## POLITIK HUKUM PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI

## Legal Politics Constitutional Court Control

## Muhtadi
Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: muhtadi.1977@gmail.com

## abstract
In  order  to  preserve  and  uphold  the  honor, dignity,  and  the  behavior  of  the judge is required to supervise the attitude constitutional judge to fit the code of ethics, so that each judge's ruling will be implemented in order to enforce the  law  and  justice  based  on  Pancasila  and  the  Constitution  1945  as  a permanent  legal  political  for  supervision  of  the  constitutional  judges. Whereas  legal  politics  incidental  that  becomes  choice  among  others:  a) Behavior  of  Constitutional  Judges  are  overseen  by  the  Board  of  Ethics established  by  the  Constitutional  Court,  and  for  the  reported  judges  or suspected  violations  of  ethic  codes  of  Constitutional  Judges  formed  by Honorary Council of the Constitutional Judges whose creation was proposed by Ethics Council, with the task of implementing and serves as ethic judicial; and b) there is no judicial supervision against Constitutional Court's decision as well as supervision of a court decision which was in the Supreme Court through the mechanism of legal remedies (ordinary and extraordinary).
Keywords: Supervision, Behavior, Constitutional Judges

## abstrak
Dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran  martabat, serta  perilaku  hakim  diperlukan  pengawasan  terhadap  perilaku  hakim konstitusi  agar  sesuai  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  sehingga  setiap putusan hakim dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945  sebagai  politik  hukum permanen pengawasan hakim konstitusi. Sedangkan politik hukum insidentil yang  menjadi  pilihan  adalah;  a)  perilaku  hakim  Konstitusi  diawasi  oleh Dewan  Etik  yang  dibentuk  MK,  sedangkan  terhadap  hakim  terlapor  atau terduga  melakukan  pelanggaran  kode  etika  dan/atau  pedoman  perilaku hakim  Konstitusi  dibentuk  Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  yang pembentukannya  diusulkan  Dewan  Etik,  dengan  tugas  melaksanakan  dan berfungsi  sebagai  peradilan  etik;  dan  b)  putusan  MK  tidak  dapat  dilakukan pengawasan  judisial  sebagaimana  halnya  pengawasan  putusan  pengadilan yang berada di lingkungan MA melalui mekanisme upaya hukum (biasa dan
luar biasa). Namun demikian, putusan MK dapat diawasi masyarakat melalui monitoring  terhadap  pelaksanaan  putusan  dimaksud,  termasuk  koreksi melalui kegiatan akademik tetapi tidak dapat merubah putusan.
Kata kunci : pengawasan, perilaku, hakim konstitusi

## A. Pendahuluan
Politik  hukum  dan  kekuasaan  berkait  erat,  saling  berkelindan,  dan tidak  dapat  dipisahukuman  satu  dengan  lainnya.  Politik  sebagai  titik  awal menuju  kekuasaan,  dan  hukum  sebagai  instrumen  mempertahankan kekuasaan.  Tipikal  produk  politik  baik  undang-undang  ataupun  instrumen politik lainnya memunyai karakteristik sebagaimana konfigurasi politik yang berkembang  dan  menguasai  lembaga  politik.  Undang-undang  sebagai sumber  legalistik  yang  berfungsi  bingkai  bagi  penguasa  mempertahankan kekuasaan  merupakan  ciri  produk  politik  otoritarian,  represif  dan  tidak berpihak  pada  kepentingan  masyarakat,  kontekstualisasi  produk  demikian menjadi  pembenar  dalil  Lord  Acton  bahwa power  tens  to  corrup,  and absoute power corrupt absolutely . Mahfud  MD 1 mengartikan  politik  hukum  sebagai  proses  pembuatan dan  pelaksanaan  hukum  yang  dapat  menunjukkan  sifat  dan  ke  arah  mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Unsur-unsur politik hukum dimaksud meliputi;  1)  pembangunan  hukum  yang  berintikan  pembuatan  dan pembaharuan  terhadap  materi-materi  hukum  agar  dapat  sesuai  dengan kebutuhan;  dan  2)  pelaksanaan  ketentuan  hukum  yang  telah  ada  termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.
Satjipto  Rahardjo 2 mengartikan  politik  hukum  sebagai  aktivitas memilih  dan  cara  yang  hendak  dipakai  untuk  mencapai  tujuan  sosial  dan hukum  tertentu  dalam  masyarakat.  Sedangkan  Sunaryati  Hartono sebagaimana  dikutip  Armen  Yasir 3 mendefinisikannya  sebagai  sebuah  alat atau  sarana  atau  langkah  yang  dapat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk menciptakan  sistem  hukum  nasional  yang  dikehendaki  dan  dengan  sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
Kajian  politik  hukum  dalam  pendekatan  Hukum  Tata  Negara mencakup  1)  hal  yang  substansi  dari  dalam  bidang  studi  ilmu  dan  teknik perundang-undangan;  2)  menekankan  kepada  proses  politik  dan  hukum pembentukan  produk-produk  hukum  dan  berkaitan  dengan  badan-badan kenegaraan  serta  cara  kerjanya  menetapkan  politik  hukum  dan  aturan
1 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarata: LP3ES, 1998), hlm. 9.
2 Satjipto Rahardjo, Imu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 334.
3 Armen  Yasir, Hukum  Perundang-undangan, (Bandar  Lampung:  Justice  Publisher,  2014), hlm. 125.
hukum; dan 3) mencakup  penyelenggara  dan tujuan negara. Iman Syaukani dan A. Ahsin Thohari 4 menyebutkan bahwa kajian politik hukum mencakup:
1. proses  penggalian  nilai-nilai  dan  aspirasi  yang  berkembang  dalam masyarakat  oleh  penyelenggara  negara  yang  berwenang  merumuskan politik hukum;
2. proses  perdebatan  dan  perumusan  nilai-nilai  dan  aspirasi  ke  dalam rancangan undang-undang oleh penyelenggara yang berwenang;
3. penyelenggara  negara  yang  berwenang  merumuskan  dan  menetapkan poltik hukum;
4. peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum;
5. faktor-faktor yang memengaruhi politik hukum; dan
6. pelaksanaan  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  merupakan implementasi politik hukum.
Persoalan  keterkaitan  hukum  dan  politik  dalam  pendekatan  politik hukum  menimbulkan  beberapa  asumsi,  antara  lain  sebagaimana  pandangan yang  dikemukakan  Phillip  Nonet  dan  Philip  Schelnik  yang  kemudian diartikulasikan dalam konteks keindonesiaan oleh Mahfud MD. Keterkaitan demikian menurut Mahfud adalah:
Petama, hukum  determinan  atas  politik  dalam  arti  bahwa  kegiatan- kegiatan  politik  diatur  oleh  dan  harus  tunduk  pada  aturan  hukum; kedua, politik  determinan  hukum  karena  hukum  merupakan  hasil  atau  kristalisasi dari  kehendak-kehendak  politik  yang  saling  berinteraksi  dan  saling bersaingan; dan ketiga , politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya seimbang antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya  ketika  politik  sudah  jadi  produk hukum maka kegiatan politik sudah harus tunduk pada aturan-aturan hukum.
Adapun  tujuan  politik  hukum  adalah;  1)  sebagai  alat  yang dipergunakan  pemerintah  untuk  menciptakan  suatu  sistem  hukum  nasional yang  dikehendaki;  2)  sistem  hukum  nasional  itu  akan  diwujudkan  cita-cita bangsa  yang  lebih  besar;  dan  3)  hukum  nasional  adalah  hukum  yang berlandaskan ideologi dan konstitusional negara, Pancasila dan UUD Tahun 1945.
Bagir  Manan 5 berpendapat  bahwa  paling  tidak  terdapat  dua  lingkup utama politik hukum, yaitu : 1. politik pembentukan hukum; dan
2. politik penegakan hukum.
Politik pembentukan hukum merupakan kebijakan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Mencakup; (a) kebijakan  (Pembentukan)  peraturan  perundang-undangan;  (b)  kebijakan
4 Imam  Syaukani  dan  A.  Ahsin  Thohari, Dasar-dasar  Politik  Hukum, (Jakarta:  Rajawali
Press, 2003), hlm. 32.
5 Bagir Manan, Teori dan Pilitik Konstitusi, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 180-181.
(pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hukum; dan (c) kebijakan terhadap  peraturan  tidak  tertulis  lainnya.  Adapun  politik  penegakan  hukum merupakan  kebijakan  yang  bersangkutan  dengan;  (a)  kebijakan  di  bidang peradilan; dan (b) kebijakan di bidang pelayanan hukum.
Konstruksi  politik  hukum  dalam  pemilihan  politik  hukum  Indonesia terdiri atas dua model, terdapat politik hukum yang tetap dan tidak berubah (permanen),  dan  pada  sisi  lain  terdapat  politik  hukum  yang  dapat  berubah- ubah sesuai kebutuhan dalam jangka waktu tertentu. Adapun politik hukum Indonesia yang tidak berubah adalah meliputi :
1. adanya satu kesatuan sistem hukum Indonesia;
2. sistem hukum nasional dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945;
3. keadilan hukum kepada warga negara;
4. pembentukan hukum yang memperhatikan kemajemukan masyarakat;
5. hukum adat diakui keberadaannya sepanjang masih berlaku;
6. pembentukan hukum berdasarkan partisipasi masyarakat;
7. hukum  dibuat  dan  ditegakkan  demi  kesejahteraan  umum,  demokratis berlandaskan hukum dan konstitusi.
Dalam  bidang  konstitusi,  K.C.  Wheara  sebagaimana  dikutip  Mahfud MD 6 menyebutkan  bahwa  “... a  constitution  is  indeed  the  resultant  of parallelogram  of  forces-political,  economiand  sosial-which  operate  at  that of it adoption ...” Makna demikian berarti,
Pertama, karena  konstitusi  merupakan  produk  situasi  atau  keadaan bangsa pada waktu tertentu maka konstitusi itu dapat berubah jika situasi dan kondisi masyarakat sudah berubah dan melahirkan tuntutan-tuntutan baru.... kedua, isi  konstitusi  sebenarnya  merupakan  kesepakatan  tentang  pilihan politik.  Ia  tidak  dapat  secara  kategoris  dikatakan  benar  atau  salah  atau dikatakan baik atau jelek... ketiga, isi konstitusi tidak harus mengikuti teori tertentu  atau  sistem  yang  berlaku  di  negara  tertentu.  Isi  konstitusi  dapat dipilih  sendiri  oleh  bangsa  dan  negara  yang  membuatnya  sesuai  dengan kebutuhan domestiknya masing-masing.
UUD 1945 sebagai produk kesepakatan politik di era perjuangan fisik didesain  sebagai  konstitusi  sederhana,  singkat  tetapi  diharapkan  fleksibel, dapat  menyesuaikan  dengan  keadaan  saat  itu,  yang  sampai  pada  waktunya menurut  Soekarno  akan  dilakukan  perubahan  dan  pembentukan  UUD  yang lebih  baik  lagi.  Demikian  pula  menurut  Harun  al  Rasyid  sebagaimana dikutip  Muhtadi, 7 UUD  1945  masih  bersifat  sementara  sampai  kemudian ditetapkan  oleh  lembaga  yang  dibentuk  konstitusi  untuk  itu.  Namun  dalam
6 AM Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm.
ii.
7 Muhtadi, Asas  Musyawarah  Mufakat  dalam  UUD  1945, Skripsi  Fakultas  Hukum  Univ. Tadulako (Palu: FH Untad, 2001), hlm. 57.
perkembangannya,  ketersingkatan  konstitusi  tersebut  dijadikan  sebagai instrumen hukum tertingi yang melanggengkan kekuasaan setiap rezim yang berkuasa,  sehingga  kemudian  justru  melahirkan  negara  dengan  demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, yang keduanya serupa sama-sama tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.
Praktik  ketatanegaraan  berdasarkan  UUD  1945  asli  di  bawah  rezim Soeharto  pada  akhirnya  mengantarkan  pada  upaya-upaya  perubahan konstitusi yang didasarkan pada : 8
1. UUD  Tahun  1945  membentuk  struktur  kekuasaan  ketatanegaraan  yang bertumpu  pada  kekuasaan  tertinggi  di  tangan  MPR  yang  sepenuhnya melakukan  kedaulatan  rakyat;  yang  berakibat  tidak  terjadinya  saling mengawasi dan saling mengimbangi pada institusi kenegaraan;
2. UUD  Tahun  1945  memberikan  kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden);
3. UUD  Tahun  1945  mengandung  pasal-pasal  yang  terlalu  “luwes’, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir);
4. UUD  Tahun  1945  terlalu  banyak  memberikan  kewenangan  kepada kekuasaan  Presiden  untuk  mengatur  hal-hal  penting  dengan  undang- undang; dan
5. rumusan  UUD  Tahun  1945  tentang  semangat  penyelenggaraan  negara belum  cukup  didukung  ketentuan  konstitusi  yang  memuat  aturan  dasar tentang  kehidupan  yang  demokratis,  supremasi  hukum,  pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah.
Dalam  pidato  penutupan  Sidang  Tahunan  MPR  tahun  2002,  Amien Rais sebagaimana dikutip Saldi Isra 9 menyatakan bahwa :
“Reformasi  konstitusi  yang  telah  dilakukan  merupakan  suatu langkah  berdemokrasi  dalam  upaya  menyempurnakan  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  1945  menjadi  konstitusi  yang  demokratis, konstitusi  yang  sesuai  dengan  semangat  zaman,  konstitusi  yang mampu  mewadahi  dinamika  bangsa  dan  perubahan  zaman  pada masa  yang  akan  datang.  Dengan  UUD  yang  telah  diamendir, dihadapan kita telah terbentang suatu era Indonesia baru yang lebih demokratis dan lebih maju.
8 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Memasyarakatkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan  Ayat ,  (Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  MPR-RI,  2005,)  hlm.  6-8.  Lihat  juga  A.  Mukhtie Fadjar, Reformasi Konstitusi Dalam Transisi Pragmatik , dalam Bambang Widjoyanto, Saldi Isra,  dan  Marwan  Mas  (editor)  : Konstitusi  Baru  Melalui  Komisi  Konstitusi  Independen, (Jakarta: Sinar Harapan, 2002).
9 Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, (Padang: Andalas University, 2006), hlm. 196.
Penulisan  ini  menggunakan  pendekatan  normatif.  Penulisan  ini diharapkan dapat menemukan politik hukum permanen dan insidentil dalam pengawasan hakim konstitusi.

## B. Pembahasan

## 1. Urgensi Pengawasan terhadap Hakim Konstitusi
Perkembangan  kenegaraan  menunjukkan  bahwa tiada  satupun  negara yang  tidak  memunyai  konstitusi.  Inggris  sekalipun  yang  sering  dijadikan sebagai  contoh  negara  tanpa  konstitusi  pada  prinsipnya  mengakui  dan mempraktikkan  ketatanegaraannya  dengan  konstitusi,  meskipun  bentuknya tidak sebagaimana Undang-Undang Dasar pada umumnya yang tertulis.
A.A.H.  Struycken  menyebutkan  bahwa  UUD  sebagai  konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang didalamnya memuat : 10
1. hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2. tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
3. pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang  hendak  diwujudkan,  baik  untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang; dan
4. suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembangan  kehidupan  ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Adapun  kelaziman  yang  ditemukan  sebagai  materi  muatan  UUD setidaknya meliputi tiga hal pokok, yaitu : 11
1. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya;
2. ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat fundamental; dan
3. adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang  juga bersifat fundamental.
Namun  demikian,  tidak  semua  materi  muatan  UUD  adalah  kaidah kenegeraan. Melainkan juga terdapat kaidah yang menjadi dasar bagi hukum administrasi,  pidana  dan  lain-lain, 12 termasuk  didalamnya  mengatur  etika kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  serta  perilaku  penyelenggara  negara
10 Taufiqurrahman  Syahuri, Hukum  Konstitusi;  Proses  dan  Prosedur  Perubahan  UUD  di Indonesia  1945-2002  Serta  Perbandingannya  dengan  Konstitusi  Negara  Lain  di  Dunia, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 15, lihat juga Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI, 1988), hlm. 67., lihat pula A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkamah Agung; Redefenisi Peran  dan  Fungsi  Mahkamah  Agung  untuk  Membangun  Indonesia  Baru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 13.
11 Sri  Soemantri,  M, Ketetapan  MPR(S)  Sebagai  Salah  Satu  Sumber  Hukum  Tata  Negara,
Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 2, lihat juga Taufiqurrahman Syahuri, Op.Cit., hlm. 16, lihat juga A.Mukti Arto, Op.Cit., hlm. 13-14.
12 Bagir  Manan, Hubungan  Ketatanegaraan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi dengan  Komisi  Yudisial  (Suatu  Pertanyaan?), Varia  Peradilan  Majalah  Hukum  Tahun  ke XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006, hlm. 4.
adalah  salah  satu  muatan  konstitusi.  Karena  itu,  membaca  UUD  juga seharusnya  dilakukan  sebagai moral  and  philosophical  reading  of  the constitution. 13
Salah satu materi muatan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai  salah  satu  penegak  hukum  dan  keadilan,  yang  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  negarawan  yang menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  serta  tidak  merangkap  sebagai pejabat negara. Dalam pendekatan berbeda, prasyarat tersebut menghendaki hakim  konstitusi  untuk  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan,  keluhuran martabat, serta perilaku sebagai penyelenggara negara.
Namun  demikian,  tertangkapnya  Ketua  Mahkamah  Konsitusi  (MK) Akil  Mochtar,  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  seakan membenarkan  terjadinya  pembagian  dan  pemencaran  kejahatan  pada  setiap organ kekuasaan negara di semua tingkatan (dari trias politika menjadi trias koruptika ), 14 sekaligus  mengkonfirmasikan  perlunya  mempertimbangkan kembali  keterlibatan  lembaga  lain  dalam  mengawasi  perilaku  hakim konstitusi 15 setelah  sebelumnya  dibatalkan  melalui  Putusan  MK  No. 005/PUU-IV/2006. 16
Inkonstitusionalitas pengawasan Komisi Yusidial (KY) 17 menurut MK dalam  putusannya  didasarkan  pada  dua legal  reasioning utama,  yaitu problematika  interpretasi  pembentuk  konstitusi  ( original  intent )  dan sistematis, 18 yang keduanya menurut mahkamah terjadi inskonsistensi antara
13 Jimly Asshidiqie, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),  hlm.
233.
14 Malik, Perppu  Pengawasan  Hakim  MK  Versus  Putusan  Final  MK, Jurnal  Konstitusi, Volume  10,  Nomor  4.  Desember,  (Jakarta:  Kepaniteraan  dan  Sekretariat  Jenderal  MK, 2013), hlm. 580.
15 Cetak biru MK membenarkan adanya keterlibatan institusi non peradilan yang mengawasi kinerja  lembaga  tersebut  dan  aparaturnya.  MK-RI, Cetak  Biru  Mahkamah  Konstitusi
Republik Indonesia , (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2004), hlm. 15.
16 Putusan  Nomor  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2004  tentang  Komisi  Yudisial  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
17 Lihat Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial jo Pasal 34 ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Penghapusan wewenang KY mengawasi perilaku hakim konstitusi setelah putusan MK  No. 005/PUU-IV/2006  diadopsi  dalam  Pasal  44  Undang-undang  No.  48  tahun  2009  tentang Kekusaan  Kehakiman  ( LNRI Tahun  2009  Nomor  157, TLNRI Nomor  5076),  serta penghapusan wewenang KY  mengusulkan penjatuhan sanksi bagi hakim kepada Pimpinan MA/MK  dengan  menghapus  Pasal  21  dalam  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2011 tentang  Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial ( LNRI Tahun 2011 Nomor 106, TLNRI Nomor 5250).
18 Lihat Putusan MKRI  Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 173-176.
penormaan  Pasal  24B  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Tahun  1945 dengan  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial 19 serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 20 terkait pelaksanaan wewenang lain dalam rangka  menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga pengawasan KY  terhadap  hakim  konstitusi  dikualifikasikan  bertentangan  dengan  UUD Tahun  1945,  tetapi  sebaliknya,  Hakim  Agung  dan  hakim  badan  peradilan dalam lingkungan Mahkamah Agung  menjadi objek pengawasan KY. 21
Guna  menghindari  kekosongan  hukum  dan  organ  pengawas  perilaku hakim konstitusi, dibentuk pengawas permanen, Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) berdasarkan Pasal 27A Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi 22 beranggotakan 5 orang 23 yang kemudian dinyatakan illegal kembali  oleh  Putusan  MK  Nomor  49/PUU-IX/2011 24 dengan mendalilkan bahwa adanya unsur DPR, unsur pemerintah, dan hakim agung berpotensi  menimbulkan  konflik  kepentingan  karena  DPR,  Pemerintah  dan Mahkamah  Agung,  serta  Komisi  Yudisial  dapat  menjadi  pihak  yang berperkara  di  Mahkamah    Konstitusi. 25 Lebih  dari  itu,  MK  mendalilkan bahwa  keanggotaan  MKHK  tersebut  tidak  memberi  jaminan  kemandirian dan imparsialitas mahkamah, karenanya MK bersikukuh membentuk MKHK tersendiri  dengan  keanggotaan  selain  dari  MK  juga  berasal  dari  unsur  lain yang independen dan tidak partisan. 26
Ketiadaan  kembali  pengawas  perilaku  hakim  konstitusi,  secara internal  MK  membentuk  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi (MKMK)  melalui  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  (PMK)  Nomor  1  Tahun 2013,  beranggotakan  5  (lima)  orang,  terdiri  dari  unsur  hakim  konstitusi, komisioner  KY,  mantan  pimpinan  lembaga  negara,  mantan  hakim konstitusi/hakim  agung  dan  guru  besar  senior  ilmu  hukum.  Keanggotaan tersebut  menghilangkan  unsur  DPR,  pemerintah  dan  hakim  agung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27A  ayat  (2)  UU  MK.  MKMK  dapat
19 Lembaran  Negara  RI  ( LNRI )  Tahun  2004  Nomor  89,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI ( TLNRI ) Nomor 4415.
20 LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4397.
21 Ibid., hlm. 173-176.
22 LNRI Tahun 2011 Nomor  70 , TLNRI Nomor  5226.
23 Pasal 27A ayat (2) UU No. 8/2011, MKHK beranggotakan 5 (lima) orang , masing-masing seorang  dari  dari  hakim  konstitusi,  komisioner  KY,  unsur  DPR,  unsur  pemerintah  bidang hukum dan hakim agung.
24 Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Mahkamah
Konstitusi terhadap UUD Tahun 1945 tanggal 14 Oktober 2012.
25 Ibid., hlm. 72.
26 Ibid., hlm. 73.
dibentuk berdasarkan permintaan hakim terlapor, ataupun sebagai instrumen yang  dibentuk  atas  dasar  laporan  dan/atau  infromasi  untuk  kemudian diplenokan dalam rapat tertutup. 27
Akan  tetapi,  tertangkapnya  Ketua  MK  aktif  pada  2  Oktober  2013 mementahkan legal reasioning Putusan  MK  Nomor  49/PUU-IX/2011  serta memberikan jawab atas dugaan tidak efektifnya lembaga pengawas internal dalam  lembaga  peradilan, 28 sekaligus  menunjukkan  kelemahan  sistem pengawasan internal yang belum ditemukan solusinya. 29
Bagi  Presiden,  tertangkapnya  ketua  MK  diterjemahkan  sebagai kondisi  yang  memenuhi  kaidah  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa sebagaimana  dimaksud  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  Tahun  1945,  sehingga diambil  langkah  konstitusional  menyelamatkan  lembaga  melalui  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi, 30 untuk  selanjutnya  ditetapkan  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menjadi  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. 31
Maksud  hal ikhwal  kegentingan  yang  memaksa  dalam  Perppu  secara terang  benderang  ( expressis  verbis )  diletakkan  dalam  dua  pertimbangan mendasar :
1. bahwa  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (5)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  hakim  konstitusi  harus  memiliki integritas  dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil,  dan  negarawan  yang menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan  serta  tidak  merangkap  jabatan sebagai pejabat negara;
2. bahwa  untuk  menyelamatkan  demokrasi  dan  negara  hukum  Indonesia serta  untuk  mengembalikan  kewibawaan  dan  kepercayaan  masyarakat terhadap  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga  negara  yang menjalankan fungsi menegakkan Undang-Undang Dasar, perlu dilakukan perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
27 Lihat Pasal 12 dan 13 PMK No. 1/2013.
28 Mahkamah  Agung, Cetak  Biru  Pembaruan  Mahkamah  Agung  RI, (Jakarta:  Le ip -MA, 2003),  hlm.  93.  Lihat  juga  Yohanes  Usfunan, Pengawasan  Hakim ,  dalam http://www.kompas.com/kompas-cetak /0703/15/opini/3369799.htm , (terakhir kali dikunjungi pada 21 Mei 2014 jam 13.20 WIB).
29 Dian  Rosita, Mengkaji  Ulang  Konsep  Rule  of  Law  dalam  Pembaharuan  Peradilan  di Indonesia, Jurnal  Konstitusi  Vol.  1  No.  1  November,  (Jakarta:  Mahkamah  Konstitusi, 2008), hlm. 6-20.
30 LNRI Tahun 2013 Nomor 167, TLNRI Nomor 5456.
31 LNRI Tahun 2014 Nomor 167, TLNRI Nomor 5456.
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi,  terutama  terhadap  ketentuan mengenai  syarat  dan  tata  cara  seleksi,  pemilihan,  dan  pengajuan  calon hakim  konstitusi  serta  pembentukan  majelis  kehormatan  hakim konstitusi.
Salah  satu  substansi  materi  Perppu  dibentuknya  Majelis  Kehormatan Hakim Konstitusi sebagai lembaga penjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi, 32 yang dibentuk MK bersama-sama dengan KY, 33 beranggotakan 5 (lima) orang, 34 dengan kewenangan :
1. memanggil  hakim  konstitusi  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
2. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
3. memberikan  sanksi  kepada  hakim  konstitusi  yang  terbukti  melanggar kode etik. 35
Berbeda  dengan  semangat  Perppu  yang  mendorong  keterlibatan  KY dalam  pembentukan  MKHK,  secara  tegas  MK  menolak  keterlibatan  KY dengan  membentuk  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  melalui  PMK  Nomor  2 Tahun  2013  tentang  Dewan  Etik  Hakim  Konstitusi  yang  beranggotakan  3 (tiga) orang masing-masing berasal dari mantan hakim konstitusi, akademisi dan  tokoh  masyarakat,  dengan  durasi  masa  jabatan  selama  3  (tiga)  tahun. Dewan Etik inilah yang kemudian berhak merekomendasikan pembentukan Majelis  Kehormatan  Hakim  Konstitusi  apabila  untuk  mengadili  hakim terlapor  yang  melakukan  pelanggaran  berat  atau  hakim  telah  mendapatkan teguran tulis dan/atau lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
Bersamaan dengan pengesampingan MKHK bentukan Perppu dengan Dewan  Etik  buatan  PMK  No.  2/2013,  keberadaan  Perppu  yang  lahir  dari semangat  mempertahankan  dan  mengembalikan  harkat  martabat  dan kehormatan  MK,  namun  menimbulkan  polemik  ketatanegaraan.  Selain diduga  mereduksi  kewenangan  lembaga  negara  yang  diberikan  konstitusi, juga  telah  merubah  Pasal  24B  dan  24C  UUD  Tahun  1945  dengan  norma yang lebih rendah dari konstitusi itu sendiri sehingga dianggap bertentangan dengan  UUD  Tahun  1945.  Kondisi  demikian  yang  pada  akhirnya  menjadi argumentasi hukum diajukan pengujian derajat konstitusionalitasnya di MK.
Pada  Kamis  13  Februari  2014,  MK  mengabulkan  permohonan pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 dengan Putusan Nomor 1-
32 Lihat Pasal 1 angka 4 Perppu.
33 Lihat Pasal 27A ayat (4) Perppu.
34 Pasal 27A ayat (5) Perppu menyebutkan anggota MKHK terdiri dari seorang mantan hakim konstitusi,  seorang  praktisi  hukum,  dua  orang  akademisi  yang  salah  satu  atau  keduanya berlatar belakang di bidang hukum dan seorang tokoh masyarakat.
35 Lihat Pasal 27A ayat (9) Perppu.
2/PUU-XII/2014  tentang  Pengujian  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Penetapan  Perppu  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Mahkamah Konstitusi  Menjadi  Undang-undang,  dengan  menyatakan  bahwa  Undang- undang Nomor 4 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD Tahun 1945, tidak memunyai  kekuatan  hukum  mengikat  serta  memberlakukan  kembali Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  No.  24  Tahun  2003  Tentang Mahkamah  Konstitusi. 36 Dengan  demikian,  keberadaan  organ  rekrutmen hakim  MK  (panel  ahli),  Majelis  kehormatan  Hakim  MK,  dan  syarat-syarat lain  yang  diatur  dalam  Perppu  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan mengikat.
Berbeda  dengan  Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006  yang menggunakan  argumentasi  sistematika  dan original  intent pembuat  UUD Tahun  1945,  dan  Putusan  MK  No.  49/PUU-IX/2011  dengan  dalil  tidak adanya jaminan kemandirian dan kenetralan MKHK karena keanggotaannya tidak  netral,  maka  dalam  Putusan  No.  1-2/PUU-IX/2014  penghapusan kembali lembaga pengawas hakim konsitusi yang melibatkan KY didasarkan pada  penerapan  prinsip check  and  balances yang  tidak  tepat  diterapkan dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi mengatur relasi legislatif dan  eksekutif, 37 serta  menggunakan  terminologi  terjadinya  penyelundupan hukum  yang  dilakukan  Perppu  karena  pengabaian  terhadap  Putusan  No. 005/PUU-IV/2006, 38 lebih  dari  itu  MK  berpendapat  syarat  objektifitas  dari hak subjektifitas Presiden menerbitkan Perppu tidak terpenuhi, 39 yaitu tidak adanya  indikasi  kegentingan  yang  memaksa  yang  harus  diselesaikan sesegera mungkin, tidak pula memunyai akibat prompt immediatelly (sontak segera)  untuk  memecahkan  permasalahan  hukum  sebagaimana  yang seharusnya  terdapat  dalam  pertimbangan  Perppu  No.1  Tahun  2013. 40 Dengan demikian, penghapusan kembali lembaga pengawas perilaku hakim konstitusi  yang  melibatkan  lembaga  lain  dapat  menjadi  presiden  buruk
36 Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014, hlm. 121-122.
37 Ibid., hlm. 110.
38 Ibid., hlm. 115.
39 Putusan  MK  No. 138/PUU-VII/2009 menetapkan tiga syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, yaitu
1. adanya  keadaan  yaitu  kebutuhan  mendesak  untuk  menyelesaikan  masalah  hukum  secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. kekosongan  hukum  tersebut  tidak  dapat  diatasi  dengan  cara  membuat  undang-undang secara  prosedural  biasa  karena  akan  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.
40 Putusan No. 1-2/PUU-IX/2014, hlm. 119-120.
penegakan  hukum,  yang  dapat  menyuburkan  tirani  yudisial,  dan  tirani kekuasaan  kehakiman, 41 yang  dijalankan  Mahkamah  Konstitusi  secara monopolistik.
Akan  tetapi,  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan  agar  tidak terjadinya  kekosongan  hukum  dan  lembaga  pengawas  perilaku  hakim konstitusi  kembali,  pada  18  Maret  2014  MK  menerbitkan  PMK  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Majelis  Kehormatan  Mahkamah  Konstitusi  (MKHK) yang  sekaligus  menyatakan  tidak  berlaku  PMK  1  Tahun  2013  dan  PMK  2 Tahun  2013.  MKHK  model  PMK  2  Tahun  2014  memunyai  sejumlah perbedaan mendasar dengan bentuk PMK 1 Tahun 2013, sedangkan Dewan Etik yang diadopsi PMK 2 Tahun 2014 adalah serupa dengan yang dimaksud PMK  2  Tahun  2013  dengan  penegasan  akademisi  yang  dimaksud  PMK  2 Tahun 2013 menjadi guru besar ilmu hukum. Tabel berikut mendeskripsikan perbedaan  dan  persamaan  di  antara  lembaga  pengawas  perilaku  hakim konstitusi sejak 2004.
Tabel 1 Lembaga Pengawas Perilaku Hakim Konstitusi Lembaga Kedudukan dan Masa Jabatan Pembentuk dan Anggota Wewenang (1) (2) (3) (4) Komisi Yudisial (Putusan MK No.  005/PUU-
IV/2006 menghapus wewenang  KY
mengawasi dan/atau menjatuhkan sanksi bagi hakim konstitusi) Organ konstitusi Pasal  24B  UUD Tahun 1945 Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. “...dan memunyai wewenang lain dalam rangka  menjaga  dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat, serta perilaku hakim”. UU  22  Tahun  2004 jo  UU  18  Tahun 2011 Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih  lagi  untuk satu periode berikutnya. Beranggotakan  7 (tujuh) orang : 2  orang  mantan hakim; 2  orang  praktisi hukum; 2 orang akademisi; dan 1 orang tokoh Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dengan cara melakukan pengawasan  terhadap perilaku hakim dalam
41 Paulus  Effendi  Lotulung, Presfektif  Fungsi  MA  ke  Depan, dalam  Henry  P.  Panggabean, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktek  Sehari-hari;Upaya  Menanggulangi  Tunggakan Perkara  dan  Pemberdayaan  Fungsi  Pengawasan  MA, (Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 2001), hlm. xxxvi.
masyarakat rangka  menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Organ institusional PMK  No.  1  Tahun 2013 Insidentil  Maksimal 90 (sembilan puluh) hari (60 + 30) Dibentuk MK beranggotakan  5 (lima) orang : 1  orang  hakim konstitusi 1  orang  pimpinan KY 1  orang  mantan pimpinan lembaga negara 1  orang  mantan hakim  konstitusi atau hakim agung 1 orang guru besar ilmu hukum Memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan/atau informasi adanya  pelanggaran hakim konstitusi terhadap  Pasal  23  (2) huruf b, c, d, e, f, g, h atau  tidak  melakukan kewajiban dan melanggar larangan Pasal 27B UU MK. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi Organ undang- undang Perppu  No.1  Tahun 2013  jo  UU  4 Tahun 2014 Tetap  5  tahun  tidak dapat dipilih kembali Dibentuk MK bersama KY beranggotakan  5 (lima) orang : 1  orang  mantan hakim konstitusi; 1  orang  praktisi hukum; 2 orang akademisi yang  salah  satu atau keduanya berlatar  belakang hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat. a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
b. memanggil pelapor,
saksi, dan/atau
pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar kode etik. Dewan Etik Hakim Konstitusi Organ institusional, PMK  No.  2  Tahun 2013 Bersifat tetap, Dibentuk MK, beranggotakan  3 (tiga) orang : 1  orang  mantan hakim konstitusi; a. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat dan
perilaku
dibentuk sampai terbentuk MKHK berdasarkan  Perppu No.1 Tahun 2013. 1 orang akademisi; dan 1 orang tokoh masyarakat. hakim,  serta  kode etik  dan  pedoman perilaku hakim konstitusi,  supaya hakim tidak melakukan pelanggaran; b. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan  laporan dan informasi tentang perilaku hakim; c. memeriksa  hakim terlapor  atau  hakim yang diduga melakukan pelanggaran; d. menyampaikan laporan dan informasi ynag telah  dikumpulkan, diolah  dan  ditelaah tentang perilaku hakim  terlapor  atau hakim  yang  diduga melakukan pelanggaran,  dalam sidang majelis kehormatan; e. menyampaikan laporan pelaksanaan  tugas secara tertulis setiap bulan kepada mahkamah. Majelis Kehormatan Organ institusional PMK 2 Tahun 2013 Dibentuk atas usul  dewan  etik kepada MK dalam hal : a. dewan etik berpendapat hakim  terlapor/ hakim  terduga telah Diatur  lebih  lanjut dalam PMK.
melakukan pelanggaran berat; b. hakim  terlapor/ hakim yang diduga telah mendapatkan teguran lisan/tertulis sebanyak 3 kali. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Organ institusional PMK  No.  2  Tahun 2014 Bersifat  insidentil, atas  dasar  dugaan terjadinya pelanggaran berat hakim terlapor. Dibentuk MK atas usul  dewan  etik, beranggotakan  5 (lima) orang :
1  orang  hakim konstitusi;
1  orang  anggota KY; 1  orang  mantan hakim konstitusi; 1 orang guru besar hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat. Tugas : a. melakukan pengolahan  dan  a terhadap laporan yang diajukan dewan etik mengenai dugaan pelanggaran  berat yang dilakukan hakim  terlapor  atau hakim terduga, serta mengenai hakim  terlapor  atau hakim terduga yang telah  mendapatkan teguran lisan sebanyak  3  (tiga) kali; b. menyampaikan keputusan  majelis kehormatan  kepada MK. Wewenang : a. memanggil dan memeriksa  hakim terlapor atau hakim terduga yang diajukan dewan  etik  untuk mendapatkan penjelasan dan pembelaan, termasuk meminta dokumen atau bukti lain; b. memanggil dan
meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain  yang  terkait dengan dugaan pelanggaran  berat yang dilakukan hakim terlapor/hakim terduga untuk mendapat keterangan, termasuk meminta dokumen atau alat bukti lain; c. menjatuhkan keputusan  berupa sanksi atau rehabilitasi. Dewan Etik Hakim Konstitusi Organ institusional PMK  No.  2  Tahun 2014 Dipilih  oleh  panitia seleksi (Pansel) independen.
Pansel terdiri dari 3
(tiga) orang :
1 orang mantan
hakim konstitusi;
1  orang  akademisi;
dan 1 orang tokoh masyarakat. Aggota Pansel dipilih  dalam  rapat pleno  hakim  yang tertutup. Dibentuk MK terkait laporan dan/atau informasi  dugaan pelanggaran hakim
terlapor/terduga.
Beranggotakan  3
(tiga) orang : 1  orang  mantan hakim konstitusi;
1 orang guru besar ilmu hukum; dan 1 orang tokoh masyarakat. Tugas : a. melakukan pengumpulan,
pengolahan,  dan penelaahan laporan  dan/atau informasi  dugaan pelanggaran hakim konstitusi;
b. menyampaikan laporan pelaksanaan  tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi. Wewenang : a. memberikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan  hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung
keraguan sebagai
pelanggaran  dalam Pasal  21  ayat  (2) PMK; b. memanggil dan memeriksa  hakim terlapor/terduga melakukan pelanggaran terhadap  Pasal  21 ayat (1) PMK untuk  memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai  dokumen atau alat bukti lain; c. memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan/atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
terlapor/terduga pelanggaran  Pasal
21  ayat  (2)  PMK termasuk  meminta dokumen  atau  alat bukti lain; d. menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan  kepada  hakim terlapor/terduga yang terbukti melanggar Pasal 21 ayat (2) PMK; e. mengusulkan pembentukan majelis  kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan  terhadap hakim
terlapor/terduga yang diduga melakukan pelanggaran  berat yang dimaksud Pasal  21  ayat  (2) PMK  dan  untuk memeriksa dan mengambil keputusan  terhadap hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan dan/atau tertulis sebanyak  3  (tiga) kali; f. mengusulkan pembebastugasan hakim
terlapor/terduga yang  diduga  telah melakukan pelanggaran  berat terhadap  ketentuan dalam Pasal 21 ayat  (2)  PMK  dan hakim terlapor/terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak  3  (tiga) kali.
Sumber :  data diolah dari UU KY No. 22 Tahun 2004 Jo. UU No. 18 Tahun
2011, UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 49  Tahun  2009,  Putusan  MK  No.  005/PUU-IV/2006,  UU  MK No. 24 Tahun 2003 Jo. UU No. 8 Tahun 2011, Putusan MK No.
49/PUU-IX/2011,  PMK  No.  1  Tahun  203,  Perppu  No.  1  Tahun 2013  Jo.  UU  No.  4  Tahun  2014,  PMK  No.  2  Tahun  2013, Putusan MK No. 1-2/PUU-IX/2014, PMK No. 2 Tahun 2014. Tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  institusional  MK  sangat  rentan terhadap  upaya  keterlibatan  pihak  lain  dalam  mengawasi  perilaku  hakim konstitusi, dan cenderung menolak setiap tindakan-tindakan yang mengarah
pada  masuknya  unsur  ekstra  yudisial  dalam  ranah  penegakan  etika  hakim, yang  sebenarnya  dimaksudkan  tidak  untuk  terlibat  dalam  mekanisme yudisial.

## C. Penutup
1. Meskipun  terdapat  penolakan  terhadap  adanya  campur  tangan  lembaga non  yudisial  ( extra  judicial )  dalam  pengawasan  hakim  konstitusi,  tetapi telah menjadi pilihan politik hukum yang permanen bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim diperlukan pengawasan terhadap perilaku hakim agar sesuai kode etik  dan  pedoman  perilaku  sehingga  setiap  putusan  hakim  dilaksanakan dalam  rangka  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila dan UUD Tahun 1945;
2. Politik  hukum  insidentil  pengawasan  hakim  berdasarkan  norma  UUD
Tahun 1945 adalah :
a. perilaku hakim konstitusi diawasi oleh dewan etik yang dibentuk MK, sedangkan  terhadap  hakim  terlapor  atau  terduga  melakukan pelanggaran  kode  etika  dan/atau  pedoman  perilaku  hakim  konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang pembentukannya  diusulkan  dewan  etik,  dengan  tugas  melaksanakan dan berfungsi sebagai peradilan etik;
b. putusan MK tidak dapat dilakukan pengawasan yudisial sebagaimana halnya  pengawasan  putusan  pengadilan  yang  berada  di  lingkungan MA melalui mekanisme upaya hukum (biasa dan luar biasa). Namun demikian,  putusan  MK  dapat  dilakukan  masyarakat  melalui monitoring terhadap pelaksanaan putusan dimaksud, termasuk koreksi melalui kegiatan akademik tetapi tidak dapat merubah putusan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arto,  A.  Mukti,  2001, Konsepsi  Ideal Mahkamah  Agung;  Redefenisi  Peran dan  Fungsi  Mahkamah  Agung  untuk  Membangun  Indonesia  Baru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Asshiddiqie, Jimly, 2014, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Jakarta: Sinar Grafika. Fatwa, AM, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kompas. Isra,  Saldi,  2006, Reformasi  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen  UUD 1945, Padang: Andalas University.
Kusnardi,  Moh.  dan  Ibrahim,  Harmaily,  1988, Pengantar  Hukum  Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi HTN Fak. Hukum UI. Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI, Le ip -MA, Jakarta, 2003.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,  2005, Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun  1945:  Sesuai  dengan  Urutan  Bab,  Pasal  dan  Ayat ,
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.
Manan, Bagir, 2003, Teori dan Pilitik Konstitusi, Yogyakarta: UII Press. MD, Mahfud, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES. MK-RI,  2004, Cetak  Biru  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia , Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI. Muhtadi,  2001, Asas  Musyawarah  Mufakat  Daam  UUD  1945, Skripsi Fakultas Hukum Univ. Tadulako, Palu: FH Untad. Panggabean,  Henry  P.,  2001, Fungsi  Mahkamah  Agung  dalam  Praktek Sehari-hari;Upaya Menanggulangi
Tunggakan
Perkara dan
Pemberdayaan  Fungsi  Pengawasan  MA, Jakarta:  Pustaka  Sinar
Harapan.
Rahardjo, Satjipto, 1986, Imu Hukum, Bandung: Alumni. Sri  Soemantri,  M.,  1986, Ketetapan  MPR(S)  Sebagai  Salah  Satu  Sumber Hukum Tata Negara, Bandung: Remadja Karya CV. Syahuri,  Taufiqurrahman,  2006, Hukum  Konstitusi;  Proses  dan  Prosedur Perubahan  UUD  di  Indonesia  1945-2002  Serta  Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Bogor: Ghalia Indonesia. Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin, 2003, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta: Rajawali Press.
Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244, Maret, IKAHI, 2006, Jakarta.
Widjoyanto,  Bambang;  Isra,  Saldi,  dan  Mas,  Marwan  (editor),  2002, Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen, Jakarta: Sinar Harapan. Yasir,  Armen,  2014, Hukum  Perundang-undangan, Bandar  Lampung: Justice Publisher.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  1  Tahun  2013  tentang  Dewan  Etik
Mahkamah Konstitusi.
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2  Tahun  2013  tentang  Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  No.  2  Tahun  2014  tentang  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2013 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Putusan  MK  No.  1-2/PUU-IX/2014  tentang  Pengujian  Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang. Putusan  MK  No.  138/PUU-VII/2009  tentang  Pengujian  Perppu  No.  10 Tahun 1999 tentang pemberntasan Tindak Pidana Terorisme terhadap UUD 1945.
Putusan  Nomor  005/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2004  tentang  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  UUD  Tahun 1945.
Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman. Undang-undang  Nomo  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2011 tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara  RI,  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2011  tentang  Perubahan  terhadap  Undang-undang  Nomor  22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang.

## C. Jurnal dan Internet
Jurnal  Konstitusi  Vol.  1  No.  1  November,  Mahkamah  Konstitusi,  Jakarta, 2008
Jurnal  Konstitusi,  Volume  10,  Nomor  4.  Desember,  Kepaniteraan  dan
Sekretariat Jenderal MK, 2013, Jakarta. Yohanes Usfunan, Pengawasan Hakim , dalam
http://www.kompas.com/kompas-cetak  /0703/15/opini/3369799.htm  , (terakhir kali dikunjungi pada 21 Mei 2014 jam 13.20 WIB).