## Reinterpretasi  Ketentuan  Hukum terhadap Anak Akibat dari Perkawinan Siri di Indonesia

## Irwan Safaruddin Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Email: irwansshmh@gmail.com

## Abstract
This paper attempts to examine the protection of siri married children by focusing on the problem (1) How is the Protection of the Law against the Child from the unregistered marriages? and (2) How is the position of a child born of unregistered marriages to inheritance? The results revealed that (1) Protection of the Law against the Child from the Betel Betrayal The position of the child in Islamic law still obtains the same recognition as the registered marriage. However, in the eyes of state law, in the absence of a marriage certificate of his parents, the child's birth certificate does not contain the name of his biological father and only the name of the mother who gave birth. (2) Position of a child born of unregistered marriages to inheritance. The child is considered as a child outside marriage so that it can not do legal relationship with civil father biologisnya, but with the decision of the Constitutional Court the child has a civil relationship with a biological father and his father's family. Currently in our positive legal system there is a change, both the status of the inheritance rights of the siri daughter, where now the child of the siri marriage can sue for civil rights from his father. Currently the government will issue a birth certificate that records the father's name of the child of the marriage series. The law commands the recognition of a child born of a marriage that is lawful according to religious law, but is not yet lawful by country.
Keywords : Law Protection; Children; Siri Marriage

## Abstrak
Tulisan  ini  mencoba  meneliti  tentang  perlindungan  terhadap  anak  hasil  nikah  siri  dengan mefokuskan  pada  permasalahan  (1)  Bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  terhadap  anak  dari hasil perkawinan siri? dan (2) Bagaimanakah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan?. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil perkawinan siri Kedudukan   anak   dalam    hukum   Islam   tetap   memperoleh pengakuan  yang  sama  dengan  perkawinan    yang  dicatatkan.  Akan  tetapi  dalam  pandangan hukum negara, dengan tidak adanya akte nikah orangtuanya, akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum  nama  ayah  biologisnya  dan  hanya  tercantum  nama  ibu  yang  melahirkan.  (2) Kedudukan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  terhadap  warisan  Anak  tersebut  dianggap sebagai anak luar kawin sehingga tidak bisa melakukan hubungan hukum keperdataan dengan ayah biologisnya, akan tetapi dengan keluarnya putusan MK anak tersebut memiliki hubugan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.  Saat ini dalam sistem hukum positif kita terjadi perubahan, baik status mauoun hak waris dari anak hasil nikah siri, dimana sekarang

## Volume 1 No. 2, Januari 2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
anak dari perkawinan siri dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Saat ini pemerintah akan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Undang- undang  memerintahkan  pengakuan  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  telah  sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Perkawinan Siri

## A. PENDAHULUAN
Anak  merupakan  generasi  yang  perlu  dilindungi  oleh  berbagai  unsur, karena setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah  kongkret  untuk  melindungi  hak  anak.  Upaya  untuk melindungi hak-hak dan masa depan anak, orang dewasa, lingkungan sendiri, atau  orangtuanyapun  masih  belum  begitu  di  perhatikan.  Padahal  anak merupakan  belahan  jiwa,  gambaran  dan  cermin  masa  depan,  aset  keluarga, agama serta bangsa dan negara.
Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting  kedudukannya  dalam  suatu  keluarga  menurut  Hukum  Perkawinan Islam.  Dalam  Islam  anak  adalah  anak  yang  dilahirkan  yang  tercipta  melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam al-Qur’an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlâd yang berarti anak  yang  dilahirkan  orang  tuanya,  laki-laki  maupun  perempuan,  besar  atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak  belum lahir  belum dapat disebut al-walad atau al-mawlûd, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastûr (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. 1
Dalam  Hukum  Islam  anak  yang  sah  dilahirkan  sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak perduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah  berpisah  karena  wafatnya  si  suami,  atau  karena  perceraian  di  masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka
1 Lois Ma’luf. (tt.). al-Munjid, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah. Beirut: tp., hlm. 1019 dan 99
anak itu hanya sah bagi ibunya dari perkawinan resminya. Di luar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.
Untuk    memastikan    bahwa    anak    apakah    sungguh-sungguh  anak ayahnya  (dapat  dinisbahkan  kepada  suami  ibunya)  yang  sah,  para  fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak :
a. Tempat Tidur yang Sah ( al-Firasyus Shahih )
Maksud tempat  tidur  yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang  dalam  kandungan  itu  lahir,  keturunannya  dihubungkan  kepada  kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu : 1) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh. 2) Tenggang kandungan terpendek adalah 6 bulan, sejak akad  nikah  dilangsungkan.  3)  Suami  tidak  menyangkal  sahnya  anak  yang dilahirkan oleh isterinya tersebut. 2

## b. Pengakuan
Seorang anak yang  sah  dapat  ditetapkan  dengan melalui pengakuan dengan syarat : 1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya. 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya. 3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya. Apabila syarat-syarat itu  telah    dipenuhi  maka  anak  yang  diakui  itu  sebagai  anak  sah  dari  yang mengakuinya.
c. Saksi
2 Masjfuk Zuhdi. (1996). “Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hujum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Mimbar Hukum, No 28 Tahun VII. Jakarta: Al Hikmah Ditbinbapera Islam, hlm. 99 dan 256
Keturunan  anak  yang  sah  dapat  juga  ditentukan  dengan  adanya  bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki- laki atau seorang laki-laki dan dua  orang  wanita.  Apabila  seseorang  mengakui  bahwa  seseorang  yang  lain adalah  anaknya  yang  sah  sedang  orang  yang  diakui  itu  menolak,  maka  yang mengakui  dapat  mengemukakan  dua  orang  saksi  sebagai  bukti  dan  hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah. Dari uraian tersebut diatas dapat dikuatkan pendapat bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam adalah  apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya,  maka  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dan  dapat  dinasabkan  kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.
Dalam hukum Islam seseorang suami  dapat  menolak untuk mengakui bahwa  anak  yang  dilahirkan  istrinya  bukanlah  anaknya,  selama  suami  dapat membuktikanya,  untuk  menguatkan  penolakannya  suami  harus  dapat membuktikan bahwa: Suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan,  Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya,  sedangkan  bayinya  lahir  seperti  bayi  yang  cukup  umur,  Bayi  lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.
Dari  uraian  tersebut  diatas  penulis  merumuskan  masalah  dalam penelitian ini  adalah: Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap anak dari hasil  perkawinan  siri?  Serta  bagaimanakah  kedudukan  anak  yang  lahir  dari perkawinan siri terhadap warisan ?

## B. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Nikah Siri
Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga dari suatu bangsa dan negara  di  masa  mendatang  yang  harus  dijaga  dan  dilindungi  hak-haknya. Bagaimanapun  juga,  di  tangan  anak-anaklah  kemajuan  suatu  bangsa  akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, maka semakin besar perhatiannya dalam  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  bagi  tumbuh  kembang  anak-anak dalam  rangka  memberi  perlindungan  hukum.  Perlindungan  yang  diberikan negara terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu: aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum.
Mendapatkan  perlindungan  merupakan  hak  dari  setiap  anak  dan diwujudkannya  perlindungan  bagi  anak  berarti  terwujudnya  keadilan, kepastian  hukum,  dan  kesejahteran  dalam  suatu  masyarakat.  Asumsi  ini diperkuat  dengan  pendapat  Age  yang  ditegaskan  oleh  Arif  Gosita  yang mengemukakan bahwa melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. 3 Dari ungkapan tersebut, dapat dinyatakan upaya perlindungan anak sangat penting demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.
Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi  yang  memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara manusiawi. Hal ini berarti bahwa dilindunginya hak anak dalam memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh  kembang,  dan  perlindungan  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.
Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak  disebutkan:  “Perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
3 Arif Gosita. (1996). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 1
diskriminasi. Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik  Indonesia  No  07  Tahun  2014  Tentang  rencana  aksi  nasional perlindungan  dan  pemberdayaan  perempuan  dan  anak  dalam  komplik  sosial Tahun  2014-2019,  pada  Pasal  1  ayat(3),  bahwa  Perlindungan  perempuan  dan anak  adalah  upaya  pencegahan  dan  penanganan  dari  segala  bentuk  tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
Selanjutnya  upaya  ini  lebih  menitikberatkan  pada  hal  yang  integral, karena pelaksanaan perlindungan terhadap anak dapat berhasil, bila para pihak yang terkait seperti: orang tua, para petugas, dan pembina, tidak terlebih dahulu dibina, dibimbing, serta diberikan pemahaman mengenai cara melindungi anak dengan baik . Di tinjau dari sifat perlindungannya, perlindungan anak juga dapat dibedakan  dari  perlindungan  bersifat  yuridis,  yang  meliputi:  perlindungan dalam  bidang  hukum  perdata  dan  dalam  hukum  pidana,  perlindungan  yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.
Perlindungan  yang  bersifat  yuridis  lebih  dikenal  dengan  perlindungan hukum. Hal ini dipertegas lagi oleh Arief Gosita, yang berkaitan dengan upaya perlindungan  hukum  terhadap  berbagai  kebebasan  dan  hak  asasi  anak ( fundamental  rights  and  freedoms  of  children )  serta  berbagai  kepentingan  yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum dalam bidang keperdataan,  terakomodir  dalam  ketentuan  di  bidang  hukum  perdata  yang mengatur mengenai anak seperti: (1) kedudukan anak sah dan hukum waris, (2) pengakuan  dan  pengesahan  anak  di  luar  kawin,  (3)  kewajiban  orang  tua terhadap anak, serta (4) kebelum dewasaan anak dan perwalian. 4
4 Ibid

## 2. Kedudukan Anak dari Aspek Hukum Perdata akibat Perkawinan Siri terhadap Hak Waris
Berdasarkan  ketentuan  yang  terkamktub  dalam  Pasal  863  sampai  873 KUHPerdata,  maka  anak  luar  kawin  yang  berhak  mendapatkan  warisan  dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (pewaris) atau anak luar  kawin  yang  disahkan  pada  waktu  dilangsungkannya  perkawinan  antara kedua orang tuanya. Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah  diakui  oleh  Pewaris  (dalam  hal  ini  ayahnya),  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  yang  menguji  Pasal  43  ayat  (1) UUP, bunyi pasal tersebut adalah:
“Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung  dari  pewaris.  Namun  demikian,  jika  mengacu  pada  Pasal  285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga  menimbulkan  hubungan  hukum  antara  pewaris  dengan  anak  luar kawinnya  tersebut,  maka  pengakuan  anak  luar  kawin  tersebut  tidak  boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut  dianggap  tidak  ada.  Oleh  karena  itu,  pembuktian  adanya  hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara tekhnologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tertanggal 10  Maret  2012  yang  menyatakan  bahwa  anak  siri  tersebut  hanya  berhak  atas wasiat wajibah.
Anak dari pernikahan siri kini dapat menuntut hak perdata dari ayahnya. Sekarang  pemerintah  akan  menerbitkan  akta  kelahiran  yang  mencatat  nama ayah dari anak hasil pernikahan siri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang- Undang  tentang  Perubahan  UU  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi
Kependudukan  yang  mana  Undang-undang  memerintahkan  pengakuan  anak untuk  anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  telah  sah  menurut  hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
Hal  ini  untuk  melindungi  hak  perdata  anak.  Dengan  pengakuan  anak dimaksud,  anak  yang  bersangkutan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ayahnya,  dalam  konteks  diatas  maka  akta  tersebut  akan  mencatat  nama  ayah anak  hasil  nikah  siri.  klausal  tersebut  merupakan  pelaksanaan  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  atas  uji  UU  Nomor  1  Tahun1974  tentang Perkawinan. Ini impliakasi atas putusan MK yang menyatakan ayah mempunyai tanggung jawab perdata terhadap anaknya meski anak di luar nikah.
Undang-undang  ini  telah  dirancang  peraturan  pemerintah  (PP)  atau Peraturan  Presiden  (Perpres)  sebagai  dasar  hukum  pelaksana  aturan  itu.  Dan sekarang MK memutuskan anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung sepanjang dapat dibuktikan. Putusan itu dibacakan Februari 2013 lalu.  Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kuhperdata) Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Anak  luar  kawin  yang  diakui  secara  sah  adalah  salah  satu  ahli  waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo  Pasal  863  KUHPerdata.  Anak  luar  kawin  yang  berhak  mewaris  tersebut merupakan  anak  luar  kawin  dalam  arti  Sempit,  mengingat  doktrin mengelompokkan  anak  tidak  sah  dalam  3  (tiga)  kelompok,  yaitu  anak  luar kawin, anak zina, dan anak sumbang, sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh  pembuat  undang-undang  dalam  Pasal  272  jo.  Pasal  283  KUHPerdata (tentang anak zina dan sumbang). Anak luar kawin yang berhak mewaris adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPerdata.
Pembagian  seperti  tersebut  dilakukan,  karena  undang-undang  sendiri, berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  ada,  memang  memberikan  akibat hukum lain-lain (sendiri-sendiri) atas status anak-anak seperti tersebut di atas. Sekalipun anak zina dan anak sumbang sebenarnya juga merupakan anak luar
kawin dalam arti bukan anak sah, tetapi kalau dibandingkan dengan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat diketahui anak luar kawin menurut Pasal 280 dengan anak zina dan anak sumbang yang dimaksud dalam Pasal 283 adalah berbeda.
Demikian  pula  berdasarkan  ketentuan  Pasal  283,  dihubungkan  dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat  hukumnya.  Terhadap  anak  sumbang,  undang-undang  dalarn  keadaan tertentu  memberikan  perkecualian,  dalam  arti,  kepada  mereka  yang  dengan dispensasi  diberikan  kesempatan  untuk  saling  menikahi  (Pasal  30  ayat  (2) KUHPerdata)  dapat  mengakui  dan  mengesahkan  anak  sumbang  mereka menjadi  anak  sah  (Pasal  273  KUHPerdata).  Perkecualian  seperti  ini  tidak diberikan untuk anak zina.
Perbedaan  antara  anak  luar  kawin  dan  anak  zina  terletak  pada  saat pembuahan atau hubungan badan yang menimbulkan kehamilan, yaitu apakah pada  saat  itu  salah  satu  atau  kedua-duanya  (maksudnya  laki-laki  dan perempuan yang mengadakan hubungan badan di luar nikah) ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, sedangkan mengenai kapan anak itu lahir tidak relevan. Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya, terikat perkawinan dengan orang lain.
Adapun anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan,  yang  antara  keduanya berdasarkan  ketentuan  undang-undang  ada  larangan  untuk  saling  menikahi (Pasal 31 KUHPerdata).
Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata). Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak  itu overspelig
atau bloedsrhenning (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPerdata).
Selanjutnya diperjelas lagi oleh Pasal 280 KUHPerdata, yang mengatakan; bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti, bahwa antara anak luar kawin dan “ayah” (biologisnya) maupun “ibunya” pada asasnya  tidak  ada  hubungan  hukum.  hubungan  hukum  itu  baru  ada  kalau “ayah”  dan  atau  “ibunya”  memberikan  pengakuan,  bahwa  anak  itu  adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari ayah dan atau ibunya, pada asasnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.
Hubungan  yang kokoh  dari  hubungan  pertalian  darah  oleh hukum syara’  diberikan  hak  dan  kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak.  Adanya hubungan nasab antara orang tua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak radla’ (menyusui), hak hadlanah (pemeliharaan), hak walâyah (wali), dan hak nafakah (alimentasi ).
Dengan  terpenuhinya  lima  kebutuhan  ini,  orang  tua  akan  mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. yaitu :

## a. Hak Radla’
Hak Radla ’ artinya hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya  dengan  jalan  menyusu  pada  ibunya.  Dan  dalam  masa penyusuan  ini  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  pembiayaannya adalah kerabat terdekat menurut garis nasab dan dalam hal ini ayahlah yang memiliki kedudukan tersebut.
b. Hak Hadlanah
Menurut  Bahasa,    kata    “ hadlanah ”  berarti  meletakkan  sesuatu  dekat tulang  rusuk  seperti  menggendong,  atau  meletakkan  sesuatu  dalam pangakuan. Menurut istilah fikih,  hadlanah  ialah tugas menjaga dan
mengasuh  atau  mendidik  bayi  atau  anak  kecil  sejak  ia  lahir  sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
Hukum  positif  di  Indonesia  membedakan  antara  keturunan yang sah dan  keturunan  yang  tidak  sah.  Keturunan  yang  sah  didasarkan  atas  adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang  sah, anak- anak  yang  demikian  disebut  anak  sah.  Sedangkan  keturunan  yang  tidak  sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.
Menurut Riduan  Syahrani dalam bukunya “Seluk  Beluk dan Asas-asas Hukum  Perdata”,  bahwa  anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  yang  sah adalah  bukan  anak  yang  sah,  sehingga  membawa  konsekuensi  dalam  bidang perwarisan. Sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. 5
Menurut  Undang-undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,  meskipun  anak  tersebut  lahir  dari  perkawinan  wanita  hamil  yang  usia kandungannya kurang dari enam bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur  dalam  Pasal  42  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  (UUP)  :  dimana disebutkan  bahwa  “Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau akibat perkawinan yang sah”.
Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasa1 43 ayat (1) (UUP), menyebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Ayat  (2)  enyatakan  bahwa kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah”.
Pasa1  44  :(1).dinyatakan  bahwa  “seorang  suami  dapat  menyangkal sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh  istrinya  bilamana  ia  dapat  membuktikan
55 Riduan Syahrani. (1989). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Cet II. Jakarta: Penerbit  Alumni, hlm
bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut”. Pads  ayat  (2).nya  disebutkan  bahwa  “  Pengadilan  memberikan  keputusan tentang  sah/tidaknya  anak  atas  permintaan  menbutkan  bahwa  :  pihak  yang berkepentingan”.
Sedangkan berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa ;” Asal-usul , seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang...Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Di dalam pasal-pasal di atas ada beberapa hal yang diatur. Pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan:
a. Anak sah lahir akibat perkawinan yang sah
b. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.
Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam asal-usul anak diatur dalam Pasa1 99, Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102 dan Pasal 103. Anak sah adalah:
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. 6
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya. 7 Bagaimana  pula  dengan  suami  yang mengingkari  sahnya  anak  dan  proses  yang  harus  ditempuhnya  jika  ia
6 Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
7 Ibid , Pasal 100
menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an 8 .”
Jangka waktu bagi suami yang akan mengingkari anaknya ke Pengadilan Agama  yaitu  180  hari  sesudah  hari  lahirny  a  atau  360  hari  sesudah  putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. 9
1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul  seorang  anak  setelah  mengadakan  pemeriksaan  yang  teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2) maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut  yang  mengeluarkan  akta  kelahiran  bagi  anak  yang bersangkutan.
Jika  dihubungkan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  250  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”
.

## C. PENUTUP
Merujuk  pada  pembahasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  Hukum  terhadap  anak  dari  hasil  perkawinan  siri  Kedudukan anak   dalam    hukum   Islam   tetap   memperoleh pengakuan  yang  sama dengan  perkawinan  yang  dicatatkan. Akan tetapi dalam pandangan hukum negara,  dengan  tidak  adanya  akte  nikah  orangtuanya,  akte  kelahiran  anak
8 Ibid , Pasal 101
9 Ibid , Pasal 101-102
tersebut tidak tercantum nama ayah biologisnya dan hanya tercantum nama ibu yang melahirkan.
Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan siri terhadap warisan Anak tersebut  dianggap  sebagai  anak  luar  kawin  sehingga  tidak  bisa  melakukan hubungan  hukum  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya,  akan  tetapi  dengan keluarnya  putusan  MK  anak  tersebut  memiliki  hubugan  keperdataan  dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.
Sebagai  saran  dalam  tulisan  ini,  penulis  menyarankan  idealnya pemerintah  harus  mengakomodir  dan  memberi  solusi  yang  tepat  bagi  para pelaku  perkawinan  siri,  demi  kemaslahatan  umat  dan  kepastian  hukum  bagi pasangan  dan  anak  yang  dilahirkannya  berupa  deregulasi  aturan/pemutihan dan pendataan pelaku perkawinan siri dengan melibatkan tokoh agama dan adat dan  perangkat  desa  untuk  mencatatkan  perkawinan  tersebut.  Perkawinan massal yang selama ini sering diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat belum  menyentuh  dan  menyelesaikan  masalah  perkawinan  siri.  Tentu  saja langkah ini diluar jalur peradilan. Kemudian, pemerintah harus memperhatikan kondisi riil masyarakat yang mengakomodir berbagai kepentingan, mengadopsi dan memadukan hukum yang berkembang di masyarakat (hukum agama dan hukum adat, serta hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arif Gosita. (1996). Masalah Perlindungan Anak . Jakarta: Akademika Pressindo.
Lois Ma’luf. (tt.). al-Munjid, al-Mathba’ah al-Katsolikiyyah. Beirut: tp.
Masjfuk  Zuhdi.  (1996).  “Nikah  Siri  di  Bawah  Tangan  dan  Status  Anaknya  Menurut Hujum  Islam  dan  Hukum  Positif”, Jurnal  Mimbar  Hukum, No  28  Tahun  VII. Jakarta: Al Hikmah Ditbinbapera Islam.
Riduan  Syahrani.  (1989). Seluk  Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata, Cet  II. Jakarta:
Penerbit  Alumni.
R.  Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  (1983). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

## Perundang-undang:
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesra Republik Indonesia No 07 Tahun 2014  Tentang  rencana  aksi  nasional  perlindungan  dan  pemberdayaan perempuan  dan  anak  Fatwa  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  tanggal  10 Maret 2012 tentang  anak siri berhak atas wasiat wajibah.