## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## KEBIJAKAN TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN MOBIL SEWA DI CV ALIF TRANS
Moch Miftakhul Mustofa 1 , Ifahda Pratama Hapsari 2
1, 2 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia Email: 1 miftakhul_190901@umg.ac.id , 2 ifa.zegeeg@gmail,com
* Corresponding Author: miftakhul_190901@umg.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 22/03/2023 Perkembangan  teknologi  informasi  sekarang  sudah  mengubah  gaya  hidup masyarakat termasuk dalam bertransportasi. Berbagai perkembangan transportasi  baik secara online maupun langsung. Banyak masyarakat bergaya hidup mewah untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kelas yang berbeda tapi  tidak  semua  orang  dapat  memenuhi  kebutuhan  tersebut  karena  harga  dan perawatan mobil yang mahal.sehingga  banyak penyewaan mobil rental, namun sangat disayangkan di dalam prakteknya  jasa rental menjadi sasaran atau target kejahatan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini di tandai seringnya terjadi dan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil. Penggelapan adalah seseorang yang menyalahgunakan  hak  atau  penyalahgunaan  kepercayaan  yang  mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum.Penggelapan  mobil  merupakan  salah  satu. perbuatan  melanggar  hukum yang  dapat  dikenakan  tindak  pidana  .Kasus  terjadi  di  kecamatan  cerme kabupaten  Gresik  pada  penyewaan  mobil  ALIF  TRANS,  dalam  perjanjian penyewa  menyewa  1  bulan  tapi  sudah  sampai  satu  bulan  mobil  tidak dikembalikan  ternyata  mobil  digadaikan  dipihak  lain  ini  merupakan pelanggaran  hukum  tindak  pidana.  Tindak  pidana  ini  adalah  tindakan  yang melanggar hukum yang dilakukan dengan cara mengelabui atau menyembunyikan  mobil  yang  disewa  dari  pemiliknya.  Dalam  artikel  ini,  akan dijelaskan  mengenai  pasal-pasal  dalam  KUHP  yang  dapat  diterapkan  dalam kasus  penggelapan  mobil  sewa,  seperti  Pasal  372,  1548,  dan  BAB XXVI.Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  yuridis  normatif  yakni  penelitian  menurut  kitab  undang  –  undang hukum  pidana  KUHP.  Perlua  adanya    pedekatan  kebijakan  yang  harus ditempuh  yaitu  perpaduan  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan penal  (sesudah  terjadi)  dan  (sebelum  terjadi).  Penanggulangan  pidana  atau kebijakan  kriminal  dibagi  menjadi  upaya  penal  dan  upaya  non-penal,  upaya penal  adalah  upaya–upaya  yang  sifatnya  repressive  sesudah  kejahat  terjadi, sedangkan upaya non-penal  merupakan  upaya penanggulangan  kejahatan  yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif.
Direvisi, 11/04/2023
Dipublikasi, 15/04/2023
Kata Kunci: Tindak Pidana;
Kebijakan; Penggelapan
Abstract (10 pt)
Keywords: Crime; Policy; Emb The  development  of  information  technology  has  now  changed  people's lifestyles,  including  in  transportation.  Various  transportation  developments both online and in person. Many people live a luxurious lifestyle to  show that they  have  a  different  class  but  not  everyone  can  meet  these  needs  because  of expensive prices and car maintenance. So many rental car rentals, but it is very unfortunate  that  in  practice  rental  services  are  targets  or  targets  of  crime  by people. irresponsible. This is  marked by the frequent occurrence and criminal acts  of  car  fraud  or  embezzlement  committed  by  users  of  car  rental  services.
Embezzlement is someone who abuses rights or abuses trust where the trust is obtained  without  any  elements  against  the  law.  Car  embezzlement  is  one  of them.  an  unlawful  act  that  may  be  subject  to  a  criminal  offense.  The  case occurred  in  the  Cerme  sub-district,  Gresik  district,  in  the  ALIF  TRANS  car rental, in the agreement the tenant rented for 1 month but after one month the car was not returned, it turned out that the car was pawned on the other side. This is a violation of criminal law. This crime is an unlawful act committed by tricking or hiding a rented car from the owner. In this article, we will explain the articles in the Criminal Code that can be applied in cases of embezzlement of  rental  cars,  such  as  Articles  372,  1548,  and  CHAPTER  XXVI.  The  method used in this study uses a type of normative juridical research, namely research according  to  the  book  of  laws  Criminal  Code.  There  is  a  need  for  a  policy approach  that  must  be  taken,  namely  a  combination  of  efforts  to  deal  with crime with a penalty (after it has occurred) and (before it has occurred). Penal efforts or criminal policies are divided into penal efforts and non-penal efforts, penal  efforts  are  efforts  that  are  repressive  after  a  crime  has  occurred,  while non-penal  efforts  are  crime  prevention  efforts  that  focus  more  on  preventive efforts.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  sekarang  sudah  mengubah  gaya  hidup  masyarakat termasuk  dalam  bertransportasi.  Berbagai  Perkembangan  transportasi    baik  secara  online maupun  langsung.Banyak masyarakat menunjukkan gaya hidup mewah untuk menunjukkan bahwa  mereka  memiliki  kelas  yang  berbeda  tapi  tidak  semua  orang  dapat  memenuhi kebutuhan  tersebut  karena  harga  dan  perawatan  yang  mahal  keterbatasan  ekonomi masyarakat untuk memberikan konflik pribadi dilihat pengusaha sebagai peluang bisnis yang besar dengan membuka jasa rental mobil.
Kesulitan    masyarakat  untuk  memiliki  kendaraan  pribadi  tidak  selamanya  berdampak negatif  di  masyarakat  Tingginya  kebutuhan-kebutuhan  sarana  transportasi  ditambah rendahnya  penghasilan  untuk  membeli  kendaraan  mungkin  mengakibatkan  bisnis  rental merupakan usaha yang cukup mendapat uang yang besar peluang bisnis di bidang jasa rental dinilai  sangat  menjanjikan  karena  potensi  permintaan  tumbuh  seiring  tumbuhnya  ekonomi nasional  pasca  perbaikan  perekonomian  di  Indonesia.  Sekarang  juga  dimudahkan  adanya penyewaan  mobil  secara  online.  Pengertian  sewa  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia (Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia,  2001)  adalah  pemakaian sesuatu  dengan  membayar  uang  sewa,  uang  yang  dibayarkan  karena  memakai  atau meminjamkan  sesuatu,  yang  boleh  pakai  dengan  membayar  uang  dengan  uang.  Sedangkan pengertian  penyewaan  adalah  proses,  cara,  pembuatan  menyewa  atau  menyewakan.  Yang dimaksud dengan sewa, yaitu balas jasa atas sewa ruang ruangan dalam keadaan kosong yang dapat  ditagih  dimuka  (pada  awal  pemakaian  mobil)  atau  dibelakang,  sesuai  dengan  kontrak (perjanjian).
Namun  banyak  juga  masyarakat  yang  menyewa  mobil  melalui  rental  namun  Sangat disayangkan di dalam prakteknya semua Kemudian diberikan oleh jasa rental ternyata masih saja  bisnis  yang  telah  menjadi  sasaran  atau  target  kejahatan  oleh  orang  yang  tidak bertanggung  jawab  Hal  ini  ditandai  seringnya  terjadi  dan  tindak  pidana  penipuan  atau penggelapan  mobil  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa  rental  mobil  biasanya  pelaku melakukan  modus  dengan  tidak  mengembalikan  menjual  atau  menggadaikan  mobil  yang disewakan dari perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali.
Pelaku  disini  bisa  dikenakan  tindak  pidana.  Pelaku  tindak  pidana  (Dader)  menurut doktrin  adalah  barang  siapa  yang  melaksanakan  semua  unsur-unsur  tindak  pidana  sebagai mana unsurunsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.
1. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan perbuatan;
2. Mereka  yang  dengan  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  atau  martabat,  dengan  kekerasan,  ancaman  atau  penyesatan,  atau  dengan memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan,  sengaja  menganjurkan  orang  lain  supaya melakukan perbuatan.
Tindak  pidana  yang  dilakukan  penyewa  terhadap  barang  sewaan  milik  pemilik  rental dikarenakan  penyalahgunaan  kepercayaan  di  mana  penggelapan  mobil  ini  diatur  pada ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mampu  sebagai  milik  sendiri  sesuai  barang  yang  seluruh  atau  sebagian  adalah  milik  orang lain  tetapi  yang  ada  dalam  kuasanya  bukan  karena  kejahatan  yang  diancam  karena penggelapan  dengan  pidana  paling  lama  4  tahun  atau  denda  paling  banyak  Sembilan  ratus ribu rupiah.
Penggelapan  juga  merupakan  salah  satu  kejahatan  pencurian  dalam  pasal  KUHP  362 Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum  diancam  karena  pencurian  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyaksembilan  ratus  ribu rupiah.
Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang dimiliki orang itu masih belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan.
Menurut.  Drs.P.A.F.Lamintang,S.H.,M.H.  Penggelapan  adalah  Seorang  yang Menyalahgunakan  haka  tau  Penyalahgunaan  kepercayaan  yang  mana  kepercayaan  tersebut diperoleh tanpa adanya unsur Melawan Hukum. (Volkers, 2019)
Namun  disisi  lain  para  penyewa  mobil  tidak  semuanya  memiliki  itikat  baik  banyak pelaku  mobil  sewa  mengambil  kesempatan  dengan  mengadaikan  mobil  sewa  tersebut  atau menjual kepihak lain Oleh karena itu kejahatan terhadap mobil sewaan tersebut harus dapat ditanggulangi  karena  merupakan  suatu  hal  atau  perbuatan  yang  dapat  merugikan  orang  lain terutama  pemilik  mobil.  Dengan  demikian  persoalan  kejahatan  terhadap  penggelapan  mobil sewaan ini merupakan salah satu masalah pokok dalam penegakan hukum.
Tindak  pidana  penggelapan  mobil  rental  ini  diakibatkan  dengan  mudahnya  seseorang untuk  me-rentalkan  mobilnya  kepada  pihak  lain  dengan  hanya  bermodalkan  rasa  percaya kepada orang tersebut.
Dalam  hal  ini,  tindak  pidana  yang  terkait  dengan  penggelapan  mobil  sewa  akan ditentukan sesuai dengan pasal yang berlaku di dalam bab XXIV KUHP. Banyaknya kejadian seperti ini membuat sang pemilik mengalami kerugian hingga ratusan juta ada pula yang unit yang  tidak  kembali  dan  ada  juga  yang  tidak  tau  kemana  unit  tersebut  sebagai  pemilik  juga sering  berhati-hati  dalam  menyikapi  hal  tersebut  rendahnya  tingkat  kejujuran  dan  amanah yang diberikan sang penyewa kepada sang pemilik rental mobil
Misalnya pada kasus  ini  terjadi penggelapan mobil  pribadi dan rental    yang   terjadi di    Gresik      penggelapan  mobil  sewa  yang  terjadi  di      wilayah      hukum  Polsek  Cerme
Kabupaten Gresik  adalah kasus   penggelapan   mobil   rental   yang terjadi  di Alif  Trans pada  hari  Senin  tanggal  24  Maret 2019  sekitar   pukul   07.00   Wib   yang beralamat  di Jalan  Raya  Cerme  Lor  No  03.    Kabupaten  Gresik  pada  penyewaan  mobil  ALIF TRANS.Tindak    pidana    penggelapan    ini    dilakukan  oleh  Kusairi  usia  47  Tahun  yang menggelapkan   mobil   sewaan   Daihatsu Xenia  Minibus  1.3  X  No.  Pol :  W  994 BC tahun    2015    warna    putih    milik    imam  Imron  Rosyadi.  Kasus  penggelapan      tersebut dilakukan  dengan    perjanjian    sewa    menyewa    selama  1  bulan  dengan  harga  sewa  Rp. 250.000  per  hari.      Dalam      perjanjian      tersebut      pelaku  baru    menyerahkan    uang    Rp. 5.000.000  dan sisanya  akan    dibayar  setelah waktu yang disepakati sudah habis dan sudah jatuh  tempo  tersebut  tak  Kunjung  Di  kembalikan.  Setelah  dihubungi  si  penyewa  Kusairi Menambah  sewa  atau  Memperpanjang  sewa  mobil  selama  5  hari  Dengan  Memaksa  dan Mentranfer  uang  sejumlah  Rp.  2.000,000  ke  rekening  Korban  Imam  Imron  Rosyadi  untuk pembayaran  biaya  Sewa  yang  1  bulan  Kemarin.  Karena  merasa  sudah  di  tranfer  uang  oleh Kusairi  dan  di  sepakati  sampai  tgl  28  April  2019  Setelah  jatuh  tempo  yang  Kedua  kalinya Mobil  Tersebut  yang  seharusnya  dikembalikan  namun  tak  kunjung  di  kembalikan  oleh Kusairi,  tak  sampai  di  situ  Pemilik  Mobil    Imam  Imron  Rosyadi    langsung  Mengintai  atau Menelusuri  Kondisi Mobilnya lewat  GPS Bahwasanya Mobil  Jenis Daihatsu xenia 1.3 mini bus tersebut Berada di wilayah Dawar Blandong Mojokerto.
Sipemilik Mobil  pun langsung Menuju  lokasi Tersebut  Sesuai GPS dan sampai lokasi Mobilnya  Berada  di  depan  Rumah  warga  Dawar  Blandong  Mojokerto  yang  Bernama  Agus Sutaji , Ketika si pemilik mobil menanyakan asal usul  Mobil tersebut dari mana kok bisa ada di rumahnya sampean?  lalu agus utaji Menjawab dengan Terang terangan bahwasanya Mobil ini dia dapat dari Temanya Yang Bernama Kusairi saya di suruh pegang  atau gadai dengan uang RP 20.000.000      setelah 1 bulan belum juga dikembalikan tetapi kusairi sudah lewat 1 bulan belum di ambil juga mobilnya dan uang saya pun belum di kembalikan, lalu si pemilik mobil menjelaskan ke Agus sutaji bahwasanya mobil tersebut milik saya Imam Imron Royadi dengan  Menunjukan  BPKB  mobil  Daihatsu  Xenia  1.3  Mini  Bus,  jawab  Agus  sutaji  berarti Kita Berdua Korban Dari Kusairi tentang Penggelapan Mobil Sewa.
di perjanjian tersebut ternyata disalah gunakan dan menjadi masalah dan kerugian bagi sang pemilik rental mobil Alif Trans  tersebut bagaimana tidak? pasalnya setelah habis masa sewa sang penyewa pun tidak kunjung mengembalikan mobil tersebut dan setelah ditulusuri mobil tersebut telah digadaikan secara legal oleh sang penyewa berinisial K  oleh karena itu sang  pemilik  Alif  Trans    Imam  Imron  Rosyadi  langung    Melaporkan  atas  Kejadian  dugaan tindak  pidana  penggelapan  mobil  Ke  Polres  Gresik  Dengan  laporan  polisi.  No. LP/B/61/2019/SPKT/Polres Gresik/Polda Jatim Pada Hari Senin Tanggal 29 april 2019. Tak lama Kemudian Hanya Menunggu Waktu 5 Hari  Pelaku Yang Berinisial K yang Melakukan Penggelapan Mobil Berhasil Dibekuk Polres Gresik pada Hari Minggu  tanggal 5 Mei 2019 Di warung Kopi yg beralamat di Jalan Raya Balong panggang  Gresik.
