Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 525-530| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4131.525-530

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
Putu  Widhiatmika  Coryka,  I Nyoman  Putu  Budiartha,  Made Puspasutari  Ujianti Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia widhiatmikacoryka@gmail.com,  budiarthaputu59@gmail.com,  puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Kontrak  elektronik  salah  satu  bentuk  kontrak  baru  yang  mendapatkan  perlindungan  secara  khusus  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Secara  umum  kontrak elektronik  berbeda  sekali  dengan  bentuk kontrak biasa (konvensional), oleh karenanya akan sangat sulit untuk diterapkan  secara  langsung  syarat-syarat  terjadinya  kontrak  konvensional  pada  kontrak  elektronik  (online contract) ini. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap keabsahan kontrak elektronik pada perjanjian kartu kredit serta  perlindungan  hukum  bagi  pemilik  kartu  kredit  dalam  transaksi  e-commerce.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  penelitian  hukum  Normatif  dengan  mengaplikasikan  pendekatan  perundang -undangan. Teknik  pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik menginventarisasi peraturan perundang -undangan serta  pencatatan.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  kemudian  diolah menggunakan  logika  deduktif  dengan  analisis  interpretasi  hukum  dan  argumentasi  hukum  disajikan  secara deskriptif.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa  dalam  Undang -undang  Nomor  8  Tahun  1999  terdapat peraturan  yang  melindungi  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  E-Commerce.  Kontrak  elektronik  pada dasarnya  sama  seperti  kontak  tertulis  dan  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah  selama memenuhi persyaratan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan Pasal 26 Undang -undang Nomor 8 Tahun  1999  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dengan  mewajibkan  pelaku  usaha  yang memperdagangkan  jasa, untuk memenuhi  jaminan  dan/atau garansi yang disepakati atau/yang diperjanjikan. Kata  Kunci :  Kartu Kredit,  Kontrak Elektronik,  Perlindungan Hukum

## Abstract
Electronic contracts are one of the new forms of contracts that get special protection in Law Number 11 of 2008 concerning  Information  and  Electronic  Transactions. In general, electronic contracts are very different from ordinary (conventional) forms of contract, therefore it will be very difficult to directly apply the conditions for the occurrence of conventional contracts to this electronic contract (online contract). The purposes of this stud y are to reveal the validity of electronic contracts in credit card agreements and legal protection for credit card owners in e-commerce transactions. This research was conducted using normative legal research by  applying  a statutory approach. The technique of collecting legal materials is carried out by tak ing inventory of laws and regulations and recording techniques. This study uses primary and secondary legal materials which are then processed  using  deductive  logic  with  analysis  of  legal  interpretation  and  legal  arguments  presented descriptively. The results of the study reveal that in Law Number 8 of 1999 there are regulations that protect the parties who carry out E-Commerce transactions. Electronic contracts are basically the same as written contacts and have legal force and legal consequences as long as they meet statutory requirements. The legal protection provided by Article 26 of Law Number 8 of 1999 provides protection for consumers by requiring business  actors who trade services to fulfill the agreed or/or agreed guarantees and/or guarantees.
Keywords: Credit Card, Electronic Contract, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  telah  memasuki  ke  berbagai  bidang  kehidupan  manusia,  seperti  bidang pendidikan,  perdagangan,  kesehatan,  perbankan, asuransi, hiburan dan berbagai bidang lainnya. Salah satu  bentuk  perkembangan teknologi adalah komputer. Komputer kini tidak lagi dapat dipisahkan dari semua  aktivitas  masyarakat,  salah  satunya  nampak  dalam  bidang  perbankan.  Saat  ini,  bidang perbankan  tidak  mungkin  dapat  beroperasi  tanpa  komputer,  komputer  bukan  lagi  merupakan  faktor pendukung  bagi  semua  aktifitas  perbankan  tetapi  sudah  merupakan  faktor  utama  dalam  aktivitas itu sendiri,  karena  tanpa  komputer  segala  aktifitas  perbankan  tidak  dapat  berjalan.  Teknologi  informasi yang  sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun
terakhir  perdagangan  melalui  media  internet  semakin  marak  terjadi  di  Indonesia.  Bahkan  jual beli di media  internet  menggunakan  facebook  atau  handphone  sebagai  alat  pemasarannya.  Dengan perdagangan  lewat  internet  ini  berkembang  pula  sistem  bisnis  virtual, seperti virtual store dan virtual company  di  mana  pelaku  bisnis  menjalankan  bisnis  dan  perdagangannya  melalui  media  internet  dan tidak lagi  mengandalkan bisnis  perusahaan konvensional  yang nyata.
Perdagangan  kini  tidak  dilakukan  secara  konvensional  yaitu  secara  lisan  atau  tertulis,  tetapi juga  dapat  dilaksanakan  secara  elektronik,  yaitu  dengan  Menggunakan  komputer  melalui  media internet.  Internet  sendiri  merupakan  salah  satu  bentuk  perkembangan  teknologi  informasi  yang memungkinkan  semua  kegiatan  dilakukan dengan menggunakan komputer. Ide awal lahirnya internet berasal  dari  seorang  ilmuwan  bernama  J.C.R.  Licklider  yang  memimpikan  adanya  sebuah  jaringan global  yang  saling  terkoneksi  dengan  menggunakan  komputer  sehingga  memungkinkan  setiap  orang dengan  mudah  dapat  mengakses  data  dan  program  dari  sebuah  site (Ustadiyanto,  2002) .  Dengan adanya  fenomena  yang  demikian  ini,  yakni  semakin  majunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang merupakan  motor  penggerak  bagi  produktivitas  dan  efisiensi  produsen  atas  barang  atau  jasa  yang dihasilkannya  dalam  rangka  mencapai  sasaran  usaha,  maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang  sangat  penting  keberadaanya.  Sebab  dalam  rangka  mengejar  produktivitas  dan  efisiensi tersebut,  pada  akhirnya  baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  konsumen  lah  yang  menanggung dampaknya (Hartono,  1992) .  Internet  sebagai  suatu  perkembangan  teknologi  informasi  telah menyebabkan  dunia  menjadi  tanpa  batas  dan  menyebabkan  perubahan  sosial  yang  secara signifikan berlangsung  demikian  cepat.  Internet  telah  membuat  dunia  menjadi  terasa  tanpa  batas  bagi  para pelaku  usaha  dalam  bidang  perdagangan,  melalui  internet  pelaku  usaha  dapat  melakukan  transaksi apapun  dengan  siapapun  tanpa  terbatas  oleh  batas  geografis  Negara.  Setiap  kegiatan  dalam  bidang perdagangan,  seperti  penawaran  (promosi),  pemesanan  barang,  permintaan  barang  dan  sebagainya dapat dilakukan  melalui  internet.
Para  pelaku bisnis, yaitu penjual dan pembeli, dapat melakukan transaksiperdagangan apapun tanpa perlu untuk  bertemu secara face to face atau bertemu langsung, karena dengan melalui internet transaksi  perdagangan  dapat dilakukan hanya dengan menggunakan E-Mail. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan  karena  akan  sangat  menghemat  waktu  para  pelaku  bisnis  yang  biasanya  sangat sibuk.Transaksi  perdagangan  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan  menggunakan  media  internet seringkali  disebut  sebagai  Electronic  Commerce  (E-Commerce).  Dengan  masuknya  media  internet dalam  dunia  perdagangan/bisnis,  banyak  hal-hal  mengalami  perubahan,  seperti  kedekatan para pihak dalam  bertransaksi  menjadi  semakin  renggang,  karena  masing-masing  pihak  praktis  tidak  mengenal secara  dekat  satu  sama  lain  (pengenalan  hanya  diketahui  melalui  media  komputer),  ketidakjelasan mengenai  barang  yang  ditawarkan,  terlebih  apabila  barang  yang  ditawarkan  membutuhkan penanganan  secara  fisik  (seperti  parfum  dan  obat-obatan),  kepastian  bahwa  barang  yang  dikirim sesuai  dengan  barang  dipesan,  padahal  kita  ketahui  bahwa  hubungan  yang  timbul  antara  konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak menikmati keuntungan. Kondisi inilah  yang  seringkali  timbul  dalam  setiap  transaksi  dengan  mempergunakan  internet.  Sebaliknya Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia  masih  berbasis  pada sesuatu  yang  sifatnya  fisik  belum  kepada  virtual/maya.  Transaksi  perdagangan  melalui  media elektronik  atau  lazim  disebut  Electronic  Commerce  menyisakan  berbagai  permasalahan  yang  belum ada  pengaturannya.  Electronic  Commerce  terbentuk  dari  berbagai  sub  sistem  yang  tersusun  secara sistematis,  dan  masing-masing  sub  sistem  tersebut  memiliki  permasalahanya  masing-masing. Namun disisi  lain,  hal  ini  juga  mempunyai  kekurangan  yaitu  metode  transaksi  elektronik  yang  tidak mempertemukan pelaku usaha  dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara  langsung  barang  yang  dipesan  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  yang  merugikan konsumen (Wulandari,  2018) .
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  bentuk perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  UUITE yaitu Pasal 2 UUITE Undang-undang ini berlaku untuk  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  yang  memiliki  akibat  hukum  di  Indonesia  atau  di  luar wilayah  hukum  Indonesia  yang  merugikan  kepentingan  Indonesia;  e)  Dalam  pasal  ini  pelaku  usaha yang  menawarkan  produk  melalui  system  elektronik  harus  menyediakan informasi yang lengkap dan benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen  dan  produk  yang  ditawarkan (Rusmawati,  2013) . Sedangkan  menurut Pradnyaswari,  Ida  Ayu  Eka  Westra  (2020) berpendapat  bahwa  di  Indonesia
terdapat  dua  upaya  hukum  yang  konsumen  dapat  tempuh  jika  mendapat  kerugian  dalam  transaksi perdagangan  online  yaitu  dengan  jalur  pengadilan  atau  luar  pengadilan  (konsultasi,  negoisasi, mediasi,  atau  penilaian  para  ahli)  sesuai  kesepakatan  masing-masing  pihak.  Lebih  lanjut,  menurut Sari  (2019) memaparkan  bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi e- commerce  telah  disesuaikan  dengan  undang-undang  perlindungan  konsumen  Nomor  8  Tahun  1999 (Tentang  Perlindungan  Konsumen)  Serta  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Dari  fenomena  tersebut  maka  ingin  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengungkap  keabsahan  kontrak  elektronik  pada  perjanjian  kartu  kredit  serta  perlindungan hukum bagi pemilik  kartu kredit dalam transaksi e-commerce.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  melalui  pengkajian  terhadap  produk  perundang-undangan  yang mengatur secara khusus tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Elektronik dalam Transaksi E-Commerce.  Adapun  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  teknik menginventarisasi  Peraturan  Perundang-undangan,  pencatatan  dan  dikaitkan  dengan  jenis  Penelitian Normatif  maupun  literatur-literatur  yang  ada  kaitannya  dengan  pokok  pembahasan.  Penelitian  ini menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  dan  terdiri  dari  Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia tahun  1945  Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik, Undang- undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).  Sumber  bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  sekunder  bersumber  dari  buku Perpustakaan.  Analisa  bahan  hukum  Bahan  hukum  yang  telah  dikumpulkan  selanjutnya  diolah menggunakan  logika  deduktif  dengan  analisis  interpretasi  hukum  dan  argumentasi  hukum  disajikan secara deskriptif (Harahap, 2014) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Keabsahan Kontrak Elektronik pada Perjanjian Kartu Kredit
Kontrak elektronik  merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (yang  selanjutnya  disebut  UU  ITE),  khususnya  melalui  Pasal  1  angka  17,  kontrak  elektronik  adalah perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik.  Sedangkan  sistem  elektronik  itu  sendiri adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi  mempersiapkan, mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan,  mengumumkan,  mengirimkan, dan  atau  menyebarkan  informasi  elektronik.  Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE. Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, berpedoman pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (yang selanjutnya disebut KUHPdt) Pasal 1320 sebagai perlindungan  hukumnya.  Sebelum  diberlakukannya  UU  ITE,  masyarakat  yang  telah  memanfaatkan jenis  kontrak  elektronik,  berpedoman  pada  Kitab Undang- undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut  KUHPdt)  sebagai  perlindungan  hukumnya.  Pada  hakekatnya  kontrak  elektronik  adalah perjanjian  yang  disepakati  para  pihak  yang  membuatnya,  hanya  medium  atau  sarana  yang membedakannya  dengan  kontrak  konvensional,  karena  kontrak  elektronik  menggunakan  sistem elektronik.  Melalui  sistem  tersebut  para  pihak  tidak  bertemu  atau  bertatap  muka  secara  langsung. Mereka  hanya  perlu  mengisikan  kontrak  yang  telah  tersedia,  dan  dikirimkan melalui internet. Dalam suatu  perjanjian/kontrak  selalu  melibatkan  para  pihak  yang  melakukan  penawaran,  dan  selanjutnya biasanya diikuti dengan penerimaan. Offer atau penawaran adalah suatu infatuation to enter in to a binding  to  agreement (Badrulzaman,  2000) . Suatu tawaran adalah benar merupakan suatu tawaran jika  pihak-pihak  lain  memandangnya  sebagai  suatu  tawaran.  perlindungan  konsumen  adalah  bagian dari  hukum  konsumen  yang  memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan  konsumen,  sedangkan  hukum  konsumen  adalah hukum  yang mengatur hubungan dan masalah  antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup (Nasution,  2001) .
Pada  hakekatnya  kontrak  elektronik  adalah  perjanjian  yang  disepakati  para  pihak  yang membuatnya, hanya medium atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak  elektronik  menggunakan  sistem  elektronik.  Melalui  sistem  tersebut para pihak tidak bertemu
atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan  melalui  internet.  Beberapa  cara  pengiriman dokumen elektronik berupa kontrak elektronik adalah dengan cara
1. Posting pada WEB.
2. Mengirim  melalui  internet menggunakan FTP atau e-mail.
3. FTP (Internet File  Transfer Protocol).
4. GEDI (Generic Electronic Document Interchange).
5. Adobe Acrobate.
6. Adobe Reader.
7. MIME (Multipurpose  Internet Mail Extensions).
8. Kontrak melalui  chatting dan video conference.
Secara  umum  kontrak  elektronik berbeda sekali dengan bentuk kontrak biasa (konvensional), oleh  karenanya  akan  sangat  sulit  untuk  diterapkan  secara langsung syarat- syarat terjadinya kontrak konvensional  pada kontrak elektronik  (online  contract) ini.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kartu Kredit Dalam Transaksi E-Commerce
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa,  perlindungan  konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen. Cakupan perlindungan  konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu
1. Perlindungan  terhadap  kemungkinan  barang  yang  diserahkan  kepada  konsumen  tidak  sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan  terhadap diberlakukannya  syarat-syarat yang tidak adil  kepada konsumen. Hukum  perlindungan  konsumen  yang  berlaku  di  Indonesia  memiliki  dasar  hukum  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  adanya  dasar  hukum  yang  pasti,  perlindungan terhadap hak-hak  konsumen  bisa  dilakukan  dengan  penuh  optimisme.  Pengaturan  tentang  hukum perlindungan  konsumen  telah  diatur  dalam  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  konsumen.  Kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen berupa perlindungan  terhadap  hak-hak  konsumen,  yang  diperkuat  melalui  undang-undang  khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.
Keinginan yang hendak dicapai  dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi  konsumen  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Segala  upaya  yang  dimaksudkan  dalam perlindungan  konsumen  tersebut  tidak  saja  terhadap  tindakan  preventif  tetapi  juga  tindakan  represif dalam  semua  bidang  perlindungan  yang  diberikan  kepada  konsumen,  maka  pengaturan  perlindungan konsumen dilakukan  dengan (Barkatulah, 2008) .
1. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  keterbukaan  akses informasi,  serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi  kepentingan  konsumen pada khususnya dan kepentingan  seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas  barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  dari  praktek  usaha  yang  menipu  dan menyesatkan.
5. Memadukan  penyelenggaraan,  pengembangan,  dan  pengaturan  perlindungan  konsumen dengan bidang-bidang  perlindungan  pada bidang-bidang  lainnya
Tujuan perlindungan  konsumen yaitu
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian  konsumen untuk melindungi  diri.
2. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut  hak- haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi  serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan  konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur  dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen (Saliman,  2015) .
Untuk  menentukan  apakah  transaksi  E-Commerce  tersebut  adalah  sah  maka  harus  terlebih dahulu  dilihat  apakah  transaksi  E-Commerce  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian. Syarat  pertama  dipenuhi  apabila  para  pihak  dalam  transaksi  E-Commerce  yaitu customer (pembeli), dan  merchant  (penjual)  terlebih  dahulu  mencapai  kata  sepakat  untuk  melakukan  transaksi  tersebut. Kesepakatan  tersebut  harus  terjadi  tanpa  adanya  paksaan,  kekhilafan  atau  penipuan.  Apabila ketentuan  ini  telah  dipenuhi,  maka  syarat  pertama  telah  terpenuhi.  Syarat kedua adalah kedua belah pihak  harus  cakap  untuk  melakukan  transaksi  E-Commerce  tersebut.  Cakap  disini  artinya  adalah sudah  dewasa  dan  tidak  berada  dibawah  pengampuan.  Perlindungan  Konsumen  memberikan perlindungan  bagi  konsumen  dengan  mewajibkan  pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa,  untuk memenuhi  jaminan  dan/atau  garansi  yang  disepakati  atau/yang  diperjanjikan.  Customer  diharapkan mendapatkan  Perlindungan  dengan  menyediakan  sistem  keamanan  dari  pihak  bank  dan  menjamin kerahasiaan data kartu kreditnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Kontrak  elektronik  pada  dasarnya  sama  seperti  kontrak  tertulis  dan  memiliki  kekuatan  hukum  dan akibat  hukum  yang  sah  seperti  yang  termaktub  dalam  Pasal  11  dan  Pasal  12  Rancangan  Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan  bahwa  tanda  tangan  elektronik  (Digital Signature)  memiliki  kekuatan  hukum  dan  akibat  hukum  yang  sah  dan  teknik,  metode,  sarana,  atau proses  pembuatan  tanda  tangan  elektronik  (Digital  Signature)  memiliki  hukum  yang  sah  selama memenuhi persyaratan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan Pasal 26 Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  dengan  mewajibkan  pelaku  usaha yang  memperdagangkan  jasa,  untuk  memenuhi  jaminan  dan/atau  garansi  yang  disepakati  atau/yang diperjanjikan.  menjamin  kerahasiaan  data  kartu  kreditnya.  Perlindungan  hukum  bagi  pemilik  kartu kredit  dalam  transaksi E-Commerce dengan melarang kepada seorang (merchant) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan  maksud  keuntungan  atau  memperoleh  informasi  keuangan  dari  lembaga  perbankan  atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya.  Merchant  dilarang  menggunakan  dan  atau  mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau  kartu  pembayaran  milik  orang  lain  secara  tanpa  hak  dalam  transaksi  elektronik  untuk memperoleh keuntungan.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  para  pihak  terkait  yang  melakukan transaksi  melalui  media  elektronik (E-Commerce) dengan  menegakan peraturan hukum yang berlaku untuk mengatur transaksi E-Commerce agar memberikan rasa aman kepada para pelaku perdagangan baik  penjual  dan  pembeli  dan  Kepada  pengusaha  (Merchant)  harus  lebih  berperan  aktif  untuk memintakan  informasi  identitas  pengguna  kartu  kredit  dan  menyimpan  rahasia  penggunaan  nomor PIN  (Personal  Identification  Number)  pembeli  (Customer).  Kepada  para  pemilik  kartu  kredit  harus lebih  berhati-hati  dalam  melakukan  transaksi  E-Commerce  dengan  mengganti  nomor  PIN  (Personal Identification  Number)  setiap  setelah  melakukan  transaksi  E-Commerce  agar  tidak  dapat digunakan oleh  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Dan  kepada pihak penerbit Kartu Kredit atau Bank agar  setiap  pengguna  Kartu  Kredit  yang  melakukan  transaksi  dimintai  informasi  atas  kebenaran kepada pemilik  kartu setiap pemilik  kartu melakukan transaksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman,  M.  D.  (2000).  E-Commerce  Tinjauan  dari  Aspek  Keperdataan. Seminar Tentang E- Commerce  Dan  Mekanisme  Penyelesaian  Masalahnya  Melalui  Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa . Barkatulah,  A.  H.  (2008). Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran . Nusa Media, Bandung. Harahap, M. Y. (2014). Hukum Acara Perdata . Sinar Grafika, Jakarta.
Hartono, S. R. (1992). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Sinar Grafika, Jakarta. Nasution, A. (2001). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar . Diadit Media, Jakarta. Pradnyaswari, Ida Ayu Eka Westra, I. K. (2020). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa E-Commerce. Kertha Semaya , 8 (5), 758–766.
Rusmawati, D. E. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 193–201. Saliman,  A. R. (2015). Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus . Kencana, Jakarta. Sari,  I.  P.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  Beserta  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen. Pamulang Law Review , 2 (1), 13–22. Ustadiyanto, R. (2002). Framework E-Commerce . Andi, Yogyakarta.
Wulandari,  Y.  S.  (2018).  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E- Commerce. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum , 2 (2), 199–210.