ABORTUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Rasyidin Imran 1

## ABSTRACT
Abortion  is an  act of  terminating  a pregnancy  by  aborting  or removes the fetus from the womb. Beside, to eliminating the life right of the fetus in the womb, abortion compromises the safety of  mothers  who  conceived  and  gradually  will  affect  the lifestyles  of  the  people  are  governed  by  cultural  and  religious norms. Because of these harmful actions, so as specify whether abortion  is  legal  or  it  may  not,  have  to  consider  the  three parties. The act of abortion is not always bad. There are certain conditions  that  make  the  act  of  abortion  can  be  tolerated  and allowed.  These  conditions  such  as  contraceptive  failure, endangering  the  safety  of  the  womb  when  the  mother  passed on, or because of the demands of one's job.
Keywords: abortus, hamil, janin, reproduksi.

## A. Pendahuluan
Tindakan  secara  sengaja  mengakhiri  masa  kehamilan  atau hasil  konsepsi  (pembuahan) sebelum  janin  dapat  hidup  diluar kandungan  dinamakan  abortus.  Di  situ  sisi,  aborsi  selain melenyapkan  keberadaan  janin  dalam  kandungan,  juga mcmbahayakan  keselamatan  jiwa  dan  calon  bayi  dan menimbulkan efek negatif yang besar bagi sang ibu.
1 Dosen IAIN Imam Bonjol Padang

## 112 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Di  antara  dampak  negatifnya  adalah  gangguan  psikis.  Ini dapat terjadi ketika alat dimasukkan untuk memperlebar mulut rahim  (uterus),  atau  setelah  tembusnya  vagina  dan  dinding Rahim.  Kadang-kadang  terjadi  setelah  cairan  hidrolik  yang berbeda  dimasukkan;  dan  pendarahan  (Blooding)  sebagai akibat  dari  penggunaan    obat-obatan  dan  alat-alat.    Ini  yang dilakukan  oleh  ahli  medis.  Konon  pula  oleh  bukan  ahlinya, seperti  dukun  dan  bidan.  Sementara  disisi  lain,  gerakan femenisme  memandang  sebagai  bagian  hak  wanita  untuk mengontrol  tubuh  sendiri.  Artinya,  kaum  wanita  berhak melakukan aborsi atas alasan apapun. Bahkan merupakan hak fundamental kaum wanita dihadapan hukum dalam memperoleh jaminan kesehatan reproduksi termasuk aborsi.
Tulisan  ini  menjawab  dua  problema  kontradiktif  di  atas dengan dua perspektif: hukum Islam dan hukum positif.
Aborsi  atau  pengguguran  kandungan  kembali  menyulut kontroversi.  Khususnya  ketika  digelar  dalam  konferensi sedunia  tentang  wanita  di    Beijing  awal  September  1995  lalu. Pengukuhan  akan  hak-hak  fundamental  kaum  wanita dihadapan  hukum  dalam  memperoleh  jaminan  kesehatan reproduksi,  termasuk  aborsi.  Bersamaan  dengan  maraknya gerakan  femenisme,  kini  muncul  argumen  lain  untuk  aborsi: aborsi  adalah  hak  wanita  untuk  mengontol  tubuhnya  sendiri, artinya    kaum  wanita  berhak  melakukan  aborsi  atas  alasan apapun.  Inilah  juga  yang    muncul    dalam  dalam  rancangan proposal  konfrensi  tersebut.  Kaum  wanita menurut  rancangan ini  berhakmenentukan  sendiri  apakah  kandungannya  akan digugurkan  atau  tidak  tanpa  rasa  takut,  diskriminasi,  paksaan ataupun kekerasan.
Sementara  itu  tindakan  aborsi,  selain  melenyapkan keberadaan  janin  dalam  kandungan,  tetapi  juga  amat
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
membahayakan  keselamatan  ibu  yang  mengandungnya. Kenyataan  menunjukkan  bahwa  tindakan  aborsi  telah menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu. Di antara dampak negatifnya  adalah  ganguan  psikis.  Ini  dapat  terjadi  ketika  alat dimasukkan  untuk  memperbesar  mulut  rahim  (uterus),  atau setelah tembusnya vagina dan dinding Rahim. Kadang-kadang terjadi  setelah  cairan  hidrolik  yang  berbeda  dimasukkan  dan pendarahan  (blooding)  sebagai  akibat  dari  penggunaan  obat- obatan  dan  alat-alat  yang  dilakukan  oleh  ahli  medis.  Konon pula bukan ahlinya seperti dukun dan bidan.
Mengingat  besarnya  bahaya  yang  ditimbulkan  akibat tindakan  tersebut,  disamping  perbuatan  itu  sendiri  juga merupakan asusila bila dilihat dari kaca mata etika dan moral, maka  disini  timbul  persoalan.  Bagaimana  pandangan  hukum Islam dan hukum positif mengenai masalah ini.
Sebelum membahas masalah ini, terlebih dahulu diuraikan pengertian  aborsi,  macam-macam  aborsi  dan  sebab  akibat terjadinya  aborsi.  Sesudah  itu  dikaji  dari  perspektif  hukum Islam  dan  hukum  positif  beserta  sanksi-sanksi  dan hukumannya.  diakhir  tulisan  ini  sebelum  diambil  kesimpulan pada bagian penutup, ditawarkan eberapa solusi, alternatif dan cara  bagaimana  upaya  menanggulangi  tindakan  aborsi sehingga tidak terjadi.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Aborsi
Kata  “aborsi”  yang  dalam  bahasa  Inggrisnya  “abortion”, berasal  dari  bahasa  Latin  yang  berarti  gugur  kandungan  atau keguguran.  Dalarn  Ensiklopedi  Indonesia,  dijelaskan  bahwa

## 114 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
abortus  diartikan  sebagai  pengakhiran  kehamilan  sebelum masa 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 Gram.
Sardikin  Ginaputra  dari  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia memberikan pengertian abortus sebagai pengakhiran masa  kehamilan  atau  basil  konsepsi  (pembuahan)  sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
Sedangkan menurut
Prof.
M.A.Hanafiah dalam
prasarananya  pada  simposium  abortus  tahun  1964,  abortus (aborsi) adalah keluarnya isi rahim ibu yang telah mengandung (hamil) hidup insani sebelum waktunya.

## 2. Macam-Macam Abortus
Ilmu kedokteran  pada dasarnya membedakan antara aborsi yang  terjadi  dengan  sendirinya  tanpa  kesengajaan,  yang disebut  abortus  spontaneous  dan  aborsi  yang  terjadi  dengan kesengajaan  yang  disebut  abortus  provocatus.  Abortus provocatus masih  dibedakan  lagi  menjadi  dua,  yaitu  abortus yang  berindikasikan  pengobatan  atau  medis  (therapeutis)  dan yang berindikasikan merusak atau kejahatan (criminalitas)
Abortus  jenis  pertama,  Abortus  spontaneous  atau  abortus spontan  ynag  biasanya  terjadi  tanpa  tindakan  apapun  atau terjadi  karena  faktor  diluar  kemampuan  manusia,  misalnya karena  sebab  kecelakaan  atau  pendarahan  (blooding).  Dalam perspektif  fikih  hukum  Islam  bentuk  abortus  ini  dikenal dengan istilah Al-isqath al-afw.
Abortus jenis kedua, Abortus provacatus atau abortus buatan atau  disengaja  dalah  pengguguran  yang  terjadi  akibat  dari suatu  tindakan,  disini  terjadi  karena  campur  tangan  manusia. Bentuk  abortus kedua  ini  bersifat  tindakan kriminal  tapi    juga bersifat  pengobatan.  Untuk  sifat  terakhir  yang  dilakukan dokter  sebagai  tindakan  mengeluarkan  janin  dari  rahim  ibu
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
sebelum  masa  kehamilan.  Hal  ini  dilakukan  sebagai  tindakan penyelamatan  terhadap  jiwa    ibu  yang  terancam  bila kelangsungan kehamilan dipertahankan.
Adapun  abortus  Provocatus  Kriminal  adalah  pengguguran yang  dilakukan  tanpa  dasar  indikasi  medis,  misalnya  abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar nikah  atau  untuk  mengakhiri  kehamilan  ynag  tidak dikehendaki. Bentuk abortus seperti ini di kalangan ahli yuridis Islam diistilahkan dengan al-isqath al-ikhtiyariy atau al-ijma’iy (yaitu  tindakan  mengeluarkan  janin  dari  rahim  secara  sengaja dan tanpa ada  yang memperbolehkan sebelum masa kelahiran tiba).
Menstruasi  regulation juga  dapat  digolongkan  ke  dalam abortus Provocatus  Kriminal.  Menstruasi  regional  adalah pengaturan  menstruasi  bisanya  dilakukan  oleh  seseorang wanita  yang  merasa  terlambat  waktu  menstruasi  dan berdasarkan  hasil  pemeriksaan  laboratorium  ternyata  positif dan mulai mengandung. Dalam keadan demikian wanita yang terlambat menstruasi meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya.

## 3. Sebab dan motivasi aborsi
Pada umunya wanita yang melakukan aborsi tanpa indikasi medis  dan  pengobatan  karena  didorong  oleh  beberapa  hal diantaranya:  Pertama  dorongan  individu,  ini  meliputi kekhawatiran  terhadap  kefakiran,  tidak  ingin  memiliki keluarga  besar,  memelihara  kecantikan,  mempertahankan status sebagai wanita karir dan lain-lain
Kedua, dorongan kecantikan, dorongan ini timbul biasanya jika  ada  kekhwatiran  bila  janin  yang  akan  dilahirkan  dalam keadaan  cacat,  kekhawatiran  ini  timbul  disebabkan  indikasi

## 116 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
pengaruh  radiasi,  obat-obatan,  keracunan  dan  sebagainya. Ketiga,  dorongan  moral,  dorongan  ini  lahir  akibat  dari keinginan  wanita  yang  mengandung  janin  tidak  sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, akibat dari hubungan biologis  yang  tidak  mengindahkan  aturan  dan  moral  agama seperti  kumpul  kebo  atau  kehamilan  diluar  nikah.  Keempat, aborsi  terjadi  kerena  didorong  oleh  rasa malu,  faktor  ekonomi dan social.

## 4. Status hukum aborsi dan sanksi hukum bagi pelakunya
Menurut  hukum  Islam,  pada  dasarnya  aborsi  yang  dapat terkena  hukum  hanyalah  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dan bukan  terjadi  dengan  sendirinya.  Dalam  hal  ini  aborsi  terjadi sesudah melewati proses 120 hari usia kandungan, sebab pada masa  itu  ruh  sudah  ditiupkan,  karena  tidak  ada  perselisihan pendapt dikalangan ulama. Semua sepakat, bahwa tindakan itu haram  dan  dikategorikan  aborsi  atau  tindakan    pidana pembunuhan.  Tetapi  di  bawah  usia  120  hari,  ulama  berbeda pendapat, secara umum ada tiga pendapat tentang hal ini.
Pertama, pendapat yang membolehkan, pendapat ini dianut kalangan  mahzab  Hanafi  diantaranya  oleh  Ibnu  Abidin, alasannya  adalah  sebelum  120  hari  janin  itu  belum  bernyawa atau belum ditiupkan ruh ke dalamnya. Janin hanya dipandang bernyawa bila telah melalui proses perkembangan  selama 120 hari sebagaimana yang disyaratkan oleh hadis nabi.
Kedua, pendapat yang mengharamkan secara mutlak, yakni sejak terjadinya pembuahan. Hal ini dipegang oleh imam Abu Hamid  al-Ghazali  dari  mazhab  Syafl'i,  Ibnu  al-Jauzi  dari mazhab Hambali, Ibnu -Hammam dari mazhab Hanafi dan al- Dusuqi dari mazhab Maliki.

## AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
Ketiga, pendapat yang memakruhkan sejak pembuahan. Di kalangan  mazhab  Syafi'i,  yang  berpendapat  seperti  ini  adalah imam Ramli.
Meskipun  ulama  berbeda  pendapat  dalam  hal  ini,  tetapi jumhur ulama,  (pendapat  mayoritas)  tetap  memutuskannya haram kecuali sebelum usia 120 hari atau lebih dari itu, status hukum  aborsi  memiliki  fleksibilitas,  dalam  artian  tidak  haram secara mutlak, tanpa ada, "ruang `uzur dan dharurat". Artinya pada kondisi tertentu yang status asalnya haram dapat pindah berubah  menjadi  diperbolehkan.  Misalnya  jika  janin  dibiarkan tumbuh sampai  waktunya  lahir  dikhawatirkan  akan  berakibat kematian  ibu.  Ini  tentu  berdasarkan  basil  penelitian  dokter. Karena  itu  masalah  aborsi  harus  juga  dinilai  berdasarkan sebab-sebabnya.  Hukum  aborsi  untuk  kehamilan  yang  tak direncanakan  akibat  perkosaan  jelas  berbeda  dengan  akibat kegagalan kontrasepsi atau akibat hubungan seks di luar nikah.
Untuk  aborsi  akibat  kegagalan  kontrasepsi  status hukumnya  boleh,  sebab  itu  diluar  campur  tangan  dan kemampuan  manusia  secara  tidak  disengaja.  Tetapi  Untuk akibat  perzinahan  para  pakar  ulama  menyebutnya  haram. Menurat  Dr.  Salim  al-Jufri,  tanpa  indikasi  medis  yang  kuat, aborsi  tetap  dilarang,  termasuk  kasus  perzinahan.  Dosen syari'ah  pada  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Islam  dan  Bahasa Arab  ini  mendasarkan  pendapatnya  pada  satu  riwayat.  Yaitu seorang  wanita  mengaku  telah  berzina  dan  dihukum. Rasulullah tidak menyuruh wanita ini melakukan aborsi, tetapi memintanya agar bertobat.
Prof. Ali Yafie mengungkapkan, para mufti (pemberi fatwa) di  Bosnia  pernah  mengatakan  kebolehan  aborsi  bagi  wanita korban  perkosaan  dalam  situasi  perang.  Fatwa  ini  didukung oleh  mufti  Mesir,  Syaikh  Thanthawi,  dalam  kesempatan

## 118 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
konferensi  Kairo,  beberapa  tahun  lalu.  Namun  ada  syaratnya. Aborsi dilakukan pada masa empat bulan pertama kehamilan. Tetapi bagaimana dalam situasi bukan perang menurut laporan newsweek  tahun  lalu,  pemerintah  Sudan  memperkenankan aborsi dalam situasi pemerkosaan.
Tampaknya  selain  alasan-alasan  tersebut,  pelaksanaan aborsi  dalam  masalah  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  tidak dibolehkan  para  ulama.  Mungkin  karena  pertimbangan  jika dibolehkan  maka  implikasinya  bisa  mengarahkan  pelakunya kepada free sex (seks bebas), karenanya Dr. Said Ramadhan al- Buthy dalam bukunya mas’alat thdid al-nasl, melarang aborsi ini dalam  kasus kehamilan yang  tidak  sah,  seperti  akibat  berzina. Aborsi hanya berlaku pada istri dalam sebuah keluarga.
Lebih  jauh  guru  besar  fakultas  Syariah  universitas Damaskus  ini  melihat  ada  tiga  pihak  yang  hak-haknya  terkait dalam  penentuan  aborsi  dilakukan  atau  tidak.  pertama  hak janin, ia berhak hidup kalau sudah berwujud dan memiliki ruh. Bila  masih  berupa  nutfah  tanpa  wujud  atau  jiwa,  aborsi dibolehkan.  Kedua,  hak-hak  suami  istri  lewat  musyawarah, mereka  berhak  melanjutkan  atau  mengakhiri  suatu  kehamilan dalam tempo 40 hari pertama dari usia 'kandungan. Ketiga, hak masyarakat. Ini terkait dengan aborsi itu sendiri dan implikasi- implikasinya  dalam  kehidupan  sosial.  Jika  sudah  lazim  dan melampaui  batas,  masyarakat  berhak  campur  tangan membatasinya.
Dengan  demikian,  dalam  Islam,  aborsi  tidak  sepenuhnya hak  kaum  wanita,  meskipun  tak selalu  haram. Dalam  konteks yang  lebih  besar  hal  ini  terkait  erat  dengan  norma-norma; hubungan seksual dan keluarga dalam Islam.
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013

## 5. Sanksi bagi pelaku abortus
Ada  beberapa  bentuk  sanksi  yang  diberlakukan  terhadap pelaku abortus. Diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Ghurrah
Secara  umum  ghurrah  diartikan  dengan  membayar  sahaya laki-laki  atau  perempuan  atau  yang  dapat  menggantikan keduanya  sebagai  diyat  karena  membinasakan  janin  melalui suatu  tindakan  kejahatan.    Dengan  kata  lain  ghurrah  adalah hukuman  denda,  yang  berkaitan  dengan  kompensasi  karena menghancurkan kehidupan seorang  anak  dalam rahim.  Tetapi bila istilah ini dibawa dalam kehidupan kontemporer, agaknya ini  lebih  tepat  diartikan  sebagai  pembayaran  sejumlah  uang sebagai  denda  berdasarkan  vonis  pengadilan.  Pendapat  ini didasarkan pada kaedah yang menyatakan bahwa syariat Islam sesuai  untuk  semua,  disamping  praktek  perbudakan  sendiri tidak dijumpai lagi dalam kehidupan sekarang.
Istilah  ghurrah  diartikan  sebagai  hukuman  denda,  lalu kepada siapa denda itu diwajibkan dan bagi siapa denda itu  ? Para  ulama  fiqh  berbeda  pendapat  tentang  siapa  yang menanggung hukuman denda akibat perbuatan abortus.
Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanafiyah,  yang menanggung  adalah  keluarga  pelaku,  dan  bukan  pelaku.  Ini disebabkan  kejahatan  tersebut  dipandang  sebagai  kejahatan culpa (khatha')  atau  kejahatan  semi  sengaja  (syibh  al-'amad) Sedangkan  ulama  Hanabilah,  dalam  hal  ini  memperhatikan dua hal. Pertama, bila pengguguran itu menewaskan janin dan ibunya,  maka  kejahatan  itu  adalah  kejahatan  yang  disengaja atau  kejahatan  semi  sengaja.  Dengan  demikian  hukuman dendanya  dikenakan  kepada  pihak  keluarga  pelaku.  Kedua, bila  kejahatan  itu  terjadi  terhadap  si  ibu  secara  sengaja,  atau

## 120 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
yang  meninggal  hanya  janin  saja,  maka  kewajiban  denda dibebankan kepada pelaku sendiri.
Sementara  ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  yang dikenai beban denda adalah sang pelaku karena kesamaannya dengan diyat (denda) pada kejahatan sengaja, sungguh mereka sepakat  dengan  jumhur  bahwa  kcjahatan  terhadap  janin bukanlah kejahatan sengaja ada kemungkinan sengaja terhadap ibunya, tetapi alpa (tersalah) terhadap janin.
Terlepas  dari  keragaman    pendapat  di  atas,  dan  tanpa mengurangi  rasa  hormat  kepada  mereka,  penulis  Iebih cenderung  kepada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  denda itu diwajibkan kepada pelaku pengguguran itu sendiri, baik ia adalah  orang sendiri  (dokter  atau  dukun)  atau  perempuan  itu sendiri.
Sedangkan  kepada  siapa  denda  itu  diperuntukkan,  ulama sepakat  bahwa  ghurrah  merupakan  hak  janin  yang  harus dibagikan  kepada  ahli  warisnya,  dengan  demikian  bila  yang melaksanakan  penggguuran  adalah  wanita  itu  sendiri,  maka kepadanya  diwajibkan  membayar  denda  (ghurrah).  Tetapi, meskipun ia berstatus sebagai ahli waris janin, namun ia tidak dapat menerima apa-apa dari warisan tersebut.

## Diyah Kamilah (Uang Tebusan Lengkap/Penuh)
Pembayaran  uang  tebusan  secara  penuh  biasanya dikenakan  kepada  pengguguran  kandungan  setelah  masa prosesnya empat bulan. Pembayaran dapat dilakukan terhadap keluarga  korban  dalam  bentuk  100  ekor  unta,  atau  200  ekor binatang  ternak,  atau  2.000  domba,  1.000  dinar  atau  12.000 dirham."  Jika  wanita  hamil  sendiri  yang  melakukannya, maka ia  bertanggung  jawab  untuk  membayar uang  tebusan  lengkap kepada  Ahli  waris  janin,    dia  sendiri  tidak  mendapat  bagian darinya.
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013

## b. Kaffarat
Secara  sederhana  kaffarat  berarti  penebusan  dosa  atau taubat  (karena  satu  dosa).  Dalam  mazhab  Syafi'i  dan  Hanbali, kaffarat yang perlu dibayarkan dalam kasus serangan terhadap janin  bersama  pembayaran  diyah  kamilah  (uang  tebusan lengkap).  Tetapi  mazhab  Hanafi  mengatakan  bahwa  bilamana janin  terpisah  dari  tubuh  ibunya  dalam  keadaan  hidup  dan kemudian  meninggal  akibat  serangan  (terhadapnya),  maka kaffarat-nya  menjadi  wajib,  tetapi  tidak  menjadi  kewajiban yang  penting  pada  orang  yang  telah  melakukan  serangan terhadap janin.
Dr. Abdul  Qadir  'Audah,  berpendapat  bahwa setiap  orang yang  terlibat  dalam  praktik  aborsi  harus  berbagi  membayar diyah dan kaffarat.

## 6. Aborsi dalam Undang-Undang
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang sampai  sekarang  berlaku  di  Indonesia  menetapkan  bahwa aborsi langsung atau tidak langsung adalah merupakan bentuk kejahatan.  KUHP  Bab  XIV  tentang  kejahatan  terhadap kesusilaan pasal 299 berbunyi:
(1)  Barang  siapa  sengaja  mengobati  seorang  wanita  atau menyuruh  supaya  diobati,  dengan  diberitahukan  atau ditimbulkan  harapan,  bahwa  karena  pengobatan  itu  hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang  bersalah,  berbuat  demikian  untuk  mencari  keuntungan, atau  menjadikan  perbuatan  tersebut  sebagai  pekerjaan  atau kebiasaan, atau jika dia seseorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya  dapat  ditambah  sepertiga;  (3)  Jika  yang  bersalah

## 122 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencaharian,  maka  dapat  dicabut  haknya  untuk  melakukan pekerjaan itu.
KUHP  Bab  XIX  tentang  kejahatan  terhadap  nyawa  pasal 364, 347, 348 dan 349 menentukan sebagai berikut :
Pasal 346:
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau mematikan  kandungannya  atau  menyuruh  orang  lain  utnuk itu, diancam dengan pidana dengan penjara paling lama empat tahun.
Pasal 347:
1. Barang  siapa  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348 :
1. Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  kandungan seorang wanita dengan
persetujuannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima belas tahun.
2. Jika  perbutan  itu  mengakibatkan  matinya  wanita  tersebut dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.
Pasal 349 :
Jika  seorang  dokter,  bidan,  atau  juru  obat  membantu. melakukan  kejahatan  tersebut  pada  pasal  346,  ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan  pada  pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
ditentukan  dalam  pasal  itu  dapat  dicabut  haknya  untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan dilakukan.
Dapat  ditambahkan  bahwa  pada  pasal  350  terdapat ketentuan  antara  lain  bahwa  dalam  penghukuman  karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348  dapat  dijatuhkan  pencabutan  hak  tersebut  pada  pasal 35 no. 1-5:
1. Hak  memegang  jabatan  pada  umumnya  atau  jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. 3.  Hak  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  yang diadakan berdasarkan aturan-aturan     umum.
4. Hak  menjadi  penasihat  (raadsman)  atau  pengurus menurut  hukum  (gerechtelijk  bewindvoorder),  hak menjadi  wali,  wali  pengawas,  pengawas  atau  orang- orang yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak  menjalankan  kekuasaan  bapak,  menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
Dari  KUHP  diatas  jelas  menunjukkan  bahwa  aborsi  yang dianggap legal adalah berdasar pada indikasi medis, terutama untuk  menyelamatkan  jiwa  sang  ibu.  Tetapi  ada  beberapa  hal yang  belum  diatur  misalnya  pada  usia  kehamilan,  beberapa aborsi dapat dibenarkan. Kasus kehamilan yang tak diinginkan atau direncanakan pihak wanita, seperti akibat perkosaan atau kegagalan kontrasepsi, jelas belum diatur.
Persoalan lain yang cukup pelik akan muncul jika argumen aborsi sebagai hak wanita diatas diajukan. Manakah yang mesti didahulukan:  hak  anak  yang  juga  dilindungi  Konvensi  PBB tentang hak-hak anak, atau hak wanita yang mengandungnya?

## 124 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Kartono  Muhammad,  ketua  pengurus  pusat  Perkumpulan Keluarga  Berencana  Indonesia  (PKBI),  melihat  ada  banyak alasan  untuk  melakukan  aborsi  saat  ini,  yang  tak  selalu disebabkan  oleh  moralitas  atau  penyelewengan.  Misalnya aturan  yang  melarang  wanita  pekerja  untuk  hamil  pada  tiga tahun  pertama,  dan  perkosaan  atau  hasil  hubungan  seksual sedarah (incest).
Bagi  Kartono,  pemecahannya  adalah  melonggarkan  aturan untuk aborsi. Karena menurutnya, selain secara kultural, aborsi diterima  olch  masyarakat  Indonesia,  pengetahuan  hukum aborsi  justru  mendorong  munculnya  praktek-praktek  aborsi yang  tak  aman.  Sementara  itu,  Prof.  Dr.  Muladi  SH.,  tak sependapat  dengan  Dr.  Kartono.  "lni  tetap  merupakan  tindak kriminal",  tegas  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Diponegoro Semarang.  Kendati  demikian,  mantan  Menteri  Kehakiman  RI ini  mengemukakan    kriteria  kesehatan  mental  dan  social  dari WHO  yang  merealisasikan  alasan  kesehatan  itu.  Untuk  ini  ia juga  menambahkan  satu  kriteria  lain  “  yang  penting  tidak melanggar norma agama”.

## 7. Tindakan Preventif dan Solusi
Abortus  sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  mustahil dilenyapkan  sama  sekali  dari  kehidupan  masyarakat,  apalagi bila  dikaitkan  dengan  praktek  "kumpul  kebo"  dan  hubungan seks diluar nikah yang semakin berkembang dewasa ini. Yang tidak mustahil untuk dilakukan adalah mencarikan jalan keluar dan  alternatif  untuk  pencegahan,  supaya  gerak  abortus  tidak semakin  berkembang.  Dengan  demikian  diharapkan  tindak pidana abortus ini dapat dikurangi.
Menurut  penulis,  paling  tidak  ada  dua  upaya  yang  bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya abortus.
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
Pertama,  melalui  upaya  hukum  (tindakan  konstitusional). Cara  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  jalan  mengeluarkan sejumlah  undang-undang  mengenai  abortus.  Mengingat  di Indonesia  abortus  sudah  diatur  dalam  KUHP  meskipun pengaturannya masih bersifat kaku dan ketat maka upaya yang dilakukan  adalah  menyadarkan  masyarakat  Indonesia  untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum. Ini dapat diupayakan dengan  jalan  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  hukum kepada  masyarakat  luas  yang  dilakukan  oleh  badan  penegak hukum atau instansi terkait lainnya.
Kedua,  melalui  gerak  sosial  keagamaan.  Dalam  hal  ini peran kaum ulama dan para da'i sangat berpengaruh, terutama bagi umat Islam. Mereka dapat menyadarkan umat untuk tidak melakukan  perbuatan  keji  dan  tindak  kejahatan  yang  kejam, karena perbuatan itu tidak hanya mcndapatkan sanksi hukum di dunia, tapi juga di akhirat kelak.

## C. Penutup
Dari  uraian  diatas  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, abortus merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara
menggugurkan atau mengeluarkan janin dari kandungan.
Kedua, Islam  melarang  pengguguran kandungan  baik  sebelum bernyawa maupun sudah bernyawa. Tetapi pelarangan ini tidak  kaku.  Ada  beberapa  pengecualian,  misalnya  demi menyelamatkan  jiwa  sang  ibu  atau  karena  alasan  medis. Bagi  mere,ka  yang melakukan praktek  abortus dikenai  sanksi hukum  ghurrah  (hukuman  denda),  uang  tebusan  dan  kaffarat. Sedangkan  dalam  perspektif  hukum  pidana  (KUHP),  pelaku

## 126 Abortus dalam Perspektih Hukum Islam dan Hukum Positif
abortus  dikenai  sangsi  hukuman  penjara  maksimal  empat tahun.
Ketiga, abortus  dipandang  sebagai  tindakan  kejahatan, karena  itu  perlu  adanya  tindakan  preventif  yang konkrit,  baik  dari  pemerintah  maupun  kontrol  sosial masyarakat.  Dari  pemerintah  diharapkan  menerapkan peraturan atau perundang-undangan yang ada, (meskipun  harus  ada  beberapa  pembenahan  dan penbaharuan  perundang-undangan  itu).  Sedang  dari  pihak masyarakat  diharapkan  tumbuhnya  kesadaran  hukum, terutama para dokter dan bidan untuk menjunjung tinggi kode etik kedokteran.

## Daftar Kepustakaan
Audah,  Abdul  Qadir,  Al-Tasyri'  al-Jina'iy  Muqaronah  bi al-Qanun al-Wadh'iy, (Kaira: Daral- Turats) Basyir,  K.  H.  Ahmad,  Refleksi  Alas  Persoalan  KeIslaman  Seputar Filsafat, Hukum, Politik dun Ekonomi,
Bandung:Mizan,,1993).
Buthy,  Muhammad  Said  Ramadhan,  Al-,  Tandid  al-Nasl
Wiqayatan w 'Ilajan, jan.
Departemen Kesehatan RI, Laporan Lengkap Symposium Abortus,
(Jakarta: 1965).
Darwisy, Ziyad, Al-Tib al-Syar'iy, (Damaskus: Universitas  Damaskus, 1976).
Ensiklopedi  Indonesia, Jilid  I,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van
AL-Munir 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
Hoeve,1980).,
Ibnu  al-Hammam,  Imam  Fath  al-Qadir,,  Juz  X,.  (Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1389 H/1979M).
Ibnu  Qudamah,  Muhammad  Abdullah  bin  Ahmad  bin Muhammad, Al-Mughni, Juz VII, (Riyadh:   Maktabah al-Riyadhal-Hadits)
Ibnu  Rusyd,  Abu  Walid  Muhammad  bin  Ahmad  bin Muhammad, Bidayahal-Mujtahid Juz II,
(Indonesia: DarThya al-Kutub al-`Arabiyah,)
Lane,  Edward  William,  Arabic-English  Lexicon,  (New York: Frederick Ungar Publishing Co, 1955).
Mandi  bin  Yahya,  Imam,  Al-Bahruz  al-Zakhar,  Juz  VIII,  (Kaira: 1948).
Nawawi,  Abu  Zakaria  Yahya  bin  Syaraf,  Al-,  Mughni  al-
Muhtaj, Rid IV, (Mesir: Mushthafa al-Baby   al- Halaby,1908).
Imam Al-, Nihayah ol-Muhtaj, Juz VIII, (Kaira: Mushthafa Ramli al-Halaby, 1357).
Sabiq,  Sayyid,  Figh  al-Sunnah,  Juilid  II,  (Kuwait:  Dar  al- Bayan, 1971).