Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3 (1), 2021: 1-13
ISSN: 2715-0003; E-ISSN 2714-5514 DOI: http://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4315
email koresproden: muhammad.amin@iain-palangkaraya.ac.id https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Copyright  (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan
(Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal ( Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, Jalan George Obos Komplek Islamic Centre, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73112 )

## Abstrak:
Mitra  kerja  sangat  penting  untuk  pengembangan  penyedia layanan  ojek  online,  yang  selanjutnya  mengarah  pada kesepakatan  kemitraan  antara  pengemudi  ojek  online  dan penyedia  layanan  ojek  online.  Namun  ketatnya  persaingan bisnis  ojek  online  di  Indonesia  menyebabkan  kegiatan  ini berjalan  dinamis.  Akuisisi  terhadap  uber  yang  dilakukan  oleh grab  merupakan  bukti  persaingan  sengit  dalam  bisnis  ini. Banyaknya kesalahpahaman antara pengemudi ojek online dan penyedia  layanan  ojek  online  menjadi  fokus  penelitian  ini.
Selanjutnya,  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan  dengan    menjadikan perjanjian
kemitraan  ojek  online  sebagai  bahan  hukum  primernya .
Perjanjian  kemitraan  ini  berbeda  dengan  perjanjian  kerja  pada umumnya. Sistem upah, pesanan dan pekerjaan tidak nampak jelas dalam perjanjian kemitraan ini. Selanjutnya, jika kemitraan berakhir, maka tidak akan ada pesangon dan jaminan lainnya.
Sebagai kesimpulan, perjanjian kemitraan hanyalah mutualisme  belaka,  pengakuisisian  uber  menjadi  penjelasan tentang posisi para pihak dalam kegiatan perjanjian kemitraan,
khususnya  ojek  online. (Partners  are  essential  to  the development  of  online  driver  service  providers,  which  further lead  to  partnership  agreement  estabilished  between  online drivers  and  the  online  driver  service  providers.  However, businees competion in Indonesia has caused this activity to go on a dynamic direction. The acquistion of uber done by grab is a  prove  of  this  business  competionn.  A  lot  of misunderstandings  between  online  drivers  and  the  service providers are the focus of the study. Furthermore, this research uses  a  normative  legal  research  with  a  stautory  approach  and uses  legal  online  driver  agreement  material.  This  partnership
Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
agreement  is  different  than  the  general  employment.  Wages, orders and jobs are not apparent in this partnership agreement. Furthermore,  if  the  partnership  ended,  there  will  be  no severance  pay  either.  As  a  conclusion,  the  partnership agreement  is  a  merely  mutualism,  grab’s  acquistion  of  uber makes  an  explanation  of  the  position  of  the  parties  in  the partnership agreement)

## Kata Kunci:
Kemitraan, Perjanjian Kemitraan, Ojek Online, Akuisisi Uber
Pendahuluan
Fenomena penyedia jasa kebutuhan berbasis online telah begitu menjamur  di  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Berbagai  kebutuhan yang  kita  perlukan  dapat  dengan  mudah  kita  wujudkan.  Bahkan hanya  dengan  duduk  manis  di  rumah  lalu  pesan  melalui  online. Kegiatan ini bermula pada jenis usaha kuliner, dimana pihak warung makan  memberikan  kemudahan  kepada  pelanggannya  dengan menyediakan jasa delivery order . Terbukti, hal ini dapat meningkatkan omzet dari para pengusaha warung makan 1 .
Perkembangan  pelayanan  merupakan  sebuah  peluang  usaha yang tidak disia-siakan oleh para penyedia jasa lainnya. Terlihat pada masa  sekarang,  begitu  berlomba-lombanya  pengusaha  untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat Indonesia, mulai dari jasa loundry, bimbingan belajar, kurir, ekspedisi dan lain sebagainya. Inovasi  baru,  dalam  bidang  transportasi  darat  di  Indonesia  dengan cara  online 2 .  Salah  satu  perkembangan  yang  begitu  masif  dalam memberikan pelayanan jasa dengan cara online, ialah pada ranah ojek online.  Mulai  dari  usaha  anak  bangsa  dengan  cakupan  seluruh
1 Tita  Yulia  Iriani,  “Analisis Dampak  Layanan  Go-Food  Terhadap Omzet  Penjualan  Rumah  Makan  Di  Kota  Bandung”  (Skripsi,  Bandung, Pasundan, 2018).
2 Geistiar  Yoga  Pratama,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data Pribadi  Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  dari  Tindakan  Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Masalah Hukum 5 (2016): 28.

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian
Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
Indonesia  yaitu  Gojek,  adapula  Grab  yang  sudah  mencakup  sampai Asia Tenggara, dan Uber yang mencakup dunia Internasional 3 . Kompetisi yang sengit diantara penyedia jasa ojek online untuk dapat  menarik  hati  masyarakat  Indonesia  agar  menggunakan  jasa yang  telah  disediakannya,  menyebabkan  terjadinya  kegiatan pengakuisisian yang dilakukan Grab pada Uber di wilayah Indonesia. Problematika yang terjadi bukanlah pada proses pengakuisisian yang dilakukan  Grab,  melainkan  bagaimana  kelanjutan  status  mitra pengemudi  Uber  pasca  pengakuisisian  ini,  khususnya  mitra pengemudi ojek online Uber.
Penyedia  jasa  ojek  online  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  Indonesia  untuk  bergabung  menjadi  mitra  pengemudi ojek online dengan perjanjian kemitraan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  para  penggunanya. Perjanjian  kemitraan  merupakan  perjanjian  yang  menimbulkan simbiosis mutualisme , yaitu saling menguntungkannya masing-masing pihak 4 .  Pihak  penyedia  jasa  ojek  online  memberikan  alternatif pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  mitra  pengemudi  ojek  online, kemudian    mitra  pengemudi  ojek  online  memenuhi  pekerjaan  yang diinginkan  pengguna  jasa  ojek  online,  kemudian  mitra  pengemudi ojek online akan mendapatkan biaya jasa dari pengguna jasa tersebut, selanjutnya pihak penyedia jasa ojek online meminta prosentase atas pekerjaan  tersebut.  Bahkan  sesekali,  pihak  penyedia  jasa  ojek  online memberikan bonus insentif kepada mitra pengemudi ojek online yang mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
Vivian  Lora  menyimpulkan  bahwasanya  perjanjian  kemitraan juga  dapat  berakhir  sebelum  pada  tempo  yang  diperjanjikan. Pengakhiran perjanjian kemitraan yang terjadi dapat disebabkan oleh mitra  pengemudi  ojek  online  sendiri  atau  pihak  penyedia  jasa  ojek online  yang  melakukan  pemutusan  kemitraan,  dikarenakan  mitra
3 Ronna  Nirmala ,  “Grab  Ambil  Alih  Bisnis  dan  Aset  Uber  di  Asia tenggara,” Beritagar.id (blog), 2018, https://beritagar.id/artikelamp/berita,.
4 Yochi  Ayunita.  Annalisa  Yahanan  dan  Muhammad  Syaifuddin, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengemudi  Taksi  (mitra)  Berbasis  Online pada PT.Grab Indonesia,” Fakultas Hukum Unsri Palembang , 2019, 54.

## Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
4
pengemudi ojek online melakukan kecurangan seperti order fiktif dan lain sebagainya 5 . Perjanjian kemitraan yang diterapkan penyedia jasa ojek online tentu  saja  berbeda  dengan  perjanjian  kerja  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Seperti  paparan  penelitian  Sonhaji  yang  menarik  kesimpulan, perjanjian  kemitraan  gojek  tidak  dapat  dinaungi  oleh  Undang- Undang  Ketenagakerjaan,  karena  tidak  adanya unsur  upah  perintah dan pekerjaan. Sehingga payung hukum dari perjanjian kemitraan ini dikembalikan  pada  ranah  perdata  yaitu  terkait  syarat  sah  perjanjian dan  asas-asas  perjanjian 6 .  Maka  dari  itu  perlu  adanya  elaborasi terkait  kedudukan  mitra  pengemudi  ojek  online  dalam  perjanjian kemitraan (studi kasus akuisisi Uber oleh Grab) .
Terkait  tujuan  penelitian,  ialah  untuk  mengetahui  kedudukan mitra  pengemudi  ojek  online  dalam  perjanjian  kemitraan  dengan penyedia  jasa  ojek  online.  Serta  bagaimana  kedudukan  dan perlindungan  hukum  terhadap  mitra  pengemudi  ojek  online  atas kepailitan Uber di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif yang  menempatkan  sistem  norma  sebagai  objek  kajiannya.  Dalam penelitian  ini  penulis  menjadikan  perjanjian  kemitraan  ojek  online sebagai objek kajian.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) yang merupakan pendekatan terhadap  berbagai  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian kemitraan  ojek  online,  seperti  KUHPerdata,  Undang-Undang,  KHES dan lain-lain. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analitik yaitu menggambarkan  dengan  jelas  terkait  kedudukan  mitra  pengemudi ojek online dalam perjanjian kemitraan serta bagaimana dampaknya ketika kemitraan berakhir.
5 Vivian  Lora,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kemitraan Antara  PT.Gojek  Indonesia  Cabang  Medan  Dengan  Driver  Gojek”  (Skripsi, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, 2018).
6 Sonhaji,  “Aspek  Hukum  Layanan  Ojek  Online  Perspektif  Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” Adminitrative law & Governance Journal 1 (4 November 2018): 371 – 85.

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian
Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Dalam penelitian  ini  perjanjian  kemitraan  ojek  online  digunakan  sebagai bahan hukum primernya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi  tentang  hukum  terkait  kemitraan  ojek  online  yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan bahan non hukum adalah sumber non hukum yang membantu dalam menganalisa objek yang diteliti 7 .
Dalam  tahapan  analisis  data,  penulis  mengolah  data  yang diperoleh  baik  dari  perjanjian  kemitraan  ojek  online  sebagai  bahan hukum  primer,  publikasi  hukum  terkait  kemitraan  sebagai  bahan sekunder  dan  informasi  lainnya  dengan  menggunakan  metode berpikir  deduktif 8 .  Tahap  akhir  dari  analisis  data  ini  adalah mengadakan  pemeriksaan  keabsahan  data.  Setelah  tahap  ini, penyusun  melakukan  tahap  penafsiran  data  dari  hasil  sementara, berdasarkan  kerangka  teori  yang  telah  dibangun  sebelumnya sekaligus menarik kesimpulan dari hasil penelitian 9 .

## Perjanjian Kemitraan Beserta Kedudukannya.
Eksistensi  penyedia  jasa  ojek  berbasis  online  menimbulkan persaingan  yang  kompetitif.  Dikarenakan  keberadaannya  mampu memudahkan  pengguna  jasa  dalam  segala  aktivitasnya.  Pasalnya dengan layanan penyedia jasa ojek online, pengguna jasa tidak perlu lagi datang ke pangkalan ojek, namun akan langsung dijemput pada titik  yang  ditentukan  pada  aplikasi  yang  mereka  sediakan.  Hal  ini merupakan  salah  satu  layanan  kemudahan  dan  keunggulan  yang diusungnya.
Selain  itu,  citra  negatif  ojek  pangkalan  lambat  laun  mulai terdegradasi.  Keramahan  pengemudi  ojek  online  secara  otomatis dapat  ditentukan  masing-masing  individu  penggunanya.  Sehingga
7 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2010).
8 Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebag ai Dasar Penalaran Ilmiah,” EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 6, Nomor 2 (Desember 2016): 122 – 42.
9 Muhammad Amin, “Implementasi Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2013  Terhadap  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  Berbadan  Hukum Koperasi,” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 10 (2019): 82.

## Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
mengandung  konsekuensi  mitra  pengemudi  ojek  online  untuk mengoptimalkan  pelayanan  kepada  penggunanya,  agar  tidak menurunkan  tingkat  kepuasan  pengguna.  Hal  ini  menjadi  indikator bagi penyedia jasa ojek online dalam memantau aktivitas mitranya.
Selain menyediakan jasa pengantaran, pihak penyedia jasa ojek online juga mengekspansi kegiatan bisnisnya dalam beberapa layanan lain  diantaranya,  jasa  pembelian  makanan  dan  minuman,  jasa pembelian  tiket  bioskop,  penjualan  pulsa, voucher  game ,  jasa pembersihan tempat tinggal, bahkan sampai pada jasa pijat memijat.
Perkembangan yang pesat dari penyedia jasa ojek online tentu saja tidak lepas dari  partisipasi pengguna dan mitra pengemudinya. Berdasarkan  fajta  yang  ada,  peningkatan  jumlah  pengguna dikarenakan  banyaknya  pengguna  yang  mempercayakan  jasa  ojek online  untuk  memenuhi  kebutuhannya 10 .  Hal  ini  tentu  saja berdampak pada semakin banyaknya kebutuhan pihak penyedia jasa ojek  online  dalam  memiliki  mitra  pengemudi  ojek  online.  Sehingga membuka  kesempatan  yang  luas  kepada  masyarakat  untuk bergabung menjadi mitra pengemudi ojek online.
Adapun  prosedur  kemitraan  yang  ditawarkan  oleh  penyedia jasa  ojek  online  kepada  mitra  pengemudi  ojek  online  yaitu  dengan suatu  perjanjian  kemitraan,  dengan  beberapa  persyaratan  sesuai dengan  kebutuhan  perusahaan  penyedia  jasa  ojek  online.  Adapun beberapa persyaratan umum tersebut diantaranya ialah:
1. Usia minimum 21 tahun
2. Memiliki kendaraan yang layak
3. Memiliki STNK 4. Memiliki SIM C 5. Memiliki  Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  atau KTA bagi anggota Polri 6. Lulus tes kelayakan dari staf Uber (Training)
7. Memiliki smartphone Android 4.0 atau iPhone 4S
Ketentuan  terkait  perjanjian  kemitraan  sejatinya  telah  diatur secara umum dalam pasal 1338 jo pasal 1320 KUH Perdata, dan secara
10 Ayu  Aziza  dan  Popon  Rabi  Adawia,  “Analisis  Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT.Gojek Indonesia),” Jurnal Cakrawala 18 (2 September 2018).

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
khusus dalam PP No 44 Thn 1997 tentang kemitraan 11 . Dengan dalih demi tercapainya efektivitas dan efisiensi waktu, perjanjian kemitraan pengemudi  ojek  online  diwujudkan  dalam  perjanjian  baku.  Pihak pertama  telah  lebih  dulu  merumuskan  terkait  perjanjian  yang  akan dilaksanakan  antara  kedua  belah  pihak.  Lalu  pihak  kedua  meninjau perjanjian  yang  telah  dibuat  untuk  diputuskan  langkah  selanjutnya apakah akan dilanjutkan dengan kesepakatan atau tidak diadakannya perjanjian.
Hal  tersebut  tidaklah  terlarang,  meskipun bergaining  position nampak belum terpenuhi, mitra hanya memiliki dua pilihan take it or leave it . Akan tetapi apabila para pihak mengedapankan asas amanah, keadilan dan keseimbangan  dalam perumusan perjanjian kemitraan, maka kandungan dan manfaat akan sejalan dengan tujuan para pihak 12 .  Karena  asas  kebebasan  dalam  berkontrak  tetap  terbatasi  dengan asas  kemaslahatan  dan  causa  yang  halal.  Sehingga  tidak menyebabkan  perubahan  status  kebolehan  dalam  kegiatan bermuamalah  menjadi  terlarang.  Ma ka  nampak  terlihat  i’tikad  baik harus menjadi modal yang paling utama bagi para pihak 13 . Dalam pengaplikasian konsensus dalam perjanjian tidak selalu ditandai  dengan  tanda  tangan  yang  dibubuhi  dengan  materai  6000. Apalagi di era digital saat ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat perjanjian sudah berbentuk elektronik atau biasa kita kenal dengan E-Contract, sesuai dengan kebutuhan kelompok/masyarakat  pada  masa  itu 14 . Konsensual  dapat  terjalin hanya  dengan  dengan  mengklik  setuju  dari  perjanjian  yang disuguhkan  oleh  pihak  penyedia  jasa  ojek  online.  Pencapaian konsensual  memang  terkesan  begitu  mudah.  Sehingga  dapat diasumsikan  tidak  semua  mitra  pengemudi  ojek  online  memahami
11 Sonhaji,  “Aspek  Hukum  Layanan  Ojek  Online  Perspektif  Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”
12 Muftadin,  “Dasar -Dasar  Hukum  Perjanjian  Syariah  Dan
Penerapannya Dalam Transaksi Syariah,” Al-Adl , 2018, 100.
13 Nurhidayatullo h,  Febrian,  dkk,  “Forsaking  Equality:  Examine Indonesia  State  Responbility  on  Polygamy  to  The  Marriage  Rights  in CEDAW,” 2, 18 (2018): 182– 93. 14 Muhammad  Muhtarom,  “Pengaruh  Budaya  Hukum  Dalam Kepatuhan  Hukum  Dalam Masyarakat,” SUHUF 27 (November 2015): 121 – 46.

## Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
8
implikasi  konsensus  bagi  mereka.  Padahal  implikasi  konsensual tersebut  tentu  saja  mengarah  pada  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang berbunyi :
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  menjadi  undang- undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Semua  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan i’tikad baik.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  11    Tahun  2008  tentang Informasi  Transaksi  Elektronik  pada  pasal  18  ayat  1  telah menambahkan “Transaksi yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat  para  pihak”.  Sehingga  terbentuklah  sebuah  hubungan kontraktual  antara  mitra  pengemudi  ojek  online  dengan  pihak penyedia jasa ojek online dalam ikatan perjanjian kemitraan.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  kata  mitra sebagai  teman,  rekan,  pasangan  kerja.  Menurut  Hafsah,  kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam  jangka  waktu  tertentu  untuk  meraih  keuntungan  bersama dengan  prinsip  saling  membutuhkan  dan  saling  membesarkan. Karena  merupakan  stratergi  bisnis,  maka  keberhasilan  kemitraan sangat  ditentukan  oleh  adanya  kepatuhan  diantara  yang  bermitra dalam menjalankan etika bisnis 15 . Adapun beberapa asas – asas yang terkandung dalam kemitraan, yaitu :
1. Asas kesejajaran kedudukan mitra
2. Asas saling membutuhkan
3. Asas saling mematuhi etika bisnis
4. Asas saling menguntungkan.
Perjanjian  kemitraan  yang  diatur  dalam  PP  No.  44  Thn  1997 tentang  Kemitraan  memuat  empat  syarat  kemitraan,  yaitu:  adanya hubungan  kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih,  adanya  relasi hubungan  yang  setara  antara  kedua  belah  pihak,  adanya keterbukaan  atau  transparansi,  adanya  hubungan  yang  saling
15 Muhammad  Jafar  Hafsah, Kemitraan  Usaha  Konsepsi  dan  Strategi (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000).

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
menguntungkan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian kemitraan.
Akan  tetapi,  perjanjian  kemitraan  yang  diterapkan,  terkesan sebagai  pengelakan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Tidak  adanya  unsur  perintah, pekerjaan dan upah didalam perjanjian kemitraan membuat hukum ketenagakerjaan  tidak  dapat  menjangkaunya.  Sehingga  perjanjian kemitraan  akan  patuh  dan  tunduk  pada  aturan  KUH  Perdata, Undang-Undang Kemitraan, serta Peraturan Pemerintah.
Sehingga  kedudukan  para  mitra  dalam  perjanjian  kemitraan memiliki  keterkaitan  yang  erat.  Karena  adanya  upaya  saling menguntungkan para pihak.  Pihak penyedia jasa ojek online tidak memiliki  tuntutan  dalam  memastikan  jumlah  pekerjaan  maupun upah  terhadap  mitranya.  Akan  tetapi  adanya  kewajiban  untuk memberikan  pilihan  pekerjaan  dan  upah  yang  sesuai  dengan kebermanfaatan yang telah diberikan mitranya. Begitu pula dengan mitra  pengemudi  ojek  online,  mereka  tidak  memiliki  kewajiban terkait  waktu  kerja  serta jobdesk kerja  yang  pasti.  Sehingga  adanya kesempatan  dalam  menentukan  waktu  dan  jenis  pekerjaan  yang dikehendaki menggambarkan perjanjian kemitraan yang mengedepankan mutualisme diantara para pihak.
Perlindungan Hukum Mitra  Pengemudi  Pasca  Akuisisi  Uber  Oleh Grab
Pada  hari  senin  26  Maret  2018  Grab  resmi  mengakuisisi  Uber. Sehingga secara otomatis Uber selaku penyedia jasa ojek online tidak lagi dapat memberikan kebermanfaatan kepada mitra pengemudinya. Adapun  alasan  Grab  melakukan  pengakuisisian  di  Indonesia didasarkan  pada  beberapa  alasan,  diantaranya  alasan  keuntungan operasional,  keuntungan  finansial,  pertumbuhan  perusahaan,  dan potensi diversifikasi 16 .
Uber  merupakan  perusahaan  teknologi  penyedia  jasa  layanan transportasi  berbasis  online  pertama  di  dunia.  Munculnya  inovasi teknologi  dan  transportasi  yang  berbuah  aplikasi,  merupakan  hal yang sangat baru kala itu. Dimana metode bertransportasi dilakukan dengan  cara  manual  yang  mana  sebagai  penumpang  harus  mencari
16 Inka Sumarlislamsiar Samsiari Gijipang, “Akuisisi Perusahaan Uber Oleh Grab Di Indonesia” (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2019).

## Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
atau mendatangi lokasi tertentu seperti menghampiri pangkalan ojek, menunggu angkutan kota di pinggir jalan, ataupun menunggu bus di halte.  Uber  menjadi  salah  satu  pencetus  ide  pertama  pemanfaatan teknologi informasi pada pola bertranportasi.
Uber  merupakan  salah  satu  perusahaan  penyedia  jasa  ojek online  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat,  dan  cakupan  pangsa pasarnya  sudah  merambat  sampai  dunia  Internasional 17 .  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  tidak  luput  dari  sasaran  pasar Uber.  Tepatnya  tahun  2014  perusahaan  penyedia  jasa  ojek  online Uber telah masuk di Indonesia. Akan tetapi perkembangannya tidak begitu signifikan, karena adanya pesain dari Gojek dan Grab.
Kehadiran penyedia jasa ojek online lokal Indonesia merupakan salah  satu  penyebab  perkembangan  Uber  di  Indonesia  tertatih-tatih. Ditambah  lagi  dengan  adanya  penyedia  jasa  ojek  online  Grab  yang berasal  dari  Asia  Tenggara.  Gojek  dan  Grab  mampu  mewujudkan persaingan  yang  kompetitif  dalam  ranah  penyedia  jasa  ojek  online. Konsep  yang  diusungnya  pun  hampir  sama  diantara  semuanya. Mulai dari jasa yang disediakan sampai pada sistem kemitraan yang diterapkan pada mitra pengemudinya.
Terkait  pengakuisisian  terhadap  Uber,  ialah  merupakan  suatu poin isi perjanjian yang telah dinyatakan dalam suatu ketentuan oleh pihak  Uber  kepada  Mitranya.    Bahwasanya  Uber  dapat  melakukan perubahan  terkait  layanannya  dari  waktu  ke  waktu  dengan  cara sepihak,  dan  pengguna  maupun  mitra  pengemudi  ojek  online dianggap  setuju  apabila  tetap  menggunakan  layanan  dan  bermitra dengan Uber 18 . Persyaratan dan ketentuan ini memang tidak begitu terekspose kepada para pengguna maupun mitra pengemudi Uber.
Sehingga  nampak  terlihat  Perjanjian  kemitraan  memiliki kelemahan  jika  dibandingkan  dengan  perjanjian  kerja  pada umumnya.  Pasalnya  apabila  adanya  pemberhentian  secara  sepihak, maka  tidak  perlu  adanya  ganti  rugi  akan  hal  itu.  Hilangnya mutualisme  dari  salah  satu  pihak  merupakan  suatu  hal  pertanda
17 Ant hony  Kevin,  “Mengenal  Penguasa  Transportasi  Online  di Berbagai Negara,” CNBC Indonesia (blog), 2018, https://www.cnbcindonesia.com/news/2018021714483-44692,.
18 Uber  B.V,  “Persyaratan  dan  Ketentuan,” Uber (blog),  2019, https://www.uber.com/id/legal/terms/id.

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
perjanjian  kemitraan  akan  berakhir.  Karena  terkait  perubahan  atau pengakhiran kemitraan, masing-masing tidak perlu menyepakatinya. Terlihat  keotentikan  perjanjian  kemitraan  bukan  pada  batas  waktu, akan tetapi lebih kepada batas kebermanfaatan yang dapat diberikan masing-masing pihak.
Sama  halnya  dengan  pengakuisisian  Uber  oleh  Grab,  secara otomatis  mitra  pengemudi  ojek  online  Uber  berakhir  dengan sendirinya.  Hanya  saja  perlu  adanya  kedewasaan  dari  Grab  sebagai perusahaan  yang  mengakuisisi  Uber  untuk  menaungi  mitra pengemudi Uber terdahulu. Karena pihak Uber sudah tidak bisa lagi memberikan mutualisme kepada mitra pengemudinya 19 .
Dalam hal ini, Grab selaku perusahaan yang mengakuisisi Uber telah  bersedia  mengalihkan  mitra  pengemudi  Uber  untuk bertransformasi  menjadi  mitra  pengemudi  Grab,  dengan  melakukan daftar  ulang  yang  akan  diberi  bimbingan  oleh  Grab,  dengan  batas waktu  tertentu.  Namun  bagi  mitra  pengemudi    Uber  yang  tidak melakukan  daftar  ulang  kepada  Grab,  dianggap  sudah  tidak berkenan  menjadi  mitra  pengemudi  Uber  yang  bertransformasi menjadi  Grab.  Lebih  tegas Managing  Director Grab  Indonesia  Ridzki Kramadibrata  menjelaskan  mitra  pengemudi  Grab  yang  lama  tidak akan  terganggu  dengan  bertambahnya  mitra  pengemudi  dari  Uber karena pangsa pasar Uber juga ikut beralih kepada Grab 20 .
Sehingga  nampak  terlihat  mitra  pengemudi  ojek  online  tetap berada  dalam  posisi  yang  lemah  dalam  perjanjian  kemitraan  ini. Karena  tidak  adanya  perundingan  terkait  keputusan  Uber,  untuk menjual  saham  kepemilikan  kepada  pihak  Grab.  Hanya  ada pemberitahuan  dan  himbauan  untuk  mitra  pengemudinya  agar mengurus  kepindahannya  pada  Grab.  Harapan  mendapatkan  uang pesangon ataupun kompensasi layaknya pemutusan hubungan kerja hanyalah  angan  bagi  mitra  pengemudinya.  Sehingga  kasus  ini menjadi  penjelas  akan  kedudukan  para  pihak  dalam  perjanjian
19 Nurhidayatulloh,  Febrian,  dkk,  “Forsaking  Equality:  Examine Indonesia  State  Responbility  on  Polygamy  to  The  Marriage  Rights  in CEDAW.”
20 Andri  Donnal  Putra,  “Grab  ak uisisi  Uber,  Ini  dampak  bagi penumpang dan mitra pengemudi,” Kompas (blog), 2018,
https://ekonomi.kompas.com,.

## Muhammad Amin, Bhismoadi Tri Wahyu Faizal
12
kemitraan  dan  akan  menjadi  percontohan  dalam  kasus  berakhirnya perjanjian  kemitraan,  terkhusus  dalam  ranah  perjanjian  kemitraan ojek online.
Revitalisasi pemahaman para mitra ojek online harus dilakukan, agar  rasa  aman  dalam  keberlangsungannya  perjanjian  kemitraan tidak  lagi  mendarah  daging.  Perjanjian  kemitraan  ojek  online hanyalah penunjang jalinan kerjasama. Ketika mutualisme tidak lagi dapat diaktualisasikan, seketika perjanjian terhapuskan, tanpa adanya tuntunan atas kerugian.

## Penutup
Berdasarkan  pemaparan-pemaparan  di  atas,  Perjanjian kemitraan  yang  diterapkan  oleh  penyedia  jasa  ojek  online  dengan mitra drivernya hanyalah sebatas mutualisme. Ketika kebermanfaatan tidak  dapat  diberikan  oleh  salah  satu  pihak  maka  pihak  lain  tidak dapat  menuntut.  Dengan  sendirinya  perjanjian  kemitraan  akan berakhir  ketika  salah  satu  pihak  tidak  dapat  memberikan kemanfaatan  pada  pihak  lainnya.  Akuisisi  yang  dilakukan  Grab terhadap Uber menjadikan pembelajaran bagi mitra pengemudi ojek online.    Sehingga  perlu  kita  sadari  bersama  bahwa  perjanjian kemitraan sangat jauh berbeda dengan perjanjian kerja yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan . Daftar Pustaka
Adawia,  Ayu  Aziza  dan  Popon  Rabi.  “Analisis  Perkembangan  Industri Transportasi  Online  di  Era  Inovasi  Disruptif  (Studi  Kasus  PT.Gojek Indonesia).” Jurnal Cakrawala 18 (2 September 2018). Amin,  Muhammad.  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2013 Terhadap  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  Berbadan  Hukum Koperasi.” Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 10, 2019
Gijipang,  Inka  Sumarlislamsiar  Samsiari.  “Akuisisi  Perusahaan  Uber  Oleh
Grab Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Jember, 2019.
Hafsah, Muhammad Jafar. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi . Jakarta:
PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
Imron  Mustofa.  “Jendela  Logika  dalam  Berfikir:  Deduksi  dan  Induksi sebagai  Dasar  Penalaran  Ilmiah.” EL-BANAT:  Jurnal  Pemikiran  dan Pendidikan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2016
Iriani,  Tita  Yulia.  “Analisis  Dampak  Layanan  Go-Food  Terhadap  Omzet Penjualan Rumah Makan Di Kota Bandung.” Skripsi, Pasundan, 2018.

## Kedudukan Mitra Pengemudi Ojek Online dalam Perjanjian Kemitraan (Studi Kasus Akuisisi Uber oleh Grab)
Kevin,  Anthony.  “Mengenal  Penguasa  Transportasi  Online  di  Berbagai Negara.” CNBC Indonesia (blog), 2018. https://www.cnbcindonesia.com/news/2018021714483-44692,. Lora,  Vivian.  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Perjanjian  Kemitraan  Antara
PT.Gojek  Indonesia  Cabang  Medan  Dengan  Driver  Gojek.”  Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group,
2010.
Muftadin.  “Dasar-Dasar  Hukum  Perjanjian  Syariah  Dan  Penerapannya
Dalam Transaksi Syariah.” Al-Adl , 2018, 100.
Muhammad  Muhtarom.  “Pengaruh  Budaya  Hukum  Dalam  Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” SUHUF 27 (November 2015) Nirmala, Ronna. “Grab Ambil Alih Bisnis dan Aset Uber di Asia tenggara.”
Beritagar.id (blog), 2018. https://beritagar.id/artikelamp/berita,. Nurhidayatulloh,  Febrian,  dkk.  “Forsaking  Equality:  Examine  Indonesia State Responbility on Polygamy to The Marriage Rights in CEDAW,”
2, 18 (2018)
Pratama,  Geistiar  Yoga.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  dari  Tindakan  Penyalahgunaan Pihak  Penyedia  Jasa  Berdasarkan  UU  No  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.” Jurnal Masalah Hukum 5 (2016) Putra, Andri Donnal. “Grab akuisisi Uber, Ini dampak bagi penumpang dan mitra pengemudi.” Kompas (blog), 2018. https://ekonomi.kompas.com,. Sonhaji.  “Aspek  Hukum  Layanan  Ojek  Online  Perspektif  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.” Adminitrative  law
& Governance Journal 1 (4 November 2018)
Uber  B.V.  “Persyaratan  dan  Ketentuan.” Uber (blog), 2019. https://www.uber.com/id/legal/terms/id. Yochi Ayunita. Annalisa Yahanan dan Muhammad Syaifuddin.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pengemudi  Taksi  (mitra)  Berbasis Online pada PT.Grab Indonesia.” Fakultas  Hukum  Unsri  Palembang , 2019