## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v8i2.2381
Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Merek Sama Dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain Yang Diproduksi Dan/Atau Diperdagangkan
Novi Asih Muharam 1
1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Novi Asih Muharam
 novighezhaa@gmail.com

## Page: 80 - 95
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Liability,  Registered  Marks,  Similar Goods .]
Kata Kunci: [ Pertanggungjawaban, Merek
Terdaftar, Barang sejenis.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum . Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial
4.0
International License .
[A  criminal  act without  the  right  to  use  a  brand  that  is  completely  the same as a registered mark belonging to another party for similar goods produced and/or traded as was done by Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi in  Decision  Number  50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.  The  problem  in  this research is the factors that cause perpetrators to commit criminal acts without the right to use the same mark in its entirety as a registered mark belonging  to  another  party  for  similar  goods  produced  and/or  traded based  on  Decision  Number  50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.  The  research method uses a normative and empirical approach. The research results show that the factors causing the perpetrator to commit a criminal act without the right to use the same mark in its entirety as the registered mark  belonging  to  another  party  for  similar  goods  produced  and/or traded  based  on  Decision  Number  50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk  include factors  internal  and  external  factors.  Responsibility  for  perpetrators  of criminal acts based on Decision Number 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk is in the form of imprisonment for 2 (two) years and a fine of IDR 10,000,000.00 (ten million rupiah).]

## Abstrak
[Tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  seperti  yang dilakukan oleh Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek yang sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor
50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Hasil penelitian, bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan  Putusan  Nomor  50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk  antara  lain faktor internal dan faktor eksternal. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana  berdasarkan  Putusan  Nomor  50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk  berupa pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkembangan ekonomi di era globalisasi diimbangi dengan perkembangan arus perdagangan (Saiman, 2018). Salah satu faktor yang  dapat  mempengaruhi  kelancaran  perdagangan  adalah  faktor merek  (Sinaga  &  Ferdian,  2020).  Merek  adalah  sesuatu  yang ditempelkan  atau  dilekatkan  pada  satu  produk.  Dengan  merek, produk  barang  atau  jasa  sejenis  dapat  dibedakan  asal  muasalnya, kualitasnya, serta jaminan  bahwa produk itu  original  (Ramadhani, 2022). Kadangkala yang membuat harga sebuah produk itu menjadi mahal  bukan  produknya,  melainkan  mereknya  (Toguan,  2021). Kelahiran hak atas merek sebenarnya diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, sebab pada merek pasti terdapat unsur ciptaan, seperti desain logo,  atau  desain  huruf  yang  digunakan  sebagai  tanda  pembeda (Heryawan, 2019).
Salah  satu  bidang  kajian  dalam  Hak  Kekayaan  Intelektual (yang  selanjutnya  disingkat  dengan  HaKI)  yang  cukup  berperan dalam dewasa ini adalah masalah merek ( trademark ), hal itu karena masalah  merek  erat  sekali  kaitannya  dengan  produk  yang ditawarkan  oleh  produsen  baik  berupa  barang  maupun  jasa (Abdikarya  et  al.,  2022).  Bagi  konsumen  timbul  suatu  prestisie tersendiri  jika  ia  menggunakan  merek  tertentu.  Jadi,  dalam masyarakat ada semacam anggapan bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini, tentunya  dapat  dimanfaatkan  produsen  yang  ingin  mengambil keuntungan  secara  tidak  sah  ( illegal ),  yakni  menggunakan  merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya. Hal ini tentunya  dapat  merugikan  konsumen  karena  barang  yang ditawarkan  kualitasnya  berbeda  dengan  yang  aslinya  (Widyastuti, 2017).
Kaidah hukum Merek pada dasarnya diatur di dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang sekarang telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  yang  dimaksud  dengan  Merek  adalah  tanda  yang  dapat ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi  dan/atau  3 (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
Hak  atas  merek  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan intelektual  yang  harus  dilindungi  oleh  Negara.  Karena  merek mempunyai  fungsi  yaitu  sebagai  alat  pembeda  antara  barang  atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau  jasa  yang  sejenis  (Lumintang,  2020).  Sehingga  masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan  tidak  terkenal.  Karena  merek  mempunyai  arti  yang  sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar (Mirfa, 2016).
Pemberian  perlindungan  hak  atas  merek,  hanya  diberikan kepada  pemilik  merek  yang  mereknya  sudah  terdaftar  saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  mempunyai  hak terhadap  suatu  merek  (Karina  &  Njatrijani,  2019).  Dalam  dunia perdagangan  merek  mempunyai  peranan  yang  penting,  karena dengan  merek  yang  terkenal  maka  akan  dapat  mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran (Jotyka & Suputra,  2021).  Dalam  dunia  perdagangan  sering  terjadi pelanggaran  terhadap  merek  terkenal.  Pelanggaran  terjadi  karena
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya (Semaun, 2016).
Pihak  yang  melakukan  pelanggaran  di  bidang  merek  tentu akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Namun terhadap pelaku pelanggaran  merek  itu  tidak  hanya  dikenakan  dapat pertanggungjawaban  hukum  /  akibat  hukum  secara  administratif ataupun  keperdataan,  tapi  juga  dapat  dikenakan  akibat  hukum pidana  terhadap  si  pelaku  (Hamdani,  2022).  Pemberian  sanksi pidana  kepada  pelaku  pidana  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Penerapan  sanksi  pidana  itu  dapat  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  khususnya  Majelis  Hakim,  apabila  terbukti  dalam perbuatan  pelanggaran  merek  yang  dimaksud  terpenuhi  unsur- unsur  pidana  mereknya,  maka  pelaku  tersebut  dapat  dikenakan akibat hukum terhadapnya (Purnama & Makkawaru, 2022). Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu  dengan  yang  lain,  yang  bersepakat  untuk  menciptakan  suatu hubungan  hukum  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan (Yanwar,  2016).  Hubungan  hukum  adalah  hubungan  yang  diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang dimaksud tidak hanya lahir dari adanya  kesepakatan  namun  juga  dapat  lahir  dikarenakan  aturan hukum yang mengaturnya, termasuk adanya pelanggaran/kejahatan yang dilakukan kepada orang lain (Supriyanto, 2016).
Tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  seperti yang dilakukan oleh Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi yang telah memperdagangkan  produk  beras  dengan  merek  Raja  Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada
keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  telah melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Atas  perbuatan  terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  Pengadilan
Negeri Tanjungkarang melalui Putusan Nomor
50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk yang amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu  Penuntut  Umum  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah  yang  menjadi  faktor  penyebab  pelaku  melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/ PN.Tjk?
2. Bagaimana  pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  tanpa hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk?
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
85

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian  kepustakaan  ( library  research )  ataupun  studi  dokumen dengan  cara  menelaah  dan  mempelajari  kaidah-kaidah  atau  norma- norma,  aturan-aturan,  perundang-undangan  yang  berlaku,  serta literatur  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. Selanjutnya,  pendekatan  empiris  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan melalui  penelitian  secara  langsung  terhadap  objek  penelitian  dengan cara  pengamatan  ( observation )  dan  wawancara  ( interview )  kepada narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  menurut klasifikasinya  kemudian  diuraikan  dan  dianalisis  secara  yuridis kualitatif,  yakni  dengan  memberikan  pengertian  terhadap  data  yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Selanjutnya dari hasil analisis  tersebut  diinterpretasikan  ke  dalam  bentuk  kesimpulan  yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor  Penyebab  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Menggunakan Merek  Yang  Sama  Pada  Keseluruhannya  dengan  Merek Terdaftar Milik Pihak Lain.
Adapun faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  yang  berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian ini.
1. Faktor internal
Faktor internal pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek
terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain:
a. Faktor  ekonomi,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Hengky  Ardy  Irawan  selaku  Penyidik  Pembantu  pada Kepolisian Daerah Lampung mengemukakan bahwa faktor penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain  faktor  ekonomi.  Faktor  ekonomi  adalah  hal  yang paling  rentan  memicu  timbulnya  kejahatan.  Pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan  agar  barang  yang  pelaku  jual memiliki harga yang sama dengan merek yang sudah ada.
b. Faktor Individu, seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat  mengontrol  dan  mengembangkan  kepribadiannya yang  positif  akan  dapat  menghasilkan  banyak  manfaat baik  itu  bagi  dirinya  sendiri  maupun  bagi  orang  lain. Selanjutnya,  mereka  yang  tidak  bisa  mengontrol kepribadiannya  dan  cenderung  terombang-ambing  oleh perkembangan  akan  terus  terseret  arus  kemana  akan mengalir.  Entah  itu  baik  atau  buruk  mereka  akan  tetap mengikuti hal tersebut.
2. Faktor eksternal
Faktor  eksternal  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
87
merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan antara lain:
a. Ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  pajak.  Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  Sabi’in  selaku  Jaksa  Penuntut Umum  di  Kejaksaan  Tinggi  Lampung  mengemukakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar  milik pihak lain untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  adalah  pelaku  ingin  menghindari kewajiban-kewajiban  yang  telah  ditentukan.  Salah  satu faktor  maraknya  tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  adalah  karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan  oleh  pemerintah,  antara  lain  retribusi,  pajak bea cukai dan lain-lain.
b. Minimnya  sosialisasi  mengenai  peraturan  perundang- undangan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  D.
Efiyanto selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengatakan bahwa faktor ekternal dari pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  adalah  minimnya  sosialisasi.  Sosialisasi merupakan  suatu  bentuk/wadah  penyampaian  suatu tujuan  yang  ingin  dicapai  dan  merupakan  suatu  bentuk pemahaman bagi masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi di bidang merek kepada masyarakat, agar masyarakat paham tentang merek barang yang diproduksi/ diperdagangkan.
c. Lemahnya  penegakan  hukum.  Ditambahkan  oleh  D.
Efiyanto  bahwa  lemahnya  penegakan  hukum  di  bidang merek  juga  dijadikan  kesempatan  oleh  pelaku  untuk memperdagangkan  barang  sejenis  yang  diproduksi dan/atau  diperdagangkan.  Lemahnya  penegakan  hukum merupakan  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar  milik pihak lain untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan.  Lemahnya  pengawasan  dan  penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku yang memperdagangkan barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan .
Menurut  J.E.  Sahetapy  bahwa  pendekatan  lain  yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah pendekatan sobural, yaitu  akronim  dari  nilai-nilai  sosial,  aspek  budaya,  dan  faktor struktural yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam setiap  masyarakat.  Aspek  budaya  dan  faktor  struktural merupakan  dua  elemen  yang  saling  berpengaruh  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dua  elemen  tersebut  bersifat dinamis  sesuai  dengan  dinamisasi  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.  Ini  berarti,  kedua  elemen  tersebut  tidak  dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  sebagainya.  Kedua  elemen  yang  saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dengan  demikian,  maka  nilai-nilai  sosialpun  akan  bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural dalam masyarakat yang bersangkutan.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Selanjutnya,  faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dilihat dari faktor sulitnya mendapatkan pengesahan merek, minimnya sosialisasi  mengenai  peraturan  perundang-undangan  dan lemahnya  penegakan  hukum  merupakan  perwujudan  dari kontrol  sosial.  Kontrol  sosial  yang  dimaksud  yaitu  eksternal kontrol  yang  merupakan  kemampuan  kelompok  sosial  atau lembaga  dalam  masyarakat  untuk  melaksanakan  norma-norma atau  peraturan  menjadi  efektif.  Faktor  sulitnya  mendapatkan pengesahan merek dan minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan kepada masyarakat merupakan kelemahan dari lembaga dalam masyarakat khususnya instansi terkait yang dalam hal ini kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait  dengan  merek  serta  sulitnya  masyarakat  untuk memperoleh  pengesahan  merek.  Sedangkan,  untuk  faktor lemahnya  penegakan  hukum  sebagai  bentuk  aspek  struktural merupakan  kelemahan  dari  lembaga  dalam  masyarakat khususnya  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Kehakiman  dalam memaksimalkan penegakan hukum terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan merek.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dapat  dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan pada dasarnya terdiri dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu faktor ekonomi dan faktor individu. Selanjutnya, faktor eksternal antara  lain  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  pajak,  faktor sulitnya mendapatkan pengesahan merek, minimnya sosialisasi mengenai  peraturan  perundang-undangan  dan  lemahnya
penegakan  hukum.  Faktor  yang  paling  dominan  terkait  dengan tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan adalah faktor ekonomi.
B. Pertanggungjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak Menggunakan  Merek  Yang  Sama  Pada  Keseluruhannya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hengky Ardy Irawan selaku  Penyidik  Pembantu  pada  Kepolisian  Daerah  Lampung dikatakan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  dilakukan  melalui  proses penyelesaian  tindak  pidana,  dengan  diajukannya  seseorang  di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang  kemungkinan  akan  berakhir  dengan  putusan  pidana,  lepas dari  segala  tuntutan  hukum  ataupun  pembebasan  adalah  karena adanya  indikasi  atau  penunjuk  bahwa  seseorang  tersebut  telah melakukan  suatu  perbuatan  yang  dituduhkan  kepadanya.  Proses penyelesaian tindak pidana tindak pidana tanpa hak menggunakan merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  dimulai  dengan  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan.
Penyelidikan  dilakukan  untuk  membuktikan  terjadinya tindak pidana atau  tidak dan penyidikan  berguna untuk mencari serta  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  pada  tahap  pertama berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  harus  dapat memberikan  keyakinan,  walaupun  sifatnya  masih  sementara kepada Penuntut Umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan telah dilakukan serta menangkap tersangkanya.
Pada  tahap  penyidikan  terhadap  perkara  tindak  pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  yang  dilakukan.  Apabila benar ada laporan dan pengaduan atau ditemukan indikasi pelaku tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan,  maka Penyidik Kepolisian akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk  mengungkapkan  tindak  pidana  yang  terjadi.  Langkah- langkah  tersebut  yaitu  Polisi  setelah  mendapatkan  laporan terjadinya  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan,  langsung  mengadakan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  laporan  tersebut.  Apabila  data-data  dari laporan  tentang  adanya  tindak  pidana  tersebut,  maka  pihak Kepolisian  melakukan  proses  lanjutan.  Proses  lanjutan  tersebut dengan  meminta  keterangan  mengenai  identitas  tersangka  dan data-data serta dokumen, kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang modus yang digunakan pelaku. Setelah barang bukti dan  saksi  menunjukkan  adanya  indikasi  tindak  pidana,  maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

## Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabi’in selaku  Jaksa
Penuntut  Umum  di  Kejaksaan  Tinggi  Lampung  bahwa pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan merupakan suatu perbuatan
yang  harus  dipertanggungjawabkan  yang  telah  dilakukan,  yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan  oleh  pembuatnya  dengan  kata  lain kesadaran  jiwa  orang  yang  dapat  menilai,  menentukan kehendaknya  tentang  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan berdasarkan  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.
Setelah menerima hasil penyidikan dari Kepolisian berupa pelimpahan perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan, alat bukti dan tersangka, langkah-langkah yang ditempuh oleh Penuntut Umum adalah  segera  melakukan  tindakan  persiapan  dalam  rangka melakukan  penuntutan  dengan  jalan  mempelajari  dan  meneliti apakah  orang  atau  benda  yang  tersebut  dalam  hasil  penyidikan telah  sesuai  atau  telah  memenuhi  syarat  pembuktian.  Sebelum menyusun  surat  tuntutan  pidana  harus  mempertimbangkan unsur-unsur mana yang terbukti dan unsur-unsur mana yang tidak terbukti, sehingga ia dapat menentukan tuntutannya apakah akan dituntut  pemidanaan,  pelepasan  dari  semua  tuntutan  ataupun pembebasan.
