## PENDAHULUAN
Berbicara mengenai tanah, maka berbicara mengenai hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia (Tauchid, 2009). Pengelolaan tanah, memberikan pintu-pintu kreatifitas produksi dan relasi sosial yang terbuka antar masyarakat (Savitri et.al. 2010). Tanah juga menjadi sumber  potensi  konflik.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  banyaknya permasalahan pertanahan yang terjadi di Indonesia meliputi 4.581 kasus sengketa, 858 konflik dan 2.052 perkara pertanahan (BPN 2010). Salah satu objek agraria yang rawan konflik di Indonesia adalah tanah timbul.
Mengatasi problema tersebut diterbitkan Peraturan Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional RI No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  RI  No  17  Tahun  2016  tentang  Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil yang di dalamnya dimuat definisi tentang tanah timbul 1 . Hal  ini  menunjukkan  bahwa tanah timbul meskipun masuk dalam rezim properti negara ( state property regime ) , namun pada
kenyataannya tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap sumberdaya. Fenomena  tanah  timbul  ini  umumnya muncul di wilayah yang dekat dengan muara sungai, diantaranya seperti di Teluk Jakarta, Cilacap, dan Pemalang.
Studi  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Irawati,  (2011), mengidentifikasi  rumah  tangga  buruh  migran  Indonesia menggunakan remitan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi,  investasi  di  bidang  pendidikan  dan  ekonomi. Selain itu,  menurut  Muhammad  Zid  (2012)  remitan  juga digunakan untuk membeli dan menguasai lahan di daerah asal . Hal  ini menunjukkan bahwa migrasi internasional mendorong perubahan penggunaan  lahan  melalui  investasi  pengiriman  uang  yang dikirim oleh migran ke keluarga mereka di negara asal (Hostettler 2007). Namun tanah timbul tidak hanya diakses oleh satu pihak. Pertarungan akses  terhadap tanah timbul dieskalasi oleh power dan otoritas masing-masing aktor yang seringkali berujung pada terjadinya konflik (Arminah et.al 2009). Selain itu, pertarungan

## Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia

## Control over Coastal Sedimentation Land by the Indonesian Household Migrant Workers
Marzuqo Septianto *) , Lala M. Kolopaking, Soeryo Adiwibowo
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  Institut Pertanian Bogor
* Email : marzuqoseptianto@yahoo.com

## ABSTRACT
The objectives of this study are to analyze the interest of the international migrant workers and their households to control over coastal sedimentation land in Sugihwaras village; and to analyze the effort of household migrant to minimize the inequality of power to control sedimentation land, and its political ramification. A qualitative approach combined with quantitative approach are applied. The results show that, first, the interests of the household migrants to control the sedimentation land are low price of land, asset for future livelihood activities, and way to keep their emotional bond to their birth place. Migrants control the land through networks and remittances . Most of the migrants are men, elementary level of education, and worked as (illegal) ship crew in Taiwan. Second, other actors willing to control the sedimentation land are the government of Central Jawa Province, Pemalang District, and Sugihwaras village; local NGOs, and local fish traders. All of them are oppose to the migrants. To minimize the inequality of power relations, the migrants established fishermen forum, community alliances, provide public facilities, and support social economics activities of the residents. By applying this network of power the migrants could challenge the more powerful actors through negotiations, debates, protests, and demonstration.
Keyword : Coastal Sedimentation Land, Power Relations, Indonesian Migrant Workers

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis: 1) kepentingan buruh migran dan rumah tangganya mengontrol tanah timbul di Sugihwaras; 2) upaya buruh migran memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait kontrol atas tanah timbul, dan konsekuensi politik yang ditimbulkannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, kepentingan buruh migran mengontrol tanah timbul adalah karena harganya yang murah, merupakan aset ekonomi, dan menjadi medium ikatan emosional antara buruh migran dengan tanah kelahiran. Kontrol buruh migran terhadap tanah timbul dilakukan melalui jaringan migran dan remitan. Mayoritas buruh migran bekerja di Taiwan adalah laki-laki, berpendidikan SD, dan bekerja sebagai Anak Buah Kapal (illegal). Kedua, aktor lain yang juga mengklaim dan mengontrol tanah timbul adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pemalang, Kelurahan Sugihwaras, LSM lokal, dan pedagang ikan. Para aktor ini berada dalam posisi yang berlawanan dengan buruh migran. Untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa, buruh migran dan rumah tangganya membangun jejaring kuasa dengan membentuk forum nelayan dan aliansi warga, membangun fasilitas sosial dan mendukung aktivitas sosial ekonomi desa. Melalui jaring-jaring kuasa ini buruh migran mampu berhadapan dengan aktor lain yang memiliki kuasa lebih besar yang diwujudkan dalam bentuk negosiasi, perdebatan, protes dan demonstrasi.
Kata kunci : Tanah Timbul, Relasi Kuasa, Buruh Migran Indonesia
1.  Tanah  timbul  merupakan  daratan  yang  terbentuk  secara  alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan pulau timbul, tanah timbul ini dikuasai oleh negara (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil).
klaim  atas  sumberdaya juga terjadi diantara aktor (Sita 2014; Siscawati  2014),  melalui  mekanisme  akses  berbasis  struktural dan relasional yang meliputi konfigurasi teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial dan relasi sosial dalam perebutan  akses  sumberdaya  (Priyatna  et.al  2013).  Tumpang tindih klaim kepemilikan tanah antar aktor memunculkan dikotomi yang  menghasilkan  ketidakadilan  akses  (Huggins, 2010). Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis, pertama, latar belakang dan motif rumah tangga buruh migran mengakses tanah timbul di Sugihwaras. Kedua, upaya buruh migran untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait akses  terhadap  tanah  timbul,  berikut  konsekuensinya,  guna memastikan perubahan status kehidupan pasca buruh migran.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Access, Property, Power, and Authority
Sikor  dan  Lund  (2009)  mengungkapkan  bahwa  pihak  yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan akan menjadi penentu dalam  menetapkan  siapa  yang  berhak  mendapatkan  akses  dan properti  serta  siapa  yang  tereksklusi.  Terlepas  dari  proses  dan cara-cara akses yang ditempuh (legal maupun illegal) aktor dan institusi akan saling bersaing untuk memperoleh legitimasi atas penguasaan  dan  kepemilikan  property  dari  pihak  berwenang. Ribot  dan  Peluso  (2003)  membagi  mekanisme  akses  menjadi dua ketegori yakni yakni right-based access dan structural and relational access mechanisms. Adapun kategori pertama adalah mekanisme  akses  berbasis  hak,  yang  dapat  diartikan  sebagai mekanisme akses yang ditegakkan dengan sanksi hukum, adat istiadat dan konvensi (baca : legal access ), namun juga mencakup mekanisme  akses  yang  diperoleh  dengan  melanggar  hak-hak tersebut seperti pencurian (baca : illegal access ).
Kategori  kedua,  yakni  mekanisme  akses  berbasis  struktur  dan relasional yang dapat diartikan sebagai kekuatan struktural dan relasional  yang  menentukan  bagaimana  akses  dapat  diperoleh, dikontrol, dan dipertahankan. Adapun faktor-faktor yang menjadi unsur dari kekuatan struktural dan relasional tersebut, antara lain : teknologi, pasar, modal, tenaga kerja, pengetahuan, peluang kerja, identitas  sosial,  relasi  sosial  dan  otoritas  sosial  (Shohibuddin, 2018).

## International Migration Theory “Cumulative Cusation”
Teori  sebab  kumulatif  dalam  migrasi  internasional  menurut Myrdal  (1957)  dan  Massey  (1990) merupakan sebuah proses pertumbuhan  jaringan  dan  lembaga  pendukung  migran  yang mampu  menopang  dirinya  dengan  membuat  gerakan  yang akumulatif  meliputi  beberapa  faktor  sosial  ekonomi  yakni distribusi pendapatan, distribusi lahan, pengorganisasian pertanian, budaya, distribusi modal manusia secara regional, dan aktivitas sosial dari hasil kerja, sehingga Pemerintah tidak dapat mengontrol  migran  sebab  keberadaannya  di  luar  kemampuan Pemerintah (Setiadi 2000).
Distribusi  lahan  sebagai  target  belanja  buruh  migran diimplementasikan dengan pembelian tanah. Adapun tanah yang  dibeli  oleh  migran  biasanya  lebih  bernilai  prestise  atau sebagai  sumber  pendapatan  pensiun  daripada  sebagai  investasi produktif (Taylor et.al. 1993). Pembelian tanah tambahan oleh buruh migran, menyebabkan lebih banyak lahan yang lepas dari proses produksi yang secara tidak langsung menciptakan lebih banyak tekanan untuk migrasi keluar (Rhoades, 1978; Reichert, 1981; Mines, 1984; Wiest, 1984 ). Selain remiten berupa uang dan barang yang bernilai ekonomis, remiten dapat juga berupa gagasan  atau  ide-ide,  pengetahuan,  pengalaman  baru  yang
diperoleh selama bekerja (Sihaloho, M.et,al 2016).
Bertumpu dua teori di atas selanjutnya dikonstruksikan kerangka pemikiran sebagai berikut (Gambar 1).
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dikonstruksikan dua hipotesis pengarah sebagai berikut. Pertama, bagi buruh migran tanah timbul dan remitansi menjadi titik masuk untuk mengubah status kehidupan mereka dari land-less menjadi land-owner , dan terjaminnya  keberlanjutan  nafkah  pasca  buruh  migran.  Kedua, sebagai upaya memastikan penguasaan atas tanah timbul rumah tangga buruh migran membangun jaring-jaring kuasa ( bundle of power ) untuk memperkecil ketidak-setaraan relasi kuasa ( unequal power relations ) dengan aktor lain yang lebih kuat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  yang dikombinasikan  dengan  pendekatan  kuantitatif  dalam  proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis  yang  secara  epistemologi  bercirikan  subjektivis  sehingga peneliti dan objek yang diteliti terhubung secara interaktif dengan nilai-nilai peneliti, serta secara metodologi bercirikan dialogis dan dialektis (Denzin dan Lincoln, 2009). Penelitian dilakukan di  Kelurahan  Sugihwaras  Kecamatan  Pemalang  Kabupaten Pemalang, tepatnya di pemukiman yang dibangun di atas tanah timbul RW 1 dan RW 16 Kelurahan Sugihwaras (Gambar 2).
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Dinamika Penguasaan Tanah Timbul di Daerah Asal Buruh Migran Indonesia
Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Pemalang
Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh  melalui  :  (1)  observasi  lapangan;  (2)  wawancara mendalam dengan narasumber atau informan warga RW 1 dan RW  16,  Lurah  Sugihwaras,  Pimpinan  LSM  lokal  /  tim  P4TN (Pelaksanaan,  Pendataan  dan  Penataan  Pemanfaatan  Tanah Negara);  (3)  sensus  terhadap  populasi  rumah  tangga  buruh migran yang bermukim di RW 1 dan RW 16. Populasi rumah tangga buruh migran di kedua lokasi tersebut berjumlah 65 rumah tangga.  Wawancara  dilakukan  dengan  kuesioner  terstruktur kepada  seluruh  anggota  populasi  ;  (4)  wawancara  terhadap  15 orang  buruh  migran  asal  Sugihwaras  di Taiwan  melalui  video call, WhatsApp, dan Facebook; (5) pengumpulan data sekunder yang antara lain meliputi : laporan kedinasan, laporan statistik daerah (data demografi, monografi desa) dan dokumen lain yang relevan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang dan Motif Rumah Tangga Buruh Migran Mengakses Tanah Timbul di Sugihwaras
Masyarakat  Sugihwaras  mayoritas  memiliki  jenjang pendidikan  Sekolah  Dasar  (SD)  dengan  jumlah  8.232  jiwa. Adapun  matapencaharian  mayoritas  warganya  adalah nelayan  tradisional  sejumlah  8.467  jiwa  dengan  kultur  yang adaptif-akulturatif  terhadap  nilai-nilai  budaya  di  masyarakat (Septianto  2015). Komunitas  nelayan  ini  sebagian  besar bertempat  tinggal  dan  melangsungkan  aktifitas  kebudayaannya di area tanah timbul dengan membangun pemukiman dan melakukan upacara baritan atau sedekah laut. Bersumber pada data monografi Kelurahan Sugihwaras (2013), tingkat pendidikan warga Kelurahan Sugihwaras adalah sebagai berikut (Tabel 1).
Komunitas nelayan di Sugihwaras memiliki hubungan patronase dengan pedagang ikan yang dapat menimbulkan pelanggengan kemiskinan.  Hubungan  patron-klien  ini  diartikan  sebagai hubungan  antara  dua  orang  yang  melibatkan  persahabatan instrumental, di mana pihak yang lebih tinggi kedudukan sosialnya ( patron )  menggunakan  sumber  dayanya  untuk  memberikan perlindungan  dan  atau  keuntungan,  kepada  pihak  yang  status sosialnya  lebih  rendah  ( klien ). Kemudian klien membalas hal tersebut  dengan  dukungan  dan  jasa  pribadi  tertentu  kepada patron. (Sinaga dkk, 2015). Patronase ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan komunitas nelayan, sesuai dengan penjelasan seorang warga :
“Nelayan nang kene kue ngedol iwake maring Kaji N, jarang sing maring TPI. Rega yang sing nentukna kana. Melas kadang regane ora sepira. Pan pimen maning?, wong biasane nelayan dibantu, gawe prau ya utange maring mono,
hajatan mono, njaluk proposal mono, ya akhire ora penak, rega pira-piraha ditrima.” (Bapak W,  50  Tahun,  Mantan  Ketua  RW  1,  wawancara tanggal 15 Februari 2018).
(Nelayan  disini  kalo  menjual  ikan  ya  ke  Haji (N),  jarang  yang  menjual  ke  TPI.  Harga  yang menentukan dari Haji N. Kadang kasihan, karena harganya  tidak  seberapa.  Mau  bagaimana  lagi?, orang biasanya nelayan selalu dibantu, mau buat perahu  ya  hutangnya  ke  Haji  N,  mau  hajatan kesitu,  minta  proposal  kesitu,  ya  akhirnya  tidak enak sendiri, harga berapapun diterima)
Alasan  komunitas  nelayan  bertransformasi  menjadi  seorang buruh migran, disampaikan oleh salah satu warga :
“urip nang kene ning ngandalna miyang tok ya cuma, mlarat bae. Ning pengen sugih ya kudu pasporan. Kae kaya si F nggal kirim maring wong tuwane nganti rolas juta ya bisa nggo tuku umah ana apa.” (Ibu M, Istri buruh migran, wawancara tanggal 12 Februari 2018)
(Hidup disini kalau hanya mengandalkan melaut/ sebagai nelayan ya percuma saja, yang ada miskin terus. Kalau ingin kaya ya jadi TKI / Buruh Migran Indonesia, seperti si F, tiap kirim ke orang tuanya sampai  dua  belas  juta,  ya  bisa  buat  beli  rumah juga).
Adapun skema hubungan patron-klien pada komunitas nelayan di Sugihwaras, adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3) :
Komunitas  nelayan  dalam  hubungan  patron-klien  tersebut, menjadi  kelompok  sosial  yang  paling  rentan  untuk  tereksklusi dan terlempar dari ruang hidupnya menjadi seorang buruh migran di luar negeri. Namun hal ini, tidak menjadikan buruh migran hanya  dari  kalangan  komunitas  nelayan  saja,  karena  rumah tangga patron (juragan kapal dan pengusaha perikanan/pedagang ikan) juga turut menjadi buruh migran. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi rumah tangga buruh migran di komunitas nelayan yang  harus  bersaing  dengan  buruh  migran  dari  rumah  tangga patron-nya (anak juragan atau pedagang ikan).

