Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)
Dhimas Prasetyo*

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk meninjau peran aktif Polsek Panakkukang dalam mengatasi konflik yang melibatkan kelompok mahasiswa yang berafiliasi suku di universitas UMI yakni kelompok Lamellong, menjadi tantangan tugas yang cukup berat. Pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan prosedur dan Undang – undang yang  berlaku  guna  menimbulkan  efek  jera  tidak  serta  merta  menjadi  alternatif tunggal dalam penyelesaian konflik, atensi serta kerja sama dari berbagai pihak terkait menjadi faktor penentu dalam upaya menangani konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok Mahasiswa Lamellong
Kata kunci : Mahasiswa, konflik, suku, peran polri, penegakan hukum, mediasi
Peristiwa konflik yang berujung pada tawuran yang terjadi antara mahasiswa    menarik untuk dicermati karena peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang bukan pertama kalinya terjadi antara mahasiswa tersebut, ditambah  lagi pertikaian  tersebut memiliki latar belakang suku tertentu yang sangat rawan menimbulkan konflik yang meluas hingga menyentuh isu SARA.
Upaya – upaya yang dilaksanakan ternyata belum mampu untuk  menghilangkan  akar
permasalahan dari konflik yang terjadi selama ini. Pada tanggal 24 april 1996
Polisi melakukan penyerbuan ke dalam kampus yang menyebabkan tiga mahasiswa meninggal dan beberapa polisi luka-luka. Demonstrasi mahasiswa anarkis tersebut merupakan  penolakan terhadap kenaikan tarif angkutan kota yang dinilai memberatkan. Peristiwa  ini  kemudian dikenal dengan Amarah (April Makassar Berdarah) yang diperingati setiap tahun.
Di Universitas Muslim Indonesia layaknya seperti Universitas pada umumnya memiliki
Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)
* Dhimas Prasetyo S.I.K. adalah mahasiswa pascasarjana (S2) STIK-PTIK angkatan VI.
berbagai macam kegiatan  dan  organisasi kemahasiswaan mulai dari organisasi yang terdaftar di Universitas tersebut sampai perkumpulan mahasiswa yang berdasarkan hobi atau asal wilayah dan suku tertentu dari mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan  di Universitas Muslim Indonesia. Pergesekan mengenai hal – hal yang sepele seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik yang berbuntut penyerangan dan tawuran antar mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan tersebut. Di  Universitas  Muslim Indonesia sering terjadi konflik yang berujung   tawuran mahasiswa   antar fakultas,    ataupun    antar organisasi kepemudaan yang ada baik yang resmi maupun yang tidak resmi, seperti misalnya organisasi resmi MAPALA (Mahasiswa Pencinta Alam), dan organisasi  tidak resmi misalnya kelompok mahasiswa LAMELLONG (Kelompok mahasiswa bone), kelompok ini sering   kali   terlibat   konflik   yang bersifat horizontal maupun vertical dan konflik tersebut bersifat kontak fisik
Dalam suatu masyarakat, perubahan  sosial yang  terjadi merupakan   cerminan   dari dinamika yang akan berdampak pada berbagai perubahan norma, aturan yang ada, maupun cara pandang terhadap perubahan yang sedang dan akan dihadapi. Demikian pula dengan adanya konflik yang ada di dalam masyarakat, konflik dapat dipandang sebagai salah satu faktor penyumbang terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat.
Konflik itu sendiri pada dasarnya terjadi akibat adanya ketidaksesuaian pendapat,   pola pikir   maupun   sikap dalam   melihat   suatu permasalahan yang terjadi karena interaksi yang terjadi baik antar individu, individu dengan kelompok maupun interaksi yang terjadi antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat.
Terlibatnya mahasiswa dalam tawuran bukti nyata tidak dapat memanfaatkan kelebihan
intelektualitas yang dimilikinya.
Tulisan ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tindakan dan langkah – langkah yang dilakukan oleh Polsek Panakkukang Polrestabes  Makassar  dalam menangani kasus – kasus konflik yang terjadi yang melibatkan kelompok mahasiswa    Lamellong,
Pada    akhir tahun 1960 Galtung  mengajukan sebuah model konflik yang berpengaruh yang meliputi konflik simetris dan tidak simetris dan model tersebut dapat digambarkan sebagai segitiga yang masing-masing sudutnya digambarkan dengan kontradiksi, sikap, dan perilaku.

## SEGITIGA KONFLIK

## Kontradiksi
Sikap                                        perilaku
Berdasarkan gambar segitiga di atas Galtung  menjelaskan pandangannya bahwa :
a.  Kontradiksi,  yaitu  kondisi- kondisi yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan sosial ekonomi, perbedaan kepentingan, tujuan- tujuan dan nilai-nilai sosial.
b.  Sikap, yaitu persepsi atau cara memandang ataupun mispersepsi serta bentuk penilaian terhadap seseorang melalui persepsi (stereotype) tentang
k e l o m p o k - kelompok lain dengan muatan-muatan emosional tinggi.
c. Perilaku, yaitu bentuk-bentuk kerja sama,
paksaan, ancaman serta tindakan- tindakan kekerasan terhadap kelompok lain ( Johan Galtung 1960, dalam Hugh Miall, 2002:22 )
Lebih  lanjut  dengan menggunakan ketiga unsur ini, Galtung membedakannya menjadi dua macam bentuk konflik yaitu :
1. Konflik total, adalah dimana konflik mencakup ketiga unsur tersebut.
2. Konflik laten, adalah konflik hanya  mencakup satu  atau dua unsur saja dari ketiga unsur tersebut. ( Johan Galtung 1960, dalam Hugh Miall, 2002:22 )
Dalam kaitannya dengan tawuran ( perilaku kolektif ) yang dilakukan oleh mahasiswa,terbentuknya  perilaku kolektif ditentukan   oleh   enam   faktor yang berlangsung secara berurutan ( Smelser,1940  dalam  Kamanto Sunarto, 2004:189 ) menyatakan bahwa
1.   Faktor yang dinamakan ( structure conduciveness)
2. Ketegangan structural (structure strain) . Semakin besar ketegangan structural, semakin besar pula peluang tarjadinya perilaku kolektif.
3. Berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum (growth and spread of a generalized belief) .
4.  Faktor yang  mendahului (precipitating factors) ..
5. Mobilitas para peserta (Mobilization of participant for action) .
6. The operation of sosial control Berlangsungnya pengendalian sosial. (The operation of sosial control) .
Resolusi konflik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak baik itu aparat penegak hukum, pihak kampus dan pihak terkait guna mengatasi konflik yang   terjadi   di   kalangan
mahasiswa, dapat dilihat menurut pendapat Nasikun yang menjelaskan, bahwa terdapat tiga bentuk pengendalian konflik-konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrasi,   namun penulis   akan   lebih fokus pada upaya mediasi.
Penanganan konflik yang melibatkan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh pengendali sosial ( Polri ) selaku aparat penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masarakat. Disamping itu  pengendali  sosial menurut Roucek : Bahwa pengendali sosial dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Ada pengendali sosial yang dijalankan  melalui  institusi,  dan ada yang tidak, ada yang dilakukan secara  simbolis,  dan  ada yang dilakukan secara lisan dan secara simbolis, dan ada yang menggunakan imbalan, ada yang bersifat formal dan ada yang informal. ( Soerjono Soekanto,

## 1990:77 )
Maka  dikenal  tataran  yang meliputi aspek tugas pokok Polri yaitu :
a.  Tataran Pre-emptif,.
b.  Tataran preventif,.
c.  Tataran represif,

## Pembahasan
Dengan meninjau pandangan galtung apabila dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok mahasiswa Lamellong maka :
1.   Kontradiksi
Yaitu kondisi – kondisi yang memperlihatkan  perbedaan – perbedaan sosial ekonomi, perbedaan kepentingan,  tujuan  – tujuan  dan  nilai-nilai sosial. Dalam hal ini kontradiksi merujuk pada dasar situasi konflik yang termasuk dalam ketidakcocokan tujuan dan kepentingan yang ada yang dirasakan oleh pihak
Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)

## TEMA UTAMA

## – pihak yang bertikai.
Pada dasarnya konflik ini bersifat simetris karena kelompok mahasiswa Lamellong merupakan kelompok yang relatif sama dengan kelompok mahasiswa lain baik yang tergabung dalam UKM maupun Organda yang berada dalam kampus Universitas Muslim Indonesia.
2. Sikap
Yaitu persepsi atau cara memandang ataupun mispersepsi serta bentuk stereotype tentang kelompok – kelompok lain dengan muatan – muatan emosional yang tinggi.
Sikap tersebut termasuk dalam elemen emotif ( perasaan, kognitif (keyakinan)   dan konatif   (kehendak). Para analis yang menekankan pada aspek  subyektif  ini  dikatakan mempunyai pandangan ekspresif terhadap sumber – sumber konflik.
Dalam unsur  sikap terlihat tentang cara pandang dan bentuk stereotype dari masing – masing pihak terhadap  rivalnya,  dalam  hal  ini kelompok Lamellong yang melihat kelompoknya yang memiliki pengaruh yang paling besar dalam kampus Universitas Muslim Indonesia karena merasa kelompoknya yang paling besar dan paling kompak.
3. Perilaku
Yaitu bentuk – bentuk   kerja sama,  paksaan, ancaman,  serta tindakan – tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.
Unsur  perilaku  diwujudkan berupa penganiayaan, aksi tulisan yangprovokatif, saling menghujat menjadi Faktor Korelatif Kriminogen terjadinya konflik yang lebih besar seperti tawuran, kerena melalui perilaku – perilaku tersebut kemudian berkembang menjadi perilaku kolektif yang termanifestasi dalam bentuk tawuran.
Berdasarkan  penjelasan mengenai ketiga
unsur terjadinya konflik di atas, meninjau adanya pembedaan konflik merut galtung maka konflik di Universitas Muslim Indonesia disebut sebagai konflik total karena konflik yang melibatkan kelompok mahasiswa Lamellong  dengan kelompok mahasiswa lainnya  di  Universitas Muslim Indonesia telah  mencakup ketiga unsur yang telah dikemukakan diatas.
Analisis  terhadap proses terjadinya kekerasan kolektif dalam konflik yang melibatkan kelompok majasiswa lamellong dapat dijelaskan mengacu  pada  teori  perilaku  kolektif oleh NJ Smelser, adalah sebagai berikut :
1.   Faktor  pendorong  struktural (Structural Conducieveness )
Sumber ketidakserasian di Universitas Muslim Indonesia dapat digolongkan sebagai  perebutan pengaruh dan persaingan dalam eksistensi kelompok lamellong dengan kelompok mahasiswa lainnya, , dari segi budaya juga turut memberikan andil yakni adanya budaya siri (harga  diri)  dimana kelompok  mahasiswa Lamellong tidak mau merasakan apa yang   disebut mate      siri (kehilangan harga diri) karena kehilangan pengaruhnya  dalam  kampus  atau karena tidak  ingin  kelompoknya tersaingi dan didiskreditkan oleh kelompok   lain,   adanya hal   tersebut merupakan faktor yang kondusif bagi munculnya konflik.
2.  Adanya ketegangan struktural (Structural Strain )
Kelompok mahasiswa Lamellong mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kondisi struktural di masyarakat, pertama, adalah karena perebutan pengaruh dan pembuktian eksistensi kelompoknya dan juga adanya gesekan antara anggota kelompok Lamellong dengan  kelompok  mahasiswa  lain. Kedua pada saat pemilihan ketua BEM tahun 2011 menjadi contoh pembuktian eksistensi

## kelompok Lamellong
3.  Berkembangnya prasangka kebencian  yang meluas  ( Growth and Spread of Generalized Belief ) . ini  dilakukan  oleh  senior  –  senior yang  ada  di  kelompok  Lamellong kepada juniornya yang baru bahwa kelompok lain seperti Mapala dan IPMIL adalah musuh bebuyutan mereka. sebagai suatu perwujudan sikap in – group yang mendalam yaitu adanya pengembangan perasaan kelompok dalam yang kuat sehingga menimbulkan permusuhan terhadap kelompok luar. Permusuhan  antar  kelompok  yang sering diwariskan dari satu angkatan mahasiswa kepada angkatan di bawahnya.

## 4.  Faktor  pemicu / pencetus ( Predipatry Factor)
Faktor pemicu terjadinya konflik yang sering berujung pada bentrok fisik oleh kelompok mahasiswa Lamellong adalah adanya aksi tulisan di dinding pesantren yang menyudutkan kelompok Lamellong,faktor pemicu terjadinya konflik dengan kelompok Lamellong muncul karena salah seorang mahasiswa UMI yang tewas akibat serangan dari kelompok lamellong, serta tewasnya ibrahim ketua tekpala fakultas tekhnik yang juga bagian dari kelompok Lamellong
5.  Mobilisasi pemeran serta untuk bertindak
( Mobiliazation for Action) Disini peran pimpinan kelompok Lamellong atau senior- senior dari kelompok Lamellong untuk memobilisasi anggotanya dan   menggerakkan anggotanya melakukan    perkelahian menjadi suatu hal yang sangat penting. Peran   pimpinan   kelompok   ini   juga mempengaruhi berlangsungnya tindakan kolektif.

## 6.   Kontrol sosial ( Social Control )
Dapat dijelaskan bahwa Polri sebagai pengendali sosial dalam melaksanakan
tugas pokoknya selalu berpegang pada aturan hukum serta peraturan perundang – undangan yang ada.
Namun apabila Polri mampu mengintervensi melalui fungsi kepolisian yang ada terhadap kelompok Lamellong dan kelompok mahasiswa lain yang sering terlibat dalam konflik maka konflik dapat dihindarkan

## Konsep Penegakan Hukum
Proses penegakan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini tidak dipandang   dalam   arti sempit yaitu berupa tindakan penyidikan semata.
Tetapi adalah semua tindakan kepolisian yang  pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
Khususnya mengenai situasi konflik yang terjadi di dalam kampus Universitas Muslim Indonesia dan melibatkan kelompok mahasiswa Lamellong.

## Mediasi
Mediasi dapat dilakukan untuk mencegah konflik yang lebih luas, konsep mengenai mediasi ini memberikan pandangan bahwa penyelesaian suatu konflik yang terjadi tidak selalu harus diselesaikan melalui tindakan – tindakan kepolisan yang berujung pada upaya represif.
Maka  polsek  Panakkukang bekerja sama dengan pihak kampus menjembatani proses perdamaian atas konflik yang terjadi yang melibatkan kelompok  mahasiswa  Lamellong, bahkan hal ini juga melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini bapak walikota Makassar yang juga bertindak sebagai dewan pembina kelompok mahasiswa Lamellong, serta bupati daerah asal mahasiswa yang terlibat konflik.
Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)

## TEMA UTAMA

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis maka pada dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a.  Konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok mahasiswa lamellong dengan kelompok mahasiswa lain yang juga berada di Universitas Muslim Indonesia bukanlah merupakan konflik yang berdasarkan  etnis, walaupun tidak berdasarkan etnis namun konflik yang terjadi sangat berpotensi meluas dan membesar  menyentuh  konflik etnis atau SARA dikarenakan kelompok mahasiswa Lamellong merupakan perkumpulan mahasiswa yang berafilliasi suku tertentu. Konflik yang terjadi di Universitas Muslim Indonesia yang melibatkan kelompok mahasiswa Lamellong  adalah konflik yang dilatarbelakangi oleh persaingan dalam memperebutkan pengaruh dan pembuktian eksistensi kelompok mahasiswa Lamellong dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia. Dan hal ini telah berlangsung sejak lama dan seperti diturunkan oleh senior angkatan kepada juniornya yang baru.
b. Dampak dari konflik yang terjadi dan termanifestasi  dalam  bentuk  kontak  fisik atau tawuran  menyebabkan  kerugian materiil dan korban baik yang luka bahkan sampai korban meninggal dunia.
c. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Panakkukang Polrestabes Makassar dalam menangani konflik di Universitas Muslim Indonesia  yaitu  dengan melakukan tindakan formal ( penegakan hukum ) dan informal ( mediasi )
d.  Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Polsek Panakkukang belum berjalan secara efektif hal tersebut terlihat dengan masih  berulangnya konflik atau tawuran yang melibatkan kelompok mahasiswa
Lamellong, upaya yang dilakukan polsek panakkukang Polrestabes Makassar masih belum menyentuh pada akar permasalahan yang sesungguhnya mengenai keberadaan kelompok mahasiswa Lamellong dan kelompok  mahasiswa  sejenis yang terdapat di Universitas Muslim Indonesia. Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh polsek panakkukang melalui tindakan kepolisian serta kerja sama dengan pihak kampus melalui tindakan tegas berupa penegakan aturan hukum serta penegakan sanksi akademis hanya akan bersifat sementara dalam menanggulangi terjadinya konflik, dikatakan masih belum cukup dikarenakan dibutuhkan sinergi tidak hanya dari kepolisian dan pihak kampus namun juga dari   pihak   pemerintah   daerah. Hal ini menjadi faktor yang cukup menentukan dikarenakan keberadaan   kelompok mahasiswa seperti kelompok mahasiswa Lamellong tidak dapat dipisahkan adanya pembinaan dari senior – senior mereka yang kini berada  dalam lingkup birokrasi pemerintahan daerah sebagai pembina, serta adanya kepentingan  pihak tertentu yang membutuhkan keberadaan   kelompok mahasiswa  seperti ini  guna tujuan sosial politik tertentu. Sehingga tidak menutup kemungkinan keberadaan kelompok mahasiswa tersebut akan selalu ada dan berpotensi menimbulkan konflik
e. Perubahan status Polsek Panakkukang menjadi  tipe  polsek  Urban  tidak  dibarengi oleh penambahan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas khususnya penanganan konflik  mahasiswa UMI yang sering berujung  pada betrok massa atau tawuran

## DAFTAR PUSTAKA
Bogdan, Robert & Steven Taylor. 1975.
Introduction Qualitative Research Methodes: Phenomenological Aproacht Social, New York, A Wiley Intercience Publication,
Bungin,  Burhan.  2005. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Creswell, John W. 2002. Desain Tulisan,
Pendekatan  Kualitatif  Dan Kuantitatif , Alih Bahasa Angkatan III dan  IV  KIK  UI  dan Nur  Khabibah, KIK Press, Jakarta.
Cohen, Bruce J. 1991. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: PT. Rineka Cipta Dharmanto, Arie. 2004. Pelayanan Bantuan Proses Penyelesaian Tawuran Pelajar Pada Daerah Hukum Polres Jakarta Timur , Skripsi PTIK, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
DavidO, Sears et.al. 1992. Social Psychology , diterjemahkan oleh Michael Adriyanto Dan Savitri Soekrisno, Jakarta: Erlangga.
Faisal, Sanapiah. 1995. Format-format
Tulisan Sosial , Jakarta: Rajawali Press
Miall, Hugh et.al., 2002. Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Kuper, Adam & Jessica, 1989. Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial , Second Edition, Machiavelli – World System. Muhammad, Farouk & Djaali.
2005. Metode Tulisan Sosial , Ed. Revisi, Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung
Nasikun. 2000. Sistem Sosial Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Nitibaskara,Tubagus Ronny Rahman., 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatan Kriminologi,Hukum dan Sosiologi, Jakarta, Peradaban,.-------- .,2002,  Paradoksal Konflik  dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang– Bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Jakarta, Peradaban.
Paul   B.Horton   and   Chester L.Hunt,1987. Sociology, Diterjemahkan oleh Aminudin Ram.M.Ed dan Dra.Tita Sobari, Jakarta: Erlangga.
Posisi Polri dalam Penanganan Demo Anarkis ( Studi Kasus Tawuran Mahasiswa UMI Makassar)