## Adaptasi Industri Perjalanan Wisata Bali Ditengah Anomali Kebijakan Menyambut Era Kenormalan Baru
Bagus Gowinda
Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada idabagus2020@mail.ugm.ac.id
Janianton Damanik
Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
antondmk@ugm.ac.id
Dyah Mutiarin
Program Studi Kajian Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada mutiarin@umy.ac.id

## ABSTRAK
Menurut  UNWTO  (2020),  selama  masa  pandemi  terdapat penurunan  yang  cukup  signifikan  pada  sektor  –  sektor pariwisata seperti, perjalanan dan perhotelan. Kondisi tersebut terjadi  di  seluruh  negeri,  tak  terkecuali  di  pulau  Bali  sebagai destinasi  wisata  dunia.  Selama  pandemi  COVID-19    ini berlangsung,  ketergantungan  ekonomi  Bali  terhadap  industri pariwisata  begitu  terasa.    Dibarengi  dengan  kebijakan  yang terus  berubah  seiring  dengan  perkembangan  keilmuan  terkait COVID-19  dan  upaya  penanganannya  membuat  industri pariwisata  mau  tidak  mau  harus  ‘beradaptasi’  dengan  lebih cepat.  Artikel  ini  mencoba  menjabarkan  kebijakan  pemerintah yang berpengaruh pada industri perjalanan wisata khususnya di Bali.  Kebijakan  pemerintah  yang  coba  dikaji  adalah  kebijakan yang  terbit  pada  kuartal  I  dan  II  tahun  2020.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  hanya  dengan  studi  kepustakaan (literature  review).  Pembahasan  disajikan  bersifat  deskriptif  – kualitatif,  serta  ditinjau  dengan  kritis  terhadap  fenomena  yang digambarkan  dari  data  sekunder  dan  dokumentasi  penelitian yang  sudah  ada  sebelumnya  dengan  topik  yang  sama.  Hasil menemukan  bahwa  kebijakan  pemerintah  Indonesia  adalah mutlak  untuk  dijadikan  referensi  sektor  industri  perjalanan wisata  untuk  berbenah  dan  menyesuaikan  diri  terhadap perkembangan  penanganan  COVID  –  19  sekalipun  kebijakan terkait selalu berubah sewaktu-waktu dengan dinamisnya.
KATA  KUNCI : Adaptasi  Industri,  Kebijakan  Pariwisata, New Normal, Industri Perjalanan Wisata

## PENDAHULUAN
Selama pandemi Covid-19 ini berlangsung, ketergantungan ekonomi  Bali  terhadap  industri  pariwisata  sangat  jelas terlihat.  Hal  tersebut  harus  dipandang  sebagai  masalah yang  harus  dipertimbangkan  untuk  dicarikan  solusi  yang baik  kedepannya.  Kegiatan  kepariwisataan  bergantung
pada  banyak hal,  dua  yang  utama  adalah  faktor  keamanan dan  keselamatan.  Terlepas  dari  manfaat  ekonomi  yang selama ini dihasilkan pariwisata, sebaiknya tidak  dijadikan satu-satunya  sumber  pendapatan  daerah  (S.  Bong  dkk, 2019).  Harus  adanya  keseimbangan  antara  sumber  PAD dalam  neraca  pendapatan  Provinsi  Bali  selain  dari pariwisata.  Memang  dalam  jangka  pendek,  pariwisata dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  cukup signifikan,  akan  tetapi  dalam  jangka  panjang  bisa  jadi pariwisata  akan  menimbulkan  kompleksitas  permasalahan lain  yang  tidak  dapat  disangka-sangka,  misalnya  seperti yang  terjadi  saat  ini.  Akibat  penyebaran  virus  covid-19 yang kian masif, berbagai konsekuensi muncul secara tidak langsung  telah  ‘meruntuhkan’  industri  ini  dengan membatasi  pergerakan  wisatawan  antara  lain,  kebijakan pembatasan  aktivitas  penerbangan  internasional, travel warning dari  beberapa  negara demand  side  country , pembatasan  jam  operasional  sentra-sentra  bisnis  dan  tidak konsistennya aturan serta kenyataan dilapangan pada awal- awal pandemi yang cenderung tidak jelas.
