## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit

## KARAKTERISTIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAI VARIABEL ANTESEDEN TINGKAT KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS AUDIT
(Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Banten)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
*Coressponding Author, email : rz-zulfikar72@untirta.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Personal Background , Political Background, pengetahuan dan  Pemahaman  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Propinsi  Banten  terhadap  tingkat  Korupsi serta  implikasinya  terhadap  Kualitas  Audit.  Populasi  penelitian  ini  adalah  seluruh  anggota  DPRD Provinsi  Banten  sejumlah  85  orang.  Metode  analisis  data  penelitian  ini  yaitu  analisis  regresi  berganda. Hasil  pengujian  menunjukkan Personal  background ,  pengetahuan  dan  Pemahaman  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Banten  berpengaruh  menurunkan  terhadap  tingkat  Korupsi.  Hasil lainnya,  Tingkat  Korupsi  berpengaruh  negatif  terhadap  Kualitas  Audit.  Sedangkan Political  Background tidak berpengaruh.
Kata Kunci: Anggota DPRD, Tingkat Korupsi, Kualitas Audit

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of Personal Background, Political Background, knowledge and understanding of members of the Banten Province Regional Representative Council on the level of Corruption and its  implications  for  Audit  Quality.  The  population  of  this  study  was  all  members  of  the  Banten  Province  DPRD numbering  85  people.  The  data  analysis  method  of  this  research  is  multiple  regression  analysis.  The  test  results show that the Personal background, knowledge and understanding of the members of the Regional Representatives Council of Banten Province has the effect of reducing the level of Corruption. Other results, the level of corruption has a negative effect on audit quality. While the Political Background has no effect.
Keywords: DPRD Members, Corruption Level, Audit Quality

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  Undang- undang  (UU)  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  serta  UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  (PKPD). Hingga  kini,  kedua  regulasi  tersebut sudah  mengalami  beberapa  kali  revisi hingga  yang  terakhir  UU  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi pengelolaan pemerintah daerah  yang  mengalami  perkembangan sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi. Akan  tetapi  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  pemerintah  tidak  sesuai dengan amanah dalam Undang undang tersebut.
Beberapa  kasus  di  Provinsi
Banten
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah anatara lain 90% Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)    di  Provinsi  Banten terlibat  korupsi  (www.Liputan6.com, 2014),  Tahun  2016  dua  anggota  DPRD Banten  akibat  suap  pengesan  APBD
tentang
pembentukan
Bank Pembangunan Daerah atau Bank Banten (News detik.com, 2018), Menurut Lembaga  Swadaya  Banten  Bersih  sejak tahun 2014 di Provinsi Banten muncul 6 kasus,  Kota  Serang  5  kasus,  Kabupaten Serang  10  kasus,  Kota  Tangerang  5 kasus,  Tangerang  4  kasus,  Cilegon  4
kasus,  Pandeglang  dan  Lebak  7  kasus (News detik.com, 2018).
Beberapa kasus teresebut berkaitan  dengan  Korupsi  yang  terjadi di Pemerintah Provinsi Banten. Menurut UU  No.  31  tahun  1999  yang  kemudian di  revisi  dengan  UU  No.  20  tahun  2000 menyebutkan  bahwa  korupsi  adalah Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara.  dari  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa korupsi  merupakan  perbuatan  yang dilakukan  pribadi  maupun  kelompok yang merugikan negera.
Korupsi di pemerintahan merupakan gejala kegagalan pemerintahan,  hal  ini  disebabkan  oleh kualitas  manejemen,  akuntabilitas  dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah (World Bank, 2006). Menurut survey Tranparancy International (2018), Indonesia menempati rangking 89 dari 180 negara yang di survey. Semakin tinggi rangkingnya  maka  semakin  banyak kasus  korupsi  yang  terjadi  di  negara tersebut.
Menurut  Rose  dan  Palifka  (2016) korupsi  terjadi  ketika  kekayaan  pribadi dan  kekuasaan  menjadi  satu  kesatuan. Suap mendorong para pengambil keputuan  untuk  melakukan  tindakan mementingkan kepentingannya
sehingga
bertentangan dengan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
kepentingan  publik.  Korupsi  yang terjadi  di  pemerintahan  salah  satunya belum optimalnya fungsi Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Sementara itu, menurut UU Nomor 27 Tahun 2009,
tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  DPRD mempunyai  tiga  fungsi,  yaitu  fungsi legislasi,  fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan. Akan tetapi dalam implementasinya  fungsi  tersebut  masih rendah  (Winarna  dan  Murni,  2007). Kurang  optimalnya  fungsi  pengawasan oleh  DPRD  mengakibatkan  terjadinya kebijakan  yang  lebih  mengutamakan kepentingan  pribadi,  golongan  dan partainya (Martin dan  Whitaker,  2019).
