Literature Study

## JUAL-BELI EMAS NON-TUNAI: FATWA DSN-MUI, PANDANGAN ULAMA’ KLASIK DAN MODERN

## Abstract
Bustanul Arifin, 1
Himmatun Nisa 2
1,2 Jurusan Syari’ah , Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah , Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib
Ngoro Jombang. email: arifelbustany@gmail.c om:
Background. The  value  of  gold  remains  one  of  the  long-term  investment oions. Meanwhile, the scholars (Fuqaha) tend to have the opposite view of gold investment.
Aim. Studying the legal  aspects  of buying  and selling  gold  on a  non-cash basis according to the views of classical and modern Fuqaha.
Method. The  study  analyzed  the  sale  and  purchase  of  non-cash  gold qualitatively  with  three  stages  of  descriive  methods,  namely  descriion, formulation and interpretation.
Result. Classical scholars tend to forbid the law of buying and selling gold in non-cash based on the idea that gold is a medium of exchange. Modern scholars tend to allow the sale and purchase of gold non-cash based on the consideration that gold is currently a commodity (goods that can be traded) not a medium of exchange. Islamic law is experiencing the development of the  cause  of  illat  (the legal  reason  that includes  the  law  that  appears  has disappeared).
Keywords: contradiction, Fuqoha, gold, non-cash.

## PENGANTAR
Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak mengikatkan diri untuk  menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang.  Satu  pihak  menyerahkan  barang,  sementara  pihak yang  lain  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan. 1 Islam  telah  menentukan  aturan  hukum  jual-beli melalui  oleh  ahli  fiqih  ( Fuqaha ),  baik  mengenai  rukun,  syarat,  maupun  bentuk  jual-beli  yang diperbolehkan 2 .  Jual-beli  merupakan  pertukaran  barang  atau  jasa  oleh  pihak  yang  harus  dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (kuantitas), harga, dan waktu penyerahannya. 3
Allah telah memberikan ketentuan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah Ayat 282:

## .....ٌُْتْعَٝبَجَت اَرِإ اُٗذِْٖشَأَٗ
Artinya: ...dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli... (Q.S. Al-Baqarah (2): 282). 4
Dalam praktik jual-beli, objek yang menjadi komoditas perdagangan terus berkembang, salah satunya  adalah  emas.  Pada  saat  ini,  emas  dipilih  menjadi  komoditas  perdagangan  yang  sekaligus dijadikan sebagai instrumen investasi jangka panjang. Nilai emas tidak pernah turun karena pengaruh inflasi.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  uang  kertas  yang  nilainya  akan  terus  turun  setiap  tahunnya karena mengalami devaluasi, sedangkan nilai emas cenderung terus mengalami kenaikan. 5
Kelebihan investai emas dapat dirasakan dan dlihat dari segi nilai emas yang stabil, rsiko yang rendah,  dan  mudah  dalam  pencairan  dana.  Hal  ini  membuat  masyarakat  antusias  dalam  berinvestasi emas. 6 Antusiasme  masyarakat  dalam  menginvestasikan  uang  ke  dalam  bentuk  emas  membuat  para
1 Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), h.79.
2 Syafei Rahcman, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.93.
3 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis, Bank Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.21.
4 Kemenag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Diponegoro, 2006).
5 Anggriani  Fauziah  dan  Mintaraga  Emas  Surya,  “Peluang  Investasi  Emas  Jangka  Panjang  Melalui  Produk Pembiayaan BSM Cicil Emas”, Jurnal Pemikiran Islam Islamadina , Vol. XVI, No. 1 (Maret 2016), h.58.
6 Felisia dan Feliscia Oriana Surjoko, “Pandangan Investor Terhadap Emas Sebagai Investasi Sejak 2012”, Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar , Vol 17, No. 2 (Agustus 2013), h.3.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
penyedia jasa membentuk suatu sistem yang memudahkan dalam jual-beli ataupun berinvestasi emas, sehingga banyak bermunculan produk-produk lembaga keuangan yang  memberikan  kemudahan  bagi para nasabah dalam menabung atau berinvestasi emas. 7
Praktik investasi emas di Indonesia banyak ditemukan di lembaga keuangan bank maupun non bank,  seperti  pegadaian  dengan  menggunakan  sistem  kredit/cicilan.  Masyarakat  Indonesia  yang mayoritas muslim membutuhkan regulasi berbasis hukum Islam yang menjamin keabsahan berlakunya investasi emas.
Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama‟ Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa DSN- MUI  No:  77/DSN-MUI/V/2010.  Fatwa  membolehkan  jual-beli  emas  non-tunai  (cicilan)  dengan menggunakan  akad murabahah .  Secara  kasuistik,  munculnya  fatwa  ini  diawali  adanya  surat permohonan  fatwa murabahah emas  dari  Bank  Mega  Syariah  No.001/BMS/DPS/1/10  tanggal  5 Januari  2010.  Fatwa  ini  mempertimbangkan  dua  alasan,  yaitu  ditunjukan  untuk  transaksi  jual-beli emas  yang  sudah  berlangsung  dan  perbedaan  di  kalangan  umat,  sehingga  DSN-MUI  merasa  perlu menetapkan fatwa.
Fatwa  DSN-MUI  memasukkan  praktik  jual-beli  emas  ke  dalam  akad murabahah 8 yang pembayarannya  dilakukan  secara  tangguh  atau  non-tunai.  Pada  dasarnya  hukum  jual-beli  dengan sistem murabahah adalah mubah . Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Baqarah 282:
بَم ٌُْنََّْْٞث  ْتُتْنَْٞىَٗ ُُٓ٘جُتْمبَف ًََٚسٍُّ ٍوَجَأ َٚىِإ ٍَِْٝذِث ٌُْتَْْٝاَذَت اَرِإ ْاٍَُْ٘اَء  َِِْٝزَّىا بََُّٖٝأَٝ ِهْذَعىْبِث  ُتِت 9
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah  seorang  penulis  diantara  kamu menuliskannya dengan benar.
Ayat  di  atas  mencangkup  seluruh  akad  non-tunai,  termasuk  jual-beli  dengan  cara  tangguh. Syarat sah jual-beli tangguh salah satunya adalah objek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya. Jumhur  ulama‟  mengelompokkan  barang  yang  melekat  padanya  hukum riba ,  maka  tidak  boleh menjual  emas  dengan  cara  kredit,  karena  menukar  uang  dengan  emas  disyaratkan  tunai. 10 Emas menurut hadist Nabi Muhammad SAW adalah barang yang termasuk dalam kategori “harta riba wi.”
Nabi  SAW  menjelaskan  bahwa  dalam  jual-beli  emas,  pembayarannya  tidak  boleh  dengan tempo  atau  jenis  pembayarannya  dengan  menghitung.  Keterkaitan  kaidah  fiqih  “hukum  asal  salam semua  bentuk muamalah adalah  boleh  dilakukan  kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkan.”  Dengan merubah  emas  sebagai  alat  tukar,  termasuk  sebagai  alat  pembayaran/  penukar.  Seperti  halnya  uang kertas, pada dasarnya sama, yaitu tidak boleh ditangguhkan.
Berdasar  latar  belakang  di  atas,  studi  ini  mengkaji  Fatwa  DSN-MUI  dan  pandangan  ulama‟ klasik dan modern tentang jual-bel emas non tunai.

## REVIEW LITERATUR

## Jual-beli
Menurut  kamus Al-Munawwir, al-bai ‟  (menjual)  berarti  “mempertukarkan  sesuatu  dengan sesuatu.” 11 Secara  etimologis,  jual-beli  berarti  menukarkan  harta  dengan  harta.  Secara  terminologis, Hanafiyah  mendefinisikan  jual-beli  sebagai,  “kepemilikan  harta  dengan  cara  tukar-menukar  dengan harta  lainnya  pada jalan  yang  telah  ditentukan.” 12 Malikiyah  mendefinisikan jual-beli  sebagai,  “akad
7Paramita  Prananingtyas,“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Emas”, Jurnal  Masalah-Masalah Hukum , Jilid 47, No. 4 (Oktober 2018), h.435.
8 Panji Adam, Fatwa-fatwa Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2018).
9 Kemenag RI. Ibid . 10 Syuhada  Abu  Syakir, Ilmu  Bisnis  &  Perbankan  Perspektif  Ulama’  Salafi (Bandung:  Tim Tokobagus,2011), h.131.
11 Achmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Indonesia-B. Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h.367.
12 Ali  Haidar, Durar  al-Hukkam  Syarh  Majallah  al-Ahkam, (Riyadh: Dar „alam al-Kutub, 2003 M/1423 H), Jilid. I, h.10.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
saling  tukar-menukar  terhadap  bukan  manfaat,  bukan  termasuk  senang  senang,  adanya  saling  tawar- menawar,  salah  satu  yang  dipertukarkan  itu  bukan  termasuk  emas  dan  perak,  bendanya  tertentu  dan bukan  dalam  bentuk  zat  benda.” 13 Syafi‟iyah  mendefinisikan  jual-beli  sebagai,  “akad  saling  tukar- menukar  harta  dengan  harta  lainnya  dengan  syarat-syaratnya  tujuannya  untuk  memiliki  benda  atau manfaatnya bersifat abadi.” 14 Hanabilah mendefinisikan jual-beli sebagai, “saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara‟, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.” 15
Substansi  dan  tujuan  setiap  definisi  adalah  sama,  yaitu  tukar-menukar  barang  dengan  cara tertentu  atau  menukar  sesuatu  dengan  sepadan  menurut  cara  yang  dibenarkan. 16 Hal  ini  telah dipraktikkan oleh masyarakat ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqih disebut dengan ba ‟ i al-muqqayyadah . 17
Jual-beli adalah akad mu ‟ awadhah , yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama menyerahkan  barang  dan  pihak  kedua  menyerahkan  imbalan,  baik  berupa  uang  maupun  barang. 18 Diantara  keagungan  syariat  Islam,  manusia  menyenangi  akad mu ‟ awadhah dengan jalan  perniagaan. Akad mu ‟ awadhah seperti  jual-beli  dan  yang  lainnya  merupakan  kebutuhan  manusia,  karena  dalam kehidupan  manusia  pada  umumnya  tidak  terlepas  dari  jual-beli.  Akad mu ‟ awadhah juga  merupakan kebutuhan  mendesak  dunia  dan  akhirat,  karena  manusia  tidak  bisa  hidup  sendirian,  melainkan memerlukan pertolongan sesama manusia. Jika tidak demikian, maka akan mengalami kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tidak akan terwujud kecuali dengan akad mu ‟ awadhah . 19

## Murabahah
Secara  etimologi,  menurut  kamus al-Muhith , murabahah berasal  dari  kata ar-ribhu yang bermakna  kelebihan  atau  tambahan  (keuntungan),  yang  berarti  suatu  penjualan barang  dengan  harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 20
Secara  terminologi,  para  ulama‟  klasik  mendefinisikan murabahah sebagai  jual-beli  dengan modal  ditambah  keuntungan  yang  diketahui. Murabahah adalah  akad  jual-beli  barang  dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad murabahah dalam  kodifikasi  perbankan  syari‟ah,  merupakan  transaksi jual-beli suatu  barang  sebesar harga  perolehan  barang  ditambah  dengan  marjin  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  dimana  penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. 21
Murabahah dalam  konotasi  Islam  pada  dasarnya  berarti  penjualan.  Satu  hal  yang membedakannya  dengan  cara  penjualan  yang  lain  adalah  bahwa  penjual  dalam  model murabahah secara  jelas  memberi  tahu  kepada  pembeli  berapa  nilai  pokok  barang  tersebut  dan  berapa  besar keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran  bisa  dilakukan  secara  tunai  atau  bisa  dilakukan  di  kemudian  hari  yang  disepakati
13 Muhammad „Arafah al-Dasuqiy, Hasyiyah  al-Dasuqy  ‘ala  al-Syarh  al-Kabir, (t.p.:  Dar  Ihya  al-Kutub al-Arabiyah, t.t), Juz. III, h.2.
14 „Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-Ibadiy, Hawasyi  Tuhfah  al-Muhtaj  bi  Syarh  al- Minhaj, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,t.th),  Juz.  IV, h.215; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Wajiz di al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i, (Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, 1997 M/1418 H), Juz. I, Cet. I, h.275.
15 Syarifuddin  Musa  bin  Ahmad  al-maqdisy, al-Iqna  li  Thalib  al-Intifa’, (Riyadh:  Darah  al-Malik  Abdul Aziz, 2002 M/ 1423 H), Juz. II, Cet. III, h.151.
16 Mardani, Fiqih  Ekonomi  Syari’ah:  Fiqih  Muamalah, (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2012, Ed.1, Cet. 1, h.101.
17 Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.168.
18 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), h.177.
19 Sulthan bin Ibrahim al-Hasyimiy, Ahkam Tasharrufat al-Wakil fi al-Uqud al-Mu’awadhah al-Maliyah, (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyah wa Ihya al-Turats, 2002 M/ 1422 H), h.71-72.
20 Isnawati  Raisdan  Hasanuddin,  “ Fiqih  Muamalat  dan  Aplikasinya  pada  LKS”, (Jakarta:  UIN  Syarif Hidayatullah, 2011), h.87.
21 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h.113.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
bersama.  Oleh  karena  itu, murabahah tidak  dengan  sendirinya  mengandung  konsep  pembayaran tertunda, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syari’ah , tetapi tidak memahami fikih Islam. 22

## Dasar Hukum Murabahah
Landasan syari‟ah murabahah adalah al-Qur‟an Surah an-Nisa‟:29.
َشَت  َِْع ًحَشَجِت  َُ ُْ٘نَت  َُْأ َّلاِإ  ِوِطبَجْىبِث  ٌُْنََْْٞث  ٌُْنَىاٍََْ٘أ اُْ٘يُمْأَت َلا اٍَُْْ٘اَء  َِِْٝزَّىا َبَُّٖٝأَٝ

## ٌُْنٍِّْْ  ٍٍا

## َم َالله َُِّإ ٌُْنَسُفَّْأ اُ٘يُتْقَتَلاَٗ بًَِْٞحَس ٌُْنِث  َُب
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu,  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang  kepadamu” (QS. An-Nisa‟:29) 23
dan Hadist riwayat Ibnu Maja:

## ِٖٞف  ثلاح  ٌيسٗ  ٔٞيع  الله  ٚيص  الله  ه٘سس  هبق  هبق  ٔٞثا  ِع  تٞحص  ِث  حىبص  ِع عٞجيى لا تٞجيى شٞعشىبث شجىا طلاخاٗ خضسبقَىاٗ وجا ٚىا عٞجىا خمشجىا
Artinya: “Dari suhaib Ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan:  jual-beli  secara  tangguh,  muqarabah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (H.R Ibnu Maja). 24

## Rukun dan Syarat Murabahah
Allah  telah  mensyariatkan  kepada  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  sandang  pangan dengan cara halal, yaitu dengan ber- muamalat (jual-beli). Jual-beli bisa dilakukan dengan cara barter, dengan cas atau tunai menggunakan alat tukar berupa uang, atau dengan jual-beli dengan cara dibayar cicilan atau yang disebut murabahah . 25
Dalam  aturan ba ‟ i  al-murabahah terdapat  rukun  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  para calon  nasabah  atau  sebagai  pembeli  dan  Bank  sebagai  penjual.  Apabila  salah  satu  syarat  tidak terpenuhi,  maka  transaksi  tidak  sah.  Rukun murabahah adalah:  1)  Pihak  yang  berakad,  yaitu  ada penjual  ( ba ‟ i )  dan  pembeli  ( musytari );  2)  Obyek  yang  akan  diakadkan,  yaitu  ada  barang  yang  di perjual-belikan dan harga yang disepakati; 3) Akad ( sighat ), yaitu ada serah ( ijab ) dan terima ( qabul ).
Syarat Murabahah 26 adalah:  1)  Harus  cakap  hukum;  2)  Harus  suka  rela  ( Ridho );  3)  Barang yang diperjual-belikan, yaitu tidak termasuk yang dilarang, bermanfaat, penyerahan dari penjual pada pembeli,  merupakan  hak  milik  penuh  orang  yang  berakad,  sesuai  spesifikasinya  antara  yang diserahkan dan yang diterima pembeli, 4) Akad atau sighat, yaitu harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad, antara ijab qobul (serah terima) harus selaras antara barang  maupun harga yang telah disepakati, tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada suatu hal (kejadian yang akan datang), dan tidak membatasi waktu 27

## Penerapan Murabahah
Transaksi murabahah saat ini mendominasi transaksi penyaluran dana Bank Syariah, sehingga terkesan  bahwa  transaksi  penyaluran  dana  bank  Syariah  di- murabaha -kan.  Beberapa  transaksi
22 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
23 Kemenag RI. Loc.Cit . 24 al-Maktabah asy-Syamilah, Kutubul al-Mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-Syirkah wa al-Mudharabah, Juz VII, h.68, Nomor Hadis 2280.
25 Muhammad, Model-nodel  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.58.
26 M. Syafei Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Peraktek , (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet.1, h.102.
27 Ari Mudoto, Konsep Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.38.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
murobahah  dalam  praktek,  antara  lain:  1)  Pengadaan  barang,  jual-beli murabahah dilakukan  pada pengadaan barang, seperti kebutuhan motor untuk pegawai, kebutuhan  barang investasi untuk pabrik dan sejenisnya; 2) Persediaan modal kerja (modal kerja barang), penyediaan barang persediaan untuk modal  kerja  dapat  dilakukan  dengan  prinsip  jual-beli murabahah .  Namun,  transaksi  ini  hanya  sekali putus,  bukan  sekali  akad  dengan  pembelian  berulang-ulang.  Penyediaan  barang  dengan  prinsip  akad murabahah ini dinilai tidak tepat, sebaiknya menggunakan prinsip mudharabah atau musyarakah . 3) Renovasi rumah (pengadaan barang material renovasi), dalam renovasi rumah yang diperjual-belikan adalah bata merah, genteng, kayu, paku, cat, dan bahan bangunan lainnya dan pembelian hanya sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. Renovasi rumah lebih baik dilakukan dengan prinsip istishna , 28 karena  dalam istishna bank  dapat  menyediakan  bahan  bangunan  baku,  tenaga  kerja,  dan sebagainya. 29

## METODE PENELITIAN
Penelitian  kepustakaan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  bersifat  deskriif  dengan pendekatan  induktif.  Data-data  kajian  dari  kitab-kitab  fiqih  karangan  ulama‟  klasik  dan  modern dianalisis dengan analisis isi.

## PEMBAHASAN

## Fatwa DSN-MUI Tentang Jual-beli emas non-tunai
Fatwa  DSN-MUI  No.77/DSN-MUI/V/2010:  “Hukum  jual-beli  emas  non-tunai,  baik  melalui jual-beli  biasa  atau  jual-beli murabahah ,  hukumnya  ( mubah,  jaiz )  selama  emas  tidak  menjadi  alat tukar yang resmi (uang).” Batasan dan ketentuan hukumnya adalah: 1) Harga jual ( tsaman ) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian, meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo; 2) Emas  yang  dibeli  dengan pembayaran  non-tunai boleh  dijadikan jaminan  ( rahn ),  dan;  3)  Emas  yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijual.

## Fatwa DSN-MUI dan Pandangan Ulama’ Klasik
Fatwa  DSN-MUI  menimbulkan  kontradiksi  dan  menuntut  adanya  diskursus  karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama‟ klasik. Menurut kesepakatan empat mazhab (Hanafi, Maliki,  Syafi‟i,  Hambali),  jual-beli  emas  dengan  non-tunai  merupakan  perbuatan  yang  haram  dan praktiknya tidak sah. 30
An-Nawawi  juga  menjelaskan  bahwa  jika  emas  ditukarkan  dengan  komoditi  yang  berlainan jenis  dan  masih  satu ilat ,  maka  disyaratkan  untuk  tunai. 31 Al-Ghazali  menambahkan  bahwa  emas diciakan  sebagai  media  untuk  transaksi,  bukan  tujuan.  Jika  diperdagangkan,  maka  akan  menjadi komoditi dan tujuan. Hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciakan. Oleh karena itu, maka tidak boleh diperjual-belikan secara berjangka (non-tunai). Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik  yang  menjadikan  emas  sebagai  komoditi  sehingga  keberadaan  emas  itu  tidak  bertentangan dengan tujuan asal diciakannya emas. 32
Secara umum ulama‟ klasik melarang praktik jual-beli emas dengan sistem kredit. Jika emas dipertukarkan  (diperjual-belikan)  dengan  uang  kertas,  hal  itu  akan  memiliki  konsekuensi  (syarat- syarat), yaitu boleh tafadhul (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya nasa ‟ (kredit). Artinya harus ada
28 Akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu dapat diartikan sebagai  akad  yang  dilakukan  dengan  seseorang  untuk  membuat  barang  tertentu  dalam  tanggungan.  Dalam istishna bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi  Keuangan,  Transaksi  Jual  Beli,  Asuransi,  Khiyar,  Macam-Macam  Akad  Jual  Beli,  Akad  Ijarah (Penyewaan), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.268.
29 Wiroso, Jual Beli Murobahah, (Yogyakarta: UII Press,2005), Cet. I, h.57.
30 Kisanda Midisen, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih”, Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, vol. 06, No. 01 (April 2021),h.15.
31 Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) Jilid 10, h.40.
32 Muhammad al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din (ttp. Dar Al-Ma‟rifah, t.t.), Jilid 4, h.88.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
serah  terima  secara  kontan  ditempat  akad.  Maksudnya  jual-beli  tersebut  harus  dibayar  secara kontan/lunas  saat  berlangsungnya  akad,  dan  ini  adalah  pendapat  mayoritas fuqaha ‟  dari  kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith. 33
Pendapat  lain  dari  ulama‟  klasik  yang  mengukuhkan  hukum  jual-beli  emas  non-tunai  dalam hadist-hadist  yang  ada  seperti  hadist  dari  Ubadah  Ibnu  Shamit,  Abu  Hurairah,  dan  ulama‟  klasik lainnya  menjelaskan  bahwa  tidak  boleh  menjual  barang  suatu riba wi  dengan  sesama  barang riba wi lainnya,  kecuali  kontan.  Tidak  boleh  menjualnya  secara  bertempo  (kredit),  meskipun  keduannya berbeda jenis dan ukurannya. 34
Menurut Imam Malik al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd:
عٞجىا ازٕ ٜف ص٘جٝ لا ٌٞيست ٜف شٞخأت ُ٘نٝ ُأ ِٞض٘عىا
ٚىإ سبْٝذىا عفذٝ وجشىا ِع لىبٍ ًبٍ١ا وئس ازٕ ْٜججعٝ لا : هبق ٔٞطعٞف ٌٕاسد دشخٝٗ ٔت٘ثبت ٔيخذٝٗ فاشصىا ّٔضٞف ٌٕاسد ٍْٔ ٔث ٛشتشٝ فاشصىا
عٝٗ سبْٝذىا زخأٝ ٌح بّٖضٞف َٕٔاسد دشخٝ ٚتح ٔىبح ٚيع سبْٝذىا كشتٞىٗ ،
ٌٕاسذىا ٜط
Dalam jual-beli ini tidak boleh menunda penyerahan. Imam Malik ditanya tentang orang yang membayar dinar kepada penukar uang dan membeli darinya dirham, maka petugas menimbangnya dan memasukannya ke dalam tabungannya dan mengeluarkan dirham dan memberikan kepadanya.
Dikarenakan illat barang itu dijadikan patokan harga dan benda-benda tersebutlah yang hanya bisa  disamakan  dengan  uang. Illat keharaman yang  demikian  hanya  emas  dan  perak  saja.  Jika melakukan jual-beli atasnya mesti diterima masing-masing sebelum terpisah. 35
Imam Syafi‟i dalam kitab Al-Umm jilid 3 menjelaskan:
ئشث ةٗششَىاٗ ه٘مأَىا ٍِ ئش لاٗ قس٘ىبث قس٘ىا لاٗ تٕزىبث تٕزىا ص٘جٝ لا :الله َٔحس ٚعفبشىا هبق

## ذٞث أذٝ ءا٘سث ءا٘س لاا ٔفْص ٍِ
Tidak diperbolehkan menukar emas dengan emas, perak dengan perak, dan sesuatu yang dapat dimakan  atau  diminum  dengan  sesuatu  yang  sejenis  dengannya,  kecuali  yang  sama  nilainya  dan dilakukan secara kontan. 36
Imam  Hanafi  dan  Imam  Hambali  berpendapat  bahwa illat keharaman  menjual  emas  dengan emas dan perak dengan perak secara non-tunai adalah benda-benda yang ditimbang atau ditakar.
تجٝ فس٘ٝ ٘ثأ هبق عفذىا
عٞجىا ٔٞف وصح ٛزىا ً٘ٞىا ٜف بٖتَٞقث
Abu yusuf berkata: wajib menyerahkan qimah nya emas pada hari dimana jual-beli itu terjadi (kontan). 37
ِع شّٞبّد زخأ ُإف ٌٕاسد
ٜجْىا ٌٝشحت ٍِ وجق بّشمر بَى .ضحَىا بثشىا ٔٞف عقٝ ،شّٞبّد ِع ٌٕاسد ٗأ ، وخَث لاخٍ لاإ حيَىاٗ ،شٞعشىاٗ ،شَتىاٗ ،شجىاٗ ،خضفىاٗ ،تٕزىا عٞث ٌيسٗ ٔٞيع الله ٚيص بْٞع ِٞعث ارإٗ .
صبج ذٞث اذٝ ُبم
Jika  dia  mengambil  dinar  untuk  dirham,  atau  dirham  untuk  dinar,  riba  murni  jatuh  ke dalamnya.  Ketika  kami  sebutkan  di  hadapan  Nabi  -  semoga  Allah  memberkati  dia  dan  memberinya kedamaian  -  melarang  penjualan  emas,  perak,  gandum,  kurma,  dan  garam,  kecuali  perumpamaan seperti mata ganti mata. Dan jika itu kontan, boleh. 38
Setiap  barang  yang  ditakar,  jika  dijualbelikan  dengan  barang  sejenis  dianggap riba ,  baik berupa  barang  makanan  atau  yang  lain.  Begitu  juga  tiap  barang  yang  ditimbang  kalau  dijualbelikan
33 Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Mata Uang Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h 2.
34 Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram , terj. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nun, 2011), h.222.
35 Ibnu Rusyd al-Qurthubi, al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd , ( Beirut: Dar Al Khairat, 8991) Jilid 3, h.06.
36 Imam Syafi‟i, al-Umm, (Darul Kutub: Bairut Lebanon), h.39
37 Ibnu Abidin, Raddul mukhtar ala durril mukhtar Cet- 2 , (Beirut: Dar al fikr, 8992) Jilid 7, h.272.
38 Ibn Jazim Al-Andlausi, al-Mahalli bi al-Atsar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2682) Jilid 7, hlm. 806.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
dengan  barang  yang  sejenis,  baik  berupa  makanan  atau  yang  lain.  Pada  barang-barang  yang  ditakar dan  ditimbang  dijualbelikan  dengan  barang  sejenis  tidak  terjadi riba ,  maka  haruslah  terpenuhi  tiga syarat, yaitu: hulul, qabdhu, dan tamatsul. Bila barang-barang yang diperjual-belikan berbeda, tetapi illat  riba  fadhl masih  ada,  maka  diisyaratkan hulul dan qabdhu saja  tanpa tamatsul . 39 Ulama‟ Hanafiyah berpendapat bahwa  „ illah keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara  non-tunai  adalah  benda-benda  itu  adalah  benda-benda  yang  ditimbang,  di  samping  kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula dan sama hukumnya. 40 Dari Ubadah bin Shamit R.A, Rasulullah SAW bersabda:
َّشىبِث  ِشِْٞعَّشىاَٗ  ِّشُجىبِث  ُّشُجىاَٗ  ِخَّضِفابِث ُخَّضِفىاَٗ  ِتََّٕزىبِث  ُتََّٕزىا  ٌََّيَسَٗ  َِْٔٞيَع ُالله  ُهُ٘سَس  َهبَق ِشََّتىبِث  ُشََّْتىاَٗ  ِشِْٞع

## ِث ءاََ٘س ٍوْخَِِث ًلاْخٍِ ِحْيَِْىبِث ُحْيَِْىاَٗ

## ٍذَِٞث اًذَٝ  َُبَم اَرِإ ٌُْتْئِش  َفَْٞم اُ٘عِْٞجَف  ُفبَْ ْصَلاا ِِٓزَٕ  ْتَفَيَت ْخا اَرِإَف ٍذَِٞث اًذَٝ ٍءاََ٘س
Artinya:  “Jika  emas  dijual  dengan  emas,  perak  dijual dengan  perak,  gandum  dijual  dengan  gandum, sya‟ir  (salah  satu  jenis  gandum)  dijual  dengan  sya‟ir  kurma  dijual  dengan  kurma,  dan  garam  dijual dengan  garam,  maka  jumlah  (takaran  atau  timbangan)  harus  sama  dan  dibayar  kontan  (tunai).  Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim). 41
Ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu „ illat disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut.
Menurut Syaikh „Ali Jumu‟ah:
ِٞعّْصَىا خّضفىاٗ تٕزىا عٞث ص٘جٝ – عْٞصّتيى ِّٝذعَىا ٗأ – بجشخ جٞح شضبحىا بّشصع ٚف ظٞسقّتىبث وجبعىبث  ٙشتشتٗ  عبجت  ٚتىا  عيسىا  شئبسم  خعيس  اسبصٗ  طبّْىا  ِٞث  هدبجّتيى  ظٞس٘م  بَٖث  وٍبعّتىا  ِع ج٠ىاٗ ذٞعس٘ثأ ٓاٗس بَٞف ضثبقّتىاٗ ه٘يحىا بٖٞف طشتشٝ بّبم ِٝزّيىا ٌٕسّذىاٗ سبّْٝذىا حس٘ص بَٖى تسٞىٗ ,و بجئبغ بٍْٖ ا٘عجتلاٗ ,وخَث لاخٍ ّلاإ تّٕزىبث تّٕزىا ا٘عٞجتلا :هبق ٌّيسٗ ٔٞيع الله ّٚيص الله ه٘سس ُأ  ّٛسذخىا ّبم خّضفىاٗ تّٕزىا ُأث ويعٍ ٕ٘ٗ .)ٛسبخجىا ٓاٗس( ضجبْث جٞحٗ ,طبّْىا ِٞث وٍبعّتىاٗ هدبجّتىا ٜتيٞسٗ ب .ٔتيع عٍ بٍذعٗ اد٘جٗ ٌنحىا سٗذٝ جٞح ٌنحىا ٚفتْٞف ُٟا خىبحىا ٓزٕ تفتّا .ظسقىبث عْٞصّتيى ّذعَىا ٗأ عّْصَىا تّٕزىا عٞث ٍِ بعشش عّبٍ لاف :ٔٞيعٗ
“Boleh  jual-beli  emas  dan  perak  yang  telah  dibuat  atau  disiapkan  untuk  dibuat  dengan angsuran  pada  saat  ini  di  mana  keduanya  tidak  lagi  diperlakukan  sebagai  media  pertukaran  di masyarakat  dan  keduanya  telah  menjadi  barang  ( sil ‟ ah )  sebagaimana  barang  lainnya  yang  diperjual- belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) diisyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan oleh hadits Riwayat Abu Sa‟id al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jangan kalian menjual emas dengan emas yang ghaib (tidak diserahkan saat ini) dengan emas yang tunai.” (HR. Al-Bukhari).
Hadits ini mengandung illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar  (berlaku)  bersama  dengan  „ illat ,  baik  ada  maupun  tiada.  Atas  dasar  itu,  maka  tidak  ada larangan syara ‟  untuk  menjualbelikan  emas  yang  telah  dibuat,  atau  disiapkan  untuk  dibuat  dengan angsuran. 42
Menurut Al Ghazali, “Orang yang melakukan transaksi riba pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezhaliman. Karena Dinar dan Dirham diciakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan
39 Rini  Agustini,  “Jual  Beli  Emas  Menurut  Empat  Mazhab  dan  Relevansinya  dengan  Sistem  Jual  Beli Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Skip Bengkulu,” Skripsi , Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2016.
40 Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: Abdi Mahasatnya, 2004), h.152.
41 Ibnu Hajar al-Asqalani, Op.Cit . 42 Syaikh  „Ali  Jumu‟ah,  Mufti  al-Diyar  al-Mishriyah, al-Kalim  al-Thayyibah  Fatawa  ‘Ashriyah, (al- Qahirah: Dar al-Salam,2006), h.136.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
dengan tujuan semula uang diciakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual berjangka (non-tunai) hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan.” 43
Erwandi Tarmizi, menjelaskan terlebih dahulu prosedur jual-beli emas atau murabahah emas yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan syari’ah .  Pertama,  menyinggung  tentang  bagaimana  ia memberikan tanggapan, dan memberikan hukum dalam mengharamkan atau menghalalkan persoalan- persoalan terkait muamalat modern. Kedua, mendeskripsikan dalil yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan  fatwa  jual-beli  emas  non-tunai,  yaitu  pendapat  Ibnu  Taimiyah  dan  Ibnu  Qayyim  yang membolehkan  menukar  emas  perhiasan  dengan  dinar  (emas)  dengan  cara  tidak  sama  beratnya  dan non-tunai karena menurut dua pendapat tersebut bahwa emas perhiasan (yang telah ada campur tangan manusia)  telah  keluar  dari  „ illat uang  emas  dinar,  yaitu tsamaniyah .  Maka,  emas  perhiasan  tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara  non-tunai dan tidak sama beratnya. Ketiga,  bahwa pendapat atau dalil dalam fatwa yang  digunakan DSN-MUI dalam  membolehkan  jual-beli emas  non-tunai  adalah dalil  yang  lemah.  Keempat,  bahwa  umat  Islam telah  sepakat  boleh  menukar  emas  dengan  perak  dengan  ukuran  yang  berbeda,  akan  tetapi  haram hukumnya  dilakukan  secara  non-tunai.  Kelima,  bahwa  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN-MUI  tersebut membuka peluang menghalalkan riba jahiliyah dan bertentangan dengan panduan perbankan syari’ah internasional. 44

## Fatwa DSN-MUI dan Pandangan Ulama’ Modern
Mayoritas  ulama‟  modern  memiliki  pandangan  hukum  yang  berseberangan  dengan  fatwa- fatwa  ulama‟  klasik  dalam  menyikapi  hukum  jual-beli  emas  non-tunai/kredit.  Fatwa  DSN-MUI mengacu pada pendapat-pendapat ulama‟ modern.
Syaikh  Ali  Jumu‟ah,  Mufti  al-Diyar  al-Mishriyah  menyatakan  bahwa,  “boleh  jual-beli  emas dan perak untuk dibuat angsuran dimana keduannya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di  masyarakat  dan  keduannya  telah  menjadi  barang (sil ‟ ah) sebagaimana  barang  lainnya  yang diperjual-belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh.” 45
Khalid  Muslih 46 menyatakan,  “boleh  (jual-beli  emas  dengan  angsuran).”  Pendapat  ini didukung oleh sejumlah fuqaha modern seperti Syekh Abdurrahman As-Sa‟di. Meskipun para fuqaha berbeda argumen dalam pandangannya, tetapi argumen yang menjadi landasan utama adalah pendapat yang  dikemukakan  oleh  Syeikh  Al-Islami  Ibnu  Taimiyyah,  yaitu  “boleh  jual-beli  perhiasan  (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.”
Ibnu Taymiyyah dalam Kitab al-Ikhtiyarat menyatakan, “boleh melakukan jual-beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya, tanpa syarat harus sama kadarnya ( tamatsul ), dan kelebihannya dijadikan  sebagai  kompensasi  atas  jasa  pembuatan  perhiasan,  baik  jual-beli  itu  dengan  pembayaran tunai  maupun  dengan  pembayaran  tangguh,  selama  perhiasan  tersebut  tidak  dimaksudkan  sebagai harga (uang).” 47
Ibnu  Qayyim  menjelaskan  lebih  lanjut,  “Perhiasan  (dari  emas  atau  perak)  diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan  barang,  bukan  merupakan  jenis  uang.  Oleh  karena  itu,  tidak  wajib  zakat  atas  perhiasan  (yang terbuat  dari  emas  dan  perak)  tersebut,  dan  tidak  berlaku  pula riba (dalam  pertukaran  atau  jual-beli), sebagaimana  tidak  berlaku riba (dalam  pertukaran atau  jual-beli) antara  harga  (uang)  dengan  barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan
43 Muhammad Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din . Op.Cit , h.88.
44 Erwandi  Tarmizi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer, Cet.  ke-20,  (Bogor:  Berkat  Mulia  Insani, 2018),h.559.
45 Syaikh „Ali Jumu‟ah, Mufti al-Diyar al-Mishriyah. Ibid . 46 Khalid Muslih, Hukum Ba’i al-Dzahab bi Al-Nuqud bi al-Taqsith (ttp.: tn.p, t.t.), h.2.
47 „Ala‟  al-Din  Abu  al-Hasan  al-Ba‟liy  al-Damasyqus, al-Ikhtiyarat  al-Fiqfiyah  Min  Fatwa  Syaikh  Ibn Taimiyah (Kairo: Dar Al-Istiqomah, 2005), h.146.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
bahkan  telah  dimaksudkan  untuk  perniagaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  larangan  untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.” 48
Ibnu  Taimiyah,  berkata  “Boleh  melakukan  jual-beli  perhiasan  dari  emas  dan  perak  dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya ( tamatsul ), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas  jasa  pembuatan  perhiasan,  baik  jual-beli  itu  dengan  pembayaran  tunai  maupun  dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).” 49
Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu ‟ amalat al-Maliyah al-Mu ‟ ashirah berpendapat:
عئبّصىا ٍِ ٍشقث بضٝأ ّحصٝ لاٗ َِّخىا ضجق هبَتما ًذعى ص٘جٝ لا ظٞسقّتىبث غئبّصىا ٍِ ٚيحىا ءاشش لىزمٗ
Wahbah  Az-Zuhaily  dalam  fatwa  MUI  mengutip  perkataan  “Demikian  juga,  membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berhutang dari pengrajin.”
Menurut  MUI  dalam  hal  Wahbah  Az-Zuhaily  membolehkan  jual-beli  emas  secara  angsuran jika pembeliannya tidak dari pengrajin langsung, karena emas dan perak yang sudah dibentuk menjadi perhiasan yang menyebabkannya telah keluar dari fungsi sebagai tsaman (harga atau uang). 50
Dalam  konteks  fatwa  MUI,  sebagai  salah  satu  lembaga  hukum  yang  ada  di  Indonesia  MUI juga  telah  menetapkan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  hukum  jual-beli  emas  non-tunai  yang  menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengikat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini.

## KESIMPULAN
Berdasar pemikiran emas sebagai alat tukar, ulama‟ klasik memandang haram hukum jual-beli emas  non-tunai.  Berdasar  pemikiran  emas  sudah  menjadi  sebuah  komoditi  (barang  yang  bisa diperjual-belikan) dan bukan lagi sebagai alat tukar, ulama‟ modern memandang halal hukum jual-beli emas  non-tunai.  Pandangan  ulama‟  modern  menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  mengalami pengembangan sebab illat (alasan hukum yang meliputi hukum itu mencul telah hilang).

## DAFTAR PUSTAKA
„Abd al-Hamid al-Syarwani dan Ahmad bin Qasim al-Ibadiy. (t.th). Hawasyi tuhfah al-muhtaj bi syarh al-minhaj . Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Juz. IV. „Ala‟ al-Din Abu al-Hasan al-Ba‟liy al-Dimasyqiy. (2005). al-Ikhtiyarat al-fiqfiyah min fatwa Syaikh Ibn Taimiyah . Kairo: Dar Al-Istiqomah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, (1997 M/1418 H). al-Wajiz di al-fiqh al-Imam al-Syafi’i . Cet. I. Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam, Juz. I. Adam, Panji. (2018). Fatwa-fatwa ekonomi syari’ah, Jakarta: Amzah.
Agustini, Rini. (2016). Jual beli emas menurut empat mazhab dan relevansinya dengan sistem jual beli emas  di  PT.  Pegadaian  (Persero)  Syariah  Kantor  Cabang  Simpang  Skip  Bengkulu. Skripsi , Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri. al-Maktabah asy-Syamilah. Kutubul al-mutun: Sunan Ibnu Majah, Bab as-syirkah wa al-mudharabah , Juz VII.
Antonio, Muhammad Syafei. (2001). Bank syariah dari teori ke peraktek, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. Ascarya. (2011). Akad dan produk bank syari’ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada. az-Zuhaili,  Wahbah.  (2011). Fiqh  Islam  wa  adillatuhu,  hukum  transaksi  keuangan,  transaksi  jual  beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah (Penyewaan) . Jakarta: Gema Insani. az-Zuhaily, Wahbah. (2006). al-Mu’amalat al-maliyah al-mu’ashirah. Damaskus: Dar al-Fikr. Barito, Saifurrahman., & Ali, Zulfakar. (2005). Mata uang Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
48 Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqi’in (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1991),  Jilid. 2, h.247.
49 „Ala‟ al-Din Abu al-Hasan al-Ba‟liy al-Dimasyqiy. Ibid .
50 Wahbah  az-Zuhaily, al-Mu’amalat  al-Maliyah  al-Mu’ashirah, (Dimasyq:  Dar  al-Fikr,  2006),  h.133. Lihat Fatwa DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.420.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 10 Nomor 2, September 2022
ISSN (Online)  : 2503-1929
Fauziah,  Anggriani.,  &  Surya,  Mintaraga  Emas.  (2016).  Peluang  investasi  emas  jangka  panjang  melalui produk pembiayaan BSM cicil emas. Jurnal Pemikiran Islam Islamadina , XVI, 1, 58.
Felisia.,  &  Surjoko,    F.O.  (2013).  Pandangan  investor  terhadap  emas  sebagai  investasi  sejak  2012. Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar , 17, 2, 1-8. Haidar, Ali. (2003 M/1423 H). Durar al-hukkam syarh majallah al-ahkam . Jilid. I. Riyadh: Dar „alam al-Kutub.
Ibn Jazim Al-Andlausi . (2015). al-Mahalli bi al-Atsar . Jilid 7. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Ibnu Abidin. (1992). Raddul mukhtar ala durril mukhtar , Cet-2, Jilid 7. Beirut: Dar al fikr. Ibnu Hajar al-Asqalani. (2011). Bulughul Maram , terj. Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nun. Ibnu Qayyim. (1991). I’lam al-Muwaqi’in , Jilid. 2. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. Ibnu Rusyd al-Qurthubi.  (8991). al-Muqaddimat li ibn al-Rusyd , Jilid 3. Beirut: Dar Al Khairat. Idris, Abdul Fatah., & Ahmadi, Abu. (2004). Fikih Islam lengkap . Jakarta: Abdi Mahasatnya. Ikatan Bankir Indonesia. (2014). Memahami Bisnis, Bank Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Imam Syafi‟i, al-Umm, Darul Kutub: Bairut Lebanon. Karim, Adiwarman. (2011). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan . Jakarta: Rajawali Press. Kemenag RI. (2006). al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro. Mardani. (2011). Hukum ekonomi syariah di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Mardani.  (2012). Fiqih  ekonomi  syari’ah:  Fiqih  muamalah, Ed.1,  Cet.  1.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group.
Midisen,  Kisanda.  (2021).  Jual  Beli  emas  secara  tidak  tunai  ditinjau  secara  hukum  fiqih. Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 06, 01, 1-15.
Mudoto. Ari. (2002). Konsep produk perbankan syariah, Jakarta: Sinar Grafika. Muhammad  „Arafah  al-Dasuqiy.  (t.t.) Hasyiyah  al-dasuqy  ‘ala  al-syarh  al-kabir .  t.p.:  Dar  Ihya  al- Kutub al-Arabiyah, Juz. III.
Muhammad al-Ghazali. (t.t.)/ Ihya’ ulum al-din . Jilid 4. ttp. Dar Al-Ma‟rifah. Muhammad.  (2009). Model-nodel  akad  pembiayaan  di  bank  syariah ( Panduan  teknis  pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah ). Yogyakarta: UII Press.
Muhyiddin al-Nawawi. (t.t.). al-Majmu’ syarh al-muhazzab , Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr. Munawir, Achmad Warson. (2007). al-Munawir kamus Indonesia-B. Arab . Surabaya: Pustaka Progressif. Muslich, Ahmad Wardi. (2010). Fiqh muamalat . Jakarta: Amzah. Muslih, Khalid. (t.t.) Hukum ba’i al-dzahab bi al-nuqud bi al-taqsith .
Prananingtyas,  Paramita.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  investor  emas. Jurnal  Masalah- masalah Hukum , 47, 4, 430-444.
Rahcman, Syafei. (2006). Fiqih muamalah . Bandung: Pustaka Setia. Rais,  Isnawati.,  &  Hasanuddin.  (2011). Fiqih  muamalat  dan  aplikasinya  pada  LKS .  Jakarta:  UIN Syarif Hidayatullah.
Subekti (2002). Hukum perjanjian, Cet. ke-19. Jakarta: Intermasa.
Sulthan  bin  Ibrahim  al-Hasyimiy.  (2002  M/  1422  H). Ahkam  Tasharrufat  al-wakil  fi  al-uqud  al- mu’awadhah al-maliyah. Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyah wa Ihya al-Turats.. Syaikh  „Ali  Jumu‟ah,  Mufti  al-Diyar  al-Mishriyah, al-Kalim  al-thayyibah  fatawa  ‘ashriyah .  al- Qahirah: Dar al-Salam.
Syakir,  Syuhada  Abu.  (2011). Ilmu  bisnis  &  perbankan  perspektif  ulama’  salafi . Bandung:  Tim Tokobagus.
Syarifuddin Musa bin Ahmad al-maqdisy. (2002 M/ 1423 H). al-Iqna li thalib al-intifa’ . Juz. II, Cet. III. Riyadh: Darah al-Malik Abdul Aziz.
Tarmizi,  Erwandi.  (2018). Harta  haram  muamalat  kontemporer, Cet.  Ke-20.  Bogor:  Berkat  Mulia Insani.
Wiroso. (2005). Jual beli murobahah . Cet. I. Yogyakarta: UII Press.