PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF GREEN BUILDING DI KOTA BANDUNG
( Green Building Incentive Policy in Bandung )
Jemy Ronald Nehemia Pahnael 1, 2 , Anton Soekiman 2 , Mia Wimala 2
1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2 Program Studi Magister Manajemen Proyek Konstruksi Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan E-mail: miasoejoso@unpar.ac.id
Diterima 2 Maret 2020, Disetujui 4 April 2020

## ABSTRAK
Kota Bandung merupakan kota pertama di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan insentif green building. Insentif yang akan diberikan kepada pemilik bangunan berupa insentif tambahan jumlah lapis lantai dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Sejak 2016, pemerintah Kota Bandung belum pernah melakukan monitoring, dan evaluasi tentang penerapan kebijakan insentif tersebut sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan hasil pelaksanaannya selama ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui sejauh  mana penerapan kebijakan insentif di Kota Bandung, termasuk mengetahui permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dipikirkan solusinya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan target responden yang memiliki kaitan langsung dengan penerapan kebijakan insentif green building di Kota Bandung,  antara lain  Dinas Penataan Ruang (Distaru)  Kota Bandung, Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung, Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Tim Penyusun Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau. Hasil penelitian  membuktikan bahwa sampai saat ini belum ada insentif green building yang dikeluarkan oleh wali kota karena bangunan yang ada belum memenuhi persyaratan green building bintang 2 dan 3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diperoleh juga hasil bahwa peraturan insentif yang ada belum mengatur tentang besaran, bentuk, waktu pemberian dan  masa berlaku/durasi dengan lebih rinci. Oleh karena itu, meskipun ada bangunan yang telah memenuhi persyaratan green building, pemilik bangunan/pengembang tersebut belum dapat memohon insentif green building. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah program sosialisasi yang harus dilakukan terhadap pihak pemerintah maupun masyarakat, dan pembuatan peraturan lanjutan yang mengatur detail kebijakan insentif.

## Kata kunci: bangunan hijau, kebijakan insentif, insentif bangunan hijau

## ABSTRACT
Bandung is the first city in Indonesia that has issued its regulations on green building incentives, i.e. gross floor area concessions, and tax deduction. Since 2016, the local government has never conducted a monitoring and evaluation of the practice of these regulations. Therefore, this study aims to determine the extent of the implementation of green building incentives in Bandung. By knowing the problems, the strategy oh improvement can be formulated thoroughly. Data collection was done through in-depth interviews with respondents who have a direct link to the implementation of green building policies in Bandung, including the City Spatial Planning Agency (Distaru), The Investment Board One Stop-Service (DPMPTSP), Regional Revenue Management Agency (BPPD), Building Expert Team (TABG) and Regulatory Drafting Team concerning Green Buildings. The results show that so far there has been no incentive issued by the mayor because no building has met the green building requirements of 2 and 3-star by current regulations. The results also obtained that the existing regulations do not regulate the amount, form, awarding time, and the validity period/duration in detail. Therefore, despite meeting the requirements, the building owner/developer cannot propose any green building incentives. Several recommendations are the socialization program that must be carried out on the government, as well as the community, and further regulations governing the details of incentive policies must be designed and issued as soon as possible.
Keywords: green building, incentive policy, green building incentive

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  perkotaan  dan  urbanisasi  menjadi masalah di negara-negara yang sedang
berkembang, karena kegagalannya dalam menanggulangi  dampak yang   timbul (Ramadhan dan Osly, 2019). Sektor bangunan bertanggung jawab atas lebih  dari  40%  penggunaan  energi  global  dan sepertiga  dari  emisi  gas  rumah  kaca  global  (UNEP, 2009).  Umumnya,  10-20%  energi  dikonsumsi  pada tahap  pembuatan  dan  transportasi  bahan,  konstruksi, pemeliharaan  dan  pembongkaran  (UNEP,  2009). Delapan  puluh  persen  dari  emisi  gas  rumah  kaca tersebut  dihasilkan  selama  operasional  bangunan (Junnila, 2004; Suzuki dan Oka, 1998; Adalberth et al., 2001  dalam  laporan  (UNEP,  2009).  Oleh  karena  itu, pengembangan green  architecture diharapkan  dapat berkontribusi  signifikan  terhadap  pengurangan  jumlah emisi gas rumah kaca ke atmosfer (Chan et al., 2017). Konsep green building sebagai salah satu pengembangannya telah dikampanyekan oleh pemerintah  Indonesia  sejak  satu  dekade  terakhir  ini untuk  merespon  terhadap  fenomena  yang  terjadi. Namun  demikian,  sampai  saat  ini,  Indonesia  baru memiliki 48  bangunan  yang  telah bersertifikat  sebagai green  building, terdiri  dari  15  untuk new  building ,  8 untuk eksisting building , 2 untuk interior space , dan 23 untuk design  recognition (GBCI,  2019).  Data  ini menunjukkan bahwa meningkatnya pasar konstruksi di Indonesia  ternyata  belum  diiringi  dengan  jumlah sertifikasi green building yang ada.
Beberapa kendala dalam  penerapannya telah berhasil diidentifikasi,  antara  lain  adalah  mahalnya  biaya investasi  awal dibandingkan  dengan  bangunan konvensional,  kurangnya  pemahaman,  informasi  dan kesadaran masyarakat tentang green building , pengawasan  yang  tidak  efektif,  kurang  tersedianya produk  ramah  lingkungan  di  pasaran,  serta  hampir tidak adanya dukungan finansial, dan non -finansial dari pemerintah  (Marseva,  2014)  (Rumah.com,  2014) (Sucipto et al., 2014) (Wiyono et al., 2014) (Wimala et al.,  2016)  (Pitoko,  2016)  (Alfarizi,  2019)  (Andapita, 2019). Karakteristik masyarakat Indonesia yang kurang sadar  diri,  dan  umumnya  lebih  mengandalkan  campur tangan dari pemerintah menyebabkan pendekatan top- down dirasakan  akan  lebih  efektif  dalam  penerapan konsep green building (Wimala et al., 2016).
Merespon atas komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi  gas  rumah  kaca  sebesar  29%  pada  tahun  2030 (Armandhanu,  2015), pemerintah    mengeluarkan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat  Nomor  02/PRT/M/2015  tentang  Bangunan Gedung Hijau. Sampai saat ini, hanya ada tiga wilayah di  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  daerah,  yaitu Jakarta  dengan  Peraturan  Gubernur  Nomor  38  Tahun 2012  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  Bandung dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016 tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  dan  Semarang dengan  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  24  Tahun  2019 tentang Bangunan Gedung Hijau.
Khusus  untuk  Kota  Bandung,  pemerintah  berinisiatif untuk  memberikan  dukungan  baik  finansial  maupun non -finansial berupa tambahan jumlah lapis lantai, dan pengurangan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). Insentif ini dimaksudkan untuk meringankan beban dan meningkatkan  minat  para  pelaku  konstruksi  dalam menerapkan konsep green building . Sejak tahun 2016, pemerintah  Kota  Bandung  belum  pernah  melakukan monitoring, dan evaluasi tentang penerapan kebijakan insentif tersebut sehingga menyebabkan ketidaktahuan akan hasil pelaksanaannya selama ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan  kebijakan  insentif  di  Kota  Bandung, termasuk di dalamnya mengetahui permasalahan yang ada  sehingga  dapat  dipikirkan  solusi  bagi  penerapan insentif di Kota Bandung di masa yang akan datang.

## GREEN BUILDING
Konsep green building telah diterapkan oleh beberapa negara  sejak  tahun  2001  untuk  menunjang  target penurunan  emisi  gas  rumah  kaca  global  pada  sektor konstruksi. Beberapa negara di dunia telah menjalankan  konsep  ini  dengan  baik.  China  telah memiliki  gedung  yang  bersertifikat  mencapai  2.965 gedung (BEE, 2015), Hong Kong hingga Oktober 2009 telah  memberikan  pengakuan  lebih  dari  199  properti terdiri  dari  9.000.000  m 2 dan  50.000  unit  hunian (BEAM,  2012).  Hingga  Juli  2016,  Jepang  telah mengeluarkan  sertifikat green building untuk  330 bangunan,  119  perumahan,  dan  92 real  estate (CASBEE, 2016), manakala India telah memiliki 5.142 proyek green  building yang  terdaftar,  serta  1.645 bangunan  yang  disertifikasi  dan  berfungsi  hingga  28 Februari 2019 (IGBC, 2019).
Di Indonesia, Green Building Council Indonesia (GBCI) merupakan  sebuah  lembaga  mandiri non -pemerintah yang  didirikan  pada  tahun  2009,  yang  berkomitmen penuh dalam mengaplikasikan praktik terbaik lingkungan,  dan  memfasilitasi  transformasi  industri bangunan  global  yang  berkelanjutan  (GBCI,  2019). Dengan  berbagai  standar green  building yang dikeluarkan  di  berbagai  negara,  Indonesia  melalui GBCI  juga  telah  menghasilkan Greenship dengan kekhasan
Indonesia.
Enam kategori yang dipertimbangkan  sebagai  persyaratan Greenship yang harus  dipenuhi  adalah  tepat  guna lahan,  efisiensi  dan konservasi  energi,  konservasi  air,  sumber  dan  siklus material, kualitas udara dan kenyamanan udara dalam ruang,  serta  manajemen  lingkungan  bangunan. Bangunan  yang  ditinjau  akan  dinilai  berdasarkan persyaratan  beberapa  kategori  tersebut,  dan  akan diklasifikasikan menurut kinerjanya. Klasifikasi tersebut terdiri dari bronze (35-45%) , silver (46-56%) , gold (57- 72%) , dan platinum (73-100%).
Selain Greenship yang  dikeluarkan  oleh  GBCI , beberapa  pemerintah  daerah  juga  mengeluarkan masing-masing persyaratan green building yang harus dipenuhi,  yang  dituangkan  melalui  peraturan  daerah atau  peraturan  wali  kota.  Peraturan  yang  dikeluarkan mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan  Gedung  Hijau  sebagai  kontribusi  nyata terhadap  usaha  pengurangan  gas  rumah  kaca  global. Persyaratan green  building di  pemerintah  Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta digunakan sebagai persyaratan  wajib  untuk  mendapatkan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal serupa  juga  diberlakukan  oleh  pemerintah  Kota Bandung melalui peraturan wali kota.
Untuk  memacu  perkembangan green  building di  Kota Bandung,  pemerintah  juga  menjanjikan  sejumlah insentif green  building kepada  para  pemilik  bangunan dan  pengembang.  Tentu  saja  persyaratan green building harus  dipenuhi  sebelum  dapat  mengajukan permohonan  insentif.  Lain  halnya  dengan  persyaratan Greenship ,  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  1023  Tahun 2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau  menetapkan beberapa  persyaratan  yang  meliputi  lima  kategori, yaitu  efisiensi  energi,  efisiensi  air,  sistem  pengelolaan bangunan/ building  management  system (SPB/BMS), pengelolaan  kualitas  udara  dalam  ruangan,  dan pengelolaan lahan. Persyaratan tersebut dibedakan ke dalam  dua  klasifikasi  luasan  bangunan,  yaitu  <  5.000 m 2 (lihat  Tabel  1)  dan ≥  5.000  m 2 (lihat  Tabel  2). Selanjutnya, terdapat tiga jenis sertifikasi, yaitu bintang 1,  2,  dan  3  yang  dapat  diberikan  kepada  suatu bangunan  yang  telah  memenuhi  persyaratan.  Untuk mendapatkan  sertifikasi green  building bintang  1, semua  persyaratan  wajib  harus  dipenuhi.  Sementara itu,  persyaratan  tambahan  harus  dipenuhi  untuk mendapatkan  sertifikasi green  building bintang  2  dan 3, dan selanjutnya dapat digunakan untuk permohonan insentif green building . Sejak diberlakukannya peraturan  wali  kota  di  atas,  sertifikasi green  building ini  selanjutnya  diintegrasikan  dengan  permohonan IMB,  dan  bersifat  wajib  (minimum  bintang  1).  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memastikan  bangunan  yang  akan dibangun  atau  direnovasi  nantinya  akan  memenuhi persyaratan sebagai green building .

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  murni  kualitatif.  Sebagian  besar data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para s takeholder terkait  yaitu  perwakilan  dari  Dinas Penataan  Ruang  (Distaru)  Kota  Bandung,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kota  Bandung,  Badan  Pengelolaan  dan Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Kota  Bandung,  Tim  Ahli Bangunan  Gedung  (TABG),  dan  Tim  Penyusun Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023  Tahun 2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau.  Adapun beberapa  hal  yang  ditanyakan  dalam  wawancara tersebut  mencakup  aspek  peraturan  dan  sosialisasi green building , pelaksanaan, dan pengawasan. Selain itu,  akan  ditanyakan  juga  permasalahan  yang  timbul dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sejak peraturan tersebut  dikeluarkan.  Pada  akhir  penelitian,  akan dihasilkan  beberapa  strategi  untuk  meningkatkan kinerja  pemerintah  Kota  Bandung  dalam  menerapkan kebijakan  insentif green  building ,  termasuk  di
dalamnya penerapan konsep green building berdasarkan  hasil  analisis  perbandingan  kondisi eksisting  di  kota  Bandung,  dengan  kondisi  serupa  di berbagai negara.

## KONDISI EKSISTING PENERAPAN
GREEN

## BUILDING DI KOTA BANDUNG
Aspek Peraturan dan Sosialisasi Green Building
Setelah Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016 tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  sosialisasi  dan diseminasi  yang  direncanakan  dilakukan  melalui  tatap muka,  media  elektronik,  dan  cetak.  Sosialisasi  telah dilakukan sebanyak empat kali oleh pemerintah secara bertahap  kepada  aparat  pemerintah,  perencana,  dan pengembang  dari  2016  sampai  dengan  2017  dalam bentuk  pelatihan,  seminar,  dan  lokakarya.  Sebagai contoh,  pelatihan  yang  telah  dilakukan  adalah mengenai Overall  Thermal  Transfer  Value (OTTV) yang  diberikan  kepada  Dinas  Teknis  (Distaru  Kota Bandung) yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan  bangunan  <  5.000  m 2 .  Sebagai  langkah awal,  pemerintah  kota  Bandung  juga  melibatkan perencana  dan  pengembang  dalam  sosialisasi green building yang  dilakukan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  pengetahuan  dan  pemahaman  yang cukup  untuk  selanjutnya  disebarkan  kepada  para kliennya. Namun demikian, sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum sampai saat ini belum dilaksanakan.
Berdasarkan  Peraturan Wali  Kota  Nomor  1023  Tahun 2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  penerapan green building mempunyai kaitan dengan permohonan IMB  dan  SLF  seperti  yang  terlihat  pada  Gambar  1. Proses  dimulai  dengan  pengisian  form  pemeriksaan mandiri  (Pasal  73  Ayat  3),  dan  penyiapan  dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung (RTBG) (Pasal 74 Ayat  1)  oleh  pemilik  dan/atau  perencana  teknis bangunan  gedung  yang  telah  memiliki  Sertifikat Keahlian (SKA) (Pasal 74 Ayat 2). Dokumen RTBG ini terdiri dari gambar rencana bangunan  yang dilengkapi dengan perhitungan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB),  Koefisien  Tapak Basement (KTB),  dan  Koefisien  Dasar  Hijau  (KDH). Distaru  Kota  Bandung  selanjutnya  akan  memeriksa, menilai  dan  memberikan  rekomendasi  atas  kelayakan persyaratan teknis berdasarkan isian form pemeriksaan  mandiri,  dan  dokumen  teknis  tersebut. Tim  teknis  dari  Distaru  Kota  Bandung  bertanggung jawab  untuk  luasan  bangunan  <  5.000  m 2 ,  sementara TABG  akan  menangani  bangunan  dengan    luasan bangunan ≥  5.000  m 2 . Pemohon  akan  menerima rekomendasi  RTBG  tanpa  atau  dengan  catatan perbaikan.  Jika  ada  perbaikan,  pemohon  diminta memperbaiki hal tersebut sebelum proses permohonan IMB. Selanjutnya,  wali  kota  akan  mengeluarkan sertifikasi green  building setelah  pemohon  memenuhi minimal semua persyaratan wajib, dan direkomendasikan oleh Distaru Kota Bandung. Sampai saat  ini,  belum  ada  sertifikasi green  building yang dikeluarkan  oleh  wali  kota  meskipun  sudah  ada
beberapa permohonan bangunan yang telah memenuhi  persyaratan.  Hal  ini  disebabkan  karena adanya  pendelegasian  tugas  tersebut  dari  wali  kota kepada  pihak  Distaru,  dan  adanya  ketidaksamaan persepsi  mengenai  waktu  pemberian  sertifikat green building .  Dalam  gambar  1  poin  C,  dijelaskan  bahwa sertifikat green  building akan  dikeluarkan  sebelum pernerbitan IMB, tetapi pada pelaksanaannya sertifikat tersebut  akan  dikeluarkan  oleh  Distaru  sampai bangunan selesai dibangun, dan dinilai.
Pemohon dapat mengajukan IMB dengan mengunggah beberapa dokumen antara lain sertifikasi tanah, rekomendasi RTBG, dokumen RTBG yang telah diperbaiki, dan surat pernyataan awal yang menyatakan  bahwa  pemohon  bersedia  mengajukan SLF  sebelum  bangunan  tersebut  dimanfaatkan. Setelah  itu,  permohonan  IMB  akan  diperiksa  oleh DPMPTSP  Kota  Bandung.  Apabila  hasil  pemeriksaan sudah  sesuai,  maka  IMB  dapat  diberikan  kepada pemohon.  Bangunan  yang  telah  dibangun  atau  di- retrofitting akan  diverifikasi  sesuai  dengan  dokumen IMB oleh Distaru Kota Bandung, dan selanjutnya akan diproses  untuk  penerbitan  SLF.  Setelah  satu  tahun operasional  bangunan,  pemohon  harus  mengajukan laporan penggunaan listrik, air, dan Analisis Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  untuk  perpanjangan sertifikat bangunan gedung hijau dan/atau SLF. Dalam hal  ini,  Distaru  Kota  Bandung  merupakan  pihak  yang bertanggung  jawab  untuk  menilai  kinerja  penggunaan bangunan selama operasional. Sampai saat ini, hanya SLF untuk bangunan sebelum dimanfaatkan yang baru dikeluarkan oleh Kota Bandung.
Gambar  1  poin  G  hingga  I  menunjukkan  prosedur eksisting  yang  belum  dilaksanakan  karena  bangunan masih dalam tahap konstruksi, atau belum dinilai.
Gambar 1. Hubungan antara Sertifikasi Green Building dengan  Permohonan  IMB  dan  SLF  di  Kota  Bandung menurut Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau (Penulis, 2020)
Tidak Ya Pemeriksaan dokumen IMB: Dilakukan oleh DPMPTSP

## Pengajuan Permohonan RTBG
Pemohon mengajukan dokumen RTBG, termasuk di dalamnya adalah list rencana KDB, KLB, KTB, dan KDH. Dokumen ini dibuat oleh perencana yang memiliki SKA, dan dikirimkan ke Distaru

## Verifikasi Teknis Permohonan RTBG
Untuk bangunan < 5.000 m 2 , diperiksa oleh tim teknis Distaru
Untuk bangunan paling sedikit 5.000 m 2 , diperiksa oleh TABG

## Rekomendasi RTBG
Hasil verifikasi RTBG berupa suatu rekomendasi diberikan kepada pemohon tanpa atau dengan catatan perbaikan. Setelah perbaikan (jika ada), wali kota akan menerbitkan sertifikat green building. Namun, pelaksanaan saat ini wali kota mendelegasikan semua urusan terkait sertifikasi green building kepada Distaru

## Pengajuan Permohonan IMB
Permohonan IMB meliputi persyaratan dokumen RTBG yang telah di- upload , yang telah diperiksa, dan yang telah diperbaiki, surat pernyataan akan mengajukan permohonan SLF sebelum bangunan dimanfaatkan, sertifikat tanah, dan persyaratan lainnya
Penerbitan IMB oleh DPMPTSP Konstruksi/Retrofitting Verifikasi Bangunan yang Telah Dibangun atau Diretrofitting oleh Pengkaji Teknis Penerbitan SLF
Pemohon mendapatkan SLF BG, dan bangunan dimanfaatkan
Bangunan Baru/Eksisting
Pemohon mengisi formulir pelaporan (penggunaan listrik; penggunaan air yang berasal dari semua sumber; kualitas limbah air yang dilepas pada badan air dituangkan dalam laporan AMDAL)
sepanjang jangka waktu 12 bulan dari Januari-Desember dan dilaporkan setiap tahun sebelum bulan Februari
Penilaian Kinerja Green Building
Distaru melakukan penilaian kinerja green building berdasarkan laporan dari pemilik bangunan
Penerbitan Sertifikat Green Building dan/atau SLF Sertifikat Green building diberikan kepada bangunan, setelah penilaian kinerja green building , dan/atau perpanjangan SLF. Tidak Ya A B C D E F G H I
Aspek Pelaksanaan Green Building
Pada saat ini, persyaratan wajib untuk sertifikat bintang 1 green  building di  Kota  Bandung  seperti  yang  tertera dalam  Tabel  1  untuk  bangunan  luasan  <  5.000  m 2 belum  diterapkan  secara  menyeluruh.  Persyaratan wajib  diterapkan  secara  bertahap,  dan  dibedakan  ke dalam  dua  fungsi  bangunan  yaitu  bangunan  tempat tinggal  dan  bangunan  bukan  tempat  tinggal.  Hal  ini dimaksudkan  agar  penerapan green  building di  Kota Bandung tidak secara mendadak dianggap menyusahkan  masyarakat . Namun,  berdasarkan  hasil survei  awal,  pemerintah  Kota  Bandung  masih  belum menetapkan waktu penerapan untuk tahap selanjutnya.
Sebagai  langkah awal,  penerapan green  building bagi bangunan  tempat  tinggal  harus  memenuhi  beberapa persyaratan  berkaitan  dengan  penggunaan  lampu hemat  energi, dual-flush  water  closet, ventilasi  alami, bukaan  ruang  hijau,  dan  pemilahan  sampah  rumah tangga.  Untuk  bangunan  bukan  tempat  tinggal,  selain semua  persyaratan  bangunan  tempat  tinggal  yang telah  disebutkan  sebelumnya  terdapat  persyaratan tambahan yang juga harus dipenuhi, yaitu perhitungan OTTV , serta  manajemen  limbah  dan  rekomendasi dampak lingkungan.
Tahap berikutnya, beberapa persyaratan wajib lainnya direncanakan akan ditambahkan dalam penerapannya. Memperbanyak  cakupan  area  hijau  (taman  vertikal) pada  bangunan  merupakan  salah  satu  tambahan persyaratan  wajib  pada  bangunan  tempat  tinggal.  Di lain  sisi,  persyaratan  efisiensi  sistem Air  Conditioning (AC),  memperbanyak  cakupan  area  hijau  (taman vertikal  dan  atap)  direncanakan  akan  ditambahkan  ke dalam  persyaratan  wajib  yang  harus  dipenuhi  oleh bangunan  bukan  tempat  tinggal.  Untuk  bangunan dengan  luasan ≥  5.000  m 2 ,  ke  semua  persyaratan wajib bintang 1 harus dipenuhi dari sekarang. Tabel 3 menunjukkan semua persyaratan wajib untuk bangunan  dengan  luasan  <  5.000  m 2 dengan  yang telah  ditetapkan,  baik  yang  sudah  diterapkan  maupun dalam rencana ke depan.

## Aspek Pengawasan Green Building
Berdasarkan  Peraturan Wali  Kota  Nomor  1023  Tahun 2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  pengawasan penerapan green  building di  Kota  Bandung  akan dilaksanakan secara teknis dan operasional oleh Dinas Teknis,  dalam  hal  ini  Distaru  Kota  Bandung,  untuk semua  jenis  bangunan.  Sampai  saat  ini,  pengawasan dilakukan  secara  bertahap,  yaitu  pada  tahap  sebelum konstruksi,  pada  tahap  konstruksi,  dan  sebelum operasional. Pemerintah Kota Bandung telah mensyaratkan agar seorang perencana harus memiliki Sertifikat Lisensi Bekerja Perencana (SLBP). Perencana  tersebut  selanjutnya  bertanggung  jawab atas penerapan green building pada saat perencanaan, dan pengawasan pada tahap konstruksi. Oleh  pemerintah,  surat  lisensi  ini  dimaksudkan  untuk mendorong  perencana  agar  terlibat  dalam  penerapan
green  building di  Kota  Bandung  sejak  awal,  serta melaporkan  proyek green  building yang  ditangani. Perencana  diharapkan  dapat  memengaruhi  pemilik bangunan  (klien)  untuk  menerapkan green  building pada  bangunannya.  Sebelum  konstruksi,  permohonan IMB  juga  dimaksudkan  untuk  memastikan  agar persyaratan green building dipenuhi.
Selain  itu,  adanya  ketentuan  SLF  sebelum  tahapan operasional  juga  diharapkan  dapat  digunakan  untuk memastikan  apakah  persyaratan green  building yang telah  direncanakan  sebelumnya  telah  dilaksanakan pada  tahap  konstruksi.  SLF  merupakan  jaminan bangunan yang diberikan pemerintah kepada pengguna bangunan sebelum ditempati terkait dengan keamanan, keselamatan, kemudahan dan kenyamanan  bangunan.  Masa  berlaku  sertifikat  ini tergantung  pada  fungsi  dan  luasan  bangunan.  Untuk bangunan  rumah  tinggal,  SLF  akan  berlaku  sekali seumur  hidup,  atau  setelah  20  tahun  dapat mengajukan  perubahan,  sedangkan  untuk  bangunan tinggi lebih  dari  4 lantai  atau ≥ 5.000 m 2 ,  SLF  berlaku selama  5  tahun,  dan  setelah  itu  dapat  diperpanjang. Jika  terdapat  bangunan  yang  tidak  memenuhi persyaratan green building maka pemilik bangunan/pengembang  diberikan  kesempatan  untuk melakukan retrofitting .

## KONDISI EKSISTING  PENERAPAN  KEBIJAKAN INSENTIF DI KOTA BANDUNG

## Aspek Peraturan dan Sosialisasi Kebijakan Insentif
Berdasarkan  Peraturan Wali  Kota  Nomor  1023  Tahun 2016  tentang  Bangunan  Gedung  Hijau,  insentif  dapat diberikan  oleh  pemerintah  pada  bangunan  yang  telah menerapkan green  building .  Dasar  pemikiran  awal, insentif  berupa  tambahan  jumlah  lapis  lantai  akan diberikan pada bangunan yang memiliki luasan ≥ 5.000 m²,atau bangunan bertingkat di atas 4 lantai, termasuk di  dalamnya  ruang  bawah  tanah.  Jenis  bangunan tersebut  ternyata  hanya  berkisar  10%  dari  bangunan yang  ada  di  Kota  Bandung.  Oleh  karena  itu,  Ridwan Kamil  selaku  Wali  Kota  Bandung  pada  saat  itu menyarankan  bahwa  alternatif  insentif  lain  perlu diberikan kepada 90% bangunan yang memiliki luasan <  5.000  m²,  dan  sehubungan  dengan  itu  muncul alternatif  berupa  pengurangan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Tujuan diberikannya insentif kepada semua  jenis  bangunan  adalah  untuk  mendorong  Kota Bandung lebih ramah lingkungan.
Sampai  saat  ini,  hanya  besaran  pengurangan  PBB yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Kota  Bandung dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Wali  Kota  Nomor 244  Tahun  2017  tentang  Petunjuk  Teknis  dan  Tata Cara  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Berdasarkan peraturan ini, wali kota dapat memberikan  pengurangan  atau  pembebasan  pajak kepada  objek  yang  memiliki  sertifikat green  building dengan  besaran sejumlah  20%  dari  pajak  terutang untuk bangunan yang memiliki sertifikat bintang 2, dan
30% untuk bangunan yang memiliki sertifikat bintang 3. Sementara  itu,  belum  ada  ketetapan  mengenai besaran insentif tambah lapis lantai.
Sosialisasi  mengenai  kebijakan  insentif  di  Kota Bandung  telah  digabungkan  dengan  sosialisasi green building yang  telah  dilakukan  oleh  Distaru  Kota Bandung.

## Aspek Pelaksanaan Kebijakan Insentif
Untuk pengurangan PBB, pemerintah akan membatasi pemberian insentif untuk satu tahun penerimaan pajak, satu  subjek  pajak  dari  beberapa  objek  pajak  yang dimiliki.  Proses  dimulai  dari  mengajukan  permohonan ke  loket  BPPD  Kota  Bandung  dengan  melampirkan sertifikat green building bintang 2  atau  3,  dan  mengisi persyaratan  lainnya.  BPPD  Kota  Bandung  akan meminta  rekomendasi  dari  Distaru  Kota  Bandung sebelum  melakukan  pemeriksaan  yang  dilaksanakan maksimum  dalam  30  hari.  Hasil  rekomendasi  tersebut akan  dikirimkan  kepada  pemohon  dengan  biaya pengiriman  yang  ditanggung  oleh  BPPD,  dan selanjutnya pemohon dapat melakukan pembayaran di tempat  yang  telah  ditentukan  oleh  BPPD  Kota Bandung.  Hingga  penelitian  ini,  belum  ada  pemohon yang mengajukan insentif pengurangan PBB.
Sedikit  berbeda  dengan  permohonan  insentif  PBB, permohonan  insentif  tambahan  lapis  lantai  harus diajukan  pemohon  ke  Distaru  Kota  Bandung  dengan melampirkan sertifikat green building bintang 2 atau 3, serta  persyaratan  administrasi  lainnya.  Sampai  saat ini,  prosedur  pelaksanaan  secara  detail  belum tersedia.

## Aspek Pengawasan Kebijakan Insentif
Pengawasan penerapan kebijakan insentif
pengurangan  PBB  diserahkan  kepada  BPPD  Kota Bandung,  dan  Distaru  Kota  Bandung  untuk  tambahan lapis lantai. Pengawasan permohonan insentif pengurangan  PBB  setiap  tahun  dievaluasi  lagi  sesuai kondisi bangunan eksisting.

## PERMASALAHAN TERKAIT KEBIJAKAN INSENTIF
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  terkait, dan juga pengamatan langsung di lapangan, beberapa permasalahan  dalam  penerapan  kebijakan  insentif  di Kota  Bandung  dari  internal  pemerintah  dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Belum ada peraturan lanjutan tentang insentif dari Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023 tentang  Bangunan  Gedung  Hijau.  Peraturan lanjutan perlu dibuat untuk menegaskan beberapa  detail  seperti  besaran  insentif,  bentuk, waktu  pemberian  dan  masa  berlaku/durasi dengan lebih rinci
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
Pemberian insentif green building masih tergolong  baru  sehingga  masih  banyak  hal  yang
perlu  dipelajari.  Oleh  karena  itu,  setiap  aparatur pemerintah  yang  bertanggung  jawab  seharusnya direncanakan  untuk  mengikuti  beberapa  program pengembangan  diri  seperti  pelatihan,  seminar, dan  lokakarya.  Meskipun  pemerintah  Kota Bandung  telah  mengadakan  beberapa  kali seminar,  kegiatan  tersebut  ternyata  belum menunjukkan  hasil  yang  memuaskan.  Hal  ini ditandai  dengan  belum  berjalannya  penerapan kebijakan  insentif  di  Kota  Bandung.  Tidak sebandingnya  jumlah  SDM  aparatur  pemerintah untuk melaksanakan pengawasan
dan pengendalian bangunan dengan jumlah bangunan  yang  sangat  padat  juga  menyebabkan terabainya penilaian bangunan.
3. Kurangnya teknologi yang mendukung penerapan kebijakan insentif.
Sampai  saat  ini,  Distaru  Kota  Bandung  sebagai dinas  teknis  hanya  bertanggung  jawab  sebagai pelaksana  dan  pengawas  dalam  penerapan green building yang sifatnya lebih kepada urusan administratif.  Hal  ini  dikarenakan  Distaru  Kota Bandung  tidak  memiliki  kelengkapan  yang  cukup dalam  pengukuran  persyaratan green  building, antara  lain lux  meter , infrared  thermometer , sound  level  meter ,  dan ultrasonik .  Kurangnya teknologi  yang  dimiliki  oleh  dinas  terkait menyebabkan  biaya  pengukuran  tersebut  harus dibebankan kepada pemilik bangunan.
Selanjutnya, tambahan biaya tersebut
dikhawatirkan dapat berkontribusi kepada keengganan para pemilik bangunan/pengembang untuk memohon sertifikasi green building . Distaru Kota Bandung diharapkan terlibat dalam pengukuran green building dari tahap pelaksanaan,  pemanfaatan,  sampai dengan tahap  pembongkaran,  selain  bertanggung  jawab pada proses administrasi.
Tabel 1 .  Persyaratan Wajib dan Sukarela Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau (Bangunan < 5.000 m 2 ) No Parameter Bintang 1 (Wajib) Bintang 2 (Sukarela) Bintang 3 (Sukarela) 1  Efisiensi Energi 1.1 Sistem selubung bangunan 1.1.1  PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 45 Watt/m² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal. 1.1.2  Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 35 Watt/m² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal. 1.1.3  Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 30 Watt/m² bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal. 1.2 Sistem pengkondisian udara 1.2.1  Nilai KK (COP) sesuai Standar minimum koefisien kinerja/ coefficient of performance sistem pengkondisian udara. -- -- 1.3 Sistem pencahayaan 1.3.1  Nilai NJP (WWR) minimal 15% 1.3.2  Penggunaan lampu hemat energi (LED, CFL, dan T5 fluorescent) + . -- -- 1.4 Sistem transportasi dalam gedung -- -- -- 1.5 Sistem kelistrikan -- -- -- 2  Efisiensi Air 2.1 Perencanaan sumber air/perencanaan pemakaian air/perencanaan peralatan saniter hemat air
2.1.1  Penggunaan peralatan saniter hemat air sesuai skema perencanaan sistem pengelolaan air 2.1.2 Dual flush water closet bagi bangunan gedung hunian rumah tinggal + . 2.1.3  Volume dan ketentuan tentang kolam resapan dan sumur resapan bagi yang dipersyaratkan 2.1.4  Penggunaan air yang berasal dari air hujan (rainwater harvesting) sebagai salah satu sumber air bersih 2.1.5  Sub metering air bagi BG fungsi selain hunian rumah tinggal sesuai dengan skema perencanaan sistem pengelolaan air 2.1.6  Pengelolaan limbah cair terpusat untuk kompleks perumahan yang dikelola dalam satu kesatuan manajemen, yang memenuhi standar baku mutu sesuai Standar baku mutu air limbah cair 2.1.7  Pemanfaatan air daur ulang dari air limbah dan air kondensasi untuk konsumsi air sekunder bagi yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan Standar maksimum penggunaan peralatan saniter hemat air 2.2 Perencanaan penanganan limbah cair -- -- -- 3  Sistem Pengelolaan Bangunan (SPB/BMS) -- -- -- 4  Pengelolaan Kualitas Udara dalam Ruangan 4.1 Pengelolaan kualitas udara dalam ruangan 4.1.1  Penyediaan ventilasi mekanis dan bukaan jendela dengan luas minimum 5% dari luas ruangan. 4.1.2  Perhitungan laju udara segar minimal sesuai dengan kebutuhan laju udara segar minimum dan pertukaran udara minimal sesuai dengan ruang dengan kepadatan tertentu yang wajib menggunakan alat monitor karbon dioksida (co 2 ) yang dilengkapi alarm dan sistem ventilasi mekanis.
-- -- 5 Pengelolaan Lahan 5.1 Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.1.1  Sesuai dengan ketentuan dalam KRK + . 5.1.2  Penyediaan DHB pada bangunan ( vertical garden, roof garden dan wall garden ) + . 5.1.3  Minimal penambahan RTH sebesar 10% dari persyaratan minimum untuk bangunan selain fungsi hunian rumah tinggal. 5.1.4  Penambahan KDH sebesar 5% dari persyaratan minimum untuk bangunan dengan fungsi hunian rumah tinggal. 5.1.5  Penambahan KDH sebesar 10% dari persyaratan minimum untuk bangunan dengan fungsi hunian rumah tinggal. 5.2 Penyediaan fasilitas pendukung -- -- -- 5.3 Pengelolaan limbah padat dan sampah 5.3.1  Penyediaan sistem pengelolaan limbah padat 5.3.2  Penyediaan sistem pengelolaan sampah.
5.3.3  Pemisahan sampah paling sedikit berupa pemisahan organik dan anorganik untuk bangunan dengan fungsi hunian rumah tinggal + .
Sumber: Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016   (Lampiran Peraturan Wali Kota No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, 2016)
Tabel 2. Persyaratan Wajib dan Sukarela Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Hijau (Bangunan ≥ 5.000 m 2 ) No Parameter Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 1 Efisiensi Energi 1.1 Sistem selubung bangunan 1.1.1  Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 45 Watt/m². 1.1.2  Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 35 Watt/m². 1.1.3  Nilai PMD/OTTV dan PMA/RTTV maksimal 30 Watt/m². 1.2 Sistem pengkondisian udara 1.2.1  Temperatur set point pada 25 °C ± 1 untuk ruang hunian dan sensor temperatur. 1.2.2  Zona Termal. 1.2.3  LUV/VAV untuk mengontrol zona dengan beragam kecepatan kipas. 1.2.4  PKV/VSD untuk secondary loop chilled water pump, motor kipas dan pompa menara pendingin. 1.2.5  Nilai KK/COP sesuai Persyaratan wajib bintang 1 1.2.6  Nilai KK/COP sesuai dengan Persyaratan sukarela bintang 2 dan bintang 3. 1.2.7  Nilai KK/COP sesuai dengan Persyaratan sukarela bintang 2 dan bintang 3. 1.3 Sistem pencahayaan 1.3.1  Sensor fotoelektrik atau sensor gerak untuk semua zona perimeter. 1.3.2  Sensor fotoelektrik atau timer untuk sistem pencaha-yaan eksterior non esensial. 1.3.3  DPM (LPD) untuk pencahayaan buatan sesuai standar daya pencahayaan maksimum /light power density -- -- 1.4 Sistem transportasi dalam gedung 1.4.1  Pertimbangan beban dan waktu penggunaan 1.4.2  Kontrol otomatis pada eskalator untuk mengurangi kecepatan atau berhenti jika tidak ada penumpang. 1.4.3  Penggunaan VVVF pada motor induksi untuk lif Penumpang dengan kecepatan lebih dari 60m/menit. -- -- 1.5 Sistem kelistrikan 1.5.1  Sub-metering pada kelompok daya listrik tertentu: 1) Elevator dan eksalator; 2) Pencahayaan pada Area umum; 3) Sistem pemanas airkomunal (heat pump, boiler atau calorifier, bila tersedia; 4) Sistem pengkondisian udara sentral, bila tersedia 1.5.2  Sub-meter listrik tersendiri bagi setiap tenant -- -- 2  Efisiensi Air 2.2  Perencanaan sumber air/perencanaan pemakaian air/perencanaan saniter hemat air 2.1.1  Volume dan ketentuan tentang kolam resapan dan sumur resapan bagi yang dipersyaratkan 2.1.2  Air hujan atap untuk konsumsi air primer 2.1.3  Pemanfaatan air daur ulang dari air limbah dan air kondensasi untuk konsumsi air sekunder 2.1.4  Penempatan alat ukur (sub-meter) pada sumber air, sesuai dengan Skema penempatan alat ukur penggunaan air (sub-meter) pada sumber air 2.1.5  Penggunaan peralatan saniter hemat air sesuai dengan Skema perencanaan sistem pengelolaan air -- -- 2.3  Perencanaan penanganan limbah cair 2.3.1  Sistem pengelolaan limbah cair. 2.3.2  Hasil buangan memenuhi standar baku mutu sesuai Standar baku mutu air limbah cair. -- -- 3  3.1 Sistem Pengelolaan Bangunan (SPB/BMS) 3.1.1  SPB/BMS untuk bangunan yang memiliki luas ≥10.000 m² dan/atau dengan Sistem Pengkondisian Udara Sentral. -- -- 4  4.1 Pengelolaan Kualitas Udara dalam Ruangan 4.1.1  Penyediaan ventilasi mekanis dan bukaan jendela dengan luas minimum 5% dari luas ruangan. 4.1.2  Perhitungan laju udara segar minimal sesuai dengan Kebutuhan laju udara segar minimum dan pertukaran udara minimal sesuai dengan Tabel contoh ruang dengan kepadatan tertentu yang wajib menggunakan alat monitor karbon dioksida (co2) yang dilengkapi alarm dan sistem ventilasi mekanis..
4.1.3  Pemasangan alat monitor CO2 dengan alarm dan sistem ventilasi mekanis pada ruang tertentu sesuai dengan persyaratan wajib dan persyaratan sukarela bagi bangunan gedung baru atau penambahan, dengan luasan paling sedikit 5.000 m², termasuk ruang bawah tanah.
4.1.4  Pemasangan alat monitor CO dengan alarm dan system ventilasi mekanis pada ruang parkir tertutup.
4.1.5  Penggunaan refrigeran non -CFC -- --
5  pengelolaan Lahan
5.1 Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) 5.1.1  Sesuai ketentuan dalam KRK 5.1.2  Penyediaan DHB (v ertical garden, roof garden dan wall garden)dalam KRK. 5.1.3  Tambahan RTH ≥ 10% dari persyaratan minimum dalam KRK 5.1.4  Tambahan RTH ≥ 20% dari persyaratan minimum dalam KRK 5.2 Penyediaan fasilitas pendukung 5.2.1  Penyediaan pedestrian yang mampu meresapkan air. 5.2.2  Minimal penyediaan sarana parkir sepeda. 5.2.3  Minimal penyediaan fasilitas kamar mandi. 5.2.4  Tambahan RTH ≥ 10% dari persyaratan minimum dalam KRK 5.2.5  Tambahan RTH ≥ 20% dari persyaratan minimum dalam KRK 5.3 Pengelolaan limbah padat dan sampah 5.2.6  Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah -- --
Sumber: Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 1023 Tahun 2016 (Lampiran Peraturan Wali Kota No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, 2016)
Tabel 3. Persyaratan Wajib Penerapan Green Building dengan luasan < 5.000 m 2
Persyaratan Green Building Jenis Bangunan Verifikasi Berdasarkan Tempat Tinggal Bukan Tempat Tinggal a)  Tahap Awal 1.3.2 Penggunaan Lampu Hemat Energi √ √ Gambar Arsitek 2.1.2 Dual flush water closet √ √
Gambar Arsitek 4.1.1 Ratio bukaan jendela dan tembok (siang hari) √ √ Gambar Arsitek 5.1.1 Intensitas Bangunan (Bukaan Ruang Hijau) √ √ Gambar Arsitek 5.3.3 Pemilahan sampah rumah tangga √ √ Gambar Arsitek 1.1.1 Perhitungan OTTV -- √ Architectural drawings and OTTV graphics 5.3.1 Manajemen limbah dan rekomendasi dampak lingkungan -- √ Rekomendasi dari Departemen Lingkungan Hidup di Bandung b)  Tahap Kedua (Tambahan) 5.1.2 Memperbanyak cakupan area hijau (taman vertikal) √ -- Gambar Arsitek 1.2.1 Air Conditioner ( AC) -- √ Gambar Mechanical, electrical and plumbing (MEP) 2.1.3 Tampungan air hujan dan pengelolaan air -- √ Gambar Arsitek, Gambar MEP, dan Rekomendasi dari Departemen Lingkungan Hidup 5.1.2 Memperbanyak cakupan area hijau (taman vertikal, taman atap) -- √ Gambar Arsitek
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, 2018 (Distaru Kota Bandung, 2018)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Belum  adanya  peraturan  lanjutan  tentang  insentif  dari Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  1023  tentang Bangunan Gedung Hijau menyebabkan belum berjalannya  kebijakan  insentif  di  Kota  Bandung. Berdasarkan  hasil  wawancara  mendalam  diketahui bahwa,  besaran  angka insentif  tambahan  jumlah  lapis lantai  di  Kota  Bandung  sejak  awal  memang  tidak ditentukan  oleh  pemerintah,  dengan  pertimbangan bahwa  pada  Keterangan  Rencana  Kota  (KRK)  setiap wilayah  mempunyai  ketentuan  tata  ruang  yang berbeda. Jika besaran ditentukan, maka dikhawatirkan akan  terjadi  tumpang  tindih  KRK  antarwilayah.  Waktu pemberian  insentif  tambahan  lapis  lantai  juga  masih simpang siur.
Dari  hasil  wawancara  dengan  Irfan  Febriyanto,  Staf Bidang  Penataan  Bangunan  dan  Arsitektur  Kota Bandung,  Kota  Bandung  dapat  mengikuti  kebijakan insentif Gross  Floor  Area (GFA)  seperti  yang diterapkan  oleh  Singapura.  Di  Singapura,  pemilik bangunan dengan peringkat Green Mark Platinum atau Green Mark Gold Plus dapat membangun lebih banyak area lantai  daripada  yang  diizinkan  pada  zonasi  biasa hingga  2%  dari  total  area  bruto  proyek  (Yudelson Associates,  2007)  (Olubunmi  et  al.,  2016).  Pendapat berbeda  dikemukakan  oleh  Anindhita  N.  Sunartio, seorang  perencana/arsitek,  model  insentif  tambahan jumlah  lapis  lantai  yang  diterapkan  di  Kota  Bandung merupakan  bonus  ketinggian,  bukan  bonus  tambahan lantai  pada  area  podium  seperti  di  Singapura. Meskipun  terdapat  perbedaan  pendapat,  berbagai nara  sumber  yang  ditemui menyetujui  bahwa perencana memiliki tugas besar untuk mempersiapkan desain  bangunan  dari  awal  perencanaan  sehingga tidak  harus  menunggu  terbitnya  sertifikat green building untuk mendesain bonus lantai yang diharapkan. Insentif tambahan lapis lantai direncanakan  akan  dikeluarkan  oleh  Distaru  Kota
Bandung,  dan  diberikan  kepada  pemohon  di  awal perencanaan  sebelum  usulan  IMB.  Insentif  jenis  ini memang  berbeda  dalam  penerapannya  di  beberapa negara.  Di  Chicago,  bonus  tambahan  lapis  lantai ditawarkan khusus untuk usaha kecil yang menerapkan green  roof dalam  desain  bangunan mereka  (Yudelson  Associates,  2007),  sedangkan India  menerapkan  kebijakan  bebas  biaya  tambahan indeks  ruang  lantai  untuk  pemilik  bangunan  yang menjanjikan dan membangun struktur hijau (Mahal dan Phansalkar, 2016). Hong Kong menerapkan keduanya, yaitu  insentif  tambahan  lapis  lantai  baik  kepadatan maupun  tinggi  lantai  disebut  sebagai density  bonus (Leung dan Chau, 2013) .
Untuk  memastikan  agar  para  pemilik  bangunan  atau pengembang  melaksanakan  proyek green  building sesuai  dengan  rancangan  yang  diberikan  pada  tahap awal,  pemberian  insentif  tambahan  jumlah  lapis  lantai di  tahap  awal  perlu  disertai  perjanjian  yang  mengikat. Perjanjian  mengikat  tersebut  bisa  berupa  uang jaminan  seperti  yang  dilakukan  oleh  Singapura, ataupun  obligasi  seperti  yang  dilakukan  di  Kota Arlington  di  Virginia,  Negara  Bagian  Amerika  Serikat. Di  Kota  Arlington,  Amerika  Serikat,  pemerintah menawarkan  tambahan  ketinggian  hingga  tiga  lantai untuk  bangunan  yang  dapat  menunjukkan  kelayakan untuk  mendapatkan  sertifikat green  building LEED Silver (Yudelson  Associates,  2007) (Gündes  dan Yildirim, 2015) . Untuk itu, pemilik bangunan diharuskan mengirim  obligasi  atau letter  of  credit sebelum penerbitan  sertifikat  hunian  pertama  jika  pemilik bangunan  mengajukan  bonus Floor  Area  Ratio (FAR) green  building (Pippin,  2009).  Sementara  itu,  di Seattle, proyek yang telah memenuhi LEED Silver bisa mendapatkan  bonus  FAR,  dan  harus  mengirimkan laporan tepat waktu (Yudelson Associates, 2007). Kota Bandung  dapat  menerapkan  kebijakan  agar  pemilik bangunan/pengembang  mengirimkan  obligasi  terlebih
dahulu sebelum penerbitan SLF jika mereka mengajukan permohonan bonus jumlah lapis lantai.
Sanksi juga diberlakukan ketika suatu bangunan yang telah selesai dibangun tidak sesuai dengan persyaratan green  building yang  telah  dirancang. Kebijakan  semacam  itu  merupakan  salah  satu  contoh pendekatan top-down yang sesuai dengan karakteristik  masyarakat  Indonesia  untuk  mendorong, dan  mempercepat  penyelenggaraan green  building oleh  pemilik  bangunan,  dan  pengembang  di  Kota Bandung .
Insentif  kedua  yang  ingin  diterapkan  oleh  Kota Bandung  adalah  insentif  pengurangan  pajak.  Jenis insentif ini termasuk dalam kategori insentif finansial/keuangan/moneter yang merupakan sejumlah dana  yang  disediakan  langsung  oleh  pemerintah sebagai dukungan keuangan kepada pemilik bangunan  yang  mengusulkan  atau  bersedia  terlibat dalam green  building .  Besaran  insentif  pengurangan pajak  telah  ditentukan  dalam  Peraturan  Wali  Kota Bandung  Nomor  244  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Teknis  dan  Tata  Cara  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Bab  VI  Pasal  30.  Insentif  pengurangan pajak  akan  diberikan  setelah  sertifikat green  building . Hasil  wawancara  dengan  Lindu  Prarespati  Ananto, Kepala Sub Bagian Bidang PBB BPPD Kota Bandung, insentif  PBB  dapat  diajukan  setiap  tahun  oleh  pemilik bangunan  atau  pengembang  dengan  mengisi  formulir pengurangan  pajak  yang  telah  disediakan  oleh  BPPD Kota  Bandung dengan  melampirkan  persyaratan  yang telah ditetapkan.
Insentif pengurangan pajak juga diterapkan di berbagai negara.  Bangunan  yang  telah  memenuhi  minimum LEED Certified di  Kota  Cincinnati  akan  mendapatkan pembebasan pajak properti 100%, dan bangunan yang memenuhi  LEED Certified,  silver,  gold mendapatkan maksimum  pengurangan  per  unit  hunian  adalah $500.000 selama 15 tahun untuk konstruksi baru, atau lebih  dari  10  tahun  untuk  konstruksi  lama  yang  baru direnovasi  (Yudelson  Associates,  2007).  Negara bagian  Maryland  di  Amerika  Serikat  menetapkan kebijakan pengurangan pajak properti sebesar $4,50/kaki 2 green  roof ,  dengan  jumlah  maksimum pengurangan  pajak  sebesar  $100.000,  dan  hanya dilakukan  sekali  kesempatan  (Deng  dan  Eigerman, 2010). Pemerintah Australia menerapkan pengurangan 50%  biaya  dalam  meningkatkan  efisiensi  energi  dari bangunan  komersial  yang  ada  sebanyak  satu  kali (Antoniades, 2011), dan pembebasan pajak 100% dari tambahan belanja modal untuk green building (Hashim et  al.,  2016).  Sementara  itu,  insentif  terkait  dengan pajak  registrasi  akan  dikurangi lebih  dari 5-15%  untuk bangunan bersertifikasi green building di Korea (Wang et al., 2014).
Insentif  PBB  akan  dikeluarkan  oleh  BPPD  Kota Bandung jika bangunan tersebut telah dinilai memenuhi  persyaratan  yang  ada,  seperti  evaluasi kondisi bangunan dari segi penggunaan air, listrik, dan pengolahan  limbah  paling  sedikit  selama  satu  tahun
operasional bangunan  oleh tim Distaru Kota Bandung. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memastikan  bangunan tersebut  berfungsi  sesuai  persyaratan green  building . Namun  demikian, belum  ada  ketentuan pasti mengenai durasi/masa berlaku dan waktu yang paling tepat  dalam  pemberian  insentif  pengurangan  pajak  di Kota Bandung sampai saat ini.

## REKOMENDASI
Beberapa  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  untuk menunjang penerapan green building di Kota Bandung adalah sebagai berikut:
1. Untuk pemerintah
-  Sosialisasi green  building oleh  pemerintah untuk  para  pihak  yang  terlibat  dalam  proses permohonan green building akan berpengaruh kepada  permohonan  IMB,  SLF  dan  insentif. Adapun  cakupan  materi  sosialisasi  yang diberikan  seharusnya  lebih  mendalam  kepada persyaratan green  building .  Tidak  seperti pelaksanaan yang telah dilakukan, materi yang diajarkan bukan hanya tentang OTTV, melainkan bisa mencakup antara lain pengukuran penggunaan AC, sensor temperatur,  dan  zonasi  termal.  Selain  itu, materi tentang cara pengukuran dan pengawasan sebuah green building juga perlu ditekankan. Berbagai dinas yang terlibat dapat bergabung  dalam knowledge  sharing ,  seperti contoh dinas teknis, dalam hal ini Distaru Kota Bandung, dapat bergabung dengan tim TABG, khususnya  untuk  bangunan  di  atas  5.000  m 2 . Hal  ini  dimaksudnya  agar  ke  depannya,  tim TABG  tidak  perlu  diperbantukan  seperti  yang dilaksanakan sampai saat ini oleh Distaru Kota Bandung.
-  Pengkaji teknis green building , yang terdiri dari para  konsultan  individual  selama  ini  tidak semua memiliki sertifikasi seperti yang dikeluarkan  oleh  GBCI,  yaitu Greenship Professional . Pemerintah diharapkan merancang proses sertifikasi,
dan memberikannya  kepada  para  pengkaji  teknis yang  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat mengukur  pemenuhan  persyaratan green building sesuai dengan standar green building , baik  yang  ditetapkan  oleh  GBCI,  ataupun berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Bandung Nomor  1023  Tahun  2016.  Pengkaji  teknis individual tersebut selanjutnya dapat membantu  pihak  Distaru  Kota  Bandung  dan tim TABG dalam pelaksanaannya.
-  Pemerintah juga perlu mengintegrasikan sertifikasi green building yang dikeluarkan oleh GBCI  maupun  pihak  lain  yang  berkaitan  ke dalam  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah.  Sertifikasi  GBCI  yang  dibagi  ke dalam  4  kelas  yaitu platinum,  gold,  silver,  dan bronze dapat  disetarakan  ke  dalam  sertifikasi bintang  1,  2  atau  3  dari  pemerintah.  Hal  ini akan  memudahkan  para  pemilik  bangunan/ pengembang  sehingga  tidak  perlu  melakukan
sertifikasi  dan  mengeluarkan  biaya  berkali-kali untuk mendapatkan sertifikasi green building .
2. Untuk masyarakat umum -  Sosialisasi  oleh  pemerintah  dapat  dibuat dengan  menggunakan  tema  dan  materi  yang lebih menarik bagi masyarakat umum.
Penyediaan  layanan  informasi  tentang green building seperti informasi ketersediaan material green building , prosedur permohonan sertifikasi,  dan retrofitting bangunan,  yang
dapat  dilakukan  di  berbagai  media,  baik  cetak maupun elektronik diharapkan dapat membantu  masyarakat  untuk  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya  penerapan green  building di  Kota Bandung.  Gedung  percontohan  pemerintah yang  menerapkan  konsep green  building juga perlu  dibangun  sehingga  masyarakat  dapat melihat langsung manfaat yang dapat dihasilkan  dari  bangunan-bangunan  tersebut.
Selanjutnya, hal ini diharapkan dapat  memacu keinginan untuk menerapkannya.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  penerapan  kebijakan insentif green  building di  Kota  Bandung,  beberapa rekomendasi juga diberikan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan
tersebut.
Beberapa
rekomendasi tersebut adalah:
1. Pemerintah  Kota  Bandung,  bekerjasama  dengan Distaru  Kota  Bandung  perlu  mengeluarkan peraturan  lanjutan  tentang  pelaksanaan  teknis kebijakan insentif green building di Kota Bandung.
Berkaitan  dengan  insentif  tambahan  jumlah  lapis lantai, perihal tentang besaran, bentuk, dan waktu pemberian, insentif  perlu ditetapkan  dengan lebih jelas.
-  Pemerintah Kota Bandung dapat memperhitungkan beberapa faktor yang
menentukan  besaran,  seperti  visi  dan  misi Kota Bandung yang akan berpengaruh kepada perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur,  serta  pengendalian  pemanfaatan ruang  yang  berkualitas  dan  berwawasan lingkungan  (DPKP3  Kota  Bandung,  2016).
Selain itu,  faktor lokasi,  fungsi  bangunan,  nilai dan pajak tanah, dan harga green building per meter  persegi juga  digunakan  oleh  beberapa negara,  seperti  Singapura,  Hong  Kong,  dan Amerika  Serikat  dalam  mempertimbangkan besaran insentif.
-  Adanya Keterangan Rencana Kota (KRK) yang berbeda  di  setiap  wilayah  di  Indonesia menyebabkan  suatu  bangunan  yang  telah memenuhi  persyaratan  peroleh insentif  green building tidak dapat menerapkan penambahan lapis  lantai.  Oleh  karena  itu,  Kota  Bandung sebagai  kota  metropolitan  dapat  menerapkan alternatif  bonus  kepadatan  lantai  di  area podium,  selain  bonus  ketinggian  yang  telah ada saat ini.
-  Secara  umum,  waktu  pemberian  insentif tambahan  lapis  lantai  yang  sampai  saat  ini belum  ditetapkan  direkomendasikan  untuk
dilakukan  sekali  setelah  hasil  perancangan (desain) green  building disetujui.  Namun demikian, pemohon sebaiknya telah
memperhitungkan  desain  bangunan  awal tersebut,  disertai  dengan  asumsi  bonus tambahan jumlah lapis lantai. Untuk memastikan bahwa rancangan tersebut benar- benar  dilaksanakan,  maka  pemohon  harus menyertakan obligasi atau surat hutang.
2. Dikarenakan  besaran  pengurangan  pajak  telah ditentukan,
maka hal yang dapat direkomendasikan  adalah  berhubungan  dengan waktu pemberian dan durasi pengurangan.
-  Berdasarkan  hasil  observasi,  rekomendasi yang  dapat  ditawarkan  berkaitan  dengan waktu  pemberian  insentif  adalah  satu  sampai dengan  tiga  tahun  setelah  serah  terima, tergantung  ketentuan  dari  pemerintah.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  memastikan  bangunan tersebut benar-benar berfungsi sesuai persyaratan green building yang telah direncanakan. Jika dalam satu tahun operasional  bangunan,  pemohon  tidak  dapat memenuhi  semua  persyaratan green  building seperti  yang  telah  direncanakan, maka pemohon  diberi  kesempatan  untuk  melakukan retrofitting sampai  dengan  batas  waktu  tiga tahun.  Setelah  itu,  pemohon  harus  memohon ulang.
-  Insentif  pengurangan  pajak  di  Kota  Bandung dapat  bersifat  sementara,  atau  untuk  dapat diberlakukan  selama  jangka  waktu  tertentu. Tentu saja, bangunan yang ditinjau harus tetap menerapkan  standar green  building paling rendah  bintang  2,  dan  ditinjau  jenis  bangunan apakah  bangunan  baru  atau  bangunan eksisting. Kesempatan potongan pajak selama beberapa  kali  dalam  satu  jangka  waktu diharapkan dapat mendorong keinginan pemohon  untuk  menerapkan green  building . Laporan  tahunan  berkaitan  dengan  kegiatan pengawasan penerapan green building
diperlukan untuk memastikan kondisi bangunan tersebut.

## KESIMPULAN
Sejak  tahun  2016,  penerapan  Peraturan  Wali  Kota Bandung  Nomor  1023  tentang  Bangunan  Gedung Hijau  masih  mengalami  banyak  kendala.  Kendala utama  sebenarnya  berawal  dari  belum  adanya bangunan  yang  telah  selesai  dibangun  yang  benar- benar  telah  memenuhi  persyaratan green  building. Adapun  beberapa  bangunan  yang  telah  memenuhi persyaratan green  building masih  dalam  tahap perencanaan  sehingga  belum  bisa  mendapatkan sertifikat green building .  Pihak  pemerintah  perlu memfokuskan  pada  program  sosialisasi  kepada masyarakat  akan  pentingnya green  building di  Kota Bandung  untuk  meningkatkan  minat,  juga  sosialisasi terhadap  pihak  pemerintah  yang  terkait  dalam  hal pelaksanaan, pengukuran dan pengawasan. Sertifikasi terhadap para pengkaji teknis juga perlu dirancang dan
diberikan  untuk  memastikan  penilaian  bangunan  yang lebih  terpercaya.  Kendala  lainnya  adalah  belum terintegrasi  antara  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh perwal,  dengan  persyaratan  oleh  lembaga  pengeluar sertifikasi green  building yang  ada  di  dunia.  Hal  ini menyulitkan  pihak  pemohon  yang  telah  mempunyai sertifikasi dari lembaga pengeluar lain untuk memohon IMB, SLF, dan insentif green building .
Berkaitan  dengan  kebijakan  insentif  yang  telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, beberapa kendala yang akan dialami dalam penerapannya yaitu belum  adanya  detail  sehubungan  besaran,  waktu pemberian,  dan  durasi/masa  berlaku,  kurangnya  SDM untuk  sosialisasi,  pelaksanaan  dan    pengawasan, serta kurangnya teknologi dalam mendukung penerapan  kebijakan insentif.  Peraturan lanjutan  perlu dirancang  secara  komprehensif,  melibatkan  pihak Distaru  Kota  Bandung,  BPPD,  DPMPTSP,  Dinas Lingkungan  Hidup,  serta  dinas-dinas  lain  yang  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung  terkait. Rekomendasi  yang  dapat  diberikan  berkaitan  dengan insentif  tambahan  lapis  lantai  adalah  besaran  yang sebaiknya  disesuaikan  untuk  KRK,  bentuk  insentif dapat  berupa  bonus  ketinggian,  maupun  podium. Manakala,  waktu  pemberian  insentif  tambahan  lapis lantai  sebaiknya  diberikan  di  awal  perancangan dengan  menyertakan  obligasi  atau  surat  hutang,  dan memperkirakan  tambahan  tersebut  ke  dalam  desain awal. Untuk insentif pengurangan PBB, direkomendasikan bahwa waktu pemberiannya adalah setelah  satu  tahun  operasional green  building dengan durasi/masa  berlaku  insentif  PBB  diberikan  dalam jangka  waktu  tertentu.  Sosialisasi  dan  penyaluran SDM yang menangani green building di Kota Bandung juga  perlu  ditingkatkan.  Sementara  itu,  alat  ukur  dan teknologi  yang  digunakan  pada  tahap  pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran juga perlu ditambah dan diperbaharui untuk memastikan kondisi bangunan sesuai  dengan  persyaratan green  building dengan lebih baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  saya  berikan  kepada  pihak Distaru,  DPMPTSP,  BPPD,  dan  TABG  Kota  Bandung yang  telah  bersedia  memberikan  berbagai  informasi dan data yang diperlukan. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian  PUPR  atas  seluruh  dukungan,  baik secara  finansial  maupun non -finansial  sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR REFERENSI
Alfarizi, M. K . (2019). Investasi Jadi Kendala Penerapan Bangunan Gedung Hijau.
Tempo.Com . Diakses dari https://tekno.tempo.co/read/1177833/investasi- jadi-kendala-penerapan-bangunan-gedung-hijau. [03 Desember 2019].
Andapita, V . (2019). Lack of awareness for green buildings in Jakarta. The Jakarta Post . Diakses
dari https://www.thejakartapost.com/news/2019/03/14 /lack-of-awareness-for-green-buildings-in- jakarta.html
Antoniades, H . (2011). The application of taxation benefits and incentives for green buildings. State of Australian Cities National Conference , 1 –10. Armandhanu, D . (2015). RI Komitmen Turunkan
Emisi 29 Persen di Tahun 2030 . Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/2015 1201004704-134-95078/ri-komitmen-turunkan- emisi-29-persen-di-tahun-2030. [04 Oktober 2019].
BEAM . (2012). BEAM 4/04 dan 5/04 Certified Building . Diakses dari https://www.beamsociety.org.hk/en_beam_asses sment_project_4.php. [15 Juli 2018].
BEE . (2015). China’s Growing Green Building Industry and How U.S. Companies Can Get Involved . Diakses dari http://www.export.gov/
China/build/groups/public/@eg_cn/documents/we bcontent/eg_cn_088721.pdf. [30 Juli 2019]
CASBEE. (2016). CASBEE Certification System .
Diakses dari http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/ certificationE.htm. [02 April 2019]
Chan, A. P. C., Darko, A., dan Ameyaw, E. E . (2017). Strategies for Promoting Green Building Technologies Adoption in the sustainability Strategies for Promoting Green Building Technologies Adoption in the Construction Industry — An International Study. Sustainability (Switzerland) , June , 1 –18.
https://doi.org/10.3390/su9060969
Deng, Y., dan Eigerman, J . (2010). Non-Federal Green Building Incentives. The Real Estate Finance Journal , 54 –71.
Distaru Kota Bandung . (2018). The Implementation of Green Building Regulation in Bandung West Java, Indonesia .
DPKP3 Kota Bandung . (2016). Visi dan Misi Kota Bandung . Diakses dari http://dpkp3.bandung.go.id/profil/visi-dan-misi. [29 Februari 2020].
GBCI . (2019). GREENSHIP certification in progress . Diakses dari http://www.gbcindonesia.org/greenship/certificatio n. [14 April 2019].
Gündes, S., dan Yildirim, S. U . (2015). The use of incentives in fostering green buildings. Metu Journal of the Faculty of Architecture , 32 (2), 45 – 59. https://doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.3 Hashim, S. Z., Zakaria, I. B., Ahzahar, N., Yasin, M. F., dan Aziz, A. H . (2016). Implementation of green building incentives for construction key players in Malaysia. International Journal of Engineering and Technology , 8 (2), 1039 –1044. IGBC . (2019). Indian Green Building Council . Diakses dari https://igbc.in/igbc/redirectHtml.htm? redVal=showAboutusnosign. [02 April 2019].
Lampiran Peraturan Wali Kota No. 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau , (2016). Wali Kota Bandung. Kota Bandung.
Leung, T. M., dan Chau, C. K . (2013). A Review on Barriers, Policies and Governance for Green Buildings and Sustainable Properties. Urban Density and Sustainability , September , 1 –8.
Mahal, A. N., dan Phansalkar, A. A . (2016).
Accelerating green building growth with old and new policy instruments. International Journal of Engineering Reserach and Application , 6 (8), 59 – 63.
Marseva, A. D . (2014). Persepsi masyarakat dan analisis ekonomi terhadap green building pt. xyz subang amalia dwi marseva . Skripsi Institut Pertanian Bogor.Bogor. 54 hlm.
Olubunmi, O. A., Xia, P. B., & Skitmore, M . (2016). Green building incentives: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 59 (October 2017), 1611 –1621. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.028
Pippin, A. M . (2009). Survey of Local Government Green Building Incentive Programs for Private Development Survey of Local Government Green Building Incentive Programs for Private Development . Pitoko, R. A . (2016). Salah Kaprah Green Building di Indonesia. Kompas.Com . Diakses dari https://properti.kompas.com/read/2016/07/30/183
000821/Salah.Kaprah.Green.Building.di.Indonesi a
Ramadhan, F., dan Osly, P. J . (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok. Jurnal Infrastruktur , 5 (1), 7 –11. https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v5i1.663
Rumah.com . (2014). Berbagai Masalah Penghambat Penerapan Konsep Green Building . Rumah.Com. Diakses dari https://www.rumahku.com/artikel/read/berbagai- masalah-penghambat-penerapan-konsep-green- building-409869. [03 Desember 2019].
Sucipto, T. L. A., Hatmoko, J. U. D., Sumarni, S., dan Pujiastuti, J . (2014). Kajian Penerapan Green Building Pada Gedung Bank Indonesia Surakarta. Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Dan Kejuruan (JIPTEK) , 7 (2), 17 –24. UNEP . (2009). Buildings and climate change . Diakses dari
https://www.greeningtheblue.org/sites/default/files /Buildings and climate change_0.pdf. [06 Februari 2020].
Wang, J., Lee, K., Arch, M., dan Park, I . (2014). G- SEED : The Revised Korean Green Building Certification System. 30th International PLEA Conference , December , 1 –3.
Wimala, M., Akmalah, E., dan Sururi, M. R . (2016). Breaking through the Barriers to Green Building Movement in Indonesia: Insights from Building Occupants. Energy Procedia , 100 (September), 469 –474. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.204 Wiyono, E. S., Dusia, E. L., Alifen, R. S., dan Rahardjo, J . (2014). Pengaruh Parameter Bangunan Hijau GBCI Terhadap Fase Proyek. Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil , 1 (1), 1 –6. Yudelson Associates . (2007). Green Building Incentives That Work : A Look at How Local Governments Are Incentivising Green Development. In NAIOP Research Foundation .