p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 3, No. 7 Juli 2022 http://jist.publikasiindonesia.id

## MEKANISME KERJA HUMAS DAN KEPROTOKOLAN DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SIMEULUE

## Selfia Anggraini¹, Said Fadhlain²
Ilmu Komunikasi Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia 1, 2
selfiaselfia710@gmail.com 1* , saidfadhlain@utu.ac.id 2

## *Correspondence Selfia Anggraini
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan : 23-06-2022 Diriview : 05-07-2022 Diterbitkan : 09-07-2022
Keprotokolan  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  tata tertib  dalam  kenegaraan  atau  acara  resmi,  termasuk  penempatan,  tata cara  upacara,  dan  tata  cara  penghormatan,  sebagai  bentuk penghormatan  terhadap  seseorang  berdasarkan  kedudukannya  dalam negara,  pemerintahan,  atau  masyarakat.  Keprotokolan  ini  dijelaskan dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat, Tata Cara Kehormatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan  Tata  Cara  Penempatan,  Tata  Cara  Kehormatan,  dan  Tata Cara  Penghormatan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  agar  dapat  mengetahui mekanisme  kerja  Humas  dan  Keprotokolan  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue  beserta  hambatan yang  dihadapi  saat  melaksanakan  mekanisme  kerja.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian  ini  di  lakukan  pada  saat  pelatihan  humas  dan  keprotokolan yang  di  adakan  langsung  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Persandian  Kabupaten  Simeulue.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori komunikasi  organisasi  dan  teori  komunikasi  publik.  Hasil  dari penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  untuk  melaksanakan  mekanisme kerja  Humas  dan  Keprotokolan  Kabupaten  Simeulue,  perlu  adanya persiapan  para  perangkat  keprotokolan  yang  memegang  peranan dominan  dalam  kegiatan  keprotokolan  yang  pada dasarnya menambah warna  dan  citra  keberhasilan  penyelenggaraan  acara  atau  upacara kenegaraan  atau  serta  mempengaruhi  citra  pemerintahan  nasional, negara bagian, pusat dan daerah.

## ABSTRACT
Protocol is a series of activities related to order in the state or official events,  including  placement,  ceremonial  procedures,  and  procedures for respect, as a form of respect for a person based on his position in the  state,  government,  or  society.  This  protocol  is  described  in  Law Number  9  of  2010  concerning  Place  Arrangements,  Honorary Procedures,  and  Government  Regulation  Number  62  of  1990 concerning  Provisions  for  Placement  Procedures, Honorary Procedures, and Respect Procedures. The purpose of this research is to know  the  working  mechanism of Public Relations and Protocol  of  the Office  of  Communication,  Information  and  Encryption  of  Simeulue Regency  and  the  obstacles  faced  when  implementing  the  work mechanism.  The  method  used in this  study is  a  qualitative descriptive method.  This  research  was  carried  out  during  public  relations  and protocol  training  which  was  held  directly  at  the  Office  of Communication,  Information  and  Encryption,  Simeulue  Regency.  The theory  used  is  organizational  communication  theory  and  public
Kata kunci : keprotokolan; humas; teori
Keywords: protocol; public relations; theory
communication theory. The results of this study explain that in order to carry  out  the  work  mechanism  of  Public  Relations  and  Protocol  in Simeulue Regency, it is necessary to prepare protocol officers who play a  dominant  role  in  protocol  activities  which  basically  add  color  and image  to  the  success  of  organizing  state  events  or  ceremonies  or  as well  as  influencing  the  image  of  the  national  government,  the  state. sections, centers and regions.
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue  sebagai instansi  yang  memiliki  banyak  kegiatan  dan  acara  resmi  yang  dihadiri  oleh  pejabat tinggi  pemerintah,  pejabat,  atau  pemimpin  lainnya.  Protokol  sangat  berperan  dalam mekanisme  kerjanya  sehingga  tim  protokoler  melakukan  koordinasi  kegiatan  dengan berbagai instansi terkait sebelum dan selama acara berlangsung ( Sryana , 2021). Dengan lebih  banyak  aktivitas  agensi,  ada  peningkatan  kesadaran  akan  prosedur  yang  tepat untuk  menyelenggarakan  acara,  termasuk  hubungan  masyarakat.  Ini  termasuk  hal-hal seperti  protokol  untuk  kegiatan  penting  yang  dikemas  bersama  dalam  sebuah  acara seremonial.
Protokol  merupakan  seperangkat  tindakan  yang  berkaitan  dengan  aturan kenegaraan atau acara-acara resmi, yang meliputi akomodasi, tata cara upacara, dan tata cara  penghormatan  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  seseorang  sesuai  dengan kedudukan  atau  kedudukannya  dalam  negara,  pemerintahan,  atau  masyarakat  ( Shanti , 2018). Sedangkan Humas adalah bagian penting dari operasi organisasi, dan pemerintah harus  menggunakannya  untuk  meningkatkan  citra  mereka.  Humas  membantu  instansi pemerintah berkomunikasi dengan publik dan menerapkan protokol secara efektif.
Keprotokolan  sudah  tercantum  dalam  undang-undang  Nomor  9  Tahun  2010 tentang  Protokol  yang  mengatur  tentang  tata  cara  tempat,  tata  cara  upacara  dan kehormatan,  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  1990,  tentang  ketentuan Protokol  tentang  penempatan,  tata  cara  upacara,  dan  tata  cara  kehormatan.  Protokol telah  menjadi  bagian  penting  dari  program  berbagai  Lembaga  Negara,  Pemerintah, Swasta  dan  Masyarakat.  Dalam  pertemuan  atau  acara  resmi,  penting  untuk  mengikuti protokol  yang  telah  ditetapkan.  Ini  memastikan  bahwa  setiap  orang  memahami  tujuan aturan, dasar hukumnya, dan sejauh mana aturan itu berlaku( Situmorang , 2021).
Landasan  dan  Sumber  Hukum  Keprotokolan  sesuai  Persetujuan  Internasional yaitu Konvensi Wina pada tahun 1815, 1961 dan 1963 dan Peraturan Perundangan yaitu Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1987  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Protokol, Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Undang-undang No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi  Wina  Tahun  1961  dan  1963,  GD  No  39  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan
Ketentuan  UU  No  9/2010,  PP  No  62  Tahun  1990  tentang  Ketentuan  Protokol Penginapan, Tata Cara Upacara.
Konsep  humas  dapat  dibedakan  menjadi  dua  pengertian  yaitu  teknik  komunikasi dan sebagai metode komunikasi. Humas dimaksudkan sebagai metode komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi. Humas sebagai sarana komunikasi harus dilakukan secara melembaga (Humas Eksistensi) ( Maskur, Mabrur, & Krismun , 2022). Ketika PR ditekankan  sebagai  bagian,  seksi,  isu  area,  dll.  Humas  dapat  dikatakan  sebagai  salah satu  kegiatan  yang  mendukung  manajemen  suatu  organisasi  dalam  menggerakkan berbagai  pemangku  kepentingan  menuju  tujuan  dan  sasaran  organisasi,  tidak  hanya sebagai metode komunikasi tetapi juga sebagai sarana komunikasi.
Humas  dan  Keprotokolan  diatur  berdasarkan  asas  kebangsaan,  ketertiban  dan kepastian  hukum,  keseimbangan,  dan  keserasian,  serta  timbal  balik( Gunawan  &  Toni , 2020).  Hubungan  masyarakat  dan  perjanjian  protokol  menghormati  pejabat  negara, pejabat  pemerintah,  perwakilan  organisasi  asing  atau  internasional,  dan  tokoh masyarakat tertentu atau tamu negara, tergantung pada posisinya di negara, pemerintah, dan  masyarakat.  Bertujuan  memberikan  pedoman  penyelenggaraan  acara  agar  acara dapat  terselenggara dengan baik, tertib, lancar serta membangun hubungan baik  sesuai dengan peraturan dan kebiasaan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
Aktivitas    Keprotokolan  ini  cukup  luas,  sehingga  peneliti  telah  mendapatkan sebuah  pelatihan  Kehumasan  dan  Keprotokolan  yang  dilaksanakan  langsung  di  Dinas Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue  sebagai  instansi  yang memiliki  banyak  kegiatan  dan  acara  resmi  ( Ayudia  &  Wulandari ,  2021).  Pelatihan tersebut  dibimbing  secara  langsung  oleh  Bapak Ali  Muhayatsah  S.H  selaku  Plt.  Kadis Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue  (Kominsa)  dan Kepala bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Simeulue.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Komunikasi  Organisasi dan teori Komunikasi Publik ( Dewi , 2021).
1. Teori Komunikasi organisasi
Mengirim dan menerima berbagai pesan organisasi dalam kelompok organisasi formal  dan  informal.  Komunikasi  formal  adalah  komunikasi  yang  disahkan  oleh organisasi  itu  sendiri  dan  untuk  kepentingan  organisasi.  Ini  termasuk  cara  Anda bekerja  di  organisasi  Anda,  produktivitas  Anda,  dan  berbagai  tugas  yang  perlu dilakukan  organisasi  Anda.  Komunikasi  informal  adalah  komunikasi  yang  diterima secara  sosial.  Orientasinya  bukan  pada  organisasi,  tetapi  pada  individu  anggotanya ( Yuliana , 2021).
Komunikasi organisasi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan dan  pertukaran  pesan  dalam  jaringan  hubungan  yang  saling  bergantung  untuk menghadapi lingkungan yang tidak pasti atau terus berubah ( Iskandar , 2021).
2. Teori Komunikasi Publik
Komunikasi  publik  diartikan  sebagai  kegiatan  dan  strategi  komunikasi  yang ditujukan  kepada  kelompok  sasaran.  Tujuan  komunikasi  publik  adalah  untuk
memberikan  informasi  publik,  meningkatkan  kesadaran  dan  mempengaruhi  sikap dan perilaku khalayak ( Mulyadi, Naryoso, Yuliyanto, & Ulfa , 2022).
Proses  komunikasi  publik  menggunakan  pesan  untuk  menciptakan  makna umum  dalam  komunikasi  publik,  di  mana  pengirim  menyampaikan  pesan  kepada sekelompok  penerima  pesan  yang  menerima  umpan  balik  dalam  bentuk  pesan  atau komunikasi  nonverbal  terkadang  berupa  pesan  yang  memberikan  bentuk  tanya jawab.  Dalam  komunikasi  publik,  sumber  mengkoordinir  pesan  yang  dikirimkan kepada  penerima  pesan  untuk  pemahaman  yang  maksimalEfektivitas  Komunikasi Organisasi  Pada  Organisasi  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Pattimura ( Tahalele , 2022).
Program  dalam  komunikasi  publik  menggunakan  komunikasi  untuk menginformasikan  atau  membujuk,  membangun  hubungan,  dan  untuk  mendorong dialog  terbuka  dalam  organisasi  atau  komunitas  menuju  solusi  jangka  panjang.  Maka dari  itu,  pada  penelitian  ini  ditemukan  sebuah teori  yang  berkaitan  dengan  mekanisme kerja  Humas  dan  Keprotokolan  dan  dengan  itu  komunikasi  publik  dapat  didefinisikan sebagai  aktivitas  memahami,  merancang,  mengimplementasikan,  dan  mengevaluasi komunikasi  yang  berhasil  dalam  kerangka  untuk melayani  kepentingan  publik.  Hal  ini dilakukan  dengan  menyusun  pesan  yang  sukses  melalui  penerapan  penelitian,  teori, pengetahuan teknis, dan prinsip-prinsip desain yang baik.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Pelajaran  ini  dilakukan  pada  saat  pelatihan  humas  dan  keprotokolan  yang  diadakan langsung  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue dengan melakukan wawancara langsung bersama Bapak Ali Muhayatsah S.H selaku Plt. Kadis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue (Kominsa) dan  Kepala  bagian  Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Kabupaten  Simeulue.  Teori yang digunakan adalah teori komunikasi organisasi dan teori komunikasi publik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan studi lapangan.  Studi  literatur  digunakan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  bahan hukum  primer  dan  sekunder  ( Jadda,  Mansur,  &  Hartono  Hamzah, 2022).  Disisi  lain survei  lapangan yang digunakan untuk  mengumpulkan data berupa pendapat  dari  hasil wawancara yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Simeulue
Dengan adanya Visi  dan  Misi  Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue, maka dari  itu  untuk  mewujudkan  Visi  dan  Misi  tersebut  mekanisme  kerja  Humas  dan Keprotokolan  Kabupaten  Simeulue  akan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Dimana  ketentuan  tersebut  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  9 Tahun 2010 tentang Protokol yang mengatur tentang Tata Cara, Tata Cara Upacara
dan  Kehormatan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  62  Tahun  1990  tentang Ketentuan Protokol yang berkaitan dengan Penempatan, Tata Cara Upacara dan Tata Cara Kehormatan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Simeulue  memiliki  Visi  “Terwujudnya Simeulue yang maju, Sejahtera dan bermartabat dalam bingkai masyarakat Madani”, dan  Misi , Meningkatkan  kualitas  pendidikan  untuk  menghasilkan  sumberdaya manusia yang mapan, terampil, menguasai teknologi serta memiliki kepribadian yang terpuji,  bertaqwa  kepada  Allah  SWT.Mewujudkan  pelayanan  kesehatan  yang  baik guna  meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  secara  menyeluruh  sampai  ke pelosok desa.Kemudian melakukan penataan birokrasi pemerintah yang lebih elegan, profesional  dan  seimbang.Mengupayakan  terwujudnya  sarana  dan  prasarana infrastruktur  daerah  terutama  yang  bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan masyarakat.Membangun  pemerintah  yang  mantap,  bersih  dan  berwibawa  serta mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat.Mendorong  terlaksananya  pembangunan mental  spiritual  masyarakat  melalui kegiatan keagamaan, pelaksanaan  Syariat Islam serta  mendorong  agar  serana  keagamaan  sekaligus  berfungsi  sebagai  tempat pembinaan  umat.Menggali  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  sebagai  pondasi peningkatan  pendapatan  daerah  sekaligus  menjadi  daya  tarik  bagi  wisatawan  dan investor.Mewujudkan  kemitraan  dalam  berbagai  sektor  dengan  semua  pihak.Serta melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan secara terpadu di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dalam rangka memperluas lapangan berusaha.
Untuk  melaksanakan  mekanisme  kerja  Humas  dan  Keprotokolan  Kabupaten Simeulue,  perlu  adanya  persiapan  para  perangkat  keprotokolan  yang  memegang peranan dominan dalam kegiatan keprotokolan pada dasarnya menambah warna dan citra  keberhasilan  penyelenggaraan  acara  atau  upacara  kenegaraan  atau  serta mempengaruhi  citra  pemerintahan  nasional,  negara  bagian,  pusat  dan  daerah. Kegiatan  keprotokolan  juga  berkaitan  dengan  harga  diri  seseorang  karena kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
Pada saat  penelitian, peneliti mencari  sumber dengan melakukan wawancara langsung  pada  Bapak  Ali  Muhayatsah  S.H  selaku  Plt.  Kadis  Dinas  Komunikasi, Informatika  dan  Persandian  Kabupaten  Simeulue  (Kominsa)  dan  Kepala  bagian Protokol  dan  Komunikasi  Pimpinan  Kabupaten  Simeulue.  Dalam  wawancara tersebut  Bapak  Ali  Muhayatsah  S.H  mengatakan  bahwa,  secara  harfiah  Humas  dan Keprotokolan  dimaknai  sebagai  kegiatan  sehari-hari  lembaga,  pelaksanaannya dikendalikan dan diatur secara profesional. Hal ini menjadikan keberadaan sosialisasi dan protokol sangat urgen dan strategis terutama dalam pengelolaan dan pengaturan kegiatan kelembagaan. Ia menjelaskan, dalam pengelolaan keprotokolan ada seorang protokoler  yang  dituntut  untuk  memiliki  keterampilan  individu  yang  memiliki  ini sensitif  dan  responsif  terhadap  situasi,  dan  memiliki  kemampuan  untuk  bekerja dengan komponen lain untuk menciptakan sinergi.  Oleh karenanya, potensi  tersebut tentunya harus dimiliki oleh Mahasiswa Komunikasi.
Pembinaan tersebut berlangsung pada saat acara lepas sambut Peserta Magang Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  di  gedung  Dinas  Komunikasi  dan Informatika (Diskominsa) Kabupaten Simeulue, pada hari Kamis 03 Februari 2022.
Bapak  Ali  Muhayatsah,  S.H  mengatakan  Protokoler  mempunyai  istilah, mengatur  para  pengatur  agar  teratur,  istilah  yang  digunakan  dalam  menjalani keprotokolan di suatu  lembaga atau instansi  terkait yang harus diwajibkan memiliki sistem  keprotokolan,  salah  satunya  protokol  harus  bisa  mengatur  secara  profesional tentang  jalannya  suatu  acara  seperti  aktivitas  kepresidenan,  gubernur  atau  bupati dalam menyelenggarakan suatu acara.
Petugas  protokol  tidak  hanya  harus  kompeten  dalam  hal  kepribadian, kepekaan,  dan  tanggap  terhadap  situasi,  tetapi  juga  harus  mampu  bekerja  sama dengan  komponen  lain  untuk  menciptakan  sinergi  yang  terkait  dalam  suatu  acara tersebut dan dengan komponen lainnya.
Salah satu pelatihan Humas dan Keprotokolan yang disampaikan ialah tentang Master  of  Ceremony  (MC) adalah  orang  yang  paling  mampu  untuk  mensukseskan sebuah ritual atau acara resmi. Kata Master of Ceremony (MC) dipakai oleh kalangan ahli  komunikasi  dengan  pengertian  sebagai  pengatur  dan  pembawa  acara  yang umumnya  bertugas  pada  acara  yang  tidak  resmi  dan  semi  resmi. Istilah  ini  pertama kali  dipergunakan  di  Negara  Inggris.  Dapat  dikatakan  pula  bahwa  MC  merupakan orang yang bertindak sebagai pengatur acara dan pemandu acara, serta berkompeten dalam turut mensukseskan keberhasilan dari suatu acara.
Ada  beberapa  batasan  pengertian  mengenai  MC  yang  diambil  dari  beberapa sumber, yaitu MC adalah orang yang  berperan sebagai  pembawa acara dalam acara formal  atau  acara  hiburan.  MC  juga  adalah  orang  yang  berbicara  dalam  berbagai bidang  seperti  pertunjukan,  pertemuan  resmi,  dan  serangkaian  percakapan  di  acara makan malam
Salah  satu  syarat  menjadi  seorang  MC  adalah  pentingnya  menerapkan  Etiket atau biasa disebut Etika ( Kirana , 2020). Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hubungan  Keprotokolan  dan  MC  adalah  persoalan  etiket.  Etiket  merupakan  salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu acara dan upacara penting. Pada umumnya pengertian etiket pada saat ini dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku dan sopan santun  di  antara  orang-orang  yang  beradab  atau  dapat  dikatakan  sebagai  aturan  dan norma  dalam  pergaulan.  Etiket  pada  suatu  tempat  (negara,  kota,  budaya  kesukuan, agama,  dan  lain  sebagainya)  sudah  tentu  berbeda  dengan  etiket  di  tempat  lain. Seseorang  dalam  kegiatan  keprotokolan  dan  M.C.  Dari  sebuah  acara  wajib mempelajari dan menyesuaikan etiket yang berlaku di tempat dimana tamu undangan itu  berasal.  Kondisi  tersebut  dimaksudkan  untuk mencegah  terjadinya  suasana  yang kurang  menyenangkan  atau  timbulnya  salah  pengertian  antara  penyelenggara  dan tamu undangan.
Untuk  memahami  protokol  dan  MC  adalah  salah  satu  aspek,  tidak  hanya merancang upacara dan acara penting yang menentukan terlaksananya suatu upacara atau acara ( Gunawan & Toni , 2020). Seorang protokol dan M.C harus memiliki sikap ramah,  memiliki  tingkat  ketelitian  yang  tinggi  dalam  bidang  dan  memiliki  rasa percaya diri yang tinggi. Setiap Protokol dan MC juga perlu memahami tata  krama, tata cara ataupun aturan umum, rumus, dalil, dan prinsip umum.
Sedangkan Kegiatan dalam protokol dan M.C. Pada dasarnya terdiri dari 6 fungsi.
a. Perencanaan
Perencanaan  mencakup  kegiatan  untuk  memilih  dan  menghubungkan  fakta dan  membuat  dan  merumuskan  serangkaian  tindakan  yang  diusulkan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  sesuai  dengan  keinginan  yang  ditetapkan.  ditetapkan bersama.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian  dianggap  penting  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dengan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab tertentu kepada orang yang tepat untuk melakukan tugas tersebut.
c. Penggerakan
Kegiatan  pergerakan  dimaksudkan  agar  seluruh  pejabat  dapat  mencapai tujuan  yang  tepat  sesuai  dengan  fungsi  perencanaan  dan  pengorganisasian  yang dapat dilaksanakan oleh pimpinan. Manfaat dari fungsi ini adalah pentingnya arti dari sebuah prinsip, karena berprinsip untuk hanya memperhatikan orang-orang di sekitarnya,  karena  orang  memiliki  kepribadian  yang  dapat  berpikir  dan  percaya diri untuk diawasi dalam pekerjaannya sendiri.
d. Pengawasan
Kegiatan pengawasan dilakukan dan harus dievaluasi dan dimodifikasi agar tugas atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana semula. Setelah fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan dilaksanakan sepenuhnya.
e. Koordinasian
Kegiatan  koordinasi  adalah  kegiatan  yang  mengintegrasikan  dan menyelaraskan  upaya  staf  dalam  hal  kualitas,  waktu,  bakat,  dan  arah  untuk mencapai perilaku yang terpadu, serasi, tepat sasaran, dan objektif.
f. Pengambilan keputusan
Pada  dasarnya  fitur  ini  bertujuan  untuk  memilih  suatu  tindakan  dari beberapa  kemungkinan  tindakan  yang  alternatif  dalam  situasi  yang  berbeda  saat melakukan aktivitas tertentu. Saat  melakukan salah satu  fungsi  di  atas,  kita tentu dihadapkan  pada  pilihan.  Karena  fungsi  pengambilan  keputusan  ini  biasanya diserahkan  kepada  ketua  atau  manajer  proyek,  sering  dikatakan  bahwa  otoritas pengambilan  keputusan  dilakukan  untuk  melaksanakan  kegiatan  administratif, proyek, atau kegiatan.
2. Hambatan  yang  dihadapi  saat  melaksanakan  mekanisme  kerja  Humas  dan Keprotokolan  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Persandian  Kabupaten Simeulue
Minimnya  Humas  sebagai  corong  pemerintah  kepada  publik  semakin menyoroti  buruknya  kinerja  humas  kepada  publik  dan  organisasinya.  Dengan menjalankan  fungsi  manajemen  komunikasi  yang  baik,  humas  diyakini  mampu membangun ruang publik yang menyediakan saluran interaksi yang seimbang antara proses  komunikasi  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  umum.  Minimnya  humas yang  paling  besar  disebabkan  oleh  berbagai  jenis  hambatan  antara  lain:  sering
terjadinya  miss  komunikasi  antar  anggota,  masalah  transportasi,  masih  kurang disiplin  dan  mengeluh  setiap  diberi  tugas,  masalah  pemberian  tugas  kepada  divisi Humas,  dan  masih  kurangnya  komitmen  beberapa  anggota.  Hambatan  yang dimaksud yaitu:
a. Terjadinya  miss  komunikasi  antar  anggota  diakibatkan  karena  adanya  perbedaan pendapat  disaat  menyusun  mekanisme  kerja  Humas  dan  ada  kesalahpahaman antara  anggota.  Solusi  dalam  hal  ini  adalah  pihak  humas  harus  tetap  menjaga kebersamaannya  dalam  berkomunikasi  antar  anggota  agar  mekanisme  kerja humas tetap berjalan dengan baik.
b. Masalah transportasi  sering  menjadi  hambatan dalam terlaksananya kerja Humas dikarenakan  beberapa  dari  anggota  ada  yang  belum  memiliki  kendaran.  Solusi dalam hal ini adalah perlu adanya rasa saling membantu antar divisi.
c. Kurang  disiplin  dan  mengeluh  setiap  diberi  tugas  dikarenakan  kurang memperhatikan  bagaimana  kewajiban  tugas  yang  dijalani,  seharusnya  humas harus  lebih  memperhatikan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  apa  yang  tidak  boleh dilakukan untuk mempertahankan citra positif yang baik.
d. Masalah  pemberian  tugas  kepada  divisi  Humas  terkadang  tidak  berhasil  karena beberapa anggota tidak bekerja terlalu paham terhadap  apa saja tugas yang harus dijalankan.  Oleh  karena  itu,  Humas  harus  lebih  tegas  dalam  memberikan pemahaman tugas kepada para anggota
e. Masih  kurangnya komitmen beberapa anggota dikarenakan kurangnya kerjasama antar  anggota  dengan  pemimpin  dan  kurangnya  menjaga  pemahaman  terhadap tujuan  mekanisme  kerja  Humas.  Maka  dengan  itu  pemimpin  Humas  harus  tetap menjaga  kerjasamanya  dengan  para  anggota  dan  menjaga  komunikasi  dalam menjalankan tugas.
Hambatan  tersebut  juga  melakukan  wawancara  langsung  bersama  Bapak  Ali Muhayatsah  S.H,  hehingga  dengan  adanya  hambatan  atau  kendala  yang  terjadi  pada Humas,  maka  dengan  itu  Humas  dapat  mengubah  minset  agar  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik  dan  tetap  menjaga  citra  positifnya.  Untuk  itu,  upaya  bersama antara komitmen dan humas mutlak diperlukan untuk mendukung dan mengoptimalkan mekanisme  humas  instansi  pemerintah.  Selain  itu,  peran  humas  menjadi  semakin penting dan strategis di era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi.
Susunan tugas Keprotokolan secara  merata di antara rekan kerja, urutan aktivitas berubah. Kegagalan yang umum terjadi adalah waktu perencanaan awal, yang mungkin diatur tetapi tidak sesuai rencana karena tamu undangan. Untuk waktu acara yang akan datang,  tim  acara  sering  kewalahan  di  awal  acara,  menunggu  tamu  penting  seperti pejabat  senior  datang.  Tapi  tidak  ada  masalah  tanpa  solusi,  tim  acara  biasanya menghabiskan  waktu  ekstra  pada  suatu  acara  menunggu  undangan  penting  dengan memberikan  hiburan  sebelum  acara  agar  orang  pertama  yang  hadir  tidak  jenuh  dan bosan.
Kendala permasalahan yang protokol dapatkan seperti saat  melaksanakan sebuah acara yang tidak semua media dapat mempublikasikan informasi yang diberikan melalui website, sulit untuk memprediksi intensitas kunjungan tamu VVIP, tidak ada kesamaan
pemahaman  tentang  desain  acara,  dan  jumlah  staf  yang  berkualitas  masih  tinggi ( Juniardi,  Iskandar,  &  Rahayu, 2018).  Pemecahan  masalah  kendala  protokol  seperti mengoptimalkan koordinasi dengan Kabupaten atau kota, memanfaatkan staf yang ada, rekrut staf baru sesuai kebutuhan, dan tingkatkan koordinasi dengan pusat.
Strategi  Humas  dan  Keprotokolan  di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Simeulue  dalam  mengatasi  hambatan  kegiatan  keprotokolan  melalui berbagai faktor, antara lain seperti : kualitas talent , jumlah staf khusus, dan reward bagi staf berbakat Kualitas talent Penggunaan teknologi informasi untuk memperbaiki.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  keprotokolan  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  berkaitan  dengan  aturan  dalam  acara  kenegaraan  atau  acara  resmi  yang meliputi  Tata  Tempat,  Tata  Upacara  dan  Tata  Penghormatan  sebagai  bentuk penghormatan  kepada  seseorang  sesuai  dengan  jabatan  atau  kedudukannya  dalam Negara, Pemerintahan atau Masyarakat. Keprotokolan sudah tercantum dalam Undang- undang  No.  9  Tahun  2010  tentang  Keprotokolan  yang  mengatur  tata  tempat,  tata upacara, dan tata penghormatan serta Peraturan Pemerintah No.62 tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan. Mekanisme  kerja  Humas  dan  Keprotokolan  di  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan Persandian  Kabupaten  Simeulue  dengan  adanya  Visi  dan  Misi  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Simeulue,  maka  dari  itu  untuk  mewujudkan  Visi  dan  Misi  tersebut mekanisme kerja Humas dan Keprotokolan Kabupaten Simeulue akan dilakukan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Untuk  melaksanakan  mekanisme  kerja  Humas  dan Keprotokolan  Kabupaten  Simeulue,  perlu  adanya  persiapan  para  perangkat Keprotokolan  yang  berperan  dominan  dalam  kegiatan  keprotokolan  pada  hakikatnya menambah  warna  dan  citra  keberhasilan  penyelenggaraan  acara  atau  upacara kenegaraan  dan  kenegaraan  serta  mempengaruhi  citra  pemerintahan  nasional,  negara, pusat  dan  daerah.  Kegiatan  Keprotokolan  juga  berkaitan  dengan  harga  diri  seseorang karena  kedudukannya  dalam  negara,  pemerintahan,  atau  masyarakat.  Secara  harfiah Humas  dan  keprotokolan  dimaknai  sebagai  kegiatan  sehari-hari  lembaga, pelaksanaannya  dikendalikan  dan  diatur  secara  profesional.  Hal  ini  menjadikan keberadaan  Humas  dan  Keprotokolan  sangat  urgen  dan  strategis  terutama  dalam pengelolaan  dan  pengaturan  kegiatan  kelembagaan.  Sehingga  Bapak  Ali  Muhayatsah, S.H  menjelaskan  bahwa  dalam  pengelolaan  keprotokolan  ada  seorang  protokoler  yang dituntut untuk memiliki keterampilan individu yang memiliki responsif terhadap situasi, dan  memiliki  kemampuan  untuk  bekerja  dengan  komponen  lain  untuk  menciptakan sinergi.  Oleh  karena  itu,  potensi  tersebut  tentunya  harus  dimiliki  oleh  Mahasiswa Komunikasi.

## Bibliografi
Ayudia,  Anyelir  Puspa,  &  Wulandari,  Siti  Sri.  (2021).  Strategi  Komunikasi  Humas Dalam  Meningkatkan  Citra  Pemerintah  Kota  Probolinggo. Journal  of  Office Administration: Education and Practice , 1 (2), 249–268.
Dewi, Susi Artuti Erda. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. Health Care: Jurnal Kesehatan , 10 (1), 162– 167. https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119
Gunawan,  Rain,  &  Toni,  Ahmad.  (2020).  Manajemen  Komunikasi  Organisasi Keprotokolan  Lembaga  Negara  di  Era  Pandemi  Corona  Virus  Disease-2019.
PRecious: Public Relations Journal , 1 (1), 1–25.
Iskandar,  Dedy.  (2021).  Strategi  Komunikasi  Organisasi  dalam  Membangun  Loyalitas
Kerja Pegawai. Persepsi: Communication Journal , 4 (1), 31– 42. http://dx.doi.org/10.30596%2Fpersepsi.v4i1.5734
Jadda,  Asram  A.  T.,  Mansur,  Sadriyah,  &  Hartono  Hamzah,  Kaswin.  (2022).  Peran Dinas  Lingkungan  dalam  Pengendalian  Pencemaran  Akibat  Tumpahan  Minyak oleh  Pertamina  di  Kota  Parepare. Madani  Legal  Review , 6 (1),  1– 20. https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1705
Juniardi, Yudha, Iskandar, Nur, &  Rahayu, Tri. (2018). Perancangan Sistem Informasi Penyewaan  Gedung  Pada  Gedung  Balai  Komando  Kopassus  Berbasis  Web.
Informatik: Jurnal Ilmu Komputer , 14 (2), 57–
64. http://dx.doi.org/10.52958/iftk.v14i2.407
Kirana,  Yanti.  (2020).  Psikologi  dan  etika  profesi  dalam  nilai-nilai  ilmu  pengetahuan.
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan , 7 (1), 130–149.
Maskur, Maskur, Mabrur, Ali, &  Krismun, Krismun. (2022). Sosialisasi  Program  CSR Oleh  Public  Relations  PT  Bumi  Suksesindo  Tumpang  Pitu  Sumberagung Pesanggaran. JKaKa:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Konseling  Islam , 2 (1),  36– 54. https://doi.org/10.30739/jkaka.v2i1.1395
Mulyadi,  Ahmad,  Naryoso,  Agus,  Yuliyanto,  Muchamad,  &  Ulfa,  Nurist  Surayya. (2022).  Strategi  Komunikasi  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  dalam Kampanye Nasional Penurunan Prevalensi Stutning. Interaksi Online , 10 (2), 152– 169.
Shanti,  Aprilia  Dwi.  (2018). Etnografi  Komunikasi  Tradisi  Barong  Ider  Bumi  Bagi
Orang Osing . Universitas Brawijaya.
Situmorang,  Lias  Ate.  (2021). Implementasi  peraturan  Walikota  No.  28  Tahun  2020 Pasal  9  Ayat  (3)  tentang  protokol  kesehatan  di  Kota  Padangsidimpuan .  IAIN Padangsidimpuan.
Sryana,  Yulisma.  (2021). Analisis  Tugas  Dan  Fungsi  Bidang  Persidangan  Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan . Universitas Islam Riau.
Tahalele,  Olivia.  (2022).  Efektivitas  Komunikasi  Organisasi  Pada  Organisasi  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Jurnal Multidisiplin Madani ,
2 (5), 2357–2374. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.379
Ulandari,  Cici  Sri,  &  Fazri,  Anhar.  (2022).  Peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  Kabupaten  Simeulue  dalam  Upaya  Penyediaan  Informasi Publik. JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi , 2 (1).
Yuliana,  Ruri.  (2021).  Pengaruh  Kepemimpinan,  Komunikasi  Dan  Lingkungan  Kerja Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  II  Sawit  Seberang. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains , 1 (1).