PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETANAGAKERJAAN
Oleh:
Irham Rahman 1 , Niniek Wahyuni 2 , Rizki Yudha Bramantyo 3 , Harry Murty 4

## Abstrak
Pekerja/buruh freelance terhadap  wartawan  selama  ini  masih  belum mendapatkan  perlindungan  hukum  terkait  kesejahteraan  yang  sesuai  dengan  amanat Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Perjanjian  kerja antara wartawan freelance dengan perusahaan media merupakan hubungan industrial dengan  pemberian  kerja  yang  batasi  waktu  tertentu  atau  perjanjian  kerja  waktu tertentu. Disamping itu setiap pekerja mempunyai hak untuk membuat serikat pekerja dengan tujuan untuk menyeimbangkan kedudukan antara  pengusaha dengan  pekerja yang  cenderung  lebih  lemah.  Permasalahan  hukum  terjadi  ketika  eksistensi  serikat pekerja freelance masih  dianggap  bukan  sebagai  pekerja  melainkan  sebagai  mitra, sehingga  serikat  pekerja freelance tidak  ada  hubungan  industrial.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yakni  dengan  mengkaji  persoalan  hukum dengan kepustakaan  dan  peraturan  perundang-undangan  serta literatur tekait hukum. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach ).  Hasil  penelitian  bahwa  pekerja freelance mempunyai  hak  untuk mendirikan  serikat  pekerja,  karenanya  pekerja  freelance  membuat  perjanjian  kerja bukan perjanjian mitra dan termasuk dalam hubungan industrial. Perlindungan hukum sesuai  amanat  UU  Ketenagakerjaan  dibidang  ekonomi,  sosial  dan  teknis  harus dirumuskan  regulasinya  secara  jelas  agar  perlindungan  bagi  pekerja freelance dapat terwujud.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Serikat Pekerja, Freelance, Wartawan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : irhamrahman@unik-kediri.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : niniek_wahyuni@unik-kediri.ac.id
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
4
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kadiri, email : harry_murty@unik-kediri.ac.id

## 1. Latar Belakang
Perlindungan  hukum  untuk  pekerja  sebagai  warga  negara  merupakan kewajiban  pemerintah,  hal  tersebut  sudah  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Selain itu ditegaskan pula dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945  yang  menyebutkan  bahwa  "setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan  dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak  dalam  hubungan  kerja".  Sehingga perlindungan hukum setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kesejahteraan hidupnya, termasuk pekerja harian lepas atau sering  disebut freelance .  Implementasi  perjuangan  hak-hak  bagi  pekerja  yang  ada dalam  UUD NRI 1945 diturunkan ke dalam  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang terwujud dalam pasal 4 tentang tujuan dari pada undang-undang ini.
Undang-undang  ini  hadir  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh, peningkatan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha.Pekerja freelance sering kali mendapatkan kesejahteraan kerja  yang  buruk seperti upahnya  tidak jelas,  upah telat, kurang  atau  tidak  dibayar.  Selain  itu  pekerja freelance bekerja  tanpa  batas  waktu, kerja  lembur,  jaminan  sosial  dan  keselamatan  kerja.  Padahal  eksistensi  pekerja jurnalis freelance juga  diperhitungkan  melihat kontribusi  yang  mereka  berikan  pada
perusahaan  media  juga  berasal  dari  jurnalis-jurnalis freelance yang  ada  di  daerah.
Menurut Timboel pekerja freelance atau informal layak mendapatkan pelatihan kerja.
Pemerintah  dapat  memfasilitasi  subsidi  berupa  pelatihan-pelatihan  untuk meningkatkan  kinerja  dan  kualitas  jurnalis  yang  profesional.  Disamping  itu Pemerintah  perlu  juga  memberikan  kepastian  bantuan  hukum  bagi  seluruh  pekerja termasuk  wartawan  sebagai  pekerja  yang  bekerja  di perusahaan industri kreatif atau perusahaan televisian/media massa, yang sering kali hak kesejahteraannya diabaikan.
Wartawan  merupakan  salah  satu  pekerja/buruh  yang  melakukan  suatu pekerjaan dibidang jurnalis atau orang yang mencari, menulis dan menyajikan berita berupa  laporan  atau  tulisan  yang  dimuat  di  media  massa.  Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  wartawan  adalah  orang  yang  pekerjaannya  mencari  dan menyusun  berita  untuk  dimuat  dalam  surat  kabar,  majalah,  radio,  dan  televisi  atau jurnalis.
Sedangkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)  wartawan  adalah  orang  yang  secara  teratur  melaksanakan  kegiatan  jurnalistik. Indah  Suryati  menjelaskan  wartawan  adalah  seorang  profesioanl,  seperti  halnya dokter,  bidan,  guru,  psikolog,  dosen  atau  pengacara.  Profesional  tersebut  bagi kewartawanan  artinya  kebalikan  dari  amatir,  sifat  pekerjaan  yang  mempunyai pelatihan  khusus  dan  norma-norma  khusus  sebagai  jurnalis  yang  menitikberatkan pada  kepantingan  khalayak  pembaca 5 .  Wartawan  sebagai  pekerja/buruh  juga  harus mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana  pekerja/buruh  yang  lain.  Hubungan  hukum
5 Indah Suryawati, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik , Bogor, Ghalia, 2011, h. 86
antara  wartawan  dengan  perusahaan  media  didasari  dengan  perjanjian  kerja  yang telah dibuat sebelumnya.
Dengan  tuntutan  persaingan  perusahaan  dan  menjaga  kualitas  perusahaan media baik televisian maupun media massa yang harus up to date , aktual dan faktual, perusahaan  masih  membutuhkan  tenaga  kerja  tambahan.  Pasalnya  jumlah  pekerja tetap  masih  belum  mampu  untuk  menyajiakan  berita  yang up  to  date di  seluruh Indonesia.  Untuk itu  perusahaan  media  memilih buat perjanjian kerja  dengan  waktu tertentu (PKWT) atau dengan istilah pekerja lepas ( freelance ).
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  merupakan  perjuangan  untuk menegakkan  hak-hak  sebagai  pekerja  dari  pengusaha  yang  bertindak  sewenang- wenang  dan  mengabaikan  hak  pekerjanya.  Amanat  dari  Undang-undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan)  bahwa  perlindungan, pengupahan  dan  kesejahteraan  tidak  boleh  diabaikan  baik  pekerja  tetap  maupun pekerja lepas dan tentu saja khusus untuk pekerja lepas, ketentuan ini juga tidak boleh dipangkas  dalam  kontrak  kerjanya.  Salah  satu  contonhnya  adalah  pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja freelance tidak diperbolehkan memutus  secara  sepihak,  dan  apabila  pengusaha  memutus  hubungan  kerja  sebelum masa  kerjanya  berakhir  maka  pengusaha  harus  memberikan  ganti  rugi  ke  pekerja freealance tersebut.
Ganti  rugi  ini  wajib  ada  pada  kontrak  kerja  tersebut  karena  UU Ketenagakerjaan  telah  mengatur  dan  menjamin  perlindungan  hak -hak  pekerja. Pekerja/buruh  mempunyai  posisi  lebih  lemah  dibandingkan  dengan  pengusaha
sehingga  tidak  cukup  melindungi  atau  mempertahankan  haknya  apabila  hak  pekerja tersebut  dirampas.Menurut  Imam  Soepomo  hukum  ketenagakerjaan  mempunyai tujuan  pokok  yakni  keadilan  sosial  dibidang  ketenagakerjaan  yang  pelaksanaannya diselenggarakan  dengan  jalan  melindungi  pekerja  /buruh  terhadap  pihak pengusaha/majikan  yang  mempunyai  kekuasaan  yang  tidak  terbatas 6 .  Untuk  itu pekerja/buruh membentuk serikat buruh yang mana kumpulan dari para pekerja/buruh didalam  suatu perusahaan  dan  memilik kuasa yang kuat untuk memperjuangkan hak pekerja/buruh.  Serikat  pekerja  merupakan  hak  yang  melekat  bagi  pekerja  yang keberadaannya  di  akui  oleh  undang-undang.  Serikat  pekerja  bersifat  universal  yang telah diakui oleh dunia keberadaannya.
Kebebasan  membentuk  serikat  pekerja  atau  berorganisasi  juga  dituangkan dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 ( Freedom Of Association and Protection Of The  Right  to  Organise )  dimana  pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasinya  melalui Keppres  Nomor  83  Tahun  1998  pasal  (2)  Para  Pekerja  dan  Pengusaha,  tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing- masing,  bergabung  dengan  organisasi-  organisasi  lain  atas  pilihan  mereka  sendiri tanpa  pengaruh  pihak  lain;  pasal  (4)  Organisasi  pekerja  dan  pengusaha  tidak  boleh dibubarkan atau dilarang kegiatannya oleh penguasa administratif.
Kesadaran  wartawan freelance untuk  membentuk  serikat  kerja  disebabkan oleh  kesejahteraan  dan  hak-hak  sebagai  bagian  dari  pekerja  harian  lepas  diabaikan.
6 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan (Cetakan ke-7), Jakarta, Djambatan, 1985, h. 7
Selama  ini  aturan  hukum  terkait  pekerja  harian  lepas  lebih  cenderung  pada  pekerja harian  lepas  dibidang  konstruksi  dan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  kerja  pada pekerja  harian  lepas  atau freelance pada  wartawan  di  industri  kreatif.  Sehingga perlindungan  hukum  bagi  wartawan freelance belum  kuat.  Keputusan  Menteri Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  100  Tahun  2004  mengatur  beberapa  jenis Perjanjian kerja dibuat untuk  waktu tertentu  (PKWT),  salah  satunya perjanjian kerja harian  lepas  atau  dikenal  dengan  istilah freelance .  Faktanya,  perjanjian  kerja freelance ini  digunakan untuk  berbagai jenis  perusahaan  termasuk  di industri  media dan  kreatif.  Pada  industri  media,  pekerja freelance khususnya  untuk  jabatan kontributor 7 .
Serikat  Pekerja  Media  dan  Industri  Kreatif  (Sindikasi)  adalah  salah  satu serikat pekerja wartawan melihat bahwa pekerja freelance sering menghadapi kondisi kerja yang buruk sepeti upah telat, upah kurang bahkan juga ada yang tidak dibayar. Disamping itu, Koordinator Bidang Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia,  Yudie  Thirzano,  mengatakan  perlindungan  yang  diberikan  perusahaan media terhadap kontributor atau korespondennya  sangat  minim. Ia  menjelaskan  dari riset  AJI  Indonesia  terhadap  kontributor  di  10  daerah  di  Indonesia  ada  69  persen responden  mengaku  terikat  dengan  perusahaan  media.  Sisanya,  kontributor  tidak
7 Thea  DA, Perlindungan  Hukum  Pekerja  Freelance  dan  Informal  Perlu  Diperkuat ,  di  alamat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca85eb6195ed/perlindungan-hukum- pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat di akses pada tanggal 2 April 2019.
terikat  dengan  perusahaan  sehingga  relatif  bebas  dalam  melakukan  tugas-tugas jurnalistik 8 .
Menurut  Abdul  Manan  yang  sebagai  ketua  umum  Federasi  Serikat  Pekerja Media  Independen  (FSPMI)  menyatakan  bahwa  ada  dua  masalah  ketenagakerjaan yang  menimpa  wartawan  yaitu  kesejahteraan  dan  pemenuhan  hak  berserikat. Pemberian dibawah upah minimum yang diberikan menjadi alasan tingkat rendahnya kesejahteraan  wartawan  yang  berakibat  pada  profesionalisme  wartawan.  Masalah ketenagakerjaan kedua yang sering dialami wartawan, terkait dengan pemenuhan hak untuk  berserikat.  Hal  tersebut  jika  tidak  terpenuhi  akan  menimbulkan  masalah hubungan  industrial.  Tanpa  berserikat  posisi  tawar  wartawan  sebagai  pekerja  di sebuah  perusahaan  media  menjadi  lemah.  Akibatnya  wartawan  tidak  punya  posisi tawar  yang  kuat  dihadapan  manajemen  perusahaan  media 9 .Disisi  lain  pekerja freelance bekerja  dengan tanpa batas  waktu, bekerja lembur  dan tidak ada  kepastian jaminan kesejahteraan,kesehatan dan keselamatan kerja.Kesejahteraan wartawan/jurnalis  merupakan  bagian  penting  untuk  mewujudkan  independensi  pers. Selama ini ancaman kebebesan pers berasal dari luar pers.
Namun seiring berkembangnya industri media reatif ancaman wartawan justru muncul  dari  dalam  media  itu  sendiri  yakni  kesejahteraan  wartawan  tidak  terpenuhi.
8 Ady,  Kontributor  Media  Minim  Perlindungan,  Ini  Penyebabnya,  2016  diakses  di  alamat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f2943faee35/kontributor-media-minim- perlindungan--ini-penyebabnya/ pada tanggal 5 Juli 2019
9 Ady, Dua  Masalah  Ketenagakerjaan  Ini  Kerap  di  Hadapi  Jurnalis ,  2016  di  alamat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cbca4934ede/dua-masalah- ketenagakerjaan-ini-kerap-dihadapi-jurnalis di akses pada tanggal 21 Juni 2019
Meskipun pada dasarnya wartawan freelance berkerja atas dasar perjanjian kerja yang telah  dibuat  oleh  pengusaha Industri  Kreatif  namun  masih ada ketentuan yang tidak ditunaikan  dan  diabaikan  atas  hak-hak  pekerja freelance tersebut.  Perjanjian  kerja harian  lepas  yang  telah  di  atur  dalam  Kepmenakertrans  No.100  Tahun  2004  masih belum  dapat  memenuhi  perlindungan  hukum  yang  jelas  dalam  hubungan  kerja.
Pasalnya rincian pada hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja.
Uraian  diatas  memberikan  pandangan  bahwa  hak-hak  pekerja/buruh  selama ini  hanya  pada  pekerja/buruh  tetap  bukan  pada  pekerja  harian  lepas  yakni wartawan freelance yang  hak-haknya  masih  jauh  dari  kesejahteraan  sebagai  pekerja yang  terlah  di  amanatkan  di  Undang-undang  Ketenagakerjaan.  Apabila  regulasi  ini tidak  adanya  revisi  atau  ada  regulasi  baru  dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi untuk perlindungan bagi wartawan sebagai pekerja harian lepas/ freelance maka keadilan bagi perlindungan pekerja/buruh hanya retorika saja.

## 2. Rumusan Masalah
Sehingga yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Apa  eksistensi  serikat  pekerja/buruh  pada  wartawan freelance di  perusahaan media?
b. Apa perlindungan hukum terhadap serikat pekerja wartawan freelance dengan perspektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.?

## 3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk  mengetahui  eksistensi  serikat  pekerja/buruh  pada  wartawan freelance di perusahaan media.
b. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  serikat  pekerja  wartawan freelance perspektif  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan.

## 4. Manfaat Penelitian
Hasil  Penelitian  ini,  secara  teoritis  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat bagi  akademisi  atau  peneliti  hukum  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan dibidang  hukum  ketanagakerjaan  khususnya  perlindungan  hukum  serikat  pekerja wartawan freelance dan atau sebagai referensi penelitian  hukumhukum  di  masa yang akan  datang  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  serikat pekerja/buruh pada wartawan freelance .
Secara  praktis  diharapakan  dapat  bermanfaat  pada  praktisi  perngusaha khususnya dalam perusahaan media dalam membuat perjanjian kerja dan bermanfaat bagi  pekerja  khususnya  wartawan freelance dapat  menjadi  pengetahuan  untuk memperjuangkan  hak-hak  sebagai  pekerja.  Dan  diharapkan  dapat  menjadi pertimbangan  bagi  legislator  dalam  membuat  peraturan  perundang-undangan sertabagi  Pemerintah  sebagai  pedoman  atau  acuan  dalam  melakukan  tugas  atau aktivitas pekerjaannya.

## 5. Metode Penelitian
Adapun tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian  normatif,  yaitu  teknik  atau  prosedur  telaah  dengan  berpedoman  pada beberapa  asas  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  maupun  prinsip-prinsip  hukum  yang berkaitan  dengan  substansi  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  umum  dan khusus.Johny  Ibrahim  berpendapat  bahwa    penelitian  yuridis  normatif,    yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif 10 .  Sehingga  dapat  merumuskan  dan  menjawab  isu  hukum  yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Isu hukum terkait dengan serikat pekerja pada wartawan freelance yang  ditelaah  melalui  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  beberapa  doktrin  ahli  hukum  dari  literatur-literatur berkaitan hal tersebut.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach )  yang  merupakan  pendekatan  yang  menggunakan  pendekatan  yang dilakukan  dengan  menelaah  perundang-undangan  terkait  dengan  isu  hukum  yang sedang  dikaji.Dengan  melakukan  penalaran  hukum  melalui  perundang-undangan dengan doktrin-doktrin ahli hukum yang kemudian dapat mengkaji permasalahan dan menarik  kesimpulan  serta  memberikan  pemecahan  masalah  dari  pembahasan  dalam penelitian.

## 6. Pembahasan
6.1 . Eksistensi Serikat Pekerja/Buruh pada Wartawan Freelance
10 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 295
Hubungan  kerja  wartawan  dengan  perusahaan  media  pada  dasarnya merupakan  hubungan  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  setelah  membuat perjanjian  kerja.  Perjanjian  kerja  tersebut  menjadi  awal  dari  hubungan  hukum  yang bersifat  privat  dan  berlaku hanya  bagi  mereka yang  membuatnya sebagai  mana asas pacta  sunt  servanda dalam  hukum  kontrak.  Imam  Soepomo  Berpendat  bahwa perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak  pertama,  buruh,  mengikatkan diri  untuk  bekerja  dengan  menerima  upah  pada  pihak  lainnya,  majikan,  yang mengikatkan  diri  untuk  mengerjakan  buruh  itu  dengan  membayar  upah.  Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang “majikan” perjanjian mana yang ditandai oleh cirri-ciri,  adanya  suatu  upah  atau  gaji  tertentu  yang  diperjanjikan  dan  adanya hubungan diperatas (dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang  satu  (majikan)  berhak  memberikan  perintah-perintah  yang  harus  ditaati  oleh pihak yang lain (buruh) 11 .
Sedangkan  menurut  R.  Subekti,  perjanjian  kerja  itu  adalah  suatu  perjanjian antara  orang  perorang  pada  satu  pihak  dengan  pihak  lain  sebagai  majikan  untuk melaksanakan  suatu  pekerjaan  dengan  mendapatkan  upah 12 .  Hubungan  hukum tersebut berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja selain tunduk  pada Burgerljk  Wetboek khususnya  dalam  buku  III  tentang  Perikatan  harus tetap  koridor  UU  ketenagakerjaan.  Ketentuan  yang  tercakup  dalam  hukum ketenagakerjaan, bersumber dari ketentuan perundang-undangan (kaidah heteronom).
11 Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja , (Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968), hlm. 57
12
R. Subekti, Aneka Perjanjian , ( Bandung: Alumni, 1977 ), hlm. 63
Dan ketentuan lain yang dibuat oleh pihak-pihaknya (kaidah otonom), yang diadakan dalam  bentuk  peraturan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  (Peraturan  Perusahaan)  atau diadakan  perjanjian  antara  Pekerja  dengan  Pengusaha  (perjanjian  kerja)  atau  antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha (perjanjian kerja bersama).
Klausula-klausula  yang  ada  dalam  perjanjian  kerja  yang  telah  dibuat  oleh perusahaan  media tidak  boleh  bertentangan  dengan  UU  Ketenagakerjaan.Dalam  UU Ketenagakerjaan  memberikan  pilihan  dua  macam  perjanjian  kerja  yang  sebutkan dalam  Pasal  58  ayat  (2)  yakni  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  (PKWT) didasarkan  atas  dasar  waktu  atau  istilah  umum  adalah  perjanjian  dengan  sistem kontrak.Sedangkan  pekerja/buruh  yang  melakukan  PKWT  disebut  pekerja  lepas ( freelance ).  Dan  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tentu  (PKWTT)  merupakan perjanjian kerja yang tidak terikat oleh waktu, pelaku dari hubungan hukum ini secara umum disebut pekerja tetap. Kemudian PKWT yang ada dalam UU Ketenagakerjaan dijabarkan lebih detail kembali di  Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  bahwa  ada  ketentuan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang boleh menggunakan PKWT yakni;
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan  yang  bersifat  musiman,  yaitu  pekerjaan  yang  pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca sehingga hanya dapat dilakukan untuk satu pekerjaan pada musim tertentu; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka  waktu paling lama 1 (satu) tahun  serta dapat  diperbaharui 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama  2  (dua)  tahun.  Pengusaha  yang  bermaksud  memperpanjang  PKWT  tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara  tertulis  kepada  pekerja/buruh  yang  bersangkutan.  Pembaruan  PKWT  hanya dapat  diadakan  setelah  melebihi  masa  tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari berakhirnya  PKWT  yang  lama.Sebenarnya  perjanjian  kerja  dengan  cara  PKWT kurang  tepat untuk  pekerja  wartawan,  mengingat  bahwa  pekerjaan  wartawan  adalah tombaknya  pers  yang  sifatnya tetap dibutuhkan  selama perusahaan  media  itu berdiri dan  bukan  pekerjaan  yang  bersifat  musiman  atau  sekali  selesai 13 .  Sehingga  jenis perjanjian  kerja  yang  tepat  untuk  wartawan  dengan  perusahaan  media  adalah PKWTT.  Namun  faktanya  adalah  perusahaan  media  masih  belum  mampu menampung  wartawan  tetap,  melihat  kondisi  perusahaan  itu  sendiri,  maka  dari  itu
13 Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya  terus  menerus,  tidak  terputus-putus,  tidak  dibatasi  waktu  dan  merupakan  bagian darisuatu  proses  produksi  dalam  satu  perusahaan  atau  pekerjaan  yang  bukan  musiman. Pekerjaan  yang bukan  musiman  adalah  pekerjaan  yang  tidak  tergantung  cuaca  atau  suatu kondisi  tertentu.  Apabila  pekerjaan  itu  merupakan  pekerjaan  yang  terus  menerus,  tidak terputus-putus,  tidak  dibatasi  waktu,  dan  merupakan  bagian  dari  suatu  proses  produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka  pekerjaan  tersebut  merupakan  pekerjaan  musiman  yang  tidak  termasuk  pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu. Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
wartawan freelance masih dalam hubungan hukum PKWT dengan perusahaan media.
Hal ini akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Tuntutan  perusahaan  media  untuk  memperoleh  informasi  yang  cepat,  akurat dengan  biaya  murah  adalah  bagian  yang  penting  dalam  persaiangan  di  dunia  usaha media,  maka  dari  itu  perusahaan  sejumlah  perusahaan  media  merekrut  kontributor atau  bisa  juga  disebut  wartawan freelance. Sebagian  besar  wartawan freelance yang yang  terikat  dalam  hubungan  kerja  yang  sama  dengan  perusahaan  itu  mengerjakan tugas-tugas  jurnalistik  yang  sama  seperti  wartawanatau  pekerja  yang  berstatus  tetap tersebut.  Namun,  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  wartawan freelance dan wartawan/pekerja media yang berstatus tetap jauh berbeda. Misalnya, pemberian upah  minimun  dibawah  standar  dari  regulasi  Kabupaten  atau  Kota,  laluwartawan freelance tidak  didaftarkan  perusahaan  sebagai  peserta  jaminan  sosial  baik  yang diselenggarakan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  dan  BPJS Ketenagakerjaan.  Perusahaan  menganggap  bahwa  wartawan freelance bukan  dari kontributor tetapi mitra.
Ironisnya perjanjian kerja yang mereka buat tidak seimbang, ketidakseimbangan  ini  adalah  bentuk  ketidakadilan  yang  bertentangan  UU Ketenagakerjaan.Kurangnya  perlindungan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  kepada wartawan freelance karena wartawan freelance tidak diakui sebagai pekerja/buruh di perusahaan  media  yang  bersangkutan.  Akhirnya,  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari banyak wartawan freelance menjual berita atau informasi yang kualitasnya rendah. Hal ini akan menimbulkan masalah besar bagi independensi pers.
Lemahnya  perlindungan  terhadap  wartawan freelance itu  juga  dipengaruhi oleh  minimnya  serikat  pekerja/buruh  di  berbagai  perusahaan  media.  Apabila hubungan  hukum  antara  wartawan freelance dengan  perusahaan  media  bersifat kemitraan  maka  tidak  berlaku  hubungan  industrial  sebagaimana  diatur  UU Ketenagakerjaan. Padahal dalam perjanjian yang mereka buat tidaklah sesuai dengan unsur-unsur  sebagai  perjanjian  kemitraan.  Salah  satunya  posisi  wartawan freelance dan perusahaan media tidak setara, harusnya perjanjian kemitraan harus setara.
Menurut  Richardus  Eko  Indrajit  dan  Richardus  Djokopranoto  bahwa  setiap pihak harus saling menguntungkan dengan pihak yang lain. Sebuah kegagalan dalam mitra  apabila  menguntungkan  salah  satu  pihak  saja  dan  merugikan  pihak  yang  lain. Oleh  karenanya  tidak  ada  satu  pihak  pun  yang  lebih  diuntungkan  dari  pada  pihak yang lain dan diperlakukan sejajar 14 .Sedangkanmenurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian harus mempunyai asas kesetaraan. Asas ini menjelaskan bahwa para pihak berada dalam persamaan derajat, tida ada perbedaan meskipun ada perbedaan bangsa, kekuasaan,  kekayaan,  dan  lain-lain.  Masing-masing  pihak  harus  melihat  adanya persamaan  ini  dan  mengharuskan  kedua  belah  pihak  menghormati  satu  sama  lain sebagai  manusia  ciptaan  Tuhan 15 .  Kemudian  diperkuat  lagi  oleh  Rofiq  Ahmad, bahwasuatu  hubungan  hukum  kerjasama  antara  para  pihak  yang  didasari  prinsip saling  menguntungkan  dan  saling  menghargai  diantara  mereka.  Kemitraan
14 Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto, Proses Bisnis Outsourcing , (Jakarta: gerasindo) Hal, 51-54
15 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Perjanjian Kredit Bank , Alumni, Bandung, 1993, h.187
memungkinkan  bagi  para  pihak  untuk  saling  menutupi  dan  saling  menerima kekurangan diantara mereka.
Wujud kemitraan sangat beragam. Ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun  diatas kesepakatan tidak tertulis,  namun  dapat  berjalan dengan  transparan, sukarela  dan  setara 16 .  Ditambah  lagi  klausul-klausul  yang  perusahaan  media  buat menggunakan  klausul  hubungan  industrial  yang  ada  salam  UU  Ketenagakerjaan seperti  adanya  jam  kerja,  target  dari  perusahaan  media.  Sehingga  perjanjian kemitraan  yang  mereka  sebut  bukan  perjanjian  kemitraan  dalam  arti  sebenarnya, tetapi perjanjian kerja yang harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan.
Hubungan  yang  terjalin  atas  dasar  perjanjian  kerja,  yang  meimbulkan hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja  dengan  penerima  kerja.  Dan  selanjutnya  akan berlaku  ketentuan  tentang  hukum  ketenagakerjaan  yang  antara  lain  dengan  syarat- syarat  kerja,  jaminan  sosial,  kesehatan  dan  keselamatan  kerja,  penyelesaian perselisihan  dan  pemutusan  hubungan  kerja.  Hubungan  kerja  antara  wartawan freelance sebagai  pekerja  dengan  perusahaan  media  sebagai  pengusaha  dirasa memang  tidak  seimbang,  melihat  kedudukan  dan  perjanjian  kerjanya.  Kedudukan wartawan freelance jauh lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan media bahkan dengan wartawan yang berstatus tetap disana.
Hal ini akan menimbulkan pemenuhan hak-hak wartawan freelance diabaikan.
Untuk itu perlu adanya serikat pekerja untuk mendirikan serikat pekerja/buruh khusus untu  serikat  pekerja freelance /  kontributor,  agar  terwujudnya  keseimbangan
16 Rofiq Ahmad, Perkebunan Dari NES Ke PI , Cet.1 Jakarta,Penebar Swadaya, 1998, h. 47
kedudukan  serta  penegakan  hak-hak  pekerja  sebagai  amanat  UU  Ketenagakerjaan dapat  dilaksanakan.  Serikat  pekerja/buruh  merupakan  organisasi  yang  dibentuk  dari dan oleh pekerja/buruh. Tujuan dari organisasi ini untuk memperjuangkan, membela dan  melindungi  hak  dan  kepentingan  pekerja/buruh  serta  untuk  meningkatkan kesejahteraan  pekerja/buruh 17 .Serikat  Pekerja  pada  hakekatnya  berorientasi  untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya.
Kehadiran  oragnisasi  pekerja  dimaksudkan  untuk  memperjuangkan  hak  dan kepentingan  pekerja,  sehingga  tidak  diperlakukan  sewenang-wenang  oleh  pihak pengusaha.  Keberhasilan  maksud  ini  sangan  tergantung  dari  kesadaran  para  pekerja untuk  mengorganisasikan  dirinya,  semakin  solid  pekerja/buruh  mengorganisasikan dirinya,  maka  akan  semakin  kuat.  Sebaliknya  semakin  lemah,  maka  semakin  tidak berdaya dalam menjalankan tugas dan  fungsinya.  Karena itulah kaum  pekerja/buruh di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi sehingga posisi tawarnya dalam menghadapi pengusaha semakin kuat 18 .
Di  samping  itu  Serikat  Pekerja  berfungsi  pula  untuk  meningkatkan kesejahteraan serta sebagai sarana aktualisasi dan sosialisasi pekerja sebagai anggota masyarakat 19 .  Kebebasan  berserikat  merupakan  hak  pekerja/buruh  yang  tidak  dapat ditawar-tawar lagi, tetapi pada prinsipnya hak berserikat mengandung pengertian hak untuk  berserikat,  sehingga  pekerja/buruh  tidak  boleh  dipaksa  untuk  berserikat  atau
17 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h.66
18
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 49 19 Sentanoe Kertonagoro, Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negara-Negara Berkembang , Yayasan TKI Indonesia, 1999, hlm. 23
menjadi anggota oragnisasi pekerja/buruh 20 .Pentingnya keberadaan serikat pekerja/buruh  pemerintah  menetapkan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, dalam hal ini membuat beberapa prinsip dasar yaitu 21 :
a. Jaminan  bahwa  setiap  pekerja/buruh  berak  membentuk  dan  menjadi  anggota serikat  pekerja/buruh.  Dengan  jumlah  minimal  10  (sepuluh)  orang buruh/pekerja dapat membentuk oragnisasi atau serikat.
b. Serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah dan pihak manapun.
c. Serikat  buruh/pekerja  dapat  dibentuk  berdasarkan  sektor  usaha,  jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh.
d. Basis  utama  serikat  pekerja/buruh  ada  ditingkat  perusahaan,  serikat pekerja/buruh  yang  ada  dapat  menggabungkan  diri  dalam  Federasi  Serikat Pekerja/Buruh. Demikian halnya dengan Federasi Serikat Pekerja/Buruh dapat menggabungkan dalam Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh.
e. Serikat  pekerja/buruh,  federasi  dan  konferderasi  serikat  pekerja/buruh  telah dibentuk  memberiktahukan  secara tertulis kepada kantor Depnaker  setempat, untuk dicatat.
f. Siapapun  dilarang  menghalang-halangi  atau  memaksa  pekerja/buruh  untuk membentuk  atau  tidak  membentuk  menjadi  pengurus  atau  tidak  menjadi
20 Suwarto, Hubungan Industrial Dalam Prektek , Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, 2003, hlm. 126
21 Lalu Husni, Op.Cit ., h. 53-54
pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh.
Eksistensi serikat pekerja juga ada pada wartawan freelance , meskipun status pekerja  ini  bukan  pekerja  tetap  di  suatu  perusahaan  media  tertentu  tetapi  atas  dasar kontrak  kerja  yang  mendapatkan  upah  sudah  memenuhi  sebagai  pekerja  yang mempunyai  hak  serikat  kerja.  Artinya  wartawan freelance juga  mempunyai  hak pekerja yang harus terpenuhi.
6.2 Perlindungan  Hukum  terhadap  Serikat  Pekerja  pada  Wartawan
Freelance Perspektif  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang

## Ketenagakerjaan
Amanat dalam  UUD NRI 1945untuk  memajukan kesejahteraan umum, maka terbitlah  UU  Ketenagakerjaan  untuk  membuka  kepastian  hukum  akan  amanat  UUD NRI  1945  bagi  pekerja/buruh,  yang  dirasa  kedudukannya  lebih  lemah  dari  pada pengusaha, dalam artian pekerja/buruh cenderung  sulit untuk  memperjuangkan hak- haknya  sebagai  pekerja/buruh.Namun  sebenarnya  UU  Ketenagakerjaan  tidak  hanya berpihak  pada  pekerja  saja  namun  juga  pengusaha,  artinya  memberikan keseimbangan  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha.  Hak  pekerja/buruh  untuk mendirikan serikat pekerja tidak boleh dilarang oleh pengusaha apabila dilarang maka perusahaan  akan  mendapatkan  sanksi.Serikat  pekerja/buruh  menjadi  wadah  untuk memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  pekerja/buruh.  Organisasi  tersebut  sudah merupakan  hak  bagi  pekerja/buruh  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum  dari
pemerintah, mengingat diatur dalam Pasal 104 ayat  (1) UU Ketenagakerjaan  bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
Perlindungan  hukum  pada  umumya  Philipus  M.  Hadjon  menjelaskan  bahwa merupakan  perlindungan  harkat  dan  martabat  dan  pengakuan  terhadap  hak  asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dinegara  tersebut  guna  mencegah  terjadinya kesewengan- wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berberbentuk suatu peraturan tertulis,  sehingga  sifatnya lebih  mengikat dan akan  mengakibatkan adanya sanksi  yang  harus  dijatuhkan  kepada  pihak  yang  melanggarnya 22 .  Sedangkan pendapat  Zaenal  Asikin  perlindungan  hukum  dalam  bidang  ketenagakerjaan,  yaitu perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang- undangan  dalam  bidang  perubahan  yang  mengharuskan  atau  memaksa  majikan bertindak  seperti  dalam  perundang-undangan  tersebut  benar-benar  dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja 23 .
Perlindungan  pekerja  meliputi  dua  hal  yang  mendasar,  yakni  perlindungan dari  kekuasaan  pengusaha  dan  perlindungan  dari  pemerintah 24 .  Perlindungan  dari kekuasaan pengusaha berupa tanggung jawab pengusaha. Perlindungan ini didasarkan pada  prinsip  yang  ada  dalam  Pasal  1620  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  bahwa  si  majikan  diwajibkan  untuk  mengatur  dan  memelihara
22 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi  Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 205
23 Asri wijayanti, Menggugat Konsep Hubungan Kerja , Cet 1, Lubuk Agung, Bandung, 2011, h. 4 24 Philipus M. Hadjon, Op. Cit ., h. 38
ruangan-ruangan,  piranti-piranti  atau  perkakas-perkakas  dalam  mana  atau  dengan mana  ia  menyuruh  melakukan  pekerjaan.  Pengusaha  selaku  pemberi  kerja, bertanggung  jawab  dalam  konteks  profesionalismenya  sebagai  pengusaha,  atas kesehatan  dan keselamatan kerja pekerja atau buruh yang  dikerjakannya.  Sedangkan perlidungan terhadap pemerintah atau campur tangan negara, ini merupakan realisasi dari Teori Ketidakseimbangan Kompensasi dimana pemerintah berperan menyeimbangakan  kedudukan  pekerja/buruh  sebagai  pihak  yang  lebih  lemah  secara ekonomi terhadap pengusaha sebagai pihak yang secara ekonomi lebih kuat.
Jika  hubungan  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha  ini  tetap  diserahkan sepenuhnya  kepada  para  pihak,  maka  tujuan  hukum  ketenagakerjaan  untuk menciptakan  keadilan  sosial  di  bidang  ketenagakerjaan  akan  sangat  sulit  tercapai, karena  pihak  yang  kuat  akan  selalu  menguasai  pihak  yang  lemah  ( homo  homoni lopus ).  Sarana  umum  dilakukan  adalah  dengan  cara  membuat  peraturan  perundang- undangan.  Pemahaman  perlindungan  hukum  bagi  wartawan  secara  umum  yang dipahami    tidak  hanya  pada  pekerjaan  wartawan  dalam  hal  keamanan  dilapangan, tetapi  juga  menyangkut  kesejahteraan  wartawan  khususnya  wartawan  berstatus pekerja lepas. Perlidungan yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yang menerangkan wartawan dalam menjalankan profesinya  sebagai  wartawan  mendapat  perlindungan  hukum  berbeda  dengan perlindungan  hukum  yang  dimaksud  tetapi  lebih  pada  perlindungan  hukum  pada kesejahteraan  yang  diperoleh  wartawan  sebagai  pekerja.  Perlindungan  ini
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja dalam perjanjian kerja.
Perlindungan ini sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak pekerja sebagai manusia  yang  harus  diperlakukan  secara  manusiawi  dengan  mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dengan mengacu peraturan perundang-undangan. Hadirnya UU Ketenagakerjaan merupakan bentuk tindak lanjut dari UUD NRI 1945 bahwa tenaga kerja  yang  ada  di  Indonesia  harus  memperoleh  upah  dan  jaminan  sosial  agar mendapatkan kehidupan  yang layak. Maka  dari  itu  salah  satu kewajiban pemerintah adalah mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan hak yang melekat pada setiap  tenaga  kerja.  Perlindungan  Berdasarkan  Pasal  86  UU  Ketenagakerjaan menyebutkan :
a. Setiap Pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2) Moral dan Kesusilaan; dan
3) Perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai- nilai agama.
b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
c. Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  dilaksanakan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  menurut  Imam  Soepomo  meliputi  5 bidang yaitu 25 ;
1. Pengerahan/penempatan tenaga kerja
2. Hubungan kerja
3. Kesehatan kerja
4. Keamanan kerja, dan
5. Jaminan sosial buruh,
Sementara  itu  untuk  mempermudah  Imam  Soepomo  mengelompokkan perlindungan  kerja  ke  dalam  3  jenis  perlindungan  yaitu,  Perlindungan  ekonomis, perlindungan  sosial  dan  perlindungan  teknis.Perlu  dicermati  aturan  ini  berlaku  bagi pekerja/buruh  baik  pekerja/buruh  untuk  perjanjian  kerja  dengan  waktu  tidak  tentu (PKWTT)  maupun  untuk  perjanjian  pekerja  dengan  waktu  tertentu  (PKWT). Sehingga  seharusnya  semua  pekerja/buruh  termasuk  pekerja freelance mendapatkan perlindungan  hukum  tersebut.  Namun  yang  menjadi  persoalan  adalah  pekerja  yang telah mendapatkan perlindungan baik perlindungan ekonomis, sosial dan teknis hanya pekerja tetap atau pekerja dengan PKWTT dan pekerja freelance tidak mendapatkan perlindungan tersebut.
Terkait dengan pekerja freelance yang menggunakan PKWT, secara eksplisit di  atur  dalam  Kepmenakertrans  Nomor  100  Tahun  2004  tentang  perjanjian  kerja harian lepas sesuai amanat Pasal 59 ayat (8) UU Ketenagakerjaan bahwa hal-hal lain yang  belum  diatur  dalam  Pasal  ini  akan  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan
25 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Sinar Grafika,Jakarta, 2009, h. 11
Menteri. Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun 2004 mengatur perjanjian kerja harian lepas  ini  sekurang-kurangnya  memuat  nama/alamat  perusahaan  atau  pemberi  kerja, nama/alamat pekerja/buruh,  jenis pekerjaan,  besaran upah  dan/atau imbalan lainnya. Namun  aturan  ini    tidak  menjelaskan  secara  jelas  jenis  atau  kategori  perjanjian kerjanya. Selain itu hak-hak pekerja apa saja yang diperoleh untuk pekerja freelance.
Kalau  memang  tidak  diatur,  pedoman  yang  diakai  adalah  UU  Ketenagakerjaan, artihnya hak-hak yang diperoleh pekerja/buruh tetap dengan pekerja/buruh freelance sama seperti  perlindungan baik  perlindungan ekonomis, sosial dan teknis, maka dari itu pengusaha wajib memenuhi hak tersebut.
Faktanya  sampai  sekarang  pekerja  freelance  tidak  mendapatkan  hak  yang seharusnya  mereka  dapatkan.  Selain  itu  yang  ketidakjelasan  aturan  terkait  hak  dan keawajiban  apa  saja  yang  diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan  anatra pengusaha dengan pekerja/buruh pekerja harian lepas/ freelance tersebut, yang masih belum  jelas  disebutkan.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  peraturan  yang  lebih  tinggi, misalnya Peraturan  Menteri untuk  menegaskan apa  saja  hak  dan kewajiban  masing- masing  pihak.  Seperti,  kewajiban  pemberi  kerja  untuk  mengikutsertakan  pekerja freelance dalam program jaminan sosial.

## 7. Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  wartwan freelance sebagai  pekerja/buruh  tidak dapat  diabaikan  oleh  perusahaan  media,  meskipun  status  pekerja  mereka  bukan pekerja tetap. Perusaahan media harus mematuhi perjanjian kerja yang dalam hal ini harus  tunduk  pada  UU  Ketenagakerjaan.  Hak-hak  pekerja/buruh  yang  telah  di  atur
UU  Ketenagakerjaan  sebagai  hubungan  industrial  harus  ada  pada  wartawan freelance .Hubungan  kerja  antara  wartawan freelance dengan  pengusaha  merupakan hubungan  industrial  karena  perjanjian  kerja  yang  mereka  buat  mempunyai  unsur- unsur  khusus  dalam  perjanjian  kerja.  Wartaran freelance sebagai  pekerja/buruh dengan  pengusaha  mempunyai  kedudukan  yang  tidak  seimbang,  pengusaha  lebih berkuasa  terhadap  posisinya  di  perusahaan  dan  posisi  wartawan  yang  lemah.  Maka dari  itu  wartawan freelance sebagai  pekerja  juga  mempunyai  hak  yang  sama  untuk medirikan serikat kerja.
Perlindungan  hukum  yang  telah  diamanatkan  dalam  UU  Ketenagakerjaan yang meliputi kesehatan kerja, keamanan kerja dan jaminan sosial harus berikan pada pekerja/buruh, baik pekerja/buruh tetap maupun pekerja/buruh freelance berlaku juga bagi  wartawan freelance sebagai  pekerja.  Pasalnya  hak-hak  pekerja  dengan  waktu tertentu juga mendapat perlidungan hukum yang sama dengan pekerja tetap dalam hal kesejahteraan yang sesuai dengan perjajian kerja yang masing-masing pihak buat. Hal ini  disebabkan  karena  sampai  saat  belum  ada  aturan  yang  jelas  terkait  hak  dan kewajiban  dalam  perjanjian  kerja  dengan  waktu  tertentu  maupun  harian  yang  lepas atas perbedaan perolehan hak pekerja dengan pekerja tetap. Artinya pekerja freelance juga harus mendapatkan hak-hak yang sama dengan pekerja tetap.

## 8. Saran
8.1 Eksistensi  serikat  pekerja freelance selama  ini  masih  belum  cukup mendapatkan  perlindungan,  melihat  pengusaha  memandang  bahwa  pekerja freelance /kontributor  sebagai  mitra  bukan  pekerja.  Padahal  unsur-unsur
perjanjian  kerja  terpenuhi  dan  hal  ini  masuk  dalam  kategori  hubunga industrial  yang  memperoleh  hak  yang  sama  dengan  pekerja  tetap.  Untuk  itu pemerintah  harus  memperhatikan  eksistensi  serikat  pekerja freelance karena organisasi  ini  sebagai  wadah  mereka  untuk  memperjuangkan  hak-haknya sebagai  pekerja,  selain  itu  mengingat  juga  bahwa    pemerintah  mempunyai amanat dari UUD NRI 1945 untuk menigkatkan kesejahteraan rakyat.
8.2     Selama  ini regulasi  berkaitan  dengan  perjanjian kerja dengan  waktu tertentu/ freelance masih  tidak  dapat  melindungi  hak-hak  pekerja/buruh  yang  status tidak tetap. Selain itu aturan yang sudah ada hanya berupa keputusan menteri yang berdasarkan hierarki masih lemah. Maka dari itu, saran dari penulis agar pemerintah  untuk  membuat  aturan  yang  lebih  tinggi  dan  diatur  secara  jelas hak  dan  kewajiban  pekerja freelance apa  saja  yang  diperoleh  dan  sekaligus memperhatikan kesejahteraannya.
9. Daftar Bacaan
Buku :
Ahmad,Rofiq , Perkebunan Dari NES Ke PI , Cet.1 Jakarta,Penebar Swadaya, 1998
Eko  Indrajit,Richardus,  dan  Richardus  Djokopranoto, Proses  Bisnis  Outsourcing, gerasindo , Jakarta
Darus Badrulzaman, Mariam, dkk, Perjanjian Kredit Bank , Alumni, Bandung, 1993
Ibrahim,  Johny, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia, Surabaya, 2005
Husni,  Lalu, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan ,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2014
Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia ,  Surabaya,  Bina Ilmu, 1987
R. Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung: Alumni, 1977
Sentanoe Kertonagoro, Gerakan Serikat Pekerja, Studi Kasus Indonesia dan Negara- Negara Berkembang , Yayasan TKI Indonesia, 1999
Soepomo,  Imam, Hukum  Perburuhan  Bagian  Pertama  Hubungan  Kerja ,  Jakarta: PPAKRI Bhayangkara, 1968
Suryawati, Indah, Jurnalistik Suatu Pengantar Teori dan Praktik , Bogor, Ghalia, 2011
Suwarto, Hubungan  Industrial  Dalam  Prektek ,  Asosiasi  Hubungan  Industrial Indonesia, 2003
Uwiyono,  Aloysius,  dkk,  Asas-asas  Hukum  Perburuhan,  RajaGrafindo  Persada, Jakarta, 2014
Wijayanti,Asri, Menggugat  Konsep  Hubungan  Kerja ,  Cet  1,  CV  Lubuk  Agung, Bandung, Tahun 2011

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  100
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## Internet
Thea  DA, Perlindungan  Hukum  Pekerja  Freelance  dan  Informal  Perlu  Diperkuat , dialamathttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ca85eb6195ed/perlind ungan-hukum-pekerja-freelance-dan-informal-perlu-diperkuat  di  akses  pada tanggal 2 April 2019.
Ady, Kontributor  Media  Minim  Perlindungan,  Ini  Penyebabnya ,  2016  diakses  di alamathttps://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56f2943faee35/kontribut or-media-minim-perlindungan--ini-penyebabnya/ pada tanggal 5 Juli 2019
Ady,  Dua  Masalah  Ketenagakerjaan  Ini  Kerap  di  Hadapi  Jurnalis,  2016  di  alamat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56cbca4934ede/dua-masalah- ketenagakerjaan-ini-kerap-dihadapi-jurnalis di akses pada tanggal 21 Juni 2019