## Penegakan  Hukum  dan  Implikasi  Hukum  Tindak  Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP
Gunawan Widjaja 1 , Damun 1 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com
ARTICLE INFO Article history:
Received February 19, 2024 Revised April 16, 2024 Accepted April 29, 2024 Abstract Law  enforcement  against  acts  of  abuse,  as  regulated  in  Article  351  of  the Criminal  Code,  has  significant  implications  in  the  context  of  justice  and protection  of  individuals.  Effective  law  enforcement  requires  thorough investigative steps, the collection of strong evidence, and the firm prosecution of perpetrators of violence. Protection of victims is the main focus in this law enforcement process, which includes physical, psychological and legal aspects. The  importance  of  providing  holistic  support  to  victims,  including  access  to health services and adequate legal protection, cannot be overstated. Fairness in  handling  cases  is  also  very  important,  with  an  emphasis  on  fair  and transparent  legal  principles.  The  judge  must  be  able  to  weigh  the  evidence objectively and make a decision in accordance with the law. Apart from that, prevention  and  rehabilitation  efforts  also  have  a  crucial  role  in  reducing incidents  of  abuse.  Through  public  education,  prevention  campaigns  and rehabilitation  programs  for  perpetrators  of  violence,  it  is  hoped  that  a  safer and  more empowering environment can  be created for all individuals.  Thus, law enforcement and legal implications for acts of abuse based on Article 351 of  the  Criminal  Code  emphasize  the  importance  of  cooperation  between  law enforcement  agencies,  government,  non-governmental  organizations  and society  in  creating  an  environment  free  from  violence  and  protecting  the human rights of every individual. Keywords :  Law Enforcement, Legal Implications, Persecution, Article 351 of the Criminal Code. Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  cabang  penting  dalam  sistem  hukum  suatu negara  yang  bertujuan  untuk  menjaga  keamanan,  ketertiban,  serta  keadilan  dalam masyarakat (Turner, 2012; Martin et al., 2022). Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang  mengatur  beragam  perilaku  yang  dianggap  melanggar  norma-norma  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Salah  satu  perbuatan  yang  seringkali  menjadi  perhatian  dalam ranah hukum pidana adalah tindak penganiayaan (Levin, 2022; Williams, 2022).
Penganiayaan  merujuk  pada  tindakan  kekerasan  atau  perlakuan  kasar  yang dilakukan seseorang terhadap individu lain, baik secara fisik maupun psikologis (Bandow, 2022;  Becker  &  Pascali,  2020).  Fenomena  penganiayaan  ini  merupakan  masalah  serius yang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  merugikan  bagi  korban,  baik  secara  langsung maupun  secara  menyeluruh  dalam  masyarakat  (Lukasik,  2022;  Tomalili,  2019).  Oleh

## Bulletin of Community Engagement
Vol. 4, No. 1, April 2024 https://attractivejournal.com/index.php/bce/
karena itu, penanganan terhadap tindak penganiayaan menjadi salah satu prioritas dalam sistem hukum pidana (Muhamad Sadi dkk, 2024).
Di  Indonesia,  tindak  penganiayaan  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Pasal  351  KUHP  secara  khusus  menetapkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku penganiayaan.  Pasal  ini  menjadi  landasan  hukum  yang  digunakan  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  menindaklanjuti  dan  mengadili  kasus-kasus  penganiayaan  yang  terjadi  di masyarakat (Lenti, 2018; Nunung Haryati, 2018).
Meskipun  demikian,  penanganan  terhadap  tindak  penganiayaan  tidaklah  tanpa tantangan. Masalah seperti rendahnya kesadaran akan hak-hak individu, ketidakmampuan sistem  hukum  dalam  menangani  kasus-kasus  penganiayaan  secara  efektif,  serta  faktor budaya  yang  memperkuat  kekerasan  menjadi  beberapa  kendala  yang  harus  dihadapi dalam upaya memberantas tindak penganiayaan.
Tindak  penganiayaan  merupakan  salah  satu  bentuk  pelanggaran  hukum  pidana yang  serius,  yang  merugikan  integritas  fisik  dan  psikis  individu  (Widjaya,  2020).  Dalam konteks  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  penganiayaan  diatur  dalam  Pasal  351  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal  ini  memiliki  peran  penting  dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan individu dari kekerasan fisik yang tidak sah (Burlian, 2022).
Tinjauan  teoritis  terhadap  Pasal  351  KUHP  membantu  dalam  pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak  penganiayaan.  Melalui  analisis  teoritis  ini,  dapat  dipahami  konsep-konsep  dasar hukum pidana yang berkaitan dengan penganiayaan, termasuk unsur-unsur delik, sanksi pidana yang mungkin diberikan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum dalam kasus-kasus penganiayaan (Wahyudi et al., 2019; Suryani, 2021).
Tindak penganiayaan memiliki sejarah panjang dalam pembentukan hukum pidana di  berbagai  negara,  termasuk  Indonesia.  Konsekuensinya,  undang-undang  dan  regulasi terkait  penganiayaan  telah  mengalami  perkembangan  yang  signifikan  seiring  waktu, sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat (Ichwanto, 2017).
Secara teoritis, hukum pidana hadir untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan  kekerasan  serta  penganiayaan  yang  dapat  merusak  integritas  fisik  dan  mental seseorang.  Prinsip  legalitas  dalam  hukum  pidana  menegaskan  bahwa  tindakan  pidana hanya dapat dikenakan jika telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Oleh karena itu,  Pasal  351  KUHP  menjadi  payung  hukum  yang  menetapkan  batasan-batasan  terkait penganiayaan yang dapat dikenakan sanksi pidana (Gagundali, 2017; Sari, 2020).
Kasus-kasus  peradilan  yang  melibatkan  Pasal  351  KUHP  mencerminkan  beragam situasi di mana tindak penganiayaan terjadi. Mulai dari kasus-kasus penganiayaan berat yang  menyebabkan  cedera  serius  hingga  kasus-kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT)  yang  seringkali  melibatkan  anggota  keluarga  sebagai  korban.  Di  samping  itu, penganiayaan  di  tempat  umum  dan  kasus  bullying  di  sekolah  juga  merupakan  contoh kasus di mana Pasal 351 KUHP dapat diterapkan (Rasyid & Faisal, 2022).
Dalam  konteks  keadilan,  penerapan  hukum  pidana  terhadap  tindak  penganiayaan diharapkan  mampu  menciptakan  efek  jera  bagi  pelaku  serta  memberikan  perlindungan yang  memadai  bagi  korban.  Namun,  tantangan  tetap  ada  dalam  memastikan  penegakan hukum  yang  adil  dan  efektif,  serta  perlunya  terus-menerus  memperbarui  dan menyesuaikan regulasi hukum dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial.
Melalui  penelusuran  teoritis  dan  analisis  kasus-kasus  peradilan,  kita  dapat  lebih memahami  latar  belakang  hukum  pidana  terhadap  tindak  penganiayaan  menurut  Pasal 351  KUHP,  serta  relevansinya  dalam  konteks  kehidupan  masyarakat  modern.  Dengan demikian, upaya perlindungan terhadap individu dan masyarakat dari ancaman kekerasan dapat terus ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kepustakaan  dan  bersifat kualitatif yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan  artikel,  yang  kemudian  diolah  secara  benar  untuk  menemukan  pengetahuan  baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum (Ratislavová & Ratislav, 2014; Richardson, 2018). Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi  penulisan,  bermacam-macam  informasi  ide  yang  dieksplorasi,  konseptualisasi, pemeriksaan  dan  penyelesaian.  Kajian  pustaka  atau  studi  pustaka  merupakan  kegiatan yang  diwajibkan  dalam  suatu  penelitian,  khususnya  penelitian  akademik  yang  tujuan utamanya  yaitu  dalam  mengembangkan  aspek  teoritis  maupun  aspek  manfaat  praktis (Zed, 2004; Suyanto, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penganiayaan  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  seringkali  menjadi  fokus perhatian  dalam  ranah  hukum  pidana,  karena  dapat  membahayakan  integritas  fisik maupun mental individu. Di dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai tindak penganiayaan  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  351  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pasal  ini  merupakan  salah  satu  instrumen  hukum  yang  penting  dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan (Ramdhani & Ufran, 2023; Lubis, 2023).
Pembahasan mengenai hukum pidana terhadap tindak penganiayaan menurut Pasal 351 KUHP menjadi relevan mengingat kompleksitas serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak  tersebut  dalam  masyarakat  (Lenti,  2018;  Sonjaya  &  Zakaria,  2024).  Dalam pembahasan  ini,  akan  dianalisis  secara  teoritis  aspek-aspek  yang  mendasari  penerapan hukum pidana terhadap penganiayaan, serta kasus-kasus peradilan yang mencerminkan pengaplikasian Pasal 351 KUHP dalam penanganan tindak penganiayaan di Indonesia.
Dengan  memahami  landasan  teoritis  dan  praktik  pengaplikasian  hukum  pidana terhadap  tindak  penganiayaan,  diharapkan  pembahasan  ini  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  pentingnya  perlindungan  terhadap  korban penganiayaan  serta  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  kekerasan.  Langkah- langkah  konkret  dalam  penanganan  kasus  penganiayaan  juga  akan  dibahas  guna memberikan  gambaran  lebih  lengkap  tentang  upaya-upaya  dalam  menanggulangi fenomena penganiayaan dalam masyarakat (Ria Fitria, 2024; Zilvia & Haryadi, 2020).
Penganiayaan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  seseorang  dengan  sengaja  dan secara langsung menimbulkan luka atau sakit, baik secara fisik maupun psikologis, kepada orang lain. Dalam konteks hukum pidana,  penganiayaan merupakan tindakan kekerasan yang  melanggar  norma-norma  yang  telah  ditetapkan  dalam  masyarakat  dan  dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan penganiayaan dapat  mencakup  berbagai  bentuk,  mulai  dari  tindakan  fisik  seperti  pukulan,  tendangan, atau penggunaan benda tumpul, hingga Tindakan verbal atau psikologis seperti ancaman atau  penghinaan  yang  menyebabkan  penderitaan  bagi  korban.  Pasal  351  KUHP mendefinisikan  penganiayaan  sebagai  tindakan  seseorang  yang  dengan  sengaja menimbulkan luka atau sakit badan pada orang lain.
Tindak  penganiayaan,  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  351  KUHP,  memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Berikut adalah unsur-unsur utama dari tindak penganiayaan: (Parasdika et al., 2022; Basanti et al., 2024; S & Sembiring, 2024);
1. Kesengajaan
Pelaku  melakukan  tindakan  penganiayaan  dengan  kesengajaan,  artinya  ia melakukan perbuatan  tersebut  dengan  niat  yang  jelas  untuk  menimbulkan  luka  atau  sakit  pada korban.  Kesengajaan  menjadi  unsur  yang  penting  dalam  membedakan  tindakan penganiayaan dengan kecelakaan atau perbuatan yang tidak disengaja.

## 2. Perlakuan Kasar atau Kekerasan
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  haruslah  bersifat  kasar  atau  kekerasan,  baik secara fisik maupun psikologis. Ini berarti perbuatan tersebut harus melibatkan upaya aktif untuk menyakiti atau menyebabkan penderitaan pada korban.
3. Timbulnya Luka atau Sakit Badan
Unsur  yang  paling mendasar dari  penganiayaan  adalah adanya  luka  atau  sakit  badan yang ditimbulkan pada korban akibat perbuatan pelaku. Luka atau sakit badan dapat berupa  cedera  fisik  seperti  memar,  luka  gores,  patah  tulang,  atau  bahkan  cedera internal yang lebih serius.
4. Kausalitas
Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dengan timbulnya luka atau sakit  badan  pada  korban.  Artinya,  luka  atau  sakit  yang  dialami  korban  haruslah disebabkan langsung oleh tindakan yang dilakukan oleh pelaku.
Pemenuhan  semua  unsur  di  atas  menjadi  dasar  bagi  penegakan  hukum  terhadap tindak penganiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Dalam kasus  penanganan  tindak  penganiayaan,  penyelidikan  dan  pembuktian  unsur-unsur tersebut menjadi kunci dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku.
Prinsip  legalitas  merupakan  salah  satu  prinsip  fundamental  dalam  hukum  pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Prinsip ini mengandung beberapa implikasi penting dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan (M. Ainul Syamsu, 2018; Riyanto, 2021):
1. Kejelasan dan Kepastian Hukum
Prinsip  legalitas  menuntut  agar  undang-undang  secara  jelas  menetapkan  perbuatan- perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk tindak penganiayaan. Hal ini memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  tentang  apa  yang dilarang dan konsekuensinya.
2. Perlindungan Hak Individu
Dengan adanya prinsip legalitas, seseorang dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh  pemerintah  atau  aparat  penegak  hukum.  Tidak  ada  penahanan  atau  pengadilan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
3. Prinsip Nulla Poena Sine Lege
Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana  tanpa  undang-undang.  Artinya,  seseorang  tidak  dapat  dihukum  atas  suatu perbuatan  jika  perbuatan  tersebut  tidak  secara  tegas  dilarang  oleh  undang-undang yang berlaku saat perbuatan tersebut dilakukan.
Dalam konteks tindak penganiayaan, prinsip legalitas memastikan bahwa Pasal 351 KUHP  secara  tegas  menetapkan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  penganiayaan.  Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip  legalitas.  Oleh  karena  itu,  keberadaan prinsip  legalitas  menjadi  landasan  yang  kuat  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak penganiayaan untuk menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang (Nandita & Batubara, 2023; Sihabudin & Irawan, 2023). Salah satu tujuan penerapan Pasal 351 KUHP adalah untuk melindungi korban dari tindak  kekerasan  fisik  yang  dapat  membahayakan  kesehatan  dan  kehidupannya. Penerapan hukum terhadap tindak penganiayaan juga merupakan wujud dari upaya untuk menegakkan  keadilan  dalam  masyarakat,  dengan  memberikan  sanksi  yang  sesuai  bagi pelaku tindak kekerasan.
Penegakan  hukum  terhadap  tindak  penganiayaan,  yang  diatur  dalam  Pasal  351 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  memiliki  implikasi  yang  signifikan  dalam sistem  peradilan  pidana.  Berdasarkan  Pasal  351  KUHP,  setiap  tindakan  yang  dengan
sengaja  menimbulkan  luka  atau  sakit  badan  pada  orang  lain  dapat  dikenakan  sanksi pidana.  Pembaahsan  penegakan  hukum  dan  implikasi  hukum  terhadap  tindak penganiayaan dalam konteks  Pasal  351 KUHP dapat dianalisis dari beberapa perspektif: (Ma’ruf, 2024 ; Suwito et al., 2023)
1. Penegakan Hukum yang Efektif Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan memerlukan respons yang cepat dan  efektif  dari  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  melibatkan  proses  penyelidikan  yang teliti,  pengumpulan  bukti  yang  kuat,  serta  penuntutan  yang  tegas  terhadap  pelaku kekerasan.
Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak penganiayaan, sesuai dengan Pasal 351  KUHP,  merupakan  aspek  penting  dalam  menjaga  keadilan  dan  ketertiban  dalam masyarakat.  Beberapa  poin  penting  terkait  penegakan  hukum  yang  efektif  adalah sebagai berikut:
2. Penyelidikan yang Teliti Penegakan hukum  yang efektif dimulai  dengan  penyelidikan  yang  teliti  terhadap setiap  laporan  atau  kasus  penganiayaan  yang  dilaporkan.  Penyelidikan  yang  cermat akan membantu dalam pengumpulan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung proses peradilan.
3. Pengumpulan Bukti yang Kuat Aparat  penegak  hukum harus mampu mengumpulkan  bukti-bukti  yang  kuat  dan sah  untuk  mendukung  kasus  penganiayaan  yang  disampaikan.  Bukti-bukti  ini  bisa berupa keterangan saksi, bukti fisik, laporan medis, atau rekaman CCTV jika tersedia.
4. Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Selama  proses  penyelidikan  dan  peradilan,  penting  untuk  memberikan perlindungan terhadap korban penganiayaan. Hal ini bisa meliputi perlindungan fisik, psikologis,  dan  hukum  agar  korban  merasa  aman  dan  didukung  dalam  menghadapi proses hukum.
5. Penuntutan yang Tegas Setelah  bukti-bukti  yang  cukup  dikumpulkan,  penegakan  hukum  yang  efektif memerlukan  penuntutan  yang  tegas  terhadap  pelaku  penganiayaan.  Jaksa  penuntut umum  harus  mampu  menyajikan  kasus  secara  komprehensif  di  pengadilan  untuk memastikan bahwa kepentingan hukum dan keadilan terpenuhi.
6. Hakim yang Adil dan Tegas Dalam  proses  peradilan,  hakim  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan putusan  yang  adil  dan  tegas.  Hakim  harus  dapat  menimbang  bukti-bukti  dengan objektif  dan  mengeluarkan  putusan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku, termasuk sanksi yang tepat bagi pelaku penganiayaan.
7. Pengawasan dan Evaluasi Setelah putusan dikeluarkan, penting untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap  pelaksanaan  putusan  tersebut.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  penganiayaan  dilaksanakan  dengan  benar  dan sesuai dengan hukum.
8. Perlindungan Terhadap Korban Implikasi  hukum  dari  Pasal  351  KUHP  adalah  memberikan  perlindungan  yang memadai bagi korban penganiayaan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, psikologis, dan  hukum,  serta  memberikan  akses  korban  terhadap  layanan  dukungan  dan rehabilitasi (Sembiring & Saleh, 2019; Parengkuan, 2021).
Perlindungan  terhadap  korban  tindak  penganiayaan,  yang  diatur  dalam  Pasal  351 KUHP, merupakan landasan moral dan hukum dalam penegakan keadilan di dalam sistem hukum pidana. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial,  dan  hukum.  Salah  satu  aspek  yang  paling  penting  dalam  perlindungan  terhadap
korban  adalah  memberikan  dukungan  yang  holistik  dan  berkelanjutan.  Hal  ini  dapat dilakukan  melalui  penyediaan  layanan  konseling  dan  dukungan  psikologis  yang  dapat membantu  korban  mengatasi  trauma  dan  stres  yang  diakibatkan  oleh  kekerasan  yang mereka  alami.  Dukungan  psikologis  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  korban mendapatkan  perawatan yang  tepat guna  memulihkan  kesehatan  mental  dan  emosional mereka.
Selain  itu,  perlindungan  terhadap  korban  juga  mencakup  langkah-langkah  praktis untuk  melindungi  keselamatan  mereka,  seperti  memberikan  perlindungan  fisik  atau keamanan jika diperlukan, serta memastikan bahwa korban memiliki akses yang mudah dan  aman  ke  layanan  medis  dan  kesehatan.  Selain  itu,  korban  juga  berhak  untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tepat tentang hak-hak mereka, proses hukum yang terjadi,  dan  sumber  daya  yang  tersedia  bagi  mereka,  sehingga  mereka  dapat  membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang memadai. Melalui perlindungan yang  menyeluruh  dan  berkelanjutan  terhadap  korban,  sistem  hukum  dapat  membantu memulihkan kepercayaan masyarakat dalam keadilan dan memberikan pengakuan yang pantas bagi korban yang telah menderita.
1. Keadilan dalam Penanganan Kasus
Keadilan dalam penanganan kasus tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas sistem peradilan pidana. Aspek  penting  dari  keadilan  dalam  penanganan  kasus  ini  adalah  memastikan  bahwa setiap  individu,  baik  korban  maupun  pelaku,  memiliki  akses  yang  sama  terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Hal ini melibatkan penegakan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah, hak mendapatkan pembelaan, dan hak untuk mendapat pendampingan hukum.
Selain itu, keadilan dalam penanganan kasus juga memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap semua bukti dan argumen yang disajikan di pengadilan. Hakim harus dapat  menilai  bukti-bukti  tersebut  dengan  objektif  dan  tidak  memihak,  serta menjatuhkan putusan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti secara hukum. Selain  itu,  keadilan  juga  mengharuskan  pengadilan  untuk  mempertimbangkan kepentingan  dan  kesejahteraan  semua  pihak  yang  terlibat,  termasuk  korban,  pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Pencegahan dan Rehabilitasi Pencegahan  dan  rehabilitasi  menjadi  bagian  integral  dalam  penanganan  kasus tindak  penganiayaan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  351  KUHP.  Upaya  pencegahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari pendidikan masyarakat tentang pentingnya menghormati  hak  asasi  manusia  dan  menghindari  kekerasan,  hingga  penerapan kebijakan  yang  mendorong  penyelesaian  konflik  secara  damai  dan  non-kekerasan. Pencegahan juga melibatkan langkah-langkah pengawasan dan pemantauan terhadap situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan, sehingga tindakan preventif dapat diambil dengan cepat sebelum kekerasan terjadi.
Selain  pencegahan,  rehabilitasi  juga  menjadi  fokus  penting  dalam  penanganan kasus  penganiayaan.  Program  rehabilitasi  bertujuan  untuk  membantu  pelaku kekerasan  mengatasi  perilaku  agresifnya  dan  memperbaiki  hubungan  interpersonal yang rusak akibat kekerasan yang mereka lakukan. Ini melibatkan penyediaan layanan konseling,  pelatihan  keterampilan  sosial,  dan  dukungan  psikologis  yang  dapat membantu  pelaku  mengubah  pola  perilaku  mereka  yang  merugikan  menjadi  lebih positif dan konstruktif. Dengan pencegahan yang efektif dan rehabilitasi yang terarah, diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan dalam masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup bagi semua individu yang terlibat (Noer, 2019; Widodo, 2020; Silawati et al., 2018).
3. Penguatan Kesadaran Masyarakat
Penguatan kesadaran masyarakat tentang tindak penganiayaan, yang diatur dalam Pasal  351  KUHP,  memiliki  peran  penting  dalam  membangun  lingkungan  yang  aman dan  berdaya  bagi  semua  individu.  Langkah-langkah  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat  tentang  kekerasan  termasuk  edukasi  tentang  hak  asasi  manusia, kesetaraan  gender,  dan  cara-cara  mengatasi  konflik  secara  damai.  Program-program ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, seminar, atau workshop yang melibatkan berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  institusi pendidikan.
Selain  itu,  media  massa  juga  memegang  peran  penting  dalam  menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindak penganiayaan. Melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan penyajian informasi yang akurat, media dapat membantu  menggugah  kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  melawan  kekerasan dan mendukung korban. Dengan kesadaran yang meningkat, diharapkan masyarakat akan lebih  peduli  terhadap  masalah  kekerasan  dan  lebih  aktif  dalam  mendukung  upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban tindak penganiayaan.

## KESIMPULAN
Dalam  kesimpulannya,  penegakan  hukum  terhadap  tindak  penganiayaan  yang diatur dalam Pasal 351 KUHP adalah langkah yang krusial dalam memastikan keadilan dan  perlindungan  terhadap  individu  dalam  masyarakat.  Implikasi  hukum  dari penegakan Pasal 351 KUHP mencakup perlindungan terhadap  korban, keadilan dalam penanganan kasus, upaya pencegahan, dan rehabilitasi pelaku.
Pengalaman  penegakan  hukum  menunjukkan  bahwa  perlindungan  terhadap korban,  termasuk  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  dukungan  psikologis,  dan perlindungan  hukum,  harus  menjadi  prioritas  utama.  Selain  itu,  keadilan  dalam penanganan  kasus  memerlukan  penegakan  prinsip-prinsip  hukum  yang  adil  dan transparan,  serta  memperhatikan  hak-hak  semua  pihak  yang  terlibat.  Upaya pencegahan  dan  rehabilitasi  juga  penting  untuk  mengurangi  insiden  penganiayaan  di masyarakat.  Melalui  edukasi,  kampanye  publik,  dan  dukungan  program-program rehabilitasi,  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  sadar  akan  pentingnya  menghindari kekerasan dan membantu pelaku mengubah perilaku agresifnya.

## REFERENSI
Bandow,  D.  (2022). Religious  Liberty  Suffers  in  a  World  Filled  with  Persecution . https://policycommons.net/artifacts/2470647/religious-liberty-suffers-in-a- world-filled-with-persecution/3492662/
Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2024). Analisis Sanksi  Terhadap  Pelaku  Jarimah  Penganiayaan  Berencana  Dalam  Perspektif Hukum Pidana Islam. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora , 2 (1),
Article 1. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854
Becker,  S.  O.,  &  Pascali,  L.  (2020).  Religious  Persecutions.  In  K.  F.  Zimmermann  (Ed.),
Handbook  of  Labor,  Human  Resources  and  Population  Economics (pp.  1 – 12). Springer  International  Publishing.  https://doi.org/10.1007/978-3-319-57365- 6_241-1
Burlian, P. (2022). Patologi Sosial . Bumi Aksara.
Gagundali, D. N. (2017). Visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana penganiayaan  ringan  menurut  kitab  undang-undang  hukum  acara  pidana. Lex administratum , 5 (9), Article 9. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18163 Ichwanto,  A.  M.  (2017).  Tindak  Pidana  Penganiayaan  dalam  Hukum  Pidana  Islam. Al-
Qanun:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pembaharuan  Hukum  Islam , 20 (1),  Article  1. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.181-206
Lenti, G. M. (2018). Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1 â€“ 5 kitab undang â€“ undang hukum pidana. lex crimen , 7 (4), Article 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20384 Levin, B. (2022). Criminal Law Exceptionalism. Virginia Law Review , 108 (6), 1381 – 1448. Lubis, M. R. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan
Kematian  dalam  Konteks  Sistem  Hukum  Indonesia. Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1943 Lukasik, C. (2022). Migrating Minority: Persecution Politics in Transnational Perspective. International Journal of Middle East Studies , 54 (3), 541 – 546.
https://doi.org/10.1017/S0020743822000678
M. Ainul Syamsu. (2018). Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana . Prenada Media.
Martin,  J.,  Storey,  T.,  Storey,  T.,  Wortley,  N.,  &  Martin,  J.  (2022). Unlocking  Criminal  Law (8th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003326793
Ma’ruf, M. R. (2024).
Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh  Debt  Collector  (Studi  Analisis  Putusan  Nomor  105/Pib.B/2019/PN.Gin) .
http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/9152
Muhamad Sadi dkk. (2024). Pengantar Hukum Indonesia . Prenada Media.
Nandita,  S.,  &  Batubara,  G.  T.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku
Sadomasokisme Sebagai Perilaku Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 18 (1), Article 1. https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i1.6468 Noer,  K.  U.  (2019).  Mencegah  Tindak  Kekerasan  pada  Anak  di  Lembaga  Pendidikan. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 14 (1), Article 1. https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998 Nunung  Haryati,  141310252.  (2018). Analisis  Perbandingan  Sanksi  Tindak  Pidana
Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. http://library.ar-raniry.ac.id
Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak  Pidana  Penganiayaan. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 3 (1),  Article  1.
https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788 Parengkuan,  F.  V.  F.  (2021).  Analisis  yuridis  tindak  pidana  penganiayaan  berat  ditinjau dari pasal 355 kuhp. lex crimen , 10 (4), Article 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/33404 Ramdhani,  Y.,  &  Ufran,  U.  (2023).  Tindakan  Main  Hakim  Sendiri  (Eigenrechting)  dalam Hukum Positif. Indonesia Berdaya , 4 (1), Article 1. https://doi.org/10.47679/ib.2023425 Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. Kalabbirang Law Journal , 4 (1), 7 – 19.
https://doi.org/10.35877/454RI.klj783
Ratislavová,  K.,  &  Ratislav,  J.  (2014).  Asynchronous  email  interview  as  a  qualitative research method in the humanities. Human Affairs , 24 (4), 452 – 460. Ria  Fitria,  180104089.  (2024). Penyelesaian  Kasus  Penganiayaan  Ringan  Menggunakan Hukum Adat Alas Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kute Batu Mbulan Sepakat  Kecamatan  Babussalam  Kabupaten  Aceh  Tenggara) [Other,  Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34743/ Richardson,  H.  (2018).  Characteristics  of  a  comparative  research  design. Retrieved  from Classroom Synonym: Https://Classroom. Synonym. Com/Characteristicscomparative- Research-Design-8274567. Html .
Riyanto,  T.  A.  (2021).  Fungsionalisasi  Prinsip  Dominus  Litis  Dalam  Penegakan  Hukum Pidana Di Indonesia. Lex Renaissance , 6 (3), Article 3. https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4 S,  S.  A.,  &  Sembiring, T.  B.  (2024).  Tindak  Pidana  Penganiayaan. Journal  of  International Multidisciplinary Research , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.62504/wkj4mz78
Sari, L. F. (2020). Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif). Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam , 1 (4), Article 4. https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.7540
Sembiring, H., & Saleh, M. (2019). Efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah  tangga  (  Suatu  Penelitian  di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan , 3 (1), Article 1.
Sihabudin,  M.,  &  Irawan,  A.  D.  (2023).  Sadomasochistic  Behavior  in  the  Perspective  of Human  Rights  and  Criminal  Law. ACADEMOS  Jurnal  Hukum  dan  Tatanan  Sosial ,
2 (2), Article 2. https://journal.um-surabaya.ac.id/academos/article/view/19426
Silawati, E., Harun, C. A., Ananthia, W., Muliasari, D. N., Yuniarti, Y., & Yuliariatiningsih, M. S.
(2018). Literasi media anak usia dini: strategi penanggulangan kekerasan seksual pada  anak. prosiding  seminar  nasional  &  internasional , 1 (1),  Article  1. https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/4099
Sonjaya, D., & Zakaria, C. A. F. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Oleh  Anak  Dibawah  Umur  di  Kabupaten  Cilacap  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies , 4 (1),  Article  1. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9782
Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media of Law and Sharia , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493 Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement  in  Indonesia. Journal  of  Law  and  Sustainable  Development , 11 (10), e1261 – e1261. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261
Suyanto,  B.  (2015). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan .  Prenada Media.
Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana . Deepublish. Turner, J. I. (2012). The Expressive Dimension of EU Criminal Law. The American Journal of Comparative Law , 60 (2), 555 – 583. https://doi.org/10.5131/AJCL.2011.0012 Wahyudi,  G.  D.  T.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Perlindungan  hukum tenaga  kerja indonesia  ditinjau  dari  perspektif hukum internasional  (studi kasus penganiayaan  adelina  tkw  asal  ntt  di  malaysia). Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (1),
Article 1. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i1.28772
Widjaya,  V.  (2020).  Penggunaan  kekerasan  terhadap  hakim  di  sidang  pengadilan  dilihat dari  sudut  pasal  212  dan  pasal  351  ayat  (1)  kuhp. lex  crimen , 9 (2),  Article  2. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/28582 Widodo, A. (2020). Intervensi Pekerja Sosial Milenial  Dalam Rehabilitasi Sosial. Bina’ Al - Ummah , 14 (2), Article 2. https://doi.org/10.24042/bu.v14i2.5627
Williams,  G.  (2022).  What  is  Fundamental  in  Criminal  Law? Criminal  Justice  Ethics . https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0731129X.2022.2144059 Zed, M. (2004). Metode peneletian kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.
Zilvia, R., & Haryadi, H. (2020). Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS:  Journal  of  Criminal  Law , 1 (1),  Article  1.
https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271
Copyright Holder : © Gunawan Widjaja, Damun (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement
This article is under: CC BY SA