## EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN
Oleh: Afrizal
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia

## Detri Karya
Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Manajemen Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: detri.k@eco.uir.ac.id

## Abstrak
Dalam  sebuah  organisasi  termasuk  pemerintahan  daerah,  apapun  bentuknya  dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia.  Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan  selalu  dijumpai  suatu  kegiatan  yang  aktivitasnya  melakukan  pengadaan  ( procurement ). Evaluasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dalam  lingkup  metode  dan  teknik  kontrol. Teknik  kontrol  tersebut  menurut  Ndraha  dilakukan  sebelum,  sepanjang  dan  sesudah  suatu kebijakan dilaksanakan.  Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metoda  kualitatif  merupakan  suatu  sasaran  yang  dapat diamati  sebagaimana  ia  terlihat,  terdengar,  tercium,  terbaca  atau  memperlihatkan  dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana  ia  keluar  dari  sumbernya .  Hasil  penelitian  ini  yaitu Ketersediaan  sarana  dan  prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement , pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai.  Kendala yang sering terjadi  adalah  sulitnya  masyarakat  dalam  melakukan  proses  upload/pendaftaran  berkas  dan mengakses  situs  http://lpse.pelalawankab.go.id/  .    Hal  ini  disebabkan  oleh  masih  rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  khususnya  dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

## Kata Kunci: Evaluasi, Pengadaan Barang dan Dinas Pendidikan

## PENDAHULUAN
Dalam  sebuah  organisasi  termasuk  pemerintahan  daerah,  apapun  bentuknya  dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia.  Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan ( procurement ).
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menjaga  agar  kegiatan  dapat  dilaksanakan  dengan  secara  efisien,  efektif,  terbuka,  bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta kian kerasnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk benar-benar menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2010 presiden Republik Indonesia mengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian di adakan perubahan dengan di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Melalui  kebijakan  tersebut  diharapkan  proses  pengadaan  barang/jasa  oleh  instansi pemerintah bisa memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi negara dan bisa mengurangi kerugian  negara  akibat  pelaksanaan  yang  tidak  benar.    Oleh  karena  itu,  kualitas  SDM  dari Pejabat/Panitia  Pengadan  Barang/Jasa  tersebut  mutlak  diperlukan  sehingga  barang/jasa  yang diadakan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD)  di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Pelalawan  yang  merupakan  institusi pengelola pendidikan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas ataupun dalam pelaksanaan program pembangunan dibidang Pendidikan.
Kajian penelitan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Pelalawan  ini  dilakukan  menurut  konsep  evaluasi  yang  disampaikan  oleh  Nugroho, yang  menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  ada  “empat  tepat”  yang  perlu  dipenuhi  dalam  hal keefektifan evaluasi kebijakan yaitu: 1
1. Apakah Kebijakan itu sendiri sudah tepat.
2. Tepat Pelaksanaannya
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan
Keempat  persyaratan  tersebut,  merupakan  syarat  agar  sebuah  kebijakan  yang  ditetapkan dapat dikatakan efektif untuk dilaksanakan.  Adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan selama pra-survey pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  bekerja  sama  dengan  LPSE  Kabupaten  Pelalawan diketahui bahwa:
1 Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementyasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta hal 160
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
a. Proses pendaftaran kegiatan e -procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan masih dirasakan sulit dan berbelit-belit dan cukup membingungkan oleh sebagian rekanan yang ikut dalam proses pengadaan tersebut.
b. Ketersediaan  jaringan  internet  yang  kurang  memadai  yang  mengakibatkan  sulitnya peserta  untuk  meng- upload dokumen  yang  akan  dikirimkan  ke  LPSE  Kabupaten Pelalawan  melalui  situs  http://lpse.pelalawankab.go.id  atau  pengiriman  dokumen melalui e-mail masih sering terjadi kegagalan pengiriman.
c. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah belum mampu memecahkan permasalahan yang  terjadi  khususnya  dalam  memperbaiki  tingkat  efisiensi  proses  pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem e -procurement
2. Masih  ada  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK)  yang  ditunjuk  berdasarkan  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  tidak  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilaksanakannya.  SKPD
3. Ketepatan target kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan untuk beberapa  poit  kegiatan,  tidak  terealisasi  dengan  baik  dan  belum  mencapai  target  yang diharapkan.
Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan”.

