## PENERAPAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERTAMBANGAN ILLEGAL BAHAN GALIAN C (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATAUGA KABUPATEN BUTON SELATAN)

## Public Policy Implementation in Efforts to Prevent Illegal Mining of Mineral C
(Case Study In Batauga District, Buton South Regency)
Hesti Endrawati 1*
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia.
*email: endrawatihesti63@gmail.com

## Abstrak
Indonesia dikenal sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah, salah satunya bahan tambang  seperti  pasir,  emas,  tembaga,  nikel,  batu  bara,  timah.  Dengan  adanya  kekayaan bahan  tambang  yang  ada  di  Indonesia  memunculkan  polemik  mengenai  kegiatan pertambangan  liar  atau  pertambangan  tanpa  izin . Kecamatan  Batauga  adalah  salah  satu wilayah yang ada Kabupaten Buton Selatan yang mempunyai potensi pada tambang galian C berupa  tambang  pasir  yang  bisa  menghasilkan  pada  jumlah  yang  cukup  banyak.  Dengan adanya  potensi  pada  tambang  pasir  di  Kecamatan  Batauga  memiliki  dampak  negatif  yang ditimbulkan  yang  berkaitan  dengan  pelestarian  lingkungan.    Oleh  karena  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  kebijakan  publk  dalam  pencegahan  penambangan liar Bahan galian C di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik studi pustaka. Temuan dari penelitian ini berupa implementasi kebijakan pertambangan mineral C di Kecamatan Batauga dalam  pencegahan  penambangan  liar  masih  rendah,  baik  dari  segi  kegiatan  organisasi, interpretasi  maupun  penerapannya.  solusi  yang  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi permasalahan  penambangan  illegal  di  Kecamatan  Batauga,  meliputi  :    adanya  reformulasi regulasi,  pemerintah  melakukan  upaya  represif,  perbaikan  birokrasi,  dan  Pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

## Kata Kunci:
Penerapan
Kebijakan Publik Penambangan Ilegal Pencegahan
Keywords : Implementation
Public Policy
Illegal Mining Prevention

## Accepted
January 2023

## Published
April 2023

## Abstract
Indonesia  is  known  as  a  producer  of  abundant  natural  resources,  one  of  which  is  mining materials  such  as  sand,  gold,  copper,  nickel,  coal,  tin.  The  existence  of  a  wealth  of  mining materials  in  Indonesia  raises  polemics  regarding  illegal  mining  activities  or  mining  without permits. Batauga District is one of the areas in South Buton Regency which has the potential for mining  C  in  the  form  of  a  sand  mine  which  can  produce  in  quite  large  quantities.  With  the potential for sand mining in Batauga District, it has negative impacts related to environmental preservation. Therefore, this study aims to analyze the application of public policy in preventing the  mining  of  mineral  C  in  Batauga  District,  South  Buton  Regency.  The  method  used  in  this research is qualitative by using literature study techniques. The findings from this research are that  the  implementation  of  mineral  C  mining  policies  in  Batauga  District  in  preventing  illegal mining  is  still  low,  both  in  terms  of  organizational  activities,  interpretation  and  application. solutions  that  can  be  applied  to  overcome  the  problem  of  illegal  mining  in  Batauga  District, include:  the  reformulation  of  regulations,  the  government  making  repressive  efforts,  improving bureaucracy, and the Government conducting outreach to the community.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya. This  is  Open Access article under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1

## PENDAHULUAN
Indonesia  diketahui  sebagai  penghasil  sumber kekayaan  alam  yang  sangat  melimpah  salah  satunya yaitu pada bahan tambang seperti pasir, emas, tembaga, nikel,  batubara,  timah  dll.  Indonesia  pernah  terdaftar
menjadi  salah  satu  anggota  yang  mewakili  negara  Asia pada  Organization  of  Petroleum  Exporting  Countries (OPEC)  dan  sebagai  negara  pengekspor  terbesar  di tingkat  Internasional  pada  Liquefied  Natural  Gas (LNF). Dari hasil pertambangan yang ada di Indonesia,
nantinya akan di ekspor kepada pulau dan negara yang memiliki produksi pertambangan dengan skala besar.
Namun,  dengan  adanya  kekayaan  bahan tambang  yang  ada  di  Indonesia  memunculkan  polemik mengenai  kegiatan    pertambangan  illegal  atau pertambangan  tanpa  izin.  Terdapat  beberapa masyarakat  yang  justru  menajalankan  pekerjaan dibawah  tekanan  pertambangan  skala  kecil  (informal) jika  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang  bekerja  di tambang  formal  yang  memiliki  izin.  Hal  tersebut didorong karena  dalam mencari pekerjaan merupakan usaha  yang  cukup  sulit  sehingga  banyak  orang  yang melakukan pekerjaan tanpa mempertimbangkan resiko atau  dampak  yang  ditimbulkan  sehingga  menjadi pemicu  terjadinya  pertambangan  tanpa  izin  di Indonesia.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  di  Kabupaten Buton  Selatan  Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  pada  kegiatan  penambangan  dan  penggalian tercatat pada tahun 2019 memperoleh 862 629,56 Juta Rupiah,  pada  tahun  2020  sebanyak  787  469,12  Juta Rupiah, dan pada tahun 2021 sebanyak 717 754,53 Juta Rupiah  (sumber  :  bps.go.id).  Dari  hasil  tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Buton Selatan masih melakukan kegiatan penambangan dan penggalian yang cukup besar.
Kecamatan  Batauga  adalah  salah  satu  wilayah yang  ada  Kabupaten  Buton  Selatan  yang  mempunyai potensi  pada  tambang  galian  C  berupa  tambang  pasir yang  bisa  menghasilkan  pada  jumlah  yang  cukup banyak.  Pada  saat  ini    Batauga  mempunyai  8  titik  tata kelola pertambangan.
Dengan adanya potensi pada tambang pasir di Kecamatan  Batauga,  memiliki  dampak  negatif  yang ditimbulkan  yang  berkaitan  dengan  pelestarian lingkungan.  Dampak  yang  dirasakan  yaitu  berupa pengikisan atau terjadinya abrasi pantai di wilayah tepi pantai. Pada setiap bulan sekitar 0, 4 hektar di wilayah pesisir  pantai  di  Kecamatan  Batauga  mengalami
kerusakan yang diakibatkan adanya pertambangan pasir (Astuti, et al., 2022).
Permasalahan  tersebut  harus  segera  diatasi dan  ditemukan  solusi  sehingga  dapat  meminimalisasi serta  memberantas  kegiatan  pertambangan  yang dilakukan secara illegal. Kegiatan pertambangan secara illegal sudah menjadi sorotan pemerintah, seperti yang terjadi  akhir-akhir  ini  bahwasanya  pemerintah melakukan pencabutan izin dan hak guna yang terdapat dibeberapa perusahaan dikarenakan tidak memiliki izin dan  menyimpang  dari  aturan  Pemerintah.  Apabila kegiatan  penambangan  tidak  disertai  dengan  perizinan (Ilegal)  bisa  dijatuhi  hukum  pidana  karena  sudah terpenuhinya syarat hukum pidana.
Adanya  hukum  pidana  sebagai  bentuk penegakan hukum di Indonesia, sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 yang terdapat pada ayat 3 pasal 33 dalam (Andriana:2021) yang menjelaskan bahwa segala aset sumber daya manusia yang ada di dalamnya adalah milik negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Selain  itu  dalam  hal  pertambangan  sudah  lahir  terkait Undang  Undang  Minerba  yang  terdapat  pada  UU Tahun  2019  Nomor  4.  Kegiatan  perizinan  ini  lahir sebagai  pengawasan  pencemaran  dan  juga  kerusakan lingkungan  sebagai  usaha  untuk  menjaga  kelestarian lingkungan hidup.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis implementasi kebijakan publik dalam upaya pencegahan penambangan  illegal  bahan  galian  C  di  Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan. Penelitian-penelitian terdahulu  telah  menganalisis  implementasi  kebijakan dalam penanggulangan penambangan bahan galian C di beberapa  daerah  di  Indonesia  seperti  Kabupaten Nagan  Raya  (Rahmatillah  et  al.,  2017),  Kabupaten Kudus  (Novitasari,  2017),  dan  Kabupaten  Aceh  Besar (Zulfitra, 2017).
Menurut  (Mazmanian  dan  Sabatier,  1979 dalam Wahab, 2012) mendefinisikan bahwa implementasi  merupakan  sesuatu  agar  dapat  mengerti kenyataan yang terjadi setelah adanya perumusan atau
Hesti  Endrawati.  2023.  Public  Policy  Implementation  In  Efforts  To  Prevent  Illegal  Mining  Of  Mineral  C  (Case  Study  In  Batauga District, Buton South Regency)
pemberlakuan program, seperti kejadian atau kegiatan yang  terjadi  setelah  disahkannya  pedoman  dari kebijakan negara yang di dalamnya memuat usaha atau upaya  dalam  administrasi  atau  dampak  secara  nyata yang ditimbulkan pada kehidupan masyarakat.
Sedangkan  (Patton  dan  Savicky,  1986  dalam Tangkilisan,  1993)  mengartikan  bahwa  implementasi merupakan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  semua kegiatan  dimana  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan program yang mana pada kedudukan ini pihak eksekutif yang  mengatur  bagaimana  cara  untuk  mengorganisir, interpretasi,  dan  penerapan  kebijakan  yang  sudah diseleksi. Implementasi kebijakan menurut (Van Meter dan  Van  Horn  dalam  Wibawa,  et  al.,  1994:  15)  yaitu sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh organisasi baik pemerintah atau swasta secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Terdapat  tingkatan  stuktur  pemerintah  pada implementasi  kebijakan  bisa  dilihat  dari  tiga  sudut pandang, diantaranya :
1. Pembuat kebijakan (the center)
2. Pihak  berwenang  sebagai  pelaksana  di  lapangan (the periphery)
3. Pihak  atau  aktor  yang  ada  di  luar  lembaga pemerintahan  dan  untuk  siapa  program  tersebut di tujukan.
Selain  itu,  terdapat  beberapa  proses  pada implementasi untuk dapat mencapai target yang ditelah ditetapkan. Menurut (Jones, 1986 dalam Widodo, 2001 : 194-195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik  meliputi  3  aktivitas  yang  perlu  dilakukan  agar dapat mencapai tujuan yang ditentukan, diantaranya :
1) Organization  atau  aktivitas  organisasi  Yaitu  suatu usaha  dalam  menentukan  dan  menata  ulang sumber  daya  (resourses),  unit-unit  (units),  dan metode-metode (methods) dalam upaya terwujudnya  kebijakan  sehingga  memberikan  hasil (outcome)  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran dari kebijakan.
2) Interpretation  atau  aktivitas  interpretasi  Yaitu penjelasan  inti  pada  sebuah  kebijakan  dengan bahasa  yang  mudah  dimengerti  sehingga  isi  dari kebijakan bisa dimengerti oleh sasaran atau target kebijakan.
3) Application  atau  aktivitas  aplikasi  Yaitu  sebuah aktivitas  dengan  memberikan  pelayanaan  secara berkala,  pembayaran  dll.  menyesuaikan  tujuan serta sarana kebijakan yang ada.
Berpedoman
pada Upaya Pengelolaan Lingkungan  Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan Hidup  (UKL-UPL)  pada  Kabupaten  Buton  pada  tahun 2012  dalam  (Arsyiah,  2018)  menjelaskan  bahwa  pada tata  kelola  bahan  tambang  galian  C  yaitu  pasir  harus mengamati  mengenai  dampak  kerusakan  lingkungan yang  diakibatkan  kegiatan  pertambangan.  Terdapat beberapa  tahapan  pada  pengelolaan  bahan  tambang tersebut :
(1) Pra-Konstruksi,  pada  tahap  ini  menjadi  sebuah tahapan pada saat pengelolaan penambangan pasir bahan galian C. Tahap ini merupakan tahap paling awal  sebelum  penambangan  dilakukan.  Di  dalam tahap  Pra-Kontruksi  terdapat  tahap  perizinan, dimana  kegiatan  penambangan  yang  dilakukan harus jelas.
(2) Konstruksi,  pada  tahap  ini  persiapan  pada pengelolaan  tambang  galian  C  baru  dimulai,  tahap ini merupakan tahap kegiatan dasar.
(3) Operasi,  pada  tahap  operasi  ini  sudah  mulai melaksanakan proses pengelolaan bahan galian C.
(4) Pasca Operasi, pada tahap ini merupakan tahapan terakhir  pada  kegiatan  penambangan  bahan  galian C.

## METODOLOGI
Metode  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.    Dimana  data  pada    penelitian  diperoleh melalui  kepustakaan  berupa  kajian  teoritis,  referensi
dan menggunakan literatur atau sumber-sumber ilmiah yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan dikaji.  Hal  tersebut  guna  mendapatkan  informasi  yang berhubungan  mengenai  kebijakan  publik  dalam penanganan pertambangan liar yang ada di Kecamatan Batauga  untuk  dijadikan  sebagai  bahan  untuk  dikaji. Adapun  analisis  data  yang  digunakan  dengan  cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selaras  dengan  pendapat  dari  (Jones,  1986 dalam  Widodo,  2001  :  194-195)  menjelaskan  bahwa implementasi kebijakan publik meliputi 3 aktivitas yang perlu  dilakukan  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang ditentukan. Berikut analisis 3 aktivitas dalam penerapan kebijakan  penambangan  bahan  galian  C  di  Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan :

## 1. Organization
Pada  kegiatan  organization  menjelaskan  mengenai sumber  daya,    unit-unit  dan  metode  terkait pengelolaan bahan tambang yang ada di Kecamatan Batauga.
Berkaitan  tentang  sumber  daya  yang  ada  pada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Buton  Selatan dinilai belum maksimal  karena  pegawai  yang  mengurusi  masih sedikit terutama pada divisi yang mengurus terkait penerapan  kebijakan  tata  kelola  pertambangan bahan galian C. Sumber daya manusia yang terlibat seharusnya  dimaksimalkan  sehingga  seimbang antara  tugas  dengan  beban  kerja.  Selain  sumber daya manusia, dibutuhkan sumber daya pendukung dalam membantu kegiatan organisasi dapat berjalan secara maksimal, seperti sarana dan prasarana yang digunakan  untuk  memantau  eksploitasi  dari penambangan bahan galian C.
Unit  kerja  yang  ada  dalam  penanganan pertambangan bahan galian C juga belum maksimal
dibuktikan  dengan  jumlah  4  (empat)  unit  kerja dalam  penanganan  bahan  galian  C  tetapi  yang berjalan hanya 3 (tiga) unit saja.
Pada kegiatan pengorganisasian kegiatan penambangan  bahan  galian  C  yang  ada  di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan pada cakupan  Dinas  Pertambangan,  Energi  dan Lingkungan  dinilai  belum  maksimal.  Ditunjukkan dengan  pembenahan  unit-unit  kerja  dan  sumber daya  yang  ada  belum  dijalankan  dengan  maksimal. Selain  itu  juga  pada  metode  dalam  penerapan kebijakan  penanganan  bahan  galian  C  masih  lemah (Arsyiah, 2018).

## 2. Interpretation
Pada kegiatan interpretation menjelaskan mengenai penjabaran  kebijakan  dan  arahan  kebijakan penambangan  bahan  galian  C  di  Kecamatan Batauga.  Pada  tahap  penjabaran  kebijakan  sudah berjalan  baik  tetapi  masih  rendahnya  kesadaran untuk  melakukan  perizinan  pada  saat  melakukan kegiatan penambangan pasir.
Tercantum  pada  Pasal  158  UU  Minerba  bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan penambangan  diwajibkan  melakukan  izin.  Selain dalam  hal  terkait  perizinan  dalam  kebijakan penanganan  pertambangan  illegal  masih  kurangnya pengawasan  dan  ketegasan  dari  pihak  pemerintah apabila terjadi kegiatan yang melanggar aturan.
Pada  kegiatan  pengelolaan  tambang  galian  C  pada Kecamatan  Batauga  belum  dilaksanakan  secara maksimal  dibuiktikan  dengan  pada  saat  melakukan perizinan  tidak  disertai  dengan  survey  langsung serta  pengenalan  dan  pemerintah  belum  maksimal dalam  memberikan  pengarahan  kepada  pemberi izin serta minimnya komunikasi antara pemberi izin dengan  masyarakat  terkait  batas-batas  lahan  yang bisa  atau  tidaknya  dikelola  oleh  masyarakat
Hesti  Endrawati.  2023.  Public  Policy  Implementation  In  Efforts  To  Prevent  Illegal  Mining  Of  Mineral  C  (Case  Study  In  Batauga District, Buton South Regency)
sehingga  masyarakat  kurang  mengetahui  hal tersebut.
Dari Pihak Dinas Pertambangan sudah memberikan peringatan  dan  juga  pembinaan  dalam  mengelola bahan  galian  C  yaitu  pasir  di  Kecamatan  Batauga. Pemberian arahan yang dilakukan oleh pemerintah tidak  dapat  mengurangi  kegiatan  penambangan illegal  dikarenakan  masyarakat  sendiri  tidak memahami  terkait  tahapan  yang  dijadikan  sebagai landasan  melakukan  penambangan  pasir  yang  ada dalam dokumen UKL-UPL.
Hal  tersebut  disebabkan  kurangnya  sosialisasi  dari Dinas Pertambangan atau dari Pihak yang memiliki Izin  Pertambangan  Rakyat  yang  mengakibatkan ketidaktahuan dari penambang illegal terkait aturan yang  menjadi  syarat  pada  pengelolaan  tambang bahan galian C.
Pemerintah  atau  pihak-pihak  yang  bersangkutan seharusnya  memberikan  sosialisasi  secara  detail mengenai  apa  saja  yang  diperbolehkan  atau  tidak diperbolehkan dalam penambangan bahan galian C sehingga dapat meminimalisir terjadinya penambangan illegal di Kecamatan Batauga.

## 3. Aplication
Pada  kegiatan  aplikasi  ini  berkaitan  mengenai penyediaan layanan dan kegiatan pembayaran pada pengelolaan  tambang  galian  C  di  Kecamatan Batauga.
Dalam  menyediakan  pelayanan  yang  dilaksanakan dari pemerintah belum dijalankan dengan maksimal. Terdapat  beberapa  masyarakat  yang  memberikan laporan  mengenai  aspirasi  atau  keluhan  yang dirasakannya  kepada  pihak  Dinas  Pertambangan yang tidak cepat tanggap dalam meresponnya. Dari pihak  dinas  merespon  keluhan  tersebut  tetapi masih  lambat,  seharusnya  dalam  memberikan tanggapan  yang  dihadapi  dari  masyarakat Kecamatan  Batauga  dilakukan  secara  responsif.
Seharusnya  Pemerintah  Daerah  bisa  lebih  cepat tanggap  tidak  harus  menunggu  adanya  pengaduan atau kritikan dari masyarakat karena dengan adanya penambangan  illegal  bahan  galian  C  yang  dibiarkan secara  terus-menerus  maka  akan  menarik  pelaku baru untuk melakukan penambangan tersebut. Selain  pemberian  respon  yang  lambat,  dalam  hal memberikan hukuman sanksi yang dijatuhkan tidak dilakukan  secara  tegas.  Akibatnya  walaupun  sudah dilaksanakan survey lapangan secara langsung tetap terjadi penambangan illegal. Bentuk usaha yang bisa dijalankan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi mengenai  pertambangan  illegal  dalam  konteks hukum  sesuai  dengan  pedoman  peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara menertibkan  lokasi  yang  melalukan  penambangan illegal  dalam  bentuk  upaya  represif.  Contohnya  : Pemerintah  bisa  memberikan  sanksi  administasi seperti  memberikan  teguran  atau  peringatan, paksaan, dan juga bisa  berupa uang paksa (denda). Dengan  memberikan  sanksi  administrasi  akan memberikan  efek  yang  lebih  ampuh  dalam memberantas penambang tanpa izin karena mereka akan  merasa  terancam  sehingga  akan  mengurangi tindakan penambangan illegal di Indonesia.
Bupati  Kabupaten  Buton  Selatan  memberikan perintah  agar  DLH  segera  untuk  melakukan pembentukan  Satgas  yang  dapat  memimalisasi terkait  pelanggaran  yang  terjadi  di  bahan  galian  C terutama  pada  tahap  penambangan  pasir (dilansir dari  laman  baubau.com). Adanya  kegiatan penambagan  pasir  di  lokasi  kecamatan  Batauga mengakibatkan munculnya berbagai dampak negatif terhadap  rusaknya  lingkungan  serta  menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Pada  kegiatan  pembayaran  penambangan bahan  galian  C  berhubungan  dengan  Pendapatan  Asli Daerah  yang  mempunyai  aturan  yang  jelas.  Hal  itu disebabkan  karena  prosedur  antar  lembaga  yang terlibat  dinilai  masih  kurang.  Terdapat  dalam  UU
Tahun  2000  Nomor  34  mengenai  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah.  Dalam  UU  tersebut  menjelaskan bahwa  yang  menjadi  objek  dalam  retribusi  yaitu Pemberian  izin  usaha  dalam  aktivtas  eksplorasi  dan eksploitasi  dalam  kegiatan  pengolahan,  pengangkutan dan  penjualan  dari  bahan  galian  C.  Pada  Peraturan daerah  Kabupaten  Buton  pasal  21  dijelaskan  bahwa apabila wajib retribusi tersebut dibayarkan secara telat dan  kurang,  maka  akan  dikenakan  sanksi  administrasi dengan  besaran  bunga  2%  (dua  persen)  pada  setiap bulannya  dan  apabila  terdapat  kekurangan  dalam pembayaran  akan  dikenakan  penagihan  melalui  Surat Tagihan  Retribusi  Daerah  (STRD) (sumber :  Perda Kab.Buton).
Selain itu, dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan yaitu di lokasi tambang atau pada pembayaran retribusi  dinilai  masih  rendah  yang  dapat  dijadikan peluang  oleh  para  pelaku  untuk  melakukan  kegiatan penambangan dan retribusi secara illegal. Pada Pasal 19 menjelaskan  bahwa  pengawasan  pada  kegiatan penambangan  dibutuhkan  dari  pengawasan  pada ekplorasi,  eksploitasi,  pengawasan  pada  pengangkutan dan  juga  penjualan  serta  dibutuhkan  pengawasan  pada teknis  penambangan,  pengawasan  keselamatan  kerja dan  pengawasan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan hidup (sumber : Perda Kab.Buton).
Pada  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan tidak mendapatkan Pendapatan Asli Derah tetapi hanya memperoleh dampak kerusakan lingkungan yang dapat merugikan  masyarakat.  Seperti  pasir  dan  batu  yang sewaktu-waktu  diambil  tetapi  tidak  mendapatkan pendapatan daerah.

## KESIMPULAN
Kekayaan  bahan  tambang  di  Indonesia menimbulkan polemik mengenai kegiatan penambangan liar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  kegiatan penambangan  dalam  skala  kecil. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan publik dalam penambangan  bahan  galian  C  di  Kecamatan  Batauga
guna  mencegah  terjadinya  penambangan  illegal  dinilai masih  rendah  baik  pada  aktivitas  organisasi, interpretasi  dan  aplikasi.  Terdapat  beberapa  solusi yang  dapat  diterapkan  untuk  mengatasi  permasalahan penambangan  illegal  di  Kecamatan  Batauga,  meliputi  : (1)  Adanya  reformulasi  regulasi,  dimana  terdapat aturan  atau  kebijakan  terkait  kebijakan  Pertambangan Tanpa  Izin  dengan  cara  adanya  pembaharuan  pada instansi  terakait.  (2)  Pemerintah  melakukan  upaya Represif,  yaitu  Pemerintah  bisa  memberikan  sanksi administasi  seperti  memberikan  teguran  atau peringatan. (3) Perbaikan Birokrasi, seperti menggunakan  sistem  merit  dalam  proses  rekrutmen sumber  daya  manusia  yang  dibutuhkan  sehingga  SDM yang  ikut  berkontribusi  mempunyai  integritas, kemampuan  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  ditetapkan. (4)  Pemerintah  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat,  yaitu  dengan  menjelaskan  mengenai dampak buruk dari kegiatan  pertambangan baik untuk lingkungan, diri sendiri atau negara.

## REFERENSI
Amirul. (2019). Pengawasan Tambang Bahan Galian C, Dianggap  Tidak  Maksimal.  Diakses  pada  tanggal 17 Desember 2022 melalui link : https://baubaupost.com/pengawasan-tambang- galian-c-dianggap-tidak-maksimal/.html
Andriana,  A.  (2021).  Penegakan  Hukum  Terhadap Kegiatan  Tambang  Galian  C  Ilegal  di  Kabupaten Wakatobi. Sultra Research of Law, 3(2), 37-44. Arsyiah,  W.  O.  (2018).  Implementasi  Kebijakan Pengelolaan  Tambang  Galian  C  Di  Kecamatan Batauga Kabupaten  Buton  Selatan. Public Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik, 3(1),  26- 33.
Astuti,  T.,  Jaudin,  J.,  Pertiwi,  N.,  Katjina,  H.,  &  Hasni, H.  (2022).  Persepsi  dan  Partisipasi  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Kawasan  Tambang  Pasir Bandar  Batauga. Jurnal  Abdimas  Adpi  Sosial  dan Humaniora, 3(2), 312-317.
Badan  Pusat  Statistik  Buton  Selatan.  Diakses  Pada tanggal  7  Desember  2022  melalui  link  : https://buselkab.bps.go.id/indicator/52/42/1/pdrb- kabupaten-buton-selatan-atas-dasar-harga- berlaku-menurut-lapangan-usaha.html
Hesti  Endrawati.  2023.  Public  Policy  Implementation  In  Efforts  To  Prevent  Illegal  Mining  Of  Mineral  C  (Case  Study  In  Batauga District, Buton South Regency)
Darongke,  B.B.  (2017).  Penegakan  Hukum  Terhadap Pertambangan  Tanpa  Izin  Menurut  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Lex  Et Societatis Vol. V No. 10
Kasamea.com.  (2021).  Tambang  Galian  C  di  Bulsel disorot. Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 melalui link : https://www.kasamea.com/tambang- galian-c-di-busel-disorot/?amp
Novitasari,  Y.  (2017). Implementasi  Kebijakan  Pajak Bahan  Galian  C  Dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Kudus  Doctoral dissertation, STAIN KUDUS).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buton.  Diakses  pada tanggal  18  Desember  2022  melalui  link  :
fil e:///C:/Users/User/Downloads/Perda%20Buto
n%20No.27%20Tahun%202001.pdf
Rahmatillah,  F.,  &  Maimun,  M.  (2017).  Analisis Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Nagan  Raya  Pada  Sektor  Pertambangan  Galian C. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(4).
Redi,  A.  (2016).  Dilema  penegakan  hukum penambangan  mineral  dan  batubara  tanpa  izin pada  pertambangan  skala  kecil. Jurnal  Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(3), 399-420.
Rosana,  E.  (2014).  Kepatuhan  hukum  sebagai  wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61-84.
Sanyoto,  S.  (2008).  Penegakan  Hukum  Di
Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum, 8(3),  199- 204.
Sore,  U.  B.  sobirin,  2017.“kebijakan  public”. Makasar: CV Sah Media. Tangkilisan,  H.  N.  S.,  &  Saputro,  S.  H.
(2003). Implementasi
kebijakan publik:
transformasi  pikiran  George  Edwards.  Lukman Offset:  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia (YPAPI).
Tutuarima,  N.    Y.S.,    Hehanussa,  Deassy,  J.A.H.  & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap  Kegiataan  Pertambangan  Tanpa  Izin. Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 12.
Wahab,  Solichin  Abdul,  2012.  Analisis  Kebijakan (Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-  Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:  Pt. Bumi Aksara Wibawa,  S.  (1994).  Kebijakan  publik. Jakarta:
Intermedia.
Widodo,  J.  (2001).  Etika  birokrasi  dalam  pelayanan publik. Malang: CV. Citra Malang.
Zulfitra,  Z.,  &  Adwani,  A.  (2017).  Implementasi Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar dalam  Eksploitasi  Pertambangan  di  Kecamatan Indrapuri. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2(1).