## Genealogi Studi Hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia

## Wildani Hefni
(Fakultas Syariah IAIN Jember Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember Email: wildani91@gmail.com)

## Abstrak
Genealogi  studi  hukum  Islam  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  berlangsung  dinamis  dan  transformatif. Pembentukan  genealogi  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari jaringan  keilmuan  yang  terbentuk  sejak  berdirinya  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jaringan keilmuan yang telah terbentuk kemudian  memunculkan  dua  tipologi  studi  hukum  Islam  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  yaitu kontekstualisasi  mazhabi  dan  rekonstruksi  interpretatif.
Genealogi  ini  berjalan  dalam  jejaring  genealogis  yang  cair  tanpa sekat sistem atau batasan formal-struktural dengan menggunakan  pendekatan  keilmuan  sosial.  Temuan  ini menunjukkan  bahwa  hukum  Islam  tumbuh  menyatu  dengan realitas kehidupan masyarakat yang beragam sehingga diskursus hukum  Islam  secara  dinamis  memunculkan  nuansa  dan perspektif baru yang secara nasab merupakan anotasi dari karya lama  dan  tumbuh  dalam  kerangka  keragaman,  dinamis  dan perubahan.
Kata Kunci: Hukum Islam, Genealogi, Perguruan Tinggi Keagamaan, Kontinuitas

## Abstract
Genealogy of Islamic law studies among Islamic universities has become  dynamic  and  transformative.  The  genealogy  has  been transformed  since  the  scientific  networks  existed  in  state  of Islamic  university.  These  networks  eventually  form  two typologies  of  Islamic  law  studies  which  are  reconstruction  of mazhab  and  interpretative  reconstruction.  The  genealogical process exists without formal and structural borders while using interdisciplinary  approach  from  social  science.  It  proves  that Islamic law has exprienced a dynamic process which is indicated by  new  perspectives,  that  rooted  from  old  approaches  and

## Wildani Hefni
develops  in  the  frame  of  three  principles  which  are  diversity, change and continuity.
Key Words: Islamic Law, Genealogy, Islamic University, Continuity

## Pendahuluan
Dalam sejarah awal berdirinya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam diwarnai oleh pendekatan kajian normatif doktrinal yang lebih mengedepankan dimensi legal formal Islam ( syariah ) dan teologi ( usul al-din ).  Dominasi  pendekatan  normatif-idealistik  serta  pembatasan pada  satu  satu  aliran  pemikiran  ( school  of  thought )  menyebabkan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  berperan  sebatas  lembaga dakwah.
Memasuki  tahun  1970,  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam mulai  terbuka  dalam  diskurus  pemikiran  keislaman  dengan menciptakan model kajian dan pemahaman yang inklusif, akademis, dan sosiologis yang berbasis pada kajian teks dan analisis sosial. 1 Hal ini  ditopang  eksistensi  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  seperti Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri  (STAIN),  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) yang menstimulasi tumbuhnya  kajian  hukum  Islam  dalam  pencarian  wacana  baru  bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia. 2
Keberhasilan  itu  diawali  dari  upaya  reorientasi  visi  kajian Islam  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dengan  heterogenitas pendekatan  yang  tidak  hanya  bertumpu  pada  satu  pendekatan  atau
1 Marwan  Salahuddin,  “Model  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  Islam  di Indonesia,” Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman, Volume  18,  No.  1  (2014):  119- 121. Marwan menjelaskan tentang filosofi perubahan yang terjadi utamanya dari sisi kelembagaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didasari atas perluasan  konteks  kajian  keislaman  yang  dikembangkan  oleh  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2 M.  Atho  Mudzhar,  “Kajian  Ilmu-Ilmu  Syariah  di  Perguruan  Tinggi: Sudahkah Merespon Tuntutan Masyarakat?”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan  Hukum, Vol.  46,  No.  II,  Juli-Desember,  (2012):  372-380.  M.  Atho menjelaskan dengan detail tentang perkembangan kajian studi hukum Islam di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dari  waktu  ke  waktu.  Atho  juga mengevaluasi apakah perkembangan studi hukum Islam itu telah merespon tuntutan yang dinamis dari masyarakat muslim modern dunia atau tidak.
satu mazhab pemikiran. Kondisi ini mendorong lahirnya pendekatan non- madzhabi dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Pelbagai  kajian  akademis  dosen  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  relevan  sebagai  tolak  ukurnya.  Geliat  kajian akademis  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  menunjukkan lahirnya  pencarian  warna  baru  bagi  pengembangan  hukum  Islam dengan menggunakan pelbagai pendekatan keilmuan yang kemudian memperlihatkan  proses  transformasi  studi  hukum  Islam  dalam paradigma  perubahan  dan  perkembangan  ( change  and  continuity) . Dari  hal  tersebut,  geliat  pemikiran  hukum  Islam  mengalami pergeseran  dan  perubahan  yang  saling  merekonstruksi  pola  dan karakternya yang secara sirkumtansial dipengaruhi oleh setting sosial- politik, primordialisme organisasi 3 dan otoritarianisme kuasa. 4
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan  ( library research ).  Sumber  penelitian  ini  difokuskan  pada  data-data  primer yaitu  data  dan  bahan  kajian  penelitian  dosen-dosen  di  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam.  Sedangkan  data-data  sekunder  yang  akan menjadi  data  pendukung  adalah  literatur  yang  berkaitan  dengan disipilin  keilmuan  hukum  Islam  dan  karya-karya  pendukung  dari pemikir  lain  yang  mempunyai  sifat  relasional,  berupa  anotasi  dari tema-tema  pemikiran  hukum  Islam.  Sedangkan  pengumpulan  data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi dari referensi dan literatur, serta metodologi yang digunakan, kemudian membuat catatan-catatan  terhadap  pemikiran  dosen  yang  dituangkan  dalam karya-karyanya. Kajian penelitian-penelitian dosen yang mendahului penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  hasil  pemikiran keagamaan.  Karena  itu,  analisis  data  juga  menggunakan  analisis wacana dan arkeologi pemikiran.
Dalam  konteks  itu,  analisis  wacana  pemikiran  hukum  Islam tepat  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  anasir-anasir  dalam analisis  wacana  berproses  membentuk  sebuah  pemikiran,  metode bernalar  yang  secara  sistematis  mempengaruhi  tradisi  berpikir.  Dari artikel  ini,  dapat  dilihat  genesis  pemikiran  ( history  of  thouhgt ),
3 Farid Abdul Khalik, Al-Fiqh al-Siyasy al-Islamy: Mabadi’ Dusturiyah al-Syura al-‘Adl al-Musawa (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 162.
4 Frederick  M  Denny,  “Component  of  Religion:  The  Case  of  Islam ”  Oxford Journals: OAH Magazine of History , Vol. 6, No. 3 (1992): 23-24.
Wildani Hefni
208 kerangka keragaman ( diversity ), perubahan ( change ) dan
perkembangan ( continuity ) 5 serta varian pemikiran studi hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Bangunan Genealogi Studi Hukum Islam di Indonesia Bangunan genealogi dalam hukum Islam terlihat dari genesis pemikiran  para  sarjana  yang  dalam  setiap  generasi  melahirkan formulasi baru. Menurut Foucault, logika yang dianggap benar dalam setiap  fase  sejarah  tertentu  tidak  sama  dan  tidak  diteruskan  ke  fase sejarah  yang  selanjutnya. 6 Dalam  konteks  hukum  Islam,  pencarian episteme yang  melekat  pada  sejarah  yang  bersifat discontinue (keterputusan)  menjadi  titik  awal  dari  basis  genealogi. 7 Episteme merupakan formasi diskursus yang menjadi kebenaran pada sebuah fase sejarah tertentu yang bersifat keterputusan. Pelacakan genealogi digunakan untuk melacak episteme dalam bahasan yang menyimpang untuk  kemudian  melihat  bahwa  masih  ada  ruang  kosong  yang dilupakan. 8
Dalam  konteks  Indonesia,  studi  hukum  Islam  di  kalangan intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dimulai sejak dekade
5 Secara  metodologi  perubahan  dapat  dilihat  melalui  analisa  terhadap konteks  dan  historisitas  dimana  isu  revolusioner  ditujukan,  kapan  dan dimana itu terjadi dengan masalah-masalah yang ditemui. Lihat Anne Marie Moulin,  “How  To  Write  The  History  of  Modern  Surgery  in  The  Arab  and Muslim  World?:  Methodological  Problems  and  Epistemological  Issues:, Majallehye Tarikh-e ‘Elm 5, 1385, (2011), 11.
6 Larry  Shiner,  “Reading  Foucault:  Anti  Method  and  The  Genealogy  of Knowledge”, History and Theory, Vol. 21, No. 3 (Oktober 1982): 382.
7 Genealogi  merupakan  salah  satu  pendekatan  dari  sekian  banyak pendekatan  penelitian  kualitatif.  Pendekatan  ini  tidak  bisa  dilepaskan  dari teoritisasi  posmodernisme  Michel  Foucault.  Cara  kerjanya  bertumpu  untuk upaya menemukan awal dari sebuah pengetahuan dan bagaimana semua itu terbentuk dalam  menjawab semua kebutuhan, bagaimana dimodifikasi dan diganti, membatasi secara efektif yang digunakan, serta seluas apa semua itu diterapkan. Evangelia Sembou, “ Foucault’s Genealogy ”, presented at The 10th Annual  Meeting  of  The  International  Social  Theory  Consortium,  University College Cork, Ireland, 16 – 17 Juni 2011.
8 Michel  Foucault, Nietzsche,  Genealogy,  History (Ithaca:  Cornell  University Press, 1977), 139.
1960-an  dengan  munculnya  ide  Fiqih  Indonesia  melalui  tokohnya Hasbi  Ash-Shiddiqie. 9 Pada  perkembangannya,  gagasan  ini dilanjutkan  oleh  Hazairin  dengan  tema  sentral  Fiqih  Madzhab Nasional 10 .  Awal  tahun  1970,  Ibrahim  Hossen  memperkenalkan konstekstualisasi  hukum  Islam  dengan  metode  ijtihad  kontekstual. Performa  keilmuan  Ibrahim  meneguhkan  watak  ilmu  Fikih  yang sejatinya  dinamis,  fleksibel,  dan  menawarkan  banyak  pilihan  dalam mewujudkan tujuan dasarnya ( maqasid al-syariah ). 11
Pada  pertengahan  tahun  1975,  Abdurrahman  Wahid mengintrodusir  sebuah  pemikiran  hukum  Islam  sebagai  penunjang pembangunan,  yang  secara  umum  mengarahkan  pembicaraannya pada  peran  dan  fungsi  hukum  Islam  untuk  menunjang perkembangan  tata  hukum  positif  di  Indonesia. 12 Pada  pertengahan tahun 1980-an, Munawir Syadzali melontarkan gagasan reaktualisasi ajaran  Islam  dengan  mengambil  isu-isu  pembicaraan  mengenai hukum  waris,  perbudakan,  dan  bunga  bank  serta  menafsirkannya dengan  sangat  terbuka. 13 Dalam  pemikiran  hukum  Islam,  juga  ada Ahmad  Azhar  Basyir  yang  memperkenalkan  corak  hukum  lokal dalam kontestasi hukum Islam di Indonesia. 14 Pada awal tahun 1990,
9 M  Andi  Sarjan,  “’Hasbi  Ash-Shiddiqie  wa  Tajdid  al-Fiqh  fi  Indunisiya”, Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 3, No. 3 (1996),
115.
10 Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1874), 12.
11 Ibrahim  Hossen,  “Kerangka  Landasan  Pemikiran  Islam”  dalam Mimbar Ulama ,  No.  91,  (1985).  Lihat  pula,  Ibrahim  Hossen,  “Fiqih  Siyasah  dalam Tradisi  Pemikiran  Islam  Klasik”, Jurnal  Ulumul  Qur’an, No.  II,  (1996).  Lihat pula, Profil Prof. KH. Ibrahim Hossen dan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Tiga Sembilan, 1990).
12 Abdurrahman Wahid, “Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan”, dalam Jurnal Prisma, No. 14, Agustus, (1975).
13 Munawir  Sjadzali, Ijtihad  Kemanusiaan (Jakarta:  Paramadina,  1997).  Lihat pula  Muhammad  Wahyuni  Nafis, Kontekstualisasi  Ajaran  Islam:  70  Tahun Munawir Syadzali (Jakarta: Paramadina, 1995).
14 Ahmad  Azhar  Basyir,  “Corak  Lokal  dalam  Hukum  Positif  Islam  di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis”, dalam Mimbar Hukum, No. 13, (1994). Lihat pula, Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , (Yogyakarta: UII Press,
1982).
Wildani Hefni
muncul  pemikiran  Ali  Yafie 15 dan  Sahal  Mahfudh 16 yang menawarkan  pemikiran  Fiqh  Sosial.  Wacana  ini  menjadi  upaya membumikan  nilai-nilai  fiqh  secara  holistik  dengan  fokus  pada implementasi  ajaran-ajaran  fiqh  yang  berkaitan  dengan  dimensi kehidupan  sosial,  relasi  individu  dengan  individu,  masyarakat dengan  negara  dan  sebaliknya.  Setelah  itu,  Masdar  Farid  Mas’udi menggulirkan pemikiran yang dikenal Agama Keadilan sebagai tema sentralnya. 17
Pada dasarnya, munculnya pelbagai pemikiran tersebut tidak terlepas  dari  arkeologi  pemikiran  yang  kemudian  membentuk  teks- teks  tertulis  dan  menitikberatkan  pada  proses  terbentuknya  ide-ide, pengetahuan dan pemikiran 18 , dalam hal ini pemikiran hukum Islam. Munculnya ide-ide tersebut berjalan sistematis  dengan metode nalar yang memengaruhi tradisi berpikir dalam pelbagai pemikiran hukum Islam. 19
15 Ali  Yafie, Menggagas  Fiqih  Sosial (Bandung:  Mizan,  1994).  Lihat  pula,  Ali Yafie “Pemikiran Hukum Islam” dalam Islam Indonesia Menatap Masa Depan ,
Muntaha  Azhari  (Ed),  (Jakarta:  P3M,  1989).  Lihat  pula  Jamal  D.  Rahman, Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie (Bandung: Mizan, 1997).
16 Sahal  Mahfudh, Nuansa  Fiqh  Sosial ,  (Yogyakarta:  LKiS,  1994).  Lihat  pula, Sahal Mahfudh, “Ijtihad Sebagai Sebuah Kebutuhan”, Majalah Pesantren , No. 2,  Vol.  II  (1985).  Lihat  pula  Sumanto  Al-Qurtuby, KH.  M.A.  Sahal  Mahfudh: Era Baru Fih Indonesia (Yogyakarta: Cermin, 1999).
17 Masdar  mengambil  isu  pembahasan  yang  sensitif  dari  dimensi  ajaran Islam  yaitu  zakat.  Dengan  menggunakan  pendekatan  hisoris-kritis  dan kemaslahatan,  ia  berpendapat  bahwa  zakat  identik  dengan  pajak.  Lihat Masdar F Mas’udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta: P3M, 1991).
18 Michel  Foucault, The  Archeology  of  Knowledge (London:  Tavistock,  1972), 128. 19 Tentang pola pergeseran kajian studi hukum Islam ini dapat dilihat pada tulisan  Noorhaidi  Hasan,  “Meretas  Involusi  Kajian  Hukum  Islam  di Indonesia:  Pengalaman  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta”, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. II, Juli- Desember,  (2012):  388-398.  Lihat  pula  Amin  Abdullah,  “Bangunan  Baru Epistemologi  Keilmuan  Studi  Ilmu  Hukum  Islam  dalam  Merespon Globalisasi” dalam Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46
No II, Juli-Desember (2012): 320-325..

## Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dalam  Konteks  Perdebatan
Hukum Islam
Secara umum, karakteristik pemikiran sebagaimana disebut di atas  telah  mengalami  kemajuan  yang  cukup  berarti,  tidak  terkecuali muncul  di  kalangan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  seperti STAIN/IAIN/UIN. Beberapa sarjana di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga turut tampil menjadi pemain kunci dalam peta dan  perkembangan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Beberapa  intelektual Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  juga  turut  mengembangkan model kajian hukum Islam nasionalis-empiris, seperti A. Qodri Azizy (eklektisisme hukum Islam dan hukum nasional), M. Atho Mudzhar (sosiologi  hukum  Islam),  Akh.  Minhaji  (sejarah  sosial  pemikiran hukum Islam), dan Nur Fadhil Lubis (hukum Islam kreatif-integratif), serta beberapa intelektual lainnya.
Nur  Fadhil  Lubis  dalam  tulisannya  mengungkapkan  bahwa studi hukum Islam saat ini telah mengalami keberanjakan dari model formal-positivisme menuju pluralisme, dari deductive menuju inductive reasoning, dari disciplinary approach menuju trans-disciplinary approach , dari aspectual menuju holistic  coverage ,  dan  dari sectarian menuju cosmopolitanis. 20 Hukum  Islam  telah  teruji  dalam  kenyataan  sejarah yang berfungsi sebagai sistem hukum yang dinamis dan terarah, yang kreatif namun integratif.
Dalam  diskursus  eklektisisme  hukum  Islam,  Qodri  Azizy 21 mencoba  memadukan  antara  ilmu  hukum  Islam  dan  ilmu  hukum
20 Nur A. Fadhil Lubis, “Islamic Legal Studies in Indonesia: Some Notes on Contemporary  Challenges”  dalam Proceeding  AICIS  XII (Jakarta:  Direktorat Pendidikan  Tinggi  Islam,  2012),  5-8.  Lihat  juga  Nur  A.  Fadhil  Lubis, “Mengembangkan  Studi  Hukum  Islam”  dalam  Komaruddin  Hidayat  dan Hendro  Prasetyo, Problem  dan Prospek IAIN: Antologi  Pendidikan Tinggi Islam (Jakarta: Kementerian Agama, 2000), 291.
21 A.  Qodri  Azizy  adalah  intelektual-birokrat  yang  ide  dan  gagasannya begitu  berpengaruh  dalam  konteks  pengembangan  studi  Islam  integratif  di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia. Memperoleh gelar MA  dan  Ph.D  dari  The  University  of  Chicago,  Amerika  Serikat.  Pernah menjabat  sebagai  Rektor IAIN Walisongo Semarang  dan juga  Dirjen Bagais Departeman  Agama.  Dalam  konteks  perkembangan  kajian  hukum  Islam, Qadri  menjadi  salah  satu  tokoh  yang  turut  berkontribusi  dengan  ide-de
Wildani Hefni
umum  dengan  menggunakan  istilah  eklektisisme.  Dengan  istilah “eklektik”,  Qodri  menawarkan  konsep  ilmu  hukum  Indonesia  atau Indonesian Jurisprudence . Pelbagai tantangan dan tuntutan modernitas menurut Qodri menjadi suatu hal yang nyata didepan perkembangan kajian  hukum  Islam.  Maka,  model,  pendekatan,  dan  filosofi  kajian hukum  Islam  atau  fikih  baik  di  lingkungan  STAIN,  IAIN  atau  UIN serta  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  perlu diadakan  reorientasi  atau  bahkan  perubahan  agar  benar-benar bermanfaat  dan  memenuhi  tuntutan  modernitas. 22 A.  Qodri  Azizy hendak  melakukan  positivisasi  hukum  Islam  dalam  konteks  kajian akademik  dengan  selalu  mengikuti  eklektisisme  maupun  proses demokratisasi yang berdasarkan pada mayoritas penduduk.
Salah satu intelektual di dunia  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia yang juga memiliki ide dan gagasan dalam kajian hukum Islam adalah Atho Mudzhar. 23 Dalam melakukan kajian dan pendekatan terhadap hukum Islam, Atho menggunakan pendekatan sosiologi  hukum  Islam.  Misalnya,  pada  tanggal  15  September  1999, dalam  pidato  pengukuhan  Guru  Besar,  Atho  menulis Studi  Hukum
pembaharuannya.  Qadri  lahir  di  Kendal,  24  Oktober  1955.  Karya-karyanya antara  lain Islam  dan  Permasalahan  Sosial:  Mencari  Jalan  Keluar (Yogyakarta: LKiS, 2002), Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman (Direktorat Perguruan Tinggi Agama  Islam:  2004), Hukum  Nasional:  Eklektisisme  Hukum  Islam  dan  Hukum Umum (Jakarta:  Teraju,  2004), Menggagas  Hukum  Progresif  di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006).  Lihat  Abdul  Rouf, Jejak  Intelektual- Birokrat:  Meneladani  Kearifan  Prof.  Dr.  A.  Qodri  Azizy (Jakarta:  Linus,  2013), 136.
22 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 252.
23 M.  Atho  Mudzhar  adalah  guru  besar  hukum  Islam  di  Universitas  Islam Negeri  Syarif  Hidayatullah.  Atho  lahir  di  Serang,  20  Oktober  1948.  Pernah menjabat  sebagai  Rektor  IAIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta  (1996-2001). Memperoleh gelar Ph.D dalam studi Islam dari University of California Los Angeles (UCLA), USA (1990). Atho dikenal sebagai penggagas studi hukum Islam dengan pendekatan  sosiologi.  Karya-karya dalam studi  hukum Islam menggunakan  pendekatan  sosiologi  antara  lain,  H.M.  Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Teori dan  Praktek (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1998), Atho Mudzhar, “Social History Approach to Islamic Law,” Jurnal Al- Jamiah , No. 61 (1998).
Islam  dengan  Pendekatan  Sosiologi. Pada  bagian  akhir  naskah pengukuhan  Guru  Besar  tersebut,  Atho  secara  tegas  mengatakan bahwa  penerapan  pendekatan  sosiologi  dalam  studi  hukum  Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di  seputar  hukum  Islam.  Pendekatan  ini  akan  membantu  untuk memperdalam  pemahaman  hukum  Islam  doktrinal,  baik  pada tatanan  hukum  asas  maupun  normatif,  dan  pada  gilirannya membantu memahami dinamika hukum Islam. 24
Sementara  dalam  konteks  sejarah  pemikiran  hukum  Islam, Akh.  Minhaji 25 melontarkan  gagasan  bahwa  dalam  sejarahnya  yang panjang,  hukum  Islam  berkelindan  lahir  dari  kekuatan  hukum  adat sebagai  perwakilan  aspek  lokalitas.  Hukum  Islam  dan  tradisi  lokal menurut  Minhaji  selalu  akan  bergandengan  dimana  keduanya  akan saling  berkesinambungan  satu  sama  lain.  Hukum  Islam  tak  lain adalah  implementasi  dari  tradisi  lokal  sehingga  hukum  Islam  pada tataran  aplikasinya  akan  berubah-ubah  di  setiap  daerah  karena adanya perbedaan tradisi lokal, waktu, dan tempat. 26

## Arkeologi Pengetahuan dalam Studi Hukum Islam Indonesia
Dari  waktu  ke  waktu,  pencarian  model  formulasi  hukum Islam  menjadi  jantung  pergulatan  konstruksi  hukum  Islam  yang senantiasa berubah seiring dengan proses historisasi dan transformasi yang  dimunculkan  dalam  diskursus  intelektual 27 tentang  hukum
24 M.  Atho  Mudzhar,  “Studi  Hukum  Islam  dengan  Pendekatan  Sosiologi” dalam Seri  Kumpulan  Pidato  Guru  Besar:  Rekonstruksi  Metodologi  Ilmu-Ilmu Keislaman (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 173-209.
25 Akh. Minhaji adalah guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjabat  sebagai  Rektor  UIN  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta.  Ia  memperoleh gelar  Ph.D  dalam  bidang  sejarah  hukum  Islam  dari  McGill  University dengan disertasi Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform Indonesia 1887-1958.
26 Akh.  Minhaji, Islamic  Law  and  Local  Tradition:  A  Socio  Historical  Approach (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008), 3.
27 Dalam bahasa Collins, dirkursus intelektual digambarkan dengan sebuah konflik.  Konflik  intelektual  yang  dimaksud  adalah  kontestasi  pemikiran yang  dibatasi  oleh  fokus  perhatian  pada  topik-topik  tertentu  serta  usaha untuk  mencari  sekutu.  Konflik  merupakan  sumber  energi  dari  kehidupan intelektual  dan  konflik  intelektual  dibatasi  oleh  dirinya  sendiri.  Lihat  R.
Wildani Hefni
Islam di kalangan para sarjana. Dirkursus yang mengemuka diantara tradisi-tradisi  intelektual  yang  berbeda  tidak  mesti  mengarah  untuk saling menafikan karena sejatinya hal tersebut mengarah untuk saling mendekat. Diskursus formulasi hukum Islam antara generasi pertama dan  generasi selanjutnya mendorong perumusan hukum Islam yang dinamis,  aplikatif  dan  emansipatoris.  Proses  pencarian  model  ini kemudian  membentuk  elemen-elemen  sosial  yang  saling bersinggungan  membangun  kerangka  bersama  antar  beragam kelompok  dalam  sebuah  genealogi  untuk  melakukan  afiliasi  ganda ( multiple affiliations ) dalam hukum Islam 28 .
Setiap generasi hadir dengan perbedaan dalam kerangka pikir dan  minat  pengetahuan,  perbedaan  akses,  perbedaan  dalam wacana serta  perbedaan  dalam  ideologi  dan  identitas.  Dengan  kata  lain, pencarian  model  hukum  Islam  disepanjang  gerak  kontinuitas  yang bersifat  diakronik,  terjadi  perubahan-perubahan  yang  bersifat sinkronik.  Terdapat  jaringan  diakronik  yang  bersifat  lintas  generasi yang  memungkinkan  terciptanya  kontinuitas  perkembangan  hukum Islam yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh generasi sebelumnya. Adanya keterhubungan pemikiran dalam reproduksi dan reformulasi hukum  Islam  antar  generasi  menunjukkan  bahwa  sesungguhnya tidak  ada  originalitas  dalam  gagasan-gagasan  dari  generasi  tertentu. Relasi  dari  mata  rantai  intelektual  dalam  sejarahnya  yang  panjang menjadi skema genealogi.

## Pembentukan  Tradisi  Pembaruan  Hukum  Islam  di  Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Pembentukan  intelektualisme  dalam  studi  hukum  Islam  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  bukanlah  sesuatu yang  datang  secara  tiba-tiba.  Dalam  proses  itu  terdapat  keterkaitan dan  kesinambungan  ( continuity )  dengan  perkembangan  pemikiran yang  ditandai  dengan  dialektika  keilmuan.  Di  samping  ada kontinuitas,  juga  terjadi  perubahan  ( change )  secara  dinamis  atas tradisi  sebelumnya.  Dengan  kata  lain,  terdapat  kebuntuan  yang
Collins, The  Sociology  of  Philosophies:  A  Global  Theory  of  Intellectual  Change (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1998), 73.
28 Herbert  J.  Liebesny,  “Stability  and  Change  in  Islamic  Law,” Middle  East Journal, Vol. 21, No. 1 (Winter 1967): 16-19.
kemudian diurai kembali. Kaitannya dengan hal ini, Michel Foucault telah  mencoba  melakukan  kritik  sejarah  untuk  menciptakan  jalan baru  bagi  kebuntuan  rasionalitas  sejak  abad  klasik. 29 Dalam pandangan Foucault, kebuntuan harus dipecahkan dengan menyusun ulang  retakan  dan  pecahan  memori  serta  pengetahuan  yang  sempat terkubur  dalam  strategi-strategi  pendisiplinan  struktur  pikir masyarakat.
Maka  dalam  konteks  menemukan  retakan  dan  pecahan  ide tentang epistema studi hukum Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan  Islam,  perlu  dilihat  akar  dari  proses  pembentukan intelektualisme  pemikiran  hukum  Islam  tersebut.  Hal  itu  dapat dilacak  jauh  ke  belakang  sejak  proses  berdirinya  IAIN.  Tanggal  24 Agustus 1960, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 yang menggabungkan PTAIN dan ADIA dengan nama baru yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berpusat di Yogyakarta. Prof. Mr. R.H.A Soenarjo ditunjuk sebagai rektor dibantu Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiqie sebagai Dekan Fakultas Syariah 30 yang berkedudukan di Yogyakarta. 31
Di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Hasbi sebagai dekan pertama Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dikenal sebagai  penggagas  Fikih  Indonesia.  Munculnya  gagasan  Fiqh Indonesia  melalui  Hasbi  ash-Shiddiqie 32 menjadi  penanda  lahirnya
29 Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (New York: Pantheon Books, 1972),  243.  Dalam  konteks  ini,  Foucault  melaju  pada  sebuah  kesimpulan bahwa pembentukan dan pendisiplinan tubuh pengetahuan dapat ditempuh dengan strategi pertarungan wacana, taktik klasifikasi, serta normalisasi.
30 Dalam peralihan PTAIN menjadi IAIN terdapat tiga jurusan yaitu Syariah, Tarbiyah  dan  Dakwah.  Bersamaan  dengan  hal  itu,  Hasbi  diangkat  menjadi Dekan  Fakultas  Syariah  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  5 Tahun  1960.  Lihat  Nourozaman  Shiddiqie,  “Prof.  Dr.  Tengku  Muhammad Hasbi  as-Shiddiqiy”  dalam  Moh  Damami, Lima  Tokoh  Pengembangan  IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), 171.
31 Fuad  Jabali  dan  Jamhari, IAIN  dan  Modernisasi  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Logos, 2002), 13.
32 Hasbi  ash-Shiddiqie  adalah  tokoh  penggagas  Fiqih  dengan  kepribadian Indonesia.  Pada tahun 1960 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pelbagai studi dan penelitian mencoba memotret pemikiran, aktivitas, karya ilmiah, dan kontribusi Hasbi ash-Shiddiqie dalam
Wildani Hefni
perkembangan  hukum  Islam  yang  lebih  cocok  dengan  kebutuhan masyarakat.  Karena  itu,  ia  menawarkan  hukum  Islam  yang  sesuai dengan  sosiokultur  dan religi  masyarakat  Indonesia.  Gagasan Hasbi menjadi  penggerak  lahirnya  pemikiran  dan  ide-ide  tentang  hukum Islam Indonesia yang membumi.
Selain  Hasbi,  seorang  tokoh  pembaharu  hukum  Islam  yaitu Hazairin 33 membentuk  fiqh  Madzhab  Nasional  Indonesia  yang kemudian  menjadi  diskursus  besar  di  lingkungan  perguruan  tinggi keagamaan  Islam.  Di  lingkungan  PTIQ  dan  IAIN  (sekarang  UIN) Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  pada  awal  tahun  1970  muncul  tokoh bernama  Ibrahim  Hossen,  Munawir  Syadzali,  Ahmad  Azhar  Basyir dan beberapa tokoh lainnya.
Sedangkan beberapa sarjana di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam juga turut tampil menjadi pemain kunci dalam peta dan  perkembangan  hukum  Islam. 34 Beberapa  intelektual  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  juga  turut  mengembangkan  model  kajian hukum Islam nasionalis-empiris, seperti A. Qodri Azizy (eklektisisme hukum  Islam  dan  hukum  nasional),  M.  Atho  Mudzhar  (sosiologi hukum Islam), Akh. Minhaji (sejarah sosial pemikiran hukum Islam), dan Nur Fadhil Lubis (hukum Islam kreatif-integratif).
Tradisi kesarjanaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu itu kemudian menjadi referensi yang terus dilakukan oleh para dosen dalam  melakukan  pelbagai  kajian  dan  penelitian  tentang  hukum Islam  di  Indonesia.  Para  dosen  berkontribusi  positif  dengan menyelenggarakan  program  studi  hukum  Islam  yang  kondusif  dan relevan.  Studi  hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam (STAIN/IAIN/UIN)  perlahan  berhasil  mengukir  nama  baiknya
bidang  keilmuan  Islam.  Lihat,  Nourouzzaman  Siddiqi, Fiqh  Indonesia: Penggagas  dan  Gagasannya (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  1997).  Bandingkan dengan  M.  Andi  Sarjan,  “’Hasbi  Ash-Shiddiqie  wa  Tajdid  al-Fiqh  fi Indunisiya,” Studia  Islamika,  Indonesian  Journal  for  Islamic  Studies, Volume  3,
No. 3 (1996): 115.
33 Hazairin  adalah  tokoh  pembaharu  hukum  Islam  Indonesia  yang  dikenal dengan ide dan gagasannya tentang hukum adat.
34 Waryani  Fajar  Riyanto, Mazhab  Sunan  Kalijaga:  Epistemologi  Studi  Hukum Islam  Integratif (Yogyakarta:  Kurnia  Kalam  Semesta  dan  Fakultas  Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014) , 602.
dalam  khazanah  pemikiran  dan  pengembangan  sistem  hukum nasional  di  Indonesia.  Pelbagai  pendekatan  dan  metodologi  dalam tradisi pembentukan intelektualisme dalam panggung keilmuan studi hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  turut  menjadi modal besar. Dengan kata lain, ada modal sosial dan intelektual yang dimiliki oleh para dosen dalam proses mengkaji dan meneliti bidang keilmuan  hukum  Islam.  setidaknya,  ada  dua  kekuatan  besar  yang dimiliki oleh para dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mengkaji studi hukum Islam. Dua kekuatan inilah yang kemudian  mengantarkan  mereka  dalam  mata  raitai  intelektual  yang dinamis  dan  transformatif  tanpa  dipengaruhi  sekat  apapun.  Kajian studi  hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  berkembang pesat dengan dua modal dan sarana sebagai berikut:

## 1. Modal  Sosial-Intelektual  Dosen  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam
Modal  sosial  merupakan  landasan  sosio  kultural  yang mencakup  nilai-nilai,  norma-norma,  relasi-relasi,  pandangan  hidup, ikatan solidaritas dan sebagainya. Penyebutan modal sosial biasanya menunjuk  pada  institusi-institusi,  hubungan-hubungan  dan  norma- norma  yang  mempunyai  pengaruh  dalam  membentuk  dan menentukan kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  modal  sosial  mencakup  pelbagai aspek  positif  dan  negatif  dari  pelbagai  kelompok  yang  ada  dalam masyarakat, perilaku, serta sumber yang ada didalamnya.
Modal  sosial  bisa  menampakkan  dalam  pelbagai  saluran. Pertama ,  saluran-saluran  informasi  yang  ada  dalam  masyarakat sebagai sarana untuk melakukan penyebaran gagasan. Kedua , norma- norma  resiprositas  yang  keberlangsungannya  tergantung  pada jaringan  sosial  yang  mempertemukan  pelbagai  individu. Ketiga , tindakan  kolektif  yang  dilakukan  oleh  jaringan  sosial  yang  dimiliki. Keempat , identitas dan solidaritas yang lebih luas muncul sebagai hasil dari jaringan sosial yang telah dibangun. 35 Menurut Bourdieu, definisi modal sosial adalah jumlah sumber-sumber daya, aktual atau virtual yang  berkembang  pada  seorang  individu  atau  sekelompok  individu
35 James S. Coleman,  “Social Theory, Social Research: A Theory of Action”, American Journal of Sociology , No. 91, (1986), 1309-1335
Wildani Hefni
karena  kemampuan  untuk  memiliki  suatu  jaringan  yang  dapat bertahan  lama  dalam  hubungan-hubungan  yang  lebih  kurang  telah diinstitusikan  berdasarkan  pengetahuan  dan  pengenalan  timbal balik. 36
Sedangkan  modal  intelektual  berada  pada  tempat  strategis dalam konteks kinerja. Drucker misalnya meramalkan datangnya dan sekaligus  mendeskripsikan  pergeseran  ke  arah  era  masyarakat pengetahuan ( knowledge society ). Dalam sebuah komunitas akademik, pengetahuan juga kapabilitas untuk belajar ( learning capability ) dalam membangun basis-basis intelektual merupakan penggerak perubahan yang  cepat  dan  karenanya  manusia  sebagai  pekerja  pengetahuan ( knowledge worker ) menjadi aktor utamanya. 37
Sesuai  dengan  teori  modal  sosial-intelektual  yang  ada,  maka para  akademisi  di  lingkungan  perguruan  tinggi  keagamaan diposisikan  sebagai  pelaku  historis  yang  memengaruhi  disatu  sisi, namun juga dipengaruhi disisi lain sehingga relasi jejaring intelektual tumbuh  dari  tradisi  akademik  perguruan  tinggi.  Selain  itu,  modal intelektual digunakan dalam mewacanakan pelbagai diskursus untuk menciptakan,  melakukan  transfer,  dan  mengimplementasikan  ilmu pengetahuan.
Di kalangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sebagaimana diungkapkan  Musahadi,  pada  awal  tahun  1970-an,  membicarakan penelitian  tentang  agama  masih  dianggap  tabu. 38 Secara  historis, pengembangan  ilmu-ilmu  keagamaan  masih  berputar  pada  level dogmatis-normatif  yang  ditandai  dengan  Fakultas  Syariah, Ushuludin,  Adab  dan  Tarbiyah  dalam  bingkai  pemahaman  teologis yang  diperkenalkan  oleh  para  alumni  Timur  Tengah  yang  muncul pada periode 1950-an hingga tahun 1970-an. Memasuki pertengahan tahun  1970,  tradisi  tersebut  mulai  bergeser  dengan  ditandai  para sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang belajar ke Barat.
36 Pierre Bourdieu, An Invitation to Reflexive Sociology (Chicago: University of Chicago Press, 1992), 28.
37 Peter F. Drucker, Manajemen di Tengah Perubahan Besar (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 91.
38 Musahadi,  “Islam  sebagai  Sasaran  Studi:  Indentifikasi  Awal  terhadap Problem, Pola, dan Pendekatan Studi Islam di Indonesia”, dalam Proceeding ACIS V , (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2005), 235.
Pada  era  tahun  1950  hingga  tahun  1970,  secara  umum  corak atau  kecendrungan  kajian  Islam  di  lingkungan  perguruan  tinggi keagamaan  bersifat  normatif.  Hal  ini  berbeda  dengan  dekade  tahun 1970-an  yang  lebih  mengarah  kepada  kajian  Islam  yang  terkait dengan  konteksnya,  bersifat  sosio-kultural  yang  menyejarah. Barometer  gerakan  pembaruan  itu  menemukan  momentum  awal dimana  mulai  muncul  tokoh-tokoh  intelektual  Islam  seperti  H.M Rasjidi,  Mukti  Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid mereorientasi arah kajian Islam di IAIN. 39 Hal ini didukung dengan arus kebijakan pemerintah  mengirimkan  para  sarjana  untuk  belajar  ke  luar  negeri dan menjadi penanda awal terbukanya iklim akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
Ledakan  alumni  doktor  luar  negeri  ini  menjadi  penanda semakin  berkembangnya  wacana  intelektual  di  lingkungan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dengan  diwarnai  semangat tradisi  akademik  dan  intelektual  yang  lebih  terbuka,  kritis,  dan progresif.

## 2. Tradisi Penelitian Sebagai Basis Transformasi Keilmuan
Program  bantuan  dana  penelitian  Direktorat  Pendidikan Tinggi    Keagamaan  Islam    Direktorat    Jenderal  Pendidikan    Islam Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu program penunjang untuk mendukung para dosen melakukan tradisi akademik dan juga sebagai implementasi dari tri dharma perguruan tinggi.  Program  bantuan  penelitian  juga  merupakan    komitmen Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam  untuk  memberikan akses    yang  luas  bagi  dosen  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas ( capacity  building ) , khususnya pada ranah akademik.
Secara umum, program bantuan peningkatan mutu penelitian memfasilitasi upaya pengembangan bidang ilmu yang dikembangkan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yaitu Islamic  studies maupun kajian    disiplin  ilmu  umum.  Di  samping  konsen  terhadap pengembangan  bidang  ilmu,  program  bantuan  peningkatan  mutu penelitian  memberikan  ruang  yang  cukup  lapang  untuk  aksi
39 Syamsun Ni’am, “Reformulasi Paradigma Kajian Keislaman di Perguruan Tinggi  Agama  Islam”,  dalam Proceeding  ACIS  IX ,  (Jakarta:  Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2009), 125.
Wildani Hefni
partisipatif, dimana penelitian tidak hanya mengetahui, menjelaskan atau  menafsirkan  namun  juga  mentransformasi    kondisi  sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim.
Target yang hendak dicapai  dari  program bantuan penelitian di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  adalah  tampilan nalar  akademik  dan  dinamika  intelektual  yang  maksimal. 40 Karena itu, beberapa target jangka pendek di bidang penelitian cukup tinggi.
Dalam  konteks  demikian,  para  dosen  di  lingkungan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dapat  berpartisipasi  dalam rangka  mewujudkan  tradisi  akademik  sebagai  basis  transformasi keilmuan yang dinamis dengan melakukan pelbagai kajian, termasuk salah  satunya  dalam  bidang  hukum  Islam.  Program  bantuan penelitian merupakan program untuk menunjang tradisi akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam menghasilkan pelbagai  hasil  kajian  serius  dari  kalangan  intelektual  akademik Indonesia  dan  menjadi  bukti  narasi  intelektualisme  Indonesia berkontribusi bagi peradaban dunia.
Dalam  konteks  ini,  senafas  tumbuhnya  kesadaran  tentang pentingnya  mengaktualisasi  kajian  Islam  dengan  semangat perubahan  zaman,  kajian  penelitian  yang  diterbitkan  dalam  karya ilmiah  di  kalangan  dosen  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam berkembang  pesat  dengan  memanfaatkan  dan  mengintegrasikan ilmu-ilmu  sosial  ke  dalam  paradigma,  metode  dan  konstruk analisisinya.  Kelebihan  yang  dimiliki  dari  karya-karya  intelektual Indonesia  adalah  kemampuannya  mempertemukan  hubungan  dua arah  yang  bercorak  diadik  yaitu  perjumpaan  Islam  dengan  budaya lokal  yang  kemudian  diuraikan  dalam  diskursus  lokalitas  dan globalitas. Hasil  penelitian itu adalah hasil  interaksi dengan sarjana-
40 Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian yang disediakan untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut  bidang  keilmuan,  yang  diperuntukkan  bagi  para  dosen  dan fungsional peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam setiap tahun anggaran berjalan. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset  yang  dapat  dipublikasikan  dalam  jurnal  ilmiah  nasional  dan internasional sesuai dengan “ core competency ” rumpun ilmu masing-masing.
Lihat tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Buku Petunjuk Teknis Penelitian, Publikasi  Ilmiah  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (Jakarta:  Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2016), 14-17.
sarjana  masa  sebelumnya  yang  diuraikan  dengan  simpul  analisis sosial.  Analisis  sosial  inilah  yang  menginspirasi  karya,  statemen, sensivitas antropologis, dan tipologi keilmuan yang dibangun. 41

## Fase  Transformasi  Studi  Hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam
Bergesernya pemikiran hukum Islam dari yang berparadigma “kebenaran  ortodoksi”  menjadi  paradigma  pemaknaan  sosial,  dari yang  berwatak  hitam-putih  menjadi  bernuansa  sekaligus  kaya perspektif  menggambarkan  adanya  kemajuan  keluwesan  yang dialami  oleh  hukum  Islam.  Perubahan  ( change )  semacam  itu merupakan  konsekuensi  logis  dari  ciri  keluwesan  tersebut.  Hal  ini terbaca  dari  adanya  upaya  terus-menerus  dosen  di  lingkungan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  untuk  melakukan  penggalian, penemuan,  penyesuaian,  dan  penyaringan  dari  perubahan  yang terjadi.  Proses  transformasi  tersebut  dapat  dijelaskan  dalam  fase perjalanan  dari  proses  pencarian  format  pemikiran  hukum  Islam  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  untuk  mengetahui sejarah dan genealogi pemikirannya.
Secara genealogis, pencarian format tersebut dapat dipetakan dalam  tiga  fase  yang  saling  berhubungan.  Tiga  fase  ini menggambarkan  kemunculan  para  intelektual  akademik  di lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  memunculkan sekaligus  menemukan  model  dan  paradigma  pendekatan  dalam hukum Islam.

## 1. Pencarian Awal Kiblat Studi Hukum Islam
Dalam sejarah awal berdirinya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  pernah  diwarnai  oleh  pendekatan  kajian  normatif  doktrinal yang  lebih  mengedepankan  dimensi  legal  formal  Islam  dan  teologi. Hasil  dari  pendekatan  ini  adalah  munculnya  kecenderungan  kajian Islam yang sangat skriptural, mengacu kepada praktik-praktik ibadah dan  akidah  dalam  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dominasi pendekatan  normatif-idealistik  yang  dikembangkan  di  sejumlah
41 Koichiro  Misawa,  “A  Critical  Analysis  of  The  Educational  Impact  of Analytic  Social  Epistemology,” Journal  of  Studies  in  Education  2,  3 (2012),
School of Education, Japan, Tokyo University of Social Welfare.
Wildani Hefni
perguruan tinggi Islam Timur Tengah, utamanya al-Azhar Kairo yang pada  mulanya  menjadi  imam  bagi  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  dari  segi  metodologi  mendekati  Islam. 42 Bahkan,    madzhab pemikiran  Islam  yang  lain  tidak  dipelajari  karena  dianggap  akan menyesatkan bangunan keimanan mereka. 43
Paradigma  demikian  berlangsung  dari  sejak  berdirinya perguruan  tinggi  keagaaman  sampai  era  1970-an.  Fase  ini  berjalan cukup lama dalam pencarian kiblat studi hukum Islam di lingkungan Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam.  Fase  ini  mulai  mengalami perubahan akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era  globalisasi  yang  diikuti  munculnya  persoalan-persoalan  baru dimana  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dituntut  kontribusinya untuk  memecahkan  persoalan-persoalan  secara  cerdas  dan  kreatif. Melalui  model  pendekatan  integratif  yang  diinisiasi  oleh  intelektual akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, bidang-bidang kajian yang dikembangkan menjadi lebih luas.

## 2. Pembentukan Kiblat Studi Hukum Islam
Pada  era  1950  hinga  1970-an,  secara  umum  corak  atau kecenderungan  kajian  Islam,  termasuk  hukum  Islam  di  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  bersifat  normatif.  Namun,  hal  ini  berbeda dengan dekade tahun 1980-an yang lebih mengarah pada kajian Islam dengan  pendekatan  sosiologis  yang  erat  kaitannya  dengan  konteks, bersifat  sosio-kultural  yang  menyejarah. 44 Kajian hukum  Islam  tidak lagi  berputar-putar  pada  mata  rantai  teosentrik  dan  bersifat  politis- ideologis,  tetapi  masuk  dalam  ruang  kultural,  universal, antroposentrik, dan filosofis-sosiologis. 45
42 M  Atho  Mudzhar, Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Teori  dan  Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 28.
43 Marwan  Salahuddin,  “Model  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi  Islam  di Indonesia,” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Volume18, No. 1 (2014): 119-121.
44 Nur Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teoritis Fiqh dan Tata Hukum Indonesia (Medan:  Pustaka  Widyasarana,  1995),  127.  Lihat  pula,  Nur  Fadhil Lubis,  “Islamic  Legal  Literature  and  Substantive  Law  in  Indonesia” Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 4, No. 4, (1997), 35-45.
45 Arskal  Salim, Contemporary  Islamic  Law  in  Indonesia:  Sharia  and  Legal Pluralism (Edinburgh:  Edinburgh  University  Press,  2015),  38.  Lihat  pula  M.
Kecenderungan  kajian hukum  Islam  yang  demikian normatif teologis sebagaimana tergambar diatas tidak berlangsung lama sebab kecenderungan  baru  muncul  sebagai  respons  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam terhadap fenomena pembangunan dan perubahan zaman.  Disamping  itu,  perubahan  pendekatan  semakin  diperlancar dengan dikirimkannya para intelektual muda Muslim ke Barat untuk meneruskan jenjang studinya. 46

## 3. Pelestarian Kiblat Studi Hukum Islam
Seturut  tuntutan  yang  semakin  meningkat  bagi  civitas akademika  perguruan  tinggi  keagamaan  untuk  mengembangkan kompetensi  keilmuan  masing-masing,  pemahaman  yang  lebih  utuh terhadap  ilmu  sosial  berkembang  signifikan  sebagai  kerangka pendekatan yang diyakini berguna untuk memperkaya kajian hukum Islam. Filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi dan bidang keilmuan lainnya,  bukan  barang  asing  bagi  para  dosen.  Para  intelektual Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  menggunakan  pendekatan kontekstual  dengan    mendialogkan  teks  dengan  konteks  sekaligus mendapatkan  makna-makna  dan  interpretasi  baru  dalam persentuhannya dengan praktik-praktik sosial yang lain.
Tiga fase sebagaimana tergambar di atas menunjukkan bahwa kajian  hukum  Islam  di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam tidak bisa lepas dari kehadiran dan pengaruh orang lain yang penting  ( significant  others ).  Persepsi  intelelektual  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  yang  berbeda-beda  atas  penafsiran  hukum  Islam, telah  melahirkan  strategi-strategi  kuasa  dan  formulasi-formulasi identitas  yang  berbeda-beda.  Sepanjang  abad  ke  dua  puluh, intelektual  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  telah  berhadapan dengan  tantang  serius  dari  begitu  cepatnya  arus  modernisasi  yang telah  mengubah  beberap  aspek  fundamental  dari  kondisi  sosial masyarakat. Di sisi lain, menguatnya pengaruh pendidikan (baik dari Barat  ataupun  Timur  Tengah)  dalam  wacana  hukum  Islam  juga
Hasyim  Kamali,  “Fiqh  Adaptation  to  Social  Reality”,  dalam The  Muslim Word , Vol. XXXXVI, No. 1, 1996.
46 Margaret  Gillet,  “The  IAIN  in  Indonesian  Higher  Education”  dalam
Muslim Education Quarterly , Vol. 8, No. 1, (1990), 21-26.
Wildani Hefni
merupakan sebuah fakta terdorongnya para dosen untuk melakukan kajian hukum Islam secara ilmiah. Dialektika keilmuan terus berlanjut dan  menjadi  tradisi  dari  basis  transformasi  keilmuan.  (Tabel genealogi studi hukum Islam di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia sebagaimana terlampir).

## Penutup
Genealogi  studi  hukum  Islam  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam tidak bisa dilepaskan dari jaringan keilmuan yang terbentuk sejak berdirinya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  pada tahun  1960.  Jaringan  keilmuan  dibagi  dalam  tiga  fase.  Fase  pertama (1960-1980)  adalah  fase  pencarian  kiblat  kajian  hukum  Islam Indonesia yang dibangun oleh Hasbi as-Shiddiqie, Hazairin, Munawir Syadzali dalam konstruksi pendekatan normatif-teologis. Fase kedua (1980-2000)  adalah  fase  pembentukan  kiblat  studi  hukum  Islam Indonesia  yang  dipelopori  oleh  alumni  Barat  dengan  pendekatan sosiologis-historis  yang  dipelopori  oleh  Akh.  Minhaji,  A.  Qodry Azizy,  M. Atho  Mudzhar  dan  intelektual  lainnya.  Fase  ketiga (2010- 2015)  adalah  fase  pelestarian  kiblat  studi  hukum  Islam  dengan dibekali  penguatan  tradisi  penelitian  yang  kuat dan  dipelopori  para intelektual Perguruan Tinggi Keagamaan  Islam dengan memadukan keilmuan  Barat  dan  Timur  Tengah  menggunakan  pendekatan integratif-konstruktif.
Perubahan  dalam  struktur  pemikiran  ke  arah  modernisasi pengetahuan  tersebut  menjadi  basis  transformasi  keilmuan  hukum Islam  yang  dinamis,  beradaptasi  dengan  kebutuhan,  melebur  dalam akulturasi  kebudayaan,  dan  terintegrasi  dengan  keilmuan  lainnya. Pembentukan genealogi muncul dari pelbagai ide dan gagasan yang tidak  terlepas  dari  arkeologi  pemikiran  yang  kemudian  membentuk teks-teks  tertulis  dan  menitikberatkan  pada  proses  terbentuknya pengetahuan. Pola  konstruksi  demikian  dilanjutkan  oleh  para  dosen di  lingkungan  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  dengan karakteristik  kajian  hukum  Islam  yang  kontekstual,  dialektis, akomodatif,  dialogis,  dinamis,  integratif,  dan  melalui  pendekatan sosiologis.  Genealogi  itu  berkembang  dalam  kajian  studi  hukum Islam  dengan  memanfaatkan  modal  sosial-intelektual  yang  dimiliki serta  sarana  bantuan  penelitian  dari  Direktorat  Pendidikan  Tinggi
225
Keagamaan  Islam  sebagai  arena  dan  wadah  dalam  melakukan konstruk analisis berkelanjutan dalam studi hukum Islam.
Wildani Hefni
al V o l . 1 3   N o . 1   J u n i   2 0 1 8
226 Akomodatif
Pendidikan Barat Ledakan Alumni PTK I Timur Tengah
Pencarian Format Konstruktif-Kritis Historis-Filosofis Teologis- Normatif Penelitian/Kajian Hukum Islam Konstektualisasi-Mazhabi Rekonstruksi-
Interpretatif
Konstekstual
Dialogis Dialektis
Integratif Dinamis Sosiologis Konstruktif Distingsi Genealogi Studi Hukum Islam di Indonesia 1980-2000 1960-1980 2000-2015

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Amin,  “Bangunan  Baru  Epistemologi  Keilmuan  Studi Ilmu Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi” dalam Jurnal
Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46 No II, (Juli- Desember 2012).
Azizy, A. Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
_____, Pengembangan  Ilmu-Ilmu  Keislaman ,  Semarang:  Aneka  Ilmu, 2004.
_____, Reformasi  Bermazhab:  Sebuah  Ikhtiar  Menuju  Ijtihad  Saintifik- Modern . Jakarta: Teraju, 2003.
Azhar  Basyir,  Ahmad.  “Corak  Lokal  dalam  Hukum  Positif  Islam  di Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Filosofis”,  dalam Mimbar  Hukum, No. 13, 1994.
Fadhil Lubis, Nur. Hukum Islam dalam Kerangka Teoritis  Fiqh dan Tata Hukum Indonesia . Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
______,. “Islamic Legal Literature and Substantive Law in Indonesia” Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies, Volume 4, No. 4, (1997).
Fuad, Mahsun. Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris Hingga
Emansipatoris . Yogyakarta: LKiS, 2013.
Foucault,  Michel.  “Genealogy  and  Social  Criticism”  dalam The Postmodern Turn: New  Perspectives on Social Theory, S Seidman
(Eds). Cambridge: Cambridge Universiy Press, 1994.
_______.  “Nietzche,  Genealogy,  History”,  dalam From  Modernism  to
Postmodernism:  An  Anthology, L.  Cahoone  (Eds) . Cambridge: Blackwell Publisher, 1996.
Hasan,  Noorhaidi,  “Meretas  Involusi  Kajian  Hukum  Islam  di
Indonesia:  Pengalaman  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN
Sunan  Kalijaga  Yogyakarta”, Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, (2012): 388-398. Hariyanto, Erie.  “Qua Vadis the Quality of Online Scientific Journal Publishing  in  State  Islamic  University  (PTKIN).” Khizanah  al- Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan 4, no.
1 (7 Juni 2016): 76–90. https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a7.
Hazairin. Tujuh Serangkai tentang Hukum . Jakarta: Tintamas, 1874.
Hidayat,  Komaruddin. Problem  dan  Prospek  IAIN:  Antologi  Pendidikan
Tinggi Islam . Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.
Wildani Hefni
Hossen,  Ibrahim,  “Kerangka  Landasan  Pemikiran  Islam”  dalam Mimbar Ulama , No. 91, (1985).
Hossen,  Ibrahim.  “Fiqih  Siyasah  dalam  Tradisi  Pemikiran  Islam
Klasik” Jurnal Ulumul Qur’an , No. II, (1996).
Kamali,  M.  Hasyim,  “Fiqh  Adaptation  to  Social  Reality”,  dalam The Muslim Word , Vol. XXXXVI, No. 1, 1996.
Liebesny,  Herbert  J.  “Stability  and  Change  in  Islamic  Law,” Middle
East Journal, Vol. 21, No. 1, (1967). Mahfudh, Sahal. Nuansa Fiqh Sosial . Yogyakarta: LKiS, 1994.
______, “Ijtihad Sebagai Sebuah Kebutuhan”. Majalah Pesantren , No. 2, Vol. II, (1985).
Mastuki. Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  di  Indonesia: Sejarah Pertumbuhan  dan  Perkembangan. Jakarta:  Direktorat  Jenderal
Kelembagaan Agama Islam, 2003. Mas’udi, Masdar F. Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam .
Jakarta: P3M, 1991.
Minhaji,  Akh. Islamic  Law  and  Local  Tradition:  A  Socio  Historical Approach . Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta Press, 2008.
Moulin, Anne Marie. “How To Write The History of Modern Surgery in  The  Arab  and  Muslim  World?:  Methodological  Problems and  Epistemological  Issues:, Majallehye  Tarikh-e  ‘Elm 5,  1385, (2011).
Mudzhar,  M  Atho. Pendekatan  Studi  Islam  Dalam  Teori  dan  Praktik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
______,  “Studi  Hukum  Islam  dengan  Pendekatan  Sosiologi”  dalam Seri Kumpulan Pidato Guru Besar: Rekonstruksi Metodologi Ilmu- Ilmu Keislaman . Yogyakarta: Suka Press, 2003.
______,  “Studi  Hukum  Islam  dengan  Pendekatan  Sosiologi”,  pidato pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam pada IAIN Sunan Kalijaga Yogykarta, 15 September 1999.
______,  “Kajian  Ilmu-Ilmu  Syariah  di  Perguruan  Tinggi:  Sudahkah Merespon  Tuntutan  Masyarakat?”, Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu
Syariah dan Hukum, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012).
Musahadi, “Islam sebagai Sasaran Studi: Indentifikasi Awal terhadap
Problem,  Pola,  dan  Pendekatan  Studi  Islam  di  Indonesia”,
dalam Proceeding  ACIS  V ,  (Jakarta:  Direktorat  Pendidikan Tinggi Islam, 2005.)
Riyanto,  Waryani  Fajar. Mazhab  Sunan  Kalijaga:  Epistemologi  Studi Hukum Islam Integratif. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta dan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014.
______, Studi  Islam  Indonesia  1950-2014:  Rekonstruksi  Sejarah Perkembangan  Studi  Islam  Integratif  di  Program  Pascasarjanaa
Perguruan  Tinggi  Agama  Islam  (PTAI) .  Depok:  Kurnia  Salam Semesta, 2014.
Sarjan,  M  Andi.  “Hasbi  Ash-Shiddiqie  wa  Tajdid  al-Fiqh  fi Indunisiya,” Studia  Islamika,  Indonesian  Journal  for  Islamic Studies, Volume 3, No. 3 (1996).
Salahuddin,  Marwan.  “Model  Pengembangan  Pendidikan  Tinggi
Islam di Indonesia,” Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 1 (2014).
Wahid,  Abdurrahman.  “Hukum  Islam  sebagai  Penunjang Pembangunan”, dalam Jurnal Prisma, No. 14, (Agustus 1975).
Yafie, Ali. Menggagas Fiqih Sosial . Bandung: Mizan, 1994.