## A NALISIS D AMPAK P EMBERIAN V ISA ON A RRIVAL (VOA)

## B AGI N EGARA K ONFLIK
(Studi Kasus: Voa Bagi Rusia Dan Ukraina Di Imigrasi Ngurah Rai)
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.443
Submitted: 03-08-2023    Reviewed: 02-08-2023   Published: 12-08-2023
Ni Made Ayu Tan Amara Puspita amarapuspita2003@gmail.com Universitas Udayana Penny Kurnia Putri pennykurnia@unud.ac.id Universitas Udayana
Abstract. In immigration, Indonesia provides convenience for Foreign Nationals (FNs) to  enter  Indonesian  territory  using  a  Visa  on  Arrival  (VoA).  However,  in  its implementation, the policy of granting Visa on Arrival (VoA) in Indonesia, especially with the presence of calling visa countries, remains a subject of various questions. The purpose of this paper is to analyse the impact of Visa on Arrival (VoA) in conflict-ridden countries, especially  Russia  and  Ukraine,  which  have  been  in  conflict  since  2014.  The  author employs two concepts in this research, the concept of national security and the concept of sovereignty. This research uses a qualitative method that is descriptive and employs the library research technique. This study finds that Visa on Arrival (VoA) to conflict- ridden countries, especially Russia and Ukraine, can lead their citizens to seek refuge or asylum  in  other  countries.  When  viewed  from  a  security  vulnerability  perspective, countries still involved in or prone to conflict should be reevaluated. There, the granting of Visa on Arrival (VoA) to Russia and Ukraine needs to be reevaluated to ensure the protection and preservation of national sovereignty and security.
Keywords : Visa on Arrival (VoA), Selective Policy, Calling Visa.
Abstrak. Dalam keimigrasian, Indonesia memberikan kemudahan untuk Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA). Namun  dalam  pelaksanaannya,  di  Indonesia  penerapan  kebijakan  pemberian  Visa  on Arrival  (VoA)  terutama  dengan  adanya  negara  calling  visa  masih  menjadi  berbagai pertanyaan.  Tujuan  dari  dibuatnya  tulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  dampak  dari pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara konflik, terutama bagi negara Rusia dan Ukraina  yang  sejak  2014  hingga  saat  ini  masih  berkonflik.  Penulis  menggunakan  dua konsep  dalam  penelitian  ini  yaitu  konsep  keamanan  nasional  dan  konsep  kedaulatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik studi kepustakaan  (library  research).  Hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  pemberian  Visa  on Arrival  (VoA)  bagi  negara  konflik  khususnya  bagi  Negara  Rusia  dan  Ukraina  akan menyebabkan  warga  negaranya  mencari  negara  lain  untuk  mengungsi  atau  mencari suaka.  Jika  dilihat  dari  aspek  kerawanan  keamanan  maka  negara-negara  yang  masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Oleh karena itu, pemberian Visa  on  Arrival  (VoA)  bagi  negara  Rusia  dan  Ukraina  perlu  dievaluasi  lagi,  agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.
Kata Kunci : Visa on Arrival (VoA), Selective Policy, Calling Visa.

## 1. Pendahuluan
Dalam  beberapa  dekade  ini,  era  globalisasi  berkembang  sangat  pesat  dan tidak bisa dihindari. Dalam peradaban manusia, globalisasi merupakan fenomena khusus  yang  selalu  bergerak  dalam  masyarakat  global  dan  menjadi  bagian  dari proses  manusia  global  (2021:  4).  Menurut  Steger  (2003),  perkembangan  era globalisasi  telah  memengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  dan  hubungan  semua subjek dalam hubungan internasional, termasuk individu, kelompok kepentingan, organisasi internasional, dan negara tanpa terkecuali. Pesatnya perkembangan era globalisasi telah menciptakan interaksi sosial dan kerja sama antarnegara semakin berkembang dan kuat. Perbatasan negara ini menjadi lebih tipis karena kualifikasi yang  lebih  tinggi  mengenai  saling  tergantungnya  antar  negara  dan  hubungan internasional  semakin  berkembang  (Li,  2008).  Menurut  Li  (2008:  2),  globalisasi meningkatkan  keterhubungan  negara-negara,  mempercepat  aliran  barang,  jasa, gagasan, dan orang melintasi batas-batas nasional. Disebutkan juga bahwa migrasi internasional sudah ada jauh sebelum era globalisasi, namun kecepatan, cakupan, kompleksitas, dan volume migrasi dunia berada di bawah era global belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam  era  globalisasi  terjadi  beberapa  perubahan  besar  dalam  imigrasi dunia.  Perubahan-perubahan  tersebut  berkaitan  dengan  struktur  perekonomian global yang sedang berkembang dan dampaknya terhadap negara-negara kapitalis maju  serta  wilayah  sekitarnya.  Namun,  masyarakat  kapitalis  juga  mengalami perubahan  lain,  terutama  perubahan  demografis  mengenai  penurunan  kesuburan dan penuaan, yang mendorong mereka untuk mengupayakan pertumbuhan populasi dan  tenaga  kerja  di  luar  batas  mereka.  Berdasarkan  data  dari  Persatuan  Bangsa- Bangsa (UN DESA, 2006), dalam era globalisasi, migrasi cenderung berasal dari wilayah yang kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah yang berkembang di  dunia.  Dapat  dikatakan  bahwa  salah  satu  hasil  dari  globalisasi  adalah melemahkan  batas  nasional  dengan  internasional  pasar  domestik  dan mengintegrasikannya  dalam  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi.  Sehingga perluasan  perekonomian  pasar  dan  integrasi  perdagangan  dunia  mengarah  pada jumlah  migrasi  manusia  yang  lebih  besar  (Li,  2008;  3).  Li  mengatakan  bahwa migrasi  yang  meningkat  tidak  hanya  dari  negara  yang  kurang  berkembang  ke
negara yang lebih berkembang, tetapi juga di antara negara-negara dalam wilayah ekonomi terintegrasi.
Meningkatnya  migrasi,  terutama  migrasi  internasional  membuat  negara- negara memandang bahwa migrasi menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Dengan adanya migrasi internasional akan berdampak baik dan buruk bagi setiap negara. Berdasarkan Gusnelly (2010: 62), negara memiliki peran sebagai fasilitator agar mempermudah akses baik individu maupun kelompok untuk melakukan  migrasi  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  negara  masing-masing. Dalam  politik  luar  negeri  Indonesia,  migrasi  internasional  dianggap  sebagai tantangan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan politik luar negeri Indonesia karena  berpotensi  mengikis  kedaulatan  dan  keamanan  negara.  Meningkatnya migrasi internasional juga dapat meningkatkan adanya kejahatan lintas batas negara atau dapat disebut transnational crimes . Kejahatan-kejahatan tersebut dapat berupa cyber  crime ,  terorisme  lintas  negara,  human  smuggling,  pembajakan, money laundry , human  trafficking ,  penyelundupan  obat  terlarang,  dan  kejahatan  lintas batas  negara  lainnya.  Hal  tersebut  berpotensi  terjadi  pada  setiap  negara  yang mengalami  peningkatan  migrasi  internasional.  Oleh  karena  itu,  setiap  negara memiliki  peraturan-peraturan  tertentu  yang  dapat  membatasi  pola  migrasi  orang asing sehingga keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional dapat terlindungi.
Di Indonesia, terdapat institusi pemerintah yang mengatur dan mengawasi jalannya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, baik Warga Negara  Asing  (WNA)  maupun  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  tanpa  dibatasi motivasi  atau  tujuan  tertentu.  Institusi  ini  disebut  sebagai  keimigrasian, keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (1). Dalam keimigrasian terdapat sebuah kebijakan penetapan hukum keimigrasian di Indonesia,  kebijakan  tersebut  adalah  selective  policy  atau  kebijakan  selektif. Kebijakan  selektif  ( selective  policy )  ini  menjadi  dasar  dalam  mengizinkan  atau menolak  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dari  segi  keberadaannya,  masuk,  serta kegiatannya  di  Indonesia  yang  tidak  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum, bermanfaat bagi kesejahteraan negara, dan tidak bermusuhan dengan rakyat dalam  negara  (Muhammad  Indra,  2010).  Dapat  diartikan  bahwa  Warga  Negara Asing  (WNA)  harus  tunduk  dengan  ideologi  negara  serta  tidak  mengancam persatuan  bangsa.  Sesuai  dengan  kebijakan  selektif  ( selective  policy ),  Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang
masih berlaku dan sah kecuali ditentukan hal lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian sosial sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat (2).  Berdasarkan  Undang-Undang  No  6  Tahun  2011,  Pasal  9  Ayat  (1)  dan  (2), pelaksanaan keimigrasian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Dalam  keimigrasian  terdapat  istilah calling  visa yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  33  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Penetapan  Negara Calling  Visa ,  Permohonan  Dan  Pemberian  Visa  Bagi  Warga Negara  Dari  Negara Calling  Visa ,  pasal  (1).  Dalam  pasal  tersebut,  disebutkan bahwa negara calling visa merupakan negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan  dan  keamanan  negara,  dan  keimigrasian. Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.M.HH- 02.GR.01.06  Tahun  2018  mengenai  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  No.M.HH-03.GR.01.06  Tahun  2012  tentang Negara  Calling  Visa  terdapat  delapan  negara,  yaitu  Somalia,  Korea  Utara, Kamerun, Afghanistan, Liberia, Guinea, Nigeria, Israel. Terdapat tujuh negara yang memiliki hubungan kerja sama diplomatik kecuali dengan Israel. Ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai permohonan visa pada perwakilan Republik Indonesia bagi Warga Negara Asing (WNA) dari negara calling visa . Permohonan tersebut hanya  dapat  memasuki  wilayah  Indonesia  melalui  TPI  Bandar  Udara  Soekarno Hatta, Jakarta atau Bandar Udara Ngurah Rai, Bali. Adanya peraturan calling visa dilakukan agar tercegah dampak buruk yaitu masuknya warga negara dari negara rawan.
Namun  dalam  pelaksanaannya,  di  Indonesia  penerapan  kebijakan pemberian Visa  on  Arrival (VOA)  terutama  dengan  adanya  negara  calling  visa masih  menjadi  berbagai  pertanyaan.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Luar Negeri,  sebanyak  97  negara  dapat  menikmati Visa  on  Arrival (VOA).  Dari  97 negara  tersebut,  ada  beberapa  negara  yang  masih  memiliki  konflik  atau  saling berkonflik.  Salah  satu  negara  yang  masih  berkonflik  adalah  Rusia  dan  Ukraina. Konflik antara Rusia dengan Ukraina telah berlangsung sejak 2014, dapat dikatakan bahwa ini adalah konflik yang kompleks. Banyak negara-negara yang terdampak secara jangka panjang, terutama pada segi ekonomi. Karena kedua negara tersebut
adalah  aktor  penting  pada  pasar  gas,  pupuk  global,  pasar  minyak,  energi,  dan makanan  (Intan  Rakhmayanti,  2022).  Perang  ini  menyebabkan  adanya  tekanan inflasi  serta  gangguan  rantai  pasokan  yang  besar  (Sony  Hendra  Permana,  2022). Konflik  ini  juga  menimbulkan  adanya  restrukturisasi  perdagangan  internasional, hal  ini  akan  berpengaruh  kepada  kepentingan  nasional  negara  yang  memiliki hubungan dengan Ukraina dan Rusia (Connie Bakrie, et.al., 2022: 68). Pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi kedua negara berkonflik tersebut menjadi anomali.
Dari penjelasan di atas, penulis membuat rumusan masalah sesuai penelitian ini  yaitu.  “Apa  dampak  dari  pemberian Visa  on  Arrival (VOA)  bagi  negara berkonflik, khususnya bagi Rusia dan Ukraina?”. Penulis tertarik mengangkat topik ini  dikarenakan  terdapat  potensi  terancamnya  keamanan,  kedaulatan,  dan kepentingan  nasional  Indonesia.  Dengan  diberikannya Visa  on  Arrival (VoA) kepada  kedua  negara  tersebut,  menimbulkan  berbagai  pertanyaan.  Apakah  akan berdampak buruk bagi Indonesia? Hal ini masih menjadi perdebatan. Tujuan dari dibuatnya  tulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis  dampak  dari  pemberian Visa  on Arrival (VoA) bagi negara konflik, terutama bagi negara Rusia dan Ukraina yang sejak 2014 hingga saat ini masih berkonflik.
Belum ada penelitian yang membahas secara spesifik mengenai pemberian Visa  on  Arrival (VoA)  kepada  negara  yang  berkonflik,  sehingga  penulis  tertarik untuk  mengangkat  topik  dampak  dari  pemberian Visa  on  Arrival (VoA)  kepada negara  yang  berkonflik.  Dalam  jurnal  “ Selective  Policy  Imigrasi  Indonesia terhadap  Orang  Asing  dari  Negara  Calling  Visa ”  karya  Junior  Perdana  Sande (2020), dijelaskan mengenai prosedur kebijakan selektif kepada negara calling visa dan  perbandingan  prosedur  kebijakan  tersebut  dalam  negara  diluar calling  visa . Pustaka  ini  memberikan  kontribusi  dalam  penjelasan  mengenai  penerapan kebijakan selektif dan negara calling visa . Hal ini akan berkaitan dengan topik yang penulis angkat. Dalam jurnal lain “ Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian  Izin  Masuk  Tamu  Kenegaraan  Negara  Calling  Visa  Dalam Mengantisipasi  Pelanggaran  Keimigrasian  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi ” karya Ale Alfero Deputra & Bima Yosua A Tarigan (2021), dijelaskan mengenai penerapan  kebijakan  selektif  dalam  pemberian  izin  masuk  terhadap  tamu  negara (VVIP dan VIP) dari negara calling visa untuk mengantisipasi adanya pelanggaran
keimigrasian  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Dijelaskan  juga  mengenai keterkaitan kebijakan selektif dengan hukum yang berlaku.

## 2. Metode Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  dibahas  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dan  analisis.  Dalam  pengumpulan  data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan ( library research ). Sumber data melalui dokumen  serta  literatur  yang  berkaitan  dengan  variabel-variabel  dalam  penelitian. Sumber  data  terdiri  dari  dokumen  sekunder  yaitu  peraturan  pelaksanaan,  peraturan perundang-undangan, artikel, dan data lapangan.  Analisis data yang digunakan dengan cara  kualitatif  agar  dapat  memahami  fenomena  mengenai  yang  dialami  oleh  subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam kalimat.

## 3. Konsep umum

## 3.1. Konsep Keamanan Nasional
Hingga  saat  ini,  dalam  konsep  keamanan  nasional  masih  menempatkan  negara sebagai  aktor  utama.  Menurut  kaum  Hobbesian,  masyarakat  membutuhkan  negara sebagai pengurangan terjadinya konflik antar manusia yang mengarah kepada tindakan anarki. Dari hal ini, yang melandasi negara sebagai aktor utama dalam konsep keamanan nasional.  Berdasarkan  pendapat  Machiavelli  (1500),  konflik  antar  manusia  cenderung bertujuan menunjukkan power , sehingga negara harus diberikan hak untuk memonopoli akumulasi  kekuatan.  Berkaitan  dengan  pendapat  Machiavelli,  Clausewitz  (1833) berpendapat  bahwa  hak  monopoli  diberikan  secara  politis  oleh  negara  kepada  aktor militer  sehingga  menjadi  satu  kekuatan  yang  membuat  musuh  tunduk  kepada  aturan- aturan ketertiban yang dibuat oleh negara.
Dalam  merumuskan  keamanan  nasional,  negara  menghadapi  masalah  dalam menetapkan bidang yang akan dijalankan oleh kelembagaannya. Konsep tersebut telah melembaga dengan menetapkan keamanan ( security ) sebagai konsep utama, sedangkan pertahanan ( defense ) sebagai salah satu dimensinya (Dr. Bambang, 2008: 106). Menurut Barry  Buzan  (1998),  dalam keamanan  nasional  terdapat  lima  sektor,  yaitu  ekonomi, politik, hukum, sosial, dan militer. Kelima sektor tersebut saling berkaitan dengan dua hal, yaitu kondusifitas dari negara dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta sebagai  fungsi dan tugas pemerintah bersama
aparatnya  untuk  mewujudkan  kondusifitas  dapat  terwujudkan  dan  terpelihara.  Hal  ini sesuai dengan adanya bidang keimigrasian yang mengatur jalannya lalu lintas masuk dan keluarnya Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.
Suatu negara atau bangsa hidup di dalam lingkungan internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan nasional juga harus memperhatikan objek global. Karakter keamanan nasional dapat berubah-ubah, saat 10-20 tahun yang lalu hanya berfokuskan pada batas negara. Namun untuk saat ini, keamanan nasional sudah tidak mengenali batas negara.  Karena  ancaman  bersifat  transnasional  yang  tidak  memiliki  batasan  arah datangnya  ancaman  beserta  sumber  ancaman,  dan  juga  gabungan  antara internal dan eksternal .  Dengan  meningkatnya  migrasi  internasional,  maka  munculnya  ancaman internasional  dan  transnasional  pun  dapat  meningkat.  Oleh  karena  itu,  di  bidang keimigrasian perlu pengawasan dengan ketat.

## 3.2. Konsep Kedaulatan
Dalam  bidang  keimigrasian,  berkaitan  dengan  memberi  pengaturan  serta mengatur  permasalahan  yang  muncul  dalam  konteks  lalu  lintas  batas  negara  baik  oleh Warga  Negara  Asing  (WNA)  maupun  Warga  Negara  Indonesia  (WNI).  Sehingga pengaturan dalam urusan keimigrasian berkaitan dengan konsep kedaulatan negara yakni berkaitan dengan cara suatu negara dapat mempertahankan serta menegakan kedaulatan yang  dimiliki  oleh  negara  (Imam  Santoso,  2007:  18).  Menurut  Catherine  Dauvergne, hukum dalam  keimigrasian merupakan benteng terakhir dari kedaulatan. Oleh karena itu, sebagai  wujud  dari  kedaulatan  negara,  keimigrasian  bergantung  kepada  pelaksanaan hukum  dan  penegakannya,  terutama  dalam  merespon  fenomena  migrasi  secara  global (Deden Rabbani, 2021: 43).
Dengan adanya globalisasi, beberapa aspek dari kedaulatan suatu negara menjadi terpengaruh, yakni mengenai kedaulatan interdependen sebuah negara kepada pergerakan lintas batas negara. Globalisasi yang borderless ini, menyebabkan peningkatan migrasi internasional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kontrol dalam lalu lintas batas negara oleh  keimigrasioan  agar  kedaulatan  Indonesia  tidak  terancam.  Dibentuklah  pemberian izin Visa on Arrival (VoA) dengan dasar kebijakan selektif ( selective policy ), dan adanya istilah calling visa. Hal ini yang disebut sebagai salah satu wujud dari keimigrasian untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dan hal tersebut merupakan sifat dari kedaulatan negara yang  bersifat  absolut  dan  mutlak  atau  kekuasaan  berdaulat  dari  negara.  Sesuai  dengan konsep  kedaulatan  bahwa  kedaulatan  itu  disatukan  dan  tidak  dipandang  sebagai kekuasaan tertinggi ( supreme ), mutlak ( absolute ), dan tidak terbagi ( invisible ) (Jo-Anne
Pemberton, 2009: 1). Menurut Jean Bodin, bahwa pembatasan kedaulatan hanya berada ditangan  negara  dan  hanya  dalam  wilayah  (negara).  Sesuai  dengan  hal  ini,  negara dipandang sebagai satu-satunya organisasi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa keimigrasian berkaitan  dengan  aspek  kedaulatan  kemerdekaan  ( interdependence  sovereignty )  dilihat dari kemampuan sebuah negara mengontrol keluar masuknya orang pada wilayah negara.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1.  Latar  Belakang  Pemberian  Visa  on  Arrival  (VoA)  dan  Penerapannya  di

## Indonesia
Pesatnya  arus  globalisasi  yang  menyebabkan  migrasi  internasional  meningkat, potensi munculnya kejahatan lintas batas negara pun turut meningkat. Sehingga negara memiliki  kedaulatan  mengatur  jalannya  lalu  lintas  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang akan  masuk  serta  keluar  wilayah  negaranya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  membentuk peraturan  yaitu  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011.  Peraturan  tersebut  merupakan penyempurnaan  peraturan  perundang-undangan  dari  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun 1992  tentang  keimigrasioan.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  adanya  beberapa perkembangan  yang  perlu  diantisipasi,  yaitu:  (1)  Letak  geografis  wilayah  Indonesia (kompleksitas  permasalahan  antar  negara),  (2)  Perjanjian  konvensi  internasional  yang berdampak  terhadap  pelaksanaan  fungsi  keimigrasian,  (3)  Meningkatnya  kejahatan internasional  dan  transnasional,  (4)  Pengaturan  mengenai  deteni  dan  batas  waktu terdeteni  belum  dilakukan  secara  komprehensif,  (5)  Pendekatan  sistematis  fungsi keimigrasian  yang  spesifik  dan  universal  dengan  memanfaatkan  teknologi  dan komunikasi  yang  modern,  (6)  Penempatan  struktur  kantor  imigrasi  dan  rumah  deteni imigrasi  sebagai  unit  pelaksana  teknis  dibawah  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  (7) Perubahan  sistem  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  (8)  Hak  kedaulatan  Negara sesuai prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian visa terhadap orang asing, (9) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara internasional, (10) Penegakkan hukum keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap pidana  penyelundupan  manusia,  (11)  Memperluas  subjek  pelaku  tindak  pidana keimigrasian,  sehingga  mencakup  tidak  hanya  orang  perorangan  tetapi  juga  korporasi serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, (12) Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang
melanggar peraturan dibidang keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.
Dari usulan pembaharuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, dimasukkan ke dalam  program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  agar  dapat  dibahas  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian dilakukan pembahasan yang panjang dengan komisi III Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  pada  tanggal  7  April  2011  Rancangan  Undang-Undang Keimigrasian  disetujui  serta  diusulkan  untuk  menjadi  Undang-Undang  dalam  Rapat Paripurna DPR  Pada tanggal 5 Mei 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan oleh Presiden Indonesia. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, serta ditambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126.
Seiring  berjalannya  waktu  berdasarkan  perkembangan  global,  ada  beberapa negara  yang  tidak  lagi  memberikan  kewajiban  kepada  Warga  Negara  Asing  (WNA) memiliki  visa  untuk  berkunjung  ke  negaranya.  Visa  merupakan  dokumen  izin  masuk Warga Negara Asing (WNA) ke negara lain yang dapat diperoleh di kedutaan asing atau Konsulat  Jenderal.  Jika  memiliki  visa,  maka  rencana  kunjungan  Warga  Negara  Asing (WNA)  ke  suatu  negara  disetujui  negara  yang  dituju.  Visa  memiliki  berbagai  bentuk, dapat  berupa  stiker  yang  didapatkan  dari  kedutaan  negara  yang  akan  dikunjungi  atau stempel pada paspor. Negara anggota Association of South East Asia Nations ( ASEAN) dapat  memasuki  wilayah  Indonesia  tanpa  menggunakan  visa  dalam  tujuan  kunjungan singkat (30 hari). Negara lainnya diluar keanggotaan ASEAN wajib menggunakan visa berjenis Visa on Arrival (VoA). Visa on Arrival (VoA) dapat digunakan untuk berbagai tujuan,  seperti  kunjungan  bisnis  atau  sebagai  sizin  tinggal  di  negara  tertentu.  Untuk mendapatkan Visa on Arrival (VoA) bisa didapatkan langsung di bandara atau pelabuhan di negara yang dituju.
Pada  awalnya,  saat  Pemerintah  Hindia  Belanda  menjajah  Indonesia,  kebijakan keimigrasian adalah politik pintu terbuka ( opendeur politiek ). Kebijakan ini dibuat agar orang  asing  dapat  masuk  serta  tinggal  ke  Indonesia  dengan  dibukanya  pintu  seluas- luasnya.  Kebijakan  ini  kemudian  dicabut  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  saat Indonesia  memperoleh  kemerdekaannya.  Pada  era  globalisasi,  di  awal  tahun  2000-an meningkatnya  migrasi  internasional  dirasakan  oleh  Indonesia.  Berdasarkan  Peraturan Presiden  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  mengenai  bidang  Bebas  Visa  Kunjungan (BVK), sebanyak 169 negara dapat masuk ke Indonesia tanpa visa kunjungan singkat (30 hari)  atau  berlibur  dengan  syarat  tidak  dapat  diperpanjang.  Indonesia  pada  saat  itu
memasuki  era  baru  dalam  keimigrasian,  warga  asing  yang  masuk  ke  Indonesia meningkat. Namun saat adanya Pandemi Covid-19, pemerintah melakukan pembatasan kunjungan  dengan  membuat  beberapa  peraturan  baru.  Pada  tanggal  5  Februari  2020, pembatasan diawali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3  Tahun  2020  mengenai  Penghentian  Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan,  Visa,  dan Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  Bagi  Warga  Negara  Republik  Rakyat Tiongkok  (RRT).  Selanjutnya  pada  tanggal  28  Februari  2020,  diterbitkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  7  Tahun  2020  mengenai  Pemberian  Visa  dan  Izin tinggal  Dalam  Upaya  Pencegahan  Masuknya  Virus  Corona,  disebutkan  bahwa  Warga Negara  Asing  (WNA)  yang  akan  memasuki  wilayah  Indonesia  wajib  mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di RRT. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2020, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan Surat  Edaran  Nomor  D/00663/03/2020/64  mengenai  Kebijakan  Tambahan  Pemerintah Indonesia Terkait Perlintasan Orang Dari dan Ke Indonesia. Disebutkan bahwa dilakukan penangguhan  pemberian  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK), Visa  on  Arrival (VoA),  serta Bebas Visa Diplomatik/Dinas selama satu bulan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 mengenai  Penghentian Sementara Bebas Visa Kedatangan Serta Pemberian  Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa.  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  tidak dapat  kembali  ke  negaranya  masing-masing  karena  adanya lockdown ,  maka  diberikan Izin  Tinggal  Keadaan  Terpaksa  (ITKT).  Dan  pemerintah  berlanjut  mengeluarkan beberapa peraturan lainnya selama Pandemi Covid-19. Berlanjut pada tanggal 27 April tahun 2022, terdapat Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 mengenai Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 terdapat 60 negara yang mendapatkan Visa on Arrival (VoA). Untuk saat ini  berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0244.GR.01.01  Tahun  2023,  terdapat  97  negara  yang mendapatkan Visa  on  Arrival (VoA),  yakni  Afrika  Selatan,  Albania,  Amerika  Serikat, Andorra, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Belanda, Belarus, Belgia,  Brazil,  Brunei  Darussalam,  Bosnia  Herzegovina,  Bulgaria,  Ceko,  Chile, Denmark, Ekuador, Estonia, Filipina, Finlandia, Guatemala, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Islandia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kazakhstan, Kenya, Kolombia,  Korea  Selatan,  Kroasia,  Kuwait,  Laos,  Latvia,  Liechtenstein,  Lithuania, Luksemburg,  Makau,  Maladewa,  Malaysia,  Malta,  Maroo,  Meksiko,  Mesir,  Monako,
Mozambik,  Myanmar,  Norwegia,  Oman,  Palestina,  Panama,  Papua  Nugini,  Perancis, Peru,  Polandia,  Portugal,  Qatar,  Rumania,  Russia,  Rwanda,  San  Marino,  Selandia Marino,  Selandia  Baru,  Serbia,  Seychelles,  Singapura,  Siprus,  Slovakia,  Slovenia, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Taiwan, Tanzania, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia,  Turki,  Uni  Emirat  Arab,  Uzbekistan,,  Ukraina,  Vatikan,  Venezuela,  Vietnam, Yordania, dan Yunani.

## 4.2. Kebijakan Selektif (Selective Policy) dan Penetapan Negara Calling Visa
Pada  awalnya,  saat  Pemerintah  Hindia  Belanda  menjajah  Indonesia,  kebijakan keimigrasian adalah politik pintu terbuka ( opendeur politiek ). Kebijakan ini dibuat agar orang  asing  dapat  masuk  serta  tinggal  ke  Indonesia  dengan  dibukanya  pintu  seluas- luasnya.  Kebijakan  ini  kemudian  dicabut  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  saat Indonesia  memperoleh  kemerdekaannya.  Selanjutnya  berdasarkan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian, tercantum kebijakan baru Indonesia yaitu kebijakan selektif ( selective policy ). Dalam undang-undang tersebut disebutkan  bahwa  kebijakan  selektif  ( selective  policy )  ini  menjadi  dasar  dalam mengizinkan  atau  menolak  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dari  segi  keberadaannya, masuk,  serta  kegiatannya  di  Indonesia  yang  tidak  membahayakan  keamanan  dan ketertiban umum, bermanfaat bagi kesejahteraan negara, dan tidak bermusuhan dengan rakyat  dalam  negara  (Muhammad  Indra,  2010).  Dapat  diartikan  bahwa  Warga  Negara Asing  (WNA)  harus  tunduk  dengan  ideologi  negara  serta  tidak  mengancam  persatuan bangsa. Sesuai dengan kebijakan selektif ( selective policy ), Warga Negara Asing (WNA) yang  memasuki  wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  visa  yang  masih  berlaku  dan  sah kecuali ditentukan hal lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian sosial sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 8 Ayat (2). Berdasarkan Undang-Undang No  6  Tahun  2011,  Pasal  9  Ayat  (1)  dan  (2),  pelaksanaan  keimigrasian  dilakukan  oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
Dilihat  lebih  lanjut,  terdapat  dua  elemen  penting  dalam  kebijakan  selektif ( selective policy ) yaitu pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ) dan pendekatan keamanan ( security approach ). Kedua elemen tersebut diharapkan dapat terpenuhi atau tidak terlanggar dengan masuknya orang asing ke dalam Indonesia (Junior Sande, 2020: 101).  Pendekatan  kesejahteraan  ( prosperity  approach )  berkaitan  dengan  kedatangan Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  memberikan  dampak  positif  atau  bermanfaat  bagi Indonesia  dalam  berbagai  dimensi,  baik  itu  perekonomian  maupun  sosial.  Pendekatan keamanan  ( security  approach )  tidak  hanya  mengenai  keamanan  tradisional  yang
berkaitan  dengan  militerisasi  serta  konflik  (Sudiar,  2019:  152)  sebagai  bagian  dari kedaulatan  negara.  Namun  pendekatan  ini  berkaitan  juga  dengan  keamanan  non- tradisional  yaitu  keamanan  nasional  dari  masyarakat  Indonesia.  Kedua  pendekatan  ini sama  pentingnya  dalam  penyeleksian  setiap  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  akan masuk ke Indonesia.
Dalam kancah hubungan internasional, tidak semua negara dapat dikatakan stabil dalam perekonomian maupun keamanan negaranya. Beberapa negara masih sulit untuk mengendalikan  kemiskinan  sehingga  kriminalitas  pun  meningkat.  Dan  masih  ada  juga negara-negara yang masih saling berkonflik dengan negara lainnya. Ada juga negara yang memiliki  banyak  musuh  karena  mengeluarkan  kebijakan  yang  berkebalikan  dengan perdamaian dunia. Dan terdapat  negara yang menutup  dirinya dari interaksi  kerjasama internasional. Dari karakteristik negara-negara tersebut, dapat dikatakan sebagai negara yang  rawan  sehingga  negara  lainnya  akan  membatasi  kedatangan  warga  negaranya. Berdasarkan kebijakan selektif ( selective policy ), Indonesia mengklasifikasikan negara- negara tersebut sebagai negara calling visa . Pemerintah Indonesia menetapkan 8 negara sebagai negara calling visa . Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  No.  M.HH-02.GR.01.06  Tahun  2018  Perubahan  Ketiga  Atas  Keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  RI  No.  M.HH-03.GR.01.06  Tahun  2012  Mengenai  Negara Calling Visa .  Negara calling  visa merupakan  negara  yang  dianggap  memiliki  kondisi  atau keadaan negara yang tingkat kerawanannya ditinjau dari aspek-aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan  negara)  dan  aspek  Keimigrasian.  Daftar  negara-negara calling  visa yakni, Afghanistan,  Guinea,  Israel,  Korea  Utara,  Kamerun,  Liberia,  Nigeria,  Somalia. Pemerintah  Indonesia  memiliki  hak  dalam  menetapkan  sebuah  negara  menjadi  negara calling visa yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012, terdapat tim koordinasi dalam penentuan  kerawanan  negara  dalam  penetapan  negara calling  visa ,  dengan  anggota Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, serta Badan Narkotika Nasional. Dalam perjalanannya, jika kondisi  kerawanan,  faktor  internasional  dan  domestik  dari  negara-negara calling  visa menjadi lebih stabil, maka status negara calling visa dapat dicabut. Sebelumnya hal ini
pernah terjadi kepada Negara Pakistan, Irak dan Iran. Saat tahun 1995, sesuai Keputusan Menteri  Kehakiman  No.  M.01-IZ.01-10  Tahun  1995,  terdapat  38  negara calling  visa . Namun  seiring  berjalannya  waktu,  kepentingan  nasional  Indonesia  berubah  maka penetapan status negara calling visa pun ikut berubah.

## 4.3. Pengawasan dan Tindakan Administrasi Keimigrasian Ngurah Rai
Bali  adalah  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  menjadi  destinasi  dari banyaknya Warga Negara Asing (WNA). Bali juga menjadi tempat industri yang sering melibatkan kerjasama internasional sehingga lalu lintas masuk dan keluar Warga Negara Asing  (WNA)  di  Indonesia  menjadi  lebih  mudah.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI-0133.GR.01.01  Tahun  2023,  Kantor  Imigrasi  Kelas  I Khusus  TPI  Ngurah  Rai  menjadi  salah  satu  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI)  yang ditunjuk  untuk  melakukan  pemberian Visa  on  Arrival (VoA).  Berdasarkan  data perlintasan  Imigrasi  Ngurah  Rai  2023  dari  01  Januari-31  Agustus,  kedatangan  Warga Negara Asing meningkat tiap bulannya. Kedatangan Warga Negara (WNA) Tahun 2023 terlihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) Tahun 2023 (01 Januari-31 Agustus)
Bulan Jumlah Warga Negara Asing (WNA) Januari 373.228 Februari 347.971 Maret 405.589 April 455.376 Mei 476.493 Juni 513.370 Juli 585.301 Agustus 557.787
Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis
Tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  setiap  bulannya  kedatangan  Warga  Negara Asing (WNA) ke Bali meningkat walaupun tidak signifikan. Dari 01 Januari-31 Agustus, kedatangan Warga Negara Asing (WNA) berjumlah 3.715.115 orang. Terdapat juga data perlintasan rata-rata kedatangan Warga Negara Asing (WNA) per hari nya. Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) per harinya di Tahun 2023 terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Rata-Rata Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) Per Hari Tahun 2023
Bulan Rata-Rata Kedatangan Per Hari Januari 12.441 Februari 11.600 Maret 13.520 April 15.179 Mei 15.883 Juni 17.112 Juli 19.510 Agustus 18.593
Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis
Dari  kedua  tabel  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa  banyak  Warga  Negara  Asing (WNA)  yang  datang  ke  Bali.  Warga  Negara  Asing  (WNA)  yang  memasuki  wilayah Indonesia berasal dari berbagai negara yang telah diberikan kemudahan melalui Visa on Arrival (VoA).  Penerapan Visa  on  Arrival di  Indonesia  khususnya  di  Kantor  Imigrasi Ngurah  Rai  telah  berjalan.  Kedatangan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  ke  wilayah Indonesia sudah sesuai dengan negara yang memang diberikan Visa on Arrival (VoA). Dari berbagai macam negara yang ke wilayah Indonesia, terdapat 10 besar kedatangan per negara dan penggunaan Visa on Arrival (VoA) dari tanggal 01 Januari-31 Agustus 2023.  10  besar  kedatangan  per  negara  dan  penggunaan Visa  on  Arrival (VoA)  terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3. 10 Besar Kedatangan Per Negara (01 Januari-31 Agustus) 2023
No Negara Jumlah Wisatawan 1. Australia 937.521 2. India 311.323 3. United Kingdom 190.709 4. China 190.471 5. United States of America 184.885 6. Korea (STH) Republic 160.510 7. France 158.952 8. Singapore 158.227 9. Malaysia 146.222 10. Germany 145.375
Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis
Tabel 4. Data Penggunaan Visa on Arrival (VoA) (01 Januari-31 Agustus) 2023
Bulan Jumlah Visa on Arrival (VoA) Januari 269.271 Februari 255.080 Maret 292.971 April 346.896 Mei 370.006
Juni 392.842 Juli 466.525 Agustus 447.509
Sumber: Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai (2023), diolah oleh penulis
Penggunaan Visa on Arrival (VoA) tiap bulannya semakin meningkat walaupun tidak signifikan. Masuknya Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai kepentingan dan  tujuan  yang  berbeda-beda  menimbulkan  bermacam-macam  efek  ke  segala  bidang. Tidak hanya berpengaruh positif tetapi dapat berpengaruh negatif juga. Dampak negatif dari  kedatangan  Warga  Negara  Asing  (WNA)  salah  satunya  adalah  meningkatnya pelanggaran keimigrasian (Ichwan & Samiuddin, 2019: 2). Sehingga untuk mengurangi dampak  negatif  dari  kedatangannya  Warga  Negara  Asing  (WNA)  maka  fungsi pengawasan wajib dimaksimalkan agar kedaulatan negara dapat ditegakkan. Dari bidang Keimigrasian  menjalankan  Pengawasan  Keimigrasian  sebagai  bentuk  meminimalisir dampak  negatif  tersebut.  Pengawasan  Keimigrasian  merupakan  serangkaian  tahapan yang dilakukan seperti mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rangka  memastikan  dipatuhinya  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Sistem pengawasan imigrasi ada dua  cara,  yakni  pengawasan  administrasi  dan  pengawasan  lapangan  atau  operasional. Pengawasan administratif dilakukan dengan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan  data  keimigrasian  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dan  Warga  Negara Indonesia (WNI) (Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimingrasian).  Pemeriksaan  ini  dilakukan  saat  memberikan  atau  penolakan  perizinan keimigrasian  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  (TPI).  Pengawasan  lapangan  dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan  atau  penyelidikan  secara  wawancara,  pengamatan  dan  penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi  dan  kegiatan  lain.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh
informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian.
Pengawasan  administratif  Warga  Negara  Asing  (WNA)  akan  dilakukan  secara ketat dan selektif. Pengawasan lapangan juga dilakukan dengan ketat di tempat Warga Negara  Asing  (WNA)  berada  seperti  penginapan  atau  hotel,  tempat  hiburan,  pusat keramaian  (Ichwan  &  Samiuddin,  2019:  28).  Jika  Warga  Negara  Asing  (WNA) melanggar,  maka  harus  dikenakan  tindakan  administrasi  keimigrasian.  Menurut Wulandari & Andaryadi (2019: 5), tindakan administrasi keimigrasian dikenakan Warga Negara ASing (WNA) yang melakukan kegiatan berbahaya yang mengganggu ketertiban umum, tidak menghormati serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun jenis-jenis tindakan administrasi keimigrasian yakni: pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal; pencantuman daftar pencegahan (larangan untuk masuk  wilayah  Indonesia)  atau  penangkalan/cekal  (larangan  untuk  masuk  wilayah Indonesia);  larangan  untuk  berada  di  suatu  atau  beberapa  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia;  pengenaan biaya  beban;  keharusan untuk  bertempat tinggal  di  suatu  tempat tertentu  di  wilayah  Indonesia;  dan  deportasi  atau  tindakan  paksa  mengeluarkan  orang asing  dari  wilayah  Indonesia  (Wulandari  &  Andryadi,  2019:  10-12).  Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Pasal 78 mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian disebutkan bahwa:  (1)  Warga Negara Asing (WNA) pemegang izin  tinggal  yang telah berakhir  masa  berlakunya  dan  masih  berada  dalam  Wilayah  Indonesia  kurang  dari  60 (enam  puluh)  hari  dari  batas  waktu  Izin  Tinggal  dikenai  biaya  beban  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Warga Negara Asing (WNA) yang tidak membayar  biaya  beban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenai  Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan, (3) Warga Negara Asing (WNA) pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam WIlayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

## 4.5. Dampak Pemberian Visa on Arrival (VoA) Bagi Negara Berkonflik Khususnya Rusia dan Ukraina
Pada awalnya saat Perang Dingin Rusia dan Ukraina merupakan negara federasi bernama Uni Soviet. Saat Uni Soviet serta pakta Warsawa bubar pada tahun 1991, dalam sebuah referendum Ukraina bersuara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet. Hal itu disetujui  oleh  Presiden  Rusia  pada  saat  itu,  dan  Rusia,  Ukraina  serta  Belarusia membentuk Commonwealth  of  Independent  States (CIS).  Terjadi  perpecahan  karena
Ukraina  beranggapan  bahwa Commonwealth  of  Independent  States (CIS)  merupakan upaya Rusia mengendalikan negara-negara di bawah Uni Soviet dan Kekaisaran Rusia. Kemudian Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian persahabatan pada Mei tahun 1997.  Ukraina  memberikan  Rusia  izin  mempertahankan  kepemilikan  mayoritas  dari kapal  di  armada  Laut  Hitam  di  Krimea.  Rusia  dikenakan  biaya  sewa  dan  harus membayarnya ke Ukraina karena menggunakan Pelabuhan Sevastopol. Namun hubungan kedua  negara  tersebut  memanas  lagi  pada  tahun  2014  sehingga  muncul  revolusi menentang supremasi Rusia.  Pemimpin Ukraina saat ini cenderung ke Barat dan ingin menjadi bagian dari NATO yang membuat Presiden Rusia, Putin marah akan hal ini. Saat Presiden  Yanukovych  lengser,  Rusia  memanfaatkan  kekosongan  kekuasaan  tersebut untuk mengambil Krimea pada tahun 2014 (Sefti Oktarianisa, 2022).
Isu ini mulai makin memanas sejak November 2021 saat isu serangan Rusia di perbatasan Ukraina. Rusia mengerahkan pasukan militernya, dengan melakukan latihan militer sejak awal Januari 2022. Saat 15 Februari 2022, Presiden Putin mengatakan akan menarik semua pasukannya dari perbatasan di konferensi pers bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz di Moskow, Rusia. Namun pernyataan yang dilakukan oleh Presiden Putin saat  itu  tidak  terealisasikan.  Pada  tanggal  24  Februari  tahun  2022,  Rusia  melancarkan operasi  militer  khusus  ke  Ukraina.  Berdasarkan  Kementrian  Luar  Negeri  Republik Indonesia,  Operasi  militer  diluncurkan  3  hari  setelah  pengakuan  dua  wilayah  Ukraina yaitu  Donetsk  dan  Lugansk  sebagai  wilayah  independen  oleh  Presiden  Putin.  Telah berlangsung referendum di empat wilayah Ukraina yakni Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, serta Kherson pada tanggal 21-27 September tahun 2022 untuk penentuan bergabung atau tidak bergabung dengan Rusia. Dan hasilnya keempat wilayah tersebut setuju bergabung dengan  Rusia.  Presiden  Putin  telah  menandatangani  aksesi  keempat  wilayah  tersebut sebagai bagian dari Rusia pada tanggal 30 September 2022. Hingga saat ini konflik ini masih berlangsung  yang menyebabkan banyak korban jiwa serta jalur pasokan pangan khususnya gandum juga terganggu dari wilayah Ukraina.
Dari 97 negara tersebut, ada beberapa negara yang masih memiliki konflik atau saling  berkonflik.  Salah  satu  negara  yang  masih  berkonflik  adalah  Rusia  dan  Ukraina. Konflik  antara  Rusia  dengan  Ukraina  telah  berlangsung  sejak  2014,  dapat  dikatakan bahwa ini adalah konflik yang kompleks. Banyak negara-negara yang terdampak secara jangka panjang, terutama pada segi ekonomi. Karena kedua negara tersebut adalah aktor penting  pada  pasar  gas,  pupuk  global,  pasar  minyak,  energi,  dan  makanan  (Intan
Rakhmayanti,  2022).  Perang  ini  menyebabkan  adanya  tekanan  inflasi  serta  gangguan rantai pasokan yang besar (Sony Hendra Permana, 2022). Konflik ini juga menimbulkan adanya  restrukturisasi  perdagangan  internasional,  hal  ini  akan  berpengaruh  kepada kepentingan nasional negara yang memiliki hubungan dengan Ukraina dan Rusia (Connie Bakrie, et.al., 2022: 68). Pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi kedua negara berkonflik tersebut menjadi anomali. Untuk menganalisis dampak pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi Rusia dan Ukraina, akan dijelaskan data Tindakan Administrasi Keimigrasian per negara dari tahun 2019-2023 (24 Oktober 2023) terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 5. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2019]
No. Negara Jumlah 1. Australia 21 2. Bangladesh 17 3. Bulgaria 15 4. Rusia 14 5. India 11
Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

## Tabel 6. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2020
No. Negara Jumlah 1. Rusia 16 2. Bulgaria 12 3. Australia 9 4. Amerika Serikat 7 5. Rumania 7
Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Tabel 7. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2021
No. Negara Jumlah 1. Rusia 23 2. Amerika Serikat 11 3. Australia 7 4. Rumania 5 5. Perancis 4
Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
Tabel 8. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2022
No. Negara Jumlah 1. Brasil 15 2. Rusia 8 3. Amerika Serikat 6 4. Australia 6 5. Britania Raya 6
Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai

## Tabel 9. Data Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2023 (24 Oktober 2023)
No. Negara Jumlah 1. Rusia 53 2. Amerika Serikat 12 3. Australia 11
4. Nigeria 8 5. Britania Raya 7 6. Pakistan 5 7. Filipina 4 8. Jerman 4 9. Kolombia 4 10. Ukraina 4
Sumber: Data Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Dari tabel 5-9 dapat dilihat bahwa Rusia selalu berada dalam 5 besar negara yang mendapatkan Tindakan Administratif Keimigrasian. Pada tahun 2019-2022 disaat konflik Rusia  dan  Ukraina  mulai  memanas,  rata-rata  warga  yang  melakukan  pelanggaran sejumlah 17 orang, sedangkan saat di akhir tahun 2022 sampai tahun 2023, jumlah Warga Negara  Asing  (WNA)  dari  Rusia  yang  mendapatkan  Tindakan  Administrasi Keimigrasian meningkat drastis sebesar lebih dari 2x lipat dari sebelum adanya operasi militer dari Rusia terhadap Ukraina. Dan sebelum konflik tersebut membesar, di tahun 2019-2022  Ukraina  tidak  masuk  rangking  10  besar.  Dan  untuk  tahun  2023,  Ukraina menduduki  rangking  10  besar  sebagai  negara  yang  warganya  mendapatkan  Tindakan Administratif Keimigrasian. Dari adanya konflik tersebut, menyebabkan Warga Negara Rusia dan Ukraina ingin tinggal lebih lama di Bali sehingga terjadi bentuk pelanggaran keimigrasian. Pelanggaran yang dilakukan akan mengganggu ketertiban masyarakat dan memunculkan potensi terancamnya kedaulatan dan keamanan negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan dasar kebijakan selektif dalam mengizinkan atau menolak Warga Negara  Asing  (WNA)  dari  segi  keberadaannya,  masuk,  serta  kegiatannya  bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
Penetapan  status  negara calling  visa adakah  kebijakan  yang  dibuat  untuk mempertimbangkan  kondisi  negara  yang  dianggap  rawan  dari  aspek-aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara) dan aspek Keimigrasian. Yang menjadi pertanyaan adalah mengenai penentuan  status  kerawanan  dari  suatu  negara.  Kerawanan  dari  aspek  ekonomi  dan keamanan serta keamanan adalah aspek yang paling mudah untuk dilihat. Jika dilihat dari
aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Karena dengan adanya konflik di suatu negara maka akan menyebabkan  warga  negaranya  mencari  negara  lain  untuk  mengungsi  atau  mencari suaka. Dari data-data tabel 5-9 dapat dilihat anomali dari masih adanya pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi Rusia dan Ukraina. Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa masuknya warga  negara  Rusia  dan  Ukraina  melonjak  dan  mendapatkan  Tindakan  Administratif Keimigrasian.  Dari  data-data  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  pemberian Visa  on  Arrival bagi negara berkonflik terutama Rusia dan Ukraina, berdampak buruk bagi keamanan dan kedaulatan  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemberian Visa  on  Arrival (VoA)  bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi  lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas, dari adanya konflik tersebut, menyebabkan Warga Negara  Rusia  dan  Ukraina  ingin  tinggal  lebih  lama  di  Bali  sehingga  terjadi  bentuk pelanggaran  keimigrasian.  Pelanggaran  yang  dilakukan  akan  mengganggu  ketertiban masyarakat  dan  memunculkan  potensi  terancamnya  kedaulatan  dan  keamanan  negara. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan dasar kebijakan selektif dalam mengizinkan atau  menolak  Warga  Negara  Asing  (WNA)  dari  segi  keberadaannya,  masuk,  serta kegiatannya bermanfaat bagi kesejahteraan negara dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Jika dilihat dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Karena dengan adanya konflik di suatu negara maka akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Dari data-data diatas dapat dikatakan bahwa pemberian Visa  on  Arrival bagi  negara  berkonflik  terutama  Rusia  dan  Ukraina, berdampak  buruk  bagi  keamanan  dan  kedaulatan  negara  Indonesia.  Oleh  karena  itu, pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

## 6. Saran
Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  pemberian Visa  on  Arrival (VoA)  bagi negara  konflik  khususnya  bagi  Negara  Rusia  dan  Ukraina  akan  menyebabkan  warga negaranya  mencari  negara  lain  untuk  mengungsi  atau  mencari  suaka.  Jika  dilihat  dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering
berkonflik  perlu  ditinjau  lagi.  Oleh  karena  itu,  pemberian Visa  on  Arrival (VoA)  bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi  lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.

## Daftar Pustaka
Adani,  Puteri  S.,  Astutiningsih,  S.,  Wahyono,  S.,  &  Sunaryo.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Visa  on  Arrival  (VoA)  Dalam  Meningkatkan  Kunjungan  Wisatawan Mancanegara Di Provinsi Bali. Journal of Public Policy and Applied Administration 4 (2).
Akbar,  Rasona  Sunara  &  Ismoyo,  Ibnu.  (2022).  Modul  Direktorat  Jenderal  Imigrasi. Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Azizah, RR. Zahroh Hayati. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. Jurnal Diplomasi Pertahanan, 6(3).
Bakrie,  Connie  Rahakudini,  Delanova,  Mariane  Olive  &  Yani,  Yanyan  M..  (2022). Pengaruh Perang Rusia dan Ukraina Terhadap Perekonomian Negara Kawasan Asia Tenggara. Jurnal Caraka Prabu, 6(1).
Bidang  Inteldakim  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  TPI  Ngurah  Rai.  (2023).  Data Perlintasan & Penegakan Hukum Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
Deputra, Ale Alfero & Tarigan Bima Yosua A.. (2021). Penerapan Kebijakan Selective Policy Dalam Pemberian Izin Masuk Tamu Kenegaraan Negara Calling Visa Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Journal of Law And Border Protection.
Dewi,  Elisabeth.  (n.d).  Migrasi  Internasional  dan  Politik  Luar  Negeri  Indonesia. Universitas Katolik Parahyangan.
Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  (n.d.).  Undang-Undang  Keimigrasian,  Bab  7:  Tindakan Administratif  Keimigrasian,  Pasal  75-80. https://www.imigrasi.go.id/id/uu- keimigrasian-bab-7/ .
Dunne, T., & Schmidt, B.C. (2005). ‘Realism’. In: John Baylis and Steve Smith (eds), The  Globalization  of  World  Politics:  An  Introduction  to  International  Relations. Third Edition. Oxford: Oxford University Press.
Dylan, Midran & Suryana, Ohan. (2020). Pengawasan Keimigrasian. https://lcbadiklat- jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2021/02/50_pengawasan- keimigrasian-ditjen-imigrasi.pdf
Gusnelly.  (2010).  Migrasi,  Kewarganegaraan,  dan  Partisipasi  Imigran:  Studi  Kasus Imigran Turki di Belanda. Jurnal Kajian Wilayah, 1(1),pp. 59-58.
Kementrian Hukum dan HAM RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Kementrian  Hukum  dan  HAM  RI.  (2012).  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa.
Kementrian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia.  (2022).  Konflik  Rusia-Ukraina. https://www.kemlu.go.id/portal/id/read/4317/halaman_list_lainnya/konflik-rusia- ukraina
Li, Peter S.. (2008). World Migration in the Age of Globalization: Policy Implications and Challenges. New Zealand Population Review.
Muslimin,  Erwin,  Heri,  Deden  &  Erihadiana,  Mohamad.  (2021).  Kesiapan  Merespon terhadap Aspek Negatif  dan Positif Dampak Globalisasi  Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Dirosah Islamiyah, 4(1).
Rabbani, Deden Rafi Syafiq. (2021). Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Penangkalan  Warga  Negara  Asing  Pada  Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 10 (1).
Sande, Junior Perdana. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. Indonesia Perspective 5 (1).
Sefti,  Oktarianisa.  (2022).  Kronologi  dan  Latar  Belakang  Konflik  Rusia  dan  Ukraina. CNBC Indonesia.
Steger,  M.  B.  (2003).  Globalisation:  A  Very  Short  Introduction.  New  York:  Oxford University Press Inc.
Umar,  Dr.  Bambang  Widodo.  (2008).  Keamanan  Nasional  Dalam  Konteks  Keamanan Manusia. Jurnal Studi Kepolisian.
Widayanto,  Guntur  &  Ardyaningtyas,  Riri.  (2020).  Kebijakan  Selektif  Di  Bidang Keimigrasian  Menghadapi  Pandemi  Global  Covid-19.  Jurnal  Ilmiah  Kajian Keimigrasian  3  (2).  (Cojocaru  et  al.  1999)  Cojocaru,  Ludmila,  Dragos  Constatin Sanda, and Eun Kyeong Yun. 1999. Title of Unpublished Work. Journal Title, phrase indicating stage of publication.
(Driver  et  al.  2000)  Driver,  John  P.,  Steffen  Röhrs,  and  Sean  Meighoo.  2000.  Title  of Presentation. In Title of the Collected Work (if available). Paper presented at Name of the Conference, Location of Conference, Date of Conference.