Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME
Oleh: Irwan Jaya Diwirya jayairwan1975@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Naskah Diterima : 29 September 2022 Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

## Abstrak
Terorisme  adalah  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat  menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dan/atau  menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas  publik,  atau  fasilitas  internasional  dengan  motif  ideologi,  politik,  atau gangguan  keamanan.  Pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  terorisme  saat ini  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana  terorisme  dilakukan  melalui hard  approach (pendekatan  keras)  berupa tindakan  penegakan  hukum  dan  pendekatan  pendekatan  s oft  approach (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintergrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi.
Kata Kunci : Upaya  Hukum,  Pencegahan  dan  Penanggulangan,  Tindak Pidana Terorisme

## Abstract
Terrorism  is  an  act  that  uses  violence  or  threats  of  violence  that  creates  an atmosphere  of  terror or  widespread  fear,  which  can  cause  mass  casualties, and/or  cause  damage  or  destruction  to  strategic  vital  objects,  the  environment, public  facilities,  or  international  facilities  by  ideological,  political,  or  security disturbances. The current legal arrangement for criminal acts of terrorism refers to  Law  Number  5  of  2018  concerning  Amendments  to  Law  Number  15  of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002  concerning  Eradication  of  Criminal  Acts  of  Terrorism  into  Laws  and Regulations Government Number 77 of 2019 concerning Prevention of Criminal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Acts  of  Terrorism  and  Protection  of  Investigators,  Public  Prosecutors,  Judges, and  Correctional  Officers.  Legal  efforts  to  prevent  and  combat  terrorism  are carried out through a hard approach in the form of law enforcement actions and a  soft  approach  approach  in  the  form  of  integrated  and  comprehensive prevention efforts carried out by counter-radicalization.
Keywords: Legal Efforts, Prevention and Countermeasures, Criminal Acts of Terrorism

## I. PENDAHULUAN
Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di  segala  bidang,  dengan  tujuan  pokok  untuk  memberikan  kemakmuran  dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila  masyarakat  mempunyai  kesadaran  bernegara  dan  berusaha  untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Namun  untuk  beberapa orang  atau  sekelompok  orang,  merasa  negara Indonesia tidak  sesuai  dengan  yang  mereka  inginkan,  baik  dari  segi  pemerintahannya maupun hal-hal yang ada didalamnya. Maka dari itu sekelompok orang tersebut membuat  suatu  tindakan  kejahatan  yang  bertujuan  untuk  membuat  takut  dan resah masyarakat dan pemerintah.
Kejahatan  merupakan  bagian  kehidupan  sosial  dan  tidak  terpisahkan  dari kegiatan manusia sehari-hari. Kejahatan selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, di mana dalam menentukan sumbernya tidak juga terbatas pada daerah tinggal  orang  miskin  di  kota-kota  atau  kelompok-kelompok  minoritas  tertentu. Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  manusia  perbuat  adalah  tindak  pidana terorisme.
Tindak  pidana  terorisme  merupakan  kejahatan  terorganisir,  memiliki  jaringan nasional  maupun  internasional  yang  sangat  meresahkan  dan  menjadi  perhatian dunia. Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat  diprediksi,  tindakannya  menimbulkan  ketakutan  masyarakat  secara  luas, menimbulkan  korban  jiwa  dan  kerugian  harta  benda  yang  tidak  sedikit,  juga menimbulkan  dampak  yang  sangat  luas  terhadap  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.  Terjadinya  tindak  pidana  terorisme  tidak  dapat  dikatakan  dapat
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
muncul  dengan  sendirinya,  melainkan  adanya  faktor-faktor  lain  yang  dapat mendorong  munculnya  tindak  pidana  terorisme  seperti  perkembangan  situasi dalam dunia global mempunnyai pengaruh yang sangat besar.
Terorisme  merupakan  suatu  kejahatan  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  harus  dilakukan  dengan  penanganan  yang  serius.  Dalam melaksanakan  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme,  pemerintah  tidak  hanya mengupayakan  proses  penegakan  hukum  saja,  akan  tetapi  diperlukan  juga langkah proaktif dari pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus  yang  dilandasi  dengan  prinsip  pelindungan  hak  asasi  manusia  dan prinsip kehati-hatian.
Terorisme  adalah  suatu  kejahatan  yang  tidak  dapat  digolongkan  sebagai kejahatan  biasa.  Secara  akademis,  terorisme  dikategorikan  sebagai  ”kejahatan luar  biasa”  atau  “ extraordinary  crime ”  dan  dikategorikan  pula  sebagai ”kejahatan  terhadap  kemanusiaan”  atau  ” crime  against  humanity ”.  Mengingat kategori  yang  demikian  maka  pemberantasannya  tentulah  tidak  dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.
Bermacam-macam  aksi  terorisme  telah  dilakukan  manusia  sepanjang  sejarah sehingga  terdapat  empat  tipologi  terorisme  yang  pertama  aksi  terorisme  dalam konteks  perlawanan  terhadap  pemerintah,  yang  kedua  kekerasan  dan  aksi terorisme  yang  didukung  negara  untuk  menumpas  lawan-lawan  politik,  yang ketiga aksi terorisme yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme dan yang terahkir aksi terorisme atas nama agama. 1
Adapun  motif-motif  yang  mendasari  dilakukannya  tindak  pidana  terorisme seperti  ideologi,  politik,  ekonomi,  memperjuangkan  kemerdekaan,  serta radikalisme.  Aksi  terorisme  juga  terjadi  di  Indonesia,  salah  satu  wilayah  yang terkena  serangan  aksi  terorisme  terbesar  di  Indonesia  adalah  pulau  Bali  pada Tanggal  12  Oktober  Tahun  2002  berupa  ledakan  bom  yang  terjadi  di  Paddy's
1 Jajang  Jahroni.  2016. Memahami  Terorisme  :  Sejarah,  Konsep,  dan  Model .  PT  Balebat  Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 19 .
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Pub,  Sari  Club  (SC)  di  Kuta,  dan  ledakan  terakhir  terjadi  di  dekat  Kantor Konsulat  Amerika  Serikat  di  Denpasar.  Insiden  ini  menyebabkan  202  orang meninggal  dunia dan  209  orang  luka-luka.  Selang  waktu  2  tahun  tepatnya pada Tanggal  1  Oktober  Tahun  2005  lagi-lagi  pulau  Bali  menjadi  sasaran  terorisme Bom  Bali  II,  di  mana  3  bom  meledak  di  daerah  wisata  di  Bali  yaitu  di  Kafe Nyoman, Kafe Menega dan Restoran R.AJA’s di Kuta. Insiden ini menyebabkan 23  orang  meninggal  dunia  dan  196  orang  luka-luka.  Terakhir,  ledakan  bom bunuh  diri  terjadi  di  depan  Gereja  Katedral  Kota  Makassar,  pada  Hari  Minggu Tanggal 28 Maret 2021 Pkl. 10.30 WITA. Adapun korban yang tercatat hingga minggu sore tersebut ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari korban luka bakar ringan, sedang dan berat akibat ledakan bom bunuh diri tersebut.
Kebijakan  Indonesia  terkait  dengan  penanganan  terorisme  dapat  segera  dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk  badan-badan  yang  menangani  terorisme.  Meskipun  banyak  pihak menilai  Indonesia  mengalami  ancaman  terorisme  sejak  awal  Tahun  2000-an, sesunguhnya  terror  dalam  bentuk  ancaman  terhadap  kedaulatan  NKRI  dan pemerintah  yang  sah  telah  dimulai  sejak  tahun-tahun  awal  kemerdekaannya. Ancaman  tersebut  muncul  dalam  berbagai  bentuk  pemberontakan  dan  gerakan- gerakan  separatis.  Walaupun  upaya  penanggulangan  dilakukan  secara  massif akan tetapi kejahatan terorisme atau radikalisme yang menjurus terorisme belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, terus ada kader-kader baru para pelaku terorisme.
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal  22 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (selanjutnya  disingkat  UUD  1945),  yaitu  syarat  ”hal  ikhwal  kegentingan  yang memaksa”  bertekad  segera  bertindak  untuk  mengungkap  peristiwa  bom  Bali dengan  mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  akan  terjadi  kembali, peristiwa-peristiwa  yang  menelan  korban  jiwa  dan  harta  benda.  Untuk  itu pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  dengan  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Pemberlakuan  Perpu
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  pada peristiwa peledakan bom Bali.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  yang kemudian  disetujui  menjadi  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  yaitu  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  secara  spesifik  juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB)  dalam Convention  Against  Terorism  Bombing (1997)  dan
Convention  on  the  Suppression  of  Financing  Terorism (1997),  antara  lain memuat  ketentuan-ketentuan  tentang  lingkup  yuridiksi  yang  bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  direvisi  menjadi  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi  Undang-Undang  yang  di  mana  dalam  bagian  menimbang  Undang- Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dijelaskan  untuk  memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan masyarakat dan kepastian  hukum  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  terorisme  di  Indonesia. Dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ternyata tidak  membuat  para  teroris  jera  untuk  melakukan  aksi  terorisme  serta  belum menjamin  kehidupan  yang  aman  dan  damai  di  dalam  masyarakat.  Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia sendiri dilakukan baik oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Densus 88 Anti Teror Polri, Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  masyarakat  sipil  serta seluruh  elemen  masyarakat  yang  dilakukan  secara  berencana,  kehati-hatian  dan bersifat jangka panjang.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  makalah  ini mengangkat  judul  “ Analisis Upaya  Hukum  Dalam  Pencegahan  dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme ”.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .

## II. METODE PENELITIAN
Kemudian  dalam  membahas  permasalahan  dalam  makalah  ini,  digunakan pendekatan  yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan dengan  cara  menelaah  kaedah-kaedah,  norma-norma,  aturan-aturan,  yang berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  melalui  studi  kepustakaan ( library research ). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam  peraturan  perundang-undangan,  teori-teori  dan  literatur-literatur  yang erat  hubungannya  dengan  masalah  yang  akan  diteliti  yaitu  mengenai  upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme
Indonesia  sudah  sejak  jauh  hari  mengatur  tentang  tindak  pidana  terorisme dengan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  4284),  namun  dianggap  belum  cukup  untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme yang semakin berkembang, seperti aliran pendanaannya.
Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism  1999 (disahkan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of  Terrorism  1999 ),  sehingga  Indonesia  berkewajiban  untuk  memasukan  dan mensinkronisasi  elemen  di  dalam  konvensi  tersebut  pada  hukum  positif  yang terkait.
Menurut  Loudewijk  F.  Paulus  dalam  Abdul  Wahid  dan  kawan-kawan,  ada  4 (empat) tipe karakteristik terorisme yaitu:
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
a. Terorisme  dalam  karakteristik  organisasi  bahwa  terorisme  adalah  sebuah organisasi,  yang  melakukan  rekrutmen,  memiliki  pendanaan  dan  memiliki jaringan secara global.
b. Terorisme  dalam  karakteristik  operasi  bahwa  terorisme  memiliki perencanaan, taktik dan waktu.
c. Terorisme  dalam  karakteristik  perilaku  bahwa  terorisme  melakukan motivasi,  dedikasi,  disiplin,  maupun  keinginan  untuk  membunuh  atau keinginan untuk menyerah hidup-hidup;
d. Terorisme  dalam  karakteristik  sumber  daya  bahwa  terorisme  melakukan latihan,  mengembangkan  kemampuan,  ahli  dalam  pengalaman  terkait bidang teknologi, persenjataan, maupun perlengkapan dan transportasi. 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  menjelaskan  berbagai  macam  definisi  dari tiap  istilah-istilah  yang  digunakan  untuk  menyamakan  pemahaman  umum  dari keseluruhan substansi yang akan dibahas.
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:
a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/
paramiliter/pelatihan  lain,  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
b. Pemberatan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme,  baik permufakatan  jahat,  persiapan,  percobaan,  dan  pembantuan  untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
c. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
e. Kekhususan  terhadap  hukum  acara  pidana  seperti  penambahan  waktu penangkapan,  penahanan,  dan  perpanjangan  penangkapan  dan  penahanan
2 Abdul  Wahid,  dkk.  2004. Kejahatan  Terorisme  Perspektif  Agama,  HAM,  dan  Hukum .  Refika Aditama, Bandung, hlm. 29-30.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
untuk  kepentingan  penyidik  dan  penuntut  umum,  serta  penelitian  berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
f. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;
g. Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dilaksanakan  oleh  instansi  terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
h. Kelembagaan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme,  peran  Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.
Selanjutnya  dengan  pertimbangan  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  34  ayat (3),  Pasal  43B  ayat  (5),  dan  Pasal  43D  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Undang  Nomor  15  Tahun  2003,  pemerintah  memandang  perlu  menetapkan Peraturan  Pemerintah  tentang  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan Perlindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,  Hakim,  dan  Petugas Pemasyarakatan.
Dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  disebutkan,  pemerintah  wajib  melakukan Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme.  “Pencegahan  sebagaimana  dimaksud dilakukan  melalui:  a.  Kesiapsiagaan  Nasional;  b.  Kontra  Radikalisasi;  dan  c. Deradikalisasi, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. Disebutkan dalam PP ini juga perlu kesiapsiagaan nasional yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait  di  bawah  koordinasi  Badan  Nasional  Pemberantasan  Terorisme  (BNPT) melalui: a. rapat koordinasi; b. pertukaran data dan informasi; dan c. monitoring dan evaluasi.
Kemudian  disebutkan  orang  atau  kelompok  orang  yang  rentan  terpapar  paham radikal  Terorisme  sebagaimana  dimaksud,  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini, merupakan  orang  atau  kelompok  orang  yang  memenuhi  kriteria:  a.  Memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme; b. Memiliki hubungan  dengan  orang/kelompok  orang  yang  diindikasikan  memiliki  paham radikal  Terorisme;  c.  Memiliki  pemahaman  kebangsaan  yang  sempit  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
mengarah pada  paham  radikal  Terorisme;  dan/atau  d.  Memiliki  kerentanan dari aspek  ekonomi,  psikologi,  dan/atau  budaya  sehingga  mudah  dipengaruhi  oleh paham radikal Terorisme.
Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang koordinasi yang harus dilakukan  dalam  upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme.  Peraturan Pemerintah  ini  juga  mengatur  mengenai  Pelindungan  terhadap  penyidik, penuntut  umum,  hakim,  dan  petugas  pemasyarakatan  beserta  keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang  menangani  perkara  Tindak  Pidana  Terorisme  sebelumnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Tata  Cara Perlindungan  Terhadap  Saksi,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  dan  Hakim  dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur Pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan.  Petugas  pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  aparatur  yang melakukan  pembinaan  terhadap  narapidana  Tindak  Pidana  Terorisme diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  untuk  mendapatkan Pelindungan  dari  sasaran  intimidasi  dan  teror  dari  pelaku  Tindak  Pidana Terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  pengaturan  hukum terhadap  tindak  pidana  terorisme  saat  ini  mengacu  kepada  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2019  tentang Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik,
Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

## 2. Upaya  Hukum  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme di Indonesia
Tindak  Pidana  Terorisme  merupakan  kejahatan  serius  yang  dilakukan  dengan menggunakan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  dengan  sengaja,  sistematis,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
dan  terencana,  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas dengan  target  aparat  negara,  penduduk  sipil  secara  acak  atau  tidak  terseleksi, serta  Objek  Vital  yang  Strategis,  lingkungan  hidup,  dan  Fasilitas  Publik  atau fasilitas  internasional  dan  cenderung  tumbuh  menjadi  bahaya  simetrik  yang membahayakan  keamanan  dan  kedaulatan  negara,  integritas  teritorial, perdamaian,  kesejahteraan  dan  keamanan  manusia,  baik  nasional,  regional, maupun internasional.
Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena  memiliki  kekhasan  yang  bersifat  klandestin  yaitu  rahasia,  diam-diam, atau  gerakan  bawah  tanah,  lintas  negara  yang  didukung  oleh  pendayagunaan teknologi  modern  di  bidang  komunikasi,  informatika,  transportasi,  dan persenjataan  modern  sehingga  memerlukan  kerja  sama  di  tingkat  internasional untuk menanggulanginya. Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi  atau  motif  politik,  atau  tujuan  tertentu  serta  tujuan  lain  yang  bersifat pribadi,  ekonomi,  dan  radikalisme  yang  membahayakan  ideologi  negara  dan keamanan  negara.  Oleh  karena  itu,  Tindak  Pidana  Terorisme  selalu  diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.
Dengan  adanya  rangkaian  peristiwa  yang  melibatkan  warga  negara  Indonesia bergabung dengan  organisasi  tertentu  yang  radikal  dan  telah  ditetapkan  sebagai organisasi  atau  kelompok  teroris,  atau  organisasi  lain  yang  bermaksud melakukan  permufakatan  jahat  yang  mengarah  pada  Tindak  Pidana  Terorisme, baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri,  telah  menimbulkan  ketakutan  masyarakat dan  berdampak pada  kehidupan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  ketahanan  nasional,  serta  hubungan  internasional. Organisasi  tertentu  yang  radikal  dan  mengarah  pada  Tindak  Pidana  Terorisme tersebut  merupakan  kejahatan  lintas  negara,  terorganisasi,  dan  mempunyai jaringan  luas  yang  secara  nyata  telah  menimbulkan  terjadinya  Tindak  Pidana Terorisme  yang  bersifat  masif  jika  tidak  segera  diatasi  mengancam  perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.
Sejalan  dengan  salah  satu  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
bahwa  negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara  bertanggung  jawab  dalam  melindungi  Korban  dalam  bentuk  bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia  serta  kompensasi.  Namun  bentuk  tanggung  jawab  negara  dalam melindungi  Korban  tidak  menghilangkan  hak  Korban  untuk  mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.
Dalam  pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  aspek  pencegahan  secara simultan,  terencana  dan  terpadu  perlu  dikedepankan  untuk  meminimalisasi terjadinya  Tindak  Pidana  Terorisme.  Pencegahan  secara  optimal  dilakukan dengan  melibatkan  kementerian  atau  lembaga  terkait  serta  seluruh  komponen bangsa  melalui  upaya  kesiapsiagaan  nasional,  kontra  radikalisasi,  dan deradikalisasi  yang  dikoordinasikan  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan Terorisme.
Untuk  mengoptimalkan  pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan  dengan  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan  kelengkapan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  yang melaksanakan  tugas  di  bidang  penanggulangan  Terorisme.  Selain  itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga  yang  terkait,  termasuk  Tentara  Nasional  Indonesia  yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional  Indonesia  dalam  mengatasi  aksi  Terorisme  tetap  dalam  koridor pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagaimana ditentukan  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai  Tentara  Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.
Pada dasarnya upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia bisa dilakukan  dengan  dua  pendekatan,  yang  pertama  yakni  pendekatan hard approach (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri,  Jaksa  Agung,  Hakim  dan  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI).  Pendekatan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yang  kedua  yakni  pendekatan  s oft  approach (pendekatan  lunak)  berupa  upaya pencegahan  yang  dilakukan  secara  terintergrasi  dan  komprehensif  yang dilakukan  dengan  cara  kontra  radikalisasi  terhadap  masyarakat  yang  belum terpapar pahaman radikalisme ataupun deradikalisasi terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme yang dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Pendekatan Hard Approach (Pendekatan Keras)
Pendekatan  ini  dilakukan  melalui  sarana  penal  yaitu  suatu  cara menuntaskan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Karakter dari hukum  pidana  adalah  bersifat  represif,  menimbulkan  penderitaan  yang sengaja  ditimpakan  kepada  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  tertentu. Pidana  juga  adalah  nestapa,  yakni  sesuatu  yang  tidak  enak,  yang  tidak hanya  dirasakan  pada  saat  menjalani  pidana  tetapi  juga  sesudah  itu  orang masih merasakan akibatnya berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah dipidana. Tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan  serta  mencegah  munculnya  potensi  kejahatan  dari  masyarakat serta  menetramkan  masyarakat  dengan  cara  memisahkan  pelaku  kejahatan dari  masyarakat.  Demi  efektivitas  dari  sarana  penal  (hukum  pidana)  maka yang perlu mendapat perhatian ialah bagaimana sistim hukum kita.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  sistem  hukum  mencakup  aspek  struktur hukum  ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan budaya hukum dari para penegak hukum ( legal culture ). Tuntutan terhadap pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Terorisme adalah salah  satu  upaya  untuk  membenahi  sistem  hukum  demi  efektifitas  sarana penal dalam penanggulangan kejahatan.
Menuntaskan  kejahatan  dengan  memberikan  perlindungan  keamanan kepada  masyarakat  merupakan  tujuan  dari  kebijakan  kriminal.  Kongres PBB ke- 6 Tahun 1980, dalam resolusi mengenai “Crime trends and crime prevention strategies ” dikemukakan bahwa pentingnya mengatasi kejahatan untuk  membangun  masyarakat  yang  sejahtera  dengan  cara  mengatasi kondisi-  kondisi  sosial  yang  memungkinkan  munculnya  kejahatan  karena masalah  kejahatan  merintangi  kemajuan  untuk  pencapaian  kualitas  hidup
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
yang  pantas  bagi  semua  orang  dan  bahwa  strategi  pencegahan  kejahatan harus  didasarkan  pada  penghapusan  sebab-sebab  dan  kondisi  yang menimbulkan  kejahatan.  Hal-hal  yang  dilakukan  melalui  pendekatan  ini antara lain :
1) Melakukan  pelacakan  terhadap  aset  milik  pelaku  teror  dan melakukan pembekuan rekening pelaku teroris dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
2) Melakukan penyelidikan dengan cara konvensional maupun dengan memanfaatkan  tehnologi  canggih  yang  hasilnya  dianalisa  untuk mencari  keberadaan  para  pelaku  teror,  untuk  menemukan  barang bukti maupun untuk mengungkap jaringannya baik jaringan nasional maupun internasional.
3) Melakukan interogasi maupun pemeriksaan terhadap para tersangka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang dapat mengunkap mulai  dari  proses  perencanaan  sampai  dengan  terlaksananya  tindak pidana terorisme dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berkaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4) Melakukan  penggeledahan  terhadap  badan  tersangka  maupun tempat-tempat lain untuk menemukan barang bukti baik dengan cara konvensional  maupun  dengan  bantuan  peralatan  tehnologi  canggih guna mendukung pembuktian dalam proses peradilan.
5) Melakukan  penyitaan  barang  bukti  baik  yang  berkaitan  langsung maupun  tidak  langsung  dengan  tindak  pidana  terorisme  yang telah/belum terjadi.
6) Melakukan  penahanan  terhadap  para  tersangka  tindak  pidana  yang telah  memenuhi  unsur  pidana  sebagaimana  dalam  Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
7) Melakukan pemberkasan terhadap perkara yang telah ditangani yang selanjutnya  diserahkan  ke  penuntut  umum  dalam  rangka  proses persidangan.
b. Pendekatan S oft Approach (Pendekatan Lunak)
Dilakukan dengan beragam upaya seperti :
1) Meratifikasi  Resolusi  PBB  Nomor  1373  dan  Nomor  1377  tentang ajakan  aksi  bersama  untuk  memerangi  terorisme  dan  Resolusi No.1267 tentang pencantuman kelompok tertentu sebagai organisasi teroris internasional serta Resolusi No. 1390 tentang pembekuan aset teroris dan pencegahan aksi terorisme lintas batas negara.
2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap undang-undang yang  telah  disahkan  yaitu  Undang-Undang  Anti  Terorisme  dengan harapan aparat penegak hukum memahami dan mampu mengaplikasikan dalam mengungkap berbagai macam tindak pidana terorisme.
3) Berupaya  memfasilitasi  terhadap  berbagai  keperluan  peralatan deteksi  untuk  kepentingan  pelaksanaan  tugas  anggota  satuan pengamanan.
4) Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  melalui  tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk:
a) Mengeliminir  faktor  niat  dengan  memberikan  pemahaman tentang  jihad  yang  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang sebenarnya.
b) Menciptakan  masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  untuk berperan  serta  dalam  menciptakan  situasi  keamanan  yang kondusif yang kita harapkan bersama.
5) Kerjasama regional dan internasional :
a) Dengan  semangat  dan  keseriusan  dalam  memerangi  kejahatan antar  negara,  negara-negara  yang  tergabung  dalam  ASEAN telah  menyepakati  melalui  deklarasi  Asean  tanggal  20 Desember  1997  di  Manila  di  mana  terorisme  telah  ditetapkan sebagai salah satu Trans National Crime.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
b) Pada  pertemuan  tingkat  mentri  luar  negeri  antar  negara
ASEAN (AMMTC/Asean Ministery on Trans National Crime) telah  menetapkan  kesepakatan  kerja  sama  Asean  dalam menanggulangi  trans  nastional  crime  yang  mana  Indonesia khususnya  Polri  di  tetapkan  sebagai  Focal  Point  dalam penanggulangan terorisme.
c) Turut  serta  secara  aktif  dalam  berbagai  forum  regional  dan internasional  dalam  rangka  membahas  kejahatan  lintas  negara ( trans national crime ) termasuk didalamnya kasus terorisme.
d) Melakukan pertukaran informasi terorisme antar negara Asean dan negara lain sebagaimana yang sekarang telah dilaksanakan kerjasama  dengan  Kepolisian  Australia  dalam  pembentukan TNCC  (trans  national  crime  center)  yang  ditempatkan  di Mabes  Polri,  disamping  itu  juga  mendirikan  JCLEC  (Jakarta Center  for  Law  Enforcement  Cooperation)  yang  berada  di Akpol Semarang.
e) Melaksanakan  kerjasama  dengan  luar  negeri  dalam  rangka pengungkapan maupun pengejaran.
6) Pembentukan Satuan Anti Teror :
a) Pembentukan  Unit  Khusus  Anti  Teror  di  Mabes  Polri  yaitu Detasemen Khusus 88/Anti Terror.
b) Membentuk  satuan  tugas  (satgas  Bom)  serta  pembentukan satuan-satuan  anti  teror  di  Polda-Polda  terutama  pada  Polda yang rawan terjadinya tindak pidana terorisme.
7) Meningkatkan Peran Intelijen dalam:
a) Melaksanakan deteksi dini terhadap jaringan para pelaku yang belum  tertangkap  mengenai  kegiatan-kegiatan  yang  masih dilakukan  oleh  para  pelaku  dan  kaitannya  dengan  jaringan lainnya  baik  yang  masih  berada  di  Indonesia  maupun jaringannya yang berada di luar negeri.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 07 No. 02 November 2022. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/index .
b) Intelijen  harus dapat  memberikan  masukan  terhadap  pimpinan tentang  hasil  deteksi  dini  tersebut  yang  merupakan  early warning  dan  early  detekting  sehingga  diharapkan  pimpinan dapat mengambil langkah-langkah menentukan kebijaksanaan.
c) Membentuk jaringan intelijen yag dapat memberikan gambaran tentang  keberadaan  maupun  kondisi  serta  situasi  para  pelaku terorisme.
d) Meningkatkan  peran  serta  masyarakat  melalui  tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap para pelaku tindak pidana terorisme dengan melaporkan setiap ada orang atau kelompok orang yang patut di curigai akan/telah melakukan tindak pidana terorisme.
e) Meningkatkan  kewaspadaan  para  anggota  satuan  pengamanan dengan  cara  melakukan  pendataan  pekerja,  pengunjung  dan mewaspadai  orang-orang  yang  dicurigai  (daftar  pencarian orang).
f) Menggalakkan  media  masa  untuk  menciptakan  opini  yang mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman terorisme.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  upaya  hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui  pendekatan hard  approach (pendekatan  keras)  berupa  tindakan penegakan  hukum  yang  dilakukan  Polri,  Jaksa  Agung,  Hakim  dan  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI).  Pendekatan  yang  kedua  yakni  pendekatan  s oft approach (pendekatan  lunak)  berupa  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  secara terintergrasi  dan  komprehensif  yang  dilakukan  dengan  cara  kontra  radikalisasi terhadap  masyarakat  yang  belum  terpapar  pahaman  radikalisme  ataupun deradikalisasi terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan  yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :
a. Pengaturan  hukum  terhadap  tindak  pidana  terorisme  saat  ini  mengacu kepada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  77  Tahun  2019  tentang  Pencegahan  Tindak Pidana  Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum,
Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
b. Upaya  hukum  pencegahan  dan  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  di Indonesia dilakukan melalui pendekatan hard approach (pendekatan keras) berupa  tindakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  Polri,  Jaksa  Agung, Hakim dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan yang kedua yakni pendekatan  s oft  approach (pendekatan  lunak)  berupa  upaya  pencegahan yang  dilakukan  secara  terintergrasi  dan  komprehensif  yang  dilakukan dengan  cara  kontra  radikalisasi  terhadap  masyarakat  yang  belum  terpapar pahaman  radikalisme  ataupun  deradikalisasi  terhadap  orang  yang  sudah terpapar paham radikalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
A.C.  Manullang.  2001. Menguak  Tabu  Intelijen  Teror,  Motif  dan  Rezim. Panta Rhei, Jakarta.
Jajang  Jahroni.  2016. Memahami  Terorisme  :  Sejarah,  Konsep,  dan  Model .  PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta. Mark  Juergensmeyer.  2003. Terorisme  Para  Pembela  Agama, Diterjemahkan Amien Rozany Pane. Tarawang Press, Yogyakarta.
Mulyana  W.  Kusumah.  2002. Terorisme  dalam  Perspektif  Politik  dan  Hukum. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI. Vol 2 No III, Jakarta. Wayan  Parthiana.  2003. Hukum  Pidana  Internasional  dan  Ekstradisi. Yrama Widiya, Bandung.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme  dan  Perlindungan  Terhadap  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.