## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Urgensi  Omnibus  Law  (Undang-Undang  Cipta  Kerja)  Terhadap  Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir

## Dolfries J Neununy
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Saumlaki, Indonesia
: dolfriesneununi86@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx
Info Artikel Abstract
Keywords:
Urgency of Omnibus Law;
Rights of Indigenous Peoples; Coastal Indigenous Peoples.
Introductioan: Substantial  application  of  the  Omnibus  Law  (Cipta Kerja) for the rights of indigenous peoples in coastal areas.
Purposes of the Research: Reviewing and analyzing the impact of the Copyright Act on indigenous peoples in coastal areas.
Methods  of  the  Research: The  research  was  conducted  through normative legal research with a political approach to review and analyze legislation or other legal materials related to the Urgency of Omnibus Law on the Rights of Indigenous Peoples in coastal areas.
Results of the Research: The presence of the Omnisbus Law will have a positive impact on the community from the aspect of legal knowledge that people belonging to the scientific community can understand the purpose of the government to implement the Omnisbus Law but from the other side the ordinary people who are in coastal areas and remote rural areas do not understand well the application of the Omnisbus Law so that protection is important.
Abstrak Kata Kunci:
Urgensi Omnibus Law; Hak Masyarakat Adat; Masyarakat Adat Pesisir.
Latar Belakang: Penerapan undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja)  hak  masyarakat  adat  di  wilayah  pesisir  yang  secara substansial.
Tujuan  Penelitian: Mengkaji  dan  menganalisis  tentang  dampak UU Cipta Kerja terhadap masyarakat adat diwilayah pesisir.
Metode  Penelitian: Penelitian    dilakukan    melalui    penelitian hukum    normatif  dengan  pendekatan  politik  hukum  untuk mengkaji  dan  menganalisis    peraturan    perundang-undangan atau    bahan    hukum    lain    yang  berkaitan    dengan    Urgensi Omnibus Law Terhadap Hak Masyarakat Adat di wilayah Pesisir. Hasil  Penelitian: Kehadiran  UU  Cipta  Kerja  (Omnisbus  Law)  ini akan  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat  dari  aspek pengetahuan  hukum  bahwa  masyarakat  yang  tergolong masyarakat  ilmiah  dapat  memahai  tujuan  dari  pada  pemerintah untuk menerapkan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) akan tetapi dari sisi lain para masyarakat awam yang berada pada wilayah pesisir dan  terpelosok  pedesaan  tidak  memahami  secara  baik  terhadap penerapan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) sehingga perlindungan itu penting.

## A. PENDAHULUAN
Undang-undang  Cipta  Kerja  yang  selanjutnya  disingkat  UU  Cipta  Kerja merupakan  bagian  dari  dinamika  regulasi  dan  Parlemen  dalam  system
ketatanegaraan Indonesia yang lazim. UU Cipta Kerja yang bermetode Omnibus Law sampai saat ini masih menjadi perbincangan dan diskursus yang sangat hangat pada berbagai  kalangan  dengan  analis  social,  hukum,  dan  lain-lain,  dalam  penulisan  ini penulis mengkaji dan menganalisis dari aspek yang berbedah dari sebelumnya yaitu dengan melihat bagaimana hubungan atau relasi UU Cipta Kerja dengan masyarakat Adat yang berada pada wilayah pesisir terkhususnya masyarakat yang berada pada daerah kepulauan yang sudah ada sebelum bangsa ini merdeka dan memiliki hak-hak pengelolaan dan pengembangan Sumber daya alam yang dimiliki.
Pembentukan  produk  hukum  yang  baik  dan  dapat  diterima  oleh  masyarakat tentunya  harus  melalui  proses  pentahapan  dan  berbagai  asas  hukum  yang memberikan batasan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan 1 .  Kaitanya  dengan  pembentukan Peraturan  Perundang  undangan,  ditegaskan  oleh  Burkhard  Kremes 2 bahwa  dalam pembentukan  Peraturan  Perundang  undangan  harus  didasarkan  pada  asas-asas pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi,  Susunan  peraturan (Form  der  regelung),  Metode  pembentukan  peraturan  (Metode  der  ausorbeitung  der regelung),  Bentuk  dan  isi  peraturan  (Inhalt  der  regelung),  Prosedur  dan  proses pembentukan peraturan (Verforen der Ausarbeitung der regelung). Maksudnya adalah agar  produk  hukum  yang  dibentuk  oleh  lembaga  yang  berwewenang  ini  dapat memiliki daya mengikat dan daya laku dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat  dan  kebutuhan  pemerintah  untuk  mensejahterakan  masyarakat terkhusnya masyarakat adat yang ada pada wilayah pesisir.
Problematika dari UU Cipta Lapangan Kerja yang bermetode   Omnibus law ini adalah  kemudahan  perizinan,  menghapus  dan  mengubah  beberapa  pasal  dan  ayat yang  ada  pada  UU  Nomor  26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  UU  Nomor  27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32  tahun  2014  tentang  Kelautan  dan  UU  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Informasi Geospasial  yang  pada  intinya  adalah  pengalihan  sebagian  besar  kewenangan pemerintah  daerah  baik  Provinsi,  Kabupaten  dan  kota  pada  satu  pintu  yaitu pemerintah  pusat.  UU  Cipta  Lapangan  Kerja  yang  bermetode   Omnibus  law  ini dengan 1028 halam setelah disahkan secara otomatis UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29, dan angka 30 tidak lagi berlaku atau dinyatakan Pasal tersebut telah di hapus sehingga tidak ada lagi wilayah-wilayah strategis  Pedesaan,  Kabupaten  mapun  Provinsi  yang  berkaitan  dengan  Kawasan strategis ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan. Lebih urgen dari UU Cipta Kerja ini adalah hak Masyarakat Adat berkaitan dengan hak pengelolaan sumberdaya alam.
Kehidupan masyarakat hukum adat pada wilayah pesisir masih petergantung dari alam artinya mata pencaharian mereka disesuaikan dengan musim itu pertanda bahwa  pola  kehidupan  mereka  masih  sangat  tradisional  sehingga  negara  sebagai organisasi yang besar mampu meberikan rasa nyaman kepada masyarakat adat yang mendiami  wilayah  pesisir  tertuang    dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2014
1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab II, Pasal 5.
2 H.  A.  Muin  Fahmal,  Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam  Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 62-63.
tentang  Wilayah  Pesisir  didalamnya  menjelaskan  bahwa  hak-hak  masyarakat  adat pesisir  wajib  dilindungi  oleh  negara  kata  dilindungi  ini  menunjukan  sebuah kewajiban untuk dilaksanakan.
Kehadiran  Omnibus  Law  dapat  memberikan  suatu  titik  terang  kepada keberadaan masyarakat hukum adat karena merujuk Pasal 1 butir f UU No.41 Tahun 1999  berbunyi  hutan  negara  yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat sesuai dengan putusan MK No 35/PUU-X/2012 berbunyi hutan adat adalah hutan yang  berada  dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat  kalimat  ini  sering  kali bertentangan dengan kebijakan negara dalam mengelola hutan karena dalam tahapan perkembangan indonesia sebagai negara berkembang pemerintahan Orde Lama dan Orde  Baru,  dan  Orde  Reformasi  yang  mengindikasikan  kemerdekaan  masyarakat hukum  adat  tampak  semakin  terpinggirkan.  Sebutan  ’peladang  liar’,  ’penebang liar’,  ’suku  terasing’,’masyarakat  terasing’  dan  sejenisnya  menujukkan  nasib masyarakat hukum adat terpinggirkan sampai pada meminta perlindungan hukum kepada negara dengan alas an yang logis bahwa hutan dan tanah mereka telah dikuasi oleh pihak perusahan yang seringkali mengatasnamakan negara untuk kepentingan bisnis  dan  telah  mengantonggi  ijin  resmi  dari  kementrian  kehutanan  untuk pelaksanaan obperasi perusahan.
Perkembangan  hukum  dan  masyarakat  Indonesia  berubah  seiring  dengan perkembangan bukan saja tuntutan sosial, budaya, ekonomi dan politik, tetapi juga sistem hukum nasional turut berubah pula, Pasal 1 butir 31 UU tahun 2009 berbunyi kelompok  masyarakat  yang  secara  turun  temurun  bermukim  diwilyah  geografis tertentu karena adanya ikatan pada  asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan  lingkungan  hidup.  serta  adanya  sistem  nilai  yang  menentukan  pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Masyarakat  adat  yang  mendiami  wilayah  pesisir  seringkali  diperhadapkan dengan  kibijakan  pemerintah  untuk  pengembangan  bisnis  berskala  besar  seperti pemberian  ijin  kepada  para  investor    untuk  pengelolaan  sumberdaya  alam  baik didarat  maupun  dilaut  sehingga  terjadi  benturan  sampai  pada  konflik  dengan masyarakat adat karena wilayah petuanan adat masyarakat adat dikuasai dengan cara paksa karena perusahan telah mengantongi ijin resmi dari pemerintah pusat untuk melakukan ekplorasi dan ekploitasi perusahan karena kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh pemerintah lewat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, khususnya frasa” untuk sebesar-besar kemakmuran rayat, sudah tentunya pemerintah harus mengelola kemampuan sumdaya alam untuk kemakmuran masyarakat.
UUPA Pasal 41 berbunyi bahwa hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh  pejabat  yang  berwenang  memberikannya  atau  dalam  perjanjian  pengolahan tanah,  segala  sesuatu  asal  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  dan  ketentuan  UU  ini. dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UUPA  berbunyi  hak  untuk  mengusahakan  tanah  yang dikuasai  oleh  negara  dalam  jangka  waktu  tertentu  guna  perusahaan  pertanian, perikanan  atau  peternakan  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir  atau  HP-3  yang merupakan hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir
dan  Pulau-pulau  kecil  yang  mencakup  atas  permukaan  laut  dan  kolom  air  sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu hilang dan tidak ada lagi hak masyarakat adat dalam upaya Pengusahaan Perairan Pesisir di wilayah pesisir.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  melalui  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan politik  hukum  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan atau bahan hukum lain yang berkaitan dengan Urgensi Omnibus Law Terhadap Hak Masyarakat  Adat  di  wilayah  Pesisir.  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) 3 . Pendekatan politik hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik  dan  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat  Adat  sesuai  keadaan  dan  situasi terkhususnya  Hak  Masyarakat  Adat  di  wilayah  Pesisir.  Padmo  Wahjono 4 berpandangan, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Menurut Satjipto Rahardjo 5 , politik hukum merupakan  aktivitas  memilih  dan  mekanisme  yang  digunakan  dalam  rangka mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan Soedarto 6 menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan negara  yang  berwenang  untuk  menetapkan  peraturan-peraturan yang  dikehendaki yang diperkirakan dan yang digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-cita.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat
Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat merupakan    suatu kelompok    yang    hidup    secara    turun    temurun    di  wilayah    geografis tertentu  dan  memiliki    asal    usul    leluhur    dan/atau  kesamaan  tempat  tinggal, identitas  budaya,  hukum  adat,  serta  hubungan  yang    kuat    dengan    tanah    dan lingkungan    hidup,  mempunyai  sistem    nilai  untuk  menentukan    pranata ekonomi,    politik,    sosial,    budaya,    dan hukum, corak identitas masyarakat adat yang heterogen seperti ini tentunya harus dilindungi oleh negara. Masyarakat    adat 7 yang  berada  di  wilayah  pesisir  tentunya  merupakan  kelompok  Masyarakat  Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah      geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul    leluhur, memiliki    hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir  dan  Pulau  -  Pulau  Kecil,    serta    memiliki  sistem      nilai  yang  menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,    dan    hukum.
3 Johni Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300.
4 Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 1.
5 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 15.
6 Ibid.,h. 14.
7 BAB 1 Pasal 1 Angka (33), UU NO. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
Perlindungan    oleh negara kepada Masyarakat Adat merupakan upaya    untuk menjamin    dan    melindungi  Masyarakat    Adat    beserta    haknya    agar    dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya. Letak atau esensi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat dengan memberikan  keadilan,  kebebasan  menentukan  pilihan,  perlakuan  yang  adil, perlakuan  yang  manusiawi,  serta  memberikan  hak-hak  masyarakat  untuk memperoleh  kesejahteraan  dan  pekerjaan  yang  layak,  termasuk  yang  bermuatan penegakan hukum. Apabila dalam penyelenggara kekuasaan mengimplementasikan tugas yang digariskan oleh hukum ini berarti    menyelenggarakan tujuan ideal yang sudah    melekat    dalam    diri  negara  hukum  seperti  menjaga  dan  melindungi kehidupan    manusia    harapan    hukum    telah  terpenuh 8 .  Masyarakat  adat  yang merupakan sekumpulan orang yang memiliki batas tertentu pada suatu wilayah dan tentu memilik berbagai nilai social yang harus dilindungi oleh negara melalui hukum yang dibentuk. Sehubungan dengan perlindungan hukum, CST Kansil 9 berpendapat bahwa “Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait  pula  dengan  adanya  hak  dan  kewajiban,  dalam  hal  ini  yang  dimiliki  oleh manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam  interaksinya  dengan  sesama  manusia  serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum yang dalam pelaksanaan tindakan hukum tersebut adanya perlindungan oleh hukum
Perlindungan  hukum  tidak  semata  untuk  kepentingan  rakyat  tanpa  melihat kebutuhan  pemerintah  yang  secara  aktual  untuk  kesejahteraan  masyarakat  namun perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat dilakukan  agar  terjalin  hubungan  yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah. Sehubungan dengan perlindungan hukum dan penciptaan hubungan harmonis antara masyarakat/warga negara dengan pemerintah,  ditegaskan  oleh  Ridwan  HR 10 ,  bahwa  “Agar  hubungan  hukum  antar subjek  hukum  itu  berjalan  secara  harmonis,  seimbang  dan  adil,  dalam  arti  setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang  dibebankan  kepadanya,  maka  hukum  tampil  sebagai  aturan  main  dalam mengatur  hubungan-hubungan  hukum  tersebut.  Hukum  tampil  sebagai  suatu instrumen yang memberikan perlindungan hukum yang aktual”.
Perlindungan  terhadap  masyarakat  adat  dalam  konstitusi  Republik  Indonesia merupakan  pengakuan  yang  mutlak  dan  absolut  untuk  dilindungi  dan  diberikan kekuasaan  sebagai  masyarakat  adat  yang  mampu  tumbuh  dan  berkembang  sesuai dengan  perkembangan  zaman.  Landasan  konstitusional  terhadap  masyarakat  Adat sebelum  amandemen  yaitu  Pasal  18  UUD  1945  yang  dalam  penjelasannya menegaskan,  “Dalam  territoir  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250  Zelfbesturende landschappen  (daerah  swapraja,  yaitu  wilayah  yang  dikuasai  raja  yang  mengakui kekuasaan dan kedaulatan pemerintah Belanda melalui perjanjian politik verklaring) dan Volksgemeenshappen (tidak ada penjelasan dalam UUD 1945, hanya memberikan
8 Roscoe  Pound,  An  Introduction  to  the  Philosophy  of  Law,  Terjemahan  (Jakarta:  Bhatara  Niaga Media, 1996), h. 56.
9 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), h. 102.
10 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 265.
contoh pada beberapa daerah, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun,  dan  marga  di  Palembang,  dan  sebagainya).  Daerah-daerah  itu  mempunyai susunan  asli,  dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap  sebagai  daerah  yang  bersifat istimewa.
Dengan  perkembangan  dinamika  politik  hukum  nasional  maka  ditegaskan secara komprehensif dan eksplisit pada hasil amandemen UUD 1945 saat ini    yang dinormakan  pada  ketentuan  Pasal  18B  ayat  (2)  bahwa  “Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan secara konstitusional sebagaiaman yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Memberikan suatu ligitimasi yang sangat determinan kepada masyarakat hukum adat yang berda pada suatu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan secara konstitusional ini tentu sangat berkonsekuensi jika hak- hak masyarakat dipersempit (Imperatif) oleh berbagai peraturan Perundang-undang oraganik.

## 2. Hak-Hak Masyarakat Adat
Hak konstitusional merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi sehingga organ negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya wajib untuk melindungi hak konstitusional setiap orang, warga negara dan kelompok masyarakat atau masyarakat adat yang memiliki hak konstitusiol tersebut. Kaitannya dengan hak konstitusional, Jimly  Asshidiqie, 11 menjelaskan  bahwa  Hak  Konstitusional  (constitutional  rights) dapat diartikan sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara.  Perbedaan  antara  hak  konstitusional  dengan  hak  legal,  bahwa  hak konstitusional  adalah  hak-hak  yang  dijamin  di  dalam  dan  oleh  UUD  Tahun  1945, sedangkan hak-hak hukum (legal right) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (subordinate legislations).
Hak-hak konstitusional dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun  1945  dan  ada  pula  yang  tercantum  hanya  dalam  undang-undang  tetapi memiliki kualitas yang sama pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam UUD Tahun 1945 12 . Sesuai dengan prinsip kontrak sosial (social contract), maka setiap hak  yang  terkait  dengan  warga  negara  dengan  sendiri  bertimbal-balik  dengan kewajiban  negara  untuk  memenuhinya  dengan  prinsip  untuk  melindungi  dari berbagai  ancaman  dan  tidak  boleh  mengurangi  sedikitpun  baik  dengan  kebijakan pemerintah  maupun  dengan  membuat  regulasi  yang  mengurangi  atau mengamputasikan hak-hak konstitusi warga negara terkhususnya masyarakta Adat yang berada di wilayah pesisir.
Hak-hak  masyarakat  adat  dikonversikan  menjadi  beberapa  bagian  jika  kita melihat berbagai produk hukum dan regulasi yang ada. Hak masyarakat adat pada
11 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134.
12 Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Negara  Dan  Pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran  Hukum  Dan HAM (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 224.
wilayah darat dapat kita amati  Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang  menetapkan hutan  adat  oleh  negara  kepada  masyarakat  adat,  implementasi  dari  Putusan  MK tersebut maka dibentuklah beberapa produk hukum untuk menjabarkan putusan MK ini  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Menteri  (PerMen)  Kehutanan  No. P.62/Menhut-II/2013  tentang  Perubahan  Atas  PerMen  Kehutanan  No. P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, UU No. 6 Tahun 2014 tentang  Desa,  Permendagri   No.  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, serta PerMen Agraria dan Tata Ruang (ATR) No.  10  Tahun  2016   tentang  Tata  Cara  Penetapan  Hak  Komunal  atas  Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.
Hak-hak  masyarakat  adat  yang  perlu  untuk  diketahui  juga  bahwa  dalam  hal Pengelolaan  pertambangan  di  Indonesia  menurut  UU  No.  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam UU No. 2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) diatur  mengenai  perlindungan  terhadap  masyarakat  adat,  seperti  yang  terdapat  di dalam Pasal 11, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Migas. Di dalam Pasal 11 UU Migas yang mengatur mengenai Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam usaha hulu migas ditentukan bahwa  di  dalam  KKS  tersebut  harus  membuat  beberapa  ketentuan  pokok,  salah satunya  adalah  mengenai  pengembangan  masyarakat  sekitarnya  dan  jaminan  hak- hak masyarakat adat. Dengan ketentuan ini, maka semua KKS yang dipegang oleh perusahaan  Migas  harus  berisi  tentang  bagaimana  perlindungan  terhadap  hak masyarakat adat apabila wilayah konsesi dari perusahaan Migas tersebut di atas atau berada  di  dekat  wilayah  kehidupan  masyarakat  adat.  Hak-hak  masyarakat  Adat diwilayah  pesisir  dapat  kita  amati  pada  UU  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah di ubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014.

## 3. Implikasi Hukum Penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Hak- hak Masyarakat Adat
Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus melihat berbagai faktor yang sering dalam prakteknya  akan mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri, problematik inilah merupakan fungsi dari badan berwenang untuk mampu mendeteksi kebutuhan masyarakat dan iklim social agar produk hukum yang terbentuk  merupakan  produk  yang  benar-benar  responsive  dan  progresif  sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan yang ada. Menurut Soerjono Soekanto 13 , faktor-faktor penegakan hukum tersebut  merupakan pengembangan dari pendapat Lawrence  M  Friedman  dengan  teorinya  Sistem  Hukum  (Legal  System)  yang  terdiri: Substansi  hukum  (legal  substance),  Struktur  hukum  (legal  structure),  Budaya  hukum (legal culture).
Dalam  penulisan  ini  penulis  lebih  menekankan  pada  Substansi  hukum  (legal substance) dengan melihat bahwa apakah pembentukan RUU Cipta Kerja yang dalam substansinya  telah  megatur  dan  melindungan  hak-hak  masyarakat  Adat  atau sebaliknya telah mengamputasikan hak-hak masyarakat adat itu sendiri terkhususnya
13 Soeryono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 32.
masyarakat adat di wilayah pesisir. Substansi hukum (legal substance) atau isi dari UU Cipta  Kerja  ini  yang  dapat  diamati.  Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  mesti dilindungi  oleh  negara  sehingga  bentuk  pengakuan  terhadap  hak-hak  untuk kepemilikan mereka mesti ada pengakuan oleh negara.

## 4. Upaya Mengatasi Dampak Penerapan UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Dalam rangka untuk mengatasi dampak penerapan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law)  kepada  masyarakat  indonesia  sudah  tentu  menjadi  tanggungjawab  Negara karena kehadiran dari UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) ini sangat kontraversial bahkan terjadi penolakan dari berbagai ormas, aktifis, buruh serta pengusaha dan sebagaian masyarakat  yang  berada  diberbagai  Kabupaten  Kota  dan  Provinsi  di  Indonesia dengan  alasan  yang  logis  bahwa  penerapan  UU  Cipta  Kerja  (Omnisbus  Law)  akan mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  dari  berbagai  bidang  mulai  dari  bidang hukum,  social  budaya  serta  ekonomi  karena  banyak  masyarakat  tidak  memahami secara pasti dari substansi penerapan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law). Kehadiran UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dari aspek  pengetahuan  hukum  bahwa  masyarakat  yang  tergolong  masyarakat  ilmiah dapat  memahai  tujuan  dari  pada  pemerintah  untuk  menerapkan  UU  Cipta  Kerja (Omnisbus Law) akan tetapi dari sisi lain para masyarakat awam yang berada pada wilayah  pesisir  dan  terpelosok  pedesaan  tidak  memahami  secara  baik  terhadap penerapan  UU  Cipta  Kerja  (Omnisbus  Law)  ini  sehingga  tugas  pemerintah  baik eksekutif  maupun  yudikatif  sebagai  pemegang  dalil  kekuasaan  harus  memberikan sosialisasi terhadap penerapan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) serta dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat indonesia dan argumentasi hukum bahwa UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) akan memberikan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia  sudah  ada  jauh  sebelum  negara  ini  merdeka    sudah  tentu  menjadi tanggungjawab negara untuk melindunggi masyarakat hukum adat. Merujuk pada Pasal 18B ayat 2    UUD 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia,  yang  diatur  dalam  Undang-undang.  Ketentuan  konstitusi  diatas merupakan pengakuan mutlak negara kepada masyarakat adat yang secara mutatis- mutandis  negara  wajib  memberikan  perlindungan  yaikni  perlindungan  dari  aspek ekonomi, sosoial, politik bahkan sampai pada setiap dimensi kehidupan masyarakat adat di wilayah pesisir Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jawahir  Thontowi  dalam  Cornelis  Van  Vollenhoven  yaitu  keseluruhan  aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (adat). Tingkah laku positif memiliki makna hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan sekarang.sangsi disini lebih menekan pada reaksi dari pihak lain atas pelanggaran terhadap suatu norma hukum. 16
Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia sehingga yang tidak tertulis  dalam  bentuk  perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  di  sana-sini mengandung unsur keagamaan dan magis serta kongkrit selalu mengedepan titah raja yang  berlaku  pada  suatu  desa  karena  titah  raja  secara  langsung  menjelma  dlam kehidupan masyarakat adat tersebut. UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) telah disahkan dan  memberikan  perubahan  pada  tatanan  kehidupan  masyarakat  Indonesia  secara
menyeluruh  karna  suatu  naskah  hukum  yang  baik  harus  memiliki  kaidah-kaidah social  dan  norma  agama  yang  beralaku  diindonesia  tanpa  harus  menyampingkan kehidupan masyarakat adat.
Suatu konstitusi atau hukum dasar yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak  hanya  terdiri  dari  naskah  yang  tertulis  akan  tetapi  juga  meliputi  konvensi- konvensi.  Undang-Undang  Dasar  1945  menganut  paham  ini  dan  selalu  dapat mengikuti  perkembangan  zaman  karena  UUD  tersebut  selain  dapat  dilakukan perubahan, revisi juga penyempurnaan sebagaimana kedudukan hukum adat dengan jelas diakui keberadaan dalam hukum dasar diIndonesia.
Aktualisasi dari penerapan UU Cipta Kerja (Omnisbus Law) akan dipahami secara tuntas  oleh  masyarakat  hukum  adat  yang  berada  diwilayah  pesisir  ataukah berdampak terhadap hak-hak kepemilikan masyarakat hukum adat baik yang berda didarat maupun dilaut yang akan di gunakan untuk kepentingan bisnis para investor oleh sebab itu perlu ada sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan karena dalam pasal 18 B Ayat (2) undang-undang dasar yang diamendemen berbunyi : “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan repoblik indonesia.
Sementara  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004  yang menyatakan  bahwa:  “pengadilan  negara  menetapkan  dan  menegakan  hukum  dan rasa  keadilan  berdasarkan  Pancasila”.  Sesuai  dengan  bunyi  Pasal  18  B  Ayat  (2) Undang-Undang  Dasar  dan  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004 Negara harus melindungi masyarakat hukum adat dengan menegakan keadilan yang seadil-adilnya  karena  masyarakat  hukum  adat  merupakan  warga negara  indonesia yang diakui berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Masyarakat maluku merupakan komponen masyarakat hukum adat yang sudah terbentuk  jauh  serbelum  negara  merdeka  dan  merupakan  masyarakat  yang  hidup pada wilayah pesisir karena kehidupan mereka sejak dulu kala sudah menjadikan laut sebagai tempat untuk memberikan kehidupan bagi mereka dan untuk membenarkan hal tersebut secara khusus untuk wilayah Provinsi Maluku lewat Peraturan Daerah pasal  5  Perda  Nomor  14  tahun  2006,  yang  berbunyi  :  “untuk  ditetapkan  kembali menjadi  negeri  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  maka  kesatuan  masyarakat hukum adat tersebut harus memenuhi persyarat yang terdiri:
a) Unsur masyarakat adat;
b) Unsur wilayah yang jelas;
c) Unsur institusi adat;
d) Unsur hubungan masyarakat dengan wilayah;
e) Unsur lembaga-lembaga social;
f) Unsur symbol adat;
g) Unsur perilaku adat;
h) Unsur  lain  sesuai  dengan  adat  istiadat  dan  budaya  dari  masyarakat setempat.
Untuk memberikan penjelasan bahwa unsur masyarakat adat yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya baik karena factor
genelogis  maupun  genealogisnya  maupun  territorial  sebagai  warga  bersama  suatu kesatuan  masyarakat  adat  tertentu  dan  mengakui  serta  menerapkan  ketentuan- ketentuan hukum adat dalam kehidupannya sehari-hari.
Unsur-unsur  inilah  yang  saling  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  guna memperkuat tatanan kehidupan masyarakat adat, struktur kelembagaan adat, perakat sosial kemasyarakatan yang dijamin berdasarkan konstitusi untuk wajib dilindungi oleh  negara  beserta  hak-hak  yang  melekat  pada  masyarakat  adat.  Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 14 Undang-undang Cipta Kerja yang bermetode Omnibus Law ayat (1) berbunyi perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan :
a) rencana umum tata ruang dan
b) rencana rinci tata ruang
c) Pada ayat (2) yang berbunyi :
d) rencana tata ruang wilayah nasional
e) rencana tata ruang wilayah provinsi dan
a) rencana tata ruang wilayah kota
Pada ayat (3) rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
a) rencana  tata  ruang  pulau/kepulauan  dan  rencana  tata  ruang  kawasan strategis nasional; dan
b) rencana detail tata ruang kabupaten/kota.
Selanjutnya ayat (4) rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang. Ayat (5) rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun apabila:
a) rencana  tata  ruang  belum  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dan/atau
b) rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam perencanaan umum tata ruang tersebut memerlukan perencian sebelum dioperesionalkan.
Penegasan  pada  Pasal  14  UU  Omnibus  Law  pada  ayat  (1),(2),(3),(4)  yang menjelaskan tentang perencanaan tata ruang wilayah yang strategis guna penggunaan dan  pemanfaatan  ruang  wilayah  tersebut  untuk  pembangunan  dan  menjalankan bisnis pemerintah sudah tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat adat yang hidup pada wilayah pesisir karna kawasan laut dan darat (hutan/petuanan) mereka akan digunakan untuk kepentingan negara karena kawasan laut dan darat termasuk dalam rencana umum tata ruang kawasan    strategis nasioanl.
Provinsi  maluku  sebagai  wilayah  kepulauan  dimana  wilayah  laut  lebih  besar daripada  daratan  yang  sebagian  besar  wilayah  tersebut  terdapat  hak  kepemilikan masyarakat adat pesisir tersebut sehingga permasalahan vital pada hak masyarakat adat  yang  berada  pada  wilayah  pesisir  maka  kehidupan  masyarakat  adat  dengan sendirinya  akan  terdistorsi  dalam  kaitannya  dengan  regulasi  dan  penganturannya dalam negara indonesia.
Syarifudin  berpendapat  bahwa  ditinjau  dari  latar  belakang  sejarah  maka masyarakat hukum adat Indonesia,memiliki kebudayaan yang sudah sangat tua dan
jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan atau Negara. Sehingga, warga masyarakat hukum  adat  di  Indonesia  serta  etnik  yang  melingkupi,  sesungguhnya  merupakan migran  dari  kawasan  lainnya  di  Asia  Tenggara.  Secara  kultural  mereka  termasuk dalam kawasan Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta  hak  kepemilikan  yang  ditata  kolektif,  khususnya  hak  kepemilikan  atas  tanah ulayat.  Dalam  kehidupan  politik,  beberapa  etnik  berhasil  mendominasi  etnik  lain beserta  wilayahnya,  dan  membentuk  kerajaan-kerajaan  tradisional,  baik  yang berukuran lokal maupun yang berukuran regional. 14
Pengaturan  terkait  masyarakat  hukum  adat  bersifat  abadi  yang  memiliki kekuasaan atas wilayah darat dan laut bersifat abadi sehingga    pengaturan hukum berkaitan dengan masyarakat hukum adat harus mendapat jaminan oleh pemerintah. Begitu  banyak  konflik  yang  terjadi  dimaluku  antara  masyarakat  adat  dengan pemerintah    berkaitan  dengan  hak  ulayat  mereka  dikuasai  oleh  perusahan  yang menjalankan usahanya pada bidang pertambangan dan hak pengelolaan hutan (hph) sehingga  masyarakat  adat  pada  wilayah  pesisir  merasa  tidak  berdaya  karena berhadapan dengan pihak perusahan yang dibeking langsung oleh para TNI/POLRI yang ditugaskan langsung untuk mengawal para investor tersebut.
Masyarakat  adat  pesisir  dimaluku  yang  sering  terjadi  konflik  dengan  pihak perusahan  seperti  di  pulau  romang  Kabupaten  MBD  terdapat  perusahan  Gemala Borneo Utama yang melakukan eksploitasi pertambangan emas dimulai dari 2016 -2018 memicu  konflik  dengan    masyarakat  adat  pulau  romang  mereka  melakukan  aksi penolakan kepada pemerintah Provinsi Maluku agar dapat mencabut ijin perusahan pertambangan emas tersebut karena hak ulayat masyarakat adat pulau romang telah dikuasai oleh perusahan.
Masyarakat adat desa arma, watmuri, tutukembung dan manglusi    Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaian hak ulayat mereka dikuasai oleh perusahaan sehingga menuai konflik antara masyarakat adat dan perusahan yang mendapat ijin resmi dari pemerintah  untuk  hak  penguasaan  hutan  sehingga  dalam  menjalnkan  bisnis  kayu menerobos masuk kewilayah petuanan masyarakat adat secara brutal bisnis mereka berjalan mulus hingga saat ini karena mereka dikawal langsung oleh polisi sehingga masyarakat  adat  tidak  berdaya  hanya  menerima  dampak  lingkungan  dari  akibat penebangan kayu. beranjak dari kasus-kasus konflik masyarakat adat pesisir dengan perusahan  kiranya  menjadi  perhatian  kusus  oleh  negara  dalam  memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat pesisir yang ada diwilayah maluku.
Menurut Iin Indarti bahwa Masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup  bersama-sama  mendiami  wilayah  pesisir,  membentuk  dan  memiliki kebudayaan  yang  khas  yang  terkait  dengan  ketergantungan  pada  pemanfaatan sumberdaya  dan  lingkungan  pesisir  Wilayah  pesisir  merupakan  sebuah  kawasan dinamis yang sangat strategis untuk mengembangkan berbagai sektor usaha.Tetapi sayangnya program pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir belumlah tergarap secara proposional. Pemanfaatn sumber daya kelautan belumdi’managed”
secara tepat guna, yang semakin diperparah timbulnya konflik-konflik kepentingan. 14 Masyarakat  adat  pada  wilayah  pesisir  bukan  tameng  pemerintah  dalam  menerima berbagai dampak tetapi harus diberdayakan dan harus didasarkan pada  tiga aspek meliputi :
1) Kekuatan  kelembagaan  social  dan  ekonomi  masyarakat  pesisir  serta kemampuan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan.
2) Pemerintah memberikan kesempatan dan jaminan legal formal.
3) Pihak  swasta  termasuk  pengusaha  pengusaha  yang  terkait  dalam  wadah kerjasama  yang  menguntungkan  nelayan  yang  didukung  dengan infrastruktur yang memadai.

## D. P E N U T U P
Berdasarkan  seluruh  pemaparan  diatas  maka  penulis  dapat  menyimpulkan bahwa  UU  Cipta  Lapangan  Kerja  yang  bermetode   Omnibus  law  ini  adalah kemudahan perizinan, menghapus dan mengubah beberapa pasal dan ayat yang ada pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan dan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang pada intinya adalah pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah baik Provinsi,  Kabupaten  dan  kota  pada  satu  pintu  yaitu  pemerintah  pusat  kiranya dampak memberikan dampak yang positif bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah  pesisir.  Perlindungan  hukum  oleh  negara  kepada  Masyarakat  Adat merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Adat beserta haknya agar  dapat  hidup  tumbuh  dan  berkembang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiannya. Letak atau esensi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan rakyat dengan memberikan keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil,  perlakuan  yang  manusiawi,  serta  memberikan  hak-hak  masyarakat  untuk memperoleh  kesejahteraan  dan  pekerjaan  yang  layak,  termasuk  yang  bermuatan penegakan hukum. Diberlakukannya undang-undang Omnibus Law yang bermetode cipta  kerja  kiranya  dapat  memberikan  solusi  bagi  masyarakat  adat  pesisir  dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

## REFERENSI
Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Dan HAM. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Fahmal,  H.  A.  Muin.  Peran  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih,. Yogyakarta: UII Press, 2006.
Ibrahim, Johni. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
14 Iin Indarti and Yeni Kuntari, “Model Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir Melalui Re-Enggenering  Ekonomi  Berbasis  Koperasi  Berkelanjutan,”  in  Kajian  Multi  Disiplin  Ilmu  Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, 2015.
Indarti, Iin, and Yeni Kuntari. “Model Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat Pesisir Melalui  Re-Enggenering  Ekonomi  Berbasis  Koperasi  Berkelanjutan.”  In  Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat, 2015.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
MD, Mahfud. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
MD, Mahfud. Politik Hukum Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Pound, Roscoe. An Introduction to the Philosophy of Law. Terjemahan. Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1996.
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
Soekanto, Soeryono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.