Sabi’in menambahkan
bahwa terkait dengan pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun Dakwaan Alternatif yaitu:
Kesatu  :   Pasal  100  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Kedua  :   Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  D.  Efiyanto  selaku Hakim  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  menjelaskan  bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat  dipidananya  pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  berarti bahwa  pembuat  tindak  pidana  hanya  akan  dipidana  jika  ia mempunyai  kesalahan  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Kapan  seseorang  dikatakan  mempunyai  kesalahan  dalam melakukan tindak pidana tersebut dan kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban  pidana.  Seseorang  mempunyai  kesalahan bilamana  pada  waktu  melakukan  tindak  pidana,  dilihat  dari  segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh perbuatan tersebut.
Berdasarkan
uraian tersebut di
atas maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk  telah  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk  barang  sejenis  yang diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  sebagaimana  Dakwaan Kesatu  Penuntut  Umum  dan  menjatuhkan  pidana  kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama  2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Dengan demikian, wujud tanggung jawab dari pelaku tindak pidana  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya  dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain  untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan ini telah sesuai dengan Teori Kesalahan yang dikemukakan oleh Van Hamel
bahwa  sebagian  besar  tindak  pidana  mempunyai  unsur kesengajaan  atau opzet ,  terutama  kesengajaan  untuk  mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/tujuan ( dolus directus ).

## IV. KESIMPULAN
Faktor  penyebab  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk antara  lain  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  yaitu faktor ekonomi dan faktor individu. Selanjutnya, faktor eksternal antara lain  ketidakpatuhan  terhadap  kewajiban  pajak,  faktor  sulitnya mendapatkan label berbahasa Indonesia, minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum.
Pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana  tanpa  hak menggunakan  merek  yang  sama  pada  keseluruhannya  dengan  merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN.Tjk telah  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  bersalah  melanggar  Pasal 100 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi  Geografis  dan  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  denda sejumlah  Rp  10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan selama 2 (dua) bulan.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## DAFTAR PUSTAKA
Abdikarya,  J.,  Karya,  J.,  Dosen,  P.,  Mahasiswa,  D.,  &  Verawati,  D.  E.  (2022). Pentingnya  Pendaftaran  Merek  Bagi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Di  Jawa Timur. Jurnal  Abdikarya:  Jurnal  Karya  Pengabdian  Dosen  Dan  Mahasiswa ,
5 (2), 122 – 132.
Hamdani, J. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui  Download Pada Website Penyedia Lagu  Gratis. Fiat Iustitia : Jurnal Hukum , 79 – 92. Heryawan,  M.  K.  (2019).  Upaya  Pembuktian  Penuntut  Umum  Terhadap Perdagangan Merek Palsu “Cardinal.” Verstek , 7 (2).
Jotyka, G., & Suputra, I. G. K. R. (2021). Prosedur Pendaftaran Dan Pengalihan Merek Serta  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Terkenal  Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ganesha Law Review , 3 (2), 125 – 139. Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2), 194 – 212.
Lumintang,  N.  J.  (2020).  Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pemalsuan merek  barang  dagang  berdasarkan  undang-undang  nomor  20  tahun  2016 tentang merek dan indikasi geografis. Lex Crimen , 9 (2). Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum  Terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (1), 65 – 77. Purnama, R. E., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar .
Ramadhani, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terkait Merek yang Tidak terdaftar di Indonesia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance , 2 (1), 86 – 107.
Saiman, S. (2018). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang (Studi Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Yogyakarta  Nomor:  354/Pid. Sus/2016/PN. Yyk). Dinamika Hukum , 9 (3).
Semaun,  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Perdagangan  Barang Dan Jasa. DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , 14 (1), 108 – 124.
Sinaga, N. A., & Ferdian, M. (2020). Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha  Dalam  Perdagangan  Melalui  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2).
Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial , 2 (3), 151 – 168.
Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah. UIR Law Review , 5 (2), 42 – 56. Widyastuti, S. (2017). Manajemen komunikasi pemasaran terpadu: Solusi menembus hati pelanggan . Feb-Up Press.
Yanwar, M. (2016). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Pembatalan Merek  Terdaftar  (Studi  Kasus  Merek  PT.  Krakatau  Steel  Dan  Merek  PT. Perwira Adhitama Sejati). Premise Law Journal , 6 , 160984.