p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319

## EFEKTIVITAS PROGRAM CSR BANK JATENG DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SURAKARTA
Carissa Magdalena 1 , Is Hadri Utomo 2
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta
E-mail: stefanicarissa@student.uns.ac.id 1 ; ishadri@staff.uns.ac.id 2

## ABSTRAK
Kebijakan  rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  di  Kota  Surakarta  ini  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman agar meningkatkan ketersediaan rumah yang  layak  huni  bagi  masyarakat  di  Kota  Surakarta.  Berdasarkan  RPJMD  Kota  Surakarta  tahun  2016-2021, seharusnya  program  rehabilitasi  RTLH  ini  selesai  pada  tahun  2021,  namun  karena  minimnya  anggaran mengakibatkan  hingga  tahun  2018  masih  terdapat  7.375  RTLH  yang  belum  tertangani  pada  tahun  2018.  Maka dari  itu,  pemerintah  mulai  menggandeng  CSR  yang  ada  di  Kota  Surakarta  ini  untuk  turut  membantu  dalam kebijakan  ini.  Program  CSR  yang  dilakukan  oleh  Bank  Jateng  memberikan  bantuan  dana  untuk  rehabilitasi RTLH  paling  banyak  yaitu  sebanyak  100  unit  pada  tahun  2017 dan  50  unit  pada  tahun  2019.  Didalam  sebuah program  terdapat  ukuran  efektivitas  di  dalamnya.  Dalam  rangka  untuk  mengetahui  efektivitas  program  CSR Bank  Jateng  ini,  diperlukan  adanya  pengukuran  efektivitas  menggunakan  model  pengukuran  efektivitas  oleh Budiani. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  yaitu  wawancara  terstruktur  dan  dokumentasi,  serta  sumber  data  terdiri  dari  informan  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  CSR  Bank  Jateng  ini  sudah  dikatakan  efektif apabila  diukur  melalui  variabel  pengukuran  efektifitas  yaitu  ketepatan  sasaran  program,  sosialisasi  program, tujuan program, dan juga kegiatan pemantauan program.

## Kata Kunci : CSR , Rehabilitasi RTLH

## ABSTRACT
The policy for rehabilitation of unfit for habitation (RTLH) in the city of Surakarta aims to improve the quality of the  housing  environment  and  residential  areas  in  order  to  increase  the  availability  of  livable  houses  for  the people  of  Surakarta.  Based  on  the  2016-2021  RPJMD  of  Surakarta  City,  the  RTLH  rehabilitation  program should have been completed in 2021, but due to the lack of budget, until 2018 there were still 7,375 RTLHs that had not been handled in 2018. Therefore, the government began collaborating with CSR in the City Surakarta is to  help  in  this  policy.  The  CSR  program  carried  out  by  Bank  Jateng  provides  financial  assistance  for  the rehabilitation of RTLH at most, namely 100 units in 2017 and 50 units in 2019. In a program there is a measure of  its  effectiveness.  In  order  to  determine  the  effectiveness  of  Bank  Jateng's  CSR  program,  it  is  necessary  to measure  the  effectiveness  using  the  effectiveness  measurement  model  by  Budiani.  The  type  of  research  used  is descriptive  qualitative  research  methods.  The  data  collection  techniques  used  were  structured  interviews  and documentation, and data sources consisted of informants and documentation. The results showed that the Bank Jateng CSR program was said to be effective when measured through the effectiveness measurement variables, namely program target accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring activities.
Keywords: CSR, Rehabilitation of RTLH

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1997  pasal  1  butir    2  menyatakan  bahwa perusahaan  adalah  bentuk  usaha  yang melakukan  kegiatan  secara  tetap  dan  terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang
diselenggarakan  oleh  perorangan  maupun badan usaha  yang berbentuk badan hukum atau  bukan  badan  hukum,  serta  yang didirikan  dan  berkedudukan  didalam wilayah negara Republik  Indonesia.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,  setiap  perusahaan  juga
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
harus  memperhatikan  etika  bisnis  serta tanggungjawab sosial perusahaannya. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan  sosial  maka  dari  itu  suatu perusahaan tidak hanya dapat dilihat dalam hal  keuntungannya  saja  tetapi  juga  dalam tindakan  dan  kepedulian  sosialnya.  Etika bisnis merupakan kode etik yang diterapkan  didalam  sebuah  entitas  bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya.  Dengan  kata  lain,  etika  bisnis adalah  panduan  tentang  bagaimana  yang seharusnya  sebuah  perusahaan  lakukan dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya. Etika  bisnis  ini  sangat  penting  untuk diterapkan  agar  perusahaan  memiliki pondasi  yang  kuat  serta  memiliki  nilai yang tinggi. Secara teoritis tanggungjawab sosial perusahaan merupakan inti dari etika bisnis,  karena  suatu  perusahaan  tidak hanya  mempunyai  kewajiban-kewajiban ekonomis  dan  legal  kepada  pemegang saham  ( shareholders ),  tetapi  perusahaan juga mempunyai kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan ( stakeholders ).
Partisipasi  masyarakat  diperlukan oleh  suatu  perusahaan  dalam  menerapkan CSR,  baik  sebagai  subjek  maupun  objek dalam  program  CSR  perusahaan.  Hal  ini terjadi karena masyarakat merupakan salah satu  pihak  yang  berpengaruh  untuk menjaga  eksistensi  suatu  perusahaan. Mapisangka dalam Astiti dan Saitri (2016) mengatakan bahwa program CSR memberikan
dampak terhadap
kesejahteraan  masyarakat.  Lalu  Astri (2012)  mengatakan  bahwa  dengan  adanya CSR  dapat  mendukung  program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat Indonesia.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka CSR  menjadi  topik  yang  serius  dalam rangka  memberikan  dampak  terhadap pemberdayaan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Kemiskinan  menjadi  persoalan  yang masih dihadapi oleh semua kabupaten/kota yang  berada  di  Jawa  Tengah.  Dari 34.490.385  jiwa  jumlah  penduduk  yang berada di Jawa Tengah, sebanyak 3.897.200 jiwa diantaranya masih
dinyatakan miskin (jateng.bps.go.id).
Kemiskinan kota ( Urban Poverty )
diantaranya ditandai oleh adanya permukiman  yang  tidak  layak  huni  dan permukiman  informal  yang  menempati lahan  yang  bukan  peruntukannya  serta terbatasnya  akses  terhadap  pemenuhan lahan  hunian,  rumah  yang  layak  dan  juga sehat,  serta  infrastruktur  dan  sarana prasarana  kota.  Di  Jawa  Tengah  masih terdapat  1.280.792  unit  rumah  yang dinyatakan  sebagai  Rumah  Tidak  Layak Huni (RTLH) pada tahun 2015
(http://si.disperakim.jatengprov.go.id/).
Menurut  Permensos  Nomor  20  Tahun 2017  tentang  Rehabilitasi  Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  dan  Sarana  Prasarana
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
Lingkungan,  Rumah  Tidak  Layak  huni yang  selanjutnya  disebut  RTLH  adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Sedangkan rehabilitasi sosial RTLH
merupakan suatu proses untuk mengembalikan  keberfungsian  sosial  fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi RTLH  baik  sebagian  maupun  seluruhnya yang dilakukan secara  gotong royong agar tercipta  kondisi  rumah  yang  layak  sebagai tempat tinggal.
Pemerintah  di  Jawa  Tengah  telah mengeluarkan  berbagai  macam  kebijakan yang  bertujuan  untuk  mengurangi  jumlah RTLH  yang  ada,  salah  satunya  adalah kebijakan rehabilitasi RTLH yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Hingga  tahun  2018  masih  terdapat  7.375 unit  rumah  yang  masuk  dalam  kategori RTLH  di  Kota  Surakarta,  sehingga kebijakan  rehabiltasi  RTLH  ini  menjadi salah  satu  prioritas  Pemerintah  Kota Surakarta  untuk  memberikan  hunian  yang layak  bagi  masyarakat.  Peraturan  terkait RTLH  di  Kota  Surakarta  dimuat  dalam Peraturan  Walikota  Surakarta  Nomor  54
Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/
Perbaikan  Rumah  Tidak  Layak  Huni  Bagi Masyarakat  Miskin  Kota  Surakarta  serta didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Surakarta Tahun 2016-2021.
Berdasarkan RPJMD di Kota Surakarta  tahun  2016-2021,  seharusnya program rehabilitasi RTLH ini selesai pada tahun  2021,  namun  Pemerintah  Kota Surakarta hanya mampu melakukan rehabilitasi  1000  unit  RTLH  setiap tahunnya  dikarenakan  minimnya  anggaran yang  dimilikinya.  Dana  untuk  kebijakan rehabilitasi RTLH ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dan  juga  dari  dana  APBD  Kota  Surakarta itu  sendiri.  Minimnya  anggaran  untuk melakukan kebijakan tersebut
mengakibatkan  semenjak  tahun  2017 Pemerintah Kota Surakarta mulai menggandeng  perusahaan  dan  instasi  lain melalui  CSR  untuk  membantu  mencapai target kebijakan rehabilitasi RTLH.
Gambar 1. Daftar Kecamatan Penerima Bantuan Perbaikan RTLH Di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2018
Sumber: Dokumen Dinas Perumahan dan Pertanahan Kota Surakarta
Dari tabel diatas terlihat bahwa Bank Jateng  merupakan  pemberi  dana  CSR terbesar  bagi  kebijakan  rehabilitasi  RTLH di Surakarta ini. Dana yang diberikan oleh Bank  Jateng  mampu  untuk  membantu
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
rehabilitasi  100  unit  RTLH  pada  tahun 2017 serta 50 unit RTLH pada tahun 2018.
Dana  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Jateng  sebesar  Rp  2.250.000.000  untuk membantu  kebijakan  rehabilitasi  yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dana ini dapat membantu untuk rehabilitasi  150  unit  RTLH  seperti  yang sudah  ada  pada  tabel  diatas.  Setiap  unit RTLH menerima dana sebesar Rp 15.000.000, dana ini juga digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan sedangkan untuk pembangunannya dilakukan  secara  gotong  royong  oleh warga setempat.
Dalam sebuah kegiatan atau program terdapat  ukuran  efektivitas  di  dalamnya, konsep  terkait  efektivitas  ini  sangat penting untuk dilakukan. Tingkat efektivitas  suatu  program  dapat  diukur dengan  membandingkan  antara  rencana atau  target  yang  telah  ditentukan  dengan hasil  yang dicapai.  Bila  hasil  yang dicapai sesuai dengan target atau sasaran yang ada, maka  usaha  atau  hasil  pekerjaan  tersebut itulah  yang  dikatakan  efektif,  namun  jika tidak  tercapai  sesuai  rencana  maka  hal  itu dikatakan  tidak  efektif.  Maka  dari  itu, diperlukan  adanya  kegiatan  pengukuran efektivitas  untuk  mengukur  apakah  dana CSR  yang  diberikan  oleh  Bank  Jateng  ini efektif untuk membantu kebijakan rehabilitasi  RTLH  yang  ada  di  Kota Surakarta.
Menurut  Herman  dalam  Suprayekti (2017)  program  diartikan  sebagai  segala sesuatu  yang  dilakukan  oleh  seseorang dengan  harapan  akan  mendatangkan  hasil atau  pengaruh.  Selain  itu  definisi  program juga  terdapat  dalam  Undang-Undang  RI Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  yang menyatakan bahwa program ialah instrumen  kebijakan  yang  berisi  satu  atau lebih  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan  masyarakat  yang  dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.
Kumorotomo  dalam  Dewi  (2018) mendefinisikan  efektivitas  sebagai  suatu pengukuran  terhadap  penyelesaiaan  suatu pekerjaan  tertentu  dalam  suatu  tugas  pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya, berhasil atau tidaknya pekerjaan yang  dilakukan.  Lalu  menurut  Emerson dalam  Edam  (2018)  efektivitas  diartikan sebagai  “pengukuran  dalam  tercapainya sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya”.
Menurut  Nuryana  dalam  Oktavia
(2012) istilah
Corporate Social Responsibility diartikan  sebagai  sebuah pendekatan  dimana  suatu  perusahaan mengintegrasikan  kepedulian  sosialnya didalam kegiatan operasi bisnis perusahaan mereka  serta  didalam  interaksi  mereka dengan para pemangku kepentingan
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
( stakeholders )  yang  berdasarkan  pada prinsip kemitraan atau kesukarelaan.
Untuk  mengukur  efektivitas  dari suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sederhana, karena pengukuran efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang  dan  tergantung  pada  siapa  yang menilai serta menginterpretasikannya.
Dalam mengukur tingkat efektivitas, dapat dilakukan  dengan  membandingkan  antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata  yang telah diwujudkan. Namun,  jika usaha  atau  hasil  pekerjaan  dan  tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga dapat menyebabkan  tujuan  tidak  tercapai  atau sasaran  yang  diharapkan  tidak  terwujud, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.
Nugroho  (2012)  mengungkapkan bahwa  pada  dasarnya  ada  “lima  tepat” yang  perlu  dipenuhi  dalam  hal  keefektifan implementasi  kebijakan  atau  program, yaitu:  a)  Tepat  kbijakan,  bisa  dinilai  dari sejauh  mana  kebijakan  yang  sudah  ada telah  mencakup  hal-hal  yang  dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan;  b)  Tepat  pelaksanaan,  bahwa yang berperan dalam implementasi kebijakan  tidaklah  hanya  pemerintah  saja; c)  Tepat  target,  ketepatan  yang  dimaksud ini berkenaan dengan tiga hal yaitu apakah sudah  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan, apakah target tersebut dalam kondisi  siap  untuk  diintervensi  atau  tidak, intervensi  implementasi  kebijakan tersebut apakah  bersifat  baru  atau  memperbaharui
implementasi  kebijakan  yang  sudah  ada sebelumnya;  d)  Tepat  lingkungan,  dalam hal  ini  ada  dua  lingkungan  yang  paling menentukan,  yaitu  lingkungan  internal kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan;  e)  Tepat  proses,  Secara  umum, implementasi  kebijakan  publik  terdiri  atas tiga proses.
Sedangkan  menurut  Budiani  dalam Kowaas (2017) untuk mengukur efektivitas suatu  program  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  4  variabel  yaitu  :  a) Ketepatan  sasaran  program,  yaitu  untuk mengetahui  sejauh  mana  apakah  peserta program  sudah  tepat  seperti  yang  telah ditetapkan  sebelumnya;  b)  Sosialisasi program,  yaitu  kemampuan  yang  dimiliki oleh  penyelenggara  suatu  program  dalam hal melakukan sosialisasi program sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan program  tersebut  dapat  tersampaikan kepada  masyarakat  serta  khusunya  untuk peserta  program;  c)  Tujuan  program, memiliki arti sejauh mana adanya kesesuaian  hasil  program  dengan  tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya;  d) Pemantauan  program,  merupakan  kegiatan pengumpulan  informasi  secara  periodik untuk  melihat  kinerja  semua  pelaku program  dan  memastikan  seluruh  kegiatan dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana yang  di  tetrapkan  serta  sesuai  dengan prinsip dengan prosedur program.
Berdasarkan uraian diatas, artikel  ini mengkaji  mengenai  efektivitas  program
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
CSR dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta
dengan variabel pengukuran  efektivitas  menurut  Budiani dalam Kowaas (2017).

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  deksriptif  kualitatif.  Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui  dan  memperoleh    gambaran secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan  program  CSR  Bank  Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta  Lokasi  penelitian  ini  berada  di Dinas  Perumahan  Kawasan  Permukiman dan  Pertanahan  (Disperum  KPP)  Kota Surakarta.
Sumber  data  pada  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara terstruktur  terkait  dengan  pelaksanaan program CSR Bank Jateng dalam kebijakan  rehabilitasi  RTLH  di  Kota Surakarta.  Selain  itu,  adapun  sumber  data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan  data  dokumentasi  yang relevan  dengan  rehabilitasi  RTLH  di  Kota Surakarta  dengan  sumber  dana  dari  CSR Bank Jateng.
Informan dalam penelitian ini ditentukan  dengan  menggunakan  teknik purposive sampling dimana peneliti berusaha  mencari  informan  yang  dapat dipercaya dan mengetahui informasi terkait
dengan  pelaksanaan  program  CSR  Bank Jateng  dalam  kebijakan  rehablitasi  RTLH di  Kota  Surakarta.  Dalam  penelitian  ini juga  menggunakan  teknik  s accidental sampling jika peneliti masih merasa belum puas  dalam  pemilihan  informan  dan informasi  yang  diberikan  oleh  informan sebelumnya karena peneliti tidak mengetahui  siapa  informan  yang  paling tepat untuk dipilih, dalam hal ini ditujukan pada saat memilih informan untuk perwakilan  kelurahan  penerima  bantuan rehabilitasi  RTLH  menggunakan  dana CSR Bank Jateng.
Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan  data  yang  dilakukan  dengan cara  mengecek  data  yang  telah  diperoleh melalui  beberapa  sumber  yang  ada  terkait dengan  kebijakan  rehabilitasi  RTLH  di Kota Surakarta yang menggunakan sumber dana  CSR  Bank  Jateng.  Sedangkan  untuk teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini menggunakan teknik analisis data interaktif  Miles  dan  Huberman  (2007) yang  digunakan  untuk  menganalisis  data yang  telah  diperoleh  yang  terdiri  dari reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  untuk  melihat bagaimana efektivitas program CSR Bank Jateng dalam kebijakan rehabilitasi RTLH di  Kota  Surakarta,  peneliti  menggunakan
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
4 variabel pengukuran efektivitas menurut Budiani dalam Kowaas (2017) :

## 1. Ketepatan Sasaran Program
Ketepatan sasaran diartikan sebagai sejauh  mana  peserta  program  yang dituju  tepat  dengan  sasaran  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Dalam  hal  ini variabel  ketepatan  sasaran  program digunakan  untuk  mengukur  apakah sasaran program untuk mengukur apakah sasaran peserta penerima bantuan  rehabilitasi  RTLH  di  Kota Surakarta  yang  mendapatkan  bantuan dana  CSR  dari  Bank  Jateng  ini  sudah sesuai  dengan  sasaran  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya.
Kebijakan  rehabilitasi  RTLH  ini sendiri  dilakukan  semenjak  tahun  2017 di Dinas Disperum KPP sejalan dengan awal  berdirinya  dinas  ini,  namun  untuk pendataan  terkait  RTLH  ini  sendiri sudah  ada  semenjak  tahun  2008  tapi dulu  bentuk  bantuannya  ada  pada  DPU Cipta  Karya.  Program  CSR  yang dilakukan  oleh  Bank  Jateng  juga  turut membantu  terselenggaranya  kebijakan rehabilitasi  RTLH  ini  yaitu  pada  tahun
2017 dan tahun 2018 secara administrasi namun pelaksanannya dilakukan pada tahun 2019 dikarenakan pada  tahun  2018  difokuskan  pada pembangunan masjid Taman Sriwedari.
Pada tahun 2017 CSR Bank Jateng membantu  dalam  kebijakan  rehabilitasi RTLH  dengan  ikut  membantu  dana
untuk membangun 100 unit RTLH yang ada di Surakarta dengan jumlah bantuan sebesar  Rp15.000.000,00/unit  RTLH. Biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Bank Jateng  untuk  program  CSR  dalam kebijakan ini sebesar Rp1.500.000.000,00.  Sedangkan  pada tahun  2019  program  CSR  Bank  Jateng turut  membantu  dana  bagi  50  unit RTLH  yang  ada  di  Kota  Surakarta  ini dengan jumlah bantuan sebesar Rp15.000.000,00  untuk  setiap  unit
RTLH ditambah dengan Rp2.500.000,00  dari  dana  APBD  Kota Surakarta untuk membayar upah tukang.  Pada  tahun  sebelumnya  tidak ada  biaya  untuk  upah  tukang  karena pembangunan  rumah  dilakukan  secara swadaya dan  gotong  royong dari  warga sekitar,  namun  karena  ada  kebijakan baru  maka  sejak  tahun  2018  ada  dana tambahan untuk upah tukang sebesar Rp 2.500.000,00. Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh CSR Bank Jateng pada tahun 2019 adalah sebesar Rp
750.000.000,00. Latar belakang
terpilihnya masyarakat  tersebut  sebagai  penerima bantuan  rehabilitasi  RTLH  ini  adalah karena  sudah  memenuhi  kriteria  yang sudah ditetapkan. Berikut adalah kriteria  penerima  bantuan  dana  sosial RTLH Bank Jateng:
a) Warga  Negara  Indonesia  berdomisili tetap (penduduk Jawa Tengah)
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
dilokasi kegiatan dan rumah ditempati sendiri
b) Penghasilan  dibawah  UMP  rata-rata nasional;
c) Sudah berkeluarga;
d) Memiliki atau menguasai tanah;
e) Memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni;
f) Belum  pernah  menerima  bantuan perumahan dari pemerintah;
g) Memiliki rencana pembangunan/peningkatan  kualitas rumah;
h) Bersedia  untuk  berswadaya  dan bergotong-royong;
i) Rumah  calon  terpugar  bukan  masuk dalam asrama milik suatu instansi;
j) Rumah calon terpugar bukan termasuk  rumah  masih  dalam  waktu kredit perbankan;
k) Rumah  tidak  berdiri  pada  kawasan larangan pemerintah misal: bantaran/ tanggul,  sungai,  waduk,  tanah  kas desa,  pemakaman,  trotoar,  ruang milik jalan;
l) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan,  tidak  dalam  sengketa  (misal tanah/  bangunan  rumah  warisan  yang belum  dibagi),  tidak  berdiri  di  lahan milik  orang  lain  (yayasan  pemerintah, perusahaan,  dsb).  Bukti  kepemilikan tanah  berupa  Foto  Copy  sertifikat  hak atas  tanah  (HM)  atau  Foto  Copy  surat menguasai  tanah  atau  surat  keterangan menguasai tanah dari kepala desa/ lurah.
Masyarakat  penerima bantuan CSR ini  sudah  tepat  sasaran  dikarenakan dana  dari  CSR  ini  sendiri  diberikan kepada  Bapak  Walikota  Surakarta dahulu  sesuai  dengan  peraturan  yang sudah  ada  baru  selanjutnya  akan diproses  oleh  dinas.  Setelah  dana  ini diterima oleh dinas lalu untuk memutuskan kepada siapa saja penerima  bantuan  ini  dari  pihak  dinas sendiri  selalu  berkomunikasi  dengan Bapak  Walikota,  bahwa  dari  data  yang dimiliki  dinas  ada  sekian  banyak  calon masyarakat  penerima  bantuan  yang sudah mengajukan permohonan bantuan baru  nantinya  dipilih  masyarakat  yang akan  menerima  bantuan  ini  oleh  Bapak Walikota  bersama  dengan  Disperum KPP.  Sehingga  150  unit  rumah  yang mendapatkan  bantuan  dana  dari  CSR Bank  Jateng  ini  dinilai  tepat  sasaran karena data – data  yang ada jelas sudah ada  dan  sudah  dilakukan  verifikasi lebiih lanjut.
2. Sosialisasi Program
Pelaksanaan sosialisasi terkait rehabilitasi  RTLH  dengan  CSR  Bank Jateng  ini  berbeda  dengan  kegiatan sosialisasi  rehabilitasi  RTLH  yang menggunakan dana dari APBD dan juga DAK.  Kegiatan  sosialisasi  rehabilitasi RTLH yang bersumber dari dana APBD dan juga DAK dilakukan langsung oleh Disperum KPP dengan cara mengumpulkan  masyarakat  penerima
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
bantuan  di  balaikota  lalu  diberikan sosialisasi  terkait  kebijakan  rehabilitasi RTLH  ini.  Sedangkan  sosialiasi  yang dilakukan  terkait  rehabilitasi  RTLH yang  dilakukan  dengan  menggunakan dana CSR Bank Jateng adalah langsung diurus  oleh  setiap  masing  –  masing kelurahan  dengan  kelompok  kerja (Pokja)  yang  ada  di  setiap  kelurahan penerima tersebut.
Kelompok  kerja  (Pokja)  adalah suatu organisasi di  luar  struktur organisasi  yang  sudah  ada,  termasuk bentuk  panitia  atau  Tim  yang  bersifat sementara,  anggotanya  terdiri  dari unsur-unsur  intern  maupun  ekstern organisasi  yang  bersangkutan,  dibentuk berdasarkan  Keputusan  atau  Surat Perintah pejabat yang berwenang. Pokja terdiri  dari  pengawas,  ketua  Pokja, Sekretaris Pokjas dan Bendahara Pokja.
Setiap  Pokja  yang  terdapat  pada kelurahan – kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH dengan dana CSR  Bank  Jateng  akan  mengkoordinir untuk  melakukan  kegiatan  sosialisasi bagi  warganya  yang  menrima  bantuan rehabilitasi  RTLH  tersebut.  Hal  –  hal yang  disampaikan  pada  saat  sosialisasi tersebut adalah terkait pengertian RTLH,  kriteria  masyarakat  penerima bantuan  rehabilitasi  RTLH,  mekanisme bantuan  RTLH,  dan  juga  akan  dibantu terkait penyusunan RAB.
Pada  pelaksaan  sosialisasi  terkait rehabilitasi RTLH ini juga disampaikan tentang  tahapan  penyaluran  dana  CSR Bank  Jateng  bagi  masyarakat  yang menerima  bantuan  oleh  CSR  Bank Jateng.  Proses  penyaluran  dana  CSR Bank  Jateng  berawal  dari  dana  CSR dari  Bank  Jateng  yang  akan  diterima oleh  Pokja  dari  masing  –  masing kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH  ini.  Setelah  dana  diterima  oleh Pokja maka setiap Pokja akan membuat berita  acara,  surat  pernyataan,  pakta integritas,  dan  yang  terakhir  adalah setiap Pokja akan mengumpulkan seluruh  persyaratan  dari  pengajuan rehabilitasi RTLH yang sudah dikumpulkan  sebelumnya  oleh  warga masyarakat.  Syarat  –  syarat  tersebut adalah Kartu Keluarga (KK), surat ukur tanah,  KTP,  dan  juga  sertifikat  tanah. Setelah Pokja setiap kelurahan menyelesaikan  kegiatan  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  maka  warga masyarakat  yang  menerima  bantuan rehabilitasi  RTLH  akan  membuat  buku rekening  supaya  dana  tersebut  bisa diterima  oleh  setiap  penerima  bantuan. Setelah  pembuatan  buku  rekening  ini selesai,  maka  dana  untuk  rehabilitasi RTLH  akan  langsung  dikirm  ke  setiap rekening  masyarakat  yang  penerima bantuan.  Proses  selanjutnya  adalah pembuatan RAB bagi setiap masyarakat. Pembuatan RAB ini
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
dilakukan  pada  saat  sosialisasi  program ini  diadakan  dengan  cara  memberikan formulir  kepada  warga  yang  berisikan terkait  kebutuhan  apa  saja yang diperlukan  untuk  rehabilitasi  rumah mereka.
Pihak Bank
Jateng tidak mengadakan  sosialisasi  khusus  terkait CSR dalam kebijakan rehabilitasi RTLH  Kota  Surakarta,  maka  dari  itu diharapkan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh  pihak  pemerintah  Kota  Surakarta dalam  hal  ini  adalah  Disperum  KPP Kota Surakarta terkait kebijakan rehabilitasi  RTLH  dapat  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  yang  ada  di Kota Surakarta
3. Tujuan Program
Program  CSR  yang  dimiliki  oleh Bank Jateng ini sendiri  memiliki tujuan untuk membantu program atau kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Dalam hal  ini  program  CSR  yang  dilakukan oleh  Bank  Jateng  dalam  kebijakan rehabilitasi  RTLH  pemerintah  Kota Surakarta memiliki tujuan untuk membantu  kebijakan  pemerintah  Kota Surakarta agar dapat  mengurangi angka kemiskinan  yang  ada di  Kota Surakarta serta  memberikan  hunian  yang  layak bagi  masyarakat  Kota  Surakarta,  dan juga untuk meningkatkan jumlah rumah yang layak huni bagi warga masyarakat Kota Surakarta.
Dalam  rencana  strategis  (Renstra)
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperum  KPP)  Kota  Surakarta  tahun 2016-2021  disebutkan  bahwa  tujuan dari  kebijakan  rehabilitasi  RTLH  di Kota
Surakarta adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan  dan  kawasan  permukiman agar  meningkatkan  ketersediaan  rumah yang  layak  huni  bagi  masyarakat  di Kota Surakarta.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak Bank  Jateng  demi  tercapainya  tujuan tersebut  adalah  dengan  cara  turut  ikut andil  membantu  program  pemerintah daerah  Kota  Surakarta  dalam  kebijakan rehabilitasi  RTLH  ini  dengan  cara memberikan bantuan dana untuk kelancaran  kebijakan  pemerintah  ini. Sedangkan  upaya  yang  dilakukan  oleh pihak Disperum KPP untuk tercapainya tujuan ini adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kebijakan ini sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitasi rumah  yang  tidak  layak  huni  bisa dibantu oleh pemerintah Kota Surakarta,  lalu  selanjutnya  upaya  pihak Diseperum  KPP  adalah  mencarikan dana  untuk  terselenggaranya  kebijakan ini.
Hasil dari terselenggaranya kegiatan ini dinilai sudah sesuai dengan
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Hal  ini  terbukti  dengan kondisi  rumah  tersebut  menjadi  layak huni, baik dari segi kekuatan strukturnya  sudah  dibenahi,  dari  segi kesehatan  juga  sudah  lebih  baik,  dari segi  pencahayaan  juga  sudah  cukup, dari  sanitasi  juga  sudah  lebih  baik,  dari kebersihan dan kenyamanan juga mengalami  peningkatan  dari  yang sebelumnya.
Dengan adanya kebijakan rehabilitasi RTLH ini dapat mengurangi jumlah  RTLH  yang  ada  di  Kota Surakarta.  Berikut  adalah  data  terkait jumlah RTLH yang ada:
Gambar  2.  Data  Jumlah  RTLH  Di  Kota Surakarta Tahun 2017 – 2019
Sumber:  Dokumen  Dinas  Perumahan  dan

## Pertanahan Kota Surakarta
Maka  dari  itu,  tujuan  dari  program CSR  Bank  Jateng  dalam  kebijakan rehabilitasi RTLH ini telah tercapai. Hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah  RTLH  yang  ada  di  Kota Surakarta,  dari  tahun  2016  sebanyak
9.292  unit  RTLH  menjadi  6.570  unit RTLH pada tahun 2019.

## 4. Pemantauan Program
Kegiatan  pemantauan  program CSR  Bank  Jateng  dalam  kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta ini dilakukan  baik  dari  pihak  Disperum KPP  dan  juga  oleh  pihak  Bank  Jateng. Dari  pihak  Bank  Jateng  itu  sendiri selalu dilakukan monitoring dan evaluasi  pada  setiap  program  kegiatan mereka, namun karena minimnya sumber  daya  yang  mereka  miliki  maka untuk monitoring langsung hanya berdasarkan  skala  prioritas  saja  tidak menyeluruh.  Kegiatan  monitoring  ini dilakukan  berdasarkan  dari  proses pembangunan  0%  menuju  30%  dan hingga  akhirnya  100%  atau  proses pembangunan  sudah  selesai.  Setiap  ada perkembangan pembangunan yang menyimpang  maka  dari  pihak  Bank Jawa  Tengah  akan  langsung  survei  ke lapangan melalui kantor cabang mereka yang berada di Kota Surakarta. Kegiatan  pemantauan  yang  dilakukan baik  dari  pihak  Bank  Jateng  maupun dari  pihak  Disperum  KPP  adalah kegiatan  pemantauan  yang  dilakukan pada saat proses rehabilitasi itu dilakukan,  yaitu  dilakukan  dengan  cara memantau  pembangunan  yang  sedang dikerjakan.
Selama proses pembangunan RTLH tersebut didampingi serta Jumlah RTLH semula : 13.784 Setelah diverifikasi ulang menjadi :7.422 Ditambah data sisiran : 3.614 Jumlah total RTLH menjadi  : 11.036 RTLH 2008 s/d 2016 :1.744 Sisa RTLH Tahun 2016 : 9.292 Jumlah RTLH Tahun 2016 : 9.292 RTLH tertangani Tahun 2017 : 976
Total RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2017 : 8.316
Pengajuan RTLH Tahun 2018 : 941
Sisa RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2018 : 7.375 RTLH tertangani tahun 2019  : 805 Sisa RTLH yang belum tertangani sampai tahun 2019 : 6.570
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
diawasi  oleh  pihak  Disperum  KPP melalui  hasil  laporan  yang  dilaporkan oleh  Pokja  dari  masing  –  masing kelurahan penerima bantuan rehabilitasi RTLH  tersebut,  namun  tidak  jarang juga bahwa adanya pemantauan langsung  yang  dilakukan  dari  pihak Disperum  KPP  itu  sendiri.  Setelah menerima  hasil  laporan  dari  setiap Pokja  tersebut,  maka  pihak  Disperum KPP  akan  melakukan  rapat  untuk membahas terkait perkembagan pembangunan  terserbut.  Rapat  ini  biasa dilakukan kurang lebih sebanyak 10 kali selama  kebijakan  ini  berjalan  hingga pada  akhirnya  akan  dibuat  laporan monev  dari  pihak  Disperum  KPP sebagai bukti pertanggungjawaban mereka.  Didalam  setiap  rapat  ini dibahas terkait perkembangan pembangunan  mulai  dari  kondisi  0% atau  kondisi  awal  rumah  sebelum dibangun,  lalu  kondisi  rumah  30%  atau bisa  diartikan  kondisi  pada  saat  rumah itu  sudah  hampir  setengah  perjalanan dikerjakan,  dan  yang  terakhir  adalah kondisi  rumah 100%  atau kondisi  akhir rumah itu selesai dibangun.
Dari  kegiatan  pemantauan  ini  juga ditemukan  beberapa  kendala  dalam pembangunan RTLH tersebut,
diantaranya  terkait  dana  swadaya  dan juga  ketidakjujuran  dari  masyarakat  itu sendiri.  Pada  realita  dilapangan  banyak dijumpai  masyarakat  yang  sebetulnya
tidak  memiliki  dana  swadaya  yang cukup untuk menambah biaya pembangunan  rumahnya  diluar  dari dana bantuan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut harus  mencari  dana  tersebut  hingga harus  meminjam  kesana  –  sini  dan bahkan  ada  juga  warga  yang  sampai harus  meminjam  kepada  pihak  bank untuk  menutupi  kekurangan  biaya tersebut.  Ada  juga  warga  penerima bantuan  rehabilitasi  RTLH  ini  yang sesungguhnya  memiliki  dana  swadaya yang  jauh  berlebih  tetapi  mereka memang belum ada niat untuk membangun  rumahnya  yang  belum layak  huni  tersebut,  lalu  karena  warga tersebut  melihat  bahwa  tetangga  – tetangga mereka banyak yang menerima bantuan  tersebut  maka  dari  itu  warga tersebut juga ikut melakukan pengajuan rehabilitasi RTLH untuk rumah mereka. Hasil  akhir  dari  kegiatan  pemantauan program  yang  dilakukan  oleh  pihak Disperum  KPP  untuk  sementara  ini hanya diberikan untuk dinas ini sendiri, untuk  pihak  pemberi  bantuan  dana, untuk  Walikota  Surakarta,  dan  juga laporan  pertanggugjawaban  (LPP)  ini biasanya masuk didalam beberapa koran yang ada di Kota Surakarta.
Manfaat yang didapat dari kegiatan pemantauan kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta ini diantaranya  adalah  untuk  memberikan
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
evaluasi bagi pihak Bank Jateng supaya dalam  melakukan  program  selanjutnya bisa  menjadi  lebih  baik  lagi.  Bagi Disperum  KPP  kegitan  pemantauan kebijakan  rehabilitasi  RTLH  ini  dapat membantu  mereka  dalam  melakukan verifikasi  serta  mengupdate  data  yang dimiliki  mereka  terkait  jumlah  RTLH yang  ada  di  Kota  Surkarta,  selain  itu kegiatan pemantauan ini bisa memberikan evaluasi bagi mereka untuk melakukan kebijakan selanjutnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas dapat  disimpulkan  bahwa  pengukuran efektivitas  program  CSR  Bank  Jateng dalam  kebijakan  rehabilitasi  RTLH  di Kota  Surakarta  dibagi  menjadi  4 variabel yaitu:
1. Ketepatan Sasaran Program
Efektivitas  ketepatan  sasaran dengan  indikator  ketepatan  sasaran penerima  dana  bantuan  program CSR  Bank  Jateng  dalam  kebijakan rehabilitasi RTLH di Kota Surakarta  diketahui  sudah  efektif. Hal  ini  dikarenakan  untuk  sasaran program  rehabilitasi  RTLH  ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh  Disperum  KPP  selaku  dinas
yang bertanggungjawab dalam kebijakan ini.
2. Sosialisasi Program
Efektivitas sosialisasi program dengan indikator mengenai  penyampaian  informasi oleh  instansi  terkait  kebijakan rehabilitasi RTLH dengan dana dari CSR  Bank  Jateng  ini  kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi  RTLH  ini  sudah  efektif dikarenakan  sudah  diadakannya sosialisasi tersebut. Sosialisasi terkait kebijakan rehabilitasi RTLH yang  menggunaan  dana  CSR  Bank Jateng  ini  langsung  dilakukan  pada masing – masing kelurahan penerima  bantuan  tersebut  yang dilakukan  oleh  Pokja  kelurahan tersebut.
3. Tujuan Program
Untuk efektivitas tujuan program dengan indikator kesesuain  hasil  program  dengan tujuan  dari  program  itu  sendiri dinilai sudah efektif, hal ini terbukti dengan berkurangnya jumlah RTLH  yang ada di  Kota Surakarta. Pada  tahun  2016  jumlah  RTLH yang  ada  sebanyak  9.292  unit,  lalu sisa  RTLH  yang  belum  tertangani pada  tahun  2019  adalah  sebanyak 6.570 unit RTLH.
4. Pemantauan Program
Efektivitas kegiatan pemantauan program dengan
indikator  ada  tidaknya  kegiatan pemantauan  yang  dilakukan  oleh
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
instansi terkait, dinilai sudah efektif karena  sudah  adanya  kegiatan pemantauan program yang
dilakukan  oleh  pihak  Disperum KPP selaku penanggungjawab kebijakan dan juga oleh pihak Bank Jateng selaku pemberi bantuan dana CSR  dalam  kebijakan  ini.  Namun kegiatan pemantauan ini berlangsung pada saat proses pembangunan  dan  pada  saat  akhir proses  pembangunan  RTLH  ini saja, belum adanya kegiatan pemantauan  program  lebih  lanjut kepada masyarakat penerima
bantuan  ini  dalam  kurun  waktu tertentu  apakah  terdapat  perubahan kehidupan mereka setelah
diadakannya  rehabilitasi  terhadap rumah mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Azheri, B. 2012. Corporate Social Responsibility .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Hadi, N. 2011. Corporate Social Responsibility .  Yogyakarta  :  Graha Ilmu. Lubis,  H.,  &  Huseini,  M.  (1987).  Teori
Organisasi: Suatu Pendekatan Makro. Pusat  Antar  Ilmu-ilmu  Sosial UI: Jakarta . Makmur. 2011. Efektifitas Kebijakan
Kelembagaan  Pengawasan .  Bandung
:RefikaAditama.
Mardikanto,  T.  2014. CSR  (Corporate  Social Responsibility)
(Tanggungjawab
Sosial Korporasi) . Bandung: Alfabeta.
Miles,  M.B.,  &  Huberman,  A.M.  2009.
Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta:  UI Press.
Nugroho, R. 2012. Public Policy . Jakarta : PT. Gramedia Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung: Elfabeta.
Wibisono,  Y.  2007. Membedah  Konsep  & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) . Jakarta: Gramedia. Winardi. 2010. Asas-Asas Manajemen .
Bandung : Mandar Maju.

## Jurnal Ilmiah
Astiti,  N.  P.  Y.,  &  Saitri,  P.  W.  (2017).
“Pengaruh corporate social responsibility  terhadap  kesejahteraan masyarakat dan citra perusahaan”. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan , 12 (2).
Astri,  H.  (2012).  “Pemanfaatan  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  bagi Peningkatan  Kualitas  Hidup  Manusia Indonesia”. Jurnal Aspirasi , 3 (2).
Berampu, A. C., & Agusta, I. (2015). “Manfaat partisipasi  masyarakat  dalam  program pengelolaan sampah”. Jurnal Penyuluhan , 11 (2).
Dewi,  M.,  Kalalinggi,  R.,  Sudarman.  (2018). “Efektivitas  Penggunaan  Group  Line Sebagai  Media  Koordinasi  Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Sketsa Universitas  Mulawarman  Samarinda”.
E-Journal Ilmu Komunikasi, 6 (3).
Edam,  N.  S.,  Pangemanan,  S.,  &  Kairupan,  J.
(2018).  “Efektivitas  Program  Cerdas
Command  Center  Sebagai  Media Informasi  Masyarakat  Dalam  Rangka Pelayanan  Publik  (Studi  Di  Kantor
Walikota
Manado)”. JURNAL EKSEKUTIF , 1 (1).
Kowaas,  A.  S.,  Pioh,  N.,  &  Kumayas,  N.
(2017). ”Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower
Festival  Di  Kota  Tomohon”. Jurnal Eksekutif , 2 (2).
Masud,  M.,  Kaium,  A.,  Rashid,  M.,  Ur,  H., Khan,  T.,  Bae,  S.  M.,  &  Kim,  J.  D. (2019).  “Organizational  Strategy  and Corporate  Social  Responsibility:  The Mediating  Effect  of  Triple  Bottom Line”. International journal of environmental  research  and  public health , 16 (22).
Ocktavia,  D.  A.  (2012).  “Program  Corporate Social  Responsibility  (CSR)  SENDIK BRI  Stusi  Kasus:  Pelaksanaan  CSR
Sentral  Pendidikan  Bank  Rakyat Indonesia Padang Terhadap Masyarakat  Pasar  Baru,  Kelurahan
p-issn  : 2087-8923 e-issn  : 2549-9319
Cupak  Tangah,  Kecamatan  Pauh”. Jurnal Pelangi, 4(2). Skripsi/Tesis/Disertasi Nugraha, D. P., & Meiranto, W.
(2014). Pengaruh  Corporate  Social Responsibility Pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya Terhadap  Nilai  Perusahaan .  Skripsi.
Semarang: Universitas Diponegoro.

## Dokumen
Permensos  Nomor  20  Tahun  2017  tentang Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak Layak  Huni  dan  Sarana  Prasarana Lingkungan.
Peraturan  Daerah  Nomor  9  Tahun  2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  Kota  Surakarta Tahun 2016-2021.
Undang-undang Nomor 8  Tahun 1997 tentang
Dokumen Perusahaan Undang-Undang  RI  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang Perseroan Terbatas.

## Berita Media Cetak Elektronik
Badan  Pusat  Statistik.  2019. Maret  2019: Persentase  penduduk  miskin  sebesar 10,80 persen, turun dibanding
September  2018  yang  sebesar  11,19 persen . Diakses
melalui https://jateng.bps.go.id/pressrelease/20 19/07/15/1140/maret-2019-- persentase-penduduk-miskin-sebesar- 10-80-persen--turun-dibanding- september-2018-yang-sebesar-11-19- persen.html  pada  Rabu,  16  Oktober 2019.
Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan
Permukiman Pemerintah Provinsi
Jawa  Tengah.  2015. Statistik  Kondisi Eksisting  RTLH  Tahun  2015 .  Diakses melalui http://si.disperakim.jatengprov.go.id/p erumahan/rtlh  pada  Rabu,  16  Oktober 2019.
Sitorus,  R.  2017. Program  CSR:  Bank  Jateng
Raih  Penghargaan  ICSRA  2017 . Diakses melalui
https://kalimantan.bisnis.com/read/201 70224/240/631694/program-csr-bank- jateng-raih-penghargaan-icsra-2017 pada Rabu, 16 Oktober 2019.