## TINJAUAN HUKUM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF
DAN LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN

## PEMERINTAHAN DAERAH

## Nila Trisna
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar nilatrisna76@gmail.com

## Abstract
The  Regional  People's  Legislative  Assembly  (DPRD)  is  a  form  of  representative  institution  of the people of provinces, districts, or cities in Indonesia which is located as an element of local government  administration  together  with  the  Regional  Government.  The  existence  of  the Regional  People's  Legislative  Assembly  is  regulated,  among  others,  in  Law  Number  27  Year 2009  concerning  the  People's  Consultative  Assembly,  the  People's  Legislative  Assembly,  the Regional Representative Council, and the Regional People's Legislative Assembly. Article 342 of Law Number 27 Year 2009 stipulates that "Regency / Municipal DPRD shall be a regional representative  body  domiciled  as  the  element  of  the  regional  administration  of  a  regency  / municipality.  In  formal  juridical,  DPRD  is  the  working  partner  of  Regional  Head  either Governor,  Regent,  or  Mayor.  Since  the  enactment  of  Law  Number  32  Year  2004  regarding Regional  Government,  the  Regional  Head  shall  no  longer  be  responsible  to  the  Regional People's  Legislative  Assembly,  since  it  shall  be  elected  directly  by  the  people  through  the election  of  the  Regional  Head  and  Deputy  Regional  Head.  Article  27  Paragraph  (2)  of  Law Number  32  Year  2004  stipulates,  among  other  things,  that  "the  Regional  Head  has  an obligation  also  to  provide  reports  on  the  implementation  of  regional  government  to  the Government, and to give accountability report to the DPRD". Nevertheless, the role of DPRD is enormous in determining regional policy.This study uses the normative juridical method, which is  the  approach  done  by  examining  the  legislation  relevant  to  the  problem  under  study  or looking from the normative legal aspects. Technique of data collection is done by Research of Library (Library Research), that is by studying book and literature relevant with writing.
Keywords: Executive, Legislative.Relationship Partnership

## PENDAHULUAN
Secara  umum  dapat  dikemukakan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) adalah  sebuah  bentuk  lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  Provinsi,  Kabupaten,  atau  Kota  di Indonesia  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  bersama dengan  Pemerintah  Daerah.  Keberadaan  DPRD  diatur  antara  lain  dalam  Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 342 Undang-Undang Nomor  27  Tahun  2009  menetapkan  bahwa  “DPRD  kabupaten/kota  merupakan  lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.  Dalam  hal  ini, Josef  Riwu Kaho  mengemukakan  bahwa “Tugas pokok  kepala daerah  adalah  sebagai  pelaksana  kebijaksanaan  daerah  atau  administrator,  sedangkan  tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan daerah”.( Josef Riwu Kaho,2001:70)
Kedudukan  DPRD  ada  di  setiap  wilayah  administratif,  yaitu  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi  (DPRD  Provinsi),  berkedudukan  di  ibukota  Provinsi,  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota Kabupaten, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kota  (DPRD  kota),  berkedudukan  di  kota.  Secara  yuridis  formal, DPRD  merupakan  mitra  kerja  Kepala  Daerah  baik  Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota.  Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan antara lain bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan  laporan  keterangan  pertanggungjawaban  kepada  DPRD”.  Walaupun  demikian, peran  DPRD  sangat  besar  dalam  penentuan  kebijakan  daerah,  seperti  dikemukakan  oleh  Sri Djoharwinarlien (2001: 9) bahwa “Tanpa persetujuan DPRD, maka sangat sulit suatu keputusan bisa diambil”.
Anggota  DPRD  memiliki  hak  interpelasi,  hak  angket,  dan  hak  menyatakan  pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan  usul  dan  pendapat,  memilih  dan  dipilih,  membela  diri,  imunitas  atau  hak kekebalan,  mengikuti  orientasi  dan  pendalaman  tugas,  protokoler,  serta  keuangan  dan administratif. DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan  hukum,  atau  warga  masyarakat  untuk  memberikan  keterangan.  “Berhubung  posisi anggota  Dewan  adalah  menjembatani  kepentingan  publik,  maka  Dewan  perlu  menguasai  cara untuk memainkan peran keperantaraannya” (Purwo Santoso, 2001:11).
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, DPRD memiliki alat kelengkapan yang  terdiri  atas  Pimpinan,  Badan  Musyawarah,  Komisi,  Badan  Legislasi  Daerah,  Badan Anggaran,  Badan  Kehormatan,  dan  alat  kelengkapan  lain  yang  diperlukan  dan  dibentuk  oleh rapat  paripurna.  Selanjutnya  untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas  DPRD,  dibentuk Sekretariat  yang  merupakan  unsur  pelayanan  terhadap  DPRD.  Untuk  tingkat  Kabupaten, dibentuk  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  yang  dipimpin  oleh  seorang  Sekretaris  DPRD  yang diangkat  oleh  Kepala  Daerah  atas  usul  Pimpinan  DPRD  yang  bertanggung  jawab  kepada Pimpinan  DPRD  dan  secara  administratif  dibina  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten.  Artinya adalah  bahwa  Sekretaris  DPRD  Kabupaten  secara  teknis  operasional  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Teori Pemisahan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif
Kata  eksekutif  dan  legislatif  dipopulerkan  oleh  teori-teori  tentang  pemisahan  kekuasaan negara. John Locke dan Montesquieu adalah orang yang pertama dianggap membicarakan teori ini. John Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam:
1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang;
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang;
3. Kekuasaan  federatif,  kekuasaan  mengadakan  perserikatan  dan  aliansi  serta  segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (C.S.T.Kansil,1985 :10). Montesquieu  mengemukakan  bahwa  dalam  setiap  pemerintahan  terdapat  tiga  jenis kekuasaan  yaitu  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Ketiga  kekuasaan  itu  harus terpisah, baik mengenai fungsi atau tugas maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang melaksanakan. Teori pemisahan kekuasaan negara (the separation of power) dari Montesquieu ini  dikenal  dengan  nama trias  politica ,  yang  memisahkan  kekuasaan  menjadi  tiga  bidang. Montesquieu sebagaimana dikutip oleh Arief Budiman mengemukakan bahwa:
Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat; kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja, kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali  bebas  dari  kekuasaan  pelaksanaan.  Ajaran  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama trias politica ini,  sangat  berpengaruh  dalam  sistem  politik  modern  sekarang        (Arief  Budiman, 1996:36).
Di  Indonesia,  konsep trias  politica sebagaimana  dikemukakan  oleh  Montesquieu  juga digunakan,  akan  tetapi  dalam  arti  pembagian  kekuasaan,  bukan  pemisahan  kekuasaan.  Dalam hal ini Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa “Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu  oleh  menteri-menteri,  sedangkan  kekuasaan  yudikatif  dijalankan  oleh  Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman” (Miriam Budiardjo, 1993 :157).
Ketiga  pendapat  yang  telah  dikemukakan  dapat  diketahui  bahwa  ada  perbedaan pengertian  tentang  eksekutif  dan  legislatif.  Eksekutif  adalah  Kepala  Negara.  Kepala  Negara tentu  tidak  dapat  secara  sendiri  menjalankan  undang-undang,  oleh  karena  itu  kekuasaannya dilimpahkan  (didelegasikan)  kepada  pejabat-pejabat  pemerintah/negara  yang  bersama-sama merupakan  suatu  badan  pelaksana  undang-undang,  yang  menjalankan  undang-undang  dan pemerintahan,  baik  pada  tingkat  Pusat  (Pemerintah  Pusat)  maupun  di  tingkat  Daerah (Pemerintah  Daerah).  Sebagaimana  halnya  di  Pusat,  pada  tingkat  Daerah  juga  ada  badan eksekutif  daerah  dan  badan  legislatif  daerah.  Badan  eksekutif  daerah  adalah  Kepala  Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain yang disebut juga dengan nama Pemerintah Daerah. Sedangkan badan legislatif daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

## Teori Tugas Eksekutif
Eksekutif  dalam  hal  ini  Kepala  Daerah  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  yang  cukup berat,  mulai  dari  masalah  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sampai  dengan  mengajukan  rancangan  strategis  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  depan  sidang  paripurna  DPRD.  Tugas-tugas  eksekutif  yang  diemban oleh  Kepala  Daerah  tersebut  menurut  Ateng  Syafrudin  (1982  :14-15),  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Kepala  Daerah  harus  dapat  memecahkan  berbagai  masalah  pemerintahan,  dan  dengan berbagai  cara  berusaha  merealisasikan  kebijaksanaan  yang  telah  dianut  oleh  Pemerintah untuk tujuan kepentingan umum.
2) Kepala  Daerah  harus  mempunyai  kesadaran  memerintah,  dalam  arti  kata  mampu  melihat setiap  kepentingan  publik  darisatu  segi  masalah  dan  mencurahkan  perhatian  yang  besar kepada masalah itu sebagai masalah pemerintahan.
3) Kepala  Daerah  harus  mempunyai  suatu  kesadaran  berpolitik  yang  tinggi,  dalam  arti  kata selalu  membuka  kemungkinan  kepada  masyarakat  untuk  menilai  bahkan  bila  perlu mengadakan  kritik  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  maupun  menilai atau mengeritik organ-organ dan personalia yang berada di bawah pengawasannya.
Bidang  eksekutif  dalam  hal  ini  Kepala  Daerah  beserta  perangkat  daerah  lainnya  harus memiliki  kemauan  dan  kemampuan  di  bidang  pemerintahan  dalam  arti  mau  dan  mampu memecahkan  berbagai  masalah  pemerintahan,  masalah  kepentingan  umum  dan  pada  sisi  lain juga harus memiliki kesadaran politik yang tinggi. Oleh karena itulah menurut Y.W. Sunindhia dan  Ninik  Widiyanti  (1987:142)  “Figur  seorang  Kepala  Daerah  harus  mencerminkan  watak daerahnya, dia harus memahami denyut nadi rakyatnya, apa yang dikehendaki mereka”. Selain dari apa yang dikemukakan, maka tugas eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan  keputusan  legislatif  dan  yudikatif.  Dalam  hal  ini,  Afan  Gaffar  (2000:5), mengemukakan:
Tugas  eksekutif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adalah “to  execute” atau melaksanakan  apa  yang  sudah  disepakati  atau  diputuskan  oleh  pihak  legislatif  dan  yudikatif. Atau  juga  dikatakan  sebagai  mengimplementasikan  semua  kebijaksanaan  yang  sudah diputuskan  oleh  pihak  legislatif  dan  yudikatif.  Akan  tetapi  karena  pembuatan  kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern juga tidak jarang eksekutif mengambil inisiatif sendiri di dalam mengagendakan dan merumuskan kebijaksanaan. Eksekutif di bawah pimpinan Kepala  Daerah  dengan  demikian  bertugas,  berwenang  dan  bertanggung  jawab  dalam menjalankan kegiatan yang dikenal dengan nama birokrasi, dimana berbagai aspek keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sangat bertumpu pada peran birokrasi itu. Dalam hal ini, Pratikno mengemukakan:
Aspek  keberhasilan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  bertumpu kepada peran dan fungsi birokrasi. Hampir semua sektor kehidupan masyarakat telah terjamah dengan  administrasi,  kontrol  dan  dukungan  birokrasi.  Berbagai  bentuk  pelayanan  publik  telah melibatkan  peran  serta  birokrasi,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  (Pratikno: 1997,102)
Bidang  tugas  eksekutif  dengan  demikian  adalah  di  bidang  birokrasi,  yang  meliputi kegiatan  pelayanan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Untuk  itu  dalam  kerangka otonomi daerah, peran eksekutif sebagai aparat birokrasi di daerah mengemban tugas menyusun kerangka  kerja  yang  memungkinkan  terserapnya  potensi  dan  aspirasi  rakyat  daerah  yang dilandasi empat prinsip demokrasi. Menurut Samugyo Ibnu Redjo (2001:91-92), empat prinsip tersebut, yaitu:
1) Prinsip  pemberdayaan,  yang  memungkinkan  inisiatif  dan  kreativitas  rakyat  berkembang sehingga dapat menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya.
2) Prinsip pelayanan. Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat ( a  spirit  of  public  service )  dan  menjadi  mitra  masyarakat  ( partener  of  society );  atau melakukan kerjasama dengan masyarakat ( co-production) .
3) Prinsip partisipasi. Melalui prinsip ini masyarakat diikutsertakan dalam proses menghasilkan public goods and service , dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan antara birokrasi dengan rakyat.
4) Prinsip  kemitraan.  Peranan  birokrasi  pemerintah  ditujukan  pada  arah  pertumbuhan  yang serasi,  yaitu  melalui  penciptaan  iklim  usaha  dan  kondisi  lingkungan  bisnis  yang  kondusif bagi tumbuhnya kemitraan.
Bidang  tugas  eksekutif  di  daerah  adalah  melaksanakan  tugas-tugas  di  bidang  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  sehari-hari  yang  dipimpin  oleh  seorang  kepala  eksekutif daerah  yaitu  Kepala  Daerah,  dalam  sebuah  sistem  yang  dinamakan  birokrasi  berdasarkan kepada prinsip pemberdayaan, pelayanan, partisipasi, dan kemitraan.

## Teori Tugas Legislatif
Diantara berbagai tugas legislatif, tugas yang dirasa sangat penting harus dilakukan oleh legislatif  adalah  melakukan  kontrol  atas  kinerja  eksekutif,  yang  dimaksudkan  sebagai  upaya
untuk  mengurangi  lajunya  dominasi  birokrasi.  Dalam  hal  ini,  Pratikno(1997:103) mengemukakan:
Salah  satu  solusi  utama  untuk  mengurangi  laju  dominasi  birokrasi  adalah  efektivitas kontrol,  yaitu  kontrol  dari  lembaga  legislatif  serta  kontrol  langsung  dari  masyarakat  terhadap birokrasi.  Kontrol  atau  pengawasan  itu  pada  dasarnya  dilatar-belakangi  oleh  tujuan  agar birokrasi  dan  para  aparatnya  senantiasa  bisa  mempertanggungjawabkan  setiap  tindakan  yang diambil.
Melalui  efektivitas  kontrol  tersebut,  legislatif  mempunyai  kedudukan  strategis  dan disegani  oleh  eksekutif  karena  dengan  tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  itu,  dapat menjatuhkan Kepala Daerah jika menurut penilaian legislatif, Kepala Daerah tidak menjalankan tugasnya  secara  baik  dan  benar  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.Oleh  karenanya, keberadaan lembaga legislatif atau DPRD di daerah akan memberikan warna tersendiri terhadap jalannya  pemerintahan  daerah  otonom,  seperti  dikemukakan  oleh  Muchlis  Hamdi  (2001:68) sebagai berikut:
Sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  di  daerah,  DPRD  atau  lembaga  legislatif  daerah mempunyai  peranan  besar  dalam  mewarnai  jalannya  pemerintahan  daerah  otonom.  Dengan peranan  yang  demikian  itu,  aspek  responsibilitas  dalam  pelaksanaan  tugas-tugas  legislatif menjadi  salah  satu  faktorpenentu  terhadap  makna  dan  kemanfaatan  pemerintahan  daerah  bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.
Pemahaman  sebagaimana  dikemukakan  di  atas  memunculkan  suatu  kesimpulan  bawa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya yang tentu saja tidak akan terlepas dari gerak  perkembangan  kualitas  anggota  badan  legislatif  itu  sendiri,  hubungannya  dengan  badan eksekutif  daerah,  dan  sebagainya.  Melalui  pengembangan  yang  demikian  dapat  diharapkan bahwa  bidang  tugas  legislatif  akan  mampu  memperlihatkan  wujudnya  yang  jelas  yang  jelas yaitu sebagai wakil rakyat, pengontrol eksekutif, dan pembuat undang-undang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang diteliti  atau  melihat  dari  aspek  hukum  normatif.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan    dengan Penelitian Kepustakan (Library Research) , yaitu dengan mempelajari buku dan literature yang relevan dengan penulisan.
Dalam penelitian ini jenis-jenis data dan bahan hukum yang digunakan, adalah:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, artikel.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum dan politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hubungan Kemitraan antara Legislatif dan Eksekutif di Daerah
Hubungan  Kerjasama  Legislatif  dengan  Pemerintah  Daerah  Dalam  konstelasi pemerintahan  di  daerah,  Legislatif  pada  hakekatnya  di  samping  merupakan  badan  resmi  yang mewakili rakyat, juga sebagai mitra / partner eksekutif dalam merumuskan kebijaksanaan dalam rangka  menjalankan  roda  pemerintahan  daerah,  selain  itu  kedua  lembaga  itu  juga  mempunyai kedudukan  yang  sejajar.  Sebagai  lembaga  Pemerintahan  Daerah,  Legislatif  mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah,
hal  ini  sebagai  mana  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Kedudukan  yang setara  bermakna  bahwa  antara  Legislatif  dan  Pemerintah  Daerah  memiliki  kedudukan  yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi.
Hubungan bersifat kemitraan berarti Legislatif merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi  masing-masing.  Berdasarkan  hal  tersebut  antar  kedua  lembaga  wajib  memelihara  dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai  lawan  atau  pesaing.  Untuk  terjalinnya  hubungan  kerja  yang  harmonis  dan  saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan  Anggota  Legislatif.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  masing-masing  memperoleh  hak  dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi,  menjamin  keterwakilan  rakyat  dan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya,  mengembangkan  hubungan  dan  mekanisme checks  and  balances antara lembaga  legislatif  dan  eksekutif,  meningkatkan  kualitas,  produktifitas,  dan  kinerja  demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan dan kesejajaran ini selain dapat dilihat dari penelitian atau pengambilan kebijakan secara bersama-sama, juga dapat dilihat dari pengaturan  akan  setiap  penyelenggaraan  pelaksanaan  acara  kenegaraan  atau  secara  resmi pengaturan akan posisi Pimpinan dan Anggota Legislatif pada setiap acara yang digelar secara resmi/formal.
Kedudukan  lembaga  Legislatif  dengan  Pemerintah  Daerah  adalah  sejajar  dan  menjadi mitra  dari  Pemerintrah  Daerah  oleh  sebab  itu,  lembaga  Legislatif  merupakan  badan  legislatif daerah yang berfungsi menetapkan tugas pemerintahan di bidang politik, sedangkan Pemerintah Daerah  sebagai  badan  eksekutif  daerah,  berfungsi  menyelenggarakan  pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh badan legislatif daerah. Legislatif sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di  daerah,  jadi  Legislatif  sebagai  mitra  eksekutf  tersebut  bukanlah  berarti  bekerja  sama  untuk memenuhi  kepentingan  masing-masing  pihak  dalam  arti  kepentingan  perseorangan,  kelompok dan  atau  kepentingan  Partai  akan  tetapi  semata-mata  antar  dua  lembaga  tersebut  dalam mengambil  kebijakan-kebijakan  yang  telah  disepakati  secara  bersama-sama  dapat diimplemntasikan  untuk  kepentingan  rakyat  di  daerah  dan  Negara.  Serta  masing-masing lembaga  dalam  pelaksanaan  fungsinya  bisa  saling  memahami  akan  tugas  yang  melekat  pada masing-masing  lembaga  tersebut  secara  proporsional,  dengan  tanpa  saling  mencurigai, membawahi, lebih menonjolkan/mendominasi dan lain sebagainya.
Hubungan  antara  Eksekutif  dan  Legislatif    secara  realistis  dapat  dikembangkan  dengan mengembangkan  3(tiga)  pola  hubungan  yang  harus  Ketiga  hubungan  itu  adalah,  pertama, bentuk  komunikasi  dan  tukar  menukar  informasi,  Kedua,  bentuk  kerja  sama  atas  beberapa subjek,  program,  masalah  dan  pengembangan  regulasi,  dan  ketiga,  klarifikasi  atas  berbagai permasalahan.  Ketiga  bentuk  hubungan  tersebut  berbeda-beda  dalam  peran  dan  aktualisasi masing-masing pihak, baik eksekutif maupun Legislatif dan yang paling berat dirasakan kedua belah  pihak  mungkin  dalam  hubungan  klarifikasi.  Namun,  kolaborasi  tersebut  hanya  mungkin menjadi kenyataan jika dikembangkan etika yang dapat merefleksikan bahwa Legislatif bukan sebagai  ancaman  tetapi  lembaga  yang  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat.  Sebaliknya Pemerintah  Daerah  diharapkan  mampu  menciptakan  suasana  kondusif.  yang  dapat  mendorong Legislatif  bekerja  secara  independent  dan  tetap  kritis.  Pada  prinsipnya  urgensi jenis  hubungan antara  eksekutif  dan  legislatif  tersebut  meliputi  hal-hal,  yaitu  :  representasi,  anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan dan  pengawasan.  Kesemua  hal  tersebut  dapat  terwujud,  dan  berjalan  sebagaimana  diharapkan bilamana  baik  eksekutif  maupun  legislatif  memiliki  visi  bersama  yaitu  suatu  visi  yang  bukan saja menyangkut kelembagaan, tetapi juga secara individual mereka merasa benar-benar terikat (committee), karena hal tersebut mencerminkan visi pribadi masing-masing.
Harmonisasi  hubungan  antara  eksekutif  dan  Legislatif  dalam  kontek  tata  laksana penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah  sedikit  banyak  ikut  menentukan  terciptanya  situasi yang  kondusif  bagi  keberhasilan  program-program  pembangunan  daerah.  Karena  itu  pola hubungan  yang  seimbang  dan  egaliter  antara  dua  lembaga  tersebut  perlu  terus  menerus ditingkatkan  sebagai  upaya  menjaga  stabilitas  politik  di  daerah.  Dengan  demikian,  dalam beberapa  kasus  kerap  terjadi  disharmonisasi  hubungan  antara  eksekutif  dan  Legislatif,  baik dalam  konteks  kesalahpahaman  dalam  menerjemahkan  makna  substansi  undang-undang, maupun lebih bersifat politik. Bahkan fluktuasi hubungan antara kedua lembaga tersebut tidak mustahil  mengarah  pada  terjadinya  konflik  politik.  Hal  ini  bisa  terjadi    dalam  dua  hal,  pihak eksekutif  yang  belum  sepenunhnya  memahami  ataukah  pihak  legislatif  yang  kerap  mengarah pada  perilaku  “ politicking ”.  Jika  hal  ini  terjadi  pada  level  legislatif  atau  anggota-anggota Legislatif, maka sudah seharusnya dan sepantasnyalah jajaran Legislatif untuk menginstrospeksi dan  melihat  kedepan  terhadap  substansi  persoalan,  bukan  malah  mempolitisasi  sehingga permasalahan yang begitu prinsipil hanya dijadikan sebagai komoditas politik.
Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mengalami perubahan  yang  cukup  signifikan  dibandingkan  dengan  Pemerintah  Daerah  di  era  Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999. Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  adalah  Kepala  Daerah  dan  Legislatif.  Kepala  Daerah  berkedudukan  sebagai  Lembaga Eksekutif  Daerah,  sedangkan  Legislatif  berkedudukan  sebagai  Lembaga  Legislatif  Daerah. Disini  tergambar  adanya checks  and  balances dalam  pemerintahan  (terlepas  dan implementasinya banyak menimbulkan persoa1an). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat (3), Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan  perangkat  daerah.  Sedangkan  Legislatif  dirumuskan  sebagai  unsur  penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
Sebagai  lembaga  Pemerintahan  Daerah,  Legislatif  mempunyai  kedudukan  setara  dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara berrnakna bahwa antara Legislatif dan Pemerintah Daerah merniliki kedudukan yang sama dan sejajar  dalam  arti  tidak  saling  membawahi.  Hubungan  bersifat  kemitraan  berarti  Legislatif merupakan  mitra  kerja  Pemerintah  Daerah  dalam  membuat  kebijakan  daerah  untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan  satu  sama  lain  harus  saling  mendukung,  bukan  sebagai  lawan  atau  pesaing.Untuk terjalinnya  hubungan  kerja  yang  harmonis  dan  saling  mendukung,  diperlukan  adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Legislatif.
Hal  tersebut  bertujuan  agar  masing-masing  memperoleh  hak   dan  melaksanakan kewajiban  meningkatkan  peran  dan  tanggung  jawab  mengembangkan  kehidupan  demokrasi, menjamin  keterwakilan  rakyat  dan  daerah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Pengaturan  tentang  kedudukan  protoler  Pimpinan  dan  Anggota merupakan  pedoman  pelaksanaan  acara  kenegaraan  atau  secara  resmi  Pemerintahyang diselenggarakan  di  daerah  sehubungan  dengan  jabatannya  sebagai  Pimpinan  dan  anggota Legislatif.  Pengaturan  dimaksud  meliputi  pengaturan  tata  tempat,  tatau  pacara,  dan  tata penghormatan.  Hubungan  antara  Legislatif  Daerah  dan  Eksekutif  Daerah  (Kepala  Daerah  dan perangkatnya) sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 di dalam pasal 16 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan secara lengkap bahwa: “Legislatif sebagai  badan  legislatif  daerah  berkedudukan  sejajar  dan  menjadi  mitra  dari  pemerintah daerah”.  Berdasarkan  isi  pasal  tersebut  dapat  diambil  gambaran  bahwa  Legislatif  merupakan mitra sejajar eksekutif. Isi pasal 16 ayat (2) tersebut bertentangan dengan isi pasal 44 ayat (2), yang  isinya:  “Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajiban  kepala  daerah  bertanggung  jawab
kepada Legislatif”. Konsep laporan pertanggungjawaban, mempunyai dua subjek yang berbeda tingkatan. Subjek yang meminta pertanggungjawaban, mempunyai posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan subjek yang dimintai pertanggungjawaban.
Letak  kesejajaran  antara  Legislatif  sebagai  legislatif  daerah  dan  Pemerintah  Daerah sebagai  eksekutif  daerah,  ada  dua  alasan.  Pertama,  bermitra  di  satu  sisi  dan  laporan pertanggungjawaban  di  sisi  yang  lain  terjadi  karena  legislatif  secara  fungsi  merupakan gabungan antara DPR dan MPR (ditingkat pusat) sedangkan di daerah hanya dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu Legislatif. Kedua, Legislatif bermitra dengan eksekutif ketika menjalankan legislative  and  budgetting  functions ,  sedangkan  laporan  pertanggungjawaban  merupakan pengejewantahan control  functions .  Anggota  LEGISLATIF  mungkin  akan  lebih  berminat menilai  Laporan  Pertanggungjawaban  Bupati  (LPJ),  ketimbang  menjalankan  fungsinya  yang lain, yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Jika seandainya sistem pemerintahan daerah kita mau menganut  check  and  balances  system,  maka  kondisi  tersebut  tidak  terlihat  dalam  UU  No.  32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pola  kemitraan  pada  dasarnya  biasa  dikenal  dalam dunia  ekonomi,  kemitraan  dilaksakan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  diantara  yang bermitra,  atau  dengan  kata  lain  tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai  dengan  maksimal  oleh mitra-mitra
Hubungan  yang  terjadi  antara  legislatif  dan  Kepala  Daerah  adalah  hubungan  politik, karena  keduanya  merupakan  organ  politik,  sehingga  apabila  pola  kemitraan  yang  terlalu dikedepankan,  maka  hanya  akan  membentuk  “koncoisme”  antara  legislatif  dan  Pemerintah Daerah.  Hal  tersebut  berarti  akan  berimbas  terhadap  proses  akuntabilitas  pelaksanaan pemerintahan.

## Hubungan Kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam Proses Penyusunan Ranperda
Menurut  Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  dimaksud  dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  adalah  peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama  Kepala  Daerah.  Definisi  lain  adalah  peraturan  perundang-  undangan  yang  dibentuk bersama  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  dengan  Kepala  Daerah  baik  di  Propinsi maupun  di  Kabupaten/Kota.  Dalam    Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda),  Perda  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan   perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing- masing daerah.
Dalam UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah  seluruh  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  tugas pembantuan  dan  menampung  kondisi  khusus  daerah  serta  penjabaran  lebih  lanjut  Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif), Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa  sidang  Gubernur  atau  Bupati/Walikota  dan  Legislatif  menyampaikan  rancangan  Perda dengan  materi  yang  sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh legislatif,  sedangkan  rancangan  Perda  yang  disampaikan  oleh  Gubernur  atau  Bupati/Walikota dipergunakan  sebagai  bahan  persandingan.  Program  penyusunan  Perda  dilakukan  dalam  satu Program Legislasi Daerah 4, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Perda. Ada berbagai jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain:
a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah;
c. Tata Ruang Wilayah Daerah;
d. APBD;
e. Rencana Program Jangka f.   Menengah Daerah; g. Perangkat Daerah; h. Pemerintahan Desa; i.  Pengaturan umum lainnya.
Peraturan  daerah  yang  kita  kenal  dengan  istilah  perda  merupakan  suatu  produk  hukum yang dibuat oleh perangkat pemerintah daerah guna mengatasi suatu permasalahn yang muncul. Dibuat atau disusunnya suatu peratuaran daerah sampai dengan diterapkannya tentu perlu proses yang panjang. Disamping proses yang panjang perlu juga yang namanya kerjasama yang baik, dimana kerjasama yang baik yangg dimaksud adalah bagaimana semua stakeholder yang terkait mampu  bekerjasama  untuk  membuat  sampai  dengan  diterapkannya  peraturan  daerah  yang dimaksud.
Dalam  penyampaian  usulan  rancangan  peraturan  daerah  ada  dua  macam  bentuk pengusulan yaitu secara inisiasi legislatif atau secara inisiatif Pemerintah daerah yang dimotori oleh Kepala Derah baik itu Bupati maupun Walikota. Namun, sejalan dengan itu semua baik itu rancangan  peraturan  daerah  yang  berasal  dari  anggota  legislatif  maupun  yang  berasal  dari pemerintah  daerah  yang  disampaikan  oleh Kepala  Daerah  itu semuanya  diselesaikan  bersama- sama,  semuanya  saling  terlibat  satu  sama  lainnya.  Penyusunan  Prolegda  dilaksanakan  oleh pemerintah daerah dan legislatif. Disusun berdasarkan atas: (a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; (b) rencana pembangunan daerah;
(c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan (d) aspirasi masyarakat daerah.
Rancangan  Perda  yang  berasal  dari  Legislatif  atau  kepala  daerah  dibahas  oleh  legislatif dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.  Pembahasan dilakukan melalui 2 (dua)  tingkat  pembicaraan,  yaitu  pembicaraan  tingkat  I  dan  pembicaraan  tingkat  II. Pembicaraan tingkat I Dalam hal Rancangan Perda berasal dari kepala daerah dilakukan dengan: penjelasan  kepala  daerah  dalam  rapat  paripurna  mengenai  Rancangan  Perda;  pemandangan umum  fraksi  terhadap  Rancangan  Perda;  dan  tanggapan  dan/atau  jawaban  kepala  daerah terhadap  pemandangan  umum  fraksi.  Pembicaraan  tingkat  II  meliputi:  (a)  pengambilan keputusan  dalam  rapat  paripurna  yang  didahului  dengan:  penyampaian  laporan  pimpinan komisi/pimpinan  gabungan  komisi/pimpinan  panitia  khusus  yang  berisi  pendapat  fraksi  dan hasil  pembahasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  huruf;  dan  permintaan  persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (b) pendapat akhir kepala daerah. Dalam  proses  penyusunan  rancangan  peraturan  daerah  sampai  dengan  disahkannya  peraturan daerah  yang  telah  disusun  tersebut,  baik  ranperda  yang  diusulkan  oleh  anggota  Legislatif  itu sendiri  maupun  yang  diusulkan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  Kepala  Daerah  semuanya  itu melalui proses yang panjang dalam proses legislasi. Didalamnya itu pemerintah daerah baik itu Bupati atau Walikota saling terkait satu sama lain dengan pihak Legislatif.
Usulan  Ranperda  dapat  diinisiasi  oleh  Pemda  dan  Legislatif  dengan  aturan  main  yang berbeda.  Berdasarkan  PP  No.  1  Tahun  2001,  Penyusunan  Ranperda  hasil  usulan  Legislatif diawali  oleh  pengajuan  usulan  oleh  sejumlah  anggota  yang  terdiri  atas  lebih  dari  satu  fraksi. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Legislatif dalam bentuk Ranperda, disertai penjelasannya. Usul tersebut kemudian diberi nomor pokok oleh sekretariat Legislatif. Setelah  itu  disampaikan  oleh  pimpinan  Legislatif  pada  rapat  paripurna  setelah  terlebih  dahulu mendapat  pertimbangan  dari  panitia  musyawarah  (pamus).  Sedangkan  penyusunan  Ranperda hasil  usulan  pemda,  menurut  Kepmendagri  No.  23  Tahun  2001,  unit  kerja  dan  pimpinan dinas/lembaga  teknis  daerah  dapat  mengambil  prakarsa  untuk  menyusun  Ranperda.  Usulan Ranperda  tersebut  dimintakan  persetujuannya  kepada  kepala  daerah  melalui  sekretaris  daerah. Sebelum  diajukan  kepada  kepala  daerah,  sekretaris  daerah  melalui  bagian  hukum  bisa
melakukan  harmonisasi  dan  sinkronisasi.  Permohonan  persetujuan  dilampiri  dengan  pokok- pokok  pikiran  atau  konsepsi  pengaturan,  yang  memuat:  (1)  latar  belakang,  maksud  dan  tujuan pengaturan;  (2)  dasar  hukum;  (3)  materi  yang  diatur,  dan  (4)  keterkaitan  dengan  peraturan perundang-undangan lain.

## SIMPULAN
Pertama ,  Peranan  Pemerintah  Daerah  dan  Legislatif  Daerah  sangat  diperlukan  untuk mengemban  pelaksanaan  prinsip  pembagian  kekuasaan  di  daerah.  Pemerintah  Daerah  adalah eksekutif  sedangkan  legislatif  daerah  merupakan  representasi  rakyat  di  suatu  daerah  otonom. Untuk itu dalam hubungan kemitraan keduanya, dapat saja timbul berbagai pola hubungan yang melahirkan  suatu  dinamika. Kedua ,  Hubungan  yang  dijalin  antara  Kepala  Daerah  baik  itu Bupati atau Walikota dengan Legislatif Kabupaten atau Kota dengan Legislatif Kabupaten Kota dalam  proses  penyusunan  rancangan  peraturan  deerah  itu  merupakan  salah  satu  bentuk  dari penciptaan suasana good governance pada tataran pemerintahan daerah, baik pemerintah daerah maupun  Legislatif  harus  bersinergi  di  dalam  menciptakan  suasana  pemerintahan  yang  baik. Dimana dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tidak boleh ada nuansa menjatukan satu sama lain meskipun meskipun ada perbedaan pandangan dari berbagai fraksi.

## REFERENSI

## Buku
Affan  Gaffar.  2000. Tugas  dan  Kekuasaan  Eksekutif, dalam  Afan  Gaffar  dkk, Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Arief  Budiman.  1996. Teori  Negara,  Negara  Kekuasaan  dan  Ideologi. Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.
Ateng Syafrudin.1982. Hubungan Kepala Daerah Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tarsito. Bandung.
Bambang  Yudoyono. Otonomi  Daerah  Desentralisasi  dan  Pengembangan  SDM  Aparatur Pemda dan Anggota DPRD . Sinar Harapan, Jakarta.
Bambang  Purwoko.  2000. Membangun  Kemitraan  Strategis:  Posisi  DPRD  di  tengah  Arus Perubahan, dalam  Afan  Gaffar  dkk. Hubungan  Eksekutif  dan  Legislatif  di  Daerah . Fisipol Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Josef Riwu Kaho, 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Kansil, C.S.T.  1985. Sistem Pemerintahan Indonesia . Aksara Baru. Jakarta. Miriam Budiardjo. 1993. Dasar-dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Muchlis  Hamdi. Peranan  dan  Kapabilitas  Lembaga  Legislatif  Pada  Pelaksanaan  Program Pembangunan Daerah Otonom . dalam Andi A. Malarangeng dkk. 2001. Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Pratikno, Birokrasi  Indonesia, dalam  Bey  Suryawikarta  dkk,  1997. Birokrasi  di  Indonesia , Departemen Dalam Negeri, Jakarta. Samugyo  Ibnu  Redjo, Reposisi  Birokrasi  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah:  Demokrasi Sebagai  Model. dalam  Andi  A.  Malarangeng  dkk,  2001. Otonomi  Daerah  Perspektif Teoritis dan Praktis. Bigraf Publishing. Yogyakarta. Sunindhia,  Y.W.  dan  Ninik  Widiyanti.  1987. Praktek  Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daera., Bina Aksara. Jakarta.
Sri  Djoharwinarlien,  2001. Penyerapan  Aspirasi  Masyarakat  dalam  Penyusunan  Peraturan Daerah, dalam  Afan  Gaffar  dkk. Hubungan  Eksekutif  dan  Legislatif  di  Daerah .  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

## Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2009  tentang  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun  2001  tentang  Pedoman  Penyusunan Tata Tertib  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.