Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5389/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia

## Kartika Shara Ningsih,  Aldri Frinaldi, Lince Magriasti
Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Juny 2023 Publish : 07 July 2023 Fiscal  decentralization  cannot  be  separated  from  the  implementation  of  regional autonomy to manage regional finances according to their respective potentials. This study analyzes  the  problems  of  laws  and  regulations  governing  the  implementation  of  fiscal decentralization  in  regional autonomy  and  fiscal  decentralization  in  the implementation of  regional  autonomy  in  Indonesia.  This  research  approach  is  normative  juridical  with qualitative  analysis.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  laws  and  regulations governing  fiscal  decentralization  and  regional  autonomy  in  Indonesia  have  developed, starting from Law Number 5 of 1975 concerning Fundamentals of Regional Government to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government but until now there are no laws  and  regulations  that  lex  specialis  regulate  fiscal  decentralization.  Fiscal decentralization  plays  an  important  role in  the  implementation  of  regional autonomy  in Indonesia  as  a  means  of  accelerating  the  creation  of  community  welfare  independently according to regional potential, although there are still many obstacles. Keywords:
Fiscal  Decentralization,  Regional Autonomy.

## Info Artikel
Abstrak Article history: Diterima : 12 Juni 2023 Publis : 07 Juli 2023 Desentralisasi  fiskal  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  untuk mengatur  keuangan  daerah  sesuai  potensi  masing-masing.  Penelitian  ini  menganalisis permasalahan  peraturan  perundang-  undangan  yang  mengatur  pelaksanaan  desentralisasi fiskal  dalam  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian ini  yuridis normatif dengan analisis kualitatif.
Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  mulai dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1975  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah hingga Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  namun sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  secara lex  specialis mengatur  mengenai  desentralisasi  fiskal.  Desentralisasi  fiskal  berperan  penting  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  sebagai  sarana  mempercepat  terciptanya kesejahteraan  masyarakat  secara  mandiri  sesuai  dengan  potensi  daerah  meskipun  masih terdapat banyak kendala.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Kartika Shara Ningsih Universitas Negeri Padang, Indonesia Email: sharaningsihkartika@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  pada  dasarnya  merupakan  upaya  pemberdayaan  daerah dalam  rangka  mengelola  pembangunan  di  daerahnya,  kreativitas,  inovasi  dan  kemandirian diharapkan  akan    dimiliki  oleh    setiap  daerah,    sehingga    dapat  mengurangi  tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada  masyarakatnya  akan  meningkat,  baik  pelayanan  yang sifatnya  langsung  diberikan  kepada  masyarakat  maupun  pelayanan  yang  tidak  langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas- fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.  Dengan kata lain  penyediaan  barang-barang  publik  dan  pelayanan  publik  dapat  lebih  terjamin  (Sun’an  & Senuk, 2015).
Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif  sumber  pembiayaan  pembangunan  tanpa  mengurangi  harapan  masih  adanya  bantuan dan  bagian  dari  Pemerintah  Pusat  dan  menggunakan  dana  publik  sesuai  dengan  prioritas  dan
aspirasi    masyarakat.  Adanya  otonomi  daerah  maka  terjadi  desentralisasi  yang  menyangkut pengelolaan  keuangan  daerah,  perencanaan  ekonomi  termasuk  menyusun  program-program pembangunan  daerah  dan  perencanaan    lainnya  yang  dilimpahkan  dari  pusat  ke  daerah (Kharisma, 2013).  Konsekuensi dari pelaksanaan  otonomi daerah  di Indonesia  adalah adanya pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  (bidang  moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013).
Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam  aspek pengelolaan    keuangan    daerah    yang    disebut    otonomi    fiskal    atau  desentralisasi    fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik  saat  ini  sudah  berada  pada  kondisi  point  no  return,  sehingga  aspek-aspek  yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta  quality improvement. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju  kemakmuran  yang  inklusif  dan  berkelanjutan.  Segala  upaya  dan  kerja  pemerintah tersebut  tentu  wajib  mendapatkan  dukungan  sepenuhnya  dari  segala  pihak  yang  terkait  dan berkepentingan  dalam  mendukung  suksesnya  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  dalam penyelenggaraan  otonomi  di  Indonesia  seutuhnya.  Tanpa  dukungan  seluruh  pihak,  niscaya pemerintah  sendiri  tidak  akan  mampu  melaksanakan  secara  optimum  dan  pendulum  otonomi justru akan lebih sering bergerak ke arah dampak yang sifatnya negatif dan merusak. Koordinasi dan kerelaan untuk saling mendukung dari  segala  pihak  kemudian  menjadi  kata  kunci yang utama  baik  di  internal  Pemerintahan  Pusat  maupun  antara  Pemerintah  Pusat  dengan Pemerintahan  Daerah  (Haryanto,  2015).  Semua  adalah  masalah  kompleks  dalam  lingkungan politik yang tidak pasti, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan apakah Otonomi Daerah benar-benar bekerja menuju desentralisasi yang efektif.

## 2. KAJIAN TEORI

## 1. Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi dalam konteks harfiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan  kekuasaan.  Desentralisasi  merupakan  sebuah  alat  untuk  mencapai  salah  satu tujuan  bernegara,    yaitu  terutama  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan menciptakan  proses  pengambilan  keputusan  publik  yang  lebih  demokratis  (Sidik,  2002). Desentralisasi  merupakan  peralihan  kewenangan  dari    lingkungan    pusat  ke  lingkungan pemerintah  daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya  (Kaloh,  2002).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  desentralisasi  adalah penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (Kumorotomo, 2008).
Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  mekanisme  transfer  dana  dari  APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara  yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan  dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka  dengan  kebijakan  desentralisasi  fiskal  diharapkan  akan  menciptakan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang  sepadan  dengan  besarnya  kewenangan  urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun’an dan Senuk 2017).
Desentralisasi  fiskal  merupakan  konsekuensi  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk  meningkatkan  potensi  daerah,  dalam  hal  ini  adalah  dari  segi  fiskal.  Undang    Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia  dibagi  ke  dalam  provinsi-provinsi  kemudian  dibagi  lagi  ke  dalam  wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan  melaksanakan  sendiri  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangannya  dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.
Menurut  Prawirosetoto  (Pujiati  2006),  desentralisasi  fiskal adalah pendelegasian tanggung  jawab  dan  pembagian  kekuasaan  dan  kewenangan  untuk  pengambilan  keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan ( tax assigment ) maupun aspek pengeluaran ( expenditure  assigment). Desentralisasi  fiskal  ini  dikaitkan  dengan  tugas  dan  fungsi pemerintah  daerah  dalam  penyediaan  barang  dan  jasa  publik.  Dengan  kata  lain, desentralisasi  fiskal  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  distribusi  anggaran  dari  tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan (Saragih 2003).
2. Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  adalah  hak  dan  wewenang  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  sesuai  dengan  kepentingan  masyarakat  daerah  tersebut. Menurut (Ateng Syarifuddin, 2018) otonomi daerah bermakna kebebasan atau kemandirian namun  bukan  kemerdekaan  melainkan  hanya  suatu  kebebasan  yang  terbatas  atau kemandirian  itu  terwujud  sebagai  sebuah  pemberian  kesempatan  yang  harus  dapat dipertanggungjawabkan.  Otonomi  daerah  juga  merupakan  suatu  hak  mengatur  serta memerintah  daerah  sendiri  dimana  hal  tersebut  ialah  hak  yang  diperoleh  dari  suatu pemerintah  pusat.  Menurut  (Kansil,2001)  otonomi  daerah  yaitu  hak,  wewenang  dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya  ditujukan  guna  memenuhi  suatu  kepentingan  bangsa.  Sedangkan  menurut Mahwood  otonomi  daerah  adalah  hak  dari  masayarakat  sipil  guna  mendapatkan  sebuah kesempatan  serta  perlakuan  yang  sama,  baik  dalam  mengekpresikan  serta  mmperjuangkan suatu kepentingan dan ikut mengontrol sebuah kinerja pemerintah daerah.
Pemberlakuan  sistem  otonomi  daerah  merupakan  amanat  yang  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 Amandemen  Kedua  tahun 2000  untuk  dilaksanakan  berdasarkan  undang-  undang  yang  dibentuk  khusus  untuk mengatur  pemerintahan  daerah  (Kurniawan,  2012).  Sejarah  otonomi    daerah    di  Indonesia sudah    dimulai  pada  zaman  kemerdekaan.  Sejarah  ini  sempat  terhenti  saat  diterapkannya sentralisasi  pemerintahan  pada  era  orde  baru.  Kemudian,  perjalanan  desentralisasi dilanjutkan  seiring  dengan  berkembangnya  era  reformasi  di  Indonesia.  Namun, ketidaksiapan institusi dan masyarakat dalam menghadapi desentralisasi ini mengakibat kan ketidakseimbangan vertikal dan horizontal (Nurhemi & Suryani, 2015).
Menurut  Said  (2008),  terdapat  empat  perspektif  yang  mendasari  segi  positif  dan empat  perspektif  yang  mendasari  segi  negatif  otonomi  daerah.  Empat  perspektif  yang mendasari  segi  positif  otonomi  daerah,  yaitu  sarana  untuk  1)  demokratisasi,  2)  membantu meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi  pemerintahan,  3)  mendorong  stabilitas  dan  kesatuan nasional,  dan  4)  memajukan  pembangunan      daerah.    Empat     perspektif     yang  mendasari segi negatif otonomi daerah, yaitu 1) menciptakan fragmentasi dan keterpecahbelahan yang tidak diharapkan, 2) melemahkan kualitas pemerintahan, 3) menciptakan kesenjangan antar daerah  yang  lebih  besar,  dan  4)  memungkinkan  terjadinya  penyimbangan  arah  demokrasi yang lebih besar.
Pelaksanaan  otonomi  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  konsep  otonomi  yang dimaknai  sebagai  penyerahan  urusan  Pemerintah  Pusat  ke  daerah,  kecuali  lima  kekuasaan yang  dipergunakan  untuk  kelangsungan  kehidupan  bangsa.  Namun  diluar  lima  kekuasaan yang  dikecualikan  harus  diserahkan  pada  daerah.  Dengan  mempertimbangkan  penyerahan urusan itu sebagai usaha untuk mengurangi beban dan tuga Pemerintah Pusat. Disamping itu juga,  dalam  rangka  meratakan  tanggung  jawab.  Sesuai  dengan  sistem  demokrasi,  maka tanggung jawab pemerintah dapat dipikul rata oleh seluruh masyarakat yang diikutsertakan
melalui  disentralisasi  fungsional  dan  teritorial.  Hal  ini  dapat  menciptakan  stabilitas pemerintahan pada umumnya (Makhfudz, 2013).
Implementasi  Otonomi  Daerah  memberi  peluang  besar  bagi  daerah  untuk  meningkatkan kinerja  keuangan  mereka  sendiri.  Daerah  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  dan meningkatkan  sumber    daya    lokal    mereka    sendiri.  Namun,  pelaksanaan  otonomi  daerah yang seringkali dipelintir menjadi “automoney” telah menyebabkan  kebutuhan  yang besar bagi daerah untuk menyusun berbagai skema keuangan daerah guna membiayai bergesernya berbagai otoritas dari pusat ke daerah (Tjandra, 2016).

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  adalah  penelitian  dengan  metode  analisis  ekonomi  politik  dalam  kerangka desentralisasi fiskal di daerah  yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan  dilakukan  untuk  mendapatkan  data  sekunder  dengan  bahan  atau  materi  berupa buku-buku,  artikel-artikel,  hasil-hasil  penelitian,  dan  pendapat  ahli  yang  berkaitan  dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Tulisan ini mengkaji dan menganalisis bahan hukum baik yang sifatnya konseptual maupun faktual yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi  fiskal  sejauh  ini  sudah  memberikan  dampak  positif  terhadap  otonomi daerah  di  Indonesia  namun  belum  diatur  secara  khusus  dalam  undang-undang.  Peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah  di    Indonesia mengalami  perkembangan.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  meliputi  Undang-  Undang Dasar  Negara  Republik    Indonesia    Tahun  1945  Pasal  18,  18  A  dan  18  B,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  di Daerah,  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah,  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat  dan  Daerah,  Undang-Undang   Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara,  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan    Negara,    Undang-Undang    Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah.
Instrumen- instrumen hukum yang ada dalam mengatur desentralisasi fiskal kini berguna untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  membangun  kegiatan  perekonomian  daerah dan menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang- undangan  mengenai  desentralisasi fiskal di masa yang akan datang.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal memberi kesempatan  kepada Pemerintah  Daerah  agar  dapat  memanfaatkan  potensi  ekonomi  daerahnya  sendiri  untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemerintah Daerah dapat merumuskan peraturan daerah mengenai  desentralisasi  fiskal  di  daerahnya  berdasarkan  hal-  hal  tersebut  agar  pengambilan keputusan lebih didengarkan oleh masyarakat karena sesuai dengan karakter dan potensi daerah. Karena itu, hubungan antara ketimpangan dan tuntutan otonomi kompleks dan bergantung pada karakteristik  daerah.  Pemerintah  Daerah  juga  dapat  memberikan  masukan  kepada  Pemerintah Pusat untuk pengaturan mengenai desentralisasi fiskal di tingkat yang lebih tinggi yaitu undang- undang.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  samping  memberikan    dampak    positif    juga memungkinkan  tindak  korupsi  karena  memberikan  peluang  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk mengelola  keuntungan  potensi  daerahnya.  Bagi  para  pelaku  korupsi  di  daerah,  selain  APBD,
anggaran  yang  sering  menjadi  target  korupsi  adalah  anggaran  pemekaran  daerah.  Salah  satu kasus  yang  terjadi adalah  korupsi  APBD  oleh  45  orang  anggota  DPRD  Malang  terhadap  dana yang digunakan  untuk membangun  fasilitas umum. Hal ini patut mendapat perhatian bersama dari  pemerintah  pusat  dan  masyarakat  karena  APBD  adalah  fundamental  dari  perekonomian daerah (Putra, 2018).
a. Pemanfaatan PAD
Sumber-sumber      pendanaan      yang    berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang  selama  ini  belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  terutama  untuk  meningkatkan kemandirian  daerah.  Hal  ini,  mengingat  masih  banyak  potensi  PAD,  khususnya  dari  pajak daerah dan retribusi daerah yang belum dikelola dengan efektif dan efisien.
b.   Korupsi
Desentralisasi  fiskal  di  Indonesia  lebih  menghasilkan  “terdesentralisasikannya” korupsi  ke  daerah      (kabupaten/kota).  Sesuai  dengan  Teori Fraud  Triangle bahwa munculnya kasus-kasus  korupsi APBD cenderung disebabkan oleh faktor opportunity yang didukung oleh lemahnya internal. Menurut Klitgaard et.al. (2002) bahwa korupsi mengikuti kekuasaan.  Korupsi  pada  tingkat  daerah  diformulasikan  yaitu corruption=  monopoly power+discretion- accountability. Korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang  oleh  seseorang  yang  memiliki  kemerdekaan  bertindak  atau  wewenang  yang control. Semakin tinggi PAD, maka  semakin tinggi korupsi.  Hal ini memberikan  indikasi bahwa  PAD rentan untuk menjadi objek korupsi di daerah. Dapat dikatakan bahwa perlunya evaluasi  mengenai  kebijakan  desentralisasi  fiskal  yang  memberikan  kewenangan (kekuasaan)  besar  pada  pemerintah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah sehingga meminimisir potensi terjadinya korupsi.
c. Pengawasan dari Pemerintah Pusat
Korupsi  yang  masih  terjadi  di  tengah  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  antaranya dengan  Pemerintah  Daerah  menyalahgunakan  kewenagannya  dalam  pelaksanaan desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat kurang melakukan  pengawasan. Pelimpahan wewenang bukan berarti mengurangi dan menghentikan kewajiban Pemerintah Pusat tersebut  di samping  adanya  laporan  pertanggung jawaban dari Pemerintah Daerah. Pemerintah  Pusat  harus  memiliki  kemampuan  untuk  memantau  dan  mengevaluasi proses desentralisasi. Memberikan sanksi bagi Kepala Daerah yang tidak mentaati Peraturan Pemerintah  Pusat  baik  sanksi  administratif,    sampai    pada    sanksi    pidana    untuk memberikan efek jera bagi kepala daerah lain yang melanggar.
