Inasito,  D,  O.,  &  Rosdiana,  H.,  (2021)  Kebijakan  Pengaturan  Pajak  Hotel  dan  Restoran  Sebagai Sumber Pendapatan Daerah DKI Jakarta Di Tengah Pandemi Covid-19, Syntax Idea, 3 (12), https:// doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i12.1662 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 12, Desember 2021
KEBIJAKAN  PENGATURAN  PAJAK  HOTEL  DAN  RESTORAN  SEBAGAI SUMBER  PENDAPATAN  DAERAH  DKI  JAKARTA  DI  TENGAH  PANDEMI COVID-19

## David Osvaldo Inasito, Haula Rosdiana
Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Indonesia Email: davidradja8@gmail.com, haula.rosdiana2013@gmail.com

## Abstrak
Covid-19  berimplikasi  pada  segi  sosial,  pertumbuhan  ekonomi,  penurunan penerimaan  negara  dan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan.  Pemerintah  tidak  hanya  melakukan  tindakan  upaya  kesehatan  dan penanganan  wabah  ini  tetapi  juga  melakukan  upaya  ekonomi  yang  tetap  harus berjalan  dalam  kondisi  pandemi  melalui  kebijakan  dan  langkah  besar  yang dilakukan.  Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan  masing-masing  daerah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan-kebijakan  terkait dengan  pemenuhan  pendapatan  asli  daerah,  terlebih  lagi  bagi  Kota  DKI  Jakarta yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak  daerah yaitu pajak hotel dan pajak  restoran  yang  memberikan  sumbangsih  besar  terhadap  PAD  Kota  DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini melihat apa implikasi terhadap kondisi eksisting penurunan  tarif  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  DKI  Jakarta  dalam  kondisi pandemi saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan  jenis  pendekatan  penelitian  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota DKI  Jakarta  dan  upaya  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk  menanggulangi penurunan  PAD  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  diberikan  salah  satunya memberikan  keringanan  kepada  wajib  pajak  hotel  dan  restoran  dalam  kondisi pandemi  dan  memberikan  kebebasan  dalam  pembayaran  denda  pajak  bagi  pihak hotel  dan  restoran  yang  tentunya  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  persyaratan tertentu sehingga PAD Kota DKI Jakarta dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : Kebijakan; Pajak Hotel dan Restoran; Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
Covid-19  has  implications  for  social,  economic  growth,  decreased  state  and regional revenues and economic growth that has slowed so that state and regional incomes do not reach the desired target. The government not only measures health efforts and handling this outbreak but also makes economic efforts that still have to run  in  pandemic  conditions  through  policies  and  major  steps  taken.  The  Central Government issued Government Regulation In lieu of Law No. 1 of 2020 on State
Financial  Policy  and  Financial  System  Stability  for  The  Handling  of  coronavirus pandemic 2019 and each region issued several policies related to the fulfillment of local original income, especially for the City of DKI Jakarta which is also affected related  to  local  tax  arrangements,  namely  hotel  taxes  and  restaurant  taxes  that contribute greatly.  against PAD Kota DKI Jakarta. The purpose of this study is to see  what  the  implications  are  for  the  existing  condition  of  reducing  hotel  and restaurant  tax  rates  in  DKI  Jakarta  in  the  current  pandemic  conditions.  This research  uses  a  type  of  normative  juridical  research  and  with  a  type  of  research approach  to the  statutory  approach, the case  approach, the  conceptual  approach. The results of research on the implications of conditions in the city of DKI Jakarta and the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the decline of  PAD  through  the  policies  provided  one  of  them  provides  relief  to  hotel  and restaurant taxpayers in pandemic conditions and provides freedom in the  payment of  tax  penalties  for  hotels  and  restaurants  that  are  certainly  adjusted  to  certain conditions  and  requirements  so  that  PAD  Kota  DKI  Jakarta  from  the  local  tax sector continues to run.  and able to meet the targets that have been determined as they should.
Keywords: Policy; Hotel and Restaurant Tax; Local Original Income
Received: 2021-11-22; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Negara Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan, Negara yang juga terdiri akan banyaknya  pulau-pulau  dan  daerah-daerah,  sehingga  di  Indonesia  terdapat  otonomi daerah  yang  melahirkan  daerah  otonom  sesuai  berdasarkan  asas  desentralisasi  yang dianut.  Pengertian  dari  desentralisasi  yaitu  desentralisasi  merupakan  “kebijakan pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dengan  memberikan  kewenangan  kepada pamerintah  daerah  untuk  melakukan  pengaturan  dan  mengurus  segala  hal  yang berkaitan  dengan  pemerintahan  daerah  di  tempatnya  serta  mengelola  keuangan daerahnya masing-masing (Simandjuntak, 2016).
Sesuai  dengan  pengertian  dari  asas  desentralisasi,  maka  pemerintah  daerah mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  daerahnya  masing-masing,  tujuannya  adalah salah  satunya  untuk  mengedepankan  sebuah  kemandirian  dalam  daerah  untuk  dapat berjalan  sendiri,  mengatur  dan  bersaing  dengan  daerah  satu  dengan  lainnya  sehingga tercipta  suatu  kehidupan  masyarakat  yang  baik  dan  tidak  tersentralisasi  di  pemerintah pusat.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  ini  juga  tidak  terlepas  dari  berbagai  hal  termasuk juga dampak yang dihadapi, antara lain adalah dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan suatu roda pemerintahan daerah, diperlukannya kemandirian dalam hal keuangan sehingga dalam hal ini pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki  berhak  untuk  mengatur  serta  mengoptimalkan  segala  potensi  daerah  yang dimiliki  guna  adanya  pemasukan  dalam  pendapatan  daerah  untuk  pelaksanaan berjalannya roda pemerintahan daerah (Paramitha, 2021).
Untuk  mewujudkan  apa  yang  menjadi  visi  dan  misi  suatu  daerah  dan  juga melakukan pengembangan baik dari segi fasilitas umum dan pembangunan di berbagai
bidang  khususnya  di  daerah  maka  pembangunan  lebih  diarahkan  ke  daerah-daerah, sehingga  daerah  mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  urusan  rumah  tangganya sendiri  yang  disesuaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  sehingga  daerah-daerah otonom mempunyai kewenangan yang telah tercantum dalam UU No. 23/2014 dan UU No.  33/2004.  Dalam  melaksanakan  urusan  pemerintahan  tersebut,  tiap-tiap  daerah otonom/pemerintah daerah memerlukan dana/biaya operasional yang telah diatur dalam tiap-tiap  APBD  masing-masing  daerah.  Kebijakan  manfaatkan  keuangan  dilakukan dalam  wadah  PAD  yang  dimana  sumber  utamanya  adalah  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Adapun untuk sumber-sumber penerimaan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah;  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan; serta  pendapatan  asli  daerah  yang  sah;  pendapatan  transfer  yang  meliputi  dana perimbangan;  dana  otonomi  khusus;  dana  keistimewaan;  dana  desa;  pendapatan  bagi hasil; dan bantuan keuangan (Kadji, 2015).
PAD  memegang  peranan  penting  dalam  sebuah  jalannya  roda  pemerintahan  dan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga suatu daerah otonom dapat  berjalanapabila  PAD  dapat  memberikan  sumbangan  yang  cukup  untuk pelaksanaan  pemerintahan  dan  berjalannya  pembangunan  di  daerah,  maka  dapat disimpulkan  apabila  semakin  tinggi  kontribusi  yang  diberikan  oleh  PAD,  maka  akan semakin  tinggi  pula  suatu  kemampuan  daerah  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Revida et al., 2021).
PAD juga merupakan sumber penerimaan daerah yang mempunyai proporsi yang besar disamping penerimaan pembangunan. PAD merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan. Pemerintah daerah didorong  untuk  lebih  berupaya  meningkatkan  PAD  baik  dari  sektor  pajak,  retribusi daerah,  dan  penerimaan  daerah  lainnya.  Melalui  PAD  yang  semakin  meningkat diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  lebih  mandiri  dalam  pembiayaan  pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa uraian yang telah disebutkan sangat penting  dan  masing-masing  memberikan  sumbangan  bagi  penghasilan  PAD.  Oleh karena itu daerah otonom dengan kemandiriannya harus mampu untuk menggali potensi daerah  untuk  dijadikan  sebagai  sumber-sumber  keuangan  serta  juga  harus  mampu mengelola  dan  menggunakan  keuangannya  secara  mandiri  untuk  membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah (Revida et al., 2021).
Upaya menggali sumber-sumber keuangan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan  asli  daerah,  pemerintah  daerah  harus  berusaha  mencari  sumber-sumber keuangan  yang  potensial,  dimana  sumber  keuangan  yang  potensial  bagi  daerah  adalah mengenai  pajak  dan  retribusi  daerah,  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah. Pada umumnya sumber  PAD  terbesar  dari  suatu  daerah berasal  dari  pajak  dan  retribusi  daerah.  Setiap daerah-daerah  otonom  memiliki  masyarakat  dengan  berbagai  macam  aktivitas  yang dilakukan, sehingga seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi di masyarakat, dan  semakin  berkembangnya  potensi  yang  dimiliki  tiap-tiap  daerah  otonom,  dapat mendorong  percepatan  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah,  serta  meningkatnya
perekonomian  masyarakat.  Komponen  pendapatan  asli  daerah  dapat  memberikan sumbangan yang besar bagi penerimaan daerah (Pradikta, 2013).
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  sumber  PAD  terbesar  pada umumnya  adalah  pajak  dan  retribusi  daerah.  Oleh  karena  itu  tiap-tiap  daerah  otonom harus  memaksimalkan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Untuk  memaksimalkan  pendapatan pajak  dan  retribusi  daerah  dapat  dilakukan  melalui  regulasi  dan  kebijakan  tiap-tiap daerah  yang  telah  disesuaikan  dengan  potensi  daerahnya  masing-masing.  Bentuk geografis  Negara  Indonesia  sebagai  Negara  kepulauan  memiliki  pengaruh  besar terhadap  potensi  tiap-tiap  daerahnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  potensi  wisata salahsatunya sebagai sumber PAD (Wambrauw, 2013).
Berbicara  tentang  potensi  pariwisata  bukan  berarti  hanya  berbicara  mengenai keindahan alam saja, banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam dan dapat juga dari luar, seperti kondisi yang dialami negara  Indonesia  dan  internasioanal  yaitu  terkait  dengan  wabah  penyakit  yang  sudah mendunia  dan  membawa  dampak  yang  sangat  besar  bagi  seluruh  negara  termasuk Indonesia, yaitu wabah penyakit Covid-19 (Fitriyah, 2011).
Sejak awal tahun 2020 telah muncul penyakit pandemik baru yang disebut dengan Covid-19.  Kemunculan  wabah  penyakit  ini  sangat  berdampak  luas,  tidak  hanya  di negara-negara  luar  termasuk  Indonesia  yang  sudah  mulai  terjangkiti  oleh  wabah  virus ini, dengan menyebarnya dan berbahayanya virus ini menyebabkan pemerintah dituntut untuk ekstra bekerja cepat dalam menanggulangi hal tersebut, dan tentunya kebijakan- kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan membawa dampak tertentu di masyakat dan  memperngaruhi  beberapa  sector  PAD  yang  mengakibatkan  penurunan,  salah satunya adalah pada industri pariwisata. Karena penyakit wabah Covid 19 ini menyebar dengan cepat yakni melalui tetesan kecil (droplet) yang keluar/tersembur melalui hidung atau  mulut  ketika  mereka  yang  terinfeksi  virus  bersin  atau  batuk.3  Beberapa  Negara telah melakukan berbagai upaya terkait hal ini seperti melakukan lockdown dan social distancing.  Lockdown  adalah  keadaan  dimana  pemerintah  mengunci  seluruh  akses masuk  maupun  keluar  dari  suatu  daerah  maupun  Negara.  Sedangkan  social  distancing adalah  keadaan  dimana  kita  dihimbau  untuk  menjauhi  segala  bentuk  perkumpulan, menjaga jarak dengan manusia, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak  orang.  Di  Indonesia,  dampak  wabah  penyakit  corona  dalam  bidang  industri pariwisata sangat terasa hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata yang ditutup sementara  dan  berkurangnya  kunjungan  wisatawan  baik  dalam  maupun  luar  negeri. Terhitung  sampai  tanggal  10  april  2020,  Perhimpunan  Hotel  dan  Restoran  Indonesia (PHRI)  mencatat  sudah  ada  1.542  hotel  yang  tutup  di  31  provinsi  di  Indonesia.  Tiga provinsi  lainnya  masih  dalam  kepengurusan  organisasi  dengan  PHRI.  Selain  itu, ternyata  wabah  corona  juga  mengakibatkan  berbagai  efek  domino  yang  sangat  krusial juga  seperti  seiring  dengan  menurunnya  pendapatan  dari  usaha  pariwisata  maka  mau tidak  mau  pemilik  usaha  pariwisata  juga  akan  memotong  gaji  pekerja  atau  bahkan merumahkan  para  pekerjanya  sehingga  para  pekerja  disektor  industri  pariwisata mengalami kerugian yang sangat besar. Seiring dengan melemahnya industri pariwisata
maka  secara  tidak  langsung  akan  melemahkan  pemerintahan  daerahnya  juga  terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada Industri pariwisata.
Hal  ini  pun  juga  terjadi  pada  Kota  DKI  Jakarta  sebagai  salah  satu  daerah  yang kaya PAD nya juga besar dari sektor pariwisata khususnya dalam pajak hotel dan pajak restauran. Dimana pada bulan April ini telah direncanakan hotel dan resto di Kota DKI Jakarta banting harga dan akan menurunkan tarif sebesar 10 persen dari harga biasanya. Rencana ini akan direalisasikan setelah Kementerian Keuangan memberlakukan pajak 0 persen  untuk  hotel  dan  restoran  di  sepuluh  kota  termasuk  DKI  Jakarta.  Rencana  ini sudah digadang-gadang oleh pemerintah pusat untuk menghapus pajak hotel dan pajak restoran untuk 6 bulan ke depan untuk merespon dampak dari wabah Covid-19. Untuk menekan  merosotnya  kunjungan  wisatawan,  daerah  diharapkan  masing-masing pemerintah daerah menurunkan tarifnya karena sudah dipungut pajak. Mengingat hal ini merujuk  pada  kebijakan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  DKI  Jakarta, maka penelitian ini akan meneliti mengenai implikasi dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji tentang arah kebijakan pengaturan pajak hotel dan restoran saat wabah Covid- 19  dalam  rangka  pemenuhan  pendapatan  asli  daerah.  Penelitian ini  difokuskan  kepada kebijakan-kebijakan  yang  dapat  diambil  saat  wabah  corona  untuk  meminimalisir kerugian khususnya dibidang pajak hotel dan restoran.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menitikberatkan  pada  penerapan  peraturan  hukum  yang  berlaku  saat  ini.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  metode  pendekatan  penelitian.  Pertama  yaitu pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  yang  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan tentang isu hukum yang sedang ditangani.  Kedua  yaitu  pendekatan  kasus  (case  approach),  yaitu  dengan  melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Ketiga yaitu pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dengan  pendekatan  ini  penulis menggunakan  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum  sebagai  dasar  pijakan  untuk  membangun  dan  memberikan  argumentasi hukum atas isu yang diteliti.
Bahan  hukum  yang  digunakan  mencakup  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan yaitu UUD NRI Tahun 1945; UU No.  17/  2003  tentang  Keuangan  Negara;  UU  No.  28/2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  Daerah;  UU  No.  12/2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan;  UU  No.  23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Bahan  hukum  sekunder meliputi  literatur-literatur  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  dikaji  yang  berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel di internet. Dan bahan  hukum  tersier  dari  KBBI,  kamus  hukum,  dan  berbagai  kamus  lain  yang dibutuhkan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kondisi Kota Jakarta dalam Masa Kondisi Darurat Pandemi Covid-19
Penyebaran  Corona  Virus  ini  yang  terjadi  hampir  di  seluruh  dunia  termasuk Indonesia  mengalami  peningkatan  dan  membawa  banyak  korban  jiwa  yang mengalami  kematian,  selain  itu  dalam  menghambat  penyebarannya  juga  banyak dilakukan  langkah  dan  upaya  dalam  membatasi  interaksi  antara  manusia  dan  juga pengurangan  akan  kegiatan-kegiatan  yang  seperti  biasa  dilakukan  tetapi  terbatas. Beberapa  kerugian  juga  dialamai  oleh  banyak  secktor  sehingga  berimplikasi  pada aspek  ekonomi,  soaial  dan  kesejahteraan  masyarakat (Kennedy,  Tampubolon,  & Fakhriansyah, 2020).
Negara Indonesia juga terdampak turut ikut mengalami berbagai kerugian yang juga  besar  dari  berbagai  sektor,  akan tetapi  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah  tetap melakukan upaya dan tetap berkoordinasi untuk menanggulangi wabah penyakit ini dan juga upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga  sector-sektor  ekonomi  khususnya  yang  tetap  harus  berjalan  supaya  tidak berhenti laju pertumbuhan ekonomi negara (Kartiko, 2020).
Pemerintah  Pusat  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Stabilitas Sistem Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi,  selain  itu  bagi  pemerintah  daerah  mengeluarkan  suatu peraturan  daerah  dan  beberapa  kebijakan-kebijakan  lainnya  terkait  dengan  kengan daerah  ataupun  pendapatan  asli  daerah  dalam  upaya  untuk  peningkatannya  pada masa kondisi darurat Covid-19 ini. Seperti yang diketahui mada saat ini pendapatan asli daerah pastilah mengalami penurunan atau tidak sesuai dengan target yang dituju karena adanya kelesuan ekonomi di masyarakat sehingga pemerintah daerah haruslah dapat mengupayakan agar pendapatan daerah ini tidak menurun secara drastis hingga 0% (Ristyawati, 2020).
Kota Jakarta yang juga sebagai pusat perekonomian merupakan salah satu kota yang  juga  mengalami  permasalahan  mengenai  peningkatan  pendapatan  asli  daerah khususnya  dari  sektor  pajak  daerah  yaitu  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dimana memberikan  pemasukan  yang  besar  ke  pendapatan  asli  daerah  Kota  Jakarta  dari penduduk,  maupun  dari  luar  penduduk    yang  datang  ke  Kota  Jakarta,  selain  itu karena  Jakarta  pusat  bisnis,  dimana  usaha  kuliner  dan  makanan  yang  tumbuh  dan berkembang, maka tidak  heran  jika  banyak  ditemui  berbagai macam  café,  restoran, tempat  makan/kuliner  yang  unik  dan  menyuguhkan  berbagai  macam  nuansa  dan menu khas, hal ini pun cukup mendongkrak pendapatan asli daerah kota jakarta dari setor pajak daerah yaitu pajak restoran (Walakandou, 2013).
