## PENDAHULUAN
Pada  hakekatnya  hak  otonomi diberikan  kepada  daerah  adalah untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dicita-citakan dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  yaitu  untuk  mencapai kesejahteraan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan  di  seluruh  daerah  dan masyarakat  di  lingkungan  negara kesatuan.
Pasal  18  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  mengandung  makna  bahwa, Pemerintah  berhak  mengatur  sendiri urusan  Pemerintahan  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan, pemberian  otonomi  luas  kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
masyarakat melalui peningkatan pelayan,  pemberdayaan,  dan  peran serta masyarakat. Dengan  diundangkannya  UU  No. 32 Tahsn 2004 tentang Pernerintahan Daerah, yang kemudian  disempurnakan  melalui UU  No.  23  Tahun  2014,  telah merubah praktek sentralisasi Pemerintahan  yang  telah  berjalan bertahun-tahun kearah desentralisasi. Desentralisasi  dalam  teori  dan prakteknya lebih memberikan kebebasan  dan  kemandirian  kepada masyarakat  daerah  didalam  proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama terhadap kepentingan masyarakat daerah (Nasunon, 2002). Lebih kanjut menurut  Wirjosoegito  (2004)  tujuan pemberian  otonomi  daerah  adalah untuk  meningkatkan  peran  dan fungsi badan legislatif daerah,

## IMPLEMENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT  DALAM PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  PADA DPRD PROVINSI JAMBI
Masriyani 1

## Abstract
Mandated in the local government law as stipulated in Article 354, that opened space  for  public  participation  in  the  implementation  of  local  government  for  the realization  of  a  good  government.  In  this  paper  will  be  described  how  the importance  of  community  participation  in  theory  view  and  how  the implementation  of  community  participation,  especially  in  the  discussion  and determination  of  regional  expenditure  budget  in  Jambi  province.  It  is  concluded that  theoretically,  community  participation  has  an  important  influence  in  the formation  of  a  rule  of  law.  The  importance  of  this  participation  is  due  to  the mixing of political interests in local government. So the law or rules produced will bring  the  public  interest,  not  a  certain  political  pressure.  In  the  discussion  and stipulation of the regional expenditure budget on the legislative council, although it has been regulated by Act No 23 of 2014, and in the DPRD  Code of Conduct, it has  not  yet  been  optimally  implemented.  Because  the  participation  of  the community  is  done  only  limited  listening  without  any  initiative  to  request  ideas, suggestions  or  anspirasi  community  leaders  presented  at  the  hearing  with opinions. It is therefore recommended that further regulation be established on the mechanism of implementation of community participation in the establishment of every  legal  product  in  the  region.  So  it  has  a  groove  and  procedures  and  legal umbrella that has legal certainty.
Keyword: Participate of citizen in law making process
memberdayakan,
menumbuhkan prakarsa dan keratifitas masyarkat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014,  tentang  Pemerintahan  Daerah diselenggarakan  oleh  Pemerintah Daerah dan DPRD. Unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah tersebut  mempunyai  fungsi  masung- masing. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah  sehari-hari.  Sedangkan  DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran  dan  pengawasan.  Dengan fungsi  tersebut  DPRD  memiliki peran yang strategis dalam menjalankan  pemerintahan  daerah. Dari  maksud  Pasal  57  dan  58  UU
No.23  tahun  2014,  maka  DPRD berkedudukan  sejajar  dengan  dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur Tentang Pemerintahan Daerah  pada  dasarnya  adalah  untuk membangun  Pemerintahan  Daerah dalam  mengisi  pembangunan  dan meningkatakan  kesejahteraan,  serta pelayanan  masyarakat  yang  ada  di daerah.  Di  samping  mengatur  satuan daerah otonom juga mengatur satuan
Pemerintah administratif untuk melaksanakan  Pemerintahan  secara efektif  dan  efisien,  maka  setiap daerah  di  berikan  hak  otonomi. Dalam  undang-undang  ini  juga menyebutkan  bahwa  otonomi  yang diberikan  secara  luas  berada  pada daerah  kabupaten  dan  kota  dengan maksud desentralisasi yang diberikan secara  penuhrdapat  diterapkan  pada daerah Kabupaten/Kota.
Adapun  yang  dimaksud  dengan azas Desentralisasi menurut Undang-
Undang  Nomor    23    Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 Angka  8  adalah  "Penyerahan  urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  pusat kepada  daerah  otonom  dengan  asas
Otonomi. Sedangkan Pasal  1 Angka 2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah menyebutkan bahwa:
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD  menurut  asas otonomi  dalam  tugas  pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam UUD 1945. Di sini terlihat bahwa penyelenggaraan  Otonomi  Daerah oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD  menurut  asas  Desentralisasi.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah yang  selanjutnya  disebut  (DPRD) sebagai  lembaga  Legislatif  Daerah yang  mempunyai  kedudukan  yang sederajat dan sebagai mitra Pemerintah  daerah.  Hal  ini  terlihat dengan  jelas  bahwa,  DPRD  sebagai Lembaga  Perwakilan  Rakyat  Daerah merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
Selanjutnya    DPRD  mempunyai fungsi  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  96    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Derah  menyatakan bahwa  DPRD  mempunyai  fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Fungsi legislasi adalah pembuatan Peraturan Daerah, fungsi pengawasan  adalah  fungsi  DPRD dalam  mengawasi  jalannya  roda Pemerintahan  di  daerah.  Dan  fungsi anggaran adalah fungsi DPRD dalam membahasan dan menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD). Berkenaan dengan fungsi anggaran, dalam rangka menialankan otonomi daerah, diperlukan kerangka hukum yang melandasinya.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal
99  UU  No  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan daerah, bahwa "Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  96  ayat  (1)  huruf  b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama  terhadap  rancangan  Perda
Provinsi  tentang  APBD  provinsi yang diajukan oleh gubernur.". Sehubungan  dengan  hal  tersebut, dalam  Pasal  1  UU  No.  12  Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan,  bahwa  "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adaiah  Proses  pembuatan    Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya  dimulai  dari  perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan,
pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. "
Jadi,  salah  satu  kewenangan
DPRD adalah membahas dan menetapkan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Sebagaimana diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan  keuangan  daerah  yang sangat menentukan berhasil tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan
daerah  dan  pembangunan  daerah pertahun  anggaran.  Karena  DPRD merupakan perwakilan masyarakat di daerah,  maka  seharusnya  dewan lebih mengetahui akan kebutuhan riil aspirasi,  keinginan  dan  kebutuhan seluruh  masyarakat  daerah.  DPRD dalam  membahas  dan  menetapkan APBD  harus  berhati-hati  untuk menjaga kepentingan rakyat banyak.
