Alfian Nur Ahmad 1 , Holy Glora Saragie Sijabat 2 , Usman Manor 3
1, 2, 3 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Indonesia
Hak Cipta © 2022 Alfian Nur Ahmad, Holy Glora Saragie Sijabat, Usman Manor DOI: https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.47 Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80 | e-ISSN 2807-5447, p-ISSN 2807-5560

## ARTIKEL
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

## Eradication at the Crossroads: Principal Agent and Collective
Action as a Middle Way to Eradicate Corruption in Indonesia

## Penulis Korespondensi
Alfian Nur Ahmad alfiannahmad@gmail.com +62 811 1750 891
Artikel Histori Diajukan: 31 Maret 2022 Revisi Akhir: 17 Mei 2022 Disetujui: 19 Mei 2022
Terbit: 30 Juni 2022

## Abstrak
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lebih dari satu dekade telah menunjukkan signifikansi terhadap penurunan korupsi di Indonesia. Namun begitu Revisi Undang-Undang KPK serta pandemi terbukti memberikan berpengaruh terhadap memburuknya tingkat korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berdasarkan perspektif Principal Agent Theory (P-A) dan Collective Action Theory (C-A) serta intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan kedua teori. Dengan menggunakan metode studi pustaka serta analisis struktural terhadap pembentukan perilaku, maka ditemukan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia didominasi oleh perspektif P-A sehingga memerlukan upaya penguatan dari perspektif C-A melalui pelibatan masyarakat untuk menguatkan norma kolektif dan budaya anti-korupsi. Lebih lanjut analisa struktur menemukan bahwa intervensi pada level meso (norma kolektif) menjadi upaya paling rasional dan strategis untuk memberantas korupsi yang berada dalam jangkauan masyarakat serta memberikan pengaruh bagi pembenahan level mikro (karakter dan kepribadian individu) sekaligus menguatkan kepatuhan serta efektivitas dari level makro (tatanan kebijakan, aturan, dan hukum). Intervensi pada level meso dapat membentuk mekanisme kontrol sosial untuk memastikan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus menjadi integrasi pendekatan P-A dan C-A yang perlu dilakukan secara simultan sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Kata Kunci
Intervensi; Korupsi; Komisi Pemberantasan Korupsi; Masyarakat; Principal Agent Theory (P-A); Collective Action Theory (C-A); Anti Korupsi

## Abstract
The performance of the Corruption Eradication Commission (KPK) for more than a decade has shown a significant impact on reducing corruption in Indonesia. However, the revision of the KPK Law and the pandemic have proven to affect the worsening of corruption in recent years. This study aims to provide the explanation of efforts to eradicate corruption in Indonesia based on the perspectives of Principal-Agent Theory (P-A) and Collective Action Theory (C-A) as well as interventions that can be carried out based on those two theories. By using the literature study method and structural analysis of behavioral aspects, it was found that efforts to eradicate corruption in Indonesia are dominated by the P-A perspective, thus requiring efforts to strengthen from the C-A perspective through community involvement to strengthen collective norms and anti- corruption culture. Furthermore, the structural analysis found that intervention at the meso level (collective norm) became the most rational and strategic effort to eradicate corruption within the reach of the community and has an impact on reforming the micro level (individual character and personality) as well as strengthening compliance and effectiveness from the macro level (policies, rules, and laws). Intervention at the meso level can form a social control mechanism to ensure accountability for public services, as well as an integration of P-A and C-A approaches that need to be carried out simultaneously to eradicate corruption in Indonesia.

## Keywords
Intervention; Corruption; Corruption Eradication Commission; Society; Principal Agent Theory (P- A); Collective Action Theory (C-A); Anti-Corruption
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80

## 1. Pendahuluan
Tindak korupsi di Indonesia dapat dikatakan sistemik dan mengakar di berbagai sektor pelayanan publik. Upaya pemberantasannya pun beragam, mulai dari perubahan struktur hingga implementasi kultur. Peliknya permasalahan korupsi membuat upaya pemberantasannya berada di persimpangan jalan dengan berbagai macam pilihan. Upaya mencari jalan tengah dalam pemberantasan korupsi pun dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan.
Revisi Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dianggap menjadi momentum kemunduran yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat ini, dengan berlakunya Undang-Undang KPK yang baru, KPK diklasifikasikan sebagai bagian dari lembaga eksekutif dan terdapat beberapa perubahan pada kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan, penyelidikan dan penyidikan. Tanpa independensi, keberlanjutan efektivitas kinerja KPK selama ini dalam pemberantasan korupsi akan melemah ( The Jakarta Post, 2019 ). Dengan kata lain, simbol kemajuan dan modernisasi KPK akhir-akhir ini sedang mengalami kehilangan besar-besaran independensi dan kekuasaannya ( Transparansi Internasional, 2020 ). Di sisi lain, pentingnya independensi KPK berdasarkan pada aspek historis bahwa lembaga anti-korupsi Indonesia sebelumnya tidak bekerja efektif karena tidak otonom dan secara operasionalisasi berada di bawah lembaga eksekutif ( Hadiz, 2004 ). Dengan demikian, berdasarkan situasi terkini, KPK berpotensi tidak akan lagi menjadi lembaga anti korupsi yang efektif di Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, strategi pemberantasan korupsi melalui pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat seringkali menjadi rekomendasi. Dalam tinjauan teoretis, strategi ini dikenal dengan istilah Anti Corruption Authorities (ACAs). Di beberapa negara lain, menurut Choi (2011) strategi pemberantasan korupsi melalui pembentukan lembaga anti korupsi menjadi salah satu yang direkomendasikan dalam kondisi negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan sistemik. Hal ini dapat dilihat pada kesuksesan strategi pemberantasan korupsi melalui pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat di Hong Kong dan Singapura ( Menocal & Taxell, 2015 ). Strategi ACAs dilakukan
melalui pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat dan independen. Peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan sosial kondusif, kepemimpinan yang kuat, sinergi antar berbagai pihak, untuk menyukseskan upaya pemberantasan korupsi melalui ACAs ( Meagher, 2005 ). Dalam konteks ini, Gong dan Xiao (2017) menekankan keberhasilan Hong Kong dalam pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada lembaga anti korupsi yang kuat, tetapi juga ditentukan oleh pemerintahan yang akuntabel, keterlibatan publik luas dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian, untuk menarik partisipasi publik luas, dibutuhkan lembaga anti korupsi yang kuat sehingga masyarakat akan memiliki penilaian yang baik dan optimisme dalam pekerjaan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah.
Kesuksesan lembaga anti korupsi di Hong Kong dan Singapura telah mendorong beberapa negara lain untuk mengadopsi konsep yang sama. Akan tetapi, strategi ACAs mungkin tidak akan bekerja efektif dalam konteks negara dimana terdapat komitmen politik yang lemah dan independensi kelembagaan yang tidak memadai ( Heilbrunn, 2004 ). Dalam hal ini, lembaga anti korupsi di Tanzania dinilai telah gagal dalam upaya pemberantasan korupsi disebabkan oleh tidak memadainya dukungan kelembagaan, seperti independensi, kerahasiaan, kesadaran, dan aksesibilitas publik ( Sedigh & Muganda, 1999 ). Terlebih lagi, di beberapa negara, agaknya terkait anggaran pembentukan lembaga anti korupsi yang kuat menjadi tantangan terbesar dalam keberlanjutan pemberantasan tindak korupsi ( Heilbrunn, 2004 ).
Dalam konteks Indonesia, strategi ACAs berkaitan dengan pembentukan KPK yang bertujuan untuk menghilangkan praktik korupsi. Keberadaan lembaga anti korupsi yang kuat, seperti KPK diharapkan dapat menjadi alat untuk memantau terhadap perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindakan korupsi. Dari sisi ini, tindakan korupsi dipandang sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh birokrat (agen) atas kepentingan publik (prinsipal). Perspektif ini disebut dengan Principal Agent Theory (P- A) yang dalam beberapa dekade terakhir mendominasi pemikiran terkait penyebab korupsi.
Lebih lanjut, Groenendijk (1997) menjelaskan terkait P-A, bahwa meskipun korupsi secara umum dianalisis
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi...
sebagai fenomena sosial, namun jika ditelaah lebih mendalam korupsi berasal dari keputusan individu. Dengan demikian, P-A menekankan pentingnya dibangun suatu sistem untuk mencegah pejabat publik melakukan korupsi. Melalui lembaga anti korupsi yang kuat, maka akan terbangun sistem pencegahan korupsi yang baik dan berujung pada hilangnya praktik korupsi.
Upaya pemberantasan korupsi selalu menjadi tantangan yang besar. Implementasi dan penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu cara untuk mengatasi kasus korupsi di Indonesia ( Wulandari & Dewi, 2021 ). Sejalan dengan hal tersebut, pencegahan dan pemberantasan korupsi juga perlu melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui pendekatan collaborative governance ( Hadilinatih, 2019 ). Strategi preventif, detektif, maupun represif untuk memberantas korupsi belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Begitu juga dengan pelaksanaan collaborative governance yang mengedepankan kerja sama antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan swasta melalui diskusi, membangun kepercayaan, dan membangun komitmen ( Hadilinatih, 2018 ). Kolaborasi dalam rangka pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan apabila terdapat kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan sehingga diperlukan perbaikan sistem perundang-undangan dan penguatan peran KPK ( Sofhian, 2020 ).
Merujuk pada tantangan dan efektivitas strategi pemberantasan korupsi, pendekatan P-A kemudian menjadi pembahasan. Merespon pendekatan P-A tersebut, analisis menarik diungkapkan oleh Persson et al. (2012) yang mengungkapkan bahwa sementara reformasi anti korupsi kontemporer didasarkan pada konseptualisasi korupsi sebagai masalah prinsipal-agen, dalam kondisi sistemik korupsi lebih menyerupai masalah tindakan kolektif. Situasi ini dikenal dengan istilah Collective-Action Theory (C-A) sehingga diperlukan perilaku kolektif dalam memberantas korupsi. Pendekatan C-A menambah perspektif baru dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia. Pemberantasan korupsi melalui lembaga anti korupsi saja tidak cukup kuat untuk mengatur birokrat bekerja pada koridor yang benar. Dalam situasi praktik korupsi yang masif, dibutuhkan juga strategi kolektif
dalam menghilangkan praktik korupsi secara komprehensif.
Korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa memerlukan langkah luar biasa dalam pencegahan dan pemberantasannya yang sejalan dengan aturan hukum yang luar biasa pula ( Hussein, 2020 ). Aturan hukum yang luar biasa tersebut terganjal dengan adanya pengaturan pasal yang mengintervensi kewenangan independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi ( Habibi, 2020 ). Padahal KPK merupakan lembaga non struktural yang penting dalam pencegahan hingga penindakan tindak korupsi ( Zuber, 2018 ). Oleh sebab itu, KPK perlu perbaikan fokus area terintegrasi, pelembagaan Sistem Integrasi Nasional (SIN), dukungan, pembangunan training centre, penguatan komponen sistem politik, revitalisasi LHKPN dan pengukuran kinerja ( Sosiawan, 2019 ). Selain itu, gagasan tentang strategi KPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditinjau melalui berbagai faktor yang menentukannya. Keberadaan lembaga anti korupsi dapat bekerja ataupun tidak bekerja secara efektif untuk memberantas korupsi tergantung pada norma sosial yang membentuk persepsi publik ( Meagher, 2005 ).
Mengacu pada penelitian terdahulu yang fokus pada perspektif preventif, detektif, dan represif mengenai pemberantasan korupsi, penulis berupaya menjelaskan perspektif lain dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Principal-Agent Theory yang sebenarnya telah diterapkan melalui pembentukan lembaga anti korupsi. Akan tetapi, pembentukan lembaga anti korupsi belum cukup untuk mencegah dan memberantas korupsi sehingga diperlukan perspektif Collective Action Theory yang mengupayakan pelibatan seluruh komponen, terutama masyarakat. Kedua pendekatan ini jika diterapkan secara bersamaan, maka akan menghasilkan perspektif saling melengkapi sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal.
Artikel ini akan membahas pendekatan P-A dan C-A yang saling melengkapi dapat menjadi strategi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan perspektif Principal-Agent Theory dalam pemberantasan korupsi, memberikan perspektif Collective Action Theory (peran aksi kolektif) dalam
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80
penguatan pemberantasan korupsi, dan memberikan usulan intervensi kebijakan berdasarkan perspektif integrasi antara Principal-Agent Theory dengan Collective Action Theory (peran aksi kolektif) sebagai arah kebijakan untuk memberantas korupsi.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa terhadap suatu fenomena. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap artikel-artikel yang membedah korupsi dari perspektif P-A dan C-A, serta data perkembangan korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis untuk memahami perspektif berbagai tinjauan pustaka akademik sebagai dasar perumusan saran intervensi yang dapat dijadikan alternatif penguatan anti korupsi dan penarikan kesimpulan
Penggunaan metode kualitatif didasari atas fenomena penelitian berupa tindakan korupsi yang lebih tertuju pada elemen manusia, institusi, objek, dan interaksi antara elemen-elemen tersebut. Lebih lanjut analisa akan dilakukan dengan mengategorikan bentuk upaya penanganan korupsi berbasis P-A dan C-A. Selain itu, tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi intervensi yang dapat dijadikan alternatif penguatan anti korupsi, maka analisa diperkaya dengan tinjauan perspektif kajian sosial yang membagi 3 level struktur yang berpengaruh pada pembentukan perilaku yaitu level makro, meso dan mikro

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pemberantasan Korupsi di Indonesia:
Dominasi Principal Agent
Korupsi merupakan extraordinary crime (kejahatan luar biasa), dan oleh karena itu butuh upaya yang extraordinary (luar biasa) dalam pemberantasannya. Korupsi secara signifikan telah memberikan dampak buruk bagi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di Indonesia, setiap rezim Pemerintahan telah menyatakan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi melalui berbagai cara, namun demikian praktik- praktik koruptif masih kerap terjadi dan merusak sendi- sendi pelayanan publik ( Hadilinatih, 2018 ). Persoalan
korupsi seolah seperti sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan lebih parahnya lagi beberapa pihak sudah beranggapan bahwa sangat sulit menghilangkan praktik korupsi di Indonesia.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak awal masa kemerdekaan atau Orde Lama melalui pembentukan berbagai tim yang khusus menangani korupsi. Namun demikian, menurut Hussein (2020) , terdapat permasalahan institusional yang membuat strategi pemberantasan korupsi tersebut tidak berjalan efektif. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pengusutan kasus korupsi berskala kecil yang melibatkan bukan pelaku utama. Memasuki era Orde Baru, perlawanan terhadap korupsi semakin meningkat seiring persepsi publik terhadap Pemerintahan yang koruptif. Namun demikian, upaya perlawanan tersebut tidak pernah berjalan efektif karena tidak cukup partisipasi publik dan adanya otonomi dalam lembaga anti korupsi yang dibentuk.
Pasca reformasi tahun 1998, era demokratisasi dimulai di Indonesia dengan salah satu agenda utamanya adalah perwujudan Pemerintah yang lebih transparan dan partisipatif, yang didalamnya mencakup strategi pemberantasan korupsi secara komprehensif. Untuk itu, pada tahun 2003 dibentuk KPK sesuai dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dalam prosesnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, ruang lingkup pekerjaan KPK diberikan wewenang yang luar biasa dalam melakukan pencekalan, penyadapan, transaksi elektronik, pembuktian terbalik, dan berbagai instrumen penegakkan hukum lainnya ( Hussein, 2020 ). Dengan bekal ini, KPK semenjak tahun 2003-2018 secara konsisten mengalami peningkatan kinerja mengusut kasus-kasus korupsi besar ( grand corruption ) melibatkan elit Pemerintahan dan berhasil melibatkan partisipasi publik secara masif dalam upaya perang melawan korupsi.
Berdasarkan tinjauan historis tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi di Indonesia secara signifikan telah dipengaruhi oleh perspektif P-A sehingga perlu dibuat lembaga untuk mengawasi perilaku agen/birokrat. Namun demikian,
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi...
belum terlihat upaya serius untuk melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam mengampanyekan sikap anti korupsi (korupsi sebagai persoalan kolektif/C-A). Dari sisi kelembagaan anti korupsi pun tidak bekerja maksimal karena beberapa faktor, salah satu yang terpenting adalah terkait independensi.
Kondisi terkini, inisiasi Revisi Undang-Undang KPK mencuat pada tahun 2019 dan telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat luas. Langkah ini dinilai tidak konstruktif dan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang membutuhkan upaya luar biasa. Setidaknya kita bisa membaca ulasan majalah Tempo (2021) mengenai beberapa pasal Undang-Undang KPK baru yang berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi: a) Pasal pemeriksaan;
b) Kewenangan di tangan dewan pengawas; c) Pasal perihal kewenangan menggeledah;
d) Pasal tentang penyelidik KPK;
e) Pasal soal status kepegawaian;
f) Pasal tentang dewan pengawas; dan g) Pasal tentang kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan.
Dapat dikatakan bahwa semua pasal tersebut akan berdampak pada berkurangnya independensi dan kewenangan penegakkan hukum yang dimiliki oleh KPK. Sedangkan, berdasarkan tinjauan teoretis dan tinjauan historis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menunjukkan bahwa dua hal tersebut sangat penting untuk efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Lantas, banyak pihak menilai kinerja KPK di masa mendatang akan mengalami kemunduran. Merespon potensi kelemahan dari kerja lembaga anti korupsi, perspektif C- A memberi tawaran strategi lain dalam upaya penguatan pemberantasan korupsi, yakni melalui kerja kolektif bersama masyarakat.
3.2. Principal-Agent Theory (P-A) dan Collective Action Theory (C-A) dalam Memandang

## Lembaga Anti-Korupsi
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam beberapa dekade terakhir, perspektif P-A telah mendominasi cara berpikir untuk memahami korupsi yang dipengaruhi oleh ekonomi neo-institusional, dengan pandangan bahwa korupsi muncul ketika
kepentingan publik (prinsipal) dan birokrat (agen) berbeda ( Heywood, 2017 ). Ilustrasi yang mudah berdasarkan teori ini dijelaskan oleh Hamilton-Hart (2001) , bahwa persoalan P-A adalah saat penyalahgunaan kekuasaan terjadi karena publik tidak bisa melakukan mekanisme kontrol yang cukup terhadap perilaku pejabat publik atau birokrat. Penyalahgunaan wewenang publik oleh beberapa orang dan kurangnya akuntabilitas merupakan isu utama dalam perspektif P-A. Oleh karena itu, publik perlu memiliki akses untuk memilih, memonitor, dan mendorong pejabat publik untuk bekerja sesuai dengan koridor kepentingan publik ( Meagher, 2005 ).
Teori P-A menekankan pilihan rasional individu atas sumber daya korupsi. Menurut lensa teori P-A, keberadaan lembaga anti korupsi akan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana akan mengubah struktur insentif yang dihadapi individu kunci, mendorong mekanisme monitoring dan kontrol yang lebih efektif, mengurangi praktik monopoli dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ( Heywood, 2017 ). Karenanya, intervensi pemberantasan korupsi berarti mendorong insentif, meningkatkan sistem informasi, dan menerapkan reward dan punishment untuk menjaga perilaku pejabat publik ( Meagher, 2005 ).
Dalam perspektif P-A, pilihan rasional individu agen (birokrat) adalah pilihan metodologis, dan tidak boleh dipahami sebagai penolakan terhadap signifikansi struktur sosial dimana masyarakat menjadi bagiannya ( Groenendijk, 1997 ). Lebih lanjut, Groenendijk (1997) menyatakan model P-A berasumsi kepentingan prinsipal dan agen berbeda, bahwa ada asimetris informasi untuk keuntungan agen, tetapi prinsipal dapat menentukan sikap atas hubungan tersebut. Dengan demikian, P-A menekankan perlunya perbaikan institusional sebagai alat untuk mendorong perilaku agen dan perluasan akses kepada prinsipal untuk melakukan monitoring dan pengawasan.
Dalam konteks Indonesia, strategi P-A sudah coba diterapkan melalui pembentukan KPK. Melalui instrumen hukumnya, KPK memiliki wewenang untuk mendorong reformasi institusi publik di Indonesia agar lebih transparan, akuntabel, dan profesional sehingga menutup ruang bagi individu agen (birokrat) untuk
berperilaku koruptif. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan seperti independensi, perilaku korupsi yang sudah meluas di lembaga publik, dan persepsi publik yang tidak berubah bahwa korupsi adalah sistemik.
Berdasarkan situasi ini, dibutuhkan cara pandang baru melihat ekses korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, teori C-A menambahkan perspektif lebih lanjut pada lensa P-A, menunjukkan keberadaan aktor yang bersedia menerapkan reformasi bergantung pada berapa banyak individu lain di lingkungan yang sama melakukan agenda serupa. Berbeda dengan P-A, menurut perspektif C-A dalam konteks dimana korupsi sistemik, perangkat monitoring dan evaluasi sebagian besar tidak akan efektif karena tidak akan ada agen/birokrat yang memiliki insentif untuk meminta pertanggungjawaban agen/ birokrat lain yang korupsi ( Persson et al, 2013 ). Dengan kata lain, individu mungkin merasa kurang terdorong untuk ikut serta dalam agenda bersama ketika mereka tahu orang lain tidak melakukan hal yang sama ( Marquette & Peiffer, 2015 ). Oleh karena itu, dalam kerangka pemberantasan korupsi, C-A menekankan pada upaya bersama dibandingkan dengan pilihan rasional individu, dan hal ini merupakan tantangan besar dalam menumbuhkan kepercayaan sosial diantara masyarakat akan memperoleh tujuan yang sama.
Menurut perspektif teori C-A, keberadaan lembaga anti korupsi mungkin tidak akan efektif karena kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak akan mengubah persepsi publik bahwa perilaku korupsi telah menyebar. Terlebih, pemberitaan media mengenai penanganan kasus korupsi yang besar-besaran akan mengkonfirmasi perilaku koruptif banyak pejabat publik, dan membuat masyarakat semakin yakin bahwa korupsi sulit untuk dihilangkan. Berdasarkan penjelasan teori ini, dibutuhkan upaya kolektif seluruh komponen masyarakat untuk mengampanyekan perilaku anti korupsi dan membuat ruang terbuka bagi masyarakat untuk dapat melakukan mekanisme kontrol terhadap kinerja aparat pemerintahan.
3.3. Principal-Agent Theory (P-A) dan Collective Action Theory (C-A) sebagai Pendekatan yang saling Melengkapi
Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini, ditemui bahwa artikel-artikel penelitian
memberikan penekanan pada salah satu teori apakah P-A atau C-A dalam membahas fenomena korupsi yang terjadi pada lingkup penelitiannya. Namun begitu dalam perkembangannya penelitian Marquette dan Peiffer (2015) mengungkapkan hal yang berbeda dimana menurut mereka pentingnya memandang kedua pendekatan bukan sebagai kutub yang berlawanan namun menjadi pendekatan yang saling melengkapi dan berpengaruh satu sama lain.
Jika mengacu pada pendekatan P-A pada konteks Indonesia, melemahnya independensi dan kewenangan KPK sebagai lembaga anti-korupsi dianggap berpotensi mendegradasi capaian kemajuan pemberantasan korupsi yang telah ditorehkan selama lebih dari satu dekade terakhir. Belum lagi faktor tak terduga seperti pandemi yang juga turut berperan menciptakan berbagai ruang kosong yang membutuhkan adaptasi dalam sistem monitoring dan penyesuaian bentuk pemantauan dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi secara masif pada sektor vital. Sebagai contoh risiko peningkatan perilaku korupsi oleh pejabat berwenang yang menangani bantuan atau dukungan ekonomi dalam skala besar untuk merespon keadaan darurat yang belum pernah dihadapi sebelumnya yang berdampak pada kapasitas suatu negara untuk menyalurkan akses bantuan bagi publik secara efektif ( Transparency International, 2021a ). Kedua faktor di atas, yaitu sikap negara terhadap lembaga anti korupsi serta masa pandemi disinyalir menjadi faktor krisis ganda yang tercermin dari penurunan secara signifikan angka CPI Indonesia tahun 2020 ( Suyatmiko, 2021 ) dan hanya naik 1 peringkat ke 38 pada tahun (2021) di bawah rata-rata global yaitu 43 ( Transparency International, 2021b )
Kondisi di atas dapat menjelaskan dengan tepat bagaimana pelemahan monitoring dan pengawasan yang mengandalkan suatu lembaga anti-korupsi berdasarkan perspektif P-A dapat sangat mempengaruhi kualitas persepsi korupsi oleh masyarakat. Karenanya diperlukan langkah-langkah penyeimbang, jika P-A sedang melemah apakah pendekatan C-A memiliki potensi untuk memberikan penguatan pada upaya pemberantasan korupsi? Marquette dan Peiffer (2015) menyimpulkan bahwa berdasarkan pendekatan kedua teori, khususnya pada negara dengan tingkat kasus korupsi tinggi seperti Indonesia, perilaku korupsi dapat terus terjadi bukan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi...
hanya dikarenakan sulitnya memantau dan menuntut pihak yang terlibat untuk akuntabel, namun karena persepsi tentang korupsi yang telah meluas secara sistemik sehingga orang mungkin tidak memiliki pendorong yang kuat untuk memulai tindakan yang ‘berlawanan’, yaitu tindakan berintegritas. Dengan kata lain, dibandingkan upaya melaporkan para pelaku korupsi agar menerima sanksi atas perilakunya, seluruh pihak terlibat secara pasif/tidak langsung untuk menjaga dan menjalankan sistem yang korup sebagai bagian dari normalitas kehidupan (seperti contoh: memberikan suap, menggunakan calo, menjual hak pilih, dll.). Hal ini dikenal dengan korupsi sebagai mekanisme problem solving yaitu perilaku korupsi sebagai cara yang ditempuh untuk menangani masalah sosial, struktural, ekonomi, dan politik yang telah mengakar ( Perrson, 2013 ).
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa hal ini tidak hanya melibatkan level pejabat tinggi (elit) namun juga dilakukan hingga level masyarakat prasejahtera. Pada negara dengan korupsi sistemik, masyarakat prasejahtera juga rentan melakukan perilaku korupsi seperti melakukan suap untuk mempermudah hidup mereka. Perilaku korupsi ditempuh untuk memaksimalkan efisiensi mencapai tujuan layanan publik yang dibutuhkan, atau untuk meminimalkan risiko seperti menghindari permasalahan saat berurusan dengan aparat penegak hukum antara lain polisi dan hakim. Singkatnya, terdapat persepsi kolektif bahwa manfaat jangka pendek dari mempertahankan status quo perilaku korup lebih besar daripada biaya yang ditanggung karena melanggar aturan permainan yang ada ( Marquette & Peiffer, 2015 ; Ledeneva et al., 2017 ). Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipandang perlu adanya upaya terintegrasi dan khusus yang dilakukan baik oleh lembaga anti korupsi yang bertujuan untuk menguatkan C-A melalui pelibatan partisipasi masyarakat sipil maupun media di berbagai ruang publik untuk menciptakan sistem pemantauan bersama untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang berjalan secara akuntabel maupun norma sosial yang mendukung perilaku anti-korupsi.
Agar dapat menemukan upaya yang tepat dalam penguatan C-A, maka diperlukan pandangan perspektif kajian sosial yang membagi 3 level struktur yang berpengaruh pada pembentukan perilaku, yaitu level
makro (mengacu pada tataran kebijakan dan peraturan, keberadaan dan kinerja lembaga anti-korupsi, sistem monitoring dan penegakan hukum), level meso (norma kolektif, persepsi bersama antar individu dalam suatu kelompok), serta level mikro (karakter dan kepribadian yang dikaitkan dengan norma, nilai, dan prinsip moral yang oleh dianut individual) ( Muluk, 2008 ). Jika dianalisis lebih lanjut, maka penguatan upaya berbasis C- A perlu terjadi pada level meso yaitu pada tataran kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan norma dan nilai individu, yang pada akhirnya akan menghasilkan perilaku yang sejalan atau tidak sejalan dengan tataran makro. Karenanya level meso memiliki peran penting dalam memediasi dan mendukung penguatan baik di level makro, serta mempengaruhi pembentukan persepsi di level mikro. Atau dapat dikatakan, C-A yang terbentuk di level meso menjadi alternatif level yang strategis untuk menyeimbangkan kelemahan sistem makro dan mikro.
Namun begitu, Marquette dan Peiffer (2015) menjelaskan bahwa intervensi perilaku dengan pendekatan C-A perlu untuk mempertimbangkan konteks. Pendekatan aksi kolektif dapat menguatkan atau justru dapat melemahkan budaya korupsi, bergantung pada ekspektasi apa yang dimiliki oleh individu-individu terhadap perilaku orang lain dalam masyarakatnya. Karenanya aksi kolektif berpotensi menjadi pedang bermata dua. Jika kemudian paparan informasi dengan intensitas berkala memvalidasi ekspektasi individu-individu mengenai perilaku orang lain di masyarakatnya, maka semakin kuatlah persepsi bersama pada level meso mengenai ‘perilaku apa yang dapat menguntungkan’ dan ‘tidak menguntungkan’. Kondisi tersebut pada hakikatnya cenderung meningkatkan ikatan solidaritas, kerja sama, dan menciptakan interaksi timbal balik dan dapat membentuk suatu kepercayaan bersama ( shared norm ) yang bahkan dapat mengalahkan norma hukum yang berlaku secara universal dan bersifat objektif seperti peraturan dan regulasi di level makro. Selanjutnya jika terjadi rasionalisasi terhadap ‘apa yang dapat dilakukan’ dan ‘tidak dapat dilakukan’ dalam suatu kondisi terus menerus dibenarkan secara konsensus dan divalidasi, maka perilaku yang salah namun dianggap benar tersebut dapat menjadi norma baru yang dipatuhi lebih dari norma yang berlaku secara universal (level makro),
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80
serta berpotensi sangat besar diadopsi sebagai moral kompas bagi individu (level mikro), terlepas dari konsekuensi/sanksi yang akan dihadapi dari melakukan perilaku tersebut. Dampaknya, sekuat apapun sanksi makro yang dirumuskan dan diterapkan, tidak akan banyak mempengaruhi penurunan tingkat korupsi jika persepsi di level meso berkembang dengan tidak sehat atau dalam kata lain membentuk rasionalisasi konsensus yang berseberangan. Sedangkan sebaliknya, level meso yang sehat justru akan memperkuat sistem monitoring dan memperkuat penegakan aturan oleh perangkat makro serta membentuk persepsi individu yang tepat di level mikro, dan mempengaruhi individu-individu dalam memutuskan terlibat atau tidak terlibat dalam perilaku korupsi ( Dong et al. 2012 ).
Selanjutnya, bagaimana menjadikan level meso sebagai target sasaran menjadi langkah yang strategis untuk menekan dampak korupsi? Penelitian eksperimen Ariely (2012) relevan untuk menjelaskan pembenahan di level meso sangat penting untuk mengurangi kerugian korupsi. Ia menjelaskan bahwa dalam proporsi kumpulan masyarakat yang mengikuti anggapan kurva normal, kecenderungan mayoritas masyarakat pernah melakukan tindakan curang dengan dampak kecil agar tidak merusak self-image mereka, serta didasari oleh persepsi bahwa semua orang pasti pernah dan akan melakukan hal yang sama. Namun begitu, walaupun dalam skala kecil jumlah masyarakat yang melakukan hal ini berada dalam proporsi sangat besar sehingga memiliki pengaruh terhadap akumulasi dampak kerugian. Jika digambarkan proporsi jumlah korupsi dengan tidak terlalu besar namun dilakukan secara terus menerus oleh mayoritas populasi masyarakat akan berdampak lebih merugikan dibandingkan dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang dengan jumlah yang besar. Fenomena ini justru menjadi lebih kompleks dan sulit dihilangkan, karena menurut Ariely perilaku curang yang kecil lebih mudah dirasionalkan sebagai kebenaran oleh individu dalam berbagai konteks sehingga lebih rentan terjadi. Perlu diingat juga, hal ini tidak berarti mengesampingkan perlunya penindakan pelaku korupsi skala besar, namun perhatian harus lebih besar pada persepsi mayoritas populasi masyarakat yang melakukan perilaku korupsi, khususnya yang menganggap korupsi sebagai bagian dari problem solving/perilaku yang
umum dilakukan oleh masyarakat dan dinormalisasi menjadi perilaku yang dapat diterima.
Di sisi lain, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan dari antara 114 negara di dunia selama masa pandemi berdasarkan World Giving Index (2021) yang mengukur berdasarkan 3 indikator: (1) keinginan untuk menolong orang tak dikenal dalam masyarakatnya, (2) mendonasikan uang/materi, (3) serta mengikuti kegiatan kesukarelawanan. Berangkat dari capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan tingkat kelekatan, kerja sama, solidaritas serta memiliki kepercayaan kuat di level horizontal (antar anggota masyarakat). Menurut Jenkins (2018) kelekatan kolektif dan kepercayaan di level horizontal justru dapat menjadi coping mechanism yang mendorong peningkatan tingkat resiliensi negara tersebut dalam menghadapi krisis baik krisis seperti pandemi maupun kondisi krisis dimana korupsi terjadi secara sistemik. Lebih lanjut Jenkins menjelaskan bahwa kepercayaan horizontal menjadi dasar terciptanya kapasitas masyarakat untuk bekerja sama dan berpeluang besar untuk diarahkan sebagai kekuatan bersama mengatasi persoalan nasional seperti korupsi. Tingkat kepercayaan horizontal yang baik menciptakan kohesi sosial yang kuat dan menjadi potensi untuk membangun persepsi bersama tentang perilaku berintegritas/anti- korupsi. Dengan kata lain sebagaimana norma kolektif dapat mentoleransi keputusan untuk melakukan perilaku korupsi, aksi kolektif juga dapat menjadi pendekatan yang strategis dan berpengaruh besar untuk membentuk budaya anti-korupsi. Budaya yang terbentuk dari norma kolektif yang sehat akan menjadi kontrol sosial dan membentuk mekanisme pengingat antar anggota masyarakat untuk berkomitmen menjaga integritas, bukan sebaliknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu menjaga status quo dari sistem korupsi dan menormalisasi perilaku tidak berintegritas.
Berdasarkan analisa terhadap potensi pendekatan aksi kolektif berdasarkan perspektif C-A di atas, maka terdapat beberapa intervensi yang dapat dijadikan alternatif pemberantasan korupsi selain bergantung penuh pada kinerja KPK yang didominasi oleh prinsip P- A. Intervensi ini berfokus pada pembenahan dan pembentukan norma bersama di tataran kolektif, antara lain dilakukan melalui:
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi...
a) Identifikasi ruang kolektif di level meso yang paling berpengaruh terhadap pembentukan norma masyarakat, baik di level komunitas maupun organisasi. Aziz (2020) menjelaskan bahwa ruang kolektif tersebut sebisa mungkin merupakan lingkungan yang nyata tempat terjalinnya interaksi sehari-hari, seperti di unit kerja, kantor, atau komunitas dimana setiap peran baik pimpinan maupun anggotanya dapat menjalin interaksi sosial. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa intervensi anti- korupsi tidak terlalu berdampak jika dilakukan pada situasi yang dikhususkan seperti mengundang target peserta untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan anti-korupsi di lembaga Diklat. Lebih lanjut, metode horizontal seperti peer educator, dikombinasikan dengan metode vertikal seperti role model dari unsur pimpinan memiliki pengaruh kuat untuk membangun aksi kolektif anti-korupsi di level meso .
b) Penyelenggaraan forum diskusi berkala dan bermakna pada ruang kolektif tempat interaksi sosial sehari-hari terjadi. Forum bertujuan untuk mengidentifikasi bersama secara detail dan terbuka mengenai segala bentuk perilaku yang berintegritas maupun perilaku korupsi yang rentan terjadi di konteks lingkungannya, disertai identifikasi area abu-abu ( grey area ) yaitu kondisi dimana sulit menentukan perilaku apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam kondisi tersebut. Prabowo (2014) dalam penelitiannya menggunakan metode scoreboard untuk menyesuaikan persepsi cost-benefit dari keputusan melakukan perilaku korupsi di tingkat. Metode ini efektif untuk mengurangi perceived benefit dari melakukan korupsi dan sebaliknya justru meningkatkan benefit dari melakukan perilaku berintegritas. Proses identifikasi cost-benefit dapat dilakukan bersama oleh seluruh anggota kelompok untuk membedah rasionalisasi yang tercipta dalam tataran kelompok agar membawa situasi ‘tidak jelas’ ke tingkat kesadaran dan konsensus bersama, membedah setiap celah pada proses yang memiliki potensi ‘ grey area ’ serta berkomitmen bersama mencari jalan keluar dengan cara mengisi atau memperbaiki sistem agar lebih efektif menekan potensi terjadinya korupsi. Tataran persepsi
‘ everybody doing it ’ dapat diminimalisir dengan memperbincangkan secara terbuka dan merumuskan bersama perilaku berintegritas yang harus dilakukan jika dihadapkan pada kondisi ‘ grey area ’ . Pelaksanaan forum-forum ini menjadi vital sebagai bentuk tindak lanjut dari sekedar penandatanganan pakta integritas, pencanangan komitmen bersama, dan kegiatan seremonial lainnya.
c) Repetisi informasi dilakukan dalam kampanye skala masif. Repetisi informasi perlu mempertimbangkan informasi yang tepat dan efektif untuk mengimbangi info berlebih tentang banyaknya perilaku korupsi yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada poin 3.2 jumlah pemberitaan korupsi dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan dari pendekatan C-A, dimana intensitas pemberitaan meningkatkan persepsi yang mendorong seseorang menginternalisasi, menormalisasi, dan justru meningkatkan peluangnya untuk melakukan perilaku korupsi ( Corbacho et al., 2016 ; Rothstein, 2013 ). Diseminasi perlu dilakukan dengan framing yang tepat seperti contoh pemberian reward, apresiasi, atau repetisi liputan perilaku-perilaku berintegritas yang terjadi di komunitas, menghadirkan ulasan champion anti-korupsi dan bentuk jelas perilaku berintegritas yang umum dilakukan banyak orang, sehingga menjadi acuan perilaku bagi seluruh anggota masyarakat. Pesan ini mempengaruhi pembentukan persepsi bahwa individu lain di lingkungan masyarakatnya akan melakukan perilaku berintegritas. Sebagai contoh bentuk informasi seperti: “9 dari 10 warga di lingkungan telah melaporkan pajak” dapat mendorong perilaku patuh dibanding berita “1 orang ditahan karena tidak membayar pajak”.
Sama seperti sistem korupsi yang telah berakar lama, perubahan norma kolektif dan adopsi perilaku berintegritas sebagai upaya anti-korupsi harus dilakukan secara terus menerus melalui berbagai saluran seperti pendidikan, penguatan pola asuh dan interaksi dalam keluarga, maupun interaksi luas dalam tatanan sistem sosial. Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat akan perilaku berintegritas akan menguatkan kepercayaan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80
horizontal, menciptakan kohesi kuat, dan membentuk persepsi publik yang sehat sebagai mekanisme kontrol sosial untuk saling menjaga/mengawasi ( watchdog ). Terbentuknya persepsi publik masyarakat akan perilaku berintegritas akan menambah layer tambahan untuk memastikan akuntabilitas dari sistem monitoring dan penegakan integritas di seluruh sendi kehidupan bernegara. Lebih lanjut, beberapa faktor seperti pemanfaatan sistem digital perlu dioptimalkan untuk mengurangi ‘ grey area ’ dan meningkatkan transparansi terhadap akses kapital bersama ( Alfedo & Azmi, 2020 ). Kemudahan akses terhadap informasi yang memadai dan data yang relevan terkait program dan kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi penguatan persepsi kolektif ( Transperancy International, 2021b ). Selanjutnya, masa pandemi juga menyajikan fakta menarik terkait peningkatan solidaritas dan kerja sama di masyarakat. Penerimaan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan protokol kesehatan juga dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan keinginan untuk mengedepankan kesejahteraan publik dibandingkan kebutuhan pribadi. Hal-hal di atas dapat dipandang sebagai proyeksi benefit dari pandemi yang dapat diimplementasikan menjadi potensi penguatan aksi kolektif anti-korupsi untuk memberantas korupsi.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, dapat dikatakan bahwa strategi pemberantasan korupsi Indonesia secara signifikan didominasi oleh perspektif P- A dimana sebuah lembaga anti-korupsi memiliki kewenangan untuk mengawasi dan membuat mekanisme kontrol terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik atau birokrat. Namun potensi kelemahan dari kerja lembaga anti korupsi, pandemi, dan korupsi yang terjadi secara sistemik sebagai mekanisme problem solving di masyarakat menjadi refleksi akan pentingnya penguatan pemberantasan korupsi melalui mekanisme C-A, yakni melalui kerja kolektif masyarakat yang terbentuk dari persepsi bersama mengenai budaya anti-korupsi. Karenanya diperlukan upaya terintegrasi dan khusus agar P-A dan C-A dapat dilakukan secara simultan dan saling mempengaruhi untuk membentuk budaya anti-korupsi serta meningkatkan efektivitas upaya pemantauan dan
pemberantasan korupsi dengan pelibatan partisipasi masyarakat di berbagai ruang publik.
Adapun upaya pemberantasan korupsi berdasarkan perspektif C-A dapat dilakukan melalui pembenahan dan intervensi di level meso yang bertumpu pada norma kolektif berdasarkan persepsi mengenai banyaknya individu lain di lingkungan yang sama melakukan agenda serupa. Beberapa rekomendasi intervensi yang dapat dilakukan antara lain dengan pelaksanaan forum diskusi bermakna di ruang kolektif tempat terjalinnya interaksi sehari-hari, yang memiliki dampak pengaruh yang kuat terhadap pembentukan norma kolektif oleh para anggota kelompoknya. Kedua dengan membedah dan mereduksi grey area serta rasionalisasi cost-benefit di tingkat kelompok. Ketiga, repetisi informasi dengan framing yang tepat dan efektif untuk meningkatkan perilaku anti-korupsi.
Upaya pembenahan ini perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat secara luas melalui berbagai kanal seperti pendidikan maupun sistem sosial seperti penguatan pola asuh dalam keluarga serta interaksi sosial bermasyarakat. Diharapkan berbagai upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan persepsi publik (C-A) tersebut dapat menjadi mekanisme kontrol sosial untuk saling menjaga/ mengawasi serta memastikan akuntabilitas dari sistem monitoring dan penegakan integritas di seluruh sendi kehidupan bernegara. Selain itu intervensi pada level meso merupakan upaya paling rasional yang berada dalam jangkauan masyarakat yang dapat membawa pengaruh pada level makro maupun mikro, sehingga menjadikan pendekatan P-A dan C-A sebagai pendekatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi dan simultan.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemampuan yang telah diberikan; orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan; Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Asisten Deputi Revolusi Mental, dan Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, Kemenko PMK serta rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan kesempatan untuk menyelesaikan artikel ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Biro Hukum, Persidangan, Informasi, dan Komunikasi, Kemenko PMK serta seluruh pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan artikel ini.

## Referensi
Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep
Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi...
dan Pengaturan. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2), 283-296. Crossref | Google Scholar
Ariely, D., & Jones, S. (2012). The (honest) truth about dishonesty (pp. 30367- 0) . New York: Harper Collins Publishers. Google Scholar
Aziz, M. A. (2020). Action Research Budaya Perilaku Anti Korupsi Anggota Polri. Jurnal Litbang Polri, 23 (1). Crossref | Google Scholar
Bolongaita, E. (2010). An Exception to the Rule? Why Indonesia’s Anti- Corruption Commission Succeeds where Others Don’t – A Comparison with the Philippines’ Ombudsman. U4 Anti-Corruption Resources Centre , No. 4. Retrieved from https://www.u4.no/ publications/an-exception-to-the-rule-why-indonesia-s-anti- corruption-commission-succeeds-where-others-don-t-a- comparison-with-the-philippines-ombudsman .
Buehler, M. (2019). Indonesia Takes a Wrong Turn in Crusade Against Corruption. Financial Times . Retrieved from https://www.ft.com/ content/048ecc9c-7819-3553-9ec7-546dd19f09ae .
Butt, S. (2011). Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary? Bulletin of Indonesian Economic Studies, 47 (3), pp. 381-394. Crossref | Google Scholar
Choi, J. W. (2011). Measuring the Performance of an Anticorruption Agency: The Case of the KPK in Indonesia. International Review of Public Administration, 16 (3), 45-63. Crossref | Google Scholar
Corbacho, A., Gingerich, D. W., Oliveros, V., & Ruiz-Vega, M. (2016).
Corruption as a Self-Fulfilling Prophecy: Evidence from a Survey Experiment in Costa Rica. American Journal of Political Science, 60 (4), 1077–1092. Crossref | Google Scholar
Dong, B., Dulleck, U., & Torgler, B. (2012). Conditional Corruption. Journal of Economic Psychology, 33 , 609-627. Crossref | Google Scholar
Gong, T., & Xiao, H. (2017). Socially Embedded Anti-Corruption Governance: Evidence from Hong Kong. Public Administration and Development, 37 , 176-190. Crossref | Google Scholar
Groenendijk, N. (1997). A Principal-Agent Model of Corruption. Crime, Law & Social Change, 27 , 207-229. Crossref | Google Scholar
Habibi, M. (2020). Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Cepalo, 4 (1), 41-54. Crossref | Google Scholar
Hadilinatih, B. (2018). Collaborative Governance dalam Pemberantasan Korupsi. Jurnal Enersia Publika, 2 (1), 1-12. Google Scholar
Hadiz, V. (2004). The State of Corruption: Indonesia, in Bhargava, V. and Bolongaita, E. (ed.) Challenging Corruption in Asia: Case Studies and a Framework for Action . Washington DC: The World Bank, 209-235. Google Scholar
Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-Corruption Strategies in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 37 (1), 65-82. Crossref | Google Scholar
Heilbrunn, J. (2004). Anti-Corruption Commissions: Panacea or Real Medicine to Fight Corruption? Washington DC: World Bank Institute. Google Scholar
Heywood, P. (2017). Rethinking Corruption: Hocus-Pocus, Locus and Focus. The Slavonic and East European Review, 95 (1), 21-48. Google Scholar
Hussein, F. (2020). Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Periode I dan II (2003-2011). Jurnal Edukasi, 2 (1), 1-28. Google Scholar
Ibrahim, R., Yusof, M., & Koling, H. (2018). Patterns and Causes of Corruption Among Government Officials in Indonesia. Journal of Public Administration and Business, 1 (1), 74-91. Google Scholar
Indonesia Investments. (2017). Corruption in Indonesia: DPR the Most Corrupt Government Institution. Indonesia Investments . Retrieved from https://www.indonesia-investments.com/id/news/news- columns/corruption-in-indonesia-dpr-the-most-corrupt-govern ment-institution/item7667? .
Indonesian Corruption Watch. (2017). Survei Nasional Anti Korupsi. Indonesian Corruption Watch . Retrieved from https:// www.antikorupsi.org/sites/default/files/files/Kajian/Temuan% 20Hasil%20Survey%20Anti%20Korupsi%202017.pdf .
Jasin, M. (2010). The Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK). United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders . Retrieved from https:// www.unafei.or.jp/publications/pdf/GG5/GG5_Indonesia1.pdf .
Jenkins, M. (2018). Social Cohesion and Interpersonal Trust. In M. Chêne & J. Vrushi (Eds.), Getting Ahead of The Curve: Exploring Post-Covid-19 and Their Impact on Anti-Corruption, Governance, and Development (pp. 28–30). Transparency International. Google Scholar
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). Pointer Konferensi Pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2016-2019 “Kerja Belum Selesai”. Komisi Pemberantasan Korupsi . Retrieved from https:// www.kpk.go.id/images/pdf/POINTERS_KONFERENSI_PERS_Kinerja_ 4_Tahun_KPK_-_17_Desember_2019.pdf .
Kuncoro, A. (2006). Corruption and Business Uncertainty in Indonesia,
ASEAN Economic Bulletin, 23 (1), 11-30. Google Scholar
Ledeneva, A., Bratu, R., & Köker, P. (2017). Corruption Studies for the Twenty-First Century: Paradigm Shifts and Innovative Approaches. The Slavonic and East European Review, 95 (1), 1–20. Crossref | Google Scholar
Marquette, H., & Peiffer, C. (2015). Corruption and Collective Action. U4 Anti-Corruption Resource Centre , No. 32. Retrieved from https:// www.u4.no/publications/corruption-and-collective-action .
Martini, M. (2012). Causes of Corruption in Indonesia. U4 Expert Answer , No. 338. Retrieved from https://www.u4.no/publications/causes-of- corruption-in-indonesia.pdf .
McGloin, B. (2013). Indonesia’s Anti-corruption Agency: A Model for Other Asia-Pacific Countries? Risk Advisory . Retrieved from https:// www.riskadvisory.com/news/indonesias-anti-corruption-agency-a- model-for-other-asia-pacific-countries .
Meagher, P. (2005). Anti-Corruption Agencies: Rhetoric versus Reality. The Journal of Policy Reform, 8 (1), 69-103. Crossref | Google Scholar
Menocal, A., & Taxell, N. (2015). Why Corruption Matters: Understanding Causes, Effects, and How to Address them. Department for International Development . Retrieved from https:// assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper- why-corruption-matters.pdf .
Merkle, O. (2018). Indonesia: Overview of Corruption and Anti- corruption. Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer . Retrieved from https://knowledgehub.transparency.org/ helpdesk/indonesia-overview-of-corruption-and-anti-corruption .
Muluk, H. (2008, 2 Mei). Psikologi Korupsi. Seputar Indonesia, 6 (3).
OECD. (2016). Bribery and Corruption: Fighting Corruption to Attract Responsible Investors. Organisation for Economic Cooperation and Development . Retrieved from https://www.oecd.org/policy-briefs/ indonesia-fighting-corruption-to-attract-responsible-investors.pdf .
Perrson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why Anti-Corruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions, 26 (3), 449-471. Crossref | Google Scholar
Prabowo, H. Y. (2014). To be corrupt or not to be Corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia. Journal of Money Laundering Control, 17 (3), 306-326. Crossref | Google Scholar
Ramadhan, A. (2019, 25 September). Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berisiko Melemahkan KPK. Kompas . Retrieved from https:// nasional.kompas.com/read/2019/09/25/10382471/ini-26-poin- dari-uu-kpk-hasil-revisi-yang-berisiko-melemahkan-kpk?page=all .
Rothstein, B. (2013). Corruption and Social Trust: Why the Fish Rots from the Head Down. Social Research, 80 (4), 1009–1032. Google Scholar
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2(1) 2022, pp. 69-80
Schutte, S. (2007). The Fight Against Corruption in Indonesia. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 26 (4), 57-66. Crossref | Google Scholar
Sedigh, S., & Muganda, A. (1999). The Fight against Corruption in Tanzania. In Stapenhurst, R. and Kpundeh, S. (ed.) Curbing Corruption . Washington DC: The World Bank, (pp. 94-112). Google Scholar
Sherlock, S. (2002). Combating Corruption in Indonesia? The Ombudsman and the Assets Auditing Commission. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 38 (3), 367-383. Crossref | Google Scholar
Sofhian, S. (2020). Penyebab dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14 (1), 65-76. Google Scholar
Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. A. M. R. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19 (4), 517- 538. Crossref | Google Scholar
Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi 7 (1), 161-178. Crossref | Google Scholar
Tempo. (2021, 4 Mei). Ini Pasal-pasal UU KPK Baru yang Berpotensi Hambat Pemberantasan Korupsi. Tempo . Retrieved from https:// nasional.tempo.co/read/1459071/ini-pasal-pasal-uu-kpk-baru- yang-berpotensi-hambat-pemberantasan-korupsi .
The Jakarta Post. (2019, 10 September). Withering Away of KPK? The Jakarta Post . Retrieved from https://www.thejakartapost.com/ academia/2019/09/10/withering-away-of-kpk.html .
Transparency International. (2019). President of Indonesia Urged to Reject Revision of Corruption Eradication Commission Law. Transparency International . Retrieved from https://www.transparen cy.org/news/pressrelease/president_of_indonesia_urged_to_ reject_revision_of_anti_corruption_laws.
Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2019.
Transparency International .
Retrieved from https:// www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 .
Transparency International. (2021a). Health and Corruption. Transparency International . Retrieved from https://www.transparency.org/en/our- priorities/health-and-corruption .
Transparency International. (2021b). Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi, Respons Covid-19, dan Kemunduran Demokrasi. Transparency International . Retrieved from https://ti.or.id/indeks- p e r s e p s i - k o r u p s i - 2 0 2 0 - k o r u p s i - r e s p o n s - c o v i d - 1 9 - d a n - kemunduran-demokrasi .
Transparency International. (2022). Corruption Perceptions Index.
Transparency
International .
Retrieved from https:// www.transparency.org/en/cpi/2020 .
World Giving Index. (2021). World Giving Index. World Giving Index . Retrieved from https://www.cafonline.org/about-us/publications/ 2021-publications/caf-world-giving-index-2021 .
Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 5 (1), 565-579. Crossref | Google Scholar
Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Journal of Development and Social Change, 1 (2), 178-190. Google Scholar