SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (67-78) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2789-5598| E-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

## Ahmad Rayhan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: ahmadrayhan@untirta.ac.id

## Qotrun Nida
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten E-mail: nida@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11373
Info Artikel
|Submitted : 26 Mei 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Ahmad  Rayhan,  Qotrun  Nida, “ Hierarki  Lembaga  Negara  Di Indonesia ”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 1 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 67-78.

## ABSTRACT
Post-Reform and Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in 1998-2002, gave  rise  to  various  new  things  in  the  legal  and  constitutional  system  in  Indonesia,  one  of  which  is  the change  in  State  Institutions  in  Indonesia,  the  biggest  change  is  the  change  in  the  People's  Consultative Assembly which was originally an Institution. Highest State Institutions become Higher State Institutions and the emergence of New State Institutions. Therefore, this study aims to determine the meaning of state institutions and the terms of state institutions in the constitutional system in Indonesia, as well as how the classification and hierarchy of state institutions in Indonesia. The research method used in this research is Normative  Juridical.  The  results  showed  that  State  Institutions,  State  Bodies  and  State  Organs  have similarities in terms of language and terms, namely organs that have certain functions in exercising power or state  functions.  The  three  terms  have  been  used  interchangeably  in  the  Indonesian  constitutional  system, either in the Constitution or in other regulations. The two State Institutions can be classified based on the legal basis that underlies them, the function of the institution and their position. Meanwhile, based on the hierarchy of State Institutions, it is divided into two levels, namely the central level and the regional level, however  the  hierarchy  does  not  always  discuss  which  institution  is  higher  and  lower,  as  long  as  the  State Institution  is  based  on  the  1945  Constitution  and  experiences  disputes,  then  in  the  handling  of  disputes between State Institutions can be resolved through the authority of the Constitutional Court.
Keyword : State Institutions, Hierarchy, classification

## ABSTRAK
Pasca  Reformasi  dan  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  pada  Tahun  1998-2002,  memunculkan  berbagai  macal  hal  baru  dalam  sistem  hukum  dan ketatanegaraan  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah  perubahan  Lembaga  Negara  di  Indonesia, Perubahan terbesar adalah berubahnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semula “ Lembaga Tertinggi Negara ” menjadi “ Lembaga Tinggi Negara ” dan munculnya Lembaga-Lembaga Negara Baru. oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengertian Lembaga Negara dan Istilah  Lembaga  Negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia,  serta  bagaimana  Klasifikasi dan Hierarkie Lembaga Negara di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Lembaga Negara, Badan Negara dan  Organ  Negara  memiliki  kesamaan  dalam  terminologi  bahasa  maupun  istilah,  yaitu  organ yang  memiliki  fungsi  tertentu  dalam  menjalankan  kekuasaan  atau  fungsi-fungsi  negara.  Ketiga istilah tersebut pernah digunakan secara bergantian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, baik dalam  Konstitusi  ataupun  peraturan-peraturan  lainnya.  Kedua  Lembaga  Negara  dapat  di klasifikasikan  berdasarkan  Dasar  Hukum  yang  melandasinya,  Fungsi  Lembaganya  dan kedudukannya. sementara itu berdasarkan hierarkinya Lembaga Negara dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu tingkat pusat dan tingkat daerah, akan tetapi Hierarki tidak selalu membicarakan Lembaga mana yang lebih tinggi dan lebih rendah, selama Lembaga Negara tersebut berdasarkan UUDNRI 1945 dan mengalami sengketa maka dalam penanganan sengketa antar Lembaga Negara dapat diselesaikan melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : Lembaga Negara, Hierarkie, Klasifikasi

## Pendahuluan
Reformasi  Konstitusi  pada  tahun 1999-2002  berhasil  mengamandemen Konstitusi  di  Negara  Indonesia,  yang awalnya  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945)    menjadi  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 (UUDNRI  1945).  Amandemen  UUDNRI 1945  memunculkan  berbagai  macam  hal baru dalam Hukum Indonesia, diantaranya adalah berubahnya Lembaga-Lembaga  Negara  di  Indonesia serta  munculnya  Lembaga-Lembaga baru di Indonesia, hal ini  sesuai  dengan Substansi  Undang-Undang  Dasar  atau
Konstitusi  yang  mengatur  mengenai
Dasar Hukum Lembaga-Lembaga Negara. 1 Amandemen UUDNRI 1945 merubah  susunan  Hierarki  Lembaga- Lembaga Negara. Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang awalnya  sebagai  Lembaga  Tertinggi
Negara  atau  Pemegang  Kekuasaan Negara  Tertinggi (die  gezamte  staatgewalt liege  allein  bei  der  majelis) 2 berdasarkan UUD 1 945 pasal 1 ayat (2)  “Kedaulatan adalah  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan sepenuhnya  oleh  MPR”  kemudian berubah  pasca  amandemen  menjadi Lembaga Tinggi Negara melalui UUDNRI  1945  “Kedaulatan  berada  di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 3 Perubahan  MPR  dari  Lembaga Tertinggi  Negara  menjadi  Lembaga Tinggi  Negara  tentunya  menimbulkan perubahan  dalam  susunan  dan  Hierarki Lembaga  Negara  di  Indonesia,  Hal  itu diperkuat  dengan  munculnya  berbagai macam  lembaga-Lembaga  Baru,  baik Lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan UUDNRI  1945,  Lembaga  yang  dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan
1 Saldi  Isra, Lembaga  Negara:  Konsep, Sejarah,  Wewenang  dan  Dinamika  Konstitusional (Depok: Rajawali Press, 2020). hlm. 13-14.
2 Isra. 3 “Undang -Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945” (n.d.).
lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan di bawah  Undang-Undang. 4 Selain  dari pada  lembaga-lembaga  baru  yang muncul  dan  diklasifikasikan  sesuai dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang  mendasarinya  terdapat  juga Lembaga-Lemabag  yang  muncul  di Pemerintah  Pusat  dan  di  Pemerintah Daerah,  selain  itu  juga  terdapat Lembaga-Lembaga  Negara  yang  yang dikategorikan  sebagai  organ  Utama (primary  constitutional  organs) dan  juga yang merupakan organ pendukung atau penunjang (auxiliary  state  organs). 5 Lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara akan selalu mengalami perkembangan dan pertumbuhan  sesuai  dengan  kebutuhan negara tersebut. 6 Lembaga Negara Pasca Amandemen UUDNRI 1945 sudah tidak sesuai  lagi  dengan  konsepsi  Trias Politica
yang digaungkan oleh Montesquieu,  yang  mengatakan  bahwa adanya  tiga  fungsi  dalam  organ kekuasaan  negara  yaitu  Legislatif, Eksekutif  dan  Yudikatif,  dan  pada Prakteknya  Indonesia  sejak  dahulu menerapkan lima fungsi organ kekuasaan,  yaitu  Fungsi  Legislatif, Eksekutif,  Yudikatif,  Konsultatif  dan Auditif. 7 Setiap fungsi kekuasaan negara tersebut  harus  dilembagakan  dalam masing-masing  organ  negara,  dan  satu organ  negara  hanya  boleh  menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan  masing-masing  dalam  arti  yang
4 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: SInar Grafika, 2016). hlm. 37.
5 Asshiddiqie.
6 Eki  Furqon,  “Kedudukan  Lembaga Negara  Independen  Berfungsi  Quasi  Peradilan dalam  Si stem  Ketatanegaraan  Indonesia,” Nurani Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2020):  79, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk. v3i1.8523.
7 SF.  Marbun.  Moh.  Mahfud  MD, Pokok- Pokok  Hukum  Administrasi  Negara (Yogyakarta: Liberty, 2011). hlm. 47-48.
mutlak.  Kenyataannya  dewasa  ini hubungan antar organ kekuasaan negara tersebut  tidak  mungkin  tidak  saling bersentuhan,  bahkan  ketiganya  bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama  lain  sesuai  dengan  prinsip checks and  balances . 8 adanya  pergeseran  prinsip pembagian  kekuasaan (distribution  of power) ,  supremasi  MPR  dan  pemisahan kekuasaan (Separation  of  Power) menjadi prinsip checks  and  balances merupakan penjabaran  lebih  jauh  dari  sistem presidensial.  dengan  adanya  prinsip checks  and  balances ini  maka  kekuasaan negara  dapat  diatur,  dibatasi  bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  aparat penyelenggara negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. 9 Akibat  dari  hal  tersebut  perlu kiranya untuk menentukan Hierarki dari
Lembaga-Lembaga Negara tersebut sehingga  dapat  diberlakukan  Hukum yang  tepat  terhadap  Lembaga-Lembaga Negara  tersebut  agar  tidak  terjadi tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  di atas,  maka  penulis  merumuskan  dua rumusan  masalah,  yaitu:  (1)  Apa  itu Lembaga  Negara?;  dan  (2)  Bagaimana Hierarki Lembaga Negara di Indonesia?.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma- norma  atau  peraturan-peraturan  yang telah  diundangkan  dalam  peraturan perundang-undangan. 10 Penelitian  ini
8 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi .
9 Ni’matul  Huda, Perkembangan  Hukum Tata Negara: Perdebatan dan gagasan penyempurnaannya (Yogyakarta:  FH  UII  Press, 2014). hlm. 143.
10 Zainuddin  Ali, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 24-30.
dilakukan berdasrkan pada kajian norma yang  ada  pada  sistem  hukum. 11 Data yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang digolongkan menjadi bahan hukum primer (peraturan perundang- undangan),  bahan  hukum  sekunder (buku dan
penelitian-penelitian terdahulu)  dan  bahan  hukum  tertier (kamus hukum). 12

## Pembahasan
1. Lembaga Negara Pengertian  Organ  Negara,  Badan Negara dan Lembaga Negara Hampir seluruh pengertian Konstitusi  dan  pengertian  Hukum  Tata Negara  memuat  mengenai  lembaga negara, bahkan lembaga-lembaga negara memiliki  fungsi  strategis  dalam  upaya mewujudkan  tujuan  negara.  Aturan dalam  Konstitusi  Indonesia  (UUDNRI 1945) mengatur dan membagi pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  melalui berbagai lembaga negara yang melaksanakan bagian-bagian
dari kedaulatan  rakyat  menurut  wewenang, tugas dan fungsinya. 13 Secara  kebahasaan  dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga adalah “badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu
penyelidikan  keilmuan  atau  melakukan suatu usaha”, 14 sementara  Badan  adalah “sekumpulan  orang  yang  merupakan kesatuan  untuk  mengerjakan  sesuatu”, 15 Organ  adalah  “alat  yang  mempunyai tugas  tertentu  di  dalam  tubuh  manusia
11 Ariesta Wibisono Anditya, “Penanaman  Nilai -Nialai  Pancasila  Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekan Kejehatan  di  Indonesia,” Nurani  Hukum :  Jurnal
Ilmu Hukum 3, no. 1 (2020): 34, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.
v3i1.8463.
12 Ali, Metode Penelitian Hukum .
13 Dedi Ismatullah. Beni Ahmad Saebani,
Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan  di  Negara  Republik  Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2009). hlm. 132-133. 14 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online ,
n.d.
(binatang dan sebagainya)” 16 dan Negara dalam  KBBI  adalah  “kelompok  sosial yang  menduduki  wilayah  atau  daerah tertentu  yang  diorganisir  di  bawah lembaga  politik  dan  pemerintah  yang efektif,  mempunyai  kesatuan  politik, berdaulat  sehingga  berhak  menentukan tujuan nasionalnya”. 17
Terlepas  dari  berbagai  macam penamaan  baik  itu  Organ,  Badan ataupun  Lembaga,  ketiganya  memiliki kesamaan makna pada apa yang disebut organ  yang  memiliki  fungsi  tertentu. 18 Sekalipun memiliki beberapa pengertian bila  tiga  kata  tersebut  disandingkan dengan  kata  negara,  maka  akan dipahami  sebagai  organ  yang  memiliki fungsi  tertentu  dalam  menjalankan kekuasaan  atau  fungsi-fungsi  negara. Roger  F.  Soltau  mengatakan  Lembaga Negara  dapat  diartikan  sebagai  organ yang  melaksanakan  tujuan-tujuan  dari negara  tersebut,  yang  lakukan  setiap lembaga  negara  ketika  pelaksanaan fungsi-fungsi  yang  ada,  baik  fungsi pembentukan  hukum  maupun  fungsi pelaksanaan  hukum  dan  kekuasaan, dalam satu kesatuan kekuasaan negara. 19 Hans  Kelsen  dalam  bukunya mengartikan  Organ  Negara  sebagai siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang  ditetapkan  oleh  tatanan  hukum, fungsi ini baik berupa pembuatan norma maupun pelaksanaannya.
20 Artinya
Organ  Negara  itu  tidak  selalu  bersifat Organik,  disamping  organ  yang  bersifat organik,  setiap  jabatan  yang  ditentukan oleh  hukum  dapat  pula  disebut  sebagai organ,  asalkan  fungsi-fungsinya  itu bersifat  menjalankan  norma  ( norm
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online . 17 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online .
18 Isra, Lembaga  Negara:  Konsep,  Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional . hlm. 4. 19 Isra.
20 Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara (Bandung:  Penerbit  Nusa Media, 2011). hlm. 276.
creating )  dan/atau  bersifat  menjalankan norma ( norm applying ). 21
Istilah Lembaga Negara
Praktik Ketatanegaraan di Indonesia  mengenal  beberapa  istilah yang  digunakan  dalam  menyebut Lembaga  Negara,  misalnya  dalam  UUD
1945  tidak  ditemukan  terminology Lembaga
Negara atau, seperti dinukilkan  Bagir  Manan,  sebutan  lain yang menunjukkan kumpulan
Lingkungan Jabatan ( complex van ambten ) sebagai  unsur penyelenggara Organisasi Negara.  Namun  demikian,  dalam  pasal II  UUD  1945  ditemukan  istilah  “Badan Negara” untuk menggambarkan Lembaga  Negara  yang  telah  ada/eksis dibentuk sebelum dibentuknya Lembaga Negara yang baru menurut UUD 1945. 22 Konstitusi  Republik  Indonesia Serikat  1949  juga  tidak  menemukan istilah  Lembaga  Negara  melainkan menggunakan istilah “Alat -Alat Perlengkapan Republik Indonesia Serikat”  atau  “Alat  P erlengkapan Federal”. Undang -Undang Dasar Sementara  1950  juga  tidak  ditemukan istilah  Lembaga  Negara  melainkan mengunakan istilah “Alat -Alat Perlengkapan Negara”. 23 Istilah  Lembaga  Negara  pertama kali  digunakan  dalam  TAP  MPR sementara  No  XX/MPRS/1966  tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber  Tertib  Hukum  RI  dan  Tata Urusan  Perundang-Undangan  Republik
Indonesia,  dalam  Lampiran  Ketetapan ini digunakan istilah “Lembaga - Lembaga  Negara  Tertinggi”  untuk lembaga  seperti  MPR  sementara  dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Merujuk pada TAP MPR tersebut, dapat dilihat  bahwasanya  penggunaan  istilah
21 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm. 32.
22 Isra, Lembaga  Negara:  Konsep,  Sejarah,
Wewenang dan Dinamika Konstitusional . hlm. 6-7.
Lembaga  Negara  masih  ditujukan kepada  Lembaga-Lembaga  Tertinggi.
Berikutnya,  penggunaan  istilah  yang lebih  lengkap  ditemukan  dalam  TAP MPR No III/MPR/1978 tentang
Kedudukan  dan  Hubungan  Tata  Kerja Lembaga-Lembaga  Tinggi  Negara,  yang artinya  secara  sederhana  Lembaga Negara  dibedakan  menjadi  “Lembaga Tinggi Negara” dan “Lembaga Tertinggi Negara”. 24 Pasca  Amandemen  UUDNRI 1945,  istilah  Lembaga  Negara  baru ditemukan  dalam  frasa  “memutus sengketa kewenangan Le mbaga Negara” yang  tertulis  dalam  Pasal  24C  ayat  (1) UUDNRI  1945.  Selain  itu  istilah Lembaga  Negara  juga  ditemukan  pada pasal  II  aturan  peralihan  dalam  frasa “semua  Lembaga  Negara  yang  masih ada”,  dengan  demikian  istilah  “Badan Negara”  dalam  UUD  1945  diuba h menjadi “Lembaga Negara”dalam UUDNRI 1945. 25 Lembaga  Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  dalam Putusan  Sidangnya  menyatakan  bahwa lembaga  Negara  Menimbang  bahwa menurut  Mahkamah  Konstitusi,  UUD 1945  dengan  jelas  membedakan  cabang- cabang  kekuasaan  negara  dalam  bidang legislatif,  eksekutif,  dan  judikatif  yang tercermin  dalam  fungsi-fungsi  MPR, DPR  dan  DPD,  Presiden  dan  Wakil Presiden,  serta  Mahkamah  Agung,
Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Mahkamah  Konstitusi  sebagai  lembaga- lembaga  negara  yang  utama  ( main  state organs,  principal  state  organs ).  Lembaga- lembaga  negara  dimaksud  itulah  yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan  fungsi-fungsi  kekuasaan negara  yang  utama  ( main  state  functions , principal  state  functions ),  sehingga  oleh karenanya  lembaga-lembaga  negara  itu
24 Isra. hlm. 7-8.
pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama ( main state organs, principal state  organs, atau main  state  institutions ) yang  hubungannya  satu  dengan  yang lain  diikat  oleh  prinsip  “ checks  and balances ”.  Dengan  demikian,  prinsip “ checks  and  balances ”  itu  terkait  erat dengan  prinsip  pemisahan  kekuasaan negara  ( separation  of  powers ),  dan  tidak dapat  dikaitkan  dengan  persoalan  pola hubungan  antar  semua  jenis  Lembaga Negara,  seperti  misalnya  dalam  konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial.  Oleh  karena  itu, memahami  hubungan  antara  lembaga negara  d alam  perspektif  “ checks  and balances ”  di  luar  konteks  pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara ( separation  of  powers ),  seperti  dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi  Yudisial,  adalah  tidak  tepat. Walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat  diberi  peran  pengawasan,  maka pengawasan  itu  bukanlah  dalam  rangka checks  and  balances dan  juga  bukan pengawasan  terhadap  fungsi  kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap  perilaku  individu-individu hakim.
26 Dapat  kita  lihat  bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memisahkan antara
Lembaga  Negara  Utama  yang  mewakili fungsi legislatif, eksekutif, dan Yudikatif dengan Lembaga Negara Penunjang.

## 2. Hierarki  Lembaga  Negara  Di
Indonesia Klasifikasi Lembaga Negara Klasifikasi Lembaga Negara bertujuan untuk mengelompokkan Lembaga  Negara  berdasarkan  standar tertentu yang ditetapkan dengan menggunakan  batasan  tertentu.  Ditinjau dari  kedudukan,  George  Jellineck mengelompokan  Lembaga  Negara  atas dua kategori. Pertama, Lembaga Negara yang langsung (unmittenbare organ) yaitu
26 “Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, H. 178- 179.” (n.d.).
lembaga  negara  yang  menentukan  ada tidaknya  negara.  Lembaga  Negara Langsung  merujuk  dari  teori  trias politica  yaitu  Lembaga  Negara  yang melaksanakan cabang kekuasaan
Legislatif,  Eksekutif  dan  Yudikatif.
Kedua Lembaga Negara Tidak Langsung
(mittenbareorgan) yaitu  Lembaga  Negara yang bergantung pada Lembaga Negara Langsung. 27 Zainal Arifin Muchtar mengklasifikasikan  Lembaga  Negara menjadi  dua  yaitu,  Lembaga  Negara sebagai Lembaga Negara yang langsung
(unmittenbare  organ) dan  Lembaga Pemerintahan  sebagai  Lembaga  Negara yang  tidak  langsung (mittenbareorgan).
28 Jimly  Asshiddiqie  mengatakan  bahwa Lembaga  Negara  terkadang  disebut dengan Lembaga Pemerintahan, Lembaga Pemerintahan Non Departemen  dan  Lembaga  Negara  saja, lebih lanjut lagi Saldi Isra mengklasifikasikan  Lembaga  Negara menjadi tiga kelompok, yaitu: Pertama, Klasifikasi berlandaskan landasan hukum
pembentukan,
Pengelompokan  Lembaga  Negara  akan berdasarkan  Ketentuan  Hukum  yang Membentuknya.  Pada  kelompok  ini Lembaga  Negara  dibagi  menjadi  empat, yaitu:  (1)  Lembaga  Negara  yang dibentuk dengan dan berdasarkan UUD; (2)  Lembaga  Negara  yang  dibentuk dengan  Undang-Undang;  (3)  Lembaga Negara  yang  dibentuk  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang berada  dalam  wilayah  kekuasaan presiden;  dan  (4)  Lembaga  yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Klasifikasi  tersebut  akan  berdampak pada  perbedaan  kekuatan  hukum
Lembaga Negara. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD  akan
memiliki  posisi  hukum  lebih  kuat dibandingkan  Lembaga  yang  dibentuk
27 Isra, Lembaga  Negara:  Konsep,  Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional . hlm. 9. 28 Isra. hlm. 10.
berdasarkan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan
dibawahnya.  Lembaga  Negara  yang dibentuk  berdasarkan  UUD  tidak  dapat dihapus  atau  dihilangkan  kecuali merubah  UUD,  sementara  Lembaga Negara  yang  dibentuk  berdasarkan  UU atau  Peraturan  Perundang-undangan dibawahnya dapat dihapus atau dibubarkan dengan mengubah peraturan yang mendasarinya. 29 Kedua, Klasifikasi
Lembaga
Negara  berdasarkan  Fungsi,  dalam pengertian funsi pokok negara minimum mencakup  Fungsi  Penertiban  ( law  and order) mengusahakan  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat,  pertahanan,  dan menegakkan  keadilan.  Charles  E. Meriam  menyatakan  lima  fungsi  negara yaitu,  keamanan  eksternal,  ketertiban internal,  keadilan,  kesejahteraan  umum dan  kebebasan.  Pembagian  Lembaga Negara  dalam  klasifikasi  ini  yaitu:  (1) Lembaga  Negara  yang  melaksanakan fungsi membentuk hukum; (2) Lembaga Negara  yang  melaksanakan  fungsi pelaksanaan  hukum;  (3)  Lembaga Negara  yang  melaksanakan  fungsi menegakan  hukum;  dan  (4)  Lembaga Negara  yang    melaksanakan  fungsi campuran. 30
Ketiga, Klasifikasi
Lembaga Negara  berdasarkan  kedudukannya, yaitu didasarkan hierarki atau tingkatan Lembaga Negara, Klasifikasi ini berdasar atas  kualitas-fungsi  dari  Lembaga Negara.  Pembagian  dari  klasifikasi  ini yaitu:  (1)  Lembaga  Negara  Utama (primary  constitutional  organs) dan  (2) Lembaga  Negara  Pendukung  atau Penunjang (auxiliary state organs) . Lembaga Negara Utama adalah
Lembaga  Negara  yang  bilamana  tidak ada  maka  negara  tidak  akan  mampu menjalankan  fungsinya  sebagai  negara, sedangkan  Lembaga  Negara  Penunjang adalah Lembaga Negara yang
29 Isra.
30 Isra. hlm. 11.
melengkapi  dan  mendukung  agar pelaksanaan  fungsi  pokok  negara  yang dijalankan  lembaga negara dapat berjalan secara baik.
31 Lembaga Negara Independen Tren  Kelembagaan  Negara  pasca amandemen mengarah kepada terbentuknya  Lembaga-Lembaga  baru yang memiliki
karakterisitik Independen.  hal  ini  didasari  atas semakin  tingginya  tuntutan  masyarakat baik  nasional  maupun  internasional terhadap  struktur  ketatanegaraan  yang mengharuskan  adanya  konsep-konsep atau  ide-ide  terkait  Demokrasi  dan  Hak Asasi Manusia. 32 Pembentukan Lembaga Negara Independen pada taraf internasional  sudah  dimulai  di  tahun 1946 dengan The Administrative Procedures  Act  1946 atau  kita  fahami sebagai undang-undang tentang Hukum Administrasi Negara. 33 Lembaga  Negara  Independen muncul  karena  Lembaga  Negara  yang terbentuk  dari  teori  organ  kekuasaan ( trias  Politica )  dinilai  tidak  lagi  mampu menampung  tugas-tugas  spesifik  yang umumnya  membutuhkan  independensi dan profesionalitas dalam pelaksanaannya. 34 Secara umum Lembaga Negara Independen ini muncul karena  adanya  tugas-tugas  negara  yang semakin  kompleks  yang  memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalnya  dan  adanya  upaya empowerment terhadap  tugas  lembaga negara  yang  sudah  ada  melalui  cara
31 Isra. 32 Rizki  Ramadani,  “Lembaga  Negara Independen  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 171 – 72. 33 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm. 15-16.
34 Hendra  Nurtjahjo,  “Lembaga,  Badan,
Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliaryagencies) Di Indonesia: TinJauan Hukum  Tata  Negara,” Jurnal  Hukum  dan Pembangunan 35, no. 3 (2005): 278.
membentuk  lembaga  baru  yang  lebih spesifik. 35 Jimmly Asshiddiqie dalam bukunya  mengelompokan  Lembaga
Negara  Independen  ini  menjadi  enam kelompok, yaitu:
Pertama, Lembaga Tinggi Negara yang  sederajat  dan  bersifat  Independen, yaitu:  (1)  Presiden  dan  Wakil  Presiden; (2) Dewan Perwakila Rakyat; (3) Dewan Perwakilan Daerah; (4) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (5) Mahkamah  Konstitusi;  (6)  Mahkamah Agung;  dan  (7)  Badan  Pemeriksa
Keuangan. 36
Kedua,  Lembaga  Negara  dan Komisi-Komisi  Negara  yang    bersifat Independen  berdasarkan  konstitusi  atau constitutional importance lainnya, seperti:  (1)  Komisi  Yudisial;  (2)  Bank Indonesia; (3) Tentara Nasional Indonesia (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (5) Komisi Pemilihan Umum; (6) Kejaksaan Agung;
(7)  Komisi  Pemberantasan  Korupsi;  dan (8) Komisi Nasional Pemberantasan Hak Asasi  Manusia.
37 Kejaksaan  Agung meskipun belum ditentukan
kewenangannya  dalam  UUDNRI  1945 dan  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  saja,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya  memiliki constitutional importance yang sama  seperti  kepolisian. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia juga  dibentuk  berdasarkan  Undnag- Undang  dan  memiliki constitutional importance berdasarkan  pasal  24  ayat  (3)
UUDNRI  1945  yaitu:  Badan-Badan  Lain yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan  kehakiman  diatur  dalam undang-undang. 38
35 Nurtjahjo.
36 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm. 21-22.
37 Asshiddiqie. hlm. 22-23.
38 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Ketiga, Lemabaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang,  seperti: (1)  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan; (2) Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha;  dan  (3)
Komisi Penyiaran Indonesia. 39 Keempat, Lembaga-Lembaga dan Komisi-Komisi  di  lingkungan  Eksekutif lainnya,  seperti  lembaga,  badan,  pusat, komisi atau dewan yang bersifat khusus di  dalam  lingkungan  pemerintahan, seperti: (1) Konsil Kedokteran Indonesia; (2)  Komisi  Pendidikan  Nasional;  (3)
Dewan Pertahanan Nasional; (4) Lembaga  Pertahanan  Nasional;  (5) Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia; (6)  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi; (7) Badan Pertahanan Nasional;  (8)  Badan  Kepegawaian
Negara;  (9)  Lembaga  Administrasi Nasional;  dan  (10)  Lembaga  Informasi Nasional. 40 Kelima,  Lembag-Lembaga  dan Komisi-Komisi  di  Lingkungan  eksekutif lainnya,  seperti:  (1)  Mentri  dan Kementrian Negara; (2) Dewan Pertimbangan  Presiden;  (3)  Komisi Hukum Nasional; (4) Komisi Ombudsman  Nasional;  (5)  Komisi Kepolisian; dan (6) Komisi Kejaksaan. 41 Keenam, Lembaga, Korporasi dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk
Kepentingan  Negara  atau  Kepentingan Umum  Lainnya,  seperti;  (1)  Lembaga Kantor  Berita  Nasional  ANTARA;  (2) Kamar  Dagang  dan  Industri;  (3)  Komite Olahraga Nasional Indonesia; (4) BHMN Perguruan  Tinggi;  (5)  BHMN  Rumah Sakit;  (6)  Korps  Pegawai  Negeri Republik  Indonesia;  (7)  Ikatan  Notaris Indonesia;  dan  (8)  Persatuan  Advokat Indonesia. 42
39 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm.
23.
40 Asshiddiqie. hlm. 23-34.
41 Asshiddiqie. hlm. 24.
Diantara Lembaga-Lembaga Negara  Independen  tersebut  terdapat Lembaga-Lembaga Negara Khusus seperti:  (1)  Ombudsman;  (2)  Komisi Pemberantasan  Korupsi;  (3)  Komisi
Nasional  Hak  Asasi  Manusia;  dan  (4) Badan  Pengawas  Keuangan.  Lembaga- Lembaga  Negara  Khusus  tersebut diharapkan  dapat  meningkatkan checks and  balances organ  kekuasaan  eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta diharapkan menjadi  lembaga  negara  khusus  yang sejajar  dengan  tiga  organ  kekuasaan tersebut. 43 Zainal Ariefin Mochtar dalam bukunya  menyebutkan  tujuh  Lembaga Negara  Independen  yang  khusus,  yaitu: (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
(2) Dewan Pers; (3) Komisi
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi; (4)  Komisi  Penyiaran  Indonesia;  (5) Komisi  Yudisial;  (6)  Komisi  Pemilihan Umum;  dan  (7)  Ombudsman  Republik Indonesia. 44 Ketujuh  Lembaga  Negara Independen  yang  khusus  di  atas berdasarkan  pada  Delapan  Karekteristik Lembaga Independen. 45

## Hierarkie Lembaga Negara
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan terkait  Hierarkie  Lembaga  Negara diperlukan untuk menentukan perlakuan  hukum  yang  tepat,  terutama menyangku  tata  karma  keprotokolan, yang  dikaitkan  dengan  teori  tentang norma  sumber  legitimasi.  Teori  ini memperhatikan  apa  bentuk  norma hukum yang menjadi sumber atau yang memberikan kewenangan kepada Lembaga  Negara  itu  berkait  dengan siapa  yang  merupakan  sumber  atau
43 Nuriy anto  Ahmad  Daim,  “Urgensi Pengaturan  Lembaga  Negara  Khusus  dalam Undang- Undang Dasar 1945,” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 124 – 25.
44 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen:  Dinamika  Perkembangan  dan  Urgensi Penataannya  Kembali  Pasca  Amandemen  Konstitusi (Depok: Rajawali Press, 2019). hlm. 65-72.
45 Mochtar. hlm. 64.
pemberi kewenangan terhadap Lembaga Negara yang bersangkutan. 46
Dalam Pembagiannya, Jimly
Asshiddiqie  membaginya  menjadi  dua tingkatan,  yaitu  tingkatan  pusat  dan tingkatan  daerah.  Tingkatan  pusat dibedakan  menjadi  empat  tingkatan kelembagaan, yaitu:
Pertama, Lembaga yang dibentuk berdasarkan  Undang-Undang  Dasar yang  diatur  dan  ditentukan  lebih  lanjut dalam  atau  dengan  Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden  dan  Keputusan  Presiden. Kedua, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang diatur atau ditentukanlebih lanjut dalam atau  dengan  Peraturan  Pemerintah,
Peraturan  Presiden  dan  Keputusan Presiden. Ketiga, Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah  atau  Peraturan  Presiden yang  ditentukan  lebih  lanjut  dengan Keputusan Presiden. Keempat, Lembaga yang  dibentuk  berdasarkan  Peraturan Mentri  yang  ditentukan  lebih  lanjut dengan Keputusan Mentri atau Keputusan Pejabat di bawah Mentri. 47
Di  Tingkat  Daerah,  Lembaga- Lembaga  tersebut  tidak  disebut  sebagai Lembaga  Negara,  akan  tetapi  disebut sebagai  Lembaga  Daerah,  sepanjang bekerjanya  dibiayai  oleh  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  dan dimaksudkan  memang  bukan  sebagai lembaga swasta atau lembaga masyarakat.  Kategori  kelembagaannya tetap  dapat  disebut  Lembaga  Daerah menurut  pengertian  Lembaga  Negara. 48 Lembaga-Lembaga Daerah
tersebut dibedakan  menjadi  tujuh  tingkatan,
yaitu: Pertama,  Lembaga  Daerah  yang dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang
Dasar,
Undang-Undang, Peraturan 46 Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm. 43.
47 Asshiddiqie. hlm. 43-44.
Pemerintah,  dan  Peraturan  Presiden yang pengangkatan anggotanya
dilakukan  dengan  Keputusan  Presiden. Kedua,  Lembaga  Daerah  yang  dibentuk berdasarka Peraturan Tingkat Pusat atau Peraturan  Daerah  Tingkat  Provinsi  dan pengangkatan  anggotanya  dilakukan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat.  Ketiga,  Lembaga  Daerah  yang kewenangannya  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Provinsi  dan  pengangkatn anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur. Keempat, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan  Peraturan  Gubernur  yang pengangkatan  anggotanya  ditetapkan dengan  Keputusan  Gubernur.  Kelima, Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan  Peraturan  Gubernur  yang pengangkatan  anggotanya  ditetapkan dengan  Keputusan  Bupati/Walikota. Keenam, Lembaga Daerah yang dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota  yang  pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan  Bupati/Walikota.  Ketujuh, Lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan Peraturan Bupati/Walikota yang keanggotaannya  ditetapkan dengan
Keputusan Bupati/Walikota. 49
Dari  berbagai  bentuk  Lembaga Negara di tingkat pusat dan daerah, ada beberapa  Lembaga  yang  disebut  dalam UUDNRI  1945,  dan  ada  pula  Lembaga yang  tidak  disebut  namanya  dalam UUDNRI  1945    tetapi  kewenangannya disebutkan  meski  tidak  secara  rinci. Selain  itu  UUDNRI  1945  juga  mengatur mengenai  pembagian  Pemerintah  dan Pemerintah  Daerah  yang  ditentukan batas-batas kewenangannya secara jelas. 50 dan  juga  mengatur  tentang Pertahanan  dan  Kemanan  Negara,  yang membagi tugas Tentara Nasional
49 Asshiddiqie. hlm. 46-47.
50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Indonesiadan Kepolisian Republik Indonesia 51 secara tegas. 52 Persoalan Konstitusionalitas
Lembaga  Negara  tidak  selalu  berkaitan dengan  persoalan  derajat  hierarki  antar lembaga  negara  yang  lebih  tinggi  atau lebih  rendah  kedudukannya  secara konstitusional. Meskipun kedudukannya lebih rendah dari Lembaga
Konstitusional  yang  biasa,  tetapi  selama ketentuan  mengenai  Lembaga  yang bersangkutan  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar,  berarti  Lembaga  yang bersangkutan
dengan persoalan
Konstitusionalitas.  Jika  dalam  rangka pelaksanaan  amanat  Undang-Undang Dasar  yang  terkait  dengan  keberadaan lembaga yang bersangkutan menimbulkan  konflik  hukum (legal dispute) . Sehingga bila ada sengketa antar Lembaga Negara termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. 53 Penutup
Berdasarkan  Uraian  di  atas  dapat disimpulkan,  Pertama,  bahwa  Lembaga
Negara secara bahasa memiliki kesamaan  dengan  Badan  Negara  dan Organ  Negara,  yaitu  organ  yang memiliki fungsi tertentu dalam
menjalankan  kekuasaan  atau  fungsi- fungsi  negara.  Ketiga  istilah  tersebut pernah  digunakan  secara  bergantian dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,
baik dalam Konstitusi ataupun peraturan-peraturan  lainnya.  Kedua Lembaga Negara dapat di klasifikasikan berdasarkan Dasar Hukum yang melandasinya,  Fungsi  Lembaganya  dan kedudukannya. sementara itu berdasarkan hierarkinya Lembaga Negara dibedakan menjadi dua
tingkatan,  yaitu  tingkat  pusat  dan
51 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945. 52
Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi .  hlm.
47.
53 Asshiddiqie. hlm. 48.
tingkat  daerah,  akan  tetapi  Hierarki tidak  selalu  membicarakan  Lembaga mana yang lebih tinggi dan lebih rendah, selama  Lembaga  Negara  tersebut berdasarkan
UUDNRI 1945 dan
mengalami  sengketa  maka  dalam penanganan  sengketa  antar  Lembaga Negara  dapat  diselesaikan  melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Anditya, Ariesta Wibisono. “Penanaman
Nilai-Nialai Pancasila Melalui Kontrol  Sosial  oleh  Media  Massa untuk  Menekan  Kejehatan  di
Indonesia.” Nurani  Hukum :  Jurnal Ilmu  Hukum 3,  no.  1  (2020):  34. https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v3i1.8463.
Asshiddiqie,  Jimly. Perkembangan  dan Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca Reformasi .  Jakarta:  SInar  Grafika,
2016. Daim,  Nuriyanto  Ahmad.  “ Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus  dalam  Undang-Undang
Dasar 1945.” Jurnal Konstitusi 16, no. 1 (2019): 124 – 25.
Furqon,  Eki.  “Kedudukan  Lembaga Negara Independen Berfungsi
Quasi  Peradilan  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Indonesia.” Nurani
Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 3,  no.  1 (2020): 79.
https://doi.org/http://dx.doi.org/ 10.51825/nhk.v3i1.8523.
Huda,  Ni’matul. Perkembangan  Hukum Tata  Negara:  Perdebatan  dan  gagasan penyempurnaannya .  Yogyakarta:  FH UII Press, 2014.
Isra,  Saldi. Lembaga  Negara:  Konsep,
Sejarah,  Wewenang  dan  Dinamika Konstitusional . Depok: Rajawali Press, 2020.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Online , n.d. Kelsen,  Hans. Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara .  Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
MD,  SF.  Marbun.  Moh.  Mahfud. Pokok- Pokok  Hukum  Administrasi  Negara . Yogyakarta: Liberty, 2011. Mochtar,  Zainal  Arifin. Lembaga  Negara Independen:  Dinamika  Perkembangan dan  Urgensi  Penataannya  Kembali Pasca Amandemen Konstitusi . Depok: Rajawali Press, 2019. Nurtjahjo,  Hendra.  “Lembaga,  Badan,
Dan  Komisi  Negara  Independen (State Auxiliaryagencies) Di Indonesia:  TinJauan  Hukum  Tata Negara.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 35, no. 3 (2005): 278. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 005/PUU-IV/2006, H. 178-179.

## (n.d.).
Ramadani,  Rizki.  “Lembaga  Negara Independen  Di  Indonesia  Dalam Perspektif  Konsep  Independent Regulatory Agencies.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (2020): 171 – 72.
Saebani,  Dedi  Ismatullah.  Beni  Ahmad.
Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan  Ketatanegaraan  di  Negara Republik Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2009.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (n.d.).