## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PERBANDINGAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANTARA AYAH DAN ANAK BIOLOGIS: STUDI KOMPARATIF INDONESIA, MALAYSIA, DAN KUWAIT

## COMPARISON OF CIVIL RELATIONS BETWEEN BIOLOGICAL FATHER AND CHILDREN: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA, MALAYSIA, AND KUWAIT

## Abd Rahman Hidayat
Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email: 220201210006@student.uin-malang.ac.id

## Muhammad Handika Suryanto
Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email: 220201210008@student.uin-malang.ac.id

## Fatma Tria Arresti
Universitas Islam Negeri  Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: 220201210009@student.uin-malang.ac.id Keywords: ABSTRACT civil father, biological child, Indonesia, Malaysia, Kuwait This research aims to compare civil relations between biological fathers and children in Indonesia, Malaysia and Kuwait. Through a comparative study  approach,  this  research  seeks  to  analyze  the  differences  and similarities in the civil system that regulates the rights and obligations of fathers  towards  their  biological  children.  In  analyzing  the  data,  a contextual comparative approach was used to understand the legal system that shapes the civil relationship between biological fathers and children in  Indonesia,  Malaysia  and  Kuwait.  The  results  of  this  study  show  that there are significant differences between the two regions in terms of civil arrangements  for  biological  fathers  and  children.  Indonesia  and Malaysia have more opportunities to recognize the rights and obligations of fathers towards biological children, while in Kuwait, the influence of religious  and  traditional  factors  play  an  important  role  in  regulating these  relationships.  Apart  from  that,  it  was  also  found  that  there  were differences in the legal recognition of the status of biological fathers and the legal protection given to biological children in the three countries. Kata kunci: ABSTRAK keperdataan ayah, anak biologis, Indonesia, Malaysia, Kuwait Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  perbandingan  hubungan keperdataan  antara  ayah  dan  anak  biologis  di  Indonesia,  Malaysia  dan Kuwait.  Melalui  pendekatan  studi  komparatif,  penelitian  ini  berusaha untuk  menganalisis  perbedaan  dan kesamaan  dalam  sistem  keperdataan yang mengatur hak dan kewajiban ayah terhadap anak biologis mereka. Dalam  menganalisis  data,  pendekatan  perbandingan  kontekstual digunakan untuk memahami  sistem hukum yang membentuk hubungan keperdataan ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  signifikan  antara kedua wilayah dalam hal pengaturan keperdataan ayah dan anak biologis. Indonesia dan Malaysia memiliki peluang yang lebih dalam mengakui hak dan  kewajiban  ayah  terhadap  anak  biologis,  sementara  di  Kuwait, pengaruh  faktor  agama  dan  tradisi  memainkan  peran  penting  dalam pengaturan  hubungan  tersebut.  Selain  itu,  ditemukan  juga  adanya

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perbedaan  dalam  pengakuan  hukum  terhadap  status  ayah  biologis  dan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak  biologis  di  ketiga negara tersebut.
Diterima :  25  September  2023; Direvisi :  15  Desember  2023; Disetujui :  15  Desember 2023; Tersedia online : 15 Desember 2023
How to cite: Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, “Perbandingan Hubungan  Keperdataan  Antara  Ayah  dan  Anak  Biologis:  Studi  Komparatif  Indonesia,  Malaysia,  dan Kuwait”, BUSTANUL  FUQAHA:  Jurnal  Bidang  Hukum  Islam Vol.  4,  No.  3  (2023):  571-588.  doi: 10.36701/bustanul.v4i3.1086.

## PENDAHULUAN
Hubungan  keperdataan  antara  ayah  dan  anak  biologis  merupakan  topik  yang penting  dalam  studi  hukum  keluarga  dan  keperdataan.  Perbedaan  budaya,  nilai-nilai sosial, dan sistem hukum di berbagai wilayah dapat mempengaruhi dinamika hubungan ini. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas perbandingan hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di Asia Tenggara dan Timur Tengah.
Asia  Tenggara  dan  Timur  Tengah  memiliki  ciri  khas  budaya  dan  sejarah  yang berbeda,  yang  memberikan  landasan  yang  unik  untuk  memahami  dan  menganalisis hubungan  keperdataan  ini.  Di  Asia  Tenggara,  terdapat  keragaman  budaya,  agama,  dan sistem hukum yang memberikan latar belakang yang kaya dalam hal hubungan keluarga. Di sisi lain, Timur Tengah didominasi oleh agama-agama seperti Islam, yang memiliki pengaruh yang kuat dalam pengaturan hubungan keperdataan.
Persoalan  kontemporer  di  dalam  Undang-undang  Perkawinan  semakin  hari semakin kompleks dan beragam. Hal ini dikarenakan Undang-undang perkawinan yang ada  di  Indonesia  yakni  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan dianggap telah usang dan tidak bisa menyelesaikan masalah perkawinan di era modern. 1 Adapun  perubahan  pertama  yakni  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  nyatanya hanya  merubah  terkait  persoalan  batas  usia  menikah  untuk  perempuan  dari  16  tahun menjadi 19 tahun. Salah satu permasalahan kontemporer ialah terkait perlindungan status hukum  anak  biologis  di  luar  perkawinan  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  yang  harusnya  merevisi  pasal  43  ayat  (1)  Undang-undang Perkawinan  namun  sampai  saat  ini  hal  tersebut  belum  diwujudkan. 2 Uniknya problematika  ini  justru  lebih  diakomodir  oleh  regulasi  lain  yang  lebih  lama  ada  di Indonesia yakni di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Persoalan kontemporer terkait status hukum anak biologis di luar nikah nyatanya juga menjadi persoalan yang rumit di beberapa negara lain di luar Indonesia. Salah satu negara  tetangga  di  Asia  Tenggara  yang  juga  mengalami  yakni  Malaysia.  Negara  ini relevan  dijadikan  pembanding  dengan  Indonesia  karena  secara  keagamaan  dan  hukum perundang-undangan  Malaysia  sebagian  besar  menganut  mazhab  Syafi’i  seperti
1 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018): 43, doi:http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
2 Pristiwiyanto Pristiwiyanto, “Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU- VIII/2010,” Fikroh:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam 12,  no.  1  (2019):  20–37, doi:https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i1.38.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Indonesia. 3 Meskipun  secara  bentuk  negara  dan  pemerintahan  menggunakan  sistem federal  parlementer  berbeda  dengan  Indonesia  yang  presidensial,  namun  di  beberapa negara  bagian  seperti  Negara  Bagian  Selangor  terdapat  isu  problematika  yang  sama dengan di Indonesia terkait status hukum anak zina terhadap ayah biologisnya.
Selain negara-negara di Asia Tenggara, ternyata isu kontemporer mengenai status hukum  anak  zina  terhadap  ayah  biologisnya  juga  melanda  beberapa  negara  di  Timur Tengah  yang  mayoritas  adalah  termasuk  negara  Islam.  Di  sini  menarik  dikaji  sebab negara  muslim  tentu  memiliki  sistem  hukum  yang  berbeda  dengan  negara  demokrasi nasionalis seperti Indonesia dan Malaysia. Salah satu negara di Timur Tengah yang kental dengan regulasi syariat Islamnya adalah negara Kuwait. Hal ini sebagaimana diketahui bahwa  Kuwait  di  dalam  Undang-undang  dasarnya  menyatakan  Islam  sebagai  agama negara,  kemudian  syariah  sebagai  sumber  hukum  utama  dan  keluarga  adalah  dasar pembentukan masyarakat yang dibangun atas dasar agama, akhlak dan patriotisme. 4
Berdasarkan  beberapa  kondisi  dan  urgensi  problematika  status  hukum  perdata anak di luar nikah terhadap ayah biologis yang diatur di 3 negara tersebut yakni Indonesia, Malaysia, dan Kuwait maka menjadi menarik untuk dikaji, diteliti, dan dianalisis di dalam masing-masing  Undang-undang  tentang  keperdataan  dan  keluarga  negara  tersebut. Sehingga  didapatkan  hasil  komparasi  yang  jelas  dan  komprehensif  dan  dapat  menjadi rekomendasi  solusi  bagi  perkembangan  hukum  keluarga  di  Indonesia.  Untuk  itu  perlu dilakukan  analisis  pengaturan  mengenai  status  hukum  hubungan  keperdataan  ayah dengan  anak  biologisnya  di  negara  Indonesia,  Malaysia,  dan  Kuwait,  serta  analisis perbandingan  pengaturan  mengenai  status  hukum  hubungan  keperdataan  ayah  dengan anak biologisnya di negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  latar  belakang    di  atas,  penulis  ingin  melakukan penelitian  untuk  memahami  hal  tersebut  lebih  detail  dengan  rumusan  masalah:  (1) bagaimana  status  hukum  hubungan  keperdataan  antara  ayah  dan  anak  biologis  di  luar perkawinan  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Kuwait?  (2)  Bagaimana  perbedaan  dan persamaan antara status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar  perkawinan  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Kuwait?  Tujuan  Penelitian  ini  adalah:  (1) menganalisis status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar perkawinan  di  Indonesia,  Malaysia  dan  Kuwait  (2)  Menganalisis  perbedaan  dan persamaan antara status hukum hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologis di luar  perkawinan  di  ketiga  negara  tersebut.  Metodologi  penelitian  ini  melibatkan penggunaan  metode  penelitian  hukum  normatif  dan  metode  perbandingan  hukum (komparatif)  dengan  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  dilakukan  analisis komprehensif terhadap peraturan hukum, kebijakan, dan praktik yang berlaku di negara Indonesia, Malaysia dan Kuwait. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi literatur,  dokumentasi  hukum.  Dalam  menganalisis  data,  pendekatan  perbandingan kontekstual  digunakan  untuk  memahami  sistem  hukum  yang  membentuk  hubungan keperdataan ayah dan anak biologis di Indonesia, Malaysia dan Kuwait.
3 Muchtar Ali, “Pidana Kurungan Bagi Pelanggaran Hukum Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Pakistan, Tunisia Dan Indonesia),” Bimas Islam 9 (2016): 703–30, https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/161.
4 Haling  Nasiki,  “Dinamika  Hukum  Keluarga  Islam  di  Kuwait  dalam  Bidang  Perwakafan  dan Waṣiyyat al-Wājibah,” Al-Mizan 15, no. 2 (2019): 224–43, doi:https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Analisis dalam artikel ini akan melengkapi kajian
1. The Relationship Of Children And Their Biological Father (Comparative Study Of Positive Law Of Indonesia, Thailand And Jordan) yang ditulis oleh Amal Fathullah dan  Muhammad  Abduh  (2022), 5 terfokus  pada  mengenai  batasan  undang-undang dalam hubungan perdata antara anak dengan ayah kandungnya, dilihat dari hukum yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia,  Thailand,  dan  Yordania.  Bandingkan  hak-hak positif ketiga  negara ini dalam hal sejauh mana penentuan garis keturunan seorang anak agar ia dapat terhubung dengan ayahnya. Alhasil, ketiga undang-undang positif yang  diterapkan  di  Indonesia,  Thailand,  dan  Yordania  masing-masing  mempunyai corak  tersendiri  sehingga  menimbulkan  banyak  garis  darah  dan  hubungan keperdataan yang berbeda-beda dalam hubungan  hak dan kewajiban antara anak dan ayah kandung. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan menunjukkan variasi yang cukup besar perbedaannya dari ketiga negara tersebut.
2. juga pada artikel  yang ditulis  oleh Nurul  Hak yang berjudul Kedudukan  Dan Hak Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah 6 menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  tentang  Status  anak  luar  nikah, masyarakat  mempunyai  pandangan  yang  pro  maupun  kontra    terhadap  keputusan tersebut.  Karena  keputusan  ini  ada  di  satu  sisi  berbeda  dengan  ketentuan  undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan  bertentangan  dengan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  no.  11  tahun  2010  tentang  perzinahan  anak    dan  cara  penanganannya, namun  implementasinya  memerlukan  regulasi.  suatu  implementasi  yang    belum dilakukan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, situasi hukum menjadi jelas  Anak hasil  zina,  anak  yang  dilahirkan  tanpa  perkawinan,  atau  anak  haram,  hanya mempunyai satu hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarganya. Bagi laki- laki  yang  menyebabkan  melahirkan  dapat  dikenakan  hukuman  ta’zir,  dalam memberikan  makanan  dan  keperluan  hidup,  hukuman  ini  hanya  dimaksudkan sebagai  perlindungan  terhadap  anak-anak,  sehingga  anak-anak  mempunyai keamanan hidup yang layak mereka dapatkan.
3. Terakhir artikel yang berjudul Analisis Putusan MK No. 46/Puu-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Imām Al Syāṭibī 7 yang ditulis  oleh  Rendy  Dwi  Hermanto  menunjukkan  bahwa  Maqāṣid  Syarī'ah  dalam melihat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak  melanggar  aturan  syariah karena  mengandung  Maṣlaḥah  dan  putusan  tersebut  tidak    mengandung  ḍarar. Keputusan ini juga sesuai dengan prinsip Maqāṣid Syariah, yaitu prinsip ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ  al-nafs,  ḥifẓ  al-'aql,  ḥifẓ  al-nasl  dan  ḥifẓ  al-māl.  Anak  hasil  perkawinan  siri mempunyai  hak  yang    sama  dengan  anak  hasil  perkawinan  sah  (pernikahan  yang
5 A  Fathullah  And  M  Abduh,  “The  Relationship  Of  Children  And  Their  Biological  Father (Comparative Study Of Positive Law Of Indonesia, Thailand And Jordan),” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 22 No.2 (2022): Http://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id/Index.Php/Syariah/Article/View/8918.
6 Nurul Hak, “Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah,” Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 5, No. 2 (2019): 119, Https://Doi.Org/10.29300/Mzn.V5i2.1441.
7 Rendy Dwi Hermanto, “Analisis Putusan MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi,” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo , no. 46 (2010): 48–71, doi:https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tercatat kan), yaitu. hak berkeluarga dengan ayah kandung (tersambung nasabnya), hak nafkah, hak waris, dan persamaan lainnya di hadapan hukum.
Dari ketiga kajian di atas yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan mengevaluasi dan kajian masalah ini dengan mempertimbangkan ketentuan Undang-undang Perkawinan Negara Bagian Thailand yang sudah ada dan berlaku. Dan untuk Timur Tengah, penulis akan melihat batasan Undang-undang Perkawinan Negara Yordania  serta  undang-undang  di  Indonesia.  Sedangkan  pada  penelitian  ini  dilakukan komparasi terhadap peraturan perundang-undangan terhadap status anak di luar nikah di Indonesia, Malaysia dan Kuwait.
Dalam pembahasan artikel ini merespons terhadap peraturan negara terkait status anak diluar nikah untuk memperoleh status nasab dan agar dapat menerima warisan dari orang  tuanya.  Artikel  ini  yang  bertujuan  untuk  mengupas  kedudukan  dan  status  anak diluar nikah dengan melakukan komparasi pada tiga negara untuk melihat aturannya serta menjelaskan perbedaan dan persamaan dari negara Indonesia, Malaysia dan Kuwait.

## PEMBAHASAN

## A. Keperdataan Ayah dan Anak Biologis
1. Indonesia
Fenomena hamil di luar nikah hingga melahirkan di Indonesia hari demi hari kian memprihatinkan sebab terjadi peningkatan kasus yang memiliki beragam faktor penyebab. Salah satu faktor utama ialah terjadinya seks bebas. 8 Secara sosial, hamil bahkan  melahirkan  di  luar  nikah  menjadi  masalah  besar  di  keluarga  dan  tentunya masyarakat  sebab  menjadi  suatu  yang  memalukan  dan  mencoreng  nama  besar keluarga. 9 Dampak yang lebih parah ialah justru secara hukum keperdataan bagi anak yang  dilahirkan  di  luar  nikah  tersebut.  Padahal  sejatinya  setiap  anak  harus mendapatkan  perlindungan  hukum  tidak  terkecuali  anak  yang  dilahirkan  di  luar nikah. Meskipun orang tuanya bisa dikatakan bersalah dan berdosa, namun hak anak yang suci tersebut tetap harus dipenuhi. 10
Mirisnya  di  Indonesia  sendiri  dalam  merespons  fenomena  status  hukum keperdataan  anak  dengan  ayah  biologisnya  mengalami  dualisme  hukum.  Terjadi kontestasi regulasi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Hal  in  diperumit  lagi  dengan hadirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Untuk  itulah berikut  dideskripsikan  mengenai  ketentuan  dari  status  hukum  keperdataan  anak dengan ayah biologisnya di negara Indonesia:
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
8 Rani Zulmikarnain, “Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan  Muara  Bengkal  Kabupaten  Kutai  Timur,” Sosiatri-Sosiologi 7,  no.  1  (2019):  116–28, https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1222.
9 Rizqi  Apriani,  “Problematika  Keluarga  Akibat  Hamil  Diluar  Nikah  Studi  Kasus  Di  Desa Purwodadi  Kutacane,” Angewandte  Chemie  International  Edition,  6(11),  951–952. ,  2019,  2013–15, doi:http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v1i2.598.
10 Rachmadi  Usman,  “Prinsip  Tanggung  Jawab  Orangtua  Biologis  terhadap  Anak  Di  Luar Perkawinan,” Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (2014): 168–93, doi:https://doi.org/10.31078/jk1119.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  pandangan  yang  berbeda dengan  dasar  berpikir  Undang-undang  Kewarganegaraan.  Pasal  4  huruf  g kewarganegaraan bisa diberikan apabila anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia 11 . Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  warga  negara  asing  tidak  bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kepada ayah biologisnya, mengakibatkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan ini berbeda dengan Pasal 4 huruf g Undang-undang kewarganegaraan.
Adapun kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang- undang Nomor 12 Tahun 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi dampak  positif  terhadap  perlindungan  anak  ternyata  belum  mampu  terwujud, karena sampai saat ini belum ada revisi/perubahan Undang-undang Perkawinan tentang  status  anak  luar  kawin 12 .  Definisi  anak  luar  kawin  antara  putusan Mahkamah  Konstitusi  memiliki  makna  yang  berbeda  dengan  hukum  Islam. Makna anak luar kawin dalam putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dua arti, pertama anak yang lahir dari perkawinan tidak sah (siri), kedua anak zina (tanpa ikatan  perkawinan).  Dalam  sudut  pandang  hukum  positif  Indonesia,  menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak tunduk pada asas sah. dalam arti tidak mempunyai kekuatan hukum. 13 Pasal 4 KHI  menyatakan:  ``Perkawinan  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  Islam, sesuai  dengan  Pasal  2  Ayat  1  Undang-undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun 1974''. 14 Nikah siri adalah pernikahan yang memenuhi ketentuan hukum Islam dan dilakukan secara  rahasia dari orang lain, termasuk pejabat Kantor Catatan Sipil (PPN), untuk menghindari pendaftaran. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan siri sah hanya karena syarat formilnya tidak dipenuhi, yang ada hanyalah syarat materilnya. 15
Kemudian  terkait  hukum  pembuktian  bahwa  hukum  acara  perdata mengatur  secara  umum  siapapun  yang  mengajukan  suatu  hak,  ia  diwajibkan menanggung  beban  pembuktian.  Dalam  Kasus  Machica  Mochtar  pembuktian melalui  pengetahuan  dan  teknologi  sulit  untuk  dilaksanakan  karena  ayah
11 Nurhadi  Nurhadi,  “Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin,” Jurnal Yudisial
11, no. 2 (2018): 243, doi:https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66.
12 D  Sommaliagustina,  “Implementasi  Terhadap  Status  Hukum,  Hak  Dan  Kedudukan  Anak  Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan,” Jurnal Perspektif Hukum 1, no. 2 (2020), doi:https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87.
13 Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” KORDINAT:  Jurnal  Komunikasi  Antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam XX,  no.  2  (2021):  249–64, doi:10.15408/kordinat.v20i2.21933.
14 Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), Hlm 2.
15 Soedjono  Dirojosworo,  “Pengantar  Ilmu  Hukum,”  Cet.  Ke  4  (Jakarta:  Raja  Gravindo Persada, 1994), Hlm 126.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
biologis  dari  si  anak  telah  meninggal  dunia  dan  hukum  tidak  dapat  memaksa sauadara almarhum untuk bekerja sama melakukan tes DNA. 16
Hakim konstitusi memberi tambahan redaksional bahwa secara normatif hubungan perdata dengan ayah biologisnya terjadi apabila hubungan ini dapat dibuktikan  melalui  bantuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  “bukti  lain menurut hukum”. Bukti lain menurut hukum di sini tidak hanya sekedar bukti tertulis karena lagi-lagi akan kembali kepada persoalan pencatatan.
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kedudukan dan status hukum anak diatur di dalam Bab IX tepatnya pada pasal 42 serta Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang intinya menyatakan bahwa anak yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  dijelaskan  pada  pasal  2  ayat  “(1)  Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya  itu.  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”.  Adapun  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  Kedudukan  anak  tersebut  selanjutnya  akan  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah. 17 Undang-undang  Perkawinan  dalam  pengaturannya  juga diperbantu  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  dilegalisasi  melalui  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991.  Adapun  pengaturan  mengenai  status  hukum keperdataan anak dan ayah biologisnya di dalam KHI terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama dalam hal wali nikah pada bagian ketiga pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 wali nasab disebutkan tanpa definisi yang jelas. Sebab hanya disebutkan siapa saja yang berhak menjadi wali seperti ayah, namun ayah pernikahan sah atau ayah di luar nikah tidak dijelaskan lebih detail. Namun pada pasal 23 ayat (1)  disebutkan  bahwa  wali  hakim  baru  dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah apabila wali nasab tidak ada. Pernyataan tersebut apabila merujuk pada Undang- undang perkawinan dan hukum fikih dapat diartikan bahwa karena anak di luar nikah dinasabkan kepada ibu maka dalam kasus wali nikah dianggap tidak ada dan harus digantikan dengan wali hakim. 18
Selanjutnya pengaturan mengenai pewarisan bagi anak di luar nikah di dalam bab II Ahli Waris tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai posisinya. Bahkan  pada  pasal  173  tentang  kategori  orang  yang  terhalang  warisnya  tidak juga disebutkan kedudukan anak di luar nikah. Kembali pada ketentuan Undang- undang perkawinan dan hukum fikih bahwa anak di luar nikah hanya mengikuti nasab dari ibu maka tidak berhak menerima waris dari ayah biologisnya. Namun
16 Imelda Martinelli, “Implikasi Sistemis Akibat Pergeseran Tafsir Makna Status Anak Luar Kawin,” Jurnal yudisial 6, no. 3 (2013): 267–83, doi:https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.102.
17 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1974, 1 (T.T.).
18 Presiden  Republik  Indonesia,  “Kompilasi  Hukum  Islam  (Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991),” Pub. L. No. 1991, 1 (T.T.).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
tetap terdapat solusi yang diberikan yakni dengan cara wasiat maupun dengan hibah yang tidak menggunakan aturan nasab. 19
c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pada dasarnya KUH Perdata atau juga dikenal dengan Burgelijk Wetboek ini merupakan produk hukum peninggalan Belanda sehingga di dalamnya sedikit atau  bahkan  tidak  mengatur  atau  mengakomodir  hukum  sesuai  syariat  Islam bahkan  masih  juga  digunakan  sampai  saat  ini  oleh  masyarakat  Indonesia. 20 Namun uniknya terdapat pada pasal 40 Bab ke IV tentang Perkawinan Buku ke I  dinyatakan  secara  lugas  bahwa  anak-anak  luar  kawin  (di  luar  nikah)  namun tidak diakui, selama belum dewasa tak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau  wali  pengawas  mereka.  Sehingga  hal  dapat  dipahami  bahwa  pasal  ini mengatur tidak membedakan wali ayah biologis tetap bisa menjadi wali bahkan meskipun tidak mengakui tetap saja nikahnya harus dengan izin walinya. 21
Adapun status hukum waris anak di luar nikah terdapat pada pasal 832 bab ke XII tentang perwarisan karena kematian di Buku ke II. Disitu disebutkan secara  jelas  bahwa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  di  dalamnya  termasuk keluarga  sedarah  yang  di  luar  kawin.  Sehingga  jelas  ini  bertentang  dengan Undang-undang perkawinan dan KHI di Indonesia. 22
Dari  beberapa  penjelasan  tersebut  nampak  bahwa  pengaturan  isu kontemporer status hukum keperdataan anak dan ayah biologisnya belum diatur secara komprehensif sebab tidak adanya pembaruan hukum baik itu revisi kedua Undang-undang Perkawinan, legalisasi KHI, atau penyempurnaan KUH Perdata agar  dapat  mengikuti  perkembangan  zaman.  Padahal  sudah  jelas  terdapat Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat menjadi sumber hukum formil dalam pembaharuan hukum keluarga di Indonesia. Begitupun juga dibutuhkan kolaborasi antar peraturan tersebut agar tidak terjadi kontestasi, tumpang tindih, atau dualisme dalam penyusunan maupun penerapannya di masyarakat.
Islam  adalah  agama  mayoritas  di  Indonesia,  dan  ajaran-ajaran  Islam memainkan  peran  besar  dalam  mengatur  hubungan  keluarga.  Perkembangan hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  peran  institusi  yang memiliki  wewenang  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Peta perkembangan peradilan Islam di Indonesia, yang memberikan pengaruh dalam perkembangan  hukum  perkawinan  Islam  di  negara  tersebut  terbagi  menjadi beberapa  tahapan  sebelum  penjajahan,  selama  penjajahan,  dan  setelah kemerdekaan,  hal  ini  menggambarkan  sejarah  perkembangan  hukum  keluarga
19 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1974, 1 (T.T.).
20 Erie  Hariyanto,  “Burgelijk  Wetboek  (Menelusuri  Sejarah  Hukum  Pemberlakuannya  di Indonesia),” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga IV,  no.  1  (2009),  doi:https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v4i1.268.
21 Subekti  Subekti  Dan  Tjitrosudibio  Tjitrosudibio, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata= Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 2004), 12.
22 Subekti Dan Tjitrosudibio, 221.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Islam  di  Indonesia. 23 Agama  dan  sejarah  memiliki  peran  yang  signifikan memberikan pengaruh dalam menciptakan kerangka hukum, norma-norma, dan nilai-nilai budaya di Indonesia.

## 2. Malaysia
a. Definisi Anak Luar Nikah Pengertian anak luar nikah adalah anak haram tersebut akibat perkosaan atau  zina.    Fatwa  negara  di  Malaysia  juga  telah  menjelaskan  pengertian  anak haram, di antaranya Fatwa Wilayah Federal. Pada tanggal 2 Januari 2001 Fatwa Wilayah  Federasi  telah  memutuskan  dan  menerbitkan  fatwa  bahwa  "Seorang anak  lahir  lebih  dari  6  bulan  Qamariah  sejak  tanggal  sepasang  suami  istri menikah  anak  sah".  Artinya  anak  yang  lahir  kurang  dari  6  bulan  Qamariah dikategorikan sebagai anak haram.
Menurut definisi dari fatwa di Malaysia, Panitia Musyawarah Muzakarah Nasional Urusan Agama Islam membahas tentang pengertian Anak luar nikah sebagai  “ Anak  Tak  Sah  Taraf  bermaksud  anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan ”.
Sebagaimana  definisi  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  hal  itu menunjukkan  bahwa  seorang  anak  tidak  dapat  secara  sewenang-wenang dinasabkan  kepada  ayah  kandungnya  tanpa  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan oleh Undang-undang.
b. Syarat Pengakuan Anak yang Sah
Jika seorang laki-laki mengakui orang lain, baik secara tersurat maupun tersirat, sebagai anak sahnya, laki-laki itu dianggap sebagai ayah dari anak itu jika memenuhi syarat-syarat berikut:
1. tidak ada orang lain yang dianggap sebagai ayah dari anak tersebut;
2. perbedaan antara umur laki-laki dan umur anak membenarkan hubungan antara mereka sebagai ayah dan anak;
3. jika anak telah mencapai pubertas, di mana ia dapat memutuskan, anak tersebut telah menyetujui pengakuannya sebagai seorang anak;
4. laki-laki  dan  ibu  dari  anak  tersebut  dapat  secara  sah  bersatu  dalam perkawinan pada saat pembuahan;
5. penerimaan tersebut tidak semata-mata mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tetapi mengakui anak tersebut sebagai anak sahnya;
6. pria itu mampu membuat kontrak;
7. penerimaan  dilakukan  dengan  tujuan  semata-mata  untuk  memberikan legitimasi;
8. penerimaan  itu  jelas  artinya  dan  anak  itu  diakui  sebagai  anak kandungnya.
c. Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologis di Malaysia
1. Nafkah
23 H  Riadi,  “Pembaharuan  Hukum  Keluarga Islam  di  Indonesia  (Ditinjau  dalam  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974),” SCHOLASTICA:
Jurnal Pendidikan dan … , 2021, http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/923.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Semua  biaya  perawatan  dan  biaya  anak  harus  ditanggung  oleh ibunya bukan ayahnya yang berzina. Dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1984  Bahagian  VI  Seksyen  80 disebutkan bahwa 24 : Jika seorang wanita menelantarkan atau menolak untuk menafkahi anak di luar nikah yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, kecuali anak yang lahir  dari perkosaan, Pengadilan dapat,  bila dibuktikan dengan  sepatutnya,  memerintahkan  wanita  tersebut  untuk  membayar tunjangan bulanan yang dianggap layak dengan pengadilan.
2. Wali Nikah
Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka disebutkan dengan anak zina dan anak li’an. Konsekuensi anak zina adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya maka tidak ada hak  dan  kewajiban  antara  anak  dan  bapak  biologisnya.  Anak  perempuan yang  dibuahi  dan  dilahirkan  diluar  pernikahan  yang  sah,  maka  bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali  anak  luar  nikah  hanya  khadi  (Wali  Hakim). 25 Dalam  Akta  Undang- undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II- Perkahwinan  Seksyen  7.  Orang  yang  boleh  mengakad  nikahkan perkahwinan:  Jika  perkawinan  melibatkan  seorang  wanita  yang  tidak memiliki  wali  dari  garis  keturunan,  maka  menurut  Hukum  Syarak, perkawinan itu harus diresmikan hanya oleh wali Raja.
3. Waris
Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan dari segi waris terhadap ayahnya, meskipun laki-laki itu adalah ayah biologisnya. hukum ini menjadi asas kepada pandangan yang diberikan oleh  Jawatan  kuasa  Fatwa  Kebangsaan  pada  sidang  25  Jun  1998,  dengan putusan  sebagai  berikut  “seseorang  anak  tak  sah  taraf  adalah  terputus hubungan daripada segi waris dengan bapaknya tak sah taraf dan dia tidak menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta bapaknya”.
Penisbatan anak di luar nikah kepada ayah biologis pernah terjadi di Malaysia. Kasus diberitakan pada 27 Juli 2017 oleh Surat Khabar Utusan Malaysia  telah  melaporkan  kepada  mahkamah/pengadilan  oleh  pasangan suami  istri  dengan  anak-anaknya  pada  saat  itu  umur  5  bulan  24  hari. Pengadilan Tinggi telah  memutuskan bahwa  anak tersebut  anak tidak sah yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.
24 W Persekutuan, “Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984,” Pindaan Pu (A) , 1984.
25 Muhammad Aunurrochim Mas’Ad Saleh dan Mohamad Zamri, “Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikuti Fiqh Islam dan Undang-undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status of Illegitimate Child: A Study on the Right of Property According to Islamic Fiqh and the Federal Terrotory Shariah Law)” 1 (2018): 345–67,
https://www.researchgate.net/publication/324439268_STATUS_ANAK_LUAR_NIKAH_SATU_KAJIA N_KE_ATAS_HAK_HARTA_PUSAKA_MENGIKUT_FIQH_ISLAM_DAN_UNDANG- UNDANG_SYARAK_WILAYAH_PERSEKUTUAN_STATUS_OF_ILLEGITIMATE_CHILD_A_ST UDY_ON_THE_RIGHT_OF_PROPERTY_ACCORDING_TO_.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kasus selanjutnya tentang anak luar nikah/Anak tak sah taraf terdapat dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu dalam kasus Zafrin Zulhilmi Bin Pauzi v Noor Aini Binti Nasron yang bernomor (11300- 006-2012)  membenarkan  anak  perempuannya  Nur  Damia  Aqilah  binti Abdullah untuk dinasabkan kepada bapanya meskipun tempoh kelahirannya kurang  dari  enam  bulan.  Namun  pihak  mahkamah  Tinggi  Syariah  tetap memutuskan  bahwa  ayah  biologinya  tidak  boleh  menjadi  wali  dan  saling mewarisi ke atas harta pusaka. 26
Sebagai salah satu negara yang pernah dijajahan oleh Inggris, Malaysia masih menggunakan  sistem common  law warisan  negara  Inggris.  Tradisi  ini  berada ditengah  sistem  hukum  Islam  (ditegakkan  melalui  pengadilan  atau  Mahkamah syariah) dan berbagai hukum adat adat. Common law digunakan pertama kali melayu melalui Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878 Masehi. 27 Malaysia juga termasuk  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  muslim,  karena  itu  setelah memperoleh  kemerdekaan  pada  tahun  1957,  Malaysia  terus  menggunakan  Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan melalui terbentuknya undang-undang yang mengatur hubungan keperdataan keluarga berlandaskan pada prinsip  Islam.  Pengaruh  hukum  keluarga  Islam  semakin  terkonsolidasi  dan pemerintah Malaysia telah melakukan pengembangan sistem hukum keluarga Islam yang  mencakup  perkawinan,  perceraian,  nafkah  dan  hak-hak  keluarga.  Pengaruh kolonialisme Inggris tidak hanya terbatas pada sistem hukum yang dianut Malaysia saja,  namun  juga  pada  aspek  yang  lebih  detail.  Mengacu  pada  prinsip-prinsip supremasi  hukum  yang  diterapkan  di  Malaysia,  umumnya  mengikuti  hukum administrasi  Inggris  yang  dikembangkan  di  pengadilan  Malaysia.  Keputusan  yang diambil oleh administratif dan pengadilan harus berada dalam lingkup diskresi atau wewenang yang diberikan Serta harus mengikuti prinsip “keadilan alamiah”. 28 Dari perjalanan panjang yang telah dilalui Malaysia mampu memberikan pengaruh dalam menciptakan hukum yang sistematis.

## 3. Kuwait
a. Definisi Hubungan Keperdataan Anak Agama  Islam  mengajarkan  kepada  pemeluknya  supaya  melaksanakan mu’amalat  atau  hubungan  antar  manusia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang telah diterapkan oleh syara’. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui anak sanak kerabat, tetangga. Dalam undang-undang kuwait (Kuwait Family Law) No. 51 tahun 1984 tentang status peibadi pasal 169 menyebutkan "a- Anak dari setiap istri dalam perkawinan yang sah menjadi milik suaminya dengan dua syarat: 1) Masa kehamilan minimum telah lewat sejak akad perkawinan. 2) Tidak terbukti tidak adanya kemungkinan
26 Ibid.
27 B Dikuraisyin, “Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia,” Jurnal Keislaman Terateks 1, no. 2 (2017): 1–11, http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156.
28 N  Naily  dan  K  Riza, Hukum  Keluarga  Islam  Asia  Tenggara  Kontemporer :  Sejarah, Pembentukan,  dan  Dinamikanya  di  Malaysia, (Surabaya:  Lembaga  Penelitian  Masyarakat  IAIN  Sunan Ampel, 2013), Hlm 8.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
bertemunya kedua mempelai karena halangan fisik  sejak tanggal  akad sampai lahir,  atau  terjadi  setelah  perkawinan  dan  berlangsung  lebih  dari  enam  puluh lima tiga ratus hari. Jika halangan dihilangkan, masa minimal kehamilan harus sudah lewat dari tanggal kematian. B- Jika salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, paternitas tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan suami". 29
Hal-hal  yang  menyangkut  tentang  hak-hak  keperdataan  dan  hubungan keperdataan  anak  luar  kawin  dan  orang  tuanya  diatur  dalam  hukum  keluarga (family  law)  yang  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata.  Seorang anak  yang  dilahirkan  di  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah  akan disebut  sebagai  anak  sah,  yang  otomatis  mempunyai  hubungan  keperdataan dengan ayah dan ibunya serta dengan keluarga ayah dan ibunya. Sedangkan bagi anak yang lahir di luar perkawinan, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya 30 .
Dikutip  dalam  buku  yang  ditulis  Ibrahim  Hosen  fiqh  perbandingan, menyebutkan  pendapat  Imam  as-Syafi’i  bahwa  anak  dapat  dianggap  sah  dan dapat  dihubungkan  kepada  ayahnya  dengan  semata-mata  adanya  akad  nikah antara ayah dan ibunya. 31
Di dalam Hukum Perdata dikenal adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak sah yaitu anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah antara ibu  dan  bapak  dari  anak  tersebut,  sedangkan  anak  yang  tidak  sah  merupakan anak  yang  lahir  dari  perbuatan  atau  hubungan  gelap  ibu  dan  bapaknya  diluar ikatan perkawinan.
Dikarenakan anak diluar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:
1. Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya, secara yuridis formal, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini  berarti  hubungan  kekerabatannya  berlangsung  secara  manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
3. Tidak  adanya  wali  dari  ayah  biologisnya.  Jika  anak  di  luar  nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.
b. Keperdataan ayah dan anak biologis dalam Undang-undang Kuwait Setiap Negara tentunya memiliki dasar dan landasan bagaimana Negara mereka  dalam  menyelesaikan  perkara  Hukum  Keluarga  yang  salah  satunya berkenaan dengan nasab dan juga perwalian. Mengingat nasab dan perwalian merupakan hal yang begitu penting yang harus dimiliki oleh seorang manusia
29 “ةيصخشلا لاوحلأا نوناق (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984),” n.d.
30 rosalinda  Elsina  Latumahina,  “Hubungan  Keperdataan  Antara  Anak  Luar  Kawin  Dan Orangtuanya :  Studi  Perbandingan  Dengan  Hukum,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 48,  no.  1  (2018), doi:10.21143/jhp.vol.48.no.1.1601.
31 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), Hlm 67-69.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dan memiliki keterkaitan tentang hukum. Nasab akan menjadi dasar seseorang memiliki hubungan darah ataupun ikatan persaudaraan dengan siapa, sedangkan perwalian akan menjadi alat seseorang untuk bisa mengampu seseorang manusia dalam kendalinya dalam perbuatan hukum.
Jika  melihat  sejarahnya  Konstitusi  negara  Kuwait  diadopsi  pada  11
November  1962  negara  Kuwait  akan  mulai  mengislamkan  hukum  dan memberlakukan hukum  yang sepenuhnya sesuai  dengan syariah, pada  Pasal  2 menyatakan bahwa “[t] dia agama Negara adalah Islam, dan Syariat Islam harus menjadi  sumber  utama  Undang-undang”. 32 Di  bawah  Undang-undang  tahun 1959  yang  Mengatur  Kehakiman,  pengadilan  Kuwait  berwenang  untuk mengadili  semua  perselisihan  mengenai  status  pribadi,  dan  masalah  perdata, pidana,  dan  komersial.  Ada  tiga  tingkatan  pengadilan:  pengadilan  tingkat pertama  (memiliki  beberapa  divisi,  termasuk  status  pribadi)  di  setiap  distrik yudisial;  Pengadilan Tinggi  (dengan lima divisi, termasuk status  pribadi); dan Mahkamah Agung (dibagi menjadi Divisi Banding Tinggi dan Divisi Kasasi). Untuk penerapan hukum status pribadi, ada tiga bagian terpisah: Sunni, Syiah dan non-Muslim (untuk penerapan hukum keluarga agama minoritas). Setelah putusan oleh pengadilan tingkat pertama, banding berada di Pengadilan Tinggi, dan kemudian di Divisi Kasasi Mahkamah Agung. 33
Hukum  keluarga  Kuwait,  yang  mengatur  hal-hal  seperti  perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, diberlakukan pada tahun 1984 dan berisi 347 pasal. Itu telah diubah hanya sedikit sejak tahun 1984 dan didasarkan pada sekolah hukum Islam Maliki. Undang-undang tersebut dikenal dengan Undang- undang Status Pribadi Kuwait No. 51 tahun 1984 34 .
Undang-undang Keluarga Kuwait No. 51 tahun 1984, yang dikenal juga sebagai Family Law Act, adalah Undang-undang yang mengatur berbagai aspek keperdataan dalam hubungan keluarga di Kuwait. Undang-undang ini mencakup berbagai  aspek  penting  seperti  pernikahan,  perceraian,  hak  asuh  anak, pemeliharaan anak, dan pengakuan ayah terhadap anak biologis. 35
Undang-undang  ini  memberikan  kerangka  hukum  yang  mengatur  hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam hubungan keluarga, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan kebahagiaan anggota keluarga serta menjaga stabilitas keluarga secara keseluruhan.
Dalam Undang-undang No. 51 tahun 1984 Pasal No. 169
1. Anak  dari  setiap  istri  dalam  perkawinan  yang  sah  menjadi  milik suaminya dengan dua syarat: 1) Masa kehamilan minimum telah lewat sejak  akad  perkawinan.  2)  Tidak  terbukti  tidak  adanya  kemungkinan bertemunya kedua mempelai karena halangan fisik sejak tanggal akad
32 Constitutions  Project,  “Kuwait  ’  s  Constitution  of  1962  ,  Reinstated  in  1992,”  2022, https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.
33 “Islamic Family Law Kuwait, State Of,” N.D., Https://Scholarblogs.Emory.Edu/Islamic-Family- Law/Home/Research/Legal-Profiles/Kuwait-State-Of/.
34 “Kedutaan Besar As Di Kuwait,” N.D., Https://Kw.Usembassy.Gov/U-S-Citizen-Services/Local- Resources-Of-U-S-Citizens/Family-Law-Kuwait/.
35 “ةيصخشلا لاوحلأا نوناق (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984),” N.D.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
sampai  lahir,  atau  terjadi  setelah  perkawinan  dan  berlangsung  lebih dari tiga ratus enam puluh lima hari. Jika halangan dihilangkan, masa minimal kehamilan harus sudah lewat dari tanggal kematian.
2. Jika  salah  satu  dari  kedua  syarat  ini  tidak  ada,  paternitas  tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan suami. 36
Seorang  anak  sah  jika  lahir  sekurang-kurangnya  enam  bulan  kamariah setelah  berakhirnya  perkawinan,  menurut  Pasal  166  KUHP.  Dalam  keadaan demikian  ikatan  kekerabatan  dengan  sendirinya  terjalin  antara  anak  dengan bapak  dan  keluarganya.  Hubungan  ini  terjalin  meskipun  perkawinannya  tidak sah  (fasid).  Jika  anak  itu  lahir  dalam  waktu  enam  bulan  setelah  berakhirnya perkawinan, hubungan antara suami dan anak itu tidak sah, kecuali jika suami menyatakan anak itu sebagai miliknya dan memperoleh surat-surat resmi untuk maksud  itu. Seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  adalah  tidak  sah  dan tidak  mempunyai  hubungan  hukum  dengan  bapaknya  sekalipun  bapaknya menyatakan  anak  itu  sebagai  anaknya.  Dalam  keadaan  seperti  ini  ayah  tidak mempunyai  hak  atau  wewenang  atas  anak  dan  anak  tidak  berhak  menerima nafkah atau mewarisi dari ayah atau keluarga ayah. 37
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ditetapkannya hak nasab dalam pernikahan, yaitu: (1) laki-laki yang menikahi perempuan harus memungkinkan memberikan keturunan, seperti sudah baligh dan normal secara seksual minimal ada batas usia pernikahannya seperti di Indonesia umur 19 tahun baik laki-laki dan  perempuan 38 ,  akan  tetapi  di  negara  Kuwait  tidak  ada  batas  umur  dalam melangsungkan perkawinan yang diatur. (2) anak yang dilahirkan tidak kurang dari  masa  kehamilan,  yaitu  enam  bulan  sejak  waktu  pernikahan  atau  sejak dimungkinkan berhubungan suami istri setelah pernikahan,  (3) memungkinkan ada pertemuan antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana argumen:
نوكي نأ نكيم ةدلم دلوب تتأو ءطولا ىلع امهعامتجا نكمأو هلثلم دلوي نمموهو ةأرما جوزت اذإ شارفلل دلولا :ملسو هيلع الله ىلص هلوقل رهاظلا في هقلح اهيف لملحا
Artinya:
’’Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sementara laki- laki  itu  termasuk  yang  sudah  bisa  memberi  keturunan,  kemudian  laki- laki  dan  perempuan  itu  memungkinkan  untuk  berhubungan  badan, sampai  akhirnya  si  perempuan  melahirkan  anak  pada  waktu  yang memungkinkan  untuk  hamil,  maka  anak  yang  dilahirkan  dinasabkan kepada si laki-laki berdasarkan zahir hadis Rasulullah SAW, ‘Seorang anak milik yang empunya alas tidur. ’’ 39
36 “ةيصخشلا لاوحلأا نوناق (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984). Hlm 52”
37 “Child Abduction,” 2005, Http://Www.Jafbase.Fr/Docasie/Koweit/Child Abduction.Pdf.
38 Kementrian  Sekretariat  Negara  RI,  “Undang-undang  Republik  Indonesia  No  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,”  in Undang-Undang Republik Indonesia , 2019, 2–6, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.
39 Abu Ishaq  Asy-Syirazi, Al-Muhazzab ,  Jilid  Ii  (Beriut:  Dar  Al-Fikr  Al-Turast  Al-Araby,  N.D.), Hlm 120.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Di  dalam  al-Quran  ada  ayat-ayat  yang  bercerita  nasab,  yaitu  seperti dalam surah Al-Furqan yang artinya ‘’ dan dia pula yang menciptakan manusia dan air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan dia adalah tuhanmu yang maha kuasa” (QS. AL-Furqan: 54), “ dan mereka adakan hubungan (nasab) antara Allah  dan jin.  Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka” (QS. Ash-Shaffat: 158). Pada  kesimpulannya  adalah  anak  yang  lahir  diluar  dari  yang  sudah menjadi  ketetapan dalam peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh negara  Kuwait  anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  keperdataan  kepada ayahnya  sehingga  tidak  bisa  menjadi  wali  serta  mewarisi  hartanya  ayah biologisnya.

## B. Perbandingan  Keperdataan  Ayah  dan  Anak  Biologis  di  Indonesia,  Malaysia, Dan Kuwait
Indonesia,  Malaysia  dan  Kuwait  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  tentang hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya yang dapat dilihat dari aspek konsep perkawinan yang sah, perwalian, waris dan pembuktian hubungan keperdataan ayah dan anak biologisnya.
Aspek Persamaan Perbedaan Wali nikah Ayah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya. Ayah  tidak  dapat  menjadi wali bagi  anak perempuan yang lahir di luar perkawinan sah Indonesia memiliki dua pengertian tentang  perkawinan  yang  sah, sehingga ayah biologis memungkinkan menjadi wali nikah anak  perempuan  yang  lahir  dalam perkawinan siri (tidak tercatat). Indonesia memiliki Peraturan tidak membedakan  wali  ayah  biologis tetap  bisa  menjadi  wali  bahkan meskipun tidak mengakui tetap saja nikahnya harus dengan izin walinya Waris Ayah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan  anak  biologisnya. Anak  di  luar  nikah  hanya mengikuti  nasab  dari  ibu maka tidak berhak menerima  waris  dari  ayah biologisnya Indonesia memiliki dua pengertian tentang  perkawinan  yang  sah, sehingga ayah dan anak biologisnya  memungkinkan  untuk memiliki hubungan saling mewarisi setelah adanya pembuktian. Indonesia memiliki peraturan bahwa ahli waris termasuk keluarga sedarah yang di luar kawin. Perkawinan Sah Malaysia dan Kuwait: Perkawinan  yang  telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam Indonesia memiliki pengertian perkawinan yang sah adalah memenuhi  rukun dan syarat  sesuai hukum Islam dan perkawinan yang

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
dicatatkan menurut Undang- undang yang berlaku Pembuktian Hubungan ayah dan Anak Biologis Malaysia dan Kuwait mengatur pembuktian anak lahir  didalam  perkawinan yang  sah  namun  tidak mengatur pembuktian tentang hubungan ayah dan anak biologis. (Fokus Pembuktian: Bukti Tertulis) Indonesia  mengatur  Pembuktian ayah  dan  anak  biologis.  (Fokus Pembuktian: Ilmu pengetahuan dan teknologi/DNA  dan  bukti  lain menurut hukum

## KESIMPULAN
Merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia, perkawinan  siri  ialah  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Hal  itu berdasarkan ketentuan Pasal  2  ayat  (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 4 dan  5  (1) dan (2) KHI, perkawinan tidak hanya harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, tetapi juga harus didaftarkan oleh pejabat yang berwenang.
Status  hukum  hubungan  keperdataan  ayah  dengan  anak  biologisnya  di  negara Indonesia, Malaysia, dan Kuwait dalam perwalian dan  waris memiliki  kesamaan yaitu bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  hanya  memiliki  hubungan keperdataan  dengan  ibunya  baik  dalam  hal  perwalian  dan  juga  waris.  Malaysia  dan Kuwait  memiliki  prosedur  untuk  pembuktian  anak  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah namun,  tidak  memiliki  prosedur  pembuktian  hubungan  biologis  antara  ayah  dan  anak sebagaimana yang dimiliki Indonesia. tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak biologisnya.
Indonesia,  Malaysia,  dan  Kuwait  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang hukum keluarga pada dasarnya memiliki sumber hukum materiil yang sama yaitu hukum Islam.  Dari  segi  perbedaan  adalah  masing-masing  negara  memiliki  kultur  budaya  dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan lainnya terlihat pada konsep perkawinan yang sah apabila  perkawinan  dicatatkan  sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Perbedaan  yang timbul disebabkan faktor sosiologis, budaya dan mazhab fiqh yang dianut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Ishaq Asy-Syirazi. al-Muhazzab . Jilid II. Beriut: Dar al-Fikr al-Turast al-Araby, n.d. Ali,  Muchtar.  “Pidana  Kurungan  Bagi  Pelanggaran  Hukum  Perkawinan  (Studi Perbandingan Antara Malaysia, Pakistan, Tunisia Dan Indonesia).” Bimas Islam 9 (2016): 703–30. https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/161.
Aulia, Tim Redaksi Nuansa. “Kompilasi Hukum Islam.” Bandung: Nuansa Aulia, 2011. “Child Abduction,” 2005. http://www.jafbase.fr/docAsie/Koweit/Child abduction.pdf. Dikuraisyin,  B.  “Sistem  Hukum  dan  Peradilan  Islam  di  Malaysia.” Jurnal  Keislaman Terateks 1, no. 2 (2017): 1–11.
http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dirojosworo,  Soedjono.  “Pengantar  Ilmu  Hukum,”  Cet.  Ke  4.  Jakarta:  Raja  Gravindo Persada, 1994.
Fathullah, A, dan M Abduh. “The Relationship of Children and Their Biological Father (Comparative Study of Positive Law of Indonesia, Thailand and Jordan).” Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 22, no. 2 (2022).
doi:https://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.8918.
Hak,  Nurul.  “Kedudukan  Dan  Hak  Anak  Luar  Nikah  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010  Tentang  Status  Anak  Luar  Nikah.” Jurnal Ilmiah  Mizani:  Wacana  Hukum,  Ekonomi  Dan  Keagamaan 5,  no.  2  (2019):  119. doi:http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1441.
Hariyanto, Erie. “Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia).” Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  Keluarga IV,  no.  1  (2009). doi:https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.268.
Hermanto, Rendy Dwi. “Analisis Putusan MK NO . 46 / PUU-VIII / 2010 Tentang Status Anak  Hasil  Nikah  Siri  Perspektif  Maqasid  Syariah  Imam  Al-Syatibi.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo , no. 46 (2010): 48–71.
doi:https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.142.
Hosen, Ibrahim. Fiqh Perbandingan . Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971. “Islamic  Family  Law  Kuwait,  State  Of,”  n.d.  https://scholarblogs.emory.edu/islamic- family-law/home/research/legal-profiles/kuwait-state-of/.
“Kedutaan  Besar  AS  di  Kuwait,”  n.d.  https://kw.usembassy.gov/u-s-citizen- services/local-resources-of-u-s-citizens/family-law-kuwait/.
Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.” In Undang-Undang
Republik Indonesia , 2–6, 2019.
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019.
Lestari, Novita. “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Mizani:
Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan 4, no. 1 (2018). doi:http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009.
Martinelli,  Imelda.  “Implikasi  Sistemis  Akibat  Pergeseran  Tafsir  Makna  Status  Anak
Luar Kawin.” Jurnal yudisial
6, no. 3 (2013): 267–83.
doi:https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.102.
Mas’Ad  Saleh,  Muhammad  Aunurrochim,  dan  Mohamad  Zamri.  “Status  Anak  Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikuti Fiqh Islam dan Undang- undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status of Illegitimate Child: A Study on the Right  of  Property  According  to  Islamic  Fiqh  and  the  Federal  Terrotory  Shariah Law)” 1 (2018): 345–67.
https://www.researchgate.net/publication/324439268_STATUS_ANAK_LUAR_N IKAH_SATU_KAJIAN_KE_ATAS_HAK_HARTA_PUSAKA_MENGIKUT_FI QH_ISLAM_DAN_UNDANG- UNDANG_SYARAK_WILAYAH_PERSEKUTUAN_STATUS_OF_ILLEGITI MATE_CHILD_A_STUDY_ON_THE_RIGHT_OF_PROPERTY_ACCORDING _TO_.
Naily,  N,  dan  K  Riza. Hukum Keluarga Islam Asia  Tenggara Kontemporer : Sejarah,
Pembentukan,  dan  Dinamikanya  di  Malaysia, .  Surabaya:  Lembaga  Penelitian

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 571-588 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013. Nasiki, Haling. “Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan
dan Waṣiyyat al-Wājibah.” Al-Mizan 15, no. 2 (2019): 224–43. doi:https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1316.
Nurhadi,  Nurhadi.  “Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu- Viii/2010  Tentang Anak Di Luar Kawin.” Jurnal  Yudisial 11,  no.  2  (2018):  243. doi:https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.66.
Persekutuan, W. “Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
1984.” Pindaan PU (A) , 1984. Pristiwiyanto, Pristiwiyanto. “Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010.” Fikroh:  Jurnal  Pemikiran  dan  Pendidikan  Islam 12,  no.  1 (2019): 20–37. doi:https://doi.org/10.37812/fikroh.v12i1.38.
Project,  Constitutions.  “Kuwait  ’  s  Constitution  of  1962  ,  Reinstated  in  1992,”  2022. https://www.constituteproject.org/constitution/Kuwait_1992.
Riadi, H. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Ditinjau dalam Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974).” SCHOLASTICA:  Jurnal  Pendidikan  dan  … ,  2021. http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/923.
Rizqi Apriani. “Problematika Keluarga Akibat Hamil Diluar Nikah Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kutacane.” Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. , 2019, 2013–15. doi:http://dx.doi.org/10.30829/mrs.v1i2.598.
Rosalinda Elsina Latumahina. “Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya :  Studi  Perbandingan  Dengan  Hukum.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 48, no. 1 (2018). doi:10.21143/jhp.vol.48.no.1.1601.
Sommaliagustina, D. “Implementasi Terhadap Status Hukum, Hak Dan Kedudukan Anak Luar  Kawin  Pasca  Keluarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Uji  Materil Undang-Undang  Perkawinan.” Jurnal  Perspektif  Hukum 1,  no.  2  (2020). doi:https://doi.org/10.35447/jph.v1i1.87.
Usman, Rachmadi. “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan.” Jurnal Konstitusi 11, no. 1 (2014): 168–93.
doi:https://doi.org/10.31078/jk1119.
Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” KORDINAT:  Jurnal  Komunikasi  Antar  Perguruan  Tinggi  Agama  Islam XX, no. 2 (2021): 249–64. doi:10.15408/kordinat.v20i2.21933.
Zulmikarnain, Rani. “Pernikahan Usia Muda Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.” Sosiatri-Sosiologi 7, no. 1 (2019): 116–28. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1222.
“ةيصخشلا لاوحلأا نوناق (Undang-Undang Kuwait No. 51 Tahun 1984),” n.d.