## Kepentingan Buruh Migran terhadap Tanah Timbul di Sugihwaras
Remitansi selain  sebagai  sumber pendapatan rumah tangga Buruh
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 175-183 |  177
Gambar 3. Skema Hubungan Patron-Klien pada Komunitas Nelayan di Sugihwaras
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Warga Kelurahan Sugihwaras Tingkat Pendidikan Jumlah Jiwa Persentase (%) Buta Aksara dan Huruf Latin Taman Kanak-kanak
Sekolah Dasar SMP/ Sederajat SMA/ Sederajat
Akademi/Diploma Sarjana Pascasarjana 16 215 8.232 2.871 2.776 242 199 16 0,11 1,50 56,51 19,70 19,05 1,66 1,36 0,11 Total 14.567 100,00
Migran Indonesia, juga digunakan sebagai tabungan yang  akan dimanfaatkan  untuk menjalankan  kegiatan  ekonomi,  membeli aset-aset  produktif  seperti lahan (Noveria, 2017). Melaui migrasi internasional rumah tangga buruh migran memperoleh remiten yang  digunakan  sebagai power (dalam bentuk kapital) untuk menguasai dan mengokupasi lahan. Sebagaimana di Sugihwaras, rumah tangga buruh migran memiliki kepentingan terhadap penguasaan tanah timbul dengan kedudukan sosial, modal dan  jaringan  yang  dimiliki.  Tanah  timbul  tidak  hanya  sebagai ruang hidup rumah tangga buruh migran melainkan juga ruang eksistensi mereka, dan ruang investasi dari buruh migran yang pulang dengan cara mengelola remiten sebagai akses dana untuk membeli aset berupa tanah timbul.
Adapun latar belakang dan motif rumah tangga buruh migran di Sugihwaras mengakses tanah timbul antara lain : 1) harganya yang murah; 2) menjadi medium ikatan emosional (sosial psikologis) dengan  keluarga  migran  di  Sugihwaras    dan;  3)  sebagai  aset ekonomi pasca menjadi buruh migran. Adapun kapasitas akses buruh migran terhadap tanah timbul diperkuat melalui jaringan migran untuk mengelola remitan seperti untuk pembangunan fasilitas sosial di desanya.

## Eksistensi Jaringan Migran di Sugihwaras
Rumah tangga Buruh Migran Indonesia bergabung dalam suatu jaringan migran yang menguatkan solidaritas mereka. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi intens antar satu migran dengan yang lain, dan antara migran dengan keluarganya di daerah asal. Jaringan migran ini terwujud dalam komunitas- komunitas,  seperti  Laskar  Patih  Sampun,  Pasopati  Pemalang, OPIB  dan  IRMIF.  Jaringan  migran  ini  turut  menguatkan eksistensi rumah tangga buruh migran dan memberikan pengaruh terhadap pola investasi sosial pada rumah tangga buruh migran di Sugihwaras. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang buruh  migran  asal  Sugihwaras  di  Taiwan  melalui  videocall WhatsApp, sebagai berikut :
“dudu pasopati sing butuh aku mas, tapi aku sing butuh pasopati. Akeh manfaate ning melu pasopati mas, ning ana apa-apa terbantu, kaya ning kena musibah contone mengko olih bantuan. Nyong iuran perwulane 100 nt, prinsipe bekerja sambil beramal”. (Mas W,  BMI  di Taiwan,  wawancara via videocall whatsApp, 12 September 2018)
(Bukan Pasopati yang butuh saya mas, tetapi saya yang  butuh  Pasopati.  Banyak  manfaatnya  jika ikut  Pasopati  mas,  kalau  terjadi  sesuatu  seperti musibah,  maka  akan  mendapat  bantuan.  Saya iuran perbulan 100 nt/ New Dolar Taiwan , dengan prinsip bekerja sambil beramal).

