
[Heni Widiyani] 1
[Jelly Yanti Ferilanda] 2
[Maina Arida] 3 [Niken Febri Eryanti] 4
[Disya Putri Kamalia] 5
1 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Maritim Raja Ali Haji]
1 [heni@umrah.ac.id]
2 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Maritim Raja Ali Haji]
2 [jellyyantiferilanda@gmail.com
3 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Maritim Raja Ali Haji]
3 [mainaarida@gmail.com
4 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji]
4 [nikengril253@gmail.com]
5 [Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji]
5 [disyaputrikamalia@gmail.com]

## Abstract
Violence against children is currently becoming a hot phenomenon, so violence against children has an impact on various places such as families, schools, playgrounds, Islamic boarding  schools,  and  orphanages.  This  study  focuses  on  violence  against  children  in Tanjungpinang City, This study formulates the reasons  for the phenomenon of violence against  children  in  Tanjungpinang  City  using  qualitative  and  juridical  normative methods. The researchers' data collection technique uses interview techniques. Based on the results of the study, the author found that the causes of violence in Tanjungpinang City  children  are  economic  factors,  stress  or  experiencing  pressure,  and  the  effects  of

## UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI KOTA TANJUNGPINANG
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617 JurnalIus Civile (RefleksiPenegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
pornographic films that create and maintain violence against children. In the problem, it is seen in the perspective of criminology in efforts to prevent children in Tanjungpinang City based on the sociological research approach of law raised in law. The results of the study  explained  that  in  2021  there  were  76  children  as  victims,  in  2022  there  were  83 children as victims, and in 2023 there were 90 children as victims. So that in total from 2021  to 2023  there  were 249  cases  of  violence  against  children  recorded  in  UPTD  PPA Tanjungpinang  City  and  Simfoni  PPA.  Forms  of  violence  against  children  in Tanjungpinang City range  from physical, psychological, neglect, sexual, and trafficking. It  was  recorded  in  the  UPTD  PPA  Tanjungpinang  City  and  the  PPA  Symphony,  that  the form  of  sexual  violence  was  the  most  common  form  of  violence  from  2021  to  2023  in Tanjungpinang  City.  The  fewest  forms  of  violence  from  2021  to  2023  were  trafficking. Then the number of violence against children by age, the most are at the age of 13-18 years. Meanwhile, the highest number of violence against children based on education level was recorded in elementary schools from 2021 to 2022.
Keywords: Child; Violence; Tanjungpinang
Received: 05 Februari 2024               Revised: 27 April 2024             Aceppted: 16 Mei 2024

## 1. PENDAHULUAN
Ada  dua  aspek  hakikat  manusia:  individu  dan  masyarakat. 1 Manusia  sosial yang  merupakan  setiap  orang  memiliki  ciri  dan  perilaku  unik  yang  diturunkan dari gen orang tuanya dan lingkungan tempat tinggalnya. Sementara itu, karena manusia  adalah  makhluk  sosial,  maka  tidak  ada  seorang  pun  yang  dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia perlu berkomunikasi dengan orang  lain.  Inilah  ciri-ciri  dasar  manusia.  Dalam  perkembangan  kehidupan manusia,  anak  selalu  termasuk  dalam  bagian  terpenting  dalam  kehidupan berkeluarga  dan  bermasyarakat,  karena  setiap  anak  dilahirkan  dan  diciptakan untuk  meneruskan  perjalanan  hidup  manusia  dan  keluarganya,  sehingga bukanlah  hal  yang  baru  bagi  orang  tua  atau  keluarga  untuk  mendukung  segala cara untuk mendukung menjadi anak-anak. Pada prinsipnya orang tua berusaha untuk memberikan dan mendidik anaknya dengan kebaikan dan keteguhan hati, dengan  cara  melakukan  pembiasaan,  membentuk  keteladanan  dan  memberi motivasi  baik  secara  mental  emosional,  dan  fisik,  sebatas  pada  anak-anaknya. 2 Dengan  memberikan  lapangan  pekerjaan  dan  kemewahan  kepada  anak-anak, maka orang tua senantiasa memberikan pembinaan melalui pendidikan sekolah dan  pendidikan  mental  dan  spiritual,  sedangkan  dalam  hal  ini  negara  terlibat dalam proses peningkatan taraf hidup anak-anak bangsa dan negara. Kekerasan terhadap  anak  bersentuhan  dengan  orang-orang  di  lingkungan  terdekatnya. Salah satu jenis kekerasan yang berdampak pada aspek sosial, moral, agama, dan hukum  kehidupan  manusia  adalah  kekerasan  terhadap  anak.  Oleh  karena  itu,
1 Dedi Hantono and Diananta Pramitasari, 2018, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, Nature: National Academic Journal of Architecture, Vol. 5, No. 2, hlm. 85–93.
2 Muktiali Jarbi, 2021, Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak, Jurnal Pendais, Vol. 3, No. 2, hlm. 128.
penganiayaan terhadap anak di bawah umur masuk dalam kategori pelanggaran berat.  Karena  tindakan  kekerasan  ini  mempunyai  konsekuensi  hukum  yang serius, negara harus berperan aktif dalam mengawasinya.  70% orang yang melakukan pelecehan terhadap anak adalah orang tua, begitu pula orang-orang terdekatnya 3 .  Fenomena  ini  tentu  menyimpang  pada  Hak  Asasi  manusia  yang didalamnya  sudah  menerangkan  bahwa  HAM  merupakan  ciri  dari  Negara  atau perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  dalam  diri.  Hak  asasi  manusia,  yaitu perlindungan  hak  asasi  anak,  dalam  arti  supremasi  hukum.  Dengan  cara  ini, melindungi  hal  pembunuhan  anak  hanya  berarti  melindungi  ketentuan perlindungan  hak  anak.  Kepentingan  terbaik  bagi  anak  merupakan  semboyan yang  selalu  dilontarkan  ketika  berbicara  mengenai  perlindungan  anak.  Hal  ini wajar  dilakukan  karena  anak  merupakan  kelompok  rentan  yang  memerlukan perhatian dan perlindungan ekstra, khususnya pertahanan terhadap segala jenis kekerasan  dan  terhadap  semua  orang,  bahkan  orang-orang  di  sekitar  mereka. berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Peraturan yang dituangkan negara dalam mengatur terjadinya kekerasan anak  yaitu  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  KUHP  juga    yang menjadi  payung  hukum  pencegahan  dan  penindakan  penyerangan  terhadap anak-anak.  Gagasan  mendasar  bahwa  setiap  warga  negara,  khususnya  anak- anak, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala jenis kekerasan diwujudkan dalam  pengertian  istilah  “pertahanan”  sebagaimana  tercantum  dalam  undang- undang  ini.  Fenomena  ini  masih  terjadi  di  Kota  Tanjungpinang  meskipun  sudah ada  undang-undang  yang  melarang  kekerasan  terhadap  anak  dan  kemungkinan hukuman pidana yang berat. Hasil wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  kian  meningkat  dengan  di perkuan data dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPPA.
Pembeda  Penelitian  ini  dengan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  dalam penelitian  ini  peneliti  lebih  menitik  beratkan  sudut  pandang  kriminologi  yang menitikberatkan  kepada  lembaga  khususnya  UPTD  PPA  Kota  Tanjungpinang dalam  mengakomodir  dan  juga  melakukan  langkah  preventif  terhadap  kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang.
Penelitian  ini  menganalisis  berbagai  bentuk  Pencabulan  terhadap  anak Kota  Tanjungpinang  dari  sudut  hukum  pidana,  khususnya  kriminologi.  Apa standar penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam sistem hukum pidana positif  di  Indonesia,  dan  bagaimana  kriminologi  dapat  membantu mengidentifikasi  akar  penyebab  masih  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak? Selain itu. Hal ini disebut sebagai multikulturalisme di Indonesia, seringkali terjadi perbedaan  pendapat,  ada  satu  daerah  yang  menggolongkannya  sebagai kejahatan, ada pula yang tidak, termasuk kekerasan terhadap anak.
3 Penny  Naluria  Utami,  2018,  Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak  Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat (Prevention of Violence to Children from the Perspective of the Rights to Security in West Nusa Tenggara), Jurnal HAM, Vol 9, No. 1, hlm. 1–17.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  metode  penelitian,  Peneliti  menggunakan  teknik  kualitatif  dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum dengan metode yuridis normatif mengutamakan  analisis  sumber  atau  bahan  perpustakaan  berupa  dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier yang secara kolektif disebut data sekunder. Setelah  itu  digunakan  metode  wawancara  untuk  mengumpulkan  data  untuk metode  penelitian  kualitatif  dalam  upaya  mendapatkan  informasi  yang  lebih andal  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  menggunakan  strategi  yang lebih  sesuai,  pemahaman  tentang  fenomena  sosial    yang  dimana  tujuan utamanya untuk mengungkap makna, pola, dan konteks dalam situasi yang teliti. Peneliti juga bekerja di UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Temuan analisis  disajikan  secara  deskriptif  dalam  upaya  memberikan  pemahaman  yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor  Penyebabnya  dan  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Anak  di  Kota Tanjungpinang
Dari  hasil  penelitian  terjadinya  kekerasan  anak  merupakan  hal  yang sering  terjadi  di  kehidupan  masyarakat.  Kasus  kekerasan  terhadap  anak  di Kota  Tanjungpinang  pada  tahun  2021  sebanyak  76  Kasus,  Kemudian  pada tahun 2022 sebanyak 83 Kasus, di tahun 2023 sebanyak 90 Kasus, dan tercatat di UPTD PPA Kotan Tanjungpinang seluruh kasus diproses dalam tindakan ini. Dalam  hal  perdamaian  dari  kedua  belah  pihak  ada  32  anak  kasus  dicabut.
Faktor-faktor  pembahasan  terhadap  kekerasan  terhadap  anak  berpedoman kedalam  kriminologi  sesuai  berdasarkan  fakta  akibat  dan  sebab  akibat. 4 Dari hasil  penelitian  diatas,  maka  yang  menjadi  faktor-faktor  pendorong  tindak kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut :
1. Stres dan Tekanan
Setiap  orang  memiliki  masalah  dalam  hidupnya,  dan  kebanyakan  dari mereka  menganggap  bahwa  itu  menjadi  suatu  beban  dalam  hidup.  Dari berbagai aspek masalah baik di aspek ekonomi, pekerjaan, masalah cinta, atau  bahkan  juga  masalah  keluarga.  Kebanyakan  dari  masalah  ini  yang membuat  tekanan  dari  individu  tersebut  sehingga  melepaskan  semua emosi pada anak-anak, adik-adik, atau saudara mereka sendiri.
2. Kondisi Ekonomi Kondisi  ekonomi  disebuah  keluarga  sering  munculnya  masalah  yang sangat  serius  tentang  faktor  ekonomi  dan  menjadi  sangat  urgent  dan bahkan sangatlah esensial kepada kelangsungan hidup di keluarga, maka dari  itu  banyak  menjadi  salah  satu  faktor  yang  berkontribusi  terhadap kekerasan  terhadap  anak.  Keadaan perekonomian  saat  ini  berada  dalam
4 Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, 2020, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 27–48.
kondisi  lemah,  tidak  stabil,  dan  kekurangan.  Karena  kemiskinan  yang mereka  jalani,  seringkali  orang  tua  merasa  putus  asa,  yang  kemudian menularkannya  kepada  anak-anaknya 5 .  Selain  itu,  jika  penyakit  tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, hal tersebut akan dibicarakan dan bahkan  dapat  memicu  pertengkaran  di  antara  orang  tua.  Gangguan  ini menyebabkan remaja merasa gelisah sehingga menyulitkan mereka untuk mempertimbangkan  secara  matang  akibat  perbuatannya  sebelum melakukan perbuatan menyimpang.
3. Film Porno Zaman  semakin  maju  menjadi  salah  satu  munculnya  akibat  dari perkembangan  teknologi  dan  memberikan  dan  pengaruh  yang  sangat besar  kepada  perkembangan  anak  psikologi  serta  psikologi  remaja.  Dan ketika mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi negara ini secara keseluruhan,  terlihat  jelas  bahwa  tubuh  generasi  muda  terkena dampaknya  karena  penggunaan  media  telah  berkontribusi  pada meningkatnya  kekerasan  terhadap  anak.  Ini  telah  dibuktikan  maraknya dari kasus kekerasan pada anak diberbagai banyak daerah.
4. Faktor Psikis Secara psikologis, anak-anak mudah terpengaruh dan takut akan bahaya, sehingga  mereka  lebih  rentan  menjadi  korban  kejahatan.  Selain  itu, penyebab  terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  adalah  karena  pelaku mengancam  akan  menyakiti  korbannya.  biasanya  dilakukan  melalui rayuan  untuk  membuat  anak  mempertimbangkan  semua  pilihan mengingat  seriusnya  bahayanya.  Seorang  anak  muda  akan  sangat dirugikan  jika  jantungnya  enggan  meledak  sedikit  pun.  Oleh  karena  itu, hal  ini  merupakan  sumber  perilaku  sosial  yang  penuh  kekerasan  seperti perang dan konflik..
Selain  faktor  pendukung  kekerasan  terhadap  anak,  ada  juga  bentuk dalam  kekerasan  terhadap  anak.  Menurut  Konsultasi  Pencegahan  Pelecehan Anak (WHO, 1990). Terdapat lima jenis kekerasan terhadap anak (VCL), antara lain:
a. Kekerasan  dengan  kekerasan.  Kekerasan  yang  mengakibatkan  kerusakan tubuh  yang  nyata  atau  mungkin  terjadi  pada  seorang  anak  akibat komunikasi atau ketiadaan komunikasi orang tua atau orang lain di bawah pengawasannya. posisi kekuasaan, kepercayaan, atau kewajiban.
b. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti inses, pemerkosaan, sodomi,  pembakaran,  menyentuh  alat  kelamin,  pemaksaan  aktivitas seksual,  prostitusi,  pelecehan  seksual,  dan  memperlihatkan  alat  kelamin kepada anak di bawah umur untuk tujuan seks.
5 Eva Harianti and Nina Siti Salmaniah, 2014, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA,) Vol. 2, No. 1, hlm. 45–57.
c. Pengabaian terhadap Anak Ketika kebutuhan anak akan pertumbuhan dan perkembangan—kesehatan,  pendidikan,  gizi,  tempat  tinggal,  keamanan, dan perawatan—tidak terpenuhi, maka akan timbul dampak sosial, moral, etika, dan fisik, serta perlindungan dan pengawasan.
d. Tindakan  psikis  seperti  takut  kehilangan  kemampuan  bertindak,  merasa lemah,  kurang  tenaga,  atau  kehilangan  rasa  percaya  diri  dapat menyebabkan penyakit kejiwaan pada anak-anak.
e. TIPS: Tindakan merekrut, membawa, menampung, mengirim, memindahkan,  atau  menerima  seseorang  yang  menimbulkan  bahaya kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  atau  penculikan  untuk  mendapatkan izin dari sumber yang sah terhadap orang lain dikenal sebagai perdagangan manusia.  Hal  ini  selalu  mengakibatkan  eksploitasi  terhadap  manusia  dan dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun internasional.
3.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang
Berdasarkan  hasil  data  dari  jumlah  kekerasan  terhadap  anak  di  Kota Tanjungpinang,  berikut  beberapa  wilayah  yang  tercatat  dalam  kasus kekerasan  terhadap  anak  melalui  tabel.  Berikut  diuraikan  wilayah-wilayah yang terdapat tindakan kekerasan terhadap anak di Kota Tanjungpinang :
Tabel 1 . Rekapan Data Kekerasan Terhadap Anak Per Kelurahan Tahun 2022 No Kecamatan Kelurahan Anak  Sebagai Korban 1 Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Barat 2 Bukit Cermin 3 Kampung Baru 2 Kemboja 1 2 Tanjungpinang Timur Kampung Bulang 2 Melayu Kota Piring 12 Air Raja 7 Batu IX 11 Pinang Kencana 8 3 Tanjungpinang Kota Penyengat - Senggarang - Kampung Bugis 3 Tanjungpinang Kota -

## Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA
Berdasarkan  data  diatas,  menunjukkan  bahwa  wilayah  yang  terbanyak dalam kasus kekerasan terhadap anak terjadi di kelurahan Melayu Kota Piring kecamatan  Tanjungpinang  Timur  sebanyak  12  Anak  sebagai  Korban. Sedangkan wilayah yang tidak rentan dalam kekerasan anak berada di wilayah kelurahan  Penyengat,  Senggarang,  dan  Tanjungpinang  Kota  yang berkecamatan Tanjungpinang Kota.
Tabel  2 .  Data  Bentuk  Kekerasan  Terhadap  Anak  di  Kota  Tanjungpinang Tahun 2023
No Bentuk Kekerasan Anak Sebagai Korban 1 Fisik 23 2 Psikis 12 3 Pelantaran 15 4 Seksual 36 5 TPPO 4 Jumlah 90 Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA
Berdasarkan  data  di  atas  menunjukkan  bahwa  di  Kota  Tanjungpinang kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi yaitu bentuk kekerasan seksual sebanyak 36 anak sebagai korban. Kemudian di susuli bentuk kekerasan fisik sebanyak 23 anak sebagai korban. Kemudian bentuk kekerasan terhadap anak yang  paling  sedikit  yaitu  bentuk  kekerasan  TPPO  sebanyak  4  anak  sebagai korban.  Di  tahun  2022  tercatat  bentuk  kekerasan  seksual  di  kota Tanjungpinang  sebanyak  46  anak  sebagai  korban,  di  tahun  2021  bentuk kekerasan seksual sebanyak 42 anak sebagai korban.
Tabel  3 .  Jumlah  Kekerasan  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Usia  dan  Tingkat
Pendidikan di Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Jumlah Kekekrasan Terhadap  Anak  Berdasarkan Usia Jumlah  Kekekrasan  Terhadap  Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan 0-5 TH 6-12 TH 13-17 TH SD SMP SMA Belum Putus 4 Bukit Bestari Tanjung Unggat 5 Tanjung Ayu Sakti 6 Tanjungpinang Timur 5 Sei Jang 11 Dompak 5 Jumlah 83
Sekolah Sekolah 9 35 42 34 19 13 13 7
Sumber Data : UPTD PPA Kota Tanjungpinang dan Simfoni PPA
Berdasarkan data di atas tindakan kekerasan terhadap anak berdasarkan usia lebih banyak di usia 13-17 Tahun. Kemudian di susuli di umur 6-12 Tahun di  Kota  Tanjungpinang.  Untuk  kekerasan  terhadap  anak  berdasarkan  tingkat pendidikan  paling  terbanyak  di  Sekolah  Dasar  yang  berjumlah  34  anak kemudian disusuli di Sekolah Menengah Pertama yang berjumlah 19 anak.
3.3 Prespektif Kriminologi Terhadap Kekerasan Anak
Dalam  bidang  hukum  pidana,  kriminologi  berfokus  pada  penyebab kejahatan  dan,  lebih  khusus  lagi,  bagaimana  masyarakat  meresponsnya. Menurut teori kriminologi, kemiskinan merupakan salah satu jenis kekerasan struktural  yang  merenggut  banyak  nyawa,  oleh  karena  itu  memahami  asal muasalnya  sangat  penting  untuk  memahami  kejahatan.  Krisis  ekonomi, yang mencakup  ketimpangan  pendapatan  dan  ketidakadilan  ekonomi,  merupakan faktor  lain  yang  berkontribusi  terhadap  kejahatan  di  Indonesia.  Salah  satu jenis kejahatan yang sering didengar masyarakat adalah kekerasan. Ada jenis kekerasan  yang  sangat  mendasar  dan  sangat  canggih.  Tindakan  kekerasan juga  dapat  mencakup  pelanggaran  seperti  penyiksaan,  pemerkosaan, pemukulan,  ancaman  dan  tekanan  yang  menimbulkan  atau  bertujuan menimbulkan penderitaan pada orang lain. Saat ini terdapat berbagai bentuk kekerasan.  Bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dilakukan  seseorang  dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik (pemerkosaan, penyerangan, pengrusakan),  kekerasan  verbal  (penghinaan,  penghinaan)  dan  kekerasan mental  (bullying).  Kekerasan  diartikan  sebagai  seseorang  yang  kehilangan kesadaran  atau  menjadi  tidak  berdaya,  atau  lemah.  Seseorang  yang  pingsan tidak  mampu  mengingat  atau  menyadari  dirinya  sendiri;  mereka  tidak  dapat memahami  apa  yang  terjadi  pada  mereka.  Orang  yang  tidak  berdaya  akan menyadari  apa  yang  terjadi  pada  dirinya,  namun  ketidakberdayaan  juga mengacu  pada  tidak  adanya  kekuatan  atau  tenaga  sama  sekali.  Penggunaan kekerasan  yang  melanggar  hukum  dengan  menggunakan  kekuatan  fisik  atau kekuatan  ringan.  Misalnya  saja  memukul  dengan  tinju  atau  senjata  lain, menendang berkali-kali, dan lain sebagainya.
Bentuk  kekerasan  ini  juga  dirasakan  anak-anak,  yang  akan  menjadi penelitain  terhadap  kasus  ini.  Terjadinya  fenomena  ini,  negara  merespon dengan cara memberi aturan terhadap siapa saja yang menjadi pelaku dalam kekekrasan  anak.    Sebagaimana  di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tanteng Perlindungan Anak:
- Pasal 2
Penyelanggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandanskan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Meliputi :
a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- Pasal 4
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan  dan diskriminasi.
- Pasal 13 ayat (1)
Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan,  bentuk  mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. Diskriminasi
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
c. Penelantaran
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan
e. Ketidakadilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya
- Pasal 74
Dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  penyelenggaraan  perlindungan anak,  dengan  undang-undang  dibentuk  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia yang bersifat independen.
- Pasal 75
(1) Keanggotaan  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  terdiri  dari  1  (satu) orang ketua,
(2) 2 (dua) orang wakil ketua1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakatorganisasi  sosialorganisasi  kemasyarakatan,  organisasi profesilembaga  swadaya  masyarakat,  dunia  usaha,  dan  kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
(3) 3 Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2)  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  setelah  mendapat pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  untuk masa jabatan 3 (tiga) tahundan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasimekanisme kerja, dan pembiayaan. ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
Melakukan  sosialisasi  seluruh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  perlindungan  anakmengumpulkan  data  dan informasi,  menerima  pengaduan  masyarakat,  melakukan  penelaahan, pemantauan,  evaluasidan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporansaran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
- Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :
a. diskriminasi  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami kerugian,  baik  materiil  maupun  moril  sehingga  menghambat  fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran  terhadap  anak  yang  mengakibatkan  anak  mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
c. dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 78
Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  anak  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika, alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif  lainnya  (napza),  anak  korban penculikan,  anak  korban  perdagangan,  atau  anak  korban  kekerasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  59,  padahal  anak  tersebut memerlukan  pertolongan  dan  harus  dibantu,  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 79
Setiap  orang  yang  melakukan  pengangkatan  anak  yang  bertentangan dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat  (1)ayat (2)dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  kekejaman,  kekerasan  atau  ancaman kekerasan, atau penganiayaan.
- Pasal 80
Terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  72.000.000,00  (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Dari  segi  Prespektif  kriminologi  kepada  anak  yaitu  adanya  pendekatan didalam  ilmu  kriminologi  yang  berisi  mempelajari  perilaku  kriminal  kepada anak-anak  dan  juga  para    remaja,  adapun  faktor-faktor  yg  telah memengaruhinya.  Beberapa  mater  relevan  ketika  memahami  dari  prespektif kriminologi terhadap anak yaitu:
1. Teori perkembangan di kriminologi: berisi Memahami perkembangan pada fisik,  psikologis,  serta  sosial  pada  anak-anak  tentang  bagaimana  faktor- faktor ini bisa dapat berkontribusi kepada perilaku kriminal kemudian hari.
2. Faktor  risiko  dan  juga  perlindungan:  Identifikasi  faktor-faktor  yang sebenarnya  dapat  meningkatkan  sebuah  risiko  kepasa  anak  yang  terlibat dalam suatu perilaku kriminal, misalnya lingkungan terhadap keluarga yang tidak  stabil  atau  adanya  paparan  terhadap  kekerasan.  Dan  disisi  lain, memahami  adanya  faktor  perlindungan  yang  bisa  mengurangi  risikonya, seperti adanya pendidikan yang baik.
3. Sistem  peradilan  pada  anak:  ini  mencakup  tentang  pemahaman  yang bagaimana sistem pada peradilan di anak tersebut bekerja, termasuk juga perbedaan diantara pengadilan pada anak-anak dan pengadilan pada orang dewasa,  yang  bertujuan  untuk  rehabilitasi  yang  telah  ditekankan  kepada sistem peradilan anak.
4. Jenis-jenis kejahatan anak:  berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak, mulai dari yang kenakalan remaja sampai kejahatan yang serius seperti penyerangan atau pencurian.
5. Intervensi  dan  rehabilitasi:  Menyediakan  berbagai  macam  program  dan juga strategi untuk intervensi yang akan digunakan untuk membantu anak- anak  yang  telah  terlibat  dalam  perilaku  kriminal,  misalnya  konseling, pendidikan, dan program rehabilitasi.
6. Penelitian  kriminologi  anak:  adanya  penelitian  dan  juga  data  yg  empiris didalam kriminologi pada anak untuk mengidentifikasi trend dan juga pola perilaku kriminal terhadap anak-anak, dan juga efektivitas intervensi.
3.4 Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana
Segala  tindakan  yang  diambil  untuk  menjamin  dan  membela  hak-hak anak  dan  memungkinkan  mereka  untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  dalam  masyarakat  secara  maksimal  sambil  menjunjung  tinggi martabat  dan  hak-hak  mereka  serta  melindungi  mereka  dari  prasangka  dan kekerasan  secara  kolektif  disebut  sebagai  perlindungan  anak.  Berbagai tindakan  pencegahan  harus  dilakukan  di  lingkungan  sosial  untuk  melindungi generasi  muda.  Sebelum  terjadinya  kekerasan,  yang  dilakukan  adalah pencegahan. Pencegahan  sendiri artinya adalah  tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah, menghalangi,  atau menghentikan terjadinya sesuatu.
Strategi  pencegahan  dan  pemberantasan  dapat  digunakan  dalam memerangi  kekerasan  terhadap  anak  dalam  hukum  pidana.  Keterlibatan masyarakat  dalam  menghentikan  pelaku  kejahatan,  menawarkan  perawatan
dan  perlindungan  segera  kepada  korban,  dan  mendukung  proses  penerapan keputusan  perlindungan  merupakan  contoh  inisiatif  pencegahan.  Pada  saat yang sama, langkah-langkah untuk menekan oposisi termasuk memberlakukan  undang-undang  pidana  dan  menggunakan  penangkapan, penahanan, dan penahanan sebagai pilihan terakhir dan untuk jangka waktu singkat.  Dalam  kerangka  peraturan  perundang-undangan  acara  pidana, penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum,  penuntut umum, hakim, dan pihak berwenang lainnya wajib memberikan pertimbangan khusus terhadap kesejahteraan anak, dengan memperhatikan kriteria terbaik bagi  kesejahteraan  anak  dengan  tetap  menjaga  kepentingan  masyarakat. dalam  pikiran.  Negara  Indonesia  juga  telah  menerapkan  sejumlah  kebijakan yang  dapat  dilihat  sebagai  upaya  untuk  mengatasi  kekerasan terhadap  anak, seperti  persamaan  hak  dan  kewajiban  bagi  anak  serta  pelarangan  hukuman mati  atau  penjara  seumur  hidup  tanpa  kemungkinan  pembebasan  (tanpa kemungkinan  pembebasan).  Tidak  berlaku  untuk  anak    di  bawah  usia  18 tahun.
Pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  melibatkan berbagai  kegiatan  dan  peraturan.  Beberapa  upaya  yang  dapat  dilaksanakan antara lain:
1. Prosedur  hukum,  Membuat  undang-undang  yang  tegas  tentang kekerasan terhadap anak. Dan tetapkan etapkan hukuman yang pantas atas pelanggaran tersebut.
2. Pendidikan  dan  kesadaran,  Menyelenggarakan  program  pendidikan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan dampak negatif kekerasan  terhadap  mereka.  Dan  partisipasi  masyarakat,  lembaga pendidikan dan keluarga dalam tindakan preventif
3. Pendidikan  dan  sosialisasi,  Penyelenggaraan  pelatihan  bagi  polisi, pekerja  sosial  dan    kesehatan  untuk  menangani    kekerasan  terhadap anak.  Dan  sosialisasi  kebijakan  pencegahan  kekerasan  terhadap  anak kepada seluruh masyarakat.
4. Kontrol  dan  perlindungan  hukum,  Pengawasan    kasus  kekerasan terhadap  anak  harus  ditingkatkan.  Dan  menjamin  perlindungan  hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
5. Pemberdayaan  keluarga,  Mendukung  keluarga  melalui  program pemberdayaan  ekonomi  dan  sosial.  Dan  mempromosikan  pola  asuh yang positif dan tanpa kekerasan.
6. Sistem perlindungan anak, Membangun sistem perlindungan anak yang efektif  dan  responsif  terhadap  kekerasan.  Dan  Pengaduan  dan perlindungan  diberikan  kepada  anak-anak  yang  menjadi  korban kekerasan.
7. Kerjasama internasional, Berpartisipasi dalam kerja sama internasional untuk  bertukar  informasi  dan  praktik  terbaik  dalam  pencegahan
kekerasan  anak.  Dan  mendukung  upaya  global  untuk  melindungi  hak- hak anak.
8. Penelitian  dan  evaluasi,  Melakukan  penelitian  rutin  untuk  memahami tren kekerasan terhadap anak dan efektivitas tindakan pencegahan yang ada.  Dan  pemanfaatan  hasil  penelitian  dalam  optimalisasi  program pencegahan.

## 4. SIMPULAN
Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum.  Oleh karena itu, diperlukan  kerja  sama  semua  pihak,  khususnya  negara,  untuk  mencegah  dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Kajian ini menemukan beberapa permasalahan  sebelumnya  yaitu  dalam  3  tahun  terakhir  yaitu  2021,  2022  dan 2023  kekerasan  terhadap  anak  terus  terjadi  dalam  jumlah  yang  sangat  tinggi yaitu  249  kasus  dari  berbagai  bentuk  kekerasan,  di  Kota  Tanjungpinang. Berbagai  bentuk  kekerasananak  di  Kota  Tanjungpinang  yaitu  fisik,  Psikis,
Penelantaran,  Seksual,  dan  TPPO.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  masuk  hukum positif  dalam  KUHP  Indonesia  adalah  kekerasan  terhadap  anak.  Kejahatan tersebut  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak.  Ketiga,  pelaku  penganiayaan  terhadap  anak  di bawah  umur  dapat  dikenakan  tuntutan  pidana  karena  tindakan  tersebut merupakan  kejahatan  atau  pelanggaran.  Selain  itu,  harus  ada  partisipasi masyarakat  agar  masyarakat  dapat  berperan  aktif  dalam  menghentikan kekerasan  terhadap  anak  ketika  mereka  melihat  hal  tersebut  terjadi  di  sekitar mereka.  Keempat,  unsur-unsur  di  Kabupaten  Tobel  yang  mengarah  pada kekerasan terhadap anak.

## 5. REFERENSI
Jurnal :
Dedi H. and Diananta P., 2018, Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik, Nature: National Academic Journal of Architecture, Vol. 5, No. 2, hlm. 85–93.
Muktiali  J.,  2021,  Tanggungjawab  Orang  Tua  Terhadap  Pendidikan  Anak, Jurnal Pendais, Vol. 3, No. 2, hlm. 128.
Penny  N.U.,  2018, Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  Dalam  Perspektif  Hak Atas  Rasa  Aman  Di  Nusa  Tenggara  Barat  (Prevention  of  Violence  to Children  from  the  Perspective  of  the  Rights  to  Security  in  West  Nusa Tenggara), Jurnal HAM, Vol 9, No. 1, hlm. 1–17.
Kayus  K.L.  and  Muhammad  H.F.,  2020,  Studi  Faktor-Faktor  Terjadinya  Tindak Kekerasan  Seksual  Pada  Anak-Anak, Jurnal  Esensi  Hukum, Vol.  2,  No.  1, hlm. 27–48.
Eva H. and Nina S.S., 2014, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua  Terhadap  Anak, JPPUMA:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan  Sosial  Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA,) Vol. 2, No. 1, hlm. 45–57.

## Peraturan Perundang – Undang:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang

## Sumber Internet:
Forumanak.id : Hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kekerasan pada anak!, diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 15.48