## PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN

## PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KABUPATEN BANYUASIN
Holipah STIA Satya Negara Palembang Koresponding Email: holipahyunani@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  keseluruhan  perlindungan,  manajemen,  dan pelestarian  merupakan  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberikan  jaminan  hukum, mempertahankan  keberlanjutan,  dan  memperluas  hasil  pengembangan  partisipatif  yang dilakukan oleh PNPM dalam bentuk SPP (tabungan dan pinjaman perempuan) serta distribusi fasilitas. Masalah yang dihadapi oleh BKAD iadalah tunggakan berkelanjutan dari kelompok SPP di Banyuasin. Penelitian ini mengambil masalah dengan menyelidiki peran BKAD dalam melindungi,  mengelola,  dan  melestarikan  hasil  implementasi  PNPM  di  Banyuasin.  Metode kualitatif dipilih untuk meneliti masalah yang sedang diselidiki. Data penelitian dikumpulkan dengan  wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Penentuan  informan  dilakukan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Information divalidasi melalui partisipasi yang  konsisten,  pengamatan,  pengecekan  anggota,  dan  triangulasi.  Data  dianalisis  secara kualitatif, yang terdiri idari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Temuan penelitian mencakup tiga masalah. Pertama, BKAD melakukan upaya perlindungan yang  ditujukan  untuk  inventarisasi  aset  dan  properti  SPP  melalui  diskusi.  Kedua,  BKAD imelakukan  program  manajemen  idengan  merestrukturisasi  pinjaman  klien,  bekerjasama dengan  seluruh  tim  yang  terlibat  dalam  PNPM.  Ketiga,  upaya  pelestarian  yang  dilakukan BKAD menghasilkan SPP yang berkelanjutan.
Kata kunci: Manajemen, Pelestarian, Peran, Perlindungan

## ABSTRACT
This  studies  audit  modified  into  carried  out  to  find  out  the  general  safety,  manage,  and conservation  efforts  that  had  been  carried  out  to  provide  criminal  guarantees,  preserve sustainability, and increase the outcomes of the participatory trends that have been set up via PNPM and facilitated thru the guarantees). The trouble confronted thru BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This studies takes up the issue via the use  of  investigating  the  location  of  BKAD  in  defensive,  coping  with,  and  keeping  the consequences  of  the  implementation  of  PNPM  in  Banyuasin.  The  qualitative  qualitative technique have become selected to study the trouble this is being investigated. The research statistics had been amassed through in-intensity interviews, observations, and documentation. The  self-discipline  of  informants  was  done  with  the  aid  of  way  of  purposive  sampling  and
snowball  sampling.  Records  is  verified  via  regular  participation,  declaration,  member checking, and triangulation. The information had been analyzed qualitatively, which consisted of facts collection, facts reduction, data presentation, and statistics verification. The research findings cowl three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and  properties  through  discussions.  2nd,  BKAD  carries  out  a  manage  software  by  using manner of restructuring consumer loans, taking element with all the corporations worried in PNPM. 0.33, the conservation efforts completed with the aid of using BKAD have resulted in sustainable SPP.
Keywords: management, protection, protection, position

## PENDAHULUAN
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) adalah program  untuk  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan (PTO PNPM, 2007). Secara resmi PNPM MPd telah ditutup oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal  31  Desember  2014,  sehingga  dalam  irangka  imenyelamatkan  aset  PNPM  MP  maka tanggal  6  Mei  2015  lahirlah  Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  20  Tahun  2015  Tentang Perlindungan,  Pengelolaan,  dan  Pelestarian  Hasil  Pelaksanaan  Program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 3, lembaga pelaksana dari perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
Keberadaan  Peraturan  Bupati  Banyuasin  yang  menimbang  bahwa  hasil  pelaksanaan PNPM MPd berupa pembangunan partisipatif yang terdiri dari aset produktif dan non produktif iseperti  bangunan  fisik  serta  pinjaman  bergulir  telah  memberikan  manfaat  positif  dalam pengentasan  kemiskinan  guna  imeningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  bagi masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Banyuasin. karena, seiring berakhirnya PNPM MP  kesadaran  akan  pentingnya  pelestarian  hasil  program-program  terdahulu  menjadi kebutuhan yang penting, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah membuat suatu  keputusan  dibentuknya  Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  20  Tahun  2015  untuk dijadikan  sebuah  pedoman  yang  memberikan  kepastian  hokum  program  aset,  menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berguna bagi imasyarakat desa.
Sesuai  Peraturan  Bupati  Banyuasin  yang  menekankan  BKAD  sebagai  lembaga pelaksana  sangat  brperan  penting  dalam  pokok  perlindungan,  pengelolaan,  dan  pelestarian hasil kegiatan PNPM MP, karena dalam kedudukannya BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk  ioleh  masyarakat  antar  desa  sebagai  organisasi  masyarakat  kecamatan  yang beraktivitas  idalam  menerapkan  prinsip  dan  ketentuan  dasar  yang  ada  pada  program partisipatif.  Sesuai  Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  20  “Tahun  2015  Pasal  3,  lembaga pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian adalah:
(1) Lembaga  “pelaksana  perlindungan,  pengelolaan,  dan  pelestarian  aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dlakukan oleh BKAD.
(2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan kerjasama yang telah  terbentuk  dan  beroperasi  sebelum  berlakunya  Peraturan  Bupati  ini  termauk  komposisi personalia kepengurusannya yaitu badan kerja sama yang “dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan  kegiatan  PNPM  MPd  dan  atau  badan  kerjasama  yang  dibentuk  kemudian
sepanjang  untuk  memenuhi  kebutuhan  pengelolaan  dan  pelestarian  hasil  pembangunan partisipatif.
“Badan  Kerja  Sama  Antar  Desa  (BKAD)  pertama  kali  dibentuk  hanya  imelalui kesepakatan  antar  desa  tanpa  iadanya  campur  tangan  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan PNPM MPd yang harus dibuat. Kecamatan Banyuasin menerima  dan  mengelola  hasil  kegiatan PNPM  MP  sejak  diluncurkannya  pada  tahun  2009, selanjutnya pebentukan BKAD di Kecamatan Banyuasin disesuaikan dengan amanah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 29 Oktober 2015 melalui kesepakatan MAD dan dituangkan  idalam  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa.  kemudian,  untuk  imemenuhi  kepastian hukum  pembentukan  BKAD  telah  ditetapkan  dalam  akta  notaris  Nomor  AHU- 0055073.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BKAD dari 21 Kecamatan mengalami pemekaran menjadi 26 Kecamatan di Banyuasin.
Keberhasilan  pembangunan  nasional  tidak  lepas  dari  peran  dan  fungsi  organisasi pemerintah  yang  mengemban  tugas-tugas  pemerintah  dalam  mndukung  tercapainya  tujuan pembangunan nasional. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari tiap  masalah  kemiskinan  dan  pengangguran  karena  Masalah  kemiskinan  sudah  menjadi fenomena biasa dalam kehidupan masyarakat. Hal ini bisa juga disebabkan oleh merosotnya berbagai  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang  mengakibatkan  semakin  rendahnya  pendapatan masyarakat.  Karena,  kondisi  ini  perlu  mendapat  perhatian  yang  serius  terutama  dari  pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam memberikan bantuan program penanggulangan kemiskinan.  Dalam  upaya  untuk  menanggulanginya  harus  menggunakan  pendekatan  multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek- aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Maka  dari  itu  peran  serta  masyarakat  dalam  pembangunan  sangat  diperlukan  karena merekalah  obyek  sekaligus  subjek  pembangunan,  sehingga  berkembanglah  dengan  version pembangunan  partisipatif.  Pembangunan  partisipatif  ialah  pendekatan  pembangunan  yang sesuai  dengan  hakikat  otonomi  daerah  dalam  landasan  pembangunan  yang  tumbuh berkembang idari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat.  Melalui  program  pemberdayaan  pembangunan tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan  pembangunan  berdasarkan  sumber  daya  yang  dimiliki  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri.
Di  Indonesia,  mulai  tahun  2007  pemerintah  mencanangkan  program  Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ialah program yang dibuat oleh pemerintah  untuk  mengatasi  kemiskinan  melalui  pemberdayan  masyarakat  baik  melalui penguatan  modal  maupun  kelembagaan  yang  terdiri  dari  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  PNPM Mandiri  Perkotaan,  serta  PNPM  Mandiri  Wilayah  Khusus  dan  Dusun  Tertinggal.  PNPM Mandiri Pedesaan adalah application untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terkontrol  dan  berkelanjutan.  PNPM  Mandiri  Pedesaan  merupakan  pengembangan  dari program  pengembangan  kecamatan  (PPK)  yang  selama  ini  dinilai  sudah  berhasil. Beberapa keberhasilan  PPK  yaitu  berupa:  keberhasilan  menyediakan  lapangan  kerja  dan  sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakt.
Kerjasama desa yang merupakan bentuk perjanjian dari kerjasama antar desa satu desa lainnya  dalam  rangka  kepentingan  masing-masing  desa,  oleh  karena  penamaan  setiap
kerjasama desa hendaknya didasarkan pada obyek yang telah diperjanjikan. Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNMP  Mandiri  Pedesaan)  yang  merupakan tindak lanjut idari program pengembangan kecamatan (PPK) merupakan program pemerintah dengan menggunakan basis wilayah kecamatan sebagai penempatan dana bantuan Pemerintah memberikan  batuan  kepada  seluruh  masyarakat  desa  dalam  wilayah  kecamatan  untuk  di kompetisi  antar  desa  dengan  syarat  dan  aturan  yang  telah  diatur  dalam  Petunjuk  Tehnik Operasional  (PTO).  Dengan  skema  tersebut,  maka  seluruh  asset  yang  ada  dalam  software PPK/PNPM  Mandiri  Pedesaan  hakekatnya  milik  semua  desa  yang  ada  dalam  wilayah kecamatan lokasi program. Oleh karena itu, iuntuk melindungi dan melestarikan seluruh asset yang iada pada akhir Tahun 2006 pengelola program PPK/PNPM mengmbil Kebijakan dengan membentuk  Badan  Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)  di  semua  kecamatan  lokasi  program- program.
Mengingat obyek yang diperjanjikan bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian aset PPK,  maka  dari  itu  Penanaman  BKAD  diseluruh  lokasi  PPK  di  beri  nama  dengan  “BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK, imaka BKAD harus menjadi satu subyek hukum dan karenanya proses pembentukannya harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
Dalam  PNPM  MPd.  pelaku-pelaku  di  tingkat  desa  yang  terlibat  langsung  dalam menyukseskan program, yaitu Kades, BPD, LPM, KPMD/Kader Desa, Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pemantau dan Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan. Sedangkan pelaku  tingkat  kecamatan,  yaitu  BADAN  KERJASAMA  ANTAR  DESA  (BKAD)  yang imembawahi Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pendanaan.
Dari  semua  pelaku/lembaga,  maka  BKAD  adalah  lembaga  tertinggi  dalam  PNPM- MPd.  yang  berperan  strategis  dan  menjadi  motor  penggerak  utama  dalam  menyukseskan pelaksanaan PNPM-MP di kecamatan. BKAD adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di satu wilayah kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM- MPd.  yang  diputuskan  melalui  discussion  board  Musyawarah  Antar  Desa  (MAD).  Tujuan ipendirian BKAD untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MPd. yang meliputi sarana prasarana umum, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP).
Dimulainya PNPM MP dari PPK sejak tahun 1998 hingga saat ini  menghasilkan tiga asset terbesar yaitu
1.  Terbangunnya  sarana  prasarana  di  bidang  Pendidikan,  Sosbud,  Kesehatan,  dan Ekonomi
2. Adanya Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan
3. Terbentuknya Kelembagaan iditingkat Kecamatan dan Desa.
Pada tanggal 24 April 2014, PNPM-MP (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan) berakhir. Dan mengingatakan hal itu, maka perlu dilaksanakan pendataan, inventarisasi  asset  idan  penataan  asset  hasil  kegiatan  PNPM-MP  (Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat-Mandiri  Perdesaan),  baik  itu  berupa  asset  fisik  atau  sarana prasarana  maupun  dana  bergulir  (SPP).  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aset-aset  yang dibangun program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan dana  SPP  (Simpan  Pinjam  Khusus)  yang  dikelola  serta  untuk  melindungi  asset  dari  eks.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tersebut. Selain iitu juga untuk mencari tujuan akan dibawa kemana aset-aset tersebut baik fisik imaupun non fisik tersebut? Karena kegiatan fisik sudah diserah terimakan ke desa, maka akan menjadi hak desa, menjadi milik desa dengan kewajiban untuk perbaikan jika ada kerusakan adalah desa iyang  bertanggung  jawab.  Sedangkan  untuk  aset  berupa  dana  SPP  (Simpan  Pinjam  Khusus Perempuan)  Dana  Bergulir  adalah  milik  desa  dengan  pengelolaan  tetap  di  Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.
Pada tabel 1.1 berikut merupakan wellknown alokasi dana PNPM MPd yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin yang telah dikelola oleh BKAD dari awal sampai tahun pengakhiran PNPM MP pada tiap desanya yang terdiri dari aset produktif dan non produktif.
Tabel  1.1  memperlihatkan  average  alokasi  dana  dari  awal  munculnya  PNPM  MPd tahun 2015-2021 yang imenghasilkan aset produktif dan non produktif berupa bangunan sarana prasarana serta dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Banyuasin. Oleh karena  itu,  BKAD  sebagai  lembaga  pelaksana  kegiatan  dalam  menyelamatkan  aset-aset tersebut  harus  melakukan  pokok  perlindungan  terlebih  dahulu  guna  melaksanakan  penataan ulang  sehingga aset  yang  telah  menyebar  diseluruh  desa  yang  ada  di  Kecamatan Banyuasin memiliki repute yang jelas dan isah untuk selanjutnya akan dikelola dan dilestarikan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan ioleh BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi  seluruh  aset  beserta  hasil-hasil  kegiatan  pembangunan  partisipatif  serta pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD.
Kegiatan  perlindungan  hasil  pelaksanaan  PNPM  MP  yang  dilakukan  oleh  BKAD  di Kecamatan Banyuasin secara umum melaksanakan inventarisasi aset non produktif dan iasset produktif  yang  memiliki  general  alokasi  dana  Rp  9.581.026.500  Berikut  Tabel  1.2  tentang jumlah aset non produktif sarana prasarana hasil kegiatan PNPM MPd Kecamatan Banyuasin Tahun 2021
Aset  yang  dihasilkan  dari  pelaksanaan  PNPM  selanjutnya  berupa  dana  bergulir  SPP  yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Aset dana begulir telah ada sejak diluncurkannya PNPM MP pada tahun 2009, namun setelah dibekukannya PNPM MP pada Tahun 2021 masih ditemukannya masalah mengenai pengelolaan SPP yang hasilnya kurang optimal.
Dari Tabel 1.3 memperlihatkan adanya kenaikan tunggakan saldo pinjaman SPP dari bulan  Januari  sampai  Juni  di  Kecamatan  Banyuasin.  Selain  itu,  tingkat  pengembalian  saldo pinjaman  secara  signifikan  turun  menjadi  97.2%  pada  bulan  Juni.  Hal  tersebut  iakan memberikan dampak terhadap imunculnya itunggakan bermasalah pada bulan berikutnya jika tidak dicarikan solusi dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, setelah BKAD melaksanakan tahapan-tahapan mengenai proses dari pokok perlindungan, maka BKAD harus melaksanakan pokok  pengelolaan  aset  produktif  guna  imenangani  imasalah  tunggakan  SPP  yang  ada  di Kecamatan Banyuasin. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 4  mengklasifikasikan  peran  BKAD  dalam  pengelolaan  aset  produktif  dana  bergulir, mendorong  pengembangan  UPK  sebagai  pengelola  kegiatan  yang  handal,  dengan  basis kegiatan  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  dan  lembaga  kelola  teknis  program,  mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu  menjaga  netralitas,  mendorong  pengembangan  Tim  Verifikasi  yang  profesional  dan
independen, mendorong  pengembangan  lembaga  pendukung  UPK  sesuai  dengan  kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Berdasarkan peraturan bupati tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga yang dimaksud yaitu UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Perguliran. Hal tersebut dilakukan ioleh BKAD untuk mampu imenangani permasalahan tunggakan SPP yang ada. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7  Ayat 2, pelestarian aset yang  merupakan  aset  produktif  berupa  dana  bergulir  dilakukan  oleh  BKAD  yang  secara operasional  dijalankan  oleh  UPK,  hal  tersebut  memberikan  ruang  iterhadap  BKAD  untuk melestarikan aset dana bergulir sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan disahkan oleh BKAD dalam pokok perlindungan sebelumnya. Oleh karena itu, peran  BKAD  dalam  pengelolaan  dan  pelestarian  dana  bergulir  menjadi  penting  guna menangani  tunggakan  bermasalah  SPP  yang  telah  tersebar  di  wilayah  desa  yang  iada  di Kecamatan Banyuasin.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  terkait peran  BKAD  dalam  Perlindungan,  Pengelolaan,  dan  Pelestarian  Hasil  Pelaksanaan  PNPM MPd  di  Kecamatan  Banyuasin  Kabupaten  Banyuasin.  Tujuan  penelitian  ini  adalah mendeskripsikan  peran  BKAD  dalam  perlindungan,  pengelolaan,  dan  pelestarian  hasil pelaksanaan PNPM Mpd Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

## Pembangunan Desa.
Pembangunan  desa  merupakan  hal  yang  penting  untuk  setiap  kabupaten  karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, serta tujuan dari pembangunan desa  adalah  imeningkatkan  ikesejahteraan  penduduk  wilayah  pedesaan.  Menurut  Mosher (1969)  yang  dikutip  Jayadinata  (2006:85),  pembangunan  desa  dimaksudkan  untuk menghilangkan iatau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurangnya  pengetahuan  dan  keterampilan,  kesempatan  kerja,  dan  sebagainya,  yang mengakibatkan penduduk wilayah pedesaan miskin. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang  Desa  Pasal  1  Ayat  8,  pembangunan  desa  adalah  upaya  peningkatan  kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Menurut Kartasasmita yang dikutip Jayadinata (2006:6), pembangunan pedesaan harus melakukan four upaya besar yang saling berkaitan yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat desa  yang  memerlukan  masukan  modal,  bimbingan  teknologi,  dan  pemasaran  untuk memandirikan  masyarakat  desa,  imeningkatkan  kualitas  sumberdaya  penduduk  pedesaan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan gizi sehingga memperkuat produktivitas dan daya  saing,  imembangun  prasarana  pendukung  pedesaan  yang  cukup  (karena  lokasi perkampungan terpencil), seperti jalan, jaringan telekomunikasi dan penerangan, yang masih merupakan tanggung jawab pemerintah, keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam gotong royong  harus  diutamakan,  serta  imengatur  kelembagaan  pedesaan,  yaitu  berbagai  lembaga pemerintah  dan  lembaga  kemasyarakatan  desa.  Pemerintah  desa  harus  mampu  menampung aspirasi dan menggali potensi masyarakat”.

## Otonomi Desa
Menurut  “Soetardjo  (1984:182)  yang  dikutip  oleh  Nurcholis  (2011:20),  desa  adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-
lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  kesatuan  masyarakat  hukum  tersebut  desa  mempunyai kekayaan  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem  kelembagaan  yang  dikembangkan  sendiri.  Desa yang  mempunyai  keadan  seperti  itu  disebut  mempunyai  rumah  tangganya  sendiri,  yaitu mempunyai  wilayah  yang  hanya  masyarakat  desa  yang  bersangkutan  untuk  mengatur  dan imengurus  urusannya,  orang-orang  luar  yang  tidak  berkepentingan  tidak  boleh  ikut  campur dengan  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  desa  yang  bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan otonomi desa. Sedangkan imenurut “Rozaki (2005:51), otonomi desa yaitu kemandirian desa yang  hanya  ditopang  oleh  swadaya  masyarakat,  namun  otonomi  desa  adalah  persoalan pembagian  kewenangan  yang  membuat  desa  sebagai  community  self-goverments,  dimana nearby  self-government  atau  pemerintah  lokal  mengakui  adanya  kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut sesuai dengan asal-usul tersebut.

## Pembangunan Lembaga
Menurut  Joseph  Eaton  (1986:159),  organisasi  bisa  dinamakan  lembaga  jika  telah mengembangkan  kemampuan  untuk  bertindak  sebagai  wakil  masyarakat  yang  lebih  luas dengan  menyediakan  fungsi-fungsi  dan  pelayanan-pelayanan  yang  berharga.  Dan  jika  lebih dari itu maka merupakan version untuk imenentukan pola-pola inormatif dan nilai-nilai yang sah,  melestarikan  dan  melindunginya  bagi  masyarakat  yang  lebih  besar.  Selain  dari  itu, menurut  Esman  (1971)  yang  dikutip  oleh  Eaton  (1986:24),  pembangunan  lembaga  dapat dirumuskan  sebagai  perencanaan,  penataan,  dan  bimbingan  dari  organisasi-organisasi  baru atau  yang  disusun  kembali  yaitu  (a)  imewujudkan  perubahan-perubahan  dalam  nilai-nilai, fungsi-fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengmbangkan, dan melindungi  hubungan-hubungan  yang  normatif  dan  pola-pola  tindakan  yang  baru,  dan  (c) memperoleh sebuah dukungan dan kelengkapan dalam lingkungan tersebut.

## Kelembagaan
Menurut  Schmid  yang  dikutip  Bromley  (1989:43),  kelembagaan  adalah  seperangkat hubungan  antara  orang-orang  yang  memerintahkan  mendefiniskan  hak-hak  mereka,  secara terbuka  atau  memberi  kesempatan  terhadap  hak-hak  orang  lain,  hak  pribadi,  dan  tanggung jawab.  Sedangkan  menurut  Deliarnov  (2006:109),  kelembagaan  adalah  sebagai  ipengatur hubungan kepemilikan, sebagai pengatur ihubungan kepemilikan kelembagaan yang dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur (1) individu atau kelompok pemilik, (2) objek nilai bagi  pemilik  dan  orang  lain,  serta  (three)  orang  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  suatu kepemilikan.  Selain  dari  itu,  menurut  Joseph  Eaton  (1986:40),  kelembagaan  berarti  bahwa organisasi  dan  inovasi-inovasinya  telah  diterima  dan  didukung  oleh  lingkungan  eksternnya. Hal  tersebut  berarti  bahwa  kelembagaan  merupakan  hasil  akhir  dari  usaha  pembangunan lembaga, artinya  kelembagaan  menjadi  standar  untuk  menilai  hasil  keberhasilan  dari  usaha- usaha pembangunan lembaga tersebut.

## Peran
Setiap  individu  dalam  kehidupan  bermasyarakat  banyak  memiliki  kedudukan  dan tanggung  jawab masing-masing  sesuai  dengan  kedudukannya,  maka  individu  tersebut  dapat dikatakan menjalankan perannya. Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk imemahami peran
BKAD adalah konsepsi tentang peran. Soekanto (2013:212) yang menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (popularity), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan  kedudukannya  maka  dia  menjalankan  isuatu peranan. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu, peran yang meliputi norma-norma yang  dihubungkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  dalam  bermasyarakat.  Peran  dalam artian  ini  merupakan  rangkaian  peraturan-peraturan  yang  membimbing  seseorang  dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran iadalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu  dalam  masyarakat  sebagai  organisasi.  Peran  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perilaku individu yang penting bagi “struktur sosial.
Sedangkan” menurut Stephen Robins (2002:109), peran merupakan serangkaian pola perilaku  yang  diharapkan,  sehubungan  dengan  posisi  yang  diberikan  dalam  satu  unit  sosial. Konsep peran sangat penting untuk memahami perilaku yang diharapkan dan diberikan kepada suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi. Kedudukan yang dipegang seseorang dalam suatu organisasi  ini  mencakup  antara  posisi  rantai  komando,  yang  berarti  jumlah  wewenang dihubungkan dengan posisi tersebut serta fungsi kewajiban dari posisi itu.
Badan  Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)  Konsep  BKAD  dapat  dipahami  dengan mengetahui  pengertian  dari  BKAD.  Menurut  Nurcholis  (2011:109),  kerjasama  desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan  kerjasama  desa  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  bersama  dan  mencegah ketimpangan antar desa, dan kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat kita.
Selain dari itu, pengertian dari BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD iadalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa isebagai organisasi masyarakat kecamatan Banyuasin yang eraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan  prinsip  dan  ketentuan  dasar  yang  ada  pada  program  pembangunan  partisipatif. Sesuai idengan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Kerjasam Antar Desa adalah  badan  yang  melaksanakan  kegiatan  kerjasama antar  desa  yang idibentuk  oleh  Badan Kerjasama  Desa  dan  berkedudukan  di  Kecamatan.  Sesuai  ad/artwork  BKAD  Kecamatan Banyuasin  Tahun  2020,  Badan  Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)  adalah  badan  yang melaksanakan  Kerjasama  Antar  Desa  dalam  pengelolaan  pembangunan  partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  imaupun  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  di  Kecamatan yang  dibentuk  dengan  berdasarkan  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa.  Berdasarkan  aturan tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Badan  Kerjasama  Antar  Desa  (BKAD)  merupakn lembaga  yang  dibentuk  melalui  kesepakatan  musyawarah  antar  desa  dalam  satu  wilayah kecamatan  yang  melaksanakan  kerjasama  antar  desa  sesuai  dengan  kewenangan  yang  telah diberikan iuntuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah cara untuk mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Perda Kabupaten Banyuasin No. 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkn suatu kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran  dengan  memanfaatkan  sumberdaya  melalui
penetapan  kebijakan,  program,  kegiatan  dan  pendampingan  yang  sesuai.  Tujuan  dari pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 yaitu:
1. Mengembangkan suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaikan  kehidupan  melalui  keterampilan  dalam  memanfaatkan  sumberdaya yang sudah ada.
3. Kemandirian,  masyarakat  yang  dapat  menciptakan  lapangan  kerja  sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.
Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal,  yaitu:  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  (freedom), dalam arti bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

## Desa
Menurut  Undang-Undang  Desa  No.  6  Tahun  2014,  Ketentuan  Umum  pasal  1  yang dimaksud dengan desa adalah Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul, dan/atau hak itrandisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  memiliki hak  asal  usul  dan  hak  tradisionl  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa  adalah  keanekargaman,  partisipasi,  otonomi  asli,  demokratisasi  dan  pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama yang diakui oleh negera dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.”

## Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
Program  Pemberdayaan  Masyarakat”  Desa  Mandiri  Perdesaan  (PNPM-MP) merupakan suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mnaggulangi kemiskinan  yang  akan  melibatkan  unsur  imasyarakat  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, sampai  pemantauan  dan  evaluasi.  Cara  kerja  software  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Mandiri  Perdesaan  (PNPM-MP)  yaitu  melalui  proses  pembangunan  yang  partisipatif, kesadaran kristis dan kemandirian masyarakat, terutama imasyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan  sehingga  meraka  bukan  lagi  obyek  melainkan  sebagai  subyek  dalam  upaya penanggulangaan  kemiskinan.  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) mulai itahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi  PNPM-PPK,  kemudian  berubah  lagi  menjadi  Program  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
Dengan pengintegrasian berbagai macam program pemberdayaan masyarakat ke dalam suatu  kerangka  kebijakan  program  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Mandiri  Pedesaan (PNPM-MP), yang cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah- daerah terpencil dan terisolir. Rangkaian proses pemberdayaan dalam program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dilakukan melalui beberapa application yaitu sebagai berikut:
1. Pengembangan  Masyarakat  Komponen,  pengembangan  masyarakat  yang mencakup  serangkaian  kegiatan  untuk  membangun  kesadaran  kritis  dan  kemandirian masyarakat  yang  terdiri  dari  pemetaan  potensi,  masalah  dan  kebutuhan  masyarakat, perencanaan  partisipatif,  pengorganisasian,  Pemanfaatan  sumberdaya,  pemantauan  dan pemeliharaan hasil-hasil yang akan dicapai.
2. Bantuan  Langsung  Masyarakat  Komponen  Bantuan  Langsung  Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen ini  adalah berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar  mampu  menciptakan  kondisi  yang  kondusif  dan  sinergi  yang  positif  bagi  masyarakat terutama kelompok miskin.
4. Bantuan  Pengelolaan  dan  Pengembangan  Program  Komponen  ini  meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Deskriptif  Kualitatif.  Dimana  penelitian  ini mengambil tempat lokasi di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2021. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sumber information sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan information yaitu wawancara,  observasi  dan  dokumentasi. Teknik  penentuan  informan  yang  dilakukan  adalah dengan  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  snowball  sampling.  Uji  keabsahan statistics  menggunakan  tehnik  perpanjangan  keikutsertaan,  ketekunan  pengamatan, pengecekan  anggota  dan  triangulasi.  Sedangkan  tehnik  analisis  records  dengan  komponen analisis  data  kualitatif  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  verifikasi information.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  BKAD  dalam  Perlindungan  Hasil  Pelaksanaan  PNPM  Mpd  Kecamatan Banyuasin  Kabupaten  Banyuasin  adalah  salah  satu  daerah  yang  terletak  di  Kabupaten Banyuasin iyng menerima aset PNPM MP yang berupa aset produktif dan aset non produktif, dalam irangka memberikan kepastian hukum dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah  ditetapkan,  maka  untuk  menyelamatkan  aset  hasil  pelaksanaan  PNPM  MP  tersebut  di Kecamatan  Banyuasin  BKAD  berpedoman  terhadap  Peraturan  Bupati  Banyuasin Nomor  20 Tahun  2015,  mekanisme  perlindungan  aset  hasil  kegiatan  PNPM  yang  pertama  adalah inventarisasi“seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD,
selanjutnya  dalam  ipemantapan  kelembagaan  dan  produktifitas  ini,  BKAD  menyusun  idan menetapkan  struktur  kelembagaan  dan  aturan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan, pengelolaan  dan  pelestarian  asset  yang  dituangkan  dalam  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran Rumah  Tangga  (AD/ART)  serta  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP).  Peraturan  yang dilakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan sebagai berikut:
a. Rapat Kelembagaan Persiapan Inventarisasi Aset
Rapat  tersebut  membahas  tentang  agenda  penetapan  Tim  Inventarisasi  dana  bergulir.  Rapat kelembagaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021 dan hasil rapat telah menetapkan bahwa kegiatan inventarisasi asset dana bergulir yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 is/d 10 Agustus 2021, iserta imemuat itentang idana ibergulir yang telah menyebar di Kecamatan Banyuasin
b. Musyawarah  antar  desa  Sosialisasi  Pengakhiran  Musyawarah  Antar  Desa  Sosialisasi Pengakhiran PNPM MP
Kegiatan  MAD  Sosialisasi  Pengakhiran  PNPM  MPd  dilaksanakan  untuk  memberikan sosialisasi  kepada  seluruh  delegasi  desa  di  Kecamatan  Banyuasin  berdasarkan  Surat Kementrian  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Kemendesa–PDTT) Nomor  134/DPPMD/VII/2015  tentang  Panduan  Pengakhiran  dan  Penataan  Hasil  Kegiatan PNPM MPd. Acara MAD Sosialisasi di Kecamatan Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 5  Agustus  2021,  adapun  hasil  dari  dari  MAD  Sosialisasi  Pengakhiran  PNPM  MPd  tersebut yaitu  tersusunnya  jadwal  Musdes  Sosialisasi  Pengakhiran  diseluruh  desa  yang  ada  di Kecamatan  Banyuasin,  selanjutnya  BKAD  juga  memberikan  sosialisasi  kepada  seluruh delegasi desa mengenai Peraturan Besama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD. Selain itu,  hasil  dari  MAD  Sosialisasi  Pengakhiran  PNPM  MP  yaitu  menyepakati  bahwa  seluruh peserta  menyetujui  dan  memutuskan  bahwa  akan  dilaksanakan  inventarisasi  aset  sarana prasarana PNPM MPd mulai tahun 2015 sampai 2021 diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.
c. Musyawarah Desa (Musdes) Sosiaisasi PNPM MP
Sosialisasi  Musyawarah  Desa  akan  idilaksanakan  untuk  memberikan  sosialisasi  mengenai pngakhiran PNPM MPd diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin serta penetapan Tim  Inventarisasi  untuk  melaksanakan  pendataan  hasil  kegiatan  PNPM  MPd.  Kegiatan tersebut akan dilaksanakan diberbagai desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Banyuasin. Wawancara  ini  dilakukan  dengan  Bapak  Ir.  Suparman,  SH.,MM  selaku  Sekretaris  BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.
“Kalau  MD  itu  sudah  dilaksanakan  diseluruh  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Banyuasin, pentingnya  begini  artinya  di  PNPM  itu  syarat  mutlak  yang  harus  kita  lakukan  adalah musyawarah desa apabila memang itu dibutuhkan bahkan mengenai Musdes itu tadi mbak, kita laksanakan diberbagai desa seluruh Kecamatan Banyuasin gunanya untuk mensosialisasikan pengakhiran PNPM serta pembentukan Tim Inventarisasi desa.” d. Inventarisasi Aset Sarana Prasarana Hasil NPM MPd Tim inventarisasi  yang telah  dibentuk  dari  Musdes  Sosialisasi  PNPM  MPd  bertugas  khusus untuk  mendata  iseluruh  aset  non  produktif  berupa  isarana  prasarana  yang  telah  menyebar berbagai  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Banyuasin.  Kegiatan  inventarisasi  tersebut  bertujuan untuk  melakukan  pendataan  sehingga  kondisi  fisik  aset  hasil  PNPM  MPd  dapat  diketahui, selain itu kegiatan iinventarisasi asset telah dilakukan diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin  dengan  penanggungjawab  Kepala  Desa  setempat.  Wawancara  dilakukan  idengan
Suparman, SH., MM selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021  pukul  09.03  WIB.  “Iya  kalau  inventarisasi  bangunan  itu  sudah  ya  mbak,  kita  telah menerima laporannya juga dari tiap-tiap desa, dan tentunya BKAD adalah pelaku iutama yang memfasilitasi terhadap kegiatan itu”.
e. Musyawarah Desa (Musdes) II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM MP Musyawarah  selanjuttnya  yang  diselenggarakan  oleh  BKAD  yaitu  Musyawarah  Desa  iII Penataan  dan  Pengalihan  Aset  Hasil  PNPM  MP.  Kegiatan  tersebut  membahas  tentang penyampaian  dan  pembahasan  laporan  hasil  inventarisasi  sarana  prasarana  PNPM  MP  oleh Tim  Inventarisasi,  penyelarasan  BKAD  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  (penetapan delegasi desa yang akan ikut serta dalam kerjasama antar desa, serta penetapan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan diseluruh desa yang ada di  Kecamatan  Banyuasin.  Wawancara  dilakukan  dengan  Bapak  Suparman,  SH.,MM  selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.03 WIB. “Oh sudah sudah, jadi itu kan proses itu mulai tahun 2021 sampai tahun 2021 jadi program diakhir tahun 2021 semua kegiatan penataan PNPM MP itu sudah selesai”.
f.  Musyawarah Antar Desa (MAD) Penataan Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kegiatan pnyelerasaan kelembagan BKAD di Kecamatan Banyuasin dilakukan untuk penataan BKAD  yang  akan  diarahkan  guna  melestarikan  kerjasama  antar  desa  yang  sudah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM MP, selain itu juga topik yang iakan dibahas dalam MAD Penataan Kelembagaan BKAD yaitu ipembahasan tentang susunan ad/art work, SOP, serta ipengesahan Peraturan Bersama Kepala Desa oleh seluruh desa yang ada di “Kecamatan Banyuasin. Penyelerasan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin telah diselenggarakan dalam acara MAD Penataan BKAD yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015. Wawancara  akan  dilakukan  untuk  mengetahui  tentang  bagaimana  terselenggaranya  MAD Penataan  BKAD  Kecamatan  Banyuasin  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Suparman,  SH.,MM selaku  Sekretaris  BKAD  Kecamatan  Banyuasin  pada  tanggal  6  Agustus  2021  pukul  09.00 WIB.
“Oh sudah sudah, artinya semua yang menyangkut hal-hal berkaitan dengan kami selaku tim lembaga  pelaksana  tiga  orang  di  tingkat BKAD  itu,  enam  Kepala  Desa  sudah  tanda  tangan semua  khusunya  mengenai  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  seluruh  Kecamatan  Banyuasin. Kalau untuk AD/ART dan SOP kita masih membahas di penataan BKAD”.
g. Musyawarah  Antar  Desa  (MAD)  Pengesahan  ad/artwork  Kecamatan  Banyuasin Kabupaten Banyuasin
Forum MAD terkait pembahasan AD/ART dan SOP tersebut telah berlangsung di Kecamatan Banyuasin  pada  tanggal  28  Januari  2021 pukul  08.00  WIB  dengan  jumlah  sixty  six  peserta musyawarah yang menghasilkan kegiatan mengenai pengesahan advert/art dan SOP BP-UPK (Badan  Pengawas-Unit  Pengelola  Kegiatan),  SOP  UPK  (Unit  Pengelola  Kegiatan),  SOP perguliran, SOP Tim Verifikasi Perguliran, dan SOP Tim Pendanaan Perguliran.

## Peran BKAD Dalam Pengelolaan Hasil Pelaksanaan PNPM MPd Kecamatan Banyuasin
Pengelolaan  hasil  pelaksanaan  PNPM  MP  yang  masih  berjalan  adalah  asset  dana bergulir  berupa  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP).  Hal  tersebut  akan  menjadi  fokus pengelolaan  BKAD  karena  pengelolaan  aset  dana  bergulir  di  Kecamatan  Banyuasin  belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menghimpun data tingkat pengembalian aset produktif dana bergulir SPP dari seluruh Kabupaten Banyuasin serta tunggakan yang bermasalah SPP yang
ada  di  Kecamatan  Banyuasin.  Selain  itu  juga,  peneliti  menghimpun  informasi  tunggakan kelompok bermasalah SPP di Kecamatan Banyuasin Tahun 2021 dalam Tabel 3.1.
Berdasarkan  Tabel  3.1  maka  dapat  diketahui  bahwa  pada  tiap  bulan  permasalahan mengenai  tunggakan  SPP  masih  terjadi  di  Kcamatan  Banyuasin  sehingga  diperlukan  peran BKAD  untuk  meningkatkan  kinerja  seluruh  lembaga-lembaga  yang  terkait,  serta memforsir agar tunggakan tersebut tidak bertambah lagi.
a. BKAD  Melakukan  Pnetapan  Standar  Kerja  UPK  dan  Penetapan  Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Banyuasin salah satu fungsi strategis BKAD” sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun  2015  Pasal  eleven  Ayat  1,  tentang  pengelolaan  perencanaan  yakni  upaya  untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagan yang  dihasilkan  oleh  program  pembangunan  partisipatif  dalam  bidang  pngelolaan  dana bergulir,  pengelolaan  program  dan  pelaksana  usaha  kelompok.  Wawancara  dengan  Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku Ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal  7 Agustus 2021 pukul 08.30 WIB “Kita mendorong UPK dengan mengawasi tugas umumnya, lalu tentang dan kontrol terus lewat absensi, disana juga ada rencana kerja untuk mengatur kegiatan UPK dan laporan-laporan juga  harus  dikumpulkan,  tujuannya  biar  membentuk  UPK  agar  disiplin  dan mengetahui  keadaan  UPK  mbak.  Dalam mengawasi  dan  memberikan  evaluasi  kepada  UPK kita mengadakan Rakor setiap satu bulan dua kali, yaitu rapat koordinasi inner dan menerima laporan dari BP yaitu badan pengawas”.
Selanjutnya  untuk  memperkuat  pernyataan  tersebut  di  atas,  peneliti  melakukan Wawancara  dengan  Bapak  Sukiswo  Hadir  selaku  Ketua  UPK  Kecamatan  Banyuasin  pada tanggal 02 Oktober 2021 pukul 10.20 WIB. “Kalau seperti itu di lembaga kami, memang ada yang namanya rakor rutin yang artinya rapat koordinasi rutin, minimal dalam satu bulan itu pada  awal  bulan  dan  akhir  bulan,  biasanya  dalam  satu  bulan  iada  dua  kali,  isinya  atau agendanya, satu laporan dari BP atas pantauan yang berwenang untuk imemantau UPK adalah BP, kemudian Badan Pengawas langsung melaporkan hasil pantauannya kepada BKAD.
Selain itu peneliti ijuga menghimpun data tentang rencana keuangan UPK dan realisasi rencana  keuangan  UPK.  Realisasi  UPK  pada  bulan  Oktober  2016  mencapai  70,1%  dengan
program  alokasi  dana  mencapai  3.320.500.000,  hal  tersebut  tentunya  akan  memperlihatkan bahwa kinerja UPK hampir mencapai jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.
BKAD Melaksanakan Penyehatan Pinjaman bermasalah, Sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin  Tahun  2020,  pinjaman  bermasalah  sesuai  PTO  (Petunjuk  Teknis  Operasional) adalah  tunggakan  iangsuran  di  atas  three  bulan  untuk  jadwal  pinjaman  yang  diangsur  tiap bulan, serta tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok seperti kelompok bubar, konflik pengurus,  dan  sebagainya.  Berikut  di  bawah  ini  adalah  gambar  dari  mekanisme  penyehatan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Banyuasin. Berikut di bawah ini adalah gambar penyehatan pinjaman yang dilaksanakan oleh BKAD Kecamatan Banyuasin. b. BKAD  Melaksanakan  Pembagian  Laba  SHU  (Sisa  Hasil  Usaha),  sesuai  SOP  UPK Kecamatan  Banyuasin  Tahun  2020,  laba  iatau  SHU  adalah  ipengalokasian  atau  pembagian keuntungan untuk anggaran dan alokasi dana tertentu, hal tersebut dilakukan setiap tutup buku atau  akhir  tahun.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  Bapak  Subagio,  Ak.,C.A  selaku  ketua BKAD  Kecamatan  Banyuasin  tanggal  7  Agustus  2021  pukul  08.30  WIB.  “Alokasi  surplus memang sudah dirumuskan ya, untuk tahun baru setelah dibenahi advert/art kita menambahkan alokasi  surplus  untuk  bonus  kelembagaan,  semuanya  itu  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk memotivasi mbak, supaya kerja mereka semakin baik”.
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  maka  dapat  diketahui  tentang  alokasi  surplus  SPP Kecamatan Banyuasin. Alokasi surplus telah dibagi rata dan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
c. BKAD Mendorong Pengembangan Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), dan Tim  Pendanaan  Perguliran  (TPP),  sesuai  AD/ART  Kecamatan  Banyuasin  Nomor  1  Tahun 2015,  Badan  Pengawas  (BP) adalah  lembaga  operasional  yang  bersifat tetap  atau permanen yang  berfungsi  dan  bertanggungjawab  penuh  untuk  melakukan  ipengawasan  terhadap kelembagaan pendukung unit usaha BKAD. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.50 WIB. “Jadi begini secara kelembagaan itu tugas pokok dan fungsinya itu ikan sudah iada, terus  yang  kedua  waktu  pelaksanaannya  juga  sudah  ada,  lalu  kita  setiap  koordinasi  pasti stakeholder  mulai  dari  BP-UPK,  UPK,  TV,  TPP  ini  sudah  harus  duduk,  jadi  harus  iada komponen itu, sehingga dalam mendorong tim tersebut melakukan tupoksinya yang baik maka kita laksanakan rapat koordinasi setiap satu bulan dua kali, tugasnya kita pantau, dan tentunya kita memberikan hak dan wewenangnya dengan lancar”.
Berdasarkan  pernyataan  informan  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  dalam memantau, mengkoordinasi, dan memberikan evaluasi atas hasil kinerja dari seluruh tim maka BPKAD Kecamatan Banyuasin rutin melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) kelembagaan yang dilaksanakan secara internal.

## Peran BKAD Dalam Pelestarian Hasil Pelkasanaan PNPM MP Kecamatan Banyuasin
Menurut  Joseph  Eaton”  (1986:159),  organisasi  dapat  dinamakan  lembaga  jika  telah mngembangkan  kemampuan  untuk  bertindak  sebagai  wakil  masyarakaat  yang  lebih  luas dengan  menyediakan  fungsi-fungsi  dan  pelayanan-pelayanan  yang  berharga.  Lebih  dari  itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan  melindunginya  dari  masyarakat  yang  lebih  besar.  Jadi  dalam  hal  ini  Lembaga  BKAD sebagai  lembaga  tertinggi  dalam  mengelola  hasil  pelaksanaan  PNPM  MPd  berupa  aset produktif SPP telah menentukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang sah melalui SOP, dan untuk
melestarikan  SPP  tersebut  BKAD  tetap  melaksanakan  program  yang  telah  dirancang  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian asset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir yang dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. Selain itu juga, salah satu tujuan dibentuknya BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1, BKAD dibentuk dengan  tujuan  melestarikan  dan  mengembangkan  kegiatan  dana  bergulir  yang  dihasilkan pembangunan  partisipastif  dan  bantuan  pendanaan  lainnya  untuk  penyediaan  pendanaan kebutuhan  usaha  dan  sosial  dasar  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dalam  melestarikan  aset produktif  yang  dikelola  oleh  UPK,  maka  BKAD  berpedoman  terhadap  Standar  Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuasin Tahun 2021, hal itersebut bertujuan untuk melestarikan aset dana bergulir tetap pada aturan dan ketentuan yang telah berlaku.

## KESIMPULAN
Banyuasin  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  terletak  di  Kabupaten  Banyuasin. Kecamatan  Banyuasin  telah  menerima  penyerahan  hasil  kegiatan  PNPM  MP  yang dilaksanakan sejak tahun 2015 berupa aset dana bergulir dan aset bagunan fisik. Pemerintah pusat  telah  menutup  PNPM  MP  sejak  tanggal  31  Desember  2021,  sehingga  di  Kabupaten Banyuasin  mengeluarkan  kebijakan  yang  mengatur  tentang  perlindungan,  pengelolaan,  dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM MP. Kegiatan perlindungan, pengelolan, dan pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd adalah usaha yang dilakukan guna meberikan kepastian hukum,  mengoptimalkan  produktifitas,  menjaga  kelangsungan  dan  mengembangkan  hasil- hasil  pembangunan  partisipatif  yang  telah  dilakukan  PNPM  MP  agar  lebih  manfaati  bagi masyarakat  desa.  Lembaga  pelaksana  untuk  mengatur  perlindungan,  pengelolaan,  dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd adalah BKAD. Berdasarkan hasil penelitian maka peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM MP adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan  perlindungan,  BKAD  telah  melaksanakan  kegiatan  tersebut  sesuai dengan  surat  edaran  Kemendesa  PDTT  Nomor  134/DPPMD/VII/2015  Tentang  Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Aset Hasil Kegiatan PNPM MP. Adapun kegiatan yang  telah  lakukan  oleh  BKAD  dalam  kegiatan  perlindungan  yaitu  melaksanakan  berbagai Musyawarah Antar Desa serta Musyawarah Desa yang dilaksanakan diberbagi wilayah yang iada di Kecamatan Banyausin.
b. Kegiatan  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  BKAD  adalah  pengelolaan  yang dilaksanakan untuk mengelola aset Dana bergulir sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor  20  Tahun  2015  Pasal  5.  Berdasarkan  aturan  tersebut,  maka  peran  BKAD  adalah imenguatkan kelembagaan dengan merancang SOP untuk UPK, Badan Pengawas (BP), Tim Verfikasi  (TV)  dan  Tim  Pendanaan  Perguliran  (TPP).  Selanjutnya  dalam  pengelolaan  SPP tersebut,  BKAD  melaksanakan  penyehatan  pinjaman  bermasalah  dan  rutin  melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) untuk menunjang Tim yang telah dibentuk agar melaksanakan tugas, pokok,  dan  fungsinya  masing-masing.  Adapun  hasil  yang  dicapai  belum  superior,  tingkat pengembalian SPP di Kecamatan Banyuasin masih imengalami kenaikan pada tiap bulannya, dan  belum  ada  penyelesaian  secara  inner  dari  seluruh  anggota  BKAD,  penyelesaian  untuk
tunggakan  bermasalah  masih  menggunakan  cara  normatif  seperti  melaksanakan  kerjasama dengan Kejaksaan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peran BKAD pada kegiatan masih berbentuk peran normative.
c. Kegiatan  pelestarian  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Banyuasin  Nomor  20 Tahun  2015  Pasal  7  Ayat  2,  pelestarian  aset  yang  merupakan  aset  produktif  berupa  Dana bergulir  dilakukan  ioleh  BKAD  yang  secara  operasional  dilakukan  oleh  UPK.  Dalam pelestarian aset produktif idana bergulir, BKAD Kecamatan Banyuasin telah merancang pola mekanisme  dan  prosedur  peguliran,  pengawasan  dan  pembinan  pinjaman  kelompok,  serta pengamanan pinjaman kelompok. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh UPK sebagai pelaksana operasional di lapangan. Selain itu, BKAD imembentuk Tim Pemeliharaan bangunan sarana prasarana tingkat desa, hal tersebut bertujuan untuk menambahkan informasi BKAD apabila bangunan sarana prasarana hilang atau mengalami kerusakan. Hasil dari kegiatan pelestarian yang  dilaksanakan  oleh  BKAD  yaitu  program  SPP  di  Kecamatan  Banyuasin  masih  tetap berjalan  sesuai  dengan  SOP,  serta  laporan  mengenai  bangunan  sarana  prasarana.  Selain  itu juga,  berdasarkan  laporan  tersebut  belum  ada  bangunan  sarana  prasarana  di  Kecamatan Banyuasin yang selanjutnya akan diperbaiki lagi.

## DAFTAR PUSTKA
Ariani, A. (2017). Model Akselerasi Pengembangan Sambi sebagai Desa Wisata di Yogyakarta melalui Rintisan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata. Media Wisata,15(1).
Christian, C. (2012). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Gemuhblanten iKecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Serat Acitya, 1(1), 9.
Deliarnov. (2006). Ekonomi Politik. Jakarta: “Erlangga.
Eaton, Joseph W. (1986). Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Jayadinata, Johara T. (2006). Pembangunan Desa Dalam Perencanaan. Bandung ITB. Karim, Abdul Gafar. (2011). Kompleksitasi Persoalan Otonomi” Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Kumalasari, R. D. (2017). Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Sumabito Kabupaten Jember). JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(02).
Napitulu, Paiman. (2007). Menakar Urgensi Otonomi Daerah. Bandung: PT Alumni. Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
Nasrin, N.,Ernawati, E., & Hasanah, U. (2019). Efektifitas program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembanga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. 191), 42-62
Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan software Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Robins, Stephen R. (1999). Prinsip-Prinsip Prilaku Organisasi. Jakarta: Erlangga.
Soekantoe, Soerjono. (1999). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.
Santoso, A. (2017). Analisis Simpan Pinjam Perempuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Jurnal development, five(2), 158-177.
Setyobudi, Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jurnal Dimensi, 1(3).
Syamsudin, S. (2020). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Di Desa Polewali Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. Katalogis, 4(2).
Tanaya. N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan software Nasional Pemberdayaan Mayarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 dan 2010. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1(02).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 itentang Desa. Widjaja. (2002). Pemerintahan Desa dana Administrasi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada