## PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DIREKSI TERHADAP RISIKO KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
Tengku Erwinsyahbana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: erwin6768@gmail.com

## Abstract
Activity  which  is  taken  and  Regional  Owned  Enterprises  (BUMD)  may gives risks, both business risks and criminal implications. As an example taken in relating  with  a  local  company  in  Tanjungpinang  City,  whose  ex-director  was complained  of  a  criminal  act  of  corruption  for  causing  financial  losses  in  the management  of  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama.  It  is  interesting  to  be researched which the nature of  the research is  descriptive and the type of  the is normative juridical with case approach. Based on the results of the analysis can be seen that the financial losses of regions in the implementation of management PT.  Tanjungpinang  Makmur  together  in  Eva  Amalia  time  as  a  director,  did  not meet the elements to be said as criminal act of corruption.
Kata Kunci:  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  Direksi,  Keuangan  Daerah,

## Pertanggungjawaban Yuridis

## A. Latar Belakang
Alinea  Keempat  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945),  mengamanatkan  bahwa salah  satu  tujuan  negara  adalah  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum.  Sejalan dengan  tujuan  ini,  maka  berdasarkan  Pasal  33  ayat  (2)  UUD  1945  ditentukan bahwa  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Adanya ketentuan Pasal 33 UUD 1945,  membuktikan  bahwa  secara  konstitusional,  di  Indonesia  dianut  faham negara kesejahteraan ( welfare state ). Inti dari istilah welfare state adalah tanggung jawab  negara  terhadap  kesejahteraan  warganya  (Alfitri,  2012:  454),  dengan  kata lain  bahwa  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  secara  singkat  didefinisikan sebagai  suatu  negara  yang  pemerintahnya  dianggap  bertanggungjawab  dalam menjamin  standar  kesejahteraan  hidup  minimum  bagi  setiap  warga  negaranya (Oman  Sukmana,  http://osukmana.blogspot.co.id)  dan  konsep  ini  muncul  meng-
gantikan konsep “ Legal State ” atau “Negara Penjaga Malam” (Ridwan HR, 2006: 14).
Negara merupakan integrasi kekuasaan politik, yang sekaligus sebagai alat ( agency ) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan  manusia  dalam  masyarakat  dan  menertibkan  gejala-gejala  kekuasaan dalam masyarakat.  Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat pula menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama, serta menetapkan cara-cara  dan batas-batas kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun  oleh  negara  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  negara  dapat  mengintegrasikan  dan membimbing  kegiatan-kegiatan  sosial  dari  penduduknya  ke  arah  tujuan  bersama (Oman Sukmana, http://osukmana.blogspot.co.id).
Sesuai dengan penjelasan di atas, maka menurut Miriam Budiardjo dikata- kan  bahwa  negara  mempunyai  tugas:  (1)  mengendalikan  dan  mengatur  gejala- gejala  kekuasaan  yang  asosial,  yakni  yang  bertentangan  satu  sama  lain,  supaya tidak  menjadi  antagonis  yang  membahayakan;  serta  (2)  mengorganisir  dan mengintegrasikan  kegiatan  manusia  dan  golongan-golongan  ke  arah  tercapainya tujuan-tujuan  dari  masyarakat  seluruhnya.  Negara  menentukan  kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan  nasional.  Pengendalian  ini  dilakukan  berdasarkan  sistem  hukum  dan dengan  perantaraan  pemerintah  beserta  segala  alat  perlengkapannya.  Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, oleh sebab itu semua golongan atau asosiasi  yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat  menempat- kan diri dalam rangka ini (Miriam Budiardjo, 2008: 48).
Tanggung  jawab  negara  terhadap  kehidupan  warganya  pada  masa sekarang  sudah  semakin  kompleks,  tugas  negara  tidaklah  hanya  terbatas  sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, tetapi juga bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya.  Fungsi  negara  tidak  hanya  terbatas  sebagai  pengatur,  pengawas dan pengendali terhadap pasar, tetapi dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar  yang secara aktif bertindak melalui  Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD).  Oleh  karena  itu,
eksistensi BUMN dan BUMD dalam sebuah welfare state memegang peran yang sangat  strategis  yang  bertugas  menjalankan  fungsi  ganda  sebagai agent  of development dan social  function untuk  kesejahteraan  masyarakatnya.  Fungsi ganda  tersebut  menyebabkan  berbagai  aktivitas  yang  dilakukan  BUMN  dan BUMD  dapat  menimbulkan  risiko,  baik  risiko  bisnis  maupun  risiko  yang berimplikasi  pidana,  tetapi  dalam  artikel  ini  yang  menjadi  fokus  pembahasan hanya terkait dengan risiko yang terjadi pada BUMD.
Berdasarkan  Pasal  304  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya  disingkat  UU  No.  23  Tahun  2014), ditentukan  bahwa  daerah  dapat  melakukan  penyertaan  modal  pada  BUMD, sedangkan  pada  Pasal  1  angka  40  UU  No.  23  Tahun  2014,  didefenisikan  bahwa BUMD  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki oleh daerah. Terkait dengan BUMD, sampai saat ini hanya diatur dalam Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan  Daerah  (selanjutnya  disingkat UU  No.  5  Tahun  1962).  Berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  5  Tahun  1962  ditentukan bahwa  perusahaan  daerah  ialah  semua  perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupa- kan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  kecuali  jika  ditentukan  lain  dengan  atau berdasarkan undang-undang.
Sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1962, maka Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah atas kuasa  undang-undang,  dan  Perusahaan  Daerah  adalah  badan  hukum  yang kedudukannya  sebagai  badan  hukum  diperoleh  dengan  berlakunya  Peraturan Daerah  tersebut.  Sebagai  contoh  yang  diambil  terkait  dengan  perusahaan  daerah ini  adalah  di  Kota  Tanjungpinang,  yaitu  dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah (selanjutnya  disingkat  Perda  No.  4  Tahun  2007).  Dalam  Perda  ini  disebutkan bahwa  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BUMD  adalah badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  berasal  dari  kekayaan daerah yang dipisahkan (Pasal 1 angka 5).
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (2)  Perda  No.  4  Tahun  2007  ditentukan  bahwa BUMD,  dapat  berbentuk  Perusahaan  Daerah,  Perseroan  Terbatas  atau  badan hukum lainnya. Komposisi modal BUMD dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) yang berasal dari APBD berupa  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  atau  sumber  dana  yang  sah  lainnya (Pasal 6 Perda No. 4 Tahun 2007).
Sesuai  ketentuan  pada  Pasal  2  ayat  (2)  Perda  No.  4  Tahun  2007,  bahwa BUMD  dapat  berbentuk  perseroan  terbatas,  maka  terhadap  BUMD  berlaku  pula Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007), yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:  “Perseroan  Terbatas,  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan  pelaksanaannya”.  Hal  ini  berarti  bahwa  dalam  BUMD  juga  terdapat organ  perseroan,  yang  terdiri  dari  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS), Direksi,  dan  Dewan  Komisaris,  dan  sesuai  pula  dengan  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  8  ayat  (1)  Perda  No.  4  Tahun  2007,  yang  menentukan  bahwa Pengurus  BUMD  terdiri  atas  Direksi  dan  Badan  Pengawas  atau  ditentukan  lain oleh  peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UU  No.  40 Tahun  2007,  ditentukan  bahwa  direksi  merupakan  organ  perseroan  yang berwenang  dan  bertanggungjawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan,  serta mewakili  Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan anggaran dasar.
Adanya  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, memunculkan  suatu  pertanyaan  yang  terkait  dengan  masalah  tanggung  jawab direksi  dalam  pengelolaan  (menjalankan  kepengurusan)  BUMD  untuk  mencari keuntungan,  yang  modalnya  merupakan  keuangan  negara  atau  daerah.  Apabila dalam pengelolaan dimaksud ternyata BUMD mengalami kerugian (risiko bisnis), padahal  direksi  telah  menjalankannya  sesuai  dengan  anggaran  dasar,  peraturan
perundang-undangan  dan  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan,  maka  timbul  pertanyaan  yang  terkait  dengan  pertanggung- jawaban yuridis terhadap kerugian keuangan negara atau daerah. Hal ini tentunya perlu  dianalisis  melalui  suatu  penelitian  yang  berjudul:  “Pertanggungjawaban Yuridis  Direksi  terhadap  Risiko  Kerugian  Keuangan  Daerah  pada  Badan  Usaha Milik Daerah”, tetapi  dibatasi hanya pada BUMD  berbentuk  Perseroan Terbatas, khususnya  dalam  kasus  perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal  (investasi) pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  Kota  Tanjungpinang).  Penulis  tertarik  menganalisis  masalah  ini  karena adanya  kasus  kerugian  keuangan  daerah  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur Bersama,  yang  menyebabkan  mantan  direksi  perusahaan  ini  telah  dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi.

## B. Metode Penelitian
Dilihat  dari  jenisnya,  maka  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum  empiris  (Soerjono  Soekanto, 2012:  51).  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  terhadap  bahan kepustakaan  (data  sekunder)  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  akan dianalisis,  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun bahan hukum tertier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 14).
Terkait  dengan  penelitian  normatif,  maka  ada  beberapa  pendekatan  yang dapat  digunakan,  yaitu:  (1)  pendekatan  perundang-undangan;  (2)  pendekatan konsep;  (3)  pendekatan  analitis;  (4)  pendekatan  perbandingan;  (5)  pendekatan historis; (6) pendekatan filsafat; dan (7) pendekatan kasus (Johny Ibrahim, 2006: 300). Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berarti fokus  penelitiannya  adalah  terhadap  berbagai  aturan  hukum  sebagai  tema sentralnya  (Johny  Ibrahim,  2006:  302),  dan  berhubung  penelitian  ini  difokuskan untuk  menganalisis  aturan-aturan  hukum  (peraturan  perundang-undangan)  yang berhubungan  dengan  pertanggungjawaban  direksi  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  sebagai  harta  kekayaan  dari  badan  usaha  milik  daerah  dalam  kasus perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal  pengadaan  tower  telekomunikasi  pada
P.T. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang), maka jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Soerjono  Soekanto  (2012:  50),  mengatakan  bahwa  dari  sudut  sifatnya, penelitian  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  jenis,  yaitu:  (1)  penelitian eksploratoris; (2) penelitian deskriptif; dan (3) penelitian eksplanatoris. Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya  (Bambang Sunggono, 1998:  38) dan bertujuan untuk  mengungkapkan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Zainuddin,  2011:  105-106).  Berhubung  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mem- berikan  gambaran  aturan-aturan  hukum  tentang  pertanggungjawaban  direksi dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  badan  usaha  milik  daerah,  maka penelitian ini bersifat deskriptif.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  lazimnya  mengguna- kan  metode  studi  dokumen,  pengamatan  atau  observasi,  dan  wawancara.  Ketiga jenis  metode  pengumpulan  data  ini  dapat  dipergunakan  masing-masing,  maupun secara  bergabung  untuk  mendapatkan  hasil  semaksimal  mungkin  (Soerjono Soekanto,  2012:  66).  Berhubung  penelitian  ini  hanya  untuk  menganalisis  data sekunder, maka idealnya hanya menggunakan 1 (satu) metode saja, yaitu metode studi dokumen.
Analisis  data  dapat  digolongkan  menjadi  2  (dua)  macam,  yang  meliputi analisis  kuantitatif  dan  analisis  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi)  dengan  kata  atas  temuan-temuan,  dan  oleh  karena  itu  lebih  meng- utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  kualitatif  (Salim  HS  dan  Erlies Septiana  Nurbaini,  2013:  18).  Berhubung  penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih  tepatnya  disebut  analisis  yuridis  kualitatif,  karena  yang  dianalisis  adalah informasi  yang  didapat  dari  peraturan  perundang-undang,  serta  tulisan-tulisan
ilmiah  dalam  bidang  hukum  (yuridis),  khususnya  terkait  pertanggungjawaban direksi dalam pengelolaan keuangan daerah pada badan usaha milik daerah.

## C. Fakta Yuridis
Berdasarkan  bukti-bukti  dan  dokumen-dokumen  yang  ada,  dapat  dides- kripsikan fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:
1. Sejak  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2014,  Saudari  Eva  Amalia,  menjabat sebagai Direktur pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang).
2. Terhitung  mulai  tanggal  20  Oktober  2011,  yakni  sejak  berlakunya  Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  pada  PT.  Bank  Riau  KEPRI,  PT.  Riau  Air Lines,  Perusahaan  Daerah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Bestari,  dan  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama,  maka  berdasarkan  Pasal  8  Peraturan Daerah ini, ditentukan bahwa:
Ayat (1)  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Kota  dalam  bentuk  uang  yang dipergunakan  untuk  pembelian  sertifikat  saham  pada  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama  sebesar  Rp.  10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan tahun 2015;
Ayat (2)  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Kota  pada  PT.  Tanjungpinang Makmur Bersama sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.  1.598.000.000.-  (satu  milyar  lima  ratus  sembilan  puluh  delapan juta rupiah);
Ayat (3)  Sisa  kurang  Penyertaan  Modal  Pemerintah  Kota  pada  PT.
Tanjungpinang  Makmur  Bersama  sebesar  Rp.  8.402.000.000,- (delapan milyar empat ratus dua juta rupiah) akan dipenuhi selambat- lambatnya tahun anggaran 2015; dan
Ayat (4)  Penyertaan  modal  Pemerintah  Kota  dalam  bentuk  barang  bergerak dan  tidak  bergerak  pada  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama sampai  dengan  31  Desember  2010  adalah  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  II,  yang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Terhitung  sejak  tahun  2010  sampai  dengan  tahun  2015,  penyertaan  modal Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  pada  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang)  adalah  sebesar  Rp.  6.600.000.000,-  (enam milyar enam ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 1:
Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama Tahun 2010 s.d Tahun 2015 Tahun Masa Jabatan Nilai Penyertaan Modal 2010 Plt. Direktur : Marzul Henri Rp. 1.600.000.000,- 2012 Direktur : Eva Amalia Rp. 2.500.000.000,- 2015 Direktur Utama: Asep Nana S. Rp. 2.500.000.000,- Total Rp. 6.600.000.000,-
4. Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, maka penyertaan modal  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  pada  PT.  Tanjungpinang  Makmur Bersama  (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang)  dalam  masa  jabatan  Eva  Amalia sebagai  Direktur,  yaitu  sejak  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2014,  adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Peruntukan  penyertaan  modal  sebagaimana  tersebut  pada  angka  4  di  atas, diajukan  sesuai  dengan  Rencana  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang)  tahun  2011-2015  dan  disampaikan  kepada Pemegang  Saham  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di  Kota Tanjungpinang)  dalam  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS),  Tahun  2011 yang  dilaksanakan  pada  tanggal  26  Juni  2012  (Tahap  1)  dan  tanggal  16 Desember 2012 (Tahap 2).
6. Tahun  2012  dalam  masa  jabatan  Eva  Amalia  sebagai  Direktur  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang),  dimulai inisiatif  pengembangan  usaha  dengan  menggandeng  mitra  dalam  bidang penyediaan  dan  operasional  pembangunan  pertelekomunikasian  Kota Tanjungpinang,  yaitu  PT.  Gametraco  Tunggal  yang  merupakan  perusahaan Tower  Provider (TP)  yang  telah  memiliki track  record yang  cukup  baik dengan total  hampir 200 tower (tahun 2012) dan saat  ini telah mencapai  600 tower ,  dan  PT.  Gametraco  Tunggal  menyampaikan  bahwa market (pasar) pengguna  layanan  selular  untuk provider Telkomsel  dan  XL  untuk  Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi masih sangat menjanjikan.
7. Dasar  dan  pertimbangan  kerjasama  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang)  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal,  terkait pengembangan bidang usaha pertelekomunikasian, yaitu:
a. perkembangan  teknologi  informasi  di  bidang  telekomunikasi,  dan gencarnya provider selular  dengan market (pasar)  yang  semakin meningkat;
b. kedudukan  strategis  Kota  Tanjungpinang  selaku  ibukota  Provinsi Kepulauan  Riau  dengan  target market (pasar)  pengguna  layanan  selular telekomunikasi yang cukup tinggi;
c. banyaknya tower-tower yang  berdiri  tanpa  memiliki  IMB  di Tanjungpinang,  sehingga  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD di  Kota  Tanjungpinang)  dapat  berperan  sebagai center  of  coordination untuk pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi terpadu di Tanjungpinang;
d. benchmark Pekanbaru  (Provinsi  Riau)  dan  Padang  (Provinsi  Sumatera Barat)  di  wilayah  Sumatera,  merupakan  basis  bisnis  mitra,  baik  PT. Gametraco Tunggal maupun PT. Lintas Media Asia;
e. Penguatan  posisi  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di  Kota Tanjungpinang)  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  Peraturan Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Penyertaan Modal Pemerintah Kota  Tanjungpinang pada PT. Bank Riau KEPRI, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama; dan
f. kemitraan  yang  dibina  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di Kota  Tanjungpinang)  dengan  perusahaan  skala  nasional  di  bidang telekomunikasi,  merupakan  investasi  jangka  menengah  dan  jangka panjang, dengan keuntungan portofolio bagi perusahaan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang).
8. Rencana  perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang)  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal  tersebut,
sebelumnya telah disampaikan secara tertulis kepada Walikota Tanjungpinang selaku Pemegang Saham pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di  Kota  Tanjungpinang)  dan  Dewan  Komisaris  PT.  Tanjungpinang  Makmur Bersama  (BUMD  di  Kota  Tanjungpinang),  melalui  Surat  Ref.  No.:  87/Dir- TMB/III/2012,  tertanggal  17  Maret  2012,  tentang  Kemitraan  Strategis- Rencana Kerjasama Menara Telekomunikasi Terpadu dengan PT. Gametraco Tunggal,  yang  memuat:  (a)  latar  belakang  rencana  investasi  yang dikerjasamakan  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal;  dan  (b)  maksud  dan  tujuan kerjasama  agar  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di  Kota Tanjungpinang) memiliki usaha di bidang strategis.
9. Rencana  perjanjian  kerjasama  sebagaimana  tertuang  dalam  Surat  Ref.  No: 87/Dir-TMB/III/2012,  tertanggal  17  Maret  2012  tersebut  di  atas,  ditindak- lanjuti  melalui  Surat  Ref.  No.:  117/Dir-TMB/IV/2012,  tertanggal  19  April 2012  dan  Surat  Ref.  No.:  159/Dir-TMB/V/2012,  tertanggal  31  Mei  2012, untuk  mendapatkan  persetujuan  pada  pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS)  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di  Kota Tanjungpinang) tertanggal 26 Juni 2012.
10. Pada  risalah  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  Tahun  2011  tersebut, antara lain dinyatakan:
a. penyesuaian  modal  yang  disetor  menjadi  Rp.  4.100.000.000,-  (empat milyar  seratus  juta  rupiah)  dan  meningkatkan  Modal  Dasar  Perseroan berupa  barang  bergerak  dan  barang  tidak  bergerak  sebesar  Rp. 16.493.345.405,- (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima empat ratus lima rupiah); dan
b. persetujuan  rencana  investasi  tahun  2012  terkait  pembangunan  menara ( tower )  terpadu  Tahap  I  kerjasama  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal  dan Tahap II kerjasama dengan PT. Lintas Media Asia.
11. Antara PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang)  dan  PT.  Gametraco  Tunggal  ditindaklanjuti  dengan penandatanganan  Nota  Kesepahaman  ( MOU )  pada  tanggal  12  Juni  2012, diketahui  dan  ditandatangani  oleh  Komisaris  PT.  Tanjungpinang  Makmur
Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  dan  Komisaris  PT.  Gametraco Tunggal,  yang  ditindaklanjuti  dengan  Perjanjian  Kerjasama  Pengelolaan Potensi  Telekomunikasi,  Informasi,  dan  Teknologi  (ICT)  dengan  PT. Gametraco  Tunggal  Nomor:  010/PKS/PT.TMB-VII  /2012,  tertanggal  9  Juli 2013.
12. Setelah penandatangan Nota Kesepahaman ( MOU ) sebagaimana tersebut pada angka  11  di  atas,  maka  dilaksanakan  pertemuan  koordinasi  dengan  mitra berdasarkan  rencana cell  plan Kota  Tanjungpinang,  yang  mengacu  kepada Rencana  Tata  Ruang  kota  Tanjungpinang,  dan  selanjutnya  dilakukan join survey untuk  pengajuan  site/lokasi  ( coordinate  location )  kepada provider .
Penentuan  site/lokasi  ( coordinate  location ),  ditentukan  berdasarkan  survey yang  dilaksanakan  oleh Tower  Provider (TP),  yakni  mitra  PT.  Gametraco Tunggal  dan  lokasi  diputuskan/ditentukan  oleh  provider  komunikasi,  yakni TELKOMSEL dan XL.
13. Mengingat adanya kendala ketiadaan sumberdaya manusia (tenaga ahli) pada PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  untuk pelaksanaan  survey  dan  SITAC  ( site  aqcusition ),  maka  berdasarkan  hasil kesepakatan  dengan  PT.  Gametraco Tunggal, Saudara  Teddy DSP (mewakili PT.  Gametraco  Tunggal  telah  merekomendasikan  penempatan  1  (satu)  orang tenaga SITAC ,  bernama  Jimmi  Marbun,  dan  PT.  Tanjungpinang  Makmur Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  mengeluarkan  SPK  kepada  Jimmi Marbun, untuk pelaksanaan SITAC .
14. Mekanisme  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  terkait  dengan  pekerjaan SITAC , terdiri dari:
a. Untuk  harga  sewa  lahan  dipakai  patokan  kepatutan  harga  sewa  yang menjadi  acuan  untuk  sewa  lahan  serupa  bagi  penempatan  tower  dengan kategori greenfield (di  atas  tanah)  atau  disebut  dengan  tower  makro  atau kategori rooftop (di atas bangunan); dan
b. Untuk pembayaran sewa lahan, sebagai berikut:
1) estimasi  penentuan  nilai  harga  sewa  untuk  lahan  untuk  lokasi dimaksud  berdasarkan  acuan  harga  sewa  untuk  kategori  jenis  tower yang akan dibangun;
2) acuan  harga  yang  dipakai  berdasarkan  kepatutan  pada  nilai  sewa  di lokasi/ daerah lain, seperti di Pekanbaru, Padang dan Batam;
3) pembayaran sewa lahan dilaksanakan secara bertahap dan pembayaran sewa  lahan  dilakukan  dengan  cara  transfer  ke  rekening  yang  pemilik lahan  atau  kuasanya  atau  melalui  cek  tunai  yang  dikeluarkan  sesuai dengan besaran jumlah sewa lahan yang dibayarkan; dan
4) Biaya SITAC yang  meliputi  Ijin  Warga,  Ijin  lingkungan  RT/RW hingga  Lurah  dan  Camat,  serta  biaya  pengurusan  rekomendasi  untuk pengurusan  IMB  adalah  menjadi  tanggungjawab  PT.  Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang).
15. Jumlah  biaya  (investasi)  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  pemba- ngunan  tower  sebagaimana  diuraikan  di  atas  dalam  kurun  waktu  tahun  2012 sampai  dengan  tahun  2014,  yakni  pada  masa  Saudari  Eva  Amalia  masih menjabat  sebagai  Direktur  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  di Kota Tanjungpinang), adalah sebesar Rp. 1.046.013.800,- (satu  milyar empat puluh enam juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah, dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 2: Investasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Tower Tahun 2012 s.d. Tahun 2014 Tahun Jumlah Biaya Investasi Tower 2012 529.434.200,- 2013 471.279.600,- 2014 45.300.000,- Total 1.046.013.800,- 16. Dalam  pelaksanaan  pekerjaan SITAC ,  ternyata  Jimmi  Marbun  tidak  dapat mempertanggungjawabkan  beberapa  realisasi  biaya  pengeluaran  seperti tersebut di atas dan hal ini sudah disampaikan kepada pihak mitra (yakni PT. Gametraco Tunggal), sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut,
telah  diperhitungkan  dan  tetap  menjadi  kewajiban  dari  PT.  Gametraco Tunggal untuk direimburse ke PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang).
17. Dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  sebagaimana  tersebut  di  atas, terdapat  kendala-kendala  internal  perusahaan  pada  PT.  Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang), yaitu:
a. pada  tahun  2014,  terdapat  kebijakan  manajemen  PT.  Tanjungpinang Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  dari  Dewan  Komisaris terhadap  kelanjutan  investasi  dan  kerjasama,  mengingat  belum  adanya pengembalian pembiayaan dan pola sharing yang disepakati;
b. pergantian  Direktur  pada  bulan  September  2014  dan  masa  peralihan/ transisi  Plt  Direktur,  yang  menjabat  hingga  September  2015  pada  PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang), sehingga keputusan  strategis  terhadap  tindak  lanjut  kerjasama  belum  dapat direalisasikan;
c. Keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  Luar  Biasa  yang dilaksanakan  pada  bulan  September  2015  memerintahkan  Direksi  untuk konsentrasi  terhadap  pengembalian  ( reimbursement )  pembiayaan  yang sudah keluar untuk kerjasama ini, dan pengembalian pembiayaan tersebut telah diupayakan melalui tindak lanjut koordinasi dan konsolidasi dengan mitra  PT.  Gametraco  Tunggal  yang  dilakukan  dengan  penyiapan  berkas dan dokumen mulai  dari SITAC ( Site Acquisition ),  Ijin Warga dan proses perijinan  untuk site yang  telah  diselesaikan  prosesnya,  yakni: Site Kampung  Bugis, Site Tanjung  Keriting  Tengah  dan Site Bukit Tanjungpinang (Pelindo);
d. Terdapat  kebijakan  yang  lebih  ketat  terhadap  persyaratan  pengeluaran IMB  (Ijin  Mendirikan  Bangunan)  dari  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang pada  tahun  2013,  sehingga  beberapa  persyaratan  yang  dimiliki  untuk pengurusan  IMB  tower-tower  tersebut  mengalami  kendala  waktu penyelesaian;
e. Adanya  kendala  tenaga  (sumber  daya  manusia)  di  lapangan  dalam pengurusan SITAC ( Site Acqusition ) dan perijinan lainnya; dan
f. Kerjasama  baru  disetujui  untuk  dilaksanakan  dan  ditindaklanjuti  kembali setelah pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS) Tahun  2016 yang dilaksanakan oleh Direksi masa jabatan 2015-2018
18. Selain  kendala-kendala  internal  yang  disebutkan  di  atas,  keberlanjutan perjanjian  kerjasama  antara  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD Kota  Tanjungpinang)  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal  dan  PT.  Lintas  Media Asia  pada  tahun  2013  belum  diselesaikan,  karena  terdapat  kendala-kendala eksternal, sebagai berikut:
a. adanya permasalahan internal personal (individu) Person in Charge ( PIC )
Kuasa/  Perwakilan  PT.  Gametraco  Tunggal  (Saudara  Teddy  DSP),  yang melakukan  tindakan  hukum  illegal,  yakni  mengatasnamakan  PT. Gametraco Tunggal sekaligus memperkenalkan dan membawa PT. Lintas Media  Asia  sebagai  bagian  (anak  perusahaan)  dari  PT.  Gametraco Tunggal,  yang  menyebabkan  Saudara  Teddy  DSP  diberhentikan  dari perusahaan  PT.  Gametraco  Tunggal,  dan  hal  ini  baru  diketahui  setelah pihak  manajemen  perusahaan  PT.  Gametraco  Tunggal  mengadakan pertemuan  dengan  pihak  manajemen  perusahaan  PT.  Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang), yang menyimpulkan dan memutuskan perbuatan hukum yang dilakukan Saudara Teddy DSP, tidak dapat  lagi  dipertanggungjawabkan  sebagai  perwakilan  PT.  Gametraco Tunggal;
b. terjadi  perubahan  teknologi  terkait  dengan  pembangunan  dan  pengem- bangan  menara  telekomunikasi  berbentuk  makro,  baik greenfield dan monopole seiring  dengan  perkembangan  teknologi  beralih  kepada teknologi  BTS  Hotel,  sehingga  beberapa  titik/site  yang  sudah  di  plot sebelumnya belum dapat dilaksanakan; dan
c. adanya downturn  provider telekomunikasi  XL  pada  tahun  2013-2014 untuk  penambahan  tower  makro,  sehingga  ada  kendala  teknis  terhadap titik/site yang sudah di plot sebelumnya;
19. Pada  kurun  waktu  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2015,  mantan  Direktur PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang),  yang dalam  hal  ini  Saudara  Eva  Amalia,  dengan  itikad  baik  tetap  melakukan koordinasi  dan  konsolidasi  dengan  Dewan  Direksi  dan  Komisaris  PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang), antara lain:
a. Koordinasi  dan  konsolidasi  dengan  Plt.  Direktur  (Saudara  Yuswandi), guna  menindaklanjuti  temuan  LHP  Inspektorat  dan  BPKP  Nomor: 04/LHATT/ITKO.JA/VIII/ 2015, terkait dengan pengembalian biaya  yang telah dikeluarkan untuk dilakukan penagihan sampai dengan tahun 2014), baik  yang  bekerjasama  dengan  PT.  Gametraco  Tunggal  maupun  dengan PT. Lintas Media;
b. Mengadakan  Rapat  pendahuluan  Direktur  Utama  PT.  Tanjungpinang Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  dengan  mitra  PT. Gametraco Tunggal di Jakarta, pada tanggal 26 September 2015; dan
c. Penentuan site  visit PT.  Gametraco  Tunggal  untuk  titik  ulang site  SITAC dan relokasi site BTS/ microcell , pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2015.

## D. Analisis
Berdasarkan  fakta  yuridis  yang  diuraikan  di  atas  dan  berikut  dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan terkait, maka dapat diketahui bahwa PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  sesuai  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  6 Peraturan Daerah ini, maka komposisi modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang) untuk seluruhnya atau sekurang- kurangnya  51  %  (lima  puluh  satu  persen)  yang  berasal  dari  APBD  Kota Tanjungpinang  berupa  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  atau  sumber  dana  yang sah  lainnya.  Berhubung  badan  hukum  ini  berbentuk  Perseroan,  maka  kepadanya juga  berlaku  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kepemilikan  modal  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang  pada  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama  adalah  sah  secara  yuridis,  karena  didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tanjungpinang pada PT. Bank Riau KEPRI, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama, dan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang  ini  ditentukan  bahwa  penyertaan  modal  Pemerintah  Kota  dalam bentuk  uang  yang  dipergunakan  untuk  pembelian  sertifikat  saham  pada  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama  sebesar  Rp.  10.000.000.000.-  (sepuluh  milyar rupiah)  sampai  dengan  tahun  2015,  yang  penyerahannya  dilakukan  secara bertahap, yaitu sebesar Rp. 1.598.000.000.- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan  juta  rupiah)  pada  tanggal  31  Desember  2010  dan  sebesar  Rp. 8.402.000.000,- (delapan milyar empat ratus  dua  juta rupiah) dipenuhi selambat- lambatnya  tahun  anggaran  2015.  Atas  dasar  ini,  dapat  diketahui  bahwa kepemilikan  saham  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang  pada  PT.  Tanjungpinang Makmur Bersama adalah sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).
Saham  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Tanjung  Pinang  pada  PT. Tanjungpinang  Makmur  Bersama  dikelola  untuk  pembangunan  (pengadaan) tower  jaringan  telekomunikasi,  yang  dilakukan  melalui  perjanjian  kerjasama dengan  perusahaan  PT.  Gametraco  Tunggal  dan  PT.  Lintas  Media,  yang perjanjian ini tentunya tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Perdatan  (KUH  Perdata),  dengan  kata  lain  bahwa  perjanjian kerjasama  pembangunan  (pengadaan)  tower  jaringan  telekomunikasi  antara  PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dengan PT. Gametraco Tunggal dan PT. Lintas Media,  merupakan  perbuatan  yang  terletak  dalam  hukum privaat (perdata),  dan sesuai  dengan  asas  hukum  perjanjian  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1338 KUHP Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undangan-undang bagi para pihak (yang dalam hal ini adalah PT. Tanjungpinang Makmur Bersama dan PT Gametraco Tunggal, serta PT. Lintas Media).
Dalam pelaksanaan perjanjian, dapat saja isi perjanjian tersebut ( prestasi ) tidak  dapat  dilaksanakan,  baik  karena  sengaja  atau  lalai  ada  pihak  yang
melakukan wanprestasi atau  karena  suatu  keadaan  memaksa  di  luar  kehendak para pihak, yang dalam lapangan hukum perdata dikenal dengan istilah overmacht (keadaan  memaksa),  yaitu  suatu  keadaan  dimana  debitor  tidak  dapat  melakukan prestasinya  kepada  kreditor  setelah  di  buatnya  persetujuan,  yang  menghalangi debitor  untuk  memenuhi  prestasinya,  dan  debitor  tidak  dapat  dipersalahkan  serta tidak  harus  menanggung  risiko,  karena  tidak  dapat  menduga  pada  waktu persetujuan  dibuat  yang  disebabkan  adanya  kejadian  yang  berbeda  di  luar kuasanya, seperti: gempa bumi, banjir dan kecelakaan.
Dalam  KUH  Perdata,  masalah overmacht atau  keadaan  memaksa  diatur dalam Buku III Pasal 1244 dan 1245, yang menentukan bahwa:
1. Debitor harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat  membuktikan  bahwa  tidak  dilaksanakannya  perikatan  itu  atau  tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga,  yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya,  walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.
2. Tidak  ada  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  bila  karena  keadaan memaksa  atau  karena  hal  yang  terjadi  secara  kebetulan,  debitor  terhalang untuk  memberikan  atau  berbuat  sesuatu  yang  diwajibkan,  atau  melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.
Memperhatikan  kedua  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  terdapat  3  (tiga)  unsur yang harus dipenuhi dalam overmacht (keadaan memaksa), yakni:
1. debitor tidak memenuhi prestasi walaupun telah berusaha secara patut;
2. ada sebab yang terletak diluar kesalahan debitor; dan
3. faktor  penyebab  itu  tidak  dapat  diduga  oleh  siapapun  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.
Keadaan  memaksa  ( overmacht ),  dibedakan  dalam  2  (dua)  jenis,  yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Keadaan  memaksa  absolut,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  debitor  sama  sekali tidak  dapat  memenuhi  perutangannya  kepada  kreditor,  karena  adanya  gempa bumi,  banjir  bandang,  dan  adanya  lahar.  Contohnya,  si  A  ingin  membayar utangnya  pada  si  B,  tetapi  tiba-tiba  pada  saat  si  A  ingin  melakukan
pembayaran  utang,  terjadi  gempa  bumi,  maka  si  A  sama  sekali  tidak  dapat membayar  utangnya  pada  si  B.  Keadaan  memaksa  mengakibatkan,  bahwa suatu hak atau kewajiban dalam perhubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan  oleh  siapapun  juga  dan  bagaimanapun  juga,  maka  keadaan memaksa  itu  dinamakan  “absolut”.  Keadaan  memaksa  yang  bersifat  mutlak (absolut)  yaitu  dalam  halnya  sama  sekali  tidak  mungkin  lagi  melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam).
2. Keadaan  memaksa  relatif,  yaitu  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  debitor masih  mungkin  untuk  melaksanakan  prestasinya,  tetapi  pelaksanaan  prestasi itu  harus  dilakukan  dengan  memberikan  korban  yang  besar  yang  tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya: A telah  meminjam  atau  kredit  usaha  tani  dari  KUD,  dengan  janji  akan  dibayar pada  musim  panen,  tetapi  sebelum  panen,  padinya  diserang  oleh  hama. Dengan  demikian,  pada  saat  itu  ia  tidak  mampu  membayar  kredit  usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang. Keadaan memaksa dinamakan “relatif”, apabila keadaan itu yang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suatu perhubungan hukum tidak dapat dihilangkan sama sekali, dan tidak dapat terjadi dalam keadaan bagaimanapun juga,  tetapi  demikian  sukarnya  dan  dengan  pengorbanan  dari  yang  harus melaksanakan,  sedemikian  rupa,  sehingga  patutlah,  bahwa  keharusan  untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dianggap lenyap. Adanya keadaan memaksa yang relatif ini, sangat tergantung dari pada isi,  maksud,  dan  tujuan  dari  perhubungan  hukum  yang  bersangkutan. Misalnya, seorang tukang berjanji akan membangun  rumah untuk  orang lain, kemudian  pada  waktu  pembangunan  rumah  itu  sedang  berjalan  segenap buruh-buruhnya bersama-sama mogok. Apakah karena keadaan ini keharusan untuk  menyelesaikan  pembangunan  rumah  adalah  lenyap?  Tukang pembangun  rumah  harus  mempekerjakan  lain-lain  buruh,  bagaimanapun mahalnya upah buruh-buruh itu, maka dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada keadaan  memaksa,  tetapi  jika  berhubungan  dengan  isi,  maksud,  dan  tujuan
dari perjanjian antara kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa pengorbanan yang  sedemikian  besarnya,  tidak  patut  dibebankan  kepada  si  tukang pembangun rumah, dan hal ini adalah keadaan memaksa dalam arti relatif.
Memperhatikan  fakta  yuridis  perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  di  tahun  2012-2014,  sesungguhnya merupakan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang terletak dalam lapangan hukum privaat (perdata),  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terlaksana  isi perjanjian  yang  dimaksud  terjadi  karena  adanya  keadaan  memaksa  ( overmacht ), sehingga  berlakulah  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  1244  dan  1245  KUH Perdata.  Adapun  keadaan  memaksa  ( overmacht )  dimaksudkan  termasuk  dalam kategori  (jenis)  keadaan  memaksa  yang  relatif,  karena  tidak  terlaksananya perjanjian kerjasama penyertaan modal (investasi) pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota Tanjungpinang)  di  tahun  2012-2014,  tidak  karena  kesalahan  atau  kelalaian  pada pihak  P.T.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang), melainkan  karena  adanya  kendala  internal  dan  eksternal  sebagaimana  dijelaskan sebelumnya.
Mengingat  kedudukan  atau jabatan Saudara Eva Amalia  sebagai  Direktur pada P.T. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang) tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, maka perlu pula diperhatikan doktrin fiduciary duty dan doktrin business judgment rule .
Doktrin fiduciary  duty merupakan  salah  satu  areal  terpenting  (ring  satu) dalam  hukum  perseroan,  berasal  dan  mempunyai  akar-akarnya  dalam  dalam hukum romawi, tetapi banyak dikembangkan dalam sistem hukum Anglo Saxon, yang  menyelusup  ke  dalam  berbagai  bidang  hukum,  termasuk  ke  dalam  hukum perusahaan dengan mengintrodusirnya sebagai tugas fiduciary dari direksi. Tugas fiduciary duty merupakan sebuah amanah di pundak direksi. Berdasarkan arti dari kata fiduciary yang  berarti  kepercayaan,  maka  direksi  memegang  kepercayaan yang  diberikan  kepadanya  oleh  perusahaan,  dan  dengan  amanah fiduciary ,  maka direksi  wajib  dengan  itikad  baik  menjalankan  tugasnya  dan  fungsinya,  yaitu
dalam  fungsi  manajemen  dan  fungsi  representasi.  Doktrin fiduciary  duty ini  di atur  dalam  Pasal  92  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas,  yang  menentukan  bahwa  direksi  menjalankan  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  dan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan Perseroan.
Doktrin business  judgment  rule merupakan  doktrin  yang  melindungi direksi  atas  setiap  keputusan  bisnis  yang  merupakan  transaksi  perseroan,  selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Doktrin business judgment rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari sistem common law dan merupakan derivative dari Hukum Korporasi di  Amerika  Serikat.  Konsep  ini  mencegah  pengadilan-pengadilan  di  Amerika Serikat  untuk  mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi,  yang diambil  dengan  itikad  baik.  Pada  umumnya  prinsip  ini  telah  dianut  dalam  dunia bisnis  di  Indonesia  dan  hal  tersebut  disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Pasal  97 Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  antara lain menentukan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan, dan pengurusan  wajib  dilaksanakan  setiap  anggota  direksi  dengan  itikad  baik  dan penuh tanggung jawab.
Memperhatikan  kedua  doktrin  tersebut  di  atas  serta  fakta  yuridis  dalam pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal  (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota Tanjungpinang)  di  tahun  2012-2014,  maka  Saudara  Eva  Amalia,  sesungguhnya tidak dapat  untuk  dimintai  pertanggungjawaban  karena kesalahan atau kelalaian- nya menyebabkan terkendalanya pelaksanaan perjanjian kerjasama dimaksud.
Terkait  dengan  unsur  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  di  atur  dalam Undang-undang  Nomor  31  Republik  Indonesia  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, menentukan bahwa:
1. setiap orang  yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah); dan
2. setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  20  dua  puluh)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp.  50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kalimat  “secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan  kalimat  “tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang terdapat pada Pasal 3, merupakan salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  disebut  sebagai  perbuatan  yang termasuk  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Memperhatikan  fakta  yuridis sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  tidak  terlaksananya  perjanjian  kerjasama penyertaan  modal  (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.
Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang)  di  tahun  2012- 2014  adalah  karena  adanya  kendala  internal  dan  kendala  eksternal,  sama  sekali tidak dapat dikatakan sebagai tindakan (perbuatan) yang “secara melawan hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi” dan/atau tindakan atau perbuatan yang “bertujuan menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Terkait  dengan  kalimat  “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara” sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat  (1) dan Pasal 3 tersebut  di  atas,  maka  perlu  diperhatikan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor: 25/PUU-XIV/2016, yang dalam pertimbangannya menegaskan, bahwa:
1. Bahwa  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor sebagaimana  disebutkan  di  atas  pernah  diputus  Mahkamah  dalam  Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, bertanggal 25 Juli 2006, dengan menyatakan tidak bertentangan  dengan  hak  atas  kepastian  hukum  yang  adil  sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang ditafsirkan sesuai dengan  tafsiran  Mahkamah  ( conditionally  constitutional ),  yakni  bahwa  unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi.
2. Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  dan  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945  dan memperhatikan  perkembangan  pengaturan  dan  penerapan  unsur  merugikan keuangan  negara  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  terdapat  alasan  yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan  sebelumnya,  karena  penilaian  sebelumnya  telah  nyata  secara berulang-ulang  justru  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan dalam  pemberantasan  korupsi.  Dengan  demikian  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;
3. Bahwa  dengan  keberadaan  UU  Administrasi  Pemerintahan  dikaitkan  dengan kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UU  Tipikor  menurut Mahkamah  menyebabkan  terjadinya  pergeseran  paradigma  penerapan  unsur merugikan  keuangan  negara  dalam  tindak  pidana  korupsi.  Selama  ini, berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Nomor  003/PUU-IV/2006  pemahaman  kata “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata” akan  tetapi  hanya  “dapat”  menimbulkan  kerugian  saja  pun  sebagai kemungkinan  atau potential  loss ,  jika  unsur  perbuatan  tindak  pidana  korupsi
dipenuhi,  sudah  dapat  diajukan  ke  depan  pengadilan.  Dalam  perkembangan- nya  dengan  lahirnya  UU  Administrasi  Pemerintahan  maka  kerugian  negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian  negara  menjadi  unsur  tindak  pidana  korupsi  jika  terdapat  unsur melawan  hukum  dan  penyalahgunaan  kewenangan.  Dalam  hal  adanya penyalahgunaan  kewenangan,  suatu  perbuatan  baru  dapat  diklasifikasikan sebagai  tindak  pidana  korupsi  apabila  berimplikasi  terhadap  kerugian  negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian  bila dikaitkan dengan Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor,  maka  penerapan  unsur  merugikan keuangan  negara  telah  bergeser  dengan  menitikberatkan  pada  adanya  akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi  dari:  1)  adanya  perbuatan  melawan  hukum  yang  menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  Tipikor  dan  2)  penyalahgunaan  kewenangan  dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  UU  Tipikor.  Berdasarkan  hal  tersebut menurut  Mahkamah  unsur  merugikan  keuangan  negara  tidak  lagi  dipahami sebagai  perkiraan  ( potential  loss )  namun  harus  dipahami  benar-benar  sudah terjadi  atau  nyata  ( actual  loss )  untuk  dapat  diterapkan  dalam  tindak  pidana korupsi;
4. Bahwa  pencantuman  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU Tipikor membuat  delik dalam kedua pasal  tersebut  menjadi  delik formil. Hal itu  menurut  Mahkamah  dalam  praktik  seringkali  disalahgunakan  untuk menjangkau  banyak  perbuatan  yang  diduga  merugikan  keuangan  negara, termasuk  terhadap  kebijakan  atau  keputusan  diskresi  atau  pelaksanaan  asas freies  ermessen yang  diambil  bersifat  mendesak  dan  belum  ditemukan landasan  hukumnya,  sehingga  seringkali  terjadi  kriminalisasi  dengan  dugaan terjadinya  penyalahgunaan  wewenang.  Demikian  juga  terhadap  kebijakan yang  terkait  dengan  bisnis  namun  dipandang  dapat  merugikan  keuangan
negara  maka  dengan  pemahaman  kedua  pasal  tersebut  sebagai  delik  formil seringkali  dikenakan  tindak  pidana  korupsi.  Kondisi  tersebut  tentu  dapat menyebabkan  pejabat  publik  takut  mengambil  suatu  kebijakan  atau  khawatir kebijakan  yang  diambil  akan  dikenakan  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  di antaranya  akan  berdampak  pada  stagnasi  proses  penyelenggaraan  negara, rendahnya  penyerapan  anggaran,  dan  terganggunya  pertumbuhan  investasi. Kriminalisasi  kebijakan  terjadi  karena  terdapat  perbedaan  pemaknaan  kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga  seringkali  menimbulkan  persoalan mulai  dari  perhitungan  jumlah  kerugian  negara  yang  sesungguhnya  sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena  dipraktikkan  secara  berbeda-beda  menurut  Mahkamah  pencantuman kata  “dapat”  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dan  telah  secara  nyata  bertentangan  dengan  jaminan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945. Selain itu, menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana  yang harus  memenuhi  prinsip  hukum  harus  tertulis  ( lex  scripta ),  harus  ditafsirkan seperti  yang  dibaca  ( lex  stricta ),  dan  tidak  multitafsir  ( lex  certa ),  oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
5. Bahwa penerapan unsur  merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut Mahkamah lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional  dan  internasional,  seperti  dengan  UU  Administrasi  Pemerintahan, Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  (UU Perbendaharaan Negara) dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  (UU  BPK)  serta  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  Anti  Korupsi,  2003  ( United  Nation  Convention  Against  Corruption, 2003 ) yang  telah  diratifikasi  Indonesia  melalui  Undang-undang  Nomor  7
Tahun 2006. Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15  UU  BPK  mendefinisikan,  “Kerugian  negara/Daerah  adalah  kekurangan uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai”.  Berdasarkan ketentuan  tersebut  konsepsi  kerugian  negara  yang  dianut  adalah  konsepsi kerugian  negara  dalam  arti  delik  materiil,  yakni  suatu  perbuatan  dapat dikatakan  merugikan  keuangan  negara  dengan  syarat  harus  adanya  kerugian negara  yang  benar-benar  nyata  atau  aktual.  Konsepsi  tersebut  sebenarnya sama  dengan  penjelasan  kalimat  “secara  nyata  telah  ada  kerugian  negara” yang  tercantum  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  UU  Tipikor  sebagaimana  dijelaskan dalam  Penjelasannya  yang  menyatakan  sebagai  kerugian  yang  sudah  dapat dihitung  jumlahnya  berdasarkan  hasil  temuan  instansi  yang  berwenang  atau akuntan  publik  yang  ditunjuk.  Selain  itu,  agar  tidak  menyimpang  dari semangat  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  maka  ketika  memasukkan  unsur kerugian  negara  dalam  delik  korupsi,  kerugian  negara  tersebut  harus  benar- benar sudah terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalam Konvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap, penggelapan  dalam  jabatan,  memperdagangkan  pengaruh,  penyalahgunaan jabatan,  pejabat  publik  memperkaya  diri  secara  tidak  sah,  suap  di  sektor swasta,  penggelapan  dalam  perusahaan  swasta,  pencucian  uang  hasil kejahatan,  menyembunyikan  adanya  kejahatan  korupsi,  dan  menghalang- halangi proses peradilan.
6. Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (3)  dan  Pasal  28G  ayat  (1)  UUD  1945  dan memperhatikan  perkembangan  pengaturan  dan  penerapan  unsur  merugikan keuangan  negara  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  terdapat  alasan  yang mendasar bagi Mahkamah untuk mengubah penilaian konstitusionalitas dalam putusan  sebelumnya,  karena  penilaian  sebelumnya  telah  nyata  secara berulang-ulang  justru  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan dalam  pemberantasan  korupsi.  Dengan  demikian  kata  “dapat”  dalam  Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para Pemohon beralasan menurut hukum;
Berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  tersebut  di  atas,  Mahkamah Konstitusi membuat  putusan  yang tertuang dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016; sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4150)  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; serta
4. Memerintahkan  pemuatan  Putusan  ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
Sesuai  dengan  pertimbangan  dan  amar  putusan  Mahkamah  Konsititusi sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  negara,  harus  diukur  secara  riil  atau  nyata,  dengan  kata  lain kerugian  tersebut  benar-benar  telah  terjadi,  sedangkan  dalam  pelaksanaan perjanjian kerjasama pada PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD di Kota Tanjungpinang),  kerugian  keuangan  negara  belum  terjadi  karena  pelaksanaan perjanjian  yang  pernah  terkendala,  ternyata  masih  tetap  dilanjutkan,  selain  itu kendala  yang  dihadapi  tidak  karena  adanya  kesalahan  atau  kelalaian  dalam manajemen  PT.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama (BUMD  di  Kota Tanjungpinang),  atau  dengan  kata  lain  tidak  memenuhi  unsur  melawan  hukum dan/atau  unsur  yang  bertujuan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain atau suatu korporasi

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  hal- hal sebagai berikut:
1. Perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal  (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang  Makmur  Bersama  (BUMD  Kota Tanjungpinang) adalah perbuatan hukum dan hubungan hukum yang termasuk dalam lapangan hukum perdata.
2. Terlambatnya pelaksanaan perjanjian  kerjasama  penyertaan modal (investasi) pengadaan tower telekomunikasi  pada P.T. Tanjungpinang Makmur  Bersama (BUMD  Kota  Tanjungpinang),  tidak  merupakan  kesalahan  Saudara  Eva Amalia  sebagai  Direktur  pada  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2014,  yang telah  beritikad  dalam  menjalankan  perusahaan,  melainkan  karena  adanya kendala  internal  dan  eksternal  dalam  pelaksanaan  perjanjian,  sehingga pertanggungjawaban  perdata  maupun  pidana  tidak  dapat  dimintakan kepadanya secara personal (pribadi).
3. Keterlambatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang Makmur Bersama (BUMD Kota Tanjungpinang), belum dapat dikatakan telah mengakibat  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  karena perjanjian tersebut masih tetap berlangsung.
4. Keterlambatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  penyertaan  modal (investasi)  pengadaan tower telekomunikasi  pada  P.T.  Tanjungpinang Makmur  Bersama  (BUMD  Kota  Tanjungpinang),  tidak  memenuhi  unsur- unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bambang  Sunggono.  1998. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Cetakan  Kedua.
Jakarta: RajaGrafindo Persada,
Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
Miriam  Budiardjo.  2008. Dasar-dasar  Ilmu  Politik. Edisi  Revisi.  Jakarta: Gramedia.
Ridwan  HR.  2006. Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini.  2013. Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif , Suatu Tinjauan Singkat . Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum . Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
Subekti, R. 2004. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jakarta: Pradya Paramita.
Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal:
Alfitri.  2012.  “Ideologi Welfare  State dalam  Dasar  Negara  Indonesia:  Analisis Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional”.
Jurnal  Konstitusi .  Volume  9.  Nomor  3.  September.  Jakarta:  Mahkamah Konstitusi.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang,  Nomor  4  Tahun  2007  tentang  Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2011 tentang  Penyertaan Modal Pemerintah Kota  Tanjungpinang pada PT. Bank Riau KEPRI, PT. Riau Air Lines, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan PT. Tanjungpinang Makmur Bersama

## Internet:
Oman  Sukmana.  “Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  ( Welfare  State )”, http://osukmana.blogspot.co.id. , diakses tanggal 12 Pebruari 2017.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Lektor Nomor HP :  081397622420 E-mail :  erwin6768@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan