INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6517-6533 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Politik Hukum Pidana di Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking ) di Indonesia
Ismaidar 1 ✉ , Arnovan Pratama Surbakti 2
Fakultas Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan menjadi satu dari lima kejahatan  terbesar  di  dunia  yang  harus  diatas  karena  dampaknya  sangat  berpengaruh  terhadap ekonomi, politik, budaya dan kemanusiaan.  Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang adalah sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang  lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara  untuk  tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Metode penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, pustaka, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta data-data yang diperoleh. Tipe penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  di  bidang  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan politik hukum pidana di dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui Politik Hukum Pidana Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human  Trafficking)  Di  Indonesia  dan hambatan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia.
Kata kunci : Politik Hukum Pidana, Pemberantasan, Perdagangan orang.

## Abstract
Human trafficking is a modern form of human slavery and is one of the five biggest crimes in the world that must be listed because of its impact on the economy, politics, culture and humanity. According to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, what is meant by trafficking in persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, moving or receiving someone by threat of violence, use of violence, kidnapping, confinement, forgery, fraud. , abuse of power or a vulnerable position, debt bondage or providing payments or benefits, so as to obtain  the  consent  of  a  person  who  has  control  over  another  person,  whether  carried  out  within countries or between countries for the purpose of exploitation or resulting in people being exploited. This research method is normative legal research, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations, literature, legal norms that exist in society and the data obtained. The type of research used is qualitative research, which is carried out by examining literature materials in the field of law and statutory regulations relating to the issue of the implementation of criminal law politics in eradicating criminal acts of human trafficking in Indonesia. This research aims to determine the politics of  criminal  law  in  eradicating  the  crime  of  human  trafficking  in  Indonesia  and  the  obstacles  to eradicating human trafficking in Indonesia.
Keywords: Criminal Law Politics, Eradication, Human Trafficking.

## PENDAHULUAN
Dunia  memperingati  tanggal  2  Desember  sebagai  Hari  Penghapusan  Perbudakan setiap tahunnya. Modernisasi tak lantas secara otomatis menjadikan perbudakan sebagai bagian dari sejarah manusia yang tinggal kenangan. Faktanya hingga kini perbudakan masih saja terjadi dalam berbagai bentuk. Perbudakan yang mendorong terjadinya perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
Perdagangan orang merupakan permasalahan internasional yang mana hampir setiap negara di dunia ini mempunyai catatan kasus perdagangan orang yang terjadi di negaranya. Miliaran dolar telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan orang. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mestinya bersekolah dipaksa untuk menjadi tentara, melakukan kerja paksa atau dijual untuk kepentingan seks. Demikian juga dengan perempuan-perempuan  dan  anak-anak  perempuan  yang  diperdagangkan  untuk  tujuan berbagai  bentuk  eksploitasi  seperti  dipaksa  untuk  menjadi  pekerja  domestik,  prostitusi ataupun  kawin  paksa.  Sementara  untuk  laki-laki,  seringkali  terperangkap  oleh  hutang, kemudian menjadi budak di daerah pertambangan, perkebunan atau bentuk kerja terburuk lainnya.
Perdagangan  orang  ( human  traficking)  adalah  masalah  klasik  yang  selalu  terjadi sepanjang  masa. Masalah  perdagangan  orang  merupakan  sejarah  kelam  umat  manusia,
yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan  kemanusiaan.  Kelima  kejahatan  itu adalah  perdagangan  obat-obatan  terlarang, perdagangan  senjata  illegal,  perdagangan orang,  kejahatan  di  bidang  hak  kekayaan intelektual, dan pencucian uang.
Perdagangan  orang  adalah  bentuk  kejahatan  yang  resikonya  rendah  namun memperoleh keuntungan besar. Sifat kejahatannya yang sangat sistematis dan mekanisme- mekanisme canggih yang digunakan berpadu dengan kenyataan masih banyaknya negara yang belum memiliki hukum ataupun peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan ini. Persoalan perdagangan orang saat ini telah menjadi suatu keprihatinan bagi dunia internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sebagai penyebab dan sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.
Para  pelaku  perdagangan  orang  secara  licik  telah  mengeksploitasi  kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi  dan  kekerasan  untuk  membuat  para  korban  menjalani  perhambaan  terpaksa, menjalani peonage, menjalani perhambaan karena hutang (debt bondage), dan perkawinan terpaksa atau palsu, terlibat dalam pelacuran terpaksa atau untuk bekerja dibawah kondisi yang sebanding dengan perbudakan untuk keuntungan bagi si pedagang. Korban tidak lagi diperlakukan  seperti  manusia  melainkan  selayaknya  budak  yang  dipaksa  untuk memproduksi  barang-barang  murah  ataupun  memberikan  layanan  yang  terus-menerus. Mereka  hidup  dalam  ketakutan  dan  banyak  juga  yang  pada  akhirnya  menjadi  korban kekerasan.
Perdagangan  orang  telah  menjadi  ancaman  serius  bagi  Hak  Asasi  Manusia  di Indonesia.  Kian  hari  angka  korban  perdagangan  manusia  tercatat  semakin  bertambah. Sehingga  fenomena  ini  menjadi  penting  untuk  dipahami  masyarakat  dan  menjadi  fokus permasalahan yang harus segera  dituntaskan  oleh  pihak berwajib.  Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali modus perdagangan orang perlu ditingkatkan demi menekan angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Kasus human trafficking  ini  ibarat  fenomena  gunung  es  di  mana  dari  kasus-kasus  yang  muncul  ke permukaan,  diperkirakan  masih  banyak  lagi  kasus-kasus  yang  tidak  terungkap.  Kasus perdagangan  orang  umumnya  menimpa  kelompok  anak  dan  remaja  di  bawah  umur  18 tahun.
Keprihatinan berbasis HAM tersebut  perlu  juga menjadi keprihatinan  yang inklusif- jender.  Jender  dianggap  faktor  penentu  dalam  perdagangan,  baik  dari  segi  persediaan maupun permintaan. Perempuan dan anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan  orang dibandingkan dengan laki-laki ataupun anak  laki-laki. Pokok masalah dari perdagangan perempuan dan anak perempuan adalah status inferior kaum perempuan, prasangka budaya yang sangat berurat-akar yang menghalang-halangi kaum perempuan  dalam  menyadari  potensinya.  Hal  ini  diperparah  dengan  kegagalan  negara dalam  menjamin  hak-hak  perempuan.  Di  negara-negara  dari  mana  sejumlah  besar perempuan dan anak perempuan diperdagangkan, orang menemukan sketsa serupa dari ketidakberdayaan perempuan.
Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking (perdagangan orang) merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparatur negara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking  (perdagangan  orang).  Lahirnya  Undang-Undang  No.  21  tahun  2007 tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Manusia  sebagai  upaya  dalam  memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan pemberantasan pelaku tindak pidana perdagangan orang.
Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah sebagai tindakan perekrutan, transportasi, perlindungan, pemindahan atau  penerimaan  orang-orang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,  atau  manfaat,  sehingga  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang. Bentuk-bentuk dari perdagangan manusia  tidak  hanya  prostitusi  dan  perdagangan  tenaga  kerja  saja  melainkan  juga perbudakan manusia, kerja paksa anak di bawah umur, pekerja migran yang illegal bahkan perdagangan organ.
Politik  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  dalam bentuk  penegakan  hukum  pidana  yang  rasional.  Politik  hukum  pidana  dapat  pula dikemukakan  berdasarkan  pengertian  politik  kriminal.  Dengan  demikian,  sebagai  bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usah a yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia sangat perlu, melalui pendekatan kebijakan-kebijakan yang bersifat
spesifik  dalam  kaitan  dengan  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  di Indonesia. Baik melalui legislatif, yudikatif maupun eksekutif.
Cakupan  politik  hukum  pidana  yang  luas  di  atas  menggambarkan  bahwa  ruang lingkup politik hukum pidana meliputi tahapan operasionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:
a. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan
c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
Menurut  Bassiouni,  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada  umumnya diarahkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu  yang  perlu  dilindungi.  Jadi  hukum  pidana  tidak  semata-mata  melihat pencapaiannya  dalam  memberikan  kepastian  hukum.  Harus  juga  melihat  keadilan  yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan terobosan dalam hukum pidana yaitu berupa politik hukum pidana ( criminal Policy).
Dalam  politik  hukum  pidana  pemberantasan  tindak  pidana human  trafficking memerlukan  usaha  yang  serius  dan  masa  yang  lama.  Di  samping  tindak  pidana  ini merupakan  tindak  pidana  antar  negara  yang  terorganisir.  Perlunya  konsolidasi  antara aparatur pemerintah atau kementerian terkait dan juga kerja sama internasional sehingga usaha-usaha  dalam  memberantas human  trafficking  dapat  berjalan  dengan  efektif.  Data menunjukkan sebagian besar responden yang menjadi korban dari perdagangan manusia lebih banyak memilih untuk langsung melaporkan kepada penegak hukum, disertai dengan tanggapan lain seperti melarikan diri, menolak dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi  cara-cara tersebut sangat  perlu dilakukan  karena  perdagangan manusia merupakan kejahatan  yang  memerlukan  bantuan  aparat  penegak  hukum  untuk  menuntaskannya. Namun sebenarnya pencegahan awal idealnya harus dari masyarakat sendiri.
Perdagangan  orang merupakan  kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu  kejahatan  yang  mengalami  pertumbuhan  paling  cepat  di  dunia.  Menurut  informasi yang diterbitkan oleh US Department of Justice  dan publikasi yang diterbitkan oleh PBB, ditemukan  data  bahwa  700  ribu  sampai  dengan  empat  juta  orang  setiap  tahun diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan di paksa bekerja diluar kemauannya) di seluruh dunia yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat ekonominya,  untuk  dibawa  ke  negara-negara  maju.  Sebagai  bagian  dari  negara berkembang,  sulit  bagi  Indonesia  untuk  dikecualikan  dari  fenomenon  ini,  yakni  sebagai “negara pengirim” atau “negara sumber”.
US Departement of Justice dalam laporannya juga melampirkan kondisi terkini terkait dengan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:
a. Indonesia  merupakan source  country    bagi  orang  yang  diperdagangkan  terutama perempuan dan anak-anak;
b. Para  korban  umumnya  diperdagangkan  untuk  tujuan  eksploitasi  seksual  dan  pekerja. Negara  tujuan  termasuk  Hongkong,  Singapura,  Taiwan,  Malaysia,  Brunei,  negara-negara Teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang; dan
c. Pemerintah belum sepenuhnya melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya  perdagangan  manusia.  Meskipun  masalah  ini  sudah  lebih  diperhatikan dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Perdagangan  orang  ( human  trafficking)  merupakan  bentuk    perbudakan  modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi,  komunikasi  dan  tranformasi  maka  modus  perdagangan  manusia  semakin canggih. Pelaku Trafficking dilakukan oleh ayah kandung, ibu angkat, suami, pacar, tetangga, teman, pengepul PRT (Pembantu Rumah Tangga) , calo (orang tak dikenal), mucikari atau germo  dan  jaringan  prostitusi.  Dari  siapa  yang  menjadi  Traffickers-nya  dapat  dikatakan bahwa, kecuali calo dan jaringan prostitusi, semuanya adalah orang-orang yang mempunyai relasi atau hubungan dengan korban, baik dalam relasi sekedar teman, maupun tetangga dan  pacar,    ternyata  juga  termasuk  orang-orang  yang  sudah  dipercaya  oleh  korban, termasuk orang yang dicintai korban.
Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah perdagangan orang menimbulkan keprihatinan di  berbagai  kalangan.  Masalah  yang  berskala  nasional  bahkan    telah  masuk  lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus apalagi korbannya tidak  sedikit  jumlahnya.  Pemerintah  Indonesia  yang  berkewajiban  memberikan perlindungan pada warga negaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini.
HAM  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  keberadaan  manusia  sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap HAM memiliki kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk di hormati secara timbal balik dan tugas pemerintah adalah untuk melindungi,  memajukan  dan  menegakkannya.  Di  dalam  konstitusi  negara  juga  terdapat rumusan-rumusan  tentang  HAM.  Hal  ini  dapat  dilihat  di  dalam  pembukaan  maupun  di dalam batang tubuh. Dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM.  Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia
( UU No. 39 Tahun 1999 ) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan dari penelitian hukum normatif dalam penulisan ini adalah sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh hasil  penelitian  sesuai  dengan  rumusan  masalah  penelitian.  Metode  penelitian  normatif disebut  juga sebagai penelitian doktrinal ( doctrinal  research) yaitu  suatu penelitian yang menganalisis  hukum  baik  yang  tertulis  di  dalam  buku  ( law  as  it  is  written  in  the  book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan ( law it is decided by the judge through judicial process). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer  berupa peraturan  perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum tersier yang  terdiri  dari  kamus  umum  dan  kamus  hukum  yang  terkait  dengan  kejahatan perdagangan orang ( Human Trafficking).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Indonesia
Perdagangan  orang  merupakan  salah  satu  bentuk  perlakuan  terburuk  dan pelanggaran harkat dan martabat manusia dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi  manusia.  Bentuk-bentuk  perdagangan  orang  yang  terjadi  di  suatu  negara  dengan negara  lain  memiliki  karakteristik  yang  berbeda,  tetapi  secara  umum  bentuk-bentuk perdagangan orang terdiri dari :
a. Eksploitasi Seksual
Eksploitasi  seksual  merupakan  salah  satu  bentuk  perdagangan orang yang banyak terjadi di berbagai negara. Eksploitasi seksual banyak digunakan oleh  pelaku  trafficking  untuk  mendapatkan  perempuan  dan  anak-anak  setelah penjeratan uang. Eksploitasi seksual ini merupakan bisnis haram yang paling banyak mendatangkan keuntungan materi dibandingkan dengan bentuk-bentuk perdagangan orang  yang  lain.  Diperkirakan  lebih  dari  1.000.000  anak-anak  yang  menjadi  korban
eksploitasi  seksual.  Secara  umum  modus  operandi  pelaku  di  berbagai  negara.  Salah satunya dengan menawarkan gaji yang menggiurkan dan memesan langsung ke orang tua atau keluarga terdekat bahkan dengan paksaan.
b. Kerja Paksa
Dikatakan  kerja  paksa  jika  pekerjaan  atau  pelayanan  itu  dilakukan  dengan ancaman  hukuman  dan  dilakukan  tidak  dengan  sukarela.  Kerja  paksa  memiliki  jenis, yaitu :
- Bonded  Labor  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  dengan  cara  penjeratan  utang, yang  di  dalamnya  tidak  ditentukan  syarat  dan  ketentuan  pelayanan  yang  harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk  pelayanan  korban  artinya  yang  menentukan  semua  itu  bukan  korban melainkan pelaku sendiri.
- Child Labor adalah pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka.
- Forced  Labor  pekerjaan  di  mana  korban  dipaksa  bekerja  di  bawah  ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak  di  tempat-tempat  umum,  tidak  berperikemanusiaan  dan  menyebar  luas. Pelaku  sering  melarang  korban  untuk  berada  di  tempat-tempat  umum  dan menyiksa  mereka  supaya  tetap  berada  di  tempat  penyekapan.  Beberapa penyebabnya adalah rendahnya upah/gaji, minimnya aturan atau control terhadap kondisi kenyamanan kerja dan tingginya permintaan terhadap pekerja dengan upah yang murah.
c. Perbudakan Dalam Rumah Tangga
Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki- laki. Umumnya mereka berasal dari negara-negara berkembang ( developing countries) seperti  negara-  negara  di  Afrika,  Thailand,  Kamboja,  dan  Indonesia.  Dengan keterbatasan  pengetahuan  yang  dimiliki,  mereka  dengan  mudah  terpengaruh  oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi  pada  kerja  paksa,  modus  operandi  pelaku  membuat  untuk  membuat  korban tidak memiliki kekuatan untuk melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana Bahasa yang digunakan tidak sama dengan Bahasa ibu korban.
d. Adopsi Anak Antar Negara Secara Ilegal
Tujuan adopsi anak ini sebenarnya untuk kepentingan perdagangan orang yaitu penjualan anak. Anak-anak didatangkan dari negara-negara di Asia Tengah biasanya
anak- anak yang lahir dari rumah sakit yang keberadaannya tidak terdaftar sehingga dengan mudah diadopsi untuk kepentingan yang bersifat ekonomis. Dalam melakukan kejahatan  ini  sering  kali  pe laku  “menyuap”  aparat  penegak  hukum  dan  pejabat pemerintah  setempat  agar  mereka  mendapatkan  bantuan  dalam  bentuk  pelolosan terhadap  dokumen-dokumen  palsu  yang  merupakan  salah  satu  syarat  yang  harus dipenuhi untuk diperbolehkannya adopsi anak.
e. Penjeratan Utang
Utang ini terdiri atas sejumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga korban dan pelaku, ongkos transport, uang tutup mulut yang diberikan kepada pejabat atau aparat penegak hukum dan biaya hidup korban  yang ditanggung pelaku. Parahnya lagi adalah jumlah uang yang harus dibayar kepada keluarga dan pelaku itu ternyata dua kali lipat dan disertai dengan bunga untuk masing-masingnya.
Untuk  mencegah  korban  melarikan  diri  sebelum  mereka  melunasi  utangnya, pelaku  biasanya  menempatkan  mereka  di  apartemen  yang  dijaga  oleh  satu  orang penjaga  atau  lebih,  pabrik,  rumah  pelaku,  atau  rumah  pelacuran.  Apabila  korban mencoba melarikan diri, cara yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan mendeportasi mereka ke  suatu negara yang tidak  dikenal oleh  korban. Negara yang dituju adalah negara  yang jauh  dari negara asal korban  dan menggunakan bahasa yang  berbeda dengan bahasa ibu korban. Kesulitan Bahasa inilah yang menyebabkan korban tidak memiliki  kemampuan  untuk  melarikan  diri.  Pelaku  juga  tidak  jarang  menyekap  atau menahan korban di suatu tempat yang tidak diketahui oleh mereka.
f. Pengantin Pesanan
Pengantin  pesanan  ( mail-order  brides)  juga  merupakan  salah  satu  bentuk perdagangan  orang. Mail-order  brides  merupakan  suatu  terminologi  yang  merujuk pada  pembelian  barang  atau  pelayanan  melalui  fasilitas  e-mail.  Pembeli  memesan produk (perempuan) yang diinginkan melalui beberapa metode seperti melalui telepon atau website.
Di  Indonesia,  praktik  perbudakan  berkedok  pernikahan  dan  pengantin  pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Salah satu modus  operan di  perdagangan  orang yang lain adalah pengantin pesanan  ( mail border bride)  yang  merupakan  pernikahan  paksa  dimana  pernikahannya  diatur  orang  tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual  maupun  ekonomi  melalui  penipuan,  penyesengsaraan,  penahanan  dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.
Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  atas  hukum.  Negara  yang  memiliki peraturan-peraturan  berupa  norma  dan  sanksi  bagi  pelanggar  hukum  yang  sudah ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini tertulis secara jelas di dalam amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.
Hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat  dan martabat manusia.  Hak-hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut  karena  seseorang  tidak  dapat  berhenti sebagai manusia. Tidak peduli betapa jahatnya ia bertingkah laku dan betapa zalimnya ia diperlakukan.
Istilah kebijakan atau politik hukum pidana sebenarnya diambil dari bahasa Belanda yaitu  “ strafrechts  politiek ”  yang  secara  etimologis  masing -masing  berasa  dari  kata “ strafrechts yang berarti hukum pidana, dan “ politiek ” berarti “kebijakan”. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan“ diambil dari kata “ policy ” (Inggris) atau “ politiek ” (Belanda). Dengan demikian politik hukum pidana dapat juga disebut dengan is tilah “Kebijakan Hukum Pidana”.
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat maka salah satu turunan yang  lahir  dari  kebijakan  tersebut  adalah  yang  berhubungan  dengan  penanggulangan tindak pidana atau kebijakan kriminal. Lingkup utama politik hukum menurut Bagir Manan:
a. Politik pembentukan hukum; dan
b. Politik penegakan hukum.
Bertolak  dari  pengertian  tersebut,  maka  Soedarto  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana“ berarti mengadakan pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang  paling  baik  dalam memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna,  atau  dengan  kata  lain  melaksanakan  politik hukum  pidana  berarti  usaha  mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang sesuai  dengan  keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa-masa  yang  akan datang.
Peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat oleh institusi negara dengan tujuan dan alas an tertentu.Tujuan dan alasan di bentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu sebagai politik hukum ( legal policy). Dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan peran politik hukum sangat penting, yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan dan  sebagai penentu apa yang akan diterjemahkan melalui rumusan pasal-pasal. Dengan demikian, keberadaan peraturan perunda-undangan  melalui  perumusan  pasal-pasal  merupakan  jembatan  antara  politik hukum yang ditetapkan dengan implementasi peraturan yang dibuat.
Semua perwujudan politik hukum pidana ialah sebagai garis kebijakan untuk menentukan:10
a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
c. Cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.
Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga menyebutkan  bahwa “Pencegahan  tindak  pidana  perdagangan  orang  bertujuan  mencegah  sedini  mungkin terjadinya  tindak  pidana  perdagangan  orang”.  Usaha  menanggulangi  kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, mengingat perdagangan  orang  merupakan  kejahatan  transnasional  yang  terorganisir.  Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara- negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengahapusan Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Buruk  Untuk  Anak,  Keppres  Nomor  87  Tahun  2002  Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan Dan Anak.
Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut  secara  eksplisit  dalam  KUHPidana  dan  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  yaitu  Pasal  297  KUHPidana  yang  menyatakan  bahwa “Perdagangan wanita (umur tidak   disebutkan) dan perdagangan anak -anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal 65 dalam Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa “Setiap  anak  berhak  memperoleh  perlindungan  dari  kegiatan  eksploitasi  dan  pelecehan seksual,  penculikan,  perdagangan  anak  serta  dari  berbagai  bentuk  penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya”.
Definisi substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam Protokol untuk  mencegah,  menekan,  dan  menghukum  perdagangan  orang  terutama  perempuan dan  anak.  Konvensi  PBB  tersebut  menentang  kejahatan  terorganisir  transnasional  Tahun
2000 menyebutkan definisi perdagangan yang paling diterima secara umum dan digunakan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan bahwa:
a.  Perdagangan  manusia  haruslah  berarti  perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,
menyembunyikan  atau  menerima  individu-individu,  dengan  cara  mengancam  atau penggunaan  paksaan  atau  bentuk-bentuk  kekerasan  lainnya,  penculikan,  penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan sebuah posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari seseorang untuk memiliki kontrol terhadap orang lain dengan tujuan-tujuan untuk mengeksploitasi.  Eksploitasi  haruslah  mencakup,  pada  tingkat  paling  minimum, eksploitasi prostitusi terhadap seseorang atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja  paksa,  perbudakan  atau  praktek-praktek  yang  serupa  dengan  perbudakan, penghambaan atau penghilangan organ;
b. Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini haruslah dianggap batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Digunakan dalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut;
c.  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian  atau  penerimaan  seorang  anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdagangan manusia, meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub-ayat (a) Pasal ini: Anak-anak harus berarti semua orang di bawah usia delapan belas tahun.
Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  dari  perdagangan  orang adalah:
a) Perbuatan  yaitu  merekrut,  mengangkut,  memindahkan,  menyembunyikan  atau menerima;
b) Sarana  (cara)  untuk  mengendalikan  korban  yaitu  ancaman,  penggunaan,  paksaan berbagai kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban; dan
c) Tujuan yaitu eksploitasi. Prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.
Dari  ketiga  unsur  tersebut,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  unsur  tujuan,  karena walaupun  korban  anak-anak  tidak  dibatasi  masalah  penggunaan  sarananya,  tetapi tujuannya tetap harus eksploitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  2  merumuskan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  yaitu  Orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pada umumnya ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, yaitu :
a. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara di mana korban yang tertipu dan terpikat ke dalam posisi;
b. Kemiskinan  yang  memaksa  orang  untuk  mencari  pekerjaan  apapun  sementara mengabaikan risiko;
c. Faktor  budaya  telah  membuat  perempuan  dan  anak  rentan  terhadap  perdagangan melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang  dipaksa  menikah  kemudian  harus  tinggal  di  luar  wilayah  asal  mereka  atau bermigrasi  ke  luar  negeri  jauh  dari  orang-orang  yang  mereka  bisa  berpaling  untuk meminta bantuan;
d. Kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa;
e. Lemahnya  penegakan  hukum  dan  penegak  hukum  korup  yang  relevan  dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.
Dalam  konteks  penyidikan  dan  penuntutan,  aparat  penegak  hukum  dapat memaksimalkan  jaringan  kerjasama  dengan  sesama  aparat  penegak  hukum  lainnya  di dalam suatu wilayah negara, untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Kerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum  di  negara  tujuan  bisa  dilakukan  melalui pertukaran informasi atau bahkan melalui mutual legal assistance, bagi pencegahan dan penanggulangan perdagangan perempuan lintas negara.
Upaya Masyarakat dalam pencegahan trafficking yakni dengan meminta dukungan ILO dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program Prevention of Child Trafficking for Labor and Sexual Exploitation. Tujuan dari program ini adalah :
a. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menegah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan;
b. Mendukung  keberlanjutan  pendidikan  dasar  untuk  anak  perempuan  setelah  lulus sekolah dasar;
c. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan; dan
d. Menyediakan  pelatihan  kewirausahaan  dan  akses  ke  kredit  keuangan  untuk memfasilitasi usaha sendiri.
Adapun tindakan Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia ini adalah:
a) Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO);
b) Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTTPO;
c) Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003);
d) Pembentukan pusat pelayanan terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO);
e) Pemerintah telah menyusun rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.88 Tahun 2002);
f) Pembentukan  Gugus  Tugas  PTTPO  terdiri  dari  berbagai  elemen  pemerintah  dan masyarakat  (Perpres  No.  69  Tahun  2008  Tantang  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan TPPO); dan
g) Penyusunan draft Perda Trafficking.

## HAMBATAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA
Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain:
a. Budaya Masyarakat ( Culture). Anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain  terutama  yang  berhubungan  dengan  polisi  karena  akan  merugikan  diri  sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. Stereotipe yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat  persoalan  kekerasan  perempuan  khususnya  kekerasan  yang  dialami  korban perdagangan perempuan dan anak.
b. Kebijakan  pemerintah  khususnya  peraturan  perundang-undangan  ( legal  substance). Belum  adanya  regulasi  yang  khusus  (UU  anti  trafficking)  mengenai  perdagangan perempuan  dan  anak  selain  dari  Keppres  No.  88  Tahun  2002  mengenai  RAN penghapusan  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Ditambah  lagi  dengan  masih
kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti trafficking tersebut; dan
c. Aparat  penegak  hukum  ( legal  structure).  Keterbatasan  peraturan  yang  ada  (KUHP) dalam  menindak  pelaku  perdagangan  perempuan  dan  anak  berdampak  pada penegakan  hukum  bagi  korban.  Penyelesaian  beberapa  kasus  mengalami  kesulitan karena  seluruh  proses  perdagangan  dari  perekrutan  hingga  korban  bekerja  dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  penulis  maka  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat  dan  martabat  manusia  dengan  sendirinya  merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia. Definisi dari perdagangan manusia sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No.  21  Tahun  2007  adalah  sebagai  tindakan  perekrutan,  transportasi,  perlindungan, pemindahan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,  penculikan,  penangkapan,  pemalsuan,  penipuan  dan  penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau manfaat, sehingga untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mengendalikan orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  eksploitasi  orang.  Dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  Pasal  2  merumuskan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yaitu Orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan dari  orang yang memegang kendali atas orang  lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.  120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Upaya  penanggulangan  perdagangan  manusia  khususnya  perdagangan  perempuan dan    anak  mengalami  berbagai  hambatan.  Ada  terdapat  3  (tiga)  hal  yang  menjadi hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang – Undang
Undang - Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 39  Tahun 1999  tentang Hak  Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999. Tambahan Lembar Negara No. 3886.
Buku
Yohanes  Suhardin, Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Perdagangan  Orang  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, Hal. 411-412.
Hakristuti Hakrisnowo, Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia, Sentra HAM UI, Hal. 4.
Ririen  Ambarsari,  Faniko  Andiyansyah,  Anugrah  Adiputro  Soewandi, Kajian  Yuridis  Tentang Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  dan  Anak  Korban  Human  Trafficking,  Jurnal Panorama Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2016, Hal. 15.
Moises Na’im, The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization, American University of International Law Review, Vol. 18, 2002, Hal. 3-12.
Mahrus  Ali  dan  Bayu  Aji  Pranomo, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  Dan Pengaturannya di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), Hal. 3.
Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation : A reference paper for Bosnia and Herzegovina, July 2011, Hal. 13.
Kantor  Perburuhan  Internasional,  “Buku  6: Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Dalam  Pedoman Informasi:  Mencegah  Diskriminasi,  Eksploitasi  Dan  Perlakuan  Sewenang-wenang  terhadap Pekerja Migran Perempuan, Jakarta, Internatioal Labour Organization, 2004. Hal. 11.
Bastianto  Nugroho  dan  M.  Roesli, Analisa  Hukum  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (Human Trafficking), Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2, Nomor 1, September 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034, Hal. 107.
Sulistyowati Irianto dkk, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hal. 1-2.
UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight zone”, cerita sampul dalam You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific, Vol.2 Terbitan No. 1, Agustus 2003.
Barda  Nawawi  Arief,  1994, Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kebijakan  Hukum  Pidana, Semarang: BP UNDIP, Hal. 60.
Saiful Abdullah, 2009, Hukum Aliran Sesat: Konsepsi Kebijakan Penan dan Non Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia,Cet. Ke-1, Setara Press, Malang, Hal. 7.
Sasha L. Nel, Victim of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in the United States?, Chicago-Kent Jurnal of International and Comparative Law, 2005, Hal. 3.
B. Rahmanto, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hal.12.
Andrey Sujatmoko. Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Hal. 26.
Tim Redaksi BIP, ed. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2016, Hal. 199.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. Hal. 57.
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafitti Press. Jakarta. 2006. Hal. 118.
Nurhenny,  H,  2010, Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Kebijakan  Hukum  Pidana  dan Pencegahannya, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 307.
Meril  Enugene  Anthes,  Chester  James  Taylor  2005  Grand  Prize  Winner :  Regarding  Women  and Children:  Using  International  Trade  Relations  to  Stem  the  Growing  Tide  of  the  Sexula Exploitation of Women and Children, International Trade Law Journal, Vol. 14, 2005, Hal. 69.
Mahrus  Ali,  Bayu  Aji  Pramono,  2011, Perdagangan  Orang:  Dimensi,  Instrumen  Internasional  dan Pengaturannya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, Hal. 27.
Shelly Case Inglis, Expanding International and National Protections Againts Trafficking for Forced Labor Using a Human Rights Framework, Buffalo Human Right Law Review, Vol. 7, 2001, Hal. 70.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Adtya Bakti, Bandung,1998, Hal. 27.
Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan, Jakarta, 1993, Hal.3-4.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.
27.
Ruth Rosenberg, 2003, Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia, USAID, Jakarta, Hal. 287. Jurnal
Unair, Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat, http://news.unair.ac.id, Diakses Selasa 23
Januari 2024, Pukul 18.30 WIB.
Hukum,  kompasiana.com,  “ Memposisikan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Sebagai Kejahatan Luar Biasa ”, Diakses 23 Januari 2024, Pukul 15.47 WIB.