Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps

## Peran Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) pada Konflik Transnistria
Muhammad Labib Ramadhani* 1 Arie Kusuma Paksi 2 , Andini Hayu Agus Putri 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183
e-mail: * 1 muhammad.labib.fisip17@mail.umy.ac.id , 2 ariekusumapaksi@umy.ac.id ,
3 andini.hayu.isip19@mail.umy.ac.id

## Abstract
This paper attempts to explain what efforts have been made by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) to deal with the conflicts that occurred in Transnistria. OSCE is an intergovernmental cooperation organization in the field of defense and security. Transnistria is a region  in  Moldova.  The  history  of  this  conflict  occurred  at  a time  of  weakening  influence  until  the collapse of the power of the Soviet Union. Which after Moldova's independence there was a group that declared  independence  from  Moldova  and  made  the  name  of  a  new  country  with  the  name Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic or Transnistria. One of the triggers for this conflict is  linguistic  and  cultural  differences,  where  most  Moldovan  people  are  close  to  Romania  while Transnistria  is  close  to  Slavic.  In this  research,  the method  used  was  qualitative  which focused  on library  research  techniques.  This  conflict  caused  many  casualties,  as  well  as  ethnic  and  national sentiments from various groups. For this reason, OSCE, as the organization's defense and security organization, helps this conflict by carrying out several functions such as the Information function, regulatory function, and operational function.
Keywords — OSCE, Conflict, Moldova, Transnistria

## Abstrak
Karya tulis ini berusaha menjelaskan tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) untuk menangani konflik yang terjadi di Transnistria. OSCE  merupakan  sebuah  organisasi  kerjasama  antar-pemerintah  dalam  bidang  pertahanan  dan keamanan. Transnistria adalah sebuah wilayah di Moldova. Sejarah konflik ini terjadi dimulai pada saat melemahnya pengaruh sampai runtuhnya kekuasaan Uni Soviet. Yang mana setelah Moldova merdeka terdapat  kelompok  yang  menyatakan  kemerdekaan  dari  Moldova  dan  membuat  nama  negara  baru dengan nama Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic atau Transnistria. Salah satu pemicu dari konflik ini adalah perbedaan bahasa dan budaya, yang mana mayoritas masyarakat Moldova dekat dengan  Rumania  sedangkan  Transnistria  dekat  dengan  Slavic.  Pada  penelitian  ini,  metode  yang digunakan  adalah  kualitatif  yang  berfokus  pada  teknik library  research . Konflik  ini  menimbulkan banyak korban jiwa, serta sentimen yang bersifat etnis dan kebangsaan dari berbagai macam kalangan. Untuk itu OSCE sebagai organisasi dibidang pertahanan dan keamanan, membantu konflik ini dengan menjalankan  beberapa  fungsi  seperti  fungsi  Informasi,  fungsi  pembuat  peraturan  dan  fungsi operasional.
Kata kunci — Konflik, Moldova, OSCE, Transnistria
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps

## 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Di dalam tatanan hubungan internasional, permasalahan maupun konflik  mengenai  sengketa  wilayah, pemberontakan, hingga gerakan separatisme  bukanlah  hal  yang  baru.
Permasalahan ini seolah selalu muncul dari generasi ke generasi sehingga membutuhkan  banyak  upaya  untuk menyelesaikannnya.  Salah  satu  bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan sebuah organisasi internasional.  Organisasi  ini  nantinya terdiri  dari  beragam  negara  yang  akan saling melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan nasional dan tujuan bersama.
Salah satu konfik yang membutuhkan penyelesaian melalui organsisasi internasional adalah konflik di Transnistria.  Dalam  konflik  tersebut, organisasi internasional bersama Organization for Security and Cooperationin  Europe (OSCE)  memiliki peranan untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah terjadi. Peranan dari  OSCE  inilah  yang  menarik  untuk dibahas.  OSCE  sendiri  di  dalam  bahasa Indonesia memiliki arti sebagai Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. OSCE  merupakan  sebuah  organisasi kerjasama  antar-pemerintah  dalam  bidang pertahanan dan keamanan terbesar di dunia. Berdasarkan  sumber  yang  didapatkan dalam website resmi, OSCE beranggotakan 57  negara  dari  berbagai  kawasan,  seperti kawasan seperti Amerika Utara, Asia, dan Eropa.  Kehadiran  OSCE  bertujuan  untuk membangun  dialog  antar  negara-negara yang  tengah  berkonflik,  baik  konflik internal maupun internasional. OSCE juga memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan
stability,  peace,  dan  democracy  bagi negara-negara  anggotanya  (OSCE,  2020). OSCE  juga  turut  berperan  menyelesaikan persoalan  yang  berakitan  dengan  kontrol senjata,  kontra-terorisme,  hak  asasi manusia,  minoritas,  separatisme,  dan berbagai macam permasalahan yang terkait dengan ekonomi dan lingkungan hidup.
OSCE dibangun di tahun 1973 yang pada  awalnya  bernama Conference  on Security  and  Cooperation  in  Europe (CSCE). Konferensi ini mulanya bertujuan untuk  membahas  dan  menegosiasikan mengenai perang dingin yang terjadi pada masa itu. Adanya dialog pada konferensi ini bertujuan  untuk  memberikan  wadah  bagi blok  barat  dan  blok  timur  untuk  duduk bersama  menyelesaikan  persoalan  yang terjadi  di  masa  itu.  Konferensi  ini  telah digelar sebanyak dua kali. Pertama adalah Konferensi Helsinki 3 Juli 1973 dan kedua adalah  Konferensi  Jenewa  18  September 1973.  Hasil  dari  konferensi  yang  telah dilakukan  adalah  Pacya  Helsinki  yang ditandatangani  oleh  35  Negara  anggota konferensi. Pacta Helsinki berisi mengenai perjanjian  dan  kesepahaman  bersama dalam  ranah  politik-militer,  ekonomi- lingkunga  hidup,  dan  permasalahan  hak asasi  manusia,  yang  nantinya  dikenal dengan nama “Helsinki process” (Galbreath, 2007).
Setelah runtuhnya Uni Soviet yang sekaligus  menandai  berakhirnya  perang dingin,  CSCE  semakin  memperluas pengaruh dan komitmennya dalam menyelesaikan  permasalah  dan  konflik yang terjadi di kawasan Eropa, khususnya berkaitan dengan permasalahan baru yang timbul  setelah  berakhirnya  Perang  Dingin di  Eropa.  Beradasarkan  pada  peningkatan komitmen  ini,  pada  tahun  1994,  tepatnya pada  KTT  yang  dilaksanakan  di  Kota Budapest,  Hungary, Conference  on Security  and  Cooperation  in  Europe
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
(CSCE)  yang  tadinya  hanya  berupa ‘konferensi’  berubah  menjadi  sebuah ‘organisasi’ independent, yang selanjutnya diberi nama Organization for Security and Cooperation  in  Europe  (OSCE)  (OSCE, 2020).
Setelah berubah menjadi organisasi independent, OSCE kemudian memperluas ranah dan jangkauan kegiatan dalam bidang pertahanan  dan  keamanan.  Contohnya seperti  memperkuat  kerangka  normatif untuk keamanan Eurasia, mempromosikan pembangunan demokrasi untuk pencegahan konflik, aktif dalam pencegahan  konflik  di  daerah  rawan konflik,  dan  menjadi  penengah  dalam konflik  yang  sedang  berlangsung,  serta turut  menjadi  fasilitator  resolusi  konflik dan  pembangunan  pasca  konflik.  OSCE sampai dengan saat ini telah memiliki lebih dari 3,460 karyawan, yang mana sebagian dari  mereka  bekerja  secara  langsung  di lapangan, dengan hanya 10% dari mereka yang  bekerja  di  Kantor  Pusat,  Vienna (OSCE, 2020). Salah satu konflik yang cukup terkenal yang  ditangani  oleh  OSCE  ialah  konflik yang  terjadi  di  Transnistria,  Moldova. OSCE  telah  terlibat  dalam  penyelesaian konflik  tersebut  sejak  tahun  1992  ketika masih bernama CSCE. Sejarah dari konflik ini  bermula  ketika  pengaruh  Uni  Soviet semakin melemah pasca keruntuhannya di tahun  1990-an.  Saat  itu,  negara-negara satellite  yang  dimiliki  Uni  Soviet  mulai menyatakan  kemerdekaannya  masing- masing.  Meskipun  mereka  menyatakan kemerdekaan,  hal  ini  tidak  membuat negara-negara  tersebut  terbebas  dari masalah  kedaulatan.  Contoh  negara  yang mengalami permasalahan mengenai kedaulatannya adalah Moldova. Negara ini sejak  awal  kemerdekaannya  mengalami konflik  kedaulatan  yang  disebabkan  oleh sekelompok  golongan  yang  menyatakan
klaim  atas  sebagaian  wilayah  negaranya, khususnya wilayah yang memiliki perbatasan  langsung  dengan  Ukraina. Golongan orang-orang di wilayah tersebut menyatakan kemerdekannya dari Moldova dan berkeinginan untuk mendirikan sebuah negara  baru.  Negara  ini  diberi  nama Pridnestrovian Moldavian Soviet Socialist Republic atau  nantinya  lebih  dikenal dengan nama Transnistria (Gonta, 2014).
Permasalahan ini terjadi karena adanya berbagai hal dan faktor yang melatarbelakanginya.  Jika  dilihat  dari  sisi etnis,  masyarakat  Moldova  mayoritasnya adalah  etnis  moldova  yang  cenderung memiliki  kedekatan  dengan  orang-orang Rumania,  seperti  dari  segi  bahasa  dan budaya. Sementara itu, wilayah Transistria merupakan  sebuah  wilayah  yang  jika dilihat  dari  ari  segi  etnis  memiliki  bahasa dan  budaya  yang  berbeda,  dimana Transnistria  diisi  oleh  orang-orang  Slavic yang  sebagian  besarnya  memiliki  budaya dan  bahasa  seperti orang-orang  Rusia dan Ukraina.  Perbedaan  etnis  inilah  yang kemudian  menjadi  penyebab  kedua wilayah  seringkali  berkonflik  satu  sama lain.  Hal  ini  dikarenakan  orang-orang Transnistria  merasa  bahwa  mereka  sejak awal  adalah  kelompok  masyarakat  yang ‘berbeda’, dan tidak bisa disatukan dengan orang-orang  Moldova  (Minority  Rights Group International, 2007).
Tidak hanya dari segi etnis, permasalahan ini juga dapat dilihat dari sisi historis  dengan  berbagai  macam  timeline. Salah satu timeline tersebut ketika wilayah Transnistria  maupun  Moldova  masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada masa itu,  wilayah  Moldova  merupakan  bekas wilayah  Romania,  yang  pada  masa  pasca Perang  Dunia  I  bernama  Bessarabia. Wilayah Bessarabia diberikan  kepada  Uni Soviet  pada  tahun  1940,  ketika  Romania dianeksasi  oleh  Uni  Soviet  pasca  Perang
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Dunia  I.  Selain  itu,  wilayah  Transnistria masa  kini  sebelumnya  adalah  bagian  dari wilayah  Ukraina,  yang  mana  selanjutnya wilayah  Transnistria  dan  Bessarabia disatukan  oleh  Pemerintah  Uni  Soviet menjadi  sebuah negara satellite baru yang diberi  nama  Moldova.  Penyatuan  secara paksa inilah kemudian menyebabkan kedua belah  pihak  mengalami  krisis  indentitas, sehingga konflik masih terus terjadi hingga saat ini (Malling, 2015).
Permasalahan  diantara  kedua  belah pihak  terus  terjadi,  khususnya  pada  awal masa kemerdekaan Moldova.
Permasalahan ini mengalami eskalasi pada tahun 1992, dimana perang saudara terjadi sehingga menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Perang saudara ini berakhir  dengan  gencatan  senjata  yang masih belum diterapkan efektif hingga saat ini.  Oleh  karena  itu,  misi  yang  dilakukan
OSCE sejak tahun 1992 untuk menyelesaikan  konflik  Transnistria  masih berlangsung hingga saat ini, dimana upaya penyelesaian masih terus dilakukan dalam konflik  yang  terjadi  di  wilayah  Moldova tersebut. Keterlibatan OSCE dalam konflik Transnistria didasarkan pada mandate yang disetujui  oleh  57  negara  anggota.  Sejak tahun 1992 hingga saat ini, OSCE berusaha untuk melakukan pendekatan komprehensif  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan konflik, menjadi penengah,
dan melindungi Moldova dari segala aspek kenegaraan, seperti memperkuat kedaulatan, dan integritas wilayah Moldova yang  sesuai  dengan  hukum  internasional yang berlaku (OSCE, 2020).

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis  mengambil  rumusan  masalah “Bagaimana  upaya Organization  for
Security  and  Cooperation  in  Europe (OSCE)  dalam  membantu  menangani konflik yang terjadi di Transnistria?”
2. Kajian  Pustaka  dan  Kerangka
Pemikiran

## 2.1 Konsep Organisasi Internasional
Organisasi  Internasional  merupakan salah  satu  aktor  penting  dalam  konteks hubungan internasional kontemporer. Banyak sekali ahli ataupun praktisi HI yang memberikan  definisi  mengenai  pengertian dari Organisasi Internasional, salah satunya ialah  yang  dijelaskan  oleh  Pierre  Gerbert yang mana beliau mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai
“The  idea  of  an  international  organization  is the  outcome  of  an  attempt  to  bring  order  into international relations by establishing lasting bonds across  frontiers  between  governments  or  social groups  wishing  to  defend  their  common  interests, within the context of permanent bodies, distinct from national  institutions,  having  their  own  individual characteristics, capable of expressing their own will and whose role it is to perform certain functions of international importance” (Archer, 2001).
Selain  itu  pula,  Dr.  Boer  Mauna menjelaskan bahwa, Organisasi Internasional  merupakan  sebuah  badan yang  terdiri  dari  himpunan  negara-negara yang  merdeka  dan  berdaulat,  bertujuan untuk  mencapai  kepentingan  bersama melalui  perhimpunan  itu  sendiri.  Sebagai badan  yang  berfungsi  untuk  bekerjasama dan  memfasilitasi  kepentingan  masing- masing
anggotanya, organisasi internasional  memiliki  peranan  penting dalam  HI  Kontemporer.  Keberadaan  dan eksistensi  dari  Organisasi  Internasional
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
dapat  dijadikan  sebagai  jembatan  bagi negara-negara anggotanya untuk berdialog, sehingga menimbulkan fungsi komunikasi yang  kompleks  sebagai  wadah  artikulasi kepentingan serta dapat memudahkan akses bagi  upaya  penyelesaian  masalah  dari konflik  yang  terjadi,  baik  konflik  internal maupun eksternal (Sugito, 2016). Lebih  lanjut,  Harold  K.  Jacobson menjelaskan  bahwa  dalam  Organisasi Internasional  terdapat  beberapa  konsep yang menjadi dasar dari pembentukannya.
Yakni, Collective Security dan
Disarmament  and  Arms  Control .  Pada konsep  ini  menjelaskan  bahwa  Organisasi Internasional  dibentuk  dengan  dasar keamanan bersama, dimana negara-negara anggota bahu-membahu untuk bekerjasama dalam  mewujudkan perdamaian,  baik  dari sisi  internal  maupun  eksternal.  Negara- negara  anggota  juga  melakukan  control terhadap persenjataan, sehingga penggunaan alatsista militer hanya digunakan  dengan  tujuan  yang  tepat  dan lebih  condong  kearah  pertahanan  diri (Jacobson, 1979). Selain  itu,  berdasarkan  pada  Karen Mingst,  pada  tingkatan  internasional, Organisasi Internasional memiliki beberapa fungsi utama (Mingst, 1999), yakni:
1. Memberikan  kontribusi  untuk terciptanya  suasana  kerjasama antar negara/aktor,
2. Menyediakan informasi dan pengawasan,
3. Memberikan  bantuan  terhadap penyelesaian konflik,
4. Mengkoordinir aktifitas internasional mengenai permasalahan bersama, 5. Menyediakan arena untuk bargaining  bagi  negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah,
6. Membetuk rezim internasional .
Organisasi  internasional  juga  memiliki fungsi lainnya (Jacobson, 1979), yakni:
1. Fungsi Informasi , dari sisi informasi, Organisasi  Internasional memiliki keharusan untuk
melakukan  pertukaran  informasi, pengumpulan  data,  Analisa,  dan berbagai  macam  hal  yang  bersifat informasi  yang  sesuai  dengan kepentingan  dan  kebutuhan  dari masing-masing negara anggota.
2. Fungsi  Normatif, Fungsi  normatif kurang lebih bisa dikatakan sebagai pembuatan  rezim  internasional yang  harus  ditaati  oleh  negara- negara  anggotanya.  Rezim  yang dimaksud  ialah  penentuan  norma dan  standar  (sikap)  yang  berlaku bagi negara-negara anggotanya.
3. Fungsi Pembuat Peraturan , Sebagai  sebuah  instrument  yang diharapkan mampu mengakomodasi  kepentingan  dari para anggotanya, Organisasi Internasional harus memiliki peraturan dan hukum yang bersifat legal  dan  mengikat.  Hal  ini dibutuhkan demi terwujudnya situasi  yang  teratur  dan  sesuai dengan tata cara yang berlaku, serta telah ditetapkan ataupun disepakati secara bersama-sama.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan , Organisasi Internasional juga memiliki  fungsi  sebagai  badan pengawas, hal ini dibutuhkan demi terwujudnya  program  yang  akan jalankan  maupun  yang  sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang berlaku.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
5. Fungsi  Operasional,  Dari  sisi operasional Organisasi Internasional memiliki kewenangan untuk  menggunakan  sumber  daya organisasi.  Sumber  daya  ini  bisa berupa  sumber  daya  militer, ataupun keuangan.

## 3. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  metode  yang digunakan adalah qualitative yang berfokus pada  teknik library  research atau  teknik kepustakaan. Data yang digunakan merupakan data valid yang berasal dari data sekunder,  dan  berasal  dari  sumber kepustakaan. Data kepustakaan berasal dari buku, surat kabar, jurnal, dan sumber cetak lainnya.  Selain  itu,  sumber data  lain  yang berasal dari internet juga digunakan untuk memperkuat  penelitian,  seperti  website resmi,  tagar,  situs,  dan  sumber-sumber internet  lainnya  yang  memiliki  data kredibel.
Penelitian  ini  akan  menggunakan metode analasis data yang bersifat induktif. Penulis  akan  berusaha  untuk  memahami fakta-fakta yang didapatkan yang berkaitan dengan  objek  analisa.  Setelah  itu,  fakta- fakta ini akan diubah menjadi generalisasi empiris  dan  selanjutnya  akan  dilakukan perumusan masalah, preposisi, dan diubah menjadi  sebuah  naskah  tulisan  yang  baik dan mudah dimengerti.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE)
a. Sejarah dan Latar Belakang OSCE Awal  mula  berdirinya  OSCE dimulai  pada  pertengahan  tahun  1973, tepatnya  pada  bulan  Juli  1973.  Pada saat  itu  33  Menteri  Luar  Negeri  dari Eropa  dan  Amerika  Serikat  sepakat untuk mengadakan Konferensi dibidang kerjasama keamanan, politik, ekonomi,  dan  berbagai  macam  isu-isu penting lainnya. Konferensi ini selanjutnya diberi Nama Conference of Security  and  Cooperation  in  Europe (CSCE).  Terbentuknya  CSCE  inilah yang  selanjutnya  menjadi  awal  mula dari berdirinya OSCE yang saat ini kita kenal  sebagai  organisasi  kerjasama terbesar  di  Bidang  Keamanan  dan Pertahanan (CSCE, 2021).
CSCE  sendiri  sejak  awal  memang difokuskan untuk menangani permasalahan  yang  timbul  akibat adanya  perang  dingin.  Konferensi  ini dibangun  untuk  membangun  dialog diantara kedua Blok yang pada saat itu sedang  berseteru,  CSCE  sendiri menjalankan dua buah konferensi, yang menghasilkan sebuah pakta yang berisi mengenai perjanjian dan kesepahaman bersama  dalam  ranah  politik-militer, ekonomi-lingkunga hidup, dan permasalahan hak asasi manusia, yang kemudian  dikenal  dengan  nama Helsinki  Process.  Pakta  ini  berusaha untuk memrpromosikan keamanan dan perdamaian  diantara  kedua  Blok  yang berseteru,  sehingga  diharapkan  dapat terwujudnya kestabilan dan terpeliharanya  keamanan  dikawasan Euro-Atlantik (Beqiraj, 2011).
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Pasca  perang  dingin,  para  anggota dari  CSCE  menganggap  bahwa  tugas dari  Konferensi  bersama  ini  sudah selesai.  Namun  banyak  dari  anggota- nya  yang  menganggap  bahwa  CSCE harus  diteruskan,  dan  memperluas ranah  kerjasama  kedalam  berbagai bidang,  khususnya dalam  bidang  yang berkaitan dengan permasalahan ataupun isu-isu yang bersifat kontemporer.  Berdasarkan  pada  hal inilah,  negara-negara  anggota  CSCE sepakat  untuk  membentuk  sebuah organisasi  baru  yang  tidak  hanya berfokus pada permasalahan tradisional seperti pertahanan keamanan, melainkan juga fokus pada permasalahan yang Akan timbul pasca adanya perang dingin. Kesehapahaman untuk  membentuk  organisasi  baru  ini terucap  pada  KTT  Helsinki  1992,  dan pada  akhirnya  diresmikan  secara  sah pada  KTT  yang  dilaksanakan  di  Kota Budapest,  Hungary  1994.  Organisasi baru  tersebut  kemudian  secara  luas dikenal dengan Nama Organization for Security  and  Cooperation  in  Europe (OSCE) (Giovani, 2004).
b. Sistem Keanggotaan
Pasca  berubah  bentuk  dari  yang sebelumnya  hanya  berupa  kelompok konferensi  menjadi  sebuah  organisasi,
OSCE tentunya memiliki sistem keanggotaan yang lebih kompleks dibandingkan dengan CSCE. OSCE sendiri saat  ini  memiliki  dua  buah  sistem keanggotaan,  yakni  Negara  Peserta  dan Mitra  Kerjasama.  Pada  saat  ini  OSCE memiliki 57 negara anggota, yang tersebar dalam  beberapa  region,  seperti  Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Yang mana Albania  merupakan  negara  pertama  yang bergabung  pada  Juni,  1991  dan  Mongolia
sebagai  negara  yang  paling  terakhir bergabung,  yakni  pada  November  2012
(OSCE, 2021). Tingginya tingkat keberagaman  dalam  keanggotaan  OSCE menjadikan  OSCE  didaulat  sebagai Organisasi  Kerjasama  Keamanan  terbesar di Dunia.
Pada  bidang  mitra  kerjasama,  OSCE memiliki  mitra  kerjasama  yang  tersebar dalam  berbagai  wilayah.  Mitra  kerjasama yang  dimiliki  oleh  OSCE  dibagi  menjadi dua kategori, yakni Mitra Kerjasama Asia dan  Mitra  Kerjasama  Mediterrania. Meskipun  dialog  OSCE  dengan  Mitra Kerjasama  mencakup  seluruh  kegiatan Organisasi, namun, setiap kelompok Mitra yang  terlibat  secara  kooperatif  terbagi dalam  isu-isu  spesifik  yang  menjadi kepentingan bersama.
Mitra  Mediterania  secara  khusus berfokus  pada  isu-isu  yang  berkaitan dengan anti-terorisme, keamanan perbatasan,  pengelolaan  air,  tantangan keamanan lingkungan, manajemen migrasi, dialog  antarbudaya  dan  antaragama, toleransi dan non-diskriminasi. Sedangkan Mitra  Kerja  Sama  Asia  berfokus  pada pendekatan  komprehensif  OSCE  terhadap isu  keamanan  dan  langkah-langkah pembangunan  kepercayaan  dan  keamanan sebagai  sumber  inspirasi  yang  mungkin bias  diterapkan  pada  wilayah  mereka sendiri.  Mitra  Asia  juga  fokus  dalam kegiatan  berbagi  pengalaman  dalam menanggapi ancaman transnasional, mengelola perbatasan, menangani masalah transportasi, memerangi perdagangan manusia,  membangun  institusi  demokrasi dan  menyelenggarakan  pemilihan  umum (OSCE, 2021).
c. Struktur Organisasi dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Berdasarkan  pada  informasi  yang tertera pada website resmi OSCE, struktur utama  dari  Organisasi  ini  terdiri  dari beberapa  bagian,  yakni,  Decision  Making Bodies, Executivc Structure, OSCE in the Field,  dan  OSCE-related  Bodies  (OSCE, 2021).
1. Decision Making Bodies Dalam proses pengambilan keputusan,
OSCE  memiliki  Parlemen  yang  disebut sebagai Parliamentary Assembly (PA) dan Perwakilan Personal yang disebut Personal Representative  of  the  Chairperson  in- Office  (OSCE,  2021).  Parliamentary Assembly (PA) sendiri merupakan sebuah parlemen  yang  dimiliki  oleh  OSCE  yang mana  didalamnya  terdapat  lebih  dari  300 anggota  parlemen.  PA  digunakan  sebagai forum  untuk  melakukan  diplomasi, memperkuat  kerjasama  internasional,  dan menegakkan komitmen  pada penyelesaian isu-isu  politik,  ekonomi,  keamanan,  dan Hak  Asasi  Manusia.  PA  juga  difungsikan sebagai  bagian  yang  bertugas  untuk mengembangkan  dan  mempromosikan mekanisme pencegahan serta penyelesaian konflik di negara angggota.
Sementara itu, Personal Representative of  the  Chairperson  in-Office  merupakan sekolompok  perwakilan  yang  dipilih  oleh ketua  dan  ditugaskan  untuk  membantu menyelesaikan  konflik  di  wilayah  negara- negara anggota. Para Personal Representatve bertugas untuk
menyelesaikan permsalahan yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, seperti isu gender, toleransi  terhadap  minoritas,  rasisme,  dan berbagai  macam  isu-isu  yang  bersifat  low politics lainnya.
2. Executive Structures
Dibawah badan pengambil keputusan,  OSCE  memiliki  Executive Structures
yang bertugas untuk
menjalankan fungsi OSCE sebagai sebuah organisasi (OSCE, 2021).
Dalam Executive Structures terdapat Sekretaris  Jenderal,  yang  dipilih  dalam kurun  waktu  tiga  tahun  sekali  oleh Ministrial  Council.  Sekretaris  Jenderal bertugas  untuk  memimpin  Sekretariat OSCE di Wina, Austria. Sekretaris Jenderal bertugas untuk memimpin jabatan fungsional  dan  operasional  selama  tiga tahun,  dan  berfungsi  untuk  menjadi jembatan  antara  OSCE  dan  Negara Anggota.
Selanjutnya, OSCE memiliki Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). ODIHR bermarkas di Warsawa, Polandia  dan  memiliki  tugas  untuk memberikan  bantuan,  dukungan,  dan pengetahuan  kepada  Negara  Anggota, terkait  dengan  permasalahan  ataupun kepentingan dibidang
Demokrasi,
Pemilihan Umum, Hak Asasi Manusia, dan Non-diskriminasi.
3.OSCE- related Bodies
Selain  bergantung  pada  struktur  inti yang  sudah  dijelaskan  pada  pembahasan sebelumnya.  OSCE  juga  bekerja  bersama dengan badan-badan terkait yang digunakan  untuk  menunjang  kegiatan operasional-nya.  Badan-badan  terkait  ini diobagi  menjadi  3  jenis,  yakni  Joint Consultative Group, Opens Skies Consultative Comission, Court of
Consultation and Arbitration.
Joint  Consultative  Group  bermarkas pusat di Wina, Austria. Badan ini memiliki tugas  untuk  membahas  perihal  ketentuan ataupun  hukum  yang  berkaitan  dengan persenjataan  militer  di  Kawasan  Eropa. Opens  Skies  Consultative  Comission, Badan ini juga bermarkas di WIna, Austria dan merupakan bagian dari pertemuan rutin yang  dilakukan  oleh  34  negara  anggota OSCE  yang  menandatangani  Open  Skies
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Treaty.  Badan  terakhir  ialah  Court  of Consultation and Arbitration, yang memiliki  fungsi  untuk  menyelesaikan permasalahan  sengketa,  dan  membantu membuat resolusi dari konflik yang sedang terjadi (OSCE, 2021).
4.Mekanisme Pendanaan
Sama seperti organisasi pada umumnya,  suatu  Organisasi  Internasional tentunya  membutuhkan  Dana  untuk menjalankan  aktivitas  operasionalnya. OSCE  sendiri  memiliki  mekanisme pendanaan yang tidak jauh berbeda dengan Organisasi  Internasional  lainnya,  yakni melalui  sokongan  atau  iuran  dari  negara- negara  anggotanya.  Hal  ini  memiliki  arti bahwa  57  negara  anggota  OSCE memberikan  sokongan  Dana,  bagi  proses operasional berjalannya organisasi. Berdasarkan pada update terakhir di tahun 2019, OSCE Permanent Council
menyatakan  bahwa  OSCE  memiliki  total Dana Anggaran sebesar EUR 138,204,100 (OSCE, 2019).
Anggaran  Dana  yang  besar  ini digunakan  untuk  menjalankan  tugas operasional OSCE sehari-hari. Hal ini juga dikarenakan OSCE memiliki banyak sekali staff,  dengan  lebih  dari  550  staff  yang bekerja  di  Kantor  Pusat,  dan  lebih  dari 2.330  staff  yang  bekerja  di  lapangan.  Hal ini  belum  termasuk  dengan  karyawan kontrak,  dan  berbagai  macam  rekrutmen tambahan  sesuai  dengan  kebutuhan  dari OSCE  sendiri,  karena  pada  setiap  kasus memiliki  kebutuhan  akan  jumlah  tenaga tambahan  yang  berbeda-beda  (OSCE, 2019).
a.  Misi OSCE Konsep  misi  yang  dijalankan  oleh OSCE  sebagian  besar  merupakan  misi lapangan,  yang  mana  staff  ataupun  badan OSCE  yang  ditugaskan  akan  langsung terjun  ke  tempat  terjadinya  konlfik.  Misi lapangan  seringkali  dipilih  oleh  OSCE
karena  dianggap  dapat  efektif  untuk mengatasi  konflik  yang  sedang  terjadi, selain  itu  OSCE  juga  akan  dapat  lebih memahami  situasi  karena  memang  dapat bersentuhan  secara  langsung  dengan konflik  yang  terjadi  di  lapangan.  Dengan adanya  Misi  Lapangan,  OSCE  juga  dapat membantu  untuk  mempercepat  proses pembangunan pasca konflik, dan membantu  masyarakat  yang  terdampak konflik.
Sampai saat ini, Misi Lapangan OSCE dibagi  kedalam  beberapa  region  atau kawasan.  Yakni,  Kawasan  South-eastern Europe,  Eastern  Europe,  South  Caucasus, Central Asia. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa  melihat  pada  gambar  bagan  misi diatas,  yang  mana  berisi  misi-misi  yang sudah  dilaksanakan OSCE sampai  dengan saat ini (OSCE, 2021).

## 4.2 Konflik Transnistria
a. Sejarah dan Latar Belakang Konflik Orang-orang berbahasa
Rumania benar-benar  menghormati  asal  etnis mereka.  Pemerintah  pusat  Moldova membuat  Tiraspol  khawatir  tentang kesenjangan  di  wilayah  kanan  Moldova karena karena lebih dari 65% penduduknya adalah  etnis  Rumania.  Parlemen  Moldova mengesahkan  undang-undang  tentang penggunaan  bahasa  pada  bulan  Agustus dan  September  1989.  Undang-undang tersebut  mengatur  diskriminasi  linguistik terhadap minoritas di Transnistria. Pekerja transnistrian  dan  mahasiswa  merasakan diskriminasi langsung. Pekerja tidak dapat melamar  pekerjaan  di  ibukota  Chisinau karena  kendala  bahasa  dan  siswa  tidak dapat  memasuki  universitas  di  wilayah ibukota (Cocojaru, 2006).
Alasan  Transnistria  mempertahankan bahasa  Sirilik  adalah  penolakan  untuk menyatukan  Moldova  dengan  Rumania.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
Alasan lainnya adalah untuk mempertahankan  mahasiswa  internasional di  Tiraspol.  Ada  10.000  mahasiswa  dan 2.000  profesor  di  berbagai  universitas berbahasa  Rusia  di  Tiraspol.  Pada  11 Agustus 1989, Tiraspol menunjuk seorang anggota  dewan  untuk  menentang  undang- undang  diskriminasi  di  Moldova.  Dewan itu  disebut  "Dewan  Kolektif  Buruh Bersatu"  (OSTK  Ob'edinennyi  Sovet Trudovykh  Kollektivov).  Anggota  dewan ini  menyerukan  kesepakatan  khusus tentang  bahasa  dan  otonomi  daerah, terutama  di  kawasan  industri  Transnistria. OSTK tidak hanya menyerukan kesepakatan  khusus,  tetapi  penduduk Transnistria  juga  berdemonstrasi  dan melakukan  pemogokan  pada  akhir  tahun 1989 (Andersen, 2014).
b. Konflik Senjata Moldova-Separatis Transnistria Kemenangan Dewan Persatuan Perguruan  Tinggi  Buruh  (OSTK)  dalam pemungutan suara tentang otonomi khusus disambut  baik  oleh  gerakan  separatis
Transnistria sebagai jalan menuju kemerdekaan Transnistria dari Pemerintah Moldova.  Tidak  puas  dengan  otonomi khususnya,  Smirnov  mendeklarasikan kemerdekaannya  pada  19  Agustus  1990. Beberapa  kota  di  Transnistria  sendiri langsung  beramai-ramai  mengibarkan bendera  Soviet  dengan  warna  merah dengan lambang palu dan arit (Edinsky).
Sebelumnya, kelompok separatis mengganti  pemimpin  daerah  Transnistria dengan  kebebasan  politik  sesuai  dengan hukum internasional. Smirnov menggantikan para pemimpin pro- Moldova dengan pemimpin Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika.
Menghadapi  tindakan  ini,  Moldova menolak  untuk  menyatakan  bagian  dari
wilayahnya  dan  pada  27  Agustus  1991 mengancam  akan  melakukan  kudeta terhadap Transnistria (Andersen, 2014).
Dari tahun 1990 hingga 1992 dilakukan konsolidasi  politik  untuk  memperkecil wilayah  antara  kedua  belah  pihak.  88 Namun,  konflik  ini  meningkat  ketika tentara Moldova mencapai bagian perbatasan  Transnistria  Dniester  pada tahun  1992.89  Pada  saat  itu,  pemerintah Moldova  mengumumkan  keadaan  darurat dan  memerintahkan  serangan  militer  ke Transnistria.
Moldova sebelumnya mampu  merebut kekuasaan  militer  di  Tiraspol  dengan menghilangkan pengaruh Pridnestrovskaia Moldavskaia  Respublika  pada  penduduk Tiraspol.  Pada  tanggal  3  Desember  1991 Transnistria
menunjuk panglima
tertingginya,  Mayor  Jenderal  Gennady Jakowlew, sebagai kepala pertahanan untuk Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika. Mayor Jenderal Yakovlev adalah panglima tertinggi Uni Soviet yang memimpin taktik senjata  nuklir  selama  Perang  Dingin.
Dengan Jakowlew, Pridnestrovskaja Moldavskaja Respublika memiliki wewenang  untuk  mengontrol  divisi infanteri  selama  kegiatan  militer  di Transnistria (Jackson, 2004).
Moldova  mulai  menunjukkan  konflik bersenjata ketika merebut wilayah Tighinia.  Transnistria  membalas  serangan Moldavia
dengan menghancurkan jembatan  strategis  di  Dubosari  dan Coshnitia. Aksi militer ini terjadi di daerah padat  penduduk.  Hal  ini  menyebabkan banyak  korban  jiwa  dan  kerusakan bangunan  di  kawasan  perbatasan.  280 orang meninggal, 300 orang hilang dan 532 orang luka berat. Kedua belah pihak tidak menemukan  solusi  yang  tepat  untuk menyelesaikan  konflik  yang  muncul sebelumnya.  Partai  Transnistria,  yang diwakili oleh Presiden Rusia Boris Yeltsin,
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
menyepakati gencatan senjata dan perjanjian  damai  pada  21  Juli  1992. Namun,  Moldova  hanya  menyetujui gencatan  senjata  antara  kedua  pihak. Beberapa  kota  dan  aktivis  di  Moldova menolak  untuk  meratifikasi  perjanjian damai  yang  diusulkan  oleh  perwakilan Transnistria (Savceac, 2014).

## 4.3 Peran Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Langkah  utama  yang  dilakukan  oleh OSCE  pada  misi  ini  ialah  dengan  cara mengumpulkan informasi sebanyak- banyaknya mengenai jalannya konflik dari Security  Zone  yang  telah  ditetapkan sebelumnya. Upaya ini disesuaikan dengan Mandat  OSCE  yang  sebelumnya  sudah disepakati melalui Joint Control
Commision  (JCC).  Segala macam temuan misi  akan  diolah  dan  dianilisis,  lalu setelahnya akan dibagikan kepada delegasi JCC,  OSCE,  dan  negara-negara  yang terlibat konflik (Lungu, 2007).
OSCE  beroperasi  pada  konsep keamanan  yang  komprehensif,  yang mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi  manusia  dan  kebebasan  individu sebagai  landasan  untuk  menjalankan  misi di  Security  Zone.  Sesuai  dengan mandatnya, OSCE memberikan nasihat dan bantuan  tenaga  ahli  untuk  membantu mempromosikan mengenai ketaatan terhadap kewajiban dan komitmen internasional dalam hak asasi manusia dan non-diskriminasi terhadap minoritas (Lungu, 2007). Selain itu, OSCE juga berkomitmen untuk memberikan transparansi bagi segala proses  yang  akan  dilakukan,  khususnya bagi  kedua  belah  pihak  yang  bertikai.
OSCE juga berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tanpa
menggunakan  konflik  senjata,  yang  mana ditunjukan  dengan cara  menghalau
pangkalan milter dari pasukan Rusia, yang ditakutkan  akan  memberikan  dampak buruk bagi konflik yang sedang berlangsung (OSCE, 2020).
OSCE  menjalankan  fungsinya  sebagai organisasi  internsional  sesuai  dengan konsep  yang  sudah  dijalankan  diatas.  Hal ini  sesuai  dengan  mandate  OSCE  yang dikeluarkan  pada  4  Februari,  1993.  Yang berisi:
1.  facilitate  the  establishment  of  a comprehensive  political  framework  for dialogue  and  negotiations  and  assist  the parties  to  the  conflict  in  pursuing negotiations  on  a  lasting  political settlement of the conflict, consolidating the independence  and  sovereignty  of  the Republic  of  Moldova  along  with  an understanding about a special status for the Transnidester region;
2.  gather and provide information on the  situation,  incluing  the  military situation, in the region, investigate specific incidents  and  assess  their  political implications;
3.  encourage  the  participating  States concerned  in  pursuing  negotiations  on  an agreement  on  the  status  and  the  early, orderly and complete withdrawal of foreign troops;
4.  provide  advice  and  expertise,  as well  as  a  framework  for  other contributions,  on  such  parts  of  a  political settlement  as  effective  observance  of international obligations and commitments regarding  human  and  minority  rights, democratic transformation, repatriation of refugees, definition of a special status of the Trans-Dniester  region;  initiate  a  visible CSCE presence in the region and establish contacts  with  all  parties  to  the  conflict, local authorities and local populations
a.  Peran dan Resolusi Konflik OSCE
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
OSCE  memiliki  kontribusi  dan perang  yang  sangat  besar  dalam  proses penyelesaian  konflik  antara  Transnistria dan Moldova. Hal ini dikarenakan konflik yang  terjadi  diantara  Transnistria  dan Moldova  mulai  mengalami  penurunan intensitas  ketika  OSCE  turut  andil  dalam proses  perdamaian  diantara  kedua  belah pihak. Berikut merupakan upaya dan peran yang telah dilakukan OSCE di Transnistria:
1.  Pertemuan Informal Format 5+2 Pertemuan Format 5+2  merupakan pertemuan  informal  yang  ditujukan  untuk mempertemukan  pihak  yang  berkonflik, bersama  dengan  mediator  dan  pengawas negosiasi.  Pertemuan  ini  dinamakan sebagai Pertemuan 5+2, karena pada proses negosiasi dan mediasi, pertemuan informal yang dilaksanakan OSCE ini menggunakan format  5+2.  Angka  5  menandakan  pihak yang  terlibat  dalam  konflik,  yakni Transnistria, Moldova, Rusia, Ukraina, dan OSCE  sebagai  moderator  sekaligus mediator  diantara  negara-negara  tersebut. Sementara  2,  menggambarkan  jumlah pengamat  atau  observer  yang  mana  pada kasus  ini  wewenang  sebagai  observer diberikan kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa (OSCE Factsheet, 2019).
Sejak diadakannya Pertemuan 5+2, progress  penyelesaian  konflik  telah berkembang  pesat.  Pada  tahun  2012, pembukaan  kembali  jalur  kereta  api Chisinau-Tiraspol  menjadi  langkah  nyata untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut. Transnistria masih menginginkan kebebasan  de  facto  untuk  mencapai kekuasaan tertinggi sebagai sebuah negara (OSCE Factsheet, 2019).
Sejak pertemuan 5+2 di Berlin yang dilaksanakan pada tahun 2016, kedua belah pihak  telah  sepakat  untuk  mengerjakan delapan langkah membangun kepercayaan, yang  mana  kesepakatan  ini  membentuk
paket  “Berlin-plus”.  Hingga  hari  ini, Transnistria  dan  Moldova  telah  mencatat pencapaian besar  pada  enam  kesepakatan, yang telah berhasil meningkatkan kehidupan  sehari-hari  bagi  siswa,  guru, petani,  pengusaha,  dan  berbagai  macam elemen  masyarakat  lainnya  di  kedua wilayah.  Kemajuan  substansial  telah dicapai  dalam  pelaksanaan  perjanjian telekomunikasi.
Pertemuan  5+2  ini  masih  tetap secara  rutin  dilaksanakan  oleh  OSCE hingga  tahun  2019  lalu.  Pertemuan  ini diadakan  setiap  tahunnya  demi  mencegah konflik  besar  seperti  yang  terjadi  pada tahun  1992  terulang  kembali.  Pertemuan berkala  ini  dilaksanakan  juga  sebagai sarana monitoring bagi OSCE, karena dari pertemuan  ini  OSCE  dan  Negara-negara yang  terlibat  dapat  melihat  sejauh  mana perkembangan  resolusi  konflik  yang  telah dilakukan.
2. Moldova Action Plan (MAP)
Dari  Pertemuan  diatas  5+2,  OSCE juga  membuat  sebuah  road  map,  yang bernama  Moldova  Action  Plan  (MAP). MAP  sendiri  merupakan  rancangan  yang memiliki pengaruh lebih luas  ke kalangan masyarakat  bawah.  MAP  memberikan wadah bagi masyarakat sipil untuk terlibat langsung  dalam  proses  perdamaian  yang berusaha  diwujudkan  di  Transnistria- Moldova.  MAP  sendiri  mewajibkan masyarakat  sipil  untuk  mulai  menghargai perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap
orang-orang Transnistria (Litra, 2010).
Selain itu, baru-baru ini Council of Europe  atau  Dewan  Eropa  melakukan adopsi Moldova Action Plan (MAP) untuk pelaksanaan  tahun  2021  sampai  dengan 2024.  Adopsi  ini  ditujukan  untuk pembaharuan  Undang-undang,  Institusi, dan Praktik penerapan hukum di Moldova
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
agar sesuai dengan standar Eropa dibidang HAM, Supremasi Hukum, dan Demokrasi (Council of Europe, 2020).
Rencana  aksi  bertujuan  untuk membangun pekerjaan yang telah dilakukan di berbagai bidang rencana aksi sebelumnya.  Ini  termasuk  menyelaraskan undang-undang  dan  praktik  nasional dengan standar Eropa anti-diskriminasi dan kesetaraan  gender,  memperkuat  kerangka perlindungan anak nasional untuk memerangi eksploitasi seksual dan pelecehan anak, meningkatkan independensi  dan  akuntabilitas  sistem peradilan,  dan  meningkatkan  undang- undang  dan  praktik  pemilu  (Council  of Europe, 2020).
Langkah-langkah untuk
membangun kepercayaan di antara komunitas-komunitas  yang  terpecah  akan terus  berlanjut,  dengan  fokus  pada peningkatan dialog dan hak asasi manusia di  wilayah  tersebut,  dalam  konsistensi penuh  dengan kebijakan otoritas Moldova mengenai masalah tersebut.
3.  Membangun  Kepercayaan  dan Mempromosikan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)
Misi  OSCE  yang  diwujudkan melalui  Program  Hak  Asasi  Manusia, berusaha untuk mendukung upaya pembangunan kepercayaan yang membentang  di  kedua  tepi  Sungai Dniester/Nistru.  Hal  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk mendekatkan masyarakat sipil Transnistria  dan  Moldova,  misi  ini berfokus  pada  penyelenggaraan  inisiatif, dan  pengembangan  kapasitas  bagi  para profesional hukum dan masyarakat sipil di kedua  pihak,  khususnya  tentang  masalah Hak  Asasi  Manusia  (OSCE  Factsheet, 2019).
Isu-isu ini
diprioritaskan oleh
Kelompok  Kerja  Ahli  sebagai  bagian  dari proses  penyelesaian  konflik  seperti
kebebasan  untuk  bergerak,  memperoleh dokumen  status  sipil  (kewarganegaraan), memerangi  perdagangan  manusia,  dan kekerasan dalam  rumah  tangga, serta Hak Asasi yang berkaitan dengan Hak-hak yang harus  diperoleh  sebagai  warga  negara, seperti pemilu, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain.  Misi  ini  juga  mendukung  upaya Pemerintah Moldova untuk mempromosikan masyarakat yang inklusif dan  toleran,  dan  melindungi  hak-hak minoritas  nasional.  Ini  adalah  prasyarat penting untuk penyelesaian yang komprehensif  dan  berkelanjutan  (OSCE Factsheet, 2019). 4.  Operasionaliasi OSCE
pada Konflik Transnistria Sebagai  organisasi  yang  memiliki fungsi  informasi,  OSCE  terus  berupaya untuk  melalukan  pengumpulan  data  dan Analisa  data  supaya  dapat  menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik.
Pada Konflik Transnistria OSCE terus berupaya  untuk  melakukan  berbagai macam  cara  demi  menjaga  perdamaian yang ada di wilayah Transnistria. Salah satu bentuk upaya ini ialah dengan mengeluarkan kesepakatan
dimana kesepakatan  itu  dikenal  dengan  “Berlin- plus” (OSCE, 2016).
Sampai  pada  hari  ini  kesepakatan “Berling-Plus” sudah memberikan berbagai  macam  dampak  positif  bagi masyarakat  Transnistria,  khususnya  yang berada pada kalangan pelajar, guru, petani, pengusaha,  dan  kalangan  masyarakat lainnya  yang  berada  diantara  Sungai Dniester/Nistru River.
Sesuai  dengan  apa  yang  tertera  pada gambar  diatas,  kita  bisa  melihat  bahwa OSCE telah melakukan 8 pencapaian besar di Transnistria, yakni:
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
1) Membuka  kembali  jembatan  yang berlokasi  diantara  Desa  Gura Bichui dan Desa Bychok;
2) Membangun  kepercayaan  melalui Universitas-universitas yang ada di Transnistria.
3) Meningkatkan  kualitas  pendidikan yang  ada  di  Transnistria,  dengan menggunakan tulisan  latin sebagai salah satu metode mengajar;
4) Meningkatkan  akses  ke  wilayah perkebunan  atau  pertanian  bagi masyarakat Moldova dan Transnistria. 5) Membangun  jalan  yang  dapat meningkatkan akses bagi internasional dikawasan Transnistria. 6) Meningkatkan kelestarian ekologi;
7) Meningkatkan sistem telekomunikasi; 8) Dan yang terakhir ialah, mengurangi  tindak  kriminal  dan meningkatkan kebebasan
berpendapat.
Hal  inilah  yang  dapat  membuktikan bahwa  OSCE  benar-benar  beroperasi  dan berusaha  semaksimal  mungkin  pada Konflik Transnistria. Meskipun belum bisa serratus  persen  menghilangkan  konflik yang ada, namun paling tidak OSCE sudah berusaha  keras  untuk  terus  memberikan progress  yang  baik  bagi  masyarakat Transnistria dan Moldova.
OSCE memiliki komitmen yang sangat serius  untuk  membantu  menyelesaikan konflik  dan  menjaga  perdamaian  diantara Transnistria  dan  Moldova.  OSCE  tidak segan-segan  mengeluarkan  dana  yang cukup banyak demi membantu menyelesaikan  konflik  ini.  Terhitung
sampai  tahun  2019,  OSCE  sudah menghabiskan dana sebesar EUR 2,302,700  anggaran  utama,  dan  lebih  dari EUR 400,000 anggaran tambahan. Misi ini juga  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  52 staff,  yang  terdiri  dari  13  Staff Internasional, dan 39 Staff Lokal.
Melihat  penjelasan  diatas,  kita  bisa melihat bahwa OSCE memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan perdamaian  di  Transnistria.  Perjuangan OSCE sejak tahun 1992 hingga 2019 telah berhasil memberikan dampak yang sangat signifikan  bagi  kedua  belah  pihak  yang berkonflik.  Meskipun  hingga  saat  ini gesekan-gesekan kecil masih beberapa kali terjadi,  namun  hal  ini  tidak  terlalu berdampak karena OSCE berhasil melakukan  pembangunan  pasca  perang, yang  mana  hal  ini  berhasil  mencegah konflik besar terjadi lagi sampai hari ini.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi
Konflik yang bersifat separatisme atau usaha-usaha  untuk  memerdekan  diri  dari suatu  negara  adalah  hal  yang  sudah seringkali  terjadi,  baik  di  masa  lampau maupun  di  era  modern  seperti  sekarang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa terkadang Negara  yang  terlibat  konflik  seringkali kesulitan, atau bahkan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Oleh  karenanya,  Peran  dan  bantuan  dari Organisasi  Internasional  bisa  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting  bagi  sebuah negara.
Seperti yang terjadi pada konflik yang terjadi  di  Transnistria  kali  ini.  Moldova yang  merupakan  negara  utama,  gagal  dan tidak mampu menyelesaikan persengketaan yang  terjadi  diantara  dirinya  dan Transnistria. Melihat ketidakmampuan ini, Organization for Security and Cooperation in  Europe  (OSCE)  datang  sebagai
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Organisasi  Internasional  yang  berupaya membantu  menyelesaikan  permasalahan yang terjadi diantara keduanya.
Konflik Transnistria sendiri merupakan  konflik  yang  sejatinya  terjadi sudah  sejak  lama,  namun  baru  mulai muncul  ke  permukaan  setelah  Uni  Soviet mengalami keruntuhan pada dekade 90-an. Konflik  ini  didasarkan  pada  perbedaan etnis,  bahasa,  dan  budaya  yang  terjadi diantara Moldova dan orang-orang Transnistria.  Perbedaan  ini  menimbulkan berbagai macam masalah, seperti diskriminasi,  pembatasan  hak-hak  sosial, dan  hilangnya  hak  kewarganegaraan  bagi masyrakat  Transnistria.  Atas  dasar  pada perbedaan  inilah  Transnistria  melakukan pemberontakan  dan  berusaha  untuk mendirikan negaranya sendiri.
OSCE  sendiri  memiliki  peran  yang cukup signifikan pada konflik ini. Dimana OSCE  sebagai pihak netral  berhasil  untuk menghentikan  intensitas  kerusuhan  dan konflik diantara kedua belah pihak. OSCE melakukan  hal  ini  dengan  beberapa  cara, yakni  dengan  Pertemuan  5+2,  yang didalamnya terdapat
Transnistria, Moldova,  Ukraina,  Rusia  sebagai  pihak yang  terlibat,  dan  OSCE  sebagai  pihak netral,  serta  2  observer  yakni  Amerika Serikat  dan  Uni  Eropa.  Selain  itu,  OSCE juga  terus  mempromosikan  dan  berupaya membangun  kesadaran  akan  Hak  Asasi Manusia.  Yang  mana  kesadaran  akan pentingnnya menghargai sesama dianggap akan  mampu  menyelesaikan  konflik  dan menjaga  perdamaian  diantara  Pemerintah Moldova, dan Transnistria, serta masyarakat sipil di kedua belah pihak.

## Daftar Pustaka
Acuan dari buku:
Archer, C. 2001. International Organizations. London: Routledge. Beqiraj,  J.  2011. The  Democratization  of International. International
Democracy Watch.
Edinsky,  A.  (n.d.).  The  Dniester  Conflict. 979.
Galbreath, D. J. 2007. The Organization for Security  and  Co-operation  in Europe  (OSCE). New  York: Routledge.
Giovani, B. 2004. Sicurezza e cooperazione da Vancouver. Torino: Giappicheli.
Jackson, N. J. 2004. CIS Theories, Debate, and Actions. New York: Routledge.
Jacobson,  H.  K.  1979. Network  of Interdependence: International Organization  and  the  Global
Political System. New York: Alfred A. Knoph.
Mingst,  K.  A.  1999. Essentials  of international relations. W.W.
Norton & Company.

## Acuan artikel dalam jurnal:
Cocojaru,  N.  2006.  Nationalism  and Identity  in  Transnistria. The European  Journal  of  Social Research.
Kolsto, P. 1980. The Transnitrian Republic. Nationalities Paper .
Litra, N. P. 2010. Transnistria: a bottom-up
Solution. 6. Lungu,  A.  2007.  Peaceful  Conflict Transformation  in  Transnistria. Austria: European University Centre for Peace Studies , 21.
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
Munteanu,  I.  2010.  Political  Review  and Parties Recomendations Legislation for  Reform  in  Moldova. OSCE ,
210.

## Acuan artikel dalam website:
Andersen,  A.  2014.  The  Conflict  in Transnistria: National Consensus is a Long Way off . America Journal: http://www.conflicts.rem33.com/im ages/moldova/nistru_konflikt.htm
Council  of  Europe.  2020..  Council  of Europe adopts new Action Plan for the  Republic  of  Moldova.  Council of Europe: https://www.coe.int/en/web/portal/-
/council-of-europe-adopts-new- action-plan-for-the-republic-of- moldova
Council  of  Europe.  2020.  Council  of Europe adopts new Action Plan for the  Republic  of  Moldova.  Council of Europe:
https://www.coe.int/en/web/portal/- /council-of-europe-adopts-new- action-plan-for-the-republic-of- moldova
CSCE.  2021.  Our  History.  CSCE: https://www.csce.gov/about- csce/our-history
Gazeta,  R. 2014. Satu  Lagi Wilayah yang Ingin  Bergabung  dengan  Rusia.
Russia Beyond: https://id.rbth.com/politics/2014/04 /10/satu_lagi_wilayah_yang_ingin
_bergabung_dengan_rusia_23571
Gonta, V. 2014. New Transnistria talks end with timid outcomes and big hopes. Moldova.org: https://www.moldova.org/en/new- transnistria-talks-end-with-timid- outcomes-and-big-hopes/
Malling,  J.  2015.  The  value  of  a  frozen conflict.  Le  Monde  Diplomatique: https://mondediplo.com/2015/03/0 4transnistria
Minority Rights Group International. 2007. World Directory of Minorities and Indigenous  Peoples  -  Transnistria (unrecognised  state).  Minority Rights Group International: https://www.refworld.org/docid/49 54ce57c.html
OSCE. 2016. Mission to Moldova. OSCE: https://www.osce.org/mission-to- moldova/391502
OSCE.  2019.  Funding  and  Budgeting. OSCE: https://www.osce.org/funding-and- budget
OSCE.  2020.  OSCE  Mision  to  Moldova. OSCE: https://www.osce.org/mission-to- moldova
OSCE.  2020. OSCE  Mission  to  Moldova . OSCE: https://www.osce.org/mission-to- moldova
OSCE.  2020.  What  is  the  OSCE?  OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc e
OSCE. 2020. What we do? OSCE: https://www.osce.org/what-we-do
OSCE. 2020. Who we are. OSCE: https://www.osce.org/who-we-are
OSCE. 2021. Decision Making Bodies. OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc e#how

## OSCE. 2021. Executive Structures. R
OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc e#how
Global Political Studies Journal Volume 7 Nomor 1 Edisi April 2023 P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v7i1
https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps
OSCE. 2021. How We Work . OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc e#how
OSCE. 2021. OSCE in the Field . OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc e#how
OSCE. 2021. Participating States . OSCE: https://www.osce.org/whatistheosc
e#how