## AKIBAT HUKUM MELAKUKAN DISKRIMINASI TERHADAP PENYEDIA TRANSORTASI ONLINE
I Nyoman Suryana 1, Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi 2
1 Fakultas Hukum Universitas Teknologi Indonesia Jl. Bypass Ngurah Rai No.774, Benoa, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
2 Fakultas Hukum Univ Mahasaraswati Denpasar,Jalan Kamboja No 11A Denpasar Email : mang85surya@gmail.com 1 , agustinafh@unmas.ac.id 2
Abstract, Transportation models consist of various types, of these transportation models motorbikes are included in the classification of types of private vehicles, but in Indonesia there  are  many  motorcycles  that  also  function  as  public  transportation,  namely transporting people and charging agreed fees. This type of transportation model is known as a motorcycle taxi. In the current era of globalization, there is an online transportation application model that has caught the attention of the public, namely online application- based transportation providers. The names that are known in the community are like gojek, grab, and so on. In the concept of a rule of law, both Continental Europe and Anglo Saxon, it is known that there is an element of protection of human rights and equality before the law, but regarding the operational area for online-based transportation service providers there are no national rules that regulate it so that it often creates legal problems between conventional transportation with online-based transportation.
Keywords: Online Transportation, Globalization
Abstrak, Model  transportasi  terdiri  dari  berbagai  jenis,  dari  model  transportasi  tersebut sepeda  motor  termasuk  dalam  klasifikasi  jenis  kendaraan  pribadi,  tetapi  di  Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut  orang  dan  memungut  biaya  yang  disepakati.  Model  transportasi  jenis  ini terkenal dengan nama ojek. Di era globalisasi saat ini terdapat model aplikasi transportasi online yang  cukup  menyita  perhatian  masyarakat    yaitu  penyedia  transportasi  berbasis aplikasi online. Adapun  nama-namanya  yang  dikenal  dalam  masyarakat  adalah  seperti gojek,  grab,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  konsep  negara  hukum  baik eropah  continental maupun anglo saxon dikenal adanya unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan adanya persamaan di depan hukum namun mengenai wilayah operasional bagi penyedia jasa transportasi berbasis online belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali  menimbulkan  permasalahan  hukum  antara  transportasi  yang  konvensional  dengan transportasi berbasis online.
Kata Kunci : Transpotrasi Online, Globalisasi
PENDAHULUAN Pada dasarnya transportasi merupakan  sarana  penghubung  suatu daerah  dengan  daerah  lainnya.  Dikenal beberapa  jenis  transportasi  antara  lain ada  transportasi  darat,  transportasi  laut, dan  transportasi  udara.  Alat  transportasi saat ini sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat,  sehingga  jasa  transportasi merupakan  salah  satu  bisnis  yang menjanjikan di dunia pada umumnya dan di  Indonesia  pada  khususnya  karena dengan adanya penyedia jasa transportasi
dapat  membantu  memudahkan  aktivitas kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.
