## Wajah Hukum

## Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi: Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
Indra Rahmatullah 1 dan Ika Atikah 2
1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412, 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Hasanuddin Banten
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Panancangan Cipocok Jaya, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118, Correspondence email: indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id, ika.atikah@uinbanten.ac.id
Abstrak. Liberalisasi ekonomi dan teknologi di era globalisasi  membawa  problem  filosofis  terhadap  paradigma  ilmu  hukum di Indonesia karena ideologi kapitalismenya yang sarat kepentingan pemilik modal dan praktik monopoli sehingga merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan liberalisasi teknologi yang dianggap bebas dari ideologi manapun ternyata juga tidak lepas dari  ideologi  kapitalisme  negara  yang  menguasai  kecanggihan  teknologi  sehingga  menimbulkan  disrupsi  ideologi  suatu  bangsa (neo  imperalisme).  Tujuan  studi  ini  untuk  menganalisis  relevansi  Pancasila  yang  menjadi  landasan  filosofis  paradigma  ilmu hukum di Indonesia ketika dihadapkan dengan situasi globalisasi. Untuk menganalisis problem tersebut, artikel ini menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  filsafat  (philosophical  approach).  Pancasila  sebagai  penjaga  ideologi negara  Indonesia  perannya  sangat  strategis  dan  urgen  dalam  menjaga  filsafat  ilmu  hukum  yang  senantiasa  berkembang  dalam merespon arus globalisasi dari dimensi ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kelima Sila Pancasila terus dinamis dan akomodatif memberikan landasan ideologis-filosofis bagi perkembangan ilmu hukum dalam menghadapi tantangan zaman.
Kata kunci : Liberalisasi, Pancasila dan Ilmu Hukum.
Abstract.  The  liberalization  of  economy  and  technology  in  globalization  cause  philosophical  problem  to  the  jurisprudence paradigm in Indonesia because of its capitalism ideology which full of capital owners interests and monopolies that harm small and medium enterprises. Meanwhile,  liberalization  on technology  which is considered free from any ideology, is not  separable from capitalism which controls technological sophistication that causes the ideological disruption of a nation (new colonialism). The purpose of this study is to analyze the relevance of Pancasila which is the philosophical bases of the jurisprudence paradigm in  Indonesia  when  faced  the  globalization.  To  analyze  this  problem,  this  article  uses  normative  legal  research  method  with philosophical approach. Pancasila as the guardian of the ideology of the Indonesia state has very strategic and significant role in maintaining  the  philosophy  of  law  that  is  constantly  evolving  in  responding  the  globalization  from  ontology,  epistemology  and axiology  aspects.  The  five  precepts  of  Pancasila  are  dynamic  and  accommodating  ideological-philosophical  bases  for  the development of jurisprudence in facing the current challenges.
Keywords: Liberalization, Pancasila and Jurisprudence .

## PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  memberikan  perubahan  yang  besar  terhadap  kehidupan  manusia  karena  globalisasi  mengacu pada proses komprehensif terhadap manusia yang telah diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal dan global. Bahkan saat ini sudah dihadapkan pada multi polarisasi 1 sehingga globalisasi dikatakan sebagai “ Globalization as  a  concept  refers  both  to  the  compression  of  world  and  the  intensification  of  conciousness  of  world  as  a  whole ”. 2 Giddens,  globalisasi  merujuk  pada  sebuah  perubahan  dalam  bentuk  spasial  dari  pengaturan  dan  aktivitas  manusia sampai  kepada  pola  aktivitas  pada  tingkat  transkontinetal  dan  interregional.  Termasuk  adanya  hubungan-hubungan sosial  dan  institusi-institusi  yang  melampaui  ruang  dan  waktu. 3 Globalisasi  telah  merambah  hampir  di  semua  aspek kehidupan  masyarakat  yakni  dalam  aspek  ekonomi,  politik,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK),  budaya, pendidikan,  dan  lain-lain.  Globalisasi  sekarang  ini  telah  hidup  dalam  suatu  habitat  yang  global,  transparan,  tanpa sekat, 4 saling berkaitan ( linkage ) dan ketergantungan ( interdependence ). 5
Ada  enam  klaster  globalisasi,  yaitu:  (1)  globalisasi  industri  dan  teknologi  ( globalizations of  industrialism  and technology ),  (2)  globalisasi  pekerjaan  dan  perpindahan  tenaga  kerja  ( globalizations  of  work  and  migration ),  (3)
1 M.  Albrow, Globalization  Knowledge  and  Society (London:  Sage  Publication,  1990).  Charis  Vlados,  Dimos Chatzinikolaou, and Badar Alam qbal, “New Globalization and Multipolarity: A Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case,” Journal of Economic Integration 37, no. 3 (2022): 458–483.
2 Roland Robertson, Globalization (London: Sage Publication, 1992).
3 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64.
4 Keinichi Ohmae, Borderless World (USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990).
5 Hazel  Henderson, Building  a  Win-Win  World,  Life  Beyond  Global  Economic  Warfare (San  Fransisco:  Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996).
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
globalisasi keuangan ( globalizations of finance ), (4) globalisasi dampak manusia terhadap lingkungan ( globalizations of human effects on the biosphere ), (5) globalisasi militerisme dan perdagangan senjata ( globalizations of militarism and  arms  trafficking ),  dan  (6)  globalisasi  komunikasi  dan  ruang  angkasa  ( globalizations  of  communications  and planetary culture ). 6
Dengan  era  globalisasi  tersebut,  perdagangan  bebas  antar  negara  tidak  dapat  dihindari  lagi.  Dalam  dunia modern  sekarang,  suatu  negara  sulit  untuk  dapat  memenuhi  seluruh  kebutuhannya  sendiri  tanpa  kerjasama  dengan negara lain. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, pembagian kerja menjadi semakin menjadi- jadi.  Fenomena  tersebut  terjadi  karena  semakin  meningkatnya  saling  ketergantungan  (interpendensi)  ekonomi  di dunia.  Ketergantungan  ini  disebabkan  karena  bervariasinya  sumber-sumber  alam  atau  faktor-faktor  dominan  lainnya seperti jumlah penduduk, teknologi, atau ekonomi antara satu negara dengan  negara lainnya. 7 Fenomena ini menjadi sebuah tantangan bagi  semua  negara untuk bersiap menghadapi gelombang globalisasi, baik yang berdampak positif seperti  berbagai  kemudahan  maupun  yang  berdampak  negatif  seperti  munculnya  dominasi  monopoli. 8 Indonesia termasuk  negara  yang  tidak  luput  dari  tantangan  untuk  menghadapi  globalisasi  dalam  arus  liberalisasi  ekonomi  dan teknologi.
Dari aspek liberalisasi ekonomi, Indonesia dihadapkan pada persaingan yang ketat dalam dua kutub globalisasi ekonomi,  yakni  perdagangan  bebas  ( free  trade )  dan  investasi  asing  langsung  ( foreign  direct  investment ).  Situasi  ini memaksa Indonesia untuk bersiap secara bersamaan untuk adaptif dan dinamis dengan integrasi ekonomi dan hukum internasional sekaligus juga untuk melakukan proteksi demi mengamankan kedaulatan negara. Sedangkan Dari aspek teknologi,  seluruh  belahan  dunia  sedang  mengalami  disrupsi  teknologi  yang  mengguncang  semua  aspek  kehidupan manusia. 9 Di  sektor  ekonomi,  disrupsi  teknologi  membuat  dan  mengubah  model  bisnis  konvensional  menjadi  serba digital. 10 Sektor pertahanan, disrupsi memberikan efek  terhadap semua kegiatan militer. Sistem demokrasi terganggu akibat polarisasi informasi di masyarakat, begitu juga dengan norma-norma  sosial lainnya. Disrupsi juga berdampak pada  peta  hubungan  internasional  antar  negara  yang  mempertontonkan  kekuasaan  dan  dominasi  negara.  Isu-isu regionalitas  saat  ini  telah  berubah  bentuk  menjadi  sebuah  quasi-otonom  akibat  kebijakan  politik  global. 11 Kesimpulannya, teknologi memberikan efek disrupsi yaitu gangguan karena dapat menimbulkan destruktif di tengah- tengah masyarakat. 12
Dari beberapa literature reviu menyatakan bahwa sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai akar filosofis yang  kuat,  Indonesia  harus merespon dan melakukan filterisasi atau penyaringan terhadap gelombang globalisasi  ini sehingga memberikan manfaat dan kemaslahatan yang besar terhadap bangsa Indonesia, bukan justru sebaliknya yaitu kemudharatan. 13 Pancasila  adalah  sebuah  ideologi  dan  filosofi  bangsa  Indonesia  yang  menjadi  garda  terdepan sekaligus filter terhadap semua dampak globalisasi sehingga patut dijaga eksistensinya. 14 Beberapa literature tersebut, masih  belum  menjadikan  posisi  pengembangan  ilmu  hukum  dalam  menghadapi  tantangan  globalisasi  yang berdasarkan Pancasila dan respon ilmu hukum terhadap disrupsi ekonomi dan teknologi.  Padahal, ilmu hukum sangat berperan  strategis  dalam  membantu  membangun  sistem  hukum  nasional  yang  mengatur  bidang  perekonomian  dan
6 Ibid . 7 Wolfgang Friedmann, The Changing of International Law (London: Stevens and Sons, 1964), hlm. 21 8 Abdul Ghafoor Awan, “Prof Dr Abdul Ghafoor Paper . Pdf,” Global Journal of Management and Social Sciences 6, no. 2 (2016).Dani  Broitman  and  Daniel  Czamanski,  “Endogenous  Growth  in  a  Spatial  Economy :  The  Impact  of  Globalization  on Innovations and Convergence” 44 (2021): 385–399.Opuene Davies, Sam Aleruchi, and Egbuchu Ph, “Understanding the Concept of Globalization,” Academic Journal of Current Research 6, no. 5 (2019).
9 Elia  Elisa  Cia  Alves  and  Andrea  Quirino  Steiner,  “Globalization,  Technology  and  Female  Empowerment:  Breaking Rights or Connecting Opportunities?,” Social Indicators Research 133, no. 3 (2017): 859–877.
10 Yaroslav  Izmaylov  et  al.,  “Digital  Economy  As  An  Instrument  of  Globalization,” Periodyk  Naukowy  Akademii Polonijnej 27, no. 2 (2018).
11 Giovanni Barbieri, “Regionalism, Globalism and Complexity: A Stimulus towards Global IR?,” Third World Thematics: A TWQ Journal 4, no. 6 (2019): 424–441, https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1685406.
12 Sabungan Sibarani, “Impelementasi Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 I,” in Membangun Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0 (Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2018).
13 Ega  Regiani  and  Dinie  Anggraeni  Dewi,  “Pudarnya  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Di  Era Globalisasi,” Kewarganegaraan 5,  no.  1  (2021):  30–38.  Firman  Yudhanegara,  “Pancasila  Sebagai  Filter  Pengaruh  Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme,” Cendekia Jurnal Ilmu Administrasi Negara VIII, no. 2 (2015): 165–180.
14 Ambiro Puji Asmaroini, “Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat DI Era Globalisasi,” JPK: Jurnal  Pancasila  dan  Kewarganegaraan I,  no.  2  (2017).  Suhardi  Alius,  “Resonansi  Kebangsaan :  Pancasila  Dalam  Pusaran Globalisasi,” Jurnal  Keamanan  Nasional II,  no. 1  (2016).  Nabella  Yaniariza  et  al.,  “Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Membentuk Moral Bangsa Yang Terkikis Akibat Benturan Globalisasi,” Pendidikan Tambusai 5, no. 1 (2021): 962–968.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
teknologi. 15 Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongangan analisis tersebut untuk membangun ilmu hukum yang berparadigma  Pancasila  di  tengah-tengah  tantangan  era  globalisasi  saat  ini  khususnya  dalam  bidang  ekonomi  dan teknologi.

## METODE Pendekatan Penelitian
Untuk  menemukan  solusi  dari  masalah,  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif 16 atau penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian  kepustakaan.  Sedangkan  pendekatannya  adalah  filsafat  ( philosophical approach ) yaitu sebuah pendekatan yang melihat hukum sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi dari masyarakat atau sebuah bangsa. Dengan kata lain, penelitian ini adalah kajian yang menganalisis hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak. 17

## Rancangan Kegiatan
Rancangan  kegiatan  dilakukan  agar  mencapai  hasil  penelitian  yang  baik.  Adapun  rancangan  kegiatan  yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah peran strategis Pancasila di era globalisasi yang ditandai oleh dua arus besar yaitu ekonomi dan teknologi yang liberal dan kapitalis.

## Ruang Lingkup atau Objek
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  menitikberatkan  kepada  eksistensi  keberlangsungan  Pancasila  (Sila-Sila Pancasila)  dalam  menjawab  tantangan  liberalisasi  sektor  ekonomi  dan  kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih. Pancasila  sebagai  filter  ideologis  dalam  paradigma  ilmu  hukum  di  Indonesia.  Sedangkan  objek  dari  penelitian  ini adalah fenomena globalisasi yang memberikan tantangan kepada pembangunan ilmu hukum Indonesia terutama dalam perspektif filsafat ilmunya.

## Bahan dan Alat Utama
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan sehingga bahan yang digunakan adalah bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum tersier. 18 Bahan  Hukum  Primer  dalam  penelitian  ini  bahan  hukum  primernya  adalah  Pancasila.  Bahan  hukum sekundernya  buku-buku,  jurnal-jurnal,  komentar-komentar  yang  membahas  eksistensi  Pancasila  sebagai  sumber  dari segala  sumber  hukum  dan  filsafat  ilmu  dan  Bahan  Hukum  Tersiernya  kamus-kamus  hukum,  ensiklopedia,  indeks kumulatif dan lain sebagainya. alat utama penelitian ini adalah kelima Sila dan butir-butir kelima Sila Pancasila dalam merespon perkembangan liberalisasi ekonomi dan teknologi di era globalisasi.

## Tempat
Tempat dalam penelitian ini adalah negara Indonesia karena mengaji subtansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan ideologis-filosofis.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan teknik pngumpulan data studi dokumen karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya  didasarkan  bersandar  pada  norma-norma  hukum  positif.  Studi  dokumen  merupakan  kegiatan mengumpulkan  dan  memeriksa  dan  menelusuri  dokumen-dokumen  atau  kepustakaan  yang  dapat  memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. 19

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat  dalam judul penelitian, yaitu Filsafat Pancasila:
15 Ridho  Ansari  Simanjuntak,  Faisal  Akbar,  and  M  Yamin  Lubis,  “Dampak  Globalisasi  Terhadap  Eksistensi  Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional,” Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Jurnal Kajian Hukum 2, no. 2 (2021): 217–233.
16 Irwansyah  and  Ahsan  Yunus, Penelitian  Hukum  Pilihan  Metode  Dan  Praktik  Penulisan  Artikel ,  Revisi.  (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 94 .
17 Ibid ., hlm. 153.
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 29-31; Irwansyah and Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel . hlm. 101.
19 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 101.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
a. Paradigma.  Khun  mendefinisikan  paradigma  adalah  gabungan  hasil  kajian  yang  terdiri  dari  seperangkat  konsep, nilai,  teknik  dan  lain-lan  yang  digunakan  secara  bersama  dalam  suatu  komunitas  untuk  menentukan  keabsahan suatu  masalah  berserta  solusinya.  Sedangkan  Ritzer  mengatakan  “… A  fundamental  image  of  the  subject  matter within  a  science.  It  serves  to  define  what  should  be  studied,  what  question  should  be  asked,  how  the  should  be asked  and  what  rule  should  be  followed  in  interpreting  the  answer  obtained.  The  paradigm  is  the  broadest  unit consensus within a science and serve to differentiate on scientific community . 20 b. Ideologi.  Secara  etimologi,  ideologi  berasal  dari  bahasa  Yunani  yakni idea dan logos . Idea bermakna  gagasan, konsep,  pengertian  dasar,  dan  cita-cita.  Sedangkan logos adalah  ilmu,  sehingga  ideologi  adalah  ilmu  pengertian- pengertian  dasar.  Secara  terminologi,  ideologi  adalah  keseluruhan  prinsip  atau  norma  yang  berlaku  dalam  suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek yaitu sosial-politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan. 21 c. Ilmu  Hukum.  Ilmu  hukum  adalah  ilmu  yang  mencakup  dan  membicarakan  segala  hal  yang  berhubungan  dengan hukum yang mempunyai tujuan memperoleh pengetahuan tentang segala hal dari semua seluk beluk hukum. 22 d. Filsafat  Ilmu.  Filsafat  ilmu  sebagai  bagian  filsafat  epistemologi  yang  secara  spesifik  mengaji  hakekat  ilmu (pengetahuan  ilmiah),  yang  ingin  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  hakekat  ilmu,  baik  yang  mengenai pertanyaan  ontologis,  epistemologis  dan  aksiologis  tentang  ilmu. 23 Ontologi  ilmu  hukum  adalah  ajaran  tentang hakikat  hukum  yang  menyangkut  asas  hukum,  kaidah  hukum,  perikatan,  dan  moral.  Epistemologi  hukum  adalah ajaran  tentang  pengetahuan  yang  mempertanyakan  seberapa  jauh  pengetahuan  tentang  hakikat  hukum dimungkinkan  berlaku  secara  umum.  Aspek  ini  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengungkap  sebuah kebenaran.  Sedangkan  aksiologi  adalah  ajaran  tentang  nilai  hukum  yang  dikaitkan  dengan  tujuan  hukum.  Dalam tahap ini mempertanyakan tentang nilai. 24

## Teknik Analisis Data
Alat  utama  analisis  dalam  penelitian  ini  adalah  Sila-Sila  Pancasila.  Variabel-variabel  ekonomi  dan  teknologi direlevansikan  dengan  Kelima  Sila  Pancasila  untuk  diambil  kesimpulan  yang  analitis.  Untuk  mendapatkan kesimpulan, maka teknik analisis yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) di mana analisisnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen sehingga melahirkan argumentasi yang bersifat preskriptif-filosofis. 25

## HASIL Globalisasi Ekonomi dan Teknologi
Globalisasi  memiliki  beberapa  definisi  yang  sering  digunakan  secara  bergantian,  yaitu;  Internasionalisasi, Liberalisasi,  Universalisasi  dan  Modernisasi.    Pertama,  globalisasi  adalah  internasionalisasi,  yaitu  mendeskripsikan hubungan lintas perbatasan  antara negara-negara  yang saling bertukar dan berketergantungan akibat  tumbuhnya arus perdagangan  dan  investasi  sehingga  menimbulkan  pergerakan  ekonomi  internasional  dari  nasional  menuju internasional. Hirst dan Thompson mengatakan bahwa globalisasi menggambarkan sebuah pertumbuhan yang ditandai dengan pertukaran internasional dan saling berketergantungan. Dalam globalisasi ada arus investasi modal dan dagang yang memungkinkan terjadinya pergerakan ekonomi internasional . 26
Kedua,  globalisasi  adalah  liberalisasi,  yaitu  sebuah  proses  untuk  mengubah  pembatasan  pemerintah  terhadap pergerakan antar negara dengan tujuan ekonomi dunia semakin terbuka dan ekonomi dunia tanpa batas, “ globalization refers to a process of removing government-imposed restrictions on movements between countries in order to create an  open,  borderless  world  economy .”  Liberalisasi  mensyaratkan  adanya  pengurangan  pengaturan  hambatan  ( entry barrier ), pengurangan batasan investasi asing, pengawasan modal dan visa. 27
Ketiga, globalisasi adalah universalisasi, yaitu proses penyebaran berbagai objek dan empirisme kepada orang- orang di seluruh belahan dunia, “ globalization is the process of spreading various objects and experiences to people at
20 Erlina Diamastuti, “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis,” Jurnal Akuntansi Universitas Jember 10, no. 1 (2015): 61.
21 M. Syamsudin et al., Pendidikan Pancasila Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesiaan , ed. 1 (Yogyakarta: Total Media, 2009). 166.
22 Bernard  Arief  Shidarta, Refleksi  Tentang  Struktur  Ilmu  Hukum  Sebuah  Penelitian  Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2009). hlm. 131.
23 Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005). hlm. 33.
24 Irwansyah and Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel . 17-18.
25 Ibid . hlm. 171-172.
26 Paul  Hirst  and  Grahame  Thompson, Globalization  in  Question :  The  International  Economy  and  the  Possibilities  of
Governance (Cambridge, UK: Blackwell Publishers, 1999),
https://books.google.co.id/books/about/Globalization_in_Question.html?id=5Bh0BgAAQBAJ&redir_esc=y.
27 Jan Aart Scholte, “Defining Globalization,” Workers, Unions, and Global Capitalism (2015): 25–62.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
all  corners  of  the  earth”.28  Dapat  diartikan  juga  sebagai  “worldwide”  dan  “everywhere”.  Pada  umumnya,  jika globalisasi  dikaitkan  dengan  universalisasi,  maka  sebuah  proses  homogenisasi  atau  penyeragaman  atau  konvergensi hal-hal yang berkaitan dengan budaya, ekonomi, hukum dan politik. 29
Keempat,  globalisasi  adalah  westernisasi  atau  modernisasi  yang  merefleksikan  sebuah  struktur  sosial  modern dan tersebar dalam seluruh sendi kehidupan manusia seperti kapitalisme, industrialisme, rasionalisme, urbanisme dan lain-lain  sehingga  menjalar  pada  bidang-bidang  ilmu  pengetahuan,  kapitalisme  produksi,  teknologi  dan  negara kebangsaan.  Globalisasi  juga  sering  disebut  sebagai  sebuah  kolonialisme  dan  imperalisme  dikarenakan  prosesnya yang mengakibatkan destruktif dan subordinasi. 30
Bagi  Giddens,  ada  4  dimensi  fenomena  globalisasi,  yaitu  ekonomi  dunia  yang  menganut  kapitalis  (world capitalist  economy ),  sistem  negara  kebangsaan  ( nation  state ),  tatanan  militer  dunia  ( world  military  order )  dan pembagian  kerja  ( international  labour  division ). 31 Ekonomi  dunia  kapitalis  merepresentasikan  kekuatan  utama ekonomi  dunia  yang  dilakukan  negara-negara  kapitalisme  untuk  mendorong  sebuah  proses  produksi.  Perusahaan- perusahaan  yang  berlevel  internasional  yaitu  Multi  National  Corporation  (MNC)  atau  Transnational  Corporation (TNC) memainkan peran sebagai pelaku utama  dalam dunia bisnis dengan melakukan ekspansi pangsa pasar dengan aksi atau strategi bisnis. Bahkan tidak jarang, perusahaan-perusahaan besar kelas dunia mempunyai modal yang lebih besar daripada sebuah negara. 32
Liberalisasi ekonomi dan globalisasi adalah dua bidang yang inherent dengan kapitalisme sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang didirikan pada awal tahun 1948. Saat itu,  GATT  hanya  beranggotakan  23  negara  dan  pada  sidang  di  Marrakes-Marroko  tanggal  15  April  1994  anggota GATT  sudah  mulai  bertambah  dengan  beranggotakan  144  negara.  Ada  tiga  prinsip  GATT  saat  disepakati  pada  1 Januari 1948, yaitu: a. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan sama suatu negara kepada negara-negara lain sebagai mitra dagangnya,  b.  Prinsip  most  favoured  nation/MFN,  yaitu  negara  anggota  GATT  tidak  boleh  memberikan  perlakuan khusus  yang  menguntungkan  hanya  pada  suatu  negara  tertentu  dan  memndekan  negara  lainnya  dan  c.  Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan suatu negara harus transparan agar diketauhi oleh negara lainnya.
Untuk  menjaga  kontinuitas,  konferensi  GATT  dilaksanakan  secara  regular  tahunan  sejak  tahun  1963-1967 sehingga dikenal dengan sebutan Kennedy Round. Tahun 1973-1979, diadakan kembali  konferensi GATT di  Tokyo dengan sebutan Tokyo Round sebanyak 7 kali putaran. Pertemuan selanjutnya dinamakan Uruguay Round tahun 1986 yang  diinisiasi  oleh  Amerika  Serikat  karena  mendapat  dukungan  dari  Jepang  dan  perekonomian  Pacific  Basin. Namun, peristiwa tersebut mendapat perlawanan dari pihak oposan termasuk dari negara-negara berkembang. Alotnya putaran  Uruguay  tersebut,  pada  akhirnya  mendapat  kata  sepakat  pada  liberalisasi  perdagangan  dunia  dan  kompetisi global  yang  disetujui  dalam  pertemuan  di  Marrakes  Maroko  tanggal  15  April  1994  dan  kemudian  menstrukturisasi GATT menjadi WTO ( World Trade Organization ) di tanggal 1 Januari 1995.
Adapun  latar  belakang  pembentukan  GATT  ini  karena  adanya  kesepakatan  yang  mengakomodasi  hasil kompromi tarif dan klausul-klausul perlindungan protektif. GATT didisain sebagai suatu persetujuan tambahan  yang eksistensinya  berada  di  bawah  piagam  ITO.  Tetapi  awalnya  memang  GATT  tidak  dirancang  menjadi  sebuah organisasi  internasional  saat  itu.  GATT  mengadakan  putaran-putaran  perundingan  (Round)  untuk  mendiskusikan problem-problem yang berkaitan dengan perdagangan dunia. Sejak berdiri di tahun 1947, GATT telah memfasilitasi 8 putaran  di  mana  putaran  terakhir  (Uruguay  Round)  terjadi  dari  tahun  1986-1994  yang  dimulai  dari  kota  Jenewa, Swiss. 33 World  Trade  Organization  (WTO)  dibentuk  tahun  1948  untuk  mengatasi  wadah  yang  belum  terorganisir dalam  mengatur  dan  menyelesaikan  sengketa  dagang  internasional.    Situasi  ini  merupakan  momentum  terjadinya globalisasi  terhadap  hukum  karena  sebagian  besar  negara  menyepakati  GATT-Putaran  Uruguay  (PU). 34 Namun sebagai  catatan  kritis,  jika  perundingan  GATT-PU  hasilnya  mengikuti  apa  yang  diinginkan  oleh  negara-negara industri  maju,  maka  mereka  akan  lebih  leluasa  menjalankan  praktik  neoimperialisme  dan  neokolonialisme  terhadap negara-negara berkembang. 35
28 Ghasemi Hakem, Globalization and International Relations: Actors Move from Non-Cooperative to Cooperative Games (Iran: IKIU, 2012).
29 Jan Aart Scholte, “Defining Globalization.”
30 Ibid . 31 Gabriela Tejada,  “The  Four  Dimensions  of  Globalisation  According  to  Anthony  Giddens,” Glopp ,  2007, http://www.glopp.ch/website/en/index.html.
32 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: T. Polity Press, 1991), hlm. 70-71.
33 Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar , 5th ed. (Bandung: Keni Media, 2011)., hlm. 93.
34 Kesepakatan GATT-Putaran Uruguay terbagi dalam 15 kluster. Empat di antaranya berupa ketentuan baru, yaitu: Trade Related Investment Measures (TRIMs), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), World Trade Organization (WTO), dan General Agreement on Trade in Service (GATS). Lihat dalam Final Act of Uruguay Round.
35 Adi Sulistyono , Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian  Visi Indonesia 2030 (Surakarta, 2007). Disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007, hlm.  10-11.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
WTO  berisi  piagam  beserta  4  lampirannya.  Keempat  Annex  tersebut  yaitu:  Annex  1  memuat  Persetujuan- Persetujuan Multilateral yang terdiri atas hasil perundingan Uruguay yang bersifat “imperative atau memaksa” karena mengikat  semua  anggota  WTO.  Annex  1  terdiri  atas  tiga  bagian,  Annex  1  A:  Multirateral  Agreement  on  Trade  in Goods,  Annex  1  B:  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS)  dan  Annex  1  C:  Trade-Related  Aspects  of International Property Rights (TRIPS), including Trade in Counterfeit Goods. Annex 2: Understanding on Rules and Procedures  Governing  the  Settlement  of  Disputes.  Annex  3:  Trade  Policy  Review  Mechanisme  dan  Annex  4: Plurilateral Trade Agreement. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization  (Persetujuan  Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) sebagai langkah cepat pasca dibentuknya WTO sebagai penerus sistem dan ketentuan GATT,. 36
Namun  demikian,  tidak  selamanya  liberalisasi  membawa  dampak  positif.  Ideologi  liberal  di  atas,  bagi  bangsa Indonesia  sebenarnya  dipaksa  menyesuaikan  dengan  ideologi  tersebut  karena  tidak  sesuai  dengan  falsafah  bangsa Indonesia.  Secara  historis,  Indonesia menganut  sistem  nilai tukar mengambang (managed  floating exchange system) dan  pasti  menuju  ke  arah  sistem  nilai  tukar  bebas  (freely  floating  exchange  system)  akibat  liberalisasi  ekonomi. Globalisasi membuat sistem  ekonomi  kita yang masih  rentan menjadi bergejolak  sebagai  akibat bebasnya lalu lintas modal.37
Tekanan  melalui  Letter  of  Intents  dari  IMF  untuk  melaksanakan  privatisasi  telah  membuat  BUMN  yang bereputasi  dunia  dan  profitable  dilepas,  sebut  saja  pada  kasus  PT.  Indosat.  Adanya  kesepakatan  GATS, menguntungkan negara maju karena bisa ekspansi tetapi menjadi problem bagi negara berkembang seperti Indonesia. Banyaknya  kantor-kantor  dagang  asing,  konsultan  asing,  bahkan  sampai  kepada  lembaga  pendidikan  asing.  Dalam konteks  demikian,  tidak  heran  negara-negara  berkembang  sulit  bersaing  khususnya  dalam  produk  sejenis  dan  hasil industri sehingga defisit sektor perdagangan semakin besar yang akhirnya membawa kerugian. 38
Selain  globalisasi  terhadap  ekonomi  beserta  dampaknya,  teknologi  juga  bagian  dari  faktor  pendorong globalisasi.  Perkembangan  teknologi  menjadi  sebuah  fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari  saat  ini  di  belahan  dunia manapun. Dengan teknologi, tidak ada lagi sekat atau batas antar negara. Peristiwa yang terjadi di sebuah negara dapat dengan cepat seketika menjalar informasinya ke negara lain akibatnya canggihnya kemajuan alat teknologi.
Globalisasi  teknologi  merupakan  rangkaian  sejarah  perkembangan  kehidupan  manusia.  Puncak  dari perkembangan  teknologi  berada  pada  masa  revolusi  industri  4.0.  yang  menekankan  kepada  konsep  digitalisasi  dan penggunaan internet sehingga mengubah cara kerja manusia dari cara manual menjadi otomatis dan digital  sehingga menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan yang sangat cepat. 39
Giddens  berpendapat  bahwa  industrialisasi  adalah  salah  satu  fenomena  dari  globalisasi  yang  dapat menyebabkan pembagian  kerja baru dalam  industri.  Industrialisasi  tidak hanya dibatasi dengan  skala produksi tetapi juga dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia termasuk membuat lingkungan baru bagi interaksi sesama manusia karena didorong dengan adanya transformasi teknologi informasi. 40
Menurut  Djiwandono,  globalisasi  dibagi  menjadi  tiga  tahap,  fase  pertama  1870-1914,  yaitu  perkembangan peralatan  transportasi  dan  penurunan  hambatan  perdagangan  investasi  internasional.  Fase  kedua,  1950-1980  yaitu integrasi  negara-negara  kaya  seperti  Amerika,  Jepang,  dan  negara-negara  di  kawasan  Eropa  yang  mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Fase ketiga, 1980-sekarang yaitu kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang menyebabkan perdagangan semakin terbuka. 41
Perkembangan  teknologi  dari  tahun  ke  tahun  semakin  canggih  dan  terus  berkembang  pesat.  Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, tidak terkecuali dengan Indonesia. Perkembangan yang semakin masif itu harus diimbangi dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. 42
36 Undang- undang RI  No.  7  tahun  1994  tentang  Pengesahan  Agreement  Establishing  The  World  Trade  Organization (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia),  diundangkan  pada  tanggal  2  Nopember    1994  dalam  Lembaran Negara RI Tahun 1994 No. 57 dan Tambahan LN No. 3564.
37 Suandi Hamid,  “Globalisasi Ekonomi  Dan Tekanan Ideologi Ekonomi  Liberal,” Jurnal  Ketahanan Nasional 10,  no. 3 (2016): 16.
38 Ibid . 39 Hendra Suwardana, Teknik Industri, and Revolusi Mental, “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental,” Jati Unik 1, no. 2 (2018): 111.
40 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity ., hlm, 76-77.
41 Hamid, “Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal.” hlm. 19.
42 Ari  Dermawan,  “Pengaruh  Kemudahan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pelanggaran  Atau  Kejahatan  Hukum,” Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer 2, no. 1 (2017), hlm. 11.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
Keterkaitan antara hukum dan teknologi informasi adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari pada masyarakat yang sedang bertransformasi. Alfin Toffler menyatakan bahwa ada tiga gelombang perubahan sosial masyarakat, yaitu gelombang  pertama,  revolusi  agraria  (8000  SM  –  1700  SM).  Gelombang  Kedua,  revolusi  industri  setelah ditemukannya mesin uap (era industrialisasi 1700 M- 1970 M) dan Gelombang Ketiga, era informasi dan komunikasi (1970  M-2000  M)  yaitu  suatu  masyarakat  yang  mengalami  perubahan  signifikan  pada  tiga  dimensi,  yaitu:  perilaku manusia  ( human  behavior), interaksi  antar  manusia  ( human  interaction ),  dan  hubungan  antar  manusia  ( human relations ).  Perubahan  tersebut  merambat  pada  pola  interaksi  dan  interrelasi  dalam  konteks  perdagangan  dan  bisnis karena tidak lagi dilakukan secara langsung ( face to face) , melainkan dapat memanfaatkan teknologi internet. 43 Transformasi  tersebut  menjadi  sinyal  kemajuan  teknologi  komunikasi  dan  informasi  karena  berdampak  pada arus  informasi  dalam  kehidupan  manusia  modern  yang  tidak  terbatas  ( Global  Village ). 44 Keterkaitan  hukum  dan teknologi  juga  mendapat  perhatian  dari  Organization  for  Economic  and  Cooporation  Development  (OECD)  bahwa teknologi informasi memberikan pengaruh besar terhadap sektor ekonomi, sosial, ekonomi dan hukum. 45 Oleh karena itu, hukum harus merespon cepat faktor-faktor nonhukum seperti teknologi baru sehingga mengakibatkan pergeseran paradigma hukum dari sifatnya yang tradisional menuju ke hukum modern.
Menurut  Edmon  Makarim,  karena  adanya  teknologi  pada  akhirnya  mentransformasi  paradigma  hukum tradisional  dalam  3  hal,  yaitu:  a.  transformasi  dari  tertulis  menjadi  tidak  tertulis;  b.  transformasi  dokumen  menjadi non-dokumen,  dan  c.  transformasi  konvensional  menjadi  elektronik  ( e-commerce ). 46 Onno  W.  Purbo  dan  Aang  Arif Wahyudi  mencoba  mengambarkan  e-commerce  sebagai  suatu  cakupan  yang  luas  mengenai  teknologi,  proses  dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui World Wide Website.
Sutan Remy  Sjahdeini mengatakan Electronic Commerce atau disingkat  e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis  yang  menyangkut  konsumen  (consumers),  manufaktur  (manufactures),  service  providers,  dan  pedagang perantara (intermediaries) dengan mengunakan jaringan-jaringan  komputer (computer networks), yaitu  Internet. Pola ini sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.
Julian Ding dalam bukunya E-Commerce: Law and Office mendefinisikan e-commerce sebagai sebuah transaksi antara penjual dan pembeli atau pihak lainnya karena adanya  kesepakatan  untuk menyerahkan barang atau jasa atau pengalihan  hak.  Transaksi  tersebut  dilakukan  secara  elektronik  atau  digital  di  mana  kehadiran  fisik  para  pihak  tidak diharuskan baik dalam urusan publik maupun pribadi. Peristiwa tersebut membutuhkan adanya sebuah sistem jaringan internet sehingga mengabaikan batas-batas antar negara. 47
Akibat  dari  dampak  tersebut,  lahir  suatu  rezim  hukum  baru  yang  dikenal  dengan  hukum  siber  atau  hukum telematika, hukum telematika, hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika, hukum teknologi informasi (law of information technology ), hukum dunia maya ( virtual world law ), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut digunakan karena adanya aktivitas melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer. 48
Perkembangan  kemudahan  teknologi  digital  atau  teknologi  informasi  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan yang tegas dalam  hal menghindari segala  jenis  pelanggaran  yang  diakibatkan  oleh  penyalahgunaan  kemudahan  teknologi  digital.  Pemerintah  perlu mendukung  pengembangan  teknologi  informasi  melalui  infrastruktur  hukum,  sehingga  pemanfaatan  teknologi informasi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilai-nilai  agama  dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. 49
Namun  demikian,  perkembangan  teknologi  memungkinkan  adanya  dampak  dari  disrupsi  diantaranya  adalah Pertama,  menciptakan  kolonialisme  akibat  adanya  kesenjangan  arus  informasi.  Munculnya  teknologi  menyebabkan arus informasi dari negara maju ke negara berkembang menjadi tidak seimbang. Kondisi ini menyebabkan masyarakat di negara tertentu lebih banyak mengonsumsi informasi dari negara yang maju. Sehingga memungkinkan munculnya kolonialisasi.  Dengan  demikian  saat  ini  bentuk  imperialisme  dalam  penaklukan  negara  lain  bukan  dengan  akuisisi tanah  dan  wilayah,  melainkan  berupa  melalui  arus  informasi  dan  komunikasi.  Kedua,  Perubahan  sistem  nilai  dan
43 Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado, Sosiologi Dan Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 41.
44 Dimitri  Mahanaya, Menjemput  Masa  Depan  (Futuristik  Dan  Rekayasa  Masyarakat  Menuju  Era  Global) (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 49.
45 OECD, The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preeliminary Findings and Research Agenda (Paris, 1999).
46 M.  Arsjad Sanusi ,  Syahrir  Muhammad,  and  Marwardi, Konvergensi  Hukum  &  Teknologi  Informasi  Sebuah  Torehan Empiris-Yuridis (Depok: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 113.
47 Julian Ding , E-Commerce:Law and Office (Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999), hlm. 25.
48 Lihat penjelasan umum Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
49 Ari Dermawan , “Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Hukum.” hlm. 11.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
norma.  Perubahan  ini  dapat  bersifat  konstruktif  dan  destruktif.  Perubahan  konstruktif  terjadi  ketika  pemanfaatan teknologi  digunakan  untuk  hal-hal  yang  baik,  profesional  dan  berintegritas. 50 Sedangkan  destruktif  adalah  a) Kenakalan  dan  tindak  penyimpangan  dikalangan  remaja  b)  Melemahkan  rasa  gotong-royong  dan  saling  tolong- menolong  yang menjadi ciri  khas masyarakat  Indonesia, c) Manusia menjadi malas.; d) Berkurangnya  sosialisasi; e) Pemanfaatan  jasa  komunikasi  oleh  jaringan  terorisme;  g)  menjadikan  seseorang  yang  individualis;  dan  h)  Maraknya cyber crime . 51
Selain  itu,  banyak  modus  kejahatan  sering  dilakukan  yaitu  kejahatan  siber  ( Cyber  Crime ).  Kejahatan  siber adalah kejahatan yang timbul karena komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Sasaran dari kejahatan siber sebagai berikut: 52
1. Individu ( Against Person ). Contoh kejahatan ini antara lain:
a. Pornografi;  membuat,  memasang,  mendistribusikan,  dan  menyebarkan  material  yang  berisi  pornografi,  cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
b. Cyberstalking/Cyberbullying . Contoh; mengganggu atau melecehkan seseorang.
c. Cyber-Tresspass .  Contoh,  melanggar  hak  privasi  orang  lain  seperti Web  Hacking,  Breaking ke PC,  Probing, Port Scanning . 2. Hak  milik  ( Againts  Property ).  Contohnya  adalah  akses  illegal,  pemilikan  informasi  elektronik  illegal;  pencurian informasi, carding, cybersquating, hijacking, data forgery . 3. Pemerintah ( Againts Government ). Contohnya kejahatan siber terorisme dan peretasan situs  resmi pemerintah atau situs militer.

## Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Dalam Merespon Globalisasi Ekonomi
Tantangan  globalisasi  dalam  memasuki  era  ini  semakin  berat  karena  tidak  ada  negara  manapun  yang  dapat menahan  arus  sangat  besar  ini.  Ketahanan  negara  pada  akhirnya  dikembalikan  kepada  negara  masing-masing  untuk sebisa  mungkin  memanfaatkan  globalisasi  dengan  segala  manfaat  dan  mudharatnya.  Tidak  ada  sendi  kehidupan manusia yang tidak terpengaruh dengan fenomena ini termasuk dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.
Globalisasi mengakibatkan bidang ilmu hukum di Indonesia harus berubah, dinamis, reaktif sekaligus responsif dengan  perkembangan  saat  ini.  Aspek  hukum  ekonomi  dan  aspek  hukum  teknologi  adalah  dua  bidang  dalam  ilmu hukum  yang  terkonvergensi  sangat  besar  dibandingkan  dengan  bidang  lainnya.  Ilmu  hukum  ekonomi  dipaksa  harus mengadopsi  semua  perkembangan  di  dunia  internasional  sebagai  konsekuensi  lahirnya  perjanjian-perjanjian internasional yang digagas sejak kelahiran GATT dan WTO. Sedangkan teknologi adalah pendorong makin cepatnya arus globalisasi.
Arus besar tersebut, membutuhkan sebuah ideologi bangsa yang kuat dalam menghadapinya.  Indonesia sangat beruntung  karena  memiliki  Pancasila  sebagai  landasan  ideologis-filosofis  dalam  berbangsa  dan  bernegara.  Menurut Jimly  Asshiddiqie,  Pancasila  adalah  falsafah  kenegaraan  atau  staatsidee  (cita  negara)  yang  berfungsi  sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan  bernegara. 53 Pancasila  sebagai  sistem  nilai  berfungsi  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  ( way  of  life , Weltanschauung ),  apabila  semua  warga  negara  sebagai  komponen  bangsa  telah  meyakini  kebenaran  nilai-nilai Pancasila. Atas dasar keyakinannya itu maka nilai-nilai Pancasila akan dipandang sebagai nilai filsafati.
Paradigma ilmu hukum yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia adalah paradigma ilmu hukum Pancasila. Pancasila  sebagai  sistem  nilai  berfungsi  sebagai  paradigma  ilmu  dengan  baik  apabila  para  akademisi,  praktisi, masyarakat  dan  penyelenggara  negara,  yakin  dengan  kebenaran  nilai-nilai  Pancasila  dan  menjadikannya  sebagai pedoman  dalam  berilmu  maupun  beramal  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Untuk meyakinkan hal tersebut  sehingga tidak goyah, setiap entitas bangsa perlu berupaya memahami nilai-nilai  kebenaran yang  terkait  dengan  dirinya  sebagai  manusia,  kebenaran  tentang  alam,  serta  kebenaran  Tuhan  YME,  sekaligus hubungan  dan  posisinya  di  antara  ketiganya  secara  komprehensif.  Hasil  dari  proses  pencarian  kebenaran  mutlak tersebut terdiri atas 3 (tiga) hal yakni manusia, alam, dan Tuhan YME sehingga melahirkan sebuah paradigma. 54 Penempatan  Pancasila  sebagai  paradigma  ilmu  hukum  Indonesia,  dapat  dicermati  melalui  pemahaman  bahwa penguasaan  ilmu  pengetahuan  di  Indonesia  harus  berpedoman  pada  keilmuan  Pancasila.  Pancasila  berfungsi  sebagai sudut  pandangsebagai  konsekuensi  logis  dari  perspektif  teleologis  dalam  ilmu.  Ilmu  pengetahuan  tidak  bebas  nilai
50 Daryanto Setiawan,  “Dampak  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Terhadap  Budaya,” Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study 4, no. 1 (2018): 67.
51 Ibid .
52 Ari Dermawan, “Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran Atau Kejahatan Hukum.” hlm. 17.
53 Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi (Jakarta, n.d.). 6.
54 Sudjito, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran) (Jogjakarta, 2007). 6.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
karena  masuk  ke  dalam  nilai-nilai  Pancasila  yang  berbasis  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  berujung  pada  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 55
Menjadikan  Pancasila  sebagai  paradigma  ilmu  sangat  penting  dan  oleh  karena  itu  perlu  dipedomani  dengan alasan  sebagai  berikut:  a.  Paradigma  merupakan  seperangkat  nilai  tentang  Tuhan,  alam,  manusia,  dan  hubungan  di antara  ketiganya,  yang  diyakini  kebenarannya  dan  hukum-hukum  serta  teknik-teknik  aplikasi  yang  dianut  bersama oleh  para  anggota  suatu  komunitas  ilmiah  dan  b.  Paradigma  merupakan  sumber,  fondasi,  asal  dan  awal  dari keberadaan dan perkembangan ilmu. Dalam Simposium dan Sarasehan tentang Pancasila di UGM pertengahan  tahun 2006  dan  Seminar  Nasional  tentang  nilai-nilai  Pancasila  di  Universitas  Pancasila  Jakarta  akhir  tahun  2006,  telah diyakini  bahwa  paradigma  ilmu  Indonesia  adalah  Pancasila.  Artinya,  berolah  ilmu  dan  mengamalkan  ilmu  harus berporos, berproses dan bermuara pada nilai-nilai Pancasila. 56
Hal ini sesuai dengan maksud Presiden Soekarno yang menghendaki adanya penarikan ke atas dan penarikan ke bawah  terhadap  ajaran  Pancasila.  Penarikan  ke  atas  adalah  perumusan  teori  Pancasila,  khususnya  ke  dalam  filsafat ilmu  yang  mengkaji  Pancasila.  Sedangkan,  penarikan  ke  bawah  adalah  tingkat  penjabaran  dan  pelaksanaannya  yang boleh disebut sebagai sikap hidup atau way of life. 57
Penarikan ke atas menjadikan Pancasila sebagai basis pengembangan dalam Filsafat Ilmu termasuk dalam Ilmu Hukum  dengan  aspek  Ontologi,  Epistemologi  dan  Aksiologi.  Secara  ontologi,  Pancasila  hakikatnya  adalah  sebuah sistem nilai atau prinsip yang mendasari bentuk negara Indonesia.  Di dalamnya berisi hikmah kebijaksanaan reflektif dan ideal pada hal-hal yang dianggap baik, benar, indah dan bermanfaat bagi manusia. Secara epistemologi, Pancasila menjadi alat harmonisasi dari paham Barat modern sekuler, paham kebangsaan, Islam dan  berbagai jenis pengetahuan lainnya.  Oleh  karena  itu,  kebenaran  dalam  Pancasila  adalah  kebenaran  konsensus.  Sedangkan  secara  aksiologi, Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai nilai-nilai luhur. 58
Adapun hakikat pengertian sila-sila Pancasila menurut Notonagoro sebagai berikut: 59

## 1. Sila Pertama: Ketuhanan YME
Ketuhanan  YME  mengandung  pengertian  dan  keyakinan  adanya  Tuhan  YME,  Pencipta  alam  semesta beserta  isinya.  Sila  Pertama  ini  dengan  jelas  mengandung  adanya  konsep  tentang  keberadaan  Tuhan  YME  yang terus  menjalin  hubungan  dan  kesatuan  dengan  manusia  dan  alam  semesta  beserta  isinya.  Hal  demikian  jelas kontradiktif dengan paradigma Cartesian-Newtonian  yang memandang bahwa  Tuhan sudah “pensiun”  sejak  alam semesta  dan  manusia  sebagai  penghuninya  telah  tercipta.  Namun  justru  berelevansi  dengan  karakter  teistik  ilmu hukum yang berparadigma holistik (Sudjito, 2007).
2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
Sila  Kedua  ini  mengandung  konsep  tentang  manusia  yang  utuh.  Dalam  keutuhannya,  ada  rohani  dan jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani ( qalbu ) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu kesatuan, walaupun fungsinya berbeda.
Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau  buruk,  adil  atau  dzalim  dan  sebagainya  sehingga  arah  kehidupan  manusia  senantisa  berada  di  jalan  lurus. Sementara  akal  mengemban  fungsi  kreativitas  dan  progresivitas,  agar  kehidupan  manusia  terus  mengalami kemajuan. Dalam dimensi ilmu  hukum,  kreativitas dan progresivitas akal dikendalikan oleh hati  nurani, sehingga senantiasa  lurus  menuju  ke  arah  tercapainya  kebenaran  dan  keadilan  absolut.  Manusia  Pancasila  mengakui  dan menghargai  keberadaan  akal  (rasio),  namun  bukan  segala-galanya  ( ratio  above  else )  sebagaimana kredo “Cogito Ergo Sum”.
Kalimat  “kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab”  juga  mengandung  konsep  bahwa  manusia  menyatu  dengan alam,  sosial,  maupun  Tuhan  yang  senantiasa  menjalin  hubungan  atas  dasar  prinsip  pansubjektivitas  (Whitehead, 1978). Demikian itu konsep manusia yang beradab, manusia yang bersikap adil, baik pada diri sendiri, sosial, alam maupun Tuhannya. Suatu konsep manusia yang jauh berbeda dari faham individual-liberalisme.
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Persatuan Indonesia adalah perwujudan daripada faham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan YME,  serta  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  (Darmodihardjo,  1979).  Keharusan  menempatkan  Sila  Pertama
55 Syahrul  Kirom,  “Filsafat  Ilmu  Dan  Arah  Pengembangan  Pancasila:  Relevansinya  Dalam  Mengatasi  Persoalan Kebangsaan,” Jurnal Filsafat 21, no. 2 (2016): 105.
56 Sudjito, Pancasila  Sebagai  Paradigma , Bahan  Diskusi  Dalam  Rangka  Pelatihan  Dosen  Di  Pusdik  Pancasila  Dan Konstitusi MK , 2015. 3.
57 Syahrul  Kirom,  “Filsafat  Ilmu  Dan  Arah  Pengembangan  Pancasila:  Relevansinya  Dalam  Mengatasi  Persoalan Kebangsaan.” 108.
58 Ibid . 108-109.
59 Sudjito, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran) . 7.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
dan  Sila  Kedua  sebagai  bingkai  Persatuan  Indonesia,  menunjukkan  adanya  karakter  holistik  faham  kebangsaan Indonesia itu, sekaligus penolakan terhadap faham etnisisma dan etnosentrisma (Jacob, 2006).
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Sila ini mengandung konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggungjawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara  horizontal  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  tidak  sekalipun  atas  dasar  kekuatan  maupun  legalitas formal. Suatu kebijaksanaan secara filosofis akan muncul apabila manusia  berdiri pada kebenaran. Semakin dekat manusia dengan kebenaran absolut dari Tuhan YME, maka akan semakin bijaksana. Konsep kerakyatan Pancasila demikian itu sama dengan karakter teistik ilmu hukum berparadigma holistik (Sudjito, 2007).
5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan  sosial  berarti  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  di  segala  bidang  kehidupan,  baik  materiil maupun  spiritual.  Faktanya  bahwa  keadilan  itu  bukan  keadilan  formal  yaitu  suatu  keadilan  yang  lahir  karena perundang-undangan,  melainkan  keadilan  yang  dikaitkan  dengan  habitat  sosialnya,  yaitu  masyarakat  Indonesia dalam  bingkai  keadilan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dari  sini  sangat  jelas  bahwa  konsep  keadilan Pancasila  berbeda  dengan  konsep  keadilan  positivism  yang  berpadanan  dengan  karakter  realistik  maupun  teistik ilmu hukum berparadigma holistik (Sudjito, 2007).
Untuk  menghadirkan  Pancasila  dalam  konteks  globalisasi,  Pancasila  ditempatkan  sebagai  “ margin  of appreciation ” atau bahkan “ screening board ” suatu bangsa yang harus  mampu melindungi kepentingan nasionalnya ( national  interest )  di  tengah  suasana  global  dan  menjadikan  nilai-nilai  lokal  sebagai  “ screening  board ”  dalam pelembagaan nilai-nilai universal. Konsep ini akan berimplikasi dalam pembentukan teori hukum dan praktik hukum di Indonesia. 60
Sebagai  implementasinya  di  bidang  ilmu  hukum  ekonomi  Indonesia  di  mana  masa  globalisasi  ini  sangat diwarnai  dengan  spirit  individualisme,  kapitalisme,  dan  liberalism  sangat  jelas  bertentangan  dengan  pondasi  sistem ekonomi  Indonesia.  Karakteristik  ekonomi  barat  yang  cenderung  individual,  liberal  dan  kapitalis  tidak  sesuai dipraktikkan  di  Indonesia  yang  menganut  asas  keseimbangan  antara  kepentingan  individu  dan  kepentingan  nasional (masyarakat) dengan memberikan pada negara untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
Dalam  ekonomi  liberal  ditandai  dengan  beberapa  konsep  yaitu:  a.  Setiap  orang  bebas  memiliki  alat-alat produksi  baik  perseorangan  maupun  kelompok,  b.  Campur  tangan  pemerintah  sangat  sedikit,  c.  Motif  memperoleh laba  yang  sebesar-besarnya  dan  d.  Harga  dibentuk  oleh  pasar.  Karakter  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila  yang  dianut  di  Indonesia  karena  akan  menyebabkan  ketimpangan  sosial  dan  ketidakadilan  bagi  rakyat Indonesia.  Oleh  karena  itu,  sistem  ekonomi  Pancasila  adalah  sistem  yang  paling  sesuai  di  Indonesia  dengan karakteristik  sebagai  berikut:    a.  Perekonomian  atas  azas  kekeluargaan,  b.  Cabang-cabang  produksi  bersifat  publik dikelola negara dan c. Pengakuan hak milik perorangan tidak mengganggu kepentingan orang banyak.
Ilmu  hukum  ekonomi  Indonesia  harus  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  yang  berparadigma  Pancasila. Demokrasi  ekonomi  diartikan  sebagai  kedaulatan  ekonomi  yang  berada  di  tangan  rakyat.  Dalam  hal  ini,  rakyatlah yang  berhak  menentukan  tiga  masalah  utama  ekonomi  yaitu  apa  yang  harus  diproduksi  (what),  bagaimana memproduksi (how), dan untuk siapa barang dan jasa yang diproduksi (for whom). Landasan konstitusionil demokrasi ekonomi adalah Pasal 33 UUD 1945. Sedangkan  landasaan idiilnya adalah Pancasila. 61
Konstitusi menyebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sistem ekonomi dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara “(ayat 2);  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat”  (ayat  3).  Ini  merupakan  pilihan  negara  Indonesia  sebagai  negara  yang  berdaulat untuk  menetapkan  sistem  ekonominya.  Hal  ini  dilindungi  oleh  dokumen  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  mengenai Charter  of  Economic  Rights  and  Duties  of  States. 62 Demokrasi  ekonomi  adalah  sebuah  konsep  untuk  menghindari terjadinya  sistem  ekonomi  liberalisme,  etatisme,  dan  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  satu  kelompok  atau monopoli.  Sistem  ekonomi  liberalisme  (free  fight  liberalism)  harus  dihindari  karena  menimbulkan  eksploitasi  dan
60 Kuat Puji Prayitno, “Pancasila Sebagai ‘ Screening Board ’ Dalam Membangun Hukum,” Jurnal  Dinamika Hukum 11, no. Edisi Khusus (2011): 151.
61 Tarmizi  Abbas  and  Win  Konadi  Mana,  “Keterkaitan  Antara  Demokrasi  Politik,  Demokrasi  Ekonomi  Dan  Sistem Ekonomi Kerakyatan,” Jurnal Mimbar XXI, no. 3 (2005). 430-431.
62 Resolution  Adopted  by  the  General  Assembly  3281  (XXIX).  Charter  of  Economic  Rights  and  Duties  of  States ,  n.d., http://www.un-documents.net/a29r3281.htm.

## Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
penghisapan  terhadap  sesama  manusia.  Sistem  etatisme  dimana  ekonomi  dikuasai  oleh  negara  juga  harus  dihindari, karena etatisme dapat mematikan usaha-usaha di luar sektor negara seperti usaha swasta, koperasi, dan usaha kecil. 63 Demokrasi  ekonomi  ditegaskan  dalam  TAP  MPR  Nomor  XVI/MPR/1998  Tahun  1998  Tentang  Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam TAP MPR tersebut menyatakan bahwa  politik ekonomi dalam ketetapan ini mencakup kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari  prinsip-prinsip  dasar  demokrasi  ekonomi  yang  mengutamakan  kepentingan  rakyat  banyak  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945.
Perlindungan bagi pelaku usaha kecil adalah adanya keberpihakan dari negara untuk memberikan perlindungan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 yaitu:
Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai  wujud  keberpihakan  yang  tegas  kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.
Selain  ditafsirkan  sebagai  demokrasi  ekonomi,  sistem  ekonomi  Indonesia  juga  disebut  sebagai  ekonomi pancasila  oleh  Mubyarto.  Ekonomi  Pancasila  bukanlah  sistem  ekonomi  baru  yang  masih  harus  diciptakan  untuk mengganti  sistem  ekonomi  yang  kini  “dianut”  bangsa  Indonesia.  Bibit-bibit  sistem  ekonomi  Pancasila  sebenarnya sudah  ada  dan  sudah  dilaksanakan  oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia  terutama  pada  masyarakat  perdesaan  dalam bentuk  usaha-usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  Bahkan  Ace  Partadiredja  mengatakan  bahwa  sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem ekonomi yang berdasarkan etik. 64
Ada  tujuh  paradigma  sistem  ekonomi  pancasila  yang  telah  digariskan  oleh  GBHN  yaitu:    1.  Terciptanya ketahanan  nasional  yang  kukuh  dan  tangguh;  2.  Mengandung  sikap  dan  tekad  kemandirian  dalam  diri  manusia, keluarga,  dan  masyarakat  Indonesia;  3.  Perekonomian  nasional  dikembangkan  ke  arah  perekonomian  yang berkeadilan  dan  berdaya  saing  tinggi;  4.  Demokrasi  ekonomi  diwujudkan  untuk  memperkukuh  struktur  nasional;  5. Koperasi  adalah  sokoguru  perekonomian  nasional,  sebagai  gerakan  dan  wadah  ekonomi  rakyat,  koperasi  sebagai badan  usaha  ditujukan  pada  penguatan  dan  perkuatan  basis  usaha;  6.  Kemitraan  usaha  yang  dijiwai  semangat kebersamaan  dan  kekeluargaan  yang  saling  menguntungkan  untuk  ditumbuhkembangkan;  dan  7.  Usaha  nasional dikembangkan  sebagai  usaha  bersama  berdasar  asas  kekeluargaan  dalam  pasar  kelola,  dan  dikendalikan  oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta nasionalisme yang tinggi. 65
Sri Edi Swasono mengulas  tentang orientasi  Sistem Ekonomi Pancasila  atau  Sistem Eknomi Kerakyatan  yang menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila adalah Ekonomi Sosialis Indonesia yaitu ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan keadilan sosial. 66
Sistem  ekonomi  di  Indonesia  memang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  ruh  nilai-nilai  Pancasila.  Menurut  Jimly Assiddiqie,  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa  Indonesia  memiliki  perbedaan  dengan  sistem  kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik sehingga ideologi pancasila mengakui kolektivisme maupun individualisme dalam kegiatan  perekonomian.    Sedangkan  sistem  kapitalisme  liberal  dasar  perekonomian  bukan  usaha  bersama  dan kekeluargaan,  namun  kebebasan  individual  untuk  berusaha.  Sedangkan  dalam  sistem  etatisme,  negara  yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya. 67

## Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu Hukum Dalam Merespon Globalisasi Teknologi
Ilmu  hukum  juga  harus  adaptif  dengan  perkembangan  teknologi  karena  pada  titik  ini  terjadinya  konvergensi dengan teknologi. Konvergensi hukum dan teknologi informasi terkait erat dengan proses perubahan sosial (termasuk di dalamnya perubahan sistem nilai masyarakat), yang terdistribusi secara seragam pada level tertentu  dengan aksen posisi. Teknologi informasi merupakan enabling factor dan facilitating factor bagi terjadinya perubahan sosial. 68 Perubahan  sosial  menurut  Soerjono  Soekanto  dengan  mengutip  pandangan  Selo  Soemardjan,  menguraikan bahwa  perubahan  sosial  itu  dapat  dijelaskan  sebagai  segala  perubahan-perubahan  pada  lembaga-lembaga
63 Abbas and Mana, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” hlm. 430-431.
64 Mubyarto, “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 19, no. 1 (2004). 23-24.
65 Ibid . hlm. 17.
66 Abbas and Manan, “Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi Dan Sistem Ekonomi Kerakyatan.” 435.
67 Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi . hlm. 8
68 Syahrial Syarbaini, Ahman, and Djihado, Sosiologi Dan Politik . hlm. 41.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
kemasyarakatan  di  dalam  suatu  masyarakat  yang  mempengaruhi  sistem  sosialnya,  termasuk  di  dalamnya  nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok di dalam masyartakat. 69
P.S. Atiyah menyebutkan bahwa modernisasi dan dinamisme hukum merupakan suatu proses yang harus terjadi karena  tiga  alasan.  Pertama,  adalah  dinamisme  hukum  dibutuhkan  untuk  mengimbangi  lajunya  perubahan  sosial, ekonomi dan teknologi. Kedua adalah dinamisme hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perubahan sistem  nilai di dalam  masyarakat.  Ketiga  adalah  dinamisme  hukum  dibutuhkan  oleh  karena  konstruksi  hukum  memang  membuat hukum memiliki kebutuhan yang konstan untuk terus menerus diperbaiki dan disesuaikan. 70
Karakter dinamis, reaktif dan adaptabel yang terkandung dalam hukum menurut Jerome Frank sebagai berikut:
The law always has been, is now, and  will  ever  continue to be, largely vague, and variable. And, how could this otherwise?.  The  law  deals  with  human  relations  in  their  most  complicated  aspects.  The  whole  confused,  shifting helter-skelter of  life parades before it more confused than ever, in our kaleideskopic age. Men have ever been to construct  a  comprehensive,  eternalized  set  of  rules  anticipating  all  possible  legal  disputes  and  formulating  in advance the rules wich would apply to them. Situations are bound to occur wich were never contemplated when the original  rules  were  made.  How  much  less  is  such  a  frozen  legal  system  possible  in  modern  time?.  The  constant development of unprecedental problems requires a legal system capable of fluidity and pliancy. Our society would be  straighjacketed  were  not  to  the  courts,  will  the  able  assitance  of  the  lawyers,  constantly  overhauling  the  law antd atdapting it to thet realities of ever changing social, industrial, technological, and political condition . 71
Pandangan  di  atas  menjadi  legitimasi  ilmiah  bahwa  hukum  harus  berkarakter  fleksibel,  dinamis,  dan  adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten: “…hukum itu berada dalam keadaan senantiasa bergerak. 72 Namun demikian, sikap yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tidak berarti bebas, dan tanpa saringan karena internet sebagai wujud dari konvergensi teknologi merupakan perwujudan dari kepentingan kapitalisme global ( neo  liberalism ).  Internet  sebagai  jalan  informasi  ( information  highway ),  dan  struktur  kapitalisme  telah  berubah bentuk menjadi digital dari bentuk file folder menjadi binary digit (bit). 73 Hal ini juga disebabkan karena konvergensi teknologi adalah hasil dari interaksi pergaulan bangsa-bangsa di dunia  yang  cenderung menganut paham  liberalisme dan kapitalisme. 74
Pandangan Benny Rianto sejalan dengan diskursus bahwa teknologi merupakan sebuah keharusan bagi negara- negara  modern  penganut  kapitalisme  yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  upaya  melegitimasi  tatanan  politik. Bahkan  ada  yang  mengatakan  bahwa  teknologi  adalah  sebuah  ideologi  dan  agama.  Habermas  mengatakan  bahwa teknologi  menggambarkan  sejarah  legitimasi  kaum  kapitalis  untuk  menjadikan  politik  sebagai  instrumen  dengan memfungsikan  teknologi  sebagai  alat  justifikasi  kekuasaan  dan  dominasi  oleh  negara  tertentu  yang  memiliki keunggulan dalam invensi teknologi.75
Kondisi  tersebut  membawa  pada  kontestasi  kompetisi  atau  rivalitas  antar  negara.  Sebagai  contohnya  dalam hegemoni  perkembangan  Artificial  Intelligence  (AI),  yang  menjadi  pertanda  antar  negara  untuk  saling  bersaing.  AI, didorong  oleh  sektor  swasta  yang  memiliki  keunggulan  baik  dari  sisi  ilmu  pengetahuan  maupun  kekuatan  modal. Buktinya  dalam  teknologi  5  G  hanya  ada  dua  negara  yang  menguasai,  yaitu  Amerika  dan  China.  Kedua  negara  ini sudah  menjadi  pioneer  terhadap  perkembangan  teknologi  5  G  sejak  tahun  2013  dan  menetapkan  standar  umum penggunaannya  di  tahun  2015.  Amerika  dan  China  kemudian  sering  diasumsikan  sebagai  negara  yang  memonopoli ekonomi global dan peta politik internasional. 76
Dari  diskursus  di  atas,  sudah  selayaknya  dalam  menghadapi  disrupsi  teknologi  Pancasila  harus  menjadi penyaring  dalam  merespon  fenomena  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  bagian  dari  konsekuensi  disrupsi  hal-hal  yang bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  karakter  bangsa  Indonesia  yang  terkristalisasi  dalam  tubuh  Pancasila.  Pancasila ditempatkan pada posisi yang sentral dalam setiap pengembangan sebuah ilmu termasuk dalam ilmu hukum.
69 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)., hlm. 90-98.
70 P.S Atiyah, Law and Modterns Society , Second Edi. (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 171-177.
71 Sanusi, Muhammad, and Marwardi, Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris-Yuridis . hlm.
55
72 Ibid . hlm. 55.
73 Benny  Riyanto,  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Era  4.0,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 9, No. 2 (2020): 166.
74 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World , 2nd ed. (London: Cavendish publishing Limited, 1999).
75 Eran  Fisher,  “Contemporary  Technology  Discourse  and  the  Legitimation  of  Capitalism,” European  Journal  of  Social Theory 13, no. 2 (2010): 232.
76 Philip Boucher et al., Disruption by Technology: Impacts on Politics, Economics and Society (Brussels, 2020), hlm. 14.
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
Pancasila  sebagai  sebuah  paradigma  ilmu  hukum  akibat  disrupsi  teknologi  didasarkan  pada  alasan  sebagai berikut,  yaitu: 77 Pertama,  pluralitas  nilai  yang  berkembang  dalam  kehidupan  bangsa  Indonesia  dewasa  ini  seiring dengan  kemajuan  teknologi  menimbulkan  perubahan  dalam  cara  pandang  manusia  tentang  kehidupan.  Hal  ini membutuhkan  renungan  dan  refleksi  yang  mendalam  agar  bangsa  Indonesia  tidak  terjerumus  ke  dalam  penentuan keputusan  nilai  yang  tidak  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa.  Kedua,  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan  datang.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  tuntunan  moral  bagi  para  ilmuwan  dalam  pengembangan  teknologi  di Indonesia.  Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara Barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita  rasa  keadilan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  orientasi  yang  jelas  untuk  menyaring  dan  menangkal  pengaruh  nilai- nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Oleh karenanya, hukum teknologi di Indonesia harus mengandung paradigma Pancasila karena merupakan satu kesatuan  dari  sila-silanya  yang  mengandung  sumber  nilai,  kerangka  berpikir  serta  asas  moralitas  bagi  pembangunan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Adapun  konsepnya  sebagai  berikut: 78 Pertama,  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa, dan  kehendak  sehingga  tidak  hanya  memikirkan  apa  yang  ditemukan,  dibuktikan,  dan  diciptakan,  tetapi  juga mempertimbangkan maksud dan  akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Kedua, Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus beradab karena  Iptek  adalah  bagian  dari  proses  budaya  manusia  yang  beradab  dan  bermoral.  Oleh  karena  itu,  pembangunan iptek  harus  didasarkan  pada  hakikat  tujuan  demi  kesejahteraan  umat  manusia  dan  meningkatan  harkat  dan  martabat manusia,  bukan  menjadikan  manusia  sebagai  makhluk  yang  angkuh  akibat  dari  penggunaan  iptek.  Ketiga,  Sila Persatuan  Indonesia,  memberikan  kesadaran  kepada  bangsa  Indonesia  bahwa  rasa  nasionalisme  bangsa  Indonesia akibat dari sumbangan iptek dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terpelihara, persaudaraan dan persahabatan  antar  daerah  di  berbagai  daerah.  Keempat,  Sila  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan/perwakilan,  mendasari  pengembangan  iptek  secara  demokratis.  Artinya  setiap  ilmuwan haruslah  memiliki  kebebasan  untuk  mengembangkan  iptek,  sikap  saling  menghormati  dan  menghargai  kebebasan orang  lain  dan  terbuka  untuk  dikritik,  direview  maupun  dibandingkan.  Kelima,  Sila  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia,  kemajuan  iptek  harus  dapat  menjaga  keseimbangan  keadilan  yaitu  keseimbangan  hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

## SIMPULAN
Globalisasi telah mengubah semua tatanan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi yang menjadi concern utama. Adanya integrasi ekonomi telah membuat peta politik dunia semakin terbuka sehingga arus liberalisme dan kapitalisme semakin massif. Sedangkan teknologi merupakan alat legitimasi dari liberalisme dan kapitalisme tersebut. Teknologi dapat dikatakan sebuah bentuk baru yaitu neoliberalisme dan neokapitalisme tersebut. Pancasila,  sangat  diperlukan  untuk  menjadi  paradigma  pengembangan  ilmu  hukum  ekonomi  dan  teknologi.  Tidak semua  globalisasi  memberikan  dampak  yang  positif,  ada  dampak  negatif  sebagai  konsekuensinya  di  mana  setiap negara  harus  cermat  melakukan  langkah-langkah  proteksi  yang  bersifat  ideologis  agar  kedaulatan  Negara  Indonesia tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adi Sulistyono. Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030 . Surakarta, 2007. Anthony Giddens. The Consequences of Modernity . Cambridge: Polity Press, 1990. ———. The Consequences of Modernity . Cambridge: T. Polity Press, 1991.
Bernard Arief Shidarta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai  Landasan  Pengembangan  Ilmu  Hukum  Nasional  Indonesia .  Bandung: Mandar Maju, 2009.
Boucher,  Philip,  Naja  Bentzen,  Tania  Lațici,  Tambiama  Madiega,  Leopold  Schmertzing,  and  Marcin  Szczepański.
Disruption by Technology: Impacts on Politics, Economics and Society . Brussels, 2020. Dimitri  Mahanaya. Menjemput  Masa  Depan  (Futuristik  Dan  Rekayasa  Masyarakat  Menuju  Era  Global) .  Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
77 Surajiyo, “Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Di Indonesia,” Journal Lppm Unindra 1 (2013): 136.
78 Ibid .
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
Firman Yudhanegara. “Pancasila Sebagai Filter Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai-Nilai Nasionalisme.” Cendekia Jurnal Ilmu Administrasi Negara VIII, no. 2 (2015): 165–180. Ghasemi  Hakem. Globalization  and  International  Relations:  Actors  Move  from  Non-Cooperative  to  Cooperative Games . Iran: IKIU, 2012. Hazel Henderson. Building a Win-Win World, Life Beyond Global Economic Warfare . San Fransisco: Berret-Koehler Publishers, Inc, 1996. Hirst, Paul, and Grahame Thompson. Globalization in Question : The International Economy and the Possibilities of
Governance . Cambridge, UK: Blackwell Publishers, 1999. https://books.google.co.id/books/about/Globalization_in_Question.html?id=5Bh0BgAAQBAJ&redir_esc=y.
Huala Adolf. Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar . 5th ed. Bandung: Keni Media, 2011. Irwansyah, and Ahsan Yunus. Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel . Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021. Jan Aart Scholte. “Defining Globalization.” Workers, Unions, and Global Capitalism (2015): 25–62. Jimly Asshiddiqie. Ideologi, Pancasila Dan Konstitusi . Jakarta, n.d. Jujun S. Suriasumantri. Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005. Julian Ding. E-Commerce:Law and Office . Malaysia: Sweet and Maxwell Asia, 1999. Keinichi Ohmae. Borderless World . USA: Harper Business, Maknisey Company Inc., 1990. M. Albrow. Globalization Knowledge and Society . London: Sage Publication, 1990. M. Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. OECD. The  Economic  and  Social  Impact  of  Electronic  Commerce:  Preeliminary  Findings  and  Research  Agenda . Paris, 1999. P.S Atiyah. Law and Modterns Society . Second Edi. Oxford: Oxford University Press, 1995. Peter de Cruz. Comparative Law in a Changing World . 2nd ed. London: Cavendish publishing Limited, 1999. Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013. Roland Robertson. Globalization . London: Sage Publication, 1992. Sanusi, M. Arsjad, Syahrir Muhammad, and Marwardi. Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi Sebuah Torehan Empiris-Yuridis . Depok: Universitas Indonesia, 2007.
Sibarani, Sabungan. “Impelementasi Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 I.” In Membangun Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0 . Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, 2018. Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Sudjito. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Dan Paradigma Ilmu Hukum (Pokok-Pokok Pemikiran) . Jogjakarta, 2007. ———. Pancasila  Sebagai  Paradigma . Bahan  Diskusi  Dalam  Rangka  Pelatihan  Dosen  Di  Pusdik  Pancasila  Dan Konstitusi MK , 2015.
Suwardana,  Hendra,  Teknik  Industri,  and  Revolusi  Mental.  “Revolusi  Industri  4.0  Berbasis  Revolusi  Mental.” Jati Unik 1, no. 2 (2018): 109–118.
Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado. Sosiologi Dan Politik . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Syamsudin,  M.,  Munthoha,  Kartini  Parmono,  Muzhofar  Akhwan,  and  Budi  Rohiatudin. Pendidikan  Pancasila Menempatkan  Pancasila  Dalam  Konteks  Keislaman  Dan  Keindonesiaan .  Edited  by  1.  Yogyakarta:  Total Media, 2009.
Tejada,  Gabriela.  “The  Four  Dimensions  of  Globalisation  According  to  Anthony  Giddens.” Glopp ,  2007. http://www.glopp.ch/website/en/index.html.
Wolfgang Friedmann. The Changing of International Law . London: Stevens and Sons, 1964.
Resolution  Adopted  by  the  General  Assembly  3281  (XXIX).  Charter  of  Economic  Rights  and  Duties  of  States ,  n.d. http://www.un-documents.net/a29r3281.htm.

## Jurnal
Abbas,  Tarmizi,  and  Win  Konadi  Mana.  “Keterkaitan  Antara  Demokrasi  Politik,  Demokrasi  Ekonomi  Dan  Sistem Ekonomi Kerakyatan.” Jurnal Mimbar XXI, no. 3 (2005). Alius, Suhardi. “Resonansi Kebangsaan : Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi.” Jurnal Keamanan Nasional II, no. 1 (2016).
Alves, Elia Elisa Cia, and Andrea Quirino Steiner. “Globalization, Technology and Female Empowerment: Breaking Rights or Connecting Opportunities?” Social Indicators Research 133, no. 3 (2017).
Ari  Dermawan.  “Pengaruh  Kemudahan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pelanggaran  Atau  Kejahatan  Huku.” Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer 2, no. 1 (2017).
Ari  Dermawan.  “Pengaruh  Kemudahan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Pelanggaran  Atau  Kejahatan  Huku.” Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer 2, no. 1 (2017).
Asmaroini,  Ambiro  Puji.  “Menjaga  Eksistensi  Pancasila  Dan  Penerapannya  Bagi  Masyarakat  DI  Era  Globalisasi.”
Indra Rahmatullah dan Ika Atikah, Ilmu Hukum Berparadigma Pancasila di Era Globalisasi; Sebuah Tantangan Liberalisasi Ekonomi dan Teknologi
JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan I, no. 2 (2017). Awan, Abdul Ghafoor. “Prof Dr Abdul Ghafoor Paper . Pdf.” Global Journal of Management and Social Sciences 6, no. 2 (2016).
Barbieri,  Giovanni.  “Regionalism,  Globalism  and  Complexity:  A  Stimulus  towards  Global  IR?” Third  World Thematics: A TWQ Journal 4, no. 6 (2019). https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1685406. Broitman, Dani, and Daniel Czamanski. “Endogenous Growth in a Spatial Economy : The Impact of Globalization on Innovations and Convergence” 44 (2021).
Davies, Opuene, Sam Aleruchi, and Egbuchu Ph. “Understanding the Concept of Globalization.” Academic Journal of Current Research 6, no. 5 (2019).
Diamastuti,  Erlina.  “Paradigma  Ilmu  Pengetahuan  Sebuah  Telaah  Kritis.” Jurnal  Akuntansi  Universitas  Jember 10, no. 1 (2015).
Fisher, Eran. “Contemporary Technology Discourse and the Legitimation of Capitalism.” European Journal of Social Theory 13, no. 2 (2010).
Hamid, Suandi. “Globalisasi Ekonomi Dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal.” Jurnal Ketahanan Nasional 10, no. 3 (2016).
Izmaylov, Yaroslav, Irina Yegorova, Iryna Maksymova, and Daina Znotina. “Digital Economy As An Instrument of Globalization.” Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 27, no. 2 (2018). Mubyarto. “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 19, No. 1 (2004).
Prayitno, Kuat Puji. “Pancasila Sebagai ‘ Screening Board ’ Dalam Membangun Hukum.” Jurnal  Dinamika  Hukum 11, no. Edisi Khusus (2011).
Regiani,  Ega,  and  Dinie  Anggraeni  Dewi.  “Pudarnya  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Masyarakat  Di  Era Globalisasi.” Kewarganegaraan 5, no. 1 (2021). Riyanto,  Benny.  “Pembangunan  Hukum  Nasional  Di  Era  4.0.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 9, no. 2 (2020).
Setiawan,  Daryanto.  “Dampak  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Terhadap  Budaya.” JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study 4, No. 1 (2018).
Simanjuntak, Ridho Ansari, Faisal  Akbar,  and M Yamin Lubis.  “Dampak Globalisasi  Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai  Staatsfundamentalnorm  Bagi  Bangsa  Dan  Negara  Indonesia  Dalam  Pembentukan  Hukum  Nasional.” Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Jurnal Kajian Hukum 2, no. 2 (2021).
Surajiyo. “Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Di Indonesia.” Journal Lppm Unindra 1 (2013).
Suwardana,  Hendra,  Teknik  Industri,  and  Revolusi  Mental.  “Revolusi  Industri  4.0  Berbasis  Revolusi  Mental.” Jati Unik 1, no. 2 (2018).
Syahrial Syarbaini, A. Ahman, and Monang Djihado. Sosiologi Dan Politik . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004. Syahrul  Kirom.  “Filsafat  Ilmu  Dan  Arah  Pengembangan  Pancasila:  Relevansinya  Dalam  Mengatasi  Persoalan Kebangsaan.” Jurnal Filsafat 21, no. 2 (2016).
Vlados,  Charis,  Dimos  Chatzinikolaou,  and  Badar  Alam  qbal.  “New  Globalization  and  Multipolarity:  A  Critical Review and the Regional Comprehensive Economic Partnership Case.” Journal of Economic Integration 37, no. 3 (2022).
Yaniariza,  Nabella,  Putri  Pratama,  Dinie  Anggraeni  Dewi,  Pendidikan  Guru,  Sekolah  Dasar,  and  Universitas Pendidikan.  “Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Membentuk  Moral  Bangsa  Yang  Terkikis  Akibat Benturan Globalisasi.” Pendidikan Tambusai 5, no. 1 (2021).