Nur Annisa, Elvia Siskha Sari, Zulkenedi, Syamsir, Aldri Frinaldi.  (2023) Kebijakan Desain Inovasi Sistem Informasi  Monitoring  Terintegrasi  dan  Dinamis  (Simetris)  di  Bappeda  Kota  Padang, (8)  9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## KEBIJAKAN  DESAIN  INOVASI  SISTEM  INFORMASI  MONITORING TERINTEGRASI DAN DINAMIS (SIMETRIS) DI BAPPEDA KOTA PADANG
Nur Annisa, Elvia Siskha Sari, Zulkenedi, Syamsir, Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia E-mail: nurannisa.annisaica@gmail.com, sarielviasiskha@gmail.com, zsyakusa2018@gmail.com, syamsir@fis.unp.ac.id, aldri@fis.unp.ac.id

## Abstrak
Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah (Bappeda)  Kota  Padang  mengembangkan  kebijakan  inovasi  Sistem  Informasi Monitoring  Evaluasi  Terintegrasi  Dan  Dinamis  (SIMETRIS)  sebagai  bentuk  dari implementasi e-government pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Keunggulan sistem ini antara lain otomatisasi data pelaporan hingga tak perlu membuat rekap, rangkuman dan ringkasan secara manual, status dan grafik pelaporan data yang dapat diakses publik di website, batas akhir laporan bulanan dan triwulan yang tertib, serta cepat dan mudah. Metode yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif.  Teknik  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah  survei literatur keilmuan kebijakan publik guna memperoleh konsep-konsep yang relevan. Perangkat Daerah diberikan akun untuk melakukan penginputan, sedangkan untuk Realisasi anggaran dari SIPKD Penatausahaan. Aplikasi Simetris ditujukan untuk membantu  Perangkat  Daerah  dalam  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  capaian kinerja pembangunan, sekaligus untuk mengetahui kinerja Perangkat Daerah secara cepat,  dan  tepat,  gunanya  untuk  mengambil  keputusan  lebih  cepat  pula  bagi pengambil kebijakan daerah. Selain itu ada menu khusus bagi Wali Kota sehingga dapat memantau perkembangan kinerja dan kerja Perangkat Daerah.
Kata Kunci: Kebijakan, Inovasi, Simetris.

## Abstract
The  Regional  Development  Planning,  Research  and  Development  Agency (Bappeda) of Padang City developed an innovation policy for the Integrated and Dynamic Evaluation Monitoring Information System (SYMMETRIC) as a form of e-government  implementation  on  the  use  of  information  and  communication technology  in  government.  The  advantages  of  this  system  include  automation  of reporting data so that there is no need to make recaps, summaries and summaries manually, data reporting status and graphs that can be accessed publicly on the website,  orderly  monthly  and  quarterly  report  deadlines,  and  quickly  and easily. The  method  used  is  a  qualitative  approach.  The  technique  carried  out  by researchers  is  a  survey  of  public  policy  scientific  literature  to  obtain  relevant
concepts.  Regional  Apparatus  is  given  an  account  to  input,  while  for  budget realization  from  the  SIPKD  Administration.  The  SYMMETRICAL  application  is intended to assist Regional Apparatus in monitoring and evaluating development performance  achievements,  as  well  as  to  find  out  the  performance  of  Regional Apparatus  quickly,  and  precisely,  in  order  to  make  decisions  faster  for  regional policy makers. In addition, there is a special menu for the Mayor so that he can monitor the development of the performance and work of the Regional Apparatus.

