Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora

## Optimalisasi Aset Daerah pada Provinsi Aceh (Studi pada SKPA Provinsi Aceh)
Faridah* 1 , Muhammad Zainal Abidin 1 , Fadli Syahputra 2
1 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Banda Aceh
2 Akademi Farmasi YPPM Mandiri Banda Aceh *Email Korespondensi: faridah@stimbandaaceh.ac.id
Diterima 15 Agustus 2020; Disetujui 18 September 2020; Dipublikasi 30 Oktober 2020
Abstract:  This  study  aims  to determine  the  relationship between  regulatory  understanding, asset management,  asset  knowledge,  internal  control  standards  (SPI)  and  apparatus  behavior  on  the optimization of regional assets in the Aceh Province SKPA. The population in this study were SKPK/ SKPA  with  4  fields/sub-fields  and  2  employees  in  the  asset  sector.  The  analysis  method  used  is qualitative  and  the  results  of  the  research  show  that  understanding  of  regulations,  asset management,  asset  knowledge,  internal  control  standards  (SPI)  and  apparatus  behavior  has  a positive impact on the optimization of regional assets of the Aceh Government.

## Keywords:  Understanding  of  Regulations,  Asset  Management,  Asset  Knowledge,  Internal Control Standards and Regional Apparatus Behavior
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  pemahaman  regulasi,  pengelolaan aset,  pengetahuan  aset,  Standar  Pengendalian  Internal  (SPI)  dan  perilaku  aparatur  terhadap optimalisasi aset daerah pada SKPA Provinsi Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah SKPK/SKPA dengan 4 bidang/ sub. bidang dan 2 orang pegawai bidang aset. Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman regulasi, pengelolaan aset, pengetahuan  aset,  Standar  Pengawasan  Internal  (SPI)  dan  perilaku  aparatur  berdampak  positif terhadap optimalisasi aset daerah Pemerintah Aceh .
Kata  kunci  :  Pemahaman  Regulasi,  Pengelolaan  Aset,  Pengetahuan  Aset,  Standar Pengawasan Internal dan    Perilaku Aparatur Daerah.
Aset  daerah  adalah  salah  satu  elemen  penting dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar  aset  tersebut  dapat  menjadi  modal  awal  bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan  keuangannya.  Manajemen  aset  daerah sebagai  sebuah  strategi  peningkatan  proses
berkelanjutan  untuk  meningkatkan  ketersediaan, keamanan,  keandalan  dan  nilai  usia  aset  yang merupakan  sebuah  sistem,  fasilitas,  peralatan  dan proses. 1 Penerapan proses manajemen aset yang tepat disektor publik akan meningkatkan efektifitas kinerja yang  sama  disemua  sektor,  karena  aset  merupakan investasi  ke  dua  terbesar  dari  pengeluaran  biaya
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora
▪ Jurnal Humaniora, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019 :180-190
lainnya  sehingga  proses  manajemen  asset  yang optimal  akan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi penyampaian layanan kepada masyarakat. 2 Dalam  pelaksanaannya,  Peraturan  Pemerintah No.27 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pengelolaan manajemen aset baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 3 Kehadiran PP No. 27 tahun 2014 sudah mengalami beberapa kali perubahan terhadap PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2008 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sehingga perlu diganti. Hadirnya  Permendagri  No.  19 Tahun  2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik daerah semakin memperkuat  aturan  manajemen  aset  negara/daerah. Berbagai  persoalan  aset  terjadi  diberbagai  daerah kabupaten/kota,  kondisi  ini  diakibatkan  karena inventarisasi  aset  yang  masih  lemah,  penilaian  aset belum  sepenuhnya  dilakukan,  adanya  penguasaan aset oleh pihak ke III, status kepemilikan aset serta lemahnya  koordinasi  dan  pengawasan  atas pengelolaan keuangan daerah. 4
Kehadiran PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3  ayat 1 secara ekplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik  negara/daerah  dilaksanakan  berdasarkan  azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Sedangkan pasal 3 ayat  2,  ada  11  tahapan  pengelolaan  barang  milik negara/daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan,
Pemamfaatan,  Pengamanan  dan  pemeliharaan, Penilaian,  Pemindah  tanganan,  Pemusnahan, Penghapusan,  Penata  usahaan  dan  Pembinaan, pengawasan  dan  Pengendalian.  Selanjutnya,
Peraturan
Menteri Keuangan RI No. 111/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemindahtanganan  Barang  Milik  Negara/Daerah
semakin  memperkuat  referensi  regulasi  tentang aturan  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaan  aset daerah. 5 Bila melihat turunan hukumnya, PP No. 27 tahun 2014 lebih lengkap dibandingkan dengan PP No.  6  Tahun  2006,  karena  pasal  3  ayat  2  huruf  h mengatur tentang pemusnahan aset, dimana apabila aset  daerah  sudah  tidak  layak  pakai  sepatutnya dimusnahkan untuk mengurangi biaya pemeliharaan.
Regulasi  manajemen  aset  didukung  oleh Peraturan Gubernur Aceh No. 15 Tahun 2015 yang mengatur Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Aceh aturan tentang mekanisme pengelolaan barang daerah, walaupun aturan tersebut tidak menjamin dan memberikan  pengaruh  yang  berarti  terhadap manajemen pengelolaan daerah menjadi lebih efektif dan efesien. 6
Otonomi  khusus  memberikan  peluang  bagi pemda  untuk  menyusun  aturan  sendiri  tentang  aset daerah yaitu Qanun Aceh No. 14 Tahun 2013 tentang pengelolaan  Barang  Daerah  Milik  Aceh  adalah turunan  aturan  yang  mengatur  tentang  manajeman aset daerah dan Qanun No. 14 Tahun 2017 dengan pertimbangan  bahwa  pengelolaan  barang  milik daerah  Aceh  yang  semakin  berkembang  dan kompleks  sehingga  perlu  dikelola  secara  optimal dengan  menganut  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan Barang Milik Aceh (BMA) pasal 2 yaitu kepastian hukum,  Fungsional,  Efisien,  Efektif,  Akuntabel, Kepastian Nilai dan Kearifan Lokal serta diperkuat dengan  hadirnya  Pergub Aceh  No.  66 Tahun  2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan  tata  kerja  badan  pengelolaan  keuangan  daerah semakin memperkuat regulasi aset, walaupun dalam pelaksanaan  pengelolaan  manajemen  aset  daerah selama  ini  banyak  mengalami  berbagai  masalah karena  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  buruk
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
( http://www.bpk.go.id/news ) dan pengelolaan aset
daerah yang amburadul
( http://liputanrakyat.com/2018 ) 7,8,9,10,11
Adapun  bentuk  pengelolaan  keuangan  yang buruk  berupa  penerapan  laporan  keuangan  daerah berbasis  akrual  belum  sepenuhnya  dijalankan  dan kurangnya tingkat kepatuhan aparatur daerah tehadap aturan yang ada serta lemahnya pengawasan internal dari  bebagai  dinas/lembaga  pemerintah.  Sedangkan dari  sisi  pengelolaan  manajemen  aset  daerah disebabkan oleh tanggung jawab pengelola aset yang masih  rendah  (perilaku  aparatur),  terbatasnya pengetahuan  dan  sumber  daya  memadai  dibidang aset  serta  pengawasan  yang  lemah  sehingga persoalan  manjemen  aset  daerah  terus  menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan (LHP BPK: 2018). 12
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  BPK Provinsi  Aceh  Tahun  2018  menemukan  berbagai masalah  terkait  dengan  manjemen  aset  pemerintah daerah,  hal  ini  dituangkan  dalam  hasil Audit  BPK terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah kab./kota berupa Laporan SPI dan Laporan Tingkat Kepatuhan  pemerintah  daerah  (aparatur  daerah) terhadap  berbagai  aturan  dan  kebijakan  dalam pengelolaan aset daerah yang ada diwilayah Pemda Aceh (LHP BPK: 2018),  Dari 23 Kab/Kota yang ada, 18 Kab/Kota memiliki persoalan aset yang bervariasi dan  membutuhkan  penanganan  serius  agar pemamfaatan  aset  dapat  dioptimalkan.  Sisanya sebanyak  5  (lima)  Kabupaten  seperti  Kabupaten Pidie, Kab. Aceh Barat dan Kab. Aceh Barat Daya, Kab.  Aceh  Utara  dan  Kota  Lhokseumawe  tidak memiliki  masalah  dalam  penanganan  aset  daerah karena penerapan SPI yang memadai dan memiliki tingkat  kepatuhan  terhadap  aturan  (regulasi)  lebih
baik  dibandingkan  pengelolaan  aset  di  18  daerah Kab/Kota lainnya (LHP BPK : 2018). 12
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji  persoalan  mengenai  manajemen  aset daerah  dan  faktor-faktor  yang  memiliki  dampak terhadap optimalisasi aset daerah yaitu pemahaman regulasi  aset,  pengelolaan  aset,  pengetahuan  aset, standar  pengawasan  internal  (SPI)  dan  perilaku aparatur daerah.

