Terakreditasi

## Kajian Pelaksanaan E-Government pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Bambang Agus Diana, Amud Sunarya * , Ridho Harta Universitas Terbuka, Indonesia
* amud@ecampus.ut.ac.id

## Abstract
The  development  of  e-Government  has  been  a  government  commitment,  as outlined in Presidential Instruction Number 3 of 2003 regarding the Policy and National Strategy for e-Government Development. However, the implementation of this policy has not  been  entirely  smooth  at  the  local  government  level,  causing  obstacles  to  e- Government as a primary tool of governance. One factor hindering the development of e-Government is resistance to change. Law Number 6 of 2014 concerning Villages states that  governance  at  the  village  level  can  be  modernized  through  the  implementation  of Information  Technology  via  Village e-Government.  Nevertheless,  in-depth  research on the  application  of  e-Government  in  Village  Governance  is  required.  The  aim  of  this research  is  to  examine  the  implementation  of  e-Government  in  Citalem  Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. The research is qualitative with a descriptive approach,  utilizing  both  primary  and  secondary  data  obtained  through  surveys, observations,  and  literature  reviews.  The  informants  were  selected  using  purposive sampling.  The  research  revealed  a  four-stage  model  based  on  the  complexity  of technology and organization, as well as the level of data and information integration. The planned  development  of  this  model  involves  McFarlan’s  Analyst  Grid  to  provide  a detailed explanation of strategic modules, high potential areas, supporting elements, and key operational aspects. E-Government in Citalem Village faces challenges due to human resource limitations. Village leaders need to coordinate with the Regency government, provide  IT  training,  and  foster  motivation  to  enhance  public  services  through  e- Government, aiming for good governance.
Keywords: Implementation Of E-Government; E-Government; Citalem Village

## Abstrak
Pengembangan  e-Gov  telah  menjadi  komitmen  pemerintah  sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional  Pengembangan  e-Gov.  Namun  implementasi  kebijakan  tersebut  belum sepenuhnya mulus di tingkat pemerintah daerah sehingga menimbulkan kendala terhadap e-Gov  sebagai  alat  utama  pemerintahan.  Salah  satu  faktor  yang  memperlambat perkembangan  e-Gov  adalah  resistensi  terhadap  perubahan.  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  pemerintahan  di  tingkat  desa  dapat dimodernisasi  melalui  penerapan  Teknologi  Informasi  melalui  e-Gov  Desa.  Namun demikian,  diperlukan  penelitian  yang  mendalam  mengenai  penerapan  e-Gov  di Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan e-Gov pada Pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun untuk sumber data penelitian penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh dari hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive  sampling.  Teknik  ini  juga  dapat disebut pengambilan sampel penilaian yang
dilakukan  dengan  unsur  kesengajaan  dari  subjek  penelitian  atau  informan  yang dibutuhkan. Hasil penelitian menghasilkan empat tahapan model yang dibagi berdasarkan kompleksitas  teknologi  dan  organisasi,  serta  tingkat  integrasi  data  dan  informasi. Selanjutnya pengembangan model ini direncanakan menggunakan McFarlan’s Analyst Grid, sehingga modul strategis, potensi tinggi, pendukung, dan operasional utama dapat dijelaskan lebih detail. E-Gov di Desa Citalem terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia. Pimpinan desa perlu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, memberikan pelatihan  teknologi  informatika,  dan  menciptakan  motivasi  untuk  meningkatkan pelayanan publik melalui e-Gov, menuju good governance .

## Kata Kunci: Penerapan e-Government; e-Government; Desa Citalem

## Pendahuluan
Undang-Undang tentang penyelenggaraan desa sudah disahkan sejak 2014 lalu, dan  dilaksanakan mulai 2015, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Yustisia, 2015). Menurut Sajangbati (2015) dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6  tahun  2014  ini,  dalam  pelaksanaannya  menggambarkan  konsep  otonomi  asli  desa, demokratisasi,  keterlibatan  masyarakat,  dan  penghargaan  terhadap  keragaman  sebagai dasar pemikiran dalam pengembangan desa. Sedangkan menurut Endah (2018) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah terlihat bahwa pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  yang  lebih  besar.  Tujuan  dari  langkah  ini adalah untuk memfasilitasi penyediaan layanan dan merangsang partisipasi masyarakat dalam  upaya  pembangunan  di  berbagai  sektor.  Selain  itu  menurut  Mulyono  (2014) konsep otonomi dan demokrasi di tingkat desa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  memiliki  landasan  filosofis.  Sudut  pandang  peremajaan  desa  dalam peraturan baru dirancang untuk merumuskan tujuan menuju eksistensi desa yang mandiri, demokratis,  dan  makmur.  Demikian  pula  menurut  Pamungkas  (2019)  dengan diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2016  mengenai  desa  memberikan fleksibilitas  kepada  pemerintahan  desa  untuk  melaksanakan  kepemimpinannya  secara demokratis. Melalui prinsip pengakuan dan subsidiaritas, pemerintahan desa dijalankan dengan  mengedepankan  otonomi  dan  hak  asal-usul.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang menjadi Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Meskipun  undang-undang  tersebut  sudah  digulirkan,  namun  pelayanan  desa masih  menjadi  masalah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat. Banyak  kendala  yang  dihadapi  aparatur  desa  dalam  memberikan  pelayanan  dari  mulai sarana dan prasarana hingga ke masalah sumber daya manusia. Seperti yang diutarakan oleh  Hardiyani  &  Indarja  (2016)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pengelolaan Keuangan  Desa  menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (Studi Kasus  Desa  Gumantar  Kecamatan  Karangmalang  Kabupaten  Sragen)  yaitu  hambatan yang  menghalangi  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Gumantar,  wilayah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi permasalahan potensial dalam pengaturan administratif,  kendala  potensial  dalam  pengawasan,  dan  tantangan  potensial  terkait sumber daya manusia. Senyampang dengan hal tersebut penelitian dari Rizal et al., (2019) dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  di  Desa  Naru  tidak  dilaksanakan  secara  efektif  disebabkan  oleh beberapa faktor. Pertama, mayoritas penduduk Desa Naru memiliki pendidikan tingkat SMA  sebagai  penutup,  sementara  sebagian  besar  yang  lain  bahkan  tidak  pernah
bersekolah. Masyarakat Desa Naru juga sibuk mencari penghasilan dari pertanian, karena mayoritas dari mereka adalah petani. Kedua, partisipasi warga Desa Naru dalam proses pembangunan  desa  mengalami  hambatan,  karena  banyak  di  antara  mereka  sulit  untuk terlibat aktif karena keterbatasan waktu dan situasi yang memaksa. Akibatnya, partisipasi penuh  dari  masyarakat  desa  tidak  dapat  dicapai.  Ketiga,  tingkat  kesadaran  masyarakat desa  masih  rendah,  dan  pemerintah  desa  memiliki  peran  dominan  dalam  pelaksanaan proyek pembangunan desa.
Selain itu, ada juga penelitian dari Mahriadi et al., (2021) dengan judul Korupsi Dana  Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa hambatan yang berpengaruh besar adalah masih terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa yang belum sesuai dengan tujuannya, kelemahan dalam penegakan hukum, serta kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan aparat  desa  terkait  dengan  wewenang  pemerintah  desa,  prosedur  partisipatif  dalam penyusunan  anggaran  desa,  dan  pelaksanaan  administrasi  desa.  Dari  hasil  beberapa penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan tak sedikit layanan yang semestinya dapat dilayani dengan cepat namun malah berlarut-larut akibat layanan yang tertunda dan tidak jelas  penyelesainnya.  Oleh  karena  itu  sudah  saatnya  pemerintah  dalam  hal  ini pemerintahan  desa  dapat  memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan  mudah  terhadap masyarakat, karena jika tidak Indonesia akan ketinggalan jauh oleh negara lain. Dengan demikian  negara  kita  bisa  bersaing  dengan  negara  lain,  inovasi  terhadap  layanan masyarakat serta administrasi perkantoran harus terus ditingkatkan sebagai layanan yang smart, efektif dan efisien sehingga mempermudah berbagai kepentingan terkait dengan layanan  kepada  masyarakat.  Pelayanan  yang  efektif  dan  efisien  adalah  tuntutan  yang makin mengemuka sejalan dengan makin tingginya kesadaran dan daya kritis masyarakat yang menilai, bahwa birokrasi yang ada selama ini adalah birokrasi yang tidak efisien, ribet dan berbelit-belit dengan tingkat biaya yang tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya tuntutan bagi dilakukannya reformasi birokrasi. Reformasi disegala bidang yang terjadi dewasa  ini  serta  pesatnya  kemajuan  teknologi  dibidang  teknologi  informasi  telah melahirkan perabahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan  bernegara. Hal ini  sejalan  dengan  pergeseran  paradigma  dari  regulasi  menghambat (wall  regulation) menuju regulasi mendorong (enabling regulation).
Untuk  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik (good governance), pemanfaatan  teknologi  informasi  di  dalam  kegiatan  pemerintahan  tidak dapat dihindarkan. Tidak hanya dari pemerintah tingkat atas tetapi pemerintahan tingkat bawah harus mulai meningkatkan pelayanan publik dengan baik, salah satunya melalui pengembangan e-Government ( e-Gov ) . Selanjutnya e-Gov adalah  penyelenggaraan pemerintahan  berbasis  teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintahan dalam  hubungannya  antara  pemerintah  dengan  pemerintah  atau government to government , pemerintah dengan masyarakat atau government to citizens , dan pemerintah dengan dunia usaha atau g overnment to employees , baik nasional dan internasional 3 serta komunitas  bisnis  dan  kelompok  terkait  lainnya  menuju good  governance. Pelaksanaan elektronik government tidak hanya dilakukan di lembaga-lembaga pusat saja tetapi dapat dilakasanakan  di  tingkat  pemerintahan  desa,  saat  ini  perkembangan  desa  digital  di Indonesia cukup tinggi, desa digital sangat penting untuk memberikan fasilitas layanan publik  untuk  menuju    layanan e-Gov dalam  menciptakan good  governance ditingkat pemerintahan  desa.  Pelayanan  publik  mestinya  harus  dapat  memberikan  kepuasan tersendiri bagi masyarakat salah satunya adalah melalui kemudahan dan kepuasaan dalam pelayanan, kemudahan dan kepuasan tersebut tentunya karena ada kualitas layanan yang lebih  baik.  Pada  tingkat  pemerintahan  desa  hal  ini  akan  menjadi  tantangan  tersendiri untuk  meningkatkan  layanan  yang  lebih  baik  melalui  digitalisasi  pelayanan  publik.
Dengan  adanya  digitalisasi  layanan  tentunya  aparatur  pemerintah  desa  juga  perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai operator layanan kepada masyrakat,  terutama  yang  terkait  dengan  sistem  informasi  atau  teknologi  komputer. e- Gov juga  berperan  untuk  memberi  jawaban  atas  perubahan  lingkungan  yang  menuntut adanya administrasi negara yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Menurut Indrajit  (2006), e-Gov memberi  manfaat  peningkatakan  kualitas  pelayanan  publik  dan memperbaiki  proses  transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  masyarakat  (Habibullah, 2010).
Tujuan dari pada adanya digitalisasi melalui e-Gov adalah untuk  meningkatkan pola  layanan  dari  tradisonal  kedigital  masyarakat  desa  dan  perkotaan,  selain  itu  dapat menghapus perbedaan dikotomi orang kota dan desa, dari tradisional ke modern. Adanya e-Gov akan  menumbuhkan  pengetahuan  informatika  kepada  masyarakat,  selain  itu pertumbuhan ICT di wilayah pedesaan ikut meningkat pula. Beberapa contoh yang dapat dikembangakan  dalam e-Gov desa  adalah  berbagai  fitur  pengelolaan  data  dan administrasi  penduduk  desa,  pengelolaan  pelayanan  surat  menyurat  pemerintah  desa, keuangan  desa  agar  lebih  transparansi  dan  bertanggungjawab  pada  masyarakat, penyusunan  dan  penyajian  profil  desa,  penyajian  data  kemiskinan  ditingkat  desa,  tata kelola peristiwa kependudukan (misalnya data kelahiran kematian, kepindahan dan lain- lain). Dengan adanya layanan e-Gov setidaknya dapat mengurangi kebutuhan pembelian kertas,  dan  kebutuhan  lainnya  yang  terkait  dengan  layanan  manual.  Karena  desa merupakan  salah  pemerintahan  yang  langsung  berhubungan  dengan  masyarakat  desa, yang  artinya  salah  satu  berhubungan  dengan  pelayanan (services) dalam  perolehan, pencatatan, penyimpanan, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi pada tingkat desa.  Dengan  adanya  pemanfaatan  teknologi  TIK  melalui e-Gov akan  menjadi  sebuah pertanggungan jawaban dari kinerja sebagai pelaksana pemerintahan pada tingkat desa, selain  itu  pentingnya e-Gov adalah  untuk  menunjang  tranparansi  pemerintahan,  serta tuntutan  perubahan  jaman  semakin  maju. E-Gov tingkat  Pemerintahan  desa  dapat meningkatkan  bentuk  pelayanan  lainnya  seperti:  1)  berbagai  layanan  informasi  yang dapat  di  akses  dimana  saja  dan  kapan  saja;  2)  adanya  peningkatan  pemerintah  dengan dunia  usaha;  3)  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  terkait  dunia  digital;  dan  4) transparansi pemerintahan desa kepada masyarakat terkait informasi yang diberikan.
Dijaman  sekarang  ini  tuntutan  kebutuhan  masyarakat  semakin  tinggi  dan  cepat oleh karena itu pemerintah sebagai pelayanan masyarakat harus mampu mengimbanginya dalam bentuk  pelayanan publik yang diberikan,  salah satunya pada tingkat  pemerintah desa. Begitu pula e-Gov pada pemerintah Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, penggunaan e-Gov atau pelayanan digitalisasi pada pelayanan birokrasi administrasi desa belum dimanfaatkan secara optimal, padahal desa ini merupakan salah satu desa dengan tingkat penduduk yang paling banyak di Kecamatan Cipongkor, serta sarana dan prasarana cukup tersedia untuk seukuran tingkat desa. Menurut Taufiq et al., (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Gov Menuju Good  Governance menjelaskan bahwa sistem  informasi  desa  ini  merupakan sebuah sistem yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh  di  lingkup  desa.  Pengertian  secara  undang-undang  bahwa  sistem  informasi  desa meliputi data desa, data pembangunan, data kawasan perdesaan yang terdiri dari software , hardware , jaringan dan sumber daya manusia diartikan sebagai wujud dari perkembangan menuju e-Gov .  Perkembangan  peradaban  era  teknologi  informasi  memaksa penyelenggaraan tata pemerintahan desa untuk menggunakan sistem atau aplikasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi agar dapat mendukung tata pemerintahan yang baik  dan  bersih.  Selain  itu  juga  desa e-Gov merupakan  salah  satu  program  untuk mengurangi  kesenjangan  arus  informasi  yang  terjadi  di  desa.  Konsep  desa e-Gov
merupakan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  terintegrasi  dalam pelayanan  publik  dan  kegiatan  perekonomian.  Hal  tersebut  akan  sangat  banyak manfaatnya  bagi  masyarakat  selain  bidang  ekonomi  juga  peningkatan  pengetahuan digitalisasi desa. Pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik apabila faktor- faktor pendukungnya dapat dimanfaatkan dengan baik, sehingga  dapat berdaya guna dan berhasil  guna,  bagi  peningkatan  kualitas  layanan  yang  salah  satunya  menyediakan layanan melalui teknologi Sistem informatika, yaitu penyebaran informasidan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Menjadikan  sebuah  kebutuhan  dan  keharusan  bagi  desa  yang  maju  dan berkembang  untuk  berupaya  dalam  peningkatan  kualitas  layanan  desa  melalui e-Gov , mengingat jumlah penduduk desa ini salah satu yang terbanyak di Kecamatan Cipongkor yaitu  sekitar  11.039  orang  menurut  disdukcapil  Kabupaten  Bandung  Barat  pada  tahun 2021 lalu, selain itu desa ini sedang berusaha menjadi sebuah desa wisata sehingga tepat sekali jika menerapkan sistem e-Gov dalam memberikan informasi baik pada masyarakat setempat maupun pada masyarakat lainnya yang memerlukan informasi informasi desa, termasuk informasi layanan birokrasi di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung  Barat.  Namun  dalam  pengembangan e-Gov masih  mengalami  kendala  salah satunya  adalah  SDM  dan  juga  biaya  yang  tidak  sedikit  dalam  pengelolaan  TIK, pembuatan situs serta  biaya  jaringan internet.  Untuk itu perlu adanya upaya keras dari seluruh jajaran aparatur desa jika ingin menjadikan desa tersebut maju dan berkembang, salah satunya adalah  peningkatanan dalam bidang pelayanan melalui e-Gov . Oleh karena itu    dari  hasil  pengamatan  langsung  bahwa e-Gov pada  Desa  Citalem  belum  dapat terlaksana  secara  maksimal  karena  terkait  permasalahan  kurang  siapnya  SDM  yang dimiliki. Salah satu ciri dalam mewujudkan kemandirian desa dan pertanggungjawaban desa  sebagai  lembaga  pemerintahan  yang  melayani  masyarakat,  dapat  terlihat  dari infrastuktur  yang  dibangun  di  desa  tersebut,  termasuk  layanan  publik  yang  berkaitan dengan  administrasi  birokrasi  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut  maka  peneliti  memberikan  rumusan  masalah  yaitu  bagaimanakah pelaksanaan e-Gov pada  pemerintahan Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung  Barat  dan  upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa  untuk mengoptimalkan  pelaksanaan e-Gov tersebut.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan e-Gov pada  pemerintahan  Desa  Citalem, Kecamatan  Cipongkor  Kabupaten  Bandung  Barat,  memberikan  informasi  terkait pentingnya  manfaat  penggunaan e-Gov ,  melalui  tulisan  ini  terkait  potensi  desa  serta jumlah  warga  yang  terus  meningkat,  dan  diharapkan  dapat  memecahkan  masalah komunikasi berupa model pola interaksi antara pemerintah desa dan warga masyarakat setempat.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun untuk sumber data penelitian penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata - kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Adapun data sekunder, adalah data yang  diperoleh  dari  teknik  pengumpulan  data  yang  menunjang  data  primer.  Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil survey dan observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari  studi  pustaka.  Data  sekunder  memiliki  kelebihan  yaitu  data  atau  informasi  yang diperoleh  adalah  data  deretan  waktu  dengan  demikian  lebih  representatif.  Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik
ini  juga  dapat  disebut  pengambilan  sampel  penilaian  yang  dilakukan  dengan  unsur kesengajaan  dari  subjek  penelitian  atau  informan  yang  dibutuhkan.  Ini  adalah  sebuah teknik  nonrandom  yang  tidak  memerlukan  teori  dasar  dalam  melakukannya. Sederhananya adalah peneliti menetapkan apa yang akan digali dari subjek penelitian atau informan setelah itu menetapkan orang – orang yang dapat menyediakan informasi data penelitian  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  dimilikinya.  Instrument penelitian  terdiri  peneliti,  pedoman  wawancara,  alat  tulis,  alat  rekam,  dan  dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan  studi  kepustakaan.  Sedangkan  untuk  analisis  data  menggunakan  analisis  interaktif melalui model penyeleksian atau mereduksi yaitu, meringkas data yang telah diperoleh melalui  kontak  langsung  dengan  informan,  kejadian,  dan  situasi  di  lokasi  penelitian. Setelah  itu,  data  diperiksa  dari  segi  kelengkapan,  kesempurnaan,  dan  kejelasannya. Kemudian, dipilah untuk dijadikan bahan laporan penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang  didapatkan  sesuai  dengan  masalah  penelitian.  Model  penyajian  data  yakni,  data disajikan dan dikelompokkan atau diklasifikasikan serta dipilih sesuai dengan jenisnya. Pengklasifikasian data ini bertujuan untuk membatasi pembahasan dan agar laporan dapat disusun  secara  sistematis.  Dalam  hal  ini  data  disajikan  secara  deskriptif  dalam  bentuk narasi. Interpretasi data yaitu, penulis berusaha menginterpretasikan data-data yang telah diperoleh  dan  disusun.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memudakan  peneliti  dalam  menarik kesimpulan.  Penarikan  kesimpulan  yaitu,  penulis  mengambil  kesimpulan  berdasarkan narasi yang disusun sebelumnnya dengan tujuan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Verifikasi hasil analisis data pada tahap ini, kesimpulan yang telah diperoleh melalui  tahapan-tahapan  analisis  data  sebelumnya  kembali  diverifikasi.  Verifikasi dilakukan dengan melakukan analisis data yang baru ditemukan oleh peneliti. Tahapan verifikai terus-menerus dilakukan selama penelitian berlangsung.

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  Hidayah  et  al.  (2023)  peran  Pemerintah  dalam  Pelayanan  Publik memiliki  tingkat  penting  yang  sangat  tinggi.  Pemerintah  merupakan  sebuah  lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, pemerintah menyediakan berbagai layanan publik kepada seluruh warga  negara.  Layanan  ini  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  sehingga keberadaan  pemerintah  bukan  hanya  sekedar  sebuah  nama,  tetapi  juga  mencerminkan kualitas  dan  komitmen  mereka  terhadap  masyarakat.  Pelayanan  publik  perlu  terus menerima  inovasi  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya.  Pasalnya,  adanya  masukan  dan keluhan dari masyarakat menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah masih perlu ditingkatkan.
Selain  itu,  menurut  Putri  &  Basyar  (2023)  Pemerintah  telah  mulai mengembangkan  layanan  publik  berbasis  teknologi  digital  sejak  menerapkan pemerintahan  berbasis  digital  di  Indonesia.  Dalam  sektor  pemerintahan,  memberikan layanan yang optimal adalah salah satu aspek yang harus diutamakan sebagai bagian dari pelaksanaan  reformasi.  Pemerintah  sangat  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  akan layanan yang mudah diakses, efisien, efektif, dan berusaha menghilangkan unsur politis dalam  pelayanan  publik.  Setiap  warga  memiliki  hak  atas  pelayanan  publik  yang  harus dipenuhi, dan negara memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai layanan tersebut. Pelayanan  publik  telah  menjadi  suatu  entitas  dan  profesi  yang  semakin  penting  dalam konteks  negara  modern.  Sebagai  lembaga,  pelayan  publik  bertanggung  jawab  untuk menjaga kelangsungan administrasi negara dengan mengembangkan kebijakan pelayanan dan mengelola sumber daya demi kepentingan publik. Sedangkan menurut    Muliawaty & Hendryawan (2020)  hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat
diamati dari dua aspek, yaitu aspek birokrasi dan standar pelayanan publik. Adalah umum diketahui  bahwa  dalam  struktur  birokrasi  di  berbagai  tingkatan  dan  jenis  lembaga pemerintahan di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk menjadi rumit dan memakan waktu  yang  panjang.  Akibatnya,  proses  administrasi  di  lembaga-lembaga  penyedia layanan publik menjadi rumit dan memakan waktu serta memerlukan pengeluaran biaya yang tinggi. Selain itu, kurangnya standar yang konsisten untuk pelayanan publik yang dapat  menjadi  pedoman  bagi  setiap aparat  pemerintah juga merupakan kelemahan lain dalam upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut A. Rauf & Andriyani (2023) kualitas sebuah pemerintahan dapat diukur dari  kemampuannya  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang  memadai  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Berkenaan  dengan  hal  tersebut  maka  pemerintah hendaknya betul-betul serius dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang sedang dalam tahap pembangunan harus menyadari bahwa kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien, berkualitas, dan sesuai standar adalah suatu keharusan. Dengan demikian seiring dengan perkembangan jaman, paradigma  dan  teknologi  yang  terus  berkembang,  tuntutan  layanan  pemerintah  kepada masyarakat terus meningkat dari mulai pemerintah tingkat atas sampai ketingkat paling bawah  perlu  adanya  inovasi  dalam  pelayanan  publik,  apalagi  dijaman  teknologi komputer/internet seperti saat ini.
Penggunaan e-Gov dalam  rangka  pelayanan  masyarakat  di  Desa  Citalem Kecamatan  Cipongkor  Kabupaten  Bandung  Barat  saat  ini  masih  terus  dikembangkan, upaya  tersebut  terus  dilakukan  agar  masyarakat  desa  yang  membutuhkan  pelayanan administrasi desa dapat terlayani dengan baik dan cepat. Menurut data Disdukcapil Kab. Bandung,  (2023)  Desa  Citalem  memiliki  jumlah  Penduduk  terbesar  di  Kecamatan Cipongkor  Kabupaten  Bandung  Barat  yakni  sekitar  11.039  jiwa,  sehingga  sudah semestinya  pemerintahan  desa  melakukan  inovasi  layanan e-Gov ,  hal  ini  diperlukan mengingat  jumlah  penduduk  Desa  Citalem  terus  meningkat,  salah  satunya  faktornya adalah penduduk pendatang/pindahan. Sumber daya manusia yang dimiliki pemerintahan Desa  Citalem  berjumlah  kurang  lebih  13  orang  perangkat  desa,  jika  dilihat  dari perbandingan  jumlah  masyarakat  yang  cukup  banyak,  maka  sudah  saatnya  pemerintah desa  meningkatkan  pelayanan  melalui e-Gov ,  agar  beban  kerja  aparatur  desa  dapat terbantu melalui teknologi komputer, internet dan melalui aplikasi pelayanan publik.
Menurut  hasil  wawancara  dan  hasil  pengamatan  dilapangan  situs  pemerintahan desa pernah ada namun saat ini situs tersebut sudah tidak aktif lagi karena permasalah teknis terkait, sumber daya manusia yang dimiliki yang masih belum mampu  bersaing dengan  pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  yang  ada,  oleh  karena  itu    perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi, sehingga nantinya penggunaan e-Gov pada pemerintahan desa tersebut benar-benar dapat berjalan  sesuai  harapan.  Apalagi  potensi  Desa  Citalem  terus  berkembang,  termasuk sarana dan prasarana yang ada. Berikut data sejumlah sarana prasarana yang ada di Desa Citalem  Kecamatan  Cipongkor,  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  tercatat  dalam  tabel berkut:
Tabel 1. Data Sarpras Desa Citalem Tahun 2022 No. Nama Sarana Jumlah Keterangan 1. Pendidikan TK 4 SD/Madrasah 7 6  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) SMP/Tsanawiyah 3 Swasta
SMA/SMK/ MA 4 1 SMK  Negeri,  1  SMA/2 MA/swasta 2. Pesantren, madrasah 5 Dibeberapa kampung 3. Pasar Tradisional 1 Pasar desa (2 kali seminggu) Modern 3 Mini market (alfamart, Indomaret) 4. Sarana Kesehatan Puskesmas 1 Klinik 1 5. Sarana Olahraga Lapangan  sepak  bola,  lapangan volly,  gor  badminton,  futsal,  dan kolam renang. Masing-masing 1
6. Jasa dan  usaha lainnya Bengkel,  konter,  matrial,  meubel, jasa  eletronik,  jasa  pengiriman, bank,  SPBU  mini,  toko,  dan warung. Tersedia 7. Sarana ibadah
Masjid/
mushola Disetiap kampung
Sumber: Keadaan Sapras Potensi Desa Citalem 2022 Melalui e-Gov dapat  membantu  memberikan  informasi  dan  layanan  publik terhadap masyarakat desa setempat khususnya, dan masyarakat luar desa pada umumnya yang  memerlukan  informasi  dari  desa  tersebut.  Sesuai  dengan  yang  diamanatkan Kepemenpan Nomor 63/Kep/M.Pan/2003 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyempurnaan dari keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi sendi pelayanan prima yaitu kesederhanaan, keamanan dan  keterbukaan.  Selain  itu  terdapat  pula  instruksi  Presiden  RI  tahun  2001  tentang pengembangan  dan  pendayagunaan  telematika  di  Indonesia.  Pelayanan  publik pemerintah terhadap masyarakat adalah salah satu yang menentukan dalam meningkatkan kepercayaan  publik  dan  keberhasilan  pemerintah  dalam  mengelola  pemerintahan  dan negaranya. Menurut Hidayat Ur Rehman et al., (2023) e-Gov refers to the utilization of contemporary internet and communication technologies by governmental bodies for the distribution  of  services  and  information to  citizens  and  relevant  parties .  Lalu  menurut Karunia  et  al.,  (2023) e-Gov  is  defined  as  the  integration  of  information  and communication technology along with organizational change to enhance the framework and functioning of government . Sedangkan menurut Agustina (2020) e-Gov pertains to a bidirectional  engagement  connecting  society,  government,  and  concerned  entities  in order to enhance community services that are characterized by responsibility, openness, efficiency,  and  efficacy .  Kemudian  menurut  Karunia  et  al.,  (2023) e-Gov  can  also  be understood as the endeavors of the government to employ information technology as a means of facilitating communication among the government, the public, business entities, and  relevant  stakeholders  to  deliver  prompt  and  suitable  services .  Dari  beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya definisi e-Gov pada  setiap  negara  memiliki  perbedaan  namun  intinya  memiliki  tujuan  yang  sama.  Di negara maju pemanfaatan teknologi digital dapat menciptakan sebuah bentuk mekanisme birokrasi baru.
E-Gov adalah  layanan  birokrasi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat yang dilakukan melalui teknologi informatika, dan jaringan internet bisa diakses dimana saja. Layanan ini diharapkan dapat  meningkatkan hubungan  antara pemerintah dengan masyarakat.  Pengertian e-Gov ,  juga  disebut e-government , digital g overnment , online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi  informasi  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  informasi  dan  pelayanan  bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam hal  bahwa e-Gov melakukan  pelayanan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi. Sedangkan pengertian lainnya menurut  Bank Dunia adalah mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (seperti wide area network s, internet, dan komputasi seluler) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan warga negara,  bisnis,  dan  badan  pemerintah  lainnya.  ( e-Gov  refers  to  the  use  by  government agencies  of  information  technologies  (such  as  wide  area  networks,  the  internet,  and mobile computing) that have the ability to transformrelations with citizens, businesses, and other arms of government ).
Menurut  Caldow, (1999) direktur IBM dari hasil kajian memberikan pengertian terkait e-Gov yaitu in reality, e-government encompasses various aspects, each requiring leadership,  strategic  planning,  cross-functional  coordination,  and  expertise,  all integrated with a technological strategy to transform vision into actuality . Selanjutnya Tantangan  seperti  keterbatasan  sarana  dan  prasarana  fisik  jaringan  telekomunikasi  dan listrik termasuk yang tangible . Sedangkan yang intangible misalnya tantangan financial , dan  keterbatasan  SDM.  Sementara  yang  tergolong very  intangible adalah  keberanian pejabat pemerintah daerah untuk menerapkan e-gov berikut penerapan berbagai tindakan sebagai  konsekuensi  yang  harus  dilakukan  seperti  menegakkan  disiplin  atas  segala pelanggaran  serta  bagaimana  membangun knowledge  society di  kalangan  birokrasi pemerintah itu sendiri (Muluk, 2001). Pelaksanaan e-Gov di pedesaan menuju desa perlu pendampingan  yang  khusus  dari  pemerintahan  diatasnya  mengingat  masih  banyak  hal yang menjadi kendala dalam menuju ke arah desa digital tersebut, dalam meningkatkan usaha pelayanan pada masyarakat.
Digitalisasi  melalui e-Gov sangat  diperlukan  apalagi  desa-desa  yang  tingkat penduduknya padat berdampingan dengan wilayah perbatasan perkotaan, termasuk desa wisata  dimana  aktivitas  penduduknya  sudah  mulai  berbaur  dengan  masyarakat  kota. Pentingnya  pelaksanaan  dan  penerapan e-Gov di  desa  dapat  membantu  efektivitas layanan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan mengurangi pengeluaran biaya. E- Gov dapat  menentukan  suatu  kemajuan  pada  suatu  desa  dan  merupakan  sebuah tanggungjawab layanan pada masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, membawa dampak pada setiap desa untuk melakukan perubahan termasuk dalam layanan publik yang berbasis pada teknologi informasi. Selain itu adanya anggaran dana desa akan memberikan dampak pada aspek sosial ekonomi pada masyarakat desa, dengan melalui pemanfaatan dana desa yang efektif mampu membangun desa melalui berbagai sektor  dalam  mewujudkan good  government. Tata  kelola  pemerintahan  desa  dengan menggunakan  prinsip-prinsip  dan  perencanaan  yang  baik  dan  benar  akan  mampu meningkatkan kondisi pembangunan desa itu sendiri.
Pelayanan  administrasi  desa  di  Desa  Citalem  Kecamatan  Cipongkor  sudah seharusnya dapat berubah ke pelayanan e-Gov mengingat sarana dan prasana yang ada di desa tersebut sudah begitu berkembang untuk ukuran tingkat pedesaan. Namun sampai saat ini penggunaan TIK, e-Gov belum dilaksanakan secara maksimal, karena masalah sumber daya manusia yang belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang  begitu  pesat.  Pentingnya e-Gov dalam  rangka  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sangat  membantu  dalam  efektivitas,  waktu,  biaya  dan  tenaga.  Sesuai
Peraturan  Bupati  Bandung  Barat  Nomor  9  Tahun  2017  tentang  pengembangan pemerintah berbasis elektronik dilingkungan pemerintahan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan e-Gov selain dana/finansial yaitu sumber daya manusia yang harus siap dalam pengelolaannya, agar tidak ada kendala dalam pelaksanaanya.
Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengembangan pemerintah berbasis elektronik di lingkungan pemerintahan daerah pada BAB  V  pada  bagian  ke  enam  mengenai  sumber  daya  manusia  pengembangan  sumber daya  aparatur  bidang  teknologi  informasi  dilaksanakan  oleh  Diskominfotik  di laboratorium  komputer.  Laboratorium  komputer  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1 dibangun dan dikelola oleh Diskominfotik. Setiap perangkat daerah wajib menyediakan sumber  daya  manusia  yang  sesuai  dengan  standar  kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk mendukung  penyelenggaraan  pemerintahan  berbasis  elektronik.  Pelibatan  masyarakat dalam setiap tahapan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa menjadi kunci dalam memodernisasi  pemerintahan  desa  menuju good  governance ,  dengan  demikian  tujuan- tujuan  pemerintahan  dan  tujuan-tujuan  masyarakat  dapat  dicapai  secara  bersamaan (Mansyur,  2020).  Dalam  upaya  perubahan  menuju  pelayanan  yang  lebih  baik  maka manajamen  desa  harus  melakukan  upaya  perubahan  tata  kelola,  dengan  melakukana penataan administrasi ke yang lebih baik agar lebih efisien dan efektif.
Menurut Rauf & Maulidiah (2015) desa adalah sebuah entitas hukum yang terdiri dari  sekelompok  individu  yang  saling  mengenal,  tinggal  bersama,  memiliki  batasan wilayah tertentu, dan secara khas  memiliki hak serta tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan  dan  komunitas  mereka  sendiri.  Lalu  menurut  Hasjimzoem,  (2014)  desa adalah  sebagai  entitas  hukum  yang  bersifat  unik,  desa  selalu  menjadi  topik  yang dibicarakan  dalam  setiap  periode  pemerintahan  dengan  beragam  kebijakan  yang  telah diimplementasikan. Sedangkan menurut Zainudin, (2016) desa adalah pemerintah desa adalah  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dan  kepentingan  warga  setempat  dalam kerangka  pemerintahan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Intinya,  Pemerintah Desa berfungsi untuk memenuhi keperluan mendasar penduduknya atau sebagai bagian dari  pemerintahan  yang  memberikan  pelayanan  kepada  warga.  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Desa  mengemban  tanggung  jawab  dalam  berbagai  bidang,  seperti  dalam aspek administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, kesejahteraan warga, dan juga menjaga ketertiban lingkungan.
Pemerintahan  desa  merupakan  salah  satu  tingkat  pemerintahan  yang  paling bawah,  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat  desa,  pemerintahan  desa bertanggungjawab langsung kepada pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan. Menurut pasal 25 undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain.  Sedangkan  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (pasal  1  undang-undang  nomor  6 tahun  2014)  (Wasistiono  &  Tahir,  2019).    Menurut  Sugiman  (2018)  pemerintah  desa terdiri dari Kepala Desa, yang juga dikenal dengan istilah lain, serta perangkat desa yang berperan  sebagai  elemen  pelaksana  tugas  pemerintahan  di  tingkat  desa.  Sedangkan menurut Setyowati (2019) the significance of rural development is paramount, given that a considerable portion of the Indonesian population resides in villages . Selain itu, menurut Ali & Saputra (2020) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik  di  pemerintahan  desa,  diperlukan  tata  kelola  yang  efisien  dan  pelaksanaan program-program yang dapat membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas mereka dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  dengan  demikian  dari  beberapa pendapat penelitia di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah salah
satu  lembaga  pemerintah  yang  mengelola  wilayah  tingkat  desa,  yang  langsung berhadapan dengan masyarakat desa.
Pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia sebenarnya, maka seharusnya manajemen tata kelola pemerintahan desa menuju yang lebih modern dengan bertumpu  pada  kearifan  lokal.  Oleh  karena  itu  tata  kelola  pemerintah  desa  jangan dibiarkan masih bersifat tradisional tapi harus  sudah tersentuh oleh teknologi modern, apalagi  diera  modern  serba  digital  seperti  sekarang  ini.  Pemerintah  desa  dalam penyelengaraan  pemerintahannya  dipimpin  oleh  Kepala  Desa.  Aparatur  desa mendapatkan  penghasilan  berupa  penghasilan  tetap  diberikan  kepada  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  dan  Perangkat  Desa  lainnya  dianggarkan  dalam  APBD  desa  yang bersumber  dari  Anggaran  Dana  Desa.  Menurut  Gani  et  al.  (2016)  pemerintah  desa  di Indonesia menjalankan tiga peran yaitu:
1 Peran  sebagai  inovator,  pemerintah  desa  berfungsi  sebagai  penggerak  perubahan dengan  merancang  program  pembangunan  desa  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat,  dan  dengan  cara  ini,  mendorong  mereka  untuk  terlibat  dalam pembangunan.  Pemerintah  desa  juga  bertanggung  jawab  menjadi  sumber  ide  baru dalam metode, program, sistem, dan cara berpikir;
2 Peran  sebagai  motivator,  pemerintah  desa  memiliki  tanggung  jawab  untuk menginspirasi  partisipasi  masyarakat  saat  menghadapi  hambatan-hambatan  selama proses  pembangunan.  Mereka  menciptakan  program-program  yang  sesuai  dengan aspirasi masyarakat untuk mendorong dan menjaga momentum pembangunan desa;
3 Peran  sebagai  fasilitator,  pemerintah  desa  bertugas  menciptakan  lingkungan  yang mendukung  pelaksanaan  pembangunan  desa  serta  menghubungkan  berbagai kepentingan  masyarakat  untuk  memaksimalkan  pembangunan.  Sebagai  fasilitator, pemerintah desa dapat terlibat dalam pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang sedang diberdayakan.
Selanjutnya  pelayanan  publik  oleh  birokrasi  merupakan  salah  satu  perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi masyarakat. Menurut  Effendi  yang  dikutip  oleh  Fauzan  et  al.  (2015)  bahwa  pelayanan  publik profesional  artinya  pelayanan  publik  yang  dicirikan  oleh  adanya  akuntabilitas  dan responbilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintahan) dengan ciri sebagai berikut:
1 Efektif, mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran;
2 Sederhana,  mengandung  arti  prosedur/tata  cara  pelayanan  diselenggarakan  secara mudah, cepat, tepat,tidak berbelit belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan;
3 Kejelasan dan kepastian (transparan);
4 Keterbukaan;
5 Efisiensi;
6 Ketepatan waktu;
7 Responsif;
8 Adaftif.
Menurut  Rahayu  (2020),  pelayanan  publik  adalah  sebuah  proses  dalam mengirimkan  barang,  jasa,  dan  layanan  administratif  kepada  masyarakat.  Selanjutnya menurut  Moenir  (2008)  antara  masyarakat,  pelayanan  umum  dan  hak  asasi  manusia merupakan tiga hal yang saling terkait dan tidak terpisahkan, oleh karena itu pemerintah memiliki  peran  yang  amat  besar  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat  sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  dan  harapan  mereka.  Sedangkan menurut Mahmudi (2015), dapat dijelaskan bahwa bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan  pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dinamis dan taat azas  (Mansyur,  2020).  Selain  itu,  menurut  Rinaldi  (2012)  pelayanan  publik  yang diberikan  oleh  aparat  pemerintah  saat  ini  masih  memiliki  banyak  kelemahan  sehingga belum mencapai standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai keluhan yang masih sering disampaikan oleh masyarakat melalui media massa, yang dapat merusak citra aparatur pemerintah. Dalam mempertimbangkan bahwa fungsi utama  pemerintah  adalah  untuk  melayani  masyarakat,  maka  pemerintah  harus  terus berusaha  meningkatkan  mutu  pelayanannya.  Lalu  menurut  Botutihe  (2017)  setiap organisasi,  baik  itu  Pemerintah  atau  swasta,  memiliki  kewajiban  untuk  menyediakan layanan publik yang unggul. Kualitas pelayanan publik yang optimal dapat dilihat dari kemampuan sumber daya yang kompeten dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas- tugas yang telah ditugaskan. Jika prinsip-prinsip ini tidak diikuti, maka pelayanan tidak akan  mencapai  standar  yang  diharapkan  oleh  masyarakat,  yang  selalu  menginginkan pelayanan berkualitas tinggi. dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan sebuah keharusan dari pemerintah kepada masyarakat agar dapat terlayani dengan baik sehingga masyarakat merasa puas kepada kinerja pemerintah, dengan  begitu public  of  interest masyarakat  akan  meningkat,  dan  jika  ini  terjadi  maka merupakan keberhasilan dari kinerja pemerintah.

## Kesimpulan
Penggunaan e-Gov pada  pemerintahan  Desa  Citalem  belum  terlaksana  dengan optimal  dikarena  permasalah  Sumber  daya  manusia  yang  belum  mampu mengimbangi pesatnya  kemajuan  teknologi  Impormatika,  sehingga  masih  banyak  hal  yang  harus dibenahi  dalam  upaya  memberikan  pelayanan  melalui e-Gov ,  termasuk  pengetahuan Teknologi informasi. Untuk mewujudkan  hal tersebut perlu upaya upaya yang dilakukan pimpinan pemerintahan desa seperti: 1) koordinasi dengan pemerintah Kabupaten dalam merencanakan pengembangan e-Gov tersebut agar supaya mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaannya; 2) sumber daya aparatur desa harus mendapatkan pendidikan dan latihan  terkait  teknologi  informatika,  secara  kontinue  mengingat  teknologi  Informatika terus berkembang secara dinamis; 3) adanya motivasi dan kemauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-Gov oleh semua pihak didalam pemerintahan desa, maupun pemberian motivasi dari pemerintahan diatasnya. Dengan adanya pengembangan e-Gov diharapakan dapat meningkatkan kualitas pelayan publik bagi masyarakat, menuju pemerintahan yang good governance .

## Daftar Pustaka
Agustina, R. (2020). Dampak Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan  Kepemimpinan  Transformasional  Terhadap  Penerapan  E-Government  pada Balai Veteriner Medan Kementerian Pertanian . Universitas Sumatera Utara. Ali,  K.,  &  Saputra,  A.  (2020).  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  Terhadap  Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Warta Dharmawangsa , 14 (4), 602–614. Botutihe, N. (2017). Analisis efektivitas pelayanan publik pada rumah sakit aloe saboe provinsi gorontalo. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi) , 6 (1), 1–12. Caldow, J. (1999). The quest for electronic government: A defining vision . Institute for Electronic Government, IBM Corporation Washington DC.
Disdukcapil  Kab.  Bandung.  (2023). Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bandung .
Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6  Tahun  2014  tentang  Desa. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 5 (1), 76–82.
Fauzan, M., Suhita, D., & Bhudianto, W. (2015). Efektivitas Pelayanan Perizinan Pada Badan  Penanaman  Modal  Dan  Perizinan  Terpadu  (BPMPT)  Kota  Surakarta.
Transformasi , 1 (28).
Gani,  R.,  Djafar,  L.,  &  Paramata,  S.  H.  (2016).  Peranan  Pemerintah  Desa  untuk Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  di  Desa  Dulamayo Utara  Kecamatan  Telaga  Biru  Kabupaten  Gorontalo. Publik  (Jurnal  Ilmu Administrasi) , 5 (1), 60–68.
Habibullah,  A.  (2010).  Kajian  pemanfaatan  dan  pengembangan  E-government. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Jember , 3 (3), 187–195. Hardiyani, T. H., & Indarja, H. J. (2016). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–14. Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika hukum pemerintahan desa. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 8 (3), 463–476.
Hidayah,  M.  A.,  Argenti,  G.,  &  Aditya,  I.  (2023).  Inovasi  Pelayanan  Publik  Melalui Sistem Tenaga Kerja Berbasis Jaringan di Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 10 (1), 70–75.
Hidayat Ur Rehman, I., Ali Turi, J., Rosak-Szyrocka, J., Alam, M. N., & Pilař, L. (2023). The role of awareness in appraising the success of E-government systems. Cogent Business & Management , 10 (1), 2186739.
Indrajit,  R.  E.  (2006).  Electronic  Government:  Konsep  Pelayanan  Publik  Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom .
Karunia, R. L., Budiaji, R., Suzana, R., Dewi, K. S., & Prasetyo, J. H. (2023). Analysis of  the  Factors  that  Affect  the  Implementation  of  E-Government  in  Indonesia. International Journal of Membrane Science and Technology , 10 (3), 46–54.
Mahmudi, R. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN .
Mahriadi,  N.,  Agustang,  A.,  Idhan,  A.  M.,  &  Rifdan,  R.  (2021).  Korupsi  dana  desa problematika  otonomi  desa  dalam  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa. PUBLIK:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan Pelayanan Publik , 8 (2), 324–336. Mansyur,  A.  (2020). Manajemen  dan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa:  Perspektif Regulatif dan Aplikatif . Balai Pustaka. Moenir, A. S. (2008). Manajemen pelayanan umum di Indonesia .
Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi , 11 (2), 45–57.
Muluk, M. R. (2001). Khairul,(2001) Lokalisasi dan Globalisasi: tantangan dan peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol. IX/2/Mei .
Mulyono,  S.  P.  (2014).  Sinergitas  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Masalah-Masalah Hukum , 43 (3), 438–444.
Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review , 2 (2), 210–229.
Putri,  A.  D.,  &  Basyar,  M.  R.  (2023).  Implementasi  Klampid  New  Generation  dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (2), 694–701. Rahayu, A. Y. S. (2020). Pelayanan publik dan e-government: sebuah teori dan konsep .
Rauf,  A.,  &  Andriyani,  D.  (2023).  Analisis  Implementasi  Good  Governance  terhadap Pelayanan  Publik  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Palembang. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas , 2 (2), 99–108. Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). Pemerintahan Desa . zanafa publishing.
Rinaldi, R. (2012). Analisis kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 2 (1), 22–34.
Rizal, S., Zuriah, N., & Tinus, A. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Terhadap  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pembangunan  Desa. Jurnal  Civic Hukum , 4 (1), 41.
Sajangbati,  Y.  C.  (2015).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lex Administratum , 3 (2).
Setyowati,  E.  (2019).  Tata  kelola  pemerintahan  desa  pada  perbedaan  indeks  desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 9 (2), 170–188.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. Binamulia Hukum , 7 (1), 82–95.
Taufiq,  O.  H.,  Yuliani,  D.,  &  Hermawandi,  D.  (2019).  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (1), 145–152. Wasistiono,  S.,  &  Tahir,  M.  I.  (2019).  Administrasi  Pemerintahan  Desa. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka . Yustisia,  T.  V.  (2015). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  dan Peraturan Terkait . Visimedia.
Zainudin,  A.  (2016).  Model  Kelembagaan  Pemerintahan  Desa. JIP  (Jurnal  Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 1 (2), 338–351.