Innovatio: Journal for Religious-Innovation Studies Vol. XVIII, No. 1, January-June 2018, p. 1-14 Website: https://innovatio.pasca.uinjambi.ac.id ISSN 1412-4378 (print) ISSN 2541-2167 (online) Received: April 2018; Accepted: June 2018; Published: June 2018

## Optimalisasi Politik Pendidikan Nasional melalui Manajemen Berbasis Sekolah
Irjus Indrawan Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau E-mail: iirjus@yahoo.com
Abstract: Centrally  system  of  education  which    implemented  by  the  government  does  not address the needs of the community and students and hinders the occurrence of democracy in the implementation of education, this is because the centralized system forces and applies uniform policies nationally, therefor the target of the central education policy does not reach the  target  and  not  as  expected  because  each  region  has  different  diversity,  interests  and potential  of  human  resources  and  natural  resources.  In  the  current  education  policy,  the autonomy of education is one of the positive policies, because it does not stop in districts and cities,  but  this  policy  is  directly  to  schools  as  the  spearhead  of  the  implementation  of education. One policy system that is considered good at the school level is what is known as the  School  Based  Management  Model  (SBM).  SBM  is  one  model  of  education  management based on school autonomy or independence in determining the direction, policy and course of education. In the process of implementing SBM education, the community must be included, because the community is the first and foremost layer of the education process. This means that the process of education, quality of education, facilities, and goals of education are also the responsibility of the community.
Keywords: Politics of National Education; School Based Management .
Abstrak: Sistem  pendidikan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  secara  sentralisasi  tidak menjawab  kebutuhan  masyarakat  dan  peserta  didik  serta  menghalangi  terjadinya demokrasi  dalam  pelaksanaan  dunia  pendidikan,  ini  dikarenakan  sistem  sentralisasi memaksa dan menerapkan kebijakan yang seragam secara nasional, sehingga sasaran dari kebijakan pendidikan pusat tersebut tidak mencapai target dan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena setiap daerah berbeda keragaman, kepentingan serta potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Dalam kebijakan pendidikan saat ini, otonomi  pendidikan  adalah  salah  satu  kebijakan  yang  positif,  karena  tidak  berhenti  di kabupaten dan kota tetapi  kebijakan ini langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Salah satu sistem kebijakan yang dianggap baik pada tingkat sekolah adalah apa yang dikenal dengan Model Manajemen Berbasis sekolah (MBS). MBS merupakan  salah  satu  model  manajemen  pendidikan  yang  berbasis  pada  otonomi  atau kemandirian  sekolah  di  daerah  dalam  menentukan  arah,  kebijakan  serta  jalannya pendidikan.  Dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan  MBS,  masyarakat  harus diikutsertakan,  karena  masyarakat  merupakan  lapisan  yang  pertama  dan  utama  dari proses pendidikan. Ini berarti  bahwa proses pendidikan, mutu  pendidikan, sarana, serta tujuan pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat.
Kata-kata kunci: Politik Pendidikan Nasional; Manajemen Berbasis Sekolah.

## I. Pendahuluan
Proses  pendidikan  terkait  erat  dengan  proses  pembangunan,  sedangkan pembangunan diarahkan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang  berkualitas,  dan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  yang  menunjang  satu dengan  yang  lainnya  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional. 1 Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Fatah  Syukur, 2 mengutip  Crow  and  Crow,  menyatakan  bahwa  teori  dan praktik  pendidikan  modern  tidak  hanya  bertujuan  mempersiapkan  kehidupan pada masa yang akan datang, akan tetapi juga persiapan menghadapi determinasi pola  pada  masa  akan  datang  melalui  sikap  dan  tindakan  sehari-hari  ( modern educational theory and practise not only are aimed at preparation for future living but also are preparative in determining the patern of present, day-day attitude and behavior ).
Dengan  bergulirnya  Undang-undang  Nomor  25  Th.  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dunia pendidikan Indonesia menghadapi tiga tantangan  besar  yaitu:  pertama,  dunia  pendidikan  dituntut  untuk mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai; kedua, dunia  pendidikan  dituntut  untuk  mempersiapkan  SDM  yang  kompeten  agar mampu  bersaing  dalam  pasar  kerja  global;  dan  ketiga,  sejalan  dengan diberlakukannya otonomi daerah, sistem pendidikan nasional dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang demokratis,  memperhatikan  keberagaman  kebutuhan  atau  keadaan  daerah  dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. 3
Sistem pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah secara sentralisasi tidak menjawab  akan  kebutuhan  masyarakat  dan  peserta  didik  dan  tidak  terjadinya demokrasi  dalam  pelaksanaan  dunia  pendidikan,  ini  dikarenakan  sistem sentralisasi  memaksa  dan  menerapkan  kebijakan  yang  seragam  secara  nasional, sehingga sasaran dari kebijakan pendidikan pusat tersebut tidak mencapai target dan  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  setiap  daerah  berbeda keragaman,  kepentingan  serta  potensi  SDM  dan  SDA.  Dikarenakan  sistem  yang diterapkan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  sentralisasi  yang  selama  ini  tidak membuahkan  hasil  yang  signifikan  terhadap  perkembangan,  kemajuan,  dan kebutuhan  daerah-daerah  serta  tidak  terjadinya  demokrasi  dalam  pendidikan, sehingga  dilakukan  suatu  perubahan  kebijakan  yang  disebut  otonomi  daerah dengan  berlakunya  UU  Otonomi  daerah  yang  dimulai  dengan  diterapkannya  UU Nomor  22  Th. 1999 dan disempurnakan dengan UU Nomor  32  Th. 2004,  dengan
1 Oemar  Hamalik, Tekhnologi  Pendidikan (Bandung:  Yayasan  Partisipasi  Pembangunan Indonesia, 2000), hlm.1.
2 Fatah Syukur NC, Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 11.
3 UU No. 25 Th. 2000 tentang PROPENAS (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 165.
kata  lain  otonomi  daerah  ini adalah mengembalikan  kekuasaan  pada  rakyat  atau memberdayakan pada rakyat. 4
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerahkan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah sehingga  memberikan  peluang  kepada  pemerintahan  daerah  untuk  membangun daerahnya  diberbagai  bidang  termasuk  didalamnya  bidang  pendididikan. Wewenang yang besar pada pemerintah daerah telah membuat pemerintah daerah dapat mengembangkan dunia pendidikan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan  potensi  daerah  masing-masing.  Pemerintah  daerah  menjadi  sentral  dalam pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan  seperti  dalam  bidang  administrasi, kelembagaan,  keuangan,  perencanaan  dan  lain  sebagainya.  Desentralisasi pendidikan  merupakan  sebuah  sistem  manajemen  dalam  mewujudkan pembangunan  pendidikan.  Pada  pelaksanaan  desentralisasi  pendidikan,  peran masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mencapai pendidikan yang mandiri dan profesional dalam bidang masing-masing sehingga tujuan pendidikan akan  mudah  terlaksana  dan  tercapai  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  dan tuntutan zaman serta sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing-masing. Desentralisasi  merupakan  suatu  terobosan  dan  reformasi  dalam  dunia pendidikan dalam menemukan pandangan baru terhadap tujuan yang akan dicapai dalam kerangka persatuan dan kesatuan serta mampu bersaing dalam dunia kerja sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Pemberlakuan desentralisasi pendidikan ini telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk berkreasi, inovasi dan berkesinambungan mengelola dunia pendidikan, yang selanjutnya membentuk masyarakat yang peduli terhadap pendidikan serta menentukan kebijakan pendidikan secara otonom sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

## II. Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  menyatakan  bahwa  Pendidikan  Nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa  dan  berbudi  luhur,  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesehatan jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri  serta  bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  menyatakan  ”Pendidikan  Nasional  berfungsi  untuk  mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 5
4 Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 15.
5 Tim  Redaksi  Fokus  Media, Himpunan    Peraturan    Perundang-Undangan  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Bandung : Fokus Media 2006), hlm. 21
Bangsa  Indonesia  pada  awal  kemerdekaan  sangat  serius  untuk  membenahi pendidikan.  Pendidikan  merupakan  bagian  dari  kehidupan  masyarakat  dan  juga sebagai  dinamisator  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam  dilema  pendidikan  nilai-nilai dasar  akan  semakin  kokoh  dalam  perjalanan  kehidupan  bangsa  seperti nasionalisme dan patriotisme sebagai nilai-nilai generasi pertama dari perjalanan hidup  bangsa  indonesia.jika  nilai-nilai  yang  diaktualisasikan  dengan  halus  dan diasah  terus  menerus  sesuai  dengan  arah  kehidupan  maka  Sistem  Pendidikan Nasional  (SISDIKNAS),  menjaga,  melestarikan,  dan  mengembangkan  nilai-nilai luhur bangsa. 6
Hakikat  pendidikan  adalah memanusiakan  manusia.  Pengangkatan  manusia muda  ke  taraf  mendidik.  Pendidikan  merupakan  usaha  manusia  untuk  membina kepribadiannya  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  dan kebudayaan.  Istilah  pendidikan  atau  pedagogik  berarti  bimbingan  atau pertolongan  yang  diberikan  dengan  sengaja  oleh  orang  dewasa  agar  menjadi dewasa. 7 Ada  beberapa  catatan  sejarah  dari  kronologisnya  menunjukkan keseriusan  dan  kesungguhan  para  pendiri  negara  ini  untuk  membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 undang-undang tentang DasarPendidikan dan Pengajaran (UUPN).
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya undang-undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) UU No. 2 Tahun 1989.
10. Tahun 1990, lahirnya PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.
14. Tahun 2003, lahirnya undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989. 8
Kebijakan  seringkali  disamakan  dengan  istilah  seperti  politik,  program, keputusan, undang–undang, aturan, ketentuan–ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan  rencana  strategis.  Di  tinjau  dari  sejarah pendidikan  yang  berlandaskan  pada ketepatan-ketepatan MPRS tahun 1996 dan ketepatan-ketepatan MPR 1973, 1978, 1983.  Banyak  kebijakan-kebijakan  pendidikan  yang  dikeluarkan  yang  berujud
6 A. R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 80 7 Nanang Fattah, Landasan  Manajemen Pendidikan (Bandung  :   Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 40
8 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di  Indonesia (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 9.
sebagai  undang-undang,  dari  undang-undang  dasar  1945,  permasalahan  pokok pendidikan  yang  akan  dihadapi,  yaitu:  masalah  pemerataan  pendidikan,  masalah peningkatan mutu pendidikan, masalah Efektivitas, dan Efesiensi pendidikan, dan masalah  relevansi  pendidikan  dengan  pembangunan  nasional. 9 Inilah  yang menjadi  masalah-masalah  pendidikan  dari  tahun  ketahun  sampai  saat  ini,  yang selalu menjadi persoalan pemerintah dalam sektor pendidikan.Sebenarnya dengan adanya  definisi  yang  sama  di  kalangan  pembuat  kebijakan,  ahli  kebijakan,  dan masyarakat  yang  mengetahui  hal  tersebut  tidak  akan  menjadi  sebuah  masalah yang kaku.
Sistem  pendidikan  nasional  dilaksanakan  secara  semesta,  menyeluruh  dan terpadu.  Semesta  dalam  arti  terbuka  bagi  seluruh  rakyat  dan  berlaku  di  seluruh wilayah  Negara  menyeluruh  dalam  arti  kata  mencakup  semua  jalur,  jenjang,  dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional  dengan  seluruh  usaha  pembangunan  nasional.  Pendidikan  nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan  berwibawa  untuk  memberdayakan  semua  warga  Negara  Indonesia berkembang  menjadi  manusia  yang  berkualitas  sehingga  mampu  dan  proaktif menjawab  tentang  zaman  yang  berubah.  Dengan  visi  pendidikan  tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:
1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak  usia  dini  sampai  akhir  hayat  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat belajar
3. Meningkatkan  kesiapan  masukan  dan  kualitas  proses  pendidikan  untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan  prinsip  otonomi  dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. 10
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, semenjak manusia ini ada, pada saat itulah pendidikan itu lahir.
9 Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia (Jakarta: 1986), hlm. 59.
10 Dedi  Hamid, Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, (Jakarta: Durat Bahagia, 2003), hlm. 38-39
Adapun strategi pembangunan pendidikan nasional disebutkan dalam undang- undang No. 20 Tahun 2003 yang meliputi :
1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik
5. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan
6. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata
7. Pelaksanaan wajib belajar
8. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan
9. Pemberdayaan peran masyarakat
10. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat dan
11. Pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional. 11

## III. Politik Pendidikan dalam Otonomi Daerah
Setelah bergulirnya masa orde baru berdampak pada kebijakan politik pemerintah Indonesia  dari  bentuk  pemerintahan  sentralisasi  berubah  menjadi  sistem pemerintahan  desentralisasi  (otonomi).  Sistem  pemerintahan  dentralisasi  pada saat  ini  berkomitmen  untuk  mengembangkan  kehidupan  yang  demokrasi  dari sistem  sentralisasi  menjadi  sistem  desentralisasi.  Ini  berarti  pemerintahan  pusat bersedia  berbagi  tanggung  jawab  dan  kekuasaan  kepada  pemerintahan  daerah. Otonomi  berasal  dari  bahas  Yunani  yaitu autos yang  berarti  sendiri  dan nomos yang  berarti  hukum  atau  aturan.  Secara  konseptual,  otonomi  daerah  adalah kebebasan daerah untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. 12
S.H.  Sarundajang  dalam  bukunya  arus  balik  kekuasaan  pusat    ke  daerah mengatakan bahwa:
1. Otonomi daerah adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom.
2.  Dalam  kebebasan  menjalankan  hak  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas wilayah daerahnya.
3.  Daerah  tidak  dapat  mencampuri  hak  mengatur  dan  mengurus    rumah  tangga daerah lain.
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain. 13
Otonomi  daerah  dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  daerah  dituntut kemandiriannya  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri  serta  daerah  bebas untuk  mengelola,  mengekspresikan  dan  mengapresiasi  kemampuan  dan  potensi
11 Dedi Hamid, Undang-Undang.. . hlm. 39 12 Wayong, Azaz dan Tujuan Pemerintahan Daerah , (Jakarta: Djambatan, 1979), hlm. 16.
13 S.H. Sarundajang. Arus Balik Kekuasaan Pusat  ke Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm. 34
yang  dimiliki  sehingga  dapat  berkarya  sesuai  dengan  kebutuhan  daerahnya. Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  bentuk  desentralisasi  pemerintah  dalam arti  kata  sebagian  wewenang  pemerintahan  pusat  dilimpahkan  kepemerintahan daerah  untuk  dilaksanakan  agar  terwujudnya  program  pemerintah  dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Dengan  berubahnya  suatu  sistem,  dari  sentralisasi  (pusat)  menjadi desentralisasi  (daerah),  atau  menghasilkan  pemerintahan  daerah, 14 Wewenang yang semulanya adalah menjadi urusan pusat menjadi urusan pemerintah daerah, sehingga  menjadikan  perubahan  dalam  berbagai  bidang  pembangunan  di nusantara  ini. Setiap  daerah  otonom  diberikan  hak  sepenuhnya  untuk  mengelola berbagai  bidang  pembangunan  di  daerah  otonom  tersebut,  namun  demikian, berdasarkan  Pasal  10  ayat  3  UU  No.  32  Th.  2004  ada  sebagian  bidang  urusan pemerintahan  yang  masih  di  atur  oleh  pemerintah  pusat,  yaitu:  1).  Politik  luar negeri, 2). Pertahanan, 3). Keamanan, 4). Yustisi, 5). Moneter dan fiskal nasional, 6).  Agama,  selain  dari  hal  di  atas,  segala  urusan  diserahkan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  daerah  otonom  masing-masing.  Ini berarti  bahwa  pendidikan  adalah  termasuk  yang  diotonomikan  dimana pemerintah  pusat  harus  bersedia  dikurangi  kekuasaan  dan  perannya  serta bersedia menyerahkan tanggung jawab pembinaan pendidikan kepada pemerintah daerah,  sekolah/madrasah  dan  masyarakat  setempat  untuk  mengatur sekolah/madrasahnya sendiri. 15
Otonomi  daerah  dengan  berlakunya  UU  Otonomi  daerah  yang  dimulai dengan  diterapkannya  UU  No.22  Th.  1999  dan  disempurnakan  dengan  UU  No.32 Th.  2004,  merupakan  angin  segar  yang  dihembuskan  olehkan  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah yaitu melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola daerah otonom  diberbagai bidang  khususnya  dalam  bidang  pendidikan  yang  meliputi  aspek  kelembagaan, kurikulum, SDM, biaya serta sarana dan prasarana.
Desentralisasi  merupakan  suatu  langkah  dalam  mereformasi  dunia pendidikan.  Desentralisasi  pendidikan  berkenaan  dengan  masalah  yang  sangat mendasar yaitu memasyarakatkan pendidikan. Tujuan dari pelimpahan wewenang dari  pusat  ke  daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat, pemerataan,  keadilan  dan  mengembangkan  potensi  daerah  otonom  masing- masing.  Menurut  Abdul  Halim  dalam  bukunya Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan Daerah mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah terjadinya pelimpahan  kekuasaan  dan  wewenang  yang  lebih  luas    kepada  daerah    untuk membuat  perencanaan    dan  mengambil  keputusannya  sendiri  dalam  mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan. 16
Berdasarkan  PP  No.  25  Th.  2000  yang  di  terapkan  dalam  sistem pemerintahan,  memberikan  kebebasan  daerah  untuk  berperan  lebih  maksimal dalam memajukan  sektor  pendidikan  daerah  otonom  tersebut,  karena  selama  ini
14 M. Ryaas Rasyid, et. Al., Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Jakarta. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia: 2007), hlm. 40.
15 Samsul Nizar, M. Syaifudin, Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 45.
16 Abdul Halim. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001), hlm. 15.
didominasi oleh pemerintah pusat terbukti kurang efektif dan efisien, oleh karena itu  otonomi  pendidikan  merupakan  sesuatu  yang  pantas  untuk  diapresiasikan sedemikian  rupa  dan  dilakukan  yang  meliputi  sistem  dan  pengelolaan  bidang pendidikan.  Untuk  melaksanakan  desentralisasi  terlebih  dahulu  harus  adanya rambu-rambu  operasional  yang  seharusnya  telah  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Mentri  Pendidikan  Nasioanal,  rambu-rambu  tersebut diperlukan  agar  tidak  timbul  interpretasi  yang  berbeda-beda  sehingga menimbulkan  kerancuan.  Peningkatan  kemampuan  manajemen  pendidikan merupakan persyaratan yang tidak dapat dihindari. 17
Pemerintah  daerah  sebagai  pemegang    dan  penerima  kewenangan  dari pemerintah  pusat  sehingga  beban  yang  selama  ini  di  emban  pemerintah  pusat dalam bentuk sentralisasi menjadi desentralisasi harus seoptimal mungkin untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  pelayanan  pendidikan  keseluruh  lapisan masyarakat.  Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  harus  menyusun,  melakukan dan  menerapkan  strategi-strategi  pembangunan  pendidikan  di  daerah  masing- masing.  Peran  pemerintah dalam menerapkan  strategi  pembangunan  pendidikan yaitu  dalam memberdayakan  komponen  pendidikan,  memberikan  pelayanan  dan kepercayaan yang luas serta mengembalikan urusan pengelolaan sekolah  kepada pimpinan  sekolah.  Dalam  hal  ini,  peran  pemerintah  lebih  ditekankan  kepada pelayanan  dan  pembinaan  sehingga  proses  pendidikan  dapat  berjalan  sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam  konteks  otonomi  daerah,  pelimpahan  wewenang  pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan  diberlakukannya  UU  Nomor  22  tahun  1999  dan  disempurnakan  dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berisi tentang penyerahan sejumlah  wewenang  yang  semula  menjadi  urusan  pemerintah  Pusat  kepada pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan Bidang Pendidikan. 18 Adanya  UU  otonomi  daerah  dan  UU  perimbangan  keuangan  pusat dan daerah ini semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah  untuk  seluas-luasnya  mengelola  pendidikan  sebaik  mungkin.  Secara eksplisit kewenangan dan alokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 29 dana pendidikan selain gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan  kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negera  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 19 . Kebijakan pendidikan  nasional  harus  diberikan  kebijakan  yang  tepat,  dalam  kebijakan otonomi pendidikan salah satu kebijakan yang positif, tidak berhenti di kabupaten dan  kota  tetapi  kebijakan  ini  langsung  kepada  sekolah  sebagai  ujung  tombak penyelenggaraan  pendidikan.  Maka  Sistem  kebijakan  yang  baik  adalah  yang dikenal dengan Model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemadirian
17 Yusufhadi  Miarso. Menyemai  Benih  Teknologi  Pendidikan (Jakarta:  Kencana,  2007),  hlm. 726.
18 Hasbullah, Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya  terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 17.
19 Hasbullah, Otonomi Pendidikan .., hlm. 25.
sekolah di daerah dalam menentukan arah, kebijakan serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. 20

## IV. Maksud dan Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah
Pendidikan  memiliki  nilai  yang  strategis  dan  urgen  dalam  pembentukan  suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut.  Sebab  lewat  pendidikanlah  akan  diwariskan  nilai-nilai  luhur  yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk how  to  know,  dan  how  to  do,  tetapi  yang  amat  penting  adalah  how  to  be, bagaimana  supaya  how  to  be,  terwujud  maka  diperlukan  transfer  budaya  dan kultur.  Oleh  karena  demikian  pentingnya  masalah  yang  berkenaan  dengan pendidikan  maka  perlu  diatur  suatu  aturan  yang  baku  mengenai  pendidikan tersebut,  yang  dipayungi  dalam  sistem  pendidikan  nasional.  Sistem  pendidikan nasional  adalah  satu  keseluruhan  yang  terpadu  dari  semua  satuan  dan  kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
Dengan  berlakunya  otonomi  daerah  ini  telah  membuka  peluang  baru  pada daerah  untuk  berbenah  diri  dan  sudah  seharuhnya  untuk  disikapi  dan  direspon secara positif dalam mengembangkan dunia pendidikan yang berbasis potensi dan kebutuhan  masyarakat  dengan  harapan  produk  dari  pendidikan  tersebut  dapat menjawab  tuntutan  kebutuhan  masyarakat,  sementara  itu  pemerintah  pusat mengurus  hal-hal  yang  strategis  pada  tingkat  nasional  seperti  pengembangan kurikulum  nasional,  bantuan  teknis,  dana,  monitor  perkembangan  pendidikan nasional, mutu pendidikan nasional, pendidikan karakter dan moral bangsa serta memberikan  peluang  dan  kesempatan  pada  masyarakat  miskin  untuk berkesempatan  mengenyam  dunia  pendidikan.  Efek  dari  desentralisasi pemerintahan  yaitu  terjadinya  desentralisasi  pendidikan.  Desentralisasi pendidikan  berkenaan  dengan  masalah  yang  sangat  mendasar  yaitu  pendidikan adalah milik rakyat dan untuk rakyat. 21
Reformasi  pendidikan  menuntut  adanya  cara  berfikir  dan  bertindak  yang berbeda dari apa yang telah ada dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh atau  perubahan  paradigma  dengan  pendekatan  yang  sistematik.  Paradigma  yang sitematik  harus  memperhatikan  perubahan  mendasar  pada  salah  satu  aspek pendidikan  akan  mempengaruhi  perubahan  mendasar  pada  aspek  lain, diantaranya perubahan pada pengalaman belajar, sistem pembelajaran, perubahan pada pengelolaan sistem pada wilayah yang mendukung terselenggaranya sistem pendididikan  dan  perubahan  sistem  perundangan  yang  mengatur  sistem pendidikan  tersebut.  Reformasi  pendidikan  adalah  pembaharuan  aspek  proses pendidikan  sehingga  akan  ada  efek  pada  hasil  para  siswa.  Pembaharuan  disini adalah  upaya  memperkenalkan  berbagai  hal  yang  baru  dengan  maksud
20 Hasbullah, Otonomi Pendidikan .., hlm. 67.
21 Isjoni. Paragdima Baru Menjadi Bangsa Maju (Pekanbaru: Unri Press, 2005), hlm. 2.
memperbaiki  yang  sudah  biasa  demi  timbulnya  sesuatu  yang  baru,  baik  dalam metode sampai kepada tujuan. 22
Implementasi  dari  desentralisasi  pendidikan  ini  adalah  terbentuknya  suatu sistem  pendidikan  yang  berbentuk  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) Maksudnya  adalah  pemberian  otonomi  oleh  pemerintah  kepada  sekolah  dalam menyelenggarakan  proses  pendidikan  yang  melibatkan  warga  sekolah  dan berkerja  sama  dengan  masyarakat  dalam  mengelola  rumah  tangga  sekolah. 23 Dengan  demikian,  maka  sekolah  dapat  mengelola  sumber  daya  sesuai  dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. MBS ini diharapkan dapat lebih leluasa dalam  mengelola  potensi  yang  ada  serta  melakukan  suatu  inovasi  yang  mampu meningkatkan produk-produk pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat umum.  Sebelum diberlakukannya otonomi pendidikan, sekolah tidak memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, keuangan sekolah tidak diurus dan dikelola oleh pimpinan sekolah, tidak adanya  dana intensif bagi guru  yang  berprestasi  dan  peran  serta  masyarakat  sangat  kecil  dalam mengelola rumah  tangga  sekolah.  Dalam  melaksanakan  MBS,  yang  menjadi  pegangan  dan landasan adalah efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Desentralisasi  pendidikan  juga  melahirkan  suatu  sistem  pendidikan  yang berbasiskan  masyarakat  yang  dikenal  dengan  istilah  Pendidikan  Berbasis Masyarakat (PBM) Maksudnya adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan  potensi  daerah  otonom  cara  ini  juga  sebagai  sarana  untuk peningkatan efesiensi pendidikan. 24 Selama ini, pendidikan yang sentralisasi telah memaksakan  daerah-daerah  untuk  mengikuti  aturan  dan  ketetapan  yang diterapkan  oleh  pusat,  padahal  sama-sama  kita  ketahui  bahwa  setiap  daerah berbeda  kondisi,  kebutuhan  dan  potensi  yang  dimiliki,  sehingga  ketetapan sentralisasi  yang  diberlakukan  tidak  menyentuh  dan  menggali  potensi  daerah- daerah padahal jika potensi daerah digali dan dikelola dengan baik secara otonomi sehingga  akan  memenuhi  kebutuhan  dan  tuntutan  serta  keinginan  masyarakat daerah.  Dengan  demikian,  pendidikan  berbasiskan  masyarakat  ini  sangat  tepat dilaksanakan  dan  diterapkan  sehingga  segala  potensi  daerah  akan  tergali  secara maksimal.
Manajemen  Berbasis  sekolah  sebenarnya  sudah  mulai  dicanangkan sebenarnya mulai dirintis secara resmi oleh pemerintah sejak tahun 1999 dengan istilah  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPMBS) 25 .  Kehadiran Manajemen  Berbasis  Sekolah  ke  indonesia,  disatu  sisi  merupakan  suatu pembaharuan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  demokratisasi  pendidikan serta  disambut  baik  oleh  pelaku  dan  penyelenggara  pendidikan.  Secara  Umum Manajemen  Berbasis  Sekolah  bertujuan  untuk  menjadikan  agar  sekolah  lebih mandiri  atau  memberdayakan  sekolah  melalui  kewenangan  (otonomi),  dan  juga bertujuan  untuk  meningkatkan  semua  kinerja  sekolah  yaitu  menyangkut
22 Cece  Wijaya,  et.al .,  Upaya  Pembaharuan  Dalam  Pendidikan  dan  Pengajaran (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), hlm. 9.
23 Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta: Sagung Seto, 2009), hlm. 31.
24 Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah (Yogyakarta: Adi Cita, 2001), hlm. 157.
25 Hasbullah, Otonomi Pendidikan ... hlm. 71.
efektivitas,  kualitas,  efisiensi,  inovasi,  relevansi,  dan  pemerataan  serta  akses pendidikan. 26
Secara  Khusus  tujuan  Implementasikan  Manajemen  Pendidikan  Sekolah adalah:
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandiriaan, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan,  kerja  sama,  akuntabilitas,  dan  inisiatif  sekolah  dalam  mengelola, memanfaatkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
2. Meningkatkan  kepedulian  warga  sekolah  dan  masyarakat  dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama.
3. Meningkatkan  tanggung  jawab  sekolah  kepada  orang  tua  masyarakat,  dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah.
4. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 27
Dalam proses penyelenggaraan pendidikan, masyarakat harus diikutsertakan dalam  penyelenggaraan  pendidikan  karena  masyarakat  merupakan  lapisan  yang pertama dan utama dari proses pendidikan, ini berarti bahwa, proses pendidikan, mutu  pendidikan,  sarana,  serta  tujuan  pendidikan  merupakan  tanggung  jawab masyarakat,  sehingga  tidak  heran  jika  suatu  terobosan  baru  didunia  pendidikan dikenal  dengan  pendidikan  berbasis  masyarakat  serta  akan  membawa  dan membentuk  demokrasi  dalam  masyarakat.  Pendidikan  hendaklah  membudi dayakan  masyarakat  dalam  artian  produk  pendidikan  haruslah  dapat  menjawab kebutuhan  masyarakat  serta  melibatkan  masyarakat  dalam  proses  pendidikan. Pendidikan  berbasis  masyarakat  sangat  erat  kaitannya  dengan  manajemen berbasis  sekolah  dikarenakan  dalam  melaksanakan  dan  menerapkan  pendidikan berbasis  masyarakat  harus  mempunyai  lembaga  otonom  yang  memberikan keleluasaan untuk berinovasi yaitu manajemen berbasis sekolah.
Desentralisasi  pendidikan  serta  merta  akan  berdampak  pada  reformasi pembelajaran  yaitu  menekankan  pada  proses  pembelajaran  tersebut  karena proses merupakan  indikator berhasil apa tidaknya pembelajaran dan berkualitas apa  tidak  suatu  pembelajaran  serta  sebagai  hasil  yang  ingin  diraih.  Sasaran  dari reformasi  pembelajaran  adalah  proses  belajar  para  siswa  dan  proses  mengajar guru. Guru dan siswa tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran,semakin guru  bermutu  maka  akan  berdampak  pada  mutu  belajar  siswa  begitu  pula sebaliknya, karena pada hakekatnya pendidikan itu suatu proses memberitahu dan mendidik  yaitu  mengubah  perilaku  peserta  didik  sesuai  dengan  nilai  dan  aturan sosial yang berlaku. 28
Dalam  reformasi  pembelajaran  sudah  tentunya  dimulai  dari  suatu perencanaan  pengajaran.  Perencanaan  pengajaran  merupakan  suatu  acuan, pedoman  dan  dasar  bagi  seorang  guru  dalam  proses  pembelajaran.  Perencanaan
26 Hasbullah, Otonomi Pendidikan.., hlm. 71.
27 Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional, 2002
28 Darsono Prawironegoro , Filsafat Ilmu Pendidikan, Kajian Tentang Pengetahuan Pendidikan yang disusun Secara Sistematis dan Sistemik dalam Membangun Ilmu Pendidikan (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010), hlm. 85.
pengajaran ini dimulai dan disusun sebelum dilaksanakannya proses pengajaran. Dalam  reformasi  pembelajaran,  peran  guru  ialah  sebagai  fasilitator,  mediator, serta motiivator, memberikan seluas-luasnya kepada siswa untuk bereksperimen dan menemukan pengetahuan serta menjadikan siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran.

## V. Penutup
Sistem  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  di  atur  dalam Sistem  Pendidikan  Nasional 2005–2009 mengacu pada amanat UUD 1945, amandemen ke-4 pasal 31 tentang Pendidikan  Ketetapan  MPR  Nomor  VII/MPR/2001  tentang  Visi  Indonesia  Masa Depan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).  Tujuan  pendidikan  nasional  ialah  untuk  meningkatkan  kualitas manusia  Indonesia,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  terhadap  Tuhan yang  Maha  Esa,  berbudi  pekerti  luhur,  berkepribadian,  mandiri,  maju,  tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan  produktif  serta  sehat  jasmani  dan  rohani,  menumbuhkan  jiwa  patriotik,  dan mempertebal  rasa  cinta  tanah  air,  meningkatkan  semangat  kebangsaan  dan kesetiaan  sosial  serta  kesadaran  pada  sejarah  bangsa  dan  sikap  menghargai  jasa para pahlawan, serta berorientasi masa depan.
Reformasi  pendidikan  menuntut  adanya  cara  berfikir  dan  bertindak  yang berbeda dari apa yang telah ada dengan mengadakan diagnosis secara menyeluruh dengan  pendekatan  yang  sistematik.  Paradigma  yang  sitematik  harus memperhatikan  perubahan  mendasar  pada  salah  satu  aspek  pendidikan  akan mempengaruhi  perubahan  mendasar  pada  aspek  lain,  diantaranya  perubahan pada  pengalaman  belajar,  sistem  pembelajaran,  perubahan  pada  pengelolaan sistem  di  wilayah  yang  mendukung  terselenggaranya  sistem  pendididikan  dan perubahan  sistem  perundangan  yang  mengatur  sistem  pendidikan  tersebut. Selama ini, pendidikan yang sentralisasi telah memaksakan daerah-daerah untuk mengikuti  aturan  dan ketetapan  yang  diterapkan  oleh pusat,  padahal  sama-sama kita  ketahui  bahwa  setiap  daerah  berbeda  kondisi,  kebutuhan  dan  potensi  yang dimiliki, sehingga ketetapan sentralisasi yang diberlakukan tidak menyentuh dan menggali  potensi  daerah-daerah  padahal  jika  potensi  daerah  digali  dan  dikelola dengan  baik  secara  otonomi  sehingga  akan  memenuhi  kebutuhan  dan  tuntutan serta  keinginan  masyarakat  daerah.  Dengan  demikian,  pendidikan  berbasiskan masyarakat ini sangat tepat dilaksanakan dan diterapkan sehingga segala potensi daerah akan tergali secara maksimal.
Implementasi  dari  desentralisasi  pendidikan  ini  adalah  terbentuknya  suatu sistem  pendidikan  yang  berbentuk  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) Maksudnya  adalah  pemberian  otonomi  oleh  pemerintah  kepada  sekolah  dalam menyelenggarakan  proses  pendidikan  yang  melibatkan  warga  sekolah  dan berkerja sama dengan masyarakat dalam mengelola sekolah. MBS ini diharapkan dapat  lebih  leluasa  dalam  mengelola  potensi  yang  ada  serta  melakukan  suatu inovasi  yang  mampu  meningkatkan  produk-produk  pendidikan  sesuai  dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat umum.
Kehadiran Manajemen Berbasis Sekolah ke indonesia, disatu sisi merupakan suatu  pembaharuan  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  dan  demokratisasi pendidikan serta disambut baik oleh pelaku dan penyelenggara pendidikan. Secara
Umum  Manajemen  Berbasis  Sekolah  bertujuan  untuk  menjadikan  agar  sekolah lebih  mandiri  atau  memberdayakan  sekolah  melalui  kewenangan  (otonomi). Dalam melaksanakan MBS, yang menjadi pegangan dan landasan adalah efesiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Dalam  proses  penyelenggaraan  pendidikan,  masyarakat  harus  diikut sertakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  karena  masyarakat  merupakan lapisan yang pertama dan utama dari proses pendidikan, ini berarti bahwa, proses pendidikan,  mutu  pendidikan,  sarana,  serta  tujuan  pendidikan  merupatakan tanggung  jawab  masyarakat,  sehingga  tidak  heran  jika  suatu  terobosan  baru didunia  pendidikan  dikenal  dengan  pendidikan  berbasis  masyarakat  serta  akan membawa  dan  membentuk  demokrasi  dalam  masyarakat.  Pendidikan  hendaklah membudi  dayakan  masyarakat  dalam  artian  produk  pendidikan  haruslah  dapat menjawab  kebutuhan  masyarakat  serta  melibatkan  masyarakat  dalam  proses pendidikan.

## Bibliografi
Abdul Halim, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah , Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2001.
A. R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia , Jakarta: 1986.
Oemar  Hamalik, Tekhnologi  Pendidikan, Bandung:  Yayasan  Partisipasi Pembangunan Indonesia, Biro Penulisan Buku, 2000.
Fatah  Syukur  NC, Manajemen  Pendidikan  Berbasis  Pada  Madrasah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
UU No. 25 Th. 2000, PROPENAS , Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia , Jakarta: Rajawali, 2007.
Tim  Redaksi  Fokus  media, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung : Fokus Media, 2006.
Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah , Jakarta: Sagung Seto, 2009.
Cece  Wijaya,  et.al .,  Upaya  Pembaharuan  dalam  Pendidikan  dan  Pengajaran , Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.
Direktorat SLTP Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
Darsono  Prawironegoro ,  Filsafat  Ilmu  Pendidikan,  Kajian  tentang  Pengetahuan Pendidikan  yang  disusun  Secara  Sistematis  dan  Sistemik  dalam  Membangun Ilmu Pendidikan, Jakarta: Nusantara Consulting, 2010.
Dedi  Hamid, Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional, Jakarta : Durat Bahagia, 2003.
Hasbullah, Otonomi  Pendidikan:  Kebijakan  Otonomi  Daerah  dan  Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006. Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia , Jakarta : Pranada Media, 2004.
Isjoni, Paragdima Baru Menjadi Bangsa Maju , Pekanbaru: Unri Press, 2005.
M.  Ryaas  Rasyid,  et.al., Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah ,  Jakarta:  Asosiasi  Ilmu Politik Indonesi, 2007.
Nanang  Fattah, Landasan  Manajemen  Pendidikan ,  Bandung:    Remaja  Rosdakarya, 2009.
S.H.  Sarundajang. Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah ,  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, 2000.
Samsul Nizar, M. Syaifudin, Isu-Isu Kontemporer tentang Pendidikan Islam , Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
Wayong, Azaz dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Djambatan, 1979.
Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan , Jakarta: Kencana, 2007.