## PERANAN HUKUM ADAT BALI (PARAREM)  DALAM UPAYA PEMBERANTASAN NARKOBA DI KABUPATEN BULELENG

## Muhamad Jodi Setianto
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha

## Abstrak
Upaya  pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  dapat  dicapai dengan hasil maksimal apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat.  Kegiatan  pembinaan  dan  sosialisasi penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan hari ini memiliki arti yang sangat penting dan  strategis  dalam  upaya  untuk  mengoptimalkan  pemberdayaan  potensi  masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Diharapkan ke depannya dengan adanya dasar hukum berupa hasil keputusan Paruman Desa 'pararem' yang telah dibuat akan meningkatkan kekuatan Desa Pakraman dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah mereka masing-masing.
Kata kunci : Narkoba, Desa Pakraman, Pararem

## Abstract
Efforts  to  eradicate  drug  abuse  and  illicit  trafficking  can  be  achieved  with  maximum results if implemented in a coordinated and integrated manner involving all elements of society. Coaching activities and drug abuse socialization carried out today has a very important and strategic meaning in an effort to optimize the empowerment of the potential of the community to be directly involved in the prevention of drug abuse. It is expected that in the future the existence of a legal basis in the form of the decision of Paruman Village 'pararem' that has been made will increase the strength of Desa Pakraman in efforts to prevent drug abuse and illicit trafficking in their respective regions.
keyword : Drugs, Desa Pakraman, Pararem
Pendahuluan Indonesia darurat narkoba. Menurut  data  BNN  tahun  2017,  ada  4 juta  (2,18%)  penduduk  Indonesia berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Jumlah
pengguna  narkoba  yang  begitu  besar, menjadikan  Indonesia  sebagai  “surga” bagi  pengedar  narkotika.  Tentu  saja fakta  ini  sangat  mengejutkan.  Dengan data  tersebut  bisa  diperikirakan  bahwa suplai narkoba bisa mencapai ratusan ton per  tahunnya.  Setiap  hari  40–50  orang mati  karena  menggunakan  narkoba.  Di tahun 2015 terdapat 35 macam narkoba yang  dikonsumsi  pengguna  narkoba  di Indonesia. Di dunia sebenarnya terdapat
354  jenis  narkoba.  Pada  tahun  2016, diketahui  2  dari  100  pelajar-mahasiswa menyalahgunakan  narkoba.  Hal  ini membuktikan bahwa peredaran narkoba di Indonesia begitu masif.
Narkoba merupakan singkatan dari narkotika  dan  obat-obat  berbahaya. Narkotika  dan  zat-zat  berbahaya  sering disebut  NAPZA,  yaitu  narkotika, psikotropika,  dan  zat  adiktif.  Narkotika adalah  zat  yang  berasal  dari  tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis maupun  semi  sintetis  yang  dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa  nyeri  dan dapat  menimbulkan ketergantungan .  Di dalam  kedokteran,  narkotika  dipakai
sebagai  sedatif,  menghilangkan  nyeri, cemas,  mengobati  batuk,  diare,  edema paru-paru  akut.  Psikotropika  adalah  zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan  narkotika,  yang  berkhasiat psikoaktif  melalui  pengaruh  selektif pada  susunan  saraf  pusat  yang menyebabkan  perubahan  pada  aktivitas mental dan perilaku.
Berdasarkan  data  BNNP  Bali pada    2018  ada  sebanyak  31.178  orang di. lingkungan pekerja dan sebanyak 355 di  lingkungan  pelajar  merupakan pecandu  narkoba  Bali  menempati rangking 9 dan 13 provinsi di Indonesia yang  diteliti  oleh  Puslidatin  BNN Bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. dapat  dikatakan  kabupaten  buleleng darurat narkoba. Terkait  dengan  perkembangan upaya  pencegahan  penyalahgunaan  dan pengedaran  narkoba  di  tingkat  Desa Pakraman, sampai saat ini sudah ada 30
Desa  Pakraman  di  Kabupaten  Buleleng yang  telah  membuat  pararem  tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuatnya  pararem  ini  Desa  Pakraman dapat  membangun  koordinasi  yang terstruktur melibatkan pecalang, Babinkamtibmas  dan  Babinsa  hingga
BNNK  Buleleng  untuk  disampaikan laporan  jika  ada  kecurigaan  terjadinya penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba di  wilayah  mereka.  Pemkab  Buleleng juga  akan  melakukan  pengawasan lanjutan  yang  melibatkan  lembaga- lembaga terkait.

## Pembahasan
Pengertian hukum Adat Hukum adat merupakan serangkaian hukum yang lahir dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri karena sebenarnya  hukum  tersebut  sudah menjadi dinamika masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Perbedaan yang dapat dilihat  secara  sederhana  antara  hukum
adat dan adat istiadat ialah terletak pada sanksi.  Hukum  adat  memiliki  sanksi- sanksi tertentu bagi penggar, sedangkan adat  istiadat  tidak  memiliki  sanski.  Di Indonesia  sekarang  ini  sedang  ramai- ramainya  membicarakan  hukum  adat yang  eksistensinya  mulai  terlihat kembali serta beragam manfaatnya bagi kehidupan  bermasyarakat.  Poin-poin dalam  hukum  adat  sendiri  dapat dikatakan lisan atau abstrak karena tidak semua  hukum  adat  tertulis  dan  tersurat akan  tetapi  selalu  tersirat  dalam  suatu pergaulan  hidup  tertentu.  Hukum    adat merupakan  hukum  yang  asalanya  dari adat  istiadat  yaitu  kaidah  sosial  yang dibuat oleh seseoarang yang berwibawa dan  seseoarang  yang  dapat  dikatakan sebagai  penguasa  dan  berlaku  dalam mengatur  hubungan  hukum  tiap  tiap individu.
Dari  pernyataan  di  atas  turut mengundang  beberapa  ahli  untuk mengemukakan  pendapatnya  mengenai pengertian hukum adat, meliputi:
1. Van  Vollenhoven  menjelaskan bahwa  hukum  adat  adalah Keseluruhan aturan tingkah laku positif  yang  di  satu  pihak mempunyai sanksi. 2. Bushar Muhammad menjelaskan bahwa untuk memberikan definisi  hukum  ada  sulit  sekali dilakukan  karena,  hukum  adat masih  dalam  pertumbuhan;  sifat dan pembawaan hukum adat. 3. Terhar berpendapat bahwa hukum adat hukum adat lahir dari &  dipelihara  oleh  keputusan- keputusan, Keputusan berwibawa  dan  berkuasa  dari kepala  rakyat  (para  warga masyarakat hukum) 4. Soerjono  Soekanto  berpendapat bahwa  hukum  adat  adalah kompleks  adat-adat  yang  tidak dikitabkan (tidak
dikodifikasikan) bersifat paksaan (mempunyai akibat hukum. 5. Supomo  &  hazairin  mengambil kesimpulan  bahwa  hukum  adat adalah  hukum  yang  mengatur tingkah  laku  manusia  Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan  dan  kesusilaan  yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan  oleh  anggota- anggota masyarakat itu, maupun yang  merupakan  keseluruhan peraturan  yang  mengenal  sanksi atas  pelanggaran  dan  yang ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan para penguasa adat.

## Definisi Pararem
Pararem merupakan sebuah cerminan dimana hukum adat itu bersifat dinamis.  Pararem  merupakan  bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan- putusan  dalam  sebuah  paruman/rapat adat.  Hasil  keputusan  inilah  kemudian yang  dikenal  dengan  istilah  pararem. Sebelumnya  sangat  sulit  untuk  mencari referensi  atau  literatur  yang  memuat mengenai  pararem.  Dalam  beberapa buku  dan  literatur  ada  disebutkan mengenai pararem, namun tidak dijelaskan tentang pengertiannya secara jelas. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Perubahan  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat, menjelaskan pengertian pararem adalah :
Pararem adalah hasil keputusan paruman desa  atau  banjar  yang  berisi  ketentuan pelaksanaan  awig-awig  desa  pakraman dan  atau  yang  menyangkut  hal  prinsip diluar  pelaksanaan  awig-awig  desa pakraman yang berlaku. Dari  pengertian  diatas  dapat
dikatakan bahwa pararem timbul akibat dari  sebuah  fenomena  atau  gejala  yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan  kehidupan  masyarakat dimana  didalam  awig-awig  hal  tersebut tidak  diatur,  atau  sudah  diatur  namun isinya masih ambigu atau belum prinsip mengarah  kepada  gejala  sosial  yang dimaksud atau memang perlu peremajaan  aturan  dari  isi  awig-awig tersebut agar sesuai dengan perkembangan  kehidupan  masyarakat untuk  itu  dibuatlah  aturan  tambahan diluar  awig-awig  yang  isinya  adalah hasil  musyawarah  bersama  didalam paruman (rapat) desa. Pararem dibentuk melalui  suatu  proses  berdasarkan  suatu keputusan  pejabat  yang  berwibawa dalam  paruman  untuk  mempertahankan hukum atau menyelesaikan perselisihan (Sirtha,  2008:29).  Karena  hal  itulah pararem  dapat  dikatakan  sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila  yakni  “Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

