## JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)
Volume 7, Nomor 02, Oktober 2020, Halaman 230-242 p-ISSN: 2303-2375, e-ISSN: 2597-4521 DOI: http://doi.org/10,21009/JKKP.072.10

## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM RANGKA PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
Sukma Aprilia Puntorini ¹,a) Eko Priyo Purnomo 1,*b)
¹ Departmen of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
Email: a) Sukma.a.isip17@mail.umy.ac.id , *b) eko@umy.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka  pengurangan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  Tahun  2018.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  data sekunder yaitu mengumpulkan data dan informasi yang didapat dengan melalui dokumentasi atau arsip yang ada di Kabupataen Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mengetahui sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  tentang  PKH  yaitu  dengan  sosialisasi,  serta  memberikan pelatihan  kewirausahaan  agar  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dapat  lebih  produktif.  Dengan adanya PKH tersebut dapat menjadikan KPM lebih produktif, sebab terdapat pelatihan kewirausahaan. Pelatihan  kewirausahaan  tersebut,  dapat  menjadikan  KPM  lebih  kreatif  serta  dapat  meningkatkan pendapatan  dalam  keluarganya.  Selain  itu  Kabupaten  Bantul  masih  memiliki  beberapa  hambatan dalam  melaksanakan  PKH.  Hambatan  PKH  di  Kabupaten  Bantul  adalah  minimnya  dana  untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yaitu pendamping PKH, menurunnya kepatuhan peserta PKH, dan data penerima PKH tidak diperbarui sehingga kurang tepat sasaran. Maka sebaiknya, program PKH ini melibatkan pemerintahan desa agar  ada  yang  memonitoring  secara  langsung,  Masyarakat memenuhi  kewajiban-kewajiban  sebagai peserta PKH, dan adanya pembaruan data peserta PKH.
Kata kunci: analisis, kemiskinan, PKH, sosialisasi.

## Analysis of The Implementation of The PKH In The Context Of Reducing Proverty Rate In Bantul Regency in 2018

## Abstract
This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the context of reducing the poverty rate in the Bantul Regency in 2018. The method used in this study is qualitative, the  type  of  data  used  is  secondary  data,  secondary  data,  namely  collecting  data  and  information obtained  through  documentation  or  archives  in  Bantul  Regency.  The  results  showed  that  Bantul Regency knew the extent of community understanding of PKH, namely through socialization, as well as  providing  entrepreneurship  training  so  that  beneficiary  families  (KPM)  could  be  more  productive. Also, Bantul Regency still has several obstacles in implementing PKH. With the PKH, it can make KPM more productive, because there is entrepreneurship training. This entrepreneurship training can make KPM  more  creative  and  can  increase  income  in  the  family.  Also,  Bantul  Regency  still  has  several obstacles  in  implementing  PKH.  The  obstacles  to  PKH  in  Bantul  Regency  are  the  lack  of  funds  to provide supporting facilities and infrastructure for PKH implementers, the lack of availability of human resources, namely PKH facilitators, decreased compliance of PKH participants, and PKH recipient data not being updated so that it is not well-targeted. So it is better if this PKH program involves the village government  so  that  someone  monitors  it  directly,  the  community  fulfills  its  obligations  as  PKH participants, and there is updating of PKH participant data.
Keywords: analysis, PKH, poverty, socialization

## PENDAHULUAN
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  dengan  membagikan  sumbangan atau  bantuan  langsung pada masyarakat  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  melalui  akses pendidikan dan kesehatan (Suleman & Resnawaty, 2018). Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan pemberdayaan keluarga miskin yang memenuhi persyaratan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, Program Keluarga  Harapan  (PKH)  juga  dilakukan  sebagai  bentuk  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  tentang  jaminan  sosial,  maka  diterapkannya  Program KeluargaHarapan (PKH).
Dalam  bidang  pendidikan,  PKH  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  putus  sekolah, khususnya  bagi  keluarga  miskin  dan  mengurangi  pekerja  anak  di  Indonesia.  Sedangkan dalam  bidang  kesehatan  bertujuan  untuk  mengurangi  angka  kematian  bayi  dan  memenuhi gizi balita dan anak. Selain itu, juga membawa efek pendapatan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga.  Minimnya  penghasilan  membuat  masyarakat  tersebut  sulit  untuk  memenuhi kebutuhan khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sasaran utama PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dampak  jangka  pendek  dari  PKH  adalah  memotong  pengeluaran  rumah  tangga, penerima  PKH  dapat  menggunakan  bantuan  tersebut  untuk  kebutuhan  anak  sekolah.  Itu artinya  penerima  PKH  tidak  terlalu  memikirkan  biaya  anak-anaknya.  Meskipun  bantuan tersebut  belum  mencukupi  kebutuhan  sekolah,  namun  setidaknya  dapat  mengurangi pengeluaran rumah tangga penerima PKH. Pemerintah membuat Program Keluarga Harapan (PKH)  sejak  tahun  2007,  dalam  rangka  menanggulangi  kemiskinan.  Sebagaimana  dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1, PKH merupakan program yang diberikan kepada keluarga miskin bersyarat dengan memberikan bantuan sosial yang masuk daftar  dalam  data  program  penanganan  fakir  miskin,  yang  diolah  oleh  Pusat  Data  dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan dipastikan sebagai Keluarga Penerima PKH. Sedangkan untuk jangka panjang PKH diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan.
Kemiskinan  adalah  keadaan  dibawah  garis  standar  kebutuhan  minimum  atau  batas kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu masalah karena kurangnya pendapatan atau kekayaan untuk  mencukupi  kebutuhan  dasar.  Faktor  penyebab  tingginya  angka  kemiskinan  salah satunya  adalah  ketertinggalan  dan  penghambatan  dalam  pembangunan  (Sahib,  M,  2016). Menurut Auliah, R dan Tb, T. I (2019), criteria kemiskinan dari BPS adalah: a.  Tidak miskin
Adalah memiliki pengeluaran perbulannya lebih dari Rp. 350.610.
b.  Hampir tidak miskin
Adalah  memiliki  pengeluaran  perbulan  perkepala  antara  Rp.  280.488  s/d  Rp.350.610 atau sekitar Rp. 9.350 s/d Rp. 11. 687 per orang dalam satu hari.
c.  Hampir miskin
Adalah memiliki pengeluaran perbulan dan kepala antara Rp. 233.740 s/d 280.488 atau sekitar Rp. 7.780 s/d Rp. 9.350 per orang dalam satu hari.
d.  Miskin
Adalah  memiliki  pengeluaran  perorang  perbulan perkepala  Rp.  233.740 kebawah  atau sekitarRp. 7.780 kebawah perorang dalam satu hari.
e.  Sangat miskin
Adalah tidak ada patokan berapa pengeluaran perorang dalam satu hari.
Faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  yang  pertama  adalah  pendapatan.  Pendapatan adalah total penghasilan yang diterima oleh individu atas pekerjaannya selama satu periode tertentu.  Kedua  adalah  pendidikan.  Pendidikan  dan  kemiskinan  sangat  berhubungan  erat. Kemiskinan  adalah  kegagalan  dalam  pendidikan  (Auliah,  2019).  Ketiga,  kesehatan  adalah bagian langsung dari kesejahteraan manusia dan bentuk asset manusia dalam meningkatkan kemampuan individu. Terakhir, konsumsi (pengeluaran) adalah penggunaan barang atau jasa secara  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Konsumsi  berpengaruh  terhadap tingkat  kemiskinan  artinya  semakin  besar  konsumsi  maka  tingkat  kemiskinan  akan  turun (Auliah, 2019).
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tidak  sama  dengan  Bantuan  LangsungTunai  (BLT) yang  telah  terlaksana  selama  ini  dalam  rangka  menolong  masyarakat  miskin.  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  sebagai  usaha  untuk  membangun  system  perlindungan  social penduduk miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan  memutus  rantai  kemiskinan  (Sahib,  2016).  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah sebuah program bantuan social bersyarat dan membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan,  pendidikan atau membuka  usaha  kecil  (Putri,  2019).  Tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah menunjukkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah sikap, pandangan dan perilaku Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM)  agar  lebih  dapat  mudah  menggunakan  layanan kesehatan dan pendidikan sehingga dapat memotong rantai kemiskinan (Sahib, 2016).
Menurut Putri (2019) pemberian bantuan dilaksanakan setahun dalam 2 sampai 4 tahap yaitu pada bulan Maret, Juni, September, November, dan ini adalah ketentuan dari pemerintah pusat.Permensos 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 3, menyebutkan bahwa sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin  dan  rentan  serta  terdaftar  dalam  Data  Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin yang  memiliki  komponen  kesehatan,  pendidikan,  dan/atau  kesejahteraan  social  (Angraeni, 2019).  Menurut  Afrizal  &  Eliza  (2020),  dalam  Permensos  Nomor  1  Tahun  2018,  tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah:
a.  Meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  dengan  layanan  kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social.
b.  Menurunkan  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan  pendapatan  keluarga  miskin  dan rentan.
c.  Mengubah  perilaku  dan  kemandirian  Keluarga  Penerima  Manfaat  dalam  mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
d.  Memotong kemiskinan dan kesenjangan.
Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat menunjang keluarga kurang mampu atau miskin untuk menaikkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu  keadaan  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  utamanya  (Hidayat,  2018). Suatu  individu  atau  kelompok  dikatakan  miskin  apabila  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan dasar, mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga kehidupannya dikatakan tidak sejahtera. Sejahtera adalah situasi suatu individu yang mampu mencukupi kebutuhan selain kebutuhan dasar.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tidak  sepenuhnya  dapat  mengurangi  kemiskinan. Kekurangan  dari  PKH  adalah  data  penerima  PKH  yang  tidak  selalu  diperbarui  sehingga kurang tepat sasaran. Namun, bantuan PKH sudah sampai di berbagai daerah, salah satunya adalah  Kabupaten  Bantul.  Pada  tahun  2018  Kabupaten  Bantul  adalah  kabupaten  yang memiliki penduduk miskin tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
NO KABUPATEN TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1.   Bantul 16,48% 15,89% 16,33% 14,55% 14,07% 13,43%
(Sumber: Data ini di ambil dari website Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Bantul Tahun 2018).
Berkaitan dengan data diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif  tentang  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018.
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan seperti diatas, penelitian  ini  merumuskan  bahwa  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  angka kemiskinan di Kabupaten Bantul paling tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018. Maka peneliti membuat perumusan masalah penelitian “Menganalisis bagaimana Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam  Rangka  Pengurangan  Angka Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2018?”.

## METODE
Metode penelitian adalah kaidah keilmuan agar memperoleh informasi serta kegunaan tertentu dimana kaidah keilmuan itu memiliki maksud jika aktivitas penelitian itu berdasarkan pada  tanda-tanda  keilmuanya  itu  empiris,  sistematis  dan  rasional  (Sugiyono,2010).  Disini saya  mengambil  metode  penelitian  kualitatif.  Metode  penelitian  naturalistic  atau  Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada suatu materi ilmiah, maksudnya pengkaji adalah  menjadi  instrument  pokok,  cara  dalam  mengumpulkan  data  atau  informasi  dengan analisis  data  atau  informasi  yang  bersifat  induktif,  serta  hasil  dari  penelitian  kualitatif  lebih mementingkan  maksud  atau  arti  dibandingkan  menyamaratakan  (Sugiyono,2010).  Metode penelitian  atau  observasi  kualitatif  adalah  suatu  metode  dalam  suatu  observasi  yang mendapatkan  informasi  dan  data  dalam  bentuk  gambaran  yang  mana  informasi  dan  data tersebut  diperoleh  berupa  lisan  atau  tulisan  dari  masyarakat  atau  sikap  yang  kita  amati (Moleong, 2008).
Sedangkan  observasi  atau  penelitian  kualitatif  adalah  bentuk  penelitian  yang memperoleh kreasi-kreasi yang tidak dapat diperoleh dengan memakai metode statistic atau pun  system  kuantifikasi  yang  lainnya  (Afifuddin  dan  Saebeni,  2009).  Kegiatan  dalam menganalisis  data  kualitatif  dilaksanakan  dengan  saling  berinteraksi  dan  dilaksanakan dengan  berkelanjutan  hingga  akhir  (Sugiyono,2010).    Teknik  analisis  data  yaitu  dengan reduksi data, mereduksi data adalah merangkum, yaitu proses memilih, memusatkan, serta perhatian  dalam  menyederhanakan,  abstaksi,  dan  transformasi  data  kasar  yang  diperoleh dilapangan studi. (Sugiyono, 2010).
Penyajian data adalah hasil dari reduksi data, disajikan dalam laporan yang sistematis dan  mudah  dibaca  atau  dipahami  baik  secara  menyeluruh  maupun  bagian-bagiannya (Sugiono,2010).  Selanjutnya,  penarikan  kesimpulan  yang  disampaikan  bersifat  sementara dan akan berubah apabila tidak diperoleh fakta-fakta yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono,2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  melalui  akses  pendidikan  dan  kesehatan, melalui pemberian bantuan yang bersyarat (Suleman et. al,2019). Dalam melaksanakan PKH dibutuhkan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengawasan  (Wulandari, 2017).
PKH  berfokus  dalam  bidang  kesehatan  dan  pendidikan  (Dheby,  Adhys  &  Idris,  2017; Husodo,  2019).  Strategi  dalam  menjalankan  PKH  adalah  mengubah  pola  pikir  masyarakat agar generasi penerus bangsa sehat dan cerdas, sehingga kemiskinan dapat teratasi dengan sendirinya  (Roidah,  2016). Menurut (Ridho,  2019)  sasaran  penerima  PKH  adalah  keluarga rentan dan miskin, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 6 hal yang mempengaruhi implementasi adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Londah, Tampi, & Londa, 2018; Bakhtiar & Qodir, 2016).
Dana  yang  digunakan  untuk  Pogram  Keluarga  Harapan  bersumber  dari  APBN  serta didukung  dana  APBD  disetiap  daerah  dan  hambatan  PPKH  adalah  kurangnya  komitmen Sumber Daya Manusia, komunikasi yang sulit, letak geografis, masih banyaknya masyarakat yang belum paham tentang PKH dan sulitnya jaringan internet dalam proses penarikan (Edu &  Rohman,  2019;  Domri,  Ridwan,  &  Jaya,  2019;  Susanti,  2018).  Faktor pendukung  kinerja UPPKH dalam meningkatkan produktivitas PKH adalah pelayanan yang ramah, tanggap dan jelas  kepada  masyarakat,  fasilitas  dan  dukungan  kebijakan,  dukungan  sosial,  sarana prasarana  yang  tersedia,  biaya,  akses,  dan  proses  pengambilan  keputusan  (Sani,    2016; Marnah, Husaini, &Ilmi,  2017; Daud, 2018). Diperlukannya komunikasi yang baik dan lancer antara  Dinas  Sosial  dengan  peserta  PKH  dalam  pendampingan  PKH  (Sasmito,  C &Nawangsari, E. R 2019).
Perilaku masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PKH dipengaruhi oleh  factor  predisposisi  adalah  pengetahuan,  keyakinan  peserta  PKH  dalam  pemanfaatan pelayanan  kesehatan,  pengalaman,  kebiasaan,  nilai  budaya  dan  rasa  kenyamanan masyarakat.  Terakhir,  factor  pemungkin  adalah  sikap  dari  petugas  penyedia  layanan kesehatan,  kebijakandari  program  PKH,  serta  administrasi  yang  menyulitkan  masyarakat dalam mendapatkan pelayanan (Marnah, Husaini, &Ilmi, 2017).
Program  PKH  dikatakan  sukses  apabila  dipengaruhi  oleh  perencanaan  program  yang matang,  pendamping  PKH  yang  bekerja  keras  untuk  mendampingi  penerima  PKH,  serta orang tua penerima PKH yang mampu menerapkan sosialisasi dari pendamping PKH untuk meningkatkan  pendidikan  anak- anaknya  (Aminuddin  &  Syir’ah,  2016).  Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) diselenggarakan tiap satu bulan sekali. Adapun model komunikasi pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh pendamping social dalam menyampaikan  pesan  P2K2  adalah  komunikasi  persuasive,  Komunikasi  Dialogis,  Validasi wawancara dan Observasi, Model penyebaran arus komunikasi, Pemerintah (Fatimah, Arifin & Sumpena, 2019).
Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2018 No Kabupaten 1 Daerah Istimewa Yogyakarta 460,10 2 Kulon Progo 77,72 3 Bantul 134,84 4 Gunung Kidul 125,76 5 Sleman 92,04 6 Yogyakarta 29,75
(Sumber:  Data  ini  diambil  dari  website  Badan  Pusat  Stastik  (BPS)  Kabupaten  Bantul Tahun2018).
Menurut  (Hidayat,  2018)  dampak  pelaksanaan  PKH  adalah  mengurangi  beban perekonomian penerima PKH dan meningkatkan pendidikan anak-anak, mengurangi tingkat pekerja  anak,  serta  mengurangi  anak  putus  sekolah,  peningkatan  kualitas  pelayanan
pendidikan dan kesehatan, jangkauan pemerataan taraf pendidikan, aksesibilitas kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui dan perbaikan produktivitas. (Hidayat, 2018; Rentianti, 2017). Adanya timbal balik antara petugas pelaksana program dengan penerima PKH, yaitu saling menguntungkan karna masyarakat dapat mengikuti program sesuai dengan aturan (Parwati, 2018).
Gambar 1. Grafik Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018
Tabel 3. Presentasi Penduduk Miskin Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018
NO KABUPATEN TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.   Bantul 16,48% 15,89% 16,33% 14,55% 14,07% 13,43%
(Sumber: Data inidi ambil dari website Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Bantul Tahun 2018).
Terbatasnya  akses  keberbagai  sector  ekonomi  dan  sumber  daya  alam  menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  15  Tahun  2010  mengenai  Laju  Penyelesaian  Kemiskinan  jika  kemiskinan  adalah masalah bangsa bersifat darurat serta membutuhkan tindakan-tindakan untuk menangani dan pendekatan secara terstruktur, menyeluruh dan terpadu dengan tujuan untuk meminimalisir beban  dan  member  hak-hak  dasar  warga  Negara  melalui  pembangunan  inklusif,  adil  dan berkesinambungan secara layak agar menciptakan kehidupan yang bermartabat.
Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu aktivitas pemerintah, baik pusat atau pun daerah, swasta, masyarakat dalam rangka menaikkan kesejahteraan penduduk miskin lewat  bantuan  sosial,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  program  lain  untuk  memperbaiki aktivitas ekonomi (Sari, 2019).
Program penanggulangan kemiskinan meliputi:
a.  Kelompok  program  bantuan  sosial  yang  terarah  berbasis  keluarga,  dengan  tujuan mencukupi  hak  dasar,  menyusutkan  masalah  hidup  dan  membenahi  kapasitas  hidup masyarakat miskin.
b.  Kelompok  program  untuk  menanggulangi  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat  dengan  tujuan  untuk  pengembangan  kemampuan  serta  meningkatkan kekuatan  masyarakat  miskin  agar  berpartisipasi  dalam  hal  pembangunan  yang
0 50 100 150 Yogyakarta Gunung Kidul Sleman Bantul Kulon Progo Grafik Penduduk Miskin Daerah Istimewah Yogyakarta Tahun 2018 penduduk miskin
berpedoman pada dasar-dasar pemberdayaan masyarakat (Sari, E. P, 2019). Penyebab kemiskinan, yaitu:
a)  Adanya  ketidaksamaan  dalam  kepemilikan  sumber  daya,  sehingga  penghasilan  minim atau kurang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang kualitasnya rendah dan terbatas.
b)  Potensi  sumber  daya  manusia  yang  rendah,  sehingga  produktivitas  rendah  dan  gaji rendah, maka memunculkan kemiskinan. Produktivitas penduduk miskin rendah sehingga upah yang didapat rendah.
c)  Perbedaan akses dan modal juga mengakibatkan kemiskinan (Husodo, 2019).
Penduduk miskin atau keluarga miskin memiliki ciri-ciri, yaitu:
a.  Tidak  memiliki  penyebab  produksi  misalnya  peralatan  kerja,  tanah,  keterampilan  dan modal.
b.  Kualitas pendidikan yang dimiliki rendah.
c.  Bekerja dan berusaha sendiri, sehingga bersifat usaha kecil, setengah menganggur.
d.  Kebanyakan berada di daerah perkotaan tertentu dan pedesaan.
e.  Minimnya kesempatan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok, perumahan, fasilitas komunikasi, pakaian dan kesejahteraan lainnya (Ernawati,  & Listyaningsih, 2012). Tanda-tanda kemiskinan adalah:
a. Rumah tidak layak pakai dan dibangun dari materi bangunan yang berkualitas rendah.
b. Peralatan kurang.
c. Perekonomian yang rendah atau pendapatan yang minim.
Langkah cepat untuk menanggulangi kemiskinanya itu dengan:
a)  Memangkas pengeluaran penduduk miskin b)  Menambah pendapatan dan kemampuan penduduk miskin c)  Menjamin dan mengembangkan keberanjutan Usaha Mikro dan Kecil
d)  Mensinergikan kebijakan dan program untuk menanggulangi kemiskinan (Sari, 2019).
Upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  adalah  dengan adanya  PKH.  Maksud  PKH  adalah  upaya  dalam  rangka  membentuk  perlindungan  social penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraan social serta memutus rantai kemiskinan. PKH adalah program bersyarat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Program Kelarga Harapan adalah program bantuan tunai yang bersyarat dalam bidang pendidikan  dan  kesehatan.  PKH  diharapkan  dapat  menolong  keluarga  miskin  untuk menaikkan kualitas hidup serta dapat memutus rantai kemiskinan (Susanto, 2016).  Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  melalui  akses  pendidikan  dan  kesehatan,  melalui pemberian bantuan yang bersyarat (Suleman & Resnawaty, 2017; Ahmad, Martuti, dkk, 2019; Ayu  &  Satmoko,  2018).  Dalam  melaksanakan  PKH  dibutuhkan  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (Wulandari, 2017).
PKH berfokus dalam bidang kesehatan dan pendidikan (Dheby, Adhys, & Idris, , 2017; Husodo, 2019). Strategi dalam menjalankan PKH adalah mengubah pola piker masyarakat agar generasi penerus bangsa sehat dan cerdas, sehingga kemiskinan dapat teratasi dengan sendirinya  (Roidah,  2016).  Menurut  (Ridho,  2019)  sasaran  penerima  PKH  adalah keluargarentan dan miskin, dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 6 hal yang mempengaruhi implementasi adalah  sumber daya, size serta maksud atau tujuan dari  kebijakan,  sikap  para  pelaksana,  cirri  agen  pelaksana,  terjaganya  komunikasi  setiap organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  dan  politik  dan  sosial,  lingkungan  ekonomi  (Londah, Tampi, & Londa, 2018; Bakhtiar, & Qodir, 2016). Peran keluarga, yaitu:
a.  Modelling. Orang tua  adalah  panutan  anak-anaknya.  Perilaku  seorang  anak,  terbentuk karena perilaku orang tuanya.
b.  Mentoring  atau  Pengawasan.  Yaitu  dengan  membangun  hubungan  dan  memberikan perlindungan.
c.  Organizing. Adalah menyelesaian masalah, tugas dengan kerjasama tim.
d.  Teaching.  Orang  tua  mengajarkan  kepada  anak-anaknya  tentang  norma-norma kehidupan (Setiani, T, 2014).
Landasan Hukum Pemberian PKH yaitu:
1.  UU Nomor 40 Tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2.  UU Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Pengurusan Fakir Miskin.
3.  Perpres Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Laju Penyelesaian Kemiskinan.
4.  Intstruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2010  mengenai  Program  Pembangunan  yang Berkeadilan  poin  lampiranke  1  sebagai  penyempurna  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan.
5.  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  2013  Mencegah  dan  Memberantas  Korupsi  poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat  untuk  Keluarga  Sangat  Miskin  (KSM)  Sebagai  Peserta  PKH  (Husodo,  E.  S, 2019).
Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH):
a.  Memperbaiki status ekonomi dan social masyarakat miskin b.  Menaikkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak masyarakat miskin c.  Memperbaiki taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin.
Proses Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH):
a.  Menyediakan data calon peserta PKH (data berdasarkan BPS)
b.  Menetapkan tempat serta menentukan atau menetapkan sasaran
c.  Mengecek aktualitas serta validasi calon kandidat PKH
d.  Membayar  langsung  yang  meliputi:  Pelunasan  awal  sesudah  validasi  peserta  dan Pelunasan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan untuk anggota lain.
e.  Pemeriksaan ketaatan kewajiban f.  Pemulihan atau pembaharuan data (Saraswati, 2018).
Data peserta PKH diperoleh dari Basis Data Terpadu dan melengkapi minimal 1 criteria yaitu:
a.  Di dalam keluarga terdapat balita/ibu hamil/nifas b.  Ada anggota keluarga usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar c.  Ada anggota keluarga usia 7-12 tahun SD/MI/Paket A/SDLB d.  Ada anggota keluarga usia 12-15 tahun SLTP/MTs/Paket B/SMLB e.  Ada  anggota  keluarga  usia  15-18  tahun  yang  belum  selesai  pendidikan  dasar  termasuk anak disabilitas.
Semua  keluarga  berhak  mendapatkan  bantuan  tunai  jika  mencukupi  standar  peserta program  dan  melengkapi  kewajiban  sebagai  peserta  PKH.  Apabila  peserta  dalam  satu triwulan  tidak  memenuhi  kewajiban  dan  komitmennya  maka  bantuan  yang  diperoleh  akan berkurang, berikut rinciannya:
a.  Apabila  dalam  satu  bulan  peserta  PKH  tidak  menyanggupi  kewajiban,  bantuan  akan terpotong sebanyak Rp. 50.000,00
b.  Jika  dalam  dua  bulan  anggota  PKH  tidak  menyanggui  kewajibannya,  bantuan  akan terpotong sebanyak Rp. 100.000,00
c.  Jika dalam 3 bulan peserta PKH tidak menyanggupi kewajibannya secara berturut-turut, maka  tidak  akan  mendapatkan  bantuan  dalam  satu  periode  pembayaran  (Sari,  E.  P, 2019).
PKH  ini  membantu  untuk  mencapai  tujuan  Pembangunan  Millenium,  ada  5  komponen yaitu mengurangi masyarakat miskin  dan kelaparan,  kesetaraan  gender, pendidikan  dasar, mengurangi jumlah kematian bayi atau balita, mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan. PKH diharapkan mampu meminimalisir pengeluaran untuk Keluarga Miskin (KM). Sedangkan dalam  jangka  panjang,  PKH  ini  diharapkan  mampu  memotong  rantai  kemiskinan  untuk menghasilkan  generasi  yang  cerdas  dan  sehat.  Sedangkan  tujuan  khusus  PKH  adalah sebagai berikut:
a. Memperbaiki status ekonomi social Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
b. Menaikkan kualitas kesehatan ibu hamil, nifas dan anak balita serta anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.
c. Menaikkan kualitas dan jalan masuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagi RTSM (Saraswati, A, 2018).
1.  Dasar Pelaksanaan PKH
a.  Keputusan  Menteri  Koordinasi  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  selaku  ketua  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan,  No:  31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” .
b.  Keputusan  Menteri  Sosial Republik  Indonesia  No.  02A/HUK/2008  tentang  “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” .
2.  Hak dan Kewajiban anggota PKH
Peserta PKH harus melengkapi persyaratan untuk turut berperan aktif agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Kewajiban peserta PKH yang harus dilaksanakan adalah : a.  Pendidikan.  Peserta  PKH  wajib  hadir  dalam  satuan  pendidikan  minimal  85%  selama tahun ajaran berlangsung, dengan catatan sebagai berikut:
a)  Keluarga peserta PKH memiliki anak yang berusia 5-6 tahun dan masuk SD maka dikenakan persyaratan pendidikan.
b)  Apabila dalam keluarga anggota PKH memiliki anggota keluarga berusia 7-15 tahun harus didaftarkan pada satuan pendidikan.
c)  Apabila  dalam  keluarga  peserta  PKH  terdapat  anak  usia  15-18  tahun  yang  belum menuntaskan pendidikan dasar wajib mendaftarkan anaknya ke instansi pendidikan yang mengadakan program wajib belajar 9 tahun.
d)  Jika  terdapat  anggota  keluarga  yang  masih  buta  aksara,  harus  ikut  pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dekat.
e)  Jika terdapat anggota keluarga yang bekerja atau meninggalkan sekolah maka harus didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota untuk mengurangi pekerja dalam kategori anak.
f) Jika terdesak hidup dijalanan dan sudah tidak sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut didaftarkan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota untuk memperoleh Program Kesejahteraan Sosial Anak.
b.  Kesehatan.
Untuk usia 0-6 tahun:
a)  Periksa kesehatan 3x untuk anak usia 0-28 hari.
b)  Imunisasi lengkap dan timbang berat badan secara rutin setiap bulan untuk anak usia 6-11 bulan.
c)  Memperoleh vitamin A paling sedikit 2x dalam setahun untuk anak usia 6-11 tahun.
d)  Memantau tumbuh  kembang  anak  dan  menimbang  berat  badan rutin  setiap  bulan untuk anak usia 5-6 tahun.
Untuk ibu hamil dan ibu nifas:
a)  Ibu  hamil  memeriksakan  kehamilan  sebanyak  4x  adalah  1X  pada  usia  0-3  bulan kehamilan, 1X pada usia 4-6 bulan, dan 2x pada usia 7-9 bulan di fasilitas kesehatan.
b)  Saat melahirkan wajib dibantu oleh karyawan kesehatan di fasilitas kesehatan.
c)  Bagi ibu nifas dicek kesehatan serta mendapatkan pelayanan KB setelah persalinan minimal 3x pada minggu 1, 4 dan 6.
c.  Penyandang Disabilitas Berat
a)  Memberikan kesehatan cocok dengan keperluan
b)  Pelayanan  kesehatan  dapat  dikerjakan  dengan  mengunjungi  rumah  bagi  tenaga kesehatan.
d.  Lansia diatas 70 Tahun
a)  Memberikan  pelayanan  kesehatan  oleh  karyawan  kesehatan  atau  berkunjung  ke puskesmas.
b)  Mengikuti kegiatan sosial.
Sedangkan hak-hak anggota PKH adalah:
a.  Memperoleh subsidi uang secara langsung sesuai dengan peraturan program.
b.  Memperoleh  fasilitas  dan  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  untuk  semua  anggota keluarga.
c.  Memperoleh program sinergitas penanggulangan kemiskinan yang lainnya.
d.  Terpenuhi kebutuhan dasar serta pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan untuk lansia 70 tahun keatas dan penyandang disabilitas berat.
Sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Bantul hanya tamat Sekolah Menengah Pertama  (SMP).  Di  Kabupaten  Bantul  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman masyarakat  tentang  PKH  yitu  dengan  sosialisasi.  Sosialisasi  program  dibutuhkan  untuk mengukur efektivitas program yang dijalankan (Astari & Pambudi, 2018). Sosialisasi program dikatakan  sukses  apabila  informasi  mengenai  PKH  tersampaikan  dengan  baik  kepada masyarakat  penerima  PKH.  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul melaksanakan  sosialisasi  PKH setahun  sekali  secara  rutin  dengan  mengundang  pihak-pihak  tertentu  seperti  puskesmas, Dukuh,  camat  dan  pendamping  PKH.  Sosialisasi  bertujuan  untuk  memonitoring  kinerja pendamping  PKH.  Stakeholders  melakukan  evaluasi  dan  koordinasi  apabila  terdapat masalah-masalah di masyarakat.
Sedangkan  pendamping  PKH  melaksanakan  sosialisasi  sebulan  sekali  dengan masyarakat penerima PKH. Untuk memudahkan masyarakat penerima PKH menyampaikan keluhan dan pengaduannya, maka dibutuhkan komunikasi dengan pendamping PKH. Selain itu, ketepatan sasaran di suatu program sangat penting. Sasaran PKH yaitu masyarakat yang dinyatakan  lolos  sebagai  penerima  bantuan  PKH  (Astari,  U.  T  &Pambudi,  A,  2018). Pendamping  PKH  dan  DinasSosial  Kabupaten  Bantul  tidak  dapat  menghapus  data masyarakat  penerima  PKH,  karena  data  didapat  dari  pusat.  Sehingga  pendamping  PKH hanya  dapat  memproses  sesuai  dengan  data  yang  diberikan.  Selain  itu,  adanya  program Pengurangan  Pekerja  Anak  dalam  rangka  mendukung  Program  Keluarga  Harapan  (PPA- PKH) adalah kegiatan menarik pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah. Dampak positif yang diterima oleh peserta setelah mengikuti program PPA- PKH  di  Kabupaten  Bantul  adalah  peserta  dapat  bersosialisi  baik  dengan  teman  dan lingkungan sekitarnya, peserta mempunyai semangat  yang lebih untuk kembali menempuh pendidikan dan peserta lebih rajin dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dalam pelaksanaan program ini tidak adadampak negatif yang diterima oleh peserta karena seluruh rangkaian kegiatan berdampak positif. Sumber daya manusia yang melaksanakan program PPA-PKH adalah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan program PPA-PKH di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Dalam pelaksanaannya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dibantu oleh beberapa pendamping.
Dalam  mencairkan  bantuan  PKH  di  Kabupaten  Bantul,  dibutuhkan  ketepatan  waktu. Bantuan PKH ini keluar setiap 3 bulan sekali untuk masyarakat penerima PKH dengan cara dikirim ke masing-masing rekening penerima PKH. Agar berjalan dengan efektif dan efisien, maka stakeholders sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH. Hambatan dalam pencairan bantuan  PKH  di  kabupaten  Bantul  adalah  keterlambatan  pendamping  PKH  dalam memberikan  laporan  ke  pusat.  Keterlambatan  itu  disebabkan  karena  minimnya  jumlah pendamping PKH, sehingga beban kerja yang mereka dapat terlalu banyak.
Dalam  melaksanakan  program,  para  pelaksana  wajib  menyampaikan  laporan pertanggung  jawabannya  kepada  UPPKH  Kabupaten.  Selanjutnya,  UPPKH  juga  wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada UPPKH Pusat. Program Keluarga Harapan (PKH)  di  Kabupaten  Bantul  dikatakan  belum  sepenuhnya  dapat  mengubah  perekonomian masyarakat penerima PKH, dikarenakan besaran atau jumlah bantuan dirasa belum adil untuk masyarakat mengingat setiap keluarga memiliki anggota keluarga yang berbeda-beda (Astari, &  Pambudi,  2018).  Terdapat  beberapa  hambatan  dalam  pelaksanaan  PKH  di  Kabupaten Bantul, yaitu:
a.  Minimnya dana untuk memberikan saran dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH. b.  Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yaitu pendamping PKH. c.  Menurunnya kepatuhan peserta PKH. d.  Data penerima PKH tidak diperbarui sehingga kurang tepat sasaran.
Dalam pemberian dana, Pemerintah Kabupaten Bantul ikut membantu yaitu dana yang berasal dari APBD untuk pelaksanaan PKH, serta Dinas Sosial Kabupaten Bantul membantu dalam memberikan fasilitas PKH. Selain adanya pertemuan rutin antara pendamping dengan peserta  PKH,  juga  diadakan  pendidikan  dan  pelatihan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM). Pendidikan dan pelatihan adalah sebuah kegiatan yang ada dalam pertemuan rutin tersebut. Terdapat  6  tema  utama  yang  wajib  disampaikan  ke  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) tersebut yaitu:
a.  Bidang  Kesehatan.  Dengan  meningkatkan  gizi,  pelayanan  ibu  hamil  dan  bersalin,  ibu nifas dan menyusui serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
b.  Bidang  Pendidikan.  Dengan  meningkatkan  perilaku  baik  anak,  menolong  anak  sukses disekolah serta mencermati tingkah dan belajar anak usia dini.
c.  Bidang  Ekonomi.  Dengan  pengelolaan  keuangan  keluarga,  kredit  dan  tabungan, kewirausahaan dan pemasaran serta manajemen usaha mikro kecil menengah.
d.  Bidang  Kesejahteraan  Sosial  Lansia.  Dengan  memberikan  pemahaman  kondisi  dan kebutuhan lansia, memberikan dukungan dari keluarga dan masyarakat terhadap lansia.
e.  Bidang layanan untuk disabilitas berat, mengenal jenis-jenis disabilitas, perawatan yang dibutuhkan serta dukungan dari keluarga dan masyarakat.
f. Bidang  Perlindung  ananak.  Yaitu  mencegah  kekerasan  dalam  Rumah  Tangga, perlindungan terhadap ibu dan anak (Riswantoro, 2018).
Dengan  adanya  6  tema  utama  tersebut,  maka  KPM  atau  peserta  PKH  tersebut  dapat menjadikan  dirinya  lebih  produktif,  sebab  terdapat  pelatihan  kewirausahaan.  Pelatihan kewirausahaan  tersebut,  dapat  menjadikan  KPM  lebih  kreatif  serta  dapat  meningkatkan pendapatan dalam keluarganya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Program Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai yang bersyarat dalam bidang pendidikan  dan  kesehatan.  PKH  ini  membantu  untuk  mencapai  tujuan  Pembangunan Millenium,  ada  5  komponen  yaitu mengurangi  penduduk miskin  dan  kelaparan,  kesetaraan
gender,  pendidikan  dasar,  mengurangi  angka  kematian  bayi  dan  balita,  dan  mengurangi angka  kematian  ibu  melahirkan.  Kabupaten  Bantul  untuk  mengetahui  sejauh  mana pemahaman  masyarakat  tentang  PKH  yitu  dengan  sosialisasi.  Sosialisasi  bertujuan  untuk memonitoring  kinerja  pendamping  PKH.  Sasaran  PKH  yaitu  masyarakat  yang  dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH. Hambatan PKH di Kabupaten Bantul adalah minimnya dana untuk memberikan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksana PKH, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yaitu pendamping PKH, menurunnya kepatuhan peserta PKH, dan data penerima PKH tidak diperbarui sehingga kurang tepat sasaran.
Penelitian  ini  menyarankan  untuk  melibatkan  pemerintahan  desa  agar  ada  yang memonitoring secara langsung, masyarakat memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai peserta PKH, adanya pembaruan data peserta PKH.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  penelitian  ini  saya  mengucapkan  terimakasih  kepada  program  studi  Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan untuk dapat menerbitkan artikel penelitian yang  telah  saya  lakukan  selama  satu  semester  dengan  supervise  daridosen  senior  Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni EkoPriyo Purnomo, S.IP., M.Si., M. Res., Ph.D., dan Aulia Nur Kasiwi, S.IP., M.IP selama proses pelaksanaan kurang lebih 6 bulan lamanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal,  A.,  &  Eliza,  R.  (2020).  Pengaruh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Terhadap Kesejahteraan    Keluarga  Penerima  Manfaat  di  Kecamatan  Tampan  Kota  Pekanbaru.
Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 118-127.
Angraeni, M. (2019). Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi  Rumah  Tangga  Miskin  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada Dusun  Cisarua Desa Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) [ Doctoral dissertation] UIN Raden Intan Lampung.
Astari, U. T., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul. Adinegara , 7(5), 692-705.
Dheby, C., Adys, A. K., & Idris, M. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , 3(2), 161-177.
Hidayat, S. (2018, August). Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, dan Kinerja Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pulau Panggung.
In Prosiding Seminar Nasional Darmajaya (Vol. 1, No. 1, pp. 194-202).
Hidayat, T. (2017). Penerapan Kriteria Reesi Sebagai Assessment Tools Monitoring dan Evaluasi Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Di  Indonesia. Inovasi  Pembangunan:  Jurnal Kelitbangan , 5(03), 266-281.
Hidayati,  E.  F.  S.  (2019).  Model  pemberdayaan  masyarakat  miskin  melalui  Program  Keluarga Harapan: Penelitian di Desa Puloerang, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis [Doctoral dissertation] UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Husodo, E. S., Halim, A., & Zulkifli, Z. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam  Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo [Doctoral dissertation] STIE Widya Wiwaha.
Londah,  A.,  Tampi,  G.  B.,  &  Londa,  V.  (2018).  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik , 4(53).
Ridho,  R.  (2019).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Di  Nagari  Tanjuang Bungo  Kecamatan  Suliki  Kabupaten  Limapuluh  Kota  [Doctoral  dissertation].  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Riswantoro,  R.  (2018).  Penyaluran  Dari  Tunai  Ke  Non  Tunai:  Studi  Peran  Pendamping  dalam Mengawal Konversi PKH di Dlingo. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, 2(1), 43-66.
Roidah,  I.  S.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan  Pengentasan  Kemiskinan  Dalam  Program  Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Jurnal AGRIBIS , 12(14), 39- 47.
Saraswati,  A.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Terhadap Pengentasan  Kemiskinan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Pekon Pandansurat  Kecamatan  Sukoharjo  Kabupaten  Pringsewu) [Doctoral  dissertation]. UIN Raden Intan Lampung).
Sari, E. P. (2019). Efektivtas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
Setiani,  T.  (2014).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Gampong  Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya [Doctoral dissertation] Universitas Teuku Umar Meulaboh.
Sugiyono. (2010). Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial  dan  Pengentasan  Kemiskinan. Prosiding  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat , 4(1), 88-92.
Susanto, H. (2017). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
Wulandari, D. N., & RFS, H. T. (2017). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kota Pekanbaru  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Sri  Meranti  Kecamatan  Rumbai). [Doctoral dissertation]. Riau University.
Yudo, O. O., & Purnomo, E. P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair  Hotel  di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2017. Jurnal  Administrasi  Publik  (Public Administration Journal), 8(2), 163-171.