Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v8i1.1175
*Corresponding author Ahmad Juwari adan Kepegawaian Negara juwariid@gmail.com
Received: January 7, 2020 Revised:  June 16, 2020 Accepted: June 25, 2020
Available Online: June 30, 2020

## Millenial Dalam Birokrasi: Akselerasi Pegawai Millenial dalam Instansi Pemerintah
Ahmad Juwari 1 , Novi Savarianti Fahrani 2 , Sughron Jazila 3
1 Badan Kepegawaian Negara, juwariid@gmail.com
2 Badan Kepegawaian Negara, novi.savarianti@gmail.com
3 Badan Kepegawaian Negara, azil.sughronjazila@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menjelaskan  akselerasi  pegawai  Y  (millenial)  dalam  birokrasi.  Selama kurun waktu 2010-2019, pemerintah melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak  765.712  pegawai.  Di  satu  sisi  jumlah  pegawai  generasi  non  millenial  (x  dan babyboomers)  masih  mendominasi  yaitu  83,65%  dari  keseluruhan  pegawai,  sehingga  terdapat gap  jumlah  pegawai  millenial  dengan  pegawai  generasi  x  dan  babyboomers  yang  besar  dalam pemerintahan.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  melihat  bagaimana akselerasi  dari  pegawai  millenial  dalam  birokrasi.  Metodologi  penulisan  ini  menggunakan kualitatif  dengan  analisa  data  kuantitatif  dan  deskriptif  kualitatif  dengan  kerangka  teori  terkait. Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  generasi  millenial  masih  menjadi  minoritas  dengan komposisi sekitar 16,35% dan 1,23% diantaranya berakselerasi ke struktural eselon IV dan III di birokrasi.  Karakter  millenial  yang  connected,  confident  dan  creative  memunculkan  tantangan dan  resistensi  yang  perlu  dilihat  pemerintah  dalam  strategi  pembangunan  aparatur  negara. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu di bulan september 2019.
Kata Kunci: Akselerasi, Generasi Millenial, Birokrasi

## ABSTRACT
This  study  explains  the  acceleration  of  employee  Y  (millennial)  in  the  bureaucracy. During  2010-2019,  the  government  recruited  765,712  employees  of  prospective  civil  servants (CPNS).  On  the  one  hand,  the  number  of  non-millennial  generation  employees  (x  and  baby boomers)  still  dominates  at  83.65%  of  the  total  employees,  so  there  is  a  gap  in  the  number  of millennial  employees  with  a  large  generation  X  employees  and  baby  boomers  in  government. The  problem  raised  in  this  study  is  to  see  how  the  acceleration  of  millennial  employees  in  the bureaucracy.  This  writing  methodology  uses  qualitative  analysis  of  quantitative  and  qualitative descriptive  data  with  a  related  theoretical  framework.  The  results  of  the  study  show  that  the millennial  generation  is  still  a  minority  with  a  composition  of  around  16.35%  and  1.23%  of which accelerates to structural echelon IV and III in the bureaucracy. The connected, confident and  creative  millennial  character  raises  challenges  and  resistance  that  the  government  needs  to see  in  the  development  strategy  of  the  state  apparatus.  This  research  was  conducted  for  one month in September 2019.
Key words: Acceleration, Millenials Generation, Bureaucracy
Pendahuluan
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  memegang  peran  vital  dalam  organisasi,  tidak  hanya organisasi  swasta,  birokrasi  pemerintah  membutuhkan  SDM  untuk  mencapai  visi  &  misi organisasi.  Chandler  &  Piano  dalam  (Pardede  &  Mustam,  n.d.)  mengungkapkan  terkait  SDM Pemerintahan yang dikenal sebagai administrasi publik diartikan sebagai proses dimana sumber daya  dan  personel  publik  diorganisir  dan  dikoordinasikan  untuk  memformulasikan, mengimplementasikan,  dan  mengelola  (manage)  keputusan-keputusan  dalam  kebijakan  publik. Personel publik, selain dari pada sumber daya yang disebukan Chandler & Piano menjadi kunci jalannya  pemerintahan.  SDM  publik  di  Indonesia  yang  dikenal  dengan  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  mengatur  sedemikian  rupa  jalannya  pemerintahan.  Setidaknya  Indonesia  sudah merumuskan  3  (tiga)  fungsi  ASN  (Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara) yakni: 1)  Pelaksana kebijakan publik, 2) Pelayan publik; dan 3) Perekat dan pemersatu bangsa.  Dengan  postur  fungsi  tersebut  yang  kemudian  dijabarkan  dalam  tugas  maupun kewenangan dalam undang-undang, birokrasi  Indonesia membutuhkan SDM dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai tugas bidang yang diemban.
Terkait dengan SDM yang dimiliki birokrasi Indonesia, demografi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  dengan  lebih detail berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 1

## Demografi PNS Menurut Kelompok Umur & Jenis Kelamin
KELOMPOK UMUR JENIS KELAMIN JUMLAH PRIA WANITA 18 – 20 3,673 0.09% 1,525 0.04% 5,198 0.12% 21 – 25 25,528 0.60% 15,524 0.36% 41,052 0.96% 26 – 30 62,477 1.47% 85,247 2.00% 147,724 3.47% 31 – 35 202,336 4.76% 299,908 7.05% 502,244 11.80% 36 – 40 298,530 7.02% 363,019 8.53% 661,549 15.55% 41 – 45 296,839 6.98% 304,053 7.15% 600,892 14.12% 46 – 50 390,409 9.18% 371,828 8.74% 762,237 17.92% 51 – 55 490,287 11.52% 416,784 9.80% 907,071 21.32% 56 – 60 333,564 7.84% 278,944 6.56% 612,508 14.40% >60 10,337 0.24% 3,776 0.09% 14,113 0.33% JUMLAH PNS 2,113,980 49.69% 2,140,608 50.31% 4,254,588 100%
Sumber: diolah oleh tim peneliti
Data per Juni 2018 di atas menggambarkan proporsi kelompok umur di Pegawai Negeri Sipil  (PNS)  yang  masih  didominasi  oleh  kelompok  umur  51-55  tahun  (21,32%),  diikuti  oleh kelompok  umur  46-50  tahun  (17,92%)  dan  kelompok  umur  36-40  tahun  (15,55%).  Sementara kelompok  umur  26-30  tahun  hanya  3,47%  dan  kelompok  umur  31-35  dengan  11,80%  dari seluruh PNS di Indonesia.
Kondisi  di  atas  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  daya  dorong  birokrasi  dalam menjalankan  fungsi  dan  tugas  pemerintahan.  Budaya  organisasi,  dengan  proporsi  kelompok umur  di  atas,  cenderung  sulit  untuk  berubah  dari  budaya  lama.  Organisai  publik,  walaupun berbeda  karakter  dengan  organisasi  privat,  seharusnya  mampu  menjalankan  organisasinya dengan  cara  kerja/bisnis  proses  yang  efisien,  yang  cepat  dan  gesit  apalagi  instansi  pemerintah yang berhadapan dengan pelayanan publik. Dan berdasarkan alasan-alasan di atas, dalam upaya penyegaran organisasi dan mengisi formasi jabatan di pemerintah baik daerah maupun di pusat yang kosong melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Istilah  generasi  Y  (millenial)  yang  muncul  dewasa  ini  erat  kaitannya  dengan  bonus demografi  yang  terjadi  di  Indonesia,  dimana  rasio  ketergantungan  ( dependency  ratio )  usia penduduk  non  produktif  dengan  penduduk  produktif  yang  menurun.  Menurut  proyeksi  data Sensus  Penduduk  2010, bonus  demografi  mulai  terjadi  pada  tahun  2012 menurut  (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2018) dengan rasio ketergantungan  sebesar  49,6  dan  mencapai  angka  terendah  di  46,9  dalam  kurun  tahun  2028- 2031.  Sementara  proyeksi  Survey  Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  memperkirakan  rasio ketergantungan mencapai angka terendah mengalami percepatan sekitar tahun 2021-2022 dengan nilai  45,4.  Proyeksi  di  Indonesia,  generasi  millenial  akan  memainkan  peran  penting  ke  depan terutama  dalam  perekonomian  Indonesia  sehingga  mampu  meningkatkan  kinerja  pembangunan termasuk sumbangsih millenial terhadap pembangunan di birokrasi pemerintah.
Di  organisasi  publik,  pemerintah  melakukan  regenerasi  dengan  membuka  rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian PAN RB,  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  dan  instansi  pusat/daerah  terkait.  Salah  satu  contoh adalah  rekrutmen  tahun  2018  dan  2019  yang  dapat  dipastikan  rekrutmen  tahun  tersebut menjaring  CPNS  millenial  dengan  CPNS  kelahiran  antara  tahun  1981  hingga  1995  dengan jumlah  250  formasi  tambahan.  Mulai  terisinya  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dari  pegawai millenial  (kelahiran  1981-1995)  membawa  konsekuensi  bagi  jalannya  organisasi,  terlebih  pada perbedaan jumlah dan karakter generasi millenial dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu
penelitian  ini  mengangkat  permasalahan  bagaimana  akselerasi  dari  pegawai  millenial  dalam birokrasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Generasi  Y  (Millenial)  merupakan  bagian  dari  kategorisasi  generasi.  Teori  perbedaan gerasasi  pertama  dipopulerkan  Howe  dan  William  Strauss  dalam  (Kementerian  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2018) di tahun 1991 yang membagi generasi berdasarkan kesamaan rentang waktu kelahiran dan kesamaan kejadian-kejadian histori.
Menurut  (Putra,  2016)  merangkum  pengelompokan  generasi  dari  berbagai  ahli  yang dapat dilihat dari tabel 2 berikut:
Tabel 2 Pengelompokan Generasi Sumber Label Tapscott (1988) - Baby Boom Generation (1946-1964) Generasi X (1965-1975) Digital Generation (1976-2000) - Howe & Strauss (2000) Silent Generation (1925-1943) Boom Generation (1943-1960) 13 th Generation (1961-1981) Millenial Generation (1982-2000) - Zenke et al (2000) Veterans (1922-1943) Baby Boomers (1943-1960) Gen-Xers (1960-1980) Nexters (1980- 2000) - Lancaster & Stillman (2000) Traditionalist (1900-1945) Baby Boomers (1946-1964) Generation Xers Generation Y - Martin & Tulgan (2002) Silent Generation (1925-1942) Baby Boomers (1946-1964) Generation X (1965-1977) Millenials (1981-1999) - Oblinger & Oblinger (2005) Maatures (<1946) Baby Boomers (1947-1964) Generation Xers (1965-1980) Gen-Y/NetGen (1981-1995) Post Millenials (1995- Present)
Selain dari generasi di atas, ahli lain seperti dalam penelitian Benesik, Csikos dan Juhes (2016)  menambahkan  adanya  generasi  Z  yang  merupakan  generasi  setelah  generasi  millenial (Y).  Generasi  ini  yang  nantinya  akan  meramaikan  angkatan  kerja  selanjutnya  setelah  generasi millenial.
Ada  beberapa  karakteristik  generasi  millenial  terlebih  dengan  keterkaitan  generasi  ini dengan  perkembangan  teknologi  hingga  saat  ini.  Boston  Consulting  Group  (BCG)  bersama University  of  Berkley  pada  tahun  2011  dalam  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  &  Badan  Pusat  Statistik,  2018)  melakukan  studi  di  karakteristik  generasi millenial Amerika, diantaranya:
a. Minat membaca secara konvensional kini sudah menurun karena Generasi Y lebih memilih membaca lewat smartphone mereka;
b. Millenial wajib  memiliki  akun  sosial  media  sebagai  alat  komunikasi  dan  pusat informasi;
c. Millenial pasti memilih ponsel  daripada televisi. Menonton  sebuah acara televisi kini sudah tidak lagi menjadi sebuah hiburan karena apapun bisa mereka temukan di telepon genggam;
d. Millenial menjadikan  keluarga  sebagai  pusat  pertimbangan  dan  pengambil keputusan mereka.
Menurut  Yoris  Sebastian  dalam  (Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  &  Badan  Pusat  Statistik,  2018),  ada  beberapa  keunggulan  dari  generasi millenial  yaitu  ingin  serba  cepat,  mudah  berpindah  pekerjaan  dalam  waktu  singkat,  kreatif, dinamis,  melek  teknologi,  dekat  dengan  media  sosial,  dan  sebagainya.  Dari  sisi  pekerjaan, Gallup (2016) dalam (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2018) millenial meiliki ciri karakteristik sendiri dibanding generasi sebelumnya, yaitu:
a. Para  millenial  bekerja  bukan  hanya  sekedar  untuk  menerima  gaji,  tetapi  juga untuk mengejar tujuan (sesuatu yang sudah dicita-citakan sebelumnya);
b. Millenials  tidak  terlalu  mengejar  kepuasan  kerjam  namun  yang  lebih  millenials inginkan  adalah  kemungkinan  berkembangnya  diri  mereka  di  dalam  pekerjaan tersebut  (mempelajari  hal  baru, skill baru,  sudut  padang  baru,  mengenal  lebih banyak orang, mengambil kesempatan untuk berkembang dan sebagainya);
c. Millenials tidak menginginkan atasan yang suka memerintah dan mengontrol;
d. Millenials tidak menginginkan review tahunan, millenials menginginkan on going conversation ;
e. Millenials tidak berpikir untuk memperbaiki kekurangan, millenials lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihannya;
f. Bagi  millenials,  pekerjaan  bukan  hanya  sekedar  bekerja  namun  bekerja  adalah bagian dari hidup mereka.
(Utomo  &  Dkk,  2019)  mencoba  memahami  perilaku  millenial,  salah  satunya  persepsi millenial  terhadap  pekerjaan  dengan  menjelaskan  3  (tiga)  karakter  generasi  millenial,  yaitu connected,  confident, dan creative .  Menurutnya,  kreatifitas  millenial  juga  terbawa  pada lingkungan  kerja,  karena  pada  dasarnya  kreatifitasnya  merupakan  bagian  dari passion mereka. Millenial lebih suka bekerja dengan kebebasan untuk berkreatifitas, bekerja dengan fleksibilitas waktu dan juga bekerja secara tim.
Dengan menggunakan rentang umur 1983-1998, IDM membagi millenial seperti terlihat dalam  warna  grafik  di  atas  dalam  kelompok  Junior  Millenial  dan  Senior  Millenial  dengan rentang kelahiran Junior 1991-1998 dan Senior dari 1983-1990. Hal yang sama juga bisa dilihat dalam  millenial  di  organisasi  publik  bahwa  terdapat  Junior  dan  Senior  Millenial  walaupun persepsi mengenai pekerjaan seperti grafik di atas yang tidak jauh berbeda.

## Akselerasi Jabatan
Akselerasi dimaknai dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan (1) proses mempercepat; (2) peningkatan kecepatan; percepatan; (3) laju perubahan kecepatan.
Kaitannya  dengan  akselerasi  di  birokrasi  pemerintah,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) memiliki aturan yang baku melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil. Terkait dengan akselerasi jabatan millenial, maka tidak lepas dari sistem kenaikan pangkat dan  jabatan  yang  ada  di  birokrasi,  bagaimana  generasi  miillenial  mampu  menduduki  jabatan dengan sistem kenaikan pangkat yang ada.
Pasal  47 ayat  5  Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014 disebutkan salah satunya bahwa hasil  penilaian  kinerja  PNS  digunakan  dalam  persyaratan  pengangkatan  jabatan  dan  kenaikan pangkat. Sistem kenikan pangkat di PNS juga masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99  Tahun  2000  tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS).  Susunan  pangkat  dan golongan PNS dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3

## Pangkat, Golongan dan Ruang di Pegawai Negeri Sipil (PNS)
No Pangkat Golongan Ruang 1. Juru Muda I A 2. Juru Muda Tingkat I I B 3. Juru I C 4. Juru Tingkat I I D 5. Pengatur Muda II A 6. Pengatur Muda Tingkat I II B 7. Pengatur II C 8. Pengatur Tingkat I II D 9. Penata Muda III A 10. Penata Muda Tingkat I III B 11. Penata III C 12. Penata Tingkat I III D 13. Pembina IV A 14. Pembina Tingkat I IV B 15. Pembina Utama Muda IV C 16. Pembina Utama Madya IV D 17. Pembina Utama IV E

## Sumber: diolah oleh tim peneliti
Perihal  kenaikan  pangkat,  dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut  ditetapkan  selama  4 (empat) kali dalam setahun yakni setiap 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober dengan dua jenis kenaikan pangkat, reguler dan pilihan.
Kenaikan pangkat reguler, dalam pasal 6 diberikan kepada PNS yang:
a. Tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. Melaksanakan  tugas  belajar  dan  sebelumnya  tidak  menduduki  jabatan  struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
c. Dipekerjakan  atau  diperbantukan  secara  penuh  di  luar  instansi  induk  dan  tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
Beberapa  ketentuan  lain  juga  menyebutkan  bahwa  kenaikan  pangkat  tersebut  diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya (pasal 7).
Sedangkan  kenaikan  pangkat  pilihan,  sesuai  pasal  9  diberikan  kepadan  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) yang:
a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
b. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
e. Diangkat menjadi pejabat negara;
f. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajat atau Ijazah;
g. Melaksanakan  tugas  belajar  dan  sebelumnya  menduduki  jabatan  struktural  atau jabatan fungsional;
h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
i. Dipekerjakan  atau  diperbantukan  secara  penuh  di  luar  instansi  induknya  yang diangkat dalam jabatan pimpinan atau jabatan fungsional tertentu.
Dalam rekrutmen kurun waktu 2010-2019, sebagian besar perekrutan merupakan lulusan S1 yang mengisi golongan ruang PNS III A (Penata Muda). Syarat  bagi PNS untuk menduduki eselon  IV,  salah  satu  diantaranya  adalah  menduduki  golongan  ruang  PNS  III  B  (Penata  Muda Tingkat I).

## METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi  penulisan  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  analisa  data kuantitatif  dan  deskriptif  kualitatif.  Data  diolah  dengan  mengambil  terlebih  dahulu  data-data terkait masuknya generasi millenial dari rentang rekrutmen 2010 hingga 2018.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Generasi Y/Millenial di birokrasi pemerintah mulai masuk dalam jajaran birokrasi belum ada  data  yang  pasti,  namun  jika  dilihat  jika  usia  millenial  yang  digunakan  adalah  rentang minimum  yang  lahir  di  tahun  1980,  maka  secara  legal  ketika  tahun  1998  (ketika  umur  18) millenial tersebut bisa mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Tulisan/Penelitian  ini  mempergunakan  rentang  tahun  rekrutmen  dari  2010  hingga  2018 dengan menggunakan kategori usia millenial/genrasi Y dengan usia kelahiran tahun 1980 hingga 1995.  Dengan  persyaratan  masuk  CPNS  adalah  usia  18  hingga  35  tahun  maka  tidak  semua pegawai yang masuk tahun 2010 hingga 2018 adalah millenial.
Tabel 4 Tren Jumlah Millenial Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 2010-2018 No Tahun Terhitung Mulai Tanggal Jumlah Kelahiran < tahun 1980 Jumlah Kelahiran > tahun 1980 1. 2010 97.246 181.780 2. 2011 28.239 96.259 3. 2012 20.666 20.198 4. 2013 1.941 4.856 5. 2014 131.737 105.566 6. 2015 12.256 69.344 7. 2016 4.517 7.989 8. 2017 1.188 73.235 9. 2018 30 26.799 Total 297.820 586.026

## Sumber: Olahan Data SAPK BKN
Data di atas menunjukkan besaran generasi millenial yang masuk di birokrasi pemerintah yang  terus  bertambah  menggeser  peran  generasi  X  yang  sudah  mendominasi  pemerintah.  Dari rentang tahun 2010 hingga 2018, terlihat perbandingan bahwa generasi X yang diangkat selama kurun  waktu  tersebut  berjumlah  297.820  pegawai  dan  generasi  Y/millenial  berjumlah  586.026 pegawai.
Pada data per Juni 2018 yang diperoleh, dengan menggunakan usia millenial dengan usia di bawah 35 tahun dan usia 36 tahun ke atas, maka akan terlihat
Tabel 5

## Perbandingan Demografi PNS
KELOMPOK UMUR JENIS KELAMIN JUMLAH PRIA PEREMPUAN NITA 18 – 20 3,673 0.09% 1,525 0.04% 5,198 0.12% 21 – 25 25,528 0.60% 15,524 0.36% 41,052 0.96% 26 – 30 62,477 1.47% 85,247 2.00% 147,724 3.47% 31 – 35 202,336 4.76% 299,908 7.05% 502,244 11.80% Jumlah < 35 Tahun 294.014 6,92% 402.204 9,45% 696.218 16,35% 36 – 40 298,530 7.02% 363,019 8.53% 661,549 15.55% 41 – 45 296,839 6.98% 304,053 7.15% 600,892 14.12% 46 – 50 390,409 9.18% 371,828 8.74% 762,237 17.92%
51 – 55 490,287 11.52% 416,784 9.80% 907,071 21.32% 56 – 60 333,564 7.84% 278,944 6.56% 612,508 14.40% >60 10,337 0.24% 3,776 0.09% 14,113 0.33% Jumlah >35 Tahun 1,819,996 42,78% 1,738,404 40,87% 3,558,370 83,65% JUMLAH PNS 2,113,980 49.69% 2,140,608 50.31% 4,254,588 100%

## Sumber: diolah oleh tim peneliti
Dengan kondisi  di  atas,  proporsi antara PNS  yang berusia kurang dari 35 tahun dengan PNS  yang  lebih  dari  35  tahun  masih  terlihat gap yang  tinggi  dengan  perbandingan  16,35% banding  83,65%  atau  1:5. Gap tersebut  akan  semakin  mengecil  dan  akan  semakin  berimbang tahun  demi  tahun.  Pertama,  pegawai  millenial  yang  semakin  bertambah  dengan  kebijakan rekrutmen  tahun-tahun  selanjutnya  dan  kedua  karena  pegawai  yang  kelahiran  1980  ke  bawah yang berkurang dengan adanya pegawai yang akan pensiun.
Jika disandingkan dengan bonus demografi Indonesia berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, Indonesia akan mengalami angka dependency ratio terendah dalam kurun tahun 2028- 2031,  bahkan  disinyalir  akan  lebih  cepat  pada  tahun  2021-2022  dengan  nilai  45,4.  Jika  benar akan  lebih  cepat  maka  sebenarnya  bonus  demograsi  di  Indonesia  pada  umumnya  tidak sejalan/sama dengan apa yang terjadi di birokrasi pemerintah. Walaupun bukan menjadi hal yang bisa  disandingkan  sepadan,  antara  bonus  demografi  di  Indonesia  dengan  demografi  millenial (menjadi mayoritas) namun  momen ekses pertumbuhan ekonomi karena bonus demografi yang terjadi akan ditangkap lebih lambat oleh birokrasi yang masih dihuni oleh mayoritas kelahiran di bawah tahun 1985.
Walaupun  demikian,  berdasarkan  pemetaan  di  atas,  generasi  millenial  di  pemerintah dituntut mampu melakukan penyesuaian dan percepatan. Pernyesuaian berarti mampu membawa karakter yang melekat pada generasi millenial dengan sistem dan budaya birokrasi atau bahkan merubahnya  sesuai  perkembangan  jaman.  Percepatan  berarti  mampu  melakukan  akselerasi. Kaitannya  dengan  akselerasi  generasi  millenial,  salah  satu  yang  bisa  dilihat  adalah  bagaimana generasi millenial menduduki jabatan struktural di birokrasi.

## Tabel 5

## Akselerasi Millenial di Jabatan Struktural Eselon III dan IV Birokrasi Pemerintah
No Isntansi Pusat/Daerah Millenial di Eselon III Millenial di Eselon IV 1. Instansi Pusat 311 9.857 2. Instansi Daerah 4.326 46.634 Total 4.637 56.491

## Sumber: diolah oleh tim peneliti
Data  di  atas  menunjukkan  jumlah  generasi  millenial  yang  menduduki  jabatan  struktural birokrasi dengan eselon IV yang mencapai 56.491 pegawai dan eselon III dengan 4.637 pegawai. Atau  jika  ditotal,  generasi  millenial  yang  menduduki  jabatan  struktural  mencapai  61.128 pegawai.
Dibandingkan  dengan  jumlah  pegawai.  Dengan  data  per  Juni  2018  terdapat  696.218 pegawai yang di bawah usia 35 tahun, maka setidaknya dengan jumlah 56.491 pegawai millenial yang menduduki jabatan struktural, terdapat setidaknya ada 8,11%  dari populasi millenial yang ada  di  birokrasi.  Dan  dibandingkan  dengan  populasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  keseluruhan, maka hanya ada 1,23% dari keseluruhan populasi berjumlah 4.254.588 pegawai. Seacara ringkas perbandingan tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:

## Grafik1

## Perbandingan Populasi Millenial di Birokrasi Pemerintah
1,23% yang sudah menduduki jabatan eselon III dan IV di pemerintahan sebagian besar merupakan pegawai yang sudah cukup memiliki pengalaman setidaknya dua tahun di birokrasi. 1,23%  tersebut  disinyalir  sebagian  besar  merupakan  senior  millenial  dengan  rentang  kelahiran dari  tahun  1980-1990.  Dari  data Indonesia  Millennial  Report  2019 dengan  membagi  millenial dalam  dua  kategoori,  Junior  Millenial  dengan  rentang  1991  hingga  1998  dan  Senior  Millenial dari 1983 hingga 1990.
1% 7% 92%
Millenial di Eselon III dan IV
Millenial bukan Eselon III dan IV
Lebih dari 35 Tahun
Beberapa  karakter  generasi  millenial  patut  dilihat  sebagai  identifikasi  populasi Pegawai  Negeri Sipil  (PNS) di  birokrasi.  Data Indonesia  Millennial  Report 2019 menunjukkan bahwa  94,4%  millenial  Indonesia  dan  tentunya  yang  ada  di  birokrasi  telah  terkoneksi  dengan internet  dan  menjadi  kebutuhan  utama  mereka.  Lebih  detail  lahi  millenial  di  Indonesia  sudah masuk  dalam  kategori heavy  user dan addicted  user . Heavy  User merupakan  kondisi  dimana konsumsi  internet  4-6  jam  sehari  sedangkan addicted  user mengakses  internet  lebih  dari  7  jam sehari.
Pembangunan birokrasi ke depan, dengan terus membesarnya jumlah millenial di birokrasi  perlu  melihat  kecenderungan  karakteristik  generasi  millenial  dengan  ketersambungan mereka  dengan  dunia  internet.  Tidak  hanya  sifatnya  yang connected ,  pembangunan  birokrasi juga  melihat  karakter  masa  depan  SDM  birokrasi  yang confident dan creative. Penulis membandingkan  ketiga  karakter  tersebut  dengan  kondisi  kekinian  tantangan  birokrasi  saat  ini dalam matriks berikut:

## Tabel 6

## Matriks Karakter Millenial dengan Tantangan Birokrasi
No. Karakter Generasi Millenial Tantangan Birokrasi 1. Connected Birokrasi dihadapkan pada sistem yang belum terhubung satu dengan yang lain, antara satu sistem dengan
sistem lain dan antara instansi satu dengan instansi lain
Keterhubungan dengan internet berkaitan pula dengan cara kerja di birokrasi yang sebagian masih menggunakan cara-cara manual dan belum digitalized . 2. Confident Birokrasi saat ini membutuhkan karakter-karakter yang terbuka dari dunia luar. Memiliki keyakinan akan adanya peningkatan kualitas mutu birokrasi yang erat kaitannya dengan persaingan global 3. Creative Birokrasi masih rule-based , formal dan kaku. Birokrasi membutuhkan perubahan dengan lebih fleksibel dan fokus pada pencapaian outcome dan impact dan tidak sekedar output /kegiatan semata Sumber: diolah oleh tim peneliti
8,11%  aset  sumber  daya  manusia  dari  generasi  millenial  yang  saat  ini  ada  di  birokrasi pemerintah  perlu  dilihat  sebagai  gejala  perubahan  apalagi  jika  disandingkan  dengan  agenda reformasi  birokrasi  pemerintah  selama  ini  menjadi  perhatian  pemerintah.  Pemerintah  perlu melihat  adanya  generasi  millenial  dalam  beberapa  hal, pertama 8,11%  generasi  millenial walaupun masih menjadi minoritas di birokrasi adalah agen perubahan birokrasi sendiri. Mereka yang akan menerima estafet kepemimpinan di birokrasi sehingga perlu melihat karakter mereka dalam  kerangka shifting  generation dalam  birokrasi. Kedua ,  karakter connected,  confident dan creative generasi  millenial  adalah  karakter  yang  perlu  dilihat  oleh  agenda  reformasi  birokrasi sebagai momentum reformasi lebih masif lagi, memanfaatkan hal yang melekat dalam generasi millenial  tersebut  sebagai  bagian  agenda  untuk  mensukseskan  reformasi  birokrasi  ke  depan. Ketiga, shifting generation yang perlu dilihat dengan baik oleh pemerintah, jangan sampai justru bukan  akselerasi  millenial  untuk  bekerja  di  birokrasi  dengan  baik  tetapi  justru  muncul  adanya resistensi yang merugikan organisasi sendiri.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  dan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sudah  adanya akselerasi  pada  generasi  milenial  di  birokrasi  yaitu  sebesar  1,23%  atau  61.128  pegawai  sudah melakukan  akselerasi  ke  jabatan  struktural  ke  Eselon  IV  maupun  eselon  III  di  birokrasi pemerintah  di  seluruh  Indonesia.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  generasi  milenial  mempunyai
peran  penting  dalam  birokrasi  dan  dapat  berkolaborasi  dengan  karakter  birokrasi  yang  kaku, regulation-based dan sulit untuk berubah.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  tentang  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS)
SAPK Badan Kepegawaian Negara
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  &  Badan  Pusat  Statistik.
(2018).  Statistik  Gender  Tematik:  Profil  Generasi  Milenial  Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak .
Pardede, A. C., & Mustam, M. (n.d.). Manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Reformasi  Birokrasi  Di Kabupaten Semarang. Jurusan Administrasi  Publik UNDIP , 1–18.
Putra,  Y.  S.  (2016). THEORITICAL  REVIEW :  TEORI  PERBEDAAN  GENERASI . 9 (18),  123– 134. Retrieved from http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/ama/article/view/142/133
Utomo,  W.  P.,  &  Dkk.  (2019). Indonesia  Millenial  Report  2019 .  Retrieved  from https://id.wikipedia.org/wiki/milenial