NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## AKIBAT HUKUM DARI NOTARIS DIBUATNYA AKTA JUAL BELI SAHAM YANG TUMPANG TINDIH
Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : hardita.anda@yahoo.com

## Abstract
Stock trading transactions there is a relationship between investors and brokers as intermediaries in conducting transactions in the capital market, this is often a problem because both of the investors who do not understand the procedures of buying and selling shares through a broker. The making of a  deed  of  sale  and  purchase  of  overlapping  shares  here  is  a  Notary  in  making  a  double  sale  and purchase  deed  of  shares  or  a  Notary  has  made  a  deed  of  sale  and  purchase  of  the  same  stock  for someone else. The method used is socio legal approach. The results of the discussion of the problem is the legal consequences of the deed of the minutes of the meeting not held in accordance with the Company Law is that the deed can be canceled or at least the deed has legal force as a deed under the  hand,  so  the  strength  of  the  proof  can  be  submitted  to  the  judge  to  determine.  The  notary liability  in  the  event  of  an  overlap  in  the  sale  and  purchase  deed  of  shares  he  made  is  not  to  be interpreted that the deed is a notary deed, but the deed is still a deed of the parties concerned.

## Keywords : legal consequences; purchase deed; overlap

## Abstrak
Transaksi jual beli saham terdapat hubungan antara investor dengan broker sebagai perantara dalam melakukan  transaksi  dalam  pasar  modal,  hal  ini  sering  menjadi  masalah  karena  baik  dari  pihak investor yang kurang memahami prosedur jual beli saham melalui broker. Pembuatan akta jual beli saham yang tumpang tindih di sini adalah Notaris dalam membuat akta jual beli saham dobel atau Notaris pernah membuat akta jual beli saham yang sama untuk orang lain.Metode pendekatan yang digunakan  adalahsosio  legal.Hasil  pembahasan  permasalahan  adalah  Akibat  hukum  dari  akta pernyataan notulen rapat  yang dilaksanakan tidak sesuai  dengan UUPT adalah akta tersebut  dapat dibatalkan  atau  paling  tidak  akta  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  akta  di  bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya dapat diserahkan kepada hakim untuk menentukan.Pertanggungjawaban  notaris  dalam  hal  terjadinya  tumpang  tindih  pada  akta  jual  beli saham  yang  dibuatnya  adalah  tidak  dapat  diartikan  bahwa  akta  itu  adalah  aktanya  notaris,  akan tetapi akta itu masih tetap sebagai akta pihak-pihak yang berkepentingan.

## Kata kunci : akibat hukum; akta jual beli saham; tumpang tindih

## A. Pendahuluan
Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan.  Hal  tersebut  tercanmtum  padaPasal  1457  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Dalam jual beli, terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan  demikian  karena  pada  sisi  hukum  kebendaan,  jual  beli  melahirkan  hak  bagi  kedua
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian  yang  melahirkan  kewajiban  dalam  bentuk  penyerahan  kebendaan  yang  dijual  oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual(Widjaja, &Muljadi, 2004). Walau demikian, meskipun bersisi dua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual beli hanya dari  sisi  perikatannya  semata-mata,  yaitu  dalam  bentuk  kewajiban  dalam  lapangan  harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap yang lainnya.
Pada  dasarnya,  ada  dua  keuntungan  yang  diperoleh  investor  dengan  membeli  atau memiliki  saham:  1)  Dividen:  Dividen  merupakan  pembagian  keuntungan  yang  diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat  persetujuan  dari  pemegang  saham  dalam  RUPS.  Jika  seorang  pemodal  ingin mendapatkan  dividen,  maka  pemodal  tersebut  harus  memegang  saham  tersebut  dalam  kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui  sebagai  pemegang  saham  yang  berhak  mendapatkan  dividen.  Dividen  yang  dibagikan perusahaan  dapat  berupa  dividen  tunai  –  artinya  kepada  setiap  pemegang  saham  diberikan dividen  berupa  uang  tunai  dalam  jumlah  rupiah  tertentu  untuk  setiap  saham  atau  dapat  pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian  dividen  saham  tersebut.  2)  Capital  Gain:  Capital  Gain  merupakan  selisih  antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar  sekunder.  Misalnya  Investor  membeli  saham  ABC  dengan  harga  per  saham  Rp  3.000 kemudian  menjualnya  dengan  harga  Rp  3.500  per  saham  yang  berarti  pemodal  tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.
Sebagai  instrument  investasi,  saham  memiliki  risiko,  antara  lain:  1)  Capital  Loss: Merupakan  kebalikan  dari  Capital  Gain,  yaitu  suatu  kondisi  dimana  investor  menjual  saham lebih rendah dari harga  beli. Misalnya saham  PT. XYZ  yang di  beli dengan harga Rp 2.000,- per  saham,  kemudian  harga  saham  tersebut  terus  mengalami  penurunan  hingga  mencapai  Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham. 2) Risiko Likuidasi:  Perusahaan  yang  sahamnya  dimiliki,  dinyatakan  bangkrut  oleh  Pengadilan,  atau perusahaan  tersebut  dibubarkan.  Dalam  hal  ini  hak  klaim  dari  pemegang  saham  mendapat prioritas  terakhir  setelah  seluruh  kewajiban  perusahaan  dapat  dilunasi  (dari  hasil  penjualan kekayaan  perusahaan).  Jika  masih  terdapat  sisa  dari  hasil  penjualan  kekayaan  perusahaan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 tersebut,  maka  sisa  tersebut  dibagi  secara  proporsional  kepada  seluruh  pemegang  saham. Namun  jika  tidak  terdapat  sisa  kekayaan  perusahaan,  maka  pemegang  saham  tidak  akan memperoleh  hasil  dari  likuidasi  tersebut.  Kondisi  ini  merupakan  risiko  yang  terberat  dari pemegang  saham.  Untuk  itu  seorang  pemegang  saham  dituntut  untuk  secara  terus  menerus mengikuti perkembangan perusahaan.
Di  pasar  sekunder  atau  dalam  aktivitas  perdagangan  saham  sehari-hari,  harga-harga saham  mengalami  fluktuasi  baik  berupa  kenaikan  maupun  penurunan.  Pembentukan  harga saham  terjadi  karena  adanya  permintaan  dan  penawaran  atas  saham  tersebut(Subekti,  1995). Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan  demand  tersebut  terjadi  karena  adanya  banyak  faktor,  baik  yang  sifatnya  spesifik  atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  dalam  karyanya nichomachean  ethics,  politics , dan rethoric. dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan  keadilan”  (Apeldoorn,  1996).  Keadilan  adalah  sebagai suatu  pemberian  hak  persamaan  tapi  bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak persamaanya  sesuai  dengan  hak  proposional.  Kesamaan  hak  dipandangan  manusia  sebagai suatu unit atau wadah  yang sama. Inilah  yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga  Negara  di  hadapan  hukum  sama.  Kesamaan  proposional  member  tiap  orang  apa  yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.
Berdasarkan  uraian  dalam  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  :  Bagaimana  akibat  hukum  dari  Notaris dibuatnya  akta  jual  beli  saham  yang  tumpang  tindih,  dan  Bagaimana  pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya ganda pada akta jual beli saham yang dibuatnya.
Penelitian  mengenai  akta  jual  beli  saham  yang  tumpang  tindih  pernah  dilakukan sebelumnya.  Christa  Andystone  Ginting  di  tahun  2017  dengan  judul  “Perlindungan  Investor Dalam  Transaksi  Repurchase  Agreement  (Repo)  Saham  Yang  Gagal  Bayar  (Studi  Kasus  PT. Sekawan  Inti  Pratama  Tbk)”.  Artikel  tersebut  membahas  tentang  bagaimana  akibat  hukum terhadap  para  pihak  yang  bertanggung  jawab  dalam  transaksi  repo  saham  yang  gagal  bayar. (Ginting,  dan  Prananingtyas,  2017).  Selanjutnya  artikel  yang  ditulis  oleh  M.  Th.  Endang Suhartati  di  tahun  2008  dengan  judul    “Pelaksanaan  Restrukturisasi  Dalam  Bentuk  Pinjaman Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (PIDOPS)“ yang mengungkapkan dua permasalahan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
- 1702 yaitu  :    pertama  bagaimana  pelaksanaan  restrukturisasi  kredit  yang  dilaksanakan  PT.  Bank Niaga. Tbk. terhadap Debitur PT. Bukit Payangan dengan struktur PIDOPS. Kedua hambatan- hambatan  yang  dihadapi  dalam  restrukturisasi  kredit  yang  dilaksanakan  PT.  Bank  Niaga terhadap  Debitur  PT.  Bukit  Payangan  dengan  struktur  PIDOPS  dan  cara  mengatasinya (Suhartati, 2008). Kemudian artikel yang ditulis oleh Esther Pascalia Ery Jovina di tahun 2012 dengan  judul  “Keabsahan,  Daluwarsa  dan  Kebatalan  Pengalihan  Hak  Atas  Saham  Dalam Perseroan  Terbatas  (Tertutup)  (Studi  Kasus  Jual  Beli  Saham  Dalam  PT.  Bumi  Mansyur Permai)“. Artikel tersebut mengkaji pengaturan  pemindahan hak-hak atas saham dalam Kitab Undang-undang  Hukum  Dagang,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1995  Tentang  Perseroan Terbatasdan Undang  Undang  Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan  Terbatas; pengaturan Undang-undangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai pengalihan hak- hak atas saham dikaikan dengan penggunaan jasa elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum atau yang sering dikenal sebagai SABH; serta syarat formil dan materiil jual beli saham, serta kaedah  hukum  dari  pemindahan  hak-hak  atas saham  yang terdapat dalam  Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 PK/Pdt/2007 (Jovina, 2012).
Artikel  penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  artikel  yang  telah  disebutkan  di  atas. Artikel  ini  lebih  menekankan  pada  pembahasan  mengenai  Bagaimana  akibat  hukum  dari Notaris  dibuatnya  akta  jual  beli  saham  yang  tumpang  tindih,  dan  Bagaimana pertanggungjawaban  Notaris  dalam  hal  terjadinya  ganda  pada  akta  jual  beli  saham  yang dibuatnya.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan socio-legal research, yang   terdiri   dari socio research dan legal research.Socio-legal research menurut Soerjono  Soekanto  merupakan  “pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  sosial  untuk kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan  yang  timbul  dalam  gejala  yang bersangkutan.”  (Marzuki,  2008)  Penelitian  ini  bersifat  deskritif    analitis  karena  memberikan data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu  gejala  sosial  atau  fenomena  yang  terjadi  di  dalam kehidupan  masyarkat  dengan  cara  hanya  memaparkan  fakta-fakta  secara  sistematis,  sesuai dengan kebutuhan dari penelitian (Dewata and Achmad, 2010).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Akibat Hukum Dari Dibuatnya Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih.
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 312/PDT.G/2010/PN.JKT./PST,  dijelaskan  bahwa  akta  notaris  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akta notaris yang menjadi batal demi hukum adalah  dua  istilah  yang  berbeda.  Akan  tetapi  Undang-undang  Jabatan  Notaris  Pasal  84 tentang  ketentuan  sanksi  bagi  notaris  tidak  menentukan  secara  tegas  ketentuan  sanksi  dari dari ketentuan pasal-pasal  yang dikategorikan  dalam pasal  tersebut. Pada  Pasal  84  tersebut mencampuradukkan atau tidak memberikan batasan antara kedua sanksi tersebut dan untuk menentukannya bersifat alternatif dengan kata atau pada kalimat seperti berikut ini :
“...mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum...”
Oleh  karena  dua  istilah  tersebut  mempunyai  pengertian  dan  akibat  hukum  yang berbeda,  perlu  ditentukan  ketentuan  pasal-pasal  mana  saja  yang  dikategorikan  sebagai pelanggaran  dengan  sanksi  akta  notaris  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal  demi  hukum.  Kemudian,  juga  perlu  ditegaskan, apakah sanksi terhadap notaris kedua hal tersebut sebagai akibat langsung dari akta notaris mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal demi hukum.
Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dlihat dan ditentukan dari :
1. Isi  (dalam)  pasal-pasal  tertentu  yang  menegaskan  secara  langsung  jika  notaris melakukan  pelanggaran,  akta  yang  bersangkutan  termasuk  akta  yang  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan
2. Jika  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan  sebagai  akta  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan,  pasal  lainnya  yang dikategorikan  melanggar  menurut  Pasal  84  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengenai ketentuan sanksi, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  jika  disebutkan  dengan  tagas  dalam  pasal  yang bersangkutan  dan  yang  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  pasal  yang  bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702
Pasal  1869  BW  menentukan  batasan  akta  notaris  yang  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  di  bawah  tangan  dapat  terjadi  jika  tidak  memenuhi  ketentuan karena:
1. tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau
2. tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan; atau
3. cacat dalam bentuknya.
Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut  dicantumkan  secara  tegas  dalam  Undang  undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  dalam pasal-pasal tertentu dibawah ini :
1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
2. Melanggar  ketentuan  Pasal  16  ayat  (7)  dan  (8)  yaitu  jika  notaris  pada  akhir  akta  tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta.
3. Melanggar  ketentuan  Pasal  41  dengan  menunjuk  pada  Pasal  39  dan  40,  yaitu  tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan:
a. Pasal 39 menyatakan bahwa:
(1) Penghadap  paling  sedikit  berumur  18  tahun  atau  telah  menikah  dan  cakap melakukan perbuatan hukum
(2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang  saksi  pengenal  yang  berumur  paling  sedikit  18  tahun  atau  telah  menikah dan  cakap  melakukan  perbuatan  hukum  atau  diperkenalkan  oleh  2  (dua) penghadap lainnya.
b. Pasal 40 menjelaskan bahwa:
“Setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi paling  sedikit  berumur  18  tahun  atau  telah  menikah,  cakap  melakukan  perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas  atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat  dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak”.
4. Melanggar  ketentuan  Pasal  52,  yaitu  membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  istri/suami  atau orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  notaris,  baik  karena
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta  dalam  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat ketiga,  serta  menjadi  pihak  untuk  diri  sendiri  atau  dalam  suatu  kedudukan  ataupun dengan perantaraan kuasa.
Dengan  ukuran  atau  batasan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  1869  BW, maka  pasal-pasal  tersebut  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  menegaskan pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut  mengakibatkan  akta  notaris  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:
1) Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  dan  Pasal  16  ayat  (7)  dan  (8)  termasuk  ke  dlaam  cacat bentuk  akta  notaris  karena  pembacaan  akta  oleh  notaris  dihadapan  para  pihak  dan saksi  merupakan  suatu  kewajiban  untuk  menjelaskan  bahwaakta  yang  dibuat  sesuai dengan  kehendak  yang  bersangkutan  dan  setelah  dilakukan  pembacaan  wajib dicantumkan  pada  bagian  akhir  akta  notaris.  Demikian  pula  jika  notaris  tidak membacakan  dihadapan  para  pihak,  tetapi  para  pihak  berkehendak  untuk  membaca sendiri  akta  tersebut,  kehendak  para  pihak  tersebut  harus  dicantumkan  pada  bagian akhir  akta  notaris.  Dengan  demikian,  baik  akta  dibacakan  maupun  tidak  dibacakan harus  dicantumkan  pada  akhir  akta.  Jika  tidak  dilakukan,  ada  aspek  formal  yang tidak dipenuhi mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuk.
2) Pasal  41  yang  menunjuk  pada  Pasal  39  dan  40  berkaitan  dengan  aspek  subjektif sahnya akta notaris, yaitu cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran  terhadap  pasal  ini  termasuk  ke  dalam  tidak  empunyai  pejabat  umum yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
3) Pasal  41  yang menunjuk  pada Pasal  40, khususnya tidak  ada hubungan perkawinan dengan  notaris  atau  hubungan  darah  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  tanpa pembatasan  derajat  dan  garis  ke  samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  dengan notaris atau para pihak.
4) Pasal 52 termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi notaris untuk menjalankan kewenangannya.
Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam sutau tatanan masyarakat sosial tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan tangungjawab. Siapa dan dimana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas  dari  suatu  tanggung  jawab.  Pada  dasarnya  segala  sesuatu  yang  yang  dikerjakan  oleh
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, apalagi berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum.
2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Hal Terjadinya Tumpang Tindih Pada Akta Jual Beli Saham Yang Dibuatnya.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  membuat  akta  otentik, kecuali apabila terdapat undang-undang lain yang juga menunjuk pejabat lain atau terhadap perbuatan hukum tertentu dikecualikan atau dikhususkan kepada pejabat lain selain Notaris, maka harus dapat diterima bahwa selama tidak adanya penunjukan itu, hanya Notaris yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  (Salim,  2015).  Dalam  Pasal  1  Undang-undang Jabatan Notaris telah secara tegas menyebutkan bahwa :
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan  grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Adjie, 2008).
Hukuman-hukuman  tersebut  di  atas  berlaku  dalam  hal  terjadi  pelanggaran  terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal yang bersangkutan, namun demikian bukan berarti dengan terjadinya  pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  lain yang  tidak  memuat  ancaman  hukuman,  Notaris  tidak  dikenakan  sanksi.  Pada  hakikatnya seluruh  pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mengandung  ancaman hukuman, hal ini disebabkan dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  pada  dasarnya  dikatakan  bahwa  Pengadilan  Negeri dapat  mengambil  tindakan,  apabila  Notaris  mengabaikan  keluhuran  martabat  atau jabatannya,  melakukan  pelanggaran  terhadap  peraturan  umum  atau  melakukan  kesalahan- kesalahan  lain,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  menjalankan  jabatannya  sebagai  Notaris (Poernomo,  1991).  Apabila  dalam  pasal  yang  bersangkutan  tidak  terdapat  sanksi  secara khusus  diatur,  maka  dalam  hal  ini  Pasal  84  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dapat diberlakukan,  pasal  ini  menyatakan  bahwa  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atauPasal 52 yang mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di  bawah
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  dapat  menjadi  alasan  bagi  pihak  yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  yang menjadi landasan adanya lembaga Notaris adalah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tedjosaputro, 1995). Pasal 1868  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  suatu  akta  otentik  adalah  yang  sedemikian  yang dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  oleh  atau  dihadapan  pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

## D. Simpulan
Akibat  hukum  dari  dibuatnya  akta  jual  beli  saham  yang  tumpang  tindih  adalah  Akta notaris  sebagai  alat  bukti  agar  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  jika  seluruh ketentuan  prosedur  atau  tata  cara  pembuatan  akta  dipenuhi.  Jika  ada  prosedur  yang  tidak dipenuhi  dan  prosedur  yang  tidak  dipenuhi  tersebut  dapat  dibuktikan,  akta  tersebut  dengan proses  pengadilan  dapat  dinyatakan  sebagai  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
Pertanggungjawaban  notaris  dalam  hal  terjadinya  tumpang  tindih  pada  akta  jual  beli saham yang dibuatnya adalah tidak dapat diartikan bahwa akta itu adalah aktanya notaris, akan tetapi  akta  itu  masih  tetap  sebagai  akta  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Apabila  terjadi sengketa  dari  perjanjian  yang  termuat  di  dalam  akta  tersebut,  maka  yang  terikat  dan  terlibat adalah  mereka  yang  mengadakan  perjanjian  itu,  sedangkan  Notaris  tidak  terikat  untuk memenuhi  janji  atau  kewajiban  apapun  seperti  yang  tertuang  dalam  akta  yang  dibuat  di hadapanya. Notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak dari akta itu.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Apeldoorn, L. J. Van. 1996. Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta : Pradnya Paramita.
Dewata, Muktifajar Nur, Dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Habib Adjie, A. 2008. Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang  Jabatan Notaris . Bandung : Refika Aditama.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Penelitian Hukum . Cet. 2. Jakarta : Kencana.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (20120)                                     E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
Poernomo, Bambang. 1991. Notaris : Peraturan Jabatan Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat . Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
Salim HS. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Subekti. 1995. Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tedjosaputro, Liliana. 1995. Etika Profesi Notaris . Yogyakarta : PT. Bayu Indra Grafika.
Widjaja, Gunawan, Dan Kartini Muljadi. 2004. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Artikel Jurnal
Jovina,  Ester  Pascalia  Ery.  2012.  “Keabsahan,  Daluwarsa  Dan  Kebatalan  Pengalihan  Hak  Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) (Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT Bumi Mansyur Permai).” Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Ginting, Christa Andystone, Dan Prananingtyas, Paramitha,. 2017. ““Perlindungan Investor Dalam Transaksi  Repurchase  Agreement  (Repo)  Saham  Yang  Gagal  Bayar  (Studi  Kasus  PT. Sekawan Inti Pratama Tbk).” Diponegoro Law Review 6: 1–4.
Suhartati,  M.  Th.  Endang.  2008.  “Pelaksanaan  Restrukturisasi  Dalam  Bentuk  Pinjaman  Investasi Dengan Opsi Penyertaan Saham (PIDOPS).” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro .

## Undang-undang dan Peraturan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 50.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 84.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 90. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)Pasal 1457. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)Pasal1868.