d.   Kurangnya Peran Serta Masyarakat Desentralisasi  fiskal  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk meningkatkan  pendapatan  dan  melakukan  fungsi  alokatif  dalam  menetapkan  prioritas pembangunan  daerah  (Putra,  2018).  Fungsi  alokatif  tersebut  membutuhkan  aspirasi  dari masyarakat  yang  sehari-hari  memnfaatkan  potensi  daerah  agar  dapat  terlaksana  tepat  pada sasaran.Peran  masyarakat  dalam  otonomi  daerah  dapat  dikatakan  masih  minim  bahkan beberpa  terkesan  acuh.  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  harus  bekerja  sama untuk  memberikan  sosialisasi  bahwa  otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasinya  kepada  Pemerintah  Daerah termasuk  dalam  pengelolaan  potensi  fiskal  daerah,  contohnya  dalam  pembahasan  APBD. Apabila  aspirasi  dari  masyarakat  ikut  menjadi  pertimbangan  dalam  pembahasan  dan penetapan  APBD,  maka  kebijakan    yang    diambil    akan    lebih    efektif,    efisien  dan  tepat sasaran.  Keterlibatan  masyarakat  juga  memperkuat  sistem  pengawasan  dan  transparansi sebagai salah satu prinsip good governance.
Penelitian  sebelumnya  membahas  tentang  efek  kebijakan  desentralisasi  fiskal sebagai  representasi  implementasi  kebijakan  otonomi  daerah  berpengaruh  secara  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  dimana  pada  situasi  desentralisasi  fiskal  masih  rendah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi setelah mencapai titik tertinggi,
pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  negatif.  Kriteria  sosial ekonomi  dan  demografi  bersama  dengan  faktor-faktor  politik  mempengaruhi  tingkat otonomi fiskal pemerintah daerah di negara Yunani. (Psycharis, 2015).
Prinsip  Pelaksanaan  desentralisasi  di    Indonesia  pada    hakikatnya  sejalan  dengan pengalaman  Negara-negara  lain    dalam    melakukan  desentralisasi.  Sebagaimana diungkapkan  Ter-minassian  (1997)  bahwa    banyak  Negara  di  dunia    melakukan  program desentralisasi  sebagai  refleksi  atas    terjadinya  evolusi  politik  yang    menghendaki  adanya perubahan  bentuk  pemerintahan  ke   arah   yang   lebih demokratis dan  mengedepankan partisipasi.  Lebih    lanjut  Ter-minassian    menjelaskan    bahwa      pelaksanaan  desentralisasi merupakan  upaya    untuk    meningkatkan  responsivitas  dan    akuntabilitas  para    politikus kepada konstituennya, serta  untuk  menjamin adanya keterkaitan antara kuantitas, kualitas, dan  komposisi penyediaan layanan  publik  dengan  kebutuhan  penerima  manfaat layanan tersebut.
Di    Indonesia,  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  sebagai    salah      satu      instrument kebijakan  pemerintah mempunyai prinsip dan  tujuan antara lain  (Mardiasmo, 2009)  ;
1. Mengurangi  kesenjangan  fiskal  antara  pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  dan antar   daerah.
2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  di  daerah  dan  mengurangi  kesenjangan pelayanan  publik  antar daerah.
3. Meningkatkan  efisiensi  peningkatkan  sumber  daya nasional.
4. Tata    kelola,  transparan,  dan   akuntabel  dalam pelaksanaan  kegiatan  pengalokasian transfer  ke daerah yang  tepat  sasaran.
5. Mendukung  kesinambungan  fiskal  dalam    kebijakan ekonomi makro. Tidak   jauh   berbeda, (Siddik, 2001)   menjelaskan bahwa   tujuan umum   program desentralisasi  fiskal  di  Indonesai    adalah    untuk;    (1)      membantu    meningkatkan  alokasi nasional  dan    efisiensi  operasional  pemerintah  daerah;    (2)      memenuhi    aspirasi    daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan  memobilisasi pendapatan   daerah  dan kemudian      nasional;      (3)  meningkatkan  akuntabilitas,  meningkatkan  transparansi,  dan mengembangkan   partisipasi   konstituen   dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; (4)  mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar    pemerintah  daerah,  memastikan  pelaksanaan pelayanan  dasar   masyarakat  di   seluruh Indonesia, dan  mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah, dan  (5)  memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia.
Dalam    tataran  kebijakan  yang  lebihaplikatif,  desentralisasi  fiskal  tersebut diwujudkan melalui pemberian  sejumlah  transfer  dana langsung  dari pemerintah pusat  ke daerah  dalam    rangka  memenuhi  asas  desentralisasi,    pemberian    dana      yang      dilakukan oleh  kementrian/lembaga  melalui  mekanisme  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan,  serta memberikan  diskresi  kepada daerah untuk  memungut pajak  dan retribusi sesuai dengan kewenangannya. Di  banyak Negara yang  menganut desentralisasi, kewenangan memungut pajak      daerah  dan  retribusi  daerah  ini    dilakukan  dalam    rangka  memberikan  pelayanan yang    berkualitas  kepada masyarakat  lokal  dan memberikan jaminan  kepada  rakyat  bahwa pelayanan publik akan  semakin membaik dan  rakyat akan  lebih  puas  dengan pelayanan yang  diberikan.
Pemerintah  Daerah  diberikan  sumber-sumber  keuangan  untuk menyelenggarakan urusan    pemerintahan    yang    menjadi    kewenangan    Pemerintah  Daerah.  Desentralisasi fiskal   memberikan   kewenangan   kepada   daerah   untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah  diberikan  kewenangan  dalam  menggali  sumber-sumber  penerimaan  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki.  Prinsip  dari  desentralisasi  fiskal  tersebut  adalah money  folow functions, dimana  Pemerintah  Daerah  mendapat  kewenangan  dalam  melaksanakan  fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat juga  memberikan  dana  transfer  yang  dapat  dikelola  daerah    dalam    pembiayaan
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Tujuannya adalah  untuk mengatasi  ketimpangan fiskal  dengan  Pemerintah    Pusat  dan  antar  Pemerintah  Daerah  lainnya.  Untuk meminimilaisir  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah  Pusat  melalui  dana transfer  tersebut,  daerah  dituntut  dapat  mengoptimalkan  kemampuannya  dalam  menggali potensi pendapatannya.
Desentralisasi  fiskal  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dari  desentralisasi, karena apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil  keputusan  di  sektor  publik,  maka  harus  mendapat  dukungan  dari  pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan  yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),  termasuk surcharge of taxes , pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah pada  hakekatnya  mengemban  tiga  fungsi  utama,  antara  lain  fungsi  distribusi,  alokasi  dan stabilisasi.  Fungsi  alokasi  adalah  peran  pemerintah  dalam  mengalokasikan  sumber  daya ekonomi  agar  tercipta  secara  efisien,  yaitu  peran  pemerintah  dalam  menyediakan  barang yang  tidak  bisa  disediakan  oleh  pasar.  Fungsi  distribusi  adalah  peran  pemerintah  dalam memengaruhi  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan  untuk  menjamin  adanya  keadilan  dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam memengaruhi  keseluruhan  tingkat  pengangguran,  pertumbuhan  ekonomi  dan  harga.  Dalam hal  ini  pemerintah  menggunakan  kebijakan  anggaran  untuk  mengurangi  pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  menurut  Halim  (2007)  akan  berjalan  dengan  baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :
1) Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement.
2) Terdapat  keseimbangan  antara  akuntabilitas  dan    kewenangan    dalam  melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.
3) Stabilitas politik yang kondusif.
4) Proses      pengambilan      keputusan      di      daerah      harus      demokratis,      dimana pengambilan  keputusan  tentang  manfaat  dan  biaya  harus  transparan  serta  pihak-pihak yang  terkait  memiliki  kesempatan  memengaruhi  keputusan- keputusan tersebut.
5) Desain  kebijakan  keputusan  yang  diambil  sepenuhnya  merupakan  tanggung  jawab masyarakat   setempat   dengan   dukungan   institusi   dan   kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah
6) Kualitas  sumberdaya  manusia  yang  kapabel  dalam  menggantikan  peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat.
Hingga saat ini desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah memang sudah berjalan di tiap kabupaten dan kota di   Indonesia.   Realitas   menunjukkan   bahwa pemerintah      daerah      belum      dapat  sepenuhnya  lepas  dari  pemerintah  pusat  di  dalam mengatur  rumah  tangga  daerah.  Hal  ini  tidak  hanya  terlihat  dalam  konteks  kerangka hubungan  politis  dan  wewenang  daerah,  namun  juga  terlihat  dalam  hubungan  keuangan antara  pusat  dan  daerah.  Implikasi  langsung  atas  implementasi  desentralisasi  fiskal  dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah  adalah  kebutuhan  dana  yang  cukup  besar.  Sumber  dana utama  pemerintah  daerah  berasal  dari  PAD,  yang  dipakai  untuk  membiayai  belanja  modal dan pembangunan. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya  berasal  dari  PAD  saja.  Pemerintah  daerah  juga  mendapatkan  bantuan  transfer  dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan.
Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan    Dana    Alokasi    Khusus    (DAK).    Pemberian dana  perimbangan  ditujukan  untuk mengurangi  adanya  disparitas  fiskal  vertikal  (antara pemerintah    pusat    dengan  pemerintah  daerah),  dan  juga  untuk  membantu  daerah  dalam membiayai  kewenangannya.  Dalam  pelaksanaan  kewenangan  daerah,  pemerintah  pusat memberikan  bantuan  kepada  daerah  dalam  bentuk  transfer.  (Gan  Jun  et  all.  2005  dalam
Ndadari  dan  Adi.  2008),  mengartikan  transfer  pemerintah  pusat  sebagai  pengalihan  dari pendapatan  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  yang  memainkan peranan penting dalam menentukan tingkat disparitas sosial sehingga dalam jangka panjang dapat mengembangkan perekonomian negara.
Sebelum masa otonomi daerah, besaran transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah  diwujudkan  dalam  tiga  bentuk  yaitu  :  (1)  Subsidi  Daerah  Otonom  (SDO),  (2) Bantuan  Inpres,  dan  (3)  Daftar  Isian  Proyek  (DIP).  Sedangkan  saat  ini,  pada  era  otonomi daerah  ketiga  bentuk  transfer  ini  dihilangkan.  Sebagai  gantinya  pemerintah  pusat memberikan  transfer  kepada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  Dana  Perimbangan  (DBH, DAU,  dan  DAK).  Secara  umum  DBH  dan  DAU  digolongkan  ke  dalam  bentuk unconditional  transfer  atau  biasa  disebut  dengan  transfer  tak  bersayarat.  Sedangkan  DAK digolongkan  ke  dalam  bentuk  conditional  transfer  atau  biasa  disebut  dengan  transfer bersyarat (Azwardi, 2007 dalam Ndadari dan Adi,2008).
Pada  umumnya  pemerintah  pusat  memberikan  transfer  dana  dalam  bentuk  DAU. DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  bertujuan  untuk  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang  dimaksudkan  untuk  mengurangi  ketimpangan kemampuan  keuangan  antar  daerah  melalui  penerapan  formula  yang  mempertimbangkan kebutuhan  dan  potensi  daerah  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Untuk  mengurangi  ketimpangan dalam  kebutuhan  pembiayaan  dan  penguasaan  pajak  antar  pusat  dan  daerah,  diberikan kepada  daerah  DAU  minimal  26%  dari    penerimaan  dalam  negeri  netto  (Ndadari  dan  Adi 2008).  Sesuai  dengan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  bahwa  kebutuhan  DAU  suatu  daerah  (provinsi, kabupaten,  kota)  ditentukan  dengan  menggunakan  pendekatan  konsep  celah  fiskal  dan alokasi dasar. Celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal daerah.  Dengan  pengertian  lain,  DAU  digunakan  untuk  menutup  celah  yang  terjadi  akibat adanya kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah bersangkutan. Biasanya distribusi  DAU  daerah-daerah  yang  memiliki  kemampuan  relatif  besar  akan  lebih  kecil, sebaliknya  daerah-daerah  yang  memiliki  kemampuan  relaif  kecil  akan  memperoleh  DAU yang relatif besar. Untuk konsep alokasi dasar DAU dihitung berdasarkan jumlah pegawai negeri sipil di daerah.
Dengan demikian  desentralisasi fiskal sejauh ini sudah memberikan dampak positif terhadap  otonomi  daerah  di  Indonesia  namun  belum  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang.  Instrumen-  instrumen  hukum  yang  ada  dalam  mengatur  desentralisasi  fiskal  kini berguna  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  membangun  kegiatan perekonomian  daerah  dan  menjadi  landasan  dalam  membuat  peraturan  perundang- undangan    mengenai    desentralisasi    fiskal  di  masa  yang  akan  datang.    Kebijakan desentralisasi    fiskal  memberi  kesempatan    kepada  Pemerintah  Daerah  agar  dapat memanfaatkan  potensi  ekonomi  daerahnya  sendiri  untuk  menyelesaikan  berbagai permasalahan.  Pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  samping  memberikan    dampak    positif juga  memungkinkan tindak korupsi karena memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk  mengelola  keuntungan  potensi  daerahnya.  Terdapat  juga  kendala  lain  seperti pemanfaatan PAD, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Pusat dan kurangnya peran serta masyarakat

## 5. PENUTUP
Peraturan perundang-undangan  yang mengatur desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di    Indonesia  mengalami  perkembangan.  Namun  sampai  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan  yang  secara lex  specialis mengatur  mengenai  desentralisasi  fiskal  dalam otonomi  daerah.  Desentralisasi  fiskal  berperan  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  di Indonesia sebab  desentralisasi  fiskal merupakan  salah  satu sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah  daerah  untuk  mempercepat  terciptanya  kesejahteraan  masyarakat  secara  mandiri sesuai  dengan  potensi  daerah.  Namun  dengan  desentralisasi  yang  diberikan  pemerintah  pusat
kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengurus  daerahnya  sendiri  menimbulkan  beberapa  dampak negatif seperti korupsi karena memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuntungan  potensi  daerahnya,  pemanfaatan  PAD,  kurangnya  pengawasan  dari  Pemerintah Pusat dan kurangnya peran serta masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul    Halim,   2007,    Manajemen   Keuangan   Daerah, Yogyakarta : AMP YKPN Hadi,  Sofyan.,  &  Saragih,  Tomy  M.  (2013).  Ontologi  Desentralisasi  Fiskal  Dalam  Negara Kesatuan. Perspektif, Vol. 18, (No. 3), pp.169-179.
Haryanto,    Joko    T.    (2015).    Desentralisasi    Fiskal  Seutuhnya.    Retrieved    from https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel- dan-opini/desentralisasi-fiskal-
seutuhnya/, diakses 22 Januari 2019.

## Jurnal
Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum Dan Sesudah Era  Desentralisasi  Fiskal  Di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan, Vol. 14, (No. 2), pp.101-119.
Kurniawan,  D.  (2012).  Otonomi  Daerah  Dan  Desentralisasi  Fiskal  Di  Indonesia.  E-Jurnal Unisfat, Vol. 7, (No. 2), pp.129-144.
Makhfudz,   M.   (2013).   Kontroversi   Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum, Vol. 3, (No2), pp.380-407.
Mardiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Derah. (Yogyakarta : BPFE UGM, 2009). Ndadari  &  Adi,  Priyo,  Hari.  (2008).  Peta  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Sesudah  Otonomi Daerah :  Apakah Mengalami Pergeseran ? Seminar Nasional Akuntansi X, Vol. 1, (No. 1), pp.1-29
Nurhemi dan Guruh Suryani. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah TErhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 2, Oktober 2015, 183-205.
Psycharis, Y. Yoi, M, (2015)  Decentralization and local government fiscal autonomy: evidence from  the  Greek  municipalities.  Environment  and  Planning  C:  Government  and Policy, Vol. 34, (No.2), pp.262-280.
Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70.
Putra, W. (2018). Perekonomian Indonesia. Depok: Rajawali Pers. Sambanis, Nicholas., & Milanovic, Branko. (2014).Explaining Regional Autonomy Differences in  Decentralized  Countries.  Comparative  Political  Studies,  Vol.  47,  (No.  13), pp.1830-1855.
Saragih, J.P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sidik,  Machfud,  2001.          Studi      Empiris  Desentralisasi  Fiskal  :  Prinsip,  Pelaksanaan  Di Berbagai  Negara  serta          Evaluasi      Pelaksanaan      Penyerahan      P3D  (Personil, Peralatan,  Pembiayaan  Dan    Dokumentasi)  Sebagai  Konsekuensi  Kebijakan Pemerintah,  Sidang Pleno   ISEI  Ke-X,  pada  13-14  April  2001,   Batam.
Sun’an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. (2015). Ekonomi  Pembangunan  Daerah.   Jakarta
: Mitra Wacana Media.
Ter-Minassian,  Teresa,  1997.          Fiscal  Federalism  In  Theory  and    Practice,  International Monetary Fund, Washington.
Tjandra,  W.  (2014).  Hukum  Keuangan  Negara.Jakarta: Grasindo.