Efektivitas  Multi-bi  Aid  pada  Greater  Mekong  Sub-region  (GMS)

## Triangle Project
Devita Prinanda 1
devitaprinanda@umm.ac.id.

## Abstrak
Adanya kedekatan geografis, faktor pendorong, dan faktor menarik menyebabkan intensitas migrasi  diGreater  Mekong  Sub-Region  (GMS).  Wilayah  yang  terdiri  dari  Kamboja,  Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan sebagian wilayah Cina memiliki banyak permasalahan pada proses  migrasi.  Permasalahan  utama  disebabkan  oleh  tidak  adanya  kerangka  hukum  yang mewadahi  proses  terjadinya  migrasi.  Sehingga  dalam  prakteknya  banyak  migran  ilegal  dan perdagangan manusia. Penelitian ini akan membahas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia  (bekerjasama  dengan  ILO)  untuk  membantu  mengatasi  permasalahan  migran  di GMS.Bantuan tersebut dikategorikan sebagai Multi-bi Aid yaitu bantuan yang diberikan oleh pihak  pendonor  secara  bilateral  kepada  institusi  multilateral.  Bantuan  tersebut  dikeluarkan dalam  bentuk  sebuah  proyek  bernama  GMS  Triangle  Project  dengan  tujuan  menciptakan proteksi  dalam  bermigrasi  di  GMS.  Untuk  menganalisa  implementasi  dari  proyek  tersebut penulis menggunakan konsep multi-bi aid dan meninjau efektivitas melalui aid effectiveness yang  dikemukakan  dalam  Paris  Agreement  meliputi  ownership,  alignment,  harmonisation, managing  for  result,  dan  Mutual  Accountability.  Hasil  dari  penelitian  ini  memaparkan bagaimana metode multi-bi aid dituangkan dalam bentuk proyek dan efektivitas berbeda pada setiap negara penerima di wilayah GMS.
Kata kunci: Multi-bi Aid, GMS Triangle Project, Migrasi, Bantuan Luar Negeri

## Abstract
The existences of geographical factors, push factors and pull factors generated the intensity of migration in Greater Mekong Sub-Region (GMS). The region which consists of Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, Vietnam, and part of China’s territory had various problems in the migration process. A predominant problem of migration is rendered by the absence of law framework.  Therefore,  there  were  a  practically  illegal  migrant  and  human  trafficking.  This research  will  explain  the  assistance  to  recover  migration’s  problems  in  GMS  given  by Australian Government (cooperated with ILO). The type of assistance is categorized as multi- bi  aid which  is the  assistance  given  by  the bilateral  donor  to a  multilateral  institution. The assistance was released in the form of a project named GMS Triangle Project with the aim of creating migrant protection in GMS. To analyze the implementation of that project, the author uses  the  concept  of  multi-bi  aid  and  review  effectiveness  through  the  concept  of  aid effectiveness proposed by Paris Agreement including ownership, alignment, harmonisation, managing for a result, and Mutual Accountability. The result of this study describes how multi- bi  aid  methods are  embodied  in  a  form  of  project  and  effectiveness are  different for  each receiving state in GMS.
Keywords: Multi-bi Aid, GMS Triangle Project, Migration, Foreign Aid
1 Korespondensi: Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. GKB I Lt.6. Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas no. 246 Malang, telp. 0341 464318

## Pendahuluan
Greater Mekong Sub-region (GMS) adalah salah satu sub wilayah di Asia Tenggara yang terdiri dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan sebagian wilayah Cina khususnya Provinsi Yunnan. GMS disatukan oleh Sungai Mekong yang menciptakan koneksi secara geografis dan ekonomi. Kedekatan geografis serta diikuti faktor  pendorong  dari  dalam  negeri  dan  faktor  penarik  dari  luar  negeri  menjadikan migrasi di wilayah tersebut meningkat secara signifikan.
Faktor  pendorong  migrasi  di  wilayah  GMS  terdiri  dari berbagai  macam tergantung  pada  kondisi  domestik  masing-masing  negara.  Myanmar  adalah penyumbang  migran  terbesar  di  GMS.  Faktor  pendorong  utama  migran  Myanmar melakukan  migrasi  eksternal  adalah  ketidakstabilan  politik  dan  permasalahan  etnis. Sehingga  banyak  pengungsi  yang  melakukan  eksodus  ke  negara-negara  di  GMS. Kamboja menyumbang angka migran yang cukup tinggi karena secara ekonomi masih tertinggal  dibanding  negara  lain  dan  ekonomi  nasional  hanya  terpusat  pada  wilayah urban.  Migran  dari  Laos  pada  umumnya  juga  menjadi  pekerja  migran  untuk mendapatkan  peningkatan  kualitas  hidup.  Permasalahan  pengangguran  di  Vietnam adalah  faktor  pendorong  terjadinya  migrasi  eksternal  dengan  didukung  oleh pemerintah  nasional.  Sedangkan  Thailand  dan  Cina  merupakan  negara  penerima migran terbesar dari negara-negara GMS. Faktor penarik dari Thailand dan Cina adalah sektor ekonomi yang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Selain itu terdapat faktor kultural  yang  menyebabkan  terjadinya  migrasi  seperti  pernikahan.  Kamboja  dan Myanmar menyumbang angka migrasi yang disebabkan oleh pernikahan antar negara (MMN & AMC, 2013).
Kompleksitas  migrasi  yang  terjadi  di  GMS  menyebabkan  beberapa  isu transnasional seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, pekerja paksa, migran ilegal dan eksploitasi pekerja. Seperti Myanmar contohnya, akibat instabilitas politik di dalam  negeri  menyebabkan  kejahatan  transnasional  yang  melibatkan  migran  kurang tertangani. Myanmar merupakan sumber dan tempat transit bagi pelaku perdagangan manusia.  Tingginya  migran  yang  mencari  pekerja  di  Thailand  juga  menyebabkan tingginya  angka  transit  dan  menjadikan  Thailand  sebagai  tempat  perdagangan  dan penyelundupan manusia. Terjadinya kejahatan transnasional di GMS disebabkan oleh beberapa  faktor.  Pertama,  tingginya  aktivitas  migran  ilegal.  Kedua,isu  tersebut  juga
muncul  akibat  kurangnya  kebijakan  dan  hukum  yang  mengatur  persoalan  pekerja migran. Ketiga, kurangnya promosi mengenai proteksi dan keamanan migrasi (Asian Development Bank, 2013).
Pada faktanya sudah terdapat aksi di  tingkat nasional, bilateral,  ataupun regional  dalam  mengatasi  isu-isu  migrasi.  Seperti  Pemerintah  Thailand  telah melegalisasi  status  migran  melalui  verifikasi  nasional  pada  tahun  2003.  Perjanjian- perjanjian  bilateral  yang  berkaitan  dengan  pengentasan  perdagangan  manusia  juga sudah diselenggarakan diantaranya perjanjian antara Thailand dan Myanmar pada 2003, Thailand  dan  Laos  pada  2005,  Thailand  dengan  Vietnam  pada  2008,  Kamboja  dan Vietnam  pada  2005,  serta  Vietnam  dan  Laos  pada  2010.  Ditingkat  regional  telah dibentuk Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking (COMMIT) pada 2004. Ditingkat ASEAN telah mengimplementasikan Asean Declaration on The Protection  and  Promotion  of  the  Rights  of  Migrant  Workers  (ACMW)  pada  2007. Namun  pada  implementasinya,  kerjasama  di  bidang  regional  tersebut  masih  kurang formal dan terbatas (MMN & AMC, 2013).
Pada  2010,  International  Labour  Organization  dengan  didanai  oleh Pemerintah  Australia  melalui  Australian  Aid  meluncurkan  proyek  bernama  GMS Triangle  Project.  Proyek  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  formulasi  dan implementasi praktik migrasi meliputi kebijakan implementasi, rekrutmen pekerja, dan proteksi migran. Proyek ini ditujukan kepada negara-negara berkembang di GMS yaitu Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan ditambah dengan Malaysia. Hal ini dikarenakan banyaknya migran GMS yang menjadikan Malaysia sebagai tujuan migrasi dan  sebaliknya.  Proyek  ini  berjalan  selama  5  tahun  dengan  melibatkan  pemerintah nasional,  agensi  perekrutan  pekerja,  organisasi  migran  dan  pekerja,  Civil  Society Organizations  (CSO),  serta  Non-governmental  Organizations  (NGO)  (ILO, TRIANGLE Project Update: December 2011, 2011).
GMS  Triangle  Project  merupakan  bentuk  Official  Development Assistance (ODA) dari Pemerintah Australia dan bekerjasama dengan ILO. Menelaah definisi ODA yaitu cara untuk membangun negara berkembang melalui bantuan yang diberikan secara bilateral maupun multilateral. Bantuan bilateral adalah bantuan yang diberikan  dari  negara  maju  kepada  penerima  donor  secara  langsung.  Sedangkan bantuan multilateral adalah bantuan yang diberikan oleh institusi multilateral seperti
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  beserta  agensinya,  Bank  Dunia,  dan  organisasi multilateral  lainnya.  Pada  perkembangannya,  untuk  menciptakan  pembaharuan  dan peningkatan pembangunan di negara berkembang maka banyak negara pendonor yang melakukan dukungan kepada institusi multilateral. Sehingga kemunculan terminologi multi-bi aid  tidak dapat terelakkan.
Multi-bi  aid  dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  gabungan  antara  bantuan bilateral dan multilateral. Formasi baru dalam pemberian bantuan ini melibatkan multi aktor dalam implementasinya. Multi-bi aid adalah bantuan yang diberikan negara atau kumpulan  negara  sebagai  pendonor  (pada  umumnya  negara  maju)  kepada  institusi multilateral untuk mendanai pembangunan di negara berkembang dengan tema dan wilayah  khusus  (Reinsberg,  The  implications  of  multi-bi  financing  on  multilateral agencies: The example of the World Bank, 2015). Dalam GMS Triangle Project negara dapat  dikategorikan  sebagai  multi-bi  aid  dimana  negara  pendonor  yaitu  Australia melalui  Australian  Aid  memberikan  dana  kepada  ILO  untuk  mengentaskan permasalahan migrasi di GMS yang dominasi anggotanya adalah negara berkembang.
Selanjutnya,  penelitian  ini  membahas  implementasi  multi-bi  aid  dalam GMS Triangle Project. Analisa yang digunakan adalah efektivitas dari kegiatan multi- bi aid untuk melihat efisiensi dari bentuk baru dalam pemberian bantuan.

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan  pustaka  dalam  penelitian  ini  menggunakan  dua  konsep  yaitu Multi-bi Aid dan Aid Effectiveness. Keduanya digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi Multi-bi Aid dalam GMS Triange Project.

## 1. Multi-bi Aid
Konsep pertama yang digunakan sebagai alat analisa dalam penulisan ini adalah Multi-bi Aid. Tidak seperti bantuan multilateral, multi-bi aid mengkoneksikan pendonor dengan agensi multilateral melalui trust fund. Trust fund adalah instrumen keuangan  untuk  dana  pembangunan  yang  dikelola  oleh  pihak  (pada  umumnya) organisasi multilateral yang mana dananya harus terpisah dengan organisasi inti. Trust fund harus mengikuti persyaratan berupa laporan yang diminta oleh pendonor. Multi- bi  aid  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk  mendanai  salah  satu  dari  proyek  institusi
multilateral.  (Reinsberg,  The  implications  of  multi-bi  financing  on  multilateral agencies: The example of the World Bank, 2015)
Selain  untuk  pembangunan  negara  berkembang,  multi-bi  aid  dapat memberikan  keuntungan  bagi  pendonor  dan  institusi  multilateral.  Bagi  pendonor, apabila pendonor adalah negara, maka negara tersebut dapat menyebarkan pengaruh di  wilayah  yang  sebelumnya  mereka  kurang  memiliki  pengaruh.  Menjadi  suatu keuntungan  bagi  negara  pemberi  donor  baik  tunggal  maupun  non-tunggal  karena melalui multi-bi aid negara bebas menentukan wilayah yang dituju dan tema khusus. Walaupun institusi multilateral yang diajak untuk bekerjasama memiliki mandat secara global, akan tetapi negara berhak menentukan tujuan yang diinginkan. Bagi institusi multilateral,  cara  ini  bermanfaat  untuk  membantu  ketidakmampuan  institusi  dalam berbagai aspek seperti keterbatasan pengambilan keputusan, keterbatasan institusional, dan dengan adanya donor maka dapat memberikan pengaruh yang lebih baik dalam proyek-proyek institusi (Reinsberg, 2017).
Namun, pada praktiknya multi-bi aid juga dapat memberikan kelemahan dan kerugian dalam aktivitas penyaluran dana. Multi-bi aid dapat menjadi rapuh jika pendonor  menggunakan  tujuan  utamanya  untuk  kepentingan  nasional  negara. Sehingga  tujuan  utama  pembangunan  negara  berkembang  terdistorsi  dengan kepentingan  pendonor.  Kegiatan  ini  juga  dapat  dikatakan  sebagai  politisasi  dalam bantuan. Selain itu, biaya administrasi yang tinggi karena banyaknya aktor yang terlibat dalam perjanjian untuk memberikan bantuan dapat menurunkan efektivitas dari multi- bi aid. Sehingga dalam hal ini arus keuangan tidak dapat diprediksi (Gulrajani, Bilateral versus multilateral aid channels: Strategic choices for donors, 2016).

## 2. Aid Effectiveness
Efektivitas pendonor dalam memberikan bantuannya mengacu pada Paris Declaration on Aid Effectiveness. Efektivitas tidak terlepas dari performansi pendonor dan dinamika organisasi yang menjalankan. Empat hal yang mempengaruhi efektivitas bantuan  adalah  lingkungan  politik,  pemerintahan  pemberi  donor,  tujuan  organisasi, dan kebijakan dalam mengelola insentif. Sehingga proses input sangat mempengaruhi bagaimana eksekusi donor dilakukan (Gulrajani, 2014).
Penjabaran  efektivitas  dalam  pemberian  bantuan  sesuai  dengan  Paris Declaration terbagi dalam lima indikator yaitu:
a. Ownership
Negara berkembang harus memiliki kebijakan dan strategi perkembangan nasional yang efektif. Sedangkan pendonor harus menghormati kepemimpinan negara berkembang dan memperkuat kemampuan dalam memberikan bantuan.
b. Alignment
Penyesuaian antara program pendonor dengan strategi pembangunan dan kebijakan  nasional  negara  berkembang  harus  diutamakan.  Penyesuaian  diwujudkan dengan dialog kebijakan antar kedua partisipan, pendanaan yang tertuju pada kondisi yang didasari oleh strategi pembangunan nasional, menggunakan lembaga negara dan prosedur  negara  penerima  donor,  kerjasama  antara  penerima  donor  dan  pemberi donor  dalam  membentuk  kerangka  kerja  yang  disepakati  bersama,  penerima  donor melakukan  reformasi  dan  menanamkan  asas  keberlanjutan,  dan  sistem  transparansi mengenai progres yang berkesinambungan dengan pembangunan nasional.  .
c. Harmonisation
Harmonisation adalah keselarasan dengan membentuk koordinasi antara penerima  dan  pemberi  bantuan.  Koordinasi  menerapkan  rencana,  pembagian  kerja, pelaksanaan  program,  dan  penyelarasan  prosedur.  Secara  teknis  harmonisasi  juga diperlukan analisis dampak lingkungan, penegakan hukum, dan penyelarasan isu lintas sektoral seperti kesetaraan gender.
d. Managing for Result
Orientasi pada hasil dalam mengelola dan mengimplementasikan bantuan.
Seluruh  pihak  diharuskan  memperhatikan  hasil  program  sesuai  dengan  capaian  dan strategi  nasional  serta  berdampak  positif.  Seluruh  pihak  bekerjasama  dengan pendekatan  partisipatif  untuk  memperkuat  kapasitas  dan  hasil  dari  implementasi bantuan.
e. Mutual Accountability
Adanya pertanggung jawaban kepada seluruh pihak baik pemberi bantuan dan  penerima  bantuan  untuk  pengembangan  sumber  daya.    Sumber  daya  yang dimaksud  adalah  anggaran.  Anggaran  dipertanggungjawabkan  melalui  laporan keuangan  yang  sesuai  dengan  implementasi  dan  berkesinambungan  dengan  strategi nasional.

## Metode
Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan  studi  literatur  dengan  sumber  laporan  resmi,  jurnal,  penelitian,  dan berita.  Hasil  penelitian  didapatkan  dari  melakukan  analisis  terhadap  sumber  data kemudian  disederhanakan  agar  dapat  dipahami  dengan  mudah.  Setelah  itu  data dikorelasikan dengan konsep yang ada untuk dioperasionalisasikan menjadi hasil dan pembahasan yang spesifik.

## Hasil dan Pembahasan
Untuk memahami secara komprehensif mengenai implementasi Multi-bi aid pada GMS Triangle Project, maka pembahasan ini akan dibagi menjadi dua sub bahasan  yaitu  menelaah  GMS  Triangle  Project  sebagai  Multi-bi  Aid  dan  efektivitas GMS Triangle Project dalam mengatasi pekerja migran di wilayah GMS.
1. Menelaah GMS Triangle Project sebagai Multi-bi Aid
GMS Triangle Project merupakan proyek yang didanai oleh Pemerintah Autsralia di bawah Department of Foreign Affairs and Trade(DFAT). Melalui program Australian Aid pemerintah Australia menggelontorkan dana sebesar 9.400.000 Dolar dengan  tujuan  utama  memperkuat  formulasi  dan  implementasi  perlindungan  dan keamanan  pekerja  migran  di  wilayah  GMS  meliputi  Kamboja,  Myanmar,  Laos, Thailand,  Vietnam  dan  negara  tetangga  Malaysia.  Program  ini  berjalan  selama  lima tahun sejak April 2010 hingga Juli 2015 (DFAT, 2015).
Program  ini  memiliki  tiga  tujuan  khusus  yang  merupakan  cakupan  dari tujuan  utama.  Pertama  adalah  memperkuat  perekrutan  migran  dan  kebijakan perlindungan pekerja migran yang mendukung kepentingan tripartit dan fokus kepada permasalahan gender. Kedua adalah kemampuan tripartit untuk terlibat hingga tidak terdapat  kesenjangan  antara  kebijakan  nasional,  perjanjian  bilateral,  dan  komitmen regional  terkait  perekrutan  dan  proteksi  pekerja  migran  baik  pria  maupun  wanita (DFAT, 2015).
Pihak yang terlibat dalam projek ini adalah DFAT sebagai pendonor, ILO sebagai  institusi  multilateral,  dan  organisasi  pendukung  kegiatan.  ILO  merupakan lembaga spesialis yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat multilateral berdasarkan anggota
negaranya. Sehingga ILO dapat dikategorikan orbagai organisasi multilateral dengan tujuan menngatur permasalahan buruh secara global. Pihak ILO yang terlibat meliputi ILO Technical Unit dan administrative unit. Sedangkan organisasi pendukung kegiatan meliputi  Civil  Society  Organizations  (CSO),  lembaga  perekrutan,  persatuan  pekerja, dan partisipan lainnya.
GMS  Triangle  Project  mencakup  beberapa  kegiatan  dengan  melakukan pendekatan langsung kepada pemerintah nasional, CSO, dan migran, pekerja migran, beserta keluarganya. Tercatat pada pembaharuan laporan yang diterbitkan oleh ILO pada  Januari  2015,  proyek  ini  telah  memberikan  dukungan  kepada  51.734  migran, masyarakat yang berpotensi menjadi migran, beserta keluarganya. Dukungan dilakukan dengan  agenda  konsultasi,  konseling,  pelatihan,  informasi  melalui  media  masa,  dan capacity building. GMS Triangle Project juga terlibat dalam penyusunan regulasi terkait pekerja migran di masing-masing negara yang didasari oleh prinsip hak asasi manusia. Disamping  itu,  untuk  pemerintah  di  masing-masing  negara  juga  mendapatkan pelatihan untuk pelaksanaan dan pengamanan migrasi. Tercatat hingga akhir proyek di tahun 2015 terdapat 2.259 pegawai pemerintah nasional dan 9.020 pejabat publik di level  lokal  mendapatkan  pelatihan.  Pelatihan  juga  diberikan  kepada  20  CSO  dalam rangka capacity building (ILO, 2015). Bentuk kegiatan lain dalam proyek ini adalah promosi mengenai keselamatan migran dengan menyelenggarakan acara dan kampanye yang  berkaitan  dengan  tema.  Untuk  memfasilitasi  permasalahan  dan  komplain  dari migran, maka proyek ini juga membantu memberikan kompensasi atas kecelakaan kerja dengan total biaya yang telah disalurkan sebanyak 2 Juta Dolar (ILO, 2015).
Sesuai  dengan  penjelasan Reinsberg bahwa  dalam  multi-bi  aid,  pemberi donor  berkontribusi  pada  organisasi  multilateral  untuk  tujuan  tertentu  (Reinsberg, 2017).  Dalam  kasus  ini,  DFAT  merupakan  bagian  dari  Pemerintah  Australia berkontribusi pada ILO selaku organisasi multilateral untuk proteksi migrasi di wilayah GMS.  Kontribusi  dilakukan  berupa  pemberian  dana  bantuan  kepada  ILO  sebesar 9.400.000  Dolar. Dana tersebut dikelola ILO yang selanjutnya juga dapat dikatakan sebagai trust fund. Pertanggung jawaban dana dilakukan dengan memberikan laporan secara berkala dan adanya evaluasi dari DFAT.
Dampak yang didapat setelah seluruh proyek dilaksanakan dan dievaluasi meliputi  kebijakan  dan  implementasi.  Masing-masing  negara  telah  menyelesaikan instrumen kebijakan yang sesuai dengan standar global.

## 2. Efektivitas  GMS  Triangle  Project  dalam  Mengatasi  Pekerja  Migran  di Wilayah GMS
Berdasarkan efektivitas bantuan yang dikemukakan oleh Paris Agreement pada  sub  pembahasan  ini  akan  membahas  secara  komprehensif  mengenai  masing- masing  indikator  efektivitas  bantuan.  Ownership,  Alignment,  Harmonisation, Managing  for  Result,  dan  Mutual  Accountability  akan  dioperasionalisasikan berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan dalam laporan reguler dan akhir oleh ILO dan DFAT.
a. Ownership
Indikator ini menjelaskan bahwa penerima donor harus memiliki strategi perkembangan nasional yang efektif dan pemberi bantuan mendukung perkembangan tersebut.  Dalam  kasus  migrasi  di  GMS,  pada  dasarnya  pemerintah  masing-masing negara telah memiliki komitmen untuk menciptakan migrasi yang aman dan teratur. Sesuai  yang  telah  dijelaskan  di  latar  belakang,  melalui  COMMIT  dan  ACMW pemerintah di wilayah GMS telah memberikan perhatiannya terhadap masalah migrasi.
Melalui GMS Triangle Project pemerintah masing-masing negara memiliki kontribusi  untuk  meningkatkan  perkembangan  nasional  di  bidang  migrasi.  Di Kamboja,  Ministry  of  Labour  terlibat  dalam  pelatihan  untuk  para  migran  sebelum berangkat. Kemudian dikeluarkannya prakas berdasarkan isu migrasi oleh kementerian nasional  Kamboja.  Pada  tahun  2013  Ministry  of  Labour  and  Vocational  Training (MOVLT)  mengeluarkan  delapan  prakas.  Prakas  adalah  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh kementerian atau Gubernur Bank Nasional di Kamboja (ADB, 2018). Delapan prakas  dikeluarkan  sebagai  penentuan  standar  dalam  agen  perekrutan,  proteksi terhadap pekerja migran, dan komplain oleh migran (ILO, 2014). Salah satu contoh prakas  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kamboja  adalah  mengenai  pembayaran kompensasi  oleh  agen  perekrutan.    Dalam  hal  ini  GMS  Triangle  Project  memberi dukungan  kepada  MOLVT  untuk  melakukan  sosialisasi  mengenai  mekanisme- mekanisme dalam bermigrasi (ILO, 2014).
Di  Laos,  kementerian  yang  terlibat  dalam  proyek  adalah  Ministry  of Labour and Social Welfare (MOLSW), Ministry of Foreign Affair (MOFA), Ministry of Public Security (MOPS). Bantuan diberikan kepada pemerintah Laos dalam rangka menyusun  dan  mengimplementasikan  keamanan  dalam  bermigrasi.  Sehingga pemerintah  memiliki  program  antisipasi  terhadap  keamanan  migran  melalui  hukum migrasi baru yang sedang berjalan (ILO, 2014).
Di  Vietnam,  kementerian  yang  terlibat  adalah  Ministry  for  Labour, Invalids,  and  Social  Affairs  (MOLISA).  MOLISA  terlibat  dalam  kegiatan  lokakarya terkait dengan keamanan sosial. Selain itu pemerintah Vietnam menggunakan bantuan dari proyek tersebut untuk dapat meratifikasi ILO’s Migrant Workers Convention.
Di  Thailand,  Ministry  of  Labour  berfungsi  mengadopsi  kebijakan  - kebijakan tentang pekerja di industri perikanan (DFAT, 2015). Pemerintah Thailand memiliki  program  untuk  mengembangkan  pedoman  dalam  melakukan  inspeksi terhadap  kapal  penangkap  ikan  yang  dilakukan  di  bawah  Department  of  Labour Protection and Welfare (ILO,2015).
b. Alignment
Proyek  dilaksanakan  berdasarkan  hasil  kerjasama  dan  dialog  yang dilakukan  untuk  keselarasan  antara  tujuan  GMS  Triangle  Project  dan  pemerintah nasional.  Kerjasama  kemudian  dilanjutkan  dengan  kesepakatan-kesepakatan  sebagai bentuk  penyesuaian  proyek  dan  perkembangan  nasional.  Dalam  salah  satu  laporan yang diterbitkan oleh ILO disebutkan bahwa strategi utama dalam proyek ini adalah mendukung  mekanisme  hukum  nasional,  sehingga  proyeknya-pun  menyesuaikan kepentingan  nasional  (ILO,  2013).  Dengan  ini  maka  terbentuk  upaya-upaya penyesuaian antara pemberi donor, organisasi, pemerintah nasional, dan organisasi lain yang terlibat.
Salah satu bentuk dialog antara ILO dengan Pemerintah Thailand terkait dengan  meningkatkan  praktik  kerja  pekerja  migran  dalam  industri  perikanan  adalah mendukung terbentuknya regulasi untuk usia pekerja di industri perikanan minimum 18 tahun (ILO, 2015). Bentuk dialog lain dilakukan dengan Pemerintah Malaysia adalah enam diskusi yang dilaksanakan dalam tiga tahun mengenai proteksi pekerja migran. Proteksi  dilakukan  berdasarkan  program  pemerintah  mengenai  pengembangan pedoman  dalam  inspeksi  kapal.  Proyek  tersebut  kemudian  membantu  kordinasi
dengan  pemerintah  Thailand  untuk  menyetujui  indikator  SMART  (Spesific, measurable,  achievable,  relevant,  time-bound)  dalam  pedoman  tersebut.  Selain  itu, terdapat kerjasama antara tim proyek dengan Department of Employement pada 2011 untuk  merencanakan  kerangka  kerja  selama  dua  tahun  ke  depan  dalam  proses rekrutmen  migran.  Kerangka  kerja  tersebut  merupakan  bentuk  harmonisasi  untuk keberhasilan proyek rekrutmen di sektor perikanan  (ILO, 2011).
Di  Laos,  diselenggarakan  Labour  Migration  Network  Meeting  yang merupakan forum pertama yang membahas mengenai tata kelola pekerja migran (ILO, 2015). Selain itu juga terdapat kordinasi yang dilakukan di tingkat supranasional. Salah satunya seperti koordinasi dengan Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP) juga melibatkan GMS Triangle Project untuk mendapatkan relasi untuk menangani permasalahan human trafficking secara menyeluruh di wilayah Asia Tenggara. GMS Triangle Project juga kerjasama dengan UN Women untuk mengatasi permasalahan  eksploitasi  perempuan(ILO,  2015).  GMS  Triangle  Project  juga melakukan dialog pada forum global mengenai eksploitasi pekerja dan pekerja paksa (ILO, 2015).
c. Harmonisation
Harmonisasi  dibentuk  dengan  koordinasi pelaksanaan  dan  penyelarasan prosedur.  Dalam  GMS  Triangle  Project,  pelatihan  merupakan  bentuk  penyelarasan hukum dan prosedur pelaksanaan migrasi yang sesuai dengan standar global. Di Laos, terdapat pelatihan mengenai manual emigrasi yang didukung oleh Kementerian Pekerja dan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan di Thailand, terdapat pelatihan untuk pengawas pekerja dalam industri perikanan di 22 wilayah pesisir di  Thailand. Sementara itu, di Kamboja, Laos, dan Vietnam terdapat pelatihan untuk migran sebelum berangkat.
Koordinasi  dilakukan  sebagai  bentuk  harmonisasi  antara  program pemerintah  dan  proyek  yang  dilaksanakan  oleh  GMS  Triangle  Project  maupun harmonisasi  antar  negara  dalam  GMS.  Untuk  harmonisasi  antar  penerima  donor  di wilayah  GMS  diselenggarakan  beberapa  Memorandum  of  Understanding    (MoU). Contoh  MoU  antara  lain  adalah  MoU  antara  Thailand  dan  Myanmar  dalam  bidang kerjasama pekerja, MoU antara Malaysia dan Myanmar mengenai pekerjaan dan pekerja domestik, serta publikasi hasil penelitian mengenai efektivitas MoU untuk membahas manajemen buruh di wilayah Thailand dan negara tetangganya.
Pertemuan dalam rangka kordinasi antara ILO dan negara di GMS juga diselenggarakan sebagai bentuk koordinasi. Dengan bantuan ILO, di myanmar juga menyelenggarakan Meeting of Civil Society Network for Migrants. Beberapa advokasi juga dilakukan ILO dan seperti advokasi dengan malaysia terkait dengan permasalahan pekerja migran advokasi dengan thailand terkait dengan meningkatkan praktik kerja migrant worker dalam industri perikanan terutama mendukung terbentuknya regulasi untuk usia pekerja di industri perikanan minimum adalah 18 tahun (ILO, 2015).
Agar terdapat harmonisasi antara proyek dengan pemahaman masyarakat maka  terdapat  program  penyebaran  informasi  melalui  berbagai  macam  cara. Penyampaian pesan dengan tema safe migration dilaksanakan melalui kegiatan pada Hari Migrasi Internasional. Terdapat juga penyebaran informasi melalui program yang ditayangkan oleh stasiun nasional di Vietnam yaitu program voice of vietnam channel. Sedangkan di Laos, pesan-pesan tentang migrasi disampaikan melalui pemutaran film di televisi nasional (ILO, 2015). Di Thailand juga dilakukan kampanye Saphan Siang yaitu  kampanye  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap  isu-isu  migrasi meliputi hak-hak migran, kesetaraan, dan potensi migran dalam kehidupan ekonomi dan sosial (ILO, 2014).
Penyelarasan juga tidak hanya dilakukan dengan pemerintah nasional tapi juga kepada organisasi pekerja atau persatuan pekerja. Pihak persatuan pekerja yang terlibat  adalah  Lao  Federation  of  Trade  Unions  (LTFU),  Malaysian  Trade  Union Congress  (MTUC),  Vietnam  General  Confederation  of  Labour  (VGCL),  Labour Congress of Thailand (LCT), Thai Trade Union Congress (TTUC), dan Cambodian Labour  Confederation  (CLC)  (ILO,  2011).  Persatuan  pekerja  berfungsi  untuk memberikan informasi, menyediakan bantuan hukum, memperkuat proteksi migran, dan melakukan kolaborasi lintas batas dengan persatuan pekerja lainnya. Seperti pada tahun 2015, VGCL melakukan penandatanganan MoU dengan MTUC sebagai bentuk capacity building jangka panjang sebagai pendukung pemerintah dalam isu-isu migrasi (ILO, 2013).
d. Managing for Result
Hasil yang didapat dari GMS Triangle Project terbagi menjadi dua garis besar.  Pertama  adalah  kerangka  hukum,  legislatif,  atau  kebijakan.  Kedua  adalah implementasi  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Instrumen  kebijakan  yang  telah
difokuskan pada setiap negara memiliki progres dan hasil yang berbeda. Di Kamboja proyek ini kerangka kebijakan mengarah pada proteksi persamaan gender yang telah disusun dengan naik. Di Thailand telah diadopsi kebijakan mengenai proteksi migran pada  industri  perikanan.  Di  Vietnam  telah  disahkan  mengenai  peraturan  batasan pembayaran  deposit  yang  harus  dibayarkan  oleh  pekerja  migran  pada  tahun  2013. Namun, di Vietnam terdapat kebijakan lainnya yang tidak dapat dikonsultasikan dan diselesaikan tepat waktu dalam masa kerja proyek tersebut. Di Laos, hukum pekerja migran khususnya hukum mengenai rekrutmen disusun dengan beberapa masukan dari ILO dan tim proyek ini, namun hukum tersebut belum disahkan oleh pemerintah Laos sehingga yang dijalankan hanya kebijakan untuk mengatasi pergadangan manusia. Di Malaysia, GMS Triangle Project memberikan komentar dalam penyusunan kebijakan tentang badan agen tenaga kerja swasta (DFAT, 2015). Adapun bantuan teknis yang diberikan kepada Malaysia adalah untuk penyusunan Private Employement Agencies Bill and Regulation on Domestic Work (ILO, 2014).
Sama halnya dengan kerangka kebijakan, implementasi dari GMS Triangle Project beragam pada masing-masing negara. Di Kamboja dibentuk kelompok khusus untuk melakukan tinjauan dan inspeksi terhadap proses rekrutmen pekerja migran oleh agen swasta. Selain itu proyek ini juga melakukan pemberlakuan mekanisme suspensi terhadap agensi jika tidak sesuai dengan ketentuan. Dampak positif dari implementasi ini adalah agensi rekrutmen pekerja menaati peraturan yang ada, dimana pemerintah dan persatuan buruh tidak menyangka bahwa dengan proyek ini dapat menimbulkan kepatuhan bagi agensi perekrutan.
Sebagai bentuk implementasi dari proyek, di Kamboja juga telah dibentuk Migrant  Worker  Resource  Center  (MRC)  untuk  lembaga  penerima  komplain  dari pekerja migran. Sebelumnya, NGO di Kamboja kurang bisa mengatasi permasalahan komplain migran. MRC juga didirikan di Myanmar, Laos, dan Vietnam (ILO, 2014).
e. Mutual Accountability
Mengenai akuntabilitas dari bantuan yang diberikan, baik pihak organisasi multilateral  dan  pemberi  donor  telah  memaparkan  laporan  atas  kegiatan  yang  telah dilaksanakan.  ILO  memaparkan  laporan  secara  rutin  dengan  tema  project  update. Project update di terbitkan pada Desember 2011, Juni 2012, Juni 2013, Januari 2014,
Juni 2014, Januari 2015, dan Oktober 2015. Masing-masing laporan yang diterbitkan menjelaskan luaran yang didapat secara kualitatif dan kuantitatif.
Secara kualitatif telah dideskripsikan pada indikator managing for result. Sedangkan data data kuantitatif yang dipaparkan pada laporan terakhir yaitu Oktober 2015 memaparkan kuantitas penerima bantuan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa hasil  dari  5  tahun  proyek  berlangsung  adalah  adanya  18  rekomendasi  kebijakan, pelatihan  yang  telah  diberikan  kepada  20.083  stakeholder,  dengan  rincian  di  level nasional sebanyak 6.221 stakeholder, di level lokal telah sebanyak 13.862 stakeholder. Sebanyak 61.991 migran telah diberikan bantuan dengan rincian 36.595 untuk migran yang potensial dan 22.936 untuk migran di negara tujuan. Sebanyak 6.240 komplain dan permasalahan telah diatasi dengan nominal 2 juta dolar yang dikeluarkan untuk membayar kompensasi atas komplain yang diajukan oleh migran (ILO, 2015).
Keberlanjutan  juga  merupakan  bagian  dari  adanya  akuntabilitas  dalam sebuah  proyek.  Bentuk  keberlanjutan  dilakukan  dengan  proses  pemantauan.  Di vietnam dilakukan pemantauan terhadap 10 agensi perekrutan pekerja oleh Vietnamese Association of Man Power Supply (VAMAs). VAMAs memantau metode wawancara dan pelatihan migran sebelum berangkat (ILO, 2015).

## Kesimpulan
GMS  Triangle  Project  merupakan  multi-bi  aid  oleh  Australia  dan  ILO sebagai organisasi multilateral. Upaya baru dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang diwujudkan dengan sistem multi-bi aid ternyata memiliki dampak yang signifikan.  Multi-bi  aid  sebagai  upaya  alternatif  dalam  memberikan  bantuan  dapat mencerminkan  kepentingan  suatu  negara  dalam  wilayah  tertentu  sehingga  bantuan dapat  ditujukan  secara  efektif.  Bantuan  dalam  GMS  Triangle-project  mendukung masyarakat  di  GMS  untuk  bermigrasi  secara  legal.  Laporan  terakhir  dari  ILO menyebutkan 89% masyarakat di GMS memilih untuk menjadi migran legal setelah ada  program  tersebut.  Data  ini  membuktikan  efektifitas  bantuan  dari  multi-bi  aid. Dukungan  dan  keterlibatan  pemerintah  nasional  menjadi  kunci  utama  berhasilnya sebuah  bantuan.  Bagaimanapun  implementasi  akan  diterapkan  pada  level  domestik dengan pengawasan pemerintah. Di GMS, pemerintah nasional masih belum mampu untuk menyusuk kebijakan dan hukum yang kuat bagi migran, sehingga dengan adanya
GMS  Triangle  Project  maka  dapat  memperkuat  keinginan  pemerintah  untuk melakukan proteksi terhadap migran.

## Daftar Rujukan

## Buku
MMN & AMC. (2013). Migration in The Greater Mekong Subregion Resource Book. Chiang Mai: Mekong Migration Network & Asian Migrant Center.
Jurnal& Artikel
Gulrajani, N. (2014). Organizing for donor effectiveness: an analytical framework for improving aid effectiveness. Development Policy Review.
Gulrajani,  N.  (2016).  Bilateral  versus  multilateral  aid  channels: Strategic  choices  for donors. ODI.
Reinsberg, B. (2015). The implications of multi-bi financing on multilateral agencies: The  example  of  the  World  Bank.  Center  for  Comparative  and International Studies.
Reinsberg,  B.  (2017).  five  steps  to  smarter  multi-bi  aid,  A  new  way  forward  for earmarked finance. Overseas Development Institute.

## Laporan
Asian Development Bank. (2013). Facilitating Safe Labor Migration in The Greater Mekong Subregion. Philippines: Asian Development Bank.
DFAT. (2015). ILO Evaluation. Department of International Affair and Trade. ILO. (2013). Evaluation Summary Tripartite Action to Protect Migrants within and from the GMS from Labour Exploitation (TRIANGLE) project. ILO.
ILO.  (2013).  GMS  TRIANGLE:  Working  With  Trade  Unions  to  Protect  Migrant Workers. ILO.
ILO. (2011). TRIANGLE Project Update: December 2011. ILO. ILO. (2014). GMS TRIANGLE Project Update: April 2014. ILO. ILO. (2014). GMS TRIANGLE Project Update: Juni 2014. ILO. ILO. (2015). GMS Triangle Project Update: January 2015. ILO. ILO. (2015). GMS TRIANGLE Project Update: October 2015. International Labour Organizations.

## Website
ADB.  (2018).  Glossary  Definition.  Retrieved  from  Asia  Bonds  Online: https://asianbondsonline.adb.org/regional/guides/definition.php?term =Prakas diakses pada 1 Agustus 2018.