Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 2, July 2023, Page : 130 - 150 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj Article Info
Submitted: 9 December 2022 | Reviewed: 17 May 2023 | Accepted: 26 July 2023

## TUMPAHAN BATU BARA: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENCEMARAN LAUT SERTA KEBERLANGSUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
Evi Dwi Hastri 1 , AA Muhammad Insany Rachman 2 , Fitri Annisa Putri 3

## Abstract
Coal spill in Masalembu waters, Sumenep causes unrest experienced by the surrounding community. The community has reported this to the provincial government, but there has been no response from the relevant agencies. With this article, it is intended that law enforcement against marine pollution in Masalembu  waters  can  be  clearly  given  and  know  the  impact  of  coal  spills  on  environmental sustainability in the waters. This research is a type of normative legal research, the approach used is legislation. The result of this study is that the environmental law enforcement used is through criminal law  enforcement.  Law  enforcement  in  accordance  with  Law  Number  27  of  2007  jo  Law  1  of  2014 concerning  the  Management of Coastal Areas  and  Small  Islands  in  article  35  letter  c  and  article  75 paragraph 1 letter a. In addition, appropriate law enforcement is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management article 98 paragraphs 1 and 2, article 103 and article  104  as  amended  by  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law  of  the  Republic  of  Indonesia Number 2 of 2022 concerning Job Creation.

## Keywords: coal spill; criminal law enforcement; marine pollution

## Abstrak
Tumpahan  batu  bara  di  Perairan  Masalembu,  Sumenep  menimbulkan  keresahan  yang  dialami  oleh masyarakat  sekitar.  Masyarakat  telah  melaporkan  hal  ini  kepada  pemerintah  provinsi,  akan  tetapi tidak  ada  respon  dari  lembaga  yang  terkait.  Artikel  ini  bertujuan  agar  penegakan  hukum  terhadap pencemaran  laut  di  Perairan  Masalembu  dapat  secara  jelas  diberikan  serta  mengetahui  akan dampak  dari  adanya  tumpahan  batu  bara  terhadap  keberlangsungan  lingkungan  di  perairan. Penelitian  ini  berjenis  penelitian  hukum  normatif,  pendekatan  yang  digunakan  adalah  perundang- undangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwasanya  penegakan  hukum  lingkungan  yang digunakan  adalah  melalui  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum  yang  sesuai  Undang-
1 Fakultas  Hukum,  Universitas  Wiraraja,  Jln.  Raya  Sumenep  Pamekasan  KM5  Patean,  Sumenep,  Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: evidwihastri@wiraraja.ac.id.
2 Fakultas  Hukum,  Universitas  Wiraraja,  Jln.  Raya  Sumenep  Pamekasan  KM5  Patean,  Sumenep,  Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: insanyrachman@wiraraja.ac.id.
3 Fakultas  Hukum,  Universitas  Wiraraja,  Jln.  Raya  Sumenep  Pamekasan  KM5  Patean,  Sumenep,  Madura, Jawa Timur, Indonesia, email: fitriannisa667@gmail.com.
Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo  Undang-Undang  1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  dalam  Pasal  35  huruf  c  dan  Pasal  75  ayat  (1)  huruf  a.  Selain  itu, penegakan  hukum  yang  sesuai  terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  98  ayat  (1)  dan  (2),  Pasal  103  dan  Pasal 104  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: pencemaran laut; penegakan hukum pidana; tumpahan batu bara

## I.   Pendahuluan
Masalembu  merupakan  sebuah  kecamatan  yang  terletak  di  Kabupaten  Sumenep. Kecamatan  ini  lebih  tepatnya  terletak  di  lepas  pantai  Laut  Jawa.  Jika  dilihat  dari  letak geografisnya,  Kecamatan  Masalembu  mempunyai  luas  wilayah  sebesar  3,18  km 2 dan memiliki  3  pulau  dan  4  desa  yaitu  Masalima,  Sukajeruk,  Masakambing,  dan  Karamian 4 . Setiap  pulau  tersebut  dikelilingi  oleh  perairan  yang  disebut  Laut  Jawa.  Dengan  dikelilingi oleh perairan, masyarakat Masalembu menggantungkan hidupnya dari memanfaatkan hasil laut baik dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 2.100 jiwa atau 35% dari total penduduk Pulau Masalembu menggunakan sektor perikanan terutama  perikanan  tangkap  sebagai  sumber  mata  pencaharian  utama  yaitu  sebagai nelayan. 5
Salah  satu  dampak  negatif  dari  adanya  kapal-kapal  yang  melintas  adalah pencemaran  perairan  laut.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  1999  tentang Pengendalian  Pencemaran  dan/atau  Perusakan  laut.  Pencemaran  laut  adalah  masuknya atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat  energi  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam lingkungan  laut  oleh  kegiatan  manusia  sehingga  kualitasnya  turun  sampai  ke  tingkat tertentu  yang  menyebabkan  lingkungan  laut  tidak  sesuai  lagi  dengan  baku  mutu  dan/atau fungsinya. 6 Pencemaran  laut  terjadi  akibat  adanya  tumpahan  minyak  dari  kapal,  limbah pembuangan  industri  bahkan  pembuangan  sampah  sembarangan.  Hal  ini  dapat  merusak tatanan  ekosistem  laut  seperti  terumbu  karang,  spesies  ikan,  dan  fitoplankton.  Salah  satu kasus  terkait  pencemaran  lingkungan  yang  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  terhadap
4 Sukmo Pinuji, et.al., 2018. “Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pulau Kecil”, BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(1): 104. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218.
5 Ihsanudin,  et.al.  2017. Masalembu:  Resolusi  Konflik  Masyarakat  Maritim  Bercorak  Multi  Etnis .  Bangkalan: UTM Press, hlm. 33.
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
lingkungan  laut  yaitu  muatan  kapal  batu  bara  tumpah,  yang  mengakibatkan  Perairan Masalembu menghitam dan tercemar. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2022, batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37 mengakibat pencemaran di wilayah perairan yang  kaya  dengan  sumber  daya  ikan  tersebut.  Kapal  Ponton  Woodman  37  ini  telah terdampar  hampir  dua  bulan  lamanya.  Namun  tidak  ada  tindakan  atas  kemungkinan tercemarnya  perairan  akibat  tumpahan  batu  bara  ke  dasar  perairan.  Masyarakat  sangat khawatir dan meminta instansi terkait agar ini ditindaklanjuti.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Abdul Wachid Habibullah mengatakan, pengabaian laporan warga mengenai pencemaran di Perairan Masalembu ini menunjukkan bahwa  persoalan  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  masih  belum  menjadi prioritas. Implementasi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  belum  sepenuhnya  dijalankan. Sangat  disayangkan  jika  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tidak  dijalankan  dengan sepenuhnya  karena  dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  lingkungan  di  Indonesia    dapat    terjaga kelestariannya dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.
Kasus  ini  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  88  yang  menyebutkan  bahwa: “ Setiap  orang  yang  tindakannya,  usahanya,  dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian  unsur  kesalahan .”  Akan  tetapi  sampai  saat  ini  tidak  ada  titik  terang  tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.
Penelitian  ini  dikaji  dan  dianalisis  berdasarkan  pembaharuan  hukum  dari  beberapa artikel  jurnal  terkait  persoalan  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pencemaran  laut terdahulu.  Penelitian  oleh  Ibrahim  Fattah  dan  Fajrianty  Pratidina  Rosul,  berjudul  “Analisis Yuridis  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Terhadap  Pencemaran  Laut  Di  Wilayah  Pesisir Pantai  Lakessi  Kota  Parepare”  mengkaji  mengenai  bagaimana  pengaturan  penegakan hukum  terhadap  pencemaran  laut  di  wilayah  pesisir  pantai  Lakessi  serta  pengaruh kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  penegakkan  hukum  terhadap  pencemaran  limbah  di
wilayah  pesisir  pantai  Lakessi  kota  Parepare. 7 Penelitian  tersebut  secara  umum menganalisis  pemerintah  belum  menggunakan  secara  optimal  3  instrumen  hukum  yaitu, penegakan  hukum  administrasi,  hukum  keperdataan  dan  hukum  kepidanaan.  Sedangkan perbandingan  dan  pembaharuan  hukum  yang  dikaji  pada  penelitian  ini  membahas mengenai  penegakan  hukum  pidana  untuk  mengatasi  dan  mencegah  pencemaran lingkungan, khususnya dalam kasus tumpahan batubara di Perairan Masalembu. Penelitian ini  secara  keseluruhan  terkait  penegakan  hukum  pidana  dipandang  sebagai  langkah  yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab.
Penelitian oleh Sjech idrus, La Ode Husen, Nurul Qamar, berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syahbandar Utama Makassar)” mengkaji  mengenai  penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  lingkungan  laut  di  Kantor Syahbandar  Utama  Makassar  serta  faktor  yang  menghambat  penegakan  hukum  terhadap pencemaran  lingkungan  laut  di  Kantor  Syahbandar  Utama  Makassar. 8 Berdasarkan penelitian tersebut, adapun perbandingan dan pembaharuan yang dikaji pada penelitian ini juga  membahas  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pencemaran  lingkungan,  namun melihat  secara  keseluruhan  terkait  penegakan  hukum  pidana  yang  belum  berjalan  secara efektif  dikarenakan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  terhadap  pencemaran lingkungan laut yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum.
Penelitian  oleh  Dwi  Marlianti  Astuti,  berjudul  “Studi  Kasus  Penegakan  Hukum Terhadap  Kasus  Pencemaran  Lingkungan  Akibat  Tumpahan  Minyak  PT  Pertamina  Hulu Energy Offshore North West Java (ONWJ) Karawang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  t entang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”  mengkaji mengenai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pencemaran  lingkungan  yang  dilakukan oleh  pabrik  PT  Pertamina  Hulu  Energy  (PT  PHE)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. 9 Penelitian  tersebut diperoleh  bahwa  Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pencemaran  lingkungan  akibat
7 Ibrahim  Fattah  dan  Fajrianty  Pratidina  Rosul.  2019.  “Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum  Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare”, Jurnal Madani Legal Review, 3(2): 111. https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.
8 Sjech  Idrus,  et.al.  2023.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pencemaran  Lingkungan  Laut  (Studi  Pada  Kantor Syabandar Utama Makassar)”, Jurnal Pendidikan Tambusai , 7(2): 3750.
9 Dwi Marlianti Astuti. 2021. “Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Akibat Tumpahan  Minyak  PT  Pertamina  Hulu  Energy Off  Shore  North West Java (ONWJ)  Karawang  Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”, Prosiding Ilmu Hukum, 7(2): 917. http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.30597.
tumpahan  minyak  PT  PHE  penegakannya  masih  belum  efektif.  Perbandingan  dan pembaharuan  hukum  dalam  penelitian  ini  juga  pada  dasarnya  meneliti  mengenai pertanggungjawaban yang belum menemui titik terang tentang penegakan hukum maupun sanksi yang diberikan oleh lembaga yang berwajib.
Berdasarkan  dari  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan yakni  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pencemaran  laut  oleh  tumpahnya  muatan batu bara serta apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan  Masalembu  Kabupaten  Sumenep  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat. Sedangkan  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  penegakan  hukum terhadap  pencemaran  laut  oleh  tumpahnya  muatan  batu  bara  dan  untuk  mengetahui  apa saja dampak yang ditimbulkan akibat tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu Kabupaten Sumenep.

## II.   Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan.  Sumber bahan hukum  dapat  diperoleh dari  bahan  hukum primer berupa peraturan perundang-undangan utama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian  yakni  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007  jo  Undang-Undang  1 Tahun  2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dari literatur atau buku referensi  dan  jurnal.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan  sudut pandang deduktif.

## III.  Analisis dan Pembahasan

## A.  Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut Akibat Tumpahan batu bara
Pencemaran  lingkungan  dalam  kasus  pencemaran  laut  yang  terjadi  di  Indonesia semakin  meningkat.  Pada  tahun  yang  sama,  pencemaran  laut  pernah  terjadi  di  Perairan Lampung  dan  Karawang.  Adanya  kejadian  tumpahnya  muatan  batu  bara  di  Perairan Masalembu melengkapi potret kasus pencemaran laut. Hal ini dikarenakan ulah manusia
yang  tidak  berhati-hati  dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup.  Apabila aktivitas  manusia  seperti  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  secara  rutin  di  laut  dan  bahkan mengakibatkan  pencemaran,  maka  orang  atau  penanggung  jawab  usaha  diwajibkan menanggung  biaya  penanggulangan  pencemaran  atau  perusakan  laut  serta  membayar biaya  pemulihan.  Hal  ini  dibenarkan  secara tegas  dalam  Pasal  24  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut: 10
1.  Setiap  orang  atau  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang mengakibatkan pencemaran  dan/atau  perusakan  laut  wajib  menanggung  biaya  penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.
2.  Setiap  orang  atau  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
Kasus  pencemaran  laut  oleh  tumpahnya  muatan  batu  bara  di  Perairan  Masalembu yang  tidak  mendapatkan  respon  baik  dari  pemerintah.  Masyarakat  Masalembu  sampai saat  ini  menunggu  keterbukaan  kasus  ini  ke  publik.  Jika  kasus  ini  belum  juga  selesai, maka  hal  ini  menjadi  preseden  terburuk  bagi  penegakkan  hukum  lingkungan.  Dengan demikian Masyarakat Masalembu terus meminta penegakan hukum secara tegas kepada pemerintah.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  penegakan  hukum  ini  adalah  rangkaian proses  untuk  menganalisis  nilai,  ide  dan  cita  yang  cukup  abstrak  yang  menjadi  tujuan hukum.  Tujuan  hukum  itu  sendiri  ada  tiga,  yaitu:  kepastian  hukum,  kemanfaatan  dan keadilan. 11
Dalam  upaya  penegakan  hukum  lingkungan  memang  dapat  dilakukan  dengan  cara preventif  dan  represif.  Penegakan  hukum  preventif  dilakukan  melalui  pengawasan  dan represif  dilakukan  dengan  melalui  penerapan  sanksi  administrasi.  Sehingga  dalam penegakannya  tidak  harus  langsung  pemberian  sanksi  administrasi  dan  pidana,  akan tetapi  upaya  preventif  lebih  efektif  dalam  penerapannya.  Penegakan  hukum  upaya
10 Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun  1999 tentang  Pengendalian  Pencemaran dan/atau  Perusakan  Laut Pasal 24.
11 M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. ”Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Al-Himayah , 4(1): 143.
preventif  lebih  direkomendasikan  karena  lebih  membangun  kesadaran  masyarakat. 12 Penegakan  hukum  ini  diterapkan  agar  tidak  terulang  lagi  kasus  pencemaran  laut  pada tahun berikutnya dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut di Perairan  Masalembu.  Penegakan  hukum  juga  dilakukan  agar  melaksanakan  berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat pencegahan maupun penindakan secara teknis dan  administrasi.  Penegakan  hukum  ini  dilakukan  oleh  aparat  hukum  dan  pemerintah dengan aturan yang telah tertuang dalam undang-undang yang berlaku saat ini. 13
Penegakan  hukum  lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  penerapan  instrumen- instrumen  serta  sanksi-sanksi  dalam  hukum  administrasi,  hukum  perdata,  dan  hukum pidana.  Penjelasan  tersebut  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  bahwa  penegakan  hukum lingkungan  terdiri  dari  tiga  instrumen  yaitu  melalui  instrumen  hukum  administrasi,  hukum pidana  dan  hukum  perdata. 14 Instrumen  tersebut  digunakan  untuk  upaya  represif  secara efektif,  konsekuen  dan  konsisten  terhadap  segala  aktivitas  pelaku  dalam  melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
Hukum  administrasi  adalah  hukum  yang mengatur  hubungan  antara  pemerintah  dan warga negaranya, sedangkan menurut Philip M.  Hadjon, hukum  administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi  penguasa  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  penguasa. 15 Sanksi administrasi biasanya diterapkan oleh aparatur pemerintah yang bersifat pencegahan. Jika sasaran  dari  sanksi  administrasi  ini  akan  mengenai  kepada  orang  yang  bersangkutan yaitu seseorang yang melakukan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  Hukum  administrasi  lingkungan  dapat  dibentuk  oleh  pemerintah  dan  dapat digunakan pula oleh pemerintahan daerah.
Wewenang  pemerintah  dalam  penegakan  hukum  sangatlah  penting,  agar
12 Verdy  Verdianto  dan  Tundjung  Herning  Sitabuana.  2021.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan  dalam  Bidang Pengelolaan  Sampah  Sebagai  Perwujudan  Prinsip Good  Environmental  Governance di  Kota  Surakarta”, Jurnal Hukum Adigama , 4(2): 4804.
13 Anika  N i’matun  Nisa  dan  Suharno.  2020.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Permasalahan  Lingkungan  Hidup Untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”, Jurnal Bina Mulia Hukum , 4(2): 296. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.
14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
15 Philip  M.  Hadjon.  2020. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press, hlm. 27.
terlaksananya  hukum  positif  dengan  adanya  hubungan  antara  pemerintah  dan masyarakat.  Peraturan  perundangan-undangan  yang  ada  memberikan  landasan  untuk memberikan  keputusan  administrasi  dengan  melaksanakan  beberapa  fungsi  yaitu  fungsi melindungi  (preventif)  dan  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang lingkungan hidup.
Hukum perdata adalah suatu hukum yang mengatur  hubungan antara orang dengan perseorangan.  Hukum  perdata  ini  merupakan  hukum  privat.  Kegiatan  pencemaran  atau merusak  lingkungan  hidup  memerlukan  adanya  pencegahan,  sehingga  perlu  adanya usaha  oleh  lembaga-lembaga  berwajib  atau  masyarakat  sekitar  untuk  mencegah terjadinya  pencemaran  atau  kerusakan  ini.  Adanya  pencemaran  dan  kerusakan lingkungan  hidup  maka  ada  pihak  lain  yang  mengalami  kerugian  dan  pihak  lain  tersebut bisa berupa orang perseorangan atau masyarakat.
Terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup  mengakibatkan  adanya  perselisihan sengketa  secara  keperdataan.  Penyelesaian  sengketa  ini  dapat  ditempuh  melalui pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  di  pengadilan  adalah penyelesaian  yang  dilakukan  ketika  pihak  tertentu  yang  dirugikan  secara  materil,  maka pihak  yang  bertanggung  jawab  wajib  untuk  membayar  sanksi  yang  telah  diputuskan sesuai  keputusan  pengadilan.  Di  sisi  lain,  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan adalah  penyelesaian  yang  bersifat  musyawarah  yang  dilakukan  antar  masyarakat  dan tujuan  dari  adanya  musyawarah  tersebut  agar  terjaminnya  mufakat  antara  kedua  belah pihak.  Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dapat  menggunakan  lembaga  mediasi, penyelesaian  dengan  cara  ini  dilakukan  untuk  tercapainya  suatu  ganti  rugi,  tindakan pemulihan,  jaminan  tidak  terjadinya  pencemaran  kembali  dan  mencegah  terjadinya dampak negatif yang semakin meluas.
Penegakan hukum dalam kasus tumpahnya muatan batu bara di Perairan Masalembu menggunakan  penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum  pidana  dapat  diartikan sebagai  suatu  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  gagasan  tentang  keadilan, kepastian  dan  kemanfaatan.  Penegakan  hukum  pidana  itu  sendiri  memiliki  beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:
1.  Faktor hukumnya sendiri, faktor ini berkaitan dengan undang-undang. Faktor tersebut dipengaruhi oleh tidak ikutnya asas-asas yang berlaku pada undang-undang saat ini.
Penerapan  undang-undang  tidak  dilakukan  pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  apa yang  dibutuhkan  dalam  undang-undang  memiliki  arti  yang  tidak  jelas  sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran terhadap penafsiran.
2.  Faktor  penegak  hukum  yaitu  pihak-pihak  yang  menjalankan  adanya  hukum.  Faktor yang mempengaruhinya yaitu kurangnya menempatkan diri terhadap interaksi dengan pihak  lain,  kurangnya  keadilan  dalam  menjalani  tugas,  dan  belum  mampu  dalam memuaskan suatu kebutuhan material.
3.  Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum
4.  Faktor  masyarakat,  yaitu  suatu  lingkungan  yang  didalamnya  terdapat  hukum  yang berlaku  dan  diterapkan.  Masyarakat  diharuskan  untuk  mengetahui  apa  saja  manfaat yang terkandung dalam hukum serta pentingnya hukum itu sendiri.
5.  Faktor  kebudayaan,  yaitu  suatu  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  diinginkan  oleh harapan manusia pada pergaulan hidup. Kebudayaan ini didasari oleh nilai-nilai yang terletak pada hukum yang berlaku serta jika hukum tersebut baik maka dapat dianut. Sebaliknya  pula,  jika  hukum  tersebut  dianggap  buruk,  maka  masyarakat  dapat menghindarinya.
Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  untuk  melindungi  lingkungan hidup  dengan  memberikan  ancaman  sanksi  pidana.  Dalam  hal  pidana  lingkungan sebagaimana  pidana  pada  umumnya  mencakup  lingkup  perbuatan  melawan  hukum, pertanggungjawaban  pidana  maupun  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  baik  berupa  pidana maupun tindakan. 16
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pencemaran  laut  yang  sesuai  dengan  kasus tumpahan  batu  bara  di  Perairan  Masalembu  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  dalam  Pasal  35  huruf  c  menyebutkan  bahwa  larangan  untuk menggunakan  bahan  peledak,  bahan  beracun,  dan/atau  bahan  lain  yang  merusak
16 Yulianor  Abdi.  2022.  “Tindak  Pidana  Pencemaran  Laut  Akibat  Tumpahan  di  Balikpapan  dalam  Perspektif Hukum Pidana Lingkungan”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia , 3(2): 168.
https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72.
Ekosistem  terumbu karang. 17 Selain  itu,  penegakan  sanksi  terhadap  orang  yang  sengaja merusak  ekosistem  laut  telah  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau- Pulau Kecil dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a.
Pasal  75  ayat  (1)  huruf  a  dalam  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2007  jo  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  penambangan terumbu  karang  dan  mengambil  terumbu  karang  di  kawasan  konservasi,  menggunakan bahan  peledak,  bahan  beracun  maupun  bahan  lain  atau  cara  lain  yang  mengakibatkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  paling  sedikit  Rp. 2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh miliar  rupiah). 18 Selain  itu,  penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  kasus  tersebut terdapat  pada  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.
Pasal 98 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air, baku mutu  air  laut,  atau kriteria baku kerusakan  lingkungan  hidup  akan dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  serta membayar  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan, inti pada Pasal 98  ayat  (2)  yaitu  apabila  orang  melakukan  perbuatan  yang  tercantum  pada  ayat  (1) dengan  mengakibatkan  orang  lain  luka  atau  bahaya  pada  kesehatan  manusia,  maka dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama sebanyak 12 (dua belas) tahun dan membayar denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 19
17 Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
18 Pasal 75 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
19 Pasal  98  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98.
Pasal 103 menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan  pengelolaan dan  perizinan  dapat  dipidana  penjara  dan  pidana  denda  dengan ketentuan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak sebesar  Rp.  3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah). 20 Sedangkan  Pasal  104  secara  jelas menjelaskan  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  pembuangan  limbah  atau  bahan  ke media  lingkungan  hidup  tanpa  izin  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 21
Dengan adanya penegakan hukum di sini, secara tegas menjelaskan bahwa undang- undang  dan  pasal  yang  diberikan  mengatakan  jika  setiap  orang  melakukan  kesalahan yang  mengakibatkan  orang  lain  mengalami  kerugian  dan  bahkan  merusak  ekosistem lingkungan sekitar maka akan dipidana baik pidana penjara maupun pidana denda. Kasus tersebut  sudah  banyak  mengakibatkan  berbagai  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat Masalembu.  Selain  itu,  belum  adanya  pihak  yang  mau  bertanggung  jawab  atas  kejadian hal ini, sehingga penegakan hukum sampai saat ini belum ada titik terang.
Didalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  Kerja  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  pidana  dipandang  sebagai  upaya terakhir yang disebut ultimum remedium . Asas ultimum remedium menempatkan sebagai pilihan  hukum  yang  terakhir  dalam  penegakkan  hukum  lingkungan. 22 Penegakan  hukum pidana melalui dua proses yaitu penyidikan dan ketentuan pidana. Penyidikan yaitu suatu tindakan  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  laporan  terkait  tindak  pidana  di  bidang lingkungan  hidup.  Ketentuan  pidana  yang  digunakan  dalam  hukum  lingkungan  bersifat menyeluruh.  Disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya memuat perubahan aturan  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
20 Pasal  103  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
21 Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
22 Salman Luthan. 2009. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum , 16(1): 8. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1.
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  awalnya  menempatkan  penegakan  hukum  pidana sebagai primum remedium kini menjadi ultimum remedium . 23
Selain  itu,  dengan  menggunakan  penegakan  hukum  pidana  harus  memerlukan adanya  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana  diperlukan  atas  dua  alasan  yaitu:  pertama,  sanksi pidana  digunakan  untuk  melindungi  kepentingan  lingkungan  serta  kepentingan masyarakat  dan  kedua,  saksi  pidana  digunakan  agar  memberikan  rasa  takut  kepada pelaku  pencemar  tersebut.  Penegakan  hukum  pidana  ini  berdasarkan  asas  legalitas. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1), asas legalitas adalah tiada suatu  perbuatan  dapat  dipidana,  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang- undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan.  Jika  penegakan  hukum  hanya mengacu  pada  kepentingan  hukum  tanpa  mempertimbangkan  terhadap  pembangunan berkelanjutan,  maka  hal  itu  akan  menghambat  dari  adanya  pembangunan  serta  dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diselaraskan dengan tegaknya hukum dan pembangunan berkelanjutan.
Selain adanya penegakan hukum, masyarakat juga memiliki hak atas lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu sia Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik  dan  sehat ”  dan  dipertegas  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  H  ayat  (1) yang menyatakan, “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan ”. 24 Selain  itu,  juga  adanya  pembatasan  aktivitas  yang  berpotensi mengganggu  atau  merusak  biota  laut  di  kawasan  konservasi  Perairan  Kabupaten Sumenep  yang  telah  tercantum  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Jawa Pasal 37 ayat (2) huruf c.
23 Sila  H.  Pulungan.  2022.  “Tantangan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dalam  Penegakan  Hukum  Lingkungan Setelah  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja”, Jurnal  Bina  Hukum Lingkungan , 6(2): 244. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240.
24 Pasal 28 huruf h Undang-Undang DasarTahun 1945

## B.  Dampak Tumpahan Batu Bara di Perairan Masalembu Terhadap Lingkungan dan Masyarakat
Salah  satu  kasus  yang  terkait  dengan  pencemaran  lingkungan  yang  menyebabkan terjadinya  kerusakan  terhadap  lingkungan  laut  yaitu  muatan  kapal  batu  bara  tumpah, sehingga  mengakibatkan  Perairan  Masalembu  menghitam  dan  tercemar.  Sangat disayangkan  jika  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  tidak  dijalankan  dengan  sepenuhnya,  karena  dengan adanya  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja,  lingkungan  di Indonesia  dapat  terjaga  kelestarian  alamnya  dan  mencegah  terjadinya  kerusakan  atau pencemaran.
Penanganan  kasus  ini  telah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 88 yang menyebutkan bahwa: “ Setiap orang yang tindakannya,  usahanya, dan/atau  kegiatannya  menggunakan  B3, menghasilkan  dan  atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup  bertanggung  jawab  mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari  usaha  dan/atau kegiatannya ”.
Penegakan hukum ini diterapkan agar tidak terulang lagi kasus pencemaran laut pada masa yang akan datang dan tidak mengakibatkan kerusakan yang serius pada ekosistem laut  di  Perairan  Masalembu.  Penegakan  hukum  ini  dilakukan  oleh  aparat  hukum  dan pemerintah  dengan  aturan  yang  telah  tertuang  dalam  undang-undang  yang  berlaku  saat ini.  Penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  jo Undang-Undang  1  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  dalam  Pasal  35  huruf  c  dan  Pasal  75  ayat  (1)  huruf  a  dan  terdapat  pada  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 ayat (1) dan (2), Pasal 103 dan Pasal 104.
Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang  kelautan  seperti  penegak  hukum  Jabalnusra  (Jawa,  Bali,  Nusa  Tenggara),  Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih tegas dan terbuka ke publik dalam mengambil keputusan tentang kasus  tercemarnya  Perairan  Masalembu.  Serta,  jika  tidak  ada  respon  dari  Pemerintah Sumenep  maupun  Pemerintah  tingkat  Jawa Timur  atau  provinsi  maka  masyarakat  dapat melaporkan kepada Ombudsman.
Ombudsman  merupakan  suatu  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  lembaga  tersebut  dapat  menerima segala bentuk laporan. Jika awalnya tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten maupun tingkat  Provinsi,  Ombudsman  dapat  membantu  menegur  atas  terjadinya  kasus  tersebut dan  akan  ditindaklanjuti.  Akan  tetapi,  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  yaitu  melapor kepada atasan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.
Perairan adalah suatu kumpulan massa air yang relatif luas, perairan ini dimiliki oleh negara  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  kepentingan,  kegiatan  rumah tangga.  Perairan  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu:  perairan  pesisir  dan    laut,  perairan estuaria, dan perairan tawar. Berikut penjelasan dari ketiga perairan tersebut.
1.  Perairan pesisir dan laut
Menurut  Soegiarto,  definisi  wilayah  pesisir  yang  digunakan  di  Indonesia  adalah daerah  pertemuan  antara  darat  dan  laut,  ke  arah  darat  wilayah  pesisir  meliputi  bagian daratan,  baik kering maupun  terendam  air,  yang masih  dipengaruhi  sifat-sifat  laut  seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup  bagian  laut  yang  masih    dipengaruhi  oleh  proses-proses  alami  yang  terjadi  di darat  seperti  sedimentasi  dan  aliran  air  tawar,  maupun  yang  disebabkan  oleh  kegiatan manusia  di  darat  seperti  penggundulan  hutan  dan  pencemaran. 25 Wilayah  pesisir  pada umumnya sebuah kawasan yang terletak sebagian wilayah perairan dan sebagiannya lagi wilayah  daratan.  Kawasan  ini  merupakan  kawasan  yang  subur,  akan  tetapi  mudah mengalami kerusakan karena dipengaruhi sistem darat dan sistem laut.
2.  Perairan Estuaria
Perairan  Estuaria  merupakan suatu  ekosistem tempat  air  laut  dan  air tawar  bertemu dan  bercampur.  Tempat  ini  berperan  sebagai  daerah  peralihan  antara  kedua  sistem
25 Rahman A. Majore, et.al. 2018. “Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa  Kuma  Kecamatan  Essang  Selatan  Kabupaten  Kepulauan  Talaud”. Jurnal  Acta  Diurna  Komunikasi, 7(1): 5.
akuatik  di  planet  bumi.  Ekosistem  ini  dianggap  sebagai  suatu  zona  transisi  atau  ekoton antara  habitat  air  tawar  dan  lautan,  serta  memperlihatkan  fenomena  alam  yang  khas. Estuaria  berbeda  dalam  ukuran,  bentuk  dan  volume  air  yang  mengalir,  semuanya dipengaruhi oleh geologi dari wilayah tempat estuaria terjadi. Jenis air di daerah estuaria merupakan  campuran  antara  air  sungai  dan  air  laut  sehingga  mengakibatkan  daerah  ini mempunyai  air  yang  bersalinitas  lebih  rendah  dibandingkan  lautan  terbuka.  Meskipun demikian proses pencampuran ini adalah suatu proses yang kompleks.
3.  Perairan Tawar
Air tawar berasal dari dua sumber yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan  semua  air  yang  berada  pada  permukaan  tanah  contohnya  air  sungai  dan  air waduk. Sedangkan, air tanah adalah semua air yang terletak pada lapisan tanah maupun bebatuan  yang  berada  pada  di  bawah  permukaan  tanah,  air  tanah  juga  berasal  dari  air hujan yang kemudian meresap pada tanah dan mengumpul pada lapisan yang tidak dapat ditembus  oleh  air.  Habitat  air  tawar  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  kelompok  yaitu habitat air yang tergenang dan habitat air yang mengalir.
Perairan  Masalembu  merupakan  kawasan  konservasi  bagian  Kabupaten  Sumenep. Kawasan  konservasi  merupakan  suatu  kawasan  yang  memiliki  ciri  khas  tertentu  dan mempunyai  tujuan  untuk  melindungi,  melestarikan  serta  memanfaatkan  secara berkelanjutan.  Hal  ini  didukung  oleh    Pasal  37  ayat  (2)  huruf  c  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut  Jawa.  Akan  tetapi,  menurut  Sugiono  dan  Ihsanuddin  mengatakan  bahwa  sebagian besar penduduk Masalembu memiliki pengetahuan yang minim terhadap konservasi alam dan  ekosistem. 26 Hal  ini  dapat  menyebabkan  pencemaran  laut,  jika  masyarakat Masalembu tidak dapat menangani penyelesaian akan hal konservasi.
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  pencemaran  laut  diartikan  sebagai  perubahan pada  lingkungan  laut  yang  terjadi  akibat  dimasukkannya  bahan-bahan  energi  oleh manusia  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  ke  dalam  lingkungan  laut  (termasuk muara sungai). Sehingga akan menimbulkan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap  kekayaan  hayati,  bahaya  terhadap  kesehatan  manusia,  gangguan  terhadap
26 Sugiono  dan  Ihsanuddin.  2015. Modal  Sosial  Masyarakat  Multietnis  di  Pulau  Masalembu .  Madura:  UTM Press, hlm. 13.
kegiatan  di  laut  termasuk  perikanan,  penggunaan  laut  yang  wajar,  pemburukan  dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi. 27 Pencemaran laut  dapat  bersumber  dari  tumpahan  minyak,  pembuangan  limbah  industri  atau  rumah tangga, serta pembuangan sampah pada selokan yang mengalir hingga ke laut. Selain itu, penyebab  dari  pencemaran  laut  dapat  diakibatkan  oleh  aktivitas  manusia  seperti pelayaran,  dumpling  di  laut  dan  budidaya  ikan  atau  perikanan.  Kasus  pencemaran  laut dari  tahun  ke  tahun  menjadi  permasalahan  yang  ditangani  bersama,  mengingat  bahwa laut  dijadikan  sebagai  jalur  perdagangan,  jalur  lalu  lintas  dan  jalur  pengiriman  barang- barang  berat.  Namun  dengan  adanya  kasus  ini,  sumber  utama  dari  pencemaran  laut berasal dari tumpahan muatan batu bara yang diangkut oleh Kapal Ponton Woodman 37.
Batu  bara  adalah  batuan  organik  berwarna gelap  yang  terbentuk  dari jasad  tumbuh- tumbuhan dan mempunyai kandungan utama yaitu atom karbon, hidrogen dan oksigen. 28 Menurut  Anggayana,  batu  bara  terbentuk  dari  sisa  tumbuh-tumbuhan  yang  mengalami proses  humifikasi  (proses  pembentukan  humus),  batu  bara  memiliki  warna  coklat  hingga hitam,  setelah  itu  terjadi  proses  fisika  dan  kimia  sehingga  mengakibatkan  pengayaan kandungan karbonnya dan berlangsung selama jutaan tahun. 29
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  menyatakan  bahwa  cadangan  batu bara  di  Indonesia  per  19  Januari  2022  sebanyak  31,7  miliar  ton.  Batu  bara  tersebut tersebar  di  beberapa  daerah  di  Indonesia.  Daerah  penghasil  batu  bara  terbesar  berada pada  Pulau  Kalimantan  dan  Pulau  Sumatera.  Pulau  Kalimantan  menyimpan  sebanyak 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan  Batu  bara  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  mencatat  bahwa  Pulau Kalimantan  memiliki  88,31  miliar  ton  Sumber  Daya  batu  bara  dan  sebanyak  25,84  miliar ton  cadangan  batu  bara.  Daerah  penghasil  batu  bara  di  Pulau  Kalimantan  diantaranya Sambas,  Barito,  Nunukan,  Samarinda  dan  Banjar. 30 Sedangkan  Pulau  Sumatera menyimpan  sebanyak  12,96  miliar  ton  batu  bara.  Pulau  Sumatera  tercatat  memiliki sebanyak  55,08  miliar  ton  sumber  daya  batu  bara  dan  cadangan  batu  bara  memiliki
27 Mochtar Kusumaatmadja. 2013. Bunga Rampai Hukum Laut . Bandung: Bina Cipta, hlm. 177.
28 Pasymi. 2008. Batu Bara . Padang: Bung Hatta University Press, hlm. 43.
29 K.  Anggayana.  2002. Genesa    Batu  Bara .  Institut  Teknologi  Bandung:  Departemen  Teknik  Pertambangan, FIKTM, hlm. 12.
30 Puspasari  Setyaningrum.  2022. “Daftar  Daerah  Penghasil  Batu  Bara  di  Indoensia”. Tersedia  pada: https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/01/03/205240378/Daftar-Daerah-Penghasil-Batu-bara-di- indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all. ( Diakses 29 Oktober, 2022).
sebesar  12,96  miliar  ton.  Batu  bara  di  Pulau  Sumatera  tersebar  di  beberapa  daerah diantaranya Kota Meulaboh, Tapanuli Selatan, dan Sawahlunto.
Batu bara memiliki banyak manfaat yaitu batu bara menjadi bahan bakar pembangkit tenaga  listrik,  sebagai  bahan  bakar  industri,  penghasil  produk  gas,  bahan  perindustrian produk  baja,  pendukung  perindustrian  semen,  serta  sebagai  bahan  material pembangunan tahan air.  Batu  bara  banyak  digunakan  untuk  kegiatan  sehari-hari, karena batu bara merupakan bahan fosil yang sangat murah dan mudah. Selain itu, produksi batu bara  tidak  bergantung  kepada  cuaca,  sehingga  hal  ini  sangat  membantu  dalam  proses produksi batu bara.
Batu  bara  menyebabkan  kerusakan  atau  pencemaran  laut  yang  terjadi  di  Perairan Masalembu.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ulah  manusia  khususnya  orang  yang  mempunyai usaha batu bara yang kurang berhati-hati dalam melakukan suatu kegiatan. Kronologi dari kasus yang diangkat berawal dari Kapal Ponton Woodman 37 berangkat dari Banjarmasin, menuju  Lombok  di  akhir  bulan  Januari.  Total  muatan  yang  diangkut  oleh  kapal  tersebut sebanyak  7.514  ton  metrik.  Namun,  dalam  perjalanan  terjadi  cuaca  buruk,  sehingga nahkoda  mengubah  haluan  atau  jalur  ke  Pulau  Masalembu.  Kondisi  dari  kapal  tersebut sempat  terombang-ambing  dan  muatan  batu  bara  berjatuhan  ke  laut.  Kejadian  tersebut mengakibatkan  kapal  membentur  karang  dan  terdampar  selama  satu  bulan.  Kapal diperkirakan tenggelam sekitar tiga kilometer dari pesisir laut.
Dampak  dari  adanya  tumpahan  batu  bara  di  Perairan  Masalembu  yaitu  berdampak sangat  luas  terhadap  ekosistem  laut  misalnya  meracuni  ikan  serta  merusak  terumbu karang.  Hal  ini  dikarenakan,  batu  bara  mengandung  Poli-Aromatik  Hidrokarbon,  logam berat dan kandungan asam yang sangat tinggi. 31 Sehingga volume massa air yang banyak dapat dengan mudah batu bara hanyut oleh arus perairan tersebut.
Dampak  adanya  tumpahan  batu  bara  ini  dapat  dibagi  menjadi  tiga  bagian  kategori: dampak terhadap biota laut, dampak terhadap estetika lingkungan, da  dampak terhadap masyarakat  Masalembu.  Berikut  penjelasan  singkat  tentang  tiga  kategori  dampak pencemaran air tersebut:
31 FPIK - IPB University. 2021. ”Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi” . Tersedia pada: https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126. (Diakses 29 Oktober,  2022).
1.  Dampak terhadap kehidupan biota air
Batu  bara  mengandung  zat  karbon,  hidrogen,  oksigen  dan  nitrogen.  Zat  lain  yang terdapat  pada  batu  bara  adalah  senyawa  anorganik  dan  partikel  zat  mineral.  Dengan adanya zat ini dapat menyebabkan menurunnya kadar oksigen jika batu bara larut dalam perairan tersebut. Sehingga mengakibatkan kehidupan biota air yang memerlukan oksigen akan  terganggu serta tidak  akan  berkembang  biak  atau  bahkan  menyebabkan kematian. Selain  itu,  dengan  adanya  zat  tersebut  dapat  menyebabkan  tanaman  dan  tumbuhan  air mengalami  kerusakan.  Maka  proses  penjernihan  air  laut  secara  alamiah  mengalami hambatan  akibat  matinya  bakteri-bakteri  oleh  zat  beracun  yang  diperoleh  dari  batu  bara dan ikan-ikan juga mengalami kerusakan pada sel jaringan.
2.  Dampak terhadap estetika lingkungan
Dengan  semakin  banyaknya  zat  organik  pada  batu  bara  yang  terbawa  arus,  maka semakin tersebar luaskan pencemaran laut atas tumpahan batu bara tersebut. Sehingga, Perairan  Masalembu  mengalami  kekeruhan  warna  akibat  debu-debu  atau  serpihan- serpihan  bubuk  dari  batu  bara  yang  tumpah.  Kondisi  Perairan  Masalembu  saat  ini berwarna hitam pekat yang berawal dari air laut yang jernih.
3.  Dampak terhadap masyarakat Masalembu
Perairan yang sudah berubah warna menjadi hitam mengakibatkan nelayan kesulitan mencari  ikan  dan  pastinya  pendapatan  nelayan  Masalembu  mengalami  penurun  akan hasil yang didapat. Nelayan Indonesia pun menjadi tidak sejahtera lagi hidupnya. Dampak lain  yang  diberikan  yaitu  dapat  membahayakan  kesehatan  pada  manusia.  Terjadi  ketika zat  pada  batu  bara  dimakan  oleh  ikan-ikan  dan  ikan  tersebut  dikonsumsi  oleh  manusia. Hal  itu  dapat  mengakumulasi  seluruh  pencemaran  masuk  ke  dalam  badan  manusia  dan terjadi  biomagnifikasi.  Zat  yang  berada  dalam  tubuh  manusia  akan  menyebabkan kerusakan kerusakan sel yang berakibatkan pada kerusakan organ.

## IV.  Penutup
Kasus pencemaran lingkungan pada wilayah laut yang terjadi di Perairan Masalembu, Kabupaten  Sumenep  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang diakibatkan  oleh  tumpahnya  muatan  batu  bara.  Kasus  ini  termasuk  pada  tindakan menggunakan  B3,  menghasilkan  dan  atau  mengelola  Limbah  B3,  dan/atau  yang
menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  lingkungan  hidup  sehingga  bertanggung  jawab mutlak  atas  kerugian  yang  terjadi  dari  usaha  dan/atau  kegiatannya.  Penegakan  hukum terhadap  pencemaran  lingkungan  akibat  tumpahnya  muatan  batu  bara  di  Perairan Masalembu,  Kabupaten  Sumenep  dalam  asas  hukum  lingkungan  bertanggung  jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan yang berdampak buruk  bagi  masyarakat  sekitar.  Maka  saran  yang  dapat  diberikan  adalah  pemerintah  dan pihak yang mempunyai otoritas di bidang kelautan seperti Penegakan Hukum Jabal Nusra, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa  Timur  diharapkan  lebih  tegas  dan  terbuka  ke  publik  dalam  mengambil  keputusan tentang  kasus  tercemarnya  perairan  Masalembu.  Serta,  jika  tidak  ada  respon  dari Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  maupun  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  maka  dapat melaporkan kepada Ombudsman.

## Bibliografi
Buku:
Ihsannudin,  et.al.  2017. Masalembu:    Resolusi    Konflik    Masyarakat    Maritim    Bercorak Multi  Etnis . Bangkalan: UTMPress.
K.  Anggayana.  2002. Genesa  Batu  Bara .  Institut  Teknologi  Bandung:  Departemen  Teknik Pertambangan, FIKTM.
Mochtar Kusumaatmadja. 2013. Bunga Rampai Hukum Laut . Bandung: Bina Cipta.
Pasymi. 2008. Batu Bara . Padang: Bung Hatta University Press.
Philip  M.  Hadjon.  2020. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Sugiono  dan  Ihsanuddin.  2015.  Modal      Sosial      Masyarakat      Multietnis      di      Pulau Masalembu. Madura: UTM Press.

## Artikel Jurnal:
Anika  Ni’matun  Nisa  dan  Suharno.  2020.  “Penegakan  Hukum  terhadap  Permasalahan Lingkungan  Hidup  untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”. Jurnal  Bina Mulia Hukum , 4 (2): 294-312. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.
Dwi  Mar lianti Astuti.  2021.  “Studi  Kasus  Penegakan  Hukum Terhadap  Kasus  Pencemaran
Lingkungan  Akibat  Tumpahan  Minyak  PT  Pertamina  Hulu  Energy Off  Shore  North West  Java (ONWJ)  Karawang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelol aan  Lingkungan  Hidup”. Prosiding  ilmu  hukum , 7(2): 917-924. http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.30597.
Ibrahim  Fattah  dan  Fajrianty  Pratidina  Rosul.  2019.  “Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum Lingkungan  Terhadap  Pencemaran  Laut  di  Wilayah  Pesisir  Pantai  Lakessi  Kota Parepare”. Jurnal Madani Legal Review, 3(2): 111-134.
https://doi.org/10.31850/malrev.v4i2.
M. Gazali Rahman dan Sahlan Tomayahu. 2020. “Penegakan Hukum di Indonesia”. Jurnal Al- Himayah , 4 (1): 142-159.
Rahman  A.  Majore,  et.al.  2018.  “Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Dalam  Meningkatkan Ekonomi  Masyarakat  Di  Desa  Kuma  Kecamatan  Essang  Selatan  Kabupaten Kepulauan Talaud”. Jurnal Acta Diurna Komunikasi, 7(1): 1-18.
Salman  Luthan.  2009.  “Asas  dan  Kriteria  Kriminalisasi”. Jurnal  Hukum ,  16  (1):  1-17. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1.
Sila  H.  Pulungan.  2022.  “Tantangan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Dalam  Penegakan Hukum  Lingkungan  Setelah  Disahkannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja”. Jurnal  Bina  Hukum  Lingkungan ,  6  (2):  241-257. https://doi.org/10.24970/bhl.v6i2.240.
Sjech Idrus, et.al. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)”. Jurnal Pendidikan Tambusai , 7(2): 3750- 3761.
Sukmo Pinuji, et.al. 2018. “Dinamika dan Tantangan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di  Wilayah  Pulau  Kecil”. BHUMI  :  Jurnal  Agraria  dan  Pertanahan ,  4  (1):  102-114. https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.218.
Verdy  Verdianto  dan  Tundjung  Herning  Sitabuana.  2021.  “Penegakan  Hukum  Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta”. Jurnal Hukum Adigama , 4(2): 48788-4813.
Yulianor  Abdi.  2022.  “Tindak  Pidana  Pencemaran  Laut  Akibat  Tumpahan  di  Balikpapan dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Lingkungan”. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 3(2): 164-178. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.72.

## Peraturan Indonesia:
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  238,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2007 Tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-Pulau  Kecil  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun  2022 Tentang Cipta  Kerja  Menjadi  Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  Cipta  Kerja (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor  238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan  Laut  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816).

## Internet:
Puspasari  Setyaningrum.  2022.  ”Daftar  Daerah  Penghasil  Batu  Bara  di  Indonesia,  dari
Sumatera sampai Papua”. Tersedia pada:
https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/205240378/daftar-daerah-penghas- batu-bara-di-indonesia-dari-sumatera-sampai-papua?page=all.  (Diakses  29  Oktober, 2022).
FPIK - IPB U niversity. 2021. ”Batu Bara Akan Cemari Perairan Jika Tak Segera Dievakuasi”. Tersedia pada: https://fpik.ipb.ac.id/berita-lengkap/126. (Diakses 29 Oktober, 2022).