## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 8 Agustus 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH KOTA KENDARI

## Nita Hasnita
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia Email: nitahasnita13@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 15 Juli 2021 Diterima dalam bentuk revisi : 14 Agustus 2021 Diajukan : 20 Agustus 2021
Kata kunci: rasio keuangan; kinerja; pemerintah.

## Abstrak:
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun  berdasarkan  pendekatan  prestasi  kerja  yang  akan dicapai.  Untuk  mendukung  kebijakan  ini  perlu  dibangun  suatu sistem  yang  dapat  menyediakan  data  dan  informasi  untuk menyusun  APBD  dengan  pendekatan  kinerja  dimana  harus berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  kinerja  dengan  melakukan  analisis  rasio keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan dilaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan anggaran  daerah  Pemerintah  Kota  Kendari  tidak  dinilai berdasarkan habis  tidaknya  anggaran  yang diajukan dan bukan berdasarkan  pada  pertimbangan output yang  dihasilkan  dari aktivitas  yang  dilakukan  dibandingkan  dengan  target  kinerja yang  dikehendaki.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  berbentuk deskriptif  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  kemampuan  dan kemandirian  keuangan  daerah  setelah  penerapan  anggaran berbasis  kinerja  pada  Pemerintah  Kota  Kendari  ditinjau  dari analisis  rasio  keuangan  pada  APBD.  Hasil  penelitian menunjukkan  kinerja keuangan Pemerintah Kota Kendari pada tahun 2009-2013 ditinjau dari: a) Rasio Kemandirian keuangan daerah masih tergolong pada pola hubungan instruktif. b) Rasio Efektivitas dan Efisiensi menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Kendari  dalam  merealisasikan  PAD  tergolong  belum  efektif dan  tergolong  efisien.  c)  Rasio  Keserasian  menunjukkan sebagian  besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Kendari masih  diprioritaskan  untuk  kebutuhan  belanja  rutin  sehigga belanja  pembangunan  masih  sangat  rendah.  d) Debt  Service Coverage  Ratio menunjukkan  bahwa  nilai  kemampuan keuangannya  layak  untuk  mengadakan  pinjaman  karena pemerintah  daerah  tersebut  masih  memiliki  kemampuan  yang cukup  dalam  mengembalikan  pinjaman.  e)  Rasio  Pertumbuhan yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  masih  bersifat fluktuatif.
Keywords: financial ratios; performance; government.

## Abstract:
Law No. 17 of 2003 stipulates that the APBD is prepared based on the work performance approach to be achieved. To support this  policy,  it  is  necessary  to  build  a  system  that  can  provide data and information to prepare the APBD with a performance approach  which  must  be  oriented  to  the  public  interest.  This study aims to analyze performance by analyzing financial ratios to the APBD that has been determined and implemented. In this regard,  the  management  of  the  Kendari  City  Government's regional  budget  is  not  assessed  based  on  whether  or  not  the proposed  budget  has  been  exhausted  and  not  based  on consideration  of  the  output  generated  from  the  activities carried  out  compared  to  the  desired  performance  target.  This research  is  a  descriptive  research  that  aims  to  determine  the ability  and  financial  independence  of  the  region  after  the implementation of performance-based budgeting in the Kendari City  Government  in  terms  of  financial  ratio  analysis  in  the APBD.  The  results  of  the  study  show  that  the  financial performance  of  the  Kendari  City  Government  in  2009-2013  in terms of: a) The ratio of regional financial independence is still classified as an instructive relationship pattern. b) Effectiveness and Efficiency Ratio shows the performance of the Kendari City Government  in  realizing  PAD is  classified as not  effective and classified as efficient. c) The Harmony Ratio shows that most of the  funds  owned  by  the  Kendari  City  Government  are  still prioritized  for  routine  expenditure  needs,  so  development spending  is  still  very  low.  d)  Debt  Service  Coverage  Ratio shows that the value of its financial capacity is feasible to make loans  because  the  regional  government  still  has  sufficient ability  to  repay  loans.  e)  The  Growth  Ratio  that  has  been achieved from period to period is still fluctuating.
Coresponden author: Nita Hasnita Email: nitahasnita13@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Bergesernya  paradigma  manajemen  pemerintahan,  dari  berorientasi  proses  menjadi berorientasi hasil telah ikut mereformasi sistem pengelolaan keuangan negara baik di negara maju  maupun  negara  berkembang,  termasuk  Indonesia.  Reformasi  pengelolaan  keuangan negara di Indonesia yang diawali dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  telah  membawa  banyak  perubahan  mendasar  dalam  pengelolaan  keuangan  negara ( Fitri , 2010).
Sejalan dengan hal di atas, dalam kerangka otonomi daerah ( Indonesia , 2004), UU No. 32  Tahun  2004  dan  UU  No.  33  Tahun  2004  membuka  peluang  bagi  daerah  untuk
mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai  dengan kebutuhan dan prioritas masing- masing ( Mimbar , 2014). Kedua undang-undang ini membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk  pertanggungjawaban atas pengalokasian  dana  yang dimiliki dengan cara  yang  efektif dan  efisien.  Sebenarnya  pertimbangan  mendasar  terselenggaranya  otonomi  daerah  (Otoda) adalah  perkembangan  kondisi  di  dalam  negeri  yang  mengindikasikan  bahwa  rakyat menghendaki  keterbukaan  dan  kemandirian  (desentralisasi).  Selain  itu,  keadaan  luar  negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara,  termasuk  daya  saing  pemerintah  daerahnya.  Daya  saing  pemerintah  daerah  ini diharapkan  akan  tercapai  melalui  peningkatan  kemandirian  pemerintah  daerah.  Selanjutnya peningkatan  kemandirian  pemerintah  daerah  tersebut  diharapkan  dapat  diraih  melalui  Otoda ( Halim & Kusufi, 2007).
Berdasar pada uraian di atas, pemerintah perlu merencanakan program kerjaya dengan mempertimbangkan  benefit  yang  akan  diperoleh  masyarakat  karena  program  tanpa perencanaan adalah buruk, dan perencanaan tanpa pengukuran adalah sia-sia. Oleh karena itu, hal  penting  yang  dilakukan  selama  dalam  tahap  perencanaan  daerah  adalah  pengukuran kinerja.  Pengukuran  kinerja  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana  pembangunan  yang  telah dilakukan  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dan  hasilnya  saat  ini,  serta  langkah  apa  yang  akan diambil  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut.  Untuk  itulah  diperlukan  suatu  tolok  ukur yang  akan  digunakan  sebagai  acuan  dalam  menilai  hasil  program  yang  telah  direncanakan. Dengan pengukuran kinerja, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah antisipatif atas perkembangan yang terjadi selama proses pelaksanaan program pembangunan.
Anggaran  yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya  pencapaian hasil kerja ( output/outcome ) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerja yang diperoleh haruslah sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja  yang  terkait.  Penyusunan  anggaran  mestinya  dilakukan  dengan  berlandasakan  asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.  Dengan  demikian  dana  yang  tersedia  dapat  dimanfaatkan  dengan sebaik  mungkin  untuk  dapat  menghasilkan  peningkatan  dan  kesejahteraan  yang  maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Pemerintah  Kota  Kendari  telah  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang di dalamnya mengandung pelaksanaan anggaran  berbasis  kinerja  ( Saputra et  al.,  2016).  Untuk  mengetahui  pelaksanaan  anggaran berbasis  kinerja  telah  mencerminkan  kepentingan  publik  maka  perlu  dilakukan  analisa  rasio keuangan  yang  mendalam  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  Kota  Kendari.  Analisis prestasi  dalam  hal  ini  adalah  kinerja  pemerintah  daerah  itu  sendiri  dapat  didasarkan  pada kemandirian  dan  kemampuannya  untuk  memperoleh,  memiliki,  memelihara  dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat  di daerah  ( Yasrie , 2017).  Sebagai  daerah otonom,  daerah mempunyai kewenangan  dan  tanggung  jawab  menyelenggarakan  kepentingan  masyarakat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  prinsip-prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat  dan pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  pemerintah  yang  baik ( good governance ) ( Pranicha , 2011).
Berdasarkan  data  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Kendari  dari  Tahun 2009-2013,  realisasi  anggaran  lebih  kecil  dari  pada  target  angaran  yang  telah  direncanakan, maka  diperlukan  analisis  yang  mendalam  mengenai  kinerja  keuangan  pemerintah  Kota Kendari.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja  pemda  dalam  mengelola  keuangan daerahnya  adalah  dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  APBD  yang  telah ditetapkan  dan  dilaksanakannya  (Machmud,  M.,  dkk  (2017,  h.4)),  hasil  analisis  rasio keuangan  tersebut  selanjutnya  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam  menilai  kemandirian keuangan  daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  mengukur  efektivitas dan  efisiensi  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah,  mengukur  sejauh  mana  aktivitas pemda  dalam  membelanjakan  pendapatan  daerahnya,  serta  melihat  pertumbuhan  atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran  yang dilakukan selama periode waktu tertentu.  Hal  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji  sehingga  penulis  meneliti  tentang  “Analisis Rasio Keuangan dalam Mengukur Kinerja Pemerintah Kota Kendari”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan beberapa rasio yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Debt Service Coverage Ratio ,  dan  Rasio  Pertumbuhan.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  Anggaran  dan  Realisasi APBD, struktur penerimaan APBD Kota Kendari, rekapitulasi belanja Kota Kendari, realisasi dan target PAD, serta sumber PAD Kota Kendari Periode 2009 s/d 20013.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Perhitungan  APBD  Pemerintah  Kota  Kendari.  Adapun  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari  dokumen-dokumen  resmi  serta  sumber-sumber  lainnya  berupa  Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kota Kendari Tahun 2009 s/d 2013.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diukur  dengan  membandingkan  perolehan  PAD dengan  bantuan  pemerintah  pusat,  propvinsi  atau  pinjaman.  Adapun  hasil  perhitungan terhadap  rasio  kemandirian  Pemerintah  Kota  Kendari  selama  Periode  2009-2013  adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Rasio kemandirian Pemerintah Kota Kendari
Tahun PAD (RP) Bantuan (RP) % Pola Hubungan 2009 33.848.814.815,76 449.877.052.679,00 7,52 Instruktif 2010 46.736.680.947,39 536.579.487.314,00 8,71 Instruktif 2011 62.800.131.070,43 632.633.329.156,00 9,93 Instruktif 2012 70.857.916.205,44 667.130.181.690,00 10,62 Instruktif 2013 94.863.574.284,80 817.751.030.440,00 11,60 Instruktif
Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah
Perhitungan tabel 1 diketahui bahwa selama kurun waktu lima tahun (2009 s/d 2013), rasio  kemandirian  Pemerintah  Kota  Kendari  mengalami  peningkatan.  Meskipun  secara kuantitas PAD Pemerintah Kota Kendari tiap tahunnya meningkat, akan tetapi secara kualitas menurun.  Hal  ini  disebabkan  oleh  bantuan  Pemerintah  Pusat  (dalam  hal  ini  Dana  Alokasi Umum)  yang  tiap  tahunnya  semakin  besar  yang  tidak  diimbangi  peningkatan  PAD  secara lebih proporsional.
Pengukuran  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  pendapatan  Pemerintah  Kota  Kendari diketahui  melalui  rasio  antara  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target  penerimaan  yang ditetapkan  dan  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memungut  PAD  dengan  realisasi  penerimaan PAD.  Adapun  hasil  perhitungan  terhadap  rasio  efektivitas  dan  raso  efisiensi  selama  periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Rasio efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kota Kendari
Tahun PAD Dianggarkan (RP) Realisasi PAD (RP) Biaya Pemungutan PAD (RP) % % 2009 35.553.894.046,00  33.848.814.815,76 0,00  95,20 0,00 2010 48.192.394.046,00  46.736.680.947,39 168.071.370,00  96,98 0,36 2011 92.471.524.131,00  62.800.131.070,43 88.677.887,00  67,91 0,14 2012 83.213.457.737,00  70.857.916.205,44 1.060.752.000,00  85,15 1,50 2013 94.796.395.222,00  94.863.574.284,80 2.087.445.903,00  100,07 2,20

## Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari diolah
Berdasarkan  perhitungan  tabel  2  dapat  digambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah setelah  anggaran  berbasis  kinerja  diterapkan  menunjukkan  kinerja  Pemerintah  Kota  Kendari tergolong belum efektif dan tergolong efisien. Dimana untuk persentase rasio efektivitas dari tahun  2009  sampai  dengan  2012  belum  mencapai  1  (satu)  atau  100%,  namun  untuk  tahun 2013 rasio efektivitas telah menunjukkan pencapaian yang efektif dengan batas minimal 1,07 atau  100,07%.  Dan  persentase  rasio  efisiensi  menunjukkan trend rasio  yang  kurang  dari  1 (satu) atau 100% dari tahun 2010-2013 dengan kata lain kinerja pemerintah.
Rasio  keserasian  diukur  dengan  membandingkan  total  belanja  rutin  dan  total  belanja pembangunan  terhadap  total  APBD.  Adapun  hasil  perhitungan  rasio  keserasian  Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

## Tabel 3. Rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari
Tahun TBR (RP) TBP (RP) Total APBD % % 2009 401.136.237.171,00  105.054.351.873,00  507.202.808.544,00  79,09  20,71 2010 453.088.260.702,00  145.770.633.948,00  602.076.994.650,00  75,25  24,21 2011 537.670.875.419,00  145.111.628.036,00  684.117.220.811,00  78,58  21,21 2012 603.526.713.377,00  111.198.677.817,00  715.044.891.194,00  84,40  15,55 2013 652.372.171.376,46  196.885.074.583,34  849.332.245.959,80  76,81  23,18 Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah
Hasil  perhitungan  tabel.  3  rasio  keserasian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  sebagian besar  dana  yang  dimiliki  Pemerintah  Kota  Kendari  masih  diprioritaskan  untuk  kebutuhan belanja  rutin  sehingga  belanja  pembangunan  terhadap  APBD  masih  sangat  rendah  (relatif kecil).
Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  diukur  dengan  membandingkan  anatara penjumlahan PAD, bagian daerah, dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan  angsuran  pokok,  bunga  dan  biaya  pinjaman.  Adapun  hasil  perhitungan  DSCR Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009-2013 adalah sebagai berikut:

## Tabel 4. DSCR Pemerintah Kota Kendari
Keterangan Tahun Anggaran (Rp) 2009 2010 2011 2012 2013 Pendapatan Asli Daerah 33.848.814.815,76 46.736.680.947,39 62.800.131.070,43 70.857.916.205,44 94.863.574.284,80 Bagian Daerah: 30.602.469.572,00 38.159.475.319,00 33.428.943.867,00  344.840.591.359,00 41.148.724.648,00 Dana Bagi Hasil Pajak 29.748.856.858,00 36.846.993.540,00 29.998.896.679,00  336.556.234.707,00 30.426.620.625,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 853.612.714,00 1.312.481.779,00 3.430.047.188,00 8.284.356.652,00 10.722.104.023,00 Dana Alokasi Umum 339.094.211.000,00  345.765.495.000,00  399.485.271.000,00  478.763.604.000,00  555.693.881.000,00 Belanja Wajib: Belanja Pegawai 292.416.050.389,00  357.430.166.647,00  414.446.552.901,00  471.427.571.415,00  512.828.182.021,15 Belanja Bunga 128.714.349,00 109.643.624,00 90.572.894,00 71.711.160,00 52.431.439,00 Pembayaran Pokok Hutang 160.080.720,00 160.080.720,00 160.080.720,00 160.080.721,00 160.080.719,00 DSCR 384,80 271,50 324,22 1.825,06 841,73
Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah
Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 diatas, DSCR untuk tahun anggaran 2009-2013 masing-masing  sebesar,  384,80  ditahun  2009;  271,50  ditahun  2010;  324,22  ditahun  2011; 1.825,06 ditahun 2012 dan 841,73 ditahun 2013. Ini menunjukkan DSCR =2,5 artinya bahwa kemampuan  membayar  kembali  pinjaman  sangat  baik.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pemerintah  daerah  layak  melakukan  pinjaman  apabila  terjadi  kekurangan  dana  atau  defisit anggaran.
Hasil perhitungan rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari selama periode 2009- 2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 5. Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Kendari Keterangan Tahun Anggaran (Rp) 2009 2010 2011 2012 2013 Pendapatan Asli Daerah 33.848.814.81 5,76 46.736.680.94 7,39 62.800.131.07 0,43 70.857.916.20 5,44 94.863.574.28 4,80 Pertumbuhan PAD - 38,07 34,37 12,83 33,88
Total Pendapatan 484.056.981.4 41,76 583.316.168.2 61,39 698.804.774.1 62,43 745.296.446.4 55,44 916.010.599.6 07,80 Pertumbuhan Pendapatan - 20,51 19,80 6,65 22,91 Belanja Rutin (BR) 401.136.237.1 71,00 453.088.260.7 02,00 537.670.875.4 19,00 603.526.713.3 77,00 652.372.171.3 76,46 Pertumbuhan BR - 12,95 18,67 12,25 8,09 Belanja Pembanguna n (BP) 105.054.351.8 73,00 145.770.633.9 48,00 145.111.628.0 36,00 111.198.677.8 17,00 196.885.074.5 83,34 Pertumbuhan BP - 38,76 -0,45 -23,37 77,06

## Sumber: APBD Pemerintah Kota Kendari Diolah
Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 rasio pertumbuhan diatas, kondisi pertumbuhan APBD  Pemerintah  Kota  Kendari  setelah  anggaran  berbasis  kinerja  diterapkan  bersifat fluktuatif. Ini dapat dilihat rasio pertumbuhan mengalami penurunan dua tahun berturut yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012.

## Pembahasan

## 1) Rasio Kemandirian
Hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  menunjukkan  bahwa  kemampuan Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  semakin  menunjukkan trend yang positif.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  persentase  rasio  kemandirian  yang  meningkat  tiap tahunnya. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan pada tahun anggaran 2009 hingga tahun 2013 disebabkan karena adanya peningkatan pada pos-pos pendapatan asli daerah yakni  pendapatan  pajak  daerah,  pendapatan  retribusi  daerah  dan  pendapatan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Walaupun tingkat persentase kemandirian Pemerintah Kota Kendari menunjukkan trend yang positif akan tetapi rata-rata rasio kemandirian dalam lima tahun terakhir  yaitu  tahun  2009-2013  yang  mencapai  9,68%  menginterpretasikan  pola kemandirian  yang  masih  instruktif,  dimana  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan daripada  kemandirian  pemerintah  daerah.  Pola  instruktif  tersebut  yang  membuat ketergantungan  pemerintah  daerah  Kota  Kendari  dari  sisi  finansial  terhadap  pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal itu diperkuat dengan pendapatan transfer Pemerintah Kota Kendari yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan, pendapatan bagi hasil pajak/non pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dana alokasi khusus, transfer  pemerintah  pusat  lainnya,  dana  penyesuaian,  transfer  pemerintah  provinsi, pendapatan  bagi  hasil  pajak,  dan  pendapatan  bagi  hasil  lainnya  yang  mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2009-2013.
Mokodompit, P.S., dkk (2014, h. 1527) mengatakan bahwa agar pemerintah dapat menjalankan proses  desentralisasi,  tidak  terlalu  bergantung  soal  keuangan  kepada  pemerintah
pusat dan provinsi, serta tingkat kemandirian keuangan pemerintah dapat meningkat maka yang harus dilakukan adalah mengupayakan peningkatan pada sektor PAD, melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

## 2) Rasio Efektivitas dan Efisiensi
Hasil  perhitungan  rasio  efektivitas  dan  efisiensi  menunjukkan  kemampuan Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  merealisasikan  PAD  yang  direncanakan  belum  efektif karena rata-rata persentase rasio efekivitas  yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100% yakni 89,06%. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 dan 2012 anggaran Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  lebih  rendah  dari  capaian/realisasi  PAD  yakni  sebesar  Rp. 60.800.131.070,43  atau  67,91%  dan  Rp.  70.857.916.205,44  atau  85,15%  sedangkan target  yang  telah  ditetapkan  adalah  sebesar  Rp.  92.471.524.131,00  dan  Rp. 82.213.457.737,00.  Rendahnya  realisasi  PAD  pada  tahun  2011  disebabkan  adanya  pos PAD  yang  berada  jauh  dibawah  target/anggaran  yang  ditetapkan  yakni  lain-lain  PAD yang  sah  dimana  anggaran  yang  ditetapkan  adalah  sebesar  Rp.  37.442.100.000,00 sedangkan realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 6.203.916.703,43. Perbedaan selisih yang  jauh  tersebut  juga  disebabkan  karena  adanya  sumber-sumber  penerimaan  lain-lain PAD yang sah yang tidak tercapai.
Walaupun  kemampuan  Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  menjalankan  tugasnya masih  kurang  stabil  karena  mengalami  rasio  efektivitas  yang  naik  turun,  tetapi  rasio efisiensi  Pemerintah  Kota  Kendari  pada  Tahun  2010  hingga  Tahun  2013  sudah  efisien, disebabkan  secara  keseluruhan  Pemerintah  Kota  Kendari  memiliki  rata-rata  persentase yang  kurang  dari  1  (satu)  atau  100%  yakni  1,85%.  Dengan  demikian  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Kota  Kendari  efisien  dalam  merealisasikan  Pendapatan  Asli Daerahnya (PAD) secara maksimal.

## 3) Rasio Keserasian
Hasil  perhitungan  rasio  keserasian  menunjukkan  kemampuan  Pemerintah  Kota Kendari  dalam  memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  pembangunan  (belanja modal)  masih  sangat  rendah.  Dapat  dilihat  pada  persentase  belanja  pembangunan (belanja  modal)  yang  masih  jauh  berada  dibawah  persentase  belanja  rutin  (belanja operasi).  Hal  ini disebabkan karena adanya peningkatan pada pos belanja  rutin (belanja operasi)  yakni  pada  pos  belanja  pegawai  yang  meningkat  tiap  tahunnya  yang  tidak diimbangi  dengan  peningkatan  pos-pos  pada  belanja  pembangunan  (belanja  modal). Pramono  (2014,  h.  111)  mengatakan  agar  lebih  proporsional  di  dalam  mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

## 4) Debt Service Coverage Ratio
Hasil  perhitungan Debt  Service  Coverage  Ratio (DSCR)  mengindikasikan kelayakan  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pinjaman.  Berdasarkan  proyeksi penerimaan  dan  pengeluaran  daerah  tahunan  selama  jangka  waktu  pinjaman,  DSCR paling  sedikit  2,5  (pasal  16,  PP  No.  11  Tahun  2011  tentang  Pinjaman  daerah). Berdasarkan  pada  tabel  diatas,  kemampuan  pemerintah  daerah  Kota  Kendari  dalam membayar kembali pinjaman sangat baik. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013 persentase DSCR Pemerintah Kota Kendari diatas standar persyaratan (DSCR =2,5)  artinya bahwa pemerintah  daerah  memiliki  peluang  untuk  melakukan  pinjaman  apabila  diperlukan. Hanik  dan  Karyanti  (2014,  h.  155)  dalam  penelitiannya  mengatakan  hal  yang  sama
bahwa  apabila  DSCR  sudah  melebihi  dari  standar  ketentuan  kemampuan  daerah  untuk melakukan  pinjaman.  Maka,  layak  untuk  melakukan  pinjaman,  baik  jangka  menengah maupun jangka panjang apabila terjadi kekurangan dana atau defisit anggaran.

## 5) Rasio Pertumbuhan
Kemampuan Pemerintah Kota Kendari dalam mempertahankan dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya masih  rendah.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tingkat  persentase  PAD,  pendapatan,  belanja rutin  (belanja  operasi)  dan  belanja  pembangunan  (belanja  modal)  yang  masih  bersifat fluktuatif.  Hal  ini  disebabkan  realisasi  PAD,  pendapatan,  belanja  rutin  dan  belanja pembangunan  berada  dibawah  target  anggaran  yang  ditetapkan.  Sijabat,  dkk  (2014,  h. 241) mengatakan nilai rasio yang rendah menunjukkan pertumbuhannya mengalami tren yang  negatif.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kinerja  belanja  pembangunan  daerah  yang dialokasikan  untuk  sarana  dan  prasarana  publik  tidak  dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah  tingkat kemampuan  dan  kemandirian  Pemerintah  Kota  Kendari  setelah  anggaran  berbasis  kinerja diterapkan ditinjau dari analisis rasio keuangan belum begitu baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian  Pemerintah  Kota  Kendari  bersifat  instruktif  karena  memiliki  rata-rata  9,68% (<25%),  rasio  efektivitas  persentase  rata-ratanya  sebesar  89,06%  yang  berarti  pemungutan pendapatan asli daerah cenderung belum stabil atau belum efektif, rasio efisiensi Pemerintah Kota Kendari persentase rata-ratanya 2,25% artinya  adalah kinerja pemerintah daerah dalam memberikan  biaya  insentif  untuk  memungut  PAD  secara  maksimal  tergolong  efisien,  rasio keserasian Pemerintah Kota Kendari menunjukkan pemerintah daerah masih memprioritaskan belanja  daerahnya  untuk  belanja  rutin  dibandingkan  dengan  belanja  pembangunan,  dan debt service  coverage  ratio Pemerintah  Kota  Kendari  persentase  rata-ratanya  729,47%  (DSCR =2,5%)  yang  menunjukkan  bahwa  secara  potensial  pemerintah  daerah  apabila  kekurangan dana  mempunyai  kesempatan  untuk  melakukan  pinjaman,  serta  rasio  pertumbuhan Pemerintah  Kota  Kendari  dalam  mempertahankan  dan  meningkatkan  keberhasilannya  yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya masih rendah.
Fitri,  I.  (2010). Implikasi  Undang-Undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara Terhadap  Sistem  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jombang . Tugas  Akhir Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM .
Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2007). Akuntansi  sektor  publik:  Akuntansi  keuangan  daerah . Jakarta: Salemba Empat .
Hanik,  F.U.,  &  Karyanti,  T.D.  (2014).  Analisis  Rasio  Keuangan  Daerah  Sebagai  Penilaian Kinerja  (Studi  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Semarang). JABPI . Vol. 22(2), 143-156.
Indonesia,  R.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang Pemerintahan Daerah . Jakarta (ID): RI .
Machmud,  M.,  Kawung,  G.,  &  Rompas,  W.  (2014).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  di Provinsi  Sulawesi  Utara Tahun 2007-2012. Jurnal Berkala  Ilmiah  Efisiensi , Vol, 14(2), 1-13.
Mimbar, L. (2014). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tentang  Dana  Alokasi  Umum  (Dau)  Daerah  Provinsi  Seluruh  Indonesia  Tahun Anggaran 2013. Jurnal Valid Vol , 11 (2), 73–80.
Mokodompit, P.S., Pangemanan, S.S., & Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA . 2(2), 1521-1527.
Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti . 7(13), 83-112.
Pranicha,  H.  (2011). Analisis  Rasio  Keuangan  APBD  tahun  2006-2009  Sebagai  Pengukur Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar .
Saputra,  S.  C.,  Suwendra,  I.  W.,  &  Yudiaatmaja,  F.  (2016).  A nalisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. Jurnal Manajemen Indonesia , 4 (1).
Sijabat,  M.S.,  Saleh,  C.,  &  Wachid,  A.  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan  Serta  Kemampuan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Dan  Badan  Pengelola  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Malang  Tahun Anggaran 2008-2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol.  2( 2), 236-242.
Yasrie,  A.  (2017). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan Tahun  Anggaran  2014-2016. Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  Dan  Kewirausahaan , 1 (2).