Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## MODEL COLLABORATIVE DALAM PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT
Yagus Triana. H.S. 1 Indra Kristian 2
1 Universitas Garut. 2 Universitas Al Ghifari . Email : 1 yagustriana1@gmail.com, 2 technician2007@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  phenomena  dan  peluang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut, untuk selanjutnya merumuskan model  penanggulangan  melalui  perumusan  kebijakan,  strategi  serta  langkah-langkah penanggulangan  yang  efektif.  Salah  satu  masalah  krusial  yang  selama  ini  dihadapi  pemerintah Indonesia adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakatStrategi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui leading sektor dinas terkait belum efektif menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis. Kemudian melalui analisis data yang eksploratif, penelitian ini memformulasi sebuah model sebagai   alternatif solusi untuk menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis  di  Kabupaten  Garut,  dengan  cara  melakukan pengembangan  model  strategi  yang  holistik  dalam  bentuk sinergitas collaborative antara pemerintah  dengan  sektor  swasta  melalui berbagai UMKM  dan  perusahaan  yang  terdapat  di Kabupaten Garut. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui model collaborative dapat dilakukan melalui bentuk pengucuran dana pinjaman  yang diberikan dalam jumlah tertentu, dengan ketentuan bahwa para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bersedia menyediakan  lapangan  pekerjaan  untuk  eks  gelandangan  dan  pengemis,  yang  telah  memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka
Kata Kunci: Gelandangan dan pengemis, strategi, sinergitas collaborative

## Abstract
This  study  aims  to  provide  an  overview  of  the  phenomena  and  opportunities  for overcoming homeless people and beggars in Garut Regency, to further formulate a response model through the formulation of policies, strategies and effective countermeasures. One  of the crucial problems that have been faced by the Indonesian government is the existence of homeless people and beggars, which are becoming increasingly serious to deal with. The problem that sometimes has a relationship with culture in one area has indeed become a kind of virus or a disease that often recurs. For example, there are causes for social problems that have been resolved, but on the other hand, the effects of this problem still have to be borne by the community. The strategies
for dealing with homeless people and beggars that have been carried out by the Garut Regency Government  through  leading  sector  related  services  have  not  been  effective  in  solving  the problems  of  homeless  people  and  beggars.  Then  through  exploratory  data  analysis,  this  study formulates a model as an alternative solution to tackle homeless and beggars in Garut Regency, by  developing  a  holistic  strategy  model  in  the  form  of  collaborative  synergy  between  the government and the private sector through various MSMEs and companies located in the Regency. arrowroot. The form of synergistic cooperation between the government and the business sector through a collaborative model can be done through the form of disbursing loan funds given in a certain  amount,  provided  that  micro,  small  and  medium  enterprises  are  willing  to  provide employment  opportunities  for  former  homeless  people  and  beggars,  who  already  have training certificates.  and  coaching  provided  by  the  relevant  agencies  and  in  accordance  with  the curriculum  that  is  in  accordance  with  the  needs  to  support  the  needs  of  the  company  that  will employ them Keyword: vagrants and beggars, strategy, collaborative synergy

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  masalah  krusial  yang  selama  ini  dihadapi  pemerintah  Indonesia  adalah keberadaan gelandangan dan pengemis, yang semakin hari semakin serius untuk diatasi. Masalah yang terkadang memiliki hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang seringkali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terselesaikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakat.
Menurut Kartono (2003), Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak  sesuai,  melanggar  norma-norma  umum,  adat  istiadat,  hukum  formal,  atau  tidak  bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.  dengan  demikian  Pengemis  dan  gelandangan  dapat  disebut  sebagai  suatu  patologi sosial.
Pengemis dan Gelandangan hidup dengan serba keterbatasan, cenderung bergantung pada belas  kasihan  atau  pemberian  orang  lain,  berkeliaran  di  tempat-tempat  umum  seperti  pasar, terminal,  stasiun,  traffic  light,  dan  perempatan  jalan,  sehingga  keberadaannya  dirasa  sangatlah mengganggu dan meresahkan.
Semakin sulitnya lapangan pekerjaan dan bertumbuhnya tingkat kemiskinan, menajdi salah satu  faktor  pencetus  phenomena  ini,  seperti  yang  terjadi  di  Kabupaten  Garut.  Data  dari  Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Garut  tahun  2019,  menunjukkan  jumlah  gelandangan  dan  pengemis telah mencapai 341 orang, dan tersebar di jalanan.
Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial Kabupaten Garut  adalah  meningkatkan  akselerasi  dalam  melakukan  pendataan,  penyuluhan,  pembinaan, pendidikan  dan  pelatihan  serta  rehabilitasi  dan  pemantauan,  termasuk  pengendalian  atau pengawasan  pengemis  yang  berada  di  Kabupaten  Garut.  Namun  demikian,  masih  mengalami beberapa kendala diantaranya :
(1) Pengemis yang telah mengikuti Pembinaan serta pelatihan  dari Balai Rehabilisasi  Dinas Sosial  Kabupaten  Garut  tidak  menerapkan  arahan  pembinaan,  sehingga  mereka  terjun kembali ke lapangan menjadi seorang gelandangan dan pengemis.
(2) Pengemis tidak mengimplementasikan hasil pelatihan yang diberikan oleh  Dinas Sosial.
Kondisi yang terus- menerus berlangsung seperti ini menjadikan pengemis dan gelandangan sebagai fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Garut.

## B.      KAJIAN PUSTAKA Pengertian Gelandangan dan Pengemis
Pada  dasarnya  melakukan  kegiatan  menggelandang  dan  mengemis  tidaklah  mudah. Sepanjang hari para gelandangan dan pengemis harus berjalan menelusuri sudut-sudut kota dan keramaian, berdiri dibawah panas sinar matahari, kehujanan ataupun bersentuhan langsung dengan lingkungan  yang  kotor.  Terkadang  mereka  juga  harus  mempertaruhkan  nyawa  ketika menggelandang  dan  mengemis  di  jalanan  yang  ramai  bahkan  yang  paling  berat  adalah menghilangkan  rasa  malu  atau  menjatuhkan  harga  diri  sendiri  dengan  menggelandang  dan mengemis  karena  kegiatan  tersebut  selama  ini  dianggap  masyarakat  sebagai  kegiatan  yang memalukan dan tidak memiliki harga diri bagi yang melakukannya. Alkostar (2010) menguraikan bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental  yang  tidak  kuat,  adanya  cacat  fisik  ataupun  cacat  psikis.  Sedangkan  faktor  eksternal meliputi  faktor  sosial,  kultural,  ekonomi,  pendidikan,  lingkungan,  agama  dan  letak  geografis. Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan menggelandang dan mengemis ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas apalagi bagi orang-orang yang tinggal di desa dan berencana mengadu nasib ke kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan  yang  cukup.  Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis menurut Sudilarsih (2012) yaitu:
1) Tingginya  tingkat  kemiskinan  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan  dasar  minimal  dan  menjangkau  pelayanan  umum  sehingga  tidak  dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2) Rendahnya  tingkat  pendidikan  dapat  menjadi  kendala  seseorang  untuk  memperoleh pekerjaan yang layak.
3) Kurangnya  keterampilan  kerja  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat  memenuhi  tuntutan pasar kerja.
4) Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat  beberapa  faktor  sosial  budaya  yang  mempengaruhi  seseorang  menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:
(a) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta.
(b) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan  dan  pengemis  adalah  nasib,  sehingga  tidak  ada  kemauan  untuk melakukan perubahan.
(c) Kebebasan  dan  kesenangan  hidup menggelandang,  ada  kenikmatan  tersendiri  bagi sebagian  besar  gelandangan  dan  pengemis  yang  hidup  menggelandang,  karena mereka  merasa  tidak  terikat  oleh  aturan  atau  norma  yang  kadang  -  kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.
Uraian  diatas  menunjukkan  adanya  beberapa  faktor  sosial  budaya  yang  juga  menjadi penyebab  munculnya  gelandangan  dan  pengemis  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penyebab tersebut diatas, maka tidak dapat dipungkiri
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
bahwa  faktor  kemiskinan  adalah  menjadi  faktor  yang  dominan  menyebabkan  munculnya gelandangan dan pengemis dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

## Pengertian Strategi Collaborative Governance
Seluruh aspek pembangunan di daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah itu sendiri dalam  pengelolaannya,  akan  tetapi  dengan  adanya  keterbatasan  pemerintah  daerah  Kabupaten Garut, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, menempatkan sektor swasta  dalam  hal  ini  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah/perusahaan  pada  peran  yang  sangat diperlukan  untuk  mengembangkan  kerjasama  yang  kooperatif  dalam  penanggulangan gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu, diperlukan suatu model kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah atau organisasi privat yang lebih dikenal dengan Collaborative Governance . Collaborative Governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau  lebih  lembaga  publik  secara  langsung  terlibat  dengan  pemangku  kepentingan  non  publik dalam  proses  pengambilan  keputusan  kolektif  bersifat  formal,  berorientasi  konsensus,  dan musyawarah  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau  mengimplementasikan  kebijakan  publik  atau mengelola  program  atau  aset  publik.  (Ansell  dan  Gash.  2007.)  Sebagaimana  dikemukakan Culpepper (2011), collaborative governance adalah : Collaborative governance is the availability of  institutions  that  promote  interaction  among  governmental  and  non-governmental  actors, without state actors monopolizing problem definition, goal setting, or methods of implementation. ( Collaborative  governance adalah  ketersediaan  institusi  yang  mempromosikan  interaksi  antara pemerintah  dan  non - aktor  pemerintah,  tanpa  aktor - aktor  negara  memonopoli  pendefinisian masalah, penetapan tujuan, atau metode pelaksanaan).
Definisi tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, yaitu:
1. Forum  tersebut  diinisiasi  atau  dilaksanakan  oleh  lembaga  publik  maupun  aktor - aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta didalam forum tersebut juga termasuk aktor non - publik.
3. Peserta  terlibat  secara  langsung  dalam  pembuatan  dan  pengambilan  keputusan  dan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor - aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama - sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.
Kemudian  Sudarmo  (2011)  mendefenisikan Collaborative  Governance sebagai: An integrated  system  og  relationships  that  is  managed  across  formal  and  informal  organizational boundaries  with  recognized  organizational  principles  and  clear  defenition  of  success. (Sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip - prinsip organisasi yang direkonsepsi dan defenisi kesuksesan yang jelas).
Selanjutnya  Agrawal  dan  Lemos  (2016)  dalam  Balogh,  Stephen,  dkk.  (2011) mendefenisikan collaborative governance tidak hanya berbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya multipartner governance yang meliputi  sektor  privat/swasta,  masyarakat  dan  komunitas  sipil  dan  terbangun  atas  sinergi  peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halnya kerjasama publik - privat - sosial. Sejalan dengan itu Balogh (2016) mendefenisikan collaborative governance sebagai : The processes  and  structures  of  public  policy  decision  making  and  mangement  that  engage  people
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
constructively  across  the  boudaries  of  public  agencies,  levels  of  government,  and/or  the public,privat and civic spheres in the order to carry out a public purpose that could not otherwoise be  accomplished. (Sebuah  proses  dan  struktur  dalam  manajemen  dan  perumusan  keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tatanan pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam  rangka  mencapai  tujuan  publik  yang  tidak  dapat  dicapai  apabila  dilaksanakan  oleh  satu pihak saja).
Partisipasi  yang  berupa  pelibatan  aktif  warga  negara  dalam  pengambilan  keputusan maupun  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  kerangka  teori democratic  citizenship merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Denhardt & Denhardt (2003) menyebutkan ada 8 (delapan) nilai penting dari partisipasi warga negara. Kemitraan baru ( new partnership ) akan berkembang sebagai hasil dari partisipasi yang besar dari warga negara (citizen) pada pengambilan keputusan  maupun  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan.  Pemerintah memberikan  ruang  yang luas pada pelibatan warga negara untuk berpartisipasi dengan beberapa alasan, antara lain:
1) Partisipasi  yang  besar  akan  membantu  menemukan  harapan  yang  ingin  dicapai  warga negara
2) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kualitas pelayanan publik karena pemerintah akan memiliki sumberdaya yang lebih besar, juga informasi dan kreativitas,
3) Partisipasi yang besar akan membantu proses implementasi kebijakan
4) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan warga negara untuk transparansi dan akuntabilitas
5) Partisipasi yang besar akan meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah.
6) Partisipasi yang besar akan menumbuhkan masyarakat informasi.
7) Partisipasi  yang  besar  akan  menciptakan  kemungkinan  pengembangan  kemitraan  baru antara pemerintah dan masyarakat, dan
8) Partisipasi yang besar akan menghasilkan publik yang melek informasi.
Apa yang dikemukakan Denhardt & Denhardt tersebut, sebenarnya sudah diberi dasar yang kuat  oleh  Arnstein  (1969)  yang  menegaskan  bahwa  partisipasi  yang  sesungguhnya  adalah paritipasi  dimana  warga  negara  mempunyai  keterlibatan  dan  kekuasaan  untuk  ikut  serta  dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga negara, baik  sebagai  pelaku  ekonomi  privat  maupun  sebagai  kekuatan civil  society ,  mucul  dalam partisipasi yang di dalamnya terdapat citizen power . Dari konsep yang dikemukakan oleh Arnstein tersebut  jelas  sekali  bahwa  partisipasi  merupakan  tahapan  penting  dalam  proses  kolaborasi. Partisipasi  yang  tinggi  mengarah  pada  terbentuknya  kemitraan  antara  pemerintah  dengan masyarakat.  Dalam  tingkatan  ini  kedudukan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  adalah seimbang.  Masyarakat,  tidak  terkecuali  sektor  swasta,  mempunyai  kekuatan  untuk  melakukan bergaining dengan  pemerintah  baik  dalam  proses  pengambilan  keputusan  maupun  dalam implementasi program/kegiatan.
Dari  konsep  yang  dikemukakan  oleh  Arnstein  tersebut  jelas  sekali  bahwa  partisipasi merupakan  tahapan  penting  dalam  proses  kolaborasi.  Partisipasi  yang  tinggi  mengarah  pada terbentuknya  kemitraan  antara  pemerintah  dengan  masyarakat.  Dalam  tingkatan  ini  kedudukan antara  pemerintah  dengan  masyarakat  adalah  seimbang.  Masyarakat,  tidak  terkecuali  sektor swasta, mempunyai kekuatan untuk melakukan bergaining dengan pemerintah baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi program/kegiatan.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penanggulangan Pengemis dan

## Gelandangan
Terdapat  beberapa  aturan  hukum  yang  relevan  dan  dapat  dijadikan  pedoman/landasan dalam  penanggulangan  pengemis  dan  gelandangan  di  Indonesia.  Bberapa  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang  Kesejahteraan Sosial (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  No.  12,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);
Menurut  Undang-Undang  RI  No.  11  tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial, gelandangan  dan  pengemis  dikategorikan  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  mengalami disfungsi sosial atau Penyandang  Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai norma hukum tentang kesejahteraan sosial di Indonesia, maka Undang-Undang ini menekankan kegiatan pokok, yaitu  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat  yang  diprioritaskan  kepada  merka yang  memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak  secara  kemanusiaan  dan  memiliki  kriteria  masalah sosial. Dalam lingkup ini, gelandangan dan pengemis jelas merupakan kelompok masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan sehingga kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut haruslah menyentuh gelandangan dan pengemis.
Dalam  ketentuan  Pasal  6  UndangUndang  RI  No.  11  tahun  2009    tentang  Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :
a. Rehabilitasi  sosial,  yaitu  proses  refungsionalisasi  dan  pengembangan  untuk memungkinkan  seseorang  mampu  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dalam kehidupan masyarakat;
b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial  yang relevan dan penting diperhatikan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah rehabilitasi sosial, apalagi diperuntukan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait, sehingga  upaya    rehabilitasi  sosial  tersebut  nantinya  diharapkan  dapat  memulihkan  dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang mengalami disfungsi sosial  agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang  RI  No.  11  tahun  2009  ditegaskan  pula  bahwa  rehabilitasi  sosial  tersebut  dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  No.  68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294).
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Peraturan Pemerintah RI N0. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  UndangUndang  RI  No.11  tahun  2009  yang  mana dalam ketentuan Pasal 6 huruf (e) dan (f) ditegaskan bahwa terhadap gelandangan dan pengemis patut mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Rehabilitasi sosial ini ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara  fisik,  mental,  dan  sosial,  serta  memberikan  dan  meningkatkan  keterampilan  bagi gelandangan dan pengemis.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2012 tersebut di atas, maka kegiatan rehabilitasi  sosial  yang  ditujukan  kepada  gelandangan  dan  pengemis  dapat  dilakukan  melalui upaya-upaya  anjuran  maupun  ajakan,  sampai  yang  sifatnya  dipaksakan  agar  gelandangan  dan pengemis tersebut bersedia melakukan rehabilitasi sosial. Melalui rehabilitasi sosial, diharapkan gelandangan  dan  pengemis  dapat  segera  melaksanakan  fungsi  sosialnya  secara  wajar  dan  tidak mengulangi kegiatan menggelandang dan mengemis lagi.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  yang  bersifat eksploratif,  dengan  teknik  observasi  yang  dilakukan  sebelum  pandemic  covid-19.  Kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan internet diantaranya melalui blog yang dibuat oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut serta Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. Metode deskriptif  adalah  proses  pemecahan  masalah  yang  diselidiki,  dengan  menggambarkan  atau melukiskan  keadaan  objek  penelitian  pada  saat  sekarang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian dengan metode ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta ( fact finding ) sebagaimana keadaan sebenarnya (namawi, 2006). Sedangkan penelitian eksploratif  memiliki  tujuan  menggali  secara  luas  tentang  sebab-sebab  atau  hal-hal  yang mempengaruhi  terjadinya  sesuatu  (Arikunto,  2006).  Dengan  demikian,  metode  deskriptif eksploratif adalah penelitian dengan pemecahan masalah yang digali secara luas tentang sebab- sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
Penggunaan  metode  deskriptif  kualitatif  dalam  penelitian  ini,  diharapkan  mampu menganalisis  permasalahan  penelitian  secara  empirik  dan  eksploratif  menggunakan  jenis  studi kepustakaan yang memfokuskan pada analisis teori collaborative govenance , sehingga mampu merekomendasi  model  efektif  dalam  menanggulangi  pengemis  dan  gelandangan  di  Kabupaten Garut.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut
Selain  mengacu  kepada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  no  12  tahun  2015  tentang ketertiban, kebersihan  dan keindahan yang mampu melindungi warga masyarakat serta sarana dan prasarana  umum,  dalam  mengimplementasikan  peranannya  Dinas  sosial  Kabupaten  Garut mengacu pada (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah RI No. 39 tahun 2012), yang mengatur usaha preventif dan usaha represif yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, seperti dapat dilihat pada gambar 1. Berikut ini :
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736

## Gambar 1 Alur Penganan Pengemis pada Dinas Sosial Kabupaten Garut
Dari  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut    telah melaksanakan peranannya  dalam penyuluhan, pendataan, pembinaan, pelatihan atau rehabilitasi dan  pemantauan,  pengendalian  serta  pengawasan  gelandangan  dan  pengemis  yang  berada  di kabupaten garut, meliputi beberapa langkah sebagai berikut :.
1. Pengamanan  dan  razia  yang  di  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yang  bekerjasama  dengan Polres  Garut  dan  Satpol  PP  Kabupaten  Garut,  untuk  menertibkan  gelandangan  dn pengemis yang berada di Kaupaten Garut.
2. Pendataan, merupakan salah satu langkah awal pemerintah Dinas Sosial Kota Garut untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kabupaten Garut.
3. Penyuluhan,  yang  dilakukan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut  dengan  cara  sosilisasi. Dilakukan kepada pengemis yang sudah tertangkap oleh dinas Sosial berupa arahan untuk tidak mengemis.
4. Dinas sosial memiliki peran untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah pengemis  yang  ada  di  Kabupaten  Garut.  Pendaatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial Kabupaten Garut merupakan data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan pada tingkat selanjutnya yang bertujuan untuk mengetahui secara garis besar pengemis di setiap kecamatan sebagai sasaran dalam melakukan kegiatan selanjutnya.
5. Pembinaan, adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud  menekan,  meniadakan,  mengurangi,  dan  mencegah  meluasnya  masalah  sosial, khususnya gelandanangan dan pengemis untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. Dalam melakukan pembinaan, Dinas Sosial Kabupaten garut mengadakan pendataan dan pengadaan  Balai  Rehabilitasi  sosial  bina  karya  (BPSPK),  pembinaan  anak  jalanan, gelandangan dan pengemis yang berlokasi di Cisaruat.
6. Pelatihan, merupakan langkah selanjutnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis, melalui  pengajaran  yang  sistematik  agar  memiliki  keahlian  tertentu  sehingga  tidak mengemis dan menggelandang kembali.
Namun  demikian,  berbagai  upaya  tersebut  belum  efektif  dalam  menangani  gelandangan dan pengemis yang  terus menjamur di Kabupaten Garut.
Strategi  Efektif  Yang  Dapat  Diterapkan  Dalam  Menanggulangi  Gelandangan  Dan Pengemis Di Kabupaten Garut
Penyuluhan Pengamanan dan Rajia Pendataan Pembinaan Pelatihan Pemantauan Pengendalian dan Pengawasan
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Salah satu alternatif solusi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Garut, yaitu dengan melakukan pengembangan model yang lebih holistik, melalui kerjasama kolaboratif dengan sektor usaha melibatkan perusahaan atau UMKM yang tersebar di Kabupaten Garut,.
Menurut Ansell dan Grash “ Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods ” (Ansel & Gash, 2007).   Konsep ini menyatakan pentingnya suatu kondisi dimana  aktor  publik dan aktor  privat (bisnis) bekerja sama dengan  cara  dan  proses  terentu  yang  nantinya  akan  menghasilkan  produk  hukum,  aturan,  dan kebijakan yang tepat untuk publik atau, masyarakat.
Konsep ini menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.
Setelah  mengetahui  upaya  yang  telah  dilakukan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut  dalam menangani  gelandangan  dan  pengemis  yang  kemudian  dilakukan  pengembangan  dengan menggabungkan konsep collaborative governance, maka akan melahirkan model baru, yang dapat  diterapkan  sebagai  sebuah  strategi  dalam  menanggulangi  gelandangan  dan  pengemis  di kabupaten Garut. Model strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Strategi Collaborative dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut Subjek Collaborative PEMDA Subjek kerjasama Subjek kerjasama UMKM/ Perusahaan Kurikulum Diklat yang Disesuaikan dengan Kebutuhan Perusahaan Eks Gelandangan dan Pengemis DINSOS dan Dinas Koperasi dan UMKM 1. Pengamanan dan Razia
2. Pendataan
3. Penyuluhan
4. Pembinaan
5. Pendidikan  dan Pelatihan Lapangan Pekerjaan Meningkatkan Produktivitas Pengemis dan Gelandangan
Strategi yang dimaksud membutuhkan kerjasama dan sinergitas yang kolaboratif diantara Dinas  Sosial,  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  serta  sektor  swasta  yang  terdiri  dari  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Garut,  yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  melalui  langkah- langkah sebagai berikut :
1. Pemerintah  melakukan  kerjasama  dengan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah/perusahaan, dengan memberikan dana hibah yang berasal dari APBD. Sedangkan pelaku usaha yang akan bekerjasama  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  “Keputusan  Deputi  Bidang Pembiayaan  nomor  12  tahun  2019  tentang  Petunjuk  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Wirausaha tahun  2019”.  Dengan  persyaratan  dan  Prosedur  Penerima  Bantuan  Pemerintah,  sebagai berikut :
a) Individu yang memiliki rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai  potensi  untuk  dikembangkan  dan  usahanya  telah  berjalan  paling  singkat  6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
b) Belum pernah menerima bantuan dana yang sejenis dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari yang bersangkutan;
c) Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
d) Berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
e) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan tempat tinggal/surat keterangan domisili yang masih berlaku;
f) Memiliki legalitas usaha berupa Ijin Usaha Mikro  Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
g) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif atas nama calon Penerima Bantuan Pemerintah;
h) Memiliki Sertifikat Pembekalan Kewirausahaan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran  berjalan  yang  dikeluarkan  oleh  Deputi  Bidang  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  dan/atau  Deputi  Bidang  Pembiayaan  dan/atau  Perangkat  Daerah  Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau institusi/lembaga  yang  memiliki  kompetensi  dan  berkerja  sama  dengan  Deputi  Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
i) Memiliki rencana pengembangan usaha/proposal paling sedikit memuat identitas pengusul, informasi usaha, perhitungan laba/rugi, rencana penggunaan dana dan foto-foto aktivitas usaha;
j) Memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama calon penerima bantuan dengan nilai tabungan diatas saldo minimal;
k) Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, atau Polri; dan
l) Ketentuan  mengenai  persyaratan  calon  penerima  bantuan  sebagaimana  diuraikan  dalam huruf (a) sampai dengan (k) dapat disesuaikan untuk mendukung program prioritas.
2. Setelah  pihak  yang  mengajukan  permintaan  dana  memenuhi  persyaratan  dan  menyetujui kerjasama dengan pemerintah, maka pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau perusahaan mengajukan  kurikulum  yang  harus  diterapkan  pada  pembinaan,  pendidikan  dan  pelatihan, dengan  lama  pelatihan  dan  pembinaan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  praktis  pada UMKM/perusahaan.  Selanjutnya    kurikulum  yang  diterima  oleh  Dinas  Sosial  dan  UMKM
kemudian diterapkan dalam proses pendidikan atau pelatihan, sebagai upaya sistematik untuk menanggulangi pengemis dan gelandangan di Kabupaten Garut.
3. Pelatihan dan pembinaan dilakukan dengan mendatangkan pelatih/instruktur yang memiliki keahlian spesifik atau dapat pula dilakukan oleh tenaga ahli dari perusahaan yang bermitra, atau dari kalangan profesi/perguruan tinggi. Dengan mengacu pada kurikulum yang dirancang tenaga ahli, maka pembinaan dan pelatihan dapat lebih berfokus pada pelatihan skills yang khusus  dipersiapkan  secara  praktis  yang  memungkinkan  mereka  dapat  langsung  berkerja, setelah    mengikuti  pembinaan  dan  pelatihan.  Contoh  sederhana  adalah  ketika  pemerintah bekerja  sama  dengan  perusahaan  jaket  kulit,  kemudian  pihak  perusahaan  membutuhkan beberapa  pegawai  yang  mampu  untuk  memasang  reslueting  pada  jaket,  maka  pada  saat pelatihan gelandangan dan pengemis akan menguasai keahlian tersebut.
4. Setelah  melalui  proses  pelatihan  dan  pembinaan,  eks  gelandangan  dan  pengemis mendapatkan sertifikat keahlian yang diketahui dinas terkait dan perusahaan, sebagai bentuk komitmen  dan  tanggung  jawab  akademik.  Kemudian  eks  gelandangan  dan  pengemis dipekerjakan sesuai dengan permintaan dan kebutuhan perusahaan mitra.
Model collaborative ini  akan  efektif  dalam  menanggulangi  pengemis  dan  gelandangan, mengingat faktor penyebab dominan yang membuat mereka menjadi pengemis dan gelandangan adalah  adalah  faktor  ekonomi,  yang  semestinya  dapat  diperoleh  melalui  pekerjaan  dengan penghasilan  yang  tetap.  Dengan  demikian strategi  collaborative yang  diterapkan  akan memberikan  mereka  pekerjaan  dengan  penghasilan  yang  tetap,  sehingga  dapat  mencegah kembalinya eks gelandangan dan pengemis menggelandang dan mengemis kembali.
.

## E. SIMPULAN
Melalui  strategi  kolaboratif  antara  pemerintah  dengan  para  pelaku  usaha  mikro,  kecil danmenengah dengan model collaborative governance ,  phenomena gelandangan dan pengemis yang selama ini sulit untuk dicarikan solusi, dapat secara perlahan diatasi. Bentuk dari kerjasama sinergis pemerintah dengan sektor usaha melalui model collaborative dapat dilakukan  melalui  bentuk  pengucuran  dana  pinjaman  yang  diberikan  dalam  jumlah  tertentu, dengan  ketentuan  bahwa  para  pelaku  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  bersedia  menyediakan lapangan pekerjaan untuk eks gelandangan dan pengemis, yang telah memiliki sertifikat pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas terkait dan sesuai dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang kebutuhan perusahaan yang akan mempekerjakan mereka. Dengan demikian, semua pihak akan mendapatkan keuntungan. Di satu sisi, pemerintah dapat menjalankan perannya dalam menanggulangi kemiskinan dengan baik, kemudian sektor usaha mikro, kecil dan menengah  dapat meningkatkan produktivitas mereka, sementara eks gelendangan dan pengemis dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka .

## DAFTAR PUSTAKA
Ansel,  C.,  &  Gash,  A,  (2007). Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice. Berkeley: Oxford Unversity Press.
Arikunto,  Suharsimi,  (2006). Prosedur  Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Praktek, Jakarta:  Rineka Cipta.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Arnstein,  Sherry  R.  (2003), A  Ladder  of  Citizen  Participation .  JAIP,  Vol.  35.  N.Y:  Syracuse University Press
Balogh, Stephen, dkk. (201)1. An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory
Culpepper, Robert A. (2011), Three-Component Commitment And Turnover: An Examination Of Temporal Aspects , Journal of Vocational Behavior. 78, pp: 517-527.
Departemen sosial, (2003). Pola Pembangunan sosial, jakarta: Badiklit kesos.
Feni Sudilarsih, (2012) Kisah Suksesnya Seorang Pengemis , Penerbit Sabil, Jakarta.
Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, (2003), The New Public Service : Serving not Steering Routledge, Taylor and Francis Gtroup, London and Newyork.
Kartini Kartono, (2003) Patologi Sosial II Kenakalan Remaja , Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2019, Januari 28). Petunjuk  Teknis  Bantuan  Pemerintah  Bagi  Wirausaha  Pemula. Keputusan  Deputi  Bidang Pembiayaan  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Petunjuk  Teknis  Bantuan  Pemerintah  Bagi Wirausaha Pemula . Jakarta, Indonesia.
Kurniawan,  Arif (2019), Strategi Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kabupaten Garut ,Laporan Hasil Ristek,2020.
Kristian I, Mulyana Y, (2019), Strategy For Institutional Capacity Strengthening Regional Disaster Management (Bpbd) Agency In Garut District, IAPA, Annual Conference Indonesian Association for Public Administration (IAPA) and Asian Group for Public Administration (AGPA) 2019
Nawawi, Hadari, (2006), Metode Penelitian Bidang Sosial , Yogyakarta: UGM Press.
Sudarmo, 2011. Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Surakarta: Percetakaan UNS.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967);
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  39  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012  No.  68,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294).
Peraturan  Daerah  No  12  tahun  2015  tentang  ketertiban,  kebersihan  dan  keindahan,  jawa  barat, Kabupaten Garut.
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 - 9736
Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2018, april 12). Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut . Retrieved    mei  20,  2020,  from  garutkab.bps.go.id:https://garutkab.bps.go.id/statictable/2018 /04/12/315/jumlah-penyandang-masalah-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kecamatan-di- kabupaten-garut-tahun-2017.html
Populasi Gelandangan dan Pengemis di Indonesia. (2019, Agustus 22). Retrieved mei 22, 2020, from INDOZONE.ID: https://www.indozone.id/news/5js7oL/populasi-gelandangan-dan- pengemis-di-indonesia.