Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1

## Jaga Diri di Baltik

## Edmondus Iswenyo Noang
Alumni Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat
e-mail: iswenyo@gmail.com

## Abstract
Finland  is  geographically  and  politically  bordered  by  Russia.  This  makes  Finland  as  buffer  zone between Russia and Europe. Politically, Finland is a member of the European Union, but not a member of  NATO.  This  article  focuses  on  the  reasons  why  Finland  cooperates  with  NATO  in  the  Political Framework on Cyber defence which was signed on February 16, 2017. The research methodology used is  qualitative  with  a  literature  study  method.  The  problem  analysis  in  this  article  uses  complex interdependence theory.  The  article concludes that Finland  and  NATO  need  such  cooperation  as  a precaution  against  future  attacks  such  as  the  denial  of  service  on  websites  of  non-governmental organizations,  companies,  and  the  Ministry  of  Defense.  For  NATO,  cooperation  is  a  measure  to anticipate threats that come from closest enemies who have the potential to steal information or secret documents of the organization.
Keywords: Cyber defence, Finland, Geopolitics, NATO

## Abstrak
Finlandia  secara  geografis  dan  politik  berbatasan  langsung  dengan  Rusia.  Hal  tersebut  menjadikan Finlandia sebagai buffer zone antara Rusia dan Eropa. Secara politik, Finlandia adalah negara anggota Uni  Eropa,  tetapi  bukan  anggota  NATO.  Artikel  ini  berfokus  pada  penyebab  Finlandia  menjalin kerjasama dengan NATO dalam Political Framework on Cyber defence yang ditandatangani pada 16 Februari 2017. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi pustaka. Analisis masalah pada artikel ini menggunakan teori complex interdependence . Kesimpulan dari artikel adalah  Finlandia  dan  NATO  memerlukan  kerjasama  tersebut  sebagai  langkah  antisipasi  terhadap serangan di masa depan seperti yang pernah terjadi yaitu denial of service pada website organisasi non pemerintah,  perusahaan,  dan  Kementerian  Pertahanan.  Bagi  NATO,  kerjasama  sebagai  langkah antisipasi ancaman yang datang dari musuh-musuh terdekat yang berpotensi mencuri informasi atau dokumen rahasia organisasi tersebut.
Kata kunci : Finlandia, NATO, Pertahanan siber, Geopolitik
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Hubungan Internasional pada masa lampau  berfokus  pada  kajian  mengenai perang  dan  damai.  Selanjutnya,  objek kajian  ilmu  tersebut  menjadi  lebih  luas untuk mempelajari perkembangan, perubahan,  dan  kesinambungan  yang berlangsung dalam hubungan antar negara atau  antar  bangsa  dalam  konteks  sistem
global tetapi masih menitik berat pada high politics . Hubungan internasional kontemporer  tidak  lagi  memfokuskan perhatian  dan  kajian  kepada  hubungan politik yang berlangsung antar negara atau antar  bangsa  dengan  ruang  lingkupnya melintasi batas-batas wilayah negara. Peran dalam  hubungan  internasional  juga mencakup  kegiatan  yang  dilakukan  oleh aktor-aktor non negara (Rudy,2011)
Global Political Studies Journal Volume 6 Nomor 1 Edisi April 2022 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1
Globalisasi telah mengubah tatanan hubungan  internasional  di  abad  ke-21 dimana  terjadi  perpindahan  arus  manusia, barang  dan  informasi  terjadi  sangat  cepat dalam  waktu  yang  singkat.  Hal  ini mendorong  terjadinya  pergeseran  budaya masyarakat  dan  perubahan  dalam  struktur politik internasional. Tatanan global saat ini tidak  lagi  bergantung  pada  wilayah, kekuatan  militer,  dan  sumber  daya manusia.  Saat  ini,  hubungan  internasional juga bergantung pada penyebaran informasi melalui internet, pembaruan teknologi, dan institusi  yang  fleksibel  (Wenger,  2001). Kepentingan nasional tidak hanya semata- mata pada ekonomi, tetapi juga pada isu-isu global  seperti  migrasi  internasional, terorisme,  krisis  lingkungan,  penyebaran senjata,  hingga cyber  threat (Brown  & Studemeister, 2001).
Cyber threat merupakan nama lain bagi  ancamaan  yang  dilakukan  melalui dunia maya atau cyber space . Istilah cyber space dikenalkan oleh penulis fiksi William Gibson  yang  mendefinisikannya  sebagai ruang  “halusinasi  konsensual”. Cyber space adalah sebuah arena dimana seluruh jaringan  komunikasi,  data,  sumber  dan pengguna informasi melebur dalam sebuah dimensi  elektronik  yang  berinteraksi dengan  kecepatan  sangat  tinggi,  sangat beragam, dalam volume yang sangat besar. Pada kenyataannya cyber space sebenarnya tidak bersifat maya seperti yang dibayangkan,  tetapi  bersifat  nyata  dimana dalam sebuah ruangan dibangun komputer sebagai server, kabel, baik tembaga hingga fiber-optic , bentangan repeaters , dan satelit serta  gadget  telekomunikasi  kabel  dan seluler (Nugroho, 2014).
Salah satu negara pelopor perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  adalah Finlandia, yang merupakan  negara  asal  Nokia.  Dalam
sejarahnya, Nokia pernah menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik di dunia sebelum  era  Android  dan  Apple.  Secara geografis,
Finlandia terletak di semenanjung  Skandinavia  dan  berbatasan dengan  Swedia,  Norwegia,  Rusia,  Laut Baltik,  dan  Samudera  Arktik.  Pasca berakhirnya  Perang  Dunia  II,  Finlandia berada dibawah bayang-bayang Uni Soviet hingga  akhir  Perang  Dingin  pada  akhir tahun  1980-an.  Pada  1  Januari  1995, Finlandia  secara  resmi  bergabung  dengan Uni  Eropa.  Negara  ini  menghabiskan sebagian  besar  anggaran  dalam  bidang pendidikan,  kegiatan  pelatihan,  dan penelitian (BBC, 2016).
Di  regional  Eropa,  Finlandia merupakan anggota Uni Eropa, dan belum menjadi anggota NATO. Seiring perkembangan teknologi, sistem pertahanan tidak hanya berfokus pada segi militer, tetapi juga nirmiliter seperti cyber defence .  Kasus cyber  attack terbaru  yang dialami Finlandia adalah Denial of Service (DoS)  pada  situs  Kementerian  Pertahanan Finlandia  pada  22  Maret  2016.  Serangan tersebut  terjadi  beberapa  jam  sebelum pertemuan  Presiden  Finlandia  Sauli Niinisto dan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan  agenda  penguatan  kerjasama perbatasan (Defense News, 2016).
Dengan  posisi  yang  dimiliki, pemerintah Finlandia menjamin keamanan dalam negerinya terkait isu-isu cyber crime dengan  mengeluarkan Finland’s  Cyber Security  Strategy tahun  2013.  Pada  buku strategi tersebut dijelaskan tiga visi Cyber Security Strategy Finlandia adalah
Menjamin  keamanan  dari  segala cyber threats dalam situasi  apapun; Masyarakat,
pemerintah, dan pebisnis dapat memanfaatkan cyber  domain secara  baik dalam  akses  baik  nasional  maupun internasional;  dan  Pada  tahun  2016
Finlandia  akan  menjadi  pelopor  global dalam  menghadapi  ancaman cyber dan mengatasi  masalah  akibat  ancaman cyber tersebut.
Di  level  regional,  Uni  Eropa  telah mengeluarkan EU  Cyber  Defence  Policy Framework tahun 2014 dimana fokus dari kebijakan  tersebut  adalah  mendukung pengembangan cyber  defence negara anggota  yang  mendukung Common Security  and  Defence  Policy (CSDP)  dan sebagai  CSDP  akan  bergantung  pada  C4 yaitu Command, Control, Communications dan Computer (C4).  Kebijakan  ini  juga meningkatkan perlindungan jaringan komunikasi  CSDP  yang  digunakan  oleh entitas Uni Eropa.
NATO  sebagai  organisasi  pakta pertahanan  negara-negara  Eropa  dan Amerika  Serikat  juga  memiliki  kebijakan terkait cyber  defence .  Hal  ini  ditandai dengan  adanya  kerjasama Cooperative Cyber  Defence  Centre  of  Exellence (CCDCOE)  yang  berpusat  di  Tallin, Estonia. Kegiatan tersebut bukanlah sebuah pusat  operasi cyber dan  tidak  berada  di bawah  struktur  komando  NATO  secara langsung.  Pembiayaan  dan  pelaksanaan dikembalikan  pada  negara-negara  anggota CCDCOE. Cyber Defence Centre dibangun untuk  memperkuat  kapabilitas,  kerjasama dan  pertukaran  informasi  antara  NATO, negara  anggota  CCDCOE  dan  partner dalam cyber defence dengan mengutamakan  pendidikan,  penelitian  dan pengembangan,  dan  konsultasi  (Atlantic Council, 2013).
Cyber  defence menjadi  salah  satu unsur collective  security NATO  dan sekutunya.  NATO  juga  menegaskan dukungan  terhadap  penerapan  hukum internasional  dalam cyber  space .  Secara umum, pandangan NATO terhadap adanya cyber  defence adalah  untuk  mengimbangi ancaman  yang  bergerak  semakin  luas  dan membangun  pertahanan cyber yang  kuat, yang  dipertegas  dengan  adanya  adopsi kebijakan cyber  defence dan  telah
disepakati  pada  KTT  Wales  bulan September 2014.
Pada  KTT  Warsawa  2016,  NATO dan  aliansinya  setuju  untuk  memperkuat dan  meningkatkan  pertahanan cyber dan pembaharuan infrastruktur nasional. NATO  juga  menegaskan  kembali  mandat pertahanan  NATO  dan  mengakui  dunia maya  sebagai  wilayah  operasi  di  mana NATO  harus  mempertahankan  dirinya secara efektif seperti di udara, di darat dan di  laut.  Krisis  dan  konflik  saat  ini kebanyakan  terjadi  di  ranah cyber , memperlakukan  dunia  maya  sebagai wilayah  operasi  akan  memungkinkan NATO untuk melindungi dan menjalankan misinya dengan lebih baik (NATO, 2016).

## 1.2 Pertanyaan Penelitian
Mengapa Finlandia dan NATO menjalin  kerjasama  dalam Political Framework on Cyber defence?

## 2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka Pemikiran
Dalam  kontribusi  terhadap  ilmu pengetahuan, penulisan artikel ini memberikan pandangan baru dalam melihat isu-isu terkait cyber defence menggunakan teori complex interdepence . Kerjasama ini merupakan  program  baru  dari  Finlandia dan  NATO,  dan  belum  ada  penulisan tentang program kerjasama ini di Indonesia. Penulisan artikel ini menarik karena isu-isu keamanan siber menjadi keresahan bersama  yang  dihadapi  negara-negara  di dunia,  termasuk  Eropa.  Pola  kehidupan yang  serba  digital  bagai  dua  mata  pisau dengan  memberikan  dampak  positif sekaligus  negatif.  Dampak  positif  digital memberikan  kemudahan  akses  informasi, administrasi  dan  komunikasi  bagi  setiap orang. Aspek negatifnya adalah privasi para pengguna  layanan  internet  atau  online dapat  disadap,  dibajak,  oleh  pihak-pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
Melihat sisi baik dan buruk di atas, penulisan  artikel  ini  bisa  menjadi
pembelajaran  bagi  Indonesia,  dimana negara-negara  maju  dalam  hal  teknologi seperti  Finlandia  dan  organisasi  sekaliber NATO  bisa  mendapat cyber  threat yang mengganggu  privasi  dan  rawan  pencurian dokumen  penting  negara.  Sistem  digital yang makin marak di Indonesia, seharusnya diimbangi dengan tingkat keamanan akses informasi.  Contoh  kasus cyber  threat di Indonesia antara peretasan situs perusahaan telekomunikasi negara, Telkomsel. Serangan  lain  yaitu  virus ransomware wannacry pada  website  RS  Dharmais, Jakarta.  Dengan  adanya  kejadian  seperti ini,  Indonesia  wajib  meningkatkan  level keamanan cyber dan  menjalin  kerjasama dengan aktor-aktor yang memiliki kemampuan dalam bidang tersebut.
Teori yang dipakai dalam menganalisis  masalah  dalam  artikel  ini adalah Complex Interdependence . Teori ini dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye pada akhir 1970-an. Hal ini membantah  realisme  tradisional  dan struktural yang berfokus pada kemampuan militer untuk menjelaskan perilaku negara. Complex Interdependence sebaliknya menyoroti  munculnya  aktor  transnasional dan  berfokus  pada  bangkitnya  rezim  dan institusi  internasional.  Dalam  kebijakan luar negerinya, teori ini lebih menekankan aspek  ekonomi  daripada  militer .  Complex Interdependence menjadi komponen utama perspektif  neoliberal  dan  telah  banyak digunakan  dalam  analisis  pembuatan politik  internasional.  Sebuah  upaya memahami  suatu  negara  untuk  masuk  ke dalam  aliansi  kerja  sama  satu  sama  lain dalam kondisi anarki dan ketergantungan.
Di  dunia  kontemporer,  istilah interdependence sering  digunakan  untuk menjelaskan  ketergantungan  antara  aktor negara dan aktor non-negara. Ketergantungan tersebut akan menciptakan kompetisi  atau  kerjasama  dan  adanya timbal  balik  dari  ketergantungan  tersebut. Kebijakan dan tindakan satu aktor memiliki dampak besar pada kebijakan dan tindakan aktor lainnya dan sebaliknya (Rana, 2015).
Ketika derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk  institusi-institusi  internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama.  Institusi-institusi  memajukan kerjasama lintas batas internasional dengan menyediakan  informasi  dan  dengan mengurangi  biaya.  Institusi  tersebut  dapat berupa  organisasi  formal  seperti World Trade  Organization atau  Uni  Eropa  atau Organization  for  Economic  Cooperation and  Development atau  dapat  berupa serangkaian persetujuan  yang agak formal atau  kerjasama  dalam  menghadapi  isu-isu bersama seperti perjanjian tentang navigasi, penerbangan,  komunikasi  dan  lingkungan (Jackson & Sorensen, 2013).
Ada  tiga  variabel  yang  menjadi model  analisis  dalam  teori  ini  antara  lain, multiple  channels , absence  of  hierarchy among  issues dan minor  role  of  military force . Pertama, Multiple channels , menjelaskan bahwa dalam politik internasional  siapapun  bisa  berinteraksi, termasuk  hubungan  antar  aktor  negara, aktor  non-negara  seperti  organisasi internasional, rezim internasional, multinational corporation , organisasi internasional  non-pemerintahan.  Interaksi yang  terjalin  tidak  hanya  bersifat  formal dan  informal  antar  pemerintah,  tetapi hubungan  informal  antara  pemerintah  dan aktor  non-negara  juga  menjadi  semakin penting.  Kedua, Absence  of  hierarchy among  issues ,  bahwa  dalam  hubungan interdependence,  tidak  ada  hierarki  atau struktur  terkait  isu-isu  apa  yang  paling penting dan menjadi prioritas. Tidak seperti realis,  yang  menekankan  militer  adalah komponen utama dalam hubungan internasional,  variabel  ini  menekankan pada  setiap  isu  yang  diangkat  oleh  para aktor-aktor  adalah  sama  dan  dapat memberikan keuntungan dalam ketergantungan  tersebut.  Ketiga, Minor role  of  military force ,  menjelaskan  bahwa dalam  hubungan  ketergantungan  antar aktor  yang  semakin  kompleks,  isu-isu terkait  militer  mulai  berkurang  (tetapi
masih  dianggap  penting)  sebab  hubungan politik saat ini juga bergantung pada hal-hal terkait  ekonomi,  lingkungan,  komunikasi dan lain-lain.
Model  analisis  akan  digambarkan dalam pola di bawah ini:
Gambar 1. Model Analisis Complex
Interdependence
Dalam artikel ini penulis menganalisis bahwa Complex Interdependence
adalah hubungan kerjasama  antara  Finlandia  dan  NATO, dimana  Finlandia  sebagai state  actor dan NATO sebagai non-state actor (organisasi internasional).  Pada  variabel  pertama, multiple  channels penulis  merumuskan mengenai Finlandia sebagai sebuah negara menjalin  kerjasama  dengan  NATO  yang merupakan organisasi internasional. Variabel  kedua, absence  of  hierarchy among  issues bahwa  dalam  kerjasama  ini tidak  ada  isu-isu  tertentu  yang  dijadikan prioritas.  Isu  yang  dijalankan  dalam kerjasama,  dalam  hal  ini  terkait cyber defence merupakan hal penting bagi kedua pihak yang bekerjasama. Ketiga, minor role of military force, disini penulis menjelaskan bahwa cyber defence merupakan sebuah isu nirmiliter  seperti  disebutkan  pada  latar
belakang,  karena  tidak  menggunakan operasi  militer  khusus,  tetapi  lebih  pada hal-hal yang bersifat kegiatan pembelajaran dan  pertukaran  informasi  terkait cyber crime atau cyberthreat .

## 3. Metode Penelitian
Metode  yang  dipilih  dalam  melakukan penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Metode kualitatif  umumnya  dipakai  oleh  peneliti hubungan internasional dalam menganalisis  masalah  penelitian.  Metode tersebut menjadi landasan artikel ini untuk memaparkan penyebab Finlandia menjalin kerjasama cyber  defence dengan  NATO. Studi  pustaka  adalah  teknik  yang  dipakai dalam  proses  pengumpulan  data.  Studi pustaka  merupakan  teknik  pengumpulan data dari bahan-bahan berupa tulisan, buku, jurnal,  majalah  ilmiah,  dokumen  terkait alur penulisan artikel ini. Proses pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui penelusuran online dengan  mengakses situs-situs terkait Finlandia dan NATO. 4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Minor  role  of  military  force : Cyber defence sebagai isu minor militer Cyber  space adalah  sebuah  jaringan dimana manusia dan manusia dihubungkan melalui  mesin  komputer  dan  jaringan telekomunikasi,  biasanya  bekerja  atas perintah  manusia,  atau  melalui  mesin- mesin yang sudah deprogram oleh manusia. Cyber  space merupakan  tempat  interaksi baik  bersifat  menguntungkan  maupun merugikan (Nugroho, 2014).
Adanya  interaksi-interaksi  tersebut tidak  lepas  dari  adanya Internet  Freedom yang pertama kali dicetuskan oleh Hillary Clinton. Kandidat Presiden AS pada tahun 2016 tersebut mengatakan bahwa kebebasan internet mencerminkan kekuatan teknologi yang mampu mempercepat perubahan politik, sosial dan ekonomi,  sehingga  setiap  negara  harus memberikan  kebebasan  internet  kepada warga negaranya sebagai bentuk kebebasan sipil  dan  hak  asasi  manusia.  Namun
Complex Interdependence Multiple channel Absence of hierarchy among issues Minor role of military force
kebebasan  internet  tidak  sepenuhnya absolut.  Dalam  upaya  melindungi  dan melanjutkan kebebasan internet, pemerintah negara-negara harus mengambil peran dalam menjamin hak dan kepentingan  komunitas  masyarakatnya. Sejak  tahun  2011  tercatat  2  milyar  orang terhubung melalui koneksi internet dengan pengguna  tertinggi  berada  di  Amerika Utara dan Eropa (Putri, 2015).
Karena  adanya  kebebasan  internet bagi  setiap  orang,  maka  potensi  untuk melakukan tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun. Ancaman dalam dunia cyber tidak  selalu  berasal  korps  militer  suatu negara, tetapi dari suatu individu atau suatu organisasi dengan kepentingan-
kepentingan tertentu.
Ada  beberapa  ancaman cyber
seperti
Intrusion , yaitu masuknya penyerobot  ke  dalam  sistem  dan  aplikasi komputer tanpa seizing dan sepengetahuan pengguna  dan  berusaha  mengubah  sistem pengguna. Fraud ,  yaitu  bentuk  penipuan yang  menggunakan  satu  atau  lebih komponen  internet  dan  telekomunikasi termasuk  ruangan  chat,  email,  website untuk  mendapatkan  keuntungan  nominal tertentu. Harrasment ,  berisi  pengiriman gambar  porno  atau  kekerasan,  baik  untuk sekadar mengganggu hingga untuk ancaman. Hack  Threat ,  yaitu  berupa serangan  ke  dalam  sistem  dan  aplikasi komputer target  yang menjadi sasarannya. Denial of Service , yaitu serangan ke dalam sistem  atau  aplikasi  komputer  yang menyebabkan  gagalnya  pengguna  untuk menggunakan  sistem  komputer  miliknya (Nugroho, 2014).
Ada  tiga  tingkat  ancaman  cyber, seperti di bawah ini.
Gambar 2. Piramida Tingkat Ancaman Cyber
Pada ancaman individu,
penanggung jawab adalah individu. Dalam level  kasus  tertentu  dibantu  dapat  dibantu oleh  organisasi.  Serangan cyber kepada individu biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Kejadian tersebut dapat  mengarah  pada  individu  sebagai bentuk persaingan antar organisasi. Di level negara  dan  organisasi  internasional, penanggung jawab adalah negara khususnya  perlindungan  terhadap  website dan dokumen-dokumen rahasia kenegaraan yang  disimpan  secara  online.  Di  level global, merupakan tanggung jawab semua negara  terhadap  upaya  ancaman,  seperti pada kasus penyadapan terhadap beberapa kepala negara pada tahun 2009.
Terkait cyber defence bahwa dalam memberikan  perlindungan  di  dunia  maya, peran  militer  dikurangi,  tetapi  lebih  pada pihak-pihak yang mampu menguasai sistem jaringan  komunikasi  seperti  teknisi  atau perusahaan  komunikasi.  Dengan  adanya kebebasan internet, siapapun bisa berpotensi  memberikan  ancaman  maupun mendapatkan  ancaman,  bahkan  individu- individu  tersebut  telah  membangun komunitas-komunitas seperti Anonymous .
Ancaman global Ancaman negara dan organisasi internasional Ancaman individu dan kelompok
4.2 Multiple channels : Kerjasama Finlandia dan NATO Pada  16  Februari  2017  Finlandia  dan NATO menandatangani perjanjian kerjasama Political Agreement on
Cyberdefence . Inti dari kerjasama tersebut adalah  melindungi  dan  memperkuat jaringan komunikasinya. Rancangan kerjasama  ini  dimulai  sejak  tahun  2011. Kerjasama tersebut akan meliputi pelatihan, simulasi, dan lain-lain. Ancaman cyber saat  ini  mengalami  perkembangan yang  cukup  pesat  sehingga  kedua  aktor hubungan  internasional  tersebut  secara kolektif  mengembangkan  kemampuan cyber  defence dan  berkontribusi  pada pertahanan nasional dan kawasan.
Finlandia telah bekerjasama dengan NATO  di  bidang cyber seperti  dalam CCDCOE,  tetapi  dalam  perjanjian  yang benar-benar  mengikat  secara  bilateral adalah  kerjasama  ini.  Dengan  adanya kerjasama  ini,  kedua  pihak  akan  lebih leluasa  dalam  memperkuat cyber  defence masing-masing,  seperti  responsif  terhadap adanya  ancaman  dengan  pertukaran informasi,  pengembangan  kemampuan cyber , kegiatan pembelajaran, dan pendeteksian  apabila  terjadi  insiden- insiden  dalam  dunia cyber .  Finlandia merupakan  negara  pertama  yang  menjalin kerjasama cyber  defence dengan  NATO (Valtioneuvosto, 2017).
4.3 Absence  of  hierarchy  among  issues :
Isu Cyber defence bagi Finlandia dan NATO
Finlandia telah mengeluarkan proposal pendanaan lembaga legislatif dan intelijen yang  dimaksudkan  untuk  memperkuat keamanan  nasional  dan  infrastruktur pertahanan cyber . Salah satu upaya penting Finlandia  yaitu  pembentukan NATO- supported  European  Centre  of  Excellence for  Countering  Hybrid  Threats (ECE- CHT). Selain Finlandia, ada 8 negara lain turut  bergabung  yaitu  Prancis,  Jerman, Latvia,  Lithuania,  Polandia,  Swedia  dan Inggris.  Negara  bagian  lain  diperkirakan
akan  bergabung  dengan  ECE-CHT,  yang akan dibuka pada paruh kedua tahun 2017 (Fifth Domain, 2017).
Pada  Februari  2017,  NATO mengeluarkan pernyataan bahwa ancaman cyber saat  ini  menjadi  nyata  bagi anggotanya.  Menurut  NATO  ancaman tersebut dapat mengarah kepada siapa saja baik aktor-aktor negara maupun aktor non negara.  NATO  menginginkan collective security antar  anggotanya.  Kegiatan  yang dilakukan  NATO  antara  lain  memperkuat kemampuan  dalam  pelatihan,  pendidikan dan  simulasi,  Penandatanganan  kerjasama dengan  Uni  Eropa  dalam Technical Arrangement on cyber defence cooperation pada  Februari  2016,  mengingat  tantangan bersama  NATO  dan  Uni  Eropa  dalam memperkuat kerja sama  mereka di  bidang cyber  defence terutama  di  bidang pertukaran informasi, pelatihan, penelitian dan latihan. NATO terlihat semakin intens dalam bidang cyber defence melalui NATO Industry Cyber Partnership (NATO,2017).

## 5. Kesimpulan
Penggunaan teori complex interdepence pada  artikel  ini,  mendukung  analisis kerjasama antar aktor negara dan aktor non negara. Variabel dalam teori dipakai dalam menganalisis masalah ini.
Kesimpulan  dari  penulisan  artikel  ini adalah  bahwa  isu-isu  terkait  dunia cyber telah menjadi salah satu masalah global saat ini. Adanya kebebasan akses internet yang umumnya  diberikan  oleh  pemerintah kepada warga negaranya, tidak sepenuhnya berdampak positif. Hal ini karena beberapa individu  maupun  kelompok  menggunakan jaringan  internet  untuk  tindak  kejahatan, seperti  perdagangan  manusia,  senjata, harassment,  hacking  or  cracking, hingga denial of service .
Langkah kerjasama cyber defence yang diambil Finlandia dan NATO bisa dibilang tepat,  karena  Finlandia  telah  mengalami beberapa  serangan denial  of  service yang melanda website organisasi non pemerintah, perusahaan hingga
Kementerian Pertahanan. Sedangkan NATO,  ini  sebagai  langkah  antisipasi ancaman  yang  datang  dari  musuh-musuh terdekat yang berpotensi mencuri informasi atau dokumen rahasia organisasi tersebut.
Pada  masa  yang  serba  digital  ini, dimana  semua  akses  informasi  dan  data- data  bersifat  rahasia  entah  bagi  individu, kelompok,  organisasi,  negara,  hingga global,  sangat  dibutuhkan  perlindungan yang  baik  dan  kokoh  agar  tidak  mudah disusupi atau dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penulis menilai bahwa langkah  kerjasama cyber  defence ini  bisa menjadi  contoh  bagi  negara-negara  dan organisasi internasional lain untuk memperhatikan  masalah  ini,  menjalin kerjasama  dengan  pihak-pihak  yang dianggap mumpuni dalam ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Lebih  lanjut, actor  penyebab  kejahatan  di  ranah  maya masih  bersifat  abstrak  atau  sulit  untuk diidentifikasi secara pasti.

## Daftar Pustaka

## Acuan dari buku:
Couloumbis,  Theodore  A.  &  James  H.
Wolfe. (1999). Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan  dan  Power.  Bandung: CV Putra A. Bardin. Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2013. Introduction to International
Relations fifth edition. New York:
Oxford University Press Inc. Nugroho,  Riant.  2014. National  Security Policy: Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putri,  Sylvia  Octa.  2015. Hubungan
Internasional  dan  Information and  Communication  Technology (ICT) . Dalam Andrias Darmayadi, dkk. Mengenal Studi Hubungan Internasional . (h. 129- 147). Bandung: Zavara. Rudy, T. May. 2011. Hubungan Internasional  Kontemporer  dan Masalah-Masalah Global .
Bandung: PT Refika Aditama.
Acuan artikel dalam jurnal :
Brown,  Sheryl  J.  &  Margarita  S. Studemeister.  (2001).  Virtual Diplomacy:  Rethinking  Foreign Policy Practice in the Information Age. Information & Security, Vol. 7, 28-44
Rana,  Waheeda.  (2015).  Theory  of
Complex  Interdependence:  A Comparative  Analysis  of  Realist and Neoliberal Thoughts. International  Journal  of  Business and Social Science, Vol. 6 No. 2, 290-297 Wenger, Andreas. (2001). The Internet and The Changing Face of International Relations and Security. Information & Security,
Vol. 7, 5-11

## Acuan artikel dalam website:
Atlantic  Council.  2013.  “Finland  to  Join NATO's  Cyber  Defense  Center.” dalam http://www.atlanticcouncil.org/bl ogs/natosource/finland-to-join- nato-s-cyber-defense-center diakses Februari 2022
Defense  News.  2016.  “Finnish  Defense Ministry  Hit  by  DDoS  Cyber Attack”
dalam http://www.defensenews.com/stor
y/defense/international/2016/04/0 4/finnish-defense-ministry-hit- ddos-cyberattack/82608438/ diakses Februari 2022
Fifth  Domain.  2017.  “Finland  takes  lead defending  EU,  NATO  from hybrid,  cyber  threats”  dalam http://fifthdomain.com/2017/04/2 8/finland-takes-lead-defending-
eu-nato-from-hybrid-cyber- threats/ diakses Februari 2022 NATO.2017.  “ Cyber  defence” dalam
http://www.nato.int/cps/en/natoh q/topics_78170.htm diakses Februari 2022 Valtioneuvosto. 2017. “A political framework  agreement  on  cyber defence  signed  between  Finland and Nato” dalam http://valtioneuvosto.fi/en/article/ -
/asset_publisher/kyberpuolustust a-koskeva-poliittinen- puitejarjestely-suomen-ja-naton- valilla diakses Januari 2022