## Mengatasi Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan Melalui Perbaikan Tata Kelola
Raisa Annisa 1 , Syahdu Winda 2 , Erlangga Dwisaputro 3 , Kartika Nur Isnaini 4 1234 Komisi Pemberantasan Korupsi
1 raisa.annisa@kpk.go.id, 2 syahdu.winda@kpk.go.id, 3 erlangga.dwisaputro@kpk.go.id, 4 kartika.isnaini@kpk.go.id

## Abstract
Celebrating its fifth-year of implementation, the National Health Insurance System (NHIS) have been facing several problems including the chronic deficit on Healthcare and Social Security Fund  (HSSF)  up  to  11,69  Trillion  Rupiah.  Using  a  descriptive  qualitative  and  quantitative method, The Corruption Eradication Commission conducted a research to examine the cause of deficit by looking at the governance and corruption prevention mechanism in this policy. The result  of this study highlights and suggests significant improvement on strategic  purchasing policies, operational side, and contribution collection, so that the NHIS program can run more effectively, efficiently, and also able to close the loopholes
Keywords : Health insurance, Deficit, Corruption

## Abstrak
Memasuki  tahun  kelima  pelaksanaannya,  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN) mengalami  permasalahan  dalam  pelaksanaannya.  Salah  satunya  adalah  defisit  antara penerimaan  dan  pengeluaran  pada  Dana  Jaminan  Sosial  (DJS)  Kesehatan  yang  menahun hingga mencapai  Rp11.69  Triliun  pada  tahun  2018.  Untuk  mengetahui  lebih  jauh  tentang penyebab defisit tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas isu pengelolaan  DJS  Kesehatan.    Kajian  dilakukan  untuk  memastikan  pengelolaan  keuangan negara  pada  program  ini  berjalan  sesuai  ketentuan  serta  melihat  bagaimana  mekanisme pencegahan korupsi di dalamnya. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari data primer bersumber dari observasi dan wawancara pada pemangku  kepentingan  kunci,  serta  pengolahan  data  sekunder.  Hasil  dari  kajian  ini menemukan permasalahan defisit bersumber pada aspek kebijakan pembelian strategis, sisi operasional,  serta  pada  kebijakan  pengumpulan  iuran  peserta  JKN,  yang  perlu  dilakukan perbaikan agar tata kelola program JKN dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta menutup segala peluang terjadinya kecurangan/korupsi.
Kata Kunci : Jaminan kesehatan, Defisit, Korupsi

## Pendahuluan
Dalam  rangka  memenuhi  hak  dasar kesehatan  untuk  tiap  warga  negara, Pemerintah  dan  DPR  telah  meluncurkan program  JKN  yang  diharapkan  dapat memenuhi  biaya  layanan  kesehatan  yang dibutuhkan  tiap  individu  masyarakat. Dengan skema pembiayaan melalui mekanisme asuransi sosial  yang berprinsip nirlaba, BPJS Kesehatan dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  24 tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara
Jaminan  Sosial.  BPJS  Kesehatan  sebagai pelaksana program JKN memiliki kewenangan  dalam  menghimpun  dan mengembangkan iuran peserta melalui pool Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.
Dalam lima tahun terakhir, salah satu masalah yang terjadi menahun adalah terus meningkatnya  nilai  defisit.  Defisit  Dana Jaminan  Sosial  Kesehatan  atau  yang  lebih dikenal  sebagai  defisit  BPJS  Kesehatan merupakan mismatch antara belum optimalnya  pendapatan  yang  bersumber dari  iuran  peserta  dan  besarnya  beban jaminan  kesehatan  yang  perlu  ditanggung, yang  pada  tahun  2018  mencapai  Rp  11,69 triliun.  Studi  dari  LPEM  UI  tahun  2019 memprediksi  jumlah  defisit  akan  mencapai Rp  50  triliun  hingga  10  tahun  mendatang jika  tidak  diatasi  dengan  kebijakan  yang strategis.  Untuk  menutup  defisit  tersebut, Pemerintah  mengambil  kebijakan  jangka pendek  berupa  pemberian  suntikan  dana yang  berasal  dari  APBN.  Total  selama  4 tahun,  BPJS  Kesehatan  telah  mendapatkan suntikan  dana  tambahan  sebesar  Rp  15,9 triliun  akibat mismatch antara  pendapatan dan beban DJS.
Setelah 5 (lima) tahun berjalan banyak perbaikan  yang  didorong  oleh  KPK melalui siaran  pers  pada  15  Mei  2020  untuk perbaikan  program  JKN  antara  lain perbaikan  akurasi  data  Penerima  Bantuan Iuran  (PBI),  pembayaran  kapitasi  berbasis kinerja pada FKTP, perbaikan Formularium Nasional  (FORNAS),  mendorong  pengisian
Rencana  Kebutuhan  Obat  (RKO),  serta mendorong penyelesaian Pedoman Nasional Pelayanan  Kedokteran  (PNPK)  untuk penyakit berbiaya dan frekuensi tinggi.
Berbagai  studi  telah  menyoroti penyebab  terjadinya  defisit  DJS  Kesehatan ini.  Namun  belum  banyak  yang  menyoroti aspek  kecurangan  pada  pelaksanaannya. Menurut Thabrany (2011) Sektor kesehatan secara  umum  sangat  rentan  terhadap korupsi  karena  sifatnya  yang  banyak memiliki ketidakpastian ( uncertainty ), banyaknya  informasi  yang  asimetris ( assymetric information ), serta eksternalitas
( externality ) antar pemangku kepentingan di dalamnya.  Berdasarkan  definisi  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  16 Tahun  2019,  kecurangan  pada  sektor kesehatan  terutama  pada  program  JKN dapat berasal dari masing-masing aktor baik itu  penyedia  layanan,  pembuat  regulasi, produsen  alat  kesehatan  dan  obat,  pasien, serta kemungkinan adanya persekongkolan di  antara  mereka.  Untuk  itu,  penting  bagi KPK  melihat  potensi  kecurangan  yang mungkin terjadi pada implementasi kebijakan JKN, termasuk sebagai
kontributor terjadinya defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang menahun.
Kajian  ini  mengambil  fokus  untuk menjawab  pertanyaan:  1)  Apa  saja  titik rawan  korupsi  dari  pengelolaan  Dana Jaminan  Sosial  Kesehatan?  2)  Apakah mekanisme pengendalian internal yang ada
Sumber: Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan 2014-2018
gambar 1. Laporan Aktivitas Dana Jaminan Sosial (Rp triliun)
mencukupi untuk menghindari fraud /kecurangan? 3) Bagaimana
rekomendasi perbaikan pada tata kelola DJS kesehatan untuk menutup celah kecurangan pada  program  JKN.  Setelah  menjawab pertanyaan  tersebut,  harapannya  kajian  ini dapat memberikan perbaikan implementasi JKN  sebagai  upaya  pemenuhan  hak pelayanan  kesehatan  untuk  setiap  Warga Negara Indonesia.
Dalam  pelaksanaan  kajian  ini,  celah kecurangan  dibedah  berdasarkan  kerangka teori  Kutzin  (2008)  yang  diadopsi  oleh World  Health  Organization  (WHO)  Dalam penerapan  kebijakan  jaminan  kesehatan, terutama  pada  aspek revenue  raising, pooling, dan purchasing.
A. Kebijakan Penerimaan ( Revenue Raising ) Dalam merancang kebijakan kesehatan, suatu  negara perlu  menentukan bagaimana cara mendanai jaminan kesehatannya.  Dalam  pendanaan  jaminan kesehatan  dikenal  sumber  publik  ( public sources ) dan sumber privat ( private sources ) (Kutzin, 2013). Sumber publik dapat berasal dari  pajak  dan  penerimaan  selain  pajak. Sedangkan sumber privat dapat berasal dari pembayaran  pribadi  ( out  of  pocket )  serta iuran asuransi ( health insurace contribution ). Berdasarkan ketentuan Peraturan
Presiden  Nomor  82  tahun  2018  tentang Jaminan, sumber pendanaan utama program JKN berasal dari iuran peserta. Selain iuran sumber pendapatan lain yaitu bantuan dari pemerintah,  pendapatan  dari  Pajak  Rokok, pendapatan atas hibah, bunga dan bagi hasil, keuntungan investasi, serta pendapatan lain.
B. Kebijakan Pengumpulan ( Pooling ) Pengumpulan  dana  ( pooling )  merupakan akumulasi pendapatan yang dibayar di muka untuk  kesehatan  seluruh  populasi.  Dalam menentukan  kebijakan  pengumpulan  dana ini,  diperlukan  perhatian  pada  aspek
pembagian segmentasi masyarakat berdasarkan berbagai risikonya, baik risiko finansial maupun risiko kesehatan yang juga dikenal  dengan  fragmentasi.    Implementasi JKN di Indonesia menggunakan sistem satu pengumpulan  ( single  pooling )  yang  terbagi atas segmentasi peserta. Seluruh
pengurusan kepesertaan JKN ditangani oleh BPJS  Kesehatan.  Adapun  berdasarkan Peraturan  Presiden  nomor  82  Tahun  2018 tentang  Jaminan  Kesehatan  Nasional, segmentasi  dilakukan  berdasarkan  peserta menjadi:  1)  Penerima  Bantuan  Iuran  (PBI) APBN/APBD),  2)  Pekerja  Penerima  Upah (PPU)  (PNS,  swasta,  TNI/Polri),  3)  Pekerja Bukan  Penerima  Upah  (PBPU),  4)  Bukan Pekerja (BP).
C. Kebijakan Pembelian ( Purchasing )
Pembelian  jasa  layanan  merupakan  alokasi dana  yang  dikumpulkan  untuk  penyedia yang  memberikan  barang  dan  jasa  layanan kesehatan.  Metode  pembelian  jasa  layanan yang  umumnya  berlaku  adalah  pembelian pasif  ( passive  purchasing )  dan  pembelian strategis  ( strategic  purchasing ).  Pada implementasinya, kebijakan yang berkaitan dengan  pembelian  jasa  layanan  didorong untuk satu populasi Peserta yang terdaftar, yang  dikenal  dengan  pembayaran  model kapitasi.  Model  ini  dikenal  juga  dengan gatekeeping yang  juga  diterapkan  di Thailand.  untuk  menggunakan  metode pembelian  strategis  yang  menekankan adanya peningkatan kualitas kesehatan yang didapatkan  pada  saat  membayar  layanan yang diberikan.
Pada implementasi JKN di Indonesia, BPJS
Kesehatan membayar fasilitas kesehatan  dengan  prinsip  berbagi  risiko finansial  dengan  fasilitas  kesehatan  secara prospektif.  BPJS  Kesehatan  membayar fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di muka.
Untuk  fasilitas  kesehatan  tingkat  lanjut, pembayaran  pelayanan  dilakukan  dengan model Indonesian Case Based Groups (INA-
CBGs), dimana pembayaran bersifat prospektif  (besaran  biaya  telah  ditentukan dan disepakati sebelum pelayanan diberikan) dan dilakukan dalam paket biaya per  episode  layanan.  Metode  pembayaran dengan Case-based atau Diagnose-based Group ini  lazim  digunakan  pada  program jaminan  kesehatan  seperti  di  Thailand, Korea Selatan, dan Jepang.
D. Potensi Kecurangan Jaminan Kesehatan Sejak  tahun  2008,  WHO  telah menyoroti permasalahan kecurangan ( fraud ) jaminan kesehatan secara global dan mengestimasi  nilai  kecurangan  yang diakibatkan dari seluruh jaminan kesehatan yang ada di dunia adalah sekitar 7.29%. Data lain  dari  FBI  memperkirakan  potensi kerugian dari jaminan kesehatan di Amerika Serikat  adalah  sebesar  3-10%,  serta  data dari University of Portsmouth sebesar 3-8%. Kecurangan  dalam  implementasi  jaminan kesehatan dapat berasal dari berbagai motif.
Teori  klasik  tentang Fraud  Triangle (Crassey,  1973)  mengemukakan  bahwa kecurangan  ( fraud )  secara  umum  dapat terjadi  karena  faktor  tekanan,  faktor kesempatan, dan faktor rasionalisasi. Dalam dunia  kesehatan,  kecurangan  dapat  terjadi pada  berbagai  elemen  dari  mulai  pasien, tenaga kesehatan, tenaga penjamin kesehatan  (asuransi),  manajemen  fasilitas kesehatan,  hingga  di  tataran  pembuat kebijakan. Untuk itu, permasalahan kecurangan  ini  perlu  mendapat  upaya pencegahan  dan  penanganannya,  karena adanya  biaya  yang  diakibatkan  dari kecurangan  tersebut  pada  dasarnya  bisa dialokasikan  untuk  memberikan  layanan kesehatan  yang  lebih  maksimal  bagi masyarakat.
Pada  umumnya  pemerintahan  dan otoritas  yang  berwenang  di  suatu  negara akan  menggunakan  skema  penanganan kecurangan  yang  lazim  dilakukan  pada sektor lain. Salah satu kerangka yang sering digunakan  adalah  teknik  pemeriksaan
kecurangan  dengan  audit  forensik  yang dikembangkan  oleh The  Association  of Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  yang terdiri  dari Fraud  prevention,  deterrence, detection,  investigation,  loss  and  costs recovery,  antifraud  controls  remediation, education and training.
Di  Indonesia,  untuk  menjamin pelaksanaan  program  JKN  secara cost- effective , rasional, sesuai kebutuhan peserta, dan  berkesinambungan,  diperlukan  upaya kendali mutu dan kendali biaya. Pengaturan tentang  upaya  pengendalian  kecurangan pada  implementasi  JKN  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Pencegahan  dan  Penanganan  Kecurangan ( Fraud ) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan ( Fraud ) Dalam  Pelaksanaan  Program  Jaminan
Kesehatan Nasional.
Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya dimana tersedia alur penanganan kecurangan  serta  ketentuan  pengenaan sanksi pada pihak yang terbukti melakukan kecurangan.
Peraturan ini juga mendefisinikan  potensi  kecurangan  yang dapat terjadi pada semua elemen dari mulai pasien,  tenaga  kesehatan,  tenaga  penjamin kesehatan  (asuransi),  manajemen  fasilitas kesehatan,  hingga  di  tataran  pembuat kebijakan seperti pada tabel 1 .

## Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019
Peserta Petugas BPJSK Faskes Penyedia Obat/Alkes Pemangku Kepentingan Lainnya 1. Pemalsuan identitas dan kondisi kesehatan 2. Memberi gratifikasi 3. Kerjasama dengan faskes mengajukan klaim palsu 4. Menjual perolehan obat/alkes 5. dst 1. Kerjasama dengan peserta/faskes mengajukan klaim palsu 2. Manipulasi manfaat 3. Menahan pembayaran ke faskes untuk kepentingan Pribadi 4. Menerima suap yang mempengaruhi kewenangannya 5. Bekerjasama dengan faskes untuk mengubah coding 6. dst 1. Memanipulasi diagnosis 2. Phantom billing 3. Phantom procedure 4. Phantom visit 5. Inflated bills 6. Upcloding 7. Cloning 8. Service unbundling 9. Self-referals 10. Readmisi 11. Meminta cost sharing yang tidak sesuai ketentuan 12. dst 1. Penyedia e- katalog menolak pesanan tanpa alasan 2. Memperlambat waktu pengiriman 3. Menganjurkan pada faskes untuk membeli alat yang tidak sesuai kebutuhan 4. Memberi/meneri ma suap terkair program JKN 1. Memanipulasi data kepegawaian 2. Jumlah dan upah pegawai tidak disampaikan secara riil 3. Memberi/meneri ma suap atau imbalan terkait program JKN
Tabel  1. Jenis Kecurangan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
Sumber: Laporan Piloting Pedoman Penanganan Kecurangan JKN antara Kemenkes, KPK, dan BPJSK, 2018
gambar 2 . Potensi Kecurangan Pada Layanan JKN

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan pengumpulan  data  melalui  sumber  primer maupun  sekunder.  Untuk  sumber  primer data didapatkan melaui observasi lapangan serta  wawancara  dengan  narasumber  pada instansi  terkait.  Untuk  data  sekunder, didapatkan  melalui  telaah  peraturan perundang-undangan serta pengolahan data terkait.  Analisis  data  digunakan  dengan metode deskriptif kuantitatif serta kualitatif. Data  sekunder  diperoleh  dari  BPJS Kesehatan,  Kementerian  Kesehatan,  Badan Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan, Otoritas  Jasa  Keuangan,  Dinas  Kesehatan, serta  fasilitas  kesehatan.  Diskusi  dengan pakar serta studi pihak ketiga juga menjadi bahan tambahan dalam analisis pada kajian ini.

## Pembahasan
Dari  kajian  terhadap  pengelolaan Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2019, tim  Direktorat  Litbang  KPK  menemukan beberapa potensi kecurangan pada berbagai aspek yang memerlukan perbaikan sebagai berikut:
A. Celah  Kecurangan  Pada Strategic Purchasing Tidak berjalannya instrumen pembatasan  manfaat  untuk  pengendalian biaya  juga  membuat  peluang moral  hazard bagi  para  peserta  dalam  menggunakan jaminan  kesehatannya  seperti  peluang terjadinya abuse dan  ketidakpatuhan pembayaran  iuran  membuat  potensi kecurangan  semakin  terbuka.  Berdasarkan pengolahan  data  sampel  BPJS  Kesehatan (2015-2016)  serta  data  tunggakan  peserta PBPU  pada  13  kantor  cabang  ditemukan pola  yang  sama.  Selain  untuk  penyakit kronis,  tindakan  yang  menghabiskan  biaya tinggi justru berasal dari para peserta yang menunggak  iuran  setelah  mendapatkan layanan seperti operasi katarak, persalinan vaginal, serta operasi sectio caesaria seperti pada gambar 3 dan gambar 4 .
Selain  potensi  menunggaknya  iuran setelah  mendapatkan  layanan,  terdapat beberapa potensi kecurangan yang mungkin terjadi pada beberapa layanan berdasarkan temuan  di  lapangan  tim piloting penangan kecurangan  JKN  pada  tahun  2018.  Pada operasi  katarak  memungkinkan  terjadinya
Sumber: BPJS Kesehatan, 2019, diolah
gambar 3 . Beban Layanan Rawat Inap dari Peserta Mandiri yang Menunggak 2018 – Juni 2019 (Rp miliar),
Sumber: BPJS Kesehatan, 2019, diolah
gambar 4 . Beban Layanan Rawat Jalan dari Peserta Mandiri yang Menunggak 2018 – Juni 2019 (Rp miliar), Sumber: BPJS Kesehatan, 2019, diolah
unnecessary  treatment dimana  operasi katarak  dilakukan  dengan  standar  visus yang  berbeda  sehingga  operasi  dilakukan pada  saat  belum  terlalu  dibutuhkan  untuk pasien. Pada layanan fisioterapi kecurangan yang  mungkin  terjadi  adalah  fragmentasi dimana  pemberian  terapi  yang  berbeda ditagihkan  pada  tanggal berbeda  meskipun dilakukan  di  hari  yang  sama,  hal  ini menimbulkan  klaim  fisioterapi  yang mencapai  20-29x  perbulan  seperti  yang dihimpun  dari  klaim  Rawat  Jalan  Tingkat Lanjut  (RJTL)  tahun  2018  BPJS  Kesehatan. Selain  itu  juga  potensi phantom  billing dan cancelled service juga terjadi dimana pasien yang tidak datang tetap ditagihkan klaimnya kepada BPJS Kesehatan.
Untuk memastikan pemberian layanan  kesehatan  berjalan  dengan  efisien peran Standar dan Pedoman sangat penting dalam  menjadi  acuan  dalam  tindakan  yang akan  dibayarkan  oleh  Dana  Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan temuan di lapangan  dalam  pelaksanaan  program  JKN, Pedoman  Nasional  Pelayanan  Kedokteran (PNPK) belum diterapkan seluruhnya serta belum  mencakup  semua  penyakit  dengan kasus yang banyak ditangani  oleh  Program JKN.  Padahal  dalam  ketentuan  Peraturan Menteri Kesehatan, PNPK sangat diperlukan terutama  untuk  penyakit  berisiko  dan berbiaya tinggi.
Belum  tersedianya  PNPK,  terutama dalam  penyakit  berbiaya  tinggi  pada Program  JKN  membuat  sulitnya  mengukur kewajaran  layanan  yang  diberikan  karena tidak  adanya  standar  acuan  sebagai pembanding,  serta  menimbulkan  potensi kebocoran  dalam  beban  jaminan  yang dibayarkan  oleh  JKN.  PNPK  juga  dapat membantu  masyarakat  menyuarakan  hak dan menilai kualitas layanan kesehatan yang diterimanya  (CISDI,  2019).  Selain  itu,  juga dapat  melindungi  sistem  dari  kegagalan pasar  ( market  failure )  akibat  risiko  moral ( moral  hazard )  yang  dilakukan  tenaga kesehatan  maupun  pasien  (Akerlof,  1970).
PNPK  yang  belum  tersedia  untuk  penyakit dengan  biaya  terbesar  antara  lain  tentang penanggulangan  gangguan  penglihatan, kanker, jantung dan pembuluh darah, serta rehabilitasi medis (CISDI, 2019).
Selain  itu,  belum  diterapkannya mekanisme  urun  biaya  juga  menjadi  celah pemborosan.  Kementerian  Kesehatan  telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor  51  tahun  2018  tentang  Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan  Kesehatan  namun  hingga  kini pengenaan  urun  biaya  belum  diterapkan. Meskipun  analisis  terhadap  regulasi tersebut  juga  masih  menemukan  adanya sejumlah  kelemahan,  namun  pengenaan urun biaya kepada peserta merupakan salah satu  cara  yang  baik  untuk  mengurangi pemborosan  dan  kecurangan.  Mekanisme urun biaya tersebut dapat dilakukan melalui co-payment ataupun coordination  of  benefit (CoB).
Copayment dapat dikenakan langsung pada  peserta  saat  akan  menggunakan layanan  tingkat  lanjut,  misalnya  dikenakan tambahan  10%  atau  nominal  tertentu  saat berobat.  Mekanisme  ini  telah  dilakukan  di Singapura,  Jepang,  Korea  Selatan,  serta Thailand  sebagai  strategi  keberlangsungan jaminan
kesehatannya.
Dengan diterapkannya  mekanisme  urun  biaya peserta akan menggunakan fasilitas jaminan kesehatan ini secara rasional, apabila betul- betul  membutuhkan  layanan  kesehatan. Meskipun  sejumlah  pihak  juga  mengkritik bila  pengenaan  urun  biaya  dikenakan  bagi peserta yang secara ekonomi sangat rentan karena  dapat  menganggu  tujuan  dari program jaminan kesehatan itu sendiri.
B. Celah  Kecurangan  Pada Operational Purchasing yang Menimbulkan Inefisiensi Dan Fraud Saat  ini  aplikasi  INA-CBGs  Indonesia menggunakan  dasar  pengelompokannya dengan  menggunakan ICD-10 untuk
diagnosa  dan  ICD-9  CM  untuk  prosedur,

## serta  dijalankan  dengan  menggunakan
United  Nation  University  International Institute  for  Global  Health (UNU-IIGH).
Dalam perjalanannya, para pakar menemukan  masih  ada  kekurangan  pada sistem  pengelompokkan  ( grouper )  INA- CBGs  yang  saat  ini  digunakan. Grouper ini memiliki kekurangan dimana masih terdapat perbedaan antara pengelompokkan penyakit untuk
kepentingan klinis serta untuk kepentingan pembiayaan. Adanya perbedaan ini biasanya terjadi  karena  adanya  perbedaan  persepsi terkait  kaidah  koding  yang  akan  diinput dalam  aplikasi  ketika  terjadi  kondisi penyakit  yang  merupakan kombinasi beberapa  grup  yang  ada  dalam  seluruh grouper  INA  CBGs. Grouper juga  belum menyesuaikan  dengan clinical  pathway di Indonesia,  sehingga  pada  implementasinya masih banyak terdapat perbedaan kondisi.
Adanya  permasalahan  dalam  klaim yang  terkait  koding  ini  juga  harus diselesaikan  dengan  kesepakatan  antara BPJS  Kesehatan  dan  Pusat  Pembiayaan Jaminan  Kesehatan  (P2JK)  Kementerian Kesehatan.    Perbedaan  persepsi  dalam koding  dapat  membuat  beberapa  klaim menjadi  tertunda  pembayarannya,  serta terdapat  potensi  pembayaran  menjadi overpaid atau underpaid .  Pada  tahun  2018, data  dari  BPJS  Kesehatan  mencatat  adanya 208  (dua  ratus  delapan) dispute terkait aspek  koding  pada  pelayanan  JKN  yang berakibat  pada  adanya  penundaan  bayar klaim pada kasus-kasus tersebut.
Selain  kekurangan  pada grouper ,
kajian  ini  juga  menemukan  masih  adanya ketidakefisienan komponen
dalam
penentuan  tarif  JKN.  Komponen  tersebut, yaitu biaya investasi gedung dalam 40 tahun terakhir  (1974-2014),  jumlah  dan  gaji  staf tanpa  adanya  rasionalisasi  terhadap  beban pelayanan, serta biaya operasional tanpa ada acuan  yang  rasional.  Adanya  komponen  ini akan  menguntungkan  penghitungan  tarif untuk  rumah  sakit  yang  berskala  besar, khususnya  rumah  sakit  kelas  A  (vertikal)
yang memiliki investasi gedung sejak lama, rumah sakit yang memiliki jumlah karyawan yang banyak, serta beban operasional yang tinggi. Berdasarkan hasil olahan tim penulis dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 76 tahun  2016  tentang  tarif  INA-CBGs, komponen  inilah  yang  berkontribusi  pada tingginya  selisih  tarif  antar  kelas  rumah sakit, terutama antara kelas A dengan kelas B mencapai 45,36% untuk rawat inap, serta 44,90% untuk rawat jalan.
Selain pada kelas rumah sakit, selisih tarif  kelas  rawat  inap  juga  layak  untuk disoroti.  Tim  KPK  juga  melakukan penghitungan  perbedaan  biaya  rata-rata Rawat Inap menurut kelas rawat menggunakan  Permenkes  76  tahun  2016 serta  dengan  data  sampel  BPJS  Kesehatan dan didapatkan bahwa perbedaan tarif kelas I  dengan  kelas  II  dapat  mencapai  16.67%. studi ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat Universitas  Indonesia  pada  tahun  2015 untuk  kasus  persalinan  ( Deliveries  group ), dimana  ditemukan  bahwa  selisih  biaya untuk  kelas  I  dan  kelas  II  dapat  berkisar antara  2,1%  hingga  14,2%,  sedangkan selisih biaya perawatan kelas 2 dan 3 dapat berkisar antara 0,1% hingga 21,6%.
Tabel  2. Rata-rata selisih kenaikan tarif (%) INA-CBGs Rawat Inap RS Pemerintah (per kelas
rawat) Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 1 0 Kelas 2 20.00 0 Kelas 3 40.00 16.67 0 Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2016, diolah
Tingginya  perbedaan  tarif  pada  kelas rumah  sakit  dapat  menjadi  indikasi  awal diperlukannya  penelaahan  lebih  lanjut adanya potensi tarif yang terlalu tinggi ( over payment )  atau  tarif  yang  terlalu  rendah ( under  payment )  atas  sumber  daya  yang sepatutnya  dikeluarkan  oleh  rumah  sakit kelas tertentu. Apabila lebih bayar ini terjadi
maka  fasilitas  kesehatan  akan  berlomba menjadi  rumah  sakit  kelas  tersebut,  dan sebaliknya, fasilitas kesehatan akan enggan untuk  berada  pada  kelas  rumah  sakit  yang tarifnya under payment .
Tabel  3. Rata-rata selisih kenaikan tarif (%)
INA-CBGs Rawat Inap RS Pemerintah (per kelas RS) Kelas RS A B C D A 0 B 45.36 0 C 84.85 27.22 0 D 127.88  56.40  22.32 0
Sumber: Permenkes No. 52 Tahun 2016, diolah
Pada  tahun  2018  Tim  Direktorat Litbang  KPK  menemukan  bahwa  terdapat potensi kecurangan pada proses penetapan kelas rumah sakit, karena rumah sakit tidak memenuhi  seluruh  ketentuan  persyaratan kelas  rumah  sakit  dari  segi  sarana  serta ketersediaan  tenaga  medis.  Dari  6  (enam) rumah sakit yang menjadi objek piloting tim penanganan  kecurangan  JKN,  ditemukan bahwa  4  (empat)  rumah  sakit  tidak memenuhi  persyaratan  berada  di  kelas tersebut.  Atas  ketidaksesuaian  ini,  potensi kelebihan  bayar  diperhitungkan  sebesar Rp33.179.082.938, dihitung dari selisih total klaim yang telah dibayarkan dikurang total klaim  periode  yang  sama  jika  kelas diturunkan (kelas B ke C, C ke D) dalam satu tahun.
Tingginya gap pembayaran tarif antar kelas  rumah  sakit  serta  kelas  rawat  inap memiliki  kelemahan  dan  membuka  celah terjadinya  kecurangan.  Potensi  kelebihan bayar  jika  terjadi  pada  banyak  kasus  dan tidak  segera  terdeteksi  juga  dapat berkontribusi pada semakin besarnya defisit JKN.
C. Celah kecurangan pada sisi penerimaan
Tunggakan  iuran  menjadi  isu  utama pada  sisi  penerimaan  DJS  Kesehatan. Permasalahan  pertama  yang  menjadi penyebab tingginya tunggakan iuran peserta PBPU adalah tidak adanya mekanisme yang kuat  untuk  membuat  peserta  membayar iuran  secara  kontinu.  Data  dari  Badan Kebijakan  Fiskal,  Kementerian  Keuangan atas kepesertaan BPJS Kesehatan memperlihatkan  bahwa  penduduk  yang telah  menjadi  peserta  BPJS  Kesehatan  per Oktober 2018 mencapai 205 juta orang. Dari 6  segmen  peserta  pada Tabel  4 ,  terdapat satu  segmen  yaitu  PBPU  yang  iurannya dibayarkan  secara  mandiri  oleh  peserta. Segmen  ini  membutuhkan  upaya  dari  BPJS Kesehatan  dalam  memungut  iurannya. Berdasarkan  data  dari  BPJS  Kesehatan, segmen  PBPU  yang  rutin  membayar  iuran (peserta aktif) hanya sebesar 16,7 juta dari 31,1  juta  orang  (53,7%).  Tidak  adanya mekanisme coercive juga  memberikan dampak  buruk  dalam  kepesertaan  segmen PBPU.  Sejumlah  orang  diduga  mendaftar menjadi peserta dan aktif membayar hanya ketika  membutuhkan  layanan  kesehatan, namun  setelah  itu  mereka  tidak  aktif membayar lagi. Yang lebih memprihatinkan, hal  itu  dilakukan  oleh  mereka  yang  cukup dari sisi kemampuan ekonomi.
Data  BPJS  Kesehatan  sejak  tahun 2018 menunjukan bahwa terdapat kesamaan  jenis  layanan  rawat  inap  dan rawat jalan yang menimbulkan beban tinggi dari para peserta mandiri yang menunggak iuran  terutama  pada  prosedur  persalinan dan  katarak.  Data  sampel  dari  13  kantor cabang  yang  mewakili  seluruh  kedeputian wilayah  BPJS  Kesehatan  memperlihatkan kontribusi  jumlah  tunggakan  iuran  peserta kelas 1 dan kelas 2 mencapai 61% dari total tunggakan  peserta  mandiri  (PBPU).  PBPU menjadi  segmen  yang  paling  bermasalah karena  tingkat  keaktifan  membayar  iuran tidak  mencapai  60%.  Hal  ini  karena mekanisme coerceive terhadap  peserta untuk  terus  rutin  membayar  iuran  belum terbangun  dengan  baik.  Ancaman  sanksi administratif dirasa tidak cukup kuat untuk mendorong mereka membayar iuran karena memang  pelaksanaannya  juga  cukup  sulit. Selain  tidak  adanya  mekanisme  memaksa, kajian ini juga menyoroti pada belum adanya bundling pembayaran  iuran  JKN  dengan layanan publik lain. Beberapa layanan sudah dicoba  untuk  digabungkan  namun  dirasa belum efektif.
Celah
kecurangan pada sisi
penerimaan  juga  ditunjukan  pada  selisih antara penyajian piutang bersih dengan total piutang  bruto  pada  Laporan  Keuangan  DJS
Kesehatan  tahun  2018.  Pada  laporan keuangan  DJS  Kesehatan  tahun  2018, disebutkan  bahwa  piutang  bersih  untuk semua segmen peserta hanya sebesar Rp806 miliar. Padahal jika melihat lebih lanjut pada Catatan  Atas  Laporan  Keuangan,  total piutang  semua  segmen  peserta  mencapai Rp6,5  triliun  jika  diakui  semua  dengan rincian pada Tabel 5 .  Hal ini juga diperkuat dengan  hasil  laporan  temuan  BPKP  tahun 2019  yang  menghitung  bahwa  pos penerimaan  iuran  dari  segmen  PBPU disajikan lebih rendah ( understated ) sebesar Rp3,8 triliun.
Pada  penyajian  pos  piutang,  BPJS Kesehatan  menggunakan  pendekatan  yang sangat  konservatif  sehingga  pengakuan piutang  pada  laporan  posisi  keuangan  DJS kesehatan sangat rendah. Hal ini diungkapkan  pada  Catatan  Atas  Laporan Keuangan  tentang  piutang  iuran,  dimana pada  peserta  PBPU,  piutang  yang  diakui hanya  yang  jangka  waktu  tunggakannya  3 bulan  dan  yang  lebih  dari  9  bulan diproyeksikan  nihil  (tidak  akan  tertagih). Pengakuan  piutang  usia  3  bulan  ini kemudian  dikurangi  lagi  dengan  cadangan penurunan nilai piutang.
Proporsi  tidak  tertagih  dari  piutang iuran  diambil  dari  survei  kajian  model pengumpulan iuran JKN pada 4.400 peserta pada  10  provinsi  dimana  peserta  tidak membayar  32%  karena  malas  antre,  serta 12%  karena  lupa  membayar.  Penyajian piutang  iuran  yang  terlalu  kecil  ini berdampak  pada understated pos  aset piutang  bersih.  Proses  ini  menyisakan penyajian  piutang  iuran dari segmen  PBPU netto hanya sebesar Rp184 miliar.
Tabel 4. Perhitungan Kecukupun Iuran Peserta
JKN Segmen Peserta Premi per orang perbulan (PPOPB) Biaya Perorang perbulan (BPOPB) Ratio kecukupan iuran (rata-rata) Keterangan kecukupan iuran PBI APBN 23,000 19,193 120% Cukup PBI APBD 23,000 33,425 69% Tidak cukup PPUP Kelas 1 55,051 72,704 76% Tidak cukup Kelas 2 44,058 50,591 87% Tidak cukup PPU-BU Kelas 1 108,049 42,493 254% Cukup Kelas 2 52,297 39,994 131% Cukup PBPU Kelas 1 80,000 145,048 55% Tidak cukup Kelas 2 51,000 96,424 53% Tidak cukup Kelas 3 25,500 68,608 37% Tidak cukup BP Kelas 1 64,124 154,603 41% Tidak cukup Kelas 2 38,399 82,837 46% Tidak cukup Kelas 3 25,500 65,114 39% Tidak cukup Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2017 Sumber: Badan Kebijakan Fiskal, 2017
Table 5 . Tunggakan Iuran Peserta Seluruh Segmen Segmen Kepesertaan Total Tunggakan Piutang PBPU 5,654,930,976,944 PNS Pemda 152,322,976,860 Iuran Wajib PNS Daerah 3,605,616,569 Iuran Jamkesda 236,868,027,433 Piutang Iuran Non PNS Pemda 56,157,244,128 Pemerintah Pusat 72,558,750,023 Taspen ASABRI 15,875,115,697 PPU- BU 316,271,026,117 Total 6,508,589,733,771 Sumber: Laporan Keuangan DJS Kesehatan 2018 Selain karena belum adanya
mekanisme dalam meningkatkan kepatuhan iuran,  tingginya  tunggakan  masih  terbuka karena  tidak  adanya profiling kemampuan ekonomi  calon  peserta  mandiri  (PBPU). Pada segmen PBPU diserahkan sepenuhnya kepada calon peserta untuk mendaftar kelas rawat  sesuai  keinginan  peserta.  Banyak ditemui  calon  peserta  dengan  tingkat ekonomi  mampu  mendaftar  pada  PBPU layanan  kelas  3  dan  sebaliknya,  peserta dengan  tingkat  ekonomi  kurang  mampu mendaftar pada PBPU kelas 1 atau  kelas 2. Untuk  PBPU  dengan  tingkat  kemampuan ekonomi  baik  namun  mendaftar  kelas  3, mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan DJS Kesehatan yang lebih tinggi. Sedangkan  untuk  PBPU  yang  tingkat kemampuan  ekonominya  kurang  baik namun  mendaftar  di  kelas  II  dan  kelas  I, berpotensi  akan  kesulitan  membayar  iuran secara rutin karena permasalahan ability to pay .  Riset  dari  LPEM  UI  (2019)  yang dilakukan  pada  1.200  peserta  PBPU  di  3 Depwil BPJS Kesehatan menemukan bahwa 30%  peserta  PBPU  tidak  membayar  iuran secara rutin (data Nasional dari BPJS sebesar 53-55%) disebabkan karena besarnya biaya iuran,  banyaknya  jumlah  anggota  keluarga, pendaftaran peserta hanya saat berkunjung ke  rumah  sakit,  serta  ketidakstabilan penghasilan  karena  musim.  45%  peserta
memiliki  kesulitan  keuangan  dengan penghasilan.  Dengan  demikian, profiling tingkat  kesejahteraan  pada  segmen  PBPU akan  sangat  membantu  mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip kegotong-royongan  yang  ada  dalam  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  dari  peserta  yang mampu  kepada  peserta  yang  kurang mampu.  Jika profiling terhadap  PBPU  tidak dilakukan,  justru  hal  ini  bertentangan dengan prinsip kegotong-royongan.

## Penutup
Upaya mewujudkan JKN yang mencakup  seluruh  rakyat  Indonesia  masih menemui  sejumlah  permasalahan  terkait terbukanya  peluang  kecurangan  yang berujung pada inefisiensi yang berkontribusi  pada  menahunnya  defisit dana  jaminan  sosial  kesehatan.  Sistem pengendalian  internal  yang  ada  juga  masih belum cukup  kuat  dalam  menutup  peluang terjadinya  kecurangan.  Untuk  itu  perlu dilakukan  beberapa  upaya  perbaikan  pada tiap  aspek  dalam  tata  kelola  dana  jaminan sosial kesehatan, yaitu:

## A. Aspek Strategic Purchasing
1. Kementerian  Kesehatan  agar  segera memperbaiki  regulasi  dan  menerapkan urun  biaya  ( co-payment )  dan  membuka peluang  kerjasama  dengan  asuransi swasta ( coordination of benefit ).
Urun  biaya  merupakan  kebijakan  yang lazim  digunakan  sebagai  alat  kendali pada  jaminan  kesehatan,  terutama  pada layanan  yang  berkaitan  dengan  selera pasien. BPJS Kesehatan pada tahun 2018 telah  melakukan  studi  atas  urun  biaya, dan  didapatkan  bahwa  47%  dan  50% pasien bersedia urun biaya sebanyak 5% dari total biaya CBGs atas layanan katarak dan  fisioterapi.  Untuk  itu  Kementerian Kesehatan  perlu  segera  melakukan penyempurnaan  regulasi  ini  dan  segera menerapkannya.  Kajian  atas  opsi  urun biaya  seperti  pengunaan cap (batasan)
perkunjungan, coordination  of  benefit dengan  asuransi  swasta,  atau  batasan frekuensi.
2. Kementerian  Kesehatan  dan  BPJS
Kesehatan  menyusun  kebijakan  untuk pembatasan  manfaat  untuk  pelayanan tertentu yang potensi penyalahgunaannya tinggi serta menghabiskan biaya yang besar.
Upaya  pengendalian  biaya  juga  bisa dilakukan  dengan  pembatasan  manfaat. Praktik  baik  di  negara  lain  yang  bisa menjadi  pertimbangan  antara  lain melalui  batasan  anggaran  penyakit katastropik seperti di Thailand, Perancis, dan  Jepang.  Pengenaan  disinsentif  bagi para peserta yang tidak menerapkan pola hidup  tidak  sehat  seperti  merokok, minum  beralkohol  juga  dapat  dijadikan opsi kebijakan. Pembatasan manfaat juga bisa  dilakukan  dengan  mengandalkan kekuatan Health  Technology  Assessment yang terus memperbaharui jaminan yang dijamin  maupun  yang  tidak  serta memberikan  alternatif  tindakan.  Hal  ini lazim digunakan oleh Thailand dan Korea Selatan. Selain itu pembatasan penjaminan manfaat juga bisa menggunakan metode global-budget atau performance-based  budget yang  menitik beratkan  peran  rumah  sakit  untuk memanfaatkan cap biaya jaminan dengan efisien.
3. Kementerian  Kesehatan  perlu  segera melengkapi  PNPK  sebagai  pendukung Kendali Mutu Kendali Biaya. Dalam rangka melakukan audit investigatif  serta  audit  medis  untuk membuktikan adanya kecurangan seperti fragmentation,  readmission,  unnecessary treatment ,  masih  sulit  dilakukan  karena belum  semua  kasus  penyakit  terutama yang  berbiaya  tinggi  dan  berisiko  tinggi memiliki  PNPK  yang  dapat  menjadi acuan. Untuk itu Kementerian Kesehatan perlu  segera  menjadikan  penyelesaian
PNPK  atas  penyakit  dan  tindakan  yang berisiko  dan  berbiaya  tinggi  terutama dalam  layanan  JKN  sebagai  prioritas.
Selain  itu,  penting  juga  dilakukan sosialisasi PNPK pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan dalam bidang ilmu kesehatan.
B. Aspek Operational Purchasing
1. Kementerian Kesehatan melakukan penyempurnaan grouper INA-CBGs  dan sosialisasi peningkatan kapasitas koding untuk faskes.
Evaluasi  menyeluruh  untuk  sistem grouper INA-CBGs perlu segera dilakukan,  dengan  juga  membangun grouper sendiri yang lebih merepresentasikan kondisi kesehatan di Indonesia.  Selain  itu,  perlu  dilakukan perbaikan  pada  pengelolaan  pada  tim National  Casemix  Center (NCC)  sebagai perumus grouper INA-CBGs,  yang  lebih melibatkan  para  pakar  yang  dapat memberikan  kontribusi  pada  perbaikan grouper .  Terakhir,  perlunya  sosialiasi intensif tentang pengkodingan INA-CBGs kepada  tenaga  medik,  termasuk  dalam kurikulum  kedokteran  dan  pendidikan tenaga kesehatan terkait.
2. Peninjauan  kembali  tarif  antar  kelas rawat serta tarif antar kelas/tipe rumah sakit.
Kementerian  Kesehatan  perlu  meninjau kembali  komponen  penghitungan  tarif INA-CBGs  yang  sangat  menguntungkan rumah  sakit  Kelas  A,  serta  rumah  sakit khusus,  terutama  pada  layanan  yang bukan merupakan kekhususannya. Selain itu,  peninjuan  kembali  atas  selisih  tarif antar kelas rawat pada rumah sakit perlu ditinjau  kembali  serta  memiliki  dasar yang jelas. Sudah seharusnya perbedaan tarif  antar  kelas  hanya  mengakomodir perbedaan  akomodasi  ruangan  seperti yang  tertuang  pada  Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016.

## C. Aspek Penerimaan
1. BPJS  Kesehatan  segera  mendesain mekanisme coercive dan rencana bundling layanan publik.
Pentingnya stick  and  carrot  mechanism
dalam  desain  JKN  harus  segera direalisasikan. Korea dan Jepang misalnya  dapat  melakukan  penyitaan aset  ketika  seseorang  terbukti  tidak membayar jaminan kesehatannya namun bukan termasuk golongan tidak mampu. Hal  ini  juga  sejalan  dengan bundling layanan  publik  lain  seperti  SIM,  STNK, ataupun  pembayaran  listrik,  dimana pembayaran  iuran  JKN  harus  dipenuhi sebagai syarat pembuatan atau perpanjangan layanan. Rencana ini perlu segera  dilakukan  kajiannya  untuk diimplementasikan. 2. Pemerintah c.q. BPJS Kesehatan menyusun  regulasi  untuk  melaksanakan profiling kepada  PBPU  sebagai  dasar penetapan  kelas  kepesertaan  sesuai dengan tingkat kemampuan ekonominya.
Permasalahan ability  to  pay pada ketidakpatuhan pembayaran iuran peserta PBPU dapat diatasi apabila pada saat  mendaftar  terdapat  penyaringan kemampuan  ekonomi.  Untuk  itu  BPJS Kesehatan  perlu  segera  menyusun regulasi adanya profiling peserta mandiri untuk pemetaan di kelas berapa peserta tersebut kira-kira tidak terberatkan oleh pembayaran iuran.
3. BPJS Kesehatan serta kementerian terkait melakukan  peningkatan  upaya  edukasi pentingnya  jaminan  kesehatan  untuk meningkatan kolektabilitas Masih  tingginya out  of  pocket  payment dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia, menunjukan bahwa masyarakat  merasa  belum  penting memiliki  jaminan  kesehatan.  Untuk  itu diharapkan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan perlu melakukan
upaya  lebih  gencar  dan  lebih  mengena pada  masyarakat  akan  pentingnya jaminan kesehatan.

## Referensi
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Shankar, A., & Thabrany, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress,. The Lancet , 393: 75-102.
Barber, S. L., Lorenzoni, L., & Ong, P. (2019). Price Setting and Price Regulation in Health Care: Lessons for Advancing Universal Health Coverage. World Health Organization and OECD.
Geneva
Behera, D. K., & Dash, U. (2018). Healthcare financing in South-East Asia: Does fiscal capacity matter? International Journal of Healthcare Management .
BPJS Kesehatan. (2017). Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017. Jakarta.
BPJS Kesehatan. (2018). Laporan Keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018. Jakarta.

## Center for Indonesia’s Strategic
Development Initiatives. (2019). Health Outlook 2020: Prioritas Kebijakan Indonesia 2020 - Meletakkan Fondasi yang Kokoh untuk Lima Tahun ke Depan. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives. Jakarta
Duran , A., Chanturidze, T., Gheorghe, A., & Moreno, A. (2019). Assessment of Public Hopsital Government in Romania: Lessons From 10 Case Studies. International Journal of Health Policy and Management , 199- 210.
Happy, A. (2018). The Implementation of INA-CBGs System. The 2nd International Conference on Hospital Administration (pp. 1-16). KnE Life Science. Indonesia.
Kutzin, J. (2013). Health financing for universal coverage and health system performance: concepts and implications for policy. In WHO, Bulletin of the World Health Organization (pp. 602-611). World Health Organization. Switzerland.
Nurwahyuni, A. (2015). Pengembangan Model Penetapan Tarif Rawat Inap di Rumah Sakit Berdasarkan INA-CBG. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat.
OECD. (2018). Health at a Glance: Asia/Pacific 2018 Measuring Progress Towards Universal Coverage. OECD Publishing. Paris
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010. Standar Pelayanan Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBs) . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 795. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2016.
Pedoman Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92. Jakarta.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan ( Fraud ) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004. Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Jakarta.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Jaminan Kesehatan . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165. Jakarta.
Roberia. (2019). Hukum Jaminan Kesehatan: Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila. Gramata Publishing. Jakarta
Tangcharoensathien, V., Witthayapipopsakul, W., Panichkriangkrai, W., Patcharanarumo, W., & Mills, A. (2018). Health systems development in Thailand: a solid platform. The Lancet , 391: 1205- 1223.
The Commonwealth Fund. (2016). 2015 International Profiles of Health Care Systems. The Commonwealth Fund.
New York
World Health Organization. (2017). The Republic of Indonesia Health System Review. WHO Regional Office - Southeast Asia.