## PERTANGGUNG JAWABAN PENGANGKUT UDARA TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTANUDARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PESAWAT UDARA AIRASIA XT 8297 KUALA LUMPUR-
MALAYSIA TAHUN 2016)
Putu Dita, Dewa Gede Sudika Mangku, I Made Yudana
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: ditaaputu@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , made.yudana@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk pertanggung jawaban pengangkut udara apabila terjadi keterlambatan  penerbangan  dalam  Hukum  Internasional  (2)  mengetahui  apa  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan bagi penumpang yang mengalami keterlambatan angkutan apabila maskapai yang bersangkutan tidak  memberikan  ganti  kerugian.  Jenis  pennelitaian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif, dengan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan, pendekatan  kasus  dan  pendekatan  konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan peraturan yang mengatur tentang Hukum Udara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan Teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum  yang  membahas  tentang  teori-teori  hukum  udara  khususnya  Konvensi  Montreal  1999  dan Presumption of Liability . Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam pertanggung jawaban pengangkutan udara  adanya  pertauran  yang  mengatur  yaitu  Konvensi  Montreal  1999  mengatur  rezim  hukum  secara internsional  mengenai  pertanggung  jawaban  pengangkut  terhadap  pengguna  jasa  penerbangan  yang mengalami kerugian yang ditimbukan oleh pengangkut udara. (2) upaya yang dapat dilakukan dengan cara menerapkan sanksi-sanksi hukum bagi pihak. Yang melanggara hukum yang bersifat administrative maupun sanksi pidana.
Kata Kunci: Pertanggung jawaban, Ganti Rugi, Konvensi Montreal 1999, Presumption of Liability

## ABSTRAK
The research is aimed (1) determine the form of liability of air carriers in case of flight delays in international law (2) find out what legal remedies can be taken for passengers who experience transportation delays if the airline concerned does not provide compensation. The type of research used is normative legal research, with the type of approach to legislation, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials used are inseparable from the existing rules of international law by specifying the regulations governing Air Law. The technique of collecting legal materials is by exploring the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss air law theories, especially the 1999 Montreal Convention and the Presumption of Liability. The results of the research show that (1) in the responsibility of air transportation there  is  a  regulation  that  regulates  the  1999  Montreal  Convention  regulating  the  international  legal  regime regarding the liability of the carrier to the users of aviation services who suffer losses caused by the air carrier. (2)  efforts that can be made by applying legal sanctions for parties. Those who violate laws that arenature administrative in or criminal sanctions.
Keywords: Liability, Compensation, Montreal Convention 1999, Presumption of Liability

## PENDAHULUAN
Hukum internasional dapat dirumuskan  sebagai  suatu  kaidah atau  norma-  norma  yang  mengatur hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban para  subjek  hukum  internasional yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional serta individu  dalam  hal  tertentu  (Boer Mauna, 2005:3). Pada era globalisasi  saat  ini  menjadikan dunia  tanpa  batas,  dan  Sebagian negara terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada, serta kemajuan  teknologi  yang  ada  di negara  tersebut  membantu  dalam menciptakan sesuatu yang baru. Pesawat udara mempunyai karakteristik  antara  lain  mampu mencapai  tempat  tujuan  dalam waktu cepat, menggunakan teknologi  tinggi,  tidak  mengenal batas suatu negara memiliki tingkat keamanan  dan  keselamatan  yang lebih  tinggi  dibandingkan  dengan model transportasi lainya (Martono,
2007: 338). Akan tetapidalam setiap penyelenggraan pengangkutan udara  pasti  akan  memiliki  resiko kerugian seperti halnya keterlambatan penerbangan (delay) ataupun kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan pesawat yang  kemudian berdampak pada  konsekuensi  hukum.  Resiko tersebut khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian  terhadap  pengguna jasa  pengangkuatan  udara  yang mengalami kerugian sebagai bentuk  tanggung  jawab  hukum (legal  liabilitiy) dari  perusahaan pengangkutan udara (Martono,
2007: 338).
Pengangkutan udara pada saat ini merupakan alternatif pilihan yang paling  efektif  karena  cepat,  efisien, dan  ekonomis  bagi  pengangkutan antar  pulau  dan  negara  lain  di perlukanya sebagai sarana pengangkutan barang maupun pengangkutan orang atau penumpang  (Bambang,  2015:  5).
Semakin  pesatnya  perkembangan industri penerbangan membuat semakin  meningkat  pula  jumlah pengguanan  jasa  angkutan  udara. Beberpa  alasan  yang  membuat penggunaan  jasa  angkutan  udara lebih  memilih  untuk  menggunakan angkutan  udara  dikarenakan  waktu yang  di  tempuh  relatif  singkat,  tarif yang  masih  bisa  dijangaku  oleh masyarakat, serta untuk memudahkan  dalam  kepentingan bisnis,  kepentingan  pariwisata,  dan kepentingan lainya.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa, dengan  adanya  pesawat  udara mempermudah  penumpang  atau pengguna  jasa  transportasi  udara dalam  menjalankan  kegiatannya dalam hal pengguanaan atau pengiriman  barang.  Pengangkutan di  udara  diperlukan  peraturan hukum internasional yang mengatur hubungan kepentingan dalam penyelenggaraan  angkutan  udara guna keseragaman. Hal ini terbukti dengan  ditetapkannya  konvensi tentang angkutan udara antara lain Konvensi Warsawa 1929, Konvensi Montreal  1999 beserta  beberapa protokol lainnya oleh badan Internasional  yakni  Internasional Civil Aviation Organization . Angkutan Udara Internasional yang beroperasi disuatu negara mempergunakan ketentuan-
ketentuan  yang  berlaku  dalam
Konvensi  Montreal  1999 yang juga penyempurnaan atau revolusi hukum  dari Konvensi  Marsawa 1929. Salah  satu  ketentuan  yang diatur  dalam  Konvensi  tersebut adalah masalah keterlambatan. Konvensi Warsawa sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan-  perubahan tersebut ada  yang  sudah  berlaku  seperti
Protokol The  Haque 1955  dan Konvensi (tambahan) Guadatemala City 1971  dan  Protokol-protokol Montreal 1975  (4  buah  Protokol). Kemudian  disusul  dengan  lahirnya Konvensi Montreal 1999 yang sudah
diratifikasi  di  Indonesia.  Konvensi Montreal 1999  mengatur  rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut  terhadap  pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian  yang  ditimbulkan  oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang,  bagasi  dan  kargo dalam  penerbangan  internasional dengan  pesawat  udara.  Konvensi Montreal 1999 merupakan modernisasi  dari  berbagai  aturan dan  perjanjian  sebelumya  dalam sistem konvensi Warsawa ke dalam satu dokumen secra lebih sederhana. Namun  selama  pesawat udara AirAsia melakukan kegiatan penerbangan juga menghadapi hambatan dalam dunia penerbangan,  seperti  salah  satu kasus yang terjadi pada penerbangan  pesawat  Air  Asia dengan  nomor  penerbangan  XT- 8297. Pesawat AirAsia tujuan Kuala Lumpur,  Malaysia  dengan  nomor penerbangan  XT  8297  terjadi  pada tanggal 28 Oktober 2016 mengalami delay di Bandara Juanda, Surabaya. Jadwal penerbangan peswat  mundur  yang dimana jadwal penerbangan sebenarnya pukul 08.40 WIB namun harus tertunda sampai pukul 14.20 WIB. Apa  bila  terjadi  peristiwa  atau kejadian yang menyebabkan kerugian  bagi  penumpang  maka akan timbul tanggung jawab hukum dari pihak pengangkut untuk
mengganti  kerugian  yang  dialami penumpang. Wujud tanggung jawab tersebut  adalah  berupa  pemberian ganti  rugi  atau  disebut  dengan kompensasi (Abdulkadir, 2013: 41).

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  hukum normatif, penelitian hukum normatif yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  mengkaji  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku atau  diterapkan  terhadap  suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan jenis penelitian  yang  digunakan,  yaitu penelitian  hukum  normatif,  maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  perundang-  undangan ( statue  approach) ,  dan  pendekatan konsep ( conceptual approach). Terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan  beberapa  sumber bahan  hukum  yang  terdiri  dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah  teknik  studi  dokumen  yaitu
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali  kerangka  normative  dan Teknik studi dokumen
menggunakan  bahan  hukum  yang membahas  tentang  hukum  udara khusnya  angkutan  udara.  Studi dokumen atau studi kepustakaan ini merupakan  metode  tunggal  yang digunakan dalam penelitian
normative.  Teknik  ini  termasuk Teknik  yang  dilakukan  dengan melalui  pengumpul  bahan  hukum melalui  sumber  kepustakaan  yang relevan  denganpermasalahan  yang dibahas kemudia dikelompokan secara  sistematis  yang  berkaitan dengan  masalah  dalam  karya  tulis ini.  Studi  dokumen  ini  dilakukan untuk  membantu  penelitan  serta mendapatkan gambaran atau informasi  tentang  penelitian  yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Bambang, 2015: 112). Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum  dalam  hukum  internasional khususnya  terkait  tentang  hukum udara  terkait  dengan  pertanggung jawaban  angkutan  udara  yang mengalami  kerugian  penerbangan berjadwal  dan  jugaberbagai  doktrin maupun  konsep  yang  berkembang
sehingga  topik  permasalahan  yang dibahas  oleh  dalam  penelitian  ini dapat dikaji secara komprehensif.
PEMBAHASAN Pertanggungjawaban Pengangkut Udara    Terhadap Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Atas Keterlambatan  Angkutan  Udara Dalam Hukum Internasional
Pertanggungjawaban  hukum udara  Internasional,   sebagaimana diatur  dalam    Konvensi  Warsawa 1929,  Jo  Protocol The  Haque  1955, Konvensi Guadalajara 1961,Protocol Guatamela  1971,  Protocol  Montreal 1975, yang terdiri dari 3 (tiga) nomor protocol  yakni  nomor  2,3,4  serta dilengkapi  Konvensi  Montreal  1999, merujuk Montreal Agreement of 1966 tentang   ganti     rugi    dokumentasi transportasi udara    Internasional (Martono,   2015:8).  Maka  esensi pertanggungjawaban  hukum  udara Internasional sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum diatas ditunjukan untuk mengatur tentang keseragamaan dokumen transportasi udara  Internasional,  baik  mencakup tiket  penumpang  (Passenger  ticket), tiket bagasi (baggage ticket), maupun surat atau dokumen muatan udara tertulis (Airwaybill/Consigment note).
Prinsip  pertanggungjawaban hukum  perusahaan  penerbangan yang dikaitkan dengan bentuk pertanggungjawaban  terbatas  dalam konteks transportasi udara Internasional  maka  makna  tertentu tersebut  hanya  berlaku  terhadap transportasi udara Internasional. Selain Konvensi Warsawa dan aturan peyerta tersbut diatas pengangkutan Internasional melalui udara (Internasional  Carriage  by  Air)  juga ditetapkan  dalam  sebuah  Konvensi Unifikasi yang disebut dengan (Convention  for  the  Unification  of Certain Rules for Internasional Carriage by Air). Menegaskan  kembali  berbagai ketentuan  tentang  perkembangan angkutan  udara  Internasional  yang
tertib baik mengangkut penumpang, bagasi, kargo dan berbagai dokumen  lainya  sangat  penting diatur agar dapat memenuhi prinsip dan tujuan dari Konvensi penerbangan sipil Internasional
(Martono, 2015: 10 & 13). Ketentuan-ketentuan  sebagaimana diatur  diatas  juga  dapat  dilakukan sebagaimana  diatur,  diatas  juga dapat  dilakukan  sebagai  control bersama antar negara untuk
meningkatkan harmonisasi dan mengodifikasi  secara  baik  dalam pengangkutan  udara  Internasional. Dalam ketentuan Konvensi Internasional yang mengatur mengenai keterlambatan penerbangan  menurut  pasal  19 Konvensi Montreal tentang Penundaan menyatakan “Pengangkut  bertanggung  jawab atas  kerugian  yang  terjadi  akibat keterlambatan
pengangkutan penumpang, bagasi, ataupun kargo. Meskipun  demikian,  pengangkut tidak  dianggap  bertanggung  jawab jika  dapat  membuktikan  bahwa pengangkut,  pegawai  dan  agenya telah  melakukan  berbagai  macam tindakan’’ . Menurut Pasal 22 Konvensi  Montreal  tentang  Batas tanggung jawab terkait Keterlambatan,  bagasi  dan  Kargo menyatakan “Dalam  hal  kerugian yang  disebabkan  keterlambatan seperti  tercantum  dalam  pasal tentang pengangkutan penumpang, tanggung jawab pengangkut dibatasi  4.150  SDR  untuk  tiap penumpang”. Dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi-Konvensi Internasional  lainya  yang  berkaitan dengan  pertanggung  jawaban  dapat diambil dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.  Presumption of Liability
Menurut prinsip ini pengangkut dianggap  selalu  bertanggung  jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan. Namun jika
pengangkut dapat membuktikan bahwa  ia  tidak  bersalah  maka  akan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti  kerugian.  Jadi  berdasarkan prinsip presumption  of  liability yang diterpkan  dalam  Konvensi  Warsawa atau  Ordonansi  pengangkut  adalah prima  facie bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  timbul  kecuali  dia dapat membuktikan  pihaknya  telah mengambil  semua  tindakan  yang perlu  untuk  menghindari  kerugian tersebut  atau  bahwa  hal  tersebut tidak  mungkin  dilakukan  jika  pihak pengugat  atau  penumpang  dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh kompensasi tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dipihak pengangkut tersebut. 2.  Absolute/Strict Liability
Secara  umum  istilah  tanggung jawab mutlak adalah tanggung jawab yang  berlaku  mutlak,  tanpa  ada kemungkinan  membebaskan  diri, kecuali  dalam  hal  kerugian  dengan demikian  dapat  dikatakan  sebagai tanggung  jawab  tanpa  keharusan adanya
kesalahan/kelalaian
(Suwardi, 2014:45). Prinsip tanggung jawab  mutlak  ini  merupakan  prinsip yang  melindungi  dan  menguntukan pengguna  jasa  angkutan  karena pengangkut  wajib  memberikan  ganti kerugian pada korban/pengguna jasa angkutan  tanpa  mempermasalahkan apakah pengangkut telah melakukan kesalahan/kelalaian. Hal ini merupakan  suatu  hal  yang  layak diterima  pengguna  jasa  angkutan dalam upaya pengangkutan menjamin  keselamatan  pengguna jasa  angkutan  udara  yang  berisiko tinggi. Selain itu menguntukan pengguna  jasa  angkutan,  prinsip  ini sesungguhnya  juga  menguntukan pengangkut,  karena  dengan  adanya prinsip  tanggunng  jawab  mutlak maka tidak perlu penyelesaian perkara  melalui  pengadilan  yang akan  memakan  waktu  lama  dan memerlukan  biaya  yang  tinggi.  Jadi
prinsip  tanggung  jawab  ini  lebih efisien dalam penerapan penyelesaian masalah (Suriaatmadja, 2016:21). 3.  Presumption Before The Law Pada prinsip ini tanggung jawab,  pihak  pengangkut  dianggap selalu tidak bertanggung jawab untuk kerugian yang dialami penumpang/pengguna jasa angkutan terhadap bagasi tangan ( hand baggage ),  yaitu  barang-barang  yang dibawa  oleh  dan  berada  dibwah pengawasan  penumpang/pengguna jasa  angkutan  sendiri.  Dalam  hal  ini beban pembuktian adanya tanggung jawab pengangkut bara bertanggung jawab kalua memang ada kesalahan dari pihak pengangkut sendiri (Kantaatmadja, 2015:20). Prinsip tanggung  jawab  ini  ternyata  tidak digunakan  lagi.  Prinsip  tanggung jawab  ini  terutama  bagi  pengangkut memang sulit untuk dapat mempertanggungj  awabkan  barang yang ada dalam pengawasan penumpang  sendiri  atau  pengguna jasa angkutan
4.  Limitation of Liability
Berdasarkan prinsip ini, tanggung jawab  pengangkut  dibatasi  sampai jumlah  tertentu.  Ini  berarti  prinsip  ini berkaitan dengan prinsip-prinsip tanggung  jawab  sebelumnya  yang dikaitkan  dengan  pemberi  ganti kerugian.  Prinsip  ini  merupakan imbangan dari menguatkan posisi/kedudukan pengguna jasa
angkutan  yang  tidak  perlu  lagi pengguna  jasa  angkutan  melakukan beban  pembuktian  atas  terjadinya suatu  kerugian  dan  tidak  boleh mengadakan perjanjian yang menindakan tanggung jawab. Peraturan pertanggung jawaban pengangkut udara atas keterlambatan dalam pasal 19
Konvensi  Montreal  1999  merupakan perbaikan  dari  Konvensi  Warsawa 1929  atas  pasal  yang  sama.  Dalam perbaikan  yang  dilakukan  dalam Konvensi  Montreal  1999  adalah dengan memasukan batas
pertanggung  jawaban  pengangkut udara atas keterlambatan dalam satu pasal sehingga ragam dalam penafsiran  atas  keterlambatan  yang terdapat  dalam  Konvensi  Warsawa 1929 dapat dihindari. Apa  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan  bagi  penumpang  yang mengalami keterlambatan angkutan  apabila  maskapai  yang bersangkutan  tidak  memberikan ganti kerugian. Dari  adanya  keterlambatan penerbangan bagi penumpang tentunya akan menimbulkan kerugian terutama  sekali  perasaan  jenuh menunggu, tertundanya aktifitas- aktifitas  yang  semestinya  dapat dilakukan  bahkan  akan  kehilangan kesempatan-  kesempatan,  artinya terjadinya suatu keterlambatan penerbangan  akan  menimbul-  kan kerugian  bagi  penumpang,  Untuk mengatasi  persaingan  yang  dapat menurunkan kualitas pelayanan dalam penerbangan maka diperlukan adanya suatu prinsip tanggung jawab yang  sesuai  untuk  badan  usaha angkutan udara niaga sebagai pelaku usaha  khususnya  dalam  hal  terjadi keterlambatan angkutan udara sehingga  tercipta  kepastian  hukum yang memenuhi rasa keadilan.