## Peran Hukum Adat (Pararem) dalam
Upaya  Pemberantasan  Narkoba  di Kabupaten Buleleng Terkait  dengan  perkembangan upaya  pencegahan  penyalahgunaan  dan pengedaran  narkoba  di  tingkat  Desa Pakraman, sampai saat ini sudah ada 50 Desa  Pakraman  di  Kabupaten  Buleleng yang  telah  membuat  pararem  tentang penyalahgunaan narkoba. Dengan dibuatnya  pararem  ini  Desa  Pakraman dapat  membangun  koordinasi  yang terstruktur melibatkan
pecalang,
Babinkamtibmas  dan  Babinsa  hingga BNNK  Buleleng  untuk  disampaikan laporan  jika  ada  kecurigaan  terjadinya penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba di  wilayah  mereka.  Pemkab  Buleleng juga  akan  melakukan  pengawasan lanjutan  yang  melibatkan  lembaga- lembaga terkait.
Tercatat sebanyak 50 Desa Adat di Buleleng  mulai  menggarap  perarem narkoba.  akan  tetapi,  Majelis  Madya Desa Pakraman (MMDP) melarang desa pakraman mencantumkan sanksi kasepekang  (dikucilkan)  kepada  karma yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Alasan larangan mencantumkan sanksi kasepekang lantaran  para  penyalahguna  narkoba masih  bisa  direhabilitasi.  Sedangkan bagi pengedar narkoba sanksinya sudah secara tegas diatur dalam KUHP.
Narkoba  kini  sudah  tak  lagi menjadi  masalah  Kota  besar.  Tapi, narkoba  sudah  menerobos  masuk  ke desa. Penggunanya pun beragam, bukan hanya  kalangan  orang  kaya  saja  yang miskin  pun  ikut  terjerat  narkoba.  Di Buleleng misalnya beberapa desa masuk dalam  zona  merah  peradaran  narkoba. Peredaran narkoba yang cukup masif di desa-desa,  yang  penggunanya  banyak dari kalangan muda-mudi desa,
membuat  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi (BNNP) Bali lebih intens turun ke desa-desa.
Apabila  di  masyarakat  ada sebagian  yang  berpendapat  bahwa hukum  adat  sudah  menga  lami perlunakan berlakunya pada era modern seperti  ini,  memang  pendapat  tersebut ada  benarnya.  Fakta  ini  didukung  oleh kenyataan  bahwa  sistem  hukum  yang dipakai  di  negara  kita  adalah  sistem Eropa  Kontinental.  Pada  sistem  Eropa Kontinental,  hukum  tertulis  (  peraturan perundang -undangan) lebih mempunyai fungsi  yang  lebih  besar  di  dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan  adala  h  yang  tertulis,  dan hukum  yang  tidak  tertulis  (termasuk  di dalamnya  hukum  adat)  disebut  sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu
masalah telah diatur di dalam perundang -undangan dan ternyata isinya bertentangan/  berbeda    dengan    hukum adat, maka secara yuridis formal,
yang berlaku adalah hukum tertulis.
Pararem  yang  ada  akan  mengikat seluruh  krama  adat  di  wilayah  desa pekramannya.  Jika  ada  krama  yang terlibat,  maka  pararem  yang  ada diterapkan,  krama  yang  terlibat  akan kena  hukuman  positif  dan  juga  sanksi adat,
Salah satu contoh yaitu Pararem di Desa  adat  Kerobokan  kabupaten Buleleng,  terdapat  ancaman  sanksi berupa  denda  bagi  krama  (warga)  yang diputus  bersalah  di  pengadilan  karena terlibat kasus narkotika. Ada sanksi adat ringan, sedang, dan berat. Sanksi berlaku jika  krama  diputus  bersalah  oleh pengadilan.  berlaku  bagi  semua  krama, baik krama mipil, krama tamiu dan tami. untuk sanksi ringan berdasarkan putusan pengadilan  hukuman  di  bawah  lima tahun, krama tersebut wajib melaksanakan pacaruan eka sata di catus pata, sesuai dengan hari yang ditentukan oleh  banjar  atau  desa  pakraman. Sementara untuk sanksi sedang, berdasarkan putusan pengadilan hukuman  di  atas  lima  tahun,  krama terbukti  bersalah  wajib  melaksanakan pecaruan  manca  sata  di  catus  pata dengan tambahan sanksi beras sebanyak satu  kilogram  dikalikan  jumlah  krama mipil.  Sedangkan  untuk  sanksi  adat berat,  berdasarkan  putusan  pengadilan hukuman  diatas  10  tahun,  selain  harus melaksanakan pecaruan manca sata, juga ada tambahan sanksi memberikan beras sebanyak  satu  kilogram  kepada  seluruh krama desa pakraman.
Sanks-sanksi adat tersebut diharapkan akan menekan peredaran dan penyalahgunaan  Narkoba  di  Kabupaten Buleleng  karena  mengikat  secara  adat
yang  dianut  oleh  sebagian  besar masyarakat di kabupaten buleleng.

## Simpulan
Dengan demikian eksistensi hukum  adat  hingga  saat  ini  tetap mempunyai  peranan  yang  penting, terutama  dalam  upaya  pemberantasan Narkoba.  Hukum  adat  akan  menjadi salah satu sumber utama dalam pemben tukan  hukum  tertulis,  sehingga  aturan tertulis  tersebut  otomatis  merupakan pencerminan  dari  hukum  masyarakat.
Dan  tentu  saja  dengan  harapan  ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan  dengan law  in  action- nya. masalah  yang  kerap  dihadapi  dalam melakukan penanganan kasus narkoba di tingkat masyarakat terutama desa adalah sikap  ewuh  pakewuh  atau  kesungkanan untuk menegur atau melaporkan karena takut  disalahkan  jika  dilaporkan  karena terlapor  adalah  dari  keluarga  sendiri.
Maka  dari  itu  dengan  dibentuknya pararem ini akan membentuk kesepakatan  dari  seluruh  lapisan masyarakat  di  bawah  naungan  Desa Pakraman  dalam  hal  pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga  menjadi  bentuk  motivasi  bagi masyarakat  untuk  bekerjasama  dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaraan narkoba sebagai bentuk dari upaya  menjaga  nama  baik  Desa Pakraman. Penggunaan hukum adat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat  adat  melalui      Desa Pakraman  untuk  turut  andil  dalam pencegahan  penyalahgunaan  peredaran gelap  narkoba  di  desa  adat  masing- masing  di  Kabupaten  Buleleng  dengan secara  regulasi  membuat  pararem  yang memuat  aturan  dalam  pencegahan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkoba.

## Daftar Pustaka:
Hadikusuma,  Hilman  . Pengantar  Ilmu Hukum  Adat  . Bandung:  Mandar Maju, 1992 . Koesnoe,  M. Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini .
Surabaya:  Ai  rlangga  University  Press, 1979 . Muhammad, Bushar . Azas-Azas Hukum Adat:  Suatu  Pengantar. Jakarta:
Pradya Paramita, 1994 . Raharjo, Satjipto . “ Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia  ”  ,  dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia, 2005 . Santoso, Urip . Hukum  Agraria dan hak -Hak Atas Tanah. Jakarta:  Prenada  Media, 2006 . Soekanto , Soerjono. Pokok- Pokok  Sosiologi Hukum . Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1999 .
Soepomo,  R. Bab-Bab  Tentang  Hukum Adat. Jakarta:  Pradya  Paramita,
2000. Sumarman,  Anto  . Hukum  Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa, 2003.
Wignjodipuro,  Surojo  . Pengantar  dan Azas-Azas  Hukum  Adat. Jakarta: Gunung Agung, 1982 . Wignjosoebroto , Soetandyo. Dari Hukum  Kolonial  k  e  Hukum Nasional .
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995 .