## FRAMEWORK TANGGAP BENCANA KEBAKARAN GEDUNG KAMPUS
Heru Sufianto 1 , Agung Murti Nugroho 2 , M Satya Aditama 3
1 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
2 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
3 Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang Jl. Jl. MT Haryono No. 167 Malang

## ABSTRACT
Fires  in  buildings  have  significant  impact  on  communities  both  socially  and  economically.  In  education facilities,  fire  incidents  have  potential  impact  on  research  product  lost.  Fire  authorities,  practitioners  and relevant  bodies  have  been  addressed  this  issue  partially  on  the  points  of  physical  aspects  and  management addressed  to  fire  safety.  This  study  seeks  the  importance  element  of  a framework  that  should  be  implemented comprehensively  increasing  building  fire  protection  around  the  clock.    Physical  assessment  on  numbers  of buildings have been performed, a questionnaire seeking for occupant’s awareness and knowledge toward fire incidents  have  been  disseminated.  Meanwhile,  fire  disaster  models  from  a  number  of  campuss  buildings  have been  reviewed.  The  study  found  4  elements  of  the  fire  disaster  framework  to  be  considered,  including:  the occupant’s fire awareness, means of the building, insentives, and control.
Keywords : fire safety management, fire protection, building occupants, fire safety awareness .

## PENDAHULUAN
Kebakaran  gedung  dapat  terjadi  pada  setiap jenis  peruntukkan  bangunan,  baik  hunian- permukiman,  perkantoran  maupun  fasilitas pendidikan.  Di  Indonesia,  beberapa  bangunan kampus  (pendidikan)  terjadi  dalam  kurun sepuluh  tahun  terakhir.  Kebakaran  yang  terjadi di  Kampus  Universitas  Islam  Malang  adalah kejadian  kebakaran  kampus  terbaru  (Juni  2016) yang  diduga  akibat  hubungan  arus  pendek  di panel  listrik.  Peristiwa  tersebut  menghanguskan 2  dari  3  lantai  gedung  yang  ada  dan menghabiskan  ruangan  beberapa  laboratorium dan seisinya.
Kebakaran  fasilitas  pendidikan  juga  terjadi  di Universitas  Budi  Luhur,  Tangerang  (Desember 2015) dimana kejadian tersebut terjadi pada saat jam perkuliahan berlangsung. Peristiwa tersebut menimbulkan  kepanikan  yang  luar  biasa. Penyebab  timbulnya  api  diperkirakan  dari hubungan  arus  pendek  di  salah  satu  ruang kuliah.  Kebakaran  hebat  juga  melanda  Gedung Institut  Bisnis  dan  Informatika  Indonesia  (IBII)
atau  yang  lebih  dikenal  Kwik  Kian  Gie  School of  Business  (Januari  2014).  Peristiwa  di  siang hari tersebut mengakibatkan kepanikan mahasiswa  berhamburan  keluar  ke  halaman gedung,  Api  diduga  berasal  dari  korsleting listrik alat pendingin udara. Di tahun yang sama kebakaran  hebat  juga  terjadi  pada  gedung  Fisip Universitas Indonesia. Walaupun tidak menimbulkan  korban  jiwa,  kerugian  kebakaran pada  pusat  kajian  sosiologi  tersebut  tidak terlinai  harganya,  berbagai  karya  penelitian  dan disertasi  musnah.  Penyebab  kebakaran  adalah hubungan arus pendek listrik.
Kebakaran  kampus  bukan  hanya  terjadi  di Indonesia,  peristiwa  tersebut  juga  sering  terjadi di  beberapa  universitas  di  Amerika.  Tercatat mulai  tahun  2000  hingga  2015,  telah  terjadi  85 peristiwa  kebakaran  kampus,  atau  rata-rata  7 kebakaran  kampus  per  tahun  yang  keseluruhan memakan  118  korban  jiwa.  Sejumlah  58% kejadian  kebakaran  yang  memakan  korban  jiwa berasal  dari  gedung  asrama,  tempat  berkumpul mahasiswa  yang  alat  deteksi  asapnya  tidak bekerja  (rusak),  sedangkan  85%  kejadian
berkorban  jiwa  terjadi  pada  gedung  yang  tidak dilengkapi dengan peralatan sprinkler
kebakaran.
Penyebab  kebakaran  dapat  beragam,  namun dapat  dikategorikan  kedalam  dua  aspek  yaitu kecerobohan  manusia  dan  gagalnya  sistim ‘engineering’  bangunan.  Kedua  aspek  tersebut bekerja baik pada saat perencanaan, pelaksanaan konstruksi maupun operasional bangunan (pasca huni). Di Indonesia kegagalan sistim engineering  lebih  tinggi,  khususnya  kegagalan sistim kelistrikan di dalam bangunan, misalnya: hubungan  arus  pendek  listrik  (Sufianto  and Green, 2012).
Mekanisme kontrol regulasi terhadap keamanan bangunan  dari  bahaya  kebakaran  baru  (fire protection  system)  pada  tahapan  perencanaan bangunan pada saat ini sudah berjalan (PU Cipta Karya,  2000),  namun  peristiwa  kebakaran bangunan  gedung  masih  sering  terjadi.  Hal  ini dimungkinkan akibat lemahnya aspek pengawasan  kinerja  sistim  engineering  tersebut pada  saat  pengoperasian  bangunan,  terutama pengawasan pada gedung yang telah mengalami modifikasi  fisik,  pengembangan  luasan  ataupun pengalihan fungsinya. Beberapa kejadian kebakaran  menunjukkan  bahwa  implementasi sistim  engineering  pada  tahap  perencanaan bangunan tanpa dukungan perbaikan pada aspek manusia-nya ternyata tidak menjamin terhindarnya  bangunan  dari  bahaya  api.  Masih dibutuhkan  suatu  mekanisme  kontrol  yang efektif  untuk  mencegah  percikan  api  sedini mungkin, mengisolir dan memadamkan percikan  api  sebelum  api  berkembang  ke seluruh  bangunan.  Mekanisme  penanganan bencana  kebakaran  juga  dibutuhkan  untuk memulihkan gedung agar dapat berfungsi seperti kembali  dalam  waktu  sesingkat  mungkin  ( fast building recovery ).
Keberadaan
sistim manajemen  tanggap  kebakaran  dibutuhkan untuk  menutup  kelemahan  sistim  engineering tersebut.
Universitas Brawijaya (UB), salah satu dari lima universitas besar di Indonesia memiliki kebijakan  untuk  mengembangkan  gedungnya secara vertikal, hal ini dikarenakan keterbatasan lahan  yang  tersedia  (58  Ha)  dan  jumlah penghuninya  yang  meningkat  setiap  tahunnya (sekitar 16.000 mahasiswa baru/ tahun). Saat ini terdapat  lebih  dari  16  gedung  tingkat  tinggi  di kampus  tersebut  yang  membutuhkan  performa
tinggi  sistim  penanggulangan  kebakarannya baik sistim pencegahan maupun pemadamannya. Penelitian ini bertujuan membuat suatu framework atau model manajemen kebakaran untuk mengurangi kemungkinan  terjadinya  kebakaran  di  kampus UB  dan  mengurangi  dampak  yang  timbul  bila terjadi kebakaran gedungnya.

## 1. Fire Safety Framework
Menajemen keselamatan kebakaran pada
dasarnya  bertujuan  untuk  menjamin  kesiapan bangunan  dan  penghuninya  untuk  mencegah terjadinya  kebakaran  dan    mencegah  tingkat kerugian/  resiko  pada  nilai  yang  dapat  diterima oleh  suatu  manajemen  gedung  (Chen,  Chuang, Huang,  Lin,  &  Chien,  2012;  Hassanain  & Mohammed Abdul, 2005; Malhotra, 1993). Pada  tahap  desain,  manajemen  keselamatan kebakaran  yang  digunakan  untuk  memastikan penyediaan  tingkat  keselamatan  kebakaran melalui  kesepakatan  terhadap  standar  tertentu. Beberapa  standar  internasional  baru-baru  ini digunakan  dalam  bidang  teknik  keselamatan, termasuk: Pendekatan Rasional Rekayasa
Keselamatan Kebakaran Gedung oleh CIB tahun 2001  dan  Teknik  Panduan  untuk  Aplikasi Penilaian Resiko Kebakaran oleh SFPE 2005
Pedoman  pertama  diprakarsai  oleh  Concil International  du  Batiment  (CIB,  juga  dikenal sebagai Dewan Internasional untuk
permasalahan  bangunan)  yang  diarahkan  untuk membantu  semua  pihak  yang  berkepentingan, termasuk regulator, arsitek, insinyur desain, dan perusahaan  konstruksi,  untuk  meningkatkan mereka pemahaman tahan api dan metode dalam menilai  desain  keselamatan  kebakaran  dalam bangunan  (CIB,  2001).  Pedoman  teknik  ini dirancang  melalui  pendekatan  berbasis  kinerja ( performance base ). Bidang kerja pada pedoman keselamatan kebakaran ini dikelompokkan  menjadi  tiga  bagian,  yaitu bagian penentuan batasan tugas ( task definition ), analisis ( analysis ), dan dokumentasi
( documentation ) yang masing-masing mencakup sejumlah  prosedur  (Gambar  1).  Pedoman tersebut  mengadopsi  prinsip  manajemen  resiko dimana  tahapan  definisi  tugas  ( task  definition ) berfungsi  untuk  mengkonfigurasi  konteks  kerja secara  keseluruhan,  tahap  analisis  merupakan proses  penilaian  dan  evaluasi,  sementara dokumentasi meliputi instrumen untuk
monitoring  dan  kontrol  sebagai  bahan  untuk
evaluasi tingkat keberhasilan dari tahap pertama.  Bagian  pertama  terdiri  6  langkah, mendefinisikan  konteks  desain,  tujuan,  kriteria penerimaan dan desain sidang awal. Pada bagian kedua,  desain  awal  diuji  melalui  alat  rekayasa yang  disepakati.  Hanya  ketika  hasil  yang dianggap  memenuhi  kriteria  penerimaan  yang diatur,  bagian  ketiga  dilakukan,  dokumentasi desain keselamatan kebakaran yang dipilih.
Step 1 Project scope (purpose of the building) Step 2 Agree on goals and fire safety objectives Step 3 Design fire safety strategy Step 4 Agree on performance requirement and criteria Step 5 Agree on design fire scenarios Step 6 Produce design proposal Step 7 Evaluate design proposal Step 13 Modify strategy and/or design No Step 9 Select final design Step10 Produce fire safety design report Step 11 Prepare design documents Step 12 Plans & Specifications and operations maintenance manual TASK DEFINITION Step 8 Selected design meets performance requirements & criteria? Yes ANALYSIS DOCUMENTATION
Gambar 1. Fire Safety Design Framework menurut CIB guideline (CIB, 2001)
Salah  satu  pedoman  keselamatan  kebakaran diperkenalkan  oleh  Society  of  Fire  Protection Engineers  (SFPE)  berjudul  'SFPE  Fire  Risk Assessment Framework’. Pedoman ini memberikan  arahan  sistematis  untuk  teknisi yang  berkualitas  untuk  berlatih  teknik  proteksi kebakaran.  Bagi  para  pemangku  kepentingan panduan berguna untuk menerapkan metodologi perkiraan  resiko  dalam  desain  keselamatan kebakaran  dan  analisis  (SFPE,  2005).  Pedoman ini  juga  memberikan  bantuan  pada  peran penilaian  resiko  kebakaran  dalam  spektrum yang lebih luas dari manajemen resiko.
Prosedur  penilaian  resiko  muncul  dalam  tiga tahap  berurutan  mengandung  pengembangan konteks  dan  identifikasi  bahaya  dalam  lima langkah  pertama  dari  penilaian  resiko  dalam  4 langkah berikut, dan diikuti dengan dokumentasi  untuk  monitoring,  review  dan implementasi  pada  langkah  akhir  (Gambar  2). Pedoman  ini  muncul  lebih  komprehensif dibandingkan  sebelumnya,  memiliki  proses yang  lebih  menyeluruh  mengadopsi  prinsip- prinsip  manajemen  resiko  yang  melibatkan
analisis  ketidakpastian.  Selain  itu,  proses  ini memungkinkan  penyediaan  data  yang  dapat dikurangkan  dari  sumber  eksternal,  misalnya data kebakaran dari otoritas setempat.
Step 1 Define project scope Step 2 Set risk acceptability thresholds Step 3 Identify hazards Step 4 Identify scenarios Step 5 Specify scenario clusters Step 7 Probability/ Frequency analysis Step 6 Data Step 8 Consequences analysis Step 9 Risk estimation: risk calculation Step 10 Uncertainty analysis Step 11 Risk evaluation: within acceptable thresholds? Step 12 Documentation Yes Identify modification No Reduce risk or Refine analysis Revisit risk thresholds Concept report
Gambar 2. Fire Risk Assessment Framework menurut SFPE (SFPE, 2005)
Kajian  di  atas  menjelaskan  bahwa  fire  safety framework  ataupun  fire  risk  assessment  yang dibuat  oleh  berbagai  organisasi  internasional berguna  untuk  mendukung  fire  engineer  dan pihak terkait dalam menentukan solusi keselamatan  kebakaran  bangunan.  Sebagai dokumen  teknis,  prosedur  tersebut  mengadopsi prinsip  manajemen  resiko.  Namun,  perhatian utama  diberikan  pada  pendekatan  rekayasa engineering untuk memberikan langkah-langkah keselamatan  kebakaran  yang  tepat  di  dalam gedung.  Dengan  demikian,  perlu  penekanan lebih  dalam  pada  jenis  tindakan  kontrol  yang bersifat  reaktif,  yang  diperlukan  saat  kejadian kebakaran  sudah  terjadi,  misalnya  pemadaman, alarm  asap,  dan  evakuasi  penghuni.  Panduan tersebut  mengabaikan  tindakan  kontrol  yang bersifat proaktif atau pencegahan akan terjadinya kebakaran.
Pada  tahap  operasional  gedung,  manajemen keselamatan  kebakaran  digunakan  sebagai pedoman operasional dalam organisasi. Kegiatan  manajemen  keselamatan  kebakaran
bervariasi  tergantung  pada  sistem  manajemen operasional individu dalam organisasi. Komponen  manajemen  keselamatan  kebakaran diprakarsai  oleh  Malhotra  pada  tahun  1987 (Malhotra,  1987)  dimana  program  manajemen keselamatan  kebakaran  diarahkan  agar  semua persyaratan  atau  kondisi  fasilitas  gedung  untuk melarikan  diri  ( evacuation )  tetap  terpelihara. Program  manajemen  juga  mencakup  fasilitas eksternal  yang  dapat  menjadi  ancaman  bagi penghuni  disaat  kebakaran.  Pada  tahun  1993,
manajemen keselamatan
kebakaran diperkenalkan  sebagai  bagian  dari  persyaratan bangunan  ( building  code )  untuk  gedung  yang ditempati  lebih  dari  50  orang  (Malhotra,  1993). Untuk  memastikan  bahwa  setiap  perubahan bangunan  tidak  akan  mengabaikan  efektivitas fitur konstruksi yang direncanakan selama tahap desain,  manajemen  keselamatan  kebakaran terdiri  dari  komponen:  panduan  langkah pencegahan  kebakaran;  pemantauan  terhadap panduan; pemeliharaan fasilitas proteksi kebakaran; pelatihan penghuni; latihan kebakaran dan rencana darurat.
Pada  lingkup  yang  lebih  luas,  manajemen keselamatan kebakaran diperkenalkan di British Standard  untuk  bangunan  publik  dan  kantor yang  dilaksanakan  di  Inggris,  BS  5588-12: 1999.  kegiatan  manajemen  ini  sebagian  besar diadopsi  pemerintah  di  Hong  Kong  (Chow, 2001a  ,  Tsui  dan  Chow,  2004).  Manajemen tersebut meliputi aspek teknis dan administratif, antara lain: rincian tanggung jawab manajemen; langkah-langkah komisioning instalasi keselamatan kebakaran dan manual keselamatan kebakaran;  keberadaan  personil  keamanan kebakaran  dan  keamanan;  program  pelatihan staf  dan  penghuni;  rancangan  prosedur  darurat dan  evakuasi;  panduan  tindakan  pencegahan kebakaran;  dan  program  pemantauan  dan evaluasi panduan keselamatan kebakaran, ekstensi  dan  perubahan.  Komponen  manajemen tersebut identik dengan manajemen keselamatan kebakaran diterapkan untuk operasinal terowongan bawah tanah di Hong Kong (Chow,
2001b).
Dari  berbagai  jenis  aktivitas  yang  dilakukan dalam mengelola keselamatan kebakaran di atas, dapat disimpulkan bahwa keselamatan kebakaran  harus  melibatkan  setidaknya  8 komponen (Chow, 2001a) antara lain:
1. Inspeksi.
2. Pendidikan dan Pelatihan.
3. Pemadaman kebakaran.
4. Layanan darurat.
5. Evaluasi potensi kebakaran.
6. Pencegahan kebakaran.
7. Laporan dan pencatatan.
8. Komunikasi
Di  University  of  Reading,  model  tanggap bencana  menakankan  pada  5  komponen, meliputi:  keberadaan  organisasi  dan  pembagian tanggung  jawab  di  dalam  organisasi  bencana tersebut,  aspek  penghuni  bangunan,  pelatihan kebakaran,  asuransi,  baik  pada  penghuni bangunan maupun fisik sarana prasaran gedung, serta  perencanaan  penanggulangan  bencana.  Ke lima  komponen  model  saling  terkait  satu  sama lain secara hierarki.
Gambar 3. Model Keselamatan Bangunan University of Reading – United Kingdom
University  of  Queensland  menggunakan  model tanggap  bencana  kebakaran  dengan  penekanan pada  lima  komponen  untuk  diimplementasikan baik pada saat perencanaan maupun operasional gedung.  Komponen  1  adalah  pemeliharaan sistim  pemadaman,  bertujuan  menjamin  gedung dan  peralatan  pemadaman  dalam  kondisi  layak digunakan.  Komponen  2  management  personil petugas/  relawan  kebakaran  gedung  yang menekankan pada mekanisme kerjasama, koordinasi,  pelatihan  dan  pengarsipan  dair masing  masing  relawan  kebakaran  gedung tersebut.  Komponen  3,  program  pelatihan evakuasi gedung yang dilakukan setiap tahunnya. Komponen 4 berisi program
pemantauan  keselamatan  kebakaran  dan  resiko yang  secara  teratur  dilakukan  setiap  tahun. Sedangkan  komponen  5  adalah  rancangan gedung dan pengawasan penggunaannya.
Gambar 4. Model Manajemen Keselamatan Bangunan University of Queensland – Australia
Disamping  faktor  teknologi  bangunan  dan manajemen  pengelola,  faktor  perilaku  manusia selalu  menjadi  bagian    penting  untuk  dikaji (Hanford,  2008;  Sufianto  &  Green,  2012).  Hal ini disebabkan keberagaman perilaku cenderung berpengaruh  terhadap  keselamatan  penghuni pada  saat  terjadinya  kebakaran  (Meacham, 1999).  Beberapa  studi  menemukan  bahwa interpretasi penghuni terhadap keadaan sebelum alarm  gedung  bekerja  berpengaruh  terhadap waktu evakuasi penghuni secara keseluruhan (S. Gwynne,  Purser,  Boswell,  &  Sekizawa,  2012; Guylene Proulx & Reid, 2006).
Perilaku  penghuni  bangunan  merupakan  satu dari 3 kunci keberhasilan penanganan kebakaran (Kobes,  Helsloot,  de  Vries,  &  Post,  2010; Nilsson  &  Johansson,  2009),  dimana  perilaku tersebut dipengaruhi oleh performance individual  penghuni,  karakter  sosial,  dan  situasi saat kebakaran terjadi. Faktor perilaku penghuni juga  dianggap  sebagai  penentu  efektifitas kinerja  peralatan  pemadaman  kebakaran  yang ada  di  dalam  bangunan  (Bruck  &  Thomas, 2010)  dan  kinerja  sistim  alarm  bangunan (Filippidis, Galea, Gwynne, & Lawrence, 2006; S. M. V. Gwynne, Boswell, & Proulx, 2009).

## METODE
Studi  ini  diarahkan  untuk  mengaudit  kondisi fisik  dan  prasarana  gedung  serta  perilaku penghuni bangunan terhadap bahaya kebakaran. Informasi  fisik  dan  prasarana  dikumpulkan melalui  observasi  lapangan,  meliputi:  pintu darurat,  tangga  kebakaran,  sarana  pemadaman kebakaran  gedung,  jaringan  listrik,  jarak  antar bangunan,  aksesibilitas  gedung,  ruang  terbuka, sumber  air  dan  tata  letak  hydrant.  Sebelas gedung  bertingkat  dipilih  sebagai  sample penelitian.
Data  perilaku  dan  persepsi  penghuni  terhadap keselamatan  kebakaran  didapatkan  melalui angket  kuestioner  yang  dilakukan  secara  online dan  terbuka  bagi  seluruh  civitas  akademika Universitas  Brawijaya.  Pilot  studi  dilakukan untuk  memastikan  partisipan  dapat  mengisi dengan  baik  dan  benar.  37  pernyataan  dengan pilihan  jawaban  (Likert  scale)  diberikan  kepada partisipan.  Pertanyaan  tersebut  dikelompokkan kedalam enam kelompok, antara lain:
1. Pengetahuan  dan  kesadaran  penghuni  akan keselamatan kebakaran
2. Kepedulian  terhadap  kelengkapan  sarana- prasarana kebakaran gedung
3. Kepedulian  penghuni  terhadap  modifikasi ruang
4. Faktor  untuk  peningkatan  keselamatan kebakaran
5. Media komunikasi keselamatan kebakaran
6. Manajemen pengelolaan gedung
Data  audit  fisik  bangunan  dan  lingkungan dianalisa  berdasarkan  ketentuan  teknis  didalam Kepmeneg  PU  No.  10/2000  dan  No.  11/2000 perihal  petunjuk  teknis  keselamatan  bangunan gedung. Sedangkan isian angket dianalisa secara statistik untuk  mengetahui  kecenderungan keberpihakan  penghuni  terhadap  beberapa pernyataan yang diberikan.

## 2. Model Tanggap Bencana Kebakaran Kampus
Analisis  dari  data  yang  terkumpul  baik  dari wawancara, kuestioner penghuni maupun observasi  fisik  di  lingkungan  kampus  UB, menunjukkan bahwa:
1. Kepedulian  penghuni  bangunan  terhadap hal-hal  penyebab  timbulnya  kebakaran relatif rendah.
2. Penghuni  memiliki  tingkat  pemahaman berbeda terhadap tindakan darurat kebakaran 3. Kelengkapan serta kelayakan kinerja peralatan  pendeteksian  dan  pemadaman relatif rendah
4. Lemahnya  sistim  pemeliharaan  sarana  dan prasarana gedung
5. Kualitas  perangkat  dan  instalasi  listrik bangunan belum sepenuhnya terjamin
6. Kelaikan  jalur  evakuasi  pada  beberapa gedung masih bermasalah.
7. Belum tersedianya guideline/ manual prosedur penggunaan peralatan fire protection maupun evakuasi 8. Belum  tersedianya  organisasi/  manajemen penanganan darurat kebakaran
9. Sistim  insentif  diterima  oleh  mayoritas penghuni gedung.
Kondisi  eksisting  tersebut  memicu  penyusunan langkah-langkah  (intervensi)  strategis  yang  bila dilakukan  diharapkan  akan  terjadi  peningkatan kondisi  eksisting  tersebut.  Beberapa  intervensi yang dapat dilakukan antara lain:
1. Perlunya peningkatan pendidikan dan pengetahuan penghuni dan pengelola gedung tentang sebab dan akibat kebakaran 2. Peningkatan  pengetahuan  dan  ketrampilan akan pencegahan kebakaran 3. Ketrampilan evakuasi gedung secara aman
4. Pemeliharaan  rutin  terhadap  insfrastruktur gedung, peralatan kelistrikan dan elektronik
5. Mengembalikan fungsi ruangan dan fasilitas gedung  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku, khususnya fasilitas tangga darurat.
6. Pengembangan  stadrad,  manual  prosedur ataupun  panduan  teknis  akan  operasional, pemeliharaan  sarana-prasarana  gedung  dan evakuasi gedung. 7. Pengadaan struktur organisasi darurat kebakaran gedung
8. Pemberian insentif
9. Penerapan sanksi
Interfensi  tersebut  mengarahkan  pembentukan komponen  penting  yang  harus  diwadahi  dalam framework  keselamatan  kebakaran  kampus  UB (Gambar 5).
Gambar 5. Usulan Model Tanggap Bencana Kebakaran
Model  tanggap  bencana  kebakaran  disusun terdiri  dari  empat  komponen  utama  meliputi Penghuni/  pengelola  gedung,  sarana  gedung, insentif  dan  kontrol.  Keempat  komponen tersebut  bekerja  bersama  dan  saling  terkait mendukung  dan  mempengaruhi.  Penghuni  dan pengelola gedung perlu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang kebakaran, sehingga  menimbulkan  kepedulian  diantara mereka, Insentif berperan menstimulasi penghuni dan pengelola gedung untuk meningkatan  pendidikan  dan ketrampilan. Insentif  juga  berperan  dalam  peningkatan kualitas  sarana  gedung  baik  dari  sisi  rancangan desian  arsitektural,  kelaikan  sistim  jaringan utilitas  maupun  sarana  deteksi  dan  pemadaman gedung.  Sarana  gedung  harus  direncanakan dengan  baik  terutama  sarana  dan  prasarana pendukung  keamana  kebakaran,  terkontrol  dan terpelihara dalam keadaan prima untuk mengeliminir kegagalan sistim bangunan. Sistim Kontrol  yang  akurat  yang  diimplementasikan secara  professional  dan  konsisten  diperlukan agar program peningkatan kepedulian penghuni, insentif  dan  sarana  fisik  gedung  dapat  berjalan dan senantiasa terpelihara dengan baik.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  umum  yang  didapat  dari hasil analisa dan pembahasan, antara lain:
1. Sarana  penyelamatan  gedung  bertingkat kampus  UB  kurang  memenuhi  persyaratan seperti  yang  digariskan  dalam  standar bangunan  bertingkat  tinggi.  Tata  letak, konstruksi  tangga  darurat  belum  sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mengancam kelancaran proses evakuasi.
2. Sistim managemen kebakaran belum sepenuhnya  terdapat  diseluruh  gedung bertingkat,  hanya  sebagian  kecil  yang sudah memiliki upaya penunjukkan personel tertentu untuk pemadamam kebakaran,  namun  secara  formal  tidak dijumpai kelembagaan ataupun keorganisasian  yang  khusus  menangani upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran gedung kampus.
3. Tata  masa  bangunan  kampus  mampu mewadahi  kebutuhan  tempat  berkumpul saat  proses  evakuasi  penghuni,  namun entrance  gate kampus  perlu  dimodifikasi
lebih  lebar  untuk  memudahkan  akses kendaraan damkar.
4. Keberadaan  sarana  hydrant  halaman  dan sumber air perlu ditingkatkan dilingkungan sekitar  kampus  sedemikian  rupa  sehingga dapat  melayani  setiap  sudut  bangunan tinggi.
5. Tingkat  kesadaran  individual  penghuni bangunan  terhadap  potensi  sumber  api dinilai  relatif  rendah,  mereka  (terutama mahasiswa)  kurang  berminat  untuk  secara aktif  terlibat  dalam  upaya  peningkatan kewaspadaan dini kebakaran.
6. Penghuni  bangunan  pada  umumnya  tidak mempertimbangkan aspek keselamatan hunian  pada  saat  melakukan  perubahan/ modifikasi fungsi ruang.
7. Pemberian  insentif  dapat  mempengaruhi perilaku penghuni bangunan dalam peningkatan pengetahuan keselamatan kebakaran gedung.
8. Aspek keselamatan bangunan harus
dipertimbangkan  sejak  tahap  perencanaan hingga operasional bangunan dengan memperhatikan  sarana  pemadaman  dan kualitas  peralatan  listrik  elektronik  yang digunakan.
9. Promosi  keselamatan  kebakaran  kampus dapat  dilakukan  melalui  media  informasi popular di kalangan penghuni dan berbagai program kegiatan organisasional kampus

## Daftar Pustaka
Home Structure Fires (2011).
Bruck,  D.,  &  Thomas,  I.  (2010)  Interactions
Between Human Behaviour and
Technology:  Implications  for  Fire  Safety Science. Fire  Technology,  46 (4),  769-787. doi: 10.1007/s10694-010-0161-1
Chen,  Ying-Yueh,  Chuang,  Ying-Ji,  Huang,
Chin-Hsing,  Lin,  Ching-Yuan,  &  Chien, Shen-Wen.  (2012).  The  adoption  of  fire safety  management  for  upgrading  the  fire safety  level  of  existing  hotel  buildings. Building and Environment, 51 (0), 311-319.
Filippidis,  L.,  Galea,  E.  R.,  Gwynne,  S.,  & Lawrence,  P.  J.  (2006).  Representing  the influence of signage on evacuation behavior
within an evacuation model. Journal of Fire
Protection Engineering, 16 (1), 37(37).
Gwynne,  S.M.V.,  Boswell,  D.L.,  &  Proulx,  G.
(2009).  Understanding  the  Effectiveness  of Notification  Technologies  in  Assisting Vulnerable  Populations. Journal  of  Fire Protection  Engineering,  19 (1),  31-49.  doi: 10.1177/1042391508095094
Gwynne,  SMV,  Purser,  DA,  Boswell,  DL,  & Sekizawa,  A.  (2012).  Understanding  and representing staff pre-warning delay. Journal  of  Fire  Protection  Engineering, 22 (2), 77-99. doi: 10.1177/1042391512436785
Hanford,  Desiree  J.  (2008).  The  Human  Factor Building  Operating  Management (Vol.  55, pp. 57-62): ABI/INFORM Trade & Industry. Hassanain,  Mohammad  A.,  &  Mohammed Abdul, Hafeez. (2005). Fire safety
evaluation of restaurant facilities. Structural Survey, 23 (4), 298-309.
Kobes,  Margrethe,  Helsloot,  Ira,  de  Vries, Bauke,  &  Post,  Jos  G.  (2010).  Building Safety  and  Human  Behaviour  in  Fire:  A Literature  Review. Fire  Safety  Journal,
45 (1), 1-11.
Malhotra, H. L. (1993). Proposed Code for Fire
Safety  in  Buildings  for  the  State  of  Sao Paulo: British Consulate, Sao Paulo- Brazil.
Meacham,  B.  J.  (1999).  Integrating  Human Behavior  and  Response  Issues  Into  Fire Safety  Management  of  Facilities. Facilities, 17 (9/10),
303-312. doi:
10.1108/02632779910278719
Nilsson,  Daniel,  &  Johansson,  Anders.  (2009). Social  Influence During  the  Initial Phase of a  Fire  Evacuation--Analysis  of  Evacuation Experiments  in  a  Cinema  Theatre. Fire Safety Journal, 44 (1), 71-79.
Proulx,  G.  (2000). Why  Building  Occupants Ignore  Fire  Alarms :  Institute  for  Research in Construction.
Proulx,  Guylene,  &  Reid,  Irene  M.  A.  (2006). Occupant  Behavior  and  Evacuation  during
the  Chicago  Cook  County  Administration Building  Fire. Journal  of  Fire  Protection Engineering, 16 (4), 283-309. doi: 10.1177/1042391506065951 Sekizawa, A., Ebihara, M., Notake, H., Kubota, K., Nakano, M., Ohmiya, Y., & Kaneko, H.
(1999).  Occupants'  Behaviour  in  Response to  the  High-rise  Apartments  Fire  in Hiroshima  City. Fire  and  Materials,  23 (6),
297-303.
Sufianto, Heru. (2013). A Fire Safety Improvement  Framework  for  Residential Buildings:  A  Socio-Ecological  Behaviour Modification  Approach. (PhD),  University of New South Wales, Sydney.
Sufianto,  Heru,  &  Green,  AnthonyR.  (2012). Urban  Fire  Situation  in  Indonesia. Fire Technology, 48 (2), 367-387. doi: 10.1007/s10694-011-0226-9