## KEBERAGAMAN BATASAN USIA ANAK DI INDONESIA HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN PADA ANAK
Oleh: Norma Yuni Kartika 1 , Muhajir Darwin 2 , Sukamdi 3
1 Kandidat Doktor Kependudukan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
2 Promotor, Dosen Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
3 Ko-Promotor, Dosen Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

## Abstrak
Terdapat  inkonsistensi  batasan  usia  anak  yang  berlaku  dalam  Undang- Undang,  Surat  Keputusan,  Keputusan  Presiden,  Instruksi  Presiden,  maupun Peraturan  Menteri  yang  ada  di  Indonesia.  Tujuan  dalam  tulisan  ini  adalah mengetahui  dasar  hukum  batasan  usia  anak  di  tingkat  nasional  terkait  perkawinan anak.  Berdasarkan  Undang-Undang,  Surat  Keputusan,  Keputusan  Presiden, Instruksi  Presiden  maupun  Peraturan  Menteri  dapat  disimpulkan  bahwa  mereka yang berusia dibawah 18 tahun disebut anak.
Keberlangsungan  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia  dipengaruhi  salah satunya  oleh  faktor  kebijakan  pemerintah  atau  perundang-undangan.  Hak  individu untuk  anak  dan  orang  dewasa  berbeda.  Anak  mempunyai  hak,  konsen  anak berkaitan dengan hak. Anak-anak  yang belum mempunyai  kedewasaan, dalam hal ini  ditandai  dengan  adanya  batasan  usia  minimal  anak  yang  tercantum  dalam Undang-Undang, sehingga konsen anak harus dilindungi, karena ketidakdewasaannya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu perkawinan pada usia  anak  harus  di  cegah  untuk  mewujudkan  anak  Indonesia  yang  berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Katakunci : keberagaman, batasan, usia, anak

## I. PENDAHULUAN
Hukum  Indonesia  hanya  mengenal  anak-anak  dan  dewasa  walaupun  batasan yang  diberikan  itu  pun  bermacam-macam.  Anak  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  memiliki  hak  asasi  atau  hak  dasar  sejak  dilahirkan,  sehingga  tidak  ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara  universal  sebagaimana  tercantum  dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB), Deklarasi PBB tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia. Dengan demikian  semua  negara  di  dunia  secara  moral  dituntut  untuk  menghormati, menegakkan,  dan  melindungi  hak  tersebut.  Salah  satu  bentuk  hak  dasar  anak ada1ah  jaminan  untuk  tumbuh  kembang  secara  utuh  baik  fisik  maupun  mental.

## JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)
Volume 3, No 4, Juli 2016
Halaman 14-27
e-ISSN : 2356-5225
http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/jpg
Jaminan  perlindungan  hak  dasar  tersebut  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  dan tujuan  negara  sebagaimana  tercantum  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. KONSEP ANAK
Anak adalah salah satu kelompok yang dianggap memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi karena berbagai macam keterbatasan alamiah maupun struktural yang dialaminya. Keterbatasan alamiah menyangkut harapan pertumbuhan fisik dan psikologisnya,  sedangkan  keterbatasan  secara  struktural  berkaitan  dengan lingkungan  sosial,  budaya,  politik  dan  ekonominya  sehingga  tidak  dapat mengaktualisasikan dirinya secara sempurna (Hadna, 2010).

## B. DASAR HUKUM BATASAN USIA ANAK
Di  Indonesia batasan minimal  orang disebut dewasa atau batas minimal  usia anak  yang tercantum dalam Undang-Undang, Surat Keputusan, Instruksi Presiden, maupun  Peraturan  Menteri  tidak teringreted .  Dasar  hukum  serta  pasal  yang mencantumkan  tentang  batasan-batasan  minimal  usia  anak  atau  batasan  usia individu dikatakan dewasa disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1. Dasar Hukum  Batasan Minimal Usia Anak atau  Batasan Usia Dewasa di
Indonesia Dasar Hukum Pasal Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ( Bergelijk Wetboek ) Pasal 330
Yang belum dewasa adalah mereka  yang belum mencapai umur  genap  dua  puluh  satu  tahun  dan  tidak  kawin sebelumnya. UU No 9 tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia Pasal 2 Yang  dimaksud  dengan  sukarelawan  Indonesia  dalam Undang-Undang  ini,  ialah  warga-negara  Indonesia  baik pria maupun wanita yang sekurang-kurangnya berumur 18 tahun  dan  memenuhi  syarat-syarat  kesehatan  rohani  dan jasmani, yang dengan secara sukarela menyatakan bersedia membaktikan  dirinya  untuk  pelaksanaan  tujuan  yang dimaksud oleh pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47 1. Anak  yang  belum  mencapai  umur  18  (delapan  belas) tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orangtua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. Dewasa  politik,  misalnya  batas  umur  17  tahun  untuk
Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977
dapat ikut pemilu
b. Dewasa  seksuil,  misalnya  adalah  bata  umur  18  tahun untuk  dapat  melangsungkan  pernikahan  menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru;
c. Dewasa  hukum.  Dewasa  hukum  dimaksudkan  adalah batas  umur  tertentu  menurut  hukum  yang  dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum. d. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) Anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  umur  dua puluh satu tahun atau belum pernah menikah. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1983 Menginstruksikan pejabat-pejabat pemerintah daerah untuk menganjurkan penundaan usia kawin sampai 19 tahun bagi wanita dan 21 tahun bagi pria. Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (UN Convention on
the Right of the
Child/CRC) Pasal 1 Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali dibawah hukum yang berlaku terhadap si anak,  mayoritas  usia  yang  ditentukan  adalah  yang  lebih muda dari pada itu.
Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  atau  dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat Pasal 1 ayat 8 Anak Didik Pemasyarakatan adalah : a. Anak  Pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan  menjalani  pidana  di  LAPAS  Anak  paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak  Negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan  putusan pengadilan  diserahkan  pada  negara  untuk  dididik  dan ditempatkan  di  LAPAS  Anak  paling  lama  sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c. Anak  Sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua atau  walinya  memperoleh  penetapan  pengadilan  untuk dididik  di  LAPAS  Anak  paling  lama  sampai  berumur 18 (delapan belas) tahun. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 Anak  adalah  orang  yang  dalam  perkara  Anak  Nakal  telah mencapai  umur  8  tahun  tetapi  belum  mencapai  umur  18
tahun dan belum pernah kawin. UU No 25 Tahun 1997 tentang Perburuhan Pasal 1 ayat (20) Anak  adalah  orang  laki-laki  atau  wanita  yang  berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun UU No 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Pasal 2 ayat (1) Konvensi, Indonesia melampirkan Pernyataan ( Declaration )  yang  menetapkan  bahwa  batas  usia minimum  untuk  diperbolehkan  bekerja  yang  diberlakukan di  wilayah  Republik  Indonesia  adalah  15  (lima  belas) tahun. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka  5 Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih dalam  kandungan  apabila  hal  tersebut  adalah  demi kepentingannya. UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 6 Pengadilan  HAM  tidak  berwenang  memeriksa  dan memutus  perkara  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang berat  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  berumur dibawah  18  (delapan  belas)  tahun  pada  saat  kejahatan dilakukan. UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 26 Anak  adalah  setiap  orang  yang  berumur  di  bawah  18 tahun UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4 Warga Negara Indonesia adalah: a-g… Anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah  dari  seorang ibu  warga  Negara  asing  yang  dikaui  oleh  seorang  ayah Warga  Negara  Indonesia  sebagai  anaknya  dan  pengakuan itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut  berumur  18  (delapan belas) tahun atau belum kawin. UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berumur  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 14 ayat (1) Warga  Negara  Indonesia  dapat  menjadi  anggota  Partai Politik  apabila  telah  berumur  17  tahun  atau  sudah/pernah kawin. UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (22) Pemilih adalah Warga Negara Indonesia  yang telah genap berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  lebih  atau
Anggota DPR, DPD dan DPRD sudah/pernah kawin UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun UU No. 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pasal 1 ayat 6 Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0–1 tahun, 2-3  tahun,  4-6  tahun,  7-12  tahun,  13-15  tahun  dan  16-18 tahun. Permen Dalam Negeri No. 6 tahun 2009 tentang Pedoman
Pembentukan
Komite Aksi Daerah,
Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemb mmerdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan
Bentuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Pasal 1 ayat 5 Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.
UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat 2 Syarat  usia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  91) ditentukan paling rendah sebagai berikut: a. Usia  17  (tujuh  belas)  tahun  untuk  Surat  Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D; b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin B1; dan c. Usia 21  tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II. UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya disebut  Anak  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 ayat 4 Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
Pasal 1 ayat 5
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut  Anak  Saksi  adalah  anak  yang  belum  berumur  18 (delapan  belas)  tahun  yang  dapat  memberikan  keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. UU No. 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Syarat  dewasa  paling  rendah  berumur  18  (delapan  belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. BKKBN (Pendewasaan Usis Perkawinan) Batas  usia  perkawinan  untuk  seorang  pria  25  tahun  dan untuk seorang wanita 20 tahun
Ada  kontradiksi  dalam  sistem  perundang-undangan  di  Indonesia  terkait dengan  terminologi  batas  usia  anak.  Berdasarkan  Tabel  1  terdapat  3  kategori batasan minimal usia anak, yaitu :
1. Secara  keseluruhan  batas  minimal  seseorang  disebut anak yaitu  apabila usianya kurang dari 18 tahun;
2. batas minimal usia 17 tahun  terkait dengan Partai Politik, Pemilihan Umum, Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  Pendaftaran  Tanah.  Berdasarkan Undang-Undang,  Surat  Keputusan  maupun  Peraturan  Menteri  dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
3. Terkait  perburuhan  dan  batas  minimal  usia  seseorang  diperbolehkan  bekerja yaitu pada usia 15 tahun.
Berdasarkan Tabel 1 seseorang dapat dikatakan dewasa apabila sudah genap 21  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  yang  tercantum  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Status perkawinan  sangat  menentukan,  karena  arti  perkawinan  masih  sangat  penting  di masyarakat  secara  menyeluruh.  Pentingnya  status  perkawinan  seseorang  di masyarakat  membuat  sesorang  yang  sudah  menikah  usia  berapapun,  maka  bisa dikatakan,  dianggap  dan  diperlakukan  sebagai  orang  dewasa  penuh,  baik  secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga.
Berdasarkan  Undang-Undang,  Surat  Keputusan,  Instruksi  Presiden  maupun Peraturan Menteri dapat disimpulkan bahwa mereka yang berusia dibawah 18 tahun disebut  anak.  Usia  dibawah  18  tahun  merupakan  usia  produktif,  namun  masih dalam usia sekolah. Idealnya anak masih duduk dibangku sekolah, sedangkan yang tidak  bersekolah,  melakukan  pekerjaan  sambilan  dan  ada  juga  yang  tidak mempunyai  pekerjaan  tetap  atau  menganggur.  Ini  berarti  terputusnya  kelanjutan sekolah yang berakibat pada tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan anak yang
rendah  akan  merugikan  posisi  ekonomi  dan  rendahnya  tingkat  partisipasi  kerja. Kesempatan  yang  lebih  terbuka  untuk  mengenyam  pendidikan,  makin  membuka kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pasar  kerja.  Bagi  wanita  khususnya  ini merupakan window opportunity untuk memasuki kehidupan yang sejahtera.

## III. PEMBAHASAN

## A. PERKAWINAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG  PERKAWINAN
Keberlangsungan  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia  salah  satunya dipengaruhi  oleh  faktor  kebijakan  pemerintah  atau  perundang-undangan  yang “melegalkan”  perkawinan  anak.  Legalitas  perkawinan  anak  di  Indonesia diantaranya  ada  dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan. Memang dalam undang-undang ini tidak mendefiniskan apa yang dimaksud dengan anak  dan  tidak  terdapat  istilah  perkawinan  anak.  Namun  pada  pasal-pasalnya ditemukan  kelonggaran-kelonggaran  yang  menciptakan  rongga  untuk  dilanggar. Seperti dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi :
“ untuk  melangsungkan  perkawinan  seorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua“
Menurut  pasal  ini  apabila  seseorang  telah  berusia  21  tahun  boleh  menikah tanpa izin kedua orang tua, apabila seseorang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ini merupakan kelonggaran pertama dalam undang- undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan . Menurut  Sarwono  (2006),  usia kurang  dari  21  tahun  seorang  anak,  jika  mau  menikah  harus  seizin  orang  tua,  dan Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menikahkan mereka sebelum ada izin dari orang  tua,  dan  apabila  menikah  maka  pernikahannya  tidak  sah.  Kecuali,  mereka telah  mendapat  izin  dari    Pengandilan  Agama  berupa  dispensasi  perkawinan  yang mereka ajukan sendiri .
Kelahiran,  perkawinan  dan  kematian  adalah  standar  trio  peristiwa  penting dalam  kehidupan  kebanyakan  orang.  Tapi  hanya  satu  perkawinan  adalah  masalah pilihan.  Namun  banyak  anak  perempuan  dan  laki-laki  menikah  tanpa  diberi kesempatan  menggunakan  hak  mereka  untuk  memilih.  Beberapa  bahkan  dipaksa menikah  pada  usia  sangat  dini  oleh  orang  tua.  Perkawinan  anak  terjadi  pada  anak perempuan  atau  anak  laki-laki  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia (UNICEF,  2001).    Sejalan  dengan  beberapa  hasil  penelitian  diantaranya  Jones (1978);  Kasto  (1982);  Singarimbun  (1987),  Kusujiarti  (1995);    Saifuddin  dkk (1997); PSKK UGM dan Plan Indonesia (2011),  Fajriyah (2012); Nasution (2016) peran  orang  tua  dalam  mencarikan  dan  menentukan  pasangan  hidup  anak perempuannya  terutama  dalam  perkawinan  pertama  umum  ditemukan  dikalangan masyarakat  Indonesia,  terlebih  lagi  didaerah  pedesaan.  Ini  menunjukan  kadang perkawinan justru terjadi bukan atas kehendak pengantin, tetapi karena perjodohan
atau  paksaan  dari  orang  tua.  Jadi  sudah  tentu  izin  dari  orang  tua  akan  diperoleh dengan mudah.
Persetujuan  merupakan  salah  satu  syarat  yang  menentukan  legalitas  sebuah perkawinan. Pasal  6 ayat 1 menyebutkan perkawinan didasarkan pada persetujuan dari  pengantin  laki-laki  dan  perempuan.  Persyaratan  adanya  persetujuan  ini bertujuan  untuk  melindungi  anak-anak  dari  perkawinan  paksa  atau  perkawinan pada  usia  anak.  Yang  menjadi  cacatan  adalah  anak-anak  yang  belum  dewasa  dan belum  memiliki  kapasitas  untuk  bertindak,  apakah  dapat  memberikan  persetujuan yang “bebas dan penuh”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui bahwa persetujuan untuk kawin tidak dapat dikatakan “bebas dan penuh” ketika salah satu pihak yang terlibat tidak cukup matang untuk membuat keputusan tentang pasangan hidup . Usia  perkawinan  pertama  yang  ideal  dari  segi  kesehatan  reproduksi, psikologi,  psikososial,  ekonomi,  kualitas  anak  yang  dilahirkan  menurut  Badan Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana  Nasional  (BKKBN)  untuk  perempuan ideal pada usia 20-35 tahun dan untuk laki-laki 25-40 tahun.
Definisi  perkawinan  dan  persetujuan  saat  memutuskan  untuk  menikah berdasarkan hukum dan konvensi internasional dan nasional antara lain: Universal Declaration  of  Human  Rights (UDHR)  tahun  1948  pasal  16 ,  International Convenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights tahun  1996, Supplementary Convention  on  the  Abolition  of  Slavery,  the  Slave  Trade,  and  Institusion  and Practices  Similar  to  Slavery tahun  1956  Pasal  1, Convention  on  Consent  to marriage, Minumum Age for  Marriage and Registration of  Marriages tahun 1964 Pasal  1,  2  dan  3.  Termasuk Convention  on  the  Right  of  the  Child (CRC)  atau Konverensi  Hak  Anak  yang  telah  diratifikasi  dalam  Kepres  No.  36  Tahun  1990, bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Kelonggaran kedua yang  dapat  dipahami  sebagai  perkawinan  anak  jika merujuk  pada  pasal  7  ayat  (1)  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan :
“ Perkawinan hanya diizinkan“ jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun“
Ini  jelas  melanggar Committee  on  the  Elimination  of  all  forms  of Discrimination  Against  Women 1991  (CEDAW)  atau  Konvensi  Penghapusan Diskriminasi  terhadap  perempuan  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan seorang  anak  tidak  memiliki  status  hukum  dan  merekomendasikan  usia  minimal perkawinan  adalah  18  tahun.  Sedangkan General  Recommendation  21  Article 6 merupakan komisi yang memantau konvensi tersebut menyatakan bahwa  18 tahun adalah  usia  minimum  untuk  menikah  baik  laki-laki  maupun  perempuan. International Planned Parenthood Federation and the Forum on Marriage and the Rights  of  Woman  and  Girls (2007)  perkawinan  anak  didefinisikan  sebagai perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  usia  18  tahun,  sebelum  anak  perempuan secara  fisik,  fisiologis,  dan  psikologis  siap  memikul  tanggung  jawab  perkawinan dan pengasuhan anak.
Undang-Undang  tidak  menganggap  seseorang  yang  berusia  16  tahun  untuk wanita  dan  19  tahun  untuk  pria  bukan  anak-anak  lagi,  tetapi  belum  dianggap dewasa  penuh.  Sehingga  masih  perlu  izin  untuk  mengawinkan  mereka.  Ditinjau dari  segi  kesehatan  reproduksi,  usia  16  tahun  bagi  wanita,  berarti  yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin  telah  ditetapkan  Undang-Undang,  namun  pelanggaran  masih  banyak  terjadi dimasyarakat  terutama  dengan  menaikkan  usia  agar  dapat  memenuhi  batas  usia minimal tersebut (Sarwono, 2006).
Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa batas usia untuk kawin bagi pria adalah 19  tahun  sedangkan  bagi  wanita  adalah  16  tahun.  Perbedaan  ini  menimbulkan kesenjangan,  mengapa  wanita  yang  berusia  16  tahun  dinyatakan  sudah diperbolehkan  untuk  menikah.  Perkawinan  di  bawah  usia  18  tahun  untuk perempuan  yang  diperbolehkan  undang-undang  merupakan  suatu  bentuk pelanggaran  hak  karena  anak  terlalu  muda  untuk  membuat  keputusan  tentang pasangan  perkawinan  mereka  atau  tentang  implikasi  dari  perkawinan  itu  sendiri. Perbedaan  usia  minimal  menikah  pada  laki-laki  dan  wanita  merupakan  salah  satu diskriminasi  berbasis  gender.  Pembolehan  ini  tidak  sesuai  dengan  semangat perlindungan  anak  karena  baik  pada  Undang-Undang  Perkawinan  maupun  pada Undang-Undang  perlindungan  anak  bahkan  konvensi  Internasional  mengenai  hak anak  yang  diratifikasi  oleh  Indonesia,  seorang  yang  belum  berusia  delapan  belas tahun  masih  termasuk  dalam  kategori  anak,  dengan  perlindungan  khusus  yang harus diberikan kepadanya.
Penentuan  usia  minimal  untuk  kawin  dalam  Undang-Undang  Perkawinan nampaknya hanya mempertimbangkan kedewasaan dan kematangan biologis  yang dinilai  berdasarkan baligh bagi  keduanya  yang  ditandai  dengan haid oleh  wanita dan  mimpi  basah  oleh  pria.  Indikator  kedewasaan  biologis  tersebut  seharusnya tidak  dijadikan  indicator  tunggal  dalam  menentukan  batas  minimum  usia perkawinan  karena  baik  pria    (suami)  maupun  wanita  (istri)  karena  perkawinan tidak  hanya  melibatkan  hal-hal  yang  bersifat  biologis  namun  juga  psikologis. Kematangan  calon  pengantin  hendaknya  dinilai  berdasarkan  akumulasi  kesiapan fisik,  ekonomi,  social,  mental  dan  kejiwaan,  agama  dan  budaya.  Faktor-faktor tersebut tidak dapat dilepaskan begitu saja karena bagaimanapun, perkawinan tidak hanya akan melahirkan dampak di bidang biologis semata (kehamilan) namun bagi perempuan,  banyak  dampak  lain  yang  harus  ia  tanggung  setelah  terikat  dalam ikatan perkawinan. Maka dari itu, kesiapan psikologis (mental dan kejiwaan), sosial ekonomi  juga  sangat  penting  untuk  dipertimbangkan  dalam  menentukan  batas minimum usia perkawinan.
Kepustakaan menunjukkan dampak perkawinan anak pada umumnya dialami lebih  banyak  oleh  perempuan  dibanding  laki-laki,  diantaranya  berdampak  pada kesehatan  reproduksi,  intelektual  yang  diihat  dari  putus  sekolah  dan  lama  sekolah rendah  kualitas  keluarga,  psikologis  dan  psikossosial,  keharmonisan  keluarga meliputi  KDRT, hilangnya  kesempatan untuk  mendapatkan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, psikologis, keberlanjutan kemiskinan, perceraian, pelanggaran hak anak. Dampak lain yaitu anak perempuan yang kawin pada usia anak (di bawah
18  tahun)  tidak  memiliki  pemahaman  yang  tepat  tentang  efek  dari  melakukan hubungan seksual dan akibatnya, antara lain memiliki resiko mengalami kehamilan usia  muda  dan  resiko  melahirkan  usia  dini  (Kasto,  1982;  Khisbiyah  dkk,  1997; Black, 2001; UNICEF, 2005; Fadlyana, 2009; USAID, 2009; Santhya, 2010; PSKK UGM  kerjasama  dengan  PLAN  Indonesia,  2011;  WHO,  2012;  Utomo,  2013; ICRW, 2013).
Budaya  yang  menempatkan  wanita  menjadi  berstatus  dewasa  dan  siap dinikahkan  ketika  telah  mengalami  menstruasi  tanpa  mempertimbangkan kematangan  dan  kesiapan  psikologis,  kesehatan  reproduksi  wanita  serta  hak-hak anak wanita untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Praktik adat yang juga memprihantinkan  adalah  saat  wanita  di  bawah  umur  harus  dinikahkan  sebagai sanksi adat karena ditemukan sedang berduaan dengan lawan jenisnya. Atau dalam perkawinan  usia  muda  dilakukan  sebagai  salah  satu  strategi  oleh  orang  tua  yang termasuk golongan ekonomi lemah untuk mengurangi beban ekonomi orang tua si wanita karena tanggung jawab atas wanita tersebut akan beralih pada suami.
Melihat fakta tersebut, dengan tetap melegalkan batas usia enam belas tahun bagi  wanita  untuk  menikah  maka  pemerintah  sama  saja  tengah  melegitimasi perkawinan  anak  dan  ekspoitasi  anak  yang  tidak  sesuai  dengan  semangat  yang dijunjung  oleh  Undang-Undang  perlindungan  anak  maupun  Undang-Undang pengesahan  konvensi  mengenai  hak  anak.  Apabila  pemerintah  Indonesia  sebagai Negara  peserta  CEDAW  konsekuen  dengan  ketentuan  yang  diatur  oleh  konvensi tersebut melalui pasal 16 angka 2 Undang-Undang Pengesahan Konvensi CEDAW maka  seharusnya  pemerintah  segera  menyadari  bahwa  ketentuan  batas  usia minimum  untuk  kawin  16  tahun  bagi  wanita  bertentangan  dengan  pasal  tersebut karena  pasal  tersebut  dikatakan  bahwa  pertunangan  dan  perkawinan  seorang  anak tidak akan mempunyai akibat hukum.
Kelonggaran ketiga terdapat pada pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :
“ dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini  dapat  meminta dispensasi kepada Pegadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita“
Artinya  hakim  memiliki  otoritas  untuk  menikahkan  anak  dibawah  usia  16 tahun.  Ini  memang  tidak  melanggar  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan tetapi melanggar Undang-Undang  yang lain. Salah satunya melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:
“ yang  dimaksud  dengan  anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan“
Berdasarkan  bunyi  pasal-pasal  tersebut,  ada  ketidaksepahaman  antara Undang-Undang  Perkawinan  dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  tentang definisi anak. Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan minimal diizinkan
menikah  apabila  usia  pria  19  tahun  dan  wanita  16  tahun,  sedangkan  menurut Undang-Undang  Perlindungan  Anak  definisi  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia 18 tahun tanpa membedakan jenis kelamin.
Hak  individu  untuk  anak  dan  orang  dewasa  berbeda.  Setiap  individu  punya konsen otonom ketersediaan untuk sesuatu yang absolut dan orang lain tidak boleh mengintervensi  karena  terkait  dengan  hak  asasi  individu.  Anak  mempunyai  hak, konsen  anak  berkaitan  dengan  hak.  Anak-anak  yang  belum  mempunyai kedewasaan, dalam hal ini ditandai dengan adanya batasan usia minimal anak yang tercantum  dalam  Undang-Undang,  sehingga  konsen  anak  harus  dilindungi,  karena ketidakdewasaannya untuk mengambil keputusan. Terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan anak bukan konsen. Hak anak dilanggar  ketika  melakukan  perkawinan  anak.  Sesuai  dengan  Pasal  26  ayat  (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya;
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
d. Memberikan  pendidikan  karakter  dan  penanaman  nilai  budi  pekerti pada anak.
Dalam  hubungan  dengan  hukum  menurut  Undang-Undang,  usia  minimal untuk  suatu  perkawinan  adalah  16  tahun  untuk  wanita  dan  19  tahun  untuk  pria (pasal  7  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan).  Jelas  bahwa Undang-Undang  tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak- anak  sehingga  mereka  sudah  boleh  menikah,  batasan  usia  ini  dimaksud  untuk mencegah  perkawinan  terlalu  dini.  Walaupun  begitu  selama  seseorang  belum mencapai  usia  21  tahun  masih  diperlukan  izin  orang  tua  untuk  menikahkan anaknya.
Setiap  anak  yang  belum  berumur  18  tahun  harus  mendapatkan  perlindungan akan  hak-hak  anak  dan  kesejahteraannya  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh undang-undang perlindungan anak. Di dalam undang-undang perlindungan anak ini ditegaskan  bahwa  pertanggungjawaban  orang  tua,  keluarga,  masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus dan terarah demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam undang-undang ini juga disinggung tentang kewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak oleh orang tua sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat (1) huruf c. Kententuan ini tentu bersinggungan dengan Pasal 7 ayat (2) hukum perkawinan yaitu membuka peluang adanya perkawinan di bawah umur melalui dispensasi kawin.
Perkawinan  anak  baik  pria  atau  wanita  yang  belum  berusia  18  tahun,  secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak. Perkawinan pada usia anak harus di cegah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak  mulia  dan  sejahtera.  Meskipun  demikian,  dengan  mempertimbangkan
hukum  yang  hidup  di  masyarakat  maka  dispensasi  perkawinan  merupakan  solusi alternatif  yang  dalam  pelaksanaannya  memerlukan  kontrol  yang  sangat  ketat. Kemaslahatan  anak  harus  lebih  diutamakan  di  atas  kepentingan  orang  tua  dan keluarga  besarnya.  Dispensasi  perkawinan  harus  mengedepankan  aspek kepentingan  yang  baik  bagi  anak-anak  baik  dari  sisi  terpenuhinya  hak-hak  anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.

## IV. KESIMPULAN
Pemerintah perlu melakukan pengkajian kembali Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 yang mengizinkan orang tua untuk menikahkan anak wanita  minimal  16  tahun,  ini  memberi  peluang  bagi  masyarakat  untuk  bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan konvensi penghapusan diskriminasi yang merekomendasikan bahwa usia minimal untuk menikah pria  maupun wanita harus 18 tahun.

## DAFTAR  PUSTAKA
BKKBN, 2004. Remaja Hari Ini adalah Pemimpin Masa Depan ; Jakarta :BKKBN Fajriyah,  Iklilah  Muzayyanah  Dini.  2012. Mitos  Sial  dan  Malu  dalam  Praktik Budaya  Merarik:  Hilangnya  Otoritas  Perempuan  Menentukan
Pasangan  Hidup .  Makalah  Konferensi  Perempuan  dan  Pemiskinan,
Yogyakarta,  1-4  Desember  2012.  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap Perempuan. Halaman 375-399.
Fadlayana,  Eddy  dan  Larasaty,  Shinta.  2009. Pernikahan  Usia  Dini  dan Permasalahannya .  Majalah  Ilmiah  Ilmu  Kesehatan  Anak  Sari
Pediatri, Volume II, Nomor. 2
Hadna,  Agus  H.  2010.  Kebijakan  Tentang  Anak  Era  Desentralisasi,  dalam Dinamika  Kependudukan  dan  Penguatan  Governance .  Diedit  oleh: Darwin, Muhadjir. Yogyakarta: Media Wacana.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27  Tahun  1983  Tentang  Batas  Usia Perkawinan
Jones,  Gavin,  W.  1987.  “Faktor  sosial  budaya  dalam  kaitanya  dengan  Pola
Perkawinan di beberapa negara Asean”, makalah disampaikan pada
Pertemuan  Ilmiah  Kependudukan:  Pola  Perkawinan  Di  Beberapa Daerah  di  Jawa  Barat .  Bandung:  Pusat  Studi  Kependudukan,
Universitas Padjadjaran
Kasto.  1982. Perkawinan  dan  Perceraian  Pada  Masyarakat  Jawa. Yogyakart a : Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM
Kisbiyah,  dkk,  1997. Kehamilan  Tak  Dikehendaki  di  Kalangan  Remaja . Yogyakarta : Pusat Peneliti Kependudukan UGM
Kusujiarti, S. 1995. Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians: Case Study  in  Javanese  Village  Indonesia.  Lexington,  Kentucky  : Univercity of Kentucky.
Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  Tentang  Ratifikasi  Hak-Hak  dan Kesejahteraan Anak (UN Convention on the Right of the Child )
PSKK  UGM  dan  PLAN  Indonesia.  2011.  Perkawinan  Anak  di  Indonesia.
Yogyakarta : PSKK UGM dan Plan Indonesia
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri    Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Pedoman
Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat  Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
Saifuddin,, A. F., E. Rudiati, M. N. Rasyid, Paramita dan Wibisono. 1997. Perilaku Seksual  Remaja  di  Kota  dan  Di  Desa  Kasus  Kalimantan  Selatan . Jakarta:  Tatamedia  Offset,  Laboratorium  Antropologi,  Jurusan Antropologi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas Indonesia
Singarimbun, Masri. 1987. Perkawinan Pada Masyarakat Jaw a. Pertemuan Ilmiah Kependudukan. Pola Perkawinan di Beberapa Daerah di Jawa Barat.
Bandung  :  Pusat  Studi  Kependudukan,  Lembaga  Penelitian, Universitas Padjadjaran.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2006. Psikologi Remaja . Jakarta: Rajawali Surat Keputusan Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977.
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor    9  tahun  1964  tentang  Gerakan Sukarelawan Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor   4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perburuhan Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  20  Tahun  1999  tentang  Pengesahan
Konvensi ILO
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor    39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi
Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan
Hak Asasi Manusia
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  10  tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6  tahun  2009  tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  22  tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan  Jalan
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  11  tahun  2012  Tentang    Sistem Peradilan  Pidana  Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  02  tahun  2014  tentang    Jabatan
Notaris
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak UNICEF. 2001. Early Marriage : Child Spouses . Innocenty Digest (7)
UNICEF, 2005 . Early Marriage A Harmful Traditional Practice . USAID. 2009. Early Marriage and Youth Reproductive Health .