KONTRIBUSI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN( BP4 )

## KEMENTERIAN AGAMA KOTA TEGAL

## Nur Listia Ayu Apriliani
Fakultas Syari`ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo Email: aprilianilistiaayu@gmail.com

## ABSTRAK
Badan  penasehat  pembinaan  dan  pelestarian  perkawinan  yang  disingkat  dengan BP4  merupakan  suatu  organisasi  yang  bersifat  semi  resmi  sebagai  penunjang tugas  kementrian agama  dalam  bidang  perkawinan  serta  bertujuan  untuk mempertinggi  mutu  perkawinan  dan  mewujudkan  keluarga  atau  rumah  tangga bahagia,  sejahtera  dan  kekal  menurut  ajaran  Islam.  Tingginya  permasalahan keluarga  khususnya  tingkat  perceraian  merupakan  beban  berat  bagi  BP4  untuk memaksimalkan  tugas-tugasnya.  Disisi  lain,  BP4  bukan  lagi  lembaga  yang berwenang  memutuskan  perkara  pernikahan.  BP4  hanya  sekedar  mediator, konsultan  dan  pendamping  terhadap  keluarga  yang  mengalami  permasalahan dalam  perkawinannya.  Perselisihan  perkawinan  adalah  hubungan  rumah  tangga antara  suami  dan  istri  yang  bersengkata  dalam  perkawinan.  Peranan  BP4  dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP4 bertindak sebagai  konsultan  pernikahan,  dengan  jalan  memberikan  penjelasan,  bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga  Badan  Penasehatan,  Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4). Melalui  BP4  perselisihan  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  akan menghasilkan  keputusan  akhir,  yaitu  melanjutkan  rumah  tangganya  kembali dalam  kata  lain  batal  bercerai  atau  melanjutkan  ke  tahap  pengadilan. Pembentukan  BP4  sendiri  bertujuan  untuk  mempertinggi  mutu  perkawinan  dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, BP4 pada  lembaga  Kantor  Kementerian  Agama  memiliki  kontribusi  yang  penting untuk  menekan  angka  perceraian,  khususnya  perceraian  yang  terjadi  pada kalangan pegawai.
Kata kunci : Konsultan, perkawinan, keluarga, Rumah Tangga

## A. PENDAHULUAN
Sejarah pertumbuhan organisasi BP4 bermula  dari  adanya  organisasi  BP4  di Bandung  pada  tahun  1954,  kemudian  di Jakarta dengan nama Panitia Penasihatan Perkawinan  dan  Penyelesaian  Perceraian (P5),  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur dengan  nama  BP4  dan  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  dengan  nama Badan  Kesejahteran  Rumah  Tangga
(BKRT). Sebagai  pelaksanaan  keputusan konferensi  Departemen  Agama  tanggal 25-30  Juni  1955,  maka  disatukanlah organisasi  tersebut  dengan  nama  “Badan Penasihatan  Perkawinan” (Novia  Dewi Masruroh, 2017).  Kemudian  berdasarkan Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan  BP4  sebagai  satu-satunya badan penunjang sebagaian tugas
Kementerian  Agama  dalam  Penasihatan Perkawinan,  Perselisihan  Rumah  Tangga dan  Perceraian,  maka  kepanjangan  BP4 diubah menjadi Badan Penasihat
Perkawinan,  Perselisihan  dan  Perceraian (Jamilah, 2019:45-59).
Adapun Badan Penasihatan, Pembinaan  dan  Pelestarian  Perkawinan (BP4) dahulu bernama Badan Penasihatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Kemudian berdasarkan Keputusan  Menteri  Nomor  30  tahun 1977, institusi ini berubah nama menjadi Badan Penasihat Perkawinan,
Perselisihan  dan  Perceraian  (BP4)  yang latar  belakangnya  disebabkan  karena tingginya  angka  perceraian  yang  terjadi di  Indonesia (Novia  Dewi Masruroh, 2017).
Hasil  riset  Departemen  Agama
Republik Indonesia menunjukkan tingginya  angka  perceraian  di  Indonesia. Pada 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan  suami  istri  bercerai  (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian  naik  menjadi  6,4  persen  dari 72,9  juta  rumah  tangga atau  sekitar  4,7 juta  pasangan (Dinata,  2015:  78-88). Kota  Tegal  sendiri  menjadi  salah  satu kota  dengan  angka  perceraian  tertinggi, hal  ini  terbukti  pada  banyaknya  jumlah janda  yang  tercatat  di  pengadilan  dan berdasarkan  dokumen  BP4  Kementerian
Agama Kota Tegal tercatat jika perceraian  yang  terjadi  di  kalangan pegawai mencapai dua sampai tiga setiap bulannya ( Dokumen BP4 Kantor
Kementerian  Agama  Kota  Tegal  Tahun 2020) . Melalui data ini, untuk mengurangi angka  perceraian  yang  terjadi  khususnya di kalangan pegawai, Kementerian Agama  Kota  Tegal  membentuk  tim BP4 (Badan  Penasihatan,  Pembinaan,  dan Pelestarian Perkawinan) di bawah naungan seksi Bimas Islam.
BP4 merupakan lembaga semi resmi yang  membantu  Kementerian  Agama dalam  meningkatkan  mutu  perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah dan memberikan bimbingan serta penasihatan mengenai nikah, talak, cerai, dan  rujuk  kepada  masyarakat  yang  baik perorangan  maupun  kelompok. Dengan demikian,  pernikahan  yang  terjadi  dalam sebuah  keluarga  mendapat  arahan  serta bimbingan oleh BP4.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BP4 memiliki  visi  dan  misi.  Visi  BP4  adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah  wa  rahmah  sebagai  basis kehidupan  masyarakat  dan  bangsa  yang sejahtera  secara  fisik  materil  dan  mental spiritual. Sedangkan untuk misinya yaitu: (a)  Meningkatkan  kualitas  konsultasi perkawinan,  mediasi,  dan  advokasi; (b) Meningkatkan pelayanan kepada keluarga yang bermasalah melalui
kegiatan konseling, mediasi, dan
advokasi; (c)  Menguatkan  kapasitas kelembagaan  dan  SDM  BP4  dalam rangka  mengoptimalkan  program  dan pencapaian tujuan (Talli, 2019: 133-146).
Sementara itu, BP4 pada Kankemenag Kota Tegal selain berkontribusi  dalam  melakukan  proses penasihatan,  BP4  juga  mengadakan berbagai  program dalam  mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Diantara program yang
digiatkan oleh BP4 di Kankemenag Kota Tegal  yaitu  membuat  program Suscatin (Kursus  Calon  Pengantin),  LASKAR
NIKAH (Layanan Langsung Kelar
Nikah),  si  Cerpen  Cinta  (Perceraian  dan Pernikahan),  menyempurnakan  buku- buku  pedoman  pembinaan  keluarga sakinah, mengadakan pendidikan konseling  untuk  keluarga, mengadakan pembinaan pendidikan  remaja  usia  nikah dan mengadakan seminar serta
penyuluhan tentang keluarga sakinah. Secara umum,
BP4 pada Kankemenag  Kota  Tegal  tidak  hanya bertugas pada bidang mediasi, konseling, advokasi,  penasehatan  perkawinan  dan keluarga  saja,  melainkan  mengikuti musyawarah dan rapat kerja nasional dan Mengupayakan  anggaran BP4  melalui dana  pemerintah. Oleh  karena  itu,  BP4 pada  Kankemenag  Kota  Tegal  memiliki kontribusi yang penting dalam
meningkatkan mutu dan kualitas pernikahan.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Badan  Penasihatan,  Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
BP4 merupakan sebuah badan yang berada  di  bawah  lembaga KEMENAG (Kementerian  Agama) yang  memiliki kontribusi penting dalam masalah pernikahan dan perceraian bagi para ASN
(Aparatur Sipil Negara).
Sebagai lembaga  pelatihan  pra  perkawinan  dan media  konsultasi  terkait  perceraian,  BP4 merupakan  jembatan  bagi  para  pegawai baik pegawai negeri maupun swasta yang ingin bercerai dengan alasan-alasan  yang mereka  inginkan  untuk  mengurungkan niatnya agar tidak jadi bercerai (Hidayatulloh,  H.,  &  Hasan,  L.  2016:83- 98).  Dengan  kata  lain,  BP4  merupakan tim penengah yang bertugas mendamaikan  kedua  belah  pihak  terkait permasalahan  rumah  tangganya  yang menyebabkan mereka mengajukan gugatan perceraian.
Dibentuknya  BP4  sebagai  mitra Departemen  Agama  bertujuan  untuk memelihara  sebuah  ikatan  pernikahan demi  terwujudnya  pernikahan  yang sakinah, mawaddah,  dan rahmah serta untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagai  lembaga  konsultasi, mediasi,  dan  advokasi bagi  sebuah
keluarga,  BP4  mempunyai  kewajiban untuk  mensosialisasikan  ke-eksistensian dan kualitasnya pada masyarakat.
Sehingga, dalam pembentukkan  BP4  di dasarkan  pada  firman  Allah SWT  surah Ar-Rum ayat 21, yaitu:

## َنو ُﺮﱠﻜ َﻔَﺘَﻳ
“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya  ialah  Dia  menciptakan  untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu  cenderung  dan  merasa  tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang.
Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi kaum yang berfikir. ” (Q.S Ar-Rum ayat 21).
Ayat  tersebut menjadi landasan hukum  dibentuknya  BP4  karena melihat dari  kandungan  ayatnya  yang  berkaitan dengan  kontribusi BP4 terkait  masalah pernikahan  dan  perceraian.  Pertama, dalam sebuah ikatan pernikahan diperlukan  rasa  kasih  dan  sayang  antara suami  dan  isteri,  hal  ini tentunya  sesuai dengan tugas BP4  yaitu  melestarikan perkawinan  dengan  melalui  berbagai program  yang  telah  dibuat.  Kedua, mewujudkan keluarga yang harmonis dan tentram,  tentunya  hal  ini  tidak  terlepas dari peran BP4 yang melakukan bimbingan  terus  menerus  kepada  calon pengantin maupun suami dan isteri dalam
sebuah  rumah  tangga  yang  mengalami permasalahan dalam  rumah  tangganya (Masruroh, Novia Dewi 2017).
Alasan-alasan tersebut yang melatarbelakangi  berdirinya  BP4  pada lembaga  Kementerian  Agama.  Seluruh pegawai  yang  terlibat  dalam  tim  BP4 mengerahkan  seluruh  tenaganya  dalam mewujudkan tugas  dan  fungsinya yaitu mempertinggi  mutu perkawinan  yang harmonis  sehingga  tiga  pilar  kesuksesan dalam  sebuah  rumah  tangga,  yaitu sakinah, mawaddah,  dan rahmah dapat tercapai dengan baik tanpa kendala.

## 2. Pelayanan  Penasihatan  BP4  di Kankemenag Kota Tegal
Dalam  proses  penasihatan,  pihak yang akan bercerai mengajukan permohonan  terlebih  dahulu  pada  BP4, berulah tim BP4 akan bertindak
melakukan penasihatan terkait permohonan yang diajukan. Di karenakan BP4  di  Kankemenag  Kota Tegal  masih  berada  di  bawah  naungan seksi  Bimbingan  Masyarakat  Islam (Bimas Islam), dalam mengajukan proses penasihatan,  kedua  belah  pihak  yang akan  bercerai  mendatangi  ruangan  seksi Bimas Islam di Kankemenag Kota Tegal dengan membawa bebreapa persayaratan yang telah di tentukan, diantaranya; surat rekomendasi dari BKD (Badan
Kepegawaian  Daerah), fotokopi  akta
nikah  suami  dan  isteri, serta fotokopi KTP  suami  dan  isteri (Hindun  Nuril Aimmah, 2021). Setelah pemohon melengkapi  beberapa  persyaratan  yang tertera  dan  diserahkan  kepada  seksi Bimas  Islam,  kemudian  tim  BP4  akan memproses dan melakukan proses penasihatan.
Jadi, terkait  dengan  penanganannya, BP4 baru  akan  melayani  penasihatan setelah  kedua  belah  pihak  melengkapi beberapa  persyaratan  tersebut  secara lengkap.  Hal  yang  terpenting  yang  perlu diketahui  adalah  BP4  pada  Kankemenag Kota  Tegal  pelayanannya  masih  bersifat terbatas  dan  tidak  akan  ada  tindakan penasihatan  apabila  tidak  ada surat rekomendasi  dari  BKD, karena surat rekomendasi  dari  BKD  merupakan surat rekomendasi  sebelum  menuju  tahap pengadilan.
Dalam  proses  penangannya,  BP4 memiliki  prosedur  sesuai  tugas  dan fungsinya.  Prosedur  penasihatan  oleh BP4  pada  pasangan  suami  istri  yang memiliki permasalahan rumah tangganya dilakukan
dengan
pembinaan
penasihatan  sebanyak  tiga  atau  empat kali (A.Afroni, 2021). Dalam wawancara bersama Ibu Hj. Hindun selaku penyuluh
BP4
Kankemenag
Kota Tegal mengatakan, “Pembinaan yang dilakukan
oleh  tim  BP4  terhadap  pasangan  suami isteri yang bermasalah bersifat
konfirmasi,  yaitu  dengan  melakukan panggilan  secara  bergantian,  baik  dari pihak  suami  atau  pihak  isteri ” (Hindun Nuril  Aimmah,  2021). Jadi,  dalam pemenuhan  panggilan  pertama,  BP4 memanggil  salah  satu  dari  keduanya, baik  pihak  isteri  terlebih  dahulu  atau pihak suami untuk melakukan konfirmasi pengajuan gugatan terlebih dahulu.
Selanjutnya  pada  panggilan  kedua, ketiga,  dan  keempat  barulah  pihak  BP4 akan melakukan mediasi dengan mempertemukan  kedua  belah  pihak. Pada  panggilan  kedua,  ketiga,  dan keempat ini pihak  BP4  bersama  ketua, para  penyuluh,  dan  notulen  melakukan mediasi terkait permasalahan yang memicu  keduanya  mengajukan  gugatan perceraian. Pada proses mediasi ini, BP4 mengupas  permasalahan  mereka sampai benar-benar  tuntas. Terkait  dengan hasil akhir  dari  proses  pensihatan  tersebut tetap  diserahkan  kepada  kedua  belah pihak  yang  bersangkutan,  karena  sifat BP4  di  sini  hanya  memberi  saran  dan mengusahakan agar pasangan suami istri rujuk kembali.
Keberadaan  BP4  di  Kankemenag Kota Tegal sendiri terbilang tidak efektif, karena  pada  kenyataannya  tim  BP4 seringkali tidak berhasil dalam menangani  kasus  perceraian  bagi  ASN. BP4 seringkali gagal dalam
mendamaikan  pasangan  suami  istri  yang
berselisih, karena kebanyakan permasalahan yang diajukan kepada BP4
merupakan  perkara  yang  berat,  artinya permasalahan  dalam  rumah  tangganya bisa  dikatakan  berada  pada  keparahan yang  tinggi  tingkatnya.  Itu  artinya,  sulit bagi tim BP4 untuk mendamaikannya.
Melihat  duduk  perkara  yang  rumit dalam  proses  penanganan  penasihatan terhadap  kedua  belah  pihak  seringkali menimbulkan  kegaduhan,  pihak  isteri dan  suami  bahkan  sampai  bertengkar dalam  proses  penasihatan, baik  pihak isteri maupun  suami bahkan  saling menggebrak  meja  dengan  emosi  yang menyulut,  keduanya  menutup  telinga tidak  mau  menerima  masukan  dari  tim BP4.  Melihat  kasus  seperti  ini,  tim  BP4 menganggapnya  sebagai  resiko  bagi  tim BP4 yang notabennya bertugas mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang berselisih.
Terlepas dari hal tersebut, BP4 pada
Kankemenag Kota Tegal memiliki harapan yang begitu besar, yaitu memiliki  ruangan  tersendiri  supaya dalam  proses  penasihatan, kedua  belah pihak  yang  berselisih  tidak  terlalu terdoktrin jika  dalam  proses  penasihatan penuh dengan ketegangan dan
menakutkan, karena selama ini BP4 yang berjalan  di  Kankemenag  Kota  Tegal untuk ruangannya sendiri masih termasuk dalam penanganan seksi
Bimbingan  Masyarakat  Islam  dengan ruangan  yang  digunakan  dalam proses penasehatan  masih  bersifat  kondisional, artinya  dalam  proses  penasihatan,  BP4 menggunakan  ruangan yang  sekiranya tidak digunakan (Hindun Nuril Aimmah, 2021).
Tidak  hanya  itu  saja, tim  BP4  pada Kementerian  Agama  Kota  Tegal  belum memiliki  struktur  organisasi  dengan jelas, sehingga terkait dengan penanganannya, BP4 masih diketuai oleh  kepala  seksi  Bimas  Islam,  artinya kepala  seksi  Bimas  Islam  merangkap sebagai  ketua  BP4,  sehingga  yang bertanda tangan dalam proses penasihatan pun ketua seksi Bimas Islam. Hal ini tentunya dapat dikatakan jika BP4 di  Kankemenag  Kota  Tegal  belum memiliki kejelasan struktur.

## 3. Kontribusi  BP4  di  Kankemenag Kota Tegal
Kontribusi  dipandang  sebagai  hal yang  penting  dalam  sebuah  lembaga. Kontribusi  merupakan  sesuatu hal  yang diharapkan timbal baliknya antara pengadaan sesuatu dengan keikutsertaan- nya.  Kontribusi  juga  menjadi  tolak  ukur atas  keberhasilan  atau  kegagalan  atas pengadaan  sesuatu. Dengan  demikian, kontribusi  BP4  di  Kankemenag  Kota Tegal  tidak  terlepas  dari berbagai  tugas dan  fungsinya  sebagai  lembaga  yang
menangani pernikahan dan kasus perceraian di kalangan pegawai.
BP4  sendiri  merupakan  badan  yang bertugas  dalam  melayani  masyarakat berupa penasihatan perkawinan, edukasi,
mediasi, dan advokasi untuk meningkatkan kualitas perkawinan supaya  menjadi  keluarga  yang sakinah mawaddah  warrahmah. Secara  umum, BP4  tidak  hanya  bertugas  pada  bidang mediasi, konseling, advokasi, penasihatan  perkawinan  dan  keluarga saja,  melainkan  mengikuti  musyawarah dan rapat kerja nasional serta mengupayakan  anggaran  BP4  melalui dana  pemerintah.  BP4  yang  berada  di
Kankemenag Kota Tegal memiliki kontribusi dalam beberapa hal berikut ini ( Hindun Nuril Aimmah, 2021) :
a. Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah  dan  mediator  permasalahan perkawinan.
b. Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah dan penyelesaian
kasus-kasus
perkawinan dan keluarga.
c. Menyelenggarakan  konsultasi  atau konseling pranikah
maupun
pasca nikah.
d. Kursus  pranikah  serta  pembinaan
terhadap  remaja  dan  siswa melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan,  organisasi  masyarakat, dan sekolah.
e. Melakukan  pusat  layanan  keluarga sakinah,  disingkat  PUSAKA  yang meliputi  dua  program  yaitu:  a)
LASKAR
NIKAH (Layanan
Langsung  Kelar)  dan  si  Cerpen  Cinta
(Perceraian dan Pernikahan).
f. Menyelenggarakan Suscatin, pendidikan  konseling  untuk  keluarga, pendidikan remaja usia nikah.
g. Mengadakan  diskusi,  seminar,  dan penyuluhan  tentang  keluarga  sakinah, undang-undang perkawinan dan undang-undang  yang  terkait  lainnya sebagai tindakan preventif.
h. Menyelenggarakan  konsultasi  atau
konseling pranikah
maupun pascanikah.
i. Penerangan  dan  penyuluhan  tentang pembinaan  baik  melalui  media  cetak, elektronik,  tatap  muka,  percontohan serta melalui media sosial.
j. Kursus  pranikah  serta  pembinaan terhadap  remaja  dan  siswa  melalui kerjasama dengan organisasi kepemudaan,  organisasi  masyarakat (ormas), dan sekolah. Kegiatan tersebut sekaligus sosialisasi
mengenai  kapan  usia  matang  bagi seseorang untuk menikah dan penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas  serta  perzinahan kepada remaja usia sekolah.
BP4  pada  Kankemenag  Kota  Tegal terbentuk pada saat Musda (Musyawarah
Daerah) yang diketuai oleh H. Agus Seri, S.Ag  (Ketua  Bimbingan  Masyarakat Islam)  dan  anggotanya  bukan  berasal dari para seksi yang berada di Bimbingan Masyarakat  Islam  melainkan  melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pensiunan  yang  sebelumnya  pernah bekerja  di  Kankemenag  Kota  Tegal. Namun,  struktur  organisasi  ini  tidak berjalan ( Hindun Nuril Aimmah, 2021) .
Untuk kelanjutannya, BP4 diserahkan  kepada  Seksi  Bimbingan Masyarakat Islam yang terdiri dari ketua, yaitu kepala seksi Bimbingan
Masyarakat  Islam  (M.  Hadi  Mulyono,
S.Ag, M.PdH), notulen (Subhan
Asshidiq,  S.Th.I),  dan  penyuluh  yang terdiri  dari  HJ.  Hindun  Nuril  Aimmah, S.Ag, Hj.  Darsiti  S.Ag,  Dra.  Aini Zulfawati,  Deddy  Setiaji  S.sos.I,  dan Gomsoni Yasin S.Ag ( A. Afroni, 2021) .
Adapun  kontribusi  utama  BP4  pada Kankemenag
Kota Tegal adalah menangani  permasalahan  yang  terjadi dalam rumah tangga khususnya bagi para pegawai negeri maupun swasta.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bu
Anik  selaku pegawai seksi  Bimbingan Masyarakat  Islam,  beliau  mengatakan, “Pada mulanya,
BP4 melakukan penanganan penasihatan secara keseluruhan, tidak hanya pegawai negeri atau  swasta  saja. Namun,  setelah  pihak Pengadilan Agama tidak memberlakukan
kewajiban  surat  rekomendasi  dari  BP4 bagi  orang  umum  yang  akan  bercerai, akibatnya  orang  umum  tidak  melakukan pengajuan  penasihatan  kepada  BP4  lagi. Sementara  untuk  para  pegawai  negeri atau swasta, masih diwajibkan mengajukan  penasehitan  kepada  BP4 sebelum ke tahap Pengadilan Agama ( A.
Afroni, 2021) .
Perlu diketahui bahwa BP4
sebenarnya  milik  pemerintah  kota,  tapi karena pemerintah kota belum memberikan wadah, sarana, dan prasarana  yang  memadai,  maka  BP4 untuk  sementara  bertempat  di  lembaga Kementerian  Agama.  Pada  lembaga Kementerian Agama Kota Tegal, sebenarnya  BP4  bukan  bagian  dari  seksi Bimbingan Masyarakat Islam, melainkan lembaga  independen  yang  masih  ber- sinergritas  dengan  lembaga  Kementerian Agama. Akan tetapi, berhubung penanganannya  masih  berkaitan  dengan Bimbingan  Masyarakat  Islam,  pada akhirnya  di  Kankemenag  Kota  Tegal sendiri  BP4  ditempatkan  pada  seksi Bimbingan  Masyarakat  Islam ( A. Afroni,
2021) .
Untuk  penanganannya  sendiri,  BP4 pada  Kankemenag Kota  Tegal  saat  ini hanya  menangani  para  pegawai  negeri atau  swasta  (baik  salah  satunya  atau keduanya)  yang  memiliki  permasalahan dalam  rumah  tangganya.  Menurut  Hj.
Hindun  dalam  wawancara  yang  penulis lakukan, beliau mengatakan bahwa  BP4 pada  Kankemenag Kota  Tegal  sifatnya masih pasif, pasif di sini diartikan bahwa BP4  hanya  akan  menangani  suatu  kasus apabila  ada  permohonan  dari  BKD (Badan  Kepegawaian  Daerah).  Dilihat dari  permohonan  ynag  sudah-sudah, kebanyakan  permohonan  diajukan  oleh ASN  (Aparatur  Sipil  Negara)  yang bekerja di pemerintah kota.
Kinerja  tim  BP4  di  Kankemenag Kota  Tegal  belum  berjalan  secara maksimal  karena  seringkali  mengalami beberapa hambatan, baik dalam penanganannya  maupun  situasi yang tidak  mendukung.  Diantara  hambatan- hambatan  yang  menjadi  masalah  bagi BP4  adalah  sebagai  berikut (A. Afroni, 2021) :
a. Kurangnya  komunikasi  antara  kedua belah pihak yang mengajukan laporan.
b. Sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai. Dalam penanganan BP4 ada baiknya  memiliki  ruangan  tersendiri. Hal  ini  dilakukan  demi  mendapatkan kenyamanan dalam proses penasehatan.
c. Pemenuhan panggilan yang terkadang baik  dari  salah  satu  pihak  tidak memenuhi  prosedur  panggilan  yang dikehendaki oleh BP4.
d. Kurang  jelasnya  struktur  organisasi kepengurusan  BP4  di  Kankemenag
Kota  Tegal  membuat  tim  BP4  sendiri belum sepenuhnya ter-organisasi secara rapi.
e. Kurangnya  sosialisasi  BP4  kepada khalayak  pegawai  sehingga  dalam penanganannya  pun  masih  terjadi miss-communication.
f. BP4  di  Kankemenag  Kota  Tegal belum mendapat perhatian khusus dari
Pemerintah Kota untuk menindaklanjuti keberadaan BP4 pada lembaga Kementerian Agama. Hambatan-hambatan
tersebut seringkali mengakibatkan kegagalan kinerja tim BP4 dalam menangani proses penasihatan  pihak  yang  akan  bercerai. Hambatan  tersebut  yang  memicu  tim BP4  pada  Kankemenag  Kota  Tegal belum  bisa  melaksanakan  tugasnya secara  maksimal  sesuai  harapan  yang dikehendaki oleh pemerintah.
Terkait  kinerja  BP4,  Kankemenag Kota  Tegal  sedang  mengupayakan  agar BP4  menjadi  tim  yang  benar-benar  bisa meminimalisir angka perceraian, terutama  di  kalangan  para  pegawai negeri  maupun  swasta (A. Afroni,
2021).Dengan  demikian  adanya  BP4  di Kankemenag  Kota  Tegal  diharapkan benar-benar bisa menekan angka perceraian di kalangan pegawai.
Hambatan  lain  terkait  kinerja BP4  di Kankemenag Kota Tegal adalah keberadaan  BP4  di  Kankemenag  Kota
Tegal belum  terlalu  tersosialisasikan secara  menyeluruh  kepada  masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan melalui seksi Bimas mengetahui jika seksi Bimbingan
Masyarakat Islam hanya berkaitan dengan  dana  hibah  yang  meliputi  dana untuk  takmir,  marbot  mushola  dan masjid, dana untuk lebe, dan dana untuk guru  ngaji.  Sementara  untuk  keberadaan BP4 cenderung tidak diketahui. Meskipun  BP4  pada  Kankemenag  Kota Tegal saat ini hanya menangani masalah perceraian  bagi  ASN,  namun  perlunya sosialiasi menyeluruh kepada masyarakat sangatlah  penting,  melihat  peran  BP4 sendiri yaitu mengurangi angka perceraian.  Dengan  tindakan  sosialisasi demikian  diharapkan  keberadaan  BP4 akan  diketahui  baik  oleh  orang  umum maupun pegawai, sehingga dalam pelaksanaannya  pun  bisa  berjalan  sesuai apa yang diharapkan masyarakat.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  yang  telah penyusun  lakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa BP4 yang berada pada
lembaga Kementerian Agama Kota Tegal masih  berada  di  bawah  naungan  seksi Bimbingan  Masyarakat  Islam,  sehingga penanganannya  pun  masih  merangkap bersama  penyuluh  seksi  Bimas  Islam. Penanganan penasihatan oleh BP4 Kankemenag  Kota  Tegal  masih  belum berjalan  secara  maksimal  disebabkan beberapa  faktor,  diantaranya;  kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  mendukung proses  penasihatan,  struktur  organisasi tim  BP4  yang  belum  tersusun  dengan baik, serta komunikasi yang terjadi antara tim  BP4  dengan  pihak  yang  mengajukan permohonan masih belum efektif. Dengan  demikian,  adanya  tim  BP4  pada Kankemenag  Agama  Kota  Tegal  masih belum  bisa  menekan  angka  perceraian  di kalangan  pegawai,  karena  berdasarkan data yang penyusun peroleh dari beberapa  kasus  pengajuan  penasihatan yang  terjadi,  dapat  diakumulasi  setiap tahun hanya sekitar satu sampai dua saja yang berhasil ditangani, selebihnya gagal dan  melanjutkan  proses  percerainnya  ke hadapan pengadilan.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Dinata,  W.  S.  W.  (2015).  Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  (BP4)  dalam  Rangka Pembentukan  Keluarga  Sakinah  di Kabupaten  Jember. Journal  de Jure, 7(1), 78-88. Dokumen  BP4  Kantor  Kementerian  Agama Kota Tegal Tahun 2020.
Hasil  wawancara  dengan  A.  Afroni, selaku  penyuluh  di  Bimbingan Masyarakat Islam pada hari Jum’at, 19  Februari  2021,  pukul  14:00 WIB.
Hasil  wawancara  dengan  Hindun  Nuril Aimmah  selaku  penyuluh  di  tim BP4  Kantor  Kementerian  Agama
Kota  Tegal  pada  hari  Jum’at,  19
Februari 2021, pukul 15:00 WIB.
Hidayatulloh,  H.,  &  Hasan,  L.  (2016). Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam mewujudkan  keluarga  Sakinah  di KUA  Peterongan  Jombang. Jurnal Hukum  Keluarga  Islam, 1(1),  83- 98.
Jamilah, F. (2019). Peranan (Bp4) dalam Membina  Keluarga  Sakinah  dan
Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan  Islam. AL-FIKRAH: Jurnal  Studi  Ilmu  Pendidikan  dan Keislaman, 2(1), 45-59. Masruroh,  Novia  Dewi (2017) Upaya Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)  Dalam  Menangani Kasus  Perceraian  PNS Di  BP4 Kabupaten  Pati  Tahun  2015-2016. Undergraduate thesis, STAIN Kudus. Talli,  A.  H.  (2019).  Implementasi  Tugas dan  Fungsi  Badan  Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan  (BP4)  Di  Kabupaten Gowa. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan  Hukum  Keluarga  Islam, 6(2),
133-146.