## ISSN 2085-4579

## Monitoring Sistem Pengolahan Lahan TPU Di Kantor Pemakaman Daerah Kabupaten Tangerang
Dina Fitria Murad, Hendro, Imanuel Revelino Murmanto Jurusan Sistem Informasi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta dmurad@binus.edu
Diterima 11 Mei 2016 Disetujui 12 Juni 2016 Abstract — Submission of the necessary permits  public  land  burial  place  in  the  office area of   Tangerang Regency funeral submitted by housing developers located in Tangerang district in order to meet the requirements of the Licensing process IMB. Now all land data submission submitted in writing through several procedures with the data fields that tend to repeat themselves. At  the  Office  of  Cemeteries  Regional  delivery  of new land submitted by the developer to Tangerang Regency is still to record any data into a ledger and using Microsoft Office Excel, the data is recorded repeatedly and it resulted in the data search Proof of Ownership of Land TPU submitted by the developer housing to local government Tangerang any time the data is needed to be delayed. Some of the observations made to the current system in the data collection process of handing over land where the public cemetery (TPU) result of research that the problems being faced by the Office of the particularly within the system of delivery of TPU to Tangerang Regency include the length of time the process because of the many documents and procedures in each section must be followed to check files and keabshan data submitted.
Keywords : land, developers, public cemetery
I. Pendahuluan Proses pengurusan perijinan penyerahan lahan tempat pemakaman umum (TPU) di kantor pemakaman daerah Kabupaten Tangerang, diserahkan oleh pengembang perumahan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang guna memenuhi persyaratan dalam proses Perijinan IMB. Prosedur sistem yang berjalan saat ini semua penyerahan data lahan diserahkan secara tertulis, melewati beberapa prosedur dengan isian data yang cenderung berulang. Di Kantor
Pemakaman Daerah ini sistem yang sedang berjalan masih melakukan pencatatan setiap data kedalam  sebuah buku besar yang kemudian diiput ke Microsoft  Office  Excel , data dicatat secara berulang dan hal tersebut mengakibatkan pencarian data Bukti Kepemilikan Lahan TPU yang diserahkan oleh pengembang Perumahan ke Pemkab Tangerang sewaktu–waktu data tersebut diperlukan mengalami keterlambatan. Aplikasi yang digunakan cukup bagus namun banyaknya atribut yang digunakan mengakibatkan tingkat kesalahan input data oleh user sangat tinggi, kombinasi  struktur  data  dan  spesifikasinya menjadi kendala lain dalam penginutannya. Beberapa pengamatan yang dilakukan terhadap sistem yang sedang berjalan dalam proses pendataan penyerahan lahan tempat pemakaman umum (TPU) juga menghasilkan temuan yang berdampak terhadap kurangnya monitoring terhadap prosesnya mulai dari pengajuan sampai kepada proses penyerahannya, diantaranya juga disebabkan oleh lamanya waktu proses yang disebabkan banyaknya dokumen dan prosedur di masing-masing bagian yang harus diikuti untuk pengecekan berkas dan keabsahan data yang diserahkan.
Belum adanya monitoring yang jelas terhadap penyerahan lahan TPU ini mengakibatkan data tidak terdokumentasi dengan baik sementara hal ini sangat riskan dan membutuhkan penanganan yang serius karena setiap harinya akan selalu saja ada yang membutuhkan lahan ini. Untuk itu dibutuhkan sebuah media bantu yang dapat membantu kantor ini tidak sahja mengelola datanya namun juga mendokumentasikan semua lahan TPU yang diserahkan ke kantor ini termasuk monitoring terhadap lahan TPU sehingga semua data dapat disajikan dengan baik juga pada saat data dibutuhkan seperti yang menyangkut
pengembangan daerah yang bersentuhan dengan lahan-lahan ini. Aplikasi yang akan dirancang didisain sedemikian rupa agar menyesuaikan kebutuhan user dan masyarakat sekaligus meminimal tingkat kesalahan user dalam emnginputkan data dengan melakukan kontrol terhadap  data  input.  Identifikasi  sementara terhadap temuan ini sudah didiskusikan dengan bagian terkait dan diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mempermudah pekerjaan user.
A. Tujuan Penelitian Tujuan dari penulisan ini adalah membangun sistem monitoring ketersediaan lahan TPU sekaligus mendata semua lahan yang sudah diserahterimakan oleh pengembang dan mengontrol penggunaannya bagi masyarakat, berita acara dari pengelolaan lahan TPU yang diserahkan oleh Pengembang perumahan ke Pemkab Tangerang yang mempermudah pencarian data saat data itu dibutuhkan dan mempercepat dalam pembuatan berita acara serah terima lahan TPU, mempercepat proses pengurusannya tanpa harus melewati beberapa bagian sehingga memperlama proses termasuk menghasilkan laporan yang realtime terhadap data-data yang ada. Manfaat dari penelitian ini adalah: 1.  Manfaat bagi Instansi/Kantor : a. Dengan menggunakan sistem monitoring terhadap penyerahan lahan TPU, Kantor Pemakaman Daerah  akan lebih mudah mengelola data membuat berita acara serah terima lahan TPU yang diserahkan pengembang ke Pemkab Tangerang.
b.   Agar hasil dari penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi Kantor Pemakaman Daerah yang bersangkutan sebagai pengetahuan maupun sebagai salah satu referensi dalam pengembangan sistem penyerahan lahan TPU.
2. Menyajikan laporan monitoring yang diharapkan  lebih akurat dan pencarian data di harapkan lebih cepat.
3. Memudahkan kantor melakukan monitoring terhadap ketersediaan layanan TPU bagi masyarakat umum.

## B. Definisi Kantor Pemakaman Daerah (KPD)
Kantor Pemakaman Daerah (KPD), Peraturan Bupati Tangerang Nomor 71 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Tempat Pemakaman Umum, adapun tugas, wewenang dan kewajiban meliputi :
a.  Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum melalui :
①) 1). Pengadaan lahan;
①) 2). Penyediaan lahan dari perusahaan;atau
①) 3). Perolehan lain yang sah.
b.  Pengadaan lahan sebagimana dimaksud ayat a angka 1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi urusan pengadaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.  Penyediaan lahan dari Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat a angka 2) adalah seluas 2%  (dua persen) dari luas lahan rencana tapak rinci ( site  Plan) yang telah disahkan oleh Pemerintahan Daerah.
d.  Peralihan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat a angka 3) meliputi:
1)  Hibah;atau
2)  Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
Definisi,  Tata  Cara  Penyediaan  Tempat Pemakaman Umum adalah sebagai berikut: a.  Penyediaan tempat pemakaman umum oleh perusahaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1)  Berada pada zona Tempat Pemakaman Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini;dan 2)  Diprioritaskan berada pada zona Tempat Pemakaman Umum terdekat dari lokasi kawasan perumahan dan/atau permukiman berdasarkan arahan teknis dari SKPD yang membidangi urusan Pemakaman. b.  Bagi perusahaan yang telah memperoleh Rencana Tapak Rinci ( site Plan ) dan dalam rangka memperoleh IMB wajib menyerahkan bukti kepemilikan tanah Tempat Pemakaman Umum kepada SKPD yang membidangi urusan Pemakaman dan

## ISSN 2085-4579
dibuatkan Berita acara serah terima bukti kepemilikan Tanah Pemakaman Umum. c.  Bagi perusahaan yang telah memperoleh Rencana Tapak Rinci ( site Plan ) dan IMB wajib menyerahkan bukti kepemilikan tanah Tempat Pemakaman Umum kepada SKPD yang membidangi urusan
Pemakaman paling lama 1 (satu)  bulan sejak peraturan Bupati ini ditetapkan dan dibuatkan Berita acara serah terima bukti kepemilikan Tanah Pemakaman Umum.
d.  Serah terima bukti kepemilikan lahan Temat Pemakaman Umum dilakukan oleh antara Direktur Perusahaan dan kepala SKPD yang membidangi urusan Pemakaman atas nama Bupati Tangerang dengan Berita Acara Serah Terima Bukti Kepemilikan Lahan Tempat Pemakaman Umum. e.  Berita Acara Serah Terima Bukti Kepemilikan Lahan Tempat Pemakaman Umum harus dilampiri :
1)  Surat pelepasan hak  dari direktur perusahaan kepada Bupati; 2)  Daftar zoning yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran asset Tempat Pemakaman Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; 3)  Akta notaris / PPAT tentang Pernyataan pelepasan hak atas tanah  dan/atau asset Tempat Pemakaman Umum oleh Perusahaan kepada Pemerintah
Daerah
Definisi , Tempat Pemakaman Umum a.  Penyerahan Tempat Pemakaman Umum dari Perusahaan yang baru memperoleh
IMB setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum, wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB yang pertama dengan permohonan penyerahan Tempat Pemakaman Umum paling lambat 1 Bulan sebelumnya kepada Bupati.
b.  Penyerahan Tempat Pemkaman Umum dari Perusahaan yang telah memperoleh
Rencana Tapak Rinci ( Site Plan ) dan IMB
sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum, wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum dengan permohonan penyerahan Tempat Pemakaman Umum  paling lambat 1 Bulan sebelumnya kepada Bupati .

## II. Literature Review
Terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dibuat, data tersebut menjadi referensi dalam penelitian ini, diantaranya adalah :
a. “Efektivitas Pelayanan Pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo”
Menurut Siska Dwi Susantri, Pada dasarnya pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan perorangan maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kecenderungan yang terjadi di lapangan para petugas pemberi pelayanan masih memposisiskan masyarakat sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Permasalahan ini yang menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan publik. Salah satu instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan perijinan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo. Instansi ini yang berkewajiban melayani segala kepengurusan ijin di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh dengan adanya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan ini Pemerintah kabupaten Sidoarjo mendapatkan pemasukan yang setiap tahunya bertambah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Badan Pelayanan Perijinan terpadu (BPPT)
Kabupaten Sidoarjo.
b. “Peranan Badan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak” menurut Felicita Budiratih, Pemerintah telah menetapkan beberapa standar peraturan pelaksanaan pemberian izin usaha pengeluaran hewan ternak dalam hal pengawasan peredaran hewan ternak di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peranan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (BPMP2TD) Provinsi Lampung dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak, untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam Pemberian Izin Usaha Pengeluaran Hewan Ternak oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. c. “Standar Operasional Prosedur (Sop) Pelayanan
Perizinan Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kota Pontianak” menurut Sani, Birokrasi perizinan hingga saat ini dirasakan belum sepenuhnya  berjalan  efisien  dan  efektif. Padahal perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha.Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Dan Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak yang di maksud dengan Standar Operasional Prosedur selanjutnya yang disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang diberlakukan mengenai barbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan, dan Prosedur Pelayanan adalah aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan.
III. Metode Penelitian Berdasarkan observasi di lapangan dan pendataan terhadap permintaan user maka dapat terlihat bahwa kantor membutuhkan sebuah aplikasi yang mampu melakukan monitoring
terhadap pengolahan data TPU ini, mulai dari serah terima dari pengembang sampai dibuatkan berita acara nya.
Metodologi yang digunakan memanfaatkan SDLC sebagai acuan dalam membangun aplikasi yang diinginkan user.
Berdasarkan tahapan yang dilakukan : a.  Perencanaan Pada tahapan ini dilakukan penjadwalan terhadap pengembangan sistem yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, mendata kebutuhan user, menyesuaikan kebutuhan user dengan infrastruktur yang ada dan menyamakan persepsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b.  Analisis Berdasarkan data yang didapatkan, dilakukan beberapa kajian terhadap kebutuhan user mulai dari berapa banyak data yang diolah, bagaimana prosedur berjalan dapat dipangkas agar sistem dapat bekerja lebih  efisien  dan  efektif,  bagaimana  dengan petugas yang mengolah data dan bagaimana insfrastruktur yang ada dapat menunjang pengembangan sistem yang dilakukan.
c.  Disain Berdasarkan kajian tersebut mulai dirancang kebutuhan user berdasarkan permintaan dan kebutuhan sistem. Menggunakan UML sebagai model kemudian dibuat disain aplikasi mulai dari database, tampilan antar muka dan menu-menu penunjang proses monitoring yang dilakukan dan dibutuhkan oleh user.
d.  Implementasi
Pada tahapan ini sesuai permintaan user maka aplikasi akan digunakan secara umum untuk beberapa akses tertentu dapat diakses oleh pengembang, pengolahan untuk kelengkapan dokumen perijinan dan pengesahan tetap harus dilakukan dikantor. Tahapan awal implementasi ini mengalami kendala karena ketidakbiasaan user menggunakannya namun dengan beberapa sosialisasi akhirnya aplikasi ini siap untuk diresmikan.
e.  Perawatan Admin yang ditunjuk disesuaikan atas permintaan user yang juga akan mengelola

## ISSN 2085-4579
update data seputar pengurusan lahan TPU, persyaratan dan proses pengajuan lainnya sampai dengan biaya serta prosedur serah terimanya.

## Iv. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## A. Pembahasan
Karena sistem berjalan memiliki banyak tahapan dalam proses pengolahan lahan yang diserahkan oleh pengembang ini maka dirasa perlu untuk memangkas beberapa prosedur. Hal ini dilakukan agar sistem dapat lebih efektif. Petugas yang sebelumnya terlibat dapat diminimalkan dan difungsikan ke bagian yang lain. Aplikasi yang dirancang dan di hosting pada sebuah domain ini memfasilitasi masyarakat secara umum untuk mengaksesnya sesuai kebutuhan mereka. Beberapa pengembang sudah diinformasikan dan disosialisasikan secara langsung dan terbukti untuk 10 pengembang yang ada dengan rata-rata pengajuan 2 lahan TPU cukup berhasil dalam penggunaannya.
Gambar 1. Activity Diagram Diagram ini menggambarkan prosedur sistem berjalan mulai dari pengembang menyerahkan pengajuan beserta data dukung sampai kepada serah terimama lahan ke Pemda Kabupaten Tangerang. B. Hasil Penelitian XVMXCV. Halaman login
Gambar 2. Tampilan Program Halaman Login Tampilan ini merupakan halaman pertama aplikasi yang dibuat, hak akses ini terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu melakukan sign up untuk permintaan hak akses, hal ini semata- mata dilakukan untuk melihat sejauh mana reaksi masyarakat terhadap aplikasi yang disediakan.
XVMXCVI.  Halaman home admin
Gambar 3. Tampilan Program Halaman Home Admin
Halaman ini dikhususkan untuk admin yang nantinya akan mengelola aplikasi ini. Beberapa fitur  yang  disediakan  bagi  admin  diantaranya update informasi seputar pengajuan proses lahan sampai kepada serah terima lahan termasuk update informasi ketersediaan lahan TPU di wilayah ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi sesuai kebutuhan mereka.
XVMXCVII.  Halaman pengembang Fitur ini disediakan bagi pengembang untuk menginformasikan data awal sebelum proses pengolahan lahan TPU.
Gambar 4. Tampilan Program Halaman Pengembang
XVMXCVIII.  Halaman view data pengembang
Gambar 5. Tampilan Program Halaman view
data pengembang Fitur ini berisi data pengembang yang sudah mengajukan data ke kantor sekaligus data- data seputar pengembang.
XVMXCIX. Halaman update data pengembang Gambar 7. Tampilan Program Halaman update data pengembang
Berikut  ini  fitur-fitur  yang  ditambahkan  ke halaman pengembang yang berisi masukan seputar data pengembang.
XVMC. Halaman berita acara Fitur ini berisi hasil akhir proses pengajuan lahan TPU sebelum serah terima lahan dilakukan. Gambar 8.  Tampilan Program halaman berita acara XVMCI. Cetak Surat Pernyataan
Gambar 13. Tampilan Program Cetak surat pernyataan Aplikasi ini dilengkapi dengan laporan salah satunya form pernyataan dari pengembang yang menyerahkan lahan TPU kepada Pemkot sehingga diharapkan tidak akan menjadi sengketa dikemudian hari. XVMCII. Halaman hasil laporan
Gambar 17. Tampilan Program Halaman hasil laporan

## ISSN 2085-4579
Halaman ini berisi beberapa laporan yang sekaligus menjadi fitur untuk pemkot melakukan monitoring terhadap lahan-lahan yang ada sekaligus status penggunaannya di masyarakat. Setelah proses implementasi berhasil dilakukan maka dilanjutkan dengan proses konversi database.

## v.     Kesimpulan
Kesimpulan dari proses ini sebagai berikut : 1.  Karena perbedaan format stuktur database maka perlu dilakukan penyesuaian format sehingga semua data di tahun sebelumnya dapat tersimpan didalam aplikasi ini dan semua data pelan-pelan akan terarsip dengan baik.
2.  Hal ini juga secara otomatis akan semakin memperlihatkan data yang sebenarnya terhadap jumlah TPU yang tersebar di kabupaten Tangerang 3.  Kedepannya semua proses pengajuan dan serah terima lahan ini oleh pengembang dapat terdata dengan baik, data yang diolah juga dapat menghasilkan laporan yang baik dan tentu saja monitoring terhadap ketersediaan lahan yang ada guna memenuhi kebutuhan masyarakat pun dapat dimonitor dengan baik
vI. Ucapan Terima Kasih Ucapan terimakasih untuk beberapa teman yang sudah sangat membantu dalam pembuatan tulisan ini, terutama staf di tempat penelitian ini dilakukan.
vII. Daftar Pustaka [1] Al-Qutaish, Rafa, E. Quality  Models  in Software Engineering Literature: An Analytical and Comparative Study. Journal of American Science, vol. 6 (2010): 166-175.
[2]   Aziz, Abdul. Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen  Kepegawaian  dengan  Metode  The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.
[3]  Darudiato, Suparto. Analisis dan Perancangan Sistem  Informasi  Sumber  Daya  Manusia  PT. Maju  Bersama  (Studi  Kasus:  Rekrutmen, Pelatihan,  dan  Penilaian  Kinerja  Karyawan).
Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), 2007.
[4]   Dawson, Christian, W. Project in Computing and Information System: a Student Guide, 2nd Edition. Addison-Wesley, 2009.
[5] Fahmy, Syahrul, Haslinda Nurul, et.al. Evaluating the Quality of Software in e-Book Using the ISO 9126 Model. International Journal of Control and
Automation, vol. 5 (2012).
[6] Makarov, Alexander. Yii 1.1 Application Development Cookbook. Birmingham: Pack Publishing, 2011.
[7] Marimin, et.al. Sistem  Informasi  Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo, 2006.
[8] McLeod, Raymond, and George, P., Schell. Management  Information  System,  10th  ed. Dialih bahasakan oleh Yulianto, A, Akbar dan Afia, R, Fitriati. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
[9] Moedjiono. Pedoman Penelitian, Penyusunan dan  Penilaian  Tesis  (V.5). Jakarta: Universitas Budi Luhur,2012. https://www.scribd.com/
doc/228993709/ Tesis-Panduan-UBL
[10] O’Brien, A, James. Introduction to Information Systems, 12 th ed. Dialihbahasakan oleh Fitriasari, Dewi dan Deny, A, Kwary. Jakarta: Salemba Empat, 2006. [11] Parwita, Wayan G., A., dan Luh, A. Komponen Penilaian Kualitas Perangkat Lunak Berdasarkan Software Quality Models. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan(Semantik), 2012.
[12] Pressman, S, Roger. Software  Engineering:  A Practitioner’s Approach, 7th ed. Dialihbahasakan oleh Nugroho, Adi, et.al. Yogyakarta: ANDI,
2012.
[13] Sidik, R., dan P. Amanda. Kajian Investasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Menggunakan Kerangka  Ekonomi  Informasi  Pada  PT  XYZ. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara, 2010.
[14] Simarmata, Janner. Rekayasa Perangkat Lunak. Yogyakarta: ANDI, 2010.
[15] Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.