## Perspektif dan Frame Ekspresi Permintaan Maaf dalam Diskusi
Indonesian Lawyers Club “50 Tahun G30S/PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?”: Kajian Linguistik Kognitif
Imam Musyayyab 1 ; Sailal Arimi 2 1, 2 Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Posel: imammusyayyab@gmail.com
Abstrak: Pidato kepresidenan pada HUT RI ke-70 menuai kontroversi. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa  negara  akan meminta maaf  kepada  para “korban” pelanggaran  HAM  yang merujuk kepada pihak Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada 29 September 2015, Indonesian Lawyers Club (ILC) menggelar diskusi dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” untuk menanggapi isu tersebut. Saat diskusi berlangsung, para tamu undangan saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf. Akibatnya, banyak sudut pandang yang membiaskan subjek yang seharusnya meminta maaf. Peneliti menelusuri fenomena ini lewat kajian  Linguistik  Kognitif  untuk  membongkar  perspektif  dan  latar  belakang  pengetahuan ( frame )  permintaan  maaf.  Peneliti  mentranskripsikan  data  dengan  menggunakan  metode simak  teknik  sadap  dan  catat.  Setelah  itu,  peneliti  mengklasifikasi  dan  menganalisisnya dengan  metode  padan.  Hasilnya,  perspektif  mengenai  wacana  permintaan  maaf  terwujud dengan  adanya  pengutamaan  (subjek)  dari  setiap  ekspresi  kebahasaan,  yaitu  perspektif dengan subjek pihak keluarga dan terduga PKI, perspektif dengan subjek pihak TNI AD, dan perspektif dengan subjek pihak NU dan Muhammadiyah. Peneliti mengklasifikasikan frame , pengetahuan  yang  melatari  terbentuknya  sebuah  konsep,  menjadi  tiga frame yang  berbeda berdasarkan  waktunya,  yaitu  waktu  sebelum  peristiwa  G30S  (pihak  NU  dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa  G30S (pihak TNI  AD), dan setelah peristiwa  G30S (pihak keluarga dan terduga PKI).
Kata kunci: permintaan maaf, perspektif, frame.
Perspective and Frame on the Expression of Apology in Indonesian Lawyers Club Discussion “50

## Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” : A Cognitive Linguistic Studies
Abstract: The  Presidential  Speech  at  the  70th  Indonesian  Independence  Day  caused  a  controversy.  Some people  assumed  that  the  state  would  apologize  to  the  victims  of  the human  rights  violations  mentioning  the Indonesian  Communist  Party  (PKI).  On  29  September  2015,  the  Indonesian  Lawyers  Club  (ILC)  held  a discussion  bringing  up  the  theme  “50  Tahun  G30S/PKI:  Perlukah  Negara  Minta  Maaf?”  to  respond  to  the issue.  During the discussion, the invited guests pointed to each others who  should apologize.  The researchers investigate  this  phenomenon  with  Cognitive  Linguistic  studies  to  reveal  perspectives  and  beckground knowledge (frames) of apologies. The researchers transcribed the data using the observation method of tapping and  note-taking  techniques.  After  that,  the  researchers  classified  and  analysed  using  the  matching  method. Based  on  the  analysis  carried  out,  perspective  on  apologies  are  manifested  by  the  prioritisation  (subject)  of each linguistic expression, i.e., perspectives with the subject of the family and suspected PKI, perspective with the subject of the Army (TNI), and perspective with the subjects of the NU and Muhammadiyah. In this study, the researchers classified three different frames, the knowledge behind the formation of a concept, based on the time, namely the time before the G30S incident (the NU and Muhammadiyah parties), the time of G30S event (TNI), and after the G30S (PKI family and suspected PKI).
Keywords: Apology, Perspective, Frame.

## PENDAHULUAN
Presiden  RI,  Joko  Widodo,  dalam  pidato  kenegaraannya  pada  HUT  RI  yang ke-70  menyampaikan  bahwa  negara  akan  melakukan  rekonsiliasi  pada “korban” pelanggaran  HAM  di  masa  lalu.  Gagasan  tersebut  menarik  perhatian  masyarakat, sehingga banyak yang mengasumsikan bahwa negara akan meminta maaf pada para eks-tahanan  politik  (eks-tapol)  dan  keluarga  anggota  Partai  Komunis  Indonesia (PKI).  Secara  otomatis,  konsekuensi  tersebut  menuai  kontroversi  dan  banyak  yang menentang.
Indonesian Lawyers Club (ILC), salah satu program stasiun televisi Indonesia, melangsungkan  diskusi  selama  kurang  lebih  tiga  jam  untuk  menanggapi  isu  yang berkembang  di  masyarakat  tersebut.  Para  tokoh  yang  diundang  dalam  diskusi  ini, antara  lain  keluarga  dan  para  terduga  PKI,  pihak  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan Darat (TNI  AD), dan tokoh organisasi  kegamaan di Indonesia (Nahdlatul Ulama  dan  Muhammadiyah).  Acara  tersebut  menampilkan  diskusi  dengan mengusung tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”. Dalam  diskusi  tersebut,  para  tamu  undangan  mengklaim  masing-masing pihak  mereka  adalah “korban” .  Perebutan  klaim “korban” mengakibatkan  para  tamu undangansaling  tunjuk  pihak  yang  seharusnya  meminta  maaf.  Perbedaan  tersebut didasari  oleh  latar  belakang  pengetahuan ‒ sesuatu  yang  memberikan frame dalam pengetahuan  seseorang ‒ yang  berbeda,  pengalaman  yang  berbeda,  dan  tujuan  yang berbeda, masing-masing memiliki tendensi.
Keluarga  anggota  PKI,  Komnas  HAM,  dan  Koordinator International  Peoples Tribunal 1965  mengklaim  pihak  PKI  dan  eks-tapollah  yang  menjadi “korban” atas peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S 1965). Mereka merasa bahwa keluarga dan  para  terduga  PKI  lainnya  tidak  terlibat  atas  peristiwa  G30S  1965.  Beberapa  di antara  tokoh  yang  melakukan  G30S  1965  memang  tokoh  intelektual  PKI,  tetapi bukan  berarti  PKI  secara  keseluruhan.  Peristiwa  pembersihan  para  terduga  PKI setelah  G30S  1965  menjadi  tolok  ukur  mereka  untuk  mengusut  kasus  pelanggaran
HAM.  Di samping  itu, mereka menganggap  ada sejarah yang disimpangkan.  Sejarah mengenai  peristiwa  G30S  1965  yang  tertulis  saat  ini,  bukanlah  peristiwa  yang sebenarnya terjadi. Perlu ada pengungkapan kembali sejarah yang dianggapnya telah diselewengkan.
Di  lain  pihak,  TNI  AD  menganggap  bahwa  pihak  merekalah  yang  menjadi “korban” atas  peristiwa  G30S  1965.  Mereka  menganggap  PKI  telah  melancarkan kudeta  berdarah  pada  tahun  1965  yang  mengorbankan  beberapa  jenderal  mereka. Keluarga  para  jenderal  yang  ditinggalkan  pun  mengalami  trauma  dan  duka  yang sangat mendalam.
Selain  itu,  Pihak  NU  juga  menyampaikan  beberapa  perlakuan  kejam  yang telah  dilakukan  oleh  anggota  PKI  terhadap  tempat  ibadah,  para  ulama,  dan  jamaah NU sebelum peristiwa G30S 1965 terjadi.
Berdasarkan  beberapa  persoalan  yang  peneliti  temukan  dalam  diskusi  ILC tersebut, peneliti ingin menelusuri lebih jauh fenomena ini. Oleh karena itu, peneliti menentukan tujuan penelitian ini untuk menganalisis perspektif wacana permintaan maaf dan memaparkan frame pembentuk konsep permintaan maaf.

