## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA YANG SUDAH KELUAR SALINAN AKTA
Muchammad Ali Marzuki Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya Email : ali.marzuki2018@gmail.com
ABSTRAK
Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya tidak lepas dari kesalahan. Salah satu bentuk  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  adalah  berupa  kesalahan  ketik  pada minuta akta. Kesalahan ketik pada minuta akta dapat menjadi masalah pada saat salinan aktanya sudah keluar dan telah dipergunakan oleh para penghadap.
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya penyelesaian yang dilakukan Notaris atas kesalahan ketik pada akta dan tanggung jawab Notaris atas kesalahan ketik akta yang sudah keluar salinan aktanya.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan hukum  sekunder  sedangkan  pendekatan  masalah  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  atas  terjadinya  kesalahan  ketik  pada  akta maka  Notaris  wajib  melakukan  perbaikan  guna  memberikan  kepastian  hukum. Perbaikan  pada  akta  dapat  dilakukan  oleh  Notaris  dengan  diketahui  oleh  para penghadap dan saksi-saksi. Atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya maka Notaris wajib memanggil kembali para pihak untuk melakukan perbaikan akta.
Kata Kunci : Akta Notaris, Kesalahan Ketik, Tanggung Jawab

## ABSTRACT
Notary public in conducting their duty sometimes makes some mistakes as well. Miss typing within notarial deed and the copy is common mistake that is made by notary public. This mistake will stimulate issue when both deeds are given and used by client.
The  present  research  tries  to  elaborate  and  study  further  about  completion  effort conducted  by  notary  public  related  to  the  mistake.  Moreover,  the  present  research  also tries to examine liability of notary public concerning this issue.
The  method  used in  the  present  study  is a normative  legal  research,  namely  legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.
The  present  research  concludes  that  miss  typing  within  notarial  deed  and  its  copy shall  be  corrected  and  revised  by  the  notary  public  who  publishes  the  notarial  deed  in order to gain legal certainty of the deed. Revision of the deed shall be done by notary public together  with  all  parties  that  are  mentioned  within  the  deed.  Regarding  the  deed  copy, notary public shall revise and summon all parties that are using the copy.
Keywords: Notarial Deed, Miss Typing, Liability

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018

## Pendahuluan
Hukum
mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat  berbangsa  dan  bernegara. Dalam  Penjelasan  UUD  NRI  1945 dinyatakan  “Negara  Indonesia  berdasar atas hukum ( Rechtsstaat ) tidak berdasar atas  kekuasaan  belaka  ( Machsstaat )”. Demi  menjamin  kepastian  hukum tersebut,  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa  atau  perbuatan  hukum  yang dapat diperoleh melalui pembuatan akta dihadapan  Pejabat  Umum  yaitu  Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar  dalam  rangka  menjalankan jabatannya  dapat  melayani  kepentingan orang  banyak,  membantu  menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan  hukum  kepada  anggota masyarakat  (Pengurus  Pusat  Ikatan Notaris Indonesia;2008).
Menurut  Wawan  Setiwan,  Pejabat Umum  adalah  organ  negara  yang  di perlengkapi  dengan  kekuasaan  umum, berwenang  menjalangkan  sebagian  dari kekuasaan umum, berwenang menjalankan  sebagian  dari  kekuasaan Negara  untuk  membuat  alat  bukti tertulis  dan  otentik  dalam  hukum perdata (Wawan;2001).
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  ini (Undang-undang  Jabatan  Notaris  untuk selanjutnya  disebut  UU  Perubahan  atas UUJN)  atau  berdasarkan  Undang- undang lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan  tugas  dan  profesinya sebagai  pejabat  umum,  harus  tetap berpegang  teguh  kepada  aturan  yang berlaku,  notaris  dalam  menjalankan profesi  jabatannya  tidak  semata-mata untuk  kepentingan  diri  sendiri  secara pribadi, akan tetapi harus juga melayani
kepentingan masyarakat pada umumnya,  sesuai  dengan  fungsinya yaitu melayani kepentingan masyarakat. Sehingga, notaris harus berperilaku dan bersikap jujur, rendah hati serta mampu menjaga kerahasiaan daripada akta yang dibuatnya,  sehingga  keotentikan  dari akta  yang  dibuatnya  benar-benar  dapat dijaga.
Meskipun  notaris  sebagai  pejabat umum  yang  diangkat  oleh  Pemerintah, dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi notaris tidak sama dengan pejabat pemerintah lainnya, karena notaris tidak menerima/mendapatkan gaji dari pemerintah.  Hal  lebih  lanjut  dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta  otentik,  menjamin  kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  akta,  semua  itu  sepanjang pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan  oleh  Undang-undang.  Selain itu,  di  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang- undang Perubahan atas UUJN dinyatakan  bahwa  “akta  notaris  adalah akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan  notaris  menurut  bentuk  dan tata  cara  yang  ditetapkan  dalam Undang-undang  ini.  Arti  kata  otentik mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa  pun  terikat  dengan  akta  tersebut, sepanjang  tidak  bisa  dibuktikan  bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap (Habib Adjie;2008).

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Notaris  mempunyai  peran  yang sangat penting, karena notaris merupakan pejabat umum yang berwenang  membuat  akta  otentik, sehingga  produk  dari  notaris  yaitu  akta notaris  adalah  suatu  akta  otentik  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang sempurna, sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh.  Artinya  hal-hal  yang  telah dinyatakan  dalam  akta  otentik  harus diterima oleh para pihak selama mereka tidak dapat membuktikan sebaliknya.
Akta  Notaris  yang  dibuat  sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan  guna  memastikan  atau menjamin  hak  dan  kewajiban  para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan  hukum  dari  para  pihak, tetapi dalam praktik banyak ditemukan, jika  ada  akta  notaris  dipermasalahkan oleh  para  pihak  atau  pihak  ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai  pihak  yang  turut  serta melakukan  atau  membantu  melakukan suatu  tindak  pidana,  yaitu  membuat atau  memberikan  keterangan  palsu  ke dalam akta notaris (Habib Adjie;2008). Namun  demikian,  notaris  adalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kesalahan  dan  khilaf,  begitu  pula  dalam menjalankan profesinya sebagai seorang notaris,  didalam  malakukan  tugasnya khususnya dalam membuat akta otentik, kadang seorang notaris dalam membuat suatu  akta  otentik,  pasti  pernah melakukan
kesalahan, notaris
melakukan kesalahan dalam hal pengetikan  (redaksi).  Yang  dimaksud kesalahan  dalam  pengetikan  adalah kesalahan  dalam  hal  pengetikan  akta notaris,  dimana  kesalahan  tersebut adalah  bukan  karena  kesengajaan  atau disengaja,  akan  tetapi  semata-mata karena  ketidak  hati-hatian  ataupun karena kelalaian dari notaris itu sendiri. Sehingga  yang  tertulis  di  dalam  akta yang  dibuatnya  tersebut  tidak  sesuai
dengan  apa  yang  diinginkan  maupun diharapkan,  sehingga  dengan  adanya kesalahan  dalam  penulisan  tersebut dapat mengakibatkan kesalahan penafsiran atas isi dan maksud dari akta yang  telah  dibuat  dan  ditanda-tangani tersebut.
Di dalam Pasal 51 Undang-undang Jabatan  Notaris  dijelaskan  membrikan kewenangan  kepada  Notaris  untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan  yang  terdapat  pada  minuta akta  yang  telah  dibacakan  dan ditandatangani,  namun  demikian,  jika kesalahan tersebut terjadi dan diketahui pada  saat  dibacakan  kepada  para  pihak dan  belum  ditanda-tangani,  maka  dapat diperbaiki  dengan  cara  dilakukan perubahan  atau renvoi ,  selama  para pihak  setuju  atas  perbaikan  dari kesalahan tersebut.permasalahan adalah  ketika  akta  tersebut  telah ditanda-tangani  oleh  para  pihak  dan mereka  telah  pergi  dari  kantor  Notaris, serta salinan akta telah dikeluarkan oleh notaris, akan tetapi kemudian diketahui adanya  kesalahan  dalam  salinan  akta tersebut.

## Rumusan Masalah
1. Apa  upaya  penyelesaian  yang  harus dilakukan  oleh  seorang  notaris  atas kesalahan  akta  yang  dibuat  dimana salinannya sudah terlanjur dikeluarkan?
2. Apa pertanggungjawaban notaris atas kesalahan akta yang sudah dikeluarkan salinan akta?

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa  peraturan  perundang- undangan  terkait.  Dalam  Penelitian  ini

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
peneliti  menggunakan  dua  metode pendekatan masalah yaitu :
a. Statute  Approach ,  yaitu  pendekatan dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan yang
bersangkut paut dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang sedang dihadapi.
b. Conseptual Approach, yaitu pendekatan  yang  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu hukum.
Pembahasan Upaya Notaris Atas Kesalahan Pengetikan Pada Akta Negara  dalam  rangka  memberikan perlindungan  hukum  dalam  bidang hukum  privat  kepada  warga  negara telah melimpahkan sebagaian wewenangnya  kepada  Notaris  untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna.  Jabatan  Notaris  adalah Jabatan  terhormat  ( Officium  Nobile ) karena  Notaris  selaku  Pejabat  Umum merupakan jabatan kepercayaan
( Vertrouwens Ambt ) dan secara personal Notaris  adalah  seorang  yang  dipercaya oleh  masyarakat  dalam  pembuatan  alat bukti  berupa  akta  Otentik ( Vertrouwens Person ) (Habib Adjie).
Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya  kepastian  hukum  terhadap pelaksanaan tugas notaris memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris. Namun,  beberapa  ketentuan  dalam Undang-Undang  tersebut  sudah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan hukum  dan  kebutuhan  masyarakat sehingga  perlu  dilakukan  perubahan, yang  juga  dimaksud  untuk  lebih menegaskan  dan  memantapkan  tugas Notaris sebagai pejabat publik, sekaligus
sinkronisasi  dengan  Undang-Undang lain.
Pada  tanggal  15  Januari  tahun 2014  telah dikeluarkan  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris oleh  pemerintah  untuk  menjamin kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan hukum  dibutuhkan  alat  bukti  tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan,  perjanjian,  penetapan  dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau  oleh  Notaris.  Notaris  sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam  memberikan  jasa  hukum  kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Menurut Tan Thong Kie, masyarakat  membutuhkan  seseorang ( figuur ) yang keterangan-keterangannya dapat  diandalkan,  dapat  dipercayai, yang  tanda  tangannya  serta  segelnya (capnya)  memberi  bukti  kuat,  seorang ahli  yang  tidak  memihak  dan  penasihat yang  tidak  ada  cacatnya  ( onkreukbaar atau unimpeachable ),  yang  tutup  mulut, dan  membuat  suatu  perjanjian  yang dapat  melindunginya  di  hari-hari  yang akan  datang.  Kalau  seorang  advokat membela  hak-hak  seseorang  ketika timbul  suatu  kesulitan,  maka  seorang notaris  harus  berusaha  mencegah terjadinya  kesulitan  itu  (Tan  Thong Kie;2000).
Jika  dikaitkan  dengan  aturan hukum  lain  yang  ada  hubungannya dengan akta Notaris, dalam hal ini yaitu Pasal  1868  BW  merupakan  sumber untuk  otensitas  akta  Notaris  juga merupakan  dasar  legalitas  eksistensi akta  Notaris,  dengan  syarat-syarat sebagai berikut:
a. akta itu harus dibuat oleh (door) atau di  hadapan (ten  overstaan) seorang Pejabat Umum.

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
b.  akta  itu  harus  dibuat  dalam  bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,
c. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Akta  Notaris  yang  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta dibawah  tangan  dapat  terjadi  jika  tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut  dalam  Pasal  1869  BW,  yaitu karena :
a. tidak  berwenangnya  pejabat  umum yang bersangkutan, atau
b. tidak mampunyai kedudukan sebagai pejabat  umum  yang  bersangkutan, atau
c. cacat dalam bentuknya, maka  akta  tersebut  tidak  dapat diperlakukan  sebagai  akta  otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan jika akta terse-but ditandatangani oleh para pihak. Abdul Ghofur Anshori mengemukakan  bahwa  akta  otentik dapat  dibagi  menjadi  akta  yang  dibuat oleh pejabat ( acte ambtelijk, procesverbaal acte,  verbaalakte )  dan akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak ( partijakte ). Acte ambtelijk merupakan akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang diberi  wewenang  untuk  itu,  pejabat tersebut  menerangkan  apa  yang  dilihat serta  apa  yang  dilakukannya.  Inisiatif acte ambtelijk berasal  dari  pejabat  yang bersangkutan  dan  tidak  berasal  dari orang  yang  namanya  tercantum  dalam akta.  Sedangkan partijacte ( akte  partij ) adalah  akta  yang  dibuat  dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu (Anshori;2009).
Partijakte dibuat  oleh  pejabat  atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.  Mengenai  dua  macam akta  ini  dapat  dikemukakan  perbedaan dari  sisi  sifatnya.  Dalam acte  ambtelijk ,
akta  ini  masih  sah  sebagai  suatu  alat pembuktian  apabila  ada  satu  atau  lebih di antara penghadapnya tidak menandatangani,  asal  saja  oleh  notaris disebutkan apa sebabnya ia atau mereka tidak  menandatanganinya,  sedangkan dalam partijakte hal  demikian  itu  dapat menimbulkan  akibat  yang  lain.  Artinya tidak  ditandatanganinya  akta  tersebut tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa  pihak  tersebut  tidak  menyetujui perjanjian  itu.  Alasan  demikian  harus dicantumkan  dengan  jelas  oleh  notaris dalam akta yang bersangkutan (Anshori).
Telah  disebutkan  diatas  bahwa akta  otentik  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh Undang-Undang. Bentuk akta  otentik  tersebut  terdiri  atas beberapa  bagian.  Pembagian  yang umum  diterima  mengenai  bagian  akta adalah  kepala,  badan  dan  penutup  akta (Tobing;1983). Dengan  kepala  dari  akta dimaksudkan  bagian  dari  akta  yang memuat  keterangan-keterangan  dari Notaris  mengenai  dirinya  dan  orang- orang yang datang menghadap kepadanya  atau  atas  permintaan  siapa dibuat berita acara. Badan akta memuat keterangan-keterangan  yang  diberikan oleh  pihak-pihak  dalam  akta  atau keterangan-keterangan  dari  Notaris mengenai  hal-hal  yang  disaksikannya atas permintaan dari yang bersangkutan Penutup  akta  merupakan  bagian  dari akta  yang  memuat  keterangan  dari Notaris  mengenai  waktu  dan  tempat akta  dibuat,  selanjutnya  keterangan mengenai  saksi-saksi,  dihadapan  siapa akta  itu  dibuat  dan  akhirnya  tentang pembacaan  dan  penandatanganan  dari akta  itu.  Setelah  lahirnya  UUJN keberadaan  akta  Notaris  sebagai  akta otentik  semakin  mendapat  pengukuhan karena bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang (Habib Adjie ;129).

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 38 UUJN bentuk formal dari akta Notaris adalah pada Awal Akta atau kepala Akta memuat  judul  Akta,  nomor  Akta,  waktu menghadap  dari  penghadap  yang menyebutkan  jam,  hari,  tanggal,  bulan dan  tahun  menghadap  serta  nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Kemudian  dalam  UUJN  ditentukan pula  bahwa  Badan  Akta  memuat  nama lengkap,  tempat  dan  tanggal  lahir, kewarganegaraan,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak  penghadap,  isi  Akta  yang merupakan  kehendak  dan  keinginan dari  pihak  yang  berkepentingan  dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta  pekerjaan,  jabatan,  kedudukan, dan  tempat  tinggal  dari  tiap-tiap  saksi pengenal.
Akhir  atau  penutup  Akta  memuat uraian  tentang  pembacaan  Akta,  uraian tentang  penandatanganan  dan  tempat penandatanganan  atau  penerjemahan Akta jika ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap- tiap saksi Akta dan uraian tentang tidak adanya  perubahan  yang  terjadi  dalam pembuatan  Akta  atau  uraian  tentang adanya  perubahan  yang  dapat  berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal  38  UUJN  tersebut  merupakan aspek  formal  dari  Akta  Notaris  atau dengan  kata  lain  apa  yang  sudah disebutkan  di  dalam  UUJN  tersebut “harus ada” dalam akta tanpa terkecuali. Hal  tersebut  sesuai  dengan  apa  yang disebutkan  dalam  Pasal  1868  BW “dibuat  dalam  ben-tuk  yang  ditentukan oleh  Undang-Undang”.  Apabila  aspek formal  dari  akta  Notaris  tersebut  tidak
dipenuhi maka akta tersebut terdegradasi  menjadi  akta  dibawah tangan Notaris berkewajiban untuk memasukkan  ke  dalam  akta  mengenai apa  saja  yang  dikehendak  para  pihak dan selanjutnya menuangkan pernyataan  atau  keterangan  para  pihak tersebut  ke  dalam  akta  Notaris  dalam bentuk  yang  sudah  ditentukan  dalam UUJN.
Apabila  segala  yang  tertuang dalam  akta  sungguh-sungguh  telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya  sehingga  menjadi  jelas isi  Akta  tersebut,  serta  memberikan akses  terhadap  informasi  mengenai peraturan  perundang-undangan  yang terkait  bagi  para  pihak  penanda  tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan  dengan  bebas  untuk menyetujui  atau  tidak  menyetujui  isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.  Tanda  tangan  pada suatu  akta  otentik  tersebut  berfungsi sebagai  tanda  persetujuan  terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.
Setelah
akta tersebut ditandatangani  oleh  para  penghadap, saksi-saksi  dan  Notaris  maka  akta tersebut  telah  menjadi  akta  yang sempurna  dan  disebut  dengan  Minuta Akta  demikian  berdasarkan  Pasal  1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa “Minuta  akta  adalah  asli  akta  yang mencantumkan  tanda  tangan  para penghadap,  saksi  dan  Notaris,  yang disimpan  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris.”
Pada  proses  pembuatan  akta otentik oleh notaris, kesalahan penulisan  yang  terjadi  akibat  kesalahan pengetikan  bisa  saja  terjadi.  Adapun yang  dimaksud  adalah  kesalahan penulisan  itu  adalah  kesalahan  yang
JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
dilakukan  dalam  pengetikan  akta notaris,  yang  terjadi  bukan  karena kesengajaan,  tetapi  karena  kelalaian atau  ketidak  hati  hatian  notaris  semata mata,sehingga  hal  yang  tertulis  dalam akta  notaris  tidak  sesuai  dengan  yang sebenarnya  ingin  di  tuang  dalam  akta tersebut.
Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat  bersifat  substantif  maupun  non- substantif. Kesalahan ketik yang bersifat nonsubstantif artinya kesalahan tersebut  tidak  menyebabkan  perbedaan makna  yang  signifikan  dalam  substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat di tafsir lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, diantara kesalahan dalam ejaan, misalnya kata “lalai” di tulis “lalat” dan  “anggaran  dasar”  di  tulis  anggaran datar”
Sebaliknya,  kesalahan  ketik  yang bersifat substantif mengakibatkan terjadinya  mengakibatkan  terjadinya perbedaan  makna  atau  perbedaan maksud  yang  signifikan  di  dalam substansi  akta,  sehingga  substansi  akta menjadi  tidak  sesuai  dengan  yang sebenarnya  ingin  di  tuangkan  dalam akta  tersebut  oleh  para  penghadap (dalam  akta  partai)  atau  oleh  Notaris (dalam  akta  relaas).  Kesalahan  ketik yang substantif ini diantaranya kesalahan  penulisan  angka  dalam jumlah  uang,  jangka  waktu  dan  luas obyek jual beli, misalnya obyek jual beli bangunan  seluas  200  m2  (dua  ratus meter persegi) di tulis dua meter persegi atau  Rp.  100.000,00  (seratus  ribu rupiah).
Apabila  kesalahan  ketik  tersebut baik  yang  bersifat  nonsubstantif, diketahui  sebelum  rancangan  akta  di tanda-tangani,  maka  kesalahan  tersebut dapat diperbaiki dengan cara melakukan perubahan  atau renvooi dengan  cara mengganti,  menambah,  mencoret  atau
menyisipkan  kata.    Perubahan  tersebut hanya boleh dilakukan pada isi akta saja bukan  pada  awal  dan  akhir  akta. Perubahan  tersebut  sah  apabila  diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh peng-hadap, saksi, dan Notaris. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN.
Pasal 48 ayat (1) UUJN secara jelas, tegas  dan  lugas  (imperatif)  melarang perubahan  terhadap  isi  akta,  namun ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  UUJN memberikan pengecualian untuk mengubah isi akta. Dalam hal ini apakah Pasal 48 ayat (1) dan (2) UUJN melarang perubahan  berupa  :  a)  Diganti;  b) Ditambah;  c)  Dicoret;  d)  Disisipkan;  e) Dihapus;  dan/atau  f)  Ditulis  tindih (Habib Adjie;2015).
Secara normatif, larangan tersebut hanya  khusus  untuk  isi  akta,  meskipun sebenarnya diperbolehkan untuk perubahan tertentu saja kecuali dihapus dan/atau  ditulis  tindih.  Atas  perubahan tersebut  dilakukan  dan  sah  jika perubahan  tersebut  diparaf  atau  diberi pengesahan  lain  oleh  penghadap,  saksi dan  Notaris  dan  saksinya  pun  untuk melanggar  ketentuan  Pasal  tersebut dalam  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN pada  awal  dan  akhir  akta  merupakan suatu  pelanggaran,  dan  akan  ada  sanksi untuk akta dan notarisnya.
Boleh  atau  tidaknya renvooi pada isi  akta  ditentukan  dari  adanya  paraf dari  penghadap,  saksi  dan  Notaris  atas renvooi tersebut. Hal tersebut dikarenakan  bagian  dari  isi  akta merupakan kesepakatan, keterangandan keinginan  dari  para  penghadap.  Apabila terdapat  kesalahan  dalam  bagian tersebut  maka  perbaikan  harus  dengan persetujuan  dari  penghadap  pula, terlebih  jika  kesalahan  dalam  penulisan tersebut  bersifat  substantif    yang mengakibatkan  terjadinya  pema-haman yang  berbeda  atau  arti  yang  ber-beda

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
dari  adanya  kesalahan  penulisan tersebut ((Habib Adjie;2015;99).
Ketentuan  yang  terdapat  dalam Pasal 48 UUJN melarang perubahan ter- hadap  isi  akta,  padahal  konstruksi  atau bentuk formal akta notaris, selain badan (yang  dalamnya  ada  isi  akta)  juga  ada awal dan akhir akta. awal dan akhir akta merupakan  tanggung  jawab  Notaris  se- penuhnya. Dalam praktik Notaris bahwa kesalahan  penulisan  seperti  kesalahan ketik  berupa  kurang  huruf  atau  kurang kata  kalimat  atau  salah  penyebutan nama  bisa  juga  terjadi  pada  awal  dan akhir  akta.  Dalam  hal  ini  apakah ketentuan  Pasal  48  ayat  (1)  dan  (2) UUJN  juga berlaku pada kesalahan yang terdapat pada awal dan akhir akta?
Sebagai  bahan  perbandingan,  bah- wa  ketentuan  mengenai renvooi juga pernah diatur dalam Pasal 33 Peraturan Jabatan  Notaris  (PJN),  yaitu  “tidak diperkenankan  mengadakan  penulisan diatasnya,  sisipan  atau  tambahan perkataan  atau  huruf  dalam  akta  atau dalam perubahan-perubahan dan tambahan  yang  diadakan  disisi  atau sebelum  penutupan  akta  atau  dengan cara  apapun  juga  menghapuskan  atau menghilangkan  serta  menggantikan dengan  tulisan  lain,  dengan  ketentuan bahwa  pengantian  dan  tambahan perkataan dan huruf itu tidak sah.” Pasal  33  PJN  tersebut,  perubahan boleh  digunakan  terhadap  akta  dan tidak  menyebutkan  bagian  tertentu,  hal ini  dapat  dimengerti  karna  dalam  PJN tidak  ditegaskan  ada  bagian-bagian tertentu dalam akta. Pembagian tersebut dimulai  ada  dalam  Pasal  38  UUJN  dan peru-bahannya  hanya  dapat  dilakukan pada isi akta.
Pada  bagian  awal  akta  dan  akhir akta merupakan keterangan dari Notaris ( Notaris  Verklaring )  dan  merupakan tanggung jawab dari Notaris sepenuhnya.  Keterangan  dari  Notaris
tersebut  merupakan  hal  yang  penting dalam  suatu  akta  akta  karena  hal tersebut  merupakan  salah  satu  wujud kekuatan  pembuktian  formal  akta otentik.  Dengan  kekuatan  pembuktian formal,  oleh  suatu  akta  otentik dibuktikan bahwa pejabat bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu benar– benar  merupakan  hal  yang  dilakukan dan  disaksikannya  dalam  menjalankan jabatannya.
Dari  apa  yang  telah  dijabarkan  di atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa renvooi hanya  diperbolehkan  pada  isi akta  dengan  syarat  ada  paraf  dari penghadap,  saksi  dan  Notaris. Renvooi tidak  boleh  dilakukan  pada  awal  dan akhir  akta  yang  merupakan Notaris Verklaring karena  pada  bagian Notaris Verklaring tersebut harus dapat memberikan kepastian hukum bagi para penghadap.  Adanya  perubahan  pada bagian Notaris Verklaring akibat penggantian,  penambahan,  pencoretan dan  penyisipan  kata  secara  tidak langsung  akan  membuat  keterangan dari  Notaris  diragukan  kepas-tian hukumnya.
Tanggung Jawab Notaris Atas Terjadinya  Kesalahan  Ketik  Pada Minuta Akta Tanggung jawab dalam arti hukum adalah  tanggung  jawab  yang  benar- benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung  jawab  yang  dikaitkan  dengan gejolak  jiwa  sesaat  atau  yang  tidak disadari akibatnya. Ada dua istilah yang menunjuk  pada  pertanggung-jawaban dalam  kamus  hukum,  yaitu liability dan responsibility . Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir  semua  karakter  risiko  atau tanggung  jawab,  yang  pasti,  yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua  karakter  hak  dan  kewajiban
secara  aktual  atau  potensial  seperti kerugian,  ancaman,  kejahatan,  biaya atau  kondisi  yang  menciptakan  tugas untuk  melaksanakan  Undang-undang. Responsibility berarti  hal  yang  dapat dipertanggung-jawabkan  atas  suatu kewajiban,  dan  termasuk  putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan  meliputi  juga  kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang  dilaksanakan.  Dalam  pengertian dan  penggunaan  praktis,  istilah liability menunjuk  pada  pertanggung-jawaban hukum,  yaitu  tanggung  gugat  akibat kesalahan  yang  dilakukan  oleh  subyek hukum,  sedangkan  istilah responsibility menunjuk  pada  pertanggung-jawaban politik (Ridwan H.R.;2006).
Dalam  memberikan  pelayanannya, profesional  itu  bertanggung  jawab kepada  diri  sendiri  dan  kepada masyarakat.  Bertanggung  jawab  kepada diri  sendiri,  artinya  dia  bekerja  karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada  masyarakat,  artinya  kesediaan memberikan  pelayanan  sebaik mungkin tanpa  membedakan  dan  juga  berani menanggung  segala  resiko  yang  timbul akibat dari pelayanannya itu baik akibat kesengajaan  maupun  akibat  kelalaian (Abdulkadir;2001;60).
Dengan  menggunakan  parameter Pasal 48 dan Pasal 38 UUJN Juncto Pasal 1868 dan 1869 BW, maka jika akta yang dibuat  Notaris  terdapat renvooi pada awal  dan  akhir  akta  tidak  memenuhi syarat sebagai akta Notaris, yaitu :
a. tidak  sesuai  dengan  bentuk  yang ditentukan Undang-Undang, dan
b. cacat dalam bentuknya
Jika  dalam  praktik  Notaris  terjadi kesalahan  penulisan  seperti  kesalahan ketik  berupa  kurang  huruf  atau  kurang kata  kalimat  atau  salah  penyebutan nama  terjadi  pada  awal  dan  akhir  akta
dan melakukan melakukan renvooi maka hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan ketentuan sesuai dengan rumusan pasal 1868  BW  yang  mana  sebuah  akta otentik  di  buat  dengan  bentuk  yang  di tentukan  dalam  bentuk  Undang  – Undang.
Tidak mampunya Notaris memahami  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris  dan  cacat  bentuk  akta  yang dibuat  oleh  atau  di  hadapan  Notaris, maka  jika  tindakan  Notaris  seperti  itu telah  menimbulkan  kerugian  terhadap pihak  yang  namanya  tersebut  dalam akta,  yang  tadinya  berharap  akta  yang dinginkan  dalam  bentuk  akta  Notaris yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian yang sempurna, tetapi karena melanggar  ketentuan  Pasal  1869  BW, menjadi akta yang mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah tangan,  maka  pihak  yang  namanya tersebut  dalam  akta  dapat  mengajukan gugatan  perdata  kepada  pengadilan negeri  terhadap  Notaris,  agar  Notaris dijatuhi sanksi perdata, berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Pasal  38  UUJN  yang  merupakan konstruksi formalitas akta notaris selain badan  akta  yang  di  dalamnya  termasuk isi  akta,  juga  ada  awal  dan  akhir. Didalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal  48  ayat  (3)  UUJN  juga  mengatur larangan  perubahan  diluar  dari  isi  akta yang  mana  Pelanggaran  terhadap ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  mengakibatkan suatu  Akta  hanya  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah tangan  dan  dapat  menjadi  alasan  bagi pihak  yang  menderita  kerugian  untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Dengan  demikian  dari  apa  yang dijabarkan  diatas  maka  jika  terjadi kesalahan  dan  notaris  melakukan

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
renvooi pada  awal  dan  akhir  akta  maka hal  tersebut  merupakan  pelanggaran karena  melakukan  renvooi  diluar  dari ketentuan  yang  ditenukan  terhadap bentuk  formal  suatu  akta  dan  dapat mengakibatkan  suatu  akta  mempunyai kekuatan  pembuktian  sebagai  akta dibawah  tangan  dan  dapat  menjadi alasan  bagi  para  pihak  yang  menderita kerugian  untuk  menuntut  penggantian biaya  ganti  rugi,  dan  bunga  terhadap notaris.
Sehingga  sejak  berlakunya  Pasal 48 UUJN ini ketika notaris membacakan akta  ternyata  menemukan  kesalahan dalam  bentuk  apapun  pada  awal  dan akhir  akta,  yang  harus  langsung dilakukan yakni:
1. Langsung  lakukan  perubahan  atas rancangan  akta  tersebut  dengan melakukan  cetak  (print)  ulang  jika penghadapnya masih ada/menghadap  dan  ada  peralatan kantor untuk men-dukungnya.
2. Jika  penghadap  sudah  tidak  ada (sudah  tidak  ada  dihadapan  notaris) harus  menghubungi  para  penghadap lagi  untuk  membuat  perbaikan  akta (bukan perubahan).

## Kesimpulan
Jabatan  Notaris  adalah  Jabatan terhormat  ( Officium  Nobile )  karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan ( Vertrouwens Ambt ) dan secara personal Notaris  adalah  seorang  yang  dipercaya oleh  masyarakat  dalam  pembuatan  alat bukti  berupa  akta  Otentik ( Vertrouwens Person ). Atas terjadinya kesalahan ketik pada  minuta  akta,  maka  kesalahan tersebut  dapat  diperbaiki  dengan  cara melakukan perubahan atau dengan cara mengganti,  menambah,  mencoret  atau menyisipkan  kata.  Perubahan  tersebut hanya boleh dilakukan pada isi akta saja bukan  pada  awal  dan  akhir  akta.
Perubahan  tersebut  sah  apabila  diberi paraf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris Tanggung  jawab  Notaris  atas terjadinya  kesalahan  ketik  pada  minuta akta yang telah keluar salinannya adalah dengan  cara  langsung  melakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan  melakukan  cetak  ulang  jika penghadapnya  masih  ada/menghadap dan  ada  peralatan  kantor  untuk  men- dukungnya.  Namun  apabila  penghadap sudah  tidak  ada  di  hadapan  Notaris maka  Notaris  harus  menghubungi  para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan).

## Saran
Diharapkan  notaris  dapat  lebih saksama (teliti dan cermat) seperti yang ditentukan dalam UUJN dalam membuat suatu  akta  otentik  serta  menjamin pembuktian  formal  suatu  akta  otentik yang mana dalam UUJN telah membatasi kewenangan  notaris  dalam  hal  me- renvooi hanya  pada  isi  akta  memahami tanggung jawab notaris lebih memahami tanggung jawab jabatan dalam memberi kepastian formal.

## Daftar Pustaka
Abdul
Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan  Indonesia,  Perspektif Hukum  dan  Etika ,  UII  Press, Yogyakarta, 2009
Abdulkadir  Muhamad, Etika  Profesi
Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
G.H.S.  Lumban  Tobing, Peraturan Jabatan  Notaris ,  Erlangga,  Jakarta, 1983
Habib  Adjie, Hukum  Notariat  di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004

## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (JKH), VOLUME 4 NOMOR 2 AGUSTUS 2018
Tentang  Jabatan  Notaris ,  Refika Aditama, Bandung, 2008
-----, Kebatalan  dan  pembatalan  akta Notaris, Rafika  Aditama,  Bandung,
2008
-----, Penafsiran  tematik  hukum  notaris
Indonesia  :  Berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004
Tentang  Jabatan  Notaris, refika aditama, bandung, 2015 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia,  Dulu,  Sekarang,  Dan  Di Masa Datang , Gramedia,
Jakarta,2008
Ridwan  H.R., Hukum  Administrasi
Negara ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2006
Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat,  Serba- Serbi Praktek Notaris, Ichtiar  Baru, Jakarta, 2000
Wawan  Setiawan, Kedudukan  dan Keberadaan  Pejabat  Umum  serta PPAT  di  bandingkan  dengan Kedudukan  Pejabat  Tata  Usaha Negara  Menurut  Sistem  Hukum Nasional, tanpa  penerbit,  Jakarta, 2001