Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Dinas Sosial Kabupaten Garut
Aji Abdul Wahid 1 , Aceng Ulumudin 2 , Muchtar 3 1, 3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
1 ajiabdulwahid@uniga.ac.id
2 aceng.u@fisip.uniga.ac.id
3 muchtar@uniga.ac.id

## Abstrak
Berdasarkan  penelusuran  penulis  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut,  nampaknya terdapat  permasalahan  dalam  menganalisis  kebijakan  akreditasi  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  dan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak.  (LKSA). Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  tentang kebijakan  akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  dan  Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Serta untuk mengembangkan ilmu di bidang Administrasi  Negara,  khususnya  di  bidang  Kebijakan  Publik.  Metode  yang digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Berdasarkan penelitian bahwa evaluasi kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  dari  kriteria  efektifitas  atau ( effectiveness ),  efesiensi,  Kecukupan  ( adequacy ),  perataan  ( equity ),  Responsivitas ( responsivennes ) ketepatan ( appropriateness ) Ketepatan  dalam Akreditasi Lembaga Kesejahteraan  Sosial  (LKS)  dan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  di Kabupaten  Garut  sudah cukup  tetapat  sesuai dengan kebutuhan dilapangan  namun masih  ada  beberapa  hambatan  yang  di  hadapi  yang  diantaranya  adalah  Masalah pendanaan, Kurangnnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.
Kata Kunci: Akreditasi, Evaluasi, Kesejahteraan.