## Keywords: Policy, Innovation, Symmetry

## Pendahuluan
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan  yang  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  untuk memberikan  layanan  kepada  pengguna  SPBE.  Penerapan  layanan  e-government  atau SPBE  bukan  saja  dipahami  sebagai  bentuk  pengalihan  kerja  instansi  pemerintah  dari sistem kerja manual ke sistem digitalisasi, tetapi secara filosofis penerapan e-government merupakan sebagai bentuk kerja birokrasi yang secara dinamis mengalami distorsi pada lingkungan  eksternal  organisasi  atau  adanya  tuntutan  yang  mengharuskan  suatu perubahan.
Secara  konsep,  inovasi  dibutuhkan  untuk  kualitas  pelayanan  publik  yang mempunyai  makna  suatu  hal  yang  memperkenalkan  inovasi  sebagai  suatu  cara  atau metode  baru  sebagai  gabungan  lama  dan  baru  untuk  menyelesaikan  serta  memberikan alternatif  baru  dalam  pengelolaan  pemerintahan  (Mirnasari,  2013),  sehingga  dapat memberikan  manfaat  lebih  bagi  pemakainya  yaitu  masyarakat  dan  terkhususnya  bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara tugas negara.
Inovasi dalam pelayanan publik memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang tidak bisa diraba atau tidak terwujud karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada  produk  yang  tidak  dilihat  melainkan  pada  perubahan  dalam  hubungan  pelakunya yaitu antara berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi (Trisantosa et al., 2022).
Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah (Bappeda) Kota Padang mengembangkan kebijakan inovasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi  Terintegrasi  Dan  Dinamis  (Simetris)  sebagai  bentuk  dari  implementasi  e- government pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Lebih lanjut, penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pemanfaatan e-government ini secara efektif akan membantu pemerintah dalam menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus sesuai dengan prinsip digitalisasi (Siti Marwiyah et al., 2023).
Berdasarkan  Permendagri  No.  86  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian  dan  evaluasi  kebijakan  perencanaan  pembangunan  tahunan  kepada  Wali Kota secara berkala.
Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sesuai dengan Perwako Kota Padang Nomor 59 Tahun 2018 adalah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RAHMATANG, 2023). Sebelumnya Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Tahunan dilakukan secara manual, sehingga sering terjadinya keterlambatan  penyampaian  data,  data  tidak  lengkap  dan  data  tidak  sinkron,  dan  lain sebagainya  (Qurbani,  2022).  Banyaknya  kelompok  data  serta  elemen  data  yang  harus diisi,  mengakibatkan  Bappeda  mengalami  kesulitan  dalam  memberikan  instruksi  atas pengisian data kepada masing-masing Organisasi perangkat Daerah (OPD) (Hendriyani, 2021).
Pemerintah daerah sebagai pelaksana pembangunan harus mampu menghimpun dan  mengakomodir  seluruh  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan pembangunan, karena itu dibutuhkan suatu basis data (database) yang mampu memuat segala data dan informasi untuk melaksanakan perencanaan Pembangunan (Rizki, 2023).
Untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah dalam melakukan monitoring  dan  evaluasi  sebagai  bagian  dan  manajemen  pembangunan  sistem,  maka dibutuhkan  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang  terintegrasi  dengan  seluruh  OPD Maghfiroh  (2017),  dimana  seluruh  OPD  dapat  terhubung  di  dalam  satu  sistem  yang terintegritasi untuk mengelola monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilakukan.
Simetris  (Sistem  Informasi  Monitoring  Evaluasi  Terintegrasi  dan  Dinamis) merupakan aplikasi pemantauan kinerja dan Kerja Perangkat Daerah, Standar Pelayanan Minimal,  Program  Unggulan,  Misi,  Tugas  Khusus,  Paket  Tender,  Kinerja  Pendapatan, Evaluasi hasil koordinasi Kepala Daerah ke Daerah lain dan Evaluasi penjaringan aspirasi melalaui  Secara  konsep,  inovasi  dibutuhkan  untuk  kualitas  pelayanan  publik  yang mempunyai  makna  suatu  hal  yang  memperkenalkan  inovasi  sebagai  suatu  cara  atau metode  baru  sebagai  gabungan  lama  dan  baru  untuk  menyelesaikan  serta  memberikan alternatif  baru  dalam  pengelolaan  pemerintahan,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat lebih  bagi  pemakainya  yaitu  masyarakat  dan  terkhususnya  bagi  Aparatur  Sipil  Negara (ASN) sebagai penyelenggara tugas negara.
Inovasi dalam pelayanan publik memiliki ciri khas yaitu sifatnya yang tidak bisa diraba atau tidak terwujud karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada  produk  yang tidak  dilihat  melainkan  pada  perubahan  dalam  hubungan  pelakunya yaitu antara berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi (Amri et al., 2022).
Badan  Perencanaan  Pembangunan,  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah (Bappeda) Kota Padang mengembangkan kebijakan inovasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi  Terintegrasi  Dan  Dinamis  (SIMETRIS)  sebagai  bentuk  dari  implementasi e-
government pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan . Lebih lanjut, penerapan e-government merupakan salah satu langkah dalam mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan (Alfiyah, 2019).
Pemanfaatan e-government ini secara efektif akan membantu pemerintah dalam menciptakan ekosistem tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ) sekaligus sesuai dengan prinsip digitalisasi (Deka, 2022). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bappeda  melaporkan  hasil  pengendalian  dan  evaluasi  kebijakan  perencanaan pembangunan tahunan kepada Wali Kota secara berkala
Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda sesuai dengan Perwako Kota Padang Nomor 59 Tahun 2018 adalah melakukan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Rencana Pembangunan  Daerah.  Sebelumnya  Pengendalian  dan  Evaluasi  Perencanaan Pembangunan  Tahunan  dilakukan  secara  manual,  sehingga  sering  terjadinya keterlambatan  penyampaian  data,  data  tidak  lengkap  dan  data  tidak  sinkron,  dan  lain sebagainya.
Banyaknya  kelompok  data  serta  elemen  data  yang  harus  diisi,  mengakibatkan Bappeda mengalami  kesulitan  dalam memberikan  instruksi atas  pengisian  data  kepada masing-masing  Organisasi  perangkat  Daerah  (OPD).  Pemerintah  daerah  sebagai pelaksana pembangunan harus mampu menghimpun dan mengakomodir seluruh data dan informasi  yang  dibutuhkan  dalam  perencanaan  pembangunan,  karena  itu  dibutuhkan suatu  basis  data  ( database )  yang  mampu  memuat  segala  data  dan  informasi  untuk melaksanakan perencanaan pembangunan.
Untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah dalam melakukan monitoring  dan  evaluasi  sebagai  bagian  dan  manajemen  pembangunan  sistem,  maka dibutuhkan  sistem  monitoring  dan  evaluasi  yang  terintegrasi    dengan  seluruh  OPD, dimana  seluruh  OPD  dapat  terhubung  di  dalam  satu  sistem  yang  terintegritasi  untuk mengelola  monitoring  dan  evaluasi  kinerja  pembangunan  yang  telah  dan  sedang dilakukan (Seyselis & Pradana, 2021).
Simetris  (Sistem  Informasi  Monitoring  Evaluasi  Terintegrasi  dan  Dinamis) merupakan aplikasi pemantauan kinerja dan Kerja Perangkat Daerah, Standar Pelayanan Minimal,  Program  Unggulan,  Misi,  Tugas  Khusus,  Paket  Tender,  Kinerja  Pendapatan, Evaluasi hasil koordinasi Kepala Daerah ke Daerah lain dan Evaluasi penjaringan aspirasi melalaui kegiatan sehari di kecamatan.
Keseimbangan  perencanaan  dengan  pelaksanaan  sangat  diperlukan  untuk mewujudkan  target  dan  tujuan  Pembangunan  sehingga  terciptalah  prinsip  efektif  dan efesien  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  pembangunan.  Penerapan  aplikasi  Simetris ditujukan untuk membantu Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian  kinerja  pembangunan,  sekaligus  untuk  mengetahui  kinerja  Perangkat  Daerah
secara  cepat  dan  tepat,  gunanya  untuk  mengambil  keputusan  lebih  cepat  pula  bagi pengambil kebijakan daerah.
Selain  itu  terdapat  menu  khusus  bagi  Wali  Kota  sehingga  dapat  memantau perkembangan kinerja dan kerja Perangkat Daerah, bahkan seluruh OPD memiliki user (akun pengguna) untuk mengunggah dan mengelola laporannya. Simetris sebagai media monitoring  dan  evaluasi  akan  mengganti  dan  mengintegrasikan  sistem  pelaporan konvensional sebelumnya. Keunggulan sistem ini antara lain otomatisasi data pelaporan hingga  tak  perlu  membuat  rekap,  rangkuman  dan  ringkasan  secara  manual,  status  dan grafik pelaporan data yang dapat diakses publik di website, batas akhir laporan bulanan dan triwulan yang tertib, serta cepat dan mudah.
Simetris (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Terintegrasi dan Dinamis) dalam hal ini bertujuan sebagai berikut: 1) Mengetahui realisasi anggaran dan fisik per Triwulan. 2) Mengetahui permasalahan dari kegiatan yang dilaksanakan. 3) Mengkategorisasikan realisasi  anggaran  dan  fisik  per  triwulan  berdasarkan  SKPD,  berdasarkan  sasaran  dan urusan pembangunan daerah. 4) Mengetahui kinerja setiap SKPD saat ini dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih cepat bagi pengambil kebijakan.
Diketahui kinerja pembangunan Kota Padang.
Namun  dalam  pelaksanaan  Simetris  masih  mengalami  beberapa  kendala  yang  menjadi permasalahan  seperti  dalam  OPD  yaitu,  kesulitan  dalam  melaporkan  capaian  kinerja, banyaknya  indikator  sub  kegiatan  yang  perlu  untuk  dilaporkan,  dan  melakukan  entry manual  realisasi  anggaran  padahal  data  realisasi  sudah  ada  disistem  SIPKD penatausah’aan.
Permasalahan  yang  muncul  dalam  Bappeda  yaitu,  kesulitan  mengukur  capaian kinerja  perangkat  daerah  dikarenakan  beragamnya  satuan  target  dan  indikator, mempercayakan realisasi anggaran pada isian perangkat daerah, perlunya indeks untuk memberikan  rating  pelaksanaan  Renja  OPD,  membutuhkan  waktu  lama  untuk merangkum laporan manual OPD.
Selanjutnya  permasalahan  di  Wali  Kota  yaitu,  pemantauan  kinerja  OPD  hanya dapat  dilakukan  secara  manual  berdasarkan  laopran  per  Triwulan  dan  tidak  dapat memantau perkembangan proses kerja OPD secara riil time. Pengendalian dan Evaluasi perencanaan Pembangunnan bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan  pelaksanaan  dan  hasil  rencana  Pembangunan  Daerah  dengan  tujuan:  1) Memudahkan  penyampaian  pelaporan  pelaksanaan  Renja  Perangkat  Daerah  sehingga mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan dimana saja karena sudah berbasis internet/online. 2) Memudahkan melihat proses capaian kerja Perangkat Daerah. 3) Dapat dijadikan pedoman untuk melihat realisasi anggaran Perangkat Daerah secara riil time karena Simetris sudah terintegrasi langsung dengan SIPKD Penatausahaan.
Namun  demikian,  inovasi  mempunyai  dimensi  geofisik  yang  menempatkannya baru pada satu tempat, namun boleh jadi merupakan sesuatu yang lama dan biasa terjadi di tempat lain. Seterusnya Tatang A. Taufik (2005:49) memberikan penjelasan kebijakan inovasi yaitu merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis  dan  bentuk  inovasi  lainnya  yang  pada  dasarnya  bertujuan:  membangun  atau
