## Legitimasi Penahanan Ijazah Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Benedictus Satryo Wibowo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: benisatryow@gmail.com

## Abstract
The detention of a worker's certificate in a Fixed-Time Work Agreement often occurs in recruiting a job to  prevent  workers  from resigning and/or getting  or looking for  other work  during the contract  period. This  indirectly  limits  workers'  rights  to  choose  decent  work  for  themselves.  This  study  aims to  examine the  arrangements  for  the  detention  of  workers'  original  certificates  by  employers  in  Indonesia  and whether  this  violates  existing  legal  or  social  principles.  The  research  method  used  is  a  normative juridical  method  with  literature  study.  The  results  of  this  study  found  that  the  detention  of  workers' original certificates, if viewed from existing legal sources, means that the laws and regulations related to employment have no legal basis or it can be said that this is an illegal act. The agreement regarding the retention of workers' original certificates as stated in the agreement is part of the principle of freedom of contract.  However,  in  fact,  workers  who  are  in  a  weak  position  and  cannot  do  bargaining  make  them forced  to  agree.  This  indicates  a  defect  in  this  consensual  element  that  could  result  in  the  risk  of  this agreement being canceled (avoidable).
Keyword: Detention of diplomas; Human Rights Violations; Contract Workers.

## Abstrak
Penahanan  ijazah  pekerja  dalam  Perjanian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  seringkali  terjadi  dalam praktek  rekrutmen  suatu  pekerjaan,  dalam  rangka  agar  pekerja  tidak  mengundurkan  diri  dan/atau mendapatkan  maupun  mencari  pekerjaan  lain  dalam  masa  kontrak.  Hal  ini  secara  tidak  langsung membatasi hak pekerja untuk memilih pekerjaan yang layak bagi dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  pengaturan  penahanan  ijazah  asli  pekerja  oleh  pemberi  kerja  di  Indonesia,  dan  apakah  hal tersebut  menyalahi  kaidah-kaidah  hukum  ataupun  sosial  yang  ada.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  yuridis  normatif  dengan  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa penahanan  ijazah  asli  milik  pekerja  jika  dilihat  dari  sumber  hukum  yang  ada  maka  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  ketenagakerjaan  tidak  memiliki  dasar  hukum  atau  bisa  dikatakan  ini merupakan  perbuatan  tidak  sah.  Kesepakatan  mengenai  penahanan  ijazah  asli  milik  pekerja  yang dituangkan  dalam  perjanjian  merupakan  bagian  dari  asas  kebebasan  berkontrak.  Namun  pekerja  yang berada di  dalam posisi  lemah dan tidak bisa menawar membuat  mereka  terpaksa untuk  sepakat.  Hal  ini merupakan indikasi adanya kecacatan dalam unsur konsensualisme ini yang dapat beresiko perjanjian ini dapat dibatalkan.
Kata kunci: Penahanan Ijazah; Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Pekerja Kontrak.

## A. PENDAHULUAN
Sebuah  perjanjian  dapat  dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak  yang  disesuaikan  dengan  seluruh syarat  agar  perjanjian  memiliki  nilai  keabsahan.  Syarat  sah  perjanjian  tertuang  pada  Pasal  1320 KUHPerdata. Hal utama yang merupakan inti terwujudnya suatu perjanjian ialah kesepakatan berupa
kata  sepakat  dari  seluruh  pihak  yang  melaksanakan  perjanjian.  Kesepakatan  yang  dinyatakan  oleh masing-masing  pihak  memiliki  dasar  kehendak  yang  bebas  atau  secara  sukarela  tidak  bersifat memaksa.  Implementasi  kesepakatan  tertuang  dalam  sebuah  perjanjian  yang  berisi  pernyataan  dan titik  temu  dari  kehendak  masing-masing  pihak.  Apabila  terdapat  pernyataan  dalam  perjanjian  yang tidak disetujui dan tidak menemukan titik temu oleh pihak terkait tertentu maka dinyatakan tidak ada kesepakatan (Subekti, 1977).
Ketentuan  pada  Pasal  1338  KUHPerdata  merupakan  ketentuan  asas  kebebasan  dalam berkontrak dimana dalam pasal tersebut mengandung pemberian kebebasan yang luas diperuntukkan seluruh pihak yang melaksanakan perjanjian apa pun dengan batasan perjanjian tersebut sesuai UU, ketertiban  publik  serta  kesusilaan  (Subekti,  1977).  Secara  umum,  dalam  peraturan  perundang- undangan terkhusus UU  No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan,  ada dua macam  pekerjaan yaitu Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan  Perjanjian  Kerja  untuk  Waktu  Tidak  Tertentu (PKWTT).
Penelitian  ini  mengkaitkan  jurnal  ini  dengan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Th  1945,  UU No. 13 Th 2003 tentang “Ketenagakerjaan”, UU No. 39 Th 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” serta berbagai  teori  mengenai  hukum  kontrak,  asas-asas  hukum  kontrak  terutama  dalam  KUHPerdata. Penelitian  ini  membahas  permasalahan  mengenai  bagaimana  pengaturan  penahanan  ijazah  asli pekerja  oleh  pemberi  kerja  di  Indonesia,  dan  apakah  hal  tersebut  menyalahi  kaidah-kaidah  hukum ataupun sosial yang ada.
Penelitian tentang Penahanan Ijazah Pekerja pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh P. M. Budiarti pada tahun 2008 yang meneliti tentang upaya hukum  yang  ditempuh  bagi  pihak  dengan  ijazah  tertahan  (pekerja)  oleh  pihak  penahan  (pemberi kerja) (Budiarti, 2008). Pada tahun 2018 penelitian yang dilakukan oleh Ardiana Hidayah mengkaji tentang  kebiasaan  pengusaha  yang  terjadi  pada  dunia  kerja  dengan  memberikan  syarat  penerimaan bekerja  berupa  penahanan  ijazah  asli  dari  calon  pekerja  dengan  dasar  kebebasan  berkontrak (Hidayah,  2018).  Sedangkan,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taufiq  Yulianto  meneliti  tentang penyebab  seringnya  terjadi  penyimpangan  pada  tataran  praktik  dunia  pekerjaan  yang  melanggar ketetapan perundang-undangan berlaku (Yulianto, 2018).
Hal  yang  membedakan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumny  adalah  penelitian  ini memfokuskan dirinya untuk mengkaji pengaturan mengenai penahanan ijazah asli dari pekerja yang tercantum pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan bagaimana menyikapinya.

## B. METODE PENELITIAN
Penggunaan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dilaksanakan  peneliti  dengan  tujuan melakukan  kajian  peraturan  perundang-undangan,  kajian  hukum  dan  yurisprudensi  yang  memiliki keterkaitan  dengan  topik  penelitian.  Peneliti  melakukan  studi  pustaka,  melakukan  analisa  normatif dengan  cara  pengumpulan  data  dan  memadukannya  hingga  berupa  deskripsi  logis  dan  sistematis. Penggunaan  data  sekunder  sebagai  dasar  hukum  normatif  dalam  riset  ini  bertujuan  menemukan sumber  data  pendukung  keterangan  dan  penunjang  dari  data  primer.  Adapun  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and  Occupation  (Konvensi  ILO  Mengenai  Diskriminasi  dalam  Pekerjaan  dan  Jabatan),  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan,  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  mengkaji  buku,  tesis,  skripsi  dan penelitian hukum di bidang ketenagakerjaan khususnya mengenai hak pekerja.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penahanan Ijazah Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
a. Dasar  Hukum  Penahanan  Ijazah  Pekerja  dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT)
Implementasi  suatu  perjanjian kerja oleh pihak pekerja dan pihak pemberi  kerja disebut sebagai  hubungan  kerja  (Ramli,  2008).  Pengaturan  mengenai  segala  sesuatu  mengenai hubungan  kerja  yang  ada  pada  pihak  pekerja  dengan  pihak  pemberi  kerja  di  Indonesia  telah diatur  pada  ketetapan  perUU  terutama  pada  UU  Ketenagakerjaan  serta  beberapa  peraturan pelaksanaannya.
Namun,  apabila  kita  melihat  pada  pemberlakuan  ketetapan  perUU  terkait  pengaturan hubungan  kerja  pada  pihak  pemberi  kerja  dan  pihak  pekerja  yang  berupa  proses  penerimaan atau  rekrutmen  pekerja  oleh  pemberi  kerja  terutama  mengenai  penahanan  ijazah  asli  pekerja tidak  terdapat  pengaturannya  pada  peraturan  perUU  di  Indonesia.  Dalam  kasus  ini  menjadi
kekosongan  hukum  dalam  hal  boleh  atau  tidaknya  ijazah  asli  pekerja  ditahan  oleh  pemberi kerja.

## b. Penahanan Ijazah dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Sesuai  dari  pasal  1  ayat  15  UU  No.  13  Th  2003  tentang  “Ketenagakerjaan”  terdapat penjelasan  bahwa  “Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh berdasarkan  perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah  dan  perintah”.  Pasal  1 angka  14  UU  No.  13  Th  2003  terdapat  pernyataan  yakni:  “Perjanjian  kerja  adalah  suatu perjanjian  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  atau  pemberi  kerja  yang  memuat  syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.
Pengaturan terkait segala hal tentang hubungan kerja yang ada pada pihak pekerja dengan pihak  pemberikerja  Indonesia  telah  ditetapkan  pada  peraturan  perUU  ketenagakerjaan  dan beberapa  peraturan  pelaksanaannya.  Peraturan  hukum  ketenagakerjaan  ini  sangat  penting keberadaannya  sebagai  payung  hukum,  namun  bila  melihat  pada  pemberlakuan  peraturan perUU  terkait  pengaturan  sebelum  hubungan  kerja  tercipta  yakni  berupa  proses  penerimaan pekerja  oleh  pengusaha  terutama  mengenai  penahanan  ijazah  asli  pekerja  tidak  terdapat pengaturannya  pada  peraturan  perUU  Indonesia  (Ramli,  2008).  Sehingga  kasus  ini  menjadi kekosongan  dalam  hukum  ketenagakerjaan,  terkait  boleh  atau  tidaknya  pengusaha/pemberi kerja menahan ijazah karyawannya.
Penggunaan  UU  No.  13/2003  sebagai  dasar  acuan  hubungan  kerja  mencerminkan kebebasan  pihak  pekerja  dari  ijazah  tertahan  oleh  pihak  pemberi  kerja.  Dalam  pasal  tersebut tidak  termuat  kewajiban  yang  memberatkan  pekerja  termasuk  penahan  ijazah  pihak  pekerja oleh  pihak  pemberi  kerja.  Adanya  potensi  pelanggaran  perUU  ketenagakerjaan  oleh  pihak pemberi  kerja  berupa  penahanan  ijazah  pihak  pekerja.  Kontrak  kerja  terkait  hubungan  kerja yang demikian dirasa peneliti bersifat kejam bagi pihak pekerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tujuan  dari  pihak  pemberi  kerja  menahan  ijazah  pihak pekerja ialah sebagai barang jaminan untuk memperkuat dasar kontrak kerja kedua belah pihak. Penahanan  ijazah  asli  milik  pihak  pekerja  sebagai  barang  jaminan  merupakan  pengembangan dari  penafsiran  ekstensif.  Dimana  definisi  barang  jaminan  ialah  sesuatu  yang  bersifat kebendaan  yang  dapat  dalihkan  dan  bernilai  ekonomi.  Namun  sebuah  ijazah  tidak  termasuk
kategori  barang  jaminan  karena  tidak  dapat  dialihkan  dan  tidak  bernilai  jual/ekonomi.  Ijazah kerap  kali  digunakan  sebagai  persyaratan  terlampir  untuk  mewujudkan  hubungan  kerja. Fenomena  yang  terjadi  pada  masa  kini  ijazah  kerap  kali  disalahgunakan  sebagai  barang jaminan perjanjian kontrak hubungan kerja (Wahab, et. al, 2008).
Pada  pasal  1320  KUHPerdata  mengenai  persyaratan  sah  suatu  perjanjian  yakni  terkait ijazah  yang  dipergunakan  untuk  jaminan  kerja  dinyatakan  dapat  diterima  serta  sah.  Sehingga terwujudnya  suatu  kesepakatan  antara  pihak  terkait  yang  mengikat  secara  hukum  (pasal  1331 BW).  Tidak  adanya  ketegasan  peraturan  dari  pemerintah  yang  memidakberikan  pernyataan terkait  ketidaksahan  jaminan  kontrak  menggunakan  ijazah  menjadikan  status  ijasah  yang digunakan  untuk  jaminan  kontrak  tidak  melanggar  humun  dan  menjadi  sah  menurut  hukum. Ijazah memiliki sifat materiil jaminan kebendaan dalam fenomena tersebut (Isnaeni, 2018).
Ijazah  bukan  merupakan  kategori  jaminan  kebendaan  namun  dapat  digunakan  sebagai jaminan lainnya. Ijazah yang digunakan sebagai  benda jaminan mengandung kekuatan berupa surat  otentik  yang  terdapat  pada  naskah  asli  ijazah.  Beberapa  perusahaan  kerap  mewajibkan pekerjanya untuk menyerahkan copy ijazah dengan legalisir disertai menunjukan ijazah asli dan pihak  perusahaan  hanya  menyimpan copy dari  ijazah.  Namun  bagi  perusahaan  lain  yang menyimpan dan menahan ijazah asli sebagai jaminan kerja bertujuan untuk menekan/memaksa pekerja  memenuhi  segenap  tuntutan  perusahaan  yang  berlaku  sesuai  perjanjian  kerja.  Maka fungsi  ijazah  yang  dijadikan  sebagai  benda  jaminan  cenderung  memiliki  fungsi  jaminan pekerjaan  bukan  sebagai  jaminan  piutang  dengan  catatan  pembebanan  jaminan  fidusia pelaksanaannya dengan pembuatan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Peraturan perUU pada bidang  ketenagakerjaan,  termasuk  UU  No.  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  tidak  memiliki fungsi  sebagai  pengatur  ijin  penahanan  surat  berharga  pegawai  oleh  perusahaan  termasuk ijazah (Yulianto, 2018).
Kasus  ijazah  tertahan  dapat  terus  terjadi  selama  terwujudnya  kesepakatan  oleh  kedua belah pihak. Pihak pekerja dan pihak pemberi kerja yang saling menyetujui kesepakatan dalam suatu  perjanjian  hubungan  kerja  dapat  diwujudkan  berupa  cetak/tertulis  dan  atau  berupa perjanjian  lisan.  Fenomena  tersebut  memiliki  sifat  yang  melemahkan  bagi  salah  satupihak yakni  pihak  kedua  atau  pihak  pekerja  (Khakim,  2014).  Pada  kasus  penahanan  ijazah  pegawai yang  telah  berhenti  bekerja  dapat  dilakukan  mediasi  dengan  memusyawarahkan  jalan  keluar
yang  ditempuh.  Namun  pada  kasus  mediasi  yang  tidak  menemukan  titik  temu/gagal  dapat menempuh gugatan jalur hukum kepada pihak penahan ijazah atas pelanggaran yang dilakukan.
Melihat  dari  sisi  Pancasila  yang  merupakan  sumber  dari  segala  hukum,  sehingga  dalam pembentukan  segala  peraturan  hukum  tidaklah  lepas  dari  Pancasila  dan  nilai-nilai  yang terkandung didalamnya. Nilai yang terkandung pada Pancasila tersebut kemudian direfleksikan dan  dituangkan  didalam  peraturan  berupa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Harianto, 2016).
Menurut penulis, penahanan ijazah asli milik pekerja oleh pengusaha/pemberi kerja jika ditinjau  dari  peraturan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 merupakan tindakan melanggar hak pekerja.
Hal tersebut tertuang didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.” Yang dimaksud dari ketentuan ini adalah pembentuk hukum ingin melindungi hak  pekerja  untuk  mendapat  pekerjaan  sehingga  mendapat  penghasilan  demi  memenuhi kehidupannya secara layak.
Akibat dari ijazah asli pekerja yang ditahan oleh pengusaha/pemberi kerja adalah pekerja tidak bisa untuk mencari kerja di perusahaan lain (dalam artian ingin mencari pekerjaan yang lebih  layak  secara  segi  apapun  menurut  dia)  dengan  penghasilan  yang  lebih  layak  atau  lebih baik demi menunjang kehidupan pekerja tersebut (Budiarti, 2008).
Hal  ini  didasari  bahwa  dalam  banyak  praktek  rekrutmen,  ijazah  merupakan  syarat  yang wajib diperlihatkan ketika pekerja melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dan pada akhirnya untuk ditahan oleh perusahaan oleh dalih sebagai jaminan agar pekerja tidak main-main dalam bekerja di perusahaan terkait (Rahmah, 2018).
Oleh  karena  itu,  tindakan  penahanan  ijazah  oleh  pengusaha/pemberi  kerja  tersebut menurut  penulis  bertentangan  dengan  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945  yang  berbunyi  “Tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”,  karena menurut  penulis  tindakan  penahanan  ijazah  pekerja  oleh  pengusaha/pemberi  kerja  tersebut dianggap menghalang-halangi hak pekerja untuk mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang layak ataupun yang menurut pekerja sangat cocok dalam menunjang kebutuhan hidupnya.
Apabila  melihat  pada  rasa  kemanusiaan  terkait  hak  asasi  yang  dimiliki  manusia  dalam mendapat pekerjaan serta penghidupan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar
Republik  Indonesia,  tindakan  pengusaha  ini  merupakan  tindakan  yang  menghalang-halangi pekerjanya untuk  mendapat  pekerjaan lain di  luar perusahaannya yang mampu memberi upah atau  penghasilan  lebih  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  daripada  tempat  pekerja bekerja sekarang (Saragih, 1985). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan hukum secara khusus dalam peraturan perundangundangan ketenagakerjaan yang mengatur terkait penahanan ijazah asli pekerja ini sehingga jelas tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut diperbolehkan atau tidak.
Perjanjian mengenai penahanan ijazah pekerja ini merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak.  Salah  satu  pilar  hukum  perjanjian  yakni  asas  kebebasan  berkontrak  yang  secara universal  dikenal  oleh  sistem  hukum  negara  manapun,  sebagai  prinsip  andalan  yang  mampu menjamin  keleluasaan  dan  ketinggian  intensitas  kegiatan  pasar.  Kebebasan  berkontrak  yang berintikan  keleluasaan  dalam  menentukan  bentuk,  jenis,  dan  isi  perjanjian  serasa  tak  akan lekang oleh tantangan zaman dan enggan lapuk akibat derasnya kemajuan. Prinsip ini memang merupakan  salah  satu  bias  sinar  Hak  Asasi  Manusia  yang  selalu  menjunjung  tinggi  harkat kehendak individu sebagai makhluk sosial (Harianto, 2016).
Peraturan Perundang-undangan tidak melarang adanya penahanan ijazah, namun apabila dikaji  dari  segi  Hak  Asasi  Manusia  tindakan  penahanan  ijazah  ini  bertentangan  dengan  hak asasi  manusia  sebagaimana  dalam  pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  bahwa  tindakan pengusaha  melakukan  penahanan  ijazah  asli  ini  menghalangi  hak  pekerja  untuk  mendapat pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan yang lebih layak (Hidayah, 2018).
Atas  tindakan  penahanan  ijazah  asli  milik  pekerja,  maka  hak  pekerja  untuk  mencari penghasilan  yang  layak  demi  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  seolah-olah  diperkosa  oleh pengusaha. Semestinya pengusaha tidak perlu untuk melakukan penahanan ijazah, sebagaimana dalam  ketentuan  Pasal  62  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003,  jika pihak pekerja yang mengakhiri hubungan kerja sebelum waktu berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, maka pekerja tersebut  wajib membayar ganti rugi kepada pengusaha (Vijayantera, 2018).  Mengingat  tindakan  penahanan  ijazah  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia,  maka untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  atas  hak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak,  maka  pemerintah  diharapkan  membentuk  peraturan  terkait  dengan penahanan ijazah asli pekerja sehingga peraturan ini dapat digunakan sebagai dasar atau bagian dalam kebebasan berkontrak.
Oleh karena penahanan ijazah tersebut juga sempat disinggung oleh Kementrian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Provinsi  Jawa  Tengah.  Menurut  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Provinsi  Jawa  Tengah  Ijazah  adalah  HAM  bagi  pemiliknya,  menahan  ijazah  berarti merupakan pelanggaran HAM (Kemenkumham Jateng, 2018).
Menahan  ijazah  bertentangan  dengan  Pasal  38  ayat  (4)  UU  No.  39/1999  tentang  HAM, dimana negara menjamin bahwa setiap orang untuk memilih pekerjaan yang disukainya begitu juga dengan pemenuhan perlindungan serta hak pekerja yang melekat padanya harus dipenuhi oleh pemberi kerja.
Seseorang  tidak  dapat  memilih  pekerjaan  yang  disukainya  sesuai  bakat  dan  minatnya apabila  ijazah  masih  ditahan.  Ditambahkan  pula  UU  No.  13/2003  tentang  Ketenagakerjaan tidak  mengatur  mengenai  penahanan  ijazah,  sehingga  dibutuhkan  peraturan  daerah  di  setiap provinsi yang akan digunakan sebagai payung hukum.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa,  penahanan  ijazah  asli milik  pekerja  jika  dilihat  dari  sumber  hukum  yang  ada  maka  dalam  peraturan  perundang-undangan terkait  ketenagakerjaan  tidak  memiliki  landasan  hukum  yang  menjadi  perbuatan  ini  merupakan perbuatan yang tidak sah serta merugikan hak pekerja. Di sisi lain kesepakatan mengenai penahanan ijazah  asli  milik  pekerja  yang  dituangkan  dalam  perjanjian  merupakan  bagian  dari  asas  kebebasan berkontrak.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah,  Ketika  pekerja  melakukan  perjanjian  dengan pemberi  kerja,  pekerja  berada  posisi  yang  sangat  lemah,  sehingga  mengindikasikan  kecacatan  pada unsur  konsensualisme  ini.  Pada  dasarnya  kecacatan  tersebut  membuka  peluang  bagi  pihak  pekerja untuk membatalkan perjanjian tersebut karena adanya kecacatan pada syarat subyektif perjanjian

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Harianto, A. (2016). Hukum Ketenagakerjaan; Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja . Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Isnaeni, H. M. (2018). Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia . Yogyakarta: Laksbang Grafiika. Khakim, A. (2014). Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Ramli, L. (2008). Hukum Ketenagakerjaan . Surabaya: Airlangga University Press.
Saragih, D. (1985). Pokok-Pokok Hukum Perikatan . Surabaya.
Subekti, R. (1977). Aneka Perjanjian . Bandung: Alumni.
Wahab, A., Husni, L., Asyhadie, Z., & Asikin, Z. (2008). Dasar-dasar hukum perburuhan . Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal:
Budiarti,  P.  M.  (2008).  Penyimpanan  Ijazah  Sebagai  Jaminan  Kerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  (Pkwt)  Berdasarkan  Undang  Undang  No.13  Tahun  2003. Fakultas  Hukum  Universitas  17 Agustus 1945.
Hidayah,  A.  (2018).  Ketentuan  Penahanan  Ijazah  Pekerja  Sebagai  Syarat  Tertentu  Dalam  Perjanjian
Kerja. Fakultas Hukum Universitas Palembang , Vol.16, (No.2).
Rahmah,  S.  (2018).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Ijazah  Sebagai  Objek  Jaminan  Dalam  Perjanjian  Kerja Antara  Perusahaan  Dan  Tenaga  Kerja  Kontrak  Di  Kota  Pekanbaru. JOM  Fakultas  Hukum , Vol.V, (No.2).
Vijayantera,  I.  W.  A.  (2018).  Penahanan  Ijazah  Asli  Pekerja  Dalam  Hubungan  Kerja  Sebagai  Bagian Kebebasan  Berkontrak. Jurnal  Komunikasi  Hukum  Universitas  Pendidikan  Ganesha  Singaraja , Vol.3, (No.2)
Yulianto,  T.  (2018).  ,Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Menurut  Uu  No.  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora , Vol.13, (No.3).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1999  tentang  Pengesahan  ILO  Convention  No.  111  Concerning Discrimination  in  Respect  of  Employment  and  Occupation  (Konvensi  ILO  Mengenai  Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Sumber Online:
Jateng, K. (2018). Menahan Ijazah adalah Pelanggaran HAM.