## 1. Pendahuluan
Menurut  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial,  Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial RI No 17 Tahun 2012 (pasal 1) tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Menurut undang-undang,  masyarakat  dapat  berkontribusi  melalui  beberapa  wadah,  salah  satunya  LKS. LKS digambarkan sebagai organisasi sosial. Namun, bentuk, gagasan, dan konstruksi LKS belum sepenuhnya dikembangkan. Akibatnya, masih terdapat potensi untuk menyempurnakan bentuk, konsep,  dan  struktur  LKS  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  permasalahan  aktual  pembangunan kesejahteraan sosial.
LKS  yang  dimaksud  di  sini  adalah  organisasi  kemasyarakatan,  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Republik  Indonesia  tentang  Kesejahteraan  Sosial.  “Lembaga
Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan organisasi  kesejahteraan  sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  baik  yang  berbadan  hukum maupun tidak berbadan hukum,” menurut peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Pusat dan Daerah secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan. Semua tingkat pemerintahan harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama bahwa pengentasan kemiskinan merupakan program prioritas nasional. Pengentasan kemiskinan di Indonesia niscaya akan lebih cepat dengan pemahaman dan dedikasi yang sama.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga  negara,  termasuk  rehabilitasi  sosial,  jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat  berkolaborasi  untuk  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial  secara  terarah,  tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Salah satu pendorong keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kelembagaan di bidang  kesejahteraan  sosial.  Peningkatan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang  diberikan  oleh organisasi yang berperan sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan global. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di  Kabupaten  Garut,  pemerintah  dalam  hal  ini  melalui  Dinas  Sosial  harus  menyikapi kemungkinan  dan  hambatan.  Pemerintah  mengakreditasi  organisasi  yang  bekerja  di  sektor kesejahteraan  sosial  sebagai  salah  satu  langkahnya  untuk  memastikan  penyampaian  layanan kesejahteraan sosial berkualitas tinggi.
Ada beberapa tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut, beberapa di antaranya meliputi pengembangan teknis kebijakan sosial, mengelola urusan pemerintahan  dan  menyelenggarakan  pelayanan  publik,  serta  mengarahkan  dan  melaksanakan tugas  sosial.  Tujuannya  Meningkatkan  kinerja  aparatur  dalam  pelayanan  bidang  sosial, Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial dan Meningkatkan peran serta lembaga sosial dunia usaha dan relawan sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
Program Akreditasi LKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu kebijakan yang  wajib  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  bersama  Balai  Akreditasi  Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS), yang capaian program/kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan  Sosial  (PSKS)  dan  Lembaga  Kesejahteraan Sosial/Organisasi  Sosial  (LKS/Orsos)  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial.  Sehingga diharapkan dapat mudah di Implementasikan, tepat sasaran serta berkualitas yang berujung pada meningkatnya kualitas pelayanan.
Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, akreditasi adalah proses penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi suatu lembaga di bidang kesejahteraan sosial  berdasarkan  evaluasi  program-programnya,  manusia  sumber  daya,  manajemen  dan organisasi,  sarana  dan  prasarana,  dan  hasil  dari  layanan  kesejahteraan  sosialnya.  Ini  akan menetapkan tingkat standardisasi dan kelayakan untuk:
1. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah;
2. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kota; Dan
3. Organisasi pelayanan sosial langsung, baik yang diselenggarakan oleh organisasi mandiri maupun yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial.
Peristiwa  yang  terjadi  di  Kabupaten  Garut  ini  menunjukkan  bahwa  beberapa  tahun  yang  lalu terdapat  beberapa  lembaga  di  bidang  kesejahteraan  sosial  yang  secara  kuantitas  dan  kualitas pelayanan  cenderung  mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat.  Dinas  Sosial  sebagai pelaksana  program  kesejahteraan  sosial  mempunyai  data  secara  grafis  perkembangan  LKS  di kabupaten Garut.
Jumlah  LKS  yang  terdaftar  di  Dinas  Sosial  kabupaten  Garut  sebanyak  136  LKS.  Dalam penyelenggaraan akreditasi LKS yang telah dilaksanakan tahun 2018 oleh Dinas sosial dengan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dari 136 LKS yang terdaftar di Dinas Sosial kabupaten Garut hanya 37 LKS yang ikut mendaftar sebagai peserta akreditasi atau sekitar 3,67 %. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sarana dan  prasarana  yang  belum  lengkap  juga  SDM  yang  tersedia  dalam  pelaksanaan  program akreditasi masih kurang atau belum optimal.
Sehingga  pada  tahun  2018  yang  dilakukan akreditasi  hanya  bisa  melakukan  bimbingan  teknis sebanyak  2  (dua)  kali  pertemuan,  dimana  pertemuan  pertama  berupa  bimbingan  teknis  dan soalsasi  tentang  program  akreditasi,  pertemuan  kedua  mulai  tahap  pendaftaran  dan  proses kelengkapan administrasi. Karena keterbatasan waktu, sarana prasarana serta SDM yang kurang memadai, maka program ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.
LKS  yang  menjadi  anggota  akreditasi  adalah  LKS  yang  telah  memenuhi  persyaratan  secara administrasi. Dari 37 LKS yang menjadi anggota akreditasi sebagian besar adalah yayasan yang memiliki  LKSA  sebanyak  29  LKSA  dan  sisanya  8  LKS  yang  mendaftarkan  LKSnya  sebagai lembaga peserta akreditasi. Setelah dilaksanakan proses akreditasi maka ada 33 LKS dan LKSA yang  dapat  di  akreditasi  dan  mendapat  nilainya,  Dari  jumlah  37  LKS  yang  menjadi  peserta akreditasi terdapat 33 LKS yang mendapat nilai akreditasi.
Dengan demikian, terlihat bahwa diperlukan standar teknis akreditasi khusus untuk implementasi program kebijakan Akreditasi LKS dan LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Pedoman teknis ini sangat penting untuk menjadi pedoman, acuan, dan pemersatu negara dalam menjamin mutu sertifikasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
Berangkat dari permasalahan di atas, penulis secara khusus tertarik untuk mengkaji bagaimana kaitannya  dengan  kebijakan  akreditasi  akreditasi  LKS  dan  LKSA  yang  dilakukan  oleh  Dinas Sosial Kabupaten Garut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data  melalui  observasi,  dan  wawancara,  sedangkan  informan  penelitian  adalah  Key  Informan adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Informan Pendukung yaitu 4 Orang ketua LKS.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain :

## a. Kriteria Efektifitas ( Effectiveness )
Kriteria efektivitas atau ( effectiveness ) dalam hal kemampuan solusi untuk memberikan hasil yang diinginkan  atau  menyelesaikan  tugas.  Efektivitas  digunakan  dalam  evaluasi  untuk  mengukur seberapa  baik  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut  mencapai  tujuan  Kebijakan  Akreditasi  LKS  dan LKSA.

## b. Kriteria Efisiensi
Efisiensi adalah keterkaitan atau perbandingan produk (output) atau hasil dari barang dan jasa yang dibuat dengan menggunakan masukan (input) yang jarang digunakan di unit kerja, atau pemilihan cara  (usaha,  kerja)  untuk  menyelesaikan  sesuatu  (tanpa  membuang  waktu,  tenaga,  dan  biaya). Menurut  interpretasi  ini,  istilah  "efisiensi"  mengacu  pada  perbandingan  antara  sumber  yang digunakan dan  hasilnya.  Efisiensi  mengacu  pada  seberapa  sedikit  sumber daya  yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan.

## c. Kriteria Kecukupan ( Adequacy )
Seberapa  baik tingkat  efektivitas  memenuhi  persyaratan,  nilai, dan  peluang  yang menimbulkan masalah itulah yang dimaksud dengan kecukupan. Kriteria kesesuaian menyoroti hubungan erat antara potensi perubahan kebijakan dan hasil yang diantisipasi. Peneliti melihat ketersediaan dana atau alokasi dana  yang ada,  serta  program  kegiatan  yang  telah direncanakan Lembaga,  sebagai indikator  tingkat  kecukupan  Akreditasi  LKS  dan  LKSA  di  Kabupaten  Garut.  Kriteria  Ekuitas digunakan sebagai kriteria kecukupan indikator.

## d. Kriteria Perataan ( Equity ) Biasa Juga Disebut Dengan Kesamaan.
Kriteria  penyelarasan  berfokus  pada  bagaimana  program  tertentu  dialokasikan,  memberikan gambaran, misalnya, apakah anggaran atau biaya yang ada dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat umum, dengan berbagai jenis kelompok. Khususnya ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional.

## e. Kriteria Responsivitas ( Responsivennes )
Kemampuan  suatu  kebijakan  atau  program  untuk  memenuhi  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai kelompok  masyarakat disebut dengan  responsiveness.  Kriteria ketanggapan kemudian dianggap penting karena, jika ditentukan benar, kriteria tersebut akan dapat memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi,  kecukupan,  dan  pemerataan  sebelumnya.  Jika  kriteria  ini  tidak  terpenuhi,  kebijakan alternatif pasti akan gagal mencapai hasil yang diharapkan.

## f. Kriteria Ketepatan ( Appropriateness )
Dengan menggunakan kriteria kesesuaian, kita dapat menentukan apakah hasilnya diinginkan.
Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa:

## a. Kriteria Efektifitas ( Effectiveness )
Sejauh mana tujuan Akreditasi LKS dan LKSA tercapai, serta pengawasan dalam Akreditasi LKS dan LKSA, digunakan untuk mengukur efektivitas program tersebut di Kabupaten Garut. Tujuan Akreditasi LKS dan LKSA telah tercapai, sesuai dengan indikator yang digunakan.
Selain  itu,  karena  masalah  pendanaan  dan  kurangnya  tenaga,  indikator  pemantauan  Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Garut menunjukkan  hasil  yang kurang  ideal, atau dengan kata lain,  pelaksanaannya  belum  maksimal. belum dioptimalkan.
Berdasarkan temuan wawancara, standar akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan LKSA anak (LKSA) Kabupaten Garut masih belum efektif karena sumber daya manusia yang tersedia masih kurang.

## b. Kriteria Efisiensi
Efficacy adalah perbandingan atau keterkaitan antara keluaran (output) atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan masukan (input) yang langka dalam satuan kerja atau pilihan cara (usaha, kerja) dalam melakukan sesuatu (tanpa membuang waktu, usaha, dan biaya). Menurut interpretasi ini, istilah  "efisiensi"  mengacu  pada  perbandingan  antara  sumber  yang digunakan dan  hasilnya. Efisiensi mengacu pada seberapa sedikit sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan.
Tujuan  utama  dari  proses  akreditasi  lembaga  kesejahteraan  anak  dan  kesejahteraan  sosial  di Kabupaten Garut adalah untuk mencapai efisiensi yang optimal, yaitu keseimbangan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dan hasil yang diharapkan.

