___________________ Korespondensi penulis: e-mail: anitasyafitri@mail.ugm.ac.id Telp.+62 821-6694-4156 DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.13.1.2021.59-70
Tersedia online di: http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkpi e-mail:jkpi.puslitbangkan@gmail.com JURNAL KEBIJAKANPERIKANAN INDONESIA Volume 13 Nomor 2 November 2021 p-ISSN: 1979-6366 e-ISSN: 2502-6550 Nomor Akreditasi Kementerian RISTEK-BRIN: 85/M/KPT/2020
Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan …… di Kabupaten Batubara (Syafitri, A., et al)

## DISEMINASI PROGRAM PEMBERDAYAAN INOVASI PENGOLAHAN IKAN DAN DAYA TAWAR PEREMPUAN PESISIR DI KABUPATEN BATUBARA

## DISEMINATION OF EMPOWERMENT PROGRAM FOR FISH PROCESSING INNOVATION AND BARGAINING POWER OF COASTAL WOMEN IN BATUBARA DISTRICT
Anita Syafitri* 1 , Muhadjir Darwin 1 dan Umi Listyaningsih 1
1 Universitas Gadjah Mada, JL. Flora, Bulaksumur, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta-55281
Teregistrasi I tanggal: 25 Agustus 2020; Diterima setelah perbaikan tanggal: 01 Juli 2021; Disetujui terbit tanggal: 07 September 2021

## ABSTRAK
Persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan menjadi gambaran umum masyarakat pesisir, terlebih yang terjadi pada perempuan pesisir. Isu rendahnya daya tawar pada perempuan pesisir hampir dirasakan di seluruh wilayah pesisir di Indonesia, dimana salah satunya di Kabupaten Batubara. Maka dari itu Dinas Perikanan Kabupaten Batubara membuat program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan ikan dan hasil laut yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana diseminasi program pemberdayaan tersebut dilaksanakan, serta melihat apakah terjadi perubahan kondisi daya tawar perempuan setelah pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi serta wawancara mendalam. Hasilnya menunjukkan bahwa program pemberdayaan ini belum berhasil mengubah kondisi daya tawar perempuan pesisir. Perubahan yang terjadi hanya pada peningkatan keterampilan dan menambah pilihan pekerjaan saja, sedangkan perempuan belum mampu berdaya mandiri secara ekonomi. Perubahan yang belum begitu terlihat diakibatkan dari struktur agensi dan struktur kesempatan yang belum memihak mereka. Terlebih perempuan harus memainkan tiga peran sekaligus yaitu peran reproduktif, produktif, dan komunitas yang membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti arahan dari Dinas Perikanan agar mendirikan usaha sesuai yang telah dilatih. Akibatnya mereka kembali lagi memilih bekerja sebagai penyisik ikan karena pengerjaannya tidak memakan waktu seharian dan setelah selesai langsung memperoleh uang di hari yang sama.

## Kata Kunci: Agensi; Daya Tawar; Diseminasi Program; Pemberdayaan Perempuan; Struktur Kesempatan

## ABSTRACT
The problems of poverty and powerlessness have become a general description of coastal communities, especially those of coastal women. The issue of low bargaining power among coastal women is almost felt in all coastal areas in Indonesia, one of which is in Batubara District. Therefore, fisheries Service make a woman empowermant program through innovative fish processing training. This study aims to see how empowerment programs are disseminated through training based on fish and marine product innovation-based processing, as well as to see whether there has been a change in women’s bargaining power after program implementation. This research uses a qualitative approach with case studies. The data collection technique was carried out by observation and in- depth interviews. The results show that this empowerment program has not been very successful in changing the conditions of the bargaining power of coastal women. Changes that occur are only increasing skills and increasing job options, while women are not able to be economically independent, and women’s awareness has not changed. Unseen changes also result from agency structures and opportunity structures that have not taken their side. Moreover, women must play three roles at once, namely a reporductive role, a productive role, and a community role that makes
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
them not have enough time to follow directions from the Batubara Regency Fisheries Service to set up a business according to what has been trained. As a result, they returned to choosing to work as fish scraper because it did not take all day and after they were finished they immediately earned money on the same day.
Keywords: Agency; Bargaining Power; Program Dissemination; Women’s Empowerment; Opportunity Structures

## PENDAHULUAN
Pengarus Utamaan Gender (PUG) merupakan salah satu isu penting yang menjadi sorotan dalam pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan termasuk anak- anak, di depan hukum. Laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki porsi yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bahkan salah satu prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional Pembangunan Nasional adalah Pengarusutamaan Gender, disamping tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan (Hardjanto, 2017). Pada tingkat nasional, pemerintah Indonesia terlihat telah berusaha untuk terus m engupayakan Pengarusutamaan Gender di segala sektor. Terlebih setelah adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Namun kenyataanya, masih terdapat kesenjangan gender terlebih pada sektor ekonomi. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Global World Economic Forum 2016 dalam (Beritasatu.com, 2017) menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi 107 dari 144 negara. Dengan dana dan kesempatan m endapat modal yang terbatas, perempuan sulit bersaing dengan laki-laki. Perempuan memiliki daya tawar yang rendah sehingga sulit untuk berdaya mandiri. Padahal upaya pengarusutamaan gender sudah menjadi salah satu perhatian penting yang digaung-gaungkan oleh pemerintah.
Ketidakadilan gender yang berdampak pada terpinggirkannya kaum perempuan seperti yang sering terjadi pada perempuan pesisir. Ketimpangan gender di sektor perikanan dipengaruhi oleh subkultur masyarakat pesisir yang menganut budaya patriarki yang terwujud dalam bentuk beban ganda, marginalisasi, subordinasi, stereotip dan kekerasan (Susanti, 2017). Kondisi itu terjadi pada banyak masyarakat pinggiran yang hidup di pesisir. Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang terletak di tepi Selat
Malaka yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup menjadi nelayan yaitu sebesar 20.497 jiwa (Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara, 2019).
Sebagai seorang nelayan, penghasilan mereka sangat bergantung dengan alam, sehingga dapat dikatakan bahwa penghasilan nelayan bersifat fluktuatif dan spekulatif. Dikatakan fluktuatif karena besarnya penghasilan yang diperoleh tidak dapat dipastikan kadangkala sedikit dan kadangkala banyak dan dikatakan spekulatif karena pencarian ikan kadangkala dapat dan kadangkala tidak (Ekadianti, 2014). Nelayan termasuk golongan sosial yang rentan, karena usaha perikanan nelayan sangat mengandalkan sumber daya langsung dari alam, harga jual ikan yang fluktuatif menempatkan peran dan andil perempuan sebagai pengolah produk hasil perikanan menjadi sangat penting (Marbun & Krishnayanti, 2002). Kondisi tersebut mempengaruhi pendapatan nelayan dan membuat sebagian besar masyarakat pesisir berada pada kesejahteraan yang rendah. Padahal dalam kesehariannya mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga peran perempuan diperlukan untuk menunjang pendapatan keluarga.
Sebagai sosok yang adaptif, para perempuan langsung merespon kondisi tersebut dengan ikut bekerja. Pekerjaan yang digeluti oleh kebanyakan perempuan pesisir di Kabupaten Batubara yaitu sebagai penyisik ikan asin, penjemuran ikan asin, dan pemilah ikan teri. Menjamurnya industri ikan asin disana menjadi ladang pekerjaan bagi para perempuan pesisir. Hanya saja perempuan yang bekerja di industri ikan asin mengalami bentuk-bentuk diskriminasi gender yang tidak mereka sadari seperti mendapat upah yang lebih rendah dari laki-laki. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa laki-laki bisa mendapat harian mencapai Rp100.000,- sedangkan penyisik ikan yang merupakan pekerjaan bagi kaum perempuan hanya Rp. 500,-/kg dimana dalam sehari hanya mendapatkan sekitar Rp.20.000,- . Tidak hanya itu saja, jika laki-laki menjadi pekerja tetap maka perempuan kondisional atau panggilan saja tergantung banyaknya ikan yang akan diolah, serta pekerjaan sebagai penyisik ikan dianggap sebagai pekerjaan sisa karena bau dan kotor dan tidak ingin dilakukan oleh laki-laki. Jumlah perempuan yang banyak pada pekerjaan penyisik ikan membuat
mereka harus bersaing untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak-banyaknya agar mendapatkan upah maksimal, sedangkan laki-laki tidak.
Berbagai persoalan yang terjadi pada masyarakat pesisir di Kabupaten Batubara membuat kehidupan mereka semakin terpuruk. Terlebih perempuan menjadi pihak yang paling terbebani dan bertanggung jawab untuk mengatasi dan menjaga kelangsungan hidup rumah tangga mereka, sebagai istri nelayan dalam menghadapi kerentanan ekonomi dan kemiskinan m asyarakat nelayan (Kusnadi et al., 2006 ) . Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah memiliki peran yang cukup besar. Pendapatan yang dihasilkan wanita nelayan pada kegiatan produktif memberi kontribusi sebanyak 39,45% terhadap pendapatan keluarga (Wawansyah et.al., 2012) . Hanya saja ketersediaan pekerjaan untuk kaum perempuan juga menjadi persoalan.
Perem puan m engalam i kesulitan dalam memperoleh pekerjaan karena banyak jenis pekerjaan yang nyatanya tidak mampu diakses oleh kaum perempuan dikarenakan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan perempuan pesisir yang masih terbatas. Selain itu mereka juga belum memiliki kemampuan dalam pengembangan usaha, sehingga semua itu menyebabkan kehidupan mereka marjinal dan miskin (Djuwita, 2017). Disisi lain wanita-wanita di daerah pesisir nyatanya dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat pesisir sehingga meningkatkan fungsinya dari ibu rumah tangga biasa m enjadi pencari naf kah (Perikanan.probolinggo.go.id, 2018).
Atas beragam persoalan yang dirasakan oleh perempuan pesisir maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batubara atas himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam waktu beberapa tahun terakhir telah melaksanakan program peningkatan kesejahteraan berbasis pemberdayaan perempuan yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keteram pilan serta pemenuhan ekonomi perempuan dalam keluarga. Pelatihan yang diberikan juga merupakan kegiatan yang baru bagi masyarakat setempat seperti pelatihan pengolahan ikan menjadi abon ikan, kerupuk pangsit udang kecepe, serundeng ikan teri, brownis ikan, donat ikan, rolade ikan dan jenis olahan lainnya. Diversifikasi pekerjaan anggota rumah tangga yang sifatnya kompleks ( multiplicity occupational ) ternyata mampu meningkatkan daya ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (Kusnadi, 2003).
Program pemberdayaan perempuan tersebut dikemas secara inovatif dengan beragam kegiatan
olahan yang baru. Harapannya perempuan pesisir di Kabupaten Batubara dapat mandiri secara ekonomi sehingga kondisi daya tawar perempuan pesisir meningkat. Maka dari itu tulisan ini akan membahas tentang diseminasi inovasi program peningkatan kapasitas perempuan dalam memberdayakan diri melalui pelatihan pengolahan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Batubara, serta menjelaskan secara mendalam bagaimana kondisi daya tawar perempuan pesisir dalam aspek ekonomi di Kabupaten Batubara dan melihat apakah program tersebut mampu meningkatan kondisi daya tawar perempuan pesisir atau tidak. Sehingga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menyasar pada persoalan ketidakadilan gender khususnya yang terjadi pada kehidupan masyarakat pesisir.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan memilih pendekatan studi kasus. Menurut metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalukan observasi ataupun pengamatan serta wawancara mendalam kepada informan terpilih. (Cresswell, 2007).
W awancara mendalam adalah teknik yang dilakukan dengan percakapan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai ( interviewer ) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2008). Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara terstruktur dimana draft pertanyaan ( interview guide ) telah peneliti siapkan untuk m em perm udahkan peneliti ketika sedang mewawancarai informan. Dalam penelitian ini, peneliti juga melaksanakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
Unit analisis adalah pemilihan sumber data dari sebuah penelitian (Wahyuni, 2012). Menurut Yin unit analisis adalah salah satu komponen fundamental berkaitan dengan penentuan masalah apa yang dimaksud dalam penelitian yang bersangkutan (Yin, 2013). Fokus utama dalam penelitian ini adalah membahas mengenai program pemberdayaan yang
Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan …… di Kabupaten Batubara (Syafitri, A., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
dilakukan oleh Dinas Perikanan dan juga daya tawar perempuan pesisir terlebih pasca program. Oleh karena itu Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit analisis meso yaitu yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara dan juga unit mikro yaitu individu atau perempuan pesisir. Setlah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan intrepretasi data agar penelitian ini menjadi penelitian utuh. Hasil rekaman wawancara terlebih dahulu ditranskrip sehingga menjadi data primer, koleksi catatan lapangan juga di rapikan dan dikategorisasikan sehingga mampu diinterpretasi menjadi sebuah data resmi.

## BAHASAN

## Diseminasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Inovasi Pengolahan Ikan
Program pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara dilaksanakan melalui pelatihan inovasi pengolahan ikan. Menurut Dinas Perikanan Kabupaten Batubara (Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, 2018) pemberdayaan masyarakat pesisir adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat pesisir sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mengembangkan kehidupan di perairan laut dan hidup dalam kondisi marginal yang diharapkan mampu memperbaiki akses terhadap modal, informasi dan teknologi perikanan sehingga masyarakat pesisir dapat lebih mudah memasarkan hasil perikanannya, mendapatkan surplus dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Program itu menjadi program kerja dibawah naungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir memiliki beberapa program kerja dimana salah satunya adalah program alternatif mata pencaharian masyarakat pesisir. Program tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelatihan inovasi pengolahan ikan kepada ibu-ibu yang merupakan istri dari nelayan. Program alternatif mata pencaharian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas himbauan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Nomor 40/ Permen KP/2014. Selanjutnya direspon oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara dengan menyesuaikan kondisi yang ada di daerah mereka. Persoalan ekonomi masyarakat serta kondisi daya tawar perempuan yang lemah akhirnya memunculkan
gagasan baru untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan bagi perempuan pesisir.
Perempuan diharapkan bisa menjadi sosok yang mandiri sehingga mampu mendapatkan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kaum perempuan di desa nelayan merupakan potensi sosial yang sangat strategis untuk m enduk ung kelangsungan hidup masyarakat nelayan secara keseluruhan (Kusnadi et al., 2006). Sehingga program yang menyasar pada kaum perempuan seperti pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diharapkan akan memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan masyarakat pesisir di Kabupaten Batubara yang mengalami berbagai polemik kehidupan terlebih pada ekonomi keluarga.
Dinas Perikanan merespon persoalan ekonomi dan lemahnya daya tawar perempuan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada lingkungan sekitar dan mengemasnya secara inovatif menjadi sebuah program pemberdayaan. Inovatif yang dimaksud adalah menghadirkan dan mengenalkan hal baru pada masyarakat guna memberikan wawasan baru bahwa sumber daya alam lokal yang selama ini hanya dijadikan satu jenis olahan ternyata bisa diolah menjadi beragam jenis. Berdasarkan data jenis olahan yang diajarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara sebagai berikut ini: pada tahun 2018 terdiri dari abon ikan lele, kerupuk pangsit udang kecepe, serundeng ikan teri, bilis gulung, tempura udang, bakso udang ketak, otak-otak udang ketak, brownis ikan, dan donat ikan. Sedangkan pada tahun 2019 terdiri dari burger ikan, stick ikan, batagor ikan, dan rolade ikan. Dimana masing-masing kegiatan terdiri dari 30 – 50 orang peserta.
Pelaksanaan program juga memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Batubara, sehingga nantinya jika berhasil maka mampu menjadi produk yang memiliki ke khasan daerah tersebut. Dari potensi yang ada seperti ikan, kerang, dan hasil laut lainnya diolah menjadi produk yang inovatif. Inovasi dilakukan dengan tujuan agar hasil produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah, menambah keunikan serta menambah daya tarik baik bagi perempuan pesisir yang akan menjadikannya usaha ataupun bagi calon pembeli untuk membeli produk tersebut sehingga masyarakat dapat menjadikannya sebagai sumber usaha untuk menambah penghasilan keluarga.
Rangkaian proses kegiatan tersebut dapat dilihat melalui Gambar 1.:
Gambar 1. Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan oleh Dinas Perikanan. Figure 1. The Process of Implementing the Empowerment Program by the Fisheries Service.
Kegiatan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tahap pertama terdiri dari 5 aktivitas yaitu penyusunan ide, rapat internal Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, pengurusan perizinan kepala bagian dan kepala dinas. Jika sudah disetujui maka selanjutnya dilakukan pembuatan surat. Pada tahapan kedua merupakan tahapan persiapan terdiri dari 5 aktivitas adalah mencari instruktur yaitu orang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sumber daya laut seperti ikan, kulit kerang dan tanaman mangrove yang relevan dengan kondisi lokal di Kabupaten Batubara. Instruktur itu lah yang nantinya akan mengajari perempuan peserta pelatihan untuk dilatih mengolah hasil perikanan. Kem udian selanjutnya m enyurati pem erintahan desa untuk m enjaring calon. Karakteristik peserta yang dipilih adalah yang belum pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah, yang merupakan ibu-ibu dari istri nelayan, serta diutamakan yang belum memiliki pekerjaan.
Pada tahap pelaksanaan aktivitas yang dilakukan seperti pembukaan, penyerahan seminar kit, kaos, modul, uang transport, penyampaian materi dan praktek dan penutupan. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan inti dari serangkaian kegiatan dan dilaksanakan dalam waktu 2 hari. Keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh tahapan ini dikarenakan pembekalan ilmu diberikan pada 2 hari tersebut hingga para perempuan-perempuan tersebut mahir dan mampu mengolah ikan dan hasil laut untuk dijadikan produk olahan siap jual. Tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan adalah tahapan pasca pelaksanaan. Tahapan ini terdiri evaluasi, kunjungan kepada pelaku usaha yang sebelumnya menjadi peserta untuk dibantuk mengurusi PIRT dan Label Halal serta turut membantu membawa produk ke pameran yang diselenggarakan oleh Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ataupun pameran lainnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjalin kolaborasi antar aktor. Kolaborasi antar aktor yang dibangun dapat dilihat pada Gambar 2.
Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan …… di Kabupaten Batubara (Syafitri, A., et al)
Gambar 2. Kolaborasi yang dibangun dengan stakeholders lain. Figure 2. Collaboration built with other stakeholders.
Kolaborasi pertama yaitu kolaborasi pemerintahan desa dilakukan saat pemilihan calon peserta kegiatan. Pemerintahan desa dianggap lebih mengetahui tentang warganya, sehingga harapannya peserta yang dipilih lebih tepat sasaran, namun ternyata masih banyak yang menganggap pemilihan calon peserta tidak adil karena yang prioritas yang diutus dari tiap desa merupakan orang terdekat dengan pihak pemerintahan desa. Kolaborasi kedua yaitu kolaborasi dengan wirausaha dan pengrajin, bentuk kolaborasi ini dilakukan karena wirausaha dan pengrajin dianggap sebagai tenaga ahli untuk menjadi pelatih pada saat pelatihan. Kolaborasi ketiga dan keempat yaitu dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Koperindag berbentuk kolaborasi membantu mengurus PIRT dan Label Halal pada produk yang dihasilkan oleh perempuan yang menjadikan hasil pelatihannya sebagai usaha mandiri kelompok. Kolaborasi kelima yaitu kolaborasi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten. Biasanya pemerintahan provinsi ataupun kabupaten sering menyelenggarakan pameran seperti misalnya pameran yang setiap tahun diselenggarakan yaitu Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Dinas Perikanan membaca produk hasil olahan untuk
dipamerkan sekaligus dijual. Kegiatan itu sekaligus mempromosikan hasil olahan perempuan lokal kepada masyarakat luas. Serangkaian kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Batubara tidak dapat bekerja sendirian, melainkan membutuhkan stakeholders lain agar tujuan dari pelaksanaan program lebih mudah tercapai.

## Kondisi Daya Tawar Perempuan Pesisir Pasca Program
Rangkaian program pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara bertujuan agar perempuan pesisir mampu berdaya mandiri secara ekonomi. Setelah perempuan mampu memiliki keterampilan dalam mengolah ikan dan hasil laut lainnya maka selanjutnya diharapkan perempuan mampu berdaya mandiri dengan mendirikan usaha baru dari hasil yang sudah diajarkan. Namun ternyata tidak semua peserta menerapkan hasil pelatihan tersebut menjadi usaha mandiri mereka, hanya beberapa kelompok yang tercatat menjalankan usahanya seperti terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jenis Usaha Perempuan Pesisir Dampingan Dinas Perikanan
Tabel 1. Type of Coastal Women Business Assisted by the Fisheries Service No. Jenis Usaha Alamat Keterangan 1. Kerupuk ikan dan Udang Desa Binjai Baru, Kec. Datuk Tanah Datar PIRT 2. Stik Jeruju Desa Labuhan Ruku, Kec. Talawi PIRT dan Label Halal 3. Peyek Teri Nasi Desa Mandarsah, Kec. Medan Deras PIRT dan Label Halal 4. Lele asap, Nuget Lele, Stik Lele Desa Brohol, Kec. Sei Suka PIRT dan Label Halal 5. Kinting Desa Medang, Kec. Medang Deras PIRT dan Label Halal 6. Abon Ikan Kel. Indrapura, Kec. Air Putih PIRT dan Label Halal
Tabel 1. Menunjukkan bahwa ada 6 jenis usaha yang berhasil dibangun. Keenam tersebut ada yang terdiri dari kelompok perempuan yang pernah m engikuti pelatihan. Dinas Perikanan lebih menghimbau masyarakat dampingannya dalam bentuk kelompok agar lebih memudahkan mereka untuk menjalankan usahannya. Dari data diatas juga menunjukkan bahwa ada dua kelompok yang mengolah lebih dari satu jenis, seperti kelompok yang mengolah kerupuk ikan dan udang, serta kelompok yang mengolah lele asap, nuget lele, dan stik lele. Semua kelompok tersebut juga sudah memiliki PIRT dan hanya satu yang belum memiliki Label Halal. Data tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perikanan terus mendampingi dan membantu perempuan-perempuan yang serius mendirikan usaha dari hasil pelatihan yang diberikan untuk dapat memiliki legalitas PIRT dan juga Label Halal.
Data keberhasilan perempuan yang mampu berdaya mandiri secara ekonomi dengan mendirikan UMKM masih dianggap sedikit dibandingkan banyaknya peserta yang sudah dilatih. Padahal data 2 tahun terakhir saja yaitu tahun 2018 dan 2019 sudah lebih dari 50 peserta yang sudah dilatih. Namun dari data keseluruhan peserta yang berhasil mendirikan usaha hanya ada 6 kelompok usaha yang terdiri dari beberapa peserta. Motivasi yang rendah dan ketidaktersediaan modal dianggap menjadi alasan utama mengapa banyak yang tidak mau mendirikan usaha tersebut.
Motivasi perempuan pesisir yang tidak begitu besar membuat mereka banyak yang berhenti ditengah jalan, padahal awalnya banyak pula yang sudah mau memulai. Karakteristik masyarakat yang tidak sabar untuk memperoleh hasil keuntungan membuat mereka banyak yang tidak mau melanjutkan dan lebih memilih kembali pada pekerjaan awal mereka yaitu sebagai penyisik ikan, karena dalam menyisik ikan mereka akan mendapatkan hasil uang dari pekerjaan mereka.
Masyarakat yang pada dasarnya memiliki keuangan yang terbatas mengalami kesulitan dalam hal modal, selain itu mereka juga tidak berani mengambil resiko membuat mereka banyak yang tidak mau mendirikan usaha.
Modal menjadi salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tanpa modal tidak akan mungkin suatu usaha dapat dibangun. Kondisi ini lah yang membuat perempuan peserta pelatihan banyak yang tidak menindaklanjutkan hasil pelatihan yang sudah didapat untuk memulai usaha. Masyarakat yang memiliki usaha sebenarnya dapat mengajukan bantuan pinjaman modal, bahkan di instansi Dinas Perikanan juga menyediakannya. Hanya saja syarat yang diminta dianggap sulit dan lagi-lagi membuat masyarakat memilih tidak mau melanjutkannya.
Dinas Perikanan sebenarnya m emberikan kesempatan bagi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan pinjaman modal. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yang dianggap sulit oleh para perempuan dampingan mereka. Syarat yang dianggap sulit yaitu memiliki badan hukum, serta memiliki tempat usaha merupakan syarat baru. Pada mulanya syarat yang ada hanya memiliki kelompok dan sudah memulai usaha, namun dikarenakan banyak yang mendapatkan bantuan namun malah menjadikan bantuan modal tersebut bukan sebagai modal usaha. Banyak masyarakat yang sudah mendapat bantuan tidak mempertanggungjawabkannya dan malah berhenti begitu saja. Atas alasan tersebutlah, pem erintah m enam bah syarat agar yang mendapatkan bantuan benar-benar orang yang serius menjalankan usaha. Namun dengan adanya tambahan syarat seperti berbadan hukum membuat masyarakat semakin tidak mau untuk terlibat dalam usaha mandiri.
Persoalan lain dirasakan oleh perempuan yang mau menjadikan bekal pelatihan menjadi UMKM adalah persoalan pemasaran produk mereka. Produk
Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan …… di Kabupaten Batubara (Syafitri, A., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
olahan ikan yang mereka hasilkan berupa makan ringan. Pasar untuk menjual makanan ringan tidak begitu luas untuk dijangkau masayarakat setempat yang notabenenya memiliki penghasilan terbatas. Jika ada uang, masyarakat pada umumnya akan lebih memilih membeli makananan dan kebutuhan pokok daripada makanan yang berbentuk cemilan. Kondisi tersebut menjadi ancaman terhadap keberlanjutan usaha yang mereka lakukan. Bahkan banyak diantara mereka yang hanya memproduksi olahan ketika saat ada pesanan saja. Tentu saja membuat mereka yang membutuhkan penghasilan setiap harinya banyak yang memilih untuk balik ke pekerjaan semula yaitu sebagai buruh penyisik ikan yang m eskipun penghasilan kecil namun lebih pasti.
Tidak hanya mengancam keberlanjutan usaha bagi perempuan-perempuan yang sudah memulai, namun dampak lainnya lagi adalah perempuan-perempuan yang sudah dilatih akan takut untuk memulai usahanya. Sehingga segala upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan m asih tidak membuahkan hasil dalam meningkatkan kesadaran mereka agar mau berjuang untuk menjadi pelaku usaha.
Kesadaran dalam diri individu menjadi salah satu kunci terjadinya perubahan, baik dalam perubahan sosial maupun ekonomi. Kesadaran untuk mau terus berusaha, bangkit, dan berjuang untuk mampu berdaya mandiri. Menurut Korten (1984) dan Stewart (1994) proses pemberdayaan masyarakat yang berujuan untuk membuat masyarakat bisa maju, mandiri dan keluar dari persoalan kehidupan sosial dan ekonominya dapat dilakukan dengan kegiatan penyadaran. Penyadaran penting untuk ditanamkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang kritis tentang potensi yang mereka miliki. Ketertinggalan yang mereka alami bisa jadi bukan semata karena melekat pada diri mereka saja, maka dari itu mereka butuh m em bangun daya dalam diri untuk memperjuangkan pemenuhan hak hidup mereka. Olek karena itu salah satu poin penting yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran pada masyarakat penerima manfaat.
Persoalan kesadaran dari perempuan pesisir jika ditinjau dari Struktur Agensi dan Struktur Peluang, ternyata perempuan pesisir di Kabupaten Batubara tidak memiliki agensi dan struktur peluang dalam menjalankan sistem sosial ekonomi mereka. Seperti halnya menurut Gidens (1984) pemberdayaan perempuan ditentukan oleh gabungan operasi keagenan dan struktur peluang. Perempuan pesisir di Kabupaten Batubara terk unci pada keberdayaannya. Mereka tidak tahu bahwa ketika
mereka tidak mampu menentukan pilihan pekerjaan, tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki artinya mereka belum berdaya. Keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan keagenan mereka membuat mereka tidak mampu menjadikan pilihannya bermakna untuk memilih jalan hidupnya.
Agensi individu sebagian besar diprediksi oleh aset atau dana abadi mereka. Aset adalah stok sumber daya yang membekali pelaku untuk menggunakan ekonomi, peluang sosial dan politik (Moser, 1998). Keterbatasan aset yang dimiliki oleh perempuan pesisir di Kabupaten Batubara membuat mereka terbatas memanfaatkan keagenan hidupnya. Tidak hanya aset ekonomi saja, aset informasi yang mereka miliki juga terbatas. Padahal informasi merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan seseorang agar mampu berdaya. Aktivas dari keagenan dapat bersifat psikologis, informasi, organisasi, material, sosial, finansial atau manusia (Swift, 1989).
Pada struktur peluang, perempuan pesisir juga mengalami kendala dalam memberdayakan diri pada bidang ekonomi. Peluang diciptakan oleh faktor-faktor seperti hukum, kerangka kerja peraturan, norma dan bea cukai yang mengatur perilaku orang. Eksternal ini menjadi faktor yang menentukan jenis dan tingkat akses menuju sumber yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Struktur peluang agar membuat perempuan pesisir berdaya juga masih memiliki hambatan. Beberapa hambatan yang diciptakan oleh Dinas Perikanan sendiri seperti adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang ternyata menyulitkan perempuan. Seperti pemberian modal yang membutuhkan banyak persyaratan yang tidak mampu dipenuhi oleh mereka. Kaum perempuan pesisir biasanya hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan informasi yang terbatas akan sulit mengakses teknologi informasi sehingga membuat mereka tidak mampu mengikuti prosedur administratif yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan modal.
Struktur kesempatan lain yang juga menghambat kaum perempuan adalah norma ataupun pandangan umum masyarakat yang berlaku. Meskipun tidak tertulis, namun ternyata norma yang sudah dibentuk tersebut m em buat perem puan tidak m am pu memenuhi keberdayaan hidupnya sebagai salah satu individu di kehidupan masyarakat. Norma tersebut seperti pekerjaan domestik bahwa memasak, menyuci, mengurus rumah dan menjaga anak adalah tugas perempuan, sedangkan laki-laki hanya bertugas mencari nafkah diluar. Mencuci baju, memasak dan melakukan pekerjaan lain tampaknya menjadi hal yang tidak wajar apabila dilakukan oleh laki-laki.
Belum lagi ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa diakses oleh kaum laki-laki saja dan beberapa pekerjaan yang hanya dibebankan oleh kaum perempuan saja dan merasa tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Sehingga adanya pembagian kerja berdasarkan gender atau yang biasa dikenal dengan gender planning cukup membuat perempuan tidak mampu bergerak leluasa.
Pembagian kerja berdasarkan gender adalah semua konsep dan praktik pada masyarakat tertentu yang membagi peranan dan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu produksi, reproduksi, dan komunitas atau yang disebut juga tiga peran gender ( triple role ) (Prantiasih, 2014). Peran produksi yaitu semua pekerjaan yang berkaitan dengan memproduksi barang serta jasa untuk mendapatkan uang. Pekerjaan produksi bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan meski ada beberapa pekerjaan tertentu yang hanya dilakukan oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Peran komunitas adalah kegiatan yang dilakukan pada aktivitas kemasyarakatan yang dalam pelaksanaanya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Kerja reproduksi adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga. Pada masyarakat yang masih menganut budaya patriarki, pekerjaaninibiasanyamelekatpadakaum perempuansaja.
Pembagian kerja berdasarkan gender yang ada di Kabupaten Batubara cukup menunjukkan perbedaan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Perempuan memiliki peran reproduksi, produksi, dan komunitas. Sedangkan laki-laki hanya pada peran produksi dan kom unitas saja. Laki-laki tidak melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan peran reproduksi, peran reproduksi hanya di bebankan pada kaum perempuan saja. Budaya patriarki yang cukup kuat di kalangan masyarakat Kabupaten Batubara membuat perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Perempuan harus mengerjakan semua urusan rumah mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi. Ketika ia memilih bekerja pada salah satu pilihan pekerjaan di ranah publik artinya ia sudah memainkan peran ganda dalam kehidupannya yaitu bekerja di sektor domestik maupun publik. Belum lagi perannya dalam komunitas sosial seperti kelompok pengajian dan kelom pok PKK. Sedangkan laki-lak i di Kabupaten Batubara kebanyakan tidak mengerjakan pekerjaan rumah karena bagi pandangan masyarakat luas disana bahwa pekerjaan rumah merupakan tugas mutlak kaum perempuan.
Adanya sistem pembagian kerja berdasarkan gender yang membuat perempuan harus selektif
memilih pekerjaan pada sektor publik yang akan mereka jalankan untuk mencari uang. Tidak semua pekerjaan akan sesuai dengan mereka karena bagi mereka pekerjaan rumahlah yang bersifat wajib dan keterbatasan waktu menjadi alasan mengapa tidak semua pekerjaan dianggap cocok dikerjakan oleh mereka.
Sistem pembagian kerja berdasarkan gender tersebut menjadi salah satu pendorong mengapa program pemberdayaan perempuan pesisir yang dilakukan oleh Dinas Perikanan belum berhasil dalam mengajak perempuan-perempuan yang sudah mereka latih untuk mau membuka usaha. Waktu luang perempuan sangat sedikit. Mereka hanya memilih pekerjaan yang hanya membutuhkan waktu sedikit dan tidak seharian. Jika membuka usaha, artinya waktu yang dibutuhkan lebih besar lagi. Akhirnya banyak diantara mereka yang memilih kembali menjadi penyisik ikan ataupun menjadi asisten rumah tangga yang mencuci baju atau pun memasak. Belum lagi adanya resiko gagal ketika memulai usaha, resiko kerugian yang membayangi mereka jika usaha mereka tidak laku dipasaran. Atas keraguan tersebut dan terbatasnya waktu luang yang mereka miliki yang membuat mereka tidak begitu bersemangat untuk memulai usaha. Sehingga upaya motivasi yang dibangkitkan oleh Dinas Perikanan tidak begitu mampu untuk meningkatkan kesadaran para perempuan agar mau berusaha memulai usaha.
Ketidakmauan banyaknya perempuan untuk menindaklanjuti hasil pelatihan faktanya sangat bersebrangan dengan semangat mereka untuk ikut dalam pelatihan yang dilaksanakan. Sem ua masyarakat sangat senang dengan adanya program yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan ini. Jika keberhasilan program ditentukan dari ketercapaian jumlah kuota yang ada dalam pelaksanaan pelatihan, maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara dapat dikatakan berhasil. Namun jika keberhasilan program dilihat dari jumlah banyaknya perempuan yang mau memulai usaha dari hasil pelatihan maka dapat dikatakan program ini tidak mencapai tujuan.
Menjadi sebuah fakta yang menarik pada pelaksanaan program pelatihan di Kabupaten Batubara ini, masyarakatnya begitu sangat antusias namun tidak banyak yang mau melanjutkannya. Bahkan masyarakat yang tidak terlibat mengaku sedih dan ingin ikut hanya saja belum mendapat kesempatan. Padahal salah satu kesulitan yang ditemui bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah ketersediaan peserta yang m au ikut bergabung, namun Dinas Perikanan Kabupaten
Diseminasi Program Pemberdayaan Inovasi Pengolahan …… di Kabupaten Batubara (Syafitri, A., et al)
J.Kebijak.Perikan.Ind. Vol.13 No.2 November 2021:
Batubara berhasil menghadirkan peserta sejumlah kuota yang ditargetkan.
Semangat mengikuti pelatihan didorong salah satunya karena adanya penggantian uang transport sejumlah Rp. 100.000,-. Biaya transport juga diberikan dengan pertimbangan sebagai biaya pengganti atas apa yang sudah mereka tinggalkan pada satu hari itu. Jika pada kasus lain kegagalan menghadirkan peserta pemberdayaan karena ketika masyarakat meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti pelatihan maka mereka akan kehilangan penghasilan pada hari itu, atau bahkan mereka takut akan kehilangan pekerjaan mereka, namun tidak dengan yang terjadi di Kabupaten Batubara.
Biaya pengganti transport yang mereka peroleh sejumlah Rp. 100.000,- dianggap sudah lebih dari cukup untuk mereka karena pada keseharian mereka sebagai pengolah ikan baik itu penyisik ikan, penjemur ikan, ataupun pemisah ikan hanya mendapatkan upah sekitar Rp. 20.000,- namun dengan ikut menjadi peserta pelatihan mereka bisa mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,-. Kenyataan tersebut menjadi bukti bahwa banyak diantara mereka yang tertarik karena finansial yang mereka dapatkan, selain memang karena ilmu yang akan diberikan. Sehingga memunculkan semangat yang besar untuk mengikuti pelatihan.
Jika ditinjau dari derajad keberdayaan yang dikem ukakan oleh Soeharto, (2008) dalam (Firmansyah, 2012). Dimana derajad keberdayaan digolongkan menjadi 4 bagian; pertama tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to) , kedua tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power within) , ketiga tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over) , dan keempat tingkat kem ampuan kerjasam a dan solidaritas (power with) . Maka derajad keberdayaan yang berhasil ditingkatkan pada kasus ini tingkat kem am puan m eningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power within) . Hanya saja peningkatan keterampilan dan kapasitas yang mereka peroleh tidak dibarengi dengan kesadaran yang kuat akibat dari gender planning yang memberatkan perempuan serta unsur keagenan dan struktur kesempatan yang menghambat kaum perempuan. Berbagai alasan itu m em buat peningkatan keterampilan tersebut terhenti pada peningkatan keterampilan itu saja. Setelah pengetahuan dan keterampilan mereka bertambah, mereka banyak yang tidak mau menindaklanjuti dari apa yang sudah diajarkan oleh instruktur pada program pemberdayaan Dinas Perikanan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Program pem berdayaan perempuan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan belum bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan daya tawar perempuan pesisir. Ketidakberhasilan program tersebut dikarenakan banyak hal salah satunya program yang dilakukan masih memfokuskan pada kegiatan pelatihannya saja tanpa memberi porsi yang cukup pada upaya peningkatan kesadaran. Selain itu juga didorong oleh kondisi perempuan pesisir yang tidak memiliki keagenan untuk mampu berdaya. Perempuan pesisir terkunci pada keberdayaan. Mereka tidak tau dan dianggap semua yang terjadi pada dirinya hari ini adalah hal yang wajar.
Struktur kesempatan juga semakin mendorong mereka untuk tidak bergerak sesuai apa yang diinginkan oleh Dinas Perikanan yaitu keberdayaan perempuan. Peluang diciptakan oleh faktor-faktor seperti hukum, kerangka kerja peraturan, dan norma yang mengatur perilaku orang. Pada beberapa kasus peluang yang berasal dari eksternal m alah menghambat perempuan, seperti aturan untuk mendapatkan modal, bahkan norma yang berlaku di masyarakat juga menjadi pendorong ketidakberdayaan perempuan untuk keluar dari kondisi mereka saat ini.
Kondisi tersebut membuat perempuan harus benar-benar selektif dalam memilih pekerjaan pada ranah publik, karena bagi mereka pekerjaan pada ranah domestik merupakan pekerjaan wajib dan yang utama untuk dikerjakan. Pekerjaan diluar untuk mencari uang dianggap sebagai membantu suami dalam mencari uang saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diseminasi program pemberdayaan perempuan dalam bentuk pelatihan inovasi pengolahan ikan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Batubara belum berhasil dalam mencapai tujuannya.

## Rekomendasi
1. Perlunya menyeleksi peserta yang benar-benar membutuhkan pelatihan.
2. Perlunya m em berikan pelatihan terhadap manajemen waktu
3. Perlunya m em berikan penyadaran agar menumbuhkan agensi serta perhatian yang lebih kepada perempuan agar struktur kesempatan perempuan pesisir lebih luas lagi.
4. Perlunya melakukan pendampingan intensif kepada masyarakat terlebih pasca pelaksanaan pelatihan.
5. Perlunya Dinas Perikanan Kabupaten Batubara m em iliki data base yang lengkap tentang kependudukan masyarakat setempat.
59-70

## PERSANTUNAN
Tulisan ini merupakan hasil riset Tesis penulis pada prodi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada yang dilaksanakan pada tahun 2019 - 2020. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kemenristekdikti yang sudah mendanai riset ini, kepada dosen pem bim bing dan dosen penguji yang sudah memberikan kontribusi pemikiran, serta kepada seluruh informan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk peneliti melakukan wawancara serta observasi di Kabupaten Batubara Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Beritasatu.com. (2017). Perempuan Indonesia Masih Tertinggal .
Beritasatu.Com . https:// www.beritasatu.com/nasional/450169/perempuan- indonesia-masih-tertinggal
Cresswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Schoosing Among Five Aproaches. Sage Publication , 125.
Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara. (2019). Data Dinas Perikanan .

## Dinas Perikanan Kabupaten Batubara. (2018).
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir . https://perikanan.batubarakab.go.id/ pembinaan-kelompok-ekonomi-masyarakat- pesisir/
Djuwita, D. (2017). Peran Perempuan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Mertasinga . 144–155.
Ekadianti, M. (2014). Analsis Pendapatan Istri nelayan dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang . Universitas Diponegoro.
Firmansyah, H. (2012). Tingkat Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut. Agribisnis Perdesaan , 02 (1), 53–67.
Hardjanto, R. E. (2017). Kesetaraan gender KKP priotitaskan pemberdayaan perempuan nelayan . KKP.Go.Id. https://kkp.go.id/setjen/PUG/artikel/ 7847-kesetaraan- gender-kkp-prioritaskan- pemberdayaan-perempuan-nelayan
KKP.go.id. (2017). Kesetaraan Gender, KKP Prioritaskan Pemberdayaan Perempuan Nelayan . KKP.Go.Id. https://kk p.go.id/artikel/7325- k e s e t a r a a n - g e n d e r - k k p - p r i o r i t a s k a n - pemberdayaan-perempuan-nelayan
Korten, D. C. (1984). People-Centred Development: Contributions Toward Theory and Planning Frameworks . Kumarian Press, West Hartford, Connecticut.
Kusnadi. (2003). Akar Kemiskinan Nelayan . LKIS.
Kusnadi, Sulistiyowati, H., Sumarjono, & Prasodjo, A. (2006). Perempuan Pesisir . lkIs.
Marbun, L., & Krishnayanti, I. N. (2002). Membedah Persoalan Nelayan Tradisional Sumatera Utara Masyarakat Pinggiran Yang Kian Terlupakan . JALA.
Moleong, L. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Moser, C. (1998). The Asset Vulnerability Framework:
Reassessing Urban Poverty Reduction Strategies. World Devel , 26 (1), 1–19.
Perikanan.probolinggo.go.id. (2018). Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo Dukung Kesetaraan Gender Melalui Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan . Perikanan.Probolinggo.Go.Id. http:// perikanan.probolinggokab.go.id/dinas-perikanan- kabupaten-probolinggo-dukung-kesetaraan- g e n d e r - m e l a l u i - p e n i n g k a t a n - k a p a s i t a s - kelembagaan-pelaku-usaha-perikanan/
Prantiasih, A. (2014). Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan , 27 (1), 1–6. arbaiyah.prantiasih.fis@um.ac.id
Stewart, A. M. (1994). Empowering People . Pitman Publishing.
Susanti, E. (2017). Ketimpangan Gender Akibatkan Akses Partisipasi Manfaat dan Kontrol Perempuan Nelayan Terbatas . Jurnalperem puan.Org. https://
www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/erma- susanti-ketimpangan-genderakibatkan-akses- partisipasi-manfaat-dan-kontrol-perempuan- nelayan-terbatas
Swift, J. (1989). Why are Rural People so Vulnerable to Famine? IDS Bulletin , 20 (2), 8–15.
Wahyuni, S. (2012). Qualitative Research Method (D. A. Halim (ed.)). Salemba Empat.
Wawansyah, H., Gumilar, I., & Taufiqurahman, A.
(2012). KONTRIBUSI EKONOMI PRODUKTIF
WANITA NELAYAN TERHADAP PENDAPATAN KELUARGA NELAYAN. Jurnal Perikanan Dan Kelautan , 3 (3), 95–106. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004
Yin, R. K. (2013). Studi Kasus: Desain dan Metode . Rajawali Pers.
Sumber Lisan:
AD, Staff Kecamatan Tanjung Tiram, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 25 September 2019.
AKG, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Dinas Perikanan Kabupaten Batubara,
Wawancara langsung . Kabupaten Batubara, 30 September 2019.
AS, Kepala Gudang Hasil Ikan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 24 September 2019.
BI, Nelayan dan Pengolah Ikan, Wawancara langsung.
Kabupaten Batubara, 10 Oktober 2019.
DN, Nelayan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 27 September 2019.
HD, Dosen USU Ahli Gender serta pernah melakukan pem berdayaan perem puan di Kabupaten Batubara, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 15 Oktober 2019.
II, Perempuan Pesisir Pemisah Ikan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 24 September 2019.
IK, Instruktur Program Kegiatan dan Tenaga Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Batubara, Wawancara via telepon . Yogyakarta - Kabupaten Batubara, 15
Juni 2020.
IQ, Sekretaris Camat Tanjung Tiram, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 1 Oktober 2019.
JM, Perempuan Pesisir Pengolah Ikan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 5 Oktober 2019.
NA, Perempuan Pengolah Ikan, Peserta Pelatihan,
Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 25 Spetember 2019 dan 10 Oktober 2019
ND, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dinas Perikanan serta Pengelola Balai Pelatihan Maritim Dinas Perikanan Kabupaten Batubara,
Wawancara langsung dan telepon . Kabupaten Batubara, 3 Oktober 2019, 26 April 2020, 2 Mei 2020.
SDH, Peserta Pelatihan dan Instruktur Program Kegiatan, Wawancara via telepon . Yogyakarta - Kabupaten Batubara, 6 Juni 2020.
SP, Kasubag Kepegawaian Bagian Umum Sekda Batubara, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 26 September 2019.
UC, Perempuan Pesisir Pengolah Ikan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 4 Oktober 2019.
YN, Perempuan Pesisir Istri Nelayan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 3 Oktober 2019.
YS, Perempuan Pesisir Pengolah Ikan, Wawancara langsung. Kabupaten Batubara, 10 Oktober 2019.