Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...

## PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011
Yayuk Harumiati dan Payamta Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta harum_cyntia@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan  temuan  audit  BPK  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Indonesia  tahun  anggaran  2011.  Metode  pengukuran  kinerja dengan  menggunakan  pedoman  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggara  Pemerintah Daerah  (EKPPD),  dimana  sumber  EKPPD  berasal  dari  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Penelitian  ini  menggunakan  populasi  semua  pemerintah daerah  di  Indonesia.  Teknik  pengambilan  sampel  dengan  metode  purposive sampling  yaitu dengan cara memilih pemerintah  kabupaten/kota  yang memenuhi kriteria  yang  ditetapkan    penulis.  Sampel    dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak 243  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Hasil  statistik  deskriptif menunjukkan  bahwa  secara  rata-rata  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik  SPSS  dengan  regresi  linear  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut  bahwa tingkat  kekayaan  daerah  (PAD),  belanja  modal  (BM),  dan  temuan  audit (TEMUAN)  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah daerah,  tetapi  untuk  variabel  belanja  modal  (BM)  arah  tersebut  tidak  sesuai dengan  hipotesis  penelitian  karena  hasilnya  adalah  negatif.  Sementara  itu  untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah  daerah  dengan  tingkat  signifikansi  5%,  dan  hanya  berpengaruh  pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU)  dan  status  daerah  (STATUS)  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
Kata  Kunci:  karakteristik  pemerintah  daerah,  temuan  audit,  laporan penyelenggaraan  pemerintah  daerah  (LPPD),  evaluasi  kinerja penyelenggara pemerintah daerah (EKPPD).

## PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  Indonesia  tentang  otonomi  daerah  diawali  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  dan  telah  diubah  dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengelola  dan  mengatur daerahnya  masing-masing  sesuai  dengan  kemampuan  daerah.  Salah  satu  bentuk evaluasi  yang  telah  secara  rutin  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini Kementrian  Dalam  Negeri,  adalah  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggara  Pemerintah Daerah  (EKPPD).  Payung  hukumnya  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6 Tahun  2008  tentang    Pedoman  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah  (EKPPD).  Menurut  PP  tersebut  pasal  1,  EKPPD  adalah  suatu  proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014
pemerintah  daerah  dengan  menggunakan  sistem  pengukuran  kinerja.  EKPPD menggunakan  LPPD  sebagai  sumber  informasi  utama  yang  difokuskan  pada informasi  capaian  kinerja  pada  tataran  pengambil  kebijakan  dan  pelaksana kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (Mustikarini dan Fitriasari 2012).
LPPD pemerintah daerah kab/kota perlu diawasi dan diaudit agar tidak terjadi kecurangan  (fraud).  Di  Indonesia  tugas  pengawasan  ini  dilakukan  oleh  Badan Pengawas  Keuangan  (BPK),  dimana  hasil  pengawasan  tersebut  berupa pemeriksaan  keuangan,  pemeringkatan  kinerja  dan  pemeriksaan  dengan  tujuan tertentu.  Hasil  dari  pemeriksaan  BPK  tersebut  berupa  opini  auditor,  jumlah temuan  audit  dan  kesimpulan  dalam  bentuk  rekomendasi  terhadap  pemerintah daerah.
Penelitian  tentang  kharakteristik  pemerintah  daerah  dan  kinerja  pemerintah daerah  memperoleh  hasil  yang  berbeda-beda.  Penelitian  tentang  kharakteristik daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan oleh Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012),  Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013).  Suhardjianto dan  Yulianingtyas  (2011)  mengaitkan  kharakteristik  pemerintah  daerah  dengan kepatuhan  pengungkapan  wajib  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  menemukan  bahwa    ukuran  daerah, tingkat kekayaan daerah, dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemda sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja  pemda. Hasil penelitian Sudarsana (2013) menemukan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah,  tingkat  ketergantungan  daerah  kepada  pemerintah  pusat,  dan  belanja modal  terbukti  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  skor  kinerja  Pemda kabupaten/kota.  Sedangkan  variabel  temuan  audit  BPK  dan  tingkat  kekayaan daerah  berpengaruh  secara      signifikan  terhadap  skor  kinerja  Pemda kabupaten/kota  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memberikan  hasil  yang  berbeda dibandingkan dengan penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS Teori Agency dalam Pemerintahan
Dalam agency  theory terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  kesepakatan  atau kontrak,  yakni  pihak  yang  memberikan  kewenangan  yang  disebut  principal  dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen (Halim dan Abdullah 2006). Agency  problem muncul  ketika  principal  mendelegasikan  kewenangan pengambilan  keputusan  kepada  agen  (Zimmerman  1977).  Teori  keagenan memandang  bahwa  pemerintah  daerah  sebagai  agen  bagi  masyarakat  principal akan    bertindak  dengan  penuh  kesadaran  bagi  kepentingan  mereka  sendiri  serta memandang  bahwa  pemerintah  daerah  tidak  dapat  dipercaya  untuk    bertindak dengan    sebaik-baiknya  bagi    kepentingan  masyarakat. Agency  theory beranggapan  bahwa  banyak  terjadi information  asymmetry antara  pihak  agen (pemerintah)  yang  mempunyai  akses  langsung      terhadap    informasi      dengan pihak  principal  (masyarakat).  Adanya information  asymmetry inilah  yang memungkinkan  terjadinya  penyelewengan  atau  korupsi  oleh  agen.  Sebagai konsekuensinya,  pemerintah  daerah  harus  dapat  meningkatkan  akuntabilitas  atas kinerjanya sebagai mekanisme checks and   balances agar   dapat   mengurangi information   asymmetry (Setiawan 2012)
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat  mempengaruhi  kinerja  penyelenggara    pemerintah  daerah.  Penelitian  yang dilakukan  Patrick  (2007)  menggunakan  model  Roger  dalam  mengemukakan karakteristik. Patrick (2007) dalam  penelitianya menjelaskan karakteristik pemda dengan  mengambil  dua  komponen,  yaitu  struktur  organisasi  dan  lingkungan eksternal.
Tujuan  utama  dari  program  kerja  Pemerintah  daerah  adalah  memberikan fasilitas  yang terbaik untuk masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan  yang baik, maka harus didukung oleh pengelolaan asset yang baik pula. Oleh karena itu diperlukan  adanya  sumber  daya  dan  fasilitas  yang  memadai  untuk  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemda, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasari 2012). Peneliti sebelumnya juga menggunakan size sebagai  salah  satu  variabel  independen.  Sumarjo  (2010)  juga  menemukan bahwa  ukuran  pemda  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan.  Penelitian Ramasamy  et  al.,  (2005)  menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  ukuran ( size )  dengan  pengukuran  kinerja.  Pemerintah  yang  memiliki  ukuran  besar  akan dituntut untuk memiliki kinerja  yang lebih baik  dibandingkan pemerintah daerah yang  kecil  ukurannya.  Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1:    Ukuran  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja penyelenggara Pemerintah daerah kabupaten/kota.
PAD  merupakan  salah  satu  sumber  pembelanjaan  daerah,  jika  PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat  kemandirian daerah akan meningkat  pula. Tingkat  kekayaan daerah  yang diukur  melalui  PAD  terhadap  total  pendapatan  pemda  berpengaruh  positif terhadap  skor  kinerja  Pemda  kabupaten/kota  (Mustikarini  dan  Fitriasari  2012). Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H2: Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggara Pemerintah daerah kabupaten/kota.
Tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah  pusat berbeda-beda  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  penerimaan  Dana  Alokasi  Umum (DAU).  PAD  dan  DAU  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  memiliki peran  utama  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dalam  rangka  mencapai  tujuan utama  penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  ingin  meningkatkan  pelayanan publik  dan  memajukan  perekonomian  daerah  (Mardiasmo  2001).  Semakin  besar penerimaan dana alokasi umum (DAU) oleh suatu pemda, maka pemerintah akan lebih  memantau  pelaksanaan  dari  alokasi  DAU  dibanding  daerah  yang  lebih sedikit  penerimaanya,  sehingga  akan  memotivasi  pemda  untuk  berkinerja  lebih baik  karena  mendapat  pengawasan  dari  pemerintah.  Semakin  tinggi  tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka semakin tinggi skor kinerja pemda  (Mustikarini  dan  Fitriasari  2012).  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut:
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014
H3:  Tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat  berpengaruh  positif  terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/ Kota.
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  pemerintah  daerah  yang  manfaatnya lebih  dari  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah. Belanja modal  yang besar merupakan cerminan  dari banyaknya infrastruktur dan sarana  yang  dibangun  (Sudarsana  2013).  Hal  ini  akan  mengakibatkan  adanya peningkatan  pelayanan  dari  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat  sehingga kinerja  daerah  akan  menjadi  lebih  baik.  Dalam  penelitian  Mustikarini  dan Fitriasari  (2012)  dengan  menggunakan  variabel  belanja  daerah,  membuktikan bahwa  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  skor  kinerja  pemda.  Dari  uraian  di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H4:  Belanja  Modal  berpengaruh  positif  terhadap  Kinerja  penyelenggara Pemerintah daerah kabupaten/kota.
Penelitian tentang karakteristik daerah dengan menggunakan variabel status daerah  dilakukan  oleh  Suhardjianto  dan  Yulianingtyas,  dimana  hasil  penelitian tersebut  menemukan  bahwa  status  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pengungkapan  wajib.  Sejalan  dengn  penelitian  tersebut  (Susanti  2013)  meneliti pengaruh  status  daerah  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  penelitian tersebut  membuktikan  bahwa  status  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Berdasarkan  penelitian  tersebut,  maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H  5:  Status  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja        penyelenggara Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
Temuan  audit  BPK  merupakan  kasus-kasus  yang  ditemukan  BPK  dalam laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  atas  pelanggaran  yang  dilakukan suatu  daerah  terhadap  peraturan-peraturan  tentang  sistem  pengendalian  intern maupun  tingkat  kepatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengakibatkan  timbulnya  kerugian  daerah.  Temuan-temuan  audit  tersebut dapat dilihat dari Ikhtisar hasil Pemeriksaan (IHPS) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Semakin  banyak  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah,  maka  semakin  buruk  kinerja  pemda  tersebut.  Hal  ini  berarti semakin  besar  jumlah  temuan  audit  BPK  maka  semakin  rendah  kinerja pemerintah  daerah  tersebut.  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  dalam  penelitianya menemukan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H  6:  Temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  terhadap  kinerja  penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota

## METODE PENELITIAN
Jenis dan Sumber Data.
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diambil  dari  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  dan  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  kab/kota  Tahun  2011  yang  diakses  melalui  situs www.djpt.kemenkeu.go.id . Data  mengenai  status  daerah  diperoleh  dari  Dirjen Otoda  Kemendagri,  dan  data  temuan  audit  BPK  dapat  diperoleh  dari  Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2011 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) semester I dan semester II Tahun 2012, yang diakses melalui situs  www.bpk.go.id . Data  skor  kinerja  penyelenggara  pemda  kabupaten/kota diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk  LPPD  tahun  anggaran  2012  yang  disahkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  No.  120-257  Tahun  2014  tentang  penetapan  peringkat  dan status  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  secara  nasional,  dan  diakses melalui situs www.kemendagri.go.id .

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  daerah  kabupaten/ kota di Indonesia, yang berjumlah 510 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling . Purposive  sampling merupakan  metode  pengambilan  sampel  dengan memilih  sampel  berdasarkan  kriteria  yang  sesuai  dengan  data  yang  dibutuhkan dalam  penelitian  (Sekaran  2011:136).  Kriteria  sampel  yang  dipilih  adalah pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang  memiliki  semua  data  yang  lengkap meliputi  Neraca,  LKPD  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  dari  BPK  tahun anggaran 2011. Selain itu, pemerintah daerah kab/kota tersebut telah mendapatkan skor  pemeringkatan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  dari  Kementrian Dalam  Negeri  untuk  LPPD  tahun  anggaran  2012.  Sedangkan  informasi  tentang status daerah diperoleh dari situs Ditjen Otoda Kemendagri. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria untuk  dijadikan  sampel  penelitian  sebanyak  243  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Indonesia.

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel Independen ( Independent Variable )
1. Ukuran Daerah
Ukuran ( size ) dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain jumlah karyawan, jumlah  aktiva,  total  pendapatan  dan  tingkat  produksi  (Damanpour,  1991). Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset.
2. Tingkat Kekayaan Daerah. Kekayaan  ( wealth )  pemerintah  daerah  dapat  dinyatakan  dengan  jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah 2004). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Cara mengukur variabel tingkat kekayaan daerah adalah:
Tingkat Kekayaan Daerah  = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan
3. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan APBN  yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi. Dalam  penelitian  ini  variabel  tingkat  ketergantungan  pada  pemerintah  pusat diukur dengan rumus:
Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat:     Dana Alokasi Umum Total Pendapatan
4. Belanja Modal Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah. yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri,  menukarkan  dengan  aset  lain  dan  membeli.  Namun,  untuk  kasus  di pemerintahan,  biasanya  cara  yang  dilakukan  adalah  dengan  cara  membeli.
Proses  pembelian  yang  dilakukan  umumnya  dilakukan  melalui  sebuah  proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah, 2006).
Maka  dalam penelitian ini variabel belanja modal diukur dengan rumus :
Belanja Modal   =         Belanja Modal

## Total Realisasi Belanja
5. Status Daerah Kontrol  sosial  pada  masyarakat  perkotaan  cenderung  lebih  baik,  sehingga pemerintah  daerah  selalu  dituntut  untuk  menjalankan  pemerintahan  secara transparan.  Pemerintah  kota  cenderung  mematuhi  standar  akuntansi (Suhardjianto  dan  Yulianingtyas  2011).  Oleh  karena  itu,  pengukuran  status daerah  dengan  cara  memberi  skor,  jika  status  daerah  adalah  pemerintah  kota maka diberi skor 2, dan sebaliknya jika pemerintah kabupaten maka diberi skor 1.  Variabel  ini  pernah  digunakan  dalam  penelitian,  Addullah  (2004), Suhardjianto dan Yulianingtyas (2011).

## 6. Temuan Audit BPK
Temuan  audit  BPK  merupakan  kasus-kasus  yang  ditemukan  BPK  terhadap laporan  keuangan  pemda  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  suatu  daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang- undangan  yang  berlaku.  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  menyimpulkan bahwa ada hubungan antara pengukuran kinerja pemerintah daerah dan sistem pengawasan,  termasuk  audit  kinerja  dan  evaluasi  program.  Semakin  banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya  kinerja  pemerintah  daerah  tersebut.  Variabel  temuan  audit  BPK dalam penelitian ini diukur dengan cara:
Temuan Audit BPK  = Temuan Audit (Dalam Rupiah Total Anggaran Belanja
Variabel Dependen ( Dependent Variable )
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Skor  kinerja  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  berasal  dari  Laporan  Hasil Evaluasi  Pemeringkatan  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah berdasarkan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (LPPD)  tahun  2012 tingkat nasional dengan range nilai antara 0 - 4. Secara rinci penggolongan kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah  adalah  sebagai  berikut:  pengukuran  tentang kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia  dimana jika:  (1)  Skor  0,00  -  0,99  masuk  dalam  kategori  kinerja  rendah,  (2)  Skor  1,00  – 1,99  masuk  dalam  kategori  sedang,  (3)  Skor  2,00  –  2,99  masuk  dalam  kategori kinerja  tinggi  dan  (4)  Skor  3,00  –  4,00  masuk  dalam  kategori  kinerja  sangat tinggi.

## Variabel kontrol
Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Besaran selisih penerimaan anggaran (SILPA).
2. Rasio Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.

## Metode analisis data
Hubungan  antar  variabel  tersebut  dapat  digambarkan  dengan  persamaan sebagai berikut:
Logit (SCORE)= ẞ 𝟎 + ẞ 𝟏 Ln_TA + ẞ 𝟐 PAD + ẞ 𝟑 DAU + ẞ 𝟒 BM + ẞ 𝟓 STATUS + TEMUAN  + ẞ 𝟕 SILPA + ẞ 𝟖 RB + ƹ
Keterangan: Ln_TA : Ukuran daerah. PAD : Tingkat kekayaan daerah. DAU : Tingkat ketergantungan dengan pusat. BM : Belanja Modal. STATUS : status pemda kab/kota. TEMUAN : Temuan Audit BPK. SILPA : Selisih Penerimaan Anggaran. RB : Realisasi Belanja. Ƹ : koefisien error .

## HASIL DAN ANALISIS DATA

## Pengujian Hipotesis
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Berikut ini disajika uji signifikansi –F dalam penelitian yang terlihat di tabel 2 di bawah ini.
Tabel 1 Uji Statistik F Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 33,343 8 4,168 14,485 ,000 a Residual 67,329 234 ,288 Total 100,671 242
a. Predictors: (Constant), LNASET, STATUS, RB, TEMUAN, SILPA, BM, DAU, PAD
b. Dependent Variable: KINERJA
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014
Hasil olah statistik menunjukkan bahwa probability value dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini 0,000  lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 %. Hasil ini mengindikasikan model regresi yang diginakan dalam penelitian ini layak (Fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.
b. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Hasil uji koefisien regresi  dalam penelitian ini terlihat pada tabel  3 di  bawah ini
Tabel 2 Hasil uji koefisien determinasi Model R R Square Adjusment  R Square Simatetandart Error of the Estimate Durbin Watson 1 ,576 ,331 ,308 ,5364038 1,585
a. Predictors: (Constant), LNASET, STATUS, RB, TEMUAN, SILPA, BM, DAU, PAD.
b. Dependent Variable: KINERJA
Dari tampilan output SPSS besarnya Adjusted R 2 adalah 0,308, hal ini berarti 30,8  %  variasi  kinerja  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  7  variabel  independen LNASET,  STATUS,  RB,  TEMUAN,  SILPA,  BM,  DAU,  PAD.  Sedangkan sisanya (100% - 30,8 %  = 69,2 % ) dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model dalam penelitian ini.
c. Uji Koefisien Regresi
Rincian data hasil uji regersi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

## Tabel 3

## Uji Signifikansi Parameter Individu
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -,816 1,956 -,417 ,677 PAD 1,526 ,722 ,159 2,115 ,036 DAU -,310 ,307 -,066 -1,010 ,314 BM -2,153 ,466 -,285 -4,616 ,000 STATUS -,021 ,088 -,014 -,241 ,810 TEMUAN -7,137 3,034 -,128 -2,352 ,019 SILPA 2,255 ,496 ,254 4,547 ,000 RB ,051 ,067 ,041 ,757 ,450 LNASET ,123 ,066 ,126 1,854 ,065
a. Dependent Variable: KINERJA

## PEMBAHASAN
Berdasarkan pengujian uji regresi berganda maka dapat terlihat bahwa ukuran daerah  (ASET)  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah daerah  dengan  tingkat  signifikansi  5%.  ASET  hanya  berpengaruh  pada  tingkat signifikansi 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pemerintah daerah dalam meningkatkan  skor  kinerja  pemda  kabupaten/kota  belum  dapat  berfungsi  dengan baik.  Pemerintah  daerah  yang  berukuran  besar  dengan  ditandai  oleh  besarnya jumlah aset daerah, seharusnya memiliki tanggung jawab  yang lebih besar untuk
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakat.  Semakin  baik tingkat  pelayaan  publik,  maka  akan  semakin  besar  pula  tingkat  kinerja penyelanggara pemerintah daerah, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan, karena tingkat pelayanan publik masuk dalam indikator kinerja kunci (IKK) untuk mengukur  tingkat  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah.  Jadi  dapat disimpulkan bahwa tingginya ukuran daerah  yang dilihat dari besarnya total aset daerah belum bisa menjamin tingginya kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasasi (2012)  yang  menemukan  bahwa  ukuran  daerah  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah,  dan  juga  tidak  mendukung penelitian Sumarjo (2010), Kusumawardani (2012), Susanti dan Rita (2013) yang menemukan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sudarsana  (2013)  yang menemukan  bahwa  ukuran  daerah  (ASET)  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mendukung penelitian  Mafiana  dan  Lulus  (2013)  yang  menemukan  bahwa  ukuran  (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Hasil  uji  regresi  linear  berganda  untuk  hipotesis  kedua,  membuktikan  bahwa tingkat  kekayaan  daerah  (PAD)  yang  diukur  dengan  membandingkan  PAD dengan  total  pendapatan  daerah  terbukti  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi kurang dari 5%.  Hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  awal  yang  dinyatakan  bahwa  tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  maka  terbukti  bahwa  pemerintah  daerah kabupaten/kota  yang  tingkat  kekayaan  daerahnya  besar,  maka  skor  kinerja penyelenggaraan  pemerintah  juga  besar,  dan  sebaliknya  semakin  kecil  tingkat kekayaan daerah, maka semakin rendah pula kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  yang berhasil membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  signifikansi 5%.  Penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  Sudarsana,  yang    menemukan bahwa  tingkat  kekayaan  daerah  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun,  hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sumarjo (2010), Mafiana dan Lulus (2013).
Hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  (DAU)  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  penyelenggara pemerintah  daerah  tidak  berhasil  dibuktikan.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  analisis regresi  dimana  tingkat  signifikansinya  variabel  DAU  yang  diukur  dengan membandingkan besarnya DAU terhadap total pendapatan daerah sebesar 0, 314. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  besarnya  DAU  yang  diterima  oleh  pemerintah daerah  belum  digunakan  secara  maksimal,  sehingga  besarnya  tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) tidak dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah.  Tidak  berpengaruhnya  tingkat  ketergantungan pada  pemerintah  pusat  (DAU)  terhadap  kinerja  penyelenggara  daerah kemungkinan  dikarenakan  pemanfaatan  DAU  tidak  efektif  dan  efisien,  sesuai dengan indikator kinerja kunci (IKK) dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
ASSETS : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol.3 No.2, Oktober 2014
Dilihat  dari  arah  hasil  penelitian  ini,  arah  tersebut  tidak  sesuai  dengan hipotesis,  berarti  semakin  tinggi  DAU  maka  semakin  rendah    kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah,  begitu  pula  sebaliknya,  semakin  kecil  DAU maka semakin besar kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak  mendukung  penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012),  Sudarsana  (2013) yang  berhasil  membuktikan  bahwa  besarnya  tingkat  ketergantungan  pada pemerintah  pusat  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  penyelenggara pemerintah daerah.
Hasil  uji  regresi  linear  berganda  untuk  variabel  penelitian  belanja  modal (BM),  peneitian  ini  berhasil  membuktikan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  tetapi  dengan  arah yang  terbalik.  Hal  ini  berarti  semakin  besar  belanja  modal  maka  semakin  kecil kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah.  perubahan  arah  hubungan  variabel  ini kemungkinan  disebabkan,  belanja  modal  yang  tinggi  tidak  digunakan  untuk peningkatan  layanan  kepada  masyarakat  sehingga  kenaikan  belanja  modal semakin  menurunkan  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian ini  tidak  mendukung  penelitian  Sudarsana  (2013),  yang  menemukan  bahwa belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah daerah,  dan  mendukung  penelitian  Mustikarini  dan  Fitriasari  yang  membuktikan bahwa  belanja  daerah  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  kinerja penyelenggara pemerintah daerah.
Penelitian  ini  tidak  berhasil  membuktikan,  bahwa  status  daerah  berpengaruh terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  hasil uji  regresi  dimana  variabel  STATUS  mempunyai  tingkat  signifikansi  sebesar 0,810 atau 81%, yang berada sangat jauh di atas signifikansi 5%. Jadi perbedaan status  pemerintah  daerah  kabupaten  dan  kota  tidak  mempengaruhi  kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah.  Sesuai  dengan  pedoman  EKPPD,  dimana penilaian  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  tidak  membedakan  status daerah  antara  kabupaten  dan  kota.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian Suhardjianto  dan  Yulianingtyas  (2011),  yang  menemukan  bahwa  status  daerah tidak  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  pengungkapan  wajib.  Penelitian  ini  tidak mendukung penelitian Susanti dan Rita (2013) yang berhasil membuktikan bahwa status  daerah  berpengaruh  positip  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah daerah.
Hasil  uji  regresi  limear  berganda  pada  hipotesa  keenam  yang  menyatakan bahwa  temuan  audit  BPK  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja penyelenggara pemerintah daerah berhasil dibuktikan dalam penelitian ini, dimana variabel  temuan  audit  BPK  mempunyai  tingkat  signifikansi  1,9%  yang  jauh berada  di  bawah  signifikansi  5%.  Jadi  terbukti  bahwa  semakin  banyak  nilai temuan  audit  BPK,  maka  semakin  rendah  kinerja  penyelenggara  pemerintah daerah, dan sebaliknya semakin kecil nilai temuan audit BPK maka semakin besar kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian Mustikarini  dan  Fitriasari  (2012)  serta  Sudarsana  dan  Rahardjo  (2013)  yang menemukan  bahwa  temuan  audit  BPk  perpengaruh  negatif  signifikan  terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN Kesimpulan
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Pengujian  karakteristik  pemerintah  daerah  yang  berupa  tingkat  kekayaan daerah  (PAD),  belanja  modal  (BM),  dan  temuan  audit  (TEMUAN)  terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah yang diuji dengan menggunakan regresi linear berganda menunjukan hasil bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal  (BM),  dan  temuan  audit  (TEMUAN)  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah,  tetapi  untuk  variabel  belanja  modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif.  Sementara  itu  untuk  variabel  ukuran  daerah  (ASET)  hanya  berpengaruh terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  dengan  tingkat  signifikansi 10%. Jadi dalam penelitian ini variabel ASET tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara  pemerintah  daerah  pada  tingkat  signifikansi  5%,  variabel  tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah,  ini  berarti  tidak ada perbedaan kinerja antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. Variabel  kontrol  berupa selisih  penerimaan anggaran (SILPA) berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah,  sedangkan realisasi  belanja  (RB)  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  penyelenggara pemerintah  daerah.  Berdasarkan  pada  hasil  pengujian  dari  kedelapan  variabel independen  dan  variabel  kontrol,  menunjukkan  bahwa  secara  simultan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

## Keterbatasan
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan.  Pertama,  sampel  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  bersumber  dari  laporan  keuangan pemerintah  daerah  (LPPD)    dan  laporan  hasil  pemeriksaan  semester  I  dan semester  II  pada  tahun  2012,  tetapi  untuk  LPPD  tahun  2011.  Kedua  untuk  skor kinerja  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  menggunakan penilaian  kinerja  tahun  anggaran  2012  saja,  karena  untuk  tahun  terbaru  juga belum  tersedia.  Hal  tersebut  dilakukan  mengingat  sulitnya  mencari  data  tentang LKPD  dan  LHP  pemerintah  kabupaten/kota  untuk  tahun  yang  terbaru.  Ketiga, penelitian  ini  hanya  menguji  sebagian  kecil  dari  variabel  independen  yang mempengaruhi  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  yang pengaruhnya  hanya  sebesar  33,1%,  sedangkan  variabel  lain  belum  digunakan dalam penelitian ini.

## Saran
Bagi  penelitian  selanjutnya,  peneliti  merekomendasikan,  pertama,  sampel penelitian sebaiknya menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan  laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP)  dari  badan  pemeriksa  keuangan  (BPK) terbaru.  Yang  kedua,  untuk  penilaian  kinerja  penyelenggara  pemerintah  daerah sebaiknya  menggunakan  lebih  dari  satu  tahun  anggaran,  mengingat  penilaian kinerja  bersifat  kontinyu  dan  tidak  hanya  dalam  satu  tahun  anggaran.  Ketiga, sebaiknya menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggara pemerintah  daerah,  yang  belum  dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini  seperti, lokasi  daerah,  jumlah  SKPD,  ukuran  legistatif,  leverage,  umur  administratif daerah  dan  variabel-variabel  yang  lain.  Selain  itu,  bisa  juga  menggunakan indikator  kinerja  kunci  (IKK)  yang  digunakan  oleh  pemerintah  pusat  sebagai dasar untuk penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, S. dan Halim, A. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan pendapatan Asli  Daerah  Terhadap  belanja  Pemerintah  Daerah,  Studi  Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia.  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012. http://www,bpk.go.id diakses 10 Agustus 2014.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  republik  Indonesia.  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2012. http://www,bpk.go.id diakses 10 Agustus 2014.
Bastian, Indra. 2005. Akuntansi sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Blazek dan Macskova. 2010. Regional Impact of Non-Regional Policies, Sectoral Policies,  Territorial  Impact  Assesment,  Regional  Policy,  Public Investment. Cech republic. Journal Regional Studies 44 (06):1-82.
Damanpour,  F.  1991.  Organizational  Innovation:  A  Meta  Analysis  of  Effects  of Determinants  and  Moderators.  Academy  of  Management  Journal, Vol.34:555-590.
Gadfrey, et al. 2004. Rural Taxation in Uganda: Implications for Growth, Income Distribution,  Local  Government  Revenue  and  Poverty  Reduction. Uganda Rural Taxation Studies: Final report 35 (010:1-46)
Ghozali,  Imam.  2011.  Aplikasi  Analisis  Tingkat  Multivariate  dengan  Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim,  A.  Abdullah.  2006.  Hubungan  dan  Masalah  keagenan  di  Pemerintah Daerah. jurnal Akuntansi pemerintahanVol.2 No.2
Keputusan  Kementrian  Dalam  negeri  Republik  Indonesia  N0.  120-251.  2014. Penetapan  Peringkat  dan  Status  Kinerja  Penyelenggara  Pemerintah Daerah  Propinsi,  Kabupaten  dan  Kota  berdasarkan  LPPD  Tahun Anggaran 2012 Tingkat Nasional.
Kusumawardhani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Di  Indonesia. Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang
Lane,  Jan-Erik.  2000.  The  Public  Sector  –  Concepts,  Models  and  Approaches. London: SAGE Publications.
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik  Melalui Akuntansi  Sektor  Publik,  Suatu  Sarana  Good  Governance.  Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No. 1. Hal 1-17. http://www.bpk.go.id
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik.  Jogjakarta: Penerbit Andi. Riduwan. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta Mustikarini,  W.  A.  dan  Fitriasari,  D.  2012.  Pengaruh  Kharakteristik  Pemerintah Daerah  Dan  Temuan  Audit  BPK  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. SNA 15 Makasar.
Patric,  P.  A.  2007.  The  Determinant  of  Organizational  Inovativeness:  The Adoption  of  GASB  34  in  Pennsylvania  Local  Goverment.  Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania State University
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  tahun  2009  Tentang  Tatacara Pelaksanaan Evaluasi penyelenggara Pemerintah Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2008  Tentang  Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Yayuk Harumiati dan Payamta : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan ...
Setiawan,  Wahyu.  2012.  Pengaruh  Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (LKPD)  terhadap  Tingkat  Korupsi  Pemerintah  Daerah  di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.
Sekaran,  Uma.  2006.  Research  Methods  for  Business:  Metodologi  penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
Setyaningrum,  Dyah  dan  Syafitri,  Febriyani.  2012.  Analisis  Pengaruh Kharakteristik  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 Nomor 2.
Sheila.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK  terhadap  pengelolaan  Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal (3): 89-95.
Sumarjo,  Hendro.  2010.  Pengaruh  Kharakteristik  Pemerintah  Daerah  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  Studi  Empiris  pada  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia.  Skripsi  sarjana.  Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Suhardjianto,  Djoko  dan  Yulianingtyas,  Rena  Rukmita.  2011.  Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kepatuhan  Pengungkapan wajib  dalam  Laporan  Keuangan.  Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing.  Vol  8. No. 1.
Suhardjianto, el al,.2010. Influence of Parliament Charakteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. Jurnal Public Policy. Januari 2010.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor  33 Tahun 2004 Tentang  perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung jawab keuangan Negara.