## URGENSI PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF: STUDI KASUS PEMERIKSAAN DOKUMEN PERJALANAN KEBANGSAAN NIGERIA ATAS NAMA ECHEZONA KINGSLEY OKOLIE
(Urgence of Implementation of the Immigration Surveillance Function as a Preventif Efforts:
Case Studies of NigerianTravel Documents Examination on the name of Echezona Kingsley Okolie)
Feni Yuli Triani 2018.1425.2.03
Taruna Tingkat I
Program Studi Manajemen Teknologi Politeknik Imigrasi Email: fenny.triany@gmail.com

## Abstrak
Pengawasan  orang  asing  di  Indonesia  meliputi  masuk  dan  keluarnya  orang  asing  ke  dan  dari  wilayah Indonesia serta keberadaan maupun kegiatan orang asing diwilayah Indonesia. Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya, maka pengawasan berada dibawah kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Pengawasan Ini dilakukan sebagai Upaya Preventif keberadaan dan  kebermanfaatan  Orang  Asing  diwilayah  Indonesia,  Hal  tersebut  Berdasarkan  kebijakan  selektif (selective policy) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan mengatur bagaimana masuknya orang asing  ke  dalam  wilayah  Indonesia.  Maka  rumusan  masalah  yang  akan  diteliti  ialah  Bagaimana  penerapan fungsi  Pengawasan  Keimigrasian  sebagai  upaya  preventif?  Dan  Bagaimana  penerapan  fungsi  Pengawasan Keimigrasian  dalam  penanganann  kasus  pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan  kebangsaan  Nigeria  atas  nama Echezona Kingsley Okolie?. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Fungsi Pengawasan Keimigrasian berperan  dalam  melaksanakan  upaya  preventif  keimigrasian.  Upaya  preventif  yang  dilakukan  oleh Subdirektorat  Pengawasan  Keimigrasian  berupa  pengawasan  dan  pertukaran  informasi  dengan  negara  lain dan  instansi  terkait  di  dalam  negeri.  Dalam  studi  kasus  Pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan  Kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley Okolie, Fungsi Pengawasan  keimigrasian dalam Hal ini Pengawasan Lapangan  Orang  Asing    berperan  sebagai  upaya  preventif.  Pada  Pelaksanaanya,  Pasal  71  Undang  Undang No  6  Tahun  2011  menyebutkan  bahwa  Setiap  Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia  wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya. Sehingga oleh karena  dalam  kasus  tersebut,  yakni  dalam  pelaksanaan  Pengawasan  Lapangan  tidak  dapat  menunjukan Dokumen  Perjalanan  berupa  Paspor  atau  Visa,  maka  tersangka  dikenakan  Perkara  Pidana  Dugaan  Orang Asing yang tidak dapat menunjukan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Kata  kunci:  Pengawasan  Keimigrasian,  Upaya  Preventif,  Dokumen  Perjalanan,  Echezona  Kingsley Okolie

## Abstract
Foreigners  surveillance  in  Indonesia  includes  the  entry  and  exit  of  foreigners  to  and  from  Indonesian territory  and  the  presence  and  activities  of  foreigners  in  the  Indonesian  territory.  After  the  foreigner  is granted entry permission according to his visa, the surveillance is under Authority of the immigration office whose working area covers the stranger's residence. This surveillance is carried out as a Preventive Effort of the existence and usefulness of Foreigners in the Indonesian territory. This is based on a selective policy that upholds  the  value  of  human  rights  and  regulates  how  foreigners  enter  the  Indonesian  territory.  then  the formulation of the problem to be investigated is (1) How does the function of the Immigration surveillance function as a preventive Efforts? And (2) How does the Function of the Immigration Surveillance function in handling  cases  of  examining  the  Nigerian  Travel  Documents  on  behalf  of  Echezona  Kingsley  Okolie  ?. Based on the research results obtained that the Immigration Oversight Function plays a role in carrying out preventive  measures  for  immigration.  Preventive  efforts  carried  out  by  the  Immigration  Surveillance  Sub- Directorate  in  the  form  of  surveillance  and  exchange  of  information  with  other  countries  and  related institutions  in  the  country.  In  the  case  study  of  the  Nigerian  National  Travel  Documents  Examination  on behalf  of  Echezona  Kingsley  Okolie,  the  Immigration  surveillance  Function,  in  this  case  the  Field Surveillance,  acts  as  a  preventive  efforts.  In  its  implementation,  Pasal  71  of  Undang  Undang  No.  6  year 2011  states  that  every  Foreigner  in  the  Territory  of  Indonesia  is  required  to  provide  all  necessary
information regarding his and his family's identity. So because in that case, namely in the implementation of Field  Surveilance  can  not  show  Travel  Documents  in  the  form  of  a  Passport  or  Visa,  then  the  suspect  is subject  to  a  Criminal  Case  Alleged  Foreigners  who  can  not  show  and  submit  Travel  Documents  or  Stay Permits owned as referred to in Pasal 116 of Undang Undang No. 6 Year 2011 concerning Immigration.

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional.  Baik  dari  aspek  geografis,  maupun aspek  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya manusia  yang  dimiliki,  sehingga  menarik  minat banyak  warga  negara  asing  untuk  datang berkunjung ke Indonesia. 1 Hal tersebut sah-sah saja tentunya selama orang  asing  yang  datang  berkunjung  maupun menetap di  wilayah  negara  Indonesia  melengkapi persyaratan  yang  sah  dan  melewati  serangkaian prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah Repubik  Indonesia  dan  keberadaan  orang  asing tersebut  juga  dapat  memberikan  manfaat  bagi kesejahterahan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan  dan  ketertiban,  serta  tidak  saling bermusuhan dengan rakyat maupun pemerintahan negara Republik Indonesia. 2
Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar Wilayah  Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan Dokumen  Perjalanan  dan/atau  identitas  diri  yang sah  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.Rumusan  Masalah. 3 Pemeriksaan  Dokumen  Perjalanan  merupakan proses yang sangat penting 4 , Baik sebelum warga negara asing masuk ke wilayah Indonesia maupun ketika  warga  negara  asing  berada  diindonesia dalam rangka pengawasan.
Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan  strategis  dalam  konteks  pengendalian  dan pengawasan  orang asing, tidak  saja menimbulkan konsekwensi  tuntutan  peranan  yang  optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian menyangkut  orang  asing,  tetapi  juga  dapat memberikan  manfaat  dan  keuntungan  bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Perpindahan  penduduk  dari  satu  wilayah  negara ke  wilayah  negara  lain  dapat  merupakan  salah satu  sebab  timbulnya  berbagai  permasalahan keimigrasian,  dan  merupakan  tantangan  yang
1 Ricky Nando Putra, Yetisma Saini, and Syafridatati, ‘Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia’, 2013, 1–14.
2 Putra, Saini, and Syafridatati.
3 ‘UU No 6 Tahun 2011’, 1, 2011,Pasal 9
4 Syahrin, M.A., ‘Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.’, Bhumi Pura (2017).
menghendaki  adanya  peningkatan  kemampuan untuk mengantisipasi arus perubahan yang sangat cepat terjadi. 5
Pengawasan  orang  asing  di  Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari  wilayah  Indonesia  dan  keberadaan  serta kegiatan  orang  asing  diwilayah  Indonesia. Pengawasan  terhadap  orang  asing  yang  akan memasuki  wilayah  Indonesia  dilakukan  sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada  perwakilan  Republik  Indonesia  di  luar negeri,  Selanjutnya  pada  saat  tiba  di  pelabuhan Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  atau  TPI,  yang memutuskan  menolak  atau  memberikan  izin masuk,  Setelah  orang  asing  tersebut  diberi  izin masuk  sesuai  visanya  maka  pengawasannya berpindah  ke  kantor  imigrasi  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  orang  asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan  wilayah  Indonesia  maka  Pejabat Imigrasi  di  TPI  akan  memberikan  tanda  bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya. 6
Dalam  pelaksanaanya,  Untuk  melakukan pengawasan  Keimigrasian  terhadap  kegiatan Orang  Asing  di  Wilayah  Indonesia,  Menteri membentuk  tim  pengawasan  Orang  Asing  yang anggotanya  terdiri  atas  badan  atau  instansi pemerintah  terkait,  baik  di  pusat  maupun  di daerah. 7 Sehingga  dalam  pelaksanaan,  Setiap Orang  Asing  yang  berada  di  Wilayah  Indonesia wajib:  memberikan  segala  keterangan  yang diperlukan  mengenai  identitas  diri  dan/atau keluarganya  serta  melaporkan  setiap  perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin,  atau  perubahan  alamatnya  kepada Kantor  Imigrasi  setempat;  atau  memperlihatkan dan  menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau  Izin Tinggal  yang  dimilikinya  apabila  diminta  oleh
5 Imam Bahri and others, ‘Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)’, 2017.
6 ‘Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian’.
7 ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’. Pasal 69
Pejabat  Imigrasi  yang  bertugas  dalam  rangka pengawasan Keimigrasian. 8
Pengawasan  Ini  dilakukan  sebagai  Upaya Preventif  keberadaan  dan kebermanfaatan    Orang Asing diwilayah
Indonesia, Berdasarkan kebijakan selektif (selective policy) yang menjunjung  tinggi  nilai  hak  asasi  manusia,  diatur masuknya  orang  asing  ke  dalam  wilayah Indonesia,  demikian  pula  bagi  orang  asing  yang memperoleh  Izin  Tinggai  di  wilayah  Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di  Indonesia.  Berdasarkan  kebijakan  dimaksud serta  dalam  rangka  melindungi  kepentingan nasional,  hanya  orang  asing  yang  memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. 9 Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan  Keimigrasian  sebagai upaya preventif? 2. Bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam penanganann kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley OKOLIE? Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian sebagai upaya preventif. 2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi Pengawasan Keimigrasian  dalam  penanganann kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan  kebangsaan  Nigeria  atas nama Echezona Kingsley Okolie.

## Metode Penelitian
1. Pendekatan Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang bersifat  kualitatif.  Maksudnya  adalah penelitian
yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta
8 ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’. Pasal 71
9 M.A. Syahrin, ‘Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian’, 2018 <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2018/09/t eori-kebijakan-selektif-keimigrasian.html>. diakses pada 21 September 2019 Pukul 10:32
mengembangkan  permasalahan  hukum terkait 10
2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan  dengan  mengidentikasi  dan menginventarisasi  peraturan  perundang- undangan  dan  data  lapangan,  meneliti bahan  pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 11
3. Teknik Analisis Data
Teknik  analisa  isu  hukum  (legal  issue) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika berpikir  campuran.  Maksudnya  penalaran (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari pola  berpikir  induktif  (inductive)  dan deduktf  (deductive  )  dalam  persoalan hukum  faktual  yang  konkrit.  Proses  yang terjadi  dalam  logika  berpikir  campuran adalah  abstraksi  (hukum),  nilai-nilai hukum,  asas-asas  hukum,  konsep-konsep hukum,  dan  norma-norma  hukum  yang dirumuskan  secara  umum  dalam  aturan- aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna  penyelesaian  persoalan  hukum konkrit  yang  dihadapi,  begitu  juga seterusnya  secara  bolak-balik  dalam proses campuran. 12

## PEMBAHASAN
Penerapan  Fungsi  Pengawasan  Keimigrasian sebagai Upaya Preventif A. Kedudukan Hukum
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor  29  Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  kedudukan Seksi  Pengawasan  Keimigrasian  Wilayah  I maupun  Wilayah  II  berada  di  bawah  Direktorat Jenderal  Imigrasi  pada  Direktorat  Jenderal Pengawasandan  Penindakan  Keimigrasian  Sub Direktorat Pengawasan dibawah Seksi Pengawasan  Keimigrasian  Wilayah  I,  Seksi
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). Hlm. 35 11 M Alvi Syahrin, ‘Urgensi Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Malaysia Atas Nama Selvarasa Krishna Pillai’, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian , 1 Nomor 2 (2018).
12 Yudha Bhakti Ardhiswastra, Penafsiran Dan Konstruksi Hukum (Bandung: Alumni, 2018). Hlm. 9

## Pengawasan Keimigrasian Wilayah II dan Seksi
Kepatuhan Internal. 13
Seksi  Pengawasan  Keimigrasian  Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan operasi
pengawasan dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung,
Bengkulu,  Banten,  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta,  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Daerah Istimewa  Yogyakarta,  dan  Jawa  Timur  serta satuan kerja di bawahnya. 14
Seksi Pengawasan Keimigrasian Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan operasi
pengawasan dan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian pada Kantor
Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Bali,  Nusa  Tenggara  Barat,  Nusa Tenggara  Timur,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo,
Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Barat,  Maluku Utara,  Maluku,  Papua  Barat  dan  Papua  serta satuan kerja dibawahnya. 15 Seksi  Kepatuhan  Internal  mempunyai tugas  melakukan  penyiapan  bahan  perumusan dan  koordinasi  kebijakan,  bimbingan  teknis, supervisi  dan  pelaksanaan  kepatuhan  internal keimigrasian  terhadap  Petugas  Imigrasi  yang diduga  melakukan  Tindak  Pidana  Keimigrasian dan/atau melanggar Kode Etik Petugas Imigrasi. 16
13 ‘Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM’.Pasal 635
14 ‘Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM’. Pasal 636
15 ‘Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM’.
16 ‘Permenkumham No 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan HAM’.
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Dalam Pelaksanaannya, Pengawasan Orang Asing terbagi menjadi dua, yakni: 17 1. Pengawasan Administratif Orang Asing Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:
a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
1) pelayanan  Keimigrasian  bagi  Orang Asing;
2) lalu  lintas  Orang  Asing  yang masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia;
3) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; 4) Orang Asing yang dalam proses penentuan  status  Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; 5) Orang  Asing  yang mendapatkan izin  berada  di  luar  Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
6) Orang  Asing  dalam  proses peradilan pidana. b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan c. pengambilan foto dan sidik jari.
Data dan informasi sebagaimana dimaksud ditetapkan  sebagai  data  yang  bersifat  rahasiadan tercantum  dalam  Simkim.  Data  Tersebut  harus dapat  diakses  oleh  instansi  dan/atau  lembaga pemerintahan  terkait  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya masing-masing. Adapun Akses data dan informasi  dapat  dilakukan  berdasarkan  nota kesepahaman  atau  perjanjian  antara  Kementerian
17 ‘Permenkumham No 4 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian’.
Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atau  Direktorat Jenderal  Imigrasi  dengan  instansi  dan/atau lembaga pemerintahan terkait.
Pengawasan administratif dilakukan dengan  cara  memeriksa  dan  meneliti  dokumen. Pemeriksaan  dan  penelitian  dokumen  dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.
2. Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing
Pengawasan  lapangan  terhadap  Orang
Asing dapat dilakukan dengan:
a. pengawasan  lapangan  terhadap  keberadaan dan  kegiatan  orang  asing  di  Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan:
1) keberadaan Orang Asing;
2) kegiatan Orang Asing;
3) kelengkapan  dokumen  perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung  jawabkan  secara  hukum, berupa:
1) melaksanakan kewenangan Keimigraisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
2) melakukan  koordinasi  antar  instansi
dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.
Pengawasan  lapangan  terhadap  Orang Asing  dapat  dilakukan  secara  terbuka  dan/atau tertutup.  Pengawasan  lapangan  dilaksanakan secara periodik atau sewaktuwaktu jika
diperlukan.
a. Pengawasan  lapangan  yang  bersifat  terbuka meliputi
1) wawancara terhadap Orang Asing,
Penjamin, orang yang mengetahui keberadaan dan kegiatan, pemilik/pengurus tempat penginapan, atau penanggung jawab alat angkut; 2) pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen  Perjalanan  atau  Dokumen Perizinan Orang Asing terkait keberadaan,
kegiatan, identitas diri dan/atau keluarganya, status sipil, kewarganegaraan,  pekerjaan,  Penjamin,
dan perubahan alamatnya;
3) pengambilan foto dan/atau sidik jari;
4) meminta Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan; 5) menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau Dokumen Perizinan Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;
6) berkoordinasi dengan instansi terkait; dan g.  melakukan  tindakan  hukum  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  Pejabat  Imigrasi  meminta dan  menyimpan  sementara  Dokumen Perjalanan dan Dokumen Perizinan lainnya, Pejabat Imigrasi harus memberikan tanda bukti penerimaan yang disertai dengan surat panggilan
menghadap.
b. Pengawasan  lapangan  yang  bersifat  tertutup terdiri atas:
1) wawancara,  dilakukan  dengan  tidak menunjukkan  identitas  sebenarnya  atau tidak  secara  resmi  guna  memperoleh keterangan  dari  seseorang  atau  kelompok orang;
2) pengamatan,
dilakukan dengan
mendatangi obyek tertentu secara langsung  guna  mendapatkan  gambaran dan  pemetaan  dengan  menggunakan panca indera dan peralatan khusus;
3) pelacakan,  dilakukan  secara  tertutup  baik mandiri  ataupun  dengan  bantuan  alat peralatan  teknologi  guna  mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh sasaran;
4) pembuntutan, dilakukan dengan mengikuti/memperhatikan langsung sasaran  termasuk  apa-apa  yang  dilakukan oleh  sasaran  guna  mendapatkan  bahan keterangan; dan
5) penyamaran, dilakukan dengan penyusupan  di  dalam  sasaran  untuk keperluan pemantauan karena tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara,  pengamatan,  pelacakan,  dan pembuntutan guna mendapatkan
keterangan  sebanyak-banyaknya  tentang sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.
Dalam Melaksanakan pengawasan, Pejabat  Imigrasi  atau  yang  ditunjuk  harus mendapatkan  perintah  tertulis  yang  ditanda tangani  oleh  Pejabat  yang  berwenang  dan/atau Pejabat  Imigrasi  yang  berwenang.  Dalam  hal Pejabat  Imigrasi  atau  yang  ditunjuk  mengetahui secara langsung dan menangkap tangan keberadaan  dan/atau  kegiatan  Orang  Asing    yang patut diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian, pengawasan lapangan dapat dilakukan  tanpa  dilengkapi  perintah  tertulis, namun  dalam  waktu  paling  lama  1  (satu)  hari setelah melaksanakan pengawasan harus melaporkan  kepada  pejabat  yang  berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Laporan tersebut
dapat  digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan untuk pengambilan tindakan selanjutnya.
B. Upaya Preventif
Pelaksanaan upaya preventif pada keimigrasian dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan  Imigrasi,  upaya  tersebut  adalah Kebijakan Selektif atau Selective Policy. Selective Policy  menggunakan  dasar  asas  kemanfaatan. 18 Dengan adanya Selective Policy orang asing yang dapat  memasuki  wilayah  Indonesia  hanyalah orang  asing  yang  memberikan  manfaat  namun selain  harus  memberikan  manfaat,  orang  asing tersebut juga wajib memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah. 19
Upaya preventif kerimigrasian sebagaimana  dijelasakan  oleh  Undang-Undang Keimgirasian  Nomor  6  Tahun  2011  Pasal  89 adalah  pertukaran  informasi  dengan  negara  lain dan  instansi  terkait  di  dalam  negeri,  meliputi modus  operandi,  pengawasan  dan  pengamanan Dokumen Perjalanan, serta  legitimasi dan validitas  dokumen;  kerja  sama  teknis  dan pelatihan  dengan  negara  lain  meliputi  perlakuan yang  berdasarkan  peri  kemanusiaan  terhadap korban,  pengamanan  dan  kualitas  Dokumen Perjalanan,  deteksi  dokumen  palsu,  pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi
Penyelundupan
Manusia dengan cara konvensional  dan  nonkonvensional;  memberikan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia  merupakan  tindak  pidana  agar  orang tidak menjadi korban; menjamin bahwa Dokumen Perjalanan  atau  identitas  yang  dikeluarkan berkualitas  sehingga  dokumen  tersebut  tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; memastikan  bahwa  integritas  dan  pengamanan Dokumen  Perjalanan  yang  dikeluarkan  atau diterbitkan  oleh  atau  atas  nama  negara  untuk mencegah  pembuatan  dokumen  tersebut  secara melawan  hukum  dalam  hal  penerbitan  dan penggunaannya. 20
Upaya Preventif Keimigrasian sangat erat kaitanya dengan fungsi
Subdirektorat
Pengawasan.  Hal  ini  terkait  dengan  pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, kerja sama
18 M.A. Syahrin Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. Bhumi Pura, 2(1), pp.13-16.
19 M.A. Syahrin, ‘Teori Kebijakan Selektif
Keimigrasian’. diakses pada 21 September 2019 Pukul 10:32
20 ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’. Pasal 89
teknis  dan  pelatihan  dengan  negara  lain  meliputi perlakuan  yang  berdasarkan  peri  kemanusiaan terhadap  korban,  pertukaran  informasi  dengan negara  lain  dan  instansi  terkait  di  dalam  negeri. sebagaimana dijelaskan pada pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
(1) Menteri  atau  Pejabat  Imigrasi  yang ditunjuk  melakukan  upaya  preventif dan  represif  dalam  rangka  mencegah terjadinya  tindak  pidana  perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
(2) Upaya preventif sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan dengan:
a. pertukaran informasi dengan negara  lain  dan  instansi terkait  di dalam  negeri,  meliputi  modus operandi, pengawasan dan
pengamanan Dokumen Perjalanan,  serta  legitimasi  dan validitas dokumen;
b. kerja  sama  teknis  dan  pelatihan dengan  negara  lain  meliputi perlakuan  yang  berdasarkan  peri kemanusiaan  terhadap  korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi,  serta  pemantauan  dan deteksi  Penyelundupan  Manusia dengan  cara  konvensional  dan nonkonvensional;
c. memberikan  penyuluhan  hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan  tindak  pidana  agar orang tidak menjadi korban; d. menjamin bahwa Dokumen
Perjalanan  atau  identitas  yang dikeluarkan  berkualitas  sehingga dokumen  tersebut  tidak  mudah disalahgunakan,
dipalsukan, diubah,  ditiru,  atau  diterbitkan secara melawan hukum; dan
e. memastikan  bahwa  integritas  dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang  dikeluarkan  atau  diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah  pembuatan  dokumen tersebut  secara  melawan  hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya. 21
21 ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’.
Upaya  preventif  yang  telah  dilakukan  oleh
Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian
sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 89 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian yakni bagaimana Tatat Cara pengawasan Orang Asing
1. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif

## Orang Asing
a. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif Dalam  Pengumpulan,  Pengolahan,  Serta Penyajian Data dan Informasi Mengenai Pelayanan  Keimigrasian,  Pengawasan
Administratif  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi.  Data  dan  informasi  mengenai pelayanan Keimigrasian terdiri atas:
1) Visa;
2) Izin Tinggal; dan
3) status Keimigrasian.
Dalam  hal  Pejabat  Imigrasi  yang dimaksud belum ada, pengawasan administratif dalam pengumpulan,
pengolahan,  dan  penyajian  data  dan informasi  di  luar  Wilayah  Indonesia dilaksanakan  oleh  Pejabat  Dinas  Luar Negeri.
1) Pengawasan administratif bagi Orang Asing  yang  mengajukan  layanan Keimigrasian  berupa  Visa  dilakukan dengan cara:
a) memeriksa
kelengkapan,
keabsahan  dan  verifikasi  berkas permohonan;
b) melakukan  wawancara  terhadap kelayakan  pemohon  untuk  dapat diberikan Visa; dan
c) memeriksa  daftar  Pencegahan dan Penangkalan.
2) Pengawasan administratif bagi Orang Asing  yang  mengajukan  layanan Keimigrasian  berupa  Izin  Tinggal dilakukan dengan cara:
a) memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
b) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
c) memeriksa  daftar  Pencegahan dan Penangkalan.
3) Pengawasan administratif bagi Orang Asing  yang  mengajukan  layanan Keimigrasian berupa status Keimigrasian dilakukan dengan cara: a) memeriksa kelengkapan persyaratan, keabsahan dan verifikasi berkas permohonan;
b) wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; dan
c) memeriksa daftar Pencegahan dan Penangkalan.
b. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif dalam  Pengumpulan,  Pengolahan,  serta Penyajian  Data  dan  Informasi  mengenai Lalu Lintas Orang Asing yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia
Pengawasan  administratif  dalam pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian data  dan  informasi  mengenai  lalu  lintas Orang  Asing  yang  masuk  atau  keluar Wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi atau tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian.
1) Pengawasan  administratif  bagi  Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesiadilakukan dengan cara:
a) memeriksa dokumen perjalanan;
b) melakukan wawancara;
c) memeriksa Visa; dan
d) memeriksa daftar Penangkalan.
2) Pengawasan  administratif  bagi  Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesiadilakukan dengan cara:
a) memeriksa dokumen perjalanan;
b) melakukan wawancara;
c) memeriksa Izin Tinggal; dan
d) memeriksa daftar Pencegahan.
c. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif  dalam Pengumpulan,  Pengolahan,  serta  Penyajian Data  dan  Informasi  mengenai  Orang  Asing yang Telah Mendapatkan Keputusan Pendetensian Pengawasan administratif dalam
pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian data  dan  informasi  mengenai  Orang  Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Ruang Detensi Imigrasi.
Pengawasan  administratif  bagi  Orang Asing  yang  telah  mendapatkan  keputusan pendetensian  dirumah  Detensi  Imigrasi dilakukan dengan cara:
1) pemeriksaan  dan  penelitian  terhadap dokumen deteni;
2) pengambilan foto dan sidik jari;
3) pemeriksaan surat hasil tes kesehatan;
4) pemeriksaan terhadap surat keterangan barang bawaan deteni; dan e.
pemeriksaan register pedetensian.
Pengawasan  administratif  bagi  Orang
Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian  di  Ruang  Detensi  Imigrasi dilakukan dengan cara:
1) pemeriksaan  dan  penelitian  terhadap dokumen deteni;
2) pengambilan foto dan sidik jari; dan
3) pemeriksaan  dan  pendataan  barang bawaan deteni.
Pengawasan  administratif dapat  dilakukan secara manual dan/atau melalui Simkim.
d. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif  dalam Pengumpulan,  Pengolahan,  serta  Penyajian Data  dan  Informasi  mengenai  Orang  Asing yang dalam Proses Penentuan Status Keimigrasian dan/atau Penindakan Keimigrasian 1) Pengawasan  administratif  bagi  Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dilakukan dengan cara:
a) memeriksa  kelengkapan,  keabsahan, dan verifikasi berkas permohonan;
b) memeriksa data dalam Simkim; dan
c) memeriksa  daftar  Pencegahan  dan Penangkalan.
2) Pengawasan  administratif  bagi  Orang Asing  yang  dalam  proses  penindakan Keimigrasian dilakukan dengan cara:
a) memeriksa  dan  meneliti  berkas pemeriksaan;
b) memeriksa  data  dalam  Simkim; dan
c) melakukan  verifikasi  data  dan informasi dari
kementerian/lembaga terkait.
e. tata  Cara  Pengawasan  Administratif dalam  Pengumpulan,  Pengolahan,  serta Penyajian  Data  dan  Informasi  mengenai Orang  Asing  yang  Mendapatkan  Izin Berada di Luar Rumah Detensi Imigrasi setelah  Terlampauinya  Jangka  Waktu Pendetensian
Pengumpulan,  pengolahan,  dan penyajian  data  dan  informasi  mengenai Orang  Asing  yang  mendapatkan  izin berada  di  luar  Rumah  Detensi  Imigrasi setelah  terlampauinya  jangka  waktu pendetensian  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi  di  Rumah  Detensi  Imigrasi. dilakukan dengan cara:
1) menyusun  daftar  Orang  Asing  yang mendapatkan  izin  berada  di  luar Rumah Detensi Imigrasi;
2) memeriksa  buku  register  wajib lapor; dan
3) memeriksa keabsahan surat keterangan  bertempat  tinggal  dari rukun tetangga. Daftar Orang Asing yang mendapatkan  izin  berada  di  luar  Rumah Detensi  Imigrasi  disampaikan  kepada kepala  kantor  imigrasi  yang  wilayah kerjanya  meliputi  tempat  tinggal  orang asing yang bersangkutan.
f. Tata  Cara  Pengawasan  Administratif dalam  Pengumpulan,  Pengolahan,  serta Penyajian  Data  dan  Informasi  mengenai Orang  Asing dalam  Proses  Peradilan Pidana Pengawasan  administratif  dalam pengumpulan,  pengolahan,  dan  penyajian data dan informasi mengenai Orang Asing yang  dalam  proses  peradilan  pidana dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi  setelah berkoordinasi  dengan  aparat  penegak hukum sesuai dengan tingkatan pemeriksaan  perkara  Orang  Asing  yang bersangkutan. Dan dilakukan dengan cara menyusun daftar Orang Asing yang dalam proses  peradilan  pidana  dan  dimasukan dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
Daftar  Orang  Asing  yang  dalam proses  peradilan  pidana  dilaporkan  oleh Pejabat Imigrasi kepada Direktur Jenderal secara  berjenjang.    Orang  Asing  yang dimasukan  dalam  daftar  Pencegahan  dan Penangkalan  merupakan  Orang  Asing yang  dicegah  untuk  keluar  Wilayah Indonesia  dan  ditangkal  untuk  masuk  ke Wilayah  Indonesia  berdasarkan    alasan Keimigrasian    dan/atau    keputusan, permintaan, atau perintah pimpinan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan Pencegahan dan Penangkalan berdasarkan UndangUndang. Oleh karenanya, Pengawasan
administratif  tersebut  dilakukan  dengan cara melakukan:
1) verifikasi data dan informasi Orang Asing  dengan  daftar  Pencegahan dan Penangkalan; dan
2) koordinasi dengan kementerian/lembaga  terkait  yang berwenang.
2. Tata  Cara  Pengawasan  Lapangan Orang Asing Pengawasan lapangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pejabat yang berwenang atau Pejabat Imigrasi yang berwenang memerintahkan kepada Pejabat Imigrasi  atau  yang  ditunjuk  untuk melakukan pengawasan lapangan terhadap  keberadaan  dan  kegiatan Orang Asing;
b. Pejabat  Imigrasi  atau  yang  ditunjuk melakukan rapat persiapan pelaksanaan pengawasan untuk
menyusun rencana kegiatan;
c. Pejabat  Imigrasi  atau  yang  ditunjuk dapat mengumpulkan data dan informasi  dengan  cara  mendatangi lokasi keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
d. Pejabat  Imigrasi  atau  yang  ditunjuk menyusun laporan kegiatan pengawasan  lapangan  yang  disertai dengan kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dan saran berisi rekomendasi  untuk  ditindaklanjuti  ke tahapan penyidikan Keimigrasian jika diperoleh  bukti  permulaan  yang cukup.
C. Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian  dalam  penanganann  kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan
kebangsaan  Nigeria  atas  nama  Echezona Kingsley Okolie. Sebagai  aparatur  penegakan  hukum,
Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dalam  usaha melaksanakan ketentuan dan peraturan keimigrasian memberikan perlindungan hukum kepada  setiap  warga  negara  dan  orang  asing yaitu: 22
1. Mengawasi dan melindungi warga negara Indonesia  dan  warga  negara  asing  yang berada  di  Indonesia  (mahawas  mahayu swajanma prajanma)
2. Memberikan  pengayoman  dan  rasa  aman selama  orang  asing  itu  berada  di Indonesia.
3. Dilindungi  dari  segala  gangguan  dan ancaman;
22 M.A. Syahrin, ‘Uraian Bab VI UU No. 6 Tahun
2011’
<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2014/09/u raian-bab-vi-uu-no-6-tahun-2011.html>. diakses pada 21 September 2019
4. Selalu  berdasarkan  dan  berlandaskan hukum yang berlaku
Untuk  melaksanakan  kegiatan  protektif  dan preventif tersebut di atas seorang pejabat imigrasi berperan dalam mewujudkan sekuriti keimigrasian berupa 23 :
1. Memperhatikan  dengan  cepat  dan  cermat apakah  pemegang  dokumen  perjalanan yang  foto  nya  tertera  di  dalamnya  adalah benar si pemegang sendiri atau bukan;
2. Memperhatikan  dengan  cepat  dan  cermat apakah ada coretan-coretan/tanda hapusan pada  jati  diri  di  dalam  pasor  yang bersangkutan;
3. Melakukan dialog singkat untuk meyakinkan  apakah  memang  nama  yang bersangkutan  sesuai  dengan  nama  yang tertera dalam paspor;
4. Memeriksa  daftar  cegah  dan  tangkal, apakah  yang  bersangkutan  termasuk orang-orang  yang  tidak  diizinkan  masuk atau keluar wilayah negara RI;
5. Memperhatikan  dengan  cepat  dan  cermat berlakunya dokumen perjalanan visa yang dipergunaka Dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasan keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing  di Indonesia,  seorang  pejabat  Imigrasi  dituntut pula  memiliki  sense  of  security  dimana  ia harus  yakin  sepenuhnya  bahwa  keberadaan dan  kegiatan  orang  asing  di  Indonesia  telah sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya  ke  Indonesia  serta  tidak melakukan  penyimpangan,  penyalahgunaan dan  pelanggaran  keimigrasian  yang  dapat mengganggu ketertiban dan keamanan nasional.
D. Studi Kasus pemeriksaan Dokumen Perjalanan kebangsaan Nigeria atas nama Echezona Kingsley OKOLIE.
23 M.A. Syahrin, ‘Uraian Bab VI UU No. 6 Tahun 2011’.
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada hari jum’at tanggal  18  Juni  2019  pukul  16.45  bahwa
Echezona  Kingsley  Okolie  diminta  untuk memberikan keterangan sehubungan dengan  Perkara  Pidana  Dugaan  Orang Asing  yang  tidak  dapat  menunjukan  dan menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau Izin  Tinggal  yang  dimiliki,  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  116  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  yang  terjadi  di  Rusun Petamburan,  Jl.  Administrasi  II  No.  10 RW.9,  Kecamatan  Tanah  Abang  Jakarta Pusat.  Diketahui  Echezona  Kingsley Okolie lahir di Umuaku Uli, 07 Juli 1984,
berkewarganegaraan Nigeria dan
beralamat  di  Rusun  Petamburan,  Jl.
Administrasi II No. 10 RW.9, Kecamatan
Tanah Abang Jakarta Pusat.
Dalam  keterangannya,  Echezona Kingsley  Okolie  dapat  berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia secara baik dan benar  dengan  penyidik.  Lahir  dari  orang tua bernama James dan Paudlina. Pendidikan terakhirnya ialah setara dengan Sekolah Menengah Atas.
Terakhir  mengunjungi  Indonesia  pada Akhir  November  2015  dan  Masuk menggunakan  Visa  Kunjungan  beberapa kali  perjalanan/ Multiple  Entry  Visa melalui  Bandara  International  Soekarno- Hatta  dengan  menggunakan  penerbangan
Lion Air. Izin tinggal yang diberikan pada saat kedatangan ialah izin tinggal kunjungan  60  hari.  Echezona  Kingsley Okolie  mengetahui  bahwa  dia  Telah overstay sejak  bulan  November  2015 sampai dengan Berita Acara Pemeriksaan
tersebut  dilakukan.  Dia  mengatakan bahwa  “Saya  mengetahui  hal  tersebut, namun teman teman saya pernah memberi tahu  bahwa  visa  saya  dapat  diperpanjang sehingga saya menitipkan paspor saya kea gen  untuk  diperpanjang.  Namun  saya tidak diberikan resi atau bukti bahwa saya sedang memperpanjang” ucapnya. Echezona Kingsley Okolie berkunjung ke Indonesia mencoba peruntungannya untuk bermain  bola  di  Indonesia,  ia  sudah setahun bermain sepak bola menggantikan pemain pemain local lainnya atau bermain klub  kecil  di  turnamen  atau  kejuaraan kecil.
Echezona  Kingsley  Okolie  tidak dapat  menunjukan  dan  memberi  tahu siapa  sponsor/penjamin  nya  pada  saat kedatangannya  ke  Indonesia.  Ia  tidak dapat mendatangkan saksi yang menguntungkannya.

## Gambar 2. Surat Pernyataan Tersangka
Dari  Hasil  pemeriksaan  diatas, Hasil Pemeriksaan dapat digunakan untuk penyelesaian lebih lanjut terhadap Perkara Pidana  Dugaan  Orang  Asing  yang  tidak dapat  menunjukan  dan  menyerahkan Dokumen  Perjalanan  atau  Izin  Tinggal yang  dimiliki,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  116  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 24 Pasal 116
Setiap  Orang  Asing  yang tidak  melakukan  kewajibannya sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  71  dipidana  dengan  pidana
24 ‘UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’.
kurungan  paling  lama  3  (tiga) bulan  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp25.000.000,00  (dua puluh lima juta rupiah).
Pasal 71 Setiap  Orang  Asing
yang  berada  di  Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas  diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan  status  sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada  Kantor  Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan menyerahkan  Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal  yang  dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat  Imigrasi  yang bertugas  dalam  rangka pengawasan Keimigrasian.

## PENUTUP
Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Fungsi Pengawasan Keimigrasian berperan  dalam  melaksanakan  upaya preventif  keimigrasian.  Upaya  preventif yang dilakukan oleh Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian berupa pengawasan  dan  pengamanan  Dokumen
Perjalanan, kerja sama teknis dan pelatihan  dengan  negara  lain  meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap  korban,  pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri.
2. Fungsi  Pengawasan    keimigrasian  dalam Hal  ini  Pengawasan  Lapangan  Orang Asing  berperan dalam pelaksanaan fungsi Pengawasan,  dimana  dalam  hal  ini berlandaskan Pasal 71 yang berbunyi :
Setiap  Orang  Asing  yang  berada di Wilayah Indonesia wajib:
a. memberikan  segala  keterangan  yang diperlukan  mengenai  identitas  diri dan/atau keluarganya serta
melaporkan  setiap  perubahan  status sipil,  kewarganegaraan,  pekerjaan, Penjamin,  atau  perubahan  alamatnya kepada  Kantor  Imigrasi  setempat; atau b. memperlihatkan  dan  menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin
Tinggal  yang  dimilikinya  apabila diminta  oleh  Pejabat  Imigrasi  yang bertugas  dalam  rangka  pengawasan Keimigrasian.
Sehingga  oleh  karena  Orang Asing tersebut, dalam pelaksanaan Pengawasan Lapangan tidak dapat menunjukan  Dokumen  Perjalanan  berupa Paspor  atau  Visa,  maka  tersangka dikenakan  Perkara  Pidana  Dugaan  Orang Asing  yang  tidak  dapat  menunjukan  dan menyerahkan  Dokumen  Perjalanan  atau Izin  Tinggal  yang  dimiliki  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  116  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian

## Saran
Dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas kinerja  Pengawasan  keimigrasian  yang  tepat sasaran,  maka  saran  yang  dapat  disampaikan adalah perlu dilakukan pembenahan dalam hal:
1. Perlu  adanya  penyuluhan  kepada masyarakat mengenai Aplikaso Pelaporan  Orang  Asing  (APOA), supaya  dapat  memberikan  informasi mengenai  keberadaan  Orang  Asing
Disekitar lingkungan hidup mereka. 2. Penguatan fungsi
Pengawasan
Keimigrasian  dengan  meningkatkan kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  dengan baik dan benar.
3. Perluasan  data/Pertukaran  Informasi seputar  Orang  asing  antar  Unit Pelaksana  Teknis  guna  menunjang keberhasilan kinerja Tim pengawasan Orang Asing di suatu wilayah kerja.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Ardhiswastra,  Yudha  Bhakti.  2018. Penafsiran Dan Konstruksi Hukum . Bandung: Alumni Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Jurnal
Bahri,  Imam,  Suhaidi,  Mahmul  Siregar,  and
Mahmud Mulyadi. 2017. Pengawasan Keimigrasian  Terhadap  Orang  Asing  Dalam Rangka Pendeportasian Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011
Tentang  Keimigrasian  (Studi  Di  Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan) Putra,  Ricky  Nando,  Yetisma  Saini,  and Syafridatati.  2013. ‘Penerapan  Hukum Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan Paspor Republik Indonesia’ . 1–14 Syahrin, M.A., (2017) ‘Posisi Dan Perkembangan Hukum  Pengungsi  Internasional.’ ,  Bhumi Pura Syahrin,  M  Alvi,.  2018. ‘Urgensi  Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik
Keimigrasian  Sebagai  Upaya  Preventif:
Studi  Kasus  Pemeriksaan  Paspor  Palsu
Kebangsaan  Malaysia  Atas  Nama  Selvarasa Krishna  Pillai’ , Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Volume 1 Nomor 2

## Peraturan Perundang-Undangan
Permenkumham  No  29  Tahun  2015  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kementerian Hukum Dan HAM’
Permenkumham  No  4  Tahun  2017  Tentang
Pengawasan Keimigrasian’
Undang-  Undang  No  6  Tahun  2011  Tentang
Keimigrasian’,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  2013 Tentang  Pelaksana  Undang  Undang  No  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian’

## Internet/Web
Syahrin,  M.A.,  ‘Teori  Kebijakan  Selektif
Keimigrasian’, 2018 <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/ 2018/09/teori-kebijakan-selektif- keimigrasian.html> diakses pada 21
September 2019 Pukul 04:32 ———,  ‘Uraian  Bab  VI  UU  No.  6  Tahun  2011’ <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/ 2014/09/uraian-bab-vi-uu-no-6-tahun-
2011.html> diakses pada 21 September 2019
Pukul 10:30 Https://www.academia.edu/40406585/Urgensi_Pe nerapan_Fungsi_Pengawasan_Keimigrasian_ Sebagai_Upaya_Preventif_Studi_Kasus_Pem eriksaan_Dokumen_Perjalanan_Kebangsaan _Nigeria_Atas_Nama_Echezona_Kingsley_ Okolie?source=swp_share