## LEGALITAS  KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HINDU

## I Gusti Agung Wisudawan
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email korespondensi: agung.wisudawan@gmail.com

## ABSTRAK
Legalitas kontrak bisnis sering kali menjadi masalah seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak seperti yang berkaitan dengan kesepakatan, kecakapan hukum  para  pihak,  obyek  hukum  yang  diperjanjikan  dan  kausa  yang  halal sebagaimana  yang  telah  diatur  di  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  ternyata dalam  hukum  Agama  Hindu  diatur  juga  tentang  keabsahan  atau  legalitas kontrak/perjanjian  bisnis  yaitu    dalam  kitab  Manava  Dharmasastra  (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (Compedium Hukum Hindu) Hasil penelitian diharapkan  dapat  dimanfaatkan  mengembangkan  konsep-konsep  hukum khususnya  Hukum  Bisnis  dan  Hukum  Ekonomi  Hindu  sehingga  dapat dimanfaatkan oleh para akademisi dan praktisi dalam mendalami hukum bisnis maupun  hukum  agama  khususnya  Hukum  Agama  Hindu.    Adapun  jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Penelitian  Normatif. Legalitas kontrak bisnis menurut hukum nasional terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan legalitas kontrak dalam Kitab Manusmerti atau Manawa Dharmasastra diatur di dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 168.
Kata Kunci : Legalitas, Kontrak Bisnis, Hukum Nasional, Hukum Hindu

## ABSTRACT
In economic activity, contracts have a major role because they are related to the legality of legal acts committed by the parties. The legality of a business contract is often a problem such as not fulfilling the legal conditions of the contract, such as those  relating  to  agreements,  the  legal  prowess  of  the  parties,  the  agreed  legal objects and lawful causes as regulated in Article 1320 of the Civil Code, it turns out that in Hindu religious law it is also regulated. Regarding the validity or legality of  business  contracts  /  agreements,  namely  in  the  book  Manava  Dharmasastra (Manu Dharmasastra) or Veda Smrti (Compedium Hukum Hindu), so that in this scientific  journal  we  will  describe  the  legality  of  business  contracts  in  the perspective  of  national  law  and  Hindu  law.  The  type  of  research  used  in  this research is Normative Research  with a statutory approach (Statute Approach), a conceptual approach (Coceptual Approach). This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of the Civil  Code  and  Manava  Dharmasastra  (Manu  Dharmasastra)  or  Veda  Smrti (Compedium of Hindu Law), secondary legal materials, namely literature related to  the  issues  raised  in  this  study  and  materials  Tertiary  Law  consists  of  a  legal dictionary  and  encyclopedia.  Legal  material  collection  techniques  used  in  this research  is  a  Documentation  Study  with  Legal  Material  Analysis,  namely Qualitative Descriptive Analysis.
Keywords: Legality, Business Contracts, National Law, Hindu Law

## PENDAHULUAN
Perkembangan  hukum  kontrak  di  era  globalisasi  pada  saat  ini  mengalami kemajuan yang sangat berarti, tidak ada suatu pun perbuatan hukum dalam bidang perekonomian  yang tidak didahului dengan kontrak (sering disebut ada hitam di atas  putih).  Pentingnya  kontrak  bisnis  harus  diikuti  dengan  pemahaman  yang komperhensif tentang aspek legalitas kontrak yang  saat ini sering sekali dibaikan oleh  pelaku  ekonomi,  selain  itu  pemahaman  terhadap  ketentuan  umum  dalam hukum  kontrak  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  sebab  jika  tidak  dipahami maka  akan  menimbulkan  kasus  hukum  atau  perselisihan (dispute) seperti wanprestasi.
Aspek legalitas  kontrak bisnis yang dilakukan  baik secara offline maupun secara online  menjadi  sangat penting karena bukan hanya  melibatkan para pihak yang  berasal  dari  Indonesia  saja,  tetapi  juga  melibatkan  pihak  yang  berasal  dari negara  lain.  Oleh  karena  itu  pemahaman  aspek  legalitas    harus  diketahui  secara sistematis  dan  masif  bukan  hanya  hukum  perdata    nasional  tetapi  juga  hukum perdata  internasional.  Sebab  ukuran  legalitas  kontrak  di  setiap  negara  berbeda walaupun  maksudnya  akan  sama,  hal  ini  terjadi  karena  setiap  negara  menganut sistem  hukum  yang  berbeda (Family  Recht) seperti Common  Law  System,  Civil Law System, Religius Law System dan Socialis Law System .
Selanjutnya ada hal yang sangat menarik yang dapat dikaji maupun dianalisis yaitu    ternyata  dalam  hukum  Agama  Hindu  diatur  juga  tentang  aspek  legalitas kontrak/perjanjian bisnis yaitu  Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda  Smrti (Compedium  Hukum  Hindu) dan  Arthaśāstra  yang  ditulis  oleh Kautilya  Vishnugupta,  sebagai  agama  yang  tertua  di  dunia    Agama  Hindu merupakan  Sanatana  Dharma  yang  artinya  kebenaran  yang  abadi.  Pemahaman terhadap  ajaran  agama  hindu  bukan  hanya  selalu  berbicara  tentang  ritual keagamaan belaka tetapi lebih luas dari itu yaitu  theologi hindu/filsafat hindu  dan hukum  hindu  khususnya  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  ekonomi  dan  bisnis contohnya  perjanjian  atau  kontrak.  Oleh  karena  itu  Penulis  tertarik  untuk membahas    tentang  tentang  legalitas  kontrak  bisnis  dalam  perspektif  hukum nasional  dan  hukum  hindu.  Berdasarkan  latar  belakang  sebagaimana  yang  telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan menjadi kajian dari penelitian ini adalah  Legalitas  Kontrak  Bisnis  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  dan  Hukum Hindu.

## METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji  dan  menganalisis  tentang  peraturan  perundang-undangan  maupun peraturan  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  permasalahan  di  atas.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan  Perundang- undangan (Statute  Approach) ,  Pendekatan  Konseptual (Conceptual  Aprroach) . Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan  perundang-undangan    yang  berlaku  serta  ada  kaitannya  dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Manava  Dharmasastra  (Manu  Dharmasastra)  atau  Veda  Smrti (Compedium Hukum Hindu) .  Bahan Hukum Sekunder yaitu  bahan hukum yang menjelaskan
bahan  hukum  primer,  yakni  berupa  hasil  penelitian,  buku-buku  teks,  seminar, diskusi dan berita internet.Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi,Bahan Hukum yang  telah terkumpul dalam penelitian  ini kemudian dianalisis dengan  mengunakan  metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Legalitas  Kontrak  Bisnis  Dalam  Perspektif  Hukum  Nasional  dan  Hukum Hindu
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana yang diamanatan di dalam konstitusi aitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Ha  ini  berarti  bahwa  segala  aktivitas  yang  dilakukan  di masyarakat harus berdasarkan  hukum. Tentu dalam  hal  ini  hukum  harus  menjadi panglimanya ditaati oleh masyarakat karena hukum sejatinya mengontrol kegiatan sosial  kemasyarakatan (law  as  tool  of  social  control) .  Adapun  tujuan  yang  ingin dicapai oleh hukum adalah keadilan, kepastian, kemanfaatan dan keberlanjutan atau sustainable untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Kegiatan  bisnis  sebagai  bentuk implementasi  dari  perbuatan  hukum  tidak  bisa  lepas  dari  kontrak  atau  perjanjian sebagai  dasar  hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Berikut  ini  Penulis  akan menguraikan  tentang  definisi  dari  Kontrak  Bisnis  atau  Perjanjian.    Pengertian sederhana dari Kontrak bisnis  yaitu  perbuatan hukum yang didasari dengan kata sepakat    antara  subjek  hukum  yang  satu  dengan  subjek  hukum  yang  lain  dalam bidang harta kekayaan dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan  subjek  hukum  yang  lain    berkewajiban  untuk  memenuhi  prestasi.  Terdapat beberapa unsur dalam definisi ini yaitu :
1. Adanya perbuatan hukum
2. Kesepakatan
3. Subjek Hukum
4. Prestasi
5. Hak dan Kewajiban
Dalam hukum perdata nasional perjanjian atau kontrak diatur di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa: " Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih". Definisi dalam  Pasal  1313  ini  belum  jelas  karena  tidak  jelas  karena  setiap  perbuatan merupakan  perjanjian,  tidak  terlihat  tentang  kesepakatan  para  pihak  padahal kesepakatan adalah hal yang terpenting dalam kontrak bisnis dan bersifat dualisme.
Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu :
1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Pacta Sunt Servanda
4. Asas Itikad Yang Baik
5. Asas Kepribadian (Salim HS 2006:157)
Adapun uraian tentang asas-asas hukum perjanjian di atas adalah :
1. Asas Kebebasan Berkontrak Asas  ini diatur di dalam Pasal 1338  ayat (1) KUH Perdata  yang  berbunyi  “
Semua perjanjian  yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan  kebebasan  bagi  para  pihak  untuk    membuat  atau  tidak  membuat
perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Khusus untuk perjanjian baku asas  ini tidak bisa diterapkan sebab  perjanjian  baku  merupakan  perjanjian  yang  dibuat  secara  sepihak, sehingga  salah  satu  pihak  saja  yang  menentukan  isi  atau  substansi  perjanjian, sedangkan pihak lainnya tunduk kepada persyaratan yang telah dibuat oleh pihak yang sebelumnya, contohnya perjanjian kredit.
2. Asas konsensualisme Asas  ini  diatur  di  dalam  Pasal  1320  ayat  (1)  KUH  Perdata  .  dalam  pasal  itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan  merupakan  persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
3. Asas Pacta Sunt Servanda
Merupakan  asas  bahwa  hakim  atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  substansi kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  sebagaimana  layaknya  sebuah  undang- undang.   Mereka tidak boleh  melakukan  intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat suatu perjanjian.
4. Asas Itikad Yang Baik Asas  ini  diatu  di  dalam  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang  berbunyi” Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik”. Artinya bahwa pihak kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan  substansi  kontrak  berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh dan kemauan yang baik dari para pihak.
5. Asas Kepribadian Merupakan asas yang menentukan  bahwa seseorang  yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini diatur di dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “ Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.
Inti  dari  ketentuan  ini  adalah  seseorang  yang  mengadakan  perjanjian  hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
Kelima  asas  di  atas  wajib  diikuti  dan  dilaksanakan  di  dalam  pembuatan perjanjian  baik  perjanjian  yang  bersifat Nominaat (Perjanjian  yang  terdapat  di dalam KUH Perdata seperti Jual Beli, Sewa Menyewa, Penitipan Barang, Pinjam Meminjam, Pinjam Pakai, Pemberian Kuasa dan Perdamaian)  maupun perjanjian yang  bersifat Innominaat (Perjanjian  yang  terdapat  di  luar  KUH  Perdata  yaitu Perjanjian Kredit, Leasing, Pembiayaan proyek, Pembiayaan Konsumen dll). Menurut  Niewenhuis,  menyatakan  ada  tiga  asas  hukum  kontrak  dan pengecualiannya yaitu :
a. Asas    Kebebasan  Berkontrak  (menurut  bentuk  dan  isi)  dengan pengecualian  kontrak-kontrak  formal  dan  rill  (bentuk)  dan  syarat  kausa yang diperbolehkan (isi).
b. Asas Daya Pengikat Kontrak (perkecualian: daya membatas  iktikad baik dan overmacht ) dan
c. Asas bahwa perjanjian hanya menciptakan perikatan di antara para pihak yang  berkontrak  (perkecualian  kepentingan  pihak  ketiga).  (Agus  Yudha Hernoko 2010:105)
Adapun  momentum  terjadinya  suatu  kontrak  apabila  telah  ada  kesepakat antara para pihak yang membuat suatu perjanjian, tentang kesepakatan ini pun juga telah  diatur  dalam  Kitab  Manawa  Dharmasastra    yang  intinya  dalam  setiap perbuatan hukum baik dalam hal kotrak atau perjanjian dan hukum keluarga harus didahului  dengan  adanya  kesepakatan  jika  tidak  memenuhi  kata  sepakat  maka Manu  menganggap  perjanjian  itu  tidak  sah.  Dalam  hukum  nasional  terdapat beberapa  teori tentang kesepakatan yaitu :
1. Teori Perrnyataan (Uitingstheorie)
Menurut teori pernyataan, kesepakatan (toesteming) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi, dilihat dari pihak  yang  menerima,  yaitu pada saat baru  menjatuhkan ballpoint  untuk  menyatakan  menerima,  kesepakatan  sudah  terjadi. Kelemahan  teori  ini  adalah  sangat  teoretis  karena  dianggap  terjadinya kesepakatan secara otomatis.
2. Teori Pengiriman (Verzendtheorie)
Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.
3. Teori Pengetahuan (Vernmingstheorie)
Teori  pengetahuan  berpendapat  bahwa  kesepakatan  terjadi  apabila  pihak yang  menawarkan  mengetahui  adanya acceptatie (penerimaan),  tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahuinya isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya.
4. Teori Penerimaan (Ontvangstheorie)
Menurut teori penerimaan bahwa toesremiug terjadi pada saat pihak  yang rrrenawarkan  menerima  langsung  jawaban  dari  pihak  lawan.  (Salim  HS 2010:166)
Selanjutnya  dalam  hukum  nasional  Indonesia  yaitu  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentunya harus memenuhi persyaratan tentang sahnya atau legalnya suatu kontrak yaitu yang diatur di dalam Pasal  1320  KUH  Perdata,  adapun  syarat  sahnya  perjanjian  adalah  :    (Salim  HS, 2006:162-165)
a. Kesepakatan kedua belah pihak.
Kesepakatan  adalah  persesuaian  pernyataan  kehendak  antara  satu  orang  atau lebih  dengan  pihak  lainnya.  Yang  sesuai  itu  adalah  pernyataannya,  karena kehendak itu tidak dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain.
a. Kecakapan bertindak Kecakapan  bertindak  adalah  kecakapan  atau  kemampuan  untuk  melakukan perbuatan  hukum.  Orang-orang  yang  akan  mengadakan  perjanjian  haruslah orang-orang    yang  cakap  dan  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan perbuatan  hukum,  sebagaimana  ditentukan  oleh  undang-undang  yaitu  telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan (curatele).
b. Adanya objek perjanjian. Yang  dimaksud  dengan  objek  perjanjian  disini  adalah  prestasi  (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa  yang telah  menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Perstasi   terdiri atas  memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
c. Adanya kausa  yang halal Artinya  barang  yang  dijadikan  sebagai  objek  perjanjian  tidak  bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan ketertiban umum.
Syarat  yang  pertama    dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subjektif,  karena menyangkut  pihak-pihak  yang  mengadakan  perjanjian.  Sedangkan  syarat  ketiga dan    keempat  disebut  syarat  objektif  karena  menyangkut  objek  perjanjian.  Jika syarat  pertama  dan  kedua  tidak    terpenuhi  maka  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan melalui  putusan  pengadilan,  sedangkan  jika  syarat  ketiga  dan  keempat  tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum, yang artinya bahwa seolah-olah tidak ada perjanjian sebelumnya.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  jelaslah  bahwa  menurut  hukum  nasional sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  KUH  Perdata  legalitas  suatu  kontrak  bisnis harus  memenuhi    unsur  sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata. Jika tidak memenuhi unsur di dalam pasal tersebut maka legalitas kontrak itu  tidak  terpenuhi  atau  dengan  kata  lain  cacat  hukum.  Sebagai  perbandingan  di negara yang menganut  Sistem Hukum Common Law System seperti Amerika dan Inggris syarat sahnya/ legalitas  suatu perjanjian/kontrak  yaitu :
1. Adanya offer (penawaran) dan acceptance (penerimaan)
2. Meeting Of Minds (persesuaian kehendak)
3. Konsiderasi (prestasi)
4. Competent Legal Parties (kewenangan hukum para pihak)
5. Legal Subjek Matter (pokok persoalan yang sah) Sebenarnya jika dikaji secara seksama ada kemiripan antara syarat sahnya perjanjian  di  Indonesia  yang  menganut  Sistem  Hukum Civil  Law  System dengan syarat  sahnya  perjanjian  di  Amerika  dan  Inggris   yang  menganut  Sistem  Hukum Common Law System , istilahnya yang berbeda tetapi maknanya  sama seperti yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
Agama  Hindu  merupakan  agama  yang  tertua  di  dunia    yang  memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan  masyarakat dunia. Agama Hindu juga dikenal  dengan  istilah          “  SANATANA  DHARMA  “    yang  artinya  kebenaran yang  langgeng dan abadi. Adapun yang menjadi tujuan dari Agama Hindu yaitu :
1. Tujuan Agama Hindu ditinjau dari sudut tujuan hidup manusia yaitu Catur Purusartha (Empat tujuan hidup manusia)  terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan  Moksha  yang  akan  melahirkan  aspek  keamanan,  kesejahteraan, kenbahagiaan lahir batin dan Dharma yang mengandung  pengertian aspek keadilan dan kepatutan.
2. Tujuan Agama Hindu Ditijnjau dari Sudut Dharma  yaitu untuk mencapai “ Mokshartam  Jagadhita  ya  ca  iti  dharma”  yang  artinya  bahwa  Dharma bertujuan  untuk  mencapai  mOksa  dan  kesejahteraan  dunia.  (I  Wayan Surpha 2005:6-7)
Di  dalam  Kitab  Manusmerti  atau  Manawa  Dharmasastra  Pasal  11.6  mengatur tentang Sumber Hukum Hindu yaitu :
1.Sruti (Wahyu)
2. Smrti (kodifikasi tafsir dan penjabaran dari Sruti)
3.  Sila  (Tingkah  laku  orang-orang  yang  mendalami  Weda  dan  orang-orang  yang beradab)
4.  Sadacara  atau  Acara  (Adat-istiadat  serta  kebiasaan-kebiasaan  setempat) Atmanastuti (Rasa kepuasan diri) (I Wayan Surpha 2005:33)
Sumber hukum hindu telah diatur pula di dalam Manawa Dharmasastra Pasal 11.10 yang berbunyi :
Srutistu wedo wijnevo dharma sastra to wai smrtih te sarvathawam mamsye
Sabhyam dharmahi nibandhau”.
Artinya:
“Yang dimaksud dengan Sruti, ialah Veda dan dengan Smrti itu Dharmasastra, keduanya tidak boleh diragukan karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari hukum (dharma)”.
Selanjutnya  penetapan  WEDA  sebagai  sumber  hukum  hindu  diatur  di  dalam Manawa Dharmasastra Pasal11.6 yang berbunyi :
Wedo khilo dharma mulam Smrti sile ca tad wedaim Acarasca iwa sadhanam, atmanastuti rewa ca
Artinya :
Seluruh  Weda  merupakan  sumber  utama  dari  hukum,  selanjutnya    barulah  Smrti dan  tingkah  laku  orang-orang  budiman,  kebiasaan-kebaisaan  dan  akhirnya atmanastuti (rasa kepuasan diri).
Mengenai legalitas perjanjian atau kontrak bisnis diatur di dalam Kitab Manusmerti atau Manawa Dharmasastra  Atha Astamo’dhyayah (Buku Ke-Delapan) Buku VIII Pasal 163 yang  berbunyi :
Matton mattarttadhyadhinair balena sthavirena va, asam baddha krtas caiva Vyavaharo na siddhati Artinya :
Perjanjian yang diadakan oleh orang  yang mabuk atau gila atau menenderita sakit jiwa (karena penyakit dan sebagainya) atau yang dibawah pengampunan,oleh anak kecil atau orang yang sudah tua atau oleh orang yang tak diberi wewenang adalah tidak sah.
Berdasarkan  bunyi    Manawa  Dharmasastra    Atha  Astamo’dhyayah  (Buku  Ke- Delapan)  Buku  VIII  Pasal  163  di  atas  lebih  menacu  kepada  kewenangan  hukum atau  kecakapan  hukum  para  pihak  yang  membuat  perjanjian,  hal  ini  tentunya memiliki  kemiripan  dengan  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Artinya  orang yang  mabuk atau  menderita sakit  jiwa atau gila  atau karena penyakit  yang parah atau dibawah pengampunan/bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, anak kecil atau dibawah umur, orang yang sudah renta atau pikun dan orang yang tidak
diberikan kewenangan atau kuasa maka perjanjiannya menjadi tidak sah atau cacat hukum  sehingga  konsenwensinya  tidak  memenuhi  syarat  subjektif    dan  dapat dibatalkan.  Selain  itu  juga  di  dalam  Buku  VIII  Pasal  164  mempertegas  kembali tentang kekuatan hukum perjanjian atau kontrak  yang dibuat oleh para pihak yang berbunyi :
Satya na bhasa bhavati Yadyapi syat prati sthita Bahis ced bhas yate dharman Niyata dvyavahakirat
Artinya : Suatu  perjanjian  yang  telah  dibuat  bertentangan  dengan  undang-undang  dan kebiasaan yang telah diakui dari orang-orang yang baik tidak mempunyai kekuatan hukum walaupun pembuatannya terbukti adanya.
Pasal  164  Manawa  Dharmasastra      di  atas  menunjukkan  bahwa  jika  perjanjian dibuat oleh para pihak dan diketahui perjanjian  itu bertentangan dengan undang- undang  dan  kebiasaan  maka  telah  ditegaskan  bahwa    perjanjian  itu  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  atau  tidak  memenuhi  syarat  legalitas.  Jika dihubungkan  dengan  hukum  nasional  (terutama  Pasal  1320  KUH  Perdata)  maka syarat  objektifnya  tidak  terpenuhi  yaitu    kasusa  yang  halal  (objek  perjanjian  itu bertentangan  dengan  undang-undang  dan  kesusilaan).  Hal  ini  berarti  bahwa Manawa Dharmasastra  sangat rinci menguraikan mengenai legalitas suatu kontrak atau perjanjian.
Dalam hal kebatalan dan pembatalan kontrak  secara hukum nasional diatur di dalam Pasal 1446 KUH Perdata sampai dengan  Pasal 1456 KUH Perdata, dalam hal ini ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perikatan atau perjanjian yaitu :
1. Adanya perjanjian  yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam UU
3. Adanya cacat kehendak.
Khusus untuk cacat kehendak (wilsgebreken) adalah  kekurangan dalam orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya penyesuaian kehendak  dari  para  pihak  dalam  perjanjian  atau  kontrak.  (Salim  HS  2001:  198). Selanjutnya ada tiga macam  cacat kehendak yaitu :
a. Kekhilafan (dwaling) yaitu  suatu  penggambaran  yang  keliru  mengenai orangnya atau objek perjanjian  yang dibuat oleh para pihak.
b. Paksaan (dwang) yaitu  suatu  ancaman  yang  dilakukan    oleh  seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan dapat menimbulkan    ketakutan  pada  orang  yang  berakal  sehat  bahwa  dirinya, orang-orangnya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324 KUH Perdata).
c. Penipuan (bedrog) . Penipuan adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau  fakta  yang  salah  untuk  memasuki  suatu  perjanjian  (Salim  HS  2001: 199)
Selain  itu  cacat  kehendak    menurut common  law  system dinekal  dengan  istilah Undue Enfluence (penyalahgunaan keadaan ) hal ini berarti bahwa adanya politik
etatisme  yaitu  golongan  ekonomi  kuat  menekan  golongan  ekonomi  yang  lemah. Sedangkan di dalam Manawa Dharmasastra   Pasal 168  berbunyi :
Baladdattam balad bhuktam Baladyaccapi lekhitam Sarvan bala krtan artha Nakrtan manur abravit
Artinya :
Apa  yang  diberikan  dengan  kekerasan,  apa  yang  dinikmati  dengan  kekerasan, demikian pula apa yang dipaksakan untuk menuliskannya dengan kekerasan serta semua  transaksi  yang  diselenggarakan  dengan  kekerasan  telah  dinyatakan  oleh Manu tidak sah.
Di dalam Pasal 168 Manawa Dharmasastra    di atas  maknanya sama dengan apa yang  telah  disebutkan  dalam  KUH  Perdata  khususnya  tentang  cacat  kehendak termasuk    juga  istilah  penyalahgunaan  keadaan  sehingga  menyebabkan  kontrak tersebut tidak memenuhi syarat legalitas suatu kontrak sehingga menjadi tidak sah.
Saat  ini  negara-negara  di  dunia  telah  memasuki  era  perdagangan  bebas maka kontrak bisnis tidak lagi dibuat dengan akta yang menghadirkan para pihak tetapi  dapat  dibuat  dengan  kontrak  secara  elektronik  termasuk  pinjaman  secara online (Fintech) , hal ini merupakan kemajuan yang sangat luar biasa dalam dunia bisnis saat ini. Tentu dalam menghadapi fenomena ini hukum harus meresponnya dengan  cepat  dan  progresif  kalau  tidak  akan  ketinggalan.  Selanjutnya  menjadi pertanyaan adalah bagaimana keabsahan atau legalitas kontrak atau perjanjian yang dibuat  di  dalam  elektronik  tentu  hal  ini  tetap  mengacu  kepada  unsur  legalitas kontrak  di  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata    dan  tidak  terdapat  cacat  kehendak sebagaimana  yang  dimaksud  di  dalam  1446  KUH  Perdata  sampai  dengan    Pasal 1456 KUH Perdata atau dalam kata lain bahwa pihak dalam kontrak atau perjanjian tersebut adalah benar-benar pihak yang namanya tertuang dalam komparisi, bahwa ia tidak berada di bawah paksaan, tipuan atau kekhilafan, serta perjanjian tersebut telah  sesuai  dengan  kehendak  para  pihak.  Jika  dikatkan  dengan  Manawa Dharmasastra  maka  syarat  legalitasnya  harus  sesuai  dengan  Buku  VIII  terutama Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 168.
Legalitas kontrak bisnis adalah hal yang sangat penting untuk dipatuhi oleh para  pihak  yang  membuatnya  untuk  menghindari  tidak  sahnya  suatu  kontrak sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Jika  dikaitkan  dengan  agama,  bahwa Agama  Hindu  adalah  agama  yang  selalu  menjunjung  tinggi  arti  kesucian  baik pikiran,  perkataan  dan  perbuatan  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  Tri  Kaya Parisudha. Kesucian menurut pandangan Agama Hindu sangat terkait dengan moral dan  etika,  sebab  dari  moral  akan  mencerminkan  etika  atau  perbuatan  yang dilakukan.  Sama  seperti  halnya  jujur  dan  beritikad  baik  dalam  membuat  dan melaksanakan  kontrak  maka  sama  dengan  menjaga  kesucian  diri  sendiri.  Prinisp Iktikad  yang  baik  adalah  mematuhi  isi  kotrak  yang  telah  dibuat oleh  para  pihak. Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya  dan  berperilaku  sebagai  orang  terhormat  dan  jujur,  walaupun kewajiban  tersebut  tidak  secara  tegas  diperjanjikan  (Wiryono  Prodjodikoro,
2006:56). Prinsip Iktikad  yang  baik  ini  mengajarkan kepada seluruh   masyarakat terutama pebinsis aagar bersikap jujur dan menjunjung tinggi kebenaran sehingga apa yang menjadi tujuan dibuatnya kontrak tersebut menjadi tercapai.
Mengenai kesucian dan kejujuran ini  telah dijelaskan di dalam ajaran Dasa Dharma  yaitu  sepuluh  macam  perbuatan  yang  baik  yang  patut  disadari  dan dilaksanakan  oleh  Umat  Hindu.  Segenap    Umat  Hindu  diharapkan  dapat mengimplementasikan ajaran ini dalam rangka terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan damai. Dasa Dharma ini terdiri dari :
1. Dhriti yaitu bekerja secara sungguh-sungguh
2. Ksama yaitu mudah memberi maaf
3. Dama yaitu dapat mengendalikan nafsu
4. Asteya  atau Asteneya yaitu tidak mencuri
5. Sauca yaitubersih atau suci
6. Indryani-graha yaitu dapat mengendalikan keinginan
7. Dhira yaitu berani membela yang benar
8. Widya yaitu sanggup belajar dan mengajar
9. Satya yaitu menjunjung tinggi kebenaran, kesetiaan dan kejujuran
10. Akrodha yaitu  tidak marah Selain itu mengenai etika dan moral ini juga dijelaskan di dalam Di dalam
Kitab Sārasamuścaya sloka 259 menjelaskan tentang ajaran Dasa Yama Brata yaitu 10  jenis  pengekangan  diri  berdasarkan  upaya  individu  untuk  menjauhi  larangan agama sebagai norma kehidupan yang terdiri 1) Anresangsya yaitu tidak egois, 2) Ksama  yaitu  suka  mengampuni  dan  tahan  uji  menghadapi  pasang  surutnya kehidupan,  3)  Satia  ialah  jujur  dan  setia  atau tidak  ingkar  janji,  4)  Ahimsa  yaitu kasih  kepada  makhluk  lain,  tidak  membunuh,  dan  menyiksa  secara  sewenang- wenang,  5)  Dama  yaitu  dapat  menasehati  diri  sendiri,  orang  harus  dapat mengendalikan  diri  menguasai  indriyanya  atau  nafsunya,  6)  Arjawa  yaitu  dapat mempertahankan  kebenaran  artinya  berpegang  teguh  pada  kebenaran,  7)  Priti adalah cinta dan kasih kepada sesama makhluk hidup, 8) Prasada yaitu berfikir dan berhati suci tanpa pamrih, 9) Madurya  yaitu ramah tamah dan sopan santun, dan 10) Mardawa yaitu rendah hati dan tidak sombong (Putra dkk, 2013:135). Hal ini berarti bahwa dalam membuat kontrak atau perjanjian harus menghindari larangan dalam Agama Hindu sebagaimana yang dimaksud di atas. Penulis yakin bahwa jika ajaran  dalam  Agama  Hindu  ini  diterapkan  dengan  konsekuen  dalam  kehidupan sehari-hari terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak maka akan tercipta kehidupan yang aman dan nyaman dan membawa kesejahteraan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
1. Legalitas kontrak bisnis menurut hukum nasional terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan legalitas kontrak dalam Kitab Manusmerti atau Manawa Dharmasastra diatur di dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 168.
2. Agama  Hindu  sebagai  kebenaran  yang  abadi  (Sanatana  Dharma)  selalu mengajarkan dan menjunjung tinggi kesucian dalam praktik kehidupan sehari- hari  yang harus dipatuhi oleh segenap Umat Hindu (Dasa Dharma dan Dasa Yama Brata) sekalipun  itu dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak, hal ini maknanya sama dengan penerapan prinsip iktikad baik yang menjadi salah satu asas dalam hukum kontrak di Indonesia.

## Saran
1. Umat Hindu dalam melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum kontrak atau perjanjian harus  mematuhi hukum nasional dan hukum Agama Hindu.
2. Umat Hindu harus menjaga kesucian diri dengan menerapkan prinsip iktikad (jujur dan menjunjung tinggi kebenaran  dan aturan moral yang baik ) terutama dalam  pembuatan  dan  pelaksanaan  kontrak  agar  terhindar  dari  perbuatan melanggar hukum dan dosa.

## DAFTAR PUSTAKA
HS Salim, 2001. Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW , Jakarta. Sinar Grafika.
-------------,  2010 Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta  PT RajaGrafindo Persada.
Hernoko  Yudha  Agus,  2010. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Pudja.  G  dan  Tjokorda,  Rai  Sudharta.2004. Manava  Dharmasastra  (Manu Dharmasastra)  atau  Veda  Smrti  Compidium  Hukum  Hindu ,  Surabaya. Paramitha.
Putra, Ida Bagus Rai, dkk. 2013. Swastikarana, Pedoman Ajaran Hindu Dharma. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Jakarta. Prodjodikoro, 2006. Wiryono,Asas-Asas Hukum Perjanjian, Bandung,Sumur.
Surpha I Wayan, 2005. Pengantar Hukum Hindu , Surabaya. Paramita.