## Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Ni Nyoman Arif Tri Noviyanti*, Ni Made Sukaryati Karma dan I Nyoman Sutama Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia ariftrinoviyanthi@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang,  masih  banyak  membutuhkan  suatu  pembangunan  di  segala  sektor khususnya dalam bidang ekonomi. Korporasi yaitu sekelompok orang badan hukum maupun bukan badan hukum yang memiliki persamaan hak dan kewajiban. Peran korporasi sangat penting dalam kehidupan masyarakat seperti pada  kegiatan  pertambangan,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lain  sebagainya.  Namun,  kegiatan  yang dilakukan oleh korporasi tersebut memberikan dampak pada lingkungan hidup dimana korporasi melalaikan fungsi lingkungan  hidup  dengan  menimbulkan  pencemaran  dan  kerusakan  pada  lingkungan,  sehingga  perlu  diketahui tanggung jawab  korporasi apabila  melakukan  suatu tindak pidana  lingkungan hidup. Dari latar belakang di atas, maka  penulis  mengambil judul penelitian Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana  Lingkungan Hidup. Perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  Bagaimana  pengaturan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terhadap korporasi dan Bagaimana tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.
Kata Kunci: Tanggung Jawab; Kor por asi; Tindak Pidana Lingkungan Hidup

## Abstract
Indonesia  as  a  country  that  is  growing,  it  still  requires  a  lot  of  development  in  all  sectors,  especially  in  the economic sphere. The Corporation that is a legal entity or a group of people is not a legal entity which has equal rights and obligations. The role of the Corporation is very important in people's lives such as in mining activities, the utilization of natural resources and so on. However, the activities undertaken by the corporations provide the impact on the environment in which the Corporation's neglect of environmental functions with cause pollution and damage to the environment, so keep in mind the responsibility of the corporations when doing an environmental crime.  From  the  background  of  the  above,  the  authors  take  the  title  of  the  study  Corporate  Responsibility  in Environmental criminal act. Formulation of the problem in this study i.e. how setting environmental criminal act against corporations and How corporate responsibility in environmental criminal act according to UUPPLH.
Keywords: Responsibility; Corporations; Environmental Crime
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 109
Published: 01/08/2019
How To Cite: Noviyanti, N, N, A, T., Karma, N, M, S., Sutama, I, N .  ( 2019). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa . 13 (2). Pp 109 - 113. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.2.1227.109-113

## I.  PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang,  yang masih banyak membutuhkan suatu pembangunan dari  segala  sektor  dan  bidang  yang  dilakukan secara  berkelanjutan.  Pelaksanaan  pembangunan berkelanjutan  tersebut  mewajibkan  negara, pemerintah serta seluruh pihak yang berkepentingan  untuk  melakukan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  supaya  dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Sumber  daya  alam  di  Indonesia  tersedia cukup  banyak  dan  dapat  di  manfaatkan  dalam
kegiatan  pembangunan.  Dalam  keadaan  seperti itu,  sumber  daya  alam  mengalami  penurunan kualitas sehingga berpotensi terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan lingkungan di berbagai  bidang  yang  sesuai  dengan  asas-asas dalam hukum lingkungan di Indonesia.
Meningkatnya  jumlah  korporsi  sebagai dampak  global  menciptakan  suatu  perhatian khusus  terhadap  dampak  lingkungan  hidup. Hampir  disetiap  bidang  usaha,  baik  di  bidang pertambangan, perdagangan, industri,
pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lain-lain, berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan  pada  lingkungan.  Hal  ini,  merupakan realita  bahwa  korporasi  semakin  memegang peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat, khususnya  dalam  bidang  perekonomian.  Peranan dunia  swasta  dalam  pertumbuhannya  lebih memberikan  peranan  kepada  korporasi.  Banyak perhatian  yang  telah  diberikan  kepada  korporasi yang  melalaikan  peran  dan  fungsi  lingkungan sebagaimana mestinya.
Tindak  pidana  lingkungan  hidup  ini  semakin kuat  dengan  dibentuknya  UUPPLH  yang menujukan  pada  masyarakat  luas  mengenai aturan  yang  diterapkan  dalam  hal  terjadinya kejahatan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan hidup  dan  pertanggungjawabannya.  Korporasi menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  dalam pembangunan  suatu  negara  dalam  jangkauan yang  luas  korporasi  memberikan  peranan  yang positif  dan  negatif    dan  lain  sebagainya  yang karena  sangat  luas  ruang  lingkupnya  maka menjadikan  bertahan  lamanya  dampak  negatif yang  bisa  diciptakan  oleh  korporasi  sehingga, aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dapat mewujudkan  rasa  aman  bagi  seluruh  masyarakat (Setiyono, 2005).
Di  Indonesia  prinsip  pertanggungjawaban korporasi  tidak  diatur  dalam  KUHP,  melainkan diatur  dalam  pertauran  perundang-udangan  yang merupakan  peraturan  yang  sifatnya  khusus.  Hal ini,  ditentukan  dalam  Pasal  59  KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam  kejahatan  tersebut.  Mencermati  ketentuan tersebut  dimaksud  yang  dianggap  pelaku  tindak pidana  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  tindak pidana, karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak  pidana  dalam  ketentuan  KUHP  adalah mereka  yang  melaksanakan  perbuatan  pidana secara  nyata,  sedangkan  korporasi  tidak melakukan perbuatan secara nyata.
Bahwa  berdasarkan  uraian  singkat  tersebut, maka dapat ditarik permasalahan yaitu Bagaimana  pengaturan  korporasi  dalam  tindak pidana  lingkungan  hidup  Dan  Bagaimana tanggung  jawab  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan hidup menurut UUPPLH.

## II.  METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe
penelitian secara normatif yang berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada  serta  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan yang berlaku dan konseptual mengenai masalah-masalah  yang  akan  di  bahas.  Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  atas Undang-undang  Republik  Indonesia  Tahun  1945 KUHP,  Rancangan  KUHP  dan  UUPPLH.  Bahan hukum  sekunder  terdiri  atas  buku-buku,  jurnal- jurnal  hukum  mengenai  hukum  pidana  dan website-website  mengenai  tanggung  jawab korporasi. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi dan  analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara sistematis  dengan  menggunakan  argumentasi hukum  secara  deduktif  dan  induktif  yang  hasil analisisnya  dituangkan  secara  deskriptif  dalam artikel ilmiah.

## II.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  para  Frase,  Kejahatan  bukan merupakan  fenomena  alamiah  tetapi  apa  yang ditetapkan oleh pembuat Undang-undang sebagai suatu  kejahatan.  Beliau  juga  mendifinisikan kejahatan  sebagai  perbuatan  manusia  yang  dapat dihukum  berdasarkan  hukum  pidana  namun terdapat batasan bahwa kejahatan yang dikemukakan  itu  belum  mencangkup  secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan  dalam  kriminologi (Amrullah,  2018) . Kejahatan korporasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang  atas  nama badan  usaha  dengan  tujuan  tertentu  secara melanggar  hukum  yang  dapat  dikenakan  sanksi yang  berlaku.  Menurut  frase  lain  mengatakan bahwa  kejahatan  korporasi  ini  adalah  salah  satu bentuk  kejahatan  yang  memiliki  hubungan dengan  ekonomi  dan  masyarakat  luas  yang memiliki persamaan dalam perbuatannya (Amrullah,  2018) .  Kejahatan  korporasi  terdapat berbagai  bentuk  yakni  diantaranya  kejahatan korporasi  dalam  bidang  ekonomi  dan  kejahatan korporasi  dalam  bidang  sosial  budaya  serta kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas.  Terdapat  pula  kejahatan  yang  tidak memenuhi dan mematuhi perintah pejabat seperti adanya  kegiatan  pengendalian  pencemaran  udara dan air sehingga melanggar yang namanya syarat pengendalian polusi air dan udara.
Kejahatan  korporasi  dalam  bidang  ekonomi ditimbulkan karena perkembangan ekonomi yang akhir-akhir  ini  membuat  dunia  usaha  semakin kompleks  dan  bervariasi  sehingga  munculnya
Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 110
persaingan  usaha  antara  korporasi  satu  dengan yang  lainnya.  Kemudian,  kejahatan  korporasi yang  berhubungan  dnegan  masalah  sosial  dan budaya  adalah  tindakan-tindakan  yang  berkaitan dengan karya seseorang serta kurang memperhatikan  keamanan  dan  kesehatan  kerja dan  tindak  pidana  yang  berakibat  merusak pendidikan dan mental generasi muda. Sedangkan untuk  kejahatan  korporasi  yang  menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham.
Tindak  pidana  lingkungan  hidup  seperti misalnya  perbuatan  yang  dapat  mengakibatkan beralihnya  manfaat  dari  lingkungan  dan merugikan  masyarakat  sekitar.  Sebagaimana diatur dalam UUPPLH bahwa perbuatan tersebut pada  dasarnya  dilakukan  oleh  suatu  badan  usaha yang pada saat sekarang mengalami perkembangan  yang  pesat  dalam  industrialisasI termasuk di Indonesia.
Tindak pidana korporasi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lainnya yang dilakukan oleh sendiri  atau  bersama-sama  yang  bertindak  atas nama  korporasi  di  dalam  maupun  diluar lingkungan  korporasi.    Pengaturan  korporasi secara  khusus  terhadap  tindak  pidana  yang berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  dalam Pasal  116  UUPPLH  diatur  dengan  maksud  yang pertama  jika  suatu  badan  usaha  melakukan perbuatan  yang  curang  dalam  melakukan usahanya  maka  pihak  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  adalah  badan  usaha  itu sendiri  serta  seseorang  yang  memiliki  pemikiran dalam  melaksanakan  perbuatan  curang  tersebut. Kemudian,  untuk  yang  kedua  jika  tindak  pidana lingkungan hidup pada aturan Pasal ini dilakukan oleh  individu  yang  memiliki  kerjasama  dengan badan  usaha  tersebut  maka  yang  dapat  dituntut individu tersebut secara pribadi.
Sesuai  dengan  pernyataan  Pasal  1  angka  21 Undang-undang tentang Pencegahan dan pemberantasan  perusakan  hutan  menyatakan bahwa  setiap  orang  atau  korporasi  yang melakukan perbuatan perusakan hutan di wilayah hukum  Indonesia dapat dikenai ketentuan pidana yang  diatur  dalam  Pasal  82  ayat  (3)  Undang- undang pencegahan dan pemberantasan perusakan  hutan.  Kemudian,  dalam  pengaturan pidana terhadap korporasi yang melanggar diatur dalam  pernyataan  Pasal  78  ayat  (14)  Undang- undang  Kehutanan  dimana  tanggung  jawab  yang dikenakan  hanya  ditujukan  kepada  pengurusnya
saja.Selanjutnya, dapat dikaitkan dengan ketentuan  pada  Pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang Minyak dan Gas Bumi yang pada intinya menyebutkan ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda.
Di  dalam  RUU  KUHP  pada  bagian  Bab  II mengenai tindak pidana dan
pertangggungjawaban pidana menyebutkan tentang  korporasi  yang  diatur  dalam  Pasal  48 RUU KUHP bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah perbuatan yang dilaksanakan  berdasarkan  hubungan  kerja  atau lainnya  yang  ada  kaitannya  dengan  korporasi. Kemudian,  pada  Pasal  49  RUU  KUHP menyebutkan bahwa pengenaan tanggungjawaban terhadap badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar  hukum  adalah  pengurus  danatau korporasinya.  Pada  Pasal  50  RUU  KUHP menyatakan bahwa korprasi dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  apabila perbuatan  yang  dilakukan  atas  nama  korporasi, namun  pada  Pasal  51  RUU  KUHP  pengenaan tanggung  jawab  pidana  hanya  dapat  ditujukan kepada  pengurus  badan  usaha  yang  masih memegang peranan dalam menjalankan usahanya tersebut.
Pengurus yang memegang kendali dalam suatu perusahaan  berdasarkan  anggaran  dasar  dan anggaran rumah tangga yang memiliki kewenangan  dalam  pengambilalihan  keputasan korporasi  dan  ikut  dalam  memberikan  kebijakan korporasi  dapat  juga  dikenai  pemidanaan.  Untuk itu  maka  dapat  diterapkan  pengawasan  terhadap korporasi tersebut.
Sanksi  yaitu  suatu  akibat  yang  diberikan kepada siapa pun yang melakukan perbuatan yang dilarang  oleh  undang-undang.  Sanksi  adalah  alat pemaksa  untuk  menegakan  hukum  dan  norma hukum.  Sanksi  diberikan  kepada  seseorang  atau kelompok  orang  sebagai  hukuman  supaya memperoleh  efek  jera.  Salah  satu  sanksi  yang paling  berat  yakni  sanksi  pidana.  Sanksi  pidana dijatuhkan  kepada  subyek  hukum  untuk menjamin  perbuatan  tersebut  tidak  diulang kembali (Andarisman, 2009) .
Packer  berpendapat  di  dalam  kutipan  Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat  mencangkup  hal-hal  sebagai  berikut:  1). Perbuatan  pidana  yang  dilarang;  2).  Penerapan sanksi  pidana  terhadap  suatu  perbuatan;  3). Pemberantasan  perbuatan  lain  yang  menghalangi perilaku  masyarakat;  4).  Perilaku  dapat  dihadapi dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara
Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 111
individu  satu  dengan  individu  lainnya;  5). Berlakunya  sistem  hukum;  6).  Tidak  adanya pilihan  beralasan  dari  sanksi  pidana  tersebut (Muladi, 2012).
Dalam  merumuskan  sanksi  pidana  di  dalam KUHP  terdapat  dalam  Pasal  10  KUHP  yang menyatakan  bahwa:  sanksi  pidana  dikategorikan menjadi  dua  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Masuknya  pidana  pokok  dalam  Pasal ini  karena  di  KUHP  masih  menganut  sistem peradilan  pidana  yang  harus  memberikan  efek jera kepada pembuatnya sedangkan dalam pidana tambahan  lebih  kepada  teguran  terhadap pembuatnya.
Penerapan  sanksi  terhadap  korporasi  dalam hukum  lingkungan  berkaitan  dengan  suatu  hal yang  mendasar  supaya  terciptanya  hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya. Apabila terdapat pihak yang tidak berkenaan  dengan  pernyataan  dalam  Pasal tersebut maka penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya.
Penerapan  sanksi  dalam  perbuatan  pidana lingkungan  dapat  melalui  hukum  perdata  yang berhubungan  dengan  hubungan  pribadi  antara orang  lainnya  dan  badan  hukum.  tindakan tersebut  dapat  mengakibatkan  penderitaan  atau kerugian  pada  orang  yang  lain  sehingga  dapat diajukannya  suatu  gugatan  atas  pembayaran pengganti  kerugian.  Hubungan  pengelolaan lingkungan  hidup  dengan  hukum  perdata  yakni terpenuhinya  suatu  keperluan  individu  secara perdata  sebagaimana  diketahui  adanya  tindakan yang  mengakibatkan  rusak  dan  tercemar  yang mengancam keseimabangan ekosistem.
Korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana lingkungan hidup dapat di gugat oleh pihak yang merasa  dirugikan.  Ketentuan  tersebut  diatur dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata  dan  Pasal  1366 KUH  Perdata,  kerugian  yang  dimaksud  tersebut disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja  atau  karena  kelalaian  dan  kurang  kehati- hatian.  Tanggung  jawab  korporasi  dalam  aspek sanksi  perdata  juga  diatur  dalam  Pasal  87  ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPLH yang merupakan bentuk perwujudan daripada asas-asas yang terdapat dalam lingkungan hidup.
Dengan ditetapkannya korprasi sebagai subyek hukum  dalam  UUPPLH  maka  suatu  korporasi memiliki  tangung  jawab  pidana  sebagai  subyek pidana  dari  tindak  pidana  ligkungan  hidup  yang diatur  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  dan  ayat  (2)
UUPPLH selain itu, juga diatur dalam Pasal 119 UUPPLH  mengenai  sanksi  pidana  dan  sanksi pidana tambahan yang berupa tindakan tata tertib.
Dalam  hal  korporasi  sebagai  subyek  hukum dan  melakukan  tindak  pidana  lingkungan  hidup maka  dapat  dikenakan  pidana  tambahan  sebagai sanksi tata tertib yakni dengan membuat reputasi daripada  korporasi  tersebut  terdengar  tidak  baik di  masyarakat  luas  sesuai  dengan  putusan pengadilan  saat  mengadili  perkaranya,  kemudian dapat  juga  berupa  membubarkan  korporasi  yang sama hakekatnya dengan penjatuhan pidana mati terhadap  korporasi,  selain  itu  dapat  juga menjatuhkan  pidana  berupa  dimatikannya  izin usaha  dari  korporasi  tersebut  dan  membekukan kegiatan usahanya serta negara dapat mengambil alih korporasi sehingga korporasi yang bersangkutan  berada  di  bawah  pengawasan negara  serta  dilakukannya  penyitaan  terhadap korporasi  dengan  mengeluarkan  penetapan untuk menujuk  badan  usaha  milik  negara  yang  lainnya untuk  mengelola  sementara  korporasi  sampai jangka waktu penyitaan selesai dan dicabut.

## IV. SIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat disimpulkan  yaitu:  pengaturan  korporasi  dalam tindak  pidana  lingkungan  hidup  dinyatakan  pada Pasal  116  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta  Pasal  118 UUPPLH.  Selain  itu  juga  diatur  dalam  Pasal  82 ayat (3), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 2013. Selanjutnya diatur dalam  ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang-undang  Minyak  dan  Gas  Bumi  serta Pasal  48,  Pasal  50,  Pasal  51,  Pasal  52  dan  Pasal 53 RUU KUHP.
Tanggung  jawab  korporasi  terhadap  tindak pidana  lingkungan  dapat  diterapkan  dengan adanya  sanksi  perdata,  sanksi  pidana  dan  tata tertib  yang  masing-masing  diatur  dalam  Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 87 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUPPLH dan Pasal 116 dan Pasal 119 UUPPLH.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  M.  A.  (2018). Perkembangan  Kejahatan
Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakan  Hukum) .  Jakarta:  Prenada  Media
Group. Andarisman,  T.  (2009). Asas-asas  dan  Dasar  Aturan Hukum Pidana Indonesia . Lampung: Universitas Lampung.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 112
Muladi. (2012). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
Rancangan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Tahun 2015
Setiyono,  H.  (2005). Kejahatan  Korporasi  (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi  dalam  Hukum  Pidana  Indonesia) .
Malang: Bayumedia Publishing.
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan
Hutan Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang
Minyak dan Gas Bumi
Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 113