La Palombara (2015) berpendapat bahwa  Institusi  Politik,  Partai  politik, latar belakang, pengalaman serta ideologi yang dapat berpengaruh terhadap  sifat  dan  prilaku  anggota DPRD. Indonesia memiliki karakteristik anggota  DPRD  berbeda  dengan  negara lain  yaitu  peran  latar  belakang,  Politik dan
Pengalaman
mendominasi terpilihnya  anggota  DPRD  periode berikutnya  (Prihatini,  2019).  Pendapat lainnya  didukung  oleh  Biryukov  (2019) dan  Rocabert  et  al.  (2019)  bahwa  di negara  Asia  anggota  DPR  yang  terpilih kembali selain didasarkan pada kedekatan  pimpinan  partai  akan  tetapi latar  belakng  politik,  pengalaman  dan pemahaman peraturan merupakan faktor determinan terpilihnya kembali.
Penelitian  Norton  dan    Ahmed (1998) membuktikan bahwa latar belakang  dan  pengalaman  berpengaruh negatif turunnya tingkat korupsi.
Penelitian lainnya Ahmed (2001)
menyimpulkan  bahwa  latar  belakang Pendidikan  dan  pemahaman  terhadap peraturan  dapat  mengurangi  terjadinya korupsi.    Akan  tetapi  penelitian  di Indonesia  dilakukan  oleh  Winarna  dan Murni  (2001)  menyimpulkan  bahwa latar  belakang  personal  dan  latar belakang  politik  tidak  berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Sementara itu Kartikasari (2012) membuktikan  bahwa  latar  belakang politik  dan  pengalaman  berpengaruh meningkatkan  pengawasan  sehingga dapat menurunkan tingkat korupsi.
Menurut  Malagueño,  Albrecht, Ainge,  dan  Stephens  (2010)  bahwa Auditor independent memberikan opini Laporan  Keuangan  pemerintah  dengan Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) mencerminkan bahwa laporan keuangan  tersebut  sudah  sesuai  atau wajar  menurut  standar  yang  berlaku. Sementara  itu  Kassem  dan  Higson (2016)  berpendapat  bahwa  Laporan Keuangan  dengan  audit  opinion  Wajar Tanpa Pengecualian tidak mencerminkan  pengelolaan  keuangan pemerintah  tidak  terjadi  kesalahan.  Hal ini dikarenakan dalam pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan pemerintah di dasarkan pada keterbatasan yang memadai yang didasarkan pada Profesional Judment.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Penelitian Andersson dan
Bergman  (2009)  membuktikan  bahwa Korupsi  yang  terjadi  di  Pemerintahan dapat  mempengaruhi  opini  auditor. Hasil  ini  didukung  oleh  penelitian Rocabert  et  al.  (2019)  dan  Mauro(1995) bahwa Tingginya tingkat korupsi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan peraturan pengelolaan keuangan pemerintah sehingga akan berpengaruh kewajaran  atasa  laporan  keuangan tersebut.
Penelitian  ini  fokus  pada  biaya yang  dibebankan  kepada  prinsipal akibat  dari  adanya  konflik  tersebut berupa  monitoring  cost.  Monitoring yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  diharapkan mampu  mengurangi  konflik  keagenan. Monitoring dapat menjadi solusi konflik kepentingan  antara  Ekskutif  dan  DPRD jika  dalam  kontrak  secara  jelas  (tanpa ambiguitas),  diterangkan  bahwa  DPRD memiliki  hak  untuk  memantau  dan membatasi perilaku Eksekutif. Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan monitoring  tersebut  didasarkan  pada judgement  prinsipal  mengenai  apakah perilaku  Ekskutif    dapat  diubah,  serta apakah  terdapat  ambiguitas  dalam kontrak mengenai hak prinsipal melakukan monitoring.
Selanjutnya,  mengenai  bonding cost  Jensen  dan  Meckling  (1976) menjelaskan  bahwa  dapat  menjadi solusi konflik kepentingan antara Eksekutif  dan  DPRD,  apabila  DPRD bersedia  menanggung  biaya  bonding
tersebut.  Dijelaskan  pula  bahwa  DPRD akan bersedia menanggung biaya bonding  tersebut  apabila  berdasarkan perhitungannya,  peningkatan  bersih dalam  kekayaan  yang  dihasilkan  lebih besar daripada konsumsi yang dilepaskannya.  Jenis  biaya  keagenan yang  ketiga  adalah  kerugian  residual (residual  loss).    Kerugian  residual merupakan  total  biaya  keagenan  yang ditimbulkan  karena  penjualan  ekuitas oleh  DPRD  yang  disebabkan  kegiatan monitoring  dan  bonding  tidak  berjalan sebagaimana  diharapkan.  Penurunan kesejahteraan  manajer  sebagai  akibat kerugian residual dengan nilai kepadanya  dari  peningkatan  manfaat non-uang. Forum For Corporate Governance  In  Indonesia  (FCGI)  (2000) menyebutkan  prinsipal  (DPRD)  hanya bertugas untuk mengawasi dan memonitor  jalannya  perusahaan  yang dikelola  oleh  agen  (Eksekutif).  Agen bertugas menjalankan manajemen perusahaan  untuk  kepentingan  Rakyat dan  dijamin  memiliki  keleluasaan dalam melakukannya. Dalam penelitian ini, teori keagenan menjelaskan pentingnya  monitoring  yang  dilakukan DPRD dalam menekan perilaku oportunis eksekutif. Monitoring dilakukan  melalui  mekanisme  internal oleh DPRD berkaitan
dengan akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian manajemen pemerintahan serta berhubungan dengan penggunaan sumber  daya  dan  risiko  yang  akan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
dihadapi  (Llewellyn  dan  Sinha,  2000).
