S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 04 Issue II, May 2023; 521-537 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat  Pandemi Covid-19 terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto: Analisis Maqasid al-Syariah
Sri Devi 1* , Muhammad Sabir 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail: 1 sridevialidrey@gmail.com
*Corresponding Author
[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

## Abstrak
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap perceraian karena  faktor  ekonomi  serta  bagaimana  pandangan  seorang  majelis  hakim  dalam  memutuskan perkara  perceraian  yang  dipicu  oleh  faktor  ekonomi  selama  Pandemi  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  (lapangan)  dan  jenis  penelitiannya  menggunakan metode library research (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara, berkas-berkas serta dokumen yang diperlukan yang  berkaitan  dengan  data  perkara  perceraian  yang  diperoleh  dari  web  Pengadilan  Agama Jeneponto. Selain itu buku, jurnal, skripsi dan sebagainya juga menjadi metode pengumpulan data yang  digunakan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  menurut Maqashid  Syariah dalam perlindungan al-daruriyat terbagi menjadi lima bagian yakni: Hifz al-Din, Hifz al-Nafz, Hifz al- Aql’, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal . Maka Hifz al-Nasl, Hifz al-Din dan Hif al-Aql dalam konsep Maqashid al-Syariah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi itu tidak memutuskan perkara cerai dengan murtadnya tetapi memutuskan perkara cerai berdasarkan pada Undang-undang yakni pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Pandemi Covid-19; Perceraian; Maqasid al-Syariah

## Abstract
The main problem of this research is how the Maqashid Al-Syariah review of divorce due to economic factors  and  how  is  the  view  of  a  panel  of  judges  in  deciding  divorce  cases  that  are  triggered  by economic factors during this Pandemic. This research uses qualitative research methods (field) and the type of research uses library research methods (library). The data collection technique used used documentation techniques such as observations, interviews, necessary files and documents related to  divorce  case  data  obtained  from  the  Jeneponto  Religious  Court  website,  besides  that  books, journals,  theses  and  so  on  were  also  the  data  collection  methods  used.  The  results  of  this  study indicate that according to Maqashid Syariah the protection of Al-daruriyat is divided into five parts, namely; Hifz al-Din, Hifz al-Nafz, Hifz al-Aql', Hifz l-Nasl. And Hifz al-Mal. So Hifz al-Nasl, Hifz al-Din, and Hif l-Aql in the Maqashid  al-Syariah concept can be used as reasons for divorce because they have injured the three protections. Furthermore, the consideration of the panel of judges in deciding divorce cases due to economic factors did not decide on divorce cases with the apostates but decided on divorce cases based on the law, namely Article 39 UU. No.1/1974 jo. Article 19 of Government
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
Regulation Number 9 of 1975 concerning reasons for divorce and Article 116 of the Compilation of Islamic Law
Keywords: Covid-19 pandemic; Divorce; Maqasid al-Sharia

## 1. Pendahuluan
Pandemi  Covid-19  telah  mengakibatkan  sebagian  besar  penurunan  pendapatan masyarakat, berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik Indonesia (IPI) telah menunjukkan, ada sekitar 72,6% masyarakat indonesia telah mengalami penurunan pendapatan rumah tangga pada bulan  Februari  2021.  Kemudian  sejak  lima  bulan  yang  lalu,  ada  sekitar  66,6%  narasumber (responden)  yang  mengaku  telah  mengalami  pendapatan  menurun  akibat  Pandemi  Covid-19. Sementara itu ada sekitar 23,4% responden yang telah menyatakan bahwa pendapatannya tidak berpengaruh oleh Pandemi Covid-19. Sekitar 2,4% responden mengaku bahwa pendapatannya meningkat  di  masa  Pandemi.  Sekitar  1,7%  ada  responden  menyatakan  tidak  tahu  atau  tidak menjawab.
Penurunan  pendapatan  akibat  Pandemi  Covid-19  juga  berdampak  terhadap  tingkat perceraian. Berdasarkan hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), selama Pandemi Covid-19 pola kehidupan keluarga pada bidang ekonomi, pekerjaan, hingga pada ketercukupan bahkan kebutuhan primer semakin memburuk. Perubahan ekonomi tersebut  tidak  dapat  diterima  oleh  beberapa  kalangan  keluarga.  Beberapa  ada  yang  tidak memiliki cukup tabungan di dalam menghadapi kondisi darurat seperti yang terjadi sekarang ini. Akhirnya terjadilah konflik, masing-masing dari mereka memiliki keinginan serta gagasan yang ingin  di  akui  dan  di  laksanakan,  sementara  di  pihak  lain  memiliki  keinginan  argumen  yang berbeda. Keinginan dan pengakuan yang tinggi kadang sulit dibendung antara pihak suami dan istri. hal ini menyebabkan ketahanan keluarga antara suami dan istri menjadi sangat renggang akibat dari itu banyak keluarga yang berakhir di meja perceraian. 1
Perceraian merupakan tali perkawinan yang telah putus dikarenakan suatu sebab yang kemudian  di  sahkan  oleh  keputusan  hak  atas  tuntutan  dari  satu  pihak  atau  kedua  pihak. Perceraian terjadi karena adanya suatu alasan yang telah melatarbelakangi. 2 kasus perceraian
1 Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid - 19 Di Kabupaten Banyumas,” Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen 14, no. 1 (2021): 14 – 26, https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.
2 Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
dewasa ini masih sering terjadi. 3 Selama Pandemi kasus perceraian mengalami peningkatan. Data dari Mahkamah Agung (MA) perkara yang masuk di pengadilan sepanjang januari-agustus 2020 lebih  banyak  di  sebabkan  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  terus  menerus antara pasangan suami dan istri, faktor ekonomi, serta satu pihak meninggalkan pihak lain. Jika ditinjau  lebih  lanjut  peningkatan  perceraian  pada  bulan  Mei  tahun  2020  semakin  meningkat menjadi 57 ribu kasus. 4
Walaupun demikian perceraian di Negara Indonesia masih sangat sering terjadi, misalnya saja di Pengadilan Agama (PA) Jeneponto kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2019 itu meningkat. Peningkatan yang terjadi pada kasus perceraian sejak tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana diketahui perceraian lebih banyak dipicu karena faktor ekonomi yang paling besar 80%, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 30% dan media social 10%, mirisnya perceraian terjadi di kalangan ABG. Diketahui sejak tahun 2019 kasus perceraian pada kasus cerai gugat (Istri yang mengajukan) sebanyak 243 kasus. Sedangkan cerai talak (suami yang mengajukan) sebanyak 50 kasus. Dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018.
Tinggi  angka  perceraian  yang  dilandasi  dengan  berbagai  macam  faktor  seperti  faktor ekonomi, kurang matangnya kesiapan psikologis dan lain-lain. 5 Alasan-alasan ini menjadi salah satu yang perlu menjadi regulasi yang tegas di dalam mengawal serta mengatur perceraian yang terjadi. Oleh sebab itu, di dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariat agar terhindar dari dampak- dampak perceraian, pemerintah melalui regulasi yang hadir sebagai penegakan hukum Syariat yang  telah  terkandung  di  dalam  kaidah “dar’u  al  mafasid  muqaddam  ‘ala  jalbi  al - masalih’ (Menolak  Kerusakan  didahulukan  atas  menarik  kemaslahatan) 6 atau  badan  redaksi  lainnya berupa “dar’u al mafasid ‘ala aula min jalbi al  masalih ’’ (menolak kerusakan lebih utama dari
3 Aris  Tristanto,  “Perceraian  Di  Masa  Pandemi  Covid - 19  Dalam  Perspektif  Ilmu  Sosial,” Sosio  Informa:  Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial 6, no. 3 (2020): 292 – 304, https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417.
4 “Perceraian di Pulau Jawa meningkat gegara Pandemi Covid- 19” (Detik -News) http://www.mahkamahagung.com (2020). Diakses 13 April 2020.
5 Era, “Angka Perceraian Berdasarkan Latar belakang Pendidikan dan Faktor Lainnya’’ (https://www.era.id/read/IYUMBL) 7 oktober 2019
6 Abdul  Syatar  et  al.,  “Darurat  Moderasi  Beragama  Di  Tengah  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid - 19),” KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 1 – 13, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
pada  menarik  maslahat) 7 sehingga  mengharuskan  pemerintah  mengetahui  perceraian  melalui pengadilan. Hal ini tidak lain menjadi kebijakan publik di dalam sebuah hukum positif sebagai upaya  agar  mewujudkan  maslahat  masyarakat  sesuai  kaidah “tasaruf  al -imam  manuthun  bi- maslahah ” (Kebijakan pemerintah di dasarkan dengan maslahat). 8
Kenyataannya perceraian merupakan hal ijitihad, artinya konflik perceraian itu fluktuatif , bahkan cenderung meningkat drastis yang memang harus dicegah sebaik mungkin agar menekan angka perceraian tersebut. Sebab apa yang di sabda kan oleh Nabi terkait hadits perceraian tidak hanya  dapat  di  pahami  secara  tekstualis,  namun  juga  harus  dipertimbangkan maslahat dan mafsadat bagi  warga  masyarakat,  karena  pemberlakuan  hadist  tidak  boleh  mencederai permasalahan yang harus di solusikan. 9
Dari data sementara dari Pengadilan Agama Jeneponto pada tahun 2019 tingkat perkara perceraian  meningkat  sebesar  50%  dari  pada  tahun  2018.  Banyaknya  kasus  nikah  muda  juga menjadi  salah  satu  faktor  tingginya  angka  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Jeneponto.  Selain  dari  faktor  nikah  muda  masih  banyak  lagi  faktor-faktor  yang  telah melatarbelakangi  tingkat  perceraian.  Pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini,  tingkat  perceraian  di pengadilan Agama Jeneponto melonjak tinggi.

## 2. Literatur Review
Selama Pandemic Covid-19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian  adalah  karena  perselisihan  dan  faktor  ekonomi.  Tidak  ada  satupun  pasangan  yang ingin  rumah  tangganya  retak  dan  berakhir.  Sebab  dampak  yang  ditimbulkan  dari  perceraian tersebut tidak hanya kepada pelaku atau pasangan suami istri, namun juga pada keluarga besar kedua belah pihak juga anak-anak bisa mendapatkan dampak yang besar. Menurut DeVito dalam
7 Arif  Rahman,  “Al -Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama  Tentang  Makna Maslahat,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan
Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
8 Sofyan Sofyan et al., “ Islam ic Law Legislation In An Effort To Reform Indonesia’s National Law,” Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 22, no. 1 (2022): 93 – 104, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28369.
9 Muhammmad Abd al- ‘Athi Muhammad Ali, Maqashid Al- Syari’ah Wa Atsarahu Fi Al -Fiqh Al-Islam (Kairo: Dar al- Hadits, 2007). h.125.
Eqtiy  Theory,  keseimbangan  dibutuhkan  hidup  dalam  mempertahankan  hubungan.  Yaitu keseimbangan berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. 10
Maqashid Al- Syari’ah telah memandang pernikahan merupakan hal yang telah memuat sedikitnya tiga hal yaitu memelihara Agama ( Hifz al-Din ), Keturunan ( Hifz al-Nasl ) serta Jiwa ( Nifz al-Nafs ). 11 Pernikahan  dapat  dikatakan  memelihara  Agama  dilihat  dari  sisi  bahwa  disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak manusia yang diharamkan. 12 Oleh karena itu, syari’at Islam memberikan bagaimana cara mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari proses memilih calon pasangan, melamar dan sampai pada proses pernikahan. Syari’at Islam juga memberikan petunjuk dalam menyelesaikan konflik kehidupan berumah tangga.
Perkawinan yang mencakup tujuan syari’at yang benar dan tepat akan melahirkan rumah tangga  yang mawaddah dan  Rahmah.  Melalui  sebuah  hadits  Rasulullah  melalui  sanad  yang disandarkan  kepada  Ibnu  Mas’ud,  diriwayatkan  dari  Imam  Ahmad,  Nasa’ i  dan  at-Tirmidzi Rasulullah  saw  mengutuk  orang-orang  yang  merekayasa  pernikahan. 13 Dalam  hadits  tersebut, terawatt  pesan  bahwa  perkawinan  dengan  tujuan  menyimpang  dan  atas  dasar  motif-motif tertentu yang tidak dibenarkan menurut syariat, maka hukumnya haram. Seperti juga dengan motif ekonomi akan menjadikan perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. 14
Perceraian  adalah  suatu  perbuatan  yang  sadar dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seorang suami  istri  untuk  memutuskan  dan  mengakhiri  ikatan  perkawinan  mereka. 15 Secara  Etimologi perceraian  memiliki  dua  arti  yakni,  membebaskan  sebuah  tali  pernikahan  dan  melepaskan, sedangkan  jika  dilihat  dari  segi  Terminologi  perceraian  di  istilahkan  dengan  kata  pisah  atau
10 Salsabila Rizky Ramadhani and Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid - 19 Terhadap Angka Perceraian,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 92 – 93, https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441.
11 Syahrul Nizam and Mulham Jaki Asti, “Is There Any Rukhṣ ah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis,” Mazahibuna 3, no. 1 (July 1, 2021): 98 – 117, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687.
12 Adriana  Mustafa  and  Arwini  Bahram,  “Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di  Desa  Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 241 – 54, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137.
13 Nirwan  Nazaruddin,  “Sakinah,  Mawaddah  Wa  Rahmah  Sebagai  Tujuan  Pernikahan:  Tinjauan  Dalil  Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih,” Jurnal Asy-Syukriyyah 21, no. 02 (2020): 164 – 74, https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110.
14 Abd.  Rasyid  As’ad,  Konsep  Maqashid  Al -Syariah  Dalam  Perkawinan,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan- oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231, (2013).
15 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2016). h. 100.
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
putusnya hubungan antara suami dan istri. Jadi perceraian adalah memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidaklah lagi halal suami atau istrinya. 16
Kemudian Perceraian secara Yuridis di jelaskan yang termuat dalam Undang-Undang No.1 Tahun  1974  Pasal  38  terdapat  kata  perceraian  yang  bersifat  Fakultatif  dapat  di  artikan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian. Yaitu:
a. Salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi seorang pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sangat sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  telah  mendapat  hukuman  5  (lima)  Tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  telah  melakukan  kekejaman  atau  kekerasan  yang  dapat  membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak telah dapat sakit cacat badan atau penyakit dengan akibatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran, perselisihan dan yang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun selama dalam rumah tangga.
g. Bahwa Suami telah melanggar taklik talaq seorang istri.
h. Adanya Peralihan agama atau murtad yang telah menyebabkan terjadinya ketidak rukunan lagi di dalam rumah tangga.
Dari alasan-alasan perceraian diatas, yang paling sering terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan.  Untuk  menangani  persoalan  perceraian  yang  dianggap  dapat  menyelesaikan
16 Umar  Haris  Sanjaya  and  Ainur  Rahim  Faqih, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Gama  Media, 2017). h. 136.
persoalan, maka ada yang dikatakaan dengan mediasi. Orang yang berwenang menunjuk seorang mediator adalah kedua belah pihak atau pemerintah. 17

## 3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif lapangan ( qualitative ) yakni pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek  yang  akan  di  teliti  melalui  metode  wawancara, observasi dan dokumentasi serta menguraikan fakta yang ada di  lapangan guna mendapatkan data  yang  akurat  dan  relevan  di  instansi  Pengadilan  Agama  Jeneponto.  Penelitian  ini  juga menggunakan  jenis  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Lokasi  penelitian  di  pengadilan Agama Jeneponto. Pendekatan penelitian yang di lakukan adalah  penelitian normatif. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang di peroleh dari study kepustakaan, sumber data primer berupa wawancara langsung dan sumber data sekunder yakni melalui jurnal, buku-buku dan literatur ilmiah lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dilakukan  melalui proses  obsevasi, wawancara dan  dokumentasi dengan  instrumen  penelitian yaitu peneliti sendiri dan pedoman wawancara.

## 4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jeneponto  Dalam  Memutuskan  Perceraian Karena Faktor Ekonomi Yang Dipicu Oleh Covid-19
Pertimbangan hakim secara filosofis dilaksanakan atas dasar hukum yakni; instruksi dari Mahkamah Agung (MA) didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan; “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang  hidup  dalam  masyarakat” .  Dasar pertimbangan  Hakim  Pengadilan  Agama  tentang  kasus  perceraian  dalam  penelitian  ini didasarkan pula pada Pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.
Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan hakim Pengadilan Agama Jeneponto yaitu ibu Itsnaatul Latifah. Mengatakan bahwa;
17 A Muhammad Nur and Abdi Wijaya, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Periode  Januari- Desember  2018),” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2020): 136 – 49, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725.
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
“ Yang melatarbelakangi tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto itu lebih  banyak  karena  perselisihan  dan  pertengkaran,  perselingkuhan  dan  perjodohan, semua  alasan-alasan  tersebut  di  dasarkan  pada  ekonomi  atau  tidak  dinafkahi.  Jika dikatakan  bahwa  Pandemi  itu  berpengaruh  dengan  perceraian  di  Pengadilan  Agama Jeneponto saya katakana tidak, karena memang dari dulu di daerah Jeneponto itu sudah banyak kasus perceraian yang masuk, baik sebelum Pandemic atau pun setelah Pandemi, lagi-lagi  saya  katakan  itu  dengan  alasan  sering  pertengkaran  dan  perselisihan  karena ekonomi ”. 18
Dalam  kasus  perceraian  tersebut  di  atas,  terjadi  karena  adanya  alasan  ekonomi  dan alasan  pertengkaran  serta  perselisihan  Sehingga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat didamaikan kembali sehingga mempertimbangkan fakta sosial dalam kasus perceraian tersebut. Maka  Hakim  berdasarkan  pada  Pasal  38  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengabulkan gugatan perceraian tersebut.
Selain  itu  apabila  suami  atau  istri  ingin  mengajukan  permohonan  atau  gugatan perceraian,  maka  Pemohon  atau  Penggugat  harus  memiliki  alasan  yang  cukup  untuk membuktikan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun lagi. Hal ini mengacu pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:
“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”
Kemudian  dalam  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  Panitra  yakni  bapak Muhammad  Iskandar  Zulkarnain  selaku  Panitra  Pengganti  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto, mengatakan bahwa;
“ Yang  melatarbelakangi  kasus  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  sebagian besarnya  adalah  karena  factor  ekonomi  yang  menyebabkan  pertengkaran  dan perselisihan  terus-menerus,  kemudian  jika  dikatakan  Pandemic  itu  berpengaruh  pada perceraian di sini, itu tidak berpengaruh, bahkan peningkatan perceraian dari tahun ke tahun  itu  tidak  terjadi  peningkatan  yang  signifikan,  saya  tidak  mengada-ngada  tapi  itu berdasarkan data perkara yang masuk. Adapun penyebab perceraian yang paling banyak itu adalah ekonomi jadi antara suami dan istri ini bertengkar setiap hari akhirnya salah satunya mengajukan perceraian”. 19
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  maka  hasil  analisis  peneliti bahwa perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto berdasarkan pada alasan-alasan perceraian
18 Itsnaatul Lnatifah. (25 tahun), Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, 21 Februari 2022.
19 Muhammad  Iskandar  Zulkarnain  (32  tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Jeneponto, Wawancara, Jeneponto, 21 Februari 2022.
yang  paling  sering  terjadi  karena  ekonomi  yang  menyebabkan  diantara  suami  dan  istri  sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
Jika dilihat secara ekonomi Pandemi secara spesifik tidak berpengaruh pada perceraian di Pengadilan  Agama  Jeneponto.  Berbeda  dengan  di  kota-kota  besar  yang  menjadi  alasan perceraiannya adalah karena Pandemi covid-19 dan adanya PHK. Jika dilihat lagi, sebagian besar penduduk di daerah Kabupaten Jeneponto itu adalah petani. Jadi sangat jarang berkerumunan, maka dipastikan tidak terdampak. Memang ada yang terdampak tapi presentasinya sangat kecil, seperti supir yang memang mengharuskan bekerja dari pagi-malam. Bukti bahwa Pandemi Covid- 19  tidak  begitu  berpengaruh  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  adalah  berdasarkan  data  diatas yang telah dicantumkan.
Pada Tahun 2020 kasus perceraian sebanyak 393 dan tahun 2021 ada sekitar 383 kasus, jadi dapat di simpulkan bahwa Pandemic Covid-19 tidak berpengaruh secara signifikan karena terjadi penurunan kasus sebanyak 10 perkara. Dari jumlah perkara cerai yang masuk yang paling dominan  adalah  pertengkaran,  perselingkuhan  dan  perjodohan.  Kurangnya  kesadaran  suami memberi nafkah kepada istri membuat istri mengajukan perceraian, ada yang suaminya bekerja tetapi  tidak  diberikan  kepada  istri  melainkan  diberikan  kepada  ibunya.  Ada  juga  suami  yang menikah tanpa persetujuan istri pertama dan paling sering terjadi adalah keterpaksaan dalam pernikahan  atau  perjodohan,  dan  tidak  adanya  independensi  dalam  hubungan  sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.
Dalam rumah tangga, jika terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan susah untuk didamaikan maka keputusan hakim merupakan hal yang sangat penting. Karena apabila tidak di  putuskan,  maka  berdampak pada  psikologi  anak dan  apabila terjadi  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT),  maka  pernikahan  tersebut  harus  diputuskan.  Berdasarkan  kaidah  fiqh menghilangkan  kemudaratan  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil  kemaslahatan.  Artinya apabila  berbenturan  antara  menghilangkan  sebuah  kemudaratan  dengan  yang  membawa kemaslahatan  dan  atau  manfaat,  maka  didahulukan  menghilangkan  kemudaratan,  kecuali mudarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang akan ditimbulkan.
Ketika terjadi perceraian maka ada yang dikatakan dengan nafkah iddah, nafkah lampau dan  nafkah  anak.  Kewajiban  suami  memberi  nafkah  di  lihat  dari  pendapatannya.  Tidak  diatur
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
secara  khusus  perceraian  terjadi  masalah  nafkah  atau  tidak  ada  kekhususan  terhadap  suami memberi nafkah istri di tengah wabah Pandemi.
Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015  Sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bagi  Pengadilan  pada  huruf  (c).  Rumusan  Hukum Kamar Nomor 14 dijelaskan bahwa ada penambahan 10% setiap tahunnya untuk pembebanan nafkah  anak  sampai  anak  tersebut  berusia  dewasa  atau  21  tahun  dan  harus  memperhatikan dinamika  pertumbuhan  anak. 20 hakim  harus  menggali  kebutuhan  istri  dan  kelayakan  suami. Seorang  suami  memberikan  nafkah  iddah,  dan  nafkah  anak  melihat  dari  kemampuan  dan kelayakan  seorang  suami  dapat  di  buktikan  dengan  slip  gaji  dan  keterangan  saksi.  Berapakah kebutuhan  seorang  istri  dalam  sebulan  dan  akan  ditentukan  sesuai  dengan  kelayakan  dan pendapatan suami.
Contohnya: Seorang suami bekerja sebagai sopir karena Pandemi Covid-19. Maka dapat dikatakan  pendapatannya  menurun  karena  adanya  social  distancing,  PSSB  dan  PPKM.  Maka suami diberikan keringanan dalam memberikan nafkah iddah maupun nafkah anak sesuai dengan penghasilannya.  Dalam  memutuskan  perkara  perceraian  tersebut  sumber  hukum  yang digunakan Hakim adalah;
1. Kompilasi Hukum Islam
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. KUH Perdata.
4.2. Analisis Maqasid al-Syariah Terhadap Perceraian Karena Faktor Ekonomi yang Dipicu oleh Covid-19
Dalam Konsep Maqashid Syariah , inti dari segala konsep hukum Islam yaitu, mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang telah dikutip oleh  Yasa’  Abu  Bakar  mengatakan  bahwa  di  dalam  mencapai  kemaslahatan  (kemanfaatan),
20 Nurul Khaerani and Supardin Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros  Dalam  Penetapan  Besaran  Minimal  Nafkah  Anak  (Analisis  Putusan  Nomor:  39/Pdt.  G/2019/PA.  Mrs),” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 676 – 702, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464.
Maqashid Syariah dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu al-daruriyat, tahsiniyat, hajjiyat . Kemudian diperjelas yang dimaksud dengan al-daruriyat yaitu prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Kemudian apabila al-daruriyat tidak dapat terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga, hajjiyat . 21
Dalam  mewujudkan dan  memelihara  unsur  pokok  diatas,  Imam  Syatibi  telah  membagi kepada tiga tingkatan Maqashid Syariah (tujuan- tujuan syari’ah) yakni:
1. Maqashid  al-Daruriyat,  dimaksudkan  untuk  memelihara  ke  lima  unsur  pokok  dalam kehidupan manusia.
2. Maqashid  al-Hajiyat,  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  kesulitan  atau  menjadikan pemeliharaan terhadap ke lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.
3. Maqashid  al-Tahsiniyat,  dimaksudkan  agar  manusia  dapat  melakukan  yang  tebaik  untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut. 22
Ada lima kriteria yang harus terpenuhi dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan yakni; pertama, memprioritaskan tujuan- tujuan syara’, kedua , tidak bertengangan dengan  al-Q ur’an ; ketiga, tidak bertentangan dengan al-Sunnah; keempat, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas karena  qiyas  meupakan  salah  satu  cara  dalam  menggali  hukum  yang  intinya  yaitu  untuk memberikan  kemaslahatan  bagi  mukallaf;  kelima,  memperhatikan  kemaslahatan  lebih  utama yang dapat dicapai. 23
Dalam  konteks  penelitian  ini,  perkara  pertengkaran  dalam  keluarga  yang  di  akibatkan karena  faktor  ekonomi  yang  dipicu  oleh  Covid-19.  Menimbulkan  ketidakharmonisan  di  dalam keluarga tanpa ujung, terlebih lagi dalam hal yang menyangkut dengan keturunan. Maka dengan begitu, Tinjauan Maqashid Syariah dalam perkara ini merupakan sebuah upaya untuk menjaga menjaga keturunan ( Hifz al-Nasl ).
Dalam  penjelasan  Jamaluddin  ‘Athiyyah  yang  menawarkan  beberapa  sendi -sendi kemanfaatan (kemaslahatan) hifz al-din ke dalam empat hal yakni:
a. Individu (perorangan).
21 Abdi Wijaya et al., “The Implementation of E -Commerce Consumer Option Rights (Khiyar) in Realizing Transaction Justice:  A  Study  of  Maqasid  Al- Shariah,” Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam 17,  no.  1  (2023):  69 – 82, https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673.
22 Saidah Saidah and Abdul Syatar, “Al - Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian,” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 14, no. 1 (2020): 121 – 38, https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510.
23 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqashid Al - Syari’ah,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53, https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
b. Keluarga.
c. Kemasyarakatan.
d. Kemanusiaan.
Kemaslahatan  (kemanfaatan)  yang  berupa hifz  al-din di  dalam  konteks  individual (perorangan) merupakan melakukan ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat  serta  memantapkan  keimanan.  Dalam  konteks  kekeluargaan,  hal  tersebut  diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.
Selain Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak berujung,  kemudian  jika  dibiarkan  terus-menerus  mengalami  hal  tersebut,  maka  tujuan perkawinan sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa dikatakan tercapai.
Selain  akan  merusak  prinsip  menjaga  keturunan  ( Hifz  al-Nasl ),  pertengkaran  dan perselisihan  di  dalam  sebuah  keluarga  tentulah  akan  menyebabkan  adanya  ketidaknyamanan salah satu pihak atau kedua pihak seperti keluarga yang ideal. Karena banyaknya tekanan yang terjadi,  maka  hal  tersebut  harus  diselesaikan  dengan  menggunakan  prinsip  menjaga menyelamatkan akal ( Hifz al- Aql’ ). Hifz Al- Aql’ selain diartikan dengan dapat menyelamatkan akal juga  termasuk  di  dalam  hati  nurani.  Hati  dan  akal  akan  sangat  memengaruhi  fikiran  sehingga harus  di  jaga  dengan  baik  agar  tidak  terganggu,  bahkan  sangat  bisa  menjalar  ke  ranah permasalahan yang sangat serius, apabila perselisihan antara kedua pihak suami dan istri tidak diselamatkan dengan tepat. Oleh karena itu, menyelamatkan hati dan akal antara kedua pihak suami istri merupakan tindakan yang mutlak untuk dilaksanakan.
Dalam keluarga terdapat unsur yang terkait dengan bagaimana cara seseorang mendidik anak. Orang tua merupakan madrasah pertama di dalam keluarga, disamping itu memberikan pendidikan formal dan nonformal. Dimana, hal ini sesuai dengan Maqashid Syariah yaitu Hif al- A ql’ yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya. Ibu  dan  ayah  (orang  tua)  harus  bertindak  sebagai  pendidik  yang  baik,  dimana  harus mencontohkan  kebaikan  pula,  oleh  karena  itu  orang  tua  tidak  boleh  selalu  berselisih  atau bertengkar, jika hal itu terus terjadi  maka prinsip Hifz al-Aql tidak bisa tercapai karena prinsip tersebut merupakan juga kebutuhan primer.
Seperti keluarga pada umumnya, mempunyai anak (keturunan) merupakan hal yang lazim terjadi.  Anak  (keturunan)  akan  berkembang  sesuai  dengan  kondisi  internal  keluarganya, termasuk  orang  tua.  Apabila  di  dalam  keluarga  terjadi  pertengkaran  terus-menerus  hingga berujung pada perceraian maka akan berpengaruh juga terhadap anak (keturunan-Nya) dan akan mengganggu psikologi anak. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan ( Hifz al-Nasl ) perlulah  kiranya  diperhatikan.  Anak  yang  sering  menyaksikan  kedua  orang  tuanya  saling berselisih  setiap  harinya  akan  mengalami  banyak  perubahan  yang  cenderung  ke  arah  negatif, karena  pada  dasarnya  prinsip Hifz  al-Nasl berupaya  menciptakan  keluarga  yang  baik  dan memberikan  manfaat  dalam  keluarga,  yang  akan  terciptanya  keturunan  berkualitas  baik  segi kemampuan maupun dari segi keimanan.
Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas, keputusan Hakim Pengadilan Agama Jeneponto merupakan suatu upaya perwujudan menghindari kemudhratan dan kemaslahatan. Seperti  yang  telah  diketahui,  kemaslahatan  (kemanfaatan)  merupakan  puncak  dari  kelima substansi Maqashid Syariah . Maka dari itu, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam suatu perkara perceraian adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) yang jauh lebih utama dari keluarga itu sendiri.
Jika di tinjau lebih lanjut, baik penggugat ataupun tergugat sangat sukar untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Hal ini di karenakan kedua belah pihak selalu berselisih selama Pandemi  Covid-19  karena  faktor  ekonomi  yang  semakin  menurun  akibatnya  berdampak  pada perselisihan  dan  berakhir  pada  perceraian.  Hal  tersebut  telah  mencederai  prinsip Hifz  al-Din (menjaga  agama),  karena  cerai  merupakan  sesuatu  yang  di  benci  oleh  Allah  swt., Hifz  al- ‘Aql (menjaga akal termasuk hati nurani) yaitu pertengkaran atau perselisihan yang terus-menerus terjadi, dan Hifz al-Nafs (menyelamatkan keturunan/menjaga keturunan) yaitu berdampak buruk pada psikologi anak dan masa depannya.
Secara hierarki Hifz al-Din (menjaga agama), Hifz al-Nafs (menjaga keturunan), Hifz al- Aql’ (menjaga akal) termasuk ke dalam kategori al-daruriyat (primer), maka tidak ada alasan untuk tidak  segera  menyelesaikannya.  Jikalau  tidak,  segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  keluarga tergugat  dan  penggugat  sangat  sulit  mencapai  kebahagiaan  sebagaimana  yang  telah  dicita- citakan.  Sehingga  puncak  dari  keputusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Jeneponto  merupakan
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
kemaslahatan bagi semuanya. Jika tidak ada putusan dari Hakim maka kemudharatan akan lebih banyak timbul atas peristiwa tersebut.
Adapun  berdasarkan  data  pada  tabel  diatas  bahwa  sepanjang  tahun  2021  cerai  talak terdapat  72  kasus  sedangkan  cerai  gugat  terdapat  311  kasus.  Jika  dijumlah,  maka  terdapat sebanyak  383  kasus  perceraian.  Pada  bab  sebelumnya  telah  dibahas  mengenai  peningkatan kasus  cerai  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto  sepanjang  tahun  2020.  Pada  tahun  2020  ada sebanyak 83 kasus cerai talak dan 310 kasus cerai gugat maka jumlah keseluruhan kasus pada tahun 2021 sebanyak 393 kasus. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto tidak terdapat peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2020- 2021.

## 5. Kesimpulan
Alasan  perceraian  karena  faktor  ekonomi  memicu  terjadinya  pertengkaran  terus- menerus  antara  suami  dan  istri  yang  menyebabkan  terjadinya  perceraian.  Maka  dari  itu peceraian di tinjau dari Maqashid al- Syariah dalam perlindungan hifz al-Nasl, Hifz Al-Nasf, Hifz
al-Aql ’ ,  Hifz  al-Din .  Dalam Maqashid  al-Syariah, alasan-alasan  perceraian  tersebut  dapat dijadikan sebagai dasar perceraian. Perceraian menjadi jalan terbaik bagi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terus menimbulkan perselisihan dan dapat menyebabkan kemudharatan karena Termohon telah mencederai konsep Hifz al-Nasl (berdampak pada anak) dan Hif ẓ al-Din karena  merusak  kesempurnaan  agama.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  di  dalam  memutuskan perkara  perceraian  karena  faktor  ekonomi  yang  di picu  karena  Covid-19  di  Pengadilan  Agama Jeneponto  yaitu  majelis  hakim  melihat  dari  alasan-alasan  perceraian  oleh  pemohon.  Selama Pandemi Covid-19 banyak kasus perceraian yang masuk lebih banyak, dikarenakan oleh faktor ekonomi  yang  menyebabkan  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim dipicu oleh suami yang tidak memberi  nafkah  kepada  istri  dengan  dalih  bahwa  pendapatannya  menurun  selama  Pandemi. Namun  data  yang  didapat  bahwa  selama  Pandemi  setiap  tahunnya  hanya  terdapat  10-20 kenaikan perkara cerai, maka dapat di simpulkan bahwa Pandemi Covid-19 bukan faktor utama perceraian  di  Pengadilan  Agama  Jeneponto.  Namun  tingginya  angkat  perceraian  berdasarkan alasan-alasan  yang  sering  ditemui  oleh  Majelis  Hakim  yakni,  pertengkaran  dan  perselisihan, perselingkuhan,  perjodohan  yang  mengakibatkan  ketidaktahanannya  suatu  hubungan  rumah tangga  serta  pernikahan  dini.  Dengan  demikian  Majelis  Hakim  telah  memutuskan  perkara perceraian  berdasarkan  dengan  Undang-Undang  yang  telah  berlaku  yakni  Pasal  39  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Alasan-alasan Perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “ Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah. ” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Ali,  Muhammmad  Abd  al- ‘ Athi  Muhammad. Maqashid  Al-Syari ’ ah  Wa  Atsarahu  Fi  Al-Fiqh  Al- Islam . Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Refika Aditama, 2016.
Khaerani, Nurul, and Supardin Supardin. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan  Agama  Maros  Dalam  Penetapan  Besaran  Minimal  Nafkah  Anak  (Analisis Putusan  Nomor:  39/Pdt.  G/2019/PA.  Mrs). ” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa
Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto Sri Devi, et. al.
Perbandingan Mazhab 1, no. 3 (2020): 676 – 702. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15464.
Mustafa,  Adriana,  and  Arwini  Bahram. “ Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum Adat. ” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 241 – 54. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137. Nazaruddin, Nirwan. “ Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan  Perbandingannya  Dengan  Tujuan  Lainnya  Berdasarkan  Hadits  Shahih. ” Jurnal  Asy- Syukriyyah 21, no. 02 (2020): 164 – 74. https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110.
Nizam, Syahrul, and Mulham Jaki Asti. “ Is There Any Rukh ṣ ah in Performing Praying During Covid- 19?  Maqashid  Sharia  Analysis. ” Mazahibuna 3,  no.  1  (July  1,  2021):  98 – 117. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.19687.
Nur, A Muhammad, and Abdi Wijaya. “ Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Periode  Januari-Desember 2018). ” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2020): 136 – 49. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i2.13725.
Rahman,  Arif. “ Al-Daruriyat  Al-Khams  Dalam  Masyarakat  Plural;  Analisis  Perbandingan  Ulama Tentang Makna Maslahat. ” Mazahibuna: Jurnal  Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 25 – 41. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664.
Ramadhani, Salsabila Rizky, and Nunung Nurwati. “ Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian. ” Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (JPPM) 2,  no.  1 (2021): 92 – 93. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441.
Saidah,  Saidah,  and  Abdul  Syatar. “ Al-Daruriyat  Al  Khams  Dalam  Tindak  Pidana  Pencurian. ” Bilancia:  Jurnal  Studi  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 14,  no.  1  (2020):  121 – 38. https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510.
Sanjaya, Umar Haris, and Ainur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia . Yogyakarta:
Gama Media, 2017.
Sofyan, Sofyan, Lomba Sultan, Achmad Musyahid, and Mulham Jaki Asti. “ Islamic Law Legislation In  An  Effort  To  Reform  Indonesia ’ s  National  Law. ” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 22,  no.  1  (2022):  93 – 104.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.vi.28369.
Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, and Arif Rahman. “ Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). ” KURIOSITAS: Media
Komunikasi Sosial Dan Keagamaan 13, no. 1 (2020): 1 – 13. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376.
Tristanto,  Aris. “ Perceraian  Di  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam  Perspektif  Ilmu  Sosial. ” Sosio Informa:  Kajian  Permasalahan  Sosial  Dan  Usaha  Kesejahteraan  Sosial 6,  no.  3  (2020): 292 – 304. https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417.
Wijaya,  Abdi. “ Cara Memahami  Maqashid  Al-  Syari ’ ah. ” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan
Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 2015): 344 – 53. https://doi.org/10.24252/AD.V4I2.1487.
Wijaya, Abdi, Achmad Musyahid Idrus, Tahani Asri Maulidah, Mulham Jaki Asti, and Nurjannah Nurjannah. “ The  Implementation  of  E-Commerce  Consumer  Option  Rights  (Khiyar)  in Realizing Transaction Justice: A Study of Maqasid Al-Shariah. ” Al-Manahij: Jurnal Kajian
Hukum Islam 17, no. 1 (2023): 69 – 82. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673.
Wijayanti,  Urip  Tri. “ Analisis  Faktor  Penyebab  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten  Banyumas. ” Jurnal  Ilmu  Keluarga  &  Konsumen 14,  no.  1  (2021):  14 – 26. https://doi.org/https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14.