## PERIKATAN BERSYARAT DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

## Herlien Budiono
email: adrinuha@bdg.centrin.net.id

## Abstract
Unpredictability is a factor which has always to be dealt with when making contracts and is related to some  act  (juridical)  which  may  or  may  not  happen.  This  unpredictability  may  be  the  result  of  an act/commission  or  ommission  to  be  perfomed  by  an  unknown  person,  known  person  or  a  third person.  In respons to this unpredicability, to a contract can be added a conditionality in which failure to  meet  certain  conditions  will  result  in  postponement  or  cancellation.   Conditionality  may  also  be employed in making one sided juridical acts, such as a will or a power of attorney. A contract in which one  or  both  parties  is  required  to  obtain  prior  consent  before  the  contract  can  be  performed  is  a conditional contract.   A  conditional contract differs from  a contract with a time-limit and contract with  an  obligation.   In  addition,  there  are  impossible  condition,  inevitable  condition,  unlawful condition,  indecent  condition,  potestatif  condition,  and  incomprehensible  condition.  In  regard  to  a will, attention must be given to the difference between fideï-commis and contract with an obligation. A contract with the conditionality of annulment also differs from an obligation to stand for a surety. The law regulation in articles 1266 and 1267 KUHPerdata acknowledges the conditionality related to annulment which is always assumed in reciprocal contract.
Keywords:
contract, agreement, conditional, annulment, postponement, unpredictable
Abstrak:
Ketidakpastian  merupakan  faktor  yang  harus  diperhitungkan  dalam  pembuatan  perikatan  dan terkait  dengan  peristiwa  yang  akan  terjadi  dan  yang  masih  belum  tentu  akan  terjadi. Ketidakpastian  dapat  berada  di  tangan  seseorang  yang  tidak  ditentukan  atau  telah  ditentukan orangnya  atau  ditentukan  oleh  pihak  ketiga  tertentu.  Berhadapan  dengan  ketidakpastian,  maka dikenal perikatan dengan syarat batal atau syarat tangguh. Keduanya dikaitkan dengan terjadi atau tidak  terjadinya  suatu  peristiwa  tertentu.   Dengan  adanya  syarat  menangguhkan  berarti  akibat hukum  perikatan  ditangguhkan.   Syarat  batal  apabila  dipenuhi  menghentikan  perikatan  dan membawa  segala  sesuatu  pada  keadaan  semula,  seolah-oleh  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan. Selain  diterapkannya  syarat  pada  perikatan,  syarat  dapat  pula  diterapkan  pada  tindakan  hukum sepihak seperti pada wasiat atau kuasa . Perikatan yang ternyata mensyaratkan diperolehnya oleh satu  atau kedua pihak izin  terlebih dahulu dari instansi pemerintah adalah perikatan bersyarat. Perikatan  bersyarat  harus  dibedakan  dari  perjanjian  memakai  ketetapan  waktu  ( tijdsbepaling ), dan  perikatan  atas  beban (last ).  Selain  hal  tersebut  dikenal  pula  syarat  yang  tidak  mungkin ( onmogelijke voorwaarde ), syarat yang perlu ( noodzakelijk voorwaarde ), syarat yang bertentangan dengan  undang-undang  ( onwettige  voorwaarde ),  syarat  bertentangan  dengan  kesusilaan ( onzedelijke  voorwaarde ),  syarat  potestatif  dan  syarat  yang  tidak  dimengerti (onverstaanbare voorwaarde ).  Berkaitan  dengan  wasiat  hendaknya  diperhatikan  adanya  perbedaan  antara pengangkatan waris dengan lompat tangan ( fideï-commis ) dan perikatan atas beban. Berbeda pula syarat batal dan janji menanggung atau menjamin (garansi). Ketentuan undang-undang mengenal di dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata syarat batal yang selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik.
Kata kunci:
perikatan, bersyarat, membatalkan, menangguhkan, tak terduga

## Pengantar
Tindakan atau perbuatan manusia ada yang berakibat hukum dan ada pula yang  tidak  berakibat  hukum.  Akibat  hukum  itu  terjadi  karena  ada  pernyataan kehendak orang  yang  ditujukan untuk terjadinya akibat hukum yang dinamakan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Tindakan hukum dapat berupa tindakan hukum  sepihak  yang  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  saja yang menimbulkan, berubah, dan berakhirnya suatu hak seperti pada pembuatan surat  wasiat,  penolakan  atas  harta  peninggalan  atau  pengakuan  anak.  Perjanjian merupakan  tindakan  hukum  berganda  yang  memerlukan  kerja  sama  dari  dua pihak  atau  lebih  untuk  memunculkan  akibat  hukum. 1 Tanpa  adanya  penjelasan lebih  lanjut  mengenai  perjanjian  menunjuk  pada  perjanjian obligatoir yakni perjanjian yang menimbulkan perikatan.
Tidak semua  perikatan  yang  timbul  karena  perjanjian  ditutup  dan  segera berakhir  sebagaimana  diharapkan  oleh  para  pihak.  Ada  kalanya  perjanjian dilakukan dengan dikaitkan pada syarat yang dapat berupa syarat menangguhkan ( opschortende voorwaarde )  atau syarat membatalkan ( ontbindende voorwaarde ).
Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):
“Suatu  perikatan  adalah  bersyarat  manakala  ia  digantungkan  pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan  terjadi, baik  secara  menangguhkan  perikatan  hingga  terjadinya peristiwa  semacam  itu,  maupun  secara  membatalkan  perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.”
Dengan  mencantumkan  syarat  di  dalam  perikatan  baik  syarat membatalkan ataupun syarat menangguhkan akan membawa akibat hukum yang berbeda terhadap perikatan tersebut.

## Apa Yang Dimaksud Dengan Syarat
Di  dalam  KUHPerdata,  ketentuan  mengenai  syarat  tidak  diatur  di  bagian perjanjian  tetapi  di  bagian  perikatan,  yakni  pasal-pasal  1253-1267  KUHPerdata.
1 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm., 1-13.
Pengertian  kata  “syarat”  diterapkan  dalam  kaitannya  dengan  syarat menangguhkan ( opschortende voorwaarde ) dan syarat membatalkan ( ontbindende voorwaarde )  dan  menunjuk  selalu  pada  tujuan  untuk  timbulnya  atau berlangsungnya  suatu  peristiwa  hukum  yang  bergantung  pada  peristiwa    yang belum tentu terjadi atau tak terduga. Pada umumnya ketentuan mengenai syarat baik  syarat  menangguhkan  maupun  syarat  membatalkan  adalah  dalam hubungannya dengan perikatan yang timbul karena perjanjian.
Syarat  merupakan  bagian  khusus  yang  dapat  dikatakan  sebagai  bagian accidentalia dari  perjanjiannya  sendiri.  Sebenarnya  bukan  perbuatan  hukumnya yang  bersyarat  tetapi  akibat  hukumnya.  Perbuatan  hukumnya  sendiri  tidak bersyarat,  tetapi  dengan  adanya  syarat  yang  dijanjikan  berakibat  ditundanya akibat hukum setelah dipenuhi syarat tersebut.
Pasal  6:21 Nieuw  Burgerlijk  Wetboek (NBW) 2 lebih  sederhana  mengatur mengenai syarat dengan menyebutkan bahwa perikatan adalah bersyarat apabila akibat hukum dari perbuatan hukumnya digantungkan pada kejadian yang belum tentu.
Walaupun oleh para pihak telah tidak ditentukan suatu syarat akan tetapi bila  akan  diterapkan  ketentuan  perikatan  bersyarat,  misalnya  di  dalam  suatu perikatan  ternyata  diharuskan  adanya  izin  terlebih  dahulu  dari  instansi pemerintah, sedangkan untuk dikeluarkannya izin harus dipenuhi pula peraturan tertentu.  Pada  perikatan  tersebut  di  mana  diperoleh  atau  tidaknya  izin mengakibatkan  timbulnya  suatu  periode  yang  tidak  menentu  akan  dipenuhinya syarat  berupa  izin  merupakan  elemen  dari  perikatan  bersyarat  dan  memberi dampak  serta  menentukan  perikatan  tersebut.  Syarat  tersebut  walaupun ditimbulkan  bukan  oleh  para  pihak  tetapi  ditentukan  peraturan  tertentu, menyebabkan secara analogi diterapkan Pasal 1253 KUHPerdata pada perikatan tersebut, demikian Houwing. 3
2 “ Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld” .
3 Ph. A. N. Houwing, Verboden overeenkomsten , WPNR 4069.
Selain  diterapkannya  syarat  pada  perikatan,  Asser-Rutten 4 berpendapat bahwa  Pasal  1253  KUHPerdata  dapat  diterapkan  di  luar  perikatan    yakni dicantumkan  pada  tindakan  hukum  sepihak  seperti  pada  wasiat  atau  kuasa ( volmacht ).

## Peristiwa Yang Akan Terjadi Dan Yang Masih Belum Tentu Akan Terjadi
Mengingat  pada  sifat  terbuka  dari  perjanjian  serta  asas  kebebasan berkontrak, berarti bahwa di dalam perjanjian oleh para pihak dapat diperjanjikan suatu  syarat  sepanjang  syarat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  undang- undang, ketertiban umum atau kesusilaan.
Tujuan  dari  suatu  syarat  adalah  menentukan  adanya  atau  keberadaan suatu hubungan hukum yang digantungkan pada ada atau tidaknya peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu akan terjadi. Hal tersebut essensial pada semua  syarat  yang  dijanjikan.  Peristiwa  yang  belum  tentu  memberi  efek  atau akibat  praktis  yang  penting,  lagipula  adanya  faktor  ketidakpastian  yang  secara teoretis  harus  diketahui  untuk  membedakan  perikatan  bersyarat  dengan perjanjian  memakai  ketetapan  waktu  ( tijdsbepaling ).  Ketidakpastian  merupakan faktor yang harus ada sebagai peristiwa yang akan terjadi dan yang masih belum tentu akan terjadi. Janji yang dikaitkan pada ketetapan waktu ( tijdsbepaling ) tidak menangguhkan  perikatan  melainkan  hanya  menangguhkan  pelaksanaannya  saja (Pasal  1268  KUHPerdata),  misalnya  meninggalnya  seseorang  atau  tercapainya umur  tertentu  merupakan  peristiwa  yang  pasti  akan  terjadi.  Pengertian  “tidak pasti”  mengandung  muatan  yang  dapat  berbeda  tergantung  pada  apa  yang dimaksudkan  oleh  para  pihak  dengan  suatu  peristiwa  yang  belum  tentu  akan terjadi  atau  sebagai  peristiwa  yang  mungkin  terjadi  atau  suatu  keadaan  bahwa suatu peristiwa pasti akan terjadi.
Apa  yang  dimaksudkan  oleh  para  pihak  bahwa  fakta  yang  akan  terjadi sebagai ketidakpastian ataukah yang dimaksudkan adalah ketidakpastian sebagai sesuatu yang pasti? Contoh: A menghibahkan rumahnya kepada B dengan syarat
4 Asser-Rutten, De verbintenis in het algemeen, deel I, Zwolle, 1981, hlm., 124-125.
bahwa  B  boleh  menghuni  rumah  tersebut  apabila  A  mencapai  umur  65  (enam puluh lima)  tahun.  Apakah telah  terjadi  perikatan  dengan  syarat  menangguhkan atau  perikatan  dengan  ketetapan  waktu  ( tijdsbepaling )?  Apabila  A  meninggal dunia sebelum mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun  apakah B boleh atau tidak  menghuni  rumah  tersebut?  Adakah  di  sini  suatu  fakta  yang  tidak  pasti diartikan  sebagai  kepastian?  Hanya  para  pihaklah  yang  mengetahui  apa  yang dimaksudkan  dengan  mencapai  umur  65  (enam  puluh  lima)  tahun  sebagai ”ketidakpastian” atau sebagai ”ketetapan waktu ( tijdsbepaling )” .
Apabila  maksud  para  pihak  bahwa  perikatan  harus  dilaksanakan  dengan terjadinya  peristiwa  yang  belum  tentu,  yakni  A  mencapai  umur  65  (enam  puluh lima)  tahun,  maka  sebenarnya  keraguan  apakah  kita  berhadapan  dengan perikatan  bersyarat  menjadi  hilang,  dan  dalam  hal  ini  kita  berhadapan  dengan perikatan memakai ketetapan waktu ( tijdsbepaling ).
Jika peristiwa yang belum tentu ternyata tidak terjadi karena A meninggal sebelum  berumur  65  (enam  puluh  lima)  tahun,  sedangkan  tujuan  atau  maksud para  pihak  sudah  pasti,  yakni  penghibahan  maka  penghibahan  harus dilaksanakan.  Dalam  hal  ini,  itikad  baik  akan  menjadi  arahan  dan  pelaksanaan perikatan  harus  dilaksanakan  ”seandainya”  A  mencapai  umur  65  (enam  puluh lima) tahun.
Untuk  menentukan  apakah  para  pihak  sadar  atau  tidak  sadar  akan fakta/peristiwa  yang  mungkin  terjadi,  maka  fakta  obyektiflah  yang  menentukan. Ketidakpastian dapat ditentukan, yakni: 5
a. Ketidakpastian yang akan terjadi dapat berada di tangan seseorang yang tidak ditentukan  siapa  orangnya.  Misalnya,  kewajiban  membayar  penggantian kerugian  kepada  pihak  yang  diasuransikan  oleh  pihak    perusahaan  asuransi ditangguhkan  hingga  terjadinya  kerugian  yang  ditimbulkan  seseorang  (yang tidak ditentukan siapa orangnya);
5 J.D.A.  den  Tonkelaar, Opschortende  en  ontbindende  voorwaarden  volgens  BW  en  NBW ,  Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm., 20.
b. Ketidakpastian yang akan terjadi telah ditentukan orangnya, seperti dalam hal suatu hibah wasiat ( legaat ) dengan syarat (menangguhkan) apabila A menjadi mahasiswa fakultas hukum;
c. Ketidakpastian  yang  akan  terjadi  ditentukan  pada  terjadinya  peristiwa  oleh pihak  ketiga  tertentu.  Misalnya,  perjanjian  jual  beli  persil  dengan  syarat (menangguhkan)  setelah  diperolehnya  izin  bangunan  atau  setelah  calon pembeli memperoleh kredit dari bank.
Pemenuhan  suatu  syarat  yang  semata-mata  tergantung  pada  salah  satu pihak  dikenal  sebagai  perikatan  dengan  syarat potestatif, yakni  syarat  yang tergantung  kepada  kehendak  salah  satu  pihak  saja.    Pasal  1260  KUHPerdata 6 secara tidak langsung membenarkan adanya perikatan dengan syarat potestatif .
Untuk  jelasnya,  suatu arest yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Amsterdam (16  Nopember  1928,  NJ  1929,  p  1142)  berkaitan  dengan  ketentuan  pasal  1260 KUHPerdata  (pasal  1296  BW  lama).  Perjanjian  antara  Biro  Advertensi  Pusat ( Centraal  Advertentie  Bureau )  dengan  penerbit  Berita  Olahraga  ( Sportkroniek ) dengan syarat bahwa majalah tersebut akan memasang iklan untuk General Motor dengan  ketentuan  menggunakan  fasilitas  sebanyak  10.000  (sepuluh  ribu)  baris per  tahun.  Ternyata  General  Motor  mengirim  bahan  yang  tidak  cukup  untuk pemasangan  iklan  yang  dijanjikan  walaupun  majalah  tersebut  telah  menegur mengenai kekurangan bahan iklannya. Akibatnya majalah terbit dengan 16 (enam belas) halaman kosong yang disediakan untuk iklan General Motor. Penerbit tetap menagih pembayaran termasuk halaman-halaman kosong karena telah disediakan untuk iklan General Motor.  Dengan tidak dilakukan pemasangan iklan per tahun yang telah dijanjikan berarti pihak General Motor telah tidak beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut dan hakim berpendapat, bahwa General Motor telah  ”menghalang-halangi  terpenuhinya  syarat  dan  syarat  dianggap  telah
6 Pasal 1260 KUHPerdata: ”Syarat dianggap telah terpenuhi, jika si berutang yang terikat olehnya, telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat itu”.
terpenuhi”  sebagaimana  dimaksudkan  Pasal  1260  KUHPerdata  (Pasal  1296  BW lama) dan General Motor wajib membayar kepada penerbit. 7

## Syarat Yang Tidak Sungguh-Sungguh
Hal  esensial  pada  perikatan  bersyarat  adalah  kejadian  yang  akan  datang dan  belum  tentu  terjadi.  Walaupun  para  pihak  dapat  mempengaruhi  dan beranggapan  telah  menentukan  mengenai  ketidakpastian  yang  mereka maksudkan, tetapi ketentuan utama adalah suatu ketidakpastian obyektif. Apabila telah  diformalisasikan  suatu  syarat  untuk  suatu  waktu  tertentu  tetapi ketidakpastian  ternyata  tidak  terjadi  di  masa  waktu  tersebut,  maka  menurut hukum  tidak  dapat  dikatakan  adanya  perikatan  bersyarat  (pasal  1258,  ayat  1, KUHPerdata).  Dalam  hal  ini  telah  terjadi  perikatan  tanpa  syarat;  yakni  adanya ”syarat yang tidak sungguh-sungguh” sehingga telah terjadi perikatan tanpa syarat yang oleh para pihak dilihat atau dianggap sebagai syarat.
Jikalau tidak ditentukan kapan syarat harus dipenuhi, maka syarat tersebut setiap waktu dapat dipenuhi, dan syarat itu tidak dianggap tidak ada sebelum ada kepastian  bahwa  peristiwa  tidak  akan  terjadi  (pasal  1258,  ayat  2,  KUHPerdata). Ketidakpastian akan gugur apabila kejadian tidak lagi merupakan peristiwa yang akan  datang,  tetapi  peristiwa  telah  terjadi  pada  saat  syarat  ditentukan  atau peristiwa tersebut di masa yang akan datang tidak akan terjadi.
Bedakan  dengan  syarat  yang  tidak  mungkin  dilaksanakan  ( onmogelijke voorwaarde )  seperti  ”apabila  anjing  saya  minum  air  laut  sampai  habis”;  suatu syarat  yang  tidak  perlu  dipermasalahkan  mengenai  aspek  akan  datang  karena peristiwa tersebut tidak mungkin akan terjadi.

## Syarat Positif Dan Syarat Negatif
Dari  formulasi  perikatan  bersyarat  menunjukkan  perbedaan  adanya  sifat syarat positif dan sifat syarat negatif. 8 Perbedaan tersebut sederhana, yakni:
7 Supra no 5, hlm., 22.
8 Id., hlm., 24.
a. Syarat postitif, dengan terjadinya suatu kejadian akan membawa akibat;
b. Syarat  negatif,  dengan  tidak  terjadinya  suatu  kejadian  diartikan  adanya kenyataan yang membawa efek.
Perbedaan kedua sifat tersebut menjadi tidak berarti karena seiring syarat membatalkan  yang  negatif  dapat  tercapai  juga  dengan  syarat  menangguhkan positif. Hal tersebut tergantung pada formulasi dan maksud para pihak di dalam menyatakan syarat yang dimaksud di dalam perjanjian.
Misalnya,  pada  jual  beli  antara  A  sebagai  penjual  dan  B  sebagai  pembeli dengan syarat diperolehnya izin usaha atas nama B dari instansi yang berwenang.
a. Syarat  negatif  membatalkan:  apabila  izin  usaha  atas  nama  B  tidak  diperoleh maka perjanjian jual beli batal.
b. Syarat  positif  menangguhkan:  A  menjual  kepada  B  apabila  izin  usaha  telah diperoleh atas nama B.
Pitlo-Van  der  Burght 9 memberi  contoh  suatu  syarat  di  mana  dasar  dari tujuan  pewaris  mencantumkan  syarat  negatif  menangguhkan  harus  dibaca sebagai  syarat  positif  membatalkan.  Pewaris  memberikan  hibah  wasiat  ( legaat ) kepada  A  dengan  syarat  (menangguhkan)  bahwa  A  tidak  dan  tidak  akan bertempat  tinggal  di  luar  negeri.  Apabila  A  hendak  menikmati legaat tersebut, maka  syarat  tersebut  harus  dibaca  sebagai  A  mendapat  hibah  wasiat  ( legaat ) dengan syarat positif membatalkan, asalkan ia bertempat tinggal di dalam negeri. Hibah wasiat ( legaat ) diperoleh A akan tetapi apabila A bertempat tinggal di luar negeri maka hibah wasiat ( legaat ) tersebut menjadi batal.

## Syarat Menangguhkan Dan Syarat Membatalkan
Suatu  perikatan  adalah  bersyarat  manakala  perikatan  digantungkan  pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik  secara  menangguhkan  perikatan  hingga  terjadinya  peristiwa  semacam  itu, maupun  secara  membatalkan  perikatan  menurut  terjadi  atau  tidak  terjadinya peristiwa tersebut (pasal 1253, KUHPerdata).
9 A. Pitlo, bewerkt door Gr. van der Burght, Het Erfrecht , deel 5, Arnhem, 1977, hlm., 66.
Dengan  adanya  syarat  menangguhkan  berarti  akibat  hukum  perikatan ditangguhkan  sedangkan  dengan  dipenuhi  syarat,  maka  perikatan  menjadi  batal pada  syarat  membatalkan,  demikian  Opzomer. 10 Lain  halnya  dengan  pendapat Diephuis 11 yang mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari syarat membatalkan dan menangguhkan adalah maksud tujuan dari para pihak di mana suatu tindakan hukum  ditujukan  untuk  timbulnya  akibat  hukum  dan  bukannya  tidak  atau hilangnya akibat hukum.

## a) Syarat menangguhkan
Perikatan  dengan  syarat  tangguh  bergantung  pada  peristiwa  yang  masih akan  datang  dan  yang  masih  belum  tentu  akan  terjadi;  perikatan  tidak  dapat dilaksanakan  sebelum  peristiwanya  telah  terjadi.  Pada  perikatan  dengan  syarat tangguh  berarti  bahwa  barang  yang  menjadi  pokok  perikatan  tetap  menjadi tanggungan  debitur,  yang  wajib  menyerahkan  barang  tersebut  apabila  syarat dipenuhi.  Adapun  jika  kreditur  meninggal  dunia  sebelum  dipenuhinya  syarat, maka hak-haknya beralih kepada ahli warisnya (pasal 1261, ayat 2, KUHPerdata).
Apabila  ternyata  syarat  telah  terpenuhi,  maka  syarat  itu  berlaku  surut hingga  saat  lahirnya  perikatan  (pasal  1261,  ayat  1,  KUHPerdata),  demikian  pula syarat telah dipenuhi tetapi tidak diketahui oleh para pihak maka perikatan mulai berlaku sejak hari perikatan dilahirkan (pasal 1263, ayat 1, KUHPerdata).
Syarat  tangguh  menangguhkan  tidak  saja  akibat  hukumnya  tetapi sebetulnya  adalah  alas  hak  mengalihkan  yang  ditangguhkan.  Pada  asasnya perbuatan  hukumnya  telah  terjadi  dan  tidak  bersyarat  walaupun  perikatannya bersyarat  dalam  artian  bahwa  akibat  hukum  dari  perikatan  tersebut  yakni peralihan haknya/prestasinya ditangguhkan.
A  menghibahkan  sebuah  mobil  kepada  B  apabila  B  lulus  S1.  Apabila ternyata  A  telah  menyerahkan  mobil  (bergerak  berwujud)  kepada  B  sedangkan syarat  apabila  B  lulus  S1  belum  dipenuhi.  B  adalah  pemegang  kedudukan
10 C.W. Opzomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard , vijde deel, Amsterdan, 1879, hlm., 123-124.
11 G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk regt , Groningen, 1886, hlm., 106.
berkuasa ( bezitter ) dan akan menjadi pemilik mobil tersebut dengan dipenuhinya syarat  tangguh  (lulus  S1).  Dengan  kata  lain,  A  masih  berhak atas  mobil  tersebut walaupun  mobil  tersebut  telah  dipegang  B.  Apabila  ternyata  di  kemudian  hari dipenuhi  syarat  tangguhnya  (B  lulus  S1),  maka  B  menjadi  pemilik  atas  mobil sedangkan A (ex pemilik) telah selesai di dalam melaksanakan prestasi dan tidak diperlukan adanya penyerahan khusus atas mobil yang dijanjikan antara A-B.
Perbedaan akan terlihat berkaitan dengan jenis benda yang diperjanjikan. Berkaitan dengan penyerahan atas benda bergerak tidak terdaftar (terregistrasi) seperti  pada  sewa-beli,  penjual/yang  menyewakan  setelah  menyerahkan bendanya kepada pembeli/penyewa, maka kedudukan penjual/yang menyewakan tetap sebagai pemilik sedangkan pada saat yang sama pembeli/penyewa menjadi pemegang ( detentor ) sekaligus pemilik dengan syarat tangguh.
Berkaitan dengan benda tetap atau benda terregistrasi (misalnya tanah hak milik),  maka  pelaksanaan/akibat  hukumnya  dilakukan  dengan  menunggu terjadinya  atau  dipenuhinya  syarat  yang  dijanjikan.  Sulit  untuk  melaksanakan penyerahan  benda  tetap  tersebut  dan  mendaftarkan/balik  nama  bendanya dengan mencantumkan syarat tangguh lagipula peralihan hak tersebut berakibat hukum terhadap pihak ketiga.
Di dalam praktik, dikenal perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) atas persil yang  dapat  digolongkan  pada  perikatan  dengan  syarat  menangguhkan.  PPJB merupakan  perjanjian  obligatoir  berfungsi  sebagai  perjanjian  bantuan  guna mempersiapkan untuk nantinya membuat perjanjian pokok yakni perjanjian jual beli  (perjanjian  kebendaan).  Dilakukannya  PPJB  biasanya  karena  belum  dapat dipenuhinya syarat untuk dilakukannya jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah  seperti belum lunasnya harga jual beli. 12
Terhadap benda bergerak tidak berwujud, cessie atas hak tagih, maka hak tagih  telah  beralih  sejak  akta cessie ditandatangani  oleh cedent dan cessionaris . Pemberitahuan  ( betekening )  kepada  debitur- cessus merupakan  suatu  keharusan
12 Supra no 1, hlm., 64-65.
untuk  dilakukan  agar  debitur- cessus mengetahui  kepada  siapa  debitur- cessus harus  membayar  utangnya.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  dibuatnya cessie dengan syarat tangguh, perlu untuk mencantumkan syarat tangguh tersebut di dalam akta cessie sehingga  dengan  dipenuhi  syarat  yang  dijanjikan  berakibat  bahwa cessionaris berhak  atas  hak  tagih  piutang  yang  diperoleh  dari cedent dan pembayarannya dari debitur- cessus. 13
Singkat  kata,  selama  syarat  tidak  atau  belum  dipenuhi,  maka  pihak  yang menyerahkan tetap berwenang atas bendanya tetapi dengan dibebani kewajiban penyerahan yang ditangguhkan. Di lain pihak, pihak yang memperoleh bendanya menjadi  berwenang  tetapi  semata-mata  dengan  posisi  hak  kepemilikan  atas bendanya yang ditangguhkan.

## b) Syarat membatalkan
Syarat  batal  apabila  dipenuhi  menghentikan  perikatan,  dan  membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan  ( ex  tunc -pasal  1265,  ayat  1,  KUHPerdata).  Syarat  batal  tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, tetapi mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi  (pasal 1265, ayat 2, KUHPerdata).
Pada  penunjukkan  waris  ( making )  bersyarat  tergantung  pada  syarat tangguh  atau  syarat  membatalkan  sehingga  ada  kemungkinan  bahwa  pada saatnya making harus  direalisasikan  (syarat  tangguh)  atau  mengakhiri making yang  diberikan  oleh  pewaris  (syarat  batal).  Pada  penunjukkan  waris  dengan syarat  menangguhkan  menimbulkan  ketidakpastian  dilaksanakannya making tersebut  selama  syarat  belum  dipenuhi  atau  pemenuhan  syarat  tidak  mungkin dilaksanakan.  Selama  itu  ahli  waris  memegang  apa  yang  menjadi  warisan  yang diperuntukkan kepadanya. Pada penunjukkan waris dengan syarat membatalkan maka making dilaksanakan  tetapi  dengan  dipenuhinya  syarat  (batal)  berakibat apa yang diperuntukkan padanya harus dikembalikan.
13 Id. hlm., 185-196.
Di  dalam  formulasi  perjanjian  hendaknya  dibedakan  apakah  merupakan syarat  membatalkan  atau    justru  merupakan  pokok  perjanjian.  Misalnya, perjanjian  pemborongan  bangunan  dengan  izin  membangun  yang  dikeluarkan pemerintah  kepada  pemborong  dengan beding, bahwa  pembangunan  gedung harus selesai dalam waktu 2 (dua) tahun dan akan dikenakan denda apabila tidak selesai.  Pemborong  ternyata  tidak  dapat  menyelesaikan  pembangunan  sesuai jadwal yang ditentukan (dua tahun). Hof Amsterdam (26 juni 1946, NJ 1947, 7) 14 memutuskan,  bahwa  kewajiban  membangun  dalam  waktu  2  (dua)  tahun,  bukan merupakan syarat tetapi justru merupakan pokok perjanjian.
Hal  yang  sama  telah  diputuskan  sebelumnya  oleh Hof Amsterdam  (12 Januari  1944,  NJ  1944/1945,  296) 15 ,  di  mana  pada  jual  beli  telah  diperjanjikan bahwa  sisa  harga  jual  beli  akan  dibayar  dalam  waktu  4  (empat)  hari  yang  oleh pengadilan dianggap sebagai pokok perjanjian dan bukan syarat.
Perikatan  Bersyarat,  Perikatan  Dengan  Ketetapan  Waktu  ( Tijdsbepaling)

## Atau  Termin ( Termijn)
Apabila  di  dalam  suatu  perikatan  tidak  ditentukan  kapan  harus dilaksanakan prestasinya, maka debitur dapat segera memenuhi prestasi tersebut sedangkan  kreditur  dapat  minta  agar  debitur  segera  memenuhi  prestasi  yang telah  dijanjikannya.  ”Segera”  tidak  dimaksudkan  secara  harfiah  ”saat  itu  juga” tetapi menurut ukuran kepantasan dan kepatutan. Apabila tidak demikian halnya, maka  debitur  akan  dalam  waktu  relatif  cepat  dapat  dinyatakan  telah  lalai. Ketidakpastian  tersebut  dapat  dihindari  dengan  janji  ketetapan  waktu ( tijdsbepaling ). Ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan  pelaksanaannya  (pasal  1268,  KUHPerdata)  dan  memberi kepastian kepada pihak kreditur bahwa  prestasi pasti akan dilakukan pada waktu
14 Supra no 5, hlm., 27.
15 Dikutip  dari  J.D.A.  den  Tonkelaar, Opschortende  en  ontbindende  voorwaarden  volgens  BW  en NBW ,  Tjeenk  Willink,  Zwolle,  1983,  hlm.,  27;  C.  Asser-L.E.H.  Rutten, De  verbintenis  in  het algemeen ,  I,  Zwolle,  1981,  hlm.,  115  dst;  Jac.Hijma  en  M.M.Othof, Compendium  van  het Nederlands Vermogensrecht NBW , Tjeenk-Willink, Deventer, 1982, nrs. 40, hlm., 305 dan 345.
yang  telah  dijanjikan. 16 Dengan  ketetapan  waktu  dimaksudkan  agar  peristiwa hukum pasti akan terjadi.
Lain  halnya  dengan  perikatan  bersyarat  yang  berarti  para  pihak bermaksud agar tindakan hukum baru berakibat hukum dengan terjadinya suatu peristiwa  yang  belum  tentu  atau  dengan  terjadinya  peristiwa  mengakibatkan hilangnya efek terhadap tindakan hukum tersebut.
Perbedaan utama antara perikatan bersyarat dan ketetapan waktu adalah akibat  hukum  yang  digantungkan  pada  kepastian  dan  ketidakpastian  peristiwa yang akan terjadi. Pada perikatan bersyarat, tidak ditentukan waktu pelaksanaan prestasi yakni boleh dilakukan atau akan dilakukan sehingga kreditur tidak dapat menuntut debitur untuk melaksanakan prestasi tersebut. Pada perikatan  dengan ketetapan  waktu,  justru  peristiwa  dikemudian  hari  harus  terjadi,  hanya  tinggal menunggu waktu saja.
Ketetapan  waktu  tidak  dimaksudkan    sebagai  syarat  menangguhkan, mengingat  peristiwa  dikemudian  hari  yang  merupakan  waktu  dapat  dituntutnya prestasi  bagi  kreditur  merupakan  sesuatu  yang  pasti.  Justru  pada  perikatan dengan  syarat  menangguhkan,  terjadinya  peristiwa  tidak  dapat  dituntut  atau dipaksakan.
Ketetapan waktu 17 dapat pula dimaksudkan sebagai saat tertentu ( tijdstip ) atau suatu masa ( tijdvak ). Saat tertentu ( tijdstip ) di mana prestasi dapat dituntut, seperti pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 5 Agustus 2015. Penentuan masa ( tijdvak ), misalnya  penyewa diperbolehkan menikmati rumah dari tanggal 1 Mei  2014  hingga  1  Mei  2015.    Ketetapan  waktu  dapat  pula  dalam  artian  jangka waktu  atau  masa  dilakukannya  prestasi,  yakni  di  dalam  jangka  waktu  mana debitur dapat memenuhi prestasinya, misalnya buruh yang harus menyelesaikan pembuatan tembok dalam jangka waktu 1 bulan. Penentuan masa ( tijdvak ) dapat dilakukan dengan dua cara:
16 L.C. Hofmann-S.N. van Opstall, Het Nederlands verbintenissenrecht , deel 1, negende druk, Tjeenk- Willink, Groningen, 1976, hlm., 406-407.
17 Id., hlm., 407-409.
a. ditentukannya  dua  saat  (tertentu)  yang  berbeda,  saat  dimulainya  dan berakhirnya masa tersebut, misalnya dari tanggal 5 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 5 Agustus 2016;
b. ditentukan suatu masa ( tijdvak ), misalnya selama bulan Agustus 2015.
Berkaitan dengan penentuan masa dikenal istilah ”termin” (jangka waktu,
termijn ) 18 , yang diartikan sebagai masa ( tijdvak ) seperti pada sewa menyewa yang dilakukan untuk selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak  tanggal 5 Agustus 2015.
Berakhirnya  termin  untuk  suatu  prestasi  yang  dilaksanakan  secara berkelanjutan  (terus  menerus)  seperti  pada  sewa  menyewa  tidak  diartikan sebagai  syarat  membatalkan  yang  mengakibatkan  perikatan  menjadi  berakhir. Penentuan  termin  tersebut  tidak  lain  adalah  menentukan  batas  (waktu) kewajiban prestasi dari pihak pemilik dan hak atas prestasi pada pihak penyewa. Apabila  selama  masa  atau  jangka  waktu  yang  ditentukan  penyewa  telah menikmati  masa  sewa  sebagaimana  mestinya,  maka  perjanjian  sewa-menyewa hapus karena pembayaran dalam arti umum yakni telah dipenuhinya prestasi oleh pihak  pemilik  (pasal  1381,  KUHPerdata)  dan  berakhirnya  penentuan  masa ( tijdvak ) tetapi bukan putusnya perikatan karena dipenuhi syarat batal.
Apabila  selama  masa  sewa-menyewa  ternyata  penyewa  terganggu  hak kenikmatannya yang berarti telah tidak dipenuhi prestasi sebagaimana mestinya, maka  dalam  hal  ini  terjadi  wanprestasi  pada  pihak  pemilik  dan  kemungkinan timbulnya perikatan untuk ganti rugi walaupun masa sewa telah berakhir.
”Termin”  kadangkala  juga  dimaksudkan  atau  diformulasikan  sebagai jangka  waktu  di  mana  debitur  di  dalam  masa  ( tijdvak )  yang  ditentukan  bisa menangguhkan prestasinya atau kadangkala dalam artian belum boleh melakukan prestasinya,  misalnya  pembayaran  dilakukan  dalam  waktu  20  (dua  puluh)  hari atau  penyerahan  dilakukan  setelah  2  (dua)  bulan.  Penentuan  saat  tertentu ( tijdstip )  diartikan  sebagai  masa  tertentu  ( tijdstip )  berakhir,  yakni  tanggal  atau saat prestasi dapat ditagih oleh kreditur atau tanggal jatuh tempo pada utang.
18 Termijn =jangka waktu, termin, Kamus bahasa Belanda-Indonesia , Susi Moeimam, Hein Steinhaur, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm., 1013.
Penentuan  saat  tertentu  ( tijdstip )  untuk  perikatan  tertentu  berakibat, bahwa dengan tidak/terlambat dilakukannya prestasi menyebabkan tanpa adanya teguran ( aanmaning ) debitur telah melakukan wanprestasi, misalnya pesan taksi pada hari dan jam tertentu atau pesan baju pengantin untuk pernikahan pada hari tertentu.
Walaupun  perbedaan  antara  saat  tertentu  ( tijdstip )  dan  suatu  masa ( tijdvak )  kelihatannya jelas, namun ada kalanya tidak demikian halnya di dalam praktik. Hal ini disebabkan karena kejelasan atau ketidakjelasan berkaitan dengan apa yang dianggap dan dilihat sebagai ketidakpastian. Apabila perbuatan hukum digantungkan  pada  ”mencapai  dewasanya  A”  atau  ”meninggalnya  B”,  apakah memang para pihak bermaksud apabila A menjadi dewasa sebagai hal yang tidak pasti  dan  meninggalnya  B  sebagai  peristiwa  yang  pasti  akan  terjadi  atau  para pihak sebenarnya telah mengetahui apa yang dimaksudkan dengan pasti dan tidak pasti tetapi para pihak mempunyai maksud tertentu di dalam menerapkan syarat atau  termin.  Menurut  bunyi  ketentuan  Pasal  1263  KUHPerdata,  maksud  para pihak  dan  ketidakpastian  obyektif  yang  menentukan  dan  dapat  diterima  atau dianggap oleh para pihak sebagai tidak pasti sebagai syarat agar berakibat hukum.
Dimungkinan  untuk  menetapkan  kombinasi  antara  syarat  dan  penentuan suatu masa ( tijdvak) sebagai satu beding , misalnya ”pembayaran berkala selama 1 (satu) tahun (suatu masa, tijdvak ) yang dilakukan dengan angsuran bulanan yang sama besarnya masing-masing angsuran sebesar Rp. (...) (syarat)”.
Perikatan  Bersyarat,  Pengangkatan  Waris  Dengan  Lompat  Tangan  ( Fideï- commis ) Dan Perikatan Atas Beban ( Last ).
Pada dasarnya suatu pengangkatan waris ( making ) dengan lompat tangan ( fideï-commis )  adalah  penentuan  dua  kali  oleh  pewaris  terhadap  harta peninggalannya,  yakni  dua  atau  lebih  ahli  waris  secara  berturut-turut memperoleh hak warisnya dari pewaris yang sama. Penentuan ahli waris di dalam wasiat  terhadap  harta  peninggalan  oleh  pewaris  berdasar  pengangkatan  waris atau legataris dengan  ketentuan  masing-masing  diwajibkan  menyimpan  barang
warisan  atau  benda  hibah  wasiat  untuk  kemudian  apabila  ahli  waris/ legataris meninggal  dunia  menyerahkan  barang  warisan/benda  hibah  wasiat  baik seluruhnya  atau  untuk  sebagian  kepada  ahli  waris  lain  yang  ditunjuk  pula  oleh pewaris.  Pengangkatan  waris  ( making )  dengan  lompat  tangan  ( fideï-commis )  di muat di dalam pasal 879-881 KUHPerdata, dan pasal 973- 991 KUHPerdata.
Untuk jelasnya, oleh pewaris Nyonya A telah ditentukan dalam wasiatnya berupa  pembentukan  dana  keluarga  dengan  perintah  kepada  pengurus  harta peninggalan (bewindvoerder ) untuk membayar nafkah (alimentasi) kepada suami pewaris  (Tuan  B)  selama  hidupnya  dan  setelah  meninggalnya  Tuan  B  tersebut, membayar alimentasi kepada anak-anak Ny A dan Tuan B. 19 Contoh lain, yayasan yang didirikan oleh pewaris dengan surat wasiat dan sekaligus menunjuk yayasan sebagai ahli waris pertama, dan membayarkan secara berkala kepada anak-anak serta  pembantu  rumah  tangga  pewaris  dan  setelah  meninggalnya  anak-anak tersebut  agar  yayasan  dilikuidasi  dan  harta  peninggalan  dibagikan  kepada keturunan dari anak-anak tersebut. 20
Pengangkatan  waris  atau  pemberian  hibah  wasiat  dengan  lompat  tangan ( fideï-commis )  adalah  terlarang  yang  berakibat  batal  (pasal  879,  ayat  1, KUHPerdata). 21
Penentuan  syarat  membatalkan  di  dalam  suatu  wasiat  dapat  memuat penentuan  atau  penunjukan  dua  orang  ahli  waris  berturut-turut  terhadap  harta peninggalan  yang  sama,  penentuan  syarat  batal  tersebut  mirip  dengan pengangkatan waris ( making ) dengan lompat tangan ( fideï-commis ).
Pada fideï - commis ada dua orang ahli waris berturut-turut yang ditentukan oleh  pewaris,  A  diangkat  sebagai  ahli  waris  dan  setelah  A  meninggal  pewaris menunjuk dan mengangkat B sebagai ahli warisnya.
19 Hof Amsterdan 11 Februari 1948, NJ 1948, 313, dikutip dari J.D.A. den Tonkelaar, Opschortende en ontbindende voorwaarden volgens BW en NBW , Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm., 34.
20 Hof Amsterdam 14 Juni 1951, NJ 1951, 699, dikutip dari J.D.A. den Tonkelaar, Opschortende en ontbindende voorwaarden volgens BW en NBW , Tjeenk Willink, Zwolle, 1983, hlm., 34.
21 Pasal  879,  ayat  1,  KUHPerdata:  “Pengangkatan  waris  atau  pemberian  hibah  wasiat  dengan lompat tangan, atau sebagai fidei-commis adalah terlarang”.
Pada making bersyarat,  pewaris  mengangkat  A  dengan  syarat (membatalkan) apabila A hidup lebih lama daripada B dan B diangkat sebagai ahli waris  dengan  syarat  (membatalkan)  apabila  B  hidup  lebih  lama  daripada  A. Dengan demikian, hanya seorang ahli waris atau legataris yang ada yakni A atau B, siapa di antara mereka yang hidup lebih lama. Seakan-akan pada making dengan syarat  membatalkan  ada  dua  orang  berturut-turut  menikmati  wasiat  tersebut tetapi  dalam  kenyataannya  hanya  seorang  ahli  waris  saja  yang  ditunjuk  dalam wasiat tersebut.
Pengangkatan  waris  ( making) bersyarat (membatalkan) tidak bertentangan dengan undang-undang mengingat adanya ketentuan berlaku surut pada  syarat  membatalkan,  sedangkan  yang  dilarang  adalah  pengangkatan  waris atau  pemberian  hibah  wasiat  dengan  lompat  tangan  (pasal  879,  ayat  2, KUHPerdata). 22
Wasiat  dengan  syarat  batal  apabila  dibandingkan  dengan  pengangkatan waris dengan lompat tangan ( fideï-commis) tidak ditemukan ciri khas utama fideï- commis , yakni periode dari pemikul beban ( den bezwaarden persoon ) dan periode bagi ahli waris yang menunggu ( de verwachters ) untuk menjadi pemilik atas harta warisan  atau  harta  hibah  wasiat.  Melihat  posisi  ahli  waris  yang  menunggu  pada fideï-commis tersebut,  maka  pada  kasus  wasiat  dengan  syarat  batal  pada kenyataannya  hanya  seorang  saja  menjadi  pemilik  setelah  dipenuhi  syarat  yang ditentukan oleh pewaris, apakah A atau B yang hidup lebih lama.
Ahli waris yang menunggu ( de verwachter ) digambarkan sebagai ahli waris atau legataris dengan  syarat  membatalkan  yakni  menunggu  siapa  yang  hidup lebih lama. Maksud dari pewaris dapat dicapai melalui making bersyarat daripada melalui pengangkatan waris dengan lompat tangan fideï-commis .
Suatu  tindakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  memakai  beban  ( last ), termasuk pemberian beban ( last ) pada pengangkatan waris ( making ) atau hibah
22 Pasal 879, ayat 2, KUHPerdata: ”Oleh karena itu, pun bagi si yang diangkat atau yang menerima hibah,  batal  dan  tak  berhargalah  setiap  ketetapan,  dengan  mana  masing-masing  mereka diwajibkan  menyimpan barang-barang  warisan  atau  hibahnya,  untuk  kemudian  menyerahkannya, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ketiga”.
wasiat  ( legaat )  di  dalam  suatu  wasiat.  Pada  ketentuan  bersyarat,  dengan terjadinya peristiwa yang belum pasti telah dipenuhi syarat dan berakibat hukum. Pada tindakan hukum dengan beban ( last ) periode ketidakpastian secara de facto ada;  periode  tersebut  akan  berakhir  bukan  karena  diakhirinya  ketidakpastian tetapi keharusan dilaksanakannya beban ( last ) oleh penerima beban ( lasthebber ) yang  merupakan  kepentingan  dari  pihak  penentu  beban  ( lastgever ).  Konstruksi tindakan hukum atas beban ( last ) sejak semula mempunyai akibat hukum. Dengan tidak dipenuhinya beban  ( last) tersebut pada kenyataannya  memang membawa efek yang sama dengan syarat membatalkan, sebagaimana bunyi ketentuan pasal 1004, ayat 1,  KUHPerdata:
”Pernyataan  gugurnya  suatu  wasiat,  boleh  dituntut  setelah meninggalnya  si  yang  mewariskan,  karena  tak  dilaksanakannya syarat-syarat yang ditetapkan di dalamnya. (...) ” dan
Pasal 1688, angka 1, KUHPerdata:
”Suatu  hibah  tidak  dapat  ditarik  kembali  maupun  dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:
1) karena  tidak  dipenuhi  syarat-syarat  dengan  mana  penghibahan telah dilakukan; (...)”.
Setelah  ada  kepastian  bahwa  syarat  berupa  beban  ( last) telah dilaksanakan,  maka  keuntungan  dapat  dinikmati  dan  untuk  keperluan  tersebut tidak  diperlukan  pernyataan  apapun.  Di  lain  pihak  apabila  syarat  berupa  beban ( last) tidak dipenuhi,  maka barang-barang yang berada di tangan ahli waris atau legataris ( penerima hibah) diambil kembali (pasal 1004, ayat 2, KUHPerdata dan pasal 1689, ayat 1, KUHPerdata).
Pada making bersyarat  tidak  ada  kewajiban  memenuhi  syarat  tersebut sedangkan pada making dengan beban ( last ) penerima beban harus melaksanakan kewajiban (beban) untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan pewaris. 23
Tujuan  pewaris  pada  pengangkatan  waris  ( making )  atau  hibah  wasiat ( legaat ) atas beban adalah agar orang yang ditunjuk mendapat keuntungan wajib
23 Supra no 5, hlm., 36.
melakukan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya.  Keuntungan  dan  kewajiban  jatuh bersamaan  kepada  ahli  waris  berdasarkan  pengangkatan  waris  ( making )  atau hibah  wasiat  ( legaat) tersebut  dalam  artian  bahwa  apabila  kewajiban  tidak dilaksanakan, maka keuntungan tidak akan diperoleh.
Syarat  Yang  Tidak  Mungkin  ( Onmogelijke  Voorwaarde ),  Syarat  Yang  Perlu ( Noodzakelijk  Voorwaarde ),  Syarat  Bertentangan  Dengan  Undang-Undang ( Onwettige  Voorwaarde ),  Syarat  Bertentangan  Dengan  Kesusilaan ( Onzedelijke  Voorwaarde ),  Syarat  Potestatif,  Dan  Syarat  Yang  Tidak Dimengerti ( Onverstaanbare Voorwaarde ) 24
Berdasar  pada  ketentuan  umum  demikian  pula  melalui  doktrin, yurisprudensi, dan literatur dikenal pula syarat yang tidak mungkin, syarat yang tidak dimengerti dan berkembang menjadi beberapa penamaan dan perbedaan di dalam  praktik.  Perkembangan  yang  terjadi  adalah  dikenalnya  syarat  yang  tidak mungkin ( onmogelijke voorwaarde) , syarat yang perlu ( noodzakelijk voorwaarde ), syarat  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  ( onzedelijke  voorwaarde ),  syarat yang  bertentangan  dengan  undang-undang  ( onwettige  voorwaarde) ,  syarat potestatif dan syarat yang tidak dimengerti. ( onverstaanbare voorwaarde).
Pada  hakekatnya  semua  jenis  syarat  yang  disebutkan  tersebut  bermuara dan berdasar pada ketentuan umum mengenai syarat menangguhkan dan syarat membatalkan dengan perbedaan sumier.
”Syarat  yang  bertujuan  tidak  melakukan  sesuatu  yang  tak  mungkin terlaksana,  tidak  membuat  perikatan  yang  digantungkan  padanya,  tak  berdaya”, bunyi pasal 1255, KUHPerdata. ”Apabila anjing saya dapat menghabiskan air laut”, adalah  sebenarnya  bukan  syarat  karena  tidak  mungkin  terjadi  sehingga  akan dianggap sebagai perikatan tidak bersyarat. Selain itu syarat yang tidak mungkin dilaksanakan adalah batal (pasal 1254, KUHPerdata).
Apabila  para  pihak  di  dalam  syaratnya  menyebutkan  fakta  yang  ternyata telah  terjadi  atau  tidak  mungkin  akan  terjadi,  maka  dikatakan  di  sini  telah
24 Id., hlm., 41.
dijanjikan  suatu  syarat  atau  perikatan  dengan  syarat  yang  tidak  mungkin dilaksanakan  (pasal  1263,  KUHPerdata).    Ketidaktahuan  para  pihak  akan  fakta yang belum tentu tidak berarti  ketidakpastian yang akan terjadi. Ada kadangnya ketidakpastian  tersebut  harus  ditemukan  (sendiri)  oleh  para  pihak,  misalnya syarat  apabila  telah  adanya  berita  tentang  terjualnya  lukisan  Affandi  bertema tertentu  telah  mencapai  harga  tertentu.  Kebenaran  hal  tersebut  harus  dicari kepastiannya oleh yang bersangkutan sendiri. 25 Pada perikatan bersyarat peran para  pihak  selalu  sangat  menentukan.  Pasal  1263,  KUHPerdata  seakan  ingin mengatakan  bahwa  perikatan  bersyarat  adalah  perikatan  yang  tanpa  ketentuan ini akan dilihat sebagai perikatan tidak bersyarat. 26
Syarat  yang  perlu  ( noodzakelijk  voorwaarde )  merupakan  syarat  dengan adanya unsur atau elemen ”syarat” sebagai keharusan dan bukan ketidakpastian sehingga dalam hal ini pemenuhan syarat sudah pasti.  Oleh karena itu dikatakan bahwa syarat yang mengharuskan sebenarnya tidak mengandung unsur syarat . 27
Syarat  yang  bertentangan  dengan  undang-undang,  misalnya  A  akan membayar sejumlah uang kepada B apabila B berhasil menyelundupkan sejumlah rokok  merk  tertentu  ke  tempat  tertentu  atau  akan  diberikan  sejumlah  uang apabila  besok  berhasil  memukul  kepala  seseorang.  Demikian  pula  diperjanjikan syarat yang berkaitan dengan warisan yang belum terbuka sebagaimana dilarang ketentuan  pasal  1334,  KUHPerdata,  misalnya  perjanjian  antara  A  dan  B  dengan mensyaratkan  bahwa  A    akan  mengangkat  B  sebagai  ahli  waris  dan  B  akan mengangkat pula A sebagai ahli waris.
Syarat  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  biasanya  berkaitan  dengan kebebasan  pribadi  yang  asasi,  misalnya  penghibahan  dengan  syarat  apabila seseorang  pindah  agama  tertentu.  Semua  syarat  yang  bertentangan  dengan
25 Pendapat  Asser-Rutten  dan  Hofmann-Van  Opstall  sebagaimana  dikutip  J.D.A.  den  Tonkelaar, Opschortende en ontbindende voorwaarden  volgens  BW  en NBW , Tjeenk  Willink, Zwolle, 1983, hlm., 44
26 Id., hlm., 43.
27 Id., hlm., 42.
undang-undang  dan  kesusilaan  baik  adalah  batal,  demikian  pasal  1254, KUHPerdata.
Syarat potestatif merupakan  syarat  yang  pemenuhan  syaratnya  sebagian atau seluruhnya tergantung pada kehendak salah satu pihak (pasal 1256, ayat 1, KUHPerdata),  misalnya  A  akan  menghibahkan  kepada  B  apabila  A  sudah berkeinginan untuk melakukannya.
Apabila  untuk  pemenuhan  atau  tidak  dipenuhinya  syarat  yang  bukan semata-mata  tergantung  pada  satu  pihak  saja,  maka  syarat  tersebut  tidak digolongkan pada syarat potestatif yang dilarang undang-undang.
Kapan  suatu  syarat potestatif diperbolehkan  dan  kapan  tidak diperbolehkan akan diberikan beberapa contoh:
a. beding jual  beli  atas  penilaian  warna  dari  beberapa  macam  bentuk  barang  – ”didasarkan atas penilaian dari pembeli” atau  ”didasarkan atas penilaian dari pihak  ketiga  yang  ditunjuk  para  pihak”.  Syarat  semacam  ini  diperbolehkan karena  untuk  pemenuhan  syarat  tidak  tergantung  dari  kemauan  sendiri  dari satu pihak (pembeli) tetapi mendasarkan pada penilaian dan ukuran tertentu yang obyektif.
b. Penjualan  saham  milik  pemegang  saham  apabila  disetujui  oleh  rapat  umum pemegang.  Syarat  inipun  diperbolehkan  karena  penentuan  syarat  ditentukan rapat  pemegang  saham  yang  berada  di  luar  keinginan  pemilik  saham  yang hendak  menjual sahamnya.
c. beding pada  jual  beli  di  mana  pihak  pembeli  bebas  menentukan  jadi  atau tidaknya  membeli  tergantung  apabila  keadaan  keuangan  pembeli  telah membaik. Syarat ini tidak diperbolehkan karena semata-mata tergantung pada keinginan  pembeli  (apabila  keadaan  keuangan  pembeli  membaik)  untuk menentukan dilakukan atau tidaknya jual beli.
Di bidang hukum waris, dikenal “syarat yang tak dapat dimengerti, atau tak mungkin  dilaksanakan  atau  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  baik”  harus dianggap  sebagai  tak  tertulis,  misalnya  syarat  bahwa  penerima  hibah  wasiat
( legataris) tidak  boleh  menikah  (pasal  888,  KUHPerdata).  Berarti,  wasiat  yang memuat syarat tersebut tetap sah tetapi syarat yang dimaksud dianggap tidak ada. Ada kalanya tergantung pula pada isi muatan syarat di dalam wasiat yang dapat mengakibatkan  wasiat/hibah  wasiat  ( legaat )  seluruhnya  menjadi  batal  apabila alasan mengapa pewaris di dalam mengangkat ahli waris atau memberikan hibah wasiat ternyata didasarkan pada kepalsuan alas sebab  (pasal 890 dan pasal 891 KUHPerdata).
Ketentuan  mengenai  syarat  (membatalkan)  yang  dimuat  dalam  hibah wasiat  ( legaat )  harus  hati-hati  di  dalam  mencantumkannya  mengingat  adanya larangan pengangkatan waris dengan lompat tangan ( fidei-commis ). Tanpa sadar pembuat  wasiat  bermaksud  untuk  tetap  terus  mengatur  harta  peninggalannya. Suatu  wasiat  akan  gugur  dan  dapat  dinyatakan  gugurnya  suatu  wasiat  setelah meninggalnya  pewaris,  karena  tak  dilaksanakannya  syarat  yang  ditetapkan  di dalamnya (pasal 1004, ayat 1, KUHPerdata).
Syarat yang tidak dimengerti ( onverstaanbare voorwaarde ) apabila syarat tersebut tidak dapat diselidiki apa yang diinginkan/dimaksudkan atau syarat yang kompleks. Di dalam wasiat yang syaratnya tidak dimengerti harus dianggap tidak tertulis  (Pasal  888  KUHPerdata).  Pada  umumnya  syarat  yang  tidak  dimengerti adalah sama dengan tidak berarti sehingga digolongkan sama dengan syarat yang tidak dapat dilaksanakan dan dalam hal demikian diterapkan ketentuan Pasal 888 KUHPerdata  mengenai  wasiat  yang  syaratnya  tidak  dimengerti  sehingga perikatannya berakibat batal. 28

## Syarat Batal Dan Janji Menanggung Atau Menjamin (Garansi)
Ketentuan Pasal 1316 KUHPerdata memperbolehkan ditutupnya perjanjian untuk  menanggung  atau  menjamin  seorang  pihak  ketiga 29 yang  dikenal  sebagai perjanjian  garansi  ( garantie-overeenkomst ).  Perjanjian  garansi  berbeda  dengan
28 Id., hlm. 60.
29 Teks asli: “(…) voor eenen derde sterk maken of instaan door te beloven (...) yang artinya adalah menguatkan atau menjamin pihak ketiga dengan berjanji (...)”.
perjanjian penanggungan utang ( borgtocht ) yang diatur di dalam Buku Ketiga, Bab ketujuh belas (Pasal 1820-1850 KUHPerdata). Jaminan atau beding garansi adalah suatu janji untuk menanggung atau menjamin seseorang bahwa pemberi garansi akan  berbuat  sesuatu dengan  tidak mengurangi  tuntutan  pembayaran  ganti  rugi terhadap siapa pemberi garansi telah menanggung atau menguatkan sesuatu, jika pihak  yang  dijamin  atau  diberi  garansi  menolak  memenuhi  perikatannya  (Pasal 1316 KUHPerdata). 30
Kadang  sulit  untuk  membedakan  antara  perjanjian  garansi  dengan perikatan dengan syarat membatalkan. Misalnya. A menjual kepada B sebuah café di mana A secara lisan menjamin B bahwa izin usaha café tersebut pasti diperoleh dan  akan  tertulis  atas  nama  B.  B  kemudian  menanyakan  kepada  A  apakah diperolehnya  izin  usaha café atas  nama  B  merupakan  syarat  dan  apakah  tidak sebaiknya dimuat di dalam perjanjian  jual beli café antara A dan B. Hal tersebut dijawab oleh A bahwa ia menjamin bahwa apabila izin usaha tidak diperoleh maka A  akan  membayar  sejumlah  uang  kepada  B.  Mendasarkan  pada  ketentuan  Pasal 1258  KUHPerdata,  pengadilan  Alkmaar  berpendapat  bahwa  tidak  diperolehnya izin usaha café atas nama B bukan merupakan sekadar janji menjamin (garansi) tapi lebih sebagai syarat membatalkan. 31

## Syarat Batal Pada Perjanjian Timbal Balik 32
Syarat  batal  pada  perjanjian  timbal  balik  yang  diatur  di  dalam  ketentuan pasal  1266  dan  pasal  1267  KUHPerdata  sebagaimana  halnya  dengan  perikatan bersyarat seharusnya dimuat di Bagian Umum dari perjanjian dan bukan di Bagian Kelima tentang ”Perikatan-Perikatan Bersyarat”
Wanprestasi  dikaitkan  dengan  syarat  batal  pada  perjanjian  timbal  balik (pasal  1266  KUHPerdata)  dan  memberikan  kepastian  (hukum)  untuk  batalnya perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
30 Supra no 1, hlm., 156-158.
31 Supra no 5, hlm., 2.
32 Supra no 1, hlm., 225-242..
Undang-undang  menganggap  wanprestasi  sebagai  syarat  batal  sebagaimana dimaksudkan  pasal  1265,  ayat  1,  KUHPerdata  dan  membawa  segala  sesuatu kembali  pada  keadaan  semula,  seolah-olah  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan. Untuk batalnya perikatan tersebut harus dimintakan putusan hakim menurut ayat 2, pasal 1266 KUHPerdata.
Hoge  Raad telah  berkali-kali  memutuskan  bahwa  putusan  hakim  adalah memastikan  bahwa  telah  terjadi  wanprestasi  dan  perikatan  batal  sejak wanprestasi  terjadi  bukan  sejak  putusan  pengadilan.  Konklusi  yang  diambil adalah,  bukan  putusan  hakim  tetapi  wanprestasi  yang  menjadi  dasar  batalnya perjanjian.
Oleh  karena  itu  praktis  sejak  wanprestasi  ”tertua”  yang  dianggap merupakan  dasar  berakhirnya  perjanjian  apabila  ada  beberapa  perjanjian  saling berkaitan dan beberapa wanprestasi telah terjadi di antara  perjanjian-perjanjian tersebut.
Undang-undang  memungkinkan  salah  satu  pihak  pada  perjanjian  timbal balik 33 yang  sudah  tidak  mendapatkan  prestasi  yang  diperjanjikan  untuk  minta pembatalan dan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan prestasi.
Ketentuan pasal 1265, ayat 1, KUHPerdata yang menyatakan, bahwa suatu syarat  batal  adalah  syarat  apabila  dipenuhi,  menghentikan  perikatan  dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada  suatu  perikatan.    Wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak merupakan  pemenuhan  syarat  batal  pada  perjanjian  bersyarat  yang  selalu dianggap  dicantumkan  pada  perjanjian  timbal  balik.  Pasal  1265  KUHPerdata bukan  merupakan  perikatan  dengan  ketetapan  waktu  ( tijdsbepaling )  dan  tidak menangguhkan  pemenuhan  perikatan;  ketentuan  ini  hanya  mewajibkan  debitur untuk  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya  apabila  peristiwa  yang dimaksudkan terjadi.
33 Supra no. 1, hlm., 54.
Dasar  dari  syarat  batal  adalah  kepatutan    karena  justru  pada  perjanjian timbal balik adanya prestasi yang satu dikaitkan dengan prestasi dari pihak lawan, sehingga dalam hal tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak menimbulkan hak pada pihak lawan untuk minta agar perjanjian dibatalkan.
Pasal 1265, ayat 2, 3, dan 4, KUHPerdata menyebutkan bahwa pembatalan harus  dimintakan  kepada  hakim. Hogeraad 34 telah  lama  berpendapat,  bahwa ketentuan  Pasal  1302  dan  1303 (BW oud )  (sama  dengan  pasal  1266  dan  1267 KUHPerdata)  bukan  merupakan  ketentuan  yang  bersifat  ketentuan  umum  ( van openbare  orde )  sehingga  para  pihak  dapat  mengesampingkan  berlakunya  pasal- pasal  tersebut. 35 Artinya,  apabila  para  pihak  dengan  tegas  telah    menyatakan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, maka dalam hal adanya wanprestasi,  perjanjian  menjadi  batal  demi  hukum  tanpa  adanya perantaraan/putusan hakim. 36
Hofmann-Abbas berpendapat bahwa memang para pihak berwenang untuk menjanjikan  batalnya  perjanjian  dengan  tidak  dipenuhinya  prestasi  oleh  salah satu  pihak,  tanpa  perantaraan  hakim  dan  telah  dengan  tegas  melepaskan  Pasal- pasal  1266  dan  1267  KUHPerdata  karena  ketentuan-ketentuan  tersebut  bukan merupakan  ketentuan  yang  bersifat  ketertiban  umum.  Namun  demikian, perantaraan  hakim  masih  diperlukan  karena  maksud  melepaskan  perantaraan hakim adalah hanya untuk memenuhi ketentuan ayat (3) Pasal 1266 KUHPerdata
34 20 December 1850,  W. 1203;  10 Januari 1862, W. 2343;  6 Maart 1872, W 3440;  2 December 1881, W. 4717; 7 Februari 1902, W. 7720; demikian pula diantaranya pendapat Van der Lek de Clercq, diss., hlm., 53; Asser-Van Goudoever, hal. 235; Suijling II I, no. 320, hlm., 508; Pitlo, hlm., 109,  yang  menurut  mereka  ” om  tussenkomst  van  de  rechter  uit  te  sluiten  een  werkelijke voorwaardelijke verbintenis zou moeten aangaan, hetgeen, zoals uit de teks blijkt, ongewenst is” (untuk  mengeyampingkan  perantaraan  hakim  merupakan  keingingan  (para  pihak)  adalah benar2 suatu perikatan bersyarat, sebagaimana bunyi teksnya), L.C. Hofmann, Bew. P. Abas, Het Nederlands  verbintenissenrecht ,  Deel  1  tweede  gedeelte,  H.D.Tjeenk  Willink,  Groningen,  1977, hlm., 313-314.
35 C.Asser-L.E.H.Rutten  II, Verbintenissenrecht,  Algemene  leer  der  overeenkomsten ,  vierde  druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1975, hlm., 311.
36 “In  de  praktijk  wordt  echter  aangenomen,  dat  de  partijen  de  rechterlijke  macht  tussenkomst kunnen  uitschakelen  door  te  bedingen,  dat  ingeval  van  wanprestatie  de  overeenkomst  van rechtswege  zal  zijn  ontbonden ”,  C.Asser-L.E.H.Rutten  II, Verbintenissenrecht,  Algemene  leer  der overeenkomsten , vierde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1975, hal. 307.
di  mana  hakim  tidak  perlu  lagi  menentukan terme  de  grâce, yakni  waktu  yang diberikan  kepada  debitur  untuk  masih  dapat  memenuhi  prestasinya.  Lebih  baik diperjanjikan dalam perjanjian, bawah perjanjian akan batal bila salah satu pihak tidak  memenuhi  kewajibannya,  dan  pihak  debitur  telah  mengakui  terjadinya wanprestasi. 37
Ketentuan khusus berkaitan dengan jual beli barang dagangan dan barang perabot  rumah,  yakni  pembatalan  pembelian  untuk  keperluan  si  penjual  akan terjadi  demi  hukum  dan  tanpa  peringatan,  setelah  lewatnya  waktu  yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (Pasal 1518 KUHPerdata).

## Daftar Pustaka
Buku: Asser-Rutten, De verbintenis in het algemeen, deel I, Zwolle, 1981.
A Pitlo, bewerkt door Gr. van der Burght, Het Erfrecht , deel 5, Arnhem, 1977.
C.W. Opzomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard , vijde deel, Amsterdan, 1879.
G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk regt , Groningen, 1886.
Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
Jac. Hijma en M.M. Othof, Compendium van het Nederlands Vermogensrecht NBW , Tjeenk-Willink, Deventer, 1982.
J.D.A.  den  Tonkelaar, Opschortende  en  ontbindende  voorwaarden  volgens  BW  en NBW , Tjeenk Willink, Zwolle, 1983.
L.C. Hofmann-S.N. van Opstall, Het Nederlands verbintenissenrecht , deel 1, negende druk, Tjeenk-Willink, Groningen, 1976.
Susi  Moeimam,  Hein  Steinhaur, Kamus  bahasa  Belanda-Indonesia,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
Peraturan perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)
37 Id., hlm., 312.