## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH KOTA MALANG DALAM UPAYA PERSIAPAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA )
Oman Sukmana 1 , Hutri Agustino 1 , Wahyu Hidayat 1
1 Universitas Muhammadiyah Malang
e-mail: oman@umm.ac.id

## Abstrak
Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang  merupakan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak (LKSA)  yang  harus  mendapat  akreditasi.  Akreditasi  dilakukan  terhadap  lembaga  di  bidang kesejahteraan  sosial  baik  milik  pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat. Akreditasi  bertujuan:  (a)  melindungi  masyarakat  dari  penyalahgunaan  praktik  pekerjaan sosial  yang  dilakukan  oleh  lembaga  di  bidang  kesejahteraan  sosial;  (b)    meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial;  (c)  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  kesejahteraan  sosial;  dan  (d) meningkatkan  peran  aktif  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat  dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  Kegiatan ini merupakan upaya dalam  membantu  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  pengelolaan  Panti  Asuhan,  serta mempersiapkan  diri  dalam  menghadapi  proses  akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak  (LKSA).  Bentuk  kegiatan  ini  berupa  sosialisasi,  pendampingan,  dan  bantuan  barang. Hasil  kegiatan  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  kemampuan  pengurus  dan  pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang dalam pengelolaan panti mengalami peningkatan dan  telah  memenuhi  syarat  sesuai  standar  akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak (LKSA).
Kata Kunci: Pengelolaan, Panti Asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Akreditasi

## A. Pendahuluan
Panti  Asuhan  (Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak)  dapat  dikategorikan  sebagai Social  Service  Organizations (SSO).  Menurut Hardina,  Middleton,  Montana,  &  Simpson (2007) Social  Service  Organizations (SSO)  memiliki  struktur  formal  dan  didirikan  untuk menyediakan  program  dan  memberikan  pelayanan  bagi  individu  dan  keluarga.  Menurut Nahiruddin, Hirman, &  Gunawan (2018) Panti asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA)  adalah  suatu  lembaga  usaha  kesejahteraan  sosial  yang  mempunyai  tanggung  jawab

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
untuk  memberikan  pelayanan  kesejahteraan  sosial  kepada  anak  terlantar  dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial  pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan  yang luas, tepat dan  memadai  bagi  perkembangan  kepribadiannya  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.
Sementara  menurut  Pujianto  dan  Al-Amin  (2016),  Panti  Asuhan  adalah  salah  satu lembaga  sosial  yang  mendidik  dan  membina  anak  yang  memiliki  masalah  sosial  seperti kemampuan  ekonomi,  kurangnya  salah  satu  dari  kepala  keluarga  atau  keduanya,  sehingga lingkungan  keluarga  tidak  lagi  dapat  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  kehidupan yang membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan  yang jelas. Melalui panti asuhan, anak-anak  dapat  diasuh,  dibina  dan  didik  dengan  berbagai  pengetahuan  dan  keterampilan sehingga  dapat  mengembalikan  kepercayaan  diri  berdasarkan  pengetahuan  dan  berbagai kreativitas yang dipelajari sehingga anak-anak merasa memiliki masa depan yang jelas.
Peran  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (panti)  tidak  hanya  sebagai  pelaksana pengasuhan anak di panti /lembaga tetapi bertindak sebagai gate keeper . LKSA sebagai salah satu  pihak  yang  melakukan  pengasuhan  alternatif  masih  jauh  dari  fungsi  pengasuhan (Susilowati, Dewi, & Kartika, 2019). LKSA harus mampu berperan dalam  melindungi anak dari  tindakan  kekerasan.  Kekerasan  terhadap  anak  adalah  tindak  kekerasan  secara  fisik, seksual,  penganiayaan  emosional,  atau  pengabaian  terhadap  anak  (Susmiati,  2015). Perlindungan  terhadap  anak  adalah  suatu  hasil  interaksi  karena  adanya  interrelasi  antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relavan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak  Djawas, & Fajrina, 2019).
Penyelenggaraan  sebuah  panti  memiliki  standar  baku  sebagai  acuan,  baik  standar umum maupun standar khusus. Standar umum meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan hingga pelayanan sosial dasar. Sedangkan standar khusus meliputi  kegiatan  pelayanan  (tahap  pendekatan  awal,  tahap  pengungkapan  dan  pemahaman masalah,  tahap  perencanaan  program  pelayanan,  tahap  pelaksanaan  pelayanan  dan  tahap pasca  pelayanan),  dan  sumber  daya  manusia  (Mujiyadi,  2017).  Dalam  perkembangannya dewasa  ini,  peran  dan  fungsi  panti  asuhan  harus  diakui  mulai  dipertanyakan  kefektifannya

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
dalam pengasuhan anak yang tidak memiliki keluarga. Negara-negara pencetus konsep panti asuhan, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada saat ini sudah meninggalkan konsep panti asuhan. Hal ini terkait dengan tidak efektifnya panti asuhan dalam memberikan hak dasar setiap anak, yaitu mendapatkan kasih saying (Sutinah, 2018).
Akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial  Anak  (LKSA)  merupakan  suatu  kebutuhan  penting  sehingga  LKSA  dapat  berperan secara  tepat  memberikan  pemenuhan  kebutuhan  bagi  anak-anak  yang  terlantar.  Akreditasi juga mendorong peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh lembaga, sehingga secara langsung  akan  meningkatkan  perlindungan  bagi  anak-anak  yang  berada  dalam  LKSA tersebut. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan  Sosial  yang  didasarkan  pada  penilaian  program,  sumber  daya  manusia, manajemen  dan  organisasi,  sarana  dan  prasarana,  dan  hasil  pelayanan  kesejahteraan  sosial. Sedangkan  Badan  Akreditasi  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial  yang  selanjutnya disebut  Badan  Akreditasi  adalah  lembaga  yang  melakukan  penilaian  untuk  menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
Dalam  penyelenggarakan  akreditasi  terhadap  lembaga  di  bidang  kesejahteraan  sosial diperlukan  penilaian  terhadap  lembaga  di  bidang  kesejahteraan  sosial.  Dalam  penilaian akreditasi  tersebut  diperlukan  panduan  teknis  akreditasi.  Panduan  teknis  ini  sangat  penting artinya untuk menjadi tuntunan, pegangan, acuan, dan kesatuan gerak dalam menjamin mutu penyelenggaraan  akreditasi  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.Penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk  mendorong terciptanya sistem pelayanan sosial  yang profesional  dan memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan publik sebagai penerima pelayanan.
Akreditasi  dilakukan  terhadap  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial  baik  milik Pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat.  Akreditasi  bertujuan:  (a)  melindungi masyarakat  dari  penyalahgunaan  praktik  pekerjaan  sosial  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  di bidang Kesejahteraan Sosial; (b)  meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan  oleh  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial;  (c)  memenuhi  kebutuhan masyarakat  akan  pelayanan  kesejahteraan  sosial;  dan  (d)  meningkatkan  peran  aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan persiapan akreditasi berpengaruh terhadap  tingkat  kesiapan  lembaga  kesejahteraan  sosial  anak  dalam  mengikuti  akreditasi. Kondisi  pada  saat  penilaian  awal  ( baseline )  menunjukkan  LKSA  tidak  memiliki  kesiapan dalam mengikuti akreditasi. Ketidaksiapan ini ditunjukkan dengan tidak lengkapnya seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam mengikuti akreditasi.
Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Kota  Malang  merupakan  salah  satu  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  yang  mendidik  anak  yatim.  Panti  Panti  Asuhan  Putri Aisyiyah Kota Malang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1996. Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang  memiliki  visi:  Terwujudnya  Pelayanan  dan  Penyantunan  Perasaskan  Islam  serta Bersumber pada Alqur’an Surat  Al-Ma’un ayat  1-3, Surat  Al-Balad ayat  12-16, Sedangkan misinya:  Menyampaikan  Risalah  Islam  Melalui  Bidang  Pendidikan.  Adapun  tujuan  Panti Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang:  (1)  Tertanamnya  jiwa  keislaman  yang  terwujud  dalam pengamalan  dan  perilaku  sehari-hari  secara  baik;  (2)  Anak  asuh  dapat  menyelesaikan pendidikan  sampai  dengan  SMU/SMK;  (3)  Anak  asuh  memiliki  satu  ketrampilan  yang bernilai ekonomis sehingga mereka mendapat bekal untuk hidup mandiri; dan (4) Diarahkan dan dibina untuk menjadi kader Muhammadiyah yang nantinya dapat ikut mendukung amal usaha  Persyarikatan  Muhammadiyah.  Untuk  membantu  mempersiapkan  Panti  Asuhan  Putri Aisyiyah  Kota  Malang  menghadapi  akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial,  maka  perlu dilakukan program pendampingan.

## B. Masalah
Adanya Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk memastikan lembaga kesejahteraan sosial  anak  menyelenggarakan  pengasuhan  anak  yang  memenuhi  hak-hak  anak,.  Standar Nasional  Pengasuhan  Anak  berisikan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak  melalui  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  perlu  diatur  agar  tata  cara  dan  prosedur pengasuhan  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  sejalan  dengan kerangka  kerja  nasional  pengasuhan  alternatif  untuk  anak  dan  lembaga-lembaga  tersebut dapat berperan secara tepat.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Secara  umum  permasalahan  yang  dihapai  oleh  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah terkait pengelolaan LKSA yang belum  memenuhi  Standar  Nasional  Pengasuhan  untuk  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak sebagaimana  diatur  oleh  Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor:  30/HUK/2011.  Secara  rinci permasalahan yang oleh Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang ad alah terkait:
1. Pengurus  dan  pengelola  (pengasuh)  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Kota  Malang  masih belum  memahami  berbagai  peraturan  yang  terkait  dengan  standar  pengelolaan  LKSA, seperti: (a) Permensos Nomor:  30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak;  (b)  Permenso  Nomor:  17/2012  Tentang  Akreditasi Lembaga  Bidang  Kesejahteraan  Sosial;  dan  (c)  Permensos  Nomor:  22/  2016  tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. Pengurus Panti belum memahami cara  pengisian Form Asesmen Akreditasi LKSA;
3. Pengurus  dan  pengelola  (pengasuh)  Panti  Asuhan  masih  kurang  memiliki  pengetahuan terkait pola Pengasuhan Anak Berbasis LKSA;
4. Pengurus  dan  pengelola  (pengasuh)  Panti  Asuhan  masih  memerlukan  peningkatan keterampilan manajemen pengelolaan Lembaga Layanan Sosial Anak (LKSA);
5. Diperlukan  peningkatan  kemampuan  pengeola  panti  dalam  penataan  dan  disain  ruang panti sesuai standar akreditasi LKSA.
6. Diperlukan peningkatan kemampuan pengelola panti dalam sistem administrasi pelayanan anak asuh sesuai standar akreditasi LKSA.

## C. Metode Pelaksanaan
Dalam  rangka  mencapai  target/sasaran  luaran  kegiatan,  maka  metode  pelaksanaan kegiatan  yang digunakan meliputi metode: Sosialisasi, Pendampingan, dan Bantuan Barang. Sasaran  utama  kegiatan  ini  adalah  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah Malang. Secara rinci penggunaan ketga metode kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

## Tabel 1. Metode dan Ssaran Kegiatan
No. Metode Pelaksanaan Jenis Sasaran 1. Sosialisasi Pemahanan  para  pengelola  Panti  tentang substansi  beberapa  Peraturan  Menteri  Sosial terkait pengelolaan Panti Asuhan: Pengurus dan pengelola Panti a. Permensos Nomor:  30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. b. Permensos  Nomor:  17/2012  Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial, c. Permensos  Nomor:  22/  2016  tentang Standar  Nasional  Lembaga  Kesejahteraan
Sosial.
d. Standar pengasuhan anak berbasis LKSA.
2. Pendampingan a. Meningkatnya  Keterampilan  pengisian Form  Asesmen  Akreditasi  LKSA  bagi pengelola Panti. Pengurus dan pengelola Panti b. Meningkatnya Kemampuan pengelola Panti dalam system administrasi dan arsip pelayanan  anak  asuh  sesuai  standar akreditasi LKSA. 3. Bantuan Satu  buah  lemari  unturk  arsip  (dokumen) panti. Pengurus Panti (Sekretaris/Admi nistrasi)
Sebagaimana  dijelaskan  diatas  bahwa  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  menggunakan tiga  metode  utama,  yakni:  Sosialisasi,  Pendampingan,  Pemberian  Bantuan  Barang.  Uraian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
Pertama,  Kegiatan Sosialisasi. Metode pertama  dalam kegiatan pengabdian kepada masyaakat  ini  adalah  metode  sosialisasi.  Metode  sosialisasi  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri Aisyiyah Kota Malang dalam pengelolaan panti asuhan.
Kegiatan  sosialisasi  dilakukan  secara  luring  terbatas  kepada  pengurus  dan  pengelola inti Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang, yakni Kapala, Sekretaris, Bendahara, dan pengasuh dengan  menerapkan  standar  protocol  kesehatan  Covid-19.  Dalam  proses  sosialisasi  ini  diisi dengan  diskusi  yang  cukup  intensif.  Materi  yang  disosialisasikan  dan  didiskusikan  terkait  4 materi,  yakni:  (1)  Permensos  Nomor:    30/HUK/2010  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
untuk  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak;  (2)  Permensos  Nomor:  17/2012  Tentang Akreditasi  Lembaga  Bidang  Kesejahteraan  Sosial;  (3)  Permensos  Nomor:  22/  2016  tentang Standar Nasional  Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan (4) Standar pengasuhan anak berbasis LKSA.
Keterangan Gambar: Ketua Tim Pengabdian Dr. Oman Sukmana, M.Si., Sedang Melakukan Sosialisasi  dan  Diskusi  dengan  Kepala  Panti  (Gambar  1).  Tim Pengabdi  Berphoto  Bersama  Pengurus  Panti  Setelah  Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (Gambar 2 dan 3).
Menurut  pengakuan  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang bahwa  melalui  kegiatan  sosialisasi  dan  diskusi  ini  mereka  menjadi  lebih  mengetahui  dan memahami  terkait  proses  pengelolaan  panti  asuhan  sebagai  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak (LKSA).
Kedua,  Kegiatan  Pendampingan. Kegiatan  pendampingan  ini  dilakukan  untuk membantu  dan  mendukung  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Panti  Aisyiyah  Malang dalam menata sistem administrasi dokumen dan arsip data penting. Kegiatan pendampingan juga dilakukan dalam rangka membantu  pengurus dan pengelola panti terkait pengisian:  (1) Form  Asesmen  Akreditasi  LKSA  bagi  pengelola  Panti;  (2)  Form  Instrumen  Akreditasi Lembaga  Kesejahteraan  Anak  (LKSA);  (3)  Form  Identitas  Lembaga  Kesejahteraan  Anak (LKSA); dan (4) Form Profil Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA).
1 2 3

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Gambar 4. Ketua  Tim  Pengabdi  Sedang  Melakukan  Diskusi  dan  Pendampingan  Penataan Dokumen dan Arsip Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang.
Ketiga,  Kegiatan  Pemberian  Bantuan  Barang. Salah  satu  permasalahan  yang dihadapi oleh mitra, yakni Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang adalah masih membutuhkan fasilitas  lemari  untuk  penyimpanan  dokumen  administrasi  dan  arsip.  Selama  ini  beberapa dokumen administrasi dan arsip data anak asuh panti masih tertumpuk diatas meja Sekretaris dan Ketua Panti.
Proses  penyerahan  bantuan  dilaksanakan  pada  hari  Kamis,  26  Nopember  2020  oleh tim  pengabdi  kepada  Kepala  Panti  Asuhan  yang  bertempat  di  kantor  Panti  Asuhan  Putri Aisyiyah Malang.
Gambar 5. Ketua  Tim  Pengabdian  Dr.  Oman  Sukmana,  M.Si.,  Sedang  Menyerahkan Bantuan Lemari Arsip Kepada Kepala Panti Asuhan ibu Aning Rochani Suyono, Disaksikan Oleh Anggota Tim Pengabdian, Dr. Wahyu Hidayat, MM., dan Hutri Agustino, S.Sos., M.Si..

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Menurut  Kepala  Panti  Asuhan  ,  bantuan  fasilitas  lemari  arsip  ini  sangat  bermanfaat bagi    untuk  menyimpan  dokumen  dan  arsip  penting  laiinya  sehingga  bisa  lebih  aman  dan tertata dengan baik.

## D. Pembahasan
Dalam  pengelolaan  Panti  Asuhan  sebagai  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS) paling tidak ada tiga hal dasar yang harus dipahami oleh para pengurus dan pengelola panti, yakni  pemahaman  tentang:  (1)  Standar  Nasional  Pengasuhan  untuk  Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak;  (2)  Standar  Akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  (LKS);  dan  (3)  Standar Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA).
Mengacu  kepada  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik    Indonesia  Nomor:  17  TAHUN 2012    tentang  Akreditasi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  dinyatakan  bahwa  Lembaga  di bidang  Kesejahteraan  Sosial  adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  maupun  masyarakat.  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  adalah  organisasi  sosial  atau  perkumpulan  sosial  yang  melaksanakan penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  yang  dibentuk  oleh  masyarakat,  baik  yang  berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan  standardisasi  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial  yang  didasarkan  pada  penilaian program,  sumber daya  manusia, manajemen dan organisasi,  sarana dan  prasarana, dan hasil pelayanan  kesejahteraan  sosial.  Badan  Akreditasi  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
Akreditasi  bertujuan:  (a)  melindungi  masyarakat  dari  penyalahgunaan  praktik pekerjaan  sosial  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial;  (b) meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesejahteraan  sosial  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  di bidang  Kesejahteraan  Sosial;  (c)  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan kesejahteraan sosial; dan (d).. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Persyaratan  akreditasi  Unit  Pelayanan  sosial  langsung  baik  diselenggarakan  oleh Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  maupun  mandiri  dilakukan  dengan  ketentuan:  (a)  berbadan hukum;  (b)  terdaftar  di  kementerian/instansi  sosial;  dan  (c).  melakukan  pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Akreditasi  dilakukan  setelah  Lembaga  di  bidang  Kesejahteraan  Sosial  memenuhi standar  pelayanan  minimal  pelaksanaan  pelayanan  kesejahteraan  sosial,  yang  meliputi program,  sumber  daya  manusia,  manajemen  organisasi,  sarana  dan  prasarana,  proses pelayanan dan hasil pelayanan.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor: 30/HUK/2011  tentang  Standar  Nasional  Pengasuhan  Anak  Untuk  Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak  diatur  antara  lain  terkait    Standar  Pelayanan  Berbasis  Lembaga  Kesejahteraan Sosial  Anak.  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  harus  berperan  sebagai  pengganti  orang tua  untuk  sementara  bagi  anak-anak  yang  ditempatkan  di  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial Anak,  dan  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  pemenuhan  hak-hak  mereka.  Lembaga Kesejahteraan  Sosial  Anak  harus  memahami  bahwa  setiap  aspek  hak  anak  tidak  dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.
Standar  pengasuhan  untuk  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  ini  bertujuan  untuk: (1)  memperkuat  pemenuhan  hak  anak  untuk  mendapatkan  pengasuhan  dalam  keluarganya; (2)  memberikan  pedoman  bagi  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  dalam  melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak; (3) mengembangkan pelayanan langsung  untuk  mendukung  keluarga  yang  menghadapi  tantangan-tantangan  dalam pengasuhan anak; (4) mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh,  perwalian,  dan  adopsi;  dan  (5)  memfasilitasi  instansi  yang  berwenang  untuk mengembangkan  system  pengeloaan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  yang  sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan,  perijinan  pendirian  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak,  monitoring  dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
Sementara  itu  terdapat  Empat  prinsip  dalam  perlindungan  hak  anak  yang  menjadi dasar  bagi  rumusan  standar,  yaitu:  (1)  non  diskriminasi.  Semua  bentuk  pelayanan  berkaitan dengan pengasuhan baik  di  dalam keluarga, keluarga pengganti maupun   melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama  dan  budaya,  dan  bentuk  diskriminasi  lainnya;  (2)  kepentingan  terbaik  anak. Kepentingan  terbaik  anak  menjadi  prioritas  dalam  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  semua pihak  yang bekerja dalam  pengasuhan anak;  (3)  keberlangsungan hidup  dan perkembangan. Upaya  untuk  mencari  solusi  pengasuhan  dilakukan  dengan  memperhatikan  perkembangan anak sesuai  usia mereka masing-masing;  dan (4) partisipasi. Keputusan tentang pengasuhan

## MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
anak  dilakukan  semaksimal  mungkin  dengan  melibatkan  partisipasi  anak,  sesuai  dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

## E. Kesimpulan
Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PPM)  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  dan  kemampuan  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri Aisyiyah  Kota  Malang  dalam  mengelola  Panti  Asuhan  berdasarkan  standar  pengelolaan Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA).  Metode  kegiatan  yang  dilakukan  meliputi: Sosialisasi,  Pendampingan,  dan  Bantuan  Barang.  Secara  umum  hasil  kegiatan  ini  dapat dinyatakan  bahwa  setelah  dilakukan  kegiatan  sosialisasi  ini  terdapat  peningkatan pengetahuan  dan  pemahaman  pengurus  dan  pengelola  Panti  Asuhan  Putri  Aisyiyah  Malang tentang  substansi:  (1)  Permensos  Nomor:    30/HUK/2010  tentang  Standar  Nasional Pengasuhan  untuk  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak;  (2)  Permensos  Nomor:  17/2012 Tentang Akreditasi  Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; (3)  Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang  Standar  Nasional  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial;  dan  (4)  Standar  Pola  Pengasuhan Anak Berbasis LKSA bagi pengelola Panti.

## F. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terimakasih  disampaikan  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  dan mendukung  kelancaran  pelaksanaan  program  pengabdian  ini,  khususnya  kepada  Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membiayai Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Djawas,  M.,  &  Fajrina,  R.  (2019).  Efektifitas  Lembaga  Perlindungan  Anak  Terlantar:  Studi pada  Panti  Asuhan  Suci  Hati  di  Meulaboh,  Kabupaten  Aceh  Barat.  Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vo. 3, No. 2, Juli-Desember 2019.
Hardina, D., Middleton, J., Montana, S., & Simpson, R.A. (2007). An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations. New York: Springer Publishing Company.
Kodarni. (2017). Manajemen Pelayanan Sosial di Lembaga Panti Asuhan Husana Pekanbaru. Jurnal Risalah , Vol 28, No. 2, Desember 2019: 82-92.
Nahruddin, Hirman, & Gunawan, A. (2018). Model Pengembangan Pengelolaan Administrasi Data  Panti  Asuhan  Berbasis  WEB  Pada  Panti  Asuhan  Al  Anshar  Timor-Timur

## Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI
Vol. 5 No. 1 April 2021
Makassar. Prosiding Seminar Hasil Penelitian. Bidang Ilmu Administrasi,  Akuntansi, Bisnis, dan Humaniora Pp 191-196.
Mujiyadi, B. (2017). Kajian Kapasitas Sumberdaya Manusia Pada Panti Sosial Pemerintah di Kota Bekasi Jawa Barat. Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 6, No. 02, Januari – April.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemensos RI.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor:  12  /  huk  /  2011  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  107/huk/2009  Tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial. Kemensos RI.
Pujianto,  M.B.,  &  Al-Amin,  M.  (2016).  Konsep  Pengasuhan  Alternatif  Perspektif  UU Perlindungan  Anak  dan  Hukum  Islam:  Studi  Kasus  Pengalihan  Pengasuhan  Anak  di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang). Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama, Vol. 2, No. 2.
Susilowati, E.; Dewi, K.; & Kartika, T. 2019.  Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan.   Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial Vol. 01 No. 1, Juli, 2019. Hal: 1- 21.
Susmiati,  S.H.,  dkk.  (2015). Fenomena  Kekerasan  Terhadap  Anak:  Keberhasilan  Lembaga dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan . Yogyakarta: B2P3KS Press.
Sutinah.  (2018).  Analisa  Keberadaan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  (LKSA)  di Kabupaten Sidoarjo. Dialektika Vol. 13, No. 1, 2018, hal.66-78.
Yuliani,  D.,  &  Hartini,  R.  (2017).  Pengaruh  Pendampingan  Persiapan  Akreditasi  Terhadap Tingkat  Kesiapan  Lembaga  Kesejahteraan  Sosial  Anak  Dalam  Mengikuti  Akreditasi (Studi  Kasus  di  LKSA  Amanah  Bunda  Kota  Bandung).  Bandung:  Pusat  Penelitian Sekolah Tonggi Kesejahteraan Sosial (STKS).