Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
1 Sahya Anggara, 2 Pilawati
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sahyaanggara@uinsgd.ac.id
2 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; pilawati09@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze,  study  and  find  out  how  the  absorption  of  direct expenditure budget at the Bandung District Health Office 2017 Fiscal Year. In measuring the budget  absorption  variable,  the  author  uses  Halim's  theory  of  budget  absorption  which includes  budget,  budget  absorption,  supporting  factors  and  obstacles  to  budget  absorption. The  research  approach  used  is  qualitative  research  type  description.  Data  collection techniques were carried out by direct observation, in-depth interviews, and document studies. Data  analysis  techniques  using  the  theory  of  Miles  and  Huberman  which  consists  of  three activities  namely  Data  Reduction,  Data  Presentation,  Drawing  Conclusions.  The  results showed that based on three-dimensional indicators the absorption of direct budget in general has been going well. But there are still a number of things that need to be improved, namely regarding  the  approval  of  the  budget  that  has  not  been  timely,  the  lack  of  human  resources (employees) and there are programs that have not been achieved effectively and efficiently so that it affects the absorption of direct expenditure that is not yet optimal. So that the Bandung District Health Office must make efforts to increase and optimize budget absorption by means of approving budgets in a timely manner, proposing an increase in the number of employees and conducting socialization to employees about the budget that will be used in carrying out any  program  activities  that  have  been  previously determined  so  that  the  absorption  of  the budget can be absorbed immediately optimally.
Keywords : Budgeting System, Direct Expenditure, Budget Absorption

## Pendahuluan
Undang-Undang  Otonomi  Daerah  dan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  telah  menciptakan  perubahan mendasar  terhadap  pelaksanaan  pemerintahan.  Suatu  perubahan  dalam  hal  pengelolaan keuangan  negara  dan  juga  menjadi  langkah  awal  kemunculan  otonomi  daerah.  Keuangan negara  merupakan  setiap  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dihitung  dengan  uang,  dan segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sejauh ini, kemampuan dan kinerja pemerintah  dalam  perencanaan  dan  pengendalian  keuangan  dirasakan  masih  terlalu  lemah. Pada umumnya lembaga pemerintah belum menjalankan fungsi dan peranannya secara efektif dan efisien. Sementara itu, analisis untuk mengetahui tingkat biaya untuk setiap kegiatan masih jarang  dilakukan.  Perencanaan  anggaran  yang  lemah  pada  akhirnya  akan  memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing ,  yang  kesemuanya  akan  mempengaruhi tingkat  efisiensi  dan  efektivitas  unit  kerja  pemerintah.  Anggaran  sebagai  alat  untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaikbaiknya agar tidak terjadi bias atau
penyimpangan.  Penyerapan  anggaran  merupakan  membandingkan  anggaran  dengan realisasinya. Fenomena rendahnya penyerapan anggaran menjadi isu yang menarik di kalangan pemerintah dan masyarakat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas tersebut bergerak di bidang pelayanan kesehatan  publik.  Di  dalam  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bandung  Tahun  2017,  dijelaskan  bahwa  seluruh  program  atau  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  sejalan  dengan  Visi  Kabupaten Bandung Tahun 2016 s/d 2021 yaitu “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan  Berdaya  Saing,  melalui  Tata  Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  dan  Sinergi  Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Sektor  kesehatan  merupakan  sektor  penting  dalam  mencapai  visi  tersebut. Pengembangan kebijakan pembangunan kesehatan sangat penting mengingat penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada saat ini semakin kompleks. Sebagai penjabaran dari Visi tersebut maka  di  dalam  Rencana  Strategis  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  2016-2021,  pada Tahun  2017  terdapat  sasaran  prioritas  yaitu  meningkatnya  penyediaan  layanan  kesehatan. Dalam  menunjang  keberhasilan  dalam  sektor  kesehatan,  maka  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung mendapatkan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 365.116.587.042,-. Pagu anggaran  belanja  langsung  tersebut  dilaksanakan  untuk  membiayai  empat  sasaran  strategis dengan Sembilan indikator kerja yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2017, empat sasaran strategis tersebut yaitu:

## Tabel 1.1
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Tahun 2017 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % Penyerapan 1. Optimalnya Penyediaan Layanan Kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Bidang Kesehatan 41.986.424.513 34.433.120.088 82,01 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin 36.236.424.316 32.183.850.125 88.82 2. Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Umur  Harapan Hidup (UHH) 200.952.044.406 141.365.233.362.67 70,35 Angka Kematian Bayi 78.611.351.374 28.835.417.298 36,68 Akibat (AKB)
Penyakit Menular dan Tidak Menular 3. Meningkatnya Sanitasi Dasar, Lingkungan Sehat dan Perilaku Hidup Prevalensi Balita  Stunting pada Anak Baduta (bawah dua tahun) Universal Akses 100,0,100 di tahun 2019 Persentase PHBS pada 955.629.300 939.722.300 98,34 1.370.000.000 1.283.984.525 93,72 Sehat di Masyarakat 4. Meningkatnya Tata Kelola 1.006.135.000 788.200.000 78,34 Rumah Tangga Nilai Akuntabilitas Instansi Dinas Kesehatan Instansi Pemerintah Persentase  Aset dalam  Kondisi Baik 1.121.330.000 954.812.500 85,15 2.877.248.133 2.132.567.107 74,12

## Sumber: LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017
Tabel tersebut diatas memberikan informasi bahwa terdapat penyerapan anggaran yang sangat  rendah  pada  sasaran  strategis  yang  kedua  yaitu  Menurunnya  Angka  Kesakitan  dan Kematian  Akibat  Penyakit  Menular  dan  Tidak  Menular.  Indikator  Kinerja  Angka  Kematian Bayi  yang  hanya  terserap  36,68%  menunjukkan  bahwa  masih  adanya  pelaksanaan  program kegiatan  yang  kurang  efektif  dalam  menggunakan  angggaran  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya.  Kegagalan  dalam  penyerapan  anggaran  tersebut  disebabkan  oleh  adanya keterlambatan juklak dan juknis kegiatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.
Sehingga  dari  pagu  anggaran  belanja  langsung  sebesar  Rp.  365.116.587.042,-  yang dianggarkan   untuk    mencapai    target    yang   ditetapkan   berhasil   terserap   sebesar   Rp. 242.916.907.305,26,-  sehingga  persentase  daya  serap  anggaran  belanja  langsung  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  sampai  31  Desember  2017  adalah  sebesar  66,53%  dari anggaran  indikatif  yang  direncanakan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perencanaan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  perlu  dioptimalkan  agar  lebih  efektif  dan  efisien  dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi Kabupaten Bandung.
Kemudian  Pada  dinas  tersebut  diperoleh  informasi  melalui  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2014 sampai dengan 2017,  bahwa  penyerapan  anggaran  belanja  langsung  dari  tahun  2014,  2015,  2016  dan  2017 dikatakan  masih  belum  maksimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  pada  tahun  2014 penyerapan  anggaran  belanja  langsung  sebesar  66,86%,  kemudian  pada  tahun  2015  sebesar 72,19%, dan pada tahun 2016 sebesar 74,19%.

## Tabel 1.2

## Daftar Realisasi dan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
No Tahun Anggaran Realisasi Persentase Sisa Anggaran 1 2014 187.303.651.800,- 125.231.955.718,- 66,86 % 62.071.696.082,- 2 2015 248.523.941.501,-  179.417.315.809,- 72,19 % 69.106.625.692,- 3 2016 306.990.292.055,-  227.746.742.512,49,-  74,19% 79.243.549.542,51,- 4 2017 365.116.587.042,- 242.916.907.305,26,- 66,53% 122.199.679.736,74
Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 2017
Dilihat  dari tahun 2014 sampai dengan  tahun  2017,  anggaran  Belanja  Langsung pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  tiap  tahunnya  mengalami  kenaikan  alokasi  anggaran, dan untuk penyerapan anggaran pada tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan dalam persentase, yaitu 66,86% (2014), 72,19% (2015), 74,19% (2016) namun masih terdapat sisa  anggaran  yang  banyak  yang  tidak  dimanfaatkan.  Dan  pada  tahun  2017  persentase penyerapan  anggarannya  mengalami  penurunan menjadi  66,53%.  Sedangkan  jika dilihat  dari sisa anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan sisa anggaran yang paling tinggi terjadi pada tahun 2017.
Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada Tahun 2017 adalah:
1.    Keterlambatan  pelaksanaan  koordinasi  dan  ketersediaan  informasi  serta  mekanisme bantuan dana Provinsi dan Pusat, terutama yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan  non  fisik  untuk  kegiatan  Bantuan  Operasional  Kesehatan  (BOK)  dan  Jaminan Persalinan  (Jampersal)  sehingga  ada  beberapa  kegiatan  yang  sudah  direncanakan  namun tidak dapat dilaksanakan;
2.   Peran  serta  masyarakat  dalam  kegiatan  kesehatan  belum  optimal  sehingga  tidak  semua kegiatan yang melibatkan masyarakat dapat terlaksana;
3.  Ketidakmampuan  aparatur  pegawai  dalam  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan  terutama  di  UPTD  pelayanan  kesehatan  sehingga  pertanggung  jawaban  dan pendokumentasian kurang optimal;
4.   Ketidakcakapan aparatur pegawai dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
5.   Data keuangan, data non keuangan dan data program sebagai bahan penyusunan laporan keuangan belum tepat waktu.
Dengan melihat fenomena penyerapan anggaran belanja langsung yang ada pada Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang: “Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  Tahun  Anggaran  2017”.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun anggaran 2017.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena relevan dengan permasalahan yang ada dan sesuai dengan rumusan masalah  yang ada untuk  menggambarkan objek penelitian  yang akan diteliti berkaitan dengan penyerapan anggaran. Di mana penelitian ini hanya menggunakan satu variabel  tanpa  membandingkan  dengan  variabel  lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  karena  untuk  memberikan  deskripsi  atau  gambaran  mengenai  persoalan, kejadian,  aktifitas  yang  sedang  berlangsung  pada  waktu  penelitian  dilakukan.  Dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  metode  deskriptif  ini  peneliti  berupaya  untuk menguraikan, menggambarkan, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan kejadiankejadian dan  fakta-fakta  yang  ditemukan  dalam  penelitian  mengenai  analisis  penyerapan  anggaran belanja langsung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

## Hasil Dan Pembahasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan publik. Untuk melaksanakan tugas dan  kewajibannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mendapatkan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 365.116.587.042,-. Pagu anggaran  sebesar  tersebut  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  yang  ada  pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Pada Tahun 2017 dan berhasil terserap atau penyerapan anggarannya  sebesar  66,53%.      Anggaran  Belanja  Langsung  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur anggaran dari Subagio dalam Tjandra (2009) yaitu:

## a. Kebijakan Pemerintah yang Tercermin dalam Angka-Angka
Aspek pertama dari unsur – unsur anggaran yaitu mengenai kebijaksanaan pemerintah yang  tercermin  dalam  angkaangka.  Anggaran  merupakan  kebijaksaan  pemerintah  yang tercermin dalam angkaangka.  Anggaran  Belanja  Langsung pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  Tahun  Anggaran  2017  yaitu  sebesar  Rp.365.116.587.042,-.  Anggaran  tersebut ditetapkan  bukan  sembarang  dalam  arti  sebelum  angka  itu  muncul  sudah  melalui  tahapan perencanaan     anggaran sampai ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dalam hal mencapai tujuan.
“Proses  perencanaan  anggaran  pasti  gak  akan  lepas  dari  proses perencanaan    sebelumnya dimana kita pasti punya dokumen-dokumen, dimulai  dengan  dokumen-dokumen  perencanaan  lima  tahunan,  berupa kalo  di  dalam  level  kedaerahan  berupa  RPJMD,  kemudian  untuk  level dinas dalam bentuk RENSTRA”. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Jadi,  besarnya  angka  yang  ditetapkan  dalam  anggaran  belanja  langsung  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  Tahun  Anggaran  2017  tersebut  dihasilkan  dari  proses perencanaan mulai dari level kedaerahan sampai level dinas.
Selanjutnya  kepala  bagian  keuangan  menjelaskan  mengenai  anggaran  dalam wawancara sebagai berikut:
“Nah  penganggaran  tahunan  itu  pasti  mengadopsi  pada rencanarencana  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen-dokumen tersebut  yang  telah  ditetapkan  tadi  itu.  Sehingga  pembiayaan  itu mengikuti rencana kerja yang akan di laksanakan. Jadi bukan uangnya dulu  tapi  kegiatannya  apa  yang  akan  dikerjakan  sehingga  muncullah angka  besarnya  anggaran”.  (Wawancara  pada  tanggal  30  Januari 2019).
Dari  informasi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung telah melakukan proses perencanaan yang panjang untuk menentukan besarnya anggaran yang harus  dialokasikan  yaitu  untuk  anggaran  belanja  langsung  pada  tahun  2017  sebesar  Rp. 365.116.587.042,-.

## b. Rencana Pemasukan untuk Membiayai Pengeluaran
Aspek  selanjutnya  dari  unsur-unsur  anggaran  yaitu  rencana  pemasukan  untuk membiayai  pengeluaran.  Untuk  menjalankan  tugas  dan  melaksanakan  semua  program  yang sudah  ditetapkan  oleh  suatu  organisasi,  maka  diperlukan  biaya  pemasukan  yang  dapat digunakan  untuk  menunjang  pelaksanaan  program.  Karena  tanpa  ada  pemasukan  maka  akan sulit untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki  pemasukan  untuk  membiayai  pengeluaran  dalam  setiap  program  yang  ada. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian program sebagai berikut:
“Sumber  pemasukan  Anggaran  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung seperti  pemerintah  daerah  pada  umumnya,  kita  dari  berbagai  sumber baik  berupa  APBD,  APBN,  serta  dana  bagi  hasil,  ya  itu  yang  masuk dalam  pola  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  daerah  ya  tadi koridornya  adalah  APBD”.  (Wawancara  pada  tanggal  28  Januari 2019) .
Jadi,  sumber  pemasukan  yang  diperoleh  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung berasal  dari  APBD,  APBN  serta  dana  bagi  hasil  yang  dikelola  langsung  oleh  pemerintah daerah.  Dengan  dana  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang dihadapi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.  Pendapat tersebut diperkuat lagi oleh kepala bagian keuangan dalam wawancara berikut ini:
“UU  Kesehatan  mengamanatkan  bahwa  anggaran  kesehatan  itu minimal 10% dari APBD, 5% (di luar gaji) dari APBN. DINKES sudah diangka 20% dari APBD.  UU NO 36 Tahun 2009”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Dari  informasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sumber  pemasukan  yang  digunakan untuk  membiayai  semua  aktivitas  dan  kegiatan  yang  ada  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 berasal dari 20% dana APBD Kabupaten Bandung, ini sesuai dengan UU Kesehatan.

## c. Memuat Data Pelaksanaan Anggaran Satu Tahun Lalu
Memuat data pelaksanaan anggaran satu tahun lalu merupakan aspek yang penting dari anggaran. Dalam menyusun anggaran untuk tahun selanjutnya, diperlukan dokumen anggaran tahun  lalu  untuk  dijadikan  sebagai  acuan  atau  pedoman  dalam  menyusun  anggaran  diwaktu yang akan datang, agar sasaran dari program kegiatan yang belum tercapai dapat dilaksanakan di  tahun  selanjutnya,  dan  dengan  dokumen  anggaran  tahun  sebelumnya  dapat  diperoleh informasi  yang  lebih  rinci  tentang  penyusunan  anggaran  yang  akan  datang.  Hal  ini  sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala bagian program dalam wawancara, yaitu:
“Dokumen anggaran tahun lalu pasti dipakai, tapi dalam hal kegiatan bukan uangnya. Kalau kegiatan yang tahun lalu sekiranya sudah selesai sudah  diintervensi  dengan  anggaran  tahun  lalu  ya  sekarang  pasti  gak akan dikasih anggaran lagi kalau dianggap sudah selesai target sudah tercapai.  nah  kalo  belum  selesai  tahapannya  kan  misalnya  dalam dokumen lima tahun kan ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan satu tahun  anggaran,  sehingga  sekarang  dilanjutkan  lagi”.  (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Jadi,  dapat  diketahui  bahwa Dinas  Kesehatan Kabupaten Bandung menggunakan  data pelaksanaan anggaran atau dokumen anggaran tahun lalu sebagai acuan untuk melihat kegiatan apa saja yang sudah selesai dan sesuai target, lalu kegiatan apa saja yang masih dalam proses pelaksanaan  serta  kegiatan  yang  pencapaiannya  tidak  bisa  dicapai  dalam  waktu  satu  tahun anggaran. Contohnya pembangunan Puskesmas, jika belum selesai dalam satu tahun anggaran tersebut maka bisa dilanjutkan pada tahun anggaran yang akan datang.

## d. Menunjukkan Sektor Yang Diprioritaskan
Aspek  selanjutnya  dari  anggaran  yaitu  anggaran  harus  menunjukkan  sektor  yang diprioritaskan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap pemerintah baik itu pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  diharapkan  untuk  mampu  menerima  dan melaksanakan seluruh apresiasi dari masyarakatnya, karena tugas pemerintah itu sendiri adalah untuk  mensejahterakan  masyarakatnya  dengan  memberikan  pelayanan  yang  terbaik.  Oleh sebab  itu  pemerintah  harus  mengetahui  isu-isu  atau  masalah-masalah  yang  sedang  dihadapi oleh  masyarakat  sehingga  pemerintah  bisa  memberikan  solusi  dari  masalah  yang  sedang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini perlu untuk menunjukkan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  memiliki  sektor  yang  diprioritaskan  dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seperti  yang   disampaikan   oleh   kepala   bagian program dalam wawancara yaitu sebagai berikut:
“Pasti  ada  sektor  yang  diprioritaskan,  contoh  ya  kita  itu  udah  punya beberapa  indikator  kinerja  yang  disebut  ada  indikator  kinerja  utama ada  juga  itu  dibebani  dengan  SPM  (Standar  Pelayanan  Minimal).  Itu wajib  kita anggarkan, karna kalo  indikator  kinerja  utama itu  hal yang pasti  akan  diukur  dan  harus  dicapai  karena  menyangkut  integritas tertentu  serta  manfaat  dari  keberadaan  institusi  itu.  kemudian  kalau SPM  itu  amanat  Undang-Undang  itu  hak-hak  masyarakat  yang  wajib dipenuhi  oleh  institusi.  indikator  kinerja  utama  itu  dituangkan  dalam RPJM, contohnya indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan sama
satu  lagi  itu  indeks  kesehatan.  Sedangkan  kalo  standar  pelayanan minimal itu dari pemerintah pusat ada PPnya Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018. Itu wajib dipenuhi seluruh dinas itu wajib melaksanakan SPM”. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Dengan  sektor  yang  diprioritaskan  tersebut  diharapkan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya  dalam  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

## e. Menunjukkan Maju/Mundurnya Pencapaian Sasaran
Anggaran  dibuat  dan  dilaksanakan  untuk  menunjukkan  maju/mundurnya  pencapaian sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  yaitu memberikan  pelayanan  yang  baik  terhadap  masyarakatnya.  Dengan  perencanaan  yang  telah dibuat  dan  ditetapkan  sebelumnya  maka  dalam  melaksanakan  apa  yang  telah  direncanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan pula. Kemudian dari situlah diketahui maju atau  mundurnya  pencapaian  sasaran.  Pelaksanaan  yang  baik  akan  menunjukkan  hasil  atau pencapaian yang baik pula dan sebaliknya jika pelaksanaan kegiatan tidak baik maka hasil atau pencapaian juga tidak baik.
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  pada  Tahun  Anggaran  2017  menunjukkan pencapaian sasaran yang baik walau masih terdapat beberapa kegiatan yang belum maksimal, seperti yang disampaikan oleh kepala bagian program dalam wawancara berikut ini:
“Kalau  diberbagai  indikator  ada  yang  sudah  tercapai  ada  yang  tidak, nah  kalau  tercapai  dan  tidak  tercapai  itu  kadang-kadang  tergantung target yang telah ditetapkan kan. Jadi target itu juga ada yang bisa kita tentukan sendiri ada yang sudah ditetapkan sebelumnya, sebagai contoh yang  tidak  tercapai  itu  standar  pelayanan  minimal  yang  di  PP  itu disebutkan  capaiannya harus 100%. Yang kita sulit untuk mencapai itu cakupan  pelayanan  kesehatan  usia  produktif  sesuai  standar.  Tidak tercapai itu karena sasarannya yang terlalu banyak, kan kalau penduduk kabupaten  Bandung  3,6  juta  nah  penduduk  usia  produktif  2,5  juta, sebanyak 2,5 penduduk Kabupaten Bandung dalam usia produktif (1559 tahun)  harus  kami  layani  sesuai  standar.  Untuk  mencapainya  sulit karena  terlalu  banyaknya  target  yang  ditetapkan”.  (Wawancara  pada tanggal 28 Januari 2019).
Jadi,  ada  indikator  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang  masih  sulit  untuk mencapainya karena terlalu banyak target yang ditetapkan. Itu merupakan salah satu kendala Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  dalam  melaksanakan  SPM  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Pusat.  Namun  sejauh  ini  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai prosedur yang ada, hanya saja ada beberapa indikator yang sulit untuk mencapainya.

## f.   Petunjuk  bagi  Pemerintah  untuk  Melaksanakan  Kebijaksanaannya  selama  Satu  Tahun
Mendatang
Aspek yang terakhir yaitu anggaran harus dijadikan sebagai petunjuk bagi pemerintah untuk   melaksanakan  kebijaksanaannya  selama  satu  tahun  mendatang.  Anggaran  yang  telah direncanakan  dan  ditetapkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  digunakan  sebagai petunjuk untuk melaksanakan seluruh program kegiatan selama satu tahun mendatang. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada program kegiatan yang terkadang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya sesuai yang dijelaskan oleh kepala bagian program dalam wawancara, yaitu:
“Yang  biasanya  terjadi  kalo  kita  gagal  dan  tidak  sesuai  dengan perencanaan  sebelumnya  itu  yang  satu  adalah  top  down  yang  kedua adalah  politik.    Gagal    itu    mungkin    begini    jadi    kita    sudah menganggarkan  sebagai  contoh  untuk  usulan  pembangunan  polindes atau  poskesdes,  nah  ternyata  setelah  kita  anggarkan  pada  dokumen anggaran saat kita ingin melaksanakan secara teknis ternyata tanahnya bermasalah  kadangkadang  gitu,  kemudian  juga  secara  teknis  kalau  di bangun  di  situ  tempatnya  jauh  dari  mana-mana”.  (Wawancara  pada tanggal 28 Januari 2019).
Jadi,  masih  terdapat  kegagalan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  yang  ada  pada  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Namun kegagalan hanya beberapa kali dan tidak sering terjadi. Ini  menunjukkan  bahwa  anggaran  dijadikan  petunjuk  bagi  pemerintah  khususnya  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  untuk  melaksanakan  kebijaksanaannya  selama  satu  tahun mendatang.
Analisis  Penyerapan  Anggaran  Belanja  Langsung  Pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat dari indikator - indikator sebagai berikut:

## a. Pemberian Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran
Mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran merupakan  pejabat  yang  diberi  kuasa  untuk  melaksanakan  sebagian  kewenangan  pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Berdasarkan aturan tersebut maka Kuasa Pengguna  Anggaran  memiliki kewenangan  yang ditetapkan  oleh Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Pemberian  Kewenangan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  juga  merupakan  indikator penyerapan  anggaran.  Untuk  menunjang  pelaksanaan  kegiatan,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung juga memiliki Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pemanfaatan anggaran yang ada. Ini sesuai dengan wawancara pada kepala bagian keuangan sebagai berikut:
“Iya  ada  pemberian  kewenangan  kepada  Kuasa  Pengguna  Anggaran (KPA)  karena  anggaran  yang  ada  pada  Dinkes  juga  besar  dan  dapat dijadikan  sebagai  ke  rentang  kendali,  sesuai  dengan  Permendagri Nomor 13”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Jadi,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  telah  memenuhi  aturan  yang  ada  tentang pemberian  Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang  dapat  menunjang  pelaksanaan  kegiatan  dan pemanfaatan anggaran, oleh sebab itu maka penyerapan anggaran sudah terealisasi dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan.

## b. Batas Waktu Penyelesaian Tagihan
Indikator selanjutnya   dalam  penyerapan  anggaran  yaitu  Batas  Waktu  Penyelesaian Tagihan.  Untuk  mengetahui  mengenai  batas  waktu  penyelesaian  tagihan,  berikut  penjelasan kepala bagian keuangan dalam wawancara, sebagai berikut:
“Sebenarnya kalau  aturan itu bahwa pencairan  dana untuk membayar tagihan  harus  sudah  ada  bukti  transaksi,  dokumen-dokumen administratifnya,  terus  kalau  belanja  modal  atau  belanja  barang  dan jasa harus ada serah terima barang dan berita acara, kalau misalnya di pembangunan fisik ada PHO istilahnya, semua itu harus ditempuh dulu. Kalau  itu  semua  ada  harus  segera  dicairkan.  Jadi  kita  itu  ada ketentuannya seminggu maksimal untuk pencairan. Kalau kita tidak ada yang  melewati  tahun  anggaran.  Karena  sudah  sesuai  dengan  prosedur tersebut”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  batas  waktu  penyelesaian  tagihan  itu seminggu paling maksimal dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tidak ada yang melewati tagihan tahun anggaran karena sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
c. Penerapan Sistem Reward and Punishment
Dalam  organisasi,  pemberlakuan  sistem reward and punishment merupakan  hal  yang penting untuk  menunjang pencapaian kinerja yang baik serta dapat memotivasi para pegawai agar lebih baik lagi dalam bekerja.
Dinas   Kesehatan    Kabupaten    Bandung    juga    menerapkan    sistem reward and punishment ini, sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala bagian keuangan, sebagai berikut:
“Sebenarnya  kalau  reward  and  punishment  sekarang  ada  Analisis Jabatan  (ANJAB)  dan  Analisis  Beban  Kerja  (ABK),  secara  tidak langsung  itu  merupakan  reward  and  punishment.  Jadi  apabila  dia kinerjanya  buruk  misalnya  tapi  tidak  secara  langsung  punishment  dari pencairan,  misalnya  dia  tidak  pernah  ngantor  sehingga  pekerjaannya tidak  dikerjakan,  karena  dia  tidak  ngantor  berarti  absensinya  jelek, sehingga tunjangan penghasilannya tidak diberikan, itu kan punishment sebetulnya.  Jadi  tunjangan  berbasis  kinerja  itu  ke  sana  arahnya.  Jadi kalau  misalnya  dia  memang  tidak  bekerja  dengan  baik  secara  tidak langsung  dia  akan  mendapatkan  punishment,  otomatis  cakupan programnya  juga  tidak  baik”.  (Wawancara  pada  tanggal  30  Januari 2019).
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung secara  tidak  langsung  telah  menerapkan  sistem  reward  and  punishment  untuk  mendorong kinerja pegawai agar penyerapan anggaran lebih baik.
d. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mendukung  penyerapan anggaran  belanja langsung pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bandung.  Karena dalam proses penyerapan anggaran dilakukan oleh sumber daya manusia yang diharapkan professional, ahli dibidangnya,  berkompeten  dan  berkualitas  sehingga  penyerapan  anggaran  dapat  dilakukan
dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil wawancara mengenai sumber daya manusia dengan kepala bagian keuangan, yaitu sebagai berikut:
“Sumber  daya  manusia  kalau  memadai  dan  berkompeten  iya,  karena harus  tersertifikasi.  Jadi  yang  memang  dia  diberi  tugas  pasti berkompeten  dan  bersertifikat.  Tetapi  dengan  jumlah  anggaran  yang banyak  dan  jenis  pengadaan  yang  banyak  ya  masih  kurang.  Apalagi untuk  dipuskesmas  sekarang  masih  sama  kita  pengadaannya  karena mereka  tidak  ada  yang  bersertifikasi”.  (Wawancara  pada  tanggal  30 Januari 2019).
Dari  informasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan bersertifikasi. Sehingga terpercaya juga dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain dari itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung juga telah mengadakan pelatihan untuk menunjang peningkatan sumber daya   manusia.   Sesuai   dengan   disampaikan   kepala bagian keuangan dalam wawancara sebagai berikut:
“Sebenarnya  pelatihan  sudah  dilaksanakan  untuk  pengadaan  barang dan  jasa  cuman  mungkin  sulit  jadi  tidak  banyak  yang  lulus,  kemudian yang  kedua  lebih  kearah  psikologis  mereka  memang  tidak  mau  lulus. Karena  kalau  menjadi  pejabat  pengadaan  barang  itu  bukan  mudah punya  resiko.  Berapa  reward  yang  dia  terima  dengan  resikonya”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Pelatihan  yang  dilakukan  tersebut  ternyata  tidak  serta  merta  membuat  sumber  daya manusia  (pegawai)  yang  ada  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung mau  untuk  menjadi pegawai  yang  bersertifikasi  dalam  hal  pengadaan  barang  dan  jasa  karena  mereka  sadar  akan resiko  yang  dimiliki  jika  berda  di  posisi  seperti  itu.  dan  itu  menjadi  suatu  kelemahan  pada sumber daya manusianya.
e. Penganggaran yang Tepat dan Ketepatan Waktu Penunjukan Pejabat Perbendaharaan
Penganggaran  yang  tepat  merupakan  hal  yang  harus  dilakukan  untuk  mendorong penyerapan anggaran. Dibutuhkan   perencanaan   anggaran   yang real dan   terencana   agar organisasi dapat berjalan dengan baik dalam waktu ke depan.  Anggaran belanja langsung suatu organisasi merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan terukur dalam bentuk angka yang terdiri dari keseluruhan kegiatan organisasi untuk jangka waktu tertentu dalam satu tahun anggaran.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki anggaran belanja langsung yang sudah disusun  dengan  baik  dalam  proses  perencanaan  yang  sudah  dilakukan  sebelumnya.  Berikut hasil wawancara dengan kepala bagian keuangan, yaitu:
“Jadi  kalau  penyusunan  anggaran  itu  memang  sudah  ada  aturannya, penyusunan  anggaran  itu  kalau  pengelolaan  keuangan  ada  anggaran, perencanaan  anggaran,  penatausahaan  keuangan,  pelaksanaan kegiatan,  penyusunan  laporan  keuangan,  itu  dalam  satu  rangkaian. Perencanaan  yang  sudah  kita  lakukan  itu  dari  mulai  kita  membuat Lembaran   Kegiatan   (LK),   kemudian   diverifikasi   oleh   penyusunan
program  lalu  dibuatkanlah  RKA  kemudian  DPA  kemudian  disahkan, udah  sesuai.  Namun  untuk  tahun  2017  pengesahan  anggaran  belum tepat waktu disebabkan kepentingankepentingan yang ada dalam proses pembahasan anggaran”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung  anggaran  belanja  langsung  sudah  disusun  sesuai  dengan  prosedur  dan  aturan  yang harus dipenuhi, namun waktu pengesahan anggaran tidak dilakukan tepat waktu.
Selanjutnya  dalam  hal  ketepatan  waktu  penunjukan  pejabat  perbendaharaan,  Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan penunjukan pejabat perbendaharaan atau bendahara pada saat setiap awal tahun anggaran dan dilakukan satu kali dalam satu tahun. Sesuai dengan yang  disampaikan  oleh  kepala  bagian  keuangan  ketika  ditanya  tentang  waktu  penunjukan bendahara. Dalam wawancara sebagai berikut:
“Setiap  awal  tahun,  secara  umum  yang  Namanya  penunjukan  itu dilaksanakan satu tahun sekali atau satu tahun anggaran”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  telah  menjalankan penganggaran dengan tepat waktu dan penunjukan pejabat perbendaharaan dengan ketepatan waktu pula. Hal ini dapat menjadi pendorong dalam penyerapan anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
f. Pemahaman terhadap Ketentuan dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan
Dalam  mengelola  keuangan  agar  penyerapan  anggaran  optimal  maka  pegawai  harus memiliki pemahaman  terhadap ketentuan dan mekanisme pengelola keuangan, khususnya bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.
Memahami ketentuan  dan  mekanisme pengelolaan  keuangan  bertujuan  agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam mengelola keuangan ini yang di dalamnya berhubungan dengan anggaran serta penyerapan  anggaran,  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  pada  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  telah  memahami  ketentuan  dan  mekanisme  pengelolaan keuangan  tersebut.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  kepala  bagian  keuangan  dalam  wawancara, sebagai berikut:
“Ya  pegawai  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  sudah memahami  ketentuan  dan  mekanisme  yang  ada  untuk  mengelola keuangan, dan sesuai dengan SK”. (Wawancara       pada   tanggal   30 Januari 2019).
Dari  informasi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung dapat  dikatakan  telah  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sesuai  dengan  ketentuan  dan mekanisme yang ada seperti. Kemudian kepala bagian program menjelaskan bahwa ketentuan dan  mekanisme  dalam  pengelolaan  keuangan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Bandung  di dalamnya memuat tentang hal – hal sebagai berikut seperti yang dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:
“Jika ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan itu salah satunya terdiri dari transparansi dan akuntabilitas       anggaran,               disiplin anggaran,  keadilan  anggaran,  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran, keuangan disusun dengan pendekatan kinerja”. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Jadi, pengelolaan keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di susun dengan pendekatan kinerja agar  program  kegiatan  yang telah  dibuat dapat  dilaksanakan dengan baik serta  efektif  dan  efisien.  Dengan  adanya  pegawai  yang  telah  memahami  ketentuan  dan mekanisme pengelolaan keuangan maka penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan optimal sesuai dengan yang diinginkan.

## g. Mekanisme Penyelesaian Pencairan Dana yang Cepat dan Tepat
Mekanisme  penyelesaian  pencairan  dana  yang  cepat,  tepat,  transparan  dan  akuntabel merupakan  indikator  yang  penting  dalam  penyerapan  anggaran.  Pencairan  dana  harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena jika pencairan dana mengalami keterlambatan maka akan  berdampak  terhadap  pelaksanaan  program  kegiatan  yang  ada,  karena  setiap  program kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  menggunakan  dana  yang  seharusnya  dapat  dicairkan  tepat waktu.
Mekanisme  pencairan  dana  harus  ditempuh  dengan  baik  sesuai  dengan  waktu  yang telah      ditentukan.  Kepala  bagian  keuangan  menjelaskan  mengenai  pencairan  dana  dalam wawancara sebagai berikut:
“Karena  kita  menggunakan  aplikasi  SIMDA,  jadi  untuk  pencairan  itu seminggu waktunya, itu   sudah  aturannya.  Kalau  lebih   dari
seminggu misalnya ada kesalahan bolak
balik   terus,   nanti  ada kadaluarsanya dan SPM (suratperintah membayar) nya harus dari awal  lagi.  Jadi  kita  itu  ada  ketentuannya  seminggu  maksimal  untuk pencairan”. (Wawancara pada tanggal 30 Januari 2019).
Dari  informasi  tersebut  diketahui  bahwa  pencairan  dana  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Bandung  memiliki  batas  waktu  satu  minggu  jika  lebih  dari  waktu  tersebut  maka prosesnya dari awal lagi ada kadaluarsanya.
Namun,  pengajuan  pencairan  dana  tidak  bisa  dilakukan  apabila  pengajuan  bulan sebelumnya  belum  mencapi  70%,  jadi  dapat  dikatakan  bahwa  pencairan  dana  sebelumnya harus  sudah  menempuh  70%  proses  yang  harus  ditempuh  untuk  memenuhi  persyaratan  baru selanjutnya  boleh  mengajukan  pencairan  dana  yang  lainnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang dijelaskan oleh kepala bagian program dalam wawancara berikut ini:
“Pengajuan  pencairan  dana  bisa  dilakukan  apabila  pertanggung jawaban  bulan  sebelumnya  sudah  ada  75%.  Kalau  misalnya  yang  lalu melaksanakan kegiatan tapi dia belum melakukan pertanggung jawaban, jadi gak bisa dia nyairin dana. Jadi kita uang diganti surat pertanggung jawaban”. (Wawancara pada tanggal 28 Januari 2019).
Dinas   Kesehatan  Kabupaten  Bandung  telah  menempuh  prosedur  yang  sesuai  dalam hal  pencairan  dana,  dilakukan  tepat  waktu  dan  tidak  pernah  terlambat.  Seperti  yang disampaikan kepala bagian program dalam wawancara berikut:
“Pencairan  dana  tidak pernah  terlambat,  semua  tepat  waktu.  karena semua  sudah  ada  sistemnya,  jadi  semua  bisa  dilakukan  asal  sesuai dengan  prosedur  yang  ada.”  (Wawancara  pada  tanggal  28  Januari 2019).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sudah melakukan dengan  baik  dalam  hal  pencairan  dana  dan  dapat  mendukung  terlaksananya  setiap  program kegiatan dengan baik serta penyerapan anggaran dapat terserap dengan optimal pula.

## Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  penelitian,  bahwa  diantara  indikator  dari penyerapan  anggaran  belanja  langsung  pada  umumnya  sudah  berjalan  dengan  baik.  Namun, masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  ditingkatkan  lagi  seperti  misalnya  mengenai  pengesahan anggaran yang belum tepat waktu, kurangnya kemampuan dan kapasitas aparatur pegawai, dan masih  ada  program  yang  belum  tercapai  secara  efektif  dan  efisien  sehingga  berpengaruh terhadap  penyerapan  anggaran  belanja  langsung  yang  belum  optimal.  Sehingga  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Bandung  harus  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  dan mengoptimalkan  penyerapan  anggaran  dengan  cara  melakukan  pengesahan  anggaran  secara tepat  waktu,  mengajukan  penambahan  jumlah  pegawai  dan  melakukan  sosialisasi  kepada pegawai  mengenai  anggaran  yang  akan  digunakan  dalam  melaksanakan  setiap  program kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya agar penyerapan anggaran belanja langsung dapat terserap dengan optimal.

## Referensi
Almi,  F.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.
Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara . Bandung: CV. Pustaka Setia
Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administratif . Bandung: CV. Pustaka Setia Anggara, S. (2016). Administrasi Keuangan Negara . Bandung: CV. Pustaka Setia
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Erlangga
Djafar, M.S. (2017). Hukum Keuangan Negara, Teori dan Praktik . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Halim, A., Iqbal, M. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik . Jakarta: Salemba Empat
Heriyanto,   H.   (2012).   Faktor-Faktor   yang   Mempengaruhi   Keterlambatan   Penyerapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja di Kementrian, Lembaga di Wilayah Jakarta.
Lexy, J. M. (2011). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.05/2009, BAB 1 Pasal 1

## Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (mengalami perubahan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011)
Peraturan Menteri Keuangan 49/Peraturan Menteri Keuangan. 02/2011 Peraturan Presiden No. 54  Tahun  2010  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  170/Peraturan  Menteri  Keuangan. 05/2010 Peraturan Menteri Keuangan No. 38/Peraturan Menteri Keuangan. 02/2011
Priatno.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penyerapan  Anggaran  Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah . Jakarta: Erlangga
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Penerbit ANDI
Silalahi, U. (2011). Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep Teori  dan Dimensi .  Bandung: Sinar Baru Algensindo
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Refika Aditama
Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta
Tjandra, W. R. (2009). Hukum Keuangan Negara . Jakarta: Grasindo