Semakin  optimal  monitoring  maka prilaku
oportunis manajemen
(eksekutif) berkurang, hal ini
dikarenakan DPRD
mendorong manajemen  mengelola  pemerintahan patuh terhadap regulasi..
Mekanisme  monitoring  melalui mekanisme  internal  di  Pemerintah Provinsi Banten   memiliki tujuan yaitu untuk  memastikan  bahwa    Eksekutif bertindak  sesuai  kontrak  dan  untuk memenuhi  kepentingan  masyarakat. Monitoring  yang optimal  menghasilkan suatu governance outcome yaitu berkurangnya konflik kepentingan
antar pihak yang berkepentingan. Hasil akhir  dari  governance  outcome  akan terealisasi melalui peningkatan
kepatuhan  pengeleloaan  Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
Peneltian ini
merupakan pengembangan  penelitian  sebelumnya yaitu  membuktikan  implikasi  dari Tingkat  Korupsi  terhadap  Kualitas Audit  di  Pemerintah  Provinsi  Banten. Hal  ini  dapat  memberikan  pembuktian efek  terjadinya  korupsi  di  Pemerintah Provinsi  Banten  terhadap  opni  auditor
Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh Karakateristik Anggota
Dewan  Perwakilan  Daerah  sebagai variable  antesenden  Tingkat  Korupsi dan  Implikasinya  terhadap  Laporan Auditor  Badan Pemeriksa Keuangan.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dari  penelitian  ini adalah  seluruh  anggota  DPRD  Propinsi Banten  dengan  menggunakan  metode purposive  sampling  yaitu  pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan  pertimbangan  tertentu dimana  umumnya  disesuaikan  dengan tujuan  atau  masalah  penelitian.  Oleh karena  itu,  sampel  yang  dipilih  yang dijadikan  responden  dalam  penelitian ini  adalah  seluruh  anggota  DPRD periode  2015-2019  seluruh  anggota DPRD tersebut melakukan fungsi pengawasan  keuangan  daerah  (APBD) sebesar 85 anggota.
Data dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh  cari    catatan  dan  uraian lengkap dari basis data yang terpercaya baik  dari  data  yang  tersedia  di    media cetak maupun media elektronik. Pengumpulan data dalam penelitian  ini menggunakan  tekhnik  data  sekunder dan  data  Primer.  Data  sekunder tersebut terdiri dari  data berikut ini: a) Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 – 2019
b) Perundang-undangan dan peraturan  lain  yang  terkait  dengan kebijakan desentralisasi fiskal, otonomi  daerah,  korupsi  dan kebijakan  keuangan  yang  terkait dengan pemerintah daerah. c) Jumlah Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Banten  2015-2019  sebanyak  85 anggota.
Data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  tersebut  dikumpulkan  dari catatan  atau  basis    data  baik  berupa hardcopy maupun softcopy yang diperoleh  dari  hasil  download  pada website  dan    dokumentasi  arsip-arsip Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia  (BPK  RI)    dan  sumber  lain yang terkait.
Data  lainya  yang  diperlukan yaitu  jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui penyampaian
kuesioner kepada responden di lingkungan  anggota  DPRD  Propinsi Banten.
Metode pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan  survei,    yaitu  dengan  cara mengumpulkan data pokok (data primer)  dari  suatu  sampel    dengan menggunakan instrumen kuisioner dengan cara memberikan daftar pernyataan  tertulis  kepada  responden. Setiap  paket  kuisioner  terdiri  dari  dua bagian  yang  harus  dijawab  oleh responden  dengan  mengikuti  perintah yang    terdapat  didalam  setiap  bagian. Bagian  pertama  berisi  pernyataan  yang berhubungan dengan personal background  dan  political  background dari  responden  yang  meliputi  jenis
kelamin, pendidikan, jabatan, pengalaman  politik,  pengalaman  di DPRD, latar belakang partai politik, dan lain-lain. Bagian kedua adalah pernyataan  yang  berhubungan  dengan pengetahuan  dewan  tentang  anggaran, pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan, serta
pengawasan keuangan daerah. Metode  penyebaran  kuesioner adalah Personally Administered Questionaires , yaitu
penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan  oleh  peneliti  dengan menemui  responden  secara  langsungan atau  melalui  kesekratariatan  DPRD Propinsi  Banten,    sehingga  peneliti dapat
memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal  yang  belum  dimengerti  oleh responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Bagian  ini  akan  memberikan informasi karateristik data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yang menginformasikan  tentang:  rata-rata, maksismum,  minimum  dan  standara Deviasi  dari  data  yang  digunakan. Analisis  deskriptif  digunakan  untuk memberikan  gambaran  atau  deskripsi suatu  data  yang  terlihat  dari  nilai  rata- rata  (mean),  standar  deviasi,  varian, minimum,  maksimum,  sum,  range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016).

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit

## Tabel 1 Statistik Desktiptif
Berdasarkan tabel 5.1 dibawah ini menunjukkan  bahwa  rata  –  rata  nilai Tingkat  Korupsi  (TK)  setiap  tahun sebesar  10,2%  di  Pemerintah  Propinsi Banten  dengan  nilai  tertinggi  sebesar 38%  tahun  2010.  Hal  ini  berarti  bahwa Tingkat Korupsi di Pemerintah Propinsi Banten tergolong tinggi.
Kualitas Audit (KA) di
Pemerintsh  Propinsi  Bnten  memiliki nilai rata-rata 1,00 dengan nilai tertinggi 1,00  yaitu  pada  tahun  2016-2018. Kualitas  Audit  yang  diperoleh  atas Laporan  Keuangan  yaitu  diberikan opini  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan
(BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Personal Background (Per)
memiliki  nilai  rata-rata  sebesar  42% dengan  nilai  tertinggi  tahun  2017 sebesar  65%  anggota  DPRD  yaitu  Laki- laki. Sedangkan nilai terkecil tahun 2015 yaitu sebesar 10% yaitu Jumlah anggota DPRD Wanita.
Di  Propinsi  Banten,  Anggota DPRD  yang  memiliki  pengalaman politik  (Politik  Background)  rata  rata sebesar  77%  dengan  tahun  2016  paling banyak  anggota  DPRD  yang  memiliki pengalaman  politik  sebelumnya  yaitu sebesar  77%.  Sedangkan  tahun  2018 sebesar  9%  anggota  DPRD  Propinsi Banten yang memiliki pengalaman.
Rata-rata  Tingkat  Pengetahuan (Pen)  setiap  anggota  DPRD  Banten Berkaitan  dengan  anggaran,  sebesar 84,07%  dengan  rata-rata  terbesar  tahun 2015  sebesar  95%.  Sementara  itu  tahun 2017 memiliki nilai rata-rata sebesar 7%. Kecilnya  pengetahuan  anggota  DPRD tersebut  berimplikasi  terhadap  hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap  laporan  keuangan  Pemerintah Propinsi Banten dengan opini Pendapat tidak  Wajar.  Hal  ini  disebabkan kurangnya  pemahaman  anggota  DPRD mengenai  proses  penyusunan  dan pengawsaan realisasi anggaran.
Statistik Deskriptif N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic  Std. Error Statistic TK 5 0,00 0,38 0,102 0,00794 0,06733 KA 5 0,00 1,00 1,00 0,13700 1,16247 Per 85 0,10 0,650 0,420 0,81293 6,89797 Pol 85 0,09 0,770 0,770 0,10010 0,84939 Pen 85 0,07 0,95 0,8407 0,00534 0,04533 Pem 85 0,100 0,920 0,760 0,03864 0,32785 Valid N (listwise) 85

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Pemahaman (Pem) anggota
DPRD  Propinsi  Banten  dengan  nilai rata-rata  sebesar  76%  artinya  setiap anggota  DPRD  memiliki  pemahman tentang peraturan dalam proses organisasi  DPRD  Banten.  Nilai  terkecil pada tahun 2017 sebesar 10%.
Sedangkan  nilai  rata-rata  terbesar  pada tahun 2016 sebsar 92%.

## Hasil Pengujian Hipotesis
Uji goodness  of  fit merupakan pengujan  kecocokan  atau  kebaikan sesuai antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi  yang  diperoleh  berdasarkan nilai  harapannya  (frekuensi  teroritis). Adapaun  indikator  dari  goodness  of  fit dapat dilihat dari koefisien determinasinya  (Adjusted  RSquare). Hasil  uji  koefisien  determinasi  dapat dilihat pada tabel 2 berikut : Tabel 2 Hasil Pengujian Variabel Koefesien Regresi t hitung Sig (Constant) -0,153 -0,777 0,440 Per -0,003 -2,849 0,006 *) Pol 0,004 0,406 0,686 Pen -0,308 1,837 0,071 *) Pem 0,337 1,23 0,002 **) R Square 0,178 Adjusted R Square 0,221 F 1,5736 Sig 0,000 ***) signifikan pada ⍺ = 1% = 0,01
**) signifikan pada ⍺ = 5% = 0,05
*) signifikan pada ⍺ = 10% = 0,1 Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa koefisien
determinasi  yang  menunjukkan  nilai adjusted R2 sebesar 0,221. Hal ini berarti menunjukan bahwa variabel DA sebesar 22,10  %  dapat  dijelaskan  oleh  KA,  Per, Pol, Pen dan Pem sedangkan selebihnya variabel  lain.  Selanjutnya,  Berdasarkan
uji  ANOVA  diperoleh  nilai  F  Hitung sebesar  1,5736  dengan  signifikansi  0,00. Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  model regresi  ini  dapat  digunakan  untuk mengestimasi  Tingkat  Korupsi.  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  karakteristik anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Daerah  sebagai  variabel  anteseden Tingkat Korupsi di Provinsi Banten.
Hasil  pengujian  koefisien  regresi (uji  t)  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  satu  variabel  independen secara  individual  dalam  menerangkan variasi  variabel  dependen  dengan menganggap variabel independen lainnya  bernilai  tetap.  Hasil  pengujian yang  dilakukan  menunjukkan  adanya pengaruh  negatif  Personal  Background terhadap Tingkat Korupsi. Pengujian ini menunjukkan  koefisien  β1  sebesar  - 0,003  dengan  tingkat  signifikansi  (ρ- value)  yang  bernilai  0,006  di  bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan
demikian membuktikan terdapat
pengaruh  negatife Personal  Background terhadap  Tingkat  Korupsi.  Ini  berarti hipotesis 1 (H1) didukung.
Personal background berkaitan erat dengan  kualitas  sumber  daya  manusia. Sumber  daya  manusia  yang  semakin berkualitas  akan  mampu  memberikan kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya pencapaian  tujuan  organisasi  (Winarna, 2007). Semakin anggota DPRD memiliki personal  background  yang  tinggi  maka pengawasan  yang  dilakukannya  juga semakin  maksimal.  Setiap  lembaga (DPRD)  memiliki  political  background seperti  individu  yang  ada  didalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai  merupakan  prinsip  dasar  yang dijadikan  sebagai  pedoman  hidup individu,  dengan  kata  lain  political background  merupakan  pedoman  bagi
anggota  DPRD  dalam  menjalankan perannya  khususnya  yaitu  pengawasan eksekutif.  Sesuai  dengan  penelitian Witono dan Baswir (2003)  yang memberikan  bukti  bahwa  political background  memiliki  pengaruh  negatif terhadap  Tingkat  Korupsi.  Hal  ini membuktikan  adanya  peran  untuk menjalankan fungsi anggota DPRD.
DPRD  akan  dapat  memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada  dalam  kualifikasi  ideal  dalam arti  memahami  benar  hak,  tugas  dan wewenangnya
dan mampu mengaplikasikannya  secara  baik,  dan didukung dengan pengalaman di bidang  politik  dan  pemerintahan  yang baik (Yudoyono, 2000).
Hipotesis adanya pengaruh positif Political  Background terhadap Tingkat  Korupsi  tidak  didukung  oleh hasil pengujian. Pengujian ini
menyimpulkan  koefisien  β2    sebesar 0,004  dengan  tingkat  signifikansi  (ρ- value)  0,686  diatas  tingkat  signifikansi 0,05.  Dengan  demikian  hipotesis  2  (H2) ditolak.  Saat  menjalankan  tugasnya, anggota DPRD diharuskan untuk mematuhi  aturan  kerja  yang  telah ditetapkan sesuai komisi masing- masing,sehingga  dengan  latar  belakang politik  pada  jabatan  tertentu  setiap individu yang berbeda tersebut, menyebabkan  terjadinya  perbedaan. Penelitian  ini  sesuai  dengan  Kartikasari (2012)  membuktikan    bahwa    Political

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
background berpengaruh positif
terhadap tingkat korupsi.
Hasil  pengujian  yang  dilakukan menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif pengetahuan  anggota  DPRD  terhadap Tingkat Korupsi. Pengujian ini menunjukkan  koefisien  β3  sebesar  - 0,308  dengan  tingkat  signifikansi  (ρ- value)  yang  bernilai  0,071  di  bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan
demikian membuktikan terdapat pengaruh negatif Pengetahuan terhadap
Tingkat  Korupsi.  Ini  berarti  hipotesis  3 (H3) didukung.
Pengetahuan
merupakan persepsi  responden  tentang  anggaran (RAPBD/APBD)  dan  deteksi  terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran  anggaran.  Sedangkan  Nur dan  Bambang  (1999)    menyebutkan bahwa  pengetahuan  pada  dasarnya merupakan  hasil  dari  proses  melihat, mendengar,  merasa  dan  berpikir  yang menjadi  dasar  manusia  dalam  bersikap dan bertindak. Pengalaman dan pengetahuan  yang  tinggi  akan  sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang
dihadapinya  sesuai  dengan  kedudukan anggota  DPRD  Sebagai  wakil  rakyat. Semakin  luas  pengetahuan  anggota dewan tentang anggaran maka semakin besar kapabilitas anggota dewan tersebut  dalam  melakukan  pengawasan sehingga  dapat  menurunkan  tingkat korupsi.  Sehingga  dapat  dirumuskan bahwa  pengetahuan  anggota  dewan tentang  anggaran  berpengaruh  positif
terhadap  kapabilitas  anggota  DPRD dalam  pengawasan  keuangan  daerah (APBD).
Penelitian ini sesuai dengan hasil Werimon  (2005)  menunjukkan  bahwa pertama,  terdapat  hubungan  yang positif signifikan antara variabel pengetahuan  anggota  DPRD  terhadap Tingkat  Korupsi.    Hasil  ini  konsisten dengan  penelitian  Indriani  dan  Baswir (2003) mengenai pengaruh pengetahuan dan  RPPs  terhadap  peranan  DPRD dalam  pengawasan  keuangan  daerah menyimpulkan  bahwa  pengetahuan tentang anggaran berpengaruh
terhadap peranan DPRD dalam pengawasan  keuangan  daerah.  Selain itu,  Yudoyono  (2000)  juga  menyatakan bahwa  DPRD  akan  dapat  memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada  dalam  kualifikasi  ideal,  dalam arti  memahami  benar  hak,  tugas,  dan wewenangnya
dan mampu mengaplikasikannya  secara  baik,  dan didukung  dengan  tingkat  pendidikan dan  pengalaman  di  bidang  politik  dan pemerintahan yang memadai.
Hipotesis adanya pengaruh positif  Pemahaman  terhadap  Tingkat Korupsi  tidak  didukung  oleh  hasil pengujian. Pengujian ini menyimpulkan koefisien  β4    sebesar  0,337  dengan tingkat  signifikansi  (ρ-value)  0,002 diatas  tingkat  signifikansi  0,05.  Dengan demikian  hipotesis  4  (H4)  didukung. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman  anggota  DPRD  mengenai

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
peraturan,  prosedur,  dan  kebijakan tentang  keuangan  daerah.  Oleh  karena itu,  setiap  anggota  DPRD  harus memahami regulasi agar dapat memastikan  keuangan  daerah  sudah ber-  jalan  sesuai  tujuan  dan  peraturan
yang  telah  ditetapkan.Penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi,  dkk  (2011)  dan Kartikasari  (2012)  menunjukkan  bahwa pemahaman regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Tabel 3 Hasil Pengujian (Model ke 2) Variabel Koefesien Regresi t hitung Sig (Constant) 0,334 0,564 0,030 TK -0,032 2,558 0,018 **) R Square 0,103 Adjusted R Square 0,298 F 11,737 Sig 0,000
***) signifikan pada ⍺ = 1% = 0,01
**) signifikan pada ⍺ = 5% = 0,05
*) signifikan pada ⍺ = 10% = 0,1
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa koefisien
determinasi  yang  menunjukkan  nilai adjusted R2 sebesar 0,298. Hal ini berarti menunjukan  bahwa  variabel  Kualitas Audit  (KA)    sebesar    29,8%  dapat dijelaskan  oleh  Tingkat  Korupsi  (TK) sedangkan  selebihnya  variabel  lain. Selanjutnya,  Berdasarkan  uji  ANOVA diperoleh  nilai  F  Hitung  sebesar  11,737 dengan signifikansi 0,000. Hal ini dapat dikatakan  bahwa  model  regresi  ini dapat  digunakan  untuk  mengestimasi Kualitas  Audit.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa
Kualitas Audit dapat
dipengaruhi  oleh  Tingkat  Korupsi  di Provinsi Banten.
Hasil  pengujian  pada  tabel  3 yang  dilakukan  menunjukkan  adanya pengaruh  negatif  Tingkat  Korupsi terhadap  Kualitas  Audit.  Pengujian  ini menunjukkan  koefisien  β5  sebesar  - 0,032    dengan  tingkat  signifikansi  (ρ- value)  yang  bernilai  0,018  di  bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian membuktikan terdapat
pengaruh  negatif  Tingkat  Korupsi terhadap  Kualitas  Audit.  Ini  berarti hipotesis 5 (H5) didukung.
BPK memeriksa laporan
keuangan  lembaga  pemerintah  dengan tujuan  memberi  opini  atas  kewajaran laporan  keuangan.  Menurut  standar audit,  ada  empat  jenis  opini  sesuai

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
dengan  tingkat  kewajarannya,  yaitu Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP), Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan  Pendapat  (TMP).  Agar laporan  keuangan  memiliki  keandalan dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar pengambilan  keputusan,  maka  harus disusun sesuai standar akuntansi.
Opini  WTP  diberikan  jika  dalam segala  hal  yang  material,  laporan keuangan  sudah  sesuai  dengan  standar akuntansi  keuangan.  Sedang  WDP  jika ada ketidaksesuaian yang material pada satu atau beberapa pos laporan keuangan,  namun  tidak  mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.
Sementara,  TW  jika  laporan  keuangan mengandung  salah  saji  yang  sangat material  atau  sangat  menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar. TMP atau disclaimer jika auditor dibatasi geraknya, tidak bisa mengumpulkan  bukti  audit  dengan nilai sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan. Dalam audit, auditor
menghadapi  keterbatasan  yang  timbul karena  proses  audit  itu  sendiri.  Pada umumnya  auditor  melakukan  audit secara  sampling  karena  tidak  mungkin memeriksa  seluruh  transaksi,  apalagi pada  perusahaan  besar  atau  entitas pemerintah yang menggunakan anggaran besar. Diperlukan biaya besar dan  waktu  lama  untuk  memeriksa seluruh  populasi.  Manfaat  informasi dalam  laporan  keuangan  juga  sia-sia
(menjadi basi) jika waktu pemeriksaannya lama, sementara informasi  dibutuhkan  segera  untuk pengambilan keputusan. sebagai konsekuensi  metoda SAMPLING ,  audit menerapkan konsep materialitas.
Auditor akan membuat suatu perhitungan untuk menentukan batasan suatu  transaksi  dinilai  material.  Makin besar volume keuangan yang diperiksa, maka  batas  materialitasnya  makin besar.

## PENUTUP Simpulan dan Saran
Pembuktian yang dilakukan dalam peneltian ini menyimpulkan  rata –  rata  nilai  Tingkat  Korupsi  (TK)  setiap tahun  sebesar  10,2%  di  Pemerintah Propinsi  Banten.    Hal  ini  berarti  bahwa Tingkat Korupsi di Pemerintah Propinsi Banten masih tergolong rendah semenjak terjadinya perubahan kepemimpinan di tahun 2017. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  bahwa  koefisien  β5 sebesar -0,032 dengan tingkat signifikansi (ρ-value) yang bernilai 0,018 di  bawah  tingkat  signifikansi  0,05. Dengan demikian membuktikan terdapat  pengaruh  negatif  Tingkat Korupsi  terhadap  Kualitas  Audit.  Ini berarti hipotesis 5 (H5) didukung.
Hasil lainnya yaitu adanya pengaruh  negatif Personal  Background terhadap Tingkat Korupsi. Pengujian ini menunjukkan  koefisien  β1  sebesar  - 0,003  dengan  tingkat  signifikansi  (ρ-

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
value)  yang  bernilai  0,006  di  bawah
tingkat signifikansi 0,05. Dengan
demikian membuktikan terdapat pengaruh  negatife Personal  Background terhadap  Tingkat  Korupsi.  Ini  berarti hipotesis  1  (H1)  didukung.  Selanjutnya, Pengujian  Pengetahuan  anggota  DPRD menunjukkan  koefisien  β3  sebesar  - 0,308  dengan  tingkat  signifikansi  (ρ- value)  yang  bernilai  0,071  di  bawah tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian
membuktikan terdapat
pengaruh  negatif  Pengetahuan  anggota DPRD  terhadap  Tingkat  Korupsi.  Ini berarti  hipotesis  3    (H3)  didukung. Pembuktian  lainnya,  pengaruh  positif Pemahaman  terhadap  Tingkat  Korupsi didukung oleh hasil pengujian.
Pengujian  ini  menyimpulkan  koefisien β4    sebesar  0,337  dengan  tingkat signifikansi  (ρ-value)  0,002    diatas tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian hipotesis 4 (H4) didukung.
Penggunaan  variable  alternatif yang  digunakan  untuk  membuktikan tentang  komitmen  organisasi  sebagai anggota  DPRD  dalam  menjalankan fungsinya.
Selain itu melakukan pengujian tambahan dengan menggunakan Robust test yang didasarkan Split sampling setiap anggota  partai.  Sehingga  akan  dapat diperoleh  informasi  tentang  anggota partai yang optimal melakukan fungsinya

## REFERENSI
Andersson,  S.,  &  Bergman,  T.  (2009).
Controlling  corruption  in  the public sector. Scandinavian
Political Studies, 32(1), 45-70.
Ahmed,  N.  (2001).  Development  and working  of  parliaments  in  South Asia. Asian  Journal  of  Political Science, 9(1), 18-48.
Afridi,  F.,  Iversen,  V.,  &  Sharan,  M.  R. (2017).  Women  political  leaders, corruption, and learning: Evidence from  a  large  public  program  in India. Economic  Development  and Cultural Change, 66(1), 1-30.
Biryukov,  S.  V.  (2019).  Uzbekistan  as  a Mirror  of  Change  in  Central  Asia: A  Sultanistic  Regime  and  Its Transformation. Asian Survey, 59(2), 337-359.
Gustavson,  M.  (2015).  Does  good auditing generate quality of government?. Ghozali,  I.  (2006).  Aplikasi  analisis multivariate dengan program SPSS. Forum for Corporate Governance Indonesia.  (2002).  Peran  Dewan Komisaris  dan  Komite  Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Hendrawan,  A.,  Yulianeu,  A.,  &
Cahyandi,  K.  (2018).  Pengaruh Komptensi  Terhadap  Kinerja  Tim. Journal of Management Review, 2(1), 143-150.
He,  K.,  Pan,  X.,  &  Tian,  G.  G.  (2017).
Political connections,
audit opinions,  and  auditor  choice:
Evidence  from  the  ouster  of government  officers. Auditing:  A
Journal of Practice & Theory, 36(3), 91-114.
Kartikasari, D. (2012). Pengaruh
Personal background, Political
background,  pemahaman  regulasi terhadap  peran  anggota  DPRD
dalam pengawasan keuangan daerah  (studi  kasus  pada  DPRD Kabupaten  Boyolali). Accounting Analysis Journal, 1(1).
Kassem,  R.,  &  Higson,  A.  W.  (2016). External  auditors  and  corporate
corruption: Implications for external  audit  regulators. Current Issues in Auditing, 10(1), P1-P10. La Palombara, J. (Ed.).
(2015). Bureaucracy  and  Political
Development.  (SPD-2) (Vol.  2). Princeton University Press.
Martin,  S.,  &  Whitaker,  R.  (2019).
Beyond committees: parliamentary oversight  of  coalition  government
in  Britain. West  European  Politics, 1-23.
Malagueño,  R.,  Albrecht,  C.,  Ainge,  C.,
&  Stephens,  N.  (2010).  Accounting and  corruption:  a  cross-country analysis. Journal of Money Laundering Control, 13(4), 372-393.
Mauro,  P.  1995.  ‘Corruption  and Growth’,  Quarterly  Journal  of Economics 110, 681–712.
Norton,  P.,  &  Ahmed,  N.  (1998).
Legislatures  in  Asia:  exploring diversity. The Journal of Legislative Studies, 4(4), 1-12.
McMann,  K.  M.,  Pemstein,  D.,  Seim,  B., Teorell, J., & Lindberg, S. I. (2016). Strategies  of  validation:  Assessing the varieties of democracy corruption  data. V-Dem  Working Paper, 23.
Prabowo, H. Y., & Cooper, K. (2016). Re- understanding  corruption  in  the Indonesian  public  sector  through three  behavioral  lenses. Journal  of Financial Crime, 23(4), 1028-1062.
Prihatini,  E.  S.  (2019).  Women  who  win in  Indonesia:  The  impact  of  age, experience,  and  list  position.
In Women's  Studies  International Forum (Vol. 72, pp. 40-46).
Pergamon.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Rudi Zulfikar, Kurniasih Dwi Astuti
Jurusan Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit
Rocabert, J., Schimmelfennig, F.,
Crasnic,  L.,  &  Winzen,  T.  (2019). The rise of international parliamentary institutions: Purpose and legitimation. The Review of International Organizations, 14(4), 607-631. Rose-Ackerman,  P.  S.  (2017).  Political corruption and reform in democracies: theoretical perspectives. In Comparing political corruption and clientelism (pp. 65-82). Routledge. Rose-Ackerman,  S.,  &  Palifka,  B.  J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform. Cambridge university press. Republik Indonesia. 2004.Undang-
Undang  Nomor  32Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
_____  2004.Undang-Undang  Nomor 33Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah.
______2009.Undang-Undang Nomor 27Tahun  2009  tentang  Majelis PermusyawaratanRakyat,  Dewan perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Witono,  B.,  &  Baswir,  R.  (2003).  An
Analysis  on  Influence  of  Personal Background  and  Political  Culture on  Regional  Parliament's  Role  in Regional Financial Oversight: Analisis Pengaruh Personal Background  dan  Political  Culture terhadap P eran DPRD dalam. Sosiohumanika (Vol. 16/A), 16(2003).
Winarna,  J.,  &  Murni,  S.  (2007).
Pengaruh  personal  background,
political background dan
pengetahuan dewan tentang anggaran  terhadap  peran  DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006). Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 9(2), 136-152. Zyglidopoulos, S., Hirsch, P., Martin de Holan,  P.,  &  Phillips,  N.  (2017).
Expanding  research  on  corporate corruption, management, and organizations.