## URGENSI FIQIH LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN FIQIH KONTEMPORER SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG HUKUM LINGKUNGAN

## Mu’adil Faizin
Fakultas Syari`ah dan Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga muadilfaizin@yahoo.com
Abstrak
Persoalan  lingkungan  hidup  menjadi  persoalan  yang  kian  membesar.  Muncul  banyak pendapat terkait dengan penyebab krisis lingkungan, hingga pada satu pendapat, bahwa kirisis lingkungan disebabkan oleh krisis spiritual. Hal ini cukup miris, melihat Indonesia dengan  penduduk  Islam  terbesar  yang  ternyata  juga  tidak  dapat  membendung  krisis lingkungan  tersebut.  Indonesia  sebenarnya  sudah  memiliki  instrumen  pengelola lingkungan  hidup,  akan  tetapi  instrumen  tersebut  tetap  kualahan.  Oleh  karena  itu, peneliti  mengangkat  isu  Urgensi  Fiqih  Lingkungan  Dalam  Perkembangan  Fiqih Kontemporer Sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan. Penelitian ini kajian pustaka  dengan  menggunakan  metode  analisis  secara  content  analysis.  Penelitian menghasilkan  bahwa  fiqih  lingkungan  memiliki  dasar ushul  fiqih yaitu  melalui  konsep maslahah dan saddu zari‟ah, serta kaidah fiqih ( ( رُا  رَ رُ  رُ رَ ضَّلا yang artinya kemudharatan harus  dihilangkan. Ketimpangan  pemahaman  warga  terkait  lingkungan  hidup  juga masih  menjadi  kendala  besar  sehingga  fiqih  lingkungan  penting  untuk  berkembang menjadi fiqih kontemporer dalam disiplin ilmu yang baru, dan menjadi salah instrumen pendukung hukum lingkungan mengingat bahwa norma agama lebih memiliki kemiripan dengan norma hukum.
Kata  Kunci :  Krisis  lingkungan,  fiqih  lingkungan,  norma  agama,  instrumen hukum

## Abstract
The environmental problem becomes most problems. Getting many theories of the cause of enviromental  crisis,  finally  on  one  theory,  it  is  caused  by  spiritual  crisis.  It  is  enough sadly seeing Indonesia  with the most islamic societies  that can‟t drop the  enviromental crisis. Actually, Indonesia has had the keeping environmental instrument, but it is still weak. Consequently, the researcher discusses Urgency Of Islamic Environment Law In Development  Of  Islamic  Modern  Law  As  The  Supportive  Environmental  Law Instrument. The research is library research which uses the analysis method to content analysis.  The  research  discovers  islamic  environment  law    getting  the  ushul  fiqih foundation that is the maslahah concept and the saddu zari‟ah concept, and then a fiqih theory ( ( رُا  رَ رُ  رُ رَ ضَّلا which  means  worse  that  must  be  deleted.  The  imbalance  of understanding societies of the environment becomes the most of problems so that islamic environment  law    is  urgent  to  develop  that  becomes  Islamic  modern  law  in  the  new knowledge and one of the supportive environmental law instruments, remembering that the religious norm gets similiar to the law norm.
Key Words : Enviromental crisis,  Islamic environment law, Religious norm, Law instrument

## Pendahuluan
Persoalan  lingkungan  merupakan  salah  satu  persoalan  dunia  yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan  ini  menjadi  sangat  menarik  untuk  didiskusikan. 1 Penggundulan hutan, lahan kritis, tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat  kimia,  dan  punahnya  species  tertentu  adalah  beberapa  contoh  dari persoalan lingkungan hidup. 2
Selama kurun waktu satu dekade belakangan ini, Indonesia selalu ditimpa oleh  bencana  alam,  baik  banjir,  tanah  longsor,  kebakaran  hutan,  maupun kekeringan  karena  musim  kemarau  yang  begitu  panjang.  Banyaknya  bencana alam  yang  menimpa  Indonesia,  memunculkan  banyak  asumsi  bahwa,  hal tersebut  disebabkan  oleh  gundulnya  hutan,  kerakusan  manusia  dalam mengeksploitasi sumber daya alam, atau ketidak pedulian manusia. 3
Sejak dahulu sikap manusia sangat praktis, yaitu memandang lingkungan sebagai hal  pemenuhan kebutuhan. 4 Sehingga wajar jika ada yang berpendapat bahwa kerusakan lingkungan merupakan gambaran krisis spiritual paling dalam yang pernah melanda manusia. 5 Hal ini miris, dikaitkan dengan fakta Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. 6 Dengan kata lain  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  contoh  dari  sekian  banyak  negara dengan  berpenduduk  Islam  terbesar  yang  ternyata  tidak  dapat  membendung arus krisis lingkungan hidup.
