Valid Jurnal Ilmiah Vol. 21 No. 2, Juni 2024, h.162-179 DOI. 10.53512/valid.v21i2.385
Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
Septya Nurrahmadani 1 , Hariyati 2 , Armiani 3
1,2 Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, NTB, Indonesia

## Abstract
In order to support the level of regional financial independence, the PAD component and revenue  sharing  funds  are  sources  of  regional  revenue  which  are  indicators  of  the fulfillment of regional fiscal capacity. The purpose of this study is to determine the effect of each component of PAD and revenue sharing funds on the level of regional financial independence in districts and cities of East Nusa Tenggara in 2017-2022. The research method used is a descriptive quantitative method with a sample of 21 districts and 1 city in  East  Nusa  Tenggara  Province.  The  analysis  tools  used  are  descriptive  statistics, mathematical  calculations  and  regression  panel  data  using  E-Views  10.  The  results showed  that  the  variables  of  regional  taxes,  regional  levies,  and  other  legitimate  PAD had a positive effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, revenue sharing  funds  negatively  affect  the  level  of  regional  financial  independence  and  for separated regional assets do not affect the level of regional financial independence. The results  also  show  that  the  contribution  of  PAD  components  and  revenue  sharing  funds tends  to  fluctuate.  The  ratio  of  the  level  of  regional  financial  independence  shows  that districts and cities in East Nusa Tenggara have a very low and low relationship pattern. Keywords : revenue  sharing  fund;  pad  components;  level  of  regional  financial independence.

## Abstrak
Dalam  rangka  menunjang  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  komponen  PAD  dan dana  bagi  hasil  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  menjadi  indikator  atas pemenuhan kapasitas fiskal daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  setiap  komponen  PAD  dan  dana  bagi  hasil  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun 2017-2022.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  deskriptif dengan sampel berjumlah 21 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan ialah statistik deskriptif, perhitungan matematis dan regresi data  panel  menggunakan  E-Views  10.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Sedangkan  dana  bagi  hasil  berpengaruh  negatif terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dan  untuk  harta  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Hasil penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  kontribusi  komponen  PAD  dan  dana  bagi  hasil cendrung  mengalami  fluktuatif.  Rasio  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah menunjukkan  kabupaten  dan  kota  di  Nusa  Tenggara  Timur  memiliki  pola  hubungan yang rendah sekali dan rendah.
Kata kunci : dana bagi hasil; komponen pad; tingkat kemandirian keuangan daerah
1 Penulis korespondensi. septya.19108@mhs.unesa.ac.id

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah merupakan konsekuensi  atas pengadopsian kebijakan desentralisasi fiskal  dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  di  Indonesia.  Pelaksanaan  otonomi daerah  digalakan  dengan  maksud  untuk  mengoptimalkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam sistem  pemerintahan.  Selain  pemberiaan  hak  otonom,  pemerintah  daerah  juga  dituntut untuk  mempertanggungjawabkan  tugas  yang  telah  diembani  kepada  pemerintah  pusat, berupa  peningkatan  kinerja  pemerintahan.  Tujuan  diselenggarakannya  otonomi  adalah untuk  memompa  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kualitas  kinerja terutama  dalam  aspek  keuangan.  Pemda  dituntut untuk  mampu  mandiri  dan  mengurangi sifat  dependensinya  terhadap  campurtangan  pemerintah  pusat  dalam  urusan  pemenuhan kebutuhan daerah (Marizka, 2013). Setiap tahunnya, negara memberikan anggaran khusus kepada  setiap  daerah  otonom,  dengan  harapan  mampu  menstimulus  kemandirian keuangan daerah, salah satunya dana perimbangan. Namun, pemberian dana perimbangan ternyata  tidak  selamanya  memberikan  dampak  baik  terhadap  peningkatan  fiskal  daerah. Salah  satu  dampak  buruk  yang  diberikan  yaitu  mendorong  peningkatan  terhadap ketergantungan  daerah  atas  bantuan  pusat.  Menurut  Departemen  Dalam  Negeri,  hanya sekitar  5  persen  kebutuhan  anggaran  belanja  daerah  yang  dipenuhi  oleh  PAD,  sisanya mengandalkan dana perimbangan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari  (2022),  menunjukkan  sekitar  120 pemerintah  daerah  mengalami  kebangkrutan  akibat  PAD  yang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan anggarannya, salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Jika diukur berdasarkan  potensi  ekonomi  daerah,  Nusa  Tenggara  Timur  merupakan  salah  satu wilayah  di  Indonesia  yang  memiliki  kelimpahan  kekayaan  alam  yang  berpotensi meningkatkan  PAD  seperti  pada  sektor  pariwisata.  Pariwisata  merupakan  penyumbang devisa  nasional  terbesar  ketiga  setelah  CPO  dan  batu  bara.  Berdasarkan  laporan United Nations  World  Tourism  Organization (UNWTO),  perolehan  devisa  Indonesia  mencapai 14,2  M  dollar  AS  pada  Tahun  2017.  Tercatat  Nusa  Tenggara  Timur  termasuk  dalam destinasi  wilayah  popular  di  Indonesia  (Ayudhia  &  Riyadi,  2018).  Selain  dari  sektor pariwisata,  Nusa  Tenggara  Timur  juga  dikenal  kaya  akan  hasil  laut,  mineral  dan  batu bara, dan juga kehutanan yang tidak kalah potensial. Dengan potensi tersebut, seharusnya Nusa  Tenggara  Timur  memiliki  tingkat  kemampuan  daerah  yang  memadai.  Namun, secara  faktual  Nusa  Tenggara  Timur  masih  dinilai  kurang  dalam  memenuhi  keuangan daerahnya.  Hasil  penelitian  Djese  (2016)  mengungkapkan  bahwa  meskipun  kaya  akan sumber  ekonomi  daerah,  laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Nusa  Tenggara  Timur  masih terhitung  sangat  lamban.  Salah  satu  masalah  paling  krusial  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  adalah  tingginya  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  pusat.  Hal  tersebut  bisa dilihat  melalui  besarnya  dana  transfer  pusat  yang  mendominasi  dibandingkan  realisasi PAD dengan pemaparan data sebagai berikut:
Tabel 1 . Realisasi PAD dan Transfer Pusat di NTT
Tahun Realisasi PAD % Realisasi TF Daerah  TKKD (%) 2017 3.062,24 128 19.419,37 16 2018 2.508,61 96 19.732,18 13 2019 2.844,07 100 21.004,69 14 2020 2.650,85 75 19.635,09 14 2021 2.734,28 69 19.513,62 14 2022 2.655,51 70 19.833,90 13 Sumber: DJPK Kemenkeu (2023)
Jika  dilihat  berdasarkan  angka  realisasi  PAD  secara  tunggal,  pada  Tabel  1. menunjukkan prestasi daerah yang baik yaitu berkisar pada angka 69-128 persen. Namun, jika  ditinjau  kembali  dengan  angka  penerimaan  transfer  daerah,  mengindikasikan dominasi  transfer  pusat  atas  PAD  yang  mengarah  pada  ketergantungan  daerah  dan menyebabkan  rendahnya  tingkat  kemandirian  pada  keuangan  daerah.  Hasil  rasio menunjukkan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Nusa  Tenggara  Timur  berada  di angka 13 sampai 16 persen yang berarti masuk  dalam kategori  sangat  rendah  (Halim  & Kusufi,  2017).  Sehingga  perlu  ditinjau  kembali  khususnya  dalam  pengoptimalan  PAD yang masih belum mampu membawa daerah menuju tingkat kemampuan yang memadai. Pada  setiap  komponen  PAD  perlu  dilihat  apakah  memiliki  pengaruh  tertentu  terhadap peningkatan  kemampuan  keuangan  daerah  yang  dapat  berimbas  pada  peningkatan kemandirian  keuangan  daerah.  Selain  dari  komponen  PAD,  penerimaan  dana  bagi  hasil juga  diduga  memiliki  kontribusi  yang  memengaruhi  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  (Nisa,  2017).  Dana  bagi  hasil  memiliki  tujuan  sebagai  subsidi  keuangan  bagi pemerintahan  daerah  untuk  pemerataan  fiskal  daerah  guna  menstimulus  kemandirian keuangan daerah.
Penelitian  mengenai  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  telah  banyak  dilakukan sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda sehingga dapat menjadi referensi dan acuan. Penelitian  pertama  oleh  Novitasari  &  Novitasari  (2019)  yang  mengatakan  bahwa  pajak daerah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah. Pernyataan  serupa  juga  didukung  hasil  dari  Dewantoro  (2022),  Saraswati  &  Nurhajanti (2021), Balqis et al. (2018), Novalistia (2016) dan Sutrisno & Santoso (2021) yang juga menyatakan pernyataan  yang sama.  Kemudian,  hasil penelitian dari  Febriayanti &  Faris (2019)  yang  menyatakan  bahwa  retribusi  daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat kemandirian  daerah.  Pernyataan  serupa  juga  didukung  oleh  penelitian  Nggilu  et  al. (2016),  Novitasari  &  Novitasar  (2019),  Dewantoro  (2022),  dan  Sutrisno  &  Santoso (2021)  yang  juga  menyatakan  hasil  serupa.  Selanjutnya,  hasil  penelitian  oleh  Siagian  & Kurnia  (2022)  mengatakan  bahwa  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian oleh Novalistia (2016) dan Nggilu  et  al.  (2016)  mengatakan  bahwa  lain-lain  PAD  yang  sah  dapat  menunjang kemandirian keuangan daerah.  Dan yang terakhir  hasil  penelitian dari  Novalistia  (2016) yang mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Andriani & Wahid (2018) pada hasil penelitiannya.
Teori  agensi  mengasumsikan  bahwa  setiap  pihak  memiliki  motivasi  atas  dasar kepentingan  dirinya  sendiri.  Dalam  Jensen  &  Meckling  (1976)  mendefinisikan  sebagai kontrak  antara  principal  dan  agen  dengan  memperhatikan  pendelegasian  beberapa wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen.  Teori  ini  dianggap  menjelaskan  terkait hubungan  kontrak  antara  pihak  pendelegasi  ( principal )  dengan  pihak  penerima wewenang  ( agent )  dalam  mengambil  keputusan.  Menurut  Zelmiyanti  (2016),  hubungan keagenan  tergambar  melalui  hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya,  dan juga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memegang peran  sebagai  pihak  yang  mendelegasikan  kewenangan  serta  penerima  pertanggung jawaban, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai penerima sekaligus pihak yang bertanggung  jawab  atas  wewenang  yang  telah  diberikan.  Dalam  hal  pendapatan  daerah, pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk  mengotimalkan  pendapatannya  dengan memanfaatkan  fasilitas  yang  telah  diterima  baik  wewenang  maupun  dana  bantuan,  dan disisi lain pemerintah daerah tetap pada haknya yakni meraih kesejahteraannya sendiri.
Berdasarkan  pendapat  Halim  &  Kusufi  (2017)  mendefinisikan  kemandirian keuangan daerah sebagai kondisi dimana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai  secara  penuh  segala  urusan  yang  berkaitan  dengan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  masyarakat  selaku  pihak  yang  telah  memenuhi kewajibannya  (membayar  kebutuhan  daerah)  yang  menjadi  sumber  pendapatan  daerah. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 (2014) menyebutkan kemandirian keuangan daerah sebagai kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembelanjaan dan pertanggungjawaban  keuangannya  sendiri  sesuai  dengan  prinsip  desentralisasi.  Menurut Zaenuddin (2012) pengukuran tingkat kemandirian keuangan daerah diukur berdasarkan besar  kecilnya  bantuan  seperti  transfer  pusat  yang  didapatkan.  Pemerintah  daerah  dapat dikatakan  mandiri  jika  mampu  meminimalisir  ketergantungannya  terhadap  bantuan  dari pemerintah  pusat.  Pengukuran  kemandirian  keuangan  daerah  diukur  dengan  rasio perbandingan  antara  realisasi  PAD  dengan  besar  penerimaan  daerah  atas  bantuan  pusat. Standar kemampuan daerah dinilai berdasarkan angka perolehan PAD sebesar 20 persen. Apabila suatu daerah tidak mencapai nilai standar tersebut, maka dapat dikatakan bahwa daerah  tersebut  akan  kehilangan  kemandiriannya  dan  tidak  mampu  menyelenggarakan otonomi daerah.
Menurut  Halim  &  Kusufi  (2007)  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  semua pendapatan  yang  bersumber  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Dapat  diartikan,  PAD sebagai  sumber  pendapatan  khas  yang  hanya  dihasilkan  pada  tiap-tiap  daerah. Berdasarkan jenisnya, PAD terdiri atas empat komponen, diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi  daerah,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah. PAD  menggambarkan  kondisi  perekonomian  dan  juga  kemampuan  keuangan  suatu daerah.  PAD  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  menanggung  sebagian  beban belanja dalam urusan pemerintahan daerah sehingga perlu untuk ditingkatkan agar dapat mencapai kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Semakin tinggi  kontribusi  PAD  dalam  komposisi  penerimaan  daerah,  maka  semakin  besar  pula diskresi  daerah  dalam  menggunakan  PAD  sesuai  dengan  aspirasi  dan  kebutuhan  serta priotas  pembangunan  daerah.  Sehingga,  PAD  menjadi  sumber  pendapatan  daerah  yang diharapkan  mampu  menjadi  penopang  dalam  membiayai  urusan  pemerintah  dan pemerintah  daerah  pun  diberikan  kewenangan  dalam  menggunakan  pendapatanan tersebut  sesuai  dengan  prioritas  daerah  yang  bersangkutan.  Menurut  Mahi  (2005), terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  keandalan  dari  PAD  sebagai  sumber pembiayaan  dalam  otonomi  daerah,  yaitu  rendahnya  basis  pajak  atau  retribusi  daerah yang  bersifat  relatif,  minimnya  peran  PAD  dalam  total  pendapatan  daerah,  rendahnya kemampuan  daerah  dalam  administrasi  pemungutan,  dan  rendahnya  kemampuan  daerah dalam administrasi perencanaan dan pengawasan.
Menurut Halim & Kusufi (2017) dana bagi hasil merupakan bagian dari pendapatan APBN dan kemudian didistribusikan kepada tiap daerah dengan mempertimbangan porsi tertentu.  Seringkali  dana  bagi  hasil  dimanfaatkan  untuk  keperluan  penyelenggaraan otonomi  daerah.  berbeda  dengan  dana  bantuan  lainnya,  dana  bagi  hasil  merupakan  dana yang  menjadi  hak  daerah  atas  pengelolaan  sumber-sumber  pendapatan  negara  yang dihasilkan  daerah.  Persentase  pendapatan  atas  dan  abagi  hasil  yang  didapatkan  oleh daerah  tetap  berasas  pada  regulasi  yang  berlaku  yaitu  undang-undang  (Siregar,  2015). Selayaknya  dana  perimbangan,  dana  bagi  hasil  ditujukan  untuk  menyeimbangkan  antara keuangan pusat dengan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan desentralisasi yaitu  terciptanya  harmonisasi  keuangan  pusat  dan  daerah.  Daerah  yang  menjadi  tempat penghasil  sumber  penerimaan  negara  sebagaimana  yang  disebutkan  tadi,  akan mendapatkan  persentase  yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  daerah  yang  bukan
penghasil. Prinsip pembagian tersebut biasa dikenal dengan prinsip by origin . Selain itu, prinsip  pembagian  dana  bagi  hasil  lainnya  yaitu  dengan  melihat  realisasi  penerimaan tahun  anggaran  yang  berjalan  atau  prinsip  ini  dikenal  dengan  prinsip based  on  actual revenue.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  banyak  penelitian  yang  mengangkat  topik penelitian  terkait  pengaruh  PAD  dan  dana  perimbangan  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah.  Mayoritas  penelitian  terdahulu  menggunakan  kedua  variabel  secara utuh sehingga tidak dapat dipastikan komponen mana yang berpengaruh. Selain itu, masih jarang  ditemukan  penelitian  yang  menggunakan  wilayah  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai tempat  penelitian  khususnya  pada  topik  ini.  Pada  penelitian  ini  akan  meneliti  terkait pengaruh  pada  setiap  komponen  PAD  dan  dana  bagi  hasil  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah,  khususnya  dengan  cakupan  wilayah  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Sehingga hipotesis pada penelitian yaitu, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, retribusi  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan  daerah,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  lain-lain  PAD  yang  sah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah,  dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  kuantitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian dengan data berupa angka yang  kemudian  dianalisis  menggunakan  alat  statistik  (Sugiyono,  2019).  Sedangkan pendekatan  deskriptif  pada  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  terkait gambaran  atas  variabel  yang  diteliti  dengan  apa  adanya  berdasarkan  hasil  olahan  data yang  diperoleh.  Penelitian  ini  mengambil  wilayah  kabupaten  dan  kota  pada  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh komponen PAD dan juga dana bagi hasil terhadap tingat kemandirian keuangan daerah yang  dimana  setiap  variabel  penelitian  bersumber  dari  data  sekunder  berupa  data realisasi  keuangan  daerah.  Sehubung  dengan  pernyataan  tersebut,  jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif berupa data pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta dana bagi  hasil dan juga tingkat  kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan berupa data  panel  yaitu  data  dari  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  pada Tahun 2017-2022 sehingga menghasilkan 132 observasi. Adapun sumber data diperoleh melalui  Laporan  APBD  dan  TKDD  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  yang  diakses  melalui  portal  resmi  DJPK  Kementrian  Keuangan  dan  disertai dengan data sekunder pendukung lainnya seperti website pemerintahan, jurnal, ataupun sumber literatur yang bersangkutan.
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  dengan kualitas  dan  karakteristik  yang  ditentukan  oleh  peneliti  sebagai  bahan  untuk  diteliti, sedangkan  sampel  adalah  bagian  dari  populasi  tersebut  dengan  karakteristik  yang  telah ditentukan  (Sugiyono,  2019).  Adapun  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah 22 sampel yakni  21 kabupaten dan 1 kota di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017-2022. Adapun definisi dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini dituangkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2 . Variabel Penelitian Variabel Definisi operasional Pengukuran Pajak daerah (X 1 ) Pungutan  wajib  masyarakat kepada  pemerintah  daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai  2022  yang  hasil pungutannya dialokasikan pada keperluan daerah. = (Penerimaan pajak daerah  /  Total  PAD)  X 100%
Retribusi daerah (X 2 ) Pungutan daerah kepada masyarakat  atas  jasa  atau fasilitas yang telah disediakan, yang wajib dibayarkan kepada pemerintah  daerah  Povinsi Nusa  Tenggara  Timur  dari Tahun 2017 sampai 2022. =  (Penerimaan  retribusi daerah  /  Total  PAD)  X 100% Hasil  kekayaan  daerah yang dipisahkan (X 3 ) Penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diterima oleh pemerintah  daerah  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dari Tahun 2017 sampai 2022. =  (Penerimaan  HKPD  / Total PAD) X 100% Lain-lain PAD yang sah (X 4 ) Pendapatan daerah yang dihasilkan  atas  pendapatan hibah,  dana  darurat  dan  lain sebagainya selain pada komponen PAD lainnya yang diperoleh  pemerintah  daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2017 sampai 2022. =  (Penerimaan  LLPAD  / Total PAD) X 100% Dana bagi hasil (X 5 ) Penerimaan  dana  bagi  hasil dari  alokasi  APBD  yang diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara  Timur  dari  Tahun 2017 sampai 2022. =  (Penerimaan  DBH  / Total  Pendapatan  Daerah) X 100% Tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) kemampuan pemerintah daerah  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  pada  Tahun 2017  sampai  2022  dalam memenuhi  kebutuhan  daerah baik  kebutuhan  pemerintahan ataupun pembangunan daerah sendiri. =  (PAD  /  Total  Transfer Daerah) X 100%
Sumber: data diolah, 2023
Penelitian ini menggunakan data sekunder, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan  ialah  studi  pustaka.  Studi  pustaka  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan mencari  literatur  yang  bersumber  dari  kumpulan  jurnal,  ataupun  lain-lain  sumbernya yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun alat analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  statistik  deskriptif,  perhitungan  matematis, dan analisis regresi data panel menggunakan Eviews-10.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dapat  dilihat  pada  Diagram  1  dan  2.  Berdasarkan menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  menempati  posisi  kedua  sebagai  kontributor  tertinggi pada  pendapatan  daerah  dengan  besar  kontribusi,  yaitu  berkisar  diangka  18  sampai  38 persen. Adapun kabupaten penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih oleh Kabupaten Manggarai Barat di Tahun 2022 dengan besar  penerimaan  pajak  daerah  sebesar  Rp.  141,5  miliyar  dengan  kontribusi  sebesar  10 persen.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan  penerimaan  pajak  daerah  terendah  diraih  oleh Kabupaten Sabu Raijua  dengan penerimaan sebesar Rp. 2, 56 miliyar dengan kontribusi sebesar 0,13 persen.
Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  pendapatan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dapat  dilihat  pada  Diagram  1,4  dan  5  (lampiran). Berdasarkan  Diagram  1,4  dan  5  menunjukkan  bahwa  retribusi  daerah  menempati  posisi ketiga  yang  memberikan  kontribusinya  terhadap  pendapatan  daerah  dengan  besar kontribusi,  yaitu  berkisar  diangka  8  sampai  18  persen.  Adapun  kabupaten  penyumbang penerimaan  dan  kontribusi  terbesar  pada  periode  2017  sampai  dengan  2022  diraih  oleh Kota  Kupang  pada  Tahun  2022  dengan  besar  penerimaan  retribusi  daerah  sebesar  Rp. 69,24  miliyar  dengan  kontribusi  sebesar  5,07  persen.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan penerimaan  terendah  diraih  oleh  Kabupaten  Sabu  Raijua  pada  Tahun  2020  dengan penerimaan sebesar Rp. 350 juta dengan kontribusi sebesar 0,02 persen.
Kontribusi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,6 dan 7 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,6 dan 7 menunjukkan bahwa hasil kekayaan daerah yang  dipisahkan  menempati  posisi  terakhir  yang  memberikan  kontribusinya  terhadap pendapatan  daerah  dengan  besar  kontribusi,  yaitu  berkisar  diangka  6  sampai  10  persen. Adapun  kabupaten  penyumbang  penerimaan  dan  kontribusi  terbesar  pada  periode  2017 sampai  dengan  2022  diraih  oleh  Kabupaten  Kupang  pada  Tahun  2019  dengan  besar penerimaan sebesar Rp. 16,54 miliyar dengan kontribusi sebesar 1,04 persen. Sedangkan untuk  daerah  dengan  penerimaan  terendah  diraih  oleh  Kabupaten  Malaka  pada  Tahun 2017 dengan penerimaan sebesar Rp. 230 juta dengan kontribusi sebesar 0,01 persen.
Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Diagram 1,8 dan 9 (lampiran). Berdasarkan Diagram 1,8 dan 9 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menempati posisi pertama yang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah dengan besar kontribusi,  yaitu  berkisar  diangka  38  sampai  67  persen.  Adapun  daerah  penyumbang penerimaan  dan  kontribusi  terbesar  pada  periode  2017  sampai  dengan  2022  diraih  oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2017 dengan besar penerimaan sebesar Rp. 167,08  miliyar  dengan  kontribusi  sebesar  8,29  persen.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan penerimaan  terendah  diraih  oleh  Kabupaten  Sabu  Raijua  pada  Tahun  2022  dengan penerimaan sebesar Rp. 4,21 miliyar dengan kontribusi sebesar 0,31 persen.
Kontribusi  dana  bagi  hasil  terhadap  pendapatan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dapat  dilihat  pada  Diagram  1,10  dan  11  (lampiran). Berdasarkan  Diagram  1,10  dan  11  menunjukkan  dana  bagi  hasil  memberikan  kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu berkisar diangka 0,8 sampai 1,5 persen. Adapun daerah penyumbang penerimaan dan kontribusi terbesar pada periode 2017 sampai dengan 2022 diraih  oleh  Kota  Kupang  pada  Tahun  2021  dengan  besar  penerimaan  sebesar  Rp.  37,05 miliyar  dengan  kontribusi  sebesar  2,56  persen.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan penerimaan  terendah  diraih  oleh  Kabupaten  Sabu  Raijua  pada  Tahun  2020  dengan penerimaan sebesar Rp. 6,11 miliyar dengan kontribusi sebesar 0,41 persen.
Pada  Tabel  1  (lampiran)  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah pada  kabupaten  dan  kota  di  Nusa  Tenggara  Timur  tergolong  sangat  rendah.  Daerah dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  dipegang  oleh  Kota  Kupang dengan  nilai  sebesar  26  persen,  sedangkan  daerah  lain  berkisar  diangka  4  sampai  22 persen. Selain itu, pada Tabel 2 (lampiran) juga menunjukkan pola hubungan pemerintah dimana mayoritas kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2017 sampai  dengan  2022  adalah  pola  hubungan  instruktif  hingga  konsultatif.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  campurtangan  pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Kota  Kupang  merupakan  satu-satunya  kota  yang  masuk dalam  kategori  konsultatif,  yaitu  campurtangan  pusat  sudah  mulai  berkurang  dan dianggap sedikit lebih mampu dalam menyelenggarakan pemerintahan.

## Hasil uji prasyarat analisis
Pada  hasil  uji fixed  effect  model ,  diperoleh  nilai  probabilitas  variabel  pajak  daerah sebesar 0, retribusi daerah sebesar 0,0005, harta kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,6763, lain-lain PAD yang sah sebesar 0, dan dana bagi hasil sebesar 0,1601.
Tabel  3 . Hasil Uji FEM
Variabel Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 0,03252 0,004147 7,842739 0 PD 0,001413 8,63E-05 16,37147 0 RD 0,000666 0,000186 3,574755 0,0005 HK 0,000156 0,000372 0,418622 0,6763 LLPAD 0,000962 6,70E-05 14,35471 0 DBH -0,000588 0,000416  -1,414906 0,1601
Sumber: data diolah, 2023
Tujuan dari uji chow ialah untuk menentukan estimasi parameter model yang tepat yakni  dengan  membandingkan  pilihan  model  terbaik  antara  model common  effect atau fixed effect .
Tabel  4 . Hasil Uji Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 2,208598  -21.105  0,0046 Cross-section Chi-square 48,290431 21 0,0006
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4, diperoleh hasil dengan nilai probabilitas sebesar 0,0046  (<0,05)  yang  berarti  bahwa  H a diterima.  Maka,  pemilihan  model  yang  terbaik dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan fixed  effect dengan  tingkat  keyakinan 95% model jika dibandingkan dengan common effect .
Pada hasil uji Hausman diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,1466 (>0,05), sehingga Ha  diterima.  Maka,  keputusan  pemilihan  model  dalam  penelitian  ini  jatuh  kepada fixed effect dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.
Tabel  5 . Hasil Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 8,179743 5 0,1466
Sumber: data diolah, 2023

## Uji asumsi klasik
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel penelitian terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah Histogram-Normality Test dan nilai α = 0,05. Hasil uji normalitas pada Diagram 12 (lampiran) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,2223 (>0,05) yang berarti  bahwa data penelitian terdistribusi normal.
Uji  multikolinearitas  adalah  uji  yang  bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat korelasi antar variabel independen.
Tabel  6 . Hasil Uji Multikolinearitas RD HK LLPAD DBH RD 1.0000000  0,0372527  -0,2481104  0,5210415 HK 0,0372527  1.0000000 0,1431325  0,2881184 LLPAD  -0,2481104  0,1431325 1.0000000  0,1809312 DBH 0,5210415  0,2881184 0,1809312 1
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  uji  multikolinearitas  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Uji  heterokedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lainnya.  Uji heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adal uji glejser dengan kriteria jika nilai  sig  <  0,05  maka  terjadi  gejala  heterokedastisitas,  dan  jika  sig  >  0,05  maka sebaliknya.
Tabel  7 . Hasil Uji Heterokedastisitas Variabel Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 0,011178 0,002166 5,159669 0 PD 0,000162 4,93E-05 1,281531  0,0613 RD -0,000217 0,000105  -1,067524  0,0807 HK 7,02E-05 0,00021 0,334746  0,7384 LLPAD 5,10E-06 3,25E-05 0,156835  0,8756 DBH -0,00022 0,000194  -1,131401 0,26

## Sumber: data diolah, 2023
Hasil  uji  pada  Tabel  7.  menunjukkan  nilai  probabilitas  dengan  masing-masing variabel  lebih  besar  dari  0,05  (sig  >  0,05)  yang  berarti  bahwa  dalam  model fixed  effect tidak terjadi gejala heterokedastisitas.
Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  menguji  apakah  terdapat  korelasi  antara  kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).
Tabel  8 . Hasil Uji Autokorelasi Mean dependent var 0,066445 S.D. dependent var 0,043253 Sum squared resid 0,020445 Durbin-Watson stat 1,852569 Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  uji  pada  Tabel  8,  menunjukkan  bahwa  variabel  bebas  dari  gejala autokorelasi.

## Uji Regresi Data Panel
Tabel  6  merupakan  hasil  dari  regresi  data  panel  dengan  menggunakan  model fixed effect dengan  variabel  independen  berupa  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  harta  kekayaan yang  dipisahkan,  lain-lain  PAD  yang  sah,  dan  dana  bagi  hasil  serta  tingkat  kemandirian keuangan daerah sebagai variabel dependen.
Tabel  9 . Hasil Uji Regresi Data Panel Variabel Fixed Effect C 0,030108 0 PD 0,00133 0 RD 0,000774 0 HK 0,000189 0,5749 LLPAD 0,001026 0 DBH -0,000551 0,1046 Sumber: data diolah, 2023
Melalui  hasil  uji  regresi  pada  Tabel  9  diperoleh  persamaan  regresi  dengan  model fixed effect , yaitu
TKKD: 0,030 + 0,0013 + 0,00078 + 0,0001 + 0,001 – 0,0005
Nilai  konstanta  sebesar  0,030  yang  berarti  bahwa  tingkat  kemandirian  keuangan daerah apabila tanpa komponen PAD dan dana bagi hasil hanya berkisar di angka 0,030 persen. Pajak daerah memperoleh nilai 0,0013 yang berarti bahwa apabila variabel pajak daerah  mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka  variabel  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  NTT  juga  akan  mengalami peningkatan  sebesar  0,0013.  Retribusi  daerah  memperoleh  nilai  0,00078  yang  berarti bahwa  apabila  variabel  retribusi  daerah  mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi NTT juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,00078. Lain-lain PAD yang sah memperoleh nilai  0,001  yang  berarti  bahwa  apabila  variabel  lain-lain  PAD  yang  sah  mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka variabel  tingkat  kemandirian keuangan daerah pada
kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  NTT  juga  akan  mengalami  peningkatan  sebesar  0,001. Dana bagi hasil memperoleh nilai (-0,0005) yang berarti bahwa apabila variabel dana bagi hasil  mengalami  peningkatan  sebesar  1  persen,  maka  variabel  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  NTT  akan  mengalami  penurunan sebesar 0,0005.

## Uji hipotesis
Uji  T  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  parsial  antara  variabel independen  terhadap  variabel  dependen.  Dasar  keputusan  dalam  uji  ini  adalah  dengan melihat nilai probabilitas <0,05 yang artinya berpengaruh secara signifikan.
Tabel  10 . Hasil Uji Parsial
Variabel Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C 0,030108 0,003758 8,012761 0 PD 0,00133 7,89E-05 16,8696 0 RD 0,000774 0,000168 4,60221 0 HK 0,000189 0,000336 0,562258  0,5749 LLPAD 0,001026 5,56E-05 18,47592 0 DBH -0,000551 0,000337  -1,634839  0,1046
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  hasil  Uji  T  pada  Tabel  10,  diperoleh  hasil  analisis  Uji  T  pada  variabel pajak  daerah  dengan  nilai  probabilitas t-statistic sebesar  0,000  (<0,05)  yang  berarti  H 1 diterima  yaitu  pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Variabel  retribusi  daerah  memiliki  nilai  probabilitas t- statistic sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti H 2 diterima yaitu retribusi daerah berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.    Variabel  hasil kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memiliki  nilai  probabilitas t-statistic sebesar  0,5749 (>0,05)  yang  berarti  H 3 ditolak  yaitu  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Variabel lain-lain PAD yang sah  memiliki  nilai  probabilitas t-statistic sebesar  0,000  (<0,05)  yang  berarti  H 4 diterima yaitu  lain-lain  PAD  yang  sah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemandirian  keuangan  daerah.  Variabel  dana  bagi  hasil  memiliki  nilai  probabilitas t- statistic sebesar 0,1046 (>0,05) yang berarti H 5 ditolak yaitu dana bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Uji  F  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  signifikan  pada variabel  independen  terhadap  variabel  dependen  secara  simultan.  Dasar  pengambilan keputusan melalui nilai probabilitas F < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan.
Tabel  11 . Hasil Uji F R-squared 0,916578 Adjusted R-squared 0,913267 S.E. of regression 0,012738 F-statistic 276,8773 Prob(F-statistic) 0 Sumber: data diolah, 2023
Hasil uji pada Tabel 11, menunjukkan nilai probabilitas 0 < 0,05 yang berarti bahwa secara  simultan  variabel  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  harta  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Uji  koefisien  determinasi  ditujukan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel  independen  secara  simultan  terhadap  variabel  dependen  dengan  mengacu  pada nilai Adjusted R Square .
Tabel  12 . Hasil Uji Koefisien Determinasi R-squared 0,916578 Adjusted R-squared 0,913267 S.E. of regression 0,012738 F-statistic 276,8773 Prob(F-statistic) 0 Sumber: data diolah, 2023
Hasil  uji  pada  Tabel  12  menunjukkan  nilai  0,913267  yang  berarti  bahwa  variabel independen  secara  simultan  memberikan  pengaruh  sebesar  91  persen  terhadap  variabel dependen. Sedangkan 2 persen lainnya dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  tersebut  didukung  oleh hasil  uji  hipotesis  dengan  nilai  probabilitas t-statistic sebesar  0,000  (<0,05)  yang menunjukkan  bahwa  H 1 diterima.  Menurut  Sirestu  (2022)  dalam  meningkatkan kemampuan  keuangan  daerah  pemerintah  perlu  mengoptimalkan  sumber  pendapatannya sesuai  dengan  potensi  daerah  yang  dimiliki.  Pajak  daerah  merupakan  salah  satu  dari sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting terhadap total  penerimaan daerah. Berdasarkan  perhitungan  tingkat  kontribusi  seluruh  komponen  PAD,  pajak  daerah menempati  posisi  kedua  sebagai  kontributor  terbesar  dalam  realisasi  pendapatan  daerah. Pencapaian  penerimaan  pajak  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di  Nusa  Tenggara  Timur dipicu  oleh  potensi  ekonomi  yang  dimiliki.  Pada  sektor  pariwisata,  tercatat  sekitar  458 objek wisata yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Pada Kabupaten Manggarai Barat, setidaknya  tercatat  419  dari  700  kapal  wisata  di  perairan  Labuan  Bajo  yang  menjadi sasaran  dari  pungutan  pajak  jasa  akomodasi.  Partisipasi  masyarakat  juga  merupakan aspek yang berperan penting dalam mewujudkan realisasi penerimaan pajak daerah (Putra & Hidayat, 2016) (Valentino & Alfian, 2023). Pada Tahun 2022 pemerintah daerah pada wilayah  Nusa  Tenggara  Timur  sempat  memberlakukan  kebijakan  PPS  (Program Pengungkapan  Sukarela)  guna  menstimulus  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar pajak  daerah.  Kebijakan  tersebut  memberikan  dampak  pada  pertumbuhan  penerimaan pajak  daerah  yakni  kurang  lebih  sebesar  1,25  persen  dibandingkan  tahun  sebelumnya. Sehingga,  partisipasi  masyarakat  dan  juga  kreatifitas  pemerintah  dalam  berinovasi memberikan  dampak  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Alfarisi  (2015)  mengatakan bahwa  semakin  tinggi  pajak  daerah  maka  semakin  tinggi  pula  kinerja  keuangan  suatu daerah. Dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah, penerimaan pajak daerah memberikan  kontribusinya  melalui  realisasi  PAD.  Realisasi  PAD  mengindikasikan terhadap  kemampuan  keuangan  daerah  (Akbar,  2022).  Dominasi  kedudukan  PAD  dari dana  transfer  pusat  pada  struktur  keuangan  daerah  menunjukkan  tingkat  kemandirian keuangan  daerah  yang  tinggi.  Dalam  perspektif  teori  agensi,  pemerintah  daerah
memenuhi  kepentingannya  yaitu  kesejahteraan  dalam  memenuhi  fiskal  daerah  melalui peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  sebagai  dana  yang  menopang  kebutuhan  daerah. Sedangkan  pada  sisi  pemerintah  pusat  juga  berhasil  dengan  tujuannya  yaitu meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat sehingga pemerintah pusat dapat  mengalokasikan  dananya  pada  urgensi  lainnya  (Zelmiyanti,  2016).  Kemandirian keuangan  daerah  adalah  tujuan  dari  kedua  belah  pihak  baik  pusat  ataupun  daerah. Sehingga,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  oleh  Dewantoro  (2022), Saraswati  &  Nurhajanti  (2021),  Balqis  et  al.  (2018),  dan  Novalistia  (2016)  yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  tersebut  didukung  oleh hasil  uji  hipotesis  dengan  nilai  probabilitas  t-statistic  sebesar  0,000  (>0,05)  yang menunjukkan  bahwa  H 2 diterima.  Berdasarkan  perhitungan  tingkat  kontribusi  seluruh komponen  PAD,  retribusi  daerah  menempati  posisi  ketiga  sebagai  kontributor  dalam realisasi  pendapatan  daerah.  Penerimaan  retribusi  daerah  pada  kabupaten  dan  kota  di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami fluktuasi. Perbedaan besar penerimaan juga dialami  oleh  masing-masing  kabupaten  dan  kota.  Diketahui,  besar  penerimaan  retribusi daerah berada dikisaran angka 570 juta sampai dengan 39,09 miliyar. Perbedaan tersebut didasari  oleh  penyediaan  sarana  pelayanan  yang  disediakan  oleh  setiap  daerah.  Antara kabupaten  dan  kota  cenderung  mengalami  ketimpangan  antar  satu  sama  lain  dalam  hal penyediaan  sarana  penunjang  jasa  retribusi,  khususnya  pada  kabupaten  yang  berada  di pedalaman.  Kabupaten  Sabu  Raijua  merupakan  satu  dari  kabupaten  di  Nusa  Tenggara Timur  yang  memiliki  predikat  daerah  tertinggal  dalam  tingkat  nasional,  sehingga  masih tergolong  lemah  khususnya  pada  kemampuan  penyediaan  sarana  publik  ataupun  jasa retribusi lainnya. Hal tersebut terbukti melalui besar penerimaan retribusi yang diperoleh pada  Tahun  2017-2022  hanya  berkisar  pada  angka  350  juta  sampai  5,19  miliyar,  dan begitupun  dengan  kabupaten  lainnya  seperti  Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  dan  Sumba Tengah  yang  juga  merupakan  daerah  tertinggal.  Keadaan  tersebut  bertolak  belakang dengan  Kota  Kupang  selaku  Ibukota  Nusa  Tenggara  Timur  yang  cenderung  lebih memumpuni  dalam  hal  penyediaan  sarana  dan  fasilitas  yang  menunjang  jasa  retribusi daerah, sehingga penerimaan retribusi daerahnya pun lebih besar yaitu pada kisaran 35,98 sampai  42,1  miliyar.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  penyediaan  sarana  pelayanan  daerah merupakan  penentu  dalam  meningkatkan  penerimaan  retribusi  daerah.  Selain  itu, partisipasi  masyarakat  juga  memegang  peranan  penting  dalam  merealisasi  penerimaan retribusi  daerah  yang  memadai  (Putra  &  Hidayat,  2016)  (Valentino  &  Alfian,  2023). (Halim & Kusufi, 2017) menyebutkan faktor partisipasi sebagai bagian dari PAD. Dalam kaitannya  dengan  kemandirian  keuangan  daerah,  penerimaan  retribusi  daerah memberikan  kontribusinya  melalui  realisasi  PAD.  Realisasi  PAD  mengindikasikan terhadap  kemampuan  keuangan  daerah.  Dominasi  kedudukan  PAD  dari  dana  transfer pusat pada struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Dalam  perspektif  teori  agensi,  pemerintah  daerah  memenuhi  kepentingannya  yaitu kesejahteraan  dalam  memenuhi  fiskal  daerah  melalui  peningkatan  penerimaan  retribusi daerah sebagai dana yang menopang kebutuhan daerah. Sedangkan pada sisi pemerintah pusat  juga  berhasil  dengan  tujuannya  yaitu  meminimalisir  ketergantungan  daerah terhadap  bantuan  pusat  sehingga  pemerintah  pusat  dapat  mengalokasikan  dananya  pada urgensi  lainnya  (Zelmiyanti,  2016).  Kemandirian  keuangan  daerah  adalah  tujuan  dari kedua  belah  pihak  baik  pusat  ataupun  daerah.  Sehingga,  hasil  penelitian  ini  sejalan
dengan  Nggilu  et  al.  (2016),  Novitasari  &  Novitasari  (2019),  dan  Sutrisno  &  Santoso (2021)  d  bahwa  retribusi  daerah  memang  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  hasil kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung  oleh  hasil  uji  hipotesis  dengan  nilai  probabilitas  t-statistic  sebesar  0,5749 (<0,05)  yang  menunjukkan  bahwa  H 3 ditolak.  Sebagai  salah  satu  komponen  PAD,  harta kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan daerah yang diperoleh melalui aktivitas investasi yang dilakukan oleh daerah pada BUMN, BUMD ataupun perusahaan swasta lainnya. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, hasil kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  menempati  posisi  terakhir  dalam  memberikan kontribusinya  terhadap  penerimaan  daerah.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kecilnya  laba yang dihasilkan seperti  pada BUMD. Sebagian besar perusahaan daerah  pada kabupaten dan  kota  di  Nusa  Tenggara  Timur  relatif  berskala  kecil  sampai  menengah.  Asas penyelenggaraannya  pun  cenderung  ke  arah  pelayanan  publik  bukan  sebagai  ekonomi perusahaan  (Mulianty,  2019).  Sehingga,  hal  tersebut  menyebabkan  penerimaan  hasil kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  cenderung  kecil  dari  jumlah  yang  diharapkan. Penurunan  laba  tersebut  berimbas  pada  mengecilnya  penerimaan  daerah  sehingga mengancam  kemampuan  keuangan  daerah  dan  berimbas  pada  kemandirian  keuangan daerah. Oleh sebab itu, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada kabupaten dan kota di  Nusa  Tenggara  Timur  dinilai  tidak  cukup  mampu  dalam  memberikan  kontribusinya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah termasuk pada kemandirian keuangan daerah. Dalam teori agensi menyatakan bahwa adanya tanggung jawab pemerintah daerah (agen)  kepada  pemerintah  pusat  (prinsipal)  terhadap  tugas  yang  diembani  (Zelmiyanti, 2016).  Disini  ditemukan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  kurang  dalam  memenuhi tanggung  jawabnya  terhadap  tugas  dan  kewenangan  yang  diberikan  melalui  kekayaan daerah  yang  dipisahkan.  Oleh  sebab  itu,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  masih tergolong  lemah untuk  dapat  berkontribusi dalam  penerimaan daerah dan  belum mampu memengaruhi  kemandirian  keuangan  daerah  sebagaimana  komponen  PAD  lainnya. Sehingga,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut didukung oleh  hasil  uji  hipotesis  dengan  nilai  probabilitas  t-statistic  sebesar  0,000  (<0,05)  yang menunjukkan  bahwa  H 4 diterima.  Lain-lain  PAD  yang  sah  merupakan  salah  satu  dari sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  berperan  penting  terhadap  total  penerimaan  daerah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan perhitungan tingkat kontribusi seluruh komponen PAD, menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menempati posisi pertama yang memberikan kontribusi terbesar atas realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 4,21 sampai Rp 167,08 miliyar di Tahun 2017-2022. Besarnya penerimaan lain-lain PAD yang  sah  khususnya  disebabkan  oleh  meningkatnya  pertumbuhan  pendaftar  Fasilitas Kesehatan  Pertama  (FKTP)  yang  memicu  meningkatnya  pendapatan  atas  dana  kapitasi Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Pendapatan  dana  kapitasi  JKN  FKTP  cenderung  tinggi dibandingkan dengan pendapatan lainnya, seperti pada Kabupaten Manggarai Timur yang memperoleh  pendapatan  dana  kapitasi  JKN  atas  FKTP  sebesar  Rp  9,4  miliyar  di  Tahun 2018. Selanjutnya, pendapatan lain-lain PAD yang sah juga diperoleh atas jasa giro akibat dana  transfer  pusat  yang  terus  meningkat  tiap  tahunnya.  Sementara  untuk  kontribusi
sumber  lain-lain  PAD  yang  sah  lainnya  juga  diperoleh  dari  hasil  pendapatan  bunga  atas penempatan  uang  pemerintah  daerah,  ganti  rugi  atas  kerugian  daerah,  dan  pendapatan lain-lain  PAD  sah  lainnya.  Tingginya  penerimaan  lain-lain  PAD  yang  sah  dapat meningkatkan  realisasi  PAD.  Dominasi  kedudukan  PAD  dari  dana  transfer  pusat  pada struktur keuangan daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Dalam  perspektif  teori  agensi,  pemerintah  daerah  memenuhi  kepentingannya  yaitu kesejahteraan  dalam  memenuhi  fiskal  daerah  melalui  peningkatan  penerimaan  lain-lain PAD  yang  sah.  Sedangkan  pada  sisi  pemerintah  pusat  juga  berhasil  dengan  tujuannya yaitu  meminimalisir  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pusat  (Zelmiyanti,  2016). Kemandirian  keuangan  daerah  adalah  tujuan  dari  kedua  belah  pihak  baik  pusat  ataupun daerah.  Sehingga,  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  oleh  Novalistia  (2016)  yang mengatakan  bahwa  lain-lain  PAD  yang  sah  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  tingkat kemandirian keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  dilakukan,  menunjukkan  bahwa  dana  nahi hasil  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah pada  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.  Hal  tersebut  didukung  oleh hasil  uji  hipotesis  dengan  nilai  probabilitas  t-statistic  sebesar  0,1046  (>0,05)  yang menunjukkan  bahwa  H 5 diterima.  Hasil  penerimaan  daerah  atas  pemungutan  pajak  dan non  pajak  yang  diperoleh  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  terus mengalami  fluktuasi  dan  cenderung  kecil  dibandingkan  dengan  potensi  daerah  yang dimiliki.  Kendala  tersebut  dipengaruhi  oleh  adanya  perbedaan  penerimaan  daerah  non pajak  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  potensi  yang  setiap  daerah  miliki.  Selain  itu, daerah  cenderung  kurang  tepat  dalam  menentukan  anggarakan  penerimaan  dana  bagi hasilnya. Dalam pembagian dana bagi hasil yang bersumber dari pajak daerah, seringkali daerah mendasari anggaran oleh prognosa penerimaan pajak yang lebih tinggi atau rendah dari alokasi defenitif penerimaan pajak sesungguhnya. Begitupun dengan pembagian dana bagi  hasil  dari  sumber  daya  alam  yang  juga  mengalami  ketidakstabilan  penerimaan. Dalam  penyalurannya  pun,  juga  dilakukan  per  triwulanan  yang  tidak  dilakukan  tepat waktu yang menyebabkan daerah sulit dalam menentukan perkiraan dana bagi hasil yang diterima.  Sehingga,  ketidakpastian  tersebut  berdampak  pada  terhambatnya  perencaan anggaran  daerah  dan  optimalisasi  penerimaan  daerah.  Dalam  menentukan  besaran penerimaan dana bagi hasil, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat pun memiiki pandangan  yang  berbeda.  Dalam  penerimaan  dana  bagi  hasil,  pemerintah  daerah cenderung  menggunakan  asas  maksimal  dimana  mengusulkan  realisasi  yang  tinggi dibandingkan  dengan  kondisi  aktual  dilapangan.  Hal  tersebut  justru  memicu  sifat ketergantungan  daerah  terhadap  pusat.  Daerah  cenderung  menganggarkan  dana  pusat tanpa  disertai  dengan  pengembangan  potensi  daerah  yang  dimaksud.  Akibatnya,  kinerja daerah  pun  semakin  menurun  yang  disertai  dengan  penurunan  tingkat  kemandirian keuangan daerah. Dalam A. Lestari et al. (2016) disebutkan bahwa kemandirian keuangan daerah  tercapai  apabila  dominasi  pemerintah  daerah  memenuhi  kebutuhan  daerah menggunakan  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan  dana  dari  pemerintah  pusat. Berdasarkan  prespektif  dalam  teori  agensi,  kondisia  tersebut  berkaitan  dengan  asimetri informasi  yang  terjadi  antara  pusat  dan  daerah.  Dalam  Zaenuddin  (2012)  pengukuran kemandirian  keuangan  daerah  diukur  berdasarkan  besar  kecilnya  dana  subsidi  dari pemerintah  pusat.  Rendahnya  penerimaan  yang  bersumber  dari  pajak  dan  non  pajak, membuat pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur cenderung bergantung terhadap  penerimaan  dari  pusat.  Kabupaten  Nagekeo  dengan  besar  dana  bagi  hasilnya yang  rendah  yakni  7,75  miliyar  justru  bertolak  belakang  dengan  kemandirian  keuangan daerah  yang  mengalami  peningkatan  yakni  sebesar  22  persen.  Tingginya  penerimaan
tersebut ternyata hanya mampu membawa kemandirian keuangan dengan capaian sebesar 7  persen.  Sehingga  penerimaan  dana  bagi  hasil  yang  tinggi  mengindikasikan  pada ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  pusat  yang  menyebabkan  penurunan  pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Sehingga, memang betul adanya hubungan negatif antara  penerimaan  dana  bagi  hasil  dengan  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  di kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kabupaten dan kota di Nusa Tenggara  Timur  pada  Tahun  2017-2022,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pajak  daerah berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dengan  besar kontribusi  terhadap  pendapatan  daerah  mencapai  18  sampai  38  persen  sebagai kontributor  kedua  tertinggi.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  potensi  pajak  daerah  yang melimpah  khususnya  pada  sektor  pariwisata  yang  didukung  oleh  loyalitas  petugas  dan disertai partisipasi  masyarakat  setempat yang cukup baik. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Retribusi daerah menempati posisi ketiga  sebagai  kontributor  terbesar  pada  realisasi  penerimaan  daerah  dengan  angka berkisar  pada  18  sampai  38  persen.  Besar  kecilnya  penerimaan  retribusi  didukung  oleh jumlah  penyediaan  jasa  layanan  pemerintah  daerah  setempat.  Hasil  kekayaan  daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dari segi  kontribusi,  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  juga  menempati  posisi  terakhir pada  realisasi  penerimaan  daerah  dengan  angka  berkisar  pada  6  sampai  10  persen.  Hal tersebut  disebabkan  oleh  kecilnya  laba  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan  daerah  bahkan cendrung  mengalami  kerugian.  Lain-lain  PAD  yang  sah  berpengaruh  positif  terhadap tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Lain-lain  PAD  yang  sah  menempati  posisi pertama  sebagai  kontributor  terbesar  pada  realisasi  penerimaan  daerah  dengan  angka berkisar pada 38 sampai 67 persen. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya penerimaan dana kapitasi  JKN  atas  FKTP  yang  juga  disusul  oleh  penerimaan  atas  jasa  giro. Dana  bagi  hasil berpengaruh  negatif  terhadap  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Penerimaan  dana bagi hasil yang tinggi mengindikasikan pada ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat sehingga terjadi penurunan pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga kurang tepat dalam menentukan anggaran dana bagi hasilnya yang  menyebabkan  kurangnya  optimalisasi  pemanfaatan.  Untuk  besar  kontribusi  dana bagi hasil berada di angka 0,8 sampai 1,5 persen dalam pendapatan daerah.
Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa seluruh komponen pad, baik pajak daerah, retribusi daerah, harta kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pad yang sah dan dana bagi  hasil  secara  bersamaan  memberikan  pengaruh  pada  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  sebesar  91  persen,  yang  artinya  terdapat  9  persen  lainnya  yang  belum  tercakup pada  hasil  penelitian  ini.  Saran  bagi  peneliti  selanjutnya,  diharapkan  dapat  mengkaji lebih  luas  lagi  topik  penelitian  terkait  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dan menambah  variabel  lain  yang  berpengaruh  untuk  sehingga  dapat  melengkapi  hasil temuan yang belum tertuang dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  A.  (2022).  The  Effect  Of  Regional  Native  Income  And  Capital  Expenditure  On Regional Financial Independence In District /City Goverments In West Java Province Year 2016 -2020. International Journal of Science, Technology & Management , 3 (4),
884–890. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561
Andriani, R. N. R., & Wahid,  N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli  Daerah dan Dana
Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). Jurnal Akuntansi , 13 (1), 30–39.
Ayudhia,  I.,  &  Riyadi.  (2018).  Wadah  Harmoni  Kebijakan  Pusat  dan  Daerah  Dorong Pariwisata Melalui Medsos. Departemen Komunikasi Bank Indonesia , 1–32. Balqis,  Murdiati,  S.,  &  Amira.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Pajak  Daerah,  Retribusi Daerah  dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan,  dan  Aset  Daerah  (DPPKAD)  Eks  Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017. Jurnal Permana , 9 (2). Dewantoro,  D.  A.  (2022). Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah . 1 (2), 38–47.
Djese,  S.  T.  (2016).  Meneropong  Nusa  Tenggara  Timur  Menakar  Masalah,  Menawar Solusi. Lippi Press , 277–288. DJPK  Kemenkeu.  (2023). Portal  Data  APBD  dan  TKDD  Provinsi  NTB . https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2022&provinsi=23&pemda=00 Febriayanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian  Keuangan  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , 3017 , 162–175. Halim,  A.,  &  Kusufi,  M.  S.  (2007). Akuntansi  Keuangan  Daerah (4th  ed.).  Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). Salemba Empat. Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  Of  The  Firm  Managerial  Behavior, Agency Costs and Ownership Structure .
Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum ( Dau ) Dan Belanja  Modal  Dan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Universitas Halu Oleo , Kendari , 1 , 44–55.
Lestari, R. A. (2022). Tantangan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) , 3 (1), 61–67. http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890
Marizka,  R.  (2013).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatra  Barat  (Tahun  2006-2011). Journal  of  the American Chemical Society , 123 (10), 2176–2181.
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385
Mulianty,  A.  R.  (2019).  Optimalisasi  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Oleh  Badan  Usaha Milik Daerah. Perancang Peraturan Perundang-Undangan .
Nggilu,  F.,  Sabijono,  H.,  &  Tirayoh,  V.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Daerah  Dan  Retriusi Daerah  Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (4), 623–635.
Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur . 1 , 203–214.
Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli  Daerah  Yang  Sah  dan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  Pada  Pemerintah  Kabupaten  atau  Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provin. Journal Of Accounting2 , 2 (2). Novitasari, M.,  & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kemandirian  Daerah. Inventory:  Jurnal Akuntansi , 3 (2), 174. https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244
Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Provinsi  Jambi. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan
Pembangunan Daerah , 3 (4), 243–256. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526
Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah . 2 , 51–64.
Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dan Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020 . 9 (5), 3095–3104.
Siregar,  B.  (2015). Akuntansi  Sektor  Publik  (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Berbasis Akrual) .
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D .
Sutrisno,  M.  T.,  &  Santoso,  A.  (2021). Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dengan  Belanja  Modal  Sebagai Variabel . 7 , 79–99.
Undang-Undang  RI  Nomor  23.  (2014). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 (Vol. 85, Issue 1, pp. 2071–2079). Valentino, Y., & Alfian, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal  Dalam Pengembangan Pariwisata  Di  Kawasan  Pariwisata  Prioritas  Pembangunan  Pemerintah  Provinsi NTT Tahun 2019 . 9 (1), 23–32. Zaenuddin,  M.  (2012). Evaluasi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  dengan  Alat  Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah . 22 , 1999–2006.
Zelmiyanti,  R.  (2016).  Pendekatan  Teori  Keagenan  Pada  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). JRAK , 7 (1), 11–21.