Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 501-507| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5598.501-507

## SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE
I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia Aryadede810@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com

## Abstrak
Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, individu membutuhkan  sesuatu  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengontrol  efek  dari  perubahan  tersebut. Perkembangan inovasi setelah beberapa waktu membuat pengguna tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penipuan, jaringan media sosial digunakan untuk  tujuan  komunikasi  serta  diubah  menjadi  alat  untuk  membantu  investasi,  dengan  media  online berinvestasi  menjadi  lebih  sederhana.  lebih  produktif.  Dampak  buruk  dari  perkembangan  teknologi  ini adalah  adanya  pelanggaran-pelanggaran  yang  juga  mengalami  perkembangan,  salah  satunya  adalah kejahatan digital, khususnya investasi online seperti yang dilakukan Indra Kenz. Maka dari itu bagaimana pengaturan bagi  pelaku penipuan dengan modus investasi  online dan bagaimana sanksi  pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif,  khususnya  meneliti  tulisan  dengan  memperhatikan  bahan-bahan  yang  digunakan,  baik  primer, sekunder maupun tersier. Tujuan UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak  melenceng  dari  tujuannya”.  Hasil  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  penipuan  dalam  modus investasi  online  diatur  dalam  hukum  pidana  berdasarkan  Pasal  378,penipuan  dilakukan  oleh  diri  sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan. Pengaturan persetujuan pidana terhadap pelaku penipuan investasi online diharapkan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas. jaminan masyarakat. Tanggung jawab kewajiban bagi pelaku kesalahan penyajian dengan modus investasi online masuk pada unsur kesengajaan, jika mengacu pada “Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik”.
Kata Kunci: Saksi Pidana, Penipuan, Investasi online.

## Abstract
In the current era of globalization, change is a sure thing, individuals need something that is used as a tool to  control  the  effects  of  these  changes.  The  development  of  innovation  after  some  time  has  made  users interested  in  abusing  social  media  to  commit  acts  related  to  fraud,  social  media  networks  are  used  for communication  purposes and turned into tools to  help  investment, with online media  investing becomes simpler. more productive. The bad impact  of  this technological  development  is that there are violations that are also developing, one of which is digital crime, especially online investments like what Indra Kenz did. Therefore, how are the arrangements for fraud perpetrators with online investment mode and how are criminal sanctions against perpetrators of fraudulent crimes with online investment mode. This study uses a normative type of research, specifically examining writing by paying attention to the materials used, both primary, secondary and tertiary. The purpose of Law Number 19 of 2016 is to have a very important role in regulating so that investments made online also have rules that regulate so that they do not deviate from their objectives”. The results of fraud committed by fraud perpetrators in the online investment mode are regulated in criminal law under Article 378, fraud is carried out by oneself or another person by using a false name, false dignity, fraud, or lies. Criminal approval  arrangements against  perpetrators of  online investment  fraud  are  expected  to  account  for  the  activity.  community  guarantee.  The  liability  for  the
perpetrators of misrepresentation with the online investment mode is intentional, if it refers to "Article 28 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions".
Keywords: Criminal Witness, Fraud, Online investment.

## I. PENDAHULUAN
Di era globalisasi saat ini yang sedang berlangsung perubahanya merupakan suatu hal yang pasti, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dampak dari perubahan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita akan menjumpai berbagai macam interaksi dan permasalahan. Masalah yang muncul bisa berupa masalah sederhana namun tidak menutup kemungkinan menjadi hal yang lebih serius seperti kejahatan. Hal ini terjadi jika hubungan yang tidak terpisahkan antara peraturan dan masyarakat sebagai warga negara. Karena hubungan nyaman  yang  terjadi  antara  peraturan  dan  masyarakat,  maka  muncul  ungkapan  "ubi societas ibi ius", dan itu menyiratkan “di mana ada masyarakat di situ ada peraturan “. (Soerjono Soekanto,2014:172-173)
Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), sehingga setiap tindak pidana yang terjadi  harus  diproses  melalui  jalur  hukum,  sehingga  hukum  dipandang  sebagai  satu-satunya sarana penyelesaian suatu kejahatan. Pentingnya hukum di Indonesia, maka sangatlah masuk akal jika hukum dijadikan sebagai salah satu aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga sudah menyebut diri sebagai bangsa yang diatur oleh hukum. “Pada pasal 1 ayat 3  UU  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945  disebutkan  bahwa  Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.
Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  “kekuasaan  Negara  Indonesia  dijalankan  melalui hukum  yang  berlaku  di  segala  aspek  kehidupan  dan  telah  diatur  dalam  peraturan  yang  sah sehingga  akan  mampu  menegakkan  hukum  dan  mencegah  konflik  yang  terjadi  diantara  warga Negara khususnya di Negara Indonesia”. Ketiadaan pemahaman hukum oleh masyarakat umum dapat  menyebabkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  mata  masyarakat  tidak  ideal,  bahkan tidak  jarang  instrumen-instrumen  yang  sah  tersebut  benar-benar  disalahgunakan  untuk  tujuan tertentu  tanpa  henti  oleh  komponen  tertentu  untuk  keuntungan  individu  atau  kelompok.  Salah satunya  tindakan  melawan  hukum  yaitu  melakukan  penipuan,  Penipuan  adalah  kejahatan ditujukan terhadap hak yang timbul dari hak milik. Kejahatan ini diatur dalam “Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).”
Perkembangan  teknologi  dalam  jangka  panjang  membuat  penggunanya  tertarik  untuk menyalahgunakan  media  sosial  untuk  melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang,  di  samping perkembangan teknologi tentu saja, diikuti dengan munculnya berbagai jenis jejaring media sosial untuk  bekerja  sama,  korespondensi  antar  orang.  Media  sosial  digunakan  untuk  tujuan korespondensi serta alat untuk membantu investasi, dengan adanya media online membuat usaha menjadi lebih mudah dan lebih luas cakupannya.(Abdul Wahid,2005:6) Kasus  penipuan  investasi  kerap  sekali  terjadi.  Semakin  lama  semakin  banyak  bermunculan beberapa  modus  penipuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Pelaku penawar  investasi  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  yang  semakin  canggih  untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi online. Karena  masyarakat  yang  secara  otomatis  akan  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan teknologi  tersebut  dan  juga  mereka  akan  lebih  tergoda  akan  investasi  online.  Modus  operandi yang  lebih  beragam  akan  ditampilkan  oleh  pelaku  penawar  investasi  untuk  menarik  minat masyarakat (Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005)
Efek negatif dari perkembangan teknologi akan muncul kejahatan yang ikut mengalami perkembangan,  salah  satunya  yaitu  kejahatan  cyber  crime  yang  disebut  juga  investasi  online seperti yang terjadi kasus dari Indra Kenz. “Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi  sejumlah Rp 2, 4 miliar. Merespon laporan  tersebut,  Indra  Kenz  dipanggil  untuk  melakukan  pemeriksaan.  Setelah  sempat  absen dengan alasan berobat di Turki, indra Kenz akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri”.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif,  yaitu menganalisa kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, data sekunder ini diperoleh dari pengkajian kepustakaan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel  yang  berhubungan dengan  sanksi  pidana  bagi  pelaku  penipuan dengan  modus  investasi online,  dan  data  tersier  diperoleh  dari  kamus-kamus  baik  itu  kamus  besar  Bahasa  Indonesia maupun kamus Bahasa latin dan Bahasa Inggris.
Teknik  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  teknik inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan  lalu  di  klasifikasi  dan didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  diulas  sesuai  kebutuhan  dengan  pendekatan kualitatif.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  spesifikasi  penelitiab  berupa deskriptif analitis, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif, analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan  penulisan  naratif  lainnya,  yang  nantinya  akan  menghasilkan  kesimpulan.  Penelitian  ini bermaksud  menggambarkan  berbagai  masalah  dan  fakta  yang  berkaitan  dengan  penegakan hukum  pidana  pelaku  tindak  pidana  penipuan  investasi  ilegal  uang  kripto  yang  dihubungkan dengan UU ITE . Selanjutnya penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penulisan ini dibuat dengan berlandaskan pendapat-pendapat atau tulisantulisan para ahli atau pihak-pihak lain  yang  berwenang  dan  juga  untuk  memperoleh  informasi  baik  dalam  bentuk  ketentuan- ketentuan formal maupun data melalui nahkah resmi yang ada. (Haris Herdiansyah,2019).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online
Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah Delict yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu,  dalam  hal  kealpaan,  hubungan  antara  keadaan  dan  perbuatan  yang  menimbulkan  tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian. (Amir Ilyas, 2012:19-20)
Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan  kepastian  hukum  terhadap  suatu  pelanggaran.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  peran  dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai. Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang  penegakan  hukum  adalah  tingkat  perkembangan  dari  tempat  pemberlakuan  hukum  itu sendiri.  Sehingga  diperlukan  adanya  evaluasi  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yang  berkeadilan dan berkepastian hukum. (M. Husein Maruapey, 2017) Laurensius Arliman S, (2015), Penegakan hukum dalam Islam sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW setiap permasalahan yang terjadi selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai  hakim  tertinggi  waktu  itu.  Dalam  memutus  persoalan,  Rasulullah  SAW  senantiasa melakukan tiga cara yakni sebagai berikut: 3 1. Dengan menetapkan berdasarkan wahyu (Al-Qur’an) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril.
2. Dengan melakukan ijtihad, persoalan ini diceritakan seperti strategi dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dikarenakan wahyu tidak menyampaikan hal tersebut.
3. 3.  Dengan  bermusyawarah  yang  dilakukan  dengan  para  sahabat-sahabatnya  sehingga timbul solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi
Penipuan pada prinsipnya telah dijelaskan di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan  tipu  muslihat  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  hutang  maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Tindak pidana penipuan adalah kejahatan umum. Artinya, dalam kasus penipuan, siapa pun dapat melaporkan kasus tersebut pihak penegak hukum, berbeda dengan tuduhan pidana yang hanya  dapat  ditangani  jika  korban  yang  merasa  lebih  buruk  telah  mengajukan  pengaduan  ke polisi.  Petugas polisi  setempat  yang  memenuhi  syarat  untuk  melaporkan  kejahatan  biasa  dapat melapor ke polisi setempat, dan polisi akan memulai penyelidikan berdasarkan laporan tersebut dan  menentukan  apakah  laporan  tersebut  merupakan  tindak  pidana.  Investigasi  ditingkatkan menjadi  penyidikan  setelah  polisi  melakukan  penyelidikan  dan  kasus  yang  dilaporkan  adalah penipuan kriminal.
Perbuatan  ini  termasuk  tindak  pidana  atau  delik  yang  dipidana  karena  pelanggaran terhadap  unsur  tersebut  atau  pidana  penjara  karena  pelanggaran  tersebut.  Delik  adalah  suatu perbuatan  melawan  hukum, baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  yang  dilakukan oleh orang yang dapat  dimintai  pertanggungjawabannya,  dan  dinyatakan  sebagai  perbuatan  menurut delik pidana atau UU.( Isnu Gunadi, 2014:37)
Istilah investasi dapat dikaitkan dengan berbagai kegiatan. Ada dua jenis investasi: aset riil  dan  aset  finansial.  Aset  berwujud  adalah aset  yang berupa  tanah, perumahan,  emas,  logam mulia, dan sebagainya. Sedangkan asset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi  tetap  memiliki  nilai  yang  tinggi  seperti  obligasi,  saham,  reksa  dana  dan  instrumen pasar uang.  Sebagai  negara  yang  sah  dimana  segala  sesuatunya  diatur  dengan  undang-undang,  ada beberapa peraturan yang sudah ada dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai investasi di internet.
Dalam “Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya : Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”
UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  ITE  juga memegang peranan penting untuk mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Pasal ini memberikan  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  belum  pernah  bertemu  dengan  produsen, seperti  dalam  transaksi  komersial.  Pada  saat  yang  sama,  pasal  ini  juga mencakup  elemen non- bisnis.
Perkembangan  investasi  online  dalam  perkembangan  teknologi  masyarakat  sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal -hal yang diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu: Setiap  orang  yang  sengaja,  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”
Sehingga sanksi dalam “pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling  lama  enam  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (Satu  milyar  rupiah). Secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,  menggerakan  orang  lain  untuk  menyerahkan barang suatu kepadanya”.
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online
Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Sanksi berasal dari bahasa Belanda, Santis, yang berarti ancaman hukuman.
Sanksi  bersifat  wajib,  diharapkan  sesuai  dengan  norma  dan  menciptakan  ketertiban.  Sanksi didefinisikan  sebagai  tanggungan,  tindakan,  dan  hukuman  karena  memaksa  orang  untuk mematuhi perjanjian atau hukum. (Mahrus Ali, 2015:193-194)
Sedangkan menurut  kamus  hukum,  sanksi  diartikan  sebagai  akibat  dari  perbuatan  atau reaksi  pihak  lain  (manusia  atau  makhluk  sosial).  Sanksi  pidana  sebenarnya  merupakan  reaksi terhadap  suatu  perbuatan.  Fokus  sanksi  pidana  adalah  untuk  merespon  kecurangan  yang dilakukan oleh korban yang menderita agar menjadi jera. Sanksi pidana adalah kesusahan atau kesusahan  seseorang  yang dihukum karena  suatu  perbuatan yang  dilarang  oleh  hukum pidana. Sanksi ini diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Sanksi hukum pidana jauh lebih ketat daripada sanksi hukum lainnya, tetapi hukum pidana murni sanksi karena lebih menekankan sanksi sebagai ancaman pidana daripada membentuk norma baru.Beberapa ahli membuat klaim berbeda. (Marlina, 2011:9)
Adapun macam-macam sanksi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berisikan pidana mati,,pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana kurungan sedangkan pidana tambahan berisikan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.
Sifat pelanggaran hukum, unsur kesalahan yang disebut kesalahan dalam bahasa Belanda, juga  merupakan  unsur  utama  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  atau  pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, termasuk tindak pidana atau kejahatan. menurut teori hukum pidana Indonesia,  ada  tiga  jenis  kesengajaan,  yaitu  kesengajaan  memiliki  tujuan  dimintai pertanggungjawaban  dan  mudah  dipahami  oleh  masyarakat  umum.  Jika  niat  pidananya  seperti itu, penjahat itu layak dihukum pidana. Niat ini berarti bahwa pelaku benar-benar ingin mencapai hasil, yang menjadi alasan utama ancaman hukuman, kesengajaan secara keinsyafan ini ada ketika pelaku  tidak  berusaha  untuk  keberhasilan  akhir  dari  tindakan  tersebut,  tetapi  kami  sangat menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut pasti akan berlanjut dan kesengajaan secara keinsyafan  kemungkinan  tindakan  yang  disengaja,  tanpa  bayangan  kepastian  bahwa  hasil  dari masalah akan terjadi, hanyalah imajinasi dari konsekuensinya.
Tanggung  jawab  pidana  bagi  pelaku  penipuan  dalam  modus  investasi  online  adalah bagian dari kesengajaan yang mengacu pada “Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan  atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang berbunyi;  Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi electronic.“
Berita bohong tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi bagi yang ingin berinvestasi menggunakan sistem online yang nyaman tentunya. Namun, niat tersebut ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi. Jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada “Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang berbunyi:
setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  1  atau  ayat  2 dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Berinvestasi  adalah  salah  satu  aset  berharga  bagi  mereka  yang  ingin  berinvestasi  jika investasi ini menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi di masa depan. Tapi investasi tidak hanya layak untuk kita semua. Banyak orang yang dirugikan dengan berinvestasi di perusahaan investasi yang  tidak  menggunakan  izin,  tidak  melakukan  investasi  palsu,  atau  beroperasi  hanya  dengan kedok  investasi  online  sebenarnya  hanyalah  aplikasi  judi  online,  apabila  mengacu  pada  pasal “Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki muatan perjudian”.
“Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah  mengatur  besaran  sanksi  yang  akan
diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  dimana  sanksi  yang  ditimbulkan:  Setiap  orang yang  memenuhi  unsur  sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (  satu  miliar rupiah )”.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378, dimana penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan, penipuan. Mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaan mereka. “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 yang mengatur tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dan pada  pasal  10  dimana menyebutkan  adanya Peraturan  Pemerintah  tentang  Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dapat merugikan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau sejenisnya yang belum pernah bertemu dengan produsen. UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya”.
Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi online diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 45 ayat 1 yang telah mengatur besaran sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menyebutkan  Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah )”.

## 2. Saran
Kepada  Pemerintah,  pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  melindungi  masyarakatnya dimana pemerintah selaku pemegang kebijakan hendaknya lebih selektif dalam membuat serta mengeluarkan aturan yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Pemerintah diharapkan  untuk  mengharuskan  adanya  izin  resmi  untuk  membuat  situs  investasi  di  internet, dengan adanya penghapusan izin resmi akan mempersulit bagi pelaku-pelaku investasi bodong untuk memulai kejahatannya di internet dan hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet. Pemerintah juga seharusnya membuat aturan untuk mengharuskan bagi  setiap  investasi  online  adanya  sertifikasi  dari  pemerintah  bukan  hanya  dapat  melakukan sertifikasi  seperti  yang  tercantum  pada  ketentuan  yang  ada,  sehingga  ada  suatu  bukti  konkret bahwa  investasi  online  tersebut  dapat  dipercaya.  Dilakukannya  pendataan  situs  resmi  dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online dan konsisten mengontrol, mengawasi, dan sosialisasi UU ITE.
Kepada  Masyarakat,  Dalam  rangka  meminimalisasi  penipuan,  masyarakat  haruslah memahami  investasi  dari  latar  belakang  perusahaan  yang  memberikan  penawaran,  memahami tata cara transaksi dan tetap hati-hati dengan keuntungan yang tinggi, dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada aset yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah, serta memanfaatkan  pihak  penyedia  jasa  yang  terdaftar  di  otoritas  terkait.  izin  operasional  yang
dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana, atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya  penipuan.  Dalam  hal  investasi  yang  paling  penting  adalah  edukasi,  sehingga masyarakat dapat secara baik memahami investasi ini. Dengan edukasi yang baik, harapan kami tentunya adalah masyarakat dapat secara nyaman berinvestasi, dan tidak terjebak dalam investasi ilegal. Sebaiknya investor memperhatikan tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dijanjikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta. Abdul wahid, 2005, Kejahatan Mayantara Cyber Crime, Muhammad Labib, Bandung. Isnu Gunadi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Fajar Interpratama Mandiri. Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta. Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung. Soerjono  Soekanto  dan  Budi  Sulistyowati,  2014,  Sosiologi  Suatu  Pengantar  ,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, Salemba Humanika, Jakarta Tahun 2019, hlm.180 Abdul Wahid, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara Cyber Crime (Bandung: PT Refita Aditama, 2005),
8.
M.  Husein  Maruapey,  “Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Negara  Analsys  Kritis  Terhadap  Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta”, Jurnal  Ilmu Politik dan Komunikasi, No.1 (Juni, 2017), 24.
Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44- 65