INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1) 1-14 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme
Sumaryati, Siti Murtiningsih, Siti Murtiningsih, Septiana Dwi Putri Maharani Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada
sumaryati@ppkn.uad.ac.id, stmurti@ugm.ac.id, septiana.dm@ugm.ac.id

## Abstract
Indonesia scored 40 points out of 100 and ranked 85 th out of 180 surveyed countries on the 2019 Corruption Perceptions Index (CPI). One of the efforts to increase the index score is by preventing corruption,  including  through  anti-corruption  education.  Anti-Corruption  Education  has  a strategic  role  in  preventing  corruption,  so  efforts  are  needed  to  strengthen  it.  This  article examines the strengthening of Anti-Corruption Education from the perspective of essentialism, namely the periodic review of material by all stakeholders, the strengthening of concepts and methodologies, the formulation of values hierarchies, strengthening the synergy of chess center education, the formulation of scientific fields, and community cultural reform. The conclusion is that  the  Corruption  Eradication  Commission  and  stakeholders  must  conduct  regular  Anti- Corruption  Education  material  reviews;  recommend  scientific  to  the  Indonesian  Ministry  of Research and Technology for Higher Education as the implementation in Higher Education; and every educational institution strengthens with the Anti-Corruption Literacy Movement and/or the formation of extracurricular Anti-Corruption Student Communities.
Keywords : Anti-Corruption Education, Essentialism, Strengthening

## Abstrak
Indonesia  meraih  skor  Indeks  Persepsi  Korupsi  40  dari  maksimal  100  dan  berada  pada urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019. Salah satu upaya meningkatkan skor  indeks  tersebut  adalah  dengan  melakukan  pencegahan  korupsi,  antara  lain  melalui Pendidikan  Antikorupsi  (PAK).  Pendidikan  Antikorupsi  memiliki  peran  strategis  dalam pencegahan  korupsi,  sehingga  perlu  dilakukan  upaya  penguatannya.  Artikel  ini  mengkaji penguatan  Pendidikan  Antikorupsi  dari  perspektif esensialisme ,  yaitu  peninjauan  materi secara  berkala  oleh  semua  pemangku  kepentingan,  penguatan  konsep  dan  metodologi, perumusan  hierarkhi  nilai-nilai,  penguatan  sinergi  catur  pusat  pendidikan,  perumusan bidang  keilmuan,  dan  reformasi  budaya  masyarakat.  Kesimpulannya  adalah  KPK  bersama stakeholder  harus  melakukan  kajian  materi  Pendidikan  Antkiorupsi  secara  berkala; merekomendasikan keilmuannya kepada Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Indonesia  sebagai  implementasinya  di  Perguruan  Tinggi;  dan  setiap  lembaga  pendidikan memperkuat dengan Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi.
Kata Kunci: Pendidikan Antikorupsi, Esensialisme, Penguatan

## Pendahuluan
Fenomena  tindak  pidana  korupsi dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sudah bukan  merupakan  hal  yang  baru. Demikian  juga  dengan  perilaku  koruptif, sudah  sering  terjadi  di  dalam  kehidupan keseharian.  Bahkan,  ironisnya,  seseorang terkadang  tidak  mengetahui  bahwa perbuatan  yang  dilakukannya  termasuk perilaku  koruptif.  Selain  itu,  terdapat beberapa pandangan yang berkembang di masyarakat, misalnya mengenai perbuatan  yang  merugikan  orang  itu diperbolehkan, asal tidak banyak dan tidak sering.  Pandangan  lainnya,  seperti perbuatan  tidak  baik  dapat  dihapuskan atau  ditutupi  dengan  perbuatan  baik berikutnya. Sebagian masyarakat kita juga masih  memberikan  penghargaan  atau penghormatan  kepada  seseorang  yang telah berbuat tidak baik atau salah, karena kedudukan atau pengaruhnya di lingkungan masyarakatnya.
Beberapa praktik di atas merupakan faktor  penyebab  masih  banyaknya perbuatan  menyimpang  dari  standar normatif,  termasuk tindakan korupsi dan perilaku  koruptif.  Pada  tahun  2019,  skor Corruption  Perception  Indeks (CPI)  atau Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  Indonesia berada pada angka 40 dari skor tertinggi 100,  dan  menempati  urutan  ke-85  dari 180 negara yang disurvei
(www.transparency.org/cpi) .  Skor  ini meningkat dua poin apabila dibandingkan dengan  CPI  2018,  yakni  dari  skor  38 menjadi  40.  Sedangkan  peringkatnya mengalami kenaikan 4 tingkat, yakni dari 89 menjadi 85. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat ke-4.
Pada
kenyataanya, korupsi berdampak  di  hampir  semua  bidang penting  penyelenggaraan  masyarakat, bangsa, negara, dan swasta.   Oleh karena itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi juga harus melibatkan semua unit
penyelenggara masyarakat, bangsa, negara,  dan  sektor  swasta.  Upaya  kuratif yang  dilakukan  melalui  pemberian hukuman,  perlu  dibarengi  dengan  upaya preventif , seperti menanamkan, menumbuhkan, melatihkan, dan mengimplementasikan sikap antikorupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan  maksimal,  apabila  pandangan- pandangan,  asumsi-asumsi,  kebiasaan, perilaku-perilaku koruptif tidak
diluruskan.  Pola  pikir  menentukan  pola hati  dan  pola  tindak  seseorang.  Ponijan Law  mengatakan  perhatikan  pikiran, karena  pikiran  akan  menjadi  ucapan, perhatikan  ucapan,  karena  ucapan  akan menjadi  tindakan,  perhatikan  tindakan karena tindakan akan menjadi kebiasaan, perhatikan  kebiasaan  karena  kebiasaan akan  menjadi  karakter,  perhatikan karakter  karena  karakter  akan  merubah garis  hidup  kita.  Hidupnya,  majunya, sejahteranya,  bahagianya,  masyarakat Indonesia,  sangat  ditentukan  oleh  pola pikir  masyarakat  Indonesia.  Terjadinya korupsi, sangat ditentukan oleh pola pikir masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut, maka  diperlukan  upaya  untuk  merubah pola  piker  atau mindset masyarakat tentang korupsi dan koruptor.
Pendidikan  diakui  sebagai  strategi paling  mudah  dan  jitu  untuk  merubah, paling  tidak  mengarahkan mindset seseorang.  Ahmad  D  Marimba  dalam Teguh  Wangsa  Gandhi  HW  (2016:  64), menyatakan  bahwa  pendidikan  adalah bimbingan  atau  pimpinan  secara  sadar oleh  pendidik  terhadap  perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya  kepribadian  utama.  M. Kamal Hasan dalam Teguh Wangsa Gandhi HW  (2016:  64),  menyatakan  pendidikan sebagai suatu proses yang komphrehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara  keseluruhan,  yang  meliputi intelektual, spiritual, emosi, dan fisik.  Ali Asraf,  dalam  Teguh  Wangsa  Gandhi
HW(2016:  63)  menyatakan  pendidikan diartikan sebagai upaya melatih perasaan murid-murid  sehingga  sikap,  tindakan, keputusan,  atau  pendekatan  mereka terhadap  segala  jenis  pengetahuan dipengaruhi oleh nilai spiritual dan sadar akan nilai etika.
Dengan  demikian,  agar  seseorang memiliki  pola  pikir,  pola  hati,  dan  pola tindak  antikorupsi,  diperlukan  adanya Pendidikan  Antikorupsi  (PAK).  Kebijakan PAK diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,
Instruksi  Presiden  No.  5  Tahun  2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Presiden
(Perpres)  Nomor  54  tahun  2018  tentang Strategi  Nasional  Pencegahan  Korupsi. PAK  bertujuan  untuk  pembentukan pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai berbagai  bentuk  korupsi  dan  aspek- aspeknya,  perubahan  persepsi  dan  sikap terhadap  korupsi,  dan  pembentukan keterampilan  dan  kecakapan  baru  yang dibutuhkan  untuk melawan  korupsi  (Eko Handoyo,  2013:  43-44).  Tujuan  PAK memiliki  tiga  domain,  yaitu  kognitif, afektif,  dan  psikomotorik.  Aspek  kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan  mereproduksi  informasi  yang  telah dipelajari,  yang  berupa  kombinasi  cara kreatif  atau  mensintesis  ide  dan  materi baru.  Aspek  afektif  menekankan  pada aspek  emosi,  sikap,  apresiasi,  nilai,  atau sampai pada level menerima atau menolak sesuatu.  Adapun  aspek  psikomotorik,
menekankan pada tujuan melatih kecakapan dan keterampilan.
Kajian  PAK  secara  lebih  mendasar sangat  perlu  dilakukan,  sebagai  upaya penguatan  PAK  itu  sendiri,  sehingga mendapatkan tanggapan, apresiasi secara lebih serius, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait. Kajian mendasar tersebut adalah kajian PAK dari perspektif filsafat. Hal  ini  disebabkan  PAK  lebih  cenderung termasuk  di  dalam  bidang  pendidikan.
Maka  kajian PAK secara mendasar, dapat dilakukan  dari  aspek  filsafat  pendidikan. Salah  satu  pemikiran  dalam  filsafat pendidikan adalah esensialisme . Kajian ini berupaya mendapatkan wawasan tentang bagaimana  PAK  dapat  dikembangkan menurut pemikiran esensialisme .
1. Rumusan Masalah Artikel ini bermaksud mengkaji apakah pemikiran
esensialisme tentang pendidikan  terimplementasi  dalam PAK, dan  bagaimana upaya penguatan PAK dari perspektif esensialisme .
2. Tujuan Kajian
Tujuan  kajian  ini  menemukan  dan mendeskrispsikan implementasi pemikiran esensialisme tentang pendidikan dalam PAK, dan menemukan upaya penguatan PAK dari perspektif esensialisme .
3. Metode Penelitian
Model  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif. Bahan penelitian terdiri dari bahan utama, berupa referensi tentang PAK,  dan  bahan  pendukung  yang berupa  referensi  tentang esensialisme . Langkah  penelitian,  tahap  pertama inventarisasi  data  dengan  studi pustaka,  dipaparkan  dalam  bentuk quotasi,  paraphrase,  dan  pemadatan. Tahap  kedua,  analisis  kritis  dengan metode  hermeneutika,  melalui  unsur- unsur  metodis  deskripsi,  pemahaman, interpretasi, induktif, dan heuristik.

## Tinjauan Teoritis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi
Korupsi  harus  diberantas  sampai dengan akarnya, karena jika pemberantasan  korupsi  hanya  dilakukan pada  permukaannya  saja,  maka  korupsi tetap  terjadi  silih  berganti.  Sedangkan pemberantasan  korupsi  sampai  akarnya, dapat  mencegah  tumbuh  dan  terjadinya korupsi,  sehingga  pada  masa  berikutnya korupsi  tidak  terjadi  lagi.  Penindakan korupsi secara hukum, diibaratkan seperti
menebang  pohon,  tidak  sampai  pada pengambilan  akarnya.  Sehingga  dalam waktu  berikutnya  justru  dapat  tumbuh tunas-tunas baru pada batang yang masih tersisa.  Kelebihan  penindakan  secara hukum,  dapat  ditarget  dan  hasilnya langsung dapat dilihat (misal uang negara dapat  dikembalikan,  pelaku  dipenjara, pelaku  didenda),  namun  kelemahannya tidak  dapat  secara  tuntas  memberantas korupsi untuk waktu berikutnya. Sedangkan pencegahan korupsi menyentuh  sampai  dengan  akarnya, antara lain melalui pendidikan, yaitu PAK. PAK sebagai salah upaya pemberantasan  korupsi  yang  bersifat preventif,  sebagai  pelengkap  upaya pemberantasan  korupsi  secara  kuratif.
PAK  diatur  dalam  Undang-Undang  No.19
Tahun 2019, dimana tugasnya dilaksanakan  oleh  Direktorat  Pendidikan dan  Pelayanan  Masyarakat  (Dikyanmas), yang  merupakan  bagian  penting  dari Kedeputian  Bidang  Pencegahan  Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK). Direktorat  Pendidikan  dan  Pelayanan
Masyarakat di bawah koordinasi
Kedeputian  Bidang  Pencegahan  KPK  ini, memperkuat tugas KPK dalam melakukan tindakan pencegahan tindak korupsi. PAK mutlak  diperlukan  untuk  memperkuat pemberantasan  korupsi  yang  sudah dilakukan  (reformasi  sistem,  reformasi kelembagaan,  dan  penegakan  hukum). Menurut  Azhra  (2006:  viii),  PAK merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan untuk melakukan  perubahan  kultural  yang berkelanjutan, sekaligus untuk
mewujudkan  budaya  pemerintah  yang baik melalui pendidikan.
PAK  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  proses belajar  mengajar  yang  kritis  terhadap nilai-nilai  antikorupsi.  PAK  menekankan pada  aspek kognitif atau  pengetahuan, pembentukan  karakter  ( afektif ),  dan
kesadaran moral dalam melawan perilaku korupsi. Menurut Muhammad Nuh dalam bukunya  Agus  Wibowo  (2013:  38), menyatakan  “PAK  bertujuan  untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikoruptif”. Haryono Umar yang dikutip oleh Agus Wibowo (2013: 38), menyatakan bahwa PAK untuk membangun karakter anak sejak dini, agar tidak melakukan korupsi. Mental
antikorupsi  harus  diterapkan  sejak  dini, selanjutnya  dalam  beberapa  tahun  ke depan  dapat  tumbuh  generasi-generasi yang  antikorupsi.  Pembelajaran  PAK diupayakan mampu merangsang kemampuan intelektual anak didik dalam membentuk  rasa  keingintahuan,  sikap kritis,  dan  berani  berpendapat  tentang antikorupsi. Maka pembelajaran PAK lebih tepat  menggunakan  pendekatan  yang sifatnya terbuka, dialogis, dan diskursif.
Tujuan  PAK  untuk  melahirkan generasi  yang  berjiwa  antikorupsi, mencakup  tiga  aspek  kejiwaan  manusia, aspek kognitif (akal), aspek afektif (rasa), dan  aspek  konatif  (karsa).  Tujuan  PAK adalah  adanya  pengetahuan  tentang korupsi dan antikorupsi, adanya rasa tidak suka  dengan  korupsi,  dan  suka  dengan antikorupsi,  serta  adanya  usaha  untuk selalu  bersikap,  bertindak,  berperilaku antikorupsi.  Mencermati  tujuan  PAK tersebut, berarti PAK merupakan hal yang sangat  penting.  Wibowo  (2013:  41-43), menyebutkan  beberapa  alasan  atau argumen pentingnya PAK diberikan dalam pendidikan  formal.  Pertama,  dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan  pada  umumnya  memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai  kesalahpahaman  dalam  usaha pemberantasan  korupsi.  Kedua,  lembaga pendidikan  memiliki  jaringan  yang  kuat. Melalui lembaga pendidikan, PAK diharapkan  menjadi  gerakan  yang  masif,
dan  Indonesia  mampu  menekan  korupsi. Ketiga,  para  koruptor  mayoritas  alumni perguruan  tinggi.  Dalam  hal  ini  maka sangat  penting  diberikan  pembekalan keilmuan tentang korupsi melalui PAK.
Kebijakan PAK yang dilakukan oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) disambut  positif  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia.  Dalam  Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah, substansi materi PAK
dirumuskan  dalam  kurikulum  kelas  V semester  1,  kelas  VIII  semester  1,  dan kelas X semester 1. Upaya ini diharapkan dapat  memberikan  landasan  moral  dan sosial kepada siswa agar mereka memiliki kebiasaan berperilaku antikorupsi. Dalam American Journal of Applied Sciences Edisi 12  Vol  6  (2015:  445.451),  Kokom Komalasari dan Didin Saripudin,
menyatakan  bahwa  implementasi  materi PAK diselipkan dalam mata pelajaran PKN, dalam  semua  mata  pelajaran,  atau  juga melalui  kultur  sekolah.  Dinyatakan  juga pentingnya pendidikan antikorupsi, untuk menanamkan  nilai  dan  membiasakan sikap  antikorupsi,  karena  persoalan korupsi  terkait  dengan  mentalitas  dan nilai-nilai.  Lembaga  pendidikan  diyakini juga  sebagai  tempat  terbaik  untuk menyebarkan dan menanamkan nilai dan sikap  antikorupsi  terkait  dengan  praktik korupsi tersebut.
Demikian  juga  dengan  PAK  di perguruan  tinggi  dipandang  sangat penting. Hal tersebut disebabkan mahasiswa sebagai mitra pemerintah dan penerus  estafet  pembangunan,  sangat penting  untuk  diperkuat  idealismenya. Dalam  diri  mahasiswa  menurut  Saidi (1989:  27)  terdapat  tiga  dimensi  yang harus  diasah  secara  berkelanjutan,  yaitu intelektual,  jiwa  muda,  dan  idealisme. Sikap  antikorupsi  merupakan  sikap  yang
diidealismekan  oleh  mahasiswa,  juga seluruh  masyarakat  Indonesia.  Perlunya PAK  diberikan  di  perguruan  tinggi,  baik sebagai  mata  kuliah  tersendiri  maupun terintegrasi  dengan  mata  kuliah  lain,
bertujuan untuk
memberikan pengetahuan  dan  mentransformasikan mahasiswa sebagai agen antikorupsi, yang memiliki kompetensi dan komitmen moral yang  tinggi  (Azra,  2006:  viii).  PAK  di pendidikan  tinggi,    dapat  dintegrasikan dalam  mata  kuliah  Pendidikan  Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama,  Bahasa  Indonesia,  Ilmu  Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, KKN, atau dapat dijadikan mata kuliah tersendiri.
Mengacu pada beberapa buku  PAK, materi  yang  dikembangkan  dalam  PAK meliputi  pengertian  korupsi,  penyebab korupsi, jenis dan bentuk korupsi, urgensi dan pengertian
PAK, metode pembelajaran antikorupsi, prinsip-prinsip PAK, dan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu dipelajari juga lembaga-lembaga antikorupsi di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi, strategi pemberantasan  korupsi  di  berbagai negara,  partisipasi  masyarakat  dalam pemberantasan  korupsi,  integrasi  PAK, manajemen
PAK, meluruskan kesalahpahaman  pengampunan  dosa, strategi  pemberantasan  korupsi  dalam perspektif  agama,  dan  langkah-langkah memulai pemberantasan korupsi.  Secara lebih  khusus  dan  rinci  nilai-nilai  yang dipelajari,  diajarkan,  dan  dibiasakan dalam  PAK meliputi  integritas,  kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja  keras,  kesederhanaan,  keberanian, keadilan,  optimisme,  dan  kebersyukuran (Wibowo,  2013:  45,  Handoyo,  2013:  35- 42, KPK, 2011: 75-81).
Konsep Esensialisme tentang
Pendidikan
Esensialisme dimengerti  sebagai reaksi kedua terhadap progresivisme pada
tahun  1930-an. Esensialisme menilai praktik progresivisme telah  melahirkan pendidikan yang gagal, sebagai akibat dari adanya  pemahaman  pendidikan  sebagai usaha  belajar  tanpa  penderitaan.  Hal  ini senada dengan Binti Maunah (2009: 207) yang  menyatakan  bahwa esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan  yang  memprotes skeptisisme dan sinisme gerakan progresivisme terhadap  nilai-nilai  yang  tertanam  dalam warisan budaya/sosial. Perbedaan antara esensialisme dengan progresivisme terletak pada dasar pijakan pendidikan.
Progresivisme menyatakan  pendidikan berpijak  pada  hal  yang  fleksibel,  terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak terkait dengan  doktrin  tertentu.  Sedangkan esensialisme berpandangan  pendidikan harus  berpijak  pada  nilai-nilai  yang memilki kejelasan, tertata jelas dan tahan lama,  yang  memberikan  kestabilan (Barnadib, 1985: 38, Zuhairini, 1991: 21). Nilai  yang  memenuhi  kriteria  tersebut adalah nilai yang berasal dari kebudayaan dan  filsafat  yang  sudah  ada  sejak  empat abad  sebelumnya,  yaitu  kebudayaan  di masa renaissance .
Upaya  yang  disarankan  oleh
esensialisme untuk meningkatkan pendidikan adalah pengujian ulang materi yang terdapat dalam kurikulum,
melakukan  pembedaan  program  sekolah menjadi esensial dan non-esensial ,  dan kembali  mengukuhkan  otoritas  pendidik dalam  proses  pembelajaran  (Kneller, 1971:  56-57).  Secara  keseluruhan  Gerald L.  Gutek  (1997:  269),  menyatakan esensialisme adalah teori pendidikan yang melihat  fungsi  utama  sekolah  menjadi pelestarian  dan  transmisi  unsur-unsur dasar budaya manusia. Penekanannya: (1) kembali ke mata pelajaran yang sistematis,
(2) belajar sebagai penguasaan keterampilan dasar dan pengetahuan, (3) guru  sebagai  wakil  budaya  yang  matang dan  seseorang  yang  kompeten  dalam
materi  pelajaran  dan  pengajaran,  (4) pendidikan  sebagai  persiapan  kerja  dan kewarganegaraan,  dan  (5)  pelestarian fungsi akademik sekolah.
Terdapat  beberapa  pemikiran  dari esensialisme tentang  pendidikan,  yaitu tentang dasar pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, model dan metode pendidikan, serta peran guru. Dalam  hal  landasan  dasar  pendidikan, esensialisme menyatakan,  berdasarkan pada  pengembangan  manusia  selalu berada  di  bawah  azas  ketetapan  dan natural,  maka  pendidikan  harus  dibina atas dasar nilai-nilai yang kukuh dan tahan lama,  agar  memberikan  kejelasan  dan kestabilan  arah  bangunannya.  Joe  Park dalam Muhmidayeli (2013: 170), menyatakan eksistensi pendidikan mudah goyah dan tidak memiliki arah yang jelas, jika  pendidikan  bersifat  fleksibel  dan terbuka  pada  perubahan,  toleran,  tidak berkaitan dengan doktrin dan norma yang universal. Nilai-nilai yang mempunyai tata yang  jelas  dan  telah  teruji  oleh  waktu, diperlukan  agar  pendidikan  memiliki tujuan  yang  jelas  dan  kukuh  (Barnadib, 1976:  26).  Nilai-nilai  tersebut,  dapat ditemukan dan dipilih dari nilai-nilai yang telah  secara  terus-menerus  tumbuh  dan berkembang, kemudian disepakati bersama  oleh  masyarakat,  sebagai pedoman  bersikap  dan  bertindak  oleh masyarakat tersebut. Menurut paham esensialisme,
pendidikan  bertujuan  agar  anak-anak didiknya  kelak  mampu  hidup  di  dalam masyarakatnya  (Barnadib,  1976:  38-40). Menurut  pemikiran esensialisme, sekolah berfungsi  untuk  mentransformasikan kemampuan  generatif/keterampilan  dan disiplin  intelektual,  yang  berarti  sekolah telah  mengabadikan  warisan  budaya. Sekolah  menjadi  agen  keberlanjutan budaya  dan  stabilitas.  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Gerald  L.  Gutek  (1997: 268):
”For  the  Essentialist,  the  school  has the  specific  function  of  transmitting to the young certain generative skills and  certain  general  intellectual disciplines.  By  transmitting  these skills  and  subjects,  the  school perpetuates  the  cultural  heritage. Conservatives  would  concur  with Essentialists  that  the  school  is  to  be an agency of cultural continuity and stability”.
Binti  Maunah  (2009:  208),  juga menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan adalah  menyampaikan  warisan  budaya dan  sejarah  melalui  kumpulan  inti pengetahuan.  Dapat  disimpulkan  tujuan pendidikan  menurut esensialisme adalah membina  kesadaran  manusia  akan  alam semesta dan dunianya untuk membentuk kesadaran  spirituil  menuju  Tuhannya, pengenalan warisan budaya masa lampau, menumbuhkan kemampuan mendisiplinkan  diri,  agar  anak-anak didiknya  kelak  mampu  hidup  di  dalam masyarakatnya  dan  menyesuaikan  diri dengan  lingkungan  dalam  pola  stimulus dan respon.
Selanjutnya  pemikiran esensialisme tentang  kurikulum  pendidikan  adalah kurikulum  hendaknya  memuat  ilmu pengetahuan,  kesenian,  dan  segala  yang dapat  menggerakkan  kehendak  manusia (Butler,  1951:  330-335).  Kurikulum pendidikan  diharapkan  memuat  hal-hal yang  mengembangkan  akal,  rasa,  dan kehendak  manusia.  Pengalaman  belajar yang berbeda dan terorganisir,
diharapkan  dapat  diperoleh  siswa  sesuai dengan  tingkatan  masing-masing.  Cara yang paling mudah untuk mewujudkan hal tersebut  adalah  disusunnya  kurikulum yang  berbeda  di  setiap  tingkatan pendidikan.  Hal  tersebut  disampaikan oleh Gerald L. Gutek (1997:  268) sebagai berikut:
“Essentialism  has  a  well-defined curricular  orientation.  Essentialists assert  that  the  curriculum  should provide students with a differentiated and  organized  learning  experience rather than with an undifferentiated experience  that  students  must organize  themselves.  The  most effective  and  efficient  mode  of providing a differentiated educational experience is the subject- matter  curriculum  in  which  each subject  or  intellectual  discipline  is organized,  separately  from  other subjects.  Further,  each  subject  is organized  according  to  carefully arranged  principles  of  scope  and sequence.”
Selain itu kurikulum meliputi empat hal, yaitu universum, sivilasi, kebudayaan, dan  kepribadian,  demikian  pendapat  J. Donald  Butler  (1951:  242-244)  mengacu pada Bogoslousky. Universum merupakan pengetahuan  yang  bersifat  kodrati,  yaitu pengetahuan  yang  menjelaskan  latar belakang  semua  manifestasi  kehidupan manusia.  Sivilasi  adalah  karya  yang dihasilkan  manusia,  yang  menjadikan manusia mampu mengawasi lingkungannya dan
memenuhi kebutuhannya.  Kebudayaan  adalah  karya manusia,  yang  berupa  filsafat,  kesenian, kesusastraan,  agama,  dan  penilaian manusia kepada lingkungan. Kepribadian, dalam arti pembentukan kepribadian yang sesuai dengan kepribadian ideal. Kurikulum diusahakan mampu mengembangkan  secara  harmonis  dan organis  unsur  fisik,  fisiologis,  emosional, dan intelektual
manusia secara keseluruhan.
Esensialisme menyatakan  bahwa anak didik disiapkan supaya dapat berfikir dan  berbuat  sebagaimana  seharusnya. Maka  pengetahuan  atau  materi  pelajaran disusun  sedemikian  sistematis,  sehingga
mampu  diterima  secara  normatif,  seperti mempelajari nilai-nilai hidup (Barnadib,1985: 58). Materi yang disusun dalam  kurikulum  pendidikan,  menurut esensialisme meliputi materi yang bersifat tetap dan materi yang berubah.
Para essensialist menekankan implementasi  pengetahuan  dasar  3R, reading,
writing , dan arithmetics (membaca,  menulis,  dan  berhitung).  Tiga materi  tersebut  dipandang  sebagai pengetahuan dasar yang sangat ditekankan dalam esensialisme . Esensialisme juga  berupaya  mengajar siswa  dengan  berbagai  pengetahuan sejarah, pengetahuan
akademis, patriotisme,  dan  pengembangan  karakter (Gandhi HW, 2016: 161-162).
Metode  tradisional,  yaitu mental dicipline method , merupakan metode yang paling  cocok  untuk  mencapai  tujuan pendidikan  (Muhmidayeli,  2013:  172). Mental  discipline  method yaitu  suatu metode  yang  menggunakan  pendekatan psikologi pendidikan yang mengutamakan latihan  berfikir  logis,  teratur,  terus- menerus, sistematis, menyeluruh, menuju latihan  penarikan  kesimpulan  yang  baik dan komphrehensif.  Binti Maunah (2009: 208),  juga  menyatakan  metode  utama adalah  latihan  mental,  misalnya  melalui diskusi,  pemberian  tugas,  dan  penguatan penguasaan pengetahuan. Orstein, Allan C dan  Levine,  Daniel  U  (1985:  198) menyatakan “The  method  of  instruction should  center  on  regular  assignments, homework, recitations, and frequent testing and evaluation” , yang maksudnya metode pengajaran  harus  berpusat  pada  tugas rutin,  pekerjaan  rumah,  pembacaan,  dan pengujian  serta  evaluasi  secara  berkala. Metode  latihan  mental  ini  sebagai  upaya agar  kemampuan  mendisiplinkan  diri dapat  dicapai  (Maunah,  2009:  207). Metode berikutnya adalah literasi. Hal ini diungkapkan oleh Bagley, yang menyatakan esensialisme selalu  terkait
dengan budaya gerakan literasi. Nilai-nilai kebudayaan  penting  untuk  membawa manusia menjadi beradab (Gandhi, 2016: 163).
Guru berperan sebagai teladan atau contoh  dalam  pengawalan  nilai-nilai  dan penguasaan  pengetahuan  atau  gagasan- gagasan (Maunah, 2009: 209).  Peran guru menjadi  sangat  penting  mengingat pendidikan dalam pandangan esensialisme bertugas menjadikan subjek-subjek didiknya  memiliki  kemampuan  untuk merealisasikan potensi-potensinya,
menjadi  subjek-subjek  yang  mampu menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan kehidupannya, dan menjadi subjek-subjek yang mandiri dalam menghadapi problem kehidupannya  (Kneller,  1971:  59-60). Gerald L. Gutek (1997: 269), mendeskripsikan  peran  guru  sebagai berikut.
“For Essentialists, like the traditional philosophies  and  the  Conservative ideology, the teacher is an academic authority figure. The teacher is to be a  specialist  in  the  content  of  the subject  matter  and  be  skilled  in organizing  it  for  instructional purposes.  While  the  Essentialist teacher  speaks  with  the  sense  of authority that knowledge brings, this should  not  be  confused  with authoritarianism.
Defenders of intellectual disciplines such as Arthur Bestor  argue  that  the  liberal knowledge  that  they  contain  and convey  is  the  best  guarantee  for preserving both academic freedom in the  school  and  civil  liberties  in society”.
Mengacu  pendapat  Gerald  L.  Gutek tersebut, maka guru adalah tokoh otoritas akademis.  Guru  memahami  dengan  betul dan  benar  isi  materi  pelajaran  dan terampil dalam mengaturnya untuk tujuan pembelajaran. Guru betul-betul menguasai
materi  ajar.  Menurut  Arthur  Bestor pengetahuan  yang  mampu  dikuasai dengan  benar  dan  disampaikan  dengan jelas  oleh  guru,  merupakan  jaminan terbaik  untuk  melestarikan  kebebasan akademis di sekolah dan kebebasan sipil di masyarakat.

## Penelitian Terdahulu
Kajian  ini  merupakan  salah  satu bagian  dari  tugas  akhir  penulis  pada program  doktoral  di  program  studi  Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  Penelitian  tersebut  berjudul “PAK  dalam  Perspektif Esensialisme dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter Bangsa”.  Di  dalamnya  dikaji  tentang  apa hakikat  PAK,  bagaimana  PAK  dalam perspektif esensialisme ,  dan  bagaimana relevansi PAK dengan pendidikan karakter bangsa Indonesia.

## Pembahasan
Implementasi  Pemikiran Esensialisme dalam Pendidikan Antikorupsi
Berikut  ini  dipaparkan  hasil  kajian beberapa  pemikiran esensialisme dalam PAK.  Pertama,  dalam  hal  landasan  dasar PAK  perspektif esensialisme ,  PAK  harus berdasarkan pada nilai-nilai yang berasal dari  warisan  budaya  masyarakat  yang bersifat  tetap  dan  telah  teruji.  Dalam  hal ini  kebijakan  PAK  berdasarkan  pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila  berasal  dari  nilai-nilai  yang tumbuh  berkembang  dalam  adat-istiadat, budaya,  agama,  dan  kesepakatan  bangsa Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  secara material maupun formal telah teruji dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kedua,  dalam  hal  tujuan,  PAK bertujuan  membentuk  dan  melahirkan manusia  yang  memiliki  kesatuan  dan kesesuaian  antara  pola  pikir  antikorupsi, pola hati antikorupsi, dan pola tindak/sikap antikorupsi. Atas kesesuaian
dari ketiga hal tersebut, maka selanjutnya terwujud seseorang yang memiliki  watak antikorupsi.  Seseorang  dengan  watak antikorupsi selanjutnya terdapat kesadaran bahwa suatu saat akan kembali kepada  Tuhan Yang Maha Esa,  kesadaran pentingnya  menjaga  kelestarian  alam untuk  generasi  berikutnya,  kesadaran saling  hormat-menghormati,  kesadaran pentingnya kepedulian bersama, kesadaran  pentingnya  pengendalian  diri, dan kesadaran untuk hidup berdampingan dengan lainnya.
Ketiga,  dalam  hal  kurikulum,  PAK mampu mengembangkan secara harmonis dan  organis  unsur  fisik,  emosional,  dan intelektual  manusia  secara  keseluruhan. Aspek  kognitif,  afektif,  dan  psikomotorik, dalam  PAK  semua  diperhatikan  dan dikembangkan.    Penguatan  pemahaman materi  tentang  korupsi  dan  antikorupsi untuk  pengembangan  aspek  kognitif. Bermain peran, bedah film, membuat film pendek,  membuat  lagu,  membuat  cerita pendek  (cerpen),  membuat  kartun bertemakan  antikorupsi,  sebagai  upaya pengembangan  aspek  afektif/emosional, sehingga  seseorang  kemudian  suka  dan merasa  butuh  terhadap  antikorupsi. Berbagai  aktivitas  berupa  rencana  aksi antikorupsi maupun gerakan antikorupsi, sebagai bentuk penguatan aspek psikomotorik/ fisik.
Dalam  kurikulum  PAK  juga  telah memuat  empat  aspek  kurikulum.  Aspek universum ,  dipenuhi  adanya  materi tentang  korupsi  dan  integritas,  faktor penyebab korupsi, dampak masif korupsi, perkembangan  tindak  pidana  korupsi, serta nilai dan prinsip antikorupsi. Aspek silivasi ,  dipenuhi  dengan  adanya  materi tentang  tindak  pidana  korupsi  dalam perundang-undangan, gerakan kerja sama dan  instrumen  internasional  pencegahan korupsi,  dan  gerakan  kerja  sama  dan instrumen  nasional  pencegahan  korupsi. Aspek  kebudayaan,  dipenuhi  dengan
materi  tentang  upaya  pemberantasan korupsi,  korupsi  dan  pelayanan  publik, mahasiswa  dalam  upaya  pencegahan korupsi,  dan  model  pembelajaran  mata kuliah  antikorupsi.  Aspek  kepribadian, dipenuhi  dengan  adanya  materi  tentang nilai  antikorupsi,  prinsip  PAK,  dan mahasiswa  dalam  upaya  pencegahan korupsi.
PAK  juga  telah  membagi  materi pembelajaran  dalam  dua  kelompok, materi  inti  dan  materi  tambahan.  Materi inti  terdiri  dari  pengertian  korupsi, penyebab  korupsi,  jenis  dan  bentuk korupsi,  urgensi  dan  pengertian  PAK, metode  pembelajaran  antikorupsi,  dan nilai-nilai  antikorupsi.  Materi  tambahan, meliputi  lembaga-lembaga  antikorupsi  di Indonesia, sejarah pemberantasan korupsi,  strategi  pemberantasan  korupsi di berbagai negara, partisipasi masyarakat dalam  pemberantasan  korupsi,  integrasi PAK,  manajemen  PAK,  meluruskan kesalahpahaman  pengampunan  dosa, strategi  pemberantasan  korupsi  dalam perspektif  agama,  dan  langkah-langkah memulai pemberantasan korupsi.  Materi utama  yang  sangat  inti  adalah  materi tentang nilai-nilai PAK. Materi inilah yang membedakan  PAK  dengan  model  atau jenis  pendidikan  karakter  lainnya.    Nilai- nilai antikorupsi terbagi menjadi dua, nilai utama,  dan  nilai  positif  pendukung perilaku antikorupsi. Nilai utama meliputi integritas,  kejujuran,  kedisiplinan,  dan pertanggungjawaban.  Nilai-nilai  positif pembentuk  perilaku  antikorupsi  adalah kerja  keras,  kepedulian,  kesederhanaan, kemandirian, optimisme, dan kebersyukuran.  Di  dalam  publikasi  KPK melalui Anti-corruption  Learning  Centre http://aclc.kpk.go.id/materi/sikap/antikor upsi/info/grafis/nilai-nilai/antikorupsi , nilai-nilai  antikorupsi  dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu:  nilai  inti,  nilai  sikap, dan  nilai  perilaku.  Nilai  inti  meliputi kejujuran,
kedisiplinan, dan
pertanggungjawaban. Nilai sikap meliputi keadilan,  keberanian,  dan  kepedulian. Nilai  etos  kerja  meliputi  kerja  keras, kemandirian, dan optimisme. Semua nilai tersebut  bermuara  pada  nilai  integritas. Dengan  demikian  materi  tentang  nilai- nilai PAK, telah ada pengelompokannya.
PAK  telah  mengimplementasikan pemikiran  tentang  pengetahuan  dasar reading, writing , dan arittmetic (membaca, menulis,  dan  berhitung),  yang  disebut dengan  3R.  Hal  ini  didasarkan  pada kesadaran  bahwa  salah  satu  sebab terjadinya  korupsi  adalah  ketidaktahuan masyarakat  akan  korupsi.  Pengetahuan dasar  membaca,  diimplementasikan  KPK dalam  bentuk  penyediaan  media  atau bahan bacaan tentang korupsi. Media dan bahan bacaan yang menopang pembelajaran antikorupsi berupa permainan/ game , buku dongeng, film, dan e-learning . Bahan bacaan tentang korupsi disajikan oleh KPK melalui Anti-corruption Learning Centre http://aclc.kok.go.id . KPK mengimplementasikan pengetahuan dasar menulis,  dilakukan  dengan  tiga  cara, pertama  pendekatan  dengan  penerbit (bekerja  sama  dengan  Ikatan  Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2016 untuk menerbitkan  dan  menggelar  pameran buku-buku dengan isi tentang antikorupsi).  Kedua,  pendekatan  dengan kampus,  dalam  bentuk  penerbitan  jurnal Integritas.  Ketiga,  pendekatan  melalui lomba-lomba akademis bertemakan tentang  korupsi  dan  antikorupsi.  Dalam hal  pengetahuan  dasar  berhitung,  yang identik dengan matematika, implementasinya dalam PAK adalah nilai- nilai matematika, seperti nilai keteraturan, ketegasan, kesesuaian, kedisiplinan, dalam aktivitas keseharian.
PAK  telah  mengimplementasikan mental  discipline  method .  Metode  ini melatih dan mengajak masyarakat berfikir logis,  teratur,  dan ajeg ,  sehingga  mampu memiliki  kemandirian  berfikir,  dan  lebih
mampu  bertanggungjawab.  Implementasi di  sekolah  dalam  bentuk  diskusi  kelas,
studi kasus, skenario sistem pengembangan, kuliah umum, diskusi film, laporan  investigasi,  eksplorasi  tematik, prototipe , pembuktian kebijakan pemerintah, alat-alat pendidikan, pembelajaran keterampilan menulis terpadu,  dan  pembelajaran  keterampilan pemecahan  masalah  sosial.  Implementasi di  masyarakat  dengan      pengabdian masyarakat, pembinaan desa binaan, dan Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN)  tematik. Implementasi  dalam  keluarga  melalui kegiatan parenting , keteladanan,
pembiasaan,  dan  penyusunan  konsensus bersama.
Peran  guru  dalam  PAK  sangat penting.  Guru  telah  berperan  aktif mengkondisikan  dirinya  sebagai  agen pengetahuan antikorupsi (dengan belajar),  sebagai  teladan  (memberikan contoh-contoh perilaku antikoruptif), dan sebagai
evaluator (memberikan
pengarahan,  penilaian,  dan  apresiasi kepada  pembelajar).  Meskipun  masih terdapat  kendala,  belum  cukupnya pengetahuan  guru  tentang  korupsi, antikorupsi, metode, dan strategi pembelajaran/pendidikan nilai antikorupsi.

## Penguatan  PAK  dalam  Perspektif
Esensialisme PAK diharapkan mampu membantu
melahirkan sosok-sosok manusia Indonesia yang berjiwa antikorupsi. Yaitu manusia  yang  menjadikan  nilai-nilai antikorupsi  sebagai  pola  pikir,  pola  hati, dan pola tindak dalam semua aktivitasnya, sehingga  terwujud  manusia,  masyarakat, bangsa,  dan negara yang memiliki harkat martabat yang luhur dan terpuji. Manusia yang  mampu  mewujudkan  unsur-unsur kodrati kemanusiaannya. Mengingat pentingnya  PAK  untuk  keselamatan bangsa  dan  negara  Indonesia,  maka
penguatan  PAK  sangat  perlu  dilakukan. Berikut  beberapa  alternatif  penguatan PAK dalam perspektif esensialisme . a. Peninjaun  dan  perumusan  kurikulum PAK  dalam  pendidikan  formal, informal,  dan  nonformal.  Pentingnya peninajuan dan perumusan kurikulum untuk  tiga  ranah  penyelenggara pendidikan  ini  adalah  agar  terdapat kesamaan  persepsi  tentang  PAK, sehingga  terdapat  kesinambungan pola  pikir  dan  pola  tindak  oleh  tri pusat pendidikan. Dalam hal ini, yang menjadi sangat penting untuk dirumuskan dan dilaksanakan bersama  adalah  tentang  materi pembelajaran  PAK,  metode,  strategi, media pembelajaran PAK, dan perangkat evaluasi pembelajaran PAK. Nilai-nilai  antikorupsi  selanjutnya dapat
dikembangkan secara kolaboratif  dan  berkesinambungan oleh  tiga  pusat  pendidikan  tersebut. Saling  memperkuat  antara  ketiga pusat  pendidikan,  menjadi  sebuah keniscayaan agar tujuan PAK, semakin hari semakin dirasakan kemanfaatannya. b. Memberikan penguatan aspek pengetahuan,  metode,  media,  dan strategi  pembelajaran  PAK  kepada pengelola  dan  pelaku  tri  pusat pendidikan, terlebih kepada para guru. Hal  ini  penting,  karena  menurut esensialisme ,  guru  menjadi  penentu keberhasilan siswa, kompetensi,
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku  guru  merupakan  salah  satu sumber belajar.
c. Perumusan  hierarkhi  nilai-nilai  PAK berdasarkan usia. Hierarkhi nilai-nilai antikorupsi,  memudahkan  pemetaan materi pembelajaran, model pembelajaran,  metode,  media,  dan evaluasi  pembelajaran  PAK,  sehingga prinsip  keberlanjutan  PAK  terjaga, menarik,  dan  aktual.  Sesuai  dengan
tingkat  perkembangan  kemampuan belajar manusia, yaitu dimulai dari hal- hal yang konkrit menuju hal-hal yang bersifat  abstrak.  Supaya  penddikan antikorupsi dapat memberikan dasar- dasar  yang  lehih  baik,  maka seyogyanya  dimulai  dari  nilai-nilai yang  relatif  lebih  konkrit  dalam kehidupan  sehari-hari,  menuju  pada nilai-nilai yang lebih bersifat abstrak.
d. Gerakan  literasi  antikorupsi  untuk semua masyarakat. Literasi antikorupsi  di  sekolah,  dengan  cara mewajibkan  kepada  siswa  untuk membaca buku, artikel, berita tentang korupsi, melalui media cetak ataupun internet, secara berkala dan berkelanjutan. Hasil membaca ditindaklanjuti  dengan  dituliskan dalam  karya  tulis,  bisa  berupa  opini, cerita, buku, sajak, puisi, syair, maupun karya ilmiah.
e. Penguatan  sinergi  antara  sekolah, keluarga, masyarakat, instansi pemerintah,  dan  lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam PAK. PAK yang  dilakukan  oleh  KPK  seolah-olah masih  sendirian,  belum  didukung secara  komphrehensif  dan  sinergis dari  lembaga  lainnya  secara  optimal.
Korupsi adalah masalah atau kejahatan luar biasa, maka pencegahannya  juga  harus  dilakukan secara  luar  biasa.  Perlu  adanya program bersama, komitmen bersama,
langkah  yang  sama,  dan  evaluasi bersama.  Dibutuhkan  sinergi  dengan lembaga penyiaran, dalam hal penayangan media-media PAK di layar kaca secara rutin.
f. Disiapkan  PAK  bidang  keilmuan. Pentingnya  PAK  untuk  setiap  bidang keilmuan  supaya  PAK  langsung dikaitkan dengan persoalan-persoalan nyata  di  bidang  ilmu  masing-masing. Selain  itu  makna  PAK  dapat  secara langsung  mampu  membekali  para
ilmuwan,  tentang  indikator-indikator perilaku  koruptif  beserta  upaya antisipasinya. g. Reformasi  budaya.  Reformasi  budaya dengan mengemas ulang atau memformat ulang budaya dan
kebiasaan yang ada dalam masyarakat atau  organisasi,  yang  sebenarnya merupakan bibit perilaku korupsi.

## Kesimpulan
Esensialisme sebagai  salah  satu aliran pemikiran dalam filsafat pendidikan,  memiliki  beberapa  konsep pemikiran  tentang  bagaimana  sebuah kebijakan  pendidikan  dapat  kokoh  dan kuat. PAK dalam kebijakan dan implementasinya  telah  sesuai  dengan pemikiran esensialisme , meskipun terdapat beberapa hal yang belum optimal. Dalam  PAK  telah  memiliki  dasar  yang sistematis dan teruji, bertujuan mengembangkan  semua  unsur  kodrati manusia, memuat empat unsur kurikulum, telah mengimplementasikan tiga pengetahuan  dasar  (membaca,  menulis, berhitung),  metode  pembelajaran  telah mengembangkan sikap kritis, dan mengoptimalkan  peran  guru  dalam pembelajaran.
Berdasarkan  kajian  PAK  dari perspektif esensialisme ,    penguatan  PAK dilakukan dengan peninjaun dan perumusan  materi  PAK,  memberikan penguatan  aspek  pengetahuan,  metode, media,  dan  strategi  pembelajaran  PAK kepada  pengelola  dan  pelaku  tri  pusat pendidikan,  perumusan  hierarkhi  nilai- nilai antikorupsi, gerakan literasi antikorupsi,  penguatan  sinergi  antara sekolah,  keluarga,  masyarakat,  instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga swadaya  masyarakat,  guru,  orang  tua, pemimpin, dan  tokoh masyarakat, dirintisnya  PAK  bidang  keilmuan,  dan reformasi budaya masyarakat.

## Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di atas,  saran  dan  masukan  yang  dapat disampaikan adalah sebagai berikut:
a. KPK  bersama stakeholder melakukan kajian materi PAK secara berkala;
b. KPK merekomendasikan PAK keilmuan (misalnya: PAK Ilmu Hukum, PAK Ilmu Politik, PAK Ilmu Pendidikan) kepada Kementrian Riset dan  Teknologi  Pendidikan  Tinggi Indonesia  sebagai  implementasi  PAK di Perguruan Tinggi; c. Setiap lembaga pendidikan memperkuat  PAK  dengan  Gerakan Literasi Antikorupsi dan/atau pembentukan ekstrakurikuler Komunitas Pelajar Antikorupsi.

## Referensi
Allan  C,  Orstein  and  Levine,  Daniel  U.
(1985). An  Introduction  to  the Foundations of Education . Honghton Mifflin Company. Boston. Azra,  Azyumardi.  (2006).  Kata Pengantar
PAK  Mengapa  Penting”,  dalam Karlina  Helmanita  dan  Sukron Kamil  (ed).  PAK  di  Perguruan Tinggi . CSRC UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Barnadib, Imam. (1985). Filsafat Pendidikan  (Pengantar  mengenai
Sistem  dan  Metode) .  Yayasan Penerbit FIP IKIP. Yogyakarta. Barnadib,  Imam.  (1988). Ke  Arah Perspektif Baru Pendidikan. Depdikbud  Direktorat  Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan  Tenaga  Kependidikan. Jakarta. Barnadib, Imam. (1994). Filsafat Pendidikan,  Sistem  dan  Metode .
Andi Offset. Yogyakarta.
Ellis, Arthur K, et all. (1986). Introduction to  the  Foundation  of  Education . Second Edition Prentice Hall. New Jersey.
Gandhi,  Teguh.  Wangsa  HW.  (2016).
Filsafat Pendidikan, Mazhab- Mazhab  Filsafat  Pendidikan .  Ar- Ruzz Media. Yogyakarta.
Gutek, Gerald L. (1997). Philosophical and Ideological Perspectives on Education . Loyola University. Chicago.
Handoyo,  Eko.  (2013). PAK .  Penerbit Ombak. Yogyakarta.
J.  Donald  Buttler.  (1966). Idealism  in Education. Harper  dan  Row.  New York.
Jalaluddin  dan  Abdulloh  Idi.  (1997).
Filsafat Pendidikan, Manusia, Filsafat  dan  Pendidikan. Penerbit Gaya Media Prtama. Jakarta.
Klitgaard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa dan  Lindsey  Parris.  (2005). Penuntun  Pemberantasan  Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. Terjemahan  Masri  Maris.  Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Kneller, George  Frederick. (1967).
Foundations  of  Education .  Wiley.
New York.
Kneller,  George  Frederick. (1971). Introduction  to  Philosophy  of Education .  Jhon  Willey  Sons  Inc. New York.
Komalasari,  Kokom  dan  Saripudin,  Didin. (2015). American  Journal  of Applied Sciences 2015(6): 445-451.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (Tahun). Pahami  Dulu  Baru  Lawan .  KPK. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2006). Memahami untuk Membasmi . KPK. Jakarta.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2016). Kajian Kristalisasi Nilai-nilai Antikorupsi (Draft  hasil  FGD) dengan  konsultan  Ade  Iva  Murty . KPK. Jakarta. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.  (2006). Fikih Antikoupsi . Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP. Jakarta. Maunah, Binti. (2009). Landasan
Pendidikan . Teras. Yogyakarta.
Muhmidayeli.  (2013). Filsafat Pendidikan . Refika Aditama. Bandung.
Saidi,  Ridwan.  (1989). Mahasiswa  dan Lingkaran Politik . Mapindo Mulathama. Jakarta.
Wibowo,  Agus.  (2013). PAK  di  Sekolah . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Zuhairini.  (1992).  Filsafat  Pendidikan Islam. Bumi Aksara. Jakarta.