Islam  adalah  ajaran  universal,  bahkan  sumber  ide  universalnya  tertuang sejak  pada  pengertian  kata islam itu  sendiri. 7 Ada  banyak  ayat  Al-Quran  berisi tentang  peringatan  manusia  untuk  melestarikan  lingkungan,  ada  banyak  pula ulama-ulama di Indonesia yang sudah menyumbangkan pemikiranya misalnya kumpulan  diskusi  kiyai  Nahdatul  Ulama  pada  tahun  2004  yang  menghasilkan sebuah  buku  berjudul fiqih  al-bi`ah berisi  tentang  makalah-makalah  mencakup tema  Islam  dan  Lingkungan  Hidup,  selain  itu  juga  ulama  Muhammadiyah dalam  Majlis  Lingkungan  Hidup  Muhammadiyah  telah  menyusun  buku berjudul Teologi Lingkungan.
Di  sisi  lain,  Indonesia  sebenarnya  sudah  memiliki  beberapa  instrumen untuk  mengatasi  permasalahan  lingkungan  hidup,  misalnya  eksistensi Kementrian  Lingkungan  Hidup,  Badan  Lingkungan  Hidup,  dan  peraturan-
1 Deni Bram, Politik Hukum Pengelola Lingkungan Hidup , (Malang: Setara Press, 2014), hal. 22
2 Takdir Rahmadani, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 1
3 Rabiah Z.Harahap, Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup , dalam Jurnal “EduTech” Volume 01 No. 01 Maret 2015, hal. 1
4 Wiliam M.Marsh, Perencanaan Kota, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal.339 5 Achmad  Cholil  Zuhdi, Krisis  Lingkungan  Hidup  Dalam  Perspektif  Al-Quran ,  dalam  Jurnal “Mutawatir” Volume 02 No. 02 Maret 2012, hal. 140
6 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945 , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 65
7 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paradigma,1992), hal. 426
peraturan.  Akan  tetapi  semua  instrumen  tersebut  tetap  saja  kualahan menghadapi  kerusakan  lingkungan  yang  tak  pernah  berhenti,  sebab  terdapat kesenjangan  pemahaman  antara  pemerintah  dengan  warga,  bahwa  seolah-oleh isu lingkungan hidup hanya penting di mata pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemahaman spiritual hanya menjadi moral atau etika belaka. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa perlunya fiqih lingkungan dalam perkembangan fiqih kontemporer  sebagai  instrumen  pendukung  hukum  lingkungan.  Fiqih lingkungan diupayakan menjadi langkah nyata untuk menghimbau umat Islam dalam melestarikan lingkungan.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian library  research (penelitian  kepustakaan) yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  dengan  bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku,  majalah-majalah,  naskah-naskah,  catatan-catatan,  dan  dokumen- dokumen. 8 Penelitian  hukum  kepustakaan  disebut  juga  penelitian  hukum normatif 9 , karena dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja. 10
Sifat  penelitian  yang  peneliti  gunakan  bersifat  deskriptif  kualitatif,  yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih  jauh  dari  yang  nampak  oleh  pancaindra. 11 Dalam  penelitian  ini  data merupakan  sumber  teori  atau  teori  berdasarkan  data. 12 Selain  itu,  penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 13 Sumber Data Penelitian ini menggunakan sumber data sukunder. Di mana sumber  data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 14 Bahan  yang  digunakan  adalah  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  ushul  fiqih, lingkungan hidup dan jurnal atau artikel-artikel yang masih berkaitan.
Dalam  proses  pengumpulan  data,  tehnik  yang  digunakan  peneliti  adalah metode  studi  dokumentasi.  Maksud  metode  studi  dokumentasi  adalah  studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sukunder,  dan  bahan  hukum  tersier.
8 Kartini Kartono, Metodologi Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hal. 33.
9 Dyah  Ochtorina  Susanti  &  A‟an  Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2014), hal. 19.
10 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 13.
11 Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif, (Malang  :  UIN  Maliki  Press, 2008), hal. 196.
12 Farouk  Muhammad,  Djali, Metodologi Penelitian Sosial ( Bunga Rampai ),  (Jakarta:PTIK  Pres Jakarta, 2003), hal. 100.
13 Uhar  Suharsaputra, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Tindakan ,  (Bandung: Refika Aditama, 2014), hal. 181.
14 Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,  (Jakarta  :  Rineka  Cipta, 2010), hal.172.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh terhadap hasil suatu penelitian. 15
Untuk memahami dokumen, tekhnik yang digunakan oleh peneliti adalah kajian  isi  atau  yang  sering  disebut  dengan content  analysis, yaitu  metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang  sahih  dari  sebuah  buku  atau  dokumen. 16 Content  analysis selalu menampilkan  tiga  syarat,  yaitu  objektivitas,  pendekatan  sistematis  dan generalisasi. 17 Sehingga data yang didapat oleh peneliti adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

## Penelitian Relevan
Tinjauan  pustaka  ( prior  research )  berisi  tentang  uraian  mengenai  hasil penelitian  terdahulu  tentang  persoalan  yang  akan  dikaji. 18 Sumber  yang mengkaji terkait dengan Islam dan lingkungan hidup dari berbagai aspek telah dilakukan. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, berikut beberapa literatur yang terkait dengan penelitian jurnal.
Penelitian jurnal Achmad Cholil Zuhdi berjudul Krisis Lingkungan Hidup dalam Perspektif Al-Quran menjelaskan bahwa krisis lingkungan yang terjadi di beberapa  negara  Islam  menunjukkan  bahwa  seolah-olah  Islam  tidak  memiliki konsep  yang  mendasar  tentang  pemanfaatan  lingkungan  yang  mampu menjamin  pelestarian  lingkungan.  Padahal  di  dalam  al-Qur ‟ an,  ada  beberapa ayat yang berkaitan dengan krisis lingkungan secara fisik. Utamanya lebih fokus terhadap  penyebab  terjadinya  krisis  lingkungan  hidup  akibat  parahnya  krisis spiritual yang melanda umat manusia dewasa ini akibat pendewaan humanisme yang  memutlakkan  manusia.  Akibatnya  terjadi  pemerkosaan  alam  yang mengatas  namakan  hak  prioritas  manusia 19 Achmad  Cholil,  pada  intinya mengemukakan  bahwa  permasalah  lingkungan  hidup  bermuara  pada  sikap manusia  akibat  parahnya  krisis  spiritual  dan  pendewaan  humanisme,  bahkan mereka  yang  beragama  Islam  sekalipun  tidak  serta  merta  menjaga  pelestarian lingkungan.
Selanjutnya  penelitian  jurnal  Ahmad  Khoirul  Fata  berjudul  Teologi Lingkungan  Hidup  dalam  Perspektif  Islam  menjelaskan  bahwa  p enguasaan manusia atas alam, dalam konteks Islam, dibatasi  oleh kenyataan bahwa posisi istimewa  itu  merupakan  amanat  Allah  SWT  kepada  manusia  dengan  berbagai tugas  yang  menjadi  “tali  kekang”  bagi  manusia  dalam  memperlakukan  alam; bahwa  kekuasaan  manusia  atas  alam  digunakan  sebagai  sarana  bagi  manusia
15 Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 114.
16 Lexi  J.  Moloeong, Metodologi Penelitian  Kualitatif .  (Bandung  :  Remaja  Rosdakarya,  2000), hal. 220
17 Uhar Suharsaputra, Metodologi Penelitian.. , hal. 224.
18 Yanuar Ikbar, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif , (Jakarta : Refika Aditama, 2012), hal.201.
19 Achmad Cholil Zuhdi, Krisis Lingkungan... , hal. 162
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
untuk  mengabdi  pada  Allah  SWT,  bukan  untuk  mengeksploitasinya  secara semena-mena demi memuaskan nafsu keserakahannya (materialisme). 20
Selanjutnya  penelitian  berupa  jurnal  Rabiah  Z.  Harahap  berjudul  Etika Islam  dalam  Mengelola  Lingkungan  Hidup.  Dalam  penelitian  tersebut  Rabiah menjelaskan  bahwa  Ajaran  Islam  yang  termaktub  dalam  Alquran  dan  Hadits sesungguhnya    memiliki concern yang  cukup  mendalam  dan  luas  tentang korelasi  antara  manusia  dan  alam/lingkungan.  Korelasi  itu  dibentuk  dalam sebuah  etika  religius,  yang  mengikat  manusia  untuk  terus  menjaga  kelestarian lingkungannya,  sebagai  upaya  untuk  menjaga  sumber  daya  alam  untuk menopang hidup manusia. 21
Penilitan jurnal Ahmad Khoirul  dan Rabiah memiliki kesamaan garis inti bahwa  lingkungan  hidup  sesungguhnya  termaktub  dalam  ajaran  Islam,  akan tetapi  penelitian  tersebut  hanya  mengungkap  lingkungan  hidup  dalam  ajaran Islam sebagai aspek moral dan etika belum ke dalam aspek hukum.
Selanjutnya penelitian jurnal Mas Achmad Santosa dan Margaretha Quina berjudul Gerakan  Pembaruan  Hukum  Lingkungan  Indonesia  Dan  Perwujudan Tata  Kelola  Lingkungan  Yang  Baik  Dalam  Negara  Demokrasi,  menjelaskan bahwa  dalam  kerangka  hukum  lingkungan  di  Indonesia,  teridentifkasi  empat permasalahan  yang  perlu  untuk  dibenahi:  1)  Peraturan  perundang-undangan memberikan  diskresi  terlalu  besar  kepada  Pemerintah  untuk  melakukan konversi dan konsesi tanpa adanya perimbangan kekuasaan ( checks and balances );
2)  Peraturan  perundang-undangan  (di  berbagai  sektor  memiliki  banyak kekurangan, celah, tumpang tindih mengakibatkan praktek-praktek  pengelolaan SDA-LH  yang  tidak  berkelanjutan;  3)  Peraturan  perundang-  undangan  tidak mendukung penerapan pengambilan keputusan yang mengutamakan penerapan tata  kelola  yang  baik  (misal  dalam  izin,  program,    dan  pembuatan  kebijakan); dan  4)  Peraturan  perundang-undangan  tidak  mendukung  kelangsungan  hidup masyarakat yang bergantung pada hutan,  termasuk masyarakat adat. 22 Dengan kata lain, penelitian tersebut mengungkap bahwa hukum lingkungan hidup saat ini  masih  belum  cukup  komprehensif  sekaligus  masih  memerlukan pengembangan dan dukungan dari berbagai instrumen.
Selanjutnya  penelitian  jurnal  Muhammad  Harfin  Zuhdi  berjudul Rekonstruksi Fiqih  Al-Bì‟ah Berbasis Maslahah :  Solusi  Islam  Terhadap  Krisis Lingkungan,  menjelaskan  bahwa  secara  epistemologis,  fikih  lingkungan dibangun atas dasar konsep maslahah. Oleh sebab itu, hifdz al-„alam (memilihara lingkungan)  dapat  dijadikan  sebagai  mediator  utama  bagi  terlaksananya al-
20 Ahmad Khoirul Fata, Teologi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam , dalam Jurnal “Ulul Albab” Volume 15 No. 02 Tahun 2014, hal. 146
21 Rabiah Z.Harahap, Etika Islam... , hal. 11
22 Mas Achmad Santosa, Margaretha Quina, Gerakan Pembaruan Hukum Lingkungan Indonesia Dan Perwujudan Tata Kelola Lingkungan Yang Baik Dalam Negara Demokrasi ,  dalam  Jurnal  “Hukum Lingkungan” Volume 01 Issue 1. Januari 2014, hal. 51
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
kulliyyàt  al-khamsah yang  berkaitan  dengan  fiqih  lingkungan. 23 Pada  intinya Muhammad  Harfin  mengungkap  bahwa  fiqih  lingkungan  hidup  memiliki legitimasi untuk nampak di permukaan kajian fiqih dengan dasar maslahah .
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  di  atas,  menurut  pengetahuan  peneliti, belum  ada  yang  membahas  masalah  urgensi  fiqih  lingkungan  dalam perkembangan  fiqih  kontemporer  sebagai  instrumen  pendukung  hukum lingkungan.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Dasar Fiqih Lingkungan ( fiqih al-bi`ah )
Adanya  perkembangan  masyarakat,  modernisasi  dan  kemajuan  ilmu, maka  perkembangan  materi-materi,  perbendaharaan  dan  kesempurnaan pembahasan  fiqih  adalah  sebuah  keniscayaan. 24 Fiqih  adalah  satu  persatu  dalil dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kaitanya dengan perbuatan mukalaf, dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqih. 25
Sumber  hukum  Islam  adalah  Al-Quran  dan  Sunnah  Rasulullah.  Dua sumber  tersebut  disebut  juga  dalil-dalil  pokok  hukum  Islam,  adapun  dalil pendukung yang disepakati ulama-ulama adalah ijma‟ (kesepakatan), dan qiyas (analogi). 26 Sebenarnya masih ada dalil pendukung, akan tetapi sebagian ulama tidak  sepakat  untuk  dimasukan  sebagai  dalil  pendukung  dan  menyebutnya sebagai metode ijtihad, yaitu istihsan , maslahah mursalah , istishab , „urf , syar‟u man qablina , mazhab shahabi dan saddu zari‟ah . 27
Dalam penelitian jurnal Muhammad Harfin menjelaskan bahwa  d i antara sumber-sumber metodologi pengembangan hukum  Islam, maslahah merupakan salah  satu  alat  metodologis  yang  dapat  dijadikan  pegangan  dalam mengembangkan  paradigma fiqh al-bì‟ah .  Konsep maslahah yang  pada  mulanya dijadikan dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan konsep maqashid al-sharì „ ah yang  akan  menjadi  landasan  dalam  penetapan  hukum  Islam. Maslahah adalah suatu  perbuatan  hukum  yang  mengandung  manfaat  bagi  semua  manusia sebagai  standar  dalam  memaknai  hukum  Islam  secara  universal,  sehingga maslahah mampu  memberikan  ruang  gerak  yang  lebih  luas  kepada  pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan dan isu lingkungan hidup dan isu –isu kontemporer lainnya. 28
Amir  Syarifuddin  dalam  bukunya  berpendapat  bahwa  seluruh  hukum yang  ditetapkan  Allah  SWT  atas  hambaNya  dalam  bentuk  perintah  atau larangan adalah mengandung maslahah . Selain itu, maslahah juda diperhitungkan
23 Muhammad  Harfin  Zuhdi, Rekonstruksi  Fiqh  Al-Bì‟ah  Berbasis  Maslahah:  Solusi  Islam Terhadap Krisis Lingkungan , dalam Jurnal “Istinbath” Volume 14 No. 01, Juni 2015, hal. 61
24 Kutbudin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.14.
25 Satria Effendi, M.Zein, Ushul Fiqih , (Jakarta: Kencana, 2005), hal.13 26 Ibid., hal.77-78
27 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih , (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 2, hal.346
28 Muhammad Harfin Zuhdi, Rekonstruksi Fiqh..., hal.53-55
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
oleh  mujtahid  yang  berijtihad  untuk  menetapkan  hukum  suatu  masalah  yang tidak ditemukan hukumnya baik Al-Quran, Sunnah Rasulullah maupun ijma‟ . 29 Sejalan  dengan  penjelasan  di  atas,  maka  fiqih  lingkungan  hidup  ( fiqh  al-bì‟ah ) memiliki dasar ushul fiqih dalam metode maslahah.
Selanjutnya  ada  pula  metode  ushul  fiqih saddu  zari‟ah yang  artinya menutup  jalan  terjadinya  kerusakan. Saddu  zari‟ah memiliki  banyak  kategori, tetapi  peneliti  hanya  menyoroti  terkait zari‟ah yang  semula  mubah  tidak ditujukan  untuk  perbuatan  buruk  untuk  merusak  namun  menimbulkan kerusakan. 30
Perlu diketahui Allah SWT memberi peringatan dalam Surat Ar-Ruum (30) ayat 41:
                                                                                                           
           31
“Telah  nampak  kerusakan  di  darat  dan  di  laut  disebabkan  karena  perbuatan tangan  manusi,  supaya  Allah  merasakan  kepada  mereka  sebahagian  dari  (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Dalam  hal  ini,  berkaitan  ayat  di  atas  bahwa  alam  akan  rusak  atas perbuatan manusia sendiri, di samping itu sekarang sedikit banyak hal itu sudah terbukti,  secara  tidak  langsung  ada  korelasi  keadaan  yang  seharusnya memperkuat  kewajiban  pencegahan  untuk  menghindari  kerusakan  lingkungan hidup.
Tidak  lupa  pula  dalam  fiqih  terdapat  kaidah  ( ( رُا  رَ رُ  رُ  رَ ضَّلا artinya kemudharatan  harus  dihilangkan.  Kaidah  ini  memberikan  pengertian  bahwa manusia  harus  dijauhkan  dari  tindakan  menyakiti  baik  oleh  dirinya  sendiri maupun oleh oranglain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain,  kemudian  kaidah  ini  diturunkan  kepada  berbagai  kasus  termasuk pembatasan  wewenang  dan  pembatasan  kebebasan  manusia  dalam mempergunakan  hak  utilitasnya  pada  hal-hal  yang  menimbulkan  bahaya  bagi orang lain. 32
Berdasarkan pemaparan di atas, sudah jelas bahwa fiqih lingkungan ( fiqih al-bi`ah) sudah memiliki dasar ushul fiqih yang mumpuni untuk menjadi kajian baru  dalam  fiqih  kontemporer  khususnya  dalam  cabang  disiplin  ilmu  fiqih. Setidaknya ada dua metode ushul fiqih sebagai dasar fiqih lingkungan ( fiqih al- bi`ah) yaitu konsep maslahah dan saddu zari‟ah , serta ada kaidah fiqih ( ( رُا  رَ رُ  رُ  رَ ضَّلا yang artinya kemudharatan harus dihilangkan.
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih... , hal. 366-367
30 Ibid., hal. 449-453
31 Surat Ar-Ruum ayat 41
32 Nashr  Farid  Muhammad  Washil,  Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam, Qawa‟id  Fiqhiyyah ,
(Jakarta: Amzah, 2009), hal. 17-19
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Adapun  terkait  perumusan  materi-materinya  tentu  akan  memerlukan kajian yang lebih dalam lagi dan para mujtahid yang berkompeten dalam bidang tersebut. Diharapkan akan mendorong para mujtahid untuk concern memikirkan isu-isu  lingkungan  dalam  sudut  pandang  hukum  yaitu  halal-haram  atau  baik- tidak  baik,  sehingga  himbauan  Islam  terhadap  umatnya  tidak  hanya  bersifat moral atau etika akan tetapi bersifat tegas dan mewajidkan.

## Rasionalitas  Urgensi  Fiqih  Lingkungan  Sebagai  Instrumen  Pendukung Hukum Lingkungan
Pengembangan  hukum  lingkungan  umumnya  dilakukan  dengan pendekatan  4  instrumen,  yaitu  ekonomi,  hak,  paternalisasi,  dan  nilai  publik. Pendekatan ekonomi mencakup aspek pertimbangan doktrin ekonomi, pengaruh ekonomi  dan  kelangkaan  sumber  daya  alam. 33 Kesemuanya  adalah  melihat aspek untung dan rugi secara ekonomis.
Pendekatan teori hak yaitu menggagas adanya pemikiran hak-hak hewan, serta  aturan  perilaku  untuk  melindungi  komunitas  yang  tidak  saja  terdiri  atas manusia, tetapi juga mencakup tanah, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Timbul berbagai perdebatan dalam teori ini, ada banyak penolakan yang menilai unsur-unsur tersebut (hewan, tumbuhan, air, dan tanah) tidak memenuhi syarat untuk  diberi  hak  baru  sebab  tidak  bisa  memanfaatkan  hak legal  standing (berbicara  dan  memperjuangkan  hak),  selain  itu  juga  tidak  memiliki  kapasitas otonomi diri. 34
Pendekatan  paternalisme  yaitu  mengandung  arti  bahwa  negara memainkan  peran  sebagai  bapak  atau  orang  tua  dalam  membimbing  perilaku anak-anaknya.  Akan  tetapi  timbul  kembal  permasalahan  kekhawatiran pendekatan paternalisasi melanggar kebebasan dan hak individual, oleh karena itu  pendekatan  paternalisasi  ini  sangat  memerlukan  keterbukaan  institusi- institusi  pemerintah  dan  individu  untuk  memiliki  akses  dalam  proses  politik yang menghasilkan kebijakan paternalisasi negara. 35
Pendekatan  nilai  publik  yaitu  pertukaran  pandangan  atau  musyawarah mufakat  di  antara  berbagai  pemangku  kepentingan  dapat  menjadi  dasar  bagi pembuatan  keputusan.  Menurut  pendekatn  nilai  publik,  wakil-wakil  dari pemangku kepentingan dalam proses legislasi harus mampu mengatasi benturan kepentingan. 36
Sejauh ini, kuatnya pendekatan ekonomi dan politik dalam arti pemangku kepentingan  masih  sangat  mendominasi  arah  kebijakan  pengelola  lingkungan, pada  giliranya  membawa  dampak  negatif  pada  kebjikan  substansi  lingkungan hidup.  Akhirnya,  kesenjangan  konsep  dan  pemahaman  antara  pemerintah  dan
33 Takdir Rahmadani, Hukum Lingkungan di Indonesia... , hal. 24-25
34 Ibid., hal. 31-33
35 Ibid., hal. 33-35 36 Ibid.
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
warga negara mengenai isu lingkunga 37 Adanya sebuah jarak antara pemerintah dengan  warga,  bahkan  pada  tataran  pemahamanya  apalagi  terkait  dengan kontribusinya.
Jarak  itulah  yang  menurut  peneliti  harus  diisi  oleh  fiqih  lingkungan, mengingat  warga  Indonesia  sebagian  besar  adalah  muslim.  Ketika  sebuah pemahaman  dan  himbauan  dikemas  dalam  sebuah  kajian  fiqih,  disadari  atau tidak  sebagai  orang  yang  beragama  Islam  tentu  akan  memaksa  dirinya  untuk melaksanakan himbuan tersebut.
Dalam  teori  hukum,  norma  agama  diyakini  lebih  mendekati  norma hukum  ketimbang  norma  moral,  sebab  norma  agama  juga  mengandung  unsur ancaman, ketegasan,  dan terlebih lagi unsur kepercayaan. Mungkin saja norma agama  lebih  efektif  dari  pada  norma  hukum  karena  keberlakuanya mensyaratkan  kepercayaan  terhadap  eksistensi  dan  kekuasaan  otoritas  di  atas manusia. 38
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  Fiqih  lingkungan  penting  untuk berkembang  menjadi  fiqih  kontemporer  dalam  disiplin  ilmu  yang  baru, kemudian  berlanjut  menjadi  salah  satu  upaya  nyata  untuk  mewajibkan  umat Islam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang tidak hanya dalam etika atau moral  tetapi  menjadi  salah  satu  isntrumen  hukum.  Agar  negara-negara  yang berpenduduk umat Islam khususnya Indonesia memiliki langkah strategis dalam membendung arus krisis lingkungan hidup dan mampu memobilisasi umatnya untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan hidup.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Urgensi  Fiqih Lingkungan  dalam  Perkembangan  Fiqih  Kontemporer  sebagai  Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Fiqih  lingkungan  ( fiqih  al-bi`ah) memiliki  dasar  ushul  fiqih yaitu  melalui konsep maslahah dan saddu  zari‟ah ,  serta  kaidah  fiqih ( ( رُا  رَ رُ  رُ  رَ ضَّلا yang  artinya kemudharatan harus dihilangkan. Fiqih lingkungan penting untuk berkembang menjadi  fiqih  kontemporer  dalam  disiplin  ilmu  yang  baru,  dan  menjadi  salah instrumen  pendukung  hukum  lingkungan  sebab  ketimpangan  pemahaman warga  terkait  lingkungan  hidup  masih  menjadi  kendala  besar.  Terlebih  lagi mengingat bahwa norma agama memiliki kemiripan dengan norma hukum, atau bahkan lebih bisa menjadi solusi untuk menggerakan umat.

## Rekomendasi
1. Kepada para Ahli Fiqih masa kini:
37 Deni Bram, Politik Hukum ..., hal. 24-25
38 Jimly  Asshiddiqie,  M.Ali  Safa‟at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum ,  (Jakarta:  Konpress, 2012), hal. 26
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Ahli fiqih harus mampu menawarkan solusi bagi permasalahan lingkungan  dan  mampu  menggerakan  umat  Islam  untuk  berkontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup.
2. Kepada penliti selanjutnya: Peneliti  selanjutnya  harus  mampu  memperkaya  refrensi  dan tidak  fanatik  terhadap  satu  pemikiran,  sebab  tidak  ada  ijtihad  yang membatalkan  ijtihad  lain,  maka  memberi  solusi  ilmiah  demi  perbaikan umat tanpa memecah belah umat adalah hal yang terbaik.

## Daftar Pustaka
Buku: Aibak,  Kutbudin, Metodologi  Pembaruan  Hukum  Islam ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2008
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta:
Rineka Cipta, 2010
Asshiddiqie, Jimly, Safa‟at, M.Ali, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Jakarta: Konpress, 2012
Bram, Deni, Politik Hukum Pengelola Lingkungan Hidup , Malang: Setara Press,
2014
Bungin,  Burhan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo,
2012 Effendi, Satria, Zein, Muhammad, Ushul Fiqih , Jakarta: Kencana, 2005.
Ikbar, Yanuar, Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif , Jakarta: Refika Aditama,
2012.
Kartono, Kartini, Metodologi Metodologi Riset Sosial, Bandung: Mandar Maju,
1996
Kasiram,  Mohammad, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif, Malang: UIN Maliki Press, 2008
Madjid,  Nurcholish, Islam  Doktrin  dan  Peradaban, Jakarta:  Yayasan  Wakaf Paradigma,1992 Marsh, Willam M, Perencanaan Kota , Jakarta: Erlangga, 1996 Moloeong,  Lexi  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2000 Muhammad,  Farouk,  Djali, Metodologi  Penelitian  Sosial ( Bunga  Rampai ), Jakarta: PTIK Pres Jakarta, 2003 Rahmadani,  Takdir, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua ,  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2015
Soekanto, Soerjono, Mamudji,  Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2013
Sudjana, Eggi, HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam, Jakarta: As-Syahidah, 1998 Suggono,  Bambang, Metodologi Penelitian Hukum ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2013 Suharsaputra,  Uhar, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan , Bandung: Refika Aditama, 2014 Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NRI 1945 , Jakarta: Sinar Grafika, 2012
NIZHAM, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2016
Susanti,  Dyah  Ochtorina,  Efendi,  A‟an, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) , Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih , Jakarta: Kencana, 2008 Washil, Nashr Farid Muhammad, Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Qawa‟id Fiqhiyyah , Jakarta: Amzah, 2009
Jurnal: Fata,  Ahmad  Khoirul, Teologi  Lingkungan  Hidup  Dalam  Perspektif  Islam , dalam Jurnal “Ulul Albab” Volume 15 No. 02 Tahun 2014
Harahap,  Rabiah  Z, Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup ,  dalam Jurnal “EduTech” Volume 01 No. 01 Maret 2015 Santosa,  Mas  Achmad,  Quina,  Margaretha, Gerakan  Pembaruan  Hukum Lingkungan  Indonesia  Dan  Perwujudan  Tata  Kelola  Lingkungan  Yang  Baik  Dalam Negara  Demokrasi ,  dalam  Jurnal  “Hukum  Lingkungan”  Volume  01  Issue  1. Januari 2014 Zuhdi, Achmad Cholil, Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Quran , dalam Jurnal “Mutawatir” Volume 02 No. 02 Maret 2012
Zuhdi,  Muhammad  Harfin, Rekonstruksi  Fiqh  Al-Bì‟ah  Berbasis  Maslahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan , dalam Jurnal “Istinbath” Volume 14 No. 01, Juni 2015