Secara umum saat ini di dunia pada umumnya  dan  di  Indonesia  pada khususnya  penyedia  jasa  transportasi dibedakan  menjadi  dua  antara  lain  ada yang berbasis konvensional (transportasi konvensional)  dan  transportasi  berbasis aplikasi (transportasi online ). Transportasi konvensional adalah transportasi  umum  yang  biasa  kita gunakan,  yang  telah  tersedia  di  jalan konvensional. Di Indonesia ada beberapa jenis  transportasi  konvensional  seperti
bus,  taksi,  angkutan  umum,  bajaj,  dan ojek. Pada masanya transportasi konvensional sangat membantu memudahkan  aktivitas  dalam  bidang ekonomi,  maupun  dalam  kehidupan masyarakat.  Terlebih  tidak  semua  orang memiliki  kendaraan  pribadi  namun membutuhan kendaraan untuk melakukan  hal-hal  tertentu  sehingga sebuah solusi yang secara langsung dapat membantu dan bermanfaat untuk kalangan tersebut adalah dengan menggunakan  jasa  transportasi  secara konvensional  sehingga  dengan  adanya penggunaan  jasa  tersebut  menimbulkan adanya simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan  antara  pengguna  dan penyedia jasa transportasi. 1 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,  walaupun  pada  awalnya jasa  transportasi  konvensional  sangat membantu masyarakat dalam menjalankan  aktivitas  namun  dengan adanya  perkembangan  teknologi  yang semakin  berkembang,    maka  tidak  bisa kita  hindari  dalam  kehidupan  karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, ide- ide  baru  selalu  bermunculan  dalam kehidupan  bermasyarakat  yang  dapat memberikan manfaat positif dan memberikan  banyak  kemudahan  serta memberikan cara baru dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Didasari dengan adanya perlindungan hak terhadap seluruh warga negara  Indonesia  dijaman  sekarang memang semua rakyat Indonesia berhak dan  berkewenangan  untuk  berpendapat, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal (28E)  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menegaskan  bahwa  setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Berangkat dari adanya kebebasan tersebut  di  Indonesia  muncul  salah  satu ide  bisnis  yang  fenomenal  akibat
1 Aris  Kurniawan, Simbiosis  – Pengertian, Mutualisme, Parasitisme,
kemajuan  teknologi  dan  dipadukan dengan  pemikiran  anak  bangsa  adalah hadirnya  penyedia  jasa  transportasi secara online melalui  sebuah  aplikasi. Penyedia  jasa  transportasi    berabasis online tersebut  merambah  dengan  cepat dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat Indonesia.
Ditinjau  dari  karakteristik  jenis penggunaan,  model  transportasi  orang dapat  dibedakan  menjadi  kendaraan pribadi dan kendaraan umum.
1. Kendaraan  pribadi  adalah  kendaraan yang  dioperasionalkan  hanya  untuk orang  yang  memiliki  kendaraan tersebut.
2. Kendaraan  umum  adalah  kendaraan yang  disediakan  untuk  dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya.
Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi  kendaraan  yang  disewakan ( paratransit )  dan  kendaraan  umum biasa ( transit ).
Model  transportasi  terdiri  dari berbagai  jenis,  dari  model  transportasi tersebut  sepeda  motor  termasuk  dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi ( private ),  tetapi  di  Indonesia  banyak dijumpai  sepeda  motor  yang  juga melakukan  fungsi  sebagai  kendaraan umum  yaitu  mengangkut  orang  dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi  jenis  ini  terkenal  dengan nama  ojek.  Di  era  globalisasi  saat  ini terdapat  model  aplikasi  transportasi online yang  cukup  menyita  perhatian masyarakat    yaitu  penyedia  transportasi berbasis  aplikasi online. Adapun  nama- namanya yang dikenal dalam masyarakat adalah  seperti  gojek,  grab,  dan  lain sebagainya.
Dalam konsep negara hukum baik eropah continental maupun anglo saxon dikenal  adanya  unsur  perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya  persamaan  di  depan  hukum  ( Equality before the law) namun mengenai  wilayah  operasional  bagi penyedia jasa transportasi berbasis online
Komensalisme, Amensalisme , guru Pendidikan.com, 2019, h. 1
belum ada aturan nasional yang mengatur sehingga kerap kali menimbulkan permasalahan  hukum  antara  transportasi yang  konvensional  dengan  transportasi berbasis online. Berangkat  dari  latar belakang tersebut maka dengan demikian penulis  tertarik  untuk  mengangkat  judul Akibat  Hukum  Melakukan  Diskriminasi
Terhadap Penyedia Transortasi Online.

## RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang tersebut di atas maka  peneliti  dapat  menarik  beberapa permasalahan  di  antaranya  sebagai berikut  Bagaimanakah  akibat  hukum melakukan diskriminasi terhadap penyedia  jasa  transportasi online dalam mengangkut penumpang?

## METODE PENELITIAN
Menentukan jenis penelitian sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya merupakan hal yang sangat penting sebab jenis  penelitian  merupakan  dasar  utama dalam  melaksanakan  suatu riset atau penelitian. Jenis penelitian yang digunakan  dalam  rencana  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan norma terkait dengan wilayah  operasional  izin  mengangkut penumpang  jasa  transportasi  berbasis online di  Indonesia  karena  sehubungan dengan hal tersebut tidak secara jelas ada yang mengatur mengenai izin oprerasional  mengangkut  penumpang  di dalam  Pasal  (19)  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  12  Tahun  2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat  hanya  menegaskan  bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat.  Dengan  adanya  penegasan tersebut  menyebabkan  bahwa  maksud dari  pasal  ini  tidak  secara  jelas memberikan kewenangan kepada Pemerintah  Daerah,  artinya  Pemerintah Daerah tidak berwenang untuk menentukan  kuota  transportasi  berbasis online maupun  tarif  di  daerahnya
termasuk wilayah operasionalnya.
Metode  penelitian  hukum  Normatif  ini juga  biasa  disebut  dengan penelitian hukum  doktriner  atau  juga  disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan  penelitian  hukum  doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan  tertulis  sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan
dikarenakan  hukum  normatif  ini  akan membutuhkan  data-data  yang  bersifat sekunder pada perpustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hak Dan Kewajibab Penyedia Jasa
Transportasi Online Di Indonesia Fenomena jasa transportasi berbasis online merupakan  fenomena perkembangan  dalam  dunia  transporasi dan komunikasi di Indonesia. Salah satu contoh  inovasi  terbaru  dalam  bidang transportasi  di  Indonesia  sesuai  dengan objek  penelitian  yang  dilakukan  yakni penyedia jasa transportasi berbasis online yang merupakan salah satu penyedia jasa transportasi dalam angkutan umum yang sangat favorit bagi sebagian masyarakat. Secara  umum  izin  pendirian  badan hukum,  perusahaan  trasportasi  berbasis online merupakan  perusahaan  yang bergerak  pada  bidang  informasi  dan teknologi. Dalam Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu lintas  dan  Angkutan  Jalan  ada  beberapa ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh  perusahaan  angkutan  umum  atau penyedia  jasa  angkutan  umum,  antara lain:
a. Penyediaan  jasa  angkutan  umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara,  badan,  usaha  milik  daerah, dan/atau  badan  hukum  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Perusahaan  angkutan  umum  wajib memenuhi standar pelayanan minimal  yang  meliput  keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan
berdasarkan  jenis  pelayanan  yang diberikan c. Tanda  nomor  kendaraan  bermotor umum  adalah  dasar  kuning,  tulisan hitam
d. Kendaraan yang dipergunakan untuk  pelayanan  angkutan  orang baik  dalam  trayek  maupun  tidak dalam  trayek  adalah  menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum. 2 Dengan adanya ketentuan- ketentuan tersebut apabila Sudah dipenuhi  oleh  pihak  penyedia  jasa transportasi  berbasis online seharusnya perlakuan diskriminasi dapat dihindarkan dan  dapat  beroprasi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Akibat Hukum Melakukan Diskriminasi Penyedia Transortasi

## Online
Akibat  hukum  adalah  akibat yang  ditimbulkan  oleh  adanya  suatu perbuatan  hukum.  Menurut  Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan  oleh  subyek  hukum  terhadap obyek  hukum  atau  akibat-akibat  lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang bersangkutan  telah  ditentukan  atau dianggap sebagai akibat hukum. 3 Dengan adanya penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap perbuatan hukum dapat menimbulkan akibat hukum termasuk perbuatan diskriminasi. Perbuatan  diskriminasi adalah  suatu
sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh  individu  atau  kelompok  terhadap individu  atau  kelompok  lainnya  atau diskriminasi  adalah  suatu  tindakan  atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan  terhadap  individu  atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang
2 Ibid, h. 2
3 Syarifin, Istilah-Istilah  Dalam Ilmu Hukum , Hukum Indonesia (HI), 1999, h. 71. diakses tanggal 18 Juli 2023. Pukul 11. 00
Wita
dimiliki  oleh  individu  atau  kelompok tersebut. 4 Terkait  dengan  Diskriminasi juga  dijelaskan  dalam  Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pasal (1) angka (3) ditegskan bahwa yang dimaksud  dengan  diskriminasi  adalah sebagai berikut : Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada  pembedaan  manusia  atas dasar  agama,  suku,  ras,  etnik, kelompok, golongan, status sosial,  status  ekonomi,  jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau  penghapusan  pengakuan, pelaksanaan  atau  penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar  dalam  kehidupan  baik individual maupun kolektif dalam  bidang  politik,  ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
Perlakukan secara tidak adil bisa terjadi dimana saja dan kapan saja karena adanya  perbedaan  karakteristik  berikut ini :
1) Perbedaan suku dan ras
2) Perbedaan kelas sosial
3) Perbedaan jenis kelamin ( gender )
4) Perbedaan agama atau kepercayaan
5) Perbedaan pandangan politik
6) Perbedaan kondisi fisik
7) Perbedaan pandangan dan lain-
lain 5
Ada banyak sekali bentuk diskriminasi  yang  dilakukan  di  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini terjadi karena manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan atau 4 Mandala  Aditya, Apa  Yang  Di Maksud Diskriminasi , Dictio Maxmanroe.com , 2017, h. 1. Diakses tanggal 24 Juli 2023. Pukul 13. 47 Wita
5 Ibid, hal 1
mengelompokkan  diri.  Secara  umum pada dasarnya diskriminasi dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu diantaranya sebagai berikut   : 1) Diskriminasi  langsung  adalah suatu bentuk diskriminasi dimana  hukum,  peraturan,  atau kebijakan dibuat dengan menyebutkan secara jelas karakteristik  tertentu.  Misalnya agama, ras, jenis kelamin, kondisi  fisik,  sehingga  sebagian orang tidak mendapatkan peluang yang sama. 2) Diskriminasi tidak langsung adalah  dimana  tipe  diskriminasi ini terjadi ketika suatu peraturan yang  sifatnya  netral  namun dalam pelaksanaannya di lapangan  terjadi  diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki karakteritik tertentu. 6 Dengan adanya penjelasan diskriminasi  tersebut  dapat  dimaknai bahwa  diskriminasi  adalah  merupakan salah  satu  perbuatan  melawan  hukum. Berangkat  dari  hal  tersebut  maka melakukan diskriminasi terhadap penyedia  transportasi  berbasis online juga  merupakan  perbuatan  melawan hukum.  Sehubungan  dengan  adanya diskriminasi tersebut maka dalam undang-undang hak asasi manusia yakni Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999 dalam  pasal  (17)  ditegaskan  bahwa perbuatan diskriminasi dapat menimbulkan hal sebagai berikut  : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh  keadilan  dengan mengajukan permohonan, pengaduan,  dan  gugatan,  baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai  dengan  hukum  acara yang  menjamin  pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
6 Ibid, hal. 2
memperoleh putusan yang adil dan benar. Penegasan tersebut dapat dimaknai bahwa karena perbuatan diskriminasi adalah merupakan perbuatan  melawan  hukum  maka  akan menimbulkan  akibat  hukum.  Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan  untuk  memperoleh  suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum  yakni  tindakan  yang  dilakukan guna  memperoleh  sesuatu  akibat  yang dikehendaki  hukum.  Lebih  jelas  lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang bersangkutan  telah  ditentukan  atau dianggap  sebagai  akibat  hukum.  Akibat hukum  merupakan  sumber  lahirnya  hak dan  kewajiban  bagi  subyek-subyek hukum  yang  bersangkutan. 7 Dengan penegasan tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal (17) dapat dimaknai bahwa perbuatan diskriminasi  dapat  menimbulkan  akibat hukum yang bisa  masuk ke ranah hukum pidana maupun ke ranah hukum perdata termasuk  ranah  hukum  administrasi sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal tersebut.
Sehubungan dengan adanya diskriminasi  terhadap  hak  juga  dapat menimbulkan  akibat  hukum.  Dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dikenal  asas equality  before  the  law, setiap orang sama diperlakukan di depan hukum,  baik  yang  memiliki  jabatan dalam  pemerintahan  maupun  rakyat biasa.  Sehingga  dengan  adanya  hal tersebut melakukan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam memenuhi hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
Dari  penegasan  tersebut  dapat dimaknai  bahwa  diskriminasi  adalah salah  satu  hal  yang  dapat  meimbulkan
7 Ibid. h. 2
permasalahan  hukum,  termasuk  dalam hal ini  melakukan  diskriminasi  terhadap transportasi berbasis online dalam mengangkut penumpang adalah merupakan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  di  bab  sebelumnya  bahwa transportasi  berbasis online adalah merupakan  salah  satu  hasil  inovasi  dari perkembangan  ilmu  pengetahuan  dalam bidang teknologi dan informasi. Perkembangan  teknologi  dan  Informasi tersebut mengakibatkan tersedianya lapangan  kerja  bagi  sebagaian  besar masyarakat  di  Indonesia.  Maka  ketika terjadi diskriminasi tentu akan menimbulkan  akibat  hukum.  Adapun akibat  hukum  melakukan  diskriminasi tersebut  adalah  bisa  berupa  ganti kerugian  dan  juga  bisa  dikenakan ketentuan pidana. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras  dan  Etnis,  di  dalam  Pasal  (13) menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak mengajukan  gugatan  ganti  kerugian melalui  pengadilan  negeri  atas  tindakan diskriminasi  yang  merugikan  dirinya.
Selain  penegasan  tersebut  dalam  Pasal
(14) juga ditegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan,  pengecualian,  pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis  yang  mengakibatkan  pencabutan atau  pengurangan  pengakuan,  perolehan atau pelaksanaan hak asasi  manusia dan kebebasan  dasar  dalam  suatu  kesetaraan di  bidang  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial, dan  budaya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  (4)  huruf  (a)  ,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling banyak  Rp  I00.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas dapat  dimaknai  bahwa  karena  penyedia jasa  transportasi  berbasis online adalah merupakan salah satu pelaku usaha yang berdiri sah secara hukum  yang bergerak dalam  bidang  transportasi  maka  ketika
terjadi perbuatan diskriminasi terhadapnya  bisa  menimbulkan  akibat hukum  pidana  maupun  akibat  hukum perdata  bagi  subyek  hukum  yang melakukan  diskriminasi  sebagai  mana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di
Indonesia.
Selain  orang  yang  melakukan diskriminasi  terhadap  penyedia  jasa transportasi berbasis online akibat hukum juga bisa diberikan kepada penyedia jasa transportasi berbasis online. Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus  bahwa  sanksi  administratif  juga bisa  dijatuhkan  kepada  penyedia  jasa transportasi berbasis online ketika melkukan  pelanggaran.  Secara  garis bersar  dalam  Pasal  (34)  peraturan Menteri  Perhubungan  ini  menegaskan bahwa pelanggaran diklasipikasikan menjadi  tiga  diantaranya  :  pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran  berat  dan  sanksi  atas pelanggaran tersebut digolongkan menjadi  tiga  diantaranya  a.  Peringatan tertulis, b. Pembekuan izin penyelenggaraan, dan c. Pencabutan izin penyelenggaraan..
a. Pelanggaran  ringan,  sehubungan dengan pelanggaran ringan terhadap penyedia  jasa  transportasi  berbasis online ditegaskan  dalam  Pasal  (34) Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  118  tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan  Sewa  Khusus.  Secara garis  besar  pelangaran  tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 1) Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi; 2) Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan  domis  perusahaan dan/atau koperasi; 3) Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan sewa khusus secara berkala;
4) Pengurangan  atau  penambahan
identitas kendaraan;
5) Tidak  memelihara  kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan; 6) Tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
7) Tidak  mencantumkan  besaran tarif pada aplikasi. Terhadap  pelanggaran  ringan dapat  menimbulakan  akibat  hukum sebagai  berikut  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  (38)  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa  Khusus  diataranya  dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan satu dan surat peringatan dua. Dengan penegasan sebagai berikut : (1) Pelanggaran ringan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  34  ayat  (1)  huruf  (a) dikenakan  sanksi  administratif berupa  surat  peringatan  pertama dan surat peringatan kedua. (2)  Dalam  hal  tidak  memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan  paling  lama  3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha  paling  lama  6  (enam) bulan. b. Pelanggaran  sedang,  sehubungan dengan pelanggaran sedang terhadap  penyedia  jasa  transportasi berbasis online ditegaskan  dalam Pasal  (34)  Ayat  (3)  Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Sewa Khusus. Secara garis besar pelangaran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Pelanggaran besaran tarif angkutan.
2.  Belum  melunasi  iuran  wajib
pertanggungan  kecelakaan  dan tanggungjawab pengangkut.
3.  Memberikan  pelayanan  tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
4.  Tidak  mengembalikan  surat keputusan  izin  penyelenggaraan dan/atau kartu elektronik standar pelayanan setelah terjadi perubahan  izin  penyelenggaraan angkutan sewa khusus. 5. Mempekerjakan awak  kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bukan  merupakan  pengemudi dari  perusahaan  angkutan  sewa khusus yang bersangkutan. 6. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai  dengan  jenis  pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki. 7. Tidak mematuhi ketentuan waktu kerja  dan  waktu  istirahat  bagi pengemudi; 8. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan. dan 9.  Tidak  melakukan  pembayaran denda administratif atas pelanggaran ringan. Terhadap  pelanggaran  sedang
dapat  menimbulakan  akibat  hukum sebagai  berikut  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  (39)  Peraturan  Menteri
Perhubungan  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa  Khusus  diataranya  dikenakan sanksi administratif berupa surat pembekuan  izin.  Dengan  penegasan sebagai berikut : (1) Pelanggaran sedang sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  (34)  ayat  (1)  huruf  (b), dikenakan  sanksi  administratif berupa  surat  peringatan  pertama dan surat peringatan kedua.
(2)  Dalam  hal  tidak  memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembekuan izin penyelenggaraan  paling  singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan serta tidak diperbolehkan memperluas
usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
c. Pelanggaran berat, sehubungan dengan  pelanggaran  sedang  terhadap penyedia  jasa  transportasi  berbasis online ditegaskan  dalam  Pasal  (34) Ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  18  Tahun  2018 Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Sewa  Khusus.  Secara  garis  besar pelangaran  tersebut  meliputi  hal-hal sebagai berikut : 1.  Menggunakan  kartu  elektronik standar pelayanan ganda.
2. Mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan. 3.  Memalsukan  surat  tanda  nomor kendaraan, kartu elektronik standar pelayanan, buku perawatan  berkala  kendaraan  dari agen pemegang merek (APM). 4.  Mengoperasikan  kendaraan  tidak dilengkapi  Surat  tanda  nomor kendaraan, kartu elektronik standar  pelayanan,  dan  buku perawatan berkala kendaraan bermotor  sesuai  dengan  standar dari agen pemegang merek (APM). 5.  Mengoperasikan  kendaraan  yang telah  habis  masa  berlaku  izin penyelenggaraannya; 6. Melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan  yang  mengakibatkan korban jiwa. dan 7.  Tidak  melakukan  pembayaran denda administratif atas pelanggaran sedang. Terhadap pelanggaran berat dapat  menimbulakan  akibat  hukum sebagai  berikut  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  (40)  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  118  Tahun  2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa  Khusus  diataranya  dikenakan sanksi  administratif  pencabutan  izin. Dengan penegasan sebagai berikut : (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal  34  ayat  (1)  huruf  (c) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat  6  (enam)  bulan  dan paling  lama  12  (dua  belas) bulan. (2)  Dalam  hal  tidak  melakukan perbaikan  pelanggaran  berat sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikenakan pencabutan izin penyelenggaraan. KESIMPULAN Akibat hukum melakukan diskriminasi  terhadap  penyedia  jasa transportasi berbasis online adalah dapat menimbulkan  akibat  perdata  dan  pidana dimana  akibat  hukum  tersebut  berupa ganti kerugian dan menimbulkan ketentuan  pidana  berupa  pidana  penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp I00.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Aris  Kurniawan, Simbiosis  –  Pengertian, Mutualisme, Parasitisme, Komensalisme,  Amensalisme ,  guru Pendidikan.com, 2019
Syarifin, Istilah-Istilah  Dalam  Ilmu
Hukum ,  Hukum  Indonesia  (HI),
1999, h. 71. diakses tanggal 18 Juli
2023 Mandala  Aditya, Apa  Yang  Di  Maksud Diskriminasi , Dictio Maxmanroe.com  ,  2017,  h.  1. Diakses tanggal 24 Juli 2023