JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 1 | Januari 2023
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS PADA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI BANTEN
IMPLEMENTATION OF THE INTEGRITY ZONE IN BKKBN REPRESENTATIVES IN BANTEN PROVINCE
1 Dimas Handrianto, 2 Ipah Ema Jumiati, 3 Wily Mochamad Iqbal Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
1 agraakbar2010@gmail.com, 2 ipah.ema@untirta.ac.id, 3 wilymiqbal@gmail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Public Implementasi Publik, Zona Integritas

## Keywords :
Integrity Zone, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Public Policy Implementation
Dalam pelaksanaan reformasi gelombang pertama (2004-2009), reformasi di bidang birokrasi baru dimulai. Menerapkan ZI WBK tidak hanya memberantas korupsi tetapi juga mencegahnya. Hal ini menjadikan semua instrument reformasi birokrasi  dipadupadankan  dengan  pengembangan  kapabilitas  kelembagaan menuju  pelayanan  prima.  Badan  Kependudukan  dan  Keluarga  Berencana Nasional  (BKKBN)  merupakan  bagian  dari  perangkat  pemerintah  yang berkewajiban menerapkan ZI. Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebagai salah  satu  instansi  yang  melakukan  tugas  BKKBN  di  wilayah  provinsi, mendapatkan amanah dijadikan percontohan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  dari  George  C.  Edward  III. Bahwa efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi 4 variabel, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur  birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa Perwakilan  BKKBN  Provinsi Banten telah  mengimplemantasikan  pelaksanaan Zona Integritas secara efektif dan efisien. Nilai akhir yang diperoleh, hanya lulus oleh Tim penilai internal tapi tidak oleh Tim penilai nasional. Peneliti menyimpulkan tidak terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala baik bagi implementator maupun jajaran saat mengimplementasi kebijakan Zona Integritas sesuai dengan teori.. Ditemukan sebuah sudut pandang baru yang mempengaruhi  pelaksanaan  sebuah  kebijakan.  Terdapat  bias  efektiftifitas yang  dipengaruhi  oleh  adanya  dualisme  pihak  eksternal,  saat  ukuran keberhasilan implementasi dinilai tidak dalam satu interpretasi. Perlu adanya penyeragaman pemahaman bagi tim penilai baik internal maupun eksternal.

## Abstract
In the implementation of the first wave of reforms (2004-2009), reforms in the new  bureaucratic  sector  began.  Implementing  ZI  WBK  not  only  eradicates corruption but also prevents it. This makes all the instruments of bureaucratic reform combined with the development of institutional capabilities towards excellent  service.  The  National  Population  and  Family  Planning  Agency (BKKBN) is part of the government apparatus that is obliged to implement
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
ZI.  Representatives  of  the  Banten  Province  BKKBN  as  one  of  the  agencies carrying out BKKBN duties in the provincial area, received a mandate to be used as a pilot in 2020. This study uses policy implementation theory from George  C.  Edward  III.  That  the  effectiveness  of  policy  implementation  is influenced  by  4  variables,  communication,  resources,  disposition,  and bureaucratic structure. This research uses descriptive qualitative method. The results  of  the  study  concluded  that  the  Banten  Provincial  BKKBN Representative  had  implemented  the  Integrity  Zone  implementation effectively  and  efficiently.  The  final  score  obtained  was  only  passed  by  the internal  assessment  team  but  not  by  the  national  assessment  team.  The researcher  concluded  that  there  were  no  inhibiting  factors  that  became obstacles for both implementers and  staff when implementing the Integrity Zone policy according to theory. A new perspective was found that influenced the implementation of a policy. There is an effectiveness bias that is influenced by  the  dualism  of  external  parties,  when  the  measure  of  implementation success  is  assessed  not  in  one  interpretation.  There  needs  to  be  a  uniform understanding of the assessment team both internally and externally.

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2007,  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  meneruskan  dan menyempurnakan gagasan Reformasi Birokrasi ini dengan menerbitkan buku Pedoman Umum Reformasi Birokrasi yang kemudian disempurnakan terakhir melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum  Reformasi  Birokrasi  dan  Permenpan  Nomor:  PER/04/M.PAN/4/2009  tentang  Pedoman Pengajuan  Dokumen  Usulan  Reformasi  Birokrasi  di  Lingkungan  Kementerian/  Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama (2004-2009), reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum  seperti  tersebut  di  atas.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  telah  menegaskan  bahwa memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  merupakan  tujuan  mendasar  birokrasi  saat menerapkan prinsip-prinsip clean government dan good governance .
Oleh sebab itu, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur Negara  melalui  penerapan  reformasi  birokrasi.  Khususnya  pada  pelaksanaan  reformasi gelombang  kedua,  melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  Nomor:  81  Tahun 2010  tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025.  Hal  tersebut  merupakan penyempurnaan dari peraturan terkait reformasi birokrasi sebelumnya.
Sedangkan, Road  Map pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  ditetapkan  dengan  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Penetapan sasaran tersebut disusun perlima tahun yaitu 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, dengan tujuan untuk membantu  menjabarkan  visi  misi  dan  RPJMN  sebagai  acuan  bagi  K/L/P  dalam  melaksanakan Reformasi Birokrasi.
Gambar 1. Sasaran lima tahunan / Roadmap Reformasi Birokrasi
Sumber: Paparan Deputi RBKUNWAS Menpan RB, saat persiapan penilaian ZI WBK/WBBM 2020.
Menggerakkan  reformasi  birokrasi  adalah  keterlibatan  peran  aktif  dari  semua kementerian/lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) karena mereka adalah subjek dari reformasi  birokrasi,  sebagai  penopang  kesuksesan  Indonesia  memenuhi  target  rencana  jangka panjang nasional, termasuk di dalamnya target Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
Gambar 2. Keterkaitan Grand Design Reformasi Birokrasi dengan RPJPN dan RPJMN
Sumber: Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
Saat  ini  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  telah  memasuki  periode  ketiga  atau  periode terakhir  masa  berlaku Road  Map .  Pada  periode  pertama  hingga  periode  kedua  telah  tercapai banyak  kondisi  yang  mendukung  sasaran  Reformasi  Birokrasi,  yaitu  birokrasi  yang  bersih, akuntabel,  dan  berkinerja  tinggi;  birokrasi  yang  efektif  dan  efisien;  dan  birokrasi  yang mempunyai  pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Birokrat  sebagai  pelaksana  tugas  pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menerapkan ZI WBK tidak hanya memberantas korupsi, tetapi juga mencegahnya. Hal ini menjadikan  semua  instrumen  reformasi  birokrasi  dipadu  padankan  dengan  pengembangan kapabilitas  kelembagaan  menuju  pelayanan  prima,  dimana  efektifitas  pelaksanaannya menggunakan pendekatan struktural, kultural, serta refleksi personal.
Perubahan  yang  hendak  dicapai  melalui  ZI  WBK  adalah  reformasi  birokrasi  yang mengarah  pada  konsistensi  pembenahan,  antisipatif  dan  preventif.  Hampir  semua  instrumen reformasi birokrasi dipergunakan di dalam upaya pencapaian zona integritas.
ZI sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari korupsi melalui reformasi  birokrasi,  khususnya  dalam  hal  pencegahan  korupsi.  Melalui  kompetisi  atau  saling berlomba  setiap  K/L  mendapatkan  status  tersebut,  diharapkan  berdampak  pada  semakin baiknya pelaksanaan birokrasi di semua sektor. Inisiatif ini juga penting untuk  meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat luas terhadap perkembangan reformasi birokrasi.
Sebagai panduan setiap K/L dalam membangun/menerapkan ZI, Kemenpan-RB membuat sebuah  acuan.  Diawali  Permenpan-RB  Nomor  20  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Umum Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi,  yang  disempurnakan dengan Permenpan-RB Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah.  Terdapat  sasaran  baru  pada  penyempurnaan pedoman,  yaitu  adanya  penambahan  indikator  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani. Dijelaskan bahwa pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
Gambaran umum penilaian mengukur setiap indikator pada komponen pengungkit dan komponen hasil diukur yang dipandang mewakili pelaksanaan program di setiap satuan kerja. Komponen  pengungkit  adalah  proses  pembangunan  Zona  Integritas  yang  difokuskan  pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit, atau biasa disebut membangun 6 (enam) area perubahan.
Gambar 3. Model bobot penilaian komponen pelaksanaan ZI.
Sumber: Permenpan Nomor 10 Tahun 2019.
Adapun bobot masing - masing area adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Bobot Komponen Pengungkit
Sumber: Permenpan 10 Tahun 2019
Tabel 2. Bobot Komponen Hasil
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri  Kesehatan.  Sebagai  bagian  dari  perangkat  pemerintah dalam  melaksanakan  program  kerja  dari  Kepala  Pemerintahan  yaitu  Presiden,  BKKBN  juga memiliki  tanggung  jawab  mengawal  pelaksanaan  reformasi  birokrasi.  Khususnya  menetapkan satuan kerja yang berada dalam struktur kelembagaannya.
Beberapa  kebijakan  BKKBN  atas  tindaklanjut  pelaksanaan  amanah  reformasi  birokrasi khususnya dalam pembangunan ZI WBK/WBBM telah menjadi agenda prioritas dalam perbaikan lembaga  ke  depan.  Melalui  proses  Panjang  BKKB  melalui  pendampingan  setiap  satker  yang ditetapkan untuk diusulkan meraih ZI WBK, mengalami fase pasang surut. BKKBN pada tahun 2018 sudah berhasil menghantarkan 3 Provinsi (Provinsi Bali, Babel dan DIY) sampai pada tahap penilai oleh Kemenpan-RB, meskipun belum berhasil lulus meraih predikat ZI WBK. Kemudian di  tahun  2019  telah  diajukan  kembali  8  unit  percontohan  (Jawa  Timur,  Kalimantan  Timur, Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Barat,  Jambi,  DIY,  Bali,  BaBel),  yang  hasilnya  2  satker  meraih predikat ZI WBK, yaitu Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Bangka Belitung.
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebagai salah satu instansi yang melakukan sebagian tugas BKKBN di wilayah provinsi, baru mendapatkan amanah dijadikan unit kerja percontohan pada tahun 2020, melalui Keputusan Kepala BKKBN Nomor:  76/KEP/C/2019 tanggal 12 Oktober 2019  dan  diperkuat  dengan  terbitnya  Surat  Keputusan  Kepala  BKKBN  No.  2443  Tahun  2019. Dengan  karakteristik  wilayah  kerja  Provinsi  Banten  yang  merupakan  salah  satu  provinsi penyangga Ibu kota, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten perlu melakukan kebijakan dan strategi yang efektif dan efisien untuk diterapkan (Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Banten 2020-2024).
Keselarasan  tujuan  pelaksanaan  indikator  dalam  ZI  dengan  kebijakan  dan  strategi Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, seharusnya berkorelasi positif  dan menunjang pelaksanaan sasaran  kegiatan.  Karena  penerapan  ZI  sejatinya  merupakan  pembangunan  dalam  upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menjawab tantangan tersebut, pimpinan beserta tim kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Perwakilan BKKBN Provinsi Banten menyusun strategi dalam langkah kerja pembangunan ZI.
Pendekatan pembina wilayah pengampu Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, secara intens melakukan  komunikasi  dengan  menugaskan  tim  penilai  internal  (auditor)  saat  proses pembangunan ZI. Unsur komitmen dan keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan pembangunan ZI, adalah point utama yang menjadi dasar pijakan langkah ke depan. Hal tersebut merupakan modal  awal  efektifnya  kinerja  tim  RB-ZI  di  perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten,  dalam mengungkit perkembangan pemenuhan standar nilai minimal di setiap indikator.
Rencana  kerja  Tim  RB-ZI  telah  ditetapkan  sebagai  panduan  pelaksanaan  ZI,  dimana aplikatif  pelaksanaannya  berjalan  simultan/paralel.  Pemenuhan  dokumen  yang  sudah  dimiliki dari satker terkompulir dan termonitor di lembar kerja evaluasi (LKE) sejak Perwakilan BKKBN Provinsi Banten ditetapkan menjadi bagian dari 42 unit kerja percontohan BKKBN. Baru di tahun 2020 tepatnya di momentum Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dilaksanakan Pencanangan Wilayah Zona Integritas yang disaksikan oleh Kepala Daerah Provinsi. Beberapa komitmen pun telah digagas sebagai bentuk menghimpun dukungan dari mitra kerja terhadap pelaksanaan ZI WBK/WBBM pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Seperti penandatangan pakta integritas oleh seluruh pimpinan dan pegawai di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, MoU dengan mitra kerja (BPKP Provinsi Banten), dukungan Kepala Daerah (Wagub Provinsi Banten), dan lain-lain.
Komitmen Pimpinan dalam mengimplementasikan pelaksanaan ZI, menjadi arah prioritas Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  pada  level  teknis  pengumpulan  dokumen  maupun pemenuhan  standar  nilai-nilai  yang  yang  harus  dimiliki  lembaga.  Penerjemahan  tahap selanjutnya  adalah  sudah  menjadi  tugas  kewenangan  Ketua  Tim  RBZI  dalam  hal  ini  adalah Sekretaris  Badan.  Penerbitan  Surat  Keputusan  Kepala  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten
menjadi acuan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota tim mengawal pelaksanaan ZI di satker BKKBN Banten.
Proses  panjang  telah  ditempuh  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  melalui  mekanisme pengembangan  potensi  yang  dimiliki.  Fokus  penyempurnaan  sistem  maupun  pemenuhan dokumen  yang  harus  ada sesuai  Permenpan-RB,  dikerjakan  dengan  pembagian  tugas  per  area perubahan. Mulai dari produktifnya penetapan Standar operasional prosedur (SOP) di setiap segi pelaksanaan  tugas  dan  program,  transparansi  pengelolaan  anggaran  dan  program,  penerapan nilai  akuntabilitas  setiap  pekerjaan,  sistem  manajemen  SDM  yang  professional,  pengendalian pelaksanaan program pengawasan, penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sampai  dengan  terobosan  inovasi-inovasi  pada  program  peningkatan  layanan  publik  menjadi output dari hasil kerjasama Tim RBZI yang efektif.
Persyaratan  dari  penilaian  tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  Tim  Penilai  Internal  (TPI) BKKBN, rampung dipenuhi sesuai dengan timeline ditetapkan. Diantaranya seluruh ASN telah seluruhnya  membuat  LHKPN  dan  LHKASN,  kemudian  seluruh  Tindak  Lanjut  Hasil Pemeriksaan (TLHP) intern dan ekstern sudah dinyatakan selesai.
Bersamaan dengan verifikasi dan penilaian atas pemenuhan bukti dukung pada LKE, TPI melakukan penilaian survei internal atas persepsi anti korupsi (IPAK) dan survei internal persepsi pelayanan  publik  (IPP)  terhadap  responden  eksternal  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten, dengan  perolehan  nilai  IPAK  sebesar  3,60,  IPP  sebesar  3,53.  Hal  tersebut  menjadi  dasar Perwakilan  BKKBN  dapat  dinyatakan  lolos  ke  tahap  selanjutnya.  Untuk  hasil  penilaian  LKE Perwakilan BKKBN Provinsi Banten adalah berikut :
Tabel 3. Hasil Penilaian Komponen Pengungkit BKKBN Banten
NO AREA PERUBAHAN NILAI NILAI MINIMUM MEMENUHI/ TIDAK 1 Manajemen Perubahan 6.46 4.8 MEMENUHI 2 Penataan Tata Laksana 5.17 4.2 MEMENUHI 3 Penguatan Sistem Manajemen SDM 8.21 6 MEMENUHI 4 Penguatan Akuntabilitas 9.79 6 MEMENUHI 5 Penguatan Pengawasan 11.43 9 MEMENUHI 6 Penguatan Pelayanan Publik 8.40 6 MEMENUHI TOTAL PENGUNGKIT 49.46 36 MEMENUHI
Sumber: Berita acara hasil akhir evaluasi TPI ZI WBK Banten 2020.
Mengacu pada penilaian yang telah dilakukan terhadap pembangunan dan implementasi ZI  WBK/WBBM,  maka  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  dinyatakan  lulus  oleh  Tim  Penilai Internal dengan nilai total 81.02 (WBK) dari ambang batas minimail 75.
Beranjak pada tahap penilai selanjutnya yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu  Tim  Kemenpan-RB,  di  tahun  2020  disebabkan  kondisi  negeri  yang  sedang  ditempa  oleh Pandemi  Covid-19,  penilaian  dilakukan  secara  online.  Pelaksanaan  survei  melalui  metode blast /langsung ke seluruh nomor kontak responden sesuai dengan daftar diusulkan.
Tabel 4. Review pelaksanaan Survei TPN untuk BKKBN Banten
Unit kerja Input Pengiriman Link Responden Bersedia Responden Tidak Bersedia Belum Respon BKKBN Banten 100 99 50 0 50
Sumber: Reviu TPI BKKBN.
Berdasarkan review di atas, Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sudah memenuhi standar minimal responden yang bersedia mengisi survey, yaitu sebanyak 33. Secara kuantitas, terisinya 50  kuesioner  memberikan  peluang  lebih  besar  untuk  memberikan  nilai  maksimal,  sebagai gambaran  baiknya  pelayanan  telah  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  berikan  kepada masyarakat, yang diwakili oleh para responden. Beriringan dengan berjalannya survey terhadap responden, di tahun 2020 di sebabkan oleh adanya pandemi covid-19, kemenpanrb menambah metode penilaian dengan wawancara dan pendalaman pelaksanaan ZI secara virtual. Pada fase penilaian  ini,  BKKBN  Banten  dapat  menjalankan  tahapan  tersebut  sesuai  jadwal.  Penyiapan videografis  dan  konsep  paparan  yang  informatif,  menghasilkan  proses  wawancara  berjalan dengan efektif dan efisien.
Kesiapan yang matang merupakan buah dari prinsip fast responsive pimpinan dan Tim RBZI saat  menindaklanjuti  setiap  rekomendasi  dari  upaya  tim  pendamping  dan  tim  penilai  dari BKKBN. Koordinasi yang intensif dan komunikasi yang baik dengan induk organisasi BKKBN, menjadi pemicu dan motor penggerak keyakinan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sanggup dan bisa meraih predikat ZI WBK.WBBM.
Akan  tetapi  di  akhir  2020  belum  menjadi best  moment bagi  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Banten untuk mendapatkan penghargaan dari kemenpanrb tersebut.
Penerjemahan  indikator  di  6  area  perubahan  (pedoman  di  permenpanrb)  terlihat  seperti multi  tafsir  pada  tahap  implementasi.  Seperti  terdapat  perbedaan  sudut  pandang  antara  Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional.
Variabel yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan seperti disebutkan pada teori di awal, telah di adopsi di setiap langkah pelaksanaan nilai - nilai pembangunan ZI di Perwakilan BKKBN  Provinsi  Banten.  Terlebih  di  setiap  tahapan  selalu  mengedepankan  konsolidasi  dan pendampingan bersama Tim induk organisasi. Hasil penilaian TPN yang didapat oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sebesar 72.28 dari ambang batas 75 (tidak lulus), meskipun mendapatkan nilai diatas ambang batas di komponen survei (IPAK 3.61 dan IPP 3.48).
Kenyataan  /  realitas  hasil  penilaian  antara  TPI  dan  TPN,  tampak  seperti  ada  perbedaan interpretasi batas minimum di fase implementasi kebijakan penerapan Zona Integritas. Melihat latar  belakang  masalah  di  atas,  penelitian  ditujukan  untuk  mengkaji  bagaimana  implementasi pelaksanaan Zona Integritas pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten di tahun 2020.

## B. METODE
Lokus  penelitian  dilaksanakan  di  unit  kerja  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  yang merupakan  salah  satu  instansi  pemerintah  berstatus  vertikal  dengan  lingkup  wilayah  kerja Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut  Sugiyono  (2018:213)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat,  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  ilmiah  (eksperimen) dimana  peneliti  sebagai  instrumen,  teknik  pengumpulan  data  dan  di  analisis  yang  bersifat kualitatif  lebih  menekan  pada  makna.  Metodologi  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.
Jenis data yang digunakan meliputi teks/tulisan, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol- simbol  yang  menggambarkan  atau  merepresentasikan  orang  -  orang,  tindakan  tindakan  dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial. Sumber data utama melalui wawancara terstruktur, yakni  wawancara  yang  pewawancaranya  menetapkan  sendiri  masalah  dan  pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  atau  pengamatan  berperan  serta  dalam  hasil  usaha  kegiatan mendengar, melihat dan bertanya (Moleong, 2004:190).
Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposive sampling (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen- elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. (Sugiyono, 2014:218).
Informan  adalah  orang-orang  terpilih,  yang  ditentukan  atas  dasar  pengetahuan  dan keterlibatannya  terhadap  permasalahan  penelitian.  Selain  itu  para  informan  adalah penanggungjawab  juga  ketua  dalam  pelaksanaan  penerapan  kebijakan.  Sumber  data  ada  dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:
1. Sumber primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2.  Sumber  sekunder  melalui  data  hasil  pengumpulan  bukti  dukung  pemenuhan  lembar  kerja evaluasi ZI.
Pengumpulan  data  menggunakan  tehnik  wawancara,  observasi,  dokumentasi  dan  studi pustaka.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:
1.  Komunikasi,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group ),  sehingga  akan  mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran,  sifat  demokratis.  Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4.  Struktur  Birokrasi,  Struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Aspek  dari  struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.
(George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011 : 90-92)
Berdasarkan  pendekatan  kepatuhan  dan  pendekatan  faktual  dapat  dinyatakan  bahwa keberhasilan  kebijakan  sangat  ditentukan  oleh  tahap  implementasi  dan  keberhasilan  proses implementasi  ditentukan  oleh  kemampuan  implementor,  yaitu:  (1)  kepatuhan  implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa yang  dianggap  tepat  sebagai  keputusan  pribadi  dalam  menghadapi  pengaruh  eksternal  dan faktor non-organisasional, atau pendekatan factual (Agustino, 2016).
Winarno (2014: 226) Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun  dibalik  kerumitan  dan  kompleksifitasnya  tersebut,  implementasi  kebijakan  memegang peran  yang  cukup  vital  dalam  proses  kebijakan.  Tanpa  adanya  tahap  implementasi  kebijakan, program - program yang telah disusun hanya menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.
BKKBN  sebagai  organisasi  sentral  dari  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  sudah menerbitkan landasan peraturan implementasi pelaksanaan ZI di lingkungannya, diantaranya :
1. Peraturan Kepala BKKBN no. 82 tahun 2016 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju  wilayah  bebas  dari  korupsi/wilayah  birokrasi  bersih  melayani  (ZI  WBK/WBBM)  di lingkungan BKKBN.
2. Keputusan Kepala BKKBN no. 76/kep/c/2019 tanggal 12 Oktober 2019, penetapan unit kerja percontohan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2019-2020.
3. Surat Kepala BKKBN No. 2443 Tahun 2019 tentang Instruksi Pelaksanaan Pembangunan Pada 42 Unit Kerja Percontohan ZI menuju WBK/WBBM.
4. Surat  Kepala  BKKBN  No.  992  Tahun  2020  tentang  Persiapan  Penilaian  Pada  42  Unit  Kerja Percontohan ZI menuju WBK/WBBM BKKBN.
5. Surat Kepala BKKBN No. 1321 Tahun 2020 tentang Penyampaian Hasil Pembangunan Tahap I ZI menuju WBK/WBBM BKKBN.
6. Surat Plt. Inspektur Utama No. 1302 Tahun 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Survei IPAK dan  IPP  Tahun  2020  pada  42  Unit  Kerja  Unit  Kerja  Percontohan  ZI  menuju  WBK/WBBM BKKBN.
7. Surat  Tugas  Inspektur  Utama  No.  687/PW.01/C/2020  Tanggal  14  April  2020  tentang  Surat Tugas Tim Penilai Internal Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (TPI ZI WBK/WBBM) di Lingkungan BKKBN.
8. Surat Kepala BKKBN No. 1551 Tahun 2020 tentang Pengusulan Unit Kerja WBK dan WBBM Di lingkugan BKKBN Tahun 2020
Sumber: Paparan Inspektur Utama BKKBN pada rapat pengendalian program 28 Oktober 2019.
Wujud  implementasi  kebijakan  tersebut,  BKKBN  melakukan  langkah  konkrit  yang tercermin dari beberapa pelaksanaan kegiatan seperti :
1. Sosialisasi  ZI-WBK  kepada  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  seluruh  Indonesia  melalui  Video Conference bekerja sama dengan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK-RI tgl 27 Januari 2012.
2. Pencanangan Pembangunan ZI-WBK dan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Para Pejabat Eselon I dan II Pusat dan Provinsi pada saat RAKERNAS  BKKBN tgl 9 Februari 2012.
3. Penandatanganan  Pakta  Integritas  di  Lingkungan  BKKBN  telah  dilakukan  oleh  seluruh pegawai BKKBN baik di pusat maupun di provinsi tahun 2012.
4. Sosialisasi Rencana Aksi ZI-WBK oleh Inspektorat Utama BKKBN melalui Video Conference tgl 23 Juli 2012.
5. Penandatanganan  pernyataan  bersama  para  pimpinan  BKKBN  dalam  mendukung  aksi implementasi  ZI-WBK  di  Lingkungan  BKKBN  pada  saat  Review  Program  KKB  Nasional Tahun 2012 tgl 30 s.d 31 Juli 2012.
6. Survey  internal  melalui  kuesioner  untuk  mengetahui  kesiapan  pegawai  terhadap implementasi ZI-WBK di 10 satker yaitu di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Jateng, Jabar, Jatim, Sulteng, DIY, Maluku, Kalteng, Gorontalo dan Malut.
7. Peringatan  Hari  Anti  Korupsi  Internasional  tanggal  9  Desember  yang  dilaksanakan  pada tanggal 10 Desember 2012 di Lingkungan BKKBN yang dihadiri oleh Fungsional Senior KPK, Kabareskrim  Polri,  Kasum  TNI,  Auditama  III  Keuangan  Negara  BPK,  Asisten  Jampidsus Kejaksaan  Agung,  LSM  Transparancy  International  Indonesia,  mitra  kerja  dan  pegawai BKKBN Pusat.
8. Penyerahan CD Film “Kita Versus Korupsi” kepada seluruh MUPEN di seluruh Indonesia.
9. Menjalin  kemitraan  dengan  KPK  dalam  rangka  sosialisasi  anti  korupsi  dan  implementasi Program Penanggulangan Gratifikasi.
10. Pembangunan aplikasi Pengaduan Masyarakat (DUMAS) berbasis SMS, web dan Kotak POS PO BOX 2906.
11. Diklat Budaya Anti Korupsi dan Penguatan Integritas bagi Pegawai BKKBN.
12. Pojok Anti Korupsi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Yogyakarta, tahun 2014.
13. Pojok Anti Korupsi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung Tahun 2015
14. KIE Kreatif terkait Sosialisasi pencegahan korupsi berbasis keluarga melalui seni dan budaya tradisional di Nagrek, Jawa Barat tanggal 4 Juni 2016.
15. Sosialisasi pencegahan korupsi berbasis keluarga melalui seni dan budaya tradisional di Desa Mertasinga, Cirebon tanggal 3 September 2016.
16. Workshop Tunas Integritas dengan seluruh PTM dan PTP Pusat oleh KPK di Bogor tahun 2017.
17. Kampanye aksi “Anti Korupsi” di lingkungan BKKBN melalui “Pojok Informasi Anti Korupsi” di lingkungan BKKBN pada setiap momentum sejak tahun 2013 sd. saat ini.
Sumber: Paparan Inspektur Utama BKKBN pada rapat pengendalian program 28 Oktober 2019.
Fase  pasang  surut,  tidak  membuat  BKKBN  stagnan  dalam  menyingkapi  proses  tersebut. Strategi formulasi pendampingan yang semakin efektif adalah output tindaklanjut BKKBN atas rekomendasi  dari  penilaian  kemenpan-rb.  Upaya  perbaikan  terus  disempurnakan  agar memudahkan saat konsolidasi dan komunikasi dengan unit kerja percontohan.
Gambar 4. Pembangunan ZI BKKBN periode 2011-2015
Sumber: Paparan Inspektur Utama BKKBN pada rapat pengendalian program 28 Oktober 2019.
Gambar 5. Pembangunan ZI BKKBN periode 2015-2017
Sumber: Paparan Inspektur Utama BKKBN pada rapat pengendalian program 28 Oktober 2019.
Gambar 6. Pembangunan ZI BKKBN periode 2018-2019
Sumber: Paparan Inspektur Utama BKKBN pada rapat pengendalian program 28 Oktober 2019.
Kebutuhan  Perwakilan  BKKBN  melaksanakan  kebijakan  penerapan  Zona  Integritas sebetulnya bukan semata hanya menjalankan penugasan dari BKKBN. Dari wawancara dengan Sekretaris Badan (menjabat sebagai ketua Tim RBZI), Perwakilan BKKBN Provinsi Banten efektif membangun dan melaksanakan  Zona Integritas berkat kerjasama tim efektif. Beliau menjelaskan kesadaran  pentingnya  menginternalisasi  nilai  -  nilai  di  seluruh  area  perubahan,  akan  muncul dengan sendirinya by the proses . Meskipun pada awalnya dirasa berat, disebabkan penerapan ZI masih  dianggap  tugas  tambahan  bagi  pelaksana  (bukan  tugas  TUPOKSI),  akan  tetapi  ketika keharusan  memenuhi  dokumen  dan  berinovasi  menjadi  prioritas,  barulah  disadari  output tersebut sangat membantu para pelaksana saat melaksanakan tugas dan fungsinya. Wilayah kerja kita sangat strategis dengan segala potensi yang ada, juga patut disadari dibalik itu juga terdapat permasalahan  yang  mengikutinya.  Oleh  sebab  itu  membangun good  governance harus  menjadi prioritas, dimana hal tersebut inline saat kita menerapkan ZI di instansi kerja kita.
Melihat  sumber  daya  dan  luas  wilayah  Provinsi  Banten,  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Banten perlu melakukan pemetaan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di di Provinsi Banten saat ini. Kebijakan dan strategi yang disusun  harus  merupakan  hasil  analisa  ketimpangan  antara  potensi  yang  dimiliki  dengan permasalahan-permasalahan  secara  lingkup  wilayah  maupun  dalam  hal  upaya  pelaksanaan pengembangan Program BKKBN. Sehingga baik kebijakan maupun strategi yang diambil harus efektif dan efisien untuk diterapkan. (Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Banten 2020-2024).
Catatan  dari  Tim  Kemenpan-RB  atas  unit  kerja  percontohan  yang  terpilih  lebih  dahulu, menjadi acuan pelaksanan ZI di Perwakilan BKKBN Banten. Dengan arahan dan komitmen dari pimpinan  yang  sangat  tegas  dan  jelas,  menjadi  modal  bagi  tim  RBZI  di  BKKBN  Banten  tahap teknis  pelaksanaan.  Dengan  keterbatasan  SDM  secara  kuantitas,  tidak  menyurutkan  efektifitas kerja  tim  dalam  membangun  ZI  di  BKKBN  Banten.  Kemampuan  komunikasi  pimpinan  dalam mendelegasikan  perintah  dengan  detail  kepada  tim  pelaksana,  sangat  berkoneksi  dengan pencapaian target yang dihasilkan. Sebagai konseptor, beliau sangat mahir memotivasi tim kerja, dan menjadi arena pembelajaran bagi mereka. Yang berdampak kepada terbentuknya tim kerja yang  efektif.  Beliau  selalu  mengingatkan  akan  pentingnya  “sinergitas”  sebagai  simbol tagline dalam  menjawab  kelemahan  organisasi  dari  sisi  keterbatasan  jumlah  SDM  di  BKKBN  Banten. Reminder akan pentingnya bekerja sesuai dengan SOP,  patuh dan selalu berkoordinasi di setiap penugasan  atau  perintah  pelaksanaan  tugas,  selalu  menjadi  perhatian  si  seluruh  rapat  yang dipimpinnya (wawancara dengan sekretaris Badan/Ketua Tim RBZI).
Arahan pimpinan tersebut yang mengilhami Tim saat melaksanakan penerapan ZI, tidak lepas dari berkomunikasi dengan Tim pendamping pelaksanaan ZI BKKBN Banten. Sehingga apa yang dikerjakan adalah telah sesuai dengan koridor legal dan lebih terarah. Tidak ada inisiatif atau  improvisasi  yang  diluar  ketentuan  yang  ditetapkan  baik  dari  peraturan  maupun rekomendasi tim pendamping BKKBN.
Beberapa  kemajuan  yang  menjadi  produk  kerjasama  tim  RBZI  BKKBN  Banten  tertuang dalam  lembar  kerja  evaluasi.  Dimana  terdapat  beberapa  output  unggulan  dari  setiap  area perubahan sebagai berikut:
1. Area Manajemen Perubahan pada Perwakilan BKKBN Banten yang dilakukan  Tim ZI WBK dan RB adalah dengan menerbitkan SK dan Renja terkait ZI, membuat Rencana Pembangunan ZI melalui penguatan kemitraan dan Pakta Integritas seluruh Pegawai, kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM dengan bekerja sama dengan Tim TPI dan Tim Monev Pusat dan terakhir Perubahan Pola Pikir dan Budaya dengan menerbitkan SK AoC dan menerapkan 10 Disiplin Budaya Malu.
2. Area Penataan Tatalaksana dilakukan perubahan dengan memperbaiki dan menyempurnakan Proses  Bisnis  dan  SOP  diantaranya  adalah  SOP  Perwakilan  BKKBN  Banten,  Juknis  Mobil Curhat  Keluarga,  Sistem  Pencatatan  dan  Pelaporan  dan  Sistem  Pembendaharaan  Negara
(OMSPAN) serta mengembangan e-office melalui aplikasi silili, aplikasi e-visum PKB/PLKB, SKPPID dan Maklumat Layanan Informasi Publik.
3. Area  Penataan  Sistem  Manajemen  SDM  Perwakilan  BKKBN  Banten  dilakukan  dengan meninjau  dan  memperhitungan  secara  matang  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  pemetaan analisis beban kerja peta jabatan, assessment pegawai, pelatihan kompetensi teknis non teknis pegawai, penetapan capaian sinerja melalui skp pegawai, penegakan aturan disiplin/kode etik pegawai dan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian melalui SIM SDM dan SIVIKA
4. Area  Penguatan  Akuntabilitas  Perwakilan  BKKBN  Banten  dilakukan  dengan  adanya keterlibatan pimpinan  yang ditandai dengan  menjalankan MoU dengan BPKP  Provinsi dan Penandatanganan PKS dengan mitra kerja
5. Area Penguatan Pengawasan Perwakilan BKKBN Banten dilakukan dengan penerapan SPIP, pelayanan pengaduan masyarakat, penerapan whistle blowing system, penanganan benturan kepentingan dan pencegahan gratifikasi.
6. Area  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Perwakilan  BKKBN  Banten  ditandai  dengan Penilaian  Kepuasan  terhadap  Pelayanan,  penerapan  standar  pelayanan  yang  berlaku  dan budaya pelayanan prima
7. Di  era  pandemi  covid-19,  tidak  menyurutkan  BKKBN  Banten  untuk  menciptakan  inovasi layanan  sebagai  bentuk  kewajiban  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat, diantaranya  adalah  Koin  Kencana,  Seruling  Kencana,  Koin  Perak,  Gerai  Kencana,  Balai Penyuluhan  KB,  Mobil  Curhat  Keluarga,  Pengaduan  Masyarakat,  Penetapan  ZI-WBK, Kerjasama  dengan  SEAMEO  SEAMOLEC,  PPKS  Semarak  Banten,  Kampung  Keluarga Berkualitas dan SMAP.
(Sumber: Paparan Perwakilan BKKBN Provinsi Banten saat penilaian oleh Kemenpan secara daring).
Komunikasi dan pendampingan dari tim penilai internal (TPI) saat proses pembangunan ZI  memberikan  input  yang  berarti  bagi  BKKBN  Banten  berupa  rekomendasi  perbaikan  dan penyempurnaan di setiap area perubahan. Mulai dari proses menuju penilaian, evaluasi awal atas penilaian, sampai penilaian akhir. Koordinasi tersebut sangat dibutuhkan, mengingat interpretasi dari  point-point  yang  terdapat  dalam  peraturan  pelaksanaan  ZI  adalah  ranah  dari  pembina pelaksanaan ZI di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten.
Penentuan  lulusnya  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  dilalui  dengan  melalui  proses legal sesuai aturan main yang ada. Tahap demi tahap ditempuh dengan menuntaskan syarat – syarat  yang  harus  dipenuhi.  Atas  dasar  persetujuan  pimpinan  BKKBN,  Perwakilan  BKKBN Provinsi Banten dapat melanjutkan ke penilaian selanjutnya oleh TPN (Kemenpan-RB). Agenda selanjutnya adalah mempersiapkan segala hal untuk disajikan kepada tim penilai dari Kemenpan- RB.
Dengan mengacu kepada arahan narasumber yang berasal dari Kemenpan-RB (pertemuan daring), Perwakilan BKKBN Provinsi Banten sudah mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Responden list pengguna layanan dengan ketentuan:
a. Membuat form pernyataan tentang kesediaan responden untuk menjadi obyek survei.
b. Responden  adalah  pengguna  layanan  yang  telah  purna  mendapatkan  seluruh tahapan/proses pelayanan.
c. Minimal 100 responden.
d. Maksmimal yang telah menerima layanan dari unit kerja 2 bulan terakhir.
2. Video profil dan proses Pembangunan ZI pada unit kerja yang diusulkan di upload pada website atau youtube resmi instansi/unit kerja durasi maksimal 5 menit.
3. Mempersiapkan  paparan  untuk  keperluan  evaluasi  secara  virtual.  Minimal  informasi  yang harus disampaikan sebagai berikut:
a. Progres reform (kondisi before-after )
b. Identifikasi risiko atas pelaksanaan pelayanan dan integritas pada unit kerja
c. Inovasi pada sektor pelayanan dan penguatan integritas untuk mencegah KKN
4. Menampilkan  video  publikasi  dan banner yang  menampilkan  informasi  tentang  survei  dan pengaduan ZI di tiap unit kerja yang sedang dalam pengusulan. Akan disediakan link untuk men download template tersebut.
Berikut adalah review persiapan atas setiap point arahan diatas :
1. Telah dipersiapkan daftar responden dan pemenuhan dokumen yang disyaratkan.
2. Telah  di  produksi  Videografis  gambaran  pelaksanaan  ZI  di  Perwakilan  BKKBN  Provinsi Banten dan telah di publish pada channel youtube official BKKBN Banten.
3. Telah dibuat paparan yang sangat informatif sesuai acuan point yang harus ada.
4. Terpasangnya  banner  dengan  tema  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  tengah  membangun  Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
Keyakinan  dapat  melalui  tahap  penilaian  akhir  tercermin  dari  terpenuhinya  seluruh arahan  dari  tim  penilai  Kemenpan  diatas.  Seperti  telah  diutarakan  pada  pendahuluan, Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  dinyatakan  tidak  lulus.  Dengan  rincian  hasil  dan rekomendasi sebagai berikut:

## Tabel 5. Penilaian TPN untuk Perwakilan BKKBN Banten
Sumber: Surat Plt. Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB.
Secara garis besar Perwakilan Provinsi Banten telah menerapkan Implementasi kebijakan dari peraturan tentang pedoman pelaksanaan Zona Integritas. Interpretasi yang di internalisasi ke  dalam  langkah  kerja  pembangunan  Zona  Integritas,  tidak  semata  hanya  membaca  tekstual dari pedoman akan tetapi juga merupakan hasil padupadan dengan pendampingan tim penilai internal BKKBN.
Berdasarkan variabel yang mempengaruhi efektifnya suatu implementasi kebijakan, dapat dijabarkan bahwa seluruhnya bukan menjadi pekerjaan rumah (PR). Faktor kecakapan pimpinan dalam menciptakan komitmen pribadi dan kelompok, adalah modal utama pelaksanaan setiap kebijakan  yang  ada.  Kepatuhan  dalam  menjalankan  apa  yang  diperintahkan  oleh  organisasi sentral / BKKBN, terwujud dalam pencapaian target program yang tepat sasaran. Wabilkhusus kebijakan untuk mengimplementasikan pelaksanaan Zona Integritas pada Perwakilan BKKBN Provinsi Banten.
Ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai pisau analisa dari perumusan masalah yang tertulis pada bab awal, dapat di kupas bagaimana pelaksanaan Zona Integritas seperti dibawah ini:

## 1. Komunikasi
Internalisasi  kepada  seluruh  ASN  yang  ada  di  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten, menjadi agenda utama pimpinan, saat wilayah kerjanya mendapatkan penugasan menjadi unit kerja  percontohan  yang  menerapkan  ZI.  Secara  berjenjang  konsolidasi  bersama  jajarannya dilakukan terus menerus guna menggali informasi terkait apa saja yang harus dipersiapkan untuk langkah awal dan selanjutnya. Selain terus berkoordinasi dengan hirarki pimpinan yang menjadi  atasannya,  juga  memberdayakan  potensi  SDM  yang  dimiliki  untuk  sama-sama mendalami bagaimana membangun dan melaksanakan Zona Integritas.
Aktualisasi  dari  pengetahuan  yang  baik  dari  implementator  dalam  hal  ini  Kepala Perwakilan (Kaper), terwujud dalam ajakan kepada jajarannya untuk bersepakat berkomitmen bersama  untuk  melaksanakan  penerapan  kebijakan.  Menerbitkan  surat  keputusan  perihal pembentukan Tim RBZI di Perwakilan BKKBN Provinsi Banten adalah langkah konkrit yang dihasilkan.
Memanfaatkan momentum pada setiap rapat yang dipimpinnya, adalah bentuk strategi pengayaan  bagi  tim  yang  menjadi  tanggungjawabnya.  Hal  itu  efektif  untuk  mengurangi distorsi misperseption dari tujuan penerapan ZI.

## 2. Sumberdaya
Kesadaran  atas  keterbatasan  SDM  yang  dimiliki,  tidak  membuat  Kaper  selaku penanggungjawab pelaksanaan ZI membatasi ruang berkreasi bagi jajarannya menerjemahkan arahan  sesuai  dengan  potensi  yang  ada.  Menempatkan  personel  pada  sektor  yang  sesuai dengan kapasitas atau kapabilitas yang dimiliki ( the right man in the right place ), adalah salah satu strategi solutif yang dilakukan. Kalimat motivasi selalu tidak luput disampaikan di setiap kesempatan bahwa “ketika nilai – nilai ZI sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita, maka hal itu akan membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran”.
Walhasil  masalah  keterbatasan  menjadi  tidak  berdampak  kepada  implementasi kebijakan  yang  ada.  Ditambah  sumber  daya  finansial  yang  tidak  menyediakan  khusus pelaksanaan kegiatan  ZI, bukan menjadi hambatan pada tataran teknis.  Komitmen bersama menjadi  kekuatan  utama  dalam  melihat  kondisi  apapun,  terbukti  dari  tumbuhnya  ide berinovasi yang dihasilkan.

## 3. Disposisi
Kaper BKKBN Provinsi Banten adalah seorang konseptor ulung, buah dari karakteristik yang dimilikinya. Menjunjung tinggi komitmen dari kesepakatan bersama, juga keterbukaan dalam ruang komunikasi berdampak pada efektifnya setiap pelaksanaan tugas oleh jajarannya.
Pasal itu adalah cerminan dari pola komunikasi yang beliau lakukan dengan atasannya. Apa  yang  ingin  jajarannya  lakukan,  adalah  bentuk  dari  metode  yang  diterapkan  terlebih dahulu  oleh  beliau.  Memahami  dan  melaksanakan  apa  yang  diinginkan  oleh  atasannya  di BKKBN Pusat. Kesadaran akan sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan dalam hal ini atasannya, berkonsekuensi pada tidak efektifnya sebuah implementasi kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi
Pembagian  wewenang,  tugas  dan  tanggung  dari  struktur  organisasi  Perwakilan BKKBN Provinsi termasuk BKKBN Provinsi Banten, sebetulnya inline dengan formatur dalam SK Tim RBZI. Terlebih penempatan siapa ditempatkan di kelompok kerja mana, di sesuaikan dengan  kriteria  berlapis.  Hal  itu  dilakukan  dengan  tujuan  mencari  format  tim  kerja  yang efektif. Adapun kriteria tersebut antara lain:
1. Jabatan Struktural
2. Latar belakang pendidikan
3. Kompetensi
4. Tugas Pokok dan Fungsi (pelaksana)

## D. SIMPULAN
Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Banten telah mengimplemantasikan pelaksanaan Zona Integritas secara efektif dan efisien. Tidak terdapat  faktor  penghambat  yang  menjadi  kendala  baik  bagi  implementator  maupun jajaran/bawahannya.
Penulis  menemukan  sebuah  sudut  pandang  baru  yang  mempengaruhi  pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Terdapat  bias  efektiftifitas  yang  dipengaruhi  oleh  adanya  dualisme  pihak eksternal, saat ukuran  keberhasilan implementasi dinilai tidak dalam  satu interpretasi. Sangat disayangkan  ketika  implementator  telah  efektif  menjalankan  kebijakan,  akan  tetapi  gugur dengan pemberlakuan makna ganda dari penerjemahan sebuah kebijakan.
Perlu adanya penyeragaman pemahaman bagi tim penilai baik internal maupun eksternal. Hal  ini  penting  dilihat  dari  efisiensi  proses  penerapan  kebijakan.  Meminjam  istilah  “sekali dayung,  satu  dua  pulau  terlampaui”.  Meskipun  penerapan  kebijakan  ZI  yang  utama  adalah internalisasi nilai-nilai di dalamnya. Yaitu Lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme  (KKN),  dan  terwujudnya  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.
Setidaknya,  manakala  sebuah  unit  kerja  percontohan  sudah  berhasil  lulus  pada  tahap penilaian  internal  terlebih  mendapatkan  nilai  memuaskan,  menjadi  tidak  sia-sia  apabila  nilai akhir oleh tim penilai eksternal pun selaras. Meskipun independensi menjadi salah satu hal yang kemungkinan muncul ketika penilai internal berstatus ASN dari instansi yang sama, hal tersebut tidak lantas menjadi indikasi sulitnya menyamakan persepsi interpretasi dari sebuah kebijakan. Perlu adanya momentum duduk bersama dalam membuat suatu standar yang disepakati.
Di tahun 2021 kondisi serupa terjadi dengan naiknya peroleh nilai yang lebih baik, sebesar 97.81.  Penghargaan  atas  meningkatnya  hasil  evaluasi  itu,  seyogyanya  menjadi  gambaran semakin  matangnya  Perwakilan  BKKBN  Provinsi  Banten  dalam  mengimplementasikan pelaksanaan  Zona  Integritas  (Sumber:  Lembar  kerja  evaluasi  PMPZI  Perwakilan  BKKBN Provinsi Banten oleh TPI).
Harapan  tidak  terdapat  bias  interpretasi  dari  tim  penilai  Kemenpan-RB  atas  nilai  yang diberikan  oleh  TPI,  akan  sangat  berdampak  kepada  terjaganya  semangat  tim  rbzi.  Untuk menghindari munculnya demotivasi akibat terulangnya penilaian berstandar ganda antara TPI dan TPN.

## REFERENSI
Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alpabeta. Kemenpan RB, 2013. Reformasi dalam Praktik. Moeloeng, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Subarsono,  AG.  2011.  Analisis  kebijakan  Publik  :  Konsep.  Teori  dan.  Aplikasi.Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta. Winarno, Budi. 2014. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Komputindo.

## Peraturan Perundangan
Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2011 tentang pengaturan sejumlah ketentuan, antara lain instansi  pemerintah  harus  melaporkan  LHKPN  (Laporan  Harta  Kekayaan  Penyelenggara Negara),  menyelenggarakan  pelayanan  satu  pintu,  dan  menetapkan  program  Wilayah  Bebas Korupsi (WBK) menuju Zona Integritas.
Peraturan  Presiden  (Perpres)  Republik  Indonesia  nomor  :  81  tahun  2010  tentang  Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
Permenpan Nomor :  PER/04/M.PAN/4/2009  tentang  Pedoman  Pengajuan  Dokumen  Usulan  Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri No. 20 tahun 2012 yang berisi panduan umum penerapan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (ZI WBK).
Permenpan-rb nomor : 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas  dari  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani  di  lingkungan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah.
Permenpan-RB  nomor  :  52  tahun  2014  tentang  pedoman  pembangunan  zona  integritas  menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.
Permenpan nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara  dan  reformasi  birokrasi  nomor  52  tahun  2014  tentang  pedoman  pembangunan  zona integritas  menuju  wilayah  bebas  dari  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  dan  melayani  di lingkungan instansi pemerintah.
Keputusan Kepala BKKBN nomor :  76/KEP/C/2019 tanggal 12 oktober 2019 tentang penetapan unit kerja percontohan 2019-2020.
Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Banten 2020-2024.
Surat Plt. Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB.

## Artikel
Rd.  Nia  Kania  Kurniawati.  2021.  Implementasi  Kebijakan Sister  City Kota  Bandung  Dengan  Kota Braunschweig (Jerman), Vol 5, No 1 (2021).
Julia  Hapsari,  Hartuti  Purnaweni,  Budi  Puspo  Priyadi.  2019.  Implementasi  pembangunan  zona integritas  menuju  Wilayah  bebas  dari  korupsi  dan  wilayah  birokrasi  bersih  Dan  melayani  di bbws pemali juana semarang Vol 1, Nomor 1, Juni 2019.