Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 2, July 2019: 144 - 159 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted: 08 Maret 2019 | Reviewed: 20 April 2019 | Accepted: 15 Juni 2019

## ACCESS TO JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DALAM BANTUAN PERWAKILAN KEDUTAAN DAN KONSULAT

## Sandy Kurnia Christmas 1

## Abstract
Access to justice by the rights of migrant workers in essence needs to be improved both in terms of  transparency  and  accountability  of  protection.  In  realizing  the  protection  of  migrant  workers abroad,  the  role  of  embassies  and  consulates  is  a  very  important  role.  The  form  of  state responsibility  in  providing  protection  for  the  rights  of  migrant  workers  by  the  help  of representatives of embassies and consulates, as well as how the effectiveness of the assistance is a problem that will be studied in this study. The research method used is the juridical-normative method,  which  is  then  reviewed  with  a  conceptual  approach  and  a  case  approach. This  study aims  to  ascertain  whether  legal  assistance  carried  out  by  the  Embassies  and  Consulates  has been running properly in accordance with the legal rules that pay attention to the rights of migrant workers  who  have  a  justice  perspective  in  human  rights  or  not.  The  results  of  this  study recommend a more efficient standard procedure for protection procedures, and ensure that there is transparency and fairness on target, so that protection can be received by all migrant workers.
Keywords : access to justice, embassies and consulates, migrant workers, protection.

## Abstrak
Akses terhadap keadilan oleh hak-hak pekerja migran pada hakekatnya perlu ditingkatkan baik dalam  transparansi  maupun  akuntabilitas  perlindungannya.  Dalam  mewujudkan  perlindungan pekerja migran di luar negeri, peran Kedutaan dan Konsulat menjadi peran yang sangat penting. Bagaimana  bentuk  Tanggung  Jawab  negara  dalam  memberikan  perlindungan  hak  pekerja migran  oleh  bantuan  perwakilan  Kedutaan  dan  Konsulat,  serta  bagaimana  efektifitas  bantuan tersebut merupakan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, yang kemudian dikaji dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah bantuan hukum yang dilakukan oleh Kedutaan dan Konsulat sudah berjalan semestinya sesuai dengan aturan hukum yang memperhatikan hak pekerja migran yang berperspektif keadilan dalam hak asasi manusia atau  belum.  Hasil  dari  penelitian  ini  merekomendasikan  mekanisme  prosedur  standar perlindungan  yang  lebih  efisien,  serta  menjamin  adanya  transparansi  dan  keadilan  yang  tepat sasaran, sehingga perlindungan dapat diterima semua pekerja migran.
Kata Kunci: akses terhadap keadilan, kedutaan dan konsulat, perlindungan, tenaga kerja migran.
1 Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro,  Jln.  Imam  Bardjo,  Pleburan,  Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, email : ch.sandykurnia@gmail.com, Telp. 082350044509

## I.  Pendahuluan
Permasalahan  mengenai  adanya keterbatasan  lapangan  pekerjaan  dan kondisi  perekonomian  yang  kurang menarik  di  negara  asal,  serta  adanya pengaruh  negara  tujuan  yang  memiliki standar upah yang besar menjadi pemicu terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja  secara internasional  melakukan  migrasi  ke negara  lain  untuk  mencari  pekerjaan. Terjadinya  migrasi  merupakan  langkah alternatif  yang  diambil  oleh  individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi  serta  distribusi  kesempatan  di tingkat domestik.
Adanya migrasi  tenaga  kerja Indonesia  ke  luar  negeri  yang  sudah berlangsung  sejak  tahun  1970-an  dan terus  mengalami  peningkatan  dalam jumlahnya, dimana meningkatnya angka tenaga  kerja  migran  Indonesia  ke  luar negeri  tidak  dapat  dipisahkan  dari kondisi pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan domestik 2 .  Kecenderungan  tenaga kerja Indonesia  untuk  bekerja  di  luar  negeri selain  adanya  perolehan  upah  yang besar,  para  tenaga  kerja  Indonesia  ini juga diberikan bekal seperti keterampilan dan  keahlian,  meskipun  para  tenaga kerja migra Indonesia yang bekerja diluar negeri  rata-rata  memiliki  persoalan
2 Syamsul  Hadi.  2008. “Sekuritisasi  dan  Upaya Peningkatan  Perlindungan  Terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia ”, Jurnal  Hukum  Internasional Labour Law, 5(4) : hlm.745.
pendidikan yang kurang memadai. 3
Terjadinya  mobilitas  tenaga  kerja Indonesia  yang  bermigrasi  mencari pekerjaan  diluar  negeri  menjadi  suatu trend dikalangan  para  pencari  kerja. Namun  terjadinya  mobilitas  pekerja migran  ini  menimbulkan  banyaknya kasus  yang  menimpa  para  pekerja migran,  sehingga  dibutuhkan  suatu perlindungan untuk mengatasi permasalahan mereka. Terjadinya
permasalahan  tersebut  sebagian  besar dikarenakan minimnya pengetahun para pekerja migran untuk mengakses hak-hak  mereka.  Kurangnya  perhatian dan  perlindungan  dari  negara  pengirim dikarenakan perhatian dari negara
pengirim hanya berfokus pada permasalahan  tenaga  kerja  didalam negeri,  dan  cenderung  menutup  akses publik  jika  terjadi  adanya  pelanggaran oleh  pekerja  migran  di  negara  tujuan, sehingga  hal  ini  menimbulkan  dilema para  pekerja  migran  tersebut  untuk memperjuangkan  hak-hak  mereka. 4
Perlindungan  yang  dimaksud  adalah upaya  untuk  menjamin  pemenuhan hak-hak  pekerja  migran  dengan  baik pada  masa  pra-penempatan,  masa penempatan, serta masa purna penempatan.
3 Haning  Romdiati.  2012.  “Migrasi  Tenaga  Kerja Indonesia Dari Kabupaten Tulungagung : Kecenderungan dan Arah Migrasi, serta Remitansi”, Jurnal  Kependudukan  Indonesia,
(7(2) : hlm.28.
4 Arpangi.  2016.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri”, Jurnal
Pembaharuan Hukum, 3(1) : hlm.151.
Pada kasus yang dihadapi pekerja migran Indonesia di Malaysia tahun 2019, terdapat delapan pekerja migran Indonesia  yang  dikriminalisasi,  dimana justru  mereka  menjadi  korban  karena tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai  pekerja  migran,  dan  sebagian dari  mereka  bahkan  menjadi  korban perdagangan  orang.  Berdasarkan  data yang  diterima  melalui  pengaduan  ke Migrant  Care  Malaysia  pada  akhir November 2019, terdapat delapan perempuan  pekerja  migran  Indonesia yang bekerja di malaysia dengan kondisi kerja yang tidak layak. 5 Hal tersebut juga ditambah beberapa kasus dugaan pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan  perusahaan,  dimana  selain penempatan  kerja,  pembayaran,  serta upah  yang  tidak  sesuai  dengan  kontrak kerja,  terjadi  pula  penahanan  dokumen serta  pembatasan  akses  komunikasi. Menurut  wahyu  Susilo,  selaku  Direktur Eksekutif  Migrant  Care,  mengatakan “Seharusnya  kasus  yang  dihadapi pekerja  migran  Indonesia,  ada  peran aktif kedutaan besar Ri di negara terkait. Tapi  sepertinya  KBRI  sangat  pasif,  dan tidak melakukan perlawanan apa- apa.” 6
Berdasarkan kasus tersebut, ketika hak-hak  pekerja  migran  ini  dilanggar,
5 Sonya  Hellen  Sinombor.  2020. “Kedutaan  Besar RI  Diminta  Pro- Aktif  Lindungi  Buruh  Migran”,
Available from : https://bebas.kompas.id/baca/humaniora/dikbud/ 2020/01/23/kedutaan-besar-ri-diminta-pro-aktif-lin dungi-buruh-migran/.  (Accessed  February  20, 2020)
6 Ibid.
mereka  kesulitan  untuk  menuntut  atau mengakses  hak-hak  mereka.  Beberapa kasus  yang sering  tejadi  adalah  pekerja migran  terkadang  mengalami  kesulitan dalam  mengakses  hak-hak  mereka setelah  ditempatkan  (diperkerjakan)  ke luar negeri. Hal ini memberikan pandangan  bahwa  akses  terhadap keadilan di negara asal juga merupakan perkara  yang  penting.  Banyak  kerugian yang  dialami  oleh  para  buruh  migran selama  berada  di  luar  negeri  dapat dikaitkan dengan kurangnya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam proses  perekrutan  yang  diprivatisasi  di negara  asal  serta  tidak  tersedianya pelatihan  dan  informasi  berbasis  hak yang  memadai  bagi  calon  TKI  sebelum keberangkatan. Permasalahan ini disebabkan  karena  lemahnya  kebijakan sosial,  dimana  kurang  efektif  dan kreatifnya pengawasan pemerintah terhadap para tenaga kerja migran. 7 Berkaitan dalam akses mendapatkan bantuan hukum di Kedutaan  dan  Konsulat  diatur  dalam Pasal 23 ICMRW 1990 , dimana bantuan ini  memiliki  tugas  untuk    meningkatkan sumberdaya  dan  pelatihan  untuk  : memberikan bantuan hukum yang kompeten  bagi  para  pekerja  di  negara tujuan;  melakukan  evaluasi  yang  lebih ketat  terhadap  agen  tenaga  kerja
7 Tri  Lisiani  Prihatinah,  Noor  Asyik,  dan  Kartono. 2012.  “Kendala  Perlindungan  Hukum  Terhadap Buruh  Migran  di  Kabupaten  Cilacap”, Jurnal Dinamika Hukum, 12(2) : hlm.313.
maupun  pihak  majikan  di  negara  tujuan dan memberikan informasi yang tersedia bagi para
pekerja sebelum keberangkatan; memberikan saran kepada pekerja tentang proses ganti rugi di Indonesia, serta memberikan nasehat dan membantu mereka untuk mendapatkan  bukti  yang  diperlukan ketika  masih  berada  di  luar  negeri. Proses  penanganan  pengaduan  di kedutaan  juga  harus  lebih  standar, transparan, responsif, dan secara geografis dapat diakses. Hal ini mendapatkan sejumlah kritikan dari para pekerja migran, dimana dikatakan kurangnya sumberdaya di kedutaan dan konsulat,  kurangnya  keahlian  tentang hukum dan prosedur di Indonesia dan di negara  tujuan  yang  relevan,  serta kurangnya transparansi prosedur
standar. Peningkatan akses terhadap
keadilan (Access  to  Justice) setidaknya membutuhkan sebuah reformasi mekanisme. Peningkatan
ini membutuhkan suatu upaya pemahaman dan  penyadaran  hak  asasi  manusia dalam rangka pemenuhan, perlindungan dan  penegakan  HAM  adalah  suatu pekerjaan  berat  yang  membutuhkan proses panjang, sehingga perlu ditetapkan  program  konkret  secara terencana  dan  berkesinambungan.  Hal ini  sudah  dilakukan  oleh  pemerintah melalui Program Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RANHAM). 8
Berkaitan  dengan  perlindungan terhadap pekerja migran dalam bantuan oleh  kedutaan  dan  konsulat,  hal  ini belum  pernah  dilakukan  penelitian. Dalam  penelitian  oleh  Hidayat  (2017) membahas  bentuk  perlindungan  tenaga kerja  migran  di  aspek  hak  sipil  dan politiknya  diluar  negeri.  Penelitian  oleh Arpangi (2016) membahas perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia di luar negeri yang dibahas secara umum. Penelitian  oleh  Riri  Anggriani  (2017) membahas  perlindungan  hukum  bagi irregular migrant workes di kawasan asia tenggara.  Sedangkan  penelitian  oleh Rizky  Dian  Bareta  (2018)  membahas poltik hukum dalam perlindungan tenaga kerja  Indonesia  fase  purna  bekerja. Sehingga  berdasarkan  uraian  diatas, maka  dapat  dirumuskan  dua  masalah yaitu  :  (1)  Bagaimana  bentuk access  to justice tanggung  jawab  negara  dalam memberikan  perlindungan  hak  tenaga kerja  migran  oleh  bantuan  perwakilan Kedutaan dan Konsulat? ; (2)
Bagaimana efektivitas perlindungan yang  diberikan  oleh  Kedutaan  dan Konsulat  terhadap  akses  bantuan  hak pekerja migran?
8 Rahadi  Wasi  Bintoro,  Riris  Ardhanariswari,  dan Rahman  Permana .  2008.  “Implementasi  UU No.13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan Bagi  Tenaga  Kerja  Perempuan  di  Kabupaten Purbalingga”, Jurnal  Dinamika  Hukum, 8(3)  : hlm.231.

## II.  Metode
Pembahasan mengenai perlindungan  hak  pekerja  migran  oleh bantuan Kedutaan dan Konsulat ini dikaji menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif,  yang  kemudian  dikaji  dengan Pendekatan  Konseptual (Conseptual
Approach) serta dalam Pendekatan Studi
Kasus (Case Approach) , dimana penelitian ini dikaitkan dalam kaidah-kaidah atau norma dalam hukum didalam  pendekatan  hukum  doktrinal. 9
Pada  penelitian  hukum  ini,  kajian dilakukan dengan menggunakan analisa berdasarkan sumber-sumber hukum seperti  bahan  hukum,  sumber  hukum nasional  maupun  internasional,  serta sumber  hukum  terkait  yang  terdapat didalam jurnal maupun sumber online.
Kajian penelitian dengan menggunakan  sumber  hukum  nasional dalam  penelitian  ini  dikaji  dengan menggunakan beberapa undang-undang hukum  nasional  Republik  Indonesia, seperti UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 1999  tentang  HAM,  serta  dalam  UU No.18  Tahun  2017  ttg  Perlindungan Pekerja  Migran  Indonesia.  Sedangkan kajian  menggunakan  sumber  hukum internasional, digunakan beberapa perjanjian
internasional seperti International
Convention on the Protection  of  the  rights  of  All  Migrant
9 Jhonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif. Malang :  Bayumedia Publishing, hlm.23.
Workers  and  Members  of  Their  Family 1990), C143 - Migrant Workers (Supplementary  Provision)  Convention 1975 / Convention Concerning
Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of Opportunity and Treatment  of  Migrant  Workers, serta C097 –  Migrant  for  Employment Convention (Revised) 1947 / Convention Concerning  Migration  for  Employment (Revised 1949).”
III. Analisis dan Pembahasan
A. Access  to  Justice  Perlindungan Hak Tenaga Kerja Migran Indonesia dari  Bantuan  Perwakilan  Kedutaan dan Konsulat
Upaya  melakukan  perlindungan terhadap  pekerja  migran  di  luar  negeri dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia disetiap  prosesnya,  baik  sejak  proses rekrutmen,  selama  bekerja,  maupun hingga pemulangan ke tanah air, sesuai dalam ketentuan pada Pasal 77 UU No. 39 Tahun 2004. Salah satu bentuk upaya perlindungannya  kepada  tenaga  kerja migran di Indonesia, yaitu telah mendirikan  layanan  dalam  misi  luar negeri  yang  menitik  beratkan  kepada perlindungan  terhadap  pekerja  migran. Bahkan didalam perjanjian kerja mensyaratkan bahwa setiap perselisihan antara  pekerja  migrandan  majikannya diselesaikan  secara  damai  dengan bantuan  kedutaan . Perlindungan  ini merupakan  wewenang  yang  diberikan
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 2, July 2019 oleh Hukum Internasional kepada negara-negara  pengirim,  artinya  negara pengirim  boleh  melakukan  perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di  negara  tersebut. 10 Artinya  bahwa negara  menjamin  perlindungan  hak-hak segenap  warga  negara  baik  didalam maupun diluar negeri. 11
Berdasarkan  Teori  Perlindungan, mengatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk
mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif  dan  fleksibel,  melainkan  juga prediktif  dan  antisipatif. 12 Perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM yang dilakukan  oleh  negara-negara  ditandai dengan keberhasilan masyarakat
internasional  delam  memperjuangkan pengakuan, penghormatan, dan
penegakan nilai-nilai HAM dalam instrumen-instrumen HAM. 13
Berdasarkan  UU  No.18  Tahun 2017  tentang  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia,    terdapat  didalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  (g)  menyebutkan bahwa  pekerja  migran  memperoleh perlindungan  dan  bantuan  hukum  atas
10 Peni Setyorini. 2010. “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  (TKI)  Di  Luar  Negeri  Oleh  Perwakilan Republik  Indonesia ”, Masalah-Masalah  Hukum, 39(1) : hlm.66.
11 Aga  Natalis  &  Budi  Isp riyarso.  2018.  “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di  Indonesia”, Pandecta  Research  Law  Journal, 13(2) : hlm.113.
12 Lili Rasjidi & Wysa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem . Bandung : Remaja Rusdakarya.
13 Riri Anggriani. (2017). “Perlindungan Hukum Bagi Irregular  Migrant Workers Indoneisa  Di  Kawasan Asia  Tenggara  (Dalam  perspektif  Hukum  HAM Internasional)”, Jurnal Yuridika. 32(2) : hlm.321.
tindakan  yang  merendahkan  harkat  dan martabat  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan.  Pasal  ini  mempunyai keterkaitan  dengan  pembahasan  dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-31 di Manila yang kemudian menyepakati “ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant  Workers”, yang  berbunyi,  “Hak mendapatkan  bantuan  dari  perwakilan pemerintah  di  neg ara penempatan”. Hal ini  konsisten  sesuai  dengan  Pasal  23
Konvensi Internasional
tentang
Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
(International Convention on the
Protection  of  the  rights  of  All  Migrant Workers  and  Members  of  Their  Family 1990), yang  berbunyi,  ”Para  Pekerja migran  dan  anggota  keluarganya  harus memiliki hak buntuk memperoleh pilihan meminta  perlindungan  dan  bantuan pejabat  konsuler  atau  diplomatik  dari Negara  asalnya  atau  Negara  yang mewakili  kepentingan  Negara  tersebut, apabila  hak-hak  yang  diakui  dalam Konvensi ini dilanggar…” Hal ini memiliki perspektif  bahwa  jaminan  atas  hak mendapatkan bantuan hukum di lembaga  kedutaan  ataupun  konsulat dijamin berdasarkan
hukum internasional dan hukum nasional. Setelah ratifikasi International Convention  on  The  Protection  of  The
Rights  of  All  Migrant  Workers  and Members  of  Their  Families melalui
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012 tentang Pengesahan
International Convention  on  The  Protection  of  The Rights  of  All  Migrant  Workers  and Members  of  Their  Families (Konvensi Internasional  Mengenai  Perlindungan Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan Anggota  Keluarganya),  politik  hukum Indonesia lebih mengarah pada substansi  perlindungan TKI  itu  sendiri. 14
Adanya kerjasama antar negara-negara, baik  regional  maupun  multilateral  ini diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan mobilitas pekerja migran, terutama  Indonesia  yang  berada  di kawasan ASEAN. 15 Upaya
mendapatkan akses terhadap  keadilan (access  to  justice) oleh  pekerja  migran  oleh  Indonesia dalam  reformasi  hukumnya  melakukan langkah  meratifikasi  Konvensi  PBB tentang  Buruh  Migran (UN  Convention on  the  Protection  of  the  Rights  of  All Migrant  Workers  and  Member  of  Their Families) .  Adapun  didalam  Kedutaan didalamnya terdapat Divisi Perlindungan Warga  Negara  yang  merupakan  divisi yang  bertugas  untuk  melindungi  dan membantu semua warga negara
14 Rizky  Dian  Bareta  dan  Budi  Ispriyarso.  2018. “Politik  Hukum  Perlindungan  tenaga  Kerja Indonesia Fase  Purna  Bekerja”, Kanun  Jurnal Ilmu Hukum. 20(1) : hlm.173.
15 Yuni  Sudarwati.  2014.  “Upaya  Indonesia Menghadapi  Migrasi  Tenaga  Kerja  Dalam Komunitas  Ekonomi  Asean  (KEA)  2015”, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publilk, 5(1) : hlm.19.
Indonesia  yang  berada  di  luar  negeri. Pasal  78  ayat  (1)  menyatakan  bahwa
“Perwakilan
Republik Indonesia memberikan  perlindungan  terhadap  TKI di  luar  negeri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  serta  hukum  dan kebiasaan  internasional.”  Hal  ini  dapat disimpulkan  secara  hukum  m ereka memiliki  fungsi  untuk  melindungi  warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di negara akreditasi, termasuk  perlindungan terhadap  tenaga kerja migran. 16
Bantuan dari Kedutaan dan Konsulat  ini  merupakan  suatu  bantuan terhadap  akses-akses  bantuan,  seperti ganti  rugi  atau  memperoleh  bukti  ketika pekerja berada diluar negeri, dan setelah kembali  pulang.  Kedutaan  dan  Konsulat memiliki tanggung jawab terhadap hak-hak  pekerja  migran  dalam  upaya meningkatkan sumber daya dan pelatihan  untuk  memberikan  bantuan hukum yang kompeten bagi para pekerja di  negara  tujuan;  melakukan  evaluasi yang  lebih  ketat  terhadap  agen  tenaga kerja  maupun  pihak  majikan  di  negara tujuan  dan  memberikan  informasi  yang tersedia  bagi  para  pekerja  sebelum keberangkatan; memberikan saran kepada pekerja tentang proses ganti rugi di Indonesia, serta memberikan nasehat dan membantu mereka untuk
16 Boer  Mauna.  2000. Hukum  Internasional  : Pengertian,  Peranan,  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global . Bandung : Alumni.
mendapatkan  bukti  yang  diperlukan ketika  masih  berada  di  luar  negeri. Proses  penanganan  pengaduan  di kedutaan  juga  harus  lebih  standar, transparan, responsif, dan secara geografis dapat diakses. Upaya menjalankan tugas dan fungsinya dalam melindungi,  diartikan  bahwa  seorang duta  wajib  melindungi  pribadi,  harta benda,  kepentingan-kepentingan  warga negaranya yang berada diluar negeri.
Setelah  adanya  Instruksi  Presiden No.6  Tahun  2006  tentang  Kebijakan Reformasi  Sistem  Penempatan  dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini mengadopsi peraturan yang menempatkan stafnya di kedutaan  sebagai  atase  tenaga  kerja untuk melakukan kegiatan yang berhubungan  dengan  ketenagakerjaan. Adapun  Kantor  Atase  Tenaga  Kerja dalam  Perwakilan  Republik  Indonesia memliki  fungsi  dalam  perlindungan khusus bagi tenaga kerja migran, yaitu :
1. Fasilitasi dan mediasi penyelesaian  perselisihan  atau sengketa antara TKI dan Pengguna  di  negara  penempatan; dan
2. Fasilitasi  advokasi  kepada  TKI berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan  perundang-undangan  di negara penempatan,
dan kebiasaan internasional. Berdasarkan  peraturan  tersebut
dikatakan  bahwa  pemerintah  Indonesia bertanggung  jawab  atas  perlindungan buruh migran pada masa penempatan di luar  negeri,  dan  perwakilan  Indonesia (kedutaan  dan  konsulat)  ditugaskan untuk memberikan perlindungan ini yang sejalan  dengan  standar  internasional dan hukum di negara tujuan.
Sebagaimana  yang diuraikan  UNDP ( United Nations Development Programme) , upaya untuk meningkatkan akses terhadap keadilan terhadap pekerja  migran  harus  terfokus  pada upaya  untuk  menyingkirkan  hambatan dalam melakukan akses dengan identifikasi  yang  jelas.  Dalam  hal  ini, UNDP mencatat  bahwa  akses  terhadap keadilan
lebih dari sekedar meningkatkan akses individu ke pengadilan  atau  memberikan  jaminan pendampingan  hukum.  Hal  tersebut untuk  memastikan  bahwa  hasil  dari proses  hukum  dan  peradilan  berjalan secara  adil  dan  merata,  dimana  dalam Teori Keadilan oleh Jhon Rawls mengatakan,  “Prinsip  keadilan  yang utama  adalah  terkait  prinsip  persamaan dimana setiap orang sama atas kebebasan  yang  bersifat  universal,
hakiki dan
kompitabel dan ketidaksamaan  atas  kebutuhan  sosial, ekonomi pada diri masing- masing.”
Berdasarkan  UU  No.39  Tahun 2004,  bantuan  hukum  merupakan  salah satu Tanggung Jawab perlindungan yang diberikan  oleh  Kedutaan  Besar  dan
Konsulat  Jenderal  Republik  Indonesia (KBRI/KJRI), meski
demikian
Undang-Undang ini tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana
Tanggung Jawab ini seharusnya diimplementasikan. Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri, hal-hal  perlindungan  terhadap  tenaga kerja itu ini mencakup :
1.  Pembinaan  dan  pengawasan,
termasuk  memantau  perwakilan
PPTKIS, mitra usaha dan
pengguna;
2.  Bantuan dan perlindungan
kekonsuleran;
3.  Pemberian bantuan hukum;
4.  Pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;
5.  Perlindungan serta bantuan lainnya  yang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan, 6.  Upaya diplomatik. Berkaitan tentang pemberian nasihat  hukum  dan  pembelaan  hukum sangat  penting  bagi  pekerja  migran dalam  mencari  keadilan  di  luar  negeri, dan  layanan  hukum  yang  ditetapkan dalam  peraturan  tahun  2013  cukup lengkap. Hal ini dijelaskan bahwa Access To  Justice yang  diberikan  perwakilan kedutaan  dan konsulat Indonesia  dalam perlindungan  hak-hak  pekerja  migran  di
luar negeri, yaitu :
1.  Tanggung Jawab Negara terhadap  penyediaan  bantuan hukum,  meliputi  :  Pemberian mediasi;  Pemberian  Advokasi  ; Pendampingan terhadap TKI yang mengalami masalah hukum (misalnya dalam pertemuan, jadwal pengadilan, layanan
pemerintah  di  negara  tujuan);
Penanganan  masalah  TKI  yang mengalami tindak kekerasan fisik dan/atau pelecehan seksual;
serta  Penyediaan  Advokat  / Pengacara / Ahli Hukum. 2.  Tanggung Jawab negara terhadap Pembelaan dan pemenuhan hak-hal tenaga kerja migran  Indonesia,  meliputi  : Memanggil (ke kedutaan) pihak-pihak  yang  haknya  tidak terpenuhi;  Melaporkan  kepada otoritas yang
berwenang;
Menuntut  pemenuhan  hak-hak TKI (sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, UU Nasional, UU Ketenagakerjaan di Negara Tujuan,  serta  UU  Internasional); Memperkarakan pihak yang tidak memenuhi hak-hak TKI;
Memberikan  bantuan  terhadap TKI  yang  dipindahkan  ke  tempat lain  /  mejikan  lain  yang  tidak sesuai  dengan  perjanjian  kerja;
Melakukan bantuan
penyelesaian  tuntutan  dan/atau penyelesaian TKI dengan
majikan  jasa  TKI  dan/atau  agen tenaga kerja di negara tujuan.

## B. Efektifitas Pelayanan Kedutaan dan Konsulat  Terhadap  Akses Bantuan Hukum
Migrasi  Internasional  oleh  para pekerja  migran  akhir-akhir  ini  menjadi sebuah trend karena maraknya permasalahan  mengenai  pelanggaran hak  pekerja  migran,  dimana  efektifitas terhadap  bentuk  perlindungan  ini  belum tercapai. 17 Menurut  Satjipto  Rahadjo, berbicara  mengenai  efektivitas,  maka pada  hakikatnya  sedang  dibicarakan mengenai  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide  tersebut  menjadi  kenyataan. Efektifitas terkait suatu bentuk pelayanan tidak  terlepas  dari  adanya  kesadaran atas  pelayanan  yang  diterima  bagi mereka  yang  menjadi  subjek  untuk dilayani.  Hal  ini  bila  dikaitkan  akan pekerja  migran  maka  berhubungan dengan  kesadaran  mereka  terhadap hukum yang melindungi hak-hak mereka.
Kesadaran hukum merupakan kesadaran  masyarakat  untuk  menerima atau menjalankan hukum sesuai dengan tujuan pembentukan hukum yang bersangkutan. Menurut Soerjono 17 Anggaunitakiranantika. 2017. “Migrasi Internasional Pada Wanita di Kabupaten Tulungagung : Sebuah Konstruksi Sosial”, Jurnal
Sosial Politik , 3(1) : hlm.30.
Soekanto  kesadaran  hukum  merupakan konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia tentang  keserasian  antara  ketertiban dengan ketenteraman yang dikehendaki atau  sepantasnya.  Kesadaran  hukum ( legal  awareness )  memiliki  beberapa indikator  yakni  pengetahuan  tentang peraturan-peraturan hukum (law awareness) ,  pengetahuan  tentang  isi peraturan-peraturan hukum (law
acquaintance), sikap terhadap peraturan hukum (legal attitude) dan peri kelakuan hukum ( legal behaviour ).
Berdasarkan data BNP2TKI,
jumlah pengaduan tenaga kerja berdasarkan  jenis  masalah  TKI  yang tidak  memiliki  kelengkapan  dokumen, tercatat tahun 2016 sejumlah 133 orang dan tahun 2017 sejumlah 387 orang. Hal tersebut hanya berdasarkan data pengaduan pekerja migran yang diterima oleh BNP2TKI, belum termasuk pengaduan yang diterima oleh lembaga-lembaga lain. Banyaknya pekerja  migran  yang  tidak  mengadukan kasusnya karena minimnya akses informasi,  terbatasnya  pengetahuan, tempat  tinggal  di  daerah  terpencil,  takut dan lain-lain. 18
Adapun  kasus  yang  terjadi  di
Malaysia tahun 2019 terkait
18 F itri  Lestari.  2018.  “Pentingnya  Pekerja  Migran Indonesia  memahami  dan  Memiliki  Dokumen”. Available from : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd1 b1ff1dd4d/pentingnya-pekerja-migran-indonesia- memahami-dan-memiliki-dokumen-oleh--fitri-lesta ri/. (Accessed February 20, 2020)
dikriminalisasinya delapan pekerja migran  Indonesia,  dimana  dinyarakan oleh  Polisi  Diraja  Malaysia  bahwa kedelapan pekerja migran dikriminalisasi karena tidak memiliki dokumen tidak sah. Padahal  dalam  faktanya  bahwa  mereka merupakan  korban  perdagangan  orang. Kurangnya  pendampingan  pihak  KBRI terhadap  para  pekerja  migran  yang menjadi  korban  menimbulkan  perspektif kinerja  KBRI  yang  sangat  pasif  dalam mengurusi persoalan yang terjadi terhadap pekerja migran. 19
Berkaitan  dengan  kesadaran  atas layanan  Kedutaan  dan  Konsulat  atas hak-hak  mereka,  pekerja  migran  dalam hal ini menganggap lebih akrab terhadap layanan  yang  diberikan  oleh  kedutaan bagi  mereka.  Banyak  diantara  mereka yang  memperoleh  informasi  sebelum keberangkatan  bahwa  mereka  harus menghubungi  kedutaan  jika  mereka memiliki masalah dengan majikan mereka,  dan  biasanya  mereka  diberi nomor telepon kedutaan di negara tujuan. Data  dari  Kementerian  Luar  Negeri menunjukkan  bahwa  sejumlah  besar tenaga kerja Indonesia memang mengajukan pengaduan dan keluhan ke kedutaan.
Adapun  kasus  lain,  yaitu  terkait para pekerja migran mengetahui tentang kedutaan, tetapi tidak bisa, atau memilih untuk  tidak  mencari  bantuan.  Mereka
19 Sonya Hellen Sinombor. Op.Cit.
yang  tidak  melaporkan  ke  kedutaan menjelaskan  bahwa  mereka  berada  di kota-kota  kecil  dan  secara  fisik  berada jauh  dari  perwakilan  Indonesia  di  luar negeri  dimana  mereka  bisa  melaporkan pengaduan.  Beberapa  diantara  mereka menyatakan  kurang  begitu  mengetahui tentang  lokasi  kedutaan  dan  layanan yang  tersedia,  dan  sebagian  lainnya melaporkan adanya persepsi negatif atas bantuan kedutaan.
Mengenai  aksesibilitas  terhadap layanan  Kedutaan  dapat  diakses  oleh buruh  migran  secara  perseorangan, melalui  telepon,  atau  melalui  koneksi internet.  Terkait aksesibiltas ini, adapun para  pekerja  migran  yang  meminta bantuan kedutaan ketika berada di Timur Tengah  dengan  melalui  banyak  cara, salah satu pekerja migran telah menelepon kedutaan karena dia memiliki akses  ke  Internet  dan  Skype  melalui anak  majikannya.  Bagi  buruh  migran lainnya,  majikan  atau  teman  majikan mengantar  pekerja  migran  tersebut  ke kedutaan setelah dia menyatakan keinginan  untuk  kembali  pulang.  Salah satu kasus yang terjadi, dimana seorang kerabat  majikan  membantu  pekerja migran  tersebut  menghubungi  kedutaan setelah  melihat  buruh  menangis  karena majikan  telah  mencegahnya  pergi  pada akhir  kontraknya.  Sebagian  lainnya melarikan diri dan mencegat taksi sendiri, mengandalkan  bantuan  dari  sopir  taksi untuk menemukan kedutaan.
Contoh  salah  satu  kasus  yang terjadi lainnya, yaitu berkaitan mengenai urusan dokumen yang dibatasi. Seorang buruh  migran  menjelaskan  bahwa  dia ditolak  oleh  kedutaan  setelah  melarikan diri  karena  dia  tidak  memiliki  paspor, meskipun majikannya memegang paspor  dan  dia  tidak  bisa  memintanya kembali.  Seorang  ahli  dalam  kasus buruh migran, yang baru-baru ini menulis sebuah studi tentang peran atase tenaga kerja  di  Malaysia,  mengatakan  bahwa kedutaan banyak menolak untuk memberi  bantuan  buruh  migran  atau bahkan untuk masuk ke kedutaan karena buruh  migran  tidak  memiliki  paspor sehingga dianggap “ilegal”.
Hal  ini  mencegah  kedutaan  untuk melakukan fungsi utama sebagai pelindung karena banyak pekerja migran yang  pergi  ke  kedutaan  ketika  mereka telah melarikan diri dari majikan mereka tanpa  dokumen.  Para  pekerja  migran lainnya menyepakati bahwa hal ini umum terjadi, namun Kementerian Luar Negeri menyangkal bahwa para pekerja migran yang bermasalah pernah ditolak.
Berkaitan dengan upaya menciptakan  keadilan  dan  transparansi prosedur,  tugas  kedutaan  dalam  hal penanganan kasus pekerja migran tidak diatur secara jelas dalam peraturan atau Panduan  Kementerian  Luar  Negeri Republik Indonesia. Meskipun peraturan menyediakan  daftar  umum  kegiatan yang dapat dilakukan oleh staf kedutaan,
daftar  ini  tidak  mencantumkan  jadwal, ketentuan etika, hak-hak pekerja migran selama  proses  atau  detail  tentang keadaan dimana kasus perlu
diselesaikan dan ditutup. Keadilan prosedural dan keprihatinan atas transparansi ini tercermin dalam pengalaman  yang  dilalui  oleh  pekerja migran.  Pada  kebanyakan  kasus  yang dijelaskan  oleh  pekerja  migran  yang menerima bantuan kedutaan yaitu kedutaan  menelepon  majikan  setelah menerima  pengaduan,  mendengarkan penjelasan  dari  perspektif  majikan  dan dinegosiasikan atas nama pekerja migran. Para pekerja migran menjelaskan bahwa anggota staf kedutaan tidak melibatkan mereka dalam komunikasi atau negosiasi yang mereka lakukan  dengan  majikan,  dan  buruh migran  seringkali  dibiarkan  tanpa  tahu tentang apa yang terjadi selama berlangsungnya interaksi tersebut. Berkaitan dengan adanya ketersediaan  bantuan  hukum, meskipun undang-undang dan peraturan
memberikan bantuan hukum dan pendampingan  hukum  melalui  kedutaan atau  konsulat,  banyak  dari  pekerja migran  yang  merasa  tidak  menerima bantuan  hukum  dari  kedutaan  ini.  Hal tersebut menjadi alasan kurang efektifnya layanan bantuan yang
diberikan  oleh  kedutaan  dan  konsulat bagi pekerja migran yaitu :
1.  Jauhnya akses ke kedutaan atau
konsulat perwakilan;
2.  Adanya pembatasan akses
terhadap dokumentasi tanpa
mencari tahun sebab akibatnya ;
3.  Tidak mengetahui
adanya bantuan  hukum  dari  kedutaan dan konsulat;
4.  Pekerja migran tidak merasa ada bantuan  hukum  yang  diterima oleh  mereka  karena  kedutaan hanya mendengarkan dalam perspektif majikan;
5.  Kurangnya kehadiran tanaga ahli hukum / pengacara yang membantu menangani kasus
mereka;
Mengingat begitu banyaknya
pekerja  migran  yang  tidak  menyadari mekanisme  yang  ada  saat  mereka kembali, atau tidak memiliki dokumen-dokumen  penting  ini,  akan tampak bahwa kedutaan masih menitikberatkan  pada  perlindungan  dan penyelesaian kasus, dan kurang terfokus pada,  atau  memberikan  perlengkapan untuk menangani, akses jangka panjang dan  berarti  terhadap  keadilan  bagi  para pekerja  migran.  Hal  yang  lebih  sering
terjadi adalah terkait adanya pelanggaran hukum, dimana para pekerja migran kesulitan  dalam mencari bantuan hukum. Dalam perbuatan melanggar  hukum  diupayakan  ada pendampingan oleh lawyer / ahli hukum kepada  para  pekerja  migran  dari  setiap
proses  pengadilan  yang  dilaksanakan baik. 20

## IV. Penutup
Berdasarkan pembahasan penelitian  ini,  adanya  beberapa  kasus yang dihadapi pekerja migran Indonesia di luar negeri mengalami kesulitan untuk mendapatkan  akses  keadilan  terhadap pemenuhan hak-haknya. Kurangnya peran aktif pihak Kedutaan dan Konsulat dalam memenuhi hak-hak pekerja migran  menjadi  catatan  penting  masih belum  efektifnya  perlindungan  dan pemenuhan  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia ini.
Terkait bantuan dari Kedutaan dan Konsulat di negara tujuan pekerja migran yang  signifikan  haruslah  relevan  sesuai prosedur  standar  bagi  penyelesaian perselisihan antara pihak pekerja migran dan  majikan,  termasuk  dalamn  hak-hak pekerja  migran  terhadap  informasi  dan turut berpartisipasi dalam proses tersebut  untuk  menjamin  transparansi dan keadilan sebagaimana yang tercantum  dalam  Peraturan  Pemerintah No. 3 Tahun 2013.
Kedutaan  dan  Konsulat  harus menetapkan prosedur untuk memastikan bahwa buruh migran yang tidak memiliki paspor atau dokumentasi lainnya
20 Hidayat. 2017. “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia  Di  Taiwan  dan  Malaysia  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, 8(2) : hlm.110.
menerima  bantuan  dari  perwakilan Indonesia ini, dimana memberikan pelayanan untuk memfasilitasi penerimaan  dokumen  pekerja  migran kembali yang diperlukan untuk mengajukan klaim, baik di negara tempat bekerja  maupun  setelah  kepulangan mereka  ke  Indonesia.  Serta  hal  yang penting adalah pemerintah harus menentukan  kriteria  dan  proses  yang lebih  jelas  untuk  menilai  kualitas  agen tenaga kerja mitra dan majikan komersial berdasarkan  perlakuan  mereka  yang berkelanjutan terhadap buruh migran.

## Bibliografi
Buku-Buku Boer Mauna. 2000. Hukum Internasional
: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global .
Bandung : Alumni. Jhonny  Ibrahim.  2006. Teori  dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif. Malang  :  Bayumedia
Publishing.
Lili  Rasjidi  & Wysa  Putra.  2003. Hukum Sebagai  Suatu  Sistem .  Bandung  : Remaja Rusdakarya.

## Artikel Jurnal :
Aga  Natalis  dan  Budi  Ispriyarso.  2018.
“Politik Hukum Perlindungan
Pekerja  Migran  Perempuan  di
Indonesia”, Pandecta  Research
Law Journal, 13(2) : 109-123.
Anggaunitakiranantika.  2017.  “Migrasi Internasional  Pada  Wanita  di Kabupaten Tulungagung : Sebuah Konstruksi  Sosial”, Jurnal  Sosial Politik , 3(1) : 26-41.
Arpangi.  2016.  “Perlindungan  Hukum
Terhadap  tenaga  Kerja  Indonesia Di Luar Negeri”, Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(1) :
149-156.
Haning Romdiati. 2012. “Migrasi Tenaga
Kerja  Indonesia  Dari  Kabupaten Tulungagung  :  Kecenderungan dan Arah Migrasi, serta Remitansi”, Jurnal  Kependudukan  Indonesia,
(7(2) : 27-5.
Hidayat.  2017.  “Perlindungan  Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan dan  Malaysia  Dalam  Perspektif Hak  Asasi  Manusia”, Jurnal  HAM, 8(2) : 105-115.
La lu Husni. 2011. “Perlindungan Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  Migran Indonesia Di Luar Negeri”, Mimbar Hukum. 23(1) :150-167, DOI.
Peni  Setyorini.  2010. “Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  Di
Luar  Negeri  Oleh  Perwakilan Republik Indonesia ”, Masalah-Masalah  Hukum, 39(1)  :
65-77.
Rahadi  Wasi Bintoro, dkk. 2008.
“Implementasi  UU  No.13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan Bagi  Tenaga  Kerja  Perempuan  di
Kabupaten  Purbalingga”, Jurnal Dinamika Hukum, 8(3) : 231-240. Riri  Anggriani.  (2017).  “Perlindungan
Hukum  Bagi Irregular  Migrant Workers Indoneisa  Di  Kawasan Asia  Tenggara  (Dalam  perspektif Hukum HAM Internasional)”, Jurnal Yuridika. 32(2) : 310-335.
Rizky  Dian  Bareta  &  Budi  Ispriyarso. 2018. “Politik Hukum Perlindungan tenaga  Kerja  Indonesia    Fase Purna Bekerj a”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 20(1) : 163-181.
Syamsul  Hadi.  2008. “Sekuritisasi  dan Upaya  Peningkatan  Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia ”, Jurnal Hukum
Internasional  Labour  Law, 5(4) :741-765. Tri Lisiani Prihatinah, dkk 2012. “Kendala Perlindungan  Hukum  Terhadap Buruh Migran di Kabupaten
Cilacap”, Jurnal  Dinamika  Hukum,
12(2): 312-320.
Yuni Sudarwati. 2014. “Upaya Indonesia
Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam  Komunitas  Ekonomi  Asean (KEA)  2015”, Jurnal  Ekonomi  & Kebijakan Publilk, 5(1) : 15-28.

## Sumber Hukum Indonesia :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  No.39  Tahun  1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) Undang-Undang  No.39  Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133) Undang-Undang  No.18  Tahun  2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2oi7 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012 tentang  Pengesahan International Convention  on  The  Protection  of The  Rights  of  All  Migrant  Workers and  Members  of  Their  Families (Konvensi  Internasional  Mengenai Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya)  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2012
Nomor  115,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5314) Instruksi  Presiden  No.6  Tahun  2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Sumber Hukum Internasional /
Perjanjian Internasional : International Convention on the
Protection  oof  the  Rights  of  All
Migrant  Workers  and  Members  of
Their Families 1990
ILO Convention C143 - Migrant Workers (Supplementary
Provision) Convention  1975  /  Convention Concerning  Migrations  in  Abusive Conditions  and  the  Promotion  of Equality of Opportunity and
Treatment of Migrant Workers, ILO  Convention  C097 –  Migrant  for Employment Convention (Revised) 1947  /  Convention  Concerning Migration for Employment (Revised 1949).

## Internet :
Fitri  Lestari.  2018.  “Pentingnya  Pekerja
Migran  Indonesia  memahami  dan Me miliki Dokumen”. Available from:
https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5bd1b1ff1dd4d/pentingny a-pekerja-migran-indonesia-mema hami-dan-memiliki-dokumen-oleh-- fitri-lestari/. (Accessed February 20,
2020). Sonya Hellen Sinombor, 2020, “Kedutaan  Besar  RI  Diminta Pro-Aktif  Lindung i  Buruh  Migran”, Available from: https://bebas.kompas.id/baca/hum aniora/dikbud/2020/01/23/kedutaa n-besar-ri-diminta-pro-aktif-lindung i-buruh-migran/. (Accessed February 20, 2020).