Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 180

## PEMIKIRAN EKONOMI WAKAF IMAM SYAFI’I (ANALISIS WAKAF DIRHAM DAN DINAR ISYARAT WAKAF PRODUKTIF)

## Bahrul Ma’ani
Dosen Ilmu Fiqh Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract : The majority of people understand and assume that the thought of Imam Sha fi 'i contrary to productive endowments. In fact, most think that the view of Imam Sha fi 'i merely traditional endowments. Among his opinion, he explained that the property belonging to wakif that have been submitted belongs to God, he is not entitled to another of property that has been submitted and should not be done on such property changes in any form. On the other hand when the Imam Sha fi 'i allow endowments dirhams and dinars, this is one form of thinking that endow- ments managed economy as it relates to economic fund. This paper is in response to the controversial. Therefore, it turns out, Sha fi 'i turn endowments dirhams and dinars which can be equated with endowments of productive economy. Thus, the assumption that the thought of Imam Sha fi 'i contrary to the less productive endowments reasoned.
Keywords: endowments dinar and dirham, Imam Sha fi 'i, productive economy.
Abstrak: Mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Sya fi ’i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar men- ganggap bahwa pandangan Imam Sya fi ’i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserah- kan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Sya fi ’i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi
181
karena berkaitan dengan ekonomi fund. Tulisan ini sebagai jawaban atas kontro- versial tersebut. Oleh karena, ternyata, Imam Sya fi ’i menghidupkan wakaf dir- ham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dengan demikian, anggapan bahwa pemikiran Imam Sya fi ’i bertentangan dengan wakaf produktif kurang beralasan.
Kata Kunci: wakaf dinar dan dirham, Imam Sya fi ’i, ekonomi produktif.

## Pendahuluan
Pada dasarnya wakaf adalah salah satu sumber ekonomi Islam yang harus dikembangkan yang tidak terbatas pada  ritual semata. Masyarakat muslim se- lama ini selalu memaknai bahwa wakaf hanya berbentuk ibadah, yakni  hubun- gan vertikal keapda Allah tanpa melihat dimensi sosial dan ekonomi.
Dalam hal ini Harun Nasution menjelaskan bahwa umat muslim selalu men- gutamakan ibadah syakhsiyah yang bersifat pribadi hubungan manusia kepada Allah, sementara hubungan ibadah ijtima’iyah (kewajiban-kewajiban sosial yang tidak melibatkan hubungan langusng antara manusia dengan Allah) diangap kurang penting. 1 Pada hal zakat, wakaf termasuk pilar Islam yang mengandung dua dimensi, yaitu pertama , dimensi ritual sebagai wujud penghambaan kepada- Nya. Kedua , dimensi sosial sebagai wujud kepedualian sesama, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi problem kesenjangan sosial, munculnya jurang yang lebar antara the have dan the have not di tengah kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal terebut, mayoritas masyarakat memahami dan men- ganggap bahwa pemikiran Imam Sya fi ’i bertentangan dengan wakaf produk- tif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Sya fi ’i hanya bersifat  wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif (Wakaf Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum) yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilkukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Sya fi ’i membolehkan wakaf dir- ham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi fund . Berkenaan dengan hal itu, pe- mahaman pokok dari Sya fi ’i pada satu sisi tidak menghendaki perubahan dalam
1 Harun Nasution, Islam Rasional : Gagasan dan Pemikian Prof. Dr. Harun Nasution , (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 244-245.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 182
bentuk apapun terhadap harta benda wakaf, tetapi pada sisi lain Mazhab Hana fi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang oleh Sya fi ’i, sebagai- mana yang disebut Al-Mawardi:
زاﻮﺟ ﻰﻌﻓ ﺎﺸﻟا ﻦﻋ رﻮﺛ ﻮﺑا ىورو ﱒارلدا و ﲑﻧنالدا ىا ﺎﻬﻔﻗو
“Abu Tsaur meriwayatkan  dari Imam al-Sya fi ’i tentang  kebolehan wakaf di- nar dan dirham (uang)”. 2
Bagi Sya fi ’i perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah pemilik se- mua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan menjadi milik Allah secara majaz , bukan milik pewakaf atau penerima wakaf. 3
Sya fi ’i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya terha- dap harta benda wakaf, seperti  stigma yang terjadi dalam masyarakat. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam Sya fi ’i membo- lehkan wakaf uang. Di Indonesia baru kemudian wakaf uang disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI Nomor: Dt.i.III/5/ BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.
Sebenarnya yang diinginkan oleh Sya fi ’i adalah ‘ain (zatnya) wakaf tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya yang di- manfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika wakif dan nazhir memahami, bahwa wakaf bagi Imam Sya fi ’i hanya mementingkan pembangunan pisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan ihtiyat yaitu sifat kehati-hatiannya sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekha- watiran terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi penyim- pangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata manfaatnya
2 Lihat al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir , Terj. Muhammad Mathraj, (Beirut: Dar al- Fikr, 1994), hlm. 379.
3 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Imam Syafi’i , Terj. Muhammad Afifi, dkk, Cet. Ke-1,
(Jakarta: Al-Mahira, 2008), hlm. 358.
183
lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran. 4

## Akad Wakaf Uang Sebagai Jaminan Gadai
Lebih jauh difahami bahwa Imam Sya fi ’i berbicara dalam ranah akad jaminan atau gadai tidak sah tanpa penyerahan barangnya. Ini untuk masyarakat keban- yakan yang biasanya sering berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Mereka biasanya hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan orang lain.
Berkaitan dengan penguasaan kreditur atas barang jaminan terdapat perbe- daan pandangan. Bagi Imam Sya fi ’i, penguasaan kreditur atas barang jaminan (gadaian) tidak termasuk syarat akad gadai. Ini untuk orang kebanyakan yang biasanya kurang memperhatikan persoalan keadilan dan agama. Jika diband- ingkan pandangan Imam Hana fi dan Malik, kreditur harus menguasai barang yang digadaikan (barang yang dijadikan jaminan utang). Ia termasuk syarat sah gadai. Jika barang gadai lepas dari tangannya, batal akad gadainya. Tetapi, jika kembalinya barang kepada pemberi gadai tersebut karena persoalan utang atau titipan, akad gadai tetap sah, tidak batal. Ini untuk orang yang memperhatikan agama dan keadilan. Sungguh, kreditur tidak mengambil barang kecuali sebagai jaminan atas hak-haknya. Jika barang yang digadaikan (yang dijadikan jaminan) lepas dari tangannya berarti sama dengan tidak menerima jaminan dan ia tidak dapat ganti rugi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka penguasaan kreditur atas barang jaminan termasuk syarat sah akad gadai.
4 QS. ﻦﻴﻃ ﺎﻴﺸﻟﺍ ﻥﺍﻮﺧﺍ ﺍﻮﻧ ﺎﻛ ﻦﻳﺭ ﺬﺒﻤﻟﺍ ﻥﺍ ... Lihat Q.S. Al-Isra’ [17]: 27. Berkaitan dengan wakaf produktif, misalnya, di Jambi, ada beberapa pondok pesantren meman- faatkan tanah wakafnya untuk tujuan bisnis, karena pimpinan pondok pesantren merangkap sebagai nazhir dapat melepaskan diri dari pemikiran yang kaku, sep- erti stigma Syafi’i. Stigma itu tertanam dalam fikiran masyarakat bahwa  tanah yang telah diwakafkan tidak boleh dilakukan perubahan sekalipun bendanya telah rusak dan tidak dapat lagi dimanfaatkan. Selain pandangan tersebut kon- tradiktif dengan nas al-Qur’an tetang sifat mubazzir , juga  sifat demikian nyata- nyata bersekutu dengan syaitan. Oleh karena itu Imam Malik membolehkan pe- rubahan tanah wakaf kecuali dalam dua hal: (1) Apabila benda wakaf itu berupa masjid; (2) Jika benda wakaf itu berwujud tanah yang mempunyai hasil, maka dilarang menjual atau menukarnya kecuali sifatnya darurat, seperti untuk perlu- asan masjid, kuburan, atau jalan raya dan kepentingan umum. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat Fi al-Waqf , Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1971), hlm. 161
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 184
Bagi Imam Sya fi ’i, dalam praktek gadai, jika terjadi satu barang dipergunakan sebagai jaminan atas dua macam utang maka barang gadaian tetap hanya men- jadi jaminan atas utang yang pertama, tidak termasuk utang kedua.  Salanjutnya ia menjelaskan bahwa manfaat dari barang jaminan itu adalah hak yang meng- gadaikan (pemilik barang). Murtahin tidak dapat mengambil manfaat daripa- danya, kecuali atas izin dari pihak yang menggadaikan. 5
Bagi Munzir Qahaf, wakaf adalah:
“...the holding and preservation of a certain property for the con fi ned bene fi t of a certain philanthropy with the intention of prohibiting any use or disposition of property outside that speci fi c purpose . 6
Atau objeknya yang ditahan. 7 Jadi waqf is means hold, con fi nement or prohibi- tion , yang berarti menahan, memenjarakan atau larangan. Juga donated berarti mendermakan, menyumbangkan. 8
5 Ibid.
6  Baca Rifyal Ka’bah, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional”, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 26. Baca pula Muhammad bin Isma’il as-San’ani, Subul as-Salam, Dalam Abdullah Yusuf  ‘Ali, The Holy Qur’an Origi- nal Arabic Text With English Translation & Selected Commentaris , (Malaysia: Saba’ Islam- ic Media, 2004), hlm. 11; dan Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Cet. Ke-2, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. iii. 7  Menurut Abu Hanifah ‘ain ditahan  tetap milik wakif dan menyedekahkan man- faatnya, sementara  Imam  Syafi’i  hartanya ditahan bersamaan dengan ‘ain -nya dan lepas dari pemiliknya.  Demikian pula Imam Malik ‘ain -nya  ditahan tetap milik wakif dan hasilnya  dimanfaatkan. Lihat, Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Usulihi , (Damsyiq: Mu’assasah al-Risa- lah, 1994),  hlm. 170-171.
8 The word waqf is used in Islam in the meaning of  holding certain property and preserving it  for the confined benefit of certain philantrophy and prohibiting any use or disposition of it outside that sepecific objective. This definition accords perpetuity to waqf, i.e., it applies to non-perishable property whose benefit can be extracted without consuming the property it self. Therefore waqf widely related to land and buldings. However, there are waqf of books, agricultural machinery,cattle, shares and stocks and cash money. Term menyumbang juga berarti donated; donating; donatus, a gift, from dare, to give ; to pre- sent; to contribute; bestow as a gift, especially to some philanthropicreligious cause atau donation that wich is given, bestowed, or donated; a gift or grant, as to a charitable orga- nization . Lihat  Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century Dictionary of The English Language, (United State of America: William Collins Publisher, 1980), hlm. 544. Lihat http.//Islamic –World net/economic/waqf/waqfmain  page  html.
Al-Risalah JISH                                  Vol. 14, No. 1, Juni 2014 185
Sementara Jaih Mubarok menjelaskan bahwa wakaf tanah dan bangunan serta benda bergerak adalah uang merupakan upaya al-khair yang berarti ke- baikan. 9 Kata al-khair adalah perintah untuk melakukan wakaf. Menurut Al- Dimasyqi, ayat yang terdapat pada Q.S. al-Hajj ayat 77 sangat relevan dengan wasiat. Karena al-Qur’an tidak spesi fi k menjelaskan tentang wakaf, maka pe- mahamannya sangat interpretabel dan debatabel, tetapi di dalam  hadis    dite- mukan  dalam ﻲﻠﻤﻋ ﻊﻤﺟﺍ yang diterima oleh para  sahabat dan sesudah mereka serta penerapan ‘amaliyah -nya ditetapkan dengan sunnah. 10 Selain itu,  al-Qur’an diturunkan dengan dasar-dasar  umum melalui kata ﺕ ﺎﺑﻭﺮﻘﻟﺍ berarti orang ber- buat baik dengan membatasi pokoknya dan hasilnya dimanfaatkan untuk ke- maslahatan umum.
Berdasarkan konteks tersebut, Imam Sya fi ’i mengisyaratkan  pemilik ba- rang berhak menuntut ganti rugi atas pemanfaatan tersebut. Sementara Imam Hana fi menjelaskan bahwa pemilik tidak berhak menuntut ganti rugi karena aspek manfaat tidak termasuk dalam harta. Misalnya, wakaf menurut Hana fi kepemilikan barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari wakif dan dibe- narkan bagi wakif untuk menariknya kembali serta boleh menjualnya. Sedang Imam Sya fi ’i dan Jumhur Fuqaha, harta wakaf tidak lagi menjadi milik wakif melainkan secara hukum menjadi milik Allah atau secara terminologi sosiologis harta wakaf menjadi milik masyarakat umum dan wakif tidak boleh menariknya kembali apalagi menjualnya. Demikian juga dari Implikasi dari Perbedaan Kon- sep Tentang Uang bahwa di antara para ulama berbeda pendapat tentang uang. Pada hakekatnya fungsi uang adalah sebagai Medium of Exchange (satuan alat
akses tanggal  26 Februari  2013.
9 ﻥﻮﺤﻠﻔﺗ ﻢﻜﻠﻌﻟ ﺮﻴﺨﻟﺍ ﺍﻮﻠﻌﻓﺍﻭ ...al-Hajj [22]: 77. Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan silaturah- mi, dan berakhlak yang baik. SementaraTaqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan wakaf.  Penafsiran menurut al-Dimasyqi terse- but relevan ( munasabah ) dengan firman Allah tentang wasiat: ﺮﻀﺣ ﺍﺫﺍ ﻢﻜﻴﻠﻋ ﺐﺘﻛ . ﻦﻴﻘﺘﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻘﺣ ﻑﻭﺮﻌﻤﻟﺎﺑ ﻦﻴﺑﺮﻗﻻﺍﻭ ﻦﻳﺪﻟﺍﻮﻠﻟ ﺔﻴﺻﻮﻟﺍ ﻥ ﺮﻴﺧ ﻙﺮﺗ ﻥﺍ ﺕﻮﻤﻟﺍ ﻢﻛﺪﺣﺍ (Kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan jika kamu menin- ggalkan harta yang banyak untuk ibu bapak dan karib kerabat dengan acara yang ma’ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang takwa). Lihat al-Baqarah [2]: 180. Lihat  Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , Cet. Ke- 1, (Bandung: Simbiosa Re- katama Media, 2008), hlm. 7.
10 Muhammad  Fathi  al-Duraini, Op. Cit., hlm. 169.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 186
tukar), Unit of Account (satuan pengukur), dan Store of value (penyimpan nilai).
Pendapat Imam Sya fi ’i membawa perubahan yang lebih luas, tentang uang (dinar dan dirham) karena selain karena uang sebagai satuan pengukur nilai juga berfungsi sebagai alat tukar. Uang menurut Sya fi ’i dapat digunakan untuk menilai dan menukar/membayar barang lain. Sementara Imam Hambali ber- pandangan bahwa uang berkedudukan sebagai komoditi yang berfungsi untuk mengukur nilai dari barang yang menjadi uang itu sendiri (nilai intrinsik) dan tidak dapat disamakan dengan selainnya. Namun ia  berbeda pandangan den- gan Imam Malik yang memiliki implikasi yang lain pula. Uang yang berfungsi sebagai pengukur nilai dan alat tukar tidak akan mengakibatkan riba meskipun terdapat perbedaan berat dalam pertukaran uang sejenis. Kelebihan tersebut di- akui sebagai kedermawanan yang tidak membutuhkan kompensasi dalam jum- lah tertentu. Pandangan ini memberikan setidaknya dapat dijadikan sandaran untuk melegitimasi praktik keuangan semisal jual beli valas ( sharf).

## Konsep Pemikiran Tentang Riba
Dalam hal konsep riba, Imam Sya fi ’i sependapat dengan Imam Malik yang han- ya memperhatikan pertukaran di antara makanan atau mata uang, mempunyai pendapat kontradiktif dengan Imam Hana fi dan Imam Hambali. Ada problem yang lebih kontemporer dewasa ini, misalnya tentang minyak mentah. Dalam hal ini Sya fi ’i dan Maliki sependapat bahwa bahwa larangan riba berlaku bagi barang yang memiliki satu (sub) sebab tunggal. Imam Hana fi dan Imam Ham- bali melarang jual beli makanan dengan tembaga secara kredit (keduanya dit- imbang) namun membolehkan jual beli makanan dengan garam secara kredit (salah satunya ditimbang dan yang lain ditakar), demikian juga  minyak mentah termasuk ribawi.
Menurut H. Juhaya S. Praja ada dua bentuk benda wakaf, yaitu benda bergerak yang disebut al-manqul atau al-musya’ , dan benda tidak bergerak yang disebut al-‘aqar . 11 Dalam bentuk al-‘aqar atau benda tidak bergerak sama halnya wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar bin khattab  berupa tanah yang terle- tak di  Khaibar.
Sementara al-manqul atau al-musya’ yang disebut wakaf bergerak berupa
11 H. Juhaya S. Praja, Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkem- bangannya, (Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humanio- ra, 1995), hlm. 13.
187
wakaf uang atau ( al-nuqud ), pernah diaplikasikan oleh Imam Az-Zuhri (w.124 H) melalui fatwanya pada awal abad ke-2 Hijrah. Ia adalah salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kode fi kasi hadis (al-Tadwin al-Hadis) . 12 Al-Mawardi (w. 450 H), salah seorang Hakim Agung di Bagdad tertulis dalam bukunya ﻯﻮﳊﺍ ﺮﻴﺒﻜﻟﺍ dalam bab: ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟﺍﻭ ﻢﻫﺭﺪﻟﺍ ﻒﻗﻭ yang berbicara tentang bolehnya wakaf uang. 13
Demikian juga Al-Nawawi, dalam  kitabnya ﻢﻫﺍﺭﺪﻟﺍ ﻭ ﺮﻴﻧﺎﻧﺪﻟﺍ ﻒﻗﻭ berbicara tentang wakaf  dirham. 14
Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam kitab S}ahihnya “Al-Wasaya” , 15 membolehkan wakaf uang melalui ekonomi syariah. Bagi penulis tidak ada masalah dalam wakaf bergerak atau tidak bergerak hal itu bukanlah substantif, karena keduanya sama-sama dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, namun yang menjadi substantif adalah jaminan keamanan dan manfaat yang berkelanjutan.
Demikian besarnya wakaf uang dirasa semakin penting, maka tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi Fatwa Ulama baru mengeluarkan fatwa dengan membolehkan wakaf uang. Bagi Ibnu Bathal dalam ulasannya menjelaskan bahwa wakaf uang bukan sekedar boleh, ia mengutip  perkataan Az-Zuhri bahwa apakah orang berwakaf seribu dinar fi Sabilillah boleh memakan keuntungannya? jika dia kaya tidak boleh me- makannya, kecuali jika ia miskin dan tidak berlebihan boleh memakannya seka- lipun ia tidak mendapatkan keuntungan, maka hal ini menjadi sedekah kepada orang  miskin.” 16

## Ia juga menambahkan bahwa yang dimaksud perkataan Az-Zuhri adalah
12 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Op. Cit., hlm. 27. 13 Al-Mawardi, Op. Cit., hlm . 299. 14 Al-Nawawi, Majmu’, (Kairo: Al-Imam,  t.t.),  hlm. 235. 15 ﺮﺠﺘﻳﺮﺟ ﺎﺗ ﻪﻟ ﻡﻼﻏ ﻰﻟﺍ ﺎﻬﻌﻓﺩﻭ ﷲﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻲﻓ ﺭﺎﻨﻳ ﺩ ﻒﻟﺍ ﻞﻌﺟ ﻦﻤﻴﻓ ﺮﻫﺰﻟﺍ ﻝ ﺎﻗﻭ ﺖﻣﺎﺼﻟﺍﻭ ﺽﻭﺮﻌﻟﺍﻭ ﻉﺍﺮﻜﻟﺍﻭ ﺏﺍﻭﺪﻟﺍ ﻒﻗﻭ ﺏ ﺎﺑ ﻪﺤﺑﺭ ﻞﻌﺟ ﻦﻜﻳ ﻢﻟ ﻥﺍﻭ ﺀﻲﺷ ﻰﻔﻟﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﺢﺑﺭ ﻦﻣ ﻞﻛﺆﻳ ﻥﺍ ﻞﺟﺮﻠﻟ ﻞﻫ ﻦﻴﺑﺮﻗ ﻻﺍﻭ ﻦﻴﻛ ﺎﺴﻤﻠﻟ ﺔﻗ ﺪﺻ ﻪﺤﺑﺭ ﻞﻌﺟﻭ ﺎﻬﺑ
.( ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ )  . ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﺆﻳ ﻥ ﺍ ﻪﻟ ﺲﻴﻟ ﻝ ﺎﻗ ﻦﻴﻛ ﺎﺴﻤﻟﺍ ﻰﻓ ﺔﻗﺪﺻ Lihat  Imam Bukhari, “Sahih Al- Bukhari”, dalam Ibnu Hajar al-Atsqolani, Fath Al-Bari’, (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t.), hlm. 334.
16 ﺎﻬﻨﻋ ﻲﻨﻏ ﻰﻓ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺍ ﻚﻟﺍﺫ ﺎﻤﻧﺎﻓ ﺎﻬﺤﺑﺭ ﻦﻣ ﻞﻛﺆﻳ ﻻ ﻪﻧﺍ ﷲﺍ ﻞﻴﺒﺳ ﻰﻓ ﺭﺎﻨﻳ ﺩ ﻒﻟﺍ ﻞﻌﺠﻳ ﻞﺟﺮﻟﺍ ﻰﻓ ﻯ ﺮﻫﺰﻟﺍ ﻝﻮﻗ ﺎﻣﺍﻭ ﻦﻴﻛ ﺎﺴﻤﻟﺍ ﺪﺣ ﺄﻛ ﻥﻮﻜﻳﻭ ﺎﻬﻨﻣ ﻞﻛ ﻻﺍ ﻪﻟ ﺡ ﺎﺒﻤﻓ ﺮﻘﺘﻓﺍﻭ ﺝ ﺎﺘﺣﺍ ﻥﺍ ﺎﻣﺍﻭ - Dan adapun al-Zuhri berkata tentang  seseorang yang menetapkan 1000 dinar untuk jalan Allah bahwasanya melarang memakan keuntungannya dan jika seseorang membutuhkan dan tidak berlebihan boleh seseorang  memakannya, seperti fakir miskin. Lihat  Ibnu Bath- al, Syarah Sahih Al-Bukhari, (Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t.), hlm. 209.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 188
jika mauquf ‘alaih berhajat dan sangat memerlukan, maka boleh memakannya karena ia termasuk orang miskin. Penjelasan dari riwayat Bukhari menjelas- kan pandangan Az-Zuhri bahwa wakaf untuk benda bergerak adalah sah, jika benda bergerak memenuhi syarat dan layak benda tersebut diwakafkan. Men- genai syarat wakaf yang dimaksud memenuhi kriteria dari wujud benda yang diwakafkan yaitu tidak lenyap (eksis)  ketika dimanfaatkan.
Ibnu Hajar juga menjelaskan pandangan Az-Zuhri bahwa tentang wujud benda bergerak adalah mata uang emas perak, yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bayar dan modal usaha. Bagi Su’ud  Al-Hana fi (w. 982 H) dalam bukunya,
ﺩ ﻮﻘﻨﻟﺍ ﻒﻗﻭ ﺯﺍﻮﺟ ﻲﻓ ﺔﻟ ﺎﺳﺭ mengatakan bahwa esensi dari hadis tersebut adalah Imam Az-Zuhri membolehkan wakaf Al-Nuqud (dirham dan dinar) melalui model per- modalan usaha dagang lalu hasilnya dibagikan kepada pihak yang diberi wakaf dan hasil pengelolaannya adalah keuntungan. 17
Imam Hana fi membolehkan wakaf dinar dan dirham, sebagai pengecual- ian. Dalam pengecualian dimaksud disini adalah karena wakaf dinar dan dir- ham telah menjadi ‘Uruf (kebiasaan dalam masyarakat). Pengelolaan wakaf tidak begerak, seperti wakaf tanah cukup dikenal oleh masyarakat Jambi karena sesuai dengan kultur masyarakatnya bertani dan berkebun karet. Ketika kebun karetnya tidak produktif lagi tanahnya diwakafkan untuk kepentingan umum. Sementara  bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, hak intelektual dan semacamnya, belum dikenal secara luas.
Dari beberapa uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa harta berg- erak  berupa wakaf uang dan tidak bergerak berupa tanah  keduanya telah ber- laku pada masa sahabat dan sebagai benda wakaf yang dapat dikelola secara ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Perwakafan menyebutkan bahwa harta bergerak tidak sekedar uang, tetapi juga logam mulia, surat berharga, ken- daraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18
Karena itu untuk mengembangkan wakaf menuju paradigma baru  memer- lukan beberapa unsur antara lain membangun kemitraan usaha untuk pember- dayaan wakaf produktif.
17 Ibid . 18 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

## Membangun Kemitraan Usaha untuk Pemberdayaan Wakaf Produktif
Dasar hukum urgennya format kemitraan usaha dalam pengelolaan harta benda wakaf produktif adalah sesuai dengan fi rman Allah dalam Al-Qur’an. 19 Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 45 ayat (2) disebut- kan “Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. 20
Tahir Azhary dalam “Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi” menjelaskan bahwa tanah merupakan “natural resources”, kecuali manusia sebagai “human resources”. Dalam pengalaman sejarah, ekonomi suatu bangsa dan negara dapat tumbuh dan berkembang, apabila kedua faktor tersebut dapat dikelola sebaik mungkin dengan menggunakan penemuan-penemuan baru dengan iptek. 21
Berdasarkan pemikiran di atas maka tanah wakaf sebagai suatu LSI (Lem- baga Syariah Islam) pada hakikatnya mempunyai fungsi yang sama dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Artinya, penggunaan tanah wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja apa- lagi konvensional, seperti pendidikan, masjid, rumah sakit, panti-panti asuhan dan lain-lain. Tetapi tanah wakaf dalam pengertian makro dapat pula diman- faatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti pertanian termasuk ”mixed farm” atau pertanian dan peternakan, industri, pertambangan, real estate, of fi - ce-bulding, hotel, restaurant, dan lain-lain. Kedudukan tanahnya tetap, sebagai tanah wakaf, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, ketimbang tanah wakaf hanya digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua tanah wakaf han- ya untuk tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu. 22
Didin Ha fi dhuddin dalam “Wakaf Uang dalam Pandangan Syariat Islam” menjelaskan bahwa mazhab Hana fi membolehkan wakaf uang untuk dijadikan modal usaha dengan sistim mudarabah atau sistem bagi hasil lainnya. Keuntun-
19 Al-Maidah [5]: 2.
20  Peraturan  Pemerintah  No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45.
21 Tahir Azhari, “Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi”, Kumpulan Hasil Seminar Per- wakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 169. 22 Ibid .
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 190
gan dari bagi hasil diberikan untuk kepentingan umum. Ia juga mengemukakan tentang wakaf dinar dan dirham yang dilakukan  oleh Al-Zuhri (124 H)  dengan cara menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan keuntungannya atau manfaat untuk kemaslahatan umum. Selain itu, ia juga mengemukakan  hikmah di balik kegiatan wakaf, baik pengaruhnya terhadap wakif maupun masyarakat luas, antara lain: 23
a.  Menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masya- rakat.
b.  Keuntungan moril bagi wakif dengan mendapatkan pahala yang mengalir terus, walaupun wakif sudah tidak ada.
c.  Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
d.  Merupakan sumber umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain sebagainya.
Rifyal Ka’bah dalam “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional” mengo- mentari bahwa wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah perkawinan. Jika demikian, nazhir sebagai pengelola wakaf    bertanggung jawab terhadap aset wakaf agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan trans- paransi. 24
Pertama , harta benda yang diwakafkan mestilah kekayaan tahan lama yang memberi hasil terus menerus kepada orang miskin atau kelompok tertentu masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya tanah pertanian, peternakan, perikanan, bangunan atau gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pen- didikan atau transportasi dan lain-lain. Kekayaan tersebut mestilah merupakan hak milik pemberi wakaf yang bebas dari sengketa dan setelah diwakafkan tidak dapat diambil kembali oleh pemberinya. Kedua, penerima manfaat wakaf ada- lah masyarakat atau kelompok tertentu masyarakat yang diinginkan oleh pem- beri wakaf. Mereka adalah penerima sedekah dan hasil harta yang disedekah- kan (diwakafkan) dan bukan dari harta yang disedekahkan. Inilah antara lain yang membedakan wakaf jenis sedekah yang lain. Ketiga, penerima manfaat wakaf yang ditentukan oleh pemberi wakaf dapat bervariasi, mulai dari fakir miskin secara umum, sampai kepada guru, pelajar, pegawai kecil dan lain-lain. Ia abadi atau investasi yang hasilnya digunakan untuk bantuan kemanusiaan.
23 Didin Hafidhuddin, “Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam”, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 197. 24 Rifyal Ka’bah, Op. Cit., hlm. 27.
Keempat, pernyataan wakaf dibutuhkan untuk meyakinkan asas legalitas bahwa seseorang betul-betul menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan wakaf. Pernyataan tersebut disaksikan oleh para saksi dan pada masa sekarang harus dituliskan dalam sebuah dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk un- tuk itu sehingga tercatat  resmi sebagai dokumen wakaf.
Kelima, pengelola khusus wakaf sangat urgen karena ia bukanlah kekayaan pribadi, tetapi merupakan kekayaan publik yang membutuhkannya. Bila tidak dikelola dengan baik, dikhawatirkan harta tersebut akan hancur dan sebagai aki- batnya nasib dari pihak penerima yang membutuhkan akan terkatung-katung dan maksud baik pemberi wakaf menjadi tersia-sia. 25
Muhammad Sya fi ’i Antonio dalam “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan” menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-2 hijrah cash waqf sudah dipraktikkan.
Imam Bukhari telah memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangu- nan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntun- gan sebagai wakaf.  Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ada empat manfaat uta- ma dari wakaf uang dewasa ini, pertama , wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Ke- dua ,  melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa  tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan per- tanian. Ketig a, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash fl ownya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keempat , pada gilirannya uamat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu ter- gantung pada implikasi dari pandangannya tentang konteks riba paling tidak mempengaruhi pemikiran para pakar dalam menetapkan dalil riba di kemu- dian hari di samping Al-Qur’an dan Hadits yang sudah ada. Ibnu Rusyd, walau- pun berasal dari mazhab Maliki namun pandangannya atetap tendensius pada pendapat Hana fi tentang riba, kesamaan ukuran. Menurut Ibnu Rusyd yang be- rada di balik ketentuan riba adalah tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan dalam pertukaran. Ini juga yang kemudian mempengaruhi pemikiran bahwa pinjama qard tanpa bunga sah, sedang jual beli dengan penangguhan barang ribawi untuk memperoleh barang ribawi lain dengan harga sama yang dihutang
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH 192
tidak sah. Ketidakabsahan itu karena masuknya unsur ketidak setaraan dalam jual beli yang akan memicu ketidakadilan. Sedang dalam analisis teknis fi qh, pinjaman selalu siap dibayar, dapat diminta sewaktu-waktu, sebuah ketentuan yang menguntungkan pemberi pinjaman dan mengurangi risiko pasarnya.
Ibnu Qayyim dari mazhab Hambali juga memaparkan bahwa dalil bagi pelarangan adalah untuk mencegah eksploitasi dari kaum yang kuat atas kaum yang lemah, memaksa investor menanggung risiko investasi, meminimalkan perdagangan uang dan bahan makanan, serta mengaitkan keabsahan keuntun- gan dengan pengambilan risiko.
Jika mengikuti pendapat Imam Sya fi ’i, bahwa setiap terjadi transaksi   ba- rang dan semua pihak-pihak harus dihadirkan, karena itu menurutnya praktik jual beli tidak berada dalam satu majelis dan barangnya pun tidak ada di tempat akad tersebut tidak sah. Namun jika menurut jumhur, praktik tersebut sah dan diikuti oleh hak khiyar bagi pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad saat barang dilihatnya. 26
Berdasarkan konteks kekinian dan reralitas yang terjadi di tengah masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya, praktik jual beli telah mengalami berbagai perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan peruba- han zaman. Perbedaan pendapat tentang keabsahan jual beli hanya dengan se- rah terima barang tanpa akad dalam praktik kekinian memunculkan implikasi yang berbeda pula. Misalnya, praktik jual beli, sistem swalayan seperti dilaku- kan di minimarket, supermarket, dan departement store yang hanya dilakukan dengan melihat, memilih dan diakhiri dengan pembayaran tanpa akad adalah tidak sah.
Jika ada percekcokan antara penjual dan pembeli di kemudian hari, hakim tidak bisa memeriksa dan menyelesaikan persoalan itu karena tidak ada saksi atau bukti. Dalam konteks kekinian dengan kian maraknya unsur wanprestasi dalam perjanjian jual beli kata-kata akad saja belum memadai dan didukung bukti lain seperti kuitansi, akte dan sejenisnya untuk memperkuat akad. Sedang jika menurut imam Malik jual beli dengan sistem swalayan sah karena dengan adanya serah terima barang berarti sudah menunjukkan kerelaan untuk berjual beli, jika tidak rela mereka tidak akan melakukannya.
Praktik jual beli pada masa modern tidak lagi selalu mengikuti tradisi masa lalu yang dilakukan di suatu tempat tertentu (pasar) antara penjual dan pem-
26  h t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f - 8 - &=oe=vof8#q=jual beli+ salam+menurut Syafii, akses 14 Februari 2015.
beli yang bertemu dan bertransaksi. Kini, jual beli dilakukan tanpa harus mem- pertemukan penjual dan pembeli dalam satu majelis. Jual beli dapat dilakukan melalui telepon, internet, dan berbagai sarana komunikasi/perhubungan lain- nya.
Imam Sya fi ’i menjelaskan bahwa konsep kemitraan adalah bentuk keun- tungan yang dipearoleh selama bermitra dan harus dibagi sama karena modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Tetapi tidak dapat dinapikan bahwa mekanisme pembagian keuntungan usaha dalah musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hana fi , yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada. Dalam praktik pembiayaan musyarakah di bank Syariah dua pendapat berbeda ini sama-sama memberikan kontribusi yang berpengaruh terhadap kebijakan penetapan nisbah bagi hasil dan risiko kerugian antara pihak bank dan nasabah. 27
Bagi Imam Hana fi , pembagian keuntungan yang berbeda dibolehkan. Hal ini diterapkan dalam pembagian keuntungan secara unproporsional sesuai kes- epakatan. Jadi dapat terjadi antar pihak yang bekerjasama menperoleh alokasi keuntungan yang tidak sama. Sementara Imam Malik senada dengan Imam Sya fi i, yang mengatakan bahwa modal usaha pihak-pihak yang bekerjasama sudah menyatu dan tidak terpisah lagi. Namun mekanisme pembagian keun- tungan usaha adalah musyarakah lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Hana fi , yaitu boleh berbeda sesuai dengan kontribusi (modal atau tenaga) yang diberikan. Dalam aktivitas ekonomi terutama bidang keuangan dan perbankan konsep kerjasama usaha (kemitraan) ini akan selalu ada.
Jadi Imam Sya fi ’i menjelaskan bahwa penanggungan risiko kerugian yang disebabkan kesalahan pengelola, ketetapan bank mengikuti senada dengan Imam Malik, dan Imam Hambali yaitu menjadi tanggung jawab pengelola bu- kan pemilik dana. Teknis lain di bank Syariah tentang keikut sertaan pemilik dana dalam operasional usaha. Karena itu dalam mudharabah pemilik dana tidak turut dalam pengelolaan usaha. Pengelolaan sepenuhnya dilakukan pengelola dana. Ini merupakan implikasi dari pendapat imam Malik.
Dalam praktik mudharabah, teknis yang diterapkan diperbankan Syariah untuk penetapan jangka waktu kerjasama mengikuti pendapat imam Hana fi
27  h t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f - 8 - &=oe=vof8#q=jual beli+ salam+menurut Syafii, akses 14 Februari 2015.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
yakni kerjasama tersebut harus ditentukan batas waktunya dan bukan unlimited time agreement .
Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah (jenis usa- ha/kegiatan pengelolaan dana tidak dibatasi/ditentukan oleh pemilik dana). Ini menurut pendapat imam Malik dan imam Sya fi ’i. Selain itu, ada mudharabah muqayyadah di mana pemilik dana boleh menetapkan jenis usaha/kegiatan pengelola (managerial). Ini sejalan dengan pendapat imam Hana fi dan imam Hambali. Kedua pendapat ini mempunyai implikasi yang sama terhadap ke- bijakan mudharabah di bank Syariah karena kedua jenis mudharabah tersebut dipraktikkan.
Menurut Imam Sya fi ’i praktik gadai bukanlah sesuatu yang tabu. Aktivi- tas gadai dilakukan dalam hubungan orang perorang dan kelembagaan. 28 Yang sedikit membedakan adalah dari sisi pemanfaatan barang gadai, di pegadaian barang gadai yang dikuasai tidak dimanfaatkan dan hanya disimpan sampai ditebus kembali oleh yang menggadaikan. Hal Ini juga senada dengan pendapat Imam Malik, dan Imam Hambali yang berapiliasi dengan pendapat para Imam fi qh  dijumpai dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Gadai mempunyai dua nilai akad yang berjalan beriringan. Di satu sisi, rahn merupakan akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan pengga- dai kepada penerima gadai tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan pen- erima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Di sisi lain, dapat dimengerti bahwa akad ini juga bersifat komer- sial. Pihak yang berakad tidak boleh saling merugikan. Kebolehan memanfaat- kan barang jaminan meski dengan syarat tertentu juga mengisyaratkan adanya unsur tersebut dalam akad ini. Dikenakan biaya jasa untuk prosedur gadai di pegadaian juga menunjukkan indikasi komersialnya akad ini. Pengenaan biaya jasa ini kemudian tidak menjadikan praktek ini berbeda dengan praktek pinjam meminjam uang di bank. 29
Secara umum praktik gadai tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat para ulama. Yang menjadi esensi implikasi pendapat para ulama fi qh ini terh- adap praktik gadai kontemporer adalah mengenai penguasaan dan pemanfaatan
28  h t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f - 8 - &=oe=vof8#q=jual beli+ salam+menurut Syafii, akses 14 Februari 2015.
29  h t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f -
&=oe=vof8#q=mudhara bah+damn+hiwalah+sera+syirkah, akses 14 Februari 2015.
195
barang gadai. Yang umum dipraktikkan di Indonesia adalah barang gadai (yang menjadi jaminan) dikuasai oleh kreditur mengikuti pendapat imam Hana fi dan imam Malik. Yang berbeda dalam praktiknya adalah tentang pemanfaatan ba- rang gadai. Umumnya, yang dipraktikkan adalah pihak penerima gadai selalu memanfaatkan barang gadai yang dikuasainya. Ini mengikuti pendapat imam Hana fi .

## Penutup
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari tulisan ini, antara lain: Perta- ma, tampaknya pandangan Imam Sya fi ’i banyak berbeda dengan mazhab yang lain dan dipandang sebagai pelopor wakaf tradisional dan penghambat wakaf produktif serta berbeda pandangan dengan Imam mazhab yang lain.  Ternyata Imam Sya fi ’i dalam penjelasan Al-Mawardi menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif.
Kedua, selain wakaf ekonomi produktif,  Imam Sya fi ’i juga berbicara  konsep ekonomi yang juga berbeda pandangan dengan Imam Mazhab yang berkontri- busi   dalam ekonomi Islam dan berkaitan dengan  ranah fi qh muamalah. Sep- erti  konsep tentang harta, uang, riba, jual beli, kerjasama usaha (kemitraan) dan gadai. Tentang pembagian keuntungan yang tidak sama dalam syirkah, imam Malik dan Imam Sya fi ’i menyatakan bahwa dalam syirkah ’inan , jika modal masing-masing sama tetapi pembagian keuntungan tidak sama, maka syirkah tersebut menjadi rusak (batal). Menurut Sya fi ’i, dalam syirkah ’inan modal mas- ing-masing harus dicampur sampai tidak bisa dibedakan lagi satu dengan lain- nya dan tidak ditentukan pembagian hasilnya. Sedang menurut Imam Hana fi pembagian keuntungan yang tidak sama, meski modal masing-masing pihak sama adalah boleh, jika memang telah ditentukan demikian. Pembagian keun- tungan tidak hanya didasarkan atas modal, tapi juga atas masa kerja, besarnya tanggung jawab dan lainnya.
Ketiga, dalam wakaf mudharabah, terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa aspek. Tentang pembatasan masa kerjasama, menurut imam Malik, imam Sya fi ’i dan imam Hambali tidak dibolehkan karena tujuan mudhar- abah adalah untuk mendapatkan keuntungan. Batasan waktu akan menghilan- gkan tujuan tersebut. Sedang menurut Imam Hana fi , perjanjian kerjasama mud- harabah boleh dilakukan dalam jangka waktu tertentu karena pemilik modal mempunyai hak untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian kapan saja.
Vol. 14, No. 1, Juni 2014 Al-Risalah JISH
Selain itu, tentang kerugian yang disebabkan oleh pengelola imam Malik, imam Sya fi ’i dan imam Hambali berpendapat bahwa kerugian itu adalah tanggung jawab pengelola bukan pemilik modal. Sedang menurut imam Hana fi , tang- gung jawab atas kerugian ada pada pemilik modal bukan pada pengelola karena itu adalah kelalaian pemilik modal yang menyerahkan modal tanpa memper- hitungkan kemungkinan baik buruknya. Dalam pengelolaan usaha mudhara- bah, menurut imam Hana fi dan imam Sya fi ’i pemilik modal boleh ikut bekerja. Kerugian dan keuntungan yang diakibatkan adalah tanggung jawabnya sendiri. pengelola tidak ikut menanggung kerugian dan tetap mendapat upah atas ker- janya. Sedang menurut imam Malik, pemilik modal tidak boleh ikut bekerja kar- ena akan mempersulit posisi pengelola. Dalam penentuan kegiatan pengelola (manajerial usaha), imam Malik dan imam Sya fi ’i berpendapat bahwa pemilik modal tidak boleh membatasi gerak kegiatan pengelola karena pemilik modal belum tentu lebih pandai dari pengelola. Sedang imam Hana fi dan imam Ham- bali berpendapat bahwa pemilik modal boleh membatasi gerak kegiatan bisnis pengelola sebab pemilik modal pasti lebih mengerti daripada pengelola.

## Bibliogra fi
Abdullah Yusuf  ‘Ali, The Holy Qur’an Original Arabic Text With English Transla- tion & Selected Commentaris , Malaysia: Saba’ Islamic Media, 2004. Ahmad Djunaidi dan Thabieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, Cet. Ke-2, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir , Terj. Muhammad Mathraj, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Al-Nawawi, Majmu’, Kairo: Al-Imam,  t.t.
Didin Ha fi dhuddin, “Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam”, Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Jakarta: Depag RI., 2004. Harun Nasution, Islam Rasional : Gagasan dan Pemikian Prof. Dr. Harun Nasution , Bandung: Mizan, 1995. H. Juhaya S. Praja, Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkem- bangannya, Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Hu- maniora, 1995.
Ibnu Hajar al-Atsqolani, Fath Al-Bari’, Kairo: Mustafa al-Halabi, t.t. Ibnu Bathal, Syarah Sahih Al-Bukhari, Kairo: Mustfa al-Halaby, t.t. Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , Cet. Ke- 1, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.
Al-Risalah JISH                                  Vol. 14, No. 1, Juni 2014 197
Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat Fi al-Waqf , Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikri, 1971. Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Usulihi , Damsyiq: Mu’assasah al-Risalah, 1994. Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century Dictionary of The English Lan- guage, United State of America: William Collins Publisher, 1980. Rifyal Ka’bah, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional”, Kumpulan Hasil Sem- inar Perwakafan, Jakarta: Depag RI., 2004.
Tahir Azhari, “Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi”, Kumpulan Hasil Seminar Per- wakafan, Jakarta: Depag RI., 2004. Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Imam Sya fi ’i , Terj. Muhammad A fifi , dkk, Cet. Ke-1, Jakarta: Al-Mahira, 2008.

## Peraturan-peraturan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan  Pemerintah  No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## Website
H t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f - 8 - &=oe=vof8#q=jual beli+ salam+menurutSya fi i.
H t t p = / / w w w . g o g g l e . c o m / s e a r c h ? = w w w + y a h o o . c o m & i e = u t f - &=oe=vof8#q=mu- dharabah+damn+hiwalah+sera+syirkah. Http.//Islamic –World net/economic/waqf/waqf main.page.html.