Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Akibat  Hukum  Ratifikasi
Optional  Protocol  On  The Convention  Against  Torture (OPCAT)  dan  Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

## Naura Ardya Fabian
1 Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: Nauraardya2020@mail.ugm.ac.id
Abstract: Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT) is an international agreement that aims to prevent torture and other ill-treatment by establishing a system consisting of conducting regular visits  to  all  places  of  detention  in  participating  countries.  The  OPCAT  is  not  only  an  instrument  that determines a certain standard, but as an implementation treaty which is a follow-up agreement from the Convention  against  Torture  (UNCAT).  Indonesia  has  ratified  the  convention  into  Law  no.  5  of  1998. However,  until  this  research  was  conducted,  efforts  to  ratify  the  OPCAT  had  not  been  successful.  This research will contain the legal consequences and implications if Indonesia ratifies the OPCAT and how it affects the protection of the right  to feel safe from torture for children in  Indonesia. This research is a normative research that uses a conceptual approach, cases, and laws and regulations and is analyzed by collecting secondary data through library research .
Keywords : International Agreement; OPCAT; International Human Rights.
How  to  Site:  Naura  Ardya  Fabian  (2023).  Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against Torture  (OPCAT)  dan  Pengaruhnya  Pada  Perlindungan  Hak  Atas  Rasa  Aman  Dari  Penyiksaan  di  Indonesia. Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp 10-23. DOI. 10.55809/tora.v9i1.167

## Introduction
Penyiksaan terhadap anak merupakan permasalahan HAM yang tidak kunjung selesai di Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mendata setidaknya terdapat 11.952 kasus kekerasan pada anak. 58,6 persen dari angka tersebut merupakan kekerasan seksual, dengan kasus yang mencapai sebanyak 7.004 pelaporan. Sementara itu, 3 dari 100 laki-laki berusia 13 - 17 Tahun dan 8  dari  100  perempuan  berusia  13  -  17  tahun  pernah  mengalami  kekerasan  seksual sepanjang  hidupnya. 1 Berdasarkan  data  yang  ditemukan  oleh  Kontras  (Komisi  untuk
1 Ardito Ramadhan. “Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir”, Kompas, Januari 20, 2022 https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan- terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ditemukan fakta bahwa jumlah angka dalam praktik-praktik penyiksaan pada institusi kepolisian cukup banyak dan bersifat dinamis. Pada  tahun  2016,  tercatat  telah  mencapai  318  korban  dari  praktik  penyiksaan  pada institusi kepolisian. 2 Meskipun begitu, data yang telah tercatat hanyalah segelintir kasus dari  begitu  banyak  nya  kejahatan  terhadap  anak  yang  belum  dilaporkan  dan terdeteksi. Hal ini dikarenakan minimnya audit serta upaya kontrol evaluasi dan koreksi tata  kelola  pusat  penahanan  yang  masih  lemah.  Sehingga,  dapat  menjadi  celah terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.
Berdasarkan Pasal 28G Ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa “ Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Selain itu, dimuat  juga  pada  Pasal  64  poin  e  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Anak  bahwa  terdapat  perlindungan  khusus  bagi  anak  untuk  mendapat penjaminan  pembebasan  dari  penyiksaan,  penghukuman,  atau  perlakuan  lain  yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Kedua undang- undang a  quo ,  telah  memberi  kerangka  hukum  serta  landasan  yang  konkrit  untuk dilakukannya  usaha-usaha  pemberantasan  penyiksaan  terhadap  siapapun,  terutama kepada anak dibawah umur, sebagai kelompok yang rentan akan kejahatan penyiksaan. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam memberikan perlindungan HAM atas kejahatan penyiksaan adalah dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional, yaitu Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT). 3
OPCAT merupakan sebuah perjanjian dalam komunitas internasional untuk menentang penyiksaan,  perlakuan  atau  penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  dan merendahkan martabat.  Perjanjian  ini  sifatnya  preventif untuk  mencegah  penyiksaan dan  perilaku  sewenang-wenang. 4 Berbagai  kegiatan  kunjungan  yang  proaktif  dan inovatif  merupakan  mekanisme-mekanisme  yang  diatur  dalam  perjanjian  tersebut. Kegiatan yang dimaksud adalah untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kesalahan, mengajukan  rekomendasi,  mengevaluasi  serta  menangani  penyebab-penyebab terjadinya penyiksaan  dan  perlakuan  sewenang-wenang.  OPCAT  bukan hanya  sebuah instrumen  yang  menentukan  suatu  standar  tertentu,  tetapi  sebagai  suatu  traktat
2 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, “ Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf  Kalla – Pekerjaan  Rumah  yang  Tidak  Selesai  Sektor  Hak  Asasi  Manusia”. https://kontras.org/wp- content/uploads/2019/10/FINAL_Pekerjaan-Rumah-yang-Tidak-Selesai-1.pdf ). (diakses pada 5 Desember 2022)
3 Yaseya Rampen. “Ra tifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia”, Lex Privatum, Vol. 10, No. 4, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394 hlm 3.
4 Protokol Opsional untuk Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, UN Doc. A/RES/57/199, 18 Desember 2002.
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
pelaksanaan  yang  merupakan  perjanjian  lanjutan  dari  Convention  Against  Torture (UNCAT). 5
Ketika  suatu  negara  meratifikasi  suatu  perjanjian  internasional  yang  pada  konteks  ini berkaitan dengan hak asasi manusia, negara akan dibebani dengan berbagai kewajiban untuk  menerapkan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku.  Negara  juga  dituntut  untuk merealisasikan  dan  berkomitmen  untuk  menerapkan  prinsip  perlindungan  HAM. 6 Seperti contohnya, melakukan sosialisasi dan diseminasi instrumen HAM dalam rangka mengeskalasi proses pemahaman bagi pembuat undang-undang dalam mengintegrasikan  substansi  perjanjian  internasional  ke  dalam  hukum nasional.  Selain itu,  membuat  dan  merealisasikan  program-program  pembangunan  nasional  yang mengedepankan  perlindungan  HAM,  menyusun  dan  mempersiapkan  Laporan  Inisial Indonesia terkait implementasi instrumen HAM yang wajib diserahkan kepada Komite HAM di PBB. Selanjutnya negara juga diharapkan untuk membangun kerjasama dengan negara-negara  lainnya  dalam  menangani  permasalahan  HAM  internasional  yang berkaitan dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi. 7
Pada  23  Oktober  1985,  Indonesia  telah  menandatangani  Konvensi  Menentang Penyiksaan  (UNCAT),  yang  selanjutnya  diratifikasi  melalui  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1998. Pemerintah juga membuat lembaga dengan program yang proaktif dalam meningkatkan  perlindungan  HAM  melalui  terbitnya  Keputusan  Presiden  Nomor  40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2004-2009. Pada laporan  kedua  Indonesia  untuk  UNCAT,  disebutkan  bahwa  RANHAM  (Rencana  Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) telah merencanakan untuk meratifikasi Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT). Namun, meskipun begitu, sampai sekarang ratifikasi terhadap Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) masih belum  terlaksanakan. 8 Sekilas,  dapat  terlihat  adanya  urgensi  serta  dorongan  bagi Indonesia  untuk  segera  meratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against Torture.  Namun,  perlu  diketahui  persoalan  mekanisme  dalam  ratifikasi  konvensi tersebut  ke  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia  memerlukan  berbagai  tahapan.  Yang menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana  akibat  hukum  apabila  Indonesia  memutuskan untuk  meratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture,  dan bagaimanakah dampak serta relevansi dari proses ratifikasi tersebut terhadap implikasi
5 Association for the Prevention of Torture, “Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan – Pedoman Pelaksanaan”, https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/opcat-manual-bahasa-indonesia.pdf hlm 4.
6 Darusman, Yoyon. “Konvensi Internasional (Pelaksanaan dan Pengawasannya)”, Tangerang: Pascal Books. (2021)
7 Yaseya Rampen, Loc cit, hlm. 15
8 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tin dak Kekerasan “ Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020”, https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan- penyiksaan_Final.pdf hlm 1
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
maupun  signifikansi  kejahatan  penyiksaan  terhadap  anak  di  Indonesia.  Penelitian  ini akan mengulas terkait kedua permasalahan tersebut.
Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang menganalisis tentang akibat hukum  dengan  menggunakan  pendekatan  secara  konseptual  ( conceptual  approach), pendekatan  kasus  ( Case  approach ),  dan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengolahan data yang bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum  tersier.  Dalam  rangka  menyusun  penelitian  ini,  penulis  juga  mengambil  data hukum primer  yang  didasarkan  pada perjanjian internasional.  sedangkan  pada  bahan hukum sekunder didasarkan oleh jurnal, buku, hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini juga mengambil beberapa definisi dari kamus, yang merupakan bahan hukum tersier. Data-data  tersebut  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  cara  studi  kepustakaan (Library  research),  yang  kemudian  dianalisis  lebih  lanjut  dengan  teknik  deskriptif- analitis.  Dikarenakan  penulisan  ini  merupakan  penelitian  normatif,  maka  dalam  hal penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode penafsiran.

## Discussion
Akibat hukum serta implikasi apabila Indonesia meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT)
Pada  tahun  1985  pemerintah  Indonesia  menandatangani  Convention  against  Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Kemudian konvensi ini diratifikasi pada tahun 1998, dan telah terintegrasi dalam hukum nasional. Meskipun begitu, pelaksanaan serta pengaplikassian ratifikasi ini masih seringkali dilanggar akibat praktik kekuasaan negara. Pemerintah juga tidak memiliki banyak program dan rencana proaktif untuk memenuhi komitmen konvensi. 9 Salah satu komitmen yang diharapkan lahir  dari  CAT  adalah  untuk  membangun  suatu  mekanisme  pencegahan  kejahatan penyiksaan.  Mekanisme  yang  dimaksud  diatur  dalam  Optional  Protocol  on  the Convention  against  Torture  (OPCAT).  Namun,  sampai  saat  ini  usaha  tersebut  belum dilanjutkan.  Padahal,  berbagai  organisasi  yang  bergerak  dalam  perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Kontras, serta ombudsman RI telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap OPCAT. 10
Ratifikasi OPCAT adalah langkah krusial bagi perlindungan HAM di Indonesia, mengingat dengan dilakukannya ratifikasi, maka suatu negara sudah terikat dengan kewajiban dan tanggung  jawab  yang  tercantum  dalam  perjanjian.  Beberapa  kewajiban  yang  perlu
9 Ilham Aji Pangestu, “Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional”, Supremasi Hukum, Vol. 18 No. 1, http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2161/1463
10 ibid
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
dilakukan  diantaranya  adalah:  Pertama,  pembuatan  laporan  pertanggungjawaban secara berkala kepada komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa tentang perkembangan upaya pemberantasan kejahatan penyiksaan dan perlindungan HAM. 11 Kedua, Integrasi muatan  perjanjian  internasional  ke  dalam  hukum  nasional.  Penerimaan  perjanjian Internasional  ke  dalam  hukum  nasional  harus  diselaraskan  ke  dalam  undang-undang sebagai hukum yang mengikat. Artinya, dalam prosesnya dibutuhkan kajian, rancangan, menyelaraskan dengan harmonisasi peraturan daerah yang berlangsung. Misalnya pada persoalan qanun di Aceh, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ham dan  melanggar  konvensi  anti  penyiksaan 12 .  Maka,  ratifikasi  OPCAT  ke  dalam  hukum nasional artinya menyelaraskan dan menyisir ulang berbagai hukum adat dan peraturan daerah  yang  berlangsung.  Ketiga,  perlu  adanya  pemahaman  universal  oleh  aparat pemerintah  dan  penegak  hukum  Indonesia  tentang  pengertian  HAM  yang  dimaksud, begitu  juga  kepada  masyarakat  Indonesia. 13 Keempat,  sosialisasi  dan  pembuatan kegiatan proaktif yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dalam pelayanan dan perlindungan HAM. 14 Berdasarkan catatan respon stakeholder terhadap Konvensi Menentang  Penyiksaan  (CAT)  dan  Optional  Protocol  CAT,  Kementerian  Luar  Negeri memberi pernyataan bahwa ratifikasi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya proses  awal.  Ada  juga  penekanan  bahwa  Deplu  tidak  menghendaki  kebijakan  “asal” meratifikasi  sementara  berikutnya  tidak  dapat  diimplementasikan  karena  penolakan stakeholder dalam negeri.  Instansi pemerintah tersebut juga mendorong agar RANHAM menyediakan guidelines dan action plan agar tujuan dari pencapaian program-program ratifikasi  perjanjian  lebih  terarah. 15 Berdasarkan  kewajiban-kewajiban  yang  dimiliki negara ketika meratifikasi suatu perjanjian internasional, apalagi dalam pada isu HAM, diperlukan keseriusan dan komitmen untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimuat dalam perjanjian internasional.
Berdasarkan  draft  agenda  pemenuhan  hak  dasar  dalam  draft  RANHAM  2010-2014, terdapat  10  kelompok  hak  dasar  yang  dijamin,  serta  isu  strategis  yang  dijalankan. agenda ratifikasi ini salah satunya memuat hak atas rasa aman, yang berisi perlindungan terhadap tindakan penyiksaan oleh aparat, menurunkan tingkat perkelahian massal dan konflik antar kelompok, serta penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang berujung dengan  kekerasan.  kemudian  diatur  juga  hak  atas  anak,  yang  mengatur  tentang
11 ibid
12 The Global Forum on the OPCAT, “Preventing Torture, Upholding Dignity : From Pledges to Actions” Outcome Report
13 Ibid
14 Task Force Pemantauan RANHAM, “Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004 – 2009 dan perencanaan RANHAM 2010 – 2014” Jakarta, The Partnership for Governance Reform, Juni 2012
15 Chiara Sari, “Indonesia Greeted the UN High Commissioner for Human Rights”, Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI. Vol 2 No. 1 Tahun 2013
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, penurunan angka anak tanpa akses pada pendidikan, pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan cacat, penanganan anak  jalanan  ataupun  kelompok  rentan,  selain  itu  juga  penanganan  anak  korban Napza. 16

## Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hak atas Rasa Aman dari Penyiksaan bagi Anak di Indonesia
Menurut pasal 1 UNCAT, Istilah penyiksaan artinya setiap perbuatan yang dilakukan baik dengan  sengaja,  sehingga  menimbulkan  rasa  sakit  atau  penderitaan  yang  hebat,  baik jasmani  maupun  rohani,  pada  seseorang  untuk  memperoleh  pengakuan  ataupun keterangan  dari  orang  itu  atau  dari  orang  ketiga,  dengan  menghukumnya  atas  suatu perbuatan  dari  orang  itu  atau  dari  orang  ketiga,  dengan  menghukumnya  atas  suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga,  atau  mengancam  atau  memaksa  orang  untuk  alasan  yang  didasarkan  pada bentuk  diskriminasi.   Di  Indonesia  sendiri, telah  tersimpan  berbagai  sejarah  praktik penyiksaan.  seperti  contohnya pada  kasus penculikan  aktivis  selama  akhir  masa  orde baru,  serta  Daerah  Operasi  Militer  (DOM)  Aceh,  dan  lainnya.  Beriringan  dengan berkembangnya  zaman,  muncul  berbagai  upaya-upaya  untuk  menentang  praktik penyiksaan  dengan  membuat  perjanjian  internasional  dan  meratifikasi  perjanjian- perjanjian tersebut. Namun, ratifikasi atas konvensi tersebut akan menjadi sia-sia ketika tidak disertai komitmen dan langkah-langkah nyata dari pemerintah Indonesia.
Berdasarkan  definisi  tersebut,  maka  unsur  penyiksaan  dapat  dikategorikan  sebagai berikut: 17
a. Penyiksaan  dilakukan  secara  sengaja,  yang  artinya  tidak  terjadi  secara  spontan dengan tujuan tertentu. Perbuatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan ketentuan di pasal 16 UNCAT
b. Perbuatan  yang  menimbulkan  kesakitan  atau  penderitaan  yang  hebat,  baik jasmani maupun rohani pada seseorang
c. Penyiksaan  harus  menyebabkan  rasa  sakit  dan  penderitaan  baik  secara  fisik maupun  mental.  karena  perbuatan  ini  merupakan  hal  yang  sifatnya  subjektif, maka  untuk  mengidentifikasi  unsur  rasa  sakit  dan  penderitaan,  ditentukan berat/ringannya  didasarkan  pada  karakteristik  korban.  seperti  contohnya,  usia,
16 Task Force Pemantauan RANHAM, Loc cit.
17 Nurkholis Hidayat, “Mengkur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia” Jakarta : The Partnership for Governance Reform, Juni 2012. https://media.neliti.com/media/publications/425-ID-mengukur-realitas-dan- persepsi-penyiksaan-di-indonesia-melalui-indeks-penyiksaan.pdf.
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
jenis  kelamin,  latar  belakang  pendidikan,  pengalaman,  pengalaman  penyiksaan, dll
d. Tujuan  perbuatan  penyiksaan  untuk  memperoleh  informasi,  pengakuan  atau mendiskriminasi. Sering kali penyiksaan digunakan untuk memperoleh informasi atau  pengakuan  dari  tersangka  maupun  terdakwa  Misal  pada  aparat  kepolisian yang melakukan kekerasan.
e. Pelaku  yang  merupakan  pejabat  publik  atau  dibawah  perintah,  hasutan, pengawasan dan sepengetahuan pejabat publik.
f. Perjanjian internasional ini menekankan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik langsung atau tidak langsung yang bertindak dalam kapasitas resmi  adalah  arah  utama  dari  terbentuknya  UNCAT.  Keterlibatan  aktor  negara menjadi indikator keseriusan definisi dan praktik penyiksaan.
Dengan  diratifikasinya  perjanjian  UNCAT,  Pasal  2  menyebutkan  bahwa  setiap  negara diharuskan  untuk  mengambil  langkah-langkah  legislatif,  administrasi,  hukum  serta melakukan  langkah  langkah  efektif  dalam  pencegahan  tindak  penyiksaan.  Sifatnya adalah non  derogable  rights .  artinya,  dalam  keadaan  apapun  tidak  ada  pembenaran terhadap penyiksaan. Negara pihak juga berkewajiban untuk secara konsisten diawasi untuk meningkatkan hukum nasional. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada pasal 25 yang mengatur bahwa setiap orang berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan.  kemudian  sejalan  dengan  mandat  tersebut, Indonesia  juga  telah  membuat  langkah-langkah  legislasi  untuk  meminimalisir  kasus penyiksaan  di  Indonesia.  Namun,  perangkat  hukum  tersebut  masih  hanya  dalam cakupan normatif saja. Apa yang diaturkan dalam sistem hukum tidak mencantumkan sanksi  terkait  pelanggaran  terhadap  norma-norma  yang  dijamin.  Maka  dari  itu, meskipun  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  adalah  hak  yang  dijamin  dalam  keadaan apapun, tetapi jaminan perlindungannya masih sangat minim dalam aplikasinya. Selain itu, terkait dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa produk legislasi ini telah dikeluarkan dari hierarki perundang-undangan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  hak  untuk  bebas  dari  penyiksaan  hanya  tercantum pada bagian menimbangnya saja. 18
Protokol  Opsional  Konvensi  yang  rencananya  diratifikasi  pada  tahun  2008,  sampai dibuatnya penulisan ini belum juga berhasil dilakukan. Padahal, esensi dari protokol ini adalah  untuk  pencegahan  penyiksaan  melalui  mekanisme  kunjungan  suatu  badan internasional  dan  nasional  independen  (sub-komite)  ke  tempat-tempat  penahanan.
18 Task Force Pemantauan RANHAM, Loc cit.
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
Sikap  pemerintah  Indonesia  yang  dinilai  tidak  serius  dalam  peratifikasian  ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memerangi penyiksaan sesuai dengan amanat Pasal 2 Konvensi.
Untuk memahami bagaimana pengaruh ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture terhadap meningkatnya perlindungan HAM, maka dapat dibandingkan signifikansi dan relevansinya terhadap implementasi dari ratifikasi perjanjian tersebut pada negara lain. Diantaranya sebagai berikut:

## Implementasi Ratifikasi OPCAT pada Inggris
Dalam  penerapan  ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture, terdapat 21 badan hukum yang bertugas sebagai National Preventive Mechanism (NPM) for Commonwealth places of detention. Badan ini kemudian bertugas untuk melakukan inspeksi  pada  penjara  anak,  dewasa,  serta immigration  removal  centres .  badan  NPM juga  berkontribusi  dalam  rangka  mengembangkan  metodologi  untuk  inspeksi  yang difokuskan pada penahanan anak-anak dan remaja. 19

## Implementasi Ratifikasi OPCAT pada New Zealand
Pada New Zealand, terdapat 4 National Preventive Mechanism (NPM) yang digerakan dibawah  New  Zealand  Human  Rights  Commission.  Badan  ini  dibagi  kedalam  satuan tugas  dengan  fungsi  yang  berbeda  beda.  Diantaranya  yaitu  pada  penjara,  tempat penampungan imigrasi, penjara berkebutuhan khusus, tempat tahanan persidangan dan polisi, serta lembaga pertahanan New Zealand. 20
Pada Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT), National Preventive Mechanism (NPM) memiliki beberapa kerangka kerja dalam mengaplikasikan apa yang dimandatkan  dalam  perjanjian.  Pertama, Preventive  visiting  mandate .  Mekanisme  ini merupakan  salah  satu  cara  NPM  bisa  memastikan  bahwa  perlindungan  HAM  benar- benar terlaksana. Salah satu faktor penting yang diamanatkan dalam perjanjian adalah akan  diadakannya  inspeksi  secara  reguler  dan  konsisten  tanpa  pemberitahuan sebelumnya tanpa adanya batasan dalam jumlah frekuensinya. 21 Kedua, Independensi. Faktor  ini  merupakan  kunci  penting  dari  pelaksanaan  OPCAT,  baik  secara  fungsional maupun finansial. NPM harus bisa melakukan kewajiban mereka tanpa ada ketakutan
19 National Preventive Mechanism (United Kingdom), Monitoring places of detention: ninth annual report of the United Kingdom’s National Preventive Mechanism, London, 2019,
20 Harding, Richard, “OPCAT in the Asia Pacific and Australasia” Essex Human Rights Rev iew, 2010
21 Commonwealth Ombudsman, “Implementation of the Optional Protocol to the Convention against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), Baseline Assessment of Australia’s OPCAT Readiness, September 2019
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
akan  ancaman  tindak  balasan. 22 Ketiga,  Komposisi  tim.  Representatif  dari  berbagai budaya, keahlian profesional, gender, serta keahlian bahasa yang beragam diperlukan agar  dapat  menjalankan  pengawasan  perlindungan  HAM  yang  lebih  objektif  dan berkeadilan. 23 Keempat,  Akses  ke  berbagai  tempat  dan  fasilitas.  OPCAT  memerlukan NPM untuk memiliki akses tak terbatas ke semua tempat dimana orang-orang memiliki keterbatasan  akan  kebebasan  mereka.  NPM  juga  perlu  akses  ke  semua  fasilitas  dan instalasi  di  semua  tempat  yang  dapat  dikunjungi.  Kelima,  Akses  terhadap  informasi. Dalam  melakukan  inspeksi,  NPM  berhak  untuk  mendapatkan  transparansi  informasi terkait jumlah tahanan, tempat penahanan, perlakuan terhadap tahanan, kondisi hidup tahanan  serta  tempat  tahanan.  Data  yang  dimaksud  juga  termasuk  data  administrasi seperti  rekam  medis,  registrasi,  dan  berkas  lainnya.  Keenam,  Akses  untuk  melakukan wawancara secara privat oleh tahanan di tempat lokasi pilihan. Akses ini berfungsi untuk memberi ruang bagi para tahanan tanpa tekanan dan intimidasi agar bisa lebih terbuka dalam  membicarakan  perihal  kondisi  penahanan.  Ketujuh,  Akses  untuk mempublikasikan laporan serta membuat rekomendasi. Berdasarkan Pasal 19 OPCAT, NPM  mempunyai  kewenangan  untuk  membuat  rekomendasi  kepada  instansi pemerintah terkait dalam hal meningkatkan kondisi dan perlakuan kepada tahanan yang didasarkan  pada  prinsip  kemanusiaan.  Kedelapan,  Kewenangan  untuk  menghubungi Subcommittee  on  Prevention  of  Torture  and  other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment or Punishment (SPT).
Di  Indonesia  sendiri,  terciptanya  jaminan  atas  perlindungan  HAM  masih  memerlukan proses  yang  panjang.  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture (OPCAT) merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebagai bentuk komitmen dan kesediaan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap penyiksaan. Menurut Indri D. Saptaningrum, Executive Director, ELSAM Indonesia, bahwa pada Indonesia, telah ada upaya  untuk  mendorong  ratifikasi  OPCAT  dengan  mengasosiasikannya  dengan penghapusan  penyiksaan,  namun  hal  ini  sulit  diterima  oleh  pemerintah.  Sehingga, pendekatan yang dibawa adalah dengan menggunakan bahasa yang lebih positif serta mengaitkannya  dengan  reformasi  sistem  penahan. 24 Perubahan  konsep  pendekatan tersebut diterima baik oleh pemerintah dan melihat OPCAT sebagai langkah baik untuk mendukung reformasi penahan. Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture  (OPCAT) oleh  Indonesia  tentu  akan memiliki  pengaruh  yang  signifikan terkait
22 United Nations Subcommittee of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Analytical assessment tool for national preventive mechanisms, UN Doc CAT/OP/1/Rev.1, 2022.
23 Commonwealth Ombudsman, Loc cit
24 The global forum on the OPCAT, “Preven ting Torture, Upholding Dignity: From Pledges to Actions Outcome Report”
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/803_aptglobalforum_/803_aptglobalf orum_en.pdf diakses pada 5 Desember 2022
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
peningkatan  perlindungan  terhadap  penyiksaan.  Mekanisme  nya  yang  proaktif  dan bersifat preventif tentu akan meminimalisir terjadinya praktik penyiksaan.

## Conclusion
Komitmen  pemerintah  Indonesia  terkait  isu-isu  utama  hak  asasi  manusia  menjadi sorotan  publik  baik  dalam  skala  nasional  maupun  internasional.  Di  Indonesia  sendiri angka penyiksaan terhadap anak masih sangat besar dan tidak mengalami penurunan yang drastis. Kewajiban untuk melindungi masyarakatnya mengharuskan Negara untuk melindungi  individu  ataupun  kelompok  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut berarti Negara harus secara aktif melakukan upaya-upaya  untuk  menjamin  adanya  perlindungan  HAM  yang  berlaku  secara  nyata serta  memfasilitasi  kenikmatan  hak  atas  rasa  aman  dari  penyiksaan  di  Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian Convention Against Torture (UNCAT) dan telah  dimuat  ke  dalam  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1998.  Rencananya  kemudian Indonesia  akan  meratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture (OPCAT)  sebagai  bentuk  komitmen  dan  aplikasi  nyata  dari  apa  yang  dimuat  dalam konvensi. Namun sampai sekarang ratifikasi belum dilakukan. Padahal, terdapat banyak urgensi serta dorongan dari berbagai pihak agar Indonesia segera meratifikasi perjanjian tersebut mengingat masih tingginya kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia.
Dengan  melakukan  ratifikasi,  maka  pemerintah  Indonesia  telah  memberi  izin  kepada komite  National  Preventive  Mechanism  (NPM)  untuk  melakukan  inspeksi  secara langsung  tanpa  pemberitahuan  sebelumnya  terhadap  kondisi  penahanan  tahanan  di Indonesia  dalam  rangka  menjamin  adanya  perlindungan  HAM  pada  tahanan.  Akibat hukum  serta  implikasi  yang  ditimbulkan  dari  ratifikasi  Optional  Protocol  on  The Convention Against Torture (OPCAT) adalah pertama, harmonisasi muatan perjanjian ke dalam hukum nasional. Diperlukan juga penyisiran terhadap praktik hukum adat yang berlaku, serta aplikasinya pada peraturan daerah. Kedua, diperlukan adanya kesiapan, komitmen,  serta  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  perlindungan  HAM  terhadap penyiksaan, khususnya bagi perlindungan anak. Ketika Indonesia meratifikasi Optional Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT),  maka  Indonesia  juga  telah memberi  izin  dan  persetujuan  untuk  mendapat  intervensi  ketika  komite  NPM melakukan inspeksi pada fasilitas penahan tahanan. Artinya, diperlukan keseriusan dan ketegasan  dari  pemerintah  serta  penegak  hukum  di  Indonesia  untuk  mencegah diberikannya teguran pada skala internasional. Ketiga, Indonesia juga harus siap untuk memberikan  izin  terkait  transparansi  informasi  tahanan  yang  ada. Meskipun  banyak dampak hukum dan persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam meratifikasi Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT),  tetapi  hal  ini  tetap penting  untuk  dijalani  mengingat  apa  yang  diamanatkan  dalam  perjanjian  tersebut
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
adalah  untuk  memberi  perlindungan  dari  penyiksaan  yang  dimana  hal  tersebut merupakan  kewajiban  serta  janji  negara  kepada  masyarakatnya,  sebagaimana  yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat dari penyiksaan oleh aparatur negara atau  pejabat  publik,  yang  memiliki  disparitas  kekuasaan,  maka  pengawasan  dari komunitas  internasional  dapat  menjadi  penyeimbang  yang  baik.  Salah  satu  caranya, adalah  dengan  melakukan  meratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against Torture  (OPCAT).  Dengan  diratifikasinya  perjanjian  tersebut,  maka  negara  secara langsung memberi ruang bagi badan pengawas internasional untuk melakukan inspeksi yang  kemudian  berujung  dengan  pembuatan  laporan  untuk  menjamin  hak  atas  rasa aman  dari  penyiksaan,  khususnya  bagi  anak.  Tentunya  upaya-upaya  tersebut  akan berimplikasi  terhadap  pemberian  rasa  aman  terhadap  penyiksaan  bagi  anak  oleh Negara.  Sehingga  dalam  hal  ini  diharapkan  dengan  dilakukannya  ratifikasi  tersebut, dapat  menunjukan  keseriusan  Indonesia  dalam  memerangi  kejahatan  terhadap penyiksaan  demi  menjamin  dan  memfasilitasi  kenikmatan  hak  atas  rasa  aman  dari kejahatan penyiksaan.
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23

## References

## Books and Journal Articles
Darusman,  Yoyon.  “Konvensi  Internasional  (Pelaksanaan  dan  Pengawasannya)”,
(Tangerang: Pascal Books, 2021)
Yaseya  Rampen.  “ Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Melalui  Peraturan  Perundang- Undangan  Nasional  Di  Bidang  Hak  Asasi  Manusia”,  Lex  Privatum,  Vol.  10,  No.  4, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394
Ilham  Aji  Pangestu,  “Monitoring  Kepatuhan  Negara  Peserta  Konvensi  Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional”, Supremasi Hukum, Vol. 18 No. 1, http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2161/1463
Harding,  Richard,  “OPCAT  in  the  Asia  Pacific  and  Australasia”  Essex  Human  Rights Review, Vol. 6, No. 2 2010 https://www.researchgate.net/profile/Richard-Harding- 2/publication/265278660_OPCAT_in_the_Asia-
Pacific_and_Australasia/links/5b02c4d5a6fdccf9e4f73ced/OPCAT-in-the-Asia- Pacific-and-Australasia.pdf
Chiara Sari, “Indonesia Greeted the UN High Commissioner for Human Rights”, Buletin Direktorat  Jenderal  Multilateral  Kementerian  Luar  Negeri  RI.  Vol  2  No.  1  Tahun 2013 https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/61/direktur-jenderal- kerja-sama-multilateral

## UN Resolutions and Document Reports
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, “Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan  Joko  Widodo – Jusuf  Kalla – Pekerjaan  Rumah  yang  Tidak  Selesai Sektor Hak Asasi Manusia”
Protokol  Opsional  untuk  Konvensi  Melawan  Penyiksaan  dan  Perlakuan  atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, UN Doc. A/RES/57/199.
The  Global  Forum  on  the  OPCAT,  “Preven ting  Torture,  Upholding  Dignity:  From Pledges to Actions” Outcome Report
Ta sk  Force  Pemantauan  RANHAM,  “Evaluasi  Pelaksanaan  RANHAM  2004 -2009  dan Rencana  Ratifikasi  Optional  Protocol  to  the  Convention  Against  Torture  (CAT) dalam RANHAM 2004 – 2009 dan perencanaan RANHAM 2010 – 2014” Jakarta, The Partnership for Governance Reform.
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  on  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
Laporan  Studi  Gap  Analysis  antara  UNCAT  (United  Nation  Convention  Against Torture)  dan  sistem  hukum,  perundang-undangan  serta  kebijakan  di  Indonesia, Jakarta, The Partnership for Governance Reform, 2012.
National  Preventive  Mechanism  (United  Kingdom),  Monitoring Places of Detention:
Ninth  Annual  R eport  of  the  United  Kingdom’s  National  Preventive  Mechani sm, London, 2019.

## Commonwealth  Ombudsman,  “Implementation  of  the  Optional  Protocol  to  the
Convention against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), Baseline Assessment of Australia’s OPCAT Readiness.
United  Nations  Subcommittee  of  Torture  and  Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment  or  Punishment,  Analytical  assessment  tool  for  national  preventive mechanisms, UN Doc CAT/OP/1/Rev.1.
T he global forum on the OPCAT, “Preventing Torture, Upholding Dignity: From Pledges to Actions Outcome Report”
Association for the  Prevention  of  Torture, “Protokol  Opsional untuk  Konvensi PBB Melawan Penyiksaan – Pedom an Pelaksanaan”

## Internet
Ardito  Ramadhan.  “Laporan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak  dan  Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir”, Kompas, Januari 20, 2022
https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus- kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun
Nurkholis Hidayat “Mengkur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia” Jakarta : The Partnership for Governance Reform, Juni 2012. https://media.neliti.com/media/publications/425-ID-mengukur-realitas-dan- persepsi-penyiksaan-di-indonesia-melalui-indeks-penyiksaan.pdf.

## Judicial Decision

## Undang-Undang Dasar 1945 perihal Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1998  Tentang  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  dan Perlakuan  atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi  atau Merendahkan Marabat Manusia.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Akibat  Hukum  Ratifikasi  Optional  Protocol  On  The  Convention  Against  Torture  (OPCAT)  dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23
Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  XVII/MPR/1998  perihal diberlakukannya  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.