E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 11, November 2022

## KAWIN BEDA AGAMA, BAGAIMANA?

## Agnia Rahmah, Mohamad Fajri Mekka Putra
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email: agnia.rahmah@ui.ac.id, fajriputra@yahoo.com

## Abstrak
Setiap agama memiliki peraturan masing masing bagi umat yang meyakini untuk keberlangsungan dalam menjalani kehidupannya. Ajaran agama merupakan suatu pondasi  yang  kokoh  dan  mempunyai  hubungan  erat  dengan  suatu  perkawinan. Perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  dinamis  dewasa  ini  menjadikan  suatu hukum  perkawinan bukanlah suatu  hambatan untuk  melakukan perkawinan  yang semakin  beragam,  misalnya  perkawinan  beda  agama  sulit  untuk  dihindari. Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  peneliti  melakukan  penelitian mengenai  perkawinan  beda  agama  yang  akan  dilengkapi  dengan  adanya  peran notaris  dalam  mengurusi  hal  keperdataan  sebagai  implikasi  dari  adanya  suatu perkawinan  beda  agama.  Penelitian  hukum  ini  menggunakan  bentuk  penelitian yuridis  normatif,  dimana  terdapat  sudut  pandang  dari  sisi  peraturan  perundang- undangan dan disisi lain terdapat suatu realita terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan beda agama ini tidak sah menurut  masing  masing  agama,  sehingga  dapat  kita simpulkan dengan tegas bahwa perkawinan ini tidak sah menurut UU Perkawinan. Menurut hukum islam pun  tidak  diperbolehkan  perkawinan  antara  seorang  lelaki  dan  seorang  wanita yang  berbeda  keyakinan.  Fenomena  perkawinan  beda  agama  ini  bukan  berarti suatu  hal  yang  harus  kita  dukung.  Namun  hal  tersebut  seharusnya  kita  arahkan agar  kuantitasnya  berkurang  hingga  tidak  dilakukan  kembali  oleh  masyarakat, sehingga  suatu  perkawinan  dapat  berlangsung  sesuai  dengan  keyakinan  masing masing  dan  juga  sesuai  dengan  peraturan  negara.  Kehadiran  anak  hasil perkawinan  tersebut  tidak  berarti  dapat  dijadikan  alasan  untuk  memperbolehkan keabsahan dalam suatu perkawinan beda agama.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama; UU Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam.

## Abstract
Every religion has its own regulations for people who believe in sustainability in living  their  lives.  The  religion  is  a  solid  foundation  and  has  a  very  close relationship  with  a  marriage.  Dynamic  society  of  Indonesian    recently,  makes  a marriage  law  not  an  obstacle  to  carrying  out  a  diverse  marriages,  for  example interfaith  marriages  are  difficult  to  avoid.  Based  on  the  things  that  have  been described  above,  the  authors  conducted  research  on  interfaith  marriages  which complemented  by  the  role  of  a  notary  in  dealing  with  civil  matters  as  an implication in the existence of an interfaith marriage. This research used the form of normative juridical research, where there was a point of view from the side of laws and regulations and on the other hand there was a reality of the regulations
that apply in daily society. The results showed that interfaith marriages were not legal  according  to  each  religion,  so  we  could  conclude  emphatically  that  this marriage    was  not  legal  according  to  the  Marriage  Law.  According  to  Islamic law, marriage between a man and a woman whose beliefs were different was not permitted.  The  phenomena  of  interfaith  marriage  did  not  mean  that  we  had  to support  it.  However,  we  should  direct  this  so  that  the  quantity  decreased  and  it was  not  repeated  by  the  community,  so  that  a  marriage  could  take  place  in accordance  with  each  other's  beliefs  and  also  in  accordance  with  state regulations. The presence of children from the marriage did not mean that it culd be used as a reason to allow validity in an interfaith marriage.
Keywords: Interfaith Marriage; Marriage Law; Compilation of Islamic Law.

## Pendahuluan
Pandangan terhadap suatu agama yang dianut oleh manusia seharusnya dianggap menjadi  suatu  unsur  kehidupan  pada  setiap  manusia  yang  menempati  level  tingkat tertinggi.  Hal  ini  disebabkan  agama  mempunyai  suatu  peranan  sebagai  urgensi  moral pada hukum sebagai pemberi arah atau dapat menjadi suatu titik yang dapat dianut oleh setiap hidup manusia supaya tidak beralih arah. Agama dalam hal ini mempunyai peran dalam hidup  manusia sebagai  pemberi  cahaya  yang dapat  memberikan suatu  kejelasan dalam  hal  yang  benar  dan  yang  buruk,  serta  sebagai  penuntun  arah  dalam  melakukan suatu  perbuatan  di  kehidupan  dunia  ini.  Adanya  suatu  pemahaman  terhadap  agama adalah  pemahaman  keyakinan  kita  sebagai  manusia  terhadap  sesuatu  yang  diciptakan oleh  Tuhan.  Setiap  agama  memiliki  peraturannya  masing  masing  bagi  umat  nya  yang meyakininya  untuk  keberlangsungan  menjalani  kehidupannya.  Ajaran  dari  agama merupakan  suatu  pondasi  yang  kokoh  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan  suatu perkawinan (Judiasih et al., 2020).
Setiap  agama  mengatur  aspek  perkawinan  untuk  menjalankan  suatu  kehidupan berumah  tangga.  Dimana  Perkawinan  ini  diartikan  sebagai  perjanjian  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  hubungannya  sebagai  suami  dan  isteri  (Poerwadarminta,  2002). Di  Indonesia,  berlakunya  hukum  perkawinan  nasional  sebagai  aturan  pokok.  Aturan hukum  perkawinan  ini  merupakan  suatu  unifikasi  hukum  terhadap  perkawinan  dalam keadaan masyarakat Indonesia yang memiliki golongan golongan yang berbeda. Adanya Undang  Undang  Perkawinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menjelaskan dalam pasalnya mengenai adanya hubungan erat perkawinan dengan agama atau kepercayaan. Hal ini memberikan suatu arti bahwa perkawinan  tidak  hanya  mengenai  unsur  lahir  atau    jasmani  saja  melainnya  adanya unsur  rohani atau  batin yang memegang peran penting dalam perkawinan (Adji, 1989).
Perkawinan di Indonesia ini merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang  dijamin  keberadaannya  oleh  Pasal  28  B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 (selanjutnya  disebut  UUD  1945).  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  pilar  ideologis yaitu Pancasila yang merupakan suatu roh yang berprinsipkan adanya kebebasan dalam menjalankan  suatu  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing  ini
mendorong  keadaan  masyarakatnya  untuk  memeluk  suatu  agama  yang  diyakininya. Pancasila menempatkan ajaran ketuhanan Yang Maha Esa diatas segalanya. Adanya sila pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  ini  merupakan  integral  pancasila  yang berkedudukan  sebagai  dasar  negara.  Terdapat  6  (enam)  agama  di  negara  Indonesia  ini yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Marta, 2018).
Dengan  adanya  keberagaman  pada  masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  ini, sangat  mungkin  terjadi  adanya  konsekuensi  yang  logis  dimana  perkawinan  yang dilakukan oleh dua orang  yang memiliki agama atau keyakinan  yang berbeda. Adanya konstitusi  bangsa  Indonesia dalam Pasal  29 UUD 1945  yang dijadikan suatu  raga dari adanya  pancasila  sebagai  roh-nya,  menyebutkan  bahwa  adanya  perlindungan, penjaminan,  pembinaan  dan  pengarahan  kehidupan  beragama  oleh  negara  tergantung pada  kepercayaan  yang  diyakininya  ini  merupakan  generalisasi  dari  hadirnya  Pasal  2 ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Dalam  pasal  tersebut,  penyebutan  bahwa  adanya  suatu perkawinan  yang  dilakukan  dengan  sah  jika  dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut dilakukan  berdasarkan  hukum  dari  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya. Adanya  suatu  diksi  “hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya”  dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini mempunyai maksud bahwa pada Negara Indonesia, setiap warga negaranya diwajibkan untuk melaksanakan suatu perkawinan melalui suatu lembaga  agama  yang  dipercayanya  dan  patuh  pada  aturan  perkawinan  agamanya tersebut.  Adanya  sangkut  paut  masalah  perkawinan  sebagai  perbuatan  yang  sakral  ini mempunyai  hubungan  erat  sekali  dengan  agama.  Hal  ini  menandakan  adanya  suatu perbedaan  dalam  pelaksanaan  hukum  perkawinan  ini  akan  mempengaruhi  cara  hidup kekeluargaan,  kekerabatan,  dan  kekaryaan  seseorang  dalam  kehidupan  masyarakat. Dalam hal ini berarti perkawinan memang dianggap mutlak harus dilaksanakan dengan hukum masing masing agama dan kepercayaannya (Saleh, 1976). Jika hal ini dilanggar, hal  ini  akan  memunculkan  suatu  implikasi  pada  status  perkawinannya  secara  hukum negara dengan segala akibat hukumnya.
Dinamisnya  perkembangan  masyarakat  Indonesia  dewasa  ini  menjadikan  suatu hukum  perkawinan  di  negara  Indonesia  bukanlah  menjadi  suatu  hambatan  untuk dilakukannya perkawinan yang semakin beragam, perkawinan beda agama ini tentu saja tidak  dapat  dihindari  saat  ini  (Wanodyo  Sulistyani  &  MH,  2017).  Dengan  mulai banyaknya  fakta  fenomena  perkawinan  beda  agama  yang  kian  hari  kian  banyak dilakukan  jumlahnya  saat  ini  dilakukan  oleh  masyarakat,  dengan  berbagai  cara  tentu didukung  oleh  adanya  globalisasi  dan  penggunaan  teknologi  canggih  yang  digunakan oleh seluruh masyarakat saat ini. Perkawinan lintas agama ini memang menjadi polemik yang  cukup  kontroversial  dalam  masyarakat,  apalagi  pada  negara  yang  masyarakatnya mempunyai  berbagai  macam  agama  yang  berbeda.  Dimana  hal  ini  dapat  saja menimbulkan  akibat-akibat  hukum  yang  akan  menjadi  suatu  permasalahan  baru. Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  perkawinan  beda  agama  yang  akan  dilengkapi  dengan  adanya  peran  notaris dalam mengurusi hal keperdataan sebagai implikasi dari adanya suatu perkawinan beda agama.

## Metode Penelitian
Peneliti  akan  menguraikan  mengenai  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penyusunan  penelitian  ini.  Bentuk  penelitian  hukum  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif dimana adanya suatu sudut pandang dari sisi peraturan perundang-undangan dengan suatu realita terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat  (Abdul  Kadir  Muhammad,  2012).  Adanya  pendekatan  dilakukan  dalam bentuk  usaha  mencari  kebenaran  dengan  melihat  asas-asas  yang  dapat  dilihat  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan.  Analisa  pada  norma  hukum  yang  dilakukan bertujuan dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi  normatifnya  (Ibrahim,  2005).  Dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  adanya penelahaan  secara  khusus  meneliti  asas-asas  hukum  dan  mengadakan  sistematisasi terhadap bahan sumber hukum tertulis (Mamudji et al., 2005).
Yuridis normatif yaitu bentuk metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  sekunder  (Muchtar,  2015).  Dalam  tulisan  ini, peneliti  menggunakan  sifat  eksplanatoris,  dimana  penelitian  ini  memperkuat  atau menguji  keadaan  hukum  yang  sudah  ada,  sehingga  dapat  menyempurnakan  dan memberikan  masukan  baru  dalam  penerapan  teori  atau  norma  hukum.  Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yang dilakukan terhadap buku, peraturan dan  dokumen-dokumen  tertulis.  Metode  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  merupakan  suatu  metode analisis  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  non-numerik.  Dalam  hal  ini  metode penelitian  lebih  menekankan  pada  aspek  pemahaman  secara  mendalam  terhadap  suatu masalah  dari  pada  melihat  permasalahan  untuk  penelitian  generalisasi,  dengan menggunakan  teknik  analisis  mendalam  yaitu  mengkaji  masalah.  Metode  analisis kualitatif ini akan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum terkait dan hasil dari analisis dengan  metode  penelitian  ini  akan  menghasilkan  suatu  penelitian  yang  berbentuk deskriptif analitis.

## Hasil dan Pembahasan Bagaimanakah perkawinan beda agama diatur di Indonesia?
Perkawinan  merupakan  suatu  pelaksanaan  kehidupan  bersama  dengan  harus dipenuhinya  syarat  syarat  tertentu  yang  dilakukan  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan. Hal tersebut merupakan pengertian perkawinan yang disebutkan oleh Prof. Dr.  Wirjono  Prodjodikoro.  Selain  itu,  adanya  penambahan  pengertian  menurut  Prof. Subekti yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan adanya suatu pertalian  yang sah  diantara  lelaki  dan  wanita  dengan  harapan  untuk  waktu  yang  lama  (Togatorop, 2023). Paul Scholten meyakini bahwa adanya hubungan yang abadi diantara lelaki dan wanita ini haruslah diakui oleh suatu negara (Dakhi, 2019).
Negara  Indonesia  mempunyai  suatu  ideologi  bagi  warga  negaranya  dalam kebebasan  menjalankan  suatu  ibadah  sesuai  dengan  agama  dan  kepercayaan  masing- masing  yang  mendorong  keadaan  warga  negaranya  untuk  memeluk  suatu  agama  yang
diyakininya (Faridah, 2018). Indonesia mengakui adanya 6 (enam) agama, yakni Islam, Kristen  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu.  Adanya  sangkut  paut masalah perkawinan sebagai perbuatan yang sakral ini mempunyai hubungan erat sekali dengan agama. Hal ini menandakan adanya suatu perbedaan dalam pelaksanaan hukum perkawinan  ini  akan  mempengaruhi  cara  hidup  kekeluargaan,  kekerabatan,  dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan masyarakat.
Menurut  Rusli  dan  R.Tama  yang  menyebutkan  bahwa  suatu  ikatan  lahir  batin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  antar  agama  yang  berbeda,  dapat menyebabkan  tersangkutnya  dua  peraturan  yang  berbeda  mengenai  syarat-syarat  dan tata  cara  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  hukum  agamanya  masing-masing dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  (Amri,  2020).  Dari  pengertian  yang  dikatakan  Rusli  dan  R.Tama  ini menjelaskan  adanya  perkawinan  yang  dilakukan  bertujuan  dalam  membentuk  suatu kebahagiaan  dari  keluarga  yang  dibina,  namun  adanya  suatu  perbedaan  sistem  hukum antara suami dan isteri akan membuat tujuan tersebut dirasa sukar untuk direalisasikan. Adapun  pengertian  selanjutnya  mengenai  perkawinan  beda  agama  merupakan  adanya perkawinan  yang dilakukan antara orang  yang berbeda agama dan masing masing dari mereka tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Hal ini disebutkan oleh O.S. Eoh (OS, 1996). Untuk itu selanjutnya dalam hal ini peneliti ingin memberikan suatu sudut pandang  pengaturan  perkawinan  menurut  hukum  yang  mengatur  suatu  perkawinan  di Indonesia.
Dahulu  perkawinan  beda  agama  ini  diatur  oleh  pemerintah  kolonial  Hindia Belanda  yaitu  dalam Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken (GHR)  atau  peraturan tentang  Perkawinan  Campuran  yang  dimuat  dalam  Staatsblad  1898  Nomor  158  pada Pasal  1,2,6,7  Ayat  (2),  dan  10  (Setiarini,  2021).  Dalam  uraian  yang  disebutkan  pada GHR  mengenai  Peraturan  tentang  Perkawinan  Campuran  ini  merupakan  perkawinan antara seorang lelaki dan seorang wanita dimana masing masing dari mereka ini tunduk pada hukum yang berbeda. Adanya pasangan tersebut yang merealisasikan perkawinan beda agama terlindungi dan terjamin kepastian hukum. Sehingga adanya pengakuan dari negara  oleh  hukum  negara  walaupun  memang  menurut  hukum  agama  tidak mengesahkan  perlakuan  tersebut.  Berbeda  dengan  setelah  berlakunya  UU  Perkawinan. Perkawinan  menurut  UU  Perkawinan.  Dalam  Pasal  1  UU  Perkawinan,  perkawinan memiliki  pengertian  sebagai  suatu  ikatan  lahir  batin  yang  memiliki  suatu  tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa  yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dalam hal sebagai suami istri.  Perkawinan  ini  menjadi  suatu  peristiwa  hukum  yang  penting  dalam  suatu kehidupan manusia karena itu adanya suatu  hukum  yang mengatur mengenai  pertalian yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  yang  telah  memenuhi syarat-syarat  perkawinan,  untuk  jangka  waktu  yang  selama  mungkin  (Hanifah,  2019). Dalam  hal  ini,  perkawinan  dimaksudkan  dilakukan  untuk  seumur  hidup  (Badruzaman, 2020).  Adanya  diksi  ikatan  lahir  batin  dalam  pengertian  perkawinan  tersebut menjelaskan  bahwa  hubungan  yang  dibina  oleh  suami  isteri  ini  bukanlah  semata  mata
hanya  ikatan  biasa,  melainkan  keduanya  harus  mempunyai  suatu  ikatan  batin  yang memperkokoh  fondasi  dalam  membangun  rumah  tangga  bahagia  dan  kekal  (Sudirman et al., 2021).
Penjelasan lanjutan mengenai perkawinan ini tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  agama  masing-masing  dan  kepercayannya.  Adanya  keanekaragaman  agama  di Indonesia  yang  mengatur  mengenai  perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  setiap  agama serta  memiliki  peraturan  tentang  perkawinannya  itu  sendiri.  Erat  hubungannya  dengan aspek keagamaan ini memperlihatkan agama dijadikan suatu pondasi yang kokoh dalam menjalankan suatu kehidupan berumah tangga (Judiasih et al., 2020). Namun dalam hal ini,  UU  Perkawinan  pada  prinsipnya  tidaklah  secara  gamblang  mengatur  suatu perkawinan  berbeda  agama.  Jika  dilihat  dari  adanya  makna  Pasal  2  UU  Perkawinan yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Hal perkawinan dalam UU Perkawinan  ini  diserahkan  kepada  hukum  masing-masing  agamanya.  Yang  berarti dalam adanya setiap perkawinan yang dilaksanakan ini haruslah menurut hukum masing masing  agamanya  dan  kepercayaannya  yang  akan  dianggap  mempunyai  kekuatan hukum  jika  syarat  ketentuan  perkawinan  yang  dilakukan  tersebut  dicatatkan  menurut perundang-undangan  yang  berlaku.  Fakta  bahwa  perkawinan  beda  agama  ini  telah banyak  dilakukan  tidak  bisa  dijadikan  suatu  pembenaran,  karena  hal  tersebut menimbulkan  akibat  hukum  mengenai  ketidakjelasan  pada  status  legalitas  perkawinan yang dilakukan.
Pasal  2  ayat  (2)  UU  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang dilakukan ini dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1975  Tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  lebih  lanjut dalam  hal  pencatatan  perkawinan  yaitu  mengenai  dari  mereka  yang  melangsungkan perkawinan  menurut  agama  islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1954  Tentang  Pencatatan  Nikah, Talak,  dan  Rujuk.  Disebutkan  pula  pencatatan  bagi  mereka  yang  melangsungkan perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  selain  agama  islam  dilakukan oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil.  Dapat  kita  lihat  dalam aturan  yang  telah  diatur  negara,  pencatatan  ini  menjadi  sangat  perlu  dilakukan  guna memenuhi  kewajiban  administratif  pemerintah  serta  dapat  terjamin  keabsahannya. Dapat  kita  lihat  dari  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai pencatatan  perkawinan  memberikan  suatu  penjelasan  pada  perkawinan  beda  agama yang  dilakukan  ini  membuat  adanya  suatu  perbedaan  pada  pegawai  yang  berwenang untuk mencatat perkawinan yang dilakukan.
Perkawinan  yang  dilakukan  antara  orang  yang  memeluk  lain  agama  dianggap batal  demi  hukum  atau  yang  dapat  kita  sebut  dengan  adanya null  and  void. Hal  ini berarti  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  dapat  dianggap  tidak  pernah  ada perkawinan  atau never  existed .  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dalam  putusan  MA,  29  Maret
1994, No. 1634 K/Pdt/1994 yang menjelaskan mengenai adanya suatu penerobosan dan pelonggaran  pada  Pasal  66  UU  Perkawinan  yang  dirasa  tanpa  memperhatikan  adanya Comon Basic Idea yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengakibatkan adanya suatu peruntuhan tatanan kehidupan dalam bermasyarakat dan beragama ditinjau dari Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Adanya suatu pelonggaran dalam hal ini adalah masih  menggunakan  adanya  hal  hal  liberalistik  yang  sudah  berbeda  dengan  adanya landasan  umum  cita-cita  hukum  perkawinan  dan  dengan  adanya  landasan  filosofis dalam  UU  Perkawinan.  Dari  adanya  penjabaran  hal  diatas  tersebut,  dapat  kita  lihat adanya  perkawinan  beda  agama  tidaklah  pula  memenuhi prinsip  hukum  mengenai perkawinan yang termuat dalam UU Perkawinan ini antara lain adalah asas selektivitas dan  asas  legalitas.  Asas  selektivitas  yang  merumuskan  beberapa  larangan  pada  suatu perkawinan mengenai dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula dia dilarang tidak boleh melakukan perkawinan seperti yang diatur dalam UU Perkawinan,  yang  tidak  memperbolehkan  perkawinan  dilakukan  oleh  warga  negara yang  berbeda  keyakinan.  Selain  itu  adanya  asas  legalitas  yang  menyebutkan    dimana pada  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  ini  wajib  dicatat  oleh  petugas  (pejabat)  yang berwenang.  UU  Perkawinan  mengamanatkan  arti  penting  dari  adanya  pencatatan  pada setiap  perkawinan  yang  dilakukan.  Pencatatan  perkawinan  ini  berfungsi  sebagai  tertib administrasi  dan  perlindungan  hukum  bagi  warga  negara  yang  nantinya  akan mempermudah  para  pihak  terkait  dalam  melakukan  atau  menghadap  suatu permasalahan di kemudian hari menurut pelaksanaan UU Perkawinan.
Jika kita mencoba memahami dan mencoba mendalami adanya Pasal 2 ayat (1) UU  Perkawinan  kita  dapat  melihat  bahwa  sebenarnya  tidaklah  tepat  juga  jika  kita mengatakan  perkawinan  yang  dilakukan  antara  calon  mempelai  yang  berlainan  agama belum sama sekali diatur . Jika kita menyimpulkan bahwa adanya kekosongan hukum, hal  ini  dapatlah  kita  bantah  dengan  adanya  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan.  Adanya pengaturan setiap pemeluk agama yang ada di Indonesia ini mempunyai masing-masing hukum  agama  yang  mengatur  keabsahan  perkawinan.  Dalam  hal  ini  masing-masing memiliki  nilai  dan  syaratnya.  Adanya  masing  masing  hukum  agama  ini  sangatlah melekat  pada  setiap  individunya  dimana  hal  ini  pun  mengandung  perbedaan  yang fundamental  dan  tidak  mungkin  untuk  dilakukan  terjadinya  penetralan.  Sehingga  dari sudut  pandang  UU  Perkawinan,  perkawinan  beda  agama  ini  bukan  hanya  tidak  sah karena  tidak  memenuhi  aturan  agama  yang  diamanatkan  oleh  pasal  2  ayat  (1),  namun juga  karena  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  tercatat.  Artinya  perkawinan  beda agama ini tidak sah. Namun adanya Pasal 35 huruf a jo. Penjelasan Pasal 35 UU No 23 Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  (Selanjutnya  disebut  dengan  UU Adminduk) menyebutkan bahwa adanya perkawinan beda agama dapat ditetapkan oleh pengadilan,  atas  dasar  dari  adanya  penetapan  pengadilan  tersebut  pencatatan  menurut UU  Adminduk  dapat  dilakukan.  Adanya  Pasal  35  huruf  a  jo.  Penjelasan  Pasal  35  UU Adminduk  ini  telah  mengatur  adanya  pencatatan  bagi  perkawinan  beda  agama  yang dilakukan.  Adanya  syarat  dan  prosedur  dalam  perkawinan  ini  harus  dilangsungkan seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, begitu pula mengenai aturan dan tata
cara  hukum  masing  masing  agama.  Dua  hal  ini  tidak  boleh  dikesamping,  dua  hal  ini haruslah berjalan beriringan dan selaras menurut UU Perkawinan. Terhadap pernyataan tersebut, adanya pemberian pencatatan bagi orang yang melaksanakan perkawinan beda agama  menurut  UU  Adminduk  ini  bukan  menjadi  suatu  pembenaran  atas  adanya perkawinan beda agama yang dilakukan. Adanya Perkawinan beda agama ini tetap tidak sah menurut masing masing agama, maka dapat kita simpulkan dengan tegas tidak sah pula menurut UU Perkawinan.
Lalu  selanjutnya,  untuk  masyarakat  Indonesia  ini,  menurut  Prof  Hazairin  yang pernah berpendapat bahwa adanya UU Perkawinan ini masih dirasa belum cukup untuk diimplementasikan  oleh  masyarakat  Indonesia  yang  berkeyakinan  agama  islam (Barnawy,  2017).  Harus  adanya  suatu  kompilasi  yang  mengatur  lebih  detail,  sehingga atas adanya cetusan tersebut lahirlah suatu Kompilasi hukum islam di  Indonesia untuk mengatur  segala  perihal  yang  berkaitan  mengenai  kehidupan  menurut  hukum  islam, salah satunya pada bidang perkawinan.
Perkawinan menurut Hukum  Islam. Dalam bahasa arab, perkawinan ini disebut sebagai nikaahun yang memiliki kata lain yaitu tazawwaja. Dalam hukum islam, dalam rangka  merealisasikan  kebahagiaan  hidup  keluarga  yang  disertai  adanya  rasa  damai serta  kasih  sayang  dalam  jalan  yang  diridhoi  Allah  SWT,  perkawinan  dapat  diartikan sebagai adanya penyelenggaraan suatu akad atau perikatan dalam rangka menghalalkan adanya  hubungan  kelamin  antara  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami-istri  (Ainani, 2010). Dalam hukum islam, perkawinan ini ditempatkan dalam suatu posisi yang mulia, tinggi dan sakral. Hal tersebut yang mendorong agar perkawinan haruslah dipersiapkan dengan  baik.  Dalam  Islam,  suatu  perkawinan  mempunyai  syarat,  yaitu  sekufu  atau sederajat mengenai agama, merdeka, kekayaan dan kesejahteraan, orang yang taat (Ajo et al., 2022). Dasar hukum perkawinan tertuang dalam ayat ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum islam diantaranya Q.S An-Nisa:21 yang menyebutkan adanya Miitsaaqan ghalizhan yang  berartikan  perjanjian  yang  sangat  kuat.  Hal  ini  merupakan  suatu  dasar adanya  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  salah  satunya  mengatur  mengenai  perkawinan islam dimana pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), menyebutkan  bahwa  adanya  akad  yang  sangat  kuat  atau Miitsaaqan  ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ini merupakan salah satu ibadah.
Asas  perkawinan  menurut  hukum  islam  di  Indonesia  berdasarkan  KHI  yaitu adanya  asas  untuk  selama-lamanya  yang  dijelaskan  pada  Pasal  2  KHI,  asas kemaslahatan hidup yang dijelaskan pada Pasal 3 KHI, asas persetujuan yang dijelaskan pada Pasal 16 KHI, asas kemitraan suami istri atau asas kekeluargaan atau kebersamaan yang  sederajat  yang  dijelaskan  pada  Pasal  77  ayat  (3)  KHI.  Selain  itu,  dalam melaksanakan  perkawinan  ini  haruslah  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan  yang mana jika salah satu dari rukun dan syarat perkawian tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu  perkawinan.  Rukun  nikah  ini  diatur  dalam  Pasal  14  KHI  yang  menyebutkan adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali bagi calon mempelai perempuan, saksi,  ijab  dan  kabul.  Dalam  hal  adanya  calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan  ini terdapat  adanya  asas  kebebasan  yang  dimiliki  para  calon  mempelai  dalam  memiliki
pasangannya, namun dengan tetap memperhatikan larangan perkawinan yang dijelaskan pada Pasal 18 KHI dimana bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan haruslah tidak terdapat  suatu  halangan menurut  dalam Pasal  39  - Pasal  44 KHI. Selanjutnya, adanya asas kepastian hukum yang dijelaskan pasal Pasal  5 ayat (1) KHI  yang menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatat serta adanya Pasal  5 ayat  (2) KHI yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Kedua asas terakhir yang peneliti sebutkan ini menjadi suatu permasalahan dalam hal  dilakukannya  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  dua  sejoli  yang  memeluk  suatu keyakinan agama berlainan. Adanya asas kebebasan dan asas kepastian hukum  menurut KHI ini menjadi  suatu  permasalahan dalam hal  jika dilaksanakannya perkawinan beda agama.  Lebih  jelas  menurut  Pasal  40  KHI  yang  menyatakan  bahwa  adanya  larangan melangsungkan  suatu  perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  dalam keadaan wanita tersebut tidak memeluk keyakinan agama islam. Selanjutnya disebutkan juga  dalam  Pasal  44  KHI  yang  menjelaskan  mengenai  larangan  terhadap  wanita  islam melangsungkan  suatu  perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  islam. Diperkuat oleh adanya pendapat menurut Muhammad Idris Ramulyo yang mengatakan bahwa  harus  adanya  3  asas  perkawinan  yang  diperhatikan  yaitu  asas  absolut,  asas legalitas dan asas selektivitas. Menurut Muhammad Idris Ramulyo yaitu dalam hal asas legalitas  yang  mengharuskan  memang  adanya  suatu  kewajiban  perkawinan  yang dicatatkan  dan  asas  selektivitas  yang  menjelaskan  bahwa  dalam  suatu  perkawinan dimana  seseorang  yang  hendak  melakukan  perkawinan  harus  menyeleksi  lebih  dahulu dengan  siapa  ia  boleh  menikah  dan  dengan  siapa  ia  tidak  boleh  menikah.  Adapun keputusan Fatwa yang dibentuk dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29  Juli  2005  di  Jakarta  yang  menetapkan  bahwa  perkawinan  beda  agama  adalah haram  dan  tidak  sah.  Sehingga  dapat  disimpulkan,  menurut  hukum  islam  pun  tidak diperbolehkan  perkawinan  yang  dilakukan  diantara  seorang  lelaki  dan  seorang  wanita yang berbeda keyakinan (Amri, 2020).
1. Bagaimanakah  implikasi  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  di Indonesia?
Adanya  suatu  perkawinan  yang  dilakukan  tentu  memberikan  suatu  akibat hukum  yang  terjadi.  Adanya  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  ini  akan memberikan suatu implikasi dalam hubungan suatu rumah tangga keluarga. Adanya perbedaan  agama  ini  merupakan  hal  yang  mendasar.  Implikasi  dari  adanya perkawinan  beda  agama  berpengaruh  pada  keabsahan  dari  perkawinan  tersebut. Hubungan  suami  isteri  yang  dipengaruhi  oleh  adanya  hukum  suatu  perkawinan  ada disebutkan  pada  Pasal  30  sampai  dengan  Pasal  34  UU  Perkawinan.  Pun  adanya larangan larangan di antara suami dan isteri dalam suatu perkawinannya yaitu:
a. Dilarang diantara mereka melakukan perjanjian jual beli (Pasal 1467 BW)
b. Dilarang diantara mereka saling memberi hibah (Psal 1678 BW)
c. Dilarang diantara mereka saling mengadakan perjanjian kerja (Pasal 1601 bw)
d. Diarang dianatara mereka saling memberi kesaksian di Pengadiilan (Pasal 1910 BW)
e. Pengaruh Hukum perkawinan beda agama terhadap harta benda perkawinan.
f. Didalam  UUP  35  -  Pasal  37  mengatur  mengenai  harta  benda  mengenai perkawinan.
Karena  dalam  hal  ini  perkawinan  beda  agama  dianggap  tidak  sah  menurut  UU Perkawinan, hak, kewajiban dan larangan tersebut  tidaklah berlaku. Adanya fenomena perkawinan yang dilakukan dengan adanya perbedaan agama diantara para pihaknya ini menjadi suatu hal yang sangat mendasar dalam bagaimana mereka mengimplementasikan  hak  hak  atas  adanya  suatu  ikatan  tersebut.  Dapat  kita  ketahui adanya perkawinan beda agama yang dianggap sebagai suatu perkawinan yang tidak sah maka  dengan  demikian  tidak  mempunyai  pengaruh  hukum  terhadap  harta  benda  yang diperoleh oleh kedua pasangan itu dengan perkataan lain secara hukum diantara mereka dapat  dikatakan  tidak  pernah  ada  harta  bersama.  Perkawinan  beda  agama  yang dilakukan  dianggap  tidak  sah,  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut  dalam agama  islam  dianggap  sebagai  anak  luar  kawin.  Hal  ini  tentu  saja  akan  berpengaruh pada  hal  hal  kewarisan  dimana  mengenai  kewarisan  dalam  suatu  perkawinan  beda agama  ini  memang  tidak  secara  gamblang  dijelaskan  dengan  detail  dalam  suatu  UU Perkawinan.  Adapun  pengaruh  hukum  Perkawinan  beda  agama  terhadap  anak  yang dilahirkan  mengenai  keturuan  diatur  dalam  Pasal  42  sampai  dengan  pasal  44  UU Perkawinan.  Dimana  ada  pasal  yang  menjelaskan  bahwa  anak  sah  adalah  anak  yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini ada pada pasal 42 UU Perkawinan.  Hal  ini  berarti  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah  adalah anak tidak sah. Undang Undang menentukan bahwa anak itu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya,  hal  ini disebutkan pada  Pasal  43 UU Perkawinan.  Dengan  demikian  anak  tersebut  hanya  dapat  mewaris  atas  harta peninggalan  ibunya  serta  keluarga  ibunya.  Sedangkan  dari  adanya  pihak  ayah biologisnya,  anak  tersebut  tidak  mempunyai  kedudukan  sebagai  ahli  waris.  Dalam hukum  islam  sendiri,  adanya  orang  yang  berhak  sebagai  ahli  waris  merupakan seseorang  yang  seagama  dengan  pewaris.  Dalam  hal  pewarisan  menurut  hukum  islam adanya agama ini tentunya dalam hal pewaris dan ahli waris haruslah memeluk  agama islam. Selanjutnya ada syarat bahwa ahli waris tidak boleh membunuh sang pewaris dan pewaris meninggal dan ada harta dari pewaris tersebut untuk dibagikan.
Namun dalam hal perihal anak, anak ini merupakan sebuah anugerah yang yang haruslah kita lindungi keberadaannya. Adanya Pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak beragama islam dapat diberikan suatu wasiat wajibah. Selanjutnya adanya  suatu  perlindungan  untuk  anak  yang  dilahirkan  dalam  suatu  perkawinan  beda agama  ini  tertulis  dalam  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Nomor  51/K/AG/1999  yang menjadi  dasar  adanya  wasiat,  wasiat  wajibah  dan  hibah  yang  dapat  diberikan  oleh pewaris  yang beragama  muslim kepada ahli waris  yang beragama non-muslim.  Dalam hal  ini berlaku pula  anak  yang lahir dalam  suatu  perkawinan beda agama. Selanjutnya adanya  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  mengeluarkan  suatu  fatwa  dalam  rangka melindungi hak dari seorang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan beda agama. Hal tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang
pemberian  harta  antar  pewaris  islam  yang  berbeda  agama  dengan  ahli  warisnya  dapat dilakukan  dalam  bentuk  hibah,  wasiat  dan  hadiah.  Diperkuat  pula  dengan  adanya Yurisprudensi  Nomor 1/Yur/Ag/2018  yang menyebutkan adanya ahli waris  yang tidak memeluk  agama  islam  dapat  diberikan  wasiat  wajibah  (Pertiwi  &  Lukman,  2023). Dalam hal  ini wasiat  dan wasiat  wajibah dapat  dibuat oleh pewaris dihadapan seorang Notaris.  Adanya  peran  notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris,  dimana  Notaris  dalam  hal  ini  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang dalam pembuatan suatu akta. Akta yang dimaksud termasuk juga mengenai akta wasiat  dan  akta wasiat  wajibah. Dalam kewarisan beda  agama,  adanya perbedaan agama  antara  pewaris  dengan  ahli  waris  ini  menjadi  suatu  hal  yang  harus  dihadapi notaris dalam mengimplementasikan jenis hukum apa  yang akan dituangkan pada akta nya.  Hukum  islam  yang  mengatur  mengenai  adanya  ahli  waris  yang  bukan  memeluk agama  islam  tidak  mendapat  bagian  pewaris  islam,  hukum  waris  islam  mengatur  jika pewaris dan ahli waris ini  berbeda agama maka  hal itu akan menggugurkan hak waris bagi  ahli  waris  tidak  beragama  islam,  hal  ini  berarti  jika  digunakannya  hukum  islam pada  akta  tersebut  membuat  kekuatan  hukum  akta  nya  batal  demi  hukum.  Sehingga Notaris  dalam  hal  ini  perlu  mencari  ketentuan  hukum  dan  merumuskan  suatu  hukum yang sekiranya dapat dipakai oleh para pihaknya. Dalam adanya kewarisan beda agama, Notaris pada prakteknya dapat juga menggunakan hukum waris adat, adat yang melekat pada para pihak. Hukum waris adat dalam hal ini dapat disesuaikan dengan suku pihak pewaris  dan  juga  ahli  waris,  seperti  adanya  secara  matrilineal,  patrilineal,  maupun bilateral.

## Kesimpulan
Perkawinan beda agama diatur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken  (GHR)  atau  peraturan  tentang  Perkawinan Campuran pada tahun 1898. Setelah berlakunya UU Perkawinan, penjelasan mengenai perkawinan ini tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan  sah  jika  dilakukan  sesuai  dengan  hukum  agama  masing-masing  dan kepercayaannya.  Namun,  UU  Perkawinan  pada  dasarnya  tidak  secara  rinci  mengatur perkawinan  beda  agama.  Hukum  perkawinan  ini  diberikan  kepada  masing-masing agama, yang berarti setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama dan dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan  beda  agama  tidak  memenuhi  prinsip  hukum  perkawinan  yang tercantum dalam UU Perkawinan, seperti asas selektivitas dan asas legalitas. Meskipun perkawinan beda agama banyak dilakukan, itu tidak bisa dijadikan pembenaran karena menyebabkan ketidakjelasan status legalitas perkawinan. Perkawinan antara orang yang berbeda  agama  dianggap  batal  demi  hukum  atau  null  and  void.  Syarat  dan  prosedur perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan aturan yang berlaku. Kedua hal ini harus diperhatikan secara bersamaan dan selaras sesuai dengan UU Perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  beda  agama  menurut  UU  Administrasi  Kependudukan bukanlah pembenaran atas perkawinan tersebut. Perkawinan beda agama tetap tidak sah
menurut  agama  masing-masing  dan  juga  menurut  UU  Perkawinan.  Dalam  Hukum Islam,  ada  asas  kebebasan  dan  kepastian  hukum  yang  menjadi  masalah  dalam perkawinan  beda  agama.  Pasal  40  huruf  c  Kompilasi  Hukum  Islam  melarang perkawinan  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  jika  wanita  tersebut  tidak memeluk  agama  Islam.  Pasal  44  KHI  juga  melarang  seorang  wanita  Islam  menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
Perkawinan beda agama memiliki implikasi pada hubungan keluarga. Perbedaan agama merupakan masalah mendasar. Perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah tidak  memiliki  pengaruh  hukum  terhadap  harta  benda  yang  diperoleh  oleh  pasangan tersebut, sehingga secara hukum mereka tidak memiliki harta bersama. Anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dalam agama Islam. Hal ini  akan  berpengaruh  pada  masalah  pewarisan,  di  mana  kewarisan  dalam  perkawinan beda agama tidak dijelaskan secara detail dalam UU Perkawinan.

## BIBLIOGRAFI
Abdul  Kadir  Muhammad.  (2012). Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Adji,  S.  U.  (1989). Kawin  lari  dan  Kawin  antar  Agama,  cetakan  pertama  Liberty . Yogyakarta.
Ainani,  A.  (2010).  Itsbat  Nikah  dalam  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia. Jurnal Darussalam , 10 (2).
Ajo,  F.  L.  E.  T.,  Simamora,  I.  M.  M.,  &  Andryawan,  A.  (2022).  Analisis  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Menjadi  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Mengenai  Batasan  Usia  Dalam  Perkawinan. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (7), 1195–1206.
Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 22 (1), 48–64.
Badruzaman,  D.  (2020).  Fenomena  Perkawinan  Suku  Pedalaman  Menyoroti  Praktek Budaya Dan Gender Dalam Tradisi Suku Baduy. Jurnal Sosial Humaniora , 11 (1),
29–39.
Barnawy, J. (2017). Pemberlakuan Hukuman Ta’zīr bagi Pelaku Homoseksual (Kajian tehadap  Fatwa  MUI  Nomor  57  Tahun  2014  Tentang  Lesbian,  Gay,  Sodomi,  dan Pencabulan) . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Dakhi, A. S. (2019). Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi) . Deepublish. Faridah,  S.  (2018).  Kebebasan  Beragama  Dan  Ranah  Toleransinya. Lex  Scientia  Law Review , 2 (2), 199–214.
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297–308.
Ibrahim,  J.  (2005).  Teori  dan  metode  penelitian  hukum  normatif. Malang:  Bayumedia Publishing .
Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin  dengan  upaya  meminimalisir  perkawinan  bawah  umur  di  Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 3 (2), 203–222.
Mamudji,  S.,  Rahardjo,  H.,  Supriyanto,  A.,  Erni,  D.,  &  Simatupang,  D.  P.  (2005). Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum. Jakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Marta,  R.  F.  (2018).  Polemik  Kebhinnekaan  Indonesia  Pada  Informasi  Instagram@ Infia_Fact Terkait Patung Kwan Sing Tee Koen Tuban. Bricolage: Jurnal Magister
Ilmu Komunikasi , 3 (02), 63–71.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan
Hak Asasi Manusia. Humanus , 14 (1), 80–91.
https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405
OS,  E. (1996). Perkawinan Antar Agama Dalam  Teori dan Praktek,  cet.  ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo .
Pertiwi,  A.  T.  A.,  &  Lukman,  A.  (2023).  Keabsahan  Akta  Notaris  Pewarisan  Beda Agama  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) , 7 (1).
Poerwadarminta,  W.  J.  S.  (2002).  Kamus  besar  bahasa  Indonesia. Jakarta:  Balai Pustaka , 1084 .
Saleh, K. W. (1976). Hukum Perkawinan Indonesia . Ghalia Indonesia.
Setiarini, L. D. (2021). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan , 19 (1), 45–55.
Sudirman, S., Dedi, S., & Saputra, H. (2021). Poligami Sirri dalam tinjauan mashlahat . IAIN Curup.
Togatorop,  A.  R.  (2023).  Perkawinan  Beda  Agama. Journal  of  Religious  and  Socio- Cultural , 4 (1), 26–36.
Wanodyo Sulistyani, S. H., & MH, L. L. M. (2017). Peranan Penting Mahasiswa Dalam Mendorong Akses Terhadap Keadilan. Legal Clinics and The Fulfilment of Access To Social Justice For Society , 147.

## Copyright holder:
Agnia Rahmah, Mohamad Fajri Mekka Putra (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: