## ASPEK PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP KONSUMEN
JASA  PERUSAHAAN  LISTRIK  NEGARA

## Hurairah 1

## ABSTRACT
This study focuses on aspects of legal protection for consumers of state electricity companies and  whether  consumers  of  state  electricity  companies  are  provided  protection.  This  study uses  a  socio-legal  approach  that  primarily  performs  qualitative  methods, based  on  literature data.  Using  a  socio-legal  approach,  this  research  will  carry  out  two  types  of  approaches, which are normative social  and legal.  This  study provides consumers with  the protection of state  electricity  companies  where  settlement  of  out-of-court  disputes  is  carried  out  through the  Consumer  Protection  Foundation  (YPK)  and  if  it  is  unsuccessful,  then  the  lawsuit  is carried out through the District Court.

## Keywords: Legal Protection, Consumers

## ABSTRAK
Studi ini berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi konsumen perusahaan listrik negara dan apakah konsumen perusahaan listrik negara diberikan perlindungan. Penelitian ini menggunakan  pendekatan  sosial-hukum  yang  terutama  melakukan  metode  kualitatif, berdasarkan  data  literatur.  Dengan  menggunakan  pendekatan  sosial-hukum,  penelitian  ini akan  melakukan  dua  jenis  pendekatan,  yaitu  sosial  dan  hukum  normatif.  Studi  ini memberikan  perlindungan  kepada  perusahaan  listrik  negara  kepada  konsumen  di  mana penyelesaian  perselisihan  di  luar  pengadilan  dilakukan  melalui  Yayasan  Perlindungan Konsumen  (YPK)  dan  jika  tidak  berhasil,  maka  gugatan  tersebut  dilakukan  melalui Pengadilan Negeri.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen
1 Dosen UNIVED bengkulu

## I. PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar
Republik    Indonesia  Tahun  1945, (Amandemen  ke    IV)  menentukan secara    tegas    bahwa    Negara Indonesia  adalah    negara    hukum. Prinsip    negara    hukum    menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan  bagi  setiap  orang  di hadapan  hukum.   Oleh  karena  itu, Undang-Undang    Dasar  Republik Indonesia 1945  menentukan  bahwa setiap    orang    berhak    atas pengakuan,    jaminan,    perlindungan dan    kepastian    hukum  yang    adil serta  perlakuan    yang    sama    di hadapan  hukum.
Indonesia sebagai negara hukum  menjamin  warganya  sama kedudukannya  di  muka  hukum.  Hal ini  sebagaimana  disebutkan  dalam ketentuan  Undang-Undang  Dasar
Republik
Indonesia
1945
(Amandemen  ke  IV)  pada  Pasal  27
ayat  (1)  bahwa  :  “Setiap  warga
negara  sama  kedudukannya  dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan tersebut tanpa terkecuali”.  Makna  dari  pasal tersebut  lebih  jauh  bahwa  setiap
warga negara mempunyai hak dibela, sama  diperlakukan  dimuka  hukum dan keadilan untuk semua.
Selanjutnya Undang-Undang Dasar  Republik    Indonesia  1945 (Amandemen  ke  IV)  pada  Pasal  28 D  Ayat  (1)  bahwa  :  “setiap    orang berhak    atas    pengakuan,    jaminan, perlindungan,    dan    kepastian hukum    yang    adil  serta  perlakuan yang  sama di   hadapan  hukum”.
Globalisasi    dan    perdagangan bebas    yang    didukung    oleh kemajuan    teknologi  telekomunikasi dan  informatika    telah    memperluas ruang  gerak    arus    transaksi  barang dan  /  atau    jasa    melintasi    batas- batas    wilayah  suatu    negara, sehingga    barang    dan  /  atau    jasa yang    ditawarkan    bervariasi  baik produksi    luar    negeri    maupun produksi    dalam    negeri.    Kondisi yang    demikian  pada    satu    pihak mempunyai
manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen    akan    barang  dan  /  atau jasa  yang    diinginkan    dapat terpenuhi    serta    semakin    terbuka lebar  kebebasan    untuk    memilih aneka    jenis    dan    kualitas    barang dan  /  atau  jasa  sesuai    dengan
keinginan dan kemampuan
konsumen.
Di      sisi    lain,    kondisi    dan fenomena    tersebut    di    atas  dapat mengakibatkan    kedudukan    pelaku usaha      dan    konsumen    menjadi tidak    seimbang        dan      konsumen berada    pada    posisi    yang    lemah. Konsumen  menjadi  obyek  aktifitas bisnis     untuk  meraup  keuntungan yang        sebesar-besarnya    oleh pelaku usaha melalui  kiat  promosi, cara  penjualan  serta    penerapan perjanjian  standar  yang  merugikan konsumen.
Secara  umum  dan    mendasar
hubungan antara produsen (perusahaan  penghasil    barang    dan atau  jasa)  dengan    konsumen (pemakai    akhir    dari  barang  dan atau  jasa    untuk    diri  sendiri  atau keluarganya),  merupakan  hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut    terjadi  karena    keduanya memang    saling    menghendaki  dan mempunyai  tingkat  ketergantungan yang  cukup  tinggi antara yang  satu dengan  yang  lain.
Produsen    sangat    menentukan dan    sangat    bergantung  atas dukungan konsumen sebagai pelanggan.    Tanpa    dukungan konsumen  tidak    mungkin  produsen
dapat terjamin kelangsungan usahanya,    sebaliknya  konsumen kebutuhannya    sangat  bergantung dari hasil  produksi produsen.
Saling  ketergantungan  karena kebutuhan
tersebut dapat menciptakan  suatu    hubungan    yang terus menerus dan berkesinambungan  sepanjang  masa, sesuai dengan tingkat ketergantungan akab kebutuhan yang  tidak  terputus-putus.
Hubungan    antara    produsen dan    konsumen  yang    berkelanjutan terjadi    sejak  proses    produksi, distribusi    di      pemasaran,    dan penawaran.     Rangkaian    kegiatan tersebut,          merupakan    rangkaian perbuatan  dan    perbuatan    hukum tidak    mempunyai    akibat    hukum dan    yang    mempunyai    akibat hukum baik  terhadap  semua  pihak maupun  hanya    kepada    pihak-pihak tertentu    saja.  Hal  tersebut    secara sistematis  di      manfaatkan    oleh produsen  dalam    suatu  sistem distribusi  atau    pemasaran  produk barang  guna    mencapai    suatu tingkat  produktifitas dan  efektifitas tertentu  dalam    rangka    mencapai sasaran  usaha.
Sampai pada tahapan hubungan penyaluran atau distribusi    tersebut  menghasilkan
suatu    hubungan  yang    sifatnya massal,    karena    sifatnya    massal tersebut,    maka    peran    negara sangat    dibutuhkan    dalam    rangka melindungi    kepentingan    konsumen pada    umumnya.    Untuk    itu  diatur perlindungan konsumen berdasarkan    Undang-undang  antara lain    mutu  barang,    cara  produsen produksi,    syarat    kesehatan,    syarat pengemasan,    syarat    lingkungan dan  lain  sebagainya.
Faktor    utama    yang    menjadi kelemahan    konsumen    adalah tingkat    kesadaran    konsumen    akan haknya masih  rendah.  Oleh  karena itu,    Undang-undang      Perlindungan Konsumen        dimaksudkan    menjadi landasan    hukum    yang    kuat  bagi pemerintah dan lembaga perlindungan    konsumen    swadaya masyarakat    untuk    melakukan upaya    pemberdayaan    konsumen. Upaya    pemberdayaan  ini    penting karena tidak  mudah  mengharapkan kesadaran  pelaku usaha  yang  pada dasarnya        prinsip  ekonomi    pelaku usaha  adalah mendapat  keuntungan yang  semaksimal  mungkin  dengan modal  seminimal  mungkin.  Prinsip ini  sangat    potensial    merugikan kepentingan    konsumen,    baik secara    langsung  maupun    tidak langsung.
Sesuai apa  yang diutarakan  di atas,    perlu    upaya  pemberdayaan konsumen  yang  dapat  melindungi kepentingan konsumen secara integratif  dan    komprehensif  serta dapat    diterapkan    secara    efektif  di masyarakat. Dalam  Pasal  1   angka 1  Undang-Undang      Nomor    8 Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen      menyebutkan  bahwa  : “Perlindungan    konsumen  adalah segala  upaya    yang    menjamin adanya    kepastian    hukum    untuk memberi    perlindungan    kepada konsumen”. 2
Perangkat    hukum    yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan    untuk    mematikan usaha    para    pelaku  usaha,    tetapi justru    sebaliknya    perlindungan konsumen  dapat   mendorong  iklim berusaha    yang    sehat    yang mendorong  lahirnya          perusahaan yang        tangguh  dalam    menghadapi persaingan    melalui    penyediaan barang  atau jasa yang  berkualitas.
Berbagai  problem  masalah kelistrikan yang dialami masyarakat konsumen  sebagai  pengguna  jasa listrik,  antara  lain  seperti  kesalahan pencatatan  tagihan  rekening  listrik,
2 Pasal    1      angka      1  Undang-Undang Nomor    8    Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen
Voltase listrik  naik-turun  (berakibat rusaknya  alat-alat  elektronik/  rumah tangga, Pembayaran rekening dikaitkan dengan pembayaran pungutan/retribusi
dan
Pembongkaran KWH meter/alat
pembatas  dan  pengukur,  dengan
alasan menunggak rekening beberapa  bulan,  padahal  baru  bebe- rapa  hari  menyala;  segel  tera  tidak ada.

## II. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah konsumen jasa perusahaan    listrik    Negara diberikan perlindungan?
2. Kendala  apa  yang  dihadapi dalam memberikan perlindungan  hukum  terhadap konsumen jasa perusahaan
listrik Negara?

## III. PEMBAHASAN
Dengan Undang-Undang
Nomor    8  Tahun    1999  tentang perlindungan konsumen oleh pemerintah,    tampaknya    membawa harapan    akan    terwujudnya  wacana baru      hubungan  konsumen  dengan
pelaku
usaha (produsen,
distributor,    pengecer,    pengusaha/ perusahaan dan  lain  sebagainya).
Pasal  1  angka    1  Undang- Undang    Nomor    8    Tahun    1999
tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa : “Perlindungan    konsumen  adalah segala  upaya    yang    menjamin adanya    kepastian    hukum    untuk memberi    perlindungan    kepada konsumen”. 3
Kemudian    Pasal  1  angka    2 Undang-Undang    Nomor    8    Tahun 1999      menyebutkan  bahwa  : “Konsumen    adalah    setiap    orang pemakai  barang dan/atau jasa  yang tersedia    dalam    masyarakat,    baik bagi    kepentingan    diri    sendiri, keluarga,  orang  lain,    maupun makhluk  hidup lain dan  tidak untuk diperdagangkan”. 4
Dalam menjaga keberlangsungan roda
perekonomian,    peranan    konsumen cukup    penting.    Tetapi    ironisnya, sebagai  salah  satu  pelaku  ekonomi dalam  hal  perlindungan  konsumen, posisi  konsumen    sangat    lemah. Salah  satu bukti  adalah  keberadaan perjanjian    baku  dalam    praktik perdagangan  sehari-hari.
Sudaryatmo, secara
sederhana, perjanjian baku
3 Pasal 1 angka  1 Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen
4 Pasal 1 angka  2  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1999
mempunyai  ciri-ciri sebagai  berikut : 5
1. Perjanjian    dibuat    secara sepihak    oleh  produsen  yang posisinya    relatif  lebih    kuat dari konsumen;
2. Konsumen    sama  sekali  tidak dilibatkan    dalam    menentukan isi  perjanjian;
3. Dibuat    dalam    bentuk    tertulis dan  massal;
4. Konsumen    terpaksa  menerima isi  perjanjian  karena  didorong oleh  kebutuhan.
Kemudian  Pasal    1338  KUH Perdata,  yang    berbunyi    :  “Semua perjanjian    yang    yang    dibuat    secara sah  berlaku    sebagai    Undang-undang bagi    mereka    yang    membuatnya. Perjanjian-perjanjian    itu    tidak    dapat ditarik    kembali    selain    dengan sepakat    kedua    belah    pihak,    atau karena    alasan-alasan  yang    oleh Undang-undang    dinyatakan    cukup untuk   itu.  Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad  baik”. 6
5 Sudaryatmo, 1999, Hukum  Dan  Advokasi Konsumen, Citra    Aditya    Bakti,    Bandung. Hlm.93
6 Pasal  1338 KUH Perdata
Selanjutnya  Subekti,    untuk sahnya    suatu    perjanjian    diperlukan empat  syarat  yaitu : 7
1. Sepakat mereka yang mengikatkan  dirinya;
2. Kecakapan    untuk    membuat suatu  perikatan;
3. Suatu  hal  tertentu;
4. Suatu  sebab yang halal.
Bagi konsumen sulit
membuktikan    unsur    ada    atau tidaknya kesalahan/ kelalaian pengusaha/perusahaan  dalam  proses produksi,  pendistribusian      dan penjualan  barang      atau  jasa    yang telah  dikonsumsi    konsumen.    Di dalam    berbagai    kasus,    termasuk kasus-kasus konsumen, yang dibuktikan      adalah        peristiwa- peristiwa    positif  dan    peristiwa- peristiwa    negatif.      Contohnya  dalam hubungan antara pembeli  dan  penjual. Si    pembeli    dapat    lebih    mudah membuktikan    bahwa  ia    sudah membayar  dari    pada    si    penjual diminta    membuktikan    bahwa    ia belum  menerima  pembayaran.
Yusuf   Shopie,     menjelaskan bahwa:    “membuktikan  peristiwa- peristiwa    negatif  lebih    sukar membuktikan peristiwa-peristiwa
7 Subekti,    1987, Hukum    Perjanjian, PT. Intermasa,  Jakarta. Hlm.17
positif,      dalam  hal    ini  hubungan antara    pembeli    dan    penjual,    si pembeli    dapat    lebih    mudah membuktikan    bahwa    ia    sudah membayar dari  pada  sipenjual diminta membuktikan    bahwa    ia  belum menerima  pembayaran”. 8
Dalam  hubungan  ini,  apabila konsumen      harus    membuktikan adanya kelalaian/kesalahan pengusaha    dalam  proses  produksi barang/atau    jasa,    maka  sangat  tidak adil,      karena    yang    tahu    proses produksinya    adalah    pengusaha    yang bersangkutan.
Karenanya pengusahalah yang harus
membuktikan    bahwa    ia    tidak    lalai dalam  proses  produksinya.
Untuk    membuktikan      unsur tidak  lalai  dalam  proses produksinya, tentunya  harus    ada      kriteria berdasarkan    ketentuan    hukum administrasi negara  tentang  tata  cara produksi  yang  baik yang  dikeluarkan oleh      Instansi/Departemen  yang berwenang.      Dengan    demikian, penjelasan  di    atas    tidak    berlaku umum  untuk    kasus-kasus  konsumen, artinya     sudah     saatnya       untuk mempertimbangkan  dikedepankannya pembalikan  beban  pembuktian  unsur
8 Yusup  Shopie,  2000, Perlindungan Konsumen dan  Insterumen-Insterumen Hukumnya , Bandung,   Citra  Aditya  Bakti. Hlm.241
kesalahan/kelalaian pada pihak pengusaha.
Prinsip  kesejajaran    kedudukan pengusaha  dengan    konsumen    tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen    harus membuktikan semua  unsur  perbuatan melawan    hukum.  Oleh    karena    itu terhadap    doktrin  perbuatan    melawan hukum  dalam    perkara      konsumen, seyogyanya      dilakukan        deregulasi dengan        menerapkan        doktrin tanggung        jawab      produk/tanggung gugat    produk (product  liability )    ke dalam    doktrin  perbuatan    melawan hukum.   Apalagi selama  sekian  ratus tahun,      sistem    hukum    kita  masih terbelenggu    pada  pola    hubungan tradisional  antar penjual  dan  pembeli. Artinya,    terhadap  produk    cacat penjuallah  yang  bertanggung jawab.
Hal    ini    dapat    dijumpai landasan  hukumnya pada  Pasal   1504 KUH  Perdata  yang    berbunyi  :  Si penjual  diwajibkan    menanggung terhadap    cacat  tersembunyi    pada barang      yang      dijual,          yang membuat        barang        itu        tak sanggup      untuk  pemakaian    yang dimaksud,      atau    yang    demikian mengurangi  pemakaian    itu  sehingga, seandainya  si      pembeli    mengetahui cacat  itu,  ia  sama  sekali  tidak  akan membeli barangnya,   atau  tidak akan
membelinya  selain    dengan    harga yang  kurang. 9
Sudaryatmo,    mengatakan  : 10
Karakter  dasar  tanggung    jawab produk/tanggung gugat produk (product  liability )  pada    dasarnya adalah    perbuatan    melawan    hukum, maka  unsur-unsur    yang    dibuktikan konsumen yaitu :
1. Unsur    perbuatan    melawan hukum yang dilakukan pengusaha / perusahaan.
2. Unsur    kerugian  yang    dialami konsumen atau  ahli warisnya.
3. Unsur    adanya    hubungan kausal  antara  unsur  perbuatan melawan    hukum    dengan unsur  kerugian  tersebut. Unsur kesalahan/kelalaian tidak    menjadi    kewajiban    konsumen untuk         membuktikannya,  sebaliknya hal  ini  menjadi  kewajiban  pengusaha untuk  membuktikan      ada    tidaknya kelalaian/kesalahan  padanya.
Selanjutnya
Sudaryatmo,
Doktrin  tanggung    jawab    produk/ tanggung    gugat      produk (product liability )    adalah   :   “tergugat  telah dianggap  bersalah,    kecuali    jika  ia mampu  membuktikan  bahwa  ia tidak melakukan    kelalaian  /  kesalahan, seandainya    ia    gagal    membuktikan
9 Pasal   1504  KUH Perdata
10 Sudaryatmo, 1999, Op Cit. Hlm.242
ketidaklalaiannya,      maka    ia    harus memikul    resiko      kerugian    yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/ menggunakan produknya”. 11
Menurut      Pasal  45  Ayat    (1) sampai    Ayat    (4)      Undang-Undang Nomor    8    Tahun    1999  menyebutkan sebagai  berikut  :
(1) Setiap    konsumen    yang dirugikan    dapat    menggugat pelaku    usaha  melalui  lembaga yang    bertugas  menyelesaikan sengketa    antara    konsumen dan  pelaku  usaha atau  melalui peradilan  yang    berada    di lingkungan  peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen  dapat    ditempuh melalui  pengadilan  atau    di luar    pengadilan  berdasarkan pilihan  sukarela  para    pihak yang  bersengketa.
(3) Penyelesaian  sengketa  di      luar pengadilan sebagaimana dimaksud  pada    ayat  (2)    tidak menghilangkan tanggung
jawab  pidana    sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang.
(4) Apabila  telah    dipilih    upaya penyelesaian sengketa konsumen  di  luar  pengadilan,
11 Ibid. Hlm.243
gugatan    melalui    pengadilan hanya dapat  ditempuh  apabila upaya    tersebut    dinyatakan tidak    berhasil  oleh  salah    satu pihak  atau  oleh  para    pihak yang  bersengketa.
Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan berbunyi :
“penyediaan  tenaga  listrik  terjamin dalam jumlah yang cukup, kualitas yang b aik, dan harga yang wajar”. 12
Jumlah yang cukup dan kualitas yang  baik  di  satu  sisi  disandingkan dengan  harga  yang  wajar  pada  sisi lainnya. Keduanya menjadi kepentingan yang  timbal  balik,  baik  bagi  pelaku usaha  (PLN)  maupun  konsumen sebagai pengguna jasa listrik.
Pada    era    pasar    bebas  di mana    lalu  lintas  hubungan    produsen dan    konsumen  menjadi      dekat  dan makin  terasa,  campur  tangan negara, kerja    sama    antar    negara  dan    kerja sama Internasional sangat  dibutuhkan, yaitu    guna  mengatur    pola  hubungan produsen,    konsumen,    dan    sistem perlindungan hukum konsumen.
Sistem    perlindungan    tersebut    tidak hanya    memanfaatkan    perangkat
12 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
hukum    nasional  saja,      tetapi membutuhkan  pula  perangkat  hukum Internasional  dalam    jaringan    kerja sama    antar    negara  dan    kerja    sama Internasional.
Hal ini sangat penting
mengingat    konplik  hukum    antar negara dan pihak yang berkepentingan  di    dalam    era perdagangan    bebas  makin    luas  dan terbuka serta  makin  bervariasi,  yaitu antar    negara    asosiasi    produsen sejenis,   antar  kawasan  ekonomi dan bahkan    antar    pihak-pihak  yang mempunyai  pengaruh  untuk  produk- produk    tertentu    dalam    rangka memperebutkan  pasar.
Persoalan  yang    menimpa konsumen Indonesia seringkali terjadi,      selama    beberapa    dasawarsa sejumlah    peristiwa    penting    yang menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen dalam pemakai  jasa  listrik    mencuat    ke permukaan,    sebagai    keprihatinan nasional yang  tak kunjung   mendapat perhatian dari sisi perlindungan hukum bagi  konsumen.
Menurut Yusuf Shofie, mengatakan  :  Hal-hal  yang  masih mewarnai  masalah  kelistrikan  yang
dialami  masyarakat  konsumen,  dapat dikemukakan di sini, antara lain: 13
1. Kesalahan pencatatan tagihan rekening listrik.
2. Antrian panjang dalam membayar rekening.
3. Sikap petugas dalam melayani.
4. Biaya penyambungan baru.
5. Voltase listrik naik-turun
(berakibat  rusaknya  alat-alat elektronik/ rumah tangga).
6. Pembongkaran
KWH meter/alat pembatas dan pengukur (dengan alasan menunggak  rekening  beberapa bulan,  padahal  baru  beberapa hari  menyala;  segel  tera  tidak ada).
7. Melaporkan  kaca  KWH  meter
pecah,  malah  dikenakan  denda hampir Rp 5 juta,- padahal alat- alat lainnya dalam keadaan baik sesuai  penyaksian  kedua  belah pihak dan berita acara.
8. Pembayaran rekening dikaitkan
dengan
pembayaran
pungutan/retribusi Menurut Abdurrahman
mengatakan:  “Setiap    produsen    atau penjual  yang  memasarkan  hasil-hasil produknya  akan    selalu    dituntut
13 Yusup Shopie, 2000. Op Cit.Hlm.13
pertanggungjawaban  atas segala kerugian    yang    diderita    oleh    para konsumennya.
Untuk dapat melimpahkan  tanggung  jawab kepada para  produsen,  dalam   hal   ini  perlu diketahui  hal  apa  yang  menyebabkan cacatnya  barang    tersebut,    apakah kesalahan    ini  terdapat  dalam    proses pembuatannya”. 14
Dalam  ketentuan    Pasal    1365 Kitab    Undang-Undang      Hukum Perdata        yang      berbunyi        :  “Tiap perbuatan     yang  melanggar  hukum, yang    membawa    kerugian    terhadap seorang    lain,    mewajibkan    orang karena salahnya menerbitkan kerugian    itu,    mengganti    kerugian tersebut”. 15
Pemecahan masalah  berkenaan dengan persoalan perlindungan konsumen    dapat    dituntut  memakai Undang-Undang    Nomor    8  Tahun 1999.    Bisa    juga  melalui    ketentuan Pasal    1365  Kitab    Undang-Undang
Hukum Perdata
dengan membuktikan  bahwa    produsen  telah melakukan  suatu  perbuatan  melawan hukum.    Kesulitan  di  sini  bilamana
14 Abdurrahman,    1989 ,    Aneka    Masalah Hukum    Dalam    Pembangunan  di      Indonesia, Alumni, Bandung. Hlm.84
15 Pasal  1365 Kitab  Undang-Undang Hukum    Perdata
pihak    konsumen    merasa    dirugikan dan    berusaha    untuk    menggugat pihak    produsen  yang    dianggapnya telah    merugikan,    maka    ia    harus membuktikan bahwa produsen tersebut    mempunyai    pertanggung jawaban  terhadap  kerugian  tersebut.
Pasal 45 Ayat  (1) sampai  Ayat (4)      Undang-Undang    Nomor    8 Tahun    1999  menyebutkan    sebagai berikut  :
(1) Setiap    konsumen    yang dirugikan    dapat    menggugat pelaku    usaha  melalui  lembaga yang    bertugas  menyelesaikan sengketa    antara    konsumen dan  pelaku  usaha atau  melalui peradilan  yang    berada    di lingkungan  peradilan umum.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen  dapat    ditempuh melalui  pengadilan  atau    di luar    pengadilan  berdasarkan pilihan  sukarela  para    pihak yang  bersengketa.
(3) Penyelesaian  sengketa  di      luar pengadilan sebagaimana
dimaksud  pada    ayat  (2)    tidak
menghilangkan tanggung
jawab  pidana    sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang.
(4) Apabila  telah    dipilih    upaya penyelesaian sengketa
konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan    melalui    pengadilan hanya dapat  ditempuh  apabila upaya    tersebut    dinyatakan tidak    berhasil  oleh  salah    satu pihak  atau  oleh  para    pihak yang  bersengketa.
Pasal 46 Ayat (1) dan  Ayat (2) Undang-Undang    Nomor    8    Tahun 1999   yang  berbunyi  :
(1) Gugatan    atas  pelanggaran pelaku    usaha  dapat    dilakukan oleh :
a.  Seorang  konsumen  yang dirugikan    atau    ahli    waris yang  bersangkutan.
b.  Sekelompok    konsumen yang mempunyai kepentingan  yang  sama.
c.  Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang
memenuhi    syarat,    yaitu berbentuk    badan    hukum atau  yayasan,  yang  dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya    organisasi tersebut    adalah  untuk kepentingan    perlindungan konsumen    dan    telah
Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.1 April Tahun 2019 melaksankan kegiatan sesuai    dengan    anggaran dasarnya.
d.  Pemerintah  dan  /  atau instansi    terkait    apabila barang    dan  /  atau  jasa yang    dikonsumsi  atau dimanfaatkan mengakibatkan    kerugian materi    yang    besar  dan  / atau    korban    yang    tidak sedikit.
(2) Gugatan  yang    diajukan    oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat,    atau    pemerintah sebagaimana    dimaksud    pada Ayat (1)  huruf b  dan  huruf c, atau  huruf  d diajukan  kepada peradilan  umum. Selanjutnya  Pasal  47  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999   yang berbunyi  : “Penyelesaian  sengketa  di luar  pengadilan    diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai  bentuk dan  besarnya  ganti rugi    dan  /  atau    mengenai  tindakan tertentu  untuk    menjamin    tidak  akan terjadi    kembali    atau    tidak    akan terulang  kembali    kerugian    yang diderita  oleh  konsumen”
Sedangkan    dalam      Pasal  48 Undang-Undang    Nomor    8    Tahun 1999   yang  berbunyi  : “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan  mengacu  pada  ketentuan tentang    peradilan    umum  yang berlaku    dengan    memperhatikan ketentuan  dalam  Pasal 45”.

## IV. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas dapat disimpulkan bahwa
konsumen  jasa  perusahaan    listrik Negara diberikan perlindungan seperti  yang  diatur  dalam  Undang- Undang perlindungan konsumen dimana  harus  diupayakan    terlebih dahulu  penyelesaian    sengketa    di luar    pengadilan  melalui    lembaga perlindungan hukum  konsumen  dan apabila    tidak    berhasil,    barulah melaksanakan    gugatan    melalui Pengadilan    Negeri.    Tetapi  pada umumnya  konsumen  pemakai    jasa listrik  yang    merasa    dirugikan akibat  pelayanan    jasa  listrik  oleh PT. PLN  tidak mengajukan gugatan ke  Pengadilan  Negeri.  Penanganan dan upaya penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan yang sering ditempuh
dengan cara mediasi/perundingan ini untuk mencapai  kata  sepakat  dalam  hal bentuk  dan    besarnya    ganti    rugi
atau    mengenai  tindakan    tertentu untuk    lebih  menjamin    tidak  akan terjadi    kembali    atau    tidak    akan terulang  kembali    kerugian    yang diderita  oleh  konsumen jasa listrik. Kendala perlindungan hukum terhadap    konsumen  pemakai  jasa listrik yaitu apabila para  pihak  yang dirugikan    langsung    mengajukan gugatan    ke      Pengadilan    Negeri tanpa    terlebih    dahulu  diupayakan perdamaian melalui
lembaga
perlindungan    konsumen.  Masih
rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat betapa pentingnya  perlindungan  konsumen dan  hak  untuk    menuntut    ke Pengadilan Negeri  melalui  lembaga perlindungan  konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Sudaryatmo,  1999, Hukum    Dan Advokasi    Konsumen ,      Citra Aditya  Bakti,  Bandung.
Subekti,  1987, Hukum  Perjanjian , PT. Intermasa,  Jakarta.
Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio,    1995, Kitab    Undang-Undang  Hukum Perdata,    Jakarta,    PT.  Pradnya Paramita
Yusup  Shopie,  2000, Perlindungan
Konsumen dan Insterumen-
Insterumen  Hukumnya ,    Bandung,
Citra  Aditya  Bakti. Undang-Undang    Dasar    Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke I- IV. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor    8  Tahun    1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan