## KONSEPSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSEPEKTIF AL- QUR’AN
Oleh : Sulaiman Universitas Jember sulaiman_mk@ylamil.com

## Abstrak
Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang.Susah untuk mengatakan, adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban.Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum  dan  tradisi.  Oleh  karena  itu,  dimasyarakat  akan  dijumpai  berbagai  macam  pedoman,  patokan atau  ukuran  yang  masing-masing  memberikan  kontribusinya  dalam  menciptakan  ketertiban.  Pedoman, patokan,  atau  ukuran    untuk  berperilaku  atau  bersikap  dalam  kehidupan  bersama  disebut  norma  atau kaidah sosial. Diantaranya adalah normahukum.
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  atau  apa  yang  boleh  dilakukan  serta  yang dilarang.  Sasaran  Hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang-orang  yang  nyata-nyata  berbuat melawan  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  hukum  yang  mungkin  akan  terjadi,  dan  kepada alatperlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum.
Keyword:Pendidikan,Korupsi,Al-Quran

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  sebagaiman  diatur  dalam  Undang- Undang  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  khususnya  dalam  Pasal  1 ayat (3). 1 Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  hukum  merupakan  “Panglima”  dan  urat  nadi  pada  segala  aspek  kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.
Masyarakat  dan  ketertiban  merupakan  dua  hal  yang  berhubungan  sangat  erat, bahkan  bisa  juga  dikatakan  sebagai  dua  sisi  dari  satu  mata  uang.Susah  untuk mengatakan,  adanya  masyarakat  tanpa  ada  suatu  ketertiban.Ketertiban  dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga, seperti hukum dan tradisi. Oleh  karena  itu,  dimasyarakat  akan  dijumpai  berbagai  macam  pedoman,  patokan  atau ukuran yang masing-masing memberikan kontribusinya dalam menciptakan ketertiban. Pedoman,  patokan,  atau  ukuran    untuk  berperilaku  atau  bersikap  dalam  kehidupan bersama disebut norma atau kaidah sosial. Diantaranya adalah normahukum.
Hukum  menetapkan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  atau  apa  yang  boleh dilakukan  serta  yang  dilarang.  Sasaran  Hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang-
1 Udang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
orang  yang  nyata-nyata  berbuat  melawan  hukum,  melainkan  juga  perbuatan  hukum yang  mungkin  akan  terjadi,  dan  kepada  alatperlengkapan  negara  untuk  bertindak menurut hukum. 2
Salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  dikatakan  fenomenal  adalah  masalah korupsi.  Dalam  tindak  pidana  korupsi  yang  paling  menonjol  ialah,  memperkaya  diri, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan merugikan keuangan dan perekonomian negara. 3 Tindak  pidana  ini  tidak  hanya  merugikan  keuangan  negara,  tetapi  juga merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  diberbagai belahan  dunia    korupsi  selalu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih  dibandingkan  dengan tindak pidana yang lainnya.
Korupsi  bukanlah  hal  yang  asing  lagi  dinegeri  ini.  Korupsi  di  indonesia  sudah tergolong extra ordinary crime 4 , karena telah merusak tidak saja keuangan Negara dan potensi  ekonomi  Negara,  tetapi  juga  telah  meluluhkan  pilar-pilar  sosio  budaya,  moral politik dan tatanan hukum keamanan nasional. 5
Penegakan  hukum  harus  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  untuk memperoleh  jaminan  dan  perlindungan  hukum  yang  pasti.    Sedangkan  dalam  bidang hukum pidana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP  yang di terjemahkan sebagai asas legalitas . Dengan demikian maka setiap tindakan dalam proses hukum harus mengacu kepada  suatu  peraturan  yang  tertulis  yang  telah  di  tetapkan  terlebih  dahulu  oleh perundang-undangan. 6
Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20  tahun  2001  tentang  pemberantasan    Tindak  Pidana  Korupsi    sebagai  Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dimaksudkan untuk mempercepat pemberantasan
2 Evi Hartani, Tindak Pidana Korupsi ( Jakarta : Sinar Grafika , 2008), 1.
3 Wirjono Prodjpdikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2003) , 251.
4 Extra ordinary crime dalam bahasa indonesia berarti kejahatan luar biasa. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999 yang menayatakan bahwa penanagan kasus korupsi masih menggunakan usaha yang extra atau luar biasa.
5 Ermanjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 5.
6 Chaerudin, Strategi Pencegahan dan penegakan  Hukum Tindak Pidana Korupsi, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2008), 5
tindak  pidana  korupsi  di  indonesia    Adanya  perubahan    baik  hukum  materil  maupun hukum  formal  serta  ditingkatkannnya  ancaman  pidana  dalam  undang  –undang  Nomor 31  tahun  1999  Juncto  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya pemerintah untuk memusnahkan tindak pidana korupsi  yang  semakin  bertambah.  Akan  tetapi,  Usaha  pemerintah  memberantas  tindak pidana korupsi di indonesia yang sudah mengakar ke berbagai lapisan tidak lah mudah seperti membalikkan telapak tangan.
Dalam  pelaksanaan  putusan  pidana  pasal  10  KUHP  mengatur  tentang  jenis pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  yaitu  tindak pidana  pokok  dan  tindak  pidana  tambahan.  Pidana  pokok  dalam  pasal  tersebut  terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu.
Dalam kaitannya dengan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, pembayaran  ganti  kerugian  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  termasuk  dalam  pidana tambahan  selain  putusan  penjatuhann  hukuman  pidana  dan  denda.  Pidana  tambahan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 huruf b Undang- Undang  Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang  Nomor 20 tahun  2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berupa. 7
Selain  pidana  tambahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana,  Sebagai  Pidana  tamabahan  adalah  pidana  pasal  18  ayat  1  huruf  b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :
a. Perampasan  barang  bergerak  yang  berwujud  atau  yang  tidak  berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang di peroleh dari tindak pidana  korupsi  termasuk  perusahaan  milik  terpidana  tempat  tindak  pidana korupsi  dilakukan,  begitu  pula  dari  barang  yang  menggantikan  barang- barang tersebut.
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang di peroleh dari tindak pidana korupsi
7 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
c. Penutupan  seluruh  atau  sebagian  perusahaan  untuk  waktu  paling  lama  1 (satu) tahun
d. Pencabutan  seluruh  a.tau  sebagian  hak-hak  tertentu  atau  penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,  yang telah atau dapat di berikan oleh pemerintah kepada terpidana. 8
Segala  tindakan  yang  bisa  mengancam  keselamatan  salah  satu  dari  kelima  hal pokok    tersebut,  maka  islam menganggapnya  sebagai  tindak  kejahatan  ( jarimah) yang terlarang  oleh  karena  pelakunya  dikenakan  hukuman  atau  sanksi  baik  yang  bersifat duniawi  atauoun  Ukhrawi  .  Hukuman  Ukhrawi  berupa  siksa  neraka  yang  di  sesuaikan dengan  kejahatannya.  Hukuman  duniawi  adalagh  hukuman  yang  di  putuskan  dan dilaksanakan  hukumannya  di  dunia.  Dalam  hal  ini  ada  dua  kemungkinan,  jika  secara jelas ( sarih) ditegas kan oleh nash, maka disebut qisas, diyat dan had. Jika tidak secara tegas  ( Ghairu  sarih) di  sebutkan  dalam  nash  maka  di  sebut  ta’zir,  yang  sanksi hukumnya di serahkan kepada pertmbangan hakim. 9
Tindak pidana korupsi jelas merupakan perlawanan terhadap tujuan ke lima ( hifz al-mal) Apabila dalam kepustakaan hukum islam, contoh populer perbuatan hifz al-mal ini  adalah  kejahatan  mencuri  ( al-  sariqah) milik  perorangan  .  namun  korupsi  ( al- ikhtilas) merupakan  salah  satu  tindak  kejahatan  harta,  yaitu  memakan  harta  manusia dengan cara yang bathil.
Dari  aspek  normatif  jelas  bahwa  korupsi  sebagai  perbuatan  yang  terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-qur’an juga menjelaskan dalam Qs, An-nisa’ ayat 29 yaitu.
ًةَراَِتِ  َنوُكَت  ْنَأ  َّلَِإ  ِلِطاَبْلِبِ  ْمُكَنْ يَ ب  ْمُكَلاَوْمَأ اوُلُكَْتَ  َلَ اوُنَمآ  َنيِذَّلا اَهُّ يَأ  َيَ اًمي ِحَر ْمُكِب َناَك ََّللَّا َّنِإ ۚ ْمُكَسُفْ نَأ اوُلُ تْقَ ت  َلََو ۚ ْمُكْنِم  ٍضاَرَ ت ْنَع
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku
8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pasal 18 ayat 1 huruf  b.
9 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 258
dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 10
Selain itu penjelasan mengenai korupsi  juga termuat dalam Firman Allah surat al- Baqarah ayat 188. 11
َنوُنِمْؤُ ي اَم  ًليِلَقَ ف  ْمِهِرْفُكِب  َُّللَّا  ُمُهَ نَعَل  ْلَب ۚ  ٌفْلُغ اَنُ بوُلُ ق اوُلاَقَو
Artinya  : Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan  harta  sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta  itu  kepada  hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian  daripada  harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
Meskipun  nash  tidak  secara  langsung  menjelaskan  had  atau  dendanya,  bukan berarti  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bebas  dari  hukuman. Had tersebut  berpindah menjadi ta’zir  yang kebijakannya di serahkan kepada hakim ( ulil  amri). 12 Ta’zir  tidak disebutkan  secara  tegas  didalam  Al-qur’an  dan  hadits-hadits  Rasulullah  SAW. Hukuman  ta’zir  banyak  jumlahnya,  yang  dimulai  dari  hukuman  yang  paling  ringan sampai hukuman yang paling terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman- hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri  pembuatnya. 13 Maka,  untuk  menentukan  jenis  dan  ukurannya  menjadi  wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secaa teliti, baik, dan mendalam,  karena  hal  ini  menyangkut  kepentingann  dan  kemashlahatan  umum  atau masyarakat dalam sebuah negara.
Di  berbagai  belahan  dunia,  korupsi  selalu  mendapat  perhatian  yang  lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fejnomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat
10 Al-Qur’an, 4:29.
11 Ibid., 2:188.
12 Ahmad wardi muslich, hukum pidana islam, 258.
13 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005), 221
membahayakan  stabilitas  dan  keamanan  masyarakat,  membahayakan  pembangunan sosial  ekonomi,  dan  juga  politik,  serta  dapat  merusak  nilai-nilai  demokrasi  dan moralitas  karena  lambat  laun  perbuatan  ini  seakan  menjadi  sebuah  budaya.  Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. 14
Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu pelu di berantas kaena meliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di Indonesia 15

## Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukum
a. Pengertian Umum Tentang Korupsi
Dalam  Ensiklopedia  indonesia  disebut  korupsi  (dari  bahasa  latin corrupto= penyuapan, corruptore = merusak)  gejala  dimana  para  pejabat,  badan-badan  negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara Harfiah  korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak jika membicarakan tentang korupsi memang akan menyatakan semacam itu karena  korupsi  menyangkut  segi-segi  moral,  sifat  dan  keadaan  yang  busuk,  jabatan atau instansi aparatur pemerintah , peneyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.
Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka  yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan  terjadi  pada  situasi  dimana  seseorang  memegang  suatu  jabatan  yang melibatkan  pembagian  sumber-sumber  dana  dan  memiliki  kesempatan  untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi . 16

## b. Bentuk- Bentuk Korupsi
Dari  segi  tipologi,  korupsi  dibagi  menjadi  korupsi  kedalam  tujuh  jenis  yang berlainan, yaitu 17 :
14 Liza  Deshaini,  Evi  Oktarina,  Prosiding  Seminar  Nasional  seri  7  “Menuju  Masyarakat  Madani  dan Lestari” Yogyakarta, 22 November 2017
15 Aryo P. Wibowo dkk. Pendidikan anti korupsi di perugruanting.
16 Evi Hartani, tindak pidana korupsi, 18
17 Muhammad Shoin, Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang ( Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2011),28
1. Korupsi  transaktif  ( transactive  corruption), menunjuk  kepada  adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi  yang  memeras  ( extortife  corruption), menunjuk  adanya pemaksaan  kepada  pihak  pemberi  untuk  menyuap  guna  mencegah kerugian  yang  sedang  mengancam  dirinya,  keopentingannya  atau  hal-hal yang di hargainya.
3. Korupsi Investif ( Investive corruption) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan ketentuan tertentu, selain keuntungan yang di bayangkan akan di peroleh di masa yang akan datang
4. Korupsi  perkerabatan  ( nepotistic  corruption) adalah  penunjukan  yang tidak  sah  terhadap  teman  atau  sanak  saudara  untuk  memegang    jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi  defensive  ( defensive  corruption) adalah  korban  korupsi  dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik ( autogenic corruption) adalah korupsi yang di lakukan oleh seseorang seorang diri.
7. Korupsi  dukungan  ( Supportive  corruption) adalah  korupsi  yang  di lakukan unutk memperkuat korupsi yang sudah ada.
George  junus  Aditjondro  mengembangkan  entuk-bentuk  model  korupsi berlapis  tiga  yang  mengawinkan  model  alatas  dengan  William  J  Chambliss, menurutnya  korupsi  terbagi  rmenjadi  tiga  lapisan  dengan  ruang  lingkup  yang berbeda 18 .
1. Korupsi ini berbentuk suap ( bribery), prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban  membayar  denda  ke  kas  negara.  Pemerasan (extertion), prakarsa untuk meminta belas jasa, datang dari petugas layanan publik.
2. Korupsi  yang  berbentuk  jejaring  korupsi  antara  birokrat,  politisi,  aparat penegak hukum, Dan pengusaha yang mendapatkan kedudukan istimewa.
18 Nur Solikin dan Nurul Anam, Pendidikan Anti Korupsi, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 25
Biasanya  ada  ikatan  yang  nepotistik  diantara  beberapa  anggota  jejaring korupsi yang dapat terlingkup nasional.
3. Korupsi yang ketiga ini cukup luas, yaitu international dimana kedudukan aparat  penegak  hukum  dalam  model  korupsi  lapis  kedua  diganti  oleh lembaga-lembaga  hutang  atau  lembaga  international  yang  punya  otoritas dalam  bidang  usaha  maskapai  mancanegara  yang  penduduknya  terpilih oleh  pimpinan  rezim  yang  menjadi  anggota  jejaring  korupsi  intrnational tersebut.
Sedangkan  menurut  Jeremy  pope  menguraikan  secara  rinci  bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:
1. Berkhianat, Subresiv. Tranksaksi luar negeri ilegal, penyeludupan.
2. Penggelapan  barang  milik  lembaga,  anggaran  pemerintah,  menipu  dan mencuri.
3. Penggunaan  uang  uang  yang  tidak  tepat,  pemalsuan  dokumen  dan penggelapan  uang,  mengalirkan  uang  lembaga  ke  rekening  pribadi, menggelapkan pajak, ,enyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa,  pemganiyaan,memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu  dan  mencegah,  memberi  kesan  yang  salah,  mencurangi  dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan  keadilan,  melanggar  hukum,  memberikan  kesaksian  palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak  menjalankan  tugas,  desersi,  hidup  menempel  pada  orang  lain seperti benari.
8. Penyuapan  dan  penyogokan,  memeras,  mengutip  pungutan,  memimta komisi.
9. Menjegal  pemilu,  memalsukan  suara,  membagi-bagi  wilayah  pemilihan umum agar bisa umggul,
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan prinadi: membuat laporan palsu.
11. Menjual  tanpa  izin  jabatan  pemerintah,  barang    milik  pemerintah  dan surat izin pemerintah.
12. Menipulasi  peraturan,  pembelian  barang  persediaan  ,  kontrak  dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima  hadiah,  uang  jasa,  uang  pelicin,  dan  hiburan,  dan  perjalanan yang tidak ada gunanya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan menutupi kejahatan.
18. Memata-matai  secara  tidak  sah,  menyalahgunakan  telekomunikasi  dan pos.
19. Menyalahgunakan  stempel  dan  kertas  surat  kantor,  rumah  jabatan,  dan hak istimewa jabatan. 19

## c. Dasar Hukum Korupsi
Unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  di  maksud  dalam  undang- undang Nomor 31 tahun 1999 adalah sebagai berikut :
a) Pelaku (Subjek), sesuai dengan pasal 2 ayat (1) , Unsur ini dapat di hubungkan dengan pasal 20  ayat (1)
b) Melawan hukum baik formil maupun materil.
c) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
d) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara
e) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  (2)  di lakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat di jatuhkan. 20

## 1. Subjek Dalam Delik-Delik Korupsi
Sebagai  salah  satu  jenis  tindak  pidana  khusus,  subjekhukum  tindak pidana  korupsi  dapat  berupa  orang  perseorangan  atau  korporasi.  Dalam pasal 1 ayat (1), 2, dan angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun  2001    tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  diartikan sekaligus, di sebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:
19 Ibid.,28.
20 Mustofa Hasan, Hukum Pidana Islam, 380
a. Korporasi,  yaitu  kumpulan  orang  dan  atau  setu  kekayaan  yang terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum,  maupun  bukan  badan hukum
b. Pegawai negeri yang meliputi:
1. Pegawai  negeri  sebagaimana  di  maksud  dalam  UU  tentang kepegawaian]
2. Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam  kitab  Undang- Undang Hukum Pidana
3. Orang yang menerima gaji atau upah ddari keuangan negara atau daerah
4. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
5. Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari  suatu  korporasi  yang menerima  bantuan  dari  keuangan  negara.  Atau  orang  yang menerima modal atau fasilitasdari negara atau masyarakat.
Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 1,2, dan angka 3  UU  Nomor 31 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara sebagai berikut,
1) Pejabat negara pada lembaga teringgi negara
2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3) Menteri
4) Gubernur’
5) Hakim
6) Pejabat negara lain yang sesuai denngan ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  misalnya  kepala  perwakilan  RI  di  luar  negeri yang  berkedudukan  sebagai  durta  besar  luar  biasa  dan  berkuasa  penuh, wakil gubernur, dan bupati atau wakikota.
7) Pejabat  lain  yang  memiliki  fungsi  strategis  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku. 21
21 Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta :Kencana, 2016),  64-65

## 2. Sebab-sebab Korupsi
Menurut Andi Hamzah, sebab-sebabkorupsi adalah :
1) Ketidak beresan manajeme.
2) Modernisasi.
3) Emosi mental.
4) Gabungan beberapa faktor.
Menurut  S.H.  Alatas,  Korupsi  terjadi  disebabkan  oleh  faktor-faktor berikut :
1) Ketiadaan  atau  kelemahan  kepemimpinan  dalam  posisi-posisi  kunci yang mampu memberikan ilham dan memengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama
3) Kolonialisme.
4) Kurangnya pendidikan.
5) Kemiskinan.
6) Tidak adanya hukuman yang keras.
7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
8) Struktur pemerintahan.
9) Perubahan radikal.
10) Keadaan masyarakat. 22
3. Akibat Korupsi
1) Merusak akhlak dan moralitas bangsa.
2) Mengacaukan sistem perekonomian dan hukum.
3) Menggerogoti  kesejahteraan  rakyat  dan  menghambat  pelaksanaan pembangunan.
4) Merugikan  dan  bahkan  menimbulkan  dharar  (bahaya  bagi  orang lain).
5) Menyebakan hilangnya berkah dari alllah. 23
22 Ibid.,381.
23 Saifuddin Mujtaba, Al- Masailul Fighiyah, (Jombang : Rausyan Fikr, 2007), 268.

## d. Sistem Pembuktian Khusus Tindak Pidana Korupsi
Dalam  hukum  pembuktian  korupsi,  khususnya  mengenai  pembebabanan pembuktian ada perbedaan dengan pembuktian pada KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan  pada  tindak  pidana  tertentu  terdapat  penyimpangan,  beban  pembuktian  tidak mutlak  pada  jaksa  penuntut  umum,  tetapi  pada  terdakwa  atau  kedua  pihak  yakni, jaksa  penunut  umum  dan  terdakwa  secara  berlawanan.  Hal  ini  oleh  para  praktisi disebut dengan sistem terbalik dan semi terbalik. Disamping sistem terbalik dan semi terbalik, untuk membuktikan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi Rp 10 juta atau lebih) sistem pembebanan biasa pada jaksa penuntut umum juga tetap berlaku.  Jadi,  ada  3  sistem  pembebanan  pembuktian  dalam  hukum  pembuktian tindak  pidana  korupsi.  Sistem  terbalik,  semi  terbalik,  dan  sistem  biasa.  Maksud sistem  biasa  adalah  pembebanaan  pembuktian  pada  jaksa  penuntut  umum,  seperti pada KUHAP. 24
Pembebanan  pembuktian  pada  sistem  semi  terbalik,  adalah  pembuktian in casu membuktikan  kekayaan  terdakwa  yang  seimbang  dengan  sumber pendapatannya (hartanya diperoleh secara halal), beban pembuktiannya berada pada terdakwa  atau  penasihat  hukum.  Sebaliknya,  apabila  terdakwa  tidak  dapat membuktikan,  maka  keadaan  tidak  berhasil  membuktikan  itu  akan  digunakan  oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam sistem semi terbalik ini terdakwa atau penasihat  hukum  dan  jaksa  penuntut  umum  sama-sama  membuktikan  hal  yang berlawanan. Jaksa membuktikan terdakwa bersalah, artinya secara positif, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum membuktikan tidak bersalah atau secara negatif.
Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan tindak pidana yang  didakwakan.  Sedangkan  tindak  pidana  terdiri  dari  banyak  unsur  .  Maka  objek pembuktian adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dalam pembebanan pemuktian  terbalik  ada  kekhususan.  Sistem  terbalik  digunakan  untuk  membuktikan dua  objek  pembuktian. Pertama ,  terhadap  objek  tindak  pidana  korupsi  suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi tindak pidana. Kedua,
24 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2008), 8-1.
Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist/ Volume 3, No.2. Juni 2020  / p-ISSN: 2615-2568  e-ISSN: 2621-3699
mengenai  objek  harta  benda  yang  belum  didakwakan in  casu tentang  sumbermya. Untuk  objek  kedua  pada  pembebanan  pembuktian  terbalik  bukan  digunakan  secara langsung  untuk  membuktikan  terjadinya  tindak  pidana,  tetapi  bagi  terdakwa digunakan agar hakim tidak menjatuhkan pidana perampasan  barang terhadap harta benda yang belum didakwakan
Sedangkan bagi jaksa penuntut umum digunakan untuk menuntut agar hakim menjatuhkan  pidana  perampasan  barang.  Bagi  hakim  digunakan  untuk  menolak tuntutan jaksa penuntut umum atau menerimanya in casu untuk menjatuhkan pidana rampasan  harta  benda  yang  belum  didakwakan.  Sistem  yang  demikian,  dapat menimbulkan  masalah  apabila  hasil  pembuktian  jaksa  terhadap  perkara  pokok sebagai  tidak  terbukti  (misalnya  pasal  2)  hasilnya  berlawanan  dengan  hasil pembuktian  terdakwa  terhadap  harta  benda  terdakwa  yang  belum  didakwakan  yang tidak jelas sumbernya, walaupun Pasal 38B ayat (6) memberi jalan keluarnya. Itulah salah satu permasalahan dari sistem-sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Oleh  karena  itu,  untuk  objek  yang  kedua,  tidak  boleh  digunakan  secara  sembrono dengan  prinsip  asal  kena,  melainkan  hanya  dapat  digunakan  apabila  jaksa  penuntut umum dalam requisitoir telah berhasil membuktikan tindak pidana yang didakwakan pada perkara pokok. 25

## e. Teori dan jenis hukum pidana
Teori-teori  pemidanaan  pada  umumnya  dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok teori, yaitu:
1. Teori Absolut atau teori pembalasan.
Menurut  teori-teori  absolut  ini,  setiap  kejahatan  harus  diikuti  dengan pidana- tidak boleh tidak- tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena  telah  melakukan  kejahatan.  Tidak  dilihat  akibat-akibat  apapun  yang mungkin  timbul  dari  dijatuhkannya  pidana.  Tidak  dipedulikan,  apakan dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.
2. Teori Relatif
25 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian, 12.
Menurut  teori-teori  ini,  suatu  kejahatan  tidak  mutlak  harus  diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus  dipersoalkan  perlu  dan  manfaatnya  suatu  pidana  bagi  masyarakat  atau bagi  si  penjahat  sendiri.  Tidaklah  saja  dilihat  pada masa  lampau,  tetapi  juga pada masa depan.26
Secara keilmuan, jenis atau bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu :
1) Pidana Jiwa (Pidana Mati)
2) Pidana  Badan  Pelaku  misal  pencambukan  dengan  rotan,  pemotongan bagian badan, misal jari tangan)
3) Pidana  Kemerdekaan  pelaku  (Pidana  penjara,  Pidana  Kurungan, pengasingan dan lain-lain.
4) Pidana Kehormatan misal pencabutan hak tertantu
5) Pidana  atas  harta    atau  kekayaan  (Pidana  denda,  perampasan  barang tertentu,  membayar  harga  suatu  barang  yang  tidak  belum  dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya. 27

## Peran Mahasiswa Sebagai Agen Anti Korupsi
Dalam  sejarah  perjalanan  bangsa  Indonesia  tercatat  bahwa  mahasiswa mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  Peranan  tersebut  tercatat  dalam  peristiwa- peristiwa  besar  yang  dimulai  dari  Kebangkitan  Nasional  tahun  1908,  Sumpah  Pemuda tahun  1928,  Proklamasi  Kemerdekaan  NKRI  tahun  1945,  lahirnya  Orde  Baru  tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dalam  peristiwa-peristiwa  besar  tersebut mahasiswa  tampil  di  depan  sebagai  motor  penggerak  dengan  berbagai  gagasan, semangat  dan  idealisme  yang  mereka  miliki.  Peran  penting  mahasiswa  tersebut  tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, jiwa muda, dan  idealisme.  Dengan  kemampuan  intelektual  yang  tinggi,  jiwa  muda  yang  penuh
26 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indnesia, (Bandung : Refika Aditama, 2014), 23- 25
27 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, ( Bandung: PT Refita Aditama, 2011), 145.
semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
Dalam  beberapa  peristiwa  besar  perjalanan  bangsa  ini  telah  terbukti  bahwa mahasiswa  berperan  sangat  penting  sebagai  agen  perubahan  (agent  of  change).  Dalam konteks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor  penggerak.  Mahasiswa  didukung  oleh  kompetensi  dasar  yang  mereka  miliki, yaitu:  intelegensia,  kemampuan  berpikir  kritis,  dan  keberanian  untuk  menyatakan kebenaran.  Dengan  kompetensi  yang  mereka  miliki  tersebut  mahasiswa  diharapkan mampu  menjadi  agen  perubahan,  mampu  menyuarakan  kepentingan  rakyat,  mampu mengkritisi  kebijakan-kebijakan  yang  koruptif,  dan  mampu  menjadi  watch  dog lembaga-lembaga negara dan penegak hukum.
Perguruan tinggi atau kampus adalah sebagai miniature negara tentu mampunyai banyak  praktek-praktek  tentang  kehidupan  masyarakat  yang  sesungguhnya  terkait dengan  birokrasi  pemerintahan  yakni  dalam  kampus  ada  lembaga  ekseutif,  legislative dan  yukdikatif.  biasanya  dalam  sebuah  kampus  diberi  nama  BEM,  Senat  Mahasiswa dan Lembaga yudisial.
Dalam  praktik  ini  aktivis  mahasiswa  akan  ditempa  karakter  dan  kebiasaannya dalam  menjalankan  sebuah  amanah.  Oleh  karena  penanaman  nilai-nilai  anti  korupsi harus  .benar-benar  ditanamkan  sejak  dini  di  dunia  kampus  agar  menjadi  kebiasaan ketika terjun langsung dimasyarakat.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti-korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi  ke  dalam  dua  wilayah,  yaitu:  untuk  individu  mahasiswanya  sendiri,  dan  untuk komunitas  mahasiswa.  Untuk  konteks  individu,  seorang  mahasiswa  diharapkan  dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk  konteks  komunitas,  seorang  mahasiswa  diharapkan  dapat  mencegah  agar  rekan- rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi.
Agar  seorang  mahasiswa  dapat  berperan  dengan  baik  dalam  gerakan  anti- korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti-koruptif dan
tidak  korupsi  dalam  berbagai  tingkatan.  Dengan  demikian  mahasiswa  tersebut  harus mempunyai  nilai-nilai  anti-korupsi  dan  memahami  korupsi  dan  prinsip-prinsip  anti- korupsi.  Kedua  hal  ini  dapat  diperoleh  dari  mengikuti  kegiatan  sosialisasi,  kampanye, seminar dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut  harus  diimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  kata  lain seorang  mahasiswa  harus  mampu  mendemonstrasikan  bahwa  dirinya  bersih  dan  jauh dari perbuatan korupsi.
Berbagai  bentuk  kegiatan  dapat  dilakukan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  anti korupsi  kepada  komunitas  mahasiswa  dan  organisasi  kemahasiswaan  agar  tumbuh budaya  anti  korupsi  di  mahasiswa.  Kegiatan  kampanye,  sosialisasi,  seminar,pelatihan, kaderisasi,  dan  lain-lain  dapat  dilakukan  untuk  menumbuhkan  budaya  anti  korupsi. Kegiatan  kampanye  ujian  bersih  atau  anti  mencontek misalnya,  dapat  dilakukan  untuk menumbuhkan  antara  lain  nilai-nilai  kerja  keras,  kejujuran,  tanggung  jawab,  dan kemandirian.

## PENUTUP
Korupsi  merupakan  masalah  serius,  tindak  pidana  ini  dapat  membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan  ini  seakan  menjadi  sebuah  budaya.  Korupsi  merupakan  ancaman  terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.
Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, oleh karena itu perlu di berantas kaena meliki dampak yang luar biasa terhadap masyarakat di Indonesia.
Pertama ,  Bentuk-  Bentuk  Korupsi,  Dari  segi  tipologi,  korupsi  dibagi  menjadi korupsi kedalam tujuh jenis
Kedua , Sebab - sebab Korupsi Menurut Andi Hamzah, sebab-sebabkorupsi ialah: Ketidak beresan manajeme, Modernisas, Emosi menta, Gabungan beberapa faktor.
Ketiga , Peran Mahasiswa Sebagai Agen  Anti  Korupsi dalam sejarah perjalanan bangsa  Indonesia  tercatat  bahwa  mahasiswa  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting. Peranan  tersebut  tercatat  dalam  peristiwa-peristiwa  besar  yang  dimulai  dari Kebangkitan  Nasional  tahun  1908,  Sumpah  Pemuda  tahun  1928,  Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998.

## DAFTAR PUTASKA
Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Bandung : P.T.  Alumni, 2008
Al-Qur’an, dan Terjemahan, Depar Temen Agama RI. 1986
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta : PT Bulan Bintang, 2005
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : PT Refita Aditama, 2011
Evi Hartani, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika , 2008
Udang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)
Extra  ordinary  crime  dalam  bahasa  indonesia  berarti  kejahatan  luar  biasa.  Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dasarnya adalah konsideran menimbang dari UU No. 20 tahun 2001  tentang perubahan dari undang-undang nompr 31 tahun 1999  yang menayatakan  bahwa  penanagan  kasus  korupsi  masih  menggunakan  usaha  yang  extra atau luar biasa.
Ermanjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008
Chaerudin, Strategi  Pencegahan  dan  penegakan    Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi, Bandung : PT Refika Aditama, 2008
Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun  2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi
Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun  2001 pasal 18 ayat 1 huruf  b.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
Liza  Deshaini,  Evi  Oktarina, Prosiding Seminar Nasional seri 7 “Menuju Masyarakat Madani dan Lestari ” Yogyakarta, 22 November 2017
Aryo P. Wibowo dkk. Pendidikan anti korupsi di perugruanting .
Muhammad Shoin, Interaksi antara pelayan publik dan tingkat korupsi pada lembaga peradilan di kota semarang  Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang , 2011
Nur  Solikin  dan  Nurul  Anam, pendidikan  anti  korupsi,  jember :  IAIN  Jember  Press, 2015
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta :Kencana, 2016
Saifuddin Mujtaba, Al- Masailul Fighiyah, Jombang : Rausyan Fikr, 2007
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indnesia,  Bandung :  Refika Aditama, 2014
Wirjono  Prodjpdikoro, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia,  Bandung :  PT Refika Aditama, 2003