## HIWALAH DAN APLIKASINYA DALAM
LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

## Nizaruddin
STAIN Jurai Siwo Metro Email : nizaruddin@gmail.com

## Abstract
Hiwalah is a system that is uniquely suited to be adapted to humans , because it is the most  hiwalah  than  human  life  in  muamalah  .  Hiwalah  is  not  used  to  solve  accounts problem, moreover, it also plays a role as a transfer of funds from an individual to another individual  or  group  or  banking  where  it  has  been  practiced  in  the  banking  system  . Hawalah essence is the transfer the burden of the debtor ( muhil ) who is obliged to pay the debt ( Muhal ' alaih ) , no debt between them , and there is also a similar debt to the removal of the debt , and it asks the owner to collect debts receivable to ( Muhal ' alaih ) , by saying to him : " I have moved and you have to collect the debt to me ( so and so ) because he owes me in the same level with my debt to you , then pay off it " . If the owner of the receivables ( Muhal ) receive sincere , then finished muhil debt burden . In hiwalah mechanism  in  Shari'ah  financial  institution  based  on  the  principles  of  solidarity  and mutual help ease the burden of people in the middle of difficulty in clearing their debts , so as not to interfere with the circulation of financial and economic dynamics in society. All of the transfer transactions are free of elements of usury in any form .
Key words: Hiwalah, Sharia financial institutions

## Abstract
Hiwalah adalah sistem yang unik cocok untuk diadaptasi untuk manusia, karena hiwalah kebanyakan  daripada  hidup  manusia  muamalah.  Hiwalah  tidak  digunakan  untuk memecahkan  masalah  account  dibayarkan  tetapi  lebih  dari  itu  juga  berperan  sebagai transfer dana dari seorang individu ke individu lain atau kelompok atau perbankan serta mana  itu  telah  dipraktekkan  dalam  sistem  perbankan.  Esensi  Hawalah  adalah  transfer beban  debitur  (muhil)  orang  tergantung  yang  berkewajiban  untuk  membayar  utang (Muhal  '  alaih),  tidak  ada  utang  antara  mereka,  untuk  dia  di  sana  juga  utang  serupa kepada penghapusan utang, dan meminta pemilik untuk mengumpulkan hutang piutang untuk  (Muhal  '  alaih),  oleh  berkata  kepadanya:  "saya  telah  pindah  Anda  untuk mengumpulkan hutang kepada saya (begitu dan begitu) karena ia berutang tingkat yang sama dengan utang saya untuk Anda, maka tagihlah itu ". Jika pemilik piutang (Muhal) menerima tulus, kemudian menyelesaikan muhil beban utang. Dalam hiwalah mekanisme di  lembaga  keuangan  Syariah  berdasarkan  prinsip-prinsip  solidaritas  dan  saling membantu  meringankan  beban  orang  di  tengah  kesulitan  dalam  kliring  utang  mereka, sehingga  tidak  untuk  mengganggu  sirkulasi  keuangan  dan  ekonomi  dinamika  dalam masyarakat. Dan semua ini dalam bentuk transaksi transfer bebas dari unsur-unsur riba dalam bentuk apapun.
Kata Kunci : Hiwalah, Lembaga Keuangan Syari'ah

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  sempurna.  Dengan  itu  Islam  telah  mengatur cara hidup manusia dengan sistem yang serba lengkap termasuk juga muamalah manusia.  Di  antara  muamalah  Islam  yang  telah  disistemkan  kepada  kita  ialah Hiwalah.
Hiwalah merupakan sistem yang unik yang sesuai untuk diadaptasikan kepada  manusia.  Ini  karena  hiwalah  adalah  sebahagian  daripada  kehidupan manusia  di  dalam  muamalah.  Ia  sering  berlaku  kepada  permasalahan  hutang piutang.  Maka  sebahagian  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  muamalah  ini perlulah diketengahkan Hiwalah ini sebagai jalan melupuskan masalah.
Hiwalah  bukan  saja  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah  hutang piutang  tetapi  lebih  dari  itu  ia  juga  berperanan  sebagai  pemindah  dana  dari individu kepada individu yang lain atau kelompok atau juga perbankan sebagai mana telah dipraktekkan dalam sistem perbankan.
Penulis mengambil kesempatan untuk mengkaji sedikit tentang hiwalah berkaitan dengan konsep hiwalah, definisi, dalil pensyariatan, rukun dan syarat hiwalah.  Penulis  juga  akan  membahas  konsep  hiwalah  di  dalam  sistem perbankan.
Manusia  tertuntut  untuk  memenuhi  kebutuhannya  yang  beragam,  di antara  mereka  ada  yang  mampu  memenuhinya  dan  ada  yang  belum.  Banyak yang  berusaha  guna  mencapainya  dengan  berhutang  satu  sama  lainnya. Kewajiban  orang  yang  berhutang  yaitu  melunasinya  pada  waktu  yang  telah disepakati.  Namun  sebagian  dari  mereka  ada  yang  menunda-nunda  dalam melunasi  hutangnya  tanpa  alasan.  Sesungguhnya  masalah  penundaan  dan keterlambatan dalam hal ini merupakan masalah ekonomi yang serius bagi para pelaku ekonomi pada saat ini, melihat adanya kedzaliman yang ditimbulkannya. Maka  dengan  melunasi  hutang  tepat  pada  waktunya  dan  memenuhi  segala aturan  yang  ditentukan  merupakan  dasar  kepercayaan.  Oleh  karena  itu,  Islam memberikan solusi bagi masalah ini, dengan rumusan yang berkeadilan. Dengan menghapus kedzaliman dari pemberi hutang, juga tanpa membawa penghutang
pada bentuk perbuatan dzalim atau mendzaliminya dalam hal lain, dan problem solfing nya yaitu dengan proses hawalah.
Berangkat  dari  permasalahan  di  atas  penulis  ingin  membahas  lebih  lanjut tentang  hiwalah  dan  aplikasinya  dalam  lembaga  keuangan  syari'ah,  yang bertujuan  untuk  merumuskan  sebuah  konsep  tentang  hiwalah  dan  aplikasinya dalam lembaga keuangan syari'ah.
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur  dengan  pendekatan  normatif. Guna  pembahasan  lebih  mendalam  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  yang dimaksud. Penulis juga berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder.  Dalam  mengumpulkan  data-data  tersebut  penulis  menggunakan Metode  Observasi  ( Observation  Method )  yang  merupakan  langkah  awal  untuk menjajaki,  melihat,  dan  mendapatkan  data  yang  diperlukan  dengan  cara mengamati  secara  seksama  buku-buku  dan  sumber  data  yang  lain.  Kemudian untuk  mengumpulkan  data  selanjutnya  penulis  menggunakan  Metode Dokumenter  ( Written  Records ).  Setelah  data  terkumpul  kemudian  dianalisis dengan  menggunakan  cara  berfikir  Induktif  ( Inductive  Method )  untuk menemukan konsep hawalah menurut ekonomi Islam, yang bisa diaktualisasikan didalamnya, selanjutnya dibantu dengan cara berfikir Deduktif ( Deductive  Method )  untuk  menarik  suatu  kesimpulan.  Agar  analisa  yang disampaikan  lebih  mendalam  penulis  melanjutkan  analisanya  dengan menggunakan  Tekhnik  Analisa  Isi  ( Content  Analysis  Method ),  guna  menemukan konsep  yang  jelas  tentang  hiwalah  dan  aplikasinya  dalam  lembaga  keuangan syari'ah.
Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa:  esensi  hawalah  adalah perpindahan  beban  hutang  dari  pihak  orang  yang  berutang  ( muhil )  menjadi tanggungan  orang  yang  berkewajiban  membayarnya  ( muhal  'alaih ),  ada  hutang diantara  mereka,  baginya  ada  pula  hutang  yang  sejenis  terhadap  hutang  yang dipindahkannya,  dan  meminta  pemilik  piutang  atasnya  untuk  menagih hutangnya  kepada  ( muhal  'alaih ),  dengan  berkata  padanya:  "saya  telah memindahkan kamu untuk menagih hutang atasku kepada ( fulan ) karena ia juga berhutang kepadaku dengan kadar yang sama dengan hutangku padamu, maka
tagihlah  ia".  Apabila  pemilik  piutang  ( muhal )  ikhlas  menerimanya,  maka selesailah  beban  hutang muhil .  Dalam  mekanisme  hiwalah  dalam  lembaga keuangan syari'ah didasari pada prinsip-prinsip tolong-menolong dan solidaritas dalam  meringankan  beban  orang  yang  tengah  kesulitan  dalam  melunasi hutangnya,  agar  tidak  sampai  mengganggu  sirkulasi  keuangan  dan  dinamika ekonomi  di  masyarakat.  Dan  segala  bentuk  perpindahan  ini  pada  transaksinya terbebas dari unsur riba dalam bentuk apapun.
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari keparipurnaan dan keilmiahan bagi para ilmuan tentang konsep hiwalah dan aplikasinya dalam lembaga  keuangan  syari'ah.  Namun  ini  hanyalah  penelitian  sederhana  yang didalamnya  terdapat  pelbagai  kekurangan  dan  butuh  pembahasan  lebih mendalam.  Dan  harapan  bagi  penulis  selanjutnya  untuk  meneliti  hal  ini  dalam penelitian  lapangan.  Penulis  berharap  adanya  masukan konstruktif ,  dan  semoga hasil  penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  penulis  khususnya,  segenap  pembaca, dan khalayak pada umumnya untuk lebih mengembangkannya.

## Pembahasan
1. Definisi Hiwalah
Menurut  bahasa,  kata "al-hiwalah" --huruf ha’ dibaca  kasrah  atau kadang-kadang dibaca fathah--berasal dari kata "at-tahawwul" yang berarti 'al- intiqal' (pemindahan/pengalihan). 1 Orang Arab biasa mengatakan, "Hala ’anil ’ahdi" yaitu  'berlepas  diri  dari  tanggung  jawab'.  Abdurrahman  Al-Jaziri berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan "al-hiwalah" ,  menurut  bahasa, adalah, “Pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.” 2
Sedangkan  pengertian  Hiwalah  secara  istilah,  para  Ulama’  berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:
a. Menurut  Hanafiyah,  yang  dimaksud "al-hiwalah" adalah,  “Memindahkan beban  utang  dari  tanggung  jawab muhil (orang  yang  berutang)  kepada
1 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al Islamy Wa Adillatuh , Juz 5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1986, h. 143
2 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitab  Al-Fiqh  ‘Ala  Al-Madzahib  Al-Arba’ah ,  Beirut,  Dar  Al-Fikr,  t.t., h.. 210.
tanggung  jawab muhal  ‘alaih (orang  lain  yang  punya  tanggung  jawab membayar utang pula).” 3
b. Menurut  Maliki,  Syafi’i,  dan  Hanbali, "al-hiwalah" adalah,  “Pemindahan atau  pengalihan  hak  untuk  menuntut  pembayaran  utang  dari  satu  pihak kepada pihak yang lain.” 4
Hiwalah merupakan  pengalihan  hutang  dari  orang  yang  berutang  kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan  atau  hak  dari  satu  orang  kepada  orang  lain.  Dalam  istilah ulama, hiwalah adalah  pemindahan  beban  hutang  dari muhil (orang  yang berhutang)  menjadi  tanggungan muhal  ‘alaih (orang  yang  berkewajiban membayar hutang).
Gambaran sederhananya adalah: Si A ( muhal ) memberi pinjaman kepada si B ( muhil ), sedangkan si B masih mempunyai piutang pada si C ( muhal ‘alaih ). Begitu si B tidak mampu membayar utangnya pada si A, ia mengalihkan beban utang tersebut kepada si C. Dengan demikian, si C yang harus membayar utang si  B  kepada  si  A,  sedangkan  utang  si  C  sebelumnya--yang  ada  pada  si  B-- dianggap selesai.
2. Dasar Hukum Hiwalah
a. Al-Qur’an
β Î ) u ρ š χ % x . ρ è Œ ; ο u  ô £ ã ã î ο t  Ï à o Ψ s ù 4 ’ n < Î ) ; ο u  y £ ÷  t Β 4 β r & u ρ ( # θ è % £ ‰ | Á s ? ×  ö  y z ó Ο à 6 © 9 ( β Î ) ó Ο ç F Ζ ä . š χθ ß ϑ n = ÷ è s ? ∩⊄∇⊃∪
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia  berkelapangan.  dan  menyedekahkan  (sebagian  atau  semua  utang) itu, lebih  baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 280)
b. Hadits
Imam  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairoh,  bahwa Rasulullah saw, bersabda:
آ أ  أ اد   ا
3 Ad-Dur Al-Mukhtar Syarhu Tanwir Al-Abshar , V:340; dinukil dari Mauqif Asy-Syari’ah min Al- Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu’ashshirah , karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi, h.. 339.
4 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta, Karya Indah, 1986, h. 47
“Memperlambat  pembayaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  orang  kaya  merupakan perbuatan  zalim.  Jika  salah  seorang  kamu  dialihkan  kepada  orang  yang  mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih(diterima pengalihan tersebut)”.( HR al- Bukhari dan Muslim). 5
c. Ijma
Para  ulama  sepakat  membolehkan  hawalah.  Hawalah  dibolehkan  pada hutang  yang  tidak  berbentuk  barang/  benda,  karena  hawalah  adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. 6

## 3. Rukun dan Syarat Hiwalah
a. Rukun Hiwalah
Menurut  mazhab  Hanafi,  rukun  hiwalah  hanya  ijab  (pernyataan  melakukan hiwalah) dari  pihak  pertama, dan  qabul  (penyataan  menerima  hiwalah) dari pihak kedua dan pihak ketiga.
Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali rukun hiwalah ada enam yaitu:
1) Pihak  pertama,  muhil  ( ا ):  Yakni  orang  yang  berhutang  dan  sekaligus berpiutang,
2) Pihak  kedua,  muhal  atau  muhtal  ( لا  وا  لا ):  Yakni  orang  berpiutang kepada muhil.
3) Pihak ketiga muhal ‘alaih ( لا ): Yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal.
4) Ada  hutang   pihak  pertama  pada pihak  kedua, muhal bih ( لا ): Yakni hutang muhil kepada muhtal.
5) Ada  hutang  pihak  ketiga  kepada  pihak  pertama,  Utang  muhal  ‘alaih kepada muhil.
6) Ada sighoh (pernyataan hiwalah). 7
Penjelasan,  umpama  A  (muhil)  berhutang  dengan  B  (muhal)  dan  A berpiutang  dengan  C  (muhal  alaih),  jadi  A  adalah  orang  yang  berhutang dan berpiutang , B hanya berpiutang dan C hanya berhutang. Kemudian A
5 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari , Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt, h.. 37.
6 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani, 2012, h. 127
7 Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta, Karya Indah, 1986, h.. 57--58.
dengan  persetujuan  B  menyuruh  C  membayar  hutangnya  kepada  B, setelah terjadi aqad hiwalah, terlepaslah A dari hutangnya kepada B, dan C tidak  berhutang  dengan  A,  tetapi  hutangnya  kepada  A,  telah  berpindah kepada  B  bererti  C  harus  membayar  hutangnya  itu  kepada  B  tidak  lagi kepada A.
b. Syarat-Syarat Hiwalah
Syarat  hiwalah  ini  berkaitan  dengan Muhil,  Muhal,  Muhal  Alaih dan Muhal  Bih (hutang yang dipindahkan).
1) Syarat Muhil (Pemindah Hutang)
Ia disyaratkan harus dengan dua syarat :
a) Berkemampuan  untuk  melakukan  akad  (kontrak).  Hal  ini  hanya  dapat dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hiwalah tidak sah dilakukan oleh orang gila  dan  kanak-kanak  karena  tidak  mampu  atau  belum  dapat  dipandang sebagai orang yang bertanggung secara hukum.
b) Kerelaan  Muhil.  Ini  disebabkan  karena  hiwalah  mengandungi  pengertian pelupusan  hak  milik  sehingga  tidak  sah  jika  ia  dipaksakan.  Ibn  Kamal berkata  dalam  al  Idah  bahawa  syarat  kerelaan  pemindah  hutang diperlukan ketika berlaku tuntutan. 8
Mayoritas  ulama  Hanafiah,  Malikiah  dan  Syafi’iah  berpendapat  bahwa kerelaan muhal (orang yang menerima pindahan) adalah hal yang wajib dalam hiwalah  karena  hutang  yang  dipindahkan  adalah  haknya,  maka  tidak  dapat dipindahkan  dari  tanggungan  satu  orang  kepada  yang  lainnya  tanpa kerelaannya.  Demikian  ini  karena  penyelesaian  tanggungan  itu  berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda. Hanabilah berpendapat bahwa jika muhal ‘alaih (orang yang berhutang kepada muhil) itu mampu membayar tanpa menunda-nunda  dan  tidak  membangkang,  muhal  (orang  yang  menerima pindahan)  wajib  menerima  pemindahan  itu  dan  tidak  diisyaratkan  adanya kerelaan  darinya.  Mereka  mendasarkan  hal  ini  kepada  hadist  yang  telah diseutkan di atas.
8 Ali Fikri, Al-Mu’amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah , Juz 2, Mathba’ah Musthafa Al-Babiy Al- Halaby, Mesir, cet I, 1357 H, h. 74-80
Alasan mayoritas ulama mengenai tidak adanya kewajibanmuhal (orang yang menerima pindahan) untuk menerima hiwalah adalah karena muhal ‘alaih kondisinya  berbeda-beda  ada  yang  mudah  membayar  dan  ada  yang  menunda- nunda  pembayaran.  Dengan  demikian,  jika  muhal  ‘alaih  mudah  dan  cepat membayar hutangnya, dapat dikatakan bahwa muhal wajib menerima hiwalah. Namun  jika  muhal  ‘alaih  termasuk  orang  yang  sulit  dan  suka  menunda-nunda memayar  hutangnya,  semua  ulama  berpendapat  muhal  tidak  wajib  menerima hiwalah.
Persyaratan yang berkaitan dengan Muhil, ia disyaratkan harus, pertama, berkemampuan  untuk  melakukan  akad  (kontrak).  Hal  ini  hanya  dapat  dimiliki jika ia berakal dan baligh. Hawalah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil  karena  tidak  bisa  atau  belum  dapat  dipandang  sebagai  orang  yang bertanggung  secara  hukum.  Kedua,  kerelaan  Muhil.  Ini  disebabkan  karena hawalah  mengandung  pengertian  kepemilikan  sehingga  tidak  sah  jika  ia dipaksakan.  Di  samping  itu  persyaratan  ini  diwajibkan  para  fukoha  terutama untuk  meredam  rasa  kekecewaan  atau  ketersinggungan  yang  mungkin dirasakan oleh Muhil ketika diadakan akad hawalah.
c. Beban Muhil Setelah Hiwalah
Apabila  hiwalah  berjalan  sah, dengan  sendirinya  tanggung  jawab muhil gugur.  Andaikata  muhal  ‘alaih  mengalami  kebangkrutan  atau  membantah hiwalah  atau  meninggal  dunia,  maka  muhal  tidak  boleh  kemali  lagi  kepada muhil, hal ini adalah pendapat ulama jumhur.
Menurut  madzhab  Maliki,  bila  muhil  telah  menipu  muhal,  ternyata muhal ‘alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut imam Malik, orang yang menghiwalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan  atau  meninggal  dunia  dan  ia  belum  membayar  kewajiban,  maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil 9 .
Abu  Hanifah,  Syarih  dan  Ustman  berpendapat  bahwa  dalam  keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi kepada muhil untuk menagihnya.
2) Syarat Muhal (Pemiutang Asal)
Ia terdiri dari tiga syarat :
a. Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Muhil.
b. Kerelaan dari Muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
c. Penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majlis aqad. Ini adalah syarat beraqad. 10
Mayoritas  ulama  Malikiah,  Syafi’iah  dan  Hanabilah  berpendapat  bahwa tidak ada syarat kerelaan muhal ‘alaih, ini berdasarkan hadist yang artinya: jika salah  seorang  diantara  kamu  sekalian  dipindahkan  hutangnya  kepada  orang kaya,  ikutilah  (terimalah).  (HR.Bukhari  dan  Muslim).  Di  samping  itu,  hak  ada pada  muhil  dan  ia  boleh  menerimanya  sendiri  atau  mewakilkan  kepada  orang lain.  Hanafiah  berpendapat  bahwa  diisyaratkan  adanya  kerelaan  muhal  ‘alaih karena  setiap  orang  mempunyai  sikap  yang  berbeda  dalam  menyelesaikan urusan  hutang  piutangnya,  maka  ia  tidak  wajib  dengan  sesuatu  yang  bukan menjadi  kewajibannya.  Pendapat  yang  rajih  (valid)  adalah  tidak  disyaratkan adanya  kerelaan  muhal  ‘alaih.  Dan  muhal  ‘alaih  akan  membayar  hutangnya dengan jumlah yang sama kepada siapa saja dari keduanya.
3). Syarat Muhal Alaih (Penerima Pindah Hutang)
a. Sama dengan syarat pertama bagi Muhil dan Muhal iaitu berakal dan baligh.
b. Kerelaan. Kalau ada unsur-unsur paksaan dala penerimaan pindah hutang, aqadnya tidak sah Ulama Maliki tidak mensyaratkan kerelaan bagi penerima hiwalah.
c. Penerimaan hendaklah dibuat dalam majlis aqad. Menurut Abu Hanifah da Muhammad, syarat ketiga ini adalah syarat beraqad. 11
Persyaratan  yang  berkaitan  dengan  Muhal  Alaih.  Pertama,  sama  dengan syarat  pertama  bagi  Muhil  dan  Muhal  yaitu  berakal  dan  balig.  Kedua, kerelaan  dari  hatinya  karena  tidak  boleh  dipaksakan.  Ketiga,  ia  menerima akad hawalah dalam majlis atau di luar majlis.
4) Syarat Muhal Bih (Hutang).
Para ulama sekata bahawa hutang yang dipindahkan memenuhi dua syarat :
a. Ia  hendaklah  hutang  yang  berlaku  pada  pemiutang  da  pemindah  hutang. Sekiranya  ia  bukan  hutang,  kedudukan  aqadnya  menjadi  perwakilan. Implikasinya, hiwalah dalam bentuk baran yang ada tidak sah, karena ia tidak sabit dalam tanggungan.
b. Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim tidak  sah  dipindahkan,  seperti  bayaran  ganjaran  yang  mesti  dibayar  oleh hamba  makatab  (hamba  yang  dibenarkan  menebus  diri  dengan  bayaran), karena  hutangnya  tidak  boleh  dianggap  sebagai  hutang  lazim.  Ringkasnya, setiap  hutang  yang  tidk  sah  untuk  tujuan  jaminan,  ia  tidak  sah  juga  untuk dipindah-pindahkan. 12
Persyaratan yang berkaitan dengan Muhal Bih. Pertama, ia harus berupa hutang dan  hutang  itu  merupakan  tanggungan  dari  Muhil  kepada  Muhal.  Kedua, hutang  tersebut  harus  berbentuk  hutang  lazim  artinya  bahwa  hutang  tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

## 4. Jenis-Jenis Hiwalah
a)   Hiwalah Muthlaqoh
Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada  orang  lain  (orang  kedua)  mengalihkan  hak  penagihannya  kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika  A  berhutang  kepada  B  dan  A  mengalihkan  hak  penagihan  B  kepada  C, sementara C tidak punya hubungan hutang pituang kepada B, maka hiwalah
11 Ibid , h. 167
12 Ibid , h. 148
ini  disebut  Muthlaqoh.  Ini  hanya  dalam  madzhab  Hanafi  dan  Syi’ah sedangkan  jumhur  ulama  mengklasifikasikan  jenis  hiwalah  ini  sebagai kafalah.
b)   Hiwalah Muqoyyadah
Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika  Muhil  mengalihkan  hak  penagihan Muhal  kepada  Muhal  Alaih  karena  yang  terakhir  punya  hutang  kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.
Ketiga  madzhab  selain  madzhab  hanafi  berpendapat  bahwa  hanya membolehkan  hiwalah  muqayyadah  dan  mensyaratkan  pada  hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada muhil dan utang muhal alaih kepada muhil  harus  sama,  baik  sifat  maupun  jumlahnya.  Jika  sudah  sama  jenis  dan jumlahny, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah.
Ditinjau dari segi obyeknya hiwalah dibagi 2, yaitu : 13
a. Hiwalah Haq
Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk wang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal  ini  yang  bertindak  sebagai  Muhil  adalah  pemberi  hutang  dan  ia mengalihkan  haknya  kepada  pemberi  hutang  yang  lain  sedangkan  orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.
b. Hiwalah Dayn
Hiwalah  ini  adalah  pemindahan  hutang  kepada  orang  lain  yang mempunyai  hutang  kepadanya.  Ini  berbeza  dari  hiwalah  Haq.  Pada hakikatnya  hiwalah  dayn  sama  pengertiannya  dengan  hiwalah  yang  telah diterangkan terdahulu.

## 5. Berakhirnya Akad Hiwalah
Akad hiwalah akan berakhir oleh hal-hal berikut ini :
13 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syari’ah , Jakarta : Zikrul Hakim, hal. 30
a) Karena  dibatalkan  atau  fasakh.  Ini  terjadi  jika  akad  hiwalah  belum dilaksanakan  sampai  tahapan  akhir  lalu  difasakh.  Dalam  keadaan  ini  hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil.
b) Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari  adanya  akad  hiwalah  sementara  Muhal  tidak  dapat menghadirkan bukti atau saksi.
c) Jika  Muhal  alaih  telah  melaksanakan  kewajibannya  kepada  Muhal.  Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
d) Meninggalnya Muhal sementara Muhal alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan  merupakah  salah  satu  sebab  kepemilikan.  Jika  akad  ini  hiwalah muqoyyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi.
e) Jika  Muhal  menghibahkan  atau  menyedekahkan  harta  hiwalah  kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut.
f) Jika Muhal menghapusbukukan kewajiban membayar hutang kepada Muhal Alaih. 14

## 6. Aplikasi Hiwalah di Lembaga Keuangan Syari’ah
Dalam  praktek  perbankan  syariah  fasilitas  hiwalah  lazimnya  untuk membantu  supplier  mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan usahanya.  Bank  mendapat  ganti  biaya  atas  jasa  pemindahan  hutang.  Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan  pihak  yang  berhutang  dan  kebenaran  transaksi  antara  yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan di  likuiditas,  maka  ia  meminta  bank  untuk  mengalih  piutang.  Bank  akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.
Kontrak hiwalah biasanya diterapkan dalam hal-hal berikut:
1) Factoring atau  anjak  piutang,  dimana  para  nasabah  yang  memiliki  piutang kepada  pihak  ketiga  memindahkan  piutang  itu  kepada  bank,  bank  lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
2) Post-dated  check ,  dimana  bank  bertindak  sebagai  juru  tagih  tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
3) Bill  discounting .  Secara  prinsip,  bill  discounting  serupa  dengan  hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah. 15

## 7. Konsekuensi Akad Al-Hiwalah
1) Mayoritas  ulama  berpendapat  bahwa  kewajiban muhil untuk  membayar utang  kepada muhal, dengan  sendirinya,  menjadi  terlepas  (bebas).  Adapun menurut  sebagian  ulama  Mazhab Hanafi ,  kewajiban  tersebut  masih  tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada muhal .
2) Akad al-hiwalah menyebabkan  lahirnya  hak  bagi muhal untuk  menuntut pembayaran utang kepada muhal ‘alaih.
3) Mazhab Hanafi ,  yang  membenarkan  terjadinya  al-hiwalah  al-muthlaqah, berpendapat  bahwa  jika  akad  al-hiwalah  al-muthlaqah  terjadi  karena inisiatif dari muhil maka hak dan kewajiban antara muhil dan muhal ‘alaih-- yang  mereka tentukan  ketika  melakukan  akad  utang-piutang  sebelumnya-- masih  tetap  berlaku,  khususnya  jika  jumlah  utang-piutang  antara  ketiga pihak tidak sama. 16

## 8. Akad Al-Hiwalah Berakhir
Akad al-hiwalah berakhir jika terjadi hal-hal berikut:
1) Salah  satu  pihak  yang  melakukan  akad  tersebut  membatalkan  akad al- hiwalah, sebelum akad itu berlaku secara tetap.
2) Muhal melunasi utang yang dialihkan kepada muhal ‘alaih.
3) Muhal meninggal dunia, sedangkan muhal ‘alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal.
4) Muhal  ‘alaih menghibahkan  atau  menyedekahkan  harta--yang  merupakan utang dalam akad hiwalah--tersebut kepada muhal.
15 Sunarto Zulkifli, h. 30
16 Wahbah Zuhaili, h. 170
5) Muhal membebaskan muhal  ‘alaih dari  kewajibannya  untuk  membayar utang yang dialihkan tersebut.
6) Menurut  Mazhab Hanafi ,  hak muhal tidak  dapat  dipenuhi  karena  pihak ketiga mengalami pailit (bangkrut) atau wafat dalam keadaan pailit. Adapun menurut  Mazhab Maliki , Syafi’i ,  dan Hanbali ,  selama  akad al- hiwalah sudah  berlaku  tetap  karena  persyaratan  sudah  dipenuhi,  akad al- hiwalah tidak dapat berakhir dengan alasan pailit.

## 9. Akad Al-Hiwalah Yang Terlarang
Ada  beberapa  bentuk  akad al-hiwalah (pengalihan  utang)  yang  melanggar aturan syariat yang biasa terjadi di tengah masyarakat, di antaranya:
1. Menjual utang tak tertagih
Hal ini sering dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga keuangan, dengan  cara  menjual  utang  yang  sulit  tertagih.  Biasanya,  jual  beli  utang dilakukan dengan nilai yang lebih rendah dari nilai utang yang tak tertagih.
Misalnya,  A  mempunyai  piutang  sebesar  10  juta  pada  B.  Piutang  A yang ada pada B sulit tertagih sehingga A menjual piutangnya ke C sebesar 8 juta.  Dengan  demikian,  C  mendapat  keuntungan  2  juta,  meskipun  piutang belum  pasti  bisa  tertagih.  Ini  jelas  riba  karena  dalam  akad murabahah (jual beli)  harus  ada  objek  (barang  atau  jasa)  yang  diperjualbelikan,  sedangkan dalam  hal  ini,  yang  diperjualbelikan  adalah  piutang.  Padahal,  piutang  tidak boleh dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat.
Rasulullah shallallahu  'alaihi  wa  sallam bersabda, “Dilarang  (tidak boleh)  melakukan  transaksi  salaf  bersamaan  dengan  transaksi  jual  beli.” (HR.  Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah).
Yang dimaksud "salaf" ialah 'piutang'. Diriwayatkan
dari shahabat Ubay  bin  Ka’ab,  Ibnu  Mas’ud,  dan  Ibnu  Abbas radhiallahu ‘anhum bahwa  mereka  semua  melarang  setiap  piutang  yang  mendatangkan manfaat karena piutang adalah suatu akad yang bertujuan untuk memberikan uluran  tangan  (pertolongan).  Oleh  karena  itu,  bila  pemberi  piutang
mempersyaratkan  suatu  manfaat,  berarti  akad  piutang  tersebut  telah  keluar dari tujuan utamanya.” 17

## 2. Menjual giro
Menjual giro (cek mundur) sering juga dilakukan oleh seeorang ketika dia  membutuhkan  uang  yang  bisa  didapatkan  segera  sebelum  tanggal pencairan  giro.  Dia  menjual  giro  itu  di  bawah  nilai  yang  tertera  dalam  giro tersebut.  Ini  jelas  riba  karena  sama  dengan  "jual  beli  piutang"  atau  piutang dijadikan objek yang bisa mendatangkan manfaat.
Misalnya, A mempunyai giro dengan nilai 5 juta, dan itu bisa dicairkan pada  tanggal  30  Februari  2011.  Kemudian,  sepuluh  hari  sebelum  pencairan, yaitu  tanggal  20  Februari  2011,  giro  tersebut  dijual  kepada  B  senilai  4  juta. Dengan demikian, B mempunyai untung sebesar 1 juta yang bisa dia cairkan pada tanggal 30 Februari 2011.
Dalam  akad  seperti  ini,  ribanya  sudah  tumpang  tindih.  Gironya  saja sudah riba karena mengandung gharar(ketidakjelasan); apakah pasti bisa cair atau tidak. Bisa jadi, ketika pencairan, ternyata giro itu kosong. Sudah gironya mengandung gharar, diperjualbelikan pula!

## Simpulan
Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang  lain  yang  wajib  menanggungnya.  Dalam  hal  ini  terjadi  perpindahan tanggungan  atau  hak  dari  satu  orang  kepada  orang  lain.  Dalam  istilah ulama, hiwalah adalah  pemindahan  beban  hutang  dari muhil (orang  yang berhutang)  menjadi  tanggungan muhal  ‘alaih (orang  yang  berkewajiban membayar hutang).
Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama.
17 Asy-Syairazi  Asy-Syafi’I, Al-Muhadzdzab , Mathba’ah Musthafa  Al-Babiy  Al-Halaby,  Mesir, cet I, 1356 H, h. 304.
Hiwalah  Muqoyyadah  terjadi  jika  Muhil  mengalihkan  hak  penagihan Muhal kepada Muhal Alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama.
Dalam  praktek  perbankan  syariah  fasilitas  hiwalah  lazimnya  untuk membantu  supplier  mendapatkan  modal  tunai  agar  dapat  melanjutkan usahanya.  Bank  mendapat  ganti  biaya  atas  jasa  pemindahan  hutang.  Untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan  pihak  yang  berhutang  dan  kebenaran  transaksi  antara  yang memindahkan hutang dengan yang berhutang.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah , Beirut, Dar Al- Fikr, t.t.
Ad-Dur Al-Mukhtar, Syarhu Tanwir Al-Abshar, V:340; dinukil dari Mauqif Asy- Syari’ah  min  Al-Masharif  Al-Islamiyyah  Al-Mu’ashshirah,  karya  Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi.
Ali Fikri, Al-Mu’amalat Al-Madiyah wa al-Adabiyah , Juz 2, Mathba’ah Musthafa Al- Babiy Al-Halaby, Mesir, cet I, 1357 H
Asy-Syairazi  Asy-Syafi’I, Al-Muhadzdzab ,  Mathba’ah  Musthafa  Al-Babiy  Al- Halaby, Mesir, cet I, 1356 H.
Azwar Karim, Adiwarman. 2010. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : Rajawali Press.
Gerald Klein, 1995, Dictionary of Banking , Kuala Lumpur : International Law Book Services.
Huda,  Nurul  dan  mohamad  Heykal.  2010. Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta : Kencana.
Idris Ahmad, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta, Karya Indah, 1986
Jaenudin. 2011. Ikhtisar Fiqh Muamalah 1. Bandung : UIN SGD Bandung. Johnson Pang & Nathaniel G Saravarimuthu, 1991, Pengurusan Bank di Malaysia ,
Selangor : Longman Malaysia.
Muhammad bin Ismail Al-Bukhari , Shahih Al-Bukhari , Juz 2, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
Muhammad  Syafi'i  Antonio,  2001, Bank  Syariah  Dari  Teori  ke  Prakrik ,  Jakarta  : Gema Insani
Shaari Abdul Hamid, 1998, Kamus Perbankan , Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
Sholeh Achmad, Khudari, 1999. Fiqih Konstektua. Jakarta : PT. Pertja.
Sudin  Harun, Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam ,  Kuala  Lumpur  :  Berita Publishing Sdn Bhd.
Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali Press.
Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Perbankan Syari’ah , Jakarta : Zikrul Hakim.
Syafe’i, Rachmat. 2004. Fiqih Muamalah . Bandung : Pustaka Setia.
Wahbah  Zuhaili, Al-Fiqh  Al  Islamy  Wa  Adillatuh ,  Juz  5,  Dar  Al-Fikr,  Damaskus, 1986