Ketentuan  yang  dimaksud  yaitu ketentuan  yang  mengatur  tentang prinsip  tanggung  jawab  angkutan udara.
Upaya  atau  saran  yang  bisa dilakukan  dalam  memperjuangkan hak-hak  penumpang,  yaitu  dapat ditempuh  dengan  cara  penerapan sanksi-sanksi hukum bagi pihak yang melanggar  hukum,  baik  sanksi  yang bersifat administrative maupun sanksi  pidana  atau  juga  dapat dilakukan dengan mengajukann gugatan kepada pengadilan melakukan  penyelesaian  perkara melalui  jalur  non  litigasi,  yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan  melalui  perantara  pihak- pihak lain yang memang
keberadaannya  telah  diatur  dalam
peraturan  Konvensi  Montreal  1999  , Pasal 19 tentang (Penundaan), Pasal
22  (Batas  Tanggung  Jawab  Terkait
Keterlambatan,  Bagasi  dan  Kargo) yang  dimana  dalam  peraturan  ini menyatakan pengangkutan
bertanggung  jawab  atas  kerugian yang  terjadi  akibat  keterlambatan pengangkutan  penumpang,  bagasi ataupun  kargo.  Meskipun  demikian, pengangkut tidak dianggap bertanggung jawab jika dapat membuktikan  bahwa  pengangkut, pegawai dan agenya telah melakukan berbagai macam tindakan.  Dengan  demikian  upaya hukum bagi penumpang transportasi udara yang mengalami keterlambatan dalam maskapai penerbangan  dan  mengalami  atas kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan atau Klaim kepada perusahaan penerbangan penyelasaian gugatan atau sengketa dapat  ditempuh  melalui  dua  jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan. Pengangkutan penumpang,  bagasi  ataupun  kargo. Meskipun  demikian, pengangkut tidak  dianggap  bertanggung  jawab jika  dapat  membuktikan  bahwa pengangkut,  pegawai  dan  agenya telah  melakukan  berbagai  macam tindakan.  Dengan  demikian  upaya hukum bagi penumpang transportasi udara yang mengalami keterlambatan dalam maskapai penerbangan  dan  mengalami  atas kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan atau Klaim kepada perusahaan penerbangan penyelasaian gugatan atau sengketa dapat  ditempuh  melalui  dua  jalur yaitu jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan.
SIMPULAN 1.    Dalam peraturan mengenai angkutan  udara  telah  banyak melalui perubahan2, dari Protokol the  Haque 1955  dan  Konvensi Guadatemala  City 1971  dan Protokol-protokol Montreal 1975
(4  buah  Protokol).  Peraturan
terbaru  yang  sudah  di  ratifikasi oleh  indonesia  adalah  Konvensi Montreal  1999 peraturan  inilah yang  sekarang  digunakan  oleh negara-negara  untuk  mengatur masalah tentang angkutan udara. Konvensi  Montreal  1999  telah mengatur mengenai keterlambatan tersebut yang terdapat di dalam pasal 19 tentang Penundaan dan Pasal 22 Konvensi  Montreal  1999  tentang batas  tanggung  jawab  dalam  hal Keterlambatan , bagasi dan kargo.
Selain  itu  juga  adanya  prinsip- prinsip  ( Presumption  of  Liability ) yang  dimana  harus  bertanggung jawab  atas kerugian  yang  dialami oleh penumpang. Jadi, penumpang  memang  seharusnya berhak mendapat ganti rugi berupa kompensasi sebagaimana yang  telah  di  atur  dalam  pasal tersebut,  karena  ini  merupakan bentuk  tanggung  jawab  hukum yang  perlu  dilakukan  oleh  pihak maskapai.
2.  Upaya  yang  bisa  dilakukan  dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi-sanksi  hukum  bagi  pihak yang  melanggar  hukum,  maupun sanksi  pidana  atau  juga  dapat dilakukan  dengan  mengajukan gugatan kepada pengadilan melakukan  penyelesaian  perkara melalui  jalur  non  litigasi,  yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perantara pihak-pihak  lain  yang  memang keberadaannya telah diatur dalam peraturan Konvensi Montreal 1999 ,  Pasal  19  tentang  (Penundaan),
Pasal 22 (Batas Tanggung Jawab Terkait  Keterlambatan, Bagasi dan  Kargo)   yang  dimana  dalam

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir, 2013. Hukum Pengangkut
Niaga, (Bandung:PT.Citra Aditya).
Abdulkadir.Muhammad.2010.
Pengertian Pengangkuta. (Bandung). peraturan ini menyatakan pengangkutan bertanggung jawab atas  kerugian  yang  terjadi  akibat keterlambatan pengangkutan penumpang, bagasi ataupun kargo. Meskipun demikian, pengangkut tidak dianggap bertanggung  jawab  jika  dapat membuktikan  bahwa  pengangkut, pegawai dan agenya telah melakukan berbagai macam tindakan.

## SARAN
1.    Perlu  diperhatikan  lagi  dalam Konvensi  Warsawa  1929  dan Konvensi  Montreal  1999 khususnya mengenai pertanggung jawaban tentang keterlambatan terkait dalam pengangkutan Internasional melalui udara. Karena yang penulis lihat dari adanya peraturan ini  masih  banyak  pihak  maskapai tidak menaati aturan dari Konvensi Montreal 1999 tentang Keterlambatan penerbangan. 2. Perlu  adanya  dari  pihak masakapai  penerbangan  untuk memberikan informasi perihal keterlambatan  secara  mendetail kepada  penumpang  agar  dari pihak penumpang bisa mendapatkan kepastian dari pihak maskapai dan selain itu juga agar pihak maskapai memberikan kompensasi  yang  sesuai  kepada penumpang.  Dan  pihak  bandara hendaknya  memberikan  sanksi kepada maskapai yang lalai dalam melakukan  kegiatan  operasional seperti keterlambatan akibat kesalahan  manusia  agar  tidak merugikan penumpang dan berdampak pada operasional bandara itu sendiri.
Goff. M. Le. 2011. Hukum Udara. (Bandung:Tarsito).
Hasim.Purba.  2006. Tentang  Hukum
Pengangkutan. (Jakarta:CV Rajawali). Suherman, 2011. Tanggung Jawab  Pengangkut  Dalam
Hukum  Udara  Indonesia .(Bandung: N.V Eresco). Spriyadhie,  K.,  Pramono,  A.  2016. Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Pelaksanaan  Ganti  Rugi  Atas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perespektif Hukum Internasional, 5 (2). Akmal     Nur,      Fakhri.      2018. Pertanggungjawaban Keterlambatan Penerbangan Akibat  Penggantian  Jenis Pesawat Udara Yang Dilakukan  Oleh  Pengangkut, 7 (2). Pramono, A. Supriyadhie, K. Amelia,  P.  2016.  Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Tas Keterlambatan Angkutan Udara Dalam Perspekrif Hukum Internasional. 5 (2). Setiani,  Baiq.  2016.  Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan Kepada  Penumpang  Akibat Keterlambatn  Penerbangan.
7 (1). Konvensi Montreal 1999, Convention for  the  unification  of  certain rules  for  international  carriage by air. Konvensi Warsawa 1929, Convebtion for  the  Unification  of  Certain
Rules  Relating  to  Internasoinal Carriage by Air Pasa19  Konvensi  Montreal  tentang Penundaan “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian  yang  terjadi  akibat keterlambatan  pengangkutan penumpang,  bagasi,  ataupun kargo. Meskipun demikian, pengangkut tidak dianggap bertanggung  jawab  jika  dapat membuktikan bahwa pengangkut,  pegawai,  dan agenya telah melakukan berbagai macam tindakan” . Pasal  22  Konvensi  Montreal  tentang batas  tanggung  jawab  batas tanggung jawab Keterlambatan, bagasi dan kargo.