mengembangkan  kapasitas  inovatif  setiap  “simpul”  (fungsi/kegiatan/proses)  dalam sistem  inovasi,  meingkatkan/memperlancar  aliran  pengetahuan  dalam  dan  antar fungsi/kegiatan/proses  dalam  sistem  inovasi  (ini  juga  berarti  meningkatkan  proses pembalajaran  dalam  sistem)  dan  memperkuat  hubungan  dan  keterkaitan  rantai  nilai vertikal dan horizontal antar fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan penunjang dalam sistem inovasi.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik yang dilakukan oleh peneliti  adalah  survei  literatur  akademis  di  bidang  keilmuan  kebijakan  publik  guna memperoleh  konsep-konsep  yang  relevan  dengan  kajian  kebijakan  inovasi  publik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber baik dari dokumen  pemerintah  maupun  media  elektronik  sebagai  data  sekunder  yang  kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk narasi seuai dengan kebutuhan data. Selanjutnya dilakukan proses analisis data berdasarkan teori dan konsep kebijakan inovasi publik serta selanjutnya dilakukan proses intrepretasi data.
Pengembangan  aplikasi  Simetris  menggunakan  model  prototipe  agar  semua proses  pengembangan  sistem  dapat  terstruktur  dan  dilaksanakan  dengan  baik.  Berikut penjelasan  tahapan  dari  model  pengembangan  sistem:  a)  Analisis  dilakukan  secara intensif  untuk  menspesifikasikan  Location  Based  Service  agar  dapat  diterapkan  sesuai dengan kebutuhan user. b) Perancangan sebagai suatu proses multi tujuan yang berfokus kepada  desain  pembuatan  sistem  pelayanan  publik  termasuk  struktur  data,  arsitektur sistem,  representasi  desain  interface  dan  prosedur  Location  Based  Service.  Hasil  dari perancangan yaitu prototipe program aplikasi. c) Implementasi  dilakukan  dikantor Bappeda  dan  seluruh  OPD  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan.  d)  Pengujian  berfokus kepada perangkat lunak dari segi proses bisnis dan fungsional User Acceptance.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  rangka  meningkatkan  monitoring  dan  evaluasi  capaian  kinerja  secara online  dan  memenuhi  kebutuhan  akan  update  data  realisasi  kinerja  sejak  Juni  2021 Bappeda  Kota  Padang  membentuk  pembangunan  sistem  dengan  aplikasi  SIMETRIS yang bertujuan untuk memudahkan penyampaian pelaporan capaian kinerja yang dapat dilakukan setiap saat dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepntingan didalamnya. Pada sistem ini Perangkat Daerah diberikan akun untuk melakukan penginputan monev kinerja  dan  kerja,  sedangkan  untuk  Realisasi  anggaran  berdasarkan  integrasi  data  dari SIPKD Penatausahaan.
Disamping  dapat  melihat  capaian  kinerja,  kerja  dan  realisasi  anggaran,  pada aplikasi  ini  juga  terdapat  menu  pendukung  yakni:  Kinerja  Pendapatan,  Paket  tender, Perjalanan Dinas, Publikasi, Laporan Harian Walikota Di Kecamatan serta Monitoring Pengawasan Bangunan Gedung, tambahan menu ini untuk dilakukan guna mendukung akuntabilitas  kinerja  Perangkat  Daerah  Kota  Padang  menjadi  lebih  baik,  melalui ketepatan pengguna anggaran dan hasil pelaksanaan kegiatan.
Sistem aplikasi ini dapat diakses melalui alamat www.simetris.padang.go.id dan juga  tersedia  dalam  bentuk  aplikasi  mobile  yang  dapat  diinstal  pada  perangkat Smartphone.  Hasil  inputan  Perangkat  Daerah  pada  aplikasi  aplikasi  SIMETRIS  ini menjadi  salah  satu  bahan  evaluasi  bagi  kepala  daerah  pada  pelaksanaan  Rafpat  Staff dilingkunan Pemerintah Kota Padang.
1. Pemanfaatan Perancangan Aplikasi
Gambar 1 User Perancangan (Bappeda Kota Padang)
Dari  Gambar  1  Perancangan  pembuatan  aplikasi  bersama  OPD  terkait  penggunaan Aplikasi SIMETRIS terdapat beberapa manfaat sebagai berikut: 1) Memudahkan melakukan  inputan  laporan  evaluasi  Renja  perangkat  daerah.  2)  Mengetahui  laporan Capaian  fisik  dan  Keuangan  Perangkat  daerah.  3)  Memudahkan  melakukan  evaluasi kinerja  Pendapatan  Perangkat  Daerah.  4)  Memudahkan  dalam  pengawasan  dan pembinaan  kepada  Perangkat  Daerah.  5)  Sebagai  bahan  dalam  penyusunan  evaluasi Renja Perangkat Daerah. 6) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan perubahannya.

## 2. Pengguna dan Penerima Manfaat
Gambar 2 Pengguna dan Penerima Manfaat Aplikasi (Bappeda Kota Padang)

## 3. Perbandingan Sesudah dan Sebelum Penggunaan Aplikasi SIMETRIS
Gambar 3. Perbandingan sebelum dan sesudah penggunaan Aplikasi SIMETRIS (Bappeda Kota Padang)
Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya pelaporan kinerja by sistem Simetris adalah sebagai berikut: 1) Memudahkan OPD dalam melaporkan hasil dan pelaksanaan Renjanya.  2)  Menyatukan  pemahaman  antara  OPD  dan  evaluator/Bappeda.  3) Memberikan  informasi  terkait  OPD  yang  belum  berkinerja  untuk  melaporkan  proses kerjanya. 4) Memberikan data yang informatif terkait pelaksanaan renja. 5) Memberikan data  yang  mudah  diakses  oleh  pimpinan/Walikota  Padang.  6)  Memberikan  penilaian pelaksanaan  kinerja,  kerja  dan  realisasi  anggaran.  7)  Memudahkan  pengendalian pelaksanaan  target  kinerja  pembangunan.  8)  Memudahkan  penyampaian  data  dan informasi/server.

## Tampilan Layar Aplikasi User
a. Tampilan Layar Menu Pendaftaran Akun
Gambar 4 Tampilan Layar Menu Pendaftaran Akun (www.simetris.padang.go.id)
Di dalam menu pendaftaran akun, user harus mengisi Username dan Password yang benar dan sesuai agar dapat melakukan login ke Aplikasi SIMETRIS.

## a. Tampilan Halaman Utama
Gambar 5 Tampilan Layar Halaman Utama SIMETRIS ( www.simetris.padang.go.id )
Di  dalam  menu  utama  terdapat  5  (lima)  icon  menu  yang  akan  ditampilkan, terdapat menu Kerja SKPD, Standar Pelayanan Minimal, Program Unggulan, Misi dan IKU.

## b. Tampilan Layar Menu Kerja SKPD
Gambar 6 Tampilan Layar Pilihan Tahun Perencanaan Menu Kinerja SKPD
( www.simetris.padang.go.id )
Gambar 7 Tampilan Layar Halaman Utama SIMETRIS ( www.simetris.padang.go.id )
Di  dalam  menu  Kinerja  SKPD  terdapat  tampilan  pilihan  tahun  perencanaan dengan pilihan tahun 2022 dan setelahnya dengan memilih pilihan view . Dalam pilihan selanjutnya  akan  menampilkan  Daftar  Rekap  Realisasi  Kerja  dan  Kinerja  SKPD Berdasarkan Warna.

## Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Simetris
Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi
Gambar 8 Waktu Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi SIMETRIS (Bappeda Kota Padang)

## Review Pekerjaan di Aplikasi Simetris
Gambar 9 Work Review Aplikasi SIMETRIS (Bappeda Kota Padang)

## c. Pembuatan Konsep
Gambar 10 Pembuatan Konsep Aplikasi SIMETRIS (Bappeda Kota Padang)
c. Menu Aplikasi Inputan
Gambar 11. Menu Aplikasi (Inputan) (Bappeda Kota Padang)
e. Pembangunan Sistem
Gambar 12 Pembangunan Sistem Juni 2021 (Bappeda Kota Padan g)
f. Sosialisasi Aplikasi Simetris
Gambar 13. Sosialisasi 30 Juli 2021 (Bappeda Kota Padang)
g. Launching Aplikasi SIMETRIS
Gambar 14. Soft Launching 30 Juli 2021 Aplikasi SIMETRIS (Bappeda Kota Padang)
Penerapan  Aplikasi  SIMETRIS  ditujukan  untuk  membantu  Perangkat  Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan, sekaligus untuk mengetahui kinerja Perangkat Daerah secara cepat, dan tepat, gunanya untuk mengambil keputusan lebih cepat pula bagi pengambil kebijakan daerah. Selain itu ada menu khusus bagi  Wali  Kota  sehingga  dapat  memantau  perkembangan  kinerja  dan  kerja  Perangkat Daerah.  Melalui  menu  ini,  Wali  Kota  bisa  melihat  raport  Perangkat  Daerah  melalui pewarnaan yang muncul dalam aplikasi ini.
Warna hijau artinya capaian kinerja tinggi dan merah untuk yng berkinerja merah SIMETRIS  sebagai  media  monitoring  dan  evaluasi  akan  mengganti  dan mengintegrasikan  sistem  pelaporan  konvensional  sebelumnya.  Keunggulan  sistem  ini antara lain otomatisasi data pelaporan hingga tak perlu membuat rekap, rangkuman dan ringkasan secara manual; status dan grafik pelaporan data yang dapat diakses publik di website;  batas  akhir  laporan  bulanan  dan  triwulan  yang  tertib;  serta  cepat  dan  mudah karena  hanya  perlu  mengisi  form  dan  tabel  yang  sudah  tersedia.  Seluruh  OPD  akan memiliki user (akun pengguna) untuk mengunggah dan mengelola laporannya.

## Kesimpulan
Dengan  adanya  aplikasi  Simetris  (Sistem  Informasi  Monitoring  Evaluasi Terintegrasi dan Dinamis), diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Perangkat Daerah menjadi lebih  mudah  dalam  melaporkan  perencanaan  Pembangunan.  2)  Kepala  Daerah  dapat melakukan  evaluasi  kinerja  Perangkat  Daerah.  3)  Bappeda  mendapatkan  laporan perencanaan  pembangunan  secara  real  time.  4)  Kebijakan  yang  diambil  pemangku kepentingan menjadi lebih akurat.

## BIBLIOGRAPHY
Alfiyah, N. I. (2019). Pengaruh Penerapan e-Government Pada Pembangunan Smart City di Kabupaten Sumenep. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP) , 1 (2), 88–95.
Amri, U., Adianto, A., & As’ari, H. (2022). Kebijakan Inovasi dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai. Jurnal Pendidikan Tambusai , 6 (2), 12201–12207.
Deka, Z. L. L. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Government Di Kabupaten Banyumas . Universitas Islam Negeri Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
Hendriyani,  W.  (2021). RESISTENSI  ORGANISASI  PERANGKAT  DAERAH  PADA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
E-PLANING

## DAN E-BUDGETING
DI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU . UNIVERSITAS LAMPUNG.
Maghfiroh, N. A. (2017). Efektivitas sistem informasi pelaporan monitoring dan evaluasi (e-controlling) pada bagian evaluasi pembangunan sekretariat daerah kota bontang. Jurnal Paradigma (JP) , 5 (1), 34–44.
Mirnasari,  R.  M.  (2013).  Inovasi  Pelayanan  Publik  UPTD  Terminal  Purabaya- Bungurasih. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 1 (1), 71–84.
Qurbani,  M.  (2022). Efektifitas  Penggunaan  Sistem  E-Planning  Dalam  Penyusunan Dokumen  Perencanaan  Pembangunan  Tahunan  Di  Pemerintah  Kabupaten Kepulauan Meranti . Universitas Islam Riau.
RAHMATANG,  R.  (2023). EKSISTENSI  BADAN  PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  (BAPPEDA)  DALAM  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  SARANA INFRASTRUKTUR DI KOTA PALOPO . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
Rizki,  N.  P.  (2023). IMPLEMENTASI  SISTEM  INFORMASI  PEMERINTAHAN DAERAH  (SIPD)  DALAM  MEWUJUDKAN  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH  YANG  BERKUALITAS  (Studi  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang) .
Seyselis,  M.,  &  Pradana,  G.  W.  (2021).  Efektivitas  Sistem  Electronic  Monitoring  dan Evaluasi  (E-Monev)  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kota  Surabaya. Publika , 37–48.
Siti Marwiyah, S. H., Sedarmayanti, M. P., Fedianty Augustinah, M. M., Teni Listiani, M.  M.,  Jubaedah,  E.,  &  Kushendar,  D.  H.  (2023). Good  Governance (Kepemerintahan yang Baik) Di Era Digital . Deepublish.
Trisantosa,  I.  N.,  SIP,  M.  T.,  Dewi  Kurniasih,  S.  I.  P.,  &  Hubeis,  I.  H.  M.  (2022).
Pelayanan Publik Berbasis Digital . Deepublish.

## Copyright holder:
Nur Annisa, Elvia Siskha Sari, Zulkenedi, Syamsir, Aldri Frinaldi.  (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: