## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3362/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang 2021-2027
Risa Fitria Syiami 1 , Eka Yulyana 2 , Rahman 3
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Article Info Abstract Article history: Received : 30 Mei 2022 Publish : 8 July 2022 This research article describes community participation in the election of village heads in  Kampungsawah  Village.  The  problems  that  exist  in  this  study  are  in  the  form  of human resource problems that do not have awareness in politics which have an impact on the number of political participation. The type of research used by the researcher is qualitative  research  and  in  collecting  data  the  researcher  makes  direct  observations,
using interview techniques and documentation studies. Based on this research, it can be illustrated  that  community  participation  in  the  election  of  village  heads  in Kampungsawah  Village,  Jayakerta  District,  Karawang  Regency  is  still  very  low,  seen from the indicators raised by Ramlah Surbakti, namely: 1) Political awareness. 2) Trust in  the  government.  3)  Socio-economic  status.  The  cause  of  the  low  rate  of  political participation in this study is due to a lack of political awareness so that many people are reluctant to vote if there is no village head candidate who gives them money.
Keywords:
Society participation,
Village public elections,
Political awareness

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 30 Mei 2022 Publis : 8 July 2022 Artikel  penelitian  ini  mendeskripsikan  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan kepala desa di Desa Kampungsawah. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berupa permasalahan sumber daya manusia yang belum memiliki kesadaran dalam politik yang berimbas pada angka partisipasi politik. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian  kualitatif  dan  dalam  pengumpulan  data  peneliti  melakukan  observasi  secara langsung,  menggunakan  teknik  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Berdasarkan penelitian ini dapat digambarkan bahwa partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan kepala desa di  Desa  Kampungsawah  Kecamatan Jayakerta  Kabupaten  Karawang  masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukan oleh Ramlah Surbakti yaitu: 1) Kesadaran politik.  2)  Kepercayaan  terhadap  pemerintah.  3)  Status  sosial  ekonomi.  Penyebab rendahnya angka partisipasi politik dalam penelitian ini disebabkan kurangnya kesadaran politik  sehingga  banyak  masyarakat  yang  enggan  memilih  apabila  tidak  ada  kandidat calon kepala desa yang memberikan mereka uang.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Risa Fitria Syiami Universitas Singaperbangsa Karawang Email: katakmakantikus@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  setiap  negara  demokrasi  pemilihan  umum  merupakan  proses  penting  dalam memilih  calon  pemimpin  di  suatu  negara  ataupun  wilayah.  Di  Indonesia  terdapat  banyak pemilihan  mulai  dari  tingkat  paling  tinggi  yaitu  pemilihan  presiden  sampai  pemilihan  tingkat paling bawah yaitu pemilihan kepala desa. dalam setiap pemilihan umum partisipasi masyarakat merupakan  faktor  penentu  dalam  berjalannya  sebuah  negara  demokrasi.  Perwujudan  sebuah demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat, dalam setiap pemilihan umum rakyat menjadi pihak yang  paling  menentukan  dalam  memilih  pemimpin  yang  mereka  kehendaki,  hak  untuk menentukan  seorang  pemimpin  adalah  salahsatu  bentuk  kedaulatan  rakyat.  Oleh  karena  itu kesadaran politik masyarakat sangat penting dalam menjalankan roda demokrasi  baik ditingkat paling  tinggi  maupun  tingkat  paling  rendah.  Kesadaran  politik  masyarakat  adalah  faktor  yang menentukan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya kesadaran politik memiliki hubungan yang  erat  dengan  pengetahuan  masyarakat  akan  hak  dan  kewajiban  mereka  untuk  ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik seperti pemilihan umum. Namun, dalam satu dekade
terakhir  banyak  ditemukan  masyarakat  yang  enggan  atau  tidak  menggunakan  hak  suaranya dalam  pemilihan  umum.  Adanya  fenomena  tersebut  ditengah  masyarakat  menggambarkan sebuah  kelompok masyarakat  yang  memiliki  kesadaran  politik  yang  rendah,  apabila  seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka partisipasi politik yang ditunjukan terlihat sangat aktif dan angka partisipasi masyarakat tinggi. Sedangkan apabila kesadaran politik masyarakat rendah maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.
Partisipasi merupakan salahsatu syarat untuk membentuk pemerintahan yang demokraatis, namun  dalam  satu  dekade  terakhir  fenomena  rendahnya  partisipasi  politik  masyarakat khususnya  dalam  pemilihan  kepala  desa  diberbagai  wilayah  di  Indonesia  banyak  terjadi. Rendahnya partisipasi ini bisa menjadi sebuah gejala yang nantinya membuat angka partisipasi masyarakat seperti Pilpres. Pileg, Pilkada yang akan datang menurun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan kepala desa adalah sebuah proses pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh masyarakat  di  setiap  desa  yang  ada  di  Indonesia.  Kepala  desa  merupakan  seorang  pemimpin dari  sebuah  pemerintahan  di  desa.  Masa  jabatan  kepala  desa  adalah  6  (tahun)  dalam  satu periode,  seorang  kepala  desa  dapat  menjabat  sebagai  kepala  desa  sebanyak  3  (tiga)  kali  masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Pemilihan  Kepala  desa  atau  biasa  disingkat  Pilkades  merupakan  demokrasi  yang dilakukan  oleh  seluruh  masyarakat  di  suatu  desa  untuk  menentukan  seorang  kepala  desa  yang kelak  menjadi  pemimpinnya  dalam  satu  periode  (6  tahun)  kedepan.  Masyarakat  desa  dapat berpartisipasi dalam Pilkades dengan cara memberikan suaranya kepada calon kepala desa yang sesuai  dengan  keinginannya.  Pemilihan  kepala  desa  merupakan  sebuah  proses  yang  sangat penting karena pemilihan ini berkaitan dengan berjalannya pemerintahan desa dalam beberapa tahun  kedepan.  Seperti  halnya  di  Desa  Kampungsawah  Kecamatan  Jayakerta  Kabupaten Karawang  yang  merupakan  salah  satu  desa  dari  sekian  banyak  desa  yang  melaksanakan pemilihan kepala desa serentak se Kabupaten Karawang pada 2021. Namun, bisa katakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Kampungsawah bisa dikatakan masih rendah.
Tabel 1.1 Hasil Partisipasi Politik pada Pemilihan Kepala Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten
Karawang Tahun Pemilih Berdasarkan DPT Suara sah Suara tidak sah Pemilih yang hadir Pemilih yang tidak hadir 2009 8777 6881 117 6998 1779 2015 9480 7109 155 7264 2216 2021 100063 7549 421 7970 2093
Sumber: Data rekapitulasi Pilkades Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang tahun 2009, 2015, 2021 Partisipasi  politik  masyarakat  Desa  Kampungsawah  pada  pemilihan  kepala  desa  ditahun dari  satu  dekade  terakhir  cukup  mengkhawatirkan.  Hal  ini  diakibatkan  masih  banyaknya masyarakat Desa Kampungsawah yang tidak menggunakan hak pilihnya padahal mereka sudah diberikan  hak  suara  untuk  turut  ikut  berpartisipasi  dalam  pesta  demokrasi  di  tingkat  desa tersebut.  Partisipasi  politik  merupakan  sebuah  aspek  penting  dalam  tatanan  sebuah  demokrasi dan  merupakan  sebuah  ciri  khas  dari  sebuah  modernisasi  politik.  Bagi  negara  yang  sudah mengalami  modernisasi  politik  secara  umum  pemilu  yang  dilaksanakan  cenderung  berjalan sangat baik dan diikuti dengan jumlah partisipasi warga negaranya yang selalu meningkat dalam tiap kontestasi pemilu yang berlangsung.
Miriam  Budiarjo  mendefiniskan  partisipasi  politik  sebagai  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  turut  ikut  serta  dalam  kegiatan  politik,  yaitu  dengan  cara  memilih seorang  pemimpin  negara  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  mempengaruhi  sebuah kebijakan negara (Budiarjo, 2017). Masyarakat yang turur serta atau berpartisipasi politik dalam kegiatan seperti pemilu meyakini bahwa kegiatan yang mereka lakukan memiliki dampak atau efek  yang  dinamakan political  efficacy .  Di  negara-negara  demokratis  tingginya  partisipasi warga negara merupakan sebuah pertanda  yang baik.  Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa masyarakat  di  lingkungan  tersebut  mengikuti  dan  memahami  masalah  politik  dan  ingin  turut
ikut  andil  dalam  setiap  kegiatan  politik.  Sebaliknya,  apabila  tingkat  partisipasi  masyarakat  di suatu wilayah itu rendah maka itu menunjukan tidak atau kurang memiliki ketertarikan terhadap masalah politik.
Davis  dalam  (Sastroatmodjo,  1995)  menjelaskan  partisipasi  politik  sebagai  suatu  cara untuk mempengaruhi  penguasa baik itu untuk memperkuat atau menekan posisi penguasa.  Hal ini sangat beralasan agar penguasa memperhatikan para pelaku partisipasi politik karena sasaran dari  sebuah  partisipasi  politik  adalah  sebuah  lembaga  politik  yang  mana  lembaga  tersebut memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan politik.
Sudjono  Sastroatmodjo  (1995)  dalam  bukunya  yang  berjudul  perilaku  politik menyebutkan  bahwa  partisipasi  politik  warga  negara  bagi  pemerintah  mempunyai  dua  tujuan yaitu:
1. Partisipasi  politik  masyarakat  dapat  mendukung  program  pemerintah,  yang  artinya  peran aktif masyarakat dalam partisipasi politik dapat berguna bagi pemerintah khususnya dalam menjalankan  agenda  politik  atau  rencana  pembangunan  yang  sedang  dilakukan  oleh pemerintah.
2. Pemerintah  sebagai  lembaga  negara  yang  mewakili  dan  menyuarakan  kepentingan masyarakat.  Sangat  memerlukan  peran  aktif  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  turut memberikan  masukan  serta  saran  untuk  meningkatkan  pembangunan  yang  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat.
Herbert  McClosky  dalam  (Adiprabowo,  2018)    mendefinisikan  bahwa  partisipasi  politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela dari warga atau masyarakat melalui keterlibatannya  dalam  pemilihan  penguasa  dan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Itu artinya  masyarakat  dalam  menjalankan  partisipasi  politik  seharusnya  mengambil  pilihan politiknya  sesuai  dengan  hati  nuraninya  sendiri  tanpa  unsur  paksaan.  Namun  pada kenyataannya,  banyak  sekali  kasus  partisipasi  politik  seseorang  atau  kelompok  orang  yang mendapat  sebuah  intimidasi  agar  partisipasi  politiknya  mengikuti  kehendak  atau  keinginan orang  lain.  Pengintimidasian  seperti  ini  sering  dilakukan  lewat  cara-cara  kotor  seperti  politik uang  dengan  maksud  membeli  suara  masyarakat.  Dalam  setiap  kontestasi  politik, politik  uang menjadi  sebuah  cara  yang  lazim  digunakan  untuk  mengintimidasi  masyarakat  agar  seseorang atau sekelompok orang memilih calon tertentu. Politik uang dilakukan akibat dari sebab adanya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya memilih calon pemimpin yang baik (Rozy et  al.,  2020).  Politik  uang  merupakan  salahsatu  contoh  perbuatan  yang  merusak  prinsip demokrasi.  Demokrasi  adalah  oleh  rakyat  dan  untuk  rakyat,  namun  demokrasi  dirusak  oleh oknum  yang  berpartisipasi  politik  dalam genggaman  penguasa  yang  membelenggu  hak  politik rakyatnya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  Umum  menyatakan  bahwa  pemilihan  umum  merupakan  sarana  kedaulatan  rakyat yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan  sebuah  hak  asasi  yang  dimiliki  oleh  setiap  warga    negara.  Oleh  karenanya pemerintah  wajib  melaksanakan  pemilu  karena  itu  merupakan  bagian  hak  asasi  yang  dimiliki oleh warga negara. Sebagai hak asasi maka setiap warga negara dalam pemilu semuanya harus dikembalikan  kepada  rakyat  yang  artinya  rakyatlah  yang  berhak  menentukan  siapa  pemimpin pilihannya.  Maka  apabila  pemerintah  tidak  melaksanakan  pemilu  dan  sengaja  memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil rakyat maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi (Pawito, 2009).
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  65  Tahun 2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Kepala Desa maka pemerintahan tingkat desa juga wajib menjalankan Pilkades sebagai bentuk demokrasi yang ada di tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan
masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Maka  dari  sebab  itu  suatu  desa  wajib  memiliki  pemimpin  yang  dapat  mengatur pemerintahannya secara baik dan benar.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  (Moleong, 2014)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memahami  fenomena- fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi atau motivasi dan lain sebagainya secara holistik yang selanjutnya data tersebut dideskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah. Adapun  jenis  pendekatan  yang  peneliti  gunakan  adalah  pendekatan  deskriptif.  Penelitian deskriptif  bertujuan  memecahkan  masalah  berdasarkan  sumber  data  yang  ada.  Jenis  penelitian deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  memperoleh  informasi  mengenai Partisipasi  Politik  Masyarakat  Pada  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa Kampungsawah  Kecamatan  Jayakerta  Kabupaten  Karawang,  peneliti  menggunakan  teori  yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti ( 2009) yang menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi  partisipasi  politik  masyarakat  yaitu:  Kesadaran  politik,  kepercayaan  terhadap pemerintah, dan status sosial ekonomi:
3.1. Kesadaran Politik
(Surbakti,  2009)  kesadaran  politik  merupakan  kesadaran  dari  masyarakat  akan  hak  dan kewajibannya  di  dalam  bidang  politik.  Kesadaran  masyarakat  dalam  politik  ini  dapat menentukan  arah  pembangunan,  pembuatan  kebijakan  yang  akan  diterapkan  oleh pemerintah  pada  beberapa  tahun  kedepan.  Oleh  karena  itu  masyarakat  harus  sadar  bahwa pemilihan kepala desa pada umumnya adalah proses  yang akan menentukan pembangunan yang  akan  mereka  rasakan  pada  satu  periode  pemerintahan  desa  kedepan  selama  6  (enam) tahun. Partisipasi politik masyarakat Desa Kampungsawah pada Pilkades yang dilaksanakan pada tahun 2021 dilihat dari aspek kesadaran politik bisa dikatakan masih kurang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin mereka untuk beberapa tahun kedepan. Temuan yang peneliti temui di lapangan menunjukan masih ada sebagian masyarakat yang tidak  mengetahui  siapa  calon  pemimpinnya,  hal  ini  menurut  pendapat  masyarakat disebabkan  oleh  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  panitia  dan  Pemerintah  Desa Kampungsawah,  sehingga  masih  ditemukannya  masyarakat  yang  belum  tahu  siapa  calon pemimpinnya.
Selain  itu  temuan  lain  yang  peneliti  temukan  di  lapangan  adalah  ada  keengganan masyarakat untuk berangkat ke TPS apabila tidak uang cendol. Sebagian besar masyarakat Desa  Kampungsawah  menganggap  politik  uang  masih  sangat  penting,  sebagai  contoh apabila  satu  keluarga  yang  berisikan  ayah,  ibu  serta  anak  diberi  uang  oleh  salahsatu  calon maka  ia  akan  berangkat  ke  TPS,  tapi  apabila  tidak  ada  yang  memberikan  mereka  uang dengan  dalih  untuk  beli  es  cendol  atau  apapun  itu  mereka  urung  untuk  berangkat  ke  TPS. Adanya temuan seperti ini menunjukan bahwa kesadaran politik sebagian masyarakat Desa Kampungsawah  masih  sangat  kurang  dan  perlu  ditingkatkan.  Rata-rata  masyarakat  Desa Kampungsawah  diberikan  uang  sebesar  Rp.50.000/orang  oleh  calon-calon  kepala  desanya, jika  kita  kalkulasikan  uang  Rp.50.000  tersebut  selama  6  tahun  dalam  satu  periode  maka masyarakat perharinya selama 6 (enam) tahun hanya mendapatkan Rp.23/hari selama masa periode jabatan berlangsung. Melihat angka tersebut sangat disayangkan bahwa harga suara yang  masyarakat  jual  lebih murah  ketimbang  harga  satu  butir  permen.  Apakah  masyarakat
masih mau harga diri mereka hanya dihargai lebih murah dari sebutir permen, tentunya hal ini  terjadi  diakibatkan  kesadaran  politik  masyarakat  Desa  Kampungsawah  yang  masih rendah dan perlu ditingkatan. Memang paradok seperti ini masih sering terjadi masyarakat sering  beranggapan  lebih  baik  dikasih  uang  lalu  memilih,  ketimbang  memilih  tapi  hanya janji politik saja.
3.2. Kepercayaan Terhadap Pemerintah Sikap dan kepercayaan adalah sebuah penilaian seseorang atau sekelompok orang kepada pemerintah  itu  sendiri.  Kepercayaan  ini  menunjukan  sebuah  persepsi  dari  seseorang  atau sekelompok orang terhadap pemerintah, apakah mereka dapat dipercayai atau tidak. Apabila kelompok  masyarakat  memilki  persepsi  yang  baik  terhadap  pemerintah  maka  hal  tersebut dapat  menguntungkan  satu  sama  lain  dan  dengan  baiknya  hubungan  tersebut  akan mempermudah mencapai tujuan yang diharapkan. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam setiap  hubungan.  Suatu  hubungan  yang  baik  akan  terjadi  apabila  dua  pihak  yang  saling berhubungan  atau  lebh  saling  mempercayai  satu  sama  lain.  Namun,  kepercayaan  ini  tidak asal  muncul  seketika,  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintahan  akan  muncul  apabila pemerintah dapat membuktikannya dengan kinerja yang mereka lakukan.
Kepercayaan  masyarakat  Desa  Kampungsawah  terhadap  pemerintah  desanya  bisa dikatakan  kurang.  Kekurangan  kepercayaan  ini  menurut  beberapa  masyarakat  desa diakibatkan oleh rasa kecewa yang muncul diakibatkan mereka hanya diberikan janji politik saja  namun  secara  realisasi  yang  dilakukan  pemerintah  desa  tidak  sesuai  dengan  harapan. Masyarakat  menganggap  janji-janji  yang  sering  para  calon  kepala  desa  umbar  ketika kampanye  hanya  sebagai  rayuan  belaka.  Masyarakat  juga  menganggap  para  calon  ketika terpilih seringkali tidak pro rakyat, kebanyakan dari mereka lebih mementingkan golongan mereka  ketimbang  mementingkan  kebutuhan  rakyatnya  yang  memilihnya.  Maka  dari  itu apabila seseorang terpilih menjadi pemimpin, ia ketika diamanatkan untuk memimpin desa orang  tersebut  harus  amanah  dan  mementingkan  amanat  dari  masyarakatnya  agar masyarakat  turut  ikut  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah desa.
3.3. Status Sosial Ekonomi Status  sosial  ekonomi  adalah  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  taraf  atau  status  seseorang berdasarkan  kondisi  ekonomi,  pendidikan  dan  lain  sebagainya  dalam  lingkungan masyarakat.  status  sosial  ekonomi  pada  dasarnya  juga  berpengaruh  terhadap  partisipasi politik  masyarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Kampungsawah  Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang pada Pilkades serentak di tahun 2021.
Di  Desa  Kampungsawah  status  sosial  ekonomi  menentukan  partisipasi  seseorang  untuk memilih  calon  pemimpinnya.  Sebagai  contoh  status  pendidikan  seseorang  juga  dapat menentukan  bagaimana  ia  akan  berpartisipasi  dalam  politik  atau  tidak.  Seseorang  yang memiliki  taraf  pendidikan  SD  atau  SMA  dan  sarjana  tentu  memiliki  cara  pemikiran  yang berbeda.  Kita  ambil  contoh  dari  segi  program  kerja  yang  ditawarkan  oleh  seorang  calon kepala  desa,  seseorang  yang  hanya  memiliki  pendidikan  SD  ketika  ditanya  apa  program kerja  yang  ditawarkan  oleh  calon  kepala  desa  mereka,  kebanyanyakan  ketika  ditanya menjawab  tidak  tahu  program  apa  saja  yang  ditawarkan.  Ketika  saya  menanyakan  apakah mereka akan mencari tahu program yang ditawarkan oleh para calon kepala desa, , mereka kebanyakan menjawab enggan mencari tahu. Mereka juga menjelaskan kepada saya bahwa mereka  akan  pergi  ke  TPS  apabila  ada  salahsatu  dari  calon  kepala  desa  yang  memberikan uang  kepada mereka. Temuan  seperti  itu di  lapangan  menunjukan  bahwa  masyarakat  yang secara  taraf  pendidikannya  rendah  enggan  mencari  tahu  apa  program  kerja  serta  visi  misi yang  ditawarkan,  mereka  hanya  akan  memilih  seseorang  yang  memberi  mereka  uang. Apabila tidak ada yang memberikan mereka uang maka mereka tidak akan memilih. Perbedaan  cara  pandang  dari  tingkat  status  pendidikan  memang  sangat  terlihat  kontras peneliti  temui  di  Desa  Kampungsawah.  Ketika  peneliti  menanyakan  program  kerja  para calon  kepala  desa  mereka  yang  memiliki  taraf  pendidikan  lebih  tinggi  yaitu  SMA  atau
Sarjana,  kebanyakan  dari  mereka  tahu  apa  program  kerja  yang  ditawarkan.  Kalau  pun mereka  tidak  tahu  maka  mereka  akan  mencari  tahu  sendiri.  Perbedaan  status  sosial  ini menunjukan  bahwa  orang  yang  memiliki  pendidikan  lebih  tinggi  akan  lebih  berpartisipasi dalam  Pilkades  ketimbang  orang  yang  berpendidikan  rendah.  Selain  itu  di  Desa Kampungsawah  seseorang  yang  memiliki  taraf  ekonomi  yang  tinggi  juga  menjadi  orang yang  memiliki  partisipasi  politik  yang  lebih  baik  ketimbang  orang  yang  secara  taraf ekonomi rendah. Orang yang memiliki taraf ekonomi tinggi kebanyakan berpartisipasi tidak hanya sebagai pemilih saja melainkan menjadi pemodal bagi calon-calon kepala desa, oleh karena  itu  partisipasi  seseorang  yang  memiliki  taraf  ekonomi  lebih  tinggi  juga  dapat memobilisasi  orang-orang  yang  memiliki  taraf  ekonomi  lebih  rendah  agar  memilih  pilihan politik yang sesuai dengan yang mereka pilih.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peniliti  lakukan  terkait  partisipasi  masyarakat  dalam pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Kampungsawah  Kecamatan  Jayakerta  Kabupaten  Karawang dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  masih  banyak  warga  atau  masyarakat  Desa  Kampungsawah yang  tidak  turut  ikut  serta  berpartisipasi  dalam  pemilihan  ini.  Sebagian  dari  masyarakat  tahu bahwa  memilih  pemimpin  atau  kepala  desa  itu  merupakan  hal  yang  penting  karena  berkaitan dengan masa depan mereka selama 6 (enam) tahun kedepan. Namun, karena kesadaran politik masyarakat  yang  masih  kurang  atau  bahkan  bisa  dikatakan  kurang  menjadi  salahsatu  sebab masyarakat Desa Kampungsawah enggan berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Selain itu kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  desa  juga  menjadi  faktor  lain  yang menyebabkan  mereka  enggan  berpartisipasi,  mereka  bosan  dengan  janji  politik  para  calon pemimpin  yang  ketika  terpilih  kebanyakan  tidak  terealisasi  sehingga  membuat  banyak masyarakat kecewa terhadap pemerintah Desa Kampungsawah. Dari segi faktor sosial ekonomi juga  sangat  mempengaruhi  partisipasi  pemilih  dilihat  dari  segi  pendidikan  dan  taraf  ekonomi, orang  yang  memiliki  taraf  pendidikan  dan  ekonomi  yang  lebih  tinggi  cenderung  lebih demokratis dan turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. sedangkan yang memiliki taraf pendidikan  dan  ekonomi  lebih  rendah  mereka  cenderung  kurang  berpartisipasi  dan  akan berpartisipasi apabila ada faktor pendorong untuk mereka memilih yaitu uang.
Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan maka ada beberapa saran yang dapat dilakukan untuk  meningkatkan  angka  partisipasi  masayarakat  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah  penyelenggara  Pilkades  Desa  Kampungsawah  harus  bekerja  maksimal  dalam mensosialisasikan  Pilkades  di  Desa  Kampungsawah  sehingga  masyarakat  tahu  akan  adanya Pilkades  dan  tidak  buta  terhadap  siapa  calonnya  dan  apa  saja  program  kerja  yang  ditawarkan. Selain  itu  untuk  calon  pemimpin  atau  yang  menjadi  pemimpin  ketika  menjabat  harus  amanah dalam menjalankan tugas serta bisa merangkul semua lapisan golongan masayarakat dan sebisa mungkin  untuk  menepati  janji  kampanye  yang  mereka  sampaikan.  Apabila  kedua  hal  tersebut dilakukan  dengan  baik  peneliti  rasa  angka  kurangnya  kesadaran  politik  masyarakat  dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desanya sendiri akan berkurang seiring waktu.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Alhamdulilah  segala  puji  dan  syukur  saya  panjatkan  kepada  Allah  SWT,  berkat  karunianya peneliti  bisa  menyelesaikan  artikel  ini.  Peneliti  juga  mengucapkan  banyak  terimakasih  kepada pihak-pihak  yang  telah  membantu  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dalam  penulisan artikel  ini.  Semoga  kebaikan  yang  dilakukan  oleh  teman-teman  semua  menjadi  lading  pahala yang  nanti menjadi  tabungan  kawan-kawan  di  akhirat  kelak.  Sekali  lagi  peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adiprabowo,  V.  D.  (2018).  Membangun  Komunikasi  politik  Dalam  Layar  (Studi  Kasus  Citra Calon Presiden dan wakil Calon Presiden di Youtube Tahun 2004  - 2014).  In Media Dan Komunikasi Politik . Yogyakarta: Mbridge Press.
Budiarjo, M. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi .  PT.  Remaja  Rosdakarya Offset.
Pawito.  (2009). Komunikasi  Politik  Media  Massa  dan  Kampanye  Pemilihan .  yogyakarta: Jalasutra.
Pemerintah  Desa  Kampungsawah.  (n.d.). Data  hasil  pemilihan  kepala  Desa  Kampungsawah Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  6 (2017).
Rozy,  F.,  Ramadhan,  P.  A.,  Febriansyah,  R.,  Fahrurozi,  F.  A.,  Rizky,  A.  I.,  &  Fauzi,  A.  M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun  2019. Jurnal  Socius:  Journal  of  Sociology  Research  and  Education , 7 (1),  37. https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171
Sastroatmodjo, S. (1995). Perilaku Politik . Semarang: IKIP Press. Surbakti, R. (2009). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 7 213 (2007).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 18-April-2 45 (2014). https://doi.org/10.1145/2904081.2904088