TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686 Hal. 413-432

## Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia
Sahid Fadhil Anandra 1 , Indra Kusumawardhana 2
1,2 Universitas Pertamina, Indonesia
Abstrak: Pemerintah  Indonesia  kembali  melakukan  pengembangan  di  wilayah  perbatasan,  dengan  salah  satu wilayah  yang  menjadi  fokusnya  adalah  Kalimantan  Utara.  Wilayah  perbatasan  Kalimantan  Utara  menghadapi sejumlah  permasalahan  dalam  bidang  politik,  keamanan,  dan  sosial  ekonomi.  Dalam  mengatasi  isu-isu permasalahan di wilayah perbatasan ini, pemerintah Indonesia tidak dapat mengelolanya secara unilateral dalam konteks perbatasan Indonesia-Malaysia. Keberadaan isu perbatasan menciptakan interaksi antara Indonesia dan Malaysia,  karena  kedua  negara  memiliki  kesadaran  terhadap  tantangan  yang  muncul  di  wilayah  perbatasan mereka.  Diplomasi  perbatasan  dijalankan  oleh  pemerintah  Indonesia  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan permasalahan  dan  mengelola  wilayah  perbatasan  ini  dengan  tujuan  menghindari  miskomunikasi  dalam pengelolaannya.  Dalam  penelitian  yang  menggunakan  metode  kualitatif,  peneliti  akan  menganalisis  diplomasi perbatasan untuk menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan isu-isu di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia diimplementasikan secara  institusional  dengan  fokus  pada  aspek-aspek  yang  relevan  dengan  berbagai  isu  perbatasan  yang  ada. Melalui  pendekatan  institusional  ini,  Indonesia  dan  Malaysia  bekerjasama  untuk  mengelola  permasalahan perbatasan di Nunukan-Sabah.
Kata kunci; Pengelolaan Perbatasan; Indonesia; Malaysia; Diplomasi Perbatasan; Kalimantan Utara
Abstract: The Indonesian government is again developing in border areas, with one of the areas being the focus is North Kalimantan. The border region of North Kalimantan faces a number of political, security, and socio- economic  problems.  In  addressing  these  border  issues,  the  Indonesian  government  cannot  manage  them unilaterally in the context of the Indonesia-Malaysia border. The existence of border issues creates interaction between  Indonesia and  Malaysia,  because  both  countries have awareness  of  the  challenges  that  arise  in  their border areas. Border diplomacy is carried out by the Indonesian government as an effort to solve problems and manage  this  border  area  with  the  aim  of  avoiding  miscommunication  in  its  management.  In  research  using qualitative methods, researchers will analyze border diplomacy to describe various efforts made by Indonesia in resolving issues in the border area of North Kalimantan. Border diplomacy between Indonesia and Malaysia is implemented  institutionally  with  a  focus  on  aspects  relevant  to  various  existing  border  issues.  Through  this institutional approach, Indonesia and Malaysia work together to manage border issues in Nunukan-Sabah.
Keywords: Pengelolaan Perbatasan; Indonesia; Malaysia; Diplomasi Perbatasan; Kalimantan Utara
Article History : Received; 10-08-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 29-10-2023

## PENDAHULUAN
Konflik  di  wilayah  perbatasan  muncul  akibat  adanya  beragam  kepentingan  negara  di  wilayah tersebut.  Kepentingan-kepentingan  ini  mencakup  persaingan  atas  sumber  daya,  akses  perdagangan, pengendalian  populasi,  dan  penegakan  kedaulatan  nasional.  Kepentingan  yang  berbeda-beda  ini mendorong  negara-negara  untuk  saling  mengklaim  wilayah  di  perbatasan  mereka.  Namun,  seiring dengan  adanya  kepentingan  tersebut,  negara-negara  memiliki  kemungkinan  untuk  berinteraksi  guna mencapai tujuan mereka.
Interaksi antara negara-negara dalam konteks permasalahan perbatasan dapat terbagi menjadi dua jenis.  Pertama,  adalah  penggunaan  hard  power,  di  mana  negara-negara  menggunakan  pendekatan militer  atau  kekuatan  militer  untuk  menyelesaikan  konflik  wilayah  perbatasan.  Kedua,  adalah penggunaan  soft  power,  di  mana  negara-negara  cenderung  mengadopsi  pendekatan  damai  dan menggunakan  diplomasi  dalam  pengelolaan  wilayah perbatasan.  Dalam  situasi antara  Indonesia  dan Malaysia,  keduanya  memilih  untuk  mengadopsi  pendekatan  soft  power  dalam  upaya  mereka  untuk mengelola wilayah perbatasan. 1
Secara geografis, batas wilayah suatu negara di perbatasan memiliki signifikansi yang sangat penting. Batas wilayah ini mengukur luas wilayah suatu negara dari perspektif daratan, perairan laut, maupun udara. Dari segi hukum, batas wilayah negara berperan penting dalam menentukan yurisdiksi dan kewenangan hukum di wilayah tersebut. Selain itu, secara politik, batas wilayah digunakan untuk menentukan dan mengukur ekstensi kekuasaan pemerintah dalam wilayah tersebut.
Menurut penelitian oleh Marquette Law Review, "The Importance of International  Boundaries and the Resolution of Boundary Disputes," batas wilayah adalah elemen fundamental dalam hubungan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas geopolitik dan keamanan. Dalam konteks Indonesia, batas wilayah perbatasan memiliki dampak yang signifikan pada isu-isu keamanan dan sosial ekonomi yang dapat mengancam kedaulatan negara. 2
Permasalahan  yang  ada  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  semakin  kompleks  karena  wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini membatasi kemampuan pemerintah Indonesia dalam  mengelola  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  secara  sepihak.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  permasalahan  perbatasan  harus  dilakukan  dengan  mematuhi  norma  dan  prinsip  hukum internasional. Dalam buku "International Boundary Disputes and the Use of Force" oleh Stephen Van Evera,  dijelaskan  bahwa  penyelesaian  konflik  perbatasan  secara  damai  melalui  hukum  internasional adalah  suatu  langkah  yang  bijaksana  untuk  menghindari  potensi  konflik  bersenjata  dengan  negara tetangga. 3 Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan perbatasan sesuai dengan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga (Noveria, 2017). 4 Indonesia  dan  Malaysia  terlibat  secara  langsung  dalam  isu  perbatasan  yang  meliputi  berbagai aspek yang mencakup keamanan, politik, dan sosial ekonomi. Dalam konteks keamanan, perbatasan Indonesia-Malaysia  menghadapi  sejumlah  tantangan  serius  seperti  illegal  logging,  illegal  fishing, perdagangan manusia, perdagangan ilegal kebutuhan pokok, dan penyelundupan narkoba. Tantangan- tantangan ini memerlukan kerja sama yang kuat antara kedua negara untuk mengatasi masalah tersebut.
Sementara  itu,  dari  segi  politik,  salah  satu  permasalahan  utama  yang  memengaruhi  hubungan antara Indonesia dan Malaysia adalah ketidakjelasan mengenai batas darat di antara keduanya. Terdapat ketidaksepakatan mengenai pembagian beberapa batas darat wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, yang muncul akibat perbedaan interpretasi atas konvensi Hindia Belanda dan Inggris di Pulau Borneo (Kalimantan). Masih ada sekitar 10 wilayah di perbatasan yang perlu ditinjau ulang oleh kedua negara agar dapat mencapai kesepakatan. Bahkan, pembahasan mengenai masalah ini telah tertunda selama lebih  dari  40  tahun  sejak  pertama  kali  dibahas  pada  tahun  1975.Di  sisi  sosial  ekonomi,  perbatasan Indonesia-Malaysia  menghadapi  tantangan  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  fasilitas  fisik  dan  dasar hukum  yang  memadai  untuk  mendukung  aktivitas  lintas  batas.  Hal  ini  mengakibatkan  seringnya pelanggaran lintas batas di wilayah perbatasan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari  kedua  negara  untuk  menciptakan  fasilitas  yang  memadai  dan  kebijakan  yang  mendukung perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat perbatasan. 5
Dalam penyelesaian sengketa wilayah, penggunaan kekuatan militer dianggap bukanlah solusi yang  memadai  atau  diinginkan  oleh  kedua  negara.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  dan  Malaysia  telah memilih  untuk  menggunakan  metode  negosiasi  dan  konsiliasi  sebagai  pendekatan  utama  dalam
1 Ulfa, N., Fimmastuti, D. R., & Rahmah, A. N. N. (2018). Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review. Politik Indonesien: Indonesian Political Science Review, 3(1), 81-103.
2 Marquette Law Review. "The Importance of International Boundaries and the Resolution of Boundary Disputes." 1999.
3 Van Evera, Stephen. "International Boundary Disputes and the Use of Force." 1984.
4 Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63.
5 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
menyelesaikan sengketa wilayah mereka. Salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh kedua negara adalah melalui langkah-langkah diplomatik yang bertujuan untuk mencari solusi atau jalan keluar bagi sengketa  wilayah  perbatasan.  Melalui  perwakilan  masing-masing  negara,  Indonesia  dan  Malaysia secara  rutin  melakukan  pertemuan-pertemuan  untuk  melakukan  perundingan  negosiasi.  Tujuan  dari pertemuan-pertemuan  ini  adalah  mencapai  kesepakatan  yang  dapat  mengakhiri  sengketa  wilayah perbatasan dengan cara damai.
Selain  itu,  konsiliasi  juga  digunakan  sebagai  metode  penyelesaian  sengketa.  Konsiliasi melibatkan  badan  peradilan  seperti  arbitrase  atau  Mahkamah  Internasional  untuk  menyelesaikan sengketa.  Badan  peradilan  tersebut  akan  mendengarkan  argumen  dari  kedua  pihak  yang  berselisih, melakukan pemeriksaan, dan menganalisis klaim serta nota keberatan yang diajukan oleh negara-negara yang terlibat. Hasil akhir dari proses konsiliasi ini adalah keputusan yang mengikat negara-negara yang berselisih, sehingga sengketa wilayah dapat diselesaikan dengan cara yang bersifat damai dan mengikat secara hukum. 6
Dalam  isu  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  terkait  pembagian  ruang  wilayah, Indonesia menerapkan prinsip uti possidetis juris di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Prinsip ini didasarkan pada perjanjian pembagian wilayah kolonial antara Belanda dan Inggris. Sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara, Indonesia mengelola wilayahnya yang mencakup daratan, laut, dan udara, serta sumber daya alam yang terkandung  di  dalamnya.  Negara-negara  yang  berbatasan  langsung  dengan  wilayah  darat  Indonesia meliputi Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dalam menetapkan batas darat dengan Malaysia, Indonesia mengacu pada Konvensi Hindia Belanda-Inggris yang ditetapkan pada tahun 1891, 1915, dan 1928. 7
Selanjutnya adalah delimitasi, setelah mengetahui ruang lingkup cakupan wilayah maka langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap wilayah yang mengalami tumpang tindih, sehingga harus  ditentukan  batasnya  dengan  negara  bersangkutan.  Penentuan  batas  wilayah  dilakukan  dengan diplomasi  antara  kedua  negara.  Untuk  Indonesia  sendiri,  harus  berpegang  pada  prinsip  hukum internasional uti possidetis juris dalam menentukan perbatasan darat, laut, dan udara. Apabila diplomasi berjalan,  maka  kesepakatan  batas  wilayah  akan  dituangkan  kedalam  sebuah  traktat  perjanjian  yang berisi koordinat batas dan garis batas yang disepakati. Namun apabila kesepakatan tidak menemukan titik  temu,  biasanya  sengketa  akan  dibawa  ke  arbitrase  atau  mahkamah  internasional. 8 Setelah melakukan  kesepakatan  batas  wilayah,  selanjutnya  dilakukan  proses  demarkasi.  Demarkasi  adalah penegasan lapangan garis batas wilayah. Wilayah yang sudah disepakati maka akan diberi tanda batas. Penentuan titik batas tertuang pada badan khusus General Border Committee yang terdiri dari instansi kedua  negara. 9 Namun  dalam  pelaksanaan  penentuan  titik  batas  terdapat  kendala  seperti  perubahan kondisi alam dan perbedaan interpretasi dari perjanjian yang ada. Hal ini menyebabkan 10 outstanding boundary  problems (OBP)  pada  perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia. 10 Terakhir  adalah  manajemen, yaitu pengelolaan wilayah perbatasan yang berupa pembangunan bersama di perbatasan antara kedua negara. 11
Kenyataan  di  perbatasan  Nunukan  menunjukkan  berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi  yang serius. Penduduk di area perbatasan ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Fasilitas dasar seperti jalan, listrik, komunikasi, dan infrastruktur lainnya masih sangat kurang, membuat  mereka  cenderung  mengandalkan  negara  tetangga.  Terdapat  kesenjangan  sosial  yang signifikan  antara  penduduk  perbatasan  dan  negara  tetangga,  yang  berujung  pada  ketergantungan ekonomi terhadap  negara  tersebut.  Negara tetangga  telah mengembangkan pusat-pusat  pertumbuhan
6 Sulaeman, A. (2018). Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Masalah Perbatasan. Journal Sosial dan Humaniora, 3(5), 623-634.
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
8 Arifin, S. (2009). Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia. Journal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(2), 183-204.
9 Arifin, S. (2009). Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia. Journal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(2), 183-204.
10 Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63.
11 Arifin, S. (2009). Pelaksanaan Asas Uti Possidetis Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia. Journal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(2), 183-204.
ekonomi yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat perbatasan Indonesia. Situasi sosio-ekonomi penduduk  perbatasan  masih  jauh  dari  memadai,  ditandai  dengan  kurangnya  layanan  dan  program kesehatan,  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  optimal,  rendahnya  tingkat  pendidikan  kepala keluarga, serta terbatasnya pilihan mata pencaharian. 12 Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di wilayah perbatasan mendorong penduduk untuk terlibat dalam aktivitas lintas batas, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Namun, realitasnya adalah kegiatan lintas batas ini sering kali tidak didukung oleh peraturan hukum yang jelas atau fasilitas yang memadai. Akibatnya, banyak warga memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan lintas batas secara ilegal. Tindakan ini meningkatkan jumlah pelanggaran hukum  dan  kejahatan  yang  terjadi  di  perbatasan.  Pelanggaran  dan  kejahatan  lintas  batas  ini  tentu berdampak negatif terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah perbatasan tersebut.
Pulau  Sebatik,  yang merupakan  salah  satu  wilayah  terluar  Indonesia  dan  berbatasan  langsung dengan  Malaysia,  terletak  di  ujung  utara  Provinsi  Kalimantan  Utara.  Daerah  ini  mengalami keterbelakangan dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam  hal  kesejahteraan  antara  masyarakat  Pulau  Sebatik  dan  masyarakat  di  perbatasan  Malaysia. Karena banyaknya produk dari Malaysia dibandingkan produk Indonesia, mata uang Ringgit menjadi dominan dalam transaksi ekonomi di Pulau Sebatik dan daerah perbatasan Malaysia. Ketergantungan penduduk  Pulau  Sebatik  pada  Malaysia  sangat  tinggi;  kebutuhan  sehari-hari  yang  kebanyakan bersumber dari Malaysia dan harganya yang relatif lebih murah, membuat penduduk setempat terpaksa mengandalkan  barang-barang  tersebut.  Hasil  pertanian  lokal  seperti  coklat,  pisang,  dan  kelapa  sawit umumnya dijual di Malaysia. Banyak warga Pulau Sebatik juga mencari penghidupan dengan bekerja di Malaysia. 13
Pemerintah  Indonesia  perlu  melakukan  pengelolaan  yang  efektif  di  wilayah  perbatasan  untuk mengatasi  masalah  batas  darat  dengan  Malaysia,  isu  keamanan  perbatasan,  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  perbatasan.  Ketiga  masalah  ini  berkaitan  langsung  dengan kedaulatan negara. Tanpa pengelolaan yang komprehensif dan efektif, kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dapat terancam. Kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keberadaan negara di sana. Jika masalah-masalah politik, keamanan, dan sosial ekonomi ini  tidak  diatasi  dengan  baik,  dapat  menimbulkan  masalah  besar  dan  berkelanjutan  yang  berpotensi menimbulkan  konflik  dengan  Malaysia.  Dalam  mengatasi  permasalahan  perbatasan,  pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi perbatasan untuk mencegah potensi gesekan dan konflik antarnegara.  Melihat  dari  pengalaman  perbatasan  internasional,  masalah  perbatasan  adalah  masalah kompleks yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Diplomasi perbatasan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Malaysia merupakan fokus utama dalam penelitian ini.
Dalam  konteks  hubungan  antar  negara,  kerjasama  Indonesia  dan  Malaysia  terutama berkonsentrasi  pada  pengelolaan  perbatasan  yang  efektif.  Tujuannya  adalah  mencapai  pemahaman bersama  dan  kesepakatan  yang  jelas  tentang  batas  wilayah  kedua  negara,  memastikan  kedaulatan wilayah  masing-masing  negara  terjaga  dengan  baik.  Studi  ini  terfokus  pada  "Strategi  Diplomasi Perbatasan  Indonesia  dalam  Mengatasi  Isu  Perbatasan  dengan  Malaysia  di  Nunukan,  Kalimantan Utara",  mengeksplorasi  langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  mengelola perbatasannya dengan Malaysia secara diplomatis.
Sebelum tahun 2014, wilayah perbatasan Kalimantan Utara dihadapkan pada beragam isu yang mencakup  aspek  politik,  keamanan,  dan  sosial  ekonomi.  Dari  perspektif  politik,  terdapat  perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia mengenai demarkasi wilayah darat di perbatasan Kalimantan Utara. Dalam konteks keamanan, ada masalah kerentanan wilayah perbatasan terhadap kejahatan lintas batas.  Sementara  itu,  dalam  bidang  sosial  ekonomi,  komunitas  perbatasan  menghadapi  kekurangan dalam  dukungan  kebijakan  dan  infrastruktur  fisik  untuk  aktivitas  ekonomi  lintas  batas.  Jika  tidak ditangani  dengan  baik,  masalah  perbatasan  ini  berpotensi  berkembang  menjadi  konflik  besar  dan berkepanjangan. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengubah strategi pembangunannya menjadi lebih berfokus pada wilayah perbatasan terluar. Diplomasi perbatasan menjadi alat utama pemerintah
12 Kuntjorowati, E., & Prastyowati, S. (2017). Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 16(4), 345-358.
13 Saleh, M. H. (2015). Dinamika Masyarakat Perbatasan (Eksistensi Perantau Bugis di Pulau Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies). Journal Borneo Administrator, 11(1).
Indonesia  dalam  mengelola  isu-isu  yang  langsung  berkaitan  dengan  Malaysia.  Studi  ini  mengkaji diplomasi  perbatasan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  isu  perbatasan  di Kalimantan  Utara.  Pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  adalah:  "Bagaimana  strategi  diplomasi perbatasan  Indonesia  dalam  mengatasi  isu  perbatasan  dengan  Malaysia  di  Nunukan,  Kalimantan Utara?"

## Diplomasi Perbatasan dan Kedaulatan Negara
Definisi umum dari perbatasan negara adalah area hukum sebuah negara yang bertemu dengan wilayah negara lain. Penetapan batas dan wilayah ini dilakukan sesuai dengan peraturan nasional dan hukum  internasional.  Garis  batas  adalah  garis  yang  membedakan  wilayah  kedaulatan  dan  yurisdiksi antara satu negara dengan negara lain yang berdekatan atau bersisian. Garis batas ini memiliki peran krusial  bagi  sebuah  negara  karena  berkaitan  langsung  dengan  kedaulatan.  Oleh  karena  itu,  isu  garis batas sering kali menjadi topik sensitif yang berpotensi menimbulkan konflik antarnegara. 14
Henrikson  menekankan  bahwa  tujuan  utama  dari  diplomasi  perbatasan  adalah  untuk  menjaga hubungan  harmonis  antara  negara-negara  yang  berbagi  batas.  Menurutnya,  tanpa  adanya  hubungan lintas  batas  yang  efektif  dan  positif,  hubungan  diplomatik  antarnegara  tidak  akan  terwujud. 15 Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara-negara tetangga, stabilitas di wilayah perbatasan adalah kunci. Hal ini dapat dicapai melalui diplomasi 'Good Neighborhood', di mana setiap negara harus secara  bersama-sama  dan  sadar  mengelola  isu-isu  perbatasan.  Penting  bagi  kedua  negara  untuk memiliki  tata  kelola  yang  terstruktur  dan  perundang-undangan  yang  spesifik  mengatur  tentang perbatasan.  Selanjutnya,  pengelolaan  perbatasan  harus  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  negara- negara yang berbatasan untuk menghindari konflik, dengan mengimplementasikan kerja sama bilateral atau multilateral dalam hal lintas batas.
Henk  Van  Houtum  menekankan  bahwa  proses  pengelolaan  perbatasan  tidak  berakhir  setelah batas  wilayah  ditentukan.  Upaya  strategis  dan  berkelanjutan  diperlukan  untuk  mengatur  wilayah perbatasan  dan  memahami  studi  perbatasan.  Houtum  juga  menyoroti  bahwa  pandangan  terhadap perbatasan terus berkembang, di mana perbatasan tidak hanya dipandang sebagai pembatas fisik, tetapi juga  meliputi  aspek  politik,  ekonomi,  dan  sosial-budaya.  Dalam  mengelola  batas  wilayah  negara, berbagai faktor perlu dipertimbangkan, termasuk sumber daya alam, ekonomi, aspek sosial dan budaya, kepercayaan  agama  masyarakat  di  wilayah  perbatasan,  kondisi  geografis  wilayah  tersebut,  serta perbedaan pandangan antarnegara mengenai garis batas. 16
Diplomasi  pada  persoalan  perbatasan  merupakan  sarana soft  power yang  digunakan  sebuah negara untuk mencapai kepentingan strategis melalui sikap positif dan daya tarik. Soft power digunakan untuk  menarik  perhatian  negara  tetangga  untuk  memperkuat  kerjasama  sosial  ekonomi,  politik,  dan keamanan  pada  wilayah  perbatasan.  Pembahasan  perbatasan  bersifat  multidimensi  dan  tidak  hanya membahas tentang migrasi, namun wilayah perbatasan juga memiliki pengaruh pada bidang sosial dan ekonomi. 17
Keperluan negara untuk menjaga wilayah kekuasaannya dan mencegah konflik wilayah dengan negara tetangga sering kali mendorongnya untuk mengadakan kesepakatan bilateral atau multilateral terkait  wilayah  perbatasan.  Proses  diplomasi  biasanya  dimulai  dengan  pertemuan  antara  pemimpin negara,  yang  bertindak  sebagai  langkah  awal  dalam  membangun  hubungan  antarnegara.  Kehadiran pemimpin  negara  di  wilayah  perbatasan  juga  memberikan  penegasan  terhadap  kedaulatan  dan keberadaan  negara  di  daerah  tersebut.  Setelah  dimulai  oleh  pemimpin  negara,  proses  diplomasi kemudian dilanjutkan oleh kementerian, sub-kementerian, dan lembaga terkait dari setiap negara yang terlibat dalam isu perbatasan. Melalui kerjasama dalam komisi bersama berdasarkan perjanjian, mereka mengelola wilayah perbatasan secara bersama-sama. 18
14 Blake, G. (1995). The depiction of international boundaries on topographic maps. IBRU Boundary and Security Bulletin, 3, 44-51.
15 Henrikson, A. K. (2000). Facing across borders: the diplomacy of bon voisinage. International Political Science Review, 21(2), 121-147.
16 Suastana, I. M. D. (2018). Diplomasi Perbatasan Negara. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), 9(1), 13-17.
17 Tolstoguzov, O., & Pitukhina, M. (2020). Public Diplomacy in Cross-Border Cooperation. In Heritage. IntechOpen.
18 Henrikson, A. K. (2000). Facing across borders: the diplomacy of bon voisinage. International Political Science Review, 21(2), 121-147.

## Gambar 1 Instrumen Negosiasi Bilateral Diplomasi Perbatasan. 19
Diplomasi merupakan instrumen penting dalam menangani isu perbatasan yang mencakup aspek politik, sosial-budaya, dan ekonomi secara damai, sambil mempertahankan kedaulatan setiap negara. Konsep  diplomasi  perbatasan  mendefinisikan  cara-cara  yang  digunakan  oleh  sebuah  negara  dalam mengelola wilayah perbatasannya dan memelihara hubungan dengan negara tetangga. Tujuan utama dari diplomasi perbatasan adalah untuk mengamankan dan mengelola wilayah perbatasan negara serta membangun  dan  menjaga  hubungan  yang  baik  dengan  negara-negara  yang  berbatasan  dengannya. 20 Dalam  mengelola  perbatasan  melalui  diplomasi,  pemerintah  mengandalkan  tiga  elemen  kunci  yang berperan penting dalam mempengaruhi keberhasilan negosiasi bilateral. Pertama adalah hukum yang berlaku  di  masing-masing  negara,  yang  memberikan  kerangka  hukum  dan  aturan  dalam  proses negosiasi.  Kedua,  kondisi  sosial  ekonomi  yang  mempengaruhi  dinamika  dan  kebutuhan  di  wilayah perbatasan,  serta  berdampak  pada  prioritas  dan  pendekatan  dalam  negosiasi.  Ketiga  adalah institusionalisasi,  yaitu  pembentukan  struktur  dan  mekanisme  formal  yang  mendukung  proses diplomasi dan negosiasi antar negara. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam proses diplomasi perbatasan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. 21
Dalam  diplomasi  perbatasan,  pemerintah  mengadakan  negosiasi  bilateral  atau  kerja  sama multilateral  yang  bergantung  pada  tiga  faktor  kunci  yang  berpengaruh  dalam  proses  negosiasi  atau kerjasama. Pertama adalah aspek hukum. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang berlaku di wilayah kekuasaannya. Di wilayah perbatasan, dimana yurisdiksi bertemu, diperlukan kesepakatan untuk  mengatur  penerapan  hukum  bersama  yang  memungkinkan  kedua  negara  menegakkan  hukum mereka tanpa konflik atau masalah. Kedua adalah faktor sosial ekonomi. Wilayah perbatasan sering menjadi  titik  tumpu  kepentingan,  khususnya  terkait  dengan  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan kekhawatiran  atas  pelanggaran  dalam  perdagangan  serta  pergerakan  orang  lintas  batas.  Diplomasi perbatasan  menjadi  kunci  untuk  mengatasi  permasalahan  ini.  Ketiga  adalah  institusionalisasi. Komitmen bersama antarnegara dalam masalah perbatasan mengarah pada pembentukan institusi yang mengatur  pengelolaan  perbatasan.  Institusi  bersama  ini  penting  untuk  menjaga  hubungan  yang  baik antarnegara di wilayah perbatasan.
Sebuah  negara  yang  berdaulat  harus memenuhi empat  kriteria  utama, sebagaimana  ditetapkan dalam  Konvensi  Montevideo  tahun  1933.  Pertama,  negara  tersebut  harus  memiliki  penduduk  tetap. Kedua,  harus  ada  pemerintahan  yang  berdaulat.  Ketiga,  negara  tersebut  harus  mampu  menjalin hubungan dengan negara lain. Terakhir, negara harus memiliki wilayah yang jelas. Negara berdaulat memiliki  kekuasaan  tertinggi  yang  dibatasi  oleh  wilayahnya  sendiri.  Dalam  konteks  hubungan internasional,  negara  berdaulat  memiliki  hak  dan  kekuasaan  atas  wilayahnya.  Dalam  melaksanakan
19 Rachmawati, I., Fauzan. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 95-109.
20 Rachmawati, I., Fauzan. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 95-109.
21 Rachmawati, I., Fauzan. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 95-109.
kebijakan luar negeri dan hubungan internasional, negara berdaulat memiliki hak-hak khusus, termasuk kekuasaan  untuk  mengatur  urusan  dalam  negeri,  kemampuan  untuk  menerima  atau  menolak  orang asing,  hak  istimewa  untuk  menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  negara  lain,  serta  yurisdiksi  atau kemampuan untuk menerapkan hukum atas kejahatan yang terjadi di wilayahnya. 22
Penelitian ini secara umum membahas situasi wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, di  mana  terdapat  perbedaan  perspektif  dan  interpretasi  mengenai  garis  batas  wilayah.  Situasi  ini memerlukan kerjasama dan sinergi antara kedua negara untuk menghormati kedaulatan masing-masing. Untuk memahami konsep kedaulatan yang dianut oleh masing-masing negara, penelitian ini merujuk pada  konsep kedaulatan yang  berasal  dari  Perdamaian  Westphalia  tahun  1648.  Perdamaian ini  tidak hanya mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun tetapi juga dianggap sebagai titik awal kedaulatan modern, memberikan otonomi kepada Kekaisaran Romawi Suci dan negara-negara besar di wilayah tersebut.
Perdamaian  Westphalia  melegitimasi  negara-negara  untuk  memiliki  kedaulatan  penuh  atas wilayah mereka, di mana mereka mengendalikan urusan internal secara mandiri dan independen dari pengaruh  eksternal.  Setiap  wilayah  diberikan  wewenang  resmi,  dengan  pembentukan  negara  bagian yang  terpisah  dan  hukum  mereka  sendiri.  Dalam  prakteknya,  negara-negara  saling  mengakui kemerdekaan dan kedaulatan satu sama lain. Batas-batas wilayah didefinisikan dengan jelas, dan setiap negara  memiliki  otoritas  politik  dan  hukum  atas  wilayah  kedaulatannya.  Pemimpin  masing-masing negara memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib negaranya, dengan otoritas politik dan hukum yang jelas. 23
Hal  tersebut terus  berkembang  hingga  kini  kedaulatan  dapat  diartikan  sebagai  tidak  ada aktor diatas negara yang dapat memaksa negara untuk bertindak. 24 Menurut pandangan Lefort, kedaulatan berkaitan erat dengan asumsi bahwa negara memiliki supremasi dan otoritas penuh atas wilayahnya. Sementara itu, Burchill dan Linklater mendefinisikan kedaulatan sebagai sebuah wilayah politik yang terpisah  dan  dikuasai  oleh pembuat kebijakan  yang mewakili suatu  komunitas  atau  identitas  politik. Terdapat  berbagai  definisi  tentang  konsep  kedaulatan;  salah  satunya  dari  Radon,  yang  menyatakan bahwa  kedaulatan  adalah  kekuasaan  absolut  atas  suatu  wilayah,  yang  menjadi fondasi  pembentukan suatu negara. Konsep ini berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk otoritas. 25 Setiap  negara  yang  berdaulat  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati  kemerdekaan  dan  kedaulatan negara lain, serta mengakui prinsip kesetaraan antar negara dalam sistem internasional. Prinsip non- intervensi juga berlaku, yang berarti tidak ada negara yang berhak campur tangan dalam urusan internal negara lain. Pendekatan ini menekankan pentingnya kedaulatan sebagai pilar utama dalam hubungan internasional dan pembentukan tatanan global. 26

## Kedaulatan Indonesia di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara
Kedaulatan  negara  merupakan  indikator  utama  keberadaan  sebuah  negara  dalam  wilayah kekuasaannya.  Ini  mencerminkan  kekuasaan  mutlak  negara  tersebut,  yang  tidak  dapat  dibagi  atau diletakkan di bawah kekuasaan entitas lain. Dalam konteks hukum internasional, setiap negara berdaulat diharuskan untuk menghormati kedaulatan negara berdaulat lainnya. Kedaulatan adalah syarat esensial untuk  eksistensi  sebuah  negara;  tanpa  kedaulatan,  konsep  negara menjadi  tidak berlaku.  Kedaulatan bukan  hanya  sebuah  atribut,  tetapi  juga  ciri  khas  yang  menandakan  bahwa  suatu  entitas  merupakan negara yang eksis dan beroperasi secara independen dalam sistem internasional. 27 Kedaulatan negara menuntut adanya kekuasaan tertinggi, di mana tidak ada kekuasaan atau entitas lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi atau mengekang kekuasaan tersebut. Kedaulatan ini bersifat abadi dan permanen, serta  unik  karena  hanya  ada  satu  kekuasaan  tertinggi  yang  tidak  dapat  dibagi.  Walaupun  kekuasaan suatu negara berdaulat bersifat mutlak, ia tetap terbatas oleh batas-batas wilayahnya. Di luar wilayah kedaulatannya, negara tersebut tidak memiliki kekuasaan.
22 Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum, 7(1), 1- 16.
23 Watson, A. (2009). The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis Reissue with a new introduction by Barry Buzan and Richard Little. Routledge. 182-196.
24 Baylis, J. (2020). The globalization of world politics: An introduction to international relations. Oxford university press, USA. p.42.
25 Burchill, S., & Linklater, A. (1996). Theories of international relations, New York: St. Martin’s Press.
26 Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 1(3).
27 Isjwara, F. (1964). Pengantar ilmu politik. Bandung: Dhiwantara.
Dalam konteks hubungan internasional, setiap wilayah berdaulat harus menghormati batas-batas wilayah negara lain sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional. Pelanggaran terhadap batas wilayah yang diakui secara internasional dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain dan  dapat  menimbulkan  konflik.  Oleh  karena  itu,  penghormatan  terhadap  batas-batas  wilayah  dan kedaulatan negara lain adalah prinsip fundamental dalam hukum dan praktek internasional, menjaga stabilitas dan perdamaian antarnegara. 28
Manifestasi kedaulatan internal Indonesia tercermin dalam implementasi konsep perlindungan komprehensif terhadap masyarakat dan integritas wilayahnya, yang mencakup darat, laut, dan udara. Konsep ini dijadikan acuan oleh negara Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya, yang meliputi perlindungan dan penguatan kesatuan dalam aspek ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Hal ini menjadi fondasi ketahanan nasional di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara.
Di  sisi  lain,  manifestasi  kedaulatan  eksternal  negara  Indonesia  terwujud  dalam  kemampuan negara untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya. Ini juga termasuk pembinaan hubungan  kerjasama  dan  interaksi  dengan  negara  lain  sebagai  entitas  berdaulat  yang  setara,  sesuai dengan  prinsip-prinsip  hukum  internasional  yang  berlaku.  Melalui  pendekatan  ini,  Indonesia memperkuat  posisinya  di  panggung  internasional  sambil  menjaga  kedaulatan  dan  kepentingan nasionalnya dalam konteks global. 29
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang luas dengan ribuan pulau di wilayah kedaulatannya, mencakup wilayah darat, udara, dan laut. Sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, posisi strategis Indonesia memberikan dampak signifikan dalam berbagai bidang seperti politik,  sosial  budaya,  ekonomi,  dan  pertahanan.  Kondisi  geografis  ini  memberikan  tantangan  besar bagi ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional akan tercapai jika Indonesia mampu menjaga stabilitas dan memastikan integrasi nasional.
Posisi strategis Indonesia, yang juga berbatasan dengan beberapa negara, menuntut pemeliharaan hubungan politik dan kerjasama yang baik dengan negara-negara tetangga. Hubungan ini penting untuk menyelesaikan konflik dan isu perbatasan yang mungkin timbul.  Melalui diplomasi yang efektif dan kerjasama internasional, Indonesia berupaya untuk mencapai ketahanan nasional yang solid, menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya, serta memperkuat posisinya di kancah global. 30
Pemerintah  Indonesia  menunjukkan  komitmennya  dalam  mengelola  wilayah  perbatasannya melalui berbagai undang-undang dan regulasi. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, khususnya dari pasal  9  hingga  13,  menjadi  landasan  hukum  bagi  pemerintah  dalam  mengelola  dan  memanfaatkan wilayah  perbatasan,  memberikan  wewenang  penuh  kepada  pemerintah  dalam  hal  ini. 31 Selanjutnya, Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  13  Tahun  2014  menegaskan  komitmen  pemerintah  untuk menjaga  keamanan  wilayah  perbatasan  Indonesia,  yang  vital  untuk  menjaga  kedaulatan  wilayah tersebut. Kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan juga mendapat perhatian serius, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2015-2019 dan 2020-2024. 32 Jika terjadi konflik atau sengketa wilayah perbatasan, pemerintah Indonesia  berwenang  untuk  melakukan  negosiasi  dengan  negara  terkait  dalam  menetapkan  batas wilayah, berpedoman pada undang-undang nasional dan hukum internasional. Ini menunjukkan bahwa pemerintah  berupaya  untuk  mengelola  wilayah  perbatasannya  secara  efektif,  dengan  menjaga kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengatasi masalah yang muncul dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma hukum internasional. 33
Pengelolaan wilayah negara oleh pemerintah adalah aspek krusial yang menandakan keberadaan dan  kedaulatan  negara  di  wilayahnya.  Dalam  konteks  wilayah  perbatasan,  pengelolaan  ini  termasuk penjagaan  keamanan  yang  ketat  di  sekitar  perbatasan.  Namun,  pengelolaan  ini  bukan  hanya  seputar aspek keamanan saja; faktor politik, sosial budaya, dan ekonomi juga memainkan peran penting. Aspek- aspek ini berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah perbatasan.
28 Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar hukum internasional. Penerbit Alumni.
29 Hadiwijoyo, S. S. (2018). Politik perbatasan negara Indonesia dan the outstanding boundary problems. Yogyakarta : Suluh Media.
30 LEMHANAS. (1980). Bunga Rampai Pertahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas.
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
32 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
Pengelolaan  perbatasan  menjadi  kompleks  karena  melibatkan  berbagai  sektor  dan  membutuhkan kerjasama  dengan  negara-negara  yang  berbatasan.  Dengan  demikian,  pengelolaan  perbatasan  adalah tugas  multidimensional  dan  lintas  sektoral  yang  memerlukan  pendekatan  terpadu.  Ini  mencakup koordinasi antar lembaga pemerintah, serta kerjasama internasional, untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan dikelola dengan cara yang menguntungkan semua pihak, baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial, maupun budaya. 34
Kawasan  perbatasan  memiliki  signifikansi  strategis  yang  besar,  tidak  hanya  karena  potensi sumber  daya  alamnya  yang  dapat  mendorong  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi,  tetapi  juga  karena hubungannya  yang  erat  dengan  wilayah  negara  tetangga.  Selain  itu,  perbatasan  memegang  peranan penting  dalam  politik,  serta  berfungsi  sebagai  garis  depan  dalam  pertahanan  dan  keamanan  sebuah negara. 35 Mengingat  nilai  strategisnya,  pengelolaan  perbatasan  menjadi  sangat  penting.  Kawasan perbatasan  merupakan  kunci  dalam  menjaga  kedaulatan  negara,  mempengaruhi  pertahanan  dan keamanan, dan secara langsung berinteraksi dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur ekonomi, sosial, budaya, serta memperbaiki akses jalan di wilayah perbatasan. 36 Penduduk di daerah perbatasan dapat menjadi faktor yang menentukan kedaulatan negara. Jika kebutuhan mereka tidak terpenuhi, mereka mungkin bergantung pada negara tetangga, yang dapat menimbulkan tantangan bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Ini menunjukkan betapa  pentingnya  bagi  pemerintah  untuk  memiliki  kontrol  yang  kuat  terhadap  aspek  politik,  sosial budaya, ekonomi, dan keamanan di wilayah perbatasan untuk memastikan kesejahteraan penduduk dan menjaga stabilitas nasional. 37
Dalam  penanganan  permasalahan  kedaulatan  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  pemerintah Indonesia mengambil langkah yang signifikan. Permasalahan ini berawal dari klaim yang diajukan oleh Indonesia  dan  Malaysia  atas  kedua  pulau  tersebut.  Kedua  negara  awalnya  mencoba  menyelesaikan masalah  ini melalui  perundingan, namun  karena  tidak  mencapai  kesepakatan,  akhirnya memutuskan untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional.
Dalam  penanganan  permasalahan  kedaulatan  atas  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan,  pemerintah  Indonesia mengambil langkah yang signifikan. Permasalahan ini berawal dari klaim yang diajukan oleh Indonesia dan Malaysia atas kedua pulau tersebut. Kedua negara awalnya mencoba menyelesaikan masalah ini melalui  perundingan,  namun  karena  tidak  mencapai  kesepakatan,  akhirnya  memutuskan  untuk membawa  kasus  ini  ke  Mahkamah  Internasional.  Indonesia  mendukung  klaimnya  atas  Sipadan  dan Ligitan  dengan  mengacu  pada  Konvensi  1981  antara  Belanda  dan  Inggris,  sedangkan  Malaysia menegaskan  klaimnya  dengan  bukti  adanya  'effective  administration'.  Malaysia  menunjukkan  bukti pengelolaan wilayah ini, termasuk pengaturan bea cukai, upaya pelestarian lingkungan, pemungutan pajak,  dan  pembangunan  mercusuar  di  kedua  pulau  tersebut 38 ,  Dalam  putusannya,  Mahkamah Internasional  menilai  bahwa  klaim  Indonesia  berdasarkan  Konvensi 1981 tidak  relevan.  Sebaliknya, bukti  yang  diberikan  Malaysia  tentang  'effective  administration'  dianggap  lebih  kuat.  Akhirnya, Mahkamah  Internasional  memutuskan  bahwa  Pulau  Sipadan  dan  Ligitan  merupakan  bagian  dari wilayah Malaysia. Keputusan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan wilayah dan dokumentasi yang efektif dalam menentukan kedaulatan atas wilayah dalam konteks hukum internasional. 39
Pentingnya pertahanan dan ketahanan nasional di wilayah perbatasan menjadi sorotan utama, terutama mengingat  wilayah  perbatasan  seharusnya  dianggap  sebagai  area  strategis  oleh  negara.  Perbatasan menjadi  isu  krusial  karena penanganan dan  pengelolaan  yang  tidak adekuat  berisiko mengakibatkan kehilangan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi contoh nyata dari konsekuensi hilangnya kedaulatan wilayah negara. Dalam kasus ini, Indonesia kehilangan
34 Hadiwijoyo, S. S. (2018). Politik perbatasan negara Indonesia dan the outstanding boundary problems. Yogyakarta : Suluh Media.
35 Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (2002). Strategi dan Konsepsi Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara.
36 Poetranto, T. (2004). Bagaimana mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. (9) 14.
37 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
38 Bangkit, S. J. (2021). Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Analisis Hukum, 4(1), 98-119. Retrieved from http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2968
39 Djalal, H. (2013). Dispute between Indonesia and Malaysia on the sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands. Jurnal Opinio Juris, 12(10), 8-25.
kedaulatan atas kedua pulau tersebut di Mahkamah Internasional, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya  kehadiran  pemerintah  di  wilayah  perbatasan  dan  kegagalan  dalam  mengontrol  serta mengelola wilayah kedaulatan perbatasan. Kejadian ini menyoroti pentingnya penguatan pengelolaan dan kehadiran pemerintah di wilayah perbatasan, tidak hanya untuk menjaga kedaulatan, tetapi juga untuk  memperkuat  pertahanan  dan  ketahanan  nasional  dalam  konteks  yang  lebih  luas. 40 Diplomasi perbatasan  antara  Indonesia  dan  Malaysia  telah  berlangsung  sejak  tahun  1972,  diwujudkan  melalui pembentukan forum perbatasan yang dikenal sebagai General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC  Malindo).  GBC  Malindo  bertindak  sebagai  forum  koordinasi  dan  kebijakan  yang  melibatkan lembaga  pemerintah  dan  keamanan  dari  kedua  negara,  menyediakan  platform  bagi  Indonesia  dan Malaysia untuk bertemu dan membahas berbagai isu perbatasan.
Di  dalam  forum  ini,  berbagai  topik  dibahas,  termasuk  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  sosial ekonomi, pertahanan, dan politik. Mengenai batas darat antara kedua negara, dari tahun 1975 hingga 2004, beberapa batas darat telah ditetapkan, namun masih terdapat 10 masalah batas darat yang belum terselesaikan.  Selain  diplomasi  dalam  aspek  politik,  Indonesia  juga  menjalin  diplomasi  perbatasan dengan  Malaysia  dalam  bidang  sosial  ekonomi.  Kedua  negara  telah  melakukan  perjanjian  dan membentuk  regulasi  terkait  aktivitas  lintas  batas  sejak  tahun  1967.  Ini  berujung  pada  pembentukan Border Crossing Agreement (BCA) pada tahun 1984 dan Border Trade Agreement (BTA) pada tahun 1970. Perjanjian-perjanjian ini mengatur tentang aktivitas dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia, menggarisbawahi pentingnya diplomasi perbatasan dalam memfasilitasi dan mengatur interaksi lintas batas antara kedua negara. 41
Indonesia  menerapkan  prinsip  Uti  Possidetis  Juris  dalam  menetapkan  wilayah  kedaulatannya, yaitu menggunakan batas wilayah yang diwariskan oleh negara kolonial sebelumnya. Dalam hal ini, klaim wilayah Indonesia didukung oleh dokumen perjanjian dan peta wilayah yang dibuat oleh Hindia Belanda.  Penetapan  batas  darat  antara  Indonesia  dan  Malaysia  berlandaskan  pada  konvensi  antara Kerajaan  Belanda  dan  Inggris  pada  tahun  1891,  1915,  dan  1928,  yang  secara  khusus  membahas penetapan  batas  wilayah  kekuasaan  di  Borneo  (Kalimantan). 42 Konvensi  ini  dilakukan  dengan mempertimbangkan  data  lapangan  dan  sesuai  dengan  hukum  internasional,  serta  disetujui  dan ditandatangani  oleh  perwakilan  resmi  dari  Kerajaan  Belanda  dan  Inggris.  Penempatan  patok  juga dilakukan  sebagai  penanda  fisik  perbatasan  antara  kedua  kekuasaan  kolonial  tersebut.  Dokumen konvensi ini kemudian menjadi acuan bagi Indonesia dan Malaysia dalam menetapkan batas-batas di Kalimantan.
Namun, dalam praktiknya, ditemukan beberapa masalah terkait penggunaan konvensi ini untuk penetapan batas darat antara Indonesia dan Malaysia. Beberapa kondisi lapangan tidak sesuai dengan deskripsi dalam konvensi, dan terdapat patok-patok yang bergeser dari lokasi aslinya. Masalah-masalah ini dikategorikan sebagai sepuluh permasalahan perbatasan darat (Outstanding Boundary Problem) dan disepakati  oleh  Indonesia  dan  Malaysia  untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa meskipun  konvensi  historis  memberikan  dasar  untuk  penetapan  batas,  realitas  lapangan  sering  kali memerlukan negosiasi dan penyesuaian lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dan adil bagi kedua negara. 43
Provinsi Kalimantan Utara, yang resmi terbentuk pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2012,  merupakan  provinsi  baru  yang  sebelumnya  merupakan  bagian  dari  wilayah Kalimantan Timur. Pembentukan provinsi ini merupakan langkah untuk memberikan administrasi dan pengelolaan  yang  lebih  fokus  pada  wilayah  tersebut.  Kalimantan  Utara  memiliki  peran  penting, terutama karena wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Provinsi ini mencakup dua wilayah perbatasan utama, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.  Kabupaten  Nunukan  berbatasan  langsung  dengan  Sabah,  Malaysia,  sedangkan  Kabupaten
40 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
41 Rachmawati, I., Dewi, M. A., & Fauzan. (2021). Diplomasi Perbatasan; Konsep dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
42 Hadiwijoyo, S. S. (2018). Politik perbatasan negara Indonesia dan the outstanding boundary problems. Yogyakarta : Suluh Media.
43 Hadiwijoyo, S. S. (2018). Politik perbatasan negara Indonesia dan the outstanding bou  ndary problems. Yogyakarta : Suluh Media.
Malinau berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Lokasi strategis Kalimantan Utara ini menjadikannya kawasan penting dalam konteks hubungan internasional, khususnya dalam hubungan dengan  Malaysia,  serta  dalam  aspek  pertahanan,  keamanan,  dan  pengembangan  sosial-ekonomi  di wilayah perbatasan. Pembentukan provinsi ini juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dan penguatan kerjasama lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. 44

## Gambar 2
Peta Perbatasan Kalimantan Utara – Malaysia. 45
Kabupaten Nunukan, yang menjadi wilayah otonom sejak tahun 1999, memiliki luas area sekitar 14.247,50 km persegi. Pada tahun 2014, Kabupaten Nunukan terdiri dari 16 kecamatan dan 236 desa, menunjukkan  struktur  administratif  yang  luas  dan  beragam.  Kabupaten  Nunukan  kaya  akan  sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Wilayah ini dikenal dengan produksi padi, kakao,  kelapa  sawit,  dan  pisang  yang  melimpah.  Khususnya,  hasil  pertanian  padi  dari  Kecamatan Krayan sangat populer di Malaysia, dimana beras dari sana dijual ke Malaysia, kemudian dikemas ulang dan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Pulau Sebatik, bagian dari Kabupaten Nunukan, juga terkenal dengan produksi pisangnya yang besar, banyak diantaranya diekspor ke Malaysia. Selain itu, kabupaten ini juga menghasilkan kakao dan kelapa sawit dalam jumlah yang signifikan. Menurut data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2014, tercatat ada sekitar 170.042 penduduk, terdiri dari 90.529 laki-laki dan 79.513 perempuan yang tersebar di berbagai kecamatan. Data proyeksi penduduk ini memberikan gambaran tentang distribusi dan komposisi penduduk di berbagai kecamatan di Kabupaten Nunukan, menggambarkan keragaman dan densitas populasi di wilayah ini. 46
Aspek  keamanan  dan  kesejahteraan  memainkan  peran  kritis  di  wilayah  perbatasan,  secara langsung  mempengaruhi  kehidupan  dan  loyalitas  masyarakat  di  daerah  tersebut.  Ketidakmampuan dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan dapat melemahkan fondasi loyalitas warga perbatasan, yang  berdampak  pada  identitas  dan  nasionalisme  mereka.  Situasi  ini  bisa  memunculkan  kerentanan terhadap  pengaruh  eksternal  dan  mengurangi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah. Sebaliknya, apabila keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan terjaga dengan baik, hal  ini  akan  memperkuat  rasa  kepercayaan  mereka  terhadap  negara.  Keamanan  yang  stabil  dan pemenuhan  kebutuhan  dasar  masyarakat  berkontribusi  pada  peningkatan  rasa  kebangsaan  dan patriotisme.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  memberikan  perhatian  khusus  pada pengembangan  ekonomi,  infrastruktur,  layanan  sosial,  dan  sistem  keamanan  di  wilayah  perbatasan untuk membangun dan mempertahankan kesetiaan serta identitas nasional masyarakat di sana. 47 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia, dalam publikasi tahun 2004, mengemukakan isu strategis dalam pembangunan  wilayah  perbatasan.  Laporan  tersebut  menyoroti  bahwa  kesejahteraan  di  wilayah perbatasan Indonesia masih tertinggal jauh, dengan keterbatasan sarana dan prasarana sosial, budaya, dan ekonomi. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah infrastruktur transportasi yang tidak memadai, menyulitkan akses bagi warga perbatasan dan masyarakat luar untuk masuk atau keluar dari wilayah
44 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
45 CV. Indo Prima Sarana. (n.d.). Peta Indonesia. Surabaya: CV. Indo Prima Sarana.
46 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
47 Ibid.
tersebut. Selain itu, fasilitas ekonomi seperti pasar dan lembaga keuangan terbatas, sehingga masyarakat perbatasan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memasarkan hasil bumi. Kondisi ini berakibat pada ketertinggalan ekonomi dan membuat warga perbatasan cenderung mencari pemenuhan  kebutuhan  ke  negara  tetangga.  Lebih  lanjut,  warga  perbatasan  lebih  sering  mengakses siaran  televisi  dan  radio  dari  Malaysia  dibandingkan  dari  Indonesia,  yang  dapat  berdampak  pada identitas nasional dan pemahaman mereka tentang keindonesiaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai  ketahanan  nasional,  mengingat  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  memiliki  eksposur  dan pemahaman yang lebih besar terhadap Malaysia daripada Indonesia. Situasi ini menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur dan layanan di wilayah perbatasan untuk memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada negara tetangga. 48
Terdapat kesenjangan yang nyata antara masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan mereka yang berada di luar wilayah perbatasan. Kesenjangan serupa juga terlihat antara masyarakat perbatasan Indonesia  dan  Malaysia,  yang  sebagian  besarnya  disebabkan  oleh  perhatian  besar  yang  diberikan pemerintah Malaysia terhadap wilayah perbatasannya. Malaysia telah berinvestasi dalam pembangunan dan  pengembangan  infrastruktur,  khususnya  di  bidang  ekonomi  dan  perdagangan,  di  wilayah perbatasannya. Kesenjangan dalam sarana dan prasarana ekonomi ini membuat masyarakat perbatasan Indonesia sangat bergantung pada Malaysia. Sebagai contoh, di Pulau Sebatik, masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dan menjual hasil pertanian dan perkebunan ke Malaysia. Nelayan di Pulau Sebatik juga mendapatkan modal dari pemilik modal di Tawau, Malaysia, dan diharuskan menjual hasil tangkap mereka kembali ke pihak-pihak Malaysia tersebut. 49 Hal ini terlihat jelas di Desa Long Bawan Krayan, Kalimantan Utara, dimana sekitar 90 persen kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk bahan makanan,  minuman,  dan  gas  untuk  memasak,  terpenuhi  dari  Malaysia.  Situasi  ini  menggambarkan pentingnya  penguatan  infrastruktur  dan  perekonomian  di  wilayah  perbatasan  Indonesia  untuk mengurangi ketergantungan pada negara tetangga dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional masyarakat perbatasan. 50
Sebelum  tahun  2014,  ketergantungan  ekonomi  masyarakat  perbatasan  Indonesia  terhadap Malaysia  sangat  tinggi.  Hal  ini  terlihat  dari  kecenderungan  masyarakat  perbatasan  untuk  mencari pekerjaan di Malaysia, baik sebagai tenaga kerja legal maupun ilegal, dibandingkan bekerja di wilayah asal  mereka  sendiri.  Faktor  utama  dari  kecenderungan  ini  adalah  gaji  yang  relatif  lebih  tinggi  di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Namun, fenomena ini membawa risiko besar bagi Tenaga Kerja Indonesia  (TKI),  termasuk  risiko  eksploitasi.  Banyak  kasus  dimana  masyarakat  yang  bekerja  di Malaysia mengalami eksploitasi kerja. Selain itu, ketergantungan terhadap pasar Malaysia juga menjadi isu penting. Masyarakat perbatasan lebih memilih menjual hasil bumi mereka ke Malaysia karena biaya transportasi yang lebih murah dan akses pasar yang lebih mudah dibandingkan dengan menjualnya di dalam wilayah Indonesia. Namun, harga yang ditetapkan oleh pedagang Malaysia sering kali sangat rendah, sehingga mengurangi keuntungan yang bisa didapat oleh petani Indonesia.
Ketergantungan  pada  kebutuhan  sehari-hari  seperti  gas  juga  dipenuhi  dari  Malaysia,  karena ketersediaan  dan  akses  yang  lebih  mudah.  Fenomena  ini  juga  menciptakan  ikatan  ekonomi  antar masyarakat perbatasan yang saling bergantung. Dalam beberapa kasus, situasi ini bahkan menyebabkan kegiatan  ilegal  seperti  penyelundupan  barang,  penjualan  hasil  bumi  secara  ilegal,  atau  bahkan penyelundupan narkoba dan senjata api, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Situasi ini menyoroti  pentingnya  penguatan  ekonomi  lokal  di  wilayah  perbatasan  Indonesia,  termasuk pengembangan  infrastruktur  dan  penciptaan  lapangan  kerja,  agar  masyarakat  perbatasan  tidak tergantung pada negara tetangga dan dapat memperkuat kedaulatan serta identitas nasional mereka. 51 Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasan dapat berdampak negatif terhadap  ketahanan  nasional  di  wilayah  tersebut.  Ketergantungan  ekonomi  masyarakat  perbatasan
48 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
49 Latifa, A. (2006). Penduduk dan kemiskinan di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Jakarta :Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
50 Ardhana, I. K., Maunati, Y., Zaenuddin, D., & Purwaningsih, S. S. (2006). Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur-Sabah: Studi Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia. Jakarta: Pusat Penelitian Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
51 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Indonesia terhadap Malaysia, misalnya, dapat menurunkan rasa nasionalisme mereka. Situasi ini sering kali disebabkan oleh perasaan masyarakat bahwa mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengurangi identitas mereka sebagai warga negara Indonesia.
Dalam  kondisi  seperti  ini,  masyarakat  perbatasan  mungkin  lebih  mudah  dipengaruhi  oleh kepentingan asing yang bisa mengeksploitasi kelemahan kontrol negara atas wilayahnya, sering kali demi  keuntungan  yang  mengabaikan  kedaulatan  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  menjaga  dan mempertahankan kedaulatan negara, khususnya di wilayah perbatasan, adalah hal yang sangat penting. Penguatan kedaulatan di wilayah perbatasan membutuhkan sinergi antara berbagai bidang, termasuk keamanan,  politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi.  Langkah-langkah  seperti  peningkatan  infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, serta perhatian lebih pada aspek sosial dan budaya,  adalah  penting  untuk  meningkatkan  ketahanan  nasional  dan  rasa  kepemilikan  masyarakat terhadap  negara  mereka.  Hal  ini  tidak  hanya  akan  memperkuat  kedaulatan  wilayah,  tetapi  juga meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. 52
Beberapa  konflik  pernah  terjadi  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  termasuk  kasus  Sipadan  dan Ligitan serta klaim atas Blok Ambalat. Persoalan serupa juga muncul di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, dimana pada tahun 2014 ditemukan bahwa sekitar 20 dari 80 keluarga di Lumbis Ogong  memilih  untuk  menjadi  warga  negara  Malaysia  atau  memiliki  identitas  ganda.  Faktor  yang mendorong perubahan ini termasuk kemudahan dalam proses pembuatan Kartu Identitas di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama bagi perubahan kewarganegaraan ini. Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan keuangan bagi mereka yang memiliki kartu  identitas  Malaysia,  dengan  1000  ringgit  untuk warga  berumur 18  tahun  dan  600  ringgit  untuk lansia. Ketergantungan terhadap ekonomi, termasuk pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari, juga berperan dalam  keputusan  masyarakat  Lumbis  Ogong  untuk  mengubah  kewarganegaraan  mereka.  Situasi  di Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, bisa berpotensi menimbulkan gesekan yang dapat mengarah pada konflik besar antara Indonesia dan Malaysia, terutama jika terjadi klaim wilayah dari Malaysia. Isu ini sangat sensitif dan berpotensi mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menangani isu-isu seperti ini dengan cara yang memperkuat  kedaulatan dan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan, serta menjalin komunikasi dan diplomasi yang efektif dengan Malaysia untuk mencegah potensi konflik dan memperkuat hubungan bilateral. 53
Memang benar  bahwa penduduk  di  wilayah perbatasan  antara  dua  negara seringkali memiliki hubungan  yang  erat,  khususnya  dalam  aspek  sosial  dan  budaya.  Keterkaitan  antara  masyarakat perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia  menjadi  contoh yang  nyata  dari  fenomena ini.  Mereka  memiliki banyak persamaan budaya, yang tercermin dalam interaksi mereka selama perayaan adat dan budaya. Pada  saat  acara-acara  budaya  dan  tradisional,  sering  terjadi  pertukaran  undangan  antara  masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia. Warga dari satu sisi perbatasan mengundang kerabat mereka dari sisi lain untuk menghadiri acara tersebut, dan sebaliknya. Keakraban dan kedekatan budaya ini sering kali lebih kuat daripada pembatasan administratif atau politik.
Salah satu manifestasi dari keterikatan ini adalah penggunaan jalur-jalur ilegal atau 'jalur tikus' oleh masyarakat perbatasan untuk menyeberang antar negara tanpa menggunakan dokumen resmi. Hal ini  menunjukkan  betapa  kuatnya  hubungan  sosial  budaya  yang  melampaui  batasan  formal  negara. Namun, penggunaan jalur ilegal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi kedua negara dalam hal pengelolaan perbatasan dan keamanan. Situasi ini menegaskan pentingnya pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan sosial dalam manajemen perbatasan, serta perlunya kerjasama antarnegara untuk mengatur pergerakan lintas batas yang aman dan legal. 54
Merangkum  dari  diskusi  sebelumnya,  wilayah  perbatasan  memiliki  tantangan  keamanan  yang signifikan,  baik  dari  segi  militer  maupun  non-militer.  Ancaman  yang  paling  umum  di  perbatasan meliputi pelanggaran terhadap kekayaan alam dan penyelundupan barang atau makhluk hidup. Jenis kejahatan  yang  sering  terjadi  di  wilayah  perbatasan  antara  lain  penebangan  liar,  penangkapan  ikan
52 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
53 Sukoco. (2016). Warga Perbatasan Pilih Pindah Jadi WN Malaysia atau Punya KTP Malaysia.
54 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
ilegal,  penyelundupan  tenaga  kerja  ilegal,  perdagangan  manusia,  penyelundupan  barang  kebutuhan pokok, perdagangan senjata api ilegal, dan penyelundupan narkoba.
Indonesia  dan  Malaysia  menghadapi  berbagai  permasalahan  di  wilayah  perbatasan  yang berpotensi  mengganggu  hubungan  antar  kedua  negara.  Namun,  kedua  negara  telah  mengambil pendekatan  kooperatif  dalam  mengelola  isu-isu  perbatasan  ini.  Melalui  pengelolaan  bersama  dan kerjasama yang erat, Indonesia dan Malaysia berupaya untuk meminimalisir permasalahan keamanan ini agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Kerjasama ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah perbatasan, tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya diplomasi dan kerja sama internasional dalam mengelola  isu  perbatasan  yang  kompleks  dan  multidimensi. 55 Penting  bagi  pemerintah  untuk  secara aktif mengembangkan dan mengelola wilayah perbatasan, mengakui bahwa wilayah ini adalah bagian penting dari negara dan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan. Pembangunan dan pengelolaan  yang  merata  dan  efektif  di  wilayah  perbatasan  tidak  hanya  penting  untuk  mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan pembangunan yang sudah dilakukan Malaysia, tetapi juga untuk menjaga  ketahanan  dan  keamanan  nasional.  Untuk  mempertahankan  kedaulatan  negara,  perlu  ada sinergi  yang  kuat  antara  berbagai  sektor,  termasuk  keamanan,  politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi. Langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, penyediaan layanan sosial dan pendidikan, serta penguatan keamanan perbatasan, adalah penting untuk menciptakan kondisi yang  stabil  dan  sejahtera  di  wilayah  perbatasan.  Ketahanan  nasional  dan  keamanan  nasional  dapat diperkuat  melalui  pengelolaan  perbatasan  yang  lebih  baik,  yang  tidak  hanya  mengurangi  ancaman eksternal,  tetapi  juga  meningkatkan  kepercayaan  dan  kesetiaan  warga  perbatasan  terhadap  negara. Dengan  demikian,  pembangunan  dan  pengelolaan  wilayah  perbatasan  yang  inklusif  dan  holistik menjadi kunci untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah nasional. 56

## Diplomasi Perbatasan Indonesia Terhadap Malaysia Di Perbatasan Kalimantan Utara
Persoalan perbatasan memang sering kali menimbulkan berbagai jenis interaksi antara negara- negara  yang  berbatasan,  tergantung  pada  kepentingan  dan  pendekatan  yang  diambil  oleh  masing- masing  negara.  Interaksi  ini  dapat  bersifat  negatif  atau  positif,  tergantung  pada  bagaimana  negara- negara  tersebut  menangani  perbedaan  kepentingan  di  wilayah  perbatasan.  Interaksi  negatif  biasanya terjadi  ketika  negara-negara  bersaing  atau  memperebutkan  kepentingan  di  wilayah  perbatasan,  yang dapat menyebabkan konflik. Contoh dari interaksi negatif ini termasuk perselisihan teritorial, konflik sumber daya, dan masalah keamanan lintas batas. Di sisi lain, interaksi positif terjadi ketika  negara- negara berkolaborasi atau menggunakan pendekatan damai dalam menangani kepentingan bersama di wilayah  perbatasan.  Ini  terjadi  ketika  negara-negara  mengakui  dan  menghormati  batas  wilayah kedaulatan masing-masing dan memilih pendekatan damai untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam  konteks  perbatasan  Indonesia  dengan  Malaysia,  kedua  negara  telah  memilih  untuk menggunakan  pendekatan  damai  dalam  menyelesaikan  masalah  dan  mengelola  wilayah  perbatasan. Pendekatan ini meliputi diplomasi, negosiasi, dan kerjasama bilateral atau multilateral untuk mengatasi permasalahan yang ada, serta untuk memastikan keamanan dan kemakmuran di kedua sisi perbatasan. Pendekatan  ini  menunjukkan  pentingnya  kerjasama  dan  komunikasi  yang  efektif  antarnegara  dalam menjaga  hubungan  yang  stabil  dan  damai  di  wilayah  perbatasan. 57 Memang,  kedaulatan  merupakan aspek fundamental yang tidak terpisahkan dari konsep sebuah negara. Merangkum diskusi sebelumnya, negara  yang  diakui  secara  internasional  memiliki  wilayah  di  mana  ia  memiliki  kekuasaan  tertinggi. Negara tersebut mempunyai otoritas untuk mengatur, mengelola wilayahnya, memiliki otoritas politik, dan menegakkan hukum di wilayah kedaulatannya. Kedaulatan ini merupakan simbol eksistensi negara itu sendiri. Kedaulatan sebuah negara bersifat mutlak dan tidak dapat tumpang tindih dengan wilayah kedaulatan  negara  lain.  Dalam  hal  terjadi  tumpang  tindih  kedaulatan,  penyelesaian  harus  dilakukan antara  negara-negara  yang  bersangkutan,  baik  melalui  penggunaan  kekuatan  keras  (hard  power) maupun kekuatan lunak (soft power), sesuai dengan hukum internasional.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 Starr, H. (2006). International borders: What they are, what they mean, and why we should care. SAIS Review of International Affairs, 26(1).
Kekuasaan  negara  berdaulat  memiliki  batasan  geografis,  yaitu  hanya  berlaku  di  wilayah kedaulatannya sendiri. Di luar dari wilayah tersebut, negara tidak memiliki otoritas. Setiap negara yang berdaulat  juga  memiliki  kewajiban  untuk  menghormati  kedaulatan  negara  lain,  serta  mengakui kesetaraan  antar  negara  dalam  komunitas  internasional.  Ini  menciptakan  sistem  internasional  yang didasarkan pada prinsip kedaulatan, kesetaraan, dan saling menghormati antar negara. Pendekatan ini sangat  penting  dalam  menjaga  stabilitas  dan  perdamaian  global,  serta  dalam  mengatur  hubungan antarnegara dengan cara yang adil dan damai.
Kedaulatan  perbatasan  Indonesia  dengan  Malaysia  memang  menghadapi  berbagai  tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang berasal dari beragam aspek seperti politik, keamanan, sosial-budaya,  dan  ekonomi.  Dari  aspek  politik,  terdapat  permasalahan  dalam  penetapan  batas  darat wilayah  perbatasan  antara  Indonesia  dan  Malaysia,  khususnya  di  Kalimantan,  karena  kedua  negara memiliki perbedaan perspektif tentang batas wilayah kedaulatannya. Dalam aspek keamanan, wilayah perbatasan  sering  kali  menghadapi  masalah  keamanan  seperti  illegal  logging,  illegal  fishing, penyelundupan  tenaga  kerja  ilegal,  perdagangan  manusia,  perdagangan  senjata  api  ilegal, penyelundupan narkoba, dan penyelundupan kebutuhan pokok sehari-hari.
Dari  sisi  sosial-budaya,  terjadi  interaksi  antar  masyarakat  Malaysia  dan  Indonesia  di  sekitar perbatasan untuk acara-acara sosial dan budaya, seringkali dilakukan secara ilegal melalui jalur tikus karena  keterbatasan  fasilitas  resmi.  Di  bidang  ekonomi,  masyarakat  perbatasan  Indonesia  sangat bergantung pada ekonomi Malaysia. Mereka menjual hasil bumi dan bekerja di Malaysia, dan kondisi ini membuat transaksi ekonomi mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar di Malaysia. Selain itu, regulasi perdagangan lintas batas yang tidak menguntungkan masyarakat lokal menyebabkan mereka memilih untuk berdagang melalui jalur ilegal. Isu-isu ini secara keseluruhan menunjukkan pengikisan kedaulatan perbatasan Indonesia dengan Malaysia dari berbagai dimensi dan memerlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah ini, memperkuat kedaulatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang serumpun, terdapat  perbedaan  signifikan  dalam  pembangunan  wilayah  perbatasannya.  Malaysia  telah  lama memfokuskan pembangunan di wilayah perbatasannya, menganggap wilayah tersebut sebagai bagian terluar dan terdepan negara yang perlu dibangun dengan baik. Ini mencerminkan pengakuan Malaysia terhadap pentingnya wilayah perbatasan dalam konteks keamanan, politik, dan ekonomi. Sementara itu, Indonesia  baru-baru  ini  mulai  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  pengembangan  wilayah perbatasannya.  Kesadaran  ini  muncul  sebagai  bagian  dari  rencana  pembangunan  nasional  yang bertujuan  untuk  menjamin  keutuhan  dan  kedaulatan  wilayah  Indonesia.  Hal  ini  sangat  penting mengingat wilayah perbatasan memiliki nilai strategis yang besar, tidak hanya dalam konteks keamanan dan politik, tetapi juga dalam membangun dan mempertahankan hubungan sosial budaya serta ekonomi yang  kuat  dengan  negara  tetangga.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan fokus dan sumber daya terhadap pembangunan di wilayah perbatasan. Upaya ini dapat mencakup  peningkatan  infrastruktur,  penguatan  ekonomi  lokal,  peningkatan  layanan  sosial  dan pendidikan,  serta  peningkatan  keamanan.  Langkah-langkah  ini  tidak  hanya  akan  mengurangi ketimpangan  pembangunan  antara  wilayah  perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia,  tetapi  juga  akan memperkuat kedaulatan dan integritas nasional Indonesia. 58
Kedaulatan negara memang diwujudkan melalui dua cara utama, yaitu manifestasi kedaulatan secara  internal  dan  eksternal.  Manifestasi  kedaulatan  secara  internal  berkaitan  dengan  bagaimana pemerintah mengelola dan mengontrol wilayahnya. Hal ini mencakup tanggung jawab pemerintah atas wilayahnya, pengaturan wilayah melalui hukum, kebijakan, dan sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, manifestasi internal ini mencakup aspek-aspek seperti ketahanan keamanan, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Ini berarti pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran di dalam batas-batas wilayahnya, melindungi warganya, dan menjaga tatanan sosial serta ekonomi yang sehat.
Sementara  itu,  manifestasi  kedaulatan  secara  eksternal  berkaitan  dengan  bagaimana  negara berinteraksi dengan negara-negara lain. Ini termasuk mendapatkan pengakuan eksistensi dari negara-
58 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
negara berdaulat lain dan berinteraksi dengan mereka melalui kerja sama atau diplomasi. Manifestasi eksternal  ini  sering  kali  diwujudkan  melalui  perundingan  dan  perjanjian  bilateral  atau  multilateral, berdasarkan  prinsip-prinsip  hukum  internasional.  Tujuannya  adalah  untuk  menjaga  ketahanan kedaulatan  negara  tanpa  mengganggu  kedaulatan  negara  lain.  Kedua  bentuk  manifestasi  ini  penting untuk  menjaga  kedaulatan  sebuah  negara  secara  utuh,  baik  dalam  mengelola  wilayahnya  sendiri maupun dalam berinteraksi dengan negara lain dalam komunitas internasional. Bagi Indonesia, penting untuk memperkuat kedua aspek ini guna memastikan kedaulatan dan stabilitas nasionalnya.
Diplomasi  perbatasan  memang  menjadi  aspek  penting  dalam  manifestasi  kedaulatan  sebuah negara  dalam  mengelola  wilayah  perbatasannya.  Dalam  konteks  Kalimantan  Utara,  Indonesia menggunakan  diplomasi  perbatasan  sebagai  bagian  dari  strategi  politik  luar  negeri  untuk  mengatasi berbagai  isu  di  wilayah  perbatasan  serta  untuk  pengelolaan  wilayah  tersebut.  Fokus  utama  dari diplomasi  perbatasan  meliputi  aspek  keamanan,  politik,  sosial  budaya,  dan  ekonomi.  Penggunaan diplomasi perbatasan oleh pemerintah Indonesia berkorelasi erat dengan upaya manifestasi kedaulatan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, ini berarti memastikan stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Secara eksternal, diplomasi perbatasan berfungsi untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, dalam hal ini Malaysia, dan memastikan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan dengan menghormati kedaulatan masing-masing negara.
Dalam  praktiknya,  diplomasi  perbatasan  melibatkan  berbagai  pendekatan  seperti  kerjasama, perundingan,  dan  penandatanganan  perjanjian.  Ini  dapat  meliputi  kerjasama  keamanan  perbatasan, perjanjian  ekonomi  dan  perdagangan  lintas  batas,  serta  inisiatif  sosial  budaya  bersama.  Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi perbatasan yang aman, damai, dan saling menguntungkan, yang mendukung  kepentingan  nasional  Indonesia  sambil  menjaga  hubungan  harmonis  dengan  negara tetangga.
Isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menimbulkan  konflik terbuka  antar  kedua  negara.  Kasus  seperti  Sipadan  Ligitan,  Ambalat,  Tanjung Datu,  dan berbagai  insiden  pelanggaran  di  perbatasan  merupakan  contoh  konkret  dari  permasalahan perbatasan  yang  berpotensi  memicu  konflik.  Faktor  penting  yang  berkontribusi  terhadap  situasi  ini adalah kurangnya perhatian dan pengelolaan yang adekuat oleh pemerintah Indonesia terhadap wilayah perbatasannya. Untuk menghindari eskalasi isu perbatasan menjadi konflik terbuka, sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perhatian dan pengelolaan terhadap wilayah perbatasan. Hal ini  mencakup  peningkatan  infrastruktur,  pengamanan  perbatasan,  serta  pengembangan  ekonomi  dan sosial di wilayah perbatasan.
Khususnya dalam konteks Blok Ambalat, yang merupakan area sengketa antara Indonesia dan Malaysia  dan  terletak  dekat  dengan  perbatasan  Kalimantan  Utara,  pemerintah  Indonesia  perlu memberikan  perhatian  khusus.  Pengelolaan  yang  efektif  di  wilayah  ini  tidak  hanya  penting  untuk menghindari  konflik, tetapi  juga  untuk  menegaskan  kedaulatan  dan  hak  Indonesia  atas sumber  daya alam di wilayah tersebut. Dengan demikian, pengelolaan perbatasan yang komprehensif dan proaktif oleh pemerintah Indonesia adalah kunci untuk mencegah konflik dan memperkuat kedaulatan nasional, sekaligus  memperbaiki  hubungan  bilateral  dengan  Malaysia.  Pendekatan  ini  harus  mencakup diplomasi, kerjasama ekonomi, dan pengembangan sosial budaya, di samping aspek keamanan yang kuat. 59
Pada tahun 2014, terjadi perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah Indonesia terhadap wilayah perbatasan. Pemerintah beralih dari pandangan 'Inward Looking' menjadi 'Outward Looking', yang menandai perubahan strategi dalam mengelola wilayah perbatasan. Perubahan ini mencerminkan pengakuan  bahwa  wilayah  perbatasan  bukan  hanya  garis  demarkasi,  tetapi  juga  garda  terdepan kedaulatan  negara.  Dalam  rangka  ini,  pemerintah  Indonesia  meningkatkan  upaya  percepatan pembangunan  sarana  dan  prasarana  serta  pengembangan  di  wilayah  perbatasan.  Tujuan  utamanya adalah  untuk  mengejar  ketertinggalan  dengan  wilayah  perbatasan  Malaysia  dan  mengurangi kesenjangan pembangunan. Upaya ini termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan sosial dan ekonomi, serta penguatan keamanan perbatasan.
Pengelolaan perbatasan oleh pemerintah Indonesia juga melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait serta koordinasi dengan pemerintah Malaysia. Sinergi antara Indonesia dan Malaysia
59 Rachmawati, I., Dewi, M. A., & Fauzan. (2021). Diplomasi Perbatasan; Konsep dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
dalam  pengelolaan  perbatasan  penting  untuk  menciptakan  kondisi  yang  saling  menguntungkan  dan menghindari  potensi  konflik.  Melalui  kerjasama  ini,  kedua  negara  berupaya  untuk  mengatasi  isu perbatasan,  termasuk  potensi  pelanggaran  kedaulatan,  yang  dapat  memicu  konflik  antar  negara. Kerjasama  ini  menunjukkan  pentingnya  diplomasi  dan  kolaborasi  internasional  dalam  mengelola wilayah  perbatasan.  Dengan  mengutamakan  pendekatan  yang  inklusif  dan  komprehensif,  Indonesia berupaya untuk memastikan bahwa wilayah perbatasannya tidak hanya aman, tetapi juga sejahtera dan berkembang, sejalan dengan tujuan nasional untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. 60 Undang-undang dan kebijakan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan wilayah perbatasan memang secara jelas menunjukkan tekad pemerintah untuk memberikan prioritas pada pengembangan wilayah  perbatasan.  Pengelolaan  ini  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  keamanan,  politik,  sosial budaya, dan ekonomi, yang semuanya krusial untuk memastikan stabilitas, kedaulatan, dan kemajuan di  wilayah  perbatasan.  Selama  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo,  pembangunan  wilayah perbatasan menjadi salah satu fokus utama. Komitmen ini tercermin dalam agenda prioritas nasional, khususnya Nawa Cita ke-3, yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari wilayah terluar. Tujuan ini  diarahkan  untuk  memperkuat  daerah-daerah  terluar  Indonesia  sebagai  bagian  dari  upaya meningkatkan ketahanan nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 61 Inisiatif  ini  menunjukkan  pemahaman  bahwa  pembangunan  wilayah  perbatasan  bukan  hanya  soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan kondisi ekonomi yang sehat, mendukung kegiatan sosial budaya, dan memperkuat aspek keamanan. Dengan demikian, pembangunan wilayah perbatasan di  Indonesia  bertujuan  untuk  menciptakan  keseimbangan  antara  kebutuhan  keamanan  nasional  dan pembangunan sosial ekonomi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran nasional.
Pemerintah memang  memiliki tanggung jawab  penuh  dalam  mengatur  kerja  sama lintas  batas dan menandatangani peraturan yang berkaitan dengan lintas batas antar negara. Dalam konteks ini, Pos Lintas  Batas  (PLB)  memegang  peran  penting  dalam  pengelolaan  lintas  batas.  Pembangunan  PLB bersama antar negara tidak hanya berfungsi sebagai pintu kerja sama perbatasan, tetapi juga sebagai penghubung  vital  antar  negara.  PLB  dirancang  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  yang melintasi batas negara, sambil memastikan keamanan kedua negara terjaga. 62 Presiden Joko Widodo membuktikan  komitmennya  terhadap  pembangunan  perbatasan  sebagai  wilayah  terdepan  Indonesia. Pembangunan  PLB  di  beberapa  wilayah  Kalimantan  dilakukan,  salah  satunya  adalah  pembangunan PLB  Sei  Pancang,  Kabupaten  Nunukan.  Melalui  RPJMN  2015-2019  dan  dituangkan  pada  Rencana Induk  Pengelola  Perbatasan  Negara  2015-2019,  pemerintah  Indonesia  berambisi  untuk  merubah kawasan perbatasan yang tertinggal menjadi kawasan terdepan dan maju. 63
Sejak  Indonesia  dan  Malaysia menjadi  negara  berdaulat,  permasalahan  perbatasan,  khususnya dalam bidang politik, keamanan, dan sosial ekonomi, telah menjadi isu yang terus menerus dihadapi oleh kedua negara. Mengelola isu perbatasan ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara kedua negara, mengingat sifatnya yang lintas batas dan kompleks. Untuk menangani isu-isu perbatasan ini secara efektif, Indonesia dan Malaysia telah menciptakan sebuah institusi khusus yang berfokus pada perbatasan  antara  kedua negara, yakni  General  Border  Committee (GBC)  Malaysia-Indonesia.  GBC didirikan pada Juli tahun 1972 sebagai lembaga bilateral yang bertujuan untuk membahas kerjasama dan  koordinasi  dalam  pengelolaan  perbatasan  kedua  negara.  Fokus  utama  pembahasan  dalam  GBC adalah  isu-isu  keamanan  dan  sosial  ekonomi  di  perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia.  Kerjasama  ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penanganan kejahatan lintas batas, pengaturan perdagangan dan pergerakan  orang,  hingga  pengembangan  sosial  dan  ekonomi  di  kawasan  perbatasan.  Melalui  GBC, kedua  negara  berupaya  untuk  mengatasi  tantangan  bersama  dan  memanfaatkan  peluang  untuk peningkatan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Inisiatif ini menunjukkan
60 Noveria, M. (Ed.). (2017). Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
61 Wangke, H. (ed.). (2017). Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
62 Rachmawati, I., Dewi, M. A., & Fauzan. (2021). Diplomasi Perbatasan; Konsep dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
63 Wangke, H. (ed.). (2017). Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
pentingnya  diplomasi  dan  kolaborasi  internasional  dalam  mengelola  wilayah  perbatasan,  di  mana pendekatan  yang  terkoordinasi  dan  saling  menguntungkan  dapat  membantu  mencegah  konflik  dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. 64
GBC  mengepalai High  Level  Committee yang  memiliki  4  sub-forum  yang  membahas  isu keamanan  dan  sosial  ekonomi  perbatasan,  sub-forum  tersebut  diantaranya Coordinated  Operation Control  Committee (COCC), Jawatan  Kuasa  Latihan  bersama (JKLB),  Kelompok  Kerja/Jawatan Kuasa  Kerja  Sosial  Ekonomi  Malaysia-Indonesia  (KK/JKK  SOSEK  MALINDO),  dan Joint  Police Cooperation Committee (JPCC). Pembahasan pada forum COCC Indonesia-Malaysia lebih mengarah ke  pembahasan  keamanan  perbatasan.  Pembahasan  teknis  kerja  sama  keamanan  kedua  negara diantaranya adalah evaluasi terhadap kegiatan kerja sama yang sudah dilakukan, pembentukan tim, dan pembahasan kerja sama operasi pengamanan perbatasan serta latihan bersama. Forum JKLB membahas terkait latihan pertahanan dan keamanan di perbatasan kedua negara. Latihan dilakukan 65 antara militer Indonesia dan Malaysia, latihan dilaksanakan dengan 3 tim diantaranya Latihan Darat, Latihan Laut, dan Latihan Udara. Forum KK/JKK SOSEK MALINDO membahas isu sosial dan ekonomi perbatasan Indonesia  dan  Malaysia  seperti  perumusan  serta  persiapan  kebijakan  dan  rencana  kerjasama  sosial ekonomi  perbatasan  Indonesia-Malaysia,  koordinasi  bersama  dalam  penyelenggaraan  pembangunan wilayah perbatasan, serta melakukan evaluasi terhadap kerjasama sosial ekonomi antara Indonesia dan Malaysia. 66 Sedangkan JPCC merupakan forum kerjasama antara kepolisian Indonesia dan kepolisian Malaysia yang berfokus menangani kejahatan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia.

## KESIMPULAN
Studi ini bertujuan untuk memahami usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu perbatasan dengan  Malaysia,  khususnya  di  Nunukan,  Kalimantan  Utara.  Fokus  pemerintah  Indonesia  pada peningkatan perhatian terhadap wilayah perbatasan, termasuk Nunukan, menjadi sorotan utama. Sejalan dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  2  Tahun  2015  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020, berbagai  langkah  telah  diambil  dalam  konteks  isu  ini.  Penelitian  ini  mengevaluasi  perubahan pendekatan  pemerintah  Indonesia  terhadap  aspek-aspek  sosial,  ekonomi,  keamanan,  dan  politik  di wilayah  perbatasan.  Konsep  Diplomasi  Perbatasan,  yang  berfokus  pada  institusionalisasi isu  politik, sosial-ekonomi,  dan  keamanan,  digunakan  untuk  menginterpretasikan  upaya  pemerintah  Indonesia dalam  menangani  permasalahan  ini.  Dari  sudut  pandang  politik,  studi  ini  menganalisis  pembahasan antara Indonesia dan Malaysia melalui forum Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee (JIM), yang  telah  efektif  dalam  menyelesaikan  beberapa  sengketa  perbatasan,  termasuk  penandatanganan Outstanding  Boundary  Problem  (OBP).  Dalam  konteks  sosial-ekonomi,  kedua  negara  menunjukkan komitmen mereka dengan upaya revisi Border Trade Agreement (BTA) melalui SOSEK MALINDO dan Review BTA pada tahun 2021. Di bidang keamanan, kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia di bawah COCC telah menghasilkan pengamanan wilayah perbatasan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)  dan  Tentara  Diraja Malaysia (TDM), yang juga  mendorong  hubungan harmonis antara  kedua instansi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, M. (1970). Ilmu Ilmu Kenegaraan (Himpunan Kuliah). Alumni, Bandung. Ardhana,  I.  K.,  Maunati,  Y.,  Zaenuddin,  D.,  &  Purwaningsih,  S.  S.  (2006).  Dinamika  Etnisitas  dan Hubungan  Ekonomi  pada  Wilayah  Perbatasan  di  Kalimantan  Timur-Sabah:  Studi  Kasus  di Wilayah Krayan dan Long Pasia. Jakarta: Pusat Penelitian Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Arifin,  S.  (2009).  Pelaksanaan  Asas  Uti  Possidetis  Dalam  Penentuan  Titik  Patok  Perbatasan  Darat Indonesia dengan Malaysia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(2), 183-204.
Bangun,  B.  H.  (2017).  Konsepsi  dan  pengelolaan  Wilayah  perBatasan  negara:  perspeKtif  huKum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63.
64 Rachmawati, I., Dewi, M. A., & Fauzan. (2021). Diplomasi Perbatasan; Konsep dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
65 TNI. (2014). Korem 091/ASN dengan MK 5 BRIGED TDM Lakukan Unit Commander Meeting (UCM). https://tniad.mil.id/korem-091asn-dengan-mk-5-briged-tdm-lakukan-unit-commander-meeting-ucm/.
66 Novianti. (2012). Kedudukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kerjasama Internasional: Studi Terhadap Perjanjian Kerjasama SOSEK-MALINDO.
Bangkit,  S.  J.  (2021).  Analisis  Mengenai  Kesepakatan  Negara  Indonesia  dalam  Memutuskan Penyelesaian  Kasus  Sipadan  dan  Ligitan  Melalui  Mahkamah  Internasional. Jurnal  Analisis Hukum , 4 (1), 98-119. Retrieved from
http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2968
Baylis, J. (2020). The globalization of world politics: An introduction to international relations. Oxford university press, USA. p.42.
Blake, G. (1995). The depiction of international boundaries on topographic maps. IBRU Boundary and Security Bulletin , 3 , 44-51.
Burchill, S., & Linklater, A. (1996). Theories of international relations, New York: St. Martin’s Press. CV. Indo Prima Sarana. (n.d.). Peta Indonesia. Surabaya: CV. Indo Prima Sarana.
Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang.  (2002).  Strategi  dan  Konsepsi  Pengembangan  Kawasan Perbatasan Negara.
Djalal, H. (2013). Dispute between Indonesia and Malaysia on the sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands. Jurnal Opinio Juris , 12 (10), 8-25.
Hadiwijoyo, S. S. (2018). Politik perbatasan negara Indonesia dan the outstanding boundary problems . Yogyakarta : Suluh Media.
Henrikson, A. K. (2000). Facing across borders: the diplomacy of bon voisinage. International Political Science Review , 21 (2), 121-147.
Ihsan, R. (2018). Sengketa Batas Darat dan Diplomasi Perbatasan Indonesia terhadap Malaysia. Isjwara, F. (1964). Pengantar ilmu politik. Bandung: Dhiwantara. Kuntjorowati,  E.,  &  Prastyowati,  S.  (2017).  Upaya  Masyarakat  Perbatasan  Antarnegara  dalam Mempertahankan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 16(4), 345-358. Latifa,  A.  (2006).  Penduduk  dan  kemiskinan  di  wilayah  perbatasan  Provinsi  Sulawesi  Utara  dan Kalimantan  Timur.  Jakarta  :Pusat  Penelitian  Kependudukan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia.
LEMHANAS. (1980). Bunga Rampai Pertahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas.
Noveria,  M.  (Ed.).  (2017).  Kedaulatan  Indonesia  di  wilayah  perbatasan:  perspektif  multidimensi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  13  Tahun  2014  Tentang  Kebijakan  Pengamanan  Wilayah Perbatasan.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Poetranto, T. (2004). Bagaimana mengatasi permasalahan di daerah perbatasan. (9) 14.
Rachmawati,  I.,  Fauzan.  (2012).  Problem  Diplomasi  Perbatasan  dalam  Tata  Kelola  Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 95-109.
Rachmawati,  I.,  Dewi,  M.  A.,  &  Fauzan.  (2021).  Diplomasi  Perbatasan;  Konsep  dan  Praktik  di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 1(3).
Saleh,  M.  H.  (2015).  Dinamika  Masyarakat  Perbatasan  (Eksistensi  Perantau  Bugis  di  Pulau  Sebatik Kalimantan Utara: Perspektif Cultural Studies). Jurnal Borneo Administrator, 11(1).
Santoso,  M.  I.  (2018).  Kedaulatan  dan  Yurisdiksi  Negara  Dalam  Sudut  Pandang  Keimigrasian. Binamulia Hukum, 7(1), 1-16.
Starr, H. (2006). International borders: What they are, what they mean, and why we should care. SAIS Review of International Affairs, 26(1).
Suastana,  I.  M.  D.  (2018).  Diplomasi  Perbatasan  Negara.  SINTESA  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik), 9(1), 13-17.
Sulaeman, A. (2018). Analisis Diplomasi Indonesia-Malaysia dalam Masalah Perbatasan. Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(5), 623-634.
TNI.  (2014).  Korem  091/ASN  dengan  MK  5  BRIGED  TDM  Lakukan  Unit  Commander  Meeting (UCM).  https://tniad.mil.id/korem-091asn-dengan-mk-5-briged-tdm-lakukan-unit-commander- meeting-ucm/.
Tolstoguzov, O., & Pitukhina, M. (2020). Public Diplomacy in Cross-Border Cooperation. In Heritage . IntechOpen.
Ulfa, N., Fimmastuti, D. R., & Rahmah, A. N. N. (2018). Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance  in  Indonesia:  A  General  Review.  Politik  Indonesia:  Indonesian  Political  Science Review, 3(1), 81-103.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Van  Houtum,  H.,  &  Van  Naerssen,  T.  (2002).  Bordering,  ordering  and  othering. Tijdschrift  voor economische en sociale geografie , 93 (2), 125-136.
Wangke,  H.  (ed.).  (2017).  Kerja  Sama  Indonesia-Malaysia  dalam  Pengelolaan  Perbatasan  di Kalimantan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
Watson, A. (2009). The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis Reissue with a new introduction by Barry Buzan and Richard Little. Routledge. 182-196.