.  (2003).  The  Standards  Programme  of  IFAC’s  Public  Sector  Committee. Public  Money  and Management , 23 (1), 29–36.
Tanzi,  V.  (1998).  Corruption  Around  the  World:  Causes,  Consequences,  Scope,  and  Cures.  In IMF  Working Papers (No. WP/98/63).
Tawiah,  V.  (2021).  The  Impact  of  IPSAS  Adoption  on  Corruption  in  Developing  Countries. Financial Accountability and Management , 39 (1), 1–22.
Transparency  International.  (2022).  Corruption  Perceptions  Index  2022.  Diambil  20  Maret  2023,  dari https://www.transparency.org/en/cpi/2022
Wiseman,  R.  M.,  Cuevas-Rodríguez,  G.,  &  Gomez-Mejia,  L.  R.  (2012).  Towards  a  social  theory  of  agency. Journal of Management Studies , 49 (1), 202–222.
Wu, X. (2005). Firm Accounting Practices, Accounting Reform and Corruption in Asia. Policy and Society , 24 (3), 53–78.
Yamen, A., AlQudah, A., Badawi, A., & Bani-Mustafa, A. (2019). The Impact of National Culture on Financial Crime. Journal of Money Laundering Control , 22 (2), 373–387.
Yeganeh, H. (2014). Culture and Corruption: A Concurrent Application of Hofstede’s, Schwartz’s and Inglehart’s
Frameworks. International Journal of Development Issues , 13 (1), 2–24.
Zuzana,  K.,  &  Duzan,  S.  (2018).  Influence  of  Culture  on  Corruption  within  the  OECD  Countries. Journal  of Interdisciplinary Research , 8 (1), 121–126.