## PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961
(Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)
Desak Komang Budiarsini 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ni Putu Rai Yuliartini 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {desakkomang27@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  pengaturan  hukum  yang  terdapat  dalam Konvensi  Wina  1961  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  hak  kekebalan  diplomatik  terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban  negara  terhadap  penyadapan  yang  dilakukan  Australia  terhadap  Indonesia. Terkait jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, sehingga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus.  Adapun  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan  dengan  teknik  deskriptif  dan  teknik  argumentasi  serta  diuraikan  secara  sistematis terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Adanya aturan hukum yang dilanggar terkait penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf (d), pasal 27  ayat 1 serta pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961, 2) Adanya  pertanggungjawaban  yang  harus  dipenuhi  pihak  Australia  terhadap  penyalahgunaan  hak kekebalan  diplomatik  dalam  Konvensi  Wina  1961  terkait    kasus  penyadapan  yang  dilakukan  di Indonesia. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa secara damai atau  negosiasi  dengan  pembentukan  protokol Code  of  Conduct  (CoC)  on  framework  for  security coorperation berdasarkan prinsip kesepakatan bersama (mutual consent).
Kata Kunci : Penyadapan, Pertanggungjawaban Negara, Konvensi Wina 1961

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  examine  the  legal  arrangements  contained  in  the  1961  Vienna Convention relating to the abuse of diplomatic immunity rights against wiretapping cases carried out by  Australia  in  Indonesia  and  to  identify  and  examine  the  state's  responsibility  for  wiretapping  by Australia  against  Indonesia.  Related  to  the  type  of  research  used  is  the  type  of  normative  legal research, so the approach used is the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The  sources  of  legal  materials  used  in  this  study  are  primary  legal  materials,  secondary  legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is descriptive and  argumentative  techniques  and  is  described  systematically  on  the  problems  encountered.  The results of this study indicate that 1) There are legal rules that have been violated related to wiretapping by Australia against Indonesia as regulated in article 3 paragraph 1 letter (d), article 27 paragraph 1
and article 41 paragraph 1 of the 1961 Vienna Convention, 2) There is accountability Australia must comply  with  the  abuse  of  diplomatic  immunity  rights  in  the  1961  Vienna  Convention  related  to wiretapping cases carried out in Indonesia. Accountability is carried out by peaceful dispute resolution or  negotiations  by  establishing  a  Code  of  Conduct  (CoC)  protocol  on  the  framework  for  security cooperation based on the principle of mutual consent.
Keywords: Wiretapping, State Accountability, 1961 Vienna Convention

## PENDAHULUAN
Zaman  semakin  modern  dan hukum internasional semakin dikenal oleh masyarakat,  baik  dikalangan  akademisi maupun non akademisi. Hukum internasional itu sendiri merupakan suatu peraturan yang berlaku secara global atau yang  berlaku  di  seluruh  dunia  dan  harus ditaati  oleh  bangsa-bangsa  di  dunia. Hukum  internasional  telah  dikenal  mulai dari  zaman  Mesir  dan  Yunani  Kuno. Menurut
Mochtar
Kusumaadmatja perkembangan hukum internasional yang berlaku pada abad terakhir ini yaitu masa klasik  (kuno),  masa  modern,  masa konsolidasi  (Konvensi  Den  Haag),  dan masa sesudah perang dunia kedua. Suatu perkembangan  hukum  internasional  ini diawali dengan adanya perjanjian Westphalia  pada  tahun  1648.  Perjanjian ini  merupakan  dasar  perkembangan sistem negara yang modern di Eropa dan masyarakat
internasional yang melibatkan negara-negara yang merdeka (Sugeng,  2014:13).  Hukum  internasional ini  juga  mengatur  tentang  hubungan internasional.  Hubungan  internasional  ini timbul  saat  perang  dunia  pertama  yang dimana, saat perang tersebut menimbulkan banyak kerugian.  Sehingga pada  saat  kerugian  yang  ditimbulkan sangat  besar  disitulah  muncul  suatu argument  atau  gagasan  terkait  perlunya suatu  perdamaian  antara  negara  satu dengan negara lainnya.
Negara  merupakan  salah  satu bagian  dari  subyek  hukum  internasional, sebab  negara  mampu  berinteraksi  serta mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik
antar  negara  maupun  subyek-subyek hukum  internasional  lainnya.  Selain  itu, negara mempunyai peranan yang dominan dalam melakukan suatu hubungan  internasional  dengan  negara- negara  lain.  Hal  ini  dikarenakan  negara mampu  menciptakan  suatu  perdamaian antara negara lainnya (Mangku, 2021:24). Terbentuknya  suatu  negara  tidak  lepas dari  yang  namanya  unsur-unsur  yang terdapat  dalam  negara  itu  sendiri  yaitu: adanya  wilayah  tertentu,  adanya  rakyat dan  pemerintahan  yang  beraulat.  Yang dimaksud  dengan  berdaulat  ini  adalah pemerintahan  yang  berdaulat  kedalam dan  keluar,  yang  dimaksud  dengan berdaulat  kedalam  yaitu  dibatasi  oleh hukum  positif  (tidak  boleh  sewenang- wenang)  dan  berdaulat  keluar  dibatasi oleh hukum internasional (Busroh,
2015:75).  Pasal  1  Konvensi  Montevideo 1933 juga menyatakan karakteristik yang terdapat  dalam  negara  yaitu: a  defined territory, a permanent population, government,  and  capacity  to  enter  into relations  with  other  states (Sefriani, 2018:95).
Adapun  Sumber-sumber  hukum yang  diatur  dalam  Pasal  38  Statuta Mahkamah Internasional merupakan sumber  hukum  formal  yang  artinya sumber  hukum  yang  memiliki  kekuatan yang mengikat karena bentuknya.
Sebelum  melakukan  suatu  hubungan internasional, adapun perjanjian internasional yang sifatnya mengikat yang harus  ditaati  dan  melibatkan  banyak negara yang menjadi peserta/ pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut  (Widagdo  dan  Ardhiansyah, 2020:14).  Meskipun  telah  diberikan  hak
dan  kekebalan  diplomatik,  hal  tersebut dapat    dikecualikan ketika kelalaian  dan kegagalan negara penerima dalam memberikan perlindungan terhadap kekebalan  diplomatik  yang  merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap konvensi, oleh karenanya negara  yang  melakukan  pelanggaran tersebut wajib bertanggungjawab terhadap kejadian yang tidak menyenangkan tersebut (Lasut, 2016:88). Meskipun  telah  diatur  bahwa  perwakilan diplomatik mendapatkan perlakuan khusus, bukan berarti perwakilan diplomatik tersebut bisa sewenang- wenangnya  berbuat  atau  bertentangan dengan  peraturan  tersebut.  Seperti  yang telah  diketahui  adanya  banyak  kejadian- kejadian  tentang  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang  kini  cukup  menjadi  perhatian  dunia internasional. Seperti kasus penangkapan atase militer Uni Soviet Sergei P. Egorov terkait  kegiatan  spionase  di  Indonesia tahun  1982  dan  penyadapan  KBRI  di Myanmar  tahun  2004  serta  kasus penyadapan  yang  dilakukan  Negara Australia terhadap Indonesia.
Kasus  penyadapan  yang  saat  ini masih menjadi perbincangan dan sorotan publik  yaitu  kasus  yang  terakhir  yang dimana kasus ini adalah kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia  terhadap  Indonesia,  kasus  ini dilakukan pada tahun 2009 dan diketahui di  tahun  2013,  pembocoran  dokumen diketahui oleh mantan mata-mata Amerika  Serikat  yaitu  Edward  Snowden serta  dipublikasikan  oleh  media  Inggris The  Guardian serta  dari  pihak  Australia sendiri  yaitu Australian  Broadcasting
Corporation (ABC) . Dokumen yang menjadi  penyadapan  tersebut  berisi percakapan  telepon  pada  tahun  2009 yang  mana  terdapat  sejumlah  nama pejabat-pejabat negara diantaranya adalah  Presiden  Indonesia  yaitu  Susilo Bambang  Yudhoyono,  istri  Presiden Kristiani Herwati, Wakil Presiden
Boediono,  mantan  Wakil  Presiden  Jusuf Kalla, Juru bicara urusan luar negeri serta menteri-menteri  yang  menjabat  saat  itu. Kegiatan  penyadapan  tersebut  dilakukan kurang  lebih  15  hari  pada  bulan  Agustus 2009 (Kompas, 2013). Kegiatan penyadapan  yang  dilakukan  Australia terhadap  Indonesia,  membuat  Indonesia menjadi  geram  akan  perbuatan  tersebut. Sehingga hubungan persahabatan antara Australia dengan Indonesia yang dilakukan  sekian  lama  seperti  tidak dianggap.  Pihak  Indonesia  merasa  di lecehkan  dengan  perbuatan  itu,  serta perdana  menteri  Australia  Tony  Abbot menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia melakukan penyadapan terhadap  pejabat-pejabat  tinggi  negara. Bersamaan dengan penyadapan Australia terhadap Indonesia, pemerintah Indonesia  mengambil  langkah  dengan menarik Dubes Indonesia untuk Australia di  Canberra  yaitu  Najib  Riphat,  karena tindakan tersebut  maka pemerintah Indonesia  menunggu  penjelasan  dan bentuk  tanggungjawab  dari  Australia, serta  akan  dilakukan  pengkajian  ulang hubungan  kerjasama  antara  Indonesia dengan Australia (BBC News, 2013).
Setelah  Tony  Abbot  menolak untuk menanggapai kasus penyadapan ini dan  kejadian  ini  semakin  memanas karena  dalam  kasus  ini  perlu  adanya suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Negara  Australia  untuk  memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan penyadapan  yang  telah  dilakukan.  Jika tindakan pertanggungjawaban tidak terwujud maka dari pihak negara penerima  yaitu  Negara  Indonesia  dapat melakukan  suatu  tindakan  persona  non grata.  Karena  Tindakan  penyadapan tersebut  telah  melanggar  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  hubungan diplomatik  yaitu  dalam  Konvensi  Wina 1961, mulai dari ketentuan Pasal 3, Pasal 27, Pasal 41 Konvensi Wina 1961.
Berdasarkan  uraian  dari  latar belakang  diatas,  maka  tertarik  mengkaji
tentang  pengaturan  hukum  kekebalan diplomatik  berdasarkan  Konvensi  Wina 1961  serta  pertanggungjawaban  negara atas  penyadapan  yang  dilakukan  oleh Australia  terhadap  Negara  Indonesia. Sehingga penulis mengambil judul:
“Pertanggungjawaban  Negara  Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan
Diplomatik  Ditinjau  Dari  Konvensi  Wina 1961 (Studi Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia)”.

## METODE
Jenis  penelitian  hukum  yang digunakan adalah  jenis penelitian  hukum normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum  tertentu  atau  penelitian  hukum kepustakaan (Soejono  dan  Abdurahman, 2003:56).  Sehubungan  dengan  jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,  pendekatan  konseptual  dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang  diperoleh  diolah  dan  dipergunakan untuk  menganalisis  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer seperti aturan-aturan seperti  konvensi  internasional  (Konvensi Wina  1961),  bahan  hukum  sekunder (buku-buku  literatur,  hasil  penelitian  dan pendapat  para  ahli)  serta  bahan  hukum tersier  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  tambahan.  Adapun  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan  adalah  dengan  cara  normatif dengan menggunakan studi kepustakaan atau data sekunder, baik itu bahan-bahan hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier (Fajar,  et.ali,  2015:160).  Analisis  bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  dengan teknik  deskriptif,  teknik  evaluasi,  teknik argumentasi dan teknik sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan  Hukum  Penyalahgunaan  Hak Kekebalan  Diplomatik  Ditinjau  Dari
Konvensi Wina 1961 Terkait Penyadapan Pada hukum internasional terdapat  sumber  hukum  internasional yang  salah  satunya  adalah  kebiasaan internasional  ( customary  international law ).  Suatu  kebiasaan  internasional merupakan  kebiasaan  antar  negara  di dunia  yang  telah  diakui  dan  dipraktikkan dalam  hukum  internasional.  Tertuang dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional  serta  telah  diakui  sebagai sumber hukum internasional yang tertuang  dalam  pasal  92  piagam  PBB (Thontowi dan Pranoto,2006:15). Adanya suatu  kekebalan  dan  keistimewaan  bagi para perwakilan diplomatik pada hakikatnya merupakan hasil dari
kebiasaan  internasional  sehingga  dalam aturan hukum internasional setiap negara diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan hak kekebalan dan
keistimewaan terhadap pejabat diplomatik yang  ditugaskan  atau  diakreditasikan dinegaranya.
Adapun pemberian hak kekebalan diplomatik  ini  merupakan  suatu  hal  yang berasal dari kebiasaan internasional. Hak kekebalan diplomatik diatur dalam Konvensi  Wina  1961.  Negara  Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi  Konvensi Wina  1961 tentang hubungan  diplomatik  melalui  ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1982,  aturan  yang mengikat tentang pemberian hak kekebalan  dan  keistimewaan  terhadap pejabat diplomatik (Mehta, 1976:24).
Pemberian hak kekebalan kepada perwakilan  diplomatik  setiap  negara pengirim  di  negara  penerima  pasti menginginkan
keamanan serta perlindungan bagi perwakilannya. Teruntuk negara penerima wajib memberikan jaminan atas kekebalan dan keistimewaan tersebut kepada perwakilan diplomatik  negara  pengirim.  Terkadang saat  pemberian  atas  jaminan  keamanan
dan perlindungan dalam bentuk pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi  dari  perwakilan  tersebut.  Dalam tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan oleh perwakilan negara pengirim,  secara  tidak  langsung  negara penerima  juga  turut  mengambil  bagian dalam  upaya  penyelesaian  masalah terkait  penyalahgunaan  wewenang  yang telah  dilakukan  oleh  perwakilan  negara pengirim (Suryokusumo, 2013:208). Terdapat dalam protokol II pedoman tertib diplomatik republik Indonesia
mengatakan bahwa hak kekebalan terdapat  dua  pengertian  yaitu  kekebalan (immunity) ,  dan  tidak  dapat  diganggu gugat (inviolability). Tidak dapat diganggu gugat atau inviolabilitas adalah kekebalan pejabat diplomat terdapat alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan  terdapat  segala  gangguan yang merugikan (Munthe,2019:41).
Tindakan  penyalahgunaan  terkait  hak kekebalan  perwakilan  diplomatik  salah satunya  adalah  penyadapan.  Dalam konteks  hukum  internasional  tindakan penyadapan  merupakan  tindakan  yang bersifat  ilegal  atau  sering  diartikan sebagai  tindakan  pengambilan  suatu informasi secara diam-diam atau sepengetahuan orang lain yang dilakukan melalui jaringan kabel komunikasi maupun nirkabel (Kristian, 2013:180).
Secara  umum  terdapat  3  (tiga) aturan hukum dalam Konvensi Wina 1961 yang  mengatur  tentang  pemberian  hak kekebalan  dan  keistimewaan  kepada perwakilan diplomatik yang telah disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik terkait penyadapan yaitu: 1.  Ketentuan pasal 3 Konvensi Wina 1961 terdapat 4 (empat) fungsi dari
perwakilan diplomatik yaitu:
a) Representing the sending state in the  receiving  state (mewakili  negara pengirim di negara penerima);
b) Protecting in the sending state the interest of the sending state and of its nationals, within the limits permitted by international law (melindungi kepentingan  negara  pengirim  dan kepentingan  warga  negaranya  di negara  penerima  dalam  batas-batas yang diperkenankan  oleh hukum internasional);
c) Negotiating with the goverment of the receiving state (melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima);
d) Ascertaining  by  all  lawful  means conditions  and  developments  in  the receiving state, and reporting there on to  the  goverment  of  the  sending  state (memperoleh kepastian dengan semua cara  yang  sah  tentang  keadaan  dan perkembangan  negara  penerima  dan melaporkannya  kepada  pemerintah negara pengirim);
Berkaitan  dengan  hak  kekebalan diplomatik tersebut terdapat pasal 3 huruf (d)  dalam  Konvensi  Wina  1961  sudah jelas  bahwa  fungsi  dari  perwakilan diplomatik  berkaitan  dengan  kewajiban untuk memberikan laporan kepada negaranya terait keadaan ataupun perkembangan di negara penerima dengan  cara-cara  yang  sah  serta  tidak bertentangan  dengan  hukum  mengenai berbagai aspek baik dalam bidang politik, ekonomi,  social,  budaya  dan  lain-lain. Dengan  demikian  perwakilan  diplomatik yang  mengumpulkan  informasi  dengan cara  tidak  sah  maka  tindakan  tersebut dapat dikatakan suatu tindakan penyalahgunaan  terhadap  aturan  dalam Konvensi  Wina  1961  yang  berkaitan dengan tindakan penyadapan
(Suryokusumo, 2013:76).
1.  Ketentuan  dalam  Pasal  27  ayat  (1) Konvensi Wina 1961
Ketentuan  pasal  27  ayat  (1) Konvensi  Wina  1961  menyatakan bahwa negara penerima harus mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas di bagian misi untuk
tujuan  resmi.  Dalam  berkomunikasi dengan  pemerintah  dan  misi  dari konsulat  lain  dari  negara  pengirim, dimanapun  berada  atau  lokasinya, misi dapat menggunakan semua cara yang sesuai termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode ataupun sandi. Namun  misi  tersebut  dilakukan  atas persetujuan  dari  negara  penerima. Sehingga  dalam  kasus  penyadapan yang  dilakukan  oleh  negara  pengirim di negara penerima merupakan tindakan  penyalahgunaan  dari  aturan konvensi wina 1961 pasal 27 ayat (1), mengapa demikian karena melakukan penyadapan
terhadap telepon
genggam  milik  petinggi  negara  di negara penerima merupakan tindakan yang  illegal  baik  dalam  hukum internasional maupun nasional. 2.  Ketentuan  Pasal  41  ayat  (1)
Konvensi Wina 1961 Ketentuan  pasal  41  ayat  (1)
konvensi  wina  1961  menyatakan, bahwa tanpa mengurangi hak
istimewa dan kekebalan serta kewajiban bagi seorang wakil
diplomatik sebagai penyeimbang atas kekebalan  dan  keistimewan  yang diterimanya,  untuk  menghormati  dan memperhatikan  aturan-aturan  yang telah  diratifikasi  pada  Konvensi  Wina 1961.  Serta  mereka  berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.
Sehingga dalam tindakan penyadapan  yang  dilakukan  oleh perwakilan    diplomatik  merupakan tindakan  yang  tidak  dapat  diterima atau  tidak  dapat  dibenarkan  dalam kebiasaan  diplomatik  secara  umum yaitu  ketika  dalam  mengumpulkan informasi  atau  keterangan  ditempuh dengan cara sembunyi-sembunyi atau gelap  di  negara  penerima  dan disampaikan kepada negara pengirim, atau  bahkan  memanfaatkan  orang- orang  setempat  untuk  membantu kegiatan penyadapan tersebut.
Ketiga  ketentuan  dalam  aturan Konvensi  Wina  1961  diatas  merupakan aturan yang disalahgunakan oleh perwakilan diplomatik. Hal ini dikarenakan tindakan penyadapan merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  perwakilan diplomatik  secara  illegal  atau  diam-diam padahal  perwakilan  diplomatik  sudah mendapatkan  suatu  hak keistimewaan  di negara  penerima  dengan  adanya  aturan Konvensi Wina 1961 tersebut.
Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus  Penyadapan  Yang  Dilakukan Australia Terhadap Indonesia
Tanggung jawab negara mengandung artian bahwa adanya suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan hukum  karena  kesalahan  atau  kelalaian sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap  aturan  yang  telah  di  kodifikasi terkait  kewajiban  internasional.  Pada dasarnya suatu pertanggungjawaban negara  muncul  ketika  kewajiban  negara dilanggar  yang  kemudian  muncul  suatu teori  atau  dasar  yang  mejadikan  suatu alasan negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan
tersebut  (Josesa  dkk,  2016:9).  Jika seorang perwakilan diplomatik melakukan suatu  tindakan  yang  mengakibatkan kerugian terhadap negara penerima maka negara pengirim dapat dibebani pertanggungjawaban oleh negara penerima. Timbulnya suatu pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh negara yang merugikan negara lain. Bahwa  tidak  ada  satu  negara  pun  yang dapat  menikmati  hak-hak  negara  lain. Yang  menjadi  hal-hal  penting  adanya tanggungjawab negara bergantung kepada faktor-faktor sebagai berikut: a.  Adanya suatu kewajiban hukum internasional  yang  berlaku  diantara kedua  negara  tersebut.  Apabila  tidak ada  perjanjian  terlebih  dahulu  maka yang akan menjadi petunjuk selanjutnya  adalah  hukum  kebiasaan
internasional dan prinsip-prinsip hukum umum.
b.  Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang  melanggar  kewajiban  hukum internasional tersebut yang melahirkan suatu pertanggungjawaban negara.
c.  Adanya  kerusakan  atau  kerugian sebagai  akibat  adanya  tindakan  yang melanggar hukum atau kelalaian.
Tanggung  jawab  yang  harus terpenuhi dari negara yaitu ketika negara tersebut  melakukan  tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara sengaja dan dengan  tujuan  yang  buruk  atau  dengan kelalaian yang pantas dicela. Fault dapat diartikan  sebagai  suatu  kesalahan  yang dimana suatu perbuatan dikatakan mengandung unsur fault
apabila perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan sengaja  untuk  beritikad  buruk  atau dengan  kata  lain  tidak  dapat  dibenarkan oleh aturan yang telah ada.
Suatu  hubungan  kerjasama  luar negeri dikenal dengan istilah “Asas bebas aktif”. Yang dimaksud dengan bebas aktif adalah  politik  luar  negeri  yang  pada hakikatnya  bukan  merupakan  politik netral,  melainkan  politik  luar  negeri  yang bebas menentukan sikap dan permasalahan  intenasional  dan  tidak mengikatkan  diri  secara  apriori  pada suatu  kekuatan  dunia  serta  secara  aktif memberikan  sumbangan,  baik  dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa dan pemasalahan  dunia  lainnya.  Sehingga ketika  suatu  negara  terdapat  konflik maupun  sengketa  harus  secara  aktif menyelasaikan suatu permasalahan tersebut  baik    dalam  penyelesaian sengketa maupun konflik. Hal ini berkaitan dengan  negara  Australia  menganggap kasus penyadapan yang dilakukan terhadap  pejabat-pejabat  penting  di Indonesia hanyalah masalah yang ringan.
Tetapi  tidak  bagi  Indonesia  yang  secara tegas  menuntut  penyelesian  atas  kasus penyadapan ini.
Dalam hukum internasional terdapat dua cara penyelesaian sengketa yaitu  penyelesaian  sengketa  secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan.  Tetapi  hukum  internasional mensyaratkan  terlebih  dahulu  dalam penyelesian  sengketa  haruslah  secara damai  agas  perdamaian  dan  keamanan internasional  tidak  terancam.  Ketentutan dalam  penyelesaian  sengketa  secara damai telah tertuang di dalam pasal 1, 2, dan  33  Piagam  PBB.  Upaya-upaya penyelesaian sengketa internasional menurut  Piagam  PBB  Pasal  33  bab  VI menyatakan:
“The  parties  to  any  dispute,  the continuance  of  which  is  likely  to endanger  the  maintenance  of international  peace  and  security, shall, first of all, seek a solution by negotiation,  enquiry,  mediation, conciliation,  arbitration,  judicial settlement,  resort  to  regional agencies  or  arrangements,  or other peaceful means of their own choice”.
Artinya  dalam  bahasa  Indonesia menyatakan  bahwa  pihak-pihak  yang bersengketa jika berlangsung terus menerus akan membahayakan pemeliharaan, perdamaian dan keamanan internasional (Roisah,
Dkk,2016:14). Dalam usaha penyelesaian sengketa  penyadapan  yang  dilakukan oleh  pihak  Australia  terhadap  Indonesia yaitu  pada  tahun  2014  di  Bali,  Indonesia dan Australia melakukan proses negosiasi dan  menandatangani Code  of  Conduct (CoC) on framework for security coorperation .
Dengan adanya perjanjian CoC ini berhasil membangun kepercayaan kedua belah  pihak,  serta  hubungan  kerjasama yang  dahulu  sempat  renggang  atau  di hentikan  sementara  akhirnya  kembali normal  seiring  berjalannya  waktu.  Hal  ini membuktikan  bahwa  hubungan  antara negara  Australia  dan  Indonesia  tersebut
telah berangsur membaik. Setelah penandatanganan  CoC  pada  tanggal  8 Agustus 2014 hubungan antara Australia dengan  Indonesia  kembali  pulih,  serta tidak  ada  lagi  pelanggaran  mengenai kode etik yang berkaitan dengan keamanan  dalam  sektor  intelijen  atau aturan  dalam  konvensi  wina  1961. Sebagaimana  telah  mereka  sepakati bersama  terkait  penguatan  kerjasama dibidang  lainnya  seperti  pada  bidang keamanan berupa terorisme dan keamanan maritim serta penguatan dalam cyber security.
Kesepakatan  antara  Indonesia dengan  Australia  yang  dimana  untuk menandatangani kode etik tentang kerjasama  keamanan  yang  menyatakan “Kesepahaman bersama mengenai suatu tata  perilaku  antara  Indonesia  dengan Australia  dalam  pelaksanaan  perjanjian antara negara Indonesia dengan Australia tentang  kerangka  kerjasama  keamanan (Traktat Lombok)”. Dalam bahasa inggris dinyatakan:
“Joint understanding on a code of conduct  between  the  republic  of
Indonesia and Australia in implementation  of  the  agreement between the republic of Indonesian  and  Australia  on  the framework for security cooperation “.
Serta  dalam  kesepakatan  ada dua  poin  penting  yang  dihasilkan,  yaitu (Sidabutar, 2015:6):
1.  Para  pihak  tidak  akan  menggunakana setiap intelijen mereka termasuk kapasitas  penyadapan,  atau  berkaitan dengan  sumber-dumber  daya  lainnya. Dengan cara yang dapat menimbulkan kerugian dari berbagai pihak.
2.  Para  pihak  akan  mendorong  kerja sama intelijen antara Lembaga-
lembaga dan badan-badan yang relevan  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan nasional masing-masing.
Pada tahun 2015 pihak Indonesia dan Australia juga melakukan pertemuan
perdana semenjak diberlakukannya CoC. Pertemuan  tersebut  yaitu  antara  dewan menteri  Indonesia  dan  Australia  yang saling  berkomitmen  dalam  hubungan kerjasama  dalam  bidang  hukum  dan keamanan. Kemudian di tahun berikutnya pada  tahun  2016  delegasi  dari  kedua negara kembali bertemu dalam “ Australia- Indonesia Ministerial Council on Law and Security” di syidney. Dalam pertemuan ini Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan  keamanan  yaitu  Luhut  Panjaitan menyampaikan perkembangan kerjasama Indonesia-Australia yaitu:
“Pertemuan  berlangsung  dengan sangat  baik  dan  kami  melakukan pembicaraan  mendalam  tentang penangkalan aksi terorisme, kerjasama  dalam  bidang  intelijen dan  peningkatan  kapasitas  di beberapa  bidang”.  Setelah  itu pada  bulan  November  kerjasama antar  kedua  negara  semakin  erat dengan  berusaha  mewujudkan visi  dari Lombok  Treaty. Melalui kerjasama ini kedua negara terkoordinasi  dan  berkelanjutan dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan global bilateral serta regional. (Kristanto,
2020:512).
Tahun  demi  tahun  hubungan kerjasama  bilateral  antara  Indonesia dengan  Australia  semakin  membaik.  Hal ini  dibuktikan  pada  tahun  2018  kedua belah  negara  melakukan  pertemuan bilateral  di  Istana  Bogor  yang  dimana tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan kerjasama  dibidang  keamanan  terutama pada cyber security. Sementara kerjasama  di  bidang  maritim  juga  terus diperkuat  dengan  hubungan  kerjasama pada  sektor  pertahanan.  Komitmen  dari kedua  negara  kepada  CoC  ini  cukup menguntungkan  kedua  belah  pihak  dan dari perjanjian tersebut dapat memperluas bidang  kerjasama  keamanan  mereka (Kristanto, 2020:511).

## SIMPULAN DAN SARAN
1.  Pengaturan hukum bagi penyalahgunaan  hak  kekebalan diplomatik terkait penyadapan yang dilakukan pemerintahan Australia terhadap Indonesia diatur dalam Konvensi Wina 1961. Ketentuan yang berkaitan dengan hak  kekebalan  diplomatik  dalam kasus  penyadapan  yaitu  dalam
Pasal 3 ayat 1 huruf (d), Pasal 27 ayat  1,  Pasal  41  ayat  1  Konvensi
Wina 1961.
2.  Pertanggungjawaban internasional timbul akibat penyalahgunaan  wewenang  oleh pihak Australia terhadap Indonesia. Sehingga dalam ketentuan  pada  Konvensi  Wina 1961, pemerintah Australia bertanggung  jawab (liability) atas kelalaian dalam melakukan penyadapan  terhadap  pejabat- pejabat  tinggi  di Indonesia  sesuai dengan prinsip kesepakatan bersama (mutual  consent). Serta penyelesaian sengketa yang ditempuh yaitu dengan cara
damai, mengedepankan cara negosiasi  dan  didasarkan  atas itikad baik dari kedua belah pihak. Sehingga  langkah  yang  diambil dalam penyelesian kasus penyadapan oleh Australia terhadapa  Indonesia  ini  dengan pembentukan  protokol  dan  kode etik  dengan  melakukan  proses negosiasi  serta  menandatangani Code  of  Conduct  (CoC) on framework for security coorperation untuk menjamin tidak terulangnya  tindakan  merugikan atau mengganggu stabilitas keamanan negara yang dilakukan salah  satu  negara,  khususnya penyadapan tersebut.
Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Dalam hubungan kerjasama yang berkaitan dengan hubungan diplomatik  antar  dua  negara  yaitu negara Autralia dengan Indonesia berkewajiban  untuk  menghormati dan  menaati  peraturan  hukum internasional yang telah disepakati oleh  kedua  negara  khususnya ketentuan  hukum  diplomatik  yang terdapat  dalam  Konvensi  Wina 1961. Sehingga pelanggaran terkait  penyadapan  tidak  terulang lagi. 2.  Kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia sebaiknya Australia memberikan  klarifikasi  serta  tidak menolak  meminta  maaf  kepada pihak  Indonesia.  Serta  pihak Indonesia  harus  tegas  dalam mengambil sikap terhadap Australia.  Tindakan  persona  non grata  dapat  dilakukan  oleh  pihak Indonesia sendiri dan
mengirimkan  nota  protes  kepada pihak  Australia.  Dengan  tindakan tersebut  akan  memberikan  efek jera kepada pihak Australia, sehingga kasus penyadapan tidak akan terulang lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
BBC  News.  2013. Australia  Menyadap
Indonesia . Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/20 13/bin_sadap_australia.amp ,
pada tanggal 21 Agustus 2021. Busroh,  Abu  Daud.  2015. Ilmu  Negara .
Jakarta: Bumi Aksara. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58. Istanto, Sugeng. 2014. Hukum Internasional . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Kompas.  2013. Australia  Sadap  Telepon SBY dan Sejumlah Menteri
Indonesia . Diakses dari https://amp.kompas.com/internasi onal/2013/11/18/australia-sadap- telepon-sby-dan-sejumlah- menteri-indonesia, pada  tanggal
20 Agustus 2021. K ristanto,  Gladys  Ariella.  2020.  “Analisis Kepatuhan Australia Dan Indonesia  Terhadap Code  Of Conduct Dalam Hubungan Indonesia-Australia Sebagai Konsekuensi Adanya Penyadapan Tahun  2014- 2019”.
Journal  of international  relations .  Volume  6. No 4. Kristian,  dan  Yopi  Gunawan.  2015. Sekelumit  Tentang  Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia . Bandung: Nuansa Aulia.
Lasut,  Windy.  2016.  “ Penanggalan Kekebalan  Diplomatik  Di  Negara Penerima Menurut Konvensi Wina
1961 ”. Lex Crimen. Volume V. No 4 Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  2020. Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler .
Jawa Tengah:Lakeisha Mehta,  Narinder.  1976. International Organization and Diplomacy . India. Hindi Press. Munthe,  Monique  Rashinta  Christina Aurora Ginting. 2019. “Hak Kekebalan Dan Keistimewaan Pejabat  Diplomatik  Di  Negara Ketiga  (Third  State)  Menurut Konvensi  Wina  1961”. Lex  Et
Societatis. Volume VII. No 11. R oisah, Kholis. Dkk. 2016. “ Tanggungjawab Negara Terhadap
Perlindungan  Pejabat  Diplomatik Menurut  Konvensi  Wina  1961
Studi  Kasus  Penyerangan  Duta Besar  Amerika  Serikat  Di  Korea Selatan”. Law Journal.
Sefriani.2018. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Depok: Rajawali Pers. Sidabutar, Pasulina. 2015. “ Kepentingan Indonesia Membentuk  Code  Of  Conduct (Coc)  Dengan  Australia  Tahun
2014”. Jom FISIP. Volume 2 No. 2 Soejono dan Abdurrahman. 2005. Metode Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta. Suryokusumo,  Sumaryo.  2013. Hukum Diplomatik  Dan  Konsuler  Jilid  1 .
Jakarta: PT Tatanusa. Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar.
2006. Hukum Hukum Internasional
Kotemporer . Bandung. Refika Aditama. Undang- Undang Negara Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 208-219.
Widagdo, Setyo dan Ardhiansyah. 2020. Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa
Dalam Hubungan Diplomatik Menurut  Konvensi  Wina  1961 . Malang: UB Press.