INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 933-947 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kewarganegaraan dan Lingkungan di Era Pemilu 2024 di Indonesia: Peran, Tantangan, dan Harapan untuk Keberlanjutan
Dahlia Sarkawi 1 , Agus Priadi 2 ✉ , Anggi Oktaviani 3 , Deny Novianti 4
Universitas Bina Sarana Informatika
Email: agus.agp@bsi.ac.id 2 ✉

## Abstrak
Pemilu tahun 2024 di Indonesia merupakan titik balik penting dalam perkembangan demokrasi negeri ini. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kelestarian sumber daya alam menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemilu 2024 memberikan peluang bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen kuat terhadap perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  peran  penting  isu  kewarganegaraan  dan  lingkungan  hidup  dalam pemilu Indonesia 2024. Sementara itu, peran lingkungan hidup terhadap isu lingkungan hidup menjadi perhatian utama dalam platform pemilu dan calon pemimpin yang berkomitmen menjaga lingkungan hidup. Salah satu tantangan utamanya adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan hidup. Selain itu, adanya konflik kepentingan antara aspek ekonomi dan lingkungan juga dapat menjadi kendala dalam menyelaraskan kebijakan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif warga, termasuk masyarakat sipil dan organisasi lingkungan hidup, serta dukungan penuh dari para pemimpin terpilih, diharapkan hasilnya berupa kebijakan lingkungan hidup dapat lebih ditegakkan dan langkah- langkah konkrit dapat diambil untuk melestarikan alam dan sumber daya untuk generasi mendatang. Dengan demikian, pemilu 2024 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan aktif, dan komitmen terhadap lingkungan.
Kata Kunci: Kewarganegaraan, Lingkungan, Pemilu, Tantangan, Keberlanjutan
Abstract
The  2024  election  in  Indonesia  is  an  important  turning  point  in  the  development  of  this  country's democracy.  Climate  change,  environmental  damage,  and  the  sustainability  of  natural  resources  are major challenges. Therefore, the 2024 elections provide an opportunity for citizens to elect leaders who have a strong vision and commitment to environmental protection and sustainability. This study aims to explore the important role of citizenship and environmental issues  in the 2024 Indonesian elections. Meanwhile,  the  role  of  the  environment  regarding  environmental  issues  is  a  major  concern  in  the election platform and about prospective leaders who are committed to protecting the environment. One of the main challenges is the level of public awareness and understanding of environmental issues. The existence of conflicts of interest between economic and environmental aspects can also present obstacles in aligning sustainable policies. Through the active participation of citizens, civil society and environmental organizations, and full support of elected leaders, it is hoped that environmental policies can be further enforced and concrete steps can be taken to preserve nature and resources for future generations. Thus, the 2024 election is an opportunity for Indonesia to strengthen democratic values, active citizenship, and its commitment to the environment.
Keywords: Citizenship, Environment, Election, Challenges, Sustainability

## PENDAHULUAN
Masalah  lingkungan  telah  menjadi  tantangan  global  yang  mendesak  karena dampaknya  yang  meluas  di  seluruh  dunia.  Perubahan  iklim,  deforestasi,  polusi,  dan keberlanjutan sumber daya alam adalah isu-isu yang mempengaruhi kehidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman alam yang kaya dan penyumbang emisi gas rumah kaca perlu memperhatikan isu lingkungan dalam konteks pemilu (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
Peningkatan emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan pemanasan global dan  perubahan iklim yang signifikan. (World Resources Institute Indonesia, 2023) menjelaskan bahwa dampaknya antara lain peningkatan suhu rata-rata, peningkatan cuaca ekstrem  dan  naiknya  permukaan  air  laut,  yang  dapat  mengancam  kehidupan  manusia, satwa liar, dan ekosistem.
Deforestasi adalah masalah serius yang mengakibatkan hilangnya habitat alami untuk berbagai  spesies  flora  dan  fauna.  Deforestasi  juga  menyebabkan  hilangnya  hutan  yang berfungsi sebagai media karbon, yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
Polusi adalah ancaman bagi kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Polusi udara, air,  dan  tanah  dapat  menyebabkan  berbagai  masalah  kesehatan,  termasuk  penyakit pernapasan  dan  masalah  kesehatan  lainnya.  Peningkatan  produksi  sampah  plastik  juga
menimbulkan  masalah  serius  bagi  kelestarian  lingkungan  dengan  penumpukan  sampah plastik  di  lautan  dan  dampak  negatif  terhadap  ekosistem  laut  (International  Union  for Conservation of Nature (IUCN), 2022).
Keberlanjutan sumber daya alam merupakan isu kritis yang perlu mendapat perhatian serius.  (United  Nations  Development  Program  (UNDP),  2019)  menyatakan  pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan habisnya sumber daya, kerusakan ekosistem, dan mengganggu keseimbangan alam.
Indonesia  memiliki  keanekaragaman  alam  yang  kaya  dan  merupakan  salah  satu negara megadiversity di dunia. Namun, sebagai negara dengan laju pertumbuhan ekonomi yang  pesat,  Indonesia  juga  merupakan  salah  satu  penyumbang  emisi  gas  rumah  kaca terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperhatikan isu lingkungan dalam konteks  pemilu  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan  dan  melindungi keanekaragaman alamnya (United Nations Development Program (UNDP), 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang hubungan antara kewarganegaraan dan lingkungan dalam konteks Pemilihan  Umum  2024  di  Indonesia,  serta  peran,  tantangan,  dan  harapan  untuk keberlanjutan, akan membutuhkan pendekatan holistik dan multidisiplin. Beberapa metode penelitian untuk menyelidiki penelitian ini:
1. Tinjauan pustaka: untuk memahami dasar teori dan penelitian yang terkait dengan kewarganegaraan,  lingkungan,  pemilu,  peran  politik  masyarakat,  tantangan lingkungan, dan isu keberlanjutan di Indonesia.
2. Studi  Kasus:  untuk  menggambarkan  variasi  peran  dan  tanggapan  terhadap  isu-isu lingkungan di konteks pemilu.
3. Analisis Konten: analisis isi dokumen resmi, seperti platform pemilu, politik Pidato, iklan kampanye,  dan  media  massa  dapat  memberikan  wawasan  tentang  caranya  Isu-isu lingkungan  dimasukkan  ke  dalam  agenda  pemilu,  serta  bagaimana  pengaruhnya pandangan dan partisipasi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Negara dan Warga Negara
Dalam sistem demokrasi, tanggung  jawab negara  dan warga negara  saling  terkait. Pemilu  adalah  waktu  ketika  warga  negara  dapat  memberikan  suara  mereka  dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, (B. Chandra,
A., & Bramantyo, 2021) memiliki pendapat tentang isu lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan warga negara.
Tanggung Jawab Negara:
1. Pembuatan Kebijakan Lingkungan: Pemerintah memiliki peran utama dalam mengatur dan  merumuskan  kebijakan  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Ini  termasuk  kebijakan tentang perlindungan hutan, pengelolaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengendalian polusi. Kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif  akan  mempengaruhi  kualitas  dan  keberlanjutan  lingkungan  di  negara  ini (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).
2. Penegakan Hukum Lingkungan: Negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan yang terkait dengan lingkungan. (S. Setiawan, B., & Wahyudi, 2019)  menjelaskan  penegakanhukum  pelanggaran  lingkungan  membantu  menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
3. Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam:  Pemerintah  harus  bertanggung  jawab  untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga dapat diwariskan kepada generasi  mendatang.  Pengelolaan  berkelanjutan  akan  melindungi  ekosistem  dan lingkungan (Bank Dunia, 2021).
Tanggung Jawab Warga:
1. Partisipasi  Aktif  dalam  Pemilu:  Warga  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pemilihan  dengan  memberikan  suara  mereka.  Memilih pemimpin  yang  berkomitmen  terhadap  lingkungan  akan  mempengaruhi  kebijakan lingkungan yang diambil oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022).
2. Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan: Warga negara juga memiliki tanggung jawab untuk  meningkatkan  kesadaran  tentang  masalah  lingkungan  dan  pentingnya keberlanjutan.  Pendidikan  lingkungan  yang  baik  akan  membantu  masyarakat memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan mendorong perilaku berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
3. Partisipasi  dalam  Gerakan  Lingkungan:  menurut  (Kementerian  Perindustrian,  2022), Warga dapat berperan aktif dalam gerakan lingkungan, seperti kelompok advokasi lingkungan,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  kampanye  keberlanjutan.  Dengan partisipasi  aktif,  warga  dapat  membantu  mendorong  perubahan  positif  dalam perlindungan lingkungan.

## Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  pesat  telah  mendorong  pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi, namun pembangunan ini juga berdampak pada ekosistem alam, termasuk hutan dan lahan pertanian. Deforestasi untuk infrastruktur  dapat  menyebabkan  hilangnya  habitat  alami  dan  berkontribusi  terhadap perubahan  iklim  melalui  pelepasan  karbon.  Oleh  karena  itu,  pemilu  adalah  kesempatan untuk  memilih  pemimpin  yang  dapat  mencapai  keseimbangan  antara  pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan (World Resources Institute Indonesia, 2021).
Industri  ini  juga  merupakan  sektor  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Namun, proses produksi  dan kegiatan industri dapat menyebabkan  polusi udara, air, dan  tanah. Limbah  industri  yang  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  mencemari  lingkungan  dan mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Penggunaan bahan kimia berbahaya juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan (World Bank, 2020).
Urbanisasi  yang  cepat  juga  merupakan  bagian  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang berdampak  pada  lingkungan.  Meningkatnya  populasi  perkotaan  memberi  tekanan  pada sumber  daya  alam,  meningkatkan  permintaan  energi,  air,  dan  tanah.  Pembangunan perkotaan yang tidak terencana dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi (Bank Dunia, 2020).
Pemilu adalah kesempatan penting bagi warga negara untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan komitmen untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan  perlindungan  lingkungan.  Pemimpin  terpilih  harus  mampu  menghadapi  tantangan ekonomi dan lingkungan secara seimbang, dengan memastikan pembangunan ekonomi dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

## Pengaruh Pemimpin terhadap Kebijakan Lingkungan
Pemimpin terpilih memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan lingkungan. Visi  dan  komitmen  pemimpin  terhadap  perlindungan  lingkungan  akan  mempengaruhi langkah-langkah konkret dalam menangani isu-isu lingkungan di tingkat nasional dan lokal. Pemimpin  yang  peduli  dan  berkomitmen  untuk  melindungi  lingkungan  dapat  menjadi penggerak utama dalam memperkuat keberlanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan yang  dihadapi negara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).
Seorang pemimpin yang memiliki visi lingkungan akan mencoba menyajikan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan visi tersebut,
(H. Airlangga, 2019) menyatakan visi ini dapat mencakup rencana untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, melindungi kawasan konservasi, dan mempromosikan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, para pemimpin dengan visi lingkungan yang jelas akan mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah lingkungan yang kompleks.
Komitmen pemimpin terhadap perlindungan lingkungan juga akan tercermin dalam prioritasnya dalam alokasi anggaran. Komitmen yang kuat akan mengalokasikan sumber daya  yang  memadai  untuk  mendukung  program  lingkungan  dan  berinvestasi  dalam infrastruktur  berkelanjutan.  Seperti  yang  dijelaskan  dari  (A.  Hadi,  S.,  &  Pradana,  2022), cpemimpin  yang  dihilangkan  akan  menempatkan  masalah  lingkungan  sebagai  bagian integral  dari  rencana  pembangunan  jangka  panjang,  mengintegrasikannya  ke  dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, transportasi, dan energi.

## Peran Pemilu dalam Menentukan Kebijakan Lingkungan
Pemilu  adalah  waktu  yang  penting  bagi  warga  negara  untuk  memilih  prioritas kebijakan,  termasuk  masalah  lingkungan.  Dalam  pemilu,  warga  negara  dapat  memilih pemimpin  dan  perwakilan  yang  berkomitmen  dan  memiliki  visi  untuk  memprioritaskan perlindungan  lingkungan  dan  mengatasi  tantangan  lingkungan  yang  dihadapi  negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021):
1. Agenda Lingkungan dalam Debat Pemilu: Pemilu adalah waktu ketika kandidat dan partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan publik. Untuk menarik perhatian pemilih, isu lingkungan kerap menjadi salah satu topik utama dalam debat pemilu. Partai  politik  dan  kandidat  yang  menampilkan  visi  lingkungan  yang  kuat  dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dapat memperoleh lebih banyak dukungan dari pemilih yang peduli terhadap isu lingkungan (World Resources Institute Indonesia, 2022).
2. Pengarusutamaan Masalah Lingkungan dalam Rencana Pemerintah: Pemilihan umum membawa  harapan  baru  bagi  warga  negara  bahwa  pemerintah  terpilih  akan memprioritaskan  masalah  lingkungan  dalam  rencana  dan  program  pemerintah mereka.  Para  pemimpin  terpilih  diharapkan  memperhatikan  kebijakan  dan  rencana aksi yang lebih fokus pada perlindungan lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca,  konservasi  keanekaragaman  hayati,  dan  penerapan  energi  terbarukan (International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2020).
3. Pengawasan Publik terhadap Pencapaian Lingkungan: Pemilu menciptakan kesadaran publik  tentang  isu-isu  lingkungan  dan  meningkatkan  tuntutan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pencapaian  lingkungan.  Warga  memiliki  peran  penting  dalam
memantau  dan  menilai  kinerja  pemerintah  terpilih  dalam  menangani  masalah lingkungan.  Jika  pemerintah  gagal  memenuhi  janji  lingkungan  mereka,  pemilih memiliki  kekuatan  untuk  menyuarakan  ketidakpuasan  mereka  melalui  pemilihan berikutnya  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019).
4. Partisipasi dan Akses terhadap Informasi Lingkungan: Pemilu meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga merupakan kesempatan bagi para  pemimpin  untuk  berkomunikasi  lebih  baik  dengan  publik  tentang  masalah lingkungan  dan  kebijakan  yang  diusulkan.  Pemimpin  harus  memberikan  informasi yang mudah diakses tentang program lingkungan dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan (Bank Dunia, 2018).

## Pandangan Partai Politik tentang Lingkungan
Partai politik di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu lingkungan. Pemilu  2024  merupakan  momen  penting  untuk  menganalisis  pandangan  partai  politik terkait isu lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan di masa depan (AG Bawono, AR, & Putranto, 2020).
Pada  Pemilu  2024,  beberapa  partai  politik  besar  peserta  memiliki  platform  dan program  lingkungan  yang  mencerminkan  nilai  dan  visi  mereka  terkait  perlindungan lingkungan. Analisis pandangan ini akan membantu dalam memahami bagaimana partai politik  berencana  untuk  mengatasi  tantangan  lingkungan  dan  mempromosikan keberlanjutan dalam rencana tata kelola mereka (World Resources Institute Indonesia, 2021):
1. Pihak  A:  Pihak  A  memiliki  pandangan  lingkungan  yang  kuat  dan  memprioritaskan keberlanjutan.  Mereka  berkomitmen  untuk  mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan melindungi kawasan konservasi. Pihak  A  juga  mendukung  program  reboisasi  dan  rehabilitasi  ekosistem  untuk mengatasi deforestasi. Pandangan partai memiliki dampak positif pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan alam (Bank Dunia, 2022).
2. Pihak B: Pihak B memiliki fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan  dampaknya  terhadap  lingkungan.  Mereka  berkomitmen  untuk memastikan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berjalan  seiring  dengan  pelestarian lingkungan. Pihak B mendukung pengembangan teknologi hijau dan efisiensi energi. Namun,  mereka  juga  menganggap  bahwa  pembangunan  ekonomi  merupakan
prioritas utama dan mengakomodasi beberapa proyek infrastruktur yang berdampak pada lingkungan (The Indonesian Institute, 2021).
3. Partai  C:  Partai  C  memiliki  pendekatan  yang  lebih  konservatif  terhadap  isu-isu lingkungan. Mereka berpendapat  bahwa ekonomi  dan  lingkungan harus seimbang dan  mengakomodasi  kepentingan  berbagai  sektor.  Pihak  C  mendukung  program perlindungan lingkungan namun dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam  berkelanjutan  dan  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan perlindungan lingkungan (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).
4. Partai D: Partai D menekankan masalah lingkungan sebagai prioritas utama. Mereka memiliki platform yang kuat untuk perlindungan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Pihak D berkomitmen untuk menanggapi perubahan iklim dengan  serius,  meningkatkan  penggunaan  energi  terbarukan,  dan  menerapkan kebijakan ketat terhadap polusi (Compass, 2023).
5. Pandangan  partai  politik  tentang  lingkungan  akan  mempengaruhi  kebijakan lingkungan di masa depan tergantung pada seberapa kuat dukungan yang mereka dapatkan  dari  pemilih.  Selama  kampanye  pemilu,  partai  politik  akan  mencoba menyuarakan pandangan dan program lingkungan mereka untuk menarik dukungan dari pemilih yang peduli dengan masalah lingkungan (Mongabay, 2022).

## Diskusi
Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pemilu dan Isu Lingkungan
Partisipasi  aktif  masyarakat  sipil  dalam  pemilu  penting  dalam  memerangi  isu-isu lingkungan.  Bagian  ini  akan  mengkaji  peran  lembaga  swadaya  masyarakat,  kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik saat Pemilu 2024. Dengan partisipasi mereka, isu-isu lingkungan akan didorong lebih kuat dan menjadi perhatian utama bagi calon pemimpin politik dan partai politik (Mongabay, 2022):
1. Peran Organisasi Non-Pemerintah: Organisasi non-pemerintah (LSM) memiliki peran sentral dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan di tingkat lokal dan nasional. Mereka melakukan  penelitian,  mengumpulkan  data,  dan  memberikan  informasi  tentang masalah lingkungan yang relevan dan mendesak. Selain itu, LSM juga bertugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan dan mengedukasi masyarakat  tentang  pentingnya  perlindungan  lingkungan.  Selama  pemilu,  LSM memainkan  peran  dalam  mengorganisir  kampanye  lingkungan,  debat  dan  dialog dengan  calon  pemimpin  dan  partai  politik  untuk  memastikan  bahwa  masalah
lingkungan  menjadi  bagian  dari  agenda  politik  mereka.  (The  Indonesian  Institute, 2021).
2. Peran  Kelompok  Advokasi  Lingkungan:  Kelompok  advokasi  lingkungan  adalah kelompok  yang  berfokus  secara  khusus  pada  isu-isu  lingkungan.  Mereka mengadvokasi dan memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan  ramah  lingkungan.  Kelompok  advokasi  lingkungan  juga  berperan  dalam memobilisasi masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pemilihan umum dan memilih pemimpin  yang  berkomitmen  terhadap  perlindungan  lingkungan.  Selama  pemilu, kelompok  advokasi  lingkungan  sering  melakukan  kampanye  pemilu  dan  mencari dukungan  dari  calon  ketua  dan  partai  politik  yang  memiliki  visi  dan  program lingkungan yang kuat (H. Wahyuni, S., & Fawziah, 2020).
3. Peran Aktivis Lingkungan: Aktivis lingkungan adalah individu yang terlibat aktif dalam aksi  dan  kampanye  untuk  memperjuangkan  isu  lingkungan.  Mereka  berpartisipasi dalam demonstrasi, rapat umum, dan kampanye sosial untuk menarik perhatian publik terhadap masalah lingkungan dan mendesak calon pemimpin untuk mengatasinya. Aktivis  lingkungan  juga  berperan  menyuarakan  aspirasi  masyarakat  tentang perlindungan lingkungan dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pemilu.
4. Partisipasi  aktif  masyarakat  sipil  dalam  pemilu  memainkan  peran  penting  dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik dan mempengaruhi agenda kebijakan. Dengan dukungan dan aksi dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi lingkungan, dan aktivis lingkungan, isu lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk menjadi prioritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah baru (World Resources Institute Indonesia, 2022).

## Tantangan dalam Integrasi Kewarganegaraan dan Lingkungan
Sementara masalah lingkungan diakui sebagai hal penting dalam Pemilu 2024, ada tantangan dalam mengintegrasikan kewarganegaraan dan lingkungan secara efektif. Bagian ini akan membahas beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat  terhadap  isu  lingkungan,  serta  potensi  konflik  kepentingan  antara  aspek ekonomi dan lingkungan: (S. Setiawan, B., & Anwar, 2021).
1. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat terhadap Isu Lingkungan: Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya  masalah  lingkungan.  Meskipun  masalah  lingkungan  telah  menjadi perhatian global, tidak semua warga  negara memiliki pengetahuan yang memadai tentang  dampak  perubahan  iklim,  deforestasi  atau  polusi  terhadap  kehidupan  dan
ekosistem. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan perhatian terhadap isu-isu lingkungan selama pemilu, bahkan dari calon pemimpin dan partai politik (Rencana Aksi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pemilu Indonesia, 2023).
2. Potensi  Benturan  Kepentingan  antara  Aspek  Ekonomi  dan  Lingkungan:  Di  tengah pesatnya  pertumbuhan  ekonomi,  terdapat  potensi  benturan  kepentingan  antara aspek  ekonomi  dan  lingkungan.  Kebijakan  ekonomi  yang  berorientasi  pada pertumbuhan sering mengakibatkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi untuk keperluan  industri  atau  pembangunan  infrastruktur.  Seiring  dengan  itu,  penetapan kebijakan  lingkungan  yang  ketat  dapat  mempengaruhi  potensi  pertumbuhan ekonomi.  Integrasi  kewarganegaraan  dan  lingkungan  yang  efektif  membutuhkan pendekatan yang seimbang dan kompromi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).
3. Kompleksitas Masalah Lingkungan: Masalah lingkungan memiliki kompleksitas yang seringkali  sulit  dipahami  dan  ditangani  oleh  banyak  orang.  Misalnya,  masalah perubahan  iklim  melibatkan  banyak  variabel  dan  faktor  yang  saling  terkait,  dan solusinya membutuhkan kerja sama dan komitmen dari berbagai sektor. Kompleksitas ini dapat menjadi hambatan bagi calon pemimpin dan partai politik dalam menyusun rencana aksi lingkungan yang konkret dan efektif (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021).
4. Akses Terbatas ke Data dan Informasi Lingkungan: Untuk membuat keputusan yang baik mengenai lingkungan, calon pemimpin dan partai politik membutuhkan data dan informasi  yang  akurat  tentang  kondisi  lingkungan  saat  ini  dan  tantangan  yang dihadapi. Namun, terbatasnya akses terhadap data dan informasi lingkungan dapat menghambat upaya mereka untuk merancang kebijakan berbasis bukti dan efektif (ED Adnyani, AD, & Widjajanti, 2022).
Harapan untuk Kelestarian Lingkungan di Masa Depan
Pemilu  2024  adalah  kesempatan  untuk  perubahan  positif  dalam  hal  lingkungan. Berikut  harapan  dan  rekomendasi  peningkatan  integrasi  isu  lingkungan  dalam  pemilu, antara lain peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan, penguatan peran masyarakat
sipil, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mencapai kelestarian lingkungan (World Bank, 2023).
1. Dengan  memperkuat  integrasi  isu  lingkungan  dalam  pemilu,  harapan  dan rekomendasi  tersebut  dapat  terwujud  untuk  mencapai  kelestarian  lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021).
2. Pendidikan dan  Kesadaran Lingkungan yang Lebih Baik: Pendidikan  dan kesadaran lingkungan  harus  ditingkatkan  secara  komprehensif  di  semua  lapisan  masyarakat. Program pendidikan lingkungan yang komprehensif harus diperkenalkan di sekolah dan  perguruan  tinggi,  dan  program  kesadaran  lingkungan  harus  dipromosikan  di berbagai  media  dan  platform.  Dengan  meningkatnya  pemahaman  dan  kesadaran akan isu-isu lingkungan, masyarakat akan lebih banyak berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2021).
3. Penguatan  Peran  Masyarakat  Sipil:  Peran  masyarakat  sipil  dalam  pemilu  harus diperkuat. Lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi lingkungan dan aktivis lingkungan  harus  lebih  aktif  mengadvokasi  isu-isu  lingkungan  dan  memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi aktif masyarakat sipil akan memastikan isu lingkungan tetap relevan dan mendapat perhatian layak dari calon pemimpin dan partai politik (World Resources Institute Indonesia, 2023).
4. Integrasi Isu Lingkungan dalam Platform Partai Politik: Partai politik harus secara aktif mengintegrasikan  isu  lingkungan  dalam  platform  dan  programnya.  Program lingkungan  yang  kuat  dan  berkelanjutan  harus  menjadi  bagian  dari  program  tata kelola  yang  diusulkan.  Partai  politik  harus  berkomitmen  untuk  mengembangkan rencana aksi lingkungan yang konkret dan berbasis bukti untuk mencapai kelestarian lingkungan (Global Environment Facility (GEF), 2023).
5. Kolaborasi antara Pemerintah dan Sektor Swasta: Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta penting untuk mencapai kelestarian lingkungan. Pemerintah perlu mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, energi terbarukan, dan praktik bisnis berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga harus melibatkan aktor swasta dalam penyusunan kebijakan lingkungan dan memastikan transparansi praktik bisnis yang berdampak pada lingkungan (Institute for Essential Services Reform (IESR), 2022).
6. Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  kebijakan lingkungan  harus  ditingkatkan.  Calon  pemimpin  harus  menyajikan  rencana  aksi lingkungan yang jelas dan terukur, dan bersedia bertanggung jawab atas tindakan dan
keputusan  mereka  yang  berkaitan  dengan  lingkungan.  Masyarakat  harus  memiliki akses terbuka terhadap informasi tentang rencana dan kinerja lingkungan pemerintah terpilih (World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, 2023).

## SIMPULAN
Pentingnya  Memperhatikan  Isu  Kewarganegaraan  dan  Lingkungan  dalam  Pemilu Indonesia  2024  adalah  Pemilu  Indonesia  2024  merupakan  momen  krusial  untuk mempertimbangkan  isu  kewarganegaraan  dan  lingkungan.  Pemilu  memberikan kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara, termasuk pada isu-isu kewarganegaraan dan lingkungan. Isu lingkungan telah menjadi tantangan  global  yang  mendesak,  dan  kelestarian  lingkungan  merupakan  prioritas penting bagi negara seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman alam yang kaya dan merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, 2021).
Integrasi  isu  lingkungan  dalam  pemilu  akan  memastikan  lingkungan  hidup mendapat perhatian yang layak dari calon pemimpin dan partai politik. Peran masyarakat sipil,  termasuk  organisasi  non-pemerintah,  kelompok  advokasi  lingkungan,  dan  aktivis lingkungan, sangat penting dalam membawa isu lingkungan ke panggung politik selama pemilu. Partisipasi aktif masyarakat sipil akan memastikan  bahwa  isu lingkungan tetap relevan dan didorong untuk menjadi bagian dari agenda politik (World Resources Institute Indonesia, 2022).
Implikasi  dari  peran ini  bagi  kelestarian lingkungan di masa depan  adalah untuk memandu  upaya  bersama  untuk  mencapai  lingkungan  yang  lebih  baik  bagi  generasi mendatang. Dengan meningkatkan pendidikan  dan kesadaran  lingkungan,  masyarakat akan  menjadi  lebih  sadar  akan  dampak  perubahan  iklim,  deforestasi,  polusi,  dan keberlanjutan sumber daya alam. Integrasi isu lingkungan dalam platform partai politik akan  memastikan  bahwa  program  pemerintah  yang  diusulkan  mencakup  langkah- langkah  konkret  untuk  menangani  isu  lingkungan  (Global  Environment  Facility  (GEF), 2023).

## DAFTAR PUSTAKA
AG Bawono, AR, & Putranto. (2020). Peran Partai Politik dalam Merespon Isu Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus Pemilu 2019. Jurnal Kebijakan Lingkungan, vol. 13(2), 115,
2020.
A. Hadi, S., & Pradana. (2022). Peran Partai Politik dalam Merespon Isu Lingkungan di
Indonesia:  Studi  Kasus  Pemilu  2019. Jurnal  Kebijakan  Lingkungan,  vol.  15(1),  45-, 2022.
B.  Chandra,  A.,  &  Bramantyo.  (2021).  Peningkatan  Partisipasi  Publik  dalam  Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus dari Indonesia. Jurnal Kebijakan Lingkungan, vol. 14(2), 124,
2021.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Indikator Indonesia.
Bank Dunia. (2023). Laporan Prospek Ekonomi Indonesia.
Bank Dunia. (2022). Indonesia - Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
Bank  Dunia.  (2018). Indonesia  -  Dukungan  untuk  Proyek  Pembangunan  Hijau  dan Berkelanjutan.
Bank Dunia. (2020). Laporan Prospek Ekonomi Indonesia.
Bank Dunia. (2020). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.
Bank Dunia. (2021). Indonesia - Proyek Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
ED Adnyani, AD, & Widjajanti. (2022). Pertumbuhan Ekonomi dan Dampak Lingkungan di Indonesia: Analisis Ekonomi-Ekologis. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 26(3),
265, 2022.
Fasilitas  Lingkungan  Global  (GEF).  (2023). Indonesia:  Pengarusutamaan  Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Lahan Berkelanjutan.
H.  Airlangga.  (2019).  Ekonomi  Biru  dan  Tantangan  Lingkungan  di  Indonesia. Jurnal Ekonomi Ekologi, vol. 10(2), 125, 2019.
H.  Wahyuni,  S.,  &  Fawziah.  (2020).  Peran  Masyarakat  Sipil  dalam  Penyelamatan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Kebijakan Lingkungan, vol. 13(2), 131, 2020.
Institut Reformasi Layanan Esensial (IESR). (2022). Transisi Energi di Indonesia: Percepatan Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi.
Institut Indonesia. (2021). Panduan Pemilihan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Isu Lingkungan Hidup pada Pemilu 2024.
Institut Indonesia. (2021). 34 Pedoman Pemilihan Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Isu Lingkungan Hidup pada Pemilu 2024.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  (2021). Statistik  Lingkungan  Hidup Indonesia 2020.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Strategi Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2022-2045.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Rencana Aksi Nasional Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2030. Diakses dari:
https://www.menlhk.go.id/assets/news/RAN-PGRK-2021-2030-(30-03-2021).pdf.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2021-2030.
Kementerian  Perindustrian.  (2022). Laporan  Kinerja  Kementerian  Perindustrian  Tahun 2021.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2019). Kebijakan Lingkungan Hidup Perspektif Gender.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan: Pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Indonesia.  (2021). Peta  Jalan  Sektoral Perubahan Iklim Indonesia 2021-2030.
Kompas. (2023). Bagaimana Platform Lingkungan dalam Pemilu 2024.
Mongabay. (2022). Pemilu 2024 dan Harapan Pelestarian Lingkungan.
Panel  Antarpemerintah  tentang  Perubahan  Iklim  (IPCC).  (2021). Perubahan  Iklim  2021: Dasar Ilmu Fisika.
Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNDP).  (2019). Laporan Pembangunan  Manusia  2019:  Melampaui  Pendapatan,  Melampaui  Rata-Rata, Melampaui Hari Ini: Ketidaksetaraan dalam Pembangunan Manusia di Abad ke-21.
Program  Pembangunan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (UNDP).  (2020). Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan.
Rencana Aksi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pemilu Indonesia (2023).
S. Setiawan, B., & Wahyudi. (2019). Tanggung Jawab Lingkungan Negara dan Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Jurnal Penelitian Hukum, vol. 17(3), 353, 2019.
S. Setiawan, B., & Anwar. (2021). Kelompok Advokasi Lingkungan Hidup Sebagai Aktor Perubahan Kebijakan Lingkungan Hidup di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 25(2), 93-, 2021.
Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). (2020). Indonesia Environmental Outlook 2020: Laporan Nasional Keadaan Lingkungan Hidup.
Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). (2022). Daftar Merah Spesies Terancam IUCN: Indonesia.
World Resources Institute Indonesia. (2023). Hutan di Indonesia: Status dan Tantangan.
World Resources Institute Indonesia. (2021). Infrastruktur: Cara Menciptakan Pertumbuhan Berkelanjutan.
World Resources Institute Indonesia. (2022). Catatan Singkat Politik Iklim Indonesia 2022. World Resources Institute Indonesia. (2021). Road to 2024: 8 Isu Lingkungan yang Perlu
Mendapat Perhatian di Pemilu Mendatang.
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). Fakta Lingkungan untuk Pemilu 2024.
World Resources Institute Indonesia. (2021). Jalan Menuju 2024: 833 Isu Lingkungan yang Perlu Mendapat Perhatian pada Pemilu Mendatang.
World  Resources  Institute  Indonesia.  (2022). Isu  Lingkungan  dalam  Pemilu:  Peran Masyarakat Sipil dan Peningkatan Partisipasi.
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). Partisipasi Aktivis Lingkungan dalam Pemilu 2024.
World Resources Institute Indonesia. (2022). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan.
World Resources Institute Indonesia. (2023). Hutan di Indonesia: Status &; Tantangan.
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2023). Roadmap Pemilu Hijau 2024.
World  Resources  Institute  Indonesia.  (2022). Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  di Indonesia: Kemajuan dan Tantangan.