## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016

## Pengembangan Program Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

## Yudhi Kurniawan
Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Ma Chung Villa Puncak Tidar N-01, Malang, Jawa Timur yudhi.kurniawan@machung.ac.id

## Yuswanto
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Ma Chung Villa Puncak Tidar N-01, Malang, Jawa Timur yuswanto@machung.ac.id
Abstrak —Penelitian  ini  mengkaji  cara  praktis  mendesain pelaporan  Akuntansi  Keuangan  Daerah  yang  berbasis  Akrual yang  sesuai  dengan  standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Tujuan penelitian  tersebut  adalah  membuat  perangkat  lunak  Sistem Informasi  Akuntansi  dengan  menggunakan  metode  pelaporan akuntansi  yang  berbasis  Akrual  yang  disesuaikan  dengan Standar  Akuntansi Pemerintahan. Harapan  yang ingin dicapai adalah perangkat lunak yang digunakan di Sektor Pemerintahan  dapat  mendukung  kinerja  dan  hasil  pelaporan keuangan yang relevan.
Data  yang  digunakan  berasal  dari  kajian  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  dan  pelaporan  Keuangan  Daerah berbasis  Akrual  yang  dibuat  dalam  bentuk  dokumen  analisa dan  kebutuhan  sistem.  Hasil  capaian  di  tahun  pertama  telah selesai  dikerjakan  yaitu  terselesaikannya  dokumentasi  analisa kebutuhan  perangkat  lunak  dan  spesifikasi  desain  proses sertadata dan antarmuka program.
Diharapkan dengan penelitian ini dapat mengimplementasikan sistem,  modularitas  program  dari  dokumentasi  analisa kebutuhan dan desain perangkat lunak serta instalasi program pada  Sistem Informasi Akuntansi berbasis Akrual. Pada akhir penelitian  diharapkan  dapat  diperoleh  suatu  perangkat  lunak dalam bentuk Sistem Informasi Keuangan Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta berbasis akrual. Kedepannya  bentuk  perangkat  lunak  tersebut  dapat  menjadi pionir bagi pelaporan keuangan sesuai yang dibutuhkan.
Kata-katakunci: Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Sistem Informasi  Akuntansi,  berbasis  akrual,  Standar  Akuntansi Pemerintahan

## I. Pendahuluan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  berbasis  akrual.  SAP  berbasis  akrual merupakan  standar  akuntansi  yang  mengakui  pendapatan, beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis  yang ditetapkan dalam  APBN/APBD. Oleh karena  itu  Pemerintah  Daerah  wajib  menyusun  laporan keuangan  yang  terdiri  Laporan  Pelaksanaan  Anggaran  dan Laporan  Finansial.  Pelaksanaan  Anggaran  meliputiLaporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  Laporan  Perubahan  SAL, sementara  itu  Laporan  financial  terdiri  dariNeraca,  Laporan Operasional  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  serta  Laporan Arus Kas. Disamping itu SKPD harus menyusun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) (Margono, 2015).
Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  harus  menyusun  LRA yaitu laporan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan  dan  belanja  baik  anggaran  maupun  relaisasinya yang  pengakuannya  menggunakan  dasar  pengakuan  sesuai dokumen anggaran. Selain itu Satuan Kerja Perangkat Daerah juga diwajibkan  membuat  LO  yaitu laporan  yang  menyajikan pendapatan  dan  beban  yang  pengakuannya  berdasarkan  dasar akrual.  Adanya  dua  laporan  tersebut  menimbulkan  persoalan teknis  dalam  pencatatannya,  yaitu  bagaimana  membuat cataatan  akuntansi  yang  menjadi  dasar  dalam  dalam penyusunan  laporan  keuangan  pelaksanaan  anggaran  dan laporan finansial.
Permasalahan  yang  timbul  adalah  masih  banyak  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  yang  belum  menerapkan  SAP. Bahkan setelah dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP  sebagai  pengganti  dari  PP  Nomor  24  Tahun  2015, penerapan  basis  akrual  pada  akuntansi  pemerintahan  belum bisa  dilaksanakan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  kendala  yang dihadapi dalam penerapan SAP (Yafie, 2013).
Dari  hasil  kajian  tentang  penerpan  akuntansi  berbasis akrual  diperoleh  bahwa  umumnya  bentuk  pelaporannya menerapkan dual  system ,  yaitu  sistem  akuntansi  berbasis akrual  dan  penganggaran  barbasis  kas.  Penerapan  seperti  ini dikenal  dengan  nama  akuntansi  berbasis  kas  menuju  basis akrual  (Simanjuntak,  2010).  Perubahan  seperti  ini  merupakan reformasi  di  bidang  keuangan  negara  dan  harus  dilakukan secara  bertahap  seperti  yang  diamanatkan  dalam  Undang- Undang No. 17 Tahun 2013.
Kesulitan  dalam  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual tersebut  perlu  didimbangi  dengan  pemakaian  teknologi informasi  dalam  pembuatan  pelaporannya.  Keberadaan

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
teknologi  informasi  dapat  dengan  mudah  mengubah lingkungan  akuntansi  khususnya  dari  sisi  kecepatan  dan keakuratan dalam perhitungan data-data akuntansi.
Sebuah  lembaga  di  Amerika  yang  bernama American Institute of Certified Public (AICPA) telah membuat sertifikat baru  dengan  nama Certified  Information  Technology Profesional (CITP), mendokumentasikan keahlian sistem para akuntan  yaitu  akuntan  yang  memiliki  pengetahuan  luas  di bidang  teknologi  dan  yang  memahami  bagaimana  teknologi informasi  dapat  digunakan  dalam  berbagai  bidang  organisasi. Hal  ini  mencerminkan  pengakuan  AICPA  atas  pentingnya teknologi  informasi  dan  hubungannya  dengan  akuntansi (Handayani, 2007)
Seiring  dengan  kebutuhan  Sistem  Informasi  Akuntansi pada  penerapan  aktivitas  dan  kegiatan  akuntansi  berbasis akrual  dibutuhkan  teknologi  informasi  guna  mempermudah proses  pencatatan  akuntansinya.  Pencatatan  hingga  pelaporan akuntansi berbasis akrual tersebut bertujuan untuk menghasilkan  pelaporan  keuangan  yang  relevan  dan bermanfaat dalam menilai kinerja pemerintah daerah.
Manfaat  pelaporan  keuangan  berbasis  akrual  bertujuan agar  pengguna  dapat  mengidentifikasi  posisi  keuangan pemerintah  dan  perubahannya.  Dari  informasi  tersebut diharapkan  bahwa  pemerintah  dapat  mendanai  kegiatan  yang sesuai  dengan  kemampuan  pendanaannya  sehingga    dapat diukur  kapasitas  pemerintah  yang  sebenarnya.  Selain  itu manfaat dari penerapan dari teknologi informasi dalam bentuk pengembangan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis  akrual yang  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dapat dijaga  kerahasiaan  dan  kebenaran  data,  keutuhan  dan integritas  data  dengan  lebih  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan perangkat  lunak  yang  dihasilkan  dapat  dimanfaatkan  oleh berbagai pihak yang berwenang.
Fokus  dari  penelitian  ini  adalah  mendesain Software Requirement untuk  Sistem  Informasi  Akuntansi  Keuangan Daerah  yang  mematuhi  Standard  830-1998  tentang  Software Requirement  Specification  dari  IEEE (Institute  of  Electrical and Electronics Engineers) (IEEE, 1998).  Detail proses yang digunakan adalah Software Requirement Process, Requirement  Elictitation dan Problem  Domain,  Business Requirement Analysis serta detail dalam Software Requirement Specification.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Akuntansi Berbasis Akrual
Akuntansi  berbasis  akrual  adalah  suatu  basis  akuntansi  di mana    transaksi  ekonomi  dan  peristiwa  lainnya  diakui  dan disajikan  dalam  laporan  keuangan  pada  saat  terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas  diterima  atau  dibayarkan  (KSAP,  2006).  Dengan demikian,  pendapatan  diakui  pada  saat  penghasilan  telah diperoleh  dan  biaya  diakui  pada  saat  kewajiban  timbul  atau
sumber  daya  dikonsumsi.  Penerapan  basis  akrual  mencakup pencatatan  transaksi  keuangan  dan  juga  penyiapan  laporan keuangan (Widjajarso, 2010).
Menurut  Simanjuntak  (2010)  akuntansi  berbasis  akrual adalah  suatu    basis  akuntansi  di  mana  transaksi  ekonomi  dan peristiwa  lainnya  diakui,  dicatat,  dan  disajikan  dalam  laporan keuangan  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut,  tanpa memperhatikan  waktu  kas  atau  setara  kas  diterima  atau dibayarkan.  Dalam  akuntansi  berbasis  akrual,  waktu pencatatan  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber  daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

## B. Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  dikeluarkan melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  yang merupakan  tonggak  dasar  bahwa  Indonesia  telah  memiliki standar  baku  untuk  akuntansi  pemerintahan.  SAP  tersebut berbasis  kas  sehingga  pengakuan  transaksi  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  berbasis  akrual  untuk  pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Penyempurnaan  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dinyatakan  dalam bentuk  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan  disusun  berdasarkan  Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan.  Keberadaan  SAP  harus  digunakan  dalam menyusun  laporan  keuangan  pemerintah,  baik  Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
C. Perencanaan,  Perancangan  dan  Pengembangan  Sistem Informasi
Menurut  Kendall  (2005),  Analisa  dan  Perancangan Sistem  digunakan  untuk  menganalisis,  merancang,  dan mengimplementasikan  peningkatan-peningkatan  fungsi  bisnis yang  dapat  dicapai  melalui  penggunaan  sistem  informasi terkomputerisasi. Komponen dasar yang harus tersedia adalah desain  input,  desain  output,  desain  database,  dan  desain antarmuka. Tindak lanjut dari analisis dan perancangan sistem adalah terbentuknya sistem informasi Whitten (2004).
Banyak  organisasi  menganggap  sistem  informasi diperlukan  untuk  memiliki  kemampuan  bersaing  atau memperoleh  keuntungan  persaingan.  Dalam  tahap  ini  sistem akan dikembangkan dengan model web base serta disesuaikan dengan framework yang  dibuat  sendiri  tanpa  menggunakan framework yang  sudah  ada  dan  tetap  dengan  dukungan  CSS, Javascript dan HTML 5. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan  user  dalam  mengakases  sistem,  secara  umum framework  yang  digunakan  mengacu  pada Model-View- Controller (MVC).
MVC  merupakan sebuah konsep yang diperkenalkan oleh  penemu Smalltalk  (Trygve  Reenskaug) untuk  meng-

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
enkapsulasi data  bersama  dengan  pemrosesan  ( model ), mengisolasi  dari  proses  manipulasi  ( controller )  dan  tampilan ( view )  untuk  dipresentasikan  pada  sebuah user  interface (Deacon,  2009).  MVC  mengikuti  pendekatan  yang  paling umum dari Layering yaitu sebuah logika yang membagi kode ke dalam fungsi di kelas yang berbeda. Pendekatan ini mudah dikenal dan paling banyak diterima. Keuntungan utama dalam pendekaktan  ini  adalah  penggunaan  ulang  ( reusability )  kode (Satish, 2004).
Menurut  Burbeck  (1992)  definisi  teknis  dan arsitektur MVC dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu:
a. Model ,  digunakan  untuk  mengelola  informasi  dan memberitahu  pengamat  ketika  ada  perubahan  informasi.
Hanya  model  yang  mengandung  data  dan  fungsi  yang berhubungan dengan pemrosesan data.
b. View , bertanggungjawab untuk pemetaan grafis ke sebuah perangkat  dan  biasanya  memiliki  hubungan one  to one dengan  sebuah  permukaan  layar  dan  tahu  bagaimana untuk  membuatnya. View melekat  pada model dan  me- render isinya ke permukaan layar.
c. Controller , menerima input dari pengguna dan menginstruksikan model dan view untuk  melakukan  aksi berdasarkan
masukan
tersebut. Controller bertanggungjawab  untuk  pemetaan  aksi  pengguna  akhir terhadap respon aplikasi.
Menurut Hidayat (2012) Model, view, dan controller sangat  erat  terkait  sehingga  ketiga  lapisan  tersebut  harus merujuk  satu  sama  lainnya.  Arsitektur  seperti  ini  memiliki beberapa  manfaat  yaitu  pemisahan  antara model dan view memungkinkan  beberapa view menggunakan model yang sama.
Gambar 1. Hubungan antara model, view, dan controller (Gulzar, 2002)

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  pengembangan  sistem informasi  yaitu  melakukan  implementasi  metodologi  pada studi  kasus  nyata  di  lapangan,  dengn  tujuan  untuk menghasilkan  sebuah  sistem  lengkap  dengan  sub  sistem  dan fungsi  yang  sesuai  dalam  Sistem  Informasi  Akuntansi  di Pemerintahan. Metodologi pengembangan sistem ini menggunakan Agile  Development  Methods dengan  tujuan menghasilkan  kualitas  dari  perangkat  lunak  yang  bagus  dan seimbang  antara  kebutuhan  pengguna  dengan  pengembangan sistem(Kaushal Pathak dan Anju Saha, 2013).
1. Perencanaan Sistem
Pada  langkah  ini  pengembang  dan  klien  membuat  rencana tentang  kebutuhan  dari  yang  akan  dibuat,  dalam  rencana kebutuhan  melibatkan  beberapa  aktivitas  dalam  tahapan requirement  yang  dimulai  pada  tahapan Requirement Engineering  Process,  Requirement  Elicitation,  Requirement Analysis, dan menghasilkan Software Requirement
Specifications .
Gambar 2 : Kerangka Kerja Pengembangan Sistem 2. Implementasi ( Design & Development )
Bagian  dari  proses  ini  dimana  prorgrammer  melakukan pengkodean perangkat lunak dalam bentuk desain dan coding aplikasi,  dalam  desain  dimulai  dengan define  software  design basic  concepts,  software  architecture,  software  desaign quality  analysis  and  evaluation,  software  design  notations , dan  menghasilkan software  design  description. Setelah tahapan  desain  selesai  dilakukan,  tahapan  selanjutanya  dalam fase yang sama memasuki software contruction dengan pilihan Method Linguistic Construction Methods, Formal Contruction Methods And Visual Construction Methods . 3. Tes Perangkat Lunak ( Identify defects & Resolve bugs ) Perangkat  lunak  yang  telah  dibuat  di  tes  oleh  bagian control  kualitas  agar  bug  yang  ditemukan  bisa  segera

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
diperbaiki rules dalam testing dipilih menggunakan black box testing  concepts dalam Basic  Concepts  And  Definitions, dengan  memperhatikan Test  Levels dan Test  Techniques dan diakhiri dengan melakukan Test Related Measures 4. Dokumentasi
Setelah dilakukan tes perangkat lunak langkah selanjutnya yaitu proses dokumentasi perangkat lunak untuk
mempermudah
tahapan maintenance, kedepannya dokumentasi  dihasilkan  dari reverse  engineering sesuai dengan aplikasi yang sudah dibuat. 5. Deployment ( Production & Technical Support )
Proses  yang  dilakukan  oleh  penjamin  kualitas  untuk menguji  kualitas  sistem  sudah  dilaksanakan  sesuai  prosedur dan  setelah  sistem  memenuhi  syarat  maka  perangkat  lunak siap  di deployment  and  delivery  to  client dengan mempersiapkan Techincal  Support dalam  bentuk helpdesk atau supporting system.
6. Maintenance
Langkah  terakhir  dari  fase  pengembangan  sistem  yaitu pemeliharaan, pemeliharan ini adalah pemeliharaan rutin yang terdiri dari backup dan restore yang bersifat operasional bukan penambahan  fungsi  akibat  perubahan  bisnis  proses  pada organisasi  yang  menjalankan.  Detail  kegiatan  dalam  tahapan ini  adalah Maintenance  Activities,  Maintenance  Process, Organizational  Aspects  Of  Maintenance,  Problems  Of Software  Maintenance,  Maintenance  Cost,  Maintenance Measurement And Techniques for Maintenance.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pembuatan Software  Requirement  Specification (SRS)  untuk  Sistem  Informasi  Akuntansi  berbasis  akrual dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:
A. Requirement Elictitation
Sistem  Informasi  Akuntansi  Daerah  mempunyai  beberapa sub sistem yang membentuk sistem itu sendiri secara utuh dengan  integrasi  basis  data  untuk  keseluruhan,  sub  sistem yang dimaksud adalah :
1. Sub Sistem Anggaran 2. Sub Sistem Penatausahaan
3. Sub Sistem Pembukuan/Akuntansi
4. Sub Sistem Master Data Modul
Arah/domain  dari  sistem  yang  dikembangkan berfungsi untuk melakukan aktivitas pengelolaan keuangan daerah  sesuai  dengan  siklus  dan  Standar  Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.
Tabel 1.  Daftar Fungsi dan Sub Sistem
Sub Sistem Deskripsi/Fungsi Sub Sistem Anggaran Sub Sistem yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan penyusunan Anggaran (APBD) sesuai dengan Program Dan Kegiatan yang sudah direncakan
Sub Sistem Deskripsi/Fungsi oleh masing –masing SKPD Sub Sistem Penatausahaan Sub Sistem yang digunakan untuk melakukan penatausahaan terkait dengan Penerimaan Pendapatan,
Pengeluaran, Dan Realisasi
Anggaran serta proyeksi dan rencana pendapatan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sub Sistem Pembukuan/Akuntansi Sub Sistem yang digunakan untuk melakukan pembukuan/akuntansi dari aktivitas yang sudah dilakukan guna menghasilkan laporan keuangan daerah yang berbasis akrual dalam pelaksanaannnya Sub Sistem Master Data Modul Sub Sistem yang digunakan untuk mengatur master data dan konfigurasi sistem serta keamanan dari penggunaan sistem oleh selurh stakeholder yang berwenang menggunakan.
Business  Function yang  ada  pada  BUD  selaku pemegang  kendali  aktivitas  pengelolaan  keuangan  dipetakan menjadi 3 Functional Areas seperti pada gambar 3.
Gambar 3.  Functional Areas Pengelola Keuangan Daerah
Tabel 2. Pemetaan Antara Business Process dan Business Function Pengelolaan Keuangan Daerah
Input Functional Area Responsible for input Process Output Isian Dan Detail Kegiatan Anggaran dalam satu semester Bidang Anggaran Master Data Fungsi Dan urusan pemerintahan Master Satuan Unit Kerja Isian dan Detail Kegiatan RKA SKPD/Kabup aten DPA SKPD/Kabup aten DPPA SKPD/Kabup aten Surat Permohonan Bidang Penatausahaan Data Isian Dan Detail SPP

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
Input Functional Area Responsible for input Process Output Pembayaran Kegiatan Master Data Bendahara Dan Rekanan Surat Perintah Pembayaran Bidang Penatausahaan Verifikasi  Dan Validasi  Data SPP SPM Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) Bidang Penatausahaan Bagian Verifikasi Verifikasi  Dan Validasi  Data SPM Dokumen SP2D SKP/SKR dan Penyesuaian SKP/SKR Bidang Pembukuan/Ak untansi SKP/SKR SKP/SKR Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran KS Bidang Pembukuan/Ak untansi Pembukuan Aktivitas Penerimaan Kas Dan Pengeluaran Kas baik untuk LS, UP, GU atau TU Buku Penerimaan Kas Buku Pengeluaran Kas Buku Kas Buku Besar Jurnal Pengeluaran PFK Bidang Akuntansi/Pem bukuan Pembukuan Aktivitas khusus  untuk transaksi PFK Jurnal PFK Jurnal Umum Bidang Akuntansi/Pem bukuan Pembukuan Jurnal Umum Jurnal Umum Jurnal  LPE, SAL, LO Bidang Akuntansi Pembukuan Aktivitas  input jurnal khusus Neraca Saldo, Neraca Akhir, Laporan LO, Laporan LPE, Dan Laporan SAL
B. Requirement Analysis
Dari stakeholder yang  ada  maka  sistem  ini  akan  di gunakan  oleh  Pengelola  Keuangan  Daerah  yang  ditunjuk atau  biasa  disebut  dengan  Badan  Pengelolaan  Keuangan Dan  Aset  Daerah  yang  nantinya  akan  membawahi  dari seluruh  SKPD  yang  ada  di  lingkungan  Pemerintah Daerah.Masing-masing  SKPD  akan  menggunakan  satu portal  khusus  sebagai  link  kedalam  sistem  dan mendapatkan  hak  akses  sesuai  dengan  rules  yang  sudah didefinisikan oleh super administrator atau administrator.
C. Software Requirement Specifications
1) Deskripsi Sistem
Sistem  Informasi  Akuntansi  ini  adalah  sistem  yang digunakan  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan Aset Daerah pada Bidang Anggaran Dan Penatausahaan Keuangan terkait dengan Pengelolaan
Keuangan  Daerah  yang  berbasis  Akrual  sesuai dengan  Prinsip-prinsip  pada  Standar  Akuntansi Pemerintah (SAP).
2) Asumsi dan Batasan Sistem
 Sistem  ini  digunakan  oleh  seluruh  SKPD dilingkungan pemerintah daerah sebagai operator dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai BUD atau satuan yang ditunjuk langsung oleh  Bupati/Kepala  Pemerintah  Daerah  sebagai penanggung  jawab  dalam  pengelolaan  keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Keuangan Dan Peraturan Kepala Daerah.
 Sistem  ini  hanya  digunakan  dalam  pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan menghasilkan  laporan  keuangan  yang  harus disediakan  sesuai  dengan  ketetapan  dalam pelaporan  keuangan  dalam  setiap  akhir  tahun anggaran.
3) Fungsi dan Fitur Sistem
 Sistem ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan daerah
 Sistem  ini  digunakan  untuk  bidang  anggaran sebagai  media  dalam  melakukan  perancanaan anggaran,  pembuatan  RKA,  pembuatan  DPA, dan Pembuatan DPPA
 Sistem ini digunakan untuk bidang penatausahaan  sebagai  media  dalam  melakukan monitoring  dan  pelaksanaan  dari  RKA/DPPA dalam  aktivitas  pembuatan  SPP,  Pembuatan SPM, Verifikasi dan Validasi SPM dalam SP2D, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, PFK.
 Sistem ini digunakan untuk bidang akuntansi/pembukuan  sebagai  media  dalam melakukan  kegiatan  pengakuntansian  yang meliputi aktivitas jurnal umul, jurnal LPE, jurnal LO,  jurnal  SAL  untuk  menghasilkan  Laporan Neraca  Akhir,  Neraca  Saldo,  Laporan  LO. Laporan SAL dan Laporan LPE.
4) Karakteristik Pengguna Untuk  entitas/pengguna  dalam  sistem  tersebut  dapat dikategorikan,  yaitu  Administrator,  dan  Operator, Pempinan/Pengambil Keputusan.
5) Kebutuhan Fungsional Kebutuhan  fungsional  yang  ada  dalam  Sistem  ini terbagi menjadi 4 sub sistem, sebagai berikut.
1. Kebutuhan  Fungsional  User  dan  Sistem  Sub Sistem Master Data Management
2. Kebutuhan  Fungsional  User  dan  Sistem  Sub Sistem Anggaran
3. Kebutuhan  Fungsional  User  dan  Sistem  Sub Sistem Penatausahaan

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
4. Kebutuhan  Fungsional  User  dan  Sistem  Sub Sistem Pembukuan/Akuntansi
5. Kebutuhan  Fungsional  User  dan  Sistem  Sub Sistem Konfigurasi dan Keamanan Sistem
6) Kebutuhan Non Fungsional
Secara  non  fungsional  kebutuhan  daripada  sistem dapat didefinisikan dengan beberapa parameter, yaitu Availability,  Reliability,  Ergonomy,  Portability,  Memory, ResponseTime, Safety, dan Security .
7) Actor Identification Dari karakterisitik pengguna yang sudah didefinisikan  maka  struktur  pengguna  secara  model adalah sebagai berikut.
Gambar 4. Actor Structure
8) Use case Diagram
Dari masing-maisng pengguna mempunyai case yang dimodelkan dalam use case diagram

## Gambar 5. Use Case Diagram Sistem Informasi
Akuntansi Berbasis Akrual
9) UI/UX Sistem
Model  dan  tipe  form  yang  digunakan  meliputi type column,  tabular dan grid sesuai  dengan  fungsi  dari masing-masing form
Gambar 6. Contoh Form dengan Tipe Tabular
Hasil  implementasi  dari blue  print berupa  program Program  Sistem  Informasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  Sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)yang  terdiri dari  program  master  dan  transaksi.  Gambaran  lengkap  dari program tersebut, sebagai berikut.
1.  Master Data Manajemen
Dalam master  Organisasi/Urusan  digunakan untuk menentukan  dan  mengelolah  data  terkait  urusan  oleh masing-masing  SKPD.  Fungsi  dari  masing–masing  SKPD bidang kerja dan SKPD itu sendiri serta sekaligus Program Serta Kegiatan yang dimiliki oleh SKPD

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
Gambar 7. Tahapan desain Master Data Manajemen 2. Master Data Dasar
Gambar 8. Desain Sistem Master Data Dasar Master  data  dasar  merupakan  menu  dasar  yang  digunakan dalam sistem, sebagai berikut.
Tabel 3. Tabel fungsi Master Data Dasar
Menu Fungsinya Master Pejabat Daerah Untuk manajemen data pejabat daerah yang akan tampil pada laporan yang dihasilkan dari sistem Master Dasar Hukum Untuk manajemen data dasar hukum dari keputusan ataupun aturan terakit dengan pengelolaan keuangan daerah Master sumber dana Untuk manajemen data sumber dana yang dipakai sebagai parameter pilihan utama ketika transaksi dijalankan Master Rekening Bendahara Untuk manajemen data rekening dari masing- masing bendahara pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Master Rekening PPTK Untuk manajemen data rekening dari masing- masing PPTK pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah Master Pajak Untuk manajemen data master pajak dan jenis pajak yang dipungut atau didapatkan Master Anggaran Untuk menentukan dan manajemen data anggaran /kode rekening yang berlaku pada kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Master Data Pihak Ketiga Untuk mendaftar rekanan/pihak ketiga yang menjadi entitas dalam
Menu Fungsinya pengelolaan keuangan daerah terutama pembayaran pekerjaan Master Kontrak/SPK Untuk mendaftar dan manajemen data kontrak/spk dari kegiatan pengadaan barang dan jasa yang berjalan pada satu tahun anggaran Master BAST Untuk bridging sistem dengan aplikasi aset/manajemen aset barang daerah
3. Transaksi Surat Penyediaan Dana
Gambar 9. Form Edit Surat Penyedia Dana
Transaksi ini digunakan untuk membuat Surat Penyediaan Dana  atas  suatu  pekerjaan/kegiatan  yang  sudah  dan  akan dilaksanakan.
4.   Transaksi Surat Permintaan Pembayaran
Transaksi  Surat  Permintaan  Pembayaran  merupakan transaksi  lanjutan  dari  Surat  Penyedia  Dana  yang  sudah disetujui.  Surat  Permintaan  Pembayaran  yang  dilakukan terhadap  pihak  ketiga  yang  sudah  dibuat  oleh  masing- masing  SKPD/  Bidang  sesuai  dengan  fungsi  dan  urusan masing-masing  SKPD  ketika  proses  penganggaran dilaksanakan.

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016
Gambar 10. Form Surat Permintaan Pembayaran
5.   Surat Perintah Membayar
Gambar 11. Form Surat Perintah Membayar
Transaksi  Surat  Perintah  Membayar  digunakan  untuk meneruskan  sesuai  alur  siklus  pengelolaan  keuangan setelah  adanya  dokumen  ataupun  form  Surat  Permintaan Pembayaran  yang  dilanjutkan  pada  Surat  Permintaan Pembayaran  atas  Surat  Permintaan  Pembayaran  yang sudah diterbitkan dan direlease.
6.  Surat Perintah Pencairan Dana
Transaksi  Surat  Perintah  Pencairan  Dana    (SP2D)  adalah dokumen  yang  digunakan  sebagai  dasar  pencairan  dana yang  diterbitkan  oleh  Kuasa  BUD  berdasarkan  Surat Perintah  Membayar.  Detail  dari  formulir  SP2D  adalah sebagai berikut.
Gambar 12. Form Surat Perintah Pencairan Dana

## V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak untuk
pengembangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  berbasis  Akrual sudah sesuai dengan proses bisnis dan fungsi yang diharapkan oleh  pengguna,  baik  itu  fungsi,  batasan  sistem  dan  detail kebutuhan  fungsional  dan  non  fungsional  yang  sudah  di  uji dan disampaikan kepada sample pengguna.
Software  Requirement untuk  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  yang  sesuai  dengan  Standard  830-1998 tentang Sosftware  Requirements  Specification dari  IEEE. Implementasi  program  Sistem  Informasi  Akuntansi  berbasis akrual sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.
B. Saran
1. Melakukan generate code dari  model dan rancangan  yang sudah  dibuat  secara  otomatis  untuk  mempercepat  proses pengkodean pada fase implementasi selanjutnya.
2. Pada  desain  yang  berbasis  objek  harus  lebih  di sempurnakan  dengan  melengkapi  beberapa  diagram alternatif  sebagai  model  lain  dari modeling  primary yang sudah dibuat

## DAFTAR PUSTAKA
Burbeck,  Steven.  1992. Application  Programmings  in Smaltalk's  80  ™:  How  To  Use  MVC ,(Online), (http://stwww.cs.illinois.edu/users/smarch/stdocs/mvc.ht ml, diakses tanggal 10 Maret 2014).
Deacon,  John.  2009. Model-View-Controller  Architecture , (Online), (http://www.jdl.co.uk/ briefings/index.html/#mvc,  diakses  tanggal  10  Maret 2014)
Gulzar,  Nadir.  2002. Fast  track  to  struts:  what  it  does  and how , (Online), ( http://media.techtarget.com/tss/ static/articles/content/Str utsFastTrack/StrutsFastTrack.pdf,  diakses  tanggal  11
Maret 2014)
Handayani,  R.  2007.  “Analisis  Faktor-faktor  yang
Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Sistem Informasi dan Penggunaan Sistem Informasi” ( http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting , diakses tanggal 11 Agustus 2015)
Hidayat,  A.  dan  Surarso,  B.  2012.  Penerapan  Arsitektur Model,  View, dan Controller (MVC)  dalam  Rancang Bangun  Sistem  Kuis Online Adaptif. Seminar  Nasional

## Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (JANAPATI) Volume 5, Nomor 1, Maret 2016

## Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  2012  (SENTIKA 2012)
IEEE,  830-1998.IEEE  Recommended  Practice  For  Software Requirements Specifications, California
IEEE,  2004.  Software  Engineering  Body  Of  Knowledge (SWEBOK), Computer Society, California
Kaushal  Pathak  dan  Anju  Saha.  2013.  “Review  of  Agile Software  Development  Methodologies,” International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering . Volume 3. February 2013
Kendal, K dan Kendall, J. 2005. Systems Analysis and Design 6 th Edition. Pearson International Edition. Prentice Hall
Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP).  2005.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: KSAP
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. Memorandum Pembahasan  Penerapan  Basis  Akrual  dalam  Akuntansi Pemerintahan  di  Indonesia. Bahan  Bahasan  untuk Limited Hearing . Jakarta
Margono,  Akuntansi  Berbasis  Akrual  bagi  Satuan  Kerja
Perangkat Daerah, Warta Finance
(http://www.wartafinance.com/wiki/keuangan-berbasis- akrual, di akses tanggal 11 Agustus 2015)
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Satish.  2004. Model  View  Controller  (MVC)  Architecture , (Online),  (http://  www.dotnetspider.com/resources/316-
Model-View-Controller-MVC- architecture.aspx, diakses tanggal 10 Maret 2014).
Simanjuntak,  Binsar  H.____. Penerapan  Akuntansi  Berbasis Akrual  di  Sektor  Pemerintahan  di  Indonesia .  Jakarta: Kongres XI IAI
Software  Engineering  Standards  Committee  of  the  IEEE Computer  Society,  1998, IEEE  830-1998  Recommended Practice  for  Software  Requirements  Specifications ,  The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
Whitten,  Jeffery,  L.,  etc,  2004, Systems  Analysis  and  Design Methods , The McGraw-Hill Companies,Inc
Widjajarso,  Bambang.  2010.  Penerapan  Basis  Akrual  pada Akuntansi  Pemerintahan  Indonesia:  Sebuah  Kajian Pendahuluan. Disampaikan  dalam  seminar  “Strategi Menuju  Penerapan  Akuntansi  Akrual  pada  Instansi Pemerintahan” Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran &PerbendaharaanBadan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Yogyakarta Yafie,  M,  D.  2013.  Penerapan  Basis  Akrual  pada  Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Ejournal.unesa.ac.id . volume 2 nomer 1