## PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi Empiris pada OPD BPKAD Pemerintahan Kota Bima)
M. Ziqry Ramadhan 1 , Nurabiah 2
1 Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
1 email: ramaziqry16@gmail.com
2 Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
2 email: nurabiah@unram.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine the  effect  of  understanding  government  accounting  standards  (SAP) and utilization of accounting information systems (AIS) on the quality of local government financial reports with human resource competence (HR) as a moderating variable. This type of research uses associative research with quantitative methods. This study uses primary data obtained directly by distributing  questionnaires  to  OPDs  at  BPKAD  Bima  City.  Sampling  using  purposive  sampling technique  with  the  criteria  of  employees  who  work  at  BPKAD  Bima  City  and  Serve  as  Head  of Division, Secretary, Treasurer, and Finance Staff, so that a total of 75 respondents were obtained. The  data  analysis  tool  uses  Partial  Least  Square  (PLS).  The  results  of  this  study  indicate  that understanding  government  accounting  standards  has no  effect  on  the  quality  of  financial  reports, while the utilization of accounting information systems has a significant effect on the quality of local government  financial  reports.  Human  resource  competencies  cannot  moderate  the  effect  of understanding  government  accounting  standards  on  the  quality  of  financial  reports,  while  human resource competencies can weaken the effect of utilization of accounting information systems on the quality of local government financial reports.
Keywords: Understanding Of Government Accounting Standards, Utilization Of Accounting Information Systems, Quality Of Financial Reports, Human Resource Competencies .

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah (SAP)  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  terhadap  ualitas  laporan  keuangan pemerintah  daerah  dengan  kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai  variabel  moderasi. Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  asosiatif  dengan  metode  kuantitatif.  Penelitian  ini menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  secara  langsung  dengan  melakukan  penyebaran kuesioner kepada OPD di BPKAD Kota Bima. Penentuan sampel dengan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang bekerja di BPKAD Kota Bima dan Menjabat sebagai Kepala Bidang, Sekretaris,  Bendahara,  dan  Staf  Keuangan,  sehingga  diperoleh  jumlah  keseluruhan  sebanyak  75 responden. Adapun alat analisis data menggunakan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya  manusia  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan terhadap  kualitas  laporan  keuangan,  sedangkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat memperlemah  pengaruh  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah.
Kata  Kunci: Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## I. PENDAHULUAN
Tuntutan publik yang semakin meningkat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik telah memotivasi  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menjalankan  akuntabilitas  publik.  Untuk menciptakan good governance, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Yanti  dkk.,  2022).  Transparansi  dan akuntabilitas merupakan kedua kriteria yang sangat penting untuk memenuhi kewajiban pemerintah dengan membuat laporan pertanggungjawaban kepada publik yang disajikan dalam format laporan keuangan. Baik buruknya pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan dengan laporan keuangan yang berkualitas.  Laporan  keuangan  dikatakan  baik  dan  berkualitas apabila  menyajikan  informasi  yang dapat  menjelaskan  empat  karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan,  yaitu:  andal,  relevan,  dapat dipahami dan dapat dibandingkan (Muliyani, 2021).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  selaku  auditor  pemerintah  menilai  Kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  setiap  tahunnya  (Nurhasanah  dkk.,  2018).  Ketika  BPK  memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan  diungkapkan  secara  wajar  dan  berkualitas  (Ihsanti,  2014).  Opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  yang  diraih  pemerintah  daerah  tidak  menjamin  bahwa  tidak  adanya  temuan  terkait permasalahan sistem pengendalian internal pemerintah yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kota Bima berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Nusa Tenggara Barat, menunjukkan opini BPK terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Pemerintah  Kota  Bima  memperoleh  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  selama  sembilan  kali  berturut-turut  yaitu  pada  tahun  anggaran 2014 sampai dengan 2022. Hal itu merupakan salah satu prestasi yang sangat membanggakan bagi Pemerintah  dan  masyarakat  Kota  Bima.  BPK  RI  mencatat  terdapat  berbagai  macam  kelemahan sistem pengendalian internal Pemerintah Kota Bima, Terkait dengan fenomena tersebut dalam LHP Kota  Bima  tahun  2020  atas  kepatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  nomor 215/S/XIX.MTR/05/2021 tanggal 10 Mei 2021.
Tertera  bahwa  ada  beberapa  catatan-catatan  yang  diberikan  berkaitan  dengan  kelemahan sistem  pengendalian  internal  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  yang  dimana  1)  Pembayaran belanja  pegawai  tidak  sesuai  ketentuan  mengakibatkan  kelebihan  pembayaran  gaji  dan/atau tunjangan senilai Rp 98.260.450,00; 2) belanja honorarium pada dua OPD tidak sesuai dan melebihi Standar Satuan Harga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp 35.704.250,00; 3)  Kelebihan  perhitungan  nilai  hibah  per  suara  untuk  partai  politik  tidak  sesuai  ketentuan mengakibatkan  pemborosan  keuangan  daerah  senilai  Rp  177.588.344,00;  4)  Kekurangan  volume atas 23 paket pekerjaan fisik pada delapan OPD serta pembayaran konsultan pengawas tidak sesuai ketentuan  mengakibatkan  kelebihan  pembayaran  Senilai  Rp  259.060.935,51  (bpk.go.id). Sehubungan  dengan  catatan-catatan  tersebut  dapat  dinilai  bahwa  kualitas  laporan  keuangan Pemerintah  Kota  Bima  masih  belum  bisa  sepenuhnya  memenuhi  kualitas  laporan  keuangan
pemerintah  seperti  yang  disebutkan  dalam  karakteristik  kualitatif  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  meningkatkan  pengaruh  kualitas  laporan  keuangan  yaitu, pemahaman  standar  akuntansi,  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi,  integritas  manajemen, ketepatan waktu, kualitas audit internal dan eksternal, ketidakpastian ekonomi, pemilihan kebijakan akuntansi,  kualitas  sumber  daya  manusia,  ketidakpastian  lingkungan  hukum  dan  peraturan,  dan transparansi  dan  komunikasi  dengan  pemangku  kepentingan.  Namun,  dalam  penelitian  ini menggunakan tiga faktor variabel yaitu pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi,  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  sehingga  variabel  tersebut  diperkirakan  dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan suatu entitas, sehingga informasi yang disampaikan dapat diandalkan dan memberikan nilai tambah bagi pengguna laporan.
Faktor  pertama  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah pemahaman  standar akuntansi  pemerintahan.  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) adalah proses untuk mengerti betul tentang standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum dalam rangka  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBN/APBD  sehingga  memberi laporan  keuangan  pemerintah  yang  berkualitas  dan  relevan.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Sihasale  (2018);  Wati  (2014);  Darwanis  (2016);  Armel  (2017); Pujanira (2017); Wahyuni (2021); Aulina Nur (2019); Siallagan (2022); Yanti (2022); Permatasari (2023)  yang  menyampaikan  kesimpulan  bahwa  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman  yang lebih  mendalam  terkait standar  akuntansi  pemerintah  maka  akan  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan.  Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016); Artana (2016); Inapty dan Martiningsih (2016); dan Puspitawati  (2016)  menyampaikan  hasil  yang  berbeda  yaitu  pemahaman  standar  akuntansi pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dikarenakan  masih  cukup rendah  aparatur  yang  berkompeten  sehingga  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  masih belum mendalam dan dikuasai oleh aparatur.
Faktor kedua adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi  merupakan  penerapan  sistem  mulai  dari  pengelompokkan,  penggolongan,  pencatatan, pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah ke dalam sebuah laporan keuangan untuk menghasilkan informasi  yang  akurat.  Hal  ini  diperkuat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  Silviana  (2018); Sagara (2015);  Arifin  (2016);  Armel  (2017);  Fitriana  (2017);  Pujanira  (2017);  Sihasale  (2018);  wahyuni (2021);  Syahdan  (2022);  dan  Yanti  (2022)  yang  menyampaikan  kesimpulan  bahwa  pemanfaatan sistem  informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  daerah. Semakin baik pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  dalam  suatu  instansi  maka  akan  meningkatkan  kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014); Pramudiarta (2015); dan Riandani  (2017)  yang  memberikan  kesimpulan  berbeda,  yaitu  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  dikarenakan  kurangnya  keahlian dan  keterampilan  aparatur  dalam  memanfaatkan  sistem  informasi  akuntansi,  sehingga  penerapan sistem dalam Instansi pemerintah belum maksimal.
Untuk  menjembatani  ketidakkonsistenan  hasil  penelitian  variabel  pemahaman  standar akuntansi  pemerintah  dan  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  maka  diperlukan  variabel moderasi yaitu kompetensi sumber daya manusia yang digunakan sebagai variabel moderasi karena dianggap  dapat  memperkuat  hubungan  antara  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintah  dan pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu lembaga atau suatu  sistem  untuk  melaksanakan  fungsi-fungsi  atau  kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara  efektif  dan  efisien.  Tingkat  kompetensi  yang  tinggi  akan  memudahkan  aparatur  dalam
memahami  dan  menguasai  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  baik  sehingga  dapat  memotivasi untuk  mewujudkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  (Darwanis,  2016). Teori  ini  diperkuat  oleh penelitian  Wati  (2014);  dan  Rafid  (2016);  Taviana  (2020);  Syahdan  (2022)  yang  memberi kesimpulan  bahwa  kompetensi  yang  tinggi  dan  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  yang baik  dapat  memberikan  pengaruh  yang  positif  terhadap  peningkatan  kualitas  laporan  keuangan. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuni  (2021);  Permatasari  (2023); Trinanda  (2023) yang memberi kesimpulan bahwa sumber daya manusia tidak dapat memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Tingkat kompetensi yang tinggi dapat memudahkan aparatur pemerintah dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk menyusun laporan  keuangan  sebagai  upaya  untuk  menigkatkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas  (Wati, 2014).  Teori  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Sagara  (2015);  Agustiawan  (2016);  Rafid  (2016);  dan Khairudin  (2017);  Syahdan  (2022)  yang  menyimpulkan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia yang  tinggi  akan  mendukung  dalam  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  dengan  baik  untuk menyusun  laporan  keuangan  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  daerah. Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuni  (2021);  Permatasari  (2023); Trinanda  (2023) yang  menyimpulkan  bahwa  sumber  daya  manusia  tidak  dapat  memoderasi  pemanfaatan  sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  data  di  atas  dan  hasil  kajian  literatur  sebelumnya  mengindikasikan  adanya ketidakkonsistenan  pada  hasil  temuan  penelitian  sebelumnya  sehingga  perlu  dilakukan  pengujian kembali  dengan  menambahkan  variabel  moderasi  yaitu  peningkatan  kompetensi  sumber  daya manusia. Penelitian   ini   memiliki   peran   dalam   menambah   pengetahuan   dan pemahaman pada penerapan Stewardship  Theory .  Pemerintah  sebagai  pemegang  terpercaya  dapat  menjamin pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Sistem  akuntansi  keuangan  harus  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  sehingga  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang relevan, andal, komparatif, dan dapat diverifikasi.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  (1)  pengaruh  pemahaman  standar akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  (2)  pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (3) pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  sebagai  variabel  moderasi  terhadap  hubungan  antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta (4) pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Telaah Literatur

## StewardshipTheory
Grand  theory dalam  penelitian  ini  memilih stewardship  theory yang  dimana  menekankan pada adanya hubungan yang kuat dalam mencapai sebuah tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut  dibutuhkan  utilitas  yang  maksimal  dari  pihak  principal,  sehingga stewardship  theory menekankan  pada  tindakan  seorang  manajer  yang  mengutamakan  kepentingan  principal  atau organisasi diatas kepentingan pribadi. Manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan pemilik demi tercapainya  tujuan  organisasi  (Mithasarinama  dkk.,  2022).  Pemerintah  akan  mengerahkan  upaya maksimal dalam mengelola negara untuk mencapai tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Mekanisme pemerintahan yang tercermin sebagai Pelayan yang Baik akan melaksanakan tugas dengan akuntabilitas penuh mengumpulkan catatan keuangan unggul yang dapat dimanfaatkan oleh kepala untuk membuat penilaian logis.

## Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah menyusun laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sangat penting
bagi  setiap  aparatur  untuk  dapat  memahami  standar  akuntansi  pemerintahan  sehingga  dapat membantu  untuk  menerapkan  SAP  dalam  menyusun  laporan  keuangan  menjadi  berkualitas.  Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Sihasale (2018); Wati (2014); Darwanis (2016); Armel (2017); Pujanira  (2017);  Wahyuni  (2021);  Aulina  Nur  (2019);  Siallagan  (2022);  Syahdan  (2022):  Yanti (2022);  Permatasari  (2023);  Trinanda  (2023)  yang  menyimpulkan  bahwa  pemahaman  standar akuntansi  pemrintahan  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Oleh  karena  itu, rumusan hipotesis yang dapat diambil sebagai berikut.
H1 : Pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas laporan Keuangan
Dalam  sistem  teknologi  informasi  yang  semakin  berkembang  dapat  menunjang  proses operasi data dengan cepat, akurat, dipercaya dan berkualitas. dalam penyusunan laporan keuangan memerlukan  pemanfaatan  SIA  untuk  menunjang  aktivitasnya.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan penelitian  Silviana  (2018);  Sagara  (2015);  Arifin  (2016);  Armel  (2017);  Fitriana  (2017);  Pujanira (2017);  Sihasale  (2018);  wahyuni  (2021);  Syahdan  (2022);  Yanti  (2022);  Trinanda  (2023)  yang menyimpulkan  bahwa  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H2  :  Pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan pemerintah daerah.
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  Terhadap Hubungan Antara Pemahaman Standar Akuntansi Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Standar  akuntansi  pemerintahan  merupakan  pedoman  untuk  menyusun  dan  menyajikan laporan  keuangan  pemerintah.  Kompetensi  dapat  mendukung  aparatur  untuk  memahami  dan menerapkan SAP dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Wati (2014); dan Rafid (2016); Taviana (2020); Syahdan (2022) yang menyimpulkan bahwa kompetensi yang tinggi dan pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang baik dapat memberikan dampak yang positif terhadap meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H3 : Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Antara Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dengan Kualitas Laporan Keuangan
Teknologi  informasi  yang  semakin  berkembang  dalam  Pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  dapat  membantu  aparatur  untuk  menciptakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pemakai.  Keterlibatan  SDM  yang  memiliki  kompetensi  maka  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi  menjadi  sehingga  menjadi  berkualitas.  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  penelitian  Sagara (2015);  Agustiawan  (2016);  Rafid  (2016);  dan  khairudin  (2017);  Syahdan  (2022)  yang menyimpulkan  bahwa  kompetensi  SDM  yang  tinggi  akan  mendukung  dalam  memanfaatkan  SIA dengan  baik  untuk  menyusun  laporan  keuangan  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, rumusan hipotesis yang dapat diambil, yaitu:
H4 : Kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  asossiatif  yang  menjelaskan  hubungan sebab akibat dengan metode kuantitatif (Alam et al., 2023; Auliya et al., 2023; Cantika et al., 2022; Hadi & Handajani, 2017; Hakim et al., 2017; Marwati et al., 2023; Nugraha & Putra, 2018; Octariani
et al., 2017; Saptutyningsih et al., 2020; Suryana et al., 2022; Susbiyani & Halim, 2022; Telabah & Handajani, 2018; Yuliansyah et al., 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah OPD yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima. Sampel penelitian ini adalah Kepala Bidang, Sekretaris, Bendahara dan Staf Keuangan pada Kantor BPKAD Kota Bima, sehingga jumlah  keseluruhan  responden  sebanyak  127  orang.  Penarikan  sampel  dengan  teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang bekerja di BPKAD Kota Bima dan Menjabat sebagai Kepala Bidang, Sekretaris, Bendahara, dan Staf Keuangan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan pertanyaan dalam setiap variabel yang tertuang pada kuesioner penelitian ini didasarkan pada indikator dengan merujuk penelitian-penelitian terdahulu. Dalam melakukan pengolahan data terkait variabel yang akan diteliti dibantu dengan alat analisis aplikasi perangkat lunak Partial Least Squares (PLS). Instrumen penelitian ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Instrumen Penelitian Variabel Penelitian Indicator Rujukan Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah Daerah (Y) Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  persyaratan normatif  kualitas  laporan keuangan Pemahaman Standar Akuntansi  Pemerintah (X1) Memahami penyajian neraca Memahami penyajian laporan realisasi anggaran Memahami penyajian laporan arus kas Memahami  penyajian  catatan  atas  laporan keuangan Memahami penilaian persediaan Memahami pengakuan investasi Memahami pengakuan aset tetap Memahami perlakukan akuntansi konstruksi Memahami perlakukan akuntansi kewajiban Memahami perlakukan akuntansi koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi Sihasale (2018) Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X2) Sistem akuntansi sesuai dengan SAP Jaringan internet berkualitas Jaringan internet bermanfaat dengan baik Aplikasi yang digunakan bermanfaat Laporan keuangan terkomputerisasi Software sesuai dengan Undang-undang Sihasale (2018) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) Pemahaman tentang akuntansi SDM yang berkualitas SDM yang memadai Peran dan tanggungjawab Pelatihan keahlian dalam tugas Sosialisasi peraturan baru Sihasale (2018)

## Sumber: Data Diolah, 2024

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Responden
Dari kuesioner yang telah disebarkan kepada responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Kepala  Bidang,  Sekretaris,  Bendahara  dan  staff    keuangan,  sehingga  jumlah  responden sebanyak 75 responden. Bagian ini menyajikan hasil penelitian.
Tabel 2. Gambaran Umum Responden Keterangan Total Presentase
Jenis Kelamin:
Keterangan Total Presentase - Laki-laki 37 49% - Perempuan 38 51% Total 75 100% Umur: - 20-30 1 1% - 31-40 25 33% - 41-50 38 51% - 51-60 11 15% Total 75 100% Pendidikan Terakhir: - SLTA/Sederajat 5 7% - D1 0 0 - D3 6 8% - S1 56 75% - S2 8 10% Total 75 100% Masa Kerja Sebagai ASN: - < 5 Tahun 7 9% - 5-10 Tahun 11 15% - > 10 Tahun 57 76% Total 75 100% Masa Kerja Sebagai Pengelola Keuangan: - < 1 Tahun 0 0 - 1-2 Tahun 4 5% - 3-4 Tahun 7 10% - > 4 Tahun 64 85% Total 75 100% Kursus/Pelatihan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Diikuti: - Tidak Pernah 7 9% - 1 Kali 12 16% - 2 Kali 9 12% - 3 Kali 26 35% - > 3 Kali 21 28% Total 75 100%

## Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara aparatur jenis kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Sementara  itu,  untuk  umur  responden  berkisar  dari  umur  31-50 tahun, tingkat pendidikan didominasi  oleh  responden yang   memiliki  tingkat  pendidikan  akhir yaitu  sarjana,  untuk  masa  kerja  sebagai  ASN  rata-rata  paling  lama  masa  kerja  selama  >  10  tahun, akan  tetapi  untuk  masa  kerja  sebagai  pengelola  keuangan  sebagian  besar  paling  lama  masa  kerja selama  >  4  tahun,  dan  jumlah  yang  mengikuti  kursus/pelatihan  di  bidang  akuntansi  pengelola keuangan daerah didominasi oleh responden yang telah mengikuti sebanyak 3 kali.
Analisis Data
a. Uji Validitas
1) Validitas Konvergen
Uji  validitas  konvergen  dalam  PLS  dengan  indikator  reflektif  dinilai  berdasarkan loading factor . Untuk  menguji  hasil jawaban kuesioner  yang  diisi  oleh responden telah  memenuhi  kriteria validitas,  dalam  PLS  berdasarkan  aturan  umum  mengenai  pengukuran  validitas  konvergen  dilihat berdasarkan  nilai loading  factor >0.7  (Ghozali,  2015).  Nilai loading  factor pada  penelitian  ini disajikan dalam model penelitian pada gambar 1.
Gambar 1. Model Struktural
Berdasarkan  gambar  1  hasil  uji  validitas  menunjukkan  bahwa  nilai loading  factor seluruh indikator  memiliki  nilai  diatas  0,7,  akan  tetapi  pada  variabel  kompetensi  sumber  daya  manusia menunjukkan adanya 1 indikator yang memiliki nilai tidak valid dan selanjutnya tidak dipakai dalam penelitian.

## 2) Uji Validitas Diskriminan
Untuk menguji validitas diskriminan, setiap indikator diuji dengan menggunakan nilai cross loading. Dalam pengukuran nilai cross loading , diharapkan  nilai loading  indikator untuk  konstruk yang diukur memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading ke konstruk lainnya. Nilai cross loading dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Nilai Cross Loading Pemahaman SAP Pemanfaatan SIA Kompetensi SDM KSDM*PSAP  KSDM*PSIA Kualitas Laporan Keuangan X1*X3 1,000 X1.1 0,849 X1.2 0,813 X1.3 0,834 X1.4 0,746 X1.5 0,735 X1.6 0,743 X1.7 0,727 X1.8 0,745 X1.9 0,737 X1.10 0,750 X2*X3 1.000 X2.1 0,786 X2.2 0,807 X2.3 0,797 X2.4 0,725 X2.5 0,764
Pemahaman SAP Pemanfaatan SIA Kompetensi SDM KSDM*PSAP  KSDM*PSIA Kualitas Laporan Keuangan X2.6 0,729 X3.1 0,761 X3.3 0,775 X3.4 0,722 X3.5 0,879 X3.6 0,888 Y.1 0,843 Y.2 0,878 Y.3 0,805 Y.4 0,862 Y.5 0,824 Y.6 0,867 Y.7 0,902 Y.8 0,911

## Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  semua  indikator  memiliki  nilai  >0,7  sehingga indikator-indikator tersebut dapat diolah lebih lanjut. Nilai cross loading juga menunjukkan adanya discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator pada konstruk yang diukur lebih tinggi dibandingkan  dengan  konstruk  lainnya.  Sebagai  ilustrasi,  nilai loading  factor X1.1  sebesar  0,849 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan SIA sebesar 0,338, kompetensi SDM  0,713,  kompetensi  SDM  pemoderasi  pemahaman  SAP  sebesar  -0,262,  kompetensi  SDM pemoderasi pemanfaatan SIA sebesar 0,017 dan kualitas laporan keuangan sebesar 0,427.

## b. Uji Relibialitas
Uji reliabilitas merupakan suatu uji statistik yang dilakukan untuk dapat menentukan tingkat nilai cronbach’s alpha dan  nilai  dari  tingkat composite  reliability . Suatu  konstruk  dapat  dianggap reliabel jika memiliki nilai pada cronbach’s alpha dan composite reliability lebih dari 0,7. Hasil dari pengujian cronbach’s alpha dan composite reliability disajikan pada tabel 4.
Tabel 4. Cronbach’s Alpha Dan Composite Reliability Konstruk Cronbach's Alpha Composite Reliability Pemahaman SAP 0,923 0,935 Pemanfaatan SIA 0,865 0,896 Kompetensi SDM 0,865 0,903 KSDM*PSAP 1,000 1,000 KSDM*PSIA 1,000 1,000 Kualitas Laporan Keuangan 0,951 0,959

## Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Berdasarkan tabel 4 hasil pengujian nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability dapat dikatakan  bahwa  semua  indikator  dianggap  berada  pada  tingkat  reliabel  karena  setiap  konstruk indikator  lebih  dari  0,7.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  konstruk  pada  penelitian  ini memiliki reliabilitas yang baik.
c. R-Square
Nilai R-Square merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk melihat kemampuan variabel-variabel independen untuk  menerangkan  variabel dependen .  Dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Nilai R-Square R-Square Kualitas Laporan Keuangan 0,457

## Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Berdasarkan  tabel  5  menunjukkan  bahwa  nilai R-square untuk  kualitas  laporan  keuangan sebesar  0,457.  Hal  ini  berarti  menunjukkan  variabel  pemahaman  SAP,  pemanfaatan  SIA, Kompetensi  SDM  menjelaskan  pengaruhnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  45%. Sedangkan sisanya yaitu 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
d. Q-Square
Nilai Q-square test adalah  tes  untuk  mengetahui  tingkat  nilai  relevansi  prediktif.  Nilai Q- square yang  menunjukkan  angka  lebih  besar  dari  0  memiliki  predictive  relevance  yang  baik, sedangkan  nilai Q-square kurang  dari  0  artinya  memperlihatkan  bahwa  model  tersebut  memiliki predictive relevance yang rendah. Nilai Q-square disajikan pada tabel 6.
Tabel 6. Nilai Q-Square Q 2 Kualitas Laporan Keuangan 0,316

## Sumber: Data Primer Diolah, 2024
Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai Q-square yang dihasilkan adalah 0,316 yang artinya  bahwa  nilai  ini  lebih  besar  dari  0  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  ini  memiliki predictive relevance atau nilai observasi yang baik.

## e. Uji Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis, dasar yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini disajikan pada tabel 7 Path Coefficient.
Tabel 7. Path Coefficient Original Sampel (O) T Statistics (O/STDEV) T-table P Values Ket. Pemahaman SAP -> Kualitas Laporan Keuangan 0.159 0.938 1.66 0.174 Ditolak Pemanfaatan SIA -> Kualitas Laporan Keuangan 0.194 2.151 1.66 0.016 Diterima Kompetensi SDM Memoderasi Pemahaman SAP->  Kualitas Laporan Keuangan 0.037 0.386 1.66 0.350 Ditolak Kompetensi SDM Memoderasi Pemanfaatan SIA->  Kualitas Laporan Keuangan -0.161 1.959 1.66 0.025 Diterima
Berdasarkan  Tabel  3,  hipotesis  variabel  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  dan kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan dinyatakan ditolak  karena  p- values > 0,05 atau  nilai t- statistik lebih  kecil dari  t  tabelnya  (0,938 < 1,66 dan 0,386 < 1,66). Hipotesis pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia memoderasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi diterima karena  p- values <  0,05  atau  nilai  t- statistik lebih  besar  dari  t  tabelnya  (2,151  >  1,66  dan  1,959  > 1,66).

## Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  tebel  7  diketahui  bahwa  variabel  pemahaman  standar akuntansi pemerintahan tidak terdapat pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini  dapat dilihat dari hasil pengujian variabel pemahaman standar akuntansi pemerintahan menunjukkan nilai t- statistik lebih kecil dari t-tabel (0,938 < 1,66) dan secara signifikan < α = 0,05 (0,174 > 0,05), dari data tersebut diperoleh hasil yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  pada  OPD  BPKAD  pemerintah  Kota  Bima  yang  berarti  bahwa  (H1)  dinyatakan  ditolak. Artinya,  pemahaman  para  pegawai  atau aparatur  keuangan  terkait  standar  akuntansi  pemerintahan masih kurang sehingga tidak mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.
Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  penyebaran  kuesioner  tentang  pemahaman  standar akuntansi pemerintahan, dimana sebesar 24% menunjukkan bahwa responden tidak cukup memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Selain didukung dari hasil analisis jawaban responden, penelitian  ini  juga  didukung  dari  karakteristik  responden  berdasarkan  jumlah  kursus/pelatihan  di bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang diikuti menunjukkan masih ada responden yang tidak pernah mengikuti kursus/pelatihan, yakni sebesar 9% dan masih banyak responden yang hanya mengikuti  kursus/pelatihan  kurang  dari  3  kali,  yakni  sebesar  28%.  Pelatihan  di  bidang  akuntansi pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan agar para pegawai menjadi lebih memahami terkait standar  akuntansi  pemerintahan.  Berdasarkan  keikutsertaan  responden  yang  mengikuti  pelatihan terkait  pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan,  ketersediaan  pelatihan  yang  diberikan  pada responden masih rendah sementara itu pelatihan sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan dan pemahaman  terkait  standar  akuntansi  pemerintahan  yang  akan  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Teori Stewardship yang mengungkapkan pengelola keuangan  daerah  harus  memiliki  pemahaman  terkait  standar  akuntansi  pemerintahan  agar meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi  karena sangat kompleksitas standar akuntansi  pemerintah,  kurangnya  pengenalan  dan  pelatihan  PSAP,  ambiguitas  dalam  PSAP, seringnya  perubahan  standar,  kurangnya  komunikasi,  dan  kurangnya  tingkat  keterlibatan  selaku stakeholders. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman SAP hanya sebatas pelaporan keuangan yang sering terjadi mengenai pendapatan dana, pengelolaan dana, dan pengeluaran dana. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sihasale (2018); Aulina Nur (2019); Siallagan (2022); Yanti (2022); Syafaah, A., & Baroroh, N. (2023).

## Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  laporan  Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan hasil pengujian pada tebel 7 diketahui bahwa pada variabel pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  menunjukkan  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  pengujian  pemanfaatan  SIA  menunjukkan  nilai  t- statistik lebih  besar  dari  t-tabel  (2,151  >  1,66)  dan  secara  signifikan  <  α  =  0,05  (0,016  <  0,05),  dari  data tersebut diperoleh hasil nilai yang signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan
SIA  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  OPD  BPKAD pemerintah Kota Bima yang berarti bahwa (H2) dinyatakan diterima. Artinya, semakin baik dalam pemanfaatan SIA maka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Hal ini diperkuat berdasarkan penyebaran kuesioner tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi,  dimana  sebesar  76%  menunjukkan  bahwa  responden  menjawab  pemanfaatan  sistem informasi  akuntansi  sudah  baik  dan  sebanyak  22%  responden  menjawab  pemanfaatan  sistem informasi akuntansi sudah cukup baik. Hal ini menunjukkan responden yang sudah memanfaatkan sistem  informasi  akuntansi  dengan  sangat  baik  sehingga  meningkatkan  dan  pengaruh  terhadap kualitas laporan keuangan.
Selain  didukung  dari  hasil  analisis  jawaban  responden,  penelitian  ini  juga  didukung  dari karakteristik  responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan  terakhir  dapat  dilihat  yang  mendominasi adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memberikan pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga  memberikan  landasan  untuk  mengembangkan  diri  serta  memberikan  kemampuan  untuk memanfaatkan  semua  sarana  yang  ada  di  sekitarnya  untuk  kelancaran  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya.
Berdasarkan  tingkat  usia  responden  menunjukkan  berada  pada  usia  yang  matang  dengan tingkat emosi yang lebih stabil serta dewasa dan andal dalam menjalankan tugas, yaitu berusia 41- 50 tahun sebesar 51%. Persentase yang juga cukup tinggi pada responden yang berusia 31-40 tahun sebesar    33%.  Oleh  karena  itu,    pegawai    yang    bekerja    sebagai    pengelola    keuangan    daerah memiliki    usia   yang    matang  dengan    tingkat    emosi    yang    lebih    stabil,    dewasa,   serta    handal sehingga  mereka  mampu membantu menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.
Hasil  penelitian  pemanfaatan  SIA  ini  juga  didukung  oleh  oleh Teori  Stewardship secara positif  berkontribusi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Dengan  transparansi,  akuntabilitas,  dan fokus  pada  manajemen  sumber  daya,  sistem  informasi  tersebut  dapat  meningkatkan  akurasi, relevansi,  dan  keterbacaan  laporan  keuangan.  Integrasi  dengan  prinsip-prinsip  Teori  Stewardship membantu menciptakan laporan keuangan yang dapat diandalkan, memberikan informasi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas  informasi  keuangan  yang  disajikan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Silviana  (2018);  Sagara  (2015);  Arifin  (2016);  Armel  (2017);  Fitriana  (2017);  Pujanira (2017);  Sihasale  (2018);  wahyuni  (2021);  Syahdan  (2022);  Yanti  (2022); Trinanda  (2023),  bahwa pemanfaatan SIA berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  Terhadap Hubungan  Antara  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil pengujian  moderasi pada tebel 7 ditemukan bahwa variabel  kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memperkuat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  pengujian  efek  moderasi menunjukkan nilai t- statistik lebih kecil dari t-tabel (0,386 < 1,66) dan secara signifikan < α = 0,05 (0,350 > 0,05), dari data tersebut diperoleh hasil yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  antara  pemahaman standar akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  pada  OPD BPKAD pemerintah Kota Bima yang berarti bahwa (H3) dinyatakan ditolak.
Hal  ini  dapat  dilihat  berdasarkan  penyebaran  kuesioner  tentang  kompetensi  sumber  daya manusia,  dimana  sebesar  30%  menunjukkan  bahwa  responden  tidak  cukup  memiliki  kompetensi sumber daya manusia terkait pemahaman SAP yang baik. Selain didukung dari hasil analisis jawaban
responden,  penelitian  ini  juga  didukung  dari  karakteristik  responden  berdasarkan  jumlah kursus/pelatihan di bidang akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang diikuti menunjukkan masih ada responden yang tidak pernah  mengikuti kursus/pelatihan, yakni sebesar 9% dan masih banyak responden  yang  hanya  mengikuti  kursus/pelatihan  kurang  dari  3  kali,  yakni  sebesar  28%. Berdasarkan  keikutsertaan  responden  yang  mengikuti  pelatihan  akuntansi  pengelolaan  keuangan terkait  kompetensi  sumber  daya  manusia,  motivasi  responden  mengikuti  pelatihan  masih  cukup rendah  untuk  meningkatkan  kompetensinya  sementara  itu  pelatihan  sangat  penting  dalam memperbaharui ilmu serta wawasan dan lebih memahami SAP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.
Selain  itu,  berdasarkan  masa  kerja  atau  lama  kerja  aparatur  sebagai  ASN,  cukup  banyak responden yang telah bekerja sebagai ASN kurang dari lima tahun, yakni sebesar 9%. Hal tersebut menunjukkan  pengalaman  masih  sedikit  sehingga  sumber  daya  manusianya  tidak  mempengaruhi hubungan pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Teori Stewardship yang menekankan bahwa  tanggung  jawab aparatur  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  kompetensi  serta  keterampilan untuk  menyusun  dan  melaporkan  keuangan  yang  berkualitas.  Kenyataanya  sumber  daya  manusia tidak termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensinya untuk mencapai pemahaman SAP yang lebih  baik.  Hal  ini  dapat  menghambat  kemampuan  organisasi  untuk  melakukan  stewardship  yang efektif.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rafid  (2016);  Taviana (2020); Syahdan (2022); dan sihasale (2018).
Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Hubungan Antara Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Dengan  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Berdasarkan  hasil  pengujian  efek  moderasi  pada  tebel  7  ditemukan  bahwa  variabel kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  memperkuat  pengaruh  pemanfaatan  sistem  informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dari hasil pengujian efek moderasi menunjukkan nilai t- statistik lebih besar dari t-tabel (1,959 > 1,66) dan secara signifikan < α = 0,05 (0,025 < 0,05), dari data tersebut diperoleh hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat memperkuat hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD BPKAD pemerintah Kota Bima yang berarti bahwa (H4) dinyatakan diterima.
Hal  ini  diperkuat  berdasarkan  penyebaran  kuesioner  tentang  kompetensi  sumber  daya manusia, dimana sebesar 70% menunjukkan bahwa responden memiliki sumber daya manusia yang berkompeten terkait dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa  sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  akan  memperkuat  pengaruh  hubungan  antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.
Selain  didukung  dari  hasil  analisis  jawaban  responden,  penelitian  ini  juga  didukung  dari karakteristik  responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan  terakhir  dapat  dilihat  yang  mendominasi adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 sebanyak 75%. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu S1 mampu memudahkan untuk tercapainya tujuan organisasi yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Selain itu, berdasarkan masa kerja atau lama kerja aparatur dalam menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan, sebagian besar responden telah bekerja sebagai pengelola keuangan lebih dari empat  tahun,  yakni  sebesar  85%.  Hal  tersebut  menunjukkan  dengan  masa  kerja  yang  cukup  lama sebagai pengelola keuangan dan memberi arti bahwa cukup banyak responden yang sudah mampu memanfaatkan sistem informasi akuntansi sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  juga  mendukung Teori  Stewardship yang  menekankan bahwa tanggung jawab aparatur dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi dan meningkatkan kompetensi  serta  keterampilan  untuk  menyusun  dan  pelaporan  keuangan  yang  berkualitas.  Oleh karena itu, pengelola  keuangan  harus  dikelola  secara  profesional  sehingga bisa memaksimalkan sistem  informasi  akuntansi,  analisis  data  yang  lebih  akurat,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam pelaporan  keuangan  dan  perlu  adanya  keterlibatan  SDM  yang  memiliki  kompetensi  untuk  dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Sagara  (2015);  Agustiawan  (2016);  Rafid  (2016);  dan  khairudin  (2017);  Syahdan (2022)  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya  manusia  dapat  memperkuat  hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman para pegawai atau aparatur keuangan terkait standar akuntansi pemerintahan masih kurang sehingga tidak memeengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini  menunjukkan  bahwa  semakin  baik  dalam  pemanfaatan  sistem  informasi  akuntansi  maka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
3. Kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  dapat  memperkuat  hubungan  antara  pengaruh pemahaman  standar  akuntansi  pemerintahan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kompetensi  sumber  daya  manusia  tidak  memengaruhi  hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Kompetensi sumber daya manusia memperkuat hubungan antara pengaruh pemanfaatan sistem informasi  akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  tinggi  terkait  pemanfaatan  sistem  informasi  akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terdapat  beberapa  sarang  yang  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Bagi  peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah  variabel  yang  lain  yang  dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Misalnya, komitmen organisasi, sistem pengendalian intern, dan peran audit internal.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  untuk  memperluas  objek  penelitian,  tidak  hanya  pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima, akan tetapi juga dapat pada kabupaten atau kota yang lain.

## V. REFERENSI
Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh sistem berbasis akrual, TI, dan SPIP pada kualitas  laporan  keuangan  dengan  kompetensi  SDM  sebagai  moderasi. E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 10 (5), 3475-3500.
Alam,  R.  B.,  Animah,  &  Nurabiah.  (2023).  PENGARUH  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI PENGGAJIAN  TERHADAP  EFEKTIVITAS  PENGENDALIAN  INTERNAL  (  STUDI PADA  HOTEL  DI  KABUPATEN  LOMBOK  TENGAH  ). JURNAL  AKUNTANSI  (JA) , 10 (02), 1–12. https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990
Arifin,  Muhammad  Naufal  Handajani  Lillik  Alamsyah.  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dan Kepercayaan Stakeholder (Studi Pada Satuan Kerja Wilayah Kerja KPPN Mataram).  Vol. 04, No. 2, Oktober 2016, Hal. 121 – 144.
Armel,  R.  Y.  G.,  Nasir,  A.,  &  Safitri,  D.  (2017). Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian  Internal  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai) (Doctoral dissertation, Riau University). Artana, Arlia Sari. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Aulina Nur, R. (2019). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi  Keuangan  Daerah  dan  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Serdang  Bedagai (Doctoral  dissertation, Universitas islam Negeri Sumatera Utara).
Auliya,  B.,  Salsabilla,  N.,  &  Handajani,  L.  (2023).  Pengaruh  Financial  Knowledge  ,  Financial Attitude Dan Locus Of Control Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Mataram. Jurnal Ekombis Review , 11 (2), 1375–1384.
Cantika,  P.,  L,  B.  A.  H.,  &  Nurabiah.  (2022).  PENGARUH  PENGETAHUAN  AKUNTANSI MANAJEMEN,  KEPRIBADIAN  WIRAUSAHA,  DAN  TINGKAT  PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA, MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KECAMATAN SANGGAR, KABUPATEN BIMA. Jurnal Risma , 2 (1), 175–185.
Darwanis, A. M., & Manaf, I. A. (2016). The Effect of Understanding of Government Accounting Standard  and  Internal  Control  System  on  Quality  of  Financial  Statement  from  Local Government  through  Review  Process  of  Financial  Statement  by  Inspectorate  Agency  (A Study  at  Inspectorate  Agencies  in  the  Regencies  and  Cities  of  the  Province  of  Aceh, Indonesia). Research journal of finance and accounting , 7 (4), 1-8.
Diani,  D.  I.  (2014).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  Dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  Kota Pariaman). Jurnal Akuntansi , 2 (1).
Fitriana, F., & Wahyudin, A. (2017). Factors Influencing the Quality of Financial Reporting on Local Government of Purbalingga. Accounting Analysis Journal , 6 (1), 27-38.
Hadi,  I.,  &  Handajani,  L.  (2017).  Determinan  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan  Auditor  Internal
Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 18 (2), 183–197. https://doi.org/10.18196/jai.180282
Hakim, Z., Handajani, L., Inapty, B. A., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2017). VOLUNTARY TAX COMPLIANCE  WAJIB  PAJAK  PERUSAHAAN  PERHOTELAN :  DETERMINAN  , KEPERCAYAAN  DAN  KEKUASAAN  LEGITIMASI. Jurnal  Akuntansi , XXI (02),  253– 277.
Ihsanti,  E.  (2014).  Pengaruh  kompetensi  sumber  daya  manusia  dan  penerapan  sistem  akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). Jurnal akuntansi , 2 (2).
Inapty,  M.  A.  F.  B.  A.,  &  Martiningsih,  R.  S.  P.  (2016).  Pengaruh  penerapan  standar  akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan  dengan  sistem  pengendalian  intern  sebagai  variabel  moderating  (Studi  empiris pada SKPD di Pemprov NTB). Akuntabilitas , 9 (1).
Jannah,  M.  (2016).  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemahaman  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan  Peran  Sarana  Prasarana  Pendukung terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul). repository. umy. ac. id .
Khairudin, I. (2017). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Dengan  Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi. Artikel Ilmiah. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah .
Marwati, S.,  Sasanti,  E.  E.,  &  Nurabiah.  (2023).  BUMI  DAN  BANGUNAN  PERDESAAN  DAN PERKOTAAN  1  .  Ekonomi  dan  Bisnis  ,  Universitas  Mataram  2  .  Ekonomi  dan  Bisnis  , Universitas Mataram 2 . Ekonomi  dan Bisnis , Universitas Mataram. Jurnal Bisnis Net , 2 , 753–764.
Mithasarinama, N. E., Inapty, B. A., Nurabiah. (2023). Determinan tata kelola pemerintahan pada OPD kabupaten Bima. Akuntansi dan Teknologi Informasi , 16 (1), 30-48.
Muliyani,  M.,  &  Kee,  P.  L.  (2021).  PENGARUH  PENGENDALIAN  INTERNAL  DAN KARAKTERISTIK  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI  TERHADAP  KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 4 (2), 13-21.
Nugraha, I. N., & Putra, A. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN.
Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 1 (2), 91–104.
Nurhasanah,  F.,  &  Sari,  K.  (2018).  “Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,
Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntanika , 4 (1).
Octariani, D., Daerah, P., & Sumbawa, K. (2017). ANGGARAN BERBASIS KINERJA , SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS ( Suatu Pengujian Struktural ). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 2 (2009), 27–41.
Permatasari, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Luwu  Utara) (Doctoral  dissertation,  UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH PALOPO).
Pramudiarta, Rizal. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 6 (2), 14-28.
Puspitawati, D. (2016). An Analysis Of Factors That Influenced The Quality Of Regional Financial Report  (Empirical  Studies  In  The  Municipal  District  In  Lampung  Province) (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
Rafid, R. Z. (2016). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi  Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Kompetensi  Sumber Daya  Manusia  sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  pada  Pemerintahan  Kabupaten Bone). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Riandani,  Riedy.  2017.  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artikel Ilmiah. Padang: Universitas Negeri Padang.
Sagara,  Yusar.  2015.  The  Effect  Of  Implementation  Accounting  Information  System  And Competence Of Human Resources On The Quality Of Financial Reporting. Research Journal Of Finance And Accounting. 6 (10): 1-6.
Saptutyningsih, E., Diswandi, D., & Jaung, W. (2020). Land Use Policy Does social capital matter in climate change adaptation ? A lesson from agricultural sector in Yogyakarta , Indonesia.
Land Use Policy , 95 (September 2018), 104189.
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104189
Siallagan,  H.  (2022).  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Sibolga. AKUNTABILITAS , 16 (2), 243-256.
Sihasale, D. C., Sulistyo, S., & Setiyowati, S. W. (2018). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah  Dan  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 6 (1). Silviana.,  Erwin,  A.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. Profita. 6 (1): 1-13.
Suryana, A. S., L, B. A. H., & Nurabiah. (2022). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE USE OF ACCOUNTING INFORMATION IN MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN  CENTRAL  LOMBOK  ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMENGARUHI PENGGUNAAN TENGAH Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Baiq Anggun Hilendri L Nura . 108–122. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.159
Susbiyani, A., & Halim, M. (2022). Determinants of Islamic social reporting disclosure and its e ff ect on fi rm ’ s value . https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0277
Syafaah,  A.,  &  Baroroh,  N.  (2023).  Pengujian  Kualitas  Laporan  Keuangan  dengan  Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11(2), 205-216.
Syahdan,  R.,  Ansar,  R.,  &  Seber,  I.  S.  (2022).  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia  Memoderasi Hubungan  Pemahaman  SAP  Dan  Penerapan  SIA:  Kompetensi  Sumberdaya  Manusia Memoderasi Hubungan Pemahaman SAP Dan Penerapan SIA. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, 15(1), 509-517.
Taviana, T., & Riharjo, I. B. (2020). Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Faktor  Pemoderasi. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 9 (1).
Telabah, I. W. S., & Handajani, L. (2018). Implementation of Performance Accountability System For  Government  Institution  (  SAKIP  ):  Determinants  and  Consequence  In  Local Government. International Business and Accounting Research Journal , 2 (2), 87–102. Trinanda,  M.  R.  (2023). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  Dan  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  Sebagai Variabel  Moderasi  (Survei  Pada  Organisasi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tegal) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Untary,  N.  R.,  &  Ardiyanto,  M.  D.  (2015). Pengaruh  sistem  informasi  akuntansi,  sistem pengendalian  intern  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  terhadap  kualitas  laporan keuangan  Daerah  dengan  faktor  eksternal  sebagai  pemoderasi  (studi  kasus  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
Wahyuni,  R.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Dan  Pemanfaatan Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Dengan  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi). JUHANPERAK, 2(1), 505-517.
Wati, K. D., Herawati, N. T., Ak, S. E., & SINARWATI, N. K. (2014). Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 2 (1).
Yanti, N. (2022). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur). EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah , 3 (2), 1-15.
Yuliansyah, Y., Inapty, B. A., Dahlan, M., & Agtia, I. O. (2018). BUDGETARY PARTICIPATION AND  ITS  IMPACT  ON  INDIVIDUAL  PERFORMANCE. Tourism  and  Hospitality Management , 24 (2), 325–340.