Dalam  hal  upaya  penanggulangan  Covid-19  ini  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta juga menunjuk beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk dapat menerima  dan  menangani  pasien  Covid-19  dan  menyediakan  rumah  tertentu  atau tempat  isolasi  untuk  perawatan  pasien  Covid-19.  Per  tanggal  15  April  2020, kejahatan di Kota Jakarta semakin merajalela (Songgigilan, 2021).

## B. Implikasi  Terhadap  Kondisi  Eksisting  Terkait  dengan  Penurunan  Tarif  Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Pemenuhan PAD di Kota DKI Jakarta
Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian  global.  Hal  ini  termasuk  pula  sektor  perpajakan.  Seberapa  lama pandemi  ini  berlangsung  dan  seberapa  dalam  dampaknya  bagi  aktivitas  sosial- ekonomi  akan  menentukan  masa  depan  sektor  perpajakan  di  Indonesia (Firdaus, Listiyanto, Talattov, & Taufikurahman, 2020).
Berbagai dampak yang dialami telah bermunculan terutama dalam hal ekonomi nasional  yang  mengalami  kelambatan  dan  tidak  memenuhi  target  yang  ditentukan, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut selain dikarenakan menurunnya daya beli  dan  daya  saing  masyarakat  khususnya  dalam  kondisi  pandemi  ini  juga keterbatasan  yang  tidak  dapat  dilakukan  seperti  hal  biasanya  sehingga  membawa dampak  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  penurunan penerimaan  negara  dan  daerah  juga  peningkatan  pembelanjaan  negara  dan  daerah serta biaya yang tak terduga yang harus dikeluarkan demi kesejahteraan masyarakat dalam  kondisi  pandemi  sekarang  ini.  Oleh  karena  itu  berbagai  upaya  dalam penanggulangan  baik  untuk  penyelamatan  di  bidang  kesehatan  khususnya  yang terdampak langsung akan covid-19 ini juga penanggulangan terhadap perekonomian nasional  demi  kesejahteraan  masyarakat  serta  berfokus  pada  pemulihan  ekonomi dimana banyak sekali dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Akibat dari hal tersebut  pemerintah  juga  harus  menggelontorkan  dana  cadangan  yang  digunakan untuk  menanggulanginya  dan  pastinya  akan  juga  berdampak  pada  sistem  keuangan yang  mengalami  penurunan  sehingga  perlu  segera  diambil  kebijakan-kebijakan  dan juga  langkah  yang  sangat  besar  terkait  dengan  hal  stabilitas  sektor  keuangan  untuk penyelamatan perekonomian dan keuangan yang stabil (Ishak, 2021).
Pemerintah  Pusat  menentukan  langkah  dengan  PP  Pengganti  UU  No  1/2020 mengenai  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  juga  mengenai  Stabilitas  Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi. Sedangkan Pemerintah Daerah mengeluarkan  berbagai  kebijakannya  masing-masing  sesuai  dengan  kebutuhan daerahnya  masing-masing  yang  tetap  disesuaikan  dengan  peraturan  perundang- undangan diatasnya (Sinta, 2021).
Penurunan penerimaan daerah pada masa pandemi Covid-19 ini pastilah sangat banyak dirasakan oleh berbagai daerah, terlebih juga Kota Jakarta, pasalnya banyak sektor ekonomi menurun kinerjanya dan bahkan banyak yang tutup dan gulung tikar karena  kondisi  pandemi  ini.  Oleh  karena  itu  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta mengupayakan bagaimana pendapatan atau penerimaan daerah khususnya dari pajak daerah  tersebut  tidak  menurun  secara  drastis  meskipun  dalam  tahun  ini  tentunya tidak  akan  sesuai  dengan  target  yang  ditentukan (Khaqiqi,  Normawati,  &  Islami, 2021).
DKI  Jakarta,  sebagai  ibukota  negara  sangat  terdampak  akan  pandemi  ini, apalagi  penerimaan  pajak  daerah  yang  didapat  dari  sektor  pajak  hotel  dan  pajak restoran  pasti  tidak  akan  sesuai  dengan  target,  diharapkan  pula  penerimaan  dari
kedua  sektor  tersebut  ataupun  yang  lain  juga  tidak  akan  turun  secara  drastis  tetapi dapat  dilakukan  upaya  dan  kebijakan  serta  solusi-solusi  dalam  pemenuhan pendapatan  dan  penerimaan  daerah  khususnya  dalam  sektor  pajak  hotel  dan  pajak restoran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak, seperti :
1. Penghapusan  sanksi  administrasi  pajak  daerah  karena  pelanggaran  administrasi perpajakan  seperti  keterlambatan  pembayaran  pokok  pajak,  keterlambatan pelaporan pajak, denda dan lain sebagainya.
2. Tidak  ada  kenaikan  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan perkotaan  (PBB-P2)  pada  2020  atau  disamakan  dengan  PBB-P2  pada  2019. Selain  itu,  juga  dilakukan  penghapusan  sanksi  administrasi  atas  keterlambatan pembayaran  tunggakan  tahun-tahun  sebelumnya,  terhitung  sejak  3  April  -  29 Mei 2020.
3. Pengurangan pokok pajak daerah, khususnya kepada pelaku usaha yang terkena dampak  atas  pelaksanaan  PSBB.  Pengurangan  ini  dapat  diberlakukan  untuk semua jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBN  KB),  Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB),  Pajak  Hotel,  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Parkir,  Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah  dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB).
Sejak  masa  pandemi,  bisnis  kuliner  di  Kota  Jakarta  mengalami  penurunan. Omset penjualan turun secara drastis hal ini dikarenakan pelanggan yang berasal dari luar kota tidak bisa masuk Jakarta dikarenakan adanya aturan pembatasan masuk ke Kota  Jakarta  dan  pembatasan  waktu  operasional  pusat  hiburan  untuk  menghindari tersebarnya  wabah  penyakit  Covid-19,  sehingga  banyak  sekali  wisatawan  yang menunda  kunjungan  ke  Jakarta  dan  perjalanan  travel  juga  terhambat  yang berimplikasi pada hasil yang diperoleh dalam pemungutan pajak daerah. Sedangkan warga  Jakarta  memilih  berhemat  karena  pendapatan  berkurang.  Kebijakan pemerintah  menutup  tempat  wisata  selama  pandemi  tak  hanya  memukul  industri pariwisata.  Namun,  bisnis  kuliner  juga  terpengaruh.  Pendapatan  menjadi  menurun, sebagian  menutup  usaha,  pengurangan  pegawai  dan  pemecatan  pegawai.Saat penerapan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  juga  membuat  semua  orang memutar otak untuk melakukan berbagai inovasi dan untuk bertahan hidup.
Dalam  hal  upaya  Pemerintah  untuk  menanggulangi  wabah  penyakit  Covid-19 ini tak lepas juga dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penerapan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  setelah  dikeluarkannya  Keputusan Menteri  Kesehatan  mengenai  protokol  kesehatan  bagi  masyarakat  dalam pengendalian covid yang tercantum dalam Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 di Wilayah DKI Jakarta PSBB tidak hanya dipandang sebagai sebuah upaya pemerintah dalam  usaha  untuk  mengurangi  atau  memutus  mata  rantai  dari  penyebaran  wabah penyakit  Covid-19  ini  akan  tetapi  banyak  hal  yang  perlu  dipersiapkan  terutama dampak sosilogis dan dampak ekonomi yang terjadi sepanjang PSBB diberlakukan.
Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pajak daerah yang salah satunya adalah pajak hotel dan pajak restoran, dimana Kota Jakarta sebagai ibukota negara pastinya pemasukan dari pajak hotel dan pajak restoran sangatlah besar, akan tetapi pada masa PSBB pendapatan tersebut pasti menurun dan tidak akan mencapai target, sehingga upaya  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  menanggulangi  hal  tersebut  adalah memberikan  keringanan  dalam  pembayaran  pajak  daerah,  untuk  pajak  restoran  dan pajak daerah adalah 50% dan bagi tempat usaha yang tutup sementara untuk jangka waktu tertentu selama masa PSBB dan pandemi ini adalah 0% dengan membuat surat pernyataan yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Bapenda Kota DKI Jakarta.
Dalam  perkembangan  pada  saat  masa  pandemi  ini,  sebagian  orang  dapat mampu memahami  kondisi  dan ada  juga  yang  tidak,  tidak mungkin  juga  dalam kurun  waktu  yang  lama  pada  masa  pandemi  ini,  kegiatan  tidak  berlangsung,  maka pemerintah mengambil kebijakan segala kegiatan dapat dilaksanakan tetapi tentunya tetap  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan  dan  saling  menjaga  satu  sama  lain. Kini, saat masa transisi menuju kenormalan baru (new normal) Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta  mengijinkan  untuk  dibukanya  restoran,  hotel  dan  beberapa  tempat wisata dengan tetap melakukan dan menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah  pengunjung  atau  orang  dalam  suatu  tempat  selain  itu  juga  wajib  untuk menyediakan  tempat  cuci  tangan,  menjaga  jarak  tempat  duduk  dan  mewajibkan pengunjung mengenakan masker dan juga cek suhu tubuh guna mencegah penularan dan penyebaran COVID–19.
Dalam  hal  mulai  beroperasinya  dan  dibukanya  hotel  serta  restoran  serta beberapa  kegiatan  perekonomian  lainnya  di  DKI  Jakarta  yang  tentunya  disesuaikan dengan  protokol  kesehatan  dan  dengan  jadwal  tertentu  bagi  beberapa  tempat  dan usaha  lainnya  maka  sesuai  Keputusan  Menteri  Keuangan  terhadap  kebijakan  fiskal dengan membebaskan pajak restoran dan hotel selama enam bulan. Tujuannya adalah untuk  menggenjot  pendapatan  dari  sektor  pariwisata.  Sejak  diberlakukannya kelaziman  baru  (new  normal)  hotel  ataupun  restoran  yang  masih  beroperasi  akan tetap dikenai pajak. Namun demikian wajib pajak tidak serta merta harus membayar seluruh  dari  ketentuan  pembayaran  pajak  melainkan  dikenakan  maksimal  50%  saja sesuai  dengan  aturan,  dengan  catatan  pengusaha  hotel  melalui  asosiasinya  masing- masing mendaftarkan pengajuan keringanan pajak yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh  Bapenda  DKI  Jakarta.  Disisi  lain,  bagi  usaha-usaha  yang  tidak  beroperasional maka  Wajib  Pajak  tetap  dibebaskan.  Untuk  pajak  restoran  maka  wajib  pajak  dapat melaporkan kepada Bapenda apakah restoran tersebut tetap beropersi atau tidak. Jika beroperasi  maka  wajib  pajak  tersebut  tetap  melakukan  pembayaran  pajak  yang dikenakan hanya 50% saja, dan apabila restoran tersebut tidak beroperasi maka dapat mengajukan surat pernyataan tutup sementara selama berapa lama jangka waktunya yang nantinya wajib pajak dibebaskan untuk tidak membayar pajak restoran. Selain itu  usaha  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda  Kota  DKI Jakarta)  juga  melakukan  upaya  penjemputan  bola  dan  juga  memberikan  edukasi dengan turun lapang yaitu mengunjungi sejumlah unit usaha cafe dan restoran yang
buka di tengah pandemi. Petugas pajak ini  juga memberikan stimulus dan semangat bagi  Wajib  Pajak  (WP)  agar  dapat  bertahan  di  tengah  pandemic,  selain  dengan silaturahmi,  kemudian  juga  dilakukan  dengan  mengedepankan  edukasi  perpajakan kepada  para  WP.  Hal  ini  merupakan  bentuk  apresiasi  dan  dukungan  kepada  para pengelola usaha yang bangkit kembali dari pandemi Covid-19.
Pembebasan  pajak  sudah  diberikan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  untuk pelaku  usaha  yang  tutup  total.P  elaku  usaha  yang  mulai  beroperasi  juga  sudah diberikan  insentif  berupa  diskon  pajak  daerah  sebesar  50%  ditambah  relaksasi pemutihan atau tidak memungut denda jika pelaku usaha terlambat membayar pajak daerah.  Selama  masa  pandemi,  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  memberikan pemutihan  denda  untuk  pajak  parkir,  pajak  hiburan,  pajak  reklame,  BPHTB,  pajak daerah hotel dan daerah restoran, pajak air tanah, dan PBB-P2.

## Kesimpulan
Kondisi  masa  pandemi  wabah  penyakit  Covid–19  ini  membawa  banyak  dampak dari berbagai segi kehidupan baik itu segi sosial, pertumbuhan ekonomi dan hampir dari segi  pendapatan  negara  maupun  daerah  tidak  mencapai  target  yang  diinginkan. Pemerintah  secara  keseluruhan  baik  pusat  dan  daerah  telah melakukan tindakan  upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus  berjalan  dalam  kondisi  pandemi  ini.  Implikasi  terhadap  kondisi  eksisting  terkait dengan  penurunan  tarif  pajak  hotel  dan  restoran  adalah  adanya  penurunan  pendapatan dari sector pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran, dimana kedua sektor pajak daerah ini  memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  pendapatan  asli  daerah  Kota DKI Jakarta,  sehingga  dilakukan  upaya  oleh  Pemerintah  Kota  DKI  Jakarta  untuk menanggulangi hal tersebut dan juga untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel  dan  restoran  dalam  kondisi  pandemi  saat  ini  melalui  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  yaitu  dengan  memberikan  kemudahan  dalam  pembayaran  dan  penarikan pajak  daerah  dengan  memberikan  keringanan  sebesar  50%  dalam  pembayaran  pajak yang bagi pihak hotel dan restoran yang beroperasi pada saat era new normal dan juga tidak memungut  denda  dalam  keterlambatan  pembayaran  pajak  maupun  pelaporannya. Dan juga untuk wajib pajak pihak hotel dan restoran yang tidak beroperasi maka tidak dikenakan  pembayaran  pajak  sebesar  0%  dengan  mengikuti  beberapa  persyaratan  dan aturan  yang  sudah  ditentukan.  Sehingga  hal  ini  diharapkan  dapat  meringankan  wajib pajak  dari  pajak  hotel  dan  pajak  restoran  dan  tentunya  juga  diharapkan  tetap  adanya pembayaran pajak daerah tersebut dengan beberapa kebijakan keringanan pembayaran, sehingga  pendapatan  asli  daerah  Kota  DKI  Jakarta  dari  sektor  pajak  hotel  dan  pajak restoran tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.

## BIBLIOGRAFI
Firdaus,  Ahmad  Heri,  Listiyanto,  Eko,  Talattov,  Abra  P.  G.,  &  Taufikurahman,  M. Rizal.  (2020).  Kajian  Tengah  Tahun  INDEF  2020:  Menata  Arsitektur  Ekonomi Pasca Pandemi. INDEF. Google Scholar
Fitriyah,  Aliyatul.  (2011).  Penghambat  Aktivitas  Humas  Dalam  Mensosialisasikan Potensi  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten  Gresik  (Studi  Pada  Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gresik). University of Muhammadiyah Malang. Google Scholar
Ishak, Jouzar Farouq. (2021). Covid-19: Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Indonesian Accounting Research Journal, 1(3), 587–591. Google Scholar
Kadji,  Jurisman.  (2015).  Optimalisasi  Tata  Kelola  Sektor  Pariwisata  di  Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ad’ministrare, 2(1), 1–15. Google Scholar
Kartiko, Nafis Dwi. (2020). Insentif pajak dalam merespons dampak pandemi covid-19 pada sektor pariwisata. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 124–137. Google Scholar
Kennedy, Posma Sariguna Johnson, Tampubolon, Emma, & Fakhriansyah, Muhammad.
(2020).  Analisis  Strategi  lockdown  atau  Pembatasan  Sosial  dalam  menghambat penyebaran Covid-19. IMAGE, 9(1), 48–64. Google Scholar
Khaqiqi, Moh Nur, Normawati, Ratna, & Islami, Nikmatun. (2021). Analisis Efektivitas Kebijakan  Di  Tengah  Pandemi  Covid-19  Berbasis  Public  Policy  Evaluation. Scientific Paper Academy (SPA) UKM-F DYCRES 2020, 105. Google Scholar
Paramitha, Amelia Ayu. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai  Dampak  Wabah  Covid-19  dalam  Rangka  Pemenuhan  Pendapatan  Asli Daerah. Jurnal Supremasi, 94–104. Google Scholar
Pradikta,  Angga.  (2013).  Strategi  Pengembangan  Obyek  Wisata  Waduk  Gunungrowo Indah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati. Universitas Negeri Semarang. Google Scholar
Revida,  Erika,  Aisyah,  Siti,  Pardede,  Anita  Florance,  Purba,  Sukarman,  Hidayatulloh, A.  Nururrochman,  Leuwol,  Natasya  Virginia,  Arfandi,  S.  N.,  Kato,  Iskandar, Silalahi,  Marto,  &  Manullang,  Sardjana  Orba.  (2021).  Manajemen  Pelayanan Publik. Yayasan Kita Menulis.
Ristyawati,  Aprista.  (2020).  Efektifitas  Kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar Dalam  Masa  Pandemi  Corona  Virus  2019  oleh  Pemerintah  Sesuai  Amanat  UUD NRI  Tahun  1945.  Administrative  Law  and  Governance  Journal,  3(2),  240–249. Google Scholar
Simandjuntak,  Reynold.  (2016).  Sistem  Desentralisasi  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Journal de Jure, 7(1), 57–67.

## Google Scholar
Sinta,  Eling.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Keuangan  Negara  Dan  Stabilitas  Sistem Keuangan  Untuk  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  Perspektif Siyasah  Dusturiyah  (Studi  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020 Tentang  Penetapan  Perpu  Nomor  1  Tahun  2020).  Hukum  Tata  Negara. Google Scholar
Songgigilan,  Griffith.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009.  Lex Administratum, 9(7). Google Scholar
Walakandou, Randy J. R. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Di  Kota  Manado.  Jurnal  Emba:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(3). Google Scholar
Wambrauw,  Ari  Yohan.  (2013).  Efektivitas  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Perpajakan dan  Retribusi  Daerah  dalam  Memperoleh  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Supiori Provinsi Papua. UAJY. Google Scholar

## Copyright holder:
David Osvaldo Inasito, Haula Rosdiana (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: