KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DAN PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Agung Tri Wahyudianto
Kejaksaan Palangkaraya E-mail: agung.nabiba@gmail.com

## Abstract :
The  Calculation  and  evidencing  of  state  financial  loss  are  very  important,  in  addition  to  round  up  the perpetrators  of  corruption,  they  are  useful  to  restore  the  losses  caused  by  the  corruption  to  the  state treasury.  The  calculation  of  the  state  financial  loss  becomes  the  basis  for  the  public  prosecutor  in  his indictment to calculate how uch the state financial loss has incurred as a result of the defendant’s action in  a  corruption  case.  Similarly,  it  is  also  necessary  for  the  judges  in  determining  the  amount  of  state losses that must be returned by the defendant.
The institution which has the authority to calculate the state financial losses associated with corruption has the authority to calculate the state financial losses associated with corruption is implicitly stated in the elucidation of Article 32 paragraf (1) of the Act concerning Eradication of Corruption crimes which stipulates  that  the  real  loss  of  state  finances  is  the  financial  losses  of  the  State  which  can  be  counted based on the findings of the competent instutions or appointed public accountant. Based on article 30 of Act No. 16 of 2004 one of the duty and authority of the public prosecutor is to search data and collect evidences. For certain cases the public prosecutor can easily count the amount of the State losses, thus the public prosecutor based on his authority can count and stipulate himself the state financial losses.
Keywords: Authority, Public Prosecutor, State Loses and Finance, Corupption Cases

## Abstrak :
Penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara sangat penting, selain untuk menangkap para pelaku  korupsi,  mereka  berguna  untuk  mengembalikan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  korupsi  ke  kas negara.  Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  menjadi  dasar  bagi  jaksa  penuntut  umum  dalam dakwaannya  untuk  menghitung  berapa  banyak  kerugian  keuangan  negara  yang  terjadi  sebagai  akibat dari  tindakan  terdakwa  dalam  kasus  korupsi.  Demikian  pula,  hakim  juga  perlu  menentukan  jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa.
Lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait korupsi memiliki kewenangan  untuk  menghitung  kerugian  keuangan  negara  terkait  korupsi  secara  implisit  dinyatakan dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  UU  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan Negara yang dapat dihitung  berdasarkan  temuan  dari  lembaga  yang  kompeten  atau  akuntan  publik  yang  ditunjuk. Berdasarkan  pasal  30  UU  No.  16  Tahun  2004  salah  satu  tugas  dan  wewenang  jaksa  penuntut  umum adalah  untuk  mencari  data  dan  mengumpulkan  bukti.  Untuk  kasus-kasus  tertentu  jaksa  penuntut  umum dapat dengan mudah menghitung jumlah kerugian Negara, sehingga jaksa penuntut umum berdasarkan kewenangannya dapat menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.
Kata  kunci: Wewenang,  Penuntut  Umum,  Kerugian  Negara  dan  Keuangan  Negara,  korupsi

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sebagai  konsekuensi  logis  bahwa Indonesia berlandaskan atas hukum (rechtstaat), maka  hukum  harus  ditegakkan (fiat  justitia  ruat  coeleum) .  Salah  satu bidang  hukum  yang  menjadi  skala  prioritas pemerintah  dalam  penegakan  hukumnya adalah  konsen  mencegah  dan  memberantas tindak  pidana  korupsi.  Bagi  Indonesia fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan  meluas  terus  merambah  hampir  ke semua sektor kehidupan.
Usaha  penegakan  hukum melalui proses  yang  adil (due  process  of  law) di bidang  korupsi  sekarang  telah  melibatkan berbagai  elemen  berupa  lembaga  penegak hukum  dan  lembaga  di  luar  struktur kenegaraan  seperti  lembaga  independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta berbagai  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM) seperti Indonesian Corruption Watch (ICW) dan  lain  -  lain.  Namun,  justru  tindak pidana  korupsi  yang  muncul  semakin meningkat secara kuantitas dan kualitasnya. Harapan  dapat  memberantas  korupsi secara hukum adalah mengandalkan diperlakukannya  secara  konsisten  Undang  - undang  tentang  pemberantasan  korupsi disamping  ketentuan  terkait  yang  bersifat preventif.  Fokus  pemberantasan  korupsi juga  harus  menempatkan  kerugian  negara sebagai suatu  bentuk  pelanggaran  hak  -  hak sosial  dan  ekonomi  secara  luas.  Pemikiran
dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan  negara  telah  dengan  sendirinya mendorong  agar  baik  dengan  cara  pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya  secara  maksimal  dan  cepat seluruh  kerugian  negara  yang  ditimbulkan oleh  praktek  korupsi.  Pemikiran  dasar tersebut telah memberi isi serta makna pasal -pasal  dalam  Undang-undang  pemberantas- an  tindak  pidana  korupsi.  Adanya  kerugian negara  atau  perekonomian  negara  menjadi unsur utama dari delik korupsi.
Dengan  demikian,  penghitungan  dan pembuktian  adanya  kerugian  keuangan Negara  sangatlah  penting,  selain  untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan  oleh  tindakan  korupsi  tersebut ke  kas  Negara.  Penghitungan  kerugian keuangan  Negara  menjadi  dasar  bagi  jaksa dalam dakwaanya untuk menghitung seberapa  besar  Kerugian  Keuangan  Negara yang  di  rugikan  akibat  perbuatan  terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Begitu pula bagi hakim dalam menentukan besarnya  kerugian  Negara  yang  harus dikembalikan oleh terdakwa.
Berkaitan  dengan  lembaga  mana  yang berwenang  dalam  menghitung  kerugian keuangan  Negara  terkait  dengan  tindak pidana korupsi, Undang – undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sendiri  tidak  secara  eksplisit  mengaturnya, namun  secara  implisit  dapat  ditemukan
dalam  penjelasan  Pasal  32  ayat  (1)  Undang –  undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yang  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  Negara  adalah  kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang  berwenang  atau  akuntan  publik  yang ditunjuk.  Penjelasan  ini  untuk  memperjelas rumusan  yang  ada  dalam  Pasal  32  ayat  (1) Undang  –  undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi terkait dengan frasa “ secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara ”.  Oleh  sebab  itu  penulis  ingin mengkaji  mengenai Kewenangan Kejaksaan Dalam  Hal  Melakukan  Penetapan  Kerugian Negara  Dan  Perhitungan  Keuangan  Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  singkat  tersebut  diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah:
Apakah Kejaksaan mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penghitungan keuangan negara dan penetapan  kerugian  negara  dalam  perkara tindak pidana Korupsi ?
Apakah penghitungan keuangan negara dan  penetapan  kerugian  negara  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  dalam  perkara tindak  pidana  korupsi  tersebut  mempunyai nilai sebagai alat bukti ?

## PEMBAHASAN

## KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENGHITUNG DAN MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Kedudukan  Kejaksaan  akan  sangat berpengaruh  dalam  mengimplementasikan fungsi,  peran  dan  wewenangnya.  Hal  ini tentu  sangat  berkaitan  dengan  kinerja  dari Kejaksaan  itu  sendiri, 1 yang  mengimple- mentasikan tugas dan wewenangnya diharapkan  diamati  pada  saat  ini  dan prediksi  tantangan  ke  depan  antara  lain harus memperhatikan perkembangan globalisasi,  opini  yang  berkembang  di masyarakat  dan  reformasi  yang  melahirkan paradigma baru dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara,  serta  terjadinya  perubahan kepemimpinan yang akan melahirkan perubahan kebijakan dalam bidang pemerintahan  termasuk  kebijakan  dalam penegakan hukum. 2
Tugas dan wewenang Kejaksaan sangat luas  menjangkau  area  hukum  pidana, perdata  maupun  tata  usaha  negara.  Tugas dan  wewenang  yang  sangat  luas  ini pelaksanaannya  dipimpin  dan  dikendalikan serta dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang  diberi  predikat  Jaksa  Agung.  Oleh
1 Suhadibroto, Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan, http://www.khn.or.id,  diakses  pada  hari Kamis  tanggal  25  Februari  2008  pukul  21.00  WIB. Suhadibroto  menyatakan  bahwa  kinerja  kejaksaan ditentukan  atau  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor, yaitu  Jaksa  Agung,  Jaksa  Agung  sebagai  pejabat fungsional dan organisasi
2 Notulen  Presentasi  Makalah  Diskusi  Panel berjudul  : “Strategi  Peningkatan  Kinerja  Kejaksaan dalam  Rangka  Mewujudkan  Supremasi  Hukum”, Jakarta : Kejati DKI Jakarta, Agustus 2001, hal. 2
karena  itu,  peranan  Jaksa  Agung  dalam kehidupan  bernegara  dan  pemerintahan menjadi  sangat  krusial,  lebih  -  lebih  pada saat ini dimana negara sedang dalam proses reformasi  yang salah satu agendanya adalah terwujudnya supremasi hukum. 3 Di sisi lain, Jaksa  Agung  adalah  “ a  man  of  law” yang dalam  sistem  kita  dapat  digambarkan sebagai  abdi  hukum,  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  yang  tidak  mengabdi  pada Presiden  dengan  kepentingan  politiknya. Dalam  mewujudkan  agenda  reformasi  yaitu supremasi hukum,  rasanya  kita  memerlukan seorang  Jaksa  Agung  dengan  kualifikasi sebagai  abdi  hukum,  yang  memiliki  tingkat profesionalisme  yang  tinggi  dan  tepat disertai sifat yang jujur. 4
3 Frans  E.  Likadja,  Daniel  Bessie, Desain Instruksional  Dasar  Hukum  Internasional, (Jakarta  : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 9, lihat juga UU No. 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun  2000-2004,  pada  dasarnya  telah  ditetapkan berbagai  kebijakan  yang  mendukung  pelaksanaan prioritas  pembangunan  nasional  dalam  mewujudkan supremasi  hukum  dan  pemerintahan  yang  baik. Program-program  tersebut  adalah  :  (1).  Program pembentukan  peraturan  perundang-undangna;  (2). Program  pemberdayaan  lembaga  peradilan  dan penegak  hukum  lainnya;  (3)  Program  penuntasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme serta pelanggaran  hak  asasi  manusia;  (4).  Program peningkatan  kesadaran  hukum  dan  pengembangan budaya hukum
4 Moh. Mahfud M.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta  :  Pustaka  LP3ES  Indonesia,  1998),  hal.  22. Ciri  menonjol  hukum  otonom  adalah  terikatnya masyarakat  secara kuat  pada prosedur. Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada komitmen  masyarakat  untuk  menjalankan  kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur. Dengan mengacu pada  Marryman,  Abdul  Hakim  Garuda  Nusantara mengemukakan  3  (tiga)  macam  tradisi  hukum  yang kemudian  dikaitkan  dengan  strategi  pembangunan hukum.  Ada  2  (dua)  macam  strategi  pembangunan hukum  yang  akhirnya  sekaligus  berimplikasi  pada karakter  produk  hukumnya  yaitu  pembangunan hukum    “ ortodoks” dan  pembangunan  hukum
Dalam  Undang  -  undang  Nomor  16 Tahun  2004  Pasal  8  ayat  (1)  dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Jaksa Agung. Sedangkan pengertian jabatan fungsional Jaksa dirumuskan dalam Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4  sebagai  jabatan  yang  bersifat  keahlian teknis  dalam  organisasi  Kejaksaan  yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Kejaksaan adalah lembaga yang independen  atau  mandiri 5 dari  lembaga penegak  hukum  lain  maupun  lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Kemandirian  Kejaksaan  secara  lembaga bukan  berarti  melepaskan  independensi Kejaksaan  dengan  lembaga  lain,  melainkan lepas  dari  segala  bentuk  intervensi.  Dalam hal  ini  kemandirian  secara  institusional adalah  kemandirian  secara  eksternal,  yang memiliki dampak kemandirian secara personal terhadap  aparatur  kejaksaan  dalam menjalankan fungsi penuntutannya. 6
“responsif”,  lihat  juga  Abdul  Hakim  Garuda Nusantara, Politik  Hukum  Indonesia, (Jakarta  : Yayasan LBHI, 1988), hal. 26-34 5 Tri Rahadian memberi asumsi bahwa independent  adalah  kemerdekaan. Independence, adalah kebebasan, kemerdekaan yang berarti merdeka,  bebas  dan  tidak  dipengaruhi  orang  lain. Sedangkan  mandiri,  juga  mempunyai  arti  yang hampir  sama  dengan  independen  tersebut,  yakni mandiri,  adalah  dalam  keadaan  dapat  berdiri  sendiri, tidak  bergantung  pada  orang  lain,  sedangkan kemandirian  merupakan  hal  atau  keadaan  dapat berdiri  sendiri  tanpa  bergantung  pada  orang  lain (Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)
6 Peradilan Pidana Indonesia,
http://www.ipjs.com,  terakhir  diakses  pada  hari
Kejaksaan sebagai lembaga yang mengendalikan  pelaksanaan  tugas dan wewenang  kejaksaan  di  daerah  hukumnya mempunyai  wewenang  untuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan tindak  pidana  korupsi  yaitu  meliputi  tindak pidana korupsi yang :
a.  Melibatkan  aparat  penegak  hukum, penyeleggara  negara,  dan  orang  lain  yang ada kaitannya dengan tindak  pidana korupsi yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum atau penyelenggara negara;
b.  Mendapat  perhatian  yang  meresahkan masyarakat; dan/atau
c.  Menyangkut  kerugian  negara  paling sedikit  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah). 7
Jadi,  Kejaksaan  R.I  dengan  segala tugas  dan  wewenangnya,  seyogyanya  dapat mewujudkan  hukum  yang  berkeadilan, karena tanpa adanya hukum yang
Kamis  tanggal  8  April  2008  pukul  19.00  WIB. Pembaruan  dalam  tubuh  kejaksaan  tidak  bisa  lepas dari permasalahan visi lembaga kejaksaan  yang akan dibangun  di  masa  mendatang.  Tak  dapat  dipungkiri bahwa  visi  adalah  hal  yang  penting  dalam merumuskan  bentuk  kejaksaan  yang  sama  sekali baru. Pemikiran yang liar tentang kejaksaan bukanlah hal yang harus ditakutkan, karena keliaran pemikiran akan menghasilkan suatu pemikiran yang sama sekali baru.  Dalam  rangka  pembaruan  kejaksaan,  keliaran pemikiran  tentang  visi  kejaksaan  yang  baru  akan membawa  angin  perubahan  yang  sifatnya  idealis pragmatis.
Perumusan  visi  hendaknya  dilatarbelakangi  oleh suatu  pemikiran  yang  filosofis,  sehingga  pemaknaan dalam  bentuk  kata-kata  dapat  diterjemahkan  secara luas  dalam  visi  kejaksaan  baru.  Visi  kejaksaan  yang independen harus dipandang sebagai suatu kebutuhan bukan  keharusan.  Makna independent adalah Free from  the  Authority,  control  or  influence  of  others, self-governing,  self-supporting,  not  committed  to  an organized political party. Dengan kata lain perkataan bahwa  independensitas  kejaksaan  bergantung  pada dirinya  dalam  mengambil  jarak  terhadap  berbagai institusi  yang  ada  di  luar  dirinya  ( External Institution) 7 Evi Hartanti., Op.Cit , hal.162
berkeadilan,  sulit  diharapkan  bahwa  hukum dapat  akan  diterima  dan  dijadikan  panutan. Tentu  harus  diingat  bahwa  melakukan pembaruan hukum dan aparatnya tidak dapat dilakukan dengan cepat, memang diperlukan cukup waktu, namun harus diupayakan agar pembaruan  ini  dapat  dicapai  dalam  tempo yang sesingkat - singkatnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Kejaksaan dalam  tindak  pidana  korupsi  berperan sebagai  penyidik.  Sebagai  penyidik  maka diperlukan  suatu  keahlian  dan  keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya.
Kewenangan Kejaksaan Dalam
Penentuan  Unsur  Kerugian  Keuangan Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam  kaitannya  dengan  penentuan kerugian  keuangan  negara  terhadap  kasus tindak  pidana  korupsi,  apabila  Kejaksaan dalam  melakukan  penanganan  penyim- pangan  tindak  pidana  korupsi  sudah  pada tahap  penyidikan,  biasanya  memerlukan bantuan  BPKP.  Bentuk  bantuan  BPKP adalah  melakukan  perhitungan  kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan - masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta - fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam  tahap  penyidikan  cukup  dasar  dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa  ditingkatkan  ke  tahap  penuntutan, sehingga  penyelesaian perhitungan kerugian
keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus  sudah  dilimpahkan  ke  pengadilan, maka  pada  waktunya  nanti  tim  BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.
Didalam peraturan perundang – undangan  di  Indonesia,  tidak  secara  jelas diatur  tentang  suatu  keharusan  untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan  oleh  BPK  atau  BPKP  atau Instansi  lainnya.  Namun  terhadap  penyidik diberikan  hak  untuk  meminta  bantuan kepada  BPK  atau  BPKP  atau  Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian  keuangan  negara  akibat  dugaan adanya  tindak  pidana.  Demikian  halnya dalam  praktek  selama  ini  BPK  atau  BPKP atau Instansi lainnya melakukan perhitungan kerugian  keuangan  negara  yang  diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik.
Selain  itu,  Hutabarat  selaku  Auditor BPKP Perwakilan
Jawa
Tengah menjelaskan, dalam konteks menilai kerugian  Negara,  tidak  semua  perkara  yang disidangkan  berkaitan  dengan  tindak  pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP.  Kalau  mudah  dihitung,  cukup langsung  penyidik,  atau  penuntut  umum. Penghitungan baru dilakukan jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan  ahli  untuk  menambah  atau
memberi pendapatnya dimuka persidangan. 8
Pada  dasarnya  memang  tidak  ada  aturan yang  melarang  atau  memperbolehkan  Jaksa untuk  melakukan  perhitungan  kerugian negara sendiri akan tetapi sesuai bunyi Pasal 30  Undang  –  undang  No.  16  Tahun  2004 salah tugas dan wewenang Kejaksaan adalah melakukan Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi (penjelasan  Undang  –  undang  No. 16  tahun  2004).  Dimana  disini  sudah  jelas tersirat  salah  satu  tugas  penyidik  adalah mencari  data dan  mengumpulkan  barang bukti  serta  alat  bukti.  Jaksa  dalam melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  itu dapat diperoleh dari hasil data - data berupa dokumen dan alat bukti yang lain yang pada kasus  tindak  pidana  korupsi  berapa  besar kerugian  negara  yang  diakibatkan  itu  sudah jelas  ditemukan  kerugian  tersebut  sudah benar  -  benar  nyata  dan  perhitungannya mudah  sehingga  kerugian  Negara  sudah dapat  ditentukan.  Sama  halnya  dengan prinsip  akutansi,  prestasi  yang  diterima sebagai  sisi  debit  sedangkan  uang  yang dikeluarkan  negara  sebagai  kredit.  Antara debit  dan  kredit  harus  sama  (balance).  Jika terdapat  sisi  debit  lebih  kecil  daripada  sisi kreditalias  tidak  balance,  maka  timbullah yang disebut Kerugian Keuangan Negara. Apabila dihubungkan dengan penjelasan  tersebut  diatas,  yang  berkaitan dengan  teori  kewenangan  yang  mempunyai
8 Hutabarat,  Auditor  BPKP  Jawa  Tengah,  Local Workshop  “ Kaji  unsur  kerugian  keuangan  negara dalam delik tipikor ”, Semarang 5 November 2013
definisi  bahwa kewenangan  merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang  bertindak  menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang  -  undangan  yang  berlaku  dalam penghitungan dan penetapan kerugian keuangan  dalam  perkara  tindak  pidana korupsi,  maka  sepanjang  penghitungan  dan penetapan kerugian keuangan negara tersebut  mudah  untuk  dilakukan,  Kejaksaan berdasarkan  kewenangannya  tersebut  bisa untuk  menghitung  dan  menetapkan  sendiri kerugian keuangan negara.

## PENGHITUNGAN  DAN  PENETAPAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH  KEJAKSAAN  SEBAGAI  ALAT BUKTI A. Pembuktian Tentang Kerugian Keuangan  Negara  Dalam  Perkara Tindak Pidana Korupsi Tidak
berbeda halnya dalam pembuktian  tindak  pidana  umum  yang  juga mengacu  pada  ketentuan  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  184  KUHAP,  bahwa didalam pembuktian pun juga harus terpenuhi  alat  –  alat  bukti  yang  digunakan untuk  menjerat  si  pelaku,  yaitu  harus terpenuhi  minimal  2  (dua)  alat  bukti  baik yaitu berupa :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan Ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan  terdakwa  (Sesuai  dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
Bahwa  Penuntut  Umum  tentu  tidak gegabah dalam membuktikan perkara tindak pidana  korupsi,  ada  tahapan  –  tahapan  atau
proses  yang  tentu  dijadikan  sebagai  dasar awal  untuk  membuktikannya  yaitu  dengan membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang  –  kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang  sah  (juga  berdasarkan  ketentuan  Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
Tahapan  –  tahapan  dalam  proses pembuktian  oleh  Penuntut  Umum,  antara lain :
1. Menghadirkan saksi – saksi Penuntut umum berkewajiban untuk menghadirkan  saksi    -  saksi  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh terdakwa guna untuk membuktikan kesalahannya,  tentu  keterangan  saksi  yang mempunyai  nilai  ialah  keterangan  yang sesuai  dengan  apa  yang  dijelaskan  dalam Pasal 1  angka  27  KUHAP,  yaitu  yang saksi lihat  sendiri,  saksi  dengar  sendiri,  dan  yang saksi alami sendiri. 9

## 2. Menghadirkan Ahli
Keterangan  Ahli  atau verklaringen  van  een deskundige/except testimony adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal yang  diperlukan  untuk  membuat  terang suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan  (Pasal  1  angka  28  KUHAP) (dalam  penelitian  ini  tidak  menghadirkan Ahli baik dari BPK maupun dari BPKP).
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP .  Sinar  Grafika  (Edisi Kedua),  Jakarta, 2000, hlm. 287

## 3. Surat
Seperti  halnya  dalam  alat  bukti  keterangan saksi  dan  keterangan  ahli,  alat  bukti  surat juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai  alat  bukti  yang  sah  dipersidangan, adapun  alasan  ketidakterikatan  hakim  atas alat  bukti  surat  didasarkan  pada  beberapa asas  antara  lain  :  asas  proses  pemeriksaan pidana  ialah  untuk  mencari  kebenaran materiel  atau  setidak  –  tidaknya  mendekati kebenaran  sejati (materiel  waarheid) bukan mencari  keterangan  formal.  Selain  itu,  asas batas minimum pembuktian (bewijs minimum) yang diperlukan dalam pembuktian  untuk  mengikat  kebebasan hakim  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 183  KUHAP,  bahwa  hakim  baru  boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa  yang  telah  terbukti  dengan sekurang  –  kurangnya  dua  alat  bukti  yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwalah  yang  melakukannya.  Dengan demikian,  bagaimanapun  sempurnanya  alat bukti  surat,  namun  alat  bukti  surat  ini tidaklah  dapat  berdiri  sendiri,  melainkan sekurang – kurangnya harus dibantu dengan satu  alat  bukti  yang  sah  lainnya  guna memenuhi batas minimum pembuktian yang telah  ditentukan  dalam  Pasal  183  KUHAP dan  yang  dimaksud  dari  alat  bukti  surat berdasarkan  penelitian  yaitu  terkait  dengan surat  –  surat  (barang  bukti)  yang  berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku.
4. Petunjuk Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan suatu Surat Dakwaan guna untuk menjerat si pelaku tindak pidana juga tidak terlepas dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu berupa petunjuk yang merupakan bagian keempat Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan  suatu  Surat  Dakwaan  guna untuk  menjerat si pelaku tindak pidana juga tidak  terlepas  dari  ketentuan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  d KUHAP,  yaitu  berupa  petunjuk  yang merupakan  bagian  keempat  sebagai  alat bukti  dan  petunjuk  sendiri  diperoleh berdasarkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan  terdakwa.  Bahwa  pembuktian oleh Penuntut Umum tentu akan memulainya  dengan  upaya  pembuktian  dari alat  bukti  keterangan  saksi,  apabila  alat bukti  keterangan  saksi  belum  mencukupi, baru  meningkat  kepada  pemeriksaan  alat bukti yang lain. Demikan halnya dengan alat bukti  petunjuk,  sidang  pengadilan  baru berpaling  mencari  alat  bukti  petunjuk, apabila  alat  bukti  yang  lain  belum mencukupi membuktikan kesalahan terdakwa, jika pembuktian dengan alat bukti yang  lain  sudah  mencukupi,  pada  dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk. 5. Keterangan Terdakwa
Rangkaian  dari  pembuktian  ini  dimulai dengan  mendasarkan  kepada  barang  bukti yang ada serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang sudah dihadirkan oleh Penuntut  Umum,  dan  keterangan  terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya tetapi  harus  disertai  atau  didukung  dengan alat bukti yang lain.

## B. Keyakinan  Hakim  Dalam  Pengambil- an Keputusan di Pengadilan
Lembaga peradilan merupakan institusi negara  yang  mempunyai  tugas  pokok  untuk memeriksa,  mengadili,  memutuskan  dan menyelesaikan  perkara  -  perkara  yang diajukan oleh warga masyarakat.
Penyelesaian  perkara  melalui  lembaga peradilan  hanya  akan  berjalan  dengan  baik, apabila  semua  pihak  yang  terlibat  di dalamnya,  baik  pihak  -  pihak  yang berperkara maupun hakimnya sendiri mengikuti aturan main (rule of game) secara jujur  sesuai  tertib  peraturan  yang  ada.  Di dalam  membuktikan  secara  yuridis  untuk mencari kebenaran tidaklah sama.
Hal  yang  menarik  untuk  dikaji  lebih jauh dalam membicarakan kebenaran formil adalah masalah ada atau tidaknya keyakinan hakim  dalam  memutuskan  perkara  pidana. Di satu sisi ada yang membenarkan terhadap adanya  keyakinan  hakim  dalam  perkara pidana,  tetapi  di  sisi  lain  ada  pula  yang menolaknya. Bahwa keyakinan hakim dalam perkara  pidana  dapat  saja  ditarik  atau dimasukkan  dalam  alat  bukti  persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini dapat muncul dengan adanya bukti - bukti lain yang sudah terbukti  lebih  dulu,  seperti  keterangan  dari para  saksi  dan  bukti  -  bukti  lain  yang terungkap  dalam  persidangan.  Persangkaan seperti  itu  dapat  saja  diperoleh  hakim  dari keyakinannya,  dengan  melihat  bukti  -  bukti atau  dengan  menghubungkan  fakta  satu dengan  fakta  lain  dalam  persidangan.
Keyakinan  hakim  dalam  perkara  pidana cukup dalam hati nuraninya saja, tidak perlu disebutkan secara lahir dalam putusan. Oleh karena  itu  sebelum  memutuskan  suatu perkara,  hakim  harus  meyakini  kebenaran putusan  yang  akan  diambilnya.  Bagaimana mungkin  seorang  hakim  memutus  suatu perkara  tetapi  tidak  didasarkan  pada keyakinan.
Berdasarkan uraian di atas menunjukkan,  bahwa  masalah  keyakinan hakim  dalam  perkara  di  persidangan  masih ada  perbedaan  pandangan.  Sebagian  besar pandangan  menyatakan  dalam  perkara persidangan  sudah  cukup  didasarkan  pada bukti  -  bukti  formil  tanpa  memerlukan adanya  keyakinan  hakim,  meskipun  dalam aturan perundang-undangan tidak ada larangannya. Akan tetapi, apabila keyakinan hakim  diperlukan  dan  tidak  dapat  dihindari dalam  praktik,  maka  keyakinan  hakim  ini cukup  dalam  hati  nuraninya  saja  dan  tidak perlu dinyatakan secara formil atau eksplisit dalam vonis putusannya.
Berdasarkan  penjelasan  sebagaimana tersebut  diatas  apabila  dihubungkan  pokok permasalahan  oleh  penulis  yaitu  mengenai kewenangan  Kejaksaan  dalam  melakukan penghitungan dan penetapan kerugian keuangan  negara  (dalam  hal  ini  adalah perkara  tindak  pidana  korupsi),  maka apabila  hakim  yakin  suatu  tindak  pidana korupsi  yang  telah  dibuktikan  tersebut  telah ada suatu kerugian negara (yang
penghitungannya  tanpa  melibatkan  BPK maupun  BPKP),  maka  dengan  keyakinan hakim  tersebut  dapat  diambil  suatu  putusan bahwa  unsur  kerugian  keuangan  negara tersebut  sudah  ada  dan  dapat  dibuktikan maka  penghitungan  dan  penetapan  kerugian keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  mempunyai  nilai  sebagai  alat bukti.
Putusan  Hakim  Yang  Memuat  Kerugian Negara  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Tanpa Melalui Proses Audit BPK/BPKP A. Putusan Nomor : 31/Pid.Sus-
TPK/2016/PN.Plk Tanggal 03 Oktober
2016
Terdakwa  Budi  Seprianson,  SE  Bin Handuran  pada  tahun  2013  adalah  sebagai PNS pada Universitas Palangka Raya di unit kerja FKIP dengan Jabatan selaku Bendahara  PUMK  sejak  tanggal  19  Maret 2013  sampai  dengan  Desember  2013 mempunyai  tugas  dan  kewenangan  antara lain untuk mengajukan permintaan anggaran PNPB  FKIP  UNPAR  dan  menyalurkannya serta  mempertanggungjawabkan  pengguna- annya  bersama  -  sama  dengan  saksi  Prof. Dr.  Bambang  TK.Garang,M.Pd.,  selaku Dekan  FKIP  UNPAR  dan  kemudian  pada tahun  anggaran  2013  terdakwa  Budi Seprianson,  SE  Bin  Handuran  dan  saksi Prof.  Dr.  Bambang  TK.Garang,M.Pd.,  telah ada  mengusulkan  anggaran  PNPB  FKIP UNPAR  kepada  Rektor  UNPAR  melalui Bendahara  Pengeluaran  UNPAR,  kemudian
terdakwa Budi Seprianson, SE Bin Handuran  telah  ada  menerima  anggaran PNPB dimaksud dalam 3 tahap yakni tahap I pada  tanggal  2  Agustus  2013  sebesar  Rp. 30.000.000,-  (tiga  puluh  juta  rupiah), kemudian  tahap  II  pada  tanggal  28 Nopember  2013  sebesar  Rp.  606.095.600,- (enam  ratus  enam  juta  sembilan  puluh  lima ribu  enam  ratus  rupiah),  selanjutnya  tahap III  pada  tanggal  06  Desember  2013  sebesar Rp.  490.129.520,-  (empat  ratus  sembilan puluh  juta  seratus  dua  puluh  sembilan  ribu lima  ratus  dua  puluh  rupiah),  sehingga  total yang diterima terdakwa Budi Seprianson, SE Bin  Handuran  sebesar  Rp.  1.126.225.120,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus  dua  puluh  lima  ribu  seratus  dua  puluh rupiah)  dari  jumlah  anggaran  yang  diterima oleh  terdakwa  Budi  Seprianson,  SE  Bin Handuran yakni sebesar Rp. 1.126.225.120,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus  dua  puluh  lima  ribu  seratus  dua  puluh rupiah),  tersebut  ternyata  terdakwa  Budi Seprianson,  SE  Bin  Handuran  bersama dengan saksi Prof. Dr. Bambang TK.Garang,M.Pd., telah ada mempergunakannya sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp. 356.083.151,- (tiga ratus  lima  puluh  enam  juta  delapan  puluh tiga  ribu  seratus  lima  puluh  satu  rupiah), sedangkan  selebihnya  yakni  sebesar  Rp. 770.141.964,-  (tujuh  ratus  tujuh  juta  seratus empat  puluh  satu  ribu  sembilan  ratus  enam
puluh empat rupiah) tidak atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
Keadaan tersebut bertentangan dengan :
1. Asas  Umum  yang  diatur  dalam Undang  -  undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 3 ayat (1)  “setiap  pejabat  dilarang  melakukan tindakan  yang  berakibat  pengeluaran  atas beban  APBN/APBD  jika  anggaran  untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
2. Pasal  18  ayat  (3)  Undang  -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  :  “Pejabat  yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat  bukti yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran  materiil  dan  akibat  yang  timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
3. Dari uraian singkat kasus sebagaimana  tersebut  diatas,  terdakwa  Budi Seprianson,  SE  Bin  Handuran  didakwa dengan dakwaan :
Kesatu :
Primair :  Pasal  2  ayat  (1)  Jo  Pasal  18 Undang  -  undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang  -  undang  Republik  Indonesia Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal 55 ayat  (1) Ke-1 KUHPidana ;
Subsidair :  Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang  - undang  Republik  Indonesia  Nomor  20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -  undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1 KUHPidana ;

## ATAU
Kedua : Pasal 8 Undang – undang Republik
Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang  -  undang  Republik Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
B. Putusan Nomor : 1/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Plk  Tanggal  30  Maret
2017
Pada  tahun  2013  terdakwa  Prof.  Dr. Bambang  TK.  Garang,  M.Pd  sebagai pegawai  negeri  sipil  pada  Universitas Palangka Raya unit kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan jabatan selaku  Dekan  sejak  bulan  Oktober  2012 sampai  dengan  tahun  2016  berdasarkan Surat  Keputusan  Rektor  UNPAR  Nomor  : 443/UN24/KU/2012  tanggal  29  Agustus
2012 dengan tugas memimpin menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian, pengabdian  kepada  masyarakat,  membina tenaga  pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
Alokasi anggaran kegiatan PNBP FKIP tahun anggaran 2013 ditetapkan oleh Rektor UNPAR  sebesar  Rp.  6.247.061.000,-  (enam
milyar  dua  ratus  empat  puluh  tujuh  juta enam  puluh  satu  ribu  rupiah).  Keadaan tersebut bertentangan dengan : 1. Asas  Umum  yang  diatur  dalam Undang  -  undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 3 ayat (1)  “setiap  pejabat  dilarang  melakukan tindakan  yang  berakibat  pengeluaran  atas beban  APBN/APBD  jika  anggaran  untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”.
2. Pasal  18  ayat  (3)  Undang  -  undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara  :  “Pejabat  yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen  yang  berkaitan  dengan  surat  bukti yang  menjadi  dasar  pengeluaran  atas  beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran  materiil  dan  akibat  yang  timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
Akibat perbuatan terdakwa Prof.
Dr.Bambang TK Garang,MPd bersama saksi Budi  Seprianson,  SE  Bin  Handuran  Negara dirugikan  sebesar  Rp.770.141.964,-  (tujuh ratus  tujuh  puluh  juta  seratus  empat  puluh satu  ribu  sembilan  ratus  enam  puluh  empat rupiah)  atau  setidak  -  tidaknya  sekitar jumlah  tersebut  berdasarkan  penetapan  dan penghitungan  yang  dilakukan  oleh  penyidik pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya. Berdasarkan  uraian  singkat  kasus sebagaimana  tersebut  diatas,  terdakwa  Prof. Dr.Bambang  TK  Garang,MPd  didakwa dengan dakwaan :
Primair :  Pasal  2  ayat  (1)  Jo  Pasal  18 Undang  -  undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang  -  undang  Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal 55 ayat  (1) Ke-1 KUHPidana ;
Subsidair: Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang  - undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -  undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1 KUHPidana ;

## ATAU
Kedua : Pasal 8 Undang – undang Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang  -  undang  Republik Indonesia  Nomor  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
: Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;
C. Putusan Nomor : 25/Pid.Sus- TPK/2017/PN.PL.K tanggal 02

## Nopember 2017
Terdakwa  Junjung  Kataruhan,  S.Pd. selaku  Direktur  CV.  INCOM  berdasarkan Akta Pendirian Perusahan Nomor 04 tanggal 02  Juni  2006  Notaris  Agustri  Paruna,  SH bersama-sama  dengan  Saksi  ROTHENA  Y. HAWUNG  BINTI  DOYO  YANSEN  (yang penuntutannya  dilakukan  secara  terpisah) selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) berdasarkan yang diangkat Keputusan Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor  :
188.44/16/2012  tanggal  4  Januari  2012, Saksi  H.  SAIDINA  ALIANSYAH  (yang penuntutannya  dilakukan  secara  terpisah) selaku  sebagai  Kepala  Dinas  Kebudayaan dan  Pariwisata  Provinsi  Kalimantan  Tengah yang  diangkat  berdasarkan  Surat  Keputusan Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor  :  SK.821.2/243/II/BKPP  tanggal  19 Juli  2012  dan  SaksiDra.  Hj.  R.  ELIES DIANG  DARA  binti  EFFENDI  THANDIN (yang  penuntutannya  dilakukan  secara terpisah)  selaku  Panitia  Penerima  Hasil Pekerjaan (P2HP) yang diangkat berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan  Tengah  Nomor  :  03/DKP- SK/I/2012  tanggal  03  Januari  2012  dalam kurun  waktu  antara  tanggal  4  Januari  2012 sampai  dengan  tanggal  15  November  2012. Pada  tahun  2012  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata  Provinsi  Kalimantan  Tengah mendapatkan  dana  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  dengan  pagu anggaran  sebagaimana  tercantum  dalam Daftar  Isian  Program  Anggaran  (DIPA) sebesar  Rp.  1.600.000.000,- (satu  milyar enam ratus juta rupiah) .
Jumlah  keseluruhan  uang  yang  telah dicairkan  untuk  pengadaan  peralatan  sarana penunjang kesenian  masing - masing : Dipergunakan  oleh  terdakwa  sebesar  30  % ( tiga puluh persen ) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak atau senilai Rp. 335.971.680 (tiga  ratus  tiga  puluh  lima  juta  Sembilan
ratus  tujuh  puluh  satu  ribu  enam  ratus delapan puluh rupiah) ;
Dipergunakan  oleh  saksi  Rothena  Y. Hawung  sebesar  70%  dari  nilai  kontrak setelah dikurangi pajak atau senilai Rp.783.888.920,- (tujuh ratus delapan puluh tiga  juta  delapan  ratus  delapan  puluh delapan  ribu  sembilan  ratus  dua  puluh rupiah).
Sehingga  seluruhnya  berjumlah  Rp. 1.119.680.600,  -  (satu  milyar  seratus sembilan  belas  juta  enam  ratus  delapan puluh  ribu  enam  ratus  rupiah),  ternyata terdapat  kemahalan  harga  antara  nilai pembelian  barang  dalam  kontrak  dengan harga  yang  senyatanya  dengan  jumlah  total selisih  kemahalan  harga  terhadap  barang tersebut  adalah  sejumah  Rp.  640.042.000,- (enam  ratus  empat  puluh  juta  empat  puluh dua  ribu  rupiah)    yang  merupakan  jumlah kerugian  keuangan  negara  yang  telah dilakukan  penghitungan  dan  penetapan  oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan uraian singkat kasus sebagaimana  tersebut  diatas,  terdakwa Junjung  Kataruhan,  S.Pd  didakwa  dengan dakwaan :
Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18  ayat (1)  hurub  b  Undang-Undang  RI.  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  Jo.  Undang  RI.  Nomor  20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang  RI.  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Subsidair : Pasal  3  Jo.  Pasal  18 ayat (1) hurub b Undang-Undang RI. Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Jo.  Undang  RI. Nomor  20  tahun  2001  tentang  perubahan atas  Undang-Undang  RI.  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; Bahwa  apabila  dihubungkan  dengan nilai  alat  bukti  dari  contoh  kasus  tersebut, maka  penulis  dapat  sampaikan  selain berdasarkan kepada alat – alat bukti tersebut baik  keterangan  saksi,  surat,  petunjuk  dan keterangan  terdakwa,  maka  hakim  yang kemudian  memutus  perkara  tersebut  juga didasarkan  kepada  keyakinan  artinya  tanpa ada penghitungan dari Ahli pun baik itu dari BPK  atau  BPKP,  namun  apabila  Hakim yakin  unsur  kerugian  keuangan  negara tersebut  sudah  ada  dan  dapat  dibuktikan maka  penghitungan  dan  penetapan  kerugian keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan  mempunyai  nilai  sebagai  alat bukti.

## PENUTUP
Kewenangan  dalam  hal  melakukan penghitungan dan penetapan kerugian keuangan  negara  tidak  diatur  secara  jelas didalam  Undang  –  undang  Kejaksaan  R.I namun  penyidik  dan  penuntut  umum  dapat meminta  bantuan  kepada  BPK  atau  BPKP
dalam  rangka  pembuktian  suatu  tindak pidana  korupsi,  bahkan  bisa  membuktikan sendiri  diluar  temuan  BPK  atau  BPKP apabila penghitungan dan penetapan kerugian  keuangan  negara  tersebut  mudah untuk dilakukan.
Pembuktian penghitungan dan penetapan  kerugian  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  Kejaksaan  R.I  tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk yang  bersesuaian  dengan  alat  bukti  –  alat bukti  lain  serta  berdasarkan  keyakinan hakim  bahwa  suatu  tindak  pidana  korupsi yang  telah  dibuktikan  tersebut  telah  ada suatu kerugian negara walau penghitungannya  tanpa  melibatkan  BPK maupun BPKP.
Agar  dalam  melakukan  penanganan tindak  pidana  Korupsi  terutama  mengenai penghitungan dan penetapan kerugian keuangan  negara  Kejaksaan  R.I  diberikan pedoman  yang  baku  yang  dikeluarkan  oleh Kejaksaan Agung dalam menentukan batas - batas suatu kasus tindak pidana korupsi yang kerugian  keuangan  negara  bisa  di  hitung oleh  Kejaksaan,  sehingga  Kejaksaan  dalam melaksanakan tugasnya baik sebagai penyidik  maupun  penuntut  umum  dalam melakukan penanganan tindak pidana Korupsi tersebut dapat efektif dan efisien. Agar  di  masa  yang  akan  datang  dalam Undang  –  undang  tentang  Kejaksaan  R.I terkait  dengan  tugas  dan  kewenangan Kejaksaan  selaku  penyidik  dan  penuntut
umum terutama dalam melakukan penanganan  tindak  pidana  Korupsi  diberi kewenangan untuk melakukan penghitungan dan  penetapan  kerugian  keuangan  negara sepanjang mudah untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi
Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang  –  undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang  –  undang  Hukum  Acara
Pidana
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :
31/PUU-X/2012 tanggal 23
Oktober 2012
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 25/PUU-XIV/2016  tanggal  05 Desember 2016
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya Nomor : 31/Pid.Sus- TPK/2016/PN.Plk  Tanggal  03 Oktober 2016, Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk Tanggal  30  Maret  2017,  dan Nomor : 25/Pid.Sus- TPK/2017/PN.PL.K  tanggal  02 Nopember 2017
Adji,  Indryanto  Seno,  2006, Korupsi Kebijakan  Aparatur  Negara  dan Hukum  Pidana, Jakarta:  Diadit Media
Amidhan,  2006, Catatan  Akhir  Tahun  2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya, Jakarta:  Komnas Ham
Arief,  Barda  Nawawi,  2005, Beberapa Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan
Pengembangan
Hukum Pidana, Bandung:  Citra  Aditya Bakti
Arief,  Barda  Nawawi,  2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Undip Atmadja,  Arifin  P.  Soeria,  2005, Keuangan publik dalam persfektif Hukum Teori, Praktik, dam Kritik, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Atmasasmita,  Romli,  1995, Kapita  Selekta Hukum  Pidana  dan  Kriminologi,
Bandung: Mandar Maju Atmasasmita,  Romli, Pengantar  Hukum
Kejahatan Bisnis, Jakarta,
Kencana, 2003, hlm. 53, bandingkan  juga  pendapat  Andi Hamzah, dalam bukunya,
Perbandingan Pemberantasan Korupsi  di  Berbagai  Negara, Jakarta,  Sinar  Grafika,  2005, hlm.1,  yang  menyatakan  bahwa korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang
peningkatannya  ditunjang  oleh kemajuan kemakmuran dan
teknologi, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkatnya kebutuhan dapat mendorong orang melakukan korupsi Buckley,  Marella,  dalam  Hans  Otto  Sano, et.al.,  2003, Hak  Asasi  Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu
Ketertiban, (alih bahasa oleh Rini
Adriati), Jakarta: DepKumHam
Chaerudin,  dkk,  2008, Strategi  Pencegahan dan  Penegakan  Hukum  Tindak
Pidana Korupsi, Bandung:
Refika aditama Mispansyah,  Amir  Ilyas,  2016, Tindak
Pidana  Korupsi  Dalam  Doktrin
dan  Yurisprudensi, Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada Hamzah,  Andi,  1995, Delik-delik  Tersebar
Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta: Pradnya Paramita Hamzah, Andi, 2007, Pemberantasan
Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: Radja Grafindo Persada Hamzah,  Andi,  2008, Asas-asas  Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana
Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika Harahap,  M.  Yahya,  2000, Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP ,  Jakarta  Sinar  Grafika (Edisi Kedua),
Hidjaz, Kamal, 2010, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di  Indonesia ,  Makasar:  Pustaka Refleksi
Huda,  Chairul,  2008, Dari  Tiada  Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Jakarta: Kencana Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang - undang tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negar, Jakarta : Pustaka Harapan
Kansil,  C.S.T.  &  Christine  S.T.  Kansil,
2004, Pokok-Pokok Hukum
Pidana,  Hukum  Pidana  Untuk Tiap  Orang, Jakarta:  Pradnya Paramita Koeswadji, Hermien Hadiati, 1994, Korupsi di  Indonesia  dari  Delik  Jabatan ke  Tindakan  Pidana  Korupsi, Bandung: Citra Aditya Bakti Lamintang,  P.A.F.,  1997, Dasar-Dasar
Hukum Pidana
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
Likadja,  Frans  E.,  Daniel  Bessie,  1988,
Desain Instruksional Dasar
Hukum  Internasional, Jakarta  :
Ghalia Indonesia Mahfud M.D, Moh., 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta  :  Pustaka
LP3ES Indonesia Manan,  Bagir,  2000, Wewenang  Provinsi,
Kabupaten,  dan  Kota  dalam Rangka Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung Marpaung,  Leden,  2004, Tindak  Pidana
Korupsi Pemberantasan dan
Pencegahan, Jakarta: Djambatan Marpaung, Leden, 2006, Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana, Jakarta:
Sinar Grafika
Marzuki,  Peter  Mahmud,  2003, penelitian hukum , Jakarta: Kencana
Moeljatno, 2000, Asas-asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: Rineka Cipta
Muladi,  2002, Lembaga  Pidana  Bersyarat, Bandung: Alumni
Mulyadi,  Lilik,  2007, Hukum  Acara  Pidana Normatif,  Teoritis,  Praktik  Dan Permasalahannya ,  Bandung,  PT. Alumni,
Nasution, Adnan Buyung, 2004, Pergulatan
Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi, Jakarta: Aksara Karunia Nurmayani S.H.,M.H, 2009, Hukum
Administrasi Daerah , Universitas Lampung Bandar Lampung Prodjodikoro, Wirjono, 2008, Tindak-Tindak Pidana  Tertentu  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama
Prodjohamidjojo,
Martiman, 2009,
Penerapan  Pembuktian  dalam Delik Korupsi, Bandung: Mandar Maju
Rahardjo,  Satjipto,  2004, Ilmu  Hukum, Surakarta:
Muhammadiyah Unversity Press
Rahardjo,  Satjipto,  2006, Ilmu  Hukum
(cetakan keenam), Bandung:
Citra Aditya Bakti
Rahardjo, Satjipto, 2009, Pendidikan Hukum sebagai  Pendidikan  Manusia, Yogyakarta: Genta Publishing Ridwan  HR, Hukum  Administrasi  Negara , 2013,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada
Rohim,  2008, Modus  Operandi  Tindak Pidana  Korupsi, Depok:  Pena Multi Media Samosir,  Djisman,  2013, Hukum  Acara Pidana, Bandung: Nuansa Mulia Sapardjaja, Komariah  Emong,  2002, Ajaran Sifat  Melawan  Hukum  Materiel dalam  Hukum  Pidana  Indonesia, Bandung: Alumni
Soeroso,  R.,  1992, Pengantar  Ilmu  Hukum,
Jayakarta : Sinar Grafika Soemodihardjo, R. Diyatmiko, 2008,
Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher
Sudarto,  1977, Hukum  dan  Hukum  Pidana,
Bandung: Alumni
Sudarto,  1990, Hukum  Pidana  I, Semarang:
Yayasan Sudarto
Sutiksno,  2002, Filsafat  Hukum  (bagian1),
Jakarta: Pradnya Paramita Sutiksno,  2003, Filsafat  Hukum  (bagian1),
Jakarta: Pradnya Paramita Waluyo, Bambang, 1991, Penelitian Hukum dalam  Praktek ,  Jakarta:  Sinar Grafika MAKALAH/ARTIKEL/PIDATO/KARYA

## ILMIAH
Azhar,  “ Peranan  Biro  Anti  Korupsi  dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di
Brunei Darusalam ”
Artikel
dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas, 2009 Cahyanto,  Heru, Penghitungan  Kerugian Keuangan  Negara  oleh  BPKP, Artikel Warta Pengawasan Volume XI/No.1/Januari/2004
D.Schaffmeister,  et.al  (diterjemahkan  oleh J.E.Sahetapy), Hukum  Pidana,
Yogyakarta, Liberty, 1995 Fajar, Asep Rahmat, ” Pembaharuan
Kejaksaan : Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan ”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Strategi
Peningkatan  Kinerja  Kejaksaan
Republik  Indonesia  di  Undip Semarang,  tanggal  29  Nopember 2008 Harkrisnowo,
Harkristuti, “ Korupsi,
Konspirasi  dan  Keadilan  di Indonesia ” , Jurnal  Dictum  LeIP, Edisi  I,  Jakarta,  Lentera  Hati, 2002
Hutabarat,  Auditor  BPKP  Jawa  Tengah,
Local  Workshop  “ Kaji  unsur kerugian keuangan negara dalam delik tipikor ”, Semarang 5 November 2013
Kejaksaan  Agung  Republik  Indonesia  Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pokok- Pokok Rumusan Hasil Sarasehan
Terbatas Plattform Upaya Optimalisasi Pengabdian
Institusi  Kejaksaan, (Jakarta  : Kejaksaan Agung RI, 1999) Konsep  dari rule  of  law diberikan  oleh beberapa ahli. A.V. Dicey Kholik,  M.  Abdul,AF.  “ Eksistensi  KPK dalam  Peradilan  Korupsi  di Indonesia ”Artikel  dalam  Jurnal
Hukum FH.UII No.26 Vol.11
Kristina,
Yudi, “ Pendekatan Kritis Terhadap Realitas Kinerja Kejaksaan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “, Strategi
Peningkatan  Kinerja  Kejaksaan Republik  Indonesia  di  Undip Semarang,  tanggal  29  Nopember
2008
Lubis,  Mochtar  &  James  C.  Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta, LP3ES,
1995
Notulen  Presentasi  Makalah  Diskusi  Panel berjudul  : “Strategi  Peningkatan Kinerja
Kejaksaan dalam
Rangka  Mewujudkan  Supremasi Hukum”, Jakarta  :  Kejati  DKI
Jakarta, Agustus 2001
Soepardi, Eddy Mulyadi, " Memahami
Kerugian Keuangan Negara
sebagai  salah  satu  unsur  Tindak
Pidana  Korupsi ”,  disampaikan pada ceramah ilmiah pada
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari
Supandji, Hendarman, " Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan ”,  Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum  di  Undip  Semarang, tanggal 27 Februari 2009