## MAKNA HUKUM PADA PRINSIP TATA KELOLA PERSPEKTIF
PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI  COVID-19
Oleh : Dr. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, SH. MH.
( Fakultas Hukum Dan Humaniora, Universitas Bali Dwipa, Jalan Pulau Flores Nomor 5 Denpasar. Email : rbp.prabu@gmail.com )
Abstrak, Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2021  Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  COVID-19 (Perpres  14/2021)  telah  diterbitkan  oleh  Presiden.  Perpres  tersebut  diterbitkan  untuk pengadaan  vaksin  serta  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia.  Pada  ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum dalam kontrak atau kerjasama dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) atau penerbitan Nomor lzin Edar (NIE) Vaksin COVID-19,  pelaksanaan  kontrak  atau  kerjasama  dalam  pengadaan  VaksinCOVID-19 dapat  dihentikan.  Berikutnya  pada  Pasal  11  Ayat  (2)  Keadaan  kahar  (force  majeure) sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  suatu  keadaan  yang  terjadi  di  luar kehendak  para  pihak  dalam  kontrak  atau  kerjasama  dan  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak atau kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi meliputi keseluruhan proses pengadaan Vaksin COVID-19 termasuk penyerahan Vaksin COVID- 19. Selanjutnya pada Pasal 11 Ayat (3) Dalam hal pelaksanaan kontrak atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan  perubahan  kontrak  atau  kerjasama  dengan  mengacu  prinsip  tata  kelola  yang baik. Khusus pada ketentuan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021 pada frasa “prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut menimbulkan kekaburan  norma  ( vague  norm )  yang  berakibat  pada  timbulnya  ketidakpastian  hukum terhadap  pengaturan  pasal  tersebut  yang  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut mengandung tafsir suatu norma yang kabur dalam hal  ini  diperkuat  dengan  tidak  adanya  suatu  penjelasan  yang  signifikan  dan  atau  suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan suatu makna “prinsip tata kelola’’. Makna  pada  frasa  “prinsip  tata  kelola’’  tersebut  dapat  menimbulkan  kekaburan  norma ( vague norm ) yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap pengaturan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021, maka diperlukannya suatu revisi terhadap pengaturan Pasal 11  ayat (3) Perpres 14/2021 terkait Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19.
Kata  Kunci  :  Makna  Hukum,  Prinsip  Tata  Kelola,  Pengadaan  Vaksin,  Pelaksanaan Vaksinasi,  COVID-19 .
Abstract, Presidential  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  14  of  2021 concerning  Amendments  to  Presidential  Regulation  Number  99  of  2020  concerning Vaccines Procurement and Implementation of Vaccinations in the Context of the Corona COVID-19 Pandemic (Perpres 14/2021) has been issued by the President. The Presidential Decree was issued for the procurement of vaccines and the implementation of the COVID- 19 vaccination in Indonesia. In the provisions of Article 11 Paragraph (1) In the event of force majeure as stated in the contract or cooperation and / or failure to grant approval for  use  during  an  emergency  (emergency  use  authorization)  or  issuance  of  a  Covid-19
Vaccine  License  Number  (NIE)  ,  the  implementation  of  contracts  or  cooperation  in  the procurement of the COVID-19 Vaccine can be stopped. Next, in Article 11 Paragraph (2) Force majeure as referred to in paragraph (1) is a situation that occurs outside the will of the parties in the contract or cooperation and cannot be predicted in advance, so that the obligations specified in the contract or cooperation become cannot be fulfilled covering the  entire  process  of  procurement  of  the  COVID-19  Vaccine  including  delivery  of  the COVID-19  Vaccine.Furthermore,  Article  11  Paragraph  (3)  In  the  event  that  the implementation of the contract or cooperation as referred to in paragraph (1) is continued, the parties can make changes to the contract or cooperation with refers to the principles of good governance. Especially in the provisions of Article 11 paragraph (3) of Presidential Decree 14/2021 on the phrase `` principles of governance '' in this case the legal meaning of  the  phrase  ``  principles  of  governance  ''  creates  vague  norms  which  result  in  legal uncertainty  over  regulations.  that  article  which  does  not  explain  what  is  meant  by  the principles of governance. That it can be said to contain a vague interpretation of a norm, in this case it is strengthened by the absence of a significant explanation and / or a direct and  straightforward  explanation  to  explain  a  meaning  of  "governance  principles".  The meaning of the phrase `` principles of governance '' can lead to vague norms resulting in legal uncertainty over the regulation of Article 11 paragraph (3) of Presidential Decree 14/2021, so a revision is needed to regulate Article 11 paragraph (3) of the Presidential Decree. 14/2021 regarding Vaccines Procurement and Implementation of Vaccinations in the Context of the Corona COVID-19 Pandemic.
Keywords: Legal Meanings, Governance Principles, Vaccine Procurement, Vaccination Implementation, COVID-19.

## 1. Latar Belakang Masalah.
Bahwa  pada  Desember  2019, kasus  pneumonia  misterius  pertama  kali dilaporkan  di  Wuhan,  Provinsi  Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui  pasti,  tetapi  kasus  pertama dikaitkan  dengan  pasar  ikan  di  Wuhan. Tanggal  18  Desember  hingga  29 Desember  2019,  terdapat  lima  pasien yang  dirawat  dengan  Acute  Respiratory Distress  Syndrome  (ARDS).  Sejak  31 Desember  2019  hingga  3  Januari  2020 kasus  ini  meningkat  pesat,  ditandai dengan  dilaporkannya  sebanyak  44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini  telah  menyebar  di  berbagai  provinsi lain  di  China,  Thailand,  Jepang,  dan Korea Selatan. 1 Sampel yang diteliti menunjukkan  etiologi  coronavirus  baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel
1 C.  Martin  Rumende,  Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,
coronavirus  (2019-nCoV),  kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe  Acute  Respiratory  Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan  lebih  dari  190  negara  dan  teritori lainnya.Pada  12  Maret  2020,  WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik.  Hingga  tanggal  29  Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. 2
Coronavirus  adalah  virus  RNA dengan  ukuran  partikel  120-160  nm. Virus  ini  utamanya  menginfeksi  hewan, termasuk  di  antaranya  adalah  kelelawar dan  unta.  Sebelum  terjadinya  wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus229E, alphacoronavirus
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.
2 Ibid.,
NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus  HKU1,  Severe  Acute Respiratory  Illness  Coronavirus  (SARS-
CoV),  dan  Middle  East  Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). 3 Coronaviruses  (CoV)  adalah keluarga  besar  virus  yang  menyebabkan penyakit  mulai  dari  flu  biasa  hingga penyakit  yang  lebih  parah  seperti Sindrom  Pernafasan  Timur  Tengah (MERS-CoV)  dan  SindromPernafasan Akut  Parah  (SARS-CoV).  Penyakit Coronavirus  2019  (COVID-19)  adalah virus  corona  jenis  baru  yang  ditemukan pada  tahun  2019  dan  belum  pernah teridentifikasi  pada  manusia  (Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  COVID- 19 Republik Indonesia).
Bahwa di Indonesia Infrastruktur hukum  terkait  kebijakan  penanganan pandemic  Covid-19  telah  dikeluarkan oleh Presiden berupa Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang (Perppu)  Nomor  1  Tahun  2020  tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019  (Covid-19),  dan  DPR  pun telah  menyetujuinya  menjadi  undang- undang.
Selain itu Presiden Joko Widodo telah  meresmikan  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2020  tentang  Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19)  dan  Pemulihan  Ekonomi Nasional.  Komite  ini  terdiri  dari  dua satuan tugas, yakni satuan  tugas penanganan  Covid-19  dan  satuan  tugas pemulihan ekonomi nasional. Terbentuknya  komite  ini  diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah dalam  menangani  penanganan  Covid-19 sekaligus memulihkan kehidupan
ekonomi  yang  anjlok  terhempas  badai pandemi.  Walaupun  bukan  tugas  ringan tentunya  untuk  menuntaskan  masalah
3 Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S.  Jawetz,  Melnick,  &  Adelberg’s Medical  Microbiology.  28th  ed.  New
kesehatan  di  satu  sisi  dan  memulihkan ekonomi  akibat  dampak  pandemi  di  sisi lain.
Namun  saat  terbitnya  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun 2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19  (Perpres  14/2021)    untuk pengadaan  vaksin  serta  pelaksanaan vaksinasi  COVID-19  di  Indonesia dapat ditelusuri Pada ketentuan  Pasal 11 Ayat (1)  Dalam  hal  terjadi  keadaan  kahar (force  majeure)  sebagaimana  tercantum dalam  kontrak  atau  kerjasama  dan/atau kegagalan pemberian persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency  use  authorization)  atau penerbitan  Nomor  lzin  Edar  (NIE) Vaksin COVID-19, pelaksanaan kontrak atau kerjasama dalam pengadaan
VaksinCOVID-19 dapat dihentikan.
Berikutnya  pada  Pasal  11  Ayat
(2)  Keadaan  kahar  (force  majeure) sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak atau kerjasama dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak  atau  kerjasama  menjadi  tidak dapat  dipenuhi  meliputi  keseluruhan proses  pengadaan  Vaksin  COVID-19 termasuk  penyerahan  Vaksin  COVID- 19.
Selanjutnya  pada  Pasal  11  Ayat (3)  Dalam  hal  pelaksanaan  kontrak  atau kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dilanjutkan,  para  pihak  dapat melakukan  perubahan  kontrak  atau kerjasama  dengan  mengacu  prinsip  tata kelola yang baik.
Khusus pada ketentuan Pasal 11 ayat  (3)  Perpres  14/2021  pada  frasa
York:  McGraw-Hill  Education/Medical; 2019. hlm.617-22.15 (Terjemahan Bebas).
“prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum  pada  frasa  “prinsip  tata  kelola’’ tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma
( vague  norm )  yang  berakibat  pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap  pengaturan  pasal tersebut  yang tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut  mengandung  tafsir  suatu  norma yang  kabur  dalam  hal  ini  diperkuat dengan  tidak  adanya  suatu  penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan  suatu  makna  “prinsip  tata kelola’’.  Makna  pada  frasa  “prinsip  tata kelola’’  tersebut  dapat  menimbulkan kekaburan  norma  ( vague  norm )  yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum  terhadap  pengaturan  Pasal  11 ayat (3) Perpres 14/2021, maka diperlukannya  suatu  revisi  terhadap pengaturan  Pasal  11    ayat  (3)  Perpres 14/2021  terkait  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan  Vaksinasi  dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19. 2. Rumusan Masalah Bagaimana  penjelasan  substansi  makna hukum  terhadap  Pasal  11    ayat  (3) Perpres  14/2021  terkait  Prinsip  Tata
Kelola  pada  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 ?
3. Metode Penelitian.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu mengkaji  dan  menganalisa  bahan-bahan serta  isue-isue  hukum  berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul  sedangkan  hasil  yang  akan  di capai  adalah  preskripsi  mengenai  apa yang seyogyanya dilakukan. 4 Dalam hal ini penelitian penjelasan substansi makna hukum  terhadap  Pasal  11    ayat  (3) Perpres  14/2021  terkait  Prinsip  Tata
4 Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  hukum,  Prenada  Media, Jakarta, Hlm. 7.
Kelola  pada  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: a.  Pendekatan  Undang-Undang  ( Statute Aproach ) Yaitu pendekatan dengan
menggunakan  legislasi  dan  regulasi.
Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari pendekatan  perundang-undangan  karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan
perundang-undangan.
Pendekatan  undang-undang  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  penjelasan  substansi  makna hukum  terhadap  Pasal  11    ayat  (3) Perpres  14/2021  terkait  Prinsip  Tata Kelola  pada  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. b.  Pendekatan  konseptual    ( Conseptual Aproach ) Yaitu pendekatan yang beranjak
dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,  agar  menemukan  ide-ide  yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum,  dan  asas-asas  hukum  atau argumentasi  hukum  yang  merupakan sandaran  peneliti  untuk  membangun argumentasi  hukum  dalam  memecahkan isu yang dihadapi. 5 Pendekatan konseptual ini digunakan untuk
menemukan  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu  hukum,  kajian  prinsip-prinsip hukum  berkaitan  dengan  penjelasan substansi  makna  hukum  terhadap  Pasal 11    ayat  (3)  Perpres  14/2021  terkait Prinsip  Tata  Kelola  pada  Pengadaan Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi COVID-19.
4. Landasan Teori.
5 Ibid.,

## Teori Negara Hukum.
Negara  berdasarkan  atas  hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan
pemerintah atau negara harus didasarkan pada  ketentuan  hukum  yang  sudah  ada sebelum  perbuatan  atau  tindakan  itu dilakukan. 6 Negara  Indonesia  adalah negara  hukum  ( Rechtstaat ),  hal  ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI  1945). Para  pakar  ilmu  sosial  yang mempunyai  suatu  minat  berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran  untuk  menangkap  esensi hukum  dalam  suatu  bahasa  yang sederhana.  Menurut  Emanuel  Kant bahwa  tidak  ada  seorang  yuris  pun mampu  membuat  suatu  definisi  hukum yang tepat. 7 Pada  konstitusi  suatu  negara menggambarkan  secara  jelas  dalam  isi konstitusi  itu  menurut  Mr.  J.  G Steenbeek, bahwa isi konstitusi itu pada dasarnya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak  suatu  manusia  dan  warga negaranya, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Negara hukum yang dianut oleh Indonesia  pada  dasarnya  bukannya negara  hukum  yang  statis,  melainkan negara  hukum  yang  dinamis  selalu mengikuti menyesuaikan dengan perkembangan  zaman  dan  kebutuhan masyarakatnya.  Hal  ini  menunjukan bahwa  dinamika  kehidupan  negara  dan masyarakat  haruslah  dapat  diantisipasi dan  direspon  serta  dituangkan  dalam
6 Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, Hukum  Administrasi  Negara,  Lembaga
Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11. konstitusi  negara  dengan  melakukan perubahan (amandemen) terhadap undang-undang  dasar  (UUD)  negara dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.
Negara  Hukum  adalah  negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan  bagi  warganya.  Maksudnya adalah  segala  kewenangan  dan  tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.  Hal  yang  demiikian  akan mencerminkan  keadilan  bagi  pergaulan hidup warganya. 8
Negara  hukum  dalam  hal  ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum  dalam  mengatur  berbangsa bernegara.  Dalam  konteks  Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 Di Indonesia, diterbitkannya Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021). 5. Hasil Penelitian Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan  hukum  harus  melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari  suatu  ketentuan  hukum  dan  segala peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh masyarakat yang pada dasarnya
merupakan kesepakatan masyarakat tersebut  untuk  mengatur  hubungan
7 Ahmad  Ali,  2012,  Menguak  Teori Hukum  dan  Teori  Peradilan,  Kharisma Putra Utama, hlm.  40.
8 Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003,  Asas-asas  Hukum  Tata  Negara,
Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.
prilaku antara anggota-anggota masyarakat. 9 Hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan tersebut. Hukum melindungi  hak-hak  masyarakat  dengan cara  mengalokasikan  suatu  kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut  melalui  institusi  hukum,  agar hak mereka terpenuhi. 10
Hukum  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia  berbeda  dengan norma-norma  yang  lain.  Karena  hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi  hak  dan  kewajiban.  Sudikno
Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang  fungsi  hukum  dan  perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa : “dalam fungsinya sebagai perlindungan  kepentingan  manusia hukum mempunyai tujuan . Hukum mempunyai  sasaran  yang  hendak dicapai adapun tujuan pokok hukum adalah  menciptakan  ketertiban  dan keseimbangan.  Dengan  tercapainya ketertiban  di  dalam  masyarakat diharapkan  kepentingan  manusia akan  terlindung.  Dalam  mencapai tujuannya  itu  hukum  bertugas membagi  hak  dan  kewajiban  antar perorangan  di  dalam  masyarakat, membagi  wewenang  dan  mengatur cara  memecahkan  masalah  hukum serta memelihara kepastian hukum.” 11
9 Satjipto  Raharjo,2000,  Ilmu  Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53. 10 Dyah Ochtorina Susanti, 2011, Teori Perlindungan  Hukum,  Teori  Hukum, Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum Universitas  Islam  Kadiri  (UNISKA), Kediri, hlm. 4.
Ada tiga hal yang dapat dianalisa dari  pandangan  Sudikno  Mertokusomo. Ketiga  hal  itu,  meliputi  fungsi  hukum, tujuan hukum, dan tugas hukum.
Roscoe Pound dikutip oleh Sudikno Mertokusumo  menyatakan  bahwa hukum  adalah  lembaga  terpenting dalam  melaksanakan  kontrol  sosial dan atau rekayasa sosial. Pound pun mengakui  bahwa  fungsi  lain  dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan  rekayasa  sosial  ( social engineering ). Ia mengatakan bahwa sistem  hukum  mencapai  tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan- batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan  tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses  peradilan  memiliki  dampak positif  serta  dilaksanakan  melalui prosedur  yang  berwibawa,  juga berusaha  menghormati  berbagai kepentingan  sesuai  dengan  batas- batas yang diakui dan ditetapkan. 12
Hukum  telah  menentukan  pola perilaku  tertentu,  maka  tiap  orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang telah ditentukan tersebut. Senada dengan Hans Kelsen, Gustav Radbruch berpandangan  bahwa  hukum  harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas  kepastian  hukum  ( rechtmatigheid ),
asas keadilan hukum (gerectigheid), dan asas kemanfaatan hukum ( zwechtigheid ). 13 11 Sudikno Mertokusumo,1999, Mengenal  hukum  Suatu  Pengantar,
Liberty, Yogyakarta, hlm 71.
12 Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi,2002, Pengantar  Filsafat  Hukum,    Mandar Maju, Bandung, hlm. 74.
13 Bernard L. Tanya, 2010, Teori Hukum Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang
Penjelasan teori hukum  tersebut terkait  dengan  isi  substansi  pengaturan pada  Pasal  11  Ayat  (3)  Dalam  hal pelaksanaan  kontrak  atau  kerjasama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
Khusus pada ketentuan Pasal 11 ayat  (3)  Perpres  14/2021  pada  frasa “prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum  pada  frasa  “prinsip  tata  kelola’’ tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma ( vague  norm )  yang  berakibat  pada timbulnya ketidakpastian hukum terhadap  pengaturan  pasal tersebut  yang tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut  mengandung  tafsir  suatu  norma yang  kabur  dalam  hal  ini  diperkuat dengan  tidak  adanya  suatu  penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan  suatu  makna  “prinsip  tata kelola’’.  Makna  pada  frasa  “prinsip  tata kelola’’  tersebut  dapat  menimbulkan kekaburan  norma  ( vague  norm )  yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum  terhadap  pengaturan  Pasal  11 ayat (3) Perpres 14/2021.
Bahwa  dari  penjelasan  tersebut menurut hemat penulis perlunya direvisi frasa  khususnya  pada  pengaturan  Pasal 11    ayat  (3)  Perpres  14/2021  tersebut. Alasan penulis tersebut berdasarkan pada metode  interprestasi  atau  penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan  terhadap  teks  perundang- undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan  terhadap  peristiwa  konkrit tertentu 14 pada  konteks  ini  perlunya interprestasi  atau  penafsiran  diperlukan
dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta , hlm.127.
14 Bambang  Sutiyoso,  2012,  Metode
Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII
untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan  yang  tercantum pada  pengaturan  Pasal  11    ayat  (3) Perpres 14/2021, bahwa yang sebelumnya  di  sebutkan  “mengacu prinsip  tata  kelola  yang  baik’’,  maka sebaiknya  dirubah  menjadi “ mengacu prinsip tata kelola yang baik berdasarkan….. ,  dalam  hal  ini  perjelas maksud  dari  Prinsip  Tata  Kelola  yang baik  berdasarkan  apa  saja… Selain  itu diperlukannya metode eksposisi / kontruksi  hukum  yaitu  metode  yang mejelaskan  kata-kata  atau  membentuk pengertian  (hukum),  pengertian  hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum ( rechts  constructie )  yang  merupakan alat-alat  yang  dipakai  untuk  menyusun bahan  hukum  yang  dilakukan  secara sistematis  dalam  bentuk  istilah  yang baik. 15 Pentingnya  konstruksi  hukum ( rechts  constructie )  agar  makna  hukum pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut dapat  kejelasan  makna  hukum  terhadap pengaturan  Pasal  11    ayat  (3)  Perpres 14/2021  terkait  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
6. Kesimpulan.
Pasal  11  Ayat  (3)  Dalam  hal pelaksanaan  kontrak  atau  kerjasama sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak atau kerjasama dengan mengacu prinsip tata kelola yang baik.
Khusus pada ketentuan Pasal 11 ayat  (3)  Perpres  14/2021  pada  frasa “prinsip tata kelola’’ dalam hal ini makna hukum  pada  frasa  “prinsip  tata  kelola’’ tersebut  menimbulkan  kekaburan  norma ( vague  norm )  yang  berakibat  pada timbulnya ketidakpastian hukum
terhadap  pengaturan  pasal tersebut  yang tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud Press,  Cet.  Keempat,  Yogyakarta,  Hlm.
135.
15 Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hlm.69.
dengan prinsip tata kelola. Bahwa dapat disebut  mengandung  tafsir  suatu  norma yang  kabur  dalam  hal  ini  diperkuat dengan  tidak  adanya  suatu  penjelasan yang signifikan dan atau suatu penjelasan yang lugas dan terarah untuk menjelaskan  suatu  makna  “prinsip  tata kelola’’.  Makna  pada  frasa  “prinsip  tata kelola’’  tersebut  dapat  menimbulkan kekaburan  norma  ( vague  norm )  yang berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum  terhadap  pengaturan  Pasal  11 ayat (3) Perpres 14/2021.
Bahwa  dari  penjelasan  tersebut menurut hemat penulis perlunya direvisi frasa  khususnya  pada  pengaturan  Pasal 11    ayat  (3)  Perpres  14/2021  tersebut, bahwa  yang  sebelumnya  di  sebutkan “mengacu prinsip tata kelola yang baik’’, maka sebaiknya dirubah menjadi “ mengacu  prinsip  tata  kelola  yang  baik berdasarkan….. ,  dalam  hal  ini  perjelas maksud  dari  Prinsip  Tata  Kelola  yang baik  berdasarkan  apa  saja… Selain  itu diperlukannya metode eksposisi /
kontruksi  hukum  yaitu  metode  yang mejelaskan  kata-kata  atau  membentuk pengertian  (hukum),  pengertian  hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum ( rechts  constructie )  yang  merupakan alat-alat  yang  dipakai  untuk  menyusun bahan  hukum  yang  dilakukan  secara sistematis dalam bentuk istilah yang baik. Pentingnya  konstruksi  hukum  ( rechts constructie )  agar  makna  hukum  pada frasa “prinsip tata kelola’’ tersebut dapat kejelasan makna hukum terhadap
pengaturan  Pasal  11    ayat  (3)  Perpres 14/2021  terkait  Pengadaan  Vaksin  dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. 7. Rekomendasi Rekomendasi    penelitian  ini  yakni diperlukannya  suatu  revisi  terhadap pengaturan  pada  Pasal  11    ayat  (3)
Perpres  14/2021  terkait  Pengadaan Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi COVID-19, berdasarkan metode interprestasi atau penafsiran hermeneutika yuridis yaitu metode untuk menafsirkan  terhadap  teks  perundang-
undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan  terhadap  peristiwa  konkrit tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003,  Asas-asas  Hukum  Tata  Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta.
Ahmad  Ali,  2012,  Menguak  Teori Hukum  dan  Teori  Peradilan,  Kharisma Putra Utama, Jakarta.
Bernard  L.  Tanya,  2010,  Teori  Hukum
Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta. Bambang Sutiyoso, 2012, Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press, Cet. Keempat, Yogyakarta. C. Martin Rumende, Coronavirus
Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini,
Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7,
No. 1 | Maret 2020.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  2011,  Teori Perlindungan  Hukum,  Teori  Hukum, Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Hukum Universitas  Islam  Kadiri  (UNISKA), Kediri.
Lili  Rasjidi  &  Ira  Thania  Rasjidi,2002, Pengantar  Filsafat  Hukum,    Mandar Maju, Bandung.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.
Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology. 28th ed. New York: McGraw-Hill Education/Medical; 2019.
Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1994, Aneka Cara Pembedaan  Hukum,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Satjipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Sugiyanto  dan  Bambang  Giyanto,  2008, Hukum  Administrasi  Negara,  Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta.