## Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Cot Mentiwan Kabupaten Aceh Besar
Zulkifli Umar * , Ermad M J, Dian Hendra Syahputra, Ricval Mawardi, Rusmelia
Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, Indonesia Email: 1,* zulkifli.umar@unmuha.ac.id, 2 ermad.mj@unmuha.ac.id, 3 dian.hendra@gmail.com, 4 ricval.mw@gmail.com,
5 rusmelia.m@gmail.com Email Penulis Korespondensi: zulkifli.umar@unmuha.ac.id
Abstrak − Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melatih pengelola Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) agar  mampu  menyusun  laporan  keuangan.  Hal  ini  karena  pengelola  BUMG  masih  mengalami  kendala  dalam  penyusunan laporan  keuangan.  Kegiatan  ini  memberikan  solusi  kepada  pengelola  BUMG  agar  laporan  keuangannya  dapat  dihasilkan. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada BUMG Ban Na di Gampong Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh  Besar.  BUMG  Ban  Na bergerak  dalam  bidang penggemukan  sapi.  Metode  yang  digunakan  yaitu melakukan  pelatihan lansung kepada pengelola BUMG. Hasil yang dihasilkan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah telah berhasil 100% membuat laporan keungan BUMG Ban Na tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa pengelola BUMG telah mampu menyusun laporan keuangan BUMG untuk tahun buku 31 Desember 2022.
Kata Kunci: Laporan Keuangan; BUMG; Pertanggungjawaban
Abstract − The  purpose  of  this  community  service is  to  train  managers  of  village-owned  enterprises  (BUMG)  to be  able  to prepare financial reports. This is because BUMG managers are still experiencing problems in preparing financial reports. This activity provides solutions for BUMG managers so that their financial reports can be produced. This community service was carried out at BUMG Ban Na in Gampong Cot Mentiwan, Ingin Jaya District, Aceh Besar District. BUMG Ban Na is engaged in fattening cattle. The result of this community service is that it has succeeded 100% in making a BUMG Ban Na financial report for the year ending December 31, 2022.
Keywords : Financial Statements; BUMG; Accountability

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mayoritas  masyarakatnya  tinggal  di pedesaan.   Pemerintah menginginkan      standar      hidup      ekonomi      masayarakat  mengalami  peningkatan,  karena  itu  dibentuklah lembaga  ekonomi  yang  dapat  membantu  perekonomian  masyarakat  desa  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES). Di dalam Provinsi Aceh, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini   disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong      (BUMG).  Lembaga  ini  tidak  lagi  didirikan  atas  dasar  instruksi  pemerintah,  tetapi  dikelola sepenuhnya oleh  masyarakat  desa  dan  harus  didasarkan  pada  keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air, dalam Panduan Pemasyarakatan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.
Sesuai dengan urutan bab, Pasal, dan Ayat Sekretariat Jendral MPR RI, Majlis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia  (2014:125), tidak dirumuskan untuk kepentingan sesaat,  tetapi  menjangkau kepentingan jangka panjang dan sesuai kebutuhan bangsa. Kemajuan di  bidang  ekonomi  tidak  hanya  diprioritaskan  untuk perkotaan  tetapi  secara  merata  harus sampai  ke   pedesaaan.   Perlindungan   terhadap   perekonomian    dan kesejahteraan    bagi masyarakat   desa   di   antaranya   di   atur   pada  pasal   213   ayat   (1),   (2),   dan   (3) Undang- Undang  Nomor  32   tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  yang  menyatakan  bahwa  desa dapat mendirikan    badan    usaha  milik  desa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa  yang  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan  serta  dapat  melakukan  pinjaman  sesuai  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  Badan  Usaha    Milik    Gampong  (BUMG)  harus  dipandang  sebagai  suatu  proses  yang mencakup berbagai perubahan dasar atas struktural sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi yang ada,  dan  tetap  mengejar  akselarasi pertumbuhan ekonomi (Endah, 2018).
Pembangunan  nasional  Indonesia  merupakan  pembangunan  yang  melibatkan  semua  masyarakat Indonesia   menjadi   masyarakat  adil   dan   makmur  yang   merata secara  material dengan   Pancasila  sebagai dasar  dan  pedomannya.   Hal   terpenting yang  menjadi  penggerak utama pembangunan adalah berada  pada pada  bidang  ekonomi (Hidayah et al., 2018).  Salah satu   yang  menjadi  sasaran  pembangunan  adalah daerah perdesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan  (Mahmudah,  2018).  Pada  hakikatnya,  BUMG  itu  harus  mencerminkan  perubahan  total  suatu masyarakat   atau   penyesuain   sistem  sosial   keseluruhan,   tanpa   mengabaikan keragaman kebutuhan  dasar dan   keinginan   individual   dan   kelompok-kelompok  sosial   yang   ada   di dalamnya.  Untuk  bergerak  lebih maju  suatu  kondisi  kehidupan  yang “lebih baik”, secara material maupun spritual. Berdasarkan penjelasan pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut
UUPD),  yang  dimaksud  dengan  badan  usaha  milik  desa  adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  membangun  sosial masyarakat    yang    di    bentuk    berdasarkan    kebutuhan    desa,    dan    sebagaimana    diatur    dalam  peraturan perundang-undangan (M. Zulkarnaen, 2017).  Oleh   karena   itu,   pemerintah   menginginkan   prekonomian yang  ada  di desa menjadi maju  melalui BUMG yang mensejahterakan masyarakatnya. Lembaga  ekonomi ini diharapkan  mampu  untuk  meningkatkan  pendapatan  desa.  Pembangunan  desa  dapat  ditingkatkan  dengan mengembangkan potensi perekonomian desa serta menjadi wadah bagi  masyarakat untuk pembangunan diri dan lingkungannya (Rahmawati, 2020).
Dalam Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang disusun oleh Tim  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP)    (2017:4),  Badan    Usaha    Milik   Desa  (BUMDES) adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan  kebutuhan dan potensi desa. BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri  dan  profesional  dengan  modal  seluruhnya  atau  sebagian  besar  merupakan  kekayaan  Desa  yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pembentukan  BUMDES  atau  BUMG  dimaksudkan  untuk mendorong    tumbuh    dan  berkembangnya    lembaga    ekonomi    desa    menjadi    badan    usaha    yang    mampu menampung  kegiatan    ekonomi    masyarakat,    serta    memberikan    penguatan    terhadap    pendapatan    desa. BUMDES  menurut  Undang-undang  nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan   Daerah didirikan  antara lain  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan Asli  Desa  (PADesa).
Berangkat dari   cara  pandang  ini,   jika  pendapatan  asli    desa  dapat  diperoleh  dari  BUMDES,  maka kondisi  itu  akan  mendorong  setiap  Pemerintah  Desa  memberikan “ goodwill ” dalam  merespon  pendirian BUMDES  (PKDSP,  2017: 4). BUMDES  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa yang   berfungsi   sebagai lembaga sosial  (social   institution) dan komersial   (commercial institution) (PKDSP, 2017: 3) BUMDes sebagai lembaga sosial  berpihak kepada  kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Ubi Laru & Suprojo, 2019). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan  jasa)  ke  pasar. Umat  Islam  yang  ada  di  Indonesia sebagian  besar masyarakatnya  tinggal  di  wilayah  perdesaan.  Penggerak  roda  perekonomian  di  perdesaan  adalah  melalui kelembagaan  ekonomi  yang  dikelola  oleh  masyarakat  desa (Endah, 2018).  Lembaga  ini  didasarkan pada keinginan  masyarakat  desa  yang  berawal  dari  adanya  potensi  yang  jika  dikelola  dengan  tepat  akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDES dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di  desa.  Untuk  meningkatkan peranan tersebut, tata kelola BUMDES diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakuakan secara bersama- sama  atau  gotong  royong  dan tidak merugikan salah satu pihak (Harto & Riwandari, 2019).
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  dari  instansi  terkait  yang  ada,  bahwa  sebagian  besar Badan  Usaha  Milik  Gampong  (BUMG)  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  belum menyajikan laporan keuangan   BUMG yang  sesuai  dengan  SAK  ETAP  (Standar  Akuntansi Keuangan Entitas  Tanpa  Akuntabilitas Publik).  SAK-ETAP merupakan pedoman yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Hal ini menjadi  salah  satu   target  dari  Badan   Pemeriksa  Keuangan  dan   Pembangunan  (BPKP) Perwakilan Aceh  dalam  memberikan sosialisasi,  pemahaman dan  pelatihan  bagi  BUMG  yang ada  diseluruh  Propinsi  Aceh dalam  menerapkan penyusunan laporan  keuangan  berbasis  SAK- ETAP. Hal ini untuk terciptanya akuntabilitas atas pelaporan keuangan BUMG.
Kegiatan  yang  serupa  di  daerah  lainnya  yang  serupa  dengan  pengabdian  ini  yaitu  telah  dilakukan  oleh Hidayat et a., (2018). Mereka melakukan kegiatan dengan judul “Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDES) Lestari  Desa  Bandung  Kecamatan  Diwek  Jombang.  Kegiatan  tersebut menjadi rujukan bagi kami untuk melakukan pengabdian yang serupa.
Gampong  Cot  Mentiwan  Kecamatan  Ingin  Jaya  Kabupaten  Aceh  Besar  merupakan salah  satu  gampong yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Besar    yang  memiliki  satu  buah  Badan Usaha   Milik   Gampong   atau   BUMG. Dalam   pelaksanaannya,  BUMG   di   Gampong  Cot Mentiwan ini belum Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Program BUMG ini dinilai penting untuk  mewujudkan kemandirian desa sebagaimana yang diharap Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar, .yang meminta agar gampong untuk melakukan inovasi dan kreatif  untuk  mengangkat  potensi  yang  ada  di  sebuah  gampong.    Kepala    Daerah    Kabupaten    Aceh    Besar mengharapkan  agar  laporan  keuangan BUMG yang transparan dan akuntabilitas pada seluruh BUMG yang ada dalam Kabupaten Aceh  Besar. Berdasarkan hal  ini  maka  kami tertarik  untuk  melakukan pengabdian kepada masyarakat  berkaitan  dengan  implementasi  pelaporan  keuangan  BUMG  pada  Gampong  Cot  Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan  ini  diharapkan  pengelola  BUMG  mempu  menyusun  laporan  keuangan.  Hal  ini  berguna  untuk pertanggungjawaban  pengelolal  BUMG  kepada  pemilik  BUMG.  Dengan  demikikan  pengabdian  ini  memiliki kontribusi yaitu membantu pengelola BUMG dalam menyusun laporan keuangan.

## 2. METODE PELAKSANAAN

## 2.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Tempat  pelaksanaan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  di  Desa  Cot  Mentiwan  Kecamatan  Ingin  Jaya Kabupaten  Aceh  Besar.  BUMG  yang  dilatih  untuk  membuat  laporan  keuangannya  adalah  BUMG  Ban  Na  yang bergerak dalam penggemukan sapi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tanggal 11 Juni 2023.

## 2.2 Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat
Sasaran  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  pengelola  BUMG  yang  ada  di  Gampong  Cot  Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. BUMG yang menjadi sasaran adalah BUMG Ban Na yang bergerak dalam kegiatan penggemukan sapi. Kegiatan yang serupa sebelumnya juga pernah dilakukan (Arafah Arifin et al., 2022; Hidayah et al., 2018; Junaidi, 2020; Lilik Handajani et al., 2021; Mutiarni et al., 2018; Ririhena & Goraph, 2020).  Hal ini untuk memberi gambaran tentang pendampingan penyusunan laporan keuangan.

## 2.3 Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan:
1. Persiapan;
Pada  tahapan  ini  pengelola  diminta  untuk  menyiapkan  dokumen  agar  dapat  menyusun  laporan  keuangan. Dokumen tersebut yaitu:
a. bukti atas transaksi yang telah terjadi selama 1 periode yaitu tahun 2022;
b. dokumen inventarisir aset;
c. saldo bank;
d. dokumen pendukung lainnya.
2. Pelaksanaan;
Pada  tahap  ini  pengelola  dilatih  untuk  menyusun  laporan  keuangan  dengan  template  excel  yang  telah disediakan. Tahapan ini dimulai dari mengisi:
a. data umum,
b. jurnal umum,
c. buku besar,
d. laba rugi,
e. perubahan modal, dan
f. laporan posisi keuangan.
3. Evaluasi
Pada tahapan ini mengevaluasi hasil pelaksanaan yaitu melihat kembali laporan keuangan yang telah berhasil disusun. Pada tahap ini akan diberi pemahaman dan penjelasan tentang laporan keuangan yang telah berhasil disusun. Pemahaman tersebut yaitu:
a. Informasi laporan laba rugi;
b. Informasi laporan perubahan modal;
c. Informasi laporan posisi keuangan/neraca;
d. Informasi laporan arus kas.
Berdasarkan  paparan  sebelumnya,  maka  secara  ringkas  dapat  ditampilan  dalam  bentuk  bagan  sebagai berikut:
Skema Pelaksanaan Kegiatan.
Gambar 1. Alur Pross Pelaksanaan Kegiatan
Persiapan
- Menyiapkan bukti transaksi;
- Saldo bank;
- Dokumen pendukung lainnya.
Pelaksanaan: - Membuat data umum;
- Jurnal umum;
- Buku besar;
- Laporan keuangan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanan kegiatan berlangsung dari pengumpulan bukti transaksi selama periode 2022. Bukti transaksi adalah dokumen tertulis untuk mengesahkan dan merekam transaksi. Dalam menjalankan sebuah usaha, bukti transaksi adalah hal penting untuk membuat catatan atau laporan keuangan bagi BUMG. Bukti transaksi berisi data tentang penjualan, pembelian, pembayaran biaya operasional dan non operasional. Guna mengesahkan suatu transaksi, dibutuhkan dokumen sebagai tanda bukti atas pembayaran yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang harus dilaksanakan. Pencatatan atas kegiatan transaksi tersebutlah yang biasanya dikenal dengan pengertian bukti transaksi. Contoh bukti transaksi adalah termasuk cek, dokumen pengiriman uang dan bilyet  giro.  Transaksi  yang  dilakukan  sehari-hari  oleh  BUMG  memerlukan  jenis  bukti  transaksi  seperti  faktur. Faktur  sebagai  bukti  transaksi  adalah  dokumen  yang  menyebutkan  secara  tertulis  terkait  barang  yang  dijual. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan pengiriman barang, BUMG bisa mengembalikan atau mengajukan pergantian barang,  tentunya  dengan  menunjukkan  faktur  tersebut.  Maka  dari  itu,  faktur  dikeluarkan  oleh  penjual  dan diberikan  kepada  pembeli.  Dengan  adanya  faktur,  pembeli  dan  penjual  dapat  meneliti  barang  yang  telah ditransaksikan.  Terdapat  dua  jenis  faktur,  yaitu  faktur  penjualan  yang  akan  disimpan  oleh  penjual  dan  faktur pembeli  yang  akan  diterima  oleh  pembeli. Adapun  informasi  yang  umumnya  tercantum  dalam  faktur  meliputi nomor faktur, nama dan alamat pembeli, nama dan alamat penjual, syarat pembayaran, tanggal pemesanan dan keterangan barang tersebut.
Bukti yang lainnya seperti kwitansi. ketika sebuah transaksi melibatkan penerimaan sejumlah uang, maka yang dipergunakan sebagai bukti transaksi adalah bukti kwitansi. Contoh bukti transaksi satu ini akan diserahkan oleh pihak yang melakukan pembayaran setelah ditandatangani oleh pihak penerima  uang. Bukti kwitansi terdiri dari  dua  lembar.  Lembar  pertama  adalah  sebagai  bukti  pembayaran  yang  akan  diserahkan  kepada  pembeli. Lembar  kedua  akan  disimpan  oleh  pihak  penjual  atau  yang  menerima  uang  sebagai  bukti  transaksi.  Di  dalam kwitansi  terdapat  beberapa  informasi  penting,  termasuk  nama  pemberi  uang,  jumlah  uang,  tanggal  transaksi, tujuan dari penyerahan uang tersebut dan terakhir tanda tangan yang dibubuhkan materai jika diperlukan.
Selanjutnya  membuat  jurnal  umum. Yang  dimaksud  dengan  jurnal  umum  adalah  jurnal  yang  digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal,  dengan  mencantumkan  nama  transaksi, jenis  akun, dan  nominal  saldo  di  kolom debit  ataupun  kredit. Umumnya,  jurnal  ini  dipergunakan  dalam  siklus  akuntansi  perusahaan  jasa  karena  pada  prinsipnya  segala transaksi  dalam  perusahaan  jasa  dapat  dicatat  secara  kronologis.  Sedangkan  pada  akuntansi  perusahaan dagang,  lebih efektif menggunakan jurnal khusus.
Pembuatan jurnal umum atau disebut juga penjurnalan mempunyai tujuan diantaranya untuk melakukan identifikasi,  melakukan  penilaian,  dan  melakukan  pencatatan  dampak  ekonomi  dari  sebuah  transaksi  atau beberapa  transaksi  dalam  perusahaan.  Selain  itu,  pencatatan  ini  juga  bertujuan  untuk  memudahkan  proses pemindahan  dampak  transaksi  yang  terjadi  ke  dalam  sebuah  akun  sesuai  transaksi.  Tujuan  dibuatnya  jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari  satu transaksi atau berbagai  transaksi  dalam  perusahaan.  Pencatatan  ini  juga  memiliki  tujuan  untuk  memudahkan  proses pemindahan  dampak  transaksi  yang  terjadi  ke  dalam  sebuah  akun  sesuai  transaksi.  Selain  itu,  ada  beberapa manfaat jurnal umum yaitu:
1. Mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan.
2. Mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan.
3. Mengetahui jumlah yang di debet atau di kredit bahwa mesti seimbang.
4. Dibuat tanda (referensi) supaya dapat diketahui suatu jumlah telah di posting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya.
5. Dibuat referensi (tanda) supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat di buku besar, sesuai nomor perkiraannya.
Untuk  membuat  jurnal  umum  dengan  benar,  maka  langkah  pertama  yang  harus  Anda  lakukan  adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yakni:
Aset = Utang + Modal (1) yang kemudian diperluas menjadi : Aset = Utang + Modal + (Pendapatan – Beban)
(2)
Pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk didalamnya. Misalnya piutang usaha masuknya kelompok aset, persediaan juga masuk dalam aset dan lain sebagainya. Untuk membuat jurnal umum, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi ada lima akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya. Agar lebih mudah akan disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Saldo Normal Nama Akun Debit  Kredit  Saldo Normal Aset (harta/aktiva) + – Debit Utang (kewajiban) – + Kredit Modal – + Kredit Pendapatan – + Kredit Beban + – Debit
Berdasarkan Tabel 1 dapat dibutuhkan pemahaman informasi, yaitu:
1. Pada saat aset atau harta atau aktiva BUMG bertambah maka catatlah pada posisi debit, sementara jika aset BUMG berkurang maka catatlah pada posisi kredit. Adapun saldo normal akun aset berada pada debit.
2. Akun utang atau kewajiban berbanding terbalik dengan aset. Jika utang BUMG bertambah maka dicatat pada posisi kredit, sementara jika utang BUMG berkurang dicatat pada posisi debit. Sehingga saldo normal akun utang atau kewajiban pada sisi kredit.
3. Akun modal sama dengan akun utang, jadi  jika  modal BUMG bertambah dicatat pada posisi kredit dan jika modal BUMG berkurang dicatat pada posisi debit. Saldo normal modal pada sisi kredit.
4. Akun pendapatan juga sama dengan akun utang dan modal. Jika pendapatan BUMG bertambah maka dicatat pada  posisi  kredit  dan  jika  pendapatan  BUMG  berkurang  catat  pada  posisi  debit.  Sehingga  saldo  normal pendapatan pun pada sisi kredit.
5. Pada akun beban pencatatan sama dengan akun aset. Jika beban BUMG bertambah dicatat pada posisi debit, sementara jika beban BUMG berkurang dicatat pada posisi kredit. Dan saldo normal beban juga berada pada posisi debit.
Dengan begitu saat menemui sebuah transaksi, nantinya secara otomatis dapat langsung mengelompokkan. Setelah mengisi jurnal umum pada template excel yang disedikan, kemudian dilanjutkan dengan pengisian laporan laba  rugi,  perubahan  modal,  laporan  posisi  keuangan  dan  laporan  arus  kas.  Setelaah  serangkaian  proses  ini dilakukan. Maka laporan keuangan BUMG telah berhasil disusun.

## 3.2 Hasil Kegiatan
Hasil  dari  kegiatan  ini  adalah  pengelola  BUMG  telah  berhasil  menyusun  laporan  keuangan  untuk  tahun  yang berakhir  31  Desember  2022.  Hasil  dari  kegiatan  ini  merupakan  kesatuan  dari  rangkai  proses  pelaksanan penyusunan dari membuat jurnal umum, buku besar, laporan laba rugi, perubahan modal, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.

## 3.3 Dokumentasi Kegiatan
Dokumentasi kegiatan ini yaitu berupa foto Bersama dengan pengelola BUMG yang ada di Desa Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah BUMG yang ada di desa Cot Mentiwan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar telah dilatih penyusunan laporan keuangan. BUMG tersebut yaitu BUMG Ban Na yang bergerak dalam bidang  pengemukan  sapi.  Pelatihan  tersebut  telah  berhasil  menghasilkan  satu  laporan  keuangan  BUMG  untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Untuk periode yang akan dating dapat dilakukan kembali pengecekan asset BUMG serta saldo bank BUMG. Hal ini menjadi penting untuk pembagian hasil usaha kepada pemilik usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Arafah Arifin, S., Inapty, B., & Dwi Astuti, B. R. (2022). Analisis Implementasi Sak Etap Pada Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Desa. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 498 – 505. https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.262
Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal MODERAT, 4(4), 25 – 33.
Harto, P. P., & Riwandari, R. (2019). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Syariah.
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 6(2), 167 – 188. https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.4 Hidayah,  A.  T.,  Pujiati,  L.,  Hidyati,  N.,  Hendrawan,  S.  A.,  Suprapto,  S.,  &  Ali, N.  (2018).  Pendampingan Penyusunan  Laporan
Keuangan Pad a Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lestari Desa Bandung Kecamatan Diwek Jombang. Comvice : Journal of Community Service, 2(1), 15 – 20. https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.123
Junaidi, J. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Ladongi,  Kecamatan  Malangke,  Kabupaten  Luwu  Utara.  RESONA :  Jurnal  Ilmiah  Pengabdian  Masyarakat,  4(1),  1– 7. https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.286
Lilik Handajani, Akram, Saipul Arni Muhsyaf, & Ayudia Sokarina. (2021). Pendampingan Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, 4(4), 296 – 303. https://doi.org/10.29303/jpmpi.v4i4.1127
M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya, 5(1), 1 – 4. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430
Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: Bumdes Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Ecopreneur.12, 1(2), 32. https://doi.org/10.51804/econ12.v1i2.376
Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan - Jombang. Comvice : Journal of Community Service, 2(1), 21 – 28. https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124
Permendagri  No  113  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan   Keuangan  Desa   Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan   No   47   Tahun   2015   tentang   Pedoman   Pelaksanaan    Undang-  Undang No 6 Tahun 2014.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  112/PMK.07/2017  tentang  Pengelolaan  Transfer ke Daerah  dan Dana Desa.
Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 25(1), 1 – 13. https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2386 Ririhena, M. Y., & Goraph, F. A. (2020). Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa  (Bumdes) Marahai Pitu. MAREN: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 133 – 142. http://ojs.ukim.ac.id/index.php/maren/article/view/512 Ubi  Laru,  F.  H.,  &  Suprojo,  A.  (2019).  PERAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  PENGEMBANGAN  BADAN  USAHA  MILIK  DESA
(BUMDes). JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 8(4), 367 – 371. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017