Indonesia, 6 (11). http://dx.doi.org/10.36418/Syntax-Literate.v6i11.4501
E-ISSN: 2548-1398
Published by:
Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 11, November 2021

## AUDIT SISTEM INFORMASI E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN COBIT 5 DOMAIN MONITOR, EVALUATE AND
ASSESS
Dodi Syaripudin, Budi Permana STMIK Likmi Bandung, Indonesia Email: dodisyaripudi@gmail.com, budiper@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  menerapkan    layanan e-Government untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good  governance. Transformasi sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  dari  yang  semula  berbasis  manual/kertas menjadi  elektronik  telah  dilakukan  secara  bertahap.  Dari  89  aplikasi  yang bersumber  dari  Kabupaten,  banyak  layanan  publik  (aplikasi)  terlambat mendapatkan pembaruan dan beberapa mempunyai fungsi yang mirip serta proses monitoring  dan  evaluasi  belum  dilakukan  secara menyeluruh.  Sistem  Informasi e- Government memerlukan  audit  untuk  mengevaluasi,  mengukur  tingkat  kapabilitas (Capability  Level), dan  memberikan  rekomendasi  karena  pencapaian  Sistem Informasi e-Government (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Mendapatkan pencapaian nilai yang belum memuaskan di beberapa domain penilaian SPBE yang dikeluarkan  oleh  Kemendagri.  Hasil  yang  didapatkan  dari  Sistem  Informasi e- Government yang  mengacu  pada  domain Monitor,  Evaluate  and  Assess (MEA) dengan tingkat kapabilitas (Capability Level) adalah 2 hasil yaitu Managed Process (MEA01) dan  Performed  Process (MEA02  dan  MEA03) , dan  target level yang ingin  dicapai  adalah  4  yaitu Predictable  Process, hal  ini  berdasarkan  analisis kesenjangan (gap) secara  garis  besar  perlu  adanya  peningkatan Capability  Level dari  kondisi  saat  ini (existing) dari  sisi  pengendalian  internal  dan  peningkatan proses  monitoring  dan  evaluasi  untuk  kesesuaian  dengan  Master  Plan  TIK  2017- 2021 Kabupaten Bandung
Kata Kunci : Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 5, Monitor,  Evaluate  and  Assess (MEA) ,  Capability  level,  e-Government, SPBE

## Abstract
To  realize  a  good  governance,  Government  of  Bandung  Regency  are  apply  e- Government  to  increase  efficiency,  effectiveness,  transparancy  and  accountability of local government administration. Government system transformation from paper to paperless was being done step by step. Lots of apps, late getting updates from 89 applications  sourced from  district  budgets  and  some  have  similar  functions  and a comprehensive  monitoring  and  evaluation  process  has  not  been  carried  out. Required  an  audit  of  the  e-Government  information  system,  to  evaluate,  measure the  capability  level  and  also  to  provide  recommendations.  Because,  the  e-
Government  Information  System  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik)  has not reached a satisfactory index on multiple domains issued by Ministry of Internal Affair.  Refers  to  the  Monitor,  Evaluate  and  Assess  (MEA)  domain,  the  results obtained  from  the  e-Government  Information  System.  with  the  capability  Level issued  2  results,  that  is  Managed  Process  (MEA01)  and  Performed  Process (MEA02  and  MEA03).  the  target  level  to  be  achieved  is  level  4  (Predictable Process).  Based  on  a  broad  gap  analysis.  there  needs  to  be  an  increase  in  the capability  level  of  the  current  achievements  form  internal  control  field  and compliance  monitoring  and  evaluation  with  the  2017-2021  ICT  Master  Plan Bandung Regency
Keywords : Control  Objectives  for  Information  and  Related  Technology  (COBIT)  5, Monitor,  Evaluate  and  Assess (MEA) ,  Capability  level,  e-Government, SPBE
Received: 2021-10-20; Accepted: 2021-11-05; Published: 2021-11-18

## Pendahuluan
Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan umum tentang  penyelenggaraan e-Government untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam  rangka mewujudkan good  governance yaitu  Peraturan  Bupati  Nomor  16  Tahun  2016 (Nur Cahya,  2021) .  Kebijakan  tersebut  disusul  dengan  Peraturan  Bupati  yang  membahas tentang Master  Plan TIK  di  Kabupaten  Bandung  Tahun  2017-2021  yaitu  Perbup  No 105 Tahun 2016. Setelah regulasi yang telah disebutkan dan beberapa regulasi lain yang terkait,  instruksi  dari  kepala  daerah  yang  membahas  tentang  tata  kelola  infrastruktur, tata  kelola  aplikasi  dan  sumber  daya  manusia  teknologi  informasi  dan  komunikasi (SDM TIK) diterbitkan untuk menunjang kebijakan umum tersebut.
Dalam  kurun  waktu  empat  tahun  sejak  kebijakan  umum  tentang  penyelenggaran e-Government dikeluarkan.  Beberapa  fase life  cycle sudah  terlewati,  seperti perencanaan,  analisis,  perancangan,  implementasi  serta  pengembangan. Infrastructure Improvement senantiasa dilakukan dalam setiap tahun anggaran untuk memaksimalkan business support terhadap SKPD lain berdasarkan core business masing-masing SKPD dan  memaksimalkan public  service kepada  masyarakat  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil , perijinan dan beberapa sektor lain.
Pada  tahun  2018,  Presiden  Republik  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  yang menegaskan  penerapan e-Government (Pemerintah  RI,  2018) yang  dalam  Perpres tersebut  diberi  istilah  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Pedoman pelaksanaan dari perpres tersebut menetapkan beberapa domain utama untuk penilaian e-Government yaitu domain Kebijakan Internal, domain Tata Kelola SPBE dan domain layanan  SPBE.  Dari  penilaian  yang  dilakukan  oleh  Kemendagri  untuk  seluruh pemerintah  daerah  yang  telah  menjalankan  SPBE  di  tahun  2019,  Kabupaten  Bandung mendapat indeks total SPBE 2,85 dari skala 5, predikat yang diraih ialah Baik. Indeks
untuk  masing-masing  domain  ialah  2,41  untuk  domain  kebijakan,  domain  tata  Kelola 1,86 dan 3,48 untuk domain layanan SPBE.
Pada  domain  Tata  Kelola,  aspek  strategi  dan  perencanaan  mendapat  indeks  1.0 yang  mana  predikat  yang  paling  rendah  dibanding  aspek  lainnya  di  Kabupaten Bandung.  tidak  adanya  evaluasi  yang  dilakukan  untuk  mengukur  sejauh  mana penyesuaian  perencanaan  setiap  SKPD  dengan Master  Plan TIK  2017-2021  turut menyumbang dalam peraihan predikat tersebut.
Berdasarkan  pengamatan  yang  telah  dilakukan,  diketahui  bahwa  proses Monitoring  and  Evaluation (MONEV)  belum  dilakukan  secara  menyeluruh.  Adapun sebagian  proses  yang  telah  dilakukan  MONEV (Emmir  &  Juwono,  2021) ,  rencana tindak  lanjut  tidak  diketahui  pasti  yang  berakibat  pada feedback yang  berulang.  Dari fenomena tersebut maka audit dapat dilakukan untuk mengetahui proses MONEV yang berjalan  dan  tingkat  kapabilitas (Capability  level) pada  proses  sistem  yang  digunakan saat ini.
E-Government digunakan  untuk  memperkuat  saluran  korespondensi  dan keterbukaan  penyampaian  informasi  oleh  pemerintah  suatu  daerah  dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kesejahteraan individu yang lebih baik (Kumar et al., 2019) . E-Government merupakan insteraksi digital antara warga  negara  dengan  pemerintahnya  (C2G),  antara  pemerintah  dengan  lembaga pemerintah  lainnya  (G2G),  antara  pemerintah  dan  warga  negara  (G2C),  antara pemerintah  dan  pegawai  (G2E),  dan  antara  pemerintah  dan  bisnis  /  komersial  (G2B) (Prihanto, 2017) .
Pengumpulan informasi yang tepat waktu, memproses informasi dengan cara yang paling  efisien  dan  menyimpan  serta  menjaga  informasi  merupakan  beberapa  masalah utama  untuk  sistem  informasi  yang  sudah  mapan (Drljača  &  Latinović,  2017) .  Pada negara  berkembang,  Tantangan  utama  yang  dihadapi  setiap  pemerintah  dalam mengimplementasikan  e-government  adalah  perencanaan  dan  pengelolaan  yang  tepat (Sarrayrih & Sriram, 2015) .
Beberapa  penelitian  sebelumnya  sudah  melakukan  audit  tentang  penerapan e- government di  beberapa  objek  di  Indonesia (Bouty  et  al.,  2019) ; (Darmawan  & Dwiharto,  2019) ; (Purbawangsa  et  al.,  2014) ; (Zhafarina  &  Wibowo,  2016) menunjukkan  bahwa  setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  dan  permasalahan  yang berbeda  terkait e-government .  Pentingnya  komitmen  dari  kepala  daerah  bisa  membuat tujuan dari e-government tercapai (Putra et al., 2018) .
Permasalahan  yang  saat  ini  terjadi  adalah  tidak  adanya  evaluasi  untuk menyesuaikaan kebutuhan dengan Tujuan Strategis Master Plan TIK 2017-2021. Setiap SKPD  memiliki  kemampuan  dan  perencanaan  yang  berbeda  baik  dari  segi  aplikasi, SDM TIK maupun dari segi penganggaran dan profil pengelolaan dan manajemen risiko IT belum ada ketetapan dan, beberapa layanan publik (aplikasi) terlambat mendapatkan pembaruan  dan  pengembangan  serta  belum  adanya  standar  dan  ketentuan  yang ditetapkan terhadap external requirement yang telah diakui dalam bidang informatika.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membantu  memperbaiki  permasalahan- permasalahan yang sedang dihadapi dalam pengelolaan Sistem Informasi e-Government di Diskominfo Kabupaten Bandung dan untuk  mengetahui seberapa efektif dan efisien penggunaan  Sistem  Informasi e-Government yang  telah  dijalankan  di  Diskominfo Kabupaten Bandung dari hasil penilaian tingkat kapabilitas (Capability Level) dan hasil rekomendasi.

## Metode Penelitian
Secara  umum,  ada  beberapa  tahapan  pada  penelitian  ini  yang  mengacu  dengan menggunakan COBIT  5 Frameworks (ISACA,  2012) dalam  menyelesaikan  kendala yang terjadi.
Responden  diambil  dengan menggunakan  pendekatan snowboard  sampling yang merupakan non  probability  sampling. Dengan snowboard  sampling responden  bisa merekrut  responden  lain  yang  dianggap  mampu  untuk  menjelaskan  kondisi  terkini. Pendekatan  ini  diambil  dengan  pertimbangan  bahwa  pengguna  layanan e-Government meliputi internal pegawai di Kabupaten Bandung baik pemangku jabatan struktural atau pemangku jabatan fungsional.
Pemilihan  dan  penentuan  responden  yang  dilakukan  berdasarkan  pemetaan Responsible,  Accountable,  Consulted,  and  Informated (RACI)  digunakan  untuk menentukan  obyek  yang  terlibat  dalam  kegiatan  audit,  pemilihan  dan  penentuan responden berdasarkan metode snowboard sampling.

## Tabel 1 RACI Chart
Peran Management Practice MEA01 Monitor and Evaluate Performance and Conformance MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Control MEA03 Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements Kepala Dinas AI AI AI Sekretaris CI CI CI Kabid TIK RC RC RC Kabid APTIKA RC RC RC Kabid KIP RC RC RC Kasi di Bidang TIK R R R Kasi di Bidang APTIKA R R R Kasi di Bidang KIP R R R
Proses  pemetaan  RACI  Chart  dalam  kuesioner  menggambarkan  capability  level yang  akan  diberikan,  guna  menjaga  objektivitas  dalam  penelitian  ini,  sesuai  dengan tujuan strategis Master Plan TIK 2017-2021 Kabupaten Bandung.
Daftar pertanyaan pada kuesioner ditentukan berdasarkan 2 kategori untuk setiap sub proses dari domain MEA, yaitu berdasarkan Management Practice / Activity / Input dan Output. Pertanyaan  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  dan  bukti  yang  ada. Apakah  itu  kualitatif  ataupun  kuantitatif  yang  dirasa  dapat  mewakili  dan  dilakukan penyesuaian antara    ketentuan  COBIT  5  Process  Assesment  Model  dan  kegiatan yang saat ini berjalan.

