## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Eksistensi Merek Jasa Terkenal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional
Nanda Riwanto
1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.4 - 6, Surabaya, 60115 E-mail :  ari.nanda.riwanto@gmail.com
Abstract — Trademark as an Intellectual property rights  is a sign to distinguish between a product of goods or services in trade activity. In Explanation part of Article 21 paragraph (1) letter b Trademark  Laws 2016, famous Trademark should be considered  or  can  be  characterized  by:  a.  basic  knowledge  of  the  community  towards  the  Trademark;  b.  Trademark reputation  was  earned  through  a  vigorous  campaign  and  spacious;  c.  trademark  registration  in  several  countries  and  the company's  investments  in  other  countries.  Trademark  Laws  does  not  distinguish  between  the  well-known  trademark  and famous  Trademark.  So  that  both  well-known  and  famous  trademark  are  still  referred  to  as  well-known  trademark.  Legal violations of trademark can be carried out by legal effort.
Keywords — : Contribution Levies For Recreation and Sports Areas; Original Income Area; The Districts Of  Ngawi.

## I. LATAR BELAKANG MASALAH
Merek  adalah  tanda  suatu  produk  yang  mengidentifikasikan  produk  suatu  perusahaan  dan  membedakan  ( capable  of distinguishing )  dari  produk  barang/jasa  yang  sejenis  dengan  perusahaan  lain  atau  memiliki  daya  penentu  ( individualisering ). Merek    sendiri  lebih  difungsikan  untuk  melindungi  kegiatan  bisnis,  daripada  melindungi  aset  perusahaan. 1 Di  dalam  suatu perdagangan,  orang  biasanya  menawarkan  produk  mereka  kepada  masyarakat  dengan  keunggulan  dan  ciri  khasnya  masing- masing.  Untuk  mempermudah  dalam  pembedaan  produk,  orang  biasanya  menggunakan  suatu  tanda  khusus  di  dalam  produk yang mereka jual. Hal ini digunakan agar produk yang mereka jual mudah dikenali oleh masyarakat luas. 2
Perkembangan dunia bisnis yang yang sangat dinamis dan pesat seperti sekarang perlu adanya pengetahuan terhadap merek sebagai salah satu instrumen untuk melindungi bisnis bagi para entrepreneur . Produk-produk para entrepreneur tersebut sangat bernilai,  dari  segi  ekonomis  mapun  intelektual.  Terlebih  apabila  suatu  produk  telah  dikenal  luas  oleh  masyarakat  sehingga mempunyai brand dan nilai tersendiri dihati masyarakat.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Merek 2016, merek dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu: a. Merek Dagang Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Merek 2016
b. Merek Jasa Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU Merek 2016
Merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya‖. Dari ketentuan pasal ini eksistensi merek  dagang  terbatas  pada  barang-barang  yang  diperjualbelikan  saja.  Orang  yang  dapat  memiliki  merek  barang  mencakup orang dan badan hukum, sehingga dengan adanya merek, barang-barang itu dapat dibedakan antara satu dengan yang lain ―Merek  jasa  adalah  Merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya‖. Menurut ketentuan tersebut, eksistensi merek  jasa  terbatas  pada  bidang  usaha  yang  berkaitan  dengan  bidang  jasa  saja.  Orang  yang  dapat  memiliki  merek  jasa mencakup orang dan badan hukum, sehingga merek berfungsi untuk membedakan antara suatu jasa dengan jasa yang lain.
Pemberian perlindungan terhadap merek merupakan wujud penghargaan terhadap hak merek karena untuk membangun suatu merek  agar  bercitra  baik  dan  dikenal  oleh  masyarakat  diperlukan  tenaga,  dana  ,dan  waktu  yang  banyak.  Citra  dan  reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik  produsen.  Merek  juga  menjadi  nilai  tambah  bagi  produsen  untuk  berinvestasi  dalam  memelihara  dan  meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik. 3 Salah  satu  kasus  yang  cukup  menarik  mengenai  merek  jasa  adalah  kasus  dalam  Putusan  Kasasi  No.  400  K/Pdt.Sus/2011 antara  Inter-Continental  Hotels  Corporation  sebagai  Penggugat  melawan  PT  Lippo  Karawaci  sebagai  Tergugat  1  dan Pemerintah Republik Indonesia cq Kemenkumham cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Merek) sebagai Tergugat II yang menyengketakan merek INTER-CONTINENTAL.
Penelitian ini mengambil dua rumusan masalah sebagai isu hukum yaitu:
1 Rahmi Jened, 2000, Implikasi Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) Bagi Perlindungan Merek , Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, (Selanjutnya disebut Rahmi Jened I), hlm.1
2 Ibid
3 WIPO, Membuat Sebuah Merek : Pengantar Merek untuk UKM No. 1 , 2016, h. 4.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
1. Pengaturan Merek Jasa Terkenal didalam hukum internasional dan hukum nasional; dan
2. Pelanggaran dan upaya hukum atas Pelanggaran Merek Jasa Terkenal.

## II. METODE PENELITIAN
Bentuk  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  menelaah  norma  hukum  tertulis langsung  dengan  pokok  permasalahan  yang  menjadi  pembahasan  dalam  penelitian  ini. 4 Untuk  jenis  data  yang  dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan- bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori serta peraturan-peraturan yang  ada,  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  mengolah  data  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian  menghasilkan data deskriptif analitis,  yaitu apa  yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata. 5

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hukum Internasional
Perlindungan merek jasa terkenal di Indonesia saat ini, tidak dapat  dilepaskan dari fungsi TRIPs yang memberikan standard minimal  perlindungan  bagi  merek.  Dalam  prosesnya,  terdapat  konvensi  Internasional  lain  yang  mendahului  TRIPs  yang  juga memberikan perlindungan kepada HKI. Salah satu instrumen perlindungan tersebut yaitu melalui Paris Convention yang telah diratifikasi  Indonesia.  Tanggal  5  Agustus  1948  Indonesia  telah  meratifikasi  Paris  Convention  1883  yaitu  sebagian  Act  of London 1934 dan kemudian sebagian Act of Stockholm 1967, yang diratifikasi adalah pasal-pasal administratif saja. Indonesia meratifikasi Paris Convention melalui Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979
Indonesia  meratifikasi  Paris  Convention  melalui  Keputusan  Presiden  No.  24  tahun  1979  tentang  Pengesahan  " Paris Convention  For  The  Protection  Of  Industrial  Property "  Tanggal  20  Maret  1883  Sebagaimana  beberapa  kali  diubah  terakhir tanggal 14 Juli 1967 Di Stockholm, dengan disertai Persyaratan ( Reservation ) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan  Pasal  12  Konvensi  Dan  " Convention  Establishing  The  World  Intellectual  Property  Organization "  yang  telah ditandatangani di Stockholm, dada tanggal 14 Juli 1967.
Mengutip dari buku H.D. Effendy Hasibuan tentang Perlindungan Merek, Samantha D. Slothkins di dalam jurnal Trademark Piracy in Latin America : Reebook International Case Study berpendapat terkait  merek, terdapat tiga hal penting yang diatur di dalam Paris Convention, yaitu : prinsip national treatment, priority rights, dan registration . 6
Ketentuan Article  6  bis  Paris  Convention mewajibkan  negara  anggota  konvensi  untuk  menolak  atau  membatalkan pendaftaran atau penggunaan  yang ilegal  yang  mengakibatkan kesamaan dengan  merek  terkenal.  Hal ini juga berlaku apabila terdapat  unsur  persamaan  pada  pokoknya  dari  merek  terkenal  atau  mengimitasi  merek  sehingga  dapat  menciptakan kebingungan di masyarakat. 7
TRIPs  merupakan  pengaturan  yang  lebih  baru  terkait  dengan  perlindungan  merek.  TRIPs  tetap  memperhatikan  dan mengadopsi  ketentuan  dari  Paris  Convention.  Pengaturan  mengenai  merek  terkenal  dalam  TRIPs  Agreement  merupakan lanjutan dari pengaturan tentang merek terkenal dari Paris Convention. Pasal 6 bis Paris Convention tersebut kemudian diadopsi Article  16  paragraph  (2) dan paragraph (3) TRIPs.Menurut Article  16  paragraph  (1)  TRIPs ,  pemilik  merek  wajib mendaftarkan  mereknya  di  wilayah  negara  peserta  apabila  ingin  mendapatkan  Hak  Eksklusif.  Hak  eksklusif  diberikan  oleh negara  peserta  untuk  melarang  pihak  lain  untuk  menggunakan  merek  tersebut  secara  tanpa  hak  yang  sah.  Hak  eksklusif menimbulkan  hak  monopoli  ( monopoly  rights )  atas  suatu  merek  dagang.  Merek  menganut  asas  teriorialitas,  artinya perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi. Untuk memperoleh perlindungan merek di wilayah hukum Indonesia, maka pemilik merek harus mengajukan permohonan merek di Indonesia. 8
Selain  diatur  didalam  TRIPS,  merek  terkenal  juga  diatur  didalam  WIPO.  Kriteria  merek  terkenal  dalam WIPO  Joint Recommendation  Concerning  Provisions  on  the  Protection  of  Well-Known  Marks memberikan  batasan  untuk  menentukan keterkenalan merek terdapat di dalam Article 2 Paragraph (1) b Merek  INTER-CONTINENTAL  merupakan  merek  jasa  yang  bergerak  dalam  bidang  perhotelan  milik  perusahaan multinasional  dan  didaftarkan  di  lebih  dari  seratus  negara  di  dunia  termasuk  salah  satunya  di  indonesia.    Secara  yuridis seharusnya  merek  INTER-CONTINENTAL  telah  memenuhi  unsur  merek  terkenal  karena  dengan  investasi  yang  besar  di
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10
5 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67
6 H.D. Effendy Hasibuan, Perlindungan Merek , Penerbit Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2003 h. 1 Mengutip dari : Samantha D. Slotkin, Trademark Piracy in latin America : A Case Study on Reebook International Ltd, Loyola Los Angeles International and Comparative law Journal , Vol. 18, 1996, h. 683
7 Vasheharan Kanesarajah, Protecting and managing Well-Known Trademarks , International Trademark Association, Thomson Scientific, 2007, h. 1-2.
8 Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Alumni, Bandung: Alumni,  hlm. 24-29.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
berbagai  negara  dalam  bidang  perhotelan  sejak  1949  maka  seharusnya  merek  INTER-CONTINENTAL  telah  diketahui  oleh masyarakat luas di berbagai negara di bidang yang relevan yaitu jasa perhotelan.
Dari  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  merek  terkenal  diatur  didalam  TRIPs  dan  WIPO.  WIPO  sendiri  telah memberi  batasan  untuk  menentukan  keterkenalan  suatu  merek,  namun  batasan  ini  tidaklah  bersifat  mengikat.  Sangat dimungkinkan bahwa unsur merek terkenal antara satu jurisdiksi dengan jurisdiksi lain akan berbeda satu sama lain. Sehingga dimungkinkan di satu sisi keterkenalan suatu merek akan diakui di suatu jursidiksi, sedangkan di di jursidiksi lain tidak diakui.

## B. Hukum Nasional
Pada  mulanya,  merek  diatur  didalam  UU  No.  15  Tahun  2001,  merevisi  UU  No.  14  Tahun  1997.  Namun  saat  ini  Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Merek 2016
Menurut Pasal 20 UU Merek 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:
a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan /atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau  jasa  yang  dimohonkan  pendaftarannya  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman  yang  dilindungi  untuk  barang danjatau jasa yang sejenis;
d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. Tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
f. Merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.
Selain  diatur  didalam  UU  Merek,  Merek  Terkenal  juga  diatur  didalam  beberapa  yurisprudensi  MA.  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1486/K/1991 menyatakan bahwa suatu merek dapat dikatakan terkenal adalah apabila merek tersebut telah  beredar  keluar  dari  batas-batas  regional  sampai  kepada  batas-batas  transnasional,  di  mana  telah  beredar  keluar  negara asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara. 9
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 426 PK/Pdt./1994,  tanggal 3 Nopember 1995 memberikan kreteria hukum sebagai berikut,  ―Kriteria  terkenal  atau  tidaknya  suatu  merek  yang  merupakan  masalah  hukum  dan  tunduk  pada  pemeriksaan  kasasi, kiranya telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang didasarkan pada apakah suatu merek telah menembus batas- batas  nasional  dan  regional,  sehingga  merek  tersebut  sudah  berwawasan  globalisasi  dan  dapat  disebut  merek  yang  tidak mengenal batas dunia. 10
Ketentuan  diatas  menyebutkan  bahwa  merek  terkenal  merupakan  merek  yang  dipakai  oleh  seseorang  dalam  bidang perdagangan  dan  secara  umum  telah  dikenal  masyarakat  baik  itu  di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  maupun  di  luar yurisdiksi  Republik  Indonesia.  Suatu  merek  yang  terkenal  mempunyai  reputasi  dan  memiliki  pemasaran  yang  tinggi.  Merek terkenal  memiliki  nilai  ekonomis  yang  menjadi  aset  kekayaan  yang  bernilai  sehingga  dapat  mendatangkan  keuntungan  yang besar  bagi  pemiliknya.  Namun,  pada  waktu  yang  bersamaan  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  pemiliknya  karena  adanya upaya dari pihak lain yang beritikad buruk untuk meniru atau memalsukan merek. 11
Menurut Rahmi Jened hakim Mahkamah Agung tidak akan tunduk sebelum ada Peraturan pemerintah yang mengatur tentang merek  terkenal  karena  hakim  tidak  terikat  oleh  Yurisprudensi  meski  sudah  ada  beberapa  Yurisprudensi  yang  memutusnya. 12 Penulis  berpendapat  bahwa  SEMA  pada  dasarnya  merupakan  bimbingan  dalam  penyelenggaraan  peradilan  dari  Mahkamah Agung  kepada  seluruh  jajaran  peradilan  saja,  namun  dengan  adanya  SEMA  ini,  setiap  perkara  yang  menyangkut  pembatalan merek oleh merek terkenal kepada merek yang melanggar namun di kelas barang yang berbeda, maka amar putusannya adalah gugatan tidak dapat diterima.
Menurut  Rahmi  Jened,  famous  mark  diperlakukan  lebih  tinggi  reputasinya  daripada well-known  mark . Famous  mark membutuhkan paling tidak pendaftaran merek di negara asalnya sendiri. Sedangkan well-known mark biasanya dilindungi tanpa membutuhkan  suatu  pendaftaran.  Seringkali well-known  mark hanya  dilindungi  untuk  barang  dan  jasa  yang  terkait  dengan pendaftarannya saja. Sedangkan famous mark dapat dilindungi dari penggunaan  yang tidak sah untuk produk barang dan jasa yang berbeda atau tidak sejenis. 13 Peter K. Yu berpendapat bahwa ― Famous marks are traditionally considered to have a higher degree of reputation than well- known  marks  and  therefore  deserve  a  broader  scope  of  protection ‖. 14 Merek  kategori famous diperlakukan  lebih  tinggi daripada merek well-known . Menurut Rahmi Jened, setidaknya suatu merek famous harus terdaftar pada negara asalnya untuk
9 Insan Budi Maulana,  1999, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm,. 22-23.
10 Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia , 2009, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm,. 29
11 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, h. 15
12 Rahmi Jened, Wawancara 25 Januari 2017.
13 Rahmi  Jened,  2003, Hukum  Merek  dalam  Era  Global  dan  Integrasi  Ekonm i,  Prenada  Media  Kencana,  Jakarta,  2015,  h.  241  (Selanjutnya  disebut  sebagai Rahmi Jened II), Mengutip dari : Tetsuo Katsube, ― Protection of Wellknown/Famous Trademark ‖, IP Training Course for IP Practitioners, JII-AOTS, Germany, Februari 2003, hlm.1-4
14 Hukumonline I, Op Cit , mengutip dari Peter K. Yu,2007, Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the Digital Areas , Westport London, 2007

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
perlindungan  hukumnya,  sedangkan  merek well-known biasanya  dilindungi  tanpa  perlu  pendaftaran.  Di  sisi  lain,  merek  well- known dilindungi hanya untuk barang dan jasa yang berhubungan dengan bisnis atau industri yang sudah terdaftar, sedangkan merek famous dapat terlindungi dari penggunaan yang tidak sah atas barang dan jasa yang tidak sejenis. 15
Dari  kriteria-kriteria  merek  terkenal  di  atas  dapat  kita  ketahui  perbedaan  antara  merek  terkenal  dan  merek  biasa.  Secara a contratrio dapat dikatakan bahwa merek biasa adalah merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat, merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi, sedangkan merek termasyhur adalah merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang pada beberapa negara bahkan diakui eksistensinya sehingga meskipun tidak terdaftar 16 , karena  kemasyhurannya  dapat  mencegah  pihak  yang  tidak  memiliki  hak  untuk  menggunakan  merek  dengan  nama  yang  sama dengan terkenal.
Pelanggaran Dan Upaya Hukum Atas Pelanggaran Merek
a. Bentuk Pelanggaran Merek
Pelanggaran  atas  merek  terkenal  mengakibatkan  kerugian  bagi  pemilik  merek.  Berdasarkan  ketentuan  TRIPs,  bentuk pelanggaran merek dapat berupa :
1. Tanda-tanda yang memiliki kemiripan
2. Merek yang sama persis untuk barang dan jasa yang sama
3. Merek yang sama persis dengan merek barang atau jasa yang telah didaftarkan
Mengutip dari Buku Rahmi Jened Hukum Merek dalam era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, Robert Braunies berpendapat bahwa pelanggaran merek memiliki tiga area utama, yaitu : 17
1. Pelanggaran yang menyebabkan kebingungan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi
2. Pemalsuan  dan  penggunaan  merek  secara  substansial  yang  menyebabkan  kerugian  besar  sehingga  dimungkinkan  untuk melakukan penuntutan pidana
3. Dilusi  merek  yang  mengurangi  kapasitas  sebuah  merek  terkenal  untuk  mengidentifikasikan  dan  membedakan  barang  atau jasanya, terkait persamaan yang membingungkan.
Selanjutnya perbuatan pelanggaran merek dapat berupa :
1) Passing Off
Passing  Off merupakan  suatu  pelanggaran  yang  belum  dikenal  dalam  tradisi  hukum  civil  law,  tetapi  dikenal  dalam negara  yang  menganut  tradisi  hukum  common  law. Passing  Off terjadi  ketika  seseorang  menjual  produknya  seolah- olah  seperti  produk  milik  orang  lain  yang  sudah  terkenal  dan  memiliki  reputasi  yang  baik  atau  setidak-tidaknya mempunyai  hubungan  sehingga  menimbulkan  kebingungan  pada  masyarakat,  sehingga  hal  tersebut  memberikan kerugian pada pemilik merek yang asli. 18
Jika dikaitkan dengan sistem hukum merek di Indonesia, perbuatan passing off tersebut melanggar hak pemilik merek. Pasal  1  ayat  (6)  UU  Merek  2016  berkaitan  dengan  hak  eksklusif  merek  yang  hanya  diberikan  pada  pemiliknya. 19 Adapun  Pasal  1  ayat  (3)    berisi  tentang  kewajiban  penolakan  permohonan  terhadap  pemohon  yang  beriktikad  tidak baik.  Pasal  tersebut  mengatakan  bahwa  pemohon  yang  beritikad  baik  adalah  pemohon  yang  mendaftarkan  mereknya secara  layak  dan  jujur  tanpa  ada  niat  apapun  untuk  membonceng,  meniru,  atau  menjiplak  ketenaran  pihak  lain  demi kepentingan  usahanya  yang  berakibat  kerugian  pada  pihak  lain  atau  menimbulkan  kondisi  persaingan  curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. 20
Pada  prinsipnya  perbuatan passing  off dilandasi  dengan  itikad  buruk  untuk  menggunakan  merek  yang  mengandung persamaan  pada  pokoknya  atau  persamaan  pada  keseluruhannya.  Yurisprudensi  Makamah  Agung  Nomor. 77/Pdt.G/2001, dalam sengketa antara GA.MODIFINE S.A. melawan PT. ATRON OPTIKA PERMATA menyatakan bahwa  dalam  hal  peniruan  dan  pemboncengan  reputasi  atau Passing  Off dalam  bidang  hak  merek  dapat dikualifikasikan  sebagai  pembajakan  ( pirate )  dan  penyesatan  ( misleading ).  Untuk  menanggulangi  peniruan  merek tersebut,  maka perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya hukum, agar dapat mengurangi tindakan passing off . Jadi apabila terdapat perbuatan passing off , maka dapat digunakan upaya hukum yaitu berupa gugatan pembatalan merek. 21 Agung Sujatmiko mengutip dari pendapat Rahmi Jened menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran dan sengketa pada Passing Off , penegakannya didasarkan pada gugatan Passing Off ,  sehingga harus memenuhi syarat : 22
15 Rahmi Jened II, Op Cit , hlm. 241
16 Hukumonline I, Op Cit
17 Rahmi Jened II, Op Cit, h. 311, Mengutip dari : Robert Braunies, US Trademark Law, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa  dan  Asia  di  Bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  (European  Community  and  ASEAN  Intellectual  Property  Rights  CO-Operation  Programme- ECAP II), European Patent Office (EPO) bekerja sama dengan max Planck Institute, Jerman, Desember 2005.
18 Wahyu Indah Jati, 2008, Pemboncengan Reputasi Merek Terkenal Yang Belum Terdaftar , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008, hlm. 42
19 Ibid
20 Ibid
21 Agung  Sujatmiko,  2010, Pembajakan  Merek  Merusak  Perekonomian  Nasional ,  h.  17,  Mengutip  dari  :  Rahmi  Jened, Penyalahgunaan  Hak  Eksklusif  Hak kekayaan Intelektual , Ringkasan Desertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya, 2010, h.lm7

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
a) Penggugat harus menunjukkan bahwa hal ini dimaksudkan untuk melindungi reputasi bisnisnya;
b) Penggugat harus menunjukkan penggunaan merek; contohnya melalui penempatan barang dengan merek tersebut di pasaran;
c) Perbuatan  Tergugat  merupakan  tindakan  yang  menyesatkan  atau  memberikan  pernyataan  yang  bersifat menyesatkan orang (konsumen);
d) Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian sebagai akibat perbuatan Tergugat.
2) Dilution
Doktrin dilution berasal  dari  tradisi Common  Law. Dilution adalah  suatu  pelemahan  atau  pengurangan  kemampuan suatu  merek  terkenal  untuk  membedakan  barang  dan  jasa  tanpa  memperhatikan  adanya  kesamaan  yang membingungkan,  jadi  maksudnya  konsumen  itu  sendiri  tidak  akan  bingung  dalam  membedakan  suatu  produk  meski nama mereknya sama. 23
Rahmi  Jened  mengutip  pendapat  dari  Thomas  Mc.  Carthy  dalam  buku  Trademark  and  Unfair  Comptetition menyatakan  bahwa  di  dalam U.S  Federal  Dilution  Act disebutkan  bahwa  dilution  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara yaitu blurring dan tarnishment. Dalam kasus diulution sebagai perlindungan merek terkenal terdapat tiga unsur, yaitu : 24
a) Merek merupakan merek terkenal atau setidaknya memiliki reputasi
b) Merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang tidak sejenis
c) Ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, atau pengaburan secara tanpa hak.
d) c. Pemalsuan dan Pembajakan Merek
Rahmi  Jened  berpendapat  bahwa  TRIPs  berusaha  menyediakan  payung  hukum  perlindungan  yang  baik  terhadap Merek  di  negara  anggotanya  baik  itu  yang  menganut  tradisi Civil  Law maupun  tradisi Common  Law .  Terhadap pemalsuan  dan  pembajakan  merek,  menurut  ketentuan  Article  61  TRIPs  negara  anggota  wajib  menyediakan  upaya penegakan hukum pidana terhadap setiap orang yang tanpa hak melakukan pemalsuan dan pembajakan merek. selain upaya pidana dapat juga diatur mengenai sanksi yang lain terhadap pemalsuan dan pembajakan merek. 25

## b. Upaya Hukum
Dalam upaya untuk memulihkan haknya atas pelanggaran merek yang terjadi, pemilik merek dapat menempuh upaya hukum baik  melalui  lembaga  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Upaya  hukum  di  dalam  pengadilan  dilakukan  di  Pengadilan  Niaga melalui  pengajuan  gugatan  gugatan  atas  pelanggaran  merek.  Namun  terhadap  dilution,  belum  terdapat  ketentuan  yang  pasti karena dilution melibatkan merek terkenal.
Apabila pihak yang melakukan pelanggaran merek menjual produknya dengan harga yang lebih murah dan dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat  merugikan bagi pemilik  merek  yang dilanggar. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan  melalui  arbitrase  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Di  dalam  perundang-undangan  HKI  untuk  penyelesaian sengketa keperdataannya, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata. Hal mana disebabkan karena selain HKI belum  mempunyai  hukum  acara  sendiri,  juga  sengketa  tentang  HKI  diajukan  ke  Pengadilan  Niaga  yang  berada  di  dalam lingkungan Peradilan Negeri, kecuali untuk sengketa tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang. 26

## 1) Gugatan Perdata
Article 41 TRIPs mewajibkan adanya upaya penegakan  hukum atas  suatu pelanggaran  merek.  Negara anggota  wajib menyediakan effective  meassurement untuk  mencegah  pelanggaran  dan  adanya  upaya  hukum  keperdataan  atas pelanggaran. Pada praktiknya di Indonesia penerapan ketentuan ini adalah adanya upaya  hukum  keperdataan  melalui Pengadilan Niaga. Gugatan perdata adalah gugatan  yang didasarkan atas penggunaan  merek terdaftar oleh pihak lain secara melanggar hukum atau tanpa izin. Gugatan ini berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UU Merek 2016, gugatan atas pelanggaran merek diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat  domisili  hukum  Tergugat  atau  si  pelanggar  ( actor  sequitur  forum  rei ).  Namun  apabila  si  Tergugat  berada  di luar negeri maka gugatan diajukan di pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai hak pengajuan gugatan oleh pemilik dan atau penerima lisensi  merek diatur dalam Pasal 83 UU Merek 2016 bahwa  Pemilik Merek  terdaftar dan atau  penerima  lisensi  merek  dapat  mengajukan  gugatan  pelanggaran  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa  hak menggunakan  Merek  yang  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  untuk  barang  atau  jasa  yang sejenis berupa :
a) gugatan ganti rugi ( damages ), dan/atau
b) penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2) Ketentuan Pidana
23 Rahmi Jened II, Op Cit , hlm. 236.
24 Ibid, hlm. 244
25 Ibid, hlm. 354
26 Djamal, 2009, Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia , Bandung:Pustaka Reka Cipta, hlm,. 18.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pelanggaran  merek  jasa  terkenal  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  apabila  pelanggaran  dilakukan  dengan  melakukan pemalsuan  merek  ataupun  pembajakan  merek.Menurut  ketentuan  Pasal  99  ayat  (1),  selain  Penyidik  Pejabat  Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Direktorat Jenderal HKI diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di bidang  merek.  Rahmi  Jened  secara  tegas  menyatakan  bahwa 27 upaya  hukum  pidana  adalah  upaya  hukum  yang terakhir,  karena  prinsipnya  pidana  adalah  ultimum  remidium.  HKI  memiliki  nilai  ekonomis  yang  besar,  sehingga sanksi  pidana  tidak  mengembalikan  kerugian  yang  dialami  pemilik  merek  yang  haknya  dilanggar,  sehingga  upaya pemulihan  pelanggaran  merek  lebih  baik  dupulihkan  dari  sisi  perdata.  Menurut  Pasal  102  UU  Merek  2016,  pidana dalam hal ini merupakan delik aduan, sehingga membutuhkan laporan dari si korban.
Lebih  jauh  Didik  Endro  Purwoleksono  menjelaskan 28 bahwa  pelaku  tindak  pidana  di  bidang  merek  yang  sudah mempertanggungjawabkan  secara  perdata,  tetap  dapat  dituntut  atau  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana. Adanya putusan dalam perkara perdata yang memutuskan bahwa tergugat terbukti telah menggunakan tanpa hak merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar, putusan dalam perkara ini dapat dipakai sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana untuk menjatuhkan putusan memidana pelaku tindak pidana di bidang merek.

## 3) Penyelesaian Sengketa Alternatif
Kewajiban  pengaturan  mengenai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  disebutkan  di  dalam  Article  23.1  TRIPs  tentang Dispute  Settlement  Body  WTO  Agreement .  Ketentuan  telah  diadopsi  di  dalam  Pasal  93  UU  Merek  2016  yang mengisyaratkan bahwa selain menempuh upaya gugatan secara perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa dalam  pasal  83  UU  Merek  2016  melalui  Arbitrase  atau  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Sehingga  berdasarkan ketentuan  ini  dapat  dilakukan  upaya  hukum  lain  yaitu  melalui  jalur  pertemanan  ( amicable  settlement ),  dimana  para pihak  secara  voluntary  atas  kesepakatan  memiliki  keinginan  untuk  menyelesaikan  sengketa  ( party  autonomy principle ).  Sengketa  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  83  UU  Merek  2016  adalah  sengketa  yang  timbul  akibat  adanya pelanggaran merek.

## 4) Mediasi
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  perundingan  yang  melibatkan  pihak  ketiga ( Mediator ) yang bersikap netral ( non intervensi ) dan tidak berpihak ( impartial ) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta  diterima  kehadirannya  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Perdamaian  yang  tercipta  dalam  proses  mediasi  ini hanya  berkekuatan  sebagai  perjanjian  kedua  belah  pihak  saja,  yang  apabila  tidak  ditaati  oleh  salah  satu  pihak,  maka tidak ada kekuatan yang bisa memaksa pihak yang melanggar untuk melaksanakan isi perjanjian.
Pasal 36 ayat (1) Perma No.  1 Tahun 2016 mencoba  mengintegrasikan  kekuatan eksekutorial dalam pengadilan agar kesepakatan  mediasi bisa  memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila para pihak berhasil  mencapai  kesepakatan dengan bantuan  mediator  bersertifikat  di  luar  pengadilan,  maka  kesepakatan  tersebut  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  untuk memperoleh akta perdamaian ( akta van dading) dengan cara mengajukan gugatan. Akta inilah yang nantinya menjadi dasar  eksekusi  yang  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  seperti  putusan  pengadilan. 29 Adapun  bila  para pihak  gagal  mencapai  perdamaian,  maka  para  pihak  dapat  bersepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  melalui pengadilan atau melalui arbitrase.
5) Arbitrase
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang  didasarkan  pada  arbitration clause yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di Indonesia ketentuan mengenai Arbitrase diatur di dalam UU No. 30 Tahun 1999 yang untuk selanjutnya disebut UU Arbitrase. Apabila keinginan untuk berarbitrase timbul setelah adanya konflik, maka berdasarkan Pasal 9 UU Arbitrase maka perjanjian arbitrase harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak serta dalam bentuk akta notaris ( akta kompromisi ).
Di  Indonesia,  berdasarkan  amanat  Pasal  84  UU  Merek  2001,  dibentuklah  BAM  HKI  yang  bertugas  untuk menyelesaikan  sengketa  dalam  bidang  HKI    melalui  jalur  mediasi  dan  arbitrase.  Menurut  Sujayadi,  BAM  HKI memiliki hukum acaranya sendiri, sehingga apabila para pihak ingin beracara di BAM HKI maka dipakailah Hukum Acara BAM HKI.  Akan tetapi  mengenai ketentuan-ketentuan  yang lain, BAM HKI tetap tunduk pada UU Arbitrase. Sehingga sifat putusannya adalah final and binding decision .

## IV. KESIMPULAN
1. Keberadaan  Merek  Jasa  Terkenal  pada  hukum  Internasional  diatur  didalam  TRIPS  dan  WIPO  sedangkan  pada  hukum nasional diatur didalam UU Merek 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
2. Terhadap  pelanggaran  merek  jasa  terkenal  dapat  diajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  atas  pelanggaran  merek  kepada pengadilan  niaga.  Pelaku  pemalsuan  dan  pembajakan  merek  dapat  juga  dikenakan  sanksi  pidana  berdasarkan  ketentuan
27 Rahmi Jened II, Op Cit, h.358
28 Didik Endro Purwoleksono, Langgar Merek, Pemilik Korporasi dapat Dijatuhi Pidana , Artikel Online pada Harian Surabaya Pagi, diakses pada tanggal  15 Februari 2017. (http://www.surabayapagi.com/read/45265/2010/03/19/Langgar_Merek,_Pemilik_Korporasi_Dapat_Dijatuhi_Pidana_.html)

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2407- 8778
Pasal  100  ayat  (1)  dan  Pasal  100  ayat  (2)  UU  Merek  No.  20  Tahun  2016.  Selain  mekanisme  upaya  hukum  perdata  dan pidana,  ada  juga  upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  berupa  mediasi  dan  arbitrase.  Apabila  dalam  mediasi  tercapai perdamaian  maka  munculah  kesepakatan  damai  yang  dapat  dimintakan  penetapan  Pengadilan  agar  memiliki  kekuatan eksekutorial. Sedangkan dalam arbitrase akan muncul putusan arbitrase ( arbitration award ) yang sifatnya final and binding.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Anonim, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penelitian Dan Penulisan Desertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Program Doktor Ilmu Hukum 2012/2013. Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ishaq, 2006, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi , Penerbit Alfabeta, Bandung. Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayu media Publishing, Malang. Marihot Pahala Siahaan, 2006, Pajak Daerah & Retribusi Daerah , RajaGrafindo Persada, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Sarjiyati, 2019, Politik Hukum Model Otonomi Daerah Dan Kesejahteraan , Deepublish CV Budi Utama,Yogyakarta. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta.

## B. Jurnal
Tempat Rekreasi Dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal EMBA, volume 7, nomor 1.
Dessy Ayuni M. Toduho, David Paul Elia Saerang, Inggriani Elim, 2014, Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan , Jurnal EMBA, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, volume 2, nomor 2. Maxwel  Taluke,  2013, Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Pada  Pendapatan  Asli    Daerah  Di  Kabupatyen  Halmahera  Barat, Jurnal EMBA, volume 1, nomor 3. Muhammad  Siddiq  Armia, 2016, Eksekutif  Review  Terhadap Perda  Retribusi  Di  Daerah  Otonomi Khusus  (The  Executive  Reviews  On Retribution Regional Regulation In The Special Autonomy Region), Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, volume 5, nomor 2.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang - Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.