## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KLAIM PADA FIDIC DESIGN BUILD 2017
oleh :
Kenny Kapuasiana Teknik Sipil Universitas Tarumanagara Email: kekapuasiana@gmail.com

## Sarwono Hardjomuljadi
Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Email: sarwonohm2@yahoo.co.id
Abstrak : Saat ini banyak proyek internasional  dan pemerintah yang dikerjakan di Indonesia sebagai dampak dari perkembangan era globalisasi. Pihak internasional dan pihak pemerintah memberikan persyaratan untuk menggunakan model kontrak internasional. Salah satu model kontrak yang sering digunakan adalah FIDIC. Namun, pada kenyataannya banyak terjadi klaim konstruksi pada proyek- proyek  yang  menggunakan  model  kontrak  FIDIC,  khususnya  FIDIC Design  build (Yellow  book). Berdasarkan hal itu, diperlukan penelitian untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan klaim konstruksi  dalam  penggunaan  FIDIC  Design  build  tahun  1999.  Temuan  dari  penelitian  itu  akan dijadikan referensi untuk menganalisis FIDIC Design Build tahun 2017. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 25 butir pertanyaan dan menggunakan skala Likert 6. Data diolah dengan menggunakan sostware SPSS 24.0 untuk menemukan faktor dominan penyebab klaim pada FIDIC Design build 1999. Penelitian ini menggunakan analisis faktor untuk mendapatkan faktor dominan penyebab klaim pada FIDIC Design build 1999, yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif dengan FIDIC Design build 2017. Tujuannya  adalah  untuk  menemukan  isi  dari  klausula  yang  berhubungan  untuk  melihat  apakah permasalahan  pada  faktor  yang  muncul  tersebut  sudah  tercakup  atau  belum.  Berdasarkan  hasil analisis faktor ditemukan  3 faktor dominan penyebab klaim pada FIDIC Design build 1999 yaitu: 1) Inadequate Site Investigation; 2) Difference in Interpretation; dan 3) Over Inspection. Berdasarkan hasil analisis kualitatif  ditemukan  bahwa faktor-faktor tersebut sudah tercakup dalam FIDIC Design Build 2017. Di samping itu ditemukan pula perubahan nama pada klausula Force Majuere menjadi Excetional Event .
Kata kunci: Kontrak Konstruksi, Klaim, FIDIC
Abstract : There are many international and government projects being carried out in Indonesia as a result  of  the  development  of  the  globalization  era  at  this  moment.  The  international  party  and  the government  provide  conditions  to  use  the  international  contract  model.  One  of  the  frequently  used contract models is FIDIC. However, there are many construction claims on projects that use the FIDIC contract model, specifically the FIDIC Design build (Yellow book). Based on this, research is needed to find  out  the  factors  that  caused  construction  claims  in  the  use  of  the  1999  FIDIC  Design  build.  The findings  of  the  study  will  be  used  as  a  reference  to  analyze  the  2017  FIDIC  Design  Build.  The questionnaire in this study consisted of 25 questions and used a Likert scale 6. Data was processed using SPSS 24.0 software to find the causative dominant factor in the 1999 FIDIC Design build-up. This study used  factor  analysis  to  obtain  the  dominant  factor  causing  claims  in  the  1999  FIDIC  Design  build, followed by qualitative analysis with the FIDIC Design build 2017. The aim is to find the contents of the related clause to see whether the problems in the emerging factors have been covered or not. Based on the results of the factor analysis, three dominant factors causing claims in the FIDIC Design 1999 build were  found  Namely:  1)  Inadequate  Site  Investigation;  2)  Difference  in  Interpretation;  and  3)  Over
Inspection. Based on the results of the qualitative analysis, it was found that these factors were included in the FIDIC Design Build 2017. In addition, a change of name in the Force Majuere clause was found to be an Excetional Event.
Keywords: Construction Contract, Claim, FIDIC

## Pendahuluan
Pengaruh  era  globalisasi  yang  terjadi berdampak
pada perkembangan konstruksi  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  semakin  banyaknya  proyek internasional  yang  dikerjakan.  Pihak internasional  memberikan  persyaratan untuk proyek-proyek konstruksi yang akan dilaksanakan  untuk  menggunakan  model kontrak  internasional.  Hal  ini  terjadi karena  model  kontrak  internasional  di anggap  sudah  di  akui  di  dunia  konstruksi internasional.  Di  Indonesia,  kontrak konstruksi  yang  digunakan  pada  proyek konstruksi  mengacu  pada  diantaranya Undang-Undang  Jasa  konstruksi  No.18 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 70 tahun  2012,  Peraturan  Pemerintah  No.29 tahun  2000,  Peraturan  Presiden  No.54 Tahun  2010.  Sedangkan  untuk  jenis-jenis model  kontrak  internasional  yang  biasa dipakai adalah FIDIC ( Federation
Internationale des Ingenieurs Counsels ), JCT ( Join  Contract  Tribunals )  atau  AIA ( American  Institute  of  Architecs ).  FIDIC  di Indonesia,  cukup  terkenal  karena  sering dipakai  dalam  proyek-proyek  konstruksi internasional bahkan proyek-proyek pemerintah  pun  sudah  menerapkan  nya dalam 5 tahun terakhir.
FIDIC  terdiri  dari  beberapa  jenis  kontrak yang  dikenal  dan  dipakai  untuk  proyek konstruksi yaitu: 1) Condition of contract for  Construction yang  lebih  sering  dikenal dengan  “Red  book” ;  2) Condition  of contract for  Plant  and  Design-Build yang lebih  sering  dikenal  “Yellow  Book” ;  3)
Condition  of  contract for  Engineering Purchase  Construction yang  lebih  sering dikenal “Silver Book” ; dan 4) Short Form of Contract yang lebih dikenal “Green book” .
Penggunaan FIDIC sebagai model kontrak konstruksi semakin meningkat di
Indonesia.  Proyek-proyek  di  Indonesia banyak  menggunakan  kontrak  FIDIC, khususnya  FIDIC Condition  of  Contract ( Red book ) dan FIDIC Design build ( Yellow book )  sebagai  standar  kontrak  konstruksi yang  digunakan.  Hal  ini  di  dorong  oleh negara-negara  berkembang  di  Amerika dan Eropa sudah menjadikan FIDIC sebagai standar  kontrak  konstruksi  yang  terbukti baik  dari  sisi  Kualitas,  Integritas  dan Keberlanjutan.
Kenyataan  yang  terjadi  sekarang  adalah banyaknya  terjadi  klaim  konstruksi  pada proyek-proyek  yang  menggunakan  model kontrak FIDIC, khususnya FIDIC Condition of  Contract ( Red  book )  dan  FIDIC Design build ( Yellow  book ).  Klaim  tersebut  di ajukan  oleh  kontraktor  kepada  pemilik proyek  ataupun  sebaliknya.  Hal  ini disebabkan  oleh  terjadinya  perbedaan interpretasi atau pemaknaan pada klausula-klausula  yang  sudah  tertulis  di dalam  kontrak  ataupun  perbedaan pemahaman  pada  isi  dari  kontrak  kerja yang  sudah  disepakati  bersama.  Berawal dari perbedaan pemahaman dan interpretasi tersebut sering menimbulkan perselisihan pada antar pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Perbedaan  utama  dari  kedua  buku  FIDIC ini adalah pada FIDIC Condition of Contract ( Red Book ) pihak Kontraktor bertanggung
jawab untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah disepakati didalam kontrak.  sedangkan  pada  FIDIC  Design Build  ( Yellow  Book )  pihak  Kontraktor bertanggung  jawab  dari  mulai  tahap perancangan  dan  tahap  pelaksanaan. Dasar  dari  perancangan  yang  dilakukan oleh  pihak  Kontraktor  berdasarkan Employer Requirement’ dan Site Data yang disiapkan  oleh  pihak  Pemilik  Proyek sebelum dilaksanakan tender. Sehingga isi dari klausula yang terkandung pada kedua model kontrak FIDIC tersebut pun terdapat perbedaan.    Khususnya  pada  klausula  4.1 Contractor’s  General  Obligation  dan klausula  5.1  General  Design  Obligation yang  mengatur  kewajiban  dari  Pihak Kontrator dan Perancangan yang dilakukan  oleh  Kontrator  pada  FIDIC Design Build ( Yellow Book ).
Pemakaian  FIDIC Design  build ( Yellow Book )  sebagai  standar  kontrak  proyek konstruksi  di  Indonesia  pada  umumnya dipakai pada proyek-proyek yang memiliki masalah pada waktu yang terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, namun yang sering terjadi adalah pihak pemilik proyek belum  dapat  menyelesaikan  pekerjaan perancangan  untuk  proyek  tersebut, sehingga pihak Pemilik proyek tidak dapat untuk melanjutkan ke tahap tender untuk proyek  tersebut.  Untuk  itu  pihak  Pemilik proyek  menggunakan  keuntungan  dari jenis  kontrak Design Build ,   dimana  pihak pemilik  proyek  dapat  menyerahkan pekerjaan desain kepada kontraktor. Awal mula permasalahan terjadinya klaim konstruksi  pada  penggunaan  model kontrak  FIDIC Desain  build terjadi  karena kurangnya  pemahaman  pada  klausula pada  model  kontrak  FIDIC.  Pemilihan model  kontrak Design  Build semata-mata hanya  untuk  mendapatkan  keuntungan dimana  pekerjaan  pelaksaan  dapat
dilaksanakan walaupun pekerjaan perancangan belum selesai. Waktu proyek yang terbatas, mendorong pemilik proyek untuk  menggunakan  model  kontrak Design-build  agar  pekerjaan  perancangan menjadi  satu  kesatuan  dengan  pekerjaan pelaksaan.  Tanpa  dibekali  pemahaman tentang  klausula-klausula  pada  model kontrak  FIDIC,  memungkinkan  terjadinya kesalahan  dan  perbedaan  pemahaman antara Pemilik proyek dan Kontraktor. Hal ini  akan  menyebabkan  sebuah  klaim konstruksi akibat kekurangan pemahaman dari  pihak  Pemilik  proyek  ataupun Kontraktor itu sendiri, yang berujung pada suatu sengketa atau Dispute.
Pemahaman akan model kontrak internasional seperti FIDIC sangat diperlukan,  agar  para  pelaku  konstruksi nasional  dapat  bersaing  pada  era globalisasi ini. Para pemberi dana proyek- proyek  internasional,  yang  sedang  marak diselenggarakan di Indonesia, mensyaratkan untuk menggunakan model kontrak  internasional  seperti  FIDIC.  Jika para  pelaku  konstruksi  nasional  tidak memiliki  pengetahuan  atau  pemahaman tentang  model  kontrak  ini,  maka  para pelaku  konstruksi  nasional  hanya  dapat menjadi “penonton”
dalam penyelenggaraan
proyek-proyek konstruksi di Indonesia.
Berdasarkan  hal  itu,  maka  perlu  adanya penelitian  tentang  apa  saja  faktor-faktor yang  menyebabkan  klaim  konstruksi dalam  penggunaan  FIDIC Design  Build tahun  1999.  Hasil  temuannya    akan dijadikan  referensi  untuk  menganalisis FIDIC Design Build tahun 2017.
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  :  1)  apakah  faktor-faktor  dominan penyebab  klaim  pada  FIDIC  Design  Build tahun  1999;  dan  2)  apakah  faktor-faktor dominan penyebab klaim tersebut
tercakup  pada  FIDIC  Design  Build  tahun 2017?  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  :
1)untuk mengetahui
faktor-faktor dominan apa saja yang menjadi penyebab klaim FIDIC Design Build Tahun 1999; dan 2)  mengetahui  apakah  faktor-  faktor dominan  tersebut,  sudah  tercakup  pada FIDIC Design Build tahun 2017.
Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mendapatkan  suatu  pengetahuan  baru tentang penggunaan standar kontrak FIDIC Design-build.
Hasil penelitian ini diharapkan  dapat  menambah  wawasan tentang pemahaman para pelaku konstruksi  nasional  dalam  menggunakan standar  kontrak  FIDIC  Design-Build  pada General  Condition  of  Contract ,  sehingga dapat menunjang kemampuan para pelaku konstruksi  nasional  dalam  menggunakan model  kontrak  internasional  khususnya FIDIC  Design  Build  untuk  bersaing  dalam perkembangan  konstruksi  di  Indonesia pada era globalisasi yang sedang terjadi.

## UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Semua  kegiatan  dalam  bidang  jasa konstruksi  di  Indonesia  diatur  oleh Undang-Undang  Nomor  18  tahun  1999 tentang Jasa Konstruksi. Pada Bab II Azas dan  Tujuan,  Pasal  3  dinyatakan  bahwa pengaturan  jasa  konstruksi  di  Indonesia bertujuan untuk :
a. Memberikan  arah  pertumbuhan  dan perkembangan  jasda  konstruksi  untuk mewujudkan  struktur  usaha  yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil  pekerjaan  konstruksi  yang berkualitas
b. Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi  yang  menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  hak  dan kewajiban, serta meningkatkan
kepatuhan  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mewujudkan  peningkatan  peran  serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.
Tujuan  di  atas  dijabarkan  menjadi  lima tujuan pokok dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, yaitu : 1. Mewujudkan  struktur  usaha  yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi
2. Mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
3. Mewujudkan  tertib  penyelenggaraan pekerjaan  konstruksi  yang  menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa  dan  penyedia  jasa  dalam  hak  dan kewajiban
4. Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5. Meningkatkan  peran  serta  masyarakat di bidang jasa konstruksi.
Kesetaraan  dalam  hak  dan  kewajiban dapat  tercapai  apabila  kedua  belah  pihak yaitu  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa memiliki  itikad  baik,  yang  merupakan dasar  dari  suatu  perjanjian.  Guna menunjang suatu perjanjian yang dilandasi itikad  baik,  diperlukan  suatu  upaya perbaikan  sistem,  dalam  hal  ini  adalah penggunaan  suatu  kontrak  yang  adil  dan berimbang  ( fair  and  balance ),  tidak  berat sebelah.  Artinya,  sebagai  titik  awal  upaya ke arah kesetaraan diperlukan penciptaan sistem  yang  mendukung,  dalam  hal  ini suatu persyaratan umum kontrak ( general condition  of  contract )  yang  adil  dan berimbang.
Pada  saat  ini  di  Indonesia,  untuk  setiap proyek konstruksi dari pengguna jasa yang berbeda biasanya disiapkan suatu persyaratan  umum kontrak yang berbeda pula,  bahkan  dalam  suatu  institusi  yang sama  tidak  jarang  ditemui  penggunaan persyaratan umum kontrak dibuat khusus
( tailor  made )  untuk  setiap  kontrak  oleh penyedia  jasa  konsultan  yang  kebetulan berbeda. Kejadian ini sebenarnya bertentangan dengan pasal yang
dinyatakan  bahwa  kesetaraan  kedudukan antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa, harus dapat diwujudkan. Kontrak konstruksi,  dalam  hal  ini  persyaratan umum  kontrak  yang  adil  dan  berimbang ( fair  and  balanced  condition  of  contract ) merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  di kembangkan  karena  jika  hal  ini  tidak dilakukan, maka semua tujuan pembinaan di  bidang  jasa  konstruksi  di  Indonesia dapat dikatakan tidak berhasil.

## Kontrak
Definisi  Kontrak  menurut  pasal  1313 KUHP  adalah  ;  “Suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih”. Definisi menurut UUJK No.18 Tahun 1999  pasal  1  ayat  5    Kontrak  Kerja Konstruksi adalah “Keseluruhan dokumen yang  mengatur  hubungan  hukum  antara pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa  dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Betapa  pentingnya  suatu  kontrak  berupa suatu  perjanjian  yang  tertulis,  adalah seperti  yang  dikatakan Lord  Wensleydale pada  tahun  1861,  yang  dikutip  oleh John Adrianaanse pada Construction  Contract Law (2010)  “ The  question  is  not  what  the parties  to  a  deed  or  other  document  may have  intended  to  do  by  entering  into  that deed, but what is the meaning of the words used  in  that  deed  :  a  most  important distinction  in  all  cases  of  construction  and disregard of which often leads to errorneous conclusions ”.

## Kontrak Konstruksi
Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun 2017  Pasal  1  (8)  menyatakan  “Kontrak kerja  konstruksi  adalah  keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan  hukum  antara  Pengguna  Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”.
Hardjomuljadi  (2014:  13-14)  menyatakan “Suatu kontrak  konstruksi  tidak  dapat ditangani  dengan  pemahaman  yang  sama dengan  kontrak-kontrak  lainnya,  karena kontrak  konstruksi  adalah  adalah  suatu kontrak  yang  bersifat  sangat  dinamis, memperjanjikan suatu barang yang belum ada  dan  masih  memerlukan  suatu  proses menjadi  bentuk  yang  diperjanjikan, sehingga  harga  kontrak  akan  selalu berubah  dari  waktu  ke  waktu,  karena adanya  penyesuaian-penyesuaian  volume ataupun  perubahan  metode  pelaksanaan, baik  yang  diperintahkan  oleh  pengguna jasa melalui perintah perubahan (VO/variation  order)  maupun  yang  tidak diperintahkan  tetapi  harus  dikerjakan untuk penyelesaian proyek (CCO/constructive change order).

## FIDIC Condition  of  Contract  for Construction tahun 1999
Redbook atau FIDIC Condition of Contract for Construction dikenal juga sebagai FIDIC tradition  contract  untuk  pekerjaan  supul dan  bangunan,  atau  juga  dikenal  sebgai remeasurement contract, design-bid-build dan masih banyak lagi terminology lainya, dipergunakan dalam  hamper  keseluruhan desain  disiapkan  oleh  pengguna  jasa  atau konsultan  perencana  yang  ditunjuk  oleh pengguna jasa.

## FIDIC Condition of Contract for Plant and Design tahun 1999
Yellow  Book atau  FIDIC Conditions  of Contract  for  Plant  and  Design  Build,  for Electrical  and  Mechanical  Plant,  and  for Building and  Engineering Works, Designed by  the  Contractor ,  yang  pada  awalnya digunakan pada pekerjaan dimana mayoritas desain dilakukan oleh kontraktor, dalam hal ini untuk pekerjaan elektromekanikal termasuk biaya pemasangan ( erection )
dilapangan, didasari  oleh  spesifikasi  dan employer’s requirement dari  pengguna  jasa,  Enjinir akan  melakukan  administrasi  kontrak, menyiapkan  berita  acara  pembayaran sesuai  dengan  prestasi  pekerjaan  yang diselesaikan, misalnya dibayar setiap 20% dan seterusnya.
FIDIC Conditio of Contract for EPC/Turnkey Project Tahun 1999
Silver Book atau FIDIC Condition of Contract for EPC/Turnkey  Project digunakan  dalam hal pengguna jasa menginginkan kontraktor bertanggung jawab atas desain dan pelaksaan konstruksi
dan menyerahkan suatu output hasil pekerjaan secara turnkey ,  pengguna  jasa  tidak  ingin melibatkan  diri  dalam  pelaksanaan pekerjaan dari hari ke hari, pengguna jasa menginginkan suatu cara dimana pekerjaan  dilakukan  dengan two  party approach ,  tanpa  Enjinir  (seandainya  ada akan  merupakan in-house  consultant dengan pendekatan “ assist concept ”) .

## Model Kontrak Konstruki di Indonesia
Kontrak  konstruksi  disepakati  sebagai hasil dari proses penawaran dan negosiasi antara  pengguna  jasa  dan  penyedia  jasa. Formalisasi  kontrak  dilakukan  melalui sesuatu dokumen tertulis yang
menjelaskan  hak  dan  kewajiban  masing- masing  pihak  yang  terikat  di  dalamnya. Hingga pertengahan tahun 1999, Indonesia belum  memiliki  peraturan  perundang- undangan    yang  baku  mengenai  Jasa Konstruksi.  UU  No.18/1999  tentang  Jasa Konstruksi baru di undangkan pada tahun 1999  dan  baru  mulai  diberlakukan  pada tahun  2000  dengan  demikian  terdapat banyak sekali model kontrak konstruksi di Indonesia  namun,  seara  umum  model kontrak-kontrakn tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 golongan yaitu: 1.  Versi pemerintah Biasanya masing-masing Kementrian memiliki  suatu “standar” sendiri. Standar yang  biasa  dipakai  adalah  Standar Kementrian  Pekerjaan  Umum.  Bahkan Pekerjaan  Umum  sendiri  memiliki  lebih dari  satu  standar  karena  masing-masing Direktorat  Jendral  memiliki  standarnya masing-masing.
2.  Versi Swasta Nasional Versi  ini  beraneka  ragam  sesuai  selera pengguna  jasa.  Terkadang  mengutip standar Kementrian atau bagi aung sudah lebih  maju  mengutip  (sebagian)  sistim kontrak luar negeri seperti FIDIC, JCT atau AIA.  Namun  karean  diadopsi  secara sebagian  tersebut,  maka  wajah  kontrak versi  ini  menjadi  tidak  jelas  dan  sangat rawan sengekta.
3.  Versi Swasta Asing
Umumnya  digunakan  oleh  para  pengguna jasa/pemilik proyek asing yang mengadopsi  standar  kontrak  FIDIC,JCT atau AIA.

## Urutan  Dokumen  Kontrak  Menurut FIDIC
Dalam kontrak konstruksi atau perjanjian antara  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa terdiri dari beberapa dokumen yang saling melengkapi  dan  secara  Bersama  disebut
Dokumen  Kontrak.  Dokumen  Kontrak suatu  proyek menurut  FIDIC Design Build tahun 1999 dapat terdiri dari :
1. Perjanjian kontrak ( Contract
Agreement )
2. Surat Penunjukan ( Letter of Acceptance )
3. Surat Penawaran ( Letter of Tender )
4. Persyaratan ( Condition )
5. Spesifikasi ( Specifications )
6. Gambar-Gambar ( Drawings )
7. Jadwal/Daftar ( Schedules )
8. Appendix to Tender
9. Bill of Quantity and Day work Schedule

## Klaim Konstruksi
Garner  (2004)  :  “ A  demand  for  money, property,  or  a  legal  remedy  to  which  one asserts a right ”. Suatu tuntutan atas uang, kepemilikan atau suatu pemulihan hukum yang  berhak  didapatkan  seseorang. Hardjomuljadi  et  al  (2006):  Klaim  adalah suatu  tindakan  seseorang  untuk  meminta sesuatu  dimana  hak  seseorang  tersebut telah  hilang  sebelumnya  karena  yang bersangkutan  beranggapan  memiliki  hak untuk  mendapatkannya  kembali. Martin and  Law (2006): Claim  is  a  demand  for  a remedy or ascertain of right, especially the right  to  take  a  particular  case  to  court .
Klaim  adalah  suatu  tuntutan  atas  suatu ganti  rugi  atau  memastikan  suatu  hak, terutama  hak  untuk  membawa  kasus tertentu ke pengadilan.

## Klaim  Konstruksi  dan  Penambahan Harga Proyek
Klaim  yang  timbul  dan  kemudian berkembang  menjadi  sengketa  utamanya disebabkan  oleh  adanya  pengaturan  oleh pengguna jasa khususnya pada persyaratan umum kontrak, yang disebabkan  adanya  keinginan  pengguna jasa  untuk  membuat  suatu  kontrak  yang
berpihak pada kepentingannya (unilateral).  Secara  sekilas,  kontrak  yang didesain  khusus  (tailor  made  contract) tampaknya menjaga kepentingan pengguna  jasa  tetapi  pada  kenyataannya justru merupakan awal timbulnya sengketa.  Hal  ini  terjadi  karena  kontrak yang  didesain  khusus  tersebut,  dibuat dengan  melakukan  penghapusan  maupun penambahan  klausula  baru  yang  kadang- kadang  menjadi  kontradiksi  dengan klausula lain dari suatu persyaratan umum kontrak  baru  yang  dijadikan  acuan. Mengingat  seringnya  hal  ini  terjadi  di Indonesia  maka  sudah  selayaknya  dibuat suatu standar persyaratan umum kontrak nasional  tersebut  dipergunakan  FIDIC Condition of Contract sebagai standar.
Perintah  Resmi  Perubahan  ( Variation Order/Formal Change Order )
Menurut Chow, istilah yang banyak dipakai adalah variation order dan dalam beberapa referensi disebut sebagai change order . Ini merupakan suatu perintah yang diterbitkan  oleh  seseorang  yang  diberi kuasa  dan  dinyatakan  demikian  dalam condition of contract dan ditujukan kepada kontraktor  untuk  mengubah  pekerjaan. Konsekuensi tipikal yang timbul berdasarkan  klausula  dalam  kontrak akibat  diterbitkannya variation order adalah :
1. Kontraktor terikat dan wajin melaksanakan perubahan pekerjaan
2. Perubahan atas harga kontrak
Penyesuaian  Harga  ( Price  Adjusment) Dengan Rumus Eskalasi
Penyesuaian  harga  ( price  adjustment ) dengan  rumus  eskalasi  ( price  escalation formula )  yang  disepakati  sebelum  kontak ditandatangani pada kenyataannya
menyebabkan penambahan harga kontrak tetapi  tidak  menimbulkan  klaim  dan sengketa.  Hingga  saat  ini,  belum  pernah terjadi  klaim  dan  sengketa  mengenai penambahan harga kontrak akibat penyesuaian  harga  berdasarkan  rumus eskalasi  yang  tercantum  dalam  kontrak karena  rumus  eskalasi  merupakan bagian dari  kesepakatan  yang  mengikat  serta merupakan  suatu  bentuk  strategi  pra kontrak  yang  adil  dan  berimbang  untuk menghindari terjadinya klaim konstruksi.

## Dasar Pengajuan Klaim
Pengajuan klaim konstruksi dapat didasarkan  pada  masala  kinerja  atau  hal lain  seperti  perubahan  keterlambatan, akselerasi, penghentian pekerjaan, informasi  yang  tidak  benar,  dan  adanya pihak  ketiga  yang  ikut  menentukan  dan mencampuri perjanjian kontrak, meskipun sebenarnya  tidak  termasuk  para  pihak dalam  kontrak.  Kesemuannya  dapat mengakibatkan  tambahan  biaya  dan timbulnya dampak lain terkait antara lain adanya perubahan dalam metode pelaksanaan,  kinerja  perubahan  atas tahapan pekerjaan, adanya pekerjaan baru yang  tentunya  akan  mempengaruhi efisiensi  dan  menimbulkan  gangguan ( efficiency and disruption ).
Dalam  kaitan  dengan  perubahan  lingkup pekerjaan  atau  perubahan  desain  yang diperintahkan  ( variation  order )  maupun yang  tidak  diperintahkan  ( constructive change  order ),  peran  pencatatan  setiap kejadian  setiap  harinya  ( daily  record ), disamping  laporan  harian  ( daily  report ) yang  justru  sering  tidak  dilaksanakan dengan  teratur,  haruslah  dilaksanakan dengan  teratur  dan  akurat.  Dengna pencatatan  yang  baik,  maka  dapat  dibuat suatu  sandingan  antara  checklist  yang sudah disiapkan pada awal proyek dengan
setiap  kejadian  yang  terjadi,  dalam kaitannya dengan tanggung jawab kontraktual masing-masing pihak.

## Sengketa dan Penyelesaian
Sengketa atau dispute menurut Black’s Law Dictionoray adalah  :  “ a  conflict  or controvercy ”. Sedang menurut kamus besar Bahasa  Indonesia  adalah  “Pertentangan atau konflik , konflik berarti adanya oposisi atau  pertentangan  antara  orang-orang, kelompok-kelompok,  atau  organisasi- organisasi terhadap satu obyek permasalahan”.
Beberapa  pendapat  pakar  dalam  bidang konstruksi  ,  tentang  sengketa  kontrak konstruksi adalah seperti dinyatakan oleh Chow,  Kok  Fong  25  :  “… difference  in posisition over a matter which submitted for determination  by  tribunal.  A  dispute  does crystallise  where  a  party  merely  requests another  party  for  more  information  to explain the items featured in a matter or to allow  more  time  for  more  careful considerati on  of  manner” .  Pendapat  lain dari  Kumaraswam  :  “ Disputes  developed from  conflict;  “serious  disagreement  and argument about something important” dan “a serious difference between or two or more belief , ideas or interests”

## Arbitrase
Definisi  Arbitrase  menurut Black’s  Law Dictornary adalah  “ A  method  of  dispute resolution  involving  one  or  more  neutral third parties  who are  usually agreed  to  by disputing  parties  and  whose  is  binding ”. Arbitrase  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  adalah  usaha  perantara  dalam menyelesaikan  sengketa;  peradilan  wasit. Arbitrase adalah suatu metode
penyelesaian  sengketa  yang  dilaksanakan oleh arbiter ad-hoc atau majelis arbitrase, yang  di  kenal  juga  sebagai  pengadilan swasta.  Suatu  metode  Penyelesaian Sengketa  yang  melibatkan satu  atau  lebih pihak ketiga yang netral yang melaksanakan “ arbitration hearing ”, sesuai dengan aturan dan prosedur yang spesifik, untuk  menentukan  siapa  yang  salah  dan siapa yang benar, yang putusannya bersifat final dan mengikat ( final and binding ).

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian mixed method .  Berdasarkan  manfaat  penelitian adalah  penelitian  dasar  ( fundamental research). Berdasarkan  tujuan  penelitian adalah  penelitian eksploratif  (Explorative research) .  Berdasarkan  faktor  waktu adalah penelitian cross sectional.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah kontraktor, pemilik proyek dan konsultan yang  menggunakan  FIDIC.  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  kontraktor,  pemilik proyek dan konsultan yang menggunakan FIDIC Design Build . Sampel diambil dengan teknik random sampling.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  dalam  penelitian  ini  adalah kuesioner  dengan  25  butir  pernyataan. Penyebaran  kuesioner  dilakukan  dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi dan menggunakan google  form yang  linknya dikirim melalui email atau whatsapp Skala ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah model skala Likert dengan skalal 6.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Sarwono (2012) “Validitas adalah suatu  ukuran  yang  menunjukkan  bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti”. Validitas  secara  umum  dapat  diartikan sebagai  kekuatan  kesimpulan,  interfensi, atau  proposisi  dari  hasil  penelitian  yang sudah dilakukan yang mendekati kebenaran.  Suatu  hasil  pengukuran dikatakan  valid  apabila  pengukuran dilakukan  terhadap  hal  yang  seharusnya diukur  dan  inferensi  yang  dihasilkan mendekati  kebenaran.  Uji  validitas dilakukan menggunakan metode Corrected Item-Total  Correlations diman  untuk melakukan  metode  tersebut  dibantu dengan  penggunaan  program Statistical Product and Service Solution (SPSS).
Menurut  Sugiyono  (2007);  “  Reliabilitas merupakan  derajat  konsistensi  dan stabilitas  data  atau  temuan”. Hal ter sebut menunjukan  bahwa  suatu  data  dikatakan reliabel  apabila  dua  atau  lebih  peneliti dalam objek yang sama akan menghasilkan data  yang  sama,  atau  peneliti  yang  sama dalam  waktu  berbeda  menghasilkan  data yang  sama,  atau  sekelompok  data  bila terbagi  menjadi  dua  menunjukkan  data yang  tidak  berbenda.  Pada  penelitian  ini, uji reliabilitas yang dilakukan menggunakan  metode Cronbach  Alpha , dimana  metode  tersebut  sangat  sesuai untuk data yang menggunakan skala likert. Kemudian  instrumen  yang  memiliki Cronbach Alpha > 0,6 Menunjukkan bahwa kuesioner dinyatakan reliabel.

## Analisis Data
Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan  analisis  kuantitatif  dan  analisis kualitatif.  Analisis  kuantitatif  dilakukan dengan analisis faktor.
Menurut Santoso (Santoso, 2015), analisis faktor  adalah  analisis  yang  bertujuan mencari  faktor-faktor  utama  yang  paling mempengaruhi  variabel  dependen  dari serangkaian  uji  yang  dilakukan  atas serangkaian  variabel  independen  sebagai faktornya. Analisis faktor dapat membantu untuk mengetahui variabel mana saja yang sebenarnya sangat dekat atau mirip, serta mana saja dari variabel yang benar-benar berbeda  (Nisfianoor,  Muhammad.  2009). Pada penelitian digunakan metode analisis faktor eksploratori.
Teknik  analisis  kualitatif  yang  digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif.  Menurut    Miles  dan  Huberman (Sugiyono,  2011)  analisis  data  kualitatif dilakukan secara interaktif dengan melalui proses data  reduction , data  display dan conclusion drawing /verification .

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Kuesioner  terdiri  dari  25  butir.  Setelah dilakukan  uji  validitas  maka  diperoleh  11 butir  kuesioner  yang  valid,  yang  dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Faktor dan Kode Kuesioner
Kode kuesioner Faktor X2 Inadequate Site Investigation X4 Possesion of Site X8 Constructive acceleration X9 Employer requiremen X10 Delay on approval from owners X11 Communication between parties X13 Uncontrollable external condition X14 Difference in interpretation X16 Over instruction and inspection X24 Low price of contract due to high competition tender
X25 Delay caused by Contractor
Berdasarkan  uji  validitas  menggunakan SPSS  24.0  diperoleh  nilai Cronbach  alpha 0.821.  Ini  artinya  intrumen  memilik reliabilitas baik.

## Deskripsi responden
Responden dalam penelitian ini adalah 33 yang tersebar dari orang terdiri dari : 1) 21 orang Kontraktor, 2) 10 orang Pemilik Proyek, 3) 2 orang Konsultan.
Berdasarkan  latar  belakang  Pendidikan, 82% respon memiliki Pendidikan Strata1 dan 18% responden memiliki pendidikan Strata  2.  Berdasarkan  pengalaman  kerja responden,  54,5%  responden  memiliki pebgalaman  kerja  5 – 10  tahun,  24.3% responden memiliki pengalaman kerja 11 – 15  tahun,  dan  7  reponden  memiliki pengalaman kerja > 15 tahun.

## Analisis Faktor
Analisis  factor  dalam  penelitian  ini dilakukan  terhadap  11  faktor.  Analisis factor  dilakukan  dengan  menggunakan software SPSS  24.0  Uji  analisis  faktor dilakukan  dengan  cara  uji  KMO  MSA ( Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy )  menggunakan  software  SPSS 24.0.  Hasil output SPSS  uji  KMO  MSA kelompok  pertama  dapat  dilihat  pada Tabel 2.

## Tabel 2. KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .676 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi- Square 89.276 df 55 Sig. .002
Berdasarkan  data  pada  Tabel  2  dapat diambil kesimpulan dapat dilanjutkan atau tidaknya analisis faktor. Apabila nilai MSA <  0.5  maka  analisis  faktor  tidak  dapat dilanjutkan  dan  faktor  perlu  dikeluarkan. Pada    Tabel  2  terlihat  nilai  KMO  MSA =0,676  >  0.5  yang  berarti  analisis  faktor dapat dilanjutkan.
Proses  selanjutnya  adalah  melihat  tabel Anti  image Matrices. Hasil output SPSS uji Anti image Matrices kelompok besar dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Anti Image Matrices
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3  yang terdapat  huruf superscript menunjukkan data  yang  menjadi  tolak  ukur  valid  atau tidaknya  fungsi  tersebut.  Data  dianggap valid jika memiliki nilai lebih besar dari 0.5 dan  tidak  valid  jika  memiliki  nilai  kurang dari  0.5.  Pada  Tabel  3  terlihat  hasil  dari Anti-image  Matrices dari  semua  faktor besar lebih besar dari 0.5 sehingga semua faktor pada kelompok ini dapat digunakan Proses selanjutnya dilakukan dengan cara uji Communalities .  Hasil output SPSS  uji Communalities kelompok  besar  dapat dilihat pada Tabel 4.  Tabel communalities digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  sebuah  variabel  dapat  menjelaskan faktor Berdasarkan Tabel  4 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut
1. Nilai Extraction Inadequate  Site
Investigation =  0.791.  Ini  artinya Penyebab Klaim   dapat diwakili faktor Inadequate  Site  Investigation sebesar 79.1%;
2. Nilai Extraction Difference in interpretation =  0.776  Ini  artinya Penyebab Klaim dapat diwakili faktor Difference  in  interpretation sebesar 77.6%
3. Nilai Extraction Over  instruction  and inspection =  0.765.  Ini  artinya Penyebab Klaim   dapat diwakili faktor Over instruction and inspection sebesar 76.5%;
4. Nilai Extraction Employer  requiremen =  0.758.  Ini  artinya  Penyebab  Klaim dapat  diwakili  faktor Employer requiremen sebesar 75.8%; 5. Nilai Extraction Low  price  of  contract due to high competition tender = 0.722. Ini  artinya  Penyebab  Klaim      dapat diwakili  faktor Low  price  of  contract due to high competition tender sebesar 72.2%; 6. Nilai
Extraction Uncontrollable external condition = 0.720. Ini artinya Penyebab Klaim  dapat diwakili faktor Uncontrollable  external condition sebesar 72.0%;
7. Nilai Extraction Delay  caused  by Contractor =  0.678.  Ini  artinya Penyebab Klaim  dapat diwakili faktor Extraction Delay caused by Contractor sebesar 67.8%;
8. Nilai Extraction Communication
between  parties =  0.666.  Ini  artinya Penyebab Klaim dapat diwakili faktor
Communication between parties sebesar 66.6%;
9. Nilai Extraction Possesion  of  Site =
0.597.  Ini  artinya  Penyebab  Klaim dapat diwakili faktor Possesion of Site sebesar 59.7%;
10. Nilai Extraction Delay  on  approval from  owners =  0.545.  Ini  artinya Penyebab Klaim   dapat diwakili faktor Delay on approval from owners sebesar 54.5%;
11. Nilai Constructive  acceleration =
0.417.  Ini  artinya  Penyebab  Klaim dapat  diwakili  faktor Constructive acceleration sebesar 41.7%;
Berdasarkan  nilai extraction pada  sebelas faktor di atas, diperoleh kesimpulan bahwa nilai extraction pada faktor Inadequate Site Investigation atau  X2  mempunyai  nilai terbesar.  Ini  artinya Inadequate  Site Investigation merupakan  faktor  yang paling dominan Penyebab Klaim.
Tabel 4. Communalities Initial  Extraction Inadequate Site Investigation 1.000 0.791 Possesion of Site 1.000 0.597 Constructive acceleration 1.000 0.417 Employer requiremen 1.000 0.758 Delay on approval from owners 1.000 0.545 Communication between parties 1.000 0.666 Uncontrollable external condition 1.000 0.720 Difference in interpretation 1.000 0.776 Over instruction and inspection 1.000 0.765 Low price of contract due to high competition tender 1.000 0.722 Delay caused by Contractor 1.000 0.678 Extraction Method: Principal Component Analysis.
Analisis Kualitatif
Analisis  perbandingan  ini  dilakukan dengan cara membandingkan interpretasi dari klausula-klausula yang mengatur dan memiliki  hubungan  dengan  faktor-faktor dominan  penyebab  klaim  pada  FIDIC Design  Build tahun  1999  yang  telah didapat,  terhadap  klausula-klausula  yang mengatur  dan  memiliki  hubungan  pada FIDIC Design build tahun 2017. Dari 3(tiga) faktor  dominan  yang  di  dapat,  di  pilih  2 (dua)  klausula-klausula  yang  mengatur dan  memiliki  hubungan  dengan  faktor- faktor  dominan  tersebut,  yang  nanti  nya akan  dibandingkan  isi  dan  interpretasi antara Klausula-klasula pada FIDIC Design Build tahun 1999 dengan klausula-klausla pada  FIDIC Design  Build tahun  2017. Adapun  klausula-klausula  yang  akan  di bahas pada tahapan ini di tampilkan pada Tabel 5.

## Tabel 5. Faktor dominan penyebab klaim pada FIDIC DB
FIDIC Design Build 1999 FIDIC Design Build 2017 1. Inadquate Site Investigation 4.7 Setting Out 1.10 Site Data 4.12 Unforeseeable conditition 2. Differences in Interpretation 1.1.1.5 Employer’s Requirement 1.2 Interpretatio n 3. Over Instruction and Inspection 1.1 Duties and Autority 3.3 Engineer’s Instruction 7.3 Inspection 1. Inadquate Site Investigation 2.5 Site Data and Item of Reference 4.7 Setting Out
4.10 Use of Site Data
4.12 Use Unforeseeabl e Condition
2. Diffences in Interpretation
1.1.33 Empolyer’s
Requirement 1.2 Interpretation
3. Over
Instruction and Inspection
1.2 Engineer’s
Duties and Autority 1.5 Engineer’s Instruction 7.3 Inspection
Penentuan klausula-klausula yang dibahas berdasarkan  dari  hal-hal  apa  yang dianggap  menjadi  masalah  utama  dari faktor-faktor  dominan  yang  di  dapat. Kemudian  klausula  yang  dipilih    tersebut dilakukan  validasi  dengan  pihak  yang  di anggap  pakar  untuk  melihat  apakah klausula-klausula  tersebut  sudah  relevan dengan yang akan di bahas.

## Inadquate Site Investigation
Klausula yang mengatur tentang data-data lapangan  yang  digunakan  pada  proyek diatur  pada klausula  4.7  Setting  out,  4.10 Site  Data  dan  4.12  Unforeseeable  Physical Condition untuk FIDIC  Design build tahun 1999. Sedangkan dalam FIDIC Design Build tahun  2017  diatur  pada  klausula 2.5  Site Data  and  Item  of  Refence,  4.10  Use  of  Site Data  dan  4.12  Unforeseeable  Physical Condition.
Site  Data merupakan  hal  yang  sangat diperlukan  pihak  Kontraktor  dalam melakukan perancangan pada proyek yang akan  di Tender -kan.  Jika Site  Data yang diberikan  oleh  pihak  Pemilik  Proyek kepada  Kontraktor  ada  ketidaksesuaian, akan  berdampak  pada  perancangan proyek  dan  pada  saat  pelaksaan  proyek. Pada  FIDIC  Design  Build  Tahun  2017, khususnya pada Sub-clause 4.7 Setting Out , dituliskan bahwa jika Kontraktor
menemukan error pada  ketentuan  yang dituliskan oleh Pemiliki Proyek pada Item of References Kontraktor harus memberikan pemberitahuan pada
Engineer mengenai keadaan tersebut udah
mengatur  tenggat  aktu  yang  dimiliki Kontraktor ketika menemukan error pada Site  Data yang  diterima.  Tertulis  pada klausula  :
4.7.2 Errors If the Contractor finds an error in any items of reference, the Contractor shall give notive to the  Engineer describing it:
(a)within the period stated in the Contract data(if not stated, 28 days) calculated from the  Commencement  Date,  if  the  items  of reference  are  specified  in  the  Employer’s Requirements; or”
Untuk  klausula  yang  mengatur  keadaan yang tidak dapat diperkirakan pada lokasi proyek  yang  akan  dilaksanakan,  diatur dalam klausula 4.12 Unforeseeable Physical Condition baik  dalam  FIDIC  Design  Build Tahun  1999  maupun  FIDIC  Design  Build Tahun  2017.  Terdapat  perbedaan  pada kedua model kontrak ini, yang dapat dilihat pada  isi  dari  klausulanya.  Pada  FIDIC Design  Build  Tahun  2017  menyebutkan bahwa ;
“In  this  Sub -Clause,  "physical  conditions" means  natural  physical  conditions  and physical  obstructions  (natural  or  man- made) and pollutants, which the Contractor encounters  at  the  Site  during  execution  of the  Works,  including  Sub-surface  and hydrological  conditions  but  excluding climatic conditions at the Site and the effects of those climatic conditions.”
Terdapat perbedaan isi pada dari Klausula 4.12 Unforeseeable Physical Condition pada FIDIC Design Build Tahun 2017 dan FIDIC Design  Build  Tahun  1999.  Pada  FIDIC Design  Build  Tahun  2017,  menyatakan bahwa kondisi iklim dan efek atau dampak dari kondisi iklim pada lokasi proyek, tidak termasuk kedalam keadaan fisik yang tidak dapat diperkirakaan sebelumnya. Sehingga secara tidak langung hal itu meminta pihak Kontraktor  untuk  dapat  mempekirakan
hal-hal yang berhubungan dengan kondisi iklim  dan  efek  atau  dampak  dari  kondisi iklim pada kondisi lapangan. Tertulis pada klausula :
“…..encounters at the Site during execution of  the  Works,  including  Sub-surface  and hydrological  conditions  but  excluding climatic conditions at the Site and the effects of those climatic conditions.”
Yang tidak termasuk kedalam kondisi fisik adalah climatic  condition  at  the  Site dan effect dari  kondisi  tersebut.  Kondisi  iklim dan  efek  dari  kondisi  yang  dimaksudkan pada  klausula  tersebut  dibatasi  pada kondisi  iklim  pada  Site.  Sehingga,  untuk kondisi  iklim  dan  yang  terjadi  diluar  dari kondisi lapangan masih dapat dipertimbangkan  kembali  untuk  kondisi tersebut. untuk kondisi-kondisi yang tidak dapat di prediksi atau diluar dari perkiraan selurut  pihak  sebelumnya  diatur  pada klausula 18.1 Exceptional Event pada FIDIC Design Build Tahun 2017.
Perbedaan  antara  FIDIC  Design  Build Tahun 1999 dan FIDIC Design Build Tahun 2017  terdapat  pada  dituliskan  nya procedure  yang  lebih  jelas  untuk
Kontraktor
dalam mengajukan Unforeseeable  Physical  Condition  kepada Engineer. Tertulis pada klausula ;
“….If  the  Contractor  encounters  physical conditions which the Contracto considers to have been Unforeseeable and that will have an  adverse  effect  on  the  progress  and/or increase  the  Cost  of  the  execution  of  the Works,  the  following  procedure  shall apply…”
Dari prosedur yang dituliskan pada FIDIC Design  Build  Tahun  2017,  menjelaskan tahap-tahapan  dalam  pengajuan  oleh Kontraktor.  Memang  isi  dari  prosedur tersebut  sudsah  sebagian  dituliskan  pada FIDIC  Design  Build  Tahun  1999,  tetapi pada  di  FIDIC  Design  Build  Tahun  2017
urutan  dari  tahapan  dari  prosedur  yang harus  dilakukan  kontraktor  sudah  jelas diatur berdasarkan urutan pasal. Hal yang baru  dituliskan  pada  Sub-Klausula  ini adalah  sudah  diatur  waktu  yang  dimiliki oleh  Engineer  dalam  melakukan  inspeksi dan investigasi pada kondisi lapangan.
“4.12.2 Engineer's inspection and investigation
The  Engineer  shall  inspect  and  investigate the  physical  conditions  With  7  days  or longer  period  agreed  with  the  Contractor, after receiving the Contractor's Notice. The  Contractor  shall  continue  execution of the  Works,  using  such  proper  and reasonable measures as are appropriate for the  physical  conditions  and  to  enable  the Engineer to inspect and investigate them….. ” . setelah  menerima Contractor’s  Notice. Hal  ini  mengharuskan  Engineer  untuk segera melakukan inspeksi dan investigasi setelah  menerima  pemberitahuan  dari Kontraktor.  dalam  Sub-klausula  tersebut dituliskan bahwa Engineer harus melakukan  inspeksi  dan  investigasi  pada kondisi  yang  dilaporkan  oleh  kontraktor dalam  7  hari  atau  lebih  sesuai  dengan kesepakatan  yang  disetujui  oleh  pihak Kontraktor, setelah menerima Contractor’s Notice.

## Differences In Interpretation
Interpretasi dalam sebuah perjanjian atau kontrak  konstrksi  merupakan  hal  yang paling mendasar. Untuk dapat memahami dengan  benar  isi  dari  kontrak  konstruksi yang mengatur hak dan kewajiban dari tiap pihak  di  dalam  perjanjian,  yang  paling utama yang diperlukan adalah kemampuan untuk dalam menginterpretasikan  atau memaknai dari kata-kata  yang  tertulis  dalam  perjanjian kontrak  yang  harus  dimiliki  setiap  pihak. Tidak  cukup  dengan  dapat  memaknai  isi
dari  perjanjian  itu  sendiri,  tetapi  perlu adanya  kesepakatan  diantara  pihak  yang terikat didalam perjanjian
untuk memaknai  isi  dari  kata-kata  tersebut dengan satu makna yang sama.
Tetapi  yang  sering  terjadi, Differences  in Interpretation atau  perbedaan  dalam menginterpretasikan  isi  dari  kontrak kontrksuksi  tidak  dapat  hindari.  Hal  ini sering terjadi, bahkan sering terjadi karena di sengaja oleh salah satu pihak.  Menurut Hardjomulajadi(2014); “Different interpretation of contract could be minimize if  the  parties  have  more  or  less  the  same level of knowledge on the terminology used in  the  contract  clauses,  but  different interpretation could not be change by some other  action  on  prevention  such  as  other causal  factors  are”. Perbedaan  pada interpretasi atau pemaknaan pada kontrak dapat  dikurangi  bila  para  pihak  yang terlibat dapat memiliki level pengetahuan yang kurang lebih sama pada terminology dalam klausula kontrak, namun perbedaan interpretation tidak  dapat  di  ubah  oleh beberapa  tindakan  pencegahan  lainya seperti  faktor  penyebab  klaim  lainya.  Hal ini  dipicu  oleh  keinginan  dari  tiap  pihak untuk  dapat  melindungi  kepentingan  nya masing-masing, dalam  artian  kepentingan dari  salah  satu  pihak  dapat  terjaga  dan tidak  merugikan  pihak  itu  sendiri.  Hal inilah  yang  menjadi  awal  mula  dari permasalahan  dalam  proyek  konstruksi yang  dapat  berujung  pada  perselisihan atau sengketa.
Dapat  dilihat  pada  klausula 1.1.33 Employer’s Requirement pada FIDIC Design Build Tahun 2017, dituliskan aturan yang tidak  terdapat  pada  FIDIC  Design  Build Tahun 1999, dimana :
“….Such  document  describes  the  purposes for  which  the  Works  are  intended,  and specifies  Key  Personel  (if  any),  the  scope,
and/or  design  and/or  other  performance, technical  and  evaluation  criteria,  for  the Works.”
Dituliskan  disana  bahwa,  dokumen Employer’s  Requirement atau  Ketentuan Pengguna Jasa menjelaskan tentang tujuan dari  pekerjaan  yang  dimaksudkan,  dan menentukan  seorang Key  Personel (jika ada),  lingkup  kerja  dan/atau  desain dan/atau  kriteria  teknis  lainya  dari pekerjaan.  Yang  artinya  dalam  FIDIC Design Build Tahun 2017 sudah mengatur adanya  seorang Key  Personel jika diperlukan  yang  menjadi  penanggung jawab  dari Requirement yang  dituliskan dalam  kontrak.  dengan  adanya  hal  ini, pihak  Pemilik  Proyek  menyediakan  satu orang  yang  bertanggung  jawab  untuk menjelaskan  maksud  dan  isi  dari Employer’s  Requirement kepada  pihak Kontraktor.  dengan  ada  nya Key  Personel seharusnya  dapat  mengurangi  bias  atau kesalahan  pada  Interpretasi  dalam memahami isi dan maksud yang dituliskan pada Employer’s Requirement.

## Over Instruction and Inspection
Faktor  penyebab  klaim Over  Instruction and Inspection merupakan faktor dominan yang  merupakan  karakteristik  utama dalam  model  kontrak  FIDIC  Design  Build. Pada  model  kontrak  FIDIC Design  Build (Yellow  Book),  Kontraktor  bertanggung jawab  pada  tahap  perancangan  dan perencanaan  saja.  Kontraktor  melakukan perancangan  dengan  dasar Basic  Design dan Site data  yang  diperoleh  dari  Pemilik Proyek  sama  seperti  pada  FIDIC EPC/ Turnkey  (Silver  Book)  dimana Kontraktor  bertanggung  jawab  dalam tahap  perancangan.  Pada  model  kontrak ini  FIDIC  Design  and  Build  masih  ada Engineer  yang  perannya  seperti  pada model kontrak FIDIC Condition of Contract
( Red Book ), sehingga masih ada keterlibatan  dari  pihak  Engineer  dan Pemilik proyek didalamnya.
Kondisi  tersebut  menyebabkan  pada  saat pelaksaan,  dari  pihak  Pemilik  Proyek masih  merasa  memiliki  wewenang  yang sama  seperti  pada  FIDIC Condition  of Contract (Red  Book),  yang  padahal  jika mengacu  dan  sudah  diatur  pada  klausula dalam  FIDIC Design  Build (Yellow  Book) tentang  pembagian  kewajiban  dari  setiap pihak yang terlibat. Dari klausula-klausula yang  dibandingkan  didapatkan  bahwa pada  FIDIC Design  Build 2017,  kapanpun Engineer menjalankan  wewenang tertentu yang  memerlukan  Persetujuan  dari  pihak Pemilik  Proyek,  maka  untuk  tujuan kontrak  persetujuan  dari  pihak  Pemilik Proyek  telah  diberikan  kepada Engineer . Maksud dari pasal ini adalah menjelaskan bahwa  kewenangan Engineer untuk menjalankan  tugas,  untuk  tujuan  sesuai dengan  kontrak,  telah  dianggap  disetujui oleh pihak Pemilik Proyek.
Pada  FIDIC  Design  Build  Tahun  1999 klausula yang dibahas, 3.1 Engineer’s Duties And  Authority,  3.3  Instruction  of  the Engineer dan 7.3 Inspection. Klausula diatas mengatur tentang kewenangan dari pihak Engineer,  instruksi  dari Engineer dan Inspection. Di Klausula 3.2 Engineer’s Duties And  Authority pada  FIDIC  Design  Build Tahun 2017, diatur bahwa ;
“….However,  whenever  the  Engineer exercise a specified authority for which the Employer’s consent is required, then (for the purpose of the Contract) such consent shall be deemed to have been given…. “ kapanpun Engineer menjalankan wewenang  tertentu  yang  memerlukan Persetujuan  dari  pihak  Pemiliki  Proyek, maka  untuk  tujuan  kontrak  persetujuan dari pihak Pemilik Proyek telah diberikan kepada Engineer .  Maksud  dari  pasal  ini
adalah  menjelaskan  bahwa  kewenangan Engineer untuk  menjalankan  tugas,  untuk tujuan  sesuai  dengan  kontrak,  telah dianggap  disetujui  oleh  pihak  Pemilik Proyek.
“….There  shall  be  no  requirement  for  the Engineer  to  obtain  the  Employer’s  consent before  the  Engineer  exercises  his/her authority under Sub-clause 3.7 [Agreement or  Determination].  The  Employer  shall  not impose  futher  constraints  on  the  Engineer authority. “
Pada bagian ini dituliskan bahwa, tidak ada keharusan  untuk  pihak Engineer untuk mendapatkan  persetujuan  dari  pihak Pemilik  Proyek  sebelum  menjalakan wewenangnya,  dan  pihak  Pemilik  Proyek tidak  dapat  memaksakan  hal  yang merupakan  kewenangan  dari  pihak Engineer . Namun Engineer pun menjalankan  wewenangnya  berdasarkan apa  yang  sudah  diatur  didalam  kontrak, karena Engineer tidak memiliki wewenang untuk  merubah  apa  yang  ada  di  dalam kontrak. hal ini dituliskan pada klausula 3.7 Agreement or Determination , yang dimana : “When carrying out his/her under this Sub - Clause,  the  Engineer  shall  act  neutrally between the parties and shall not be deemed to  act  fot  the  Employer.  Whenever  the Condition  provide  that  the  Engineer  shall proceed  under  this  Sub-Clause  to  agree  to determine  any  matter  or  Claim,  the procedure shall apply :….”
Pada  klausula  ini  diatur  bahwa  ketika Engineer menjalankan  wewenang  nya, harus  dapat  bersikap  netral  diantar  para pihak  dan  tidak  dianggap  memihak  pada Employer .  Dan  ketika Engineer akan melakukan  ketetapan  tentang  masalah atau klaim yang terjadi, di atur kembali ada beberapa procedure yag harus dilaksnakan sesuai dengan isi dari klausula ini.
Masalah yang sering terjadi adalah, ketika pelaksaan  proyek  pihak  pemilik  proyek kerap  memberikan  instruksi  secara langsung  kepada  pihak  Kontraktor  tanpa melalui Engineer .  Memang  hal  itu  wajar terjadi  mengingat  Pemilik  Proyek  pun memiliki wewenang dalam tahap pelaksanaan.  Tetapi  yang  sering  menjadi masalah,  ketika  instruksi  tersebut  tidak melalui  tahapan  diskusi  dengan Engineer dan Kontraktor, karena bisa saja instruksi tersebut tidak sesuai dengan perancangan yang  sudah  dilakukan  oleh  Kontraktor (berdasarkan Employer’s  Requirement ) sesuai dengan kontrak yang telah disetujui oleh  pihak Engineer .  karena  pada  model kontrak  Design  build  Kontrak  yang bertanggung jawab melakukan perancangan  dan  pelaksanaan  yang diketahui oleh pihak Engineer Hal ini dapat menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan  proyek  jika  banyak  pihak yang memberikan instruksi pada
Kontraktor  yang  seharusnya  Kontraktor sudah  diberikan  tanggung  jawab  pada perancangan  dan  pelaksaan  proyek dibawah  pengawasan Engineer .  Pihak Pemilik Proyek seharusnya dapat memberikan kewenangan pada Kontraktor yang diawasi oleh Engineer , pihak Pemilik proyek hanya perlu meminta pertanggung jawaban dari Kontraktor dan Engineer jika dianggap  ada  yang  tidak  sesuai  dengan requirement yang ditetapkan. Jika Engineer harus menjalankan wewenangnya berdasarkan  ketentuan  dari  pemilik proyek  dan  kontrak,  sehingga Engineer harus  dapat  bertanggung  jawab  dengan kewenangan  yang  diberikan  tersebut.  hal ini  akan  lebih  memudahkan  semua  pihak jika  dapat  mematuhi  hak  dan  kewajiban masing-masing  yang  sudah  diatur  pada model kontrak ini.
“ The Engineer may issue to the Contractor (at  any  time)  instrcutions  which  may  be necessary for the execution of the Works, all in  accordance  with  the  Contract.  The Contractor  shall  only  take  instructions  for the Engineer , or the appropriate authority to give instruction has been delegated under Sub-Clause  3.4  [Delegation  by  the Engineer]“
Pada  klausula 3.5  Instruction  of  the Engineer dituliskan  bahwa Engineer bisa memberikan  instruksi  pada  Kontraktor yang  diperlukan  untuk  menjalakan pekerjaan  sesuai  dengan  yang  tertulis dalam  kontrak.  dan  Kontraktor  hanya dapat  menerima  instruksi  dari  pihak Engineer atau  pihak  yang  telah  di delegasikan oleh pihak Engineer . Selanjutnya pada klausula 13.3.1 [ Variation by Instruction ].
“…If an Instruction states that it continuous a Varitaion, Sub-Clause 13.3.1 [Variation by Instruction] shall apply If  not  stated, and  the  Contractor  considers that the instruction ;
(a)constitutes a Variation (or Involves work that  is  already  part  of  an  existing Variation);or (b)does not comply with applicable Laws or will  reduce  the  safety  of  the  Works  or  is technically impossible…”
Pada  klausula  ini  juga  menjelaskan,  jika instruksi  yang  diberikan  berlanjut  pada Variation, maka Kontraktor harus mengajukan  klausla 13.3.1 [ Variation  by Instruction ]. Jika tidak, Kontraktor menganggap itu sebuah variasi atau tidak dapat  memenuhi  regulasi  yang  berlaku atau mengurangi faktor keselamatan kerja atau  juga  instruksi  tersebut  tidak  dapat dilaksanakan secara teknik.
“..The  Contractor  shall  immediately,  and before commencing any work related to the instruction,  give  a  Notice  to  the  Engineer
with  reasons.  If  the  Engineer  does  not respond  with  7  days  after  receiving  this Notice, by giving a Notice
confirming,reversing  or  varying  the instruction, the Engineer shall be deemed to have revoked the instruction. Otherwise the Contractor shall comply with and be bound by the terms of the Engineer’s response.“
Setelah menerima perubahan dari Engineer ,  jika  instruksi  tersebut  dianggap tidak dapat dilaksanakan atau tidak sesuai dengan  regulasi,  maka  Kontraktor  harus segera  memberikan  pemberitahuan  pada pihak Engineer dengan  penjelasan  yang berhubungan  dengan  ketidaksesuaian tersebut.  Dan  jika  dalam  7  hari Engineer tidak memberikan balasan setelah menerima pemberitahuan dari Kontraktor, maka  Engineer  dianggap  telah  mencabut instruksi  perubahan  tersebut.  Dengan ditentukannya  tenggat  waktu  tersebut, dapat  mengurangi  permasalahan  yang terjadi  ketika  Instruksi  perubahan  yang diberikan  oleh Engineer dianggap  tidak dapat  dilaksankan  oleh  pihak  Kontraktor terkait  dengan  2  perihal  yang  sudah dituliskan pada klausula tersebut.

## Exceptional Event
Hal  utama  yang  menjadikan  perbedaan pada  FIDIC Design  Build Tahun  1999 dengan  FIDIC Design  Build Tahun  2017 adalah  perubahan  pada  klausula Force Majuere yang  diganti  namanya  dengan Exceptional Event . Ini sehubungan dengan isi Perpers No.4 tahun 2015 yang mengatur tentang Force Majuere . Pada Pasal 91 ayat
3 dituliskan bahwa, ketentuan pada Force Majuere atau  Keadaan  Kahar  harus dikeluarkan  oleh  pihak/instansi  yang berwenang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundangan. Yang artinya yang dapat  menyatakan  keadaan  kahar  pada suatu lokasi harus lah dari pihak/instansi
pemerintah  setempat,  dimana  hal  itu memerlukan  suatu  proses  birokrasi  yang tidak  mudah.  Hal  ini  menjadikan  dasar dalam  perubahan  kata  yang  digunakan dalam  klausula  FIDIC  Design  Build  Tahun 2017.  Untuk  isi  dan  substansi  dari  kedua klausula sama untuk kedua model kontrak FIDIC Design Build, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Kesimpulan
Berdasarkan  temuan  dan  analisis  yang dilakukan  dalam  penelitian  ini,  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
1. Faktor  dominan  penyebab  klaim  pada FIDIC Design Build Tahun 1999, adalah : 1} Faktor Inadequate Site Investigation
; 2) Faktor Differences in Interpretation ; dan  3;Faktor Over  Instruction  and Inspection
2. Faktor-faktor dominan yang di antaranya Inadquate Site Investigation, Differences  in  Interpretation dan Over Instruction  and  Inspection dicari klausula mana yang berhubungan atau mengatur tentang faktor tersebut. Dari klausula-klausula  yang  didapat  lalu dibandingkan  antara  isi  dari  klausula pada FIDIC Design build 1999 dan FIDIC Design  build tahun  2017.  Dari  hasil analisis  kualitatif  yang  dilakukan didapatkan bahwa faktor-faktor dominan pada FIDIC Design build tahun 1999  sudah  diatur  secara  lebih  rinci pada  FIDIC Design  build tahun  2017. Untuk  itu  dapat  di  simpulkan  bahwa berdasarkan Faktor dominan penyebab klaim yang didapatkan pada FIDIC Design  Build tahun  1999, beberapa  sumber  masalah  yang menyebabkan  klaim  tersebut  sudah tercakup dalam klausula-klausula yang diatur dalam FIDIC Design Build Tahun 2017.
3. Pada  FIDIC  Design  Build  Tahun  2017, klausula yang mengatur tentang Force majeure pada FIDIC Design Build Tahun 1999 diubah nama menjadi Exceptional Event. Menurut  regulasi  pemerintah yang  berlaku  di  Indonesia,  kondisi Force  majeure diatur  pada Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Pasal 91 ayat  3,  yang  menyatakan  bahwa kondisi  keadaan  kahar  atau Force
Majuere hanya Kahar yang dikeluarkan oleh  pihak/instansi  yang  berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  sering menjadi masalah ketika di proyek yang dilaksanakan  menghadapi  kondisi seperti  yang  diluar  dari  perkiraan setiap  pihak,  kondisi  tersebut  tidak dapat  dikatakan  keadaan  kahar  atau Force  Majuere jika  tidak  disertai dengan  surat  yang  diterbitkan  oleh pemerintah daerah. Atas dasar itu pada FIDIC Design  Build tahu  2017  untuk kondisi  yang  seperti  dimaksudkan tersebut di masukan ke dalam klausula Exceptional  Event yang  dimana  isinya sama  dengan  klausula Force  Majuere pada  FIDIC Design  Build tahun  1999, hanya  saja  dengan  perubahan  nama yang dilakukan keadaan tersebut tidak memerlukan  legitimasi  dari  instansi pemerintah  terkait  dengan  kondisi tersebut.  Karena  yang  diatur  dalam regulasi jika keadaan itu dikategorikan sebagai Force  Majuere atau  keadaan kahar.

## Daftar Pustaka
A.D,  Austen  dan  R.H.  Neale.  1991.
Manajemen Proyek Konstruksi. Jakarta : PPM Arditi  D.  and  Patel  BK.  (1989),  Impact Analsysis Of Owner-Directed
Acceleration,  Journal  of  Construction
Engineering  and  Management  ASCE Vol 115, no.1, pp.144-157 Dipohusodo,  Istimawan.1996.  Manajemen Proyek & Konstruksi.Kanisius.
Jogjakarta.
Ervianto,  I.W.  (2005).  Manajemen  Proyek Konstruksi  Edisi  Revisi.  Yogyakarta. Andi.
Ervianto,  W.I.,  2004,  Manajemen  Proyek Konstruksi edisi revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta Garner,  Brian  A.  1999. Black’s Law Dictionary , Seventh  Edition ,  dalam Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014. Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract . Bandung: Logoz Publishing.
Gulo,  W.  2002. Metodologi  Penelitian . Jakarta:Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Hansen,  Seng.  2015 Manajemen  Kontrak
Konstruksi  Pedoman  Praktirs  dalam mengelola Proyek Konstruksi,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hansen,  Seng.  2018. Manajemen  Kontrak
Konstruksi:  Pedoman  Praktis  dalam
Mengelola Proyek Konstruksi . Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
Hardjomuljadi,  Sarwono  et.al.  2006.
Strategi Klaim Konstruksi Berdasarkan FIDIC  Conditions  of  Contract .  Pola Grade: Jakarta.
Hardjomuljadi,  Sarwono. 2010. “ The Main Causal  Factors  of  Construction  Claims Under  FIDIC  Contract  in  Indonesia ”. Presented  at  FIDIC-JICA,  Internatinal Construction  Management  Training, Jakarta 26-29 July 2010.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2011.  “ Chance and  Desire,  the  Root  of  Construction Claims ”. Jurnal Konstruksia, Vol. 2 No.
2, Jakarta.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2012.  “ The Importance  of  Interpretation  on  Red
Flag Clauses to fulfil parties’ obligations effectively ”.  FIDIC,  Conference,  June 25-26, Brussels, Belgium.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2013.  “ The
Development of FIDIC General
Conditions of Contract fot Construction and the History of its Red Flag Clauses ”. 5th FIDIC Asia- Pasific Contract User’s Conference,  FIDIC-Informa,  June  10- 12, Kuala Lumpur, Malaysia.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014.  “ Factor Analysis  on  Causal  of  Construction Claims  and  Disputes  in  Indonesia ”.
International  Journal  of  Applied
Engineering Research Vol. 10 No. 9. Hardjomuljadi,
Sarwono. 2014. “ Permasalahan  Klaim  Konstruksi  di Proyek  Institusi  Pemerintah ”.  Seminar Konstruksi  Indonesia,  6  November 2014.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2014. Buku Kesatu: Pengantar Kontrak Konstruksi FIDIC Conditions of Contract . Bandung: Logoz Publishing.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2015. Buku Kedua:  Manajemen  Klaim  Konstruksi FIDIC Conditions of Contract . Bandung:
Logoz Publishing.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2015. Buku Kedua:  Manajemen  Klaim  Konstruksi FIDIC Conditions of Contract . Bandung:
Logoz Publishing.
Hardjomuljadi,  Sarwono.  2016. Buku Ketiga: Alternatif Penyelesaian Sengketa  Konstruksi  di  Indonesia .
Bandung:  Logoz  Publishing.  Jakarta, 1995
Maritz,  Marthinus  J  and  Putliz,  Uwe.
Standard form Construction Contracts; Why  They  Need  For  Regular  Charge?
Departmen of Construction
Economics.  University  of  Pretoria,
2014.
Nazarkhan, Yasin. 2003. Mengenal Klaim & Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi, PT.
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Nazarkhan, Yasin. 2014. “Kontrak Konstruksi  di  Indonesia”.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. Nisfiannoor, Muhammad. (2009). Pendekatan  Statistika  Modern  Untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika
Pardieck,  A.M.1997. Virtuous  Ways  and Beautiful  Costums:  The  Role  of Alternative Dispute Resolution in Japan.
Tokyo, Japan.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  1999.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  18  tahun  1999  tentang  Jasa
Konstruksi. Pemerintah  Repuplik  Indonesia.  2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  36  tahun  2005 tentang Bangunan Gedung.
Pemerintah  Repuplik  Indonesia.  2015. Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun 2015  Indonesia  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Santoso,  S.  (2014).  SPSS20  Pengolahan
Data Statistik di Era Informasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia
Shadid,  Mosab  Sael  Rushdi.  2015.
“ Construction  Claim  Management  in United  Arab  Emirates  Construction Industry ”.  Eastern  Mediterranean University: Gazimaguza, North Cyprus. Soeharto I, (1995), Manajemen proyek dari konseptual sampai operasional, Penerbit Erlangga, Jakarta Soeharto,  Iman. Manajemen  Proyek  Dari Konseptual Sampai Operasional. Erlangga Subekti,  R.  2001,  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  Buku  III,  Pradjna
Paramitha, Jakarta.

## Sugiyono.  2007  “Metode  Penelitian
Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D”.  Bandung:
Alfabeta. Sugiyono.
2007. Metode Penelitian Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Supranto.  2004. Analisis  Multivariat  Arti dan Interpretasi . Jakarta: Rineka Cipta.
Suryanto. 1988. Metode Statistika
Multivariat .  Jakarta: Departemen Pendidikan     dan Kebudayaan. Umam,  Khotibul.  2010  : Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Yogyakarta. Pustaka
Yustisia.
Yin, Robert K. 1994. “Case Study Research , Design,  and  Method  Second  Edition”. New Delhi: SAGE Publication.