INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3211-3223 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Mati Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642  K/Pid.Sus/2022)
Wahyu Diningrum 1 , Taun 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email: wahyudiningrum04@gmail.com 1
Abstrak
Penelitian  ini  tujuannya  agar  diketahuinya  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan pidana  mati terhadap  pelaku  kekerasan  seksual  pada  anak  studi  Putusan  Mahkaman  Agung  Nomor  5642 K/Pid.Sus/2022. Pendekatan penelitian metodenya yang dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan  membaca  dokumen  perkaranya dari  pengadilan  lainnya  daripada  Mahkamah  Agung,  yaitu Tuntutan Pidana di Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, keputusan peradilan Tingkat I, Putusan Pengadilan Tingkat II, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi dari Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum,  dan  surat-surat  lain  yang  bersangkutan.  Hasil  pemeriksaan  Hakim  berpendapat  bahwasanya Terdakwa  serta  Penuntut  Umum  alasan  kasasinya  tidak  bisa  dibetulkan,  keputusan Judex  Facti  yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukan tindakan terpidana kekerasan seksual pada anak melebihi 1 anak  berkali-kali serta  menjatuhkan pidana mati  terhadap Terdakwa  telah  tepat dan  disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP karena kejahatan tersebut termasuk dalam the  most  serious  crime. Putusan hakim menolak permohonan dari Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa telah sesuai sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
Kata  kunci: Dasar  Pertimbangan  Hakim;  Pidana  Mati;  Kekerasan  Seksual  Pada  Anak;  Kewenangan Mahkamah Agung.

## Abstract
This research aims to find out the  basic  considerations  of  judges  in  imposing capital  punishment  on perpetrators  of  sexual  violence  against  children  in  the  study of Supreme Court Decision Number 5642 K/Pid.Sus/2022. The method research approach used  is  normative  juridical.  The  results  of  this  study concluded  that  the  basis for the judge’s consideration was that the examination was carried out by 3 (three) judges by reading the case documents from other courts than the Supreme Court, namely  the Criminal  Charges  at  the  Bandung  District  Attorney ’s Office  from  the Public Prosecutor, Level I Court Decisions, Level  II Court Decisions,  Deeds Petition for  Cassation,  Memorandum  of  Cassation  from  the Defendant ’s Lawyer  and  Public Prosecutor, and other relevant letters. The results of the examination of the Judge were of the opinion that the Defendant and the Public Prosecutor’s reasons for cassation could not ber corrected, the Judex Facti decision explaining that it was proven that the convict had committed acts of sexual violence against children for more than 1 child many times and imposing the death penalty on  the  Defendant  was  appropriate  and  accompanied  by  sufficient  considerations  including  a burdensome situation  has  been  considered  as  referred  to  in  Article  197  Paragraph  (1)  letter  f of the Criminal Procedure Code because this crime is included in the most serious crimes. The judge's decision to reject the appeal from the Public Prosecutor and the Defendant was in accordance with Article 30 of Law Number 14 of 1985.
Keywords: Basic Considerations of Judges; Death Penalties; Sexual Violence against Children;  Authority of  the  Supreme  Court.

## PENDAHULUAN
Daruratnya kekerasan seksual di Indonesia terhadap anak, hal tersebut berdasar pada Jaringan  Sistem  Informasi Online  dan  Anak  (Simfoni  PPA)  yang  dicatat  Kemeterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tahun 2022 kekerasan terhadap  anak  khususnya  kekerasan  seksual  meningkat  signifikan  dan  berjumlah  16.016 kasus, dimana 9.588 kasus diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak, informasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni tahun 2021 sebanyak 8.703 kasus, tahun 2020 sebanyak 6.980, dan tahun 2019 sebanyak 6.454 (detikhealth, 2023).
Kekerasan seksual yaitu suatu tindakan meremehkan, menyerang tubuh, melakukan pelecehan, menghina, serta penyimpangan relasi kekuasaan ataupun gender pada fungsi reproduksi individu yang menyebabkan ataupun bisa mengakibatkan menderita secara fisik maupun  psikis  tergolong  yang  membuat  kesehatan  reproduksi  individu  terganggu serta peluang  yang  hilang  untuk  melakukan  pendidikannya  secara  maksimal  dan  aman.
(Kementerian  Pendidikan,  2023)  Merujuk  hukum  di  Indonesia  bahwa  barangsiapa menggunakan penyiksaan ataupun mengancam untuk memaksakan kehendaknya kepada perempuan  melakukan  hubungan  seks  sebelum  menikah,  ancaman  pidananya  karena kekerasan seksual dengan dipenjara selama-lamanya 12 tahun sebagaimana Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 2021 (KUHP) Pasal 285.
Pihak yang mengadili seseorang dikenakan hukuman pidana atau tidak adalah Hakim dikarenakan hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki kewenangan hukum dalam memutuskan perkaranya, yang dimaksud dalam hal ini yakni  seperangkat tindak hukum dalam  menyetujui,  membuktikan,  serta  menetapkan  perkara  pidananya  sesuai  asas kebebasan,  keadilan,  serta  ketidakberpihakan  dalam  mengadili  perkara  yang  caranya terdapat sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Agar hakim melakukan tugasnya dengan baik dengan memberikan keadilan pada pencari keadilan ( justiabelen), maka hakim harus amanah. Amanah mengacu kepada kaitan antar manusia serta manusia  dan  sang pencipta atau  merupakan  bentuk kepercayaan bahwa seseorang yang amanah menanamkan perilaku jujur, dapat dipercaya, menepati janji, dan bertanggungjawab (Hermastho, 2023).
Kekuasaan kehakiman dimiliki hakim guna melaksanakan keadilan untuk penegakan hukum serta peradilan, hal ini tercantum sebagaimana pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman  yaitu  negara  merdeka  yang  berwenang  dalam  penyelenggaraan  pengadilan untuk penegakan  hukum  serta  mengadili  sesuai  Pancasila  serta  UUD  1945,  agar  Negara Hukum Republik Indonesia terselenggara. Sehingga, sesuai yang tercantum pada Pasal 6 Ayat 2 dalam penjatuhan pidana, telah diperoleh sahnya alat bukti sesuai undang-undang, memperoleh  kepercayaan  bahwasanya  menganggap  individu  melakukan  tanggung jawabnya, sudah  melakukan  kesalahan  dari  perbuatan  yang  didakwakan  atas  sendirinya, sehingga proses pembuktian sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana di depan hakim. Namun yang harus dipahami bahwa Hakim adalah seorang manusia biasa dimana dalam memberikan putusannya untuk mencari kebenaran, tidaklah diyakini secara benar dan tidak sepenuhnya benar secara mutlak, hal ini dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab para Hakim dalam menjalankan jabatannya sangat besar, karena  selain tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan negara, mereka juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pada  KUHP  Pasal  10  disebutkan  berbagai  pidana  yakni  pidana  tambahan  berupa
mengumumkan keputusan hakim, merampas beberapa barang, serta mencabut beberapa haknya. Sementara pidana poko berupa pidana tutupan, pidana denda, pidana kurungan, pidana  dipenjara,  serta  pidana  mati.  Terkait  hukuman  mati  selalu  menjadi  hal  yang kontroversi dalam dunia ilmu hukum dan menjadi perdebatan selama waktu yang cukup lama, sehingga memunculkan pembahasan antara yang setuju dan tidak setuju.
Fenomena yang terjadi pada akhir tahun 2022, terdapat kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan di Indonesia oleh seorang guru atau pendidik atas nama Herry Wirawan yang terbukti bersalah melakukan pemerkosaan terhadap lebih dari 1 (satu) anak di Bandung dengan tetap dihukum pidana mati yang diperkuat sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung No. 5642 K/Pid.Sus/2022 . Kronologis kasus tersebut diawali dari peradilan tingkatan yang  awal  ataupun  Pengadilan  Negeri  Bandung,  hakim  diminta oleh  Jaksa  penuntutnya untuk memberikan pidana mati terhadap Herry Wirawan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberikan pidana dipenjara seumur hidupnya, menanggapi putusan itu di Pengadilan  Tinggi  Bandung  Jaksa  melakukan  banding.  Tingkatan  kedua  pengadilan ataupun Pengadilan Tinggi Bandung menyetujui permintaan Jaksa Penuntut Umum serta menetapkan  Herry  Wirawan  dipidana  mati.  Pihak  Herry  Wirawan  tidak  menerima  atas hukuman  pidana  mati  dan  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung  namun  keputusan Mahkamah  Agung  yaitu  menolaknya  permintaan  kasasi  terdakwa  serta Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sehingga hukuman mati tetap diterima Terdakwa sesuai  keputusan Pengadilan Tinggi Bandung (Ni'am, 2023).
Dari berbagai hak di atas, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana mati kepada pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642  K/Pid.Sus/2022  dan  penelitian  ini  tujuannya  yaitu  agar  diketahuinya  dasar yang dipertimbangkan hakim untuk menetapkan keputusan pada perkara dipidana mati kepada pelaku kekerasan seksual  yang  dilakukan kepada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

## METODE PENELITIAN
Digunakannya yuridis normatif sebagai pendekatan penelitian untuk menelitinya data sekunder  maupun  bahan  pustaka  lewat  berbagai  bacaan  yang  terkait  pada  penelitian (Shinta  Namira,  2022).  Dilakukannya  penelitian  ini  agar  diketahuinya  dasar  yang dipertimbangkan hakim untuk penjatuhan keputusan perkara dipidana mati untuk pelaku
kekerasan  seksual  kepada  anak  sebagaimana  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Pasal 88 disebutkan bahwasanya kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan terhadap seluruh tindakan terpidana yang meminta banding.
Berdasarkan  Putusan  No.  5642  K/Pid.Sus/2022  tanggal  8  Desember  2022, pemeriksaan perkara oleh Mahkamah Agung terhadap tindakan terpidana khusus tingkatan kasasi  yang  Penuntut  Umum  ajukan  kepada  Kejaksaan  Negeri  Bandung  dan  Terdakwa. HERRY WIRAWAN sebagai terdakwa alias HERI bin DEDE diberikan dakwaan, yaitu:
Primair :  Tindakan  Terdakwa  sesuai  aturan  serta  terancam  terpidana  pada Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak juncto
Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berubah jadi Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) juncto Pasal  76  D  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17
Tahun 2016;
Subsidair Tindakan  Terdakwa  sesuai  aturan  serta  terancam  terpidana  pada Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2002  mengenai  Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang berubah jadi Pasal 81 Ayat (2), Ayat (3) juncto
Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
Mahkamah  Agung  menyebut,  tuntutan  terpidana  tanggal  11  Januari  2022  dari Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Bandung, tanggal 15 Februari 2022 Pengadilan Negeri Bandung atau Putusan Pengadilan Tingkat I No. 989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg, tanggal 4  April  2022  Pengadilan  Tinggi  Bandung  atau  Putusan  Pengadilan  Tingkat  II  No. 86/PID.SUS/2022/PT. BDG, membaca Akta permintaan kasasi No. 9/Akta.Pid/2022/PN. Bdg yang  Panitera  buat  kepada  Pengadilan  Negeri  Bandung  yang  keterangannya  berupa tanggal 27 April 2022 Terdakwa serta Penuntut Umum diajukan permintaan kasasi kepada keputusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 11 Mei 2022 memori kasasi yang diberikan ke Kejaksaan Negeri Bandung dari Pengacara menjadi permintaan kasasi I yang disetujui
pada tanggal 11 Mei 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 11 Mei 2022,  tanggal  9  Mei  2022  memori  kasasi  dari  Pengacara  Terdakwa sesuai  Surat  Kuasa Khusus 26 April 2022 itu menjadi permintaan kasasi II yang disetujui pada tanggal 9 Mei 2022  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Bandung,  dibacakan  juga  surat  lainnya  yang berkaitan.
Mahkamah  Agung,  mengukur  bahwasanya  Terdakwa  serta  Penuntut  Umum  yang memohon kasasi dengan format bisa  disetujui,  bahwasanya sebab  kasasi yang diberikan Pemohon Kasasi  I  dan  II  pada  memori  kasasi  seluruhnya  terdapat  pada  dokumen perkaranya,  bahwasanya kepada sebab asasi yang diberikan Pemohon Kasasi I serta II itu, pendapat Mahkamah Agung, yaitu:
- Bahwasanya Terdakwa serta Penuntut Umum alasan kasasinya tidak bisa dibetulkan, keputusan Judex  Facti  yang menyatakan Terdakwa terbukti melaksanakan tindakan terpidana “Dengan sengaja  melakukan  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan Pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali” dan menjatuhkan pidana “Mati” telah betul serta  tepat, hukum  yang  diterapkan  sudah  benar  serta tidak  melampaui kewenangannya;
- Bahwasanya pertimbangan sudah Judex Facti lakukan tentang fakta hukum serta alat buktinya yang jadi penentu Terdakwa bersalah, yaitu:
1. Bahwasanya Terdakwa menjadi Guru dan Pendidik di sebuah Pondok Pesantren mendidik  Santriwati,  mengajarkan  ilmu  agama,  dan  keterampilan  berbahasa Arab;
2. Bahwa pada mulanya anak-anak perempuan diajak Terdakwa agar ikut di Pondok Pesantren  miliknya  dengan  menjanjikan  biaya  Pendidikan  gratis  dan  juga menjanjikan untuk mendukung aspirasi dan cita-cita seluruh santriwati;
3. Bahwa  sebelum  melakukan  hubungan  seksual,  Terdakwa  terlebih  dahulu menceritakan masalah dengan istrinya yang sulit berhubungan seksual antara wanita serta pria, selanjurnya kalimat yang dibisikkan tidak jelas kepada korban dan kemudian melakukannya hubungan seksual dengan para Anak korban;
4. Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  terhadap  para  Santriwatinya tersebut dilakukan berkali-kali sehingga dari para Anak korban tersebut ada yang hamil dan melahirkan bayi hingga berjumlah keseluruhan sebanyak 9 (sembilan) orang;
5. Bahwa sikap tindak Terdakwa sebagai pria dewasa sekaligus sebagai seorang
Pendidik yang berinisiatif mengajak bersetubuh Anak yang di bawah umur, yang merupakan  santriwatinya,  terlepas  dari  Anak  korban  pernah  bersetubuh atau tidak  dengan  orang  lain  merupakan  bentuk  kesalahan  pada  diri  Terdakwa, adanya inisiatif dari Terdakwa tersebut juga menunjukan mens rea  dalam diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
6. Bahwa  dalam  kaitannya  persetubuhan  antara  anak-anak  dan  orang  dewasa, maka perlu diperhatikan adanya relasi kuasa yang dapat mengakibatkan Anak korban sebagai seorang perempuan berada dalam posisi tidak memilih atau sulit untuk menolak ajakan pelaku, yang dalam hal ini laki-laki yang lebih tua usianya juga  merupakan  Guru  di  Pesantren  tempat  Anak  korban  belajar.  Seringkali dalam  perkara  yang  demikian  terjadi victim  blaming  atau  menyalahkan kedudukan Anak Korban, termasuk riwayat masa lalu Anak korban yang pernah melakukan  persetubuhan.  Seharusnya  Terdakwa  sebagai  laki-laki  dewasa sekaligus  Pendidik  bisa  menahan  diri  untuk  menghindari  terjadinya persetubuhan. Sikap tidak bisa menjaga diri ini, dan mengajak terlebih dahulu untuk  berhubungan  badan  dengan  memaksa  menggunakan  pengaruhnya, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan melakukan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
7. Bahwa  pemaksaan  tidak  harus  dimaknai  sebagai  perbuatan  yang  bersifat kekerasan, namun sepanjang perbuatan tersebut membuat Anak korban tidak punya  pilihan  lain  selain  mengikuti  kemauan  pelaku,  hal  tersebut merupakan bentuk pemaksaan;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kelamin yang dimiliki ke alat kelamin  anak  korban,  baik  secara mengeluarkan  sperma  atau tidak, yang diantaranya  telah  menyebabkan  kehamilan  dan  lahirnya  bayi  tersebut,  telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5) juncto  Pasal 76 D Undang-
Undang  No.  17  tahun  2016  mengenai  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang  Undang  No.  23  Tahun  2022  mengenai  Perlindungan  Anak  menjadi Undang-Undang juncto  Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
9. Bahwa penanganan perkara kesusilaan haruslah melindungi kepentingan anak korban,karena anak korban yang usianya dibawah umur,cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika ada penanganan serius;
10. Bahwa  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  tanpa  memperhatikan  kepentingan anak korban akan memberikan dampak sosiologis bagi masyarakat yang akan memandang  perbuatat  persetubuhan  terhadap  anak  dibawah  umur  bukan sebagai kejahatan yang berat;
11. Bahwa  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  tanpa  memperhatikan  kepentingan anak korbam tidak bisa memberi efek jera untuk pelaku serta tidak memberi efek edukatif kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana tersebut dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
12. Bahwa terpidana mati, yaitu pidananya masih sah serta diakui menurut hukum Indonesia, khususnya menyangkut the most serious crime atau kejahatan paling serius,  yang  mana  kejahatan  terhadap  anak  dalam  jumlah yang  banyak  telah menimbulkan  dampak  yang  luar  biasa  di  masa  depan  bagi anak  termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan :
a. Jumlah korban yang banyak;
b. Akibat bagi anak korban yang telah hamil dan melahirkan anak;
c. Korban tindak pidana persetubuhan maupun cabul terhadap anak yang usianya dibawah umur, cenderung mempunyai dampak psikologis yang lama atas perbuatan pelaku jika tidak ada penanganan serius;
d. Pemberian  hukuman  yang  ringan  bagi  pelaku  tanpa  memperhatikan kepentingan  anak  korban  akan  memberikan  dampak  sosiologis  bagi masyarakat  yang  memandang  perbuatan  persetubuhan  terhadap  anak dibawah umur bukan sebagai kejahatan yang berat;
e. Pemberian  hukuman  yang  ringan  bagi  pelaku  tanpa  memperhatikan kepentingan anak korban tidak bisa memberi efek jera untuk pelaku serta tidak memberi efek edukatif kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana tersebut dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat;
f. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
g. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan terdakwa;
h. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 mengenai memidana supaya setara pada sifat kejahatan serta berat tanggal 30 juni 2000 yang
memerintahkan  agar  pengadilan  menjatuhkan  pidana  setimpal  dengan kejahatan  pelaku  dan  tidak  menyinggungnya  perasaan  keadilan  pada masyarakat;
maka  keputusan Judex  Facti  yang  telah  menjatuhkan  pidana  mati  terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan kondisi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
14. Bahwasanya  pertimbangan Judex  Facti  terkait  dengan  tidak  dikabulkannya tuntutan pembekuan, pencabutan, dan pembubaran Yayasan, Boarding School, dan Pondok Pesantren Terdakwa di  Kota Bandung, dapat  dibenarkan karena dalam perkara a quo, dakwaan ditujukan kepada pelaku secara individu tanpa menyertakan koorporasi ataupun Yayasan sebagai pelaku tindak pidana;
15. Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbang-pertimbangan  tersebut,  jadi permintaan  kasasi  baik  pada  peminta  Kasasi  I  maupun  II  itu  dikatakan  tidak diterima;
16. Terdakwa ditimbang terpidana, sehingga ditetapkan agar membayarnya biaya perkara dalam tingkatan kasasi.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang tidak menerima permintaan kasasi baik  pada  peminta  Kasasi  I  maupun  Kasasi  II,  maka  terdakwa  dijatuhi  hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung.
Berkenaan  pembahasan  di  atas  terkait  keputusan  Mahkamah  Agung  5642 K/Pid.Sus/2022, dapat disampaikan berbagai hal, yaitu :
1. Kewenangan  Mahkamah  Agung  dalam  pemeriksaan  serta  pemutusan  permintaan kasasi telah sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung bahwasanya tugas serta wewenang Mahkamah Agung dalam memutuskan serta memeriksa : a. permohonan kasasi.
2. Memeriksa pada tingkatan kasasi dilaksanakan Mahkamah Agung sesuai yang diminta setiap  pihak,  yakni  Terdakwa  serta  Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Negeri  Bandung serta adanya memori kasasi dari para pihak untuk mengetahui benar atau tidaknya bahwa  peradilan  sudah  melampaui  batasan  wewenang  yang  dimiliki,  telah  sesuai dengan Pasal 253 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981  mengenai  Hukum  Acara  Pidana,  dimana  pendapat  Mahkamah  Agung
berpendapat  yakni  Terdakwa  serta  Penuntut  Umum  alasan  kasasinya  tidak  bisa dibetulkan,  keputusan Judex  Facti  yang  menerangkan  sudah  dibuktikan  Terdakwa melaksanakan tindakan terpidana “Dengan sengaja  melakukan  kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan  dengannya  yang  dilakukan  Pendidik  menimbulkan korban lebih dari
1 (satu) orang beberapa kali”  serta menjatuhkan pidana  “Mati” terhadap Terdakwa telah  tepat  dan  disertai  dengan  pertimbangan  yang  cukup  termasuk  sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP  karena  pidana  mati  masih  sah  dan  diakui  menurut  hukum  Indonesia, khususnya menyangkut the  most  serious  crime, yang mana kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi  anak  termasuk  didalamnya.  Oleh  karena  itu  penjatuhan  pidana  mati  tidak bertentangan dengan hukum;
3. Pemeriksaan  sebagaimana  poin  2  di  atas  telah  memenuhi  Pasal  253  Ayat  2  yang bunyinya:
“ Pemeriksaan  sebagaimana  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  sekurang-kurangnya  tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari  berita acara  pemeriksaan dari  penyidik,  berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan  perkara  itu  beserta  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  atau  tingkat terakhir ”
Dalam  keputusan  Mahkamah  Agung  No.  5642  K/Pid.Sus/2022,  terdapat  beberapa hakim yakni Sri Mulyani, S.H., M.H. menjadi Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. serta Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. menjadi Anggota Hakim, saat memberikan putusan Hakim  memeriksa  perkara  dengan  membacanya  Tuntutan  Pidana  pada  Kejaksaan Negeri Bandung dari Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat I atau Pengadilan Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan  Kasasi,  Memori  Kasasi  di  Kejaksaan  Negeri  Bandung  dari  Penuntut Umum itu menjadi Pemohon Kasasi I dan dari Pengacara Terdakwa sesuai Surat Kuasa Khususnya  itu menjadi Pemohon Kasasi II, dan  juga  surat  lainnya ang terkait serta menimbangnya permohonan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pemohon Kasasi I serta II memberikan alasan kasasinya dalam memori kasasi.
4. Berdasarkan Kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Republik  Indonesia  No.  14  Tahun  1985  mengenai  Mahkamah  Agung  dikatakan bahwasanya  Mahkamah  Agung  pada  tingkatan  kasasi  membatalkannya  keputusan maupun ketetapan peradilan pada seluruh lingkungan peradilan dikarenakan :
a. Wewenang tidak dimiliki ataupun melebihi batasnya;
b. Penerapannya salah ataupun hukum yang ada dilanggar;
c. Persyaratan yang wajib pada aturan  perundang-undangan  lalai  dipenuhi yang ancaman kelalaiannya yakni membatalkan keputusan yang berkaitan.
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022, hakim memutuskan untuk menolak  permohonan  dari  Kasasi  I/Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri Bandung dan  dari  Kasasi  II/  Terdakwa  Hery  Wirawan  alias  Heri  bin  Dede  dengan pertimbangan  Putusan Judex  Facti  setelah  mempertimbangkan  mengenai  fakta hukum beserta alat pembuktian telah tepat.

## SIMPULAN
Dari hasil serta pembahasannya bisa diberikan kesimpulan bahwasanya dasar yang dipertimbangkan hakim untuk memberikan putusan perkara dipidana mati kepada pelaku kekerasan seksual pada anak studi Putusan Mahkamah Agung Nomo 5642 K/Pid.Sus/2022 adalah pemeriksaan dilakukan oleh 3 (tiga) Hakim dengan membacanya dokumen perkara pada peradilan lainnya di Mahkamah Agung, yaitu Tuntutan Pidana pada Kejaksaan Negeri Bandung  dari  Penuntut  Umum,  keputusan  peradilan  Tingkat  I  atau  Pengadilan  Negeri Bandung, Putusan Pengadilan Tingkat II atau Pengadilan Tinggi Bandung, Akta Permohonan Kasasi, Memori Kasasi Pengacara Terdakwa serta Penuntut Umum, dan surat- surat lain yang berkaitan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana Pasal 253 Ayat 1 huruf c dan Ayat 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim  berpendapat  bahwasanya  Terdakwa  serta  Penuntut  Umum  alasan kasasinya  tidak bisa dibetulkan, keputusan Judex Facti yang menerangkan dibuktikan sudah dilakukannya tindakan  terpidana  “ Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  memaksa  Anak  melakukan persetubuhan  dengannya  yang  dilakukan  Pendidik  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu) orang beberapa kali ” dan menjatuhkan pidana “Mati” terhadap Terdakwa telah tepat dan disertai dengan pertimbangan yang cukup termasuk sudah dipertimbangkan situasi yang membebankan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP karena pidana mati masih sah dan diakui menurut hukum  Indonesia,  khususnya  menyangkut the  most  serious  crime, yang mana
kejahatan terhadap anak dalam jumlah yang banyak telah menimbulkan dampak yang luar biasa di masa depan bagi anak termasuk didalamnya. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  sehingga  Hakim  memutuskan  menolak permintaan  dari  Penuntut  Umum/Kasasi  I  kepada  Kejaksaan  Negeri Bandung dan dari Terdakwa/Kasasi II Hery Wirawan alias Heri bin Dede. Terkait putusan itu sudah sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA
Hermastho, D. H. (2023). Manajemen SDM dalam Perspektif Nilai-Nilai Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah.  Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media.
K,  N.  S.  (2023,  Januari  Sabtu). detikhealth.  Dipetik  April  19,  2023,  dari https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6538669/ri-darurat-kekerasan-  seks- anak-kemenpppa-beberkan-datanya
Kementerian  Pendidikan,  K.  R.  (2023). kemdikbud.go.id.  Retrieved  April  19,  2023,  from https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2021
Ni'am,  S.  (2023,  Januari  Rabu). kompas.com.  Retrieved  April  19,  2023,  from https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/07400461/kasasi-ditolak-herry- wirawan-pemerkosa-13-santriwati-tetap-divonis-mati
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Putusan Mahkamah Agung Nomor 5642/K/Pid.Sus/2022
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Putusan Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG
Shinta  Namira,  R.  Z.  (2022).  Akibat  Hukum  Anak  Alami  Beserta  Upaya  Perlindungan Hukumnya. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum  QISTIE  Vol.  15  No.  2  November  2022, 188.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman