Istianda, M. and Zastrawati, A. (2021) “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Kota Makassar”Sebatik, 25(1). Submitted:  2021/02/16 Accepted:  2021/03/29 Published:  2021/06/01

## EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2019 KOTA MAKASSAR
Meita Istianda 1) dan Andi Zastrawati 2)
1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka Palembang
2 Staf Ahli DPR RI
1 Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Ilir Barat I, Kota Palembang
2 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta E-mail : meita@ecampus.ut.ac.id 1) , andizastrawi@gmail.com 2)

## ABSTRAK
Pemilu  adalah  prasyarat  utama  dalam  membangun  sistem  politik  yang  demokratis,  yang  dapat  dimulai  dari  proses penyelenggaraannya.  Pasca  Orde  Baru,  Indonesia  sudah  menyelenggarakan  5  (lima)  kali  pemilu,  dan  untuk  ke-5  kalinya pula  UU  tentang  Pemilu  mengalami  perubahan.  Sejak  tahun  2015  penyelenggaraan  pemilu  dilakukan  secara  serentak. Pemilu serentak tahun 2019 selain memilih legislatif juga memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu tahun 2019 ditemukan sejumlah masalah yang menimbulkan potensi kerancuan, kontradiksi, dan juga sengketa. Permasalahan tersebut di antaranya bersumber mulai pada penanganan logistik pemilu, penanganan data pemilih, waktu penyelenggaraan pemilu yang panjang, beban kerja KPPS yang berat, kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, dan polarisasi di masyarakat yang  mempengaruhi  kerja  KPPS,  serta  banyaknya  petugas  yang  sakit,  dan  beberapa  meninggal  dunia.  Berdasarkan permasalahan  tersebut,  penelitian [NMI] ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  sistem  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia, khususnya pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019, dengan studi kasus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Metode untuk melaksanakan  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam,  FGD,  dan observasi  di  lapangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  sistem  pemilu  serentak  sebaiknya  ditinjau  kembali,  agar penyelenggaraan pemilu serentak mampu menghasilkan pemilu yang minim masalah dan lebih berkualitas.
Kata kunci : Evaluasi, Pemilu Serentak, Penyelenggaraan

## 1. PENDAHULUAN
Pemilu  merupakan  kontestasi  politik  untuk  memilih dan melahirkan pemimpin politik yang akan membentuk dan  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  baik  di legislatif  maupun  eksekutif.  Mengingat  pemilu  adalah prasyarat  utama  dalam  membangun  sistem  politik  yang demokratis  maka  penyelenggaraan  pemilu  selain  harus transparan,  jujur,  adil,  dan  akun  tabel,  yang  tidak  kalah penting adalah dipersiapkan dan dikelola dengan baik.
Pasca Orde Baru, Indonesia sudah menyelenggarakan 5 (lima) kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan  2019,  dan  untuk  ke-5  kalinya  pula  UU  tentang Kepemiluan  terus  mengalami  perubahan  sistem  dari periode ke periode (Abhan.dkk., 2019).  Selama [NMI] ini sistem  kepemiluan  di  Indonesia  telah  direduksi  menjadi agenda  legislasi  lima  tahunan  yang  berujung  pada  revisi peraturan perundang-undangan.
Sebagai negara yang berada dalam transisi demokrasi,  para  politisi  dan  pembuat  kebijakan  telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperbaiki  sistem penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia.  Di  mulai  pada tahun  1999,  Indonesia  menyelenggarakan  pemilu  multi partai  setelah  tahun  1955.  Di  tahun  2004,  Indonesia menyelenggarakan  pemilihan  Presiden  dan  Wakil Presiden secara langsung dan Dewan Perwakilan Daerah. Setelah  Pemilu  2004,  Indonesia  juga  telah  memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu kepala daerah
(Gubernur/ Bupati/Walikota) secara langsung sejak tahun 2005.  Dan  di  tahun  2009  dan  2014,  Indonesia  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di  tingkat  nasional dan  daerah  melalui  suara  terbanyak  setelah  keluarnya keputusan  Mahkamah  Konstitusi.  Terakhir  di  tahun 2019, untuk
pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan  pemilihan  umum  legislatif  dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan  secara  serentak  (Putusan  MK  Nomor 14/PUU-XI/2013  yang  menetapkan  kebijakan  tentang Pemilu  Serentak),  serta  penyelenggaraan  pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, 2018 dan tahun 2020.
Dari  berbagai  sistem  pemilu  yang  diterapkan, penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  belum  berhasil menciptakan  penyelenggaraan  pemilu  yang  berkualitas. Sistem  penyelenggaraan  pemilu  telah  menimbulkan potensi  kerancuan,  kontradiksi,  dan  juga  sengketa.  Hal ini  terlihat  dari  formula  pemilihan  dengan  “suara terbanyak”  baik  di  pilkada  serentak  maupun  di  pemilu serentak 2019, yang ternyata menimbulkan permasalahan baru.
Permasalahan  tersebut  yaitu,  logistik  pemilu,  seperti logistik  salah  kirim,  kondisi  rusak,  jumlah  tidak  sesuai kebutuhan.  Secara  nasional,  tercatat  ada  10.520  TPS yang  mengalami  kekurangan  logistik  pemilu.  Terjadi pula  kasus  kotak  suara  yang  diterima  KPPS  tidak tersegel,  yaitu  terjadi  di  6.474  TPS.  Selain  itu,  ada  juga
kasus  surat  suara  yang  tertukar  antar-  Daerah  Pemilihan atau  antar-TPS.  Berdasarkan  data  Bawaslu,  kasus  ini terjadi di 3.411 TPS.
Permasalahan  lainnya,  penanganan  data  pemilih. Masih  terdapat  pemilih  yang  tidak  terdaftar,  tidak memperoleh  undangan  atau  pemberitahuan,  terdaftar ganda,  terdaftar  yang  sudah  meninggal,  dan  tidak  ter- update-nya  Pemilih  yang  pindah  domisili.  Selain  itu, penyelenggaraan  pemilu  yang  dipaksakan  berlangsung dan  harus  selesai  dalam  waktu  singkat,  padahal  beban kerja  KPPS  sangat  berat  dan  tanpa  jeda  waktu  yang manusiawi. Hal ini berdampak pada meninggal dan jatuh sakitnya  petugas  KPPS  dan  Aparat  karena  kelelahan. Data  Kementerian  Kesehatan  per  16  Mei  2019 menunjukkan  sebanyak  527  Petugas  KPPS  meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit.
Kesalahan  dalam  rekapitulasi  penghitungan  suara. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan Meningkatnya  Anggaran  Pemilu,  harapan  bahwa negara  akan  lebih  berhemat  dengan  pemilu  serentak ternyata  hanya  teori  belaka.  Pemerintah  menganggarkan Rp.  24,8  triliun  untuk  penyelenggaraan  pemilu  serentak pada  2019,  yang  meliputi  Pilpres  dan  Pileg.  Dengan membandingkan anggaran pemilu 2014 sebesar Rp. 18,9 triliun,  ini  berarti  anggaran  naik  sebesar  31  persen.  Di sisi  lain,  terjadi  polarisasi  di  masyarakat.  Sengit  dan panasnya Pemilu 2019, terutama Pilpres 2019 membelah masyarakat  menjadi  dua  kubu  besar  pendukung  dua Paslon  Capres  dan  Cawapres.  Mempersulit  pemilih dalam  menentukan  pilihan.  Pemilih  kebingungan  karena banyaknya  kertas  suara  yang  harus  di  coblos  dengan pilihan-pilihan Caleg yang begitu banyak.
Terakhir,  pemilu  diwarnai  politik  uang,  kontestasi pemilihan  Presiden  dan  legislatif  yang  kompetitif  dan kompleks  memicu  praktik  politik  kian  masif,  utamanya pada  minggu  tenang  dan  pencoblosan.  Pusat  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan kasus  politik  uang  dengan  modus  membagikan  asuransi kecelakaan dan kesehatan ke masyarakat ( Ardipandanto, 2019).
Fenomena penyelenggaraan Pemilu di atas merupakan  fenomena  umum  yang  terjadi  di  seluruh Indonesia.  Temuan  lain  yang  fenomenal  sebagaimana telah  disebutkan  di  atas  adalah  banyaknya  petugas  yang meninggal  dunia  dan  sakit.  Ketua  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  Arief  Budiman  mengungkap  jumlah petugas  penyelenggara  pemilu  yang  meninggal  dunia, yang menurutnya berjumlah total 894 petugas dan 5.175 mengalami  sakit.  Proses  pemungutan  suara  dan penghitungan  suara  paling  banyak  di  sorot  karena menimbulkan  banyak  korban  jiwa  dan  kecurigaan  bagi penyelenggaraan (Aziz, dkk, 2019).
Pada  pemilu  serentak  tahun  2019,  khususnya  Pilpres 2019, di Provinsi Sulawesi Selatan, Jokowi dan Prabowo memperebutkan  6.159.375  suara  sesuai  Daftar  Pemilih Tetap  (DPT)  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU).
Masyarakat  menggunakan  hak  suara  yang  tersebar  di 26.348  Tempat  Pemungutan  Suara  (Azis,  2019).  Pemilu Serentak  2019  menghadirkan  lima  pemilihan  sekaligus mulai  dari  Presiden-Wakil  Presiden,  DPR  RI,  DPRD Provinsi  dan  Kabupaten/kota,  dan  DPD  RI.  Di  kota Makassar sendiri pada Pilpres 2019, total DPT sejumlah 967.590 (Munsir, 2020).
Tempat  pemungutan  suara  (TPS)  untuk  pemilihan legislatif  (Pileg)  dan  Presiden  2019  di  kota  Makassar meningkat  signifikan.  Jumlahnya  bertambah  1.289  dari jumlah  TPS  saat  pemilihan  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  serentak  27  Juni  lalu  (Lukman,  2018). Penambahan  ini  memperlihatkan  dibutuhkannya  petugas dalam  jumlah  yang  besar.  Hal  ini  dikarenakan  ada  5 kotak  suara  yang  harus  cepat  diselesaikan  dalam  waktu yang  terbatas  untuk  proses  pemungutan  suara  di  tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara).
Persoalan  pemilu  serentak  di  wilayah  kota  Makassar dikeluhkan banyak pihak, terkait bersamaan waktu antara Pemilihan  Presiden  dan  Pemilihan  Legislatif.  Terdapat lima  kertas  suara  yang  dipilih  yang  juga  membuat bingung  masyarakat.  Selain  itu  penyelenggaraannya terbilang  lama  karena  memakan  waktu  banyak  dalam perhitungannya  (Himawan,  2019).  Masalah  lainnya adalah  pendistribusian  logistik  yang  terlambat,  tidak cukupnya  surat  suara  di  TPS,  relasi  antara  PPS  dengan PPK  yang  tidak  selalu  sejalan,  karena  PPS  dilantik  oleh KPU, sementara  PPK tidak  memiliki  kewenangan untuk menegur  PPS  jika  PPS  melakukan  kesalahan.  Selain  itu profesionalitas  dan  kapasitas  KPPS  maupun  Pengawas TPS  di  lapangan,  akibat  minimnya  Bimbingan  Teknis untuk  KPPS  dan  Pengawas  TPS,  juga  menjadi  masalah. Petugas  belum  benar-benar  memahami  aturan  dan tatacara saat pelaksanaan pemungutan suara dengan baik, sehingga  kekeliruan  di  lapangan  tidak  bisa  dihindari. Masalah  lain  berupa  koordinasi  antar  lembaga ad  hoc , baik  di  bawah  naungan  Bawaslu  maupun  KPU  yang masih  sangat  kurang,  sehingga  terjadi miss komunikasi antar  dua  lembaga ad  hoc tersebut.  Persoalan  lain, sekretariat  anggota  PPK  yang  berkantor  di  Kecamatan maupun Kelurahan. Anggota PPK itu sering mendapatkan  tekanan  maupun  intervensi  dari  oknum pemerintahan.
Berangkat  dari  fenomena  tersebut,  maka  penting kembali memikirkan penyelenggaraan sistem kepemiluan  di  Indonesia.  Pemilu  bukan  hanya  prosedur demokrasi,  tetapi  juga  merupakan  bagian  integral  dari sistem demokrasi elektorat yang menjadi bangunan dasar bagi sistem pemerintahan yang efektif. Dengan kata lain, sistem  demokrasi  elektorat  yang  efektif  dan  akun  tabel menjadi  kunci  bagi  terbangunnya  sistem  demokrasi substantif. (http://makassar.bawaslu.go.id/abd-hafid- harus-ada-evaluasi-pelaksanaan-pemilu).  Hal  ini  dapat dimulai dari proses penyelenggaraannya.
Tujuan  penelitian  adalah  mengevaluasi  sistem penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia,  khususnya pelaksanaan  pemilu  serentak  tahun  2019,  dengan  studi kasus  di  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan.  Norris
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
(2019),  mengatakan  ada  tiga  hal  yang  biasanya  dapat dilakukan  apabila  sebuah  penyelenggaraan  pemilu dievaluasi.  Tiga  hal  tersebut  adalah  pertama,  aspek struktur  organisasi  dari  penyelenggara  pemilu  yang meliputi  bagaimana  kemandirian  dari  penyelenggara pemilu  (termasuk  para  personel/staf  yang  ada)  dapat bekerja  secara  terpisah  dan  mandiri  dari  pemerintah eksekutif.  Mengacu  pada  konsepsi  Norris  ini,  terlihat penyelenggara  pemilu  serentak  2019  tidak  memiliki kemandirian  penuh.  Salah  satu  contoh,  celah  intervensi dari  oknum  pemerintah  yang  mendukung  salah  satu kandidat  misalnya,  dapat  dilakukan  karena  KPU menggunakan sarana pemerintah.
Kedua,  kapasitas  fungsional  yang  menekankan  pada hal-hal yang bersifat memadai dalam mengimplementasikan  sumber  daya  yang  ada  (seperti personil,  teknis,  dan  keuangan)  dengan  baik  sesuai dengan mandat yang tertulis dalam perundang-undangan Perihal  Para  Penyelenggara  Pemilu.  Hal  ini  terlihat  dari bagaimana proses recruitment yang dilakukan oleh KPU, temuan  kepolisian  terhadap  oknum  KPPS  yang memanfaatkan  formulir  C6  orang  lain.  Di  sini memperlihatkan  implementasi  ( recruitment )  sumber daya  tidak  dilakukan  secara  baik.  Belum  lagi  berbicara masalah bimbingan teknis, yang mengakibatkan perhitungan  surat  suara  juga  banyak  diketemukan kesalahan.  Bahkan  terkait  teknis  pelaksanaan  yang mengakibatkan  jatuh  korban  karena  kelelahan  dalam bekerja.
Terakhir,  etos  administrasi  yang  mengombinasikan antara  aspek  kultural  yang  melingkupi  ruang  kerja  para penyelenggara  pemilu  dengan  hal  ihwal  yang  bersifat normatif  dan  ideal  bagi  penyelenggara  pemilu  dalam berinteraksi di sektor publik. Di sini dapat dilihat, hal-hal yang  bersifat  normatif  dan  ideal,  pada  akhirnya diabaikan hanya karena kepentingan pragmatis.
Untuk  melakukan  pendalaman  masalah  dan  kajian terhadap  permasalahan  penyelenggaraan  kepemiluan  di Indonesia,  maka  penelitian  ini  ditujukan  juga  untuk menemukan  ide  yang  cocok  bagi  penyelenggaraan pemilu  di  Indonesia.  Studi  ini  penting  dilakukan  dalam rangka  membentuk  pemerintahan  yang  bersih,  akun tabel,  efektif  dan  efisien,  dimana  hanya  akan  terwujud jika  pemilunya  diselenggarakan  secara  profesional  dan demokratis.

## 2. RUANG LINGKUP
Gagasan  diselenggarakannya  pemilu  serentak  adalah menyederhanakan jumlah penyelenggaraan pemilu dalam  kurun  lima  tahun.  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu Presiden  Serentak  merupakan  amanat  dari  Putusan  MK Nomor  14/PUU-XI/2013.  Melalui  putusan  tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan efektif.
Ruang  lingkup  pembahasan  pemilu  serentak  terletak pada  evaluasi  penyelenggaraannya.  Penyelenggaraan pemilu  serentak  yang  tadinya  diharapkan  dapat mengefisienkan  dan  mengefektifkan  pemilu  justru
menjadi  sumber  kompleksitas  masalah.  Sebagai  contoh pemilu legislatif. Pemilu legislatif memilih empat jabatan parlemen  nasional  dan  lokal  yang  mengharuskan  KPU mencetak  760  juta  lembar  surat  suara  dengan  2.192 varian.  Untuk  memilih  empat  jabatan  parlemen,  dengan 12 partai seorang pemilih harus menghadapi 150 sampai 450 calon. Hal ini menjadikan penyelenggara kewalahan dan  pemilih  kebingungan  sebagaimana  dijelaskan  di bagian  pendahuluan.  Kemudian  ditambah  pula  adanya pemilu  presiden.  Tepatnya  pada  April  2019,  Indonesia telah  menyelenggarakan  pemilu  serentak  untuk  pertama kalinya,  yaitu  Pemilu  Presiden/Wakil  Presiden  yang dilaksanakan  bersamaan  dengan  Pemilu  Legislatif  untuk memilih  Anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi,  dan DPRD Kabupaten/Kota (Ardipandanto, 2019).
Berdasarkan  ruang  lingkup  pembahasan,  yaitu evaluasi  penyelenggaraan  pemilu  diharapkan  penelitian ini  akan  menghasilkan  temuan  yang  mampu  memberi solusi untuk mengatasi ketidaksempurnaan pada penyelenggaraan pemilu serentak. Selain itu, memberikan alternatif sistem pemilu yang lebih baik atau sesuai untuk bangsa Indonesia

## 3. BAHAN DAN METODE
Bahan [NMI] yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:  pertama,  data  yang  didapat  dari  studi  literatur. Data  ini  berupa  data  deskriptif  terkait  tulisan-tulisan mengenai latar belakang penyelenggaraan dan pelaksanaan  pemilu  serentak  pada  tahun  2019.  Kedua, data  yang  didapat  dari  Fokus  Group  Diskusi  (FGD), untuk  mengonfirmasi  data  yang  didapat  dari  studi literatur  dengan  fakta  di  lapangan.  Ketiga,  data  yang berasal  dari  key  informan  yaitu  perwakilan  dari  KPU, Bawaslu, dan pemerhati kebijakan publik. Selain itu data juga  didapat  dari  diskusi-diskusi  dengan  masyarakat yang  terlibat  langsung  dalam  pemilu  serentak  di  kota Makassar, baik mereka sebagai pemilih, maupun petugas yang bertugas sebagai panitia pemilu.
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  dengan  metode  atau pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  studi  kasus  dipilih karena  memusatkan  diri  secara  intensif  pada  satu  obyek tertentu  dan  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus.  Studi kasus digunakan ketika tujuan penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi  kasus  yang  di  luar  prediksi.  Dalam penelitian ini penyelenggaraan pemilu serentak menimbulkan  dampak  yang  cukup  fenomenal  yaitu diiringi  banyaknya  korban  jiwa  pada  penyelenggara pemilu serentak. Ini suatu hal yang di luar prediksi.

## 4. PEMBAHASAN
Pemilu serentak sesungguhnya merupakan upaya dari rezim pemilu untuk memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu. Namun, dengan  mengacu pada kasus  di  kota  Makassar,  didapat  gambaran  pemilu serentak  justru  menimbulkan  masalah  dalam  teknis penyelenggaraannya.  Kota  Makassar  pada  pemilu serentak  tahun  2019  memiliki  dinamika  permasalahan
yang  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  pemetaan  Indeks Kerawanan  Pemilu  (IKP)  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu. Pada  pemetaan  tersebut,  indeks  kerawanan  di  Makassar mencapai  skor  74,94  atau  berada  di  level  6.  Sebagai gambaran,  level  6  merupakan  level  tertinggi  pada  IKP dengan  skor  di  atas  63,88. Rinciannya,  IKP  Pilkada Makassar  terdiri  dari  skor  73,67  untuk  konteks  sosial politik,  skor  76,19  untuk  penyelenggaraan  pemilu  yang bebas  dan  adil,  skor  74,87  untuk  kontestasi,  dan  skor 75,15  untuk  partisipasi  politik.  Komisioner  Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan, indeks ini berangkat dari sejumlah catatan yang direkam dari pelaksanaan Pilkada tahun  2018  dan  Pemilu  2019  (Muin,  2020). Mengacu pada  data  tersebut,  maka  evaluasi  perlu  dilakukan terhadap  penyelenggaraan  pemilu  serentak.  Fokus dengan  studi  kasus  pada  kota  Makassar  karena  IKP-nya yang  tinggi  dapat  menjadi  ukuran  bagi  tingkat  masalah pemilu serentak 2019.

## 4.1. Evaluasi
Menurut  (Taliziduhu,  2003)  evaluasi  adalah  proses pembandingan  antara  standar  dengan  fakta  dan  analisis terhadap hasilnya. Terkait pelaksanaan atau penyelenggaraan,  evaluasi  dilakukan  untuk  menjawab berbagai pertanyaan terkait yang merujuk pada tiga fokus evaluasi: konseptualisasi dan desain program, implementasi  program  (pemantauan  dan  akuntabilitas) dan kegunaan program (Rossi & Henry 2018).
Dalam  konteks  penyelenggaraan  pemilu,  evaluasi artinya dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan penyelenggaraan  yang  telah  diimplementasikan,  yaitu penyelenggaraan pemilu tahun 2019.  Evaluasi dilakukan untuk  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang  dibuat  telah mampu  memecahkan  masalah,  dan  menilai  dampak kebijakan atas yang terjadi dalam penyelenggaraannya.
Terselenggaranya  Pemilu  Serentak  merupakan produk  kebijakan.  Dalam  konteks  produk  kebijakan, menyatakan kebijakan merupakan “hasil-hasil keputusan”, “pelaku”, dan “tujuan-tujuan publik”. Pelaku yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif dan  siapa pun yang  hasil  keputusannya  untuk  kepentingan  orang banyak/masyarakat.  Produk  kebijakan  dalam  pengertian yang  dikemukakan  oleh  Hofferbert  &  Cingranelli  juga menekankan  kebijakan  dari  sisi  substansi  dan  proses pelaksanaan  kebijakan.  Sehingga,  apabila  dikaitkan dengan evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak, maka pemahaman  terhadap  institusi  penyelenggara,  substansi kebijakan,  dan  proses  penyelenggaraan  menjadi  unsur- unsur yang dikaji untuk mendapatkan hasil dari evaluasi.

## 4.2. Pemilu
Dalam  konteks  teori  demokrasi  minimalis  yang lebih  dikenal  dengan  Schumpeterian,  pemilu  merupakan sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi  (kontestasi) antara  aktor  politik  untuk  meraih  kekuasaan;  partisipasi politik rakyat untuk menentukan pilihan; liberalisasi hak- hak sipil dan politik warga negara (Liando: 2016). Dalam
konteks  Schumpeterian  tersebut  terlihat  bahwa  pemilu erat  kaitannya  dengan  demokrasi,  atau  dapat  dikatakan sebagai  instrumen  demokrasi.  Namun,  pemilu  bukan hanya  satu-satunya  instrumen  demokrasi.  Pemilu  harus didukung  oleh  instrumen  lainnya  yang  dapat  mengatur agar terselenggara pemilu yang demokratis, penyelenggaraannya  terkoordinasi  dengan  baik.  Sebab, mengacu pada Powell, G. B., & Powell Jr, G. B. (2000) pemilu  mengklaim  membentuk  sistem  yang  memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan  aspirasi  rakyatnya.  Konsensus  kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari  sekadar fungsi  lainnya,  akan melahirkan  negara  yang  memiliki sistem politik demokratis.
Pemilihan  umum  dalam  pandangan  (Haris,  2014), merupakan  salah  satu  bentuk  pendidikan  politik  bagi rakyat,  yang  bersifat  langsung,  terbuka,  massal,  yang diharapkan  bisa  mencerdaskan  pemahaman  politik  dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Sedangkan (Prasetyoningsih,2014)
mengatakan,  pemilu  adalah  wujud  nyata  demokrasi prosedural,  meskipun  demokrasi  tidak  sama  dengan pemilihan  umum,  namun  pemilihan  umum  merupakan salah  satu  aspek  demokrasi  yang  sangat  penting  yang juga  harus  diselenggarakan  secara  demokratis.  Oleh karena  itu,  lazimnya  di  negara-negara  yang  menamakan diri  sebagai  negara  demokrasi,  mentradisikan  pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan  eksekutif  baik  di  pusat  maupun  daerah. Jadi,  tradisi pemilu,  walaupun  harapannya  menuju  pada  substansi yang  adil,  transparan,  akan  tetapi  dapat  terwujud  jika secara prosedur juga dijalankan dengan baik.
Undang-undang  di  negara  kita,  di  antaranya  UU Pemilu  No.  22  Tahun  2007  tentang  Penyelenggaraan Pemilihan  umum  menyebutkan  bahwa  :  “Pemilihan umum  merupakan  sarana  untuk  mewujudkan  kedaulatan rakyat  dalam  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  sebagaimana diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945”.  Dengan  demikian, kedaulatan  rakyat  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sistem penyelenggaraan pemilu dilaksanakan.

## 4.3. Pemilu Serentak
Pemilu  serentak  merupakan  kebijakan  (keputusan) Mahkamah  Konstitusi  No.  14/PUU-XI/2013  yang mengubah  waktu  penyelenggaraan  pemilu  presiden  dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan  pada  waktu  yang  bersamaan.  Merujuk pada  pendapat  Mahkamah  Konstitusi  dalam  naskah putusannya  terdapat  dua  argumentasi  mendasar  di  balik putusan  penyelenggaraan  pemilu  serentak:  pertama, mempertegas  sistem  pemerintahan  presidensialisme  di Indonesia dengan menegaskan kesetaraan posisi presiden sebagai single  chief  executive selaku  kepala  negara sekaligus  kepala  pemerintahan  dan  separation  of  power antara  presiden  dengan  legislatif  di  mana  presiden  tidak tergantung  pada  legislatif  yang  berisikan  partai  politik.
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
Sehingga  melalui  pemilu  serentak  harapannya  dapat meminimalisir  terciptanya  koalisi  partai  pengusung presiden  yang  bersifat  taktis  dan  sesaat,  menjadi  jangka panjang  dalam  rangka  penyederhanaan  partai  politik. Kedua,  melalui  pemilu  serentak  harapannya  mampu menghadirkan efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran,  waktu,  dan  hak  warga  negara  untuk  memilih secara  cerdas.  Salah  satu  pos  anggaran  terbesar  dari penyelenggaraan  pemilu  ialah  biaya  penyelenggara  atau gaji penyelenggara ad-hoc seperti KPPS dan penyelenggara di tingkat kecamatan. Dengan diserentakannya  pemilu  legislatif  dan  eksekutif  negara hanya  akan  mengeluarkan  satu  kali  anggaran  untuk ongkos penyelenggara.
Sedangkan  pengertian  Pemilu  serentak  menurut (Geys, 2006) sebagai sistem Pemilu yang
melangsungkan  beberapa  pemilihan  pada  satu  waktu bersamaan. Jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan  eksekutif  dan  legislatif  pada  tingkatan  yang dikenal  di  suatu  negara,  mulai  dari  tingkat  nasional, regional  hingga  pemilihan  tingkat  lokal.  (Rohmah, 2019).  Menurut  Anderson  (Latief,  2019),  sistem  Pemilu serentak  sudah  diterapkan  di  banyak  negara  demokrasi, sistem  ini  dilaksanakan  tidak  hanya  di  negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti di Amerika  Serikat  dan  negara-negara  di  kawasan  Eropah Barat,  melainkan  juga  ditemukan  di  banyak  negara demokrasi  yang  relatif  lebih  muda  seperti  di  negara- negara Amerika Latin, dan Eropa Timur. Namun di Asia Tenggara,  menurut  Schraufnagel  et.al  (Latief,  2019), sistem Pemilu serentak belum banyak dikenal. Dari lima negara  yang  menerapkan  Pemilu,  hanya  Filipina  yang menerapkan  sistem  Pemilu  serentak  dalam  memilih presiden  dan  anggota  legislatif.  Sementara  Malaysia, Singapura  dan  Thailand  tidak  menggunakan  sistem Pemilu serentak. Indonesia pada tahun 2019, baru mulai menerapkan  sistem  Pemilu  serentak.  Praktik  Pemilu serentak  yang  banyak  digunakan  di  negara-negara demokrasi  adalah  menggabungkan  pemilihan  eksekutif dan  pemilihan  anggota  legislatif  (Latief,  2019). Indonesia pun demikian.

## 4.4. Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar
Berdasarkan  UU  No.7/2017,  Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. KPU memiliki tugas menyelenggarakan  Pemilu  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD),  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Di samping tugas  tersebut  KPU  juga  melaksanakan  Pemilu  Kepala Daerah  (Pemilu  kada)  yaitu  memilih  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  dan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  serta Walikota  dan  Wakil  Walikota  secara  langsung.  Untuk melaksanakan  tugas  tersebut  maka  ada  KPU  Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
Selain  KPU  penyelenggara  pemilu  lainnya  yaitu Bawaslu yang memiliki  kewenangan mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu  dan  kode  etik. Satu  bagian  lagi  dari  tiga  rezim penyelenggara  pemilu  adalah Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP),  yaitu  lembaga  yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara  Pemilu.  Ketiga  rezim  penyelenggara pemilu  ini  yang  melaksanakan  pemilu  di  Indonesia termasuk pemilu serentak 2019.
Pemilu  serentak  tahun  2019  adalah  pemilu  serentak yang menggabungkan pemilu legislatif dan presiden, dan dilaksanakan  pada  tanggal  17  April  2019.  Di  wilayah kota  Makassar,  total  warga  yang  memiliki  hak  pilih dalam  pemilu  serentak  sebanyak  1.050.177  jiwa,  yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan  (DPTb),  dan  Daftar  Pemilih  Khusus  (DPK). Data  pemilih  yang  menyalurkan  hak  pilihnya  sejumlah 727 ribu lebih atau sekira 70  persen lebih. (https://republika.co.id/berita/q0psfi384/kpu-makassar- target-partsipasi-pilkada-di-atas-pilpres-2019).  Menurut Ketua  KPU  Sulsel,  Misna  M  Attas,  partisipasi  di Sulawesi  Selatan  dan  kota  Makassar,  terkait  jumlah pemilih  sudah  sesuai  dengan  target  yaitu  partisipasi 77.5% untuk Pileg dan Pilpres.
Pada  pelaksanaan  pemilu  serentak  2019  di Makassar, tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terjadi  secara  nasional,  tetapi  secara  khusus  masalahnya terletak  pada  pertama,  penanganan  logistik  pemilu. Koordinator  Divisi  Penindakan  Bawaslu  Makassar,  Sri Wahyuningsih  mengatakan,  pelanggaran  pemilu  itu terjadi  di  sebagian  besar  kecamatan  di  Kota  Makassar. Ada  beberapa  temuan  di  tempat  pemungutan  suara (TPS),  seperti  terjadinya  keterlambatan  logistik  tiba  di TPS.  Sebagaimana  dinyatakan  juga  oleh  Ikhsan (Himawan,  2019)  diketemukan  kotak-kotak  suara  tidak berada di kecamatan. Namun, dari TPS dibawa ke tempat lain  yaitu  Gedung  Yayasan  Kekeluargaan  Masyarakat Jawa.  Beberapa  kotak  suara  yang  menumpuk  itu  di antaranya tidak tersegel
Atas  terjadi  hal  tersebut,  Komisioner  Divisi  Teknis Penyelenggaraan  Pemilu  KPU  Kota  Makassar  Gunawan Mashar menjelaskan
" Itu  gedung  disewa  PPK,  karena  tidak  ada  lagi gudang di  kecamatan  yang  bisa  menampung  logistik pemilu, apalagi saat ini semua serentak, tidak seperti pilkada  lalu  jadi  semua  bisa  ditampung.  Bahkan gedung  KPU  saja  sudah  tidak  sanggup  tampung semua [NMI] . (Wawancara: 18 Juni 2020). Permasalahan kedua,  terkait  Penanganan  Data Pemilih.  Pemutakhiran  Daftar  Pemilih  Tetap  Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP3) yang dilakukan KPU baru tuntas  pada  8  April  2019,  yaitu  9  hari  sebelum  Hari  H Pencoblosan  (mundur  21  hari  dari  jadwal  yang ditetapkan  KPU,  yaitu  19  Maret  2019).  Beberapa  pihak menyatakan  bahwa  kendala  utama  keterlambatan  adalah
KPU  mengalami  kesulitan  dalam  mengurutkan  Data Pemilih  secara  komprehensif  (yang  bersinergi  dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga terjadi kesalahan berupa  terdaftar  ganda,  terdaftar  yang  sudah  meninggal, dan tidak ter- update -nya Pemilih yang pindah domisili. Ketiga,  Sistem  Informasi  Data  Pemilih  milik  KPU sering error sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data (tirto.id, 2019).
Terkait  hal  ini,  Bawaslu  tidak  menafikan.  Bahkan,  pada laman  pengecekan  data  pemilih,  yang  dicek  pada  tahun 2020 pun situs tersebut tak bisa diakses secara maksimal. Tata  cara  penggunaannya  juga  rumit  (Farisa,  2020). Pada  pemilu  serentak  2019,  KPU  bahkan  sampai melakukan  perbaikan  sebanyak  tiga  kali.  Permasalahan DPT  membuat  timbulnya  gugatan  yang  juga  masuk dalam  salah  satu  dalil  gugatan  paslon  nomor  urut  02 Prabowo  Subianto-Sandiaga  Uno  dalam  sengketa  hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Keempat, recruitment PPS.  Proses recruitment penyelenggara adhoc khususnya  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK)  di  tingkat  kecamatan  dan  Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/desa, sarat dengan  kepentingan  kontestan.  Penyelenggara adhoc sangat  strategis  kedudukannya  karena  mereka  yang langsung berhadapan atau berhubungan dengan masyarakat  sesuai  tingkatannya.  Walaupun  dalam regulasi ada syarat yang harus dipenuhi dalam rekrutmen penyelenggara adhoc seperti memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian, termasuk memperhatikan  keterwakilan  perempuan  30  %  (tiga puluh persen). Namun masalah yang dihadapi oleh KPU, sulitnya  untuk  memeriksa  rekam  jejak  masing-masing calon  penyelenggara adhoc dengan  baik.  Dampaknya, sebagaimana temuan Kapolsek Rappocini, yang mengemukakan  pada  saat  pemilihan  lalu  (pemilu serentak  2019),  ada  oknum  KPPS  yang  memanfaatkan formulir  C6  orang  lain.  Mereka  tertangkap  di  TPS  34 Kelurahan  Banta-Bantaeng,  Kecamatan  Rappocini,  Kota Makassar. Dampak lain dari masalah recruitment adalah terkait  kewenangan,  Panitia  Pemungutan  Suara  dilantik oleh  KPU  Kota  Makassar,  sehingga  saat  mengerjakan sesuatu, Panitia Pemilihan Kecamatan tidak bisa berbuat apa-apa  jika  PPS  tersebut  tidak  mematuhi  apa  yang disampaikan oleh PPK.
Kelima,  adalah  persoalan  profesionalitas  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS)  maupun Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS)  di lapangan.  Hal  ini  terlihat  dari  banyak  kesalahan  dalam penghitungan surat suara C1. Pada Pemilu Serentak 2019 di  kota  Makassar,  sebanyak  112  KPPS  di  Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, disidangkan  di  kantor  Bawaslu  Makassar  terkait  dugaan pelanggaran  administrasi  dan  penghitungan  surat  suara C1. Busman (Himawan, 2019) menyatakan,
" Artinya  begini,  ‘masa’  tingkat  pemahaman  kecil seperti  pengisian  C1  aja,  ada  kesalahan  di  16  TPS loh.  Nah  ini  kan  komando.  Kita  pertanyakan rekrutmen  teman-teman  di  PPS  gimana,  kemudian
pelaksanaan  bimtek.  Jadi  ini  garis  komando  dari atas ."
Faisal  Amir  menyatakan,  dalam  melaksanakan penghitungan juga
“ Sebagian cekatan dan cepat menyelesaikan penghitungan,  sebagian  lain  bermasalah  karena adanya perbedaan keterampilan dalam penghitungan surat suara. Terutama sekali di bagian badan ad hoc di  KPPS,  karena  dengan  serentak  ini  itu  membuat bagi  KPPS  itu  wajib  untuk  menghitung  suara  itu sampai  dengan  selesai.  Nah  ada  juga  yang  tidak selesai,  melaksanakannya,  ditunda.  Belum  lagi mereka  harus  menjalankan  tugas-tugas  non-teknis lainnya seperti kertas suara yang kurang, mengurusi saksi-saksi  yang  ada  di  TPS,  hingga  pemilih  yang tidak  masuk  daftar ." (Wawancara:  18  September 2020)
Kesalahan  dalam  rekapitulasi  penghitungan  suara Pemilu  Serentak  2019,  tercatat  ada  708  kasus,  yaitu terutama  terkait  data  C1  yang  tertukar  dan  kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU.
Keenam, persoalan sekretariat Anggota PPK. Selama ini,  mereka  berkantor  di  Kecamatan  maupun  Kelurahan. Anggota  PPK  sering  mendapatkan  tekanan  maupun intervensi dari oknum pemerintahan. Andi Yudha Yunus, SH.,MM (ketua  kajian  studi  kebijakan  publik), mengatakan,
“ Intimidasi,  ini  juga  yang  sering  terjadi  dan  kita melakukan  pembiaran.  Kita  biarkan  nomor-nomor tertentu.  Jadi  ceritanya begini,  di  TPS  misalnya  Tim calon  tertentu  itu  ada bergerombol  disitu,  jadi  kita diintimidasi secara psikis, jadi ketika mau masuk ‘eh ingat  kau  he,  awas  ya,  dan  macam-macam ”. (Wawancara: 18 September 2020)
Ini  merupakan  salah  satu  kasus  yang  mengakibatkan ketidaknyamanan PPK dalam melaksanakan tugasnya.
Ketujuh, persoalan perekrutan penyelenggara ad hoc .
Di mana hal ini juga terkait dengan poin 5 yaitu ketidak profesional  dalam  bekerja,  dan  tidak  mempunyai integritas yang baik.
Kedelapan,  terkait  beban  kerja  KPPS.  Data Kementerian  Kesehatan  per  16  Mei  2019  menunjukkan sebanyak  527  Petugas  KPPS  meninggal  dunia  dan 11.239  jatuh  sakit.  Banyaknya  jumlah  Petugas  KPPS yang  meninggal  dunia  dan  jatuh  sakit  tersebut  diduga karena  beban  kerja  penyelenggaraan  Pemilu  Serentak 2019  yang  berat  (nasional.kompas.com,  2019).  Faisal Amir Ketua KPU Sulawesi Selatan menyatakan,
” Tidak  ada  jam  disitu,  dari  jam  berapa  sampai  jam berapa.  Nah  dari  satu  minggu,  mempersiapkan kebutuhan TPS, pemungutan dan perhitungan suara. Dan  selanjutnya  kotak  suara  dan  surat  suara  inikan dijaga,  istilahnya  tidak  mengatur  bahwa  itu  boleh disimpan dulu, nanti pada saat mau digunakan besok pagi  baru  bisa  diambil  lagi,  tidak.  Itu  harus tersimpan di TPS itu, karena pelaksanaan kegiatannya juga, pengambilan sumpah itukan sudah dimulai  dari  jam  7  pagi,  praktis  jam  6  petugas  ini
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
sudah bersiap – siap untuk ke TPSnya. Nah dari jam 6  pagi,  dan  satu  minggu  sebelumnya  sudah melaksanakan tugasnya mendistribusi undangan, apa formulir C6 itu, pemberitahuan kepada pemilih terus selanjutnya  pada  saat  perhitungan  suara.” (Wawancara: 18 September 2020)
Proses  pemungutan  suara  kali  ini  lebih  memakan waktu,  karena  ada  lima  surat  suara,  termasuk  pemilihan anggota DPRD tingkat kabupaten/kota. Tak heran bila di beberapa  daerah  penghitungan  suara  bahkan  ada  yang berlangsung sampai siang hari berikutnya karena petugas kelelahan. Faisal Amir mengatakan,
“ ternyata ini kita tidak pernah sangka bahwa dengan 5  jenis  surat  suara,  maka  itu  kan  lebar  untuk presiden sih nda, kecil ajakan. Tapi untuk Pileg, dari DPD  memuat  foto,  berapa  jumlah  pun  yang  di tetapkan  oleh  KPU  maka  jumlah  itu  yang  termuat dalam surat suara. Itu sudah lebar karena muat foto, itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah masing-masing provinsi.  Terus  yang  kedua  DPR  RI  itu  nda  memuat foto, tapi jumlah partai plus sekian persen, 20% dari jumlah  capil  itu,  harus  dipenuhi  nama-nama memang.  Tapikan  setiap  partai  ini  kan  nama- namanya  tidak  mungkin  kecil  skali,  karena  hanya sebagai  apa,  supaya  ukuran  kertas  kecil  ukuran fontnya  juga  diatur,  itu  juga  membuat  besar  surat suara.  Terus  DPRD  Provinsi  Sulawesi  selatan,  itu juga sama, hampir sama dengan DPR RI besar surat suaranya.  Begitu  pula  dengan  masing-masing, misalnya  di  sini  kota  Makassar .” (Wawancara:  12

## September 2020)
Jadi praktis ada lima surat suara yang harus dihitung. Tugas  yang  berat  itu,  dinilainya  tidak  sebanding  dengan insentif  yang  didapatkan.  Anggota  KPPS  mendapat honor Rp 500 ribu, sedangkan ketua KPPS mendapat Rp 550  ribu.  Honor  tersebut  dipotong  pajak  penghasilan  5 persen.  Sehingga  upah  bersih  bagi  tiap  anggota  menjadi Rp 475 ribu dan ketua Rp 522.500.
Mengacu  pada  pada  pendapat  Titi  Anggraini  dari Perludem  ia  mengatakan  bahwa  insentif  untuk  KPPS sangat  minim, ditambah lagi tidak ada jaminan  terhadap asuransi  kesehatan  ataupun  kematian  akibat  beban  kerja yang  cenderung  tidak  manusiawi  dari  sisi  durasi  kerja. Menurutnya,  KPU  perlu  mengalokasikan  insentif asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para KPPS. Sebab,  skema  pemilu  serentak  lima  surat  suara  memang tidak  sesuai  dengan  kapasitas  beban  yang  harus ditanggung pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu.
Peneliti  Network  for  Democracy  and  Electoral Integrity  (Netgrit)  Hadar  Nafis  Gumay  mengatakan,  ada perbedaan mencolok terhadap beban kerja petugas KPPS di pemilu 2019 dengan periode sebelumnya.
Menurutnya,  beban  kerja  KPPS  saat  ini  jauh  lebih  berat karena  pemilu  digelar  serentak.  Kondisi  ini  diperparah dengan  kurang  maksimalnya  KPU  mempersiapkan petugasnya  di  lapangan.  Regulasi  yang  berubah-ubah, logistik  yang  datang  terlambat  hingga  bimbingan  teknis
yang tidak merata, membuat banyak petugas KPPS yang kelabakan.
" Bimtek  kurang,  pelatihan  hanya  dilakukan  ke sebagian  petugas  yang  kemudian  petugas  tersebut mengajarkan ke petugas lainnya. Jadi tidak langsung dari KPU. Peluang miss komunikasi sangat terbuka .” Beban  kerja  inilah  yang  membuat  sejumlah  petugas KPPS  tidak  kuat  dan  akhirnya  jatuh  sakit,  bahkan kemudian ada yang meninggal dunia. Hadar menyatakan,
" Suasana kompetisi yang ketat di mana para  peserta pemilu  ingin  tampil  sebagai  pemenang,  menuntut penyelenggara  di  TPS  juga  berkerja  dalam  tekanan. KPPS  kerja  terus  sedikit  tidur,  akhirnya  meninggal. Pemilu  kita  itu  berat,  jadi  harus  betul-betul dipersiapkan jauh hari .”
Syaiful,  warga  yang  mengampu  tugas  sebagai Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS) menyatakan,
" Kali  ini  melelahkan  sekali.  Kami  tidak  tidur  dari mulai  pemungutan  suara  sampai  beres. Itu penghitungan,  itu  beres  jam  22.00,  lanjut  formulir C1.  Saya  baru  selesai  merampungkan  pekerjaannya pagi  hari  pukul  07.00,  iya  esok  harinya.  Yang  bikin buat  lama  itu,  penghitungan DPRD,  kan  anakannya banyak.  Kalau  penghitungan  capres-cawapres  sih cepat.  Cuma  karena  ini  ada  lima  kotak  kan,  jadi seperti  kerja  lima  kali.  Saya  ga  tega  sama  anggota lain,  kan  tidak  semua  muda  semua.  Ada  yang  sudah tua,  ibu-ibu  juga  ada ." (Wawancara:  12  September 2020)
Hadar  juga  menyoroti  lamanya  waktu  rekapitulasi penghitungan  suara  yang  lebih  dari  satu  bulan.  Kondisi ini  berpotensi  memicu  saling  klaim  kemenangan  dari para  pihak  seperti  yang  terjadi  saat  ini.  Pola penghitungan  manual  menurutnya  sudah  seharusnya ditinggalkan, dan beralih ke teknologi.

## 4.5. Tugas  dan  Kewenangan  Penyelenggara  Pemilu (KPU, BAWASLU dan DKPP)
Penyelenggaraan  pemilu  serentak  2019  yang menimbulkan  masalah  sebagaimana  dibahas  di  atas, tidak  terlepas  dari  pembagian  tugas  dan  kewenangan rezim  penyelenggara  pemilu.  Beberapa  hal  yang menonjol dalam konteks penyelenggaraan adalah:

## 4.5.1 Komisi Pemilihan Umum
Komisi  Pemilihan  Umum  sebagai  penyelenggara utama pemilu memiliki kendala sebagai berikut:
1. Dalam  UU  belum  ada  penegasan  mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara KPU, KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota.  Selain  itu, dalam  UU  juga  belum  ada  hubungan  kewenangan antara  KPU  dengan  KPU  Provinsi  dan  KPU Kabupaten/Kota: apakah yang harus dilakukan KPU kepada  KPU  Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota; dalam  situasi  macam  apa  KPU  dapat  atau  harus mengambil-alih  tugas  dan  kewenangan  KPU
Provinsi,  dan  dalam  situasi  macam  apa  KPU Provinsi dapat atau  harus  mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kabupaten/Kota.
2. Masa  jabatan  anggota  KPU  Provinsi,  dan  KPU Kabupaten/Kota  pada  UU  Penyelenggara  Pemilu tidak  sistematik.  Pada  Pemilu  2014  sebagian  besar keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berakhir seminggu  sebelum  hari  pemungutan  suara  9  April 2014.  Sebagian  anggota  yang  segera  mengakhiri jabatannya bekerja „tidak penuh waktu‟.
3. Pembagian  tugas  dan  kewenangan  antara  para anggota  KPU  dengan  Sekretaris  Jenderal  KPU, seperti  yang  dirumuskan  dalam  UU,  masih  rancu.
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan  Sekretariat  KPU  Kabupaten  dibentuk  untuk membantu kelancaran tugas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tugas ini kemudian dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
1) Membantu  penyusunan  program  dan  anggaran Pemilu.
2) Memberikan dukungan teknis administratif.
3) Membantu  pelaksanaan  tugas  KPU  dalam menyelenggarakan Pemilu.
4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU.
5) Memberi bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.
6) Membantu
penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU. 7) Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tugas Sekretariat Jenderal KPU seperti ini menunjukkan  bahwa  para  anggota  KPU-lah yang  bertanggung  jawab  dalam  membuat  dan melaksanakan peraturan
dan kebijakan sedangkan Sekretariat Jenderal hanyalah membantu  saja  tanpa  tanggung  jawab.  Tidak ada pembagian tugas para anggota KPU dengan Sekretariat  Jenderal  KPU  seperti  ini  di  negara lain.  Tidak  ada  KPU  di  dunia  ini  dimana  para komisioner menangani kebijakan dan pelaksanaan  teknis.  KPU  ( Instituto  Federal Electoral/ IFE) Meksiko  yang  beranggotakan 11 orang hanya bersidang bila menetapkan peraturan  ataupun  kebijakan,  sedangkan  tugas dan  kewenangan  menyelenggarakan  pemilihan umum  secara  teknis  merupakan  tugas  dan kewenangan  Sekretariat  Jenderal  yang  terdiri atas  pegawai  yang  kompeten  dan  professional dalam  tata  kelola  Pemilu.  KPU  Australia ( Australian  Election  Commission /AEC)  yang beranggotakan  3  orang  (seorang  Ketua,  dua orang  anggota).  Ketiga  orang  ini  bersidang  bila hendak  menetapkan  peraturan  dan  kebijakan, sedangkan  salah  seorang  dari  3  orang  itu
menjadi  pimpinan  penyelenggaraan  Pemilu secara teknis sehari-hari.
4. Independensi  KPU  bukan  sekadar  kemungkinan intervensi  atau  pengaruh  kekuatan  lain  terhadap KPU  tetapi  juga  independensi  KPU  dalam mendapatkan  dan  mengelola  anggaran  Pemilu. Praktik pengusulan anggaran selama ini menyebabkan alokasi anggaran tidak dapat sepenuhnya  di  bawah  kendali  KPU  sesuai  dengan rencana  yang  disusun.  Penggunaan  anggaran  ini sudah  barang  tentu  harus  dipertanggung  jawabkan secara teknis keuangan kepada BPK, dan pertanggung  jawaban  politik  kepada  DPR  dan Presiden.
5. Kemampuan  dan  integritas  pelaksana  pemungutan dan  penghitungan  suara  tingkat  operasional  (KPPS, PPS  dan  PPK)  semakin  dipertanyakan  oleh  publik berdasarkan  pengalaman  Pemilu  2009  dan  2014. Kebanyakan mereka ini memiliki hubungan kekerabatan  dengan  Pamong  Desa,  sebagian  besar telah  menjalankan  tugas  ini  sejak  Orde  Baru,  dan banyak yang terlibat dalam transaksi jual-beli suara. UU Pemilu  yang  satu  menugaskan PPS  membentuk KPPS,  sedangkan  UU  Nomor  15  Tahun  2011 menugaskan  KPU  Kabupaten/Kota  membentuk KPPS.  Karena  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan mereka  ini  sangat  menentukan  kualitas  Pemilu, maka diperlukan suatu pembaharuan dalam persyaratan  dan  proses recruitment keanggotaan KPPS,  PPS  dan  PPK.  Perlu  dipahami  semua  pihak bahwa  kualitas  hasil  Pemilu  tidak  ditentukan  oleh kalangan terpelajar di KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melainkan ditentukan oleh kemampuan para petugas KPPS, PPS dan PPK.
4.5.2 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Badan  Pengawas  Pemilu  melaksanakan  4  (empat) tugas. Pertama ,  mengawasi  seluruh  tahapan  Pemilu sebagai  mekanisme  pencegahan  pelanggaran. Kedua , menerima  dan  mengkaji  laporan  tentang  dugaan pelanggaran  Ketentuan  Administrasi  Pemilu  (KAP)  dan dugaan  pelanggaran  Ketentuan  Pidana  Pemilu  (KPP). Bila  terdapat  bukti  permulaan  yang  cukup,  laporan  itu disampaikan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota  sesuai  dengan locus  delicti- nya  bila menyangkut dugaan pelanggaran KAP atau kepada Polri bila  menyangkut  dugaan  pelanggaran  KPP. Ketiga , menyelesaikan  sengketa  administrasi  Pemilu  baik  yang bersifat  final  maupun  tidak  bersifat  final, keempat , menyelesaikan  sengketa  antar  Peserta  Pemilu.  Tugas pertama  merupakan  tugas  organisasi  masyarakat  sipil. Ketika  Bawaslu  melaksanakan  tugas  ini  partisipasi berbagai  unsur  masyarakat  sipil  dalam  melakukan pengawasan  mengalami  kemunduran  drastis.  Tugas  ini harus  dikembalikan  kepada  masyarakat  yang  berhak. Berbagai  kalangan  dari  masyarakat  warga  akan  dapat melaksanakan  tugas  ini  apabila  tersedia  dana  yang
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
memadai  untuk  tugas  pemantauan  Pemilu.  Sekitar  20% dari  anggaran  Pemilu  perlu  dialokasikan  untuk memfasilitasi  kegiatan  berbagai  organisasi  masyarakat untuk  pemantauan  Pemilu,  dan  pendidikan  pemilih. Tugas  kedua  merupakan  tugas  KPU/KPU  Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Polri. Tidak ada alasan apapun yang dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  membenarkan Bawaslu  mengambil  alih  tugas  KPU  dan  Polri.  KPU beserta  seluruh  jajarannya  tentu  harus  menyiapkan struktur  yang  memadai  untuk  merespons  pengaduan dengan  cepat  dan  cermat.  Polri  niscaya  akan  dapat langsung merespons pengaduan tidak hanya karena jenis pidana  lain  juga  tanpa  perantara  tetapi juga  karena  Polri sudah lama menangani tugas tersebut.
Selain  tugas  yang  sudah  tertera  dalam  Undang- Undang,  sejumlah  tugas  lain  perlu  dipertimbangkan untuk ditangani oleh Bawaslu. Pertama, pengawasan dan penegakan  ketentuan  yang  mengatur  dana  kampanye Pemilu. Kedua, penyelesaian sengketa Pemilu.
Pandangan  lain  mengusulkan  agar  Bawaslu  dan  MK menjadi  dua  lembaga  yang  menangani  perselisihan Pemilu.  MK  menangani  perselisihan  hasil  Pemilu (Pemilu  Legislatif  dan  Pilpres),  sedangkan  Bawaslu dengan  nama  baru  menangani  pelanggaran  KAP (termasuk  penegakan  ketentuan  yang  mengatur  Dana Kampanye), menjadi penyidik dan penuntut pelanggaran KPP,  perselisihan  antara  KPU  dengan  peserta  Pemilu, perselisihan  antar  peserta  Pemilu.  Bawaslu  hendak dikembangkan menjadi
Penegak Hukum dan menyelesaikan sebagian sengketa. 4.5.3 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan  DKPP. Pertama , dalam  Peraturan  Bersama  KPU,  Bawaslu  dan  DKPP mengenai  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  masih bercampur-baur antara Hukum Positif dengan Kode Etik. Seharusnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak berisi Hukum  Positif.  Ketentuan  tentang  Sumpah  Jabatan, misalnya  merupakan  hukum  positif  karena  sudah  diatur dalam  UU  tentang  Penyelenggara  Pemilu. Kedua ,  tugas utama  DKPP  adalah  menyelidiki  laporan  dugaan pelanggaran  Kode  Etik  Penyelenggara  Pemilu  dan menyidangkan  kasus  tersebut.  Bila  terbukti  adanya pelanggaran, DKPP memiliki tiga alternatif sanksi sesuai dengan  derajat  pelanggaran,  yaitu  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian  tetap. DKPP  tidak  memiliki  kewenangan  mengenakan  sanksi lain diluar ketiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam UU. Ketiga , karena lingkup tugas DKPP juga mencakup KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota,  maka  terdapat kecenderungan luas di kalangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  untuk  lebih  “takut”  kepada  DKPP  dari pada KPU sebagai atasannya langsung.
5. KESIMPULAN
Pelaksanaan  Pemilu  serentak  pada  tanggal  17  April 2019  meninggalkan  banyak  permasalahan  dalam  teknis penyelenggaraannya,  sebagaimana  yang  terjadi  pada kasus di kota Makassar tersebut. Sehingga penyelenggaraan  pemilu  serentak  belum  berhasil menciptakan  demokrasi  elektoral  yang  efektif  dan  akun tabel  yang  menjadi  kunci  bagi  terbangunnya  sistem demokrasi substantif.

## 6. SARAN
Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  sebagai  suatu luaran  kebijakan  politik  yang  telah  diputuskan  bersama antara  legislatif  dan  eksekutif,  walaupun  per  tahapan pelaksanaannya  belum  terlaksana  dengan  baik,  tetap harus  dilakukan  evaluasi.  Melalui  evaluasi  maka konseptualisasi dan desain, implementasi serta kegunaan program  akan  dapat  kita  ketahui  hasilnya.  Apabila hasilnya  menunjukkan  kecenderungan  (dampak)  yang signifikan terhadap menurunnya kualitas demokrasi, dan keutuhan NKRI, maka penyelenggaraan pemilu serentak layak  diubah.  Namun,  jika  masalah  penyelenggaraan lebih  dikarenakan  persoalan  teknis,  maka  teknis penyelenggaraan  diperbaiki  terlebih  dulu,  dan  dinilai hasilnya kemudian. Sehingga evaluasi terhadap penyelenggaraan  pemilu  serentak  tidak  serta  harus diartikan sebagai perubahan UU Pemilu.
Saran untuk penyelenggaraan pemilu serentak adalah pertama,  keserentakan  pemilu  dilakukan  berjenjang, antara  pemilu  nasional  dan  lokal.  Misalnya  dilakukan pemilu  serentak  untuk  nasional  terlebih  dulu  yaitu pemilihan  presiden  dan  pemilihan  legislatif  untuk  DPR RI,  baru  kemudian  di  tingkat  lokal,  pemilihan  gubernur dengan  pemilihan  legislatif  DPRD  provinsi,  dan pemilihan  bupati/walikota  dengan  pemilihan  legislatif DPRD  kabupaten/kota.  Kedua,  mengadministrasikan penyelenggaraan  dengan  memaksimalkan  penggunaan teknologi informasi. Ketiga, penguatan bagian penyelenggara  melalui  pelatihan  dan  bimbingan  teknis yang profesional. Keempat, pola recruitment penyelenggara  KPPS  dibenahi  dan  diawasi,  dengan persyaratan mempertimbangkan usia, dan juga kesehatan. Kelima, manajemen persiapan dan pendistribusi  surat  suara  ke  seluruh  pelosok  daerah dengan  memperhitungkan  kondisi  geografis  secara  rigid dan akurat.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu  Serentak  Tahun  2019. Info  Singkat,  XI (11) , 25 , 30.
Aziz,  A.  dkk.  (2019).  Serial  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemilu  Serentak  2019. Refleksi  Pemilu  Serentak  di Indonesia . Jakarta: Bawaslu.
Azis,  I  (2019).  Siapa  Menang  Pilpres  2019  di  Sulawesi Selatan Jokowi atau Prabowo. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 dari
https://tirto.id/siapa-menang-pilpres-2019-di- sulawesi-selatan-jokowi-atau-prabowo-dmhm Farisa,  C.F.  (2020).  Bawaslu:  Sistem  Pengecekan  Data Pemilih  Pilkada  Milik  KPU  Bermasalah.  Diakses pada tanggal 1 Februari 2021 dari https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/1916 1411/bawaslu-sistem-pengecekan-data-pemilih- pilkada-milik-kpu-bermasalah?page=all.
Geys,  B.  (2006).  Explaining  voter  turnout:  A  review  of aggregate-level  research. Electoral  studies , 25 (4), 637-663.
Haris,  S.  (2014). Partai,  pemilu,  dan  parlemen  era reformasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
2019).  Kata  Mahasiswa  Unhas  soal  Pemilu  2019:  Bikin Bingung hingga Anak Muda Berani Bicara. Diakses pada tanggal 3 Januari 2021 dari.
https://regional.kompas.com/read/2019/04/28/0942 5981/kata-mahasiswa-unhas-soal-pemilu-2019- bikin-bingung-hingga-anak-muda-berani?page=all
Himawan.  (2019).  Kotak  Suara  Tak  Tersegel  di Makassar,  KPU  Akui  Kelalaian  Petugas  PPK. Diakses  pada  tanggal  3  Januari  2021  dari https://makassar.kompas.com/read/2019/04/18/174 31861/kotak-suara-tak-tersegel-di-makassar-kpu- akui-kelalaian-petugas-ppk?page=all.
Himawan.  (2019).  Bawaslu  Makassar  Sidang  112
Petugas  KPPS  yang  Dilaporkan  Terkait  Dugaan Pelanggaran  Administrasi  Pemilu.  Diakses  pada tanggal 4 Desember 2010 dari https://makassar.kompas.com/read/2019/05/09/183 10601/bawaslu-makassar-sidang-112-petugas-kpps- yang-dilaporkan-terkait-dugaan Latief,  M.  I.  (2019).  Efek  Post  Truth  Pada  Partisipasi Pemilih Pemilu 2019 (Kajian Sosiologi
Komunikasi). KAREBA:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi , 275-288.
Liando,  D.  M.  (2017).  PEMILU  DAN  PARTISIPASI POLITIK  MASYARAKAT  (Studi  Pada  Pemilihan Anggota  Legislatif  Dan  Pemilihan  Presiden  Dan
Calon  Wakil  Presiden  Di  Kabupaten  Minahasa
Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang
EkoSosBudKum , 3 (2), 14-28.
Luhukay, R. S. (2020). Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional  dan  Pemilu  Local. Legalitas:  Jurnal Hukum , 12 (2), 187-197.
Lukman,  Z.  (2018).  Pemilu  2019  Jumlah  TPS  di  Kota Makassar  Bertamba.  Diakses  pada  tanggal  2 Februari 2021 dari
https://makassar.sindonews.com/berita/12383/1/pe milu-2019-jumlah-tps-di-kota-makassar-bertambah Muin,  A.  (2020).  Indeks  Kerawanan  Pilkada  Tertinggi https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi- muin/bawaslu-indeks-kerawanan-pilkada-makassar- tertinggi-ketiga-nasional .
Munsir,  I.  (2020).  KPU  tetapkan  DPT  Pilwakot Makassar 2020. Diakses pada tanggal 15 Desember 2020  https://news.detik.com/berita/d-5217518/kpu- tetapkan-dpt-pilwalkot-makassar-2020-sebanyak- 901087
Norris,  P.  (2019).  Do  perceptions  of  electoral malpractice  undermine  democratic  satisfaction? The  US  in  comparative  perspective. International Political Science Review , 40 (1), 5-22.
Pandiangan,  A.  (2019).  Kelompok  Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab  Dan  Beban  Kerja. The  Journal  of Society and Media , 3 (1), 17-34.
Prasetyoningsih,  N.  (2014).  Dampak  Pemilihan  Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. Jurnal Media Hukum , 21 (2), 23. Powell,  G.  B.,  &  Powell  Jr,  G.  B.  (2000). Elections  as instruments  of  democracy:  Majoritarian  and proportional visions . Yale University Press. Rohmah,  NS.  (2019).  Evaluasi  Sistem  Penyelenggara Pemilu  Serentak  2019  Ditinjau  dari  Beban  Kerja Penyelenggara  Pemilu  (adhoc). Call  for  Paper Evaluasi  Pemilu  Serentak  2019  Bidang  Evaluasi Kelembagaan Pemilu . Rossi,  P.  H.,  Lipsey,  M.  W.,  &  Henry,  G.  T. (2018). Evaluation:  A  systematic  approach .  Sage publications.
Taliziduhu,  N.  (2003).  Kybernology:  ilmu  pemerintahan baru. Jakarta: Rineka Cipta.