## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN Online 2598-604X , DOI 10.33087/wjh.v4i1.173

## Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan Negara Lain

## Abustan
Pengajar/Dosen Magister Ilmu Hukum Pasca Universitas Islam Jakarta (UID) Correespondence email: cakbus.community@gmail.com
Abstrak . Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran  yang  besar  kepada  daerah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  politik  untuk  soal-soal  yang  berkaitan  dengan  daerah. Dalam  dokumen  Rencana  Strategis  (Renstra)  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  periode  2015-2019  menyebutkan  bahwa  tujuan utama DPD RI adalah terwujudnya DPD RI  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang berperan aktif dan  menjaga  keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislatif, melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi keparlemenan. Rumusan  masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana peningkatan status DPD dalam  membangun dan  memperkuat representasi politik  di  Indonesia  dan  bagaimana  penataan  wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  (RI)  jika dibandingkan  dengan  negara  lain.  Adapun  pembahasan  dalam  jurnal  ini  adalah  Perubahan  UUD  1945  ikut  mengubah  sistem perwakilan dalam  ketatanegaraan Indonesia  yang sebelumnya  tidak  menampakkan bentuk perwakilan  yang  sebenarnya. Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan seharusnya diperkuat oleh DPD. Dengan kondisi demikian,  lembaga  DPD  mempunyai  legitimasi  yang  sangat  tinggi,  yang  seharusnya  memiliki  kewenangan  formal  yang  tinggi pula,  tetapi  dalam  kenyataan  kewenangan  formalnya  sangat  rendah.  Penataan  kewenangan  DPD  harus  dilakukan  melalui perubahan kelima UUD 1945. Hal ini diperlukan agar DPD memperoleh kepastian secara konstitusional, sehingga akan menjamin kontinuitas  kinerja  DPD  pada  saat  ini  dan  mendatang.  Penataan  ini  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  dua hal: pertama, DPDsebagai  lembaga  perwakilan  yang  sama  kedudukan  dengan  DPR,  seharusnya  terlibat  secara  optimal  dalam proses  pembuatan  keputusan  politik  secara  nasional. Kedua ,  Perubahan  kelima  UUD  1945  ini  dimaksudkan  untuk  menegaskan DPD  sebagai  lembaga  yang  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang;  memiliki  fungsi  legislasi;fungsi  anggaran;  dan fungsi pengawasan; kemudian untuk  mengubah pasal-pasal yang selama ini melemahkan DPD, yaitu terkait dengan kewenangan untuk mengajukan RUU, membahas RUU dan juga memberikan pertimbangan terakhir, perubahan ini juga dilakukan agar DPD nantinya  dapat  melakukan  pengawasan  dengan  diberikannya  hak  mengajukan  pertanyaan,  hak  meminta  keterangan  dan  hak angket  dan  DPD  RI  melalui  alat  kelengkapannya  (Badan  Kehormatan)  yang  bertugas  melaksanakan  kode  etik,  diharapkan senantiasa  melakukan  evaluasi  dan  revisi  terhadap  peraturan  DPD  RI  yang  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  atau hukum  modern  yang  ada.  Jadi  idealnya,  melakukan  perbandingan  kode  etik  dengan  negara  lain,  guna  untuk  meminimalisir penyalahgunaan anggaran, tugas dan kewenangannya.
Kata kunci : perbandingan, dewan perwakilan daerah, negara lain
Abstract. The basic idea of the establishment of DPD is the desire to better accommodate regional aspirations and also give a major role to the region in the political decision-making process for matters relating to the region. In the document of Strategic Plan (Renstra) of the House of Regional representatives (DPD) period 2015-2019 mention that the main objective of DPD RI is the realization of DPD RI as one of the State institutions that play an active role and maintain a balance in the state authority in the field of legislative, through the optimization of the implementation of the parliamentary function. The problem formulation in this journal is how to increase the status of DPD in establishing and strengthening the political representation in Indonesia and how  to  setup  the  authority  of  the  Regional  Representative  Council  (DPD)  Republik  Indonesia  (RI)  when  compared  with  other countries.  The  discussion  in  this  journal  is  the  change  of  UUD  1945  to  change  the  system  of  representatives  in  the  state  of Indonesia that previously did not reveal the actual representation. With the presence of the DPD, in the Indonesian representative system, the DPR is supported and should be strengthened by the DPD. With such conditions, the DPD institution has a very high legitimacy, which should have a high formal authority anyway, but in reality the formal authority is very low. The arrangement of the  authority  of  DPD  must  be  done  through  the  Fifth  Amendment  UUD  1945.  This  is  necessary  for  the  DPD  to  have  a constitutional certainty, so it will guarantee the continuity of the performance of DPD in the present and future. This arrangement is done by considering two things: first, Dpdas the same representative institution with the House of Representatives, should be engaged  optimally  in  the  process  of  making  political  decisions  nationally.  Secondly,  the  Fifth  Amendment  of  the  UUD  1945  is intended  to  assert  the  DPD  as  an  institution  that  holds  the  authority  to  form  legislation;  Has  a  function  of  legislation;  budget function;  and  surveillance  functions;  Then  to  change  the  articles  that  have  been  debilitating  the  DPD,  namely  related  to  the authority to file a RUU, discussing the RUU and also give the last consideration, this change is also done so that the DPD can then supervise with the giving of the right to ask questions, the right to ask for information and the right of a questionnaire and DPD RI through its tools (honorary body) in charge of implementing the code, is expected to always evaluate and revise the rules of DPD RI that is deemed to be no So ideally, do a comparison of the code of ethics with other countries, in order to minimize the misuse of budgets, duties and authorities.
Keywords: comparison, regional Representative Council, other countries

## PENDAHULUAN
Sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  telah  memasuki  babak  baru  dalam  sistem  pelaksanaan  ketatanegaraan Indonesia.  Fakta  itu  bisa  dilihat,  ketika  pasca  reformasi  tahun  1999,  sistem  ketatatanegaraan  mengalami  perubahan yang  sangat  mendasar,  dimana  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  mengalami  4  (empat)  kali amandemen. Dari proses amandemen tersebut, melahirkan gagasan sistem dua kamar (Bikameral) di Parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwailan Daerah (DPD).
Ketentuan ini sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  2  ayat (1) (Perubahan  Ketiga)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menentukan  bahwa  “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.
Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang berkaitan dengan daerah.
Dengan struktur bikameral itu diharapkan kewenangan di parlemen dapat diselenggarakan berdasarkan sistem “double check” yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis sosial yang lebih luas.
Dimana  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  merupakan  cerminan  representasi  politik “political representation” ,  sedangkan  yang  lain  mencerminkan  prinsip  representasi  teritorial  atau  regional “regional representation” yang kewenangannya berada di DPD.
Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan  DPD  yang  hampir  mirip  dengan  model  parlemen  bikameral.  Inilah  tonggak  sejarah  baru  dalam  perjalanan ketatanegaraan.  Indonesia  telah  mengadopsikan  prinsip-prinsip  baru,  mulai  dari  pemisahan  kekuasaan  dan  check balances organ Negara.
Dalam  dokumen  Rencana  Strategis  (Renstra)  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  periode  2015-2019 menyebutkan  bahwa  tujuan  utama  DPD  RI  adalah  terwujudnya  DPD  RI  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang berperan aktif dan menjaga keseimbangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dalam bidang legislatif, melalui optimalisasi  pelaksanaan  fungsi-fungsi  keparlemenan.  Artinya  bahwa  anggota  parlemen  di  DPD  telah  menyadari bahwa dengan meningkatkan peran dari seluruh anggota DPD maka akan mampu memberikan output yang lebih besar sebelumnya. Tentu dengan persyaratan seluruh anggota akan senantiasa menjaga harkat dan martabat lembaga dengan mengacu pada tata tertib kode etik DPD RI.

## Dasar Hukum
1. Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 22C dan pasal 22D
2. Undang-undang  Nomor  17  tahun  2014  tentang  majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwkailan rakyat daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 tahun 2014
3. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Tertib
4. Peraturan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Nomor  5  tahun  2017  tentnag  Tata  Beracara  badan Kehormatan DPD RI
Pasal  22  C  Undang-undang  1945  telah  mengatur  mengenai  susunan  dan  kedudukan  DPD  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa :
1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
2. Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  dari  setiap  Provinsi  jumlahnya  sama  dan  jumlah  seluruh  anggota  Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
3. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-undang
Pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945
(3)  Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  mengenai  :  otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan pengabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam  dan  sumber  daya  ekonommi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara,  pajak, pendidikan,  dan  agama  serta  menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu  kepad  Dewan  Perwakilan  Daerah  sebagai bahan pertimbangan ditindaklanjuti
(4)  Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya , yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-undang

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana peningkatan status DPD dalam membangun dan memperkuat representasi politik di Indonesia?
2. Bagaimana  penataan  wewenang  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  Republik  Indonesia  (RI)  jika  dibandingkan dengan negara lain?

## Tujuan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :
1. Bagaimana  kewenangan  Lembaga  DPD  RI,  apakah  sudah  memadai  apabila  di  tinjau  dari  perubahan  Undang- Undang Dasar 1945?
2. Mengetahui  sejauhmana  peningkatan  status  DPD  dalam  membangun  dan  memperkuat  representasi  politik  di Indonesia, dengan membandingkannya negara luar (Amerika dan Australia)?

## Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :
1. Kegunaan  Teoritis  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  sumbangan  pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu pengetahuan  khususnya  Ilmu  Hukum  kosentrasi  Hukum  Tata  Negara,  terutama  pada  bidang  kajian  hukum  tata negara yang membahas lebih spesifik mengenai keberadaan DPD RI.
2. Kegunaan Praktis bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu  mengenai  implikasi  peran  DPD  RI  seperti apakah  dinamika  DPD  yang  berpengaruh  terhadap  konstituen  di daerah.

## Kerangka Teoritis dan Konseptual

## Kerangka teoritis
Dalam pembahasan mengenai topik ini, konsep yang di pergunakan dalam hal ini dibatasi pada defenisi yang berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagai lembaga baru yang sejajar dengan DPR, MPR, dan Persiden. Peran DPD sebagai lembaga legislative merupakan bagian dari pembahasan studi Hukum Tata Negara.
Sedangan  Sistem  Hukum  Nasional  Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  diseluruh  Indonesia    yang meliputi semua unsur hukum (seperti struktur dan budaya, sarana praturan perundangan dan semua sup unsurnya)35 yang  saling  bergantungan  dengan  yang  lain  bersumber  pada  pembukaan  dan  Pasal-pasal  yang  ada  dalam  UUD 1945.36

## Kerangka Konseptual
Pada  pembukaan  UUD  1945  alenia  ke  4  esesi  yang  dapat  ditarik  dari  kalimat  itu  adalah  tekad  bangsa Indonesia untuk menata dan membangun sistem Negara yang bercirikan jati diri dan kepribadian Nasional.
Akan tetapi yang menarik adalah materi muatan batang tubuh UUD 1945 justru tidak menggambarkan realitas yang  di  maksud  yang  merupakan staatsundamnetal  norn atau  norma fundamental Negara,  yang  menjadi  normal hukum  tertinggi  yang  bersifat pre-supposed dan  landasan  filosofis  yang  mengandung  kaidah dasar  bagi  pengaturan Negara.37.
Karna konsitusi adalah norma hukum yang hanya secara garis besar yang mengandung pokok-pokok hukum tunggal,  sehingga  setiap  peraturan  atau  hukum  yang  akan  di  buat  tidak  boleh  menyimpang  dari  landasan  dasar hukumnya. Dan apabila ada di dalam konstitusi tersebut tidak atau belum dilaksanakan oleh pemerintah maka dapat dikenakan sanksi yang lebih pada etika, dalam artian pelanggaran atas dasar hukum tertinggi.
Secara umum, aturan hukum yang baru haru di dahulukan dari pada aturan hukum yang lama. Secara teoritis, suatu aturan hukum yang lama di anggap teoritis, suatu aturan hukum yang lama dianggap telah dihapus secara diam- diam  apabila  ia  bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  baru.  Demikian  prinsip  umum  pembentukan  perundang- undangan  menyebutkan,  aturan  hukum  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangn  dengan  aturan  hukum  yang  lebih tinggi (Hans Kelsen).38.
UUD 1945 merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar Indonesia. isisnya mencakup dasar – dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana pengendali ( Tool of social and political control ) terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaharuan masyarakat serta sarana perekayasaan ( Tool of social and political engineering ) ke arah cita-cita kolektif bangsa.
Dalam  sistem  Ketatanegaraan  Repubik  Indonesia  menurut  UUD  1945  sebelum  terjadi  perubahaan  dikenal dengan adanya lembaga tertinggi Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.39. setiap organisasi ataupun Negara tentunya mempunyai konstitusi sebagai landasan. Karna konstitusi berasal dan di susun “oleh” atas nama nasion, yaitu
jiwa,  rangkaian  yang  ideal  dan  patokan-patokan  pokok  aktualitas  diri  nasion  yang  bertekad  memelihara  eksistensi serta mengejar cita-cita luhurnya yang di jabarkan di dalam konstitusi.
Dalam  mempelajari  ilmu  hukum  tatanegara,  kita  tentu  harus  menggunakan  pendekatan  historis-yuridis. Negara Indonesia sebelum 17 Agustus 1945 telah di jajah dan di kuasai oleh Jepang dan Belanda. Dikarnakan Jepang tidak  begitu  lama  dalam  sejarah  penjajahan  Indonesia  maka  tidak  ada  hukum  yang  di  ikut  oleh  Indonesia.  tetapi hukum yang di gunakan oleh bangsa Indonesia dari dahulu hingga sekarang banyak mengadopsi dari Hukum Hindia Belanda.

## METODE PENELITIAN
Sehubungan  dengan  masalah-masalah  yang  telah  di  rumuskan  sebelumnya  dan  dikaitkan  dengan  teori  yang ada,  maka  metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis  Normatif,  yaitu dengan  mengacu  pada  norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  –  putusan  pengadilan  serta  norma  –  norma hukum yang ada dalam masyarakat – masyarakat.40.
Disamping  itu  peneliti  juga  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif,  terlebih  dahulu  Peneliti  melakukan upaya-upaya konkrit sebagai berikut:

## Tipe Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian empiris yaitu penelitian tentang hukum di dalam pelaksanaannya penelitian dalam hal ini apabila di kaitkan dengan tema / konsepnya adalah bersifat normative dalam proses, prinsip, dan  prosedur  yang  digunakan.  Namun  demikian,  pada  dasarnya  penelitian  ini  tidak  sepenuhnya  bersifat  normatif mengingat kasus – kasus yang akan di bahas pada penelitian ini terjadi pada lingkup yang sebenrnya (factual).

## Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan praturan perundang – undangan yang berlaku dan  dikaitkan  dengan  teori  –  teori  hukum,  dalam  praktek  pelaksanaanya  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan  di  teliti  atau  yang  menjadi  objek  penelitian  melalui  metode  ini  pula  akan  menguraikan  dan  meng  gambarkan mengenai fakta – fakta yang secara nyata terjadi sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang – undangan serta asas-asas hukum yang dikaitak dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaanya.41.

## Sumber Data
1. Data primer, yaitu data yang diproleh langsung dari sumbernya pada kantor DPD Republik Indonesia
2. Data Skunder, yaitu data yang diproleh dari dokumen  – dokumen resmi, buku  – buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi:
a. Bahan Hukum Primer
Yaitu  bahan  hukum  yang  mengikat  seperti:  Amandemen  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945, Undang-undang No 22 Tahun 2003 tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI).
b. Bahan Hukum Skunder
Yaitu  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  seperti  literature-literatur  kepustakaan, majalah-majalah, koran (tajuk dan opini), jurnal hukum baik yang terakreditasi nasional maupun internasional yang berkorelasi dengan topik yang akan di bahas dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  skunder  seperti  kamus- kamus, kamus hukum, politik dan demokrasi yang di anggap berhubungan dengan masalah yang akan di bahas d. Analisis Data
Yaitu  sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  di  angkat  dalam  penelitian ini,  dilakukan  suatu  analisis  yang  termasuk  dalam  analisis  deskriftif  kualitatif.  Dimana  setelah  pengumpulan data  dilakukan  kemudian  di  analisis,  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
Proses  pengumpulan  dan  analisa  data penelitian  kualitatif  dalam  prakteknya  tidak  secara  mudah  dipisahkan. Kedua kegiatan itu kadang berjalan bersamaan, artinya menganalisa data seharunya dikerjakan bersama-sama dengan selesainya pengumpulan data. Analisa data dilakukan melalui langkah-langkah.42.
1. Analisis  selama  pengumpulan  data  dan  analisa  data  penelitian  meliputi:  mengambil  keputusan  mengenai  jenis kajian  yang  akan  diperoleh  dan  membatasi  lingkup  kajian,  mengembangkan  pertanyaan  –  pertanyaan, merencanakan tahapan pengumpulan data dengan memperhatikan hasil pengamatan sebelumnya.
2. Analisis sesudah pengumpulan data dan mengembangkan mekanisme terhadap data yang di katagorikan itu.
Dari  hasil  penelitian  akan  diajukan  rekomendasi  –  rekomendasi  yang  berkaitan  dengan  tiap  –  tiap  permasalahan dengan  berdasarkan  paradigma  dan  konsep-konsep  yang  telah  ada.  Keseluruhan  langkah  –  langkah  penelitian secara  analisis  ini  akan  diakhiri  dengan  pengabilan  kesimpulan  kesimpulan  yang  merupakan  pokok  –  pokok pemikiran yang dihasilkan dari penelitian ini, serta pengajuan rekomendasi umum yang merupakan usulan-usulan dari penelitian ini yang lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat Hukum Ketatanegaraan. Itulah subtansi penting apa yang menjadi esensi konten penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Keberadaan dan Persyaratan DPD
Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUDN RI 1945 antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD).  Keberadaan  DPD  tentulah  sangat  diharapkan  berkontribusi  dan  berperan  aktif  untuk  menyuarakan  aspirasi kepentingan  daerah  di  tingkat  nasional.  Itulah  sesungguhnya  urgensi  penting  atau  pertimbangan  utama  mngapa lembaga ini (DPD) harus hadir di Negara ini.
Hal  itu  penting  untuk  kita  pahami  bahwa  ketimpangan  dan  ketidak  merataan  sirkulasi  sumber  daya  antar daerah  menjadi  pemicu  ketidakpuasan,  khususnya  penduduk  yang  berdomisili  di  luar  jawa.  Kondisi  ketidakadilan yang pada gilirannya menciptakan diskriminatif antara jawa dengan luar jawa yang dari waktu ke waktu semakin kasat mata menjadi kenyataan.
Memang, tak dapat dipungkiri bahwa alasan itulah selama ini yang menjadi “pemantik” munculnya “kantong- kantong” separatisme dan pergolakan di daerah. Seperti kebijakan yang sentralistik selama Orde Lama dan Orde Baru telah menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintahan pusat.
Wacana itulah yang mengemuka sehingga kedudukan DPD dianggap sebagai suatu kebutuhan mendesak dan keberadaannya menjadi sebuah keniscayaan di republic ini.
Legitimasi DPD itu, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D. Pasal 22 C rumusannya berbunyi sebagai berikut;
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan umum.
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 22 D diatur tentang wewenang DPD, sebagai berikut.
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan perimbngan keuangan pusat dan daerah .
(2) Dewan  Perwakilan  Daerah  ikut  membahas  rancangan  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  serta  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah;  serta  memberikan pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atas  rancangan  undang-undang  anggaran  pendapatan  dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
(3) Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  mengenai;  otonomi daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan  penggabungan  daerah,  hubungan  pusat  dan  daerah  ,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  sumber  daya  ekonomi  lainnya,  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara,  pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan PerwakilanRakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti .
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-undang.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  di  atas,  telah  di  keluarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 11 menegaskan:
(1) Untuk  dapat  menjadi  calon  anggota  DPD,  peserta  pemilu  dari  perseorangan  harus  memenuhi  syarat  dukungan dengan ketentuan:
a. Provinsi  yang  berpenduduk  sampai  dengan  1.000.000  (satu  juta)  orang  harus  didukung  sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih;
b. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih;
c. Provinsi  yang  berpenduduk  lebih  dari  5.000.000  (lima juta)  sampai  dengan  10.000.000  (sepuluh  juta)  orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih;
d. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (lima ribu) orang pemilih.
e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-     kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan .
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto copi Kartu Tanda Pendudk atau identitas lain yang sah .
Selanjutnya  dalam  Pasal  51  dan  Pasal  52  ditentukan  bahwa  daerah  pemilihan  untuk  anggota  DPD  adalah provinsi.  Jumlah  anggota  DPD  untuk  setiap  provinsi  ditetapkan  4  (empat)  orang.  Penegasan  tentang  susunan  dan keanggotaan DPD juga diatur dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 32 menentukan: “DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum”. Di dalam Pasal 33 ditegaskan sebagai berikut:
(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
(2) Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
(3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
(4) Anggota  DPD  berdomisili  di  daerah  pemilihannya  dan  selama  bersidang  bertempat  tinggal  di  ibukota  Negara Republik Indonesia.
Calon  anggota  DPD,  selain  harus  memenuhi  syarat  sebagai  calon,  menurut  ketentuan  Pasal  63  UU  No  12 Tahun 2003 juga harus memenuhi syarat:
a. Berdomisili  di  provinsi  yang  bersangkutan  sekurang-kurangnya  tiga  tahun  secara  berturut-turut  yang  dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan;
b. Tidak  menjadi  pengurus  partai  politik  sekurang-kurangnya  empat  tahun  yang  dihitung  sampai  dengan  tanggal pengajuan calon.
Bagi anggota DPD dari pegawainegeri sipil, anggota TNI, atau anggota Polri, selain harus memenuhi syarat sebagaimana calon yang lain, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, atau anggota Polri.
Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperolahsuara terbanyak pertama, kedua,  ketiga,  dan  keempat  di  provinsi  yang  bersangkuta.  Dalam  hal  ini  perolehan  suara  calon  terpilih  keempat terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
Mengacu dan atau merujuk pada ketentuan dalam UUDN RI 1945 ataupun UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan  DPRD  dan  UU  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPRD,  mekanisme  pengisian  jabatan keanggotaan  DPD  tampak  lebih  berat  bila  dibandingkan  dengan  mekanisme  pengisian  keanggotaan  DPR.  Peserta pemilu menjadi anggota DPD adalah perorangan, sedangkan peserta pemilu untuk anggota DPR adalah partai politik. Artinya, dapat terjadi tokoh perorangan yang akan tampil sebagai calon anggota DPD menghadapi kesulitan luar biasa dalam menggalang dukungan bagi dirinya.
Sementara  di  sisi  lain.  Calon  anggota  DPR  cukup  memanfaatkan  (mendompleng)  struktur  partai  politiknya sebagai  mesin  penghimpun  dukungan  suara  dalam  pemilihan  umum.  Meskipun  demikian,  eksistensi  anggota  DPD dipandang lebih memiliki legitimasi social yang amat kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat lokal, sedangkan rekrutmen atau pencalonan dan penetapan anggota DPR/DPRD sesuai UU No 12 Tahun 2003 masih terbuka peluang untuk berperan kuatnya otoritas para pimpinan parpol dalam menentukan siapa yang akan diloloskan atau ditempatkan menjadi anggota DPR/DPRD .
Oleh sebab itulah, hemat penulis secara umum basis komunitas atau akar dukungan dari setiap calon anggota DPD  setidaknya  dapat  dirincikan/dielaborasi  dari  lima  unsur  utama.  Pertama,  basis  komunitas  yang  bersumber  dari etnik  atau  daerah  pemilihan  kabupten/kota  tertentu.  Kedua,  basis  komunitas  dari  suatu  organisasi  tertentu  yang memiliki  basis  dukungan  massa  yang  kuat  di  tingkat  lokal,  misalnya  dari  unsur  Nahdatul  Ulama  (NU), Muhammadiyah, dan semacamnya dari komunitas pimpinan agama tertentu. Ketiga, faktor kepopuleran menjadi salah satu hal yang menentukan karena menjadi publik figur sehingga dikenal di masyarakat. Keempat, memiliki kekuatan ekonomi (logistik) sehingga punya jangkauan dan frekwensi kampanye yang padat, memiliki alat praga dan peralatan lain untuk sosialisasi sampai ke desa-desa. Kekuatan ekonomi inilah yang membuat pergerakan lebih massif, dan pada gilirannya di kenal luas oleh masyarakat. Kelima, dinasti keluarga juga memegang peran penting. Bisa saja figur yang bersangkutan  kurang  di  kenal  karena  relatif  masih  muda,  tapi  karena  pengaruh  orang  tua  (keluarga)  menjadi  yang bersangkutan  dikenal  dan  “terdongkrak”  popularitasnya  di  masyarakat.  Katakanlah  orang  tuanya  pernah  menjadi Gubernur  atau  menjabat  Bupati  sehingga  nama  besar  orang  tuanya  masih  saja  layak  jual  di  masyarakat,  sehingga keturunannya juga “keciprak” nama besar orang tuanya.
Yang  jelas  dan  pasti,  kebaradaan  DPD  merupakan  posisi  tawar,  kapasitas,  dan  citra  (kredibilitas) kelembagaannya  jelas  akan  dipengaruhi  background  (latar  belakang)  figure-figur  yang  mengisinya.  Untuk  itu, diharapkan yang akan tampil mengisi keanggotaan DPD adalah figure yang kritis, mengakar di daerah tempat mereka terpilih, dan memiliki kapasitas individu sebagai syarat untuk menjadi anggota DPD.
Kehawatiran  publik,  jangan  sampai  orang-orang  yang  terpilih  lembaga  Negara  DPD  hanya  dijadikan  untuk “gumpet” sehingga dipikiran mereka  tetap memiliki “kekebalan” hukum dari persoalan-persoalan hukum masa lalu ketika  masih  menjadi  pejabat  di  daerah.  Akibatnya,  mereka  jarang  masuk  kantor  sebab  keanggotaannya  hanya  di jadikan “papan nama” saja. Ketika penulis masih menjadi Tenaga Ahli di Badan Kehormatan (BK) DPD menemukan kasus-kasus  seperti  ini.  Faktanya,  ada  beberapa  anggota  DPD  selama  masa  jabatan  ke-Anggotaannya  (lima  tahun) dalam  absensi  yang  ada,  menunjukkan  sangat  jarang  (malas)  mengikuti  kegiatan  (rapat)  baik  di  tingkat  alat kelengkapan dewan (Alkel) maupun di forum sidang paripurna DPD. Kalau hal itu yang terjadi, apa beda DPD dengan DPA di masa lalu. Ketika itu, DPA diasosiasikan sebagai Dewan Pensiunan Agung, apa kita juga akan mengulang hal yang sama pada DPD menjadi Dewan Pensiunan Daerah.

## Perbandingan DPD RI dengan Amerika Serikat dan Australia

## Ideologi Amerika Serikat
Ideologi  Amerika  adalah  konstitusi  tertulis  Yang  diadopsi  pada  tahun  1789,  sebagai  hasil  kerja  keras  dari Hamilton murah Franklin.J  Ideologi AS memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.
2) Anggota  masyarakat  memiliki  kebebasan  intelektual  penuh,  termasuk  kebebasan  berbicara,  kebebasan  beragama dan kebebasan pers.
3) Pemerintah  hanya  mengatur  kehidupan  masyarakat  secara  terbatas.  Keputusan  yang  dibuat  hanya  sedikit  untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.
4) Kekuasaan  dari  seseorang  terhadap  orang  lain  merupakan  hal  yang  buruk.  Oleh  karena  itu,  pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.
5) Suatu  masyarakat  dikatakan  berbahagia  apabila  setiap  individu  atau  sebagian  besar  individu  berbahagia.  Walau masyarakat  secara  keseluruhan  berbahagia,  kebahagian  sebagian  besar  individu  belum  tentu  maksimal.  Dengan demikian,  kebaikan  suatu  masyarakat  atau  rezim  diukur  dari  seberapa  tinggi  indivivu  berhasil  mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya.

## Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat
Bentuk  pemerintahan  Amerika  Serikat  adalah  federasi,  yaitu sebuah  bentuk  pemerintahan  di  mana  beberapa negara  bagian  bekerja  sama  dan  membentuk  negara  kesatuan.  Masing-masing  negara  bagian  memiliki  beberapa otonomi  khusus  dan  pemerintahan  pusat  mengatur  beberapa  urusan  yang  dianggap  nasional.  Dalam  sebuah  federasi setiap negara bagian biasanya memiliki otonomi yang tinggi dan bisa mengatur pemerintahan dengan cukup bebas.
Bentuk negara Amerika Serikat adalah Republik, yaitu sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan  awam",  yang  artinya  kerajaan  dimilik  serta  dikawal  oleh  rakyat.Dan  jika  ada  pertanyaan  mengenai  sistem pemerintahannya  apa?  Barulah  saya  akan  jawab  bahwa  sistem  pemerintahan  Amerika  Serikat  itu  presidensiil,  jadi harus dibedakan dengan bentuk pemerintahan dan bentuk negara, Bro. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

## Politik Amerika serikat
Amerika Serikat merupakan negara demokrasi konstitusional dengan sistem three-tier dan institusi kehakiman yang  bebas.  Terdapat  tiga  peringkat  yaitu  nasional,  negara  bagian  dan  pemerintahan  lokal  yang  mempunyai  badan legislatif  serta  eksekutif  dengan  bidang  kuasa  masing-masing.  Negara  ini  menggunakan  sistem  persekutuan  atau federalisme  di  mana  di  negara  pusat  dan  negara  bagian  berbagi  kuasa.  Negara  pusat  berkuasa  terhadap  beberapa perkara  seperti  pencetakan  mata  uang  Amerika  serta  kebijakan  pertahanan.  Namun,  negara-negara  bagian  berkuasa menentukan hak dan undang-undang masing-masing seperti hak pengguguran bayi dan hukuman maksimal dalam hal undang-undang.Satu  elemen  yang  kentara  di  Amerika  ialah  doktrin  pembagian  kuasa.  Pasal  1  hinggg  Konstitusi Amerika,  telah  menggariskan  secara  terperinci  mengenai  kuasa-kuasa  Negara  yang  utama  yaitu  eksekutif,  legislatif dan  kehakiman.  Checks  and  Balances  atau  pemeriksaan  dan  keseimbangan  merupakan  satu  ciri  yang  utama  dalam negara  Amerika  dan  hal  ini  begitu  komprehensif  sehingga  tidak  ada  satu  cabang  negara  yang  mempunyai  kuasa mutlak untuk mengawal cabang yang lain.

## Abustan, Perbandingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dengan Negara Lain
Di negara ini semua rakyat yang berusia 18 tahun ke atas berhak memilih. Pemilu untuk pemilihan presiden diadakan  setiap  empat  tahun  sekali  dan  yang  terakhir  ialah  pada  bulan  November  2008.Di  samping  Pemilu  untuk pemilihan  presiden,  ada  pula  Pemilu  paruh  waktu,  yang  diadakan  pada  pertengahan  masa  jabatan  presiden.  Dalam pemilu  ini  yang  dipilih  bukanlah  presiden  melainkan  seluruh  anggota  Dewan  Perwakilan  dan  sepertiga  dari  semua senator  dari  tiap negara  bagian.  Paham  liberal  di  Amerika  Serikat (AS)  disebut liberalisme  modern  atau liberalisme baru.  Sekarang  para  politis  di  AS  mengakui,  bahwa  paham  liberalisme  klasik  ada  kaitannya  dengan  kebebasan individu yang bersifat luas. Tetapi mereka  menolak ekonomi yang bersifat laissez faire atau liberalisme klasik yang menuju  ke  pemerintahan  interventionism  yang  berupa  penyatuan  persamaan  sosial  dan  ekonomi.  Umumnya,  hal tersebut disepakati pada dekade pertama abad ke-20 yang tujuannya menuju keberhasilan suatu hegemoni para politis dalam  negeri.Tapi,  kesuksesan  tersebut  mulai  merosot  dan  menghilang  pada  sekitar  tahun1970-an.  Pada  saat  itu konsensus liberal telah dihadapkan suatu death-blow atau yang berupa robohnya pemerintahan Bretton Woods System yang  dikarenakan  kemenangan  Ronald  Reagan  dalam  pemilihan  presiden  tahun  1980,  yang  menjadikan  liberalisme suatu arus kuat dalam politik AS pada tahun tersebut.

## Kode Etik Legislatif Amerika Serikat
Seperti  yang  telah  diketahui,  kode  etik  mewakili  satu  cara  dimana  parlemen  dan  anggota  parlemen  telah berupaya  untuk  membentuk  rezim  etika  yang  efektif.  Dengan  kata  lain,  ini  dimaksudkan  untuk  mempromosikan budaya  politik  yang  menekankan  pada  kesopanan,  kebenaran,  transparansi,  kejujuran  perilaku  anggota  parlemen. Kode  etik  formal  telah  diadopsi  oleh  Amerika  Serikat  menjadi  memiliki  kode  etik  kebiasaan.  Kode  etik  legislatif adalah  dokumen  formal  yang  mengatur  perilaku  legislator  dengan  menetapkan  apa  yang  dianggap  sebagai  perilaku yang  dapat  diterima  dan  apa  yang  tidak.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Amerika  Serikat  memberikan  kode  perilaku  12 point bagi anggotanya, yang bersama dengan petugas dan staf harus berperilaku setiap saat dengan cara yang secara kredibel mencerminkan Dewan.

## Sistem Pemerintahan Amerika Serikat
Sistem  pemerintahan  Amerika  Serikat didasarkan  atas  Konstitusi  1787,  yang  telah  mengalami  beberapa  kali amandemen. Amerika dengan tradisi demokrasinya seringkali dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah:
1. Seperti  namanya,  bentuk  negara  Amerika  Serikat  adalah  federasi/serikat,  dengan  bentuk  pemerintahan   republik. Sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.
2. Adaya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dioantara ketiga badan tersebut terjadi check and balance sehingga tidak ada yang terlalu dominan.
3. Kekuasaan  eksekutif  dipegang  oleh  Presiden.  Presiden  berkedudukan  sebagai  kepala  negara  dan  kepala pemerintahan. Presiden dan wapres dipilih melalui Pemilu, sehingga tidak bertanggung jawab pada Kongres.
4. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut Kongres. Kongres terdiri dari 2 kamar, yakni Senat dan Hose of Representatif. Anggota Senat terdiri perwakilan tiap tiap negara bagian (masing-masing 2). jadi ada 100 senator. Sedangkan House of Representatif ditentukan berdasarkan jumlah penduduk.
5. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme of Court) yang  bebas dab merdeka.
6. Sistem  kepartaian  menganut  sistem  dwipartai.  Ada  dua  partai  yang  dominan  di  Amerika  Serikat,  yakni  Partai Demokrat dan Republik.
7. Sistem  Pemilu  menggunakan  sistem  distrik  sistem  pemerintahan  negara  bagian  menganut  prinsip  yang  hampir sama  dengan  pemerintah  federal.  Negara  bagian  dipimpin  oleh  Gubernur  dengan  mempunyai  parlemen  yang sebagian besar berupa bikameral.
Berikut ini bagan perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat.

## Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945)

## Amerika Serikat
 Bentuk  pemerintahan  adalah  republik,  dengan sistem pemerintahan presidensial.
 Kekuasaan  eksekutif  ada  pada  presiden,  baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
 Presiden  dan  wakilnya  dipilih  secara  langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 4 Tahun.
 Kabinet atau  menteri diangkat dan di berhentikan oleh  presiden,  serta  bertanggung  jawab  kepada presiden.
 Parlementer terdiri dari 2 bagian (bikameral) yaitu Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas  membuat  UU  dan  mengawasi  jalannya pemerintahan.
 Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan  badan  peradilan  dibawahnya,  yaitu pengadilan  tinggi  dan  negeri  serta  sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial .
 Badan  eksekutif,  terdiri  dari  presiden  beserta  menteri-menteri yang merupkan pembantunya.
 Presiden dinamakan “chief executif’ dengan masa jabatan selama 4 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 8 tahun.
 Presiden  sama  sekali  terpisah  dari  badan  legislatif  dan  tidak mempengaruhi  organisasi  dan  penyelenggaraan  pekerjaan kongres.
 Presiden  tidak  dapat  membubarkan  kongres  dan  sebaliknya kongres juga tidak dapat membubarkan presiden.
 Mayoritas  undang-undang  disiapkan  pemerintah  dan  diajukan dalam  kongres  dengan  perantaraan  anggota  separtai  dalam kongres.
 Presiden  mempunyai  wewenang untuk  memveto suatu rancangan undang-undang  yang  diterima  baik  oleh  kongres.  tapi  jika rancangan  tersebut  diterima  dengan  mayoritas  2/3  dalam  setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal.
 Dalam  rangka  checks  and  balances,  maka  presiden  disamping boleh  memilih  menterinya  sendiri,  tetapi  untuk  jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui oleh senat. Demikian pula untuk  setiap  perjanjian  internasional  yang  sudah  ditanda-tangani presiden harus pula disetujui oleh Senat.

## Persamaan
1. Sama-sama  negara  yang  majemuk  ,negara  yang  demokrasi  menganut  kebebasan  bersuara  (peran  pers  dan kebebasan berpartai politik).
2. Pemilu legislatif bersifat langsung (berdasarkan UU No. 10 Tahun   2008 dan amandemen XVII)
3. Presiden tidak boleh lebih dari 2X masa jabatan (AS melalui amandemen XXII, Indonesia melalui pasal 5 UU no 42 tahun 2008 dan pasal 7 UUD 45)

## Sistem Pemerintahan Australia
Sistem  pemerintahan  Australia  dibangun  di  atas  tradisi  demokrasi  liberal.  Berdasarkan  nilai-nilai  toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

## Pemerintah yang bertanggungjawab
Salah satu  demokrasi  yang  tertua  dan  lestari  di  dunia,  Persemakmuran  Australia didirikan  pada  1901  ketika bekas koloni Inggris ini – kini enam negara bagian – sepakat untuk menjadi federasi. Praktik dan prinsip demokrasi yang  membentuk parlemen kolonial pra-federasi  (seperti ‘satu orang, satu suara’ dan hak pilih wanita) diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.
Koloni Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mencakup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum dan ganda. Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern.
Pada 1855, Victoria memperkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai  ‘pemilu  Australia’.  Pada  1856,  Australia  Selatan  menghapuskan  persyaratan  profesional  dan  harta  serta memberi  hak  pilih  kepada  seluruh  pria  dewasa,  kemudian  pada  1892  memberi  wanita  dewasa  hak  pilih.  Pada dasawarsa  1890an  koloni-koloni  tersebut  memberlakukan  prinsip  satu  suara  per  orang,  menghentikan  praktik pemungutan  suaraganda.Pemerintah  Australia  didasarkan  pada  parlemen  yang  dipilih  secara  populer  dengan  dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.
Para  menteri  yang  diangkat  dari  kedua  majelis  ini  menjalankan  fungsi  eksekutif,  dan  keputusan  kebijakan dibuat dalam rapat-rapat Kabinet. Selain pengumuman keputusan, diskusi Kabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat  oleh  prinsip  solidaritas  Kabinet,  yang  sangat  mencerminkan  model  Inggris  yakni  Kabinet  bertanggungjawab kepada parlemen.
Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan Ratu Australia. Ratu menunjuk Gubernur Jenderal (atas saran dari Pemerintah Australia terpilih) untuk mewakilinya. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan yang luas, tetapi berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

## UUD tertulis
Seperti  Amerika  Serikat  namun  berbeda  dengan  Inggris,  Australia  memiliki  undangundang  dasar  tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan  dan  imigrasi.  Pemerintah  negara  bagian  dan  teritori  bertanggungjawab  atas  semua  urusan  yang  tidak dilimpahkan  kepada  Persemakmuran,  dan  mereka  juga  mematuhi  prinsip  pemerintah  yang  bertanggungjawab.  Di negara bagian, Ratu diwakili oleh seorang Gubernur untuk setiap negara bagian.
Pengadilan  Tinggi  Australia  menangani  sengketa  antara  Persemakmuran  dan  negara  bagian.  Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawab konstitusional pemerintah federal.
UUD  Australia  hanya  dapat  diubah  dengan  persetujuan  pemilih  melalui  suatu  referendum  nasional  di  mana seluruh  orang  dewasa  yang  masuk  dalam  daftar  pemilih  harus  ikut  serta.Rancangan  undang-undang  yang  berisi amandemen  pertama-tama  harus  disahkan  oleh  kedua  majelis  parlemen  tersebut  atau,  dalam  situasi  tertentu  saja, hanya  oleh  salah  satu  majelis  parlemen.  Setiap  perubahan  UUD  harus  disetujui  oleh  mayoritas  ganda  –  mayoritas pemilih  nasional  dan  mayoritas  pemilih  di  mayoritas  negara  bagian  (sekurangnya  empat  dari  enam  negara  bagian). Jika satu atau bebeberapa negara bagian tertentu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara- negara  bagian  tersebut  juga  harus  menyetujui  perubahan  tersebut.  Ini  sering  disebut  dengan  kaidah  ‘tiga mayoritas’.Ketentuan  mayoritas  ganda  membuat  perubahan  UUD  menjadi  sulit.  Sejak  federasi  berdiri  pada  1901, hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.
Pemilih  pada  umumnya  enggan  mendukung  apa  yang  mereka  pandang  sebagai  peningkatan  kekuasaan pemerintah federal.Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

## Kedaulatan Parlementer
UUD  Australia  menjabarkan  kekuasaan  pemerintah  dalam  tiga  bagian  –  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif  – tetapi  menegaskan  bahwa  anggota  legislatif  harus  juga  anggota  eksekutif.  Pada  kenyataannya,  parlemen mendelegasikan wewenang penyusunan undang-undang yang luas kepada eksekutif.
Pemerintah  dibentuk  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  oleh  partai  yang  mampu  meraih  mayoritas  di  majelis tersebut.Partai  minoritas  seringkali  menjadi  penyeimbang  kekuasaan  di  Senat,  yang  berfungsi  sebagai  majelis  kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah. Para senator dipilih untuk masa bakti enam tahun, dan dalam satu pemilihan umum biasa hanya separuh senator yang menghadapi pemilih.
Di  semua  parlemen  Australia,  pertanyaan  dapat  diajukan  tanpa  pemberitahuan  terlebih  dahulu,  dan menerapkan giliran yang ketat antara pertanyaan pemerintah dan Oposisi kepada para menteri selama Waktu Tanya- Jawab.  Oposisi  menggunakan  pertanyaan  untuk  mencecar  pemerintah.  Pemerintahan  memberi  kesempatan  kepada para menteri untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pemerintah secara positif, atau untuk menyerang Oposisi.
Apa pun yang diucapkan di parlemen dapat disebarluaskan dengan berimbang dan akurat tanpa kekhawatiran akan  tuntutan  pencemaran  nama  baik.  Keriuhan  Waktu  Tanya-Jawab  dan  debat  parlemen  disiarkan  dan  diberitakan secara luas. Ini membantu membangun reputasi debat publik yang tangguh di Australia, dan berfungsi sebagai kendali informal atas kekuasaan eksekutif.

## Pemilihan Umum
Pemilihan  umum  nasional  harus  diselenggarakan  dalam  jangka  waktu  tiga  tahun  sejak  sidang  pertama parlemen  federal  yang  baru.  Masa  bakti  rata-rata  parlemen  sekitar  dua  setengah  tahun.  Pada  praktiknya,  pemilihan umum  diadakan  ketika  Gubernur  Jenderal  menyetujui  permintaan  dari  Perdana  Menteri,  yang  memilih  tanggal pemilihan umum.
Partai  yang  berkuasa  berganti  rata-rata  setiap  lima  tahun  sejak  federasi  berdiri  pada  1901,  akan  tetapi  masa bakti  pemerintah sangat bervariasi.  Partai  Liberal  memimpin  koalisi  dengan  masa  bakti  paling  lama  —  23  tahun — dari 1949 hingga 1972. Sebelum Perang Dunia II, beberapa pemerintahan bertahan kurang dari satu tahun, tetapi sejak 1945 hanya terjadi tujuh kali pergantian pemerintahan.

## Pemungutan suara
Seluruh  warga  negara  yang  berusia  di  atas  18  tahun  wajib  memberikan  suaranya  dalam  pemilihan  umum pemerintah federal atau negara bagian, dan kemangkiran dari pemilu dapat berujung pada denda atau tuntutan pidana.

## Kode Etik Legislatif Australia
Fakta bahwa anggota parlemen harus menyatakan kepentingannya saat ini sebelum memperdebatkan masalah yang terkait dengan kepentingan tersebut juga merupakan perlindungan yang relatif umum terhadap apa yang disebut “konflik  kepentingan”.  Praktek  kini  termasuk  dalam  aturan  etika  beberapa  negara,  diantaranya  adalah  Australia. Bahkan di Australia anggota parlemen tidak diperbolehkan memberikan suara untuk isu-isu yang dapat menimbulkan konflik  kepentingan.  Di  Australia,  anggota  diizinkan  untuk  menerima  hadiah,  kecuali  jika  hadiah  ini  tampkanya
menimbulkan  konflik  kepentingan.  Selain  itu,  parlemen  Australia  memutuskan  dnegan  resolusi  Dewan  1984  dan modifikasi berikut (masing-masing pada tahun 1986, 1988 dan 1994), bahwa hadiah harus diungkapkan pada Daftar Kepentingan Anggota jika bernilai lebih dari Aus $500 (US $ 329 pada tahun 1999). Untuk hadiah yang diterima dari sumber resmi dan lebih dari 200$ Australia jika diterima dari sumber tidka resmi.

## Hubungan antar tingkat pemerintahan
Parlemen  negara  bagian  tunduk  kepada  UUD  nasional  dan  konstitusi  negara  bagian.  Hukum  federal mengalahkan  hukum  negara  bagian  yang  tidak  selaras  dengannya.Dalam  praktiknya,  kedua  tingkat  pemerintahan bekerja  sama  dalam  banyak  bidang  di  mana  negara  bagian  dan  teritori  secara  resmi  bertanggungjawab,  seperti pendidikan,  transportasi,  kesehatan  dan  penegakan  hukum.  Pajak  penghasilan  ditetapkan  secara  federal,  dan  debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses ke penerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen  politik  Australia.  Lembaga  pemerintah  daerah  dibentuk  melalui  perundang-undangan  di  tingkat  negara bagian dan teritori.Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan  reformasi  kebijakan  nasional  yang  menuntut  tindakan  kerja  sama  antar  tiga  tingkat  pemerintahan: nasional,  negara  bagian  atau  teritori,  dan  daerah.  Sasarannya  mencakup  penanganan  isu  besar  dengan  kerja  sama dalam reformasi struktural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasartunggalnasional.COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri negara bagian, ketua menteri teritori, dan  presiden  Asosiasi  Pemerintah  Daerah  Australia.Selain  itu,  dewan  menteri  (terdiri  dari  menteri  nasional,  negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

## SIMPULAN
1. Perubahan  UUD  1945 ikut  mengubah  sistem  perwakilan dalam  ketatanegaraan  Indonesia  yang  sebelumnya  tidak menampakkan  bentuk  perwakilan  yang  sebenarnya.  Dengan  kehadiran  DPD  tersebut,  dalam  sistem  perwakilan Indonesia,  DPR  didukung  dan  seharusna  diperkuat  oleh  DPD.  DPR  merupakan  lembaga  perwakilan  berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur  keanekaragaman  aspirasi  daerah.  Keberadaan  lembaga  DPD  merupakan  upaya  menampung  prinsip perwakilan  daerah.  Dengan  kondisi  demikian,  lembaga  DPD  mempunyai  legitimasi  yang  sangat  tinggi,  yang seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi pula, tetapi dalam kenyataan kewenangan formalnya sangat rendah.
2. Penataan kewenangan DPD harus dilakukan melalui perubahan kelima UUD 1945. Hal ini diperlukan agar DPD memperoleh  kepastian  secara  konstitusional,  sehingga  akan  menjamin  kontinuitas  kinerja  DPD  pada saat  ini  dan mendatang. Penataan ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal: pertama, DPDsebagai lembaga perwakilan yang sama kedudukan dengan DPR, seharusnya terlibat secara optimal dalam proses pembuatan keputusan politik secara nasional. Kedua , Perubahan kelima UUD 1945 ini dimaksudkan untuk menegaskan DPD sebagai lembaga yang  memegang  kekuasaan  membentuk  undang-undang;  memiliki  fungsi  legislasi;fungsi  anggaran;  dan  fungsi pengawasan;  kemudian  untuk  mengubah  pasal-pasal  yang  selama  ini  melemahkan  DPD,  yaitu  terkait  dengan kewenangan  untuk  mengajukan  RUU,  membahas  RUU,  dan  juga  memberikan  pertimbangan  terakhir,  perubahan ini  juga  dilakukan  agar  DPD  nantinya  dapat  melakukan  pengawasan  dengan  diberikannya  hak  mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak angket.
3. DPD  RI  melalui  alat  kelengkapannya  (Badan  Kehormatan)  yang  bertugas  melaksanakan  kode  etik,  diharapkan senantiasa  melakukan  evaluasi  dan  revisi  terhadap  peraturan  DPD  RI  yang  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan kebutuhan  atau  hukum  modern  yang  ada.  Jadi  idealnya,  melakukan  perbandingan  kode  etik  dengan  negara  lain, guna untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran, tugas dan kewenangannya.

## Saran
1. Sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  terutama  dalam  hal  penataan  kewennangan  DPD  perlu  diketengahkan  sebagaia agenda  reformasi  kosntitusi  kedepannya.  MPR  sebagai  institusi  tunggal  yang  berwenang  untuk  mengubah  dan menetapkan  UUD  1945,  harus  lebih  giat  menjaring  aspirasi  agar  DPD  kedepannya  menemukan  format kelembagaan yang ideal.
2. Pembentuk undang-undang perlu mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-perundang yang terkait dengan DPD,  yang  berpotensi  mereduksi  kewenangan  DPD.  Evaluasi  ini  diperlukan  dengan  melihat  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  memperkuat  DPD, serta menengok  kebutuhan  ketatanegaraan  yang  mendorong  DPD agar diperkuat di semua instrument hukumnya yang terkait.
3. Penataan kewenangan DPD juga harus dimaknai bahwa DPD kedepannya memang harus menjalankan fungsinya secara optimal DPD memiliki beban besar dikarenakan mewakili kepentingan daerah oleh sebab  itu, ketika UUD
1945  nantinya  didesain  untuk  memperkuat  DPD,  suatu  kewajiban  bagi  DPD  untuk  menyelenggaraan  sistem parlemen yang berani memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
4. Meminta  legislator  untuk  mengungkapkan  kepentingan  mereka,  sehingga  prinsip  transparansi  dikedepankan. Dalam konteks ini, kode etik dapat memberlakukan beberapa batasan tambahan, beberapa pembatasan berlaku saat legislator berada di kantor (misalnya tentang hadiah yang berhak diterima oleh legislator saat ia bertugas dikantor atau  upah  untuk  biaya  perjalanan).  Pembatasan  hadiah  dan  perjalanan  dalam  aturan  etika  beberapa  negara  juga diatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Abustan, Hukum Konstitusi Negara dan Demokrasi , edisi Pertama Raja Grafindo, Jakarta, 2020 ___________, Sosiologi Negara Hukum , Cetakan Pertama, Press UID, Jakarta, 2018 Anggalana, Tinjauan Hukum Peraturan Dewan perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 tahu n2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Indonesia, (Makalah) di Universitas Bandar Lampung. Agus Haryadi, “Bikameral Setengah Hati”, Kompas, (15 Mei 2002), hal. 4.
.Asshiddiqie, J. (1996). Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. Jakarta: UI Press.
Aminuddin Ilmar, Harian Fajar Makassar, Pemakzulan Donal Trump
Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.
81 Buku Renstra DPD RI periode 2015-2019, hal.15 Dewan Perwakilan Daerah, Pokok-pokok UsulPerubahan Kelima UUD    Negara RI Tahun 1945, Jakarta: Kelompok DPD di MPR, 2013. Hlm.44
Efriza Studi parlemen dan lanskap poltik Indonesia, setara pres, Malang 2014, hlm.167-168 Isra, “House of Representatif” Jakarta tahun 2006, Hlm.2
M.Yusuf  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  (Arsitektur  Histori,  Peran  dan  Fungsi  DPD  RI  terhadap daerah di era otonomi daerah) Graha, Ilmu Yogyakarta 2013 Hlm.3
Mahfud  MD,  Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  Konstitusi,  Cetakan  ke-3  2013,  RajaGrafindo Persada.
Nur  Hafni, Pemetaan  Actor  Pengambilan  Keputusan    Pimpinan  dan  Fungsi  Kewenangan  DPD  RI  Pasca  Revisi Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD, ( Tesis ),  Universitas  Islam Jakarta Program Magister Ilmu Hukum
Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia: Edisi Revisi Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,hlm.190 Pacaran, J. M. (2015). Peran Strategis DPD-RI Bagi Pembangunan Daerah. Rifandy Ritonga, Etika Legislatif dan Kode Etik , (Makalah) di Universitas Bandar Lampung Saldi isra, Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h.xv Sinaga, B. N. (2011, Mei 29). Kajian Keberadaan, Fungsi, dan Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sulardi.  (Juni  2012).  Rekonstruksi  Kedudukan  DPD  Dan  DPR  Menuju  Bikameral  Yang  Setara.  journal.umy.ac.id, 139.