## c. Kriteria Kecukupan ( Adequacy )
Seberapa  baik tingkat  efektivitas  memenuhi  persyaratan,  nilai, dan  peluang  yang menimbulkan masalah itulah yang dimaksud dengan kecukupan. Kriteria kesesuaian menyoroti hubungan erat antara potensi perubahan kebijakan dan hasil yang diantisipasi. Peneliti melihat ketersediaan dana atau alokasi dana  yang ada,  serta  program  kegiatan  yang  telah direncanakan Lembaga,  sebagai indikator  untuk  mengukur atau  menilai tingkat kecukupan dalam  Akreditasi  LKS dan LKSA di Kabupaten Garut. Untuk ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional yang merupakan salah  satu  kriteria  kecukupan  indikator.  Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  meski  tidak memiliki banyak penghuni, LKS dan LKSA masih membutuhkan dana yang lebih besar.

## d. Kriteria Perataan ( Equity )
Dijelaskan bahwa untuk indikator pertama dari hasil wawancara dan penelusuran data ditemukan bahwa  untuk  masalah  kesetaraan  dan  kesempatan  memperoleh  pendidikan  di  LKS  dan  LKSA, tingkat kesamaan  dalam  proses  belajar  mengajar dan  kegiatan  LKS dan  LKSA  menjadi  kriteria keselarasan.  LKS  dan  LKSA,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penyaluran  alokasi  anggaran program untuk dana bantuan operasional LKS dan LKSA berjalan sebagaimana mestinya. Tingkat kesetaraan dan kesempatan yang ditawarkan merupakan manifestasi dari hal ini.

## e. Kriteria Responsivitas ( Responsivennes )
Hasil  dari  dua  metrik  saat  ini  yang  digunakan  oleh  para  ilmuwan  untuk  menilai  kriteria responsivitas, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan dampak program Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan secara keseluruhan dengan lokasi penelitian  disinggahi.  beberapa  kecamatan  menunjukkan  bahwa  penduduk  setempat  umumnya puas dengan lokasi Socs.
Menurut temuan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, “......secara keseluruhan program  Akreditasi  LKS  dan  LKSA  sangat  membantu,  karena  legitimasi  dan  kepercayaan terhadap  LKS  dan  LKSA  di  Kabupaten  Garut  semakin  meningkat  dari  masyarakat  dan pemerintah.”

## f. Kriteria Ketepatan ( Appropriateness )
Dengan  menggunakan  kriteria  kesesuaian,  kita  dapat  menentukan  apakah  hasilnya  diinginkan. Secara keseluruhan, peningkatan angka partisipasi LKS dan LKSA serta penurunan jumlah LKS dan LKSA di  Kabupaten  Garut  menunjukkan  hasil  yang  baik.  untuk kriteria  akurasi dari  kedua indikator yang digunakan. Menurut indikator pertama, Program Akreditasi LKS dan LKSA dapat meningkatkan APS yang dibuktikan dengan peningkatan angka partisipasi LKS dan LKSA dari hasil wawancara dan observasi di beberapa LKS dan LKSA.
Pembahasan  Studi  ini  menunjukkan  bahwa  beberapa  persyaratan  evaluasi  untuk  Program Akreditasi  LKS  dan  LKSA  di  Kabupaten  Garut  terpenuhi,  tetapi  tidak  semuanya.  Namun demikian,  sebagian  besar  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  standar  penilaian  untuk  setiap indikator telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa setidaknya untuk sementara evaluasi program Akreditasi LKS dan LKSA  telah memberikan hasil yang cukup positif.
Sedangkan hambatannya adalah:
1. Masalah  pendanaan,  khususnya  dana  untuk  pendampingan  di  LKS  dan  LKSA  yang diajukan  untuk  mendapatkan  akreditasi  tahun  ini.“Contohnya  pendampingan,  itu  di juknisnya (selama) 4 jam. Tapi pada anggarannya hanya untuk 2 jam. Sementara kenyataan di lapangan (pendampingan) sampai 12 jam, dari pagi sampai malam.
2. Kurangnnya  sumberdaya  manusia  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  LKS  dan  LKSA sehingga  dalam  persiapannya  sangat  belum  optimal  dan  Ketika  ada  visitasi  serba kekurangan.
3. Banyak  persyaratan  dan  dokumen  yang  dibutuhkan  LKS  dan  LKSA,  baik  dokumen eksternal dan internal yang bakal diminta oleh tim survei

## 4. Kesimpulan
Dari hasil analisis penulis terkait dengan Evaluasi Kebijakan Akreditasi di Dinas Sosial Kabupaten Garut bahwa kriteria efektifitas atau ( effectiveness ) dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut masih belum efektif karena ketersiadan sumberaya manusia yang masih kurang, efesiensi dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut cukup baik namun dari hasil akreditasinya masih  belum  optimal  dikarenakan  ketersedian  sumberdaya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana
yang tersedia, Kecukupan (adequacy) dana yang dimiliki LKS dan LKSA masih belum maksimal, Kriteria perataan (equity) tidak membeda-bedakan dalam memperoleh akses pendidikan yang ada di LKS dan LKSA, Responsivitas (responsivennes) secara keseluruhan program Akreditasi LKS dan  LKSA  sangat  membantu,  karena  keabsahan  dan  kepercayaan,  Kriteria  ketepatan (appropriateness) Ketepatan  dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut sudah cukup tetapat sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
Hambatan dalam  Evaluasi  Kebijakan  Akreditasi  di  Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut  yang diantaranya  adalah  Masalah  pendanaan  yang  masih  kurang  optimal,  Kurangnnya  sumberdaya manusia  dan  sarana  prasarana  yang  tersedia  dan  Banyak  persyaratan  dan  dokumen  yang dibutuhkan LKS dan LKSA, baik dokumen eksternal dan internal yang bakal diminta oleh tim survei

## Daftar Pustaka

## I. Buku/Jurnal
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Dunn,  William  N,  2002, Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik ,  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada University Press
Islamy,  M.  Irfan,  2002, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara ,  Jakarta  :  Bumi Aksara Kencana Syafiie, Inu.  2006, Ilmu Administrasi Publik , Jakarta : PT Rineka Cipta Nugroho D, Riant.  2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . Jakarta : PT Gramedia Nugroho,Riant.(2009). Public Policy . Jakarta : PT.Elex Media Komputindo Prabukusumo.Y  dan  Pramusinto  1994. Evaluasi  Kebijakan  Public .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada Siagian, Sondang P. 2003. Teori dan Praktek Kepemimpinan . Jakarta: PT Rineka Cipta Soeharto Edi, (2012), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , Bandung : Alfabeta Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar Suharsimi  Arikunto  dan  Cepi  Safrudin  Abdul  Jabar,  (2004). Evaluasi  Program  Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan . Bumi Aksara: Jakarta
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administrasi , Bandung : Alphabeta Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung : Alfabeta Wahab,  Solichin  Abdul,  2004, Analisis  Kebijaksanaan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara , Jakarta : Bumi Aksara
Wibawa, Samodra, dkk, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Widjaja, AW, 2005, Pemerintahan Desa dan Administrasi Dea , Jakarta : Rajawali Perss Winarno,  Budi,  (2004). Teori dan  Proses  Kebijakan  Publik ,  Edisi/Cetakan  Kedua.  Jogjakarta: Media Pressindo
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus . Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru
Wirawan.(2012). Evaluasi,  Teori,  Model,  Standar,  Aplikasi  dan  Profesi .  Jakarta  :  Rawjawali Prses
Yusuf, Farida. (2008). Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian . Jakarta : PT. Rineka Cipta

## II. Dokumen
Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 ( pasal 1) tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Buku Panduan Akreditasi LKS (BALKS) Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP-Universitas Garut