## PENGARUH KINERJA DPRD TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT/KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHAN KOTAWARINGIN BARAT 3 PERIODE 2014-2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Tuslam Amirudin Syamsuri
Abstrak.
Tingkat  kepuasan  masyarakat/konstituen  terhadap  kinerja  DPRD  Kotawaringin Barat  terutama  di  daerah  Pemilihan    Kotawaringin  Barat  3  Periode  2014-2019 ditentukan  oleh  kinerja  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsi  legislasi,  fungsi Aaaaran  dan  fungsi  pngawasan.    Jenis  penelitian  yang  dibunakan  adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner dan dokumentasi. Penarikan sampel menggunakan teknik Nonprobality Sampling dan Teknik  analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan  Uji  Normalitas  untuk  diketahui  normal  atau  tidak  normalnya distribusi  data  melalui Kolmogorov  Smirnov  Test dan  untuk  menguji  hipotesis menggunakan  analisa  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  dan  analisis  data diketahui  Terdapat  pengaruh  atas  Kinerja  DPRD  Kotawaringin  Barat  dalam Fungsi  Legislasi,  Fungsi  Anggaran  dan  Fungsi  Pengawasan  terhadap  Kepuasan Masyarakat/Konstituen  di  Daerah  Pemilihan  Kotawaringin  Barat  3  dengan perhitungan regresi berganda diketahui Y' = 5.975,074.
Kata Kunci : Kinerja, Kepuasan, Masyarakat/Konstituen.

## A. Latar Belakang \
Era reformasi pasca momentum bersejarah 1998, membawa implikasi yang luas pada berbagai aspek kehidupan terutama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Iklim demokrasi pun mengalami    perubahan yang secara simultan dan saat ini telah membawa implikasi pula pada perubahan serta perkembangan sistem pemerintahan,  termasuk  pemerintahan  di  daerah.  Adanya  perubahan  tersebut menjadikan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD),  sebagai  bagian  dari penyelenggara  pemerintahan  daerah,  secara  k o n t i n yu   dituntut  masyarakat u n t u k   memiliki  kemampuan  m enggerakkan  roda  pemerintahan,  pembangunan dan  kemasyarakatan.  Tuntutan  tersebut  didasari  atas  keinginan  masyarakat  agar DPRD  dapat  memberikan  perhatian,  menampung  dan  menyalurkan  serta memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  yang  diwakilinya.  Tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD yang nyata dan berkualitas.
Mengenai  posisi  kelembagaan  DPRD  dalam  pemerintahan  daerah  selanjutnya diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah,  yang menyebutkan: “Pemerintah Daerah  adalah kepala daerah sebagai unsur  penyelengara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin  pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  otonomi  daerah.  Sedangkan  DPRD adalah  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah “.
Kelembagaan DPRD yang notabene sebagai output dari sebuah proses politik yakni pemilihan  umum  (pemilu)  dewasa  ini  banyak  menjadi  perhatian  dan  sorotan publik.  Banyak  elemen  masyarakat  mempertanyakan  kinerja  DPRD  dalam kedudukannya  sebagai  wakil  rakyat  maupun  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan  daerah.  Masyarakat  merasa  bahwa  DPRD  belum  sepenuhnya mampu melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana yang diharapkan, meskipun sesungguhnya peluang dan kesempatan untuk itu telah tersedia dan termuat dalam peraturan perundang- undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), sebagai mana    telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2014  Tentang  MPR,DPR,DPD  dan  DPRD (MD3) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan sistem pemilu yang telah berlangsung demokratis, lembaga DPRD seolah telah menjadi tumpuan yang luar biasa atas berbagai persoalan  kemasyarakatan. Karenanya,  di  setiap  periode  lima  tahunan,  yakni  saat  pemilu  legislatif  digelar, masyarakat menaruh ekspektasi atau harapan yang begitu besar. Sehingga, seiring berjalannya  waktu  selama  periode  jabatan  sebagai  wakil  rakyat,  DPRD  secara kelembagaan maupun personal anggota DPRD dituntut untuk dapat menghasilkan kinerja  yang  optimal  sehingga  mampu  memberikan  rasa  puas  kepada masyarakat/konstituennya.
Hanya  saja,  tidak  semua  ekspektasi  atau  harapan  masyarakat  itu  dapat terpenuhi. Terdapat beberapa persoalan yang dapat diindentifikasi sebagai bentuk lemahnya  kinerja  lembaga  DPRD  dalam  melaksanakan  fungsinya  yakni  sebagai berikut :
Pertama: Pelaksanaan fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah (perda); banyak perda yang dihasilkan diajukan atas prakarsa lembaga eksekutif daripada lembaga  legislative.  Padahal  sebagai lembaga  legislatif semestinya DPRD dapat melaksanakan  fungsi  legislasinya  secara  maksimal  untuk  memprakarsai terbentuknya peraturan daerah (perda).
Sebagaimana
ketentuan perundang-undangan,  DPRD  dimungkinkan  untuk  memprakarsai  lahirnya  perda melalui hak inisiatif yang dimilikinya. Tentu saja dengan mengedepan kebutuhan masyarakat dan daerah dalam menginisiasi perda apa yang akan diusulkan.
Kedua: Fungsi anggaran yang dimiliki lembaga DPRD dirasakan kurang dalam membahas APBD yang berpihak kepada rakyat,    hal tersebut dapat dilihat dari sisi pendapatan  yang  masih  sangat  mengandalkan  sumbangan/pemberian  dana perimbangan  dan  bagi  hasil  dari  pemerintah  pusat.  Seharusnya  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijadikan patokan bagi kemandirian pelaksanaan otonomi daerah. Pada faktanya PAD masih jauh dari harapan untuk mengimbangi keperluan
belanja daerah. Kemampuan dan kreatifitas dalam menggali potensi daerah masih perlu dioptimalkan lagi.
Ketiga: Dalam  melakukan  fungsi  pengawasan;  DPRD  dipandang  lemah  dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta masih terdapat peraturan daerah (perda) yang belum berjalan secara efesien dan efektif yang semestinya perlu dikaji dan dievaluasi  oleh  DPRD.  Selain  itu  juga  perlu  peran  aktif  yang  dilakukan  oleh DPRD  untuk  meningkatkan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  APBD melalui  kinerja  DPRD.  Sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan, pengawasan  yang  dilakukan  adalah  terhadap  pelaksanaan  perda  serta  ketentuan perundang-undangan lainnya oleh pemerintah daerah.
Terhadap  ketiga  fungsi  tersebut  d  iatas,  wajar  apabila  kemudian  timbul pertanyaan-pertanyaan  masyarakat  terhadap  kinerja  DPRD  dan  pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat, terutama konstituen di daerah pemilihannya,  yakni: apakah  kebijakan kebijakan  yang di  hasilkan  oleh  DPRD telah  memenuhi  aspirasi  dan  kepentingan  masyarakat  (publik)?  bagaimanakah kinerja DPRD dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? adakah kinerja DPRD berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat/konstituen terutama pada daerah pemilihan mereka?
DPRD  dalam  menjalankan  perannya  memiliki  kedudukan  ganda  yakni  sebagai wakil  rakyat  dan  sebagai  Unsur  Penyelenggara  pemerintahan  daerah.  Sepatutnya DPRD  harus  dapat  mewujudkan    efektifitas    dan    efisiensi  penyelenggaraan otonomi    daerah  seperti  yang  dimaksud  di  atas  untuk  memajukan  pembangunan dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Sebagai  wakil  rakyat  yang  duduk dalam  parlemen,  anggota  DPRD  dipilih  oleh  rakyat  melalui  proses  pemilihan umum dengan fungsi dan harapan mampu menampung aspirasi masyarakat serta memperjuangkan kepentingan rakyat dalam proses berpemerintahan dan bernegara.
Berbagai  persoalan  kemasyarakatan  berada  di  pundak  anggota  DPRD  dan masyarakat  senantiasa  menantikan  hasil  kinerja  dalam  penyelesaian  setiap persoalan tersebut.
Selanjutnya, dengan merunut pada ketentuan formal perundang-undangan, sebagai unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah,  DPRD  adalah  mitra  yang  memiliki kedudukan  sejajar  dengan  kepala  daerah  pada  bidangnya  masing-masing.  Pada posisi  ini  sebenarnya  DPRD  memiliki  kekuatan  yang  cukup  utuk  melaksanakan peran  dan  fungsinya.  Melalui  fungsi  DPRD  baik  fungsi  legislasi  (pembentukan peraturan  daerah),  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan,  diharapkan  DPRD dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD  sebagai  lembaga  yang  memiliki  integritas  untuk  memutuskan  dan menghasilkan kebijakan publik hendaknya secara sungguh sungguh memperhatikan aspirasi masyarakat, sebelum mengambil atau memutuskan suatu kebijakan. Artinya, aspirasi masyarakatlah sebagai sumber input dan dasar dalam memformulasikan  kebijakan  daerah  bersama  eksekutif.  Sehingga  kebijakan publik yang dihasilkan dapat  diterima  oleh  masyarakat banyak.  Kebijakan  publik yang  terbaik  adalah  kebijakan  yang  mendorong  setiap  warga  masyarakat  untuk membangun  daya  saingnya  masing-masing,  dan  bukan  semakin  menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Riant Nugroho: 183).
Fakta empiris menunjukkan, masyarakat/konstituen di daerah pemilihan menaruh
harapan  yang  sangat  tinggi  terhadap  lembaga  DPRD  maupun  personal  anggota DPRD.    Bahkan seakan melebihi kapasitas kelembagaan DPRD maupun personal anggotanya. Hal tersebut juga lantaran masih belum semua, atau bahkan sebagian besar masyarakat, belum memiliki persepsi pemahaman yang utuh atas keberadaan DPRD dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Misalkan saja, dalam hal fungsi  anggaran.  Seringkali  terdengar  suara  di  masyarakat  bahwa  seolah-olah semua  terkait  anggaran,  baik  untuk  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur  jalan, kesehatan,  pendidikan,  pertanian  dalam  arti  luas,  keagamaan,  sosial kemasyarakatan menjadi kewenangan penuh DPRD yang dianggap sebagai corong suara masyarakat.
Dengan kondisi tingkat harapan masyarakat yang begitu besar atas kinerja DPRD maupun personal anggotanya itulah yang semestinya dapat direspon positif dengan upaya  peningkatan  kinerja  dengan  melaksanakan  fungsi-fungsi  DPRD  secara optimal.  Selama  ini,  masyarakat  seringkali  mengaku  kecewa  atas  kinerja  DPRD. Implikasi  dari  kepuasan  itu,  tentu  saja  bisa  berdampak  pada  menurunnya  nilai kepercayaan  ( trust )  publik  terhadap  lembaga  DPRD.  Dampaknya,  bisa  saja memicu  rasa  antipati  dan  sikap  apatis  yang  biasa  ditunjukkan  dengan  semakin rendahnya  angka  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  yang  digelar  setiap  lima tahunan.  Kepuasan  adalah  tingkat  perasaan  seseorang    setelah  membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya (Supranto, 1997: 23).

## B. METODELOGI PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Analisis Kineja Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  dengan  kepuasan  masyarakat.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  kuantitatif  yakni  sebuah  proses  penelitian  yang  menggunakan  data dalam bentuk angka-angka sebagai alat ukur untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh variabel bebas yakni kinerja DPRD  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  yang  dibagi  atas  Kinerja  DPRD  dalam Fungsi  Legislasi  (X 1 ),  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Anggaran  (X 2 ),  Kinerja DPRD  dalam  Fungsi  Pengawasan  (X 3 )  dengan  variabel  terikat  yakni  Kepuasan Masyarakat (Y)
Sampel dalam penelitian ini diambil dari Konstituen atau Masyarakat yang ada di Dapil  3  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  dengan  memperhatikan  jumlah konstituen yang ada di daerah pemilihan 3 Kabupaten Kotawaringin Barat. Karena jumlah populasi sampel banyak, maka penulis menggunakan Teknik Sample yang dikembangkan  oleh  Isaac  Michael  dengan  menggunakan  teknik Nonprobality Sampling yakni peneliti menetapkan 658 (enam ratus lima puluh delapan) orang masyarakat yang terdiri dari    230 (dua ratus tiga puluh ) orang dari Kecamatan Pangkalan  Lada,  258  (dua  ratus  lima  puluh  delapan)  orang  dari  Kecamatan Pangkalan Banteng, 170 (seratus tujuh puluh) orang dari Kecamatan Arut Utara. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  melalui metode  kuesioner/angket  dan  metode  Dokumentasi.  Teknik  analisis  data menggunakan  teknik  analisis  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  Uji Normalitas untuk diketahui normal atau tidak normalnya distribusi data melalui Kolmogorov  Smirnov  Test dan  uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  data  yang digunakan  dalam  penelitian ini  sesuai  garis  linear  atau  tidak  (apakah  hubungan
antar variabel yang ingin dianalisis mengikuti garis lurus atau tidak) melalui Uji ini  penting  karena  salah  satu  syarat  pengujian parametric  test (Uji  Parametrik) adalah  data  harus  linier.  Untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  analisa  regresi linier berganda. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui hubungan    secara linier antara  pengaruh  kinerja  DPRD  terhadap  kepuasan  masyarakat/konstituen  di daerah pemilihan Kotawaringin Barat 3. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui  hubungan  secara  liniear  antara  dua  atau  lebih  variabel  independen (X 1 ,  X 2,..... X n )  dengan  variabel  dependen  (Y).  dengan  menggunakan  rumus perhitungan
Y ' = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + .....+b n X n Keterangan Y ' = Variabel Dependen (Kepuasan Masyarakat pada Dapil 3) X 1 dan X 2 = Variabel Independen a = Konstanta ( nilai Y ' apabila X 1, X 2 .....X n = 0) b = Koefisien Regresi (Nilai Peningkatan ataupun Nilai Penurunan) (Sugiyono, 2007)

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Analisis Deskriptif
Analisis  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  data  dengan  cara mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi. Dalam teknik analisis deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf  kesalahan,  karena  peneliti tidak  bermaksud  membuat  generalisasi,  sehingga tidak ada kesalahan generalisasi Sugiyono (2012).
Berikut  adalah  hasil  penelitian  yang  telah  dianalisis  secara  deskriptif  untuk mendapatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,  range,  kurtosis  dan  skewness  (kemencengan  distribusi)  serta  histogram, sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel Analisa Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N Range  Minimum  Maximum Sum Mean Statistic  Statistic  Statistic Statistic Statistic  Statistic X1 658 8 4 12 5433 8,26 X2 658 12 3 15 5214 7,92 X3 658 12 3 15 5266 8,00 Y 658 12 3 15 5262 8,00 Valid N (listwise) 658
Dari data diatas memperlihatkan bahwa jumlah responden yang dijadikan sample sejumlah 658 (enam ratus lima puluh delapan) responden, dari jumlah tersebut pada variabel  X 1 nilai  responden  terkecil  adalah  4,  pada  variabel  X 2 nilai  responden terkecil  adalah  3,    pada  variabel  X 3 nilai  responden  terkecil  adalah  3  dan  pada variabel Y nilai responden terkecil adalah 3,

## Tabel Analisa Statistik Deskriptif (Lanjutan)
Descriptive Statistics
Std. Deviation  Variance Skewness Kurtosis Statistic Statistic Statistic  Std. Error  Statistic  Std. Error X1 2,144 4,596 -,081 ,095 -,663 ,190 X2 2,676 7,160 ,464 ,095 -,069 ,190 X3 2,524 6,371 ,325 ,095 -,142 ,190 Y 2,443 5,967 ,284 ,095 -,103 ,190 Valid N (listwise) 658
Pada perhitungan tabel diatas nilai rata-rata dari variabel X 1 8,26 dengan standar deviasi sebesar 2,144, nilai rata-rata dari variabel X 2 7,92 dengan standar deviasi sebesar 2,676, nilai rata-rata dari variabel X 3 8,00 dengan standar deviasi sebesar 2,524, nilai rata-rata dari variabel Y 8,00 dengan standar deviasi sebesar 2,443.
Kolom Skewness dan Kurtois adalah ukuran untuk melihat distribusi data normal atau  tidak.  Skewness  mengukur  kemencengan  dari  data  dan  Kurtois  mengukur puncak dari data.
Berikut juga ditampilkan histogram dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Hal tersebut untuk melihat normalitas data berdasarkan bentuk kurva, data akan dikatakan normal jika bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung imbang baik sisi kiri maupun kanan (Sujianto, 2007)
Gambar 4.2 Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  data  variabel  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi Legislasi dikatakan normal. Hal ini terlihat dari kurva yang cenderung imbang baik sisi  kanan  maupun  sisi  kiri.  Indeks  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Legislasi  (X 1 ) diketahui sebaran jawaban berkisar antara 2,5 s/d 12,5 dengan frekuensi    berkisar 1  s/d  125  dari  masing-masing  jawaban  responden.  Untuk  Distribusi  dari  data Variabel X1 (Legislasi) ditampilkan dibawah ini:
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Variabel X1 (LEGISLASI) Frequency  Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  SETUJU 43 6,5 6,5 6,5 SANGAT SETUJU 3 ,5 ,5 7,0 6 125 19,0 19,0 26,0 7 54 8,2 8,2 34,2 8 132 20,1 20,1 54,3 9 111 16,9 16,9 71,1 10 81 12,3 12,3 83,4 11 55 8,4 8,4 91,8 12 54 8,2 8,2 100,0 Total 658 100,0 100,0
Gambar 4.3 Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  data  variabel  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi Anggaran  dikatakan  normal.  Hal  ini  terlihat  dari  kurva  yang  cenderung  imbang baik  sisi  kanan  maupun  sisi  kiri.  Indeks  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Anggaran (X 2 )  diketahui  sebaran  jawaban  berkisar  antara  2,5  s/d  15,0  dengan  frekuensi berkisar  1  s/d  15  dari  masing-masing  jawaban  responden.  Untuk  Distribusi  dari data Variabel X2 (Anggaran) ditampilkan dibawah ini:

## Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel X2 (ANGGARAN)
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent V a l i d KADANG-KADANG 7 1,1 1,1 1,1 SETUJU 38 5,8 5,8 6,8 SANGAT SETUJU 136 20,7 20,7 27,5 6 49 7,4 7,4 35,0 7 48 7,3 7,3 42,2 8 64 9,7 9,7 52,0 9 158 24,0 24,0 76,0 10 85 12,9 12,9 88,9 11 13 2,0 2,0 90,9 12 18 2,7 2,7 93,6 13 21 3,2 3,2 96,8 15 21 3,2 3,2 100,0 Total 658 100,0 100,0
Gambar 4.4 Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasan
Gambar  diatas  menjelaskan  bahwa  data  variabel  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi Pengawasan dikatakan normal. Hal ini terlihat dari kurva yang cenderung imbang baik sisi kanan maupun sisi kiri. Indeks Kinerja DPRD dalam Fungsi Pengawasn (X 3 )  diketahui  sebaran  jawaban  berkisar  antara  2,5  s/d  15,0  dengan  frekuensi berkisar 1 s/d 150 dari masing-masing jawaban responden.    Untuk Distribusi dari data Variabel X3 (Pengawasan) ditampilkan dibawah ini:
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Variabel X3 (PENGAWASAN)
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid KADANG-KADANG 6 ,9 ,9 ,9 SETUJU 42 6,4 6,4 7,3 SANGAT SETUJU 86 13,1 13,1 20,4 6 81 12,3 12,3 32,7 7 50 7,6 7,6 40,3 8 87 13,2 13,2 53,5 9 142 21,6 21,6 75,1 10 78 11,9 11,9 86,9 11 25 3,8 3,8 90,7 12 36 5,5 5,5 96,2 13 11 1,7 1,7 97,9 15 14 2,1 2,1 100,0 Total 658 100,0 100,0

## 2. Uji Normalitas
Uji  Normalitas  data  variabel  (X 1 ),  (X 2 ),  (X 3 )  dilakukan  dengan Kolmogorov Smirnov  Test didapatkan  angka  probabilitas  atau Asymp.Sig  (2-tailed) Variabel (X 1 ) = 0.200, Variabel (X 2 ) =0.098, Variabel (X 3 ) = 0.200 (Lampiran) Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:
a. Nilai  Sig.  atau  Signifikan/Probabilitas  dengan  ketentuan  apabila  nilai signifikan < α = 0.05 memperlihatkan data tidak berdistribusi normal;
b. Nilai  Sig.  atau  Signifikan/Probabilitas  dengan  ketentuan  apabila  nilai signifikan > α = 0.05 memperlihatkan data berdistribusi normal;
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Variabel Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X 1 ), Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X 2 ), Kinerja DPRD dalam Fungsi  Pengawasan  (X 3 )  dapat  dinyatakan  normal,  karena  angka Asymp.Sig (2-tailed) semua variabel tersebut diatas    > α = 0.05.
3. Uji Linearitas
Uji  Linearitas  data  variabel  (X 1 ),  (X 2 ),  (X 3 )  dilakukan  pada  bagian Deviation From Linearity didapatkan angka probabilitas Variabel (X 1 ) = 0.736, Variabel (X 2 ) =0.977, Variabel (X 3 ) = 0.284 Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:
a. Jika Sig. atau Signifikan pada Deviation From Linearity > α = 0.05 maka hubungan variabel adalah linear;
b. Jika Sig. atau Signifikan pada Deviation From Linearity < α = 0.05 maka hubungan variabel adalah tidak linear;
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dinyatakan linear karena  nilai  signifikansi  lebih  dari  0.05.  selanjutnya  data  yang  telah  dinyatakan normal dan linear.
4. Analisis Data
Terhadap data yang telah dikumpulkan telah dilakukan analisa data menggunakan bantuan  program  komputer Statistical  Program  for  Social  Science  (SPSS)  for Windows Release , didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Analisis Variabel X 1 , X 2 , X 3 dan Y
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,406 ,523 10,341 ,000 X1 ,310 ,043 ,272 7,222 ,000 X2 -,037 ,034 -,041 -1,089 ,277 X3 ,041 ,036 ,043 1,133 ,258 a. Dependent Variable: Y
Dari hasil perhitungan diatas maka dapat diformulasikan rumus sebagai berikut:
Y' = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3
Y' = 5.406 +0.310 X 1 - 0.037X 2 + 0.041X 3 Keterangan: Y' =    Kepuasan Masyarakat Pada Dapil 3 a    = Konstanta b 1 , b 2 , b 3 = Koefisien Regresi X 1 = Legislasi X 2 = Anggaran X 3 = Pengawasan Dari persamaan di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Konstanta sebesar 5.406 → jika Legislasi (X 1 ), Anggaran (X 2 ) dan Pengawasan (X 3 ) nilainya adalah 0, maka kepuasan masyarakat (Y) nilainya adalah 5.406; b.  Koefisien  Regresi  Variabel  Legislasi  (X 1 )  sebesar  0.310→  jika  variabel independen  lainnya  tetap  dan  nilai  variabel  Legislasi  mengalami  kenaikan  1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0.310;
c.  Koefisien  Regresi  Variabel  Anggaran  (X 2 )  sebesar  -0.037→  jika  variabel independen  lainnya  tetap  dan  nilai  variabel  Anggaran  mengalami  penurunan  1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar -0.037; d.  Koefisien  Regresi  Variabel  Pengawasan  (X 1 )  sebesar  0.041→  jika  variabel independen lainnya tetap dan nilai variabel Pengawasan mengalami kenaikan 1% maka Nilai Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0.041.
Nilai Kepuasan Masyarakat yang diprediksi (Y') dapat dilihat pada tabel Casewise Diagnostic  (Kolom  Predicted  Value).  Sedangkan  Residual  (Unstandarized Residual) adalah selisih antara Nilai Kepuasan Masyarakat dengan Predicted Value dan Std. Residual (Standarized residual) adalah nilai residual yang terstandarisasi (nilai  semakin  mendekati  0  maka  model  regresi  semakin  baik  dalam  melakukan prediksi, sebaliknya jika menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau  -1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi)
Dari hasil perhitungan terhadap kuesioner  yang telah dibagikan, didapatkan hasil bahwa :
1) Nilai X 1 sebesar 1.811;
2) Nilai X 2 sebesar 1.738;
3) Nilai X 3 sebesar 1.753,33;
Nilai-nilai tersebut diatas kemudian dimasukkan ke dalam persamaan:
Y'  =  5.406 +0.310 X 1 - 0.037X 2 + 0.041X 3
=  5.406 + 0.310 (1.811) - 0.037(1.738) + 0.041( 1.755,34)
=  5.406 + 561,41 – 64,306 + 71,97 =  5.975,074
Dari perhitungan diatas akhirnya didapatkan nilai Y' = 5.975,074, angka tersebut memperlihatkan bahwa Nilai Kepuasan Masyarakat Pada Dapil Kotawaringin Barat 3 sebesar 5.975,074
a. Pengaruh Variabel (X 1 ) terhadap Variabel (Y)
Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang pertama adalah:
1. Ho  =  Tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  Kinerja  DPRD dalam Fungsi Legislasi terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Ha =    Ada  penaruh  signifikan  antara  Kinerja  DPRD  dalam Fungsi Legislasi terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
b.
Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi  (X 1 )  dengan  Kepuasan  Masyarakat  (Y)  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut ini:
Tabel 4.9 Hasil Analisis Variabel X 1 dan Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,406 ,523 10,341 ,000 X1 ,310 ,043 ,272 7,222 ,000 X2 -,037 ,034 -,041  -1,089 ,277 X3 ,041 ,036 ,043 1,133 ,258 a. Dependent Variable: Y
Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 1 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Legislasi (X 1 ) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Regresi Tabel 4.4 sebesar 0.310  yang  menyatakan  ada  korelasi  atau  pengaruh  positif  antara  variabel  X 1 dengan Y.
Tabel 4.10 Tabel Korelasi Variabel X 1 dan Y Correlations
X1 Y X1 Pearson Correlation 1 ,270 ** Sig. (2-tailed) ,000 N 658 658 Y Pearson Correlation ,270 ** 1
Sig. (2-tailed) ,000 N 658 658
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Pembuktian  hipotesis  pertama  yang  menyatakan  ada  korelasi  secara  signifikan antara  variabel  kinerja  DPRD  dalam  fungsi  legislasi  (X 1 )  dengan  kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut: Ha : r yx1 ≠ 0 H0 : r yx1 = 0
Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien  korelasi  dua  sisi  (2-tailed)  dari  output  (diukur  dari  probabilitas) menghasilkan angka 0.000 , karena probability dibawah maka H 0 ditolak dan H a diterima. Artinya positif sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD dalam Fungsi  Legislasi  (X 1 )  mempunyai  hubungan  secara  signifikan  dengan  Kepuasan Masyarakat (Y).
Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X1) dengan (Y) yang terlihat pada nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.73 atau 73%  sedangkan  sisanya  27%  ditentukan oleh variabel lain.
b. Pengaruh Variabel (X 2 ) terhadap Variabel (Y) Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang kedua adalah:
2. Ho  =  Tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  Kinerja  DPRD dalam Fungsi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Ha =    Ada  pengaruh  signifikan  antara  Kinerja DPRD  dalam Fungsi Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
a.
Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X 2 ) dengan Kepuasan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.11 Hasil Analisis Variabel X 2 dan Y
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,406 ,523 10,341 ,000 X1 ,310 ,043 ,272 7,222 ,000 X2 -,037 ,034 -,041 -1,089 ,277 X3 ,041 ,036 ,043 1,133 ,258 a. Dependent Variable: Y
Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 2 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X 2 ) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Regresi Tabel 4.6 sebesar
-0.037 yang menyatakan tidak ada korelasi atau hubungan negatif antara variabel X 2 dengan Y.
Tabel 4.12 Tabel Korelasi Variabel X 2 dan Y Correlations X2 Y X2 Pearson Correlation 1 -,024 Sig. (2-tailed) ,531 N 658 658 Y Pearson Correlation -,024 1 Sig. (2-tailed) ,531 N 658 658
Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 2 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X 2 ) terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), hal tersebut ditunjukkan pada nilai Uji Korelasi Variabel r x2y Tabel 4.4 sebesar -0.024 yang menyatakan ada korelasi atau hubungan yang rendah antara variabel X 2 dengan Y.
Pembuktian hipotesis kedua yang menyatakan ada korelasi secara signifikan antara variabel kinerja DPRD dalam fungsi anggaran (X 2 ) dengan kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut: Ha : r yx1 ≠ 0 H0 : r yx1 = 0
Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien  korelasi  dua  sisi  (2-tailed)  dari  output  (diukur  dari  probabilitas) menghasilkan  angka  0.531  ,  karena  probability  diatas  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak. Artinya negatif sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja DPRD dalam Fungsi  Anggaran  (X 2 )  tidak  mempunyai  hubungan  secara  signifikan  dengan Kepuasan Masyarakat (Y).
Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X2) dengan (Y) yang terlihat pada nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.001 atau  1%  sedangkan  sisanya  99%  ditentukan oleh variabel lain
c. Pengaruh Variabel (X 3 ) terhadap Variabel (Y) Hipotesis yang dikemukakan pada rumusan masalah yang ketiga adalah:
3. Ho  =  Tidak  ada  pengaruh  signifikan  antara  Kinerja  DPRD dalam  Fungsi  Pengawasan  terhadap  Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 Ha =    Ada  pengaruh  signifikan  antara  Kinerja DPRD  dalam Fungsi Pengawasan terhadap Kepuasan Masyarakat/Konstituen pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3
a.
Hasil analisis regresi berganda yang dilakukan pada Kinerja DPRD dalam Fungsi Anggaran (X 3 ) dengan Kepuasan Masyarakat (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.13 Tabel Regresi Variabel X 3 dan Y Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5,406 ,523 10,341 ,000 X1 ,310 ,043 ,272 7,222 ,000 X2 -,037 ,034 -,041 -1,089 ,277 X3 ,041 ,036 ,043 1,133 ,258 a. Dependent Variable: Y
Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 3 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang  positif  antara  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Pengawasan  (X 3 )  terhadap Kepuasan  Masyarakat  (Y),  hal  tersebut  ditunjukkan  pada  nilai  Uji  Regresi Tabel 4.8  sebesar  0.041  yang  menyatakan  ada  korelasi  atau  hubungan  positif  antara variabel X 3 dengan Y.
Tabel 4.14 Hasil Analisis Variabel X 3 dan Y
Correlations X3 Y X3 Pearson Correlation 1 ,044 Sig. (2-tailed) ,258 N 658 658 Y Pearson Correlation ,044 1 Sig. (2-tailed) ,258 N 658 658
Dari hasil analisis Hipotesis Rumusan 3 memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang  positif  antara  Kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Pengawasan  (X 3 )  dengan Kepuasan  Masyarakat  (Y),  hal  tersebut  ditunjukkan  pada  nilai  Uji  Korelasi Variabel r x3y Tabel 4.9 sebesar 0.044 yang menyatakan ada korelasi atau hubungan yang rendah antara variabel X 3 dengan Y.
Pembuktian hipotesis ketiga yang menyatakan ada korelasi secara signifikan antara variabel  kinerja  DPRD  dalam  fungsi  pengawasan  (X 3 )  dengan  kepuasan masyarakat (Y), yang akan diuji dengan rumusan secara statistik sebagai berikut: Ha : r yx1 ≠ 0 H0 : r yx1 = 0
Uji signifikansi ditunjukkan oleh tabel diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan koefisien  korelasi  dua  sisi  (2-tailed)  dari  output  (diukur  dari  probabilitas) menghasilkan  angka  0.258  ,  karena  probability  diatas  maka  H 0 diterima  dan  H a ditolak.
Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X3) dengan (Y) yang terlihat pada nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.002 atau  2%  sedangkan  sisanya  98%  ditentukan oleh variabel lain.
2. Pembahasan
1. Pengaruh Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi
(X 1 ) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  pengaruh  kinerja  DPRD  Kotawaringin Barat dalam Fungsi Legislasi (X 1 ) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan 3 (Y) secara umum masuk dalam kategori yang cukup dilihat dari nilai korelasi sebesar 0.270. Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X 1 ) dengan (Y)  yang  terlihat  pada  nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.73  atau  73%  sedangkan sisanya 27% ditentukan oleh variabel lain.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  73%  masyarakat  pada Daerah  Pemilihan    Kotawaringin  Barat  3  merasa  kinerja  anggota  DPRD  dalam fungsi  legislasi  telah  berjalan  dengan  baik.  Jika  melihat  hasil  tersebut,  dapat fahami,  bahwa  angka  73  %  merupakan  angka  persentase  yang  lumayan  besar. Harapan atau ekspektasi masyarakat pada Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3 atas kebutuhan mereka di bidang legislasi yang merupakan salah satu fungsi DPRD mencapai angka yang cukup signifikan.
Jika  kita  merunut  pada  Bab  II  di  mana  disebutkan  bahwa  Fungsi  Legislasi  atau Fungsi  Pembentukan  Peraturan  Daerah,  merupakan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan.  Daerah  membentuk Peraturan  Daerah  (Perda),  dalam  pelaksanaannya  DPRD  membahas  bersama kepala  daerah  dan  menyetujui  atau  tidak  menyetujui  atas  Rancangan  Peraturan Daerah, selanjutnya mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah dan menyusun program  pembentukan  Peraturan  Daerah  bersama  kepala  daerah.  Di  sini  lah, sebagamana  hasil  penelitian  yang  penulis  laksanakan,  masyarakat  secara  umum merasa puas atas kinerja di bidang fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dapat  penulis  uraikan  di  sini,  angka  73  %  kepuasan  masyarakat  di  Daerah Pemilihan Kotawaringin    Barat 3, karena masyarakat melihat bahwa, selama tiga tahun  masa  bakti  yang  telah  dijalani,  banyak  produk  hukum  daerah  berupa peraturan  daerah  (perda)  yang  dihasilkan  telah  sesuai  aspirasi  atau  kebutuhan masyarakat  dan  daerah.  Beberapa  perda  seperti  perda  tentang  Kawasan  Tanpa Rokok  (KTR),  perda  tentang  retribusi  sarang  burung  walet,  perda  tentang Kabupaten  Layak  Anak  (KLA),  perda  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  (RTRWK)    serta  perda-perda  lain  termasuk  di  antaranya,  masih dipertahankannya  Perda  tentang  larangan  minuman  beralkohol  merupakan beberapa perda yang mendapat perhatian masyarakat.
Beberapa  produk  hukum  daerah  itu  dianggap  mampu  menjawab  ekspektasi masyarakat  terhadap  lembaga  DPRD  sebagai  penyambung  aspirasi  masyarakat. Rata-rata masyarakat –yang  secara  riilnya  dituangkan  dalam  hasil angket—berpandangan  bahwa  DPRD  Kotawaringin  Barat  telah  melaksanakan fungsinya di bidang legislasi secara efektif dan akuntabel. Apa  yang menjadi isu sentral  dan  menjadi  kebutuhan  masyarakat  disikapi  oleh  DPRD  secara  nyata dengan menetapkan beberapa perda tersebut. Baik, perda yang berasal dari pihak eksekutif  (kepala  daerah)  maupun  perda  yang  merupakan  inisiatif  dari  DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat.
Dengan perda tersebut, maka persoalan yang ada di tengah masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai contoh, dengan adanya Perda Kota Layak Anak, maka saat ini, di  wilayah  Kotawaringin  Barat  semakin  banyak  tersedia  tempat/ruang  bermain
yang ramah anak. Misalnya, pembangunan taman kota, tersedianya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ramah anak dan lain sebagainya. Begitu pula Perda tentang  Retribusi  Sarang  Burung  Walet,  di  tengah  semakin  maraknya pembangunan  sarang  walet,  dengan  adanya  perda  tersebut,  maka  diharapkan semakin  meningkat  juga  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  retribusi  sarang walet.  Dengan  demikian,  masyarakat  merasa,  keberadaan  bangunan-bangunan sarang  walet  tidak  hanya  memberikan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  sekitar, namun juga ada manfaat yang diberikan bagi daerah.
Meski  demikian,  untuk  mencapai  tingkat  kepuasan  masyarakat/konstituen  yang lebih  maksimal  lagi  tentu  juga  masih  ada  variabel  lain  yang  mempengaruhi. Berdasarkan  perhitungan  rumus  di  atas,  masih  terdapat  sisa  sebesar  27  %  yang belum merasa puas.
Untuk sisanya sebesar 27 % tersebut dipengaruhi oleh variabel lainnya yakni :
1. Masih  ada  beberapa  usulan masyarakat  yang  belum  diakomodir  dalam pembuatan peraturan daerah;
2. Masih  ada  beberapa  hal  di  masyarakat  yang  belum  dituangkan  dalam bentuk peraturan daerah.
2. Pengaruh Kinerja DPRD Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X 2 ) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  pengaruh  kinerja  DPRD  Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X 2 ) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan  3  (Y)  secara  umum  masuk  dalam  kategori  rendah  dilihat  dari  nilai korelasi  sebesar  -0.024.  Sedangkan  kontribusi  atau  sumbangan  variabel  (X 2 ) dengan  (Y)  yang  terlihat  pada  nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.001  atau  1% sedangkan sisanya 99% ditentukan oleh variabel lain.
Berkenaan  dengan  hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  99% masyarakat  pada Daerah  Pemilihan    Kotawaringin  Barat  3  merasa  kinerja  anggota  DPRD  dalam fungsi anggaran TIDAK berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh:
1. Alokasi anggaran yang belum tepat sasaran atas usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat;
2. Masih adanya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum diakomodir oleh anggota dewan dengan sebab keterbatasan alokasi anggaran yang disediakan;
3.  Masih  ditemui  adanya bargaining-bargaining politik  atas  pengalokasian anggaran yang dibahas oleh anggota dewan;
Dari  hasil  tersebut,  menunjukkan  bahwa  ada  yang  berbeda  dengan  hasil perhitungan  nilai  kepuasan  masyarakat/konstituen  pada  fungsi  legislasi.  Selain ketiga  faktor tersebut  di atas  yang  menjadi  penyebab  rendahnya  angka  kepuasan masyarakat/konstituen, dapat penulis uraikan pula berdasarkan data-data empiris. Faktanya, dari berbagai ungkapan kekecewaan masyarakat atas pelaksanaan fungsi anggaran  DPRD,  juga  disebabkan  masih  rendahnya  pengetahuan  masyarakat tentang mekanisme dalam proses penganggaran dan pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki lembaga DPRD.
Sebagaimana  diuraikan  pada  Bab  II,  sesuai  UU  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah,  telah  dijelaskan  tentang  fungsi  anggaran  DPRD,  yang merupakan mitra pemerintah daeah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, faktanya, masyarakat masih banyak belum memahami arti fungsi anggaran
tersebut. Masih ada anggapan, seolah-olah, berbagai kegiatan pembangunan, baik infrastruktur  jalan,  sarana  prasarana  pendidikan,  kesehatan,  pembangunan pertanaian  dalam  arti  luas,  itu  semata-mata  merupakan  hasil  penganggaran  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah.  Masyarakat  tidak  memahami,  bahwa  itu semua merupakan hasil persetujuan bersama antara kepala daerah selaku pimpinan dari  pemerintah  daerah  dan  DPRD  yang  selanjutnya  tertuang  dalam  Peraturan Daerah tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Artinya, peran DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran sejatinya telah dioptimalkan, hanya saja, belum difahami oleh masyarakat.
Selama  ini,  yang  difahami  sebagian  besar  masyarakat,  bahwa  kegiatan pembangunan  itu  merupakan  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  setiap  SKPD (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah).  Misalnya,  pembangunan  jalan,  berarti  itu merupakan  anggaran  yang  dialokasikan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Padahal, lembaga  seperti  dinas  sebagai  pembantu  kepala  daerah,  sebagai  eksekutor  atau pelaksana dari kebijakan anggaran yang telah disetujui bersama kepala daerah dan DPRD.  Sosialisasi  tentang  fungsi  dan  peran  lembaga  DPRD,  seyogianya  bisa diintensifkan  lagi,  agar  ke  depan,  semakin  baik  pula  pemahaman  masyarakat tentang DPRD, sebagai lembaga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, yang merupakan representasi (perwakilan) masyarakat.
3. Pengaruh  Kinerja  DPRD  Kotawaringin  Barat  dalam  Fungsi Pengawasan (X 3 ) dengan Kepuasan Masyarakat (Y)
Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  pengaruh  kinerja  DPRD  Kotawaringin Barat dalam Fungsi Anggaran (X 3 ) dengan kepuasan masyarakat di wilayah daerah pemilihan  3  (Y)  secara  umum  masuk  dalam  kategori  rendah  dilihat  dari  nilai korelasi sebesa r 0.044.
Sedangkan kontribusi atau sumbangan variabel (X 3 ) dengan (Y) yang terlihat pada nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.002 atau  2%  sedangkan  sisanya  98%  ditentukan oleh variabel lain.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  98%  masyarakat  pada Daerah  Pemilihan    Kotawaringin  Barat  3  merasa  kinerja  anggota  DPRD  dalam fungsi pengawasan TIDAK berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh:
1. Masyarakat  merasa  bahwa  DPRD  belum  mengawasi  jalannya pemerintah daerah;
2. Masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah masih berinisiatif sendiri dalam  menjalankan  pemerintahan  tanpa  menggandeng  DPRD  sebagai mitra dalam mengelola;
Jika melihat hasil perhitungan tersebut di atas, yang kesimpulannya, masyarakat di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3, tingkat kepuasannya sangat rendah atas kinerja  DPRD  dalam  Fungsi  Pengawasan  memang  bisa  dimaklumi. Membandingkan  hasil  tersebut  dengan  fakta  empiris  yang  penulis  dapatkan  di lapangan,  faktor  pemahaman  masyarakat  atas  implementasi  fungsi  pengawasan lembaga DPRD juga relatif masih rendah. Selain itu, fakta empirisnya, selama masa jabatan  DPRD  Kabupate  Kotawaringin  Barat  Periode  2014-2019,  belum  ada implementasi  secara  konkret  sebagai  bentuk  pengawasan  secara  formal kelembagaan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah.
Jika  kita  mengacu  pada  ketentuan  UU  Nomor  23  Tahun  2014,  khususnya  pada
pasal 159, yang menyebutkan, DPRD kabupaten/kota mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Ketiga hak yang dimiliki DPRD, sesungguhnya merupakan  alat  bagi  lembaga  perwakilan  rakyat  tersebut  dalam  melakukan pengawasan  ( controlling )  kepada  pemerintah  daerah.    Hak  interpelasi, misalnya. Itu  merupakan  hak  DPRD  kabupaten/kota  untuk  meminta  keterangan  kepada bupati/walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta  berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara.  Begitu  pula hak  angket,  yang  merupakan  hak  DPRD  kabupaten/kota  untuk  melakukan penyelidikan    terhadap  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  penting  dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika  selama  periode  berjalan,  DPRD  melaksanakan  pengawasan  melalui  hak-hak kelembagaan  yang  dimiliki  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  hal itu akan  bisa dilihat  dan  diketahui  masyarakat.  Apalagi,  jika  didukung  dengan  publikasi  yang massif  dari  berbagai  media,  baik  cetak,  elektronik maupun  media  sosial  lainnya. Karena  melalui  cara  itulah,  bentuk  pengawasan  yang  secara  konkret  dan  formal bisa dilakukan oleh DPRD. Tidak hanya itu, gaungnya pun akan sampai secara luas kepada  masyarakat,  termasuk  masyarakat  di  Daerah  Pemilihan    Kotawaringin Barat 3. Tanpa adanya  gebrakan DPRD  dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat difahami jika persepsi  publik/masyarakat  pun  hasilnya  seperti  tergambar  dari  hasil  penelitian yang penulis sajikan di atas.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  dan  analisis  yang  dilakukan  terhadap  hipotesis  atas pengaruh  kinerja  DPRD  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Periode  2014-2019 terhadap  Kepuasan  Masyarakat/Konstituen  di  Daerah  Pemilihan  Kotawaringin Barat 3 dengan mengacu rumusan masalah pada penelitian ini  dapat disimpulkan bahwa:
1. Terdapat  pengaruh  signifikan  atas  Kinerja  DPRD  Kotawaringin  Barat dalam  Fungsi  Legislasi  terhadap  Kepuasan  Masyarakat/Konstituen  di Daerah Pemilihan Kotawaringin Barat 3. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil Uji Korelasi sebesar 0.574 yang secara umum masuk dalam kategori yang  cukup  tinggi.  Sedangkan  kontribusi  atau  sumbangan  variabel  (X 1 ) dengan  (Y)  yang  terlihat  pada  nilai  R  Square  adalah  sebesar  0.330  atau 33%.
2. Terdapat  pengaruh,  meskipun  tidak  signifikan,  atas  Kinerja  DPRD Kotawaringin  Barat  dalam  Fungsi  Anggaran  terhadap  Kepuasan Masyarakat/Konstituen  di  Daerah  Pemilihan  Kotawaringin  Barat  3.  Hal tersebut  ditunjukkan  dengan  hasil  Uji  Korelasi  sebesar  0.394  yang  secara umum  masuk  dalam  kategori  rendah.  Sedangkan  kontribusi  atau sumbangan  variabel  (X 2 )  dengan  (Y)  yang  terlihat  pada  nilai R  Square adalah sebesar 0.155 atau 15.5%.
3. Terdapat  pengaruh,  meskipun  tidak  signifikan,  atas  Kinerja  DPRD Kotawaringin  Barat  dalam  Fungsi  Pengawasan  terhadap  Kepuasan Masyarakat/Konstituen  di  Daerah  Pemilihan  Kotawaringin  Barat  3.  Hal
tersebut  ditunjukkan  dengan  hasil  Uji  Korelasi  sebesar  0.314  yang  secara umum  masuk  dalam  kategori  rendah.  Sedangkan  kontribusi  atau sumbangan  variabel  (X 3 )  dengan  (Y)  yang  terlihat  pada  nilai R  Square adalah sebesar 0.099 atau 9.9%.
4. Terdapat  pengaruh  atas  Kinerja  DPRD  Kotawaringin  Barat  dalam  Fungsi Legislasi,  Fungsi  Anggaran  dan  Fungsi  Pengawasan  terhadap  Kepuasan Masyarakat/Konstituen  di  Daerah  Pemilihan  Kotawaringin  Barat  3.  Hasil perhitungan  regresi  berganda  diketahui  bahwa  nilai    Kepuasan Masyarakat  Pada    Daerah    Pemilihan  Kotawarinin  3  yakni Y'  =
5.975,074. Nilai  kepuasan  tersebut di  atas  dipengaruhi  oleh  kepuasan terhadap  masing-masing  variabel  yang  mempengaruhinya,  yaitu:  Fungsi Legislasi; Fungsi Anggaran; dan Fungsi Pengawasan

## E. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari data-data yang diperoleh, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam  pelaksanaan  fungsi  legislasi  anggota  DPRD  agar  lebih memperhatikan saran masukan dari masyarakat serta lebih memperhatikan hal-hal dan potensi yang dapat disusun menjadi peraturan daerah;
2. Untuk melaksanakan fungsi anggaran anggota DPRD agar lebih jeli dalam mempersiapkan  alokasi  anggaran  atas  usulan  masyarakat.  Demikian  juga bahwa  anggota  DPRD  untuk  lebih  menyerap  aspirasi  masyarakat  atas usulan anggaran dengan tetap mengacu pada ketentuan sistem perencanaan dan penganggaran.
3. Anggota DPRD agar lebih menegaskan lagi dan memperkuat posisi dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Lembaga  DPRD  hendaknya  dapat  mendorong  dan  berperan  aktif  dalam upaya memberikan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja serta tugas  dan  fungsi  lembaga  DPRD  sebagai  mitra  pemerintah  daerah  dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Dwiyanto,  dkk,  2006. Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:. Arikunto,  Suharsimi.2006. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik . Jakarta:Rineka cipta. Atik dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model  konseptual,  penerapan  citizen’s  charter  dan  standar  pelayanan  minimal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Dessler, Gary, 2000, Manajemen Sumberdaya Manusia , PT. Perhalindo,Jakarta. Dwiyanto,    Agus.    2006. Mewujudkan    Good    Geovernance    Melalui Pelayanan Public . Yogyakarta: UGM Press Gie, The Liang, 2009, Administrasi Perkantoran Modern , Liberty, Jakarta Guritno, Bambang dan Waridin. 2005. Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai
Perilaku Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja . JRBI. Vol 1. No 1. Hal: 63-74. Hakim, Abdul. 2006. Analisis Pengaruh Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi Provinsi Jawa Tengah . JRBI. Vol 2. No 2. Hal: 165-180 I Made Wirartha. 2006. Metodologi Penetilian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: C.V Andi Offset Kaho, Josef Riwu. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Fak. Sospol –    UGM, Yogyakarta.
Lupiyoadi,  Rambat.  2006. Manajemen  Pemasaran  Jasa,  Teori  dan  Praktik . Penerbit Salemba empat. Jakarta.
Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia . Remaja Rosdakarya. Bandung Mardiasmo.2004. Perwujudan  Transpanrasi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance Margono ., 2007 Metodologi    Penelitian Pendidikan , Jakarta, Rineka Cipta Masíud, Fuad. 2000. Survai Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi .    Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Miles,    Matthew,    B.,    Huberman,    M.,1994, Analisis    Data    Kualitatif. Universitas Indonesia. Jakarta. Mulyadi,  2017, Hubungan  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  Kinerja  Guru  Dan Persepsi  Peserta  Didik  Tentang  Media  Pembelajaran  Dengan  Prestasi  Belajar Pada  Mata  Pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Di  Kelas  V  Sekolah  Dasar  Se Kabupaten  Seruyan ,    Hal  40,  Tesis,  Universitas  Palangkaraya,  Tidak Dipublikasikan Moleong,  Lexy  J.  (2007) Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Penerbit  PT  Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Moenir, H.A.S., 2001, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia , Bumi Aksara, Jakarta. Nazir, Mohammad. 1998 . Metode Penelitian. Graha Indonesia. Jakarta
Putra, Fadilah, 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.2011. Metode  penelitian  kuantitatif  kualitatif  dan  R&D .  Bandung :Alfabeta Supriatna, Tjahya.2001. Akuntabilitas Publik . Jakarta :Bumi Aksara. Supranto.  (1997). Pengukuran  tingkat  kepuasan  pelanggan  untuk  menaikkan pangsa pasar . Jakarta: Rineka Cipta Tika, P. 2006. Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan . PT Bumi Aksara. Jakarta.
Toha,  Suherman,  2007, Penelitian  Masalah  Hukum  tentang  Penerapan  Good Coorporate Governance Pada Dunia Usaha , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.