JIGE 5 (2) (2024) 1234-1245

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi  Umum, dan Dana Alokasi Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur
Yovita Tamo Ina 1* , Adrianus Kabubu Hudang 1
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, (Waingapu), Indonesia * Corresponding author email: yovitatamoina99@gmail.com

## Article Info
Article history:
Received March  01, 2024 Approved May 05, 2024 ABSTRACT Improving  the  Human  Development  Index  (HDI) is  not  directly  aimed  at boosting  the  economy,  but  rather  at  improving  the  overall  quality  of human life. This study aims to analyse the effect of Revenue Sharing Funds (DBH),  General  Allocation  Funds  (DAU),  and  Special  Allocation  Funds (DAK)  on  the  HDI  in  East  Nusa  Tenggara  (NTT).  This  study  uses  a descriptive  statistical  analysis  method  with  the  help  of  the  EViews  10 analysis  tool.  The  study  found  that  partially,  the  DBH  and  DAK  variables have  a  positive  effect  on  the  HDI.  This  means  that  an  increase  in  these variables will increase the HDI. Meanwhile, DAU has a negative influence. This means that each increase in DAU will actually lower the HDI in NTT. Furthermore,  simultaneously,  the  DBH,  DAU,  and  DAK  variables  have  a significant effect on the HDI in NTT.

## ABSTRAK
Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  bukan  bertujuan  untuk meningkatkan  perekonomian  secara  langsung,  melainkan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  secara  keseluruhan.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisa  pengaruh  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  IPM  di Nusa  Tenggara  Timur (NTT). Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik  deskriptif  dengan  bantuan  alat  analisis  Eviews  10.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  secara  parsial  variabel  DBH  dan  DAK  berpengaruh positif terhadap IPM. Hal  ini berarti bahwa peningkatan  variabel tersebut akan meningkatkan IPM. Sementara DAU memiliki pengaruh yang negatif. Hal  ini  berarti  bahwa  setiap  peningkatan  DAU  justru  akan  menurunkan IPM  di  NTT.  Selanjutnya  secara  simultan  variabel  DBH,  DAU,  dan  DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM di NTT. Keywords: East  Nusa  Tenggara Province, General Allocation Funds, Human Development Index,  Revenue  Sharing Funds, Special Allocation Funds
Copyright © 2024, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
How to cite: Ina, Y. T., & Hudang, A. K. (2024).  Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana  Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Global Education , 5 (2), 1234–1245. https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2718

## Ina & Hudang. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)

## PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia kini memasuki era baru dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan  ini  memberikan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  kepada  daerah  untuk  mengurus pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya  sendiri,  sesuai  aturan  perundang-undangan (Undang-Undang  No  32  Tahun  2004).  Otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  yang  luas kepada daerah.  Di satu sisi, otonomi daerah memberikan keuntungan, namun di sisi lain juga menjadi beban. Seiring berjalannya waktu, daerah perlu meningkatkan kesiapannya untuk dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
Ketimpangan  pembangunan  dan  hambatan  dalam  pengembangan  daerah  mendorong diberlakukannya  otonomi  daerah.  Kebijakan  desentralisasi  ini  bertujuan  untuk  mencapai kemandirian  daerah,  di  mana  pemerintah  daerah  otonom  memiliki  kewenangan  untuk mengurus urusannya sendiri sesuai aspirasi masyarakat (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Berdasarkan  prinsip  desentralisasi,  pembiayaan  pembangunan  daerah  bersumber  dari  APBD, yang digunakan untuk operasional, belanja modal, dan keperluan tak terduga. Penggunaan dana tersebut  difokuskan  pada  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat.  Prioritas  diberikan  pada peningkatan  layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  penyediaan  fasilitas  sosial  dan umum  yang  memadai.  Pemerintah  mengalokasikan  anggaran  dalam  bentuk  belanja  modal untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  melalui  peningkatan  pendapatan.  Semakin  tinggi pendapatan  daerah,  semakin  positif  dampaknya  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat (Patadang et al., 2021).
Salah  satu  indikator  untuk  mengukur  tingkat  kesejahteraan  adalah  melalui  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM).  Menurut  Widia  Sofyan  (2023)  IPM  adalah  sebuah  indikator komprehensif yang mencerminkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, dengan cakupan aspek kesehatan, pendidikan, dan  ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia menggunakan tiga indikator utama untuk mengevaluasi suatu negara. Pertama , Umur panjang diukur dengan rata- rata  harapan  hidup  penduduk. Kedua ,  Pendidikan  diukur  dengan  rata-rata  tertimbang kemampuan membaca dan menulis orang dewasa, serta rata-rata lama sekolah. Ketiga , Standar hidup yang layak diukur dengan pendapatan per kapita riil yang disesuaikan dengan daya beli masing-masing  negara  ( Purchasing  Power  Parity ).  Peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pembangunan di aspek lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, akan  menghasilkan  peningkatan  IPM  yang  kurang  ideal.  Oleh  karena  itu,  pemerataan pembangunan  di  berbagai  aspek  sangatlah  penting  untuk  memastikan  seluruh  warga  negara mendapatkan manfaat dari peningkatan tersebut.
Menurut Patadang et al (2021) upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki  tujuan  yang  spesifik  dan  tidak mencakup  semua  aspek  kehidupan. Peningkatan  IPM bukan  bertujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  secara  langsung,  melainkan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  secara  keseluruhan.  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  memiliki  tiga  aspek  utama  yaitu  Pendidikan,  Kualitas  Hidup,  dan  Kesehatan. Peningkatan IPM menjadi landasan pembangunan di setiap provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur  (NTT).  Marwati  (2016)  menyampaikan  bahwa  NTT  termasuk  provinsi  dengan  IPM terendah ketiga di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTT mengalami fluktuasi namun  secara  keseluruhan  menunjukkan  tren  meningkat  dari  tahun  2018  hingga  tahun  2022. Rata-rata  kenaikan  IPM  NTT  per  tahun  adalah  sekitar  0,38  persen,  dan  mencapai  nilai  65,9
persen  pada  tahun  2022.  Meskipun  mengalami  peningkatan,  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal jauh dibandingkan dengan IPM Nasional. Pada tahun 2022, IPM NTT hanya mencapai 65,9 persen, sedangkan IPM Nasional mencapai 72,91 persen (BPS, 2023).
Baik  di  tingkat  provinsi  maupun  nasional,  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) menunjukkan  peningkatan,  meskipun  masih  dalam  kategori  sedang.  Menurut  Juliarini  Aniek (2020) salah satu faktor yang mendorong peningkatan IPM adalah dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan teori  ekonomi pembangunan yang  menyatakan bahwa DBH, DAU, dan  DAK sebagai  instrumen  fiskal  pemerintah  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Teori  ini  menekankan  peran  pemerintah  dalam menyediakan  infrastruktur  publik,  pendidikan,  dan  layanan  kesehatan  yang  penting  bagi pembangunan manusia (Widani and Erawati 2016) .
Menurut  Patadang  et  al  (2021)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki  potensi  pendapatan  daerah  yang  sangat  tinggi. Hal  ini  memungkinkan  daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah  secara  memadai,  sehingga berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Alokasi  dana  tersebut  merupakan transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai berbagai  program,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Program-program  ini ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan  mendorong  pertumbuhan ekonomi.
Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi dengan tren meningkat secara keseluruhan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Terlihat pada tahun 2019 mengalami  penurunan  sebesar  0,11  dari  tahun  sebelumnya.  Kemudian  pada  tahun  2020 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,08 dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya, tahun 2021 terjadi  peningkatan  signifikan  sebesar  0,60.  Namun,  pada  tahun  2022  mengalami  penurunan kembali  sebesar  0,04.  Meskipun  mengalami  fluktuasi,  DBH  NTT  menunjukkan  tren  positif dalam  kurun  waktu  5  tahun.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  NTT  mendapatkan  manfaat  dari sumber  daya  alamnya.  Alokasi  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur juga mengalami fluktuasi dengan tren menurun khususnya pada 3 tahun terakhir. Dimana pada tahun  2019  DAU  NTT  mengalami  peningkatan  sebesar  4,67%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada tahun  2020  terjadi  penurunan  yakni  sebesar  -8,74  persen  dari  tahun  sebelumnya,  penurunan terus terjadi hingga tahun 2022 dengan persentase sebesar 0,07 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sama seperti DBH dan DAU, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi NTT juga menunjukkan fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2022. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi dalam penyaluran dana ke Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2018-2022.
Menurut  Widia  Sofyan  (2023)  menemukan  bahwa  DAU,  DAK,  dan  DAK  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Artinya, peningkatan  DAU,  DAK,  dan  DAK  akan  meningkatkan  IPM,  demikian  sebaliknya.  Hal  ini sejalan  dengan  teori  desentralisasi  fiskal  Oates  (1999)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan desentralisasi  fiskal  dilakukan  untuk  meningkatkan  efisiensi  sumber  daya  guna  mendukung pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan IPM di suatu wilayah, sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam suatu wilayah.
Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Williantara & Budiasih, 2016) yang  menunjukkan  bahwa  variabel  DBH,  DAU,  DAK  tidak  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  tidak  konsisten  tersebut,  maka peneliti ingin mengkaji ulang terkait “Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)”  di Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2018-2022.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan  metode  analisis eksplanatif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  pengaruh  alokasi  DBH,  DAU,  dan  DAK terhadap  IPM  di  Provinsi  NTT.  Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) NTT.  Analisis  statistik  dilakukan  melalui  analisis  regresi  data  panel,  dimana  proses  analisis dimulai  dengan  pemilihan  model  estimasi  terbaik  diantara Common Effect Models (CEM), Fixed Effect  Models (FEM), dan  Random  Effect  Models (REM).  Setelah  model  ditentukan,  dilakukan pengujian  Hipotesis yang terdiri dari  Uji Parsial (t), Uji Simultan (F), dan  Uji Kointegrasi (R 2 ) dan  dilakukan  interpretasi  estimasi  regresi  linear  berganda.  Proses  analisis  dilakukan menggunakan bantuan alat analisis Eviews 10. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data panel yakni data sejak tahun 2018-2023 ( time series ) dan data 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT ( cross section ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
IPM  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  mengalami  fluktuasi  dengan  tren  meningkat dalam  rentang  waktu  2018-2022.  Pada  tahun  2018,  IPM  NTT  sebesar  64,39  persen,  kemudian mengalami  peningkatan  pada  tahun  2019  sebesar  65,23  persen,  hingga  terus  mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 sebesar 65,90 persen.  Meskipun mengalami peningkatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih tertinggal jauh  dibandingkan  dengan  IPM  Nasional.  Salah  satu  upaya  dalam  meningkatkan  IPM  yakni melalui pemanfaatan transfer dana dari pusat yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK.

## Hasil

## Pengujian model estimasi
Analisis data merupakan suatu proses yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan data panel yang merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section dengan menggunakan perangkat lunak Eviews 8 untuk mendapatkan hasil yang  lebih  akurat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  mengeksplorasi pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode 2018-2022 melalui analisis regresi linear panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yang  tepat,  yaitu  CEM,  FEM,  dan  REM.  Keputusan dalam menentukan jenis model yang akan digunakan dalam analisis data panel didasarkan pada dua uji, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang akan digunakan adalah Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Sementara itu, uji Hausman  digunakan  untuk  memutuskan  apakah  model  yang  akan  digunakan  adalah  Fixed Effect Model atau Random Effect Model (Basuki Tri & Prawoto, 2016). Pengujian model akan dilakukan melalui uji Chow dan Uji Hausman.

## Ina & Hudang. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)

## Uji Chow
Uji Chow bertujuan untuk memilih model terbaik antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM) untuk melakukan estimasi data panel dengan membandingkan efektivitas keduanya. Dalam penelitian ini, Chow test dilakukan menggunakan perangkat lunak Eviews.  Tujuannya  adalah  untuk  menentukan  pendekatan  mana  yang  paling  cocok  antara Common  Effect  dan  Fixed  Effect  dalam  analisis  regresi  data  panel,  dengan  keputusan  diambil berdasarkan nilai probabilitas cross-section F.
1. Jika  nilai  probability  cross  section  F  >  0,05,  maka  model  yang  dipilih  adalah  pendekatan common effect.
2. Jika  nilai  probability  cross  section  F  <  0,05,  maka  model  yang  dipilih  adalah  pendekatan fixed effect.
Tabel 1. Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 173.582549 (21,85) 0.0000 Cross-section Chi-square 415.973235 21 0.0000 Sumber: data diolah, Eview10
Hasil  dari  Uji  Chow  menunjukkan  bahwa  probabilitas Cross-Section  Chi-square memiliki nilai  sebesar  0,0000.  Angka  tersebut  berada  di  bawah  0,05  sesuai  dengan  kriteria  pengambilan keputusan dalam uji Chow yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

## Uji Hausman
Uji  Hausman  digunakan  untuk  memilih  model  terbaik  antara Fixed  Effect  Model dan Random Effect Model . Pengujian ini dilalukan dengan memperhatikan nilai probabilitas cross section random.  Jika  nilai  probabilitas cross-section  random <  0,05,  maka  model  yang  dipilih  adalah pendekatan fixed  effect .  Selanjutnya  apabila  nilai  probabilitas cross-section  random >  0,05  maka model  yang  dipilih  adalah  pendekatan random  effect dengan  keputusan  berdasarkan  nilai probabilitas cross-section random.
1. Jika  nilai  probabilitas  cross-section  random  <  0,05,  maka  model  yang  dipilih  adalah pendekatan efek tetap ( fixed effect ).
2. Jika  nilai  probabilitas  cross-section  random  >  0,05,  maka  model  yang  dipilih  adalah pendekatan efek acak ( random effect ).
Tabel 2. Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 66.520684 3 0.0000 Sumber: Data diolah, Eviews10
Hasil  uji  Hausman  dalam  Tabel  2  terlihat  bahwa  probabilitas cross  section  random lebih rendah  sebesar  0,0000  lebih  rendah  dari  nilai  signifikansi  0,05.  Hal  ini  menunjukan  bahwa diantara model terbaik diantara FEM dan REM adalah FEM. Sehingga berdasarkan pengujian chow dan Hausman maka model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Models (FEM).

## Ina & Hudang. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)

## Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan apakah data berasal dari populasi yang mengikuti distribusi normal atau memiliki karakteristik sebaran yang normal.  Distribusi  normal  adalah  distribusi  yang  simetris,  dengan  modus,  mean,  dan  median yang  berada  di  tengah-tengah  distribusi.  Distribusi  ini  sering  digambarkan  sebagai  lonceng  jika dilihat  dalam  bentuk  histogram.  Untuk  menilai  apakah  data  mengikuti  distribusi  normal, digunakan koefisien Jarque-Bera serta probabilitasnya. Hal ini karena salah satu asumsi penting dalam  analisis  data  panel  adalah  bahwa  gangguan  uji-t  memiliki  karakteristik  distribusi probabilitas  yang  mengharapkan  rata-rata  nol,  tidak  ada  korelasi,  dan  varian  yang  konstan. Dalam konteks pengujian ini, hipotesis yang digunakan adalah:
H0: Data mengikuti distribusi normal H1: Data tidak mengikuti distribusi normal
Aturan  pengujian  adalah  jika  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  nilai  signifikansi  (0,05), maka  hipotesis  nol  ditolak  dan  hipotesis  alternatif  diterima;  sedangkan  jika  nilai  probabilitas lebih  besar  dari  nilai  signifikansi  (0,05),  maka  hipotesis  nol  diterima  dan  hipotesis  alternatif ditolak. Berikut adalah gambar uji normalitas:
Tabel 3. Uji Normalitas
0 2 4 6 8 10 12 14 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 Series: Standardized Residuals Sample 2018 2022 Observations 110
Mean -1.05e-13 Median -6.928142 Maximum 894.6074 Minimum -763.0475 Std. Dev. 284.3935 Skewness    0.302156 Kurtosis 3.417705 Jarque-Bera  2.473485 Probability 0.290328

## Sumber: Data diolah, Eviews10
Dari  hasil  pengujian  normalitas  pada  Tabel  3,  didapatkan  nilai  probabilitas  adalah sebesar  0,290328  yang  artinya  nilai  probabilitas  0,290328  >  nilai  signifikan  (0,05)  maka  dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah terdistribusi normal.

## Persamaan Regresi Data Panel
Berdasarkan Fixed Effect Model diperoleh rumus persamaan regresi sebagai berikut:
IPM = 6452,4434 + 85,0779*LOG(DBH) – 0,0067*DAU + 0,0054*DAK + e
1. Ketika  Variabel  DBH  mengalami  peningkatan  sebesar  satu  (1)  satuan,  maka  IPM  akan mengalami peningkatan sebesar 85,0779.
2. Ketika  variabel  DAU  mengalami  peningkatan  satu  sebesar  (1)  satuan,  maka  IPM  akan mengalami penurunan sebesar 0,0067.
3. Ketika variabel DAK mengalami peningkatan satu (1) satuan, maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 0,0054.

## Uji Hipotesis
Uji  Hipotesis  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  antara  variabel independen  yaitu  Dana  Bagi  Hasil  (X 1 ),  Dana  Alokasi  Umum  (X 2 )  dan  Dana  Alokasi  Khusus (X 3 )  terhadap  variabel  dependen  yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Y).  Uji  hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji F, uji koefisien determinasi (R-square), dan uji T.
Uji F- Statistic
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, digunakanlah Uji F  dengan  membandingkan  F-statistik  dengan  nilai  F-tabel.  Apabila  model  tersebut  signifikan, maka  dapat  digunakan  untuk  prediksi  atau  peramalan.  Sebaliknya,  jika  tidak  signifikan,  maka model regresi tidak dapat digunakan untuk peramalan. Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (F-statistic). Jika nilai probabilitas (F-statistic) lebih kecil dari nilai signifikansi pada level 5% maka dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji F yang di peroleh:
Tabel 4. Uji F-Statistic F-statistic 332.8496 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber: Data diolah, Eviews 10
Berdasarkan  tabel  4  terlihat  bahwa  nilai  probabilitas  (F-statistic)  sebesar  0,000000  lebih rendah dari nilai signifikansi 5 persen (0,0000 < 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen yakni DBH, DAU dan DAK secara simultan mempengaruhi IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel  dependen.  Pengujian  dilakukan  dengan  memperhatikan  nilai Adjusted  R-Squared yang menunjukan seberapa besar variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen.
Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi R-squared 0.989472 Adjusted R-squared 0.986499
Sumber: Data diolah, Eviews 10
Berdasarkan  tabel  5  terlihat  bahwa  nilai  Adjusted  R-squared  sebesar  0.986499.  Nilai determinasi koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari DBH, DAU  dan  DAK  mampu  menjelaskan  variabel  IPM  sebesar  98,65  persen,  sedangkan  sisanya yakni  1,35  persen dijelaskan oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian ini.

## Ina & Hudang. / Jurnal Ilmiah Global Education 5 (2) (2024)

## Uji Parsial (T)
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara parsial (individu)  terhadap  variabel  terikat  dan  seberapa  besar  pengaruhnya  secara  parsial,  dengan membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel. Jika nilai probabilitas masing-masing variabel < 0,05, maka hipotesis nol (H 0 ) ditolak dan hipotesis alternatif (H 1 ) diterima. Sebaliknya jika nilai probabilitas masing-masing variabel > 0,05 maka H 0 diterima dan H 1 ditolak.
Tabel 6. Uji Parsial Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 6452.443 196.4357 32.84761 0.0000 LOG (DBH) 85.07792 27.24258 3.122976 0.0024 DAU -0.006706 0.002966 -2.260876 0.0263 DAK 0.005420 0.001344 4.031314 0.0001 Sumber: Data diolah, Eviews10
Berdasarkan uji parsial pada tabel 6 diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:
1. Hasil uji t pada variabel DBH diperoleh nilai probabilitas 0,0024 < 0,05 dan juga memiliki nilai t-Statistic yang bernilai positif. Maka dapat diartikan bahwa variabel DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Hasil uji t pada variabel DAU diperoleh nilai probabilitas 0,0263 < 0,05 dan juga memiliki nilai  t-Statistic  yang  bernilai  negatif.  Maka  dapat  diartikan  bahwa  variabel  DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Hasil uji t pada variabel DAK diperoleh nilai probabilitas 0,0001 < 0,05 dan juga memiliki nilai t-Statistic yang bernilai positif. Maka dapat diartikan bahwa variabel DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Pembahasan

## Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Dari analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yang menunjukan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Hal  ini  bermakna  bahwa  peningkatan  alokasi  DBH mengakibatkan  terjadinya  peningkatan  IPM,  begitupun  sebaliknya.  Hasil  ini  semakin mempertegas amanat Undang-Undang No 32 (2004), bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  berdasarkan  angka persentase  untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penelitian ini, dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia  di  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  ini  disebabkan  karena  keberadaan  DBH  dapat meningkatkan  pendapatan  daerah,  sehingga  memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk mengalokasikan  lebih  banyak  dana  untuk  sektor-sektor  yang  dapat  mendukung  peningkatan IPM,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Melalui  keberadaan  DBH  ini  dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan,  dengan  menyediakan  berbagai  fasilitas  dan  gedung  sekolah yang  lebih  baik  dan  merata  di  daerah-daerah  pelosok.  Selain  itu  juga  pemerintah  daerah  juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, dan  keluarga  miskin  serta  memberikan  pelatihan  kepada  guru-guru  untuk  meningkatkan keterampilan mereka. Sehingga dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan ini, selanjutnya
akan  meningkatkan  Angka  Harapan  Lama  Sekolah  (AHLS)  dan  Angka  Literasi,  yang merupakan komponen penting dalam menghitung IPM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (De Fretes, 2017) bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Kabupaten Kepulauan Yapen.

## Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang negatif terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Hal  ini  berarti  bahwa  kenaikan  DAU  dapat meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Dalam  penelitian  ini,  dana  alokasi  umum berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  indeks  pembangunan  manusia.  Hal  ini  berarti bahwa peningkatan DAU sejalan dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari  APBN  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  Dana  alokasi  umum  juga  bersifat block grants, yaitu penggunaan dari sumber dana itu ditentukan sendiri oleh daerah berdasarkan prioritas  daerah  dan  tidak  ada  intervensi  dari  pemerintah  pusat.  Dengan  sifat  tersebut, pengelolaan  dana  bagi  hasil  bisa  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan oleh  daerah  untuk  pembangunan  daerahnya.  Pemerintah  sangat  perhatian  dengan  isu pembangunan  manusia.  hal  ini  ditandai  dengan  diikutkannya  IPM  sebagai  salah  satu  alokator dana  alokasi  umum  (DAU)  untuk  mengatasi  kesenjangan  keuangan  wilayah.  Seharusnya, wilayah  dengan  IPM  rendah  secara  perlahan  dapat  mengejar  ketertinggalannya  karena memperoleh  alokasi  dana  yang  berlebih,  dengan  kata  lain  semakin  tinggi  dana  alokasi  umum maka  akan  semakin  menaikkan  angka  indeks  pembangunan  manusia.  meskipun  demikian,  hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. DAU  berpengaruh  negatif  terhadap  IPM  dapat  disebabkan  karena  karena  alokasi  DAU  yang tidak tepat sasaran, dimana pemerintah daerah mengalokasikan DAU untuk kegiatan yang tidak esensial  dan  tidak  berdampak  langsung  pada  peningkatan  IPM,  seperti  belanja  pegawai  dan perjalanan  dinas.  Kondisi  demikian  menyebabkan  berkurangnya  dana  yang  tersedia  untuk sektor-sektor  yang  lebih  penting  untuk  peningkatan  IPM,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan infrastruktur. Hasil ini turut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Fadhly, 2018) bahwa variabel DAU pada daerah provinsi Sumatera Barat berpengaruh negatif terhadap IPM. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) pada daerah  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan  Kedu  bahwa  DAU  justru  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  IPM,  dimana  DAU  dapat  membantu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang postif terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Hal  ini  berarti  bahwa  dengan  adanya peningkatan  DAK  maka  akan  menciptakan  peningkatan  IPM  di  provinsi  NTT.  Dana  alokasi khusus merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan sebagai dana infrastruktur, yaitu belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  dana  alokasi  khusus
dapat  meningkatkan  indeks  pembangunan  manusia  (IPM).  Dengan  adanya  DAK  ini menyebabkan  pemerintah  perlu  menyediakan  berbagai  fasilitas  atau  infrastruktur  baik  jumlah maupun  mutu  berkaitan  dengan  fokus  pembangunan  nasional  terutama  masalah  pendidikan yang  masih  rendah.  Temuan  ini  didukung  oleh  penelitian  (Riviando  et  al.,2019)  bahwa  DAK pada  daerah  Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat  memiliki  pengaruh  positif  yang  signifikan terhadap  IPM.  Namun  terdapat  hasil  yang  berbeda,  penelitian  oleh  (Sulastri  &  Efendri,  2019) menunjukan bahwa variabel DAK justru berpengaruh negatif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  tentang  pengaruh  DBH,  DAU  dan  DAK  terhadap  IPM  di Provinsi NTT menunjukkan bahwa; DBH (X 1 ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, setiap peningkatan DBH sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 85,08. Disisi lain, DAU  (X 2 )  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  IPM  yang  mana  setiap  peningkatan  DAU sebanyak 1 (satuan) akan menurunkan IPM sebanyak 0,0067. Meskipun DAU bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam beberapa kasus, DAU dapat memiliki pengaruh negatif terhadap IPM. Hal ini dapat terjadi karena alokasi DAU yang tidak tepat sasaran, pemerintah daerah mengalokasikan DAU untuk kegiatan yang tidak esensial dan tidak  berdampak  langsung  terhadap  peningkatan  IPM,  seperti  belanja  pegawai  dan  perjalanan dinas.  Hal  ini  menyebabkan  berkurangnya  dana  yang  tersedia  untuk  sektor-sektor  yang  lebih penting  untuk  peningkatan  IPM,  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  infrastruktur.  Selanjutnya variabel  DAK  (X 3 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  IPM,  yang  mana  peningkatan DAK sebanyak 1 (satuan) akan meningkatkan IPM sebesar 0,0054.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  ditemukan,  terdapat  beberapa  saran  terkait  alokasi DBH,  DAU  dan  DAK  dalam  peningkatan  IPM  di  NTT,  yakni  perlu  adanya  koordinasi  yang kuat  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  program  yang terkait  dengan  pemanfaatan  dana  DBH,  DAU  dan  DAK.  Hal  ini  untuk  memastikan  bahwa program-program  yang  dilaksanakan  selaras  dengan  tujuan  nasional  dan  daerah.  Selanjutnya, Pemerintah Daerah perlu menyusun mekanisme yang kuat untuk memastikan bahwa dana DBH, DAU,  dan  DAK  digunakan  secara  efektif  untuk  program-program  yang  berorientasi  pada peningkatan  IPM.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  evaluasi  yang  berkelanjutan,  serta  publikasi informasi  keuangan  yang  transparan  kepada  masyarakat.  Dalam  rangka  mendalami  hubungan antara  DBH,  DAU,  DAK  dan  IPM  di  berbagai  daerah  maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih lanjut  sehingga  memperoleh  temuan  yang  lebih  kontekstual  dan  dapat  digunakan  untuk menyempurnakan kebijakan dan program terkait khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Dalam  Angka  2023 .  53000.2307. ntt.bps.go.id
De  Fretes,  P.  N.  (2017).  Pengaruh  Dana  Perimbangan,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Kabupaten Kepulauan Yapen. Jurnal Akuntansi & Ekonomi , 2 (2), 1–33.
Fadhly, Z. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Di  Provinsi  Sumatera  Barat. Jurnal Akuntansi , 1 (1), 1–15.
Juliarini  Aniek,  H.  A.  W.  (2020).  Pengaruh  otonomi  Khusus  terhadap  indeks  pembangunan manusia di TanaH Papua. SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA , 335–1115.
Lestari,  P.,  Sarfiah,  S.  N.,  &  Prasetyanto,  P.  K.  (2019).  Analisis  Pengaruh  DAU,  DAK,  Dan DBH  Terhadap  IPM  di  Kabupaten/Kota  Eks  Karesidenan  Kedu  Tahun  2012-2016.
DINAMIC: Directory Journal of Economic , 1 (1), 100–113.
https://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/447
Marwati,  D.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah,  Tingkat
Ketergantungan  Keuangan  Daerah,  Dan  Tingkat  Belanja  Modal  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Periode  2010-2014.  In Skripsi . http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53894%0Ahttps://repository. uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53894/1/DITA MARWATI - FEB.pdf Patadang, T. M., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  Minahasa  Tenggara Dengan  Pengeluaran  Di  Bidang  Kesehatan  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (2), 132–149.
Riviando,  A.,  Agustin,  H.,  Jurusan  AkuntansiFakultas  Ekonomi,  A.,  Negeri  Padang,  U.,  & Akuntansi  Fakultas  Ekonomi,  J.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia dengan Belanja Model sebagai Variabel Intervening. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (1), 1– 17. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1
Rizkiyah,  J.,  &  Anitasar,  H.  (2023).  Pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial , 6 , 1–6.
Sulastri,  E.,  &  Efendri.  (2019).  Analisis  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH) Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  (Kabupaten/Kota  di  Seluruh  Provinsi Di  Kalimantan  Tahun  Anggaran  2015-2019). Keywords  in  Qualitative  Methods ,  1–12. http://info.trilogi.ac.id/repository/assets/uploads/AKT/b06ca-jurnal_evi- sulastri_17116021_final.pdf
Undang-Undang  No  32,  T.  P.  D.  (2004).  Undang-Undang  No  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah. Dpr , 249. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf
Widia  Sofyan,  V.  R.  (2023).  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  Dan  DBH  Terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM). JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis) , 9 (1),  221–227. https://doi.org/10.38204/jrak.v9i1.1090
Williantara,  G.  F.,  &  Budiasih,  I.  G.  A.  N. (2016).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Pada  Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi , 16 (3), 2044-2070.
Widani,  Cok  Istri  Krisnanda,  and  Ni  Made  Adi  Erawati.  2016.  "Pengaruh  Kapasitas  Fiskal Daerah  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Pada  Indeks  Pembangunan  Manusia." E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 203-232.
Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks… -  1245