## Ekonomis: Journal of Economics and Business
Volume 7, 1 (2023): 277-286 Online ISSN: 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v7i1.1059 http://ekonomis.unbari.ac.id

## Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Upaya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

## Desyadi*, Murtir Jeddawi, Muh. Ilham, Faria Ruhana
Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) *Correspondence: amoyjihan@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  optimalisasi  peningkatan  PAD  Pemerintah  Kabupaten Lampung  Utara  yang  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Lampung  yang  memiliki  banyak  potensi sumber  daya  untuk  dikembangkan  dan  dikelola  secara  maksimal.  Optimalisasi  pendapatan  asli  daerah  (PAD) merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tercantum dalam visi dan misi kemudian  diimplementasikan  melalui  program  dan  kegiatan  dokumen  perencanaan  (RPJPD,  RPJMD  dan RKPD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan  dokumen. Setelah data terkumpul dianalisis kembali kemudian digunakan teknik analisis data yaitu metode analisis SWOT digunakan untuk reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Kajian ini dilakukan di beberapa SKPD yang berpotensi menghasilkan PAD yang selama ini belum maksimal.  Hasil penelitian menunjukan lingkungan strategis terkait pengelolaan PAD di Kabupaten Lampung Utara  yang dihasilkan  dengan  nilai ordinat  adalah x=  -0.03 dan y = 0.55  yang  menunjukkan  bahwa  hasil  SWOT  penelitian  ini  berada  pada  kuadran  III  yakni  sebuah  posisi  yang lemah  secara  internal  namun  masih  memiliki  peluang  untuk  dapat  dikembangkan.  Strategi  yang  disarankan menjadi prioritas utama bagi upaya optimalisasi pengelolaan PAD di Kabupaten Lampung Utara adalah Strategi Weaknes- Opportunities.
Kata kunci : kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan analisis SWOT
Abstract . This study aims to analyze the optimization of increasing PAD North Lampung Regency Government which is one of the regencies in Lampung Province which has a lot of potential resources to be developed and managed optimally. Optimizing regional own-source revenue (PAD) is an effort to improve the performance of local  government  administration  as  stated  in  the  vision  and  mission  and  then  implemented  through  planning document  programs  and  activities  (RPJPD,  RPJMD  and  RKPD).  This  research  is  a  qualitative  research  with data  collection  methods  using  qualitative  descriptive  research  methods.  Data  sources  were  obtained  through interviews, observations and documents. After the collected data was analyzed again, data analysis techniques were  used,  namely  the  SWOT  analysis  method  was  used  for  data  reduction,  data  presentation  and  data verification. This study was conducted in several SKPD that have the potential to produce PAD which has not been maximized so far. The results of the study show that the strategic environment related to PAD management in North Lampung Regency is produced with ordinate values of x= -0.03 and y = 0.55 which indicates that the SWOT results of this study are in quadrant III, namely a position that is weak internally but still has a chance to be  developed.  The  suggested  strategy  to  be  a  top  priority  for  efforts  to  optimize  PAD  management  in  North Lampung Regency is the Weaknes-Opportunities Strategy.
Keywords : the performance of the government of North Lampung Regency, Regional Own Revenue (PAD) and SWOT analysis

## PENDAHULUAN
Menurut  beberapa  penulis,  reformasi  organisasi  sektor  publik  dilakukan  terkait  erat  dengan meningkatnya  orientasi  manajemen  publik  terhadap  kinerja.  (Hood,  1991.  Hood  &  Peters,  2004. Pollitt  &  Bouckaert,  2011).  Kinerja  merupakan  inti  dari  manajemen  publik  (Hughes,  2017.  Van Dooren  et  al.,  2015).  Pengukuran  kinerja  juga  menjadi  lebih  intensif,  ekstensif,  dan  eksternal (Halachmi, 2002) dan jika tidak dapat mengukur kinerja, maka organisasi tidak dapat mengelola apa yang  ada  dalam  sumber  daya  di  dalam  suatu  organisasi  (Amici  et  al.,  2020.  Bouckaert  &  Halligan, 2007).
Kinerja  di  sektor  publik  telah  mengisi  ruang  akademik  di  bidang  administrasi  publik  dalam tiga  dekade  terakhir  (De  Lancer  Julnes  &  Holzer,  2001.  Dooren,  et  al.,  2015)  dan  merupakan  salah
Desyadi  et  al., Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
satu  warisan  paradigma New  Publik  Management (NPM)  yang  membawa  semangat  praktik manajemen  sektor  swasta untuk  diadopsi  ke  dalam  sistem  pemerintahan  (Barzelay,  2001.  Dooren et al.,  2015.  Indah  &  Raharja,  2020).  Pendekatan  kinerja  di  sektor  publik  dapat  meningkatkan pencapaian  program  yang  dilaksanakan  dan  membantu  menghasilkan  layanan  dan  kebijakan  yang berkualitas, terukur dan berorientasi pada hasil (Barzelay, 2001. Dooren et al., 2015. Osborne & Ted, 1992).
Di  Indonesia,  kemunculan  sistem  manajemen  kinerja  pada  sektor  publik  terjadi  atas tumbangnya  kepemimpinan  orde  baru  yang  menyebabkan  perubahan  meninggalkan  praktik pemerintahan yang dikenal lambat, korup dan berbelit-belit menuju praktik manajemen yang efektif, efisien, dan akuntabel (Jurnali & Siti-Nabiha, 2015). Akbar et al (2015) mengemukakan penelitiannya bahwa  beberapa  pemerintah  daerah  telah  menunjukkan  hasil  dan  manfaat  yang  dibuat  dalam menerapkan manajemen kinerja dengan inovasi dan penyesuaian (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Upaya pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara  dalam  membangun  daerah,  sebagaimana  termuat  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Lampung  Utara  Tahun  2019-2024. Penyusunan  Evaluasi  Hasil  RKPD  bersumber  dari  Laporan  Evaluasi  Hasil  Renja  yang  disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah. Ketepatan waktu dalam  menyampaikan dan kebenaran data evaluasi ini sangat berpengaruh dalam  mengukur capaian kinerja dan realisasi anggaran, baik dalam evaluasi RKPD maupun RPJMD.
Kabupaten  Lampung  Utara  mengalami  dinamika  pembangunan  yang  cukup  signifikan sehingga  menyebabkan  perkembangan  perubahan  terhadap  wilayah,  kesejahteraan  masyarakat  dan pertumbuhan  ekonomi  penduduknya  (BPS  Kabupaten  Lampung  Utara,  2022).    Salah  satu konsekuensinya adalah pemerintah daerah harus mampu mendanai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan  yang  berada  di  wilayah  yurisdiksinya  \(Kloot  &  Martin,  2000).  Sejalan  dengan  hal tersebut,  Koswara  (2000)    menyatakan  bahwa  daerah  otonom  harus  memiliki  kekuatan  dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangannya  sendiri  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan daerahnya Meminimalkan ketergantungan pada bantuan pusat semaksimal mungkin, menjadikan PAD sebagai  sumber  pembiayaan  terbesar,  dan  mendukung  kebijakan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah merupakan premis dasar sistem pemerintahan.(Bird, 2011; Saputri, 2023; Slack, 2017; van den Boogaard & Beach, 2023).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  memberikan  pengelolaan  yang  lebih  teratur  kepada  otoritas daerah,  terutama  mengenai  pengeolaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Kemampuan  pemerintah daerah  untuk  menggali  sumber-sumber  pendapatan  PAD  akan  memberikan  dampak  politik  dan ekonomi  yang  lebih  besar  bila  disertai  dengan  tindakan  pemerintah  daerah. Andai  saja  pemerintah daerah bisa mengoptimalkan dan meningkatkan PAD protes, dan tentu saja kejadian balita gizi buruk, kemiskinan, putus sekolah, dll., Berita jarang dipublikasikan Memperbaiki PAD merupakan salah satu modal  untuk  keberhasilan  pencapaian  tujuan  pembangunan  wilayah.  Karena  PAD  menentukan kapasitas  zona  dalam  menjalankan  fungsi  negara.  Apakah  mereka  PNS  atau  mengembangkan. Semakin  tinggi  rasio  PAD  terhadap  total  pendapatan,  semakin  besar  daerah  menunjukkan kemandirian  dalam  pembiayaan  semua  utang  terhadap  pembangunan  daerah.  APBD  digunakan sebagai  alat  untuk  menentukan  besarnya  pendapatan  dan  beban,  membantu  dalam  pengambilan keputusan  dan  perencanaan  pembangunan,  otorisasi  biaya  masa  depan,  sumber  daya  untuk pengembangan ukuran standar tinjauan kinerja, alat untuk memotivasi karyawan, dan alat koordinasi untuk semua orang kegiatan unit kerja yang berbeda.
Kepekaan  daerah  dalam  menemukan  keunggulan  budaya  dan  potensi  asli  daerah  menjadi salah  satu  hambatan  sehingga  belum  maksimalnya  tergalinya  potensi  PAD  (Rosenfeld,  2002; Saxenian,  2007),  wajib  pajak  individu  maupun  kelompok  yang  belum  tergali  (Alawode  &  Adegbie, 2022. Japutra & Situmorang, 2021) Selain administrasi perpajakan daerah, kelemahan kelembagaan, ketakutan  birokrasi  akan  kegagalan  implementasi  program  dan  kurangnya  optimisme  terhadap  hasil yang  akan  dicapai  Di  sisi lain,  biaya  operasional  program  umumnya  ditunjukkan  di  setiap anggaran sejak  awal.  Memang,  jika  biaya  proyek  dianggarkan  seefisien  mungkin  sejak  awal,  sisanya  dapat digunakan untuk melaksanakan proyek lain guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
Desyadi  et  al., Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Jika PAD bisa dioptimalkan dan dikelola secara maksimal, Dengan menemukan potensi asli daerah, aset budaya dan kekuatan semua pemangku kepentingan, jadi akan mampu mendorong daya saing daerah yang berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui program untuk kesejahteraan masyarakat. PAD adalah sumber Pendapatan daerah yang cukup besar untuk mendanai secara langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kebijakan PAD didasarkan pada prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan.  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara  terus  bekerja keras  meningkatkan  PAD  dengan  berbagai  cara,  seperti  memperluas  cakupan    pajak  dan  retribusi daerah, efisiensi biaya  dan  mekanisme yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti terlihat dari hasil PAD dari tahun 2018 sampai tahun 2021

## Tabel 1

## Realisasi PAD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 – 2021

## Sumber: BPKAD Kabupaten Lampung Utara 2018-2021
Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  selama  periode  4  tahun  realisasi  penerimaan  PAD  Kabupaten Lampung  Utara  mengalami  fluktuasi  dengan  tren  peningkatan.  Adanya  tren  kenaikan  dalam penerimaan  PAD  tersebut  mengindikasikan  adanya  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan kemampuan  daerah  untuk  meningkatkan  PAD  dari  berbagai  sektor.  Usaha  yang  dilakukan  setiap daerah porsinya akan berbeda melihat kondisi dan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

## Tabel 2

## Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018-2021

## Sumber BPKAD Kabupaten Lampung Utara 2018-2021
Tabel  2  permasalahan  pendapatan  daerah  dari  hasil  PAD  yang  belum  memenuhi  harapan dalam menunjang kinerja penyelenggraan Pemerintah  Kabupaten Lampung Utara  diantaranya masih besarnya  dana  subsidi  dari  pemerintah  pusat  seperti  1)  Dana Bagi  Hasil  ·  2) Dana Alokasi  Khusus 3) Dana Alokasi  umum  masih.  Rendahnya  kemampuan  daerah  untuk  menggali  potensi  sumber- sumber PAD salah satu faktor kurang optimalnya pendapatan PAD, ini terlihat penerimaan PAD yang relatif kecil dibanding total penerimaan pendapatan daerah.

## METODE
Dalam  pandangan  ini,  peneliti  kualitatif  menjadi  instrumen  penelitian  ini  dan  keterlibatan peneliti  benar-benar  memperkaya  penelitian  (Goodman  et  al.,  2020).    Peneliti  kualitatif  diharapkan untuk  memanfaatkan  beberapa  atau  setidaknya  dua  sumber  bukti  yaitu,  untuk  mencari  konvergensi dan pembuktian melalui penggunaan berbagai sumber data dan metode (Cho, 2017; Creswell, 2012). Selain  dokumen,  sumber-sumber  tersebut  termasuk  wawancara,  observasi  partisipan  atau  non- partisipan,  dan  bentuk  fisik  yang  akan  diteliti  (Yin,  1994).  Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling, di mana informan akan makin bertambah sejalan  dengan  data  dan  informasi  yang  dibutuhkan  (Campbell  et  al.,  2020;  Rai  &  Thapa,  2015; Tongco,  2007;  Yüksel  &  Dagdeviren,  2007),  selanjutnya  akan  berhenti  ketika  data  dan  informasi tersebut telah dianggap memadai atau telah sampai pada taraf kejenuhan informasi (Bogdan & Biklen, 1997).  Metode  SWOT  sebagai  analisa  data  lingkungan  strategis  yang  bertujuan  untuk  merumuskan strategi  optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.  Melalui  matriks  SWOT  sebagai  dasar  penentuan
alternatif masukan dalam membuat strategi Optimalisasi PAD di Kabupaten Lampung Utara (Karppi et al., 2001; Puyt et al., 2023; Yüksel & Dagdeviren, 2007).

## HASIL

## Tabel 3
Analisis SWOT Faktor Internal Kekuatan ( Strength ) Kelemahan ( Weakness ) 1. Aset Gedung Dan Bangunan 1. Jaminan Keamanan Berinvestasi. 2. Aset Peralatan Dan Alat Berat. 2. Kurangnya Inovasi Daerah.
3. Investasi Daerah.
3. Ketersediaan Data Potensi PAD.
4. Pengembangan Kawasan Wilayah.
4. Kapasitas SDM Aparatur.
5. Sektor Pariwisata.
5. Manajemen Perencanaan.
6. Keberadaan BUMD dan Bumdes.
6. Manajemen Pelaksanaan
7. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA).
Sumber : data olahan
Tabel 4 Analisis SWOT Faktor Eksternal Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat ) 1. Komitmen dan dukungan Pemerintah 1. Sarana prasarana/infrastruktur 2. Kemajuan Iptek 2. Situasi Ekonomi Global 3. Aktivitas ekonomi terus meningkat. 3. Koordinasi dengan instansi penghasil
4. Potensi pertumbuhan penduduk
Sumber : data olahan
Dalam  proses  perumusan  strategi  dengan  Matriks  SWOT  ada  beberapa  pertimbangan  untuk menentukan  strategi  tersebut,  menurut  Boyne  &  Walker  (2010)  dan  Leach  et  al  (1994)  menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat di tentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Dari pendapat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  analisis  SWOT  dapat  digunakan  dalam  penyusunan  suatu strategi bagi suatu organisasi khususnya bagi pemerintah daerah (Dunleavy et al., 2011. Guyadeen et al.,  2023.  Oktari  et  al.,  2023). Konsolidasi  faktor  kekuatan  dan  kelemahan  dilakukan  dengan menggunakan  matriks  IFE,  yang  memuat  skor  kekuatan  dan  kelemahan  disertai  bobot  dan  rating masing-masing,  dan  kemudian  dilakukan  penghitungan  untuk  menentukan  sejauhmana  dukungan lingkungan internal bagi penguatan manajemen pengelolaan PAD di Kabupaten Lampung Utara.

## Tabel 5
Hasil Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE) . No Kekuatan (Strength) Bobot Rating Total SKOR 1 Aset Gedung Dan Bangunan 0,06 3 0,18 2 Aset Peralatan Dan Alat Berat. 0,06 4 0,24 3 Investasi Daerah. 0,09 3 0,26 4 Pengembangan Kawasan Wilayah. 0,06 4 0,24 5 Sektor Pariwisata. 0,09 3 0,26 6 Keberadaan BUMD dan Bumdes. 0,06 2 0,12 7 Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). 0,09 3 0,26 Total Kekuatan (Strength) 0,50 22 1,56 No Kelemahan (Weakness) Bobot Rating Total SKOR 1 Jaminan Keamanan Berinvestasi. 0,09 3 0,26 2 Kurangnya Inovasi Daerah. 0,09 3 0,26 3 Ketersediaan Data Potensi PAD. 0,09 4 0,35 4 Kapasitas SDM Aparatur. 0,06 3 0,18 5 Manajemen Perencanaan. 0,09 3 0,26 6 Manajemen Pelaksanaan 0,09 3 0,26 Total Kelemahan (Weaknesses) 0,50 19 1,59 Total IFE 1,00 41 -0,03
Sumber : data olahan
Faktor  pelemahan  tersebut  tampaknya  masih  cukup  dominan  mempengaruhi  lingkungan internal  pengelolaan  PAD  di  Provinsi  Lampung  Utara.  Total  kelemahan  mencapai  1,59,  hanya  1,56 lebih tinggi dari total kekuatan, sehingga selisihnya negatif  -0,03. Artinya kondisi lingkungan dalam pengelolaan  PAD  di  Provinsi  Lampung  Utara  masih  kurang  optimal.  Analisis  lingkungan  eksternal meliputi  perpaduan  peluang (opportunities )  dan  ancaman (threats) yang  dihadapi  terkait  dengan pengelolaan  PAD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Daerah  Lampung  Utara  memiliki  potensi yang  baik  untuk  memaksimalkan  penerimaan  PAD.  Potensi  sumber  daya  alam  yang  besar, pertumbuhan  ekonomi,  potensi  demografi  dan  pertumbuhan  yang  konstan  merupakan  peluang  yang harus  dioptimalkan.  Pada  saat  yang  sama,  sejumlah  isu  eksternal  seperti  lemahnya  infrastruktur transportasi  dan  komunikasi,  rendahnya  kesadaran  masyarakat,  rendahnya  kualitas  pengawasan,  dan isu aksesibilitas yang terkait dengan situasi ekonomi global juga telah teridentifikasi.  Meski begitu, hasil  perhitungan  menunjukkan  penguatan  eksternal  positif,  dimana  skor  total  untuk  faktor  peluang masih melebihi skor total untuk faktor ancaman.

## Tabel 6
Hasil Matriks Eksternal Faktor Evaluation (EFE) . No Peluang ( Oppurtunity ) Bobot Rating Total SKOR 1 Komitmen dan dukungan Pemerintah 0,14 3 0,41 2 Kemajuan Iptek 0,18 4 0,73 3 Aktivitas ekonomi terus meningkat. 0,14 3 0,41 4 Potensi pertumbuhan penduduk 0,14 3 0,41 Total Peluang (Oppurtunity) 0,59 13 1,95 No Ancaman (Threat) Bobot Rating Total SKOR 1 Sarana prasarana/infrastruktur 0,09 3 0,27 2 Situasi Ekonomi Global 0,14 3 0,41 3 Koordinasi dengan instansi penghasil 0,18 4 0,73 Total Ancaman (Threat) 0,41 10 1,41 Total EFE 1,00 23 0,55
Sumber : data olahan
Total skor peluang adalah 1,95, melebihi skor total ancaman 1,41. Hasil konsolidasi diperoleh selisih  positif  sebesar  0,55  yang  berarti  lingkungan  strategis  eksternal  terkait  pengelolaan  PAD  di lingkungan Pemkab Lampung Utara cukup kondusif. Dari analisis lingkungan internal dan eksternal di  atas,  selanjutnya  dapat  digambarkan  grafik  empat  kuadran  yang  merupakan  peta  lingkungan strategis  terkait  pengelolaan  PAD  di  Kabupaten  Lampung  Utara.  Nilai  koordinat  yang  diperoleh  (- 0.03, 0.55) menunjukkan bahwa letak lingkungan strategis berada pada kuadran III yaitu posisi yang secara intrinsik lemah namun masih memiliki ruang untuk berkembang.
Sumber : data olahan
Gambar 1 Peta Kuadran SWOT
Posisi  ini  juga  menunjukkan  bahwa  strategi  optimalisasi  PAD  yang  selama  ini  diterapkan  belum optimal,  karena  peluang  yang  besar  belum  dimanfaatkan  dengan  baik.  Strategi  yang direkomendasikan untuk posisi ini adalah “strategi untuk perubahan.
Tabel 7 Perhitungan Matriks SWOT IFAS/IFE EFAS/EFE Kekuatan (Strengths-S) Kelemahan (Weakness-W) Peluang (Opportunities-O) StrategiS-O = 1.56 + 1.95 = 3.51 StrategiW-O = 1.59 + 1.95 = 3.54 Ancaman (Threats-T) StrategiS-T = 1.56 + 1.41 = 2.96
StrategiW-T = 1.59 + 1.41 = 2.90 Sumber : data olahan
Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  opsi  yang  paling  bernilai  adalah  strategi  W-O  (3,54). Artinya prioritas utama dari strategi optimalisasi pengelolaan PAD di Wilayah Lampung Utara adalah strategi W-O yaitu: “Perbaiki kelemahan untuk optimalkan peluang”. Strategi bisa dilakukan dengan : 1. Membenahi  Kelemahan.  Berikut  adalah  beberapa  strategi  dalam  rangka  membenahi  kelemahan pengelolaan PAD di Kabupaten Lampung Utara:
a. Meningkatkan akurasi data PAD potensial.
Data  yang  akurat  memudahkan  untuk  merencanakan  dan  menetapkan  tujuan  PAD,  data  dan informasi yang konsisten di seluruh agensi, dan adanya metrik standar untuk menentukan tarif, dan  banyak  lagi.  Meningkatkan  akurasi  data  dapat  dilakukan  dengan  pelaksanaan  penelitian, pengkajian, dan pengembangan yang intens dan fokus dengan melibatkan perguruan tinggi.
1) Melakukan  penelitian,  evaluasi  dan  pengembangan  yang  intensif  dan  terarah  terkait perguruan tinggi.
2) Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dengan cermat sumber-sumber PAD.
3) Sarana dan prasarana yang lengkap.
4) Memperkuat sumber daya manusia untuk penelitian dan pengembangan serta perencanaan.
5) Memperkuat koordinasi antar instansi, termasuk dengan SKPD penghasil PAD
b. Meningkatkan efisiensi dan Kinerja sumber daya manusia Kapasitas  aparatur  sangat  mempengaruhi  kinerja  pengelolaan  PAD  mulai  dari  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  evaluasi.  Kemampuan  perangkat  SDM  meliputi kemampuan analisis data, kemahiran dalam masalah lapangan, pemahaman mendalam tentang aspek  hukum/regulasi  terkait  pajak  dan  retribusi  daerah,  serta  kemampuan  menangani pekerjaan administrasi dan pelaporan dengan baik dan akurat. Peningkatan kapasitas perangkat SDM dapat dilakukan dengan cara:
1) Pemberian kesempatan atau mendorong aparatur untuk bisa melanjutkan studi formal pada jenjang  yang  lebih  tinggi,  ataupun  mengikuti  pendidikan  dan  latihan  (diklat)  serta  kursus- kursus  teknis  dalam  rangka  meningkatkan  keterampilan  dan  kapasitas  di  bidang  tugasnya masing-masing.
2) Mengadakan  workshop,  pelatihan  atau  tutorial  perangkat  yang  berfokus  pada  pengelolaan PAD dengan mengundang pakar/ahli ternama di bidangnya.
3) Melakukan studi banding ke berbagai daerah di Indonesia, terutama  di daerah-daerah yang PAD-nya dikelola dengan baik dan terjadi peningkatan PAD yang signifikan.
4) Menata  PNS  sesuai  kompetensinya  ke  arah  yang  professional  ( right  person  for  the  right job ).
5) Memperbaiki  sistem  insentif  untuk  meningkatkan  kinerja  petugas  pajak  bidang  penarikan pajak.
c. Peningkatan koordinasi.
Peningkatan  koordinasi  terjadi  di  internal  pengelola  PAD  serta  koordinasi  dengan  instansi terkait  untuk  memperlancar  kegiatan  pengelolaan  PAD.  Beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara lain:
1) Mengoptimalkan  fungsi  UPTD  dan  meningkatkan  koordinasi  dengan  aparatur  pemerintah lainnya di tingkat kecamatan.
2) Memperkuat  koordinasi  dengan  instansi  terkait  dalam  perencanaan,  pelaksanaan  dan evaluasi/pemantauan
3) Menyediakan peraturan/peraturan daerah.
4) Pemungutan  pajak  PAD tentunya  tidak lepas  dari  adanya  regulasi  berupa peraturan daerah yang  menjadi  dasar  hukum  pemungutan  pajak  daerah,  termasuk  sebagai  dasar  hukum penyesuaian  pajak.  Oleh  karena  itu,  keberadaan  peraturan  daerah  terus  diteliti,  dievaluasi dan dikembangkan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD. Tindakan pengendalian dapat dilakukan  antara  lain  dengan  mengkaji  potensi  PAD  yang  dapat  dikembangkan  dan dimanipulasi,  meninjau  peraturan  daerah  yang  tidak  relevan  dan  mulai  membuat  peraturan daerah baru yang relevan.
d. Membangun  sistem  informasi  dan  administrasi  untuk  investasi.  langkah-langkah  pelaksanaan dalam  membangun  sistem  informasi  dan  administrasi  untuk  investasi  bisa  dilakukan  dengan cara:
1) Membangun  kantor  UPTD  dan  setiap  sub  zona  dengan  fasilitas  kantor  dan  menyusun  staf yang berkualitas.
2) Menyediakan fasilitas komputer di setiap departemen dan unit kerja yang dilengkapi dengan perangkat komputer yang diperlukan dan memasang sistem database yang terintegrasi.
3) Meningkatkan keahlian sumber daya manusia di bidang administrasi, pengelolaan keuangan daerah dan teknologi informas
e. Optimalisasi kapasitas BUMD. Laba BUMD merupakan sumber PAD selain pajak dan retribusi daerah.  Dengan  demikian,  BUMD  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  Kabupaten  Lampung  Utara yang  ada  saat  ini  dapat  mengoptimalkan  kinerjanya  untuk  berkontribusi  secara  signifikan terhadap peningkatan PAD. Strategi Optimalisasi kapasitas BUMD dapat dilakukan melalui:
1) Meningkatkan manajemen organisasi pengelola PAD.
2) Mengembangkan usaha di bidang produksi dan usaha berdasarkan potensi unggulan daerah.
3) Meningkatkan sumber daya manusia dan infrastruktur
2. Mengoptimalkan Peluang.
Mengatasi  kelemahan  yang  ada  harus  disertai  dengan  upaya  mengoptimalkan  peluang  yang tercipta.  Potensi  ekonomi  yang  berkembang,  kelimpahan  sumber  daya,  potensi  populasi  dan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung perlu dioptimalkan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:
a. Mendorong  pertumbuhan  ekonomi  lokal.  Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan  ekonomi rakyat yang sangat aktif, dan kegiatan ekonomi di berbagai sektor memerlukan adanya sumber daya  PAD  yang  dapat  dipulihkan.  Hasil  empiris  dari  berbagai  tempat  menunjukkan  bahwa kinerja PAD sangat sensitif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi yang tercipta Meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Lampung  Utara.  Peluang  strategis  yang  masih  perlu dioptimalkan, khususnya melalui:
1) Pengembangan industri unggulan daerah.
2) Meningkatkan  iklim  investasi  berupa  kemudahan  perizinan,  regulasi  yang  kondusif, infrastruktur ekonomi dan promosi daerah.Meningkatkan akses dan koneksi antar daerah.
Kabupaten  Lampung  Utara  sebagai  daerah  pemekaran  pada  umumnya  dalam  perolehan  PAD terdapat  permasalahan  yaitu  aksesibilitas  geografis.  Padahal  potensi  PAD  yang  besar  bisa dimanfaatkan  jika  ada  akses  terbuka  untuk  semua  wilayah  oleh  karena  itu  peningkatan  akses dan  koneksi Interregional merupakan  salah  satu  strategi  penting  untuk  menangkap  peluang Optimalisasi PAD di Kabupaten Lampung Utara.
b. Pemeliharaan sarana dan Infrastruktur transportasi, informasi dan komunikasi
c. Optimalkan  peran  dan  Koordinasi  dilakukan  di  semua  level  birokrasi  hingga  level  paling bawah.
3. Meningkatkan kesadaran dan Keterlibatan masyarakat.
Kesadaran  masyarakat  bukan  hanya  karena  mereka  membangkang  atau  rawan  pemerkosaan mengatur.  Kurangnya  informasi,  lebih  tepatnya  kurangnya  pengetahuan.  Pentingnya  pajak  dan retribusi bagi kelangsungan pelayanan publik dan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, di mana pajak  dan  Pajak  pada  akhirnya  dikembalikan  kepada  mereka  dengan  menyediakan  infrastruktur
dan  fasilitas  penunjang  kegiatan  perekonomian  di  daerah  kepekaan  Pelibatan  masyarakat  dapat dilakukan dengan:
a. Edukasi publik. Edukasi hendaknya dilaksanakan secara Intens dan periodik, baik melalui acara sosial  tatap  muka  langsung,  atau  dengan  menggunakan  sarana  komunikasi  yang  dianggap efektif, Contohnya termasuk iklan, brosur, dan poster/ billboard.
b. Kemudahan administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Perbaikan mutu pengawasan. Pengawasan merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas kinerja manajemen PAD untuk mencegah penyimpangan sekaligus mengurangi tingkat kebocoran internal. Kinerja pemantauan dapat ditingkatkan dengan
a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemantauan.
b. Pengaturan sistem, Pengelolaan dan pelaporan serta sistem informasi dan database yang akurat dan akurat
c. fasilitas yang sempurna dan Infrastruktur.
d. Membuat efisien dengan melakukan pengawasan berkala
e. Fungsi  pengendalian  intern.  mengoptimalkan  peran  Instansi/pihak  terkait  yang  diberdayakan untuk  melakukan  fungsi  pengawasan,  seperti:  DPRD,  Bupati,  Inspektorat,  Bappeda,  juga termasuk masyarakat

## SIMPULAN.
Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:
1. Perolehan  PAD  di  Kabupaten  Lampung  Utara.  belum  ideal,  masih  kurangnya  kepekaan  PAD terhadap  perekonomian  daerah  relatif  rendah  dan  bahkan  negatif  dalam  beberapa  tahun  terakhir, strategi perlu diperbarui PAD untuk meningkatkan ketahanannya terhadap pembangunan ekonomi lokal.  Pembangunan  daerah  di  Kabupaten  Lampung  Utara  harus  lebih  terarah  Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan fungsi ekonomi dan pelayanan publik, dan akhirnya mempengaruhi peningkatan PAD.
2. Tidak  maksimal  Perolehan  PAD  antara  lain  karena  berbagai  kendala  lingkungan  Secara  internal, yaitu  kurangnya  ketersediaan  data  yang  akurat tentang  subjek  dan  objek  biaya, kapasitas  sumber daya  manusia  yang  terbatas,  koordinasi  yang  buruk,  dukungan  Infrastruktur  dan  sistem administrasi dan pelaporan yang tidak memadai Tidak terorganisir dengan baik
3. Pada  aspek  lingkungan  eksternal,  persoalan  yang  dihadapi  adalah  terkait  dengan  keterbatasan infrastruktur  daerah  terutama  di  bidang  transportasi  dan  komunikasi,  rendahnya  kesadaran masyarakat, lemahnya kualitas pengawasan serta persoalan aksesibilitas terkait faktor geografis.
4. Secara strategis diketahui pengelolaan PAD berada di Kabupaten Lampung Utara  di kuadran III, lingkungn  internalnya  masih  lemah  memiliki  kesempatan  untuk  berkembang.  Strategi  alternatif yang  disarankan  dalam  penelitian  Optimalisasi  pengelolaan  PAD  Kabupaten  Lampung  Utara merupakan strategi W-O Yaitu: "Memperbaiki kelemahan kegunaan meningkatkan pengoptimalan
5. Koordinasi  lintas  SKPD  hendaknya  lebih  dioptimalkan  guna  meningkatkan  kinerja  pengelolaan PAD  terutama  antara  SKPD  pengumpul,  SKPD  penghasil,  dan  SKPD  dibidang  perencanaan  dan evaluasi. Perlu optimalisasi lebih lanjut, terutama untuk meningkatkan performa penanganan PAD di SKPD, SKPD Produsen dan SKPD dalam perencanaan dan penilaian
6. Kontrol kualitas diperlukan Dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja manajemen PAD, menghindari pelanggaran dan mengurangi tingkat kebocoran dalam pengumpulan PAD
7. Perlunya diperkuat restrukturisasi BUMD yang ada, baik dari segi organisasi maupun manajemen usaha,  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  infrastruktur,  serta  perluasan  usaha  Dalam  usaha produktif berbasis potensi manfaat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyaruddin, M., & Akbar, R. 2018. Indonesian Local government’s accountability and performance: the isomorphism institutional perspective . Muhammadiyah University Yogyakarta. Alawode, O., & Adegbie, F. F. 2022. Taxpayers Behaviour and Tax Compliance Outcomes: Function of Tax Justice in Nigeria. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research , 10 (5), 91–115.
Amici,  M.,  Cepiku,  D.,  Amici,  M.,  &  Cepiku,  D.  2020.  Performance  Management:  A  Theoretical
Framework. Performance Management in International Organizations , 97–114. Bird, R. M. 2011. Subnational taxation in developing countries: a review of the literature. Journal of International Commerce, Economics and Policy , 2 (01), 139–161.
Bogdan, R., & Biklen, S. K. 1997. Qualitative research for education . Allyn & Bacon Boston, MA. Bouckaert, G., & Halligan, J. 2007. Managing performance: International comparisons . Routledge. Boyne,  G.  A.,  &  Walker,  R.  M.  2010.  Strategic  management  and  public  service  performance:  The way ahead. Public Administration Review , 70 , s185–s192.
BPS  Kabupaten  Lampung  Utara.  2022. Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lampung  Utara .  Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara. https://lampungutarakab.bps.go.id/
Campbell,  S.,  Greenwood,  M.,  Prior,  S.,  Shearer,  T.,  Walkem,  K.,  Young,  S.,  Bywaters,  D.,  & Walker, K. 2020. Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. Journal of Research in Nursing , 25 (8), 652–661. Cho, J. 2017. Evaluating qualitative research . Oxford University Press.
Creswell,  J.  W.  2012.  Research  Design:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,dan  Mixed.  In Pustaka Pelajar (3rd ed.).
Dunleavy,  P.,  Rainford,  P.,  &  Tinkler, J.  2011. Innovating  out  of  Austerity  in  Local  Government: A SWOT analysis .
Goodman,  P.,  Robert,  R.  C.,  &  Johnson,  J.  E.  2020.  Rigor  in  PhD  dissertation  research. Nursing Forum , 55 (4), 611–620. https://doi.org/10.1111/nuf.12477
Guyadeen, D., Henstra, D., Kaup, S., & Wright, G. 202). Evaluating the quality of municipal strategic plans. Evaluation and Program Planning , 96 , 102186.
Halachmi,  A.  2002.  Performance  measurement,  accountability,  and  improved  performance. Public Performance & Management Review , 25 (4), 370–374.
Hood, C. 1991. A public management for all seasons? Public Administration , 69 (1), 3–19.
Hood, C., & Peters, G. 2004. The middle aging of new public management: into the age of paradox? Journal of Public Administration Research and Theory , 14 (3), 267–282. Hughes, O. E. 2017. Public management and administration . Bloomsbury Publishing.
Japutra,  A.,  &  Situmorang,  R.  2021.  The  repercussions  and  challenges  of  COVID-19  in  the  hotel industry:  Potential  strategies  from  a  case  study  of  Indonesia. International  Journal  of Hospitality Management , 95 , 102890.
Jurnali, T., & Siti-Nabiha, A. K. 2015. Performance Management System for Local Government: The Indonesian
Experience. Sage Publications Jornal , 16 (3), 351–363.
https://doi.org/10.1177/0972150915569923 Karppi,  I.,  Kokkonen,  M.,  &  Lähteenmäki-Smith,  K.  2001. SWOT-analysis  as  a  basis  for  regional strategies . Nordregio.
Kloot,  L.,  &  Martin,  J.  2000.  Strategic  performance  management:  A  balanced  approach  to performance  management  issues  in  local  government. Management  Accounting  Research , 11 (2), 231–251. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0130
Koswara, E. 2000. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999. CSIS: Jakarta . Leach,  S.,  Walsh,  K.,  &  Stewart,  J.  1994. The  changing  organisation  and  management  of  local government . Bloomsbury Publishing.
Oktari,  R.  S.,  Latuamury,  B.,  Idroes,  R.,  Sofyan,  H.,  &  Munadi,  K.  2023.  Knowledge  management strategy  for  managing  disaster  and  the  COVID-19  pandemic  in  Indonesia:  SWOT  analysis based on the analytic network process. International Journal of Disaster Risk Reduction , 85 , 103503.
Pollitt, C., & Bouckaert, G. 2011. Continuity and change in public policy and management . Edward Elgar Publishing.
Puyt,  R.  W.,  Lie,  F.  B.,  &  Wilderom,  C.  P.  M.  2023.  The  origins  of  SWOT  analysis. Long  Range Planning , 102304.
Rai,  N.,  &  Thapa,  B.  2015.  A  study  on  purposive  sampling  method  in  research. Kathmandu: Kathmandu School of Law , 5 .
Rosenfeld, S. A. 2002. Creating Smart Systems: A guide to cluster strategies in less favoured regions . Regional Technology Strategies Carrboro, North Carolina.
Saputri,  L.  D.  2023.  The  effect  of  local  government  revenue  on  capital  expenditures  with  economy
Desyadi  et  al., Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
growth  as  moderating. Proceeding  of  International  Conference  on  Accounting  and  Finance , 1 , 84–92. Saxenian, A. 2007. The new argonauts: Regional advantage in a global economy . Harvard University Press.
Slack, E. 2017. How much local fiscal autonomy do cities have? A comparison of eight cities around the world . Institute on Municipal Finance and Governance. Tongco, M. D. C. 2007. Purposive sampling as a tool for informant selection. Ethnobotany Research and Applications , 5 , 147–158.
van  den  Boogaard,  V.,  &  Beach,  R.  2023.  Tax  and  governance  in  rural  areas:  The  implications  of inefficient tax collection. Journal of International Development .
Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. 2015. Performance management in the public sector . Routledge.
Yin, R. K. 1994. Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. Evaluation Practice , 15 (3), 283–290.
Yüksel, İ., & Dagdeviren, M. 2007. Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis–A case study for a textile firm. Information Sciences , 177 (16), 3364–3382.