## KAJIAN PUSTAKA
Optimalisasi  menurut  kamus  besar  bahasa indonesia (2008, p. 986, 2015) adalah sebuah proses, cara  dan  perbuatan  untuk  mengoptimalkan (aktivitas/kegiatan) untuk menjadi paling baik, paling tinggi  dan  sebagainya.  Sedangkan  optimalisasi  aset merupakan  sebuah  proses  dari  kegiatan  mengelola aset  sebaik-baiknya  sesuai  prosedur  yang  telah ditetapkan  dan    didukung  oleh  berbagai  sarana pendukung  sehingga  memberikan  mamfaat  terbaik dan maksimal.
Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan aset  dapat  digunakan  dan  dipertanggung  jawabkan sebagai  indikator  penyusunan  laporan  keuangan pemerintah  daerah  adalah  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3  ayat 1 secara ekplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik  negara/daerah  dilaksanakan  berdasarkan  azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Dalam pasal 3 ayat 2,  Ada  11  tahapan  pengelolaan  barang  milik negara/daerah meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemamfaatan,  Pengamanan  dan  pemeliharaan, Penilaian,  Pemindah  tanganan,  Pemusnahan, Penghapusan,  Penatausahaan  dan  Pembinaan,
pengawasan  dan  Pengendalian.  Dalam  Kamus Umum Bahasa indonesia pemahaman didefinisikan sebagai  suatu  cara,  proses  perbuatan  memahamkan atau  memahami. 13 Sedangkan  Kurniawan  (2008) menyebutkan regulasi (Peraturan) merupakan suatu ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam suatu masyarakat atau sebuah negara. 14
Regulasi PP No. 27 Tahun 2014 pasal 3  ayat 1 secara ekplisit mengatur tentang pengelolaan barang milik  negara/daerah  dilaksanakan  berdasarkan  azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efesiensi, akuntabilitas  dan  kepastian  nilai.  Otonomi  khusus memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  menyusun aturan sendiri yang lebih spesifik tentang regulasi aset dalam  bentuk  Qanun  No.  14  Tahun  2017  dengan pertimbangan  bahwa  pengelolaan  barang  milik daerah  Aceh  yang  semakin  berkembang  dan kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal serta Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan daerah. 15 Kerangka kelembagaan  dan  hukum  yang  jelas  dan  tersistem berupa  regulasi  aturan-aturan  tentang  pengelolaan aset  sangatlah  diperlukan  dalam  pengelolaan  aset publik, hal ini untuk membatasi terjadinya penyalah gunaan penggunaan aset untuk berbagai kepentingan secara  bebas, 16 karena  diyakini  bahwa  penggunaan aset publik tidak memberikan sanksi yang merugikan pemerintah  sebagai  pengelola  maupun  aparatur negara  sebagai  pelaksana  tugas  dalam  melayani masyarakat.
Pengelolaan  atau  tata  kelola  dimaksudkan sebagai  serangkaian  kegiatan  untuk  mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang- orang sebagai pelaksananya. 17 Sedangkan
Aset/barang  milik  daerah  adalah  semua  kekayaan daerah  baik  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta  bagian-bagiannya  ataupun  yang  merupakan satuan  tertentu  yang  dapat  dinilai,  dihitung,  diukur atau  ditimbang  termasuk  hewan  dan  tumbuh- tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat-surat  berharga lainnya. 18 Oleh  karena  itu,  aset  daerah  merupakan bagian dari aset negara harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Pengetahuan merupakan sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu dan kemampuan berfikir yang  dapat berbentuk sebuah  informasi.  Proses  dari  daya  tahu  tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang  menjadi  dasar  manusia  dan  bersikap  dan bertindak.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menjelaskan pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui,  kepandaian  atau  segala  sesuatu  yang diketahui berkenaan dengan hal (mata Pelajaran). 13 Manajemen  aset  daerah  juga  membutuhkan pengetahuan khusus yang spesifik tentang aset-aset daerah yang sangat bervariatif dan komplek. Menurut analisis perspektif pembangunan berbasis pengetahuan,  pengetahuan  adalah  pendorong pembangunan  regional  dan  karenanya  harus dikelola. 19 Konsep  pengetahuan  yang  dimaksudkan merujuk  pada  ketrampilan  individu,  Hubungan dengan  pemangku  kepentingan  regional  dan mekanisme  formal  suatu  daerah  untuk  penciptaan pengetahuan untuk pembangunan suatu daerah. 20
Asumsi  dasar  yang  dibangun  adalah  merujuk pada  peran  pengetahuan  aset  sebagai  salah  satu penggerak pembangunan nasional yang berkesinambungan.  Sistem  pengendalian  intern
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah  “Proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan”. 21
Disamping itu, penegakan sistim pengendalian internal  sangat  penting,  karena  SPI  merupakan pondasi  bagi  seluruh  proses  manajemen  aset  yang baik sehingga setiap instansi pemerintah daerah harus menciptakan  dan  memelihara  lingkungan  dalam organisasi agar terciptanya perilaku positif dan iklim kerja yang baik. aparatur adalah keseluruhan pejabat negara/daerah  atau  organ  pemerintahan  yang bertugas  melaksanakan  suatu  kegiatan  yang berhubungan  dengan  tugas  dan  kewajiban  sebagai tanggung  jawab  yang  dibebankan  negara kepadanya. 22 Keseluruhan  pejabat  negara/daerah memberikan  makna  bahwa  aparatur  daerah  adalah sumber  daya  utama  untuk  menggerakkan  jalannya roda  pemerintahan  yang  sekarang  di  istilahkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam organisasi pemerintahan, untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  tidak  bisa terlepas  dari  adanya  unsur  sumber  daya  manusia (aparatur)  yang  memiliki  perilaku  yang  baik  dan bertanggung  jawab  sebagai  penggerak  jalannya organisasi.  Sumber  daya  manusia  menjadi  penentu berjalan tidaknya suatu kegiatan, selain ketersediaan sarana maupun prasarananya. Organisasi membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas dan memiliki perilaku yang betanggung
jawab  untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  sudah ditentukan.  Agar  terdapat  manusia-manusia  yang berkualitas  atau  manusia  yang  berdaya  guna  dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (Adhi dan Suhardjo, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah  studi  kasus pada Pemerintah Daerah provinsi Aceh di Indonesia. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  teknik  wawancara terstruktur dan pemeriksaan data dan dokumen yang ada  dengan SKPK/SKPA yang membidangi  bagian aset yang terdiri dari 4 bidang yaitu Kepala bidang aset,  Kepala  Sub  Bidang  Pemindahtanganan  Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset dan Kepala Sub  Bidang  Legalitas  dan  Pengamanan  Aset. Pemerintah  Aceh  sebagai  ibukota  propinsi  yang memiliki  23  Kab./Kota  (BPS, Aceh  Dalam Angka 2017).  Dipilih  Provinsi  Aceh  sebagai  sampel penelitian  karena  Banda  Aceh  sebagai  Ibukota Provinsi  merupakan  pusat  pemerintahan  yang memiliki imformasi/data lengkap tentang manajemen aset  pemerintahan  kab./kota  yang  ada  di  provinsi Aceh. Pengambilan dokumen dilakukan pada Badan Pengelolaan  Keuangan  Aceh  (BPKA)  bidang pengelolaan  aset  daerah.  4  (empat)  Kepala Bidang/Kasub  dipilih  berdasarkan  tanggung  jawab mereka dan 2 (dua) orang pegawai yang bertanggung jawab  langsung  dalam  bidang  aset.  Wawancara dilakukan  untuk  dapat  mengungkapkan  berbagai macam imformasi yang berkaitan dengan menajemen aset daerah yang didukung oleh berbagai dokumen penting  untuk  dianalisa  sehingga  lebih  mudah dipahami.
Ada 2 (dua) kelompok dokumen yang dianalisa, pertama  :  Aturan  hukum  yang  terkait  dengan
manajemen  aset  publik  baik  aturan  hukum Pemerintah  Pusat  dan  aturan  Pemerintah  Daerah dalam  bentuk  Qanun  dan  Pergub  (adanya pemberlakuan  Otonomi  Khusus).  Kedua  : Menyangkut  dengan  proses  manajemen  aset  yang dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  dalam  bentuk Dokumen-dokumen  tersebut  berupa  laporan, Catatan,  Daftar  Inventaris  Aset  serta  dokumen penunjang  lain  seperti  data  pegawai  dan  berbagai imformasi  lainnya  yang  sesuai  dengan  penelitian. Semua data  yang dikumpulkan kemudian dianilisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Manajemen aset pada pemerintah daerah merupakan hal  penting  dalam  menunjang  kelancaran pembangunan  dan  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat. Berbagai persoalan dan carut marutnya pengelolaan  aset  dari  tahun  ke  tahun  tidak  dapat diselesaikan  oleh  Pemda,  hal  ini  diakibatkan  oleh beberapa persoalan seperti yang diuraikan pada latar belakang sebelumnya. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  menjadi  Dasar  hukum  pengelolaan manajemen aset baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah  pusat  dan  berbagai  peraturan  daerah dalam bentuk Qanun No. 14 Tahun 2017 dan Pergub Aceh  No.  66  Tahun  2018  belum  sepenuhnya dijalankan,  hal  ini  terindikasi  dari  banyaknya persoalan aset yang muncul ke publik, padahal setiap regulasi  yang  ada  adalah  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan manjemen aset didaerah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap efektifitas dan efesiensi manajemen aset. Regulasi-regulasi yang ada mampu  menjamin  terlaksananya  tertib  administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, perlunya
komitmen  dan  langkah  secara  integral  dan menyeluruh dari unsur terkait terhadap pengelolaan barang milik daerah. 23
Berdasarkan  data  yang  dianalisis  secara  jelas dapat diungkapkan persoalan aset yang memerlukan penanganan  optimal.  Ibu  Kota  provinsi  Aceh memiliki  2  (dua)  persoalan  utama  menyangkut pengelolaan  aset  yaitu:  (1)  Pengelolaan  Aset  Tak berwujud  Belum  Tertib  yang  menunjukkan  sistem imformasi  E-Rencana  pada  Bapeda  belum  tercatat sebagai ATB,  Lisensi jangka  waktu  barang  dari  12 bulan  tercatat  sebagai  ATB  serta  Pemda  belum menindak lanjuti temuan pemeriksaan Tahun Ajaran sebelumnya.  (2)  Pengelolaan  Barang  Milik  Aceh (BMA)  belum  tertib  yang  menyangkut  dengan pelaksanaan  kebijakan  akuntansi  terkait  aset  tetap extracomptable  tidak  konsisten  dan  sesuai  dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  Belanja modal dicatat kedalam persediaan, Perpindahan aset tetap  antar  SKPA  belum  tertib  administrasinya, pengalihan status pengguna barang belum disertai SK penetapan  status.  Nilai  barang  tertera  dalam  SK penetapan  status  belum  sesuai  dengan  pencatatan serta  masih  terdapat  berbagai  masalah  terkait peralatan mesin dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pada  dua  persoalan  utama  pengelolaan  aset  pada Pemda  Aceh,  sangatlah  tergantung  pada  kualitas pendidikan dan SDM yang ada.
Berdasarkan  analisis  karakteristik  responden dapat dijelaskan, pendidikan SMA berjumlah 4 orang (13,79%),  Strata  S1  Akuntansi  yaitu  4  orang (13,79%), S1 bidang pemerintahan berjumlah 6 orang (20,69%),  S1  sosiologi/Ilmu  Pengetahuan  2  orang (6,90%)  dan  posisi  lain-lain  1  orang  (4,45%). Sedangkan  Strata  S2,  bidang  Ekonomi/Akuntansi berjumlah  4  orang  (13,79%),  Magister  Manajemen
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Aset 2 orang (6,90%), Magister Teknik berjumlah 1 0rang (3,45%) dan posisi lain-lain berjumlah 2 orang (6,90%).  Dapat  disimpulkan  bahwa  latar  belakang pendidikan  ( baground )  pegawai  bidang  aset  relatif bervariasi  dimana  bidang  akuntansi  S1  dan  S2 jumlahnya  relatif  kecil  bila  dibandingkan  dengan beban kerja dan tanggung jawab yang ada.
Hal ini senada dengan pendapat (Young, 1993;
Summerell, 2005) yang menyarankan pemerintah daerah  untuk  mengembangkan  kebijakan menyeluruh untuk manajemen aset dan bagian akuntansi  mengambil  peran  yang  besar  bagi kebijakan  manajemen  aset  daerah  karena  aset harus  dikelola  dengan  baik  dan  dimanfaatkan dengan  benar  terlepas nilai  yang  dianggap berasal  dari  mereka. 24,25 Data  analisis  juga menunjukan  bahwa  tidak  ada  suatu  standar  khusus yang  diberlakukan  bagi  pegawai  pemerintah  yang bekerja  dibidang  aset,  hal  ini  ditunjukkan  dengan tingkat  pendidikan  dasar  mereka  yang  relatif  tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bidang Akuntansi katagori S1 dan S2 sebanyak 27,58%, Spesialis aset sebesar  6,90%  dan  selebihnya  didominasi  oleh jurusan  lain.  Angka  ini  jauh  sangat  rendah  bila dibandingkan dengan beban dan kinerja yang ingin dicapai.
Beberapa  pandangan  dan  literatur  yang  ada adalah  bersifat  umum,  namun  prakteknya pengetahuan  aset  menjadi  unsur  penting  dalam mengelola  aset  publik  disetiap  wilayah  pemerintah daerah regional agar pemamfaatan nilai ekonomi dari manajemen  aset  dapat  dioptimalkan.  Kozak  (2007) menganjurkan  agar  pengetahuan  aset  harus disandingkan  dengan  teori  pembangunan  nasional
yang  diarahkan  untuk  memahami  prosedur  tentang pengetahuan  aset  untuk  perencanaan  regional  dan kegiatan  manajemen  dan  berbagai  kepentigan nasional. Manajemen aset daerah juga membutuhkan pengetahuan khusus yang spesifik tentang aset-aset daerah yang sangat bervariatif dan komplek. 26
Menurut  perspektif  pembangunan  berbasis pengetahuan,  pengetahuan  adalah  pendorong pembangunan regional dan karenanya harus dikelola (Lonnqvit, Antti, Kapyla, Jonna, Salonius, Henna dan Y.Tan: 2014). 27
Konsep  pengetahuan  yang  dimaksudkan merujuk  pada  ketrampilan  individu,  hubungan dengan  pemangku  kepentingan  regional  dan mekanisme  formal  suatu  daerah  untuk  penciptaan pengetahuan untuk pembangunan suatu daerah. 20 Sisi lain, tata kelola Bidang aset masih berada satu pintu dibawah  BPKA,  sehingga  sulit  melakukan pengembangan  dan  pembenahan  dibidang  aset terutama  peningkatan  pengetahuan  aset  melalui berbagai pendidikan singkat tentang aset  (appraisial), pelatihan  khusus,  diklat  dan  berbagai  pengetahuan khusus aset lainnya yang dapat diaplikasikan dalam mengoptimalkan manajemen aset daerah. Kemudian pelaksanaan SPI belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini ditunjukkan oleh berbagai persoalan yang sama selalu terjadi dalam pengelolaan  aset  daerah provinsi Aceh  yang  timbul  dari  tahun  ke  tahun  tampa  ada suatu tindakan  konkrit  dari bidang  pengeloaan  aset pemda.  Contohnya,  beberapa  temuan  tahun sebelumnya tidak mampu direalisasikan penyelesaiannya  seperti  pengelolaan  aset  tak berwujud  dan  aset  peralatan  mesin  lainnya. Lemahnya  pengawasan  dan  koordinasi  diantara SKPK/SKPA  adalah  salah  satu  bentuk  tanggung jawab yang rendah terhadap pengelolaan aset daerah,
hal ini sebagai akibat bahwa kesalahan yang timbul dibidang pengelolaan aset tidak memberikan dampak terhadap pengelola dan pegawai pemerintah dibidang aset  karena  aset  adalah  barang  publik  yang  kurang dihargai  keberadaannya.  Persoalan  lain  yang  tak kalah  menarik  adalah  karena  adanya  anggapan prinsip  nirlaba  dari  penggunaan  aset  publik  dan memperlakukan  aset  publik  sebagai  barang  publik dan sebagai penghasilan non sumber daya sehingga tidak mengakui pendapatan apapun yang dihasilakan dari  aset  infrastruktur  (Lemer,  1999,  Muhammad Hasbi Hanis dkk, 2011). 28,29
Aparatur  daerah  adalah  pelaksana  dan bertanggung jawab penuh  terhadap pengelolaan aset didaerah  dan  ini  merupakan  indikator  penilaian terhadap  kualitas  dan  kinerja  terhadap  optimalisasi aset daerah secara efektif dan efesian. Namun dalam pelaksanaannya  banyak  ditemukan  persoalan- persoalan  dan  penyalahgunaan  aset  daerah  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  (LHP  BPK: 2018). 30
Penggunaan kenderaan dinas untuk kepentingan pribadi  yang  banyak  dilakukan  aparatur  daerah  di Aceh, penggunaan peralatan kantor seperti lattop dan berbagai temuan lain yang dapat merugikan negara karena  adanya  pemborosan  pengeluaran  yang digunakan  bukan  untuk  kepentingan  publik. Penyalahgunaan  aset  merupakan  sebuah  penipuan dan  ini  sering  terjadi  pada  lembaga  publik  karena pengawasan  yang  lemah  dan  kebijakan  yang  tidak jelas dalam pengadaan barang dan jasa publik publik (Rozaiha dkk, 2014).
Hal lain penyalahgunaan aset juga terjadi karena tidak  ada  pemisahan  tugas  sehingga  tidak  efektif hukuman  untuk  kejahatan  terhadap  pegawai pemerintah (Huefner, 2011). 32
Oleh  karena  itu,  untuk  mencegah  terjadinya berbagai  kecurangan  dan  penyalahgunaan  aset, aparatur daerah harus diberikan tanggung jawab dan dilakukan  pengawasan  secara  melekat  guna membentuk lingkungan etika, karena etika yang yang baik dapat menurunkan budaya korupsi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Manajemen aset daerah mutlak diperlukan guna mendukung kelancaran pembangunan dan pemberian pelayanan kepada publik. Berbagai masalah dan carut marutnya pengelolaan aset yang ada tak terlepas dari dukungan semua elemen baik aturan berupa regulasi pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan aset yang mengacu pada prosedur yang telah baku, penguatan dibidang  pengetahuan  aset  yang  lebih  khusus  dan terpadu,  penerapan  SPI  yang  lebih  inten  dan menyeluruh  serta  mengwujudkan  perilaku  aparatur daerah lebih bertanggung jawab dalam mengoptimalisasi  aset  daerah  secara  efektif  dan efesien.
Berdasarkan  analisa  dan  informasi  dari  pihak terkait  menunjukkan  bahwa  pemahaman  terhadap regulasi  yang  ada  masih  kurang,  hal  itu  ditandai dengan  tumpang  tindihnya  manajemen  aset dipemerintah  kota  yang  tidak  pernah  terselesaikan. Kurangnya  pemahaman  terhadap  aturan  yang  ada berdampak  pada  pengelolaan  aset  yang  yang  tidak efesien  karena  regulasi  yang  ada  tidak  menjadi pedoman  utama  bagi  pengelola  dan  aparatur pemerintah. Sedangkan dari aspek pengetahuan aset masih sangat minim bila dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab yang ada.
Solusi  yang  dapat  ditempuh  adalah  dengan membekali  pengelola  dan  aparatur  daerah  dengan
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
pengetahuan  khusus  dibidang  aset  seperti pengetahuan penilaian aset pemerintah (appraisial) dan pendidikan khusus tentang aset sehingga dapat memberikan  nilai  tambah (added  value) bagi pengelolaan aset daerah. Standar pengawasan internal (SPI)  sudah  dilakukan  secara  baik  dan  terintegrasi berupa  SOP,  namun  persolaan  aset  daerah  di pemerintah  Provinsi  belum  terselesaikan  secara maksimal  karena  tingkat  kepatuhan  yang  rendah. Sedangkan  aspek  perilaku  aparatur  daerah  lebih dominan dalam pengelolaan aset pemerintah daerah karena aparatur daerah merupakan penggerak utama sebagai SDM dalam  mewujudkan optimalisasi aset daerah.  Akhirnya  bagaimanapun  baiknya  sebuah regulasi,  pengelolaan  aset,  pengetahuan  aset  dan pengawasan internal yang dilakukan dan diterapkan pada manajemen aset daerah tidak akan memberikan pengaruh  apapun  apabila  perilaku  aparatur  daerah memang sudah buruk dan tidak bertanggung jawab.

## Saran
Riset ini, selain mengkonfirmasi riset terdahulu, ditemukan keterbatasan bahwa riset ini belum tentu dapat  digeneralisasi  pada  lembaga  selain  instansi yang  memiliki  karakteristik  seperti  instansi pemerintahan,  oleh  karena  itu  direkomendasikan untuk  menguji kembali dengan  mengkombinasikan jenis atau karakteristik organisasi atau lembaga yang berbeda  dengan  riset  ini.  Riset  ini  juga  memiliki keterbatasan  dalam  variasi  responden,  yang  hanya terdiri dari ASN pada satu instansi saja dan jumlahnya juga terbatas, sehingga riset selanjutnya direkomendasikan  untuk  dapat  memvariasikan responden  penelitian  dengan  profesi  yang  lebih variatif dan unit kerja yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Jim, D. (2007), “What is asset management and where do you start?”, American Water Works Association Journal, Vol. 99 No. 10,
p. 26.
[2]   Summerell,  2005),  Summerell,  Ray (2005), Implication of  Real-Property Asset Management, The CPA Journal.
[3]   Republik  Indonesia.  (2014).  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan PP No. 38 tahun 2008 dan PP No. 6 tahun 2006.
[4]   Mahmudi.  2010, Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
[5]   Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  No. 111/PMK.06/2016  tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Pemindahtanganan  Barang Milik Negara/Daerah.
[6]   Peraturan  Gubernur  (PERGUB)  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  15 Tahun 2015. Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Aceh.
[5] Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  6  Tahun 2006. Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah.
[6]   PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara Daerah
[7]   Qanun Aceh  No.  14  Tahun  2013  tentang pengelolaan Barang Daerah Milik Aceh
[8]   Qanun Aceh No. 14 Tahun 2017. Tentang. Pengelolaan barang milik aceh
[9]   Pergub Aceh No. 66 Tahun 2018
[10] https://www.bpk.go.id/news/91 -
laporan-keuangan-pemda-buruk.
[11]  http://liputanrakyat.com/kepala-dpkkd- aceh-selatan-dua-program-pemerintahan- azam-diakomodir-dalam-usulan-apbk-p- 2018/
[12] www.bpk.go.id/laporan_hasil_pemeriks aan
[13]   Poerwadarminta,  W.J.S.  2006, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka.
[14]   Mahendra    Kurniawan,    dkk,        2007, Pedoman    Naska    Akademik    PERDA Partisipatif,  Yogyakarta:  Kreasi  Total Media.
[15]   Pergub Aceh  No.  66 Tahun  2018  tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
[16]   Kaganova, O., & Nayyar-Stone, R. (2000).
Municipal Real Property Asset Management:  An  Overview  of  World Experience, Trends and Financial Implications. Journal  of  Real  Estate Portfolio  Management , 6 (4),  307–326.
https://doi.org/10.1080/10835547.2000.12 089624
[17]  Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
[18]   Mega  Raharja,  Ratih  Nur  Pratiwi, Abdul Wachid, 2012, Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah,
Kabupaten Lamongan)Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 1, Hal. 111-117
[19]  Lonnqvist, Antti, Kapyla, Jonna, Salonius,
Henna,  &  Yigitcanlar,  Tan  (2014), Knowledge  that  Matters:  Identifying Regional  Knowledge  Assets  of  Tampere Region ,  Eropean Planning Studies.
[20]  Giovanni  Schiuma  &  Antonio  Lerro (2011), Managing  knowledge  assets  in  a complex business landscape: the relevance of emotive knowledge , Journal Knowledge Management Reseach&Practice
[21]  Republik  Indonesia.  (2008),  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP).
[22]  A.W.  Widjaja,  (1995), Administrasi Kepegawaian ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
[23]  Darise.  2009,  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Penerbit PT. Indeks. Jakarta
[24]  Young, R. B. (1993). The Essential Values of  the  Profession. New  Directions  for Student Services , 1993 (61), 5–13.
https://doi.org/10.1002/ss.37119936103
[25]   Summerell,  Ray  (2005), Implication  of Real-Property  Asset  Management, The
CPA Journal.
[26]  Kozak,  M.  (2011).  Strategic Approach  to Intellectual  Capital  Development  in
Regions. International Journal of
Learning  and  Intellectual  Capital , 8 (1),
76–93.
https://doi.org/10.1504/IJLIC.2011.03736
0
[27]   Lonnqvist, Antti, Kapyla, Jonna, Salonius, Henna,  &  Yigitcanlar,  Tan  (2014), Knowledge  that  Matters:  Identifying
Jurnal Humaniora, Vol.4, No. 2, Oktober 2020 : 180-190 http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora
Regional  Knowledge  Assets  of  Tampere Region ,  Eropean Planning Studies
[28]   Lemer  ,  A.C.,  PH.D  (1997), Progress toward  integrated  infrastructure-assets- management systems: Gis and beyond, The
Matrix Group, inc. USA
[29]   Hasbi Hanis, Muhammad, dkk (2011), The application of public asset management in Indonesian local government , Queensland
University  of  Technology,  Brisbane,
Australia Journal Emerald Insight
[30] http://aceh.tribunnews.com:2017
[31]  Majida,  Rozaiha Ab,  Nafsiah  Mohameda, Rosmawati  Haron  ,  Nor  Bahiyah  Omara,
Betsy  Jomitina  (2014), Penyalahgunaan aset  dalam  otoritas  lokal:  Sebuah tantangan  untuk  kebaikan  pemerintahan ,
Journal Elsevier
[32]  Huefner, R.J. (2011). Fraud Risks in Local
Government:  An  Analysis  of  Audit Findings.  Journal  of  Forensic  & Investigative Accounting, Vol.  3,  Issue  3, pp111-125.