Dari  Kejadian  tersebut  Maka  Kusairi  Melakukan  Tindak  Pidana    Penggelapan  Mobil Sewa    Yang  diatur  di  Pasal  372  KUHP  “  Barang  Siapa  Dengan  sengaja  Memiliki  Dengan Melawan  Hak  Sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau  Sebagianya    Termasuk  Kepunyaan orang lain Dan Barang itu Berada Di Tanganya Bukan Karena Kejahatan, Dihukum Karena Penggelapan, Dengan Hukuman Penjara Selama-lamanya   (4) Empat  Tahun dan Membayar denda  sebesar RP 900 .000 Sembilan ratus Ribu Rupiah.
Timbulnya  tindak  pidana  yang  dilakukan  penyewa  terhadap  barang  sewaan  milik pemilik  rental  dikarenakan  terjadi  penyalahgunaan  hak  atau  penyalagunaan  kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP .Meskipun telah diancam  dengan  ancaman  penjara  yang  cukup  lama  namun  ternyata  masih  banyak  yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  lebih dalam  terkait  dengan  tindak  pidana  penggelapan  dengan  modus  operandi  sewa  menyewa barang.  Untuk  itu  penulis  melakukan  penelitian  dengan  judul  :  Kebijakan  Tindak  Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Sewa di CV Alif Trans.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif . Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang-undangan ( Statute Aprroach), pendekatan  konseptual (Conceptual  Approach) (Yusviq,  dkk.  2022).  Dalam  pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach), dalam  metode  ini  penulis  perlu  memahami  hierarki,  dan  asas-asas  dalam  peraturan perundang- undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dari  pengertian  tersebut,  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan  adalah  pendekatan  dengan  menggunakan  legislasi  dan  regulas[. Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual (Conceptual Aprroach), pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala  peneliti  tidak  beranjak  dari  aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum (Yusviq, dkk. 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil di CV Alif Trans
(Ariana, 2016) Tindak kriminalitas yang sering tejadi diantaranya adalah tindak pidana penggelapan.  Tindak  pidana  penggelapan  yang  terjadi    mendapatkan  tindak  pidana.  Pidana menurut  UU RI No. 1 tahun 1946 tahun kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik , sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.
Delik  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut Strafbaarfeit terdiri  atas  3  (tiga)  kata  yaitu straf yang  berarti  pidana  dan  hukum, Baar yang  berarti  dapat  dan  boleh,  serta Feit yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar  feit diperkenalkan  oleh  pihak  pemerintah    Departemen  Kehakiman.  Istilah  ini banyak  dipergunakan  dalam  undang-undang  tindak  pidana  khusus.  Istilah  tindak  pidana menunjuk  pengertian  gerak-gerik  tingkah  laku   dan gerak gerik  jasmani  seseorang.  Hal-hal
tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia  telah  melakukan tindak pidana.  Tindak  pidana  pada  penelitian  ini  berfokus  pada  kasus penggelapan.
Penggelapan  diantaranya  penggelapan  diambil  dari  arti verduistering dalam  bahasa Belanda.  Perkataan verduistering yang  diterjemahkan  secara  harfiah  dengan  penggelapan, bagi  masyarakat  Belanda  diberikan  arti  luas.  Lebih  mendekati  pengertian  bahwa  pelaku menyalahgunakan  haknya  sebagai  yang  menguasai  suatu  benda  (memiliki),  hak  mana  tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan, (Chazawi,2006)
Menurut Clairen et.al., inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangka secara melawan hukum memiliki suatu barang  yang dipercayakan kepada orang yang  menggelapkan  itu  pada  klasik  ialah  antara  pencurian  dan  penggelapan  ialah    pada pencurian “mengambil” wegnemen barang yang belum ada padanya.
Sedang  pada    Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  penggelapan  diartikan  sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.
Pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tidak  pidana  adalah  gerak  gerik tingkah  laku  dan  gerak  gerik  jasmani  yang  melanggar  ketentuan.  Unsur-unsur  umum  yang melekat  pada  batang  tubuh  seluruh  pasal-pasal  yang  mengatur  tentang  penggelapan,  pasal 372-376 KUHP
Pada    Pasal  372  KUHP  “  Barang  Siapa  Dengan  sengaja  Memiliki  Dengan  Melawan Hak Sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagianya  Termasuk Kepunyaan orang lain Dan Barang  itu  Berada  Di  Tanganya  Bukan  Karena  Kejahatan,  Dihukum  Karena  Penggelapan, Dengan Hukuman Penjara Selama-lamanya  (4) Empat Tahun dan Membayar denda  sebesar RP 900 .000 Sembilan ratus Ribu Rupiah.
Pasal  493  RUU  KUHP  yang  berbunyi  pengelapan  ringan  maksimal  Rp.  1  juta.  Jadi pengelapan dibawah Rp, 1 juta tidak dipenjara. Cukup dendan maksimal Rp. 10 juta, dengan besaran akhir tergantung hakim dalam memutuskannya,
Onkers mengemukakan  pendapatnya  mengenai  tindak  pidana  bahwa:  “Tindak  pidana sebagai  peristiwa  pidana  yang  diartikannya  sebagai  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum wederrechtelijk yang  berhubungan  dengan  kesengajaan  atau  kesalahan  yang  dilakukan  oleh orang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.”Simons  mengemukakan  pendapatnya  mengenai tindak  pidana  bahwa :“strafbaarfeit (terjemahan  harfiah  peristiwa  pidana)  ialah  perbuatan melawan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kesalahan  (schuld)  seseorang  yang  mampu bertanggungjawab.
Kesalahan  yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas  yang meliputi dolus (sengaja)  dan culpa (alpa  dan  lalai).  Berdasarkan  rumus  tersebut  Simons  mencampurkan unsur-unsur  perbuatan  pidana (criminal  act) yang  meliputi  perbuatan  dan  sifat  melawan hukum,  perbuatan  dan pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  liability),  yang  mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.
Menurut  pengertian  di  atas,  tindak  pidana  penggelapan  adalah  Tindakan  atau  gerak gerik  yang  melanggar  hukum  dengan  unsur  subjektif  dan  objektif.  Tindak  pidana penggelapan  memiliki  unsur  kesengajaan,    melawan  hukum  dengan  segaja  menghilangkan, menyembunyikan sebagaian atau seluruh benda orang lain.
Secara  umum  Hukum  Pidana  berfungsi  untuk  menyelenggarakan  kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketentuan umum. Hal ini disebabkan banyaknya  Kepentingan  dan  kebutuhan  yang  lainya  selain  sering  bertentangan.  Untuk Menghindari  sikap  dan  perbuatan  Yang  merugikan  hak  orang  lain.  Hukum  Memberikan rambu – rambu dan batasan -batasan sehingga tidak bersikap sewenang wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak kewajjiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.
Tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Menurut Pasal 372 KUHP, tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengan cara mengelabui  atau  menyembunyikan  barang  yang  dicuri  dari  pemiliknya.  Dalam  konteks penggelapan  mobil  sewa,  pelaku  menyewa  mobil  dengan  janji  untuk  mengembalikannya dalam waktu  yang telah ditentukan, namun kemudian menyembunyikan atau menjual mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil.
Selain dikenakan pasal tersebut, pelaku juga dapat dikenakan pasal  yang berhubungan dengan  penyalahgunaan  barang  yang  diterima  dengan  janji,  seperti  Pasal  385  KUHP.  Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang menerima barang dengan janji untuk mengembalikan atau menggunakannya sesuai dengan tujuan pemberian, namun kemudian menyalahgunakannya,  dapat  dikenakan  hukuman  penjara  paling  lama  4  tahun.  Selain  itu, pelaku  juga  dapat  dikenakan  pasal  yang  berhubungan  dengan  penipuan,  seperti  Pasal  372 KUHP  yang  menyatakan  bahwa  siapa  saja  yang  dengan  sengaja  menipu  orang  lain  untuk mendapatkan barang atau uang, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 5 tahun.
Dalam  konteks  penggelapan  mobil  sewa,  pelaku  dapat  dikenakan  pasal  ini  jika  dia menipu  pemilik  mobil  dengan  memberikan  janji  palsu  tentang  pengembalian  mobil  yang disewa.Dalam  menangani  tindak  pidana  penggelapan  mobil  sewa,  pihak  berwenang  harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang cukup untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku. Selain itu, pihak berwenang juga harus bekerja sama dengan pihak  pemilik  mobil  sewa  untuk  mengembalikan  mobil  yang  dicuri  kepada  pemiliknya. Secara  keseluruhan,  tindak  pidana  penggelapan  mobil  sewa  merupakan  tindakan  yang merugikan  pemilik  mobil  sewa  dan  harus  ditangani  dengan  serius  oleh  pihak  berwenang. Pelaku  dapat  dikenakan  hukuman  yang  berat,  seperti  penjara  dan  denda,  serta  harus mengembalikan  mobil  yang  dicuri  kepada  pemiliknya.  Tindak  pidana  penggelapan  mobil sewa  merupakan  salah  satu  jenis  kejahatan  yang  kerap  terjadi  di  Indonesia.  Fenomena  ini menyebabkan  kerugian  besar  bagi  pemilik  mobil  sewa  yang  mengalami  kehilangan  aset berharga mereka.
Sebagai  mana  sudah  diatur  dalam  pasal  1548  Pasal  1548  Kode  Sivil  (KUHPerdata) merupakan  pasal  yang  mengatur  mengenai  sewa-menyewa  atau  perjanjian  jual  beli  dengan hak  pakai.  Dalam  pasal  ini,  perjanjian  sewa-menyewa  yang  dibuat  harus  memenuhi  syarat- syarat  yang  ditentukan,  seperti  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  mengikat  kedua  belah  pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
Pasal  1548  KUHPerdata  juga  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  dari  pihak  yang menyewakan barang dan pihak yang menyewa barang. Pihak yang menyewakan barang harus menjamin bahwa barang yang disewakan itu baik dan layak digunakan sesuai dengan tujuan sewa.  Sedangkan  pihak  yang  menyewa  barang  harus  menjamin  bahwa  barang  yang  disewa itu dikembalikan dalam keadaan baik dan layak digunakan sesuai dengan tujuan sewa.
Dalam  hal  ini,  perjanjian  sewa-menyewa  kendaraan  yang  dibuat  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  pasal  1548  KUHPerdata,  seperti  harus  dibuat  secara tertulis,  mengikat  kedua  belah pihak  yang terlibat dalam perjanjian tersebut,  serta mengatur hak  dan  kewajiban  dari  kedua  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  sewa-menyewa kendaraan.
Definisi perjanjian sewa pada pasal kuhp 372.Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang perjanjian sewa. Dalam pasal ini, perjanjian sewa diartikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menyewakan barang atau jasa dengan imbalan  yang  telah  ditentukan.  Dalam  hal  ini,  perjanjian  sewa  pada  pasal  372  KUHP  dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam mengatur tindak pidana penggelapan mobil sewa.
Dalam  pasal  372  KUHP,  perjanjian  sewa  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum dalam  mengatur  tindak  pidana  penggelapan  barang  yang  diperoleh  melalui  perjanjian  sewa, seperti  menyewakan  barang  yang  tidak  dikembalikan  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang ditentukan atau menyewakan barang dengan identitas palsu.
Perjanjian sewa yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 372 KUHP, seperti harus dibuat secara tertulis dan mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan juga sudah diatur dalam BAB XXIV sebagai mana disebutkan bahwa  Bab  XXIV  dalam  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  mengatur  tentang tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan  barang-barang  yang  diperoleh  melalui  perjanjian sewa-menyewa.  Bab  ini  berisi  pasal-pasal  yang  mengatur  tindak  pidana  seperti  pencurian, penipuan,  dan  penggelapan  terkait  dengan  barang-barang  yang  diperoleh  melalui  perjanjian sewa-menyewa.
Contohnya  dalam  Bab  XXIVKUHP,  Pasal  372  mengatur  tentang  pencurian  barang yang  diperoleh  melalui  perjanjian  sewa-menyewa.  Pasal  372  mengatur  tentang  penipuan dalam perjanjian sewa-menyewa.
Tindak  pidana  penggelapan  dalam  bentuk  pokok  diatur  dalam  pasal  372  KUHP  itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

## 1) Unsur Kesengajaan (Obzettelijk)
Perbuatan  melawan  hukum  unsur  kesengajaan  baru  dianggap  ada  manakala perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  tersebut  telah  menimbulkan  konsekuensi tertentu. (Fuady,2005)
2) Unsur Melawan Hukum
Pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”, yang  oleh  Anselm  von  Ferbach  asas  dinamakan  asas  “Nullum  Delictum,  Nuulla  Poena Sine Praevia Lege Poenali(Miswardi, 2012).
Unsur Objektif yang ada pada kasus tindak pidana, yaitu :
1) Suatu Benda/Barang
Benda-benda  yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap (Chazawi,2009)
2) Seluruh atau Sebahagian Milik Orang Lain
Perbuatan  memiliki  (zicht  toe.igenen)  diterjemahkan  dengan  perkataan  memiliki, menganggap  sebagai  milik,  atau  ada  kalanya  menguasai  secara  melawan  hak,  atau mengaku sebagai milik.
Bentuk-bentuk  perbuatan  memiliki,  misalnya  menjual,  menukar,  menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya
3) Benda/Barang yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan
Yaitu    adanya  suatu  hubungan  langsung  dan  sangat  erat  dengan  benda  itu,  yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan bendabenda tetap.
Menurut  Barda  Nawawi  ditegaskan  bahwa  sanksi  pelaku  pidana  harus  disepadankan dengan  kebutuhan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan-kepentinganini, pidana hanya dibenarkanapabila ada kebutuhan bagi masarakat pidana tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan bahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula  berdasarkankepentingan  -kepentingan  ini  da  nilai  -nilai  yang  mewujudkannya. Berdasarkan  pandangan  yang  demikian,  maka    Menurut  bassio  uni,  dalam  melakukan kebijakan  hukum  pidana  diperlukan  pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  polisi oriental  yang  lebih  bersifat  pragmatis  dan  rasional  dan  juga  pendekatan  yang  berorientasi pada nilai (value Judgment approach ).
Dari  hasil  penelitian,  modus  tindak  pidana  penggelapan  mobil  Ke  Polres  Gresik Dengan  laporan  polisi.  No.  LP/B/61/2019/SPKT/Polres  Gresik/Polda  Jatim  adalah  oknum pelaku  tindak  pidana  rental  mobil  dengan  sengaja  tidak  mengembalikan  batas  waktu  sesuai perjanjian  dan    mengadaikan  mobil  ke  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan  pemilik  mobil    CV.

## ALIF TRANS

## Kebijakan  CV  Alif  Trans  Terhadap  Tindak  Pidana  Penggelapan  Mobil  Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia
Barda  Nawawi,  berpendapat  bahwa  istilah  “Kebijakan”  diambil  dari  istilah  “policy” (Inggris) dan ”politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan  istilah  “Politik  Hukum  Pidana”  dan  yang  sering  di  kenal  dengan  istilah  “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.
Prof.  Sudarto  memberikan  pengertian  “Penal  Policy”  sebagaimana  dikutip  oleh  barda Nawawi  Arief  ialah:  a.  Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan  –  peraturan  yang  baik  sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;4 b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan  –  peraturan  yang  dikehendaki  yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan
Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.
Definisi Mulder diatas  bertolak dari pengertian “sistem hukum  pidana” menurut Marc Ancel  yang  menyatakan,  bahwa  tiap  masyarakat  yang  terorganisir  memiliki  sistem  hukum pidana yang terdiri dari :
1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
2. suatu prosedur hukum pidana
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).
Tindak  pidana  penggelapan  mobil  sewa  dapat  dipidana  jika  memenuhi  keseluruhan unsurunsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  jaksa  penuntutumum  dan  pelaku  dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang  didakwakan,  maka  tidak  dapat  dipidana.  Adapun  unsurunsur  pertanggung  jawaban pidana adalah:
1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab;
3) mempunyai suatu bentuk kesalahan;
4) tidak adanya alas an pemaaf.
Secara  luas,  kebijakan  hukum  pidana  dapat  mencakup  ruang  lingkup  kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.
Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap–tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:
a. Kebijakan  formulasi/legislatif,  yaitu  tahap  perumusan/penyusunan  hukum  pidana.  Dalam tahap  ini  merupakan  tahap  yang  paling  startegis  dari  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kejahatan  melalui  kebijakan  hukum  pidana,  karena  pada  tahap  ini kekuasaan  formulatif/legislatif  berwenang  dalam  hal  menetapkan  atau  merumuskan perbuatan  apa  yang  dapat  dipidana  yang  berorientasi  pada  permasalahan  pokok  dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang.  Sehingga  apabila  ada  kesalahan/kelemahan  dalam  kebijakan  legislatif maka  akan  menjadi  penghambat  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahtan  pada tahap aplikasi dan eksekusi;
b. Kebijakan  aplikatif/yudikatif,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana.  Tahap  aplikasif merupakan  kekuasaan  dalam  hal  menerapkan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum atau pengadilan; dan
c. Administratif/eksekutif,  yaitu  tahap  pelaksanaan  hukum  pidana.  tahap  ini  merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.
Dua maslah sentral dalam kebijakan criminal dengan mengunakan sarana penal hukum pidana ialah maslah penentu
1) Perbuatan apa yang harus di pidana; dan
2) Sangsia apa yang sebaiknya digunakan atau doikenakan sipelanggar ( Nawawi, 30 )
Penerapan  pasal  372  KUHP  mengatur  tentang  tindak  pidana  penipuan.  Dalam  hal  ini, pasal  tersebut  dapat  digunakan  untuk  menjerat  pelaku  yang  melakukan  pengelapan  sewa menyewa mobil  jika ditemukan bukti bahwa pelaku tersebut melakukan pemalsuan dokumen atau memberikan informasi yang tidak benar dalam proses sewa menyewa mobil tersebut.
Penerapan  pasal  372  KUHP  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  seperti  polisi  dan jaksa.  Mereka  akan  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  pelaku  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  penipuan.  Jika  ditemukan  bukti  cukup,  pelaku  akan  dituntut  di pengadilan dan dijatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 372 KUHP yang berlaku.
Dalam  penerapannya,  pasal  ini  perlu  diterapkan  secara  adil  dan  proporsional  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku,  serta  memperhatikan  kondisi  faktual  dan  hukum setiap kasusnya.
Dalam  RUU  KUHP  2012  juga  menyebutkan  bahwa  pemidanaan  wajib mempertimbangkan : a) Kesalahan pembuat tindak pidana 1. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
2. Sikap batin pembuat tindak pidana
3. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
4. Cara melakukan tindak pidana
5. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
6. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
8. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
9. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Perbedaan  mengenai  pertimbangan-pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  pidana terhadap  pelaku  kejahatan  sudah  jelas  terlihat.Pada  RUU  KUHP  2013  banyak  aspek  yang menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelaku  kejahatan. Kebiajakan kriminal menurut Marc Ancel  dibagi menjadi  dua,  yaitu upaya penal  dan upaya non-penal,  upaya  penal  adalah  upaya–upaya  yang  sifatnya  repressive  (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahat terjadi, sedangkan upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upayaupaya yang sifatnya preventif  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  sebelum  kejahatan  tersebut  terjadi. Sasaran  utama  dari  kejahatan  ini  adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab terjadinya  kejahatan.  Berdasarkan  fakta  tindak  pidana  penggelapan  mobil  rental  upaya penanggulangan  pidana  dalam  hal  ini  dapat  ditempuh  dengan  upaya  penal,  yang  dilakukan menggunakan  tindakan  repressive  dimana  tindakan  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  untuk memberantas agar hal seperti ini tidak terjadi lagi dan para pelaku tindak pidana akan berfikir berkali-kali untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.
G.P.  Hoefnagels  menggambarkan  ruang  lingkup  upaya  penanggulangan  kejahatan (criminal policy) sebagai berikut:
1. penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), dan;
3.  mempengaruhi  pandangan  masyarakat  mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat media massa (influencing view society on crime and punishment/ mass media) Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan  salah  satu  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  cocok  dengan  pelaku penggelepan  mobil  rental    dengan  berlandaskan  Pasal  372  KUHP.  Artinya,  terdapat keterpaduan  (integralitas)  antara  politik  kriminal  dan  politik  sosial,  sekaligus  terdapat keterpaduan  (integralitas)  antara  upaya  penanggulangan  kejahatan  dengan  “penal”  dan
“nonpenal”.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  sebaikbaiknya  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik
2. Peradilan yang efektif
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan
Upaya-upaya  yang  disebutkan  diatas  merupakan  usaha  penanggulangan  kejahatan sebagaimana  tersebut  di  atas  merupakan  serangkaian  upaya  atau  kegiatan  yang  dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan.

## KESIMPULAN
Tindak pidana penggelapan mobil sewa merupakan tindak pidana penipuan yang dapat diterapkan  pada  pelaku  yang  melakukan  pemalsuan  dokumen  atau  memberikan  informasi yang tidak benar dalam proses sewa menyewa mobil. Pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dari hasil penelitian, modus  tindak pidana penggelapan mobil Ke Polres Gresik  Dengan  laporan  polisi.  No.  LP/B/61/2019/SPKT/Polres  Gresik/Polda  Jatim  adalah oknum pelaku tindak pidana rental mobil dengan sengaja tidak mengembalikan mobil ssesuai batas  waktu  sesuai  perjanjian  dan    mengadaikan  mobil  ke  pihak  lain  tanpa  sepengetahuan pemilik mobil  CV ALIF TRANS .
Penggelapan  mobil  rental  yang  dilakukan  oleh  Kasiari    termasuk  ke  dalam  tindak pidana  penggelapan  seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  372  KUHP  dalam  tindak  pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang  sewaan  milik  pemilik  rental  dikarenakan  terjadi  penyalahgunaan  hak  atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.
Kebijakan  pebgelapan  mocil  sewa  ALIF  TRANS  yang  disesuai  dengan  kebijakan kriminal  yaitu    upaya  penal  dan  upaya  non-penal,  upaya  penal  yaitu  upaya    yang  sifatnya repressive  (penindasan/pemberantasan/  penumpasan)  sesudah  kejahat  terjadi,  sedangkan upaya  non-penal  merupakan  upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  lebih  menitikberatkan pada  upaya-upaya  yang  sifatnya  preventif  (pencegahan/penangkalan/pengendalian)  dimana sebelum  kejahatan  tersebut  terjadi.  Penerapan  hukum  pidana  ( criminal  law  application) merupakan  salah  satu  upaya  penanggulangan  kejahatan.    Upaya  penanggulangan  kejahatan perlu  ditempuh  dengan  pedekatan  kebijakan.  Artinya,  terdapat  keterpaduan  ( integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin,  Hurip.,  Suprijatna,  Dadang.,  &  Hakim,  L.A.  (2016).  Juridical  Analysis  Of  The Crime  Of  Embezzlement  That  Arise    From  Rental  Car  Relationships  Linked  With Article 372 Of The Criminal Code. Jurnal Hukum De’rechtsstaat, 2 (2), 201-216.
Andi  Hamzah,  Delik-Delik  Tertentu  (Speciale  Delicten)  Di  Dalam  KUHP.  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2009
Lenggeng, Hikmawati. (2018). Analisis Yuridis  Tindak Pidana Penggelapan Mobil  Ditinjau Dari Pasal 372 KUHP. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo..
Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata Indonesia . Cahaya Atma Pustaka.
Novianta, A.P.A.D. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat Dalam Hal  Beralihnya  Barang  Objek  Sewa  Pada  CV.  Indah  Jaya  Kuta  Badung .  Fakultas Hukum Universitas Udayana.
P.A.F  Lamintang  dan  C  Djisman  Samosir,  2010,  Delik-Delik  Khusus  Kejahatan  yang Ditujukan  Terhadap  Hak  dan  Lain-Lain  yang  Timbul  Dari  Hak  Milik,  Nuansa  Aulia, Bandung, hlm. 109
P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.
Peraturan  Perundang-Undangan  Undang  –  Undang  Dasar  1945  Kitab  Undang  –  Undang Hukum Pidana.
Prof.  Dr.  Baeda  Nawawi  Arief,  S.H.(2016)    Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru. Jl Tambaraya No. 23 Rawamangun – Jakarta 13220, Pranamedia Grup
Srimulyani, Eka. (2021). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5 (1) .
Santoso, Topo & Zulfa, A.E. (2001). Kriminologi . Depok : PT RajaGrafindo Persada. Srimulyani, Eka. (2021). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5 (1) .
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Jakarta,  PT  Refika Aditama, 2000
Rachmanudin,  F.  (  2022,  Januar  Kamis). Polisi  Amankan  Komplotan  Penggelapan  Mobil Rental,  Total  Enam  Mobil  Rental  Dijual  ke  Madura .  Retrieved  from  Surabaya.Berita: https://surabaya.tribunnews.com/2022/01/20/polisi-amankan-komplotan-penggelapan- mobil-rental-total-enam-mobil-rental-dijual-ke-madura