## Majalah Hukum Nasional
Volume 51 Nomor 2 Tahun 2021 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v51i2.143 https://mhn.bphn.go.id

## KEDUDUKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG DI PROVINSI BALI
( Position of Human Rights in Maintaining Local Wisdom of Spatial Planning in the Province of Bali )

## Muhaimin
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemente - rian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Jakarta Selatan 12920
e-mail: eminaltair@gmail.com

## ABSTRAK
Kearifan  lokal  merupakan  perwujudan  implementasi  artikulasi  dan  pengejawantahan  serta  bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya. Kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, membuat pulau dewata menjadi salah satu tujuan wisata lokal maupun internasional, namun tidak terelakan bahwa penataan ruang menjadi penting ketika segala rencana penataan ruang dan daerah harus mengakomodir kearifan lokal masyarakat Bali. Bahwa ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah kombinasi antara metode penelitian hukum normatif dan empirik-sosiologis,selain itu dilakukan juga pencarian data secara langsung di lapangan dengan mengamati proses serta gejala yang terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali. Untuk dapat memperkuat kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang Provinsi Bali diperlukan pembinaan oleh pemerintah yang beranggotakan dari elemen masyarakat seperti ketua adat, tokoh agama dan pemerhati lingkungan yang dengan melalui proses pengakomodiran kearifan lokal sebagai aset masyarakat Provinsi Bali dengan cara pelibatan masyarakat adat, tokoh adat melalui FGD.

## Kata kunci: Kedudukan Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Bali

## Abstract
Local  wisdom  is  the  embodiment  of  articulated  implementation  and  manifestation  as  well  as  the  form of  traditional  knowledge  comprehended  by  the  human  or  people  who  interact  with  the  surrounding environments. The strength of traditional culture of the Province of Bali, has made Bali, the God Island, one of tourism destinations, both for locals and foreigners, however, it is inevitable that spatial layout becomes more important when all spatial and regional layout plans should accommodate the local wisdom of the Balinese.  The  special  characteristics  and  uniqueness  of  the  Balinese  local  wisdom  have  been  proven  as special attractions that lure both local and international tourists. The issue of this paper is the position of local wisdom in the spatial layout planning processes of the Province of Bali. The employed method is a combination of normative and empirical-sociological legal research methods, in addition, data are collected directly from the fields by observing the processes and indications related to the position of local wisdom in spatial layout planning processes by the Province of Bali. In order to strengthen the position of local wisdom in spatial layout planning processes of the Province of Bali, the government is required to provide more encouragement by observing the ideas of the public elements such as traditional elders, religious figures and environment observers in order to accommodate the local wisdom as public assets of the Province of Bali by means of involvement of the traditional locals and public figures in focus group discussions.
Keywords : Position of local wisdom, Spatial Layout, Bali

## A. Pendahuluan
Kecenderungan masyarakat Bali bela- kang an ini mengadopsi budaya modern yang  dinilai  lebih  praktis  dibanding  budaya lokal membuat masyarakat Bali berada pada kondisi meresahkan, di mana mereka sedang menggiatkan desa adat (desa pakraman). Kondisi demikian membuat masyarakat Bali dihadapkan pada fenomena paradoks, yakni berdiri pada pijakan yang berbeda. Kaki kanan terikat pada kekuatan tradisi, sedangkan kaki kiri menganut sistem nilai dari luar budaya asli bali (nilai-nilai modern). Sentuhan budaya luar ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan,  sehingga  masyarakat Bali kehilangan orientasi (disorientasi) dan  dislokasi  hampir  pada  setiap  aspek kehidupan dalam melestarikan budaya lokal termasuk didalamnya mempertahankan hak sebagai masyarakat adat tentang konsep penataan ruang sebagai hak asasi dalam mempertahankan kelestarian budaya serta kearifan lokal.
Eksistensi masyarakat hukum adat dilindungi, Undang-Undang Dasar (Konstitusi)  artinya  termasuk  kekayaan- kekayaan tradi sionalnya, termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal itu banyak, ada kearifan lokal terkait hal-hal sosial, terkait benda, konsep membangun, perundingan (damai).  Seperti  disampaikan  bahwa  ada juga konsep tata ruang. Dalam tulisan saya di Jurnal Rechtsvinding Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017) “ Pelibatan Masyarakat Dalam  Penataan  Ruang  Adat” , dan Penelitian  di  Balitbangkumham  telah  saya
1.  Wawancara dengan Peneliti Madya Hukum Tata Negara, Eko Noer Kristiyanto, 20 September 2021, 20:25 WIB
2.  Sesung Rusdianto, Hukum Otonomi Daerah (Refika Aditama, Bandung, 2013) hlm. 31
ungkapkan bagaimana Hak Asasi Manusia berperan di masyarakat adat sebagai dasar mempertahankan dan melestarikan budaya dalam hal penataan ruang. 1
Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam mempertahankan kearifan lokal sama halnya ketika  hak  sebagai  manusia  menjalankan atau berekspresi dalam menjalankan agama yang dianut dan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari kekuatan hak asasi tersebut, masyarakat adat Bali punya hak untuk mempertahankan budayanya dari hantaman budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis warisan budaya lokal Bali, salah satunya adalah penataan ruang di Provinsi Bali dengan berbagai batasan, konsep dan aspek yang terus dijaga kelestariannya.
Konsep   otonomi   daerah   membuat daerah  diberi  keleluasaan  untuk   mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, terutama dalam pemanfaatan lahan di daerah. Otonomi penting  untuk  memperkokoh  kultur  dan nilai  demokrasi  seperti  toleransi,  bebas berpendapat, menghormati pendapat, terbuka dalam berkomunikasi serta memahami keanekaragaman dalam masyarakat. 2 Hal-hal  tersebut  penting untuk melindungi dan menjamin hak warga negara dalam pertarungan antara nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks sosial, ekonomi, budaya, termasuk alam.
Permasalahan tentang penataan ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro, saat ini semakin mendapat perhatian yang cukup serius. Fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat,  baik  secara  kualitatif  maupun kuantitatif.  Demikian  juga  teknologi  yang semakin maju diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, disadari atau tidak, bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih tetap seperti sedia kala. 3 Selain adanya keterbatasan lahan, permasalahan tata ruang semakin rumit, karena kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini semakin hari semakin pesat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai, terutama yang berkaitan para pelaku bisnis dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang semakin besar, juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk, yang berimbas kepada pertumbuhan kawasan perumahan dan permukiman.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) menjelaskan bahwa ,”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini terealisasi yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yaitu bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
3.  Juniarso, dkk., Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah (Bandung, Nuansa, 2008) hlm. 21 4.  Eko Noer Kristiyanto, “ Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat” , Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 (2017): 160
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 14 UUPA bahwa untuk mencapai cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.
Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia  dan Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah  agar  optimal  harus  menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan akan tanah telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 4
Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan  sebagai  wadah  yang  meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. 5
Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain  memberikan  dampak  positif  bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya  dapat  mengakibatkan  timbulnya permasalahan lingkungan. 6
Jika berbicara lebih jauh mengenai hukum adat tentu maka tak lepas dari eksistensi masyarakat adat atau masyarakat asli suatu daerah. Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan dan konsep terkait lingkungan  mereka,  meliputi alam, tanah, air, udara dan segala sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan para pegiat dan pelestari budaya menjadikan kearifan lokal  sebagai  sebuah  hak  asasi  dalam  hati mereka sebagai manusia untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal budaya tanpa intervensi pihak manapun diluar Provinsi Bali.
Namun ternyata jauh sebelum ilmu- ilmu modern terkait penataan ruang sebenarnya masyarakat asli Indonesia pun telah mengenal konsep penataan ruang yang  dalam  berbagai  diskusi  dan  penelitian ternyata terbukti efektif dan selaras dengan ilmu pengetahuan modern, konsep- konsep
5.  Muhar Junef, “Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17 No. 4 Tahun (2017) hlm. 9 6.  Parsa, I Wayan, BPHN: “ Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah ” , Jakarta. 2014. hlm. 2 7.  Muh. Aris Marfai, Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012) hlm 16
8. Suhartini,“ Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati ” , (UGM, Yogyakarta, 2009) hlm. 34
tradisional  ini  ternyata  masih  dipraktikkan oleh masyarakat utamanya masyarakat adat di Indonesia. 7 Cara pandang serta konsep itulah  yang  dapat  kita  artikan  sebagai bagian dari kearifan lokal.  Kearifan  lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. 8 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup terdapat pula definisi terkait kearifan lokal, dijabarkan dengan jelas bahwa kearifan lokal adalah nilai- nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Ciri khas dan keunikan yang terdapat dalam kearifan lokal Provinsi Bali menjadikan sebuah kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Berangkat dari kuatnya kebudayaan adat Provinsi Bali, penulis tertarik mengangkat permasalahan dalam karya tulis ini,
bagaimanakah kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang bangunan di Provinsi Bali?
Adapun tujuan penulisan adalah menganalisis kedudukan Hak Asasi Manusia sebagai kearifan lokal dalam proses rancangan penataan ruang di Provinsi Bali, sehingga tulisan ini diharapkan dapat mempunyai arti  penting  bagi  pengembangan  teori atau konsep pemikiran penegakan hukum terhadap proses penataan ruang yang di dalamnya terdapat kedudukan kearifan lokal sebagai salah satu sumber pendukung utama berjalannya proses penataan ruang tersebut.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah kombinasi  antara  metode  penelitian  hukum normatif  dan  empirik-sosiologis,  metode penelitian  hukum  normatif  pada  dasarnya meneliti  kaidah-kaidah  hukum  dan  asas- asas hukum 9 ,  penelitian  normatif  akan mencoba menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi 10 , khususnya terkait teori-teori tentang partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan hukum khususnya di tingkat daerah.
Penelitian  normatif  mengacu  kepada peraturan perundang-undangan yang terkait  Penataan  Ruang  seperti  antara  lain:
1) Undang- Undang Penataan Ruang; 2) Undang-undang Pokok Agraria; 3) Peraturan Pemerintah; dan 4) Peraturan Daerah.
Selain itu dilakukan juga pencarian
9.  Bagir Manan, “ Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993 10.  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Kencana, Jakarta, 2010) hlm. 13
data secara langsung di lapangan dengan mengamati  proses  serta  gejala  yang  terjadi terkait kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali, dengan mewawancarai informan dari:
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali;
2)  Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali;
3)  Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
4)  Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;
5) Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali.

## C. Pembahasan
Masyarakat asli di suatu daerah memiliki cara pandang, wawasan, dan konsep terkait lingkungan mereka, cara pandang serta konsep itulah yang dapat kita artikan sebagai bagian dari kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional yang dipahami oleh manusia atau masyarakat yang berinteraksi dengan alam sekitarnya, sehingga kearifan lokal merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model pengelolaan sumber daya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian kearifan lokal adalah suatu  sistem  yang mengintegrasikan pengetahuan, budaya dan kelembagaan serta
praktik mengelola sumberdaya alam. 11
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian  pemanfaatan  ruang (Pasal  1 ayat (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang).  Pengertian tata ruang itu sendiri mengandung cakupan arti yang sangat luas yaitu bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya  disebutkan  “Tata  ruang  adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang  baik  direncanakan  maupun  tidak. Sementara ruang itu sendiri adalah: “Wadah yang  meliputi  ruang  daratan,  ruang  lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta  memelihara kelangsungan  hidupnya” (Pasal 1 Undang- Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang), Sehubungan dengan hal ini, di dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan sebagai berikut: Ruang yang meliputi ruang darat, ruang  laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup nya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif,  dan  berkelanjutan  berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ke tahanan Nasional, undang-undang ini meng amanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat
11. Op.Cit . Suhartini, hlm.21
12.  Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”, Jurnal Ekosains , Vol. VII, No, 1, Maret (2015) hlm. 15
mengharmonisasikan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat mendapat perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif    terhadap  lingkungan  hidup  akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.
Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum ledakan penduduk terjadi  seperti    saat  ini.  Adanya  ruang  yang dikeramatkan,  hutan yang dikeramatkan, lahan yang  tidak  boleh  untuk  mendirikan  rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan untuk kuburan, kawasan untuk jalan, kawasan untuk pemujaan, kawasan untuk pertanian, merupakan bentuk tata ruang lokal yang dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, oleh masyarakat “modern” tata ruang yang telah dibangun oleh nenek moyang ini dianggap sebagai  sebuah  konsep  yang  “kosong,  tidak berdasar”  dan  “tanpa  makna”,  karena tidak  mampu  dijelaskan  secara  rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan ruang dilakukan sesuai dengan keinginan tanpa memperhatikan  kapasitas  ruang  dan  daya dukung  lingkungan.  Dapat  dipastikan,  tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang pasti. 12

## 1. Kedudukan Kearifan Lokal dalam Proses Rancangan Penataan Ruang di Provinsi Bali
Pulau Bali terletak kira-kira 3.2 km di sebelah  timur  Pulau  Jawa,  dan  kira-kira  8 derajat  sebelah  selatan  khatulistiwa.  Pulau Bali dan Jawa dipisahkan oleh Selat Bali. Dari timur ke barat memiliki panjang sekitar 153 km dan mempunyai lebar dari utara ke selatan sekitar 112 km, total luas Pulau Bali adalah 5,632 km². Pulau Dewata dikelilingi oleh laut yang banyak terdapat terumbu karang. Pantai di  selatan  cenderung  memiliki  pasir  putih sementara yang di utara dan barat memiliki pasir  hitam.  Bali  tidak  memiliki  saluran  air besar, meskipun sungai Ho dilewati oleh kapal dengan sampan kecil. Bali merupakan sebuah provinsi dari Republik Indonesia yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Pulau Bali juga terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan Bali Dwipa. Bali juga mempunyai beberapa pulau kecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Bali, di antaranya adalah Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Ceningan, Pulau Serangan, dan Pulau Menjangan. Denpasar adalah ibukota dari Provinsi Bali yang terletak  di sebelah selatan dari Pulau Bali, tidak hanya menjadi suatu kebanggaan bagi Indonesia, Bali juga merupakan tujuan wisatawan lokal dan internasional dengan seni dan kebudayaannya yang unik disertai dengan pemandangan alam  dan laut yang indah.
Masyarakat Bali, yang kehidupannya dituntun oleh nilai-nilai kebudayaan Bali yang  bercorak  religious  Hinduistis,  selalu
13.  Cantika koti dkk, Filsafat Adat Bali , (Upada Sastra, Denpasar, 1994) hlm.31
berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa nilai dasar dari kehidupan adat di Bali adalah ”nilai keseimbangan” Implikasi dari nilai-nilai keseimbangan diwujudkan dalam kehidupan dalam bermasyarakat di Bali, yaitu: 13
1. Asas menyesuaikan diri dan berusaha menjalin hubungan dengan elemen- elemen alam dan kehidupan;
2. Asas menciptakan suasana kedamaian dan ketentraman antar makhluk dan terhadap alam di mana manusia hidup sebagai salah satu elemen dari alam semesta.
Nilai dan asas-asas tersebut kemudian dipersepsikan  sebagai  landasan  filosofi  Tri Hita  Karana,  yang  artinya  menurut  Ketut Kaler (1983) ada tiga unsur yang merupakan sumber sebab terciptanya kebaikan, adapun ketiga unsur tersebut adalah ( ibid ):
1. Unsur Jiwa yang disebut Atman ,
2. Unsur Tenaga  atau  Kekuatan  yang disebut Prana ,
3. Unsur Badan Wadag atau Ragawi yang disebut Sarira .
Rencana  Tata  Ruang  berperan  penting dalam mendukung investasi, yaitu dengan memberikan  kepastian  hukum  akan  ruang investasi serta infrastruktur pendukungnya. Saat ini Rencana Tata Ruang banyak dianggap menjadi penghambat investasi, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya keterbukaan dan peran publik. Rencana Tata Ruang tetap diperlukan dalam upaya peningkatan daya saing investasi karena dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam investasi. Selain itu, kearifan lokal suatu
daerah sangat mempengaruhi kedudukannya dalam penataan ruang sebab berkaitan erat dengan hukum adat dan masyarakat di mana tempat itu berada.
Pada umumnya, konsep dan pemaknaan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya cukup jelas terlindungi dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalam implementasinya  tidak  mudah  diterapkan. Kecenderungan muatan materi demikian jelas  tidak  dapat  memberikan  kepastian hukum malah sebaliknya dapat mengabaikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya empat  syarat  kumulatif  yaitu,  masyarakat hukum adat sebagai  subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan  dengan  NKRI dan diatur oleh undang-undang.
Dukungan masyarakat internasional melalui  kebijakan  meratifikasi    Konvensi Internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat diperlukan. Sehingga negara melalui undang- undang diwajibkan mengakomodir perlindungan hak-hak masyarakat adat. 14
Hal ini bukan saja terjadi karena ketidak- pastian  hukum  peraturan  perundang- undangan di tingkat pusat,  akibat  pengakuan dan peng hormatan terhadap MHA, melainkan karena dalam  tingkat  UU  Sektoral  lainnya yang menegasikan MHA. Meskipun demikian, hadir nya nilai-nilai demokrasi dalam
14.  Akmal, “ Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatera Barat, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)”, ( Pusham UII. Yogyakarta. 2007) hlm. 446 15. Siti Zuhroh dan Eko Prasojo, Penelitian komprehensif “ Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya . ( The Habibie Center dan Penerbit Ombak. Jakarta. 2010) hlm. 47
masyarakat lokal memerlukan adanya rule of law di tingkat daerah. Jika lahirnya perda- perda  adat  sebagai  pengganti  kekosongan hukum di tingkat pusat menjadi sangat wajar jika menimbulkan masalah baru (Habibie Center, 2010). 15
Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaioli dengan judul From Acknowledgment to Operationalization of Indigenous Sovereign- ty , mengajukan  beberapa   kesimpulan bahwa klaim kedaulatan masyarakat hukum adat  tidak  diterapkan,  meskipun  instrumen hukum nasional dan internasional telah mendukungnya.  (1)  Ketidakjelasan  istilah kedaulatan bagi masyarakat adat untuk dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana halnya perbedaan penggunaan konsep pemukiman kembali pada masyarakat adat  yang  tinggal  di  wilayah  komunitas adatnya. (2) Faktor eksternal terkait gerakan kemandirian masyarakat itu sendiri, yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria. Pengakuan pemerintah terhadap prinsip-prinsip adat dengan penolakan terhadap sebagian khusus klaim adat, bukan sekedar cerita semata. Dalam beberapa hal, reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah provinsi  dan  tingkat  kabupaten,  berakibat timbulnya  tingkat  penekanan  pendapatan daerah yang kebanyakan ditentang karena
secara langsung bersinggungan dengan hak- hak masyarakat adat. 16
Kemunduran studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain oleh karena anggapan bahwa hukum adat dan masyarakat  hukum  adat  ini  inkompatibel dengan semangat kebangsaan dan bahwa masalah hukum adat ini dipandang sebagai bagian dari masalah SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang merupakan ancaman bagi ketahanan nasional. Walaupun eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat secara formal diakui dalam UUD 1945, terutama terkait dengan hak atas tanah ulayat, namun dalam kenyataannya hak-hak tersebut secara berkelanjutan telah dilanggar baik oleh Pemerintah maupun pihak non- Pemerintah. Pelanggaran-pelanggaran ini meliputi pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang berujung pada pelanggaran hak sipil dan politik. Pelanggaran hak-hak secara berkelanjutan tersebut merupa kan salah satu faktor terjadinya konflik  horizontal  dan  atau  konflik  vertikal yang tidak jarang memakan korban jiwa dan harta . 17
Kepastian  hukum  budaya  dalam masyarakat sangat jelas berbeda dengan pemerintahan desa. Pasal 1 Angka (12) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat  hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
16. Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): “ Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya ” , (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.) hlm. 16-17
17. Ibid . hlm. 16 18 . Op.Cit Mahkamah Konstitusi. hlm. 37
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 18
Berbagai persoalan yang melibatkan adat terkadang melibatkan pihak lain, sehingga pertikaian  tak  luput  untuk  diidentifikasi. Karena itu, proses dan mekanisme diselesaikan dengan kesepakatan adat, seperti salah satunya dengan pemberian  ganti rugi  digunakan  untuk  mencegah  timbulnya konflik.  Sengketa  dalam  kepemilikan masyarakat hukum adat dapat menimbulkan persoalan. Dalam mengantisipasinya, beberapa peraturan perundangan mengatur dan menjelaskan mengenai pemberian ganti rugi atau peralihan hak tersebut disamping hukum adat yang berlaku di Provinsi Bali.
Hak  ganti  rugi  dalam  proses  peralihan hak  terkait  dengan  hal  kepentingan  umum ( public  interest ). Pembangunan dan kepen- tingan  umum  telah  diatur  dalam  PP  No.  71 Tahun  2012. Dalam Pasal 21 Ayat (1) PP No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan  Umum,  disebutkan  bahwa pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (d) merupakan pemegang hak milik atas tanah bekas tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria. Kepemilikan tanah bekas

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
milik  adat  sebagaimana  Ayat  (1)  dibuktikan dengan akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang  Pendaftaran  Tanah  dengan  disertai alas hak yang dialihkan.
Pasal 58 Ayat (3) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan diatur ketentuannya. Bahwa  penggantian  dapat  diberikan  kepada pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
Hak ganti rugi juga terkait dengan tanah adat yang digunakan untuk jalan kereta api, dalam Pasal 83 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jaminan penggantian  kerugian  tersebut  diberikan kepada pemegang hak atas tanah, pemakai tanah negara, atau masyarakat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan prasarana perkeretaapian, yang berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pertanahan. Selain itu, mekanisme  penggantian  kompensasi  dapat pula dilakukan dengan melakukan konversi hak milik  adat.
Dalam masyarakat Bali, warga pendatang tidak  wajib  mengikuti  kegiatan  desa  adat, namun  wajib  menaati  seluruh  peraturan yang berlaku pada desa adat, umumnya diatur dalam awig-awig desa adat. Antara lain  aturan  yang  wajib  ditaati  oleh  warga pendatang adalah peraturan menyangkut
tata ruang desa adat dalam pembangunan sarana dan prasarana baru bagi pemukiman dan fasilitas pendukungnya. Masalah yang sering muncul kemudian adalah apabila peraturan-peraturan yang menyangkut tata ruang kawasan perkotaan diterapkan oleh pemerintah kota/kabupaten, tak selaras dengan  awig-awig  desa-desa  adat  entitas pokok terbentuknya wilayah tersebut. Hal yang timbul dalam koreksi atas masalah yang muncul seharusnyanya ditujukan kepada kebijakan pemerintah kota/kabupaten yang tidak  mampu  mengintegrasikan  nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam analisis kebijakan tata ruang kotanya. Harapan masyarakat umumnya tertuju pada pemerintah kota/ kabupaten dapat mengadopsi potensi- potensi kearifan lokal yang tertuang dalam berbagai awig-awig desa adat sebagai landasan konseptual isi ( content ) materi analisis kebijakan dan perencanaan tata ruang. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan, dapat dijadikan wadah ( container ) dari proses analisis strategis dalam pendekatan perencanaan  tata  ruang  perkotaan  sebagai suatu metode pemecahan dari masalah- masalah yang timbul. Dengan melaksanakan konsep sinergi awig-awig desa adat dengan metodologi modern penataan ruang hijau yang berkelanjutan antara implementasi nilai- nilai kearifan lokal konsep Tri Hita karana ke dalam proses analisis strategis pengambilan kebijakan tata ruang hijau berkelanjutan secara sinkron, diharapkan tercipta dan terjaga keharmonisan kehidupan masyarakat sehingga terjalin sinergi antara elemen
lingkungan binaan dan elemen lingkungan alaminya.
Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya  di Provinsi Bali, Tabanan juga memiliki kearifan lokal yang masih sangat kental, terdapat acara-acara budaya yang hingga saat ini terus dipertahankan sebagai kearifan lokalnya. Sebagai salah satu contoh bahwa masyarakatnya masih melestarikan kebudayaan di Tabanan adalah perayaan HUT Kabupaten Tabanan ke 523 (tahun 2016) yang berlangsung sekitar 54 hari dengan tema “Eka Shanti Bawana” yang memiliki arti “satu tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat” yang kental sekali dengan sejarah kelahiran Tabanan.  Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memberikan ruang gerak kepada seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk berkreasi juga menunjukkan kearifan lokal, kuliner serta Tabanan yang kaya kebudayaan. Oleh karena itu pembangunan berwawasan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana terus dijalankan, maka apabila ada kawasan suci yang  dirusak  pasti    pembangunan  itu  lama prosesnya dan butuh waktu panjang untuk pendekatan persuasif pada masyarakatnya. 19
Agar standar nilai yang dipegang teguh selama ini oleh masyarakat Bali lambat laun  tidak  rapuh,  maka  rujukan  etika  yang dikembangkan  dalam  pendidikan  tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat Bali, akan tetapi harus berdasarkan nilai transendental yang bersumber dari agama,  adat  istiadat,  dan  tradisi  nilai-nilai
19.  Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017 20.  Ni Putu Suwardani,  “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, Jurnal Kajian Bali , Volume 05, Nomor 02, Oktober (2015). Hlm. 256 21. Rianto Adi, Sosiologi Hukum, Kajian Hukum Secara Sosiologis , (yayasan pustaka obor Indonesia, Jakarta, 2012) hlm. 31
lokal. Pedoman nilai pada masyarakat Bali banyak terdapat pada kearifan-kearifan lokal yang dijiwai oleh agama Hindu. Tradisi budaya masyarakat Bali mempunyai banyak potensi kearifan lokal yang dapat  digunakan oleh masyarakat Bali sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam pendidikan dan dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, menjadi tugas bersama terutama kalangan pendidik (formal dan  informal)  mengangkat nilai-nilai lokal Bali yang terpendam untuk diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda Bali dalam membentuk karakternya sebagai  manusia  sosial,  religius,  estetik, ekonomik, dan adaptif terhadap lingkungan. 20
Di suatu masyarakat, mungkin saja tidak begitu memerlukan kaidah hukum karena kaidah-kaidah sosial lain lebih berperan. Hal ini  misalnya  di  masyarakat  “ gemeinschaft ” atau paguyuban, di mana anggota- anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang sudah dikodratkan. 21
Berdasarkan hal itu pula penataan ruang Bali juga untuk melindungi simbol-simbol kesatuan kearifan budaya dan spiritual masyarakat Bali secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh tinggi bangunan di Bali tidak lebih dari tiga lantai yaitu maksimal 15 meter sampai saat ini masih terus dipertahankan walaupun sebenarnya kebutuhan untuk bangunan  tingkat  seperti  rumah  susun
sangat mendesak. Kemudian pengaturan tata ruangnya masih banyak menganut konsep tri mandala (di hulu, di tengah dan bagian belakang), di hulu untuk parahyangan yang berkaitan dengan tri hita karana yaitu hubungan kita dengan sang pencipta yang di hulu (kepala) kemudian ada kawasan palemahan yaitu di mana kewajiban manusia untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, selain itu tempat bersembahyang, ruang keluarga dan lainnya juga  sudah  diatur  (tidak  sembarangan), adapun cara menentukan lokasi Pura adalah menetapkan dengan tegas arah hulu, artinya jika memilih timur sebagai hulu agar benar- benar  timur  yang  tepat,  jangan  melenceng ke  timur  laut  atau  tenggara.  Jika  memilih kaja sebagai hulu, selain melihat gunung atau bukit juga perhatikan kompas. Misalnya jika gunung berada di utara maka hulu agar benar- benar di arah utara sesuai kompas, jangan sampai  melenceng  ke  arah  timur  laut  atau barat laut, demikian seterusnya. Pemilihan arah hulu yang tepat sesuai dengan mata angin memudahkan membangun pelinggih- pelinggih dan memudahkan pelaksanaan upacara dan arah pemujaan. 22
Setiap  rencana  penataan  ruang  di Provinsi Bali, masyarakat adat diharuskan sejak dahulu untuk ikut terlibat dalam setiap  proses  perumusan  atau  rencana kebijakan pembangunan sebagai bagian dari kesepakatan hukum adat yang berlaku agar  di  kemudian  hari  tidak  menimbulkan konflik yang dapat merugikan masyarakatnya sendiri. Lokasi mana saja yang kiranya masuk
22.  Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017 23.  https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali- tolak-reklamasi- teluk-benoa
daerah kawasan suci, menjadi prioritas utama untuk dilindungi, para tokoh adat dan para pendeta juga dilibatkan selama menjalani proses rencana tata ruang agar semua dapat terakomodir kawasan suci serta radiusnya yang harus tetap dilindungi meskipun pembangunan terus berjalan, karena  merekalah  yang  paling  mengerti atau menguasai tentang itu semua sehingga rencana penataan ruang yang berjalan dapat mempertahankan  kearifan  lokal di Bali bahkan dapat berjalan beriringan. Pada dasarnya pembangunan di Provinsi Bali banyak terfokus pada akses daerah wisata,  sehingga  jika ada pembangunan yang dilaksanakan merusak kearifan lokal maka kekhasan Provinsi Bali lambat laun hilang. Sehingga dalam Perda bangunan- bangunan  dicirikan  khusus  sehingga  tidak menghilangkan identitas budaya dan ciri khas Bali sebagai pulau dewata.
Jika  kita  perhatikan  beberapa  tahun belakangan di Provinsi Bali terdapat rencana reklamasi Teluk Benoa yang telah berjalan namun  sampai  dengan  hari  ini  tidak  dapat berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan terhenti.  Pergerakan  sebagian  besar masyarakat Bali dengan berbagai usaha disuarakan  agar  penghentian  reklamasi dihentikan  total,  alasan  logis  menentang diteruskannya reklamasi teluk Benoa karena merusak fungsi, juga merusak lingkungan.
Selain itu, ada sekitar 13 alasan masyarakat Bali menolak reklamasi Teluk Benoa, yaitu: 23
1. Reklamasi akan merusak fungsi dan nilai

## konservasi kawasan serta perairan Teluk
Benoa;
2. Reklamasi mengakibatkan berkurangnya fungsi Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 daerah aliran Sungai Badung, Mati, Tuban, Bualu, dan Sama;
3. Reklamasi dengan membuat pulau baru akan menimbulkan kerentanan terhadap bencana;
4. Terjadi peningkatan padatan yang tersuspensi dan tersedimentasi di habitat terumbu karang yang dapat mematikan  polip  karang  dan  merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya;
5. Reklamasi akan menyebabkan perubahan  kondisi  perairan  seperti salinitas, temperatur serta masukan nutrien yang terbatas dari luar teluk, termasuk menyebabkan pola perpindahan sedimen;
6. Reklamasi Teluk Benoa semakin mengancam dan memperparah abrasi pantai;
7. Diambilnya material alami di sekitar pantai yang bisa merusak lingkungan sekitar Teluk Benoa;
8. Reklamasi dianggap cara investor mengambil lahan/tanah murah di wilayah strategis pariwisata;
9. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah saat itu, yakni Perpres No. 51/2014 berpihak kepada investor bukan masyarakat;
10. Pulau hasil reklamasi di sana akan dibangun  ribuan  kamar,  yang  artinya kepadatan  Bali  sangat  tinggi,  dan  akan
24. http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160714192114-20-144817/proyek-reklamasi-teluk-benoa- akan-rusak-70-titik- suci/
adanya alih fungsi berbagai hal yang mengakibatkan  adanya  ketimpangan pembangunan;
11. Investor dianggap hanya memberikan janji manis tanpa kejelasan;
12. Mengubah status kawasan  Teluk  Benoa dari konservasi menjadi kawasan yang bisa direklamasi;
13. Karena pariwisata Bali bergantung pada alam,  maka  pembangunan  properti besar- besaran yang merusak alam dianggap merusak pariwisata Bali itu sendiri.
Penolakan reklamasi tak hanya sebatas karena adanya perubahan alih fungsi kawasan tapi karena adanya penyimpangan, kerusakan alam dan dampak sosial. Penolakan ini didasari keinginan masyarakat adat Bali agar  pemerintah  bukan  hanya  tidak  lagi memperpanjang izin lokasi reklamasi kepada pengembang yang akan berakhir sekitar Agustus mendatang, tapi juga mendorong presiden untuk mencabut  Peraturan  Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. 24
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penataan Ruang yang mengakomodir kearifan lokal, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang  yang  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang artinya di sana Provinsi Bali menyusun juga Perda  tentang  Penataan  Ruang karena ada beberapa kasus pada saat itu kawasan
suci berdekatan dengan hotel sehingga masyarakat Hindu secara keseluruhan merasa keberatan yang termasuk dalam kasus besar saat itu di Tanah Lot. Karena permasalahannya rumit dan panjang maka, (kalau dalam agama islam) dikeluarkan semacam fatwa oleh pemimpin agama Hindu melalui pertemuan kemudian keluarlah Bisamo (semacam fatwa), sebagai representasi umat Hindu sebagai pengaturan kawasan suci, yaitu ada hirarkinya dari yang terbesar, menengah, kecil dan di dalam masyarakat, radius kawasan suci juga diatur dalam keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). 25
Arsitektur yang dianggap bagian dari kearifan lokal dengan mempertahankan konsep  ketinggian  bangunan,  pemisahan antara wilayah adat dan wilayah kedinasan (pemerintahan paling bawah/pemerintahan desa/aparat desa). Yang sering terjadi benturan adalah masalah radius, kemudian pemilik tanah yang ingin membangun misalnya  hotel,  tidak  bisa  melaksanakan pembangunan karena tunduk dengan “adat” (radius kawasan tempat suci). Di dalam rencana pembangunan di Bali melibatkan Majelis Utama Desa Pakraman lalu di Provinsi ada Majelis Madya Desa Pakraman, semua itu yang mengatur nilai sosial budaya terpisah dengan pengaturan masalah agama dalam pembangunan yaitu Parisada Hindu Dharma Provinsi (PHDP). 26
Provinsi Bali terkenal dengan kekentalan masyarakat adatnya, di mana lembaga adat sangat kuat mengemuka di sana, walaupun secara hukum nasional di Indonesia
25.  Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017 26. Ibid . Ngakan
tidak  termasuk  dalam  struktur  organisasi pemerintahan. Dapat dikatakan hal ini merupakan permasalah yang sangat unik atau tersendiri dalam penataan ruangan Provinsi Bali. Norma-norma yang terdapat dalam suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, dari yang lemah sampai yang terkuat. Namun untuk kedudukan kearifan lokal dalam penataan ruang yang ada di Provinsi Bali, norma adat sebagai kearifan lokal Bali adalah yang terkuat mengikat sehingga  semua  aspek  diperhatikan, masyarakat adat dilibatkan sampai dengan bentuk dan tinggi bangunan diatur serta tata letak dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan benturan dari sisi mana pun.
Hal  lain  yang  tidak  dapat  dihindari adalah sering terjadinya konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi adalah permasalahan yang kerap terjadi. Harga tanah di Bali yang sangat mahal, serta daya tarik wisata pantainya, termasuk juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan   yang   berlaku di Bali seolah menjadi  pembatas  penggunaan dan  pemanfaatan  lahan.  Munculnya  konflik kepentingan  adalah  akibat  dari  kebutuhan masyarakat terhadap hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka menjaga serta melestarikan kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Masyarakat yang tanahnya terdapat di ruang terbuka hijau atau berada dalam kawasan suci, mendapatkan nilai jual ekonomi yang rendah bila dibanding dengan lahan yang berada di kawasan pariwisata,
kawasan perdagangan dan jasa, industri dan pemukiman.
Salah satu tujuan penataan ruang adalah  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih peruntukan lahan yang jika dilihat dari sudut pandang secara lingkungan dapat menimbulkan  dampak  negatif  penggunaan dan pemanfaatan lahan yang satu dengan lahan lainnya. Sebuah alokasi  ruang  yang harmonis, seimbang dan serasi memisahkan antara peruntukan lahan sebagai kawasan permukiman dengan kawasan industri serta kawasan perdagangan dan jasa. Namun yang terjadi adalah sepanjang jalan merupakan tempat perdagangan dan jasa dengan berbagai  jenis usaha dan pemukiman pada umumnya terletak di belakangnya. Sebab hal tersebut, pola-pola keberadaan tempat tinggal/pemukiman  di  Bali  pada  umumnya mengikuti  pola  jalan.  di  mana  jalan  dibuka, disitu  didapati  tempat  tinggal/pemukiman dan perdagangan pada berbagai skala usaha sesuai dengan kelancarannya. Kawasan pariwisata dan segala pendukungnya seharusnya tidak bercampur dengan kawasan pemukiman, terlebih utama permukiman tradisional. Hal tersebut dimaksudkan untuk  menghindari  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  pariwisata.  Meskipun dampak  positif  dari  segi  ekonomi,  namun dampak negatif dari sosial budaya terjadi bila penunjang pariwisata tumbuh dengan subur di kawasan pemukiman. Salah satunya seperti tumbuhnya tempat-tempat hiburan liar yang berada di kawasan pemukiman, mengganggu keamanan dan kenyamanan dari warga
27.  Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya,“ Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali ” , Jurnal Kajian Bali, Volume 02, Nomor 01, April (2012) hlm. 47 28.  http:// inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan- manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali
penduduk pemukiman yang berada di lokasi sekitar.
Apabila masyarakat serta pemerintah Bali ingin melestarikan kawasan suci seperti  kawasan  perlindungan  Pura,  maka pemerintah seharusnya menyewa dan atau membeli tanah tersebut. Demikian pula tanah yang  terletak  di  kawasan  lindung  seperti  di daerah pegunungan hulu DAS, RTH dan RTHK. Kepemilikan tanah di luar tanah negara sangat rentan terjadi pelanggaran, apabila tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat. Sebagai alternatif apabila fungsi sosial budaya tetap lestari, maka sebaiknya masyarakat Bali  dengan  membuka  “Dana  Punia”  untuk menyewa tanah negara yang terdapat di kawasan sekitar pengeboran geothermal. Hal ini seharusnya dapat dilakukan, karena secara hukum negara bila suatu lahan mengandung bahan tambang dan energi, maka secara hukum (UU dan PP) pemerintah dapat memprioritaskan eksploitasi bahan tambang, mineral dan energi tersebut, walaupun terdapat  di kawasan lindung. 27
Dana  Punia  dalam  istilah  Agama  Hindu memiliki dua urat kata yang terdiri dari Dana  yang  berarti  Pemberian,  dan  Punia yang  berarti  selamat,  baik,  bahagia,  indah, dan  suci.  Dana  Punia  bisa  diartikan  sebagai pemberian yang baik dan suci dengan tulus ikhlas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran dharma. Dana Punia merupakan suatu sarana untuk meningkatkan sradha dan bhakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu dengan berdana punia, akan membangun sikap kepedulian kita terhadap sesama. 28

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I
Dalam hal kedudukan kearifan lokal masyarakat Bali sangat jelas terlihat pe- ngaruhnya, dari proses perencanaan sampai dengan berjalannya penataan ruang yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat adat,  pemerhati  lingkungan,  serta  elemen- elemen masyarakat lain. Sebuah contoh kecil  yang  sangat  jelas  ketika  melihat bangunan-bangunan yang berada di Bali, semua mencerminkan kekhasan dari budaya Bali, ke-religiusan masyarakatnya serta lokasi-lokasi  yang  sangat  dijaga  untuk  tidak tersentuh pembangunan, adalah buah dari kuatnya kearifan lokal yang diaplikasikan dengan kuat di dalam masyarakat Bali untuk menahan pengaruh globalisasi yang dibawa oleh era modern saat ini. Sehingga nilai dari kekhasan Bali tetap yang menjadi icon adalah budaya itu sendiri yang menyebabkan Bali menjadi salah satu tujuan utama wisatawan lokal atau internasional yang banyak menarik pengunjung.
Perda terkait penataan ruang di Bali, salah satunya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah salah satu yang mengakomodir segala kebutuhan Provinsi Bali dalam hal perencanaan Penataan Ruang yang telah melalui uji publik melalui media massa maupun Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder , perhimpunan dalam desa-desa Pakraman juga dilibatkan dalam uji publik saat diadakan Focus Group Discussion (FGD) sehingga perda tersebut tidak diragukan di dalamnya terdapat kekuatan kearifan lokal masyarakat Bali dalam kedudukannya dalam
29.  Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017
penataan ruang. 29
Sebagai pintu masuk kearifan lokal agar dapat diakomodir pada saat perencanaan pena ta an ruang Bali salah satunya adalah pelibatan/peran serta masyarakat adat setempat, hal yang harus dihindari adalah terdapat beberapa kelemahan dalam penyelenggaraan pelibatan/peran serta masyarakat adat tersebut, seperti lingkup dan bentuk  peran  masyarakat  yang  relatif  sama untuk  tiap  jenjang  rencana,  tidak  jelasnya kelompok masyarakat yang terlibat dan waktu pembuatannya,  serta  tidak  jelas/rincinya mekanisme penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pelibatan peran masyarakat dalam proses Evaluasi Rencana Tata Ruang Kota/Wilayah, Dinas Tata Ruang terlebih dahulu melakukan kajian terhadap bentuk-bentuk pelibatan masyarakat, beserta tata caranya. Dari berbagai bentuk yang ada,  maka  yang  dianggap  sangat  efektif adalah Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk pelibatan masyarakat. Focus  Group Discussion (FGD) ini terpilih, karena forum ini dianggap sebagai forum yang paling tepat untuk membahas suatu masalah tertentu, seperti  evaluasi  Rencana  Tata  Ruang  Kota/ Wilayah, yang diselenggarakan dalam suasana informal/santai.
Kearifan lokal masyarakat Bali sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang dan pembangunan ber kelanjutan sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga mempengaruhi dalam hal mengakomodir kebutuhan masyarakatnya.
Konsep perlindungan hukum yang berpihak kepada kearifan lokal dalam penataan ruang di  Bali  sangat  penting  untuk  dilaksanakan sehingga pembentukan hukum dalam penataan ruangnya berbasis pada hasil yang dibutuhkan masyarakat Bali namun tetap seiring sejalan dengan pemerintah.

## D. Penutup
Tergambar dengan jelas pengaruh kedudukan kearifan lokal masyarakat adat dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan yang utamanya tentang penataan ruang di Provinsi  Bali.  Bahwa  semua  elemen  penting yang terdapat dalam kearifan lokal yang terkandung pada Provinsi Bali adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan dan keagamaan,  artinya  segala  bentuk  rencana penataan  ruang  tidak  akan  berjalan  dengan baik  jika  tidak  disandingkan  di  dalamnya kearifan lokal baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya dan kebiasaan masyarakat adat Provinsi Bali.
Bali sebagai pulau dewata yang menjadi salah satu tujuan wisata oleh para wisatawan lokal  maupun  internasional    tidak    lepas dari daya tarik luar biasa yang menjadi ciri
khas  yaitu kebudayaan dan nuansa religius dari para penduduknya. Namun disisi lain tidak  lepas  pula  hantaman  era  globalisasi yang terus menerus mengikis dari segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali sebagai wujud menjaga kekhasan pulau dewata, maka upaya pelibatan masyarakat dalam rencana penataan ruang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri dan tercapainya tujuan penataan ruang yang ditargetkan oleh pemerintah. Dibuat sebuah wadah organisasi khusus yang dibina  oleh pemerintah provinsi Bali, beranggotakan perwakilan masyarakat adat,  tokoh  lintas  agama,  pemerhati lingkungan dan profesional di bidang penataan ruang kota/wilayah sebagai bentuk aplikasi dari pelibatan masyarakat dalam rangka  mengakomodir  setiap  rencana  tata ruang kota/ wilayah di Provinsi Bali.
Diharapkan pemerintah membuat regulasi  yang  jelas  dan  pasti  mengenai keutamaan melindungi Hak Masyarakat Adat terutama konsep Penataan ruang sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sehingga payung hukum yang tepat akan menjadi dasar yang kuat guna kepastian hukum.

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Adi,  Rianto,  “ Sosiologi  Hukum,  Kajian  Hukum  Secara  Sosiologis” , (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012).
Akmal, “ Laporan hasil penelitian Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)” , (Pusham UII. Yogyakarta. 2007).
Aris, Marfai,Muh, “ Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal” , (Gajah University Press, Yogyakarta, 2012).
Bagir Manan,, “ Penelitian Terapan di Bidang Hukum”, makalah, disampaikan pada Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, Jakarta, 9 – 11 November 1993.
Cantika Koti dan Dharmayudha, I Made, “ Filsafat Adat Bali ”, Upada Sastra, Denpasar, 1994. I Wayan Parsa, BPHN: “ Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum
Juniarso, Ridwan dan Sodik Achmad, “ Hukum Tata Ruang ”: dalam konsep kebijakan otonomi daerah, (Bandung, Nuansa, 2008).
Laporan Akhir Penelitian Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA): “Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya” , Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah” , Jakarta. 2014.
Peter Mahmud Marzuki, “ Penelitian Hukum” , (Jakarta: Kencana, 2010).
Sesung Rusdianto, “ Hukum Otonomi Daerah” , (Bandung, Refika Aditama, 2013).
Suhartini,“ Kearifan Lokal dan Konservasi Keanekaragaman Hayati” , (Yogyakarta, UGM, 2009).
Zuhroh, Siti dan Prasojo Eko, Penelitian komprehensif “ Kisruh Peraturan Daerah: Pengurai Masalah dan Solusinya .(Jakarta: The Habibie Center dan Penerbit Ombak, 2010).

## B. Jurnal
Dewa, Made Atmaja, “Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ”, Jurnal Ekosains , Vol. VII, No, 1, Maret 2015.
Eko Noer Kristiyanto, “Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang Adat”, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 No 2 tahun 2017.
Muhar  Junef,  “Penegakan  Hukum  Dalam  Rangka  Penataan  Ruang  Guna  Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan ” , Jurnal Penelitian Hukum De Jure , Volume 17 No. 4 Tahun 2017.
Netera, N. Subadiyasa dan Indayati Lanya,“Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali ” , Jurnal Kajian Bali , Volume 02, Nomor 01, April 2012
Ni Putu Suwardani, “Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal Untuk Memproteksi Masyarakat Bali Dari Dampak Negatif Globalisasi”, Jurnal Kajian Bali , Volume 05, Nomor 02, Oktober 2015.

## C.  Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan.
Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
D. Sumber Lain
http://inputbali.com/budaya-bali/jenis-jenis-dan- manfaat-dana-punia-menurut-hindu-bali http://www.id.baliglory.com/2015/06/bali-pulau- dewata.html
https://www.gatra.com/nusantara/bali-nusa-tenggara/216955-ini-13-alasan-rakyat-bali- tolak-reklamasi-teluk-benoa
Wawancara dengan Eko Noer Kristiyanto, Peneliti Ahli Madya Tata Negara, 20 September 2021
Wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Lamud, 25 April 2017
Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Bali, Ngakan Putu Kirim 26 April 2017
Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, I Wayan Gede Rumega, 25 April 2017
Wawancara dengan Prof. Dr. I Made Arya Utama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 27 April 2017

## K E D U D U K A N  H A K  A S A S I  M A N U S I A  D A L A M  M E M P E R T A H A N K A N  K E A R I F A N  L O K A L P E N A T A A N  R U A N G  D I  P R O V I N S I  B A L I

## BIODATA PENULIS
Muhaimin , lahir di Jakarta tahun 1983. Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta tahun angkatan 2001. Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Hukum  dan  HAM  RI,  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI. Sebagai Peneliti pernah menjadi Anggota dan Sekretaris Tim Penelitian Hukum. Ikut dalam anggota dewan redaksi Jurnal terakreditasi Nasional. Bergabung di dalam Anggota Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), dan tergabung pula dalam Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) terhitung Januari  2017.  Sebagai  peneliti  telah  menghasilkan  2  buah  buku  yang  diterbitkan  oleh  Mahara Publishing sebagai anggota IKAPI dengan Judul, Pertanggungjawaban  Notaris  Terhadap  Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotik Dalam Sistem Peradilan Pidana . Selain itu, menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya X Tahun dari pemerintah RI.