Website : http://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm , e-ISSN: 2798-9380, p-ISSN: 2798-9941 Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat

## Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana
Penulis:
Fahriansyah Syam 1 ,  Ahmad Zulfikar 2
Afiliasi:
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia 1 2 Email: fahriansyahsyam25@gmail.com 1 , azel.2407@gmail.com 2
©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) DOI : https://doi.org/10.33701 / jtpm.v2i2.2666
*Penulis Korespondensi
Ahmad Zulfikar Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Email: azel.2407@gmail.com Diterima: 04 Agustus 2022 Direvisi: 10 Oktober 2022 Publikasi Online : 13 Oktober 2022

## Abstract
The background of this study is regional financial independence which is very low, yet dependence on the central government is very  high  in  Kaimana  Regency.  This  study  aims  to  determine  the  level  of  regional  financial  independence  in  supporting community welfare improvement over the past five years, as seen from the analysis of financial ratios and human development index levels. The method used is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques are carried  out  by  observation,  semi-structured  interviews,  and  documentation.  The  results  showed  that  the  level  of  financial independence  of  Kaimana  Regency  is  still  low  in  the  last  five  years,  namely  from  2016-2020,  with  an  average  ratio  of regional  financial  freedom  is  3.82%,  the  average  percentage of  the  degree of regional  economic  dependence  is  95.67%,  the moderate  degree  of  fiscal  decentralization  is  3.67%,  the  average  effectiveness  of  regional  native  income  management  is 111.54%, and the level of community welfare which is also still low with the average HDI is 63.63%. Based on the analysis results, the local government needs to issue strategic efforts by empowering regional potential that can be used as a source of provincial revenue to support the implementation of regional autonomy, which aims to improve the community's welfare.
Keywords: Independence Analysis; Regional Finance; Community Welfare

## Abstrak
Kemandirian  keuangan  daerah  yang  sangat  rendah  serta  ketergantungan  yang  cukup  tinggi  terhadap pemerintah pusat di Kabupaten Kaimana menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dalam  5(lima)  tahun  terakhir  yang  dilihat  dari  analisis  rasio  keuangan  dan  tingkat  indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  semi-terstruktur  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Kaimana  masih  rendah  dalam  5  tahun  terakhir  yaitu  dari  tahun  2016-2020  dengan  rata-rata  rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata- rata  derajat  desentralisasi  fiskal  3,67%,  rata-rata  efektivitas  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah  111,54% dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  juga  masih  rendah  dengan  rata-rata  IPM  yaitu  63,63%. Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut  pemerintah  daerah  perlu  mengeluarkan  upaya  strategis  dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat
mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Kata kunci: Analisis Kemandirian; Keuangan Daerah; Kesejahteraan Masyarakat
PENDAHULUAN Negara  Indonesia  merupakan  negara kesatuan  yang  berbentuk  republik  dengan prinsip  otonomi  daerah  yang  luas.  Negara kesatuan  adalah  negara  berdaulat  yang diselenggarakan  sebagai  satu  kesatuan  tunggal. Negara  kesatuan  mempunyai  pemerintah  pusat sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif  yang  berada  di  bawahnya  hanya melaksanakan  kekuasaan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  untuk didelegasikan.  Wilayah administratif  yang  berada  di  dalam  negara Indonesia  sendiri  terbagi  menjadi  34  provinsi yang  tersebar  diberbagai  kepulauan  Indonesia dari Sumatera hingga Papua.
Otonomi  daerah  dilaksanakan  untuk menjalankan  pemerintahan  di  daerah  dan  pada hakikatnya  bertujuan  untuk  mensejahterakan masyarakat  di  daerah  otonom  tersebut.  Tetapi pada  kenyataannya  masih  banyak  daerah  di Indonesia  yang  belum  maksimal  dalam menjalankan  dan  mewujudkan  tujuan  dari otonomi  daerah.  Pendapatan  daerah  berupa pendapatan  asli  daerah  dapat  menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan  suatu  daerah  dalam  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  secara  mandiri dengan  menggunakan  pendapatan  asli  daerah dari  daerah  tersebut.  Kemampuan  keuangan daerah  dapat  didefinisikan  sebagai  tingkat kemampuan  suatu  daerah  untuk  mengatur  dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam bentuk otonomi daerah.  Menghitung  rasio  keuangan  meliputi: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah,  derajat  desentralisasi,  dan  rasio efektifitas PAD (Kawatu, 2019).
Disebutkan  dalam  UU  No.  1  Tahun 2022  tentang  Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah bahwa  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang  menjadi  kewenangan  daerah  didanai  dari dan  atas  beban  APBD.  APBD  sendiri  di
dalamnya  terdiri  dari  pendapatan  daerah, belanja  daerah  dan  pembiayaan  daerah. Pendapatan  memuat  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  dana  perimbangan,  dan  lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah.  Pendapatan daerah yaitu PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  Dana  perimbangan  yang  terdiri  atas  dana transfer umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik). Serta  lain-lain  pendapatan  terdiri  atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.
Pendapatan  daerah  berupa  pendapatan asli  daerah  dapat  menunjukkan  kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah  adalah  kemampuan  suatu  daerah  dalam membiayai  penyelenggaraan  pemerintah  secara mandiri  dengan  menggunakan  pendapatan  asli daerah  dari  daerah  tersebut.  Kemampuan keuangan  daerah  dapat  diukur  dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya: rasio efektifitas,  rasio  desentralisasi  fiskal,  rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian.
Rasio  kemandirian  daerah  agregat  se- Provinsi  di  Indonesia,  daerah  yang  memiliki rasio  tertinggi  adalah  Provinsi  DKI  Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4%, sedangkan yang  memiliki  rasio  terkecil  adalah  Provinsi Papua  Barat  dengan  besaran  rasio  4,8% (Kementrian  Keuangan,  2017).  Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana masih sangat  rendah  pada  pelaksanaan  otonomi  jika dilihat  pada  Pendapatan  Daerah  pada  struktur APBD  5  tahun  terakhir  sehingga  dalam mendukung  kesejahteraan  masyarakat  juga masih sangat kurang.
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) digunakan  sebagai  indikator  kesuksesan pembangunan  dan  kesejahteraan  suatu  negara atau  wilayah  menurut  UNDP  ( United  Nations Development  Programme ).  IPM  di  Kabupaten Kaimana  pada  5  tahun  terakhir  mengalami peningkatan  yang  berada  pada  angka  rata-rata
63,63%  (Badan  Pusat  Statistika  Kabupaten Kaimana,  2020),  namun  nilai  IPM  tersebut masih  berada  di  tingkat  menengah  kriteria penilaian IPM yaitu 50 < IPM < 80. Tentu saja pemerintah  daerah  Kabupaten  Kaimana  perlu memaksimalkan lagi perannya dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  Kabupaten  Kaimana  terutama  di  masa pandemi  Covid-19  sekarang  ini,  dengan didukung  oleh  kemandirian  keuangan  daerah dalam  membiayai  jalanya  pemerintahan  di Kabupaten Kaimana.
Beberapa permasalahan berkaitan dengan  rendahnya  kemandirian  keuangan daerah  di  Kabupaten  Kaimana.  Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  sangat  rendah  serta  pemanfaatan  dan pengelolaan  PAD  yang  belum  optimal  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah,  menjadi  kendala dalam  mewujudkan  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Kaimana.  Hal  tersebut  juga menandakan  masih  sangat  bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat.  Kemandirian keuangan  yang  rendah  di  Kabupaten  Kaimana akan  berdampak  pada  jalannya  pelaksanaan otonomi  daerah  dalam  mendukung  tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.
Penelitian  sebelumnya  dapat  dijadikan bahan  acuan  dan  sumber  referensi  dalam melakukan  sebuah  penelitian,  hasil  penelitian sebelumnya  dapat  dijadikan  pembanding  dan untuk  memberikan  inspirasi  dengan  topik penelitian  yang  hampir  sama.  Penelitian  yang dilakukan  Risky  Sandroyto  Pangaribuan berjudul  Analisis  Pengaruh  Kemandirian Keuangan  Daerah  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten  Tobasa  Provinsi  Sumatera  Utara (Pangaribuan,  2020).  Hasil  penelitian  tersebut yaitu:  Kemandirian  keuangan  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Kemandirian  keuangan  dan  pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan  masyarakat.  Penelitian  Aceng
Abdul  Hamid  menemukan  bahwa  terdapat pengaruh  kinerja  keuangan  daerah  terhadap pendapatan  perkapita,  terdapat  pengaruh kinerja  keuangan  daerah  terhadap  angka  usia harapan  hidup  dan  terdapat  pengaruh  kinerja keuangan  daerah  terhadap  lama  sekolah (Hamid,  2018).  Penelitian  Kamilaus  Konstanse Oki,  Frederic  W.  Nalle  dan  Pricilia  A.V. Meomanu,  berdasarkan  penelitian  tersebut tentang  Analisis  Kemandirian  Keuangan Daerah  Kabupaten  Belu,  penulis  menemukan bahwa  rasio  desentralisasi  fiskal  Kabupaten Belu  dikategorikan  sangat  kurang,  rasio ketergantungan  yang  sangat  tinggi  pada pemerintah  pusat  dan  rasio  kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).
Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu  dimana  konteks  penelitian  yang dilakukan  yakni  menganalisis  kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  dengan menggunakan  metode  desktiptif  kualitatif berdeda dengan penelitian Oki dkk, pangaribuan  dan  Hamid  yang  menggunakan metode  kuantitatif  penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif,  serta  berbeda  dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini berfokus  pada  kemandirian  keuangan  daerah dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa  dan  mendeskripsikan  kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di Kabupaten Kaimana.

## METODE
Penelitian menggunakan desain penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil kegiatan  penelitian  kualitatif  dapat  berupa uraian  yang  mendalam  tentang  ucapan,  tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu,  kelompok,  masyarakat,  dan  atau organisasi  tertentu  dalam  suatu  keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  desain  penelitian  deskriptif  yaitu
dengan  memberi  gambaran  tentang  kondisi penelitian berdasarkan fakta yang peneliti dapat selama  proses  penelitian  yang  sumber  datanya dianalisis  dan  dirumuskan  sesuai  dengan fenomena  dan    keadaan  yang  ditemui dilapangan.
Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif  dengan  metode  deskriptif  melalui pendekatan induktif. Karena dalam peneltian ini penulis akan menggambarkan serta menganalisis  permasalahan  sesuai  dengan keadaan sehingga mampu mendukung fenomena yang terjadi di Kabupaten Kaimana.
Peneliti  menggunakan  angka/statistik dalam  penelitian  ini  dengan  tujuan  untuk menyajikan  data  dan  menjelaskan  keadaan melalui  data  statistik.  Peneliti  menggunakan jenis  penelitian  kualitatif  dengan  metode deskriptif  melalui  pendekatan  induktif.  Karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan serta
menganaIisis permasalahan  sesuai  dengan  keadaan  sehingga mampu  mendukung  fenomena  yang  terjadi  di Kabupaten Kaimana.
Dalam  peneltian  ini  peneliti  sendiri sebagai instrumen penelitian untuk medapatkan data-data  dilapangan,  dengan  terjun  langsung kelapangan atau lokus tempat penelitian.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis kemandirian  keuangan  yang  mempunyai indikator  yaitu  rasio  kemandirian  keuangan, rasio  ketergantungan  keuangan,  rasio  derajat desentralisas  dan  rasio  efektivitas  pengelolaan PAD  (Mahmudi,  2019).  Dan  juga  peneliti melihat  dari  segi  tingkat  kesejahteraan masyarakat  yang  dapat  dinilai  dengan  Indeks pembangunan manusia ( United Nations Development  Programme ).  Penulis  mengumpulkan data  berupa  data  primer  dan  data  sekunder dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan  pengumpulan  data  primer,  penulis melakukan  wawancara  secara  mendalam terhadap  9  orang  informan  yang  terdiri  dari Kapala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, Kepala Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah, Penelitian  dan  Pengembangan  (BAPPEDA) Kabupaten Kaimana, Kepala Bidang
Pemerintahan,  Sosial  dan  Budaya  BAPPEDA, Kepala  Sub  Bidang  Kesejahteraan  Sosial BAPPEDA,  Kepala  Sub  Bidang  Pendidikan dan  Kebudayaan  BAPPEDA,  Anggota  Staf Kepala  Sub  Bidang  Keuangan  BPKAD, Anggota Staf Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial  BAPPEDA  dan  2  (dua)  orang Masyarakat  Kabupaten  Kaimana.  Adapun pengumpulan  data  sekunder  melalui  data Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016-2020 serta data dari Indeks Pembangunan Manusia  Kabupaten  Kaimana  Tahun  2016- 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten  Kaimana  merupakan  salah satu  kabupaten  yang  berada  di  Provinsi  Papua Barat,  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kaimana baru  terbentuk  setelah  menjadi  Kabupaten pemekaran  yang  merupakan  pecahan  dari Kabupaten  Fak-fak.  Kabupaten  Kaimana berdiri  berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2002  tentang Pembentukan  Kabupaten  Kaimana  dan  pada tanggal  12  November  2002  Kabupaten Kaimana baru diresmikan. Berdasarkan UU No. 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam menjalankan  pemerintahan  di  daerah  dimana Kabupaten  Kaimana  ikut  berperan  dalam mendukung  peningkatan  kemandirian  di Provinsi Papua.
Otonomi  daerah  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  perlu  dimaksimalkan  oleh pemerintah  daerah  Kabupaten  Kaimana  guna meningkatkan  kemandirian  keuangan  daerah terhadap bantuan pihak luar (eksternal) melalui pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Kaimana terutama  pada  masa  pandemi  covid-19  yang mempengaruhi segala aspek kehidupan khususnya  pada  pelaksanaan  otonomi  daerah. Selain  itu  pemanfaatan  dan  pengelolaan pendapatan  daerah  yang  belum  optimal  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  menjadi  kendala dalam  mewujudkan  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Kaimana.    Kemandirian
keuangan Daerah Kabupaten
Kaimana menggambarkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat kemandirian  keuangan  daerah  maka  semakin tinggi  rasio  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Kaimana. Hal tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di Kabupaten  Kaimana  juga  tinggi.  Pada  masa pandemi  covid-19  saat  ini  sangat  berdampak pada pendapatan daerah di Kabupaten Kaimana terlebih  pada  pendapatan  asli  daerah  yang makin  menurun  diakibatkan  perekonomian masyarakat  yang  melemah,  permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kaimana  harus dapat mengatasi permasalahan tersebut  agar  dapat  meningkatkan  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Kaimana.  Selain itu juga diperlukan analisis terhadap kemandirian  keuangan  daerah  untuk  melihat kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten Kaimana  dalam  mendukung  peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Kaimana terbentuk  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kaimana  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Daerah Nomor  4  Tahun  2016  Tentang  Pembentukan Dan  Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten Kaimana.  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Kaimana merupakan  salah  satu  perangkat  pemerintah daerah  yang  menjaIankan  roda  pemerintahan yang memiliki peran penting daIam menyelenggarakan
fungsi penunjang pengelolaan  keuangan  dan  aset  daerah  di Kabupaten  Kaimana.  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD) Kabupaten  Kaimana  dipimpin  oIeh  seorang kepaIa  badan  yang  berada  di  bawah  dan bertanggungjawab  kepada  Bupati  Kabupaten Kaimana  dan  bertugas  untuk  membantu jalannya  pemerintahan  Kabupaten  Kaimana daIam  bidang  pengeIolaan  keuangan  dan  aset daerah.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  akan menggambarkan fakta-fakta di lapangan seperti
hasil  perhitungan  rasio  yang  diperoleh  dari pengumpulan  data  secara  sekunder  dan  data primer  yang  diperoleh  langsung  dari  informan di  lapangan  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kemandirian  keuangan  daerah  serta tingkat  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten Kaimana.  Selain  itu,  hasil  penelitian  akan menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini  yaitu  bagaimana  kemandirian  keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana,  faktor  penghambat  kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten
Kaimana dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.
Pemerintah Daerah
Pemerintah  daerah  secara  umum  dapat diartikan sebagai alat penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah.  Menurut  Nurdin (2017:  9)  “Pemerintah  merupakan  organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat  dan  menerapkan  hukum  serta undang-undang di wilayah tertentu”. Selanjutnya menurut Finer (1974) dalam Labolo (2014:  17)  “Pemerintah  merujuk  pada  suatu proses  pemerintahan,  dimana  kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah”. Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat  diartikan  bahwa pemerintah  daerah  ialah  organisasi,  badan maupun  lembaga  yang  memegang  kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.
Berbeda  dengan  pemerintah  daerah, pemerintahan  daerah  mempunyai  arti  yaitu penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah.  Labolo  (2014:  23) menjelaskan bahwa:
Pemerintahan  menunjukkan  pada  aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak  saja  merujuk  pada  pemerintah  itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam  berbagai  konteks  kelembagaan dengan tujuan mengarahkan,
mengendalikan,  mengatur  semua  hal  yang berkaitan  dengan  ranah  publik  seperti
kepentingan  warga  negara,  pemilik  suara (voters) maupun para pekerja (workers).

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  ialah  semua  hak  dan kewajiban  dari  suatu  daerah  yang  dapat  dinilai dengan  uang  dan  segala  sesuatu  berupa  uang dan  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Khusaini (2018: 2) “Keuangan  daerah  merupakan  semua  hak  dan kewajiban  pemerintah  daerah  dalam  bentuk uang  (rupiah)  yang  dimanfaatkan  untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  daerah”.  Selanjutnya,  dijelaskan dalam Amin (2019: 4) bahwa:
Hak  merupakan  hak  pemerintah  daerah untuk  mencari  dan  menetapkan  sumber pendapatan  daerah  berupa  pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber- sumber lain pendapatan daerah yang sesuai dengan  ketentuan  perundangan  yang berlaku.  Sedangkan  kewajiban  adalah kewajiban  pemerintah  daerah  untuk membelanjakan  atau  menegluarkan  uang dalam  rangka  melaksanakan  semua  urusan pemerintahan di daerah.
Dari  pendapat  ahli  tersebut  dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah berarti hak dan  kewajiban  suatu  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  tersebut dalam periode yang telah ditentukan dan semua hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang.  Hak  serta  kewajiban  suatu  daerah  dalam mengurus  pemerintahannya  sendiri  diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Secara etimologi istilah otonom berasal dari dua kata  bahasa  Yunani,  yaitu  autos  (sendiri),  dan nomos  (peraturan)  atau  undang-undang. Sedangkan  menurut  Wulandari  dan  Iryane (2018:  1)  “Pengertian  otonomi  adalah  hak, wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”.  Berdasarkan  pendapat ahli  tersebut  otonomi  daerah  dapat  diartikan sebagai  kewenangan  yang  diberikan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah
otonom  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri.
Mardiasmo  (2021:  11)  menyatakan bahwa “Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten  dan  kota  dilakukan  dengan memberikan  kewenangan  atau  diskresi  yang luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada pemerintah  daerah  secara  proporsional”. Penyerahan  otonomi  daerah  kepada  daerah merupakan  strategi  pemerintah  pusat  dalam mendistribusikan pendapatan, membagi kekuasaan  dan  juga  untuk  meningkatkan perekonomian  daerah  karena  di  era  globalisasi, daerah dituntut untuk memperkokoh perekonomian  nasional  dengan  diberikannya kemandirian  dalam  pengelolaan  keuangan  oleh pemerintah  pusat.  Kewenangan  pengelolaan keuangan  daerah  yang  diberikan  kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan kebijakan dan prioritas pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadinya  keselarasan  dengan  kepentingan masyarakat daerah itu sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak lain. Analisis Laporan Keuangan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  analisis  adalah  penguraian  suatu pokok  atas  berbagai  bagiannya  dan  penelaahan bagian  itu  sendiri  serta  hubungan  antar  bagian untuk  memperoleh  pengertian  yang  tepat  dan pemahaman  arti  keseluruhan.  Berdasarkan definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  analisis merupakan  proses  mengurai  suatu  komponen menjadi  bagian-bagian  untuk  mengetahui hubungan  serta  fungsi  komponen  masing- masing.
Menurut  Hutabarat  (2021:  9)  “Laporan keuangan  merupakan  informasi  yang  dapat menggambarkan  kondisi  keuangan  perusahaan dan  informasi  tersebut  dapat  dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.  Berdasarkan  pengertian  tersebut dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan adalah  proses  mengurai  komponen-komponen laporan  keuangan  yang  ada  serta  mengetahui kondisi keuangan suatu entitas.
Drake  (2007)  dalam  Karyoto  (2017:  1) mengungkapkan  pengertian  analisis  keuangan yaitu:  “ Financial  analysis sebagai  suatu selection ,
evaluation ,  dan interpretation terhadap  financial data  keuangan,  mengkorelasikan  dengan informasi  lain  yang  dengan  tujuan  dapat membantu decision  makers  investment dan financial”. Berikutnya dijelaskan analisis laporan keuangan menurut Karyoto (2017: 21) yaitu: Analisis  laporan  keuangan  adalah  suatu proses  yang  dengan  penuh  pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi  posisi  keuangan  dan  hasil aktivitas  perusahaan  pada  masa  sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan  perkiraaan  dan  prediksi  yang paling  mungkin  mengenai  kondisi  dan performance perusahaan  pada  masa  yang akan datang.
Berdasarkan  pendapat  oleh  beberapa ahli  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa analisis  laporan  keuangan  adalah  menguraikan pos-pos  laporan  keuangan  yang  melibatkan neraca  dan  laba  rugi  untuk  mendapatkan informasi  kondisi  keuangan  suatu  perusahaan lebih  dalam  yang  sangat  penting  dalam  proses menghasilkan keputusan yang tepat.

## Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pendapatan  daerah  menurut  Sinurat (2018: 72) menyatakan bahwa pendapatan pada dasarnya diklasifikasikan berdasarkan sumbernya,  secara  garis  besar  ada  tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  pendapatan  transfer,  dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Menurut Sinurat (2018: 125)
pendapatan  daerah  adalah  "semua  penerimaan rekening  kas  umum  daerah  yang  menambah Saldo  Anggaran  Lebih  (SAL)  dalam  periode tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang menjadi  hak  pemerintah daerah,  diakui  sebagai penambahan  nilai  kekayaan  bersih  dan  tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah”. Dari  pendapat  tersebut  bahwa  semua penerimaan  yang  menjadi  hak  pemerintah daerah  masuk  ke  dalam  rekening  kas  umum dalam  periode  tahun  aggaran  dan  menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga menjadi penambahan  kekayaan  bersih  pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah.

## Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan  adalah  salah  satu  aspek yang  cukup  penting  untuk  menjaga  dan membina  terjadinya  stabilitas  sosial  dan ekonomi.  kondisi  tersebut  juga  diperlukan untuk  meminimalkan  terjadinya  kecemburuan sosial  dalam  masyarakat.  Kesejahteraan  hidup seseorang  dalam  realitasnya,  memiliki  banyak indikator  keberhasilan  yang  dapat  diukur. Menurut  Magrabi  (1991)  dalam  Zaman  (2021: 27) mengatakan bahwa “Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman  dan  senang  dari  konsumsi  barang  dan pelayanan”.  Selanjutnya,  Zastrow  (2000)  dalam Zaman  (2021:  28)  menjelaskan  “Kesejahteraan sosial    adalah  sebuah  sistem  yang  meliputi program  dan  pelayanan  yang  membantu  orang agar  dapat  memenuhi  kebutuhan  sosial, ekonomi, pendidikan dan kesahatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat”.
Menurut Badan program pembangunan PBB  atau United  Nations  Development  Programme (UNDP)  bahwa  pembangunan  manusia merupakan  suatu  model  pembangunan  yang ditujukan  untuk  memperluas  pilihan  bagi penduduk  yang  dapat  ditumbuhkan  melalui upaya  pemberdayaan  penduduk.  Hal  ini  dapat dicapai  melalui  program  pembangunan  yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar  manusia  yaitu  peningkatan  derajat kesehatan,  berupa  umur  panjang  dan  hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan  yang  memadai  agar  dapat digunakan  untuk  mempertinggi  partisipasi dalam  kegiatan  ekonomi  produktif  serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.
Sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal dengan Indeks Pembangunan  Manusia  (Human  Development Index).  Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistika menjelaskan  bahwa  Nilai  IPM  ini  diukur berdasarkan  tiga  indikator  sebagai  acuannya yaitu  tingkat  harapan  hidup,  tingkat  melek huruf,  rata-rata  lama  sekolah  dan  pendapatan riil per kapita.

## Keuangan Negara
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  pada pasal 6 menjelaskan bahwa:
Presiden  selaku  kepala  pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan  negara  sebagai  bagian  dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota  selaku  kepala pemerintahan  daerah  untuk  mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Berdasarkan pernyataan di atas dijelaskan  bahwa  kekuasaan  keuangan  negara yang  dikelola  oleh  presiden  diserahkan  kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  itu sendiri. Dalam rangka
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah  daerah  menyusun  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dalam pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa  “APBD  disusun  sesuai  dengan kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan kemampuan pendapatan daerah”.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan  membutuhkan  sumber-sumber pendapatan  yang  cukup  kepada  daerah. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  1 Ayat  (1),  menjelaskan  pengertian  keuangan daerah  adalah  “Semua  hak  dan  kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang  serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat dijadikan  milik  daerah  berhubung  dengan  hak dan kewajiban daerah tersebut”.
Dalam  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menyebutkan bahwa  “Pendapatan  daerah  adalah  semua  hak
daerah  yang  diakui  sebagai  penambah  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun  anggaran berkenaan”.  Dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  tahun  2019  juga  disebutkan  bahwa pendapatan daerah terdiri atas:
Pendapatan asli daerah a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah Pendapatan transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
b. Transfer antar-daerah
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

## Pemerintahan Daerah
Menurut  Pasal  1  Ayat  (6)  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  menjelaskan, “Otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya  pada  PasaI  1  Ayat  (12) menyebutkan bahwa:
Daerah  otonom  yang  selanjutnya  disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  PasaI  283  ayat  (1)  tentang  Pemerintahan Daerah  menyebutkan  bahwa  “Pengelolaan keuangan  daerah  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dari  penyelenggaraan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai  akibat  dari  penyerahan  urusan pemerintahan”.  Hal  tersebut  menerangkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator yang  sangat  penting  karna  sebagai  konsekuensi dari pemberian urusan pemerintahan.
Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah
Pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai  keterikatan  dengan  pemerintah pusat  berkaitan  dengan  pengelolaan  keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  Ayat  (3) menjelaskan:
Hubungan  keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur  hak  dan  kewajiban  keuangan antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah  yang  dilaksanakan  secara  adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Pemerintah  daerah  dalam  menjalankan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah harus  berpedoman  dengan  peraturan  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  77  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pasal  1 Ayat  (1)  menjelaskan:  “Pengelolaan  keuangan daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan  daerah”.  Selanjutnya,  dalam  Pasal  2 Ayat  (1)  Menjelaskan  bahwa  “Pedoman  teknis pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan baik. Otonomi daerah  diadakan  dan  dilaksanakan  untuk kepentingan daerah itu sendiri guna meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemandirian daerah disini khususnya pemerintah Kabupaten Kaimana.  Kemandirian  keuangan  daerah  dapat dianalisis  menggunakan  menggunakan  rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio
ketergantungan  keuangan  daerah,  dan  rasio kemandirian  keuangan.  Selanjutnya  bagaimana kemandirian  keuangan  daerah  mencerminkan peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang dilihat  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  di  Kabupaten  Kaimana  yang  mana indikatornya  berdasarkan  tingkat  harapan hidup,  tingkat  melek  huruf  dan  tingkat pendapatan. Setelah dilakukannya analisis kemandirian  keuangan  daerah  ini  diharapkan daerah  dapat  mengurangi  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat khususnya dalam hal finansial untuk meningkatkan kesejahetraan masyarakat melalui peningkatan  harapan  hidup  (kesehatan), peningkatan  melek  huruf  (pendidikan)  dan peningkatan  pendapatan  daerah  Kabupaten Kaimana. Sebaliknya masyarakat yang sejahterah,  memiliki  tingkat  pendidikan  dan kesehatan  yang  baik  serta  pendapatan  yang memadai  akan  mendukung  dalam  peningkatan kemandirian keuangan daerah.
Pada  masa  pandemi  covid-19  segala aspek kehidupan masyarakat berdampak seperti kepada  kondisi  sosial  masyarakat,  yang menjadikan  risiko  peningkatan  kemiskinan  dan pengangguran  yang  meningkat  berpengaruh pada  kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  juga berdampak  pada  pemasukan  pendapatan  asli daerah  Kabupaten  Kaimana  yang  menurun, yang  berdampak  pada  kemampuan  daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan  secara mandiri guna mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana dengan menggunakan pendapatan asli daerah,  dan  tidak  hanya  tergantung  pada  dana transfer  dari  pemerintah  pusat.  Kesejahteraan masyarakat  mencerminkan  kualitas  kehidupan dari  masyarakat  itu  sendiri  dalam  pemenuhan kebutuhan  dasarnya  seperti  pendidikan, kesehatan hingga pendapataan yang mencukupi. Tingkatan  kesejahteraan  suatu  kelompok masyarakat  dapat  diukur  dengan  menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penulis menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana menggunakan  rasio  kemandirian  keuangan, rasio  ketergantungan  keuangan,  rasio  derajat
desentralisas  dan  rasio  efektivitas  pengelolaan PAD  dan  melihat  IPM  serta  bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana.  Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

## Rasio Kemandirian Keuangan
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi masyarakat  daIam  membayar  pajak  dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen  utama  dalam  pendapatan  asIi daerah.  Tingkat  partisipasi  berbanding  lurus dengan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat, dimana  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah, maka  menggambarkan  semakin  tinggi  pula tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Begitu  juga sebaliknya,  adanya  penunggakan  pembayaran pajak  oleh  masyarakat  atau  wajib  pajak menandakan  bahwa  masih  rendahnya  tingkat kesejahteraan  masyarakat  sehingga  merasa keberatan dalam membayarkan pajak. Tetapi hal tersebut  hanya  secara  umum  dan  tidak sepenuhnya  terjadi  demikian,  penunggakan pembayaran  pajak  juga  bisa  disebabkan  oleh faktor  lainnya,  seperti  kurangnya  sosialisasi, susahnya  sistem  pembayaran  pajak  yang  ada dan lainnya.
Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:
Rumus  tersebut  digunakan  untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah yaitu  dengan  cara  membandingkan  antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak  eksternal.  Berdasarkan  rumus  terlihat bahwa pendapatan asli daerah menjadi patokan dari kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli Daerah yang akan dibagi atau dibandingkan dengan  komponen  lain,  yaitu  pendapatan  yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah.
Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah Kemandirian Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Sangat Rendah Sangat Kurang Instruktif Rendah Kurang Konsultif Sedang Cukup Partisipatif Tinggi Sedang Delegatif Sumber:  HaIim (2004)
Hasil  penelitian  dan  perhitungan kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Kaimana  dalam  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana
Tahu n PAD Pendapatan Eksternal Rasio Kemandir ian Keterang an 2016 49.037.440. 645 971.196.744.7 77 5,04 Instrukti f 2017 36.637.054. 551 973.009.884.1 30 3,76 Instrukti f 2018 40.589.189. 654 961.554.182.4 87 4,22 Instrukti f 2019 30.093.836. 325 1.111.650.428. 515 2,70 Instrukti f 2020 34.133.173. 442 1.009.832.915. 457 3,38 Instrukti f
Sumber:  diolah  penulis  dari  LRA  APBD  Kabupaten  Kaimana  tahun 2016-2020
Berdasarkan Tabel 2. Perthitungan nilai rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Kaimana dari tahun 2016-2020, mengalami naik turun  dan  masih  berada  di  angka  presentase yang  sangat  rendah  ini  membuktikan  bahwa tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  masih sangat  rendah  yaitu  dibawah  6%  dan  berada pada  pola  hubungan  instruktif  yang  berarti peran  pemerintah  pusat  masih  sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

## Rasio Ketergantungan Keuangan
Rasio  derajat  tingkat  ketergantungan keuangan  daerah  bertujuan  untuk  mengukur tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah terhadap  pendapatan  eksternal  khususnya pendapatan  transfer.  Cara  perhitungan  rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dengan membandingkan  jumIah  pendapatan  transfer yang  diterima  oleh  penerimaan  daerah  dengan
total  pendapatan.  Berikut  rumus  yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:
Presentasi  penilaian  terhadap  rasio ketergantungan  keuangan  daerah  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel  3. Presentasi  Penilaian  Terhadap  Rasio
Ketergantungan Keuangan Daerah Presentase (%) Kriteria Ketergantungan 00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Cukup Rendah 30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Tinggi >50,00 Sangat Tinggi

## Sumber:  HaIim (2004)
Hasil  penelitian  dan  perhitungan  rasio kemandirian  keuangan  daerah  Kabupaten Kaimana  dalam  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:
Tabel  4. Rasio  Ketergantungan  Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana
Tah un Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio Ketergant ungan Ketera ngan 201 6 971.185.91 4.587 1.020.234.1 85.422 95,19 Sangat Tinggi 201 7 973.009.88 4.130 1.009.646.9 38.681 96,37 Sangat Tinggi 201 8 961.554.18 2.487 1.002.143.3 72.141 95,94 Sangat Tinggi 201 9 1.100.576.7 49.852 1.141.744.2 64.840 96,39 Sangat Tinggi 202 0 980.590.63 9.978 1.043.966.0 88.899 93,95 Sangat Tinggi Sumber:  diolah  penulis  dari  LRA  APBD  Kabupaten  Kaimana  tahun 2016-2020 Berdasarkan
perhitungan rasio ketergantungan  daerah  Kabupaten  Kaimana mulai  dari  tahun  2016  sampai  dengan  tahun 2020  menunjukkan  bahwa  presentase  yang sangat  tinggi  yaitu  lebih  dari  90%.  Hal  ini berarti  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan Kabupaten Kaimana masih sangat rendah.

## Rasio Derajat Desentralisas
Rasio  desentralisasi  fiskal  menunjukkan derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total pendapatan  daerah.  Rasio  desentralisasi  fiskal dapat  dihitung  melalui  perbandingan  antara jumlah  PAD  dengan  total  penerimaan  daerah. Berikut  rumus  yang  digunakan  dalam perhitungan  rasio  desentralisasi  fiskal  daerah adalah:
Kriteria  penilaian  derajat  desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Presentase (%) Kriteria 00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Cukup 30,01 – 40,00 Sedang 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat Baik Sumber:  HaIim (2004)
Hasil penelitian dan perhitungan derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Kaimana dalam  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun  2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:
Tabel  6. Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal Daerah Kabupaten Kaimana
Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentrali sasi Keterangan 2016 49.037.440.645  1.020.234.185.422 4,80 Sangat Kurang 2017 36.637.054.551  1.009.646.938.681 3,62 Sangat Kurang 2018 40.589.189.654  1.002.143.372.141 4,05 Sangat Kurang 2019 30.093.836.325  1.141.744.264.840 2,63 Sangat Kurang 2020 34.133.173.442  1.043.966.088.899 3,27 Sangat Kurang
Sumber:  diolah  penulis  dari  LRA  APBD  Kabupaten  Kaimana  tahun 2016-2020
Perthitungan  nilai  rasio  kemandirian keuangan  daerah  Kabupaten  Kaimana  dari tahun  2016-2020  sesuai  dengan  perhitungan rasio  kemandirian,  mengalami  naik  turun  dan masih  berada  di  angka  presentase  yang  sangat rendah  ini  membuktikan  bahwa  tingkat
kemandirian  keuangan  daerah  masih  sangat rendah  dan  berada  pada  pola  hubungan instruktif yang berarti  peran pemerintah pusat masih  sangat  mendominasi  dalam  membiayai penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Berikut grafik  rasio  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten  Kaimana  tahun  2016-2020  beserta dengan  rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Kabupaten Kaimana memiliki kemandirian  keuangan  daerah  yang  memiliki rata-rata  3,82%  (2016-2020).  Jika  di  ukur menggunakan skala interval poIa hubungan dan tingkat kemampuan  daerah, Kabupaten Kaimana  memiliki  skala  interval  0-25  yang menunjukkan  bahwa  kemampuan  keuangan yang  sangat  rendah  dan  juga  memiliki  pola hubungan  yang  instruktif.  Pola  hubungan instruktif memiliki arti bahwa peran pemerintah pusat  dalam  membiayai  daerah  masih  sangat mendominasi.  Sedangkan  tingkat  penggunaan dana  yang  berasal  dari  PAD  masih  sangat minim  sehingga  penilaian  atas  kemandirian daerah  masih  sangat  rendah.  Kepala  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Kaimana menyampaikan bahwa:
“Rata-rata Kabupaten khususnya Kabupaten Kaimana  masih  tergantung  dengan  dana perimbangan,  karena  jujur  saja  PAD  kita sangat  kecil,  yang  hanya  ditentukan  dengan pajak  dan  retribusi    dan  itu  kita  tidak  bisa kita menarget terlalu tinggi  karena disitukan ada    aturan-aturannya  untuk  memungut pajak dan retribusi”.
Dari  penjelasan  diatas  penyebab rendahnya  kemandirian  keuangan  daerah  di Kabupaten  Kaimana  terjadi  dikarenakan rendahnya  pendapatan  asli  daerah  dari Kabupaten  Kaimana  dan  tingginya  sumber pendapatan  transfer  dari  pihak  eksternal. Pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Kaimana masih  sangat  jauh  dari  yang  diharapkan  dan belum mampu secara mandiri membiayai proses pelaksanaan  tugas  pemerintahan  daerah.  PAD sebagai  wujud  dari  kemampuan  daerah  dalam mengembangkan  sumber  daya  daerah  ternyata sangat  rendah.  Dengan  melihat  fakta  tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini
PAD  setiap  tahunnya  ternyata  belum  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dan masih tergolong belum mampu mandiri. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Rasio  efektivitas  merupakan  rasio  yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  daIam  mereaIisasikan  pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.  Berikut  rumus  yang  digunakan  dalam perhitungan  rasio  efektivitas  pengelolaan  PAD adalah:
Kriteria penilaian efektivitas PAD dapat dinilai  dengan  indikator  kategori  pada  tabel berikut:
Tabel 7. Kriteria Penilaian Evektivitas PAD Presentase (%) Kriteria <75 Tidak Efektif 75 – 89 Kurang 90 - 99 Cukup 100 Efektif >100 Sangat Efektif Sumber:  HaIim (2004)
Hasil  penelitian  dan  perhitungan  rasio efektivitas pengelolaan PAD daerah Kabupaten Kaimana  dalam  5  tahun  terakhir  yaitu  tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:
Tabel  8. Rasio  Efektivitas  Pengelolaan PAD Daerah Kabupaten Kaimana
Tah un Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Rasio Efektivi tas PAD Keteran gan 2016  49.037.440. 645 38.950.468. 768 125,89 Sangat Efektif 2017  36.637.054. 551 42.720.281. 706 85,76 Kurang Efektif 2018  40.589.189. 654 28.538.898. 572 142,22 Sangat Efektif 2019  30.093.836. 325 30.602.199. 722 98,33 Efektif 2020  34.133.173. 442 32.358.062. 698 105,48 Sangat Efektif Sumber:  diolah  penulis  dari  LRA  APBD  Kabupaten  Kaimana  tahun 2016-2020 Perhitungan rasio efektivitas
pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Kaimana  mulai  dari  tahun  2016
sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase  yang  sangat  tinggi  yaitu  mempunyai rata-rata  111,54%.  Hal  tersebut  dikategorikan sangat  efektif  itu  berarti  pemerintah  daerah mampu  meralisasikan  penerimaan  daerah  yang telah direncanakan.
Rasio derajat diukur menggunakan skala interval  maka  masih  berada  di  skala  0,00- 10,00%. Hal tersebut dapat menandakan bahwa rasio  derajat  desentraIisasi  fiskaI  yang  dimiliki Kabupaten  Kaimana  pada  skala  interval dikategorikan sangat kurang. Dengan demikian, dapat  dikatakan  Kabupaten  Kaimana  daIam membiayai  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan pembangunan  dan  peIayanan  masyarakat dikategorikan  sangat  kurang  dan  memiIiki ketergantungan  keuangan  yang  tinggi  kepada pemerintah  pusat  dalam  membiayai  urusan pemerintahannya.  Dalam rasio  ini  dapat  dilihat bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai indikator  utama  yang  dijadikan  tolak  ukur, namun  disini  lebih  melihat  pada  kemampuan daerah  dalam  meningkatkan  Pendapatan  Asli daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.  Rendahnya  jumlah  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  menunjukkan  bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) tersebut.  Dan  dalam  hal  ini  Kabupaten Kaimana masih sangat kurang dalam membiayai pelaksanaan
kegiatan pemerintahan pembangunan dan peIayanan masyarakat.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  semua  permasalahan  yang menyebabkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) rendah  tidak  lepas  dari  keadaan  daerah  itu sendiri dan permasalahan di daerah Kabupaten Kaimana  adalah  kurangnya  sumber-sumber PAD  sehingga  mengakibatkan  rendahnya tingkat  PAD  itu  sendiri.  Hal  ini  sangat berdampak kepada keadaan kemampuan daerah dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah untuk mendanai otonomi daerah di Kabupaten Kaimana.

## Kesejahteraan Masyarakat
Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan
penyelenggaraan  pemerintah  di  daerah  dari
aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat yang  pada  hakikatnya  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerah  khususnya  di  Kabupaten  Kaimana. Badan  program  pembangunan  PBB  (UNDP) menggunakan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM), sebagai indikator kesuksesan pembangunan  dan  kesejahteraan  suatu  negara atau  wilayah.  Yang  mana  indikator  IPM  terdiri dari  tiga  karakteristik  utama  pembangunan manusia.
Permasalahan tuna aksara di Kabupaten Kaimana  disebabkan  oleh  peningkatan  jumlah penduduk  dan  sebarannya  yang  tidak  merata, sehingga  berakibat  pada  terjadinya  isolasi sebaran  penduduk.  Selain  itu,  rendahnya  minat dan  budaya  baca  masyarakat  serta  belum optimalnya akses pendidikan dalam mengakomodir  semua  jenjang  dan  kelompok masyarakat  merupakan  tantangan  dalam mengatasi  persoalan  tuna  aksara.  Terlebih, ketersediaan  tenaga  pendidik  dan  juga  kualitas pendidik  di  Kabupaten  Kaimana  juga  masih belum baik dan merata.
Indikator  harapan  hidup  mewakili aspek  kesehatan  yang  berarti  memiliki  rentang hidup  yang  panjang,  indikator  harapan  lama sekolah dan panjang rata-rata sekolah mewakili aspek  pendidikan,  dan  dimensi  ekonomi  yang berarti  memiliki  kehidupan  yang  layak dijelaskan  oleh  pengeluaran  per  kapita  yang disesuaikan. Kriteria penilaian IPM dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia Nilai IPM Tingkatan < 50 Rendah 50 < IPM < 80 Menengah > 80 Tinggi Sumber: www.bps.go.id
Berikut  ini  merupakan  IPM  di Kabupaten  Kaimana  selama  5  tahun  terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2020:
Tabel  10. Indeks  Pembangunan  Manusia
Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Indeks Pembangunan Manusia Keterangan 2016 62,15 Menengah 2017 62,74 Menengah 2018 63,67 Menengah 2019 64,59 Menengah 2020 65 Menengah
Sumber: diolah oleh penulis, BPS Kabupaten Kaimana, 2022
IPM  di  Kabupaten  Kaimana  setiap tahunnya  mengalami  kenaikan  yaitu  di  tahun 2016  berada  di  angka  62,15%  dan  terus  naik hingga  angka  6,50%  di  tahun  2020  dan mempunyai  rata  IPM  yaitu  63,63%.  Hal  ini menunjukan  tren  yang  positif  tetapi  angka  ini masih  berada  ditingkat  menengah  yang  mana perlu ditingkatkan lagi dan jika melihat kondisi di  lapangan  pemerintah  daerah  masih  perlu pembenahan  untuk  mendukung  meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Faktor-Faktor  Penghambat  Kemandirian Keuangan  Daerah  dalam  Mendukung Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Kabupaten Kaimana
Pemberian  otonomi  daerah  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah ialah  memberikan  sebuah  tanggungjawab kepada  daerah  otonom  untuk  mampu meningkatkan  kemampuan  fiskal  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  secara  mandiri sehingga  hal  tersebut  diharapkan  mampu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah tersebut. Terlebih di Kabupaten Kaimana yang merupakan  bagian  dari  Provinsi  Papua  Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan  otonomi  khusus.  Namun  kondisi  riil dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah  otonom  atau  hampir  seluruh  daerah  di Indonesia  belum  mampu  dikatakan  mandiri atau  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan belanja  daerahnya.  Hal  ini  tentu  memberikan dampak  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana  yang  dapat dilihat  dari  segi  pemenuhan  kebutuhan pendidikan,  kesehatan,  perekonomian  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  manusia  di  Kabupaten  Kaimana  yang belum optimal.
Faktor penghambat kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana  itu  sendiri seperti  yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Bidang Pemerintahan,  Sosial  dan  Budaya  BAPPEDA hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya dalam  bidang  pendidikan  yaitu  terbatasnya akses  kepada  layanan  pendidikan,  belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana  pendidikan,  belum  meratanya ketersediaan tenaga pendidikan, belum meratanya sebaran fasilitas pendidikan, rendahnya  kemampuan  masyarakat  secara mandiri menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Beberapa faktor yang menjadi penghambat pada bidang kesehatan yang terjadi dilapangan  yaitu  belum  optimalnya  kualitas SDM  tenaga  medis  dan  paramedis,  belum meratanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah terpencil atau terisolir,  kurangnya  kesadaran  masyarakat terhadap  kesehatannya,  terbatasnya  fasilitas kesehatan.  Dari  segi  pendapatan  masyarakat  di Kabupaten Kaimana disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat kemiskinan penduduk yang masih  tinggi,  pelaksanaan  pendampingan  dan penyuluhan  terhadap  industri  perdagangan, koperasi  dan  UKM  belum  maksimal  berjalan dengan baik, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan sehingga lebih mandiri dalam mendapatkan pengahsilan.
Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan  Daerah  dalam  Mendukung Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  di Kabupaten Kaimana
Peningkatan  kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Kaimana  dilakukan  melalui upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  rangka  mengatasi  faktor  penyebab rendahnya  kemandirian  yaitu  seperti  yang tertuang  dalam  RPJMD  Kabupaten  Kaimana Tahun 2021-2026 yaitu:
1. Mendesain  kebijakan  afirmatif  tenaga kerja asli daerah. 2. Memacu pertumbuhan sektor pembentuk perekonomian yang
kontribusinya  masih  tergolong  kecil  melalui berbagai  program  kegiatan  penunjang perekonomian di sektor tersebut.
3. Pengembangan  dan  optimalisasi  sistem pembayaran  pajak  dan  retribusi  daerah berbasis IT.
4. Mengoptimalkan
pelaksanaan pendampingan  dan  penyuluhan  terhadap koperasi dan UKM. 5. Pendataan yang akurat guna memudahkan  perencanaan  pembangunan yang  tepat  sasaran,  sehingga  didapatkan kebijakan  yang  mengarah  kepada  lintas sektor  untuk  mengatasi  tantangan  topografi wilayah.
6. Pengoptimalan sektor perikanan, pertanian,  perkebunan  serta  sektor  jasa untuk  menarik  minat  kerja  masyarakat  agar lapangan  pekerjaan  lebih  merata,  sehingga masyarakat  Kabupaten  Kaimana  memiliki pilihan yang setara.
7. Meningkatkan ketrampilan pencari kerja khusus  OAP  melalui  pendidikan  dan pelatihan ketrampilan.

## Diskusi Temuan Utama Penelitian
Kemandirian keuangan daerah bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi daerah.    Penulis  menemukan  temuan  penting yakni  dengan  kemandirian  keuangan  daerah yang  tinggi  dapat    mendukung  tingkat kesejahteraan  masyarakat  dalam  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  di  daerah.  Sama  halnya dengan temuan
Pangaribuan bahwa Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) (Pangaribuan, 2020).
Selanjutnya  Kemandirian  keuangan daerah  Kabupaten  Kaimana  dalam  5  tahun terakhir  yaitu  dari  tahun  2016-2020  masih sangat  rendah  sehingga  dalam  membiayai  dan memenuhi  kebutuhan  pemerintahan  daerah dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Seperti temuan  Oki  bahwa  rasio  desentralisasi  fiskal Kabupaten  Belu  dikategorikan  sangat  kurang, rasio  ketergantungan  yang  sangat  tinggi  pada pemerintah  pusat.  Dan  rasio  kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).
Temuan Hamid yaitu terdapat pengaruh kinerja  keuangan  daerah  terhadap  pendapatan
perkapita,  terdapat  pengaruh  kinerja  keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat  pengaruh  kinerja  keuangan  daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Layaknya penelitian  tersebut  kemandirian  keuangan daerah  mempunyai  peran  dalam  mendukung peningkatan kesejahteran masyarakat di Kabupaten Kaimana.
KESIMPULAN Kemandirian
keuangan daerah Kabupaten  Kaimana  dalam  5  tahun  terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah dengan  rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan  keuangan  daerah  95,67%,  rata- rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas  pengelolaan  pendapatan  asli  daerah 111,54%,  sehingga  dalam  membiayai  dan memenuhi  kebutuhan  pemerintahan  daerah dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat.
Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat  yaitu  masih  kurangnya  PAD  dari Kabupaten  Kaimana  selama  lima  tahun anggaran  dibandingkan  dengan  pendapatan transfer  yang  selalu  besar  setiap  tahunnya, penggunaan  dana  PAD  yang  masih  kurang efisien  sehingga  menyebabkan  tidak  tepat sasaran danmengalami kendala, penyaluran dana yang  tidak  maksimal  oleh  oknum  pemerintah daerah,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  dalam berjalannya  pelaksana  pemerintahan  daerah, kurangnya  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Upaya  pemerintah  daerah  Kabupaten Kaimana  untuk  meningkatkan  kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  di Kabupaten  Kaimana  adalah  memperhatikan aspek biaya serta manfaat yang dihasiIkan, yaitu dengan  memperhitungkan  rasio  dari  biaya pemungutan dengan tingkat reaIisasi penerimaan,  memacu  pertumbuhan  sektor pembentuk  perekonomian,  pengembangan  dan optimalisasi  sistem  pembayaran  pajak  dan
retribusi  daerah  berbasis  IT,  mengoptimalkan pelaksanaan  pendampingan  dan  penyuluhan terhadap koperasi dan UKM.
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki  keterbatasan  utama  yakni  waktu  dan biaya  penelitian.  Penelitian  ini  dilakukan  di Kabupaten Kaimana sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.
Arah Masa Depan Penelitian ( future work). Penulis  menyadari  masih  awalnya temuan  penelitian,  oleh  karena  itu  penulis menyarankan  agar  dapat  dilakukan  penelitian lanjutan  pada  lokasi  serupa  berkaitan  dengan peningkatan  kemandirian  keuangan  daerah dalam  mendukung  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  di  Kabupaten  Kaimana  untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## REFERENSI
Adiputra, I. M. S., dkk. 2021. Metodologi Penelitian Kesehatan . Medan: Yayasan Kita Menulis. Alhusain, A. S., dkk. 2018. Kebijakan dan Strategi Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dalam Pembangunan  Nasional .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Amin, F. 2019. Penganggaran di Pemerintah Daerah . Malang: UB Press.
Anggito,  A.  dan  J.  Setiawan.  2018. Metodologi penelitian kualitatif . Sukabumi: CV Jejak.
Berliani,  K.  2016. “Pengaruh  Kinerja  Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten  Majalengka ”.  Jurnal  Indonesia Membangun, 15(2), 121–144. Halim,  A.  2002. Akuntansi  Kuangan  Daerah  Seri Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta:  Salemba Empat.
-----------,  2004. Manajemen  Keuangan  Daerah . Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
-----------,  2007. Akuntansi  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Hamid,  A.  A.  2018.  “ Analisis  Pengaruh  Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat” . Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 1(4), 38–51.
Hutabarat,  F.  2021. Analisis  Kinerja  Keuangan Perusahaan . Banten: Desanta Publisher.
Indrayanti,  W.  2020. “Analisis  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan  Masyarakat di  Provinsi  Riau  Tahun  2008-2017”. Jurnal Ecodemica:  Jurnal  Ekonomi,  Manajemen, Dan Bisnis, 4(2), 353–363.
Jaya,  I.  M.  L.  M.  2020. Metode  Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Yogyakarta:  Anak Hebat Indonesia. Kariyoto.  2017. Analisa  Laporan  Keuangan . Malang: Universitas Brawijaya Press. Kawatu,  F.  S.  2019. Analisis  Laporan  Keuangan Sektor Publik . Yogyakarta: Deepublish. Khusaini,  M.  2018. Keuangan  Daerah .  Malang: UB Press.
Labolo,  M.  2014. Memahami  Ilmu  Pemerintahan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
-----------,  2019. Manajemen  Keuangan  Daerah . Yogyakarta: Erlangga.
Mardiasmo.  2021. Otonomi  &  Manajemen Keuangan  Daerah .  Yogyakarta:  Penerbit Andi.
Nasution,  D.  A.  D.  2018. “Analisis  Pengaruh Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Akuntabilitas dan  Transparansi  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah”. Jurnal  Studi  Akuntansi  & Keuangan, 2(3), 149–162.
Nurdin, I. 2017. Etika Pemerintahan . Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. 2020.  Analisis  Kemandirian  Keuangan Daerah  Kabupaten  Belu. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , Vol 5 No.2 .
Pangaribuan,  R.  S.  2020. Analisis  Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Kabupaten  Tobasa  Provinsi Sumatera Utara . Universitas Sumatera Utara. Primanto,  A.  2020. Otonomi  Daerah  dan Pemberdayaan  Masyarakat  di  Indonesia . Malang: Intelegensia Media.
Rante,  A.,  Mire,  M.  S.,  &  Paminto,  A.  2018.
“ Analisis  kemandirian  keuangan  daerah” . Inovasi, 13(2), 92.
Rukin.  2019. Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Sinurat, Marja. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Ghalia Indonesia.
---------,  Marja.  dan  H.  M.  Panjaitan.  2017. Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Pustaka Rahmat: Bandung.
Sugiyono.  2016. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: PT. Alfabet. Sudaryo, Y., dkk. 2021. Keuangan di Era Otonomi Daerah . Yogyakarta: Penerbit Andi. Syahputra, R. 2017. “ Analisis Derajat Desentralisasi  atau  Kemandirian  Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Aceh Tamiang” . Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12–21.
Tersiana, A. 2018. Metode Penelitian . Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Tohardi,  A.  2019. Pengantar  Metodologi  Penelitian Sosial  +  Plus .  Pontianak:  Tanjungpura University Press.
Wasistiono,  Sadu  dan  F.  Simangunsong.  2015.
Metodologi  Ilmu  Pemerintahan .  Jatinangor: IPDN Press. Wulandari,  P.  A.  dan  E.  Iryanie.  2018. Pajak Daerah  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah . Yogyakarta: Deepublish.
Zaman,  N.,  dkk.  2021. Sumber  Daya  dan Kesejahteraan  Masyarakat .  Medan:  Yayasan Kita Menulis.
Sumber Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun  2002  Tentang  Pembentukan Kabupaten Kaimana.
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003
Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor
6  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun 2016  Tentang  Pembentukan  Dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
Peraturan  Bupati  Kaimana  Nomor  43  Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana.

## Sumber Lainnya
http://www.djpk.kemenkeu.go.id . Rasio Kemandirian  Daerah  Tahun  2017 Selasa,  6 September 2021. https://kemendagri.go.id . Data  Realisasi  Per  20 Agustus  2021  Dan  Uang  Kas  Pemerintah Daerah  Di  Perbankan  Serta  Isu  Penyerapan
Anggaran  Ta  2021 .    Sabtu,  10  September 2021.
https://kaimanakab.bps.go.id . Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Kabupaten Kaima