## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah
Niko Saputra, Haryadi, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspond ence: liemwan4@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami mengenai  Pelaksanaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  di  Wilayah Hukum  Polres  Kota  Jambi  dan  untuk  mengetahui  dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan  bahwa:  1)  Pelaksanaan  asas  praduga  tak bersalah  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota  Jambi  masih belum  sepenuhnya  berjalan  baik,  karena  masih  ditemukannya pelaku  tindak  pidana  yang  dihakimi  oleh  massa.  2)  Kesadaran masyarakat  akan  hukum  masih  terbilang  rendah  sehingga perilaku  main  hakim  sendiri  yang  dilakukan  masyarakat  masih sering  terjadi.  Saran  penulis  kepada  aparat  penegak  hukum  1) Agar  dapat  lebih  lagi  dalam  mensosialisasikan  mengenai pentingnya  pelaksanaan  asas  praduga  tak  bersalah  di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan  masyarakat 2) Agar dapat  meningkatkan  kesadaran  akan  hukum  sehingga  perilaku main  hakim  sendiri  dapat  dihindari  dan  terhindar  dari  jerat hukum  yang  dapat  menimpa  orang  orang  yang  melakukan perilaku main hakim atau eigenrichting.
Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah; pelaksanaan

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2022-04-08 Accepted: 2022-04-29 Publish: 2022-04-30
KEYWORDS: Implementation;
presumption of innocent

## ABSTRACT
This article aims to find out and understand the implementation of  the  principle  of  the  presumption  of  innocence  in  the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the  obstacles  to  the  implementation  of  the  principle  of  the presumption  of  innocence  in  the  jurisdiction  of  the  Jambi  City Police.  The  results  of  this  study  show  that:  1)  The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged  by  the  masses.  2)  Public  awareness  of  the  law  is  still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or eigenrichting behavior.

## A. PENDAHULUAN
Pemberitaan di media massa, sering memberitakan tentang pelaku tindak pidana dihakimi  oleh  massa  yang  berada  di  dekat  tempat  kejadian.  Sebenarnya  perilaku
masyarakat  yang  menghakimi  pelaku  tindak  pidana  tersebut  sudah  bertentangan dengan salah satu asas pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau yang lebih dikenal dengan  istilah  asas Presumption  of  innocent. Main  hakim  sendiri  diartikan  sebagai menghakimi  orang  lain  tanpa  mempedulikan  hukum  yang  ada  (biasanya  dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).
Tindak  pidana  atau  perbuatan  yang  dapat  dihukum  atau  delik  adalah  perbuatan yang  melanggar  undang-undang  dan  oleh  karena  itu  bertentangan  dengan  undang- undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk  dapat  membedakan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  atau  yang  bukan  tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. 1
Menurut  Teguh  Prasetyo,  Tindak  Pidana Merupakan “Perbuatan yang  melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dan pelakunya diancam dengan pidana”. 2 Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang- Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. 3 Sistem  pidana  merujuk  kepada  suatu  cangkupan  yang  lebih  luas  dengan  hukum acara pidana. 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan hukum pidana formil.  Hukum  pidana  formil  mengatur  bagaimana  negara  melalui  alat-alatnya melaksanakan  haknya  untuk  memidana  dan  menjatuhkan  pidana. 5 Oleh  karena  itu, dapat dilihat bahwa proses seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana harus sesuai ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Landasan hukum acara pidana Indonesia ialah KUHAP pengaturannya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri  di  era  kemerdekaan,  yang  sebelumnya  diatur  dalam  HIR  ( Het  Herziene Indlandsch  Reglement,  Stb. 1941  No.  44).  HIR  dalam  banyak  hal  tidak  sesuai  dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia, dan cita-cita hukum nasional, oleh karena itu dibentuk undang-undang hukum acara pidana, adapun tambahan dalam KUHAP yang tidak ada dalam HIR adalah tentang penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus  menyinggung  derajat  dan/atau  martabat  individu  yang  berada  dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.
1 Rahmi Zilvia, Haryadi, “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku  Kasus Tindak Pidana Penganiyaan,” PAMPAS  :  Journal  of  Criminal ,  1,  1,  (2020),  hlm.  102.  https://online-journal.  Unja. ac.id/Pampas/article/view/8271
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,  hlm. 217.
3 Ibid., hlm. 49.
4 Ha bibie Rahman, Lilik Purwastuty Purwastuty, Dessy Rakhmawati. “ Penegakan Hukum Terhadap Sanksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” PAMPAS : Journal of Criminal , 1, 3,
(2020). hlm. 121. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/issue/view/1049
5 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.
Dalam penerapan penegakan hukum terdapat landasan asas atau prinsip-prinsip yang  diartikan  sebagai  dasar  patokan  hukum  yang  melandasi  Kitab  Undang  Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Asas inilah yang menjadi pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHAP, Prinsip prinsip itu meliputi:
a. Asas Legalitas
b. Asas Keseimbangan
c. Asas Praduga tak bersalah
d. Prinsip Pembatasan Penahanan
e. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
f. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi
g. Asas Unifikasi
h. Prinsip Saling Koordinasi
i. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
j. Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum 6
Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah ini dapat kita lihat dalam Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  pada  pasal  8,  sebagai berikut :
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Selain  pada  ketentuan  di  atas,  pengaturan  mengenai  asas  praduga  tak  bersalah dapat juga dilihat pada Undang Undang Nomor 8 Tahun  1981 Tentang Kitab Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana,  tepatnya  di  dalam  penjelasan  umum  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  pidana  butir  3  huruf  c  secara  tegas  dinyatakan  tentang  Asas Praduga Tak bersalah, bahwa :
“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka  sidang  pengadilan,  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sampai  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  kesalahannya  dan  memperoleh  kekuatan  hukum tetap”.
Seterusnya  di  dalam  Bab  III  (tiga)  Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:
“Sebagai seseorang yang belum dinyataka n bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak  seperti:  hak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan  dalam  fase penyidikan,  hak  segera  mendapat  pemeriksaan  dipengadilan  dan  mendapat putusan  seadil-adilnya,  hak  untuk  diberitahu  apa  yang  disangkakan  atau didakwakan  kepadanya  dengan  bahasa  yang  dimengerti  olehnya,  hak  untuk menyiapkan pembelaanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikuruing oleh keluarga”. 7
Adapun asas praduga tak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada
6 Monika  Dwi  Putri  Nababan,  Kabib  Nawawi, “Pelaksanaan  Hak  Tahanan  (Tantangan  Dan Permasalahan),” PAMPAS: Journal of Criminal, 1, 1, (2020), hal. 82 Dikutip dari Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), hlm. 51.
7 Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana : Kajian,” Jurnal Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi, Vol  17  No.  3  Tahun  2017,  hlm.  207. http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/414
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Dalam pemeriksaan perkara pada semua  tingkatan  pemeriksaan  semua  pihak  harus  menganggap  bagaimanapun  juga tersangka/terdakwa belum bersalah, baik terhadap sikap semua pihak maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog dengan terdakwa. 8
Disamping itu, asas praduga tak bersalah, pada hakikatnya mempunyai pengaruh untuk mengerem perilaku penegak hukum, karena merupakan pedoman penguasa agar jangan sampai meniadakan praduga tak bersalah. 9
Namun pada praktiknya, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana di masyarakat  sering  kali  orang  yang  dianggap  melakukan  tindak  pidana  tersebut langunng dihakimi oleh massa sehingga perilaku tersebut sangat bertentangan dengan asas  praduga  tak  bersalah.  Adapun  penyimpangan  dari  asas  praduga  tak  bersalah mengakibatkan  timbulnya  hak  bagi  tersangka  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dan atau  pemulihan  nama  baik/rehabilitasi.  Tuntutan  ganti  kerugian  baru  dapat dilaksanakan setelah memperoleh putusan hakim melalui acara peradilan. Akan tetapi, dalam praktik seringkali asas praduga tak bersalah dikesampingkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kejahatan. 10
Kaitannya  dengan  hak  hak  pencari  keadilan  asas  praduga  tak  bersalah  dianggap sebagai konsekuensi dari kedudukan secara yuridis seseorang, di mana orang tersebut dianggap tidak bersalah secara hukum ( legal guilt ). Oleh karena itu terhadap seseorang tersebut harus diberikan hak haknya. Namun demikian, didasarkan diakuinya factual guilt kepada orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam proses peradilan pidana penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan upaya paksa ( dwang  middelen ),  seperti  antara  lain  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan  dan penyitaan  yang  dilakukan  secara  umum.  Dengan  kata  lain,  untuk  menjamin  bahwa seseorang  tetap  tidak  dianggap  tidak  bersalah  dalam  proses  peradilan  pidana  ( legal guilt ),  maka  penggunaan  upaya  paksa  ditentukan  secara  limitatif  (terbatas/sesuai) dengan undang undang, dan karenanya tidak boleh direkayasa atau dimanipulasi  demi kepentingan pemeriksa (penegak hukum). 11
Kasus  pertama,  Seorang  bandit  spesialis  pencuri  motor  babak  belur  dihakimi massa  di  kawasan  Jelutung.  Pelaku  diketahui  bernama Alamsyah  (35),  warga  Desa Muaro Sebo, RT 06, Jaluko, Muaro Jambi. Dia ditangkap massa ketika melakukan aksi di rumah Sumiati (57), di Jalan Lombok, Rt 19, Kebun Handil, Jelutung, Jumat (3/7).  Aksi Alamsyah  gagal  setelah  diketahui  anak  dari  Korban.  Dan  ia  dihajar  oleh  massa  yang datang ke rumah korban tersebut. 12 Dan pada kasus lainnya, Warga Jalan H Ibrahim RT 19,  Kecamatan  Alam  Barajo,  Soni  (31),  nekat mencuri buah nangka milik  warga  yang berada  di  Lorong  Masjid  Yayasan  Al-Ittihat,  Alam  Barajo,  Kota  Jambi,  pada  Minggu (12/4/2020) pukul 00.30 WIB dini hari. Nahas saat sedang
8 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 17.
9 Kadri Husin, Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Sinar Grafika, 2016, hlm. 82.
10 Ibid., hlm. 82.
11 Ibid., hlm. 83.
12 https://jambione.com/read/2020/07/09/12323/pelaku-curanmor-babak-belur-dihajar  massa/ Diakses pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 14.24 WIB
memetik buah nangka curiannya,
Soni dipergoki oleh warga. Akibatnya, Soni babak belur di hajar massa. 13
Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa penerapan dari asas praduga tak bersalah  di  masyarakat  masih  belum  maksimal  sehingga  peristiwa  pemukulan  pada kasus tersebut dapat terjadi dan kita juga harus mengetahui hambatan hambatan apa saja yang membuat asas ini belum dapat diterapkan secara maksimal.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris 14 , penulis melihat bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum  kota  jambi  dan  kendala  kendala  yang  dihadapi  dalam  melaksanakan  asas praduga tak bersalah

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menerapkan sistem peradilan yang baik sesuai ketentuan KUHAP yang dapat dilihat pada penjelasan umum butir c angka 3 yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.
Penyelidikan  merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan  kepolisian  dalam  hal  ini penyelidik guna menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang  undang  (pasal  1  angka  5  KUHAP).  Setelah  dilakukan  penyelidikan  dan ditemukan  suatu  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana  maka  proses  selanjutnya ialah  penyidikan.  Penyidikan  menurut  pasal  1  angka  2  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang  undang  ini  untuk mencaru  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
Adapun alat bukti yang sah diatur di dalam pasal 184 KUHAP ayat 1 sebagai berikut:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat ;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  asas  praduga  tak  bersalah  di  wilayah  hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, Handres,  menyatakan bahwa :
13 https://jambi.tribunnews.com/2020/04/12/kepergok-curi-buah-nangka-hingga-babak-belur- dihakimi-massa-berikut-pengakuan-pria-di-jambi-ini_  Diakses  pada  tanggal  18  November  2020 Pukul 14.26 WIB
14 Syaifullah  Yophi  Ardiyanto,  Tengku  Arif  Hidayat,  “ Pola  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku pembakaran  Hutan  dan  Lahan,” PAMPAS  :  Journal  of  Criminal, Vol  1    No.  3,  2020,  hlm.  82. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/10544
“Penyelidikan  merupakan  langkah  pertama  yang  dilakukan  guna  mencari  dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan oleh penyidik. Pada tahap pemeriksaan di kepolisian  istilah  yang  dipakai  kepada  orang  yang  disangka  melakukan  tindak pidana ialah tersangka karena seseorang tersebut masih disangka melakukan tindak pidana dengan  bukti  bukti  yang  ditemukan  pada tahap penyidikan.  Hal  terssebut dilakukan karena penyidik menyadari akan adanya asas praduga tak bersalah yang menyatakan  sebelum  adanya  putusan  hakim  seseorang  belum  dapat  dianggap bersalah secara hukum”. 15
Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  penulis  kepala  wakil  Kepala  Satuan  Resor Kriminal,  Imam Budiyanto yang menyatakan :
“Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Polresta Jambi dari tahap penyelidikan dengan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan.  Lalu  pada  tahap  penyidikan  kepolisian mengumpulkan  alat  bukti  yang  dalam  guna  menemukan  tersangkanya  sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP. Dan pada saat pemeriksaan polisi tidak menggunakan kalimat yang sifatnya memvonis karena kewenangan untuk menyatakan seseorang itu  bersalah  atau  tidak  berada  pada  hakim  sehingga  penyidik    memakai  istilah tersangka karena adanya asas praduga tak bersalah. Jadi, pada intinya pelaksanaan asas praduga tak bersalah dilakukan dengan penyidik belum menganggap seseorang itu  bersalah  sebelum  adanya  putusan  hakim  yang  menyatakan  kesalahannya, penyidik  mengumpulkan  alat  bukti,  dalam  pemeriksaan  penyidik  tidak menggunakan kalimat yang memvonis dan polisi menjamin hak hak tersangka”. 16
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  dilihat  bahwasanya  pelaksanaan  asas  praduga  tak bersalah telah diterapkan pada saat proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh pihak  kepolisian.  Penyidikan  merupakan  suatu  kelanjutan  proses  penyelidikan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menentukan dapat atau  tidaknya  suatu  peristiwa  diduga  sebagai  tindak  pidana.  Hal  ini  bertujuan  untuk menentukan  dapatkah  dilakukan  penyidikan  lebih  lanjut  untuk  mencari  serta mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut.
Dimana  penyidik  dalam  melaksanakan  penyidikan  tersebut  tetap  harus berlandaskan  asas  praduga  tidak  bersalah  (presumption  of  innocent)  yang  sesuai dengan sistem akuisatur guna menjamin kedudukan yang sama sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.
Proses Penyidikan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia.  Seiring  berjalannya  waktu  dalam  menjalankan penyidikan  peraturan  peraturan  tersebut  masih  terdapat  kekurangan.  Sehingga dibentuklah  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  mengenai  tindak pidana  agar  Penyidik  dapat  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  secara professional,  transparan  dan  akuntabel.  Dalam  Pasal  13  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana
15 Hasil wawancara dengan Kompol Handres, S.H., S.I.K, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 31 Mei 2021 pukul 15. 23 WIB.
16 Hasil Wawancara dengan Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Kota Jambi. Tanggal 11 Mei 2021 pukul 16.38 WIB.
menyebutkan bahwa dasar dilakukannya penyidikan adalah Laporan Polisi; dan Surat perintah penyidikan.  Dimana  surat  perintah  penyidikan tersebut  paling  sedikit  harus memuat: Dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana prosedur  penyidikan  tindak  pidana  harus  diawali  dengan  pengumpulan  bukti-bukti melalui pemeriksaan saksi, tersangka, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Adapun tahapan-tahapan kegiatan penyidikan yang diatur pada Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana terdiri atas:
a. Penyelidikan;
b. Dimulainya penyidikan;
c. Upaya paksa;
d. Penetapan tersangka;
e. Pemberkasan;
f. Penyerahan berkas perkara;
g. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
h. Penghentian penyidikan.
Dan pelaksanaan asas praduga tak bersalah yang dijelaskan oleh narasumber diatas sesuai  dengan  tujuan  utama  asas  praduga  tak  bersalah  itu  pula,  seperti  halnya  yang dijelaskan di dalam jurnal hukum yang berjudul “penyuluhan hukum kepada masyarakat desa  lopak  aur  kecamatan  pemayung  tentang  hukum  acara  pidana  untuk  mencegah upaya  paksa  sewenang  wenang  oleh  aparat  penegak  hukum” yang  ditulis  oleh  Sahuri Lasmadi, Khabib Nawawi, Elly Sudarti dan Erwin sebagai berikut :
“Tujuan utama dari asas praduga tak bersalah, agar terhadap seorang tersangka atau terdakwa harus diproses terlebih dahulu melalui peradilan yang jujur dan terbuka. Proses  peradilan  ini  merupakan  suatu  ciri  utama  dari  suatu  negara  hukum  yang sekaligus  dimaksudkan  untuk  mencegah  menghakimi  sendiri  seorang  yang melakukan tindak pidana. Tegasnya, jika seorang melakukan tindak pidana terhadap kita, misalnya mencuri barang milik atau membunuh kita harus melaporkan kepada yang berwenang, yaitu kepada penyidik POLRI terdekat. Hal ini dimaksudkan agar penyidik  terlebih  dahulu  melakukan  penyidikan  yang  dilanjutkan  dengan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka sidang pengadilan yang berwenang, misalnya pengadilan Negeri Jambi. Melalui proses ini akhirnya hakim memutuskan apakah mencuri atau membunuh tadi bersalah, dan sekaligus menentukan hukuman yang setimpal terhadapnya”. 17
Perlindungan hukum dapat diartikan melindungi masyarakat dari ancaman bahwa yang  akan  datang  dari  sesama  manusia,  baik  mengatas  namakan    pribadi  maupun kelompok atau lembaga. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Tujuan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan adalah untuk menjamin diberikannya hak-hak yuridis tersangka oleh aparat penegak hukum
17 Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, Elly Sudarti, Erwin “Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang- wenang Oleh Aparat Penegak Hukum”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat , 4,  1, (2020), hlm. 2. https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/9808
yang  diatur dalam  Bab  VI  dari  Pasal  50  sampai  dengan  68  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  merupakan  bentuk  realisasi  Asas Praduga Tidak Bersalah ( presumption of innocent ) sehingga dapat tercapai suatu proses hukum yang adil.
Adapun hal yang dilakukan aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  tersangka  sebagaimana  yang  dijelaskan oleh kepala satuan Reserse Kriminal Kompol Handres, S.H., S.I.K., yang menyatakan:
“Sebagai  bentuk  perlindungan  huk um  terhadap  tersangka,  tersangka  tersebut berhak melaporkan kejadian main hakim sendiri kepada kepolisian, dan kepolisian sesuai dengan kewajibannya akan memproses laporan tersebut dengan dimulainya penyelidikan  dan  penyidikan.  Masyarakat  yang  berada  disekitar  tempat  kejadian akan  dipanggil  dan  diperiksa  sebagai  saksi  dan  apabila  pada  saat  penyidikan ditemukan bukti yang mengarahkan ke tersangka maka polisi akan menyerahkan berkas tadi kepada kejaksaan untuk tindak lanjut kasus tersebut”. 18
Mengenai upaya perlindungan hukum secara preventif juga dijelaskan oleh   Rino selaku Banitbinpolmas Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut :
“Kepolisian  melalui  Binmas  melakukan  himbauan  dan  penyuluhan  kepada masyarakat  agar dapat  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  bahwasanya perilaku  main  hakim  sendiri  itu  melanggar  suatu  asas  hukum  pidana  yaitu  asas praduga tak bersalah”. 19
Berdasarkan  pasal  27  ayat  1  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu, artinya  seseorang  yang  merasa  dirugikan  atas  peristiwa  yang  menimpanya  dapat melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak  yang  berwanang.  Oleh  karena  itu,  jika seorang  tersangka  mendapat  perlakuan  main  hakim  sendiri,  ia  dapat  melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar dapat diproses
Dari  penjelasan  di  atas,  perlindungan  hukum  secara  represif  akan  diberikan  jika seseorang yang merasa dirugikan membuat laporan kepada kepolisian agar kepolisian dapat melakukan tindakan kepada orang orang yang melakukan perbuatan main hakim kepada  tersangka  suatu  tindak  pidana  dan  perlindungan  hukum  secara  preventif dilakukan  dengan  memberikan  penyuluhan  guna  meningkatkan  kesadaran  hukum masyarakat.
Berdasarkan  uraian  diatas, dapat  dilihat  bahwa  upaya  perlindungan  hukum  yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi sudah dilaksanakan secara maksimal baik perlindungan hukum secara represif dan preventif tetapi belum berjalan dengan baik.

## 2. Kendala  Pelaksanaan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  di  Wilayah  Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi
Kendala  merupakan  halangan,  rintangan,  faktor  atau  keadaan  yang  membatasi, menghalangi,  atau  mencegah  pencapaian  sasaran  atau  kekuatan  yang  memaksa pembatalan  pelaksanaan.  Pada  uraian  sebelumnya  telah  dijelaskan  mengenai
18 Hasil wawancara dengan Kompol Handres, S.H., S.I.K., Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 31 Mei 2021 pukul 15.23 WIB.
19 Hasil wawancara dengan Aipda Rino, Bintara Unit Pembinaan Polisi Masyarakat Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.23 WIB.
bagaimana pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Secara garis besar pelaksanaan asas praduga tak bersalah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, namun pada praktiknya masih ada kendala dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah seperti halnya yang dijelaskan oleh Wakil Kepala Satuan Resor Kriminal Iptu Imam Budiyanto, yang menyatakan :
“Pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  akan  hukum  masih  terbilang  rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masih sering terjadi. Dan juga karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukuman yang akan di berikan kepada tersangka,  oleh  karena  itu  masyarakat  melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri tadi  guna  membalas perbuatan  pelaku  yang  dianggap dengan dipukulinya  pelaku dapat memberi hukuman yang dapat membuat efek jera bagi pelaku”. 20
Sehubungan  mengenai  kendala  pelaksanaan  praduga  tak  bersalah  di  wilayah kepolisian resor kota jambi yang telah dijelaskan wakil kepala satuan resor kriminal Iptu Imam Budayanto, hal ini juga dijelaskan oleh Aipda Rino selaku banitbinpolmas sebagai berikut :
“Asas  praduga  tak  bersalah  merupakan  asas  yang  dimana  seseorang  belum dinyatakan  bersalah  sebelum  adanya  putusan  hakim  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  dan  hal  ini  belum  dipahami  oleh  masyarakat  sehingga pelaksanaan  asas  praduga  tak  bersalah  mengalami  kendala  akibat  kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat ”. 21
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  maka  saat  pemeriksaan  penyidik  yang melakukan  pemeriksaan  diharapkan  harus  tetap  fokus  dan  tetap  menerapkan  asas praduga  tak  bersalah  dan  peran  kepolisian  dalam  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat  harus  lebih  intens  sehingga  masyarakat  dapat  mengetahui  apa  itu  asas praduga tak bersalah.
Kepolisian  melalui  Bhabinkamtibmas  atau  pengemban  polisi  masyarakat  sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat pasal 7, Sasaran Polmas meliputi :
a. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
b. Kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat/komunitas  terhadap  potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dilingkungannya;
c. Kemampuan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi  akar  permasalahan  yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
d. Kesadaran hukum masyarakat;
e. Partisipasi  masyarakat/komunitas  dalam  menciptakan  kamtibmas  di lingkungannya; dan
f. Gangguan Kamtibmas di lingkungan masyarakat.
Sebagaimana yang dimaksud pada poin d, yang menjadi sasaran polisi masyarakat ialah  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  kepolisian  dalam  hal  ini  Binmas melakukan  penyuluhan  dan  himbauan  kepada  masyarakat.  Adapun  sasaran  dari penyuluhan  dan  himbauan  tersebut  ialah  untuk  meningkatkan  indikator  kesadaran hukum masyarakat, sebagai berikut:
20 Hasil Wawancara dengan Iptu Imam Budiyanto, Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisan Resor Kota Jambi. Tanggal 11 Mei 2021 pukul 16.38 WIB.
21 Hasil wawancara dengan Aipda Rino, Bintara Unit Pembinaan Polisi Masyarakat Kepolisian Resor Kota Jambi. Tanggal 3 Juni 2021 pukul 10.23 WIB.
a. Pengetahuan  hukum,  Pengetahuan  hukum  adalah  pengetahuan  seseorang mengenai  beberapa  perilaku  tertentu  yang  diatur  oleh  hukum.  Pengetahuan tersebut  berkaitan  dengan  prilaku  yang  dilarang  ataupun  prilaku  yang diperbolehkan  oleh  hukum.  Seperti  yang  terlihat  di  dalam  masyarakat  bahwa pada  umumnya  seseorang  mengetahui  bahwa  membunuh,  mencuri,  dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan  asumsi  bahwa  masyarakat  dianggap  mengetahui  isi  suatu  peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan,
b. Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peratuan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta  manfaatnya  bagi  pihak-pihak  yang  kehidupannya  tidak  disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis.
c. Sikap  hukum  adalah  suatu  kecenderungan  untuk  menerima  hukum  karena adanya  penghargaan  terhadap  hukum  sebagai  sesuatu  yang  bermanfaat  atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
d. Perilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat
Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang  dalam  suatu  masyarakat  telah  berperilaku  sesuai  dengan  hukum,  maka kesadaran hukumnya tinggi.

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan  asas  praduga  tak  bersalah  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Kota Jambi  masih  belum  sepenuhnya  berjalan  baik,  karena  masih  ditemukannya  pelaku tindak  pidana  yang  dihakimi  oleh  massa.  Harusnya  pelaku  tersebut  harus  diproses sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar terciptanya suatu peradilan pidana yang baik. Adapun perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum secara represif dan  perlindungan  hukum  secara  preventif.  Kendala  pelaksanaan  Asas  Praduga  Tak Bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah kesadaran masyarakat akan  hukum  masih  terbilang  rendah  sehingga  perilaku  main  hakim  sendiri  yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Hal ini karena ketidakpuasan masyarakat akan  hukuman  yang  akan  di  berikan  kepada  tersangka,  oleh  karena  itu  masyarakat melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri  tadi  guna  memberikan  hukuman  yang dianggap setimpal bagi tersangka suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
taRusli, Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

## Jurnal:
Ardiyanto, Syaifullah dan Yophi Tengku Arif Hidayat. “ Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan Lahan,” PAMPAS : Journal of Criminal, Vol 1  No. 3, 2020.
Lasmadi, Sahuri, Khabib Nawawi, Elly Sudarti, dan Erwin. “ Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum ”, Jurnal Karya Abdi Masyarakat , 4, 1, 2020.
Nababan, Monika Dwi Putri dan  Kabib Nawawi. “Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),” PAMPAS: Journal of Criminal, 1, 1,
2020.
Nurhasan. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian,” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17, 3 2017.
Rahman, Habibie, Lilik Purwastuty Purwastuty dan Dessy Rakhmawati. “ Penegakan Hukum Terhadap Sangsi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana,” PAMPAS : 1, 3, 2020
Zilvia, Rahmi dan Haryadi. “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan,” PAMPAS : Journal of Criminal , 1, 1, 2020.

## Website:
https : //jambione. Com/read/2020/07/09/12323/pelaku-curanmor-babk-belur-dihajar massa/_Diakses pada Tanggal 18 November 2020 Pukul 14.24 WIB
https : //jambi.tirubunnews.com/2020/04/12/kepergok-curi-buah-nangka-hingga- babak-belur-dihakimi-massa-berikut-pengakuan-pria-di-jambi-ini_Diakses pada tanggal 18 November 2020 Pukul 14.26 WIB.