## PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS TINDAKAN KOMISARIS MELAMPAUI KEWENANGAN
Oleh : Erikson Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Jalan Ken Arok Nomor 12 Denpasar (sihotang_soupiterta@yahoo.com)
Abstract, A limited liability company is a legal subject just as humans have rights and obligations. The organs of the limited liability company consist of the General Meeting of Shareholders which is the highest organ of the company, the Commissioner who is in charge of supervising the running of the company, and the Board of Directors is the organ of the Foundation that carries out all company activities and is authorized to represent  the  company  both  inside  and  outside.  Each  of  these  organs  has  limited authority. However, in practice, the commissioners as supervisors of the company often take  actions  outside  their  authority,  causing  the  company  to  lose  money,  while  the directors are responsible for the existence of the company. In such a situation, as long as the board of directors does not authorize the company's commissioners to represent the company, then the commissioner's actions have exceeded his authority (ultravires) so that the responsibility for the company's losses is not borne by the directors but the commissioner must personally be responsible for his actions that harm the company. Keywords:  Accountability,  Limited  Liability  Company,  Authority,  Directors  and Commissioners
Abstrak ,  Perseroan  terbatas  adalah  subjek  hukum  sebagaimana  halnya  manusia mempunyai  hak  dan  kewajiban.  Organ  perseroan  terbatas  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang Saham  yang merupakan organ tertinggi perseroan, Komisari yang bertugas sebagai  pengawas  terhadap  berjalannya  perusahaan,  dan  Direksi  merupakan  organ Yayasan  yang  melaksanakan  seluruh  kegiatan  perusahaan  dan  berwenang  untuk mewakili  perusahaan  baik  ke  dalam  maupun  keluar.  Masing-masing  organ  tersebut mempunyai Batasan wewenang. Akan tetapi dalam prakteknya masih sering komisaris selaku  pengawas  perusahaan  melakukan  Tindakan  diluar  kewenangan  yang  dimiliki sehingga menyebabkan perusahaan rugi, sementara yang bertanggungjawab terhadap keberadaan perusahaan adalah direksi. Dalam hal keadaan demikian, sepanjang direksi tidak  memberikan  kuasa  kepada  Komisaris  perusahaan  untuk  mewakili  perusahaan, maka  tindakan  komisaris  tersebut  telah  melampaui  kewenangannya  (ultravires) sehingga pertanggungjawaban kerugian perusahaan tersebut tidak dibebankan kepada direksi melainkan komisaris secara pribadi harus bertanggungjawab atas tindakannya yang merugikan perusahaan.
Kata  Kunci  :  Pertanggung  Jawaban,    Perseroan  Terbatas,  Kewenangan,  Direksi  dan Komisaris
I.  PENDAHULUAN Dalam suatu Perseroan Terbatas    terdapat  organ-organ  di dalamnya yang memegang wewenang  dan  tanggung  jawab masing-masing. Organ-organ tersebut  terdiri  dari  Rapat  Umum Pemegang  Saham,  Direksi  dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka  5  dan  angka  6  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur  definisi  yang  dimaksud dengan ketiga organ tersebut. Rapat Uumum Pemegang Saham memegang  segala  wewenang  yang tidak  diserahkan  kepada  Direksi dan  Dewan  Komisaris.  Sedangkan Direksi  adalah  organ  Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan  dan  tujuan  Perseroan, serta  mewakili  Perseroan,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan, sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar.  Kemudian,  yang  dimaksud dengan  Dewan  Komisaris  adalah organ  Perseroan  yang  bertugas melakukan pengawasan secara umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Dalam  praktek  bekerjanya perseroan  terbatas,  sering  sekali kedudukan  Direksi  sebagai  organ perseroan terbatas yang bertanggung  jawab  ke  dalam  dan keluar perudahaan dan yang melaksanakan  pekerjaan  perseroan terbatas, kewenangannya dilaksanakan oleh organ komisaris. Menariknya komisari sebagai organ pengawas  perseroan  terbatas  ikut
secara  aktif  dalam  operasional perusahaan bahkan ditengarai menerbitkan  surat  berharga  atas nama perusahaan. Kedudukan direksi  dalam  perseroan  terbatas yang  demikian  tidak  lebih  dari hanya  sekedar  formalitas  belaka dalam  pendirian  sebuah  perseroan terbatas.  Akan  tetapi  ketika  pihak ketiga  yang  melakukan  hubungan hukum  dengan  komisaris  merasa dirugikan  tentunya  akan  melihat pada  ketentuan  tentang  tanggung jawab  dalam  perusahaan.  Menarik untuk  melihat  fenomena  dalam operasional perseroan terbatas dimana  komisaris  melaksanakan tugas  dan  wewenang  direksi  yang menyebabkan  kerugian  pada  pihak ketiga dan pada perseroan terbatas. Berdasarkan latar belakang di atas, hasil dari penelitian ini memfokuskan pada  siapakah yang bertanggungjawab  apabila  dalam perseroan terbatas komisaris melakukan  tindakan  atas  nama perusahaan terbatas?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan melalui penelitian hukum normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan
peraturan atau bahan hukum lainnya yang terkait dengan tanggungjawab  hukum  perusahaan perseroan terbatas sehubungan dengan  tindakan  komisaris  yang melampaui batas kewenangannya. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud Marzuki, 2007:93).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan melalui  penafsiran,  penalaran  dan argumentasi  hukum,  sedangkan pendekatan konseptual menggunakan konsep yang berkaitan dengan kewenangan komisaris. Penelitian  hukum  normatif ini  menggunakan  data  sekunder atau  data  yang  diperoleh  melalui bahan  pustaka,  sehingga  bahwa metode pengumpulan data dilakukan dengan mencari perpustakaan  yang  relevan,  baik melalui perpustakaan atau database jurnal  online.  Pengumpulan  data sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  difokuskan  pada:  (a) bahan  hukum  primer,  berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian;  dan  (b)  bahan  hukum sekunder,  berupa  buku  referensi dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan tema  penelitian  dan  penjabaran lebih  lanjut  pada  bahan  hukum primer.
III. HASIL DAN DISKUSI 3.1. Tanggung Jawab Perdata
Dalam Perseroan Terbatas Pemegang saham Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab yang terbatas (Yahya
Harahap, 2007:43). Tanggung jawab  terbatas  pemegang  saham berarti  juga  bahwa  apabila  terjadi kerugian  pada  Perseroan  Terbatas, maka pemegang saham secara pasti tidak  akan  memikul  kerugian tersebut  melebihi  dari  setoran  atas seluruh  saham  yang  dimilikinya
dalam  Perseroan  Terbatas.  Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin  corporate  separate  legal personality  yang  berarti  bahwa Perseroan  Terbatas  mempunyai personalitas  atau  kepribadian  yang berbeda dari orang yang menciptakannya  dan  merupakan suatu kesatuan hukum yang terpisah  atau  ada  suatu  tabir  ( veil )
pemisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang  saham  dari  Perseroan Terbatas  tersebut  (Chatamarrasjid Ais, 2001:10).
Perseroan  Terbatas  sebagai badan  hukum  memiliki  identitas hukum tersendiri yang terpisah dari identitas  hukum  para  pemegang sahamnya,  direksi,  maupun  dewan komisarisnya lainnya. Dalam kaidah  hukum  perdata  ( private law ),  sudah  lama  diakui  bahwa suatu  Perseroan  Terbatas    adalah suatu  badan  usaha  (korporasi) berbentuk badan hukum dan merupakan  subjek  hukum  perdata dan  memikul  hak  dan  tanggung gugat  sebagaimana lazimnya yang dialami  oleh  manusia  natural ( natural person ). George Whitecross  (G.W.)  Paton  dan David  P.  Derham  (1971:391) mengatakan bahwa Perseroan
Terbatas    sebagai  badan  hukum memiliki  kepribadian  hukum  dan memberikan  “ the  concept  of  legal personality ”    adalah  :  “ A  legal peson  is  any  subject  matter  other than human being to which the law attributes personality. This extension  for  goof  and  sufficient reasons,  of  the  conception  of
personality  beyond  the  class  of human  beings  is  one  of  the  most noteworthy  feats  of  the  legal imagination .....”. Dalam pengembangan hukum  praktis,  konsep  tanggung gugat  acap  kali  disamakan  dengan konsep tanggung jawab. Pemahaman  ini  tentunya  tidak sepenuhnya  benar,  secara  teori konsep  tanggung gugat lebih dikenal dalam ranah hukum perdata atau  yang  dalam  bahasa  Inggris dikenal dengan liability, sedangkan tanggung jawab lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep tanggung gugat atau yang  dalam  bahasa  Inggris  konsep tanggung  jawab  lebih  dikenal dengan responsibility. Pada dasarnya  tanggung  gugat  yang dibebankan  oleh  perseroan  dapat dilihat dalam dua sisi yang berbeda yakni  tanggung  gugat  kontraktual dan  tanggung  gugat  dalam  hal perseroan  telah  melanggar  hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 BW. Sebagai  subyek  hukum  di dalam bidang keperdataan, Perseroan dapat membuat/ melakukan perikatan dengan bentuk  perjanjian  atau  kontrak dengan  pihak  lain,  serta  dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh  dari  konsep  tanggung gugat terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-
menerus, dalam arti bahwa keberadaannya  tidak  akan  berubah
meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau
berhentinya  atau  meninggalnya anggota-anggota yang ada.
Di  atas  sudah  dijelaskan bahwa  suatu  Perseroan  Terbatas terdapat  organ-organ  di  dalamnya yang  memegang  wewenang  dan tanggung  jawab  masing-masing. Organ-organ  tersebut  terdiri  dari Rapat  Umum  Pemegang  Saham, Direksi  dan  Dewan  Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6  Undang-undang    Perseroan Terbatas    mengatur  definisi  yang dimaksud  dengan  ketiga  organ tersebut.  Rapat  Umum  Pemegang
Saham memegang segala wewenang  yang  tidak  diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah  organ  Perseroan yang bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan Perseroan
untuk kepentingan  dan  tujuan  Perseroan, serta  mewakili  Perseroan,  baik  di dalam  maupun  di  luar  pengadilan, sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar.  Kemudian,  yang  dimaksud dengan  Dewan  Komisaris  adalah organ  Perseroan  yang  bertugas melakukan pengawasan secara umum  dan/atau  khusus  sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka  6  Undang-Undang Perseroan Terbatas
tentang Komisaris,  maka  dapat  dikatakan bahwa  komisaris  atau  Dewan
Komisaris  tidak  mempunyai  peran dan  Fungsi  Eksekutif.  Sekalipun
Anggaran Dasar menentukan
bahwa perbuatan-perbuatan Direksi tertentu  memerlukan  persetujuan
Dewan Komisaris, persetujuan dimaksud  bukan  pemberian  kuasa dan pula bukan perbuatan pengurusan. Menurut  Pasal  97  ayat  (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,  setiap  anggota  Direksi bertanggung  jawab  penuh  secara pribadi  atas  kerugian  Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau  lalai  dalam  menjalankan tugasnya.  Apabila  Direksi  terdiri dari  atas  2  (dua)  anggota  Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku  secara  tanggung  renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan  Pasal  97  ayat  (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas,  anggota  Direksi  tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud  diatas,  apabila  dapat membuktikan : bahwa (1) Kerugian tersebut  bukan  karena  kesalahan atau kelalaiannya; (2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan  dan  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan;  (3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan  yang  mengakibatkan kerugian; dan (4) Telah mengambil tindakan  untuk  mencagah  timbul atau selanjutnya kerugian tersebut. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan  pengurusan,  jalannya pengurusan  pada  umumnya,  baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,  dan  memberi  nasehat kepada  Direksi.  Setiap  anggota Dewan  Komisaris  wajib  dengan itikad  baik,  kehati-hatian,  dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk  kepentingan  Perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota  Dewan  Komisaris  ikut bertanggung  jawab  secara  pribadi atas  kerugian  Perseroan,  apabila yang  bersangkutan  bersalah  atau lalai  menjalankan  tugasnya.  Jika Dewan  Komisaris  terdiri  atas  2 (dua)  anggota  Dewan  Komisaris atau  lebih,  maka  tanggung  jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku  secara  tanggung  renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris  (Pasal  114  ayat  (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  Pasal  114  ayat  (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila dapat membuktikan: (1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian  untuk  kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan;  (2) Tidak  mempunyai  kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak
langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (3) Telah memberikan nasehat kepada Direksi  untuk  mencegah  timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal  1  angka  (5)  Undang- Undang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa “Direksi adalah Orang Perseroang yang berwenang dan  bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentetuan anggaran dasar”. selanjutnya Pasal 92 angka (1) – (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,  bahwa  Direksi  bertugas untuk mengurus perusahaan/perseroan,  yang  antara lain  meliputi  pengurusan  sehari- hari, yang pada pokoknya mengatur sebagai:  “Direksi  menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan  Perseroan  dan  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang mejalankan pengurusan sebagaimana sesuai dengan kebijakan  yang  dipandang  tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar”. Pertanggungjawaban hukum  seorang  Direksi  dapat dipahami  melalui  pengaturan  pada Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini diatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan
Perseroran.  Adapun  pengurusan Perseoran  harus  dilakukan  dengan itikad  baik  dan  penuh  tanggung jawab, artinya Direksi hanya bertanggung  jawab  sesuai  dengan kewenangan  yang  dimilikinya  dan kewajiban yang dilakukannya. Bila Perseroan menderita kerugian yang diakibatkan kesalahan dari Direksi, maka  Direksi  wajib  bertanggung jawab  penuh  secara  pribadi  atas kerugian tersebut. Mengingat tugas yang  dilakukan  oleh  beberapa
Direksi dilaksanakan secara tanggung renteng, maka
pertanggungjawaban  atas  kerugian demikian  pun  dilakukan  secara tanggung renteng.
3.2.  Tanggung  Jawab  Komisaris Berdasarkan  Doktrin  Piercing The Corporate Veil
Menurut R.T. Sutantya Hadikusuma  (2003:102)  ,  secara umum  fungsi  pengawasan  Dewan Komisaris  dapat  dibagi  menjadi  2, yaitu,  pengawasan  prefentif  dan pengawasan represif.
Yanng dimaksud dengan pengawasan preventif  adalah  pengawasan  yang ditujukan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan
yang dilakukan  oleh  Direksi.Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan represif  adalah  pengawasan  yang ditujukan untuk mengontrol tindakan Direksi, untuk memastikan  semua  tindakan  yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan. Mengenai tanggung jawab  Dewan  Komisaris  apabila terjadi  kerugian  perseroan  yang
diakibatkan  karena  kesalahan  atau kelalaiannya,  diatur  dalam  Pasal 114  ayat  (3)  Undang-Undang Perseroan  Terbatas,  yang  berisi  : Setiap  anggota  Dewan  Komisaris ikut  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas  kerugian  Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau  lalai  menjalankan  tugasnya sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2). Untuk mengkategorikan bersalah atau lalai yang menyebabkan  Dewan  Komisaris harus  bertanggung  jawab  sesuai dengan substansi Pasal diatas, yaitu apabila  Dewan  Komisaris  tidak dengan  itikad  baik,  kehati-hatian dan bertanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan. “Bersalah” apabila Dewan Komisaris tidak menjalankan tugasnya  dengan  itikad  baik,  yaitu dengan melanggar peraturan-
peraturan  yang  berlaku,  atau  tidak sesuai dengan anggaran dasar serta Rapat  umum  Pemegang  Saham, “Lalai” apabila dalam menjalankan tugasnya  tidak  dengan  prinsip kehati-hatian sehingga dalam melakukan pengawasan atau memberikan  nasihat  tidak  dengan pertimbangan  atau  analisis  yang benar  untuk  mencegah  terjadinya kerugian  dalam  perseroan  sesuai dengan prinsip
keterbukaan ( transparency ) yang terlebih dahulu melihat dan memahami proses dan acuan  yang  digunakan  sebelum pengambilan keputusan dalam mengelola suatu perusahaan. Untuk  memahami  lebih
lanjut  mengenai  pasal  tersebut
maka kita perlu membahas mengenai  doktrin  “ Piercing  the corporate veil ” (Penyingkapan tirai perusahaan).  Dalam  ilmu  hukum, prinsip
Penyingkapan tirai perusahaan  adalah  suatu  proses untuk  membebani  tanggung  jawab ke  pundak  orang  atau  perusahaan lain  atas  tindakan  hukum  yang dilakukan  oleh  perusahaan  pelaku, tanpa  mempertimbangkan  bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan  atas  nama  perusahaan pelaku.  Dengan  demikian  doktrin Piercing  the  corporate  veil pada hakikatnya merupakan doktrin yang memindahkan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham, Direksi, atau Dewan Komisaris (Munir Fuady, 2003:87). Black’s  Law  Dictionary  (Bryan A.Gamer, 2004:1184), merumuskan Piercing the corporate veil sebagai  ” the judicial act of imosing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and
shareholders  for  the  corporation’s wrongful  act.”  Dikatakan  lebih lanjut  Court  sometimes  apply common  law  principle  to  “pierce the  corporate  veil”  and  hold shareholders  personally  liable  for corporate  debts  or  obligation. Unfortunately, despite the enormous  volume  oftiligation  in this area,  the  case  law  fail  to articulate any sensible rationale or policy that explain when corporate existence  should  be  disregarded. Indeed,  court  are  remarkably, prone  to  rely  on  labels  or characterizations  of  relationship
and  the  decision  offer  little  in  the way  of  predictability  or  rational explanation  of  why  enumerated factor should be decisive.
Penjelasan  yang  diberikan dalam  Black’s  Law  Dictionary tersebut  diatas  jelas  menunjukkan bahwa Piercing  the  corporate  veil hanya  dapat  terjadi  dalam  hal terjadi  tindakan  atau  perbuatan yang  salah.  Dalam  hal  ini  perlu diperhatikan  bahwa  yang  dilarang bukan saja melakukan sesuatu yang tidak  boleh  dilakukan  melainkan termasuk  juga  dalam  kategori melakukan  tindakan  yang  salah. Doktrin Piercing the corporate veil bagi komisaris dapat terkait dengan hal-hal  sebagai  berikut  :  1) Kegagalan Dewan Komisaris menjalankan Fiduciary  Duty ;  2) Jika ada kesalahan hukum (dengan unsur  kesengajaan  atau  kelalaian) dari  pihak  Dewan  Komisaris;  3) Jika Dokumen perhitungan tahunan tidak benar; 4) Jika dalam keadaan tertentu, Dewan Komisaris menggantikan Direksi dalam menjalankan  pekerjaan  perseroan dan  dia  akan  bertanggungjawab dalam posisinya sebagai Direksi. Tanggung  Jawab  Dewan Komisaris kepada Perseroan Terbatas  diatur  dalam  Pasal  114 Undang-Undang Perseroan Terbatas.  Dalam  hal  menjalankan tugas  melakukan  pengawasan  dan pemberian  nasihat  kepada  Direksi, setiap  anggota  Dewan  Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan Terbatas dengan melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut dengan
itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan  Terbatas  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  Perseroan Terbatas  tersebut.  Apabila  dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya tersebut Dewan
Komisaris terbukti telah melakukan kesalahan  atau  lalai,  maka  tiap anggota Dewan Komisaris tersebut ikut  bertanggung  jawab  secara pribadi  atas kerugian  yang diderita oleh  Perseroan  Terbatas.  Namun, dalam hal dewan komisaris tersebut terdiri dari dua orang anggota atau lebih,  maka  tanggung  jawab  atas kerugian  atas  Perseroan  Terbatas akibat  kesalahan  atau  kelalaiannya itu berlaku secara tanggung renteng bagi semua anggota dewan komisaris,  kecuali  bagi  setiap anggota  dewan  komisaris  yang dapat  membuktikan  bahwa:  1) Telah melakukan pengawasan dengan  itikad  baik  dan  kehati- hatian untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan maksud dan  tujuan  Perseroan  Terbatas;  2) Tidak  mempunyai  kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; 3) Telah memberikan nasehat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Apabila telah terbukti bahwa terjadinya kerugian Perseroan  Terbatas  tersebut  akibat kesalahan anggota dewan komisaris, maka Perseroan Terbatas dapat mengajukan gugatan untuk meminta
pertanggungjawaban  dari  anggota dewan komisaris. Pengajuan gugatan  atas  nama  Perseroan Terbatas  diwakili  oleh  pemegang saham. Berdasarkan Pasal 114 ayat (6) Undang-undang Perseroan Terbatas,  pemegang  saham  yang mewakili  paling  sedikit  1/10  (satu persepuluh)  bagian  dari  jumlah seluruh  saham  dengan  hak  suara dapat  menggugat  anggota  dewan komisaris  yang  karena  kesalahan atau  kelalaiannya  menimbulkan kerugian  pada  Perseroan  Terbatas ke Pengadilan Negeri.
Pada prinsipnya, status korporasi juga berpengaruh terhadap pengenaan tanggung gugat pada  dewan  komisaris.  Dalam  hal ini  terdapat  dua  status  yakni  saat perusahaan telah memperolah status  badan  hukum  dan  sebelum memperoleh  status  badan  hukum. Perbuatan  hukum  saat  perusahaan belum  memperoleh  status  badan hukum  dilakukan  oleh  pendiri, direksi, dan dewan komisaris secara kumulatif.  Sehingga  ketiga  organ tersebut  bertanggung  gugat  atas perbuatan hukumnya termasuk dewan  komisaris.  Hal  ini  telah diatur secara tegas  di  pasal  14 UU Perseroan  (UU no 40 tahun 2007). Sedangkan  saat  perusahaan  telah memperoleh status badan hukum,Berdasarkan pasal 144 ayat 3  Undang-Undang  no  40  tahun 2007, Dewan Komisaris mempunyai  tanggung  gugat  atas kerugian  perusahaan  apabila  yang bersangkutan  bersalah  atau  lali dalam    meenjalankan  tugasnya yakni  sebagai  fungsi  pengawasan
dan  pemberian  nasihat  kepada direksi untuk kepentingan perusahaan. Kelalaian yang dilakukan  Dewan  Komisaris  yakni diantaranya pengawasan atas kebijakan  pengurusan,  jalannya pengurusan  pada  umumnya,  baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan,  dan  memberi  nasihat kepada Direksi.
Namun  tidak hanya sebatas sebagaimana diuraikan pada penjelasan diatas, dewan komisaris juga  mempunyai  tanggung  gugat pada  saat  perusahaan  mengalami pailit.Hal  ini  tentu  jika  disebabkan karena  kesalahan  dan  kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan  terhadap  pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan  Perseroan  tidak  cukup untuk membayar seluruh kewajiban
Perseroan akibat kepailitan tersebut. Akibatnya timbul kewajiban  yaitu  setiap  anggota Dewan  Komisaris  secara  tanggung renteng  ikut  bertanggung  jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban  yang  belum  dilunasi sebagaimana diatur pada pasal 115 ayat 1 UU PT. Di pasal yang sama dan  ayat  selanjutnya,  Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun  sebelum  putusan  pernyataan pailit  diucapkan  juga  mempunyai kewajiban yang sama untuk membayarnya.

## III. KESIMPULAN
Pada  prinsipnya  Direksi merupakan  organ  perusahaan  yang bertanggungjawab atas segala perbuatan perusahaan apabila
sesuai  dengan  anggaran  dasar  dan anggaran  rumah  tangga.  Apabila
Dewan Komisaris melakukan kesalahan  atau  kelalaian  dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberi  nasihat  untuk  Direksi, atau  dengan  kata  lain  melakukan perbuatan  di  luar  kewenangannya (Ultra  Vires),  misalnya  sampai mengambil  tugas  dan  wewenang Direksi,  maka  Dewan  Komisaris dapat  bertanggung  jawab  secara pribadi  dan  tanggung  renteng  atas kerugian Perseroan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Bryan  A.  Gamer,  (2004)  Black  Law Dictionary  8th  Edition,  st. Paul, West.
Chatamarrasjid  Ais,  (2001),  Badan Hukum Yayasan Suatu Analisis  Mengenai  Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. George  Whitecross  (G.W.)  Paton  dan David  P.  Derham,    (1972)  A Textbook of Jurisprudence,Oxford  at  the Clarendon Press, Fourth Edition. Munir Fuady (2003), Perseroan
Terbatas  Paradigma  Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, (2007), Penelitian Hukum, Fajar
Interpratama Offset, Jakarta.
R.T.  Sutantya  Hadikusuma,  (2003), Pengertian  Pokok  Hukum
Perusahaan, Rajawali Pers. Yahya  Harahap,  Separate  Entity, Limited Liability,
dan Piercing  The  Corporate  Veil
Jurnal  Hukum  Bisnis,  Vol. 26- No. 3, Tahun 2007. Undang-Undang  No.  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.