## PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM DESENTRALISASI KORUPSI DI DAERAH
Saeful Kholik, S.H., M.H .
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: saefulkholik21@gmail.com

## Abstrak
The Article 18 of 1945 Constitution explains about the governance system in Indonesia recognizes the existence of central government and local government. The formation of local governance is based on the conditions of the vast territory of the country. Broad regional  autonomy  has  the  elaboration  of  decentralization  in  its  entirety  ideally  the implementation  in  broad  regional  autonomy  must  have  a  principle  of  Democracy, Justice,  Equity,  Empowerment  and  Community  Participation  focused  on  increasing Economy in the region Each with the principle of Decentralization, but the implication of this declaration also makes the corruptors in the area more freely covered in a public policy or Public Policy is covered in an idea and the realization of activities in the area.

## Key Word: Decentralization, Public Policey, local government, Corruption

## I. PENDAHULUAN
Demokrasi  menurut  Abraham  Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat.    Secara  system  pemrintahan,  Indonesia  adalah  negara demokrasi  yang berlandaskan pada Pancasila.  Demokrasi  adalah prinsip  bangsa  atau negara  ini  dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Semenjak  awal  bergulirnya  era reformasi,  demokrasi  kian  marak  menjadi  perbincangan  seluruh  lapisan  bangsa  ini. Demokrasi  menjadi  kosa  kata  umum  yang  digunakan  masyarakat  untuk mengemukakan  pendapatnya.  Implentasinya  terhadap  demokrasi  di  Indonesia  adalah dengan  adanya  Otonomi  daerah,  definsi  dari  otonomi  yang  bersal  dari  bahasa autonomos  (Bahasa  Yunani)  mempunyai  mengatur  diri  sendiri.  Pada  hakekatnya otonomi  daerah  adalah  upaya  untuk  mensejahterakan  masyarakat  melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal maka daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan pengaturan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.
Otonomi  daerah  yang  luas  mempunyai  penjabaran  dari  desentralisasi  secara utuh idealnya pelaksanaan dalam otonomi daerah yang luas haruslah mempuai suatu
prinsip-prinsip  Demokrasi,  Keadilan,  Pemerataan,  Pemberdayaan  dan  Partisipasi masyarakat yang difokuskan kepada peningkatan ekomoi didaerah masing-masing 1 .
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  1945  menjabarkan  mengenai  sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas,  mencakup  berbagai  kepulauan,  masyarakatnya  memiliki  latar  belakang  budaya yang  sangat  beragam,  dan  sebagainya,  yang  mengakibatkan  sulitnya  pengelolaan pemerintahan  apabila  segala  sesuatunya  diurus  oleh  pemerintah  pusat  yang berkedudukan  di  Ibukota  Negara 2 .  Untuk  mengurus  penyelenggaraan  pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan  daerah  yang  menyelenggarakan  urusan-urusan  atau  fungsi-fungsi pemerintahan  di  daerah,  khususnya  yang  berkaitan  langsung  dengan  kebutuhan masyarakat  di  daerah.  Penyerahan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur dan      mengurus  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  sesuai  dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi.
Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang  mengandung  suatu  niali  dogmatis  untuk  memecahkan  permasalahan  hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang  terdesentralisasi  dipandang  sebagai  suatu  cara  atau  sistem  yang  dapat mengembalikan  kekuasaan  pada  bagian  terbawah  dari  suatu  sistem  kemasyarakatan. Dengan  demikian  desentralisasi  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  mengandung makna  demokratisasi  pemerintahan.  Walaupun  demikian  pengertian  desentralisasi sendiri  hingga  kini  masih  sering  diperdebatkan  baik  secara  konsepsional,
1    Bagir Manan, Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Sinar Harapan, Jakarta, 1994 Hlm 23.
2 Lihat  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  18  (1)Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  undang- undang.  (2)Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.(3)Pemerintahan daerah provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  anggota- anggotanya  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  (4)Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.(5)Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintah  Pusat.(6)Pemerintahan  daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas  pembantuan.(7)Susunan  dan  tata  cara  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diatur  dalam undang-undang. Pasal 18 A-B
kebijakan maupun implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perdebatan tentang makna desentralisasi tersebut tidak hanya terbatas pada tataran terminologinya saja, tetapi juga pada pengertian desentralisasi itu sendiri.
Implentasinya  desentarlisasi  ini  pula  membuat  koruptor  didaerah  semakin leluasa  yang  ditutupi  dalam  sebuah  kebijakan  public  atau  Public  Policey  yang tercangkup  dalam  sebuah  gagasan  dan  perwujudan  kegiatan  didaerah  dikarenakan daerah  mempunyai  leluasa  yang  sangat  luas  guna  memnetukan  arah  kebijakan pembangunana  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah  masing  masing  yang  sangat mempunyai perbedan anatara daerah satu sama lainnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimanakah dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi didaerah?
2. Bagaimanakah  upaya  pemerintah  daerah  guna  mencegah  terjadinya  korupsi didaerah dalam kebijakan desentralisasi daerah?

## Tujuan
a. Untuk mengetahui dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi didaerah.
b. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi didaerah dalam kebijakan desentralisasi daerah.

## II. KAJIAN TEORI

## 2.1.   Pengaturan Tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang  dan  peraturan  tentang  otonomi  daerah  sudah  disususn  sejak zaman era orde baru dan orde lama hal ini menunjukan bahwa para pemimpin Negara dari  zaman  orde  baru  dan  orde  lama  baru  sampai  ini  sudah  memikirkan  betapa pentingnya otonomi daerah yang sangat meningkat wilayah Indonesia yang demikian luas  yang  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  pemebrian  otonomi  daerah  yang berasaskan  desentralisasi  ini  pada  dasarnya  merupakan  suatu  upaya  pemberdayaan dalam  rangka  mengelola  suatu  asset  daerah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kebijakan
daerah masing-masing. Daerah diharapkan dikit demi sedikit dapat melepaskan suatu ketergantunganya terhadap kebijakan pusat 3 .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bagaimanakah  dampak  desentralisasi  yang  bebas  terhadap  korupsi didaerah
Desentraliasi merupakan perwujudan suatu landasan yang terciptanya dari suatu visi dan misi guna mempercepat pembangunan didaerah baik daris segi pembangunan, perkeonomian, social dan budaya daerah masing-masing seluas-luasnya.
Pelaksanaan otonomi daerah  yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan  yang  sangat  penuh  untuk  mengurus  dan  mengatur  rumah  tangga  atau urusan nya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Dimana kewenanagan tersebut ditunjukan  untuk  memberikan  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan pemberdayaan  masyarakat  demi  peningkatan  kesejahteraan  yang  merupakan  bagian utama dari tujuan nasional.
Perwujudan  desentralisasi  adalah  daerah  otonom  dan  otonomi  daerah,  secara yuridis  otonomi  dan  daerah  otonom  mengandung  elemen  mengatur  dan  mengurus substansi otonomi daerah, aspek special dalam masyarakat yang memiliki dan terliput dalam  otonomi  daerah  telah  sangat  jelas  setelah  pembentukan  daerah  otonom  yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercangkup dalam otonomi daerah,disamping  itu  pembentukan  daerah  otonom  tercangkup  dalam  konsep desentralisasi adalah penyerahan wewenang urusan pemerintahan 4 .
Perwujudan kerangka good governance perlu dibangun saluran-saluran untuk memungkinkan  terciptanya parcipatory  democracy baik  dalam  proses  pembuatan kebijakan maupun implementasinya, sesuai dengan paradigma reinventing government kini berkembang bergesernya peran pemerintah daerah dari servive provider ke service enabler untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari rowing ke steering the boat yang terkandung didalam konsep good governance 5 .
3 Rahmat.M. Dimensi  Korupsi  Dalam  Pengelolaan  keuangan  daerah  reorientasi  terhadap  hukum pidana  administrasi  dalam  memberantas  korupsi  di  era  desentralisasi  fisikal .  Maulana  Media Grafika. 2013 Hlm 15
4 Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
5 Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta. Pusaka Pelajar. 2002, Hlm 16-19
Otonomi  daerah  merupakan  pemberdayaan  daerah  dalam  pengambilan keputusan  daerah  secara  lebih  leluasa  dan  proaktif  terhadap  landasan  demokrasi  dan bertanggung  jawab  untuk  mengelola  adanya  suatu  sumber  daya  yang  dimiliki  sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas utuh dan bulat yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pada semua aspek pemerintahan  ini  pada  hakekatnya  haruslah  dipertanggung  jawabkan  kepada  pemeri wewenang  dan  masyarakat.  Penerpan  otonomi  daerah  seutuhnya  membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berdasarkan management keuangan yang sehat 6 .
Otonomi  daerah  membawa  konsekuensi  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat melakukan  pelayanan  publik  yang  sebaik-baiknya.  Tuntuan  masyarakat  untuk mendapatkan  administrasi  ataupun  hak  masyarakat  yang  tinggal  didaerah  tersebut menjadi  suatu  titik  tolak  awal  kinerja  yang  extra  dan  mebutuhkan  kesabaran  bagi aparatur negara 7 .
Meningkatnya  kewenanangan  pemerintah  pusat  yang  diberikan  kepada pemerintah daerah, menyebabakan peranan keuangan daerah sangatlah penting untuk karaena itu daerah dituntut lebih aktif dalam membilisasikan sumber keuangan  yang telah didapat disamping mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah perwujudan dari  suatu  kinerja  dan  administrasi  daerah  yang  harus  esuai  perencanaan  membuat munculnya  bibit  baru  dalam  kebijakan  yang  disalah  gunakan  terhadap  desentralisasi yaitu  terjadi  kesewenang  wenanagan  pengambilan  kebijakan  sehingga  terjadinya korupsi di Daerah.
Realitasnya euphoria otonomi daerah terhadap desentralisasi di daerah banyak menimbulkan  dampak  negaitf  terhadap  pelaksansaanya  yang  banyak  seakli menciptakan kebijakan atau hal yang tidak optimal dalam kerangka keastuan satu sama lain sangat berpeluang terganggunya suatu elektabilitas kinerja pegawai atau aparatur Negara yang tidak sesuai dengan jobdes dan visi ataupun misi terhadap instansi yang terkait sehingga salah ambil kebijakan dalam hal apapun salah satunya adalah kebijakan keunagan yang menimbulkan kosekuensi terjadinya korupsi sehingga implementasinya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.
6 Mardiasmo, Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparasi Organisasi Layanan Publik , Majalah Swara MEP, VOL. 3 NO. 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003.
7 Lo.Cit Hlm 32.
Korupsi Di Indonesia sangat tersistematik bahkan korupsi yang sudah terjadi sangat  berubah menajdi Vampir  State karena hamper semua infra dan supra struktur politik  dan  system  ketatanegaraan  sudah  terkena  penyakit  korupsi.  Agenda pemberantasan  korupsi  sampai  detik  ini  hanyalah  dijadikan  suatu  komoditas  politik yang  ikut  serta  didalam  nya  bagi  elit  politik,  lebih  banyak  kepada  penghancuran karakter  bagi  elit  politik  yang  terindisakisan  korupsi  dibandingkan  terhadap  proses hukum yang fair dan adail.
Law  Enforcement bagi  koruptor  menajadi  angina  lalu  hal  ini  ini  sebenranya berdampak  kepada  masyarakat  yang  sangatlah  luas  sehingga  dampak  desentralisasi korupsi  inilah  yang  membuat  meruginya  rakyat,  Kendali  Politik  terhadap  kekuasaan dan  birorasi  memang  sangat  terbatas  penyebab  lain  dari  itu  adalah  pengaruh integralisme didalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung mentabukan sikap  oposisikarakter  Negara  kita  yang  erupakan  birokrasi  patrimonial  dan  Negara hegomonik  tersebut  menyebabkan  meleahnya  fungsi  pengawasan  terhadap desentalisasi otonomi daerah.
Menurut  susanto  korupsi  pada  level  pemerintahan  daerah  adalah  dari  sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang barang public  untuk  kepntingan  sendiri  sedangkan  menurut  De  Asis  prilaku  politik  yang berbuat  cirang  yang  berorientasikan  kepada  benar  menrut  pribadi  dan  golongan politiknya  terhadap  hal  ini  maka  sesungguhnya  dampak  desentralisasi  yang  bebas terhadap  korupsi  didaerah  adalah  banyaknya  kebijakan  yang  tidak  sesuai  untuk memajukan  daerah  dan  kepentingan  masyarakat  daerah  serta  banyaknya  korupsi didaerah  terhadap  bebasnya  kewenangan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  daerah sehingga memunculkanya raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada pengadilan hukum 8 .

## 3.2. Bagimanakah upaya pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi didaerah dalam kebijakan desentralisasi daerah
Sejalan  dengan  kerangka  kebijakan  desentralisasi  yang  menempatkan  para tokoh pemimpin daerah dalam posisi makin penting, inisiatif tokoh daerah dalam upaya pencegahan  korupsi  perlu  terus  digali.  Keprihatinan  dari  banyak  pihak  sekarang  ini
8 De  Asis,  Mari  Gonzales, Coalition-Building  To  Fight  Corrupption ,  Paper  Prepared  For  The  Anti- Corruotion Summit, World Bank Institut, November 2000, Hlm 32
adalah  bahwa  justru  para  politisi  daerah  itu  yang  memberi  contoh  buruk  dengan berbagai bentuk perilaku korupsi.
Asas  umum  penyelenggaraan  pemeritahan  ini  telah  merefleksikan  adanya interrelasi  antara  penanggulangan  masalah  korupsi  dengan  penciptaan  pemerintahan yang baik. Penanggulangan masalah korupsi ditujukan antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang salah satu tujuan dari pemerintahan yang baik itu sendiri adalah menanggulangi masalah korupsi.
Pola  terjadinya  korupsi  dapat  dibedakan  dalam  tiga  wilayah  besar  yang merupakan  bentuk  penyalahhgunaan  wewenang  yang  berdampak  kepada  terjadinya korupsi, diantaranya adalah:
a. Mercenery  abuse  of  power ,  penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh orang  yang  mempunyai  suatu  kewenangan  tertentu  yang  bekerjasama  dengan pihak  lain  dengan  cara  sogok-menyogok,  suap,  mengurangi  standar  spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (mark up) . Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
b. Discretinery  abuse  of  power, pada  tipe  ini  penyalahgunaan  wewenang  yang dilakukan  oleh  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan  istimewa  dengan mengeluarkan  kebijakan  tertentu  misalnya  keputusan  Walikota/Bupati  atau berbentuk  peraturan  daerah/keputusan  Walikota/Bupati  yang  biasanya menjadikan  mereka  dapat  bekerjasama  dengan  kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis).
c. Idiological abuse of power , hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan  kepentingan  tertentu  dari  kelompok  atau  partainya.  Bisa  juga  terjadi dukungan  kelompok  pada  pihak  tertentu  untuk  menduduki  jabatan  strategis  di birokrasi/lembaga ekskutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari  tindakannya  itu,  hal  ini  yang  sering  disebut  politik  balas  budi  yang  licik. Korupsi  jenis  inilah  yang  sangat  berbahaya,  karena  dengan  praktek  ini  semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.
Dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membera ntas tindak pidana korupsi yaitu:
1. Pendekatan preventive  administrative pendekatan  ini  disalurkan  melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara;
2. Pendekatan repressive  judicial pendekatan  ini  disalurkan  melalui  bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.
Hukum  pidana  akan  berfungsi  sebagai  penangkal  tahap  kedua  setelah bekerjanya hukum tata usaha negara. Ketentuan perundang-undangan yang ada dalam ruang  lingkup  hukum  tata  usaha  negara  akan  berfungsi  mengatur  dan  mengarahkan mekanisme tata usaha negara agar dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk penyelewengan. Ketentuan hukum pidana sendiri berfungsi sebagai tanggul aktif yang mengiringi  bekerjanya  hukum  tata  usaha  negara.  Kedua  hal  tersebut  harus  berjalan secara overall , integral dan simultan 9 .
Secara  substansial  Indonesia  memiliki  seperangkat  peraturan  perundang- undangan (legal  substance) untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  dan  secara struktur  juga  memiliki  banyak  instansi (legal  structure) yang  seharusnya  dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Indonesia dirasa kurang memiliki budaya hukum (legal culture) yang merupakan kata kunci untuk keluar dari persoalan korupsi yang terjadi yang seolah-olah kalah dari kekuatan politik, uang dan sebagainya.
Indonesia  telah  berupaya  melakukan  legal  reform  untuk  memberantas  tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang No.31  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  No.20  Tahun  2001.  Legal  spirit  dari  kedua Undang-Undang ini korupsi digolongkan sebagai “extra ordinary crime” oleh karena itu diperlukan pemberantasan dengan menggunakan “extra ordinary instrument”
Timbul  pemikiran  bagaimana  cara  menumbuhkan  kesadaran  budaya  hukum pada  masyarakat.  Karena  legal  reform  tidak  dirasakan  manfaatnya  tanpa  adanya perhatian yang lebih terhadap budaya hukum.  Tanpa adanya upaya merubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi maka upaya apapun tidak bisa mengatasi permasalah ini.    Strategi  yang  perlu  dikembangkan  adalah  membangkitkan  motivasi  masyarakat untuk  berpartisipasi  yang  diharapkan  mampu  memerangi  korupsi.  Dengan  informasi yang  diberikan  masyarakat  akan  sangat  berharga.  Masyarakat  dapat  melaksanakan
9 Elwi  Danil, Korupsi;  Konsep,  Tindak  Pidana,  Dan  Pemberantasannya ,  PT  Rajagrafindo  Persada, Jakarta, 2011, Hlm 183.
fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Ada  tiga  tujuan  strategis  yang  dapat  dikembangkan  untuk  memberdayakan peran serta masyarakat lokal, yaitu:
a. Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan;
b. Menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat;
c. Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah.
Masing-masing  tujuan  strategis  tersebut,  ada  beberapa  hasil  yang  dapat diharapkan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
1. Hasil yang diharapkan dari tujuan strategis pertama:
2. Jangka pendek : organisasi pengawasan oleh rakyat dibentuk, difungsikan dan diberikan  akses  atau  kekuasaan  untuk  mengawasi  praktik-praktik  kerja pemerintah seperti pembuatan kebijakan public, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan tersebut;
3. Jangka menengah : organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancer dan akses untuk melakukan pengawasan diakomodasikan di dalam sistem;
4. Jangka panjang: organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar.
Sedangkan  dari  perkembanganya  terdapat  Hasil  yang  diharapkan  dari  tujuan strategis yang kedua:
a. Jangka  pendek  :  mengidentifikasi  lembaga-lembaga  yang  paling  korup,  baik ditingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota  dan  menciptakan  organisasi pengawas untuk memonitor mereka;
b. Jangka  menengah  :  secara  berkala  mengumumkan  hasil  temuan  organisasi pengawas dan mengusulkan perbaikan system dan kinerja dalam institusi yang korup tersebut;
c. Jangka panjang: organisasi pengawas menjadi bagian dari masyarakat madani di negeri 10 .

## IV. Kesimpulan
Meningkatnya  kewenanangan  pemerintah  pusat  yang  diberikan  kepada pemerintah daerah, menyebabakan peranan daerah sangatlah penting untuk karaena itu daerah dituntut lebih aktif dalam mempubliksasikan sumber lain atau yang telah didapat disamping  mengelola  dana  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  perwujudan  dari  suatu kinerja  dan  administrasi  daerah  yang  harus  sesuai  perencanaan  membuat  munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalah gunakan terhadap desentralisasi yaitu terjadi kesewenang-wenanagan pengambilan kebijakan sehingga terjadinya korupsi di Daerah outputnya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  guna  mencegah  terjadinya  korupsi didaerah dalam kebijakan desentralisasi daerah menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat  daerah  sehingga  outputnya  terdapt  starategi  guna  mencegah  terjadinya korupsi di tingkat daerah dalam penjabaran Desentralisasi yang bebas yaitu Lembaga pemerintah  harus  memberikan  peluang  bagi  pengawasan  masyarakat  terhadap kegiatan-kegiatan  pemerintahan,  Menciptakan  dan  mendukung  banyak  organisasi pengawasan  dari  masyarakat,  Menyelesaikan  kasus-kasus  (kolusi,  korupsi  dan nepotisme) KKN di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi;  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan Internasional , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Bagir  Manan, Hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945 ,  Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
De Asis, Mari Gonzales, Coalition-Building to Fight Corrupption , Paper Prepared For the Anti-Corruotion Summit, World Bank Institut, November 2000.
10 Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi;  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Internasional , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 Hlm 21.
Elwi  Danil, Korupsi;  Konsep,  Tindak  Pidana,  Dan  Pemberantasannya ,  PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Syaukani,  Affan  Gaffar,  Ryass  Rasyid. Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan, Yogyakarta. Pusaka Pelajar. 2002.
Rahmat.M. Dimensi  Korupsi  Dalam  Pengelolaan  keuangan  daerah  reorientasi terhadap hukum pidana administrasi dalam memberantas korupsi di era desentralisasi fisikal . Maulana Media Grafika. 2013.