## Tabel 2 Daftar pertanyaan Management Practice / Activity / Input
No. Pertanyaan Management Practice / Activity / Input Sub Proses 1 Apakah kegiatan pelaporan yang anda lakukan (dalam lingkup layanan SPBE/ Aplikasi) sudah efektif ? MEA 01.01 2 Ketika anda meminta perbaikan perihal layanan yang tercakup dalam lingkup layanan SPBE, apakah anda mendapat jaminan waktu penyelesaiannya ? MEA 01.02 3 Pernahkah terjadi insiden dimana layanan SPBE tidak dapat disalurkan kepada pengguna (Koneksi internet tidak stabil, aliran listrik mati atau penyebab lainnya) dan Anda tidak mendapatkan informasinya ? MEA 01.03
4 Apakah dilakukan analisa terhadap kinerja Tim SPBE secara periodik? MEA 01.04 5 Adakah pedoman (SOP) untuk setiap aksi perbaikan yang Anda minta atau lakukan ? MEA 01.05 6 Apakah ada penilaian risiko terhadap pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan instansi Anda ? MEA 02.01 7 Apakah instansi anda pernah melaksanakan audit (internal instansi atau antar SKPD) untuk menilai kepatuhan terhadap penggunaan layanan SPBE yang sudah ditentukan ? MEA 02.02 8 Apakah instansi anda pernah melakukan Self Assessment perihal layanan SPBE dan anda turut dilibatkan ? MEA 02.03 9 Ketika ada permasalahan dalam menyalurkan layanan SPBE kepada pengguna, apakah ditemukan penyebabnya (root cause analysis) dan diberikan rekomendasi perbaikan ? MEA 02.04 10 Apakah pernah dilakukan audit oleh pihak independen (di luar kementerian) perihal layanan SPBE, yang mempunyai kompetensi dan menggunakan standar audit yang diakui ? MEA 02.05 11 Apakah instansi anda pernah melakukan audit, bila ada layanan SPBE yang mempunyai permasalahan berulang-ulang ? MEA 02.06 12 Apakah ada ruang lingkup khusus yang dikendalikan oleh kontrol internal untuk memastikan layanan SPBE berjalan normal ? MEA 02.07 13 Apakah pengendalian terhadap ruang lingkup khusus sudah dilakukan dengan baik sesuai standar dan oleh petugas yang kompeten ? MEA 02.08 14 Apakah layanan SPBE yang diselenggarakan (Infrastruktur / jaringan / hardware / lainnya ) sudah sesuai dengan regulasi dan standar? MEA 03.01 15 Ketika ada perubahan / pemutakhiran regulasi terkait layanan SPBE, apakah cepat dilakukan penyesuaian ? MEA 03.02 16 Ketika ada perubahan / pemutakhiran regulasi terkait layanan SPBE, apakah dilakukan penyesuaian untuk SOP / alur kerja di instansi Anda ? MEA 03.03 17 Ketika instansi anda melakukan penyesuaian terhadap perubahan / pemutakhiran regulasi terkait layanan SPBE, apakah ada dokumentasi tertulis perihal penyesuaian tersebut ? MEA 03.04 Tabel 3 Daftar pertanyaan output No. Pertanyaan Output Sub Proses 1 Adakah tata cara untuk melakukan monitoring terhadap layanan SPBE ? MEA 01.01 2 Adakah sasaran layanan SPBE yang akan di monitoring ? MEA 01.02 3 Adakah data terhadap layanan SPBE yang di monitoring ? MEA 01.03 4 Adakah laporan kinerja (performa) terhadap layanan SPBE ? MEA 01.04 5 Adakah tindakan perbaikan terhadap permintaan perbaikan anda ? MEA 01.05 6 Adakah monitoring dan review terhadap pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan instansi Anda MEA 02.01 7 Adakah bukti bahwa instansi anda pernah melaksanakan audit (internal instansi atau antar SKPD) ? MEA 02.02 8 Adakah pedoman untuk melakukan Self Assessment perihal layanan SPBE ? MEA 02.03 9 Adakah permasalahan dalam layanan SPBE yang tidak berhasil ditemukan penyebabnya (root cause analysis) ? MEA 02.04 10 Adalah bukti bahwa instansi anda pernah dilakukan audit oleh pihak independen (bila pernah) ? MEA 02.05 11 Apakah ada rencana (panduan) yang dibuat untuk melakukan audit, bila ada layanan SPBE yang mempunyai permasalahan berulang-ulang ? MEA 02.06
12 Apakah instansi anda menentukan dan menyepakati ruang lingkup khusus yang dikendalikan oleh kontrol internal untuk memastikan layanan SPBE berjalan normal ? MEA 02.07 13 Apakah ada peninjauan terhadap ruang lingkup khusus sudah ditentukan dan disepakati ? MEA 02.08 14 Apakah ada daftar kepatuhan terhadap regulasi eksternal ? MEA 03.01 15 Apakah ada standar untuk menerapkan perubahan SOP internal ? MEA 03.02 16 Adakah bukti penyesuaian terhadap perubahan / pemutakhiran regulasi terkait layanan SPBE, yang dilakukan oleh instansi anda ? MEA 03.03 17 Adakah bukti penyesuaian SOP, ketika instansi anda melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang baru ? MEA 03.04
Tahap  dalam  pengolahan  data  responden  ini  merupakan  tahapan  setelah kuesioner  diisi  oleh  masing-masing  responden.  Dari  hasil  jawaban  responden  akan  di input kedalam tabel data hasil pengolahan.

## Tabel 4 Pengolahan Data Responden MEA01
Domain Proses Management Practice Output Y a T i d a k J u m l a h % Y a T i d a k J u m l a h % MEA 01.01 Establish a monitoring approach 14 0 14  100%  11 3 14 79% MEA 01.02 Set performance and conformance targets 11 3 14 79% 14 0 14  100% MEA 01.03 Collect and process performance and conformance data. 11 3 14 79% 14 0 14  100% MEA 01.04 Analyse and report performance 8 6 14 57% 8 6 14 57% MEA 01.05 Ensure the implementation of corrective actions. 9 5 14 64% 14 0 14  100% Total 53 17 70 76% 61 9 70 87%
Berdasarkan  hasil  dari  MEA01  dengan  5  (lima)  proses  diperoleh total  jawaban pada management  practice adalah  53  dari  jawaban  Ya,  12  dari  jawaban  Tidak  dengan hasil  76%  sedangkan  untuk output adalah  61  dari  jawaban  Ya,  9  dari  jawaban  Tidak, dengan hasil 87%.
Tabel 5 Pengolahan Data Responden MEA02 Domain Proses Management Practice Output Y a T i d a k J u m l a h % Y a T i d a k J u m l a h % MEA 02.01 Monitor internal controls 5 9 14 36% 8 6 14 57% MEA 02.02 Review business process controls effectiveness 5 9 14 36% 5 9 14 36% MEA 02.03 Perform control self-assessments 11 3 14 79% 14 0 14 100% MEA 02.04 Identify and report control deficiencies 14 0 14 100% 8 6 14 57% MEA 02.05 Ensure that assurance providers are independent and qualified 5 9 14 36% 5 9 14 36% MEA 02.06 Plan assurance initiatives 8 6 14 57% 11 3 14 79% MEA 02.07 Scope assurance initiatives 14 0 14 100%  14 0 14 100% MEA 02.08 Execute assurance initiatives 5 9 14 36% 11 3 14 79% Total 67 45  112  60% 76 36  112  68%
Berdasarkan  hasil  dari  MEA02  dengan  8  (delapan)  proses  diperoleh  total jawaban pada management practice adalah 67 dari jawaban Ya, 45 dari jawaban Tidak dengan hasil 60% sedangkan untuk output adalah 76 dari jawaban Ya, 36 dari jawaban Tidak, dengan hasil 68%.
Tabel 6 Pengolahan Data Responden MEA03 Domain Proses Management Practice Output Y a T i d a k J u m l a h % Y a T i d a k J u m l a h % MEA 03.01 Identify external compliance requirements 13 1 14 93% 13 1 14 93% MEA 03.02 Optimise response to external requirements 8 6 14 57% 2 12 14 14% MEA 03.03 Confirm external compliance 8 6 14 57% 11 3 14 79% MEA 03.04 Obtain assurance of external compliance 8 6 14 57% 11 3 14 79% Total 37 19 56 66% 37 19 56  66%
Berdasarkan  hasil  dari  MEA03  dengan  4  (empat)  proses  diperoleh  total  jawaban pada management  practice adalah  37  dari  jawaban  Ya,  19  dari  jawaban  Tidak  dengan hasil 66% sedangkan untuk output adalah 37 dari jawaban Ya, 19 dari jawaban Tidak, dengan hasil 66%.

## Hasil dan Pembahasan
Penilaian capability  level proses  pada  COBIT  5,  setiap  proses  dianalisis  secara bertahap apakah proses tersebut telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi pada setiap level, mulai dari level 1 hingga level 5. Hasil penilaian tiap level nya akan berbeda tergantung  dari  kategori.  Untuk  mengetahui  harapan  Capability  Level  di  Diskominfo, dilakukan  wawancara  dengan  Kasi  Integrasi  dan  Interoperabilitas  Aplikasi.  Adapun untuk  target  yang  ingin  dicapai  adalah  pada  level  4.  Berikut  adalah  hasil  dari pengukuran yang telah dilakukan.

## Tabel 7 Penilaian Capability Level pada proses MEA01
MEA01 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Monitor and Evaluate Performance and Conformance PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria 87 81 87 60 66 Capability Level Achieved F L F L L
Dari  tabel  7  penilaian Capability  Level pada  proses  kinerja  dan  kesesuaian adalah  di  level  1  dengan  nilai  87%  dengan Capability  Level  Achieved “F” (Fully Achieved) yang  mengimplementasikan  proses  monitoring  dan  evaluasi  perihal  kinerja dan  kesesuaian  sudah  berjalan  dan  hasil  dari  indikator  pada Capability  Level 1  sudah
tercapai. Sedangkan pada level 2 PA 2.1 dengan  nilai 81% ( Largely Achieved ) dan PA 2.2  dengan  nilai  87% (Fully  Achieved) ,  pada  level  3  PA  3.1  nilai  68%  ( Largely Achieved )  dan  PA  3.2  dengan  nilai  72%  ( Largely  Achieved ).  Dan  hasil  akhir  adalah Capability Level 2.

## Tabel 8

## Penilaian Capability Level pada proses MEA02
MEA02 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Monitor System of Internal Control PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria 62 Capability Level Achieved L
Dari tabel 8 penilaian Capability Level pada proses sistem pengendalian internal adalah  di  level  1  dengan  nilai  62%  dengan Capability  Level  Achieved “L” (Largely Achieved), penilaian  tidak  dilanjutkan  karena  PA1.1  tidak  mencapai Capability  Level Achieved “F” (Fully Achieved) Dan hasil akhir adalah Capability Level 1.

## Tabel 9

## Penilaian Capability Level pada proses MEA03
MEA03 Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 Rating by Criteria 93 50 50 Capability Level Achieved F P P
Dari tabel 9 penilaian Capability Level pada proses kepatuhan terhadap external requirement adalah di level 1 dengan nilai 93% dengan Capability Level Achieved “F” (Fully  Achieved) yang  mengimplementasikan  proses  monitoring  dan  evaluasi  perihal kepatuhan  terhadap external  requirement sudah  berjalan  dan  hasil  dari  indikator  pada Capability  Level 1  sudah  tercapai.  Sedangkan  pada  level  2  PA  2.1  dengan  nilai  50% ( Largely  Achieved )  dan  PA  2.2  dengan  nilai  50% (Fully  Achieved) ,  Dan  hasil  akhir adalah Capability Level 1.
Tabel 10 Ringkasan Pencapaian capability level setiap proses . No. Nama Proses Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 PA 1.1 PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1 PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2 1 Monitor and Evaluate Performance and Conformance 87 (F) 81 (L)  87 (F)  60 (L)  66 (L) 2 Monitor System of Internal 62 (L)
Control
3 Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements 93 (F) 50 (P)  50 (P)
Dari  data  hasil  penilaian  menunjukkan  bahwa level  capability saat  ini  yang dipilih  menunjukkan  rata-rata  proses  berada  di  level  1.  Target capability  level yang telah  ditentukan  untuk  seluruh  proses  yang  di  audit  pada  Sistem  Informasi e- Government di Diskominfo Kabupaten Bandung adalah level 4.

## Gambar 2 Kesenjangan
Tabel 11

## Kesenjangan setiap proses
No. Domain  Proses Target yang ingin dicapai Hasil Pengukuran Kesenjangan 1 Monitor and Evaluate Performance and Conformance (MEA01) 4 2 2 2 Monitor System of Internal Contro l (MEA02) 4 1 3 3 Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements (MEA03) 4 1 3
Dari  data  yang  didapatkan  dari  hasil  penilaian capability  level yang  dilakukan pada  setiap  masing-masing  proses,  selanjutnya  akan  melakukan  perhitungan  untuk mengetahui  besarnya  rata-rata capability  level yang  telah  dicapai  dengan  rumus perhitungan rata-rata.
Dengan hasil data pencapaian proses capability level, maka dapat dihitung rata- rata capability level berikut ini:
Hasil  perhitungan capability  level pada  Sistem  Informasi  e-Government didapatkan  nilai  rata-rata capability  level 1,33  dan  memiliki  gap  2,67  dengan pencapaian target di level 4.

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  terkait  pengukuran  kemampuan  sistem  informasi e- Government di  Kabupaten  Bandung,  dapat  disimpulkan:  1).  Dari  hasil  penilaian capability  level  pada  layanan  SPBE  di  Diskominfo  saat  ini  di  level  2  dengan  atribut Managed  Process untuk proses Monitor  and  Evaluate  Performance  and  Conformance dan  di  level  1  dengan  atribut Performed untuk proses Monitor  System  of  Internal Control dan proses Monitor and Evaluate Compliance with External Requirements. 2). Setiap  SKPD  memiliki  kemampuan  dan  perencanaan  yang  berbeda  baik  dari  segi aplikasi, SDM TIK maupun dari segi penganggaran. Dan belum dilakukan audit untuk menilai kepatuhan penggunaan layanan SPBE dalam melakukan pengembangan layanan SPBE, hal ini belum sesuai dengan tujuan strategis Master Plan TIK 2017-2021.

## BIBLIGRAFI
Bouty,  A.  A.,  Koniyo,  M.  H.,  &  Novian,  D.  (2019).  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  Menggunakan  E-Government  Maturity  Model  (Kasus  Di Pemerintah  Kota  Gorontalo)  The  Evaluation  Of  Electronic  Based  Government System Using E-Government Maturity Model. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 23 (1), 16–24. Google Scholar
Darmawan,  A.  K.,  &  Dwiharto,  A.  (2019).  Pengukuran  Capability  Level  Kualitas Layanan E-Government Kabupaten Pamekasan Menggunakan Framework COBIT 5.0. INTENSIF:  Jurnal  Ilmiah  Penelitian  Dan  Penerapan  Teknologi  Sistem Informasi , 3 (2), 93. https://doi.org/10.29407/intensif.v3i2.12659 Google Scholar
Drljača, D., & Latinović, B. (2017). Frameworks for Audit of an Information System in Practice. JITA - Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka)
- APEIRON , 12 (2), 78–85. https://doi.org/10.7251/jit1602078d Google Scholar
Emmir,  M.,  &  Juwono,  V.  (2021).  Analysis  of  the  Implementation  of  Monitoring and Evaluation  by  Presidential  Staff  Office  in  Infrastructure  Delivery. Asia-Pacific Research  in  Social  Sciences  and  Humanities  Universitas  Indonesia  Conference (APRISH 2019) , 266–272. Google Scholar
ISACA. (2012). COBIT 5 Framework. In ISACA .
Kumar,  P.,  Jain,  V.  K.,  Pareek,  K.  S.,  Meena,  T.,  &  Sangam,  R.  S.  (2019).  Role  and Challenges  of  IoT  in  e-Government.  In The  Stances  of  e-GovernmentPolicies . https://doi.org/10.1201/9780203731451-10 Google Scholar
Nur  Cahya,  N.  (2021). Penyelenggaraan  Sistem  E-Government  Menuju  Good Governance  (Studi  Kasus  di  Dinas  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Tegal) . Universitas Pancasakti Tegal. Google Scholar
Pemerintah  RI.  (2018).  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Media Hukum , 110. Google Scholar
Prihanto,  I.  G.  (2017).  E-Government  dan  Penerapannya. Berita  Dirgantara , 18 (1). Google Scholar
Purbawangsa,  I.  N.,  EkoDarwiyanto,  ST.,  M.,  &  KemasRahmat  S.W.,  ST.,  M.  E. (2014). EvaluasiSistem  E-Government  Kota  Denpasar  Menggunakan  Framework COBIT 5 pada Domain Monitor, Evaluate and Assess (MEA) . 1 (1), 1–10. Google Scholar
Putra,  D.  A.  D.,  Jasmi,  K.  A.,  Basiron,  B.,  Huda,  M.,  Maseleno,  A.,  Shankar,  K.,  & Aminudin, N. (2018). Tactical steps for e-government development. International Journal of Pure and Applied Mathematics . Google Scholar
Sarrayrih, M. A., & Sriram, B. (2015). Major challenges in developing a successful e-
government: A review on the Sultanate of Oman. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences . https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2014.04.004 Google Scholar
Zhafarina, V., & Wibowo, S. (2016). Evaluasi Sistem E-Goverment Berdasarkan Cobit 5  Dengan  Domain  MEA01  Pada  Badan  Kepegawaian  Daerah  Kota  Semarang.
JOINS (Journal of Information System) . Google Scholar

## Copyright holder:
Dodi Syaripudin, Budi Permana (2021)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: