## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 4, Nomor 1, (2023) hal. 18-28 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/19304 DOI: 10.33474/jp2m.v4i1.19304

## Menjaga kepastian dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat
Rohmat Junarto 1 *, Mujiati 1 , Agelliyah Juliyani 2
1 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia *email Koresponden Penulis: rohmatjunarto@stpn.ac.id

## Info Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel Diajukan: 2023-02-14
Diterima: 2023-05-26 Diterbitkan: 2023-05-28
Lisensi : cc-by-sa
Copyright © 2023 Penulis
Pengelolaan lahan (aset tanah) secara fisik, administratif dan yuridis mampu  memberikan  kemanfaatan  bagi  pemiliknya  secara  ekonomi dan  sosial.  Sebaliknya,  penelantaran  aset tanah  menghambat tujuan program pembangunan, kedaulatan pangan, ketahanan ekonomi serta terganggunya harmoni sosial. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan temuan  studi  tentang  pentingnya  kegiatan  pengabdian  masyarakat dengan  tema  sosialisasi  dan  supervisi  gerakan  pemasangan  patok batas bidang tanah di Dusun Kemesu dan Gegerbajing, Desa Pagerharjo Kecamatan  Samigaluh  Kabupaten  Kulonprogo.  Gerakan  tersebut menjadi salah satu upaya bersama untuk mencegah penelantaran aset tanah  masyarakat.  Kami  menggunakan  metode  participatory  action research dengan beberapa forum seperti: focus group discussion dan wawancara. Kemudian, kami menuliskannya kembali secara deskriptif berdasarkan  data-data  yang  telah  terkumpul  pada  saat  kegiatan pengabdian  berlangsung  agar  jelas  dan  runtut.  Temuan  studi menunjukkan  bahwa  sosialisasi  dan  supervisi  gerakan  pemasangan patok  batas  bidang  tanah  mampu  menggerakkan  masyarakat  untuk sadar  dan  tertib  di  bidang  pertanahan.  Penelantaran  tanah  pun terhindarkan  karena terdapat  pengelolaan  aset tanah  dalam  bentuk pemasangan batas bidang tanah secara permanen, mengadministrasikan nama pemilik tanah atau kuasanya yang terkini serta  membuat  berita  acara  kesepakatan  pemasangan  tanda  batas tanah.  Pada  akhirnya,  kesiapan  masyarakat  dalam  mengelola kepemilikan atas aset tanah mampu mempermudah terselenggaranya pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Kata Kunci : batas bidang tanah; pengabdian masyarakat; pertanahan Cara mensitasi artikel:
Junarto, R., Mujiati, & Juliyani, A. (2023). Menjaga kepastian dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4 (1), 18–28.
https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19304

## PENDAHULUAN
Keamanan  kepemilikan  atas  tanah  merupakan  suatu  kondisi  terbebasnya seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dari tindakan penyerobotan
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 19 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
atau konflik kepemilikan dan penguasaan tanah oleh orang lain (Sapardiyono & Pinuji,  2022).  Setiap  orang  wajib  berusaha  untuk  melindungi  bidang  tanahnya dan/atau  keberadaan  benda  atau  usaha  di  atas  bidang  tanah  tersebut  dari ancaman fisik dan administratif oleh orang lain (Supadno & Junarto, 2022). Ragam bentuk  ancaman  atas  tanah  oleh  orang  lain  bisa  berwujud  praktik  perampasan tanah  dan/atau  perbuatan-perbuatan  hukum  lain  yang  bertujuan  untuk mengalihkan  kepemilikan  tanah  tanpa  izin.  Seperti,  perbuatan  hukum  dengan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan dan bahkan membuat suatu kondisi  agar  tanah  tersebut  bersengketa  di  pengadilan  (Gunanegara,  2022). Apabila  seseorang  tidak  mengelola  tanahnya  dengan  baik  sejak  dini,  maka kepemilikan tanahnya bisa terancam beralih kepada orang lain atau di ambil alih oleh  negara  (Asy’ari,  2022).  Tentunya,  beralihnya  kepemilikan  tersebut  akan merugikan  pemilik  tanah  yang  bersangkutan  secara  formal  dan  materiil.  Oleh karena itu, untuk melindungi pemilikan tanah masyarakat dari ancaman tersebut maka  seseorang/badan  hukum  tersebut  perlu  mendaftarkan  tanahnya  kepada pemerintah (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).
Pada  rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah, terdapat dua aktivitas utama yang menjamin keamanan kepemilikan tanah secara fisik dan administratif (Avivah et al., 2022). Aktivitas tersebut yaitu pemasangan patok batas bidang tanah dalam rangka merekam data fisik bidang tanah dan aktivitas mengadministrasikan tanda bukti kepemilikan bidang tanah dalam rangka merekan data yuridis bidang tanah. Dengan telah terekamnya data fisik dan data yuridis bidang tanah oleh petugas pemerintah, maka pemilik dan bidang tanah tersebut akan terjamin kepastian letak, batas, luas dan bentuknya serta terjamin hubungan hukumnya dengan tanah.
Pada  aktivitas  pemasangan  patok  batas,  setiap  pemilik  tanah  wajib memasangnya  pada  sudut-sudut  batas  bidang  tanah.  Secara  teknis,  kehadiran patok  batas  memberikan  implikasi  bahwa  pemilik  akan  terhindarkan  dari sengketa batas dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan  (Sari et al., 2021; Wongkar, 2021). Karena sejatinya, pemasangan patok batas telah mendasarkan kesepakatan posisi dengan pihak yang berbatasan (asas contradictor delimiters ). Atau  dengan  kata  lain  berlaku  asas satu  patok  batas  digunakan  untuk  bersama (Iswantoro,  2019).  Sebagai  contoh  jika  terdapat  empat  bidang  tanah  yang berbatasan maka setiap pemilik tanah tidak perlu memasang keseluruhan tanda batas, tetapi terdapat satu patok batas yang dipakai untuk bersama (Arief, 2018).
Mengingat  pemerintah  menargetkan  seluruh  bidang  tanah  di  wilayah nusantara  terdaftar  pada  tahun  2025,  maka  pemerintah  memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah (Irawan & Junarto, 2022). Kegiatan pendaftaran tanah secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu pendaftaran tanah pertama kali (tanah belum terdaftar) dan pemeliharaan data pertanahan (tanah yang sudah terdaftar).  Macam  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dapat  berupa  pendaftaran tanah  sporadis  (terpencar  berdasarkan  permohonan)  dan  sistematis (mengelompok  berdasarkan  satuan  desa/kelurahan).  Saat  ini,  pemerintah memprioritaskan kegiatan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Harapannya, pendaftaran tanah dengan skema ini akan
20 ~ 4(1), 18-28
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
memberikan  efek  meningkatkan  jumlah  bidang  tanah  terdaftar  sekaligus meningkatkan kualitas hasil pendaftaran di masa lampau.
Pemasangan dan pemastian letak batas bidang-bidang tanah (patok batas tanah) menjadi salah satu poin kunci kesuksesan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah pada suatu desa/kelurahan (Kurniawan, 2020; Junarto & Suhattanto, 2022; Kus  &  Khisni,  2017).  Pemastian  letak  batas  bidang  tanah  juga  sangat mempengaruhi geometri (bentuk) dan luas bidang tanah tersebut (Suhattanto et al., 2021). Pada teknis pemasangan patok batas, sejatinya sangat mudah dan dapat dilakukan  sendiri  oleh  masing-masing  pemilik  bidang  tanah.  Namun  demikian, pemasangannya harus dilakukan dengan menerapkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundangan (Wulansari et al., 2021).
Baru-baru ini, kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16/2021 yang mengatur tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah.  Peraturan  tersebut  memuat  persyaratan  pemasangan  patok  batas  yang harus diletakkan di setiap sudut batas tanah, oleh pemilik tanah, setelah mendapat persetujuan  pemilik  tanah  yang  berbatasan.  Terhadap  sudut-sudut  batas  yang telah jelas letaknya karena keberadaan pagar beton, pagar tembok, pagar kawat, maka  batasnya  tidak  harus  dipasang  patok  batas.  Wujud  patok  batas  tersebut dapat berupa pipa besi, besi balok, kayu besi/jati, tugu dari batu bata atau batako maupun  pipa  peralon  (Pasal  21  PMNA  No.3  Tahun  1997).  Adapun  spesifikasi bentuk  dan  ukuran  patok  batas  sebagaimana  ketentuan  pasal  22  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997. Patok  batas  juga  dapat  menyesuaikan  dengan  keadaan  setempat  berdasarkan keputusan  kepala  kantor  pertanahan  dan  ukuran  patok  tanah  yang  dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm dengan 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan  10  cm  berada di  permukaan tanah.  Setelah  patok  batas  bidang  tanah  telah terpasang  maka  tanah  pemohon  sudah  bisa  langsung  diukur  oleh  petugas  dari Kementerian ATR/BPN untuk ikut program PTSL sehingga cepat terdaftar.
Gerakan  masyarakat  untuk  memasang  tanda  batas  bidang  tanah  perlu digalakkan oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonominya (C. M. Sapioper  et  al.,  2022).  Dalam  rangka  mendukung  gerakan  tersebut  maka memerlukan sinergitas dan pelibatan pihak akademisi agar berjalan dengan tertib (Bastomi  &  Naufal,  2021;  Fikri  et  al.,  2020).  Oleh  karena  itu,  Sekolah  Tinggi Pertanahan  Nasional  (STPN)  berinisiatif  melakukan  pendampingan  kepada masyarakat  dengan  sosialisasi  dan  supervisi  pemancangan  patok  batas  bidang- bidang tanah di Dusun Kemesu dan Gegerbajing. Berdasarkan survei pendahuluan dengan dua kepala pedukuhan Tahun 2021, ditemukan bahwa keberadaan batas- batas  bidang  banyak  yang  tertimbun,  bergeser,  bahkan  hilang  karena  masifnya pembangunan  desa  untuk  bangunan,  jalan,  saluran.  Selain  itu,  mayoritas  tanda batas  bidang-bidang  tanah  yang  telah  terpasang  belum  sesuai  standar  yang berlaku,  baik  bentuk  dan  ukurannya.  Fakta-fakta  tersebut  menyiratkan  bahwa masyarakat di dua pedukuhan membutuhkan tambahan pengetahuan mengenai tata  cara  pemasangan  dan  spesifikasi  tanda  batas.  Oleh  karenanya,  kegiatan sosialisasi dan supervisi pemasangan patok batas bidang tanah di dua pedukuhan perlu  segera  direalisasikan.  Harapannya,  dengan  gerakan  pemancangan  patok
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 21 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
batas bidang tanah secara menyeluruh maka warga masyarakat terhindarkan dari aksi  penyerobotan  tanah,  sengketa  tanah  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  lain yang merugikan pemilik asli tanah.

## METODE
Berdasarkan Surat Tugas Nomor 12 dan Nomor 28/St/III/2021 tanggal 3 Maret-18 Mei 2021, tim pendamping menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan supervisi  gerakan  pemasangan  patok  batas  bidang  tanah.  Kami  sebagai  tim pendamping  di  Dusun  Kemesu  dan  Gegerbajing  wajib  melaksanakan  kegiatan sesuai guideline yang  telah  ditetapkan  dari  STPN,  seperti:  menyampaikan sosialisasi mengenai urgensi keberadaan patok batas bidang tanah; dimensi patok dan cara memasangnya berdasar peraturan ter update ; memberikan contoh wujud patok  yang  terbuat  dari  kayu;  serta  menyampaikan  tindak  lanjut  kegiatan pengabdian yang akan digunakan untuk pengukuran dan pemetaan desa lengkap dalam  rangka  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  Mahasiswa  Program  Diploma  1 STPN.
Pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  di  dua  pedukuhan  tersebut menggunakan  metode participatory  action  research ( PAR )  (Duijs  et  al.,  2021; Suprapto  et  al.,  2020).  Kami  melibatkan  semua  pihak  yang  terkait  secara  aktif, seperti: peserta sosialisasi, masyarakat, agar tujuan kegiatan pengabdian tercapai melalui beberapa forum seperti kelompok diskusi terarah ( fgd ) dan wawancara, sebagaimana  rekomendasi  Suzuki  (2018).  Kami  memulainya  dengan menginventarisasi masalah terkait pemasangan patok batas di lokasi penelitian, memberikan  solusi  atas  permasalahan  dengan  sosialisasi,  melakukan  diskusi interaktif demi mendapatkan pemahaman materi dan pelaksanaan pemasangan patok,  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan,  serta  memberikan  rekomendasi/ tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  sosialisasi  berlangsung  di  rumah  kepala  dukuh  Kemesu  dan Gegerbajing dengan dihadiri oleh seluruh kepala rukun tetangga (RT) dan 25 orang perwakilan  pemilik  bidang  tanah.  Materi  sosialisasi  menerangkan  tentang  arti pentingnya  pemasangan  patok  batas  bidang  tanah,  jenis  dan  teknis  pembuatan patok,  hingga  teori  pemasangan  patok  batas  bidang  tanah.  Selanjutnya,  sejak tanggal 3 Maret hingga 20 Mei 2021 masyarakat mulai membuat patok batas dan memasang  patok  batas  ‘stimulan’  pada  sudut  bidang  tanahnya.  Kemudian  pada tanggal  21  Mei  2021,  tim  pendamping  melakukan  supervisi  atas  patok  batas bidang  tanah  secara  acak  dengan  sampel  sebanyak  3-4  bidang  di  setiap  RT. Terakhir tim mengevaluasi pengetahuan dan keterampilan warga terkait gerakan pemasangan  patok  batas.  Gambar  1  menampilkan  situasi  pada  saat  sosialisasi pengabdian masyarakat.
22 ~ 4(1), 18-28
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 1 . Kegiatan sosialisasi gerakan pasang batas bidang tanah di Dusun Gegerbajing
Pelaksanaan sosialisasi pemasangan patok batas di dua pedukuhan berjalan dengan lancar dan tertib. Peserta kegiatan antusias datang dan berpartisipasi aktif selama  kegiatan  sosialisasi  dan  supervisi  berlangsung.  Pemilik  tanah  pun melaksanakan pemastian batas bidang tanahnya bersama tetangga bidang tanah yang berbatasan dengan lancar. Hasil kegiatan pada masing-masing kegiatan yaitu:
Kegiatan pertama adalah sosialisasi yang dilaksanakan pada  hari  Senin,  3 Maret 2021 tim pendamping memenuhi janji dengan peserta pengabdian di rumah Kepala Dukuh Kemesu (Bapak Purwanto). Pada saat itu, jumlah peserta sosialisasi pemasangan tanda batas sebanyak 25 orang. Kegiatan sosialisasi dimulai dengan seremonial  sambutan  oleh  kepala  dukuh  Kemesu  dan  Gegerbajing.  Intinya, segenap  jajaran  pamong  desa  hingga  masyarakat  pada  wilayahnya  menerima dengan  senang  hati  dan  terbuka.  Selanjutnya,  pamong  desa  setingkat  RT  dan seluruh warga pedukuhan siap membantu kegiatan sosialisasi hingga pelaksanaan PKL  dikemudian  hari.  Rangkaian selanjutnya  adalah  pemaparan  sosialisasi  oleh tim  pendamping  mengenai  hak  dan  kewajiban  warga  pedukuhan.  Warga berkewajiban  memasang,  memelihara  patok  batas  hingga  pelaksanaan pengukuran bidang. Berdasarkan sosialisasi sebagaimana yang telah disampaikan, terdapat beberapa permasalahan seperti: tidak sesuainya lagi batas persil; batas RT  hingga  dukuh  karena  pemekaran  wilayah  dan  pembangunan;  keterbatasan sinyal internet yang digunakan untuk diskusi dan komunikasi; kondisi medan yang curam, sehingga menghambat dalam memasang tanda batas; terdapat beberapa warga yang tidak tinggal di pedukuhan sehingga menyulitkan pemasangan tanda batas  secara  lengkap.  Pada  akhir  rangkaian  acara  sosialisasi,  tim  pendamping memohon agar semua informasi yang terlah diterima oleh peserta sosialisasi juga disampaikan kepada warga lainnya. Harapannya, masyarakat secara keseluruhan sejak awal telah terkondisikan (telah terpasangnya patok batas).
Tabel 1 . Rangkuman materi sosialisasi pemasangan patok batas bidang tanah
No Materi Sosialisasi Fisik/Tenis Materi sosialisasi yuridis/hukum 1 Alternatif  tanda  batas  bisa  berwujud  paku atau  titik  batas,  pagar  tetap  lainnya  yang dapat dilihat di lapangan dan foto udara Tanda  batas  bidang  tanah  ditetapkan dengan asas contradictor delimiters
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 23 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
No Materi Sosialisasi Fisik/Tenis Materi sosialisasi yuridis/hukum 2 Pemasangan-penunjukan  batas  dilakukan oleh pemilik tanah atau kuasanya Dipasang  pada  tiap  sudut  batas  bidang tanah 3 Mengutamakan  gerakan  secara  bersama- sama dalam memasang patok batas Jika pada batas berdiri pagar beton, tembok maka tidak perlu dipasang tanda batas 4 Tanda batas bidang tanah dengan luas ≤10 ha berupa:  pipa  besi/peralon/kayu  dengan panjang satu meter dan berdiameter lima cm. Dimasukkan  ke  dalam  tanah  80  cm  dan sisanya  diberi  tutup  dan  di  cat  merah;  atau berupa  tugu  dari  batu  bata/batako/peralon beton yang besarnya minimal 10 cm persegi dan panjang 50 cm, yang 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan sisanya dinampakkan di permukaan Terhadap  bidang  tanah  yang  tidak diketahui subjeknya maka cara memastikan kepemilikannya  berdasarkan  keterangan tetangga yang berbatasan, tokoh masyarakat,  atau  aparat  terkait  dan mencatat  pada  Gambar  Ukur  (GU) mengenai keberadaan subjeknya 5 Mengingat  bidang  tanah  di  dua  pedukuhan tidak ada yang luasnya lebih dari 10 ha maka ketentuan  tanda  batas  berdasarkan  PMNA No. 3/1997 tidak disampaikan Untuk  batas  sempadan  sungai,  jalan  maka peletakan  batas  sesuai  dengan  peraturan perundangan  (contohnya  rencana  detail tata ruang (RDTR) atau daerah milik jalan (DMJ)) 7 Berdasarkan  kesepakatan  dengan  pihak kantor  pertanahan  setempat  maka  bentuk dan  ukuran  tanda  batas  pada  kegiatan pengabdian  masyarakat  disediakan  oleh PPPM-STPN berupa patok kayu (no. urut 4). Apabila  tanda  batas  yang  telah  terpasang ternyata  tidak  sesuai,  pemilik  tanah  dapat memindahkan  tanda  batasnya  sesuai kesepakatan terakhir

## Sumber: Analisis data primer penulis, 2023
Berdasarkan materi sosialisasi yang telah diuraikan, maka tim pendamping pedukuhan  Kemesu  dan  Gegerbajing  mendapatkan  tiga  hal  yaitu:  Pertama, terdapat  partisipasi  aktif  dan  ketekunan  warga  (terkait  identifikasi  patok  batas dan verifikasi batas persil serta kepemilikan yang terekam pada peta foto). Kedua, pada saat diskusi dan peragaan, tim pendamping terbantu dengan ketersediaan alat  peraga  dalam  bentuk hardcopy ,  spidol  warna-warni  untuk  validasi  data pertanahan.  Ketiga,  peran  kepala  dukuh  hingga  ketua  RT  sangat  penting  dalam terlaksananya  perencanaan  kegiatan.  Keempat,  hanya  terjadi  perubahan  batas dukuh yaitu di Dukuh Kemesu.
Beberapa kesulitan yang ditemukan sebelumnya seperti tidak standby- nya warga  di  lokasi  tanah  maka  diberikan  solusi  yaitu:  ketua  RT  setempat  harus memanggil  tetangga  bidang  tanah  yang  bersangkutan  agar  bisa  menunjukkan batas yang tidak diketahui. Kesulitan lainnya adalah banyaknya kanopi tanaman tahunan  yang  terekam  pada  citra,  membuat  delineasi  batas  bidang  tanah  yang belum  sertifikat  kurang  maksimal.  Tanaman  tersebut  seperti  tanaman  pinang, rangkaian  pagar  bambu,  puncak  lereng  dan  tebing  yang  ditanami  pohon  kakao. Solusinya adalah tim mendelineasikan batas secara langsung di lapangan dengan mengelilingi  bidang  tanah  yang  tertutup  kanopi.  Terakhir,  seiring  dengan pembangunan  jalan,  perluasan  pertanian  dan  aktivitas  berkebun/bertani  maka tanda batas tersebut ada yang hilang/tertutup jalan atau ‘rebah’. Solusinya adalah menempatkan patok batas tersebut di tempat semula dengan kesepakatan ulang
24 ~ 4(1), 18-28
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
atau  dengan  permohonan  tunjuk  batas  ke  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Kulonprogo.
Kegiatan  selanjutnya  setelah  dilaksanakan  sosialisasi  yaitu  melaksanakan supervise .  Berdasarkan  dari  peta  kerja  yang  telah  tervalidasi  oleh  pamong  desa yang  terdiri  atas  kepala  dukuh,  ketua  RT/RW  beserta  perwakilan  tokoh masyarakat, maka patok batas yang telah dibuat oleh masyarakat mulai dipasang di  setiap  sudut-sudut  bidang  tanahnya.  Jumlah  bidang  setelah  pelaksanaan pemasangan patok batas yang semula di peta kerja tercatat sebanyak 280 bidang pada  Dukuh  Kemesu  ternyata  bertambah  menjadi  286  bidang.  Hal  ini  terjadi karena  terdapat  2  bidang  tanah  yang  mengalami  pemecahan  bidang.  Alasan pemecahan  bidang  tersebut  karena  sebagiannya  sudah  dijual  dan  dihibahkan kepada  keluarganya.  Oleh  karena  itu,  total  bidang  yang  ada  di  Dukuh  kemesu menjadi 286 bidang dengan jumlah patok 638 patok batas telah terpasang. Adapun total bidang yang berada di Dukuh Gegerbajing sejumlah 238 bidang atau sesuai dengan jumlah bidang di peta kerja, sedangkan jumlah patok yang terpasang di Dukuh Gegerbajing sebanyak 573 patok batas. Rata-rata setiap batas bidang tanah di dua pedukuhan membutuhkan tiga buah patok batas untuk menjadikan batas bidang tanah tersebut terkualifikasikan menjadi batas yang pasti. Sedangkan batas yang  terjamin  sejumlah  pada  kedua  pedukuhan  terdeteksi  sebanyak  234  patok batas.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  kedua  pedukuhan  tercatat  bidang  yang  telah bersertifikat sebanyak 300 bidang dengan perincian di Dukuh Kemesu sebanyak 198 bidang dan Dukuh Gegerbajing sebanyak 102 bidang.
Pada  saat  pelaksanaan  penanaman  patok  batas,  warga  pedukuhan menancapkan  patok  batas  kayu  di  sudut  batas  tanahnya  relatif  mudah  dan sederhana.  Alasan  dipakainya  patok  kayu  tersebut  adalah  mengingat  keadaan topografi tanah yang relatif curam dan keterbatasan biaya penyediaan/pembuatan patok berjenis besi atau beton. Selain itu, patok kayu tersebut relatif ringan dan mudah  dibawa  dan  dipasangkan  ke  setiap  sudut  bidang  tanah.  Teknis pemasangannya  adalah  batas  tersebut  ditanam  di  atas  batas  bidang  tanah.  Jika batas  tersebut  dipakai  secara  bersama  maka  setiap  pemilik  tanah  tidak memasangnya masing-masing melainkan cukup satu bidang tanah untuk bersama. Pemilik tanah yang bersebelahan dengan bidang tanah yang pemiliknya berada di luar  daerah  juga  mempunyai  inisiatif  membuat  janji  pemasangan  patok  batas. Selain itu, kegiatan aksi pemasangan patok batas berlangsung antara jam 9 pagi hingga  jam  15  sore  karena  menyesuaikan dengan  kebiasaan  masyarakat  di  dua pedukuhan.
Setelah  dua  kegiatan  dilaksanakan,  tim  pengabdi  melakukan  evaluasi kegiatan  dan  rencana  tindaklanjut.  Keberadaan  kemauan  dan  dukungan  dari aparat  desa  dan  tokoh  masyarakat  maka  kegiatan  supervisi  patok  batas  bidang tanah yang telah terpasang berjalan dengan lancar. Namun demikian dari total 30 sampel patok batas yang dipilih secara acak hanya 90% patok batas yang dipasang dengan  benar  dan  tepat.  Sisanya  warga  masih  beranggapan  ingin  menjaga sikapnya  untuk  berada  di  zona  aman  jika  menyediakan  sedikit  tanahnya  untuk ‘tritis hujan, pembangunan pagar atau persiapan pelebaran jalan’.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 25 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pada  tahap  ini  warga  memberikan  testimoni  atas  keseluruhan  rangkai kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Secara  garis  besar  warga  masyarakat  di  dua pedukuhan  mendapatkan  tambahan  pengetahuan  dan  keterampilan  mengenai pembuatan  dan  pemasangan  patok  batas  bidang  tanah.  Selanjutnya,  beberapa temuan  yang  menarik  untuk  ditindaklanjuti  dengan  kegiatan  pengabdian  ini adalah:  pertama,  penanaman  patok  batas  memperjelas  status  pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan masing-masing pemilik bidang tanah. Oleh karena itu, optimalisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemilikan tanah (P4T) oleh masing-masing pemilik tanah dapat dilaksanakan dengan segera. Kedua, aman dan lancarnya proses peralihan hak karena waris, hibah ataupun jual- beli karena fisik tanah yang jelas dan terang. Ketiga, masing-masing pemilik bidang tanah memiliki patokan luas yang tetap karena patok batasnya tidak bergeser atau hilang. Terakhir, terciptanya tertib administrasi pertanahan hingga level RT guna mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis dikemudian hari.

## SIMPULAN
Kegiatan  sosialisasi  dan  supervisi  gerakan  pemasangan  tanda  batas  di Dusun  Kemesu  dan  Gegerbajing  mendapatkan  antusias  dan  peran  aktif  peserta masyarakat  (pemilik  tanah).  Berdasarkan  langkah  kerja  yang  telah  dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, masyarakat di dua pedukuhan (Kemesu dan  Gegerbajing)  berhasil  membuat  dan  memasang  tanda  batas  bidang  tanah sesuai  materi  sosialisasi  yang  telah  disampaikan  di  tempat  yang  semestinya. Kedua,  terjadi  peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  kesadaran  hukum pemasangan tanda batas yang ditandai adanya perubahan sikap peserta kegiatan yang  memasang  tanda  batas  tanahnya.  Ketiga,  masyarakat  pedukuhan  lebih mengerti peta yang menampilkan detail bidang tanah sesuai keadaan sebenarnya (peta foto udara). Keempat, dengan telah terpasangnya patok batas di setiap sudut tanah  pada  setiap  pedukuhan  maka pada skala  yang  lebih  luas  yaitu  desa akan lebih  siap  mendapatkan  program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL). Kelima, salah satu faktor kunci tercapainya kualitas  dan kuantitas bidang tanah yang terdaftar dalam satuan desa lengkap adalah telah terpasangnya patok batas bidang  tanah  karena  melancarkan  tahapan  pengukuran  bidang  tanah  secara kadastral.
Berdasarkan  sampel  bidang  tanah  yang  diambil  pada  saat  supervisi pemasangan patok batas di dua pedukuhan, ditemukan sebanyak 90% dari total 30 sampel batas bidang tanah telah terpasang secara baik dan benar, sedangkan 10% patok batas bidang tanah sisanya belum ter posisikan dengan tepat. Tiga buah patok batas yang ditemukan telah terpasang namun tidak tepat posisinya tersebut karena pemilik tanah memasangnya di dalam areal bidang tanah mereka. Pemilik tanah tersebut beralasan jika patok batas yang telah diposisikan lebih menjorok ke areal tanahnya nantinya tidak akan mengganggu pemilikan tanah mereka jika pemerintah desa membangun jalan ataupun jika tetangga yang berbatasan akan membangun  pagar.  Terdapat  beberapa  permasalahan  pemasangan  tanda  batas yang ditemui di lapangan seperti: pamong desa (kepala dukuh hingga ketua RT) kesulitan  dalam  mengidentifikasi  bidang  tanah  yang  dimiliki  oleh  warga  yang
26 ~ 4(1), 18-28
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
bertempat tinggal di luar dukuh; terkendalanya akses pemilik tanah menuju lokasi bidang tanah karena topografi yang curam serta kebiasaan jam kerja masyarakat pedesaan  untuk  melaksanakan  pemasangan  patok  batas.  Akhirnya  kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  menyarankan  agar  program-program  sejenis  dapat terus digalakkan di tempat lain.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami sebagai tim pengabdian masyarakat STPN mengucapkan terima kasih kepada  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  rangkaian  kegiatan  pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi dan pemasangan tanda batas bidang tanah. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada segenap pihak yang terlibat dalam penulisan  artikel  ini.  Semoga  amal  dan  budi  baik  bapak-ibu  sekalian  mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir, tidak ada gading yang tak retak, kami sadar penulisan ini tidak luput dari kesalahan, oleh karenanya  kami  memohon  masukan  demi  kebaikan  penulisan  pada  kemudian hari.

## DAFTAR RUJUKAN
Arief,  A.  (2018).  Pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 5 (1). https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5812 Asy’ari,  M.  (2022).  Politik  perampasan  tanah  global  di  Indonesia. Journal  of International and Local Studies , 6 (1). https://journal.unibos.ac.id/jils/article/view/1411/923
Avivah, L. N., Sutaryono, S., & Andari, D. W. T. A. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. Tunas Agraria , 5 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186 Bastomi, M., & Naufal, A. (2021). Konservasi Lingkungan Menggunakan Gerakan Penghijauan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) , 2 (1). https://doi.org/10.33474/jp2m.v2i1.10452
C. M. Sapioper, H., Ilham, I., Kadir, A., Yumame, J., Sriyono, S., Muttaqin, M. Z., Idris,
U., & Patmasari, E. (2022). Emas Merah Paniai : Kebijakan Pengembangan Ekonomi  Rakyat  Berbasis  Potensi  Lokal. Publikauma :  Jurnal  Administrasi Publik Universitas Medan Area , 10 (2). https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7860 Duijs,  S.  E.,  Baur,  V.  E.,  &  Abma,  T.  A.  (2021).  Why  action  needs  compassion: Creating  space  for  experiences  of  powerlessness  and  suffering  in participatory action research. Action Research , 19 (3).
https://doi.org/10.1177/1476750319844577
Fikri, D., Safitri Rumain, I. A., Wulandari, W., Selaswati, S., Tasari, A. E., Renhoat, A.
A., Masrani, M., Ainur Roat, M. Z., Hartono, H., Hamseh, A., & Saiful Mila, M. A.
(2020).  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  Melalui  Pembangunan. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) , 1 (2).
https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 27 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gunanegara, G. (2022). Kebijakan negara pada pengaturan hak atas tanah pasca Undang-Undang  Cipta  Kerja. Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p161-184
Irawan, Y., & Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi , 2 (2), 104–122. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
Iswantoro,  S.  R.  E.  (2019).  Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  Dalam
Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Di  Kabupaten  Gunungkidul  Tahun
2018, 8 (2). https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan
Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21–38. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24
Kurniawan,  R.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Keamanan  Aset  Tanah  Milik Pemerintah  Kota  Semarang  Berdasarkan  PP  No  27  Tahun  2014. Syntax Literate ;  Jurnal  Ilmiah  Indonesia , 5 (5).  https://doi.org/10.36418/syntax- literate.v5i5.1103
Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan  Nasional/ATR  Kabupaten  Kudus. Jurnal  Akta , 4 (1). https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596
Sapardiyono, S., & Pinuji, S. (2022). Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik. Widya Bhumi , 2 (1),
54–64. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.19
Sari, F., Widowaty, Y., & Suryono, L. J. (2021). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat
Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. Indonesian  Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 1 (3). https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11262
Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data  Pertanahan  Menuju  Pelayanan  Sertifikat  Tanah  Elektronik. Widya
Bhumi , 1 (2), 87–100. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11 Supadno,  &  Junarto,  R.  (2022).  Mengatasi  permasalahan  pertanahan  dengan gotong  royong  dan  mengangkat  ekonomi  kerakyatan  dengan  sertipikasi tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 268–285. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193 Suprapto, N., Sunarti, T., Suliyanah, Wulandari, D., Hidayaatullaah, H. N., Adam, A.
S., & Mubarok, H. (2020). A systematic review of photovoice as participatory action research strategies. International Journal of Evaluation and Research in Education , 9 (3). https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20581 Suzuki,  K.  (2018).  Participants-centered  design  of  annual  meeting:  From  the perspectives  of  instructional  systems.  In Yakugaku  Zasshi , 138 (4).
https://doi.org/10.1248/yakushi.17-00196-4
Wongkar,  B.  W.  (2021).  Penyelesaian  Hukum  Penyerobotan  Tanah  Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata. Lex Administratum ,
9 (1). https://doi.org/10.572349/civilia.v2i1.173
28 ~ 4(1), 18-28
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Wulansari,  H.,  Junarto,  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Mewujudkan  Sistem
Pendaftaran  Tanah  Publikasi  Positif.
Riau  Law  Journal , 5 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875