## Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sri Winarsih Ramadana 1 , Mariana 2* , Rahmaniar 3 , Saiful Bahgia 4
1,3,4) Politeknik Kutaraja
2) STIS Al-Hilal Sigli wirna.taryono@gmail.com, marianamer02@gmail.com, rahmaniar233@gmail.com ,
saiful.bahgia@akuntanindonesia.or.id *Corresponding Author Diajukan : 10 April 2023 Disetujui : 13 April 2023
Dipublikasi : 13 April 2023

## ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of capital expenditure and accrual directors on financial performance in Aceh local government. The research method used is a quantitative approach using secondary data. The data analysis method used in this research is multiple linear regression. The population in this study were all districts/cities in Aceh Province, totaling 23 City Districts, with the observation year taken being 2017-2019. From 23 samples with three years of observation, 69 observations  were  obtained.  The  results  showed  that  capital  expenditure  affects  the  financial performance  of  local  governments.  However  indicates  that  local  governments  make  capital expenditures appropriately and effectively, so this can improve the financial performance of local governments. Accrual directors affect the financial performance of local governments. However, by using an accrual accounting system, directors can better evaluate the financial performance of local governments.

## Keywords: Financial Performance, Capital Expenditure, Accrual Directors

## PENDAHULUAN
Seiring waktu, ekonomi daerah mengalami administrasi perubahan yang sangat mendasar sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  yang  menjadi  landasan  utama  pelaksanaan  otonomi  daerah, menawarkan peluang yang lebih baik kepada daerah, potensi daerah. dan dalam hal sumber daya manusia serta keuangan dan sumber daya lainnya. itu adalah kekayaan daerah (Sisdianto & Nengsih, 2017).
Tujuan  utama  dari  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  adalah  untuk  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam  pengelolaan  keuangan  publik.  Dalam  akuntansi berbasis akrual, pendapatan dan pengeluaran dicatat saat terjadi, bukan hanya saat uang masuk atau keluar. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan real- time  tentang  posisi  keuangan  mereka,  dan  memudahkan  mereka  dalam  melakukan  perencanaan keuangan jangka panjang serta dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik (Ridha, 2018). Manfaat dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas,  memperkuat  pengawasan  dan  pengendalian  internal,  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas, dan menjamin kelangsungan keuangan.
Direksi yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat memiliki pengaruh yang positif terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  terutama  dalam  hal  belanja  modal  atau  investasi jangka panjang.  Hal ini dikarenakan  akuntansi berbasis akrual memberikan informasi  yang lebih akurat  mengenai  posisi  keuangan  dan  kinerja  pemerintah  daerah,  sehingga  memudahkan  dalam pengambilan keputusan investasi. Penerapan akuntansi berbasis akrual memungkinkan pemerintah daerah  untuk  melakukan  perencanaan  keuangan  yang  lebih  baik,  termasuk  perencanaan  belanja modal.  Pemerintah  daerah  yang  menerapkan  akuntansi  berbasis  akrual  dapat  dengan  mudah
mengetahui  ketersediaan  dana  dan  mengalokasikan  anggaran  belanja  modal  secara  efisien  dan efektif, serta memantau kinerja investasi secara teratur.
Selain itu, belanja modal juga dapat berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Abdullah & Junita, 2020; Herawati et al., 2021; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Wadjaudje et al., 2018). Investasi belanja modal yang dilakukan dengan benar dapat memberikan dampak  positif  pada  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  seperti  meningkatkan  produktivitas, mengurangi  biaya  produksi,  dan  meningkatkan  pendapatan.  Namun,  seperti  yang  disebutkan sebelumnya, untuk memastikan bahwa investasi belanja modal tersebut memberikan manfaat jangka panjang  bagi  pemerintah  daerah,  direksi  harus  melakukan  evaluasi  dan  pemantauan  yang  cermat terhadap kinerja investasi tersebut.
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  juga  dapat  membantu  dalam  memantau  kinerja investasi belanja modal pemerintah daerah dengan lebih akurat dan transparan. Informasi keuangan yang  diperoleh  dari  akuntansi  berbasis  akrual  dapat  memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas mengenai  aliran  kas  dan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  keseluruhan.  Selain  itu, akuntansi berbasis akrual juga dapat membantu dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan dana pemerintah  daerah.  Dengan  informasi  keuangan  yang  lebih  akurat  dan  transparan,  direksi  dapat melakukan perencanaan dan penganggaran belanja modal secara efektif dan efisien, serta memantau kinerja investasi dengan lebih baik.
Penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berdampak kinerja keuangan pemerintah daerah (Martí, 2013; Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022), terutama dalam hal belanja modal atau  investasi  jangka  panjang.  Namun,  direksi  perlu  melakukan  evaluasi  dan  pemantauan  yang cermat terhadap kinerja investasi untuk memastikan bahwa investasi tersebut menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pemerintah daerah. Sektor publik dapat menggunakan informasi non-keuangan dan keuangan, termasuk informasi biaya berbasis akrual, untuk menilai kinerja keuangan (Kuroki & Motokawa, 2021; Martí, 2013). Tujuan penelitian ini  adalah  untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan direksi akrual terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah Aceh.

