Ketrijakan Hukum Dalam Mengurangi Kejahatan
Akibat Dampak  Kemajuan Komputer
Oleh: Iskandar Z. Nasibu

## Abstract
Computer  crime  in global  community of internet user public is a thing which can be realized or unconsciously, intentionally or involuntary  is done.
This thing happened  because  development of information technologt and
level of public  intelectuality is increqses.
Keeps abreast of technolog,t in the computer  dreq,  especially in areq Information And Communivqtion technologt ( ICD, badness by using
conxputer technologt has  come  up with phase to worry so that la'w footing to become a realfooting that was public required.
Law  challenged  to do regulation, investigation, even where necessary determines penalty system based on justice and rule of law in standing computer technolog't progress.
Kata Kunci: Kebijakan  Hukum, Kejahatan, Komputer,  Globalisasi,

## Pendahuluan
Perkembangan kemajuan
teknologi dewasa ini membawa perubahan pola hidup manusia dalam bergaul, bersosialisasi, bahkan melakukan aktifitas ekonomi dalam skala lokal, regional, maupun  global (Yaffe, 2001). Dapat  dikatakan bahwa teknologi komputer membawa  manusia pada manusia tanpa jiwa, artinYa semakin  kehilaqgan kesempatan untuk berinteraksi secara  sosial, karena semakin banyak waktu dihabiskan di depan internet, televisi, dan media lainnya.
Mengikuti Perkembangan teknologi  komputer tersebut, khususnya di bidang Information  And Communivation technologt (ICT), menimbulkan  berbagai akses, baik yang sifatnya positif maupun negatif,
sehingga dunia hukum  ditantang  untuk melakukan regulasi, investigasi, sampai kalau perlu menentukan penalty system berdasarkan keadilan dan
kepastian hukum. Kejahatan dengan menggunakan teknologi  komputer telah
sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi komputer tak disangkal lagi, selain membawa ke dunia  revolusioner  yang  serba praktis ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi (Kasus Anggota DPR Pusat Yahya Zaini dengan Artis Maria Eva), perang informasi (konfrontasi Indonesia dan Malaisya  masalah perbatasan  laut), hacker, pembobolan ATM (Sebagai contoh  kasus di Indonesia, kejahatan komputer yang  baru  terdengar adalah kasus klick BCA yang terjadi tahun
2001, dengan jenis kejahatan typosquatting), plagiat dalam karya tulis, intimidasi  atau p"ngun"u*un kepada pemimpin  negara (kasus Presiden Indonesia  Susilo Bambang Yudoyono yang diancam oleh sekelompok tertentu  untuk dibunuh), bahkan yang santer  terdengar dan sangat mengelitik kita semua adalah kejahatan terorisme digital.
Gambaran sisi gelap dari dampak negatif kemajuan teknologi komputer  tersebut di atas kiranya hanya merupakan sedikit  dari berbagai kasus yang muncul kepermukaan. Penulis yakin masih  banyak kasus lain yang belurn  terungkap atau belum muncul di tengah-tengah kemajuan globalisasi yang saat ini masih menyimpan  misteri dan sewaktu-waktu akan meledak. Selain itu dampak negatif kemajuan kejahatan komputer yang  saat ini telali populer di tengah_ tengah masyarakat terbatas pada kejahatan yang sudah  dipublikasikan, karena tidak menutup kemungkinan masih  banyak yang tersimpan  rapi.
Diperkirakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer  ini telah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Namun data statistik dan grafik  yang benar-benar  akurat masih agak sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kejahatan kopputer yang tidak terdeteksi oleh korban, tidak dilaporkannya  kejahatan ini kepada pihak yang berwenang, OECD memperkirakan 75-80 %o pelanggaran komputer tidak dilaporkan.
Menurut British  Crime Survey, para korban tidak melaporkannya karena tidak mengalami  kerugian atau kerusakan yang signifikan, polisi tidak
melakukan  apapun untuk menanggulangi  kejahatan ini, ataupun polisi memang kurang mengerti ataupun tidak terlalu tertarik terhadap hal kejahatan  dalam bentuk baru ini. Sulitnya untuk mengkalkulasi keseluruhan kerugian yang diderita oleh seluruh  korban. Namun  menurut data yang dibuat  oleh para penegak hukum  dan ahli komputer di Amerika, menyebutkan bahwa sekurang_ kurangnya$SX1000,000,000 kerugian yang diderita  akibat kejahatan ini. Dan pada  kenyataannya  mungkin terjadi  lebih banyak lagi.
Namun, patut kita sayangkan pihak  yang  dirugikan ternyata mencari jalan  "damai" dengan alasan  penegakan hukum dalam kasus ini dapat mengganggu  kepercayaan masyarakat terhadap sistem Internet Banking. Inilah  salah  satu gambaran pragmatisme  pelaku bisnis kita, yang secara tidak langsung telah membunuh penegakan hukum melalui media internet di Indonesia. Untuk kasus sebesar ini saja, ternyata pihak yang dirugikan tidak bersedia  menggunakan pendekatan hukum, belum lagi kerugian yang diderita oleh orang perorangan yang  tidak  dilaporkan  oleh pihak  berwajib,  misalnya seorang yang kehilangan dana di rekeningnya setelah melakukan transaksi jual-beli di internet karena kredit cardnya telah  di- hack seseorang. Berbagai kasus kejahatan komputer di Indonesia, wajar saja bila  kita kesulitan untuk menghitung  kerugian seseorang akibat kejahatan yang dilakukan melalui komputer.
Kejahatan Komputer/ Cyber Crime Dengan semakin populernya Inter-Net sebagai (the network of the networks), masyarakat  penggunanya ( internet  global community ) seakan- akan mendapati suatu dunia  baru yang dinamakan cyberspace, sebagaimana dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel scifinya Neuromancer yang merupakan  khayalan tentang adanya  alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu. Di alam baru ini bagi kebanyakan netter tidak ada hukum.
Karena tidak adanya  kedaulatan  dalam jaringan komputer ini, mereka beranggapan bahwa tidak ada satupun hukum suatu negara yang berlaku, karena hukum  network  tumbuh dari kalangan mayarakat global
penggunanya. "Alam baru" ini seakan- akan menjadi suatu jawaban dari impian  untuk melampiaskan  kebebasan
berkomunikasi (fren  flow of information) dan kebebasan mengemukakan  pendapat  (freedom of speech) tanpa mengindahkan lagi norma-norrna yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Substansi cyberspace sebenarnya adalah keberadaan informasi  dan komunikasi  yang dalam konteks ini dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka interaktif. Kornunikasi virtual (virtual communication) tersebut Yang dipahami sebagai virtual reality sering disalahpahami sebagai "alam maya", padahal  keberadaan  sistem elektronik itu sendiri  adalah konkrit di mana komunikasi virtual sebenarnYa dilakukan  dengan cata representasi
informasi  digital yang  bersifat diskrit.
Sehubungan dengan itu, Wiener dan Bigelow mencetuskan Cybernetics Theory, mengenai suatu pendekatan interdisipliner terhadap sistem kendali dan  komunikasi dari hewan,  manusia, mesin dan organisasi. Uniknya teori tersebut sebenarnya lebih menekankan pada pentingnya umpan balik dari sistem komunikasi itu sendiri. Teori tersebut menyiratkan bahwa dalam memahami suatu informasi yang disampaikan pada  suatu sistem komunikasi yang baik harus dengan  memperhatikan umpan balik dari sistem tersebut. Sebagai catatan,
Wiener juga mengakui  bahwa  istilah Cyber sebenarnya pernah digagas  oleh Ampere yang namanya digunakan sebagai  satuan kuat  arus.  Oleh karena itu jika ditilik dari asal usulnya,  istilah cyber sebenarnya erat hubungannya dengan kawat listrik. Sehingga  tidak mengherankan, jika istilah tersebut juga digunakan untuk  organ buatan listrik Cyborg yang merupakan singkatan  dari Cyb ernetics Organics.
Pada awalnya  istilah cyber law sebagaimana dipahami oleh masyarakat sekarang ini kurang tepat jika digunakan  untuk  merujuk pada hukum yang tumbuh dalam medium cyberspace (Flamm, 1987) Istilah cyberspace la,tt lustru lebih tepat untuk itu. Namun demikian,  Istilah telematika paling tepat digunakan karena lebih memperlihatkan hakekat keberadaannya dan layak untuk digunakan sebagai definisi guna melakukan pengkajian hukum selanjutnya. Istilah  telematika  merujuk pada hakekat cyberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, med ia dan informatika.
Dengan demikian kemajuan teknologi komputer, teknolosi informasi,  dan teknologi Lo.rniLuii menimbulkan suatu tindik pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda.  d-engan tindak pi;;;; konvensional. penyalahgunaan
\o1n1t"r sebagai  salah  satu d;;;k
1"..1 ketiga perkembangan ,".."!ui tidak terlepas dari sifatnya  yung tfru. sehingga  membawa  persoalan baru yang  agak rumit untuk dipecahkan, berkenaan dengan masalah penanggulangannya.
Saat ini hampir seluruh organisasi tidak teriepas dari kemungkinan terjadinya' f.e;afratan komputer  atau pelanggaran  koirputer. Sebelumnya penting bagi penulis untuk me-nyampaikan berbagai teori dan definisi tentang kejahatan  *"luf ri komputer. Beberapa definisi *"ng"rui kejahatan  komputer atau penyalahgunaan komputer, antara lain: Ade Maman  Suparman (2005:
190), kejahatan komputer/ cyber'crime adalah  segala macam penggunaan jaringan komputer untuk -'tujuan kriminal dan  atau kriminal
berteknologl tinggi O"rlun menyalahgunakan kemudaf,an teknologi digital. Menurut beliau bentuk-bentuk kejahatan  tersebut  dapat berupa; spionase,  informasi, p.r.u.irn data, pemalsuan credii card, penyebaran virus, pornografi anak', penyebaran e-mail bermasalah,  hingga kampanye sara, terorisme iu'n eks triminimse di internet.
Selanjutnya menurut Kongres PBB ke X, cyber crime  that ini-the narrow sense means, any illegal behaviour directed by *"on, 'i1 electronic operations tiat targets th'e
security of computer systems and the data processed by them. Oafam pengertian yang lebih luas lagi adalah any illegal behaviour "o*iittrd by means, or in relqtion  to, a computir system or network,  including such criylrs .7s illegal possession, iJyrring or distributing  information ny ii*, iy a computer  system or network. Kemudian definisi yans dikemukakan oleh Organizatioi if European Community - Developmeit (OECD), bahwa ,,lny iilegal, unethicalt or unauthorized behavior relating to the authomatic  processing and/or"  the transmission of data. Definisi tersebut menyatakan kejahatan komputer termasuk  segala  akses illegal 'atau secara tidak  sah terhadap suatu transmisi  data. Di sini terlihat bahwa segala aktifitas  yang tidak sah dalam suatu  sistem komputer merupakan kejahatan.
Sementara pendapat yang dikemukakan  oleh andi Hamzatr iebifi memperlras pengertian dengan mengemukakan bahwa pengertlan tejfatan. . komputer aaalah "r"guiu aktifitas  tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tidak pidana. Sekecil 1P?pyn dampak atau  akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komiutei secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu  kejahatan.
Varian Dan Bentuk Cyver Crime Pada  dasarnya manifestasi dari cyber  crime muncul  dalam berbagai macam atau varian seperti berikut  ini:
Pertam a, Recreational hackers, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat  pemula untuk sekedar mencoba, kekuranghandalan sistem sekuritis suatu perusahaan.
Kedua, criminal minded hackers, yaitu pelaku kejahaan biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial,
sabotase dan  penghancuran  data.
Ketiga, political hacker,  yaitu melakukan pengrusakan terhadap ratusan  situs  web untuk mengkampanyekan program- programnya, bahkan tidak ju.ang dipergunakan untuk menempelkan pesan  untuk mendiskreditkan lawannya.
Keempat, denial of service attack atau unprecedented yaitu bertujuan untuk memacetkan sistem dengan menggangu akses dari pengguna yang legitimare.  Taktik yang dipergunakan adalah dengan mengirim atau membanjiri  situs web dengan  data yang tidak perlu.  Pemilik situs web menderita kerugian karena untuk mengendalikan atau mengontrol kembali situs web memakan  waktu yang tidak  sedikit.
Kelima,  insiders atau internal hackers yaitu kejahatan  yang dilakukan dalam perusahan sendiri. Modus operandinya dengan menggunakan karyawan yaflg kecewa atau bermasalah dengan perusahaan. Keenam,  viruses, yaitu program penggangu dengan penyebaran virus yang  dapat menular ke aplikasi  internet. Sebelumnya pola penularan virus hanya bisa melalui floppy disk. Ketujuh,  piracy atau
pembajakan komputer yaitu pihak produsen software  dapat kehilangan profit karena karyanya  dapat dibajak melalui  download dari internet  dan di copy dalam CD ROOM, yang
selanjutnya di perbanyak secara ilegal atau tanpa seijin penciptanya.
Kedelapan, Fraud yaitu segala jenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sebagai contoh adalah harga tukar saham menyesatkan melalui rumor. lelang fiktif dengan  mengeruk uang masuk dari peserta lelang dan baranngnya telah dikirirn, bahkan identitas  pelakunya tidak dapat dilacak. Kesembilan, gambling atau perjudian di dunia cyber  yang berskala global sulit dijerat dengan hukum nasional. Kegiatan gambling dapat diputar kembali di negara yang merupakan tex heaven seperti Cal,rnan
Islands  merupakan  surga bagi money laundring,  bahkan termasuk di Indonesia sering  dijadikan sebagai negara tujuan money laundring yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan yang  berskala International.
Kesepuluh, pornography. Sisi gelap dunia cyber selain mendatangkan berbagai  kemudahan  dengan  mengatasi kendala dan ruang dan waktu, di sisi lain cyber  space telah melahirkan dunia pornography yang megkhawatirkan berbagai kalangan. Hal ini dapat dilakukan  dengan  cara cyber stalking. Cyber stalking  sendiri  dapat dimaknai sebagai  segala bentuk kiriman e-mail yang tidak dikehendaki  oleh user yang sering memadati folder serta tidak jarang  dengan pemaksaan walaupun email sampah itu tidak dikehendaki oleh user, bahkan  tidak jarang secara paksa  memperoleh  identitas personal secara detail calon para korbannya.
Kesebelas, hate sites.  Situs ini sering dipergunakan untuk saling menyerang  dan melontarkan komentar-
yang
Situs
x{ $
komenta.r yang tidak sopan  dan vulta yans alkerori "l"l ;; ";il;;;ii:. ;i:?"?" nli.,*,,,",0],X1l *:::tr;
Penyerangan  terhadap h;^;" ";; pengenaan huku
oppenent sering mengangkat i., .u.iul, t_ersangka. .*#?J;,1* fffil
-";;3; perang program, dan p.o*o.i air"rg?"L, i#uaup tersangka masih kebijakan atau suatu pandangan' menlaai p"rrourun  karena berkaitan
Keduaberas ' criminal i"d;;'  i"ir"i"*, jaringan akses communications'  Pada au.u*yu fu.u ko;;ka;id; 362 KuHp atau378 ahli yang mengeruti t".pr#  r!"r, KUH. atau. Jii No 36 tahun 1999 mendeteksi bahwateknorogil.*pri". tentang  Terekomunikasiyang sekarans
telah dijadikan _.-"b"s:i
"d! _;;;; suaaniigan;i';;;s", uu No r l tahui
l:}ti,# Tff* unruk melarrr"i zoos ,".itung in?.*uri dan rransaksi anggota sindikat {,,,,,,,,,,,,,,,,;"1#il: 0"""11ffi  f,,^:$l?],?;;#"f#H;t,i"d,flfr
antar hooligan  di dunia sepak bota.---*"' terhadap p;;;;;;r* komputer sangar Selain uul* dan bentuk kurang/terbatas. ::perti yang  diuraikan ai utur,-'ui'ii romputer dari Jerman yakni Sieber Kebijakan Hukum Terhadap mengklasifikasikan . kejaharan K;i"i;; Ko*,irt". komputer sebasai.,berikut: ];ilrra perkembangan global internet
fraud by ,o"*ru,", nanipulation menyiratkan uOrnyu harapanJraraoan Kedua, ,o*pri"r-. espionage and *ii *I"qinya perubahan  ruang dan safrware theft. .K",j** ;;*p;; jarak. perkemban sabotuge.  Keemoar, ttilr o, ;r;;;;;. iiramattan----^.]*4un #:;l-  #f:
Kelima, unauthoriz-ed i"""r, ;; ;;;; tyrbgnluknr" ;;;i * dengan sisrem processing system.  Keenam, *adttionir tingkah irt, "n"rir, merarui  pora_pora u;::::;rr:**"
assited bv ;r;; pengujian a.ngun-rnru.-unsur dominan
Di Indo kriminaritas ^;;;""";:n,, .r:;:::;:; tril*X{x*:*ffi1i*tlft H,fr berbasikan teknologi ai,gn;r"i,p;, mana  pun di semua belahan bumi, yans dialami di beberaoa-tempat. visarnya tentu saja o".u.ou-u"oa rmpalnyl dibulan Januari isto ;;ilir;'r; terhadap *rir-'rrora hukum dengan pemboboran Hongkong  Bank di lrt"n" ekonom'i, p;i;ik;;;uprn ideorogi. yang mengakibatkan kerugian 96
Hubungan antara hukum dan Miliar' Selain itu ada .l"gu'1":ua;ui teknotogi ;;;fi; tentu  saja akan bulan Apr, 2001 -tentang kasus menjadi unik. ounr a cyber sebagai penyadapan kartu kredit *^Iu.uuuyu manlfestasi .i.,"., informasi dan dan Denpasar  (Suherman ,2005: tssi.- telekomunikasi yang terpadu dalam t"rur, .*ffi;f',",1fl:, t13',:|]l suatu jarin*"; sr"L1. u*r1r,.ruans
3:r;nru#i:;: ffi.-t*:rr i:fiffi-,fif, ffi"L.f ';'",iT:;;
merarui "ri",,oni" transrer. pada,'J.i1r#LlTli:hlilT:t-H,*t
perhubungan, kesehatan, sampai militer,  dan sebagainya, dan seterusnya. Bahkan  anda sendiri dapat membentuk komunitas dari tingkatan keluarga, arisan sampai pada tingkatan sebuah negara di dunia cyber yang tiada  batas (unlimited  world).
Hukum dan alat
perlengkapannya tentu juga terus berkembang. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah  apakah hukum dapat berkembang sepesat dan secepat perkembangan dunia  cyber? Bahkan pada taraf  unlimited  yang bisa  melanda semua  kategori yang sempat terpikirkan  manusia seperti UU Commerce. Terus berkembangnya pemanfaatan teknologi internet  untuk berbagai kegiatan konvensional sehari- hari telah membuka jalan bagi kebebasan cyber. Baik untuk kegiatan bisnis maupun dalam  kegiatan awam sehari-hari, segala  sesuatu yang  terjadi dalam  dunia cyber dapat dilakukan dengan mudah, betras, canggih, cepat, efisien. Tak  perlu lagi bertemu  muka secara langsung. Semua ini tentu akan menimbulkan masalah apabila tidak atau belum secara utuh  diatur oleh hukum.
Secara definitif, kebijakan publik adalah  perbuatan hukum atau keputusan hukum  yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang fungsinya adalah mengarahkan jalannya  kehidupan masyarakat.  Dalam konteks munculnya  istilah  cyber crime, maka idealnya kebijakan publik yang dimaksudkan di sini adalah menyangkut kebijakan  hukum itu sendiri  terhadap cyber crime.
Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, menyadari bahwa cyber crime yang serius telah
mengadakan upaya bersiaga mengembangkan polisi cyber serta telah membentuk Computer
Emergency Response Team (CERT).
Sementara di negara-negara Eropa seperti Inggris, ltalia, Prancis Dan Jerman telah membentuk  suatu institusi yang ditugaskan untuk cyber crime investigation dengan nama National Criminal Intellegence Service (NCIS). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri dalam  Kongres ke VIII tentang Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders, membahas pencegahannya,dengan menghasilkan beberapa rekomendasi  sebagai berikut:
l. menghimpun negara  anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya preventif dalam menangulangi penyalahgunaan  komputer dengan
tindakan sebagai berikut: a. melakukan hukum  pidana formil maupun materil;
b. tindakan pencegahan dan
pengamanan komputer; c. meningkatkan kepekaan warga  masyarakat  dan aparat penegak hukum terhadap pentingnya pencegahan kejahatan komputer;
training atau pelatihan bagi penegak hukum, khususnya d. mendalami ekonomi dan
crime;
e. dalam kerangka etika penggunaan f. mengadopsi perlindungan menjadi kurikulum bidang studi informatika; kejahatan computer edukasi, komputer kebijakan korban 80 kejahatan komputer serta
korban untuk melapor.
2. para negaru anggota untuk berpartisipasi aktif dalam Forum Intemasional yang menyangkut pencegahan kejahatan komputer; 3. merekomendasikan  pada Commite 0n Crime  Prevention  Control yang merupakan unit  pBB untuk melakukan diseminasi membantu negara  anggota dalam menghadapi
kejahatan komputer. Mempertimbangkan kasus menyadari pentingnya kejahatan dalam hal Presiden yang sangat terkait dengan pengembangan teknologi kompuier. Pertama, lnpres No. I tahun 2OO1 tentang  Pusat Informasi Berbasis Teknologi  Informatika di Komplek Kemayoran. Kedua, Inpres No. 2 tihun 2001 tentang Penggunaan  Komputer Dengan Aplikasi Berbahasa Indonesia. Kemudian pada tanggal 26 April 2001, dikeluarkan  Inpres No. 6 tahun 2001  tentang  pengembangan  dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.  Inpres ini memuat Kerangka Kebijakan pengembangan dun Pendayagunaan teknologi komputer di Indonesia. Arah pengembhngan teknologi  komputer sebagaimana dimaksud dalam kerangka  teUqatan tersebut terdiri dari: a. teknologi  komputer untuk mempersatukan bangsa dan memberdayakan rakyat; b. teknologi komputer dalarn masyarakat  dan untuk masyarakat; c. teknologi komputer merupakan Infrastruktur  Informasi  Nasional;
d. teknologi komputer merupakan usaha  sektor  swasta dan iklim usaha;
e. peningkatan kapasitas dan
teknologi;
f. Government On-line;
g. Membentuk Tim Koordinasi
Telematika  Indonesia.
_ Selanjutnya  Indonesia juga harus memperhatikan pengaturan hukum  teknologi  komputer terutama mengenai  cyber crime yang ada dalam KUHP,  yang semakin tertinggal jauh dari perkembangan komputer itu sendiri. Setidaknya ada beberapa hal yang  harus dilakukan untuk memperbaharui buku II KUHp yang mengatur tindak pidana. Tim perumus
mengimplementasikan perjanjian ekstradisi di bidang  cyber crime. Dalam  konteks hukum
nasional, upaya pengembangan teknologi komputer yang teUifr terstruklur kemudian dilakukan  melalui serangkaian kebijakan hukum yang djmulai sejak  dikeluarkannya Keppres No. 186  tahun 1998 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia
(TKTD. Susunan keanggotaan TKTI tersebut dalam perkembangannya
diatur kembali dan ditetapkan dengan Keppres No.  50 tahun 20-00. Berdasarkan  Keppres  tersebut,  terdapat 4 tugas utama TKTI, yaitu: pertama, merumuskan kebijaksanaan  pemerintah di bidang telematika. Kedu4 menetapkan  pentahapan dan prioritas pembangunan serta pemanfaatan telematika di, Indonesia. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian atas penyelenggaraan telematika di Indonesia. Keempat, melaporkan perkembangan Telematika di Indonesia  kepada Presiden.
Selanjutnya pada tanggal 2l Februari  2001,  Presiden RI yang kala itu dijabat oleh Abdurrahman Wahid mengeluarkan 2 buah Instruksi
KUI{P  baru Indonesia harus benar- benar kerja keras untuk menafsirkan kejahatan dengan menggunakan komputer.
Perkembangan teknologi informasi  yang telah diuraikan di atas menunjukkan eksistensinya sebagai suatu  arena  tempat berbagai kepentingan  masyarakat saling bersaing.  Pada titik inilah hukum dengan kekuatan  memaksanya dalam mengatur perilaku pemerintah dan masyarakat memiliki kedudukan yang penting sebagai sarana untuk mengelola konflik. Tujuannya tentu saja adalah kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip negara modern yang dianut Indonesia. Dengan demikian, agar hukum  tersebut  dapat terlaksana dengan baik, pemerintah seharusnya dapat memahami terlebih dahulu perspektif dari masyarakat yang bersangkutan Mengacu pada berbagai kebijakan publik yang terkait dengan telematika tersebut, pemerintah melakukan  pendekatan yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan kepentingan pertahanan  keamanan nasional terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan untuk mendorgng sektor sosial dan ekonomi yang terkait. Kebijakan tersebut terbukti memajukan riset dan pengembangan teknologi telematika,
sehingga  secara teknis Amerika Serikat telah  memiliki basis yang tangguh untuk pengembangannya lebih  lanjut.
Sebaliknya Indonesia mengalami tahap perkembangan
teknologi telematika Yang sangat
berbeda dengan Amerika Serikat. perbedaan yang cukup signifikan adalah kenyataan praktek di mana Amerika  Serikat telah menjadi bangsa inventor, Indonesia justru masih menjadi  bangsa user. Kesenjangan yang dibahasakan sebagai digital divide tersebut memang telah coba diatasi dengan  mengeluarkan Inpres No. 6 tahun 2001. Akan tetapi, walaupun  penyusunan materinya telah diupayakan  komprehensif, Inpres tersebut gagal dalam menjelaskan masalah terpenting yurg dihadapi bangsa Indonesia dengan adanya digilal divide tersebut. Selanjutnya Inpres tersebut juga tidak menjelaskan sama sekali karakter, sikap, atau pandangan hidup dari masyarakat  yang bersangkutan, sehingga tidak jelas keterkaitan yang spesifik antara arahan-arahan tersebut dengan manfaatnya bagi masyarakat yang bersangkutan.

## Penutup
Kejahatan cyber dalam komunitas global masyarakat  pengguna internet  adalah suatu hal yang dapat disadari atau tanpa disadari, sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Hal ini
terjadi karena perkembangan tekhnologi informasi dan tingkat intelektualitas/intelegensia masyarakat yang  semakin meningkat.
Menguatnya eksistensi negara modern membuat hukum menjadi prjakan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitasnya.  Walaupun bukan satu- satunya motif, namun masyarakat tampaknya menilai bahwa sistem hukum nasional,  khususnya berbagai peraturan yang ada, belum cukup
menjamin adanya perlindungan secara memadai. Oleh karenanya,  tuntutan- tuntutan untuk membentuk atau merevisi berbagai peraturan yang sudah ada  kerap dikemukakan  baik melalui forum  diskusi  publik, kalangan lembaga  swadaya  masyarakat,  maupun
dari kalangan  akademisi. pemerintah sebagai institusi  yang memiliki otoritas tampaknya juga tanggap terhadap tuntutan tersebut sehingga dampak negatif kemajuan teknologi komputer tidak akan terasa.

## Daftar Pustaka
Flamm,  Kenneth, 1987, Targeting the computer-Government support and International  Competition, The Brookings  Institution, Washington O.C Hamzah, Andi, Aspek-aspek pidana di Bidang Komluter, Suherman, Ade Maman,2oo5, Aspek  Hukum Daiam  Ekonomi Global, cetakan Kedua, Ghalia Indonesia. Bogor. unions Nations  conggres x, worrrshop on crimes Related To The computer Network, Back Ground paper,  tanpa tahun. Yaffe, David, James  Petras, peter Marcuse, william K. Tabb, 2001, Globalisasi  Dalam  Perspektif Sosialis, diteqemahkan oleh Ken Budha Kusumandaru & Sutardji, Cubuc  dan Sumbu, yogyakarta. Kitab Undang-  Undang Hukum pidana (KUHP) UU No 32 tahun 2002  tentang Penyiaran. uU No 11 tahun  2008 tentangldormasi retorcrogi dan Elektronik Inpres No. 2 tahun 2001 tentang penggunian Komputer Dengan Apliknsi Berbahasa Indonesia Inpres No. 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan  pendayagunaan Telematika di Indonesia
Keppres No. 186 tahun 1998  tentang  Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI)