Hakikat Otonomi Daerah Yang Luas, Nyata Dan Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Utilitarianisme
Cynthia Hadita a , Susi Dwi Harijanti b a Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, Email: cynthiahadita@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia
Article Info Abstract Article History: Received   : 12-10-2022
Revised     : 30-11-2022 Accepted : 30-11-2022 Published  : 30-11-2022

## Keywords:
Kebahagiaan, Masyarakat Daerah Otonomi
Permasalahan  yang  muncul  karena  daerah  tidak  memiliki  kemandirian absolut untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri dapat menjadi salah  satu  faktor  penghambat  Indonesia  menjadi welfare  state melalui kemajuan  daerah-daerah.  Problematika  esensi  otonomi  daerah  dalam tataran  implementasi  pelaksanaannya  sistemnya  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  masih  belum  sesuai  dengan  hakikat otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggung  jawab  sehingga  hal ini  juga  akan  menghambat  tercapainya the  greatest  happines  of  the greatest  number untuk  sebagaimana  dalam  teori  utilitarianisme  dalam mencapai  tujuan  negara  untuk  menjadi  negara  kesejahteraan  ( welfare state ). Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan  pendekatan  historis  dan  peraturan  perundang-undangan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  urgensinya  pelaksanaan  otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan dalam sistem pemerintahan  daerah  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  daerah  dengan esensi  otonomi  yang  dimiliki  dalam  rangka  mewujudkan  kebahagiaan masyarakat daerah yang sebesar-besarnya.
Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 12-10-2022
Direvisi      : 30-11-2022 Disetujui : 30-11-2022
Diterbitkan : 30-11-2022 Kata Kunci: Happiness Society Region Autonomy The  problem  that  arises  because  the  regions  do  not  have  absolute independence to take care of their own household affairs can be one of the factors that hinder Indonesia from becoming a welfare state through the  progress  of  the  regions.  The  problem  of  the  essence  of  regional autonomy  at  the  level  of  implementation  of  its  system  in  the  frame  of the Unitary State of the Republic of Indonesia is still not in accordance with the nature of broad, real, and responsible regional autonomy so that this  will  also  hinder  the  achievement  of  the  greatest  happines  of  the greatest  number  for  as  in  the  theory  of  utilitarianism  in  achieving  the goal of the state to become a welfare state ). The research method used is  normative  juridical  by  taking  a  historical  approach  and  legislation. The  results  showed  that  the  urgency  of  implementing  broad,  real,  and responsible  regional  autonomy  is  needed  in  the  regional  government system  in  order  to  meet  regional  needs  with  the  essence  of  autonomy possessed  in  order  to  realize  the  greatest  happiness  of  the  regional community.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Hakikat otonomi daerah harus dijalankan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk  menjawab  berbagai  kebutuhan  daerah  guna  menciptakan  meratanya  kesejahteraan masyarakat  di  daerah  ( local  society  welfare )  sehingga  dibutuhkan  suatu  wadah  yang berpotensi  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  kompleks  di  daerah  yang  akan  dibahas secara  komprehensif  melalui  sebuah  wadah  yang  ideal  dan  proporsional.  Akan  tetapi,  pada kenyataannya, otonomi daerah saat ini sebagaimana yang diakomodir dalam Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara  normatif mengatur prinsip otonomi  yang seluas-luasnya  dan adanya  asas otonomi,  tetapi  pada tataran praktik,  belum  sejalan  dengan  kehendak  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sebab,  keterbatasan  daerah-daerah  selain  yang  diberikan  otonomi khusus  untuk  melakukan  inovasi  sesuai  kebutuhan  di  daerah  salah  satunya  untuk mengkonstruksi lembaga non-struktural yang independen.
Sistem  pemerintah  daerah  harus  secara  umum  sesuai  dengan  sistem  pemerintah pusat. Ini adalah subsistem dari negara kesatuan dalam hal hukum konstitusional, khususnya gagasan tentang bentuk negara otonom (negara kesatuan, eenheidsstaat ). 1 Tidak peduli berapa banyak  otonomi  yang  diberikan,  tidak  dapat  diasumsikan  bahwa  pemerintah  daerah sepenuhnya mengimplementasikannya sambil menjalankan hak dan fungsi independennya di waktu  senggang.  Pemerintah  daerah  harus  terus  memperhatikan  kehadiran  pemerintah  pusat serta  kepentingan  daerah  lain  secara  keseluruhan  dalam  batas-batas  negara  kesatuan.  Sejauh mana  otonomi  daerah  diterjemahkan  menjadi  kemerdekaan  daerah  dalam  negara  kesatuan pada  akhirnya  ditentukan  oleh  sistem  dan  keinginan  politik  pemerintah  pusat  untuk menawarkan kebebasan pemerintah daerah. 2
Otonomi  luas  menunjukkan  bahwa  daerah  diberi  keleluasaan  untuk  menangani urusan pemerintahan  yang diserahkan dalam  rangka mewujudkan tujuan  pembentukan suatu daerah  dan  tujuan  pemberian  otonomi  itu  sendiri,  khususnya  dalam  memberikan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pemimpin daerah diberi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk mengelola operasi pemerintah yang tidak  dikelola  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga  menghasilkan  berbagai  macam  dan  jenis otonomi yang dikendalikan oleh suatu daerah.
1 Titik  Triwulan  Tutik, Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD  1945 ,    (Jakarta: Kencana, 2011), 244.
2 Marwan Mas, Hukum UUD NRI Tahun 1945 dan Kelembagaan Negara, (Depok: Rajawali Pers, 2018) , 183.
Otonomi  daerah  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  di  negara  kesatuan  seperti Indonesia, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima rekomendasi dari pemerintah pusat. Konstelasi  ini  menunjukkan  bahwa  di  bawah  negara  kesatuan,  Pemerintah  pusat  memiliki kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan  kekuatan  yang  luar  biasa.  Hal  ini  memaksa pemerintah daerah di negara kesatuan untuk lebih mengandalkan kemauan politik pemerintah pusat,  khususnya  sejauh  mana  pemerintah  pusat  memiliki  niat  tulus  untuk  memperkuat pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan tambahan. 3 Prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat membawa kebaikan bagi Indonesia umumnya, dan juga pemerintahan daerah khususnya. Secara teoritis, menurut Prof Bhenyamin Husein bahwa ada relasi antara kemajuan desa-desa, daerah-daerah yang merata terhadap kemajuan negara.

## FILOSOFI OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UTILITARIANISME
Menurut  Jeremy  Bentham  (1748-1832),  alam  telah  memenjarakan  manusia  dengan rasa sakit dan kesenangan. Kami memiliki filosofi hukum karena pasang surut. Kemanfaatan berasal  sebagai  reaksi  filosofis  terhadap  filsafat  hukum  dan  politik  di  abad  kedelapan  belas. Sebagai  tujuan  hukum,  aliran  ini  menunjukkan  aliran  manfaat.  Dalam  seni,  kebahagiaan didefinisikan  sebagai  utilitas.  Jadi,  apakah  suatu  peraturan  itu  mengerikan  atau  tidak  adil ditentukan oleh apakah itu menambah atau mengurangi kenikmatan orang, dan kesenangan ini harus dirasakan oleh setiap individu. Namun, jika ini tidak memungkinkan. Upaya dilakukan untuk menjamin bahwa kebahagiaan dialami oleh sebanyak mungkin orang dalam masyarakat (jumlah kebahagiaan terbesar dari sejumlah besar orang). 4
Berdasarkan  premis  bahwa  urusan  manusia  tidak  hanya  dengan  manusia,  tetapi bahwa keberadaan sosial satu sama lain tidak hanya antara dua, tetapi tiga, khususnya antara manusia  dan  manusia  dan  Tuhan  mereka.  Menurut  agenda  hukum,  kebijakan  hukum  terkait dengan  tujuan  bersama.  Hukum  harus  ada  dalam  bentuk  yang  paling  mendasar  untuk memungkinkan  regulasi  yang  adil,  kejelasan  hukum,  dan  distribusi  manfaat.  Politik  hukum berbeda  dari  jenis  politik  lain  dengan  cara  ini  (misalnya,  ekonomi,  politik,  budaya,  dan lainnya.).  Politik  hukum  didasarkan  pada  nilai-nilai  ideal  yang  melekat  dalam  supremasi hukum (keadilan, kepastian, dan kegunaan). Karena hukum adalah layanan untuk kepentingan umum,  semua  komponen  hukum,  seperti  keadilan,  kepastian,  dan  kepentingan,  adalah
3 S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah ,  (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), 32.
4 Sukarno  Aburaera,  Muhadar,  Maskun, Filsafat  Hukum  Teori  dan  Praktik, (Jakarta:  Kencana,  Jakarta,  2013), 111.
instrumen pelayanan publik atau kepentingan bersama. 5
Apakah hukum  itu baik atau berbahaya bergantung pada apakah itu memberi orang kesenangan  atau  menyia-nyiakannya,  dan  kepuasan  ini  harus  dirasakan  oleh  semua  orang. Namun,  jika  tidak  mungkin  untuk  mencapainya,  upaya  dilakukan  untuk  menjamin  bahwa kesenangan  dinikmati  oleh  sebanyak  mungkin  orang  di  masyarakat,  menghasilkan kenikmatan  terbesar  dari  jumlah  terbesar.  Pengetahuan  ini  tentu  mengarah  pada  kesimpulan bahwa cermin hukum yang tidak adil. Sifat ini menurut Bentham telah memperbudak manusia untuk rasa sakit dan kesenangan. Kami memiliki gagasan tentang filsafat hukum sebagai hasil dari  kesenangan  dan  kesedihan  seperti  itu.  Kemanfaatan  muncul  pada  abad  kedelapan  belas sebagai reaksi filosofis terhadap filsafat hukum dan politik. Sebagai tujuan hukum, aliran ini adalah aliran manfaat. Dalam seni, kebahagiaan adalah definisi utilitas. 6
Otonomi  daerah  dicirikan  sebagai eigen  huis  hounding (mengatur  rumah  sendiri) oleh  C.  W.  Van  der  Pot.  Hubungan  kekuasaan  antara  pusat  dan  daerah,  antara  lain  dalam otonomi,  terkait  dengan  bagaimana  masalah  pengelolaan  pemerintah  terpecah  atau  metode penentuan  urusan  daerah.  Otonomi  daerah  adalah  jantung  dari  pemerintahan  yang terdesentralisasi. 7 Mengenai  desentralisasi  yang  pada  praktiknya  juga  kerap  mengalami  hal yang bersifat regresif dalam implementasinya sebab dilaksanakan tidak sejalan dengan aturan hukum, juga tercermin pada frasa “ the flip  side of  decentralization  and localization, namely that local governments can also opt to use their competences and abilities to take regressive stances ” (sisi lain dari desentralisasi dan lokalisasi, yaitu bahwa pemerintah daerah juga dapat memilih  untuk  menggunakan  kompetensi  dan  kemampuannya  untuk  mengambil  sikap regresif). 8
Otonomi,  menurut  Ni'matul  Huda,  adalah  sistem  pembagian  wewenang,  tugas,  dan kewajiban antara pusat dan daerah untuk mengatur dan menangani masalah pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah didefinisikan sebagai pengalihan kewenangan untuk memantau  dan  mengelola  masalah  perumahan  di  daerah  sesuai  dengan  standar  pemerintah
5 Jazim Hamidi, dkk, Teori Hukum Tata Negara, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 10.
6 Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, Op. Cit.,, 111.
7 Ni’matul Huda, “Hubungan Pengawasan Produk Hukum Daerah Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”,  (Yogyakarta: Disertasi ,  Fakultas  Hukum  Program  Pascasarjana Universitas Islam Indonesia,2006),  64.
8 Elif  Durmus,  “A  Typology  Of  Local  Governments’  Engagement  With  Human  Rights:  Legal  Pluralist Contributions To International Law And Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights , Vol. 38 No.1 (2020): 30–54.
pusat. 9
Ada  dua  jenis  negara  kesatuan,  menurut  Fahmi  Amrusyi:  (1)  negara  terpusat kesatuan  (2)  sistem  terpusat  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  yang  terpusat, pemerintah  pusat  mengarahkan  dan  mengawasi  segala  sesuatu  di  negara  bagian,  dan  daerah hanya berkewajiban untuk melakukan apa yang diperintahkan pemerintah pusat untuk mereka lakukan. Pemimpin daerah, di sisi lain, diberikan kapasitas dan kekuasaan untuk mengontrol dan  mengelola  rumah  mereka  sendiri  (otonomi  daerah)  dalam  negara  kesatuan  dengan struktur desentralisasi, yang disebut sebagai daerah otonom. 10
Proses  historis  pembentukan  struktur  pemerintah  daerah  sebagaimana  diuraikan dalam konstitusi. Sistem ini tidak memerlukan kontradiksi karena tujuannya sama yaitu untuk membangun masyarakat Indonesia. Masyarakat  Indonesia dapat dibentuk secara keseluruhan melalui  proses  pengembangan  masyarakat  di  daerah,  sehingga  memiliki  kemandirian  daerah berdasarkan  potensi  daerah  yang  dihasilkan  dalam  batas-batas  sistem  pemerintahan  yang demokratis dan berlabuh pada otoritas kedaulatan rakyat. 11
Konstitusi  secara  sederhana  dapat  diartikan  sebagai  suatu  dokumen  yang  berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Negara sebagai salah satu bentuk organisasi, pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam konsep konstitusi  itu  tercakup  juga  pengertian  peraturan  tertulis,  kebiasaan  dan  konvensi-konvensi kenegaraan  (ketatanegaraan)  yang  menentukan  susunan  dan  kedudukan  organ-organ  negara, mengatur hubungan antar organ organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. 12
Membangun  Indonesia  yang  bermartabat  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945, Indonesia  yang  bermartabat  merupakan  salah  satu  ungkapan  yang  menjadi  sering  terdengar. Ungkapan  tersebut  selalu  diikuti  dengan  kata  "membangun",  "mewujudkan",  atau "mencapai".  Ungkapan  tersebut  merefleksikan  pandangan  bangsa  Indonesia  sendiri  bahwa kita  sebagai  satu  bangsa  sesungguhnya  belum  bermartabat.  Secara  tidak  langsung  terdapat pengakuan  bahwa  kita  belum  memiliki  martabat  yang  sama  dengan  bangsa-bangsa  lain  di dunia.  Hal  itu  di  satu  sisi  merupakan  ironi,  karena  sebagai  bangsa  yang  besar  dengan
9 Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, Hukum Pemerintahan Daerah , (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 14-15.
10 Ibid , 55.
11 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 127-128.
12 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006) , 6-7.
kekayaan alam, kekayaan budaya dan sumber daya manusia  yang melimpah kita seharusnya mampu berdiri sebagai bangsa yang bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Dan rasa percaya  diri  dengan  kemampuan  dan  kekuatan  sendiri  ini  pula  yang  telah  memberikan kekuatan  kepada  para  pendiri  bangsa  untuk  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan bangsa  Indonesia.  Namun,  di  sisi  lain  pengakuan  belum  tercapainya  Indonesia  yang bermartabat  tersebut  dapat  menjadi  cermin  bagaimana  kondisi  bangsa  Indonesia  saat  ini dengan  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  serta  sebagai  cambuk  untuk  bekerja  keras mendorong upaya membangun Indonesia yang lebih bermartabat. 13
Dibukanya  ruang  bagi  pemerintahan  daerah  untuk  membentuk  susunan pemerintahannya,  diatur  dalam  Pasal  18  ayat  (7)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesai Tahun 1945 mengatur bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah  diatur  dalam  undang-undang.  Otonomi  haruslah  menjadi  salah  satu  sendi  susunan pemerintahan  yang  demokratis.  Artinya,  di  negara  demokrasi  dituntut  adanya  pemerintahan daerah  yang  memperoleh  hak  otonomi.  Adanya  pemerintah  daerah  yang  demikian  juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Menurut Tocqueville seperti dikutip  oleh  Rienow  mengatakan  suatu  pemerintahan  merdeka  tanpa  semangat  membangun institusi  pemerintahan  tingkat  daerah  sama  artinya  dengan  tidak  mempunyai  semangat kedaulatan rakyat, karena di sana tidak ada semangat kebebasan. 14
Menyimak Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sarundajang  mengemukakan  bahwa  secara  sepintas  bahwa  pemerintah  daerah  terdiri  dari  2 (dua)  jenis,  yakni  pemerintah  lokal  administrasi  ( local  state  government )  dan  pemerintahan lokal  yang  mengurus  rumah  tangga  sendiri  ( local  self  government ). Local  self  government adalah  konsekuensi  pelaksanaan  asas  desentralisasi  dalam  ikatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Sedangkan local  state  government terbentuk  sebagai  konsekuensi  dari  penerapan asas  dekonsentrasi  yang  bertugas  hanya  menyelenggarakan  perintah-perintah  atau  petunjuk- petunjuk dari pemerintah pusat. 15
Meskipun  secara  formal  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah  ditentukan  bahwa  pemerintahan  daerah  dilaksanakan dengan  asas-asas  dekonsentrasi,  desentralisasi  dan  asas medebewind secara  serasi  dan seimbang, tetapi di daerah dirasakan asas dekonsentrasi lebih menonjol, karena begitu luasnya
13 Ibid, 3.
14 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009),  92.
15 S.H. Sarundajang, Op. Cit , 23-25.
kewenangan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat. 16
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Indonesia  didasarkan  pada  asas desentralisasi,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  rumusan  Pasal  18  ayat  (5)  Undang-  Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  menjalankan  otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai urusan  pemerintah  pusat.  Uraian  akademik  berkaitan  dengan  pengaruh  asas  desentralisasi, hukum pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 18,  kekuasaan yang awalnya  sentrum  (terpusat)  di  pemerintahan  pusat  akan  lebih  tersebar  dan  terdistribusi  ke daerah-daerah.  Implikasi  dari  adanya  desentralisasi  maka  ada  distribusi  kewenangan. Sehingga pemerintahan daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri dan berkreasi untuk memajukan sebuah daerah.
Pengaruh adanya desentralisasi maka pemerintahan daerah tidak begitu didominansi oleh  pemerintah  pusat,  sebab  kemandirian  daerah  juga  mengacu  pada  asas  desentralisasi untuk  memenuhi  aspek  partisipatif  masyarakat  agar  berbagai  kebutuhan  daerah  dapat terselesaikan  dengan  baik.  Pasal  18  UUD  NRI  Tahun  1945  dalam  hal  kebijakan  hukum pemerintahan daerah dengan adanya asas desentralisasi yang dijamin oleh konstitusi itu, tentu akan meningkatkan adanya demokrasi tingkat lokal ( local democracy ). Otonomi yang seluas- luasnya  bagi  daerah  kecuali  urusan  politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan,  agama,  fiskal, dan  moneter  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat.  Maka  selain  itu  dapat  diatur melalui kebijakan hukum pemerintahan daerah guna mendorong kemajuan bagi daerah-daerah untuk  berkreasi  dengan  iptek  yang  baik, good  management  for  government ,  dan  inovatif. Maka  pemerintahan  daerah  sebagai  sebuah  sistem  harus  didukung  kekomprehensifitasannya agar berbagai kebijakan hukum pemerintahan daerah dapat diberdayakan secara leluasa sesuai dengan local government needs (kebutuhan pemerintahan daerah).
Otonomi  luas  dimaksudkan  bahwa  kepala  daerah  diberikan  tugas,  wewenang  hak, dan  kewajiban  untuk  menangani  urusan  pemerintahan  yang  tidak  ditangani  oleh  pemerintah pusat  sehingga  isi  otonomi  yang  dimiliki  oleh  suatu  daerah  memiliki  banyak  ragam  dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang  diserahkan  itu  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dibentuknya  suatu  daerah  dan  tujuan pemberian  otonomi  itu  sendiri  terutama  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat
16 M.  Agus  Santoso, Menyingkap  Tabir  Otonomi  Daerah  di  Indonesia ,    (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2013), 144 – 145.
sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. 17
Otonomi  nyata  adalah  suatu  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  untuk  menangani urusan  pemerintahan  yang  senyatanya  telah  ada  dan  berpotensi  untuk  tumbuh  dan berkembang  sesuai  dengan  potensi  dan  karakteristik  daerah  masing-masing.  Dengan demikian,  isi  dan  jenis  otonomi  daerah  bagi  setiap  daerah  tidak  selalu  sama  dengan  daerah lainnya.  Sementara  itu,  otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah  otonomi  yang  dalam penyelenggaraannya harus  benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian  otonomi  yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 18
Otonomi  yang  bertanggung  jawab  adalah  berupa  perwujudan  pertanggungjawaban sebagai  konsekuensi  pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam  wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik,  pengembangan kehidupan  demokrasi,  keadilan,  dan  pemerataan,  serta  pemeliharaan  hubungan  yang  serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  haruslah  menerapkan  sistem  otonomi yang  bertanggung  jawab,  yaitu  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  harus  sesuai  dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pengertian  seluas-luasnya  bukan  berarti  tidak memiliki  ujung  karena  memang  asas  yang  diterapkan  dalam  prinsip  otonomi  daerah  adalah otonomi  seluasnya  namun  terbatas  (bebas-terbatas)  yaitu  daerah  diberikan  sebagian wewenang  dengan  mempertimbangkan  segala  faktor  yang  ada  dengan  tetap  memerhatikan dan  patuh  terhadap  aturan  yang  ada,  karena  pada  hakikatnya  tidak  semua  urusan  daerah diserahkan  kepada  pemerintah  daerah,  masih  terdapat  beberapa  wewenang  yang  masih dipegang dan diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya. Masalah ke daerah  untuk  menjadi  urusan  dalam  negeri  mereka  sendiri  menghasilkan  otonomi  seluas mungkin selanjutnya, Nastoen berpendapat bahwa otonomi daerah seluas mungkin tidak ada dalam ruang hampa, karena ini akan mematahkan negara kesatuan.. 20
17 Penjelasan Undang-Undang  No.mor 22 Tahun 1999.
18 Putera Astomo , Hukum Tata Negara Teori dan Praktek, (Jakarta: Thafa Media, Yogyakarta, 2014), 143-144.
19 Penjelasan Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999.
20 Yusnani , Op.Cit , 3.
Otonomi  daerah  diadopsi  untuk  membantu  kemajuan  nasional  daripada  mengikis persatuan nasional melalui regionalisme atau frasa lainnya. Pemerintah Belanda menerapkan desentralisasi  dan  dekonsentrasi  melalui  inisiatif  ini.  Selalu  ada  akuntabilitas  di  wilayah pemerintah pusat yang dilakukan oleh otoritas pusat di wilayah daerah otonom. Gubernur dan Bupati  juga  merupakan  pemimpin  daerah  otonom.  Di  sisi  lain,  pemerintah  Belanda  dapat mendelegasikan tanggung jawab administrasi pusat kepada para pemimpin kabupaten otonom di bawah hukum adat. Kepribadian dualistik seorang pejabat pemerintah daerah memiliki dua peran, yaitu sebagai pejabat pemerintah pusat dan sebagai pejabat pemerintah daerah, dengan fokus pada pekerjaannya sebagai alat pemerintah pusat. 21
Otonomi  daerah  memberdayakan  daerah  untuk  melakukan  apapun  yang  mereka inginkan. Karena sifat otonomi, pemerintah daerah diberdayakan untuk menjadi inovatif dan inventif dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar kesopanan dan keadilan dalam sistem kehidupan negara. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan cara apa pun  yang  menurut  daerah  sesuai,  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  peraturan nasional.  Selain  itu,  kepentingan  masyarakat  adalah  yang  terpenting,  dan  pengadilan  dapat memberikan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan pemerintah daerah. 22
Pelaksanaan otonomi luas dengan cita-cita perbaikan dan kemasyarakatan. Apresiasi potensi  dan  keragaman  daerah,  nilai-nilai  demokratis,  berkeadilan,  dan  adil,  serta pembentukan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  memuat  lima  gagasan  dasar,  yaitu: berfungsi  sebagai  upaya  untuk  mencapai  kerangka  hukum  yang  solid  bagi  penyelenggara otonomi  daerah  dengan  menawarkan  kebebasan  kepada  daerah  untuk  membuat  daerah otonom  mandiri  dalam  rangka  melaksanakan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Otonomi  luas  dilaksanakan  sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi, keterlibatan  masyarakat,  keadilan  dan  sementara  juga  mempertimbangkan  potensi  dan keragaman daerah. 23
Baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah  sama-sama  berpartisipasi  dalam  upaya eksperimen  kelembagaan  mendasar  dengan  berbagai  bentuk  organisasi  baru,  yang dimaksudkan  untuk  lebih  merangsang  keterlibatan  pihak-pihak  yang  kompeten  dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi tantangan daerah. Masalah sosial,
21 Amrah Muslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah ,  (Bandung: Alumni, Bandung, 1986), 22.
22 A. Ubaedillah, Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani (Edisi Ketiga), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) , 189.
23 Ibid, 36-37.
ekonomi, dan budaya yang kita hadapi juga menjadi lebih rumit, sehingga kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk tradisional struktur pemerintahan untuk menyelesaikannya.

## URGENSINYA OTONOMI DAERAH YANG LUAS, NYATA, DAN BERTANGGUNG JAWAB
Pada  akhir  tahun  2014,  pemerintah  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Kehadiran  undang-undang  ini,  pada  kenyataannya, mengabaikan kehendak otonomi daerah dan mengutamakan semangat efisiensi dan efektivitas dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dengan  lebih  memperhatikan  aspek  hubungan pusat  antar  daerah  dan  antar  daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam sistem penyelenggaraan negara. Dalam aspek ini, desentralisasi dengan otonomi daerah telah memberikan  tempat  sentralisasi  melalui  dekonsentrasi.  Legislator  (Dewan  Perwakilan Rakyat)  dan  penegak  hukum  (pemerintah  pusat)  bekerja  keras  untuk  secara  sengaja menstabilkan  konteks  dan  kehadiran  pemerintah  daerah  yang  lebih  berhati-hati.  Koneksi dibuat  antara  pusat,  dan  provinsi,  atau  sebaliknya.  Inti  dari  otonomi  daerah  tidak  hanya pengalihan  kewenangan  yang  meningkat  ke  daerah  /  kota  dalam  pengaturan  mandiri,  tetapi juga komitmen untuk meneliti potensi daerah. Hal ini memungkinkan untuk eksplorasi lebih kreatif  kemungkinan  dan  manajemen  yang  masuk  akal.  Metode  tradisional  untuk menyediakan  layanan  tambahan  kepada  pebisnis  tertentu  tidak  mempromosikan pembangunan  keunggulan  kompetitif.  Jika  pemerintah  pusat  lebih  kuat,  akan  sulit  untuk mengeksekusi  otonomi  daerah  dengan  benar.  Namun,  tidak  diharapkan  bahwa  pemerintah pusat akan lemah karena ini mungkin menyebabkan korban di daerah / kota jika pemerintah daerah diizinkan untuk menangani urusan mereka sendiri. 24
Kembali ke pokok bahasan konstitusi sebagai supremasi hukum yang harus dipatuhi baik  oleh  rakyat  maupun  aparatur  negara,  muncul  dilema  baru,  yaitu  siapa  yang  akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jiwa dan  roh.  Perumusan  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  atau  otoritas  pemerintah  lainnya  dalam menanggapi  isu-isu  tersebut,  menurut  Miriam  Budiardjo,  aliran pemikiran  yang berbeda  ada berdasarkan  jenis  sistem  pemerintahan  yang  digunakan.  Karena  parlemen  adalah  otoritas tertinggi  di  Inggris  Raya,  hanya  parlemen  yang  memiliki  kemampuan  untuk  menafsirkan
24 Eka NAM Sihombing, Politik Hukum ,  (Medan: Enam Media, 2020), 124.
persyaratan  konstitusional  dan  menjamin  bahwa  semua  undang-undang  dipatuhi.  dan  aturan lain  yang  kongruen  dengan,  tetapi  tidak  bertentangan  dengan  klausul  konstitusional  ini menunjukkan  bahwa  parlemen  adalah  satu-satunya  lembaga  yang  memiliki  kapasitas  untuk mengubah  atau  menghapus  undang-undang  yang  terbukti  melanggar  konstitusi.  Di  negara federasi,  komite  independen  dari  badan  legislatif  diperlukan  untuk  memeriksa  apakah  suatu undang-undang melanggar konstitusi. 25
Otonomi  daerah  dan  pembangunan  daerah  sebagai  inisiatif  politik  nasional  adalah tindakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah dan  mencapai  keseimbangan  pembangunan  daerah  di  Indonesia.  Konsekuensi  dari  teknik pembangunan  terpusat  sebelumnya,  terutama  frekuensi  ketidakadilan  regional  telah  diakui dengan baik. Pembangunan daerah di sisi lain akan dilakukan secara bertahap. Tanpa adanya proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  akuntabel  yang  dilakukan  oleh  aparatur pemerintah daerah yaitu DPRD (DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan eksekutif daerah (gubernur,  bupati,  dan  walikota),  kehidupan  politik  di  daerah  dinilai  cukup  longgar,  dari perspektif tengah. 26
Dalam hal fungsi  yang disediakan oleh pemerintah, tidak ada pembagian yang jelas antara fungsi yang dilakukan oleh daerah sebagai unit otonom dan fungsi yang dilakukan oleh kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah di daerah. Berdasarkan undang-undang ini, jelas bahwa  pemerintah  ingin  menemukan  keseimbangan  antara  desentralisasi  dan  dekonsentrasi untuk  memberikan otonomi kepada daerah. 27 Memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka  mempercepat  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  pelibatan  masyarakat.  Selain  otonomi,  daerah  dituntut  untuk mensejahterakan  hari-harinya  dengan  berpegang  pada  nilai-nilai  demokrasi,  keadilan, keadilan,  keistimewaan,  dan  kekhususan,  serta  potensi  dan  keragaman  masyarakatnya. daerah-daerah  di  bawah  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Selain  kedua  asas tersebut,  ada  asas  dekonsentrasi  yang  selalu  ada  dalam  struktur  negara  kesatuan.  Namun, Pasal  18  ayat  (2)  UUD  1945  tidak  mengacu  pada  konsep  dekonsentrasi.  Ada  yang berpendapat  bahwa  konsep  dekonsentrasi  tidak  disebutkan  di  sini  karena  tidak  terkait langsung  dengan  kekuasaan  pemerintah  daerah,  tetapi  semata-mata  kewenangan  pemerintah
25 Ibid , 70.
26 Marwan Mas , Op. Cit., 183.
27 Agussalim  Andi  Gadjong, Pemerintahan  Daerah;  Kajian  Politik  dan  Hukum ,    (Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2007), 143.
pusat.  Tetapi,  jika  demikian,  mengapa  tugas  pembantuan  secara  khusus  diperlukan? Bukankah gagasan itu diambil dari kekuasaan pemerintah pusat, dan sifat tugasnya jauh lebih teknis? 28
Berikut  akan  diurai  pengertian  kewenangan  atau  urusan  pemerintahan  daerah. Urusan  dalam  negara  kesatuan,  ada  manifestasi  alokasi  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah,  dan  akibatnya  urusan  pemerintah  pusat  dilimpahkan  kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 18 ayat (5) yang pada intinya mengatur bahwa pemerintah daerah  menjalankan  otonomi  yang  seluas-luasnya  kecuali  untuk  urusan  pemerintahan  yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, kecuali urusan  pemerintahan,  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  yang  berada  dalam  wilayah hukumnya  menurut  aturan-aturan  yang  diuraikan  di  atas  yang  dianggap  menjadi  tanggung jawab  pemerintah.  Pemerintah  daerah  mempunyai  otonomi  yang  sebesar-besarnya  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  “provinsi,  kabupaten,  dan  pemerintah  kota mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi.”  Saat  dimintai pendapatnya tentang otonomi daerah. 29
Bagir Manan, salah seorang ahli hukum yang diundang dalam proses penulisan ulang Pasal 18 tentang pemerintah daerah, mengungkapkan sebagai berikut: 30
“Mengenai desentralisasi, saya selalu mengartikan desentralisasi itu adalah otonomi Pak. Jadi, saya  agak  berbeda  dengan  pandangan  misalnya  beberapa  buku  yang  desentralisasi  itu mengenai  dekonsentrasi.  Bagi  saya  dekosentrasi  itu  ya  sentralisasi  yang  dilunakkan  istilah saya, dalam desertasi saya 10 tahun yang lalu saya katakan, dekonsentrasi adalah sentralisasi yang  dilunakkan.  Jadi,  dia  bagian  daripada  sentralisasi,  gitu  ya.  Jadi,  misalnya  buku-buku macam  Amrah  Muslimin  mengatakan erfelijk  decentralitatie ,  saya  tidak  menganut.  Karena pengertian saya desentralisasi adalah otonomi.”
Secara  konstitusional  dalam  Pasal  18  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan bahwa  "Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya  kecuali,  urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat". 31
Jika  kita  menggunakan  metode  silogisme  terhadap  frasa  Undang-Undang  Dasar
28 Ibid, 76-77.
29 Sirajuddin, Anis Ibrahim, Sinta Hadiyatina, Catur Wido Haruni, Op.Cit., hlm. 75.
30 Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan  1999-2002,  Buku  IV  –  Kekuasaan  Pemerintahan Negara, Jilid 2 . (Jakarta: Mahkamah Konstitusi), 1112 – 1113.
31 Sirajuddin,  Anis  Ibrahim,  Sinta  Hadiyatina,  Catur  Wido  Haruni, Hukum  Adminitrasi  Pemerintahan  Daerah , (Malang: Setara Press, Malang, 2016), 75.
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait otonomi daerah yaitu:
X : UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya Y : Pemerintahan Daerah tidak menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya
Kesimpulan :  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  tidak  sesuai  Undang-  Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Maka antara harapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap  pemerintahan  daerah  dan  juga  fakta  empirik  yang  ada,  dapat  digambarkan  melalui tabel sebagai berikut:
Landasan Konstitusional Otonomi Seluas-
Luasnya Implementasi Pemerintahan Daerah
Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945:
Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintahan Pusat.
Pemerintahan  Daerah  tidak  menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya
Negara  kesatuan  didirikan  dan  dibagi  menjadi  banyak  wilayah  sehingga  pola kekuasaan  negara  sebagian  besar  berada  di  pemerintah  pusat,  kemudian  kekuasaan didistribusikan ke daerah-daerah. Secara konsisten memantau perkembangan teori, khususnya sehubungan  dengan  Pasal  18  ayat  (1)  UUD  1945.  Dominasi  peran  pemerintah  pusat  terlalu kuat,  sehingga  menekan  kepentingan  daerah,  yang  terkadang  sulit  dihindari  karena  tujuan perspektif  yang  berbeda  antara  kepentingan  pusat  dan  pembentukan  standardisasi  dan penyediaan  fasilitas  dari  pemerintah  pusat.  Sebenarnya,  penduduk  setempat  sangat  antusias mendukung gagasan otonomi daerah dan sistem administrasi di wilayah pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks yang disebut negara kesatuan. 32
Pemerintahan  daerah  ialah  sebagai part  of  national  government disebut  sebagai otonom auto (sendiri) dan nomos (rumah tangga). Otonomi daerah berkaitan dengan authority ataupun kewenangan. Pemerintahan daerah sebagai bagian nasional secara utuh sehingga ada sistem  pemerintahan  nasional  kemudian  daerah  otonom  sebagai  teritorial  yang  diberikan otonomi  daerah.  Dengan  begitu,  dalam  konsep  dan  konteks  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  maka  pemerintahan  daerah  tidak  menjadi  bagian  yang  terpisah  dari  pemerintah
32 Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2018), 184-185.
nasional karena menjadi satu kesatuan yang utuh.
Mengapa ada otonomi daerah? Bermula dari sentralistik namun saat ini ditinggalkan sebab awalnya bersifat sentrum (pekat) sehingga perlu dipencar. Asas desentralisasi menjadi landasan fundamental adanya otonomi daerah sebagai ajaran dan juga konsep.
Sistem  otonomi  daerah  saat  ini  masih  perlu  ditingkatkan,  karena  asas  otonomi  dan asas  otonomi  seluas-luasnya  seperti  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tidak sejalan  dengan  kehendak  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945, yang secara eksplisit menggunakan prinsip desentralisasi dengan meningkatkan fungsi DPRD dalam menciptakan peraturan daerah, sehingga perlu dilakukan pembaharuan dengan menerapkan otonomi daerah  yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta berbagai daerah dapat  leluasa berinovasi  sesuai kebutuhan daerah. Perspektif historis  mengacu pada  gagasan otonomi  daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab  sebagaimana  didefinisikan  dalam Undang-Undang Nomor  22 Tahun 1999.

## KESIMPULAN
Urgensinya  melakukan  reposisi  sistem  pemerintahan  daerah  berdasarkan  otonomi daerah  yang  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab  sebagaimana  dalam  Undang-undang  Nomor 22  Tahun  1999,  sehingga  pemerintahan  daerah  dapat  lebih  leluasa  mengelola  pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang akan ditujukan kepada kebahagiaan masyarakat di  masing-masing  daerah  di  Indonesia  dalam  mencapai  negara  kesejahteraan  dengan memperkuat sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aburaera, Sukarno, Muhadar, Maskun. Filsafat Hukum Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana,
Jakarta, 2013.
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia. Jakarta  :  Konstitusi  Press, 2006.
Astomo,  Putera. Hukum Tata Negara Teori dan Praktek. Jakarta: Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
Durmus, Elif. “A Typology Of Local Governments’ Engagement With Human Rights: Legal Pluralist  Contributions  To  International  Law  And  Human  Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights , Vol. 38 No.1 (2020): 30–54.
Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum . Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
Hamidi, Jazim dkk. Teori Hukum Tata Negara. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
Hasyimzoem,  Yusnani  M.  Iwan  Satriawan,  Ade  Arif  Firmansyah,  Siti  Khoiriah. Hukum Pemerintahan Daerah . Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
Huda,  Ni’matul.  “Hubungan  Pengawasan  Produk  Hukum  Daerah  Antara  Pemerintah  dan Pemerintahan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia”.  Yogyakarta: Disertasi , Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia,2006.
Konstitusi,  Mahkamah Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  Latar  Belakang,  Proses,  dan  Hasil  Pembahasan 1999-2002, Buku IV – Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid 2 . Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
Mas,  Marwan. Hukum  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Kelembagaan  Negara. Depok:  Rajawali Pers, 2018.
____________. Hukum  Konstitusi  dan  Kelembagaan  Negara. Depok:  PT  Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di  Indonesia. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada,  Jakarta, 2009.
Muslimin, Amrah. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah . Bandung: Alumni, Bandung, 1986.
Santoso,  M.  Agus. Menyingkap  Tabir  Otonomi  Daerah  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
Sarundajang,  S.H. Arus  Balik  Kekuasaan  Pusat  ke  Daerah .  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 2000.
Sihombing, Eka NAM. Politik Hukum . Medan: Enam Media, 2020.
Sirajuddin,  Anis  Ibrahim,  Sinta  Hadiyatina,  Catur  Wido  Haruni. Hukum  Adminitrasi Pemerintahan Daerah . Malang: Setara Press, Malang, 2016.
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Ubaedillah,  A.  Abdul  Rozak. Pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education):  Pancasila, Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani  (Edisi  Ketiga). Jakarta  :  Kencana Prenada Media Group, 2010.
Tutik,  Titik  Triwulan. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 . Jakarta: Kencana, 2011.