Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 265-272 DOI: https://doi.org/10.29210/30031194000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti
Evaluasi  implementasi sistem informasi administrasi (SIAK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sintang
Sri Haryaningsih 1*) , Hardalina Hardalina 1 1 Universitas Tanjungpura, Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Jendral Ahmad Yani, Pontianak Kalimantan Barat 78124, Indonesia
Article Info ABSTRACT Article history: Received Sept 12 th , 2021 Revised Oct 20 th , 2021 Accepted Nov 26 th , 2021 Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sintang menerapkan SIAK secara online dimulai pada tahun 2010.  Secara teori sistem ini  sangat  baik,  namun  dalam  pelaksanaannya  saat  ini,  SIAK  masih  belum berjalan  secara  optimal.  Dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai berpenduduk sebesar 413.369 jiwa (2019), penting bagi Disdukcapil Kabupaten Sintang  untuk  mengelola  Database  kependudukan  yang  akurat,  lengkap, mutakhir  serta  terintegrasi.  Sudah  94,57%  penduduk  Kabupaten  Sintang melaksanakan  perekaman  data  KTP-el.  Dan  selebihnya  5%  wajib  KTP  yang belum  melaksanakan  KTP-el  adalah  wajib  KTP  pemula  dan  pendatang  yang belum  melaksanakan  perekaman  di  daerah  asal.  Update  data  yang  harus dilakukan  masyarakat  tidak  dilakukan  mengakibatkan  pencapaian  proses sinkronisasi  data  Kependudukan  masih  belum  mencapai  100%  Teori  yang digunakan  sebagai  landasan  dalampenelitian  ini  adalah  evaluasi  elemen kebijakan  publik  yang  terdiri  dari  support,capacity  dan  value.  Penelitian  ini menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif  kualititatif  sehingga  diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian  menunjukan  pada  bagian  political  will,  sumber  dayamanusia  dan value  atau  manfaat  dengan  adanya  SIAK  sudah  cukup  baik,sedangkan  pada infrastruktur,  sosialisasi  dan  anggaran  masih  terdapat  kekurangan.  Adapun kendala  dihadapi  dalam  penerapan  SIAK  adalah  sarana  dan  prasarana  yang masih  kurang  jumlahnya,  sosialisasi  yang  tidak  dilakukan  berkala,  serta anggaran  pengadaan  sarana  prasarana  yang  masih  minim.  Peneliti menyaranka  nagar  perlunya  kesadaran  untuk  melakukan  sosialisasi  secara berkala  kepadamasyarakat  serta  dengan  ditambahnya  alokasi  anggaran penerapan  SIAK  agardapat  tercapai  tujuan  SIAK  yang  telah  diatur  sesuai dengan landasan hukum.
Keyword:

## Evaluasi
Implementasi System Informasi Administrasi Kependudukan © 2021 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Haryaningsih, S., Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia Email: sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id

## Pendahuluan
Penerapan  teknologi  informasi  (TI)  seperti  e-government  di  lingkungan  pemerintah  mempunyai  peranan penting  dalam  memberikan  kemudahan  di  berbagai  aspek  kegiatan  pelayanan  publik.  Salah  satu  bentuk penerapan  teknologi  informasi  dalam  e-government  ini  diantaranya  adalah  penggunaan  Sistem  Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK). Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerapkan SIAK secara online dimulai pada tahun 2010.  Secara teori sistem ini sangat baik, namun dalam pelaksanaannya  saat  ini,  SIAK  masih  belum  berjalan  secara  optimal.  Harapan  masyarakat  dengan  adanya kebijakan SIAK ini dapat mempermudah dalam proses penyelenggaraan administrasi penduduk tetapi justru malah  mempersulit  masyarakat  karena  adanya  keluhan  dari  masyarakat  tentang  panjangnya  birokrasi  dan prosesnya yang memerlukan waktu cukup lama.
Selain itu masih ada ditemukan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)  lebih  dari  satu,  padahal  tujuan  dari  SIAK  ini  adalah  untuk  menetapkan  dokumen  penduduk  yang seragam dengan menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berlaku sebagai pengenal tunggal dan  menyediakan  data  dan  informasi  berskala  nasional  dan  daerah  mengenai  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil  yang  akurat,  lengkap,  mutakhir  dan  mudah  diakses  untuk  dapat  dimanfaatkan  di  berbagai bidang  pembangunan.  Dalam  Pasal  70  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  disebutkan  bahwa Pengelolaan  SIAK  bertujuan  untuk:  1)  meningkatkan  kualitas  pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  dan pencatatan Sipil, 2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk  dan  pencatatan  sipil  yang  akurat,  lengkap,  mutakhir  dan  mudah  diakses  dan  3)  mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan
Dilihat  dari  kemanfaatan  yang  diberikan  oleh  SIAK  tidak  mengherankan  bila  penerapan  SIAK  di Disdukcapil Kabupaten Sintang dengan baik dan benar sangatlah penting. Berikut  tabel yang menunjukkan besarnya kepemilikan KTP di wilayah Kabupaten Sintang pada tahun 2019
Tabel 1 <Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kabupaten Sintang Per 31 Desember 2019)>
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Sintang 24,894 24,794 49,688 2 Tempunak 10,749 9,762 20,511 3 Sepauk 18,489 16,783 35,272 4 Ketungau hilir 8,208 7,295 15,503 5 Ketungau tengah 10,401 9,304 19,705 6 Ketungau hulu 7,855 6,992 14,847 7 Dedai 10,440 9,748 20,188 8 Kayan hilir 9,810 8,995 18,805 9 Kayan hulu 9,198 8,918 18,116 10  Serawai 9,370 8,887 18,257 11  Ambalau 6,515 5,358 11,873 12  Kelam permai 6,470 6,021 12,491 13  Sungai tebelian 12,344 11,507 23,851 14  Binjai hulu 5,014 4,721 9,735 Jumlah per Kabupaten 149,757 139,085 288,842

## Sumber : Server Database Kependudukan
Dengan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  berpenduduk  sebesar  413.369  jiwa  (2019),  penting  bagi Disdukcapil  Kabupaten  Sintang  untuk  mengelola  Database  kependudukan  yang  akurat,  lengkap,  mutakhir serta  terintegrasi.  Sudah  94,57%  penduduk  Kabupaten  Sintang  melaksanakan perekaman  data  KTP-el.  Dan selebihnya 5% wajib KTP yang belum melaksanakan KTP-el adalah wajib KTP pemula dan pendatang yang belum  melaksanakan  perekaman  di  daerah  asal.  Update  data  yang  harus  dilakukan  masyarakat  tidak dilakukan mengakibatkan pencapaian proses sinkronisasi data Kependudukan masih belum mencapai 100% dikarena proses Sinkronisasi data yang digunakan, sering terjadi ketidak-sinkronan data antara database dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sintang dengan data yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta di Kabupaten Sintang.
Terjadinya duplicat record terhadap data penduduk (kepemilikan NIK ganda) membuat data tersebut tidak dapat  ditampilkan  di  dalam  database  pengguna,  dalam  hal  ini  instansi  pemerintah  atau  swasta  sebagai pengguna  dari  database  kependudukan.Kuragnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk  menunjang penyajian data penduduk sehingga data hasil pelayanan harian di Dinas Dukcapil dapat langsung diakses oleh pihak pengguna. Dalam hal ini Dinas Dukcapil tidak memiliki server bank data, melainkan hanya memiliki server SIAK yang datanya tidak dapat diakses oleh pihak lain.
Masyarakat  selaku  Penduduk  merupakan  subyek  dan  obyek  dari  kebijakan  harus  mengetahui  dan melaksanakan  dari  kebijakan  tersebut  sehingga  dalam  hal  ini perlu  adanya  sosialisasi  dari  pemerintah  yang
Evaluasi  implementasi sistem informasi administrasi (SIAK)...
intens hingga dapat membangun kesadaran masyarakat tersebut untuk berpartisipasi aktif hingga tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri.
Sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  hal  ini  operator  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Sintang tidak semuanya memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Proses pelaksanaan SIAK  sendiri  sangat  bergantung  pada  kualitas  jaringan  vpn  (virtual  private  network),  seringnya  terjadi gangguan pada jaringan yang digunakan tersebut menyebabkan sering terjadi kegagalan pada saat pengiriman data  dari  server  Disdukcapil  ke  server  pusat  (Kemendagri).  Permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan Upgrade aplikasi SIAK di kabupaten Sintang yang memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang  sangat  terbatas.  Berikut  Sumber  Daya  Manusia  yang  berada  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.
Dalam  penerapan  SIAK,  petugas  yang  mengoperasikan   SIAK  dibagi menjadi dua, yaitu operator dan administrator.  Untuk  operator,  ditempatkan  pada  setiap  bidang.  Namun,  tidak  semua  bidang  terdapat operator  SIAK.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sintang bidang  yang  ditempatkan  petugas  operator  adalah  Bidang  Data  dan Dokumen Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan operator yang ditempatkan di Tempat  Perekaman  Data  Kependudukan  (TPDK)  yang  tersebar  di  14  kecamatan  di  Kabupaten  Sintang. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Sekretariat tidak memiliki petugas operator.
Tabel 3 Data Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Berdasarkan
Jabatan dan Jumlah Tahun 2020 No Jabatan Jumlah 1 Tenaga Administrasi 5 Orang 2 Operator Komputer 11 Orang 3 Petugas Loket 11 Orang 4 Penjaga Kantor 1 Orang
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2020
Berkaitan dengan kerahasiaan dan hak akses, tidak semua pegawai berhak untuk  mengakses  data  SIAK. Hal tersebut  sudah  diatur  kewenangannya.  Hanya petugas  operator  dan  administrator  yang  memiliki  hak untuk  mengakses.  SIAK dilengkapi  dengan log-in  password sehingga  hanya  petugas  yang  berwenanglah yang bisa mengakses sesuai dengan username dan password masing-masing..

## Kajian Literatur
Dalam Tayibnapis (2000:8), beberapa definisi oleh beberapa pakar evaluasi, antara lain: 1) Maclcolm Provus (1971)  mendefinisikan  evaluasi  sebagai  perbedaan  apa  yang  ada  dengan  suatu  standar  untuk  mengetahui apakah ada selisih, 2) Stufflebeam (1969, 1971, 1983, Stufflebeam & Shinkfield 1985), merumuskan evaluasi sebagai  “  Suatu  proses  menggambarkan,  memperoleh  dan  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk menilai alternatif keputusan dan 3) Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi sebagai “ Suatu proses meyakinkan keputusan,  memilih  informasi  yang  tepat,  mengumpulkan  dan  menganalisis  informasi  sehingga  dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif.
Wibawa  (1994:9),  evaluasi  kebijakan  bermaksud  untuk  mengetahui  empat  aspek,  yaitu:  1)  proses pembuatan kebijakan, 2) proses implementasi, 3) Konsekuensi kebijakan, dan  4) efektifitas dampak kebijakan. Wibawa (Dunn : 278, Ripley : 179) Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi , yaitu : 1) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola- pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.
Dari  evaluasi  ini  evaluator  dapat  mengindentifikasi  masalah,  kondisi  dan  aktor  yang  mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
1. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur  yang ditetapkan oleh kebijakan,
2. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
3. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.
Menurut  Dunn  (2003:608-609),  evaluasi  mempunyai  sejumlah  karakteristik  yang  membedakannya  dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:
1. Fokus  Nilai,  evaluasi  dipusatkan  pada  penilaian  menyangkut  keperluan  atau  nilai  dari  suatu kebijakan  dan  program.  Evaluasi  terutama  merupakan  usaha  untuk  menentukan  manfaat  atau kegunaan  sosial  kebijakan  atau  program,  dan  bukan  sekedar  usaha  mengumpulkan  informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran  kebijakan  dapat  selalu  dipertanyakan,  evaluasi  mencakup  prosedur  untuk  mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi  Fakta-Nilai.  Tuntutan  evaluasi  tergantung  baik  “fakta”  maupun  “nilai”.  Untuk menyatakan  bahwa  kebijakan  atau  program  tertentu  telah  mencapai  tingkat  kinerja  yang  tertinggi (atau  rendah)  diperlukan  tidak  hanya  bahwa  hasil-hasil  kebijakan  berharga  bagi  sejumlah  individu, kelompok atau sejumlah masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil  kebijakan  secara  aktual  merupakan  konsekuensi  dari  aksi-aksi  yang  dilakukan  untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi  Masa  Kini  dan  Masa  Lampau.  Tuntutan  evaluatif,  berbeda  dengan  tuntutan-tuntutan advokatif,  diarahkan  pada  hasil  sekarang  dan  masa  lalu,  ketimbang  hasil  di  masa  depan.  Evaluasi bersifat  retrospektif  dan  setelah  aksi-aksi  dilakukan  (ex  post).  Rekomendasi  yang  juga  mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas  Nilai.  Nilai-nilai  yang  mendasari  tuntutan  evaluasi  mempunyai  kualitas  ganda,  karena mereka  dipandang  sebagai  tujuan  sekaligus  cara.  Evaluasi  sama  dengan  rekomendasi  sejauh  mana berkenaan  dengan  nilai  yang  ada  (misalnya,  kesehatan)  dan  dianggap  sebagai  intristik  (diperlukan bagi  dirinya)  ataupun  eksentris  (diperlukan  karena  hal  itu  mempengaruhi  pencapaian  tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.
Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu: 1)  Evaluasi  Proses  (process  evaluation)  yaitu  meneliti  dan  menilai  apakah  intervensi  atau  layanan  program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani, 2) evaluasi  manfaat  (outcome  evaluation)  meneliti,  menilai,  dan  menentukan  apakah  program  telah menghasilkan  perubahan  yang  diharapkan  dan  3)  evaluasi  akibat  (impact  evaluation)  dimana  melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.
Menurut  Wirawan  (2012:17)  bagian  evaluasi  proses  (process  evaluation)  dapat  dipergunakan untuk menilai  pelaksanaan  suatu  layanan  program,  dimana  implementasi  atau  pelaksanaan  suatu  program  akan terlihat dari keseluruhan proses atau serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi proses dijalankan dengan  melakukan  penilaian  terhadap  sebuah  informasi  yang  diperoleh,  dengan  melihat  apakah  layanan program  telah  dilaksankan  seperti  yang  direncanakan,  informasi  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  dapat disajikan  dengan  data  yang  bersifat  kualitatif.  Dalam  modul  pengantar  evaluasi  program  Wirawan menjelaskan  bahwa  evaluasi  proses  dilakukan  dalam  2  tahapan  penilaian  yaitu:  1)  Tahap  pertama. Pengukuran  atau  penilaian  dapat  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  hasil  tes  terhadap  standar  yang ditetapkan dan 2) Tahap kedua. perbandingan yang telah diperoleh kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

## Metode
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Data yang sudah dianalisis ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar  diperoleh  suatu  kesimpulan  guna  mencapai  tujuan  penelitian.  Anahlisis  ini  didahului  dengan  tinjauan dari  beberapa  pemangku  kepentingan  sambil  mengumpulkan  data  tentang  tindakan  mereka,  minat  mereka, persepsi,  perilaku  pengalaman,  pemikiran  dalam  kaitannya  dengan  fenomena  tertentu,  yaitu  dalam pengembangan pariwisata. Analisis dilakukan terkait dengan pengumpulan tulisan dan teks atau pengamatan langsung  dari  perilaku  atau  peristiwa  yang  terjadi,  atau  melalui  wawancara  mendalam  dari para pemangku kepentingan  ini.  Sumber  data  atau  informan  penelitian,  pemikirannya  relevan  dan  mengetahui  tujuan penelitian yang ingin dicapai.
Selain itu, data juga dengan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi sektor ini melalui media seperti seminar, dialog antar lembaga dan sebagainya. Data lain juga dapat diperoleh dari makalah, seminar,
Evaluasi  implementasi sistem informasi administrasi (SIAK)...
laporan  penelitian,  buku,  dokumen  dan  lainnya  yang  terkait  dengan  tujuan  penelitian  ini.  Peneliti langsung menuju ke lapangan

## Hasil dan Pembahasan

## Kesiapan Kelembagaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerapkan Sistem Informasi  Administrasi Kependudukan  (SIAK)  sejak  tahun  2006.  Kemudian    menerapkan  dalam  sistem  online  baru  dimulai  pada tahun  2010.  Artinya  pemerintah  membangun  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK)  secara bertahap.  Tahapan  kesiapan  kelembagaan  pengembangan  mulai  dari  program  aplikasi  yang  dikembangkan oleh  pemerintah  pusat,  kemudian  pembangunan  infrastruktur  dan  persiapan  sumber  daya  manusia  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  masing-  masing.  Sedangkan  untuk  pengelolaan  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilakukan oleh bidang Data dan Dokumen Kependudukan  yang diatur di  dalam  Penjabaran  Tugas  dan      Fungsi      Dinas      Kependudukan      dan      Pencatatan      Sipil      Kabupaten Sintang. Penjabaran tugas dari bidang Data dan Dokumen  Kependudukan  menjelaskan bahwa bidang Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan,  serta  mengevaluasi  di   bidang  pengolahan  data  dan  informasi, bidang perubahan data  dan  dokumen    kependudukan    serta  bidang    pemeliharaan  dan  penyimpanan.  Hal  ini  juga  ditegaskan oleh salah satu staf Disdukcapil yang mengatakan:
Ya jelas bahwa kita kerja pasti ada dasar hukumnya dan standar operasi pelaksanaan tidak asal asalan atau menurut kemauan kita sendiri. Karena ini menyangkut tugas dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dari adanya kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang saya tahu bahwa dasarnya Undang-undang no 23 tahun 2006 untuk peraturan yang lain saya kurang hapal dan paham.
Pada    pelayanan      publik,    menurut    hasil    penelitian      terjadi    peningkatan  jumlah  pelayanan  yang diberikan.  Peningkatan  yang  paling  signifikan  adalah  penerbitan  akte  kelahiran..  Selain    jumlah    yang meningkat,  proses pengerjaan  yang dilakukan  juga menjadi  lebih cepat dengan diterapkannya  SIAK.  SIAK yang  sudah  mengintegrasikan  data  kependudukan Kabupaten Sintang menjadi satu database, memudahkan petugas  operator  untuk  memproses  karena  hanya  dengan  menggunakan    NIK,  akan  muncul  seluruh  data penduduk  yang  bersangkutan.  Otomatisasi  ini  sebelumnya  masih  belum  bisa  dilakukan  karena  belum terintegrasi sehingga proses pengerjaan dilakukan secara manual. Terkait dengan NIK, pemerintah sekarang menerbitkan Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  nasional.  NIK  Nasional  diberlakukan  pada  akhir  tahun 2011.
Selain itu, data kependudukan  yang ada dapat digunakan untuk berbagai keperluan  pemerintah.  Dengan validitas  data  yang  lebih  baik  dari  SIMDUK, SIAK  mampu  memberikan  data  yang  akurat  mengenai data  agregat  penduduk yang ada diKabupaten Sintang. Berdasarkan penelitian, SIAK dapat menyajikan data mulai  dari  jumlah  pelajar,  jumlah  angkatan  kerja  maupun  jumlah  pengangguran  yang    ada   di    Kabupaten Sintang.   Hal  tersebut  dapat  dijadikan  suatu  pemetaan mengenai   penduduk   Kabupaten Sintang yang akan   dijadikan   pedoman   dasar pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan dan pembangunan kedepan. Sebagai contoh, narasumber menyatakan  bahwa data SIAK digunakan  sebagai pedoman bagi KPU untuk daftar  pemilih  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Sintang.  Namun,  KPU  tidak  serta  merta  menjadikan data  yang diberikan  sebagai  daftar  pemilih tetap, tetapi masih melalui verifikasi ulang dan bertahap.
Penerapan        Sistem        Informasi        Administrasi        Kependudukan        (SIAK),  berdasarkan  dari  hasil penelitian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 82  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan    informasi    Administrasi    Kependudukan    dilakukan    melalui pembangunan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan.    Pembangunan  dan  pengembangan  Sistem Informasi  Administrasi  Kependudukan  bertujuan  mewujudkan    komitmen    nasional    dalam    rangka menciptakan  sistem  pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia.  Dengan demikian, data  Penduduk    dapat    diintegrasikan    dan  direlasionalkan    dengan    data    hasil    rekaman  pelayanan Pendaftaran      Penduduk      dan      Pencatatan      Sipil.      Sistem      ini      akan  menghasilkan      data      Penduduk nasional     yang      dinamis     dan     mutakhir.    Para  narasumber  menyatakan,    tujuan  utama dari penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan  keakurasian  data kependudukan  dan membangun sistem yang terpusat.

## Kesiapan Program
SIAK  merupakan  kebijakan  dari pemerintah  yang  memanfaatkan  perkembangan  dari  teknologi  informasi. Infrastruktur  yang  digunakan  dalam  penerapan  SIAK  antara  lain,  program  aplikasi  dan database SIAK,
perangkat  komputer,  jaringan  komunikasi  data  serta  beberapa  perangkat  penunjang  seperti  printer,  mesin laminating, dan tower pemancar sinyal radio.
Hasil  Analisis  menunjukkan  bahwa  penilaian  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  SIAK  di  Disdukcapil Kabupaten  Sintang  belum  cukup  baik  hal  ini  masih  ditemukan  adanya  permasalahan-permasalahan  seperti terkait dengan kecukupan jaringan Bandwidth masih terbatas, data Duplicate Record, Biometrik Is Missing, dan  Data  Ganda  di  dalam  Database  yang  cukup  besar.  Ini  bisa  terlihat  dengan  adanya  perangkat  yang dipergunakan dalam menunjang pekerjaan pengelolaan data seperti kurangnya printer, kamera perekam dan jumlah computer yang tidak memadai. Jumlah sarana prasarana minimum yang dibutuhkan atara lain 8 unit komputer  dan  printer  untuk  masing-masing  bidang  dan  dibangunnya  jaringan  komunikasi  data  100%  pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.
Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Dinas Dukcapil yang memberi keterangannya sebagai berikut :
“Bahwa untuk sarana dan prasarana yang mendukung sangat terbatas boleh diktakan masih kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat yang harus dilayani. Hal ini juga didukung demografi dari Kabupaten  Sintang  sendiri  yang  sebagian  berupa  perbukitan  otomatis  pembangunan  jaringan komunikasi  sangat  dibutuhkan  dalam  mendukung  SIAK  itu  sendiri.  Belum  ketrampilan  dari  para pegawai dalam mengoperasikan computerpun masih perlu ditingkatkan”.
Pernyataan  dari  salah  satu  staf  membenarkan  mengenai  keadaan  tersebut  :  Idealnya  memang perbandingan kebutuhan sarana dan prasarana itu sesuai dengan masyarakat yang dilayani. Seperti kemarin sampai  masyarakat  mengantri  dalm  mengurus  KTP-el  dikarenakan  kondisi  computer  yang  terbatas  juga jaringan  online  yang  lambat.  Sehingga  menjadikan  masyarakat  menunggu  dengan  lama.  Belum  lagi  kita ditargetkan dengan waktu pencapaian perubahan KTP dari yang biasa menjadi KTP-el.

## Kesiapan Sumber Daya Manusia
Dalam  penerapan  SIAK,  petugas  yang  mengoperasikan   SIAK  dibagi menjadi dua, yaitu operator dan administrator.  Untuk  operator,  ditempatkan  pada  setiap  bidang.  Namun,  tidak  semua  bidang  terdapat operator  SIAK.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Sintang bidang  yang  ditempatkan  petugas  operator  adalah  Bidang  Data  dan Dokumen Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan operator yang ditempatkan di Tempat  Perekaman  Data  Kependudukan  (TPDK)  yang  tersebar  di  14  kecamatan  di  Kabupaten  Sintang. Sedangkan  bidang Pengendalian  Penduduk  dan  Sekretariat  tidak  memiliki  petugas  operator.   Menurut  para narasumber,  hal tersebut karena  didalam  tupoksi sudah diatur bidang mana saja yang harus mengelola dan mengoperasikan SIAK. Dikatakan oleh salah satu staf kantor Disdukcapil :
“Untuk  pembagian  kerja  sebenarnya  sudah  tertera  dalam  Tugas  Pokok  dan  Fungsi  dari  seorang pegawai, tugas dari operator maupun yang lain sudah ada dalam petunjuk yang diatur dalam undang- undang  maupun  peraturan  pemerintah.  Artinya  pegawai  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  SOP yang  berlaku.  Di  dalam  SOP  tersebut  terdapat  indicator-indikator  yang  harus  dijalankan  atau dilaksanakan boleh dikata sebagai standar dari keprofesional pegawai”.
Permasalahan yang muncul terkait dengan Upgrade aplikasi SIAK di kabupaten Sintang yang memerlukan waktu,  sosialisasi  dan  pelatihan  bagi  tenaga  pengelola  SIAK.  Jumlah  sumber  daya  manusia  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sintang  sangat  terbatas.  Sehingga  dari  pihak  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  sendiripun  masih  harus  sering  melakukan  pelatihan  baik  mengirimkan Administrator  database  dan  staf    untuk  di  latih  kl    Ke  Dirjen  Kemendagri  maupun  melakukan  Kegiatan Bimtek  mendatangkan  Tenanga  Ahli  SIAK  bagi  pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  itu sendiri.seperti pernyataan dari pegawai Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang :
Permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  Upgrade  aplikasi  SIAK  di  kabupaten  Sintangyang memerlukan  waktu,  sosialisasi  dan  pelatihan  bagi  tenaga  pengelola  SIAK.  Jumlah  sumber  daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sangat terbatas, terdiri dari  13  PNS  dan  7  Tenaga  Honorer  (Non  PNS),  Bukan  merupakan  jumlah  yang  ideal  untuk mewujudkan  pelayanan  prima.  Sehingga  dari  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil sendiripun  masih  harus  sering  melakukan  pelatihan  baik  mengirimkan  Administrator  database  dan staf    untuk  di  latih  kembali  Ke  Dirjen  Kemendagri  maupun  melakukan  Kegiatan  Bimtek mendatangkan  Tenanga  Ahli  SIAK  bagi  pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  itu sendiri.
Evaluasi  implementasi sistem informasi administrasi (SIAK)...
Berkaitan dengan kerahasiaan dan hak akses, tidak semua pegawai berhak untuk  mengakses  data  SIAK. Hal tersebut  sudah  diatur  kewenangannya.  Hanya petugas  operator  dan  administrator  yang  memiliki  hak untuk  mengakses.  SIAK dilengkapi  dengan log-in  password sehingga  hanya  petugas  yang  berwenanglah yang  bisa  mengakses  sesuai  dengan username dan password masing-masing. Seperti  yang  penulis  kutip  dari pernyataan  staf  Disdukcapil  Kabupaten  Sintang bidang  administrasi kependudukan  terutama  dalam pengelolaan SIAK
“Operator SIAK masih ada yang bukan S1, tetapi mereka itu sudah pandai dan ahli mengoperasikan komputer.  Juga  diadakan  BIMTEK  (Bimbingan  Teknis)  untuk  operator  agar  lebih  memahami pengelolaan  SIAK,  untuk  masing-masing  operator  memiliki  password  log  in  masuk  SIAK berdasarkan  kecamatan.  Selain  itu  operator  selalu  diarahkan  dengan  baik  oleh  bapak  seksi pengembangan aplikasi SIAK.”
Sebagai   program   yang  bersifat   teknis,   para  petugas   operator   SIAK diberikan pelatihan dengan istilah  bimbingan  teknis  untuk  mengetahui  operasionalisasi  SIAK.  Untuk  bimbingan  teknis,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sintang  mengadakan  beberapa  kali.  Hal  tersebut  karena seiring  berjalannya  waktu  terjadi perkembangan  aplikasi  SIAK  beserta peningkatan kualitas jaringan dan infrastruktur yang menjadi semakin baik.
Pelatihan  SIAK  pertama  kali  diadakan  pada  awal  penerapan  SIAK,  yaitu  pada  tahun  2006..  Materi bimbingan teknis disampaikan oleh administrator yang juga telah diberikan bimbingan teknis sebelumnya dari pemerintah pusat. Untuk penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan selama 1 minggu. Bimbingan teknis dilakukan lagi pada tahun 2009 dan 2010. Untuk tahun 2009, bimbingan teknis diadakan untuk bidang Data dan Dokumen Kependudukan  terlebih dahulu karena pada saat itu dengan  sistem   yang  sudah  online  dan lebih  terintegrasi,   bidang  Data  dan Dokumen Kependudukan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengolah server dan database SIAK. Kemudian bidang lain mengikuti dengan diadakannya bimbingan teknis pada tahun 2010.

## Simpulan
Penerapan  SIAK  membutuhkan  berbagai  infrastruktur  sarana  prasarana  pendukung    agar    dapat    berjalan dengan  baik.  Dari  hasil  penelitian, masih dijumpai  kekurangan  infrastruktur  pada  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sintang.  Kekurangan  infrastruktur  diantara  lain  minimnya  jumlah  printer yang  tersedia  untuk  mencetak  dokumen  kependudukan    maupun  akte  catatan    sipil.    Dengan    jumlah pelayanan  yang  cukup  banyak,    seharusnya    tersedia    jumlah  printer  supaya  tidak  terhambatnya      proses pelayanan   yang    diberikan.  Jumlah   anggaran    untuk   penerapan   SIAK    masih    kurang   meskipun  terjadi peningkatan    alokasi    anggaran    dari    tahun    ke  tahun.  Hal  ini  disebabkan  karena  alokasi  anggaran  yang kurang tepat tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan Salah satunya Terlihat dari masih kurangnya jumlah mesin printer dan pembangunan tower yang masih 75 persen.
Perlu diadakannya   sosialisasi  secara  berkala   kepada  masyarakat  terkait dengan perkembangan dan manfaat  yang  diberikan  dari  perkembangan  program  SIAK.  Serta  Harus  dilakukannya  rekrutmen  petugas operator SIAK dengan latar belakang dan kompetensi yang memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknis teknologi informasi. Dan juga penting peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur SIAK secara  bertahap  tanpa  membebani  keuangan  Negara  dan  daerah.  Hal  ini  bisa  dijalankan  dngan  menarik retribusi untuk setiap pengurusan administras kependudu.

## Referensi
Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta
: Bumi Aksara.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian:Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Badjuri,  Abdulkahar  dan  Teguh  Yuwono.  2003.  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Strategi.  Semarang  :
Universitas Diponegoro.
Benisius,  2020.  Evaluasi  Kebijakan  Sistem  Informasi  Administrasi  (Siak)  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang: Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Islamy, Irfan M, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Asara. Jakarta : Bumi Aksara. Miles, B. Mattew & Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press. Moelong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda karya.
Nugroho D., Riant. 2008. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Gramedia. Siagian, Sondang. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara. Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Universitas Diponegoro. Wibawa, Samodra, dkk. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Widyoko,Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.