## SANKSI PIDANA ANAK  ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

## SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH.MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstracts: As an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children.
Key word : alternative sanctions, non custodial.

## PENDAHULUAN
Anak sebagai sumber daya  manusia dan  bagian dari generasi  muda, sehingga  mendorong masyarakat  dunia  selalu  berupaya  memberikan  perhatian  terhadap  perlindungan  anak.  Hal  ini diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tahun 1924, tentang Hak-Hak Anak yang diakui dalam Deklarasi PBB tentang Universal  Declaration Of Human Right tahun 1948. Deklarasi  ini telah mendasari  disahkannya  Deklarasi  Hak-Hak  Anak  ( Declaration  of  the  Right  of  the  Child )  oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1958 (Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga , 1992:108).
Dalam deklarasi Hak-hak Anak dinyatakan: Where are the child by reason of his physical and mental, needs special safeguard and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth (Mengingat alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa anak-anak membutuhkan  perlindungan  serta  perawatan  khusus  termasuk  perlindungan    hukum  sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan).
Dalam  praktek  dapat  dilihat  adanya  kecenderungan  dari  hakim  untuk  memberikan  sanksi yang sifatnya punitif, karena anggapan  bahwa pidana  haruslah setimpal dengan perbuatan  yang dilakukan.  Walaupun  ada  beberapa  jenis  pidana  lain  baik  pidana  pokok  maupun  pidana tambahan  yang  diatur  dalam  undang-undang,  pidana  penjara  sebagai  salah  satu  sanksi  pidana institusional ( custodial ) adalah pidana yang masih dominan diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.  Pidana  penjara  sendiri  diterapkan  bukan  hanya  karena  alasan  bahwa  pidana  ini  adalah jenis pidana yang paling menyakitkan (setelah pidana mati),  namun sebagian disebabkan karena jenis  pidana  inilah  yang  tersedia  dalam undang-undang.    Penggunaan  sistem the  definite
sentence yang kaku ( rigid ) menjadikan pidana penjara menjadi pidana yang utama, karena sistem ini sangat membatasi hakim untuk menetapkan sendiri pidana dan ukuran pemidanaan.
Jenis pidana alternatif belum cukup  tersedia, karena KUHP ( wetboek van strafrecht ) yang merupakan  induk  peraturan  perundang-undangan  pidana  di  Indonesia,  merupakan  produk peraturan yang dibuat pada kurun dua abad yang lalu, yaitu sekitar  tahun 1880-an. KUHP lebih menekankan pada kesesuaian pidana dengan perbuatan ( daadsstrafrechts ) yang lebih merupakan peninggalan dari ajaran klasik dan belum mengakomodasi perubahan pemikiran mengenai tujuan pidana  dan  pemidanaan  sebagaimana  pemikiran  ajaran  modern  yang  menghendaki  sanksi disesuaikan dengan karakter pelaku ( dader strafrechts ) atau ajaran neo klasik yang menekankan pada kesesuaian pidana dengan perbuatan dan pelaku ( daads-dader strafrechts ). Selain itu, dapat dikatakan  bahwa  KUHP  belum  mengakomodasi  pemikiran-pemikiran  terbaru  mengenai  tujuan pemidanaan,  yang tidak  hanya  berfokus pada pelaku  namun  juga pada korban dan  masyarakat. Selain  dalam  KUHP,  untuk  produk  hukum  lain,  jenis  pidana  alternatif  umumnya  juga  tidak tersedia,  karena  produk  hukum  lain  masih  berpedoman  dan  berinduk  pada  KUHP.  Kalaupun pidana  alternatif  diatur  dalam  produk  perundang-undangan  lain,  pidana  tersebut  dianggap sebagai  alternatif  dan  bukan  dianggap  sebagai  pidana  yang  memang  seyogyanya  cocok  untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Dalam  perkembangannya,  pidana  penjara  sebagai  jenis  sanksi custodial banyak  sekali mendapat sorotan tajam serta kritik. Kritik-kritik ini muncul  terutama disebabkan karena pidana penjara  dianggap  mempunyai  banyak  segi  negatif,  diragukan  kemanfaatannya  serta  dianggap tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan, merupakan peninggalan dari masa barbar ( relief of barbarism )  dan  dianggap  sebagai  sisi  gelap  dalam  sejarah  kemanusiaan  ( darkside  of  human history ) yang harus ditinggalkan.
Dalam  resolusi  kongres  kongres  PBB  ke-6    mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the Treatment  of  Offender ’  dikemukakan  pemikiran  mengenai  perlunya  digunakan  beberapa alternatif  sanksi.  Salah  satu  pertimbangan  yang  dikemukakan  dalam  kongres  tersebut  adalah bahwa sanksi-sanksi alternatif tersebut dalam banyak kasus kemungkinan akan lebih efektif dari pada  pidana  penjara,  namun  dengan  dilandasi  pertimbangan    keamanan  masyarakat  ( public safety ).  Sehubungan  dengan  hal  ini,  resolusi  memandang  perlunya  sejauh  mungkin mengembangkan  suatu  pemikiran  untuk  menggunakan  jenis  sanksi  alternatif  dalam  sistem
hukum suatu negara  (Dokumen, Sixth United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders ,1981:11-12).
Dalam Kongres PBB ke-7 mengenai The Prevention of Crime and the Treatment Offender dinyatakan  kembali  bahwa  di  banyak  negara  pertambahan  jumlah  dan  lamanya  pidana  penjara ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan. Selain itu pertambahan  populasi  penjara  dan  penuhnya  lembaga  penjara    menyebabkan    sulitnya mengembangkan    aturan    Standar    Minimum    bagi    perlakuan  terhadap  pelaku  tindak  pidana ( Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners ).  Dengan  demikian  setiap  negara diharapkan dapat berusaha dengan keras mengurangi dampak negatif dari pidana penjara tersebut (Dokumen,  Seventh United Nation  Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,1985).
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka konggres PBB Ke-7 tersebut merekomendasikan untuk  menggunakan sanksi pidana yang berupa tindakan-tindakan non custodial untuk perkara pidana  yang  dianggap  tidak  terlalu  serius  atau  membahayakan  dan  mempertimbangkan  pidana penjara  hanya sebagai sanksi yang terakhir ( sanction of last resort ). Dalam  draft resolusi yang merupakan  hasil  kongres  PBB  ke-8  mengenai The  Prevention  of   Crime    and   the   Treatment Offender yang    diadakan    di    Havana,  Cuba,  pada  tanggal  27  Agustus-7  September  1990, diterima  aturan  standar  minimum  untuk  tindakan-tindakan non-custodial ( Standard  Minimum Rules for Non-Custodial Measures ) oleh Majelis  Umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang disebut dengan Tokyo Rules.
Ada beberapa pertimbangan untuk penggunaan sanksi non-cutodial yang dinyatakan dalam Tokyo  Rules .  Pertimbangan  tersebut  adalah  bahwa  pembatasan  kemerdekaan  hanya  dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan dan reintegrasi pelaku tindak pidana kedalam masyarakat  sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Melihat pertimbangan demikian, dapat dikatakan bahwa pemikiran utama  untuk  penggunaan  sanksi  non-custodial  adalah  diarahkannya  sanksi  atau  pidana  yang sifatnya lebih manusiawi serta mendidik.
Di  Indonesia  perkembangan  pidana  anak  dengan  dibentukknya  UU  No  3  Tahun  1997 tentang  Peradilan  Anak,  terjadi  babak  pencerahan  bagi  hukum  yang  mengkhususkan  ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang persuasif  dan kondusif. Bertolak dari
pandangan  di  atas  bahawa  tujuan  pemidanaan  terhadap  anak  pelaku,  tidak  lepas  dari  kebijakan perlindungan  anak  yang  pada  ahirnya  bertujuan  untuk  kesejahteraan  anak  itu  sendiri.  Sifat kasuistis dari tujuan manakah yang lebih dititik beratkan diantara tujuan-tujuan pemidanaan lain adalah  berkenaan  dengan  tujuan  dan  dasar  pemikiran  yang  lebih  mengutamakan  kesejahteraan anak, seperti  yang ditegaskan dalam SMR-JJ-1985 (The Beijing Rules) dalam Rule 5-1 tentang Aims  of  Juvenille  Justice ditegaskan: The  Juvenille  Juctice  syastem  shall  emphasize  the  well being of the juvenile and shall ensure thar any reaction to juvenile  offenders shal always be in proportion to the circumstances of both the offender and the offence.
Dalam  Commentary  yang  terdapat  didalam  Rule  5-1  disebutkan  bahwa  ada  dua  tujuan utama  dari  peradilan  anak,  yaitu:  (1)  memajukan    kesejahteraan  anak  ( the  promotion  of  well being of the juvenile) dan (2) prinsip proporsionalitas (the principle of proportionality) . Tujuan atau  sasaran  yang  pertama  merupakan  focus  utama  dalam  sistim  hukum  yang  menangani pelanggaran  anak-anak,  khususnya  dari  sistim  hukum  yang  mengikuti  model  peradilan  pidana yang harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak, agar terhindar dari adanya sanksi  yang  bersifat punitive (menghukum  semata)  (Don  C.  Gibbons,  l,  1992:454).  Tindakan terhadap anak pelaku seharusnya didasarkan tidak hanya pada pertimbangan tingkat keseriusan pelanggaran tetapi juga pada situasi pribadi pelaku (Muladi  & Barda Nawawi Arief, 1999: 112- 11).
Berdasarkan  tujuan dan dasar pemikiran demi kesejahteraan anak yang pada ahirnya pada kesejahteraaan  masyarakat  penghukuman  yang  dijatuhkan  kepada  anak  sebagai  reaksi  dari kenakalannya  tidak  dapat  dijadikan  obyek  dari  pencegahan  umum.  Seperti  yang  diungkapakan oleh Johannes Andenaes bahwa terhadap anak-anak, orang gila dan penderita sakit mental tidak dapat  dijadikan  obyek  dari  tujuan  pemidanaan  berupa  pencegahan  umum (general  prevention) (Muladi,  1999:83).  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka    makalah    ini  kemudian  akan mengkaji  sanksi  pidana  alternatif  untuk  anak    dengan  memasukkan  jenis  alternatif  sanksi  ini dalam  kebijakan  hukum  pidana  di  Indonesia  masa  yang  akan  datang.    Namun  tentu  saja  untuk merekomendasikan jenis sanksi ini dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia masa yang akan datang  membutuhkan  pemikiran  serta  studi  yang  mendalam  dengan  menyesuaikan  dengan karakteristik,  nilai-nilai  moral  dan  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat  serta  perkembangan
masyarakat saat ini. Dari apa yang telah diungkapkan di atas, maka makalah ini akan mengambil judul: Sanksi Pidana Anak Alternatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

## PERUMUSAN MASALAH
Didalam  Kebijakan  untuk  menetapkan  suatu  sanksi  pidana  sebagai  sarana  dalam menanggulangi kejahatan merupakan persoalan penting dalam pemilihan dari berbagai alternatif jenis sanksi karena tidak dapat tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana serta disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang ada dalam masyarakat, guna  menghindari  dan  membatasi  penggunaan  pidana  yang  sifatnya  punitif,  perlu  diusahakan untuk  mencari  alternatif  jenis  pidana  lain  yang  sifatnya  lebih  manusiawi  dan  lebih  mendidik. Berangkat  dari  pemikiran  yang  demikian,  maka  makalah    ini  hendak  mengkaji  bagaimanakah alternatif sanksi pidana anak di Indonesia di masa yang akan datang.

## PEMBAHASAN
Dalam hal pidana dan pemidanaan sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem the definite sentence. Peranan hakim  dalam  menentukan  kesalahan  seseorang  sangat  dibatasi,  sehingga  individualisasi penerapan pidana tidak dikenal. Hakim seakan-akan  hanya  menjadi corong atau mulut undang- undang dan  melupakan  bahwa  yang dihadapi adalah  manusia  yang  hidup.  Dalam  KUHP tidak diatur  pula pedoman pemidanaan, sehingga dalam memutus jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, hakim benar-benar hanya mendasarkan diri pada ketentuan yang ada dalam perundang-undangan (Sudarto, 1975:25-26).
Pidana menurut KUHP adalah:
a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.
b. Pidana tambahan yang terdiri dari:
1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.
Adapun pidana  yang dijatuhkan untuk anak menurut UU No 3 Tahun 1997 adalah:
a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda.
b. Pidana tambahan yang terdiri dari:
1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.
Menurut  ketentuan  Pasal  22  UU  No  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak,  hukuman pidana  terhadap  anak  dibagi  dalam  dua  kategori  yaitu  hukum  pidana    (pidana  pokok  dan tambahan)  dan tindakan.Tindakan yang dijatuhkan kepda anak dalam Pasal 24 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak  adalah :
1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
a. mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
b. menyerahkan kepda negara untuk mengikuti pendidikan,pembinaan dan latihan kerja;
c. menyerahkan  kepada  deprtemen  sosial  atau  organisasi  sosial  kemasyarakatan  yang bergerak di bidang pendidikan dan latihan kerja.
2  Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diartai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.
Dalam hal pidana dan pemidanaan sangat membatasi kebebasan  hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem the definite sentence. Peranan hakim  dalam  menentukan  kesalahan  seseorang  sangat  dibatasi,  sehingga  individualisasi penerapan pidana tidak dikenal. Hakim seakan-akan  hanya  menjadi corong atau mulut undang- undang dan  melupakan  bahwa  yang dihadapi adalah  manusia  yang  hidup.  Dalam  KUHP tidak
diatur  pula pedoman pemidanaan, sehingga dalam memutus jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, hakim benar-benar hanya mendasarkan diri pada ketentuan yang ada dalam perundang-undangan.
Dalam  Konsep, pertanggung  jawaban pidana  lebih dititik  beratkan pada pengimbalan dari kesalahan si pembuat dan dikenal sebagai sistem the indefinite sentence . Dengan demikian yang menjadi  pusat  perhatian  adalah  si  pembuat  dengan  pertimbangan  bahwa  seseorang  tidak  dapat dilihat  secara  abstrak  dari  sudut  yuridis  semata-mata  tetapi  harus  dilihat  secara  konkrit bagaimana  watak  pribadinya  maupun  faktor-faktor  lingkungan  kemasyarakatannya.  Dengan demikian  pidana  diorientasikan  pada  sifat-sifat  si  pembuat  atau  adanya  individualisasi  pidana yang  bertujuan  mengadakan  resosialisasi  si  pembuat.  Selain  itu  pidana  juga  bertujuan  untuk memberikan  perlindungan  pada  masyarakat  karena  dianggap  bahwa  masalah  pidana  adalah masalah  kemanusiaan  atau  masalah  sosial.    Dengan  demikian  dalam  Konsep  KUHP dikembangkan pemikiran  bahwa pertanggungjawaban pidana  haruslah  bersifat   individual  serta adanya elastisitas dalam hal pemidanaan yang disesuaikan dengan sifat dari pelaku.
Mengenai  tujuan  pemidanaan,  dalam  kertas  kerjanya    pada  Lokakarya  Masalah Pembaharuan  Kodifikasi  Hukum  Pidana  Nasional    yang  berjudul  ‘Pemidanaan,  Pidana  dan Tindakan’, Sudarto pernah   mengemukakan  bahwa:  dalam tujuan pertama tersimpul pandangan mengenai  perlindungan  masyarakat,  sedang  dalam  tujuan  kedua  tersimpul  maksud  untuk merehabilitasi  dan  meresosialisasi  terpidana.    Tujuan  yang  ketiga  sesuai  dengan  pandangan hukum  adat  mengenai adat  reactive yang  berupa  penyelesaian  konflik  ( conflictoplossing )  dan mendatangkan  rasa  damai  ( vredemaking ),  dan  tujuan  keempat  bersifat  spiritual  yang  kiranya sesuai dengan sila pertama dari Pancasila.  Selain itu pasal ini memuat pula suatu hal baru yang memberi  makna  atas  pidana  pada  sistem  hukum  Indonesia,  dimana  ditegaskan  bahwa ‘pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan  martabat  manusia’. Dalam  penjelasan ayat  ini dinyatakan  bahwa  meskipun pidana pada dasarnya  merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Pedoman pemidanaan yang sudah dimasukkan dalam Konsep KUHP ini  merupakan suatu kemajuan  yang  sangat  berarti  yang  disesuaikan  dengan  asas  individualisasi  pemidanaan. Sehubungan  dengan  hal  ini  Oemar  Seno  Adji,  sebagaimana  dikutip  oleh  Muladi,  menyatakan
bahwa  kapan  suatu  hukuman  dijatuhkan,  erat  sekali  hubungannya  dengan  sifat  dan  perbuatan yang  dilakukan,  juga  sifat  pribadi  maupun  keadaan  pribadi  si  terdakwa.  Selanjutnya  menurut Sudarto,  sebagaimana  dikutip  oleh  Muladi,  pedoman  pemidanaan  ( straftoemetingsleidraad )  ini akan  memudahkan  hakim  dalam  menetapkan  pemidanaannya  karena  dalam  daftar  tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subyektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat obyektif yang menyangkut hal-hal yang di luar si pembuat.  Dengan memperhatikan butir-butir tersebut  diharapkan  penjatuhan  pidana  akan  lebih  proporsional  dan  lebih  dipahami  mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan tersebut (Wirjono, 1986:86).
Dengan  pertimbangan  bahwa  sanksi  seyogyanya  disesuaikan  dengan  berat  ringannya perbuatan,  karakter  atau  sifat  pelaku  serta  kondisi-kondisi  lain  yang  menyertai,  maka  sanksi verbal  seyogyanya  dapat  dipikirkan  sebagai  alternatif  pidana  yang  mungkin  cocok  untuk diterapkan  kepada  pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  ini  sebagai  alternatif  sanksi  pidana  penjara pendek.
Selama  tiga  dekade  terakhir,  banyak  ahli  sudah  mulai  mempertanyakan  efektifitas  dari pidana penjara ini terutama pidana penjara pendek. Gerakan penghapusan pidana penjara ( prison abolition ) terlihat  dengan  telah  diselenggarakannya  beberapa  konferensi  internasional  misalnya International Conference on Prison Abolition (ICOPA) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei tahun 1983 di Toronto, Kanada.  Konferensi ICOPA kedua diadakan pada tanggal 24- 27  Juni  1985  di  Amsterdam,  dan  konferensi  ICOPA  ketiga  diadakan  pada  tahun  1987  di Montreal,  Kanada.    Pada  konferensi  ketiga  ini  bahkan  istilah prison  abolition diubah  menjadi penal  abolition .  Konferensi  ICOPA  sendiri  sampai  saat  ini  telah  berlangsung  selama  11  kali, terakhir  diadakan  di  Tasmania  Australia  pada  tahun  2006  dengan  berbagai  rekomendasi  yang pada  intinya  mengkampanyekan  untuk  menghindari  pidana  yang  sifatnya  punitif  dengan memunculkan sanksi yang lebih manusiawi dan mendidik.
Salah  satu  tokoh  gerakan prison  abolition ini  adalah  Herman  Bianchi  yang  menyatakan bahwa the  institution  of  prison  and  imprisonment  are  to  be  forever  abolished,  entirely  and totally.  No  trace  should  be  lift  of  this  darkside  in  human  history .    Walaupun  demikian dalam rekomendasi  Kongres  ke-2  PBB  mengenai The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders tahun  1960  dinyatakan  bahwa  walaupun  dalam  banyak  hal  pidana  penjara  (pendek) mungkin  berbahaya,  yaitu  dapat  menyebabkan  terkontaminasinya  pelanggar,  namun  dalam  hal
tertentu  memang  masih  diperlukan  dilihat  dari  tujuan  keadilan  sehingga  praktek  penghapusan menyeluruh tidaklah dimungkinkan.  Pencegahan  yang realistik hanya  mungkin dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
Salah  satu  alternatif  dari  pidana  penjara    telah  dikemukakan  dalam  Kongres  PBB  ke  VI Resolusi    8  (mengenai alternatif  to  Imprisonment )  pada  intinya  mengehendaki  pemanfaatan bentuk-bentuk  sanksi  alternatif  dari  pidana  penjara,  Resolusi  4  (mengenai Development  of Minimum  Standart  of  Juvenille  Justice )  antara  lain  bertujuan  menghindari  sejauh  mungkin penggunaan  bentuk  pengurungan  (antara  lain  pidana  penjara)  sebagai  sanksi  terhadap  anak. Dengan  dihubungkan  pada Rule 17.1  SMR-JJ  ( Beijing  Rules )  dengan  hasil  kongres  PBB  itu terlihat jelas pendirian SMR –JJ untuk menganut dan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif mengenai  penggunaan  pidana  penjara perampasan  kemerdekaan  terhadap  kasus  anak,  dan Resolusi PBB 45/113 tentang UN Rules for the Protection of Juvenilles Deprived of their liberty antara lain dinyatakan :
1. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terahir ( imprisonment should be used as a last resort ).
2. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebaga upata terahir dan untuk jangka waktu minimal  yang diperlukan  serta dibatasi untuk kasus  luar  biasa dan eksepsional (Muladi dan Barda,1999:86).
Dalam United    Nations  Standart  Minimum  Rules  For  Non-Custodial  Meansures  (The Tokyo Rules). Isi dari resolusi ini adalah sebagai prinsip-prinsip dasar pengembangan tindakan- tindakan non custodial dan pengembangan jaminan umum bagi orang yang dikenakan tindakan alternatif penjara untuk peningkatan keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelanggaraan peradilan  pidana,  khususnya  berkaitan  dengan  pembinaan  pelaku  sekaligus  mendorong  pelaku untu bertanggung jawab kepada masyarakat.
Pendapat  lain  yang  menyatakan  gerakan  penghapusan  pidana  penjara  terutama mempersoalkan masalah efektifitasnya dengan pemikiran bahwa   pidana penjara termasuk jenis pidana  yang  relatif  kurang  efektif  karena  angka  pengulangan  atau  penghukuman  kembali ( reconviction  rate )  terhadap  narapidana  yang  dijatuhi  pidana  penjara  ternyata  lebih  tinggi daripada mereka yang tidak dijatuhi pidana penjara.
Krisis kepercayaan terhadap pidana penjara juga ditandai dengan dipersoalkannya akibat- akibat  negatif  dari  pidana  penjara.  Pidana  penjara  tidak  hanya  mengakibatkan  perampasan kemerdekaan,  tetapi  juga  menimbulkan  akibat-akibat  lainnya  misalnya  akibat  serius  bagi kehidupan  sosial  ekonomi  suatu  keluarga,  ‘stigma’  atau  cap  jahat  yang  akan  terbawa  terus walaupun  yang  bersangkutan  tidak  lagi  melakukan  kejahatan,  terjadinya  degradasi  harga  diri manusia juga terampasnya kehidupan seksual normal dari seseorang.
Kritik  lain  yang cukup tajam dilihat dari  sudut politik kriminal adalah pernyataan  bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Pengalaman  penjara  demikian  membahayakan  sehingga  merusak  kemampuan  pelanggar  untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah dikeluarkan dari penjara (Barda, 1994:96).
Ada  dua  pendekatan  dalam  penerapan  sanksi  pidana    Pendekatan  pertama  beranggapan bahwa,  alternatif  pidana  sebgai alternative  sanction ,  yakni  sanksi  yang  dapat  menggantikan pidana penjara (sanction which can replace custodial sentences ). Jadi sanksi alternatif ini hanya dapat diterima bilamana sanksi tersebut dapat melayani tujuan dan kegunaan pidana penjara yang dianggap tidak efektif.
Pendekatan kedua menyatakan bahwa sanksi alternatif merupakan usaha mencapai tujuan– tujuan alternatif yang tidak dapat dicapai dengan pidana penjara. Dengan kata lain bahwa pidana penjara berada pada tujuan yang salah. Tujuan ahir menurut pendekatan ini adalah bahwa, pidana penjara harus digantikan dengan sistem yang bersifat non punitive. Dengan demikian alternative santions diartikan sebagai alternative objective (Muladi, 1994:126).
Perumusan alternatif antara lain mengandung arti, bahwa hakim diberi kesempatan untuk memilih  jenis  pidana  yang  ditawarkan  atau  dicantumkan  dalam  pasal  yang  bersangkutan. Walaupun  ada  sanksi  yang  dapat  dipilih,  namun  adalah  wajar  apabila  undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu:
4. Selalu berorientasi pada  tujuan pemidanaan dan;
5. Lebih  mengutamakan  atau  mendahulukan  jenis  pidana  yang  lebih  ringan  sekiranya  pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan (Pasal 56 ayat (1) Konsep).
Salah  satu  alternatif  dari  pidana  penjara    telah  dikemukakan  dalam  Kongres  PBB  ke  VI Resolusi    8  (mengenai alternatif  to  Imprisonment )  pada  intinya  mengehendaki  pemanfaatan
bentuk-bentuk  sanksi  alternatif  dari  pidana  penjara,  Resolusi  4  (mengenai Development  of Minimum  Standart  of  Juvenille  Justice )  antara  lain  bertujuan  menghindari  sejauh  mungkin penggunaan  bentuk  pengurungan  (antara  lain  pidana  penjara)  sebagai  sanksi  terhadap  anak. Dengan  dihubungkan  pada  Rule.  17.1  SMR-JJ  ( Beijing  Rules )  dengan  hasil  kongres  PBB  itu terlihat jelas pendirian SMR –JJ untuk menganut dan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif mengenai  penggunaan  pidana  penjara  perampasan  kemerdekaan  terhadap  kasus  anak,  dan Resolusi PBB 45/113 tentang UN
Rules for the Protection of Juvenilles Deprived of their liberty antara lain dinyatakan:
3. Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terahir imprisonment should be used as a last resort).
4. Perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebaga upata terahir dan untuk jangka waktu minimal  yang  diperlukan  serta  dibatasi  untuk  kasus  luar  biasa  dan  eksepsiona  (Muladi  dan Barda,1994:122).
Bertolak  dari  kritik-kritik  tajam  seperti  dikemukakan  di  atas,  maka  gelombang penghapusan  pidana  penjara    ini  memuncak  sampai  ada  gerakan  untuk  penghapusan  pidana penjara ( prison abolition ). Dari gelombang ini lahir pemikiran-pemikiran baru untuk melakukan reorientasi,  reevaluasi  dan  reformasi  terhadap  politik  kriminil,  khususnya  dalam  penggunaan pidana  penjara  dengan  mendasarkan  diri  pada  pertanyaan-pertanyaan  sentral  yang  sangat mendasar  yaitu  apakah  masih  perlu  dan  cukup  bijaksana  untuk  tetap  mempertahankan  pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminil.  Dengan kata lain, apakah selama ini penetapan pidana  penjara  sebagai  salah  satu  sarana  politik  kriminil  mempunyai  dasar  pembenaran  yang cukup beralasan dan telah sesuai dengan kecenderungan untuk membatasi penggunaannya?
Peninjauan dan penilaian ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar karena sifat dan hakekat  kejahatanpun  selalu  mengalami  perubahan  dan  perkembangan  yakni  dengan meningkatnya baik secara kualitas maupun kuantitas perkembangan kriminalitas.  Sejarah sendiri menunjukkan bahwa pidana sendiri selalu berubah seiring dengan perubahan dan perkembangan kejahatan.    Perubahan    ini  tidak  hanya  mengenai  perbuatan  apa  yang  seharusnya  dinyatakan sebagai  kejahatan,  tetapi  juga  mengenai  apa  yang  seharusnya  dijadikan  pidana  untuk  suatu kejahatan.  Selain  itu,  peninjauan  dan  penilaian  mengenai  pidana  sendiri  selama  ini  juga mendasarkan diri pada perubahan pandangan hidup masyarakat dan realita bahwa sistem pidana
yang  ada  sekarang  kemungkinan  tidak  cocok  lagi  dengan  perkembangan  masyarakat  sekarang dan yang akan datang.
Dalam  berbagai  diskusi  di  ruang  publik,  sebenarnya  sudah  cukup  banyak  dibicarakan perlunya alternatif sanksi pidana penjara, karena  kondisi penjara yang demikian parah.  Realita bahwa  pidana  penjara  adalah  pidana  yang  masih  dominan  diterapkan  untuk  semua  jenis  tindak pidana, sehingga pemikiran-pemikiran serta temuan-temuan baru sangat diperlukan dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, termasuk perlunya mencari alternatif sanksi.
Pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina si anak sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi untuk mempertanggung jawabkan dan membina serta mencegah pihak-pihak lain  yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi  yang  besar  untuk  terjadinya  kejahatan  dan  tindak  pidana    yang  dilakukan  oleh  anak dan  menghindari    ‘labelisasi’  atau  ‘stigmatisasi’  yang  diberikan    oleh    masyarakat  kepada seorang anak yang melakukan  tindak pidana.
Beberapa  pembicaraan  mengenai  labelisasi  atau  stigmatisasi  yang  dibicarakan  oleh  pakar kriminologi  dimulai  dengan  diterbitkannya  buku  oleh  Frank  Tannenbaum  yang  berjudul Crime and  the  Community pada  tahun  1938.    menurut  Tannenbaum,  kejahatan  tidaklah  sepenuhnya merupakan  hasil  dari  kekurangmampuan  seseorang  untuk  menyesuaikan  dirinya  dengan kelompok,  akan  tetapi  ia  telah  dipaksa  untuk  menyesuaikan  dirinya  dengan  kelompoknya. Dengan  demikian,  menurut  Tannenbaum,  kejahatan  merupakan  hasil  konflik  antara  kelompok dengan  masyarakat  yang  lebih  luas,  di  mana  terdapat  dua  definisi  yang  bertentangan  tentang tingkah laku yang layak  (Romli,1992:38).
Sebenarnya  dapat  dikatakan  bahwa  Tannenbaum  adalah  peneliti  pertama  yang memfokuskan diri lebih pada ‘reaksi terhadap tingkah laku’ dibandingkan dengan ‘tingkah laku’ itu  sendiri.    Menurut  argumentasinya,  faktor  yang  mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang sehingga dicap sebagai ‘menyimpang’  terutama adalah karena pidana ( punishment ) yang pernah diterima seseorang (Erich Goode, 2001:112).
Beberapa tahun setelah itu, terbit sebuah buku dengan judul Social Pathology yang ditulis oleh  Edwin  Lemert  yang  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Tannenbaum  tersebut.    Lemert membedakan penyimpangan tingkah laku menjadi dua bagian  Pertama adalah primary deviation yang  menurutnya  adalah  pengumuman    dari  penyimpangan  tingkah  laku  itu  sendiri  dengan
segala  bentuknya.    Kedua  adalah secondary  deviation yang  terbentuk  apabila  seseorang melakukan perbuatan yang meyimpang kemudian terkena dampak ataupun masalah yang tercipta karena  reaksi  sosial.    Dengan  kata  lain,  menurutnya  ketika  seseorang  ditunjuk,  terkena  stigma, dipersalahkan,  ataupun  dikucilkan  karena  melakukan  suatu  perbuatan,  ia  akan  melihat  dirinya sebagaimana  ia  ditunjuk,  atau  distigmatisasi  serta  mengidentifikasi  dirinya  sesuai  dengan  cap tersebut (W.M.E.Noach dan Grat van den Heuvel,1992:29).  Dengan demikian menurut Lemert, hasil  yang  paling  buruk  dari  ‘cap’  tersebut  adalah  seseorang  akan  melanjutkan  penyimpangan yang  dilakukannya  dengan  menyesuaikan  diri  dengan  ‘cap’  tersebut.  Secara  singkat  Wilkins mengatakan bahwa proses yang demikian mendesak seseorang untuk melanjutkan penyimpangan tersebut ( the process of reinforcing the deviation ).
Bagaimana  stigma  dapat  tercipta  pada  diri  seseorang  juga  diungkapkan  oleh  G.  Peter Hoefnagels, yang menyatakan bahwa ‘stigma occurs when a person’s identity is spoiled, which means  that  the  agreement  between  what  someone  is  and  the  judgement  of  society  on  him  is spoiled’.    Selanjutnya  ia  menyatakan  pula  bahwa    stigmatisasi  menghasilkan  berbagai  macam sanksi,  dan  karena  sanksi  (pidana)    yang  diberikan,  maka  selanjutnya  seseorang    selanjutnya akan  kehilangan  pekerjaan,  diperlakukan  sebagai  orang  asing  oleh  koleganya,  dan  ditempatkan sebagai ‘orang yang tidak terhormat’, dan salah satu kemungkinan stigmatisasi ini tercipta adalah karena  proses  peradilan,  penghukuman  dan  penjara  (G.  Peter  Hoefnagels  G.  Peter  Hoefnagels, 1984:27).
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan anak sebagai bagian dari pencegahan kejahatan pada  umumnya  di  masyarakat, oleh  karena  itu  gerak  langkahnya  harus  digunakan  dengan  cara pendayaguanaan perundang-undangan mendorong aktivitas sosial yang bermanfaat, meningkatkan  pendekatan  manusiawi  terhadap  segala  aspek  kehidupan  kemasyarakatan, memperlakukan anak secara manusiawi. Disamping itu perlunya penaggulangan kenakalan anak dengan sarana penal, bagaimana ketentuan hukum pidana substantif, prosedural dan eksekusional itu  beroperasi  dalam  konteks  penggulangan  kenakalan  anak.  Ini  berarti  menjadi  penting  untuk mengkaji  ketentuan  substantif,  prosedural  dan  penintesier  anak  itu  eksis  dalam  sistim  hukum anak  yang  disebut  dengan  ius  costitutum.  Pada  sisi  yang  lain  perlu  dikaji  bagaimana beroperasinya  ketentuan  substantif,  prosedural  dan  penintensier  itu  dalam  praktek  penangan anak-anak nakal mengalami penyimpangan dan pada gilirannya disertasi ini akan menghasilkan
temuan  yang  sangat  berguna  dalam  rangka  pembaharuan  pidana  anak  untuk  masa  yang  akan datang ( ius contituendum ).
Sehubungan  dengan  tujuan  untuk  mencari  dasar  pembenaran  dari  sanksi  alternati  bagi anak, dapat diungkapkan  bahwa  sisi  negatif dari  pidana penjara utamanya dan  sisi  positif  dari alternatif  sanksi  khususnya  sanksi  yang  bersifat  non  custodal  atau  mengefektifkan  jenis  sanksi pidana selain sanksi pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari atau membatasi penggunaan pidana penjara .

## KESIMPULAN
1.  Perumusan  alternatif  antara  lain  mengandung  arti,  bahwa  hakim  diberi  kesempatan  untuk memilih  jenis  pidana  yang  ditawarkan  atau  dicantumkan  dalam  pasal  yang  bersangkutan. Walaupun  ada  sanksi  yang  dapat  dipilih,  namun  adalah  wajar  apabila  undang-undang mengingatkan hakim (dalam bentuk pedoman) agar dalam melakukan pilihan itu :
- Selalu berorientasi pada tujuan pemidanaan dan;
-  Lebih  mengutamakan  atau  mendahulukan  jenis  pidana  yang  lebih  ringan  sekiranya  pidana yang  lebih ringan  itu telah didukung atau telah  memenuhi tujuan pemidanaan (Pasal  56 ayat (1) Konsep).
2. Dalam mencari dasar pembenaran dari sanksi alternatif bagi anak , dapat diungkapkan bahwa sisi  negatif  dari  pidana  penjara  utamanya  dan  sisi  positif    dari  alternatif  sanksi  khususnya sanksi  yang  bersifat  non  custodal  atau  mengefektifkan  jenis  sanksi  pidana  selain  sanksi pidana  perampasan  kemerdekaan  dalam  rangka  menghindari  atau  membatasi  penggunaan pidana penjara   seperti dikemukakan di atas seyogyanya dapat menjadi bahan pertimbangan setidaknya sebagai dasar untuk mengembangkan  pemikiran-pemikiran konseptual akademik serta bahan masukan dalam rangka  mengembangkan alternatif pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Anak

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli,  Team, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia , Bandung : Mandar Maju.
Hadisuprapto,  Paulus,  1997, Juvenille  Deliquency,  Pemahaman  dan  Penanggulangannya , Bandung: Citra Aditya Bakti.
___________,2007, Dekuensi  Anak,  Pemahaman  dan  Penanggulangannya ,  Malang:  Bayu Media.
___________,2009, Kenakalan    Anak  dan  Penanggulangannya  Di  Indonesia ,  Makalah disampaikan dalam “Seminar Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana “UNISRI,Solo,Juni,.
Hoefnagels,  Peter,  1984, The  Consept  of  Crime  An  Introductory  of  Comparative  Crimonologi, Bandung : F.H Universitas Padjajaran.
Gibbons,  Don  C,  1992,Sixth  Edition, Sosiety,  Crime,  Criminal  Behavior ,  New  Jersy  :Prentice Hall.
Gosita, Arif,1985, Masalah Korban Kejahatan , Jakrata: Akademika Presindo.
___________,1989, Masalah Perlindungan Anak , Jakarta : Akademika Presindo .
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , Bandung : Alumni
____________,1990, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materiel  Indonesia  di  Masa  Datang ,  (Pidato Pengukuhan), Semarang : FH UNDIP.
___________,1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana , Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
___________,1995, Kapita  Selekta  Sistim  Peradilan  Pidana ,  Semarang  :  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Muladi, Barda Nawawi  Arief,  1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana ,  Edisi  Revisi, Bandung : Alumni.
___________,1998, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.
Nawawi  Arief,  Barda,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana , Bandung : Citra Aditya.
___________,1998, Bunga Rampai Kebijakan  Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya.
___________,1986, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Pidana  Penjara, Semarang  : Badan Penerbit UNDIP.
___________,2001, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan , Bandung : Citra Aditya.
____________,2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
____________,1994, Perbandingan Hukum Pidana , Jakarta : Raja Grafindo Persad.
____________,1991,  Upaya  Non  Penal  dalam  Kebijakan  Penanggulangan  Kejahatan,  Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang : FH UNDIP.
____________,2000, Sanksi Pidana Anak di Belanda ; Bahan Kuliah, Semarang : Magister Ilmu Hukum.
____________,2002    Beberapa  Masalah  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Jakarta:  P.T.  Raja Grafindo.
Prints, Darwin,1997, Hukum Anak Indonesia , Bandung : Citra Aditya Bakti.
Projodikoro, Wirjono,1986, Asas-asas Hukum Pidana  di Indonesia , Bandung: Eresco.
Reksodipuro, Mardjono,1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan: Buku Empat, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi UI.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni.
___________,1983, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat  Kajian  Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung.
___________,1990, Hukum Pidana I , Cet II, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
____________,1976, Suatu  Dilema  Dalam  pembaharuan  Sistim  Pidana ,  Pidato  pengukuhan Sebagai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, Cet II.
___________,1986, Pemidanaan,  pidana  dan  Tindakan ,  Kertas  kerja  :  Lokakarya  Masalah pembaharuan  Kodifikasi  Hukum  pidana  Nasional  Buku  I,  Badan  pembinaan Hukum Nasional.
__________,1986, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung : Alumni.
Togat,2002,Pidana  Kerja  Sosial  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia,  Jakarta; Djambatan.
Waluyo, Bambang,2000,Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : Sinar Garfika.
Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan UU No 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
UU No 23 thun 2003 tentang Perlindungan Anak
United Nation Standart Minimum Rules For The Administration Of Juvenille Justice, New York: Departement of Publik Information, 1986
Resolusi PBB 1386 (XIV), Deklarasi Hak-Hak Anak , tanggal 20 November 1958
Konsideran Resolisi PBB Nomor 44/25, 20 November 1989, Convention Of Right Of The Child,

## UNICEF
Dokumen, Fifth  United  Nations  Conggres  on  The  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders , 1975