PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1334
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## ANALISIS INOVASI ROTI 7 LAPIS PEMADAM KEBAKARAN DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE
Anita Nenci Lia, S.T. Universitas Airlangga anitanencilia@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  konsep  inovasi  Roti  7  Lapis Response  Time 7  Menit  dalam  peningkatan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  layanan pemadam  kebakaran  pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  atau  DPKP Kota  Surabaya  dalam  prespektif New  Public  Governance. Subjek  Penelitian  ini  ialah Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  atau  DPKP  Kota  Surabaya.  Untuk  itu, penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  studi  kasus  dengan teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi  dan  dokumentasi.  Membahas  aspek formulasi,  implementasi,  evaluasi,  dan  reformasi  birokrasi  dengan  menggunakan  teori konsep  kebijakan  publik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Response  Time 7  Menit yang  dilakukan  DPKP  Surabaya  diterapkan  melalui  tahapan-tahapan  yang  sesuai. Kebijakan Response Time 7 Menit ini bisa dirasakan oleh semua kalangan di masyarakat karena  sasarannya adalah  seluruh  warga  kota  Surabaya  tanpa terkecuali  dan  selaras  pula dengan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals  (SDGs) serta  sesuai  dengan  visi  dan  misi  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kota Surabaya.
Kata Kunci: New Public Governance, Pelayanan Publik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  the  innovative  concept  of  Roti  7  Lapis Response  Time  7  Minutes  in  increasing  efficiency  and  effectiveness  in  fire  fighting services at the Surabaya City Fire and Rescue Service or DPKP in the perspective of New Public  Governance.  The  subject  of  this  research  is  the  Surabaya  City  Fire  and  Rescue Department or DPKP. For this reason, this research uses qualitative methods using case studies  with  data  collection  techniques  through  observation  and  documentation. Discusses  aspects  of  formulation,  implementation,  evaluation,  and  bureaucratic  reform using  public  policy  concept  theory.  The  results  of  the  study  show  that  the  7-minute Response  Time  carried  out  by  DPKP  Surabaya  is  implemented  through the  appropriate stages.  This  7-minute  Response  Time  policy  can  be  felt  by  all  groups  in  community because the target is all residents of the city of Surabaya without exception and is also in line with the goals of Sustainable Development Goals (SDGs) and in accordance with the vision and mission of the Surabaya City Fire and Rescue Department.
Key words: New Public Governance, Public Services, Fire and Rescue Service

## PENDAHULUAN
Teori New  Public  Governance  (NPG) merupakan  sebuah  teori  yang berkembang  dalam  ilmu  pemerintahan  dan  manajemen  publik  pada  tahun  1990-
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1335
an. New  Public  Governance  (NPG) menyoroti  peran  yang  lebih  penting  dari partisipasi  masyarakat,  kolaborasi  antara  sektor  publik  dan  swasta,  serta penggunaan  teknologi  dan  inovasi  dalam  pengambilan  keputusan  publik  untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat. Dan berdasarkan pada UU No.25 Tahun  2009  pasal  dan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor:  KEP/25/M.PAN/2/2004,  tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah 1 pada teori pelayanan publik  dapat  diartikan  kumpulan  gagasan  dan  pandangan  tentang  bagaimana layanan  publik  seharusnya  dirancang,  diimplementasikan,  dan  dievaluasi  untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sedangkan  kajian  mengenai  manajemen  pelayanan  publik  dapat  dilihat dari  beberapa  penelitian  dahulu  yang  telah  ada.  Manajemen  pelayanan  publik dapat mengadopsi beberapa strategi seperti Pendekatan "Wellbeing"
(Kesejahteraan),  Keterlibatan  masyarakat,  Transformasi  digital,  Keterbukaan Informasi dan Keberlanjutan (Scott, 2022).
Dalam Pengelolaan pelayanan dan penglolaan publik untuk dapat menjadi efektif  dan  efisien  diperlukannya  reformasi  sektor  publik.  Seperti  yang  telah dilakukan  oleh  Negara  Jepang  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Dengan menjalankan  antara  lain  Deregulasi,  Privatisasi,  Reformasi  sistem  pension, Reformasi  sistem  perpajakan,  Reformasi  administrasi  public  dan  Reformasi sistem  Kesehatan,  pemerintah  Jepang  dapat  menjalankan  pengelolaan  pelayanan publik yang efektif dan efisien (Ishihara, 2022).
Manajemen  pelayanan  publik  dan New  Public  Governance  (NPG) adalah dua  konsep  yang  berbeda  namun  terkait  dalam  praktek  manajemen  publik. Memperkuat  pelayanan  publik  dengan  menggunakan  pendekatan New  Public Governance  (NPG) ini  berfokus  pada  partisipasi  publik  yang  lebih  besar  dalam pengambilan  keputusan  dan  manajemen  pelayanan  publik.  Yang  secara keseluruhan manajemen pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan New Public  Governance  (NPG) membantu  meningkatkan  efisiensi  dan  akuntabilitas sistem  serta  meningkatkan  partisipasi  publik  (Walton,  Pushkar  Silwal  &  Lisa, 2020).
Perspektif  NPG  memandang  bahwa  pemecahan  masalah  utama  dan  yang menciptakan peluang besar dalam masyarakat modern adalah gabungan tanggung jawab  negara,  pasar  dan  masyarakat  sipil  bersama-sama  dalam  berbagai kombinasi  dari  interaksi  antara  aktor  dan  institusi  didalam  dan  di  antara  mereka (Kooiman  2010  dalam  Osborne,ed.2010,h.  72).  Interaksi  antara  3  pilar governance ini  (negara,pasar,masyarakat  sipil)  disebut Interactive  Governance dan  didefinisikan  sebagai  seluruh  interaksi  yang  digunakan  untuk  memecahkan masalah  masalah  sosial  dan  untuk  menciptakan  peluang  masyarakat,  termasuk perumusan  dan  penerapan  prinsip-prinsip  yang  mengarahkan  interaksi  tersebut dan perhatian terhadap lembaga-lembaga yang aktif (terlibat) dan mengendalikan mereka.
Pada  hal  ini  Kota  Surabaya  dikenal  sebagai  pusat  kota  jasa,  perdagangan dan smart  city yang  berfungsi  memberikan  layanan  publik  terbaik  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1336
memanfaatkan  penggunaan  teknologi  secara  cepat  dan  mudah  diakses.  Surabaya memiliki  ruang  pengendali  darurat  untuk  pelayanan  publik  yang  menggunakan teknologi  yang  canggih  dan  mudah  diakses.  Pelayanan  publik  tersebut  tidak terlepas  dari  campur  tangan  Walikota  Surabaya  sehingga  pelayanan  publik tersebut menjadi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Pelayanan publik tersebut dinamakan command center yang merupakan suatu ruang yang berfungsi sebagai pengendali  darurat  dalam  mengatasi  segala  permasalahan  yang  terjadi  secara cepat. Command  center melayani  masyarakat  melalui  nomer  pengaduan  112. Fasilitas  tersebut  digunakan  untuk  memantau  kondisi  kota  Surabaya  selama  24 jam dan menerima laporan darurat dari masyarakat kota Surabaya.
Dari  beberapa  kasus  yang  telah  ditangani  oleh command  center ,  banyak terjadi  kasus  kebakaran  yang  mendominasi  penanganan  darurat  pengaduan  112. Dalam  hal  ini  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kota  Surabaya sangat  terbantu  dengan  adanya command  center. Dalam  prakteknya  untuk mengimplementasikan teori pelayanan publik, selalu  mengutamakan keselamatan masyarakat  dan  keamanan  lingkungan.  Dengan  Visi  sebagai  Dinas  atau  lembaga yang  professional  cepat  dalam  setiap  pelayanan  pemadaman,  pencegahan  dan penanggulangan  bahaya  serta  bencana  lain  secara  cepat  dan  tanggap  dengan senantiasa  mengutamakan  keselamatan  Jiwa  Dan  Harta-Benda  Penderita/Korban Musibah  setiap  saat  dalam  mendukung  terwujudnya  Surabaya  yang  cerdas  dan peduli.  Misi  nya  antara  lain  adalah:  1.  Pencegahan  Penanggulangan  Bahaya Kebakaran; dan 2. Pengawasan Dan Pengendalian. Dalam  hal  ini  Program Response  Time 7  menit  Layanan  Pemadaman kebakaran  di  Surabaya  (ROTI  7  LAPIS)  menjadi  sebuah  Pelayanan  Publik  yang Inklusif  dan  Berkeadilan,  khususnya,  dalam  hal  inklusifitas  dan  pelayanan  yang adil  merata.  Dengan  adanya  standar response  time 7  menit  sebagai  acuan  untuk semua  aduan  kebakaran  dari  warga,  tanpa  melihat  siapa  pelapornya,  layanan percepatan tetap harus diberikan. Makin cepat sebuah kasus kebakaran ditangani, makin kuat ketahanan kota maupun komunitas di dalamnya.
Program  ini  meningkatkan  kecepatan response  time atau  waktu  tanggap.
Tujuannya,  secepat  mungkin  petugas  sampai  di  lokasi  dan  segera  melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban, dengan target capaian response time diatas  7  menit  dari  52,3%  (157  kejadian  dari  300  kejadian)  tahun  2019 menjadi  0%  (0  kejadian)  mulai  tahun  2021  sampai  dengan  sekarang.  Selain  itu kecepatan  menangani  laporan  mempunyai  dampak  pada  upaya  meminimalkan korban  materi  maupun  non-materi,  harta,  nyawa,  maupun  korban  luka-luka  di lokasi kebakaran.
ROTI 7 LAPIS sesuai dengan kategori Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan,  khususnya,  dalam  hal  inklusifitas  dan  pelayanan  yang  adil  merata. Dengan adanya  standar response time 7 menit sebagai acuan untuk semua aduan kebakaran  dari  warga,  tanpa  melihat  siapa  pelapornya,  layanan  percepatan  tetap harus  diberikan.  Makin  cepat  sebuah  kasus  kebakaran  ditangani,  makin  kuat ketahanan kota maupun komunitas di dalamnya.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1337
Kebaruan dari program ini bisa dilihat dari standar penanganan kebakaran di  tingkat  nasional.  Di  level  nasional, response  time pemadam  kebakaran  dari awal laporan diterima hingga tiba di lokasi kejadian adalah 15 menit,  dan bahkan masih  banyak  kota/kab  dengan  response  time  diatas  15  menit.  Pemerintah  Kota Surabaya  tidak  mau  hanya  berpedoman  pada  standar tersebut.  Sebaliknya,  usaha yang  dilakukan  adalah  merespon  laporan  kebakaran  secepat  mungkin  dengan menetapkan response time kurang dari 7 menit.
Demi  merealisasikan  program  ini,  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelematan  Kota Surabaya melakukan penambahan unit, penambahan petugas, membangun  sistem  internal  yang  baik,  dan  pemeliharaan  sumur/tandon  air kebakaran  serta  menambah  pos  untuk  memenuhi  WMK  (Wilayah  Manajemen Kebakan).  Selain  itu  personil  pemadam  kebakaran  menjalankan  pelatihan  rutin melalui  aktivitas  PUDD  (Peraturan  Urusan  Dinas  Dalam)  guna  meningkatkan kompetensi yang dimiliki.
Selain itu bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui implementasi  SITS  (Surabaya  Intellegent  Trafic  System),  dimana  lampu  lalu lintas  perkotaan  akan  diatur  untuk  hijau  selama  proses  unit  pemadam  menuju  ke lokasi kejadian, sehingga membantu mempercepat unit pemadam sampai ke lokasi sesuai dengan target response time.
Pembangunan  pos  pembantu  di  setiap  wilayah  rayon  dalam  rangka memenuhi  Wilayah  Kebakaran  (WMK)  100%  terus  dilakukan,  terbukti  tahun 2016  jumlah  bangunan  rayon  dan  pos  pembantu  yang  tersebar  sejumlah  16  pos menjadi  21  pos  dan  1  pos  baru  nantinya  akan  diresmikan  pada  Tahun  2023. Termasuk  jumlah unit pemadam sejumlah 54 unit di tahun 2016 menjadi 87 unit di  tahun  2023.  Hal  tersebut  menjadi  poin  pendukung  utama  dalam  mempercepat response  time di  Kota  Surabaya.  Upaya  pemenuhan  dan  pemeliharaan  daya dukung  yang  ada  terus  dilakukan  secara  berkelanjutan  oleh  Dinas  Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Response  Time 7  menit  Layanan  Pemadaman  kebakaran  di  Surabaya (ROTI  7  LAPIS)  dikembangkan  karena  meningkatnya  kepadatan  penduduk  dan bangunan  di  Kota  Surabaya,  hal  ini  dapat  memicu  potensi  kejadian  kebakaran. Mengingat  Surabaya  sebagai  kota  besar,  dengan  luas  wilayah  mencapai  335,28 km2  dan  lebih  dari  400  bangunan  tinggi  dengan  jumlah  penduduk  mencapai 2.972.801orang (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  lakukan  pada  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelamatan  Kota  Surabaya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  penelitian  kualitatif.  Dengan  metode  menggunakan  eksplorasi  dan pemahaman  makna  dari  sejumlah  individu  atau  kelompok  orang  yang  dianggap berasal  dari  masalah  social  atau  kemanusiaan  (Creswell,  2014).  Dari  metode kualitatif  ini  peneliti  mengambil  data  menggunakan  studi  kasus  dengan  teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi. Menggunakan studi kasus yaitu serangkaian kegiatan yang ilmiah yang dilakukan secara mendalam, intensif dan terperinci  yang  berkaitan dengan  suatu program atau kegiatan atau peristiwa
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1338
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
yang  menyangkut  perorangan,  kelompok  atau  Lembaga  organisasi  (Rahardjo, 2017).
Dalam penelitian ini mengambil informan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan  Penyelamatan  Pemerintah  Kota  Surabaya.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teori  (Sugiyono,  2019)  yaitu  dengan  melakukan  wawancara, melakukan  observasi  dan  pengumpulan  dokumen-dokumen  yang  relevan.  Dari pengumpulan  data  yang  didapat,  peneliti  menggunakan  teknis  analisis  data pengumpulan  data,  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan (Miles, M. B., & Saldana, A. M., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  ini  berdampak  signifikan  terutama  dalam  hal  percepatan kedatangan  unit  dan  petugas  pemadam  ke  lokasi  kejadian  kebakaran,  percepatan penyelamatan korban kebakaran dan meminimalisir korban nyawa atau luka-luka hingga  kerugian  materil  kebakaran  akibat  perluasan  api  ke  lingkungan  sekitar lokasi kejadian kebakaran. Semakin lama kedatangan pemadam kebakaran, maka semakin  cepat  dan  besar  pula  perluasan  kebakaran  di  suatu  wilayah.  Sehingga peran response time sangat penting untuk mengalami percepatan.
Untuk  meningkatkannya,  dilakukan  evaluasi  dan  asesment  oleh  internal Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan.  Baik  evaluasi  harian,  bulanan, maupun  tahunan.  Evaluasi  juga  dijalankan  setiap  penyelesaian  pemadaman kebakaran.  Harapannya,  hambatan  di  lapangan  pada  waktu  itu,  bisa  dicarikan solusinya  saat  tugas-tugas  berikutnya  dijalankan.  Selain  itu  evaluasi  dilakukan setiap  triwulan  dengan  mengukur  capaian  SPM  yang  berisikan  ketercapaian response  time dan  jumlah  layanan  pemadaman  dan  penyelamatan,  disampaikan kepada  Kementerian  Dalam  Negeri.  Pada  tahun  2022,  hasil  SPM  menunjukkan capaian response time level nasional 100%. Di  level  nasional, response  time pemadam  kebakaran  dari  awal  laporan diterima hingga tiba di lokasi kejadian adalah 15 menit, dan bahkan masih banyak kota/kab dengan response time diatas 15  menit. Pemerintah  Kota Surabaya tidak mau  hanya berpedoman pada standar tersebut. Sebaliknya, usaha  yang dilakukan adalah  merespon  laporan  kebakaran  secepat  mungkin.  Laporan  Nasional Pemadam  Kebakaran  tahun  2021  menunjukkan  capaian  SPM  tahun  2020  yang didalamnya  tercakup  response  time  secara  nasional  masih  rendah,  di  kabupaten sebesar  65,21%  dan  di  kota  sebesar  75,83%,  sedangkan  kota  Surabaya  memiliki capaian SPM 100% berkat dukungan capaian response time nasional 100%. Selain  itu, maintenance terhadap daya dukung atas ketercapaian response time 7  menit harus dijalankan secara  berkelanjutan. Daya dukung  itu antara  lain, kesiapsiagaan  unit  mobil,  motor  dan  peralatan  pemadam  lainnya,  kesiapsagaan petugas  dan  capaian  WMK  tetap  terjaga  oleh  penempatan  rayon,  pos  pembantu bahkan  potensi  menambah  pos  komando  taktis  yang  ada  di  titik-titik  wilayah Surabaya yang belum terjangkau oleh WMK.
Sejak program ini diuji coba pada tahun sebelumnya, hingga dirilis secara resmi  pada  15  November  2019  di  Surabaya,  menunjukkan  dampak  signifikan terutama  terhadap  capaian response  time kurang  dari  7  menit.  Terbukti  program
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1339
ini  berhasil  menurunkan  rata-rata response  time dari  7,81  menit  di  tahun  2016 menjadi 5,37  menit di tahun 2018, 5,3 menit di tahun 2019 dan berlanjut hingga menjadi  5,07  menit  di  tahun  2021,  dan  telah  menurunkan  total  kejadian  dengan response time diatas 7  menit dari 157 kejadian (52,3%) tahun 2016  menjadi 122 kejadian (13%) tahun 2019 hingga menjadi 0 kejadian (0%) di tahun 2021 sampai dengan sekarang.
Durasi  penyelesaian  pemadaman  kebakaran  tiap  tahun  mengalami penurunan, yang artinya, capaian response time yang semakin baik, maka semakin cepat pula pelaksanaan pemadaman kebakaran. Pada 2018, rata- rata penyelesaian per  satu  kejadian  kebakaran  adalah  61.45  menit.  Setelah  inovasi  ini  dijalankan pada  2019,  durasi  penyelesaian  pemadaman  mencapai  54.87  menit.  Pada  2020, penyelesaian makin cepat, yakni, 48.40 menit per kejadian. Sedangkan pada 2021 sampai  dengan  sekarang,  rata-rata  penyelesaian  per  satu  kejadian  kebakaran adalah 41.99 menit.
Melalui  program  ini,  semakin  cepat  petugas  berada  di  lokasi,  maka semakin  banyak  nyawa  maupun  harta  yang  terselamatkan  dan  korban  bisa diminimalkan.
Berdasarkan  data  tersebut,  program  ini  berdampak  signifikan  dalam  hal percepatan  kedatangan  unit  dan  petugas  ke  lokasi,  percepatan  penyelamatan korban kebakaran, dan meminimalkan kerugian kebakaran akibat perluasan api ke lingkungan sekitar lokasi kejadian kebakaran. ROTI 7 LAPIS diperkuat oleh unit sepeda  motor  yang  sesuai  dengan  kondisi  kewilayahan  Surabaya.  Mengingat kondisi  pemukiman  padat  penduduk,  khususnya  rumah-rumah  yang  berada  di dalam  gang  perkampungan  Kota  Surabaya,  maka  unit  motor  dapat  lebih  cepat sampai dilokasi sesuai dengan program ROTI 7 LAPIS.
Surabaya  memiliki Command  Center 112  yang  melayani  laporan kegawatdaruratan.  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  termasuk perangkat daerah yang menangani kegawatdaruratan. Ada pula, Satpol PP, Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah,  Dinas  Lingkungan  Hidup  serta  Dinas Perhubungan. Selain sama-sama  menangani kegawatdaruratan sehingga  memiliki petugas  yang  sigap  di  lapangan,  semua  perangkat  daerah  di  internal  Pemerintah Kota Surabaya itu juga saling melengkapi. Response time 7 menit yang ditetapkan oleh  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  juga  diadaptasi  oleh perangkat  daerah  di  bidang  kegawatdaruratan  lain.  Tidak  terkecuali,  penanganan korban kecelakaan oleh Dinas Kesehatan.
Inovasi ini didukung penuh oleh sarana/prasarana. Per Maret 2022, ada  22 pos pemadam kebakaran dengan unit atau armada pemadaman berjumlah delapan puluh enam. SDM berjumlah 803 pegawai aktif, di mana 678 di antaranya adalah pasukan  pemadam  kebakaran  yang  bertugas  di  lapangan.  Pengadaan sarana/prasarana  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  atau APBD Surabaya.
Dalam  konteks  kebijakan response  time 7  menit  DPKP  Surabaya, formulasi  atau  perumusan  telah  dilakukan  setidaknya  pada  2016  atau  tiga  tahun sebelum  inovasi  ini  resmi  diluncurkan  pada  15  November  2019.  Di  saat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1340
perencanaan  dan  perancangan  itu,  dideskripsikan  problem  lapangan  yang  ada  di satu  kawasan.  Setelahnya,  dipastikan  inovasi  yang  tepat  sasaran.  Dalam  konteks Surabaya,  problem  kepadatan  penduduk,  bangunan,  dan  arus  lalu  lintas,  punya dampak  pada  penanganan  kebakaran  dan  kegawatdaruratan.  Oleh  sebab  itu, inovasi berkenaan dengan layanan publik kegawatdaruratan, khususnya kebakaran dan penyelamatan/evakuasi, sudah seharusnya menjadi perhatian.
Pada  tahap  implementasi,  para  petugas  dari  DPKP  Surabaya  menjadi leading  sector pelaksana  lapangan.  Meski  demikian,  mereka  tidak  akan  bisa berjalan dengan baik tanpa  bantuan pihak-pihak  lain di  internal Pemerintah Kota Surabaya  maupun  jajaran  samping.  Artinya,  implementasi  dari  program  ini membutuhkan  sinergitas  dan  mesti  mengesampingkan  ego  sektoral.  Hal  itu dikarenakan  tugas  pemadaman  kebakaran  dan  evakuasi  tidak  hanya  soal bagaimana  menghadapi (pemadaman) dan  menghindari (evakuasi)  semburan api. Lebih  dari  itu,  ada  momen  pra  aktifitas  utama  maupun  pasca  aktifitas  utama. Maksudnya, pada momen pra aktifitas utama, jalur menuju lokasi kebakaran mesti sudah  lebih  dahulu  disterilkan  atau  dilancarkan  demi  membuat  respon  cepat tanggap  seoptimal  mungkin.  Pekerjaan  itu  tidak  bisa  dilakukan  oleh  DPKP, melainkan  butuh  pihak  lain  seperti  Dinas  Perhubungan  dan  Kepolisian. Pengamanan  lokasi  di  saat  aktifitas  utama  pelayanan  (pemadaman  dan  evakuasi) juga membutuhkan pihak- pihak lain seperti Satpol PP, Bakesbang Linmas, Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Polisi.  Ada  pun  pada  momen  pasca  aktifitas  utama diperlukan  pemulihan  trauma  bagi  para  korban,  yang  semua  itu  tidak  bisa dilakukan  sendiri  oleh  DPKP.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan  pihak-pihak  seperti Dinas  Sosial  (penyediaan  kubutuhan  material  maupun  mental  korban),  Dinas Pendidikan  (mengingat  dalam  banyak  kasus  kebakaran  seragam,  peralatan, bahkan  raport  sekolah  ikut  hangus)  dan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Serta  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana (DP3APPKB) untuk traumatis pada anak dan perempuan pasca kejadian.
Di  tahap  evaluasi,  pemantauan  dan  pengawasan  terhadap  program response time 7 menit dilakukan  berjenjang. Para petugas lapangan dipantau dan diawasi  oleh  kepala  dinas.  Sementara  kinerja  kepala  dinas  selalu  mendapat pantauan  dari  Wali  Kota  Surabaya.  Evaluasi  tidak  hanya  dilakukan  tiap  tahun. Tiap  selesai  melakukan  tugas  pemadaman,  kepala  dinas  melakukan  evaluasi  dan penilaian terhadap hasil kerja para petugas lapangan. Wali Kota Surabaya dikenal terbuka pula dengan masukan, kritik, dan saran dari masyarakat, Tiap jumat siang, Wali  Kota  Eri  Cahyadi  membuka  ajang  wadul  sebagai  tempat  mencurahkan  isi hati atau klinik aduan pelayanan publik. Dapat dikatakan, warga Surabaya punya akses  untuk  memberikan  evaluasi  pada  tiap  layanan  publik,  termasuk  yang dilaksanakan oleh DPKP. Sementara itu, oleh karena anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan  program  adalah  APBD  tahunan,  otomatis  para  anggota  DPRD Surabaya punya hak pula untuk mengawasi.
Di  tahap  reformasi,  Wali  Kota  Eri  Cahyadi  berkomitmen  untuk melanjutkan  kebijakan response  time 7  menit  yang  sudah  ada  sebelum  yang bersangkutan  mulai  menjabat  pada  2021.  Pada  era  kepemimpinan  Eri  Cahyadi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1341
pula  pembentukan  relawan  pemadam  kebakaran  dimantapkan  agar  tugas-tugas pemadaman  menjadi  lebih  cepat.  Pada  1  Maret  2022,  Wali  Kota  Eri  Cahyadi mengukuhkan  154  Kader  Madagaskar  atau  Masyarakat  dan  Keluarga  Siaga Kebakaran. Anggaran untuk penambahan sarana/prasarana juga terus digelontorkan.  Kesinambungan  program  yang  sudah  terbukti  memiliki  nilai manfaat bagi masyarakat ini terus dipertahankan (Hakim, 2022).
Apabila  ditelaah  memakai  pilar  pembangunan  dalam  SDGs,  kebijakan response  time 7  menit  selaras  dengan  semua  pilar  pembangunan  berkelanjutan. Pada  pilar  sosial,  kebijakan  sesuai  dengan  semangat  menghapus  kemiskinan, mewujudkan kehidupan sejahtera, dan memberikan pendidikan berkualitas.
Inovasi  yang  digagas  oleh  DPKP  Surabaya  ini  punya  keselarasan  dengan pilar  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan.  Percepatan  waktu  tanggap  darurat penanganan  kebakaran  bisa  memperkecil  kemungkinan  korban  material.  Dengan kata  lain,  potensi  makin  menjauhnya  kesenjangan  atau  disparitas  sosial  akibat bencana  kebakaran  bisa  ditekan  seminimal  mungkin.  Apalagi,  intervensi  dari Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pendidikan  ikut  meringankan  beban  para  korban.
Response  time 7  menit  menunjukkan  keseriusan  instansi-  instansi  plat  merah untuk bersinergi atau bermitra. Ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Surabaya, kepolisian, dan TNI dalam kerja penanganan bencana kebakaran. Tujuannya tentu menjaga  kesejahteraan  warga  Surabaya.  Selain  itu,  ada  pula  keselarasannya dengan  pilar  pembangunan  lingkungan  dalam  hal  pemeliharaan  ekosistem  di darat. Logikanya, jika kebakaran segera bisa dipadamkan, polusi udara akibat asap dapat  ditekan  seoptimal  mungkin.  Upaya  mengurangi  polusi  udara  adalah  salah satu  bentuk  kepedulian  pada  isu  perubahan  iklim.  Udara  yang  memiliki  tingkat polusi  rendah  akan  berdampak  pada  kenyamanan  lingkungan.  Sehingga, keberlanjutan  kota  dan  komunitasnya  lebih  terjamin.  Selain  itu,  ada  pula keselarasannya  dengan  pilar  pembangunan  lingkungan  dalam  hal  pemeliharaan ekosistem  di  darat.  Logikanya,  jika  kebakaran  segera  bisa  dipadamkan,  polusi udara  akibat  asap  dapat  ditekan  seoptimal  mungkin  sehingga,  keberlanjutan  kota dan komunitasnya lebih terjamin.
Secara  prinsip,  semakin  cepat  persoalan  kegawatdaruratan  ditangani, semakin sedikit korban  yang diakibatkan olehnya. Tidak hanya perangkat daerah di  internal  Pemerintah  Kota  Surabaya,  perangkat  daerah  dari  Pemerintah  Daerah lain maupun dari jajaran samping seperti kepolisian, tentara, dan Basarnas, Dinas Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan  Kab/Kota  lain  juga  bisa  mereplikasi ROTI  7  LAPIS.  Asalkan  didukung  oleh  komitmen  pemimpin  (wali  kota,  kepala dinas,  maupun kepala unit), anggaran  yang  memadai, dan kekompakan, program penanganan kegawatdaruratan secara tepat dan cepat pasti bisa diwujudkan.
Selama  ini,  sudah  banyak  pemerintah  daerah  lain,  dari  Kab/Kota  di  Jawa Barat seperti Kota Bekasi, di Jawa Timur seperti Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Banyuwangi,  dan  Madiun.  Di  Jawa  Tengah  seperti  Kota  Semarang  dan  Provinsi DI Yogyakarta. Kunjungan juga dilakukan oleh Kabupaten Labuan Batu Sumatera Utara hingga Kunjungan dari DPRD  Kota Papua yang  melakukan studi  banding. Adanya  kunjungan/studi  Banding  dari  Damkar  Kota  dan  Provinsi  lain  sebagai
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1342
bentuk transfer  knowledge ,  yang  membuktikan  bahwa response  time 7  menit dapat  direplikasi  oleh  pihak  lain,  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan terbuka  dan  siap  membantu  replikasi  di  daerah  lain,  sesuai  dengan  kondisi  di wilayah tersebut.
Ide  dalam  program  ini  dapat  dengan  mudah  dialihkan  di  wilayah  lain dengan  menyiapkan  sumber  daya  pendukung,  Analisa  Wilayah  Manajemen Kebakaran,  pembangunan  rayon  dan  pos  secara  tepat,  serta  meningkatkan kesiapsiagaan unit dan petugas. Pembangunan sistem  informasi dalam  menerima aduan kejadian kebakaran oleh warga, yang terintegrasi dengan instansi lain yang berhubungan dengan kebencanaan mutlak diperlukan.
Sumber  daya  keuangan  yang  dipakai  untuk  menjalankan  program  ini berasal  dari  APBD  Kota  Surabaya.  Sumber  daya  manusia  yang  menjalankan program  ini  berasal  dari  personel  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan  Penyelamatan Kota  Surabaya.  Metode  yang  digunakan  dalam  menjalankan  pemadaman kebakaran berasal dari standar yang telah ditetapkan secara internasional maupun nasional,  dan  diadaptasi  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada  di  Surabaya.  Peralatan maupun material yang digunakan untuk menjalankan program ini merupakan aset milik Pemerintah Kota Surabaya.
Strategi  institusional  yang bisa  menjaga keberlanjutan program  ini  adalah adanya  Peraturan  Daerah,  Keputusan  Walikota  hingga  Keputusan  Kepala  Dinas. Untuk  menjaga  keberlangsungan  program,  telah  disusun  beberapa  peraturan:  1. Peraturan  Daerah  Kota  Surabaya  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2021.  Di  dalamnya, ada pos anggaran untuk penguatan pelayanan masyarakat di sub urusan kebakaran dan  penyelamatan  termasuk  program  ROTI  7  LAPIS;  2.  Keputusan  Walikota Surabaya Nomor 188.45/104/436.1.2/2014 tentang Satuan Pelaksana
Penanggulangan  Bencana  dan  Satuan  Tugas  Satuan  Pelaksana  Penanggulangan Bencana  Kota  Surabaya.  Kepwali  tersebut  berguna  dalam  penguatan  integrasi kerjasama  antar  perangkat  daerah,  kepolisian,  maupun  TNI;  3.  Surat  Keputusan Kepala  Dinas  Nomor  188.45/4428/436.7.6/2019  tentang  Response  Time  7  menit Dalam  Penanganan  Kebakaran,  Evakuasi  dan  Penyelamatan  Kota  Surabaya;  4. Surat  Perintah  Tugas  Nomor  800/4429/436.7.6/2019  yang  berisi  tentang pelaksanaan  tugas  sebagai  personel  guna  mencapai  Response  Time  7  menit;  5. SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  Nomor  060/4230/436.7.6/2019,  tentang Response  Time  7  menit  dalam  Penanganan  Kebakaran,  Penyelamatan  dan Evakuasi.
Strategi  sosial  yang  dilakukan  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat. Demi  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  menjaga  lingkungan. Program Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan Pemadaman Kebakaran dijalankan. Tujuannya,  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  luas  khususnya  warga  di tingkat  Kelurahan  hingga  RT/RW,  serta  staf  di  gedung  perkantoran.  Terdapat rentang  waktu  beberapa  menit  sebelum  kedatangan  pemadam  kebakaran. Sosialisasi dan simulasi kebakaran merupakan upaya preventif untuk menyiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana kebakaran.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1343
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Strategi  manajerial  yang  diterapkan  berdasarkan  aturan-aturan  internal  di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebagai pendukung yakni dengan adanya dua bidang, yakni Bidang Pemadaman mencakup operasional pemadaman dan  sarana  prasarana,  akan  memastikan  operasional  pelaksanaan  pemadaman kebakaran  berjalan  baik  serta  pengadaan  dan  pemeliharaan  sarana  prasarana dilakukan secara rutin. Selain itu, adanya Bidang Pencegahan mencakup Inspeksi Proteksi Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, akan fokus dalam melakukan pengecekan  sistem  proteksi  kebakaran  bangunan/gedung  di  Kota  Surabaya  serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi dan simulasi.
Faktor  kekuatan  internal  dalam  menjalankan  program  ROTI  7  LAPIS  di aspek sumber daya  maupun strategi selalu  bisa dipertahankan.  Alokasi keuangan untuk program ini, baik demi mendukung Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya  Peralatan  sudah  dianggarkan  melalui  APBD  hingga  tahun  2022  ini. Konsistensi  pelayanan  menunjukkan  bahwa  program  ini  sukses  sehingga dipastikan  akan  berlanjut  pada  tahun-tahun  yang  akan  datang,  termasuk penambahan  fasilitas  pemadaman  kebakaran  dan  penyelamatan  terus  dilakukan. Salah  satu  fasilitas  yang  dikembangkan  adalah  pembangunan  hidran  wilayah (Hidran  Kering)  di  pemukiman  padat  penduduk.  Pembangunan  hidran  kering dilakukan mengingat sulitnya akses masuk unit mobil pemadam kebakaran hingga jalan-jalan kecil (gang) di perkotaan yang hanya memiliki lebar 1 (satu) meter. Faktor kekuatan eksternal punya peluang untuk bisa dipertahankan. Sebab,
manfaat dari program ini bisa dirasakan semua pihak, khususnya warga Surabaya. Para  anggota  DPRD  Surabaya  selaku  wakil  dari  warga  Surabaya  selalu mendukung  program  ini  karena  berlangsung  sesuai  aspirasi  masyarakat.  Pihak eksternal  lain,  seperti  kepolisian,  TNI,  maupun  kalangan  bisnis  mengapresiasi positif program ini.

## SIMPULAN
Program ROTI 7  LAPIS punya keselarasan dengan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  (TPB)  11  yakni, Suistainable  Cities  and  Communities atau membangun  kota  dan  pemukiman  inklusif,  aman,  tahan  lama  dan  berkelanjutan. Implementasi  kebijakan  untuk  mengurangi  jumlah  korban  materi,  non-materi, harta,  maupun  nyawa,  yang  disebabkan  oleh  bencana,  dalam  hal  ini  bencana kebakaran.  Program  ini  merupakan  implementasi  kebijakan  dan  rencana  yang terintegrasi  menuju  kawasan  inklusif,  efisiensi  sumber  daya,  mitigasi  dan ketahanan  terhadap  bencana.  ROTI  7  LAPIS  sejalan  pula  dengan the  Sendai Framework  for  Disaster  Risk  Reduction  2015-2030 dan  manajemen  resiko bencana  yang  holistik  pada  semua  level.  Kesigapan  petugas  untuk  menangani bencana  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Contoh  capaian  TPB  pada  tahun  2021 sampai  dengan  sekarang  menunjukkan  bahwa  Kota  Surabaya  berhasil menurunkan response time kejadian kebakaran diatas 7 menit menjadi 0 kejadian. Poin  lain  yang  selaras  dengan  program  ini  adalah No  Poverty atau menghilangkan  kemiskinan.  Hal  ini  sejalan  dengan  TPB  1  yakni,  Menghapus Kemiskinan.  Kemiskinan  tidak  hanya  berasal  dari  problem  ekonomi.  Ada  pula kemiskinan  yang  merupakan  akibat  dari  bencana.  Setelah  mengalami  bencana
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1344
kebakaran,  seseorang  atau  sebuah  keluarga  terancam  kehilangan  harta  benda hingga  korban  jiwa.  ROTI  7  LAPIS  sedapat  mungkin  mencegahnya  dengan meminimalkan  jumlah  korban  harta  maupun  nyawa.  Korban  yang  makin  sedikit bisa  dimaknai  sebagai  upaya  preventif  menutup  peluang  kemiskinan  yang diakibatkan oleh bencana.
Pemerintah  Kota  Surabaya  memiliki  latar  belakang  yang  kuat  dalam memberikan  pelayanan  pemadam  kebakaran  dengan  mekanisme response  time 7 menit.  Hal  ini  didasarkan  pada  kesadaran  akan  pentingnya  waktu  dalam  upaya pemadaman  kebakaran,  di  mana  semakin  cepat  respon  yang  diberikan,  semakin besar  peluang  untuk  mengendalikan  dan  memadamkan  api  dengan  cepat.  Dinas Pemadam  Kebakaran dan Penyelamatan  juga telah  melakukan kolaborasi dengan pihak  internal  maupun  eksternal  Pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  mendukung upaya pemadaman maupun penyelamatan, antara lain:
Pihak Internal: 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai koordinator di
Command  Center 112  Surabaya.  Laporan  kebakaran  dari  masyarakat  sebagian besar berasal dari Command Ce nter  112; 2.  DinasPerhubungan, sebagai pengatur alur  lampu  lalu-lintas.Saat  ada  kebakaran,  lampu  lalu  lintas  yang  berada  di  jalur jalan dari lokasi rayon/pos menuju lokasi kejadian akan diatur agar menyala hijau. Dinas  Perhubungan  sebagai  pengelola  Surabaya Intellegent  Traffic  System terus memandu  petugas  yang  mengendarai  unit  pemadaman  tersebut;  3.  Satpol  PP, DLH,  Dinas  Kesehatan,  Kecamatan,  dan  Kelurahan,  sebagai  pihak-pihak  yang turut  mengamankan  dan  membantu  proses  evakuasi;  4.  Dinas  Pendidikan,  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Sosial, sebagai pihak-pihak  yang akan menangani perihal administrasi dan penanganan pasca kebakaran dari korban kebakaran.  Prinsipnya,  semua  korban  akan  mendapatkan  bantuan  sosial  baik material maupun non-material.
Pihak Eksternal: 1. Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagai pengatur lalu lintas  saat  unit  pemadam  kebakaran  melintas.  Dalam  sejumlah  kesempatan, kepolisian menerjunkan mobil pengawal agar unit pemadam kebakaran bisa lebih cepat  melintas  di  jalan-jalan  yang  padat;  2.  Tentara  Nasional  Indonesia  di  level Koramil  dan  Kepolisian  Sektor  setempat,  sebagai  pihak-pihak  yang  ikut membantu proses pengamanan pelaksanaan pemadaman dan evakuasi; 3. Kinetic- X  sebagai  konsultan  body  performance  bagi  personil  pemadam  kebakaran  Kota Surabaya.
Pemerintah  Kota  Surabaya  memiliki  kebijakan  untuk  memprioritaskan kebutuhan  masyarakat  dalam  penanganan  kebakaran  dan  bencana,  termasuk dalam  hal  ini  pelayanan  pemadam  kebakaran.  Untuk  mencapai  target response time 7 menit, Pemerintah  Kota Surabaya telah  melakukan berbagai upaya, antara lain:  1.  Memperkuat  infrastruktur  pemadam  kebakaran,  termasuk  peningkatan jumlah  armada  pemadam  kebakaran,  perbaikan  sarana  dan  prasarana,  dan pengadaan  peralatan  pendukung  seperti  hydrant  dan  tangki  air;  2.  Meningkatkan kapasitas  sumber  daya  manusia  pemadam  kebakaran,  seperti  melalui  pelatihan dan  pengembangan  keterampilan,  serta  perekrutan  personel  tambahan  yang berkualitas;  3.  Memperkuat  koordinasi  antara  pihak  pemadam  kebakaran  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1345
instansi terkait, termasuk pihak keamanan, kesehatan, dan pemerintah setempat; 4. Menerapkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terkini,  seperti  sistem pemantauan dan penyebaran informasi terkait kebakaran secara real-time.
Dengan  adanya  upaya-upaya  tersebut,  Pemerintah  Kota  Surabaya  dapat memberikan  pelayanan  pemadam  kebakaran  yang  cepat  dan  efektif,  sehingga dapat  meminimalkan  kerugian  materi  dan  nyawa  akibat  kebakaran.  Selain  itu, target  response  time  7  menit  juga  mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  prima  dan  responsif  terhadap  kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  simpulan  yang  sudah  penulis  kemukakan,  maka  penulis meyampaikan  beberapa  alternatif  saran  sebagai  berikut:  1.  Diberikan  suatu pelatihan  bagi  para  petugas  pemadam  kebakaran  dalam  menangani  bencana kebakaran  agar  selalu  sigap,  cepat  dan  tanggap  terhadap  penanggulangan kebakaran;  2.  Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik,  Dinas  Pemadam kebakaran selalu membenahi sarana dan prasarana serta meningkatkan koordinasi dengan  Dinas  atau  instansi  lain  yang  berhubungan  guna  menunjang  pelayanan pemadam  kebakaran  kepada  masyarakat;  3.  Dinas  Pemadam  Kebakaran  dan Penyelamatan  juga  harus  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dengan  cara memberikan  penyuluhan  yang  berkelanjutan  dan  kontinyu  kepada  masyarakat akan bahaya kebakaran baik melalui media cetak ataupun media elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Artasari, N. W. (2018). In Implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Dinas Pemdam Kebakaran Kota Surabaya (p. 6(9)). Surabaya: Publika.
Creswell, J. (2014). Penelitian Kuallitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya buat terobosan baru tingkatkan layanan masyarakat. (2018). Retrieved from Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur: http://kominfo.jatim.go.id
Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Grobe, C. (2022). Article a Review of The Foundations of Systems, Infrastructure and Governance.
Hakim, A. (2022). Sebanyak 154 Kader "Madagaskar" Surabaya dikukuhkan .
Retrieved from Antara Jatim:
http://jatim.anataranews.com/berita/580449/sebanayak-154-kade- madagaskar-surabaya-dikukuhkan
Ishihara, T. (2022). Article Public secto Reform and Public Management Theory Cases of Japan.
Josep A, Ivars-Baidal, Marco A, Celdran-Bernabeu, Francisco Femenia-Serra dkk. (2023). Article Smart Cities adn Smart Destination Planning :
Examining Intsruments and Perceived Impact in Spain .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 4, 2023
Page 1346
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Keputusan Menteri P.U. No. 11/KPTS/2000 tanggal 1 Maret 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran. (2000). Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum.
Keputusan Menteri PANRB Nomor 289/2022 Tentang Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD . (2022). Retrieved from http://jdih.menpan.go.id/puu- 1526-keputusanMenpan.html
Keputusan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Prinsip-prinsio Pelayanan Publik. (2003). Jakarta: KemenPANRB.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 tentang Pelayanan Umum. (2004). Jakarta: kemenPANRB. Metada Indikator SDGS Bappenas. (2020). Retrieved from Keputusan PPN/Bappenas: http://sdgs.bappenas.go.id/dokumen
Miles, M. B., & Saldana, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3. USA: Sage Publications.
Peraturan Walikota Surabaya 74/2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. (2021). Retrieved from Pemerintah
Kota Surabaya: hhtp://www.surabaya.go.id/uploads/attachments/2021/12/62957/5_Dinas_ Pemadam_Kebakaran_dan_Penyelamatan.pdf?1640741801 Perwali Surabaya 66/2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022.
(2022). Retrieved from Pemerintah Kota Surabaya:
https://bappeko.surabaya.go.id/images/%23Perwali66_2022Perubahan RKPD2022.pdf.
Rahardjo, H. M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Renstra 2021-2026. (2021). Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya: https://bappeko.surabaya.go.id/re
nja/uploaded/bab/2500/babIrenstra2_final/BAB_I_Renstra_PMK_202120 26_(Final)_revisi_281220211.pdf
Scott, R. J. (2022). Adminitrative Philosophies in The DisCourse adn Decisions of The New Zealand Public Service.
Tendensel, Pushkar Silwal dan Lisa Walton. (2020). Article Overwriting New Public Management with New Public-Governance in New Zealands approach to Helath System Improvment.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).
Jakarta: Sekretariat Negara.
Walton, Pushkar Silwal & Lisa. (2020). 3.4.3 Article Overwriting New Public
Management with New Public- Governance in New Zealands approach to health system improvement oleh tim Tenbensel.