==================================================================================

## Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang
1 Ai Siti Farida, 2 Raden Faisal Maulana Nugraha
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; aisitifarida@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; faisalmaulana5@gmail.com

## Abstract
The existence of regional autonomy requires each region to manage its finances independently. In its financial management, in 2014-2017 Subang District had several problems such as, the largest  income  was  still  from  the  balance  fund  which  was  a  transfer  from  the  Central Government, low capital  expenditure, regional financial growth  was at  very low value, and inefficient  local  revenue.  This  study  aims  to  find  out  how  the  financial  performance  of  the Subang Regency Government in 2014-2017 was measured using regional financial ratios. This research is a qualitative descriptive study. In data collection researchers used the method of observation, interviews, and documentation. The type of  data used is primary data from the Subang District Government Budget Realization Report 2014-2017. The results of the analysis show that the Financial Performance of the Subang Regency Government in terms of (1) The independence ratio shows that Subang Regency is very independent, because the average is 17.1% (2) The harmony ratio of the Subang Regency government is more likely to prioritize operational expenditure than capital expenditure. Large operating expenses are at an average of  73.75%.  While  for  capital  expenditures  at  an  average  of  21.75%  (3)  Regional  financial growth ratios can be said to be still very low, because the average is 8.6% (4) The efficiency ratio of local revenue can be said to be inefficient, because the average the efficiency rate is 63.3%  (5)  The  effectiveness  ratio  of  Subang  Regency's  original  income  has  been  effective, because the average effectiveness is above 100% which is 113.8%.
Keywords:  Regional  Financial Performance,  Independence  Ratio,  Harmony  Ratio,  Growth Ratio, PAD Efficiency Ratio, PAD Effectiveness Ratio.

## Pendahuluan
Setiap  Pemerintah  daerah  baik  itu  yang  ada  di  tingkat  provinsi,  kabupaten,  dan  kota memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya secara berkala. Laporan pertanggung jawaban keuangan ini disusun sesuai aturan yang berlaku untuk  dinilai  apakah  berhasil  atau  tidak  dalam  menjalankan  tugasnya.  Analisis  laporan keuangan merupakan salah satu media atau cara yang dimaksdukan untuk melihat dan menilai kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Di  mana  analisis  laporan keuangan  merupakan  kegiatan  untuk  menginterpretasikan  angka-angka  dalam  laporan keuangan  dalam  rangka  menilai  kinerja  keuangan  yang  hasil  dari  analisis  tersebut  akan digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  ekonomi,  sosial,  atau  politik  (Mahmudi, 2016).  Analisis  laporan  keuangan  ini  berfokus  pada  laporan  keuangan  yang  memanfaatkan sebuah teknik analisis untuk mengetahui dan memahami isu serta peluang yang ada sehingga akan sangat bermanfaat dalam upaya pengambilan suatu keputusan.
==================================================================================
Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan sejumlah data dan informasi  yang memiliki  kebermanfaatan  bagi  orang-orang  yang  berkepentingan  maupun  masyarakat  pada umunya  dalam  mendorong  prinsip-prinsip  akuntabilitas  seperti  informasi  tentang  jumlah sumber  daya  keuangan  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pelaporan  dan  hasil  yang  diperoleh. Selain  itu,  juga  berguna  dalam  rangka  proses  pembuatan  keputusan  baik  itu  dalam  bidang sosial, politik, dan ekonomi karena dapat memberikan berbagai informasi mengenai sumber, pengalokasian,  dan  penggunaan  sumber  daya  keuangan  (Wahyu,  2015).  Sementara  tujuan pengukuran  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  menurut  Mardiasmo  dalam (Adhiantoko, 2013) adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah, pengukuran kinerja harus membantu  pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program  kerja sehingga pada akhirnya akan  meningkatkan  efisiensi  penyediaan  layanan  publik,  mengalokasikan  sumber  daya  dan membuat  keputusan,  dan  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  publik  dan  meningkatkan komunikasi kelembagaan.
Dalam  rangka  menjaga  kualitas  dan  kredibilitas  sebuah  laporan  keuangan,  maka kegiatan  analisis  ini  membutuhkan  Teknik  atau  cara  tertentu  yang  tepat  supaya  kegiatan analisis  ini  dapat  berguna  bagi  para  pemangku  kebijakan  dan  pengambil  keputusan.  Ada beberapa  teknik  analisis  untuk  menganalisis  laporan  keuangan,  yaitu  diantaranya  analisis varians, analisis rasio, analisis pertumbuhan, analisis regresi, dan analisis prediksi. Salah satu teknik  yang  sering  digunakan  adalah  melakukan  perhitungan  menggunakan  analisis  rasio keuangan. Analisis rasio keuangan sendiri adalah merupakan perbandingan antara dua angka atau lebih yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk  menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2016).
Pertama, yaitu analisis rasio kemandirian dimana kemandirian suatu keuangan daerah mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  mamiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  dalam mengelola  dan  mengurusi  sendiri  program,  kegiatan,  serta  pelayanan  kepada  masyarakat. Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerahnya (PAD), juga yang berkaitan dengan sumber-sumber lainnya seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah di  tingkat pusat (Halim, 2007).  Cara menghitung suatu  perbandingan kemandirian keuangan daerah  yaitu  dengan  melakukan  pembagian  jumlah  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dengan jumlah  pendapatan  yang  berasal  dari  transfer  pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman daerah.  Semakin  tinggi  jumlah  perbandingan  maka  semakin  memperlihatkan  bahwa  daerah tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang mandiri  (Mahmudi, 2016). Sebagaimana tabel berikut ini:
==================================================================================
Kedua yaitu rasio efektivitas PAD, dimana tipe rasio ini menekankan pada kapabilitas pemerintah  daerah  untuk  dapat  mewujudkan  PAD  yang  berkaitan  dengan  target  yang sebelumnya  telah  direncanakan  dan  ditetapkan.  Tentunya  target  ini  atas  dasar  pertimbangan potensi  dan  kemampuan  riil  daerah  tersebut.  Penghitungan  rasio  efektivitas  untuk  PAD  ini dilakukan  dengan  cara  mengkomparasikan  antara  pendapatan  PAD  yang  terealisasi  dengan pendapatan PAD yang mencapai target (Mahmudi, 2016).  Sebagaimana tabel rumus berikut ini:

## Sumber: Mahmudi, 2016
Ketiga  yaitu  rasio  efisiensi  PAD,  dimana  rasio  ini  merupakan  rasio  yang mencerminkan hubungan diantara jumlah yang dihasilkan untuk mendapatkan penghasilan dan ketercapaian penghasilan yang diperoleh. Kinerja pemerintah daerah dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan efektif jika rasio yang diperoleh adalah kurang dari 100% atau kurang dari satu. Rasio efisiensi yang semakin kecil, maka menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Sebagaimana tabel rumus berikut ini:

## Sumber: (Mahmudi, 2016)
Keempat  yaitu  rasio  keserasian  yang  membahas  mengenai  belanja  operasi,  dimana rasio  ini  merupakan  perbandingan  dari  total  biaya  operasional  dan  pengeluaran  daerah. Hubungan ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada setiap pengguna atau pihak yang berkepentingan  mengenai  laporan  tentang  bagian-bagian  pengeluaran  daerah  yang
==================================================================================
didistribusikan  untuk  pengeluaran  operasional.  Belanja  operasional  sendiri  merupakan  jenis belanja yang kebermanfaatannya dirasakan dalam kurun waktu satu tahun keuangan. Sehingga hal tersebut bersifat jangka pendek dan pada beberapa kasus dapat berjalan secara kontinu dan konsisten.  Berikut ini merupakan rumus dari rasio belanja operasi:
Rasio Belanja modal sendiri merupakan komparasai antara jumlah keseluruhan belanja modal yang terealisasi dengan jumlah keseluruhan belanja daerah. Berdasarkan pada tipe rasio ini, setiap pengguna laporan dapat melihat dengan jelas bagian dari pengeluaran daerah yang diperuntukkan  untuk  investasi  dalam  bentuk  belanja  modal  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:
Kelima,  yaitu  rasio  pertumbuhan  yang  menilai  seberapa  mampu  pemerintah  daerah untuk  menjaga  konsistensi  serta  memperbaiki  capaian-capaian  yang  sudah  baik  dan  yang belum optimal dari satu periode ke periode berikutnya. Pentingnya pemahaman tentang rasio pertumbuhan  untuk  setiap  komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran  ini  adalah  untuk menilai  potensi  dan  hasil  yang  telah  dicapai  sehingga  kedepan  membutuhkan  perhatian  dan tindak lanjut (Halim, 2007). Rasio pertumbuhan dapat dinilai menggunakan rumus dan kriteria seperti berikut:

## Sumber: Dajan dalam Jurnal (Utomo, 2011)
Kabupaten Subang ialah salah satu daerah otonom yang sedang berkembang di Jawa Barat.  Hal  tersebut  adalah  implikasi  dari  sejumlah  kebijakan  dan  program  pembangunan pemerintahan daerahnya. Pembangunan merupakan bagian dari sekian program yang ada pada pemerintah Kabupaten Subang yang mendapatkan perhatian dan daya Tarik cukup besar dari masyarakat  Subang  itu  sendiri.  Beberapa  diantaranya  dapat  dilihat  dari  sejumlah  program pembangunan seperti perbaikan disepanjang jalan raya utama, pembangunan berbagai macam taman kota, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan tempat-tempat wisata alam yang baru. Tentu hal ini menjadi sebuah perhatian untuk masyarakat luas.
Pujian  pun  dilontarkan  oleh  Kementerian  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  melalui penerimaan penghargaan atas kinerja status Sangat Tinggi (ST) bintang 3 dalam pelaksanaan Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPDD) Tahun  2016  (Tintahijau.com,  2018).  Selain  itu,  jika  mengacu  kepada  laporan  keuangan Pemkab  Subang  dalam  lima  tahun  beruntun  menunjukkan  hasil  yang  positif.  Sesuai  yang tertera pada gambar:
==================================================================================
__________________________________________________________________________________ Ai Siti Farida & Raden Faisal Maulana Nugraha

## Sumber : DPPKAD Kab. Subang, 2016
Berdasarkan grafik tersebut bahwa pendapatan daerah Kabupaten Subang mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan pendapatan daerah setiap tahun terjadi pada semua pos pendapatan, yaitu pos PAD, lain-lain pendapatan yang  sah  serta  dana  perimbangan.  Namun  dibalik  itu,  ada  beberapa  permasalahan  yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten Subang.
Masalah  Pertama  yaitu  pendapatan  terbesar  masih  dari  Dana  Perimbangan  yang merupakan  transferan  dari  Pemerintah  Pusat.  Sedangkan  kontribusi  PAD  terhadap  APBD sebagai potret kemandirian daerah dan efektivitas otonomi daerah masih sangat kecil dibawah 15%.
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah) Tahun
Biaya pemerolehan
PAD
Realisasi PAD Persentase Nilai 2014 162.371.817.986,00 262.619.476.530,00 61.83 Tidak Efisien 2015 215.869.694.978,00 314.047.989.351,00 68.74 Tidak Efisien 2016 301.951.911.754,00 360.621.220.370,00 83.73 Tidak Efisien 2017 228.133.011.195,00 581.810.550.070,00 39.21 Kurang Efisien
==================================================================================
Masalah kedua, dalam  rasio  keserasian  modal  pemerintah  kabupaten  Subang  untuk tahun 2014-2015 mengalami peningkatan walaupun tidak begitu signifikan. Namun di tahun 2016  justru  mengalami  stagnan  dan  bahkan  tahun  2017  mengalami  penurunan.  Hal  tersebut tertera pada tabel:

## Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Masalah ketiga, pada  rasio  pertumbuhan  keuangan  daerah  pemerintah  kabupaten Subang  untuk  tahun  2015-2017  mengalami  peningkatan  pada  setiap  tahunnya.  Akan  tetapi peningkatan tersebut masih pada nilai kriteria yang sangat rendah, sebagai yang terdapat dalam tabel:

## Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Masalah keempat, pada  rasio  efisiensi  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Subang  untuk Tahun  2014-2016  mengalami  peningkatan.  Yang  berarti  peningkatan  tersebut  menandakan tidak efisiensinya dalam mengelola penerimaan PAD, sebagai mana tertera dalam tabel berikut:
Tahun PAD Kab. Subang Bantuan dari Pusat dan Provinsi Persentase Nilai 2014 262.619.476.530,00 1.968.478.953.458,00 13,34% Rendah Sekali 2015 314.047.989.351,00 2.087.917.733.091,00 15,04% Rendah Sekali 2016 360.621.220.370,00 2.470.660.190.590,00 14,60% Rendah Sekali 2017 581.810.550.070,00 2.282.430.023.762,00 25,49% Rendah Tahun Belanja Modal Total Belanja Persentase 2014 484.223.520.521 2.169.100.504.872 22% 2015 479.480.492.144 2.114.883.423.167 23% 2016 524.265.605.647 2.262.396.564.685 23% 2017 486.430.787.962 2.502.250.774.730 19%
==================================================================================

## Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Dari uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  tahun  2014-2017  yang  diukur  dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

## Metode Peneltian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Metode deskriptif-kualitatif sesuai untuk penelitian yang akan dilakukan ini, di mana peneliti berusaha untuk  mendeskripsikan  hasil  analisis rasio  keuangan  Pemerintah  daerah  Kabupaten  Subang. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) Kabupaten  Subang.  Dalam  menentukan  sampel,  peneliti  menggunakan  sampling  purposive yang bertujuan untuk mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria tertentu. Sampel dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Subang berupa laporan realisasi anggaran tahun 2014-2017.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu pertama data primer yang  berasal  dari  observasi  dan  wawancara  mendalam  pada  BKAD  Kabupaten  Subang. Wawancara  tersebut  dilakukan  kepada  3  orang  responden  yakni  Casari  (Kasubid  Pelaporan Bidang Akuntansi Pelaporan), Deden Sujatnika (Kasubid Penagihan Pajak Daerah Lainnya), dan Bay Zainatuddaroin (Kasubid Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan) pada tanggal 22 April  2019,  dengan  masing-masing  sembilan  pertanyaan.  Kedua,  yaitu  data  sekunder  yang diperoleh  dari  studi pustaka, buku, internet, jurnal  yang dapat  membantu  melangkapi  kajian proses penelitian. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## Hasil Dan Pembahasan
A. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  Tahun  2014-2017  berdasarkan  Rasio Kemandirian PAD
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:
Tahun  Total pendapatan Total Belanja Pn-p0 Persentase 2014 2.231.098.381.864  2.169.100.504.872  4.400.198.886.736 - 2015 2.401.803.549.942  2.114.883.423.167  4.516.686.973.109 3% 2016 2.571.077.097.133  2.262.396.564.685  4.833.473.661.818 7% 2017 2.864.240.573.832  2.502.250.774.730  5.366.491.348.562 11%
Rasio Kemandirian =
Pendapatan Asli Daerah Trasnfer Pusat atau Provinsi dan pinjaman 𝑥 100
==================================================================================
Berikut  perhitungan  Rasio  Kemandirian  keuangan  daerah  kabupaten  Subang  Tahun Anggaran 2014-2017:
Adapun  hasil  dari  analisis  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten  Subang tertera dalam tabel berikut:
Berdasarkan  hasil  perhitungan  Rasio  Kemandirian  PAD  Kabupaten  Subang menunjukkan  bahwa  kemandirian  Kabupaten  Subang  masih  instruktif  yang  berarti  masih bergantung kepada bantuan dari pusat dan provinsi. Dalam tiga tahun berturut-turut, PAD dan bantuan  dari  pusat  mengalami  peningkatan  yaitu  pada  tahun  2014-2016.  Bahkan  PAD Kabupaten  Subang  selama  empat  tahun  berturut-turut  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan, yaitu pada tahun 2014 PAD yang terealisasi mencapai Rp. 262.619.476.530. Tahun 2015  PAD  yang  dicapai  oleh  Kabupaten  Subang  mencapai  Rp.  314.047.989.351.  Tahun berikutnya 2016 sebesar Rp. 360.621.220.370. Dan pada tahun 2017 PAD yang dicapai oleh Kabupaten  Subang  mengalami  peningkatan  yang  signifikan,  yaitu  sebesar  Rp. 581.810.550.070. Jika hanya dilihat dari pencapaian PAD, maka Kabupaten Subang mendapat nilai yang baik karena setiap tahunnya PAD yang dicapai terus mengalami penigkatan. Namun untuk  melihat  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang  berdasarkan  rasio
Rasio Kemandirian 2014 = 262.619.476.530 1.968.478.953.458 𝑥 100
= 13.34 %
Rasio Kemandirian 2015 = 314.047.989.351 2.087.917.733.091 𝑥 100
= 15.04 %
Rasio Kemandirian 2016 = 360.621.220.370 2.470.660.190.590 𝑥 100
= 14.60 % Rasio Kemandirian 2017 = 581.810.550.070 2.282.430.023.762 𝑥 100
= 25.49 %
Tahun PAD Kab. Subang Bantuan dari Pusat dan Provinsi Persentase Nilai 2014 262.619.476.530,00 1.968.478.953.458,00 13,34% Rendah Sekali 2015 314.047.989.351,00 2.087.917.733.091,00 15,04% Rendah Sekali 2016 360.621.220.370,00 2.470.660.190.590,00 14,60% Rendah Sekali 2017 581.810.550.070,00 2.282.430.023.762,00 25,49% Rendah
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
==================================================================================
kemandirian PAD tidak hanya dilihat dari pencapaian PAD dari  tahun ke tahun, akan tetapi harus dilihat juga perbandingan dengan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Bantuan  dari  pemerintah  pusat  maupun  provinsi  yang  relatif  besar  menjadi  sebuah permasalahan tersendiri untuk kemandirian Kabupaten Subang. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat  bahwa  bantuan  dari  pemerintah  pusat  dan  provinsi  kepada  Pemerintah  Kabupaten Subang  sebesar  Rp.  1.968.478.953.458  pada  tahun  2014.  Pada  tahun  2015  bantuan  tersebut mengalami peningkatan menjadi Rp. 2.087.917.733.091. pada tahun berikutnya bantuan dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  kembali  mengalami  peningkatan  menjadi  Rp. 2.470.660.190.590. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 2.282.430.023.762. Hal tersebut mengakibatkan kemandirian Kabupaten Subang berada pada titik 13,34%. Tahun berikutnya pada tahun 2015 pada titik 15,04%. Pada tahun 2016 mengalami  penurunan kembali  menjadi 14,6%. Walaupun pada ahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 25,49%, namun hal itu tetap masih berada pada posisi rendah. Jadi, kinerja keuangan Kabupaten Subang berdasarkan rasio kemandirian daerah secara keseluruhan berada pada  posisi  rendah,  hal  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih tinggi.
B. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  Tahun  2014-2017  berdasarkan  Rasio Keserasian
Analisis rasio keserasian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Berikut hasil dari perhitungan rasio keserasian (belanja operasional) Kabupaten Subang tahun anggaran 2014-2017:
Rasio Belanja Operasional = Realisasi Total Belanja Operasional Total Belanja 𝑥 100 Rasio Belanja Modal = Realisasi Total Belanja Modal Total Belanja 𝑥 100
Rasio Belanja Operasional 2014 = 1.306.896.236.815 2.169.100.504.872 𝑥 100
= 60%
Rasio Belanja Operasional 2015 = 1.633.934.742.364 2.114.883.423.167 𝑥 100
= 77%
Rasio Belanja Operasional 2016 = 1.735.172.298.750 2.262.396.564.685 𝑥 100
= 77%
Rasio Belanja Operasional 2017 = 2.015.180.259.588 2.502.250.774.730 𝑥 100
==================================================================================
Adapun hasil perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Operasional) Kabupaten Subang tercantum pada tabel berikut:
Pada tabel di atas, dapat dilihat persentase belanja operasi Kabupaten Subang selama empat  tahun  beruntun  selalu  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2014  belanja  operasi mencapai Rp. 1.306.896.236.815 atau 60% dari total belanja. Pada tahun 2015 belanja operasi meningkat menjadi Rp. 1.633.934.742.364 atau 77% dari keseluruhan belanja. Adapun pada tahun 2016 belanja operasi sebesar Rp. 1.73.5172.298.750 atau masih tetap berada pada 77% dari belanja keseluruhan. Dan pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.  2.015.180.259.588  atau  menjadi  81%  dari  keseluruhan  belanja.  Walaupun  secara persentase  pada  tahun  2015  dan  2016  berada  pada  posisi  yang  sama  yaitu  77%,  tapi  secara nominal belanja operasi pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.
Adapun perhitungan Rasio Keserasian (Belanja Modal) dapat dilihat dari tabel berikut:
Tahun Belanja Operasional Total Belanja Persentase 2014 1.306.896.236.815 2.169.100.504.872 60% 2015 1.633.934.742.364 2.114.883.423.167 77% 2016 1.735.172.298.750 2.262.396.564.685 77% 2017 2.015.180.259.588 2.502.250.774.730 81%

## Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Rasio Belanja Modal 2014 = 484.223.520.521 2.169.100.504.872 𝑥 100 = 22% Rasio Belanja Modal 2015 = 479.480.492.144 2.114.883.423.167 𝑥 100 = 23% Rasio Belanja Modal 2016 = 524.265.605.647 2.262.396.564.685 𝑥 100 = 23% Rasio Belanja Modal 2017 = 486.430.787.962 2.502.250.774.730 𝑥 100
= 19%
==================================================================================
Berikut  hasil  dari  perhitungan  Rasio  Keserasian  (Belanja  Modal)  Kabupaten  Subang Tahun Anggaran 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Pada tabel tersebut, terlihat belanja modal Kabupaten Subang secara persentase berada pada titik 22% dari total belanja atau sebesar Rp. 484.223.520.521 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 secara nominal mengalami penurunan menjadi Rp. 479.480.492.144 atau 23% dari total belanja.  Pada  tahun  berikutnya  belanja  modal  mengalami  kenaikan  kembali  menjadi  Rp. 524.265.605.647 namun secara persentase berada pada 23% dari total belanja. Adapun pada tahun 2017 belanja modal mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 486.430.787.962 atau sebesar 19% dari total belanja.
Meskipun pada saat ini, penggunaan belanja modal dan belanja operasional belum ada standar  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  maupun  belum  ada  standar  penialian  yang dikemukakan  oleh  para  ahli,  sehingga  walaupun  belanja  operasional  lebih  besar  dari  pada belanja modal hal ini belum bisa dikatakan hal yang kurang baik.
C. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  Tahun  2014-2017  berdasarkan  Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah
Adapun rumus untuk mengetahui nilai rasio pertumbuhan adalah:
Tahun Belanja Modal Total Belanja Persentase 2014 484.223.520.521 2.169.100.504.872 22% 2015 479.480.492.144 2.114.883.423.167 23% 2016 524.265.605.647 2.262.396.564.685 23% 2017 486.430.787.962 2.502.250.774.730 19%
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Rasio Pertumbuhan/r = 𝑝𝑛 − 𝑝𝑜 𝑝𝑜 𝑥 100
Keterangan:   Pn  = Pendapatan, Belanja, yang dihitung tahun n
Po =  Pendapatan,  Belanja,  yang  dihitung  tahun  o  (Tahun sebelumnya) r = Rasio pertumbuhan
==================================================================================
Berikut  perhitungan  Rasio  Pertumbuhan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  tahun  2015- 2017:
Berikut  hasil  perhitungan  Rasio  Pertumbuhan  Kabupaten  Subang  Tahun  Anggaran 2015-2017:
Berdasarkan  hasil  perhitungan  rasio  belanja  yang  tertera  pada  tabel  di  atas,  bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Subang mengalami penurunan pada tahun 2015 namun terjadi peningkatan selama tiga tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Subang mengeluarkan  dana  belanja  sebesar  Rp.  2.169.100.504.872.  pada  tahun  2015  mengalami penurunan  sebesar  -2,5%  menjadi  Rp.  2.114.883.423.167.  Namun  pada  tahun  berikutnya mengalami  peningkatan  sebesar  7%  menjadi  Rp.  2.262.396.564.685.  Begitupun  pada  tahun 2017  menglami  peningkatan  kembali  sebesar  10,6%  belanja  Pemerintah  Kabupaten  Subang menjadi Rp. 2.502.250.774.730.
r Belanja 2014 − 2015 = 2.114.883.423.167 − 2.169.100.504.872 2.169.100.504.872 𝑥 100
= -2,5%
r Belanja 2015 − 2016 = 2.262.396.564.685 − 2.114.883.423.167 2.114.883.423.167 𝑥 100 = 7% r Belanja 2016 − 2017 = 2.502.250.774.730 − 2.262.396.564.685 2.262.396.564.685 𝑥 100
= 10,6%
r Pendapatan 2014 − 2015 = 2.401.803.549.942 − 2.231.098.381.864 2.231.098.381.864 𝑥 100
= 7,6%
r Pendapatan 2015 − 2016 = 2.571.077.097.133 − 2.401.803.549.942 2.401.803.549.942 𝑥 100
= 7%
r Pendapatan 2016 − 2017 = 2.864.240.573.832 − 2.571.077.097.133 2.571.077.097.133 𝑥 100
= 11,4%
Tahun  Total Belanja (Pn) Total Belanja (Po) Pn-p0 Persentase 2015 2.114.883.423.167  2.169.100.504.872  -54.217.081.705 -2,5% 2016 2.262.396.564.685  2.114.883.423.167  147.513.141.518 7% 2017 2.502.250.774.730  2.262.396.564.685  239.854.210.045 10,6%
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
==================================================================================
Berdasarkan  tabel  tersebut  sesuai  dengan  hasil  perhitungan  pendapatan  bahwa pendapatan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  selalu  mengalami  peningkatan.  Pada  tahun  2014 realisasi  pendapatan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  sebesar  Rp.  2.231.098.381.864.  Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 7,6% yaitu menjadi Rp. 2.401.803.549.942. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali, namun peningkatan tersebut lebih kecil dari tahun sebelumnya,  yaitu  sebesar  7%  menjadi  Rp.  2.571.077.097.133.  Sedangkan  pada  tahun berikutnya  mengalami  peningkatan  yang  lebih  tinggi  dari  tahun-tahun  sebelumnya,  yaitu sebesar  11,4%  menjadi  Rp.  2.864.240.573.832.  Adapun  kenapa  pertumbuhan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Subang rendah, terutama dalam pertumbuhan pendapatan setiap tahunnya adalah dikarenakan di antaranya tidak semua SKPD itu memiliki penerimaan.
Berdasarkan dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Subang selalu  melakukan  perkembangan  untuk  mencapai  target  pendapatan  pada  setiap  tahunnya. Namun pada tahun 2017, dengan meningkatnya capaian target pendapatan justru disertai juga dengan meningkatnya belanja daerah yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,6%. Sedangkan pada tahun 2015 cukup baik  meskipun  realisasi  pendapatan berkembang hanya 7% tetapi  disertai dengan menurunnya belanja sebesar 2,5%.
D. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  Tahun  2014-2017  berdasarkan  Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Dalam  melakukan  analisis  rasio  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
Tahun Total pendapatan (Pn) Total Pendapatan (Po) Pn-p0 Persentase 2015 2.401.803.549.942  2.231.098.381.864 170.705.168.078 7,6% 2016 2.571.077.097.133  2.401.803.549.942  169.273.547.191 7% 2017 2.864.240.573.832  2.571.077.097.133  293.163.476.699 11,4%
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
Rasio Efisiensi PAD = 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100
==================================================================================
Berikut perhitungan dari rasio efisiensi PAD Kabupaten Subang tahun anggaran 2014- 2017:
Berikut  hasil  perhitungan  Rasio  Efisiensi  PAD  Kabupaten  Subang  Tahun  Anggaran 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  diketahui  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Subang berdasarkan  rasio  efisiensi  PAD  dapat  dinilai  kurang  baik.  Terlihat  pencapaian  PAD  setiap tahun mengalami peningkatan namun diiringi dengan biaya yang relatif tinggi. Pada tahun 2014 yang direalisasikan mencapai Rp. 206.423.025.875 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 262.619.476.530.  Yang  berarti  tingkat  efisiensi  PAD  Kabupaten  Subang  pada  titik  61.8% dengan nilai tidak efisien. Tahun 2015 realisasi PAD meningkat menjadi Rp. 314.047.989.351 dengan  biaya  Rp.  215.869.694.978  sehingga  nilai  efisiensi  PAD  berada  pada  titik  68.7% dengan  nilai  tidak  efisien.  Pada  tahun  berikutnya  realisasi  PAD  mengalami  peningkatan kembali sebesar Rp. 360.621.220.370 dengan biaya pemerolehan sebesar Rp. 301.951.911.754 itu artinya efisiensi  PAD pada tahun 2016 ini berada pada titik 83.7% dengan nilai efisiensi tidak efisien. Dan pada tahun 2017 lagi-lagi realisasi PAD mengalami peningkatan sebesar Rp. 581.810.550.070 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 228.133.011.195 sehingga tingkat efisiensi  PAD  berada  pada  titik  39.2%  yang  artinya  nilai  ini  lebih  baik  dari  tiga  tahun sebelumnya dan berapa pada nilai kurang efisien.
Rasio Efisiensi 2014 = 162.371.817.986,00 262.619.476.530,00 𝑥 100
= 61,83%
Rasio Efisiensi 2015 = 215.869.694.978,00 314.047.989.351,00 𝑥 100
= 68,74%
Rasio Efisiensi 2016 = 301.951.911.754,00 360.621.220.370,00 𝑥 100
= 83,73%
Rasio Efisiensi 2017 = 228.133.011.195,00 581.810.550.070,00 𝑥 100 = 39,21%
Tahun Biaya pemerolehan PAD Realisasi PAD Persentase Nilai 2014 162.371.817.986,00 262.619.476.530,00 61.83 Tidak Efisien 2015 215.869.694.978,00 314.047.989.351,00 68.74 Tidak Efisien 2016 301.951.911.754,00 360.621.220.370,00 83.73 Tidak Efisien 2017 228.133.011.195,00 581.810.550.070,00 39.21 Kurang Efisien
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
==================================================================================
Hal  tersebut  dapat  terjadi  demikian  dikarekan  berbagai  faktor,  di  antaranya  untuk menyiapkan  sarana  dan  pra  sarana.  Selain  itu,  faktor  dari  SKPD  yang  tidak  memiliki penerimaan  dan  bahkan  dalam  menjalankan  belanja  operasionalnya  dapat  dikatakan  relatif tinggi pun mempengaruhi dalam efisiensi penerimaan PAD.
E. Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  Tahun  2014-2017  berdasarkan  Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Adapun rumus untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:
Berikut perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Subang tahun anggaran 2014- 2017:
Berikut  hasil  analisis  Rasio  Efektivitas  PAD  Kabupaten  Subang  dapat  terlihat  pada tabel berikut:
Rasio Efisiensi PAD 2014 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑥 100 Rasio Efisiensi PAD 2014 = 262.619.476.530 206.423.025.875 𝑥 100 = 127,22%
Rasio Efisiensi PAD 2015 = 314.047.989.351 281.201.689.946 𝑥 100 = 111,68%
Rasio Efisiensi PAD 2016 = 360.621.220.370 326.015.455.956 𝑥 100 = 110,61%
Rasio Efisiensi PAD 2017 = 581.810.550.070 549.468.089.021 𝑥 100 = 105,89%
Tahun Target Realisasi PAD Persentase Nilai 2014 206.423.025.875,00  262.619.476.530,00 127,22% Sangat Efektif 2015 281.201.689.946,00  314.047.989.351,00 111,68% Sangat Efektif 2016 326.015.455.956,00  360.621.220.370,00 110,61% Sangat Efektif 2017 549.468.089.021,00  581.810.550.070,00 105,89% Sangat Efektif
Sumber: LRA kabupaten Subang (diolah)
==================================================================================
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD yang tertera dalam tabel  di atas, dapat diketahui anggaran PAD kabupaten Subang selalu mengalami kenaikan dari tahun 2014- 2017.  Kenaikan  anggran  PAD  tersebut  diiringi  dengan  selalu  mengalami  kenaikan  realisasi PAD pada setiap tahunnya. Pada tahun 2014, anggaran PAD Kabupaten Subang sebesar Rp. 206.423.025.875 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 262.619.476.530 yang berarti berada pada titik 127,2%. Pada tahun 2015 anggaran dinakkan menjadi  sebesar Rp. 281.201.689.946 dan realisasinya adalah sebesar Rp. 314.047.989.351 dengan nilai efektivitas 111,6%. Pada tahun 2016  anggaran  mengalami  kenaikkan  kembali  menjadi  sebesar  Rp.  326.015.455.956  dengan realisasinya  sebesar  Rp.  360.621.220.370  namun  pada  nilai  efektivitasnya  mengamali penurunan  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  110,6%.  Adapun  pada  tahun  2017,  anggaran dinaikkan  dengan  relatif  tinggi  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  sebesar  Rp.  549.468.089.021 dengan realisasi sebesar Rp. 581.810.550.070 dengan nilai efektivitasnya sebesar 105,8%.
Menurut  uraian  tersebut,  hasil  perhitungan  pada  rasio  efektivitas  PAD  Pemerintah Kabupaten  Subang  dari  tahun  2014-2017  telah  dikatakan  efektif  karena  pada  dasarnya  nilai rasionya  telah  melebihi  100%.  Hal  ini  disebabkan  adanya  potensi-potensi  baru  yang berkembang sehingga dapat dimaksimalkan dalam upaya meningkatkan PAD. Selain itu adanya evaluasi  yang  dilakukan  setiap  tahunnya  dan  juga  pengawasan  dari  pimpinan  akan  memiliki dampak untuk tahun berikutnya sehingga menjadi lebih baik lagi.

## Simpulan
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Subang pada tahun 2014- 2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali. Selain itu,  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  pada  tahun  2014-2017  jika  dilihat berdasarkan  rasio  keserasian  belanja  modal  dengan  belanja  operasional  dapat  dikatakan pemerintah Kabupaten Subang lebih cenderung mengutamakan belanja operasional dari pada belanja modal. Kemudian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014- 2017  berdasarkan rasio  pertumbuhan  keuangan  daerah  dapat  dikatakan  masih  sangat  rendah. Selanjutnya  kinerja  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Subang  pada  tahun  2014-2017 berdasarkan rasio efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisien. Namun, kendati demikian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2014-2017 ditinjau dari rasio efektivitas pendapatan asli daerah berjalan efektif karena efektivitasnya sudah di atas 100% yaitu masing- masing sebesar: 127,2%; 111,6%; 110,6%; dan 105,8%.
==================================================================================

## Referensi
Adhiantoko, H. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada  Dinas  Pendapatan  dan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Blora  Tahun  2007-2010. Yogyakarta:  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV. Pustaka Setia
Fauziyah,  S.  (2017). Analisis  Rasio  Keuangan  Pemerintah  Kota  bandung  Tahun  Anggaran 2014-2016. Bandung: Program Studi Adminisrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Halim, A. (2017). Akuntansi Keuangan Daerah . Yogyakarta: Selemba Empat.
Halim, A. (2012). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Hikmawati, F. (2017). Metodologi Penelitian. Depok: PT Raja Grafindo.
Lilis, A. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2012- 2016. Bandung:  Program  Studi  Adminisrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah .  Yogyakarta:  STIM YKPN.
Mahsun, M. (2011). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
Megawati, F. (2004). Analisis Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan antar Perbankan Syari’ah dan Konvensional. Universitas Shanata Darma.
Munawir, A. (2014). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Musthofa,  Y.  (2018). Analisis  Laporan  Keuangan  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Purwakarta  Tahun  Anggaran  2014-2016. Bandung: Program  Studi Adminisrasi  Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Nordiawan, D. & Hertianti, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat.
Nuraeni,  N.  (2016). Analisis  Rasio  Kinerja  Keuangan  Badan  Pengelolaan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2012-2016. Bandung:  Program  Studi Adminisrasi  Publik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Islam  Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Pasolong, H. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rifqi,  M.  (2011). Akuntansi  Keuangan  Syariah  Konsep  dan  Implementasi  PSAK  Syariah . Yogyakarta: P3EI Press.
Rosidin, U. (2015). Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Setia.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Sumarsono, S. (2010). Manajeman Keuangan Pemerintahan. Jember: Graha Ilmu.
==================================================================================
Suwanda,  D.  (2015). Sistem  Akuntansi  Akrual  Pemerintah  Daerah. Jakarta:  Ikrar Mandiriabadi.
Tanjung,  A.  H. (2014). Akuntansi  Pemerintah  Daerah  Berbasis  Akrual:  Pendekatan  Teknis Sesuai PP No 71/2010. Bandung: Alfabeta.
Suparman,  N.  (2017). Evaluasi  Pelimpahan  Sebagai  Kewenangan  Bupati  Kepada  Camat  di Kecamatan Sagalaherang. Subang. Jurnal Politik Indonesia.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah.
Utomo, D. P. (2011). Analisis Rasio Keuangan APBD sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok timur Tahun Anggaran 2007-2009. Jurnal Educatio, 4, 57-80.
Wahyuddin, I.  (2017). The Application of  accounting Zakat  on The Center of  Rumah Zakat Indonesia Foundation Bandung. Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.