http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada

## FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM

## Asrizal Saiin
Universitas Muhammadiyah Riau asrizalsaiin@gmail.com

## Ahmad Iffan
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada a.jurist08@gmail.com

## ABSTRAK
Perbuatan  main  hakim  sendiri  tidak  hanya  merugikan  negara  tetapi  dapat  meruntuhkan  moral masyarakat.  Tindakan  main  hakim  sendiri  telah  diatur  di  dalam  agama  Islam  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Indonesia.  Tindakan main  hakim  sendiri  belum  diatur  secara  khusus  dalam  peraturan perundang-undangan  pidana  terkhususnya  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Akan tetapi,  bukan  berarti  KUHP  tidak  dapat  diterapkan  sama  sekali  jika  terjadi  perbuatan  main  hakim sendiri,  Main  hakim  sendiri  selain  merupakan perbuatan melawan  hukum juga bertentangan dengan ajaran  agama  Islam.  Agama  Islam  mengajarkan  untuk  melakukan tabayyun (memintai  keterangan) terlebih  dahulu.  Berbagai  dalil  Alquran  menjelaskan  bagaimana  tindakan  main  hakim  sendiri  adalah perbuatan  sangat  keji  dan  dilarang  oleh  norma  agama.  Argumentasi  terkait  tindakan  main  hakim sendiri  didasari  oleh  pemikiran  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  perbuatan  berdua-duaan  di suatu  tempat  antara  dua  orang  yang  berbeda  jenis  kelamin  yang  belum  menikah  merupakan perbuatan  yang  melanggar  norma  yang  tidak  sesuai  dengan  ajaran  agama,  kesusilaan  dan kesopanan.  Walaupun  demikian,  cara  penyelesaian  masalah  tersebut  adalah  tetap  mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Abstract  : The  vigilante  act  does  not  only  harm  the  nation  but  also  damages  people's  morale.  It  is regulated  in  Islam  and  the  Indonesian  Constitution.  It  has  not  been  specifically  regulated  in  criminal legislation specifically in the Criminal Code (KUHP). However, it does not mean that the Criminal Code cannot be applied at all if there is a vigilante act. It does not only oppose the law but also it is contrary to the Islamic teaching. Islam teaches to confirm first. Various Quranic Dalil explain how vigilante acts are very despicable and prohibited by religious norms. The argument related to vigilante act is based on the public's thought that the act of two-person somewhere between two people of different sexes is an  act  that  violates  the  norm.  It  is  not  suitable  with  religious  teaching,  decency  and  politeness. Therefore,  the  way  to  solve  the  problem  is  to  keep  emphasizing  moral  values  that  uphold  human dignity.
Kata Kunci: Sosiologi hukum, Hukum Negara, Hukum Islam.

## Pendahuluan
Tindakan  main  hakim  sendiri  selalu menjadi  pemberitaan  hangat  dimasyarakat Indonesia.  Terlebih  lagi  terhadap  kasus perzinahan, tindakan tersebut bahkan berujung  pada  tindakan  penganiayaan  hingga pembunuhan terhadap korban yang dilakukan  oleh  beberapa  oknum  masyarakat. Adanya  tindakan  main  hakim  sendiri  sebagai sebuah  peristiwa  menyedihkan  mengingat adanya ketentuan aturan hukum pada Pasal 1 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  yang menyatakan  Indonesia adalah  negara  hukum.
Dengan demikian, seharusnya hukumlah yang menjadi  penyelesaian  resmi  yang  sah  dari berbagai konflik yang timbul dalam masyarakat.  Selain  itu,  tindakan  main  hakim sendiri  juga  bertentangan  dengan  pasal  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  yang  dijamin  dalam UUD  NRI.  Pasal  28  G  ayat  (2)  UUD  NRI menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.
Islam  tidak  hanya  sebagai  payung hukum  dalam  beribadah  kepada  Allah  swt, tetapi juga sebagai struktur norma masyarakat yang  menegakkan  norma-norma  sosial,
aturan-aturan,  peningkatan  spiritual  dan media  hubungan  dengan  tuhannya. 1 Main hakim  sendiri  selain  merupakan  perbuatan melawan  hukum  juga  bertentangan  dengan ajaran agama  Islam. Main hakim sendiri oleh masyarakat  merupakan  tindakan  tercela  dan tidak  dibenarkan  oleh  agama  Islam.  Hukum Islam  menjadi  kesadaran  tertinggi  dalam melakukan  tindakan  yang  diatur  maupun tidak diatur oleh hukum positif.
Main hakim sendiri dapat memberikan dampak psikologis bagi korban. 2 Korban  dari  tindakan  ini  dalam  jangka panjang  dapat  mengalami  depresi  dan Post Traumatic  Stress  Disorder (PTSD). 3 Untuk memulihkan kondisi korban tersebut diperlukan  proses  rehabilitasi  yang  tidak sebentar. 4 Hal  itu  bahkan  juga  tidak  mampu menyembuhkan  total  rasa  trauma  dalam  diri korban. 5 Melihat  pada  berbagai  dampak  dari main  hakim  sendiri,  tergambar  bahwa tindakan  ini  sebenarnya  sangat  merugikan bagi  korban  namun  di  sisi  lain  dianggap kelaziman dalam masyarakat.
Perbuatan  main  hakim  sendiri  yang dilakukan  oleh  masyarakat  terhadap  kasus perzinahan  pada  dasarnya  dilarang  oleh undang-undang,  karena  yang  berwenang memproses dan  menyelesaikan permasalahan hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah aparat  penegak  hukum.  Faktanya  tindakan main  hakim  sendiri  sering  dan  lazim  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Tempat keramaian seringkali menjadi tempat ditemukan  tindakan  main  hakim  sendiri  oleh masyarakat.  Sering  terdengar  berita  apabila ada  sepasang  laki-laki  dan  perempuan  yang melakukan  perzinahan,  mereka  langsung dikeroyok  hingga  luka-luka  karena  dihakimi massa  tanpa  dimintai  keterangan  terlebih dahulu. Tragisnya tidak sedikit yang kehilangan  nyawa  akibat amukan massa  yang
1 Imam  Sukardi ,  et  al .,  2003, Pilar  Islam  Bagi Pluralisme  Modern, PT  Tiga  Serangkai  Pustaka  Mandiri, Solo, hlm.26
2 Lihat, https://tirto.id/dampak-psikis- persekusi-penelanjangan-cz8q, diakses pada  tanggal 20
Maret  2018 pukul. 18:00 WIB.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
melakukan  pengeroyokan.  Padahal,  agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayyun (memintai keterangan) terlebih dahulu. Berdasarkan kerisauan dari fenomena tindakan  main  hakim  sendiri  yang  sering terjadi  di  Indonesia  sekarang  ini,  maka penulis tertarik mengkajinya.
Metode  penelitian  dalam  tulisan  ini adalah penelitian  kepustakaan  ( library  reserch ) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan  dilakukan  untuk  mendapatkan konsepsi  kebijakan  teori  atau  doktrin,  dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu  yang  berkaitan  dengan  objek telaah  penelitian  ini  yang  dapat  berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Riset pustaka yang membatasi kegiatan hanya kepada  bahan-bahan  koleksi  perpustakaan saja sedangkan data-data wawancara dipergunakan  untuk  mengkonfirmasi  dan memperjelas  (klarifikasi)  data-data  yang diperoleh dari pustaka tersebut. 6

## Hasil dan Diskusi
Sosiolog terkemuka, Emile Durkheim dalam  bukunya  yang  berjudul The  Sociology  of Law menyatakan  bahwa  tindakan  individu dipengaruhi oleh fakta sosial ( social fact ) dalam masyarakat. 7 Fakta  sosial ini menggambarkan bagaimana  nilai,  budaya  dan  norma  dalam masyarakat  mampu  menggerakan  tindakan individu. 8 Dengan  demikian,  memang  dalam menganalisis  suatu  tindakan  individu,  Emile Durkheim  melihatnya  dalam  aspek  yang makro  yakni  masyarakat  sebagai  penggerak individu  atau  yang  mempengaruhi  individu. 9 Dari  analisis  data  tersebut,  maka  fenomena tindakan  main  hakim  sendiri  dapat  dianalisis berdasarkan hukum negara dan hukum Islam.

## 1. Perspektif Hukum Negara
Hukum  nagara  adalah  perwujudan nilai-nilai  dan  mengandung  arti  bahwa kehadirannya untuk melindungi dan
6 Mestetika  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2
7 A.  Javier  Trevino,  2008, The  Sociology  of  Law, St. Martins Press, New York, hlm. 234.
8 Ibid.
9 Ibid., hlm. 235.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi oleh  masyarakat di negara tersebut.  Terdapat tuntutan  terhadap  hukum  agar  dapat memberikan  keadilan  dan  apakah  hukum  itu sendiri dapat mewujudkann keadilan.
Eksistensi  dan  kemampuan  hukum  lalu diukur  seberapa  jauh  ia  telah  mewujudkan keadilan  yang  dicita-citakan  masyarakat  yang kemudian  nilai-nilai  keadilan  telah  menjadi dasar  unntuk  mensahkan  kehadiran  dan bekerjanya hukum. 10 Perwujudan dari pencarian  keadilan  dapat  dilakukan  dengan penegakan  hukum  sehingga  dapat  dicapai keadilan yang dicita-citakan.
Tindakan  main  hakim  sendiri  selalu berjalan  dengan  pelanggaran  hak-hak  orang lain,  dan  oleh  karena itu tidak diperbolehkan perbuatan  ini  menunjukan  bahwa  adanya indikasi  rendahnya  kesadaran  masyarakat terhadap  hukum  negara.  Tindakan  main hakim  sendiri  sudah  diatur  di  dalam  Pasal  1 ayat (3) UUD NRI. Hal ini ditarik kesimpulan bahwa  tindakan    main  hakim  sendiri digolongkan kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia.
Sekalipun korban  main hakim sendiri merupakan  pelaku  tindak  pidana,  pelaku masih  memiliki  hak  asasi  yang  harus dihormati  dan  diberikan  kepada  setiap individu.  Adapun  hak-hak  yang  dilanggar menurut  ketentuan  hukum  positif  yang  ada adalah sebagai berikut:
a. Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  NRI menyatakan  bahwa  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Hak yang sebagaimana  disebutkan  pada  Pasal tersebut merupakan hak yang fundamental  atau  mendasar  yang pemenuhan akan hak tersebut merupakan tugas dari negara sebagaimana  yang  disebutkan  pada Pasal 28I ayat (4) UUD NRI.
b. Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi
10 Satjipto  Rahardjo,    2010, Sosiologi  Hukum (Perkembangan  Metode  dan  Pilihan  Masalah) ,  Genta Publishing, Yogyakarta,  hlm. 66-67
Manusia  yang  menyatakan  “Hak untuk hidup,  hak untuk tidak disiksa, hak  kebebasan  pribadi,  pikiran  dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui sebagai  pribadi  dan  persamaan  di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku  surut  adalah  hak  asasi manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam  keadaan  apapun  dan  oleh siapapun”.
Tindakan  main  hakim  sendiri  belum diatur  secara  khusus  dalam  peraturan perundang-undangan  pidana  terkhususnya Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Akan  tetapi,  bukan  berarti  KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan  main  hakim  sendiri.   Dalam  hal terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri,  bagi korban  tindakan  tersebut  dapat  melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:
1) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan
a. Penganiayaan  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  dua tahun delapan  bulan atau pidana denda  paling  banyak  empat  ribu lima ratus rupiah,
b. Jika  perbuatan  mengakibatkan luka-luka  berat,  yang  bersalah diancam  dengan    pidana  penjara paling lama lima tahun.
c. Jika mengakibatkan mati, diancam  dengan  pidana  penjara paling lama tujuh  tahun. Penjelasan Pasal 351 KUHP menyatakan  bahwa  penganiayaan  diartikan sebagai  perbuatan  dengan  sengaja  yang menimbulkan  rasa  tidak  enak,  rasa  sakit  atau luka.  Hal  ini  dapat  diancamkan  atas tindakan main  hakim  sendiri  yang  dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cidera. 11
11 Kartika  Febriyanti, Pidana  Bagi  Pelaku  Main Hakim  Sendiri ,  http://www.hukumonline.  Com/ klinikdetail/lt4ec445fc806be/pidana-bagi-pelaku- main-hakim-sendiri  diakses  pada  tanggal  30  Maret 2018 pukul 16:00 WIB.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
2) Pasal 170 KUHP tentang  Kekerasan a. Barang  siapa  dengan  terang- terangan  dan  dengan  tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap  orang  atau  barang,
diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  lima  tahun  enam bulan.
b. Yang bersalah diancam:
a) dengan  pidana  penjara  paling lama  tujuh  tahun,  jika  ia
dengan sengaja menghancurkan  barang  atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. b) dengan  pidana  penjara  paling lama  sembilan  tahun,  jika kekerasan      mengakibatkan luka berat;
c) dengan  pidana  penjara  paling lama  dua  belas  tahun,    jika kekerasan mengakibatkan maut.
Dalam  penjelasan  Pasal  170  KUHP menyatakan bahwa kekerasan terhadap orang maupun  barang  yang  dilakukan  secara bersama-sama,  yang  dilakukan  di  muka umum  seperti  perusakan  terhadap  barang, penganiayaan  terhadap  orang  atau  hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau  membuang-buang  barang  sehingga berserakan.  Hal  ini  dapat  diancamkan  atas tindakan  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan di  depan  umum. 12 Untuk  menjamin  dan memastikan  tegaknya  hukum  itu,  apabila diperlukan,  aparatur  penegak  hukum  itu diperkenankan  untuk  menggunakan  daya paksa. 13
Sebaiknya  hukum  dalam  hal  ini bekerja untuk mengubah perilaku masyarakat, yang  mana  pada  awalnya  perilaku  tersebut dinilai sebagai perilaku yang tidak menyimpang,  namun  selanjutnya  disebut sebagai  perilaku  menyimpang  atau  suatu pelanggaran.  Untuk  melakukan  hal  tersebut, butuh  waktu  yang  tidak  sebentar,  dimana
12 Ibid.
13 Satjipto  Rahardjo,  1979, Hukum  dan Perubahan Sosial , , Alumni, Bandung, hlm. 123-124.
perlu  adanya  pengertian  dan  sosialisasi terhadap masyarakat.

## 2. Perspektif Hukum Islam
Al-Quran  menjelaskan  secara  tegas larangan melakukan perzinahan dan tindakan menghakimi  perbuatan  tersebut,  seperti firman Allah swt:

## ﻻو ﻼﯿﺒﺳ ءﺎﺳو ﺔﺸﺤﻓ نﺎﻛ ﮫﻧا ﻰﻧﺰﻟا اﻮﺑﺮﻘﺗ
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya  zina  itu  adalah  suatu perbuatan  yang  keji  dan  suatu  jalan yang buruk. (Al Isro’ : 32).
Dalil  lain  memperkuat  terkait  konsekuensi terhadap perzinahan adalah:
او  ﺔﯿﻧاﺰﻟا ةﺪﻠﺟ  ﺔﺋﺎﻣ  ﺎﻤﮭﻨﻣ  ﺪﺣو  ﻞﻛ  اوﺪﻠﺟﺎﻓ  ﻰﻧاﺰﻟ ﻻو مﻮﯿﻟاو  ﺎﺑ نﻮﻨﻣﺆﺗ ﻢﺘﻨﻛ نا ﷲ ﻦﯾد ﻰﻓ ﺔﻓأر ﺎﻤﮭﺑ ﻢﻛﺬﺧﺄﺗ
ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻔﺋﺎط ﺎﻤﮭﺑاﺬﻋ ﺪﮭﺸﯿﻟو ﺮﺧﻷا
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang  berzina,  maka  deralah  tiap-tiap seorang  dari  keduanya  seratus  dali dera,  dan  janganlah  belas  kasihan kepada  keduanya  mencegah  kamu untuk  (menjalankan)  agama  Allah, jika  kamu  beriman  kepada  Allah, dan  hari  akhirat,  dan  hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan  oleh  sekumpulan  orang- orang yang beriman . (An - nur: 2).
Ayat-ayat tersebut berpotensi dijadikan  alasan  bagi  pelaku  main  hakim sendiri  terhadap  sepasang  laki-laki  dan perempuan  yang  berduaan  di  suatu  tempat. Selain  itu,  dorongan  untuk  melakukan amar ma’ruf  nahi  mungkar (menegakkan  kebenaran dan memerangi kemaksiatan) menjadi landasan sebagian masyarakat yang mengambil  pilihan  tindakan  main  hakim sendiri jika melihat ada sepasang laki-laki dan perempuan  berada  disuatu  tempat  berdua saja.  Hal  ini  sebagaimana  disebutkan  dalam Surat  Ali  Imran  ayat  104  yang  menyatakan sebagai berikut :
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
فوﺮﻌﻤﻟﺎﺑ  نوﺮﻣﺄﯾو  ﺮﯿﺨﻟا  ﻰﻟا  نﻮﻋﺪﯾ  ﺔﻣا  ﻢﻜﻨﻣ  ﻦﻜﺘﻟو

## نﻮﮭﻨﯾو
نﻮﺤﻠﻔﻤﻟا ﻢھ ﻚﺌﻟواو ﺮﻜﻨﻤﻟا ﻦﻋ
Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  kepada  yang ma`ruf  dan  mencegah  dari  yang munkar;  merekalah  orang-orang  yang beruntung. (Ali Imran: 104).
Dalam  analisa  penulis,  ayat  di  atas tidak dapat dijadikan dalil untuk pembenaran tindakan  main  hakim  sendiri.  Tindakan  yang diambil oleh pelaku untuk main hakim sendiri sebenarnya  tidak  dibenarkan  oleh  Agama Islam.  Agama  Islam  melarang  melakukan perbuatan  penganiayaan  terhadap  sesama makhluk  hidup  terutama  sesama  manusia yang  merupakan makhluk ciptaan Allah yang lebih sempurna dari ciptaan lainnya.
Sebagaimana  Allah  swt  menyebutkan  dalam al-Quran:
,نوﺮﺼﺘﻨﯾ  ﻢھ  ﻰﻐﺒﻟا  ﻢﮭﺑﺎﺻأ  اذا  ﻦﯾﺬﻟاو ﺔﺌﯿﺳ  اؤ  اﺰﺟو ﺐﺤﯾ  ﻻ  ﮫﻧا  ﷲ  ﻰﻠﻋ  هﺮﺟﺄﻓ  ﺢﻠﺻأو  ﺎﻔﻋ  ﻦﻤﻓ  ﺎﮭﻠﺜﻣ  ﺔﺌﯿﺳ
ﻦﯿﻤﻟﺎﻈﻟا ﻦﻤﻟو  , ﻦﻣ  ﻢﮭﯿﻠﻋ  ﺎﻣ  ﻚﺌﻟوﺄﻓ  ﮫﻤﻠظ  ﺪﻌﺑ  ﺮﺼﺘﻧا ﻞﯿﺒﺳ
Dan  (bagi)  orang-orang  yang  apabila mereka  diperlakukan  dengan  zalim, mereka  membela  diri. Dan  balasan suatu  kejahatan  adalah  kejahatan yang  setimpal,  tetapi  barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang  yang  berbuat  jahat)  maka pahalanya  dari  Allah.  Sungguh,  Dia tidak  menyukai  orang-orang  zalim. Tetapi  orang-orang  yang  membela  diri setelah  dizalimi,  tidak  ada  alasan untuk  menyalahkan  mereka. (QS.
Ash-Shuraa ayat 39-41) Keadilan  dalam  Islam  tidak  hanya  sekedar aturan  dan  isi  dari  dalil  dalil  alqur”an  tetapi berhubungan erat dengan ketakwaan seorang muslim  kepada  tuhannya  sebagaimana  yang dikutip  dari  surat  Al-Maidah  ayat  8, 14 dan berbuat  adil  adalah  salah  satu  jalan  menuju takwa.
14 Rizal  Ariffin  Hairul  Nizam  Ismail,  “Konsep Keadilan  dalam  Teori  Kecerdasan  Pelbagai  Menurut Perspektif Islam”, DP ,  Vol. 2, 2007, hlm 66-73.
Main  hakim  sendiri  oleh  masyarakat merupakan  tindakan  tercela  dan  tidak dibenarkan  oleh  berbagai  agama,  bahkan seluruh  agama  resmi  di  Indonesia  tidak membenarkan  untuk  melakukan  main  hakim sendiri  terhadap  pelaku  yang  melakukan perbuatan  perzinahan  atau  tindakan  asusila tersebut.  Hukum  Islam  menjadi  kesadaran tertinggi  dalam  melakukan  tindakan  yang diatur  maupun  tidak  diatur  oleh  hukum positif.  Ayat  pada  Surat  Annur  tidak membolehkan melakukan penghukuman langsung  tanpa  melewati  pengadilan  (hukum yang  berlaku),  hukuman  terhadap  pelaku dilakukan  setelah  melewati  proses  peradilan yang  adil  dan  diputuskan  oleh  hakim  yang adil. Islam mengajarkan untuk selalu adil dan berprilaku  adil  berdasarkan  dalil-dalil  hukum yang jelas.
Pelaku perzinahan tidak berhak diadili secara sepihak sebelum ada keputusan hukum yang  mengikat,  Islam  adalah  agama rahmatal lilalamin ,  artinya  setiap  tindakan  harus membawa  rahmat  terhadap  seluruh  alam, islam  tidak  hanya  mengajarkan  kepada kadilan  secara  teori  tetapi  juga  pada  tataran praktik  termasuk  wajib  mematuhi  hukum yang  berlaku  di  suatu  negara.  Berbagai  dalil al-Quran  menjelaskan  bagaimana  tindakan main  hakim  sendiri  adalah  perbuatan  sangat keji  dan  dilarang  oleh  norma  agama. Sebagaimana firman Allah swt di bawah ini:

## ﻰﮭﻨﯾو  ﻰﺒﺑﺮﻘﻟا  ىذ  ىﺎﺘﯾاو  ﻦﺴﺣﻻاو  لﺪﻌﻟﺎﺑ  ﺮﻣﺄﯾ  ﷲ  نا نوﺮﻛﺬﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ ﻢﻜﻈﻌﯾ ﻰﻐﺒﻟاو ﺮﻜﻨﻤﻟاو ءﺎﺸﺤﻔﻟا ﻦﻋ
Allah  memerintahkan  berbuat  adil, mengerjakan amal kebaikan, bermurah hati kepada kerabat, dan Ia melarang  melakukan  perbuatan  keji, munkar dan kekejaman. Ia
mengajarkan kepadamu supaya menjadi pengertian bagimu. (Q.S. An- Nahl [16]: 90).
ﻦﯾﺬﻟا  ﺎﮭﯾﺄﯾ ﻻو  ﻂﺴﻘﻟﺎﺑ  ءاﺪﮭﺷ    ﻦﯿﻣﻮﻗ  اﻮﻧﻮﻛ  اﻮﻨﻣأ بﺮﻗأ  ﻮھ  اﻮﻟﺪﻋا  اﻮﻟﺪﻌﺗ  ﻻا  ﻰﻠﻋ  مﻮﻗ  نﺄﻨﺷ  ﻢﻜﻨﻣﺮﺠﯾ نﻮﻠﻤﻌﺗ ﺎﻤﺑ ﺮﯿﺒﺧ ﷲ نا ﷲ اﻮﻘﺗاو ىاﻮﻘﺘﻠﻟ
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
Hai  orang-orang  beriman!  Jadilah kamu  penegak  keadilan,  sebagai saksi-saksi  karena  Allah,  dan janganlah  kebencian  orang  kepadamu membuat  kamu  berlaku  tidak  adil. Berlakulah  adil.  Itu  lebih  dekat kepada  takwa.  Dan  bertakwalah kepada  Allah.  Allah  tahu  benar  apa yang  kamu  kerjakan. (Q.s.  Al- Maidah [5]: 8).
Ayat-ayat  di  atas  menunjukan  adanya perintah  untuk  tidak  melakukan  tindakan main hakim sendiri. Meskipun pada kenyataannya bahwa setiap tindakan manusia pasti  telah  berbuat  salah,  konskuensi  yang diajarkan  Allah  Swt,  bahwa  mencintai  dan memandang  manusia  sebagai  makhluk  yang memiliki harkat dan martabat. Cara penyelesaian  masalah  tersebut  adalah  tetap mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia.
Menegakkan keadilan dalam membawa  keberkahan  terhadap  masyarakat sebagaimana  teori  ikhsan  yaitu  dengan berperilaku  adil,  sabar  dan  ikhlas  dalam bermasyarakat  maka  akan  membawa  kepada kedamaian  dan  kearifan,  dari  ayat  di  atas dapat diambil empat garis hukum yang berisi perintah dan larangan kepada manusia yaitu:
1. Perintah  kepada  orang-orang  yang beriman  supaya  menjadi  manusia yang lurus (adil), dari perkataan alqist karena  Allah.  Garis  hukum  ini mengandung  makna  bahwa  setiap perbuatan  yang  adil  dilakukan  oleh manusia karena keikhlasannya semata-mata  kepada  Allah,  bukan karena hal lain.
2. Perintah  kepada  orang-orang  yang beriman  supya  menjadi  saksi  yang adil, artinya dalam kesaksiannya itu, ia tidak  memihak  kepada  siapapun, kecuali kepada kebenaran.
3. Larangan  kepada  orang-orang  yang beriman  untuk  bersikap  tidak  adil, karena  motivasi  emosional  atau sentimen  yang  negatif  (benci)  kepada sutu  kelompok  manusia  atau  seorang
tertentu.  Ayat  ini  dapat  ditafsirkan pula,  manusia  dilarang  bersikap  tidak adil  karena  motivasi  emosioal  yang positif,  misalnya  sayang  atau  belas kasihan  kepada  suatu  kelompok  atau seseorang tertentu. Ringkasnya, setiap orang  yang  beriman  wajib  menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh sesuatu  perasaan  apapun,  kecuali kebenaran.
4. Perintah  kepada  orang-orang  yang beriman  supaya  bersikap  adil,  karena adil lebih dekat dengan takwa.

## 3. Faktor  Melakukan  Tindakan  Main Hakim Sendiri
Masyarakat  Indonesia  merupakan masyarakat  multikultural  yang  dinamis, sehingga adanya perubahan sosial merupakan fenomena tak terhindarkan ( unavoidable phenomena )  dalam  masyarakat  itu  sendiri. Sebagaimana  pandangan  yang  dikemukakan oleh  Heraklitos,  bahwa  hidup  dimaknai sebagai perubahan “Panta rhei kai ouden menei” yang  artinya  “Tiada  yang  tetap,  semua mengalir,  semuanya  berubah”. 15 Perubahan yang  timbul  dalam  masyarakat  sangat beragam  dan  memiliki  sebabnya  masing- masing  yang  mengarah  pada  dua  keadaan, yakni  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik (progress) dan  perubahan  kearah  yang  lebih buruk (regress).
Perubahan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat  juga  dapat  terjadi  pada  nilai  dan norma sosial maupun pola perilaku organisasi masyarakat. 16 Tindakan  main  hakim  sendiri dijadikan sebagai adanya perubahan nilai dan norma  sosial  yang  ada  pada  masyarakat. Tindakan main hakim sendiri adalah cerminan  dari  nilai  dan  norma  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Pandangan bahwa  laki-laki  dan  perempuan  yang  ada dalam  satu  kamar  merupakan  tindakan  yang tidak bermoral, melanggar kaedah kesopanan
15 H.A  Saefudin,  2005,  “Teori  Konflik  dan Perubahan  Sosial:  Sebuah  Analisais  Kritis”, Mediator, Vol. 6, No. 1 Juni 2005, hlm. 75.
16 Sumartono,  “Dinamika  Perubahan  Sosial dalam Teori  Konflik”, Jurnal Universitas  Ekasakti, hlm.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
dan  kesusilaan  tersebut  merubah  pola perilaku organisasi masyarakat, dalam konteks  ini  diinisiasi  oleh  tokoh  masyarakat, dengan  langsung melakukan  tindakan amoral yang  tidak  sesuai  dengan  prikemanusian  dan prikeadilan. 17
Hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  dalam lini  masyarakat  terjadi  perubahan  sosial  yang bersifat regress. Masyarakat  memilih  konflik bahkan cenderung mengadili untuk menyelesaikan  sebuah  permasalahan.  Hal tersebut  sejalan  dengan  pandangan  Ralf Dahrendorf  dalam  teori  konflik  yang berpangkal pada anggapan dasar bahwa: 18
1. Setiap  masyarakat  senantiasa  berada pada  proses  perubahan  yang  tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan  lain,  perubahan  sosial merupakan  gejala  yang  melekat  di dalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat mengandung konflik di dalam  dirinya, atau dengan perkataan  lain,  konflik  adalah  gejala yang melekat di dalam masyarakat.
3. Setiap unsur di dalam suatu masyarakat  memberikan  sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosoal.
4. Setiap  masyarakat  terintegrasi  di  atas penguasaan  atau  dominasi  oleh sejumlah  orang  atas  sejumlah  orang yang lain.
Tindakan  main  hakim  sendiri  dalam sisi yang lain dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian  yang  tidak  terlepas  dari  tatanan sosia  ( social  order) dari  masyarakat  itu  sendiri. Teori  konflik  yang  dipadukan  pada  masalah sosial,  Simmel  menyatakan  bahwa  “ viewing conflict as a normal part of the social order , Simmel regards  legal  relations  within  the  context  of superordination-subordiation  interactions  as  being
17 Muhammad Agung Riyadi, Kasus Penelanjangan  di  Tangerang,  Perlu  Kehati-hatian Rumuskan Pasal Kesusilaan,
http://www.gresnews.com/berita/hukum/901511- kasus-penelanjangan-di-tangerang-perlu-kehati-hatian- rumuskan-pasal-kesusilaan/0/,  diakses  pada  2  Maret 2018 pukul 18:00 WIB.
18 Johnson, Doyle Paul, dalam Sumartono , Loc. cit .
reciprocal,  not  just  oppressive ”. 19 Tindakan  main hakim  sendiri  dilakukan  oleh  masyarakat sebagai bentuk tanggapan masyarakat terhadap  perbuatan-perbuatan  atau  gejala yang  timbul  di  masyarakat  yang  dipandang sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat  atau  membahayakan  masyarakat luas,  akan  tetapi  undang-undang  secara formal belum mengaturnya.
Fenomena  tindakan  main  hakim sendiri  muncul  akibat  kekecewaan  terhadap hukum  formal  atau  aparat  penegak  hukum. Masyarakat  juga  menganggap  bahwa  apabila ada  tindakan  asusila  dilingkungan  sekitar tempat  tinggal mereka, akan menjadi aib dan kotor,  hal  itu  disebabkan  karena  tingkat religius dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat masih kental.
Menurut  Donald  Black  sebagaimana dikemukakan
Zainuddin Ali, ketika pengendalian  sosial  melalui  upaya  hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian  sosial  secara  otomatis  akan muncul.  Tindakan  yang  dilakukan  oleh individu  dan  kelompok  yang  dari  perspektif hukum  dapat  digolongkan  sebagai  tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan  wujud  pengendalian  sosial  yang dilakukan masyarakat. 20
Keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan menjadikan efektivitas  hukum  pidana  tidak  dapat  diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu  sarana  kontrol  sosial.  Kebiasaan, keyakinan  agama,  dukungan,  dan  pencelaan dari  pendapat  umum  dan  dari  kelompok- kelompok interest serta  pengaruh  dari pendapat  umum  merupakan  sarana-sarana yang  lebih  efisien  dalam  mengatur  tingkah laku manusia daripada sanksi hukum. 21
Tindakan  masyarakat  yang  memilih untuk menindak perbuatan perzinahan dilingkungannya  dijadikan  sebagai  bentuk kontrol  sosial.  Kontrol  tersebut  lahir  dengan
19 A.  Javier  Treviño, The  Sociology  of  Law ,    hlm. 350.
20 Zainuddin  Ali,  2007, Sosiologi  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.
21 Is.  Heru  Permana,  2007, Politik Kriminal , Kanisius, Yogyakarta. hlm. 45.
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
pandangan  bahwa  manusia  sebagai  mahkluk yang  bermoral  yang  tinggal  dan  berdiam dalam  lingkungan  yang  beradab.  Sehingga kelompok  masyrakat  yang  berdiam  dalam lingkungan tersebut wajib menjaga ketentraman didalam lingkungannya.
Masyarakat  itu  sendiri  lebih  tunduk  dan meyakini  bahwa  nilai-nilai  leluhur  yang tumbuh  dan  berkembang  dijadikan  sebagai pedoman  hidup  dan  penyelesaian  yang sederhana merupakan proses untuk menyelesaikan  perkara  apabila  ada  tindakan yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  kearifan masyarakat. Penerapan sanksi dapat dilakukan  melalui  kesepakatan  bersama masyarakat ataupun keputusan dari pimpinan masyarakat.
Satjipto Rahardjo mengajarkan bahwa  hukum  adalah  tatanan  (order)  yang utuh  dan  luas,  yaitu  tatanan  transendental, tatanan  sosial,  dan  tatanan  politik.  Hukum positif  adalah  tatanan  politik  yang  dalam tatanan  utuh  tersebut  hanya  menempati  satu sudut  kecil  saja.    Berdasarkan  teori  maka diterapkannya  tindakan  main  hakim  sendiri oleh  kelompok  masyarakat  dilatari  karena perilaku  perzinahan  yang  dilakukan  oleh  dua orang  yang  berbeda  jenis  kelamin  dan  tanpa ikatan  status  perkawinan  yang  sedang berduaan di suatu tempat.
Argumentasi  terkait  tindakan  main hakim  sendiri  didasari  oleh  pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan  berdua-duaan  di  suatu  tempat antara  dua  orang  yang  berbeda  jenis  kelamin yang  belum  menikah  merupakan  perbuatan yang  melanggar  norma  yang  tidak  sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan kesopanan.  Kelompok  masyarakat  kemudian berupaya  dengan  jalannya  sendiri  untuk melakukan  tindakan  dengan  cara  melakukan persekusi  (main  hakim  sendiri)  seperti  diarak dan dipertontonkan di depan umum.
Pengaturan mengenai tindakan asusila terhadap para perlaku perzinahan yang berdua-duaan  di  suatu  tempat  tanpa  ikatan perkawinan  belum  diatur  dalam  hukum positif.  Aparat  penegakan  hukum  terkadang enggan  untuk  bertindak  sebab  dalam kacamata  mereka  perbuatan  tersebut  bukan
perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana. Kelompok masyarakat sendiri merasa kecewa sebab  tidak  ada  sanksi  tegas  yang  dapat diambil  sehingga  jalan  yang  diambil  adalah menghakimi sendiri para pelaku, baik dengan cara  diarak  atau  dipermalukan  didepan umum.  Kelompok  masyarakat  pun  merasa tanpa  sanksi  yang  tegas,  para  pelaku  akan mengulangi  perbuatannya  dan  apabila  tidak diterapkan sanksi maka akan terjadi kegoncangan  sosial  dalam  masyarakat  yaitu menjadi  aib  di  lingkungan  masyarakat. Tindakan main hakim sendiri dapat dikatakan sebagai  tindakan  negatif  dari  luapan  emosi dan kekecewaan masyarakat. Apabila memandang  hukum  sebagai  suatu  tatanan yang  luas  dan  utuh  seperti  yang  diungkap oleh  Satjipto  Rahardjo,  maka  kaedah  hukum tidak sebatas dalam hukum positif saja.

## Kesimpulan
Tindakan  main  hakim  sendiri  dalam sistem  kehidupan  masyarakat  di  Indonesia pada  umumnya  merupakan  suatu  tindakan yang sangat tidak manusiawi dan menelanjangi martabat kemanusiaan. Tentunya  nilai-nilai  HAM  merupakan  hak yang  sangat  dijunjung  tinggi  oleh  bangsa- bangsa  yang  beradab  di  seluruh  dunia khususnya  Indonesia.  Menyoal  dari  sisi  nilai- nilai HAM, tentunya kecaman dari masyarakat  luas  terhadap pelaku  main  hakim sendiri  merupakan hal yang wajar mengingat penilaian  masyarakat  secara  umum  dan negara,  tindakan  main  hakim  sendiri    sama sekali  tidak  diperbolehkan  oleh  hukum  yang berlaku  secara  positif    khususnya  di Indonesia.
Menelaah  dari  sudut pandang  Islam, pelaku yang melakukan perbuatan perzinahan sangat  berkaitan  dengan  nilai-nilai  keislaman yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat Islam  yang  ada  dalam  budaya  masyarakat Islam itu sendiri. Norma keislaman sebagaimana  diketahui  merupakan  ajaran Islam itu sendiri yang ditujukan kepada sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan  atau  ketertiban  masyarakat dan  bertujuan  menciptakan  perdamaian,  tata tertib atau membuat “sedap” lalu lintas antar
http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada
manusia  yang  bersifat  lahiriah.  Norma keislaman  pada  dasarnya  adalah  kepantasan, kebiasaan,  kepatutan  yang  berlaku  dalam masyarakat. 22
Islam  membebani  manusia  dengan kewajiban untuk berprilaku sebagaimana yang ada  di  lingkungan  masyarakat.  Kekuasaan masyarakat  secara  tidak  resmilah  yang mengancam  dengan  sanksi  jika  ajaran  Islam itu  dilanggar.  Kaedah  Islam  adalah  kaedah yang  paling  benar  dan  paling  asli,  juga terdapat  di  dalam  sanubari  manusia  sendiri karena  manusia  makhluk  bermoral,  tanpa melihat  kebangsaan  atau  masyarakat,  dengan kata  lain  tidak  mengindahkan  norma  susila berarti  asusila. 23 Jika  dikaitkan  dengan tindakan main hakim sendiri  yang terjadi dari sudut  pandang  warga  masyarakat  yang melakukan  main  hakim  sendiri,  tentunya masyarakat menginginkan terciptanya lingkungan  yang  kondusif  tanpa  adanya keresahan  diakibatkan  oleh  tindakan  remaja yang  berduaan  di  suatu  tempat  sehingga menggunakan  tindakan  main  hakim  sendiri sebagai  alat  demi  mencapai  tujuan  tersebut. Tindakan  individu  yang  berdua-duaan  di suatu tempat tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dianggap warga sebagai pelanggaran norma kesusilaan.[]

## DAFTAR RUJUKAN A. Buku
Arief,    Barda  Nawawi,    2002, Kebijakan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Hiariej,  Eddy  O.S,    2015, Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana  Edisi  Revisi ,  Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
Hamzah,  Andi,  1986, Kamus  Hukum ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Imam  Sukardi,  et  al.,  2003, Pilar  Islam  Bagi Pluralisme  Modern ,  PT  Tiga  Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
22 Sudikno  Mertokusumo,  1985, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar ), Liberty, Yogyakarta, hlm.  8.
23 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , hlm. 216.
Mertokusumo,  Sudikno,  1985, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar), Liberty, Yogyakarta.
Is.  Heru  Permana,  2007, Politik Kriminal ,
Kanisius, Yogyakarta.
Lawrence  M.  Friedman  dalam  bukunya  The
Legal  System:  A  Sociology  Science Perspective, dalam Soerjono
Soekanto,  et.  all.,  1986, Kriminologi Suatu  Pengantar ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta,
Permana,  Is.  Heru  2007 ,  Politik  Kriminal ,
Kanisius, Yogyakarta.
R.  Soeroso,  1992, Pengantar  Ilmu  Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Rahardjo, Satjipto,  1979, Hukum dan Perubahan Sosial, , Alumni, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  1982, Ilmu  Hukum , Alumni, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,    2010, Sosiologi  Hukum (Perkembangan  Metode  dan  Pilihan
Masalah ), Genta Publishing,
Yogyakarta.
Trevino,  A.  Javier  2008, The  Sociology  of  Law , St. Martins Press, New York. Ustman,  Sabian  2009, Dasar-Dasar  Sosiologi Hukum  (Makna  Dialog  Antara  Hukum
& Masyarakat), Pustaka Pelajar.
Zainuddin  Ali,  2007, Sosiologi  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal
Dwisvimiar,  Inge,    2011,    “Keadilan  dalam Perspektif  Ilmu  Hukum”, Jurnal Dinamika  Hukum, Vol  11.  No.3 September 2011. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11. 3.179
Ismail, Rizal Ariffin Hairul Nizam,  “Konsep Keadilan  dalam  Teori  Kecerdasan Pelbagai  Menurut  Perspektif  Islam”,
DP ,  Vol. 2, 2007.
H.A  Saefudin,  2005,  “Teori  Konflik  dan Perubahan  Sosial:  Sebuah  Analisais Kritis”, Mediator ,  Vol.  6,  No.  1  Juni 2005.
Sumartono,  “Dinamika  Perubahan  Sosial
dalam Teori Konflik”, Jurnal Universitas Ekasakti .

## C. Internet
Aksi  Main  Hakim  dan  Malam  Minggu Terkelam Bagi Pasangan yang Dituduh Berbuat Mesum di Tangerang,
http://www.tribunnews.com/metrop olitan/2017/11/15/aksi-main-hakim- dan-malamminggu-terkelam-bagi- pasangan-yang-dituduh-berbuat- mesum-di-tangerang,  diakses  pada tanggal  20  Maret  2018  pukul.  18:00 WIB.
Dampak  Psikis  Persekusi  Penelanjangan, https://tirto.id/dampak-psikis- persekusi-penelanjangan-cz8q, diakses pada  tanggal 20 Maret  2018 pukul. 18:00 WIB.
Kartika  Febriyanti,  Pidana  Bagi  Pelaku  Main
Hakim Sendiri, http://www.hukumonline. Com /klinikdetail/lt4ec445fc806be/pidana -bagi-pelaku-main-hakim-sendiri diakses  pada  tanggal  30  Maret  2018 pukul 16:00 WIB.
Mashabi,  Sania,  “Kronologi  dua  sejoli  di
Cikupa  diarak  warga  dan  dipaksa mengaku berbuat
asusila”, https://www.merdeka.com/peristiwa /kronologi-dua-sejoli-di-cikupa- diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku- berbuat-asusila.html,  diakses  pada tanggal 28 November 2017.
Pak  RT  Kasus  Persekusi  Cikupa  Menangis, http://jakarta.tribunnews.com/2018/
03/20/pak-rt-kasus-persekusi-cikupa-
menangis-setelah-dengar-tuntutan- jaksa  diakses  pada  tanggal  23  Maret 2018 pukul 17:00 WIB.
Persekusi  Buruh  di  Cikupa  Didalangi  Ketua RT,  https://tirto.id/persekusi-buruh- di-cikupa-didalangi-ketua-rt-cz5k, diakses  pada  tanggal    13    Februari 2018 pukul. 14.33 WIB. Riyadi, Muhammad Agung, Kasus Penelanjangan  di  Tangerang,  Perlu Kehati-hatian Rumuskan Pasal Kesusilaan,
http://www.gresnews.com/berita/hu kum/901511-kasus-penelanjangan-di- tangerang-perlu-kehati-hatian- rumuskan-pasal-kesusilaan/0/, diakses  pada  2  Maret  2018  pukul 18:00 WIB.
Taylor,  Gloria  Safira  ,  “Kronologi  Sejoli  di Tangerang  Ditelanjangi  dan  Dianiaya Warga”,https://www.cnnindonesia.c om/nasional/2017111417251012255 625/kronologisejoliditangerangditelan jangidandkronologisej/,  diakses  pada tanggal 27 November 2017.
Viral  Sepasang  Sejoli  Yang  Diarak  dan Ditelanjangi, http://www.tribunnews.com/metrop olitan/2017/11/13/viral-sepasang- sejoli-yang-diarak-    dan-ditelanjangi- di-tangerang-ternyata-bukan- pasangan-mesum, diakses pada tanggal  13  Februari    2018  pukul. 14.13 WIB.