Pembahasan  Rancangan  APBD yang  tidak  terbuka  dan  jauh  dari akses masyarakat dikhawatirkan akan memicu terjadinya penyelewengan  anggaran.  Kesadaran masyarakat  untuk  memperjuangkan haknya  terhadap  anggaran  telah tumbuh, salah satu indikasinya
makin maraknya tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh masyarakat  kepada  DPRD  ataupun lembaga ekeskutif terkait soal anggaran  telah  tumbuh.  Namun sayangnya  kesadaran  tersebut  tidak selalu  berjalan  dengan  daya  dukung kapasitas masyarakat, sehingga terkadang yang tampak lebih menonjol  sikap  emosional  semata. Akibatnya meskipun apa yang dikemukakan  atau  menjadi  tuntutan masyarakat  benar  adanya  tetapi karena tidak didukung oleh argument dan bukti yang menguatkan, tuntutan tersebut  terkesan  sebagai  angin  lalu semata.
Paling tidak ada beberapa permasalahan  dalam  pelaksanakan fungsi DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan APBD di DPRD antara sering terjadinya keterlambatan dalam proses pembahasan rancangan APBD, masih  tingginya  eskalasi  politik      di DPRD sehingga membuat pembahasan  dan  penetapan  APBD tidak lagi bicara kepentingan masyarakat,  penerapan  sanksi  dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD, ditambah  lagi  lemahnya  partisipasi masyarakat  dalam  pembahasan  dan penetapan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Di  sinilah  peran  penting  DPRD dalam  menjalankan  fungsinya  untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapan  Rancangan  APBD  lebih aspiratif dan partisisif. Karena sering munculnya  pennasalahan  dari output APBD  tersebut.  Permasalahan  yang mumcul  dalam  proses    pembahasan dan    penetapan    rancangan    APBD tersebut    seperti  sering    terjadinya keterlambatan, eskalasi politik anggota  DPRD  yang  terlalu  tinggi dan    lebih    lebih    mementingkan kepentingan    individu,    kelompok
maupun    kepentingan  partai  politik mereka. Sehingga
kepentingan masyarakat sering terabaikan. Untuk  mengetahui  lebih  lanjut bagaimana  partisipasi  masyarakat dalam  pembahasan  dan  penetapan Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah ini, maka penulis tertarik  untuk  membuat  karya  tulis ilmiah  dengan  judul “Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (RAPBD)  Pada  DPRD Provinsi Jambi” . Dari rangkaian proses pembentukan perundang-undangan tersebut,  adakah  ruang  partisipasi bagi  masyarakat  untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya dilaksanakan? Pertanvaan ini penting untuk diperhatikan, karena bagaimanapun rnasyarakat merupakan  kata  kunci  dalarn  setiap membicarakan  hukum  baik dalam konteks pembentukannya, penegakan, maupun pada saat rnenelaah secara teoritik dan filosofis.  Hal  ini  mengingat  bahwa hukum  itu  pada  dasarnya  seiring dengar  keberadaan masyarakat  itu sendiri. Persoalannya kemudian
adalah, apakah partisipasi masyarakat tersebut terlaksana sebagaimana  diatur  dalam  peraturan yang berlaku khususnya pada pembahasan  dan  penetapan  APBD pada DPRD Provinsi Jambi khususnya. Pandangan Teoritis Tentang Pentingnya Partisipasi Masyarakat Satu abad sebelum Masehi, seorang  Filosof  bernama  Cicero mencentuskan adigium, " ubi societes,  ubi  ius",  yang  kemudian menjadi adigium yang sangat terkenal  dan  secara  sederhana  dapat memberi  gambaran  yang  lengkap tentang  hubungan  hukum  dengan masyarakat,  bahwa  tiada  hukum tanpa masyarakat dan tiada masyarakat  tanpa  hukum.  Hal  ini dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk hubungan  hukum  –  masyarakat  - hukum.  Hukum  dibentuk  oleh,  dan diperlakukan untuk masyarakat.
Adigium tersebut kendati dicetuskan jauh sebelum abad Mesehi,  namun  sampai  saat  ini  tetap aktual, Dalam perspektif teori sistem, adigium  dari  Cicero  dan  kenyataan hukum  tersebut  oleh  Rasjidi  (1993), dikonstruksikan  secara  sederhana sebagai berikui:

## FEDBACK
Konstruksi tersebut menggambarkan  hubungan  hukum dengan masyarakat. Masyarakat hukum  pada  hakekatnya  merupakan himpunan  dari  individu-individu. Setiap individu memiliki input output Masyarakat Hukum Proses
Hukum
Masyarakat
Hukum
kepentingan sendiri-sendiri. Kepentingan  itu  ada  yang  sama  dan ada  yang  berbeda,  yang  dapat menjadi  sebab  timbulnya  sengketa. Sengketa dapat timbul dari kepentingan  yang  sama  terhadap sumber  pemenuhan  kebutuhan  yang terbatas  adanya.  Untuk  mengatur kepentingan itu dan untuk menghindari sengketa, manusia menciptakan  aturan  yang  mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan rnereka sendiri. (Rasyidi dan Wiasya Putra, 1993). Gambaran yang sama juga terlihat dari  pandangan  paradigma  hukum sosiologis (sosiological juisprudence),  yang menganggap hukum  yang  baik  itu  adaiah  hukum yang  sesuai  dengan  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  (Rasyidi, 1985). Berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum  dalam  konteks  sebagai  suatu kesatuan sistem kenegaraan, Philippe Nonet  dan  Philip  Selz-nick  (1978) mengetengahkan suatu teori mengenai  3  (tiga)  keadaan  dasar hukum dalam masyarakat yakni:
1. Hukum  Represip,  yakni  hukum yang  merupakan  alat  kekuasaan represip;
2. Hukum  Otonom,  yaitu  hukum sebagai suatu pranata yang manpu menjinakkan repressi dan melindungi  integritasnya  sendiri, dan
3. Hukum  Responsip  yaitu  hukum yang  merupakan  sarana  respons atas  kebutuhan-kebutuhan  dan aspirasi-aspirasi masyarakat.