## Pola Penggunaan Remitansi Oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia
Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan sensus terhadap populasi rumah tangga buruh migran yang bermukim di RW 1 dan RW 16. Populasi rumah tangga buruh migran di kedua lokasi tersebut berjumlah 65 rumah tangga. Adapun buruh migran yang melakukan migrasi pada keberangkatan I sejumlah 78 orang, keberangkatan II sejumlah 22 orang, dan keberangkatan III sejumlah 3 orang. Adapun pola pengelolaan dan pemanfaatan remiten  oleh  rumah  tangga  Buruh  Migran  Indonesia  di  lokasi tersebut adalah seperti diagram berikut (Gambar 5).
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  rumah  tangga  buruh  migran
memprioritaskan  investasi  di  keberangkatan  pertama  dan konsumsi di keberangkatan kedua, sementara aspek produktifitas usaha di daerah asal belum diprioritaskan. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi internasional mendorong perubahan penggunaan lahan melalui investasi pengiriman uang yang dikirim oleh migran ke keluarga mereka di negara asal (Hostettler, 2007). Penggunaan remitan  yang  dihasilkan  oleh Buruh Migran juga dialokasikan dalam  lahan pertanian dan non-pertanian (Zid, 2012).

## Upaya Buruh Migran untuk Memperkecil Ketidak-Setaraan Kuasa Dengan Aktor Lain Terkait Akses Terhadap Tanah Timbul

## Buruh Migran Indonesia dalam Sejarah Penguasaan Tanah Timbul di Kelurahan Sugihwaras
Tanah Timbul yang diokupasi oleh rumah tangga Buruh Migran Indonesia  terletak  di  muara  Kali  Srengseng  yang  hakikatnya adalah milik negara. Masyarakat dapat memiliki hak kuasa atas Tanah  Timbul  dengan  sepengetahuan  dan  ijin  negara,  sesuai dengan  UUPA  1960.  Seiring  berjalannya  waktu, Tanah  timbul yang terlantar itu kemudian menjadi tempat tinggal masyarakat sejak tahun 1980. Adapun Kronologis okupasi tanah timbul oleh masyarakat, adalah sebagai berikut :
Adapun  dalam  usaha  penguasaan  tanah  timbul,  masyarakat Sugihwaras menempuh cara-cara sebagai berikut :

## Sistem Trukah
Penguasaan  lahan  tanah  timbul  yang  ada  di  Sugihwaras  pada awalnya dilakukan dengan sistem trukah . Sistem semacam  ini terjadi  semenjak  tahun  1980  yang  kemudian  disetujui  oleh Kementerian sosial kala itu untuk menjadi permukiman nelayan. Sistem trukah ini  pada  mulanya  dilakukan  oleh  komunitas
178 |  Septianto Marzuqo. et. al . Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia
Gambar 5. Diagram Pola penggunaan Remitansi oleh Rumah Tangga BMI Tiap Periode Keberangkatan
Tabel 2.  Kronologis Okupasi Tanah Timbul Oleh Masyarakat
Tahun Dasar dan Kronologis Penguasaan 1980 Masyarakat mulai mengokupasi lahan dan membuat pemukiman dengan dasar hibah dari Kementerian Sosial (Era Orde Baru). 1992
Masyarakat mulai mengokupasi lahan dan membuat pemukiman dengan dasar Surat Per -
janjian Sewa-Beli Rumah Sub-Inti. 2004-se - karang Masyarakat mulai membeli tanah timbul dari tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Pena - taan Pemanfaatan Tanah Negara) dan membuat pemukiman di RW 16.
nelayan dengan membuat pagar keliling dengan menggunakan batang pohon waru, yang kemudian di bagian dalam area tersebut ditanami  beberapa  tanaman  seperti  singkong  ataupun  jagung. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga sekitar tahun 1990-an. Okupasi tanah timbul yang dilakukan oleh masyarakat semakin gencar dilakukan hingga membentuk pemukiman kecil di sebelah timur muara sungai srengseng. Area yang diokupasi pada masa awal (tahun 1980 – 1990) sekarang menjadi wilayah RT 02/ RW 1 dan RT 03/ RW 1 Kelurahan Sugihwaras.
Secara  legalitas  formal,  masyarakat  tidak  memiliki  kekuatan, namun  masyarakat  melegitimasi  tanahnya  berdasarkan  sistem trukah yang mereka lakukan sejak tahun 1980 dan diperbolehkan oleh Menteri Sosial era Orde Baru. Meskipun sejak era reformasi, telah  terjadi  perpindahan  aset  pusat  menjadi  aset  provinsi sehingga  tanah  timbul  yang  di  RW  1  menjadi  milik  provinsi dan  penggunaannya  disesuaikan  dengan  kebutuhan  provinsi serta hibah dari Menteri Sosial sudah tidak berlaku lagi. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Lurah Sugihwaras :
“ Tanah timbul di RW 1 ini sudah mengalami perpindahan aset dari semula milik pusat menjadi milik Provinsi pada masa reformasi, sehingga kalau mau disertifikat, ini tidak mudah, kita harus memenangkan diprovinsi untuk mau menyerahkan aset tersebut ”  (Bapak  FD,  Lurah  Sugihwaras, Februari 2018)

## Sistem Perjanjian Sewa-Beli
Gelombang okupasi tanah timbul yang kedua terjadi pada tahun 1992. Masyarakat diberikan petak –petak tanah oleh pemerintah desa, yang lokasinya di timur muara sungai srengseng dengan legitimasi surat Perjanjian Sewa-Beli Rumah Sub Inti .  Surat ini dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 1992, dan ditandatangani oleh Drs. Moeljono selaku Sekwilda Tingkat II/ Kotamadya Pemalang yang bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 648.1./04/1988 tanggal 5 Februari 1988. Surat tersebut berisikan perjanjian mengenai perjanjian sewa beli sebuah rumah sub inti dengan cara mengangsur berikut hak atas tanahnya dengan luas lantai 16 m 2 dan luas tanah pekarangan 63 m 2 tanpa adanya fasilitas penerangan yang dilakukan oleh pihak kedua yakni masyarakat kepada pihak pertama yakni Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Perjanjian ini memiliki jangka waktu hingga 15 (lima belas) tahun yang selama itu pula hubungan hukum antara kedua belak pihak adalah hubungan sewa-beli.

## Sistem Perjanjian Beli Lahan kepada Tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)
Masyarakat  Sugihwaras  yang  membutuhkan  tanah  untuk relung  hidupnya,  kemudian  mengokupasi  tanah  timbul  hingga ke  area  barat  muara  sungai  Srengseng.  Oleh  karena  itu,  pada tanggal 23 november tahun 2004 diadakan musyawarah  untuk membentuk  forum  penertiban  tanah  negara,  yang  selanjutnya pada tanggal 1 Desember tahun 2004, keluarlah surat keputusan Kepala Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, Nomor : 002/ Kep.Kel/ XII/ 2004 tentang pendataan ulang tanah negara/tanah timbul wilayah Kelurahan Sugihwaras.
Surat  keputusan  ini  dikeluarkan  oleh  pihak  Kelurahan Sugihwaras,  menimbang  bahwa: pertama, diperlukannya penertiban atau penataan kembali tanah negara/tanah timbul yang sedang dikelola oleh masyarakat. Kedua , upaya penertiban tanah  negara  memerlukan  pembentukan  Tim  pendataan  yang
baru untuk menggantikan tim lama yang pasif. Ketiga , sebagai pedoman kerja Tim yang baru, maka perlu dikeluarkannya surat keputusan yang baru untuk menggantikan Surat Keputusan lama, Nomor : 001/Kep.Kel./2000.
Sejak  dikeluarkannya  surat  keputusan  yang  baru,  maka  mulai dilakukan  pendataan  terhadap  masyarakat  yang  mengokupasi tanah  timbul.  Adapun  untuk  masyarakat  yang  berada  di  area barat muara sungai srengseng, mulai di data dan diberlakukan surat  perjanjian.  Surat  Perjanjian  ini  dilakukan  oleh  tim P4TN  (Pelaksanaan  Pendataan  dan  Penataan  Pemanfaatan Tanah  Negara)  sebagai  pihak  pertama  dan  masyarakat  yang telah mengokupasi tanah timbul di area barat muara sungai srengseng sebagai pihak kedua. Masyarakat sebagai pihak kedua diharuskan memiliki kartu bukti kepemilikan tanah dari tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), dengan dibubuhi tanda tangan dan stempel dari pihak tim  P4TN  (Pelaksanaan  Pendataan  dan  Penataan  Pemanfaatan Tanah  Negara)    dan  Lurah  Sugihwaras. Adapun  pihak  kedua, masing-masing mendapatkan area lahan seluas 80 m 2 .

## Sistem Beli Bangunan Rumah
Masyarakat dalam mengakses tanah timbul selain melalui alur trukah , surat perjanjian sewa-beli, dan surat perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), biasanya mereka membeli rumah warga asal yang sudah bertempat tinggal di area tanah timbul. Pembelian rumah ini tidak sepaket dengan tanah, karena rumah yang dibeli dibangun di area surat perjanjian sewa-beli. Oleh karena itu, pembeli dalam akad nya hanya membeli bangunan rumah dan penjualpun menyadari tidak menjual tanahnya melainkan adalah bangunan rumah yang telah diusahakannya.

## Sistem Beli Tanah Trukah dan Tanah Surat Perjanjian
Beragam cara dilakukan untuk dapat mengokupasi tanah timbul (lihat  Gambar  4).  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  rumah tangga buruh migran dengan membeli tanah hasil trukah oleh komunitas nelayan. Hal ini seperti yang terjadi di RT 03/RW 1, seperti yang disampaikan oleh Ibu Markinah, bahwa :
“Kae wingi umar, sing pasporan nang taiwan be tuku tanah nggo gawe umah, rega telung puluh juta”. (Ibu MH, 50 tahun, Ketua RT 03/ RW 1, Kel. Sugihwaras, Februari 2018)
(Kemarin mas Umar yang menjadi buruh migran di  Taiwan  juga  beli  tanah  untuk  dibuat  rumah, seharga 30 juta).

## Sistem Beli Tanah Surat Perjanjian
Rumah  tangga  buruh  migran  juga  memperoleh  akses  terhadap tanah timbul dengan membeli tanah hasil surat perjanjian di RT 03/ RW 16. Kondisi ini dijelaskan oleh seorang warga, sebagai berikut :
“Tanah sing nang ngarepan kae, wingi dididol olih rega lima las. Soale pinggir gili dadine larang. Rata-rata sing manggon nang kene ya kerja pasporan kabeh. Saiki ning ora pasporan pan bisa apa?. Kocape ya ning ora pasporan ora bisa sugih, mlarat bae”. (Ibu M, 30 Tahun, warga RT 03/RW 1, Kel. Sugihwaras, Februari 2018)
(Tanah yang di depan sana, kemarin dijual seharga
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 2 Agustus 2018, hal 175-183 |  179
15  juta  rupiah.  Soalnya  letaknya  strategis  di tepi  jalan,  jadi  harganya  mahal.  Rata-rata  orang yang  bertempat  tinggal  disini  ya  kerjanya  jadi Buruh  Migran  Indonesia.  Sekarang  kalau  tidak jadi  Buruh  Migran  Indonesia,  mau  jadi  apa?. Perumpamaannya  kalo  tidak  jadi  Buruh  Migran Indonesia ya tidak akan kaya, miskin terus).
Adapun dari enam cara penguasaan tanah timbul oleh masyarakat, yakni sistem trukah dan perjanjian sewa-beli dilakukan oleh rumah tangga nelayan non migran, sedangkan empat cara penguasaan lainnya  seperti  perjanjian  dengan  tim  P4TN  (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), sistem beli bangunan rumah, sistem beli tanah hasil trukah dan sistem beli tanah hasil perjanjian dengan tim P4TN (Pelaksanaan Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara), dilakukan oleh rumah tangga buruh migran. Hal ini menunjukkan bahwa subjek agraria yang  berkepentingan  atas  sumber  agraria  berinteraksi  secara dinamis.

## Rumah Tangga Buruh Migran dalam Tantangan Akses dan Ancaman Eksklusi di Tanah Timbul Sugihwaras
Dinamika penguasaan terhadap sumberdaya agraria berupa tanah timbul di Sugihwaras mengekskalasi pergulatan sosial diantara pihak  yang  bersaing.  Pergulatan  sosial  ini  seringkali  diwarnai oleh  ketegangan  antara  akses  dan  eksklusi  yang  mengancam aktor-aktor lemah dalam persaingan. Akses dimaknai oleh Ribot dan Peluso (2003), sebagai suatu kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu hal (dalam penelitian ini berarti sumber agraria berupa  tanah  timbul  di  Sugihwaras),  yang  kenyataannya  tidak ditentukan  oleh  hak  semata,  namun  banyak  bergantung  secara relasional pada konstelasi kekuatan yang lebih luas. Dimana setiap pihak memiliki posisi yang  berbeda  terkait  dengan  sumber  daya bergantung  atas  sekumpulan kuasa ( bundle  of  power )  yang dimilikinya, sehingga yang bersangkutan dapat menarik manfaat tanpa memiliki landasan hak apapun (baik legal maupun illegal) terhadapnya  (Shohibuddin,  2018).  Adapun  mekanisme  akses berbasis hak yang terjadi di tanah timbul Kelurahan Sugihwaras disajikan dalam Tabel 3, dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasional yang terjadi di tanah timbul Kelurahan Sugihwaras disajikan dalam Tabel 4.
Eskalasi  Konflik  antar  Aktor  dalam  Penguasaan  Tanah Timbul
Dalam perebutan akses terhadap tanah timbul, paling tidak telah terjadi beberapa konflik pengelolaan tanah timbul di masyarakat, antara lain :
Konflik  akses  antara  Komunitas  Nelayan  dan Rumah Tangga Buruh Migran VS LSM lokal / Tim P4TN ( Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara)
Konflik  akses  ini  terjadi  ketika  rumah  tangga  buruh  migran mengokupasi  lahan  dengan  cara  membeli  kepada  tim  P4TN ( Pelaksanaan,  Pendataan  dan  Penataan  Pemanfaatan  Tanah Negara).  Setelah  dilakukan  proses  jual  beli,  maka  masyarakat membangun rumah diatasnya, sementara itu yang setiap bulannya masyarakat pendatang ini dimintai “uang keamanan” oleh oknum tertentu dari Tim P4TN ( Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan
Gambar 4. Cara penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh
Masyarakat Tabel 3. Akses Berbasis Hak di Tanah Timbul Aktor Sumber Manfaat, Masalah, Strategi dan Kedudukan, Institusi Pemerintah (1). Sumber Manfaat : Kebutuhan tata ruang kota, Program Pembangunan Pelabuhan Pengumpan, (Program Usulan 2017), PAD (Retribusi dan Perizinan). (2). Sumber Masalah
: Penggusuran perumahan nelayan di tanah timbul, terjadi demonstrasi, dan resistensi dari masyarakat.  (3). Strategi : Mempertahankan dan mengatur regulasi, serta negosiasi dengan masyarakat. (4).Kedudukan: mengontrol akses manfaat sumber daya (tanah timbul). LSM Lokal/ tim P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara) (1).  Sumber Manfaat : tercipta solusi atas masalah sumberdaya alam, sarana dan prasarana fisik sehingga program Pemerintah tepat sasaran (2). Sumber Masalah :
memperuncing ekskalasi konflik manakala persoalan agraria tidak terselesaikan seperti : ketidakpastian ( insecurity ), ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pemilikan sumber agraria.   (3). Strategi : Mempertahankan dan mengatur regulasi, serta negosiasi dengan masyarakat  (4).Kedudukan: mengontrol akses manfaat sumber daya (tanah timbul).
Pengguna/ komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran (1). Sumber Manfaat : Penggunaan lahan secara langsung (pemukiman, tempat usaha, tempat sarana pendidikan, tempat ibadah dsb). (2). Sumber Masalah : Penggusuran dan pencerabutan dari relung hidup masyarakat, ketidakjelasan jaminan legalitas atas tanah. (3). Strategi : audiensi, demonstrasi, lobi dan pembentukan forum-forum masyarakat untuk mempertahankan akses tanah. (4). Kedudukan
: Mempertahankan akses manfaat sumber daya. Pengusaha / Pedagang Ikan (1). Sumber Manfaat : Penggunaan lahan secara langsung untuk aktivitas produksi (tempat usaha). Sumber Masalah : Penggusuran dan penghentian aktivitas dan proses produksi.  (3). Strategi : membayar sewa tempat usaha. (4). Kedudukan : Mempertahankan akses manfaat sumber daya.
Tabel.  4.  Mekanisme  Akses  Berbasis  Struktur  dan  Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Komunitas Nelayan
Tipe Akses Strategi Memperoleh Akses Strategi Mempertahankan Akses Identitas sosial, Otoritas dan Relasi sosial Trukah (masa Orde Baru) dan Menggunakan wacana penduduk setempat Menjalin hubungan patronase dengan otoritas lokal Identitas sosial, Otoritas dan Relasi sosial serta kapital
Okupasi lahan dan melalui program Kementerian Sosial serta berdasarkan Surat Perjanjian (1980-1992) Menjalin hubungan patronase dengan otoritas lokal, dan membayar biaya sewa dan administrasi.
Pemanfaatan  Tanah  Negara).  Hal  ini  menimbulkan  kegusaran bagi  masyarakat  sehingga  seringkali  terjadi  perdebatan  yang mengarah pada konflik fisik antara komunitas nelayan dan rumah tangga  buruh  migran  dengan  oknum  tim  P4TN ( Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara).
Konflik  Tumpang-Tindih  Klaim:  Komunitas  Nelayan  dan Rumah Tangga Buruh Migran VS Pemerintah Kabupaten Pemalang
Pada tahun 2006, komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran di RW 1 membentuk FPLPN (Forum Peduli Lingkungan Perumahan  Nelayan)  dan  memalui  forum  tersebut  mereka mengajukan  proposal  permohonan  pembebasan  tanah  negara perumahan  nelayan  RW  1  Kelurahan  Sugihwaras.  Proposal tersebut  ditujukan  kepada  Bupati  Pemalang,  Ketua  DPRD Kabupaten Pemalang, Kepala BPN Kabupaten Pemalang, Kepala Dinas  Sosial  Kabupaten  Pemalang  dan  Kabag  Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.
Negosiasi kembali dilakukan oleh komunitas nelayan dan rumah tangga  buruh  migran  di  RW  1  pada  9  Februari  2015,  dengan mengajukan  surat  permohonan  sertifikat  tanah  negara  kepada Bupati Pemalang. Hal ini didasarkan pada beberapa motif, antara lain : 1). Perumahan Nelayan telah ditempati sejak tahun 1986, sebagai  abntuan  dari  DEPSOS  (Departemen  Sosial)  dengan bentuk  ruamh  semi  permanen.  2).  Sampai  pada  tahun  2014, warga  penerima  bantuan  tersebut  90%  adalah  penghuni  lama, sedangkan 10% adalah generasi kedua dari penerima awal. 3). Perumahan Nelayan RW 1 Kelurahan Sugihwaras terbagi menjadi 3 Rukun Tetangga dengan jumlah 168 rumah dengan dilampiri denah. Masyarakat mengajukan permohonan sertifikat tanah ini, juga didasari oleh rasa kekecewaan atas janji calon-calon kepala daerah ketika pilkada selama bertahun-tahun dengan membawa janji manis untuk memberikan sertifikat tanah bagi masyarakat jika dirinya terpilih.  Hal ini seperti yang disampaikan oleh warga:
“Awit mbiyen mung pada janji janji tok, ora tau ditepati, mengko ning pemilu maning nyong sungkan milih wong kue, teka ning butuh” (Bapak A, Warga RW 1 Kel. Sugihwaras, Mei 2018)
(Dari  zaman  dahulu  hanya  janji-janji  saja,  tidak pernah ditepati, nanti kalau pemilihan umum lagi, saya malas memilih orang-orang seperti itu, datang Cuma kalau butuh).
Selain  itu,  pengajuan  rencana  dibangunnya  pelabuhan pengumpan regional diatas tanah timbul yang di mulai pada tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada Pemerintah Pusat mendapat penentangan dari warga, karena dikhawatirkan akan merelokasi permukiman nelayan dengan menggusur tanah permukiman warga di area 200 meter sepadan pantai. Adapun Tahap awal telah dilakukan di Wilayah RW 16 dengan adanya pengerukan tanah dan pembangunan batas area barat muara sungai untuk dibangun tempat pembuatan kapal.
Konflik Tumpang-Tindih Klaim: Komunitas Nelayan, Rumah

## Tangga Buruh Migran VS Pemerintah Provinsi
Pada  tahun  2015,  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Tengah  dan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengadakan kunjungan ke RW 1. Kunjungan tersebut dimanfaatkan oleh komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran untuk menyampaikan argumentasinya atas  klaim  terhadap  tanah  timbul  yang  ditempatinya.  Namun pihak  Provinsi  Jawa  Tengah  juga  mengklaim  bahwa  tanah negara di RW 1, sudah menjadi aset Provinsi sejak reformasi dan dikuatkan dengan adanya otonomi daerah tahun 2001, sehingga terjadi negosiasi, protes dan perdebatan antara komunitas nelayan dan  rumah  tangga  buruh  migran  dengan  pihak  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Konflik yang terjadi di atas tanah timbul, tidak hanya disebabkan oleh pertarungan akses terhadap tanah timbul. Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan juga turut menjadi faktor pemicu konflik di  masyarakat,  seperti  konflik  antara    komunitas  nelayan  dan rumah tangga buruh migran dengan pedagang ikan. Pedagang ikan  yang  mayoritas  adalah  orang-orang  yang  berdomisili  di luar  area  tanah  timbul,  secara  masif  memiliki  akses  modal untuk membangun tempat-tempat usahanya di area tanah timbul seperti  warung,  despot  ikan,  dan  pengolahan  ikan  asin.  Pada tahun 2014, komunitas nelayan dan rumah tangga buruh migran melakukan  demonstrasi  menuntut  untuk  dibongkarnya  tempat usaha para pedagang ikan karena pencemaran lingkungan akibat limbah pembuangan dari pengolahan ikan dialirkan ke selokan warga, sehingga ketika air laut pasang, limbah akan meluap dan tergenang di perumahan warga.
Tabel  5.  Mekanisme  Akses  Berbasis  Struktur  dan  Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran
Tipe Akses Strategi Memperoleh Akses Strategi Mempertahankan Akses Kapital Membeli bangunan Rumah di tanah timbul. Membayar biaya pembelian rumah kepada pemilik rumah sebelumnya Kapital Membeli tanah hasil trukah membayar biaya pembelian tanah hasil trukah kepada warga. Kapital Membeli tanah hasil perjanjian dengan tim P4TN(Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan
Pemanfaatan Tanah Negara)
membayar biaya pembelian tanah kepada warga yang melakukan perjanjian (membeli tanah) pada tim P4TN Kapital Membeli tanah melalui P4TN (Pelaksanaan, Pendataan dan Penataan Pemanfaatan Tanah Negara) Membayar biaya pembelian kapling dari P4TN
Tabel.  6.  Mekanisme  Akses  Berbasis  Struktur  dan  Relasional Pemanfaatan Tanah Timbul oleh Pedagang Ikan Tipe Akses Strategi Memperoleh Akses Strategi Mengontrol Akses Kapital Kepemilikan kapital yang cukup untuk berusaha Mengakumulasi manfaat sumber daya dengan merangkap berbagai jenis usaha sekaligus Otoritas dan Knowledge Pengurusan perizinan sebagai perlindungan usaha Pembayaran uang sewa tempat usaha kepada TPI Kapital dan relasi sosial. Menjalin hubungan patronase dengan aktor pemanfaat tanah timbul skala kecil Memberikan bantuan berupa : hewan kurban (idul adha), memberikan piutang untuk bekal melaut,
piutang untuk pembuatan perahu,
bantuan beras masa paceklik dan ombak.
Eskalasi  konflik  semakin  meningkat  dengan  adanya  balasan demostrasi  oleh  pedagang  ikan  yang  menolak  pembangunan ruang  terbuka  hijau  untuk  warga  perumahan  nelayan  di  area tempat usahanya. Oleh karena itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Kabupaten Pemalang, membangun tembok pembatas setinggi  3  meter  antara  area  tempat  usaha  para  pedagang  ikan dengan  perumahan  warga  RW  1  meskipun  terdapat  kendala berupa upaya pembongkaran tembok oleh warga.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) latar belakang dan motif rumah  tangga  buruh  migran  di  Sugihwaras  mengakses  tanah timbul  antara  lain  ;  harganya  yang  murah,    menjadi  medium ikatan emosional (sosial psikologis) dengan keluarga migran di Sugihwaras, dan sebagai aset ekonomi pasca menjadi buruh migran. Adapun kapasitas akses buruh migran terhadap tanah timbul  diperkuat  melalui  jaringan  migran  untuk  mengelola remitan seperti untuk pembangunan fasilitas sosial di desanya. 2) buruh migran menggunakan remitan sebagai power untuk memperkecil ketidak-setaraan kuasa dengan aktor lain terkait akses terhadap tanah timbul, sekaligus guna memastikan perubahan status kehidupan pasca buruh migran. Adapun konsekuensinya adalah eskalasi konflik yang meningkat diantara aktor  yang  berkepentingan  dalam  penguasaan  terhadap  tanah timbul di Sugihwaras.
Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kebijakan antara lain : pertama , kejelasan akan  penguasaan,  pemilikan  dan  pendayagunaan  sumber- sumber  agraria  diperlukan  untuk  menghindari  terjadinya  krisis dan  konflik  agraria  karena  ketidakpastian,  ketimpangan  dan ketidak-setaraan dalam akses terhadap sumber-sumber agraria. Kedua , komunitas nelayan adalah kelompok sosial yang paling rentan untuk menjadi buruh migran oleh karena itu peningkatan pendidikan dan ketrampilan keluarga nelayan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup sehingga mereka tidak terlempar dari desanya. Ketiga , rumah tangga buruh migran memerlukan pelatihan keterampilan dan sosialisasi pengelolaan remiten untuk  investasi  usaha  dan  produksi,  sehingga  setelah  selesai masa kontrak, buruh migran dapat memanfaatkan remiten untuk membuka usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arminah,  V.  et.al.  2009. Pola Penguasaan Tanah dan Keberlanjutan Kehidupan Masyarakat Kampung Laut (Studi Kasus di Muara Citanduy, Cilacap) . Yogyakarta : STPN dan Bogor : Sajogyo Institute. Tahun 2009.
[BPN]  Badan  Pertanahan  Nasional.  2010.  Rencana  Strategis Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Tahun 2010-2014. [http://www.bpn.go.id/]. Denzin, N.K and Lincoln, Y.S. 2009. Handbook of Qualitative Research . Thousand Oaks. SAGE Publications. London.
Hostettler,  S.  2007.  “ Land Use Changes And Transnational Migration: The Impact Of Remittances In Western Mexico”. Lausanne, EPFL. Huggins.  2010.  “ Land, Power and Identity ” roots of violent conflict    in    eastern    DRC. The    European    Union  : International alert. November 2010.
Irawaty,  T.  2011.  Migrasi  Internasional  Perempuan  Desa  Dan Pemanfaatan  Remitan  Di  Desa  Pusakajaya,  Kecamatan Pusakajaya,  Kabupaten  Subang,  Provinsi  Jawa  Barat.
Sodality : Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia. Vol. 05, No. 03. Desember  2011. hlm. 297-310.
Mines, Richard. 1984. “ Network migration and Mexican rural
development: A case study ,” in Richard C. Jones (ed.), Patterns  of  Undocumented  Migration:  Mexico  and  the United States. Totowa, N.J.: Rowman and Allanheld, pp. 136-158. Myrdal, Gunnar. 1957. Rich Lands and Poor . New York: Harper and Row. Noveria,  M.  2017.  Migrasi  Berulang  Tenaga  Kerja  Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. Jurnal Kependudukan
Indonesia | Vol. 12, No. 1, Juni 2017 | 25-38.
Pemerintah  Kelurahan  Sugihwaras.  2013. Data  Monografi Kelurahan Sugihwaras . Pemalang : Kelurahan Sugihwaras.

## Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  RI  No  11  Tahun  2016  tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

## Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  RI  No  17  Tahun  2016  tentang Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
Priyatna  et.al.  2013.  Akses  Dan  Strategi  Aktor-Aktor  Dalam Pemanfaatan    Sumber  Daya  Waduk  Djuanda. Jurnal Sosek KP . Vol. 8 No. 1.  Tahun 2013. Ribot,  J.  and  N.  Peluso  (2003)  ‘A  Theory  of  Access’, Rural Sociology 68(2): 153–81. Savitri et.al., 2010. Memahami dan Menemukan Jalan Keluar dari Problem Agraria dan Krisis Sosial Ekologi . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional., Bogor : Sajogyo Institute. Septianto,  M.  2015. Nyai Lebe ;  Otoritas  Modin  Perempuan pada Masyarakat Pesisir Jawa (Studi Kasus di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang kabupaten Pemalang). Jurnal SOLIDARITY . [Internet]. [diunduh ‎28 ‎Desember ‎2016, ‏‎13:48:47]. Volume 4 (2) 2015. hlm 157-167 : http:// journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity.
Setiadi.  2000.  Antropologi  dan  Studi  Migrasi  Internasional. Jurnal Humaniora . No 1/2000. Hlm 86-97. Shohibuddin,  M.  2018.  Perspektif  Agraria  Kritis  ‘Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris’. Yogyakarta dan Bogor : STPN Press dan Sajogyo Institute.
Sihaloho,  M.  2016.  Perubahan  Struktur  Agraria,  Kemiskinan,
Dan Gerak Penduduk: Sebuah Tinjauan Historis. Sodality
: Jurnal Sosiologi Pedesaan . April  2016, hal 48-60. Sikor and Lund. 2009. Access and Property: A Question of Power and  Authority. Development and Change 40(1):  1–22 (2009). Institute of Social Studies. Sinaga, dkk. 2015. Pola Hubungan Patron- Klien Pada Komunitas Nelayan Di Kelurahan Malabro Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ; The Pattern of Patron-Client Relationship in Fishermen Community in Malabro Municipal, Teluk Segara District, Bengkulu City . AGRISEP Vol 15 No. 2 September 2015 Hal: 167 – 176. Sita, R. 2014. Pertarungan  Kuasa  dan  Legitimasi  Klaim  atas Sumberdaya  Hutan: Kasus  Hutan  Sekitar  Restorasi  di Kabupaten  Batang Hari  Provinsi  Jambi . Bogor : IPB. Siscawati.  2014.  Masyarakat  Adat  dan  Perebutan  Penguasaan Hutan. Jurnal Transformasi Sosial. ISSN  1410-1298  | Nomor 33, Tahun XVI, 2014 | Halaman 3–23.
Tauchid, M. 2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Taylor et.al. 1993. Theories of International Migration: A Review and  Appraisal.  Population  and  Development  Review. Population Council . Vol. 19, No. 3 (Sep., 1993), pp. 431- 466.
Wiest,  Raymond  E.  1984. “External dependency and the perpetuation of temporary migration to the United States,” in Richard C. Jones (ed.), Patterns of Undocumented
182 |  Septianto Marzuqo. et. al . Penguasaan Tanah Timbul oleh Rumah Tangga Buruh Migran Indonesia
Migration: Mexico and the United States. Totowa, N.J.: Rowman and Allanheld, pp. 110. Zid,  M.  2012. Migrasi Internasional Perempuan, Penguasaan Lahan Dan Kesetaraan Gender : Kajian Di Komunitas Desa Sawah Jawa Barat . Bogor : IPB.