## OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

## PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG
Muhammad Ziddane Al Kautsar 1) , Abdal 1) , Asep Hidayat 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: muhammaddane13@gmail.com 1) , abdal@uinsgd.ac.id 2) , drasephi26@gmail.com 3)

## Abstract
Land  and  building  tax  is  one  of  the  potential  local  taxes.  Therefore,  the  implementation  of  the collection must be carried out optimally to optimize land and building tax revenues  every year which will  also  affect  the  increase  in  regional  income.  Responding  to  this,  the  Regional  Revenue  Agency (Bapenda)  of  Tangerang  City  as  the  agency  that  administers  and  manages  land  and  building  taxes needs  to  make  efforts  to  optimize  the  collection  of  land  and  building  taxes  in  Tangerang  City.  The research objective to be achieved is to find out the efforts to optimize land and building tax collection at  the  Bapenda  Tangeran  City,  the  obstacles  found  and  how  to  overcome  them.  This  research  is  a descriptive  study  using  qualitative  methods.  Data  was  collected  by  means  of  structured  interviews, observation  and  documentation  studies.  The  result  of  this  research  is  that  the  efforts  made  by  the Tangerang  City  Bapenda  have  been  running  quite  well,  in  terms  of  the  optimization  efforts parameters,  almost  everything  has  been  done.  There  is  only  one  effort  that  has  not  been  made  in improving supervision, namely unannounced inspections.
Keywords: Optimization, Tax Collection, Land and Building Tax

## Abstrak
Pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  salah  satu  pajak  daerah  yang  potensial.  Oleh karena  itu,  pelaksanaan  pemungutan  harus  dilakukan  secara  optimal  untuk  mengoptimalkan penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan  setiap  tahunnya  yang  juga  akan  berdampak  pada peningkatan  pendapatan  daerah.  Menyikapi  hal  tersebut,  Badan  Pendapatan  Daerah (Bapenda)  Kota  Tangerang  sebagai  instansi  yang  menyelenggarakan  dan  mengurus  pajak bumi  dan  bangunan  perlu  melakukan  upaya  optimalisasi  pemungutan  pajak  bumi  dan bangunan di Kota Tangerang. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui upaya  optimalisasi  pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan  di  Bapenda  Kota  Tangeran, kendala  yang  ditemukan  dan  cara  mengatasinya.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan wawancara  terstruktur,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah upaya  yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota  Tangerang  sudah  berjalan  cukup  baik,  dari  segi parameter  upaya  optimasi  hampir  semuanya  telah  dilakukan.  Hanya  ada  satu  upaya  yang belum dilakukan dalam meningkatkan pengawasan, yaitu inspeksi mendadak . Kata Kunci : Optimalisasi, Pemungutan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

## A. PENDAHULUAN
Tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003,  mengartikan  bahwasannya keuangan  negara  mencangkup  hal  bernilai  uang  termasuk  didalamnya  seluruh  hak  dan kewajiban  negara,  yang  bisa  menjadi  kepemilikan  negara  dengan  berbentuk  uang  beserta barang yang hubungannya ialah terlaksananya hak dan kewajiban yang berisi : a) hak negara termasuk  didalamnya  pemungutan  pajak,  mengeluarkan  serta  mengedarkan  uang,  dan melakukan  pinjaman;  b)  kewajiban  negara  yang  didalamnya  tercangkup  penyelenggaraan pelayanan  umum  pemerintah  negara  juga  pembayaran  tagihan  pihak  ketiga;  c)  penerimaan
negara;  d)  pengeluaran  negara;  e)  penerimaan  daerah;  f)  pengeluaran  daerah;  g)  kekayaan yang  dimiliki  negara/daerah  dengan  pengelolaan  secara  mandiri  atau  pihak  lain  berbentuk uang,  surat  berharga,  piutang,  barang,  serta  hak-hak  lain  yang  nilainya  setara  uang, mencangkup  kekayaan  yang  terpisah  oleh  perusahaan  kepemilikan  negara/daerah;  h) kekayaan  milik  pihak  lain  yang  kuasanya  dibawah  pemerintah  saat  pelaksanaan  tugas dan/atau  kepentingan  khalayak  umum;  i)  kekayaan  milik  lain  pihak  didapatkan  dari penggunaan  fasilitas  yang  bersumber  dari  pemerintah.  Sahya  Anggara  berpendapat  bahwa keuangan  negara  dipersepsikan  sebagai  harta  milik  negara  yang  dikelola  oleh  pemerintah termasuk  didalamnya  hak  juga  kewajiban  negara  dengan  berbentuk  barang  serta  uang  yang kepemilikan  dan/atau  terjamin  pemerintah  yang  berada  di  pusat  dan  daerah,  juga  yayasan, lalu  badan-badan  usaha,  serta  institusi  lainnya.  Singkatnya,  keuangan  negara  ialah  seluruh hak  serta  kewajiban  negara  yang  nilainya  setara  dengan  uang,  yang  dapat  dijadikan  milik negara (Anggara, 2016).
Hal  utama  dalam  terlaksananya  pembangunan  nasional  dan  biaya  pennyelenggaran negara  ialah  keuangan  milik  negara yang  terimplementasi  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berlakunya sistem  desentralisasi,  menjadikan  pemerintah  daerah  mempunyai  otoritas  mengatur  urusan daerahnya  sendiri  termasuk  didalamnya  mengurus  pengelolaan  keuangan  daerah.  Secara leluasa,  pemerintah  daerah  mampu  memaksimalkan  segala  potensi  yang  menjadi  peluang pendapatan,lalu  mengatur  serta  mengelola  terlaksananya  pembangunan  daerah  bersesuaian potensi  dan  kemampuan  daerahnya.  Pemerintah  daerah  selaku  organisasi  yang  berada  pada sektor  publik,  memfokuskan  tugasnya  dalam  mengatur  segala  aktivitas  pemerintahan didaerah,  tercangkup  didalamnya  sebagai  pemberi  layanan  kepada  publik  dan  pelaksanan pembangunan  daerah.  Harapannya,  perkembangan,  kemajuan,  terciptanya  kesejahteraan  dan keadilan  masyarakat  dapat  cepat  terealisasi  dengan  berlakukanya  desentralisasi  dalam terselenggaranya pemerintahan daerah.
Pemerintah daerah adalah lembaga yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan di  suatu  daerah,  khususnya  di  setiap  daerah  pemerintahan.  Selain  melaksanakan  proyek- proyek  pemerintah,  tugas  lain  termasuk  melakukan  kegiatan  pengembangan  dan  melayani masyarakat.  Anggaran  menjadi  kunci  untuk  pembiayaan  segala  hal  yang  dibutuhkan pemerintahan  sekaligus  dalam  peneyelenggaraan  tugas  pemerintah.  Dengan  sumber  daya daerah  yang  dimiliki,  pemerintah  daerah berhak  mengelola  keuangan  daerahnya.  Maka  dari itu,  perlunya  menggali  dan  mengoptimalkan  potensi  daerah  agar  berdampak  pada keoptimalan  pendapatan  daerah.  Dari  banyak  sektor  penerimaan  daerah,  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  termasuk  kedalamnya.  Pajak  daerah,  retribusi,  pengelolaan  kekayaan  yang dipisahkan dan pendapatain lain yang sah termasuk dalam sumber pendapatan PAD.
Penggalian  potensi  pajak  daerah  menjadi  sumber  pendapatan  dapat  dilakukan  menjadi upaya  pengoptimalan  PAD.  Pajak  ialah  salah  satu  sumber  pendapatan  pokok  negara  dan dibayar  oleh  rakyat.  Pajak  juga  merupakan  pungutan  yang  dipungut  oleh  pemerintah berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan,  dan  dari  masyarakat  atau  wajib pajak  atas  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  secara  langsung  dan  kolektif  yang  berkaitan dengan  pembiayaan  pemerintah  dan  pembangunan  nasional  (Adziem,  2018).  Menurut Djajadiningrat  yang  di  kutip  dalam  (Adziem,  2018)  ,  pajak  adalah  kewajiban  menyerahkan sebagian  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu  keadaan  kejadian  atau  perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan  tetapi  tak  ada  jasa  timbal  balik  dari  Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
Pajak  ialah  salah  satu  sarana  modal  dalam  mendanai  kegiatan  pemerintah  dalam melaksanakan pembangunan. Pajak daerah adalah iuran pembayar pajak atau biaya tambahan
yang  dikenakan  oleh  undang-undang  oleh  pemerintah  daerah  untuk  menutupi  pengeluaran mereka  dan  digunakan  untuk  kebutuhan  daerah,  untuk  kepentingan  rakyat.  Hamdani  Ami dalam  (Mustaqiem,  2008)  berpendapat  bahwa  Pajak  Daerah  ialah  pajak  yang  pungutannya dijalankan daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah itu sendiri untuk kepentingan  pembiayaan  rumah  tangganya. Sedangkan  menurut  Adisasmita  yang  di  kutip dalam  (Adziem,  2018)  ,  pajak  daerah  adalah  kewajiban  penduduk  untuk  memberikan sebagian  kekayaannya  kepada  suatu  daerah  sebagai  akibat  dari  keadaan,  peristiwa,  atau tindakan yang memberinya status tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi atau hukuman.
Tabel 1. Sumber Penerimaan Kota TangerangTahun 2019-2020 Sumber Penerimaan Realisasi Pendapatan (Rupiah) 2019 2020 Pajak Daerah Rp 1.804.192.188.670,00 Rp 1.451.752.002.017,80 Retribusi Daerah Rp 54.555.091.486,00 Rp 62.638.611.194,42 Hibah Rp 161.898.741.209,20 Rp 619.884.106.252,88
Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 (Data diolah peneliti,
2022)
Dapat  dilihat  pada  tabel  diatas  bahwa  pajak  daerah  menjadi  sumber  penerimaan  yang besar  di  Kota  Tangerang,  maka  dari  itu  penggalian  potensi-potensi  pajak  perlu  dilakukan dengan  optimal  agar  berdampak  baik  untuk  pembagunan  dan  kemajuan  kota.  Penetapan target  dan  menekan  biaya  menjadi  hal  dasar  untuk  menggali  sumber  penerimaan  pajak daerah.  Dengan  begitu,  penerimaan  yang  besar  dan  peningkatan  pendapatan  daerah  yang tinggi akan tercapai. Kebijakan pajak daerah diaplikasikan pada Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Optimalnya PAD diharapkan dapat terwujud melewati  pajak  juga  retribusi  daerah,  terkhusus  yang  dihasilkan  dari  pajak  dan  retribusi daerah (Anggara, 2016).
Kota Tangerang ialah salah satu daerah yang diberi kewenangan untuk mengurus sendiri pemerintahannya  yang  kemudian  dikelola  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 150 Tahun 2021 selaku bagian Satuan Perangkat Kerja Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Kota  Tangerang  yang  wewenangnya  adalah  khusus  mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB). Kebijakan  pajak  daerah  dikota Tangerang  daerah  termasuk  didalamnya  ketentuan  mengenai PBB  diatur  dalam    Peraturan  daerah  Kota  Tangerang  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  pajak daerah dan Peraturan Walikota Tangerang  Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan dan Perkotaan. PBB merupakan salah satu sumber jenis pajak di  Kota  Tangerang,  harapannya  bisa  membantu  biaya  pelaksanaan  otonomi  daerah,  yang merupakan  kemampuan  untuk  mengelola  dan  mengatur  rumah  tangga  daerahnya  sendiri dalam membiayai terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah demi terciptanya peningkatan meratanya kesejahteraan rakyat.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  peneriman  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) adalah  ketidak  tercapaian  target  realisasi,  terjadinya  realisasi  penerimaan  yang  fluktuatif hingga  menurunnya  penerimaan.  Banyak  hal  penyebab  permasalan  dalam  realisasi diterimanya  PBB.  Temuan  Witiya,  Sigit,  dan  Santoso  (2014)  menunjukkan  bahwa  delapan faktor  berkontribusi  terhadap  rendahnya  realisasi  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan (PBB).  1)  SPPT  tidak  diberikan  kepada  Wajib  Pajak.  2)  Wajib  Pajak  lupa  membayar  PBB karena sedang berbisnis. 3) Masalah pajak. 4) Tingkat pengetahuan. 5) Rendahnya kesadaran
pembayaran PBB. 6) Medan wilayah. 7) Data entry yang tidak terisi dan 8) Pendapatan Wajib Pajak (Handayani, 2014).
Fenomena  permasalahan  tersebut  juga  terjadi  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Tangerang.  Permasalahan  yang  terjadi  berupa  penurunan  target  dan  realisasi  PBB  di  Kota Tangerang  dan  belum  optimalnya  pelaksanaan  pemungutan  pajak    PBB  pada  Badan Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  tenaga  pemeriksa pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, pendataan dan pemeriksaan yang belum optimal dan basis data PBB yang tidak update (LAKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Tahun 2020).
Jika  dalam  pemungutannya  ptimal  maka  harapannya  bisa  memberi  pengaruh  positif pendapatan  daerah  dari  pajak  bumi  dan  bangunan.  Berikut  data  objek  pajak  yang  dihimpun berdasarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  yang  disebar  oleh  Bapenda  Kota Tangerang.
Tabel 2. Jumlah Objek Pajak PBB Kota Tangerang Tahun 2018-2020
Sumber : Bapenda Kota Tangerang (Data diolah peneliti, 2022)
Dapat  dilihat  dalam  tiga  tahun  terakhir  jumlah  objek  pajak  PBB  di  Kota  Tangerang meningkat  setiap  tahunnya.  Dari  tahun  tahun  2018  sampai  tahun  2019  meningkat  sebesar 13.961, dan tahun 2019 sampai tahun 2020 meningkat sebesar 9.345. Namun meningkatnya objek pajak ini tidak dibarengi oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak PBB. Dapat kita lihat target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang dalam tabel berikut ini :
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Tahun 2018-2020
Sumber : Bapenda Kota Tangerang (Data diolah peneliti, 2022)
Terlihat  pada  tabel  data  diatas  bahwasannya  terjadi  peningktan  pada  tahun  2019  dan penurun  pada  tahun  2020  atau  dapat  dikatakan  fluktuatif.  Bila  dibandingkan  antara  kedua data diatas tidak berbanding lurus antara jumlah objek pajak yang t erdaftar dan pencapaian target  dan  realisasi  penerimaan  PBB  di  Kota  Tangerang.  Menurunnya  realisasi  penerimaan hasil  PBB  di  Kota  Tangerang  pada  tahun  2020,  juga  menjadi  salah  satu  penyebab menurunnya penerimaan pajak daerah Kota Tangerang.
Tabel 4. Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang
No Tahun Jumlah Objek Pajak PBB 1. 2018 359.993 2. 2019 373.954 3. 2020 383.299 No Tahun Target Realisasi Persentase (%) 1. 2018 378.686.000.000 388.802.486.227 1,03% 2. 2019 443.851.063.854 484.651.882.792 1,09% 3. 2020 428.134.624.536 449.719.862.627 1,05%
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## Tahun 2018 hingga 2020
Sumber : Bapenda Kota Tangerang (Data diolah peneliti, 2022)
Dapat  dilihat  pada  data  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  kota  Tangerang  diatas, realisasi penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir fluktuatif dan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini harus menjadi perhatian untuk pemerintah Kota  Tangerang  agar  berupaya  mengoptimalkan  target  capaian  dan  realisasi  penerimaan PBB  agar  pada  tahun  berikutnya  tidak  mengalami  penurunan  kembali.  Maka  dari  itu perlunya  optimalisasi  dalam  memungut  PBB  yang  dilaksanakan  oleh  Bapenda  Kota Tangerang untuk memaksimalkan realisasi penerimaan PBB pada tahun berikutnya.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Optimalisasi  berkata  dasar  optimal  memiliki  makna  paling  baik  atau  paling  tinggi. Sementara  kata  pengoptimalan  bermakna  sebuah  proses  dengan  perbuatan  yang  bertujuan menjadi paling baik atau paling  tinggi. Disimpulakan bahwasannya optimalisasi ialah upaya atau  sistem  guna  membuat  sesuatu  yang  tertinggi  atau  terbaik  (Miftahudin,  2020,  p.25). Ungkapan  Abu  Bakar  dalam  (Halim,  2001,  p.147)  menjabarkan  bahwasannya  intensifikasi pajak  dan  retribusi  daerah  dimaknai  seperti  upaya  demi  meningkatnya  penerimaan  daerah melalui  peningkatan  pengelolaan  pajak  dan  retribusi  dengan  pemerintah  sebagai  pelaku utama.  Dengan  kata  lain,  pemungutan  pajak  daerah  membantu  memaksimalkan  berbagai kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak  dan  pengelolaannya  dikelola  oleh  kabupaten/kota.  Dalam  (Mustaqiem,  2008)  Pajak bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  yang  dipungut  atas  bumi  dan  bangunan  yang  dimiliki, dikelola, dan/atau dioperasikan oleh perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Tanah  dan  bangunan  dikenakan  pajak  atas  bidang  tanah  dan/atau  bangunan.  Bumi  adalah permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi  di  bawahnya.  Menurut  Pasal  1  Peraturan  Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 menegaskan bahwa hasil penerimaan PBB ialah penerimaan Negara. Maka dari itu, PBB termasuk dalam pajak pusat dengan undang-undang sebagai dasar dalam memungutnya.
Berangkat  dari  belum  optimalnya  pemungutan  PBB  yang  dilakukan  Bapenda  Kota Tangerang,  maka  perlunya  optimalisasi  dalam  memungut  PBB  yang  merupakan  bentuk usaha  guna  memaksimalkan  pendapatan  dan  terjadinya  peningkatan  penerimaan  yang bersumber dari sektor pajak daerah. Mengingat urgensinya biaya dalam penyelenggaraan dan pembangunan  daerah.  Sahya  Anggara  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Administrasi Keuangan  Negara”  (Anggara,  2016)  menjelas  kan  perlunya  sebuah  langkah  yang  diambil pemerintah  daerah  guna  mewujudkan  peningkatan  pendapatan  melalui  optimalisasi intensifikasi dalam memungut pajak, yang langkahnya terdiri dari :

## 1. Memperluas basis penerimaan.
Perluasan  basis  penerimaan  menjadi  upaya  pertama  yang  bisa  dilakukan  dengan beberapa cara seperti identifikasi wajib pajak baru yang memiliki potensi dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak, perbaikan basis data objek, perbaikan penilaian terhdapat wajib pajak  dan  melakukan  perhitungan  kapasitas  penerimaan  setiap  jenis  pungutan  yang
No Tahun Realisasi 1. 2018 1.551.439.325.839,00 2. 2019 1.760.354.444.860,00 3. 2020 1.364.323.174.430,00
dilakukan.

## 2. Memperkuat proses pemungutan.
Kuatnya  proses  pungutan  dilakukan  dengan  cara  percepatan  penyusunan  peraturan daerah, pengubahan tarif dan menaikkan kualitas sumber daya manusia.

## 3. Meningkatkan pengawasan.
Pengawasan  bisa  ditingkatkan  dengan  cara  mengadakan  sidak  atau  pengawasan mendadak  dengan  pemeriksaan  langsung  dan  berkala,  perbaikan  proses  pengawasan, penerapan sanksi, dan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak.
4. Meningkatkan efisiensi dalam administrasi dan menekan biaya pemungutan.
Perbaikan  prosedur  administrasi  pajak  dengan  menyederhanakan  pengadministrasi perpajakan  dan  melakukan  peningkatan  efisiensi  dalam  memungut  pajak  menjadi  cara peningkatan efisiensi dalam administrasi dan penekanan terhadap biaya pungutan.

## 5. Meningkatkan  kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakholders baik instansi daerah maupun swasta bisa dilakukan demi meningkatnya kapasitas penerimaan. Karena kolaborasi menjadi faktor yang cukup penting dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Kelima  dimensi  diatas  ialah  faktor  utama  pembahasan  dalam  penelitian  Optimalisasi Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Tangerang,  guna  mengetahui  penerapan  optimalisasi  pemungutan  PBB  yang  dilakukan Bapenda di Kota Tangerang.
Peneliti  menjadikan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Rahmawan,  2012) berjudul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan  Daerah  (Studi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Di  Kecamatan Limpasu  Kabupaten  Hulu  Sungai  Tengah).”  Hasil  temuan  menjelaskan  bahwa  penerimaan PBB  belum  berkontribusi  sesuai  dengan  yang  diharapkan  karena  ketidaktercapaian  target yang diharapkan. Kurang efektifnya dalam pemungutan dan pengawasan dan hal ini menjadi sebab  kurangnya  efektifitas  proses  pemungutan  dan  ketidak  efisienan  sistem  dan  prosedur yang  terlaksana  menjadi  sebab  ketidakcapain  targetnya.  Para  pegawai  atau  fiskus  menilai banyak sebab yang berpengaruh terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sisi  wajib  pajak  juga  dari  sisi  petugas  pajak  serta  kepastian  dan  kejelasan  hukum  dari pelaksanaan memungut pajak.
Kemudian  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  (Rusdiana,  2020)  dengan  judul penelitian  “Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Air  Tanah  Di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015-2018.” Penelitian ini menjelaskan bahwa belum optimalnya pelaksanaan  optimalisasi  yang  diakibatkan  oleh  rendahnya  wajib  pajak  yang  patuh membayar  pajak,  pengawasan  pajak  yang  masih  minim  dan  proses  perijinan  yang  lambat dilihat  dari  pembuatan  sipa  yang  memakan  waktu  sekitar  2-3  bulan.  Melakukan  kenaikan harga  dasar  air  yang  disesuaikan  dengan  prosedur  dan  kemampuan  ekonomi  perusahaan serta  perbaikan  basis  data  dengan  melakukan  melakukan  pembaruan  data  wajib  pajak  air tanah menjadi upaya yang dilakukan.
Penelitian  terdahulu  lainnya  yang  dilakukan  oleh  (Miftahudin,  2020)  dengan  judul penelitian  “Optimalisasi  Intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Hotel  Pada  Badan  Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut.” Penelitian ini menjelaskan bahwasannya  optimalisasi intensifikasi  dalam  memungut  pajak  hotel  yang  dilaksanakan  oleh  Bapenda  Kabupaten Garut sudah terealisasi dengan baik. Namun, belum pernah terlaksana pemerikasaan secara mendadak yang di lakukan sebagai upaya peningkatan pengawasan. Banyaknya wajib pajak
yang kurang sadar dan ketidak jujuran wajib pajak dalam memberikan laporan penghasilan, menjadi  hambatan.  Sosialisasi  administrasi  pajak  hotel  dilakukan  kepada  masyarakat  atau wajib pajak, memaksimalkan dan memperketat proses pengawasan menjadi upaya Bapenda Garut dalam mengatasi hambatan yang tersedia.
Hal  pembeda  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  ialah  fokus  peneliti  untuk menganalisis upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang merealisasikan optimalisasi dalam  memungut  PBB  di  Kota  Tangerang,  lalu  hambatan  yang  dihadapi  dan  bagaimana Badan  Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kota  Tangerang  mengatasi  hambatan  tersebut  agar terealisasinya  penerimaan  PBB  di  Kota  Tangerang  mengalami  peningkatan  di  tahun berikutnya.
Dengan  merujuk  dan  menimbang  dari  adanya  realitas-realitas  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  bahwa  dengan  pajak  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  digunakan  untuk mendanai  pengeluaran  pemerintah,  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan perbaikan  infrastruktur,  penyediaan  fasilitas  pendidikan  dan  kesehatan,  pendanaan  aparat kepolisian, dan kotamadya untuk memenuhi kebutuhan swasta pemerintah daerah yang tidak dapat  dipenuhi  dalam  bentuk  barang  publik.  Ternyata  pajak  sangat  penting  bagi  suatu daerah, maka peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota Tangerang”.  Hingga  pada  akhirnya,  usaha-usaha  yang  dilakukan  dapat  memperbaiki realisasi penerimaan PBB pada Bapenda Kota Tangerang tahun selanjutnya.

## C. METODE PENELITIAN
Dalam kajian optimalisasi pemungutan pajak ini, pendekatan penelitian kualitatif dipilih penulis  dikarenakan  penulis  melakukan  analisis  secara  sistematis  dari  data  yang  didapat sehingga  memudahkan  penulis  dalam  melakukan  pemahaman  mengenai  realitas  yang terjadi,  dan akhirnya dapat menyimpulkan atas realitas yang terjadi. Siyoto dalam (Hardani, 2020,  p.237)  berpendapat  bahwasannya  metode  penelitian  kualitatif  ialah  sebuah  metode penelitian  dengan  lebih  memperhatikan  secara  mendalam  pemahaman  dari  suatu permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif merupakan pengikut aliran fenomenologi yang menitikberatkan  pada  kegiatan  penelitian  ilmiah  dengan  cara  mendeskripsikan  dan memahami  fenomena  sosial  yang  kita  amati.  (Hardani,  2020).  Melaui  metode  kualitatif, pemahaman terhadap sistuasi sosial, pola hubungan, hipotesis  dapat dikembangkan menjadi teori (Hardani, 2020).
Kata-kata  atau  gambar  yang  terkumpul  merupakan  bentuk  data  kualitatif,  bukan berbentuk bilangan maka penelitian kualitatif lebih mempunyai sifat deskriptif yang  sangat kaya  dan  sarat  dengan  deskripsi  (Hardani,  2020)  Penelitian  kualitatif  umumnya menghasilkan data  berupa narasi deskriptif  (Hardani, 2020). Sejalan dengan hal itu penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena memudahkan penulis untuk memahami dan menjelaskan realitas dan kajian yang diteliti. Segala fakta, lalu gejala juga kejadian-kejadian yang akurat serta sistematis dapat dilakukan melalui penelitian deskriptif. Penjelasan saling keterhubungan dan pengujian hipotesis tidak dilakukan dalam penelitian deskriptif (Hardani, 2020).  Hipotesis  juga  tidak  diperlukan  dalam  studi  deskriptif  karena  hanya  memberikan penjelasan  atau  pengukuran  yang  cermat  terhadap  fenomena  yang  diselidiki  (Hardani, 2020). Sejalan dengan tujuannya  yaitu dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan mampu medeskripsikan atau memberi suatu gambaran secara lengkap terhadap optimalisasi dalam memungut PBB di Bapenda Kota Tangerang.
Melalui  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  memadukan  metode  deskriptif  peneliti berupaya dalam menganalisis, lalu menggambarkan, juga menguraikan, kemudian mencatat, serta  menginterpretasikan  realitas  kejadian  yang  ditemukan  dalam  penelitian  mengenai
optimalisasi  pemungutan  PBB  pada  Bapenda  Kota  Tangerang.  Lokus  penelitian ini  adalah Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang  selama  lima  bulan  dimulai  dari  bulan  Maret 2022 hingga Juli 2022. Guna mendukung dan memperdalam fokus penelitian, teknik dalam menghimpun  data  yang  penulis  gunakan  melalui  wawancara  terstruktur  dengan  teknik purposive  sampling .  Teknik  tersebut  peneliti  pilih  berdasarkan  pandangan  peneliti  bahwa informan  yang  dipilih  nantinya  paling  mengetahui  mengenai  fokus  penelitian  yang dilakukan.  Kemudian,  observasi  dan  studi  dokumentasi  melalui  pengumpulan  dokumen- dokumen  yang  dijadikan  sebagai  data  primer  dan  didapatkan  secara  resmi  juga  peneliti gunakan untuk menghimpun data. Data sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi terdahulu juga  digunakan  peneliti  guna  mendukung  penelitian  ini.  Wawancara  menjadi  teknik  utama dalam penelitian ini, dengan informan penelitian sebagai berikut :
Tabel 5. Informan Penelitian
Sumber : Diolah Peneliti, 2022
Kemudian  dalam  analisis  data  peneliti  menggunakan  teknik  yang  dikemukakan  oleh Miles  dan  Hubberman  dalam  (Hardani,  2020,  p.163)  yaitu  melalui  tahapan  yang  mulanya ialah  pengumpulan  data,  dilanjutkan  dengan  data  yang  direduksi  ,  kemudian  data  disajikan dan penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Upaya Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .

## a. Memperluas Basis Penerimaan
Identifikasi  wajib  pajak  baru  yang  memiliki  potensi  dan  jumlah  wajib  pajak  yang membayar pajak, perbaikan basis data objek, perbaikan penilaian terhadap wajib pajak dan melakukan perhitungan kapasitas penerimaan setiap jenis pungutan yang dilakukan menjadi langkah  yang  dapat  dilakukan  untuk  perluasan  basis  penerimaan.  Mengidentifikasi  wajib pajak  baru  dan  yang  memiliki  potensi  baiknya  setiap  tahun  dilakukan,  guna  menghasilkan pembaruan data dan penghitungan terhadap objek pajak PBB.
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  keempat  informan  dalam  hal identifikasi wajib pajak baru, bahwa Bapenda Kota Tangerang selalu rutin mengidentifikasi pembayar  pajak  baru  dan  wajib  pajak  dengan  menggunakan  mekanisme  pelayanan  dan dilakukan setiap hari sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh Kasubbid Pendataan : “ Identifikasi  pembayar  wajib  pajak  baru  dan  wajib  pajak  PBB  kita  menggunakan mekanisme  pelayanan,  apabila  wajib  pajak  mau  melakukan  proses  pelayanan.  Nah,  itu bagian daripada bagaimana kita mengidentifikasi. Jadi setiap hari itu ada identifikasi, kita lihat  pelayanan  apa yang  dibutuhkan  masyarakat.  Untuk  jangka  waktu  tertentu,  dilakukan dengan verifikasi objek pajak PBB, dengan menggunakan satgas, 1 tahun satu kali kegiatan
No Inisial Jabatan Keterangan 1. AR Kepala Bidang Pelayanan 1 2. EP Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan 1 3. SM Kepala Sub Bidang Pendataan 1 4. LP Kepala Sub Bidang Penagihan 1 Total 4
tergantung arahan dari pimpinan, apakah ada anggaran tambahan pada tahun berjalan.” Identifikasi  secara  rutin  dilakukan  karena  hal  itu  bisa  mengakibatkan  peningkatan pendapatan  daerah  khususnya  dari  sektor  PBB.  Proses  identifikasi  pembayar  pajak  baru dilakukan  Bapenda  dengan  mencocokkan  data  yang  diajukan  oleh  wajib  pajak,  kemudian dilakukan  peneyesuaian  dengan  mencocokkan  data  objek  pajak  dengan  menggunakan sebuah  sistem  yang  bernama smartmap dan  juga  dengan  datang  langsung  ke  tempat  objek pajak. Identifikasi ini dapat dilakukan secara offline dan online . Identifikasi wajib pajak baru juga  menjadi  salah  satu  program  utama  Bapenda  Kota  Tangerang  untuk  mengoptimalkan pemungutan PBB dan sekaligus menjadi tugas utama karena Bapenda Kota Tangerang yang berwenang.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti  terhadap  indikator  ini  adalah  bahwa  Bapenda Kota Tangerang sudah melakukan identifikasi dengan cukup baik, hal tersebut dapat diukur melalui data jumlah objek pajak pada tabel 2 yang selalu meningkat setiap tahunnya.
Kemudian memperbaiki basis data, Bapenda Kota Tangerang selalu memperbaiki basis data  secara  berkala  karena  data  adalah  hal  utama  yang  cukup  penting  yang  nantinya dijadikan dasar untuk mengenakan tarif PBB yang harus dibayarkan. Secara pasif dan aktif Bapenda  Kota  Tangerang  melakukan  perbaikan  basis  data  berdasarkan  laporan  yang diterima  dari  wajib  pajak,  pejabat,  dan  instansi  dan  dengan  melakukan  pencocokan  dan penyesuaian data objek dan subjek pajak atau nilai jual objek pajak dengan nilai rerata pasar dilapangan.  Untuk  proses  bagaimana  data  diperbaiki  adalah  dengan  menggunakan  lembar permohonan pelayanan yang bisa didapat secara offline melalui mall pelayanan publik atau secara online melalui aplikasi Tangerang Live atau website pelayanan PBB Kota Tangerang, kemudian  dengan  verifikasi  berdasarkan data  yang  dilaporkan  oleh  satgas  pendataan  PBB. Tujuan  dari  perbaikan  basis  data  ini  adalah  untuk  mendapatkan  data  yang  valid, reliable , objektif  dan update serta  untuk  menyempurnakan  data  objek  pajak  bumi  dan  bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, usaha Bapenda Kota Tangerang untuk memperbaiki basis  data  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  dimana  semua  data  yang  masuk  diolah melaui tahapan proses untuk mencocokkan data sehingga dihasilkan data yang benar-benar valid sesuai dengan keaadan yang sebenarnya di lapangan.
Dalam  usaha  memperluas  basis  penerimaan,  perlu  dilakukan  perbaikan  penilaian terhadap wajib pajak PBB. Dalam melakukan penilaian terhadap wajib pajak PBB, Bapenda Kota  Tangerang  menggunakan  standar  pelayanan  PBB  berdasarkan  peraturan  Walikota Tangerang  Nomor  97  Tahun  2019  dan  dasar  penilaian  yang  digunakan  itu  disesuaikan secara  harga  penawaran  pasar,  penilaian real  cost ,  dan  penilaian income .  Penilaian  juga dapat  dilakukan  secara  individual,  khusus  dan  massal  dengan  menggunakan  pendekatan khusus yaitu data pasar, biaya dan kapitalisasi pendapatan. Orang dengan kompetensi sesuai diperlukan  dalam  menilai  objek  pajak.  Untuk  memperbaiki  penilaian  dilakukan  setelah adanya  hasil  dari  proses  pengumpulan  data  ataupun  informasi  mengenai  wajib  pajak  PBB dan  dari  hasil  verifikasi  dan  validasi  antara  sistem  dan  juga  dilapangan.  Menurut pengamatan  peneliti  proses  penilaian  yang  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  untuk menentukan  wajib  pajak  PBB  sudah  cukup  baik,  karena  standar  dan  dasar  penilaiannya mengacu  kepada  peraturan  Walikota  Tangerang  Nomor  97  Tahun  2019  yang  didalamnya sudah diatur mengenai dasar untuk menilai wajib pajak PBB.
Lalu  dalam  menghitung  kapasitas  penerimaan  pajak  PBB,  dapat  dihitung  dengan menentukan  model  peramalan  penerimaan  PBB,  menghitung  dan  menetapkan  target penerimaan,  diakhiri  dengan  menyusun  program  kerja  demi  tercapainya  target  yang  telah ditetapkan dan langkah-langkah antisipatif bila ada target tertentu yang tidak tercapai dalam periode berjalan. Untuk menghitung kapasitas penerimaan dapat dilakukan dengan melihat rata-rata pembayaran pajak ditambah dengan potensi yang belum tergali (calon wajib pajak) dikurangi  dengan  faktor-faktor  non  teknis  yang  sedang  terjadi.  Kapasitas  penerimaan  juga
dihitung  berdasarkan  tarif  yang  telah  ditentukan  dan  dikalikan  dengan  nilai  NJOP  atau NJOPTKP  dikurangi  faktor  pengurang.  Peneliti  mengamati  bahwa  penghitungan  kapasitas penerimaan  pajak  PBB  sudah  dilakukan  dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan  Walikota Tangerang dan pedoman umum pengelolaan PBB yang dibuat oleh Kementerian Keuangan.
Berdasarkan  hasil  pembahasan  setiap  indikator  diatas,  upaya  optimalisasi  pemungutan PBB  yang  dilakukan  melalui  perluasan  basis  penerimaan  sudah  dijalankan  dengan  baik. Dilihat  dari  pelaksanaan  keempat  indikator  yang  sudah  dilaksanakan  dan  pengaruhnya terhadap peningkatan wajib pajak PBB setiap tahunnya.

## b. Memperkuat Proses Pemungutan
Percepatan  penyusunan  peraturan  daerah,  pengubahan  tarif  dan  menaikkan  kualitas sumber daya manusia dilakukan demi memperkuat proses pemungutan. Standar operasional prosedur  (SOP)  pemungutan  pajak  PBB  perlu  ditetapkan  pemerintah  demi  mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah khusunya PBB.
Dalam  hal  mempercepat  penyusunan  perda  dan  mengubah  tarif,  penyusunan  perda tentang  pajak  daerah  di  Kota  Tangerang  dinilai  sudah  cepat  untuk  memperkuat  proses pemungutan  pajak  bumi  dan  bangunan,  serta  tarifnya  pun  sudah  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Tangerang  Nomor  4  Tahun 2018  dan mengenai  pengelolaannya  diatur  dalam Peraturan  Walikota  Tangerang  Nomor  97  Tahun  2019.  Sistem  yang  diberlakukan  untuk proses  pemungutannya  adalah Self  Assesment .  Sementara  untuk  perubahan  tarif  PBB  bisa dirubah  jika  ketetapan  nilai  jual  objek  pajak  (NJOP)  nya  berubah  karena  NJOP  menjadi dasar  pengenaannya.  Penetapan  besaran  tarif  PBB  di  Kota  Tangerang  mengacu  kepada Perda dan Perwal dengan ketentuan tarif pengenaannya yaitu NJOP sampai dengan (seratus sepuluh  juta  rupiah)  sebesar  0%,  NJOP  diatas  (seratus  sepuluh  juta  rupiah)  sebesar  0,1%, dan  NJOP  diatas  (satu  milyar  rupiah)  sebesar  0,2%.  Sedangkan  (sepuluh  juta  rupiah) ditetapkan untuk nilai objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP). Dengan adanya Perda dan Perwal  yang  mengatur  PBB  tentunya  akan  memperkuat  proses  pemungutan  PBB  karena menjadi  dasar  pemungutan  yang  dilakukan  dan  juga  menjadi  pedoman  hukum  juga, walaupun  dalam  praktiknya  walaupun  sudah  diatur  masih  saja  wajib  pajak  acuh  untuk membayar  pajak  PBB.  Hasil  pengamatan  peneliti  terhadap  percepatan  penyusunan  perda dan  pengubahan  tarif  sudah  cukup  baik  dan  dapat  dinilai  cepat.  Sejak  ditetapkannya  Kota Tangerang  sebagai  pengelola  PBB  pada  tahun  2014,  Pemerintah  Kota  Tangerang menetapkan  Perda  Nomor  8  Tahun  2014  dan  Perwal  Nomor  47  Tahun  2014  namun  pada saat itu pengelolaan dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahun 2016 pengelolaan PBB dilakukan oleh Bapenda sesuai dengan Perwal 80 Tahun 2016.
Untuk  memperkuat  proses  pemungutan,  meningkatkan  sumber  daya  manusia  menjadi langkah  selanjutnya.  Dalam  meningkatkan  SDM  atau  kompetensi  pegawai,  Bapenda  Kota Tangerang  melakukan  Diklat  seperti  yang  dituturkan  oleh  Kasubbid  Pendataan  sebagai berikut :
“Dengan  Diklat.  Didaftarkan  diklat  secara  pengajuan,  diajukan  oleh  BKPSDM  kepada Kementerian Keuangan melalui STAN. Dengan cara diajukan.”
Upaya lainnya ialah breafing oleh kepala pimpinan kepada para pegawai dalam setiap apel  yang  dilaksanakan.  Mengkontrol  pekerjaan-pekerjaan  dan  progress  pekerjaan  yang dilakukan, memotivasi para pegawai untuk bekerja secara optimal, bertanggung jawab dan disiplin  atas  tugas  dan  pekerjaan  yang  telah  diberikan,  dan  memberikan  semangat  kepada para  pegawai.  Berdasarkan  pengamatan  peneliti  bahwa  dalam  meningkatkan  SDM  sudah dilakukan  dengan  baik,  hal  ini  dilihat  saat  peneliti  datang  ke  Bapenda  semua  pegawai sedang  diarahkan  oleh  kepada  Bidang  mereka,  dan  setelahnya  sebagian  pegawai  ada  yang lanjut  beridikusi  menegnai  pekerjaannya  dan  sebagiannya  lagi  langsung  melakukan pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing.
Dari hasil tersebut, peneliti menganalisis bahwa upaya Bapenda Kota Tangerang dalam proses  memperkuat  pemungutan  PBB  terlaksana  dengan  baik.  Peraturan  Daerah  Nomor  4 Tahun  2018  tentang  Pajak  Daerah  dan  Peraturan  Walikota  Tangerang  Nomor  97  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi dasar yang memberi kekuatan hukum  untuk  Bapenda  dalam  melaksanakan  tugasnya  memungut  pajak.  Disamping  itu, diperkuat  dengan  adanya  peningkatan  SDM  melalui  diklat  untuk  para  pegawai, pemberian arahan,  serta  proses  diskusi  rutin  yang  dilakukan  sebagai  respon  terhadap  kendala  yang dihadapi.  Akan  tetapi  meskipun  cara  diatas  sudah  berusaha  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota Tangerang guna meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dalam mengoptimalkan PBB,  namun,  WP  masih  saja  ada  yang  telat  bayar  bahkan  tidak  mau  membayar  pajak terutangnya. Untuk itu diperlukan pula kesadaran dari masyarakat/ wajib pajak agar mampu memenuhi kewajibannya.

## c. Meningkatkan Pengawasan
Pengawasan  bisa  ditingkatkan  dengan  cara  mengadakan  sidak  atau  pengawasan mendadak  dengan  pemeriksaan  langsung  dan  berkala,  perbaikan  proses  pengawasan, penerapan sanksi, dan memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan dalam pengoptimalan pemungutan PBB.
Berkaitan dengan pemeriksaan secara mendadak dan berkala, Bapenda Kota Tangerang belum  pernah  melakukan  pemeriksaan  secara  mendadak  dan  jangka  waktunya  pun  tidak menentu. Seperti penuturan Kasubbid Penagihan berikut :
“Untuk pemeriksaan mendadak belum pernah dilakukan, dan untuk jangka waktunya tidak menentu karena setiap wajib pajak yang terdaftar akan dilakukan proses verifikasi terlebih dulu.”
Untuk  pemeriksaan  sendiri  yang  dilakukan  adalah  pemeriksaan  untuk  melakukan verifikasi  data  bukan  pemeriksaan  untuk  mengecek  wajib  pajak  yang  belum  membayar pajak. Sebelum dilakukan pemeriksaan juga melalui surat pemberitahuan dan sesuai dengan SOP  yang  berlaku.  Sistem  pemeriksaan  untuk  verifikasi  data  yang  dilakukan  dengan pemeriksaan  data  yang  masuk,  lalu  mengidentifikasi  data  dan  melakukan  verifikasi  secara langsung  kelapangan  yang  dilakukan  oleh  petugas.  Peneliti  mengamati  bahwa  memang Bapenda  Kota  Tangerang  tidak  pernah  melakukan  secara  mendadak,  karena  pemeriksaan ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi jika mengacu pada teori yang digunakan pemeriksaan dadakan perlu dilakukan meningkatkan proses pengawasan terhadap wajib pajak PBB, agar tidak terjadi kesalahan secara senagaja ataupun kecurangan, baik dalam pelaporan ataupun pembayaran PBB terutang.
Sebagai  upaya  meningkatkan  pengawasan,  maka  perlunya  memperbaiki  proses pengawasan itu sendiri. Proses pengawasan  yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang diawali melalui proses yang dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Penetapan selaku bidang yang  menetapkan  besaran  tarif  pajak  dan  sebagai  penerbit  SPPT  sebagai  bahan  penagihan pajak yang di eksekusi oleh Bidang Penagihan selaku penagih pajak dan pada saat realisasi pembayaran  harus  sudah  berjalan  dan  wajib  pajak  tidak  memenuhi  kewajibannya,  Bidang Pengawasan  disini  bertindak  sebagai  Wakil  Bapenda  untuk  menegur  atau  menindak  wajib pajak tersebut untuk melakukan/ memenuhi kewajibannya sebagaimana yg sudah ditentukan dan  jika  tidak  di  patuhi  akan  ada  sanksi  yg  akan  di  berikan  kepada  wajib  pajak  tersebut sesuai  aturan.  Pengawasan  juga  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pembinaan  dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak secara berkala. Sosialisasi kepada masyarakat juga dilakukan  melalui  kelurahan  dan  kecamatan.  Kemudian  juga  menghimbau  kepada  wajib pajak  untuk  membayarkan  pajaknya  setelah  jatuh  tempo.  Peneliti  mengamati  bahwa pengawasan  yang  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  sudah  cukup  baik.  Terlihat  dari proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  dan  juga  pembinaan,
sosialisasi serta himbauan untuk membayar PBB terutang.
Menerapkan  sanksi  bagi  penunggak  pajak  dan  bagi  pegawai  yang  melanggar  aturan menjadi  upaya  selanjutnya  untuk  meningkatkan  pengawasan.  Bapenda  Kota  Tangerang telah menetapkan sanksi untuk wajib pajak  yang menunggak pajak dan bagi pegawai  yang melanggar aturan kerja. Sanksi administrasi berupa denda sebsar 2% setiap bulannya dengan maksimal  denda  48%  atau  selama  24  bulan,  kemudian  surat  teguran  1  dan  2,  surat peringatan,  sanksi  sosial  dengan  pemasangan  tanda  (stiker/spanduk)  yang  menandakan wajib  pajak  tersebut  menunggak  dan  selanjutnya  dapat  dilakukan  dengan  penyegelan  dan penyitaan  bagi  para  WP  yang  menunggak.  Sementara  itu  untuk  pegawai  yang  melanggar aturan  sanksi  yang  dikenakan  mengacu  kepada  PP  No.94  Tahun  2021  tentang  disiplin pegawai  yang  didalamnya  memuat  kewajiban  dan  larangan  bagi  pegawai.  Adapun  untuk penerapan  sanksi  dilakukan  secara  bertahap,  melalui  teguran,  berita  acara  pemeriksaan, penundaan gaji/ penurunan pangkat/ pemberhentian secara tidak hormat, bahkan bisa sampai dipidana. Menurut pengamatan peneliti, sanksi  yang ditetapkan oleh Bapenda sudah sesuai dengan  peraturan  pemerintah,  namun  masih  ada  saja  wajib  pajak  yang  tidak  merasa  takut sehingga  menunda  untuk  membayar  pajak.  Begitupun  dengan  pegawainya,  ketika  peneliti datang  ke  Bapenda  masih  ada  saja  pegawai  yang  telat  datang,  melakukan  kegiatan  lain diluar pekerjaan.
Selanjutnya hal yang perlu dilakukan yaitu meningkat pelayanan yang diberikan. Dalam upaya  meningkat  pelayanan  yang  diberikan  Bapenda  Kota  Tangerang  kepada  wajib  pajak dilakukan melaui  berbagai  cara  dengan  tetap  memperhatikan  standar  pelayanan  yang  telah dibuat  dan  pelayanan  yang  dilakukan  pun  sudah  berbasis  teknologi  informasi  untuk memudahkan wajib pajak. Bapenda Kota Tangerang berusaha untuk memberikan pelayanan yang  prima  dan  memudahkan  masyarakat  dengan  menggunakan offline  system dan online system seperti penuturan Kabid Pelayanan :
“Kalau  untuk  kaitannya  dengan  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  terkait pemungutan  PBB,  Bapenda  Kota  Tangerang  membuka  6  loket  pelayanan  di  gedung  mall pelayanan publik, hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan secara offline  system.  Dengan  dibukanya  6  loket  pelayanan  pajak  diharapkan  lebih  memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus menunggu lama. Selain itu juga kita membuka pelayanan PBB secara online system.”
Inovasi  pelayanan  secara  online  dilakukan  Bapenda  Kota  tangerang  melalui  aplikasi Tangerang  Live  dan  website  pbb.tangerangkota.go.id.  Kemudian  inovasi  pembayaran  juga dilakukan  secara  online  melalui  Bank  BJB,  BJB  digi,  Indomaret,  Alfamart,  Qris,  Gopay, Ovo,  Pos  Indonesia,  Tokopedia,  Bukalapak,  Shopee,  LinkAja.  Lalu,  Inovasi  “Anugerah Pajak”  yaitu  peningkatan  pelayanan  dan  penghargaan  yang  diberikan  untuk  wajip  pajak yang patuh dan cepat dalam pembayaran PBB terutang. Hasil pengamatan peneliti mengenai pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota  Tangerang  sudah  cukup  baik  dan  lengkap melalui  layanan  secara offline maupun online untuk  wajib  pajak  melakukan  administrasi perpajakan  PBB  dan  pembayaran  PBB.  Namun  perlu  ditingkatkan  lagi  sosialisasi  dan publikasi menganai informasi administrasi perpajakan.
Berdasarkan  keseluruhan  hasil  pembahsan  mengenai  meningkatkan  pelayanan,  upaya Bapenda  Kota  Tangerang  dalam  meningkatkan  pengawasan  yang  berkaitan  dengan pemeriksaan,  pelaksanaannya  belum  bisa  dikatakan  baik,  karena  jika  mengacu  pada  teori yang  peniliti  gunakan  perlunya  dilakukan  pemeriksaan  dadakan  dan  berkala  sementara Bapenda belum pernah melakukan pemeriksaan secara mendadak. Namun, berkaitan dengan perbaikan  proses  pengawasn,  penerapan  sanksi  dan  peningkatan  pelayanan  sudah  sangat baik dan bisa dikatakan optimal.

## d. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan
Perbaikan  prosedur  administrasi  pajak  dengan  menyederhanakan  administrasi perpajakan  dan  melakukan  peningkatan  efisiensi  dalam  memungut  pajak  menjadi  cara peningkatan  efisiensi  dalam  administrasi  dan  penekanan  terhadap  biaya  pungutan. Harapannya wajib pajak termotivasi dan sadar untuk selalu membayar pajak tepat waktu.
Dalam  hal  penyederhanaan  administrasi  perpajakan,  Bapenda  Kota  Tangerang melakukannya  menggunakan  sistem  secara  online  dan  pengadministrasian  menerapkan sistem paperless seperti penuturan Kabid Pelayanan :
“Administrasi  perpajakan  di  Bapenda  dilakukan  dengan  menggunakan  sistem,  dan pengadministrasian dilakukan dengan sistem paperless”
Namun  terkadang  juga  ada  beberapa  proses  yang  dilakukan  secara  manual.  Proses administrasinya  dimulai  dengan  petugas  mendata  objek  pajak  PBB  berdasarkan  laporan Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak  (SPOP)  yang  diberikan  wajip  pajak,  dilanjutkan  kepada proses  pengisian  dan  perhitungan  pajak  PBB  dalam  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang (SPPT), kemudian WP membayar besarnya pajak PBB secara offline melalui loket Bapenda atau  loket  bank  persepsi  dan  juga  secara online melalui  pihak  yang  telah  bekerjasama dengan Bapenda Kota Tangerang.  Kemudian setelah adanya pembayaran oleh wajib pajak, dilakukan  pencatatan  atas  setiap  transaksi  dan  pembuatan  laporan  penerimaan.  Dalam pengadministrasian  SPPT  Bapenda  Kota  Tangerang  mengelompokkannya  berdasarkan besaran pokok ketetapan PBB. Penyampaian SPPT Bapenda Kota Tangerang berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan UPT pelayanan di Kota Tangerang.
Sementara  itu  upaya  Bapenda  Kota  Tangerang  agar  sistem  administrasi  pajak  lebih sederhana  dan  mudah  dipahami  wajib  pajak  dilakukan  dengan  cara  memangkas  birokrasi agar  tidak  tumpang  tindih  dan  berbelit,  dilakukan  evaluasi  dan  perbaikan  secara  berkala. Melakukan koordinasi, inovasi, dan sosialisasi mengenai sistem administrasi perpajakan di Bapenda  Kota  Tangerang.  Bekerjasama  dengan  Staradio,  publikasi  dilakukan  dengan membuat  postingan  di  sosial  media  Bapenda  Kota  Tangerang.  Hasil  pengamatan  peneliti terhadap  usaha  Bapenda  Kota  Tangerang  untuk  menyederhanakan  administrasi  perpajakan sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik.  Dimana  administrasi  perpajakan  dari  awal  proses pendataan  sampai  pelaporan  sudah  dibantu  dengan  sistem  online  sehingga  lebih memudahkan wajib pajak dan sistem pengadministrasian pajak PBB.
Mengenai  efisiensi  pemungutan  pajak  PBB,  upaya  yang  dilakukan  Bapenda  Kota Tangerang  agara  berjalan  efisien  dilakukan  dengan  membuat  perencanaan  yang  lebih  baik dan  dalam  pelaksanaannya  berusaha  untuk  tidak  boros  biaya  operasional,  serta  melakukan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pemungutan  yang  telah  dilakukan.  Selain  itu  dengan memberikan  pelayanan  secara online ,  diantaranya  dengan  mengadakan  sistem  pembayaran online untuk mempermudah wajib pajak dengan begitu, pemungutan pajak PBB akan efektif dan  efisien.  Hasil  pengamatan  peneliti  mengenai  usaha  Bapenda  Kota  Tangerang  dalam efisiensi  pemungutan  PBB  sudah  berjalan  baik.  Dengan  menerapkan  dan  mengutamakan sistem pembayaran secara online dengan berbagai pilihan pembayaran.
Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat dilihat upaya Bapenda Kota Tangerang dalam peningkatan  efisiensi  administrasi  dan  penekanan  biaya  pemungutan  yang  mencangkup menyederhanakan  administrasi  pajak  dan  efisiensi  pemungutan  pajak  sudah  dilaksanakan dengan baik oleh Bapenda Kota Tangerang.
e. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik
Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakholders baik instansi daerah maupun swasta bisa dilakukan demi meningkatnya kapasitas penerimaan. Karena kolaborasi menjadi faktor yang cukup penting dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Hal  pertama  yang  perlu  dilakukan  yaitu  melaksanakan  koordinasi  dengan  instansi- instansi terkait di daerah. Koordinasi perlu dilakukan supaya adanya kesatuan tindakan dan sinkronisasi  informasi  yang  berguna  untuk  pencapaian  tujuan.  Bapenda  Kota  Tangerang melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  DJP,  KPP,  BPN,  lalu  dengan  pusat.  Dari hasil wawancara kepada Kabid Evaluasi dan Pelaporan mengenai proses koordinasi :
“Kordinasi itu kita ada rapat evaluasi, kita ada grup WhatsApp untuk memberi tahu progress penerimaan  pajak.  Untuk  jangka  waktunya  tidak  menentu,  kdan  terkadang  mendadak mengadakan  rapatnya.  Karena  tergantung  kebutuhan  juga,  bila  ada  kebutuhan  maka  akan diadakan  rapat.  Kemudia  kita juga  mempunyai  sistem  E-Office  untuk  mengurus  persuratan secara online. Jadi proses persuratan lebih mudah dan rapat bisa secepatnya dilaksanakan.”
Proses  koordinasi  yang  dilakukan  secara  rutin  melaui  surat-menyurat  ataupun  secara online melalui  aplikasi,  melakukan  rapat  kerja  dengan  instansi  lain,  serta  berkunjung  ke SKPD  lainnya,  dilakukannya  evaluasi  dan  sinkronisasi  dan/  perbaikan  atas  realisasi  PBB. Hasil  pengamatan  peniliti  terhadap  proses  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Bapenda  Kota Tangerang sudah baik. Dimana koordinasi secara rutin dilakukan akan membuat informasi yang dihasilkan dapat diperbaharui secara berkala.
Selanjutnya  dalam  upaya  meningkatkan  kapasitas  penerimaan  yang  perlu  dilakukan adalah  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak  yang  dapat  memberikan  kemudahan dalam  proses  pemungutan  pajak.  Kerjasama  dengan  berbagai  pihak  dalam  rangka memudahkan  proses  memungut  pajak  telah  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang, diantaranya  dengan  Bank  BJB,  Indomaret,  Alfamart,  Qris,  Gopay,  Ovo,  Pos  Indonesia, Tokopedia,  Bukalapak,  Shopee,  dan  LinkAja  untuk  melayani  pembayaran  secara  online dengan  harapan  mempermudah  wajip  pajak  dalam  menunaikan  kewajibannya  yaitu melaksanakan  pembayaran  pajak.  Peneliti  mengamati  bahwa  proses  kerjasama  sudah dilakukan  baik.  Terutama  yang  berkaitan  dengan  pembayaran  pajak  secara  online  dirasa sudah  lengkap  pilihannya,  harapannya  akan  membuat  wajib  pajak  tidak  merasa  kesusahan karena harus mengantri/ berdesakan untuk membayar  pajak. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB itu sendiri.
Dari hasil penjelasan jika dikaitkan dengan teori dari Sahya Anggara berkaitan dengan upaya  peningkatan  kapasitas  penerimaan  melalui  perbaikan  perencanaan  yang  dilakukan Bapenda  Kota  Tangerang  dengan  melakukan  proses  koordinasi  dan  kerjasama  dengan berbagai stakeholders maka sudah dapat dinilai dengan baik.
2. Hambatan  dalam  Upaya  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang dan Cara Mengatasinya
a. Rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat
Masyarakat  kita  yang  pada  umumnya  cenderung  menekan  seminimal  mungkin  biaya yang  dikeluarkan  termasuk  didalamnya  pengeluaran  untuk  pembayaran  pajak.  Banyak masyarakat yang mengesampingkan untuk menunda membayar pajak dan menunggu untuk membayar sampai jatuh tempo atau ditagih. Seperti yang terjadi di Bapenda Kota Tangerang hambatan  dalam  proses  optimalisasi  pemungutan  PBB  seringkali  disebabkan  oleh  rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban melakukan pembayaran pajak terutangnya.
b. Belum optimalnya pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan
Pendataan  dan  pemeriksaan  menjadi  faktot  penting  untuk  mengoptimalkan  pungutan PBB  kepada  wajib  pajak.  Dengan  pendataan  dan  pemeriksaan  yang  belum  optimal  maka akan  mempengaruhkan  penerimaan  realisasi  PBB.  Hal  ini  terjadi  di  Bapenda  Kota Tangerang, kurangnya dukungan dalam memberikan data, ketidaksesuai data yang diberikan wajib  pajak,  dan  luasnya  jangkauan  sosialisasi  dan  penyuluhan  menjadikan  belum
optimalnya pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan.
c. Tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak
Kemampuan  masyarakat  dalam  pembayaran  pajak  juga  menjadi  penghambat  upaya optimalisasi  pemungutan  PBB  di  Kota  Tangerang.  Terlebih  lagi  saat  pandemi Covid-19 melanda,  yang  imbasnya  ialah  berkurangnya  pendapatan  masyarakat  dan  berimbas  kepada tingkat  kemampuan  dan  kepatuhan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  menjadi  rendah, banyak masyarakat yang tidak membayarkan kewajibannya untuk membayar pajak. Covid- 19 juga  berimbas  kepada  terhambat  dan  berkurangnya  kegiatan  sosialisasi  dan  pembinaan yang  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  dalam  rangka  upaya  optimalisasi  pemungutan PBB di Kota Tangerang.
Adapun  upaya  yang  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan dalam optimalisasi pemungutan PBB yang terjadi adalah :
a. Sosialisasi dan publikasi secara aktif dan merata
Sosialisasi ditempuh Bapenda Kota Tangerang dengan bekerjasama dengan Kelurahan, Kecamatan  dan  UPT  pelayananan  untuk  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  mengenai kemudahan administrasi pajak PBB dan  kemudahan pembayaran PBB terutang  yang dapat dilakukan masyarakat. Tak hanya itu,  Bapenda Kota Tangerang juga berkolaborasi dengan Stradio  dalam  melakukan  sosialisasi.  Selain  itu,  publikasi  juga  dilakukan  Bapenda  Kota Tangerang  dengan  membuat  pamflet  dan  spanduk  mengenai  himbauan  untuk  membayar pajak.  Kemajuan  teknologi  juga  dimanfaat  Bapenda  Kota  Tangerang  untuk  melakukan publikasi  melalui  sosial  media  dengan  memberikan  informasi-informasi  terkaait  PBB  di Kota Tangerang.
b. Mengoptimalkan pendataan, penilaian dan pemeriksaan
Dalam  hal  ini,  Bapenda  Kota  Tangerang  melakukan  pendataan  massal  dan  penilaian semi  individual  objek  PBB,  memverifikasi  objek  pajak  untuk  dilakukan  pemeriksaan  dan penilaian  lapangan  pada  objek  pajak,  seperti  rumah  mewah  dan  ruko  untuk  dilakukan penyesuaian  dengan  keadaan  sekarang/sebenarnya.  Analisa  Zona  Tanah  juga  dilakukan dengan  tujuan,  menerapkan  NJOP  yang  lebih  sesuai  dengan  keadaan  fisik  objek  pajak dilapangan.
c. Mempermudah pelayanan pemungutan
Untuk  mengoptimalkan  pemungutan  PBB,  Bapenda  Kota  Tangerang  juga mempermudah proses pemungutan secara online yang bisa dilakukan wajib pajak kapan dan dimana  saja  untuk  membayar  PBB  terutang.  Selain  itu  Bapenda  Kota  Tangerang  juga mempermudah  pelayanan  bagi  para  wajib  pajak  yang  keberatan  dalam  membayarkan  PBB terutang.  Pengajuan  untuk  memohon  penundaan  jatuh  tempo,  pengurangan  PBB  terutang, penghapusan denda administrasi dan pembayaran pajak yang diangsur dapat dilakukan oleh wajib  pajak.  Bapenda  Kota  Tangerang  juga  memberikan  relaksasi  berupa  diskon  dan penghapusan denda untuk wajib pajak yang menunggak PBB terutang.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa upaya  optimalisasi  yang  telah  dilaksanakan  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang dalam memungut Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat dinilai cukup baik pelaksanaanya. Terlihat  dari  upaya  yang  sudah  dilakukan  Bapenda  Kota  Tangerang  dengan  melakukan berbagai  upaya  sesuai  dengan  parameter  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Hanya  saja dalam  upaya  peningkatan  pengawasan,  Bapenda  Kota  Tangerang  belum  pernah melaksanakan  pemeriksaan  secara  mendadak.  Adapun  penurunan  target  dan  realisasi penerimaan PBB turun pada tahun 2020 hal itu tidak berbanding lurus dengan jumlah objek pajak yang meningkat pada tahun 2020, hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga pemeriksa
pajak,  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak,  pendataan  dan  pemeriksaan  yang  belum  optimal dan basis data PBB yang tidak update . Bapenda Kota Tangerang dalam melaksanakan upaya optimalisasi  pemungutan  PBB  ditemui  beberapa  hambatan  diantaranya,  rendah  dan kurangnya  kesadaran  wajib  pajak,  belum  optimalnya  pendataan  dan  pemeriksaan  yang dilakukan  dan  tingkat  kemampuan  masyarakat  untuk  membayar  pajak.  Adapun  langkah untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan sosialisasi dan publikasi secara aktif dan merata,  mengoptimalkan  pendataan,  penilaian  dan  pemeriksaan  serta  mempermudah pelayanan pemungutan.
Adapun  saran  yang  diberikan  peneliti  untuk  lebih  melakukan  pengoptimalan pemungutan  PBB  adalah  Bapenda  Kota  Tangerang  perlu  melakukan  pemeriksaan  secara mendadak  terhadap  wajib  pajak  PBB,  meyempurnakan  sistem  pendataan,  penilaian  dan pemeriksaan,  mengisi  kekosongan  pegawai  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  dibutuhkan khusunya untuk tenaga pemeriksa pajak dan juru sita. Penerapan sanksi hukum dengan tegas terhadap  wajib  pajak  yang  melakukan  penunggakan,  meningkatkan  koordinasi  dan komunikasi baik internal maupun eksternal. Bagi wajib pajak diharapkan menumbuhkan dan bersikap tidak acuh terhadap kewajiban membayar pajak karena segala proses administrasi, pembayaran dan pelayanan semuanya sudah dimudahkan.

## REFERENSI
Adziem,  F.  (2018).  Analisis  Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Kantor  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. AMNESTY: Jurnal Riset Perpajakan , 46-60. Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara. Bandung: CV Pustaka Setia. Anggara, S. (2016). Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung: CV Pustaka Setia. Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Tangerang.  (2020). Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020. Retrieved from
https://bapenda.tangerangkota.go.id/informasi/laporan-kinerja
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.
(2021). Modul Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Halim,  A.  (2001). Akuntansi  dan  Pengendalian  Keuangan  Daerah. Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN.
Handayani, W. T. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta . Jupe UNS, Vol 2, No 3 , Hal 224 s/d 237 . Hardani. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV.  Pustaka Ilmu Group.
JDIH BPK RI. (2003). Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Retrieved from JDIH BPK RI Database Peraturan:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003
JDIH  BPK RI. (2009). Undang-undang  (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah. Retrieved  from  JDIH  BPK  RI  Database  Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009
JDIH  BPK  RI.  (2021). Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil. Retrieved  from  JDIH  BPK  RI  Database  Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177031/pp-no-94-tahun-2021
JDIH  Kota  Tangerang.  (2018). Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  nomor  4  Tahun  2018 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Daerah  Nomot  7  Tahun  2010  tentang Pajak Daerah. Retrieved from https://jdih.tangerangkota.go.id/dokumen/detail/perda- 4-2018
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
JDIH Kota Tangerang. (2019). Peraturan Walikota Tangerang nomor 97 Tahun 2019 tentang Tata  Cara  Pengelolaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan. Retrieved from https://jdih.tangerangkota.go.id/dokumen/detail/perwal-97-2019
JDIH  Kota  Tangerang.  (2021). Peraturan  Walikota  nomor  150  Tahun  2021  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Badan Pendapatan Daerah. Retrieved from
https://jdih.tangerangkota.go.id/dokumen/detail/perwal-150-2021/
Miftahudin,  F.  (2020). Optimalisasi  Intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Hotel  Pada  Badan Pendapatan  Daerah  (Bapenda)  Kabupaten  Garut. Skripsi  Jurusan  Administrasi Publik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Islam  Negeri  Sunan Gunung Djati Bandung.
Mustaqiem.  (2008). Pajak  Daerah  Dalam  Transisi  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:  FH  UII PRESS.
Rahmawan,  E.  (2012).  Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Dalam Peningkatan  Pendapatan  Daerah  (Studi  Pemungutan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan (PBB) Di  Kecamatan  Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2 , 23-29. Rusdiana,  E.  (2020). Optimalisasi  Pemungutan  Pajak  Air  Tanah  Di  Badan  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Bekasi  Tahun  2015-2018. Skripsi  Jurusan  Administrasi  Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.