Pada  Hukum  Represip,  tujuan
hukum  adalah  ketertiban  dan  dasar keabsahannya  adalah  pengarnanan masyarakat. Aturan-aturannya bersifat  terperinci  namun  kurang mengikat  pembuat  aturan,  seringkali tejadi diskresi. Sifat memaksa
nampak  meluas  dan  hanya  secara lemah  dibatasi,  sementara  itu  yang clikembangkan  adalah  "moralitas kekangan".  Hukum  tunduk  pada politik  kekuasaan  serta  harapan- harapan  atas  ketaatan  bersifat  tanpa syarat  dan  ketidak-taatan  dianggap penyimpangan. Kritisisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.
Hukum  otonom,  tujuan  hukum adalah  legitimasi  yang  didasarkan pada  kejujuran  prosedural.  Aturan- aturan  mengikat  baik  penguasa maupun  yang  dikuasai  dan  diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan- kekangan  hukum,  dan  moralitasnya adalah moralitas institusional. Hukum "merdeka"  dari  politik. Harapan-harapan ketaatan tidak
terlampau  ketat  dan  dibenarkan  oleh hukum  misalnya  dalam  kerangka pengujian  aturan-aturan.  Partisipasi masyarakat  dibatasi  oleh  prosedur- prosedur yang mapan.
Pada  hukum  responsip  keabsahan hukum  didasarkan  pada  keadilan substantip  dan  aturan-aturan  tunduk pada  prinsip  dan  kebijaksanaan. Diskresi  dilaksanakan  dalam  rangka mencapai  tujuan.  Paksaan  lebih nampak  dalam  bentuk  alternatif positif  seperti  insentip  atau  sistim- sistim  kewajiban  mandiri.  Moralitas yang nampak adalah "moralitas kerja sama",  sernentara  aspirasiaspirasi hukum  dan  politik  berada  dalam keadaan terpadu. Ketidaktaatan dinilai  dalam  ukuran  dan  kerugian- kerugian  substantip  dan  dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui
integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.
Berpijak  pada  teorinya  Philippe
Nonet  dan  Philip  Selznick  tersebut, pada  model  pembangunan  hukum yang bagaimanapun partisipasi masyarakat  tetap  menjadi  subsistem
yang  tidak  bisa  diremehkan.  Hanya saja tidak semua model pembangunan  hukum  memandang penting  partisipasi  masyarakat.  Pada model  hukum  represif  masyarakat hanya  rnenjadii  obyek  pengaturan.
Sedangkan pada model hukum otonom, partisipasi masyarakat dihargai,  hanya  saja  dibatasi  oleh prosedur-prosedur yang mapan. Berbeda  pada  model  hukurn  yang responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dibuka secara luas.
Dari  ketiga  model  partisipasi masyarakat  tersebut,  rnodel  yang mana  yang  mencerminkan  sistem hukum  di  lndonesia?  Berbicara model  pernbangunan  hukum  di Indonesia  tidaklah  sederhana,  karena harus  dituntut  dari  sejak  berdirinva RI dan perjalanannya sampai sekarang,  dengan  dinamika  sosial politik  didalamnya.  Kesulitan  juga ditemui  karena  apa  yang  dituangkan dalanr dokumen politik hukum seringkali berbeda dengan implementasinya di lapangan.
Namun  apabila  pernbicaraan  kita batasi  pada  era  akhir,  yaitu  pasca reformasi,  maka  ada  kecenderungan politik  hukum  di  lndonesia  telah membuka  ruang  publik  yang  cukup luas  bagi  partisipasi  masyarakat. Kendati  demikian,  bukan  berarti tidak  ada  persoalan  bagi  masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya ddialam pembentukan peraturan perundang-undangan  daerah.  Karena proses pembentukan preraturan perundatrg-undangan  yang  formal, tidak  jarang  membuat  masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi.
Dari  penjelasan  teoritik  tersebut ingin digambarkan bahwa masyarakat merupakan variabel penentu, baik dalam proses pembentukan maupun dalam penerapan  hukum.  Oleh  karena  itu untuk mendapatakan produk peraturan  perundang-undangan  yang
baik,  tidak  cukup  hanya  mernenuhi dasar-dasar  yuridis  belaka,  tapi  juga harus mempunyai dasar-dasar filosofis dan sosiologis.
Dalam  rangka  memenuhi  dasar- dasar sosiologis ini, maka diperlukan adanya  partisipasi  masyarakat  dalam proses pembentukan perundang- undangan.  Partisipasi  masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan  daerah  paling tidak  akan  menghasilkan  hukum yang  responsif  dengan  kebutuhan hukum masyarakat
Menurut  Myron  Weiner  paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan  timbulnya  gerakan  ke arah  partisipasi  secara  luas  dalam proses  politik  yaitu,  Modernisasi, Perubahan  struktur  kelas  sosial, pengaruh kaun inteletual dan komunikasi  massa  modern,  konflik elit  politik,  keterlibatan  Pemerintah yang  meluas  dalam  urusan  sosial, ekonomi  dan  kebudayaan.  (Philippe Nonet dan Philip Selz-nick (1978))
Sehingga semua ini akan mendorong  dan  kepada  keinginan dan  dorongan  dari  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam proses kehidupan  Pemerintahan.  Partisipasi memang bukan jaminan uatama bagi terwujud dan terlaksananya Pemerintahan  yang  demokratis  dan berkeadilan,  namun  ia  merupakan salah satu sarana kontrol yang cukup efektif untuk menekan segala penyimpangan  dan  penyelewengan dalam menjalankan Pemerintahan. Sebagaimana tujuan negara modren  saat  ini  adalah  terwujudnya Pemerintahan demokratis
dan terciptanya  tatanan  Pemerintahan yang  baik  dan  efisien  dengan  istilah clean  and  good  governance. Di Indonesia  wacana  tentang clean  and good  governance ini  mulai  gencar diwacanakan  sejak  era  refomasi.  mi tidak  terlepas  dari  tergugahnya
kesadaran  masyarakat  akan  perlunya mereformasi sistem Pemerintahan.
Sebenarnya, di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  partisipasi  masyarakat  telah diamanatkan  secara  tegas.  Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 1 angka 41 dan  Pasal  354  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah dinyatakan bahwa: “Partisipasi masyarakat adalah  peran  atau  ikut  serta  warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Pasal 354: (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat. (2) Dalam  mendorong  partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1), Pemerintah Daerah: a. menyampaikan  informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat; b. mendorong  kelompok  dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat; c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan  kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau d. kegiatan  lainnya  sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) mencakup: a. penyusunan Perda dan kebijakan  Daerah  yang mengatur  dan  membebani masyarakat; b. perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan,  pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan Daerah; c. pengelolaan  aset  dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
d. penyelenggaraan pelayanan publik. (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (3)  dilakukan  dalam bentuk:
a. konsultasi publik;
b. musyawarah;
c. kemitraan;
e. penyampaian aspirasi;
f. pengawasan; dan/atau
g. keterlibatan  lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. (6) Peraturan pemerintah sebagaimana  dimaksud  pada ayat (5) paling sedikit mengatur: a. tata  cara  akses  masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
c. bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemerintahan Daerah; dan d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok  dan  organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (7) Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  dan ayat  (4)  diatur  lebih  lanjut dalam Perda dengan berpedoman  pada  peraturan pemerintah Dari  aturan  tersebut  tampak  jelas bahwa  hak  warga  negara  secara eksplisit mengambil bagian di dalam Pemerintahan  dan  secara  eksplisit hak untuk menentukan arah Pemerintahan  baik  lewat  wakil- wakilnya maupun secara langsung.Oleh  karena  itu  indikator keberhasilan untuk mewujudkan suatu  Pemerintahan  yang  baik  itu adalah ada atau tidaknya keterlibatan masyarakat  dalam  Pemerintahan  itu baik  secara  langsung  ataupun  tidak langsung  dan  apakah  Pemerintah sudah  menyediakan  sarana  bagi partisipasi  masyarakat  serta  apakah Pemerintah sudah melaksanakan pendidikan politik bagi warga negaranya.Dalam negara berkembang, sering dihadapkan padamasalah  integrasi  nasional  yang sekaligus merupakan kesulitan tersendiri  bagi  pembangunan  sistem politik.  Sedangkan  masalah  integrasi nasional  dapat  dilihat  dari  dua dimensi  yaitu:  dimensi  horizontal dan  partikal.  Dimensi  horizontal berupa  masalah  yang  disebabkan karena  adanya  perbedaan  suku,  ras,
agama,  aliran  dan  lain-lain  yang dipengaruhi oleh oleh ikatan primordial  yang  ada  dan  hidup ditengah-tengah masyarakat  kita, yang  semua  ini  mau  tidak  mau  akan membahayakan sekaligus menghambat proses integrasi nasional. Sedangkan dimensi vertikal berupa  masalah  yang  ditimbulkan oleh  muncul  dan  berkembangnya jurang  pemisah  antara  golongan  elit nasional yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar masyarakat Kondisi ini akan menimbulkan rasa keterasingan anggota  masyarakat  dari  kaum  elit yang memimpin. Akibatnya partisipasi  masyarakat  dalam  suatu Pemerintahan  yang  ada  dan  berlaku masih sangat rendah, pada gilirannya sistem  politik  itu  tidak  berjalan secara maksimal. Implementasi Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pmbahasan dan Penetapan APBD  pada DPRD Provinsi Jambi APBD  merupakan  pencerminan dari program-program kerja Pemerintah daerah selama satu tahun anggaran,  untuk  melihat  kegiatan Pemerintah  Daerah  dan  disatu  sisi lagi  adalah  untuk  memanfaatkan dana tersebut dalam rangka pelaksanaan  tugas-tugas  Pemerintah dalam Pembangunan Daerah. Pada  dasarnya  suatu  anggaran daerah  dibuat  dan  direncanakan adalah untuk merealisasikan beberapa tujuan dari anggaran daerah, yaitu :
a. Dari  merasionalisasikan  sumber- sumber finansial dan meteril yang tersedia disuatu daerah.
b. Anggaran  disusun  sebagai  usaha untuk  menyempurnakan  rencana yang telah disusun oleh
Pemerintah sebelumnya.
c. Untuk  memperinci  pengeluaran sumber-sumber  menurut  obyek pembelanjaan sehingga dapat
mempermudah pengawasan terhadap penggunaan dari penerimaan-penerimaan Pemerintah. d. Sebagai  landasan  formil  yuridis dari  penggunaan  sumber-sumber penerimaan  serta  sebagai  alat untuk  mengadakan  pembatasan-
pembatasan penggunaan yang mungkin melebihi ketentuan anggaran. e. Lebih menekankan lagi pencapaian  arah  dan  tujuan  serta strategi yang telah ditetapkan oleh perencanaan induk. f. Untuk menampung dan menganalisa  serta  memutuskan beberapa alokasi pembiyaan terhadap  pelaksanaan  dari  seluruh program dan proyek-proyek Pemerintah  yang  diusulkan  oleh aparat pelaksana. Adapun  tujuan  APBD  dalam penyelenggaraan Pemerintah persfektif administrasi negara yaitu: a. Menentukan  jumlah  pajak  yang dibebankan  kepada  rakyatdaerah yang bersangkutan.
b. Merupakan  suatu  sarana  untuk mewujudkan  otonomi  yangnyata danbertanggung jawab.
c. Memberi  isi  dan  arti  kepada tanggung jawab Pemerintah daerah  umumnya  dan  kepala daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menggambarkan seluruh
kebijaksanaan Pemerintah Daerah.
d. Merupakan  suatu  sarana  untuk melakukan pengawasanterhadap daerah  dengan  cara  yang  lebih mudah dan berhasilguna.
e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan  daerah  dalam  batas- batal tertentu. Secara  garis  besar  tujuan  umum
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  oleh  Pemerintah  Daerah adalah :
a. Memberikan informasi yang digunakan dalam. pembuatan keputusan  ekonomi,  sosial,  dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (accountibility) dan  pengelolaan (stewardship) .
b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi  kinerja  manajerial dan organisasi. Secara khusus, tujuan APBD oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan  penyajian  laporan  keuangan adalah sebagai berikut : a. Memberikan  informasi  keuangan untuk menentukan dan memprediksi  aliran  kas,  saldo neraca,  dan  kebutuhan  sumber daya  finansial  Angka  pendek  unit Pemerintah.
b. Memberikan  informasi  keuangan untuk menentukan dan memprediksi  kondisi  ekonomi suatu unit Pemerintah dan perubahan-perubahan  yangterjadi didalamnya,
c. Memberikan  informasi  keuangan yang  memonitor  kinerja,  telah disepakati,  dan  ketentuan  lain yang disarankan.
d. Memberikan informasi untuk
perencanaan  dan  penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh kepemilikan  dan  pembelanjaan sumber daya daya ekonomi terhadap pencapain tujuan
operasional.
e. Memberikan informasi untuk
mengevaluasi  kinerja  manajerial dan organisasional : 1) Untuk menentukan biaya program,  fungsi  dan  aktifitas sehingga  memudahkan  analisis dan  melakukan  perbandingan dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan,membandingkan dengan kinerja periode
sebelumnya,  dengan  kineija unit Pemerintah lainnya.
2) Untuk  mengevaluasi  tingkat ekonomi  dan  efisiensi  operasi, program, ektivitas, fungsi tertentu di unit Pemerintah.
3) Untuk  mengevaluasi  tingkat pemeralaan (equity). Secara garis besar tujuan daripada APBD  yaitu  sebagai  petunjuk  bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan selama satu tahun anggaran dan menciptakan desentralisasi yang efektif dan efisien,  maksudnya  agar  daerah mengurus  rumah  tangganya  dan menjalankan kebijakan, mampu mandiri dan dapat menjadi sumbangan maksimal terhadap pembangunan  nasional,  maka  daerah tersebut  perlu  membuat  rencana sendiri dan malaksanakan sendiri.
Dalam pembahasan APBD, paling tidak  ada  beberapa  prinsip  dasar yang harus diakomodir, yaitu:
a. Transparan.
b. Partisipasif.
c. Disiplin.
d. Keadilan.
e. Efisiensi dan Efektifitas.
f. Rasional dan Terukur. Prinsif-prinsif ini seharusnya
menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan  APBD,  sehingga  dalam setiap  penyusunan  APBD  sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Dalam prinsif transparan dimaksudkan  bahwa  APBD  yang baik  hendaknya  dapat  memberikan informasi  tentang  tujuan,  sasaran, hasil  dan  manfaat  yang  diperoleh masyarakat  dari  suatu  kegiatan  atau proyek  yang  dianggarkan.  Prinsif partisipasif, adalah Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses penganggaran.  Pelibatan  itu  harus dilakukan  demi  menjamin  adanya kesesuaian  antara  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat dengan
peruntukan  anggaran.Dengan  adanya partisipasi  masyarakat  maka  mereka juga dapat memainkan peran kontrolnya yang pada akhirnya dapat mencegah  dan  menemukan  praktek korupsi. Sedangkan prinsif disiplin, dimana  anggaran  daerah  seharusnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan  keseimbangan  antara pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan masyarakat. Dalam APBD haruslah menegakkan disiplin anggaran.Disiplin penting untuk mencegah terjadinya pencampuradukkan  dan  duplikasi anggaran.Disamping itu dalam APBD juga harus tetap disiplin pada waktu implementasiuntuk menghindari kebocoran maupun pemborosan.Keadilan, Pembiayaan Pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme  pajak  dan  retrtbusi  yang dibebankan  oleh  segenap  lapisan masyarakat.Oleh karena itu, Pemerintah  wajib  mengalokasikan penggunaannya  secara  riil  sehingga dapat  dinikmati  oleh  seluruh  warga masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian  layanan.  Yang  dimaksud dengan prinsif efisiensi dan efektifitas adalah dimana setiap dana yang  tersedia  hams  dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakata secara maksimal. Mengingat  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  bersumber  dari keringat rakyat, maka
penggunaannya  haruslah  efisien  dan efektif.  Demi  mengendalikan  thigkat efisiensi  dan  efektifitas  anggaran, dalam  perencanaan  perlu  ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat  dari  setiap  proyek  yang diprogramkan.  Dan  yang  terakhir
adalah  prinsif  rasional  dan  terukur,
dimana dalam APBD baik menyangkut sisi pendapatan maupun pengeluaran  harus  memperhatikan aspek  rasionalitas  anggaran  dan dapat diukur antara jumlah pendapatan  yang  dianggarkan  untuk setiap  sumber  pendapatan.Artinya bahwa  dalam  aspek  pengeluaran semangat untuk melakukan penghematan pos-pos anggaran  yang dicantumkan  dalam  APBD  harus sesuai  antara  rencana  anggaran dengan pendapatan daerah,
Berdasarkan  wawancara  dengan Bapak  Ir.  H.  Cornelis  Buston  Ketua DPRD  Provinsi  Jambi  dan  juga sebagai  Ketua  Badan  Anggaran DPRD  Provinsi  Jambi  dalam  proses pembahasan  dan  penetapan  perda tentang  APBD  beliau  menyatakan bahwa:
Dalam  proses  pembahasan  perda tentang APBD diawali dengan melakukan  pembahasan  KUA  dan
PPAS,  dengan  tahapan  penghantaran rancangan  KUA  dan  PPAS  oleh Gubernur  dalam  rapat  paripurna, penjajagan  Rancangan  KUA  dan PPAS oleh Badan Anggaran, penjajagan  PPAS  oleh  Komisi- Komisi  bersama  mitra  kerja  masing- masing, penyampaian hasil penjajagan  PPAS  oleh  juru  bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran dan akan dilanjutkan dengan pembahasan pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan  KUA  dan  PPAS  dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD.  Dan  dalam  pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama  tentang  KUA  dan  PPAS antara  Gubernur  dan    DPRD  dalam rapat paripurna.
Sebagaimana diatur pada Pasal 39 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi Nomor  8  Tahun  2013  tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa: (1) Pembahasan Perdatentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS. (2) DPRD  menyusun  pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat  atau  masukan  untuk pembahasan  Rancangan  KUA dan PPAS dari Gubernur.
(3) Pokok  pokok  pikiran  DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  dapat  bersumber  dari hasil Reses DPRD, hasil Dengar Pendapat  Umum  DPRD,  dan sumber lain.
(4) Pembahasan  KUA  dan  PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Gubernur dalam rapat paripurna; b. penjajagan  Rancangan  KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran; c. penjajagan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing; d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara
Komisi  dalam  rapat  Badan Anggaran;
e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi  Rancangan  KUA dan  PPAS  dalam  rapat  kerja
Badan  Anggaran  bersama TAPD; f. hasil pembahasan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri; g. Penyampaian  Laporan,  Saran dan pendapat Badan Anggaran  dengan  lampiran pendapat  fraksi,  dalam  rapat paripurna; h. Pengambilan keputusan berupa  kesepakatan  bersama tentang  KUA  dan  PPAS
antara  Gubernur  dan    DPRD dalam rapat paripurna;
(5) Pembahasan  KUA  dan  PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat  (4)  dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  lama  30  (tiga puluh) hari sejak penghantaran. Lebih  lamjut  pada  Pasal  40 Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi
Nomor  8  Tahun  2013  tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa: (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati  bersama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  39  ayat (4) huruf h, Gubernur mengajukan  rancangan  Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen- dokumen  pendukungnya  kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
(2) Rancangan Perdasebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dibahas Pemerintah Daerah bersama DPRD  berdasarkan  KUA  dan PPAS. (3) Pengambilan  keputusan  DPRD untuk  menyetujui  Rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan  sebelum  tahun  anggaran dilaksanakan.
(4) Atas  dasar    persetujuan  DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat  (3),  Gubernur  menyiapkan Rancangan  Peraturan  Gubernur tentang  penjabaran  APBD  dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Sedangkan untuk tahap pembahasan rancangan Perda tentang APBD  sebagaimana  diatur  pada Pasal  41  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi Nomor  8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jambi dinyatakan bahwa:
(1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, dilakukan
melalui 2 (dua)  tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(2) Pembicaraan tingkat I
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penjelasan  Gubernur  dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perdatentang APBD; b. penjajagan Rancangan Perdatentang APBD oleh Badan Anggaran; c. pemandangan  umum  Fraksi terhadap Rancangan Perdatentang APBD; d. tanggapan  dan/atau  jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum Fraksi; e. penjelasan  lebih  lanjut  atas pemandangan  umum  Fraksi oleh  Gubernur  disampaikan dalam rapat dengar pendapat; f. pembahasan Rancangan Perda  tentang  APBD  oleh komisi-komisi  bersama  mitra kerja masing-masing;
g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi  Rancangan  Perda tentang  APBD  dalam  rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD; h. hasil pembahasan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri: (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengambilan keputusan
dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan, saran  dan  pendapat  Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan,  saran  dan pendapat Badan Anggaran,
pendapat  fraksi  dan  hasil pembicaraan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2) Pendapat Akhir Fraksi; 3) permintaan persetujuan dari  anggota  secara  lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan 4) pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama  DPRD  dengan Gubernur dalam rapat paripurna.
b. Sambutan  Gubernur.
(4) Dalam hal Rancangan Perdatentang APBD tidak
mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri
Dalam Negeri.
(5) Dalam hal Rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Gubernur maka dalam waktu selambat- lambatnya 3 (tiga) hari setelah disetujui,Gubernur mengirimkan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
(6) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Perdatentang APBD
ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
(7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan
Pimpinan DPRD. Berdasarkan  wawancara  dengan tokoh  masyarakat,  Dayat,  SH  Wakil Ketua Forum YLKI, beliau mengatakan bahwa : Kami sebagai LSM dan kelompok masyarakat  tidak  pernah  diajak untuk terlibat dalam proses pembahasan dan penetapan APBD,  ada  memang  beberapa ormas  yang  diundang  dalam penetapan  APBD  tapi  hanya mendengarkan  dan  tidak  dapat
memberikan  masukan,  kritik  dan saran  ketika  proses  pembahasan dan penetapan APBD tersebut. Menurut  pendapat    Rinusu  Sri Mastuti    terdapat  tiga  hak  rakyat terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD), yaitu :
(1) Hak  untuk  mendapatkan  alokasi anggaran  yang memadai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
(2) Hak  untuk  terlibat  dalam  proses penganggaran,  baik  dalam  tahap perencanaan,
pembahasan, pelaksanaan,  pengawasan  dan evaluasi.
(3) Hak  untuk  melakukan  kontrol terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD), untuk  memastikan  sejauh  mana alokasi  anggaran  berpihak  pada kepentingan rakyat, untuk memastikan dipangkasnya praktek korupsi dalam melaksanakan  program,  kontrol terhadap  proses  evaluasi  guna menjamin agar temuan penyimpangan anggaran ditindak lanjuti. Pendapat    Rinusu  Sri  Mastuti  di atas sebenarnya sangat logis
mengingat  salah  satu  sumber  dari APBD  adalah  pajak/retribusi  dari masyarakat.Kontribusi  yang  telah diberikan  masyarakat  tentu  harus dikembalikan untuk mengangkat kualitas  kehidupan  mereka  melalui aktifitas pembangunan.
Dari  sedikit  pembahasan  di  atas penulis  melihat  bahwa  ada  beberapa permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  untuk  menyampaikan aspirasinya  dalam  pembahasan  dan penetapan Rancangan APBD.
Selama  ini  partisipasi  masyarakat hanya  terjadi  pada  saat  perencanaan melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Daerah  di  setiap  level Pemerintah.  Sementara  itu  pada  saat yang  sangat  penting  yakni  sesi
pembahasan, ruang partisipasi masyarakat  begitu  sempit  bahkan nyaris tidak ada. Apabila dalam pembahasan APBD tidak ada partisipasi masyarakat,  hal  ini  akan  sangat berpengaruh  terhadap  hasil  yang diharapkan masyarakat. Konsekwensi  dari  pola  pembahasan yang tidak terbuka terhadap masyarakat, sering terjadi ketidaksesuaian  kebijakan/  produk dari  pembahasan  APBD  dengan realitas  yang  terjadi  di  tengah masyarakat, misahiya tiba-tiba muncul  proyek-proyek  yang  didanai
APBD  yang  sama  sekali  tidak menyentuh  kepentingan  masyarakat luas.
Pembahasan  Rancangan  APBD yang  tidak  terbuka  dan  jauh  dari akses masyarakat dikhawatirkan akan memicu terjadinya penyelewengan  anggaran.  Sebagai contoh,  tidak  jadinya  dilakukan pembayaran  beasiswa  bagi  para mahasiswa yang mengambil pendidikan  S1,  S2  dan  S3.  Hal  ini dibuktikan  dengan  aksi  demonstrasi kelompok masyarakat yang menginginkan tetap dilakukan pembayaran terhadap beasiswa mahasiswa  yang  telah  melakukan proses  seleksi.  Akan  tetapi  karena berbenturan dengan peraturan perundangan  yang  berlaku.  Berarti terjadi permasalahan dalam penyusunan APBD 2013 yang dianggap  tidak  melihat  situasi  dan kondisi dan perkembangan masyarakat.  Ditambah  lagi  adanya pembangunan  pembatalan    proyek jembatan  layang  yang  tidak  jadi dilakukan pembangunan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Sofyan  Ali,  SH., anggota DPRD Provinsi Jambi mengatakan bahwa:
Anggota  DPRD  merupakan  wakil dari rakyat, dan membawa
aspirasi rakyat dan tidak mungkin meninggalkan kepentingan rakyat.
Oleh  karena  itu,  ruang  partisipasi dibuka secara lebar kepada masyarakat  untuk  terlibat  dalam pembangunan  khususnya  dalam pembentukan APBD yang memang anggaran tersebut adalah untuk kepentingan publik. Artinya, pernyataan anggota DPRD Provinsi Jambi telah memberikan  ruang  kepada  publik dalam  pembentukan  APBD  Provinsi
Jambi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal 159 Peraturan DPRD Provinsi Jambi Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Tata
Tertib  DPRD  Provinsi  Jambi  yang menyatakan bahwa: “Pimpinan DPRD,  alat  kelengkapan  DPRD, anggota DPRD, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang
disampaikan  secara  langsung  atau tertulis  tentang  suatu  permasalahan, sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan wewenang DPRD”.
Memang, DPRD telah memberikan  ruang    luas    bagi masyarakat untuk berpartisipasi hingga  tahap  pembahasan  bahkan pada  tahap  penetapan  Rancangan APBD,  akan  tetapi  khusus  dalam proses  pembahasan  dan  penetapan APBD  masyarakat  tidak  ada  ruang khusus untuk menyampaikan aspirasi, sehingga terkesan masyarakat  hanya  di  undang  untuk mendengarkan  proses  pembahasan dan  penetapan  APBD  tersebut.  Oleh karena itu, ini perlu adanya komitmen  dari      anggota    DPRD secara  kelembagaan  membuka  ruang untuk itu.
Komitmen politik itu sebagaimana yang  diamanatkan  oleh  peraturan perundang-undnagan  sudah  sangat jelas bahwa DPRD lah sebagai kunci utama  partisipasi  tersebut  dapat implementasikan.Alasannya;
(...)  Bagi  anggota  badan  legislatif terbuka kesempatan untuk bertindak  sebagai  pembawa  suara rakyat  dan  mengajukan  perasaan- perasaan dan pandangan- pandangan yang berkembang secara  dinamis  dalam  masyaralat rarnai.  Dengan  demikian  “gap”
antara yang memerintah dan yang diperintah dapat diperkecil Berpijak  dari  pemikiran  tersebut penulis  menilai  bahwa  komitmen politik anggota DPRD secara kelembagaan  merupakan  kemestian untuk  mencapai  tujuan  otonomi daerah yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak  Z.  Arifin  Ketua  Forum
Intelektual  Peduli  Jambi    beliau mengatakan bahwa:
Sebagai forum kelompok masyarakat  yang  mendengar  dan menyerap  anspirasi  masyarakat  di lapangan,  beberapa  kali  kami diundang  untuk  terlibat  dalam proses pembahasan dan penetapan APBD,  sepanjang  yang  saya  tahu ada  beberapa  ormas  lain  yang diundang  dalam  pembahasan  dan penetapan  APBD.  Akan  tetapi kami diminta hanya mendengarkan tanpa diminta masukan. Oleh karena yang menentukan siapa yang dihadirkan  pada  saat  pembahasan dan  penetapan  APBD,  adalah
DPRD  sendiri  maka  saya  dapat menilai  ada  kepentingan  politik dalam  ruang  tersebut.  Tentunya mereka  lebih  menyetujui  tanpa memasukan  saran  dan  kritik  atas kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Selain permasalahan interen DPRD  yang  terpengaruhi  tekanan kepentingan polititk, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi
dalam Pemerintahan juga masih jauh dari harapan. Hanya kelompok tertentu  dari  elemen  masyarakat  saja
yang  mau  tahu  dan  mau  untuk  ikut berpartisipasi dalam urusan Pemerintahan khususnya dalam pembahasan APBD.Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisai  Kemasyarakatan  (Ormas) Organisasi Kepemudaan (OKP) Mahasiswa  dan  Akademisi.  Begitu pula LSM, Ormas ataupun OKP yang dilibatkan yang diminta hanya sebagai  pendengar  guna  memenuhi syarat  administrasi  dan  prosedural belaka. Bahkan dari
akademisipun dilibatkan  secara  tekhnis  saja  yakni dalam  hal  pembentukan  rancangan, bukan  pada  pembahasan  terlebih penetapan,  sebagaimana  dijelaskan oleh  salah  satu  akademisi  bapak Dr.Usman,SH,MH bahwa:
yang biasa terjadi adalah akademisi diminta pihak pemerintah daerah untuk membuat naskah rancangan sebuah peraturan, bukan dilibatkan  untuk  menyampaikan anspirasinya sebagai wakil masyarakat yang memiliki kelebihan  intelektual  dibidang tertentu.  Maka  sangat  penting sesungguhnya  peran  akademisi dalam membuat rancangan tersebut,  diupayakan  rangcangan yang  dihasilkan  sarat  dengan kepentingan  masyarakat  bukan karena tekanan kepentingan politik. Selain dari hal tersebut, sebenarnya  pada  tahan  pembahasan sebagaimana dalam penjelasan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2011,  menyebutkan  bahwa  hak masyarakat  dalam  ketentuan  ini dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Tatib DPR/DPRD. Pada tahap ini masyarakat dibolehkan menyampaikan  anspirasinya  pada forum  dengar  pendapat  yang  digelar DPRD.
Masyarakat  secara  umum  masih bersipat apatis terhadap segala persoalan  pemerintahan  umumnya dan  menyangkut  pembahasan  APBD khususnya, baik untuk terlibat secara langsung  maupun  mengetahui  dari media  massa.  Sebingga  membuat pemberdayaan masyarakat untuk bersikap  kritis  tidak  berjalan.  Dan ruang  partisipasi  masyarakat  yang dibuka  belum  bisa  terlaksana  sama secara optimal. Dari berbagai persoalan  itu  pada  akhirnya  yang terbentuk  adalah  aturan  ataupun hukum-hukum  yang  lebih  kepada hukum  yang  bersifat  represip  dan jauh dari hukum yang responsip.
Dari paparan diatas posisi lembaga partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan benar-benar dihargai. Namun persoalannya, masih belum lengkapnya  aturan  ditingkat  daerah mengenai  hal  tersebut.  Oleh  karena itu  akan  lebih  baik  jika  kedepannya dibuat  aturan  khusus  mengenai mekanisme  partisipasi  masyarakat dalam  setiap  proses  pembentukan peraturan perundang-undangan.
Masalah lainnya adalah dalam hal mengkomunikasikan  hak  masyarakat untuk berpatisipasi serta membangkitkan motivasi masyarakat untuk  terlibat  dalam  pembentukan peraturan khususnya dalam pembahasan  APBD  tersebut.  Untuk itu  perlu  komunikasi  hukum.  Tanpa komunikasi  hukum  yang  baik  akan sulit  digalang  partisipasi  masyarakat meskipun  peraturan  telah  memberi ruang untuk itu.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Partisipasi masyarakat dalam proses  pembahasan  dan  penetapan APBD  memang  sudah  ada,  akan tetapi belum berjalan secara maksimal,  sehingga  sering  terjadi kontraproduksi  antara  kepentingan
masyarakat  dan  kepentingan  politik Pemerintah. Dalam pertentangan tersebut masyarakatlah yang menjadi korban, yang sering diabaikan aspirasinya  dan  tentu  saja  program pembangunan  yang  dilaksanakan cenderung  tidak  efisien  dan  efektif. Hal  ini  tentu  saja  bertentang  dengan prinsip-prinsip  demokrasi  dan  tujuan otonomi daerah yang telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945.
Ada  beberapa  alasan  tentang lemahnya partisipasi masyarakat dalam  pembahasan  dan  penetapan APBD yaitu :
a. Dari  sisi  peraturan  perundang- undangan  sudah  dibuka  ruang untuk itu. Partisipasi tersebut telah dimuat dalam Tata Tertib Anggota DPRD,namun partisipasi tersebut  belum  diatur  secara khusus dan tegas terkait mekanisme  jalannya  partisipasi tersebut dan belum berjalan secara efektif  dalam  proses  pembahasan dan  penetapan  APBD  di  DPRD
Provinsi Jamb.
b. Lemahnya komitmen politik anggota DPRD untuk mengadakan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan dan penetapanAPBD. c. Lemahnya pengetahuan dan
kesadaran  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi dalam proses pembahasan dan penetapan APBD. Saran. Adapun  saran  yang  dapat  penulis tuangkan  mengenai  fungsi  DPRD dalam proses pembahasandan penetapan  APBD  adalah  sebagai berikut: Sebenarnya Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan secara tegas mengenai pertisipasi masyarakat
dalam  pembahasan  dan  penetapan
APBD  akan  tetapi  kenyataannya  hal tersebut  tidak  berjalan  dengan  baik.
Peraturan  Tata  Tertib  DPRD  juga telah membukan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi namun belum berjalan secara efektif, sehingga  perlu  ada  kemauan  politik DPRD  untuk  membuka  peluang sebesar-besarnya  bagi  masyarakat untuk  berpartisipasi  dan  yang  lebih penting  lagi  kesadaran  masyarakat bahwa APBD itu merupakan hak dan kewajiban  bagi  mereka.  Selanjutnya penulis  menyarankan  perlu  juga dibuat  peraturan  khusus  terkait mekanisme atas implementasi partisipasi  masyarakat  tersebut,  agar ruang  pertisipasi  masyarakat  ini memiliki  payung  hukum  yang  lebih tegas lagi. Dibutuhkan pula partisipasi masyarakat ini adalah dari masyarakat  yang  secara  intelektual memiliki pengetahuan terkait dengan bidangnya,  sehingga  masukan  dari mereka merupakan kepentingan masyarakat secara
menyeluruh.
Bukan  partisipasi  masyarakat  yang ditentukan  oleh  tekanan  politik  yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Shomad. Membangun Kota
Memberdayakan  Masyarakat, Visi  Sosial  Politik,  Ekonomi dan Budaya Legislatif, Eksekutif  Kota  Jambi-DPRD Kota  Jambi, Lembaga  Studi Pengembangan  Sumber  Daya Manusia, Jakarta, 2003. Arifin Rahman. Sistem Politik Indonesia dalam Persfektif struktural Fungsional, Surabaya, 1998. Bambang Yudoyono. Otonomi Daerah,  Desentralisasi  dan Pengembangan  SDM  Aparatur Pemda  dan  Anggota  DPRD. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001. B.N. Marbun. Kamus Politik. Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. Fauzy  Syam. Parlemen  Strengthning whorkshop. Pusat  Studi  Hukum dan Perundang-undangan (PSHP).  Universitas  Jambi, 2000. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu  Politik. Cetakan  ketiga, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 1978. Philipe  Nonet  dan  Philip  Sezk-nick, Law  adn  Cociety  in  Transition : Toward Responsif law, Newyork,  Harper  Cholopon Books , 1978 Rinusu  dan  Sri  Mastuti. Panduan Praktis Mengontrol APED. Edisi Revisi,FES, Jakarta, 2003. Rasjidi  ,Lili. Dasar  Filsafat  Hukum, Alumni, Bandung, 1985 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar  Tahun  1945,  Setelah Amandemen.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia    Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5568) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012  Tentang  Pembentukan peraturan Perundang-
undangan.