## SISTEM PEREKRUTAN PEKERJA DAN HUBUNGAN KERJA PADA USAHA PERIKANAN TUNA

## Worker Recruitment System and Working - Relationship on Tuna Fisheries
* Rizki Aprilian Wijaya dan Maulana Firdaus Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jl. KS. Tubun Petamburan VI Jakarta 10260 Telp. (021) 53650162,  Fax. (021)53650159
* email: rizkiaprilian@yahoo.co.id Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 3 Juni 2014

## ABSTRAK
Ketersediaan tenaga kerja perikanan yang semakin langka, dan timpangnya sistem bagi hasil merupakan salah satu isu strategis dalam memetakan permasalahan tenaga kerja pada usaha perikanan tuna. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem perekrutan pekerja dan ketersediaan tenaga kerja serta menganalisis hubungan kerja antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung. Penelitian dilakukan melalui pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (In-depth Interviews) kepada 30 orang informan dengan status sebagai pemilik kapal, nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa sistem perekrutan tenaga kerja terjadi melalui jalur informal. Ketersediaan tenaga kerja ABK lebih mudah dicari dibandingkan dengan tenaga kerja nahkoda. Hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya merupakan sebuah hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan keberlanjutan usaha perikanan. Hambatan untuk peningkatan usaha terdapat pada proses penjualan ikan. Peningkatan posisi tawar pelaku usaha dapat dijadikan sebagai jalan keluar pemecahan masalah.

## Kata Kunci: perekrutan pekerja, hubungan kerja, perikanan tuna

## ABSTRACT
The more scarce labor availability and disparity of sharing system was one of the strategies issues problem in tuna fisheries business. This paper aimed to analyzing the system of recruitment and labor supply, as well as analyzing the working relationship between the owners and workers at the business of tuna fisheries in Bitung City. The study was conducted using a survey method through a qualitative approach.  Data  collected  through  in-depth  interviews    to  30  informants  with  status  as  ship  owners, captains and crew (ABK). Data analyzed used descriptive qualitative. Result showed that the system of labor recruitment occurs through informal channels. The crew labor availability relatively easy compared to the captain labor. The working relationships between ship owners and workers is a relationship of cooperation in achieving sustainable fisheries.Barriers to business improve are in the process of selling fish. Increase the bargaining position of fisher could be used as a way out to solving problems.
Keywords: worker recruitment, work -  relationship, tuna fisheries

## PENDAHULUAN
Pembangunan perikanan Indonesia dengan potensi sumberdaya yang besar diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional terutama untuk pertumbuhan ekonomi, sumber devisa negara, penyediaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat kemiskinan (Setiawan, 2008; Jatmiko et  al., 2007). Kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan semakin meningkat. Meskipun dari sisi Gross  Domestic  Product (GDP) masih relatif kecil, sektor ini telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi ekonomi Indonesia melalui ekspor produk – produk perikanan (Fauzi, 2005). Komoditas tuna merupakan salah satu komoditas perikanan primadona negara Indonesia dan juga sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah udang (Dahuri, 2008).
Ikan Tuna yang berasal dari Indonesia diekspor sebanyak 60% dalam bentuk ikan segar dan beku dengan tujuan negara utama adalah Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Australia, Singapura, dan Timur Tengah (Lestari et al., 2013). Potensi  perikanan tuna Indonesia diperkirakan sebesar 374 ribu ton yang sebagian besar terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kota Bitung merupakan lokasi penghasil tuna yang dicirikan dengan skala usaha tradisional dan industri. Perkembangan volume produksi tangkapan tuna dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan sebesar 22% dari 37.500 ton menjadi 48.000 ton (DKP Kota Bitung, 2012).
Persoalan yang dihadapi dalam pengembangan perikanan tuna skala kecil di Kota Bitung, umumnya sama dengan usaha perikanan lain yaitu jaminan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Terjaminnya keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha merupakan kata kunci pembangunan perikanan. Kedua hal tersebut, hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan masalah ekologi, sifat sumberdaya ikan, teknologi, ekonomi dan sosial tetapi juga terkait dengan masalah kelembagaan (Pitcher and Preikshot, 2001). Ketiadaan jaminan usaha perikanan dalam konteks kelembagaan diluar pelaku usaha (eksternal), dapat dilihat pada tiga bentuk permasalahan kelembagaan. Pertama, pada kelembagaan pengelolaan, masih terdapat aturan dan kewenangan yang tumpang tindih antar satu instansi dengan instansi lain. Kedua, pada kelembagaan sarana input produksi, seringkali nelayan dihadapkan pada sulitnya akses
permodalan baik untuk kebutuhan investasi maupun operasional usaha dan adanya kecenderungan meningkatnya biaya operasional. Ketiga, pada kelembagaan pemasaran, kendala terbesar yang dihadapi adalah harga jual ikan tuna yang fluktuatif dan lemahnya posisi tawar (bargaining position) nelayan tuna kepada pelaku pemasaran.
Pada tataran pemangku kebijakan, ketiga kelembagaan eksternal tersebut seringkali menjadi tolak ukur untuk memecahkan permasalahan yang ada. Namun, pemangku kebijakan seringkali melupakan bahwa pada kelembagaan internal khususnya ketenagakerjaan juga memiliki permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha maupun kesejahteraan pelaku usaha. Isu – isu strategis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pertama, semakin langka atau sulitnya merekrut tenaga kerja (ketersediaan pekerja) yang disebabkan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan nelayan. Bekerja sebagai nelayan dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Kondisi ini diperparah dengan generasi muda penerus aktivitas usaha perikanan juga kalah bersaing untuk bekerja di wilayah darat (Sugiharto, 2010; Husein, 2010). Kedua, adanya perubahan orientasi kerja antara nelayan pemilik/pemodal dengan nelayan pekerja yang cenderung merugikan nelayan pekerja, yang dapat terlihat dari timpangnya sistem pembagian hasil perikanan (Dwihendrosono dan Utama, 2002; Muhartono et al, 2008; Therik, 2008). Kinseng (2011) menyatakan bahwa sistem bagi hasil juga merupakan salah satu persoalan pokok yang bahkan dapat menjadi salah satu penyebab konflik  diantara  masyarakat  nelayan. Ketiga, dalam persepsi terhadap hubungan kerja antara nelayan dan juragan, lebih dari 50% nelayan pekerja memiliki persepsi dan sikap negatif terhadap juragan kapal (Hutapea, 2009). Perbedaan dengan penelitian tersebut, tulisan makalah ini berupaya untuk memetakan permasalahan kelembagaan tenaga kerja khususnya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung.
Penulisan makalah ini penting karena tuna merupakan komoditas strategis tidak hanya bagi masyarakat di Kota Bitung tetapi juga bagi negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan pemerintah melalui peningkatan produksi ikan tuna sejak tahun 2010 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Selain itu, aspek tenaga kerja juga merupakan aspek utama dalam aktivitas produksi ikan dan harus dipahami secara baik dalam rangka
merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan kata lain, kebijakan peningkatan produksi ikan tuna dapat saja terhambat dan tidak tercapai karena adanya permasalahan dari sisi kelembagaan tenaga kerja.
Berdasarkan pemaparan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem perekrutan pekerja dan ketersediaan tenaga kerja serta menganalisis hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung.

## METODOLOGI

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatitif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari – hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Miles and Huberman, 1994). Pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati (Wirartha, 2006). Dalam konteks penelitian ini, penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang sistem perekrutan dan ketersediaan tenaga kerja serta hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya secara terperinci dan menyuluruh pada usaha perikanan tuna.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian berada di Kelurahan Batu Lubang, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu pusat produksi ikan tuna skala kecil (< 10 GT) di Kota Bitung dan karakteristik perumahan nelayan yang cenderung terpusat sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pada Bulan Mei dan Bulan Agustus Tahun 2013.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan berdasarkan wawancara mendalam (indepth interview) kepada 30 orang informan berdasarkan status pekerjaannya pada usaha perikanan yaitu 11 orang sebagai pemilik,
9 orang nahkoda dan 10 orang Anak Buah Kapal (ABK). Data primer yang dikumpulkan adalah berupa  pandangan pemilik kapal terhadap kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan, ketersediaan tenaga kerja, dan pola hubungan kerja antara pemilik kapal dengan tenaga kerjanya. Data primer juga berupa catatan lapangan atau tulisan hasil wawancara kepada nahkoda dan ABK yang bersifat untuk menjelaskan jawaban yang diberikan oleh pemilik kapal. Data sekunder yang dikumpulkan merupakan laporan hasil penelitian maupun dokumen – dokumen yang terkait dengan topik penelitian.
Khusus untuk pemilihan tenaga kerja yang dilakukan pemilik kapal digunakan beberapa kriteria terkait dengan perikanan tuna di Kota Bitung (Tabel 1). Begitu pula untuk asal tenaga kerja yang diperoleh pemilik kapal dipandu dengan kriteria seperti pada Tabel 2.
Tabel 1. Kriteria Pekerja yang Dibutuhkan pada Usaha Perikanan Tuna di Kota Bitung, 2013.
Table . 1.Worker Criteria at Tuna Fisheries Business in Bitung City, 2013.
Kriteria / Criteria Kejujuran / Honestly Usia / Age Jenis Kelamin / Gender
Pengalaman Bekerja / Working Experience Asal Tenaga Kerja / Origin of Worker Ikatan keluarga / Family Relationship Tingkat pendidikan / Education Level Orang kepercayaan / Confidant Menguasai Teknologi / Master of Technology Tingkat Upah / Level of Wage
Tabel 2.  Asal dan Jenis Pekerja pada Usaha Perikanan Tuna di Kota Bitung, 2013. Table 2. Origin and Type of Worker at Tuna Fisheries Business in Bitung City, 2013.
Asal & Jenis Pekerja / Origin & Type of Worker
A. Dalam Desa / In The Village
1. Nahkoda / Captain
2. Anak Buah Kapal / Vessel Crew
B. Luar Desa / Out The Village
1. Nahkoda / Captain
2. Anak Buah Kapal / Vessel Crew

## Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2005). Unit analisis yang diteliti adalah pemilik kapal, nahkoda dan ABK pada usaha perikanan tuna. Jenis usaha perikanan yang diteliti adalah usaha perikanan skala kecil yaitu ukuran kapal tidak lebih dari 10 GT. Pertimbangan pemilihan usaha perikanan tersebut adalah jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam satu kapal berkisar antara 4 – 6 orang yang akan memudahkan analisis data.
Data berupa frekuensi jawaban diolah secara sederhana. Pengolahan data penelitian, pada prinsipnya adalah mengubah data kualitatif menjadi suatu ukuran kuantitatif dengan maksud untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan rinci tentang topik bahasan dan juga untuk menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Umum Usaha Perikanan Tuna
Nelayan tuna skala kecil di Kota Bitung dalam memanfaatkan sumberdaya menggunakan armada penangkapan berukuran < 10 GT bermesin dalam (inboard) sekitar 25 – 125 PK. Jenis kapal yang digunakan oleh nelayan untuk melakukan penangkapan dapat secara umum terbagi menjadi dua yaitu jenis kapal “pamo” dan kapal “pamboat”. Kapal “pamboat” memiliki sayap (semacam sirip) di kedua sisinya yang berukuran lebih kecil serta memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapal “pamo” (Wijaya et  al., 2012) . Jenis teknologi penangkapan ikan tuna umumnya dilakukan menggunakan alat tangkap pancing ulur (handline) . Penggunaan jenis alat tangkap ini sangat cocok bagi nelayan karena sifat sumberdaya ikan tuna yang berada pada laut dalam. Selain itu, harga satu set alat pancing relatif lebih murah dibandingkan dengan alat tangkap pancing lainnya (Wijaya dan Saptanto, 2012). Aktivitas penangkapan ikan tuna dilakukan sesaat setelah kapal merapat ke rumpon laut dalam (ponton) yang banyak tersebar di laut lepas perairan Sulawesi Utara.
Sebagian besar rumpon hanya dapat dikuasai oleh pemilik kapal yang memiliki modal  finansial  yang  cukup  besar.  Hal  tersebut dikarenakan proses perakitan rumpon membutuhkan biaya berkisar antara Rp. 50 – 100 juta atau dengan kata lain sama dengan biaya membuat satu kapal ikan tuna berukuran < 5 GT. Di dalam usaha penangkapan tuna, rumpon memegang peranan penting dalam keberlanjutan usaha. Pemilik kapal yang memiliki rumpon, relatif lebih baik usahanya dibandingkan dengan pemilik kapal yang tidak memiliki rumpon. Hal tersebut berkaitan dengan dapat diminimalisasinya faktor kerugian usaha melalui informasi yang diberikan oleh penunggu/pekerja diatas rumpon. Dengan mengandalkan radio jarak jauh, pekerja tersebut dapat memberikan info terkait dengan adanya ikan tuna maupun informasi cuaca di tengah laut. Satu rumpon memiliki kemampuan untuk menambatkan kapal maksimal 4 kapal apabila cuaca sedang baik. Namun untuk faktor keselamatan,  apabila cuaca memburuk, maka penunggu rumpon membatasi tambat kapal sebanyak 2 armada.

## Sistem Perekrutan dan Ketersediaan Tenaga Kerja
Masyarakat nelayan ditinjau dari sudut kepemilikan modal terbagi menjadi tiga yaitu nelayan juragan, nelayan pekerja dan nelayan pemilik. Nelayan juragan merupakan nelayan pemilik perahu dan alat tangkap yang dibantu oleh nelayan pekerja dalam usahanya menangkap ikan dilaut. Dilihat dari sisi keterlibatannya dalam usaha penangkapan nelayan juragan terbagi menjadi tiga, pertama, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari daratan. Kedua, nelayan juragan rangkap yang memiliki permodalan dan sekaligus mengikuti aktivitas penangkapan ikan. Ketiga, nelayan juragan tauke yaitu orang yang memiliki permodalan berupa kapal, mesin, alat tangkap dan biaya operasional namun dia bukan merupakan nelayan asli (pendatang). Nelayan pekerja (disebut juga awak kapal) merupakan nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal tetapi hanya memiliki keterampilan, pengetahuan dan tenaga  dalam  melakukan  aktifitas  penangkapan ikan tuna. Nelayan pekerja dilihat dari tanggung jawab pekerjaan secara umum terbagi menjadi dua yaitu nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Peran nahkoda adalah sebagai pimpinan dalam usaha penangkapan ikan dan ABK berperan sebagai pekerja yang melaksanakan pekerjaan- pekerjaan tertentu. Nelayan pemilik disebut
juga sebagai nelayan perseorangan. Nelayan ini umumnya merupakan nelayan miskin/kurang mampu disebabkan karena hanya memiliki kapal berukuran kecil dan alat tangkap sederhaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri (subsisten) (Wahyuningsih et al., 1997).
- Sistem Perekrutan
Merujuk  kepada  pembagian  stratifikasi yang telah dijelaskan, komunitas nelayan perikanan tuna di Kota Bitung hanya terbagi menjadi nelayan juragan dan pekerja (tidak ada nelayan perseorangan). Hal tersebut dikarenakan aktivitas penangkapan tuna tidak dapat dilakukan secara sendirian, melainkan harus secara berkelompok. Stratifikasi nelayan pekerja pada usaha perikanan tuna di Kota Bitung cukup sederhana yaitu terdiri dari nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM)/juru mesin dan anak buah kapal (ABK). Pada komunitas nelayan perikanan tuna di Kota Bitung tidak ada lembaga formal dalam arti organisasi kelompok nelayan yang secara resmi menyediakan tenaga kerja. Proses pemilihan tenaga kerja (sistem perekrutan) dilakukan melalui jalur informal. Setidaknya terdapat tiga bentuk sistem perekrutan yaitu pertama, tenaga kerja melamar langsung kepada pemilik kapal untuk bekerja, kedua, tenaga kerja ABK direkomendasikan melalui perorangan (biasanya nahkoda) dan ketiga, pemilik kapal memilih sendiri seluruh tenaga kerjanya dengan kriteria – kriteria tertentu sebagai bahan pertimbangan.
Pada Tabel 1 terdapat 10 jenis kriteria yang ditanyakan kepada pemilik kapal sebagai bahan pertimbangan. Hasil jawaban pemilik kapal menunjukan informasi bahwa kriteria pengalaman bekerja, ikatan keluarga dan asal tenaga kerja merupakan 3 kriteria prioritas yang menjadi pertimbangan utama pemilik kapal. Salah seorang pemilik kapal bahkan mendatangkan pekerja yang berasal dari kampung halaman. “Pada  seluruh kapal  yang  kami  miliki,  seluruh  awak  kapal berasal dari Gorontalo yang masih ada hubungan keluarga  dengan  kami” , kata pemilik kapal yang cukup sukses di Kelurahan Batu Lubang. Ketiga kriteria tersebut menjadi pertimbangan utama karena berkaitan dengan keberlanjutan usaha penangkapan ikan yang memiliki resiko usaha yang besar. Resiko tersebut terkait dengan besarnya biaya operasional penangkapan, ketidakpastian hasil tangkapan maupun kondisi alam yang cepat berubah semakin memperbesar peluang kecelakaan kerja pada saat di laut.

## -  Ketersediaan Tenaga Kerja
Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, dapat dilihat dari mudah atau sulitnya pemilik kapal mendapatkan  tenaga kerja. Tabel 2 memberikan informasi bahwa tenaga kerja ABK yang dibutuhkan pemilik kapal baik dari dalam desa maupun dari luar desa cukup mudah tersedia. Namun kondisi berbeda ditunjukan pada tenaga kerja nahkoda yaitu lebih mudah mencari nahkoda yang berasal dari luar desa dibandingkan

## Tabel 3. Kriteria dan Prioritas Nelayan Pemilik dalam Memilh pada Usaha Perikanan Tuna di Kota Bitung, 2013.
Table 3. Criteria and Priority of Ship Owner in Choosing Appropriate Worker Criteria at Tuna Big Pelagic Capture Fisheries Business in Bitung City, 2013.
Kriteria / Criteria Ya (%) / Yes (%) Tidak (%) / No (%) Prioritas / Priority Kejujuran / Honestly 17 83 5 Usia / Age 17 83 6 Jenis Kelamin / Gender 17 83 7 Pengalaman Bekerja / Working Experience 83 17 1 Asal Tenaga Kerja / Origin of Worker 50 50 3 Ikatan keluarga / Family Relationship 50 50 2 Tingkat pendidikan / Education Level 0 100 8 Orang kepercayaan / Confidant 0 100 9 Menguasai Teknologi / Master of Technology 33 67 4 Tingkat Upah / Level of Wage 0 0 10
Sumber: Data Primer Diolah (2013) / Primary Data Processed (2013)
dengan tenaga kerja di dalam desa. Hal tersebut disebabkan karena minimnya tenaga kerja yang berstatus sebagai nahkoda di dalam desa. Minimnya tenaga kerja nahkoda dikarenakan sistem perekrutan seorang nelayan menjadi nahkoda kapal perikanan tuna merupakan suatu proses yang cukup panjang dan tidak semua nelayan ABK dapat dipercaya menjadi nahkoda. Nahkoda perikanan tuna harus memiliki kepribadian yang baik, setia, sifat jujur, kepemimpinan dan kecakapan atau keahlian dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap. Beberapa pemilik kapal bahkan lebih menekankan sifat jujur yang harus dimiliki pada seorang nahkoda. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kasus yang telah terjadi yakni penjualan ikan tuna di tengah laut, pelaporan hasil tangkapan ikan tuna yang tidak sesuai dengan realitanya dan bahkan terjadi juga menjual sisa BBM kapal.
Seorang nelayan yang telah menjadi nahkoda biasanya juga telah memiliki pengalaman penangkapan ikan yang lama dalam arti menjadi anak buah kapal (ABK). Secara formal, kemampuan nahkoda juga harus diuji melalui pelatihan dan sertifikasi untuk mendapatkan surat ijin mengemudikan kapal yang dikeluarkan secara resmi dari lembaga yang berwenang di Kota Bitung. Surat ijin tersebut penting bagi seorang nahkoda yakni tidak hanya untuk menggugurkan kewajiban pada saat ada pemeriksaan di laut oleh petugas namun juga untuk menciptakan suatu standar yang baik dalam rangka keselamatan kerja pada proses penangkapan ikan di laut.

## - Hubungan Kerja Nelayan Perikanan Tuna
Seperti yang umum dijumpai pada masyarakat nelayan di Indonesia, pemilik kapal dan pekerjanya mempunyai hubungan yang

## Tabel 4.  Tingkat Kemudahan Nelayan Pemilik Kapal Dalam Memperoleh Tenaga Kerja pada Usaha Perikanan Tuna di Kota Bitung, 2013.
Table 4.  The Level of Ease Ship Owner in Acquiring Worker at Tuna Big Pelagic Capture Fisheries Business in Bitung City, 2013.
Jenis Tenaga Kerja / Type of Worker Mudah (%) / Easy (%) Sulit (%) / Difficult (%) A. Dalam Desa / In The Village 1. Nahkoda / Captain 33 67 2. Anak Buah Kapal / Vessel Crew 67 33 B. Luar Desa / Out The Village 1. Nahkoda / Captain 67 33 2. Anak Buah Kapal / Vessel Crew 67 33 Sumber: Data Primer Diolah (2013) / Primary Data Processed (2013)
“spesial”, sangat berbeda dengan hubungannya antara pemilik dan pekerja di perusahaan (industri) umumnya (Kinseng, 2011). Hubungan kerja nelayan perikanan tuna di Kota Bitung dimaknai sebagai interaksi sosial antara pemilik kapal dan pekerjanya (Nahkoda dan Anak Buah Kapal). Kata kunci dalam konsep interaksi sosial menurut Abdulsyani (1994) yaitu adanya hubungan timbal balik antara individu/kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang hendak dicapai oleh pemilik kapal dan pekerjanya adalah memenuhi kebutuhan hidup masing – masing keluarganya. Dalam konteks ini, maka usaha penangkapan sedapat mungkin harus memenuhi kriteria ekonomi (memaksimalkan keuntungan) untuk keberlanjutan usahanya. Pembahasan mengenai hubungan kerja dapat ditinjau menurut proses akvititas penangkapannya. Aktivitas penangkapan ikan merupakan suatu proses yang diawali dengan proses persiapan di darat, penangkapan ikan di laut, dan pemasaran ikan hasil tangkapan.

## - Hubungan Kerja Pada Proses Persiapan di Darat
Proses persiapan di darat meliputi proses memperoleh ijin untuk menangkap ikan, pembelian barang operasional (Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ransum) serta proses perekrutan tenaga kerja yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya. Pada tahap ini, kontribusi terbesar adalah pemilik kapal. Bagi pemilik kapal yang memiliki kesediaan waktu luang dan tidak memiliki cukup dana, maka untuk proses persiapan di darat umumnya dilakukan sendiri oleh pemilik kapal. Sedangkan pekerjanya berkontribusi hanya mengangkut barang operasional apabila telah siap dipesan. Salah seorang pemilik kapal menuturkan, ”pembelian barang operasi penangkapan  kita  lakukan  sendiri,  apalagi  untuk perijinan  usaha,  biaya  menyuruh  orang  untuk
mengurus  ijin  cukup  besar,  oleh  karena  itu  kita lakukan sendiri” katanya. Namun, bagi pemilik kapal yang tidak memiliki kesediaan waktu, memiliki dana dan tidak ingin repot, biasanya proses persiapan di darat akan dibantu oleh pengurus darat yaitu nahkoda kapal maupun orang yang secara khusus ditunjuk dan dipercaya oleh pemilik kapal.
Perijinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha perikanan tuna skala kecil diantaranya adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) (untuk 30 tahun), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) (untuk tiga tahun), Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIKPI) (untuk dua tahun) dan kartu pas kecil untuk setiap melaut. Sebelum tahun 2013, proses penerbitan surat ijin tersebut masih terpisah pada masing – masing dinas. Namun sejak tahun 2013 atas kebijakan kepala daerah untuk mempermudah dan memotong jalur birokrasi dibentuklah suatu perijinan perikanan satu atap. Lembaga yang terlibat didalamnya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Kota Bitung, Dinas Perhubungan dan Polisi Perairan.
- Hubungan Kerja Pada Aktivitas Penangkapan
Pada proses penangkapan, dibutuhkan tenaga kerja antara 4 – 6 orang per kapal dengan jangka waktu penangkapan antara 5 – 14 hari. Proses ini dimulai dengan aktivitas perjalanan menuju lokasi tangkapan (fishing ground) , aktivitas penangkapan itu sendiri dan proses kepulangan menuju daratan. Nahkoda kapal memberikan kontribusi peran yang terbesar dibandingkan dengan pemilik kapal dan ABK. Nahkoda kapal berperan dalam  menentukan kapan waktu yang tepat untuk berangkat melaut, mengemudikan kapal dengan memastikan keselamatan bagi seluruh anak buah kapal  dan  mengkoordinasikan  segala  aktifitas yang berkaitan dengan teknis penangkapan ikan maupun kegiatan non teknis penangkapan seperti memasak. Salah seorang nahkoda menuturkan, “pada saat kapal menuju lokasi penangkapan, hanya saya  saja  yang  mengemudikan  kapal,  sementara yang lain istirahat. Kalau sudah sampai lokasi, baru semuanya bekerja untuk melakukan penangkapan”. Namun, dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih, pada proses ini pemilik kapal juga dapat memantau aktivitas penangkapan melalui sambungan radio jarak jauh. Radio tersebut berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemilik kapal yang berada di darat, nahkoda di atas kapal dan penunggu rumpon di tengah laut. Pemilik kapal biasanya memberikan informasi – informasi yang berkaitan dengan kondisi cuaca maupun lokasi
potensial penangkapan ikan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua pemilik kapal memiliki radio komunikasi. Salah seorang pemilik kapal yang memiliki radio menyatakan, “setiap hari (biasanya pagi  dan  sore)  saya  memantau  perkembangan kapal  di  laut  dengan  komunikasi  melalui  radio jarak  jauh  yang  ada  dirumah.  Saya  menanyakan keadaan  awak  kapal,  apakah  semuanya  sehat, keadaan cuaca maupun hasil tangkapan yang telah didapatkan” katanya.
Pada aktivitas menangkap ikan, metode penangkapan yang berkembang dalam memanfaatkan sumberdaya tuna di Kota Bitung dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode penangkapan yang berasal dari nelayan yang berada di Kabupaten Gorontalo dan nelayan imigran yang berasal dari Negara Filippina. Kota Bitung memang seringkali menjadi kota tujuan bekerja nelayan yang berasal dari kedua wilayah tersebut. Kondisi geografis yang berdekatan, sifat kota pelabuhan yang terbuka bagi orang luar, potensi sumberdaya tuna yang masih berlimpah dan banyaknya industri perikanan merupakan faktor penarik bagi nelayan diluar Kota Bitung untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Bahkan salah seorang nahkoda yang berasal dari Filippina mengilustrasikan “disini (Indonesia) dengan uang  sebesar  Rp.  10.000  hanya  dapat  membeli sepotong  bagian  ayam  untuk  dimakan,  tetapi  di Filipphina uang sebesar itu dapat membeli satu buah  ayam  utuh  untuk  dimakan ” katanya. Lebih lanjut dia berkata, “cukup gampang mencari uang Rp.  10.000  disini  (Indonesia)”. Ilustrasi tersebut memberikan makna kondisi ekonomi di Negara Indonesia sebagai lokasi tujuan bekerja masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi negara asalnya.
Kedua jenis metode yang berasal dari nelayan Gorontalo dan Filippina pada hakikatnya memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemilik kapal akan menentukan metode mana yang akan digunakan karena penggunaan metode akan menentukan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas usaha penangkapan. Dilihat dari penguasaan metode tersebut oleh nelayan tuna di Kota Bitung, fakta di lapangan menunjukan bahwa sebagian besar nelayan menguasai teknik penangkapan yang berasal dari nelayan Filippina dibandingkan dengan metode nelayan Gorontalo. Teknik penangkapan nelayan Filippina memang sudah sejak lama diadopsi oleh nelayan perikanan tuna di Kota Bitung. Nelayan beralasan bahwa metode nelayan Filippina memiliki keunggulan dalam jumlah produksi ikan tuna yang dapat
ditangkap dibandingkan dengan metode nelayan gorontalo. Selain teknik menangkap, nelayan Filippina juga memperkenalkan kapal kecil berbahan kayu triplek dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebar 1 m yang dikenal dengan kapal “ Pakura”. Kapal “ Pakura” pada saat perjalanan menuju lokasi tangkapan, diangkut diatas kapal utama. Kapal ini hanya dapat dikemudikan oleh satu orang ABK. Kapal ini dapat bergerak dengan cepat sehingga efektif untuk mengejar ikan tuna yang berada di sekitar rumpon. Salah seorang ABK menuturkan, “kalau menggunakan pakura, bisa menangkap ikan dengan cepat, karena pakura dapat mengejar ikan tuna secara cepat” katanya.

## - Hubungan Kerja Pada Proses Pemasaran dan Sistem Bagi Hasil
Pada proses pemasaran, ikan tuna hasil tangkapan dijual langsung kepada perusahaan perikanan dalam bentuk utuh (gelondongan). Pada proses ini, peran pemilik kapal dapat terbagi menjadi dua yaitu pada pemilik kapal yang memiliki dan tidak memiliki tenaga kerja pengurus darat. Pemilik kapal yang memiliki pengurus darat tidak perlu bersusah payah mencari informasi harga ikan dan hanya menerima bersih hasil penjualan ikan. Dengan kata lain, pemilik kapal memberikan alih peran kepada pengurus darat. Lain halnya dengan pemilik kapal yang tidak memiliki pengurus darat, pada proses penjualan ikan pemilik kapal akan mencari informasi harga dan juga melakukan diskusi kepada tenaga kerjanya untuk menentukan kepada perusahaan mana ikan hasil tangkapan
akan dijual. Proses pembayaran ikan oleh perusahaan juga menjadi pertimbangan, yakni perusahaan yang langsung membayar cash dalam jual beli lebih disukai oleh pemilik kapal daripada perusahaan yang menunda pembayaran.
Setelah ikan terjual, selanjutnya dilakukan bagi hasil penjualan ikan antara pemilik kapal dan pekerjanya. Berdasarkan tenaga kerja yang digunakan sistem bagi hasil usaha penangkapan tuna di lokasi penelitian dapat dibagi dua yaitu sistem bagi hasil lokal dan sistem bagi hasil adopsi dari nelayan Filippina. Pada sistem lokal, terdapat 3 pola bagi hasil yang umum digunakan oleh nelayan di Kota Bitung (Gambar 1). Pola pertama, hasil bersih (setelah dikurangi biaya operasional) langsung dibagi dua kepada pemilik dan pekerja. Pada pola ini, bonus nahkoda/KKM berasal dari hasil yang diterima oleh pemilik kapal. Pola kedua, hasil bersih dipotong terlebih dahulu untuk bonus nahkoda/KKM dan selanjutnya dibagi dua langsung kepada pemilik dan pekerja. Pada pola pertama dan kedua, segala kerusakan pada mesin maupun kapal sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal. Hal ini berbeda pada pola ketiga dimana kerusakan kapal maupun mesin ditanggung bersama antara pemilik kapal dan pekerjanya. Besaran nilai persentase yang diterima oleh pemilik kapal dan tenaga kerja pada kenyataannya cukup bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena sistem bagi hasil lokal masih berdasarkan kepada musyawarah kesepakatan antara pemilik kapal dan pekerjanya.
Hasil Bersih / Net Value Bagian Pemilik (50%) / Owner  Sharing (50%) Bagian Pekerja (50%) / Worker  Sharing (50%)
Hasil Bersih /
Net Value Bagian Pemilik (50%) / Owner  Sharing (50%) Bagian Pekerja (50%) / Worker  Sharing (50%) 1 2 Bonus Nahkoda (3-5%) & KKM (3%) / Captain (3-5%) & Enggine Staf (3%) Bonus Bonus Nahkoda (3-5%) & KKM (3%) / Captain (3-5%) & Enggine Staf (3%) Bonus Hasil Bersih / Net Value Bagian Pemilik (50%) / Owner  Sharing (50%) Bagian Pekerja (50%) / Worker  Sharing (50%) Bonus Nahkoda (3-5%) & KKM (3%) / Captain (3-5%) & Enggine Staf (3%) Bonus 3
Kapal & Mesin Nahkoda (5%) / Vessel & Machine (5%)
Gambar 1. Sistem Bagi Hasil Lokal Nelayan Tuna di Kota Bitung. Figure 1. Local Tuna Fisheries Profit Sharing System In Bitung City.
Sumber: Diadopsi dari Wijaya et al ( 2010) / Adopted from Wijaya et al (2010)
Hal yang berbeda terjadi pada sistem bagi hasil nelayan Filippina yakni bagian yang dipecah bukan berasal dari keuntungan bersih, namun dari penerimaan kotor (Gambar 2). Hal tersebut disebabkan pemilik kapal menanggung sepenuhnya biaya operasional baik pada saat untung maupun rugi. Sistem bagi hasil ini lebih didasari kepada hasil dari masing – masing individu (tidak dibagi rata) pekerja kapal nahkoda, Fishing master (bertanggung jawab terhadap aktivitas nelayan ABK dari Filipphina) , KKM dan ABK. Dilihat dari sisi kewarnegaraannya, biasanya nahkoda dan KKM merupakan warga asli Indonesia, namun Fishing Master dan ABK berasal dari negara Filiphina. Fishing master memiliki peran untuk menentukan lokasi penangkapan dan juga sebagai pimpinan dari pada ABK Filiphina.
Secara sederhana, setiap hasil tangkapan tuna dari pekerja, akan dibagi sebanyak 3 bagian kepada pemilik kapal dan 1 bagian kepada pekerja. Kemudian, pada 3 bagian pemilik kapal terdapat bonus tambahan bagi fishing  master dan KKM. Adapun untuk nahkoda kapal, tidak mendapatkan bonus namun mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 1,5 juta. Konsekuensi logis dari sistem bagi hasil ini adalah masing – masing individu akan bekerja lebih keras (tingginya etos dan semangat kerja) untuk mendapatkan ikan tuna. Terkait dengan untung dan ruginya sistem bagi hasil Filiphina ini, pemilik kapal menuturkan, “Sistem  Filiphina  (bagi hasil)  kalau  mendapatkan  ikan  banyak,  pemilik kapal sangat untung besar, tetapi kalau ikan sedikit, pemilik kapal rugi besar”, katanya.
Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat perikanan tuna di Batu Lubang, sebagian besar masih menggunakan pola bagi hasil lokal dibandingkan dengan pola adopsi dari nelayan Filippina. Hal ini disebabkan karena sifat tenggang rasa yang masih sangat dipegang
Ikan Tuna Hasil
Tangkapan  Awak Kapal (kepemilikan Pribadi)  / Tuna capture  from Worker
(Private Ownership) 3 Bagian Pemilik /
3 Vessel Sharing 1 Bagian Pekerja /
1 Worker  Sharing
Bonus Fishing master (15%)
& KKM (5%) / Captain (3-5%)
& Enggine Staf (3%) Bonus
Gaji Nahkoda Rp. 1.5 (juta/bulan) /  Captain Salary IDR. 1.5 (Million/month)
Gambar 2. Sistem Bagi Hasil Adopsi dari Nelayan Filippina di Kota Bitung. Figure 2. Profit Sharing System Adopted by Filippina Fisher In Bitung City. Sumber: Data Primer Diolah (2013) / Primary Data Processed (2013)
oleh masyarakat disana. Salah seorang nahkoda menuturkan, “tidak  enak  menggunakan  sistem Filippina,  akan  timbul  iri  diantara  awak  kapal nantinya. Lebih baik sistem biasa saja, kalau dapat ikan  semuanya  harus  merasakan  hasilnya  (dapat uang),  kalau  tidak  dapat  ikan,  semuanya  juga merasakannya (hutang)”, katanya.

## - Hubungan Kerjasama Nelayan Tuna
Terkait dengan pola hubungan kerja pada masyarakat perikanan secara umum, terdapat ketimpangan antara pemilik dan pekerjanya. Sebagai contoh, pada masyarakat perikanan di daerah Sulawesi Selatan, dikenal pola hubungan kerja Punggawa (memiliki sarana produksi) dan Sawi (tidak memiliki sarana produksi, hanya menyediakan tenaga untuk bekerja) yang dicirikan dengan adanya dominansi / berkuasanya seorang Punggawa terhadap Sawi -nya. Pola tersebut merupakan hubungan kepentingan ekonomi yang diperkuat oleh hubungan kekerabatan (Sallatang, 1982; Salman, 2006). Kondisi tersebut mirip dengan pola hubungan Patron   –  Klien yang berada di Pulau Jawa dimana adanya penguasaan Patron terhadap Klien -nya dalam penguasaan peran, fasilitas teknologi, modal operasional, dan penguasaan pemasaran. Lebih lanjut, Kusnadi (2000) menjelaskan bahwa unsur – unsur sosial yang berpotensi sebagai patron adalah pedagang ikan skala besar dan kaya, nelayan pemilik (perahu), juru mudi (juragan laut atau pemimpin awak kapal) dan orang kaya lainnya. Mereka yang berpotensi menjadi klien adalah nelayan buruh, dan warga pesisir yang kurang mampu sumberdayanya. Lain halnya lagi dengan pola hubungan kerja antara nelayan, toke motor dan toke ikan pada nelayan di Kota Pontianak. Hubungan kerja yang selalu terjamin diantara ketiga pelaku ini secara struktural menempatkan toke ikan (agen) pada posisi yang lebih tinggi dan lebih memegang peranan yang
dominan dalam mengendalikan hubungan kerja baik dalam kegiatan produksi maupun pemasaran (Noh, 1995).
Pola hubungan kerja pada usaha perikanan tuna skala kecil di Kota Bitung lebih dimaknai sebagai hubungan kerjasama antara pemilik kapal dan tenaga kerjanya atau dapat juga disebut sebagai teman sekerja (co-worker) . Hal ini disebabkan karena nelayan pemilik hanya menggunakan sedikit pekerja saja (4-6 orang) dan umumnya para pekerja merupakan keluarga sendiri atau teman dekat. Selain itu, argumentasi hubungan kerjasama tersebut juga cukup jelas terlihat pada saat aktivitas pemasaran ikan. Hal tersebut berkaitan komoditas ikan tuna merupakan komoditas ekspor sehingga struktur pemasaran ikan tidak dapat dikuasai oleh pemilik kapal, namun dikuasai oleh perusahaan perikanan. Ikan tuna hasil tangkapan nelayan yang dijual ke perusahaan penampung ikan dibedakan menjadi 5 macam kualitas (Grade) , yaitu kualitas A, B, C, Lokal dan Reject . Kualitas tersebut akan menentukan harga yang diterima oleh nelayan (dalam arti pemilik kapal dan pekerjanya). Kualitas hasil tangkapan nelayan ditentukan secara sepihak oleh karyawan pematok harga yang disebut sebagai ceker. Seringkali nelayan yang menjual ikan ke perusahaan  penampung merasa dirugikan karena ikan tuna yang seharusnya masuk ke dalam kualitas yang baik, dihargai oleh ceker dengan kualitas ikan yang rendah. Kerugian tersebut terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup besar antar kualitas ikan. Adanya kesenjangan (gap) antara penilaian yang dilakukan oleh ceker dengan yang dipahami oleh nelayan juga dapat menimbulkan masalah. Salah seorang nahkoda mengatakan, “sebenarnya bagaimana menentukan kualitas  ikan?,  saya  aneh,  masa  ikan  yang  lebih lama ditangkap harganya lebih tinggi dibandingkan harga ikan yang baru ditangkap”, katanya.
Bentuk kerugian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, satu armada kapal ikan tuna diasumsikan mendapatkan dua ikan tuna yang ditangkap dalam jangka waktu yang berdekatan. Rata – rata berat ikan hasil tangkapan adalah 30 Kg. Setelah dijual ke perusahaan, ternyata ikan hasil tangkapan tersebut dihargai berbeda yaitu satu ikan masuk ke dalam kategori kualitas A (Rp. 64.000) dan ikan lainnya kualitas C (Rp. 50.000), padahal menurut nelayan ikan tersebut seharusnya masuk ke dalam kualitas A mengingat jangka waktu penangkapan yang tidak berbeda.  Penerimaan ikan kualitas A adalah sebanyak Rp. 1.920.000
dan penerimaan ikan kualitas C adalah sebanyak Rp. 1.500.000. Ilustrasi tersebut memperlihatkan nilai kerugian yang diderita nelayan sebanyak Rp. 420.000 hanya untuk dua ikan tuna yang didapat. Dalam satu trip penangkapan, terkadang nelayan bisa menangkap antara 2 – 30 ikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibayangkan berapa besar bentuk kerugian yang diderita nelayan akibat dari permainan kualitas ikan yang dilakukan oleh karyawan ceker .
Cara menghindari bentuk kerugian yang lebih besar dari aktifitas tersebut, dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, meningkatkan kemampuan nelayan dalam menentukan kualitas ikan agar nelayan memiliki posisi yang kuat apabila ceker memberikan penilaian kualitas ikan yang tidak sesuai dengan standar. Peningkatan kemampuan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan penyebaran informasi tentang bagaimana cara membedakan kualitas ikan melalui media – media salah satunya pamflet yang diberikan oleh nelayan. Kedua, Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bitung dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola sumberdaya ikan tuna berusaha menjembatani antara kepentingan pengusaha dan nelayan melalui pertemuan – pertemuan. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan bagaimana cara perusahaan membedakan kualitas ikan kepada nelayan. Ketiga, melakukan peningkatan penanganan ikan tuna yang baik oleh nelayan di dalam seluruh proses penangkapan ikan yaitu dimulai dengan mempersiapkan palka ikan yang baik, penanganan pada saat menangkap ikan, mengangkat ikan ke atas kapal dan kedalam palka, serta pada saat membongkar ikan di pelabuhan.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, pemilik kapal dan tenaga kerjanya harus berada pada posisi yang sejajar yaitu saling bekerja sama dalam rangka mendapatkan harga terbaik yang ditawarkan sehingga tujuan bersama untuk memaksimalkan keuntungan dapat tercapai. Taneko (1993) menyebutkan bahwa suatu bentuk interaksi sosial dikatakan kerjasama, apabila antar perorangan menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Lebih lanjut, Blau (2004) mengemukakan bahwa setiap aktor akan bersama – sama berjuang mengurangi ongkos produksi untuk memaksimalkan keuntungan yang bertumpu pada nilai – nilai serta norma – norma
yang disepakati bersama. Pada dasarnya, menjalin hubungan antar manusia merupakan kebutuhan yang sifatnya alami. Kerjasama yang dilakukan oleh para nelayan mengarah kepada aktivitas sehari – hari yang bersifat sosial maupun ekonomi. Masing – masing memiliki ruang yang saling menopang antar kebutuhan nelayan.  Mempertahankan hubungan kerjasama juga berarti menjaga solidaritas, dan memperkuat hubungan kekeluargaan baik pada saat di darat maupun pada saat dilaut. Suatu bentuk kerjasama juga memerlukan tendensi rasa saling percaya yang sangat kuat (Wijayanti, 2008). Kondisi ini secara perlahan berkembang dalam masyarakat suatu norma – norma sebagai aturan dalam bersikap di masyarakat sehingga keberlanjutan usaha perikanan dapat terwujud.

## PENUTUP
Proses pemilihan / sistem perekrutan tenaga kerja di usaha perikanan tuna dapat terjadi melalui tiga jalur informal yaitu dengan cara tenaga kerja melamar langsung kepada pemilik kapal untuk bekerja, tenaga kerja ABK direkomendasikan melalui perorangan (biasanya nahkoda) dan pemilik kapal memilih sendiri seluruh tenaga kerjanya  kriteria – kriteria tertentu sebagai bahan pertimbangan. Terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, tenaga kerja ABK relatif lebih banyak tersedia di dalam desa maupun diluar desa. Kondisi yang berbeda terjadi pada ketersediaan tenaga kerja nahkoda yaitu nahkoda yang berasal dari dalam desa lebih sedikit tersedia jika dibandingkan dengan nahkoda yang berasal dari luar desa.
Pada proses hubungan kerja antara pemilik kapal dan pekerjanya, pola hubungan kerja dimaknai sebagai hubungan kerjasama dalam mencapai tujuan pencapaian keberlanjutan usaha penangkapan. Pada saat aktivitas pemasaran ikan, pemilik dan pekerja berada pada posisi yang sejajar yaitu saling bekerja sama dalam rangka mendapatkan harga terbaik yang ditawarkan oleh perusahaan ikan tuna.
Sistem perekrutan dan ketersediaan tenaga kerja serta hubungan kerja dalam aktivitas usaha perikanan tangkap di Kota Bitung secara langsung memiliki keterikatan yang kuat dalam arti menjamin keberlangsungan usaha perikanan. Adanya permasalahan pada masing – masing sistem tersebut yang sifatnya informal dan abstrak seringkali terlupakan sebagai bagian dari perumusan kebijakan perikanan. Sistem perekrutan
tenaga kerja yang bersifat informal hendaknya dimaknai sebagai suatu peluang (bukan sebagai hambatan) bagi kebijakan peningkatan produksi ikan tuna yang telah dijalankan selama empat tahun terakhir. Bagi pelaku usaha, salah satu hambatan untuk peningkatan usaha adalah dalam proses penjualan ikan. Upaya strategis pemecahan masalah yang terakhir disebutkan tersebut dapat diinisiasi dengan melakukan upaya meningkatkan posisi tawar nelayan tuna terhadap perusahaan perikanan. Bentuk peningkatan posisi tawar dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan nelayan dalam menentukan kualitas ikan, meningkatkan kemampuan nelayan dalam penanganan ikan dalam seluruh proses penangkapan dan Dinas Kelautan dan Perikanan mulai menginisiasi dan menjembatani kepentingan perusahaan dan nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulsyani. 1994. Sosiologi Sistematika, Teori dan Terapan . Jakarta: Bumi Aksara.
Blau, P. 2004. Teori  Sosiologi  Modern . Jakarta: Prenada Media
Dahuri, R. 2008. Restrukturisasi Manajamen
Perikanan Tuna. Majalah  Samudera  –
Online . Volume 68. http://www.majalah- samudra.at.ua/news/2008-12-10-1. Diakses tanggal 4 Maret 2014
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung. 2012. Data Perikanan Tuna Kota Bitung 2011 .
Tidak  dipublikasikan . Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung.
Dwihendrosono, A., dan M. P. Utama. 2002. Dampak
Motorisasi Kapal Terhadap hubungan Kerja, Sistem Bagi Hasil dan Orientasi Kerja: Studi Terhadap Nelayan di Kendal, Tahun 1970 – 2000. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro.
Fajar, A. 2011. Analisis Interaksi Simbolik Yang
Membentuk Pola Komunikasi Dinamis Pada Komunitas Pesisir Kabupaten Jember. Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian. Vol 5 (2):
59 – 71
Fauzi, A. 2005. Kebijakan  Perikanan  dan Kelautan,  Issue,  Sintesis  dan  Gagasan.
Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
191 hal.

## Husein, F. 2010. Organisasi Dan Hubungan Kerja
Nelayan Lungkak Tanjung Luar Di Lombok Timur NTB. Forum Ilmu Sosial . 37 (2): 137
– 145
Hutapea, H. 2009. Beberapa Faktor Sosial Ekonomi
Yang Mempengaruhi Sikap Nelayan Buruh Terhadap Juragan Toke (Studi Kasus: Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan) [skripsi]. Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Jatmiko, B., J. Haluan, M. Wahyuni, dan H. Hardjomidjoyo. 2007. Model Pengembangan Agroindustri Perikanan Berbasis Partisipasi
Masyarakat, Studi Kasus Daerah Cilacap, Jawa Tengah. Buletin PSP . Vol XVI (2).
Kinseng,  R.A.  2011.  Konflik  Kelas  Nelayan  di Indonesia Tinjauan Kasus Balikpapan. Bogor: IPB Press. 180 Hal.
Kusnadi. 2000. Nelayan: Strategi  Adaptasi  dan Jaringan  Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press.
Lestari, W., R. Syarief, dan K. Sumantadinata.
2013. Strategi Peningkatan Daya Saing Tuna Olahan Indonesia Di Pasar Internasional.
Manajemen IKM . Vol 8 (1): 36 – 44
Miles, M.B., and A.M. Huberm a n. 1994. An Expanded  Source  Book:  Qualitative  Data Analysis. London: Sage Publications.
Muhartono, R., A. Zamroni, dan Z. Nasution. 2009. Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sistem Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali). Jurnal  Sosial  Ekonomi  Perikanan. 4
(1)
Nawawi, H. 2005. Metode Penelitian  ilmu  –  ilmu
Sosial . Cet.Ke-11. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. 249 Hal.
Noh, M. M. 1995. “Nelayan, toke motor dan toke ikan: studi antropologi ekonomi tentang hubungan kerja pada nelayan Desa Kuala
Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak Kalimantan Barat
[thesis]. Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
Pitcher, T. J., and D.B. Preikshot. 2001. RAPFISH: a rapid appraisal technique to evaluate the sustainability  status  of  fisheries. Fisheries
Research . 49 (3): 255-270
Sallatang, M.A. 1982. Punggawa Sawi, Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil [disertasi]. Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.
Salman, D. 2006. Jagat Maritim:  Dialektika Modernitas  dan  Artikulasi  Kapitalisme pada  Komunitas  Konjo  Pesisir  di  Sulawesi Selatan . Makassar: Ininnawa.
Setiawan, I. 2008. Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil [tesis]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Sugiyarto. 2010. Perubahan  Pandangan  Bekerja Masyarakat  Nelayan  Desa  Ujungwatu,
Jepara . Citra Leka Sabda.
Taneko, S.B. 1993. Struktur  dan  Proses  Sosial (Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan) . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Therik, W. M. A. 2008. Nelayan dalam Bayang Juragan: Potret Kehidupan Nelayan Tradisional Bajo di Tanjung Pasir, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Working Paper
# 6 . East Nusa Tenggara Studies. IITS Publications (Open Sources).
Wahyuningsih, E. T. Gurning., dan E. Wuryanto. 1997. Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan).
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Kebudayaan Masa Kini. Jakarta: Penerbit Djambatan
Wijaya, R.A., B. Wardono and R. Muhartono. 2010.  Tuna  Handline  Fishermen  Profit Sharing System in Batu Lubang, Bitung City. Proceeding of International Seminar on Indonesian Fisheries Development 2010. Joint Publication by: Research Center For Marine and Socio Economic, Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Network (IMFISERIN) and Faculty of Fisheries and Marine Science Hasanudin University (UNHAS). Makasar.
Wijaya, R.A., dan S. Saptanto. 2012. Struktur dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Pelagis Besar dan Pelagis Kecil – Demersal. In Siri et  al., (Eds), Prosiding Seminar Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, hal 18 – 27. Kerjasama Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan
Perikanan,  Imfiserin  dan  Pusat  Penelitian Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB – LIPI).
Wijaya, R.A., H.M. Huda dan Manadiyanto. 2012. Struktur Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Berdasarkan Perbedaan Musim Dan Penguasaan Aset. Jurnal Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan . 6 (1): 127 – 144 Wijayanti, N. 2004. Pola Hubungan Kerja Antara Nelayan Pemilik Kapal Purse Seine dengan
Buruh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Unit 2 Pantai Utara Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati [skripsi]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret.
Wirartha, I.M. 2006. Metodologi  Penelitian  Sosial Ekonomi . In Hardjono (Eds.). Yogyakarta: Andi Offset. 390 hal.