## LANDASAN TEORI
Perspektif
Perbedaan  klaim “korban” dalam  diskusi  ILC  dapat  ditelusuri  dengan perspektif.  Langacker  menjelaskan  (via  Sanders  dan  Spooren,  1997)  gagasan perspektif  memiliki  dua  aspek  yang  terhubung  dan  tidak  dapat  dipisahkan,  yaitu pendapat  dan  orientasi.  Pendapat  adalah  sudut  pandang  dari  sesuatu  yang direpresentasikan,  orientasi  adalah  representasi  khusus  yang  dihasilkan  dari  objek tertentu. Struktur sudut pandang dalam ekspresi kebahasaan dapat dikaitkan dengan satu  partisipan/subjektivitas  atau  lebih,  yang  mungkin  hadir  dalam  suatu  peristiwa (Dancygier, 2012).
Perspektif didefinisikan sebagai cara pandang terhadap sebuah kejadian atau peristiwa dengan pengutamaan peserta (Arimi, 2015: 47). Dengan kata lain, seseorang dapat  memandang  suatu  kejadian  yang  sama  dengan  cara  pandang  yang  berbeda. Perhatikan ilustrasi berikut.
a. Tono menjual sepeda kepada Budi.
b. Budi membeli sepeda dari Tono.
Kedua ilustrasi tersebut memiliki kejadian yang sama, yaitu jual-beli, tetapi memiliki makna  berbeda.  Dalam hal  ini,  poin  perspektif  dapat mengungkap  letak  perbedaan  makna tersebut dengan pengutamaan subjek. Ilustrasi (a) menyatakan dengan sudut pandang Tono, sedangkan  ilustrasi  (b)  menyatakan  dengan  sudut  pandang  Budi.  Jika  satuan  kebahasaan dalam ilustrasi tersebut ditambahkan, perbedaan maknanya akan semakin jelas. Perhatikan ilustrasi berikut.
c. Tono menjual sepeda kepada Budi karena sedang butuh.
d. Budi membeli sepeda dari Tono karena sedang butuh. Perbedaan dari kedua ilustrasi tersebut semakin jelas. Ilustrasi (c) menjelaskan Tono yang sedang butuh sesuatu, dalam konteks ini adalah uang, dengan menjual sepeda. Ilustrasi (d) menjelaskan Budi sedang membutuhkan sepeda dengan membeli dari Tono. Perspektif  sangat  berperan  untuk  membangun  makna  dalam  sebuah  peristiwa.
Begitu pula dalam peristiwa perebutan klaim “korban” dalam diskusi ILC yang mengaburkan subjek untuk meminta maaf.

## Frame
Selain  perspektif,  hal  yang  mempengaruhi  terbentuknya  makna  adalah frame . Sebelum  makna  terbentuk,  seseorang  mengonsepkannya  terlebih  dahulu.  Referensi  atas konsep  tersebut  didapatkan  dari  pengalaman  yang  dilalui.  Menurut  Arimi  (2015)  satuan kebahasaan tidak terjadi dalam kekosongan, dan setiap satuan kebahasaan itu terjadi karena ada pengetahuan yang melatarinya. Frame berkaitan dengan elemen-elemen dan entitas yang berhubungan dengan kultur tertentu dan kejadian yang melekat pada pengalaman manusia (Evans  dan  Green,  2006:  222).  Fillmore  (via  Park,  2010:  12)  menyatakan  bahwa  dalam psikologi  kognitif, frame adalah  struktur  pengetahuan  mental  yang  terakumulasi  melalui pengalaman kultural yang berulang. Dengan kata lain, frame adalah pembingkaian terhadap pengalaman seseorang yang dapat pula disebut sebagai latar belakang pengetahuan.

## METODE PENELITIAN
Tiga metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data, metode  analisis  data,  dan  metode  penyajian  data.  Peneliti  menggunakan  metode  simak dengan teknik sadap  dan teknik  catat untuk mengumpulkan data  dengan menyimak video ILC dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” yang berdurasi selama kurang  lebih  tiga  jam.  Lalu,  peneliti  mentranskripsikan  tiap  pernyataan  dalam  diskusi tersebut.  Kemudian,  peneliti  mengklasifikasikan  dan  menganalisis  data  yang  sudah terkumpul dengan menggunakan metode padan.
Objek kajian ini dibatasi berdasarkan data dan teori. Berdasarkan data, penelitian ini dibatasi pada diskusi ILC dengan tema “50 Tahun G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?”. Penelitian  ini  tidak  menelusuri  ekspresi  permintaan  maaf  pada  ranah  kebahasaan  lain. Berdasarkan teori, penelitian ini menggunakan teori linguistik kognitif secara lebih spesifik karena  objek  kajian  permintaan  maaf  dianalisis  berdasarkan  perspektif  dan frame .  Hasil penelitian kemudian disajikan dengan metode informal disertai skema/bagan seperlunya.

## PEMBAHASAN

## Analisis Perspektif Wacana Permintaan Maaf
Sejatinya,  permintaan  maaf  dilakukan  oleh  pelaku  untuk  mengakui kesalahannya  dan  meminta  ampunan  dari “korban” .  Akan  tetapi,  perebutan  klaim “korban” dalam  diskusi  tersebut  semakin  mengaburkan  subjek  pelaku,  sehingga masing-masing pihak saling tunjuk pihak yang seharusnya meminta maaf. Jika  melihat  dari  rekam  sejarah,  tiga  pihak  yang  terbagi  dalam  diskusi tersebut  dapat  dikatakan  sebagai “korban” .  Hal  itu  didasari  oleh  tiga  peristiwa  yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S 1965 (NU dan Muhammadiyah  sebagai “korban” ),  ketika  peristiwa  G30S  1965  (TNI  AD  sebagai “korban” ),  dan  setelah  peristiwa  G30S  1965  (keluarga  dan  para  terduga  PKI  sebagai “korban” ),  sehingga  masing-masing  pihak  saling  tunjuk  pihak  yang  seharusnya meminta maaf.

## Perspektif sebagai ‘ “korban”’
Beberapa  ujaran  yang  terbangun  dalam  diskusi  ILC  tersebut  mengacu  pada hal  yang  sama,  yaitu  perspektif  sebagai “korban” ,  tetapi  memiliki  makna  berbeda. Perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  subjek  dalam  ujaran  yang  dikatakan.  Subjek- subjek tersebut antara lain pihak keluarga dan para terduga PKI, pihak TNI AD, dan pihak NU dan Muhammadiyah.
Berikut  beberapa  perspektif  sebagai “korban” dengan  argumen  yang disampaikan  sebagai  cara  untuk  menguatkan  gagasan  masing-masing  pihak  adalah “korban” .
Perspektif sebagai ‘ “korban”’ dengan Subjek Keluarga dan Terduga PKI Berdasarkan perspektif sebagai ‘ “korban” ’ dengan subjek keluarga dan terduga PKI  ditunjukkan  dengan  perspektif  danargumen  untuk  mengungkapkan keinginannya  agar  pihak  lain  meminta  maaf  kepada  pihaknya.  Perhatikan  ekspresi kebahasaan berikut.
(1) “...  kalau  saya  boleh  mewakili  kawan-kawan “korban” ,  katakan  begitu,  itu sebetulnya  kami  mengharapkan  rekonsiliasi  yang  bermartabat,  artinya pemahaman  rekonsiliasi  ini  begitu  banyak  ragamnya,  dan  dimulai  dari  yang baik sekali ...”.
(Ilham Aidit,menit ke-27.35)
Konstruksi tuturan (1) membangun situasi dari sudut pandang “korban” yang mengharapkan terjadinya rekonsiliasi. Subjek dari konstruksi tersebut adalah Ilham Aidit  yang  berperan  langsung  sebagai “korban” .  Maka  dari  itu,  dia  menginginkan terlaksananya rekonsiliasi yang dilakukan secara serius dengan mengungkapkan kata ‘bermartabat’  atau  ‘memiliki  martabat’  pada  tuturannya.  Martabat  (KBBI)  berarti tingkat  harkat  kemanusiaan,  harga  diri.  Jadi,  ‘memiliki  martabat’  berarti  memiliki harga diri. Ilham Aidit mengagungkan terwujudnya rekonsiliasi tersebut karena ada tendensi  tertentu,  yaitu  menginginkan  pengakuan  dari  negara  atas  kesalahan  yang pernah  diperbuat  negara  kepada  golongannya  (keluarga  dan  para  terduga  PKI). Dengan  demikian,  penyampaian  Ilham  Aidit  yang  mengklaim  bahwa  dirinya  adalah “korban” ,  maka  secara  implisit  dalam  konstruksi  tersebut  menempatkan  negara sebagai pelaku atas peristiwa pelanggaran HAM.
(2) “... meminta maaf kepada “korban” sangat mulia, ada jiwa kesatria di situ, ada jiwa kesatria yang bisa diwariskan kepada generasi muda...”.
(Ilham Aidit, menit ke-31.07)
Konstruksi  tuturan  (2)  menempatkan  ‘ “korban” ’  sebagai  objek  yang  dimintai maaf.  Maka  dari  itu,  ada  subjek  yang  melakukan  permintaan  maaf.  Apabila dikembalikan  kepada  konteks,  orang  yang  menuturkan  kata-kata  tersebut  adalah Ilham  Aidit yang sejak  awal menyebutkan pihak  PKI  adalah “korban” .  Maka, pelaku atau  subjek  yang  perlu  meminta  maaf  adalah  negara  yang  diwakilkan  oleh pemerintah.  Jadi,  konstruksi  tersebut  membangun  makna  bahwa  pelaku  adalah negara. Maka dari itu, negara perlu meminta maaf agar memberikan contoh baik pada generasi muda.
(3) “... “korban” yang  sudah  begitu  lama  menderita,  tanpa  tahu  sebabnya,  tanpa diadili, bertahun-tahun  dipenjara, bisa memaafkan ketika  ada  yang meminta maaf, artinya ada jiwa kesatria, maaf, jiwa besar ...”.
(Ilham Aidit, menit ke-31.12)
Konstruksi  tuturan  (3)  memiliki  subjek  ‘ “korban” ’  sebagai  entitas  yang mengalami  penderitaan  cukup  lama.  Penderitaan  tersebut  tidak  disertai  dengan
dendam  dari  para “korban” .  Akan  tetapi  sebaliknya, “korban” mampu  memaafkan kepada  pihak  yang  pernah  bersalah  kepadanya.  Konstruksi  itu  mengutamakan “korban” sebagai  pihak  yang  berjiwa  besar  karena  mampu  untuk  memaafkan.  Jadi, negara pun sebaiknya mencontoh jiwa besar yang telah dilakukannya.

## Argumen Pihak Keluarga dan Terduga PKI
Argumen  dari  pihak  keluarga  dan  terduga  PKI  lebih  memperkuat  alasan mereka sebagai pihak yang menjadi “korban” . Selain  itu, pada ungkapannya terdapat keinginan  tertentu  sebagai  tujuan  agar  pihak  lain  yang  ditunjuknya  sebagai  pelaku dapat  meminta  maaf.  Berikut  argumen  yang  diungkapkan  oleh  pihak  keluarga  dan terduga PKI
Argumen Formalitas
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  argumen  formalitas  dalam  ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(4) “... sebenarnya substansinya bukan di “minta-maaf”, intinya adalah pengakuan yang paling penting...”.
(Nur Khaeron, menit ke-19.23)
Konstruksi tuturan (4) membangun situasi dari sudut pandang Nur Khaeron yang  menyatakan  bahwa  minta  maaf  bukanlah  sebuah  inti  yang  diinginkan.  Maka dari  itu,  permintaan  maaf  ditempatkan  sebagai  pendamping  yang  mengantarkan kepada  hal  yang  diinginkan,  yaitu  sebuah  pengakuan.  Secara  eksplisit  dia menjelaskan  bahwa  ‘substansinya  bukan  di  minta  maaf’.  Dengan  demikian, permintaan maaf yang diharapkan hanyalah formalitas. Konstruksi tersebut memiliki substansi  bahwa  permintaan  maaf  adalah  cara  untuk  mengemukakan  keinginan sebenarnya.

## Argumen Penindakan Lebih Lanjut
Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen penindakan lebih lanjut dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(5) “...  permintaan  maaf  dari  negara,  Presiden  Jokowi  sebagai  kepala  negara  itu sangat  esensial  dan  harus  ditindaklanjuti  dengan  pengungkapan  kebenaran dan  penegakan  keadilan  untuk  kemudian  menuju  rekonsiliasi,  reparasi,  dan sebagainya...”.
(Nursyahbani Katjasungkana, menit ke-88.21)
Konstruksi tuturan (5) membangun situasi dari sudut pandang Nursyahbani Katjasungkana yang menyatakan bahwa dengan dilakukannya permintaan maaf dari pemerintah  akan  mengantarkan  kepada  rekonsiliasi,  reparasi,  dan  sebagainya.  56 Penekanan dalam konstruksi tersebut adalah pada permintaan maaf yang merupakan alat  untuk  mengantarkannya  kepada  tujuan  tertentu.  Hal  yang  menjadi  tujuan dilaksanakannya  permintaan  maaf,  yaitu  sebagai  pengungkapan  kebenaran  dan penegakan  keadilan.  Tujuan-tujuan  tersebut  merupakan  hasil  penindakan  lebih lanjut  dari  permintaan  maaf.  Dengan  demikian,  ekspresi  kebahasaan  tersebut memiliki substansi bahwa ada keinginan diungkapkannya kebenaran suatu peristiwa dan  terjadinya  rekonsiliasi  dengan  terlebih  dahulu  dilakukan  sebuah  pengakuan kesalahan lewat media meminta maaf oleh pemerintah.

## Argumen Pengungkapan Kebenaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  sejumlah  argumen  pengungkapan kebenaran dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian  ini, yakni sebagai berikut.
(6) “... Pengungkapan kebenaran dulu pak diselesaikan baru soal minta maaf ...”.
(Nursyahbani Katjasungkana, menit ke-121.16)
Konstruksi tuturan (6) membangun situasi dari sudut pandang Nursyahbani Katjasungkana  yang  menginginkan  pengungkapan  kebenaran  terlebih  dahulu, apabila  pihaknya  (PKI)  terbukti  bersalah,  maka  dia  dan  pihaknya  akan  meminta maaf. Nursyahbani Katjasungkana merasa pihaknya (PKI) dikambing-hitamkan oleh negara  melalui  peristiwa  G30S.  Maka  dari  itu,  dia  menuntut  pengungkapan kebenaran  terhadap  sejarah  tersebut.  Kemudian,  substansi  konstruksi  tersebut adalah keinginan mengungkapkan kebenaran sejarah menurut data yang dia peroleh.
Perspektif sebagai ‘ “korban”’ dengan Subjek Pihak TNI AD
Berdasarkan  perspektif  sebagai  ‘ “korban” ’  dengan  subjekpihak  TNIAD  ditunjukkan dengan  perspektif  danargumen  untuk  mengungkapkan  keinginannya  agar  pihak  lain meminta maaf kepada pihaknya. Perhatikan ekspresi kebahasaan berikut.
(7) “...  sekarang,  pertanyaan  saya  ke  Bang  Karni  minta  maaf  ke  siapa?  Karena kami  juga “korban” kan?  ...  mungkin  kalau  saya,  harusnya  dari  pihak  yang melakukan  kudeta,  ada  yang  masih  hidup,  anak-anaknya  masih  ada, merekalah yang harus minta maaf pada konstituennya...”.
(Amelia Yani, menit ke-44.28)
Konstruksi  tuturan  tersebut membangun  situasi  dari  sudut  pandang  Amelia Yani,  yang  menyatakan  dirinya  sebagai “korban” atas  peristiwa  G30S.  Dalam konstruksi  tersebut,  Amelia  Yani  merasa,  seharusnya,  keluarga  dari  pihak  yang melakukan  kudeta  (merujuk  kepada  PKI)  meminta  maaf  kepada  pihaknya  (TNI). Pada  konstruksi  tersebut,  mengutamakan  ‘pihak’  yang  melakukan  kudeta  terhadap negara,  dan  menyebabkan  Amelia  Yani  kehilangan  Ayahnya,  Jenderal  Ahmad  Yani. Hal  yang  pokok  dalam  konstruksi  tersebut  adalah  keinginan  Amelia  Yani mendapatkan permintaan maaf dari pihak yang membuatnya menjadi “korban” .
(8) “...  lebih  baik,  sebagai  kepala  negara,  dia  mendata  siapa  saja  yang  menjadi “korban” ,  anak  cucu  ini,  diperhatikan,  dibantu  mereka,  mungkin  ada  yang barangkali kesulitan, dan yang tua-tua perlu dibantu ...”.
(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.31)
Konstruksi  tuturan  (8) membangun  situasi  dari  sudut  pandang  ‘dia’  yang merujuk kepada kepala negara atau Presiden, dan sebagai peran yang seharusnya mendata siapa saja yang  menjadi “korban” .  Pada  konstruksi  tersebut  mendata  adalah  verba  transitif,  yang memiliki  objek  ‘ “korban” ’.  Konstruksi  yang  dituturkan  oleh  Josef  Blasius  Bapa  tersebut, menanggapi  rencana  Presiden  Joko  Widodo  yang  akan  melakukan  rekonsiliasi  terhadap “korban” pelanggaran HAM berat. Substansi konstruksi yang terbangun dari tuturan tersebut, sebenarnya  untuk  menunjukkan “korban” (pihak  TNI  AD)  dari  peristiwa  G30S.  Selain  itu, diharapkan Presiden dapat membantu pihaknya daripada mengurusi rekonsiliasi.
(9) “...  kenapa  ini  kok  Komnas  HAM  memihak,  hanya  memikirkan  mereka  dan tidak memikirkan “korban” kita ...”.
(Kivlan Zein, menit ke-70. 07)
Konstruksi  (9)  membangun  situasi  dari  sudut  pandang  ‘Komnas  HAM’  yang memihak  dan  memikirkan  ‘mereka’  (pihak  PKI),  tidak  memikirkan “korban” (pihak  TNI). Komnas  HAM menempati  subjek  yang memiliki  verba  transitif  ‘memikirkan’,  dan  terdapat dua  objek,  yaitu  mereka  (pihak  PKI)  dan “korban” (pihak  TNI).  Substansi  dari  konstruksi tersebut adalah bentuk kekecewaan terhadap subjek (Komnas HAM) yang memihak kepada keluarga PKI.

## Argumen Pihak TNI AD
Argumen dari pihak  TNI  AD,  lebih memperkuat alasan mereka  sebagai pihak yang menjadi “korban” .  Selain itu, pada ungkapannya terdapat keinginan tertentu agar pihak lain yang bersalah meminta maaf pada pihaknya. Berikut argumen yang diungkapkan oleh pihak TNI AD.

## Argumen Tuntutan
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  argumen  tuntutan  dalam  ujaran  diskusi  ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(10) “...  akan  menjadi  cerita  yang  tidak  berkesudahan,  setelah  minta  maaf tuntutan ganti rugi, kemudian harus sidang, dan sebagainya...”.
(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.53)
Konstruksituturan  (10) membangun  situasi  dari  sudut  pandang  Josef  Blasius  Bapa, yang  menyatakan  bahwa  apabila  pemerintah  melakukan  permintaan  maaf  akan menimbulkan  tuntutan-tuntuan  yang  lain.  Dengan  demikian,  pengutamaannya  adalah tuntutan.  Jadi,  substansinya  adalah  adanya  faktor  lain  yang  menjadi  keinginan  dari  pihak keluarga dan terduga PKI.

## Argumen Sebab – Akibat
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdapat  argumen  sebab-akibat  dalam  ujaran  diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(11) “...  kau  yang  memulai,  kau  yang  mesti  mengakhiri.  Nah,  maka  dengan demikian minta maaf dulu kepada “korban” kita...”.
(Mayor Jenderal Kivlan Zein, menit ke-72.54)
Konstruksituturan  (11)  membangun  situasi  dari  sudut  pandang  Kivlan  Zein  yang memandang bahwa pihak yang dipanggil ‘kau’ harus meminta maaf kepada pihaknya (TNI). Permintaan maaf, dianggapnya terjadi karena suatu proses sebab-akibat. Penyebab terjadinya peristiwa  yang  mengharuskan  adanya  permintaan  maaf,  diyakini  Kivlan  Zein  berasal  dari pihak  yang  disebutkan  dalam  konstruksi  tersebut  sebagai  ‘kau’.  Dengan  demikian, substansinya  adalah  kesadaran  diri,  bahwa  pihak  yang  menjadi  penyebab  permasalahan seharusnya yang meminta maaf.

## Argumen Penyesalan
Berdasarkan hasil penelitian terdapat argumen penyesalan dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(12) “...  Kalau  negara  minta  maaf  kepada  keluarga “korban” ,  terutama  PKI,  itu mengandung arti secara implisit, negara mengakui kesalahan yang dilakukan pada peristiwa G30S/PKI ...”.
(Tjipta Lesmana, menit ke-147.45)
Konstruksi tuturan (12) membangun situasi dari sudut pandang Tjipta Lesmana yang menyatakan bahwa jika saja negara meminta maaf, secara implisit telah mengakui kesalahan negara  pada  peristiwa  G30S.  Menurutnya,  peristiwa  tersebut  terjadi  atas  kesalahan  PKI, bukan  negara.  Dengan  demikian,  tidak  elok  jika  62  meminta  maaf  kepada “korban” (pihak keluarga  dan  terduga  PKI).  Substansinya  adalah  penyesalan  apabila  negara  meminta  maaf kepada pihak keluarga dan terduga PKI.

## Argumen Kesadaran Diri
Berdasarkan hasil penelitian terdapat  argumen kesadaran diri dalam ujaran diskusi ILC yang menjadi data penelitian ini, yakni sebagai berikut.
(13) “... sekarang yang golongan dari merasa benar, sekarang nyatakan mau minta maaf  nggak  kepada “korban” - ”korban” kita,  mau  minta  maaf  nggak  sekarang? Kalau minta maaf, kita akan nyatakan kita akan selesaikan selesai semuanya, ya “korban” - ”korban” kita tanggal 1 Oktober langsung mereka mengatakan ...”.
(Kivlan Zein, menit ke-121.01)
Konstruksituturan  (13)  membangun  situasi  dari  sudut  pandang  Kivlan  Zein  yang menyatakan bahwa akan selesai permasalahan apabila dari pihak keluarga dan terduga PKI mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada “korban” - ”korban” nya. Kivlan Zein menyatakan bahwa  pihak  keluarga  dan  terduga  PKI  adalah  ‘golongan  yang  merasa  benar’  karena menuntut  permintaan  maaf  dari  negara.  Sebaliknya,  dia  menganggap  bahwa  pihak  PKI adalah  pihak  yang  bersalah,  dan  seharusnya  meminta  maaf.  Meminta  maaf,  diartikannya sebagai kesadaran diri dari pihak yang bersalah.  Selain itu, dia merasa pihaknya (TNI) dan negara  bukanlah  pihak  yang  bersalah.  Dengan  demikian,  substansi  konstruksi  tersebut adalah kekecewaan Kivlan Zein atas tindakan yang dilakukan oleh keluarga dan para terduga PKI.
Perspektif  sebagai  ‘ “korban”’  dengan  Subjek  Poihak  Organisasi  Keagamaan  di Indonesia
Berdasarkan  perspektif  sebagai  ‘ “korban” ’  dengan  subjekpihak  organisasi keagamaan  di  Indonesiaditunjukkandengan  perspektif  dan  argumen  untuk mengungkapkan  keinginannya  agar  pihak  lain  meminta  maaf  kepada  pihaknya. Perhatikan ekspresi kebahasaan berikut.
(14) “...  yang  ini  juga  merasa  jadi “korban” ,  yang  sana  juga  merasa  jadi “korban” , apalagi yang NU  ini saya dapat banyak sms dari  Jawa  Timur  dari  Kyai-Kyai masuk saya bukain satu-satu tolong sampaikan, NU juga merasa jadi “korban” ... tolong, misalnya tahun ’49, nanti kalau nggak  ada data tak kasih  datanya, Masjid Agung Trenggalek, Imam dan Takmir masjid serta jamaahnya disiksa, dibakar,  itu  ditulis  oleh  koran  waktu  itu,  Jawa  Timur  itu  nulis  lebar-lebar, tahun  ’51  markas  Brimob  Jakarta  Utara  dan  gedung  pendidikan  Nasional Bogor juga dibakar  88 meninggal,  Masjid  Agung Kembang Kuning  Surabaya, ini peninggalan Sunan Ampel itu juga dibakar dengan kitab-kitabnya   ...”.
(Marsudi Syuhud, menit ke-102.00)
Konstruksi  tuturan  tersebutmembangun  situasi  dari  sudut  pandang  tokoh NU yang menyatakan bahwa yang menjadi “korban” bukan hanya dari pihak PKI dan TNI  AD.  Konstruksi  tersebut mengutamakan  NU  sebagai “korban” .  Pada  konstruksi tersebut,  pihak  NU  menjabarkan  peristiwa-peristiwa  yang  menempatkan  pihaknya pada  posisi “korban” .  Pelaku  pada  peristiwa  tersebut,  tidak  diucapkan  secara langsung,  namun  secara  implisit  menunjuk  ke  arah  PKI  karena  berkaitan  dengan gerakan-gerakan  yang  pernah  dilakukan  PKI  sesuai  dengan  tahun  yang  disebutkan dalam  konstruksi  tersebut.  Substansinya  adalah  pihak  NU  menginginkan  kasus  itu diangkat juga karena hal itu menyangkut peristiwa pelanggaran HAM.

## Argumen Pihak NU dan Muhammadiyah
Argumen dari pihak keagamaan (NU dan Muhammadiyah) lebih menekankan pada sudut pandang agama yang terkesan menengahi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Berikut argumen yang diungkapkan oleh pihak NU dan Muhammadiyah.

## Argumen Kehormatan
(15) “... kalau saling memberi maaf rasanya terhormat semua tapi juga tidak kalah terhormatnya semuanya jika saling minta maaf...”.
(Marsudi Suhud, menit ke-163.43)
Konstruksi tersebut membangun situasi  dari sudut pandang  Marsudi  Suhud yang menyatakan bahwa meminta ataupun memberi maaf adalah hal yang terhormat. Marsudi  Suhud  mengangkat  nama  baik  bagi  siapa  pun  yang  meminta  ataupun memberi maaf dengan menggunakan kata terhormat. Hal itu dilakukan karena pada diskusi  tersebut,  saling  mengklaim  diri  sebagai  pihak “korban” ,  sehingga  tidak  ada pihak yang berinisiatif untuk meminta maaf. Dengan demikian, substansi konstruksi tersebut, yaitu menjadi penengah dengan mengangkat martabat orang yang meminta maaf, sama dengan orang yang memberi maaf.

## Inferensi Perspektif Wacana Permintaan Maaf
Ujaran-ujaran  yang  menunjukkan  keadaan  masing-masing  pihak  sebagai “korban” diperoleh  dari  sistem  kognisi  yang  memiliki  perspektif  sebagai  ‘ “korban” ’. Sistem  kognisi  tersebut  memiliki  argumen  yang  menguatkan  posisi  masing-masing subjek. Hal itu menyebabkan hadirnya anggapan pihak lain sebagai pelaku dan perlu meminta maaf kepada pihaknya.

## Frame Permintaan Maaf
Dalam  linguistik  kognitif,  latar  belakang  pengetahuan  disebut  sebagai frame . Frame selalu  berkaitan  dengan  interpretasi  dalam  suatu  konstruksi  makna.  Peneliti membagi  interpretasi  yang  muncul  dalam  diskusi  tersebut  menjadi  tiga,  yaitu interpretasi menurut pihak TNI, pihak keluarga dan terduga PKI, dan pihak NU dan Muhammadiyah.  Interpretasi-interpretasi  tersebut  tidak  lepas  dari frame pembentuknya.

## Berdasarkan Pemahaman Pihak Keluarga dan Terduga PKI
Berdasarkan pihak keluarga dan para terduga PKI ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.
(2) “...  meminta  maaf  kepada “korban” sangat  mulia,  ada  jiwa  kesatria  di  situ, ada jiwa kesatria yang bisa diwariskan kepada generasi muda...”.
(Ilham Aidit, menit ke-31.07)
Ekspresi  kebahasaan  yang  dituturkan  oleh  Ilham  Aidit  tersebut  dapat dimaknai  dengan  membangun  konstruksi  berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan sebagai berikut.
(a) Meminta maaf adalah kegiatan yang sangat mulia.
(b) Warisan  adalah  hal  yang  dapat  diturunkan  kepada  generasi selanjutnya.
(c) Terdapat “korban” pembantaian  yang  dilakukan  oleh  negara  setelah peristiwa G30S.
(d) Generasi  muda  membutuhkan  contoh  yang  baik  dari  generasi sebelumnya.
(e) Jiwa kesatria adalah jiwa pemberani.
(f) Negara  sudah  semestinya  berani  bertanggung  jawab  atas kesalahannya.
Berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan  tersebut,  terdapat  makna  bahwa “permintaan  maaf  dari  negara  kepada “korban” pembantaian  terduga  PKI  setelah peristiwa G30S 1965 dapat dijadikan sebagai contoh yang baik karena menunjukkan sifat  berani  dan  bertanggungjawab,  serta  dapat  diwariskan  kepada  generasi  muda”. Selain  itu,  hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  konsep  bahwa  permintaan  maaf  adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesalahan.Jiwa kesatria adalah jiwa yang dimiliki oleh  para  kesatria,  yakni  keberanian.  Berdasarkan  ekspresi  kebahasaannya,  Ilham Aidit memperhatikan peristiwa setelah terjadinya tragedi G30S 1965. Maka dari itu, dia  menginginkan  permintaan  maaf  dari  pemerintah  dapat  dilakukan.  Kemudian, pada  ekspresi  kebahasaan  tersebut  diungkapkan  bahwa  pemintaan  maaf  adalah  hal yang  dapat  ‘diwariskan’.  Dengan  demikian, frame yang  membentuk  pengetahuan dalam konstruksi tersebut adalah frame warisan.

## Skema 1: Frame Warisan
Peneliti menelusuri  pikiran  Ilham  Aidit  berdasarkan  ekspresi  kebahasaan  (2)  yang memiliki  latar  belakang  pengetahuan  (a)  sampai  (f).  Pada  data  tersebut  menunjukkan permintaan maaf sebagai  entitas  yang dapat diwariskan.  Warisan merupakan sesuatu yang berguna  dan  berharga,  dan  diberikan  kepada  generasi  berikutnya.  Begitu  juga  dengan permintaan maaf, yang dipahami dapat dijadikan sebagai contoh yang baik untuk diterapkan, dan  relevan  sebagai  warisan  untuk  membentuk  mental  generasi  berikutnya.  Dengan demikian warisan merupakan frame dalam kognisi penuturnya.

## Berdasarkan Pemahaman Pihak TNI AD
Berdasarkan pihak TNI AD ditemukan hasil penelitian sebagai berikut.
(10) “...  akan  menjadi  cerita  yang  tidak  berkesudahan,  setelah  minta  maaf tuntutan ganti rugi, kemudian harus sidang, dan sebagainya...”.
(Josef Blasius Bapa, menit ke-66.53)
Ekspresi kebahasaan yang diungkapkan Josef Blasius Bapa tersebut, dimaknai lewat konstruksi yang dibangun dengan latar belakang pengetahuan sebagai berikut.
(a) Minta maaf dapat menyambungkan kembali relasi sehingga hubungan semakin dekat.
(b) Semakin  dekat  hubungan  seseorang,  semakin  berani  pula  sikap  yang dilakukan.
(c) Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh negara kepada pihak terduga PKI.
(d) Menuruti  tuntutan  akan  menjadi  akses  pemanfaatan  bagi  pihak  yang menuntut.
Berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa “jika  negara  menuruti  permintaan  pihak  keluarga  dan  terduga  PKI  atas  tuntutan permintaan  maaf,  pihak  tersebut  akan  memanfaatkan  untuk  melakukan  tuntutan- tuntutan selanjutnya”. Di samping itu, hal tersebut tidak terlepas dari konsep bahwa
permintaan maaf adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar kesalahan dan tuntutan adalah kegiatan yang meminta dengan keras.  Waktu yang menjadi  acuan  oleh  Josef Blasius Bapa adalah saat peristiwa G30S 1965 terjadi. Maka dari itu, dia merasa pihak PKI  adalah pihak  yang salah karena pernah melakukan kudeta yang mengorbankan para Jenderal. Selain itu, Josef Blasius Bapa mencurigai adanya tuntutan lain setelah permintaan  maaf  dengan  mengungkapkan  ‘akan  menjadi  cerita  yang  tidak berkesudahan’.  Dengan  demikian, frame yang  membentuk  pengetahuan  dalam ekspresi kebahasaan tersebut adalah frame kecurigaan.
Skema 2: Frame Kecurigaan
Peneliti  menelusuri  pikiran  Josef  Blasius  Bapa  berdasarkan  ekspresi kebahasaan (10) yang memiliki latar belakang pengetahuan (a) sampai (d). Pada data tersebut,  Josef  Blasius  Bapa  mencurigai  adanya  tuntutan  lain  apabila  permintaan maaf  dilakukan.  Kecurigaan  tersebut menjadi  ketakutan,  sehingga  permintaan  maaf sebaiknya tidak dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian kecurigaan merupakan frame dalam kognisi Josef Blasius Bapa.

## Berdasarkan Pemahaman Pihak NU dan Muhammadiyah
Berdasarkan  pihak  NU  dan  Muhammadiyah  ditemukan  hasil  penelitian sebagai berikut.
(15) “... kalau saling memberi maaf rasanya terhormat semua tapi juga tidak kalah terhormatnya semuanya jika saling minta maaf...”
(Marsudi Suhud, menit 163.43)
Ekspresi  kebahasaan  yang  dituturkan  oleh  Marsudi  Suhud  tersebut,  dapat dimaknai  dengan  membangun  konstruksi  berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan sebagai berikut.
(a) Meminta maaf dan memberi maaf adalah kegiatan yang sama mulianya.
(b) Kehormatan adalah sebuah penghargaan.
(c) Saling  menghargai  merupakan  sikap  yang  baik  dan  dapat  menjalin silaturahim.
(d) Setiap manusia memiliki kesalahan.
Dengan  latar  belakang  pengetahuan  tersebut,  dapat  dimaknai  bahwa “kegiatan  memberi  dan  meminta  maaf  adalah  kegiatan  saling  menghargai antarindividu”. Selain itu, hal tersebut tidak terlepas dari konsep bahwa permintaan maaf  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  atas  dasar  kesalahan  dan  kehormatan merupakan  sifat  yang  meninggikan  martabat  seseorang.  Pihak  NU  termasuk  pihak yang  merasa  menjadi “korban” dari  PKI.  Akan  tetapi,  pihak  NU  mengajak  kepada setiap  pihak  untuk  saling  memberi  dan  meminta  maaf.  Waktu  yang  diperhatikan Marsudi  Syuhud  adalah  waktu  sebelum  kejadian  peristiwa  G30S  1965,  yang menganggap  pihak  NU  telah  menjadi “korban” dari  perbuatan  PKI.  Kemudian, Marsudi  Syuhud menyandingkan permintaan maaf dengan kata ‘terhormat’. Dengan demikian, frame yang  membentuk  pengetahuan  dalam  ekspresi  kebahasaan  tersebut adalah frame kehormatan.

## Skema 3: Frame Kehormatan
Peneliti  menelusuri  pikiran  Marsudi  Syuhud  berdasarkan  ekspresi kebahasaan (15) yang memiliki latar belakang pengetahuan (a) sampai (d). Pada data tersebut  ditunjukkan  bahwa  permintaan  maaf  adalah  kegiatan  yang  terhormat. Ungkapan ‘terhormat’ dipahami Marsudi Syuhud sebagai penghargaan bagi individu yang  melakukan  permintaan  maaf.  Dengan  demikian  kehormatan  merupakan frame dalam kognisi penuturnya.
Inferensi Frame Permintaan Maaf
Peneliti  menemukan  dua  kategori frame yang  berbeda,  yakni frame yang membentuk  ekspresi  kebahasaan  dan frame yang  membentuk  konsep  permintaan maaf. Frame yang  membentuk  ekspresi  kebahasaan  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi  tiga frame yang  berbeda  berdasarkan  waktunya,  yaitu  waktu  sebelum peristiwa  G30S  1965  (pihak  NU  dan  Muhammadiyah),  saat  terjadi  peristiwa  G30S 1965 (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S 1965 (pihak keluarga dan terduga PKI).  Beberapa frame yang  membentuk  konsep  permintaan  maaf  lewat  ekspresi kebahasaan  yang  dituturkan  dalam  diskusi  tersebut,  peneliti  kategorikan  kembali
menjadi tiga. Pertama, berdasarkan pemahaman pihak dan keluarga PKI, yaitu frame kesehatan, frame substansional, frame warisan, frame tujuan, frame penuntutan. Kedua, berdasarkan  pemahaman  pihak  TNI  AD,  yaitu frame kecurigaan, frame kesadaran, frame penyelesaian, frame pengakuan,  dan frame “korban” .  Ketiga,  berdasarkan pemehaman  pihak  NU  dan  Muhammadiyah,  yaitu frame kehormatan,  dan frame keberhasilan.

## PENUTUP
Wacana  yang  terbangun  oleh  masing-masing  kelompok  dalam  diskusi  ILC “50  Tahun  G30S/PKI:  Perlukah  Negara  Minta  Maaf?”,  seperti  pihak  keluarga  dan terduga PKI, pihak TNI AD, pihak NU dan Muhammadiyah memiliki perspektif yang sama,  yaitu  perspektif  menjadi  ‘ “korban” ’.  Akan  tetapi,  perspektif  tersebut  memiliki makna  dan  merujuk  pihak  yang  berbeda,  masing-masing  merujuk  pihaknya  sebagai “korban” .  Berikut  beberapa  argumen  yang  menguatkan  posisi  masing-masing  pihak dalam  pemahamannya  sebagai “korban” yang  peneliti  klasifikasikan  berdasarkan subjeknya. Pertama,perspektif dengan subjek pihak keluarga dan terduga PKI, yaitu argumen  mengobati  luka  perasaan,  argumen  formalitas,  argumen  penindakan  lebih lanjut,  argumen  pengungkapan  kebenaran,  dan  argumen  kemuliaan.  Kedua, perspektif  dengan  subjek  pihak  TNI  AD,  yaitu  argumen  tuntutan,  argumen  sebab- akibat, argumen penyesalan, dan argumen kesadaran diri. Ketiga, perspektif dengan subjek pihak NU dan Muhammadiyah, yaitu argumen kehormatan.
Frame yang membentuk ekspresi kebahasaan terbagi menjadi tiga frame yang berbeda berdasarkan waktunya, yaitu waktu sebelum peristiwa G30S (pihak NU dan Muhammadiyah), saat terjadi peristiwa G30S (pihak TNI AD), dan setelah peristiwa G30S  (pihak  keluarga  dan  terduga  PKI).  Beberapa frame yang  membentuk  konsep permintaan maaf lewat ekspresi kebahasaan yang dituturkan dalam diskusi tersebut, peneliti  kategorikan  kembali  menjadi  tiga.  Pertama  berdasarkan  pemahaman  pihak dan keluarga PKI, meliputi frame kesehatan, frame substansional, frame warisan, frame tujuan, frame penuntutan.  Kedua  berdasarkan  pemahaman  pihak  TNI  AD,  meliputi frame kecurigaan, frame kesadaran, frame penyelesaian, frame pengakuan,  dan frame “korban” .  Ketiga  berdasarkan  pemehaman  pihak  NU  dan  Muhammadiyah,  meliputi frame kehormatan, dan frame keberhasilan.
Berdasarkan  penelitian  ini,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  permintaan  maaf masih terkesan sulit dilakukan jika tiap-tiap individu masih terjebak pada klaim diri sebagai “korban” ,  sehingga  sibuk  mencari  pembenaran  bukan  mengutamakan kesadaran.
Ucapan Terima Kasih
Artikel ini adalah bentuk diseminasi penelitian skripsi Imam Musyayyab yang berjudul  “Metafora  Konseptual,  Perspektif,  dan Frame Pada  Ekspresi  Permintaan Maaf:  Studi  Kasus  Atas  Diskusi  Indonesian  Lawyers  Club  “50  Tahun  G30S/PKI: Perlukah Negara Minta Maaf?” (Kajian Linguistik Kognitif)”. Penelitian ini dibimbing oleh  Dr.  Sailal  Arimi,  M.Hum.  Dalam  kesempatan  ini,    para  penulis  mengucapkan terima kasih kepada Dr.  Tri  Mastoyo, M.Hum dan Drs. Sunarso, M.Hum yang telah memberikan masukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arimi,  Sailal.  2015. Linguistik  Kognitif:  Sebuah  Pengantar. Yogyakarta:  A.Com  Advertising Yogyakarta.
Evans,  Vyvyan,  dan  Melanie  Green.  2006. Cognitive  Linguistics:  An Introduction. Edinburg: Edinburg University Press. Evans, Vyvyan. 2007. A Glossary of Cognitive Linguistics . Edinburg: Edinburg University Press.
Park, YM. 2010. Mark’s Memory Resources and the Controversy Stories (Mark 2:1-3:6): An Application of  the  Frame  Theory  of  Cognitive  Scienceto  the  Markan  Oral-Aural  Native. Leiden: Koninklijke Brill NV.
Kador, John. 2011. Dahsyatnya Maaf . Jakarta: Penerbit Gemilang.
Utama,  Akbar  Budi.  2011.  “ Frame Humor:  Tinjauan  Linguistik  Kognitif  terhadap  Cerita Humor  dalam www.ketawa.com ”. Skripsi .  (Tidak  Terbit).Yogyakarta:  Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
Da,  YS.  2019.  “Konseptualisasi  Negara  Menurut  Masyarakat  Desa  Goto  Lijun,  Manggarai Timur-NTT:  Kajian  Metafora  Konseptual,  Kategorisasi, Frame ,  dan  Prototipe”. Tesis . (Tidak Terbit). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sanders,  Jose  dan  Wilbert  Spooren.  1997.  “Perspective,  Subjectivity,  and  Modality  from  a Cognitive  Linguistic  Point  of  View”.  Dalam  Liebert,  WA,  Gisela  Redeker  dan Linda  R.  Waugh.  1997.    Discourse  and  Perspective  in  Cognitive  Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Dancygier,  Barbara.  2012.  “Conclusion:  Multiple  Viewpoints,  Multiple  Spaces”.  Dalam Dancygier, Barbara dan Eve Sweetser. 2012. Viewpoint in Language: A Multimodal Perspektif. New York: Cambridge University Press.
Maruti, ES. 2016. Tindak Tutur Meminta Maaf secara Samudana Terselubung dalam Bahasa Jawa. Ranah , 5 (1): 53-73.
Azra,  Azyumardi.  2002.  Korupsi  dalam  Perspektif  Good  Governance. Jurnal  Kriminologi Indonesia . 2 (1): 31-36.
Yanti,  Yusrita.  2001.  Tindak  Tutur  Maaf  dalam  Bahasa  Indonesia  di  Kalangan  Penutur Minangkabau. Masyarakat Linguistik Indonesia , 19 (1): 93-104.
Lestari,  Eka  MI.  2019.  Budaya  Permintaan  Maaf  di  Tempat  Kerja  Dalam  Drama  Jepang: Tinjauan Sosiolinguistik. Izumi . 8 (2): 82-100.

## Sumber Data
Video ILC - 50 Tahun G30S PKI, Haruskah JOKOWI Minta Maaf Full 29 Sept 2015. (Youtube)