Kebijakan  desentralisasi  berdasarkan  undang-undang  No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah memberikan legitimasi  dan  payung  hukum  kepada  setiap daerah  untuk  merancang  dan  membuat  kebijakan  yang sesuai  dengan  kebutuhannya.  Memang  kebijakan  otonomi daerah  memberikan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban bagi     setiap     daerah     untuk     membuat     aturan  dan mengelola sendiri urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chotijah dkk, 2020).   Namun  tidak  sinkronnya  komunikasi  publik pemerintah  pusat  seakan  menjadi  sulit  diterjemahkan  para pemimpin  daerah  dalam  kebijakan  daerahnya.   Berkaca pada  awal  pandemi  mulai  merebak,  sejumlah  pernyataan
ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
presiden  dan  para  menterinya  membingungkan  publik  dan menjadi  olok-olok  para  pengkritiknya.  Implementasi kebijakan maju mundur dan kurang solid antara pemerintah pusat  dan  daerah  (Baiquni,  2020).  Di  kalangan  negara- negara  Asia  Tenggara,  Indonesia  termasuk  yang  kurang tanggap terhadap pandemi COVID-19 ini. Di tengah situasi anti  ilmu  pengetahuan,  polarisasi  paham  keagamaan,  dan korupsi  melembaga;  Pemerintah  kurang  jelas  dan  tegas memberi  arah  kebijakan  dalam  pencegahan  merebaknya penularan  penyakit  ini  (Mietzner,  2020).  Kesan  yang kurang  solid  itu  menyiratkan  pemerintahan  manapun  akan terlihat  gagap  dalam  mengatasi  Covid-19.  Aksi  yang merupakan  bentuk  implementasi  dari  kebijakan  yang  ada antar daerah mungkin saja berbeda satu sama lain, dimana hal  tersebut  tergantung  pula  pada  pola  penyebaran  Covid- 19 yang terjadi pada masing-masing daerah.
Kebijakan-kebijakan  yang  ganjil  dan  kontraproduktif, menjadi blunder dan anomali di tengah kesulitan daya beli masyarakat  akibat  pandemi  ini  (Yusrizal,  2020).  Gejolak kepentingan yang timbul mau tidak mau membuat industri perjalanan  wisata  harus  siap,  meskipun  di  tengah keterbatasan  dan  dinamisnya  perubahan  kebijakan.  Mulai ditekannya  sumber  daya  manusia  sebagai  pekerja, menipisnya  kapital  para  pengusaha  menjadi handicap yang  bisa  saja  berlanjut  dan  berkepanjangan  seiring dengan  pandemi  Covid-19  yang  tidak  kunjung  usai (Afrilian,  2021).  Tidak  salah  jika  mayoritas  pengusaha mengambil skema pesimistis pada periode ini.
Periodisasi Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia
Berdasarkan  model  kelembagaan,  pemerintah  memiliki tugas  utama  sebagai  pembuat  kebijakan.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  semua  yang  dibuat  dan  dilakukan  oleh Pemerintah  adalah  kebijakan  publik.  Secara  sederhana, kebijakan  publik  merupakan  kewenangan  yang  dimiliki dan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  (Parsons,  2011). Penyebaran  virus  corona  jenis  baru  dengan  nama  ilmiah SARS-CoV-2 atau yang secara umum dikenal dengan virus COVID-19  sedang  terjadi  di  Indonesia.  Diawali  dengan keputusan  pemerintah  pusat  dengan  mengevakuasi  250 orang  WNI  dari  epicentrum  Provinsi  Hubei  China  untuk dikarantina  di  Pulau  Natuna  Indonesia  pada  kuartal  I,  31 Januari  2020.  Diikuti  dengan  ditemukannya  kasus  infeksi pertama di Indonesia yang menjangkiti dua orang WNI ibu dan  anaknya  pada  2  Maret  2020.   Di  lain  sisi,  setelah sekian  bulan  semenjak  diidentifikasinya  penyebaran  virus COVID-19  pertama  dunia  yang  terjadi  di  Kota  Wuhan China  pada  Desember  2019,  World  Health  Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia baru
menetapkan  virus  ini  sebagai  pandemi  global  yang  harus diwaspadai  pada  11  Maret  2020.  Ditetapkannya  virus  ini sebagai  pandemi  global  merupakan  akibat  dari  begitu cepatnya  penyebaran  yang  telah  merebak  ke  beberapa negara  di  berbagai  belahan  dunia.  Mirisnya  lagi  karena telah  menyebabkan  jatuhnya  korban  jiwa.  Sinyal  WHO tersebut  menjadi ‘alarm’  bagi pemerintahan  seluruh dunia, tidak  terkecuali  pemerintah  Indonesia.  Pemerintah  pusat merespon dengan mengeluarkan Kepres No.11 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  yang  terbit  pada 31  Maret  2020.  Maka,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagaimana  pola  perilaku  dan  preferensi wisatawan  dalam  kegiatan  berwisatanya  pada  masa pandemi  COVID-19  ini  setelah  adanya  kebijakan  terkait pembatasan-pembatasan  pada  masa  pandemi.  Hasil  dari penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  membantu  para pengusaha  di  bidang  pariwisata  untuk  bisa  terus menjalankan  bisnis  dengan  memahami  pola  perilaku  dan preferensi  wisatawan  pada  masa  pandemi  ini.  Hal  ini karena  COVID-19  menyebabkan  hal  yang  bersifat  luar biasa  dengan  menyebutkan  bahwa  jumlah  kasus  kematian karena Coronavirus sudah  meningkat  dan  meluas  antar wilayah  dan  antar  negara  serta  memiliki  dampak  pada kondisi  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  hankam  dan kesejahteraan  masyarakat  Indonesia.  Dilanjutkan  dengan keluarnya  Kepres  No.  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  Sebagai  Bencana  Nasional  yang  terbit  pada 13  april  2020.  Kebijakan  tersebut  guna  mendukung pembentukan  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19)  yang  tertuang dalam Kepres No. 9 Tahun 2020 hasil revisi Keppres No. 7 Tahun 2020 perihal sama yang telah terbit lebih dulu. Hasil revisi  tersebut  berintikan  bahwa  percepatan  penanganan COVID-19  harus  dilaksanakan  melalui  sinergi  antar kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah  meliputi  gubernur,  bupati  dan  walikota  sebagai Ketua  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan Coronavirus Disease 2019  (COVID-19)  di  daerah,  dalam  menetapkan kebijakan  di  daerah  masing-masing  harus  memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
Pada kuartal II - 2020, periode Mei sampai dengan Agustus kebijakan  yang  berfokus  pada  penanganan  penyebaran COVID-19  terus  dievaluasi  sesuai  dengan  perkembangan kasus  infeksi  yang  juga  bergerak  dinamis.  Pada pertengahan  bulan  Juni  2020,  Kementerian  Perhubungan menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020  tentang  Kriteria  dan  Persyaratan  Perjalanan  Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat
ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Produktif  dan  Aman Coronavirus  Disease 2019  (COVID- 19),  dan  sehubungan  diperlukannya  penyesuaian  aktivitas perjalanan  orang  dengan  transportasi  udara  untuk pencegahan  penyebaran  Covid-19  menerbitkan  SE  No.  13 Tahun  2020  tentang  Operasional  Transportasi  Udara Dalam  Masa  Kegiatan  Masyarakat  Produktif  dan  Aman dari Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19).  Ini merupakan ‘angin segar’ bagi industri perjalanan wisata di Bali  yang  mana  kebijakan  ini  sebagai  bentuk  pelonggaran untuk  aktivitas  perjalanan  orang.  Di  mana  sebelumnya sempat  terjadi  pembatasan  perjalanan  orang  karena bertepatan  dengan  musim  mudik  lebaran.  Pelonggaran  ini juga  menjadi  awal  dari  kebijakan  pemerintah  yang membuka jalan ke arah kehidupan era kenormalan baru .

## Era Kenormalan Baru (New Normal)
Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  berbagai kebijakan  dalam  upaya  menangani  kasus  Covid-19  mulai dari  himbauan  agar  masyarakat  menerapkan physical distancing,  Work  From  Hom e  (WFH)  bagi  para  pekerja formal,  Pembelajaran  Jarak  Jauh  (PJJ)  bagi  para  pelajar hingga  diterapkannya  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  (PSBB)  dan  larangan  mudik  lebaran  bagi beberapa daerah. Namun segala upaya pemerintah tersebut dinilai  masih  kurang  efektif  oleh  kalangan  praktisi kesehatan. Sementara itu dari kalangan ekonom mewanti- wanti pemerintah untuk tidak mengesampingkan ‘merosotnya’  ekonomi  Indonesia.  Mulai  muncul perdebatan  publik  antara  memilih  menyelamatkan ekonomi  atau  mengutamakan  kesehatan.  Di  Tengah tuntutan  publik  dan  ketidakpastian  kapan  pandemi COVID-19  akan  berakhir,  membuat  Presiden  Joko Widodo  mulai  resah.  Benar  saja,  dikarenakan  laju pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  sempat  terpukul  berada pada  kuartal  I-2020  yaitu  hanya  sebesar  2,97%.  Bahkan, seakan  tidak  pernah  terbayangkan  sebelumnya,  COVID- 19 mampu menghempaskan nilai tukar mata uang dari Rp 13.800/US$ hingga hampir menyentuh angka Rp17.000/US$ (Yusrizal, 2020). Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo membuat rencana untuk
mengimplementasikan  kebijakan New  Normal .  Kebijakan New Normal mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  HK.01.07/MENKES/328/2020  mengenai  Panduan Pencegahan  dan  Pengendalian Coronavirus  Disease 2019 atau  Covid-19  di  Tempat  Kerja  Perkantoran  dan  Industri dalam  Mendukung  Keberlangsungan  Usaha  pada  Situasi Pandemi.  Adanya  kebijakan New  Normal tersebut, Presiden  Joko  Widodo  meminta  agar  masyarakat Indonesia  mulai  hidup  damai  dan  berdampingan  dengan COVID-19  dalam  era  tatanan  kehidupan  normal  baru sesuai  dengan  protokol  kesehatan  yang  sudah  ditetapkan
oleh pemerintah (kumparan.com, 2020).

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif dengan  metode  deskriptif  analisis.  Penelitian  ini  bersifat kualitatif  yakni  penulis  berusaha  memahami  dan menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  interaksi  tingkah  laku manusia  dalam  situasi  tertentu  menurut  perspektif  penulis sendiri  (Suni  &  Badollahi,  2020).  Bertujuan  untuk mengembangkan  konsep  sensitivitas  pada  masalah  yang dihadapi,  menerangkan  realitas  yang  berkaitan  dengan penelusuran  teori  dari  bawah (grounded  theory) dan mengembangkan  pemahaman  akan  satu  atau  lebih  dari fenomena yang dihadapi (I. Gunawan, 2013).
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  hanya  dengan  studi kepustakaan  ( literature  review) .  Pengumpulan  data dimaksudkan  untuk  mengembangkan  analisis  kritis terhadap  fenomena  sosial  dan  politik  kebijakan  selama masa  pandemi  COVID-19  di  Indonesia.  Referensi  data diseleksi  sesuai  kebutuhan  penulis,  berkaitan  dengan kebijakan publik dan kepariwisataan yang mana merupakan  topik  artikel  ini.  Pendekatan  teoritis  didukung dengan e-book, jurnal serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  pada  artikel  yang  memiliki  topik  maupun referensi  yang  dianggap  berkaitan  guna  dijadikan  sumber data  primer.  Dokumentasi  kebijakan  tertulis  lembaga- lembaga  otoritatif,  portal  berita  konvensional,  linimasa online digunakan sebagai sumber data sekunder . Data yang disajikan  disini  juga  sebagian  besar  merupakan  data kualitatif  atau  data  yang  berupa  pernyataan-pernyataan yang  menunjukkan  sifat,  ciri  dan  keadaan  dari  gejala  atas peristiwa yang diteliti (Ahimsa-Putra, 2009).
Terakhir,  teknik  analisis  data  dalam  penulisan  artikel  ini berangkat  dari  penjelasan  Creswell  (2014:  254-263)  yang menekankan  teknik  pada  pengorganisasian,  pembacaan dan  pembuatan  catatan (memoing), pendeskripsian  data, pengklarifikasian,  serta  penafsiran  data  menjadi  kode  dan tema.  Analisis  data  sendiri  dibantu  dengan software pengolah data kualitatif, VosViewer dan QSR Nvivo 14 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Adaptasi Industri Perjalanan Wisata di Bali
Perubahan  yang  tengah  berlangsung  sebagai  dampak  dan respons  atas  mewabahnya  COVID-19  menghadirkan  teka- teki  yang  tidak  mudah  untuk  dijawab,  terutama  terkait dengan:  1)  kompatibilitas  antara  nilai  dan  tatanan  yang selama  ini  dianggap  mapan  dengan  kebutuhan  untuk
ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
merespons  krisis  akibat  COVID-19,  maupun  setelah nantinya  wabah  ini  berlalu;  2)  bentuk-bentuk  perubahan atau normalitas baru yang tengah berlangsung baik di level personal,  sosial,  maupun  organisasional;  dan  3)  derajat kedalaman dan sifat perubahan, apakah bersifat permanen / berkelanjutan  atau  sementara  /  jangka pendek  (Mas’udi  & Winanti,  2020).  Pertanyaan  penting  yang  bisa  diajukan adalah  pada  poin  terakhir  yakni  apakah  perubahan  yang digaungkan  saat  ini  akan  bersifat  permanen  atau  hanya sementara.
Dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda berbagai belahan  dunia  saat  ini,  sepertinya  sulit  untuk  tidak mengatakan ada industri yang tidak terdampak. Menginjak bulan  ke  delapan  dampak  pandemi  ini  tentunya  paling dirasakan  industri  pariwisata  Bali,  dibanding  industri pariwisata  daerah  lain.  Dalam  kehidupan  bisnis  industri pariwisata  Bali  pada  masa  pandemi  COVID-19,  risiko terbesar tentu saja adalah kebangkrutan. Terbukti, dampak pandemic mengakibatkan lumpuhnya pariwisata Bali yang menyebabkan  lumpuhnya  ekonomi  Bali  secara  umum dimana  di  triwulan  2,  pertumbuhan  ekonomi  Bali mencapai  -10,98%.  Pada  kondisi  normal  kontribusi pariwisata  terhadap  perekonomian  Bali  yaitu  mencapai 53%  terutama  yang  berkaitan  dengan  UMKM  dan Koperasi  serta  menampung  tenaga  kerja  sekitar  1,1 juta orang.  Selain  itu  juga  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja (PHK) sebanyak 2.667 orang dan yang sudah dirumahkan sebanyak  73.631  orang  (Baliprov,  2020).  Disisi  lain, sudah hampir Rp. 900 miliar rupiah dana yang dikucurkan Pemerintah  Provinsi  Bali  untuk  menanggulangi  wabah virus SARS-CoV-2 ini  beserta  permasalahan  sosial  yang mengikutinya.
Pada  awal-awal  pandemi  pada  Maret  2020,  Kementerian Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  (Kemenparekraf) mengampanyekan  dan  mengajak  seluruh  masyarakat untuk berlibur  ke  destinasi  yang berada  di  Indonesia.  Hal tersebut  dipandang  sebagai  langkah  untuk  mengurangi dampak  dari  wabah  virus  corona  bagi  perekonomian Indonesia. Pemerintah juga berusaha menyiapkan beberapa  insentif  demi  menarik  wisatawan.  Misalnya adalah  memberikan  diskon  tiket  pesawat  hingga  50%. Namun,  strategi  tersebut  ternyata  kurang  begitu  ampuh dalam  meningkatkan  animo  masyarakat  untuk  bepergian dengan  tujuan  wisata  setelah  beberapa  hari  sebelumnya dihebohkan  dengan  kasus  infeksi  pertama  COVID-19 yang melanda Indonesia.
Namun  saat  ini,  Kemenparekraf  telah  menetapkan Langkah  -  langkah  strategis  bagi  sektor  pariwisata  dan ekonomi  kreatif  di  masa  tanggap  darurat  pandemi
COVID-19.  Pemerintah  membagi  tiga  tahapan  dalam penanganan  COVID-19.  Yakni  masa  tanggap  darurat, pemulihan (recovery), dan  normalisasi.  Di  masa  tanggap darurat  telah  digulirkan  diantaranya  enam program  sesuai dengan kewenangan Kemenparekraf dalam upaya mitigasi terhadap  sektor  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif.  Program tersebut meliputi penyediaan fasilitas akomodasi, transportasi,  konsumsi  bagi  tenaga  medis  dan  tenaga pendukung  RS  Rujukan  penanganan  COVID-19  sesuai rekomendasi  Gugus  Tugas  Percepatan  Penanganan COVID-19. Selanjutnya, berkoordinasi dengan kementerian  dan  lembaga  terkait,  Kemenparekraf  secara intensif  memberikan  usulan berbagai  program  yang dapat memberi  keringanan  bagi  industri  dan  pekerja  pariwisata serta  ekonomi  kreatif  di  tengah  pandemi  COVID-19. Kemenparekraf  telah  mengusulkan  lapangan usaha  sektor pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  masuk  dalam  Permenkeu 23/PMK.03/2020.  Subsektor  yang  masuk  dalam  lapangan usaha  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  akan  dapat memanfaatkan insentif berupa Subsidi PPh 21, Pembebasan PPh 22 Impor, dan pengurangan PPh sebesar 30  persen.  Menparekraf  berharap  pelaku  UMKM pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  yang  terdampak  pandemi bisa  memaksimalkan  kebijakan  tersebut  saat  perluasan Permenkeu 23/PMK.03/2020 telah disahkan oleh Kemenkeu (Baliekbis, 2020).
Berbagai  acara  guna  menggairahkan  kembali  pariwisata Bali  telah  diinisiasi  pemerintah,  diantaranya  adalah kampanye  wisata ‘We  Love  Bali’ yang  menjadi  ajang mengimplementasikan protokol
CHSE guna
menggeliatkan kembali pariwisata dan ekonomi. Pembukaan  aktivitas  pariwisata  di  Bali  untuk  wisatawan nusantara  (domestik)  pada  31  Juli  2020  yang  lalu mengakibatkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali melalui pintu Bandara I Gusti Ngurah Rai  telah  meningkat  mencapai  lebih  dari  100%.  Sampai tanggal  20  September  2020,  jumlah  wisatawan  nusantara yang melalui pintu Bandara  I Gusti Ngurah Rai mencapai sekitar 2500 - 5000 orang per-hari. Berikutnya, acara yang baru  saja  diselenggarakan  20  Oktober  kemarin  yang  juga bertempat  di  Desa  Adat  Penglipuran  adalah  ‘ Simakrama Kepariwisataan’  antar stakeholder pariwisata  Bali. Simakrama ini diselenggarakan untuk menjawab keraguan dari  pelaku  pariwisata  terhadap  segala  kebijakan  dalam penanganan  COVID-19  dan  pemulihan  pariwisata  yang telah  diambil  oleh  pemerintah  serta  untuk  penyamaan pandangan,  gerak  dan  langkah  dalam  menghadapi pandemi  COVID-19  dalam  rangka  pemulihan  pariwisata Bali (Baliprov, 2020).
ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Pada  akhirnya  kuartal  II,  perjalanan  wisata  dalam  negeri mulai dibuka. Strategi ini dipandang merupakan salah satu alternatif  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  industri perjalanan  wisata  Bali.  Ketika  masih  diberlakukannya travel  warning internasional,  tidak  banyak  pilihan  yang bisa  dieksekusi  dengan  efektif.  Banyak  negara  dalam sektor pariwisatanya memutuskan untuk bergerak mempromosikan  perjalanan  domestik  dan  melayani pengunjung  dari  negara  mereka  sendiri  agar  pariwisata tidak terus mengalami keterpurukan ( The Organisation for Economic  Co-operation  and  Development ,  2020). Dikarenakan  adanya  perubahan  target  pasar  pada  masa pandemi  ini,  target  pasar  sektor  pariwisata  yang  semula adalah wisatawan mancanegara berubah menjadi wisatawan domestik untuk tetap menghidupkan bisnis dan usaha pariwisata bagi masyarakat.
Berbagai  protokol New  Normal pariwisata  telah dikeluarkan yang diharapkan dapat menjadi acuan industri perjalanan  wisata.  WTTC (World  Travel  and  Tourism Council) mengemukakan  protokol  mulai  untuk airport, airlines,  hotel,  shopping  industry,  tour  operators, dan MICE secara terperinci dan komprehensif, sebagai berikut (Asmoro,  2020):  1.  Aspek  Kesiapan  Operasional  dan Staff;  2.  Aspek  Memberikan  Rasa  Aman;  3.  Aspek Membangun Ulang Kepercayaan & Kepercayaan Diri; dan 4.  Aspek  Implementasi  Kebijakan  dengan  berbagai  poin- poin penting yang menyertainya.

## KESIMPULAN
Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap industri perjalanan  wisata  Bali  sungguh  terasa,  menjadi  yang terburuk  setelah  tragedi  Bom  Bali  1  dan  2.  Aktivitas penerbangan  yang  juga  berimplikasi  pada  keluar masuknya wisatawan ke Bali sempat dibatasi, regulasinya diperketat  mengacu  pada  ketentuan  protokol  Kesehatan dari pemerintah. Praktis karena penerbangan internasional masih ditutup sampai akhir kuartal II 2020, akibatnya Bali tidak  menerima  kunjungan  wisatawan  mancanegara. Sementara  itu,  kebijakan  untuk  membuka  kembali penerbangan  domestik  memunculkan  harapan  baru  bagi industri perjalanan wisata Bali.
Sisi positif dengan adanya larangan perjalanan wisata/aktivitas penerbangan internasional inilah berangsur-angsur terjadi kenaikan permintaan pada sektor perjalanan  wisata  domestik.  Kementerian  Pariwisata  dan Ekonomi  Kreatif  RI,  mengungkapkan  bahwa  akan  terjadi perubahan  pada  orientasi  segmentasi  pasar  di  Indonesia, yaitu  bergeser  dari  kebutuhan  wisatawan  mancanegara menjadi wisatawan domestik (Kemenpar, 2020).
Adanya  konsep-konsep  baru  terkait  CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environmental Sustainability) sangat perlu dilaksanakan  oleh  sektor  industri  perjalanan  wisata,  dan inilah  yang  dianggap  sebagai  awal  mula  membangun kembali kepercayaan dunia pariwisata internasional.
Untuk  memahami  lebih  lanjut  fenomena  adaptasi  industri pariwisata  yang  terdampak,  perlu  diadakan  penelitian lebih  dengan  menggunakan  metode  lain  dan  disarankan untuk  melakukan indept-interview kepada  pelaku  industri pariwisata  yang  secara  langsung  telah  merasakan  dampak dari COVID-19 ini terhadap usaha mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrilian,  P.  (2021).  Analisis  peran  Dinas  Pariwisata  Kota Bukit  Tinggi  dalam  meningkatkan  Fasilitas  pada Objek Wisata Taman Margasatwa Kinantan. Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event , 3 (1), 44–48. https://doi.org/10.33649/pusaka.v3i1.30
Asad, A. 2020. Covid-19 Impact and Survival Strategy in Business Tourism Market: the example of UEA MICE industry. UAE: University of Sharjah. Agustino,  L.  2020. Analisis  Kebijakan  Penanganan Wabah  Covid-19:  Pengalaman  Indonesia. Jurnal Borneo  Administrator.  Banten:  Universitas  Sultan Agung Tirtayasa.
Ahimsa-putra,  HS.  2009. Bahasa,  Sastra,  dan  Kearifan Lokal  di  Indonesia. Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Aref,  F.  2011. Sense  of  Community  and Participation  for Tourism Development . Life Science Journal 8 (1).
Baiquni, Muhammad. 2020. Menata Ulang
Kepariwisataan  yang  Berkualitas  dan  Berkelanjutan Merespons Pandemi COVID-19. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Baliprov.go.id.  2020.  “Peraturan  Gubernur  Bali  No.  28 Tahun  2020  tentang  Tata  Kelola  Pariwisata  Bali”. (diunduh 28 November 2020)
BBC.com. 2020. “Virus Corona: 250 WNI dievakuasi dari Hubei,  pangkalan  militer  di  Natuna  jadi  tempat isolasi”.  Virus  corona:  250  WNI  dievakuasi  dari Hubei,  pangkalan  militer  di  Natuna  jadi  'tempat isolasi'  -  BBC  News  Indonesia  (diunduh  14 Desember 2020) bpk.go.id. 2020. “Kepres No. 11 Tahun 2020”. KEPPRES No.  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  [JDIH BPK  RI]  (diunduh  14 Desember 2020)
Chotijah,  dkk.  2020.  Strategi  Branding  Pelaku  Usaha
ISSN 2656-1301 (Online) 2656-1336 (Print)
Pariwisata  di  Masa  Pandemi. Business  Innovation  & Entrepreneurship Journal. Garut: Universitas Garut. Creswell, J.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Edisi 3). Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Covid.go.id.  2020.  “Regulasi  Keputusan  Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020”. Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2020 tentang  Penetapan  sebagai  Bencana  Nasional  - Regulasi  |  Satgas  Penanganan  COVID-19  (diunduh 15 Desember 2020)
De  Kadt,  E.  1979. Tourism-Passport  to  Development? New York: Oxford University Press.
Katadata.co.id.  2020.  “Simalakama  Mitigasi  Covid-19, Kesehatan  atau  Ekonomi”.  Simalakama  Mitigasi Covid-19,  Kesehatan  atau  Ekonomi?  -  Analisis  Data Katadata (diunduh 8 Desember 2020)
Kementerian  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif,  2020.
Petunjuk  Teknis  Bantuan  Insentif  Pemerintah Penambahan  Modal  Kerja  dan  atau  Investasi  Tetap Untuk Meningkatkan Kapasitas Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020. Jakarta. Deputi Bidang Industri dan Investasi. Jakarta: Kemenparekraf. Kompas.com.  2020.  “WHO  Umumkan  Virus  Corona Sebagai  Pandemi  Global”.  WHO  Umumkan  Virus Corona  sebagai  Pandemi  Global  Halaman  all  - Kompas.com (diunduh 26 November 2020). Kumparan.com.  2020.  “Kebijakan  New  Normal Diterapkan  Karena  Pemerintah  ‘Galau’?”.  Kebijakan New  Normal  Diterapkan  karena  Pemerintah  'Galau'? - kumparan.com (diunduh 8 Desember 2020) Indonesia.go.id.  2020.  “Negara  Hadir  -  Kasus  Covid-19 Pertama, Masyarakat Jangan Panik”. Kasus Covid-19 Pertama,  Masyarakat  Jangan  Panik  |  Indonesia.go.id (diunduh 14 Desember 2020)
Dephub.go.id.  2020.  “Operasional  Transportasi  Udara Dalam  Masa  Kegiatan  Masyarakat  Produktif  dan Aman  dari  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)”. SE_13 TAHUN 2020.pdf (dephub.go.id) (diunduh 25 Desember 2020)
Detik.com.  2020.  “Curhat  Sri  Mulyani,  Dilema  pilih Kesehatan  atau  Ekonomi”.  Curhat  Sri  Mulyani, Dilema  Pilih  Kesehatan  atau  Ekonomi  (detik.com) (diunduh 28 Desember 2020)
Mas’udi,  Wawan  dan  Winanti,  P.  S.  (eds).  2020. New Normal  -  Perubahan  Sosial  dan  Ekonomi  Akibat Covid-19 .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Mietzner,  Marcus.  2020.  “Populist  Anti-Scientism,
Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption:  How  Indonesia’s  Democratic  Decline Shaped Its COVID-19 Response”. Journal of Current Southeast  Asian  Affairs.  00(0)  1-23.  SAGE
https://journals.sagepub. c Mustika,  Syanti.  2020.  Persiapan  Kemenparekraf  Sambut Wisatawan  di  New  Normal.  Artikel  ini  diakses melalui https://travel.detik.com/
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.  10  Tahun  2015
tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2015- 2029.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  2  Tahun  2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali.
S.  Bong,  dkk.  2019. Manajemen  Resiko,  Krisis  dan Bencana untuk Industri Pariwisata yang Berkelanjutan. PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Syarifuddin,  dkk.  2020. Covid-19  &  Disrupsi  -  Tatanan Sosial  Budaya,  Ekonomi,  Politik  dan  Multi. Bandar Lampung: Pusaka Media.
Suni,  M.,  &  Badollahi,  M.  Z.  (2020).  Strategi Diversifikasi  Atraksi  Budaya  Dalam  Mendukung Pengembangan  Wisata  Desa  Wakatobi. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 9 (1), 25. https://doi.org/10.31314/pjia.9.1.25-33.2020
UNWTO.  2020. Tourism  and  Covid-19  Unprecedented Economic  Impacts .  (diakses  https://www.unwto.org/ 22 Desember 2020)
Yusrizal, 2020. Blunder dan Anomali Kebijakan Presiden Dalam  Penanganan  Dampak  Covid-19.  Lampung: Pusaka Media. Universitas Lampung.