## BENDA YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN ASURANSI SEBAGAI PERLINDUNGAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
Rizaldi 1
riza ldiad za @gmail.com Received: 12/03/2018 Revised: 23/03/2018 Aproved: 10/04/2018

## Abstract
Tujuan  pemberian  kredit  perbankan  adalah  wujud  dari “Tujuan  Negara  Indonesia  yaitu  Negara  Sejahtera  atau  “Welfare State”  berdasarkan  Pancasila  dengan  ketentuan  harus  dilaksanakan sebagai  berikut  :  Mengurangi  kemiskinan,  Membuat  suatu  Keadilan dan  Kesejaheraan,  Menyediakan  Asuransi  bagi  Masyarakat,  dan Menjunjung  tinggi  kemakmuran  Masyarakat  berdasarkan  pasal  33 UUD1945. Maka  tujuan pemberian kredit adalah suatu tujuan Negara Indonesia  untuk  keadilan  dan  mensejahterakan,  dimana  dalam tindakan perjanjian kredit perbankan dengan adanya  Undang-Undang nomor: 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, selain adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian induknya juga harus ada pengikatan terhadap agunan/benda  berupa  hak  tanggungan  dan  asuransi  sebagai penanggung  dalam  perjanjian  kredit  perbankan  tersebut  yang keseluruhannya  bersifat  Assecoir.  Bahwa  kegunaan  adanya  Asuransi dalam  perjanjian  kredit  tersebut,  apabila  debitur  ingkarjanji  atau wanprestasi  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  karena  adanya  somasi oleh  kriditur  tersebut,  maka  berlaku    ketentuan  pasal  1820–1821 KUH  perdata  yaitu  Penanggung  adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  seorang  pihak  ketiga,  guna  kepentingan  si  berpiutang, mengikatkan  diri  untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang  manakala orang  ini  sendiri  wanprestasi  atau  ingkar  janji  .  dan  Berlaku  juga Subrogasi  pasal  1400  KUH  perdata  yaitu  Penggantian  hak-hak kreditor  dapat  terjadi  karena  persetujuan  maupun  atas  perintah Undang-Undang.  Dengan  demikian  adanya Asuransi  atau penanggung , nilainya benda  cukup tinggi, Kebendaan  yang diberikan debitur tidak  merosot  nilainya dan Kebendaan  yang diberikan debitur kepada  kriditur  tidak  ada  masa  daluwarsanya,  maka  tidak diperbolehkan    percepatan  jatuh  tempo  dalam  perjanjian  kredit menjadi  jatuh  waktu  dalam  pelaksanaan  lelang.  Dan  pasal-  pasal  ini bagian dari makna irah-irah: “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1 Fresh Graduate PPs IAIN Purwokerto
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018

## A. Pendahuluan
Perbankan  sebagai  pihak  kreditur  bergerak  dalam  usaha  yang memberikan  pinjaman  dengan  berdasarkan  perjanjian  baku  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  bank  sendiri  dengan  mengikatkan  benda  berupa  tanah sebagai  jaminan  hak  tanggungan  ,  dimana  benda  tersebut    ditangan  debitur  , sedangkan  surat    diserahkan  kepada  kredtur  sebagai  jaminan/agunan  hak tanggungan,  sedangkan  fasilitas  perkreditan  yang  disediakan  oleh  perbankan konvensional  ataupun  syariah      dengan  adanya  akad  kredit,  dimana  system perkreditan  yang  dijalankan  oleh  perbankan  konvensional  ataupun    syariah dengan prosedur administrasi dan system manajemen yang baik untuk memberi manfaat  pada  perbank    konvensional  ataupun  Syariah    dan  debitur  itu sendiri, sehingga  mendapatkan suatu keuntungan, baik    secara keadilan    dan kesejahtera.    dimana    berdasarkan  peraturan  Undang-Undang    nomor:  4 tahun  1996  tentang  hak  tanggungan,  selain  adanya  perjanjian  kredit  sebagai perjanjian  induk  juga  adanya  pengikatan  hak  tanggungan  terhadap  benda debitur dan Asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian kredit tersebut.
Industri  keuangan  sebagai  penopang  financial  negara,  tidak  hanya,
bergelut  pada  sisi  perbankan  saja,  namun  juga  bergerak  pada  sisi  non-bank, yaitu  salah  satunya  adalah  asuransi.  Pertumbuhan  gabungan  antara,  asuransi jiwa, dan umum syariah bisa, sekitar 10% hingga, 15% di tahun ini. Sedangkan pertumbuhan  aset  kedua  asuransi  ini  bisa  melebih  angka  dua  digit 2 .Pasar asuransi syariah dianggap sebagai salah satu layanan industri yang paling cepat berkembang 3 .  Bisnis  asuransi  syariah  memang  mengalami  kenaikan  pesat. Secara  industri,  aset  asuransi  jiwa,  syariah  mengalami  kenaikan  lebih  dari 100%  dari  tahun  2006  ke  tahun  2007.  Data  Karim  Business  Consulting menunjukkan  bahwa,  aset  asuransi  jiwa,  syariah  meningkat  pesat  dari  620 milyar pada, December 2006 menjadi lebih dari 1,5 triliun pada, akhir 2007.
2 “Premi  Asuransi  Jiwa  Syariah   Melejit  40  Persen  sampai  Mei  2018,’  dalam  www. Keuangan, kontan co.id. diakses 18 November 2018.
3 “Netta Agusti, Sharing of Risk pada Asuransi Syariah( Takaful): Pemahaman Konsep
Bahwa  keistimewaan  dari  adanya  benda  yang  dijaminkan  sebagai  hak tanggungan  adalah  pihak  perbankan  konvensional  ataupun  syariah  memiliki kewenangan  untuk  melakukan  eksekusi  penjualan  lelang  benda  hak tanggungan  sendiri  tanpa  harus  melalui  pengadilan  berdasarkan  pasal    6 Undang-Undang  nomor:  4  tahun  1996  tentang  hak  tanggungan  yaitu  apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama  mempunyai  hak untuk menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
Bahwa  keistemewaan  adanya  Asuransi  sebagai  penjamin    atau penangungan  apabila  debitur  ingkarjanji  atau  wanprestasi,  maka  berlaku ketentuan pasal 1820 – 1821 KUH perdata      yaitu Penanggung adalah suatu persetujuan  dengan  mana  seorang  pihak  ketiga,  guna    kepentingan  si berpiutang,  mengikatkan  diri    untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang manakala  orang  ini  sendiri  wanprestasi  atau  ingkar  janji  .  dan  Berlaku  juga Subrogasi  pasal  1400  KUH  perdata  yaitu  Penggantian  hak-hak  kreditor  dapat terjadi karena persetujuan  maupun atas perintah  Undang-Undang. Oleh karena itu  Tujuan  Negara  Indonesia    yaitu  Negara  Sejahtera  atau  “Welfare  State berdasarkan  pancasila,  maka  penulis    akan  menguraikan  konsep  seba gai berikut:
1. Tentang perjanjian/akad kredit.
2. Undang-Undang nomor: 4 tahun 1996 tentangan hak tanggungan
3. Akad Asuransi Konvensional    dan akad Asuransi Syariah

## B. Pembahasan
1. Perjanjian Kredit Bank Konvensional
a. Perjanjian Kredit Bank adalah Perjanjian Tidak Bernama.
Sebagaimana  telah  dikemukakan  di  atas,  fungsi  perbankan  selain menghimpun  dana  masyarakat,  juga  menyalurkan  dana  masyarakat  dalam bentuk  pemberian  kredit.  Undang-Undang  Perbankan  yang  diubah  tidak mengkonstruksikan  hubungan  hukum  pemberian  kredit  dan  nasabah
dan Mekanisme Kerja,” dalam Jurnal MD,3 (2017), h lm.182
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam  uang antara bank sebagai kreditor dan pihak  lain  nasabah peminjam  dana  sebagai  debitor  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  telah disetujui  atau  disepakati  bersama  dan  akan  melunasi  utangnya  tersebut dengan  sejumlah  bunga,  imbalan,  atau  pembagian  hasil  keuntungan. Karenanya  timbul pertanyaan, apakah dengan sendirinya perjanjian kredit  ini tunduk  pada  pengaturan  pinjam-meminjam  yang  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Beberapa pakar  hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada  hakikatnya  adalah  perjanjian  pinjam-meminjam  sebagaimana  yang diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  R.  Subekti  (1991:3) berpendapat:
“Dalam  bentuk  apa  pun  juga  pemberian  kredit  itu  diadakan,  dalam semuanya  itu  pada  hakikatnya  yang  terjadi  adalah  suatu  perjanjian pinjam-meminjam  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  pasal,  1754  sampai  dengan  pasal  1769”.Pendapat  yang  sama dikemukakan  Marhainis  Abdul  Hay  (1975:67)  “Perjanjian  kredit  adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
Hal  yang  sama  dikemukakan  pula  oleh  Mariam  Darus  Badrulzaman (1993:7-8 dan 1994:110-111):
“Dari  rumusan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  Perbankan mengenai perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar perjanjian kredit adalah  perjanjian  pinjam-meminjam  di  dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum Perdata  pasal,  1754.  Perjanjian  pinjam-meminjam  ini  juga  mengandung makna  yang  luas  yaitu  objeknya  adalah  benda  yang  menghabis  jika verbruiklening termasuk  di  dalamnya  uang.  Berdasarkan  perjanjian pinjam-meminjam  ini,  pihak  penerima  pinjaman  menjadi  pemilik  yang dipinjam  dan  kemudian  harus  dikembalikan  dengan  jenis  yang  sama  kepada pihak  yang  meminjamkan.  Karenanya  perjanjian  kredit  ini  merupakan perjanjian  yang  bersifat  riil,  yaitu  bahwa  terjadinya  perjanjian  kredit ditentukan oleh “penyerahan” uang oleh bank kepada nasabah”3.
Akan tetapi pendapat di atas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Sutan Remy  Sjandeini  menyatakan  bahwa  sifatnya  yang  konsensual  dari  suatu
perjanjian kredit bank  itulah  yang  merupakan ciri pertama yang  membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil.
Dengan  kata  lain  bahwa  perjanjian  kredit  adalah  perjanjian loan  of money menurut  hukum  Inggris  yang  dapat  bersifat  riil  maupun  konsensual, tetapi  bukan  perjanjian  peminjaman  uang  menurut  hukum  Indonesia  yang bersifat  riil.  Bagi  perjanjian  kredit  yang  jelas-jelas  mencantumkan syarat-syarat  tangguh  tidak  dapat  dibantah  lagi  bahwa  perjanjian  itu merupakan  perjanjian  yang  konsensual  sifatnya.  Setelah  perjanjian  kredit ditandatangangi  oleh  bank  dan  nasabah  debitor,  nasabah  debitor  belum berhak  menggunakan  atau  melakukan  penarikan  kredit.  Atau  sebaliknya setelah  ditandatanganinya  kredit  oleh  kedua  belch  pihak,  belumlah menimbulkan  kewajiban  bagi  bank  untuk  menyediakan  kredit  sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk dapat  menarik atau kewajiban bank  untuk  menyediakan kredit,  masih tergantung kepada  telah  terpenuhinya seluruh  syarat  yang  ditentukan  di  dalam  perjanjian  kredit  (Sutan  Remy Sjandeini 1993:158 dan 160).
Ciri kedua  yang  menurut beliau  membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian  peminjaman  uang  adalah  bahwa  kredit  yang  dibe rikan  oleh  bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara  leluasa  untuk keperluan atau  tujuan  yang  tertentu  oleh  nasabah  debitor,  seperti  yang  dilakukan  oleh peminjam  uang  (debitor)  pada  perjanjian  peminjaman  uang  biasa  Pada perjanjian  kredit,  kredit  harus  digunakan  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian  yang  menyimpang dari tujua n itu  menimbulkan  hak kepada bank  untuk  mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak,  maka berarti  nasabah debitor bukan  merupakan  pemilik  mutlak dari kredit  yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit  itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit  itu adalah perjanjian peminjaman  uang.  Dengan kata  lain,  perjanjian  kredit  bank  tidak  mempunyai  ciri  yang  sama  dengan perjanjian  pinjam-meminjam  atau  pinjam  mengganti.  Oleh  karena  itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
belas  Buku  Ketiga  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Indonesia  (Sutan Remy Sjandeini 1993:161).
Ciri  ketiga,  kata  Sutan  Remy  Sjandeini,  perjanjian  kredit  bank  yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya.  Kredit  bank  hanya  dapat  digunakan  menurut  cara  tertentu, yaitu  dengan  menggunakan  cek  atau  perintah  pemindah  bukuan.  Cara  lain hampir  dapat  dikatakan  tidak  mungkin  atau  tidak  diperbolehkan.  Pada perjanjian  peminjaman  uang  biasa,  uang  yang  dipinjamkan  diserahkan seluruhnya  oleh  kreditor  ke  dalam  kekuasaan  debitor  dengan  tidak diisyaratkan  bagaimana  caranya  debitor  akan  menggunakan  uang  pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah  diserahkan oleh bank ke dalam  kekuasaan  mutlak  nasabah  debitor.  Kredit  selalu  diberikan  dalam bentuk  rekening  koran  yang  penarikan  dan  penggunaannya  selalu  di  bawah pengawasan bank (Sutan Remy Sjandeini 1993:161).
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  perjanjian  kredit  bank  tidak identik  dengan  perjanjian  pinjam-merrunjam  uang  sebagaimana  dimaksud dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Perjanjian  kredit  ini  tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan bab ketiga belas dari  Buku Ketiga Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Dengan  kata  lain  perjanjian  kredit  bank adalah  perjanjian  tidak  bernama  ( onbeniemde  overeentskomst )  sebab  tidak terdapat  ketentuan  khusus  yang  mengaturnya,  baik  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  maupun  dalam  Undang-Undang  Perbankan yang  diubah.  Dasar  hukumnya  dilandaskan  kepada  persetujuan  atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya  sesuai dengan  asas kebebasan kontrak.

## b. Bentuk Perjanjian Kredit Bank
Undang-Undang  Perbankan  yang  Diubah  tidak  menentukan  bentuk perjanjian kredit bank, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis  maupun  lisan.  Dalam  praktek  perbankan,  guna  mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan
dalam  bentuk  tertulis  dan  dalam  perjanjian  baku  ( standards  contract ).
Perjanjian  kredit  banknya  bisa  dibuat  di  bawah  tangan  dan  bisa  secara notarial.
Praktek  perbankan  yang  demikian  ini  didasarkan  pada  ketentuan sebagai berikut:
1. Instruksi  Presidium  Nomor  15/IN/10/66  tentang  Pedoman  Kebijakan di  Bidang  Perkreditan  tanggal  3  Oktober  1966  junto  Surat  Edaran Bank  Negara  Indonesia  Unit  I  Nomor  2/539/UPK/Pemb.  tanggal  8
Oktober  1966,  Surat  Edaran  Bank  Negara  Indonesia  Unit  I  Nomor 2/649/UPK/Pemb.  tanggal  20  Oktober  1966  dan  Instruksi  Presidium Kabinet  Nomor  10/EK/2/1967  tanggal  6  Pebruari  1967,  yang menyatakan  bahwa  bank  dilarang  melakukan  pemberian  kredit  dalam berbagai bentuk  tanpa adanya perjanjian kredit  yang  jelas antara bank dan  nasabah  atau  Bank  Sentral  dan  bank-bank  lainnya.  Dari  sini jelaslah bahwa dalam  memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/ DIR dan Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  27/7/UPPB  masingmasing tanggal  31  Mares  1995  tentang  Kewajiban  Penyusunan  dan Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Bank  bagi  Bank  Umum,  yang menyatakan  bahwa  setiap  kredit  yang  telah  disetujui  dan  disepakati pemohon  kredit  dituangkan  dalam  perjanjian  kredit  (akad  kredit) secara tertulis.
Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit di sini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan,  pengorganisasian  dan  pengawasan  pemberian  kredit  yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang  mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh  karena  itu,  sebelum  pemberian  kredit  dilakukan,  bank  harus  sudah
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
memastikan bahwa seluruh  aspek  yuridis  yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.
Menurut  Ch.  Gatos  Wardoyo  dalam  tulisannya  berjudul  “Sekitar Klausula-klausula  Perjanjian  Kredit  Bank”,  bahwa  perjanjian  kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:
1. perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit  merupakan  sesuatu  yang  menentukan  basal  atau  tidak  batalnya perjanjian  lain  yang  mengikutinya,  misalnya  perjanjian  pengikatan jaminan;
2. perjanjian kredit berfungsi  sebagai alat bukti  mengenai batasan batasan hak dan kewajiban di antara debitor dan kreditor;
3. perjanjian  kredit  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melakukan  monitoring kredit (Muhammad Djumhana 1993:228).

## c. Perjanjian Kredit Sebagai Pe rjanjian Baku.
Perjanjian  kredit  merupakan  perjanjian  baku  ( standard  contract ),  di mana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan  dalam  bentuk  formulir  (blanko),  tetapi  tidak  terikat  dalam  suatu bentuk  tertentu  ( vorn  vrij ).  Calon  nasabah  debitor  tinggal  membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia  menerima  isi perjanjian  tersebut, tidak memberikan  kesempatan  kepada  calon  debitor  untuk  membicarakan  lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pihak bank. Perjanjian baku ini diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  praktis  dan  kolektif. Pada  tahap  ini,  kedudukan  calon  debitor  sangat  lemah,  sehingga  menerima saja  syarat-syarat  yang  disodorkan  oleh  pihak  bank,  karena  jika  tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.
Beberapa pakar hukum  menolak kehadiran perjanjian baku  ini, karena dinilai:
1. kedudukan pengusaha di dalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang  swasta  ( legio  particuliere  wetgever ),  karenanya perjanjian baku bukan perjanjian;
2. perjanjian baku merupakan perjanjian paksa ( dwangcontract );
3. negara-negara  common law  system menerapkan  doktrin unconscion- ability .  Doktrin  u nconscionability memberikan  wewenang  kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan  hati  nurani.  Perjanjian  baku  dianggap  meniadakan  keadilan (Mariam  Darus  Badrulzaman  1981:105-106;  1986:67-  68,  Susan  Remy Sjandeini 1993:69-70 dan Munir Fuady 1996:42).
Sebaliknya  beberapa  pakar  hukum  menerima  kehadiran  perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena:
1. Perjanjian  baku  diterima  sebagai  perjanjian  berdasarkan  fiksi  adanya kemauan  dan  kepercayaan  ( fictie  van  wil  en  vertrouwen )  yang membangkitkan  kepercayaan  bahwa  para  pihak  mengikatkan  diri  pada perjanjian itu;
2. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan  apa  yang  ditandatanganinya.  Jika  ada  orang  yang  membubuhkan tanda  tangan  pada  formulir  perjanjian  baku,  tanda  tangan  itu membangkitkan  kepercayaan  bahwa  yang  bertanda  tangan  mengetahui dan  menghendaki  isi  formulir  yang  ditandatangani.  Tidak  mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya;
3. Perjanjian  baku  mempunyai  kekuatan  mengikat,  berdasarkan  kebiasaan (gebruk)  yang  berlaku  di  lingkungan  masyarakat  dan  lalu  lintas perdagangan (mariam darus badrulzaman 1981:106 dan. 1986:68).
Dengan  demikian  ke  absahan  perjanjian  baku  terletak  pada penerimaan  masyarakat  dan  lalu  lintas  bisnis  untuk  memperlancar  arus  lalul lintas  perdagangan  dan  bisnis,  Dunia  perdagangan  dan  bisnis  membutuhkan kehadiran  perjanjian  baku  guna  menunjang  dan  menjamin  kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018

## 2. Akad Bank Syariah

## a. Akad Mudharabah Bank Syariah
Mudharabah  atau  penanaman  modal  adalah  penyerahan  modal  uang kepada  orang  yang  berniaga,  sehingga  ia  mendapatkan  prosentase keuntungan 4 .  Akad  kerjasama  ini  melibatkan  dua  pihak  di  mana  pihak pertama ( shahibul maal ) menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib atau pengelola.
Mudharabah  adalah  ( shohibul  maal )  menyediakan  seluruh  (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam  kontrak, sedangkan  apabila  rugi  ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  itu bukan  akibat  kelalaian  si  pengelola.  Secara  umum  menurut  Muhammad Syafi'i  Antonio,  aplikasi  perbankan  mudharabah  dapat  digambarkan  dalam skema berikut ini 5:
Mudharabah  biasanya  diterapkan  pada  produk-produk  pembiayaan dan  pendanaan.  Pada  sisi  pendanaan  penulis  sudah  menjelaskan  di  atas. Sedangkan  dalam  sisi  pembiayaan,  mudharabah  diterapkan  kepada
4 Karim, A.,2001. Perbankan Syari’ah: Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial, 3(3):33.
5 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  :  Dari  Teori  ke  Praktek, (Jakarta:  Gema insani)
sector/subsector  ekonomi  yang  dinilai  prospek,  tidak  bertentangan  dengan syariat  Islam  dan  tidak  dilarang  oleh  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  dinyatakan  jenuh  oleh  Bank  Indonesia.  Pembiayaan  proyek, dengan  dana  dari  bank  dan  nasabah.  Paska  proyek  selesai  nasabah berkewajiban  mengembalikan  dana  serta  bagi  hasil  yang  telah  disepakati untuk  bank.  Pembiayaan  ekspor,  merupakan  kegiatan  dengan  tujuan mengeluarkan barang/jasa dari Negara RI ke Negara lain. 6

## b. Akad Musyarakah Bank Syariah
Menurut Muhammad,  "musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing-masing  pihak memberikan  kontribusi  dana  (atau  amal/  expertise)  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  risiko  (kerugian)  akan  ditanggung  bersama  sesuai dengan kesepakatan. 7
Secara  umum  menurut  Muhammad  Syafi'i  Antonio,  aplikasi perbankan dari musyarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini: 8
6 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press), 2000, h lm. 10
7 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 102
8 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hlm. 95
Nasabah Parsial Aset Bank Syariah Parsial Pembiayaan Proyek Usaha Keuntungan
Bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal
(nisbah)
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
Menurut  Muhammad,  menyatakan  "musyarakah  atau  juga  dapat disebut  partnership,  project  investment  participation  dapat  diaplikasikan untuk:
1. Pembiayaan proyek dengan dana dari bank dan  nasabah. Paska proyek selesai  nasabah  berkewajiban  mengembalikan  dana  serta  bagi  hasil yang telah disepakati untuk bank.
2. Modal  ventura  yang  diaplikasikan  pada  lembaga  keuangan  khususnya yang  dibolehkan  melakukan  investasi  dalam  kepemilikan  perusahaan. Penanaman  modal  dilakukan  untuk  jangka  waktu  tertentu  dan  setelah itu  bank  melakukan  divestasi  atau  menjual  bagian  sahamnya,  baik secara singkat atau bertahap.
3. Pembiayaan  modal  kerja,  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  seluruh sektor/subsector  ekonomi  yang  dinilai  prospek,  tidak  bertentangan dengan  syariat  Islam  dan  tidak  dilarang  oleh  ketentuan  perundang- -undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia 9 .

## c. Akad Murabahah Bank Syariah
Murabahah adalah  jual-beli barang pada  harga asal dengan tambahan keuntungan  yang  disepakati  antara    pihak  bank  dan  nasabah 10 .  Dalam murabahah,  penjual  harus  memberitahu  harga  produk  yang  ia  beli  dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
Ketentuan  perbankan  dalam  akad  murabahah:  Penjual  memberi  tahu biaya  modal  kepada  nasabah.  Kontrak  pertama,  harus  sah  sesuai  dengan rukun  yang  ditetapkan.  Kontrak  harus  bebas  dari  riba,  Penjual  harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan  Penjual  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang 11 .
9 Muhammad, Pembiayaan Bank Syariah, hlm.22
10 Muhammas Syafii Antoni, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Penerib it: Gema Insani, 2001), h lm 101
11 Ibid, hlm. 90
3. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Pasal  1  Ayat  1  undang-undang  nomor:  4  tahun  1996  tentang  hak tanggungan  yaitu    hak  tanggungan  atas  tanah  berserta  benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah,  yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  nomor:  5  tahun  1960  tentang  peraturan dasar  pokok-pokok  agaria,  berikut  atau  tidak  berikut  benda-benda  lain  yang merupakan satu-satuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditor  tertentu  terhadap kreditor-kreditor lain.
a. Pasal 6 undang-undang nomor: 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yaitu  apabila  debitur  cederajanji  ,  pemegang  hak  tanggungan  pertama mempunyai  hak  untuk  menjual  objek  hak  tanggungan  atas  kekuasaan sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
1. Penjelasan pasal 6 undang-undang te rsebut sbb :
a. Pasal  6  Bukan  Hanya  Mengatur  Lembaga  Parate  Eksekusi,  tetapi  Juga Menjual Atas Kuasa Sendiri ( Eigenmachtige Verkoop ) Pasal 6 berbunyi:
Apabila debitur cedera janji, Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak  untuk  menjual  objek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutang  dari  hasil  penjualan tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  ini,  sekaligus  terkandung  karakter  parate eksekusi dan menjual atas kekuasaan sendiri atau eigenmachtige verkoop (the right to sale) , namun penerapannya mengacu pada penjelasan berikut.
Pelaksanaan  parate  eksekusi  tunduk  kepada  Pasal  224  HIR,  Pasal 256 RBG apabila tidak diperjanjikan kuasa menjual sendiri:
1) Penjualan  lelang  (executoriale  verkoop)  harus  diminta  kepada  Ketua PN;
2) Permintaan berdasarkan alasan cedera janji atau wanprestasi.
3) Apa yang dimaksud cedera janji, tidak diatur Pasal 6:
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
4) Dengan  demikian,  untuk  menentukan  adanya  cedera  janji  merujuk kepada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata;
5) Atau sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian;
6) Atau  jika  merujuk  secara  analog  dengan  ketentuan  Pasal  1178  KUH Perdata, yang dikategori cedera janji apabila debitur:
a) Tidak melunasi utang pokok, atau
b) Tidak membayar bunga yang terutang sebagaimana mestinya.
Ketentuan  pasal  ini  mengandung  kerancuan  jika  dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 tersebut. Setrategi, Pasal 6 sendiri  memberi kuasa menjual  sendiri  kepada  pemegang  HT  apabila  debitur  cedera  janji.  Akan tetapi, pada penjelasan pasal  itu sendiri, ditegaskan  hak pemegang  HT  untuk menjual  sendiri ( rechts van eigenmachtige verkoop ) baru  melekat apabila hal itu diperjanjikan. Jadi, satu segi berdasarkan pasal ini, tersirat rumusan bahwa kuasa  menjual    sendiri  seolah-olah  bersifat ipso  jure  (by  law) diberikan undang-undang  kepada  pemegang  HT,  namun  berdasarkan  penjelasan  pasal itu, tidak bersifat ipso jure , tetapi harus berdasarkan kesepakatan.
b. Melekatnya  Hak  Menjual  Atas  Kekuasaan  Sendiri  Berpedoman  pada Penjelasan Pasal 6 UU
Menurut penjelasan  ini, hak  untuk  menjual objek HT atas kekuasaan sendiri,  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  kedudukan  diutamakan  atau hak preferen yang dimiliki pemegang HT atau pemegang HT pertama, apabila pemegang HT lebih dari satu orang.
1) Hak  menjual  Atas  kekuasaan  sendiri  baru  melekat  apabila diperjanjikan secara tegas dalam APHT:
a) Pemberian  hak  itu  menurut  Penjelasan  Pasal  6,  harus  didasarkan pada "janji" atau "klausul" yang diberikan debitur atau Pemberi HT kepada Pemegang HT (kreditor);
b) Janji  itu berisi penegasan: apabila debitur atau pemberi HT cedera janji,  pemegang  HT  berhak  menjual  objek  HT  melalui  pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi HT.
2) Dari hasil penjualan, kreditor mengambil pelunasan lebih dahulu:
a) Kreditor berhak  mengambil pelunasan atas seluruh  utang dari  hasil penjualan  lebih  dahulu,  dengan  jalan  mengesampingkan  kreditor lain; b) Jika masih ada sisa, menjadi hak pemberi HT, oleh karena itu harus diserahkan kepadanya.
Konsep dan sistem menjual atas kekuasaan sendiri yang diatur dalam
Pasal  6  UU  No.  4  Tahun  1996,  sama  dengan  yang  digariskan  Pasal  1178. KUH Perdata, yakni harus ditegaskan sebagai klausul dalam APHT.
c. Eksekusi Riil, Tunduk kepada Ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR
Mengenai eksekusi riil  atas objek  HT  yang  telah dijual; baik  hal  itu melalui  PN  berdasarkan  Pasal  224  HIR,  atau  melalui  kekuasaan  sendiri berdasarkan Penjelasan Pasal 6:
1) Tidak diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996;
2) Oleh karena  itu, pelaksanaan eksekusi riilnya tunduk  kepada ketentuan umum yang digariskan Pasal 200 ayat (11) HIR;
3) Dengan  demikian,  jika  Pemberi  HT  tidak  mau  atau  enggan mengosongkan/  meninggalkan  objek  HT  yang  telah  dijual  lelang kepada pembeli lelang:
a) Pemegang  HT  semula  atau  pembeli  lelang,  dapat  meminta  kepada Ketua PN untuk mengosongkannya;
b) Berdasarkan  permintaan  itu,  Ketua  PN  mengeluarkan  atau menerbitkan  surat  penetapan  yang  berisi  perintah  kepada  juru  sita, supaya  melakukan  eksekusi riil berupa pengosongan objek tersebut, jika perlu dengan bantuan polisi;
4) Pengosongan  itu,  tidak  hanya  kepada  pribadi  pemberi  HT,  tetapi  juga meliputi kaum keluarganya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  200  ayat  (11)  HIR  tersebut,  eksekusi riil untuk mengosongkan objek HT yang dijual lelang:
1) Cukup dalam bentuk permintaan kepada Ketua PN;
2) Tidak perlu dalam bentuk gugatan Perdata.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018

## 2. Penjualan di Bawah Tangan
Pasal  20  UU  HT  mengatur  dua  konsep  atau  sistem  pelaksanaan pemenuhan pelunasan utang yang diikat dalam perjanjian Hak Tanggungan.
a. Eksekusi Objek HT
Ketentuan  ini  merupakan  prinsip  pokok  yang  diatur  Pasal  20  jo.
Pasal  6  UU.  Dengan  demikian,  apabila  debitur  cedera  janji,  pemenuhan pembayaran utang:
1) Melalui parate eksekusi biasa berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996:
a) Meminta fiat eksekusi kepada Ketua PN;
b) Berdasarkan  permintaan  itu,  Ketua  PN  melaksanakan  penjualan lelang.
2) Melalui  penjualan  lelang  atas  kekuasaan  sendiri  berdasarkan
Penjelasan Pasal 6:
a) apabila  dalam  APHT,  pemberi  HT  berjanji  bahwa  pemegang  HT berhak  menjual objek HT atas kekuasaan  sendiri, penjualan  lelang dapat dilakukan tanpa camper tangan pengadilan;
b) Pemegang  HT  dapat  langsung  meminta  pelaksanaan  penjualan kepada kantor lelang/pejabat lelang.
c) Mengenai cara ini, sudah dijelaskan di atas.
b. Penjualan di Bawah Tangan oleh Pemegang HT
Sistem ini diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3), sebagai berikut.
1) Berdasarkan Kesepakatan Menurut  Pasal  20  ayat  (2),  kebolehan  melaksanakan  penjualan
objek HT di bawah tangan oleh Pemegang HT:
a) Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi  HT dengan pemegang HT:
(1) Kebebasan  ini  dimaksudkan  untuk  mempercepat  penjualan  objek HT, dan
(2) Juga  untuk  mengurangi  pengeluaran  biaya  eksekusi  yang  harus dipikul debitur;
b) kesepakatan baru dapat dibuat setelah terjadi cedera janji:
(1) Dengan  demikian,  tidak  boleh  disepakati  dan  dituangkan  dalam APHT,
(2) Tetapi harus lebih dahulu terjadi cedera janji, baru boleh disepakati penjualan di bawah tangan.
Rasionya,  untuk  melindungi kepentingan debitur dari kesewenangan pemegang  HT.  Sebab  pencantuman  sejak  semula  klausul  tentang  itu  dalam APHT,  dapat  memberi  keleluasaan  yang  sangat  besar  kepada  Pemegang  HT untuk melakukan penjualan di bawah tangan.
2) Bentuk Kesepakatan
Perlu kejelasan dan penegasan tentang bentuk kesepakatan:
a) Harus tertulis ( in writing ):
(1) Bisa akta di bawah tangan atau autentik;
(2) Boleh dalam bentuk telegram, teleks, dan faxsimile.
b) Boleh  dituangkan  dalam  persetujuan  bersama,  tetapi  boleh  jugs dalam surat persetujuan terpisah.
3) Diperkirakan Dapat Diperoleh harga yang Tinggi
Di  beberapa  negara,  kebolehan  penjualan  di  bawah  tangan berdasarkan  kesepakatan,  sama  dengan  syarat  yang  digariskan  Pasal  20  ayat (2) UU ini:
a) Diperoleh harga yang lebih baik, atau
b) Harga  yang  lebih  menguntungkan  (t he  best  price  reasonably obtainable ).
4) Pelaksanaan Penjualan
Menurut  Pasal  20  ayat  (3),  pelaksanaan  penjualan  di  bawah  tangan baru dapat dilakukan:
a) Setelah lewat waktu 1 bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis oleh  pemberi  dan/atau  pemegang  HT  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan:
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
(1) Syarat  ini  bertujuan  melindungi  pihak-pihak  yang  berkepentingan seperti pemegang  HT kedua, ketiga, dan kreditor  lain dari pemberi
HT; (2) Yang  dimaksud  dengan  tanggal  pemberitahuan  tertulis  adalah tanggal  pengiriman  pos  tercatat  atau  tanggal  penerimaan  melalui kurir maupun tanggal pengiriman faksimile;
b) Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 surat kabar:
(1) Boleh beredar di daerah yang bersangkutan, dan/atau
(2) media massa setempat.
c) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
UUHT  tidak  mengatur  apa  yang  dimaksud  dengan  keberatan.
Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan pendapat:
(1) bisa berbentuk keberatan biasa, atau
(2) keberatan dalam bentuk derden verzet .
Apabila  terdadi  perbedaan  antara  tanggal  pemberitahuan  dengan tanggal pengumuman di surat kabar atau  media  massa,  maka  jangka  waktu 1 bulan, terhitung sejak tanggal paling akhir di antara kedua tanggal tersebut.

## 4. Perjanjian/Akad Asuransi

## A. Akad Asuransi Konvensional
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan  mana pihak penanggung  mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  karena  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan, atau tanggung jawab  hukum kepada pihak ketiga  yang  mungkin akan  diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang  didasarkan  atas  meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan 12 .
Bahwa  asuransi  sebagai  penjamin    atau  penangungan  apabila debitur  ingkarjanji  atau  wanprestasi,  terlihat  dalam  ketentuan  pasal  1820  –
12 Undang-Undang  Republik  Indonesia  No mor  2  Tahun  1992  Tentang  Usaha
1821  KUHperdata      yaitu  Penanggung  adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  seorang  pihak  ketiga,  guna    kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan diri    untuk  memenuhi  perikatan  si  berutang    manakala  orang  ini  sendiri wanprestasi atau  ingkar janji . dan Berlaku juga Subrogasi pasal 1400 KUH perdata  yaitu  Penggantian  hak-hak  kreditor  dapat  terjadi  karena  persetujuan maupun  atas  perintah  Undang-Undang.  Maka  dalam  asuransi  kredit  atau penanggungan  diatur  dalam  pasal  1820-  1850  KUH  perdata  ,  PMK  nomor: 222/2008 dan PerPres nomor: 2 tahun 2008.
Sistem  operasional  asuransi  Umum  konvensional  menawarkan mekanisme transfer of risk . Asuransi berbasis konvensional pada prakteknya memberikan  kepastian  kepada  peserta  asuransi  dengan  memberikan  biaya kerugian  atau transfer  of  risk ,  yaitu  pemindahan  risiko  dari peserta/tertanggung ke perusahaan/penanggung  sehingga  terjadi pula  transfer of  fund  yaitu  pemindahan  dana  dari  tertanggung  kepada  penanggung.
Konsekuensinya kepemilikan dana juga ikut berpindah. Dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan  memberikan klaim atau tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi.
Transfer  of  risk yang  terjadi  pada  perusahaan  asuransi  umum konvensional seperti di atas dalam pandangan ulama tidak diperbolehkan. Hal ini  karena  adanya  pemindahan  resiko  dari  tertanggung  ke  penanggung, setelah  si  tertanggung  membayarkan  sejumlah  premi  kepada  perusahaan. Premi  menjadi  syarat  yang  harus  dibayarkan  sebagai  adanya  perjanjian asuransi.  Sekali  premi  dibayarkan  dan  risiko  diambil  alih  oleh  perusahaan, maka  tidak  ada  pengembalian  setelahnya.  Perusahaan  juga  dapat  dikatakan melakukan  hal  yang  bersifat    untung-untungan,  karena  jika  tidak  terjadi risiko  pada  seseorang  yang  ditanggung  yang  menyebabkan  perusahaan  tidak berkewajiban  untuk  membayarkan  klaim  pada  diri  tertanggung,  perusahaan dapat  dibilang  beruntung.  Perusahaan  akan  merugi  jika  terjadi  risiko  besar pada  diri  ataupun  aset  tertanggung  yang  menyebabkan  perusahaan
Perasuransian
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
mengharuskan  menanggung risiko  yang  terjadi tersebut. Hal  ini  mengandung unsur-unsur  perjudian,  spekulasi  dan  riba,  sehingga  dalam  pelaksanaannya asuransi  berbasis  konvensional  tidak  dibenarkan  dalam  Islam 13 .  Untuk  lebih jelasnya dapat terlihat dalam skema di bawah ini:

## Risk Transfer
Gambar 1. Proses Transfer of risk pada asuransi konvensional
Skema  di  atas  menunjukkan  bahwa  peserta  asuransi  (tertanggung) membayarkan  preminya  ke  perusahaan  asuransi  sebagai  pengelola  risiko (penanggung).  Tertanggung  telah  mengikatkan  diri  secara  langsung  kepada perusahaan  asuransi  yang  menjamin  risiko  yang akan terjadi pada dirinya di kemudian  hari  akan  ditanggungulangi  oleh  perusahaan  asuransi.  Terlihat adanya  pengalihan  risiko  yang  terjadi  ke  pihak  lain  ( transfer  of  risk )  antara masingmasing  peserta  kepada  perusahaan.  Spence  dan  Zeckhauser  dalam Husain  dan  Pasha    menjelaskan  asuransi  umum  konvensional  merupakan kontrak  yang  terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih,  pihak  pertama  (peserta asuransi)  setuju  untuk  melakukan pelimpahan risiko ke pihak  lain (asuransi) dengan  imbalan  premi,  dan  pihak  lain  (asuransi)  berjanji  untuk  membayar sejumlah  uang  santunan  ke  pihak  pertama,  apabila  terjadinya  kejadian  yang tidak menentu dalam waktu. tertentu 14 .

## B. Akad Asuransi Syariah
Asuransi syariah  ( ta'min , takaful , atau tadhamun ) adalah  usaha saling melindungi  dan  tolong-menolong  diantara  sejumlah  orang/pihak  melalui investasi  dalam  bentuk  aset  dan  atau,  tabarrit'  yang  memberikan  pola
13 Netta Agusti,"Sharing Of Risk", hlm . 191.
pengembalian  untuk  menghadapi  resiko  tertentu  melalui  akad  (perikatan) yang sesuai dengan syariah 15 .
Kegiatan  operasional  dalam  usaha  asuransi  syariah  mengenal  konsep sharing of risk. Sharing of risk terdiri dari dua, kata  sharing (saling  berbagi) dan risk (risiko), dimana.  memiliki pengertian saling  menanggung risiko atau saling  berbagi  risiko.  Muhammad  Syakir  Sula,  menjelaskan  bahwa  apabila terjadi  musibah,  maka  semua  peserta  asuransi  syariah  saling  menanggung risiko tersebut. Tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam pelaksanaannya kontribusi (pada asuransi konvensional dikenal dengan istilah premi) yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah tidak terjadi pada apa  yang  disebut transfer  of  fund ,  status  kepemilikan  dana  tersebut  masih tetap  melekat  pada  peserta  sebagai  shahibul  mal  (pemilik  dana).  Peserta asuransi  syariah  diikat  oleh  akad  untuk  saling  membantu  ( ta'awun ),  melalui instrument  syariah  yang  disebut  dengan  dana, tabarru '  (dana  kebajikan).
Masing-masing  mengeluarkan  kontribusi  yang  besarannya  meminjam,  tabel kematian (mortality  tables)  untuk asuransi  jiwa, dan  untuk asuransi kerugian dapat dihitung berdasarkan pada statistik kerugian ( loss statistics ) 16 .
Para  peserta  asuransi  syariah  (pemegang  polis)  dalam  pengelolaan dananya  mempercayakan kepada perusahaan. Pengelolaan dimaksud  meliputi pengelolaan  risiko dan  investasi. Pengelolaan  ini sesuai akad  yang disepakati dan  sesuai dengan kaidah syariah  yang berlandaskan  syariat  Islam  (Alquran, hadis  dan  fatwa,  ulama)  serta  peraturan  perundang-undangan  terkait  syariah yang  berlaku  (Undang-undang,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan).  Kontribusi/premi  yang  bera sal  dari  peserta asuransi syariah bukan hak perusahaan asuransi,  melainkan  hak bersama para peserta asuransi syariah, dan sebaliknya resiko/klaim  yang timbul juga bukan tanggungan  perusahaan  asuransi  syariah  namun  ditanggung  bersama  oleh para peserta asuransi  syariah. Perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang
14 Ibid, hlm . 192. 15 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.2 I/DSN-MULOU2001 Tentang Pedoman Umu m Asuransi Syari'ah.
16 Netta Agusti, hlm . 192.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
kepercayaan  dari  para  peserta  akan  senantiasa  mengelola  secara  transparan. Perusahaan  asuransi  syariah  mendapatkan fee ( ujrah )  atas  jasanya  dalam mengelola  dana  dan  risiko  yang  diberikan  oleh  peserta.  Nurul  Hayati  dan Endah  Kartika  Lestari  menyatakan  bahwa  perusahaan  asuransi  syariah  tidak berhak  sedikit  pun  untuk  mengambil  dana tabarru '  selain  dari  ujrah  yang disepakati  bersama  antara  peserta  asuransi  syariah  dengan  perusahaan asuransi syariah. begitu pula dalam hal, bagi hasil keuntungan yang diperoleh oleh  investor  dan  diberikan  kepada  perusahaan  asuransi  syariah  harus diperjanjikan diawal persentase  yang diterima oleh pemilik  modal dalam  hal ini  adalah  peserta  asuransi  syariah  dan  pengelola  modal  yakni  perusahaan asuransi syariah itu sendiri.
Apabila  terjadi  musibah  terhadap  salah  seorang  peserta,  maka perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola klaim yang mewakili para  peserta  lain  untuk  memberikan  manfaat  (klaim).  Dana  manfaat  (klaim) yang  disalurkan  kepeserta  asuransi  syariah  sesungguhnya  berasal  dari  para peserta  itu sendiri, sehingga  tidak terjadi exchange (transaksi) antara peserta dan  perusahaan  asuransi  syariah  seperti  pada  transaksi  di  asuransi konvensional. Sharing of risk yang diberlakukan pada sistem asuransi syariah ini  merupakan  implementasi  dari  hadist  riwayat  Muslim  bahwa  Nabi  Saw bersabda:  “ Mukmin  terhadap  mukmin  yang  lain  seperti  suatu  bangunan memperkuat  satu  sama  lain ”,  dan  “ Orang-orang  mukmin  dalam  kecintaan dan  kasih  sayang  mereka  seperti  satu  badan.  Apabila  salah  satu  anggota badan  menderita  sakit,  maka  seluruh  badan  merasakannya ”.  Mekanisme sharing of risk ini dapat dilihat pada, skema berikut:
Gambar 2. Proses sharing of risk pada asuransi syariah
Skema di atas  menggambarkan  hubungan antara para peserta asuransi syariah  dengan  perusahaan  asuransi  sebagai  pemegang  amanah  seperti  yang dijelaskan  di  bawah  ini:  (1)  Dana  kontribusi  yang  dikelola  oleh  perusahaan dikumpulkan dari seluruh peserta asuransi yang saling mengikatkan diri untuk saling  menanggung  ke  dalam  akun  dana tabarru '  ( tabarru  fund ).  Peserta asuransi  syariah  dengan  menggunakan  akad  wakalah  bil  ujrah  memberikan perwakilan  kepada  perusahaan  asuransi  syariah  untuk  mengelola  dana tabarru ' tersebut dalam bentuk risiko dan    investasi.  Apabila salah  satu dari para  peserta  yang  mengalami  musibah/risiko,  dana  penangulangannya  dapat diambil  dari  akun  tersebut,  sehingga  seluruh  peserta  merasakan  ikut  terlibat membantu  peserta  lain  yang  mengalami  musibah  ( ta'awun ).  Perusahaan asuransi  syariah  hanya  sebagai  pengelola  dana  yang  sesungguhnya  milik peserta.  Perusahaan  asuransi  syariah  bertindak  sebagai  manajer  investasi, yang  mengelola  dalam  berbagai  bentuk  instrumen  keuangan  syariah  lainnya yang  sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.  Hasil  investasi  yang diperoleh dari dana tabarru '  akan  dikembalikan  ke  peserta.  Apabila  diperjanjikan  secara khusus,  perusahaan  asuransi  syariah  bisa  mendapatkan  sebagian  dari  hasil investasi milik peserta tersebut; (2) Perusahaan asuransi syariah mendapatkan fee (ujrah)  atas  jasanya  mengelola  dana tabarru '  para  peserta.  Para  peserta mendapatkan  pertanggungan  risiko  bila  terjadi  risiko  di  kemudian  hari  yang menimpa  salah  satu  peserta  asuransi;  (3)  Perusahaan  asuransi  secara transparan  memberikan  laporan  kepada  para  peserta  atas  dana  yang  telah dikelolanya setelah perhitungan  laporan keuangan pada akhir  tahun.  Apabila kumpulan dana tabarru ' lebih besar (surplus) daripada besaran santunan yang diberikan  kepada  peserta  yang  mengalami  musibah  sehingga  terjadi keuntungan,  perusahaan  akan  mengembalikannya  secara  transparan  ke  para peserta  asuransi  yang  biasa  dikenal  dengan  istilah surplus  underwriting . Apabila  terjadi  defisit  pada  dana tabarru '  yang  dikelola  oleh  perusahaan. Maka secara prinsip kekurangan tersebut  nantinya akan  menjadi domain  para peserta,  namun  defisit  tersebut  akan  ditanggulangi  oleh  pihak  perusahaan
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018
asuransi syariah dengan  memberikan dana  talangan  yang  menggunakan akad Qard Hasan (pinjaman  kebajikan).  Risiko  yang  menimpa,  para  peserta asuransi,  tidak  semata,  ditanggung  oleh  perusahaan  saja,  melainkan  oleh seluruh  peserta  asuransi  syariah,  hal  tersebut  yang  menjadi  salah  satu pembeda antara, asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional 17 .

## C. Penutup
Bahwa  penulis  menunjukkan    system  perjanjian  kredit  yang dilakukan  perbankan  seharusnya  menjunjung  tinggi  keadilan  dan kesejahteraan  karena  tercermin  didalam  setiap  akta  yang  otentik    ataupun didalam  UU  hak  tanggungan  adanya  irah-irah  dengan  kata-kata  ”Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  maka  menunjukkan dalam pelaksanaan perbankan    di Indonesia pemberian kredit kepada debitur atau rakyat Indonesia dengan tujuan yaitu;
1. Mengurangi kemiskinan.
2. Membuat suatu Keadilan dan Kesejaheraan.
3. Menyediakan Asuransi bagi Masyarakat.
4. Menjunjung  tinggi  kemakmuran  Masyarakat  berdasarkan  pasal  33 UUD1945.
Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  makna-makna  diatas  tidak  menjadi perhatian  atau  cerminan  dari  perbankan  ,  dan  malah  tindakan  perbankan melupakan tujuan  tersebut,  dimana  perbankan    dan  Asuransi  hanya  bersifat untuk  melemahkan  dan  menjerat  Debitur  saja,  ini  terlihat  jelas  dalam pelaksanaan  apabila  debitur  ingkarjanji/  wanprestasi  ,  dimana  dalam melaksanakan  pasal  6  Undang-Undang  nomor:  4  tahun  1996  tentang  hak Tanggungan  tidak  dilaksanakan  dengan  yang  sebenar-benarnya,  malah tindakan perbankan  membuat sedemikian rupa benda  sebagai  jaminan secara serta  merta  menjadi  milik  perbankan,  perbuatan  perbuatan  ini  yang  selalu dengan  sengaja  dilakukan  perbankan  dan  Asuransi,  tindakan-  tindakan perbuatan  perbankan    dan  Asuransi  yang  melemahkan  debitur  membuat
17 Netta Agusti, h1m. 193-195.
keadilan  dan  kesejahteraan  tidak  tercapai,  dan  terutama  resiko  yang  sangat besar  dihadapi  perbankan  itu  sendiri  adalah  debitur    secara  perlahan-lahan kurang  percaya  kepada  perbankan,  semua  itu  akibat  perbuatan  adminstrasi dan managemen ataupun pelayanan perbankan kurang baik terhadap debitur.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz. Yahya Abdurrahman. Bisnis dan Muamalah Kontemporer. Jakarta: Al Azhar Freshzone Publishing, 2015.
Abdurrahman,  Yahya. Asuransi dalam Tinjauan Syariat. Bogor: Al-Azhar Press,
2012.
Agusti, Netta. "Sharing of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman
An-Nabhani, Taqlyuddin. Sistem Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
Antonio  Muhammad  Syafii,  2001,  Bank  Syariah  dari  teori  ke    Praktek,  Jakarta GemaInsani.
Dahlan, Ahmad, 2012, Bank Syariah Teoritik, Praktek, Kritik, Yogyakarta, Teras. Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.21/DSN-NfUI/X/2001  Tentang  Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
Harahap,  M.  Yahya.2014. Ruang  Lingkup  Permasalahan  Eksekusi  Bidang Perdata. Edisi Kedua. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
Komariah,  Yuni.  "Strategi Perusahaan  Asuransi Prudential Dalam Meningkatkan Nasabah  Dan  Minat  Berasuransi  Masyarakat  Muslim  Indonesia,"  Dalam Join FISIP, 2 (2015).
Konsep dan Mekanisme Kerja," Dalam .Jurnal MD, 3 (2017).
Maksum, Muhammad.  "Pertumbuhan  Asuransi Syariah Di Dunia dan Indonesia," Dalam Jurnal Al-Igtishad, 3 (2011).
Muhammad,  2000,  Sistem  dan  Prosedur  Operasonal  Bank  Syariah,  Yogyakarta, UII Press .
Muhammad,  2005,  Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah,  Yogyakarta  :  UPP AMP YKPN.
Muhammad, Abdulkadir.2006. Hukum Asuransi Indonesia. Cetakan Keempat.Penerbit : PT Citra Aditya Bakti,Bandung.
Pandhu,  Yudha.  DKK.  2010. Himpunan  Peraturan  :  Fidusia  Dan  Hak Tanggungan. Penerbit  :  Indonesia  Legal  Center  Publishing,  CV.  Karya Gemilang, Jakarta.
Premi  Asuransi  Jiwa  Syariah  Melejit  40  Persen  Sampai  Mel  2018."  Dalam www.keuangan.kontan.co.id. diakses 18 November 2018.
http://www.prudential.co.id/id/our-company, diakses 18 November 2018.
Suharto,  "Syariah Issue In The Application Of  Takaful:  Review On Islamic  Law Perspective," Dalam Hunava , 14, (2017).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  1992  Tentang  Usaha Perasuransian.
Usman,  Rachmadi.2003. Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  Di  Indonesia .Penerbit  : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Yunus, Muhainmad. Bisnis Sosial. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
As-Salam I Vol. VII No.1, Th. 2018
P-ISSN : 2089-6638 E-ISSN : 2461-0232 Edisi: Januari-Juni 2018