## WEWENANG MAHKAMAH AGUNG BERKENAAN DALAM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH
Hartono Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM Parigi Moutong Email : hartonosh6@gmail.com

## ABSTRACT
Regional  regulations  are  the  lowest  regulations  in  the  hierarchy  of  laws  and regulations that have the most content material and have a narrow level of flexibility because they must be in line with the laws and regulations above them. This can be understood  from  the  perspective  of  the  Stufenbau  des  Recht  approach  expressed  by Hans Kelsen, that positive law (regulation) is constructed in stages and in layers, low regulations are sourced from and may not conflict with higher regulations, which we later recognize as the lex principle superior derogat legi inferiori. Judicial review is an impossible choice to correct for mistakes that might occur in a legal product. Even for many people, submitting a Material Test becomes an urgent need. The tendency in this  direction  can  be  seen  from  the  desire  of  some  community  groups  to  submit applications  and  lawsuits  in  the  judicial  review  which  they  consider  to  be controversial to the Supreme Court.
Keyword : Supreme Court. Authority. Regional Regulations

## A. PENDAHULUAN
Peraturan  Daerah  (selanjutnya  di  tulis  Perda)    merupakan  salah  satu  ciri daerah  yang  mempunyai  hak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas  pembantuan (medebewind). Karena  itu  Perda  akan  terdiri  dari  peraturan  di bidang otonomi dan Perda tugas pembantuan. Dapat dikatakan bahwa Perda di bidang otonomi adalah Perda yang bersumber dari atribusi sedangkan Perda di bidang tugas pembantuan adalah Perda yang bersumber pada kewenangan delegasi. 1 Hal lain yang perlu  juga  mendapat  perhatian  adalah  apakah  Perda  dalam  Kategori  peraturan  yang
1 Hamsa  Halim  dan  Kemal  Redindo    Syahrul  Putera, Cara  Praktis  Menyusun  dan  Merancang Peraturan perundagan , Jakarta, Kencana Media Grup, 2009. Hlm. 50.
bersumber kepada kewenangan delegasi dari Undang-undang dilihat dari tata urutan peraturan  Perundang-undangan  sebagaimana  diatur  di  dalam  ketentuan  pasal  7  ayat (1)  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  (selanjutnya  disebut  UU  No.12/2011), Perda merupakan produk pemerintah daerah (legislasi daerah).
Perda  dalam  rangka  otonomi  itu  mengatur  substansi  dan  tata  cara pelaksanannya,  sedangkan  Perda  dalam  rangka  tugas  pembantuan  atau  penjabaran lebih  lanjut  dari  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi,  hanya  mengatur  tata  cara pelaksanaan  tidak  mengatur  substansi,  karena  substansinya  telah  diatur  oleh  pihak yang  dibantu  atau  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi.  Jika  Perda  tugas  pembantuan  mengatur  pula  substansi,  akan  ada  dualisme norma dan Perda yang bersangkutan melampaui kewenangan dari segi muatan. Perda otonomi itu produk legislation , sedangkan Perda tugas pembantuan adalah delegated legislation 2 . Kewenangan membentuk Perda didasarkan kepada atribusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI 1945. Ketentuan pasal 18 ayat (6)  yang  menyatakan  pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  Perda  dan  Peraturan lainya untuk melaksanakan otonomi. 3
Eksistensi  Perda  secara  tegas  mulai  dirumuskan  dalam  Amandemen  II Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945  dan  dalam  Ketetapan  MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan, yang kemudian selanjutnya ditetapkan pula dalam Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  yang  di  ganti  dengan  Undang-Undang  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undangan  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan,  jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-undangan  adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi ,  FH  UII  Press,  Yogyakarta, Hlm. 69.
3 Sukardi, Op.Cit.,Hlm. 5.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## B. PEMBAHASAN
1. Ekesestensi Wewenang Mahkamah Agung Berkenaan Pembatalan Perda Menurut  pakar  hukum  Sri  Soemantri, lembaga  yang  berwenang  untuk melakukan  hak  menguji  material  ini  adalah  Mahkamah  Agung,  karena  beberapa pertimbangan yaitu:
1. Ditinjau dari pengangkatan anggota-anggotanya di Mahkamah Agung, faktor politik  tidak  boleh  memberikan  peranan  yang  lebih  menonjol.  Ini  berarti pengangkatan  tersebut  harus  dititik  beratkan  pada  keahlian  dan  pengalaman dalam bidang hukum.
2. Pertimbangan  efisiensi, sehingga tidak perlu  memperbanyak jumlah lembaga negara  yang  ada,  kecuali  apabila  diperlukan  sekali.  Penambahan  jumlah lembaga negara akan berakibat pada bertamabahnya pengeluaran dan fasilitas.
3. Oleh  karena  yang  dapat  diuji  itu  Undang-undang  dan  aturan-aturan  lainnya yang  lebih  rendah,  maka  harus  dikurangi  adanya  pengaruh  dari  lembaga- lemabaga yang dapat menimbulkan bermacam-macam kesulitan. 4
Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ( UU No.4 tahun 2004) dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan:
“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:
4 Ibid.
1. Mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undangundang  terhadap undang-undang; dan
3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”
Pasal  11 ayat  (3)  UU  No.4  tahun 2004  dinyatakan  bahwa  “Pernyataan  tidak berlaku  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hasil  pengujian  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun  berdasarkan  permohonan  langsung  kepada  Mahkamah  Agung,”  sedangkan mengenai hak menguji material dari suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah hak Mahkamah Konstitusi.
Pengujian Oleh Hakim itu dapat dilakukan dalam bentuk institutional-formal dan  dapat  pula  dalam  bentuk  substansial.  Suatu  Peraturan  sebagai  institusi  dapat dimohonkan  pengujian  kepada  hakim,  dan  hakim  dapat  menyediakan  perkara “judicial review” itu dalam persidangan yang tersendiri, inilah bentuknya yang secara institutional-formal.  sedangkan  dapat  juga  terjadi  pengujian  yang  dilakukan  oleh hakim  secara  tidak  langsung  dalam  setiap  proses  acara  di  pengadilan.  Dalam mengadili  suatu  suatu  perkara  apa  saja,  hakim  dapat  saja  atau  berwenang mengesampingkan  berlakunya  sesuatu  peraturan  atau  tidak  memberlakukan  sesuatu peraturan tertentu, baik seluruh (totalitas) ataupun sebagaianya. mekanisme demikian ini  dapat  pula  disebut  sebagai  “ judicial  review ”  yang  bersifat  proscssual,  atau “ judicial review ” yang bersifat substansial. 5
Dalam  konsep  pengujian  undang-undang,  khususnya  berkaitan  dengan pengujian  oleh  kekuasaan  kehakiman,  perlu  dibedakan  pula  antara  istilah  “ judicial review ”  dan  “ judicial  preview ”.  Review  berarti  memandang,  menilai,  atau  menguji
5 Jimly  Asshiddiqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara ,  Jakarta, 2005, Konstitusu Press,  Hlm 3.
kembali.  sendangkan  Preview  adalah  kegiatan  memandangi  sesuatu  lebih  dulu  dari sempurnanya keadaan objek yang dipandang itu. 6
hubunganya dengan objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat ketika undang-undang  belum  resmi  atau  sempurna  sebagai  undang-undang  yang  mengikat untuk umum, dan saat ketika undang-undang itu sudah resmi menjadi undang-undang adalah dua keadaan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang- undang,  maka  pengujian  atasnya  dapat  disebut  sebagai judicial  review. Akan  tetapi, jika  statusnya  masih  sebagai  rencangan  undang-undang  dan  belum  diundangkan secara  resmi  sebagai  undang-undang,  maka  pengujian  atasnya  disebut  sebagai judicial Preview.
Menurut  Sri  Soemantri,  jika  pengujian  itu  dilakukan  terhadap  isi  undang- undang atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya dinamakan sebagai hak menguji Materiil  ( materiele  toetsingsrecht ),  jika  pengujian  itu  dilakukan  terhadap  prosedur pembentukannya, disebut hak menguji formal ( formele toetsingsrecht ). 7
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk menyelenggaarkan  peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan pancasila demi terseleggaranya Negara Hukum Indonesia. Penyeleggaraan kekuasaan kehakiman  dilakukan Mahkamah Agung dan Badan yang berada dibawahnya dalam lingkungan  peradilan  umum,  Lingkungan  Peradilan  Agama,  Lingkungan  Peradilan Militer,  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Agung.  Mahkamah  Agung  Merupakan  Peradilan  Negara  tertinggi  keempat Lingkungan Peradilan, Selain mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat  akhir  oleh  Pengadilan  di  semua lingkungan  Peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung  juga  menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Terhadap Undang-undang.
6 ibid
7 Sri Soemantri M, Hak Menguji Materil di Indonesia , Bandung Alumni, 1982, hlm 6-11.
Kewenangan  Mahkamah  Agung  untuk  menguji  Perda  itu  dapat  di  dalam ketetapan MPR RI Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pada Pasal 5 ayat (2),(3) dan (4):
Pasal 5 Ayat (2)  :  “Mahkamah  Agung  berwenang  menguji  Peraturan  Perundang- undang di bawah Undang-undang.
Ayat (3) :  “Pengujian  dimaksud  ayat  (2)  bersifat  aktif  dan  dapat dilaksanakan tampa melalui Proses peradilan kasasi. Ayat (4) :  “keputusan  Mahkamah  Agung  Mengenai  Pengujian  dimaksud ayat (2) dan ayat (3) bersifat mengikat.
Ketentuan  dalam  ketetapan  MPR  RI  Nomor  III  Tahun  2000  di  atas  terlihat bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan hak Materiil, karena berada di bawah  Undang-undang.  Sementara  itu,  mengenai  kewenangan  Mahakamah  Agung untuk  menguji  Perda  juga  terhadap  dalam  Pasal  24  A  ayat  (1)  Amandemen  UUD 1945,  yang  menyatakan  bahwa:  Mahakamah  Agung  Berwenang  mengadili  pada tingkat  kasasi,  menguji  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan oleh Undang-Undang.
Pengaturan  kewenangan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  terhadap pengujian  Peraturan  Perundang-undangan  di  bawah  Undang-undang  sangat  minim yaitu  dalam  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman hanya ada satu Pasal saja yaitu dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan dalam Pasal 11 ayat  (3).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  Tentang  Mahkamah  Agung hanya  ada  2  (dua)  Pasal  saja  yaitu  Pasal  31  dan  Pasal  31A  pembentuk  Undang- undang  ( legislative) menyadari  pengaturan  tentang  Hak  Uji  Materiil  sangat  singkat sehingga  memberikan  kewenangan  kepada  Mahkamah  Agung  untuk  membuat Peraturan Mahkamah Agung untuk megatur pelaksanaan Hak Uji Matetiil.
Wewenang  Mahkamah  Agung  melakukan  pengujian  terhadap  peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang selama ini diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi: "Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak  sah  semua  peraturan  perundang-undangan  dari  tingkat  yang  lebih  rendah  dari
undang-undang  alas  alasan  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi".  Wewenang  tersebut  dipertegas  kembali  dalaiu  Ketetapan  MPR  No. IV/MPR/ I973 atau Ketetapan MPR No. lll/ MPR/1978, Pasal 11 ayat (4) menyatakan : “Mahkamah  Agung  mempunyai  wewenang  menguji  secara  materiil  hanya  terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”.
Dalam  Sidang  Tahunan  MPR  RI  tahun  2001,  melalui  Ketetapan  MPR  RI  No. X/MPR/2001  MPR  memberikan  rekomendasi  kepada  Mahkamah  Agung  untuk melakukan  uji  material  ( judicial  review )  terhadap  semua  peraturan  daerah  yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa melalui proses peradilan kasasi. Rekomendasi MPR dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi aerah,  yang  belakangan  nampak  mengkhawatirkan  karena  beberapa  peraturan  daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)  dipandang  “bermasalah”  karena  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi 8
Mengurus  dan  mengatur  urusannya  sendiri,  pemerintahan  daerah  berhak  untuk membuat  peraturan  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan,  situasi  dan  kondisi  daerahnya. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan di  daerah  dan  juga  dapat  memberi  petunjuk  terhadap  hal-hal  yang  telah  diatur  dan dilaksanakan.  Pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  tidak terlepas dari tugas untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Peraturan  daerah  harus  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  di  mana  peraturan  daerah tersebut diberlakukan. 9
Mahkamah  Agung  menguji  suatu  peraturan  daerah  atas  dasar  ada  tidaknya pertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  ada  tidaknya  ketidaksesuaian prosedur pembuatan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan sedangkan kewenangan  pemerintah  pusat  melakukan  pengujian  peraturan  daerah  tidak  hanya didasarkan  pada  aturan  hukum  yang  lebih  tinggi  daripada  peraturan  daerah  tetapi  juga
8 Martin  Jimung. Hukum  Pemerintahan  Daerah .Pustaka  Nusatama:  Yogyakarta,  2008,  Hlm 65.
9 Himawan  Estu  Bagijo. Pembentukan  Peraturan  Daerah .  Universitas  Airlangga:  Surabaya, 2007, Hlm. 432
didasarkan pada standar kepentingan umum. Kepentingan umum adalah aspek sosiologis sehingga  pengujian  terhadap  kepentingan  umum  tergantung  pada  aspek  keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.
Jimly  Asshiddiqie  mengajukan  empat  kritik  sehubungan  dengan  diadakan pemisahan  antara  kegiatan  pengujian  materil  ( judicial  review )  UU  dan  materi peraruran di bawah UU, yaitu: 10
1. Pemberiaan  kewenangan  pegujian  ( judicial  review )  materi  undang-undang terhadap  Undang-undang  kepada  mahkamah  Konstitusi  yang  baru  dibentuk menegaskan  hanya  sebagian  tambahan  perumusan  terhadap  materi  UUD secara  mudah  dan  tambal  sulam,  seakan-akan  konsepsi  hak  uji  materil peraturan  yang  ada  di  tangan  Mahkamah  Agung  tidak  turut  berpengaruh dengan  hak  uji  yang  diberikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Perumusan demikian  terkesan  seakan  kurang  didasarkan  atas  pendalaman  konseptual berkenaan dengan konsepsi hak uji itu sendiri secara kompehensif.
2. Pemisahan kewenangan itu masuk akal untuk dilakukan jika sistem kekuasaan dianut masih didasarkan atas prinsip pembagian kekuasaan dan bukan prinsip kekuasaan  yang  mengutamakan  „checks  and  balances  sebagaimana  yang dianut  oleh  UUD  1945  sebelum  mengalami  perubahan  pertama  dan  kedua, UUD  1945  telah  resmi  dan  tegas menganut  prinsip  pemisahan  kekuasan horizontal.  Oleh  karena  itu,  pemisahan  antara  materi  undang-undang  dan materi peraturan di bawah undang-undang tidak seharusnya dilakukan lagi.
3. Dalam  praktik  pelaksanaannya  nanti,  secara  hipotesis  dapat  timbul pertentangan  substantif  antara  putusan  Mahkamah  Agung  dengan  pututusan Mahkamah  Konstitusi.  Misalnya  peraturan  A  dinyatakan    oleh  Mahkamah Agung  dinyatakan  bertentangan  dengan  UU  A,  tetapi  UU  B  itu  sendiri Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD. Oleh karena itu, sebaliknya,  sistem  pengujian  peraturan  perundang-undangan  dibawah
10 Fatmawati, Hak  Menguji  (toetsingsrecht)  yang  Dimiliki  Hakim  dalam  Sistem  Hukum Indonesia , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada  2005, Hlm. 98.
konstitusi  diintegrasikan  saja  di  bawah  Mahkamah  Konstitusi.  Dengan demikian,  masing-masing  Mahkamah  dapat  menmuaskan  perhatian  pada masalah yang berbeda. Mahkamah Agung menangani persoalan keadilan dan ketidakadilan bagi warga negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi menjamin konstitusionalitas keseluruhan peraturan perundang-undangan.
4. Pembentukan  Mahkamah  konstitusi  tidak  dapat  dijadikan  sarana  yang  bantu menguragi  beban  Mahkamah  Agung  sehingga  reformasi  dan  peningkatan kinerja  Mahkamah  Agung  sebagai  rumah  keadilan  bagi  setiap  warga  negara dapat  diwujutkan.  Jika  kewenangan  pengujian  materi  peraturan  di  bawah UUD  sepenuhnya  diberikan  diserahkan  kepada  Mahkamah  Konstitusi,  tentu beban  Mahkamah  Agung  dapat  dikurangi,  termasuk  dalam  upaya menyelesaikan banyaknya tumpukan perkara dari waktu ke waktu bertambah tampa mekanisme penyelesaian yang jelas.
Perkembangan  pemohon  hak  uji  materil  terhadap  perda  sejak  berlakunya otonomi daerah dimahkamah agung cukup banyak dengan berbagai alasan, ada yang mengatakan perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi  dan  juga  ada  perda  satu  daerah  dengan  perda  daerah  lain  selain bertentangan,  sehingga  apabila  permohon  untuk  hak  uji  materil  terhadap  kasus tersebut. Apakah mahkamah agung berwenang untuk memeriksa kasus hak uji materil , dan apakah indicator atau tolak ukur untuk menyatakan suatu peraturan perundang- undangan  yang  lebih  rendah  inkonsentitusional.  Apabila  suatu  kasus  permohon  hak uji  mareril  yang  diajukan  telah  melebihi  tenggang  waktu  yang  telah  ditetapkan mahkamah  agung  melalui  peraturan  mahkamah  agung  yaitu  180  (seratus  delapan puluh) hari,m dan ternyata dasar alasan pemohon sangat mendasar apakah mahkamah agung  masih dapat menyatakan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut konstitusional.
Adapun  perkembangan  permohon  hak  uji  materil  terhadap  perda  di mahkamah agung dapat dilihat pada table di bawah ini :
Tabel 1  Perkembagan  Pemohonan  Hak  Uji  Materiil  Terhadap  Perda  di Mahkamah Agung. 11 No Tahun Jumlah Perkara 1 2003 1 perkara 2 2004 3 perkara 3 2005 3 perkara 4 2006 18 perkara 5 2007 3 perkara
Pengujuan  pemohonan  Hak  Uji  Materiil  terhadap  Perda  tersebut  diatas  ada yang  secara  langsung  mengajukan  untuk  diajukan  ke  Mahkamah  Agung  tampa terlebih  dahulu  Perda  tersebut  dibatalkan  oleh  Pemerintah,  tetapi  sebagaian permohonan  Hak  Uji  Materiil  tersebut  terjadi  akibat  adanya pembatalan  Perda  yang dilakukan oleh Pemerintah. Sewaktu pembahasan amandemen Ketiga UUDNRI 1945 Khusus pembahasan mengenai kewenangan Hak Uji Materiil Panitia Ad Hoc I Badan Pekerjaan  MPR  ada  2  (dua)  pendapat.  Pendapat  Pertama  menyatakan  menganai kewenangan  Hak  Uji  Materiil  sebaiknya  berada  di  Mahkamah  Agung.  Pendapat kedua  menyatakan  kewenangan  Hak  Uji  Materiil  sebaiknya  berada  di  Mahkamah Konstitusi,  dengan  alasan  tugas-tugas  Mahkamah  Agung  sangat  banyak  dan tunggakan perkara setiap tahunnya cukup besar. 12
Keputusan Politik Amandemen Ketiga UUDNRI 1945 memutuskan adanya 2 (dua) Mahkamah yang menjalankan kekuasaan Kehakiman. Mahkamah agung selain berwenang  untuk  memeriksa  perkara  kasasi  juga  masih  diberi  kewenangan  untuk memeriksa  sengketa  Hak  Uji  Materiil.  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai kewenangan  untuk  menguji  suatu  Undang-Undang  terhadap  UUDNRI  1945. Pengaturan  Hak  Uji  Materiil  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  dan
11 Rudy Hendra Pakpahan , Pengujian Perda Oleh lembaga ..,Op.Cit..Hlm. 168. 12 Ibid.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  sangat  sedikit,  Pasal  tersebut  hanya  mengatur tentang :
1. Tolak  ukur  untuk  menilai  atau  menguji  suatu    Peraturan  Perundang-undang dibawah Undang-Undang, yaitu dengan cara:
a. Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
b. Prosedur  pembentukan  Perundang-undangan  tersebut  tidak  memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Tata cara/prosedur pengajuan Hak Uji Materiil dilakukan Melalui:
a. Pemohonan yang diajukan secara langsung kepadaMahkamah Agung.
b. Pemeriksaan  perkara  pada  tingkat  kasasi,  tidak  secara  rinsi  mengatur sebagaimana disebutkan diatas.
3. Amar putusan dapat berupa :
a. Permohonan tidak dapa diterima
b. Permohonan  dikabulkan,  putusan  tersebut  harus  dimuat  dalam lembaran  Berita Negara.

## 2. Impikasi  hukum  terhadap  putusan  Mahkamah  Agung  berkenaan pembatalan Perda.
Mencermati  perkrmbangan  penerimaan  public  terhadap  produk  hukum  yang dihasilkan  beberapa  waktu  terakhir, judicial  review menjadi  pilihan  yang  tidak mungkin  dihidarikan  untuk  mengoreksi  kesalahan  yang  mungkin  terjadi  dalam sebuah produk hukum. Bahkan bagi banyak kalangan, pengajuan Uji Materil menjadi kebutuhan  yang  mendesak.  Kecenderungan  ke  arah  ini  dapat  dilihat  dari  keinginan beberapa  kelompok  masyarakat  untuk  mengajukan  permohonan  dan  gugatan  uji materil  Perda  yang  mereka  nilai  mengandung  controversial  kepada  Mahkamah Agung.
Proses judicial Review dalam perumusan  Hukum acaranya terkait oleh asas publik.  Didalam  hukum  acara  hukum  acara  dikenal  dua  jenis  proses  beracara  yaitu
“ contentious  procesrecht ”  atau  hukum  acara  sengketa  dan  “ non-contentieus procesrecht ”  atau  hukum  acara  non-sengketa. 13 Untuk judicial  review, selain digunakan  hukum  sengketa  (berbentuk  gugatan)  juga  digunakan  hukum  acara  non- sengketa  yang  bersifat volunteer (atau  tidak  ada  pihak  bersengketa/berbentuk permohonan).  Bila  menelaah  asas-asas  hukum  Publik  yang  sala  satunya  tercermin pada asas hukum acara peradilan Administrasi, maka proses beracara Judicial review seharusnya juga terkait pada asas tersebut. Asas tersebut adalah 14 :
a. Asas Praduga Rechtmatig
Putusan  pada  perkara  Judisial  Review  seharusnya  merupakan  putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan dan  tidak  berlaku  surut.  Pertanyaanya  tidak  berlaku  surut  mengandung makna  bahwa  sebelum  putusan  dibacakan,  objek  yang  menjadi  perkara (misalnya  Perda  yang  akan  diajukan judicial  review )  harus  selalu dianggap  sah  atau  tidak  bertentangan  sebelum  putusan  hakim menyatakan  sebaikanya.  Konsekuensinya,  akibat  putusan  hakim  adalah “ ex  nunc ”  yaitu  dianggap  ada  sampai  saat  pembatalannya.  Artinya akibatnya  ketidak  sahannya  suatu  peraturan  karena  bertentangan  dengan peraturan  yang  lebih  tinggi  tidaklah  berlaku  surut  namun  sejak pertanyaan  bertentangan  oleh  lembaga  yang  berwenang  (Mahkamah Agung) kedepan.
b. Putusan memiliki Kekuatan Mengikat ( erga omnes )
Kewibawaan suatu putusan  yang dikeluarkan institusi  Peradilan terletak pada  kekuatan  mengikatnya.  Putusan  suatu  perkara judicial  review haruslah  merupakan  putusan  yang  mengikat  para  pihak  yang  dan  harus ditaati  oleh  siapapun.  Dengan  asas  ini  maka  tercermin  bahwa  putusan
13 Dian  Rositawati ,  Judicial  Review  (seri  bahasa  bacaan  kursus  HAM  untuk  Pengacara), Jakarta, ELSAM, 2005, Hlm. 12.
14 Ibid.
memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dank  arena  sifat  hukumnya  public maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya para pihak yang berperkara.
Dalam  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Hak  Uji Materil  disebutkan  bahwa  penggugat  atau  pemohon  adalah  kelompok    masyarakat atau  perorangan.  Namun  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  kelompok  masyarakat  atau perorangan  yang  dimaksud  dalam  Peraturan  ini  Seperti  apa.  Yang  seharusnya  dapat menjadi  pihak  (memiliki legal  standing )  dalam  mengajukan  permintaan  pengujian Perda adalah mereka yang memiliki kepentingan langsung dan mereka yang memiliki kepentingan  yang  tidak  langsung.  Rasionya  kerena  sebenarnya  Perda  mengeikat semua  orangdi  wilayah  hukum  daerah  Perda  tersebut.  Jadi  sebenarnya  semua  orang harus dianggap berkepentingan atau punya potensi berkepentingan atau suatu Perda. Namun Bila semua orang punya hak yang sama, ada potensi penyelagunaan hak yang akhirnya  dapat  mengikat  hak  orang  lain.  Namun  karena  pengajuan  perkara  dapat dilakukan  oleh  individu  maka  sangat  mungkin  mempunyai  dampaknya  adalah  pada menumpuknya jumlah perkara yang masuk.
Untuk  itu  dimasa  mendatang  idealnya  dalam  pengujian  dalam  pengujian perkara  Hak  uji  materiil  maka  perlu  diperhatikan  bahwa  yang  berhak  mengajukan permohonan/gugatan adalah kelompok masyarakat yang:
1. Berbentuk organisasi kemasyarakat dan berbadan hukum tertentu.
2. Dalam  anggaran  dasarnya  menyebutkan  bahwa  pencapaian  tujuan  mereka terhalang oleh peraturan perundang-undangan .
3. Yang bersangkutan terlaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Dalam  hal  pribadi  juga  dapat  memiliki  legal  standing,  maka  ia  harus membuktikan  bahwa  dirinya  memiliki concen yang  tinggi  terhadap  suatu bidang  tertentu  yang  terhalang  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan.
Bagian  sebelumnya  juga  sudah  disampaikan  bahwa  kewenangan  Mahkamah Agung  melakukan  pengujian  Perda  lahir  dari  kewenangan  yang  disebut judicial review. Dalam  hal  ini,  maka  Mahkamah  Agung  adalah  lembaga  yang  diberi  tugas
menyelesaikan  konflik  norma  yang  timbul  dari  lahirnya  suatu  produk  Peraturan Perundang-undangan,  misalnya  Perda.  Dalam  menjalankan  fungsi  itu,  Mahkamah Agung  bersifat  pasif  menanti  datangnya  permohonan  keberatan  dari  pihak  yang berkepentingan di daerah. Ukuran yang dijadikan Mahkamah Agung dalam menguji Perda  adalah  dengan  menjawab  pertanyaan  apakah  Perda:  a)  bertentangan  dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebig tinggi; dan/atau b) pembentukannya tidak memenuhi  ketentuan  yang  berlaku.  Bila  satu  Perda  yang  dimohonkan  bertentanga dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada diatasnya maka akibat hukum yang terjadi  terhadap  Perda  tersebut  adalah  Mahkamah  Agung  mengabulkan  permohonan dan  memerintahkan  Pemerintah  Daerah  bersama  dengan  DPRD  untuk  mencabut Perda tersebut paling lama waktu  90 hari, terhadap putusan pembatalan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tidak dapat diajukan Penijauan Kembali (PK).
Pencabutan  dan  pembatalan  keputusan  harus  diatur  pula  tentang  perbedaan antara  Batal,  dapat  dibatalkan  dan  batal  demi  hukum.  Tindakan  pemerintah  dapat berakibat  batal  demi  hukum  ( van  rechswege  nietig ),  batal  ( nietig ),  dapat  dibatalkan ( vernietigbaar) tergantung  dari  essensial  tindakanya  kekurangan  atau  cacat  yuridis yang  terdapat  di  dalam  keputusan. 15 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2004 ditemukan Bahwa Perda atau Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang- Undang  lainnya  hanya  dapat  dapat  diajukan  pemohonan  keberatan  (pengujian  ) kepada Mahkamah Agung paling lambat sebelum (seratus delapan puluh) hari setelah pengundangan  Peraturan  tersebut.  Batas  waktu  ini  tentu  berimlikasi  terhadap terbatasnya  hak  warga  Negara  untuk  mengajukan  pemohonan  pengujian  Peraturan yang  diangap  bermasalah  dikemudian  hari  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  yang dibatasi oleh Mahkamah Agung tersebut. Tidak jelas dari mana asal muasal batas 180 (seratus  delapan  puluh)  hari  tersebut,  dam  mengapa  tidak  lebih  cepat  atau  lebih lambat  dari  180  (seratus  delapan  puluh)  hari  ini  juga  tidak  ada  seleksi  waktu  yang dapat  mengerti  secara  rasional,  karena  bila  syarat  untuk  mengajukan  permohonan
15 Philipus. M. Hadjon, dkk, Hukm Administrasi dan Good Governance , Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, Hal. 30.
keberatan  terhadap  berlakunya  suatu  Perda  adalah  anggapan  kerugian  Publik  dari pemohon,  maka  potensi  kerugian  public  itu  tidak  bisa  dibatasi  waktunya.  Bisa  saja, misalnya Perda yang sudah berlaku selama satu tahun dianggap tidak bermasalah oleh masyarakat,  kemudian  dua  atau  tiga  tahun  atau  beberapa  tahun  setelah  berlakunya Perda  tersebut  baru  menimbulkan  msalah  social,  sehingga  bila  hal  tersebut  terjadi maka  masyarakat  kehilangan  hak  untuk  mengajukan  permohonan  karena  dipangkas oleh aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung secara sepihak.
Salah satu kelemahan  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil Oleh Mahkamah Agung adalah tidak diaturnya batas waktu proses  pengujian  peraturan  Perundang-undangan,  termasuk  Perda,  oleh  Mahkamah Agung.  Misalnya  kapan  lama  dan  lama  waktu  penunjukan  majelis  hakim  dilakukan dan  berapa  lama  waktu  maksimal  yang  dapat  digunakan  majelis  hakim  memeriksa perkara  pengujian  Peraturan.  Ketiadaan  pengaturan  batas  waktu  prose  situ  sangat ironis  mengingat  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  Mahkamah  Agung malah  membatasi  waktu  hak  warga  Negara  untuk  menyampaikan  permohonan keberatan. Ketiadaan batas waktu pengujian oleh Mahkamah Agung, apalagi ditengah menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung Berpotensi membuat Perda yang sedang  diuji  terkatung-katung  pelaksanaannnya  didaerah  karena  pegujianya  yang lama.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2004  juga  tidak  merumuskan ruang  bagi  masyarakat  untuk  dapat  mengawasi  jalanya  proses  pengujian  oleh Mahkamah Agung. Dari rumusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 sendiri  sudah  Nampak  bahwah  Mahkamah  Agung  masih  bersifat  Tertutup,  padahal objek  yang  sedang  disengketahkan  adalah  objek  yang  terkait  dengan  kepentingan public, Yaitu satu Peraturan ( regeling ) yang berlaku umum dimasyarakat.
Dengan adanya dualisme terhadap hal pengujian Perda yang terdapat didalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  dapat  menimbulkan  Ketidakpastian, siapakah  yang  berhak  memutuskan  kata  akhir,  apakah  pengujian  secara  yudisial ataukah  pengujinan  secara  non  yudisial.  Untuk  menjawab  hal  tesebut  diatas  oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskannya di dalam Pasal 145 Ayat (6)
:  “Apabila  keberatan  Sebagaimana  dimaksud  Ayat  (5)  dikabulkan  sebagaian  atau seluruhnya  putusan  Mahkamah  Agung  Tersebut  menyatakan  Peraturan  Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Jadi  disini  jelas  bahwah  upaya  terakhir  dalam  pengajuan  keberatan  yang dilakukan  yang  dilakukan  daerah  terletak  di  tangan  Mahkamah  Agung,  Hal  ini Menggambarkan dipegang oleh hukum dalam hal ini oleh Mahkamah Agung.

## C. PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  terhadap  yang  diuraikan  dalam  bab  sebelumnya, diajukan  kesimpulan sebagai berikut:
1. Wewenang  Mahkamah  Agung  dalam  Pembatalan  Peraturan  Daerah  di  atur dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945, Pasal 11 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasan  Kehakiman sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 Kekuasaan Kehakiman,  Pasal  31  dan  31A  Undang-undang Nomor  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah berubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  1999  yang  diganti  dengan  Peraturan Nomor  1  Tahun  2004.  Dalam  hal  Pembatalan  Perda  haruslah  ada  keputusan dari  Mahkamah  Agung  bahwa  Perda  tersebut  telah  dibatalkan  dan  telah dinyatakan  tidak  sah.  Dengan  banyaknya  aturan  tentang  wewenang pembatalan  Perda  oleh  Mahkamah  Agung  seharusnya  pilihan  utama  untuk membatalkan Perda ditujukan ke Mahkamah Agung.
2. Ukuran  yang  dijadikan  Mahkamah  Agung  dalam  menguji  Perda  adalah dengan menjawab pertanyaan apakah Perda: a) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan  yang  lebig  tinggi;  dan/atau  b)  pembentukannya  tidak memenuhi  ketentuan  yang  berlaku.  Bila  satu  Perda  yang  dimohonkan bertentanga dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada diatasnya maka Implikasi  hukum  yang  terjadi  terhadap  Perda  tersebut  adalah  Mahkamah
Agung  mengabulkan  permohonan  dan  memerintahkan  Pemerintah  Daerah bersama dengan DPRD untuk mencabut Perda tersebut paling lama waktu  90 hari,  terhadap  putusan  pembatalan  Perda  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Agung tidak dapat diajukan Penijauan Kembali (PK).

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  dari  Tesis  ini,  saran  yang  bisa saya ajukan adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya batasan proses pembatalan Perda secara diatur secara jelas dalam Peraturan  Mahkamah  Agung.  Misalnya  kapan  dan  berapa  lama  waktu penunjukan  majelis  hakim  dilakukan  dan  berapa  lama  maksimal  yang digunakan  majelis  hakim  untuk  memeriksa  perkara  pembatalan  perda.
Ketiadaan  pengaturan  batas  waktu  proses  itu  sangat  ironis  mengingat  dalam peraturan  Mahkamah  Agung  tersebut  Mahkamah  Agung  malah  membatasi waktu  hak  warga  Negara  untuk  menyampaikan  permohonan  keberatan. Ketidaan  batas  wajtu  pengujian  oleh  Mahkamah  Agung.  Apalagi  ditengah menumpuknya  perkara  kasasi  di  Mahkamah  Agung  Berpotensi  membuat Perda yang sedang diuji tergantung-katung pelaksaanaannya di daerah karena pengujian yang lama.
2. Keberadaaan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  yang  membatalkan  Perda merupakan  penggunaan  wewenang  yang  salah  yang  tidak  pada  tempatnya (ultra  vires).  Seharusnya  Perda  pembatalan  Perda  dilakukan  oleh  Presiden melalui Peraturan Presiden.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Dian  Rositawati ,  Judicial  Review  (seri  bahasa  bacaan  kursus  HAM  untuk Pengacara), Jakarta, ELSAM, 2005
Fatmawati, Hak Menguji (toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada  2005
Hamsa  Halim  dan  Kemal  Redindo    Syahrul  Putera, Cara  Praktis  Menyusun  dan Merancang Peraturan perundagan , Jakarta, Kencana Media Grup, 2009.
Himawan  Estu  Bagijo. Pembentukan  Peraturan  Daerah .  Universitas  Airlangga: Surabaya, 2007
Jimly  Asshiddiqie, Model-Model  Pengujian  Konstitusional  Di  Berbagai  Negara , Jakarta, 2005, Konstitusu Press
Martin Jimung. Hukum Pemerintahan Daerah .Pustaka Nusatama: Yogyakarta, 2008
Philipus.  M.  Hadjon,  dkk, Hukm  Administrasi  dan  Good  Governance ,  Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2010,
Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  dan  Peradilan  Administrasi ,  FH  UII  Press, Yogyakarta
Sri Soemantri M, Hak Menguji Materil di Indonesia , Bandung Alumni, 1982