Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Analisis Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan Perbankan Dalam Kerugian Yang Dialami Oleh Nasabah
1 Tryas Noor Lazuard, 2 Widya Olyvia Purba Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Korespondensi: tryas.noor@ui.ac.id , widya.olyvia@ui.ac.id
Abstract. The accountability of the Board of Directors in a company often becomes a question mark in the community, especially in banking companies where the bank itself has become part of the daily needs of the people in Indonesia. The responsibility of the board of directors can be in the form of legal liability, both criminal and civil. However, there are other alternatives that can be used in solving the problem of bank customer losses, namely through deliberation

## Keywords: Board of Directors, Banking Company, Accountability
Abstrak. Pertanggungjawaban  Direksi  dalam  suatu  perusahaan  kerap  menjadi  tanda  tanya  di tengah  masyarakat  terutama  dalam  perusahaan  perbankan  yang  dimana  bank  sendiri  sudah  menjadi bagian  dari  kebutuhan  sehari-hari  masyarakat  di  Indonesia.  Pertanggungjawaban  direksi  dapat  berupa pertanggungjawaban  secara  hukum  baik  pidana  maupun  perdata  namun  adapula  alternative  lain  yang dapat  digunakan  dalam  penyelesaian  masalah  kerugian  nasabah  perbankan  yaitu  dengan permusyawaratan.
Kata Kunci: Direksi, Perusahaan Perbankan, Pertanggungjawaban

## PENDAHULUAN
Setiap negara harus
tetap mempertahankan  segi  perekonomiannya  agar pertumbuhan  serta  perkembangan  ekonomi negara tersebut tetap terjaga dan negara tersebut tetap  hidup.  Pertumbuhan  dan  perkembangan ekonomi pada suatu negara membawa pengaruh besar  bagi  kesejahteraan  masyarakatnya.  Oleh karena itu, demi mempertahankan dan menjaga pembangunan  ekonomi  nasional  pada  suatu negara  dibutuhkan  pemasukan  baik  dari  dalam negeri  maupun  negara-negara  lain  untuk menjaga  sumber  daya  pada  suatu  negara  tetap ada  dan  menjaga  negara  agar  tetap  hidup  dan berkembang. Industri perbankan telah mengalami  perubahan  besar  dalam  beberapa tahun  terakhir.  Industri  ini  menjadi  lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank  memiliki  fleksibilitas  pada  layanan  yang mereka  tawarkan,  lokasi  tempat  mereka beroperasi,  dan  tarif  yang  mereka  bayar  untuk simpanan  deposan.  Dalam  Undang-Undang  RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1
ayat  2),  menyebutkan  bahwa  bank  adalah sebuah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lain dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup orang  banyak.  Lembaga  keuangan  tersebut adalah  bank.  Pendirian  bank  sendiri  bertujuan untuk  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan  taraf kehidupan  masyarakat.  Dana  yang  dibutuhkan bank  tersebut  dapat  dihasilkan  dari  dana  bank itu  sendiri  (dana  intern)  dan  dana  dari  pihak ketiga  (dana  ekstern).  Sumber  dana  yang berasal  dari  bank  itu  sendiri  dapat  berupa setoran  modal/penjualan  saham,  pemupukan cadangan,  laba  yang  ditahan,  dan  lain-lain. Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  bank adalah  sebuah  lembaga  intermediasi  keuangan umumnya  didirikan  dengan  kewenangan  untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
dan  menerbitkan  promes  atau  yang  dikenal sebagai  banknote,  bank  juga  menerima  kredit, menerima  simpanan  dari  masyarakat  dalam bentuk  giro,  deposito  berjangka  dan  tabungan, yang kemudian dikelola dengan cara menyalurkannya  dalam  bentuk  investasi  dan kredit  kepada  badan  usaha,  swasta,  atau pemerintah.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan, upaya pengawasan  terhadap  perusahaan  pada  sektor keuangan  dapat  diwujudkan  dengan  adanya implementasi  praktik  tata  kelola  perusahaan atau Good  Corporate  Governance (GCG).
