## SENGKETA ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM PENGUSUNGAN CALON BUPATI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 30/PDT.G/2015/PN.IDM
Suhendar, S.H., M.H .
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: suhendarabas_sap@yahoo.com

## Abstrak
The recent dispute of political party members is the Gerindra Party which nominates its members  in  the  elections  of  Indramayu  District  Head  2015,  but  does  not  resort  to  a settlement mechanism through the Party Court in Gerindra as stipulated in Article 32 Paragraph (2) of Law Number 02 Year 2011 About the amendment of Law Number 02 Year 2008 on political parties.
Key  Word:  Dispute  of  political  party  members,  party  court,  law  on  political parties

## I. PENDAHULUAN
Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu elemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu, cakap, pandai, sanggup  dalam  memangku  jabatan  tersebut.  Mekanisme  pemilu  apabila  ditempuh sesuai dengan jiwa yang melahirkannya, akan melahirkan orang-orang yang terbaik. Di samping  itu  pemilu  juga  merupakan  mekanisme  untuk  meningkatkan  kinerja  yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena dalam pemilu kegagalan seorang wakil rakyat atau  pemimpin  yang  dipilih  lewat  proses  pemilu  akan  dinilai  dengan  apakah  selama masa jabatan yang diembanya tugas dan kewajiban dilaksanakan secara baik atau tidak. Sehingga mekanisme pemilu menjadi sebuah momentum audit yang dilakukan rakyat, khususnya rakyat pemilihannya 1 .
Partai  politik  sebagai  organisasi  yang  sah  dalam  memperebutkan  kekuasaan politik  terutama  di  lembaga  eksekutif  (Presiden)  dan  legislative  (DPR)  melalui kompetisi  dalam  sebuah  wadah  universal  yang  disebut  pemilihan  umum  ( general election ). Maka kemudian dirancanglah berbagai model sistem pemilu yang diadopsi oleh  sebuah  negara  yang  diterjemahkan  melalui  konstitusinya  dan  secara  teknis diterjemahkan dalam produk undang-undang bidang politik.
1 Harun  Alrasid,  2004,  “ Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perangkat  Undang-Undang  Pemilihan  Umum” dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unisia No.51/XXVII/2004, UII, Yogjakarta, hal, 3
Mekanisme pemilu dipercaya oleh para teoritisi demokrasi sebagai  cara  yang paling  efektif  dan  elegan  dalam  melakukan  pergantian  kepemimpinan  politik  dan perwujudan perwakilan formal di parlemen maupun pemerintahan di bandingkan cara lain.  Partai  politik  adalah  organisasi  yang  bersifat  nasional  dan  dibentuk  oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita  untuk  memperjuangkan  dan  membela  kepentingan  politik,  anggota, masyarakat,  bangsa,  dan  negara,  serta  melahirkan  keutuhan  kesatuan  republik Indonesia.
Peristiwa  hukum  mengenai  sengketa  anggota  partai  politik  yang  terjadi belakangan ini adalah partai Gerindra yang mencalonkan anggotanya dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Indramayu tahun 2015, akan tetapi tidak menempuh mekanisme penyelesaian melalui mahkamah partai Gerindra sebagaimana diatur dalam pasal  32  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2011  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 02 tahun 2008 tentang Partai Politik.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Kewenangan  Mahkamah  Partai  dan  Pengadilan  Negeri  dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik Pada Pengusungan Calon Bupati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik?
2. Bagaimana  Implementasi  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Anggota  Partai  Politik  melalui  Perkara  Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Idm.?

## Tujuan
a. Untuk  mengetahui  Kewenangan  Mahkamah  Partai  dan  Pengadilan  Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik Pada Pengusungan Calon Bupati menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
b. Untuk  mengetahui  Implementasi  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Indramayu Dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik melalui Perkara Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 30/Pdt.G/2015/PN.Idm.

## II. KAJIAN TEORI
2.1.   Kewenangan Mahkamah Partai
2.1.1. Kewenangan  Mahkamah  Partai  dan  Pengadilan  Negeri  dalam  Penyelesaian Sengketa  Anggota  Partai  Politik  pada  Pengusungan  Calon  Bupati  menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
a. Kewenangan  Mahkamah  Partai dalam  Penyelesaian  Sengketa  Anggota  Partai Politik  pada  Pengusungan  Calon  Bupati  Menurut  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik,  setiap  partai  politik  mempunyai  mahkamah  partai  atau  sebutan  lain sesuai  AD  dan  ART  partai  tersebut.  Dalam  sejarah  terbentuknya  mahkamah partai  politik,  yaitu  menyelesaikan  perselisihan  internal  partai  dalam  suatu partrai  politik,  sebagai  bentuk  dijalankannya  kewajiban,  untuk  menjalankan secara  amanah  terhadap  undang-undang.  Sesuai  Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2008  yang  di  rubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011 Tentang  Partai  Politik,  menjelaskan  bahwa  perselisihan  partai  politik diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  yang  meliputi  alternatif  penyelesaian seperti mediasi, arbitrase dan peradilan.
Belum  ada  alternatif  menyelesaikan  sengketa  internal  dengan membentuk suatu mahkamah partai politik. Namun setelah dirubahnya Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang  Partai  Politik,  maka  dibentuklah  suatu  badan  peradilan  partai  yang disebut  sebagai  mahkamah  partai  politik.  Dengan  begitu  mahkamah  partai politik, dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang-undang partai politik  yang  harus  menyelesaikan  perselisihan  sengketa  internal  melalui  jalur mahkamah partai politik.
Berdasarkan  ketentuan  diatas  mahkamah  partai  politik  merupakan mahkamah  atau  badan  peradilan  yang  dibentuk  atas  dasar  undang-undang, dalam  pembentukan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  partai  politik  yang bersangkutan,  kemudian  dilaporkan  oleh  pimpinan  partai  politik  kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik  yang berkaitan dengan internal  partai,  dengan mengemban tugas  yang telah  tercantum  dalam  ayat  selanjutnya  yaitu  membuat  keputusan  yang
berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.
Mahkamah partai politik bukan lembaga yang baru dalam perpolitikan Indonesia. Keberadaannya diakui dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang  Partai  Politik.  Namun  ia  belum  menunjukkan  eksistensinya  sehingga publik  belum  merasakan  arti  dan  fungsinya.  Peran  lembaga  ini  kian  terasa penting  dalam  satu  tahun  terakhir.  Terutama  ketika  sejumlah  partai  politik didera konflik internal serius bahkan kondisi tersebut berujung pada terbelahnya kepengurusan  partai  politik  sebagian  menghendaki  berada  di  barisan  oposisi, yang lain ingin mendukung pemerintah.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor  02  tahun  2008  sesungguhnya  telah  menentukan  apa  saja  kewenangan mahkamah  partai  politik.  Pasal  32  ayat  (2)  pada  pokoknya  mengatur, penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik 2 .
Ketentuan  tersebut  menegaskan,  yurisdiksi  mahkamah  partai  adalah menyelesaikan  perselisihan  internal  partai.  Penjelasan  Pasal  32  ayat  (1) Undang-undang  Nomor  02  tahun  2011  Partai  Politik  merinci  apa  saja  jenis perselisihan  internal  partai  politik,  yaitu:  (1)  perselisihan  yang  berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan  tanpa  alasan  yang  jelas;  (4)  penyalahgunaan  kewenangan;  (5) pertanggungjawaban  keuangan;  dan/atau  (6)  keberatan  terhadap  keputusan partai politik 3 .
Berdasarkan kewenangan itu, tak ada alasan menempatkan mekanisme penyelesaian  sengketa  oleh  Mahkamah  Partai  sekadar  pelengkap  dari  sistem penyelesaian  perselisihan  internal  partai.  Sebab,  mekanisme  itu  disediakan untuk  memastikan  penyelesaian  perselisihan  lebih  mengedepankan  semangat seperti  tertuang  dalam  AD  atau  ART  partai.  Dengan  demikian,  eksistensi Mahkamah  Partai  sebagai  lembaga  yang  akan  memastikan  kedaulatan  partai politik terjaga dengan baik.  Mahkamah Partai  berkedudukan sebagai  institusi
2 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011, pasal 32 ayat (2).
3 Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.
yang  akan  mengawal  dihormatinya  kekuasaan  tertinggi  di  dalam  partai  dan memastikan  semua  proses  internal  sesuai  ketentuan  peraturan  yang  berlaku. Bahkan,  mahkamah  ini  dapat  dinilai  sebagai  institusi  tumpuan  dalam  rangka memastikan keutuhan sebuah partai politik.
b. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Anggota Partai Politik  pada  Pengusungan  Calon  Bupati  Menurut  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Pengadilan negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan  umum  mempunyai  tugas  dan  kewenangan  sebagaimana  disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  dalam  Pasal  50 menyatakan  :  Pengadilan  Negeri  bertugas  dan  berwewenang  memeriksa, memutus  dan  menyelesaikan  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  di  tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan  keterangan,  pertimbangan  dan  nasehat  tentang  hukum  kekpada instansi  pemerintah  didaerahnya,  apabila  diminta  dan  selain  bertugas  dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang 4 .

## 2.1.2. Kewenangan secara Absolut
Kewenangan  pengadilan  dalam  memeriksa  jenis  perkara  tertentu  dan secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan  lain sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Kompetensi  absolut adalah kewenangan peradilan baik  itu peradilan agama, TUN, Militer, umum untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara. Kompetensi absolut adalah  menyangkut  kewenagan  badan  peradilan  apa  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara.  Kompetensi  absolut  dari  peradilan umum  adalah  memeriksa,  mengadili,  memutuskan,  perkara  pidana  yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain 5 .
4 http://www.suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html ,  di  akses  pada  02 april 2017 pukul 11:24 WIB.
5 http://www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi-relative-peradilan- indonesia , di akses pada 02 april 2017 pukul 11:26 WIB.

## 2.1.3. Kewenangan relatif
Kewenangan  relatif  pengadilan  merupakan  kewenangan  lingkungan peradilan  tertentu  berdasarkan  yuridiksi  wilayahnya,  yaitu  untuk  menjawab pertanyaan “pengadilan negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu  perkara.  Dalam  hukum  acara  perdata,  menurut  pasal  118  ayat  (1)  HIR, yang berwenang mengadili suatuperkara perdata adalah pengadilan negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat ( actor sequitur forum rei ). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan 6 .
Peran pengadilan negeri dalam hal perselisihan partai politik di wilayah hukum Kabupaten, mengacu pada Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menerangkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.
Kewenangan  pengadilan  negeri  menyelesaikan  perselisihan  internal partai  politik  di  wilayah  hukum  baru  ada  ketika  dalam  hal  perselisihan  yang berkenaan  dengan  kepengurusan pada  tingkat  mahkamah  partai  tidak  sampai pada putusan atau tidak ada putusan yang dihasilkan. Sedangkan kewenangan pengadilan  negeri  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara perselisihan internal yang meliputi: 1) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 2) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 3) penyalagunaan kewenangan, 4) pertanggungjawaban keuangan, dan 5) keberatan terhadap keputusan partai politik,  adalah  hanya  dimungkinkan  jika  para  pihak  sebelumnya  telah menempuh upaya penyelesaian pada tingkat Mahkamah Partai namun tidak ada putusan dan dapat dibuktikan dengan pasti secara administratif jika para pihak telah  menempuh  upaya  melalui  Mahkamah  Partai  sebagaimana  diatur  oleh Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.
Artinya jika telah ada putusan Mahkamah Partai maka bersifat final dan mengikat secara internal serta menutup upaya hukum, tidak saja kepada seluruh
6 http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara-absolut_31.html di akses pada 02 april 2017 pukul 11:28 WIB.
anggota  dan  pengurus  partai  tetapi  juga  pada  pengadilan  negeri.  Pengadilan negeri  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus perkara  perselisihan  kepengurusan  partai  politik  yang  telah  mendapatkan putusan mahkamah partai. jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh Penggugat maka hakim akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima ( nicht Onvankelijke Verklaard).
Jika  tidak  ada  putusan  dari  mahkamah  partai  sehingga  perselisihan diajukan  ke  pengadilan  negeri,  maka  subjek  hukum  yang  memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perselisihan internal partai politik adalah mereka dalam hal ini anggota partai politik yang merasa dirugikan kepentingan hukumnya akibat perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus partai berupa: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai  politik, 3) pemecatan tanpa alasan  yang jelas,  4) penyalagunaan  kewenangan,5)  pertanggungjawaban  keuangan,  dan  6) keberatan terhadap keputusan partai politik.
Sedangkan untuk dapat ditarik dan diposisikan sebagai pihak tergugat, subjek  hukum  ( naturlijk atau rechtperson )  harus  dapat  dipastikan  kedudukan hukum tergugat dengan segala perbuatan dan tindakannya yang menyebabkan kepentingan  hukum  penggugat  terlanggar,  yaitu  kedudukan  tergugat  adalah sebagai  fungsionaris  partai  yang  memiliki  kewenangan  atas  nama  partai membuat keputusan dan tindakan lainnya dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang  partai,  kedudukan  hukum  tergugat  tidak  dapat  digugat  dalam kapasitas pribadi.
Perbuatan  dan  tindakan  dalam  kapasitas  jabatan  yang  menimbulkan akibat  hukum  berasal  dari  perbuatan  dan  tindakan  yang  memenuhi  kapasitas hukum yakni kepengurusan yang sah menurut hukum dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Seluruh  perbuatan  dan  tindakan  dari  pengurus  yang tidak  sah  dipandang  tidak  pernah  ada  menurut  hukum  atau  illegal.  Sehingga kedudukan  hukum  tergugat  baik  berperkara  di  hadapan  mahkamah  partai maupun dihadapan pengadilan negeri adalah pengurus partai yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan  pihak  yang  berperkara  dalam  perselisihan  kepengurusan menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Partai  Politik  adalah Pengurus  yang  terbentuk  dari  forum  tertinggi  pengambilan  keputusan  partai politik  berhadapan  dengan  paling  rendah  2/3  peserta  forum  yang  dimaksud. Forum  tertinggi  yang  dimaksud  adalah  forum  yang  ditetapkan  berdasarkan mekanisme organisasi menurut AD-ART untuk situasi organisasi yang berjalan normal dan instansi-instansi yang ditunjuk menurut cara-cara organisasi dalam menyelesaikan masalah dalam situasi tidak normal (darurat) 7 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Kewenangan Pengadilan Negeri
3.1.1. Implementasi  Kewenangan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  dalam Penyelesaian  Sengketa  Anggota  Partai  Politik  melalui  Perkara  Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 30/Pdt.G/PN.Idm
Undang-undang  Partai  politik  telah  detil  mengatur  tentang  syarat  pendirian, pembentukan,  pembubaran,  dan  pengawasan  terhadap  partai  politik,  termasuk  di dalamnya mengenai kepengurusan dan keuangan. Jika terjadi sengketa internal partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke MA.
Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari.  Sepanjang  tidak  diatur  oleh  Undang-Undang,  tata  cara  penyelesaian  perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.
Terkait  kepengurusan,  partai  politik  memiliki  kepengurusan  tingkat  nasional, provinsi dan kab/kota serta sampai tingkat desa/kelurahan. Prinsipnya, kepengurusan partai  di  tiap  tingkatan  dipilih  secara  demokratis  melalui  forum  musyawarah  sesuai AD/ART  partai.  Dalam  hal  pergantian  kepengurusan  di  tingkat  nasional  sesuai AD/ART,  pengurus  baru  didaftarkan  kepada  Kementerian  Hukum  dan  HAM  paling lambat 30 hari (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011).
Kementerian Hukum HAM menerbitkan surat keputusan tentang pengurus yang sah paling lama 7 hari sejak diterimanya persyaratan (Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang
7 http://pn-simpangtigaredelong.go.id/str/peran-pengadilan-negeri-simpang-tiga-redelong-dalam- penyele  saian-perselisihan-anggota-partai-politik-di-kabupaten-bener-meriah di  akses  pada  03  April 2017 pukul 12:07 WIB.
No. 2 Tahun 2011). Jika terdapat keberatan dari anggota atau pihak di internal partai dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dan selama proses sengketa di pengadilan (gugatan  PTUN),  kepengurusan  yang  sah  berdasar  pada  surat  keputusan KemenkumHAM. Apakah putusan pengadilan baik di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi, PTUN atau pengesahan dari Menhukham sudah melegitimasi bahwa pengurus yang  dimenangkan  dalam  putusan  tersebut  sah dan  berhak  menggunakan  semua  hak dan kewajiban parpol.
Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat  keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai  subyek TUN selama belum ada putusan  pengadilan  yang  membatalkannya  adalah  sah  dan  legitimate.  Memang  ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku.
Jika terjadi sengketa internal partai politik dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan  pengadilan  negeri  adalah  putusan  pertama  dan  terakhir,  dan  hanya  dapat diajukan kasasi ke MA. Perkara diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling  lama  30  hari.  Sepanjang  tidak  diatur  oleh  Undang-Undang,  tata  cara penyelesaian perkara parpol dilakukan menurut hukum acara yang berlaku.
Lebih  jelasnya  saya  kutip  saja  bunyi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 tentang Partai Politik.

## Pasal 32
(1)  Perselisihan  Partai  Politik  diselesaikan  oleh  internal  Partai  Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
(2) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3)  Susunan  mahkamah  Partai  Politik  atau  sebutan  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  disampaikan  oleh  Pimpinan  Partai  Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian  perselisihan  internal  Partai  Politik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  harus  diselesaikan  paling  lambat  60  (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat  secara  internal  dalam  hal  perselisihan  yang  berkenaan dengan kepengurusan.
Sedangkan bunyi Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 33
(1) Dalam  hal  penyelesaian  perselisihan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  32  tidak  tercapai,  penyelesaian  perselisihan  dilakukan  melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan  pengadilan  negeri  adalah  putusan  tingkat  pertama  dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselesaikan  oleh pengadilan  negeri  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  sejak  gugatan perkara  terdaftar  di  kepaniteraan  pengadilan  negeri  dan  oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.
Putusan  pengadilan  yang  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  jelas menjadi landasan hukum bagi parpol  yang dimenangkan. Tapi selama proses hokum berjalan tentu keputusan pejabat berwenang yang ditunjuk Undang-Undang (dalam hal ini MenhukHAM) tentu bias menjadi pegangan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Seperti  kita  ketahui  proses  hukum  bisa  memakan  waktu  bertahun-tahun  jika mencapai kasasi, sementara proses politik kenegaraan, agenda-agenda seperti Pilkada, hubungan parpol dengan pemerintahan harus tetap berjalan.
Dalam  Undang-undang  sebenarnya  dimungkinkan  jalan  musyawarah  jika terjadi sengketa kepengurusan parpol atau keberatan dari sekurang-kurangnya setengah peserta  forum  musyawarah  partai.  Namun  apabila  musyawarah  tersebut  gagal,  maka mekanisme gugatan ke pengadilan menjadi pilihan yang dimungkinkan.
Karena  visi  reformasi  politik  adalah  kemandirian  politik  dengan  mengurangi intervensi pemerintah terhadap partai politik. Mendagri selaku bawahan Presiden bukan sebagai atasan partai politik, namun hanya bersifat pengawasan dengan rambu-rambu yang diatur Undang-Undang.
Di  mana  pengawasan  yang  dimaksud  hanya  bersifat  administratif  maupun laporan  keuangan  saja,  yang  prinsip-prinsipnya  telah  diatur  Undang-undang.  Selain Mendagri,  KPU  dan  Kementrian  Hukum  dan  HAM  juga  melakukan  pengawasan. Pemerintah  tak  berhak  melakukan  pengawasan  atau  intervensi  terkait  pelaksanaan fungsi  dan  hak  partai  politik,  karena  itu  dijamin  oleh  Undang-Undang  bahkan  UUD 1945. Kecuali suatu partai politik melanggar prinsip-prinsip Negara seperti Pancasila, NKRI,  maupun  UUD  1945,  pemerintah  dapat  mengajukan  pembubaran  kepada
Mahkamah Konstitusi. Jadi, keberadaan Kantor Sospol tidak diperlukan karena sudah ada peran pengadilan.
Namun,  jika  sudah  ada  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht ) semua pengurus  wilayah ataupun kabupaten hendaknya menerima dengan legowo dan mendukung pengurus pusat yang telah disahkan pengadilan.
Sekedar  dikutip  Pasal  1  Undang-Undang  No  2  Tahun  2011  :  “Partai  Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 8 .
Analisis penulis dalam Pertimbangan hukum hakim, dalam putusan pengadilan negeri indrmayu Nomor: 30/PDT.G/PN.IDM antara lain sebagai berikut:
Sistem pemisahan yurisdiksi dianggap masih relevan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu:
• Didasarkan pada lingkungan kewenangan ;
• Masing-masing  lingkungan  memiliki  kewenangan  mengadili  tertentu  atau diversity jurisdiction ;
• Kewenangan  tertentu  tersebut  menciptakan  terjadinya  kewenangan  absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan subyect matter of jurisdiction ;
Seiring  dengan  beberapa  macam  perbedaan  tentang  kewenangan  mengadili, sehingga  masih  sering  pula  terjadi  permasalahan  titik  singgung  kompentensi  antara perbuatan  keperdataan  dengan  masalah  partai  politik  yang  merupakan  problematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum Hakim memeriksa perkara;
Sesuai  dalam  dalil  gugatan  Penggugat  menerangkan  sebagai  Kader  Partai Politik  dari  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA),  sebagaimana  tercantum dalam  Kartu  Tanda  Anggota  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA)  dengan Nomor Anggota : 12153884168571000001;
8 http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum_551ffd39813311ea 719de10d, di akses pada 25 Maret 2017 pukul 10:37 WIB.
Penggugat sebagai Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), pada tanggal 04 Juni 2015 telah mendaftarkan ke Panitia Pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa  Barat  (BAPPDA  Kabupaten  Indramayu)  dari  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (GERINDRA) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati, sebagaimana bukti Tanda Terima Formulir  Pendaftaran  Calon  Bupati/Wakil  Bupati  dengan  Nomor  Registrasi: 06/BAPPDA-PGER/V/2015 ;
Penggugat  merasakan  keanehan  dan  ketidak-laziman,  sebab  Kader  Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA)  yang  mendaftarkan  sebagai  Calon Bupati/Wakil  Bupati  pada  Badan  Pemenangan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Kabupaten  Indramayu  Provinsi  Jawa  Barat  (BAPPDA  Kabupaten  Indramayu) tersingkir dan Panitia Pendaftaran hanya mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati diluar Kader Partai;
Penggugat pada tanggal 28 Juli 2015 telah mendapatkan informasi dari sesama Kader  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA),  yang  diusung,  diusulkan  serta mendapatkan  rekomendasi  dan  penandatanganan  pendaftaran  di  KPU  Kabupaten Indramayu oleh Sdr. H. Kasan Basari, SH., (Tergugat I) selaku Ketua dan Sdr. H. Ade Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu, terhadap Pasangan ANDI, yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) sebagai Calon  Bupati/Wakil  Bupati  Indramayu  adanya  dugaan  mahar  politik  atau  adanya imbalan dan merupakan perbuatan melawan Hukum ;
Pengusungan  Pasangan  ANDI,  yaitu  Sdri.  Hj.  Anna  Sophanah  (Tergugat  III) dan  Sdr.  Drs.  H.  Supendi,  MSi.,  (Tergugat  IV)  sebagai  Calon  Bupati/Wakil  Bupati Indramayu  dari  Gabungan  Partai  Politik,  yaitu  selain  dari  Partai  Gerakan  Indonesia Raya  (GERINDRA)  dengan  jumlah  5  (lima)  Kursi,  juga  dari  Partai  Demokrat  (PD) dengan  jumlah  3  (tiga)  kursi  dan  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dengan  jumlah  4 (empat) kursi ;
Terkait  yang  diusung,  diusulkan  serta  mendapatkan  rekomendasi  dan penandatanganan pendaftaran di KPU Kabupaten Indramayu untuk Pasangan AN DI, yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) dari pihak Partai Demokrat (PD) adalah Sdr. Ir. Sri Budihaijo (Turut Tergugat I)
selaku Ketua dan Sdr. Nurpan, SE. (Turut Tergugat selaku Pit. Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Indramayu, sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sdr. Ir. Rusno Ombak Rahardjo (Turut Tergugat III) selaku Ketua dan Sdr. M. Zaedi, M.Ag. (Turut  Tergugat  IV),  selaku  Sekretaris  DPD  Partai  Keadilan  Sejahtera  Kabupaten Indramayu,  adanya  dugaan  mahar  politik  atau  imbalan  dan  merupakan  perbuatan melawan hukum ;
Adanya  pengusungan  dan  pemberian  rekomendasi  serta  penandatanganan pendaftaran di KPU Kabupaten Indramayu terhadap Pasangan  ANDI,  yaitu Sdri. Hj. Anna Sophanah (Tergugat III) dan Sdr. Drs. H. Supendi, MSi., (Tergugat IV) sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Indramayu oleh Pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu a quo Sdr. H. Kasan Basari,SH., (Tergugat I) selaku Ketua dan Sdr. H. Ade Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  (GERINDRA)  Kabupaten  Indramayu,  diduga adanya  pemberian  Mahar  Politk  atau  diduga  telah  menerima  imbalan  pada  proses pencalonan Bupati/Wakil Bupati, untuk setiap 1 (satu) kursinya dihargai dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau kesemuanya pihak DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu yang memiliki 5 (lima) kursi  diduga  telah  menerima  uang  mahar  politik  atau  imbalan  sebesar  Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
Dikarenakan adanya dugaan telah menerima imbalan yang telah diterima oleh Pengurus DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Indramayu a quo  Sdr.  H.  Kasan  Basari,  SH.,  (Tergugat  I)  selaku  Ketua  dan  Sdr.  H.  Ade  Avi Arfandhy, SE., (Tergugat II) selaku Sekretaris dari DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)  Kabupaten  Indramayu,  adalah  bertentangan  dengan  Pasal  47  ayat  (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
Eksepsi  Para Tergugat dan Turut  Tergugat  menerangkan  bahwa, pada bagian legal  standing  Penggugat  (angka  1  halaman  2-3  gugatan  a  quo),  Penggugat mendasarkan kedudukannya sebagai Kader Partai Politik (Parpol) dari Partai Gerindra dengan Nomor Anggota: 12153884168571000001 dan selaku Anggota Partai Gerindra merasa memiliki hak untuk mendaftar ke Panitia Pendaftaran yang dilaksanakan oleh
Badan  Pemenangan  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (BAPPDA)  Partai  Gerindra Kabupaten  Indramayu  Provinsi  Jawa  Barat  sebagai  Calon  Bupati/Wakil  Bupati, sebagaimana Tanda Terima Formulir Pendaftaran Calon Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Registrasi: 06/BAPPDA-PGER/V/2015 (angka 2 halaman 3 gugatan a quo) dan selaku anggota Partai Gerindra berhak untuk dipilih sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati oleh  Partai  Gerindra  apabila  dibandingkan  dengan  pendaftar  Calon  Bupati/  Wakil Bupati di tubuh Partai Gerindra yang bukan berasal dari internal atau anggota dari Partai Gerindra.
Penggugat  menggugat  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  berdasarkan  identitasnya, baik  dari  “jabatan  dan  alamat”  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  adalah  sebagai  Pengurus Partai  Politik  dari  Partai  Gerindra,  bukan  “sengketa  privat  atau  sengketa  personal” sebagaimana  sengketa  perdata.  Sehingga  hal  ini  juga  yang  menjadikan  Ketua  dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Indramayu diposisikan sebagai Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat.
Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya, menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat tidak diakomodir oleh Keputusan Partai Gerindra, karena Partai Gerindra  telah  membuat  keputusan  atau  merekomendasi  tidak  mengusung  Calon Bupati/Wakil  Bupati  dari  anggota  Partai  Gerindra,  yakni  Penggugat,  melainkan mengusung  Pasangan  Hj.  ANNA  SOPHANAH  dan  Drs.  H.  SUPENDI,  M.  Si,  atau yang disebut Pasangan ANDI yang bukan kader/anggota dari Partai Gerindra (angka 4 halaman 3 gugatan a quo). Sehingga pendulum dari gugatan ini adalah sengketa atau perselisihan internal Partai Politik dan gugatan demikian secara spesifik ternyata telah diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Dalam  Pasal  33  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011  dijelaskan bahwa “Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, kemudian ayat (2) pasal ini menyatakan ’’Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diselesaikan oleh  suatu  Mahkamah  Partai  atau  nama  lain  yang  dibentuk  oleh  Partai  Politik, selanjutnya dalam ayat (3), (4) dan (5) pasal yang sama, disebutkan bahwa Mahkamah Partai dibentuk oleh Partai Politik yang berkewajiban menyelesaikan sengketa tersebut paling lambat 60 hari.
Putusan  Mahkamah  Partai  besifat  final  dan  mengikat  bagi  internal  bagi  para pihak yang berselisih; Penjelasan “perselisihan Partai Politik” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang  Parpol,  meliputi  antara  lain:  (1) perselisihan  yang  berkenaan  dengan  kepengurusan;  (2)  pelanggaran  terhadap  hak anggota  Partai  Politik;  (3)  pemecatan  tanpa  alasan  yang  jelas;  (4)  penyalahgunaan kewenangan;  (5)  pertanggung  jawaban  keuangan;  dan/atau  (6)  keberatan  terhadap keputusan Partai Politik. Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Parpol djelaskan “Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang- Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.” Ini artinya perkara perselisihan  partai  politik  setelah  berlakunya  UU  No.  2  Tahun  2011  wajib  diperiksa berdasarkan undang-undang tentang partai politik ;
Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik menyatakan “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri; (2) Putusan  Pengadilan  Negeri  adalah  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir,  dan  hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diselesaikan  oleh  pengadilan  negeri  paling  lama  60  (enam  puluh)  hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Berdasarkan  norma-norma  Pasal  32  dan  33  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Perubahan  Atas  UU  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik sebagaimana  dikemukakan dalam  angka 1 dan 2 di  atas, jelaslah bahwa  perselisihan internal atau perselisihan partai politik di dalam tubuh Partai Gerindra pertama-tama haruslah  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Partai  Gerindra.  Hanya  apabila  perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai atau putusan Mahkamah Partai tidak  memuaskan  para  pihak  atau  salah  satu  pihak,  mereka  barulah  dapat  membawa perselesihan tersebut ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Pengadilan Negeri baru mempunyai  kompetensi  untuk  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut setelah upaya penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak membuahkan hasil;
Keberadaan Mahkamah Partai atau sebutan lainnya adalah sebagai mekanisme penyelesaian  sengketa  internal  yang  wajib  ada  telah  diatur  dalam  Anggaran  Dasar setiap  Pembentukan  Parpol  berdasarkan  Bab  II  tentang  Pembentukan  Partai  Politik Pasal 2 ayat (4) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa anggaran  dasar  (AD)  setidaknya  memuat  tentang  “mekanisme  penyelesaian perselisihan intemal Partai Politik”, dan Pasal 51 ayat (2) dalam undangundang yang sama menyatakan: Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g,  huruf  h,  huruf  i,  dan  huruf  m  wajib  dipenuhi  pada  kesempatan  pertama diselenggarakan forum tertinggi  pengambilan keputusan  Partai  Politik sesuai  dengan AD dan ART setelah Undang- Undang ini diundangkan. Bahwa Partai Gerindra dalam rangka memenuhi perintah undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf m, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 51 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada kenyataannya telah membentuk dan dengan demikian telah memiliki Mahkamah Partai yang dimaksud oleh undang-undang  dan  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  Peserta  Pemilihan  Umum untuk memilih anggota DPR, DPRD ./Kab./Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 ;
Dalam  kenyataannya,  sampai  dengan  ditandatanganinya  gugatan  dan diregisterasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Agustus 2015  Penggugat  belum  dan/atau  tidak  pernah  menyampaikan  permasalahan perselisihan intemal Partai Politik dalam tubuh Partai Gerindra ini kepada Mahkamah Partai  atau  Majelis  Kehormatan  Partai  Gerindra  untuk  mendapatkan  penyelesaian sebagaimana  dimaksud  oleh  norma  Pasal  33  UU  Nomor  2  Tahun  2011  tentang Perubahan  atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik dan norma Pasal 60 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Gerindra. Hal ini juga terlihat dalam gugatan Penggugat a quo, baik dalam dalil posita maupun peti turn, tidak memberikan informasi  bahwa  Penggugat  telah  melalui  proses  di  Mahkamah  Partai  atau  Majelis Kehormatan Partai Gerindra;
Tindakan  yang  melampaui  batas  kewenangan  yurisdiksi  akan  berakibat pemeriksaan  dan  putusan  yang  dijatuhkan  dalam  perkara  itu  tidak  sah,  Atas  alasan pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang tidak berwenang ;
Sampai  dengan  perkara a  quo diputus  oleh  majelis  hakim  Penggugat  tidak menyampaikan bukti tentang upaya penyelesaian internal partainya di mahkamah partai atau majelis kehormatan Partai Gerindra untuk mendapatkan penyelesaian Berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011;
Berdasarkan  Pertimbangan  diatas  majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan mengenai  ketidak  puasan  tentang  sengketa  atau  perselisihan  internal  partai  politik sesuai  Pasal  33  Undang-undang  Nomor  2  tahun  2011  diselesaikan  oleh  suatu mahkamah Partai  yang dibentuk oleh Partai Politik tersebut sehingga bukanlah suatu perkara yang dapat dikatagorikan sebagai perkara perdata yang menjadi ruang lingkup kewenangan Pengadilan Negeri;
Berdasarkan  uraian  diatas  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  yang  menjadi dasar  dalam  menentukan  kewenangan  mengadili  Absolut  yaitu  sebatas  kasus  yang dilimpahkan Undang-undang terhadap Pengadilan yang berwenang mengadilinya dan majelis Hakim menilai bahwa materi pokok Gugatan yang diajukan Penggugat sudah menyangkut tentang perselisihan partai politik, sehingga Pengadilan negeri Indramayu tidak berwenang untuk mengadilinya ;
Dari  seluruh  rangkaian  pertimbangan  tersebut  diatas  dihubungkan  pasal  33 Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  Para  Tergugat  dan  Turut  tergugat  dapat  membuktikan  dalil eksepsinya, Sehingga eksepsi kewenangan absolut Para Tergugat dan Turut Tergugat beralasan dan haruslah dikabulkan ;
Karena  Eksepsi  Kewenangan  absolut  dikabulkan  maka  menyatakan  hukum Pengadilan Negeri Klas IB Indramayu tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1974 menyatakan apabila  eksepsi  tentang  Kompetensi  Pengadilan  dikabulkan  maka  putusan  yang dijatuhkan adalah bersifat putusan akhir ( eind vonnis, final judgement );
Materi  pokok  Gugatan  yang  diajukan  Penggugat  sudah  menyangkut  tentang Perselisihan Partai Politik, perselisihan Internal atau Perselisihan Partai Politik di dalam tubuh  Partai  Gerindra  pertama-tama  haruslah  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Partai Gerindra. Hanya apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Partai  atau  putusan  Mahkamah  Partai  tidak  memuaskan  para  pihak  atau  salah  satu pihak,  mereka  barulah  dapat  membawa  perselesihan  tersebut  ke  Pengadilan  Negeri.
Dengan demikian, Pengadilan Negeri baru mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  tersebut  setelah  upaya  penyelesaian  melalui Mahkamah Partai tidak membuahkan hasil.

## IV. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan  sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Menyelesaikan  perselisihan  Anggota  partai  politik  harus  diselesaikan  oleh internal partai politik bukan langsung diselesaikan ke rana Pengadilan Negeri. Karna sudah diatur dalam  pasal  32 dan 33 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
2. Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  putusan Pengadilan  Negeri  Indramayu Nomor : 30/Pdt.G/2015/Pn.Idm sangat tepat bahwa berdasarkan Norma-norma pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-undang  Nomor  02  Tahun  2008  Tentang  Partai  Politik  sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 dan 2, jelaslah sudah bahwa perselisihan internal atau  perselisihan  partai  politik  di  dalam  tubuh  partai  Gerindra  pertama-tama haruslah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Gerindra terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Harun  Alrasid,  2004,  “ Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perangkat  Undang-Undang Pemilihan  Umum” dalam Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Unisia
No.51/XXVII/2004, UII, Yogjakarta
----------------------------------------------------------------------------------------------- Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.
Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang partai politik.
----------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.suduthukum.com/2016/03/kompetensi-absolut-dan-kompetensi.html , di akses pada 02 april 2017 pukul 11:24 WIB.
http://www.hukumpedia.com/satrio_rakyat9/kompetensi-absolute-kompetensi- relative-peradilan-indonesia ,  di  akses  pada  02  april  2017  pukul  11:26 WIB.
http://fitriahartina011.blogspot.co.id/2013/03/kompetensi-pengadilan-secara- absolut_31.html di akses pada 02 april 2017 pukul 11:28 WIB. http://pn-simpangtigaredelong.go.id/str/peran-pengadilan-negeri- simpang-tiga-redelong-dalam-penyelesaian-perselisihan-anggota- partai-politik-di-kabupaten-bener-meriah di  akses  pada  03  April  2017 pukul 12:07 WIB.
http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari- sisihukum551ffd39813311e a719de10d, di akses pada 25 Maret 2017 pukul 10:37 WIB.