## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG OVERTIME

## Nabila Tiara Deviana
Universitas Tarumanagara Email: nabila.205210020@stu.untar.ac.id
ABSTRAK Kata kunci: Pelindungan, Hukum, Tenaga Kerja, Overtime Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk perlindungan pekerja  dari  perlindungan  fisik,  teknis  dan  sosial-ekonomi  yang  diberikan  oleh peraturan  yang  mengatur  tempat  kerja.  Salah  satu  permasalahan  yang  sering terjadi adalah pelanggaran lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 13
Tahun 2003. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam penerapan perlindungan hukum ketenagakerjaan adalah PT Hwaseung Indonesia. Tujuan penulisan paper ini  yaitu  mengetahui  perlindungan  hukum  bagi  tenaga  kerja  yang  overtime  di PT.Hwaseung  Indonesia.  Berdasarkan  kajian  diketahui  bahwa  UU  Cipta  Kerja menetapkan  kerja  lembur  4  jam  sehari  dan  18  jam  seminggu.  Jam  lembur diperpanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Kode Perburuhan, Pasal 32/2003. Menurut  ini,  kerja  lembur  hanya  diperbolehkan  hingga  3  jam  dalam  sehari  dan hingga  14  jam  dalam  seminggu.  Dalam  hal  ini,  PT  Hwaseung  Indonesia,  tidak sepenuhnya  memenuhi  kepatuhan  hukum  yang  ada  karena  waktu  lembur maksimal perusahaan tersebut ialah 20 jam.
ABSTRACT Keywords: Protection, Legal, Labor, Overtime Increasing  Human  Rights  Awareness  is  a  form  of  worker  protection  from physical,  technical  and  socio-economic  protection  provided  by  regulations governing  the  workplace.  One  of  the  problems  that  often  occurs  is  overtime violations that are not in accordance with the provisions of Law No. 13 of 2003.
One of the companies involved in the application of labor law protection is PT Hwaseung Indonesia. The purpose of writing this paper is to find out the legal protection for overtime workers at PT Hwaseung Indonesia. Based on the study, it is known that the Job Creation Law stipulates overtime work of 4 hours a day and  18  hours  a  week.  Overtime  hours  are  extended  in  accordance  with  the provisions of Article 78 of the Labor Code, Article 32/2003. According to this, overtime work  is only allowed up to 3 hours in a day and up to 14 hours in a week. In this case, PT Hwaseung Indonesia, did not fully comply with the existing law as the company's maximum overtime is 20 hours.

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini sedang berkembang di berbagai bidang dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat  Indonesia.  Karyawan  juga  mendukung perkembangan ini dengan berusaha meningkatkan citra perusahaan dan memenuhi kebutuhannya. Perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kerja sangatlah penting, apalagi bagi mereka yang yang kerja di Pabrik ataupun Retail Store dimana jarang sekali pekerja tersebut dibayar ketika mereka

## Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Overtime
melakukan  atau  menyelesaikan  tugasnya  diluar  jam  kerja.  Maka  dalam  kaitan  ini,  pemerintah harus segera berupaya melindungi dan memperhatikan pekerja. Peningkatan Kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bentuk  perlindungan pekerja dari perlindungan fisik,  teknis dan sosial- ekonomi yang diberikan oleh peraturan yang mengatur tempat kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mewajibkan  semua  pengusaha  untuk  melaksanakan ketentuan yang berkaitan dengan jam kerja sebagaimana diatur dalam Kepmennakertrans Nomor Kep-233/Men/2003  Tahun  2003  (Mudhofir,  1991).  Lembaga  pasar  tenaga  kerja  harus menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Sistem perlindungan sosial dan asuransi sosial harus mendukung produktivitas tenaga kerja dan membantu memecahkan masalah terkait ketimpangan.
Menurut Patria dkk (2014), waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu kegiatan disebut waktu  kerja. Sifat  manusia memerlukan istirahat  dengan pemeliharaan kesehatan harus dibatasi pada jam kerja, dan hak istirahat pekerja. Hal ini terkait dengan fakta bahwa pekerja, selain sebagai salah satu faktor produksi, juga membutuhkan istrihat karena memiliki keterbatasan fisik dan perlu memperhatikan jam kerja (Patria & Arief, 2015) . Meski aturannya kini telah ditetapkan, namun masih ada permasalahan dalam pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Salah satu permasalahan yang  sering  terjadi  adalah  pelanggaran  lembur  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.  13 Tahun  2003.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  sangat  perlu  mencari  solusi.  Karena  saat  ini  ada  kesan bahwa  perusahaan,  termasuk  perusahaan  diciptakan  hanya  untuk  kepentingan  pemberi kerja/pengusaha dan pemegang saham (NISA, 2019) .

## METODE
Pada  Buku  Penelitian  Hukum  karangan  Peter  Mahmud  Marzuki  merumuskan  penelitian hukum  sebagai  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Soekanto & Mamudji, 2015) . Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data  (Yin, 2014) yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam  pencarian  data  sebagai  bahan  bahasan  untuk  memahami  objek  yang  diteliti,  dan  hasil penelitian  tersebut  akan  dituangkan  dalam  penulisan  laporan  penelitian.  Sehingga  berdasarkan rumusan  tersebut,  maka  metode  penelitian  dari  penulisan  ini  adalah  dengan  menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan ( statute approach ). Pendekatan Perundang-Undangan atau statute approach adalah suatu  pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Benuf & Azhar, 2020) . Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  bahan  hukum  primer  yang meliputi  Peraturan  Perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan hukum; bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap penunjang bahan hukum primer  seperti  buku-buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang
berkaitan  dengan  hukum  lingkungan  khususnya  terkait  dengan  perlindungan  hukum  konservasi sumber daya alam berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum  ketenagakerjaan  sebenarnya  perlu  dipahami  secara  mendetail  untuk  merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang tepat, dan dapat dilihat secara praktis dari sudut pandang hukum  dan  sosial  ekonomi  ketika  menyangkut  posisi  pekerja.  Pengusaha  memiliki  kebebasan bertindak  yang  tidak  terbatas,  sehingga  pekerja  membutuhkan  perlindungan  hukum  dari pemerintah. UU Cipta Kerja bertujuan untuk mengubah jam kerja, yaitu menghapuskan lima hari kerja dalam seminggu dan dua hari kerja dalam seminggu. Ketentuan Pasal 79, Ayat 1b Undang- Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa sisa minggu adalah satu hari dari enam hari kerja. Selain shift enam hari, pekerja juga dipaksa bekerja lembur. UU Cipta Kerja menetapkan kerja lembur empat jam sehari dan 18 jam seminggu. Jam lembur diperpanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 78  tentang  Perburuhan,  Pasal  32  Tahun  2003.  Menurut  ini,  kerja  lembur  hanya  diperbolehkan hingga 3 jam dalam sehari dan hingga 14 jam dalam seminggu (UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, n.d.).
Pasal  78 Ayat  1  dari  Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja di  luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  77  ayat  (2) harus memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Adanya persetujuan dari pekerja/pekerja yang terkena dampak
2. Jam lembur tidak boleh melebihi 3 jam untuknya dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu. Pasal 78 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja di luar jam kerja harus membayar upah lembur. Mengenai kewajiban pemberi  kerja  untuk  membayar  upah  kepada  pekerja  yang  bekerja  lembur,  Pasal  88(3)(b)  dari Undang-Undang  Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  upah  lembur  merupakan  bagian  dari peraturan pengupahan yang melindungi pekerja. Untuk aturan pelaksanaannya, pada tahun 2004 Menakertrans RI nomor KEP. 102 / MEN / VI /2004 Tentang Jam Lembur Dan Upah Lembur.
Aturan mengenai kewajiban pemberi kerja untuk bekerja lembur selain jam kerja dan tata cara  kerja  diatur  secara  jelas  dalam  KepMen  ini,  Pasal  7  sampai  dengan  10.  KEP. 102/MEN/VI/2004 Lembur dan upah lembur, meliputi:
A. Karyawan yang bekerja lembur memiliki hak sebagai berikut:
1. Upah lembur
2. Kesempatan istirahat yang cukup.
3. Selama tiga jam atau lebih lembur, dia mengkonsumsi setidaknya 1.400 kalori makanan dan minuman.
B. Makan dan minum menurut ayat 1 huruf c tidak boleh diganti dengan uang.
Selain  itu,  Pasal  8  sampai  10  mengatur  sistem  pengupahan  bagi  pekerja  lembur,  dan ketentuan Pasal 8 sampai 10 adalah sebagai berikut.
1. Perhitungan upah kerja lembur didasarkan atas gaji bulanan.
2. Upah per jam dihitung 1/173 dari upah bulanan.
Pasal 9 yaitu Untuk upah harian yang dibayarkan oleh pekerja, perhitungan upah bulanan untuk  pekerja  yang  bekerja  6  hari  seminggu  dikalikan  25  dan/atau  dikalikan  21  (25)  -1)  yang bekerja 5 hari kerja dalam seminggu untuk pekerja.
Pasal 10 yaitu:
1. Untuk upah yang terdiri dari gaji pokok dan gaji tetap, upah lembur dihitung 100% dari upah.
2. Apabila upah terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dan jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap kurang dari 75% (75%) dari jumlah upah, maka upah lembur ditaksir  sebesar  75%  dari  gaji  kotor.  Oleh  karena  itu,  pengusaha  berkewajiban  untuk menegakkannya.
PT Hwaseung Indonesia memiliki sistem lima hari kerja dimana 8 jam sehari dan 40 jam seminggu, dengan waktu lembur maksimal 20 jam. Faktanya, jam kerja normal perusahaan adalah dari  pukul  07:00  sampai  dengan  16:00  WIB.  Namun,  tidak  jarang  karyawan  bekerja  lembur tergantung pada waktu hari itu. Lembur yang sering diterapkan memberikan waktu kepada pekerja dari pukul 16.00 hingga 20.00 pada hari kerja, dan bagian seperti penyelesaian pekerjaan dapat berlangsung  hingga pukul  12.00 WIB. Tak perlu dikatakan, tidak jarang  jam kerja tertentu  dan bagian tertentu bekerja lembur tiga jam atau lebih pada hari kerja (Senin hingga Minggu). Selain itu,  PT  Hwaseung  Indonesia  juga  memberlakukan  hari  Sabtu  dimana  karyawan  dapat  bekerja lembur untuk menyelesaikan ekspor yang ada hingga 60 jam kerja. Secara khusus, Kementerian Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  yang  dipimpin  oleh  Bupati  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Jepara  tidak  melakukan  pemantauan  berkelanjutan  terhadap  pedoman  yang dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini, perusahaan Indonesia, termasuk PT Hwaseung Indonesia, tidak sepenuhnya memenuhi kepatuhan hukum yang ada seperti: Kerja lembur 3 jam atau lebih per hari dan 14 jam atau lebih per minggu. Dalam hal ini, PT Hwaseung Indonesia menekankan aturan  internasional  tentang  jam  kerja  dan  hanya  menggunakannya  untuk  peraturan  local (Hariyanto, 2009).
Namun, perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam pabrik maupun perusahaan toko retail di  Indonesia  masih  banyak  yang  belum  sepenuhnya  dilaksanakan.  Dalam  hal  ini  pemerintah seharusnya lebih memperhatikan para pekerja tersebut, karena hal ini tidak sesuai ketentuan yang ada didalam UU ketenagakerjaan. Jam kerja overtime yang tidak sesuai dengan ketentuan standar memiliki banyak dampak negatif terutama dalam hal kesehatan para pekerja dimana waktu ideal untuk beristirahat yaitu 8 jam tidak akan tercapai karena keesokan harinya para pekerja tersebut harus  tetap  bekerja  lagi  sesuai  dengan  jadwalnya.  Dengan  menurunnya  kesehatan  para  pekerja yang lembur dengan  waktu  yang tidak wajar mengakibatkan menurunnya kinerja dan performa para pekerja tersebut, dan hal ini tentunya juga berpengaruh pada produksi. Lembur lebih dari 20 jam  ini  tentunya  akan  berdampak  balik  bagi  perusahaan  tersebut,  yang  nantinya  akan mempengaruhi kinerja para pekerja tersebut (Wartiani et al., 2022).

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka hasil pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan  yang  ada  dinegara  kita  belum  sepenuhnya  mengikuti  aturan  yang dianjurkan dan sudah ditetapkan dalam Undang- Undang Cipta Kerja, karena dengan riset diatas PT Hwaseung Indonesia masih saja memberlakukan lembur dengan waktu lebih dari 20 jam. UU Cipta Kerja menetapkan kerja lembur 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Jam lembur diperpanjang sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  78  Kode  Perburuhan,  Pasal  32/2003.  Menurut  ini,  kerja  lembur hanya diperbolehkan hingga 3 jam dalam sehari dan hingga 14 jam dalam seminggu. Namun dalam hal ini masih banyak PT atau Retail Store yang masih mengabaikan batas jam kerja lembur, salah satunya adalah PT Hwaseung Indonesia, tidak sepenuhnya memenuhi kepatuhan hukum yang ada karena waktu lembur maksimal perusahaan tersebut ialah 20 jam.

## DAFTAR PUSTAKA
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20–33.
Hariyanto,  E.  (2009).  Problematika  dan  Perlindungan  Hukum  e-Commerce  di  Indonesia. AL- IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial , 4 (2), 293–310.
Mudhofir, A. (1991). Nilai Martabat dan Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal Filsafat , 23–27. NISA,  A.  H.  (2019). Pengaruh  Kesejahteraan  Kerja,  Komunikasi  Kerja  dan  Fasilitas  Kerja Terhadap  Semangat  Kerja  Karyawan  Pada  PT  Dua  Kelinci  di  Kabupaten  Pati .  Skripsi. Universitas Muria Kudus.
Patria,  N.,  &  Arief,  A.  (2015).  Antonio  Gramsci  Negara  &  Kekuasaan. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar , 120.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Rajawali . UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (n.d.). UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian .
Wartiani,  W.,  Sinaga,  F.,  &  Nurita,  C.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Kosmetik Dalam Jual Beli Online. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , 4 (1), 229–242.
Yin, R. K. (2014). Studi Kasus Desain & Metode, Rajawali Pers. Jakarta: Grafindo .