## Wajah Hukum

## Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana
Usman 1* , Bahder Johan Nasution 2 , Elizabet Siregar 3
Fakultas Hukum Universitas Jambi,
* Correspondence email: usman.marjamat@unja.ac.id; bj_nasution@yahoo.com; elizabeth@unja.ac.id
Abstrak. Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan merupakan persoalan yang serius dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.  Artikel  ini  berupaya  mengidentifikasi  penyebab  over  kapasitas  lembaga  pemasyarakatan  dan  merumuskan  model kebijakan  hukum  pidana  yang  dapat  menekan  over  kapasitas  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia.  Over  kapasitas  Lapas disebabkan oleh: pertama, angka kejahatan yang tinggi dan fasilitas Lembaga Pemasyarakatan terbatas.  Kedua, kebijakan hukum pidana yang over kriminaliasi yang tidak didukung dengan pidana alternatif; mudahnya persyaratan penahanan dan lamanya masa penahanan,  dan  pembatasan  pemberian  remisi.m  Perlu  pendekatan  terpadu  dalam  mengurangi  over  kapasitas  Lapas  melalui kebijakan    hukum  pidana  dan  kebijakan  sosial,  yaitu  pemenuhan  fasilitas  ruang  tahanan  pada  lapas/Rutan  dan  menekan  angka kriminalitas. Dalam kebijakan hukum pidana perlu dilakukan dekriminalisasi dan depenalisasi untuk  jenis tindak pidana tertentu memberi penguatan pada pidana alternatif dari penjara.
Kata Kunci : Over Kapasitas;  Lembaga Pemasyarakatan; kebijakan hukum pidana
Abstract. Overcapacity of correctional institutions is a serious problem in realizing the objectives of the criminal justice system. This article seeks to identify the causes of overcapacity in prisons and formulate models of criminal law policies that can suppress the  overcapacity  of  correctional  institutions  in  Indonesia.  Overcapacity  of  prisons  is  caused  by:  first,  the  high  crime  rate  and limited prison facilities. Second, over criminalization criminal law policies that are not supported by alternative sanction crimes; easy  requirements  for  detention  and  length  of  detention  period,  and  restrictions  on  the  provision  of  remissions.  An  integrated approach  is  needed  in  reducing  overcapacity  of  prisons  through  criminal  law  and  social  policies,  namely  the  fulfillment  of detention  facilities  in  prisons  /  detention  centers  and  reducing  the  crime  rate.  In  criminal  law  policy,  decriminalization  and depenalization are necessary for certain types of criminal acts to strengthen alternative crimes from imprisonment.

## Keywords: Overcapacity; Penitentiary; criminal law policy

## PENDAHULUAN
Permasalahan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan hukum menahun dan belum  mendapat  penyelesaian  sampai  saat  ini.  Artikel  ini  berusaha  menjelaskan  penyebab  ever  kapasitas  Lapas  dan mengkaji  konsep  atau  model  kebijakan  hukum  pidana  yang  dapat  mengatasi  masalah  over  kapasitas  Lapas  di  masa yang akan datang.
Penjara  merupakan  jenis  pidana  yang  banyak  digunakan  dalam  kebijakan  hukum  pidana  di  berbagai  Negara. Penggunaan  secara  luas  pidana  penjara  dalam  kebijakan  hukum  pidana  berdampak  pada  banyaknya  pelaku  tindak pidana  yang  dijatuhi  pidana  penjara  dan  harus  menjalaninya  di  dalam  Lapas.  Dalam  laporan Institut  for  Criminal Policy  Researcht ,  mencatat  lebih  dari  10,74  juta  orang    menjalani  hidup  dalam    penjara.  Baik  sebagai  narapidana maupun sebagai tahanan. Dengan rincian, 2,1 juta berada  di America, 1.65 juta di China,   690,000  di Brazil, 583,000 di  Russia, 420,000 di India, 364,000 di Thailand, 249,000, dan di Indonesia sebanyak 233,000 orang . 1
Besarnya  jumlah  narapidana  dan  tahanan  berdampak  pada  beban  negara  dan  masyarakat  dalam  pelaksanaan pidana penjara dan penahanan. Baik berupa fasilitas ruang tahanan, personil dan pembiyaan lainnya, termasuk biaya kesehatan dan makan. Biaya makan narapidana saja pada tahun 2019 sejumlah 1,79 triliun. 2
Mengacu  pada  UU  No    12  Tahun  1995  Tentang  Sistem  Pemasyarakatan,  maka  Lapas  sebagai  tempat  untuk pembinaan narapidana mempunyai fungsi penting dalam mewujudkan tujuan sisitem peradilan pidana, yaitu   kembali sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab.    Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  tersebut diperlukan kesiapan perangkat aturannya, personil, managemen dan fasilita Lapas.
Kondisi  Lapas  termasuk  Rumah  tahanan  (rutan)  di  Indonesia  saat  ini  masih  dihadapkan  pada  berbagai keterbatasan.  Di  antaranya  adalah  keterbatasan  fasilitas  ruang  tahanan.  Di  sisi  lain  jumlah  krininalitas  meningkat, sehingga  berdampak  pada  meningkatanya  jumlah  narapidana  dan  tahanan.    Akibatnya  Lapas  mengalami  over kapasitas.    Data  yang  dikeluarkan  oleh  Kementrian  Hukum  dan  HAM  tahun  2019,  menunjukan,  dari  sejumlah  522
1 Walmsley,  Roy,    “World  Prison  Population  List”,   twelfth  edition,  Institute  for  Criminal  Policy  Research,  Institute  for Criminal Policy Research, University of London, 2018, hlm. 2.
2 Ristianto,  “jumlah  napi  bertambah  biaya  makancapai  Rp.1,7  Triliun,”  https://  nasional.  kompas.  com/ read/2018/12/27/15413471/

## Usman et al, Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana
Lapas  dan  Rumah  Tahanan  Negara  yang  ada  pada  awal  2019,  hanya  113  yang  mampu  menampung  sesuai  dengan kapasitasnya.  Sedangkan  407  lainnya  menampung  dengan  melebihi  beban  kapasistasnya  dengan  tingkat  kepadatan yang beragam. Idealnya lembaga tersebut hanya menampung 126.837 narapidana dan tahanan, namun pada  Februari 2019  harus  menampung  257.851  orang  narapidana  dan  tahanan.  Kemudian,  dilihat  perwilayah  Indonesia,    dari  33 wilayah hanya 3 wilayah yang tidak mengalami  over  kapasitas, yaitu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,  Maluku dan Maluku Utara. Selebihnya semua mengalami over kapasitas.
Dalam pelaksanaan pidana penjara, over kapasitas Lapas merupakan persoalan serius, karena dapat berdampak pada  gagalnya  pembinaan  narapidana.  Padahal  hal  ini  merupakan  instrumen  utama  dalam  mewujudkan  tujuan pemasayarakatan  dan  sekaligus  juga  tujuan  peradilan  pidana,  yaitu  dalam  jangka  pendek  mengemban  misi  untuk resosialisasi  narapidana. 3 Penelitian yang dilakukan  sebelumnya, menunjkukkan, bahwa   over kapasitas Lapas juga dapat mengakibatkan terjadinya prisonisasi (prisonizatioan), yang bersifat negatif seperti pemerasan antar narapidana, pencurian  di  sel,  perpeloncoan  terhadap  narapidana  baru,  homo  seksual  serta  kode  etik  untuk  melindungi  sesama narapaidana. 4 Maxsasai  Indra menyebutkan bahwa over kapasitas  Lapas berdampak pada lemahnya pemenuhan  hak- hak narapidana dan keamanan. 5 Menurut Riyan Firmansyah, dkk. Faktor yang sangat berpengaruh dalam pemenuhan hak   narapidana atas layanan kesehatan dan makan di Lapas antara lain berupa over kapasitas yang terjadi di Lapas. 6 Permasalahan  over  kapasitas  Lapas  merupakan  permasalahan  hukum  menahun  dan  belum  mendapat penyelesaian  sampai saat  ini. Artikel ini berusaha menjelaskan penyebab ever  kapasitas  Lapas dan mengkaji konsep atau model kebijakan hukum pidana yang dapat mengatasi masalah over kapasitas Lapas di masa yang akan datang.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Obyek penelitian terdiri dari bahan  hukum  terkait  kebijakan  hukum  pidana  terhadap  pidana  penjara  dan  Lapas.  Pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  melalui  penelusuran  hukum,  baik  secara  langsung  maupun  secara  elektronik.  Analisis  dilakukan  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  perbandingandengan.  Analisis dilakukan melalui tahapan iventarisasi, sistematisasi dan interpratasi, kemudian diambil kesimpulan secara preskriftif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Penyebab Over Kapasitas Lapas
Over  kapasitas  Lapas  merupakan  permasalahan  yang  kompleks.  Dalam  upaya  mengatasi  masalah  tersebut, terlebih  dahulu  dipahami  berbagai  faktor  yang  menyebakan  terjadinya  masalah  tersebut.  Secara  matematika  over kapasitas  Lapas  terjadi  karena  laju  pertumbuhan  penghuni  Lapas  tidak  sebanding  dengan  laju  pertumbuhan  Lapas. Sehingga  daya  tampung  lebih  kecil  dibanding  jumlah  narapidana  yang  harus  ditampung.  Namun  hal  tersebut  tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang ditetapkan oleh Negara dalm bidang hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

## Kebijakan Hukum Pidana Materil dan Over Kapasitas Lapas
Over  kapasitas  Lapas  tidak  terlepas  dari  kebijakan  hukum  pidana  yang  banyak  menggunakan  pidana  penjara sebagai  ancaman.  Karena  ketika  semakin  banyak  perumusan  tindak  pidana  (kriminalisasi)  maka  semakin  banyak perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana.  Ketika  jenis  pidana  yang  dipilih  untuk  diancamkan  terhadap  perlanggaran norma hukum pidana tersebut adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana penjara.
Berdasarkan  konsep  tersebut,  faktanya  dalam  kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia  menunjukkan  adanya kelebihan  perumusan  tindak  pidana  (over  kriminalisasi)  dan  kelebihan  pengunaan  sanksi  pidana  (over  penggunaan) penjara.  Hal  ini  terlihat  dari  rumusan  hukum  pidana  di  dalam  KUHP  maupun  perkembangan  hukum  pidana  di  luar KUHP.  Dalam  Buku  II  KUHP,  kelebihan  itu  terihat  dari:  a)  penggunaan  pidana  mati      sebanyak  10  kali;  b)  Pidana Penjara  sebanyak 485 kali; c) Pidana kurungan   sebanyak 37 kali;  d) Pidana denda  sebanyak 123  kali. 7
9 Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. vii.
4 Angkasa,  Overcapacity  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarkataan,  Jurnal  Dinamikaa  Hukum,  Vol  10  Nomor  3  Tahun 2010, hlm 214.
5 Mexsasai Indra at all, “Dampak  Kelebihan  Kapasitas  Warga Binaan Di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 14-15.
6 Firmansyah,  at  all,  "Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  dan  Konsumsi  Bagi  Narapidana  di  Lapas  dan  Rutan" Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) [Online], Volume 8 Number 3 (30 September 2019).
7 Mudzakir,  at  all,  “Perencanaan  Pembangunan  Hukum  Nasionalbidang  Hukum  Pidana  Dan  Sistem  Pemidanaan  (Politik Hukum Dan Pemidanaan),” BPHN, Jakarta, 2008, hlm. 14-15.
Dari  gambaran  tersebut  terlihat  bahwa  jenis  pidana  yang  banyak  digunakan  dalam  buku  II  KUHP  Indonesia adalah pidana penjara,  yang mencapai 485 (74%), baik sebagai pidana pokok, sebagai  pidana alternatif atau sebagai pidana pengganti. Berkenaan dengan lama pidana penjara yang diancamkan, dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana  pokok  sebanyak  274  kali;      hitungan  tahun  atau  seumur  hidup  dipergunakan  sebanyak  292  kali;  sebagai alternatif dari   pidana lain sebanyak 26 kali.  Apabila dirinci berdasarkan lamanya penjara,  maka dapat digambarkan sebagai berikut: a) pidana penjara kurang dari 5 tahun 227 kali; c)  5 sampai dengan 10 tahun 126 kali ; c) 10 sampai dengan 15 tahun sebanyak 46 kali;  penjara 20 tahun  sebanyak 7 kali; dan d)  penjara seumur hidup sebanyak 23 kali 8 Dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP, sampai tahun 2007  lebih dari 150 undang-undang menggunakan pidana penjara sebagai ancaman terhadap pelanggarnya. 9 Jumlah ini menjadi besar ketika dimasukkan juga ancaman pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah. Karena pada dasarnya pidana kurungan juga harus dilaksanan di dalam Lembega pemasayarakatan.
Jenis-jenis  pidana  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP,  terdiri  dari  pidan  apokokd  an  tambahan.  Pidana  poko  terdiri dari:  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  dan  pidana  denda.  Penentuan  jenis-jenis  pidana  tersebut  secara khirarkhis  menggambarkan  bahwa  pidana  yang  lebih  ringan  menjadi  alternatif  dari  pidana  yang  lebih  berat.  Dengan demikian maka pidana penjara menjadi alternatif pidana  mati, dan pidana denda menjadi alternatif pidana penjara dan kurungan.    Selain  itu  terkait  dengan  pelaksanaan  pidana  penjara,  Pasal  14a  KUHP  memberi  dasar  kepada  hakim kewenangan  untuk  menjatuhkan  pidana  bersyarat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  KUHP  sesungguhnya  telah menyediakan  alaternatif  dari  pidana  penjara.  Demikian  pula  ketentuan  hukum  pidana  di  luar  KUHP.    Baik  berupa jenis pidana seperti pidana denda maupun terkait dengan cara menjalankan pidana yaitu pidana bersyarat.
Terkait dengan pidana denda, meskipun pidana denda dapat dijadikan alternatif terhadap pidana penjara, namun dalam praktinya sangat jarang diterapkan pidana denda sebagaimana diatur di dalam KUHP. Hal ini disebabkan oleh, pertama  terkait  dengan  nilai  ancaman  denda  yang  rendah,  sehingga  dianggap  oleh  jaksa  dan  hakim  kurang memberikan rasa keadilan dan efek jera. Sehubungan dengan hal ini, sejak terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946,  pidana  denda  telah    beberapa  kali  mengalami    penambahan  nilai  denda,  terakhir  adalah  dengan    Peraturan Mahkamah Agung  No. 2 Tahun 2012. Berdasarkan Pasal 3 tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.  Kedua, pengenaan denda terkait dengan kemampuan finansial terpidana, sehingga dalam hal terpidana tidak mampu akhirnya diterapkan pidana kuraungan pengganti denda, yang juga  harus dilaksanakan di dalam  Lapas /Rumah  Tahanan.  Kelemahan  lain  dari  pidana  denda  adalah  tidak  dibayarkan  kepada  korban,      sehingga  konsep  ini menimbulkan ketidakadilan bagi si korban, karena uang  yang dibayarkan oleh pelaku tidak dinikmati korban, padahal penting bagi korban adanya  penggantian kerugian yang diderita. 10
Dengan  adanya  beberapa  kelemahan  tersebut,  pengenaan  pidana  denda  sebagai  alternatif  pidana  penjara terhadap pelanggaran KUHP masih jarang dilakukan. Berbeda   dengan pidana denda dalam peraturan hukum pidana di  luar  KUHP,  dalam  praktiknya  sudah  sering  diterapkan.  Hal  ini  di  samping  nilai  denda  yang  cukup  tinggi  juga formulasi ancaman denda dirumuskan secara  komulatif  atau komulatif alternatif.  Dalam hal ancaman pidana penjara dan  denda  dirumuskan  secara  alternatif,  maka  pidana  denda  dapat  menjadi  alternatif  dari  pidanana  penjara,  namun dalam  hal  diancamkan  secara  komulatif  maka  tidak  mengurangi  jumlah  penjatuhan  pidana  penjara,  sehingga  kurang berkontribusi pada pengurangan over kapasitas Lapas.
Akibat banyaknya kriminalisasi dengan menggunakan  ancaman pidana penjara dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, di sisi lain  jenis pidana alternatif dari pidana penjara dianggap oleh penegak hukum kurang tepat untuk diterapkan,  maka  dalam  pelaksanaannya  penegak  hukum  banyak  menerapkan  pidana  penjara  yang  berakibat banyaknya narapidana yang harus menjalani di Lapas.

## Kebijakan Hukum Pidana Formil dan Over Kapasitas Lapas
Over  kapasitas  Lapas/Rutan  tidak  saja  disebabkan  oleh  narapidana  yang  jumlahnya  terus  meningkat,  tetapi keadaan  tersebut juga disebabkan oleh banyaknya jumlah tahanan dalam proses peradilan  pidana. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan hukum pidana formil. berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),  dalam rangka penyelesaian perkara pidana mulai dari penyidikan sampai di pemeriksaan di sidang pengadilan  penyidik,   oenuntut  umum dan hakim berwenang melakukan penahanan.  Adapun lamanya waktu penahanan   adalah sebagai berikut:
8 Ibid.
9 Ibid., hlm 17.
10 Ahmad  Sofian,  “Pidana  Denda  Sebagai  Alternatif  Atas  Penjara  Yang  Penuh  Sesak“  https://business- law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/diunduh 4 September 2019.
Tabel 1 . Lama Waktu Penahanan menurut KUHAP No Tahapan Maksimal Penahanan Perpan-jangan Total 1  Penyidikan 20 hari 40 hari 60 hari 2  Penuntutan 20 hari 30 hari 50 hari 3  Pemeriksaan di Pengadilan Negeri 30 hari 60 hari 90 hari Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi 30 hari 60 hari 90 hari Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi 50 hari 60 hari 110 hari 150 hari 250 hari 400 hari
Beradasarkan  tabel  1,  seorang  tersangka/terdakwa  dapat  ditahan  sampai  dengan  400  hari,  atau  satu  tahun  tiga bulan  sepuluh  hari.  Selama  masa  tahanan  tersebut,  tersanka/terdakwa  berada  dalam  rumah  tahanan  atau  Lapas, sehingga  menambah  beban  hunian.    Lamanya  penahanan  sangat  berpengaruh  terhadap  kapasitas  Lembaga Pemasyarkatan. Karena itu semakin lama masa tahanan menjadi semakin sesak beban Lembaga Pemasyarkatan.
Dalam rangka pembatasan penahanan sesungguhnya Pasal 21 KUHAP telah mengatur bahwa penahanan baru dapat  dilakukan  bila  memenuhi  syarat  subyektif  atau  syarat  obyektif.    Syarat  subjektif    adalah  dalam  hal adanya keadaan  yang  menimbulkan  kekhawatiran  tersangka  atau  terdakwa  akan  melarikan  diri,  merusak  atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.  Penegak hukum secara subyektif menilai  keadaan tersebut.  Sedangkan  berdasarkan  syarat  obyektif      penahanan      hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau terdakwa  dalam  hal:  a)    tindak  pidana  itu  diancam  dengan  pidana  penjara  lima  tahun  atau  lebih;  dan  b)  karena melakukan tindak pidanna tertentu yang diatu secara limitatif,
Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sesungguhnya tidak  setiap tersangka/terdakwa tidak  wajib ditahan. Penahanan hanya dilakukan jika memenuhi syarat syarat objektif dan syarat subjektif.  Namun dalam  praktiknya  penyidik atau penuntut  umum,  sering  melakukan  penahanan  berdasarkan  pada  alasan  subyektif.  Dalam  kaitannya  dengan  upaya mengatasi  masalah  over  kapasitas  Lembaga  Pemasyarkatan/tahanan,  maka  dalam  penggunaan  syarat  subyektif  perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

## Kebijakan Pelaksanaan Pidana Penjara dan Over Kapasitas Lapas
Sebagaimana  disebutkan  pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia    pidana penjara  merupakan  jenis  pidana  yang  banyak  digunakan  dalam  perumusan  peraturan  hukum  pidana.  Baik  di  dalam KUHP maupun dalam peraturan hukum pidana di luar KUHP. Dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma, dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Meskipun jenis pidananya sama yaitu penjara, namun kedua sistem tersebut memiliki nilai, tujuan dan metode yang berbeda.  Menurut Akmal, Pemidanaan Indonesia  saat  ini  merujuk  kepada  asas  pengayoman  (Penologi  Pengayoman)  yang  berfungsi  memberikan ketentraman dan keamanan bagi pelaku tindak pidana, korban dan terutama masyarakat. Dalam konsep ini peran aktif individu  narapidana  dan  masyarakat  menjadi  dasar  penting  keberhasilan  reintegrasi  sosial  dan  mengembalikan ketertiban  dalam  masyarakat. 11 Hal  ini  sesuai  filosofi  pemidanaan  pada  masa  itu  yang  mendasarkan  aliran/mazhab klasik.  Sedangkan  sistem  pemasyarakatan  mengedepankan  pembinaan  narapidana,  yang  lazim  disebut  resosialisasi dan/atau rehabilitasi. 12
Secara  konseptual  berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  1995,  pemasyarakatan    merupakan  bagian  akhir  dari sistem  pemidanaan  dalam  tata  peradilan  pidana.    Oleh  karena  itu  Lapas  dituntut  untuk  dapat  berkerja  secara  efektif dan  efisien.  Dalam  kaitannya  dengan  over  kapasitas  Lapas,    maka  terdapat  instrumen  dalam  pemasyarakatan  yang dapat  mengurangi  masa  menajalani  pidana  sehingga  dapat  mengurangi  over  kapasitas  Lapas,  yaitu  remisi.  Remisi adalah  pengurangan  masa  menjalani  pidana  yang  diberikan  kepada  Narapidana  dan  Anak  Pidana  yang  memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995, sesungguhnya telah terdapat beberapa isntrumen untuk mengurangi jumlah hunian, sebagaimana diatur dalam Pasal 14, mengenai hak narapidana, yaitu: a) pengurangan masa pidana (remisi); 2) cuti  mengunjungi  keluarga;  c)  pembebasan  bersyarat;  dan  d)    cuti  menjelang  bebas.    Jika  inistrumen  ini didayagunakan  secara  optimal,  maka  akan  dapat  mengurangi  over  kapastias  Lapas.  Hal  ini  tergantung  tata  kelola masing-masing  Lapas  Sebagai  gambaran  pada  tahun  2019,  melalui  remisi  Idul  Fitri,  sebanyak  112.523  narapidana yang  beragama  Islam  diberikan  remisi.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  517  narapidana  dapat  langsung  bebas. 13
11 Akmal Fachrurrozy,  2020, “ Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan”, Khatulistiwa Law Review Vol 1 No 1 April 2020, hlm. 39.
12 Sudarto, 1981, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapit Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal 98.
13 https://tirto.id/ditjen-pas-beri-remisi-idulfitri-112523-napi-517-langsung-bebas-d9vm, diunudh 1 Oktober 2019.
Dalam  rangka  hari  kemerdeaan  RI  dierikan  remisi  kepada  130.383,  di  antaranya  sebanyak  2.790  orang  langsung bebas. 14 Dengan demikian remisi merupakan instrumen yang efektif dalam menanggulangi over kapasitas Lapas. Berdasarkan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang  Syarat Dan  Tata Cara Pelaksanaan  Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, terdapat persyarakatan yang ketat dalam Pemberian Remisi  bagi  narapidana  tertentu, yaitu tindak pidana terorisme, narkotika  dan  prekursor  narkotika,  psikotropika,  korupsi,  kejahatan  terhadap  keamanan  negara,    kejahatan  hak  asasi manusia  yang  berat,  serta    kejahatan  transnasional  terorganisasi  lainnya.  Yaitu  selain  harus  memenuhi  persyaratan umum remisi memenuhi syarat khusus sesuai dengan jenis tindak pidan yang dilakukan sperti korupsi;  terorisme.
Ketentuan  tersebut  di  satu  sisi  untuk  menunjukkan  keseriusan  dalam  penindakan  terhadap  pelaku  dari  jenis- jenis tindak pidana tersebut, namun di sisi lain telah membatasi pemberia remisi. Karena tidak semua narapida dapat memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan.  Akibatnya  narapidana  menjalani  pidana  secarapenuh,  sehingga  menambah panjang waktu di dalam Lapasyang seharusnya dapat dipersingkat dengan pemberian remisi.
Dilihat dari jenis-jenis  tindak pidana yang mendapat pengetatan dalam pemerian remisi memang tidah banyak jumlahnya, namun di dalamnya termasuk tindak pidana narkotika. Hal ini  dihubungakan  dengan uraian sebelumnya yang  menunjukkan  bahwa  jumlah  terbesar.  Karena  berdasarkan  data  Kementrian  hukum  dan  HAM. 15 pada  tahun 2018    jumlah  narapidana  bertambah  24.197  orang,    sehingga    total  penghuni  Lapasmencapai  256.273  orang,  dari jumlah  tersebut  111.000  narapidana  adalah  mereka  yang  tersangkut  kasus  narkotika,  mulai  dari  pengguna  hingga bandar.  Apabila  narapidana  narkotika  tersebut  tidak  mendapat  remisi,  maka  merupakan  jumlah  tersebut  cukup signifikan dalam menyumbang over kapasitas Lapas.
Faktor lain yang cukup penting dalam kebijakan pelaksanaan pidana adalah ketersediaan fasilitas ruang tahanan. Fakta  menunjukkan  bahwa  perkembangan  kapasitas  Lapas  ternyata  tidak  seiring  dengan  pertumbuhan  jumlah  ruang tanahan dan jumlah narapidana. Sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2 .  Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Narapidana dan Tahanan dengan Perkembangan Kapasitas Lapas tahun 2015-2019
Tahun Tahanan & Narapidana % Over Kapasitas UPT (Lapas dan Rutan) Total UPT (Lapas dan Rutan) UPT Baru Melebihi Tidak 2015 173,337 34 310 165 477 - 2016 199,372 54 350 127 477 0 2017 226,819 75 372 137 513 36 2018 247,768 92 400 121 521 8 2019 264,953 105 421 99 522 2
Sumber:  http://smslap.ditjenpas.go.id/public/, Created Date 2019-09-25, 08:15:05. Data diolah.
Berdasarkan  tabel  2,  terlihat  bahwa  dalam  kurun  waktu  lima  tahun,  perkembangan  narapidana  dan  tahanan 91.616 (35%), dari 173,337 di tahun 2015 menjadi  264.953.  Sementara pertumbuhan jumlah Lapas dan Rutan hanya hanay  berjumlah  46,  (8,8%)  dari  477  menjadi  522.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan  narapidana  dan tahanan jauh lebih tinggi dibanding dengan pertuymbuhan jumlah Lapas dan Rutan. Hal inilalah yang mengakibatkan overkapasitas Lapas sampai mencapai 105%.

## Tren kejahatan/Tindak Pidana dan Over Kapasitas Lapas
Meningkatnya  jumlah  kejahatan  berkontribusi  terhadap  over  kapasitas  Lembaga  Pemasyarkatan.  Oleh  karena itu  di mana tingkat kejahatan tinggi, maka di situ terjadi over kapasitas Lapas. Sebaliknya ketika di daerah itu rendah tingkat kriminalistasnya maka tikdak terjadi over kapasitas Lembaga Pemasyakatan di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari  data  yang  di  keluarkan  oleh  Dirjen  Pemasyarakatan  Kementrian  Hukum  dan  HAM,  lima  wilayah  dengan  over kapasitas tertinggi Desember 2018 adalah sebagai mana digambarkan pada tabel berikut:
14 https://tirto.id/menkumham-beri-130383-narapidana-remisi-kemerdekaan-indonesia-egsP, diunduh 1 Oktober 2019.
15 Lihat  “Kasus  narkoba  bertambah,  45  ribu  napi  akan  direhabilitasi”  ,  https://beritagar.id/artikel/  berita/kasus-narkoba- bertambah-45-ribu-napi-akan-direhabilitasi, diunduh tanggl 3 September 2019.
Tabel 3 . Lima Wilayah Dengan Over Kapasitas Tertinggi per-Desember 2018 No Kanwil Total Tahanan Total Narapidana Tahanan & Narapidana Kapasitas % % Over Kapasitas 1 Kanwil Kalimantan Timur 2,458 8,571 11,029 2,738 403 303 2 Kanwil Sumatera Utara 10,543 22,893 33,436 11,285 296 196 3 Kanwil DKI Jakarta 7,274 9,953 17,227 5,851 294 194 4 Kanwil Riau 2,986 8,757 11,743 4,130 284 184 5 Kanwil Kalimantan Selatan 2,324 6,619 8,943 3,347 267 167
Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Desember 2018
Sedangkan    lima  wilayah  dengan    hunian  Lapas  terendah  adalah  sebagai  mana  digambarkan  pada  tabel  3 berikut:
Tabel 4 . Lima Wilayah Dengan  Hunian Lapas Terendah No Kanwil Total Tahanan Total Narapidana Tahanan & Narapidana Kapasitas % % Over Kapasitas 1 Kanwil Papua 441 1,008 1,449 1,417 102 2 2 Kanwil Maluku 335 893 1,228 1,303 94 0 3 Kanwil D.I. Yogyakarta 491 1,142 1,633 1,920 85 4 Kanwil Maluku Utara 363 834 1,197 1,477 81 0 5 Kanwil Papua Barat 198 424 622 777 80 0
Sumber: Dirjen Pemasyarakatan Desember 2018
Adapun jumlah kejahatan berdasarkan kewilayahan diperoleh gambaran sebagai berikut:
Sumber : BPS 2018.
Gambar 1 . Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda, Tahun 2017
Berdasarkan  gambar  2  tersebut,    lima  daerah  dengan  tingkat  kejahatan  tertinggi  adalah,  Sumatera  Utara,  DKI Jakarta,  Jawa  Timur  Jawa  Barat  dan  Sulawesi  Selatan.    Sedangkan  lima  daerah  dengan  tingkat  kejahatan  teterendah
0 5.000  10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
15.728 13.205
12.033 11.089 10.240 9.531 9.149 8.885 8.132 7.981 7.251 6.869 6.785 6.729 6.578 6.020 4.867 3.692 3.673 3.589 3.099 3.086 2.866 2.699
25.183 21.616 34.767 34.598 39.867 SUMUT
METRO  JAYA JAWA  TIMUR JAWA BARAT SULSEL SUMSEL SUMBAR JAWA TENGAH LAMPUNG SULTENG JAMBI KALTIM ACEH N  T B SULUT D  I Y RIAU PAPUA N  T T KALSEL KALBAR BENGKULU BANTEN KEPULAUAN RIAU BALI GORONTALO MALUKU SULTRA
adalah  Sulawesi  Utara,  Maluku,  Gorontalo,  Bali  dan  Kepulauan  Riau.  Dihubungkan  dengan  tabel  2  dan  tabel  3, menunjukkan bahwa wilayah yang tinggi tikat kejahatannya,  Lapas  pada wilayah tersbut mengalami over kapasitas, seperti di wilayah Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Sebaliknya wilayah yang rendah tikat kejahatannya rendah tingak hunian  Lapas  pada  daerah  tersebut  juga  rendah,  seperti  di  wilayah  Maluku  dan  Papua.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tingkat kejahatan yang tinggi menyababkan over kapasitas Lembaga Pemasyakratan.
Dilihat  dari  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan,  maka  mayoritas  narpidana  di  Indonesia  adalan  narapidana narkotika.  Pada  tahun  2018    total  penghuni  Lapas  atau  rutan  mencapai  256.273  orang,  sekitar  111.000  narapidana adalah terpidana kasus narkotika, mulai dari pengguna hingga bandar. Sedangkan pada 2019 jumlah penghuni  Lapas dan  Rutan  di  Indonesia  mencapai  255.000  orang,  115.000  orang  adalah  kasus  narkotika.  Dengan  demikian penyumbang terbesar over kapasitas   Lapas di Indonesia adalah terpidana narkotika, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya mengatasi over kapasitas Lapas.

## Model Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatasi Over Kapasitas Lapas
Dari  uraian  pada  bagian  sebelumnya  terungkap  beberapa  faktor  yang  menyebakan  terjadinya  over  kapasitas Lapas.  Dari  sisi    kebijakan  formulasi  terjadi  over  kriminalisasi  dan  penalisasi  dengan  menggunakan  pidana  penjara sebagai  ancaman.  Selain  itu  dalam  hukum  pidana  formil  memberi  peluang    panjangnya  masa  penahanan  yang dimungkinkan dalam proses peradilan pidana. Sedangkan pada tahap kebijakan aplikasi, banyaknya penarapan pidana penjara  yang  disebabkan  oleh  lemahnya  pidana  alternatif.  Di  sisi  lain  jumlah  kejahatan  yang  terus  meningkat, khusunya  tindak  pidana  narkotika.  Sementara  dalam  kebijakan  pelaksanaan  pidana  terdapat  peraturan  yang mempersulit pemberian  remisi kepada narapidana  tertentu termasuk narapidana  narkotika.  Berdasarkan pada temuan ini, maka  upaya mengurangi over kapasitas Lapas juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut.  Oleh karena itu mengatasi  over  kapasitas  Lapas  tidak  cukup  hanya  membangun  gedung  ruang  tahanan,  tetapi  yang  lebih  penting adalah merubah kebijakan hukum pidana yang berkontribusi pada timbulnya over kapasitas.
Menurut  Angkasa,  beberapa  kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  dalam  upaya  mengatasi  masalah  over kapasitas  Lapasantara  lain  melalui  pembuatan  kamar  baru,  rehabilitasi  bangunan  hingga  pembangunan  Lapas  baru dengan tujuan penambah daya tampung, namun upaya ini tanpaknya tidak signifikan untuk mengatasi over kapastias Lapas. Sehubungan dengan hal tersebut perlu alternatif lain, misalnya melalui tindakan yang bersifat non-institusional, antara lain pidana bersayarat, pidana yang ditangguhkan, konpensasi, restetusi dan restorative justice. 16
UNODC  yang  bekerjasama  dengan    ICRC,    mencatat  beberapa  alternatif  yang  mujngkin  dilakukan  untuk mengungi over kapastias  Lapas yaitu: a) dekriminalisasi dan depenalisasi, b) menghapus hukuman jangka pendek, c) pembatasan  penjara  seumur  hidup,  d)  rasionalisasi  hukuman  lainnya,  e)    memberikan  alternatif  pidana  penjara,  f) mempertimbangkan kapasitas penjara dalam pemberlakuan penahanan; g)  perubahan peraturan perundang-undangan berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika,  h)  mengurangi    penjara    bagi  orang-orang  dengan  kebutuhan  perawatan kesehatan mental, i)  pengampunan nasional, dan j) amnesti. 17
Beragam  alternatif  kebijakan  yang  diajukan  oleh  UNODC  tersebut  dalam  konteks  Indonesia  sebagian  cukup relevan  untuk  mengurangi  over  kapasitas  Lapas.  Misalnya  dekriminalisasi  dan  depenalisasi.  Sebagaimana  diuraikan pada  bagian  sebelumnya,  bahwa  over  kapasitas  Lapas  bermuara  pada  banyaknya  peraturan  hukum  pidana  yang menggunakan sanksi pidana penjara. Dengan adanya dekriminalisasi maka akan  mengurangi jumlah palanggar yang harus ditahan dan menjalani pidana penjara di Lapas. Demikian juga terkait dengan depenaliasi. Misalnya dalam kasus tindak  pidana  narkotika,  pelanggar  tidak  sealalu  harus  dikenakan  sanksi  pidana,  khususunya  penjara,  tetapi  ada alternatif  lain  misalnya  rehabilitasi  pagi  pecandu.  Karena  sebagaimana  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya  bahwa dilihat dari jenis tindak pidana, narapida tindak pidana narkotika merupakan jumlah yang paling banyak, maka dengan tindakan rehabilitasi akan menghindarkan pelaku untuk ditahan dan menjalani pidana di Lapas.
Terkait dengan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi juga  perlu nghapus ketentuan pidana jangka pendek dan  kebijakan  yang  selektif  dan  limitatif  dalam  pemberian  pidana  penjara  jangka  jangka  panjang  (20  tahun  dan seumur  hidup).  Pidana  jangka  pendek  (di  bawah  satu  tahun)  sesungguhnya  kurang  relevan  dengan  konsep pemasyarakatan, karena jangka waktu yang pendek sehingga sulit untuk menjalankan tahapan pembinaan secara baik. Sementara  kebijakan  tersebut  berdampak  pada  over  kapasitas  Lapas.  Di  sisi  lain  pidana  yang  terlalu  panjang  juga kurang selaras dengan konsep pemasayarakatan. Karena  kurang dapat memenuhi tujuan pemasayarakatan.
Kebijakan    yang  juga  penting  untuk  mengatasi  masalah  over  kapasitas  Lapas  adalah  mengembangkan  jenis pidana alternatif. Dalam KUHP saat ini terdapat pidana  alternatif  dari pidana penjara adalah  pidana denda dan dari sisi  pelaksanaan  pidana  terdapat  pidana  percobaan.  Namun  jenis  pidana  alternative  tersebut  dipandang    masih
16 Angkasa, Op.Cit ., hlm. 218.
17 Kantor  PBB  untuk  Narkoba  dan  Kejahatan  (UNODC),  “Panduan  tentang  strategi  untuk  mengurangi  kepadatan  dalam penjara,” PBB, new York, 2013., hlm. 40.
memiliki kelemahan sehingga  kurang efektif untuk mengantikan pidana penjara. Hal ini tidak terlepas dari nilai dari jumlah pidana yang sangat rendah untuk aturan di KUHP.
Alternatif lainnya adalah pidana kerja sosial, berupa pelayanan masyarakat.  Jenis pidana ini  sudah diterapkan di  sejumlah  negara  seperti  Belgia,  Belanda,  dan  Skotlandia.    Opsi  lain  adalah  pidana  angsuran,  atau  pelaksanaan pidana    dengan  cara  dicicil. 18 Pidana  ini  bisa  menjadi  alternatif  cara  menjalankan  pidana  penjara.      Terakhir  adalah judicial  pardon ,    yang  juga  dianut  oleh  hukum  Belanda,  di  mana  hakim  berdasarkan  pertimbangan  tertentu  dapat memberikan  pemaafan  terhadap  terdakwa.    Beberapa  jenis  pidana  alternatif    pidana  penjara  tersebut,  dalam  RUU KUHP  tahun  2019,  diantaranya  telah    pidana  pokok    terdiri  atas:  a)  pidana  penjara;  b)  pidana  tutupan;  c)  pidana pengawasan; d) pidana denda; dan e) pidana kerja sosial.
Kebijakan  yang  cukup  menetukan  dalam  mengatasi  masalah  over  kapasitas  Lapas  adalah  mempertimbangkan kapasitas Lapas dan Rumah Tahanan dalam menampung tahanan dan narapidana. Fakta menunjukkan bahwa selama ini  laju  pertumbuhan  narapidana  dan  tahanan  tidak  sebanding  dengan  kapasitas  Lapas  dan  Rumah  Tahanan  yang dibangun  atau  disediakan.  Dalam  kaitan  ini  Kementrian  Hukum  dan  HAM  telah  menyusun  skema  dalam  mengatasi masalah over kapasitas Lapas, melalui  tahapan  jangka pendek dilakukan melalui merevisi PP 99/2012. Dalam jangka menengah, pertama, menambah kapasitas huni Lapas  melalui pembangunan Lapas baru.  Kedua, menambah pegawai, dan  ketiga,  pembenahan  regulasi  peradilan  pidana  terpadu  dengan  menyiapkan  pembaharuan  KUHP,  KUHAP,  UU Narkotika, UU Pemasyarakatan dan segala peraturan turunannya.
Selain    penambahan    kapasitas  huni  Lapas  dan  Rutan  berserta  SDMnya,  kebijakan  Kementrian  Hukum  dan HAM  terkait  dengan  perubahan  regulasi  Narkotika  merupakan  kebijakan  yang  strategis,  karena  dengan  besarnya jumlah  narapidana  tindak  pidana  narkotika,  maka  perubahan  kebijakan  tersebut  dapat  berdampak  signifikan  untuk mengurangi  kepadatan  Lapas.  Kebijakan  ini  juga  sejalan  dengan  pandangan  Kantor  PBB  untuk  Narkoba  dan Kejahatan (UNODC) yang merekomendasikan perlunya perubahan terhadap undang-undang  narkoba.
Selain melalui kebijakan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, terkait dengan pelaksanaan pidana penjara, Good  Time  Allowance (pengurangan  masa  menjalani  pidana  dengan  melakukan  suatu  pekerjaan  baik)    juga  dapat diterapkan  dalam  mengurangi  masa    pidana.  Narapidana  yang  melakukan  pekerjaan  baik  mendapatkan penghargaan/upah  pengurangan  masa    pidana  dengan  ketentuan  2  hari  bekerja  mendapatkan  pengurangan    selama  1 hari atau minimum pengurangan menjalani masa pidana 1 hari sampai dengan maksimum 15 hari per bulan. Ketentuan lama  waktu  penguranan  masa  pidana  dengan  melakukan  suatu  pekerjaan  baik  adalah  bekerja  selama  7  jam  per  hari selama 6 hari atau bekerja 42 jam selama satu minggu. 19
Dari  analisis  sebelumnya  dapat  digambarkan  bahwa  upaya  penekan  angka  over  kapasitas  Lapas  tidak  dapat dilakukan  secara  parsial,  namun  harus  ditempuh  melakui  kebijakan  terpadu,    hukum  pidana  materiil,  formil  dan pelaksanaan pidana, maupun yang bersifat teknis seperti menekan angka kejahatan dan pembangunan fasilitas kamar tahanan pada Lapas dan Rutan.

## SIMPULAN
Akar  persoalan  over  kapasitas  Lapas  adalah  akibat  kebijakan  hukum  pidana.  Dalam  hukum  pidana  materil terjadi over kriminaliasi dengan menggunakan pidana penjara, di sisi lain alternative pidana penjara seperti denda dan pidana  bersyarat  dipandang  kurang  eketif  mendorong  jaksa  dan  hakim  penerapkan  pidana  penjara.  Dalam  hukum pidana  formil  longgarnya  persyaratan  penahanan  dan  masa  tahanan  yang  lama.  Dalam  pelaksanaan  pidana  penjara terdapat aturan yang membatasi pemberian remisi di samping pembinaan pembinaan kuran goptimal.
Upaya penekan angka over kapasitas Lapas tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus ditempuh melalui kebijakan  terpadu.  Dari  sisi  kebijakan  hukum  pidana  dilakukan  dengan  mengembangkan  dan  mengefektifkan  jenis- jenis pidana alternatif dari  pidana penjara,  seperti pidana denda, pidana  kerja  sosial, kompensasi dan  restetusi.  Dari sisi penerapan pidana dapat dilakukan melalui pidana bersyarat, pidana pengawasan, restorative justice, pidana  yang dicicil,  termasuk Good  Time  Allowance dan  pengampunan.  Selain  itu  perlu  juga  dilakukan  reformasi    perundang- udangan hukum pidana melalui dekriminalisasi untuk jenis tindak pidana tertentu yang berkontribusi besar terjadinya over kapasitas Lapas  seperti  tindak pidana narkotika yang jumlahnya sangat tinggi. Terkait dengan hal tersebut perlu pula  didukung  dengan  kebijakan  pemenuhan  fasilitas  ruang  tahanan  pada  Lapas/Rutan  dan  menekan  angka kriminalitas.
18 ICJR:  Pidana  Alternatif  Bisa  Kurangi  Kelebihan  Kapasitas  Pnjara,  https://tirto.id/icjr-pidana-  alternatif-bisa-kurangi- kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB, diunduh tanggal 5 September 2019.
19 Galih,  Puji  Mulyonon  dan  Barda  Nawawi  Arief,  2016,  “Upaya  Mengurangi  Kepadatan  Narapidana  Dalam  Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” Jurnal Law Reform   Volume 12, Nomor 1, hlm 14.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
BPHN,  2008, Perencananaan  Pembangunan  Nasional  Bindang  Hukum  Pidana  dan  Sistem  Pemidanaan  (Politik Hukum dan Pemindanaan ) Jakarta: BPHN. Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), 2013, Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara ,  PBB, new York, RUU KUHP Tahun 2019 Sudarto,  1981, Masalah  Penghukuman  dan  Gagasan  Pemasyarakatan,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Bandung: Alumni,

## Jurnal
Angkasa, 2010, “Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarkataan, Jurnal Dinamikaa Hukum”, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2010.
Akmal Fachrurrozy, 2020, “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan”,
Khatulistiwa Law Review Vol 1 No 1 April 2020.
Galih, Puji Mulyonon dan Barda Nawawi Arief, 2016, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” Jurnal Law Reform   Volume 12, Nomor 1.
Hutabarat Rugun Romaida, 2018, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik), Vol. 1, No. 1, April.
Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, “Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Slawi” Jurnal  Pembaharuan  Hukum Volume  I  No.1  Januari  -  April 2014.
Mexsasai  Indra,    at  all,  2016  “Dampak  Kelebihan  Kapasitas  Warga  Binaan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Klas  II  A Pekanbaru    Dikaitkan  Pemenuhan  Hak-Hak  Warga  Binaan”, JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Waskito  Achmad  Budi,  2018  “Implementasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Dalam  Perspektif  Integrasi”, Jurnal  Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret.

## Sumber Elektronik
Ahmad  Sofian,  “Pidana  Denda  Sebagai  Alternatif  Atas  Penjara  Yang  Penuh  Sesak“  https://business- law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/diunduh 4
September 2019.
Fellyanda  Suci  Agiesta,    https://www.merdeka.com  /dunia/5-negara-ini-  jumlah-tahanannya-  terbanyak-  di-dunia- termasuk-indonesia. html, diunduh 8 Nopember 2018.
http://ditjenpp.  kemenkumham.go.id/  kilas-berita-perkembangan-  peraturan-perundang-undangan/3274-revisi-pp-99-
2012-atasi-over-kapasitas-penjara-dalam-jangka-pendek.html, diunduh 5 September 2019.
https://beritagar.id/artikel/ berita/kasus-narkoba- bertambah-45-ribu-narapidana-akan-direhabilitasi, diunduh tanggl  3 September 2019.
https://beritagar.id/artikel/  berita/kasus-narkoba-  bertambah-45-ribu-narapidana-akan-direhabilitasi,  diunduh  tanggl  3 September 2019.
https://nasional. kompas.com/ read/2018/05/03/13245111/ jumlah  – narapidana - melonjak- uang-makan-capai-rp-13- triliun, diunduh 8 Nopember 2018.
https://www.bps.go.id/2019.
https://www.kompasiana.com/firmanassiddiqi4297/5ce964baaa3ccd44a64b15ab/faktor-penyebab-over-capacity-rutan- dan-Lembaga Pemasyarakatan. Diunduh tanggl 3 September 2019.
https://tirto.id/ditjen-pas-beri-remisi-idulfitri-112523-narapidana-517-langsung-bebas-d9vm. https://tirto.id/menkumham-beri-130383-narapidana-remisi-kemerdekaan-indonesia-egsP ICJR:  Pidana  Alternatif  Bisa  Kurangi  Kelebihan  Kapasitas  Pnjara,  https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi- kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB, diunduh tanggal 5 September 2019.
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly, diunduh 23 Februari 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.