E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
PENGATURAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Saniah STIE Nusa Bangsa Medan Jl. Sei. Serayu No. 80, Medan – Sumatera Utara Email: saniahmajrul@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peraturan  tentang  kompensasi  untuk pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  berdasarkan  UU  No.  2/2012.  Sumber-sumber yuridis  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier.  Data  dikumpulkan  dengan melakukan  studi  dokumenter.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa UU No. 2/2012 mengatur kompensasi untuk  kerugian  fisik  dan  non-fisik  meskipun  kompensasi  untuk  kerugian  non-fisik  terlalu terbatas.  Properti  yang  tersisa  tidak  dapat  diklasifikasikan  atau  dikelompokkan  ke  dalam kerugian non-fisik.

## Kata Kunci: Pengaturan,  Ganti, Kerugian, Pengadaan, Tanah

## Abstract
The  objective  of  the  research  was  to  find  out  the  regulation  on  compensation  for  land acquisition for publik interest, based of Law No. 2/2012. The juridicial sources were primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting documentary study. The research used juridical normative and prescriptive approach. The conclusion of the research was that Law No. 2/2012 regulated compensation for physical and non-physical loss even though the compensation for non-physical loss was too limited. Remaining property could not be classified or grouped into non-physical loss.

## Keywords: Regulate, Change, Compensation, Acquisition, Land

## PENDAHULUAN
Penjelasan Umum  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan, “Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945,  Pemerintah  perlu  menyelenggarakan  pembangunan.  Salah  satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Pembangunan  untuk  kepentingan  umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang  terkandung  di  dalam  UUD  1945  dan  hukum  tanah  nasional,  antara  lain  prinsip kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,  keterbukaan,  kesepakatan,  keikutsertaan, kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan  keselarasan  sesuai  dengan  nilai-nilai  berbangsa  dan bernegara”.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Kebutuhan akan tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan sebagaimana tersebut di atas memberi peluang terjadinya pengambilalihan tanah untuk berbagai proyek, baik untuk kepentingan negara/kepentingan umum maupun kepentingan bisnis, dalam skala besar maupun kecil (Sumardjono, 2007, h. 256). Karena tanah negara yang tersedia sudah tidak memadai lagi jumlahnya,  maka  untuk  mendukung  berbagai  kepentingan  tersebut  di  atas  yang  menjadi objeknya  adalah  tanah-tanah  hak,  baik  yang  dipunyai  oleh  orang  perorangan,  badan  hukum, maupun masyarakat adat (Sumardjono, 2007, h. 256).
Agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang membutuhkan tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan pembebasan/ pengadaan tanah.  Sebagai  landasan  hukum  pengadaan  tanah  dewasa  ini  adalah  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2012  (disingkat  UU  No.  2  Tahun  2012)  yang  diundangkan  pada  14  Januari  2012. Kemudian disusul dengan Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, “Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Jika dicermati pengertian pengadaan tanah sebagaimana disebutkan di atas, pada dasarnya    substansi  yang  terpenting  adalah  pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan berkeadilan. Pada tataran implementasi masalah yang paling mendasar dalam pengadaan tanah untuk  kepentingan  umum  selama  ini  adalah  yang  berkenaan  dengan  bentuk  dan  nilai  ganti kerugian. Dari aspek yuridis persoalan ganti kerugian ini juga merupakan hal selalu mendapat perhatian yang serius dari para ahli. Setelah diundangkannya UU No. 2 Tahun 2012 pengaturan tentang ganti kerugian menunjukkan adanya kemajuan dalam pengaturannya.
Dengan  kata  lain  adanya  beberapa  perubahan  yang  positif  ganti  kerugian  dalam pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Pengadaan Tanah dengan peraturan-peraturan sebelumnya ( Irawan, 201, h. 142). Jika pada aturan sebelumnya yaitu PerPres RI No. 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PerPres  RI  No.  65  Tahun  2016  tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  ganti kerugian yang berkenaan dengan kerugian  fisik saja yang diberikan ganti kerugian, sementara ganti kerugian yang bersifat non fisik belum mendapat perhatian.  Berkaitan dengan persoalan ganti kerugian tersebut    menarik perhatian penulis untuk menganalisa lebih jauh bagaimana pengaturan  ganti  kerugian  di  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  preskriptif  adalah suatu  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa  yang  harus dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah    tertentu    (Seokanto,  1986,  h.  10).  Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach) . Pendekatan ini dilakukan  dengan  menelaah  undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
permasalah yang sedang diteliti (Marzuki, 2007, h. 93).
Pada penelitian ini sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2006, h. 295). Bahan hukum sekunder,  yaitu  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  buku-buku  teks  ( texs  books) ,  kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2007, h.  141).  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Misalnya,  abstrak  perundang- undangan,  ensiklopedi  hukum,  indeks  majalah  hukum,  dan  lain-lain  (Seokanto  dan  Mamuji, 1995, h. 33).
Untuk mengumpulkan bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini digunakan tehnik penelitian  kepustakaan  ( library  research). Alat  yang  dipergunakan  untuk  mengumpulkan bahan-bahan  hukum  adalah  studi  dokumen.  Analisa  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  kualitatif  .  Dengan  metode  ini  dimaksudkan  yaitu  hasil  penelitian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat (Arikunto, 1996, h. 234).

## PEMBAHASAN
Pengaturan  Ganti  Kerugian  dalam  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012

## Asas-Asas Dalam Pengadaan Tanah
Kegiatan  pengadaan  tanah  melibatkan  beberapa  pihak  diantaranya  adalah  masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  yang  tanahnya  akan  dipakai  untuk  pembangunan  dan  instansi pemerintah  yang  memerlukan  tanah  dimaksud.  Menjadi  kewajiban  bagi  masyarakat  untuk merelakan  tanah  yang  dihakinya  jika  tanah  tersebut  diperlukan  untuk  menunjang  kegiatan pembangunan,  namun  demikian  kesejahteraan  sosial  ekonomi  masyarakat  tersebut  jangan sampai menjadi lebih menurut dari keadaan sebelum tanahnya dipakai oleh pihak lain untuk mendukung pembangunan. Oleh karena itu pengadaan tanah dilakukan dengan mengindahkan asas-asas yang ada.
Rubaie (2007, h. 30)  mengatakan asas-asas tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak setiap  orang  atas  tanahnya  agar  tidak  dilanggar  atau  dirugikan  ketika  berhadapan  dengan keperluan negara atas tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
Asas-asas pengadaan tanah yang dianut di dalam UU No. 2 Tahun 2012 adalah:
1) Asas  kemanusiaan,  bahwa  pengadaan  tanah  harus  memberikan  perlindungan  serta penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan penduduk Indonesia secara proporsional.
2) Asas keadilan, dimaksudkan adalah  memberikan  jaminan penggantian  yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
3) Asas kemanfaatan, adalah hasil pengadaan tanah mampu berikan manfaat secara luas bagi kepentingan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara.  Seomardjono  (2007,  h.  82)  menyatakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
“Manfaat dari hasil kegiatan pembangunan tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.”.
4) Asas kepastian, dimaksudkan adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Kepastian hukum juga harus terdapat dalam hukum  itu sendiri, dimana tiada satu  pun kalimat atau bahasa  yang terdapat  dalam undang-undang menimbulkan penafsiran yang berbeda  (Kalo, 2004, h. 154).
5) Asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan  dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan  tanah.  Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  harus  dikomunikasikan  kepada  masyarakat,  agar  masyarakat memperoleh  pengetahuan  mengenai  isi  dari  peraturan  tersebut,  demikian  pula  mengenai rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dikomunikasikan kepada pemilik tanah  mengenai  tujuan  peruntukan  tanah  dan  besarnya  ganti  kerugian,  serta  tata  cara pembayaran  ganti  kerugian  dan  keseluruhan  proses  administrasi  atas  pelepasan  tanah tersebut,  hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  ada  kebohongan  diantara  para  pihak  (Muwahid, 2016, h. 10).
6) Asas  kesepakatan    adalah  bahwa  proses  pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Rubaie (2007, h. 35)  menyatakan  ”Menempatkan  posisi  pihak  yang  memerlukan  tanah  dan  pihak  yang tanahnya akan dilepaskan harus diletakkan sejajar dalam seluruh proses pengadaan tanah”.
7) Asas kesejahteraan, dimaksudkan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara  luas.  Soemardjono  (2007,  h.  284)  menyatakan  “Dampak  negatif  pengadaan  tanah sedapat  mungkin  diminimalkan,  disertai  dengan  upaya  untuk  memperbaiki  taraf  hidup masyarakat  yang  terkena  dampak  sehingga  kegiatan  sosial  ekonomi  masyarakat  tidak mengalami kemunduran, kalau memungkinkan terjadi peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik pasca dilakukannya pelepasan hak”.
8) Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
9) Asas  keselarasan,  bahwa  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  dapat  seimbangan  dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.
Apabila asas-asas pengadaan tanah sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan pedoman oleh  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pengadaan  tanah,  maka  ekses-ekses  negatif  yang  selalu ditimbulkan dalam pembebasan atau pengadaan tanah dapat  dihindari, sehingga pelaksanaan pengadaan  tanah  dapat  berjalan  dengan  lancar  yang  pada  akhirnya  pembangunan  juga  akan terlaksana dengan baik

## Tata Cara Pengadaan Tanah
Pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  diselenggarakan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
melalalui  fase-fase  sebagai  berikut  :  a.  perencanaan,  b.  persiapan,  c.  pelaksanaan,  dan  d. penyerahan hasil (pasal 13 UU No. 2 Tahun 2012).

## Perencanaan
Pasal 14 angka 1 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.  Perencanaan  pengadaan  tanah  tersebut  didasarkan  atas  rencana  Tata Ruang  Wilayah  dan  prioritas  pembangunan  yang  tercantum  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan (Pasal 14 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012) jo pasal 3 angka 1 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012.
Rencana  pengadaan  tanah  dapat  disusun  secara  bersama-sama  oleh  instansi  yang memerlukan tanah bersama dengan instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan tanah.
Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 angka 1 PerPres No. 72 tahun 2012 bahwa rencana pengadaan  tanah  disusun  dalam  bentuk  dokumen  prencanaan  pengadaan  tanah,  setidaknya memuat  hal-hal  sebagai  berikut:  (Melalui,  http://  repository  .usu.  ac.id  /bitstream /handle/123456789/68279/Chapter%20II.pdf?isAllowed=y&sequence=3).
a) maksud dan tujuan rencana pembangunan,
b) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan.
c) letak tanah,
d) luas tanah yang dibutuhkan,
e) gambaran umum status tanah,
f) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah,
g) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan,
h) perkiraan nilai tanah,
i) rencana penganggaran.
Dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah  disusun  berdasarkan  studi  kelayakan  yang mencakup: (pasal 6 PerPres No. 72 Tahun 2012)
a) Survey sosial ekonomi. Dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak pengadaan tanah.
b) Kelayakan  lokasi.  Dimaksudkan  untuk  menghasilkan  analisis  mengenai  kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kepentingan umum yang dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan.
c) Analisis  biaya  dan  manfaat  pembangunan  bagi  wilayah  dan  masyarakat.  Hal  ini dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
d) Perkiraan  nilai  tanah.  Dilakukan  untuk  menghasilkan  perkiraan  besarnya  nilai  ganti kerugian objek pengadaan tanah.
e) Dampak lingkungan dan dampak sosial. Analisis mengenai dampak lingkungan atau dokumen  lingkungan  hidup  lainnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
f) Studi  lain  yang  diperlukan.  Merupakan  hasil  studi,  dapat  berupa  studi  budaya masyarakat,  studi  politik  dan  keamanan,  atau  studi  keagamaan,  sebagai  antisipasi dampak spesifik pembangunan untuk kepeningan umum.

## Persiapan Pengadaan Tanah
Sebagaimana disebutkan oleh pasal 16 UU No. 2 Tahun 2012, instansi yang memerlukan tanah  bersama  pemerintah  provinsi  berdasarkan  dokumen  perencanaan  pengadaan  tanah melaksanakan :
a) pemberitahuan rencana pembangunan,
b) pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan
c) konsultasi publik rencana pembangunan.
Dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah, Gubernur membentuk tim  persiapan  dalam  waktu  10  (sepuluh)  hari  kerja  (pasal  8  angka  2  PerPres  No.  71  Tahun 2012).  Tim  persiapan  pengadaan  tanah  beranggotakan  Bupati/Walikota,  Satuan  Kerja Perangkat Daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah dan instansi terkait lainnya. Untuk  melaksanakan  pelaksanaan  tugas  Tim  Persiapan  tersebut,  Gubernur  membentuk sekretariat persiapan pengadaan tanah yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi (pasal 9 PerPres No. 71 Tahun 2012).
Tim persiapan pengadaan tanah bertugas :
a) melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan,
b) melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan,
c) melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan,
d) menyiapkan penetapan lokasi pembangunan,
e) mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, f. melaksanakan tugas  lain  yang  terkait  persiapan  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
Selanjutnya pemberitahuan rencana pembangunan, disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan  secara  langsung  antara  lain  melalui  sosialisasi,  tatap  muka,  atau  surat pemberitahuan.  Pemberitahuan  secara  tidak  langsung  antara  lain  melalui  media  cetak  atau elektronik  (penjelasan  pasal  17  UU  No.  2  Tahun  2012).  Setelah  pemberitahuan  rencana pembangunan  dilaksanakan,  maka  dilakukan  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan, meliputi  kegiatan  pengumpulan  data  awal  pihak  yang  berhak  dan  objek  pengadaan  tanah. Pendataan  awal  dilaksanakan  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
Hasil  pendataan  awal  lokasi  rencana  pembangunan  digunakan  sebagai  data  untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan  untuk  mendpatkan  kesepakatan  lokasi  rencana  pembangunan  dari  pihak  yang berhak. Dalam konsultasi publik ini, instansi yang memerlukan tanah menjelaskan antara lain mengenai    rencana  pembangunan  dan  cara  perhitungan  ganti  rugi  yang  akan  dilakukan  oleh Penilai, demikian dijelaskan oleh pasal 19 ayat 1 PerPres No. 71 Tahun 2012.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Konsultasi  publik  dilaksanakan  dalam  waktu  60  (enam  puluh  )  hari  kerja,  dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan ditempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Atas dasar kesepakatan,  instansi  yang  memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan  penetapan  lokasi kepada  Gubernur.  Selanjutnya  Gubernur  menetapkan  lokasi  dalam  waktu  paling  lama  14 (empat  belas)  hari  kerja  terhitung  sejak  diterimanya  pengajuan  permohonan  penetapan  oleh instansi yang memerlukan tanah (Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2012).
Apabila konsultasi publik dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja (Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2012), dan apabila dalam konsultasi publik ulang masih didapat ada pihak-pihak yang keberatan tentang  tentang  rencana  lokasi  pembangunan,  maka  instansi  yang  memerlukan  tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada Gubernur setempat. Selanjutnya Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan dimaksud.
Tim yang melaksanakan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan bertugas :
a) menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan.
b) melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan.
c) membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan (Pasal 21 angka 4 UU No. 2 Tahun 2012).
Penetapan pembangunan untuk kepentingan umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 ( satu) tahun dan dalam hal jangka waktu penetapan lokasi pembangunan tidak terpenuhi, penetapan lokasi dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pangadaannya. Adapun yang dimaksud dengan sisa tanah adalah tanah yang belum  dilepaskan  haknya  dari  pihak  yang  berhak  sampai  jangka  waktu  penetapan  lokasi berakhir (penjelasan Pasal 25 UU No. 2 Tahun 2012). Selanjutnya Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi. Pengumuman dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.

## Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Setelah  dilakukan  penetapan  lokasi  pembangunan,  instansi  yang  memerlukan  tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan dimaksud meliputi: a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, b. penilaian ganti kerugian, c. musyawarah penetapan ganti kerugian, d. pemberian ganti kerugian dan e. pelepasan tanah instansi.
Inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan tanah  meliputi:  a.  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  perbidang  tanah,  b.  pengumpulan  data pihak  yang  berhak  dan  objek  pengadaan  tanah    (Pasal  28  angka  1  UU  No.  2  Tahun  12). Pelaksanaan  inventarisasi  dan  identifikasi  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) kerja (Pasal 28 angka 2
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
UU No. 2 Tahun 2012).
Selanjutnya hasil dari inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan  pemanfaatan  tanah  wajib  diumumkan  di  kantor  desa/kelurahan,  kantor  kecamatan,  dan tempat pengadaan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan (Pasal 29 angka 1 dan 2 UU No. 2 Tahun 2012). Pengumuman hasil inventarisasi dan inventarisasi meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta  bidang  tanah  objek  pengadaan  tanah.  Apabila  pihak  yang  berhak  tidak  menerima  hasil inventarisasi, maka pihak yang berhak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada lembaga pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkannya hasil inventarisasi.
Jika terdapat keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sejak  diterimanya  pengajuan  keberatan  atas inventarisasi (Pasal 29 angka 5 UU No. 2 Tahun 2012). Hasil dari pengumuman atau verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh lembaga pertanahan untuk selanjutnya dijadikan dasar penentuan pihak yang berhak dalam pemberian ganti kerugian (Pasal 30 UU No. 2 Tahun 2012).
Penilaian  terhadap  ganti  kerugian  dilakukan  oleh  Penilai  setelah  Lembaga  Penilai ditetapkan  dan  diumumkan  oleh  Lembaga  Pertanahan.  Dalam  hal  melaksanakan  penilaian besarnya  ganti  kerugian,  Penilai  memperhatikan  beberapa  hal,  yaitu    (Maria  Soemardjono, 2015, h. 36-37) :
a) Nilai ganti kerugian diambil dari nilai yang ada pada saat pengumuman SK penetapan lokasi.
b) Nilai ganti kerugian merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Hasil  penilaian  ganti  kerugian  oleh  Penilai  diserahkan  kepada  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah.  Penyerahan  tersebut  dilakukan  dengan  berita  acara  Penyerahan  Hasil Penilaian,    dan  hasil  penilaian  selanjutnya  dijadikan  dasar  musyawarah  untuk  mendapatkan kesepakatan tentang besar dan atau bentuk ganti kerugian (Maria Soemardjono, 2015, h. 37). Selanjutnya dilaksanakan musyawarah diantara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari  Penilai disampaikan kepada kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan  bentuk dan atau besarnya ganti kerugian (Pasal 37 angka 1 UU No. 2 Tahun 2012). Hasil kesepakatan dalam musyawarah dijadikan dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.
Apabila  tidak  terjadi  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian, pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  keberatan  kepada    Pengadilan  Negeri  setempat  dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian. Selanjutnya Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan, jika pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  RI  dan  Mahkamah  Agung  wajib memberi putusan  dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.  Putusan  Pengadilan  Negeri/putusan  Mahkamah  Agung  yang  telah  mendapatkan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
kekuatan  hukum  tetap  menjadi  dasar  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pihak  yang mengajukan keberatan (Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2012).
Selanjutnya  dilakukan  pemberian  ganti  kerugian  atas  objek  pengadaan  tanah  dan diberikan  langsung  kepada  pihak  yang  berhak.  Jangka  waktu  pembayaran  ganti  kerugian disesuaikan dengan  bentuk ganti kerugiannya,  yaitu (Maria Soemardjono, 2015, h. 39-40) :
a) Jika  ganti  kerugian  berbentuk  uang  tunai,  pembayarannya  sudah  harus    dilakukan paling  lama  dalam  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh Pelaksana Pengadaan Tanah atau putusan pengadilan.
b) Jika ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti, maka pemenuhannya sudah harus dilakukan  paling  lama  6    (enam)  bulan  sejak  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh Pelaksana Pengadaan Tanah atau putusan pengadilan. Letak tanah pengganti berada di lokasi yang sudah disepakati atau putusan pengadilan.
c) Jika ganti kerugian berbentuk pemukiman kembali maka permenuhannya sudah harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan ganti kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah atau putusan pengadilan. Letak pemukiman kembali berada di lokasi yang sudah disepakati dalam musyawarah atau putusan pengadilan.
d) Jika  ganti  kerugian  berbentuk  kepemilikan  saham  maka  pemenuhannya    didasarkan kepada kesepakatan antara pihak  yang berhak dengan  BUMN  yang bersifat  terbuka dan mendapat penugasan khusus dari Pemerintah.
e) Jika  ganti  kerugian  berbentuk  campuran  maka  pemenuhannya  disesuaikan  dengan masing-masing bentuk ganti kerugian.
Pasal 41 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, pada saat pemberian ganti kerugian pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  wajib  :  a.  melakukan  pelepasan  hak  dan  b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Pelepasan objek pengadaan tanah dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.  Apabila  pelepasan  objek  pengadaan  tanah  belum  selesai  dalam  jang  waktu  60  hari, tanahnya dinyatakan telah dilepaskan dan menjadi tanah negara dan dapat langsung digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

## Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Pasal 48 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan  tanah  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah  setelah  pemberian  ganti  kerugian kepada  pihak  yang  berhak  dan  pelepasan  hak  telah  dilaksanakan  dan/atau  pemberian  ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud di dalam pasal 42 ayat 2. Untuk selanjutnya instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanakan kegiatan pembangunan dimaksud.

## Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah

## Pengertian Dan Dasar Hukum Ganti Kerugian
Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial,  demikian  disebutkan  dalam  pasal  6 UUPA No. 5 Tahun 1960. Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
tidaklah dapat  dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  Penggunaan  tanah  harus  sesuai  dengan  keadaannya  dan  sifat  dari  pada  haknya, hingga  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  yang  mempunyainya  maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa  kepentingan  perseorangan  akan  terdesak  sama  sekali  oleh  kepentingan  umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agararia memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perorangan (Penjelasan Umum II, 4, UUPA No. 5 Tahun 1960).
Atas  dasar  pasal  6  ini  lah  jika  negara  atau  Pemerintah  memerlukan  tanah  untuk pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka pemegang hak atas tanah harus merelakan tanahnya untuk diambil oleh negara, namun dalam hal ini masyarakat atau pemegang hak atas tanah tidak boleh dirugikan, mereka wajib mendapatkan ganti kerugian.
Fungsi sosial hak atas tanah maksudnya setiap hak atas tanah dapat dimanfaatkan oleh orang lain kalau dibutuhkan, bukan hanya oleh pemiliknya (Soemardjono dan Samosir, 2000, h. 60). Konsep sosial  hak atas tanah menurut  UUPA No. 5 Tahun 1960 tidaklah  berpangkal pada hak yang bersifat individualistis, tetapi UUPA beranggaban bahwa konsep fungsi sosial itu  adalah  sebagai  jalan  kompromi  antara  kepentingan  individu  dengan  kepentingan masyarakat. Inilah sifat hak atas tanah yang dualistis (Sutedi, 2008, h. 80).
(Parlindungan, 1989, h. 192)  berpendapat bahwa “Prinsip yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut adalah prinsip dwi tunggal, artinya di dalam hak seseorang itu  terkandung  juga  hak  masyarakat,  semakin  kuat  tekanan  dari  masyarakat  (kepentingan umum) maka kepentingan seseorang harus mengalah. Walaupun hak atas tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum berfungsi sosial, hak atas tanah tersebut sesuai dengan hukum tanah nasional dilindungi dari gangguan pihak mana pun dan hak atas tanah tersebut tidak boleh dirampas dengan cara sewenang-wenang  atau dengan secara melawan hukum  termasuk oleh penguasa.
Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah seseorang dapat dicermati dari Pasal 28 H ayat 4 UUD 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Apabila Pemerintah  menginginkan  hak  atas  tanah  masyarakat  yang  akan  dipergunakan  untuk pembangunan  berbagai  fasilitas  untuk    kepentingan  umum,  maka  pengambilannya  harus berpedoman kepada aturan yang ada, sehingga dapat dirasakan adil oleh masyarakat tentunya dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan berkeadilan.
Nilai ganti kerugian menjadi sangat penting bagi pemegang hak atas tanah karena tanah merupakan sumber daya yang selain memiliki nilai ekonomis juga nilai sosial, politis, bahkan bagi masyarakat Indonesia tanah juga mempunyai keterkaitan dengan nilai-nilai religius. Bagi sebagian  besar  masyarakat,  tanah  merupakan  tempat  mereka  bertempat  tinggal  dan  sumber penghidupan, sehingga pengambilalihan tanah mereka oleh pihak lain harus mempertimbangkan dampak ekomomis maupun sosial yang diakibatkannya (Rongiyati, 2012, h. 2).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Pasal  1  angka  10  UU  No.  2  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  “Ganti  kerugian  adalah penggantian  yang layak dan adil kepada pihak  yang berhak dalam proses pengadaan tanah.” Apa yang dimaksud dengan layak dan adil tidak dijelaskan di dalam UU No. 2 Tahun 2012. Salah  satu  prinsip  dari    perolehan  tanah  yang  universal  yaitu “No private property shall  be taken for publik use with out just and fair compensation” (Sutedi, 2008: 227). Oleh karenanya di  dalam  pengambilan  tanah-tanah  masyarakat  untuk  pembangunan  harus  diberikan  ganti kerugian yang layak dan adil. Hanya saja undang-undang tidak menjabarkan lebih  jauh makna layak dan adil tersebut.
Apakah  sesungguhnya  yang  dimaksud  dengan  nilai  penggantian  yang  layak  dan  adil tersebut?  (Schenk  dalam  Parlindungan,  1990,  h.  52)  menyebutkan  “Harga  yang  sekiranya seperti  terjadi  jual  beli    biasa  atas  dasar  komersil  sehingga  pencabutan  hak  tersebut  bukan sebagai suatu ancaman dan pemilik bersedia menerima ganti rugi.” Gunanegara (2008, h. 189) memaknai nilai yang layak ialah “Nilai penggantiannya harus seimbang atau lebih besar dari nilai kerugiannya,  yang bentuknya bisa berupa pembayaran dan bisa pula  berupa penukaran, yang  realitasnya  bisa  berupa  uang  dan/atau  benda  yang  mempunyai  nilai  yang  minimal seimbang atau lebih.”
Soemardjono (2006) menggunakan ganti kerugian yang adil. Ganti kerugian disebut adil apabila keadaan setelah pengambilalihan lahan paling tidak setara dengan keadaan sebelumnya, disamping itu ada jaminan terhadap kelangsungan hidup mereka yang tergusur  (h. 89).

## Bentuk-Bentuk Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah.
Penghargaan  terhadap  hak  atas  tanah  yang  diambil  untuk  kepentingan  pembangunan antara lain diwujudkan dalam pemberian ganti kerugian. Dalam kenyataannya, salah satu hal yang paling rumit dalam setiap proses pengambilan hak atas tanah adalah masalah penentuan ganti kerugian (Soemardjono, 2015, h. 46). Dari istilah ganti kerugian saja sudah dipersoalkan karena dapat mengandung konotasi yang negatif yaitu suatu penggantian yang mengakibatkan orang menjadi rugi.
Pasal  1  angka  10  UU  No.  2  Tahun  2012  menyebutkan  bahwa  “Ganti  kerugian  adalah penggantian  yang layak dan adil kepada pihak  yang berhak dalam proses pengadaan tanah.” Ternyata UU No. 2 Tahun 2012 maupun  PerPres RI No. 71 Tahun 2012 tidak memberikan penjelasan akan makna layak dan adil dimaksud.
Menurut  (Seomardjono,  2015,  h.  51),  layak  dan  adil  adalah  sesuatu  yang  bersifat kualitatif. Namun demikian dalam UU No. 2 Tahun 2012 tidak menjabarkan lebih lanjut tolok ukur layak dan adil tersebut.  Apakah sesungguhnya  yang diartikan dengan nilai penggantian yang layak dan adil tersebut? (Parlindungan, 1993, h. 5) menyatakan “Orang  haknya dicabut itu tidak berada dalam keadaan lebih miskin atau pun menjadi lebih miskin setelah pencabutan hak tersebut, atau pun akan menjadi miskin kelak karena uang pembayaran ganti rugi itu telah habis  dikonsumsi.  Minimal  ia  harus  dalam  kondisi  yang  sekurang-kurangnya  sama  seperti sebelum dicabut haknya”.
Seterusnya UU No. 2 Tahun 2012 pada pasal 36 menyatakan bahwa pemberian ganti
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
kerugian dapat diberikan dalam bentuk : a. uang, b. tanah pengganti, c. pemukiman kembali, d. kepemilikan saham, e. atau bentuk lain yang disetujui oleh ke dua belah pihak. Disebutkan lebih lanjut  dalam  pasal  74  angka  2  PerPres  RI  No.  71  Tahun  2012  bahwa  bentuk  ganti  kerugian sebagaimana  tersebut  pada  pasal  36  UU  No.  2  Tahun  2012  baik  berdiri  sendiri  maupun gabungan  dari  beberapa  bentuk  ganti  kerugian,  diberikan  sesuai  dengan  nilai  ganti  kerugian yang nominalnya sama dengan nilai yang ditetapkan oleh Penilai. Ganti kerugian dengan uang menyangkut besarnya ganti rugi yang dikaitkan dengan harga tanah, bangunan, tanaman, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang diganti rugi.
Pasal  75  angka  1  PerPres  RI  No.  71  Tahun  2012  menyatakan  “Dalam  musyawarah sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  58  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  mengutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang.” Ganti kerugian dalam bentuk uang diberikan dalam bentuk  mata  uang  rupiah  (Pasal  76  angka  1).  Pemberian  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan ganti kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (Pasal 76 angka 4). Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang dimaksud dilakukan  melalui  jasa  perbankan  atau  pemberian  secara  tunai  yang  disepakati  antara  pihak yang berhak dan instansi yang memerlukan tanah (Pasal 26 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI  No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tehnis  Pelaksanaan Pengadaan Tanah).
Di  dalam  praktek  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  ganti  kerugian  dalam bentuk uang paling sering dilakukan. Jika dilihat dari pihak yang menerima hal ini dinilai lebih praktis karena dengan uang tersebut mereka dapat memilih lokasi yang disukai untuk dijadikan tempat tinggal misalnya.
Darus (1983) berpendapat “Pada asasnya bentuk ganti rugi  yang lazim dipergunakan ialah uang. Menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang praktis  paling  sedikit  menimbulkan  selisih  dalam  menyelesaikan  suatu  sengketa.”  Namun demikian, pembayaran uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah bukanlah suatu bentuk ganti kerugian yang mencukupi  jika tidak dibayar pada nilai penggantian yang layak (h. 29-30).
Pasal 77 PerPres RI No. 71 Tahun 2012 menyatakan :
1) Ganti kerugian dalam bentuk tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf b diberikan oleh instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
2) Pemberian ganti kerugian  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
3) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan untuk dan atas nama pihak yang berhak.
4) Penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui jual beli  atau  cara  lain  yang  disepakati  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
5) Pemberian  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3  dilakukan  bersamaan dengan pelepasan hak oleh yang berhak tanpa menunggu tersedianya tanah pengganti.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
6) Selama proses penyediaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dana penyediaan tanah pengganti, dititipkan pada Bank oleh dan atas nama Instansi  yang memerlukan tanah.
7) Pelaksanaan  penyediaan  tanah  pengganti  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3 dilakukan  paling  lama    6  (enam)  bulan  sejak  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Seterusnya Pasal 78 PerPres No. 71 Tahun 2017 menyebutkan  :
1) Ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat  1huruf c diberikan oleh Instansi yang memerlukan tanah melalui Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
2) Pemberian Ganti kerugian dalam bentuk pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada  ayat  1  dilakukan  oleh  Instansi  yang  memerlukan  tanah  setelah  mendapat permintaan tertulis dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
3) Pemukiman  kembali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diberikan  untuk  dan  atas nama pihak yang berhak.
4) Pemberian  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  bersamaan dengan  pelepasan  hak  oleh  pihak  yang  berhak  tanpa  menunggu  selesainya pembangunan pemukiman kembali.
5) Selama  proses  pemukiman  kembali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3,  dana penyediaan  pemukimnan  kembali  dititipkan  pada  bank  oleh  dan  atas  nama  instansi yang memerlukan tanah.
6) Pelaksanaan  penyediaan  pemukiman  kembali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3 dilakukan  paling  lama  1  (satu)  tahun  sejak  penetapan  bentuk  ganti  kerugian  oleh Pelakasana Pengadaan Tanah.
Sehubungan  dengan  Pasal  77  dan  78  PerPres  RI  No.  71  Tahun  2012  yang  berbicara tentang  pemukiman  kembali,  Soemardjono  (2015)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa permasalahan yang menyangkut hal tersebut (h. 54). Pertama, bagaimana dengan biaya yang timbul sebagai akibat pihak yang terdampak yang sudah melepaskan tanahnya harus menunggu selama  tanah  pengganti  atau  pemukiman  kembali  belum  tersedia?  Apakah  ada  kewajiban instansi  yang  memerlukan  tanah  untuk  menyediakan  biaya  atau  memberikan  tempat penampungan  sementara,  misalnya?PerKaBan  juga  tidak  mengatur  tentang  hal  ini.  Kedua, bagaimana  akibatnya  jika  penyediaan  tanah  pengganti  atau  pemukiman  kembali  melewati jangka waktu yang ditetapkan?. Sangat dipahami bahwa untuk menyediakan tanah pengganti atau pemukiman kembali bukan perkara mudah yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Di dalam suatu lokasi yang sudah sulit untuk memperoleh tanah bukan mustahil jika perolehan tanah  pengganti  atau  pemukiman  kembali  tersebut  berpotensi  terjadinya  pengadaan  tanah beruntun.
Khusus  untuk  pemukinan  kembali    Soemardjono  mengatakan  lebih  lanjut,  seyogianya dilengkapi dengan suatu pedoman secara rinci, terkait misalnya hak dari bekas pemegang hak untuk  melihat  lokasi,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  fasilitas  yang  diterima    (misalnya sertifikat tanah), dan lain-lain. Dengan demikian bekas pemegang hak atas tanah tidak membeli kucing dalam karung ketika memutuskan kesediaan untuk direlokasi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Pemukiman  kembali  perlu  diatur  lebih  lanjut,  sehingga  pemukiman  kembali  itu  tidak hanya  sekedar  memindahkan  masyarakat  yang  terkena  pembebasan  tanah  dari  tempat  yang lama ke tempat baru, akan tetapi harus diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial, ekonomi mereka (Sutedi, 2008, h. 290 ). Sebab pada hakekatnya pemukiman kembali penduduk  merupakan  suatu  proses  sosial  budaya  dan  ekonomi  yang  dampaknya  terutama mengenai  manusia,  bukan  lingkungan  fisiknya.  Berdasarkan  kajian  Bank  Dunia,  sifat pemukman  kembali  secara  terpaksa  menimbulkan  permasalahan-permasalahan  sosial  dan tehnis  yang  khusus  yang  sangat  berbeda.  Perasaan  tidak  berdaya  serta  terasing  sering menjangkiti mereka yang akan dipindahkan, terutama dimana kelompok-kelompok masyarakat terpaksa  harus  dibedol  (bedol  desa)  dari  lingkungan  mereka  yang  asli.  Seiring  dengan ambruknya struktur sosial dan jaringan sosial mereka yang asli, dan sering pula dengan tercerai berainya  kelompok-kelompok  yang  erat  rasa  perkerabatannya  ke  berbagai  lokasi  baru, kekompakan  para pemukim baru mengendor, dan kemungkinanan untuk menggerakkan kerja sama secara produktif pun pudar  (Michael.M.Cernea (Editor) dalam Adrian, 2008, h. 236-237).
Salindeho  (1993)  mengatakan  “Suatu  tindakan  tergesa-gesa  dan/atau  dilaksanakan tanpa  perencanaan  yang  matang  terlebih  dahulu  dapat  mengakibatkan  keresahan  atau  friksi sosial dengan seribu ekses lainnya yang mengikuti masalahnya” (h. 200).  Di beberapa negara masalah  pemukiman  kembali  ini  telah  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri.  Misalnya,  di India  bagian Maharashtra telah  ada  perundang-undangan  pemukiman  kembali  sejak  tahun 1976. UU 1976 telah disempurnakan dengan Maharashtra Affected Rehabilitation Act 1986 . UU 1986 ini diterapkan pada proyek irigasi dan menyediakan kerangka  pemukiman kembali kaum yang terkena dampak, dengan pemberian sawah pengganti dan pekarangan rumah sekitar lokasi irigasi. Hasil kajian pemukiman kembali proyek Maharashtra relatif baik, disebabkan adanya perundang-undangan ini (Sutedi, 2008, h.  278).

## Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian
Unsur musyawarah dalam penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian menjadi syarat yang penting dalam setiap pengadaan tanah. Esensinya adalah kesepakatan antara pemilik atau pemegang hak atas tanah dengan pihak  yang memerlukan tanah tentang  besarnya nilai  ganti kerugian dan bentuk ganti kerugian.
UU  No.  2  Tahun  2012  tidak  memberikan  rumusan  tentang  apa  yang  diartikan  dengan musyawarah.  Moch.  Koesnoe  (dalam  Rubaie,  2007,  h.  32)  mengatakan,  “Musyawarah menunjukkan kepada pembentukan kehendak bersama dalam masyarakat  yang bersangkutan secara keseluruhan”. Kuntjoro Poerbopranoto (dalam Gunanegara, 2008, h. 215)  berpendapat bahwa” musyawarah adalah Suatu sistem tertentu melalui berunding dan berunding sehingga memperoleh kata sepakat”. Oleh karena itu tidak ada musyawarah  bila ada salah satu pihak yang ditakuti, yang disumbat keinginannya, dikondisikan untuk tidak sanggub mengemukakan aspirasinya,  diteror  dan  diintimidasi,  ada  salah  satu  pihak  yang  menurut  peraturan  tidak diberikan kesempatan untuk ikut mengambil keputusan yang menyangkut persoalan sendiri dan sebagainya (Husein, 1997, h.51).
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Dengan  kata  lain,  dalam  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  demi kepentingan  umum,  kata  sepakat  merupakan  kata  kunci  yang  seharusnya  dipedomani  dan dipatuhi dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, dilakukan menurut alur yang sepantasnya,  berarti  juga  masing-masing  pihak  merasa  tidak  dirugikan,  sehingga  tercapai kompromi yang hasilnya memuaskan.
Pada intinya musyawarah merupakan implementasi dari asas kesepakatan sebagaimana disebutkan  dalam  penjelasan  pasal  1  huruf  f  UU  No.  2  Tahun  2012.  Seterusnya  dalam  hal penetapan  ganti  kerugian  dilakukan  oleh  pelaksanaan  pengadaan  tanah  dengan  pihak  yang berhak  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian  dari Penilai diterima oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan mengikutsertakan  instansi  yang  memerlukan  tanah,  dilakukan  secara  langsung  untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian dari Penilai. Dalam musyawarah tersebut  Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan besarnya  ganti kerugian hasil penilaian dari Penilai tersebut (Pasal 68 PerPres RI No. 71 Tahun 2012).
Di dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, pihak yang berhak dapat  memberikan  kuasa  kepada,  a.  seorang  dalam  hubungan  darah  ke  atas,  ke  bawah  atau kesamping sampai derajat ke dua suami/istri bagi pihak yang berstatus perorangan, b. seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berstatus badan hukum, c. atau pihak yang berhak lainnya. Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi pengadaan tanah. Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberika  kuasa, pihak yang berhak dianggab menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (pasal 71 PerPres RI No. 71 Tahun 2012).
Selanjutnya  dijelaskan  di  dalam  pasal  72  PerPres  RI  No.  71  Tahun  2012,  hasil kesepakatan dalam musyawarah  menjadi  dasar pemberian ganti kerugian  kepada pihak  yang berhak  yang  dituangkan  dalam  berita  acara  kesepakatan.  Berita  acara  kesepakatan  tersebut memuat, a. pihak yang berhak hadir atau kuasanya, yang setuju berserta bentuk ganti kerugian yang disepakatai, b. pihak yang berhak hadir atau kuasanya yang tidak setuju dan c. pihak yang berhak  yang tidak hadir dan tidak memberi kuasa. Berita acara tersebut ditanda tangani oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dan pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya.
Dalam hal tidak  terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, pihak  yang  berhak  dapat  mengajukan  kebaratan  kepada  Pengadilan  Negeri  setempat  dalam waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  setelah  di  tanda  tangani  berita  acara  hasil musyawarah (Pasal 73 angka 1 PerPres RI No. 71 Tahun 2012).
Seterusnya Pengadilan Negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja  dapat  mengajukan  kasasi  kepada  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Agung  wajib memberikan  putusan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  sejak
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
permohonan kasasi diterima (Pasal 73 angka 2, 3 dan 4 PerPres RI No. 71 Tahun 2012).

## Penilaian Ganti Kerugian
Semenjak  diterbitkannya  PerPres  RI  No.  36  Tahun  2005  sebagaiamana  telah  diubah dengan PerPres RI No. 65 Tahun 2006 sampai dengan diundangkannya UU No. 2 Tahun 2012, penilaian terhadap ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah melibatkan jasa Penilai atau Penilai Publik, sehingga peranan Penilai dalam melaksanakan tugasnya menjadi point penting agar diperoleh nilai ganti kerugian  yang dapat memberikan rasa keadilan. Terlebih lagi hasil dari  penilaian  tersebut  akan  dijadikan  dasar  musyawarah  untuk  menetapkan  ganti  kerugian antara  para  pihak  yaitu  pihak  yang  menguasai  atau  memiliki  objek  pengadaan  tanah  dengan lembaga pertanahan.Tentunya profesionalitas dan independensi dari Penilai sangat dibutuhkan. Pelanggaran terhadap kewajiban Penilai dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan (Pasal 32 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012). Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai dilakukan bidang perbidang tanah, meliputi : a. tanah, b. ruang atas tanah, c. bangunan, d. tanaman, e. benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012).
Dalam Pasal 1 angka 22 PerPres RI No. 71 Tahun 2012 disebutkan bahwa ruang atas dan bawah tanah adalah ruang yang ada di bawah permukaan bumi dan/atau ruang yang ada di atas permukaan  bumi,  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  dengan  penggunaan tanah.  Khusus  tentang  kerugian  lain  yang  dapat  dinilai,  dijelaskan  oleh  penjelasan  pasal  33 huruf f, yang dimaksud dengan kerugian lain yang dapat  dinilai adalah kerugian non fisik yang dapat  disetarakan  dengan  nilai  uang,  misalnya  kerugian  karena  kehilangan  usaha  atau pekerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas properti sisa.
Jika diperbandingkan PerPres RI No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PerPres  RI  No.  65  Tahun  2006  dengan  UU  No.  12  Tahun  2012  pembayaran  ganti  kerugian dalam  rangka  pengadaan  tanah  secara  normatif  memperlihatkan  dinamika  dalam  hal pengaturannya.  Dinamika  terlihat  pada  ganti  kerugian  yang  bersifat  non  fisik.  Hanya  saja kerugian non fisik sebagaimana dikemukakan pada penjelasan pasal 33 huruf f tersebut di atas bentuk-bentuk  penggantian  kerugian    yang  dibayarkan  masih  sangat  terbatas  jumlahnya. Bagaimana  misalnya  dengan  biaya  pemasangan  instalasi  listrik,  pemasangan  air  bersih  di tempat yang baru, tidak jelas pengaturannya. Untuk memperluas atau menyempurnakan bentuk ganti kerugian dimaksud serta  memberikan kepastian hukum, sebaiknya pasal 33 huruf f UU No. 2 Tahun 2012 menambahkan pada redaksinya  kata atau kalimat dan lain-lain, sehingga tidak hanya terbatas  kepada hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam  penjelasan pasal 33 huruf f tersebut.
Seomardjono (2015) berpendapat khusus tentang bentuk ganti kerugian yang sifatnya non fisik,  dapat  dipikirkan  untuk  memberikan  kepada  terdampak  kesempatan/lapangan  kerja, pelatihan dalam rangka alih profesi, skema kredit, akses pasar, dan lain-lain yang relevan (h. 53). Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012 menyatakan, “Dalam hal bidang tanah tertentu yang terkena pengadaan tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan peruntukan dan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
penggunaannya, pihak yang berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanah”.
Yang dimaksud dengan tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana tersebut di atas adalah bidang tanah yang tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan dan penggunaan semula, misalnya rumah hunian yang terbagi sehingga sebahagian tidak dapat digunakan sebagai rumah hunian. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang menguasai/memiliki tanah dapat meminta ganti kerugian atas seluruh tanahnya (penjelasan Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2012).
Menurut pendapat  penulis, properti  sisa tidak tepat kalau digolongkan ke dalam kerugian yang bersifat non fisik, karena properti sisa adalah sesuatu yang sifatnya konkrit, bagian dari bidang tanah atau bangunan yang terkena objek pembebasan atau pengadaan tanah, sehingga lebih tepat jika dikelompokkan sebagai kerugian yang sifatnya fisik.
Berkaitan  dengan  persoalan  ganti  kerugian  dalam  rangka  pengadaan  tanah,    India misalnya ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk menilai pemberian ganti kerugian antara lain,
1) nilai pasar tanah pada saat pengambilan tanah itu diumumkan,
2) kerugian sebagai akibat dipecahnya bidang tanah tertentu,
3) kerugian sebagai akibat dari pengurangan keuntungan dari tanah semenjak diumumkannya tentang pengambilan tanah tersebut sampai dengan dilakukannya tindakan yang nyata. Sedangkan hal-hal yang dikesampingkan untuk menilai besarnya ganti kerugian adalah,
1) kenaikan nilai tanah dibuhungkan dengan penggunaannya yang akan datang,
2) perbaikan-perbaikan  yang  dilakukan  setelah  pengumuman  tentang  pengambilan  hak  itu (Kitay dalam Seomardjono, 2006, h. 78).
Di Singapura (pasal 33 ayat 1 Land Acquisition Act, yang sudah direvisi setelah tanggal 12 Pebruari 2007 ) dan Malaysia ( Land Acquisition Act 1960 First Schedule Section 12, 35, 46 dan  47 ) terdapat  kemiripan  mengenai  hal-hal  yang  dapat  dijadikan  pertimbangan  untuk menentukan  besarnya  ganti  kerugian.  Hal-hal    tersebut  antara  lain  sebagai  berikut: (Soemardjono, 2015, h. 48)
1) nilai pasar pada saat diumumkannya pengambilan hak atas tanah,
2) kerugian  yang berakibat  terhadap hak atas tanah  yang lain (dari pemegang hak  atas tanah) atau kerugian terhadap turunnya penghasilan pemegang haknya,
3) biaya pindah tempat atau pekerjaan,
4) perbaikan-perbaikan yang dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang,
5) peningkatan nilai  tanah  dari bidang tanah lain  dari pemegang hak  yang  diakibatkan oleh pengunaannya di kemudian hari,
6) kerugian yang diakibatkan oleh dipecahnya hak atas tanah pemegang hak.
Di Malaysia proses pembayaran ganti rugi tanah pada hakekatnya tidak ada menimbulkan korban, karena pembayaran ganti rugi tanah yang diberikan melebihi kepatutan. Setiap pemilik tanah yang menerima ganti kerugian dari Raja atau Pemerintah, pada umumnya kesejahteraan ekonominya lebih baik dari sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari sistem hukum yang mengatur ganti rugi itu sendiri yang memberi jaminan (Ediwarman, 2003, h. 213). Namun demikian di Malaysia ada beberapa hal yang tidak diperhatikan dalam menilai ganti kerugian diantaranya
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
ialah;
1) kenaikan nilai pasar sebagai akibat perbaikan yang dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum diumumkannya tentang pengambilan hak atas tanah tersebut,
2) penurunan nilai tanah karena penggunaan tanah yang dapat merugikan kesehatan,
3) urgensi pengambilan tanah tersebut,
4) keberatan pemegang hak untuk meninggalkan tanahnya,
5) kerusakan tanah setelah diumumkannya pengambilan tanah tersebut,
6) setiap peningkatan nilai tanah sebagai akibat penggunaannya dikemudian hari,
7) biaya  perbaikan  yang  dikeluarkan  oleh  pemegang  hak  setelah  dikeluarkannya pengumuman  tentang  pengambilan  hak,  kecuali  dengan  seizin  pihak  berwenang (Soemardjono, 2015, h. 48).
Malaysia lebih tegas dalam memberikan ancaman pidana berupa hukuman dan denda bagi pelaksana pengambilan tanah untuk kepentingan negara yang melanggar peraturan perundang- undangan.  Pelanggaran  pelaksanaan  pengambilan  tanah  privat  oleh  negara,  selain pelaksanaannya  dapat  dipidana,  dapat  mengakibatkan  batalnya  pengambilalihan  tersebut (Gunanegara, 2008, h. 249).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Pengaturan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  mencakup  ganti  kerugian  terhadap  kerugian  fisik  dan kerugian yang bersifat non fisik. Hanya saja kerugian non fisik sebagaimana disebutkan pada penjelasan pasal 33 huruf f, bentuk-bentuk ganti kerugian yang dibayarkan kepada pemegang hak atas tanah masih sangat terbatas. Untuk memperluas bentuk ganti kerugian dimaksud  serta untuk meningkatkan  kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah   sebaiknya pasal 33 huruf  f  menambahkan  pada  redaksinya  kata  atau  kalimat  dan  lain-lain.  Mengelompokkan properti  sisa  ke  dalam  kerugian  yang  sifatnya  non  fisik  tidak  tepat  karena  properti  sisa merupakan bagian dari tanah atau bangunan yang terkena objek pengadaan tanah.

## Saran
Undang-Undang No. 2 tahun 2012 dan PerPres RI No. 71 Tahun 2012 khusus  berkenaan dengan  penggantian  kerugian  yang  bersifat  non  fisik  perlu  lebih  disempurnakan.  Tentang properti sisa sebaiknya tidak  dikelompokkan ke dalam kerugian yang bersifat non fisik akan lebih tepat jika  di golongkan ke dalam kerugian yang sifatnya fisik.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsini. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Revisi III, cetakan ke-10. Jakarta: Renika Cipta.
Darus, Mariam. (1983). KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: Alumni.
Ediwarman.  (2003). Perlindungan  Hukum  Bagi  Korban  Kasus-Kasus  Pertanahan. Medan: Pustaka Bangsa.
Gunanegara. (2008). Rakyat Dan Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Cet. Pertama. Jakarta : Tatanusa.
Husein, Ali Sofyan. (1997). Konflik Pertanahan. Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Harapan. Ibrahim, Jhony. (2006). Teori Dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publising. Irawan, Budi. (2015). Pengadaan Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Di Kabupaten Cilacap) . Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015.
Kalo, Syafruddin. (2004). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Bangsa.
Marzuki, Peter Mahmud. (2007). Penelitian Hukum. Cetakan Ke-1. Bandung : Citra Aditya. Muwahid.  (2016).  Prinsip-Prinsip  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum . Al-Hikmah Jurnal Study KeIslaman, Vol. 6 No. 1 Maret 2016 . Parlindungan,  AP.  (1989). Bunga  Rampai  Hukum  Agraria  Serta  Landreform. Bahagian  I, cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju.
Parlindungan, AP. (1990). Pencabutan Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA. Cetakan ke-II. Bandung: Mandar Maju.
Parlindungan,  AP.  (1993). Pencabutan  Dan  Pembebasan  Hak  Atas  Tanah  Suatu  Studi Perbandingan. Cetakan ke-1. Bandung: Mandar Maju.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Rongiyati,  Sulasi.  (2012).  Eksistensi  Lembaga  Penilai  Pertanahan  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum . Negara Hukum Vol 3, No. 2, Juni 2012 . Rubaie,  Achmad.  (2007). Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum. Edisi  ke, cetakan ke-1. Malang : Bayu Media Publising.
Salindeho, John. (1993). Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
Seokanto, Soerjono, (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta : Universitas Indonesia.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamuji,  Sri.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat. Cetakan ke-IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sumardjono, Maria S. W. (2006). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Pengaturan Ganti Kerugian...(Saniah) Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, 220-239
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3177
Edisi revisi, cetakan ke-IV. Jakarta: Buku Kompas. Sumardjono, Maria S. W. (2007). Tanah Dalam Persfektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. Jakarta: Buku Kompas.
Sumardjono, Maria S. W. (2015). Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang. Cetakan ke-1.Yogjakarta:  Gajdah Mada University Press.
Sumardjono, S. W. Maria., & Samosir, Martin. (2000). Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek. Medan: Bina Media.
Sutedi,  Adrian.  (2008). Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Pembangunan. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.