## NEGARA UTAMA MENURUT AL-FARABI (KONSEP DAN RELEVANSINYA  DALAM  KEHIDUPAN  BERNEGARA MASA KINI)
Tika Mutiani* *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang E-mail: tikamutiani@gmail.com

## Abstract
This reseach to find of understand the views of Islamic political philosopher Al-Farabi on the main country (al-madinah al-fadhilah). This method used of analysis description. This result reseach  The country that is the mainstay of Medina is the State of Medina. first Al-Farabi had opinion that the main country is a country that conforms to the ideals of Islam. In Medina this is where the teachings of Islam are practiced perfectly, especially by following Islamic law both in the time of Prophet Muhammad and in the time of al-Khulafa al- Rasyidin. Second difficult to find the concept of country as exemplified by the Prophet Muhammad, the main ideal state.
Keywords: Al-Farabi, State, and al-Madinah al-Fadhilah.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencermati pandangan filsuf politik Islam  Al-Farabi  berkaitan  dengan  konsep  negara  utama  (al-madinah  al-fadhilah). Penelitian  menggunakan  metode  deskripsi  analisis.  Hasil  penelitian  ini  yaitu Pertama, Al-Farabi berpendapat bahwa negara utama merupakan suatu negara yang sesuai  dengan  cita-cita  Islam.  Di  Negara  Madinah  inilah  ajaran-ajaran  Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa al-Khulafa al-Rasyidin. Kedua, sulit  menemukan  konsep  negara  sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  Nabi Muhammad Saw, yakni negara utama atau ideal. Negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah Negara Madinah.
Kata Kunci: Al-Farabi, Negara, dan al-Madinah al-Fadhilah.

## PENDAHULUAN
Pembahasan  mengenai  negara  memang  selalu  menarik  untuk  diperbincangkan, mengingat  dari  waktu  ke  waktu  dirasakan  semakin  sulit  menemukan  konsep  negara sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad memang pernah memimpin suatu negara, tapi Beliau tidak pernah memberikan aturan baku tentang sistem kenegaraan. Oleh sebab itu, dalam sepanjang sejarah bentuk pemerintahan sejak zaman Rasul sampai sekarang dan zaman yang akan datang tentunya akan selalu berubah sesuai dengan keberadaan dan kondisi umat. 50
Dalam sebuah penelitian, Hesti Pancawati 51 menjelaskan tentang awal terbentuknya sebuah negara. Diawali dari keterbatsan individu yang tidak mampu hidup sendiri, dan membutuhkan satu sama lain dalam pemeneuhuan kebutuhan, hingga terbentuknya suatu negara  dan  diperlukannya  pemimpin  yang  sempurna.  Menurut  Abdullah  Said menyebutkan  bahwa  Al-Farabi  mencentuskan  sebuah  teori  yang  menyatakan,  konsep negara Madinah yaitu harmoniasai antara agama dan filsafat. 52 Al-Farabi, mencontohkan negara  sebagaimana  dalam  kehidupan  Nabi  Muhammad  dalam  mengatur  masyarakat Madinah  dan  masa  kepemimpinan  Khulafa  al-Rasyyidin.  Muhammad  Iqbal  dan  Amin Husein  Nasution  menyatakan  bahwa  konsep  pemikiran  Al-Farabi  tentang  negara terpengaruh oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. 53
Hal ini senada dengan yang sebagaimana dinyatakan oleh Plato, bahwa bagian suatu negara sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan. 54 Apabila salah satunya menderita sakit, maka anggota-anggota lainnya akan ikut merasakannya pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan  dan  tingkat  kepentingan  yang  tidak  sama.  Keseluruhan  anggota  tubuh  yang beragam  ini  dipimpin  oleh  satu  anggota  yang  paling  penting,  yaitu  hati  dan  akal.  Hati merupakan salah satu anggota badan yang paling baik dan sempurna. Demikian juga halnya
50 Harun  Nasution  dan  Azumardi  Azra, Perkembangan  Modern  dalam  Islam ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor, 1985), hlm. 10.
51 Hesti Pancawati, “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara”, Jurnal Aqalina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam , Vol. 9, No. 1, (2018): 73-110.
http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/aqlania/article/view/ 2063.
52 Said Abdullah, “Filsafat Politik Al-Farabi”, Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy , Vol. 1, No. 1, (2019): 63-78. DOI: https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1.4097
53 Muhammad  Iqbal  dan  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam ,  (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015), hlm. 11.
54 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran… , hlm. 11.
dengan  negara  utama.  Negara  utama  mempunyai  warga-warga  dengan  fungsi  dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Semua warga negara yang beragam ini dipimpin oleh seorang kepala negara, seperti halnya hati memimpin seluruh anggota badan.
Untuk  memperoleh  penjelasan  lebih  jauh  mengenai  negara  utama  maka  perlu mencermati  pandangan  filsuf  politik  Islam  Al-Farabi.  Sebab,  salah  satu  fokus  kajian  Al- Farabi  adalah  mengenai  negara  utama  ( al-madinah  al-fadhilah ).  Maka,  kelangkaan pembahasan di seputar negara utama bagi rakyat ini menjadi kian penting untuk dibahas dengan kajian yang lebih serius. Dari latar belakang tersebut di atas, maka sangat penting kajian  tentang  pemikiran  politik  Al-Farabi  tentang  konsep  negara  utama  ( al-Madinah  al- Fadhilah ). Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu pertama, Bagaimankah konsep negara menurut  Al-Farabi?  Kedua,  apakah  negara-negara  Islam  saat  ini  telah  memenuhi  kosep negara yang dicetuskan oleh Al-Farabi.

## PEMBAHASAN

## 1. Biografi Al-Farabi
Al-Farabi  mempunyai  nama  lengkap  Abu  Nashr  Muhammad  ibn  Tarkas  ibn Auzalagh, dilahirkan di Utrar (Farab) pada tahun 257 H/870 M. Utrar adalah kota yang dahulu  bernama  wasij,  termasuk  wilayah  Iran,  tapi  belakangan  menjadi  bagian  dari Republik Uzbekistan. Al-Farabi meninggal dunia di Damaskus pada tahun 339 H/950 M dalam usia 80 tahun. 55 Al-Farabi sangat masyhur di kalangan ilmuwan, baik Islam maupun Barat, sebagai salah satu filsuf terkemuka di dunia.
Al-Farabi  lebih  akrab  dikenal  dengan  Abu  Nashr,  wakil  terkemuka  kedua  dari madzhab filsafat paripatetik ( masy sya’i ) muslim setelah al-Kindi (185-260 H/801-873 M). 56
Di Eropa ia lebih dikenal dengan nama Alpharabius. 57 Sebutan Al-Farabi sendiri diambil dari kata tempat di mana dia dilahirkan, yaitu Farab. Farab disebut juga dengan Utrar, dahulu  termasuk  wilayah  Iran,  akan  tetapi  sekarang  menjadi  bagian  dari  Republik Uzbekistan dalam daerah Turkestan Rusia. 58 Para biographer seperti Said Ibn Said (w. 1070
55 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran… , hlm. 5.
56 Osman  Bakar, Hierarki  Ilmu:  Membangun  Rangka-Pikir  Islamisasi  Ilmu ,  Terj.  Purwanto,  (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 26.
57 Umar Amir Hosein, Kultur Islam , (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 32.
58 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 81.
M), Ibn al-Nadim (w. 990) dan Abi Usaibah mengungkapkan bahwa ayah Al-Farabi adalah penduduk asli Iran yang menikah dengan seorang wanita dari Turkestan, ayahnya adalah seorang perwira di Turkestan.
Pada  tahun  300  H/910  M  yaitu  setelah  usia  Al-Farabi  mencapai  40  tahun  dia berangkat  ke  Ibukota  Baghdad.  Pada  waktu  itu,  dia  belum  mengetahui  bahasa  Arab. Permulaan  pelajaran  sastra  Arab  diterimanya  dari  Abu  Bakar  Sarradj.  Di  samping  itu, dipelajarinya pula ilmu falsafah dan ilmu logika dengan seorang sarjana Kristen, Abu Bisjr Mattius bin Yunus, yang terkenal sebagai penerjemah buku-buku Aristoteles dan filosuf- filosuf Yunani lainnya. Tidak kurang 10 tahun lamanya dia tinggal di Baghdad belajar dan mengajar. Belum puas belajar falsafah kepada Mattius bin Yunus, maka pada 310 H/ 920 M, dia berangkat ke Harran untuk meneruskan pengetahuannya kepada filosuf Kristen, Yuhanna  bin  Jilad.  Hampir  20  tahun  pula  lamanya  Al-Farabi  tinggal  di  Harran  untuk belajar,  mengajar  dan  mengarang.  Bertahun-tahun  Al-Farabi  bertekun  mengarang  dan keluarlah buku-bukunya yang kemudian mengangkat derajat Muslimin di lapangan ilmu pengetahuan. 59
Al-Farabi terkenal sebagai salah satu tokoh filsuf Islam yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, dan memandang filsafat secara utuh, sehingga filsuf Islam yang datang sesudahnya, seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd, banyak mengambil dan mengupas sistem filasatnya. Ia berusaha untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles melalui risalahnya al-Jam’u Baina Ra’yay al-Hakimain, Aflathun wa Aristhu. Dalam bidang  filsafat  ia  digelari  dengan al-Mu’allim  al-Tsani (guru  kedua),  sedang  yang  digelari sebagai al-Mu’allim al-Awwal (guru pertama) ialah Aristoteles. 60
Menurut Amin Husein Nasution  pada abad pertengahan, Al-Farabi sangat terkenal sehingga  orang-orang  Yahudi  banyak  yang  mempelajari  karangan-karangannya  dan menerjemahkannya  ke  dalam  bahasa  Ibrani.  Sampai  sekarang,  salinan-salinan  tersebut masih tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa. Adapun beberapa karya-karya yang pernah ditulis Al-Farabi yaitu: 61
a. Tahshil al-Sa’adah (Mencari Kebahagiaan)
b. ‘Uyun al-Masa’il
59 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama , (Jakarta: Kinta, 1968), hlm. 14. 60 Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam …, hlm. 89.
61 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran… , hlm. 7.
c. Ara’  Ahl  al-Madinah  al-Fadhilah (Pikiran-Pikiran  Penduduk  Kota  Utama,  Negeri Utama)
d. Ihsha’ al-Ulum (Statistik Ilmu)
e. Fushush al-Hikam (Permata Kebijaksanaan)
Dalam buku Ihsha’ al-Ulum menjelaskan berbagai  macam ilmu pengetahuan, yaitu ‘Ilm al-Lisan (Ilmu Bahasa), ‘Ilm al-Manthiq, ‘Ilm al-Ta’alim (Ilmu Matematika), ‘Ilm al-Thaba’i (Ilmu Fisika), ‘Ilm al-Ilahi (Ilmu Ketuhanan), ‘ilm al-Madani (Ilmu Perkotaam), ‘Ilm al-Fiqh (Ilmu Fikih), dan ‘Ilm al-Kalam (Ilmu Kalam). 62
Karya-karya  politik  Al-Farabi  ini  memberikan  pengaruh  yang  besar  kepada  para pemikir Muslim dan Yahudi, khususnya sejak abad ke-13. Ibn Rusyd yang paling banyak dipengaruhi  oleh  pemikiran  Al-Farabi  di  bidang  ini,  membela  tesis  Al-Farabi  tentang kenabian dari serangan Al-Ghazali. 63

## 2. Filsafat Negara Utama Menurut Al-Farabi
Cita-cita kenegaraan yang di idam-idamkan Al-Farabi tergambar sepenuhnya di dalam bukunya yang berjudul Mabadi ardi ahli ‘madinatu ‘lfadilah (The principles of the community of Model  City /Dasar-dasar  fikiran  dari  warga-warga  negara  utama).  Atau  nama  itu diringkaskannya menjadi al-madinah al-fadhilah. 64 Menurut keterangan Ibnu Abi Usaibi’ah dalam  buku al-madinah  al-fadhilah itu  mulai  dikarang  Al-Farabi  sewaktu  di  Bagdad  dan dibawanya pindah ke Syam pada akhir 330 H, lalu disempurnakannya di Damaskus pada 331 H, dan barulah selesai dengan membagi-bagi bab dan falsafah pada 337 H, sewaktu dia berada di Mesir. 65
Dalam  karya  Al-Farabi,  Negara  Utama  ( al-Madînah  al-Fadhîlah )  dijelaskan  bahwa negara muncul dari sekumpulan manusia. Manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  yang  disebut  Al-Farabi  dengan  Asosiasi (al-Ijtima’at  al-Insaniyah).
Suatu  kesempurnaan  dan  kebahagiaan  tidak  akan  didapatkan  oleh  manusia,  kecuali melalui asosiasi yang berkerjasama, dan berkumpul bersama. Menurut Al-Farabi manusia termasuk  “makhluk  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  urusan-urusan  penting  mereka,
62 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran… , hlm. 7.
63 Yamani, Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini , (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 59.
64 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 97.
65 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 70.
ataupun  mencapai  hal  terbaik  mereka,  kecuali  melalui  asosiasi  (perkumpulan)  banyak kelompok dalam suatu tempat tinggal yang sama”. 66 Hal inilah menjadi awal terbentuknya negara.  Al-Farabi  beranggapan  bahwa  negara  lahir  atas  kesepakatan  bersama  dari sekumpulan manusia yang saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan  pendapat  Al-Farabi  bahwa  negara  utama  muncul  dari  sekumpulan manusia, nah terkait manusia ini adalah manusia yang akan menjadi warga dari negara tersebut,  dan  yang  membentuk  suatu  masyarakat  dalam  negara  itu  pula.  Manusia mempunyai dasar-dasar fikiran dan pendapat yang mengharuskan dia untuk bekerja dan berjuang untuk mencapai tujuan negara yang terakhir, yaitu kebahagiaan. Di samping itu, menurut  Masykuri Abdillah negara utama adalah negara yang menjadikan syariah Islam sebagai hukum yang berlaku dalam suatu negara. 67
Mengenai kebahagiaan telah ditegaskan dalam Negara Utama ( al-madinah al-fadhilah ) karangan Zainal Abidin Ahmad  berdasarkan buku al-siyasah al-madaniyyah karya Al-Farabi bahwa, kebahagiaan adalah kebaikan yang tertinggi dan sangat didambakan. 68 Sebab, tidak ada satu pun yang lebih tinggi dari padanya, yang mungkin dicapai oleh manusia. Ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan ilmu pengetahuan dan dengan usaha. Dan manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan.
Demi  tercapainya  kebahagiaan  yang  sempurna,  maka  setiap  warganegara  harus mempunyai  ide  yang  cemerlang  untuk  senantiasa  siap  sedia  menyumbangkan  segenap pikiran  dan  usaha  demi  kepentingan  masyarakat  bersama.  Jadi,  dalam  pembangunan negara  untuk  mencapai  tujuannya,  tidak  hanya  ditopang  dengan  kebahagiaan perseorangan  tetapi  juga  ditopang  dengan  kebahagiaan  bersama  yang  dapat  dinikmati secara menyeluruh oleh setiap masyarakat. 69
Al-Farabi  menegaskan  bahwa  ada  empat  macam  keutamaan  yang  menjadi  syarat dapat diraihnya kebahagiaan yang sejati dan sempurna oleh seluruh bangsa di dunia dan penduduk dari berbagai negara, di antaranya yaitu, kebahagiaan duniawi, akhirat, jasmani dan rohani. Unsur-unsur keutamaan itu adalah:
66 Yamani, Filsafat Politik Islam… , hlm. 60.
67 Masykuri  Abdillah,  “Negara  Ideal  Menurut  Islam  dan  Implementasinya  Pada  Masa  Kini”  dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF , Islam Negara Civil Societ , (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 89.
68 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 72.
69 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 72.
a. Keutamaan  pikiran  dan  ilmu  pengetahuan  adalah  keunggulan  cara  berpikir  dan menyelidiki ilmu pengetahuan dan melebihi seluruh bangsa yang lain.
b. Keutamaan  tanggapan  di  dalam  menetapkan  barang  yang  paling  berguna  adalah keunggulan  di  dalam  mengatur  dan  merencakan  sesuatu  untuk  mencapai keuntungan yang paling efisien dan produktif.
c. Keutamaan moral di dalam berpikir dan berbuat adalah keunggulan di dalam budi pekerti dan akhlak dengan tetap memelihara kemanusiaan dan kesopanan.
d. Keutamaan cara bekerja dan berusaha adalah keunggulan di dalam segala lapangan pekerjaan, seperti perusahaan tehnik, industri, dan lain-lain. 70
Selain beberapa keutamaan tersebut, negara utama juga harus ditopang oleh seorang kepala negara yang utama pula. Kepala negara utama itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. Dalam buku berjudul Pemikiran Politik Islam telah dijelaskan ada dua belas kualitas luhur yang harus dimiliki oleh seorang kepala negara, antara lain: (1) lengkap anggota badannya, (2) baik daya pemahamannya, (3) tinggi  intelektualitasnya  dan  kuat  daya  ingatannya,  (4)  cerdik  dan  pintar,  (5)  pandai mengemukakan  pendapat  dan  mudah  dimengerti  uraiannya,  (6)  cinta  kepada  ilmu pengetahuan, (7) tidak rakus dan menjauhi kelezatan jasmani, (8) cinta kejujuran dan benci kebohongan,  (9)  berjiwa  besar  dan  berbudi  luhur,  (10)  cinta  keadilan  dan  benci kedzaliman, (11) kuat pendirian, dan (12) tidak terikat dengan materi atau uang. 71 Dua belas itu merupakan beberapa sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang kepala negara. Sebab, sangat jarang orang yang memiliki semua kualitas luhur dan sempurna itu sekaligus.
Zainal  Abidin  Ahmad  menjelaskan  mengenai  warga  negara  dalam  negara  utama. Dalam negara utama, hanyalah manusia yang berfikir dan bercita-cita yang dapat menjadi warga dari negara utama. Dan suatu negara utama hanya dapat didirikan oleh warga yang utama  pula.  Untuk  menjadi  warga  negara  yang  utama,  manusia  harus  mempunyai “kemampuan  bulat”  yang  mendorongnya  untuk  bertindak  baik  tindakan  itu  masih  di dalam pikiran maupun tindakan itu sudah dijelmakan menjadi perbuatan. Kemauan yang
70 Hidayatur  Rohmah,  “Konsep  Negara  Ideal  (Studi  Komparasi  Antara  Al-Farabi  dan  Ibnu  Sina)”, Skripsi , (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 43.
71 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran… , hlm. 13.
bulat hanya dapat diwujudkan kalau manusia mempunyai kesadaran yang teratur dan bakat yang teratur pula. 72
Kata  Al-Farabi,  “ maka  haruslah  masing-masing  melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan bakatnya. Tidaklah sempurna kebahagiaan suatu masyarakat, kalau pekerjaan tidak terbagi rata kepada masing-masing anggotanya, menurut kepandaiannya dengan semangat kerjasama dan gotong- royong ”. 73
Masyarakat telah mencapai tingkatnya yang sempurna ketika masyarakat kota yang merupakan  sekolompok  manusia  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  mereka  dengan saling melengkapi antara satu dan yang  lain. Sebab, pada dasarnya,  bagian suatu negeri sangat erat hubungannya satu sama lain dan saling bekerja sama, laksana anggota badan. Apabila  salah  satunya  menderita  sakit,  maka  anggota-anggota  lainnya  akan  ikut merasakannya pula. Setiap anggota badan mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dengan kekuatan dan tingkat kepentingan yang tidak sama.

## 3. Lawan dari Negara Utama
Al-Farabi membagi negara berdasarkan ideologi yang dianut oleh negara itu sendiri, bukan  berdasarkan  sistem  pemerintahan,  seperti  monarki,  absolut,  dan  demokrasi.  Al- Farabi  tidak  sependapat  dengan  pembagian  negara  secara  modern  yang  berdasarkan kedaulatan rakyat, kekuasaan, dan hukum. Al-Farabi memiliki gagasan sendiri dalam hal ini.  Dengan  demikian,  Al-Farabi  mengkonsepsikan  negara  utama  sekaligus  lawan  dari negara utama. Berikut ini lawan dari negara utama yaitu:
a. Al-Madînah al-Jâhiliah (Negara Jahiliyah)
Menurut Al-Farabi Negara jahiliyah adalah negara yang tidak mempunyai ideologi yang  tinggi,  maksudnya  yaitu  tidak  mempunyai  tujuan  yang  ideal  sama  sekali  atau menganut  ideologi  yang  salah  yang  beretentangan  dengan  kebahagiaan.  Negara  ini ditempati oleh masyarakat  yang tidak mengetahui tentang arti kebahagiaan sebagaimana yang  seharusnya  menjadi  tujuan  utama  manusia  dan  hal  ini  memang  tidak  terlintas  di dalam benak mereka. Jika mereka diarahkan secara benar untuk sampai kepada hal tersebut (kebahagiaan), mereka tetap tidak dapat memahaminya, bahkan tidak mempercayainya. 74
72 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 98.
73 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 72.
74 Hidayatur Rohmah, “Konsep Negara Ideal…, hlm. 45.
Kebahagiaan terbesar yang paling sempurna bagi mereka adalah apabila orang dapat memperoleh secara total  segala hal seperti kesehatan badan, kemakmuran, kenikmatan, kesenangan jasmani, kebebasan melampiaskan hawa nafsu, dan merasa dihormari. Adapun keadaan-keadaan  seperti  badan  yang  tidak  sehat,  tidak  adanya  hiburan,  ketiadaan kebebasan melampiaskan hawa nafsu, dan tidak memperoleh penghormatan merupakan sebuah penderitaan. 75
Al-Farabi membagi negara Jahiliyah menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut: 76
2) Al-Madinah al-Dharuriyyah (Negara Kebutuhan Dasar)
Para warganya hanya memperioritaskan persoalan-persoalan dasar bagi kelangsungan hidup dan kesehatan mereka, seperti; makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan menikah.
3) Al-Madinah al-Baddalah (Negara Jahat)
Para  warganya  menjadikan  kekayaan  dan  kemakmuran  secara  berlebih-lebihan sebagai  tujuan  hidup.  Apa  yang  mereka  peroleh  bisa  berasal  dari  pekerjaan  dari berbagai jenis profesi maupun sumber daya alam yang ada di negeri itu. Yang paling utama di antara mereka adalah yang paling dapat memperoleh kekayaan itu dengan mudah.  Sedangkan  yang  menjadi  pemimpin  bagi  para  warga  adalah  orang  yang paling banyak perolehan kekayaannya dan selalu dapat mempertahankan (perolehan) kekayaannya itu.
4) Al-Madinah al-Khissah wal al-Siquut (Negara Rendah dan Hina)
Para  warganya  hanya  memburu  kesenangan,  dan  kenikmatan  belaka.  Seperti; makanan, minuman, dan menikah (hubungan seks). Kesenangan itu hanyalah untuk bersenda gurau dan main-main belaka.
5) Al-Madinah al-Karimah (Negara Kehormatan, Aristrokatik)
Para  warganya  hanya  ingin  meraih  kehormatan,  pujian  dari  bangsa-bangsa  lain, dimuliakan dengan kata maupun perbuatan.
6) Al-Madinah al-Taghallub (Negara Imperalis)
Para  warganya  hanya  ingin  mengalahkan  (menundukkan)  orang  (kelompok)  lain. Dan mencegah kelompok (orang) lain menundukkan mereka.
75 Yamani, Filsafat Politik Islam… , hlm. 68.
76 Hidayatur Rohmah, “Konsep Negara Ideal…, hlm. 46.
7) Al-Madinah al-Jamaaiyyah (Negara Komunis)
Para  warganya  hanya  ingin  memperoleh  kebebasan  yang  tanpa  batas  untuk melampiaskan hawa nafsu.
b. Al-Madînah al-Fâsiqah (Negara Fasiq)
Negara fasiq adalah negara yang sesungguhnya menganut pandangan negara utama. Mereka  mengetahui  konsep  kebahagiaan,  dengan  menyakini  adanya  kebahagiaan  sejati, tentang  Allah,  dan  semua  cara  yang  lazim  dilakukan  oleh  warga  negara  utama  untuk mencapai  kebahagiaan  yang  diharapkan.  Akan  tetapi  apa  yang  mereka  lakukan  sangat bertolak belakang dengan pandangan yang mereka ketahui. Mereka justru menghendaki untuk  mendapatkan  kebutuhan-kebutuhan  sebagaimana  yang  dikehendaki  masyarakat jahiliyah.  Jadi,  persamaan  antara  warga  dari  negara  ini  dan  warga  negara  utama  adalah dalam hal pendapat yang mereka yakini saja, tidak pada praktiknya. 77
Ideologi pada negara seperti ini ialah yang terjadi pada negara-negara yang mengaku blok sosialis sekarang ini. Al-Farabi sungguh menentang ideologi yang demikian, karena meninggalkan satu sifat yang paling utama yakni keagamaan. 78
c. Al-Madînah al-Dhallah (Negara Sesat)
Negara sesat adalah negara yang masyarakatnya meyakini adanya kebahagiaan sejati setelah  mati  di  akhirat  dan  mereka  juga  mempercayai  adanya  Tuhan,  tetapi  mereka memiliki  kepercayaan  yang  salah  tentang  hal-hal  yang  dapat  membawa  mereka  kepada kebahagiaan yang dianggap sejati. Mereka mengekspresikan dalam bentuk patung-patung dan khayalan-khayalan. Pemimpin utama mereka adalah orang yang dipercaya kemudian kepercayaannya  itu  disalahgunakan  dan  mereka  menciptakan  pendapat  tersendiri  yang kemudian berujung kepada kepalsuan, penipuan, dan pengelabuan. 79
Ideologi pada negara seperti ini mungkin terdapat pada negara-negara kapitalis yang sekarang  ini,  yang  pada  umumnya  mereka  menghormati  adanya  agama  tetapi  tidak menganut paham sosialis dan masyarakatnya cenderung egois dan individualis. 80
Dari  uraian  di  atas  dapat  kita  ketahui  lawan  dari  negara  utama  yang  telah dikemukakan oleh Al-Farabi. Bisa jadi di dalam pemerintahan negara tersebut mempunyai
77 Yamani, Filsafat Politik Islam… , hlm. 70.
78 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 104.
79 Yamani, Filsafat Politik Islam… , hlm. 70.
80 Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama …, hlm. 104.
susunan  dan  sifat  yang  baik,  seperti  halnya  negara  demokrasi  dan  republik.  Namun, tidaklah menjamin bahwa negara yang itu termasuk golongan negara utama yang dicita- citakan Al-Farabi. Negara  utama yang diakui oleh Al-Farabi ialah negara yang ideologinya baik, menuju kepada kebahagiaan materil dan spiritual.

## 4. Negara Madinah Sebagai Acuan Negara Utama
Negara Madinah yang dijadikan sebagai rujukan negara utama yang diidam-idamkan oleh  Al-Farabi.  Negara  utama  adalah  negara  yang  sesuai  dengan  cita-cita  Islam.  Secara empiris, negara utama mengacu pada Negara Madinah, baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa al-Khulafa al-Rasyidin , karena di Negara Madinah ini ajaran-ajaran Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam. Madinah  dulu  bernama  Yastrib,  kemudian  diganti  oleh  Nabi  Muhammad  Saw dengan  nama  “madinah”,  yang  berarti  kota,  peradaban,  dan  tempat  agama.  Madinah terbentuk  menjadi  suatu  simbol  kekuatan  Islam.  Madinah  menjadi  benteng  utama pertahanan  Islam  dalam  menghadapi  ancaman  kekuasaan  besar  dunia,  Romawi  dan Persia . 81 Meskipun  dalam  perjalanannya,  Madinah  terus  diganggu,  terutama  oleh  kaum Quraisy Makkah dan kaum munafik, tapi berkat keistiqamahan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya dalam mendidik bangsa, Madinah terus melaju menjadi negara modern yang  jaya  pada  waktu  itu.  Madinah  membuktikan  keseriusannya  dalam  perjuangan melawan  pengaruh  kezaliman  Quraisy  Makkah.  Impian  politik  baru  sebagai  kekuatan negara,  dicapai  dengan  prinsip  keadilan,  kesetiakawanan,  dan  kegigihan  yang  berpihak pada rakyat.
Pada dasarnya sejak awal pembentukan Negara Madinah, Nabi telah berkontemplasi dan merancang fasilitas penggemblengan sumber daya manusia dan pembelajaran publik, semisal  sistem halaqah di  masjid, kuttab, untuk  mengajak  masyarakat  membaca  dan menulis. Dari sanalah berkumpul para ulama dengan berbagai agenda diskusi pemikiran, musyawarah,  dan  pendidikan  umat.  Kekuatan  ini  senantiasa  konsisten  untuk  memulai gerakan perubahan dan mempertahankan prinsip akidah, moral, dan akhlak. Tentu saja semuanya  dibingkai  menjadi  satu  dalam solidaritas  untuk  pembangunan  bangsa  dan negara, dalam keragaman, pluralitas, dan kebebasan beragama. 82
81 Ramadhan  Mustafa, Intisari  Serah  Muhammad  bin  Abdullah  Saw ,  (Kuala  Lumpur:  A.S.  Noordeen, 1991), hlm. 65.
82 Mahmud  Abdul  Majid  Zuhdi, Konsep  Pemerintahan  Islam  dan  Pendekatannya  dalam  Masyarakat Majemuk-Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah”, Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majmuk, (Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995), hlm. 1.
Selain itu, Nabi juga sering melakukan musyawarah dengan melibatkan para sahabat, dan  beliau  tidak  jarang  pula  memutuskan  suatu  perkara  dengan  demokratis  (suara terbanyak) dan mau menerima usulan dari para sahabat. Bahkan, kaum Yahudi juga pernah ikut berpartisipasi dalam musyawarah Piagam Madinah sebelum terjadinya penghianatan. Piagam Madinah ini adalah sebagai kesepakatan antara kelompok masyarakat/agama yang ada di Madinah untuk membentuk suatu masyarakat dan negara yang bervariasi. Namun, piagam tersebut hanya berlaku sebentar karena muncul penghianatan dari kaum Yahudi. 83 Pada masa al-Khulafa al-Rasyidin (11-41 H/632-661 M), bentuk negara disebut sebagai republik, karena sistem pemilihan kepala negara dilakukan dengan cara pemilihan oleh para  rakyat  berdasarkan  kesholehan,  kemampuan,  dan  prestasinya,  bukan  berdasarkan keturunan sebagaimana lazimnya praktik kenegaraan yang terjadi di belahan negara lain pada masa itu. Pada masa itu, para khalifah jika menemukan persoalan-persoalan yang baru mereka memutuskan dengan cara ijtihad dan musyawarah di antara para sahabat dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. 84
Abdul Mukti Thabrani yang menjelaskan bahwa dalam waktu 23 tahun, Madinah telah  mampu  berdiri  kokoh  dengan  tiang-tiang  penyangga  kenegaraan  yang  luar  biasa. Dengan  adanya  seorang  Pemerintah  yang  diamanahkan  untuk  menjayakan  sistem kenegaraan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat agama dan memelihara semangat keumatan  dalam  batas-batas  moral  sehingga  terwujud  sifat  toleransi  antara  satu  dan lainnya. Keteladanan yang ditunjukan oleh Nabi Muhammad Saw membawa perubahan yang  pesat  bagi  kebebasan  dalam  tradisi  nabawi  yang  mengikat  kepribadian  manusia dengan panduan yang harmonis antara ilmu, iman, dan akhlak.

## 5. Implementasi Negara Utama Masa Kini
Sejak berakhirnya Dinasti Utsmani pada tahun 1924, praktik kenegaraan di negara Islam mayoritas sudah dipengaruhi oleh kenegaraan Barat yang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Bahkan, tidak jarang negara Barat menjajah negara muslim. Kemudian berakibat  tidak  berlakunya  hukum  Islam  di  negara-negara  tersebut,  karena  digantikan dengan  hukum  Barat.  Masa  kini  dan  masa  dahulu  memang  sudah  berbeda,  kalau  pada masa klasik  dan  pertengahan dulu pemikiran  tentang kenegaraan tidak mempersoalkan integrasi agama dan negara, tapi pada masa ini sudah muncul gagasan-gagasan baru yang di antaranya mendukung ide pemisahan antara agama dan negara (sekulerisme). Selain itu, di
83 Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam …, hlm. 76-77.
84 Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam …, hlm. 78.
masa lalu konsep khilafah dalam negara itu bersifat mendunia, tapi pada masa ini konsep khilafah sudah digantikan oleh konsep nation-state . 85
Menurut Masykuri Abdillah  konsep negara ideal itu dibagi menjadi tiga hal, yaitu: 86 persoalan hubungan antara agama dan negara, sistem politik dan hukum , serta lembaga- lembaga negara. Konsep negara utama dulu dan kini memang sudah tidak sama, karena kondisi  pada  masa  ini  sudah  jauh  berbeda  dengan  masa  itu.  Negara  muslim  masa  kini belum bisa menerapkan prinsip-prinsip dan hukum Islam secara keseluruhan dikarenakan negaranya yang majemuk. Sebagai mana Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras yang sudah memiliki konsep Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara. 87 Maka konsep  negara  Madinah,  akan  tercermin  dalam  landasan  moral  kehidupan  bernegara sebagai filter terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

## PENUTUP
Dari uraian dapat disimpulkan bahwa: Pertama , negara utama terlahir atas adanya perkumpulan,  dari  perkumpulan  tersebut  timbul  kesepakatan  bersama  di  antara sekumpulan  manusia  yang  kemudian  saling  membantu  untuk  mencapai  tujuan  utama yakni  kebahagiaan.  Kebahagiaan  ini  tidak  akan  dapat  diwujudkan  kecuali  dengan  ilmu pengetahuan dan usaha. Manusia tidak bisa memahami kebahagiaan secara baik, kecuali sesudah mengenal arti keutamaan. Selain mengenal adanya keutamaan, negara utama juga harus  ditopang  oleh  seorang  kepala  negara  yang  utama  pula.  Kepala  negara  utama  itu seharusnya seorang filsuf yang memperoleh kearifan melalui rasio dan fikiran atau wahyu. Hal ini demi mewujudkan kebahagiaan yang sempurna dalam negara utama, maka setiap warga negaranya juga harus mempunyai ide yang cemerlang untuk senantiasa siap sedia menyumbangkan segenap pikiran dan usaha demi kepentingan masyarakat bersama.
Kedua , negara yang menjadi acuan dari negara utama adalah Negara Madinah. Sebab, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Al-Farabi  bahwa  negara  utama  merupakan  suatu negara  yang  sesuai  dengan  cita-cita  Islam.  Negara  Madinah  inilah  ajaran-ajaran  Islam dilakukan dengan sempurna, terutama dengan berpedoman pada hukum Islam baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun pada masa al-Khulafa al-Rasyidin . Dengan bingkai dan
85 Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam …, hlm. 81.
86 Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam …, hlm. 72.
87 Mahmuda, “Konsep Negara Ideal/Utama Menurut Al-Farabi,” Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC ), Vol. 1, No. 2, (2019): 182-196.
perspektif itulah penulis mengkaji konsep negara utama menurut Al-Farabi. Pada dasarnya, memang konsep negara utama dulu dan masa kini sudah berbeda. Negara muslim masa kini  belum  bisa  menerapkan  prinsip-prinsip  dan  hukum  Islam  secara  keseluruhan sebagaimana yang didambakan oleh Al-Farabi, misalnya saja dikarenakan negara tersebut yang sangat  majemuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
Harun Nasution dan Azumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam , Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
Hesti Pancawati, “Pemikiran Al-Farabi Tentang Politik dan Negara”, Jurnal Aqalina: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam , Vol. 9, No. 1, (2018): 73-110. http://jurnal.uinbanten.ac.id/ index.php/aqlania/article/view/2063
Hidayatur Rohmah, “Konsep Negara Ideal (Studi Komparasi Antara Al-Farabi dan Ibnu Sina)”, Skripsi , Semarang: UIN Walisongo, 2015.
Mahmud  Abdul  Majid  Zuhdi, Konsep  Pemerintahan  Islam  dan  Pendekatannya  dalam Masyarakat  Majemuk-Berdasarkan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah”, Persidangan Pemerintahan dalam Masyarakat Majmuk, Kuala Lumpur: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 1995.
Mahmuda, “Konsep Negara Ideal/Utama Menurut Al-Farabi,” Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC ), Vol. 1, No. 2, (2019): 182-196.
Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya Pada Masa Kini” dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF , Islam Negara Civil Societ , Jakarta: Paramadina, 2005.
Muhammad  Iqbal  dan  Amin  Husein  Nasution, Pemikiran  Politik  Islam ,  Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
Ramadhan  Mustafa, Intisari  Serah  Muhammad  bin  Abdullah  Saw ,  Kuala  Lumpur:  A.S. Noordeen, 1991.
Osman  Bakar, Hierarki  Ilmu:  Membangun  Rangka-Pikir  Islamisasi  Ilmu ,  Terj.  Purwanto, Bandung: Mizan, 1997.
Said  Abdullah,  “Filsafat  Politik  Al-Farabi”, Indonesian  Journal  of  Islamic  Theology  and Philosophy , Vol. 1, No. 1, (2019): 63-78. DOI: https://doi.org/10.24042/ijitp.v1i1. 4097
Umar Amir Hosein, Kultur Islam , Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
Yamani, Filsafat Politik Islam; Antara Al-Farabi dan Khomeini , Bandung: Mizan, 2002.
Zainal Abidin Ahmad, Negara Utama , Jakarta: Kinta, 1968.