TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Juli 2024 : TheJournalish Hal. 167-175

## KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PARIWISATA PANTAI PARANGTRITIS
Monika 1 , Adji Suradji Muhammad 2
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Email Korespondensi: 1 085246ikha@gmail.com
Abstrak  : Penertiban  pariwisata  di  pantai  Parangtritis  merupakan  suatu  bentuk  dalam  melastarikan  alam, budaya,  lingkungan  dan  juga  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  maka  permasalahan yang  diangkat  dalam  penelitan  ini  adalah  sejauh  mana  kolaborasi (collaborative) anatara  pemerintah  dan masyarakat  dalam  proses  penertiban  pariwisata  di  pantai  Parangtritis.  Metode  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  untuk  menemukan  makna  dari  penemuan  di  lapangan,  sedangkan  teknik  pengumpulan  data meliputi  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Fokus  penelitian  ini  berdasarkan  pada  teori Ansel,  dkk yang melihat  bagaimana  kolaborasi  pemerintah  dapat  terbagi  menjadi  3  proses  yaitu  (1)  partisipasi  pemangku kepentingan, (2) ada kondisi kesetaraan kekuasaan, dan (3) ada aktor berkompeten.
Kata kunci: Kolaborasi Pemerintahan, Pengelolaan, Pariwisata
Abstract: Controlling tourism on Parangtritis Beach is a way of preserving nature, culture, and the environment and can also increase community participation. Therefore, the problem raised in this research is the extent of collaboration between the government and the community in the process of controlling tourism on Parangtritis Beach. This research method uses qualitative methods to find the meaning of findings in the field, while data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The focus of this research is based on the theory of Ansel et al., which sees how government collaboration can be divided into three processes: (1) stakeholder participation, (2) conditions of equality of power, and (3) competent actors.

## Keywords: Collaboration in Government, Management, Tourism
Article History : Received; Revised; Accepted 3 July 2024

## PENDAHULUAN
Pariwista merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dan dengan  menikmati  pemandangan  yang  luar  biasa  disuguhkan  objek  wisata.  UndangUndang  No.10  tahun  2009 tentang  kepariwisataan,  yang  dimaksud  dengan  pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  yang didukung  oleh  berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang  disediakan  masyarakat,  pengusaha,  pemerintah  dan pemerintah daerah.  Menurut Kodhyat (1998),  pariwisata  adalah  sebagai perjalanan dari tempat  satu  ke  tempat yang  lain.  Baik  yang  dilakukan  secara  perorangan,  kelompok  atau  pun  usaha.  Dimana  orang  yang  melakukan perjalanan  wisata  ini  memiliki  kepentingan  untuk  keseimbangan  mental,  misalnya  mengurangi  stress, menghibur diri dan refreshing.
Keputusan  orang  untuk  melakukan perjalanan  wisata  bermula  dari  keinginan  manusia  untuk  menikmati pemandangan yang ada di objek wisata,oleh karena itu pariwisata harus dikelola dan dikembangkan secara baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
Perkembangan  tata  kelola  pada  pemerintahan,  collaborative  governance  (tata  kelola  pemerintahan kolaborasi)  menjadi  fenomena  dan  (trend)  baru  yang  menarik  diteliti  Ansell  dan  Gash  (dalam  Zaenuri  2016). Collaborative  Governance  merupakan  salah  satu  cara  untuk  merespon  keinginan  para  pemegang  kepentingan terlibat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  merespon  keterbatasan  pendanaan  pemerintah  yang  tidak  bisa mengikuti  perkembangan  tuntutan  masyarakat  akan  kinerja  pemerintah  yang  semakin  baik,  tujuannya  untuk mendap  atkan  sumberdaya  guna  dalam  pelaksanaan  pembangunan  sesuai  harapan  para  pemegang  kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki oleh para pemegang kepentingan ( Sambodo, 2016).
Ansell dkk (dalam Tresiena dkk, 2017) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu:  (1)  Terdapat  partisipasi  para  pemangku  kepentingan,  (2)  Terdapat  kondisi  dimana  ada  kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten.
Pariwisata  memiliki  sifat  yang  kompleks  oleh  karena  itu  dalam  mengelolah  pariwisata  perlu  adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik, benar dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembanguan pariwisata mampu manggairahkan aktivitas bisnis untuk menghasilkan  manfaaat  sosial,  budaya,  dan  ekonomi  yang  signifikan  bagi  suatu  negara.  Ketika  pariwisata direncanakan  dengan  baik,  mestinya  akan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  pada  sebuah  destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi oleh  wisatawan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  wisata  mempunyai  hakekat  keunikan,  kekhasan,  perbedaan, orisinalitas,  keanekaragaman,  dan  3  kelokalan  sehingga  menarik  banyak  orang  untuk  melakukan  perjalanan wisata.Inskeep (dalam zaenuri; 2016).
Kota Yogyakarta adalah ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berada di Indonesia.  Kota  ini  adalah  kota  besar  yang  mempertahankan  konsep  tradisional  dan  budaya  jawa,  dan menawarkan berbagai objek wisata baik itu wisata alam, budaya dan buatan. Banyaknya objek wisata yang ada di Yogyakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada januari 2023 wisman mencapai 184,224 kunjungan.
Dalam  penertiban  pariwisata  pantai  parangtritis  tidak  hanya  pemerintah  kabupaten  sendiri  yang melakukan  tetapi  pihak-pihak  lain  juga  ikut  ambil  bagian,  yang  dibantu  masyarakat  lokal  dan  melibatkan masyarakat  setempat  dalam  penertiban  pariwisata.  Pariwisata  pada  dasarnya  merupakan  suatu  kegiatan seseorang  atau  kelompok  mengunjungi  suatu  tempat  untuk  rekreasi  dimana  terjadi  interaksi  sosial  antara wisatawan  dengan  penduduk  yang  dapat  memungkinkan  timbulnya  permasalahan  atau  konflik,  salah  satu contoh. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang terjadi antara wisatawan dengan penduduk maka diperlukannya  instrument  dari  pemerintah  setempat  yang  bertujuan  untuk  menjaga  ketertiban  dan  keamanan maka fungsi penertiban ini sangatlah penting.
Parangtritis  merupakan  salah  satu  Daerah  Tujuan  Wisata  (DTW)  yang  tentunya  memiliki  daya  tarik tersendiri  untuk  wisatawan  lokal  maupun  mancanegara.  Hal  ini  didasarkan  pada  potensi  wisata  yang dimilikinya.  Daerah  yang  dikenal  sebagai  pantai  selatan  ini  memiliki  letak  geografis  yang  terdiri  dari  daerah pegunungan dan pesisir pantai sehingga memiliki kekayaan objek budaya dan objek wisata. Sehingga menjadi daya  tarik  tersendiri  untuk  wisatawan  baik  lokal  maupun mancanegara.  Salah  satu  objek  yang  sangat  diminati oleh  para  wisatawan  adalah  pantai  Parangtritis  karena  keindahan  pasir  hitam  yang  terhampar  luar  dan  air  laut yang jernih membuat pemandangan di Pantai ini menjadi sangat menakjubkan.
Pantai  Parangtritis  merupakan  pantai  berpasir  hitam  yang  sangat  terkenal  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Dengan  keindahan  yang  dimiliki  pantai  Parangtritis  membuatnya  terkenal  di  mancanegara. Keindahan  pantai  Parangtritis  tidak  diragukan  lagi  hamparan  pasir  hitam  yang  luas  dan  airnya  yang  jernih membuat  nyaman  wisatawan.  para  wisatawan  dapat  menghabiskan  waktunya untuk menikmati  matahari  terbit dan  matahari  tenggelam,  dan  menghabiskan  waktu  liburnya  dengan  berenang,  menyelam,  atau  hanya  sekedar menikmati segarnya angin yang berhembus bersama keluarga.
Objek Pariwisata Pantai Parangtritis terletak di kecamatan Ketek kabupaten Bantul yang terletak diantara 7’58’33’’  LS  sampai  dengan  8’2’26’’LS  dan  diantara  110’25’15  BT  sampai  dengan  110’28’15’.  Fenomena potensi  pantai  Parangtritis  adalah  salah  satu  obyek  wisata  pantai  yang  paling  banyak  menyita  perhatian wisatawan,  tidak  hanya  sebagai  tujuan  wisata  alamnya  saja  melainkan  juga  menjadi  tujuan  wisata  religi  dan budaya.
Berdasarkan  wawancara  kepada  Kepala  Dinas  Pariwisata  Kota  Yogyakarta,  dapat  di  ketahui  bahwa dalam  mengelola  dan  penertiban  pariwisata  pantai  parangtritis,  pemerintah  berkolaborasi  dengan  masyarakat. Dasar  dari  kolaborasi  antara  kedua  pihak  adalah  SK  Kepala  Dinas  Pariwisata  yang  mengakui  bahwa pengelolaan  pariwisata  pantai  parangtritis  terjadi  kolaborasi  karena  adanya  keterlibatan  para  pemangku kepentingan dalam merawat dan mengembangkan objek wisata tersebut. Namun kolaborasi yang dilakukan ini tidak  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Karena  masyarakat  tidak  terlalu  aktif  dan  masih  kurangnya informasi serta upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kolaborasi tidak berjalan dengan efektif.
Objek  wisata  pantai  parangtritis  yang  sudah  mendunia  memiliki  potensi  yang  sangat  besar.  Pantai parangtritis  menawarkan  hal  seperti  pantai  pasir  hitam  dan  pemandangan  alam  bawah  laut.  Namun  dalam pengelolaannya masih mengalami kendala. Peran pemerintah kabupaten sebagai pengelola belum maksimal dan menunjukkan  keterbatasan dalam  kapasitasnya  mengelola pariwisata.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah  menjadi  persoalan  yang  mendasar  untuk  mengembangkan  sektor  pariwisata  pantai  parangtritis. Karena untuk mengembangkan pantai parangtritis dibutuhkan sumber daya yang memadai.
Penertiban  pariwisata.  harus  melibatkan  pemerintah,  semua  lapisan  masyarakat,  baik  kalangan  bawah maupun  kalangan.  atas  serta  swata.  Semuanya  diharapkan  dapat  berpartisipasi  dalam  pengelolaan  pariwisata untuk  menunjang  penertiban  pariwisata.  Masyarakat  mempunyai  dorongan  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan  apabila  mereka  mengetahui  apa  yang  perlu  mereka  bantu  dan  mengapa  .harus  ikut  membantu. Mereka  akan.  tertarik  untuk  ikut  serta  menunjang  pembangunan  pariwisata  apabila  mereka  telah  paham  akan mendapat manfaat yang positif.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan nonpemerintah dalam melakukan. kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena didalam kolaborasi. pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan dan  bias  memberikan  maanfaat.  Dan  ada  beberapa  kelompok  yang  ikut  berpartisipasi  selain  Pemerintah Kabupaten dan masyarakat lokal yang berperan dalam penertiban pariwisata pantai parangtritis tetapi ada juga kelompok  lainnya  seperti  Dinas  Pariwisata,  Satpol  Pp,  Pokdarwis  (  pembinaan  kelompok  sadar  wisata  ),  dan kelompok  masyarakat  lokal  ikut  berkolaborasi  yaitu  Pokja  Pokdarwis,  Jaga  Satru,  SOSDL  ( SaveOurSandDunesLives ).
Berdasarkan paparan di atas menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut  mengenai  “Kolaborasi  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam  Penertiban  Pariwisata  Pantai  Parangtritis Kabupaten  Bantul”  dalam  penulisan  proposal  ini  penulis  mencoba  menggali  informasi  mengenai  kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, dan masyarakat dalam mengelola pariwisata di pantai Parangtritis.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu
1. Penulis Tahun & Judul
Kolaborasi  Pemerintah  Dalam  Penertiban  dan  Pembinaan  Gelandangan  dan  Pengemis  di  Koata Pekanbaru. ( Fahriadi & Adianto, 2023 )

## Teori & Metode
Teori  yang    digunakan  yaitu  teori  Ansell  dan  Gash  (2008).  Dimana  dalam  proses  collaborative governance Ansell dan Gash diukur menggunakan 5 indikator, adapun indikator tersebut yaitu sebagai berikut: Dialog tatap muka (Face to face dialog); Membangun kepercayaan (Trust Building); Komitmen Terhadap Proses (Comitment to Process); Saling Memahami (Share understanding). Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian adalah Kualitatif yang bersifat deskriptif.

## Hasil Penelitian
Hasil  penelitian  menimpulkan  menunjukkan  bahwa  kolaborasi  dalam  penertiban  dan  pembinaan gelandangan  dan  pengemis  di  Kota  Pekanbaru  sudah  berjalan  dengan  baik  oleh  kedua  belah  pihak. Indikator  pertama yaitu face  to  face  dialogue  sudah  dilaksanakan  dengan  baik,  yang  mana  pihak  yang saling  terlibat  walaupun  tidak  memiliki  jadwal  tetapi  proses  dialog  tatap  muka  tetap  dalam  bentuk musyawarah  berjalan  oleh  masing-masing  pihak.  Indikator  kedua  yaitu  trust  building  sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak saling percaya satu sama lain berkontribusi  dengan  keterbukaan  informasi.  Indikator  ketiga  yaitu  comitment  to  process  sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masingmasing pihak, dimana hal ini terjadi karena masing- masing  aktor  berkesadaran  untuk  bersinegritas  dalam  penertiban  dan  pembinaan  gelandangan  dan pengemis agar dapat teratasi. Indikator keempat yaitu shared understanding sudah dilaksanakan dengan optimal,  dimana  hal  ini  tampak  membangun  part  of  them satu  sama  lain.  Sedangkan  Indikator  kelima yaitu  intermediate  outcomes  telah  mendapatkan  hasil  yang  cukup  optimal  dimana  dapat  dilihat  dari jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru menjadi berkurang dari seperti biasanya.

## Persamaan
Persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian sama-sama mengunakan metode kualitatif.

## Perbedaan
Perbedaan  pada  penelitian  terdahulu  ini  adalah  terdapat  pada  kajian  fokus  yang  berbeda  dalam penelitian terdahulu membahas Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban dan Pembinaan Gelandangan Dan  Pengemis  di  Kota  Pekanbaru  sedangkan  penelitian  sekaran  membahas  mengenai  Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.
2. Penulis, Tahun & Judul
Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Merespon Covid-19 Daerah Istimewa Yogjakarta Melalui Pendekatan Crisis Visualizations. ( Tiffany Setyo & Puguh Toko Arisanto 2021 ).

## Teori & Metode
Teori  yang  digunakan  yaitu  Assell  dan  Gash  (2008)  menambahkan  bahwa  ada  6  kriteria  atau  ukuran
dalam  CG  yaitu:  1.  Forum  diinisiasi  oleh  badan  pemerintah  2.  Aktor  non  Pemerintah  terlibat  dalam forum  Proceeding  Peserta  ikut  dalam  pengambilan  keputusan  tidak  sekedar  dikonsultasikan  4.  Forum dikelola secara formal 5. Forum bertujuan menghasilkan keputusan melalui musyawarah 6. Kolaborasi berfokus pada masalah kebijakan atau manajemen publik. Sedengkan metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah melalui pendekatan crisis visualizations.

## Hasil Penelitian
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  bahwa  kolaborasi  pemerintah  DIY  dan  masyarakat  sipil  dalam pendekatan  visualisasi  krisis  tidak  terjadi  secara  langsung,  melainkan  komunikasi  visualisasi  krisis ditemukan  dalam  olah  data  mentah  untuk  membuat  informasi  visual,  misalnya  data  pasien  positif  di lingkungan  RT/RW  setempat.  Pembuatan  visualisasi  krisis  yang  terdiri  atas  enam  bentuk  yakni informasi  krisis  dalam  bentuk  visualisasi  temporal  dan  geospasial  (peta  krisis);  meramalkan  tren  dan pengaruh;  sifat  krisis;  panduan  mitigasi  resiko;  visualisasi  informasi  resiko,  kerentanan  dan  keadilan; dan mengukur dampak multi efek krisis dikelola oleh pemerintah DIY. Namun secara intens kolaborasi keduanya  pada  aspek  edukasi,  pertemuan  informal  dalam  upaya  memberikan  masukan  terhadap kebijakan terkait pandemi dan membantu menyebarluaskan informasi - informasi mengenai pencegahan Covid-19 dilakukan.

## Persamaan
Persamaan pada penelitian terdahulu  adalah terdapat pada teori yang digunakan yaitu Anssel dan Gash.

## Perbedaan
Perbedaan  pada  penelitian  terdahulu  adalah  kajian  fokus  yang  berbeda,  dalam  penelitian  terdahulu membahas  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Masyarakat  Sipil  Merespon  Covid-19  Daerah  Istimewa Yogjakarta  Melalui  Pendekatan  Crisis  Visualizations.  Sedangkan  penelitian  sekarang  membahas mengenai Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.
3. Penulis, Tahun & Judul
Kolaborasi Pemerintah dalam Pembangunan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan  Pembangunan  Masyarakat  Pantai  (Gerbang  Mapan).  (  Yusuf  Fadli  &  Adie  Dwiyanto Nurlikman, 2018 ).

## Teori & Metode
Teori  yang  digunakan  Dalam  perwujudan  good  governance,  setidak  ada  tiga  prinsip  penting  yang menjadi  perhatian,  yaitu  transparansi  (keterbukaan),  partisipasi  (keterlibatan)  dan  akuntabilitas (pertanggungjawaban) (David & Gaebler, 1992). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah kualitatif.

## Hasil Penelitian
Dalam  melaksanakan  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  Gerbang  Mapan  sebagai upaya  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  pesisir,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberdayaan masyarakat,  pemerintah  memilih  kelompok-kelompok  masyarakat  pesisir  yang  memiliki  kemampuan dan potensi untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan Dinas kelautan dan  perikanan  untuk  menjadi  leading  sector  sekaligus  berperan  dalam  melaksanakan  kegiatan, pemantauan,  dan  evaluasi  kegiatan  dengan  membagi  focus  pelaksanaan  Gerbang  Mapan  menjadi  3 tahun yakni tahun 2015 difokuskan untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dirumuskan dalam FGD  pada  tahun  2014,  tahun  2016  di  fokuskan  kepada  kelompok  budidaya  tambak  dan  budidaya mangrove, serta  tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 difokuskan untuk menjalankan kegiatan dalam bidang budidaya mangrove.

## Persamaan
Persamaan pada penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dalam penelitian ini sama- sama mengunakan metode kualitatif.

## Perbedaan
Perbedaan pada penelitian ini adalah pada kajian fokus yang digunakan  yang berbeda dalam penelitian terdahulu  membahas  Kolaborasi  Pemerintah  dalam  Pembangunan  Terpadu  Wilayah  Pesisir  di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) sedangkan penelitian  sekarang  membahas  mengenai  Kolaborasi  Pemerintah  Dan  Masyarakat  Dalam  Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.
Sumber : diolah oleh peneliti, 2024

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Menurut  Moleong penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang  berupa  mengungkapkan  suatu  masalah  dan  keadaan sebagaimana  adanya,  untuk  itu  penelitian  dibatasi  hanya  mengungkapkan  fakta-fakta  dan  tidak  menggunakan hipotesa (Moleong, 2010:9) artinya adalah penlitian deskripsikan hanya berusaha mengungkapkan suatu fakta- fakta atau permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada dilokasi penelitian tanpa adanya hipotesa terlabih dahulu.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian metode ini kualitatif seperti yang di kemukakan oleh Creswell dalam metode Sugiyono (2017:3) bahwa motode penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku indivudu dan kelompok. Menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses  penelitian  ini  mencakup  membuat  pertanyaan  penelitian  dan  prosedur  yang  bersifat  sementara. Mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial kedalam tema.  Dan  selanjutnya  memberikan  interpretasi  terhadap  makna  suatu  data.  Kegiatan  akhir  adalah  pembuatan laporan kedalam struktur yang fleksibel. Artinya penelitian secara kualtatif tertuju pada objek yang alamiah atau sesuai  dengan  temuan  yang  ada  dilapangan  selanjutnya  temuan  tersebut  dikumpulkan  dan  dipelajari  untuk dijadikan  data  penunjang  dalam  penelitian  yang  diakhiri  dengan  pembuatan  laporan  kedalam  struktur  yang fleksibel.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengungkapkan  suatu keadaan  yang  benar-benar  terjadi/  fakta  di  lokasi  penelitian.  Dan setelah  temuan  fakta- fakta dilapangan, peneliti akan memaparkan hasil dari temuan tersebut apa adanya dan menuangkannya didalam laporan yang terstruktur dan fleksibel.

## Jenis Data Dan Sumber Data
1. Data Primer. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama mereka, seperti wawancara, survei, dan eksperimen, tanpa menggunakan perantara. Data primer biasanya spesifik,  tidak  diolah,  dan  diperoleh  dari  sumber  pertama  langsung  tanpa  menggunakan perantara.  Data yang  dikumpulkan  melalui  percakapan  langsung  dilapangan  dengan  informan  tentang  Kolaborasi Pemerintah  dan  Masyarakat  Dalam  Penertiban  Pariwisata  Pantai  Parangtritis.  Berdasarkan  pada  teori collaborative  governance  dari  Ansel  dan  Gash  yaitu  terdapat  partisipasi  para  pemangku  kepentingan, terdapat  kondisi  dimana  ada  kesetaraan  kekuasaan  dan  terdapat  aktor-aktor  yang  kompeten,  untuk mendapatkan  informasi  mengenai  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Masyarakat  Dalam  Penertiban  Pariwisata Pantai Parangtritis.
2. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara dikenal sebagai data sekunder. Karena peneliti tidak mendapatkan data secara langsung, peneliti  bertindak  sebagai  pihak  kedua.  Data  tambahan  yang  diperoleh  dari  tangan  kedua,  ketiga,  atau seterusnya  disebut  sebagai  data  sekunder.  Selain  itu,  dalam  penelitian  kuantitatif,  data  sekunder  adalah jenis data tambahan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan meningkatkan data primer.  Data  diroses  atau  data  sumber  kedua  yang  dikumpulkan  dari  makalah  penelitian  sebelumnya, jurnal,  buku,  internet,  media  massa  dan  sumber  lain  yang  relevan  untuk  mendukung  kelangkapan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 1. Observasi Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017:108), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para  ilmuan  hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  dunia  kenyataan  yang  diperoleh melalui observasi. Sedangkan menurut Marsall, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mendasari  semua  ilmu  pengetahuan  yang  didapat  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian,  untuk mengamati,  mencatat,  dan  memaknai  berbagai  situasi  dan  kondisi  serta  gejala  yang  terjadi  dilokasi  penelitian tersebut.
2. In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)
Dalam  penelitian  kualitatif  wawancara  adalah  bagian  terpenting  dalam  proses  pengambilan  data  karena berhadapan  langsung  dengan  jawaban  atas  masalah  yang  hendak  kita  teliti.  Menurut  Susan  Stainback  dalam Sugiyono  (2017:  144)  dengan  menggunakan  wawancara  maka  peneliti  akan  mengetahui  hal-hal  yang  lebih mendalam tentang partisipan dalam mengintreprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak
bisa ditemukan melalui observasi. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan  wawancara  sebagai  langkah  pencarian  data  agar  dapat  mengetahui  hal-hal  yang  lebih  jelas  lagi peneliti  bisa  menggunakan  wawancara  sebagai  langkah  pencarian  data  agar  dapat  mengetahui  situasi  yang terjadi dilokasi penelitian.
Dalam  wawancara,  penelitian  menggunakan  wawancara  berstruktur.  Wawancara  berstruktur  adalah wawancara  yang  dilakukan  dimana  peneliti  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara sistimatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis- garis  besar  permasalahan  yang  ditanyakan.  Peneliti  belum  mengetahui  secara  pasti  data  yang  akan  diperoleh, sehingga  peneliti  lebih  banyak  mendengarkan  apa  yang  diceritakan  oleh  responden.  Berdasarkan  analisis terhadap  jawaban  dari  responden  tersebut,  maka  peneliti  dapat  mengajukan  berbagai  pertanyaan  berikutnya lebih terarah pada satu tujuaan. (Sugiyono, 2017:116). Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh  keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara pewawancara  dengan  responden  atau  dengan  orang  yang  diwawancarai,  dengan  atau  tanpa  menggunakan pedoman  (guide)  wawancara  dimana  pewawancara  dan  informan  terlbat  dalam  kehidupan  sosial  yang  relatif lama  (Sutopo  2006:72)  ciri  khas  dari  wawancara  mendalam  ini  adalah  keterlibatannya  dalam  kehidupan responden/informan.
Dari  uraian  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  wawancara  adalah  adalah  proses  memperoleh keterangan  untuk  tujuan  penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  yang  mendalam  dengan  langsung  bertatap  muka antara  si  pemberi  pertanyaan  dan  si  pemberi  informasi  dengan  menggunakan  panduan  yang  sudah  ada  dan dalam prosesnya peneliti lebih banyak mendengarkan si pemberi informasi tanpa terlalu terpaku pada pedoman wawancara. Untuk menunjang proses penelitian maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu: Pemerintah Desa Parangtritis, Penertiban Pariwisata Pantai Parangritis, dan Masyarakat. 3. Dokumentasi
Menurut  Sugiyono  (2017:124).  Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  (life  histories),  cerita,  biografi,  peraturan,  kebijakan. Dokumentasi  berbentuk  gambar,  misalnya  foto,  gambar  hidup,  sketsa  dan  lain-lain.  Dokumentasi  yang berbentuk  karya  misalnya  karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar,  patung,  flem,dan  lain-lain.  Dokumentasi adalah pengumpulan data yang yang termasuk dalam dokumen. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang termasuk dalam dokumen penunjang penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kolaborasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis
Dalam penelitian ini, untuk melihat bagaimana Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata  Pantai  Parang  Parangtritis.  Penulis  memfokuskan  permasalahan  yang  dapat  menerangkan  dengan menggunakan  konsep  teori  yang  dikemukakan  oleh  Ansel  dan  Gash  (  2008  )  (  Tresiena  dkk,  2017  ) mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan,  (2)  Terdapat  kondisi  dimana  ada  kesetaraan  kekuasaan,  dan  (3)  Terdapat  aktor-aktor  yang kompeten.  Untuk  dapat  membahas  ke  empat  indikator  dari  proses  collaborasi  governance  berkaitan  dengan fenomena permasalahan  penelitian ini, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada infoman. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mandapatkan informasi lebih lanjut tentang Kolaborasi Pemerintah Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis.

## 1. Terdapat Partisipasi Para Pemangku Kepentingan
Dalam  proses  kolaborasi,  terdapat  partisipasi  para  pemangku  kepentingan  merupakan  proses  yang penting  dalam  pengambilan  keputusan  di  organisasi.  Pemangku  kepentingan  adalah  individu  atau  kelompok yang  memiliki  kepentingan  dalam  keputusan  dan  bagaimana  keputusan  tersebut  dibuat.  Mereka  dapat  berupa internal  stakeholder  (pemilik  bisnis,  karyawan,  pemegang  saham)  atau  eksternal  stakeholder  (pelanggan, supplier,  pemerintah,  masyarakat).  Partisipasi  pemangku  kepentingan  memiliki  beberapa  manfaat,  seperti: Meningkatkan kualitas keputusan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan sudut pandang dan pengetahuan untuk  memperbaiki  proses  pengambilan keputusan yang kompleks.  Membangun kepercayaan  dan kredibilitas, partisipasi  pemangku  kepentingan  membantu  membangun  kredibilitas  dan  kepercayaan  di  dalam  dan  di  luar organisasi.  Mengurangi  potensi  risiko,  organisasi  dapat  mendeteksi  dan  memitigasi  risiko  dengan  melibatkan pemangku  kepentingan  dalam  proses  manajemen  risiko.  Memberdayakan  pemangku  kepentingan.  Organisasi atau perusahaan dapat mendapat wawasan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Dalam beberapa konteks, partisipasi pemangku kepentingan juga dapat  membantu  dalam  penertiban  pariwisata,  pengembangan  pariwisata,  pengelolaan  sampah,  dan  proyek- proyek lainnya.
Partisipasi  adalah  penggerak  penting  pada  kolaborasi.  Dimana  dalam  melaksanakan  proses  kolaborasi yang  baik  terdapat  partisipasi  kolaborasi  didalamnya,  dan  didalam  kolaborasi  terdapat  pergerakan  prinsip bersama,  motivasi  bersama  serta  kapasitan  untuk  melakukan  tindakan  secara  bersama.  Proses  kolaborasi terungkap  bahwa  dalam  penertiban  pariwisata  memiliki  kepentingan  bersama  dari  pihak  dalam  melakukan kerjasama serta kepentingan untuk bergabung dalam kolaborasi.
Dalam proses penertiban pariwsata, disetiap kegiatan yang berkaitan dengan kolaborasi atau kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam penertiban pariwiwsata di pantai parangtritis sudah terdapat partisipasi para pemangku  kepentingan  seperti  dinas  pariwisata,  pihak  kelurahan,  kelompok-kelompok  masyakat  yaitu pokdarwis,  Pokja  Pokdarwis  Jaga  Satru,  Satpol  PP.  Partisipasi  ini  tidak  bisa  hanya  sebelah  pihak  saja  harus bekerjasama  dengan  baik  apabila  berkaitan  dengan  penertiban.  Menunjukan  bahwa  dalam  proses  penertiban pariwisata  dipantai  Parangtritis  sudah  cukup  bagus  karena  dalam  mencapai  sebuah  tujuan  dalam  penertiban sebuah objek pariwisata telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Dan dapat kita ketahui bahwa sudah ada  partisipasi  para  pemangku  kepentingan  yang  menghasilkan  sesuatu  yang  bernilai,  misalnya  terdapat kerjasama yang baik dan saling berkomunikasi.
Penertiban  pariwisata  pantai  Parangtritis  bekerjasama  dengan  pihak  kelompok  sadar  wisata,  agar penertiban bisa maksimal, karena jika hanya Dinas Pariwisata saja yang menggelola pantai Parangtritis pastinya sulit  untuk  menggelola  kawasan  pantai  Parangtritis,  disetiap  kerjasama  yang  lakukan  dalam  penertiban pariwisata di Parangtritis haruslah dikerjakan bersama-sama, hal inilah yang dinamakan pemangku kepentingan ikut berperan aktif atau ikut berpartisipasi dalam penertiban pariwisata
Penertiban  pariwisata  pantai  Parangtritis  pihak  Dinas  Pariwisata,  kelompok  dasar  wisata  saling bekerjasama dalam penertiban pariwisata. Inovasi-inovasi sudah ada dilakukukan sekarang ini, jadi belum ada sesuatu  yang  baru  atau  kegiatan  yang  baru  lagi  untuk  dilakukan  dalam  penertiban  pariwisata  di  pantai Paragtritis.  Selain  itu  pihak  pemerintah  sudah  memaksimalkan  penertiban  untuk  saat  ini.    Karena  dalam penertiban Pariwisata tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja akan, tetapi harus melibatkan pihak lain dalam penertiban  pariwisata  di  pantai  Parangtritis,  hal  ini  sejalan  dengan  toeri  Ansel  dkk  yang  mengtakan  bahwa; Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, Terdapat kondisis dimana ada kesetaraan kekuasaan, Terdapat aktor-aktor yang kompeten.

## 2. Terdapat Kondisi Dimana Ada Kesetaraan Kekuasaan
Kesetaraan  dan  ketiadaan  diskriminasi  merujuk  kepada  pelaksanaan  hak,  kesempatan  dan  perlakukan yang setara dalam seluruh ruang lingkup kehidupan dan bekerja untuk seluruh orang tanpa memandang ciri-ciri seperti  jenis  kelamin,  suku,  ras,  agama,  penyandang  disabilitas  atau  status  kesehatan.  Kesetaraan  menyiratkan bahwa  seluruh  orang  bebas  untuk  mengembangkan  kemampuan  pribadi  mereka  dan  membuat  pilihan  tanpa membuat  pembatasan  berdasarkan  stereotip,  asumsi  dan  prasangka  mengenai  jenis  kelamin,  warna  kulit,  ras, suku,  agama,  penyandang  disabilitas  atau  kondisi  kesehatan.  Kesetaran  tidak  berarti  seluruh  orang  memiliki kemampuan  yang  sama  atau  harus  diperlakukan  dengan  cara  yang  sama.  Kesetaraan  berarti  perilaku,  aspirasi dan kebutuhan orang yang berbeda-beda sama-sama dipertimbangkan, bernilai dan dihargai tanpa melihat ciri- ciri seperti jenis kelamin, ras, suku dan status kesehatan atau ketidakmampuan sosial.
Dalam sebuah proses kolabisasi sangat diperlukan yang namanya kesetaraan kekuasaan dan hal itu yang lakukan  dengan  Dinas  Pariwsata,  kelompok  Sadar  Wisata,  Pokdarwis,  Jaga  satru  dikarenakan  tidak  bisa melakukannya sendiri dengan permasalahan yang ada memang harus bekerjasama dengan pihak lain juga lebih aktif bekerjasama dengan Pokdarwis dan kelompok masyarakat lainnya yang lebih paham dan aktif dilapangan. Dalam  penertiban  pariwisata  pantai  parangtritis  semuaanya  sama,  tidak  ada  yang  namanya  pihak  yang  berbih berkuasa  dan  pihak  yang  lebih  bawah.  Kesetaraan  kekuasaan  itulah  yang  dilihat  dalam  penertiban  pariwisata pantai  parangtritis,  bekerjasama  dan  membangun  relasi  dalam  kerja  dilapangan  maupun  dalam  berdiskusi mengungkapkan  pendapat  demi  tercapai  dan  kemajuan  pantai  Parangtritis.  Salah  satu  jalan  yang  harus  ada adalah  kesetaraan  kekuasaan  dengan  melakukan  deliberasi  (diskusi  bersama)  dalam  kolaborasi  penertiban pariwisata  pantai  Parangtritis,  sudah  berjalan  dengan  baik  disebabkan  langkah  yang  ditempuh  melalui  diskusi sering dan terbuka dilakukan karena Dinas Pariwisata lebih mengutamakan transparansi .
Penertiban pariwisata pantai Parangtritis, kesetaraan kekuasaan atau sama rata itu sangat penting karena ini  melakukan  kerjasama,  yang  artinya  dalam  sebuah  kerjasama  tidak  ada  yang  membeda-bedakan  kecuali berbeda pendapat, dan tujuan kita sama yaitu ingin adanya perkembangan terhadap pariwisata yang kelola saat ini.  Kesetaraan  dengan  semua  pihak  sangatlah  penting  dalam  melakukan  kolaborasi  karena  tanpa  adanya kesetaraan  antara  pihak  yang  melakukan  kolaborasi  maka  kolaborasi  tidak  akan  berjalan  dengan  baik. Kesetaraan  bersama  antara  pihak  dalam  penertiban  pariwisata  pantai  Parangtritis  sudah  baik  karena  seiring berjalannya waktu kesetaraan antara semua pihak semakin membaik dikarenkan saling memberi informasi serta seringnya  diskusi  sehingga  proses  kolaborasi  dalam  penertiban  pariwsata  pantai  Parangtritis  berjalan  dengan baik.

## 3. Terdapat Aktor-Aktor Yang Kompeten
Partisipasi  masyarakat  lokal  Parangtritis  sangat  besar,  namun  kontribusi  aktor-aktor  lainnya  juga  sama besarnya.  Sinergi  yang  baik  antara  masyarakat  lokal  Parangtritis  dengan  Pemerintah,  membuat  Pantai Parangtritis  menjadi  lebih  banyak  di  kunjungi  dan  diminati  oleh  para  wisatawan.  Wisata  Pantai  Parangtritis dapat disimpulkan bahwa kesuksesan yang saat ini diperoleh, ada kerjasama yang baik antara masyarakat lokal dengan  aktor-aktor yang kompeten  yang  berfungsi  sebagai  konseptor.  Peran  aktor  tersebut  cukup  besar  dalam pengembangan  Wisata  Pantai  Parangtritis.  Peran  aktor  dalam  mendirikan  Wisata  yang  sebelumnya  dikelola masyarakt  lokal,  namun  jalan  ditempat.  Keberadaan  aktor  mempunyai  dampak  yang  positif  untuk  kemajuan Wisata Parangtritis. Pro dan kontra nampaknya menjadi hal lumrah dalam seseorang menjalankan perannya.
Kedekatan  antara  masyarakat  lokal  Wisata  Parangtritis  dan  aktor  yang  berperan  menjadikan  tali silaturahmi  yang  sangat  baik,  aktor  seakan-akan  menjadi  masyarakat  lokal  Parangtritis.  Mereka  melebur menjadi  satu-kesatuan  yang  sangat  apik.  Peran  penting  dalam  pengembangan  potensi  pariwisata  bukan  hanya pada  peran  pemerintah  pusat  ataupun  daerah,  tetapi  melainkan  peran  keseluruhan  aktor  yang  berada  didalam masyarakat  pariwisata  yang  memiliki  peran  penting  dalam  menumbuh  kembangkan  pariwisata  yang berkelanjutan.  Hal  ini  mampu  diwujudkan  apabila  kerjasama  keseluruhan  aktor  masyarakat  pariwisata  dapat terlaksana  dengan  baik,  atau  dengan  istilah  lain  terwujudnya  Collaborative  Governance  di  sektor  pariwisata. Collaborative atau kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Ini menyiratkan baik aktor  maupun  individu,  kelompok  atau  organisasi  bekerjasama  dalam  beberapa  kegiatan.  (O'Flynn  &  Cinta, 2000); collaborative governance menurut (Ansell dan Gash, 2007), sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih  lembaga-lembaga  publik  bersama  aktor  non  Negara  dan  pemangku  kepentingan  terlibat  langsung  dalam proses  penegambilan  keputusan  secara  kolektif  yang  bersifat  formal,  berorientasi  consensus,  dan  musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik atau asset.
Dalam penertiban ini, semua individu yang berkaitan ikut mengambil alih dan bekerjasama dengan baik. Tentu  dalam  melaksanaan  penertiban  pariwisata  pantai  parangtritis  peran  aktor-aktor  yang  kompeten  begitu penting  dalam  mengarahkan  kelompok  masyrakat  lainnya  karena  salah  satu  kelompok  yang  paling  aktif  atau instansi  yang  memiliki  tugas  dalam  penertiban  pariwisata  dan  disamping  itu  pokdarwis,  membutuhkan dukungan serta kerjasama dari pihak lain untuk melaksanakan penertiban pariwisata di pantai Parangtritis.
Pihak  Pemerintah  dan  Masyarakat  berusaha  untuk  menjalin  komunikasi  dengan  melakukan  pertemuan dalam  upaya  memajukan  kolaborsi.  Saat  ini  sudah  efektif  karena  komunikasi  dengan  pemerintah,  masyarakat dan pihak kelompok sadar wisata berjalan dengan baik dan sering melakukan pertemuan untuk membicarakan masalah  penertiban  di  kawasan  pantai  Parangtritis,  apalagi  disini  membidangi  Pariwisata  dan  harus memperhatikan  perkembengan  wisata  disekiraran  Parangtritis.  Dapat  diketahui  bahwa  dalam  penertiban pariwisata pantai Parangtritis pihak yang terkait bertanggung jawab untuk menciptakan SAPTA PESONA guna terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkembangnya kegiatan kepariwistaan dikawasan pantai Parangtritis serta  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  untuk  sadar  wisata  dan  dijalankan  dengan  baik.  Wisata diparangtritis  ini  merupakan  wisata  berbasis  Mayarakat  bukun  milik  kelompok  dan  bukan  juga  milik Pemerintah, dan disinilah para terkait ikut menjaga dan melestarikan wisata ini supaya dapat dinimati penerus selanjutnya.

## KESIMPULAN
Partisipasi  dalam  kolaborasi  pengelolaan pariwisata  pantai  Parangtritis  Kabupaten  Bantul  masih  kurang terlaksana  dengan  baik  walapun  dalam  pengungkapan  sudah  cukup  baik  karena  melibatkan  pihak  kelompok sadar  wisata  namun  kelompok  ini  secara  kelembagaan  tidak  terlalu  aktif,  serta  komunikasi  belum  berjalan dengan  baik  juga  kurangnya  kepercayaan  antara  semua  pihak  dan  komitmen  mereka  belum  kuat  walaupun dalam berkolaborasi sudah mengacu pada SK Kepala Dinas Pariwisata.
Tindakan-tindakan  kolaborasi  dalam  penertiban  pariwisata  pantai  Parangtritis  Kabupaten  Bantul  dalam memfasilitasi kolaborasi belum maksimal karena jarang ada pelatihan dan sosialisasi tentang kepariwistaan guna mengingkatkan  kemampuan  pihak  yang  berkolaborasi,  dan  untuk  memajukan  proses  kolaborasi  pihak  yang bekerjasama jarang melakukan pertemuan.
Dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi penertiban pariwisata pantai Parangtritis Kabupaten Bantul sudah memberikan dampak berupa kesadaran masyarkat yang mulai tumbuh akan kepariwistaan serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat namun hal ini belum signifikan karenakarena kondisi pantai Parangtritis yang  belum  berkembang  dengan  baik  dilihat  dari  SAPTA  PESONA  dikawasan  pantai  Parangtritis  belum tercapai  secara  keseluruhan,  walaupun  demikian  tanggapan  kedua  pihak  yang  bekerjasama  mengenai  dampak yang dihasilkan sudah cukup baik meski masih ada tujuan yang belum dicapai.
Saran : Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Collaborarive Governance atau  Kolaborasi  dalam  pengelolaan  pariwisata  pantai  Parangtritis  Kabupaten  Bantul,  oleh  karena  itu  peneliti menyarankan:  1.  Dinas  Pariwisata  dan  POKDARWIS  harus  lebih  berperan  aktif  serta  perlu  ada  regenerasi  di pihak  POKDARWIS  agar  lebih  aktif  lagi  berkolaborasi  dalam  melakukan  penertiban  untuk  mengembangkan
pariwisata Parangtritis 2. Dinas Pariwisata dan POKDARWIS harus membangung komunikasi yang lebih baik dan melakukan pertemuan. Serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada dikawasan wisata untuk memberikan  pemahaman  tentang  sadar  wisata.  3.  Dinas  Pariwisata  dan  POKDARWIS  harus  lebih meningkatkan  lagi  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  agar  dapat  mengembangkan  pantai  Parangtritis  menjadi lebih baik. 4. Harus selalu berbenah melakukan inovasi-inovasi yang sudah ada. Dinas Pariwisata, Pokdarwis, Pokja Pokdarwis, Jaga Satru, dan SOSDL juga harus rutin melaksanakan evaluasi terkait penertiban pariwisata pantai parangtritis.

## REFERENSI
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of public administration research and theory, 18(4), 543-571.
Adianto,  Fahriadi.  "Kolaborasi  Pemerintah  Dalam  Penertiban  dan  Pembinaan  Gelandangan  dan  Pengemis  di Kota Pekanbaru."
Pratiwi,  T.  S.,  &  Arisanto,  P.  T.  (2021,  December).  Kolaborasi  Pemerintah  dan  Masyarakat  Sipil  Merespon Covid-19  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Melalui  Pendekatan  Crisis  Visualizations.  In  Proceeding International Relations on Indonesian Foreign Policy Conference (Vol. 1, No. 1, pp. 249-271).
Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). In Prosiding Seminar Nasional Unimus (Vol. 1).
MONIKA, M. (2022). Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penertiban Pariwisata Pantai Parangtritis (Doctoral  dissertation,  SEKOLAH  TINGGI  PEMBANGUNAN  MASYARAKAT  DESA  STPMD" APMD").
Zaenuri,  Muhammad.  2016.  Tata  kelola  pariwisata-bencana  dalam  perspektif  collaborative  governance(  studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten seleman ).
Peraturan Perundang-undangan : Undang Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan