## Abstrac
This paper discusses the existing building facilities in the city of Pontianak both office buildings and public buildings. Under Law No. 28 of 2002 on Building provide legal protection for people with special needs (disabilities). In this Act gives liability for building owners to provide support facilities for the people of Disability in activities in the building which was to come. Facilities that can be provided by the building owner from providing a way for wheelchair users, special toilets, a special lift and others. Occurred despite the fact that the Act has required the building owner to build the facilities needed by persons with disabilities, but not all building owners meet what was required in the law.

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang fasilitas bangunan gedung yang ada di kota Pontianak baik bangunan gedung perkantoran maupun bangunan gedung umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat berkebutuhan khusus (Disabilitas). Pada UU ini memberikan kewajiban bagi pemilik gedung untuk memberikan fasilitas pendukung bagi masyarakat Disabilitas dalam melakukan aktivitas di gedung yang mereka datangi. Fasilitas yang dapat diberikan oleh pemilik bangunan gedung mulai dari penyediaan jalan bagi pengguna

## FASILITAS GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERKEBUTUHAN
KHUSUS ( DISSABILITAS ) MENURUT UU No. 28 TAHUN

## 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Siti Rohani
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Jl. A Yani Pontianak, 78124, Kalimantan Barat
kursi roda, toilet khusus, lif khusus dan lain-lain. Kenyataan yang terjadi meskipun UU telah mewajibkan pemilik bangunan gedung membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, namun belum semua pemilik bangunan gedung memenuhi apa yang telah diwajibkan dalam UU tersebut.
Kata Kunci : Fasilitas, Bangunan Gedung, Masyarakat Berkebutuhan Khusus ( Disabilitas )

## A. Pendahuluan
Penyandang cacat atau Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang mengalami ketidak sempurnaan atas kondisi tubuh. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat atau orang yang berkebutuhan khusus ( disabilitas ) merupakan suatu bagian dari satu kesatuan yang membentuk Indonesia sebagai negara yang heterogen. Jadi mereka tidak boleh ditinggalkan atau disingkirkan dari perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan seluruh bangsa di dunia menuntut agar pemerintah Indonesia juga semakin peduli dengan keberadaan mereka tanpa mendiskriminasikan mereka dari kehidupan kita. Hal ini termasuk di dalam penyediaan sarana gedung yang memadai untuk mereka yang berkebutuhan khusus ( disabilitas ).
Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari- hari. Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Pengetahuan mengenai UU Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 1
Pengaturan tentang bangunan gedung ini dibuat tentu saja sebagai panduan bagi pemilik gedung ataupun bagi mereka yang akan
1 Nurromadlon, Makalah Hukum Bangunan, www.google nurromadlon. Blogspot.com/2012, diunduh tanggal 29 Mei 2013, jam 14.32 wib.hlm.1
membangun gedung sehingga pembangunan gedung yang mereka lakukan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung serta layak untuk dapat digunakan bagi warga masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas .

## B.  Peranan Negara Dalam Perlindungan Masyarakat Khususnya Masyarakat Berkebutuhan Khusus ( Disabilitas )
Menjadi tugas bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada dalam wilayah pemerintahannya. Baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Negara RI. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alenia IV yaitu: 2 melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi dan keadilan sosial.
Dalam pandangan teori klasik tentang negara, peran negara dalam pembangunan, termasuk peran kesejahteraan, mencakup lima hal. Pertama, peran ekstraksi, yakni mengumpulkan sumberdaya, misalnya memperoleh devisa dari ekspor, eksploitasi sumberdaya alam, menarik pajak warga, atau menggali pendapatan asli daerah. Kedua, peran regulasi, yakni melancarkan kebijakan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan mengurus barang-barang publik dan warga. Ketiga, peran konsumsi, yakni menggunakan (alokasi) anggaran negara untuk membiayai birokrasi agar fungsi pelayanan publik berjalan secara efektif dan profesional. Keempat, peran investasi ekonomi, yakni mengeluarkan biaya untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (GNP, GDP dan PDR) dan membuka lapangan kerja bagi warga. Kelima, peran distribusi sosial, yakni negara mengeluarkan belanja untuk membiayai pembangunan sosial atau kebijakan sosial. 3
Wujud konkretnya adalah pelayanan publik untuk memenuhi hak- hak dasar warga. Kelima peran klasik negara itu dapat terlaksana dalam situasi “normal” dimana negara mempunyai kekuasaan politik yang
2 UUD 1945 Amandemen ke 4
3 Masad Masrur, 2008, Artikel : Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat,  di Posting  27-11-2008, 15:15:27 www.google.com , hlm.2
besar dan mempunyai basis materi (ekonomi) yang memadai. Negara menjadi pelaku tunggal yang menjalankan peran mengumpulkan basis material sampai dengan membagi material itu kepada rakyat. Dan, dalam mencapai kesejahteraan, dibutuhkan peran “normal” negara untuk menciptakan pembangunan yang seimbang ( balanced development ), yaitu keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. 4
Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.
Sebagai suatu negara hukum yang memiliki tugas untuk menjalankan cita-cita dan tujuan negara maka negara memiliki fungsi untuk mewujudkannya. Menurut Franken, istilah fungsi secara yuridis mengandung makna yang berkaitan dengan urusan tugas. De Haan, Drupsteen dan Frenhot yang dikutif oleh Koerniatmanto Soetoprawiro, mengemukakan bahwa tugas dalam hukum administrasi dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi-fungsi sebagai berikut : 5
1)  Fungsi Normatif ( Normatieve Functie ); fungsi ini mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. Bagi pemerintah, hukum administrasi berfungsi untuk menat ( regeling ) baik organisasi pemerintahan maupun aparatnya, memberikan arahan perilaku (normering) menyangkut urusan pemerintahan dan masalah pengayoan. Bagi rakyat, hukum administrasi mengatur kewajiban yang mengikat secara individual, baik melalui penetapan ( beschikkingen ) maupun melalui perjanjian ( overeenkomsten ) 2)  Fungsi Instrumental ( Instrumentele functie ); fungsi ini digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan kehidupan rakyat. Secara aktif pemerintah dapat mengarahkan rakyat tersebut melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, sedangkan secara pasif pengarahan itu diselenggarakan melalui perancangan ( planning ).
4 Ibid , hal. 2
5 Sukamto Sutoto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara , Yogyakarta, Hanggar Kreator, hlm.4
3)  Fungsi Pengayoman ( Waarborg functie ); fungsi ini memberikan pengayoman kepada rakyat. Pengayoman yang dimaksudkan adalah pengayoman di bidang urusan pemerintahan, perlindungan hukum,dan masalah ganti rugi. Perlindungan hukum dimaksud adalah bersifat preventif dan represif.
Ketiga fungsi hukum administrasi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan erat dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan istrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat. 6
Warga negara Indonesia tidak saja mereka yang normal baik secara fisik maupun mental namun warga negara Indonesia termasuk mereka golongan warga negara yang berkebutuhan khusus ( disabilitas ) merupakan suatu bagian dari satu kesatuan yang membentuk Indonesia sebagai negara yang heterogen. Jadi mereka tidak boleh ditinggalkan atau disingkirkan dari perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Produk- produk hukum yang dibuahkan oleh Indonesia dan seluruh bangsa di dunia menuntut Indonesia untuk semakin peduli dengan keberadaan mereka tanpa mendiskriminasikan mereka dari kehidupan kita. Hal ini termasuk di dalam perlindungan penggunaan sarana bangunan gedung baik secara bentuknya maupun aksesibilitas yang memadai untuk mereka.

## C.  Kategori Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)
Teori sosial abad ke dua puluh secara tipikal mengikuti tuduhan medis dalam mengidentifikasi penyandang cacat sebagai orang yang tidak memiliki fungsi kognisi, dan oleh karena itu tidak dapat untuk memenuhi tugas dan peran sosial. Ketidaksempurnaan kapasitas ini menjadikan mereka semakin tergantung kepada orang yang sempurna dan produktif. Anggapan ini dan asosiasi lainnya menunjukkan bahwa disabilitas dianggap sebagai sebuah tragedi personal. 7
6 Rommy Patra, 2011, Usulan Proposal Disertasi : Eksistensi Institusional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Studi Penataan Kelembagaan Dalam Penegakan HAM) , PDIH UNDIP, hlm.42
7 Colin Barnes-Geof Mercer, 2007, Disabilitas Sebuah Pengantar, IAIN Indonesia Social Equity Project, Jakarta, hlm. 3
Berdasarkan perspektif sosial, disabilitas merupakan suatu ketidakberfungsian: 8
Nilai yang menyokong masyarakat haruslah sesuatu yang mendukung keinginan dan aktivitas mereka yang mayoritas, jadi penekanannya pada ketergantungan dan pencapaian yang kompetitif, khususnya di lingkungan pekerjaan, dengan letidak beruntungan akan adanya suatu stigma dan pandangan negatif terhadap individu yang tidak sempurna dalam nilai-nilai tersebut dalam aspek kehidupan. Dengan kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas), perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan seluruh masyarakat. Masyarakat berkebutuhan khusus (disabilitas) juga sebagai konsumen dalam menikmati pelayanan jasa dan penggunaan suatu produk barang. Pelaku usaha yang merupakan pemilik usaha harus memperhatikan juga bagi kebutuhan konsumen mereka yang memiliki kebutuhan khusus ( disabilitas ). Penyandang cacat atau Disabilitas merupakan kondisi dimana seseorang mengalami ketidak sempurnaan atas kondisi tubuh . Ada beberapa katagori yang termasuk penyandang disabilitas menurut teori. Adapun kategori tersebut adalah sebagai berikut : 9

## 1. Pengguna Kursi Roda
Orang-orang yang menggunakan kursi roda memiliki jenis kecacatan yang  berbeda-beda serta kemampuan yang beragam pula. Beberapa di antara mereka dapat menggunakan lengan dan tangan mereka. Beberapa lagi dapat turun dari kursi roda bahkan dapat berjalan untuk jarak yang dekat.
2. Tunanertra atau Kesulitan Penglihatan
Tunanetra mengetahui bagaimana mereka mengarahkan diri mereka sendiri dan berjalan-jalan di jalanan. Mereka mampu untuk berjalan tanpa bantuan, meskipun barangkali mereka akan menggunakan tongkat atau anjing penunjuk jalan. Seseorang mungkin memiliki keterbatasan penglihatan yang tidak lentara. Bersiaplah untuk membantu mereka misalnya dalam membacakan sesuatu ketika diminta.
3. Orang Dengan Kesulitan Pendengaran (Tunarungu)
Di indonesia belum ada keseragaman dalam penggunaan bahasa
8 Ibid, hlm.3-4
9 Indro Sutopo, Etiket Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat, Handicap International , Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. Jakarta, hlm. 17
isyarat. Tunarungu di indonesiaada yang menggunakan isyarat Amerika ( American sign language ) tapi ada banyak yang masih menggunakan home sign (isyarat rumah).
4. Orang Yang Mengalami Kesulitan Bicara
Orang yang pernah mengalami stroke, mengalami kesulitan pendengaran akut, gagap bicara, orang yang menggunakan prostesis atau orang dengan kesulitan bicara lainnya biasanya mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain.
5. Orang Bertubuh Pendek
Terdapat 200 jenis gangguan pertumbuhan yang telah teridentifikasi dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan sehingga menyebabkan tinggi badan seseorang hanya 4 kaki 10 inci atau kurang. Kebanyakan masyarakat yang memiliki tinggi badan normal merendahkan kemampuan orang yang bertubuh pendek. Bagi  orang dewasa, dianggap masih
6. Orang Dengan Kelayuhan Otak ( Cerebral Palsy ) Akibat dari luka pada sistem pusat syaraf, orang dengan kelayuhan otak (CP)memiliki kesulitan dalam mengendalikan otot-otot mereka.
7. Orang Wicara ( Tourette Syndrome )
Orang dengan tourette syndrome sering mengeluarkann suara atau memberikan isyarat semacam kerenyit di luar kendalinya.
8. Orang Yang Tampak ‘Berbeda’
Hal yang berbeda terjadi pada orang-orang yang mungkin tidak mengalami keterbatasan dalam kehidupan mereka sehari-hari namun diperlakukan seperti halnya mereka menyandang suatu jenis kecacatan hanya dikarenakan oleh penampilan mereka yang ‘berbeda’. Orang yang wajahnya terlihat ‘berbeda’ misalnya karena sumbing atau terdapat belahan pada langit-langit mulutnya, memiliki kelainan bentuk tengkorak wajah, kelainan kulit, orang yang sangat tinggi atau sebaliknya sangat pendek, orang yang sangat gendut atau sangat kurus, orang yang menunjukkan efek samping penggunaan obat seperti gemetaran dan sebagainya sering mendapati orang lain memandang, memalingkan muka atau bahkan menatap aneh mereka seakan-akan mereka tidak ada.
Beberapa kategori warga berkebutuhan khusus (disabilitas) diauraikan di atas yang perlu mendapatkan perhatian serta perlindungan
dalam menggunakan fasilitas bangunan gedung sebagai tempat untuk melakukan aktivitas.

## D. Persyaratan Fasilitas Gedung Bagi Penyandang Disabilitas
Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.
Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari- hari. Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Pengetahuan mengenai UU Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung. 10
Bangunan gedung memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagai syarat agar bangunan tersebut layak untuk difungsikan. Persyaratan keandalan bangunan gedung, persyaratan ini ditetapkan berdasarkan fungsi masing-masing bangunan gedung yang secara umum meliputi persyaratan: 11
a)  keselamatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan kemampuan bangunan gedung untuk mendukung beban muatan, kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dengan melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif serta bahaya petir melalui sistem penangkal petir;
10 Nurromadlon, Makalah Hukum Bangunan, www.google nurromadlon. Blogspot.com/2012, diunduh tanggal 29 Mei 2013,jam 14.32 wib.hlm.1
11 Ibid, hlm.1
b)  kesehatan, yaitu berkenaan dengan persyaratan sistem sirkulasi udara, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan gedung;
c)  kenyamanan, yaitu berkenaan dengan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan; dan
d)  kemudahan, yaitu berkenaan dengan kemudahan akses bangunan gedung, termasuk tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia, serta penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dmenyebutkan bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi antara lain fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Fungsi bangunan gedung ini yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam hal terdapat perubahan fungsi bangunan gedung dari apa yang tertera dalam IMB, perubahan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah. Persyaratan bangunan gedung dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dimana diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi kedua persyaratan tersebut. 12
1.  Yang masuk dalam ruang lingkup persyaratan administratif bangunan gedung ini yaitu:
-  persyaratan status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
-  status kepemilikan bangunan gedung; dan
-  izin mendirikan bangunan gedung.
2.  Sementara itu, persyaratan teknis bangunan gedung dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Ruang lingkup persyaratan tata bangunan yaitu meliputi:
a)  Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu berhubungan dengan persyaratan peruntukan lokasi bangunan gedung yang tidak boleh mengganggu keseimbangan
12 Ibid,
lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum, serta ketinggian gedung;
b)  Arsitektur bangunan gedung; dan
c)  Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu persyaratan pengendalian dampak lingkungan yang hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk orang yang berkebutuhan khusus ( disabilitas ) dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pengertian ini terkandung dua jenis aksesibilitas yaitu non fisik dan fisik.
Aksesibilitas non fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan bagi semua orang untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu sistem. Sedangkan aksesibilitas fisik adalah suatu kemudahan yang diberikan untuk dapat masuk, menggunakan serta keluar dalam suatu bangunan. Mengenai aksesibilitas fisik, tentu saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas diantaranya ramp dan jalur pemandu bagi penyandang tunanetra dan pengguna kursi roda. 13 Dengan aksesibilitas, semua orang dapat melakukan aktivitasnya dengan aman, mudah serta mandiri, tanpa mendapat diskriminasi.
Terhadap aksesibilitas juga memiliki beberapa asas. Adapaun asas aksebilitas itu antara alain : 14
1.  Keselamatan; yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2.  Kemudahan: yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
3.  Kegunaan: yaitu setiap orang harus dapat menggunakan semua tempat atau fasilitas umum dalam suatu lingkungan
4.  Kemandirian: yaitu setiap orang harus dapat mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang  bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
13 Tim ASB Indonesia, Aksebilitas Fisik, Arbiter-Samariter-Bund Deutschland e.V, hlm. 3
14 Ibid,  hlm. 4-6
Pembangunan gedung yang dilaksanakan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para penggunanya. Tidak terkecuali bagi pengguna yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Penerapan aksesibilitas pada bangunan gedung dapat diwujudkan pada beberapa hal yaitu : 15 ramp, jalur pejalan kaki (trotoar), jalur pemadu untuk Tunanetra (orang buta dan low vision), toilet untuk pengguna kursi roda (tunadaksa), dan pintu. Dengan akses yang mudah pada bangunan dan lingkungan tidak akan ada yang merasa terdiskriminasi maupun menjadi belas kasihan orang lain dan bisa digunakan oleh semua orang.

## E.  Pengaturan Fasilitas Bangunan Gedung Bagi Warga Berkebutuhan Khusus ( Disabilitas )
Saat ini, terdapat 146 negara penandatangan Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD), 89 penandatangan Optional Protocol , 90 ratifikasi terhadap Konvensi dan 57 ratifikasi Protokol. 16 Namun, sangat disayangkan bahwa Indonesia termasuk negara yang hanya dapat menandatangani dan belum meratifikasi. 17 CRPD menyatakan bahwa harus ada perubahan paradigma terkait orang dengan disabilitas.
Konsep bahwa orang dengan disabilitas adalah “obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial” menjadi pandangan bahwa orang dengan disabilitas sebagai subyek penyandang hak yang mampu memperjuangkan hak-haknya dan mampu membuat keputusan atas hidupnya berdasarkan kebebasannya sendiri sebagai anggota masyarakat aktif. 18 CRPD mengakui bahwa setiap orang dengan segala jenis disabilitas harus dapat menikmati seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 9 terdapat konsep affirmative action bagi orang penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi di dalam masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan mengenai pengadaan akses minimal bagi penyandang disabilitas terhadap ruang publik sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 9 CRPD.
15 Ibid , hlm. 7 16 Lihat, http://www.un.org/disabilities/countries , hlm.1
17 Indonesia telah menandatangani CRPD pada  30 Maret 2007
18 http://www.un.org/disabilities , hlm. 1
Indonesia memiliki beberapa peraturan dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyangkut penyandang disabilitas dan hak asasi manusia. Namun demikian, penerapan kedua undang-undang tersebut terhadap pemenuhan hak orang dengan disabilitas masih jauh dari sepantasnya. Kebutuhan aksesibilitas bangunan umum untuk penyandang cacat sebenarnya setelah dijamin oleh undang-undang. Bahkan penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyedian aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan dll.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 28 H ayat 2 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selanjutnya pada Pasal 28 I ayat 2 menyebutkan pula bahwa: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap prilaku yang bersifat diskriminatif itu. Berdasarkan hal tersebut bukan sesuatu hal istimewa jika para penyandang disabilitas mendapatkan fasilitas pada setiap bangunan gedung, karena itu sudah merupakan kewajiban setiap penyedia fasilitas bangunan gedung.
Pendirian sebuah bangunan gedung tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan merupakan salah satu produk hukum yang banyak mengangkat tentang disabilitas . Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan menyebutkan bahwa : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: “Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus”.
Setiap penyelenggara pembangunan gedung harus memahami tentang peraturan yang mengatur pembangunan sebuah gedung, dimana gedung yang dibangun harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang bangunan gedung juga menyebutkan tentang fungsi dari gedung yang akan dibuat. Pasal 5 UU Bangunan Gedung ini menyebutkan bahwa :
(1)  Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.
(2)  Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
(3)  Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.
(4)  Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
(5)  Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
(6)  Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.
(7)  Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
Dengan demikian dapat terlihat bahwa bangunan yang dibuat memiliki banyak fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Pemanfaatan sebuah gedung bukan semata hak bagi masyarakat yang memiliki kesempurnaan, namun bagi para penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama.
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :
(1)  Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16  ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
(2)  Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
(3)  Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.
(4)  Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :
(1)  Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
(2)  Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.
(3)  Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antarruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Kemudian pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan :
(1)  Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/
atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
(2)  Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
(3)  Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.
(4)  Bangunan gedung dengan jumlah lantai  lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
(5)  Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Ketentuan tersebut berlaku untuk penyediaan fasilitas gedung yang akan dibangun maupun yang telah ada, termasuk di dalamnya bangunan gedung pemerintahan, gedung pusat hiburan dan gedung- gedung yang menyediakan pelayanan publik baik untuk urusan pekerjaan maupun untuk sarana hiburan. Untuk itu pada Pasal 31 UU Bangunan menyebutkan bahwa :
(1)  Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
(2)  Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
(3)  Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## F.  Implementasi Fasilitas Bangunan Gedung Berdasarkan UU Bangunan Gedung Pada Bangunan Gedung Di Kota Pontianak
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi. Selain itu
juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara. 19
Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung harus mengacu pada penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.
Namun demikian, aksesibilitas untuk mencapai kesetaraan dalam penggunaan bangunan umum dan kantor pemerintah masih jarang diimplementasikan. Hal ini tercermin melalui berbagai fasilitas yang belum bersahabat dengan penyandang disabilitas, tidak adanya jalan yang mendukung bagi penyandang disabilitas, elevator yang terlalu sempit, sarana sanitasi yang tidak mendukung bagi penyandang disabilitas .
Pembangunan gedung-gedung yang ada di kota Pontianak secara umum belum sepenuhnya memenuhi apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang bangunan gedung tersebut, hal ini dikarenakan belum dikeluarkannya peraturan tersebut pembangunan gedung-gedung tersebut telah menjamur di berbagai tempat. Sedikit sekali akses bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus ( disabilitas ) pada tempat-tempat umum dan perkantoran.
Sampai saat ini masih banyak bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh peraturan perundang- undangan namun tidak pernah ada sanksi yang tegas terhadap pemilik bangunan yang menyediakan sarana umum khususnya bangunan gedung. Hukum berjalan tanpa implementasi yang layak.
Hukum dan kebijakan dibuat dengan sanksi yang tidak pernah dilaksanakan. Masalahnya juga menjadi semakin rumit jika dikaitkan dengan jenis penyandang disabilitas dimana kebutuhan setiap penyandang disabilitas tidak selalu sama. 20 Namun demikian, pemerintah harus tetap mengupayakan perencanaan pemberian prioritas terhadap aksesibilitas
19 Pasal 8 UU NO. 28 Tahun 2002
20 lihat, makalah Didi Tarsidi, makalah “Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat”, 22 November 2008, www.google.com.
secara progresif. Kesenjangan juga terjadi ketika masyarakat kekurangan informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas. Pada berbagai peraturan terdapat ketentuan yang memungkinkan penyandang disabilities melakukan gugatan atas haknya, namun ketentuan ini tidak banyak diketahui.
Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Seluruh masyarakat juga diupayakan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap saudara-saudara mereka yang mempunyai kekurangan fisik.
Perlindungan terhadap seluruh warga negara tidak terkecuali para penyandang disabilitas harus dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah yang aktif memantau perkembangan pembangunan gedung-gedung baru demi terciptanya pembangunan gedung yang memenuhi standar atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

## G. Penutup
Pengaturan tentang penyedian aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lansia itu merupakan Komitmen Nasional, hal ini sudah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU RI No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M. PAN/3/2004;Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat. Dan untuk teknik pelaksanaan penyedian aksesibilitas bangunan umum, Departemen PU telah Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri No. 30/ PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Colin Bernes- Geof Mercer, 2007, Disabilitas Sebuah Pengantar , IAIN Indonesia Social Equity Project, Jakarta
Didi Tarsidi, makalah “Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat”, 22 November 2008, www.google.com .
Indro Sutopo, Etiket Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat, Handicap International , Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. Jakarta
Masad Masrur, 2008, Artikel : Kewajiban Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat,  di Posting  27-11-2008, 15:15:27 www.google.com
Nurromadlon, Makalah Hukum Bangunan, www.google nurromadlon. Blogspot.com/2012
Patra, Rommy, 2011, Usulan Proposal Disertasi : Eksistensi Institusional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Studi Penataan Kelembagaan Dalam Penegakan HAM) , PDIH UNDIP
Sutoto, Sukamto,  2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara , Yogyakarta, Hanggar Kreator
Tim ASB Indonesia , Aksesibilitas Fisik (Panduan Untuk Mendesain Aksesibilitas Fisik Bagi Semua Orang Di Lingkungan Sekolah ), Arbeiter- Samariter-Bund Deutschland e.V
------------------------, Etiket Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat (Panduan Dalam Berinteraksi Dengan Penyandang Cacat), Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
http://www.un.org/disabilities