## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328

## Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh
M. Arif Fadillah A. Tanjung 1 , Firmansyah 2 , Fauziah Lubis 3 1,2,3 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera  Utara mhdariief2002@gmail.com 1 , fauziahlubis@uinsu.ac.id 3
ABSTRACT After the enactment of Qanun No. 6 Year 2014 on (Qanun Jinayat), several problems arose, both internal and external. After the enactment of Qanun No. 6 of 2014 on (Qanun Jinayat), several problems arose, both internal and external problems. Internal problems arise with a variety of problems, facilities and infrastructure are not yet complete, the emergence of polemics about the place of execution of flogging, socialization is still considered insufficient, uneven resolution of Qanun Jinayah enforcement problems in each district / city, the emergence of differences in interpretation in Jinayat cases resolved by Jinayat law and Qanun fostering customary law, between one gampong and another gampong dif fer in the type of customary sanctions on khalwat, varied in the type of sanctions and law enforcement. More specifically, the internal problems faced in the implementation of Qanun Jinayat in Aceh are from the law enforcement apparatus itself (Wilayatul Hisbah, Police, Attorney General's Office, and Syar`iyah Court) and traditional leaders who have different perceptions of Qanun Jinayat. This not only leads to variations in application, but also often obscures the legal certainty desired by a regulation. The author conducts this  research  using empirical juridical research method which is a legal research method that uses empirical facts taken directly from the object of research in this case including the Community, University, and Islamic Shari'at Office of Aceh Province either by conducting interviews or direct observation. and with conceptual and statutory approaches using normative juridical methods. The data source used is data obtained indirectly through literature study. The legal materials obtained are then analyzed using descriptive-qualitative analysis to obtain conclusions that can be scientifically accounted for.
Keywords: law, enforcement, aceh.

## ABSTRAK
Diterapkan  dan diberlakukannya sebuah Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sejumlah  permasalahan  muncul,  baik  terhadap  lingkup  internal  maupun  eksternal.  Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang (Qanun Jinayat), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal. Masalah internal muncul dengan beragam soal, sarana dan prasarana  belum  lengkap,  munculnya  polemik  tentang  tempat  pelaksanaan  eksekusi  cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah  di  setiap  kabupaten/kota,  munculnya  perbedaan  penafsiran  pada  perkara  Jinayat  yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada khalwat, variatif dalam jenis sanksi dan penegakan hukum. Secara lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelakasanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari aparatur penegak hukum sendiri (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar`iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan. Penulis melakuan Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta  empiris  yang  di  ambil  secara  langsung  dari  objek  penelitian  dalam  hal  ini  mencakup Masyarakat, Universitas, dan Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh baik dengan melakukan wawancara maupun pengamatan secara langsung. dan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai ialah data yang diperoleh secara tidak  langsung  melalui  studi  kepustakaan.  Bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis menggunakan  analisis  deskriptip-kualitatif  untuk  memperoleh  kesimpulan    yang  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Kata Kunci: Hukum, Penegakan,Aceh.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328

## PENDAHULUAN
Setelah diterapkan dan diberlakukannya sebuah  Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat  (Qanun  Jinayat),  sejumlah  permasalahan  muncul,  baik  terhadap  lingkup internal maupun eksternal. Setelah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat), beberapa masalah muncul, baik masalah internal maupun eksternal.  Masalah  internal  muncul  dengan  beragam  soal,  sarana  dan  prasarana  belum lengkap, munculnya polemik tentang tempat pelaksanaan eksekusi cambuk, sosialisasi masih dianggap kurang, belum meratanya penyelesaian masalah-masalah penegakan Qanun Jinayah di  setiap  kabupaten/kota,  munculnya  perbedaan  penafsiran  pada  perkara  Jinayat  yang diselesaikan dengan hukum Jinayat dan Qanun pembinaan hukum adat, antara satu gampong dengan gampong lain berbeda pada jenis sanksi adat pada.
khalwat,  variatif  dalam  jenis  sanksi  dan  penegakan  hukum.  Secara  lebih spesifik, masalah internal yang dihadapi dalam pelakasanaan Qanun Jinayat di Aceh adalah berasal dari  aparatur  penegak  hukum  sendiri  (Wilayatul  Hisbah,  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan Mahkamah Syar`iyah) dan tokoh adat yang memiliki persepsi berbeda-beda tentang Qanun Jinayat. Hal ini tidak hanya memunculkan variasi penerapan, tetapi juga sering mengaburkan kepastian hukum yang dikehendaki oleh sebuah peraturan perundangan.
Sementara itu, di eksternal Aceh, muncul masalah terkait penegakan Qanun Jinayat di Aceh dengan banyaknya kritik yang muncul. Salah satu kritik tersebut sampai pada tingkat menggugatnya secara formal ke Mahkamah Agung melalui Yudicial Review (Uji Materi) yang dilakukan oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). Hasilnya, permohonan tersebut tidak diterima Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 60P/HUM/2015.
Dengan berbagai problematika yang muncul, baik internal maupun eksternal di atas, tentu dibutuhkan solusi penyelesaian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Atas dasar inilah dilakukan penelitian pada tahun 2019 dengan memilih tema “Penyelesaian Jarimah Jinayat melalui.
Peradilan Adat”. Tema ini disepakati karena munculnya fenomena dalam masyarakat yang  menyelesaikan  banyak  perkara  yang  harus  diadili  dengan  Qanun  Jinaya t,  tetapi diselesaikan melalui pengadilan adat atau musyawarah desa. Hal ini dianggap penting karena berkaitan dengan persoalan kepastian hukum dan tujuan diberlakukannya Qanun Jinayat di masyarakat.Penelitian dilakukan di dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabang.

## METODE
Penelitian ini didasari oleh munculnya peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Hukum  Acara  Jinayat  yang  antara  lain  menyebutkan  bahwa pencambukan  dilakukan  dilembaga  pemasyarakatan,  atau  rumah  tahanan  negara,  atau cabang rumah tahanan negara wilayah aceh. Pergub ini mendapat protes keras dari berbagai kalangan,  sehingga  kami  turun  kelapangan  untuk  melihat  langsung  berbagai  kendala pelaksanaannya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  yang  merupakan metode  penelitian  hukum  yang  menggunakan  fakta-fakta  empiris  yang  di  ambil  secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini mencakup Masyarakat, Universitas, dan Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh baik dengan melakukan wawancara maupun pengamatan secara langsung.  Penulis  juga  melakukan  pendekatan  konseptual  dan  perundang-undangan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptip-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan  yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Aspek yang Mempengaruhi  Penegakan Hukum
Manusia mengatur dirinya sendiri dengan menciptakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai alat kontrol  sosial;  kedua,  sebagai  sarana  untuk  mempercepat  proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan kondisi tertentu.. 1
Secara konseptual, hakikat dan makna penegak hokum adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang kokoh dan mewujud yang  merepresentasikan  perkembangan  nilai-nilai  pada  tahap  akhir  penciptaan, pemeliharaan dan pemeliharaan perdamaian. kehidupan sosial Inti dari penegakan hukum adalah  proses  di  mana  cita-cita  kepastian  hukum,  kepentingan  sosial  dan  keadilan diwujudkan. 2
Penegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor tersebut mempunyai arti netral,  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  positif  maupun  negatif bagi p ara penegak hukum, yaitu.: 3
1. Faktor Hukum atau Peraturan Hukum Perundang-undangan yang disusun oleh pemerintah dengan  harapan  bahwa  penegakan  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  tersebut  akan  memberikan pengaruh yang menguntungkan dalam mencapai tujuan para penegak hukum itu sendiri. Namun, permasalahan yang terkandung dalam undang-undang tersebut dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum, yaitu:
a.  Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.
c.Ketidakpastian  makna  kata-kata  dalam  undang-undang  tersebut  menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.
2.  Faktor Penegak Hukum
Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : pada kekuasaan kehakiman dengan pengadilannya, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.
Instansi  lembaga  penegak  hukum  merupakan  panutan  dalam  masyarakat, kemampuan  beradaptasi  tertentu  terhadap  keinginan  masyarakat  merupakan  suatu keharusan bagi instansi para penegak hukum. Aparat penegak hukum harus peka terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya karena mereka sadar bahwa isu-isu tersebut terkait dengan penegakkan itu sendiri.
1 . Riduan Syarani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2004, hlm.7
2 . Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung: tt, hlm.15
3 .Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.1983, hlm.35

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328

## 3.  Faktor Sarana atau Fasilitas
Keamanan  penanganan  kasus  selalu  tergantung  pada  kontribusi  sumber  daya dalam pencegahan kejahatan dan program pengendalian. Teknologi pendeteksi kejahatan diperlukan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui komunikasi  untuk  menjamin  kepastian  dan  kecepatan  dalam  penuntutan  individu  yang bersalah melakukan prostitusi. Penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa beberapa  sumber  daya  atau  alat  untuk  mendukung  pelaksanaannya.  Maka,  menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:
a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru;
b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan;
c. Yang kurang, harus ditambah;
d. Yang macet harus dilancarkan;
e. Siapa pun yang menarik diri atau menyerah harus didorong dan ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan  hukum  bersumber dari masyarakat dan mengupayakan perdamaian dalam masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung mempengaruhi penegakan hukum. Ini tercermin dalam opini publik tentang hukum. Sehingga terdapat kecenderungan yang besar dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai aparatur, dalam hal ini penegak hukum itu sendiri, ada juga golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tatanan hukum  atau  hukum  positif  tertulis.  Dengan adanya beberapa kejahatan atau upaya yang berkaitan dengan penegakan hukum,  tidak semuanya diterima sebagai sikap yang baik di kalangan masyarakat, terkadang penegakan hukum dilaksanakan hanya dengan memberikan sanksi  negatif  berupa  hukuman  atau  penjatuhan  pidana  jika  dilanggar.  Hal  itu  hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.
Faktor-faktor yang memungkinkan penegak hukum mengakses model isolasi antara lain: 4
a. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan merasakan  adanya  suatu  intervensi  terhadap  kepentingankepentingan  pribadinya  yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).
b.  Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  yang  melibatkan  penegak  hukum  dalam  tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
c.  Pada  masyarakat  yang  mempunyai  taraf  stigmatisasi  yang  relatif  tinggi  ataucap  yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. d. Aparat penegak hukum memiliki kecenderungan untuk membatasi hubungan masyarakat karena diduga ada kelompok tertentu yang berpengaruh buruk terhadap aparat  penegak hukum.

## 5.   Faktor Kebudayaan
Kebudayaan atau suatu sistem hukum pada hakekatnya mengandung nilai-nilai yang mendukung  hukum  yang  mengatur  hukum  dan  yang  mencari  keadilan.  Nilai-nilai  yang
4 . Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.70

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
merupakan  gagasan  abstrak  tentang  apa  yang  dianggap  baik harus diikuti dan apa yang dianggap buruk harus dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai -nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni:
a. Nilai keteraturan dan kedamaian. b. Nilai jasmani dan nilai rohani (moralitas).
c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.
Menurut Soerjono Soekanto, penerapan faktor penuntutan di atas merupakan indikasi berhasil atau tidaknya hukum. Kelima faktor tersebut mempengaruhi penegakan hukum baik secara positif maupun negatif, yang dapat dikorelasikan dengan penerapan hukum Syariah di Aceh saat ini, yang sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut di atas, yang akan dibahas  lebih lanjut di bawah ini. Situasi Aceh sebagai daerah dengan keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri dengan baik untuk menerapkan syariat Islam dalam masyarakat yang teratur.

## B. Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat
Sejak dahulu Aceh selalu dikenal sebagai serambi Mekkah. Penyebutan ini tidak lain karena  keunikan dan nada keislamannya. Pengaruh Islam merambah ke berbagai bidang kehidupan  manusia  dari  perspektif  hukum,  administrasi,  seni,  ekonomi  dan  kehidupan pribadi masyarakat. Konsistensi penerapan nilai-nilai Islam tidak hanya diabadikan dalam perilaku masyarakat, tetapi juga diperkuat dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum- hukumnya. Hal ini setidaknya terlihat dari berbagai peraturan yang belakangan muncul di Aceh tentang pelaksanaan tata cara yang berdasarkan nilai-nilai agama.
Keunikan Aceh sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia yang tunggal telah diabadikan dalam konstitusi oleh negara sebagai sarana menampung nilai-nilai yang ada dan ada di Indonesia, hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa :
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.
Barda  Nawawi  Arif  berpendapat  bahwa  sudah  selayaknya  perundang-undangan nasional mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai agama. 5
Ketidaksesuaian  hukum  asing  juga  melatarbelakangi  Konvensi  PBB  tentang Pencegahan dan Penanganan Kejahatan terhadap Penjahat yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian nilai-nilai hukum asing dibawa dari zaman kolonial. koloni sudah "usang". dan tidak adil (outdated and unjust) dan “outdated and unreal” (ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan), yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan (faktor yang mempengaruhi peningkatan kejahatan) dan dapat
5 .  Barda  Nawawi  Arief,  Beberapa  Aspek  Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 143

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
menjadi faktor kriminogen jika kebijakan hukumnya . pembangunan mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku. 6
Sesuai  dengan  kebutuhan  Aceh  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  Islam  yang  begitu mendarah daging dan mengakar, kemudian menjadi tuntutan yang tidak berkesudahan atas masuknya Aceh sebagai salah satu daerah yang menjadi bagian dari Daerah Aceh. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan, dimana tuntutan itu dilontarkan, baru dapat diwujudkan dalam dasawarsa ini, yaitu setelah reformasi yang terus berlangsung. Dari sinilah muncul peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh  yang  merupakan  amanat  konstitusional  hingga  munculnya  peraturan  daerah  yang bernuansa Islami sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Perwujudan  hak  prerogatif  Aceh  tersebut  ditonjolkan  dengan  lahirnya  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Undang-Undang  (UU)  Otonomi  Khusus  Daerah Istimewa  Provinsi  Aceh  terhadap  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  kemudian disebut Ordonansi Wilayah. Qanun, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 (8) Ketentuan Umum yang berbunyi sebagai berikut:
“Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah untuk pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  terkait  dengan pelaksanaan otonomi khusus.”
Penggunaan istilah qanun sebenarnya bukanlah kata yang asing, dalam bahasa arab kata qaanun adalah qawaan yang berarti hukum, adat atau kebiasaan yang kemudian masuk ke  dalam  budaya  melayu  yang  penggunaannya  bertepatan  dengan  masuknya  islam  dan penggunaan bahasa arab melayu di nusantara . Di Aceh, dalam sejarahnya, penggunaan istilah Qanun sebagai negara hukum dapat disebut, misalnya Qanun Meukuta Alam Iskandar Muda. Misalnya diberikan Qanun yang berisi aturan protokoler kerja:
“Kemudian ini nama-nama prajurit mereka di prajurit daerah Pidier dan di jajaran seluruh Aceh Pidier, yang pertama Bintara Sri Rama Indera”. Serta pungutan yang dikenakan oleh pemerintah, antara lain pungutan kapal dan barang di pelabuhan;
Pada  Bab  Adat  Bendahara,  yaitu  ampat  mas  pada  tiaptiap  sebuah  kapal,  maka demikianlah adatnya. Aturan aturan seperti itulah termasuk qanun dalam arti sempit. 7 Qanun  diklasifikasikan di Aceh sebagai salah satu kategori hukum, bersama dengan adat, hukum  dan  adat,  misalnya,  Adat  bak  Po  Meurehom, Hukom Bak Syiah Kuala, Kanun Bak Poetroe Phang, Reusam Bak Laksamana.
Kata “bak” dalam contoh berarti “kepada”, golongan hukumnya adalah penghubung (bak)  dengan  Po  Teumeureuhom  (penguasa),  Syiah  Kuala  (ulama),  Poetro  Phang  (istri sultan/istri presiden) dan Laksamana (penguasa). ). dari area kecil). adalah simbol parlemen sebagai organ diberdayakan untuk membuat aturan dengan paksaan. Agar hukum mengikat, hukum  dihubungkan  dengan  simbol-simbol  dalam  perumpamaan.  Simbol  tersebut  juga merupakan posisi penguasa di Kesultanan Aceh.
Menurut pendapat para ahli fikih pada gambar ini, hukum itu sesuai dengan kaidah, sehingga keempat jenis hukum itu adalah hukum, adat, Qanun dan Resam, yang termasuk dalam pengertian hukum sebagaimana dimaksud dalam pemahaman Indonesia. 8
6 . Ibid
7 . T. Djuned, Majalah Hukum Qanun: Qanun Arti dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994, hlm. 1-2
8 . Ibid, hlm.3.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
Untuk  memberikan  kesanggupan  untuk  mengarahkan  pemerintahannya  kepada provinsi  daerah  istimewa  Aceh,  perlu  diberikan  otonomi  khusus  yang  meliputi  semua instansi pemerintahan, kecuali yang berhubungan dengan hubungan dengan pengaruh  luar, perlindungan terhadap gangguan luar dan masalah moneter.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  Tentang  Otonomi  Khusus  Daerah Istimewa  Aceh  Sebagai  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  beberapa  ketentuan menunjukkan adanya roadmap penerapan syariat Islam secara bertahap, antara lain istilah ; (1) Ayat 1 ayat (7) mengatur bahwa Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan badan peradilan yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun di wilayah provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  untuk  berlaku  terhadap  orang  sesuai dengan kepada agama Islam.
(2).  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  adalah  penyelesaian  penegakan  hukum daerah di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.  (3)  Pasal  11  ayat  (1)  mengatur  bahwa  DPR  Nanggroe  Aceh  Darussalam sebagai lembaga  perwakilan merupakan wahana perwujudan demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam.
Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Propinsi di Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan empat Hak Istimewa Aceh, yaitu:
1. Penerapan Syariat Islam dalam segala aspek kehidupan beragama;
2.  Menggunakan  program  pendidikan  berdasarkan  syariat  Islam  tanpa  melewatkan kurikulum umum;
3. Memasukkan unsur adat ke dalam struktur pemerintahan desa, misalnya menyebut kepala desa sebagai keuchik (lurah) dan mukim untuk sekelompok banyak desa,
4. Mengenali peran ulama dalam mengembangkan kebijakan daerah.
Hal  itu  memberikan  Aceh  kebebasan  untuk  menentukan  arah  hukumnya  sesuai dengan prinsip syariah Islam, kecuali karena alasan historis dan sosiologis. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, bukan hanya jalan keluar masuk nusantara menuju Mekkah, tetapi mewujudkan rukun Islam ke-5, yaitu menunaikan ibadah haji melalui Sabang, tetapi juga Aceh sebagai miniatur Mekkah. juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Islam sejak masa Kesultanan Aceh hingga saat ini.
Penerapan  syariat  Islam  di  Aceh  memunculkan  berbagai  konflik  dari  berbagai kelompok di luar Aceh. dari yang menganggap bertentangan dengan konstitusi negara sampai menuding Aceh layaknya negara dalam negara. Namun untuk beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia, diberikannya keluwesan terhadap Aceh untuk mengatur dirinya sendiri melalui Perda-perda syariah, patut di jadikan contoh bahkan momen tersebut ingin juga di dijadikan  rujukan  bagi  dearahnya  untuk  menerapkan  syariat  Islam,  setidaknya  ini  yang diterapkan oleh Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan dan Cianjur di Jawa Barat.
Mempertimbangkan kembali dan merevisi undang-undang ini untuk memperkuat strategi pencegahan kejahatan yang komprehensif adalah seruan untuk pendekatan berbasis nilai, nilai kemanusiaan serta nilai identitas budaya dan nilai moral agama. 9
Himbauan ini meminta perhatian untuk “memutar balik” dan menelaah sistem hukum berdasarkan nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Artikel-artikel dari hukum keluarga dan hukum agama tradisional, khususnya dari Cina dan Arab Saudi, dipresentasikan pada
9 . Barda Nawawi Arif, kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 45-46

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
Kongres Kriminologi Internasional ke-10 di Hamburg untuk menemukan strategi yang tepat melalui kebijakan hukum untuk mencegah kejahatan di masyarakat.. 10
Dalam pernyataan di atas, ingin menegaskan bahwa studi banding dari perspektif hukum adat/adat dan hukum agama adalah “kebutuhan zaman”. Khusus untuk Indonesia, hal ini tentu saja menjadi “beban nasional” bahkan menjadi “kewajiban dan tantangan nasional” karena telah diamanatkan dan direkomendasikan dalam berbagai kebijakan dan lokakarya perundang-undangan nasional selama ini.. 11
Dari  pemikiran  di  atas  upaya  mewujudkan  masyarakat  Aceh  yang tertib lahirlah Qanun-qanun jinayah setelah dibentuknya UU No 18 Tahun 2001 yakni:
1. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam;
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan SyariatIslam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam;
3. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar Dan Sejenisnya;
4. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian);
5. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum);
6. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Secara  istilah  Qanun  merupakan  peraturan  Daerah,  yang  hirarkhinya  menurut Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan berada pada posisi dibawah Peraturan Presiden. Namun jika melihat pada dasar pembentukan dan pengistilahan Qanun menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Pada masa pembentukan UU tersebut masih mengacu pada hierakhi peraturan perundang- undangan  yang  didasri  oleh  Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000  Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Republik Indonesia sebagai berikut:
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
Pada  tata  urutan  peraundang-undangan  di  atas,  terlihat  penempatan  peraturan daerah dalam sub-sistem peraturan perungang-undangan yang berlaku secara umum secara nasional, dimana menurut hirearkhinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi letatnya (lex superior derogat legi inferiori) dan jika ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal 31 Ayat (2) UU No 18 Tahun 2001, sebagai berikut:
“Ketentuan  pelaksanaan  undang-undang  ini  yang  menyangkut  kewenangan  Pemerintah Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  ditetapkan  dengan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.”
10 . Ibid, hlm. 46.
11 . Ibid, hlm. 47.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
Dengan  demikian  maka,  jika  dicermati  ketentuan yuridisnya dapat dilihat bahwa qanun  tidak  sama  tata  letaknya  secara  hirarkhi  dengan  perda-perda  yang dibentuk dan diberlakukan  di  provinsi-provinsi seluruh Indonesia, meskipun istilah qanun merupakan istilah lain dari peraturan daerah. Hal ini dikarenakan Qanun diberikan kekhususan sebagai pelaksana langsung undang-undang otonomi khusus yang menjadi kewenangan Aceh tanpa diselingi  dengan peraturan peundangundangan yang lain atau dapat dikatakan posisinya berada setingkat Peraturan Pemerintah yang memiliki materi untuk menjalankan undang - undang. Pembentukan qanun yang bersifat Istimewa/spesial dan dapat mengenyampingkan aturan-aturan yang berlaku secara umum di Indonesia (lex spesialis derogatelegi generalis).
Aturan  hukum  khusus  yang  muncul  dari  fleksibilitas  pengaturan  mandiri  yang diberikan pemerintah untuk Aceh kemudian menimbulkan tugas tersendiri bagi pemerintah daerah, beban ini bukan hanya keistimewaan itu dalam pelaksaan mesti ditanggung oleh daerah,  namun  juga  secara  psikologis,  Aceh  mesti  mampu  membuktikan  bahwa aturan - aturan  pelaksanaan  keistimewaan  Aceh  yang  bersifat  khas,  juga  dapat  menjadi  contoh keberhasilan pelaksaan syariat Islam yang mungkin saja dapat di implementasikan diseluruh wilayah  Indonesia,  apalagi  hukum  yang  dilandaskan  oleh  Islam  sebagai  agama  yang membawa rahmat bagi sekalian alam.
Seperti yang telah disinggung diatas aktualisasi nilainilai Islam dalam hukumnya di Aceh kemudian melahirkan aturan-aturan daerah yang bukan hanya dianggap rancu atau melawan  kelaziman dalam sistem nasional, namun juga formulasi qanun yang  sedmikian rupa juga dikhawatirkan akan mengalami berbagai kebuntuan dalam pengaplikasiannya yang dikhawatirkan tidak tepat guna, tidak berdayaguna serta tidak berhasil guna.
Beberapa masalah tersebut misalkan dapat dilihat di beberapa pasal dalam qanun Ace h:
1.  Qanun  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dengan Qanun 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Potensi  permasalahan  yang  ditimbulkan  dalam  kedua  qanun  ini  yakni,  pertama permasalahan  tumpang tindihnya aturan (hyper regulated) pasal mengenai kewenangan menindak  terhadap  jarimah  tertentu.  Hal  ini  misalnya  dapat  kita  temukan  mengenai pengaturan  khalwat/mesum  dalam  di  Pasal 24 Qanun Jinayat, dalam tersebut dikatakan bahwa  Jarimah  khalwat  yang  menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan  perundang  perundangan  lainnya  mengenai  adat  istiadat. Peradilan adat yang dalam  pasal  tersebut  adalah  model  penyelesaian  yang  dimaksudkan  dalam  BAB  VI Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Pasal  13  Qanun  9  Tahun  2008  Tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal terdapat pada ayat (1) huruf d.
Pengaturan  penyelasian  khalwat  dalam  Pasal  24  Qanun  Jinayat  dapat  dipahami sebagai pengakuan eksistensi peradilan adat yang ada di Aceh sebagai alternatif penyelesaian perkara mesum di luar ketentuan Pasal 23 Qanun tersebut 12 , Pengaturan perkara yang sama
12 . Penyelesaian terhadap perkara mesum di Aceh sejatinya dilandasi oleh Qanun Jinayat Sebagaimana yang diatur di pasal 23 yang berbunyi:
(1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk  paling  banyak  10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100(seratus) gram emas murni atau dipenjara paling lama 10(sepuluh) bulan.
(2). Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (Lima belas) kali dan/atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
pada 2 aturan (qanunAceh) tersebut   Pidana merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yakni menciptakan ketertiban serta perlindungan terhadap masyarakat dari upaya pemerkosaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Kejahatan berasal dari kata Belanda straf, kadang disebut hukuman.
Istilah  kejahatan  lebih  tepat dari pada istilah hukuman, karena hukum seringkali merupakan terjemahan dari recht. Dalam hukum pidana, “pidana” (hukuman) adalah suatu alat  yang  berupa  menimbulkan  penderitaan  atau  penyakit  bagi  yang  bersangkutan (terpidana/dihukum).
Terdapat sanksi pidana untuk setiap larangan dalam hukum pidana, disamping untuk tujuan  kepastian  hukum  dan  Pembatasan  kekuasaan  negara  juga  dimaksudkan  untuk mencegah pihak-pihak yang bermaksud melanggar (mencegah) hukum pidana.
Terdapat Beberapa pendapat ahli Hukum tentang mengenai tujuan pidana. Menurut Ricard D. Schart dan Jerome H. Sholnik seperti yang dipetik oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk:
1)  Pencegahan residivisme.
2) Menahan orang lain melakukan perbuatan yang sama dengan terpidana.
3)  Untuk memberikan balasan hukuman  terhadap terpidana.
Dari  beberapa  pendapat  para  ahli  hukum  pidana  tentang  kejahatan  dan  tujuan pemidanaan  di  atas,  terlihat  bahwa kejahatan dan tujuan pemidanaan  tidak bisa berdiri sendiri,  misalnya  hanya  untuk  membalas,  atau  untuk  menegakkan aturan hukum dalam masyarakat, atau hanya untuk mencegahnya.
Penerapan pidana dalam hukum pidana Islam baik hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’ maupun belum ditetapkan oleh syara’ (ta’zir) memiliki tujuan dan berfungsi untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  melindungi  kepentingan  hidup  manusia  yaitu kemaslahatan umat manusia dan menolak kemudharatan.
Penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku  kejahatan  Islam  tidak hanya dit ujukan untuk memulihkan  perbuatan  pelaku  (punitive justice) tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana qisash dan diyat, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana hudud, memberi pencegahan secara umum/prevensi general yang juga nampak pada hukuman hudud, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman ta’zir). 13
Terdapat dua jenis sanksi yang ada didalam sistem hukum Islam, yaitu sanksi yang bersifat definitif dari Allah dan Rasul dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. 14
Dalam banyak kasus dimana penegakan hukum membutuhkan peran negara, hukum tidak akan berjalan jika tidak ditegakkan.
Menurut  hukum  pidana  Islam  (syari’at  Islam)  tujuan  hukuman  adalah  sebagai berikut:
1. Pencegahan, yang berarti menahan orang yang berbuat jarimah agar dia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Selain
denda paling banyak 150(seratus lima puluh)gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15(lima belas) bulan.
13 . Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 93
14 . Penjelasan Umum Qanun Khalwat/Mesum No 14 tahun 2003

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
itu juga menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama jika tidak ingin mendapatkan hukuman;
2. Perbaikan dan pendidikan, yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang lebih baik  dan  menyadari  kesalahannya.  Diharapkan  dengan  hukuman  maka  akan  timbul kesadarannya untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. 15
Agar tecapainya tujauan pidana seperti yang telah diuraikan di atas, demi kepastian hukum, maka hakim diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara. Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatannya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.
Dasar  dari  putusan  ini  adalah  Pasal 193 ayat 3 KUHAP berbunyi, jika pengadilan menemukan  terdakwa  bersalah  atas  kejahatan  yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman.
Hakim dalam memutuskan hukuman uqubat terhadap perkara jinayat sesuai dengan qanun  yang  dilanggar.  Hanya saja permasalahan yang muncul dalam penjatuhan uqubat terhadap perkara jinayat, dimana uqubat yang terdapat dalam qanun Aceh dianggap bukan hanya dianggap bermasalah secara yuridis namun juga secara filosofis serta secara sosiologis, diantaranya:
1. Uqubat denda dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berupa ububat berupa emas murni dalam Pasal 16 dengan ketentuan:
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 60 (enam puluh) bulan.
(2) Barang siapa dengan sengaja membeli, membawa/membawa atau memberikan Khamar diancam dengan 'Uqubat Ta'zir dengan paling banyak 20 kali cambukan (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau pidana kurungan paling lama 20 (dua puluh) bulan.
Merujuk  pada  jumlah emas sebagai denda dalam pasal di atas, jka di konversikan dengan  dengan  nilai  uang  dengan  harga  emas  maka  jumlah  denda  yang  dibayarkan maksimalnya  adalah  senilai  Rp.  360.000.000,-  ,  padahal  jika  merujuk Pasal 15, Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00,-. Dalam konteks kekhususan Aceh, formulasi jumlah maksimal  denda  yang  melampaui  jumlah pada UU No. 12 Tahun 2012, dapat dimaklumi karena  mengingat  kekhususan  Aceh  yang  telah  disinggung  sebelumnya,  namun  secara filosofis dan sosiologis pengaturan denda yang sedemikian rupa dapat saja berpotensi sulit untuk aplikasikan.
Denda  merupakan  jenis  hukuman  yang  telah  diakui  dan  diterima  dalam  sistem hukum masyarakat di seluruh dunia, meskipun aturan dan cara pemidanaannya berbeda. Misalnya, di negara-negara barat, sekarang di Skotlandia, kantor kejaksaan disebut "jaksa penuntut", yang menurut mantan jaksa Skotlandia kepada saya, seharusnya memungut denda
15 . Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 137-138

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
dari narapidana sebagai sumber pendapatan negara. 16 Jimly Ashiddqie, mengklasifikasikan bentuk  hukuman  yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu hukuman “had” atau “huduud”, sebagai hukuman pidana penahanan berupa pidana denda.
Demikian  juga  dengan  denda  adat  dan  sanksi  pidana,  juga  merupakan  masalah restitusi  dengan  tujuan  menjaga  keseimbangan  kosmik  yang  ada  dalam  masyarakat. Misalnya, hukuman ini disebut “dande” oleh masyarakat adat Bali, artinya benda tertentu dikenakan kepada pelanggar suatu klausul (awig-awig) di banjar atau di desa. Sampai saat ini sanksi pidana adat masih diterapkan pada masyarakat desa yaitu denda, menyelenggarakan upacara keagamaan, memecat warga desa, jamuan dan perkawinan.. 17
Memperluas penggunaan denda dengan memperbanyak jumlah denda jelas tidak cukup untuk meningkatkan efektifitas denda.
Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang komprehensif di bidang legislatif, yudikatif dan  eksekutif.  Dalam  hal ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bah wa dalam menjatuhkan denda antara lain harus diperhatikan: 18 a.  Sistem menentukan jumlah atau besaran denda. b.  Batas waktu pembayaran denda.
c. dibandingkan dengan Tindakan paksaan yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan denda dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda dalam waktu yang ditentukan. d. Pengenaan denda dalam keadaan khusus, seperti anak yang masih di bawah umur atau belum bekerja dan masih dalam pengasuhan orang tuanya.
e. Pedoman atau kriteria pengenaan denda.
Pemilihan emas sebagai denda, sangat beralasan mengingat nilai emas yang stabil, sebagaimana nilai mata uang dinar yang banyak digunakan di negara Arab yang dinilai sangat stabil dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun penggunaan emas sebagai penentuan nilai penjatuhan denda sebagai pidana pokok yang menjadi bagian dari uqubat ta’zir utama sebagaimana yang di atur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, berpotensi sulit untuk diterapkan, hal ini jika mengacu pada nilai  emas  yang  terus  naik  jika  menggunakan  mata  uang  Rupiah  sebagai  alat  tukarnya sebagaimana yang telah disinggung di atas. 19
Penggunaan denda yang disandingkan dengan uqubat cambuk atau penjara bukanlah hal yang janggal, jika mengacu pada pengaturan pidana cambuk dibeberapa negara yang juga menerapkan  hukuman  cambuk,  semisal  kita  melihat  komposisi  pidana  terhadap  tubuh maupun  kaitannya  dengan  tindak  pidana  kesusilaan  pada  Malaysia  Penal  Code  undang - undang No. 574 diantaran terdapat dalam: 20
1) Pasal 324, pelanggaran penyerangan dengan senjata atau alat berbahaya. Setiap orang, kecuali untuk tindakan Bagian 334, dengan sengaja melukai tubuh dengan menggunakan gunting,  alat  tusuk,  atau  alat  pemotong,  atau  alat  apa  pun  yang  digunakan  untuk
16 . Loebby Loqman, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, Jakarta: BPHN, 1992, hlm. 10.
17 . I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Erasco, 1993, hlm. 17
18 . Muladi dan Barda Nawawi Arif, Teori-Teori dan kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.
19 . Dalam Qanun Jinayat disebutkan denda emas merupakan emas murni, jika mengacu pada harga emas PT. Antam  0.5  gram  Rp.  396.500,  1  gram  Rp.  744.000,  2  gram  Rp.  1.437.000,  3 gram Rp. 2.134.000, 5 gram Rp.3.540.000, 10 gram Rp. 7.015.000,- dilihat pada Kompas.com, Awali pekan, harga emas Antam Turun Rp. 3.000, Senin 9 Desember 2019.
20 . http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No.574).

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
penyerangan,  yang  dapat  mengakibatkan  kematian,  atau  menggunakan  elemen  api atau pemanas,  atau  menggunakan  racun  atau  menggunakan  alat perusak, atau menggunakan bahan peledak, atau dengan alat yang mengandung unsur-unsur yang dapat mengganggu tubuh  manusia  dengan cara dihisap, ditelan, dimasukan ke dalam darahnya atau dengan menggunakan binatang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau paling lama penjara dengan denda baik dengan tongkat atau dengan hukuman dua dari mereka. 2) Bagian 326, siapa pun, selain tindakan yang disebutkan dalam Bagian 335, dengan sengaja menyebabkan luka serius dengan menggunakan senjata atau alat berbahaya (sebagaimana diatur dalam Bagian 325). Hukuman maksimum adalah 20 tahun penjara dan kemungkinan denda atau pukulan.
3) Dipidana penjara selama-lamanya 20 tahun dan dapat juga didenda atau dipukul Yang dengan sengaja memperkosa hewan (Pasal 377). Selain beberapa ketentuan tersebut di atas dalam KUHP Malaysia, ketentuan yang berkaitan dengan hukuman badan di Malaysia berupa pukulan  telak  termasuk  denda  juga  terdapat  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan termasuk yang memberantas kejahatan terkait keimigrasian, yang tertuang dalam Undang-undang Imigrasi 2002 (A1154 pasal 6) menyatakan: 21
”Pendatang tanpa izin yang masuk secara tidak sah didenda 10.000 RM atau dipenjara tidak lebih  dari  lima  tahun,  atau  (dikenakan  sanksi)  kedua-duanya  dan  dikenakan  sabetan (cambukan) tidak lebih dari enam pukulan”.
(shall be guilty of an offence and shall on conviction be liable of fine not exceeding Ringgi t Malaysian (MYR) 10.000 or to imprisonment for the term not exceeding 5 years or to both and shall also be liable to whipping of not more than 6 strokes).
“ Majikan yang menggaji pendatang tanpa izin (PATI) dikenakan denda antara RM 10.000-RM 50.000  per-PATI,  atau  dipenjara  tidak  lebih dari 12 bulan atau dikenakan sanksi kedua - duanya”.
Akta tersebut juga menyatakan, jika majikan menggaji lebih dari lima PATI pada masa yang sama dikenakan penjara enam bulan hingga 12 bulan dan dikenakan enam cambukan. Selain di Malaysia, Saudi Arabia dan Iran juga mengkombinasikan denda dengan cambuk dan penjara.  Saudi  Arabia adalah sebuah negara Islam yang hukumnya di dasari oleh hukum syari’ah atau Kitab Undang-undang Islam yang mengambil rujukannya dari al-Qur’an dan Sunnah  Rasul.  Dasar  dari  konstitusi  negara  ini  adalah  al-Qur’an  dan  sebagai  dasar pertimbangan hukum. 22
Hukum pidana di Arab Saudi adalah hukum pidana Islam, dimana jenis-jenis delik dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 23
1) Hudud; yang meliputi pencurian, konsumsi alkohol (alkohol), penistaan terhadap agama Islam, perzinahan di luar nikah dan perkawinan.
2) Ta'zir; merupakan tindak pidana atau tindak pidana yang jenis pidananya ditentukan oleh hakim.
3)  Qisash,  qisas  ini  berkaitan  delik  seperti  pembunuhan  atau  luka.  Qisash  adalah  suatu bentuk  hukuman  bagi  pelaku  untuk  mengganti/mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh korban atau keluarganya. Tindak pidana ini memberikan kesempatan kepada korban untuk
21 . http://www.sinarharapan.co.id/Cambuk , Rotan atau Sabetan Apa itu semua? Annie Bertha Simamora, Rabu, 4 September 2002
22 . http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi Arabia Gevermen and Law.
23 . Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
membalas hutang pelaku kepada korban dengan melakukan hal yang sama kepada pelaku. Seperti membunuh orang, Anda akan dibalas dengan pembunuhan.
Tindak  pidana  dalam  kategori  hudud  seperti  pencurian  maka  pidananya membayarkan  sejumlah  denda,  penjara,  dan  potong  tangan  kanan  (dan  tangan  kiri  jika tangan  kanannya  sudah  dipotong).  Jika  seseorang  bersalah  melakukan  tindak  pidana mengkonsumsi minuman keras, menjual atau membeli alkohol, mengkonsumsi obat-obatan terlarang  dengan  cara  menghirup,  menyuntik  atau  mencampurkan  ke  dalam  makanan dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan.
Iran sebagai salah satu negara Islam, masih menerapkan hukum pidana Islam secara konservativ. Hal ini terlihat dalam pengaturan pidana Islam dalam Islamic Penal Code Of Iran yang masih membagi kategori tindak pidana secara tradisional sesuai dengan kategori tindak pidana yang terdapat dalam hukum Pidana Islam. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:
Menurut Pasal 12 dalam Islamic Penal Code Of Iran, terdapat lima kategori pidana, yakni:
a) Had; jenis pidana had dijelaskan dalam Pasal 13, yaitu kadar dan jenis hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik dalam syari’ah.
b)  Qisash;  jenis  pidana  qisash  lebih  lanjut  dijelaskan  dalam  Pasal  14, yaitu pidana yang diberikan sepadan dengan kejahatan yang dilakukan (pembalasan).
c) Diyat; Jenis hukuman diyat dijelaskan dalam Pasal 15, yaitu ganti rugi terhadap korban yang ditentukan oleh hakim.
d)  Ta’zir;  jenis  pidana  ta’zir  dijelaskan  dalam  Pasal  16,  yaitu  suatu  pidana  yang  tidak ditetapkan dalam syari’ah dan kadar dan jenisnya ditetapkan oleh hakim (penguasa). Jenis pidana ta’zir adalah penjara, denda dan cambuk (kurang dari pidana had).
e) Pidana pengganti; pidana ini lebih lanjut dijelskan dalam Pasal 17, yaitu pidana pengganti ditetapkan oleh pemerintah untuk memelihara ketentraman umum. Pidana pengganti dapat berupa penjara, denda dan cambuk (kurang dari had).
Penerapan komposisi hukuman tersebut diantaranya dapat dilihat pada pasal-pasal dalam Islamic Penal Code Of Iran sebagai berikut:
1. Penghinaan pribadi terhadap pejabat publik, yang terdapat dalam Pasal 609, barangsiapa menghina para pemimpin tiga cabang pemerintahan yaitu, wakil presiden, atau menteri, atau anggotaparlemen,  atau  staf  kementrian,  atau pejabat pemerintahan lainnya saat mereka masih bertugas, dipidana dengan pidana penjara dari tiga sampai enam bulan pidana penjara atau  cambukan  74  (tujuh  puluh  empat)  cambukan  atau  pidana  denda  50.000  sampai 1000.000 riyal.
2. Pasal 637, berhubungan dengan melanggar moral umum (masyarakat), barangsiapa pria dan  wanita  belum  menikah  melakukan  tindakan  melanggar  terhadap  kesusilaan  dalam masyarakat,  tidak termasuk perzinahan, harus dipidana cambuk (99 kali cambukan). Jika salah satu dari mereka tidak menyetujui kejahatan tersebut maka pidana akan dikenakan pada salah satu yang memulai kejahatan tersebut.
3. Pasal 640, terhadap orang-orang yang mempublikasikan setiap gambaran, tulisan, foto, lukisan, artikel, mediacetak, laporan berkala, film, atau barang apapun yang melanggar moral (kesusilaan)  dalam  masyarakat.  Dan  siapapun  yang  menyebarkan  materi  tersebut  akan dihukum 3 tahun penjara (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan membayar denda 1.500.000 Riyal sampai 6000.000,- Riyal dan juga dapat dipidana cambuk paling banyak 74 (tujuh  puluh  empat)  kali  cambukan,  atau  semua  jenis  pidana.  Sebagai  perbandingan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
Formulasi komposisi uqubat dalam beberapa aturan dinegara-negara yang juga menerapkan syariat  islam  sebagai  dasar  hukumnya  seperti  di Iran, tidak menggunakan emas sebagai ukuran nilai denda namun nilainya ditetapkan sejumlah uang dalam nilai mata uang Rial sebagai mata uang Republik Iran.
Meskipun dipandang kurang cocok pengaturannya, namu pengaturan uqubat denda yang demikian dalam qanun jinayat, tidak kemudian ada keharusan terhadap hakim untuk menerapkan  pidana  denda  berupa  sejumlah  emas  kepada  si  pelanggar  karena  jika diperhatikan  formulasi  uqubat  yang  sedemikian  rupa memberika keluwesan bagi hakim untuk menjatukah pidana mana yang akan diberikan kepada sipelanggar, misalnya dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Penyelangan kata “atau” uqubat cambuk “atau” uqubat denda “atau” uqubat penjara, merupakan formulasi komposisi pidana yang bersifat alternatif- alternatif, hal ini merupakan formulasi yang tidak kita lihat dalam banyak pengaturan pidana dalam hukum di Indonesia yang biasanya menggunakan kata-kata “atau” saja (sebagai kata alternatif), missal dapat kita temui dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam beberapa pasal misalnya terhadap tindak pidana pencurian yang di atur di Pa sal 362 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak se mbilan ratus rupiah”
Kata  atau  dalam  pasal  tersebut  merupakan  alternatif,  selain  kata  atau pidana/hukuman juga diselingi dengan kata “dan” misalkan dapat di lihat dalam Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Pasal 6 di sebutkan “ (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  ditentukan  menjadi  advokat  untuk  menghadiri  sidang  pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Pencantuman  kata  “dan”  dalam  kalimat  yang  terpendek  dan  pidana  yang  paling rendah merupakan pidana kumulatif.Namun selain kata “dan” juga terdapat rangkaian kata “dan/atau” misalkan dapat kita lihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Pasal  310  ayat  (3)  dengan  bunyi:  “Setiap  orang  yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu  Lintas  dengan  korban  luka  berat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” Penggunaan rangkaian kata dan/atau merupakan komposisi  hukum  yang  bersifat  kumulatif  alternatif,  pidana  yang  disebutkan  pertama (penjara) sebagai pidana yang bersifat imperative sedangkan pidana yang kedua (denda) merupakan pidana pilihan yang sifatnya fakultatif (tidak diharuskan), namun dalam kasus yang  berbeda  bisa  saja  penerapannya  kata  dan/atau  dianggap  sebagai  pilihat  apakah

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
menjatuhkan keduaduanya taua hanya salah satu saja, apakan penjara dengan denda atau dendanya saja. Dari uraian di atas sifat kekhasan pengaturan pidana dalam qanun terlihat dengan menyusun pidananya pada kategori uqubat ta’zir utamanya berupa cambuk, denda serta  penjara  namun  semuanya bersifat alternatif. Hal ini menunjukkan ada pilihan bagi hakim untuk memutus dengan dasar pertimbangannya uqubat yang mana yang tentu saja cocok dengan kondisi pelaku.
Pengaturan  pidana  dan  pemidanaan  dengan hukum syariah dalam pembentukan pidananya  bertujuan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  manusia  dengan  menjamin kebutuhan pokoknya/primer (dharuriyah) yaitu meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyah), kebutuhan manusia di bidang hukum, politik  sosial,  ekonomi dan budaya itu merupakan hak untuk mendapatkan ketentraman, pekerjaan,  pengakuan,  penghargaan,  mengekspresikan  diri,  dan  aktualisasi  diri  serta kebutuhan pelangkap/tersier (tahsiniyah). 24
Sedangkan  kebutuhan  tahsiniyah  atau  pelengkap  adalah  apa  yang  dituntut  oleh norma dan tatanan kehidupan manusia dalam pergaulannya, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Untuk menjaga tahsiniyah dalam ranah ibadah, mu'amalah dan 'uqu bat, Islam  mengatur  bagaimana  hukum  menjadikan  hubungan  manusia  serasi,  serasi  dan seimbang.  Misalnya  dalam  bidang  ibadah,  Islam  mewajibkan  bersuci,  menutup  aurat, berdandan, dan membersihkan lingkungan. Di wilayah mu'amalah, Islam melarang penipuan, pemalsuan, kemewahan dan mata uang. Sedangkan di daerah Uqubat, Islam sangat melarang membunuh, merusak lingkungan, meminum alkohol, dll. 25
Secara historis, penentuan jenis dan beratnya pidana dalam al-Qur’an maupun al- Sunnah,  mencerminkan  kebijakan  legislatif  yang  maju  dan  berkembang  serta  semakin mempertimbangkan  prinsip-prinsip  asasi  serta  rasa  keadilan  dan  kemanusiaan  dalam masyarakat.  Hal itu terlihat dalam kenyataan bentuk-bentuk dan ancaman pidana dalam tradisi  Islam  itu,  sedemikian  rupa  sehingga  sifatnya  lebih ringan dan sederhana apabila dibandingkan dengan tradisi pidana sebelum Islam. Sebagian dari jenis dan kadar ancaman pidana  Islam  itu  merupakan  penyederhanaan  dan  penghalusan  terhadap tradisi hukum pidana Yahudi dan Nasrani maupun praktek masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam tradisi hukum Islam,  prinsip  yang  bersifat  meringankan  beban  ini  disebut  dengan  prinsip  adam  al - kharaj(pembebanan  berangsur-angsur), dan prinsip taklil al-takalif (pembebanan sedikit demi sedikit). 26 Oleh karena itu sudah seharusnya setiap usaha yang bersifat legislatif dalam rangka merumuskan bentuk-bentuk pidana dari sumber hukm pidana Islam, terutama di zaman modern ini, haruslah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip yang bersifat semakin meringankan beban subjek hukum. Pemberian pidana badan dalam hukum Islam, diberikan dalam konteks hudud ataupun ta’zir. Penjatuhan pidana ini bukan hanya untuk membalas atau untuk memberi efek jera semata akan tetapi ada tujuan utama yang ingin dicapai dengan pemberian  pidana  ini  yaitu pendidikan atau pelajaran untuk memperbaiki si pelaku dan memberi contoh pada masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa.
Pasal 73 Qanun Jinayat ayat (1) menyatakan ketentuan ‘Uqubat Ta’zir yang ada Dalam qanun-qanun  lain,  sebelum  qanun  ini  dikeluarkan,  dalam  qanun ini disesuaikan dengan
24 .  A. Rahamat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 46-47
25 . Ibid, hlm. 50-51
26 . Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
'Uqubat. (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut perhitungan 1 (satu) pukulan  disamakan  dengan  pidana  kurungan  1  (satu)  bulan,  atau  denda  sebanyak  10 (sepuluh) gram emas murni.Dalam ayat Pasal 23 ayat (2) Qanun No 7 Tahun 2013 tentang Acara  Jinayat  ditegaskan  bahwa  masa  penangkapan  dan/atau  penahanan  dikurangkan seluruhnya dari ‘uqubat yang dijatuhkan, kecuali ‘uqubat Hudud.
Pengurangan Uqubat sebagaimana dimaksud kemudian dijelaskan dalam ayat (3) nya yakni  untuk  penahanan  paling  lama  30  (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk. Dalam praktenya dilapangan pelaksanaan dari penjelasan pasal di atas beprotensi mengalami kendala  apalagi,  jika  30  hari  itu  dikonversi  menjadi  1  kali  uqubat  cambu k,  maka  akan terdapat kendala bagaimana jika dalam proses penahanan seorang pelaku ditahan kurang dari 30 hari, atau lebih beberapa hari dari 30 hari dikarenakan penahanan ini bersifat relativ, tergantung dari kebutuhun dalam praktek beracara, maka bagaimana cara mengurangi nya?. Dalam pelasanaannya Masih ada ketidak samaan persepsi antara aparat penegak hukum, misalkan  dilihat  dari  pola  pengurangan uqubat cambuk Jika sebelum eksekusi dilakukan penahanan terhadap pelaku. Di Banda Aceh menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Diklat Libtang Kumdil Mahkamah Agung RI pada tahun 2016, Mahkamah Syari’ah dan Kejaksaan,  pengurangan  ‘uqubat  cambuk  terhadap  pelaku  baru  dilakukan  jika  telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) yakni jika telah ditahan 30 hari maka dikurangi 1 kali ‘uqubat cambuk, namun jika penahanan tidak mencapai 30 hari maka pengurangan tidak  dilakukan,  cara  pengurangan  seperti  I  ni  dipraktekkan  oleh  beberapa  hakim  di mahkamah syariah semisal meulaboh, bireun, sigli. Namun paraktek ini tidak di lakukan oleh semua mahkamah syari’ah yang ada di Aceh, dalam hal mengkonversi lamanya penahanan ke uqubat cambuk, misalnya pada Mahkamah Syariah Langsa jika penahanan lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun kurang dari 60 (enam puluh) hari, maka lamanya masa tahanan tersebut tetap dikonversi dengan cambuk yang berkurang sebanya 2 kali cambukan. Dan pemahaman yang  demikian  di  praktekkan  oleh  hakim  beberapa  mahkamah  syariah  di  Aceh  semisal mahkamah syraiah lhoksukon, mahkamah syariah Idie, mahkamah syariah Sabang dan hakim mahkamah syariah jantho, dengan alasan uqubat yang diberikan merupakan uqubat yang bersifat meringankan terdakwa.

## C. Aparat Penegak Hukum, Sarana  dan Prasarana
Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan- aturan  yang  ada,  bahkan  sifat  konkretnya  hukum  tercermin  dalam  tatalaku  penegak hukumnya.  Penegak  hukum  bukan  permaslahan  pada  kuantitasnya  saja,  kualitas  dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakn ketertiban dalam masyarakat.
Sebagai  faktor  yang  sangat  berkorelasi  sebagai  pendukung  dan  penghambat  penegakan hukum jinayat di Aceh, penegak hukum memaikan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum  syariah  di  Aceh  merupakan  peran  lembaga  yang saling kait terkait dalam sistem peradilan  jinyahnya,  mulai  dari  Satuan  Polisi  Pamong  Praja/Wilayatul  Hisbah  yang berkoordinasi  dengan  pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, pengacara sampai lembaga permasyarakatannya.
Sebagai pendukung utama dalam penegakan hukum, kelemahan-kelemahan aparat penegak hukumnya di Aceh masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum syariah, kendala diantaranya:

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
1. Masih sulitnya bagi aparat untuk memahami hukum materil ataupun formil. Terdapat  beberapa  kasus  kselah  pahaman  aparat  penegak  hukum dalam mengartikan frasa-frasa yang terdapat dalam pasal-pasal qanun, misalkan terjadi pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu SMA di Lhoksukon yang dilakukan oleh 2 orang guru yakni YZ dan ZL terhadap seorang siswi RA (15 tahun) dalam sebuah ruang saat pengambilan foto siswa, yang kemudian oleh pihak Polres Lhokseumawe di upaya diselesaika secara diversi melalui  tatacara  adat,  pihak  Penyidik  berpegangan  pada  Qanun  Nomor  9  Tahun  2008 Tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat,  yang pada pasal 13 ayat (1) nya menyatakan  perselisihan sengketa adat meliputi salah satunya huruf o pelecehan, fitnah, hasut,  pencemaran nama baik, yang mana perkara tersebut diberikan kesempatan untuk diselesaikan  secara  adat  gampong,  dalam  hal  ini  pihak  kepolisian  menyamakan  dengan penyelesaian secara diversi terhadap perkara anak sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA).  Hal tersebut seperti yang terungkap dalam tulisan Reza Azis Fahriansyah tentang Tindak Pidana Pelecehan  Seksual  Oleh  Guru  Terhadap  siswa  SMA  yang  diselesaikan  dengan  diversi (Penggeledahan  di  wilayah  hukum  Polres  Aceh  Utara). 27 Pada  perkara  di  atas  terdapat berbagai kekeliruan pemahaman oleh aparat penegak hukum, yakni:
1.  Pelecehan  yang  dimaksud  dalam  Qanun  Nomor 9 Tahun 2008 menurut persandingan perbuatan  yang  dilakukan  yakni  fitnah,  hasut,  pencemaran  nama  baik,  maka  perbuatan melehkan dalam qanun tersebut sama dengan penghinaan yang diatur dalam KUHP Pasal 310 sampai  Pasal  316,  yang  semua  itu  dapat  merendahkan  kehormatan,  namun  tidak berhubungan dengan kehormatan yang bersangkut paut dengan nafsu kelamin (tidak secara seksual), kehormatan disini berkaitan dengan nama baik, yang berakibat pada tercemarnya /rusaknya/kotornya/tercelanya nama baik, kehormatan, harga diri.
Pelecehan seksual yang tejadi pada siswi seperti yang telah diutarakan sebelumnya merupakan pelecehan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 27 Qanu n jinayat, yakni perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa  kerelaan  korban,  yang  kemudian  uqubat  mengenai  jarimah  ini selanjutnya diat ur dalam Pasal 46 tentang perbuatan pelaku dengan sengaja melakukan pelecehan seksual di depan umum diganjar dengan uqubat cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling l ama 45 (empat puluh lima) bulan, dan jika dilakukan terhadap anak pengaturannya dapat menace pada  Pasal  47 Qanun Jinayat dengan ancaman uqubat Ta’zir cambukan paling banyak 90 (sembilan puluh) gram atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas mu rni atau  pidana  kurungan  paling  banyak  90 (sembilan puluh) bulan. Pengaturan turan yang sedemikian rupa dalam Pasal 47 mengenai pelecehan seksual bagi anak mestinya dipahami oleh penegak hukum, bahwa penggunaan instrument hukum yang tepat pada kasus di ata s dengan  menggunakan  Pasal  47  Qanun  Jinayat, bukan Pasal-pasal yang ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008.
27 . Reza Aziz Fahriansyah, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah Menengah Atas yang diselesaikan dengan Diversi(Suatu penelitian diwilayah Hukum Kepolisian Resor A ceh Utara). Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm.9

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
2.  Menggunakan istilah diversi dalam penyelesaian kasus di atas karena alasan bahwa kasus tersebut merupakan kasus anak, juga tidak tepat, karena diversi yang dimaksudkan Dalam Undang-Undang SPPA hanya di upayakan kasus-kasus anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang di atur dalam Pasal 5 Undang-undang SPPA. Namun  pada  kasus  tersebut  anak  sebagai  korban  dan  orang  dewasa  yang  dalam  hal ini gurunya korban sebagai pelaku.
Kurang  pemahaman  aparat  kepolisian  dalam  memahami  isi-isi  qanun  di  Aceh mestinya tidak boleh terjadi secara berlarut-larut, ada kewajiban pada anggota kepolisian untuk memahami isi qanun-qanun aceh yang bersifat istimewa, khususnya qanun jinayat hal ini  dikarenakan  tugas  penegakan  hukum  jinayat  di  Aceh  tidak  hanya  di  bebankan  pada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, namun juga anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 133 Uandang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) , sebagai berikut:
“Tugas seorang penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan/penerapan hukum syari’at Islam yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan Syar’iyah secara keseluruhan mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil”
Keharusan anggota kepolisian di Aceh untuk memahami aturan-aturan khusus yang ada  di  Aceh  untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya juga di atur dalam Pasal 207 UUPA, sebagai berikut:
(1) Seleksi untuk menjadi bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia di Aceh disediakan oleh Kepolisian Aceh sesuai  dengan ketentuan hukum Islam, Syariah dan budaya, serta kebiasaan dan kebijakan Gubernur Aceh.
(2) Pendidikan dasar bintara dan diklat umum bintara Polda Aceh mendapat kurikulum muatan lokal dan penekanan pada hak asasi manusia.
(3) Pembinaan dan pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia asal Aceh dilaksanakan secara nasional oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Penempatan bintara dan bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke dalam Kepolisian Aceh dilakukan dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syariah, budaya dan adat istiadat.
Bukan  hanya  terhadap  polisi  saja,  tuntutan  untuk  memahami  ketentuan  hukum, syariat islam, budaya dan adat istiadat Aceh juga diharuskan terhadap jaksa, hakim dan juga pengacara yang melaksanakan tugasnya di Aceh. Meskipun beberapa alasan seperti hakim mengatakan  bahwa  sitem  mutasi  di  jajaran  Mahkamah  Agung  yang  sedimikan  rupa, seharusnya tidak menjadi alasan untuk kurang memahami seluk beluk kekhususaan Aceh, dikarenakan, perkara penegakan hukum bukan hanya upaya mengaplikasikan kepastian saja namun juga hukum juga harus dirasa memberi manfaat dan juga adil bagi semua pihak.
Persoalalan lain yang muncul pada penegakan Qanun jinayat Di Aceh adalah tentang Pemberian bantuan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 62 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang di dalamnya menyebutkan bahwa:
(1)  Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan Jarimah yang diancam 'Uqubat Hudud atau diancam 60 (enam puluh) cambukan atau 1200 (seribu dua ratus) gram emas murni sebagai denda atau 60 (enam puluh) bulan penjara atau lebih atau

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
bagi mereka yang tidak mampu untuk menyewa seorang penasihat hokum/pengacara sendiri yang diancam dengan 20 (dua puluh) kali cambuk atau pidana denda 400 (empat ratus) gram emas  murni  atau  20  (dua  puluh)  bulan  kurungan,  diperiksa pejabat terkait pada semua tingkatan. otoritas lembaga pradilan wajib menunjuk pengacara untuk mereka;
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  memberikan  bantuan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  tulisan Gibran  Julian  Qausar  ditemukan  bahwa  lembaga  penegak  hukum  menganggap  bantuan penasehat  hukum  sebagai  hak,  bukan  kewajiban.  Karena  merupakan  hak  terdakwa  dan terdakwa untuk meminta bantuan pengacara, maka hak tersebut dapat digunakan atau tidak, sehingga  penyidik  harus  membuat  permohonan  untuk  menolak  meminta  bantuan pengacara.. 28
Hak  untuk  mendapatkan  pendampingan  dari  penasihat  hukum  adalah  hak  asasi pelaku  jarimah,  hal tersebut guna kepentingan pembelaan dalam setiap waktu dan pada semua tingkat pemeriksaan, pemberian bantuan hukum semacam ini berlaku untuk semua pelaku jarimah tidak terbatas dengan ancaman pidana yang dilakukannya. Namun pemberian bantuan hukum menjadi berbeda ketika pelaku jarimah tersebut diancam dengan ‘uqubat Hudud atau ancaman 60 kali cambuk atau bagi yang tidak mampu diancam dengan 2 0 kali cambuk aparat penegak hukum wajib menunjuk dan bukan menawarkan. Harus dipahami bahwa hukum acara adalah hukum yang mengatur pedoman dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidkan, penyidikan, hingga proses peradila n dengan  metode  yang  baku  untuk  menegakkan  hukum  dan  melindungi  hak-hak  individu selama proses hukum berlangsung.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemeberian Layanan Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di  Pengadilan  Tidak  Menyebut  Secara  implisit Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat juga memiliki persoalan dalam penerapannya pada bantuan hukum terhadap pelanggar qanun jinayat, PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tersebut tidak  menyebutkan  pemeberian  bantuan  hukum  dalam  perkara  jinayat  secara  imp lisit, sehingga  membuat  penyelenggara  bantuan  hukum pada posbakum Mahkamah Syar’iyah tidak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam perkara jinayat.
Peraturan pelaksana qanun bantuan hukum, yang atur Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun  2019  Tentang  PetunjukPelaksanaan Dan Teksis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin  Bertentangan  dengan  peraturan  lainnya.  Qanun  Nomor  8  Tahun  2017  Tentang Bantuan  Hukum  Fakir  Miskin  telah  disahkan  pada  tahun  2017  namun  untuk  Peraturan Gubernurterkait pelaksanaannya baru ada di tahun 2019. Peraturan Gubernur tersebut juga belum bisa berjalan secara baik karena setelah dilakukan sosialisasi pada Tanggal 9 April 2019  peraturan  tersebut  masih  membutuhkan tambahan lagi. Sebagai contoh dalam hal anggaran, bahwa dalam qanun ditentukan bantuan hukum non litigasi terdapat 10 bentuk ; mediasi,negosiasi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, Investigasikasus, baik elektronik maupun non elektronik, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan,  dan  drafting  dokumen  hukum  namun dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin hanya menyisakan 2 bentuk bantuan hukum non litigasi yaitu Mediasi dan negosiasi
28 .  Gibran  Julian  Kausar,  Bantuan  Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu Penelitian Di wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 71

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
yang diberikan biaya,nominal jasa hukum yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum yang  tidak  jelas,  serta  proses  masyarakat  untuk  mengakses  bantuan hukum sangat sulit menurut Peraturan Gubernur tersebut.
Pasal 15 Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan  Hukum  bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang -undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Pasal 15:
(1)  Pemberian  Bantuan  Hukum  Litigasi  dilakukan  oleh  Advokat  yang  berstatus  sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum. (2) Dalam hal jumlah pelaksanan pemebri bantuan hukum yang berhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum kurang memadai denagn jumlah perkara litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum.
(3) Pemberi bantuan hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),  wajib  memberikan  surat  perintah  tugas  pembentuan  Pemberian  Bantuan  Hukum terhadap hasil rekrutmen.
Dalam Pasal 11 menyetakan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan non litigasi setelah mendaftar dengan penyedia bantuan hukum dan memperoleh Sertifikat Pelatihan Pengacara Tingkat Dasar.
Selanjutnya dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa :
Pemberian  Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal diberikan dalam bentuk dukungan advokasi di bawah orang yang sama yang memberikan bantuan hukum. 1. Dukungan/pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.  Mendampingi  dan/atau  menjalankan  kewenangan  dari  tingkat  penyidikan  dan penuntutan;
b. Membantu dan/atau menjalankan otorisasi sehubungan dengan proses uji tuntas; atau c. dibandingkan dengan membantu dan/atau melakukan pemberian kuasa kepada Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara
d. Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan dengan surat keterangan dukungan dari advokat pemberi bantuan hukum.
Adanya peraturan tersebut membuat seolah-olah Paralegal, Mahasiswa Hukum, dan Dosen dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 berkaitan dengan pasal 11 dan 12 Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan  dengan  Undang-undang  Advokat  sehingga  Peraturan  gubernur  tersebut bermasalah secara yuridis sehingga berpotensi sulit untuk diaplikasikan.
Persoalan  lain  mengenai  peran  aparat  dan  sarana/prasarana  kemudian  juga memberika persoalan lain yang ikut menjadi hambatan dalam penerapan dalam menegakkan hukum syariah adalah:
1.  Masih  sedikitnya  Algojo/Jallad  yang  bersertifikasi.  Seharusnya Algojo yang melakukan pencambukan  mestilah  algojo  yang  sudah  pernah ikut diklat pelatihan algojo, selama ini algojo yang menerapkan eksekusi mereka-mereka yang ditunjuk secara acak dari petugas Satpol  PP/WH  yang  dianggap  sudah  berpengelaman  melakukan  pencambukan.  Namun

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
persoalan  tersebut  kemudian  menimbulkan  kesalahan-kesalahan  dalam  melakukan pencambukan misalnya terpidana cambuk terkena dikepala atau dileher pada saat menerima cambukan dari algojo yang melanggar Pasal 264 ayat (1) Qanun Jinayat, bahwa pemukulan dilakukan di punggung (bahu ke pinggul) narapidana.
2.  Lapas  atau  Rutan  hanya  sebatas  tempat  hukuman  cambuk.  Hingga  saat  ini,  untuk melaksanakan Pergub Nomor 5 Tahun 2018, baru 7 Lapas dan Rutan yang melaksanakan hukuman cambuk.
3.  Tidak  ada  rutan  khusus  bagi  pelanggar  qanun  jinayah  (keistimewaan  acah,  sehingga kabupaten menanggung biaya pelaksanaannya), sejauh ini penahanan terus berlangsung.

## KESIMPULAN

## Aspek yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
Manusia mengatur dirinya sendiri dengan menciptakan hukum untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum memiliki 3 (tiga) peran utama dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai alat kontrol  sosial;  kedua,  sebagai  sarana  untuk  mempercepat  proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan kondisi tertentu..
Secara konseptual, hakikat dan makna penegak hokum adalah upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang kokoh dan mewujud yang  merepresentasikan  perkembangan  nilai-nilai  pada  tahap  akhir  penciptaan, pemeliharaan dan pemeliharaan perdamaian. kehidupan sosial Inti dari penegakan hukum adalah  proses  di  mana  cita-cita  kepastian  hukum,  kepentingan  sosial  dan  keadilan diwujudkan
Penegakkan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor tersebut mempunyai arti netral,  sehingga  dapat  memberikan  pengaruh  positif  maupun  negatif bagi para penegak hukum, yaitu.:
1. Faktor Hukum atau Peraturan Hukum Perundang-undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor sarana/fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan
Norma Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat Keunikan Aceh sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia yang tunggal telah diabadikan dalam konstitusi oleh negara sebagai sarana menampung nilai-nilai yang ada dan ada di Indonesia, hal ini terlihat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa : (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat Aparat Penegak Hukum, Sarana dan Prasarana
Penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan aturan- aturan  yang  ada,  bahkan  sifat  konkretnya  hukum  tercermin  dalam  tatalaku  penegak hukumnya.  Penegak  hukum  bukan  permaslahan  pada  kuantitasnya  saja,  kualitas  dan mentalitas penegak hukum juga berpengaruh pada wujud hukum yang dihadirkan olehnya dalam mengusahakn ketertiban dalam masyarakat.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)    81-104   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.3328
Sebagai  faktor  yang  sangat  berkorelasi  sebagai  pendukung  dan  penghambat penegakan hukum jinayat di Aceh, penegak hukum memaikan peranan yang sangat urgen. Penegakan hukum syariah di Aceh merupakan peran lembaga yang saling kait terkait dalam sistem peradilan jinyahnya, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayatul Hisbah yang berkoordinasi  dengan  pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, pengacara sampai lembaga permasyarakatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
Gibran Julian Kausar, Bantuan Hukum Dalam Perkara Jinayat: Suatu penelitian Di wilayah Hukum  MahkamahSyariah  Banda Aceh, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala,
2019
I Made Widnyana, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, Bandung: PT. Erasco, 1993.
Loebby  Loqman,  Laporan  Pengkajian  Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda, Jakarta:
BPHN, 1992
Muladi dan Barda Nawawi Arief., Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 178.
Reza Aziz Fahriansyah, Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Guru Terhadap Siswi Sekolah
Menengah  Atas  Yang  Diselesaikan  Dengan  Diversi  (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara). Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018.
Riduan Syarani, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Satipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung: tt
Soerjono  Soekanto,  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum,  Jakarta:  UI Press.1983.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
T.  Djuned,  Majalah  Hukum  Kanun:  Kanun  Arti  dan  Perkembangnanya,  Fakultas  Hukum
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994.
Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Gema Insani, Jakarta, 2003..
Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## Sumber Internet

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
1. http//www.sinarharapan.co.id/Cambuk, Rotan Atau Sabetan Apa Itu Semua? Annie Bertha Simamora, diakses pada hari Rabu, 21Desember 2022
2. http://www.jeansasson.com/index.htm/Saudi Arabia Gevermen and Law., Diakses pada hari Rabu, 21 Desember, 2022
3. http://www.unhcr.org/Refworld/Penal Code (Act No. 574). Diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022
4.https://ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/laporan-perkara/laporan-perkara- jinayat/2767-laporan-perkara-jinayat-tahunan-tahun-2018.html  diakses  pada hari rabu21 desember 2022
5.https://sipp.mssabang.go.id/list_perkara/page/2/N2RBSHhSbTJ5dnNRS1BFWjBEbkduSXZ 1TTF0WXZLNlpiYlAzb3F6K0JGaTFleHVYSW9EQ0dYcUc5dGVubGhJbGx5MDJEd1IzNXR WNzBWU3FOV3liWXc9PQ==/key/col/2. Diakses pada hari Rabu, 21 Desember 2022

## Hasil Wawancara
1 . Wawancara Bapak Fahrizal sebagai Pegawai MAA Sabang di Kantor Majelis Adat Aceh kota Sabang, pada tanggal 25 Desember 2022.
2. Wawancara bersama Armia Ali, Keuchiek Desa Aneuk Laot, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, pada tanggal 26 Desember 2022
3. Wawancara dengan (1) Ayubi, S.H., Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksanaan Negeri Blang Kejeren,  26  Desember  2022;  (2)  Wahyuddin,  S.H.,  Kasi  Pidum  Kejaksaan  Negeri Meulaboh, 22 Desember 2022
4. Wawancara dengan (1) Nislianuddin, S.H., M.H., Kepala Kejaksanaan Negeri Takengon, 28 Desember 2022; (2) Shinta Mindayati, S.H., Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bener Meriah, 28 Desember 2022; Aulia, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya), 28 Desember  2022.  Teuku  Hendra,  S.H.  (Kasi  Pidum  Kejaksaan  Negeri  Bireuen),  29 Desember 2022