## KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN
Hikmah 1 , Eko Sopoyono 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 Hikmah.hasan@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Crime of corruption has caused damage in various aspects of people's lives, the Nation. So that efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption need to be carried out continuously Policies or efforts to deal with crime are essentially an integral part of social protection efforts and efforts to achieve social welfare. This research method uses the Normative Death Penalty approach to corruptors based on article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, about the imposition of capital  punishment  on  corruptors  based  on  the  sound  of  article  2  paragraph  (2).  Criminal  imposition  of corruptors can be carried out in certain circumstances when the country is in danger (national natural disasters and  moniter  crisis).  Penal  punishment  is  actually  not  violating  human  rights  if  studied  extensively  and theologically.

## Keywords: Formulation Policy; corruption and Death Penalty

## ABSTRAK
Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, Bangsa. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari  upaya perlindungan  masyarakat  (social  difence)  dan  upaya  mencapai  kesejateraan  masyarakat  (social  walfare). Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Normatif  Pidana Mati  terhadap  pelaku  koruptor  berlandas pada pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, soal    Penjatuhan  pidana  mati  terhadap  pelaku  koruptor  berdasarkan  bunyi  pasal  2  ayat  (2).  Penjatuhan Pidana  terhadap koruptor dapat dilakukan dalam keadaan tertentu disaat negara dalam Keadaan bahaya (bencana alam nasional dan krisis moniter). Penjatuhan pidana sebenarnya Tidaklah melanggar Hak Asasi manusia Jika dikaji secara Extentif dan teologis.
Kata kunci: Kebijakan Formulasi, tindak pidana korupsi dan Pidana Mati
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Tindak  pidana  korupsi  telah  menimbulkan kerusakan  dalam  berbagai  sendi  kehidupan masyarakat,  bangsa,  serta  negara  sehingga  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  perlu  dilakukan  secara  terus-menerus  dan berkesinambungan  yang  menuntut  peningkatan kapasitas  sumber  daya,  baik  kelembagaan,  sumber daya  manusia, maupun  sumber  daya  lainya,  serta mengembangkan  kesadaran,  sikap  dan  perilaku masyarakat  anti  korupsi  agar  terlembaga  dalam sistem hukum nasional.
Tindak  Pidana  Korupsi  saat ini telah “membudaya” dalam penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia,  demikian  ungkapan  yang  sering  kali terdengar  dan  bahkan  mungkin  pernah  di  ucapkan (Amiruddin, 2010).  “istilah  uang pelicin”,  “uang administrasi”  dan  sebagainya  merupakan  praktek- praktek  korupsi  yang  tidak  asing  lagi,  di  temuai dilapangan , khususnya di bidang pemerintahan dan swasta.  Antara penerima dan pemberi “suap”  tahu sama tahu (TST).
Belakangan  ini,  Sebanyak  38  anggota  DPRD Sumatra Utara (Sumut) dari periode 2009-2014 dan 2014-2019  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho. Pemberian itu  dilakukan  oleh  Gatot  saat  masih menjabat sebagai  Gubernur Sumatra Utara.( Kompas.com - 26/04/2018/08:45  WIB).  Setelah  itu  KPK  kembali menangkap    41  anggota  DPRD  Malang,  kerena
diduga  menerima  suap  APBD  perubahan  Kota Malang  pada  Tahun  2015  yang  hari  ini  kabarnya, sejumlah  41  DPRD  Malang  tersebut,  ditetapkan sebagai  tersangka (Viva,co.id  Rabu,  5  September .2018).
Hal  ini  menunjukan,  betapa maraknya praktik korupsi  di lingkup  pemerintahan  maupun  dilingkup swasta,  yang  membuat  Negara  Indonesia   semakin rusak  citra  dan  moralnya  dihadapan  dunia,  serta keuangan    negara  dan  potensi  ekonomi  serta meluluhlantakan pilar-pilar sosio budaya, moral politik dan tatanan hukum serta keamanan nasional.
Para  pejabat  Negara  terutama  politisi  jaman sekarang,  tidak  lagi  mengabdi  kepada  konstituen (Djaja,  2010) . Hal ini dibuktikan dari praktik korupsi yang  masih  merajai  moral  dan  Etika  kebangsaan. Demikian  juga  dengan Tindak Korupsi,  sudah  di anggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih “sudah sesuai  prosedur”  Koruptor    tidak  lagi  memiliki  rasa malu  dan  takut.  Bahkan  memamerkan  hasil korupsinya secara demonstratif.
Kebijakan  Formulasi Hukum  Pidana  melalui formulasi Undang-Undang UU 31 tahun 1999 jo UU No.  20  tahun  2001  Tentang  Tindak  Pidana  Korupsi (UU TPK).  Terkait  dengan  sanksi  pidana  mati, menjadi  suatu  masalah  pada  pembahasan  ini, dikarenakan (UU:TPK),  belum  mengatur ketentuan tentang  yang  berhak  menentukan Negara  dalam keadaan bahaya atau negara dalam keadaan darurat dan  masalah  lainya  seperti  bunyi  Pasal  2  dan  3 (UU:TPK) yang  masih bersifat  general  serta pengaturan  tentang  tindak  pidana  setelah  selesai
korupsi  (Recidive) belum  diaturnya. Hal ini merupakan  masalah  mendasar dari  tidak dilaksanakan Sanksi  Pidana  mati    Terhadap  pelaku tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan Pembahasan di atas maka judul yang diangkat  adalah sebagai  berikut:KEBIJAKAN FORMULASI  SANKSI  PIDANA  MATI  TERHADAP PELAKU  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  BERBASIS NILAI KEADILAN.
2. Kerangka Teori.
Kebijakan  Formulasi  merupakan kebijakan penyusunan  Undang-Undang,  juga  merupakan bagian  integral  dari  kebijakan  hukum  pidana  (penal police)  Sudarto Mengemukakan  beberapa  arti mengenai  kebijakan  kriminal  (“criminal  police”)  atau kebijakan  hukum  pidana dalam arti  sempit,  ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi  dasar dari  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum  yang berupa  pidana; (Febrikusuma,  Soponyono,  & Purwoto, 2016).  adalah sebagai berikut:
a. Dalam  arti  luas,  ialah,  keseluruhan  fungsi  dari aparatur  penegak  hukum,  termasuk  didalamnya cara kerja dari polisi, jaksa dan pengadilan.
b. Dalam  arti  paling  luas,  beliau  mengemukakan, berdasar  pendapatnya Jorgen  Jopsen,  ialah keseluruhan    kebijakan,  yang  dilakukan  melalui perundang-undangan  dan  badan-badan  resmi, yang  bertujuan    untuk  menegakan  norma-norma sentral dari masyarakat.
B.N.A mengemukakan  definisi  singkat  terkait hal  ini,  bahwa  bahwa  politik  kriminal  atau criminal policy merupakan  suatu  usaha  rasional  dari
masyarakat dalam menanggulanggi kejahatan. (Arief, 2010).
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  (social difence)  dan  upaya  mencapai  kesejateraan masyarakat  (social  walfare).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai  kesejateraan masyarakat” Sudarto menyatakan  bahwamelaksanakan  politik  hukum pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 2010).
Berdasarkan  penjelasan beberapa  ahli  diatas tentang kebijakan hukum pidana, yang dalam hal ini dijadikan  sebagai  landasan  dalam  pembahasan. Maka  penulis  akan  menjelaskan  terkait  dengan Kebijakan  Formulasi  terhadap  penjatuhan pidana mati dalam (UU:TPK). Ketentuan penjatuhan  pidana mati  bagi  setiap  pelanggar  atau  yang  melakukan sebuah  tindak  pidana  korupsi dalam  (UU:TPK), mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).
Dengan adanya  ancaman  pidana mati  dalam (UU:TPK).  Hingga  sampai  saat  ini belum  ada satupun  kasus  tindak pidana  korupsi  yang  dijatuhi hukuman mati. Hal ini didasarkan karena pengertian hakim  yang  berbeda-beda  tentang  tindak  pidana dalam  menafsirkan  (UU:TPK) itu  sendiri. Ada sebagian hakim  memandang  bahwa  tindak  pidana
korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa (extraordinary crime), bersifat sistemik dan endemik dengan  dampak  yang  sangat luas (systematic andwidespread),sehingga  penanganannya  perlu upaya/ langkah-langkah  luar  biasa yang komprehensif (comprehensive extraordinary measures),  termasuk  pidana mati. Namun  ada  juga Hakim yang mengatakan tidak (Arief, 2010). 3. Penelitian sebelumnya.
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh beberapa  peneliti  yang  membahas  mengenai kebijakan  formulasi  pidana  dalam Undang-Undang Korupsi Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut : Iin  Mutmainnah “Pidana  Mati  Terhadap  Pelaku Kejahatan  Berat  Dan    Menyengsarakan. Jurnal  Al- Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015. Mia Amelia. (2012).
“Masalah  Pidana  Mati  Dalam  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di  Indonesia.” Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September 2012. Ridwan, (2012). “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi”. “Criminal  Law  Policy  Formula  On  Suppressing Corruption.” Kanun  Jurnal  Ilmu  No.  60,  Th.  XV  pp. 201- 224.
4. Permasalahan dan Gap Analysis
Berdasarkan  hasil    penelitian    sebelumnya, yang  belum  membahas  terkait  dengan Penjatuhan Pidana Mati dalam (UU:TPK), Serta masalah yuridis terkait  dengan  kendala-kendala,  tidak  dijatuhkan Pidana mati  untuk  pelaku  tindak  pidana  korupsi.
Maka Rumusan Masalah dalam Peneltian ini, adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana  Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.?
2. Bagaimana kebijakan Formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

## B. METODE PENELITIAN.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier  dengan  memahami hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma- norma positif di dalam sistem Undang-Undang yang mengatur mengenai kehidupan menusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN.
1. Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana    Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Formulasi Hukum  Pidana  melalui sarana  Undang-Undang (UU:TPK), terkait dengan Ketentuan Penjatuhan    Pidana  Mati bagi yang melakukan Tindak  Pidana  Korupsi. maka sistem pemberian  sanksi-nya mengacu  kepada  ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat  (1) dan ayat  (2). Sebagaiman  berbunyi :“Dalam  hal  tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu” yang  dimaksud “keadaan  tertentu”  adalah indak  pidana  tersebut dilakukan  terhadap  dana-dana  yang  diperuntukkan bagi  penanggulangan  keadaan  bahaya,  bencana
alam  nasional,  penanggulangan  akibat  kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan  moneter,  dan  pengulangan  tindak  pidana korupsi.
Secara umum  hukuman  mati  yang  berlaku  di Indonesia didasarkan pada  Undang-Undang  dan berbagai peraturan yang beralaku di Indonesia  yakni sebagai berikut:
a. Pidana  Mati  dalam  KUHP. (Iin  Mutmainnah.
2015).Dalam  KUHP  Warisan  Belanda,  Pidana mati  dimungkinkan  atas  beberapa kejahatan berat, dianataranya adalah:
1. Pasal 104 (Makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal  111  ayat  2  (membujuk  negara  asing untuk  bermusahan  atau  berperang,  jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
3. Pasal  124  ayat  3  (membantu  musuh  waktu perang).
4. Pasal  140  ayat  3  (makar  terhadap  raja  atau kepala  negara-negara  sahabat  yang direncanakan dan berakibat maut).
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal  365  ayat  4  (pencurian  dengan kekerasan  yang  mengakibatkan  luka  berat atau mati)
Berikut terkait  dengan  Pidana  Mati  yang berlaku di Indonesia:
1) Pasal 10 huruf (a): Menyatakan bahwa salah satu Pidana Pokok adalah pidana mati.
2) PasaL  11:  Pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang
terikat  ditiang  gantungan  pada  leher  terpidana kemudian  menjatuhkan  papan  tempat  terpidana berdiri.
3) Pasal 12 ayat (3): “Pidana penjara selama waktu tertentu  boleh  dijatuhkan  untuk  dua  puluh  tahun berturut-turut dala hal kejahatan yang pidananya hakim  boleh  memilih  antara  pidana  mati,  pidana seumur  hidup dan pidana penjara  selama  waktu tertentu  begitu  juga  dalam  hal  batas  lima  belas tahun  dilampui  sebab  tambahan  pidana  kerena perbarengan,  pengulangan  atau  karena ditentukan Pasal 52.
4) Pasal 38 ayat (1) ke-1: jika dilakukan pencabutan hak,  hakim  menentukan  lamnya  pencabutan dalam  hal  pidana  mati  atau  pidana  penjara seumur hidup, lamanya seumur hidup.
5) Pasal  47  ayat  (2):  jika  perbuatan  itu  merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana  penjara  seumur  hidup,  maka  dijatuhkan pidana penjara paling lama lima tahun.
6) Pasal 53 ayat (3): Jika kejahatan diancam dengan pidana  mati  atau  pidana  denda  penjara  seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
7) Pasal 57 ayat (2): Jika kejahatan diancam dengan pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
8) Pasal  67:Jika  orang  dijatuhi  pidana  mati  atau pidana penjara suumur hidup, disamping itu tidak boleh  dijatuhkan  pidana  lain  lagi  kecuali
pencabutanm hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
9) Pasal  78  ayat  (1) ke-4  :kewenangan  menuntut pidana  hapus  kerena  daluwarsa:  mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana  penjara  seumur  hidup,  sesudah  delapan belas tahun.
10) Pasal 84 ayat (4): wewenang pidana mati tidak daluawarsa (Moeljatno, 2016)
Berdasarkan  uraian  Pasal-Pasal  dalam Ketentuan  Umum  Buku    I KUHP  tersebut, dapat ketahui  bahwa  penjatuhan pidana  mati  merupakan salah  satu  hukuman  yang  masih  diterapkan  di indonesia dan  masih  tetap  dibertahankan hingga sampai  saat  ini, terhadap  pelaksanaan  sistem peradilan pidana indonesia.
Diluar  KUHP Ketentuan  Pidana Pidana  Mati, juga  diatur  dalam UU  No  9  Tahun  1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Ketentuan tersebut  terdapat  pada  Pasal  113  ayat  (2)  yang menyatakan  “dalam  hal  perbuatan  memperoduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan  1  sebagamana  dimaksud  Pada  Ayat  (1) dalam bentuk tanamanan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup, atau  pidana  penajara  paling  singkat  5  (lima)  tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.(Mia Amalia. 2012).
Namun  berbeda  masalahnya  dengan Persoalan Pidana mati yang di ataur dalam (UU:TPK)
terhadap  para  koruptor  belum  pernah  terlaksana sama  sekali.  Yang  terhintung  banyak  di  Eksekusi Mati  adalah  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  tindak pidana narkotika, padahal kalau dilihat muatan atau dampak dari  ketiga model kejahatan tersebut sama- sama  masuk  dalam  kategori  kejahatan  luar  biasa (Yuhermansyah & Farija. 2017).
Pasal  109  RUU-KUHP  Per  satu  Juni  2018, Menyebutkan bahwa  pidana mati  secara  alternatif dijatuhkan  sebagai upaya  untuk  mengayomi masyarakat
Dipilihnya atau ditetapkan pidana mati sebagai salah  satu  sarana  untuk  menanggulangi  kejahatan yang pada  hakikatnya  merupakan  suatu  pilihan kebijakan hukum. Namun setelah  kebijakan  diambil atau diputuskan  dan  dirumuskan  (diformulasikan) dalam suatu Undang-Undang.
Maka dilihat  dari  sudut  kebijakan  formulasi pidana  mati  itu  tentunya, dapat  diterapkan  pada tahap  aplikasi. yang  menjadi  masalahnya  adalah apakah  kebijakan  formulasi  pidana  mati  dalam Undang-Undang  31  tahun  1999 Jo  UU  nomor 20 tahun  2001 akan  cukup  efektif  dalam  rangka memberantas  tindak  pidana  korupsi  di indonesia (Arief, 2012).
Kita dapat melihat misalnya; pada pasal 2 ayat (2)  yang  berbunyi:“Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu” yang  dimaksud “keadaan tertentu”  adalah  apabila  dilakukan salah  seorang pejabat negara maupun dari non pemerintahan yang melakukan korupsi  di  saat  negara  dalam keadaan
bahaya.  Keadaan  bahaya  yang  dimaksud misalnya terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak  pidana  korupsi,  atau  pada    waktu  negara dalam kedaan krisis ekonomi dan moneter.
Keadaan  tertentu  merupakan pemberatan pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang apabila tindakan tersebut, dilakukan terhadap dana- dana  yang  diperuntukan    penanggulangan  keadaan bahaya.  Misalnya  bencana  nasional,  kerusuhan sosial  yang  meluas,  Krisis ekonomi moneter  serta dana penanggulangan tindak pidana korupsi.
Kebijakan  formulasi yang  demikian jelas menunjukan adanya beberapa  kelemahan, seakan- akan  memberikan  kesan  bahwa  tidak  seriusnya pemerintahan  negara  dalam  menanggulangi  tindak pidana korupsi. Berikut kelemahan-kelamahan dalam Undang-Undang  31  tahun  1999  Jo  UU  nomor  20 tahun 2001.
Kelemahan-kelamahan yang  menghambat terlaksananya  penjatuhan  pidana  mati  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi saat  ini  adalah  soal kualitas  dan  kuantintas  yang  dikorupsi  sebagai indikator  dalam  menjatuhkan  pidana  mati  dan teramasuk  tidak  diperjelas masalah  posisi/eksitensii pidana mati dalam sistem yang berlaku Risva Fauzi (Batubara, Arief,& Soponyono, 2014)
Berikut  kelemahan  yang  dapat  terindetifikasi dalam  UU  TPK,  soal  penjatuhan  Pidana  Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi :
1. Pidana  mati sebagai  pemberatan  pidana,  hanya diancamkan untuk  TPK  tertentu  dalam  Pasal  2 ayat  (1),  yaitu  “melakukan  perbuatan
memperkaya  diri  sendiri  /orang  lain/koorporasi secara  melawan  hukum”.  Jadi  tidak  ditujukan kepada  semua  bentuk  TPK,  padahal  dalam “penjelasan  umum”  dinyatakan,  bahwa  tujuan dibuatnya UU No. 31/1999 ini (sebagai pengganti UU No 3/1971) adalah sebagai Upaya Pemerintah dalam  melakukan  pemberantasan “disetiap bentuk  tindak  pidana  korupsi”.  dengan diancamkannya pidana mati sebagai pemberatan pidana (Arief, 2012).
Menurut  pasal  2  ayat  (2),  pidana  mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 ayat 1 yang di ancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dalam Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001, tindak pidana  korupsi  yang    diancam  dengan  pidana seumur hidup atau maksimun penjara 20 tahun tidak hanya  terdapat  dalam pasal  2,  tetapi  terdapat  juga dalam Pasal  3 yang  berbunyi: “penyalagunaan kewenangan /kesempatan  /sarana    karena  jabatan atau kedudukan”. Kemudian  Pasal  12:  Penerimaan suap  (suap  pasif)  oleh  pegawai  negeri/ penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat.
Merupakan  suatu  kejanggalan  kalau  pidana mati  hanya  diancamkan  terhadap  pasal  2. Sedangkan    dalam  pandangan masyarakat  dan dilihat  dari  hakikat korupsi  sebagai  delik  jabatan, perbuatan  “menyalagunakan kewenangan  jabatan/ kedudukan” (Pasal  3)  dan  “penerimaan  suap  oleh pegawai  negeri /penyelenggara  Negara,  hakim  dan advokat (pasal 12) dirasakan lebih tercela dari pada “memperkaya  diri” pasal  (2);  setidak-tidaknya  harus
dipandang  sama  berat,  dan  oleh    karenanya  juga layak  untuk  diancam  dengan  pidana  mati,  terlebih delik  penyuapan  justeru  paling  menonjol  dalam berbagai kasus korupsi selama ini.
2. Kelemahan  berikutnya  terkait  dengan  definisi “keadaan  tertentu”  yang  alasan  pemberatan pidana  untuk  dapat  dijatuhkanya  pidana  mati. Terhadap formulasi UU, “keadaan tertentu” yang menjadi  alasan  pemberatan  pidana  pada umumnya  dirumuskan  secara  tegas  dalam perumusan  delik  yang  bersangkutan.  Misalnya pemberatan pidana dalam kasus penganiyayaan, Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan  secara  tegas  dalam  perumusan pasal, tetapi hanya dirumuskan dalam “penjelasan dan ketentuan Pasal 2 ayat (2).
1) Alasan  “keadaan  tertentu”  untuk  adanya pidana mati bagi koruptor menurut penjelasan pasal  2 Ayat  2 UU  No.  31/1999  atas perubahan dalam UU No.20/2001, kelemahan- nya belum mengatur secara tegas Pidana mati dapat jatuhkan padahal tindak Pidana korupsi sudah  merupakan  bencana  dan  merupakan ancaman bagi negara yang ingin berkembang dan    terkait  dengan  penjelasan  keadaan tertentu: dapat digambarkan sebagai berikut:
2) Keadaan tertentu menurut UU nomor 31 tahun 1999
a. Alasan kondisional apabila dilakukan:
1) Pada waktu negara dalam keadaan Bahaya sesuai Undang-Undang berlaku;
2) Pada waktu terjadi bencana nasional atau;
3) Dalam keadaan krisis ekonomi
b. alasan Yuridis yaitu: dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana.
3) Keadaan tertentu menurut UU nomor 20 Tahun 2001.
Alasan kondisional yaitu apabila dilakukan korupsi terhadap dana-dana yang peruntungkan bagi penanggulangan sebaga berikut:
a. keadaan bahaya;
b. bencana alam nasional;
c. kerusuhan sosial;
d. krisis ekonomi dan moneter;
Instrument-Instrument  Multilateral  Untuk Mencegah Dan Memberantas Korupsi, Antara Lain:
a) Konvensi  antar  amerika. anti korupsi  yang disahkan  oleh  Organisasi  Negara-Negara Amerika pada 29 Maret 1996.
b) Konvensi  tentang  Pemberantasan  Korupsi  yang melibatkan  Pejabat-Pejabat  Masyarakat  Eropa pada 26 Mei 1997.
c) konvensi  tentang  Membarantas  Penyuapan Pejabat-Pejabat  Publik  Asing  dalam  Transaksi- transaksi Bisnis Internasional yang disahlkan oleh organanisasi  untuk  kerja  sama  Ekonomi  dan pembangunan pada 21 November 1997.
d) Konvensi  Hukum  pidana  tentang korupsi,  yang disahkan  Oleh  Komite  Menteri-Menteri  Dewan Eropa pada 27 Januari 1999.
e) Konvensi  Hukum  Perdata  tentang  korupsi,  yang disahkan  oleh  komite  Menteri-Menteri- Dewan Eropa pada 4 November 1999.
f) Dan konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Korupsi,  yang  disahkan  Oleh
Kepala-Kepala Negara dan Pemerintah Uni Afrika
Pada
12
Juli2013(https://www.slideshare.net/indo_acf/unca c-indonesia).
Macam-macam tindak pidana korupsi menurut United Nation Convention Against Corruption sebagai berikut:
1. Penyuapan pejabat Publik Nasioanal,
2. Penyuapan Publik asing
3. Pejabat organisasi Internasional Publik,
4. Penggelapan,
5. Penyalahgunaan  atau  penyimpangan  lain kekayaan oleh penjabat publik,
6. Pemanfaat pengaruh
7. Penyalahgunaan Fungsi
8. Memperkaya diri secara tidak sah
9. Penyuapan sektor swasta
10.Penggelapan kekayaan disektor swasta,
11.Pencuncian hasil kejahatan,
12.Penyembunyian,
13.Penghalangan peradilan.
Pemerintah  Indonesia  untuk  mengikatkan  diri secara  resmi  pada United  Nations  Convention Againts Corruotion (UNCAC) butuh waktu tiga tahun. Konvensi  ini  di  rumuskan  pertama  kali  di  Merida Meksiko  pada  tanggal  9-11  Desember  2003.  Tepat pada  18  April  2006,  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  mendatangi  UU  No.7  Tahun  2006 sebagai tanda ratifikasi Uncac.
Melihat dari beleid itu  bahwa indonesia adalah bagian dari gerakan Global melawan korupsi. Namun indonesia tidak menerima secara utuh UNCAC. Hal ini  diperkut  oleh  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No  7  Tahun 2006  menyatakan  “  mengesahkan United  Nations Convensi  Against  Corruptiom,  2003  (Konvesi Perserikatan  Bangsa-Bangsa anti  Korupsi,  2003) dengan Revervation (persyaratan) terhadap pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesain Sengketa.

## 2. Kebijakan  Formulasi  Sanksi  Pidana  Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan
Penjatuhan  Hukum  mati  bagi  pelaku  tindak pidana  korupsi  jika  hanya dilihat secara  tesktual, maka  penerapan hukuman  mati  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam  Pasal  28A ayat  (1),  28I  ayat  (1),  Jo  Pasal  4 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  jo  pasal  3 DUHAM.  Namun  jika dikaji  secara  kontesktual dengan  menggunakan  penafsiran extentif dan teologis maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud  dengan Penafsiran Extentif adalah merupakan  Penafsiran  yang  sangat  luas,  misalnya Hakim    Menjatuhkan  putusan  hukum  pada  pelaku TPK,  tidak  hanya  melihat  secara  tesktual  Undang- Undang  saja (Muwahid. 2015). Tetapi juga  harus dilihat  dari  dampak  perbuatan  koruptor  tersebut. begitupun  dari  sudut  teologisnya,  (Hukum  Islam). Hukuman  mati  dapat  dilakukan  sesuai  dampak kejahatan yang ia buat.
Argumentasi ini yang  diberikan  adalah  akibat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh besar dari kejahatan  genoside,  terorisme,  narkotika  dan kejahatan-kejahatan  kemanusian  lainya.  alasan penerapan  hukum  mati  bagi  terpidana  koruptor melanggar  hak  asasi  manusia  karena  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia tahun  1945  Pasal  28A  UUD  1945,  serta  di  dalam Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  HAM.  Bukanlah  alasan  yang  tepat  bagi Negara Indonesia yang multikularisme ini.
RUU-KUHP  tidaklah  mengatur  tentang ketentuan  Pidana  Mati  bagi  pelaku  Tindak  Pidana Korupsi,  tetapi  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan  syarat-syarat  materil  saja.  Dikarenakan selama  ini,  (UU:TPK)  menyimpang  dari  KUHP. Bahkan  terkait  dengan Pidana  Mati  untuk  kedepan- nya    dalam  rancangan  RUU-KUHP  akan  dijadikan pidana alternatif  saja,  tidak  lagi  seperti  ketentuan Pasal  67  KUHP  WVS. Bahkan setelah  hakim menjatuhkan hukum mati terhadap Narapidana, akan diberikan waktu selama 10 tahun, jika dalam jangka 10 tahun ada perubahan. Maka pidana akan diubah menjadi  pidana  penjara  maksimal  20  tahun  penjara (Tribun.news.com  2016). Tindak  Pidana  Korupsi dalam RUU-KUHP Diatur Pada Bab XXXVIII (Bagian Ketiga),  Yaitu  Tindak  Pidana  Berat  Terhadap  Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
Pasal  653: Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  Koorporasi yang  merugikan  keuangan  negara  atau
perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Ketegori II dan paling banyak Kategori VI.
Pasal  654: Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, dipidana    dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling  sedikit  Kategori  II  dan  paling  dan  paling banyak Kategori VI.
Pasal 655:
1. Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Kategori  III  dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang:
a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam  jabatanya,  yang  bertentangan  dengan kewajibannya: atau
b) Memberi  sesuatu  kepada  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara  karena  atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan  kewajiban,  yang  dilakukan  atau  tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara yang  menerima  pemberian  atau  janji sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling  sedikit  Kategori  III  dan  paling  banyak Kategori V.
Pasal 656:
1. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan  mengingat  kekuasaan  atau wewenang  yang  melekat  pada  jabatan  atau kedudukannya,  atau  oleh  pemberi  hadiah  atau janji  dianggap  melekat  pada  jabatan  atau kedudukan  tersebut dipidana dengan  pidana penjara  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan denda paling banyak Kategori IV
2. Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara yang  menerima  hadiah  atau  janji  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan denda paling banyak Kategori IV.
Menurut  Andi  Hamzah (1994:32) alasan- alasan pro pidana mati antara lain:
1. Pidana  merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana.
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan Upaya Hukum.
3. Justru  karena  bermanfaat pidana  mati  diadakan, karena  merupakan  alat  penguasa  agar  norma hukum dipatauhi (Eleanora, 2012).
Konsep  dasar  diadakan  pidana  mati  dalam RUU-KUHP  dan  (UU:TPK) di latar belakangi  oleh berbagai  pokok  pemikiran  yang  secara  garis  besar dapat  disebut  sebagai  “ide  keseimbangan”  yaitu keseimbangan  monodualistik  antara  kepentingan umum,  masyarakat  individu,  dan  perseorangan. Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan  pemidanaan  diarahkan  pada  dua  masalah pokok  yaitu  “perlindungan  masyarakat”  dan perlindungan pembinaan Individu”.
“Ide dasar perlindungan Masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian Ilmiah “kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP” pada tahun 1981/1982. Maka  konsep  tetap  pidana  mati  tetap  akan dipertahankan  jenis-jenis  pidana  berat,  yaitu pidana  mati  dan  penjara  seumur  hidup.  Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbang kan perlindungan kepentingan Individu yaitu dengan berbagai ketentuan, seperti penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana bersayarat  dan  dapat  diubahnya  pidana  seumur hidup menjadi penjara 15 tahun”. (Barda Nawawi Arief. 2012).
Perbandingan Sistem hukum  Negara Cina bahwa  mereka  serius  menjadikan  hukum  sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkatkan misalnya di dalam Journal yang  berjudul Chinese  Journal  of International  Law, mengukapkan; The  principle  to follow here is that those who owe blood debts or are guilty of other extremely serious crimes and have to be  executed  to  assuage  the people’s  anger (Seet, 2017).
Artinya Prinsip yang harus diikuti di sini adalah mereka  yang  berutang  darah  atau  bersalah  atas kejahatan  lain  yang  sangat  serius  dan  harus dieksekusi untuk meredam kemarahan orang-orang., bahwa  jika  sekiranya  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  merupakan  kejahatan  luar  biasa,  kenapa hukuman  mati  hanya  dijadikan  sebagai  standar ancaman yang sifatnya hanya menakut-nakuti saja.
Negara  Thailand  yang  secara  eksplisit menetapkan  hukuman  mati  untuk  membarantas Korupsi  dinegara  mereka. Di indonesia    dalam (UU:TPK), belum menetapkan secara Spesifik serta secara serius, batas minimum yang ditentukan yang dapat dihukum dengan hukuman mati terhadap para koruptor  yang  melakukan  korupsi  uang  negara. (Indrawati, Astuti, & Ruba’i, 2015)
Putusan Mahkmah Konstitusi melalui putusan Nomor 003/PUU/2006 ,  yang  menyatakan  sifat melawan  hukum  materiel  bertentangan  dengan Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28D  ayat  (1) (Ridwan, 2012). Sehingga  sifat  melawan  hukum materiel dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Sedangkan  sudah  jelas    perbuatan  korupsi merupakan  kejahatan  yang  mengacam  keamanan nasional,  serta  merusak  citra  bangsa  dan  negara dimata dunia Internasional. Maka prinsip yang harus dilakukan  adalah  sebagai  mana  penerapan  hukum mati  di  Negara  Cina. “Mereka  yang berutang  darah atau  bersalah  atas  kejahatan  lain  yang  merupakan yang  sangat  serius mestinya  hal  tersebut  harus dieksekusi untuk meredam kemarahan masyarakat”.
Negara  yang  berketuhanan  mestinya  pancasila dijadikan  sebagai  sumber  nilai  dalam  penegakan hukum Indonesia.  Karena Negara yang berketuhanan harus  menjujung  tinggi  nilai  moralitas bangsa  dari  perbuatan  korupsi. Maka formulasi kedepan-nya  untuk  penanganan Tindak  Pidana Korupsi harus lebih serius. Karena perbuatan Korupsi saat ini, sudah sangat merajalela dan tindak segan- segan dilakukan oleh penjabat.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
1. Dipilihnya  atau  ditetapkan  pidana  mati  sebagai salah  satu  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan  yang  pada  hakikatnya  merupakan suatu  pilihan  kebijakan  hukum.  Namun  setelah kebijakan  diambil  atau  diputuskan  dan dirumuskan  (diformulasikan)  dalam  suatu Undang-Undang. Kita  dapat  melihat  misalnya; pada  pasal  2  ayat  (2)  yang  berbunyi:“Dalam  hal tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu” yang dimaksud “keadaan tertentu” adalah apabila dilakukan salah seorang pejabat negara maupun dari non pemerintahan yang melakukan korupsi di saat  negara  dalam  keadaan  tertentu.  Keadaan tertentu yang dimaksud misalnya  terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada  waktu negara  dalam kedaan krisis ekonomi dan moneter.
2. Penerapan hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi  jika  hanya  dilihat  secara  tesktual,  maka penerapan  hukuman  mati  bertentangan  dengan
Hak  asasi  Manusia  sebagaimana  dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo pasal 3  DUHAM. Tetapi  harus  dilakukan Penafsiran Extentif atau Penafsiran  yang  sangat  luas, misalnya  Hakim    Menjatuhkan  putusan  hukum pada  pelaku  TPK,  tidak  hanya  melihat  secara tesktual  Undang-Undang  saja.  tetapi  juga  harus dilihat  dari  dampak  perbuatan  koruptor  tersebut. begitupun dari sudut teologisnya, (Hukum Islam). Hukuman  mati  dapat  dilakukan  sesuai  dampak kejahatan yang ia buat.

## Saran
1. Merupakan suatu kejanggalan kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap pasal 2. Sedangkan dalam  pandangan  masyarakat  dan  dilihat  dari hakikat  korupsi  sebagai  delik  jabatan,  perbuatan “menyalagunakan kewenangan jabatan/kedudukan” (Pasal  3)  dan  “penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara Negara, hakim  dan  advokat  (pasal  12)  dirasakan  lebih tercela  dari  pada  “memperkaya  diri”  pasal  (2); setidak-tidaknya  harus  dipandang  sama  berat, dan  oleh    karenanya  juga  layak  untuk  diancam dengan  pidana  mati,  terlebih  delik  penyuapan justeru  paling  menonjol  dalam  berbagai  kasus korupsi selama ini.
2. UU  Pemberantasan  Korupsi (UU:TPK)  Perlu menetapkan  Kriteria  korupsi  dengan  spesifik keseriusan, serta batas minimum dari jumlah yang ditentukan yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Maka deangan hal itu keterbatasan Ini meski
harus diatasi dengan membandingkannya dengan ketentuan  tindak  pidana  korupsi  dii  negara  cina dan  Thailand  yang  secara  explisit  menetapkan hukuman  mati  untuk  meningkatkan  UU  korupsi dengan  memasukan  ketentuan  hukuman  mati yang ketat untuk menimimalkan tindakan korupsii di indonesia saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djaja, E. (2010). Memberantas  Korupsi  Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jakarta: Sinar Grafika.
Amiruddin. (2010). Korupsi  Dalam  Pengadaan Barang  Dan  Jasa. Yogyakarta: Genta
Publihsing.
Arief, Barda N. (2010). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana.
Moeljatno. (2016). Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.
Arief, Barda N. (2012). Pidana Mati Perspektif Global,
Pembaharuan  Hukum  Pidana  Dan  Alternatif Pidana  Untuk  Koruptor,  Cet.  1. Semarang:
Pustaka Magister Ilmu Hukum.
Sudarto. (2010)  Kapita Selekta  Hukum  Pidana.
Bandung: PT. Alumni
Journal/Artikel
Batubara, Risva  Fauzi., Arief, Barda N., &
Soponyono, Eko. (2014). Kebijakan Formulasi Pidana  Mati Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi. Journal Law Reform , Vol. 10, (No.1), pp.74-83.
Seet, M. (2017) “China’s Suspended Death Sentence with  a  Two-year  Re-prive:  Humanitarian Reprieve  or  Cruel,  Inhuman  dan  Degrading Puhnisment. Nasional University Of Singapore, NUS Working Paper 006.
Eleanora, Fransiska N. ( 2012). “ Eksistensi  Pidana Mati Dalam  Perspektif Hukum  Pidana . Jurnal Ilmiah Widya, Vol.29, (No.318, Maret), pp.12-
13
Mutmainnah,  I. (2015). “Pidana  Mati  Terhadap
Pelaku Kejahatan Berat Dan
Menyengsarakan. Jurnal Al-Qadāu, Vol.2, (No.
2), p. 258
Amelia,  M. (2012). Masalah  Pidana  Mati  Dalam Perspektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Di Indonesia. Jurnal Wawasan  Hukum, Vol.  27 (No. 02), pp. 554-558
Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Huku m Pidana
Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana Korupsi.  “Criminal  Law  Policy  Formula  On Suppressing Corruption.” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV pp. 201- 224.
Indrawati., Astuti, Made Sadhi., Ruba’i, Masruchin., &
Adi,  Koesno. (2015).  “The  policy of  the formulation  of  death  penalty  against perpetrators  of  corruption.  Journal  of  Law,
Policy and Globalization,Vol.39, p.121.
Muwahid. (2015). Penerapan  Hukuman  Mati  Bagi Pelaku  Tindak  Pidana  Korupsi. UIN  Sunan Ampel Surabaya: Al-Qānūn Vol.  18, (No.  2), pp. 257-257
Yuhermansyah,  Edi.,  & Fariza,  Zaziratul. (2017).
Pidana  Mati  Dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi (Kajian  Teori  Zawajir  Dan Jawabir). Legitimasi, Vol. VI, (No. 1), pp. 159- 160.
Febrikusuma,  Thomas  W.,  Soponyono, Eko.,  &
Purwoto.  (2016).    “Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi  Di  Kabupaten  Blora”. Diponegoro
Law Journal, Vol.5, (No.2), pp. 1-11

## Undang-Undang
Undag-Undang  Nomer 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RUU-KUHP per  26  Juni  2018  Buku  Tindak  Pidana Khusus  Keterangan  Peralihan  dan  Penutup (2).
Sudarto. (2010). Kapita Selekta  Hukum  Pidana. Bandung: PT. Alumni.

## Website
https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-
dan ruang-lingkup-kebijakan-pidana.html Diaskes Pada tanggal 10 Oktober Pukul 8:35 WIB.
https://www.slideshare.net/indo_acf/uncac- indonesia.Konvensi Perserikatan  Bangsa- Bangsa anti Korupsi. Diaskes Pada tanggal 28
Oktober Pukul 17: 12 WIB.
https://www.google.com/search?q=bing+translate&ie =utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab United
Nation Convention AgainstCorruption. Diaskes Pada tanggal 28 September Pukul 15: 23 WIB. KPK Cegah 38  Anggota DPRD  Sumatera  Utara  ke Luar Negeri",  Di  akses  Pada  Tanggal    1 september Pukul 7:00.
Di
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/
08453911.
Malang Terancam Lumpuh  karena  41  Anggota DPRD  Ditangkap  KPK. Diakses  Padal  1 september  12:23  WIB.  di https://www .viva.co.id/berita/nasional/1071056. http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/10/huku man-mati-dalam-rancangan-kuhp-akan-jadi- pidana-alternatif.