Pengawasan  GCG  yang  diterapkan  pada perusahaan  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja  perusahaan  baik  secara  finansial maupun operasional. Perusahaan yang melaksanakan  GCG  akan  memberikan  dampak yang positif bagi perusahaan salah satunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang  saham  melalui  menaikkan  nilai perusahaan  di  mata  investor.  GCG  juga  dapat mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan yang  lebih  murah  menurut Forum  Corporate Governance  in  Indonesia (FCGI).  GCG  juga mendorong semua faktor internal dan eksternal dalam  perusahaan  agar  lebih  baik  dalam menjalankan  manajemennya.  GCG  juga  kunci sukses perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan tetap bertahan dan bertumbuh.

## METODE PENELITIAN
Penyusunan metode penelitian ini didasarkan pada metode penelitian dan penulisan  hukum.  Dalam  penelitian  ini  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian hukum  normatif  (legal  research).  Untuk  bahan hukum  penulis  menggunakan  tiga  jenis  bahan hukum,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tingkat tersier.  Hasil  wawancara  dengan  narasumber dan informan turut mendukung penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan serta jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder
yang  berupa  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder sebagai berikut:
a) Data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh dari penelitian
kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventarisasi seluruh  peraturan  dan  data  yang  memiliki keterkaitan dengan obyek penulisan penelitian ini.
b) Sumber bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait. Selain  itu  Penulis  juga  melakukan  studi terhadap  Putusan-Putusan  Pengadilan,  baik itu  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi, Mahkamah  Agung,  termasuk  juga  Putusan Mahkamah Konstitusi.
c) Sumber  bahan  hukum  sekunder  diperoleh melalui  studi  pustaka  terhadap  berbagai karya  ilmiah  dan  pendapat  sarjana  yang terdapat  dalam  buku-buku  atau  literatur terkait pembahasan dalam penelitian, artikel-artikel  baik  dalam  media  cetak maupun  yang  diperoleh  dengan  cara pengaksesan internet.

## PEMBAHASAN
Perseroan  Terbatas  sebagai  subyek hukum  merupakan  orang  buatan  ( artificial person )  karena  itu  tidak  dapat  melakukan tindakan  sendiri,  oleh  sebab  itu  harus  diwakili seseorang atau organ yang bertindak untuk dan atas  nama  perseroan  terbatas.  Organ  tersebut adalah direksi yang akan melakukan pengurusan  terhadap  perseroan  terbatas  karena itu akan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan. Direksi adalah organ yang mewakili perseroan selaku subyek hukum yang mandiri  ( persona  standi  judicio ).  Perseroan terbatas dipandang sebagai subyek hukum yang mandiri  dilepaskan  dari  manusia-manusia  yang terkandung  di  dalamnya  ( separate  legal personality ).  Berdasarkan  Pasal  1  angka  (5) Undang-  Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT)
menyebutkan  bahwa  pengertian  Direksi  dalam Perseroan  Terbatas  (Perseroan)  adalah  organ Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan  anggaran  dasar.  Kewenangan  untuk mewakili  tersebut  adalah  untuk  dan  atas  nama perseroan, bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili  perseroan.  Jika  perseroan  pailit  dan diakibatkan  karena  kelalaian  atau  kesalahan Direksi  dan  kekayaan  perseroan  tidak  cukup untuk  menutup  kerugian  akibat  kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut.  Dapat  dikatakan  hanya  Direksi  yang dapat  diminta  atau  digugat  secara  tanggung jawab  pribadi  apabila  terbukti  melakukan kesalahan  atau  kelalaian  yang  menimbulkan kerugian  bagi  perseroan  berdasarkan  Pasal  97 Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Namun  jika  dipelajari  secara  seksama, maka  diantara  sekian  banyak  perubahan  yang diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  40  tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  terdapat pokok-pokok  perbedaan  yang  layak  untuk dicermati, yaitu tanggung jawab perseroan tidak hanya  pada  Direksi  saja,  melainkan  sampai dengan  Komisaris.  Komisaris  pada  umumnya bertugas  untuk  mengawasi  kebijaksanaan Direksi  dalam  mengurus  perseroan  serta memberikan  nasihat-nasihat  kepada  Direksi, demikian  menurut  pasal  108  Undang-Undang nomor  40  tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas. Tugas pengawasan itu bisa merupakan  bentuk  pengawasan  preventif  atau represif. Pengawasan preventif adalah melakukan tindakan dengan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan  dari  Direksi  yang  harus  dimintakan persetujuan  Komisaris,  apakah  hal  itu  sudah dilaksanakan  atau  belum.  Dalam  hal  ini Komisaris harus selalu mengawasinya.
Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif  ialah  pengawasan  yang  dimaksudkan untuk  menguji  perbuatan  Direksi,  apakah semua  perbuatan  yang  dilakukan  itu  tidak menimbulkan  kerugian  bagi  perseroan  dan
tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan anggaran  dasar.  Pada  Pasal  114  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perserosan  Terbatas  memberikan  kewajiban pada  Komisaris  agar  dengan  itikad  baik  dan penuh  tanggung  jawab  menjalankan  tugas untuk  kepentingan  dan  usaha  perseroan. Bahkan  Undang-Undang  nomor  40  tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  memungkinkan Direksi  ataupun  Komisaris  untuk  digugat  ke pengadilan oleh pemegang saham, bila keduanya  terbukti  melakukan  kesalahan  atau kelalaian  yang  menimbulkan  kerugian  bagi perseroan.
Organ  Perseroan  Terbatas  menurut Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2007  terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan  komisaris.  Ketiga  organ  perseroan  di atas  mempunyai  hak  absolut  dan  hak  relatif. Hak  absolut  adalah  hak  yang  memberi kewenangan  bagi  pemiliknya  untuk  berbuat sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Sedangkan hak  relatif  adalah  kewenangan  menuntut pemegang  hak  terhadap  orang  tertentu  yang terlibat  dalam  hubungan  hukum  tertentu, misalnya  antara  kreditur  dan  debitur  dalam perjanjian  kredit.  Dalam  hal  ini,  khusus  untuk direksi,  sesuai  pendapat  M.  Yahya  Harahap dikategorikan  2  (dua)  macam  kewajiban,  yaitu kewajiban  administratif  dan  kewajiban  juridis. Kedua kewajiban ini semestinya dipahami oleh direksi  agar  dapat  melakukan  tugas-tugasnya dengan baik. Direksi sebagai organ kepercayaan  Perseroan  wajib  menjalankan tugas  pengurusan  Perseroan  dengan  berpegang teguh  pada  kepercayaan  yang  diterimanya ( fiduciary  duty ). Fiduciary  duty artinya  suatu keadaan  dimana  sesorang  bertindak  untuk  dan atas  nama  pihak  lain  dalam  suatu  urusan  yang timbul  karena  hubungan  kepercayaan.  Dengan demikian  seseorang  dikatakan  mempunyai fiduciary  duty manakala  dia  dipercayakan berbuat  sesuatu  untuk  kepentingan  orang  lain utau  untuk  kepentingan  pihak  ketiga.  Direksi dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara pribadi,  jika  terbukti  melanggar  prinsip fiduciary duty dalam menjalankan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kepengurusan  Perseroan  yang  mengakibatkan kerugian  terhadap  Perseroan.  Seringkali  suatu keputusan  yang  diambil  oleh  Direksi  dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan. Baik itu disebabkan oleh Perseroan itu sendiri, atau juga bisa  disebabkan  dari  tindakan  pihak  lawan. Pertanggungjawaban  anggota  Direksi  tidak terbatas hanya pada pertanggungjawaban perdata namun apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan  pidana  seperti  tindak  korupsi  maka anggota  Direksi  dapat  dipertanggungjawabkan secara pidana.
Kewenangan  Direksi  itu  tidak  terbatas dan tidak bersyarat, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, anggaran dasar  Perseroan,  keputusan  RUPS  serta peraturan  perundangan  lain  yang  berlaku. Tanggung  jawab  Direksi  pada  dasarnya dilandasi  oleh  2  (dua)  prinsip  yang  penting, yaitu  prinsip  yang  lahir  karena  tugas  dan kedudukan  yang  dipercayakan  kepadanya  oleh Perseroan  dan  prinsip  yang  merujuk  kepada kemampuan serta kehatihatian tindakan Direksi.  Kedua  prinsip  ini  menuntut  Direksi untuk  bertindak  secara  hati-hati  dan  disertai dengan itikad baik, semata-mata untuk kepentingan  dan  usaha  Perseroan,  kewajiban tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  85  ayat  (1) UUPT.  Adanya  ketergantungan  Perseroan kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan oleh Undang-undang untuk melakukan pengurusan jalannya Perseroan, dan Perseroan adalah sebab bagi keberadaan ( raison d’etre )  Direksi,  karena  apabila  tidak  ada Perseroan,  maka juga  tidak  ada  Direksi. Badan hukum  adalah  suatu  realitas  sesungguhnya, sama  seperti  sifat  manusia  dalam  pergaulan hukum. Teori ini pada dasarnya menggambarkan  badan  hukum  sebagai  sesuatu yang  tidak  berbeda  sebagai  subyek  hukum. Teori  ini  diseut  dengan Theory  Organ . Perseroan  merupakan  “ separate  legal  entity ” dari  pemegang  saham.  Harta  pemegang  saham terpisah  dengan  harta  kekayaan  perseroan, demikian  pula  sebaliknya.  Ketika  perseroan sudah  menjadi  badan  hukum,  maka  pengadilan biasanya  tidak  akan  memeriksa  siapa  di  balik
perseroan,  atau  siapa  yang  mendirikan  atau mengontrol  perseroan.  Konsep  pemisahan antara  perseroan  dengn  pendiri  atau  pemegang saham  perseroan  menghasilkan  akibat  hukum terbatasnya  tanggung  jawab  pemegang  saham. Anggaran  Dasar  dapat  memuat  pembatasan- pembatasan  tertentu  yang  mengikat  Direksi. Merupakan  hal  yang  lazim  Anggaran  Dasar mengatur  bahwa  perbuatan-perbuatan  hukum tertentu  dari  Perseroan  hanya  boleh  dilakukan oleh  Direksi  setelah  mendapat  persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris. Dewan Komisaris  tidak  mempunyai  peran  dan  fungsi eksekutif, sekalipun Anggaran Dasar menentukan bahwa
perbuatan-perbuatan Direksi tertentu memerlukan persetujuan Dewan Komisaris namun persetujuan dimaksud bukan  pemberian  kuasa  dan  bukan  pula perbuatan pengurusan. Apabila Direksi melanggar  ketentuan  UUPT  atau  Anggaran Dasar  yang  mewajibkan  Direksi  mendapatkan persetujuan  terlebih  dahulu  dari  RUPS  atau Dewan Komisaris maka harus dibedakan antara akibat ke dalam ( interne werking ) dan akibat ke luar  ( externe  werking )  perbuatan  hukum  yang dilakukan  Direksi  tersebut.  Berkenaan  dengan akibat  ke  luar,  UUPT  mengenal  asas  hukum bahwa  pihak  ketiga  yang  beritikad  baik  harus dilindungi.  Setiap  anggota  Direksi  secara tanggung  renteng  atas  akibat  kepailitan Perseroan  yang  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian  Direksi  sebagaimana  dinyatakan dalam  Pasal  104  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUPT adalah  konsekuensi  logis  dan  wajar  dari  tugas pengurusan  Perseroan  yang  oleh  undang- undang  dipercayakan  kepada  Direksi  sehingga melahirkan fiduciary responsibility pada Direksi.  Oleh  karena  itu  tidak  salah  apabila dikatakan  bahwa  antara  Perseroan  dan  Direksi terdapat  hubungan  fidusia  atau  kepercayaan ( fiduciary relationship ) yang melahirkan fiduciary duty bagi Direksi yaitu duty of loyalty and  good  faith  dan  duty  of  care,  skill  and diligence .
Ditegaskan dalam UUPT Pasal 97 ayat (2)  dan  ayat  (3),  Direksi  hanya  dapat  di pertanggung  jawabkan  atas  kerugian  Perseroan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
apabila  kerugian  tersebut  disebabkan  oleh kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  karena  tidak menjalankan  tugasnya  dengan  itikad  baik  dan penuh  tanggung  jawab.  Direksi  tetap  bebas untuk  tidak  melakukan  perbuatan  hukum  yang bersangkutan bahkan Direksi wajib mengurungkan  rencananya  bilamana  perbuatan tersebut  dapat  merugikan  Perseroan.  Setiap kegagalan atau kerugian yang dialami perusahaan  dapat  ditelusuri  dari  keputusan Direksi  sebagai  pengemban fiduciary  duty .
Keputusan  Direksi  dipandang  dari  dua  aspek yaitu aspek integritas yang disebut dengan duty of  loyalty  dan  aspek  teknis  administratif  yang dikonseptualisasikan  sebagai duty  of care yang berujung pada pemenuhan kepentingan pemegang  saham.  Kebanyakan  negara-negara penganut common  law memandang business judgement rule sebagai bagian dari duty of care, skill and diligence . Doktrin business judgement rule dapat  memberikan  imunitas  bagi  Direksi apabila  keputusannya  salah  dan  menimbulkan kerugian. Namun demikian, business judgement rule tidak  dapat  dipakai  Direksi  untuk  lepas dari  tanggung  jawab  atas  kerugian  perusahaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kegagalannya  memenuhi  prinsip business judgement rule . Kesalahan atau kelalaian dalam penerapan doktrin business judgement rule juga dapat menjadi preseden buruk dan berpengaruh pada iklim investasi, karena investor dan pelaku ekonomi  pada  umumnya  menggunakan  bentuk perusahaan  Perseroan  Terbatas  sebagai  bentuk usaha  di  Indonesia,  juga  dapat  merugikan anggota  Direksi  secara  pribadi,  para  pemegang saham,  anggota  Dewan  Komisaris  dan  pihak ketiga yang beritikad baik.

## KESIMPULAN
Wewenang  Direksi  tidak  terbatas  dan tidak  bersyarat,  sepanjang  tidak  bertentangan dengan Undang-undang, anggaran dasar Perseroan,  keputusan  RUPS  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  berlaku. Direksi  dapat  dimintai  pertanggungjawaban secara  pribadi  apabila  terbukti  melanggar  asas fidusia  dalam  pengurusan  Perseroan  yang
mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Seringkali keputusan yang diambil oleh Direksi dapat merugikan perusahaan. Baik itu disebabkan  oleh  Perseroan  sendiri  atau  bisa juga karena ulah pihak lawan.
Direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  kerugian  Perseroan jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan  atau  kelalaian  Direksi  karena  tidak melaksanakan tugasnya  dengan  itikad  baik  dan penuh  tanggung  jawab.  Tanggung  jawab Direksi  tidak  terbatas  pada  tanggung  jawab perdata,  tetapi  jika  dapat  dibuktikan  adanya kejahatan-kejahatan  pidana  seperti  korupsi maka  direksi  dapat  dituntut  secara  pidana. Wewenang  Direksi  tidak  terbatas  dan  tidak bersyarat, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang,  anggaran  dasar  Perseroan, keputusan  RUPS  dan  peraturan  perundang- undangan lainnya yang berlaku.
Meskipun dilihat  dari kacamata hukum, Direksi  yang  bersangkutan  dapat  dimintakan pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun  perdata  sesuai  dengan  peraturan Undang-Undang  yang  berlaku    berdasatkan kelalaian  yang  dilakukan  oleh  direksi  yang bersangkutan.  Menginat  pentingnya  citra  dan meninjau  tingkat  kerugian  yang  akan  timbul dan  jelas  berdampak  pada  perusahaan  dan sejajaran  petingginya  dalam  hal  penyelesaian pertanggungjawaban direksi perusahaan apabila direksi  dari  perusahaan  tersebut  dimintakan pertanggungjawaban secara hukum terlebih lagi dalam rana pidana maka adapun hal yang dapat dilakukan  oleh  perusahaan  adalah  dengan penyelesaian  masalah  dalam  hal  ini  kerugian nasabah perbankan dengan cara permusyawaratan  yang  umumnya  dilakukan dengan melaksanakan mediasi dan/atau negosiasi  antara  pihak  perusahaan  perbankan yang  dalam  hal  ini  termasuk  Direksi  yang bersangkutan  dengan  pihak  nasabah  yang dirugikan.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  kami  berikan selaku para penulis dalam hal pertanggungjawaban direksi dalam hal kerugan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
nasabah  adalah  pentingnya  itikad  baik  dari perusahaan  perbankan  untuk  menyelesaikan masalah dengan nasabah yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Sulaiman, 2007, Aspek Hukum Kerugian PT BUMN (Persero) Terkait Unsur Tindak Pidana Korupsi Merugikan  Keuangan  Negara , Tesis , Jakarta: Universitas Indonesia.
Andi  Nova  Bukit,  2019, Pertanggungjawaban Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang Dirugikan Dalam Pembobolan
Rekening  Nasabah  (Studi  Di  Pt.  Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang
Medan  Gatot  Subroto) ,  Jurnal  Ius Constituendum Volume 4 Nomor.
Arifianto  Ibrahim,  2013, Tanggung  Jawab Direksi PERSERO Dalam Hal Terjadi Kerugian  (Studi  Kasus  Pada  Sewa Menyewa PT.Merpati Nusantara
Airlines  dengan  Thirdstone  Aircraft Leasing  Group) , Tesis ,  Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Budiarto,  Agus,  2009, Kedudukan  Hukum  & Tanggung  Jawab  Pendiri  Perseroan Terbatas , Bogor: Gahlia Indonesia.
Ferdinan  Agustinus,  2013, Tanggung  Jawab Pribadi  Anggota  Direksi  Perseroan Terbatas  Menurut  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  (Tinjauan  Yuridis Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor  :  3754  K/Pdt/2001) , Tesis ,
Depok: Universitas Indonesia.
Harahap,  Yahya,  2009, Hukum  Perseroan Terbatas Jakarta: Sinar Grafika.
Harris,  Freddy,  dan  Teddy  Anggoro,  2010, Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi , Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Liyandri R. Tarigan, Chatarina Yekti Prawihatmi,  2017, Peran  Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan
Perbankan  Yang  Terdaftar  Di  Bursa
Efek  Indonesia ,  Jurnal  Riset  Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No. 2.
Mayson,  Stephen  W.,  Derek  French,  &
Christopher  L  Ryan,  1996, Company Law London: Blackstone Press Limited, 1996. Mertokusumo, Sudikno, 1986, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) , Yogyakarta: Liberty. Monica Caecilia Darmawan, 2019,
Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang Saham  Minoritas  yang  Dirugikan Akibat  Direksi  Melakukan  Kesalahan atau  Kelalaian ,  Jurnal  Jurist-diction
Vol 2 No. 3. Rika Silviana, 2004, Tinjauan Yuridis
Tanggung  Jawab  Direksi  Perusahaan Public  Terhadap  Pelanggaran  Prinsip Keterbukaan  Informasi  Di  Pasar Modal , Tesis ,  Depok:  Universitas Indonesia.
Rudhi  Prasetya,  1987, Kedudukan,  Peran  dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas, Makalah , (makalah  disampaikan  pada  Seminar Hukum Dagang, diselenggarakan Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional), Jakarta. Shasha Adisa Putrianti, 2015, Pertanggungjawaban  Anggota  Direksi
Bumn (PT Persero) Dalam Penerapan Prinsip  Kehati-Hatian  Di  Dalam Pengambilan  Keputusan  Yang  Dapat Berdampak  Kerugian  Bagi  Perseroan (Studi  Putusan  Mahkamah  Agung
Nomor 2470k/Pid/2006) , Tesis ,
Jakarta: Universitas Indonesia.
Sri  Dewi  M.  Tambunan,  2009, Dilema Tanggung  Jawab  Direksi  PT.  BUMN Atas  Kerugian  Perusahaan , Tesis , Depok: Universitas Indonesia. Sulaiman, Aiman Nariman M., 2001, Director's Duties  and  Corporate  Governance ,
Kuala  Lumpur:  Sweet  &  Maxwell Asia.
Sumarto,  2005, Tanggung  jawab  pribadi direksi  perseroan  terbatas  sebelum
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pendaftaran dan pengumuman menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas , Tesis ,  Jakarta:  Universitas Indonesia. Tiffany  Valencya,  2014, Tanggung  Jawab Direksi  Perseroan  Terbatas  Yang Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  152pk/Pid.Sus/2010), Tesis , Jakarta: Universitas Indonesia. Wicaksono,  Frans  Satro,  2009, Tanggung
Jawab  Pemegang  Saham,  Direksi  &
Komisaris  Perseroan  Terbatas  (PT) , Jakarta: Trasmedia Pustaka. Yuherman,  2004, Pembatasan  dan  Tanggung
Jawab  Direksi  Dalam  Kepailitan
Perseroan  Terbatas , Tesis ,  Jakarta: Universitas Indonesia.