## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 Fe bruari 2024 Publishe d: 30 April 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 823 - 835 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4268
ANALISIS PERMOHONAN BANDING GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES EKSEKUSI/PENJUAAN OBJEK JAMINAN TANAH MELAUI PELELANGAN UMUM OLEH BANK (Studi Putusan Nomor : 57/PDT/2023/PT.TJK)
Zulfi  Diane  Zaini 1) , Elsa Septi  Berliana 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar Lampung, Lampung,  Indonesia 1,2)
Corresponding Author: zdianezaini@ubl.ac.id 1) , elsa.20211026@student.ubl.ac.id 2)

## Abstrak
Pencapaian  pembangunan  nasiona  di  Indonesia  memerlukan  sejumlah  dana  yang  signifikan  sebagai moda,  baik  bagi  individu  maupun  entitas  hukum,  khususnya  daam  sekt or  ekonomi.  Kredit,  sebagai instrumen  keuangan  sentra,  memainkan  peran  utama  daam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi, menyediakan dana untuk operasiona harian, ekspansi, investasi, dan proyek strategis. Jaminan menjadi unsur  penting  daam  transaksi  kredit,  berfungsi  untuk  mengurangi  risiko  dan  memastikan keamanan daam kegiatan perbankan. Fokus utama kredit adaah memenuhi kebutuhan moda kerja dan mendukun g investasi,  dimana  kredit  moda  kerja  memberikan  fleksibilitas  dan  likuiditas  untuk  menjaga keseimbangan  arus  kas  perusahaan.Penelitian  ini  fokus  pada  peran  jaminan,  terutama  daam  bentuk jaminan riil seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, daam transaksi kredit dengan bank. Penelitian ini bertujuan  untuk  menjelaskan  arti  penting  dan  fungsi  jaminan  pada  eksekusi  da n  pelelangan  objek jaminan, serta implikasinya terhadap integritas dan keadilan sistem hukum. Daam prinsip kehati -h a t ia n perbankan,  jaminan  menjadi  mekanisme  yang  memungkinkan bank memberikan kredit dengan risiko yang  terkendai.  Studi  kasus  pada  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  mengenai  gugatan perbuatan melawan hukum daam pelaksanaan lelang menunjukkan kompleksitas dan tantangan daam menjaankan  prosedur  hukum  secara  benar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang  lebih  mendaam  tentang  proses  eksekusi  dan  pelelangan  objek  jaminan,  dengan  menekankan kepatuhan  terhadap  prosedur  hukum.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi pada  perbaikan  praktik-praktik  hukum  terkait  transaksi  kredit, khususnya daam aspek perlindun gan hak-hak peminjam dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku
Kata  Kunci:  Dana  pembangunan,  Kredit  sebagai  instrumen  keuangan,  Peran  kredit  dalam pertumbuhan ekonomi, Eksekusi dan pelelangan objek jaminan

## Abstract
The  achievement  of  national  development  in  Indonesia  requires  a  significant  amount  of  funds  as  capital,  both  for individuals  and  legal  entities,  especially  in  the  economic  sector.  Credit,  as  a  central  financial  instrument,  plays  a primary  role  in  supporting  economic  growth,  providing  funds  for  daily  operations,  expansion,  investment,  and strategic  projects.  Collateral  is  an  important  element  in  credit  transactions,  serving  to  mitigate  risk  and  ensure security  in  banking  activities.  The  primary  focus  of  credit  is  to  meet  working  capital  needs  and  support  investment,
where  working  capital  credit  provides  flexibility  and  liquidity  to  maintain  the  balance  of  corporate  cash  flows.  This study  focuses  on  the  role  of  collateral,  especially  in  the  form  of  real  collateral  such  as  land,  buildings, or vehicles, in credit  transactions  with  banks.  The  research  aims  to  explain  the  significance  and  function  of  collateral  in  the execution  and  auctioning  of  collateral  objects,  as  well  as  its  implications  for  the  integrity  and  fairness  of  the  legal system.  In  the  principle  of  banking  prudence,  collateral  serves  as  a  mechanism  that  enables  banks  to  provide  credit with  controlled  risk.  A  case  study  on  the  Tanjung  Karang  High  Court  Decision  regarding  unlawful  act  lawsuits  in auction  execution  demonstrates  the  complexity  and  challenges  in  correctly  implementing  legal  procedures.  This research  is  expected  to  provide  a  deeper  understanding  of  the  execution  and  auctioning  process  of  collateral  objects, emphasizing  compliance  with  legal  procedures.  The  findings  of  this  study  are  expected  to  contribute  to  the improvement  of  legal  practices  related  to  credit  transactions,  especially  in  aspects  of  protecting  borrowers'  rights and compliance  with applicable  laws.
Keywords:  Development  funds,  Credit  as  a  financial  instrument,  Role  of  credit  in  economic  growth, Execution  and auctioning  of collateral  objects

## PENDAHULUAN
Pencapaian  pembangunan  nasiona  di  Indonesia  membutuhkan  dana  yang  signifikan sebagai  moda,  baik  untuk  individu  maupun  entitas  hukum,  terutama  daam  sektor ekonomi  (Iskandar  2020).  Dana  tersebut  penting  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi  seiring  dengan  peningkatan  aktivitas  pembangunan.  Daam  konteks masyarakat  modern,  peningkatan  kegiatan  pembangunan  juga  berdampak  pada peningkatan  permintaan  akan  akses  dana,  dan  masyarakat  memilih  memperolehnya melaui  layanan kredit  (Irianto  2017).
Kredit  sebagai  penunjang  perusahaan  merupakan  instrumen  keuangan  yang memegang peran sentra daam menggerakkan  roda  perekonomian  dengan menyediakan  dana  yang  diperlukan  perusahaan  untuk  berbagai  tujuan  bisnis.  Kredit ini  tidak  hanya  memfasilitasi  kelancaran  operasiona  harian,  namun  juga  membantu perusahaan  membiayai  ekspansi,  investasi,  dan  proyek  strategis,  yang  kesemuanya menjadi  fondasi  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan.
Salah  satu  tujuan  utama  kredit  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  kerja. Moda  kerja  yang  cukup  sangat  penting  bagi  suatu  perusahaan  karena  memastikan lancarnya  operasiona  sehari-hari,  pembayaran  gaji  karyawan,  dan  pemenuhan  pesanan. Kredit  modal  kerja  memberikan  fleksibilitas  dan  likuiditas  yang  dibutuhkan  untuk menjaga  keseimbangan  arus  kas  perusahaan.  Selanjutnya  selain  moda  kerja,  kredit  juga digunakan  untuk  mendukung  investasi.  Investasi  daam  aset  tetap,  teknologi,  atau ekspansi  ke  pasar  baru  memerlukan  sumber  daya  finansia  yang  signifikan.  Kredit investasi  memungkinkan  perusahaan  untuk  merealisasikan  proyek-proyek  strategis  ini, yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  efisiensi  operasional,  memperluas  pangsa pasar,  dan meningkatkan  daya saing.
Jaminan  merupakan  salah  satu  elemen  kunci  dalam  transaksi  kredit  dengan  bank yang  memiliki  peran  sentra  dalam  memitigasi  risiko  dan  memastikan  keamanan  serta kepercayaan  dalam  kegiatan  perbankan.  Jaminan  memberikan  kepastian  bagi  bank
terkait  pengembalian  pinjaman  yang  telah  diberikan,  dan  sekaigus  memberikan keamanan  kepada  peminjam.  Daam  konteks  ini,  makalah  ini  akan  menjelaskan  arti penting  dan peran  jaminan dalam  transaksi  kredit  dengan  bank.
Penting  untuk  diingat  bahwa  bank  adaah  lembaga  keuangan  yang  bertanggung jawab  atas  pengelolaan  dana  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  kehati-hatian  daam memberikan  kredit  adalah  suatu  keharusan.  Jaminan  merupakan  saah  satu  mekanisme yang  memungkinkan  bank  untuk  memberikan  kredit  dengan  risiko  yang  terkendai. Jaminan  ini  bisa  berupa  aset,  surat  berharga,  atau  hak  milik  yang  dapat  diambil  alih oleh  bank jika peminjam  gagal memenuhi  kewajiban  pembayaran.
Salah  satu  jenis  jaminan  yang  umum  digunakan  adaah  jaminan  riil,  seperti  tanah, bangunan,  atau  kendaraan.  Jaminan  ini  memberikan  kepastian  kepada  bank  bahwa  jika peminjam  tidak  mampu  membayar,  bank  dapat  menjual  jaminan  tersebut  untuk mendapatkan  kembai  dana  yang  telah  dipinjamkan.  Ini  tidak  hanya  melindungi kepentingan  bank,  tetapi  juga  memberikan  kepercayaan  kepada  peminjam  bahwa mereka  memiliki  tanggung jawab yang jelas.
Istilah  jaminan  berasa  dari  kata  jamin  yang  berarti  tanggung,  sehingga  jaminan dapat  diartikan  sebagai  tanggungan.  Daam  ha  ini  yang  dimaksud  adaah  tanggungan atas  segaa  perikatan  dari  seseorang  seperti  yang  ditentukan  daam  Pasa  1131 KUHPerdata.  Jaminan  mempunyai  fungsi  yang  sangat  penting  daam  kegiatan perekonomian  pada  umumnya,  karena  pemberian  pinjaman  moda  dari  sebagian keuangan  (baik  bank  maupun  bukan  bank)  mensyaratkan  adanya  suatu  jaminan,  yang harus  dipenuhi  para  pencari  moda  ingin  mendapatkan  pinjaman  atau  tambahan  moda (berupa  kredit)  tersebut  baik untuk  jangka maupun  jangka pendek.
Seseorang  juga  dapat  memberikan  jaminan  berupa  Tanah  dan  Bangunan.  Eksistensi tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  arti  dan  sekaligus  memiliki  fungsi  ganda, yaitu  sebagai  social  asset  dan  capital  asset.    Sebagai  social  asset  tanah  merupakan  sarana pengikat  kesatuan  sosial  di  kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan  kehidupan, sedangkan  capital  asset  tanah  merupakan  faktor  modal  dalam  pembangunan  dan  telah tumbuh  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat  penting  sekaligus  sebagai  bahan perniagaan  dan objek spekulasi.
Tanah  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  bagi  kehidupan  manusia, karena  sebagian  besar  aktifitas  manusia  berada  di  atas  tanah  termasuk  bertempat tinggal.  Tanah  sebagai  suatu  unsur  pembentuk  kehidupan  manusia  maupun  mahluk hidup  lainnya,  tanah  tidak  saja  hanya  sebagai  tempat  bermukim  maupun  bertani,  tetapi juga  dapat  dipakai  sebagai  jaminan  mendapatkan  pinjaman  bank  ataupun  seseorang untuk  keperluan  jual  beli  dan  sewa  menyewa  serta  utang  piutang.  Seperti  yang dilakukan  oleh  tergugat  berinisial  TS.
Tetapi  tidak  jarang  daam  kegiatan  perkreditan  terjadi  tidak  terjadi  pemenuhan kewajiban  oleh  debitur  yang  berimplikasi  pada  pengeksekusian  objek  jaminan  yang dijaminkan  oleh  debitur  kepada  kreditur  untuk  mendapatkan  dana  tersebut.  Eksekusi
yang  dilakukan  oleh  kreditur  tidak  terlepas  dari  upaya  pemenuhan  dan  pengembaian hak  kreditur.  Kreditur  daam  melaksanakan  eksekusi  tersebut  haruslah  melaui  sebuah lembaga umum,  yaitu lembaga lelang.
Perbuatan  melawan  hukum  daam  gugatan  pelaksanaan  lelang  merupakan  tantangan serius  terhadap  integritas  dan  keadilan  sistem  hukum.  Proses  lelang  adaah  instrumen yang  sah  dan  diperlukan  daam  menyelesaikan  utang  atau  transaksi  keuangan,  namun, ketika  tidak  dijaankan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku,  dapat  menimbulkan kecacatan yang signifikan  daam proses  hukum  dan sosia.
Saah  satu  bentuk  perbuatan  melawan  hukum  daam  pelaksanaan  lelang  adaah ketidakpatuhan  terhadap  prosedur  yang  diatur  secara  tegas.  Hukum  memiliki  standar dan  ketentuan  yang  harus  diikuti  daam  menjaankan  proses  lelang.  Pelanggaran terhadap  aturan  ini,  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja,  dapat  mengarah  pada pembataan  lelang  dan  mengakibatkan  kerugian  yang  tidak  perlu  bagi  semua  pihak yang terlibat.
Saah  satu  perkara  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  mengenai  pelelangan  objek jaminan  adaah  seperti  daam  Putusan  banding  Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang  atas Putusan  Nomor:  57/PDT/2023/PT  TJK.  Yang  dimana  pada  dasarnya  pembanding  yang menggugat  Bank  melakukan  perbuatan  melawan  hukum    dengan  melakukan pelelangan  pada  pelelangan  umum  mengajukan  banding  terhadap  gugatannya  yang semula  pada  pengadilan  tingkat  pertama  diputuskan  oleh  hakim  bahwa  gugatannya tidak  dapat diterima.
Dasar  pembanding  melakukan  banding  yaitu  pembanding  mengemukakan  tidak mengetahui  sama  sekai  kuaitas  kredit  atau  posisi  hutang  dari  PT  Hagista  Sinar  Lestari Megah  terhadap  Terbanding  I,  kemudian  pemberitahuan  lelang  dilakukan  oleh Terbanding  I  dan  bukan  oleh  Terbanding  II.  Pembanding  juga  sudah  berupaya  untuk mencicil  tunggakan  kredit  tersebut  agar  tanah  yang  menjadi  obyek  jaminan  tidak dilelang,  tetapi  oleh  Pengadilan  Tingkat  Pertama  tidak  menjadi  bahan  pertimbangan. Bahwa  keadaan  tertundanya  pembayaran  angsuran  oleh  Pembanding  adaah  karena keadaan  pandemi  Covid,  kemudian  Terbanding  I  tidak  pernah  memberitahukan jumlah  pinjaman  yang  sudah  membengkak  kepada  Pembanding,  dan  tiba-tiba  datang surat  pemberitahuan  lelang  yang  jumlahnya  sudah  sangat  mencekik  sehingga menyulitkan  Pembanding  untuk  melunasinya.  Yang  pada  akhirnya  banding  tersebut dilakukan  oleh  pembanding  terhadap  pihak  Bank  dan  Pelelangan  Umum  dimana Majelis  Hakim Pengadilan  Tinggi  Tanjung  Karang memutuskan:
1. Menerima  permohonan  Banding  dari  Pembanding  semula  Penggugat
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor
233/Pdt.G/2022/PT  Tjk tangga 13 juni 2023 yang dimintakan  banding  tersebut;
3. Menghukum  Pembanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara daam  kedua  tingkat  peradilan  yang  daam  Tingkat  Banding  sejumlah  Rp150.000,00 ( seratus  lima puluh  ribu  rupiah  );
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  yang dituangkan  daam  penulisan  skripsi  dengan  judul  Anaisis  Permohonan  Banding Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Daam  Proses  Eksekusi/Penjuaan  Objek  Jaminan Tanah Melaui Pelelangan Umum Oleh Bank (Studi Putusan Nomor : 57/PDT/2023/PT.TJK).

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
1. Proses  Pengajuan  Gugatan  Pada  Tingkat  Banding  Perbuatan  Melawan  Hukum Terhadap  Eksekusi  Objek  Jaminan  Tanah  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Bank (Studi Putusan Nomor: 57/PDT/2023/PT.TJK).
Penggugat  memiliki  opsi  untuk  melakukan  upaya  hukum  dengan  mengajukan banding.  Upaya  hukum  ini  diatur  oleh  undang-undang  sebagai  langkah  yang  dapat diambil  apabila  terdapat  kekhawatiran  bahwa  hakim,  sebagai  manusia  yang  rentan terhadap  kesalahan,  mungkin  melakukan  kesaahan  daam  memberikan  keputusan.  Oleh karena  itu,  kesempatan  diberikan  kepada  pihak  yang  merasa  dirugikan  untuk mengajukan  permohonan  banding  kepada  pengadilan  tinggi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dody  Putra  selaku  Kepaa  Divisi  Human Capita  PT  BPD  Lampung  terkait  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atas  objek jaminan  tanah  oleh  pihak  Bank,  beliau  menyatakan  bahwa  Proses  pada  Tingkat banding  tidak  sepanjang  proses  tingkat  pertama.  Sehingga  setelah  ada  proses  tingkat pertama,  proses  tingkat  banding  ini  ada  untuk  baik  penggugat  maupun  tergugat  jika tidak  puas  akan hasil  pada  proses  tingkat pertama.
Terkait  awa  mula  terjadi  konflik  yaitu  dimana  debitur  kredit  atas  nama  PT  Hagita Sinar  Lestari  yang  memiliki  pinjaman  pada  PT  BPD  Lampung  yaitu  memiliki  status kredit  menyentuh  kolektibilitas  5  atau  bisa  disebut  kredit  macet  dikarenakan  debitur tidak  membayar angsuran  kredit  terhadap  Bank sesuai  yang ada daam perjanjian.
Pada  perjanjian  apabila  status  kredit  dari  debitur  sudah  daam  keadaan  kredit  macet maka  Bank  harus  memberikan  Surat  Peringatan  (SP)  yang  dimulai  dari  SP  1  setelah diterbitin  namun  tidak  ada  respon,  SP  2  dilayangkan  namun  tetap  tidak  ada  respon serta  itikad  baik  dari  debitur,  hingga  SP  3  sudah  dilayangkan,  yang  dimana sebelumnya  tentu  saja  ada  penagihan  secara  persuasif,  dan  secara  baik-baik.namun debitur  tetap  tidak  kunjung  membayar  sampai  pemberitahuan  kaau  jaminan  itu  akan dilelang.
Memasuki  pelelangan  pada  objek  jaminan,  ternyata  ada  gugatan  dari  pihak  debitur yang  menyatakan  bahwa  Bank  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  karena melakukan  pelelangan  terhadap  objek  jaminan.  Sehingga  dengan  itu  Bank  mengikuti proses  persidangan  dari  tingkat  pertama  hingga  tingkat  banding  mengenai  gugatan tersebut.
Selanjutnya  pihak  Bank  memenangkan  persidangan  itu  karena  memiliki  aasan  dan pembuktian  yang  jelas.  Dari  mulai  fakta  bahwa  sebelumnya  SP  1,  SP  2,  SP  3,  telah dilayangkan  terhadap  debitur  namun  tetap  tidak  ada  respon,  sehingga  atas  dasar  itu
akhirnya  proses  lelangpun  berjaan  waaupun  belum  ada  pemenang  lelang,  serta  ada gugatan  dari  pihak  debitur.  Kemudian  ada  beberapa  ha  juga  yang  menjadi  pembuktian dari  Bank  yaitu  dokumen  kredit,  mulai  dari  pengajuan  kredit  oleh  debitur,  kemudian anaisa  kredit,  persetujuan  kredit,  Perjanjian  Kredit,  surat  kuasa  mulai  dari  kuasa pendebatan,  surat  kuasa  untuk  menjua  agunan  apabila  debitur  wanprestasi,  hingga surat  kuasa untuk  melelang.
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  di  atas  penulis  berpendapat  bahwa  gugatan perbuatan  melawan  hukum  yang  dilayangkan  oleh  PT  Hagita  Sinar  Lestari  terhadap Bank  yaitu  Pengadilan  sudah  tepat  untuk  menjatuhkan  putusan  tidak  dapat  diterima gugatannya  dikarenakan  tidak  memiliki  aas  hak  yang  kuat  daam  melayangkan gugatan.  Pada  ha  ini  debitur  tersebut  telah  melakukan  wanprestasi  dimana  ketika kredit  atau  hak  yang  ia  sudah  dapatkan  tersebut,  debitur  tidak  melanjutkan kewajibannya  untuk  membayar  angsuran  hingga  kredit  mencapai  kolektibilitas  5  yaitu kredit  macet.  Maka  dari  itu  sesuai  Perjanjian  Kredit  dimana  kita  harus  mengingat  asas daam  perdata  yaitu  Perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  pelelangan  atas  objek  jaminan  debitur  sudahlah  menjadi  hak  bagi  Bank selaku  kreditur  dan itu  sah dihadapan  hukum.
Selanjutnya  berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Siboro  selaku  Hakim  di Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  daam  Perkara  Nomor:  57/PDT/2023/PT.TJK permohonan  pengajuan  banding  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atas  objek jaminan  tanah  oleh  pihak  Bank,  beliau  menjelaskan  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasa 3  UU  darurat  No.  1  tahun  1951  peraturan  hukum  acara  perdata  untuk  pemeriksaan ulangan  atau  banding  pada  pengadilan  tinggi  adaah  peraturan-  peraturan  tinggi  daam daerah  Republik  Indonesia  dahulu  itu.  Peraturan-peraturan  yang  digunakan  dalam daerah  RI dahulu  adalah:
a. Untuk  pemeriksaan  ulangan  atau  banding  perkara  perdata  abuat  pengadilan tinggi  di Jawa  dan Madura  adaah undang-undang  No. 20 Tahun  1947.
b. Untuk  pemeriksaan  ulangan  atau  banding  perkara  perdata  buat  pengadilan  tinggi di luar  jawa dan Madura  adaah rechtsterglement voor debuitengewesten (RBG).
Syarat  untuk  dapat  dimintakan  banding  bagi  perkara  yang  telah  diputus  oleh pengadilan  dapat  dilihat  daam  pasa  6  UU  No.20/1947  yang  menerangkan,  apabila besarnya  nilai  gugat  dari  perkara  yang  telah  diputus  itu  lebih  dari  Rp.100,- atau kurang. Oleh  saah  satu  pihak  dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat  diminta  supaya pemeriksaan  itu  diulangi  oleh  pengadilan  tinggi  yang  berkuasa  daam  daerah  hukum masing-masing.
Dasar  hukumnya  adaah  UU  No  4/2004  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Pokok  Kekuasaan  dan  UU  No  20/1947  tentang  Peradilan  Ulangan.  Permohonan banding  harus  diajukan  kepada  panitera  Pengadilan  Negeri  yang  menjatuhkan  putusan (pasa  7  UU  No  20/1947).  Urutan banding menurut pasa 21 UU No 4/2004 jo. pasa 9 UU No 20/1947 mencabut  ketentuan  pasa  188-194 HIR, yaitu:
a. ada pernyataan  ingin  banding
b. panitera  membuat akta banding
c. dicatat  daam register  induk  perkara
d. pernyataan  banding  harus  sudah  diterima  oleh  terbanding  paing  lama  14  hari sesudah  pernyataan  banding  tersebut  dibuat.
e. pembanding  dapat  membuat  memori  banding,  terbanding  dapat  mengajukan kontra  memori  banding.
Permohonan  banding  perlu  disampaikan  daam  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah pengucapan  putusan  atau  pemberitahuan  putusan,  jika  putusan  tersebut  diucapkan  di luar  kehadiran.  Meskipun  demikian,  permohonan  banding  yang  diajukan  melebihi batas  waktu  tersebut  masih  dapat  diterima  dan  dicatat  dengan  membuat  surat keterangan  dari  Panitera  yang  menyatakan  bahwa  permohonan  banding  telah  lewat batas waktu.
Agar  pernyataan  banding  diterima,  panjar  biaya  perkara  banding  yang  telah ditetapkan  dalam  Surat  Keputusan  Umum  Meja  Pertama  harus  sudah  dibayar  secara penuh.  Setelah  panjar  biaya  banding  dilunasi,  Pengadilan  wajib  membuat  akta pernyataan  banding  dan  mencatat  permohonan  banding  tersebut  dalam  Register  Induk Perkara Perdata  dan Register  Banding.
Permohonan  banding  harus  disampaikan  kepada  pihak  lawan  dalam  waktu  7  (tujuh) hari.  Tanggal  penerimaan  memori  dan  kontra  memori  banding  perlu  dicatat,  dan salinannya  harus  diserahkan  kepada  masing-masing  pihak  dengan  membuat  relas pemberitahuan  atau  penyerahannya.  Sebelum  berkas  perkara  dikirim  ke  Pengadilan Tinggi,  kedua  belah  pihak  harus  diberi  kesempatan  untuk  memeriksa  berkas  perkara (inzage),  yang  akan  dicatat  dalam  bentuk  akta.  Dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak diajukannya  permohonan  banding,  berkas  banding,  termasuk  berkas  A  dan  B,  harus sudah  terkirim  ke  Pengadilan  Tinggi.  Biaya  perkara  banding  untuk  Pengadilan  Tinggi harus  dibayarkan  melalui  Bank  Pemerintah  atau  Kantor  Pos,  dan  tanda  bukti pengiriman  uang  perlu  dikirim  bersamaan  dengan  pengiriman  berkas  yang bersangkutan.
2. Pertimbangan  Hakim  Pengadilan Tinggi Dalam Memberikan Putusan Terhadap Permohonan  Pengajuan  Banding  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Atas Objek Jaminan Tanah Oleh Pihak Bank (Studi Putusan Nomor:
57/PDT/2023/PT.TJK)
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Abdul  Siboro  selaku  Hakim  di  Pengadilan Tinggi  Tanjungkarang  dalam  Perkara  Nomor:  57/PDT/2023/PT.TJK  permohonan pengajuan  banding  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atas  objek  jaminan  tanah  oleh pihak  Bank,  adapun  yang  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  perkara  a  quo sebagai  berikut:
Terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor  233/Pdt.G/2022/PN  Tjk tanggal  13  Juni  2023,  Kuasa  Pembanding  semula  Penggugat  telah  mengajukan permohonan  Banding  secara  Elektronik  kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  tanggal  23  Juni  2023,  sebagaimana  tertuang  dalam  Akta  Permohonan Banding  Elektronik  Nomor  233/Pdt.G/2023/PN Tjk.
Selanjutnya  pernyataan  banding  tersebut  telah  diberitahukan  secara  sah  dan dilaksanakan  di  alamat  Domisili  Elektronik  melalui  Sistim  Informasi  Pengadilan masing-masing  untuk  Terbanding  I  semula  Tergugat  I  dan  Terbanding  II  semula Tergugat  II  pada  tanggal  23  juni  2023.  Kemudian  Pembanding  semula  Penggugat  telah menyerahkan  Memori  Banding  secara  elektronik  melalui  Kepaniteraan  Pengadilan Negeri  Tanjungkarang  pada  tanggal  30  Juni  2023,  dan  memori  banding  Pembanding semula  Penggugat  telah  diberitahukan  secara  elektronik  kepada  Para  Terbanding semula  Para Tergugat  pada  tanggal 3 Juli  2023.
Menimbang,  bahwa  Memori  Banding  Pembanding  semula  Penggugat  tersebut  pada pokoknya  mengemukakan  sebagai  berikut  :
a. Bahwa  Pembanding  telah  mengajukan  permohonan  banding  dalam  tenggang waktu  yang telah  ditentukan  undang-undang;
b. Bahwa  Pembanding  tidak  sependapat  dengan  putusan  Pengadilan  Tingkat Pertama,  karena  tidak  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan  ;
c. Bahwa  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  PT  Hagita  Sinar Lestari  Megah dan  bukan Pembanding
d. Bahwa  Pembanding  tidak  mengetahui  sama  sekali  kualitas  kredit  atau  posisi hutang dari  PT Hagista  Sinar Lestari  Megah terhadap  Terbanding  I
e. Bahwa  pemberitahuan  lelang  dilakukan  oleh  Terbanding  I  dan  bukan  oleh Terbanding  II ;
f. Bahwa  pembading  sudah  berupaya  untuk  mencicil  tunggakan  kredit  tersebut  agar tanah  yang  menjadi  obyek  jaminan  tidak  dilelang,  tetapi  oleh  Pengadilan  Tingkat Pertama tidak  menjadi  bahan pertimbangan;
g. Bahwa  keadaan  tertundanya  pembayaran  angsuran  oleh  Pembanding  adalah karena keadaan  pandemi  Covid;.
h. Terbanding  I  tidak  pernah  memberitahukan  jumlah  pinjaman  yang  sudah membengkak  kepada  Pembanding,  dan  tiba-tiba  datang  surat  pemberitahuan lelang  yang  jumlahnya  sudah  sangat  mencekik  sehingga  menyulitkan Pembanding  untuk  melunasinya  ;
i. Bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut,  pembanding  mohon  agar  Pengadilan  Tinggi menjatuhkan  putuan  sebagai  berikut  :
Primer  :
a. Menerima  permohonan  banding  dari  Pembanding  semula  Penggugat;
b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 233
/Pdt.G/2022/PN Tjk.
Mengadili  sendiri  :
a. Menerima  dan  mengabulkan  Gugatan  Pembanding  semula  Penggugat  untuk seluruhnya  ;
b. Menghukum  Terbanding  semula  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang timbul  dalam  Pengadilan  Tingkat  Banding.
Selanjutnya  Terbanding  I  semula  Tergugat  I  telah  menyerahkan  Kontra  Memori Banding  secara  elektronik  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  pada tanggal  6  Juli  2023  dan  Kontra  Memori  Banding  tersebut  telah  diberitahukan  secara elektronik  kepada  Pembanding  semula  Penggugat  dan  kepada  Terbanding  II  masing- masing  pada  tanggal  18  Juli  2023  dan  Kontra  Memori  Banding  dari  Terbanding  I semula  Tergugat  I tesebut  pada pokoknya  sebagai  berikut  ;
a. Bahwa  Terbanding  I  pada  pokoknya  sependapat  dengan  putusan  pengadilan Tingkat  pertama  dan mohon  agar putusan  tersebut  dikuatkan.
b. Bahwa  memori  banding  yang  dikemukakan  Pemohon  banding  tersebut  adalah karena  Pemohon  Banding  tersebut  tidak  memahami  isi  dari  putusan  Pengadilan Tingkat  Pertama .
c. Bahwa  Terbanding  I  menolak  seluruh  dalil  yang  dikemukan  oleh  Pembanding dalam  memori  bandingnya  karena  tidak beralasan  menurut  hukum
d. Bahwa  pembanding  telah  memberikan  persetujuan  agar  barang  miliknya  tersebut dijadikan  jaminan  hutang  PT  Hagista  Sinar  Lestari  sebagaimana  tertuang  dalam bukti  T.I  04  sehingga  memori  banding  yang  menyatakan  bahwa  hak  Pemohon menjadi  terampas  sangat menyesatkan  dan harus  ditolak
e. Bahwa  Pembanding  adalah  penjamin  hutan  PT  Hagita  Sinar  Lestari,  yang  telah berhutang  pada  Terdanding  I,  dan  hutang  dari  PT  Hagita  Sinat  Lestari  sudah sampai  tahap  kolek  5  atau  gagal  bayar,  sehingga  alasan  Pembanding  yang menyatakan  belum  pernah  dinyatakan  sebagai  Debitur  macet  adalah  tidak beralasan  menurut  hukum dan harus  ditolak
f. Bahwa  berdasarkan  alasan  tersebut  Terbanding  I  mohon  agar  Pengadilan  Tinggi Tanjungkarang  menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  :
a) Menolak  permohonan  banding Pembanding  untuk seluruhnya
b) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor
233/Pdt.G/2022/PN Tjk yang dimohonkan  banding
c) Membebankan  biaya perkara  kepada  Pemohon  banding
Menimbang,  bahwa  sebelum  perkara  ini  dikirimkan  ke  Pengadilan  Tinggi Tanjungkarang,  kepada  Para  Pihak  telah  diberitahukan  dan  diberi  kesempatan  secara cukup  untuk  mempelajari  berkas  perkara  (Inzage)  masing-masing  tanggal  17  Juli  2023, serta  Permohonan  Banding  dari  Pembanding  semula  Penggugat  telah  diajukan  dalam tenggang  waktu  dan  menurut  tata  cara  serta  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang
ditentukan  Undangundang,  oleh  karenanya  Permohonan  Banding  tersebut  secara formal  dapat  diterima.
Setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi  mempelajari  dengan  teliti  seluruh  berkas perkara,  Salinan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor  233  /Pdt.G/ 2022/PN  Tjk  tanggal  13  Juni  2023  ,  alasan-alasan  dalam  memori  banding  yang  diajukan oleh  Pembanding  semula  Penggugat  dan  kontra  memori  banding  yang  diajukan  oleh Terbanding  I  semula  Tergugat  I  pada  pokoknya  hanyalah  merupakan  pengulangan  hal- hal  yang  telah  disampaikan  oleh  Pembanding  semula  Penggugat  dalam  pemeriksaan tingkat  pertama  dan  bukan  merupakan  hal-hal  baru  yang  dapat  membatalkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor  233/Pdt.G/2022/PN  Tjk  tanggal  13  Juni  2023; bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tingkat  Pertama  telah  mempertimbangkan semuanya  secara  lengkap  ,  tepat  dan  benar,  dan  oleh  karena  itu  pertimbangan  tersebut diambil  alih  oleh  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  dalam  mengadili  dan  memutus perkara  ini  dalam  tingkat  banding  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan tersebut,  maka  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor  233/Pdt.G/2022/PN Tjk tanggal 13 juni  2023, beralasan  hukum  untuk  dikuatkan;
Bahwa  memori  banding  Pembanding  semula  Penggugat  harus  dikesampingkan  dan oleh  karena  Pembanding  semula  Penggugat  sebagai  pihak  yang  dikalahkan,  maka harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan  yang dalam  tingkat  banding  akan  disebutkan  dalam  amar  putusan.  Sehingga  dengan memperhatikan  ketentuan-ketentuan  dalam  162  R.bg  dan  peraturan  perundangan  lain yang bersangkutan,  Majelis  Hakim mengadili:
a. Menerima  permohonan  Banding  dari  Pembanding  semula  Penggugat
b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor
233/Pdt.G/2022/PN Tjk tanggal 13 juni 2023 yang dimintakan  banding  tersebut;
c. Menghukum  Pembanding  semula  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara dalam  kedua  tingkat  peradilan  yang  dalam  Tingkat  Banding  sejumlah Rp150.000,00 ( seratus  lima  puluh  ribu  rupiah  ).
Selanjutnya  terkait  Perkara  Nomor:  57/PDT/2023/PT.TJK  mengenai  permohonan pengajuan  banding  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  atas  objek  jaminan  tanah  oleh pihak  Bank,  Bapak  Abdul  Siboro  selaku  Hakim  di  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang juga  menyatakan  bahwa  perjanjian  itu  merupakan  hukum  bagi  kedua  belah pihak yang melakukan  perjanjian.  Debitur  dalam  hal  ini  sudah  menerima  haknya  untuk mendapatkan  pinjaman  dari  Bank  untuk  kebutuhan  perusahaannya,  maka  setelah  itu  ia harus  melakukan  kewajibannya  yaitu  membayar  kredit  terhadap  Bank.  Jika  tidak sanggup  membayar  atau  tidak  memenuhi  kewajibannya  sebagai  kreditur  maka kreditur  dalam  hal  ini  Bank  berhak  untuk  melakukan  pelelangan  terhadap  jaminan yang  diberikan  oleh  debitur.  Untuk  melakukan  pelelangan  terhadap  jaminan  juga  tidak begitu  saja  dilakukan  oleh  pihak  bank.  Namun,  ada  prosedurnya,  pemberitahuannya, haknya dan  sebagainya.
Beliau  juga  menyatakan  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  serta pertimbangan  hukumnya  sudah  benar  dan  hal  ini  bukan  bentuk  melindungi  bank. Tetapi  perlu  diingat  bahwa  untuk  menyatakan  Bank  melakukan  perbuatan  melawan hukum  tidak  semudah  itu.  Kita  harus  mengingat  bahwa  perbuatan  melawan  hukum sudah  jelas  ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Kemudian  terkait putusan  Pengadilan  Tinggi  Tanjungkarang  juga  sudah  sesuai  dengan  hukum  yang berlaku,  yang  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dan  asas- asas  perjanjian   Pasal 1320 dan Pasal 1338  KUHPerdata  yang harus  dipenuhi.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Wini  Noviarini  selaku  hakim Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Kelas  IA  menyatakan  bahwa  Kredit  yang  macet  oleh debitur  biasanya  sudah  dilakukan  peringatan  oleh  pihak  kreditur  yang  dalam  hal  ini adalah  Bank  dan  pastinya  tidak  hanya  sekali  dua  kali.  Atau  bisa  juga  seperti  pada pandemi  COVID-19  bank  juga    memberikan  kebijakan  restrukturisasi  kredit  terhadap debitur.  Sehingga  hal  yang  digugat  oleh  debitur  yaitu  tidak  tepat,  karena  Bank  sudah memberikan  jangka  waktu  dan  upaya  agar  debitur  bisa  membayar  kreditnya.  Maka dari  itu, pertimbangan  majelis  hakim pada perkara  tersebut  sudah  tepat.
Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  berpendapat  bahwa  pertimbangan  hakim  sudah tepat  serta  putusan-putusan  tersebut  sudah  memenuhi  prinsip  keadilan,  karena  tidak sembarang  majelis  hakim  menyatakan  gugatan  itu  tidak  dapat  diterima  karena memang  standar-standar  perjanjian  sudah  diatur,  dan  perjanjian  yang  mengikat  mereka bukanlah  perjanjian  yang  dibuat-buat  dengan  asal.  Melakukan  kredit  dengan  bank tentu  sudah  ada  standar  perjanjian  yang  harus  dipenuhi  para  dan  sebelum ditandatangani  oleh  para  pihak  sudah  dibacakan  dulu  klausul-klausulnya,  hak  dan kewajibannya,  serta  resiko  yang  akan  ditanggung  apabila  debitur  tidak  membayar,  dan bagaimana  jaminannya  akan  diambil  dan  harus  dilelang  oleh  pihak  Bank.  Oleh  karena itu  menurut  pendapat  penulis,  semua  prosedur  itu  sudah  dilalui  oleh  bank.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumya,  maka  dapat ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:
a. Bahwa  proses  pengajuan  banding  dalam  perkara  perbuatan  melawan  hukum  atas objek  jaminan  tanah  oleh  pihak  Bank  melibatkan  berbagai  ketentuan  hukum  dan prosedur.  Penjelasan  melibatkan  Undang-Undang  Darurat  No.  1  tahun  1951, Undang-Undang  No.  20  tahun  1947,  dan  RBG  sebagai  peraturan  tinggi  di  daerah Republik  Indonesia.  Dalam  proses  pengajuan  banding  ini  ada  syarat-syarat  dan dasar  hukum,  termasuk  nilai  gugat,  prosedur  pengajuan,  dan  persyaratan waktunya.  Adapun  proses  banding  melibatkan  pernyataan  ingin  banding, pembayaran  panjar  biaya  banding,  pembuatan  akta  pernyataan  banding,  dan
pencatatan  dalam  register  perkara.  Waktu  yang  ditentukan  untuk  pengajuan banding  dan berbagai langkah dalam  proses  banding  juga.
b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan
Negeri Tanjungkarang
Nomor
233/Pdt.G/2022/PN  Tjk  tanggal  13  Juni  2023.  Pembanding  semula  Penggugat mengajukan  permohonan  banding  dengan  argumen  bahwa  putusan  Pengadilan Tingkat  Pertama  tidak  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di persidangan.  Namun,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  argumentasi  tersebut tidak  beralasan  menurut  hukum,  dan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang sudah  beralasan  hukum  untuk  dikuatkan.  Pengadilan  Tinggi  juga  menolak memori  banding  Pembanding  dan  menghukumnya  untuk  membayar  biaya perkara  dalam  kedua  tingkat  peradilan.  Oleh  karena  itu,  putusan  Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang serta pertimbangannya  sudah  cermat dan sesuai  dengan  hukum  yang berlaku

## B. Saran
a. Jika  seseorang  bertindak  sebagai  Penggugat  yang  akan  mengajukan  perkara  di dalam persidangan, sebaiknya menunjukkan kesungguhannya terhadap gugatannya  untuk  mencegah  kemungkinan  gugatan  ditolak  pada  sidang-sidang berikutnya,  serta  perlu  adanya  analisis  kepada  diri  sendiri  apakah  perkara tersebut  perlu  untuk  digugat  hingga ke pengadilan  atau tidak.
b. Kepada  nasabah  atau  debitur  yang  akan  mengajukan  kredit  kepada  lembaga keuangan  seharusny  menyadari  bahwa  pada  prinsipnya  ketika  nasabah mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  kredit,  artinya  nasabah  sepakat  dengan  hal yang  diatur  di  dalam  perjanjian  tersebut.  Sehingga  diharapkan,  ketika  nasabah sudah  mendapatkan  hak  untuk  menerima  kredit,  nasabah  juga  harus  melakukan kewajibannya  yaitu membayar angsuran  kreditnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Rubaie.  2007.  Hukum  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Cetakan Pertama, Bayu Media  Publishing,  Malang.
Astiko.  2016. Manajemen Perkreditan, Andi  Offset,  Yogyakarta.
Boedi  Harsono.  1994.  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang
Pokok  Agraria.  Isi  dan  Pelaksaannya,  Jilid  I  Hukum  Tanah  Nasional,  Djambatan  , Jakarta.
D.Y  Witanto,  2015,  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen, Mandar  Maju, Bandung.
Florianus  SP.  Sangsun.  2007.  Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah  Cetakan  Ketiga, Visimedia,  Jakarta.
Irianto,  H  Agus.  2017.  Pendidikan  Sebagai  Investasi  Dalam  Pembangunan  Suatu  Bangsa.
Kencana.
Iskandar, A Halim. 2020. SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Yayasan Pustaka  Obor Indonesia.
Ramiyanto.  2019.  Upaya-Upaya  Hukum  Perkara  Pidana  Di  Dalam  Hukum  Positif  dan Perkembangannya, PT Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Rachmadi  Usmani.  2012.  Mediasi  di  Pengadilan  :  Dalam  Teori  dan  Praktik , Sinar Grafika, Jakarta.
________.  2003.  Aspek-Aspek  hukum  perbankan  di  indonesia,  Gremedia  pustaka  Utama, Jakarta.
R.Subekti  Dan  R.  Tjitrosudibyo.  1992.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pradnya Paramita, Jakarta.
________. 1987 Hukum Perjanjian, Intermasa,  Jakarta.
Sunu  Widi  Purwoko.  2015.  Aspek  Hukum  Bisnis  Bank  Umum,  Nine  Seasons Communication,  Jakarta.
Sutarno.2003.  Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta,  Bandung.
Zainal  Asikin.  1996.  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,  RajaGrafindo  Persada,
Jakarta.
Zulfi  Diane  Zaini  &  Syopian  Febriansyah.  2013.  Aspek  Hukum  dan  Fungsi  Lembaga Penjamin Simpanan, Keni  Media,  Bandung.