## STUDI LITERATUR

## Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  merupakan  hasil  tindakan  dan  program  yang  dicapai  terkait  dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kegiatan keuangan pemerintahan daerah mengacu pada pertumbuhan pekerjaan di bidang keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi PAD, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan berdasarkan  politik  atau  hukum.  peraturan  periode  anggaran  negara.  Untuk  mengukur  kinerja organisasi,  ada  beberapa  metrik  kinerja  (Herawati  et  al.,  2021).  Kinerja  keuangan  pemerintah dapat  diukur  dengan  berbagai  cara,  namun  beberapa  indikator  yang  umum  digunakan  adalah sebagai  berikut  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  pemerintah,  belanja  pemerintah,  anggaran defisit/surplus, dan utang pemerintah,Namun, perlu diingat bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor politik dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah  harus  dilakukan  secara komprehensif dan holistik.
Pengukuran  kinerja  adalah  proses  pemantauan  dan  pelaporan  terus  menerus  atas  hasil operasional,  terutama  kemajuan  menuju  tujuan  yang  direncanakan.  Banyak  perhatian  terhadap pengukuran  kinerja  berasal  dari  keyakinan  bahwa  pengukuran  kinerja  dapat  meningkatkan efisiensi,  efektivitas,  penghematan  dan  produktivitas  dalam  organisasi  sektor  publik  (Ridha, 2018). Hasil ini tercermin dalam laba atas aset dan laba atas investasi perusahaan  (Kimunduu et al., 2017). Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja  keuangan  suatu  daerah.  Indikator  kinerja  keuangan  dapat  digunakan  untuk  mengukur seberapa  baik  suatu  daerah  dalam  mengelola  keuangannya,  seperti  kemampuan  dalam menghasilkan pendapatan, pengeluaran yang efisien, mengelola utang, dan pengelolaan aset yang baik (Sari et al., 2016).

## Belanja Modal
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2011, Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam  belanja  modal  adalah  jenis  belanja  pemerintah  daerah  yang  memberikan  manfaat  dan meningkatkan kekayaan atau kemakmuran daerah selama lebih dari satu tahun anggaran (Djatmika, 2022).
Belanja modal merupakan pengeluaran uang yang dilakukan untuk mendapatkan aset tetap yang  akan  memberikan  manfaat  atau  pendapatan  dalam  beberapa  tahun  ke  depan.  Contohnya, pembelian  tanah,  gedung,  mesin,  peralatan  produksi,  dan  sebagainya.  Namun,  tidak  semua pengeluaran untuk hasil jangka panjang termasuk dalam belanja modal. Biaya pengelolaan limbah, biaya promosi, dan biaya penelitian dan pengembangan, misalnya, biasanya tidak termasuk dalam belanja  modal,  melainkan  dianggap  sebagai  biaya  operasional.  (Mariana  &  Ibrahim,  2022; Muhamad et al., 2018).

## Direksi Akrual
Istilah "akrual" mengacu pada konsep akuntansi fundamental mengenai waktu pengakuan peristiwa  ekonomi  dalam  laporan  keuangan.  Akuntansi  akrual  adalah  sistem  akuntansi  di  mana transaksi dan arus lainnya antara unit institusi diakui ketika nilai ekonomi ditransfer, bertambah, atau berkurang, terlepas dari waktu penerimaan atau pembayaran kas terkait (Khan, 2013). Salah satu hasil kajian yang dilakukan oleh IFAC Public Sector Committee menyatakan bahwa pelaporan berbasis kinerja berguna untuk mengevaluasi kinerja administrasi publik dari segi biaya pelayanan, efisiensi  dan  pencapaian  target. Dengan  pelaporan  berbasis  akrual  adalah  metode  pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi tentang aset, kewajiban, dan modal serta kinerja keuangan dalam  periode  tertentu,  dengan  mendasarkan  pada  pencatatan  transaksi  keuangan  yang  terkait dengan waktu terjadinya dan bukan saat uang diterima atau dibayarkan (Ridha, 2018).
Total  akrual  adalah  nilai  selisih  antara  arus  kas  bersih  dari  aktivitas  operasional  pada periode tahun tertentu dengan surplus atau defisit. Akrual adalah istilah akuntansi yang mengacu pada pendapatan atau biaya yang belum direalisasi atau belum dibayarkan pada periode tertentu. Total  akrual  ini  dapat  memberikan  informasi  mengenai  perubahan  kekayaan  bersih  pemerintah daerah dalam periode tertentu. Tingkat akrual sebenarnya tidak berkaitan dengan jenjang penerapan akrual  pada  laporan  keuangan,  melainkan  mengacu  pada  tingkat  kemampuan  entitas  dalam menghasilkan akrual. Tingkat akrual dapat dihitung dengan membandingkan total akrual dengan pendapatan atau biaya dalam suatu periode. Tingkat akrual yang tinggi menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan akrual yang lebih besar. Akrual yang diharapkan dan akrual abnormal juga  benar.  Akrual  yang  diharapkan  memang  dihasilkan  dari  aktivitas  manajemen  Pemerintah Daerah yang tidak terdistorsi oleh praktik manajemen angka akuntansi. Sedangkan akrual abnormal adalah akrual yang disebabkan oleh praktik diskresi manajemen dalam mengelola angka akuntansi, seperti  memperlambat  pembayaran  hutang  atau  mempercepat  penerimaan  pendapatan.  Akrual abnormal memang sulit untuk diukur secara langsung, sehingga biasanya dihitung sebagai selisih antara total akrual dengan akrual yang diharapkan (Rohman et al., 2018).

## Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Belanja modal untuk pembangunan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup  masyarakat  dan  pelayanan  publik,  serta  mengangkat  harkat  dan  martabat  daerah  otonom. Oleh  karena  itu,  anggaran  belanja  modal  harus  relevan  dengan  kebutuhan  dan  prioritas pembangunan  daerah,  terutama  fasilitas  publik,  seperti  pelayanan  umum  dan  kegiatan  ekonomi (Bolen, 2019).
Belanja  modal  dapat  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah (Abdullah & Junita, 2020; Herawati et al., 2021; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Wadjaudje et al., 2018). Jika belanja modal dilakukan dengan benar dan efisien, hal ini dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional pemerintah daerah. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini,  belanja  modal  dapat  meningkatkan  produktivitas  pemerintah
daerah dengan menghasilkan aset produktif yang dapat meningkatkan output dan pelayanan publik. Contohnya,  pembangunan  jalan,  jembatan,  gedung,  dan  fasilitas  umum  lainnya  dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik.
Belanja  modal  juga  dapat  meningkatkan  pendapatan  pemerintah  daerah  dengan menciptakan  peluang  ekonomi  baru.  Contohnya,  pembangunan  infrastruktur  dapat  menarik investasi swasta dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan  daerah  dari  pajak  dan  retribusi.  Selain  itu,  belanja  modal  yang  efisien  juga  dapat mengurangi  biaya  operasional  pemerintah  daerah  dalam  jangka  panjang.  Namun,  jika  belanja modal dilakukan secara tidak efisien dan tidak terencana dengan baik, hal ini dapat mempengaruhi kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  secara  negatif.  Misalnya,  pembangunan  infrastruktur  yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas  dapat  mengakibatkan  pemborosan  dan  risiko  gagal investasi.
Hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  kinerja keuangan (Abdullah & Junita, 2020; Andirfa et al., 2016; Antari & Sedana, 2018; Asnidar & Hardi, 2019; Herawati et al., 2021; Leki et al., 2018; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Rechberger et al., 2010; Sisdianto & Nengsih, 2017; Wadjaudje et al., 2018), hasil penelitian berbanding terbalik ditemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh kinerja keuangan (Anggraeni, 2016). H 1 :   Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

## Pengaruh Direksi Akrual Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Sistem  akuntansi  berbasis  akrual  merupakan  sistem  akuntansi  yang  mencatat  transaksi pada saat terjadi atau ketika hak dan kewajiban telah timbul, bukan pada saat uang berpindah atau transaksi  uang  tunai.  Dalam  sistem  akuntansi  berbasis  akrual,  pengakuan  pendapatan  dan  biaya dilakukan pada saat terjadinya, bukan pada saat uang diterima atau dibayarkan. Sistem ini fokus pada  pengukuran  dan  pencatatan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada  suatu  entitas,  lembaga  atau instansi secara akurat dan lengkap (Wahyuni, 2022). Petugas anggaran di Pemda yang menghadapi kondisi  fiskal  yang  sulit  semakin  mengurangi  alokasi  anggaran  dengan  menggunakan  informasi biaya berbasis akrual yang tinggi dan juga informasi kinerja non-keuangan yang buruk. Informasi biaya  berbasis  akrual  seharusnya  menjadi  acuan  yang  masuk  akal  dalam  jangka  panjang  ketika petugas  anggaran  memutuskan  tingkat  pengurangan  anggaran  untuk  program-program  yang berkinerja buruk (Kuroki & Motokawa, 2021).
Penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  pada  pemerintah  daerah  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Ridha,  2018;  Rohman  et  al.,  2018; Wahyuni, 2022). Direksi yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dapat memperoleh informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan, sehingga dapat memantau kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih efektif. Dalam hal ini, penggunaan akuntansi berbasis akrual dapat membantu direksi  dalam  mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  berdasarkan  pencapaian  tujuan jangka  panjang,  bukan  hanya  fokus  pada  pencapaian  target  pendapatan  dan  pengeluaran  dalam periode tertentu. Dengan demikian, direksi dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan efektif, serta mampu mengelola risiko keuangan dengan lebih baik.
Selain itu, akuntansi berbasis akrual dapat membantu direksi dalam memantau aliran kas secara keseluruhan, termasuk dalam mengukur nilai aset dan kewajiban di masa depan. Dengan memiliki informasi keuangan yang lebih akurat dan transparan, direksi dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, serta dapat menghindari risiko kerugian dan korupsi. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan bahwa direksi akrual berpengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah (Ridha, 2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022). H 2 :   Direksi Akrual berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

## METODE

## Populasi dan Sample
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh pada  tahun  2017-2019,  yang  berjumlah  23  kabupaten/kota.  Sedangkan  sampel  yang  diambil sebanyak  69  observasi,  dengan  metode  pemilihan  sampel  menggunakan  purposive  sampling dengan kriteria laporan dari pemerintah kabupaten/kota yang mempublikasi laporan secara online
dan informasi dalam LKPD auditan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan demikian, sampel yang diambil merupakan representasi dari populasi yang ada.
Operasional Variabel
Tabel 2. Definisi dan Pengukuran Operasional Variabel Variabel Definisi Variabel Parameter Skala Kinerja Keuangan Kinerja  keuangan  adalah  hasil  kegiatan  dan program  yang  akan  dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Herawati et al., 2021). Angka/nilai rupiah suplus/deficit dalam laporan operasional Ratio Belanja Modal Belanja modal adalah jenis belanja pemerintah daerah yang memberikan manfaat dan meningkatkan kekayaan atau kemakmuran  daerah  selama  lebih  dari  satu tahun anggaran (Djatmika, 2022). Belanja/Rupiah anggara belanja modal dalam laporan realisasi anggaran Ratio Direksi Akrual Pelaporan  berbasis  akrual  adalah  metode pelaporan  keuangan  yang  menghasilkan informasi tentang aset, kewajiban, dan modal serta  kinerja  keuangan  dalam  periode tertentu, dengan mendasarkan pada pencatatan  transaksi  keuangan  yang  terkait dengan waktu terjadinya dan bukan saat uang diterima atau dibayarkan (Ridha, 2018). EXPACCRjt=ACCRjt- ABNA CCRjt Ratio
Sumber: Data diolah (2023).

## Metode Analisis Data
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  belanja modal (X1), direksi akrual (X2)  adalah  variabel  independent  dan  kinerja  keuangan  (Y)  sebagai  variabel  dependen.  Untuk menguji  hubungan  antara  belanja  modal,  direksi  akrual  dengan  kinerja  keuangan,  mengunakan regresi linier berganda (Mariana & Rahmaniar, 2022; Mariana & Ramadana, 2020; Ramadana & Agustina, 2022) dirumuskan:

## Y= a+bX+ bZ+ε
Keterangan:
Y
= Kinerja Keuangan;
X = Belanja Modal; b = Koefisien regresi; a = Konstanta; dan ε
= Error term.
Ada dua jenis uji hipotesis, yaitu uji hipotesis simultan (uji-F) dan uji hipotesis parsial (uji- t). Pengujian hipotesis secara simultan (uji-F) menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua  kelompok  sampel  atau  lebih.  Namun,  sebelum  hipotesis  diuji  secara  simultan  atau  parsial, terlebih  dahulu  harus  dilakukan  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas,  dan  uji  heteroskedastisitas (Mariana et al., 2018).

## HASIL

## Uji Normalitas
Hasil pengujian normalitas dilakukan pada nilai residual dari model regresi yang dibangun. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, sehingga asumsi  normalitas  pada  analisis  regresi  terpenuhi.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa
analisis regresi yang dilakukan layak digunakan (Asymp. Sig. (2-tailed)) > 0.050 yaitu sebesar 0,51, seperti yang ditunjukan pada tabel di bawah.

## Tabel 1 Hasil Uji Normal
Unstandardized Residual N 69 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .36834380 Most Extreme Differences Absolute .159 Positive .069 Negative -.159 Test Statistic .159 Asymp. Sig. (2-tailed) .051 c
Sumber: Data diolah (2023).

## Uji Multikolonieritas
Hasil  pengujian  regresi  menunjukan  bahwa  model  regresi  yang  dibangun  tidak  terdapat gejala multikolinieritas. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF (variance inflation factor) untuk semua variabel dalam model. Nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara  variabel  dalam  model.  Tolerance  dan  VIF  digunakan  untuk  memeriksa  keberadaan multikolinieritas dalam model regresi. Multikolinieritas terjadi ketika ada korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat dalam analisis regresi. Tolerance adalah ukuran seberapa banyak variasi dari sebuah variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lain dalam model. Nilai Tolerance yang rendah menunjukkan adanya multikolinieritas, dapat dilihat Table 2.
Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Belanja Modal .979 1.021 Direksi Akrual .979 1.021

## Uji Heteroskedastisitas
Hasil  regresi scatterplots  (lihat  gambar  1) menunjukkan  bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  pada  model  regresi  yang  dibangun.  Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tidak konstan pada semua level variabel independen. Hal ini dapat menyebabkan hasil  yang tidak  akurat  dalam  analisis regresi,  sehingga  penting  untuk memeriksa keberadaan  heteroskedastisitas  dalam  model  regresi.  Dalam  hal  ini,  karena  hasil  scatterplots menunjukkan  bahwa  titik-titik  data  menyebar  secara  acak  dan  tersebar  baik  di  atas  maupun  di bawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  tidak  terjadi heteroskedastisitas  pada  model  regresi.  Oleh  karena  itu,  model  tersebut  layak  digunakan  untuk memprediksi variabel independen..
Gambar 1 Scatterplot
Pengujian Hipotesis
Tabel 3 Coefficients a Model B Std. Error Beta t Sig. (Constant) 3.815 2.271 1.680 .098 Belanja Modal .293 .138 .245 2.119 .038 Direksi Akrual .326 .119 .315 2.729 .008 Nilai f Sig R R Square Adjusted R Square 5.247 0,008 .370 .137 .111
Berdasarkan tabel di atas, dapat dibangun pengertian Y= 3.815+0.293X 1 +0.326X 2 +e
Hasil  uji  F  dan  signifikansi  menunjukkan  adanya  pengaruh  bersama-sama  variabel independen  (belanja  modal  dan  direksi  akrual)  terhadap  variabel  dependen  (kinerja  keuangan) dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0.008  yang  lebih  kecil  dari  alpha  (0.05).  Artinya,  hasil  ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun,  nilai  koefisien  determinasi  yang  ditunjukkan  pada  tabel  menunjukkan  bahwa  variabel independen  hanya  dapat  menjelaskan  13.7%  variasi  pada  variabel  dependen.  Artinya,  masih terdapat  faktor-faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja  keuangan  yang  tidak  dijelaskan  oleh variabel  belanja  modal  dan  direksi  akrual.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Nilai signifikansi untuk variabel belanja modal sebesar 0.038 dengan besaran nilai t sebesar 2.119  yang lebih  kecil  dari  alpha  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belanja modal  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya,  koefisien  variabel belanja  modal  sebesar  0.293  menunjukkan  bahwa  jika  belanja  modal  naik  1%,  maka  kinerja
keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 29.3%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
Belanja  modal  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  hal  ini menunjukan bahwa pemerintah daerah melakukan belanja modal dengan tepat dan efektif, maka hal  ini  dapat  meningkatkan  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Misalnya,  investasi  dalam infrastruktur  dapat  meningkatkan  daya  tarik  daerah  bagi  investor  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan laba pemerintah daerah.
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran  yang  digunakan  untuk  investasi  dalam infrastruktur,  aset  tetap,  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia,  sementara  kinerja  keuangan pemerintah daerah mencakup aspek-aspek seperti pendapatan, belanja, dan laba/rugi. Namun, jika belanja modal tidak dikelola dengan baik atau tidak efektif, hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara negatif. Misalnya, pengeluaran yang tidak terencana dan tidak memperhitungkan  pengaruhnya  terhadap  kas  pemerintah  daerah  dapat  mengakibatkan  defisit anggaran yang dapat berdampak buruk pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran dan belanja modal secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  menyatakan  bahwa belanja modal berpengaruh kinerja keuangan (Abdullah & Junita, 2020; Andirfa et al., 2016; Antari & Sedana, 2018; Asnidar & Hardi, 2019; Herawati et al., 2021; Leki et al., 2018; Mubarok et al., 2022; Purwono et al., 2016; Rechberger et al., 2010; Sisdianto & Nengsih, 2017; Wadjaudje et al., 2018), nasil hasil penelitian berbanding terbalik ditemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh kinerja keuangan (Anggraeni, 2016).

## Pengaruh Direksi Akrual terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Nilai signifikansi untuk variabel direksi akrual adalah 0.008 dengan besaran nilai t sebesar 2.729 dan lebih kecil dari alpha 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa direksi akrual berpengaruh dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya,  koefisien  variabel direksi  akrual  sebesar  0.326  menunjukkan  bahwa  jika  direksi  akrual  naik  1%,  maka  kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 32.6%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa direksi akrual memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
Direksi  akrual  berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah,  hal  ini menunjukan  bahwa  dengan  menggunakan  sistem  akuntansi  akrual,  direksi  dapat  mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan lebih baik.  Pemerintah dapat mengukur pendapatan dan  belanja  dengan  lebih  akurat,  dan  melihat  posisi  keuangan  secara  keseluruhan.  Dengan informasi yang lebih lengkap dan akurat, direksi dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Direksi  Akrual  adalah  sistem  akuntansi  yang  didasarkan  pada  prinsip  akrual,  yaitu pencatatan  transaksi  keuangan  berdasarkan  waktu  terjadinya,  bukan  berdasarkan  waktu pembayaran atau penerimaan. Sistem ini memungkinkan pengukuran kinerja keuangan yang lebih akurat dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, dengan adopsi sistem akuntansi akrual, pemerintah daerah dapat memperbaiki tata  kelola  keuangan  mereka,  meningkatkan  akuntabilitas  dan  transparansi,  serta  meningkatkan kemampuan  mereka  untuk  membuat  laporan  keuangan  yang  akurat  dan  terpercaya.  Ini  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.
Secara  keseluruhan,  adopsi  sistem  akuntansi  akrual  oleh  pemerintah  daerah  dapat berdampak  positif  pada  kinerja  keuangan  mereka,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan  keuangan,  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  investor  terhadap pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa  bahwa  direksi  akrual  berpengaruh  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Ridha,  2018; Rohman et al., 2018; Wahyuni, 2022).

## KESIMPULAN
Dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian di atas bahwa belanja modal berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah,  hal  ini  menunjukan  bahwa  pemerintah  daerah melakukan  belanja  modal  dengan  tepat  dan  efektif,  maka  hal  ini  dapat  meningkatkan  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Misalnya,  investasi  dalam  infrastruktur  dapat  meningkatkan  daya tarik  daerah  bagi  investor  dan  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan pendapatan dan laba pemerintah daerah. Direksi akrual berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hal ini menunjukan bahwa dengan menggunakan sistem akuntansi akrual,  direksi  dapat  mengevaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  lebih  baik. Pemerintah  dapat  mengukur  pendapatan  dan  belanja  dengan  lebih  akurat,  dan  melihat  posisi keuangan  secara  keseluruhan.  Dengan  informasi  yang  lebih  lengkap  dan  akurat,  direksi  dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

## REFERENSI
Abdullah,  S.,  &  Junita,  A.  (2020).  Determinan  Kinerja  Anggaran  pada  Organisasi  Perangkat Daerah. Akuntabilitas , 13 (1), 109–124. https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953
Andirfa, M., Basri, H., & A.Majid, M. S. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi , 5 (3), 30–38.
Anggraeni, A. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening. Students’ Researches , 1–18. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/8707
Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E-Jurnal Manajemen , 7 (2), 1080–1110. Asnidar, & Hardi, N. S. (2019). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Samudra Ekonomika , 3 (1), 9–18. https://doi.org/10.33772/jak- uho.v7i1.24546
Bolen,  K.  K.  (2019).  The  Effect  of  Financial  Performance  and  Balanced  Funds  on  Capital Expenditure  of  Local  Government  in  District/City  in  Indonesia. Journal  of  Public Administration and Governance , 9 (4), 129. https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583 Djatmika,  G.  H.  (2022).  The  Effect  of  Regional  Original  Income  And  Balancing  Funds  on  The Allocation  of  Capital  Expenditures  in  Regencies/Cities  of  North  Sumatra  Province. Neuro Quantology , 20 (7), 107–114. https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.7.NQ33013
Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). The Effect of Financial and Non-Financial  Performance  on  Regional  Competitiveness  of  Bungo  District  With  Capital Expenditure and Budget Governance As Intervening. International Journal of Social Science ,
1 (4), 347–354. https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713
Khan, A. (2013). Accrual Budgeting: Opportunities and Challenges. International Monetary Fund , 11 , 339–360.
Kimunduu, G. M., Mwangi, M., Kaijage, E., & Ochieng, D. E. (2017). Intervening Effect of Cash Holdings in the Relationship Between Financial Performance and Dividend Policy. European Scientific Journal, ESJ , 13 (28), 264. https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n28p264
Kuroki,  M.,  &  Motokawa,  K.  (2021).  Do  non-financial  performance  and  accrual-based  cost information  affect  public  sector  budgeting? Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  and Financial Management , 34 (6), 95–116. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0056
Leki, Y., Naukoko, A. T., & Sumua, J. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Barat. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 18 (5), 164–174.
Mariana, M., & Ibrahim, A. (2022). Determinan Cash Holding pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pendahuluan. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 1 (1), 1–13.
http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/28 Mariana,  M.,  Nadirsyah,  N.,  &  Abdullah,  S.  (2018).  Accounting  Information,  Non-Accounting Information and Lending Decision. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 8 (2), 177–186.
https://doi.org/10.22219/jrak.v8i Mariana, & Rahmaniar. (2022). Pengaruh Motivasi dan Independensi Auditor Terhadap Kinerja Auditor. HEI  EMA :  Jurnal  Riset  Hukum,  Ekonomi  Islam,  Ekonomi,  Manajemen  Dan Akuntansi , 1 (2), 76–86.
Mariana,  &  Ramadana,  S.  W.  (2020).  Determinant  of  Firm  Value  LQ45  on  Indonesia  Stock
Exchange. Journal of Social Science , 1 (4), 137–141.
https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.003 Martí, C. (2013). Performance Budgeting and Accrual Budgeting A Study of the United Kingdom,
Australia,  and  New  Zealand. Public  Performance  &  Management  Review , 37 (1),  33–58. https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576370102
Mubarok,  M.  H.,  Nasution,  A.  A.,  Kesuma,  S.  A.,  &  Pangestu,  W.  (2022).  Local  government financial performance: the effects of capital expenditure and intergovernmental revenue (The case  of  South  Sumatra  Province,  Indonesia). Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 9 (6), 503–512. https://doi.org/10.22437/ppd.v9i6.11364 Muhamad,  B.,  Hutama,  N.,  Adib,  M.,  &  Si,  A.  (2018).  The  Influence  of  Capital  Expenditure Towards Company’s Profitability. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 6 (2).
Purwono, J.,  Sugyaningsih,  S.,  &  Yuliati,  E. (2016). Analisis  Tingkat  Kemandirian  dan  Kinerja Keuangan  Daerah  dan  Hubungannya  Dengan  Belanja  Modal  Provinsi  Jambi  2001  -  2012.
Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 1 (3), 17–34.
Ramadana, S. W., & Agustina. (2022). Pengaruh Dividend Payment dan Leverage terhadap Cash Holding  pada  Perusahaan  Building  Construction  Bursa  Efek  Indonesia. HEI  EMA:  Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi , 1 (2), 1–10. Rechberger,  S.,  Hartner,  M.,  Kirchler,  E.,  &  Hämmerle,  F.  K.  (2010).  Tax  amnesties,  justice perceptions,  and  filing  behavior:  A  simulation  study. Law  and  Policy , 32 (2),  214–225. https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2009.00316.x
Ridha,  A.  (2018).  Pengaruh  Laporan  Keungan  Berbasis  Akrual  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Aceh. SIMEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES , 9 (2), 37–49.
Rohman,  A.,  Daud,  R.,  &  Ubaidillah.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Laporan  Hasil  Pemeriksaan, Diskresi  Akrual  Dan  Tingkatan  Akrual  Terhadap  Kinerja  Keuangan. Profita:  Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan , 11 (3), 486–512.
Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana  Perimbangan  dan  Ukuran  Legislatif  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). Journal Of Management , 3 (1), 679–692.
Sisdianto,  E.,  &  Nengsih,  N.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Kinerja  Keuangan,  Realisasi  Belanja Modal,  dan  Pengelolaan  Manajemen  Aset  Daerah  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan (Survey  pada  Pemerintah  Daerah  Kota  Bengkulu). Profita :  Komunikasi  Ilmiah  Akuntansi
Dan Perpajakan , 10 (1), 48–67.
https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/2894 Wadjaudje,  D.  U.,  Susanti,  S.,  &  Pahala,  I.  (2018).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Investasi,  Jumlah Wisatawan,  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Provinsi  DKI Jakarta. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik , 5 (2), 105–128.
Wahyuni, A. S. dan A. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Kinerja Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi , 7 (2), 59–66.