## KERANGKA TEORI
Syafiie, 2 mendefenisikan  ilmu  pemerintahan  mempelajari  bagaimana  melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut U. Rosenthal  dalam  Ndraha, 3 merumuskan:  “Ilmu  Pemerintahan  adalah  ilmu  yang  secara  otonom mempelajari bekerjanya struktur-strukturdan proses-proses pemerintrahan umum, baik bekerjanya struktur-struktur  dan  proses-proses  itu  secara  internal  maupun  eksternal.  Sedangkan  Brass merumuskan Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan  umum  itu  disusun  dan  difungsikan  baik  secara  internal  maupun  eksternal,  yaitu terhadap warga negara.”
Menurut Ndraha 4 Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan  berkewajiban  memproses  pelayanan  sipil  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  hubungan pemerintahan,  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan  menerimanya  pada  saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
2 Syafiie. 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), Bandung, Mandar Maju, Hal:36
3 Ndraga, 2005. Kybernologi (Beberapa Konstruksi Utama), Tanggerang Banten, Sirao Credentia Center, Hal:321
4 Ndraha 2003. Op Cit p: 6
dalam  sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5
Kebijakan  merupakan  tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang  ditetapkan  oleh  seorang aktor  atau  sejumlah  aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau  suatu  persoalan. 6 Sedangkan menurut Fidrick Pengertian Kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan dengan  adanya  hambatan-hambatan  tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk  mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” 7
Evaluasi  merupakan  salah  satu  cara  yang  dilakukan  dalam  lingkup  metode  dan  teknik kontrol.  Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan  dilaksanakan. 32 Menurut  Nugroho,  pada  prinsipnya  ada  “empat  tepat”  yang  perlu  di penuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu: 8
1. Apakah Kebijakan itu sendiri sudah tepat.
2. Tepat pelaksanaannya.
3. Tepat Target.
4. Tepat lingkungan.
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan jasa adalah sebagai berikut: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk  memperoleh  Barang/Jasa  oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja  Perangkat Daerah/Institusi  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan  sampai diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa. 9 Pengadaan  Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Efisien; b) Efektif; c) Transparan; d) Terbuka; e) Bersaing; f) Adil/tidak diskriminatif; dan g) Akuntabel.
Sutedi menyatakan bahwa e-procurement adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, yang bertujuan untuk memudahkan sourcing , proses pengadaan dan pembayaran; memberikan  komunikasi online antara buyers dengan vendors ;  mengurangi  biaya  proses  dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses. 10
Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten  Pelalawan  dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik melalui sistem pelelangan ataupun Penunjukan Langsung.
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2
6 Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Presindo, hal 16
7 Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara hal:3
32 Ndaraha. T. 2003. Ilmu Pemerintahan I, II, III, IV (Kybernology). Jakarta : Rieneka Cipta
8 Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementyasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta hal 160
9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 1
10 Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar grafika, Jakarta.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Untuk  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dilakukan  dengan  sistem e- procurement yaitu sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, maka kegiatan ini dilakukan dengan  cara  bekerjasama  dengan  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  Kabupaten Pelalawan.  Pelelangan  Sederhana  atau  Pemilihan  Langsung  dilakukan  melalui  proses pascakualifikasi,  dan  dalam  Portal  Pengadaan  Nasional  melalui  LPSE  Kabupaten  Pelalawan, sehingga  masyarakat  luas  dan  dunia  usaha  yang  berminat  dan  memenuhi  kualifikasi  dapat mengikutinya.

## METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin,  jika  itu  informasi,  maka  informasi  itu  direkam  (dicatat)  sebagaimana  ia  keluar  dari sumbernya 11
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  LPSE  Kabupaten  Pelawan  dan  kantor  Dinas  Pendidikan Kabupaten Pelalawan.  Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena berdasarkan hasil pra- survey di ketahui bahwa pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden dalam Penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum terselanggara dengan baik. Dan untuk itu perlu kiranya dilakukan kajian penelitian lebih mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Pelalawan.
Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:
1. Informan  Kunci (Key  Informan) adalah  Kepala  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan, Kepala LPSE Kabupaten Pelalawan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Informan utama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
3. Informan  Tambahan  adalah  Kontraktor  Penyedia  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  mengikuti kegiatan Pelelangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

## PEMBAHASAN
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  dengan  Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja  Perangkat  Daerah/  Institusi  lainnya  yang  prosesnya  dimulai  dari  perencanaan  kebutuhan sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa.  Kebijakan  yang  telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika  dalam  pelaksanaannya  tidak  ada  kaitannya  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Untuk
11 Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Rineka Cipta. Hal:23
mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  kebijakan  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan,  maka tahap  terakhir  dari  proses  kebijakan  adalah  melakukan  evaluasi  kebijakan.    Evaluasi  kebijakan publik  merupakan  suatu  proses  untuk  menilai  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  publik  dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. 12
Dalam  penelitian  mengenai  Evaluasi  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Pelalawan,penulis mengunakan prinsip empat tepat menurut Riant Nugroho, pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu : 13
1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat
2. Tepat pelaksanaannya.
3. Tepat target.
4. Tepat lingkungan.
Dalam  pelaksanaan  proses  pegadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Pelalawan, saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.    Mengenai  ketepatan  kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:
Ketepatan  Kebijakan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dapat  disimpulkan  Peraturan Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  telah  mampu memecahkan  permasalahan  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan.    Dengan  ditetapkannya  kebijakan  tersebut,  maka  proses pengadaan  barang/jasa  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  dapat  terselengara  dengan baik, efisiensi, efektif, transparans, terbuka, berdaya saing tinggi adil serta akuntabel sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya peraturan tersebut.

## Ketepatan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penelitian  yang  dilakukan  kepada  informan  penelitian  di ketahui  bahwa  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah tepat pelaksanaan.  Dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, telah dilaksanakan  dengan  melibatkan  kerjasama  antara  pemerintah,  kelompok  masyarakat  dan pengusaha. Permasalahan yang terjadi terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan antara lain adalah:
12 Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta,Bayumedia. Hal:112
13 Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta, hal: 179
1. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e- procurement ,  pada  institusi  Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  Kabupaten Pelalawan  belum  memadai.    Kendala  yang  sering  terjadi  adalah  sulitnya  masyarakat  dalam melakukan proses
upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ .  Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan.
2. Masih  adanya  oknum-oknum  yang  yang  tidak  memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  khususnya  dalam  kegiatan  pengadaan  barang/jasa  yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
3. Adanya  pengusaha  yang  melaksanakan  kegiatan  pengadaan  tidak  sesuai  dengan  progres pekerjaan, sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.

## Ketepatan Target Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Pelalawan
Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:
1. Kebijakan  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan perencanaan karena karena sudah dilakukan tahapan proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan.
2. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.  Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
3. Keefektifan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Pelalawan  sudah  efektif  dan  efisien.  Permasalahan  yang  terjadi  justru  pada kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  LPSE  Kabupaten  Pelalawan.  Dimana ketersediaan peralatan berupa server internet yang bertujuan untuk pelaksanaan tata cara pembelian  barang/jasa  secara  elektronik  ( e-purchasing )  yang  belum  sesuai  dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

## Ketepatan  Lingkungan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Pelalawan
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Pelalawan  berdasarkan  indikator  ketepatan  lingkungan  sudah  tepat.  Menegenai ketetpatan lingkungan kebijakan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Interaksi  yang  terjadi  antara  perumus  kebijakan  dengan  lembaga  terkait  yang  ada,  juga masyarakat dan kelompok masyarakat sudah terlaksana dengan dengan baik.
2. Masyarakat  dan  lingkungan  sosial  lainnya  telah  memberikan  respon  positif  terkait pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
3. Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan telah memberikan dukungan politis, strategi dan teknik baik berupa ditetapkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pelalawan  mengenai  pelaksnaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah,  juga  telah  ditetapkannya  Lembaga  Pengadan  Secara  Elektronik  (LPSE)  dan Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  yang  menaungi  pelaksanaan  kegiatan  pengadaan barang/jasa  pada  Instansi,  Badan,  Dinas  khususnya  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Pelalawan.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilaksanakan  pada  masing-masing  informan  penelitian mengenai  evaluasi  pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat diketahui sebagai berikut:

## Ketepatan Kebijakan
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  diketahui  bahwa  kebijakan  pengadaan  barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah tepat kebijakan.  Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  pada  masing-masing  informan  penelitian  yang  terlibat  dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diketahui sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah,  sudah  mampu  menjadi  solusi  pemecahan  berbagai permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
2. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pemdidikan Kabupaten Pelalawan sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.  Kegiatan ini  dimulai  dari  perancangan  kebijakan,  pengadaan  dan  penggunaan  barang/jasa pemerintah.
3. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  pada  Dinas  Pedidikan  Kabupaten  Pelalawan  tersebut  diselenggarakan  oleh lembaga yang berwenang, melibatkan pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta yang meupakan  rekanan  pemerintah  dan  sesuai  dengan  peraturan  dan  standarisasi  atau persyaratan yang telah ditetapkan.

## Ketepatan Pelaksanaan
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  sudah  tepat  pelaksanaan.  Pelaksanaan  kegiatan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  telah  dilakukan  dengan upaya  menjalin  kerjasama  antara  pemerintah,  kelompok  masyarakat,  pengusaha  swasta  daerah ataupun nasional dan juga dengan UMKM yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kerjasama ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permasalahan yang masih terjadi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  adalah  pada  proses  pengadaan barang/jasa secara lektronik yang di kelola oleh LPSE Kabupaten Pelalawan.  Ketersediaan server
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
data dan koneksi jaringan yang belum memadai yang mampu menampung jalur lintas komunikasi elektronik  mengakibatkan  kesulitan  tersendiri  bagi  penyedia  barang/jasa  dalam  melaksanakan aktifitas administrasi pengadaan barang/jasa pada LPSE Kabupaten Pelalawan.
Disamping  itu  masih  ada  sebagian  oknum  aparatur  pelaksana  kegiatan  yang  memiliki tingkat pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan tugas yang kurang baik terhadap peraturan pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  melakukan  kegiatan  pengayaan  diri  sendiri  sehingga  pada akhirnya merugikan keuangan negara.
Kendala berikutnya adalah: harga barang/ material yang sering berubah-ubah, faktor alam yang terjadi dilokasi pembangunan fisik seperti banjir dan lain sebagainya serta masih ditemukan beberapa jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan.

## Ketepatan Target
Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan evaluasi ketepatan target pelaksanaan, sudah tepat target.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  bahwa  ketepatan  target  pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain karena;
1. Kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan  perencanaan  karena  karena  sudah  dilakukan  tahapan  proses  pengadaan  yang  sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan.
2. Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010  Tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya.  Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
3. Keefektifan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi justru pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di LPSE Kabupaten Pelalawan.  Dimana ketersediaan peralatan berupa server  internet  yang  bertujuan  untuk  pelaksanaan  tata  cara  pembelian  barang/jasa  secara elektronik ( e-purchasing ) yang belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

## Ketepatan Lingkungan
Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan pada masing-masing informan mengenai ketepatan lingkungan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan menurut hasil penelitian sudah tepat.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan,  sudah  terjadi  interaksi  antara  perumus  kebijakan  dengan  lembaga  terkait  lainnya. Begitu juga dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan sosial lainnya dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Pelalawan.  Disamping  itu,  dukungan  politik,  strategi  dan  teknik  dalam  kegiatan  pengadaan barang/jasa  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  juga  telah  diberikan  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan mendirikan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Lembaga  ini  bertugas  mengatur  proses  administrasi  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang dilakukan secara lelang elektronik.

## KESIMPULAN
1. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah telah tepat kebijakan.  Ketepatan Kebijakan ini disebabkan  oleh  karena  pelaksanaan  pelaksanaan  barang  jasa  pada  Dinas  Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Kebijakan  tersebut  telah  mampu menerapkan  prinsip-prinsip  pengadaan  yaitu:  efisiensi,  efektifitas,  transparansi, keterterbukaan,  berdaya  saing,  adi  dan  akuntabel  khususnya  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa dengan sistem E-Tendering .
2. Hasil  evaluasi  penelitian  ketepatan  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah tepat pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh karena kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan  telah  dilaksanakan  dengan melibatkan peran serta masyarakat pihak swasta dan juga kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada diwilayah Kabupaten Pelalawan.  Begitu juga dukungan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Pelalawan dengan membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam mengakomodir kegiatan E-Procurement .
3. Hasil evaluasi penelitian ketepatan target dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pelalawan telah tepat target.  Ketepatan target ini disebabkan oleh karena kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan, sudah sesuai dengan perencanaan karena karena sudah melalui tahapan proses pengadaan  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  petunjuk  teknis  pengadaan.    Keefektifan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  sudah  efektif  dan  efisien.  Permasalahan  yang  terjadi justru  pada  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  LPSE  Kabupaten  Pelalawan. Dimana ketersediaan peralatan berupa server internet yang bertujuan untuk pelaksanaan tata cara  pembelian  barang/jasa  secara  elektronik  ( e-purchasing )  yang  belum  memadai  sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Hasil  evaluasi  penelitian  ketepatan  lingkungan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tepat lingkungan.  Ketepatan lingkungan ini disebabkan  oleh  karena  kegiatan  tersebut  telah  dilakukan  dengan  adanya  kerjasama  atau interaksi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  Begitu juga dengan respon positif  yang  diberikan  oleh  masyarakat  penyedia  barang/jasa  ditandai  dengan  semakin meningkatnya  animo  masyarakat  dalam  mengikuti  proses  pelelangan  barang/jasa  yang dilakukan.
5. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Kabupaten  Pelalawan  disebabkan  oleh  masih  adanya  aparatur  pemerintah  yang  memiliki tingkat  pemahaman  dan  komitmen  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  kurang  baik  terhadap peraturan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  melakukan  kegiatan  pengayaan  diri  sendiri sehingga pada akhirnya merugikan keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing  Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Zainal,  M.  D.  W.,  Ayu,  A.,  &  Purwati,  M.  L.  H.  (2021).  Effect  of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja , 10 (1), 211-219.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran  Tatap  Muka  di  Media  Online  CNN  Indonesia.  Medium:  Jurnal  Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 9(2), 167-184.
Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementyasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta
Ndaraha. T. 2003. Ilmu Pemerintahan (Kybernology). Jakarta: Rieneka Cipta
Ndraga, 2005. Kybernologi (Beberapa Konstruksi Utama), Tanggerang, Sirao Credentia Center,

## Banten
Rauf,  R.,  Zainal,  Z.,  &  Maulidiah,  S.  (2020).  The  Community  Participation  Dalam  Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 5 (01), 60-76.
Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society’s Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 14 (3), 1030-1046.
Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi, 6(2), 27-38.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi, 171.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger, 11(1), 18-26.
Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna  Perilaku  Merokok  di  Kalangan  Dosen  Universitas  Islam  Riau.  Bricolage:  Jurnal Magister Ilmu Komunikasi, 6(02), 207-222.
Volume 1, Nomor 1 Maret 2015
Riauan,  M.  A.  I.,  Aziz,  A.,  Fitri,  A.,  Mulyani,  O.,  &  Zainal,  Z.  (2020).  Stereotip  Budaya  Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. Inter Komunika: Jurnal Komunikasi , 5 (1), 43- 56.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020:  Proceedings  of  the  1st  International  Conference  on  Economics  Engineering  and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ(Halim et al., n.d.)
Sugioyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya,
Sinar grafika, Jakarta.
Trijupitasari,  R.,  &  Riauan,  M.  A.  I.  (2017).  Pola  Komunikasi  Komisi  Penanggulangan  AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. MEDIUM, 6(1), 78-86.
Syafiie. 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), , Mandar Maju, Bandung
Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia. Jakarta,
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta
Yogia, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 12 (1), 19-36.
Zainal,  F.  N.  P.  (2021,  December).  Government  Management  in  Village-Owned  Enterprises  in Increasing Village Original Income In Kampar District. In ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE (Vol. 9, p. 169).
Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 37(2).