Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin

## Efektivitas Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Terkait Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

## Musbirah Arrahmania, Abd. Asis, Audyna Mayasari Muin
Universitas Hasanuddin ira_musbirah@yahoo.co.id

## Abstract
This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo. This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection  techniques  which  are  then  analyzed  qualitatively  and  presented descriptively. The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with  partners  consisting  of  agriculture,  animal  husbandry,  welding  workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute  of  Law  Enforcement  and  Criminal  Justice  (NILECJ),  for  example  by implementation  of  the  work  release.  Penitentiary  Class  IIA  Palopo  still  needs efforts to realize the ideal form in its implementation.
Keyword:  effectiveness,  correctional,  rights,  assisted  residents,  correctional institutions

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi terkait pemberian upah  dan  premi  kepada  warga  binaan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah  dan  premi  kepada  warga  binaan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Kota  Palopo.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  empiris  yang menggunakan  metode  penelitian  wawancara  dan  kepustakaan  sebagai  teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan  pemberian  upah  dan  premi  kepada  narapidana  atau  warga  binaan  yang
El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
bekerja  dilakukan  dengan  kontrak  antara  Lembaga  Pemasyaraktan  Kelas  IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las  dan  meubel.  Terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi  namun  telah  terdapat upaya  yang  dapat  menanggulangi  kendala-kendala  yang  timbul,  dan  (2)  konsep ideal  pemberian  upah  dan  premi  kepada  narapidana  atau  warga  binaan  yang melakukan  pekerjaan  merujuk  National  Institute  of  Law  Enforcement  and Criminal Justice (NILECJ) contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  masih  membutuhkan  adanya  upaya  dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya
Kata  Kunci  :  Efektifitas,  Pemasyarakatan,  Hak,  Warga  Binaan,  Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Keberadaan  lembaga  pemasyarakatan  memiliki  posisi  penting  dalam  sistem hukum nasional. Hal ini terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama, sebagai lembaga penegak hukum. Kemudian, sesuai peran dan fungsinya memberikan  pembinaan  kepada  narapidana.  Dalam  konteks  penegakan  hukum, melalui  lembaga  pemasyarakatan  sebagaimana  dikemukakan  pada  penjelasan umum  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan (Selanjutnya  disingkat  UU  Pemasyarakatan)  bahwa  lembaga  pemasyarakatan diharapkan  dapat  menyadarkan  narapidana  dan  anak  pidana  untuk  menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan  keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.
Pernyataan  tersebut  di  atas  menegaskan  peran    penting  lembaga pemasyarakatan  di  dalam  menyadarkan  narapidana.  Penyadaran  dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan  bahwa  proses  penahanan  atau  pembinaan  yang  dilakukan  di  dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak – hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik sejalan dengan apa yang di atur oleh undang undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan  pada  pasal  14  ayat  1 1 bahwa narapidana  memiliki  hak  untuk:  (1)  Menurut  keyakinan  agama  mereka  (2) Dapatkan  perawatan  mental  dan  fisik;  (3)  Menerima  pendidikan  dan  pengajaran; (4)  Akses  ke  layanan  kesehatan  dan  makanan  yang  sesuai;  (5)  Mengajukan keluhan; (6) Mendapatkan bahan bacaan dan memperhatikan siaran media massa non-dilarang  lainnya;  (7)  Mendapatkan  gaji  atau  asuransi  untuk  pekerjaan  yang telah  diselesaikan;  (8)  Menerima  kunjungan  dari  anggota  keluarga,  penasihat
1 Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
hukum  atau  orang  lain;  (9)  Pergantian  (pergantian);  (10)  Dapatkan  kesempatan untuk  asimilasi,  termasuk  liburan  mengunjungi  kerabat;  (11)  Pembebasan Bersyarat; (12) Berangkat sebelum liburan; dan (13) Mendapatkan hak lain sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini.
Untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  tersebut  di  atas,  status  lembaga disipliner  sangat  penting  untuk  mencapai  efek  hukum.  Karena  berbagai  faktor yang  mempengaruhi  efektivitas  hukum,  terlihat  bahwa  efektivitas  negara  hukum secara umum juga tergantung pada tingkat terbaik dan profesional aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. 2
Dalam konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi  hak  hak  narapidana  pada  unit  kerja  lembaga  pemasyarakatan  sebagai penegak  hukum  melakukan  tugasnya  secara  optimal  dan  profesional  dalam menciptakan  efektivitas  hukum  tersebut.  Karena  memang  sejalan  dengan  fungsi lembaga  pemasyarakatan  sebagai  institusi  penegakan  hukum.  Kemudian  peran dan  fungsi  pembinaan  oleh  lembaga  pemasyarakatan.  Peran  strategis  lembaga pemasyarakatan,  yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. 3
Saat  menerapkan  panduan  ini,  kami  fokus  pada  semua  aspek  pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka yang akan divonis  setelah  hukuman  untuk  bersiap  kembali  ke  masyarakat.  Oleh  karena  itu, tingkat  perkembangan  ini  ditujukan  pada  semua  aspek  kehidupan  untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas kehidupan sosial. Berbagai aspek silabus pembinaan  mencakup  tiga  aspek  penting.  Pertama,  aspek  pengembangan kepribadian,  dan  yang  kedua  adalah aspek  kemandirian.  Dapat  dijelaskan  bahwa pengembangan  kepribadian  mencakup  penanaman  kesadaran  hukum  pada narapidana.  Kedua,  aspek  kemerdekaan  tersebut  bertujuan  agar  para  narapidana dapat  melanjutkan  hidup  mereka  di  masyarakat  setelah  menjalani  hukumannya. Ketiga, tertib pengelolaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  mengemban  tiga  fungsi    yang  sangat  penting. Pertama  adalah  fungsi  penegakan  hukum.  Ini  berarti  bahwa  lembaga pemasyarakatan  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  sistem  hukum nasional    yang  bertujuan  menciptakan  tertib  hukum  di  tengah  masyarakat.  Ini
2 Ibid hal. 376
3 Supriyono,  Bambang,  Peningkatan  Kinerja  Lembaga  pemasyarakatan  Klas  IIB Nusakambangan.  Kanwil  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  Wilayah  Jawa  Tengah, Semarang, 2012
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
dengan  tegas  dikemukakan  pada  klausul  menimbang  UU  RI  Nomor  12  tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  bahwa:  “sistem  pemasyarakatan  merupakan rangkaian  penegakan  hukum  yang  bertujuan  agar  warga  binaan  pemasyarakatan menyadari  kesalahannya,  memperbaiki  diri,  tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung  jawab”.  Kemudian  yang  kedua  adalah  fungsi  pembinaan.  Dari pelaksanaan  fungsi  ini  diharapkan  narapidana  memiliki  kemampuan  untuk  hidup mandiri,  dan  dapat  bersosialisasi  di  tengah  masyarakat  setelah  menjalani kehidupan  di  lembaga  pemasyarakatan.  Untuk  kedua  fungsi  tersebut  memiliki kaitan  atau  relevansi  dengan  perlindungan  hak  bagi  narapidana.  Artinya,  melalui upaya  penegakan  hukum  dan  pembinaan  terhadap  narapidana  aspek  penegakan hak mereka bisa terlindungi. Karena dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan,  tentu  narapidana  akan  memperoleh perlakuan  yang  proporsional  sesuai  dengan  aturan  yang  diberlakukan  terhadap lembaga  pemasyarakatan.  Demikian  juga  dengan  mengedepankan  dimensi pembinaan  bagi  narapidadana,  maka  hak-hak  yang  seharusnya  mereka  peroleh tentu akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan.
Dengan praktek yang demikian, maka  proses yang dijalani oleh tersangka atau narapidana  dapat  dipandang  sebagai  penerapan  hukum  yang  beradab.  Praktek yang  demikian  itu  tentu  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  tujuan  tertentu.  Dalam persfektif penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan  yang  sewenang-wenang,  karena  bagaimanapun  hukum  haruslah  adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana. 4
Dalam  kenyataannya  harapan  terhadap  efektivitas  hukum  melalui  lembaga pemasyarakatan  ini,  ternyata  belum  sepenuhnya  dapat  diwujudkan.  Hal  tersebut diantaranya  dapat  dilihat  dari  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu,  seperti penelitian yang dilakukan oleh Alviani dkk pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA  Denpasar  yang  menunjukkan  bahwa  kondisi  pembinaan  terhadap  warga binaan  pemasyarakatan  di  lembaga  pemasyarakatan  Kelas  II  A  Denpasar  dapat dikatakan  tidak  berjalan  dengan  maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih banyaknya  permasalahan  yang  terjadi  di  lembaga  pemasyarakatan  Kelas  II  A Denpasar.
Dalam  kaitan  tersebut  juga  dipandang  penting  untuk  melakukan  penelitian  di lembaga pemasyarakatan Kota Palopo. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat
4 Ibid hal. 3
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasillitas dan tenaga pembina yang terbatas. Sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana.  Demikian juga,  tekanan  dari  penelitian  yang  dilakukan  terletak  pada  perlindungan  hak-hak warga  binaan  sebagai  narapidana.  Dengan  tekanan  yang  demikian,  maka persfektif  yang  digunakan  tidak  semata-mata  berdasar  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  lembaga  pemasyarakatan,  melainkan  juga berdasar  pada  pandangan  yang  lebih  luas,  yakni  pemenuhan  hak-hak  narapidana sebagai manusia.
Penelitian  oleh  Datu  Solang 5 dengan  judul  Perlindungan  Hak-Hak  Asasi Manusia  Bagi  Narapidana  Dalam  Sistem  Pemasyarakatan  (Studi  Kasus  lembaga pemasyarakatan  Kelas  II  Manado).  Penelitian  ini  difokuskan  pada  bagaimana bentuk  perlindungan  hak-hak  Narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II Manado,  dan  seperti  apa  upaya  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas  II Manado  memperoleh  hak-hak  mereka.  Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan penelitian yang penulis rencanakan. Karena perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan hak-hak warga binaan di dalam  Lembaga  pemasyarakatan,  serta  apakah  warga  binaan  benar-benar mendapatkan  perlindungan  serta  hak-haknya  secara  efektif  selama  berada  di dalam Lembaga pemasyarakatan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan  terletak  pada  lokasi  penelitian.  Pada  penelitian  di  atas,  lokasinya  yakni Lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado, sedang penelitian yang penulis akan lakukan  yakni  di  Lembaga  pemasyarakatan  kota  Palopo.  Penelitian  Michael  G. Nanggolan 6 dengan  judul  Efektivitas  UU  No.12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan  terhadap  warga  binaan  anak  di  Lembaga  pemasyarakatan  di Sulawesi  Utara.  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  UU  No.12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  dalam  pelaksanaannya  benar-benar  efektif  dalam membina  warga  binaan  anak  di  Lembaga  pemasyarakatan  Sulawesi  Utara sehingga warga binaan anak dapat dibina dengan baik dan menjadi anak yang baik kembali.  Pada  penelitian  tersebut  penulis  lebih  fokus  membahas  masalah  warga binaan  anak,  dan  lokasinya  yakni  di  lembaga  pemasyarakatan  Sulawesi  Utara, sedangkan  penelitian  yang  penulis  akan  teliti  fokus  untuk  semua  warga  binaan dan tentu dengan lokasi yang berbeda, yakni di lembaga pemasyarakatan kelas II
5 Akbar  datunsolang,  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Narapidana  dalam  sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado), 2013, Jurnal Hukum Unsrat
6 Michael  G.  Nainggolan,  efektivitas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan  terhadap  warga  binaan  anak  di  Lembaga  pemasyarakatan  di  Sulawesi  Utara, 2017, Jurnal Hukum
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
A  kota  Palopo.  Penelitian  Muammar 7 dengan  judul  Pembinaan  Narapidana  di Lembaga pemasyarakatan (Studi Tentang Kontrol dan Rehabilitasi Sosial lembaga pemasyarakatan  Kelas  II  A  Banda  Aceh).  Penelitian  ini  diarahkan  pada  masalah bagaimana  bentuk  pendekatan  dalam  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  pada Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  II  A  Banda  Aceh,  serta  bagaimana  bentuk program–program  yang  dilaksanakan  dalam  pembinaan  Narapidana  pada Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  II  A  Banda  Aceh.  Penelitian  ini  juga  berbeda dengan  penelitian  yang  penulis  rencanakan.  Karena  perhatian  penulis  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  perlindungan  hak-hak warga  binaan  di  dalam  Lembaga  pemasyarakatan,  serta  apakah  warga  binaan benar-benar  mendapatkan  perlindungan  serta  hak-haknya  secara  efektif  selama berada  di  dalam  Lembaga  pemasyarakatan.  Perbedaan  lainnya  dengan  penelitian yang  penulis  akan  lakukan  terletak  pada  lokasi  penelitian.  Pada  penelitian tersebut, lokasinya yakni pada Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, sedang  penelitian  yang  penulis  akan  lakukan  yakni  di  Lembaga  pemasyarakatan kota Palopo.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan konsep ideal pelaksanaan  terkait  pemberian  upah  dan  premi  kepada  warga  binaan  pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. Salah satu kegiatan awal yang dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelusuran  terhadap  penelitian  terdahulu untuk  kemudian  dibandingkan  keaslian  atas  penelitian  yang  direncanakan. Penelusuran  tersebut  dilakukan  melalui  perpustakaan  baik  di  Fakultas  Hukum UNHAS  dan  Perpustakaan  UNHAS,  serta  penelusuran  melalui  hasil-hasil penelitian secara online. Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik membahas tentang,  “Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  Terkait  Hak-Hak  Warga  Binaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.”

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis empiris.  Penelitian  yuridis  empiris  adalah  penelitian  yang  sumber  datanya didapatkan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan didukung oleh  undang-undang  dan  buku-buku  tekait.  Penelitian  jenis  ini  mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam keseharian ( law in action ).
7 Muammar J.A, Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol dan  rehabilitasi  sosial  Lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  A  Banda  Aceh),  tesis,  Banda  Aceh, Fisipol, Universitas Syiah Kuala, 2013
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
Data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian diambil dari Lapas Kelas II A Kota Palopo. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Data  primer  yang  diperoleh  melalui  penelitian lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara  wawancara  dengan  pihak  terkait sehubungan dengan Penulisan tesis ini, dalam hal ini pihak Lapas Kelas II A Kota Palopo,  dan  (2)  Data  sekunder  melalui  studi  kepustakaan  terhadap  berbagai macam bahan bacaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel  hukum,  karangan  ilmiah,  dan  bacaan-bacaan  lainnya  yang  ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dan  kepustaakaan  dengan cara  menjelaskan  dan  menggambarkan  kenyataan-kenyataan  yang  ditemui dilapangan.  Data  yang  diperoleh  baik  data  primer  maupun  data  sekunder dikategorikan  sesuai  jenis  datanya.  Kemudian  data  tersebut  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif,  yaitu  menganalisis  data  yang  berhubungan dengan  masalah  yang  diteliti,  kemudian  dipilih  berdasarkan  pikiran  yang  logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan  secara  deskriptif,  yaitu  dengan  menguraikan,  menjelaskan,  dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini

## PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan  di Lembaga Pemasyarakatan  Kota Palopo
Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  bagian  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  juga  merupakan  lembaga  yang  menentukan  keberhasilan  dalam penggodokan  pelaku  tindak  pidana  untuk  kemudian  nantinya  dikembalikan kepada masyarakat dengan baik. Proses tersebut khusus dilakukan pada kegiatan pembinaan sekaligus pengayoman terhadap masyarakat ( treatment of society and treatment  of  offenders ).  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  mengandung  prinsip-prinsip yang  telah  dipertahankan, ditingkatkan  bahkan  dimantapkan  ke  arah  yang  lebih  baik  dari  masa-masa  yang lalu.  Seperti  dalam  hal  tujuan,  fungsi  dan  asas  pemasyarakatan  yang  tercantum dalam undang-undang tersebut.
Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan warga binaan untuk dapat  kembali  kepada  masyarakat  dengan  baik  dan  bertanggungjawab sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
tentang  Pemasyarakatan 8 untuk  menyiapkan  warga  binaan  pemasyarakatan  agar dapat  berintregrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hak-hak yang  dimiliki  oleh  warga  binaan  yang  tercantum  di  dalamnya  harus  dilakukan dengan  prinsip The  Rule  of  Law yang  memiliki  makna  bahwa  melalui  penegak hukum  atau aparat  negara  tidak  boleh  melakukan  kesewenang-wenangan  dengan melakukan  monopoli  terhadap  pelaksanaan  sanksi  pidana  namun  harus  selalu berpegang pada prinsip due process of law . Prinsip tersebut berarti bahwa dalam implementasi  terhadap  pelaksanaan  sanksi  pidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan penegak hukum atau aparat negara tidak boleh merampas seluruh hak-hak asasi warga negara yang melanggar hukum.
Sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan, bahwa sejak bertahun-tahun yang lalu, upaya untuk merumuskan ketentuan-ketentuan  atau  instrumen-instrumen  internasional  terus  dibuat, khususnya  dalam  pencegahan  kejahatan  dan  peradilan  pidana. The  International Bill  of  Human  Rights memberikan  ketentuan-ketentuan  tentang  hak-hak  asasi manusia  yang  dalam  implementasinya  di  Indonesia  terkadang  masih  ditemukan petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  tidak  menjelaskan  hak-hak  tersebut kepada  warga  binaan  karena  masih  adanya  suatu  anggapan  petugas  lembaga pemasyarakatan  yang  melihat  eksistensi  warga  binaan  atau  narapidana  sebagai objek pemidanaan, padahal hal tersebut telah mengalami pergesaran yang  sangat jauh  sejak  ditetapkannya  berbagai  konvensi-konvensi  Internasional  tentang  hak- hak  asasi  manusia  dan  peradilan  pidana  yang  mengubah  persepsi  bahwa  warga binaan atau narapidana dalam lapas juga harus menjadi subjek dengan pengakuan hak-hak  yang  melekat  pada  dirinya.  Persepsi  atau  anggapan  tersebut  sangat bertentangan dengan The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Tahun 1957 yang sangat menghormati adanya hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.  Ketentuan  dalam  konvensi  tersebut  adalah  ketentuan  minimal yang  wajib  ditaati  dalam  pelaksanaan  pemidanaan  oleh  petugas  lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana atau warga binaan.
Secara  umum  bahwa  tujuan  pemasyarakatan  adalah  dalam  rangka pembentukan  manusia-manusia  yang  mandiri.  Salah  satu  aspek  yang  harus diperhatikan dalam pembentukan manusia mandiri adalah dalam hal kemandirian secara  ekonomi  atau  finansial  dengan  menopangnya  melalui  adanya  pekerjaan sehingga  dalam  sistem  pemasyarakatan  tersebut  pembinaan  kemandirian  atau pembinaan kerja memiliki tempat tersendiri sebagai program yang utama.
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
Dalam  sistem  pemasyarakatan  dikenal  suatu  istilah  yaitu community  based treatment yang  dijabarkan  salah  satunya  dengan  konsep community  vacational network . Konsep ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yakni mengembalikan pelanggar  hukum  atau  narapidana  untuk  dapat  kembali  ke  masyarakat  secara bertanggungjawab 9 . Dalam mencapai tujuan tersebut, kepada narapidana diadakan satu aktivitas  pelatihan, pendidikan dan pekerjan dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat  yang  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  contohnya  seperti  lembaga pendidikan, perusahaan baik perusahaan pemerintah ataupun perusahaan swasta.
Program yang mengadopsi konsep community vacational network memberikan kesempatan  kepada  narapidana  untuk  dibantu  agar  dapat  memperoleh  pekerjaan baik  pada masa  ketika  menjalani  hukuman  pidana  dalam  Lapas,  maupun  selepas ia  menjalani  masa  pidana.  Program  ini  memberikan  bekal  kesempatan  untuk bekerja,  pelatihan  kerja,  keterampilan  bagaimana  bekerja,  wawancara,  menulis lamaran kerja serta kegiatan lainnya  yang dapat memberikan perbaikan pada diri narapidana.  Program  ini  juga  memberikan  kesempatan  kepada  narapidana  untuk bekerja  baik  pada  pekerjaan  yang  sifatnya  internal  lingkungan  lembaga,  maupun bekerja  pada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk  atau  bekerjasama  dengan  Lembaga Pemasyarakatan atau dengan pihak-pihak terkait.
Selanjutnya  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  bagi  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa setiap narapidana yang bekerja harus diberikan  upah  atau  premi,  maka  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  pihak  lembaga pemasyarakatan atau pihak ketiga  yang  mewadahi narapidana harus memberikan upah  atau  premi  dari  pekerjaannya  yang  mana  ketentuannya  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  maupun  Perundang-undangan  di  bawahnya.  Pelaksanaan pekerjaan  kepada  narapidana  dengan  pemberian  upah  dan  premi  juga  diatur  di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 10 .
Pemberian  upah  dan  premi  secara  jelas  tidak  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  ini,  melainkan  menyesuaikan  dengan  aturan  perundang-undangan lainnya. Salah satu aturan perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Atas  Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada  Kementerian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia.  Pada  Pasal  1  Angka  3  memberikan  pengaturan  bahwa  tarif
9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 246.
10 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
atas jenis Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kegiatan kerjasama dengan pihak  lain  dalam  rangka  pembinaan  kemandirian  warga  binaan  pemasyarakatan sebesar  nilai  nominal  yang  tercantum  dalam  kontrak  kerjasama.  Hal  ini  berarti bahwa  nilai  pembayaran  tarif  PNBP  harus  menyesuaikan  antara  kontrak kerjasama  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan  dan  pihak  ketiga. Penetuan  tarif  PNBP  tersebut  secara  logika  ikut  pada  klausul  perjanjian  yang berisi nilai yang dihasilkan oleh pihak ketiga pada kegiatan industrinya khususnya yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  narapidana.  Hal  tersebut berarti bahwa nilai upah atau premi yang diserahkan kepada narapidana beragam dan berbeda baik antara satu bidang pekerjaan dengan pekerjaan lainnya maupun antara satu Lapas dengan Lapas lainnya. Aturan lain yang memberikan penjelasan mengenai  pemberian  upah  dan  premi  kepada  narapidana  yang  melakukan pekerjaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan. Pasal 16 dan Pasal 17 yang mengatur bahwa upah atau premi yang diberikan oleh mitra  kerja  sama  kepada  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  melalui  Kepala  Lapas dan atau Kepala Bapas.
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  1999  tentang  Kerjasama  Penyelenggaraan  Pembinaan  dan Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sejalan  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 Angka 3 yang mengatur bahwa pemberian upah atau premi yang diberikan kepada narapidana tidak secara langsung dapat diterima oleh narapidana, melainkan harus dititip terlebih dahulu pada Lapas dan diberikan ketika  narapidana  membutuhkan  untuk  kebutuhan  yang  mendesak  atau  secara utuh dapat diterima ketika akan menjelang bebas. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan  Industri  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan 11 memberikan  gambaran bahwa  kegiatan  industri  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  bertujuan  untuk meningkatkan  kompetensi  dan  kemampuan  diri  narapidana  di  bidang  tertentu melalui  pelatihan  keterampilan.  Pelatihan  keterampilan  tersebut  dapat  dilakukan sendiri  oleh  lembaga  pemasyarakatan  atau  dengan  mitra  kerja.  Hasil  yang didapatkan dari kegiatan industri tersebut secara berkelanjutan diprioritaskan bagi pemanfaatan atau kebutuhan dalam pemasyarakatan.
Pada  umumnya  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  telah  memberlakukan pemberian  pekerjaan  sebagai  salah  satu  item  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh
11 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  53  Tahun  2016  tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kegiatan Industri dalam Lembaga Pemasyarakatan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pemenuhan  hak  tersebut  juga diupayakan semaksimal mungkin sejalan dengan pelaksanaan hak-hak narapidana lainnya.  Salah  satu  lembaga  pemasyarakatan  yang  telah  menerapkannya  adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
1. Pelaksanaan  Pemberian  Upah  dan  Premi  Kepada  Warga  Binaan  yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  beralamat  di  Jalan  Dr.  Ratulangi
Km.  08  Kota  Palopo  yang  terdiri atas  4 seksi  atau  satuan  kerja  yakni  Seksi  PLP atau Seksi Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Seksi Bimbingan
Narapidana/Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, dan Seksi Administrasi Keamanan dan  Tata  Tertib.  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  juga  memiliki  Sub Bagian  Tata  Usaha  yang  terdiri  atas  Urusan  Kepegawaian  dan  Keuangan  serta Urusan Umum.
Terkait  dengan  urusan  pembinaan  dan  proses  pemasyarakatan,  secara  teknis tugas-tugas  tersebut  dilaksanakan  oleh  Seksi  Pengamanan  Lembaga  Masyarakat, Seksi  Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Seksi Kegiatan Kerja. Tugas  Seksi Pengamanan  Lembaga  Masyarakat  adalah  menjaga  keamanan  dan  ketertiban Lapas  dengan  melakukan:  (1)  Penjagaan  dan  pengawasan  terhadap  narapidana atau  anak  didik;  (2)  Pemeliharaan  dan  menjalankan  tata  tertib;  (3)  Melakukan pengawalan  pemerimaan,  penempatan  dan  pengeluaran  narapidana  dan  anak didik;  (4)  Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelanggaran  keamanan,  dan  (5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Seksi  Bimbingan  Narapidana/Anak  Didik  adalah  memberikan  bimbingan pemasyarakatan  narapidana  /  anak  didik  dengan  cara  melakukan  registrasi  dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.
Seksi  Kegiatan  Kerja  bertugas  untuk  memberikan  bimbingan  kerja, mempersiapkan  sarana  kerja  dan  mengolah  hasil  kerja  dengan  memberikan bimbingan  latihan  kerja  bagi  narapidana/  anak  didik  dan  mengelola  hasil  kerja, dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja.
Secara  teknis  pelaksanaan  pekerjaan  dengan  pemberian  upah  atau  premi kepada  narapidana  dilaksanakan  oleh  Seksi  Kegiatan  Kerja  sebagaimana  hak- haknya  telah  diatur  dalam  Pasal  14  Huruf  g  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan.  Pelaksanaan  pekerjaan  kepada  narapidana dilakukan  pada  berbagai  bidang,  setidak-tidaknya  terdapat  4  bidang  kerja  yang dapat dipilih oleh narapidana dalam untuk bekerja yaitu bidang pertanian. Bidang ini  mengelola  komoditas-komoditas  pertanian  seperti  cabe  rawit,  kangkung,  dan tomat.  Prosesnya  dimulai  dari  tahap  persiapan  yakni  dengan  melakukan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
penyemain  bibit,  penanaman,  perawatan,  panen  hingga  pada  pengepakan  untuk persiapan  pemasaran.  Terdapat  beberapa  narapidana  yang  bekerja  di  bidang  ini mengingat  bidang  pertanian  merupakan  salah  satu  bidang  yang  cukup  umum ditemukan  di  masyarakat.  Proses  dari  awal  hingga  akhir  tergantung  pada  waktu tanam komoditas pertanian. Waktunya dapat beragam, mulai dari 3 bulan hingga 6  bulan.  Pemasaran  selanjutnya  dikelola  oleh  mitra  atau  pihak  ketiga  yang  telah bekerjsama  dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo.  Selanjutnya,  di bidang peternakan juga dilakukan pada berbagai proses mulai dari proses indukan ke  anak,  persiapan  pembuatan  pakan  hingga  pada  pengawasan  dalam  proses pertumbuhan  hewan  tersebut.  Kegiatan  bengkel  las  yang  dilakukan  narapidana adalah  pembuatan  rangka  besi,  perbaikan  barang-barang,  hingga  pembuatan barang  lainnya  sesuai  dengan  pesanan  yang  masuk  pada  bengkel  las  tersebut. Terakhir  yaitu  pembuatan  barang-barang  meubel  yang  juga  digemari  oleh narapidana,  namun  bidang  ini  kurang  banyak  diminati  disebabkan  agak  sulitnya pembuatan  propertinya  seperti  pada  proses  pengukiran  yang  membutuhkan keahlian tersendiri. Namun terdapat pula narapidana yang mampu untuk membuat ukiran yang baik. Proses pembuatannya dimulai dari persiapan dengan masuknya bahan  baku  berupa  kayu  yang  kemudian  disesuaikan  dengan  pesanan  atau kebutuhan  toko  yang  ada.  Tahap  selanjutnya  adalah cutting kayu,  pembuatan meubel  dan  terakhir  tahap finishing dengan  proses  pengecatan.  Jadwal pelaksanaan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  narapidana  atau  warga  binaan  dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo ini dilakukan 6 hari dalam seminggu yang dimulai pada Pukul 08.00 hingga  Pukul 14.00. Setelah melakukan sarapan, mandi  dan  aktifitas  pagi,  maka  waktu  bekerja  telah  dimulai  dan  akan  diberikan waktu istirahat selama satu jam yaitu pada Pukul 12.00 hingga Pukul 13.00 untuk melakukan sholat dan makan siang.
Tugas  Lapas  Palopo  IIA  lainnya  adalah  bekerjasama  dengan  Dinas  PU  Kota Palopo  untuk  melaksanakan  pelatihan  kejuruan  dengan  memberikan  izin  kerja kepada  narapidana  atau  warga  binaan  yang  terlibat  dalam  kegiatan  pelatihan tersebut. Kemudian, mitra kerja bisa secara mandiri memasarkan hasil produknya, atau memajangnya melalui karya  pameran, kemudian menjualnya kepada publik, dengan harapan karya tersebut tidak hanya menimbulkan apresiasi terhadap karya seni  tersebut.  Kinerja  narapidana  atau  penghuni  binaan  juga  dapat  memberikan hasil  kepada  narapidana  atau  penghuni  binaan  sebagai  biaya  tambahan  untuk pekerjaan  mereka.  Setiap  produksi  membutuhkan  biaya,  antara  lain  harga  bahan baku,  peralatan  yang  digunakan,  dan  biaya  perawatan  peralatan.  Berdasarkan keputusan  yang  diambil  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Kota  Palopo, maka presentase untuk modal adalah sebesar 25% berdasarkan harga jual barang
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
yang diproduksinya, 25% dimasukkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  dan  50%  sisanya  diberikan  kepada  narapidana  atau  warga binaan sebagai upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannnya.
Narapidana  atau  warga  binaan  yang  bekerja  di  Lapas  Palopo  IIA  dapat menerima  upah  dan  premi  asuransi  sebagai  imbalan  atas  upah  yang  ditentukan oleh  kontrak  mereka  sebelumnya  dengan  pihak  ketiga.  Pembayaran  gaji  atau premi  asuransi  tidak  akan  otomatis  diberikan  kepada  narapidana  atau  penghuni binaan.  Hasil  kerjanya  akan  diserahkan  ke  Lapas  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  (Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak Pembantu  Pemasyarakatan),  dan  Pasal  29  ayat  3  akan  dilaksanakan  di  Kota Palopo.  Menyiapkan  rekening  tabungan  untuk  narapidana  atau  warga  binaan  di Bank  Nasional  Indonesia  (BRI)  untuk  menyetor  gaji  atau  premi  asuransi  yang dihasilkan oleh pekerjaan ke rekening tabungan, selain itu juga memberikan satu pelajaran tentang manajemen keuangan agar setelah narapidana atau warga binaan tersebut telah bebas, maka ada pembelajaran penting yang dapat diambil.
2. Kendala  yang  Dihadapi  dalam  Pemberian  Upah  dan  Premi  kepada Narapidana  atau  Warga  Binaan  yang  Melakukan  Pekerjaan  pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
Seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  telah  dilakukan  upaya  penerapan  upah dan  premi  asuransi  bagi  penghuni  binaan  atau  narapidana  yang  bekerja  di  Lapas Palopo  IIA  agar  dapat  beroperasi  secara  normal  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  kebijakan  internal.  Namun  pada tataran  penegakannya, masih  terdapat  kendala  atau  batasan  yang  membuat  tidak  mungkin  memberikan upah atau premi asuransi kepada narapidana atau warga binaan Lapas Palopo IIA. Hal ini disebabkan minimnya kawasan industri yang tersedia. Sektor industri yang mengelola  atau  bekerjasama  antara  Lapas  Palopo  IIA  dengan  pihak  ketiga  atau mitra  kerja  masih  sedikit.  Hal  ini  mempengaruhi  tidak  semua  narapidana  atau penghuni  binaan  yang  memiliki  potensi  atau  kemampuan  kerja  untuk  bekerja. Peningkatan sektor industri juga membutuhkan peningkatan mitra. Apabila mitra kerja  dikelola  oleh  Lapas  Palopo  IIA  atau  diserahkan  kepada  pihak  ketiga  untuk pelaksanaan, maka harus konsisten pula dengan penambahan sarana dan prasarana penunjang industri.
Berikutnya  adalah  kurangnya  tenaga  atau  tenaga  ahli.  Industri  yang  saat  ini diterapkan  di  Lapas  Palopo  IIA  masih  memiliki  sumber  daya  manusia  yang kurang.  Kerugiannya  adalah  kurangnya  personel,  sehingga  perencanaan, pelaksanaan  dan  pemantauan  kegiatan  yang  terbaik  masih  membutuhkan  tenaga yang lebih. Jumlah narapidana yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  sektor  industri  kurang  mencukupi,  oleh  karena  itu  petugas  harus
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
meningkatkan  intensitas  dan  kepadatan  pekerjaan,  agar  pekerjaan  tidak  dapat dioptimalkan secara maksimal.
Terakhir,  dalam  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  dan  kebijakan  yang diterapkan  oleh  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Palopo  tingkat  IIA,  mereka masih  meyakini  bahwa  aturan  pemberian  gaji  atau  premi  asuransi  kepada narapidana atau  narapidana  saja  tidak cukup.  Besarnya  upah  atau  premi  asuransi yang dibayarkan kepada narapidana atau penghuni binaan tidak seragam, sehingga terdapat  perbedaan  antara  narapidana  atau  penghuni  binaan  yang  bekerja  di  satu bidang  dengan  bidang  lainnya,  dan  akan  menimbulkan  masalah  sosial  di kemudian  hari.  Beberapa  peraturan  yang  ada  terkait  dengan  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Upaya  dalam  Menanggulangi  Kendala  dalam  Pelaksanaan  Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan dalam Lembaga

## Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
Penerapan  upah  dan  premi  asuransi  bagi  narapidana  atau  warga  binaan  yang bekerja  di  Lembaga  Sosialisasi  IIA  Palopo  terkadang  menemui  kendala. Hambatan ini membutuhkan upaya yang lebih besar dari pengelola Lapas Palopo IIA,  bahkan  jika  hambatan tersebut  belum  diterapkan  secara  maksimal.  Pertama, mengoptimalkan kegiatan industri yang ada: Kegiatan industri yang dilaksanakan oleh  Lapas  Palopo  IIA  masih  membutuhkan  lebih  banyak  tempat  kerja  untuk menyerap  narapidana  atau  penghuni  yang  mampu  dan  berminat  bekerja.  Upaya lain  dari  Lapas  Palopo  IIA  adalah  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  seperti Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Palopo.  Tujuan  dari  kegiatan  koperasi  ini  adalah untuk  memberikan  surat  keterangan  kerja  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota Palopo  kepada  narapidana  atau  warga  binaan  Lapas  Palopo  IIA.  Upaya  yang diambil oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo adalah mempekerjakan narapidana  atau  warga  binaan  yang  dianggap  memiliki  kemampuan  untuk membantu pekerjaan yang sifatnya ringan kepada beberapa narapidana atau warga binaan yang memiliki kemampuan, potensi dan keinginan untuk bekerja.
Kedua,  kekurangan  pegawai  atau  personel  merupakan  persoalan  yang  muncul pada  hampir  seluruh  Lembaga  Pemasyarakatan  di  seluruh  Indonesia.  Tingginya beban kerja dan pengawasan terhadap narapidana tidak cukup berimbang dengan adanya  pegawai  atau  personel  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Kota  Palopo. Banyaknya  narapidana  atau  warga  binaan  yang  bekerja  tidak  bisa  secara  penuh dikontrol  oleh  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Kota  Palopo.  Untuk mengantisipasi  hal  tersebut  maka  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo telah  melakukan  penambahan  pegawai  non  PNS  melalui  rekrutmen  mandiri dengan  status  Pegawai  Kontrak.  Pegawai  yang  tersaring  masuk  diharapkan
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
mampu melaksanakan pekerjaan yang sifatnya adminsitratif sehingga beban kerja dari pegawai lainnya dapat terurai untuk kemudian dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing secara lebih optimal.
Ketiga,  kebijakan/Diskresi  pada  hal-hal  yang  belum  jelas.  Aturan  perundang- undangan  mengatur  bahwa  dalam  pelaksanaan  hak-hak  kepada  narapidana  atau warga  binaan  diserahkan  kepada  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  mengaturnya. Terdapat  ketidakjelasan  mengenai  nominal  upah  atau  premi  yang  diberikan kepada narapidana atau warga binaan  yang bekerja pada kegiatan industri dalam Lapas. Pelaksanaan pekerjaan, kendala dan upaya dalam mengatasi kendala yang ada telah dibahas pada pembahasan di atas. Pelaksanaan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam rangka penjaminan akan hak-hak narapidana atau warga binaan dalam  lembaga  pemasyarakatan.  Penjaminan  hak-hak  tersebut  dilakukan  agar narapidana  atau  warga  binaan  tidak  merasakan  adanya  diskriminasi  sehingga secara psikis, narapidana atau warga binaan merasa tidak sedang menjalani masa hukuman.  Tercapainya  tujuan  pemidanaan  juga  tergantung  pada  pelaksanaan pemidanaan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Lawrence  M.  Friedmen 12 mengemukakan  tiga  unsur  yang  harus  diperhatikan dalam  penegakan  hukum.  Ketiga  unsur  itu,  meliputi  struktur,  substansi,  dan budaya hukum.
Berkaitan  dengan  struktur  hukumnya,  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Palopo  merupakan  bentuk  dari  struktur  hukum  yang  secara  kelembagaan bertanggungjawab  atas  proses  pembinaan  dan  pembentukan  narapidana  atau warga  binaan  yang  baik  dan  bertanggungjawab  ketika  telah  kembali  di  tengah- tengah masyarakat. Persoalan yang timbul terkait dengan lembaga pemasyarakatan  ini  adalah  persoalan  yang  sangat  umum  pada  semua  lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut mengakibatkan pegawai lembaga  pemasyarakatan  kewalahan  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya dalam  melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  narapidana  atau  warga  binaan, selain itu narapidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan merasakan kondisi yang  kurang  nyaman,  berdesak-desakan,  pengap,  yang  akhirnya  apabila  tidak diantisipasi  akan  menyebabkan  penularan  penyakit.  Kelebihan  kapasitas  pada proses  pelaksanaan  pekerjaan  kepada  narapidana  di  bidang  industri  juga  turut berdampak.  Kelebihan  tersebut  menyebabkan  adanya  narapidana  yang  memiliki potensi,  minat  dan  bakat  yang  secara  kemampuan  dapat  bekerja  menjadi  tidak dapat  bekerja  karena  kapasitas  atau  kuota  pekerjaan  penuh.  Satu  orang  pegawai lembaga  pemasyarakatan  harus  mampu  menangani  25-40  orang  narapidana  atau
12 Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, (Bandung: Nusa Media) hal. 16
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
warga  binaan  sehingga  pelaksanaannya  menjadi  kurang  efektif.  Salah  satu  hal yang  menjadi  catatan  juga  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo adalah mengenai cara pandang pegawai lembaga pemasyarakatan yang terus harus diberikan pemahaman konsep mengenai pemidanaan.
Selain  dari  faktor  struktur  hukum  mengenai  kelembagaan  dan  penegak hukumnya,  faktor  lain  yang  harus  diperhatikan  adalah  terkait  dengan  faktor hukum itu sendiri atau perundang-undangan. Masih terdapat hal-hal yang kurang jelas  diatur  dalam  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  maupun  peraturan menteri  yang  mengatur  tentang  hak-hak  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan.  Di  dalam  aturan  tersebut  belum  menjelaskan  tentang  waktu pelaksanaan,  berapa  jumlah  peserta,  mekanisme  pelaksanaan,  hal-hal  yang  harus menjadi  syarat  atau  pertimbangan,  serta  hal-hal  teknis  lainnya  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  bidang  kerja  industri  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
Budaya  hukum  atau  kultur  hukum  juga  mempengaruhi  penegakan  hukum khususnya  dalam  pelaksanaan  hak-hak  warga  binaan  atau  narapidana  terkait dengan  pemberian  upah  dan  premi  bagi  warga  binaan  atau  narapidana  yang bekerja.  Dalam  hal  pelaksanaan  hak-hak  warga  binaan  atau  narapidana  masih terdapat  banyak  pandangan  masyarakat  yang  tertutup  apabila  pembahasannya terkait  dengan  narapidana.  Pandangan  atau  stigma  tersebut  dalam  aktivitas pemberian  hak-hak  kepada  warga  binaan  atau  narapidana  khususnya  pemberian upah atau premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja pada lembaga pemasyarakatan  juga  berimbas,  faktanya  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA  Palopo  masih  kesulitan  dalam  upayanya  untuk  meningkatkan  jumlah  bidang kerja  yang  bekerjasama  dengan  mitra  kerja.  Padahal  dalam  implementasinya beberapa hal dapat dilakukan oleh mitra kerja dengan meningkatkan pengawasan dan  kordinasi  dengan  lembaga  pemasyarakatan  untuk  menjamin  hal-hal  yang tidak  diinginkan.  Perencanaan  terhadap  pengawasan  dan  kordinasi  tersebut  akan lebih  efektif  bila  dituangkan  ke  dalam  kontrak  kerjasama  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja.

## B. Konsep  Ideal  Pemberian  Upah  dan  Premi  bagi  Narapidana  atau  Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
Lembaga  pemasyarakatan  sebagai  salah  satu  komponen  dari  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  di  dalam  bidang  pemasyarakatan  dan  sebagai  tempat  dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan narapidana membutuhkan perhatian khusus dan harus diselesaikan dengan tuntas. Tujuan dari perlakuan dan pembinaan yang berdasarkan pada sistem pemasyarakatan ini adalah mewujudkan reintegrasi sosial
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
agar narapidana atau warga binaan dapat kembali kepada masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tujuan pemidanaan di atas, bahwa Louis P. Corney 13 memberikan  pendapat  terkait  dengan  prinsip  dasar  dalam  pelaksanaan mekanisme pembinaan dan pemberian hak-hak narapidana atau warga binaan.
Pertama,  bahwa  narapidana  harus  memiliki  kesiapan  untuk  masuk  ke  akses sumber  daya  masyarakat,  termasuk  memiliki  kesempatan  kerja,  mendapatkan pelayanan profesional dan penerimaan publik. Penjamin adalah orang-orang yang telah mengenal narapidana tersebut dengan persyaratan juga bahwa penjamin juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai penjamin. Padahal, terdapat banyak faktor yang  dapat  melatarbelakangi  mengapa  seseorang  melakukan  perbuatan  kriminal, misalnya  saja  faktor  ekonomi,  faktor  politis,  faktor  mental  dan  kejiwaan,  faktor kurang beruntung dan faktor lingkungan. Maka suatu kekeliruan bagi masyarakat yang berpikir bahwa semua narapidana adalah seorang penjahat, tetapi masyarakat harus  melihat  narapidana  sebagai  orang  yang  salah  jalan,  tersesat,  melanggar hukum  dan  bernasib  kurang  baik  sehingga  membutuhkan  bimbingan  atau  ajakan untuk dapat kembali ke jalan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
Prinsip  kedua  dijelaskan  bahwa  narapidana  yang  akan  diberikan  pekerjaan sebagai  pemenuhan  haknya  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  harus  telah diseleksi  dan  memenuhi  persyaratan  tertentu  guna  menjamin  keselamatan masyarakat  dan  narapidana  itu  sendiri.  Syarat-syarat  yang  diajukan  sebelum melakukan  pekerjaan  terkait  dengan  perilaku  yang  ditunjukkan  narapidana  yang selama ini di dalam lembaga pemasyarakatan, tingkat partisipasi dalam kegiatan- kegiatan  pembinaan  dalam  lembaga  pemasyarakatan  dan  hubungan  sosial  antara sesama  warga  binaan  atau  dengan  pegawai  lembaga  pemasyarakatan.  Hal  itu menjadi indikator yang menunjukkan antusias, hubungan sosial dan kejujurannya. Prinsip ketiga adalah narapidana tidak boleh dieksploitasi atau diperlakukan sama satu dengan yang lainnya. Prinsip ini terkait dengan prinsip umum dalam hukum yaitu equality  before  the  law dan  hak  asasi  manusia.  Prinsip  keempat  adalah pemberlakuan  pengamanan  minimum  ( minimum  security )  bagi  narapidana  atau warga binaan yang melakukan pekerjaan di luar lembaga pemasyarakatan. Proses pengamanan  tetap  berjalan  tetapi  dengan  intensitas  yang  kurang  untuk memberikan  kondisi  yang  nyata  sebagaimana  realita  dalam  pelaksanaan pekerjaan. Prinsip kelima mengenai tanggung jawab pemidanaan narapidana atau warga binaan antara lembaga pemasyarakatan dengan mitra kerja dan sebaliknya.
13 Hamja,  Hamja,  Pemberdayaan  Lembaga  pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud Pelaksanaan  Community  Base  Correction  di  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015) Hal. 203
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
Keberhasilan  konsep  tersebut  bergantung  dari  faktor  wilayah  ( Geographic Location )  Penentuan  wilayah  didasarkan  pada  suatu  lokasi  tertentu  dan diperuntukkan  bagi  narapidana  atau  warga  binaan  yang  berasal  dari  wilayah tersebut,  alasannya  bahwa  berdasarkan  tujuan  operasionalisasinya  yaitu membantu  narapidana  atau  warga  binaan  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungan  dan  masyarakat  sekitarnya.  Narapidana  atau  warga  binaan  yang mendiami  lembaga  pemasyarakatan  terdiri  dari  wilayah  dan  latar  belakang  yang berbeda  sehingga  adaptasi  atau  penyesuaian  dengan  kondisi  masyarakat  dan lingkungan  mungkin  saja  dibutuhkan.  Berikutnya,  faktor  usia  ( Age ).  Faktor  usia narapidana  atau  warga  binaan  juga  merupakan  faktor  yang  penting,  usia narapidana  atau  warga  binaan  harus  diseleksi  sedemikian  rupa,  alasannya didasarkan bahwa usia yang terlalu muda terdapat kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja, sedangkan pada usia yang terlalu tua akan mengalami  kesulitan  pada  jenis  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  narapidana. Lamanya  waktu  tinggal  harus  disesuaikan  dengan  program  yang  ada  dengan pertimbangan  bahwa  seorang  narapidana  yang  memiliki  sisa  hukuman  3  bulan tidak  akan  mendapatkan  manfaat,  keuntungan  atau  pengetahuan  dari  program yang  dijalankan  dalam  waktu  6  bulan  atau  lebih.  Selanjutnya,  faktor ketergantungan  alkohol  dan  narkotika  narapidana  atau  warga  binaan  yang mengalami ketergantungan narkotika atau alkohol tidak diperkenankan mendapat haknya  berupa  upah  atau  premi  atas  pekerjaan  kecuali  bila  ada  petugas  atau pegawai lembaga pemasyarakatan yang dapat menangani hal tersebut.
Selain itu, pemilihan lokasi ( Location an Site Selection ). Pemilihan lokasi perlu mendapatkan  perhatian,  hal  ini  bertujuan  untuk  memfasilitasi  narapidana  atau warga  binaan  untuk  kembali  ke  masyarakat  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung  jawab  yang  ditanggung  secara  bersama-sama  antara  unsur  petugas, narapidana dan unsur masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam operasionalisasi pemberian  hak-hak  kerja  dengan  pemberian  upah  dan  premi  kepada  narapidana atas  pekerjaannya  sebaiknya  dilakukan  sejak  proses  perencanaannya,  karena selain  harapan  agar  narapidana  berubah  ke  arah  yang  lebih  baik,  pandangan masyarakat  dan  tingkat  penerimaannya  terkait  narapidana  juga  harus  berubah. Penerimaan  dari  masyarakat  juga  dibutuhkan  karena  hal  ini  akan  meningkatkan rasa  percaya  diri  narapidana  bahwa  mereka  akan  kembali  kepada  masyarakat sebagai warga negara yang baik.
Petugas  dan  pelatihannya  dilaksanakan  oleh  pegawai  lapas  atau  oleh  mitra kerja  yang  telah  bekerja  sama  dengan  lembaga  pemasyarakatan  dalam pelaksanaannya  namun  dapat  pula  dilaksanakan  oleh  sukarelawan,  profesional bahkan oleh mantan narapidana. Dalam hal ini dibutuhkan personel atau petugas
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
yang dapat menjalankan peran tersebut dengan membantu narapidana atau warga binaan  dalam  mempersiapkan  diri  untuk  kembali  ke  masyarakat  sehingga perannya sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat dapat tercapai dengan baik dan bertanggungjawab.
Rancang konsep ini dengan keamanan minimal dengan mencerminkan kondisi kehidupan  normal  komunitas.  Perlu  juga  dilakukan  pengawasan  terhadap narapidana  atau  narapidana,  karena  bagaimanapun  juga  waktu  di  penjara  adalah masa  peralihan  yang  membutuhkan  pengawasan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan prosedur  untuk  melindungi  narapidana  atau  warga  yang  dibantu  dari  tindakan yang  dapat  merugikan  diri  sendiri  atau  masyarakat.  Direkomendasikan  untuk mengontrol  atau  mengawasi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  aturan  dan  perilaku, jam  kerja  dan  catatan  sebagai  bahan  evaluasi  dan  verifikasi.  Kontrol  ini  harus memperhitungkan  bahwa  narapidana  atau  penghuni  yang  dibantu  dapat membentuk  tanggung  jawab  pribadi  atas  kepercayaan  yang  diharapkan  dalam ketertiban dan kesadaran pribadi. Dengan kondisi demikian, aturan-aturan terkait dengan  pengawasan  dan  tata tertib  seharusnya  adalah  aturan  dan  tata  tertib  yang juga  muncul  dari  dalam  diri  sendiri,  kebutuhan  diri  dan  bukan  sesuatu  yang datang dari luar atau suatu tuntutan atau paksaan dari luar.
Program work release memiliki kemampuan untuk memberikan dampak positif pada  narapidana  dan  kemampuan  mereka  untuk  mendapatkan  pekerjaan  setelah mereka  dibebaskan.  Selain  itu,  narapidana  yang  berpartisipasi  dalam  program work  release dapat  memperoleh  pekerjaan  hampir  dua  kali  lebih  cepat  jika dibandingkan  dengan  narapidana  yang  tidak  berpartisipasi.  Penelitian  telah menunjukkan  bahwa  narapidana  yang  mengambil  bagian  dalam  program pembebasan  kerja  menerima  gaji  yang  lebih  tinggi  dalam  pekerjaan  mereka setelah dibebaskan. Program work release juga telah terbukti menurunkan tingkat residivisme di antara penjara. Fasilitas Work Release berfungsi sebagai jembatan antara kehidupan di penjara dan kehidupan di masyarakat. Narapidana atau warga binaan yang mendiami lembaga pemasyarakatan dapat memilih dan tetap bekerja, mengembangkan  keterampilan,  dan  sehingga  menjadi  anggota  masyarakat  yang produktif.  Kegagalan  untuk  mematuhi  aturan  dapat  mengakibatkan  sanksi  atau penghentian  dari  program. Work  release dapat  ditemukan  pada  sebagian  besar penjara  di  Amerika  Serikat.  Narapidana  dapat  meninggalkan  penjara  setiap  hari untuk  bekerja  dan  diharuskan  kembali  ke  penjara  setelah  pekerjaan  mereka selesai. Narapidana harus mendapatkan setidaknya upah minimum. Rencana kerja dan  lokasi  kerja  harus  ditinjau  dan  disetujui  oleh  manajer  penjara.  Narapidana harus  bekerja  dalam  lingkungan  yang  diawasi  dan  tidak  boleh  bekerja  untuk anggota  keluarga  atau  menjalankan  bisnis  mereka  sendiri.  Mitra  kerja  harus
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
menerima laporan dari staf Seksi Penjara dan aturan program serta diwajibkannya mitra kerja untuk memberikan asuransi kompensasi pekerja.
1. Implementasi Konsep Ideal Pemberian Upah dan Premi bagi Narapidana atau  Warga  Binaan  yang  Melakukan  Pekerjaan  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo
Sebagaimana prinsip, konsep dan operasionalisasi di atas, apabila dihubungkan dengan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  maka  terdapat  hal-hal  yang perlu  menjadi  perhatian  dan  perbaikan. Dalam  pelaksanaan  konsep work  release atau  pengadopsian  prinsip  dan  opersionalisasi  dari National  Institute  of  Law Enforcement and Criminal Justice maka dibutuhkan aturan pelaksanaan, baik itu dalam  bentuk  perubahan  undang-undang  pemasyarakatan,  perubahan  peraturan pemerintah,  peraturan  menteri  atau  aturan  lainnya  sehingga  menjadi  jelas implementasi  konsep,  operasionalisasi  dan  prinsip  tersebut.  Seperti  yang  kita ketahui  bersama,  sulit  untuk  menentukan  nominal  gaji  dan  premi  asuransi  para narapidana  atau  warga  binaan  di  Lapas  Palopo  IIA,  dan  pengajuannya  sesuai dengan  kontrak  kerjasama  antara  Lapas  Palopo  IIA  dengan  mitra  kerja  yang bergerak  di  bidang  industri.  Kesepakatan  antara  Lapas  Palopo  IIA  dan  mitranya harus  didasarkan  pada  aturan  penegakan  hukum.  Hal  ini  wajar  karena kekhawatiran  bahwa  gaji  dan  premi  asuransi  narapidana  atau  narapidana  tidak memenuhi  standar  atau  standar  kemanusiaan  yang  berlaku  bagi  masyarakat. Dalam  praktiknya,  hal  ini  akan  mengarah  pada  perlakuan  tidak  manusiawi  atau penganiayaan terhadap narapidana atau penghuni dampingan.
Berikutnya,  penegak  hukum.  Dibutuhkan  penambahan  personel  dari  tenaga profesional untuk menjalankan konsep konseling serta kerjasama pelatihan untuk membantu dalam keterampilan kerja sekalipun kerjasama pelatihan kerja ini telah dilaksanakan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  melalui  Dinas Pekerjaan  Umum  Kota  Palopo  yang  memberikan  pelatihan  dan  sertifikasi  kerja kepada  narapidana  atau  warga  binaan.  Untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kemampuan  pegawai  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo,  dibutuhkan pula  adanya  pelatihan-pelatihan  lanjutan  mengenai  penyempurnaan  konsep- konsep pemidanaan dan implementasinya selama ini. Pelatihan-pelatihan tersebut juga  harus  mampu  mengubah  perspektif  atau  anggapan  lama  beberapa  pegawai lembaga pemasyarakatan yang melihat narapidana sebagai objek pemidanaan.
Aspek  Sarana  dan  Fasilitas  Penunjang  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Palopo  masih  membutuhkan  penambahan  bidang  industri  dan  kuota  dalam pelaksanaan pekerjaan kepada narapidana atau warga binaan. Persoalan lain yang dihadapi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Palopo  adalah  kurangnya fasilitas,  bidang  industri  serta  sarana  yang  dapat  digunakan  oleh  wanita.  Dalam
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin
menjalankan  konsep  yang  ideal  tentunya  dibutuhkan  sarana  dan  fasilitas  yang sesuai  antara  banyaknya  jumlah  narapidana  atau  warga  binaan  dengan ketersediaan sarana dan fasilitas.
Terakhir  yaitu  aspek  masyarakat.  Anggapan  masyarakat  yang  selama  ini menilai  narapidana  sebagai  kriminal,  pelanggar  hukum  dan  orang  yang  urakan harus  diubah  demi  mewujudkan  tujuan  pemidanaan.  Tingkat  penerimaan masyarakat  yang  ada  selama  ini  memperlihatkan  keengganan  masyarakat  untuk bekerja  sama  dengan  lembaga  pemasyarakatan  dan  narapidana  pada  program- program  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan.  Peran  serta  tersebut  dapat diupayakan dengan sosialisasi dengan memberikan pemahaman mengenai konsep pemidanaan,  rencana  dalam  pembinaan  dan  tujuan  pemidanaan  agar  masyarakat secara  luas  dapat  memaknai  suatu  proses  pemidanaan  sebagai  suatu  pembinaan dan  pemberian  dukungan  kepada  narapidana  atau  warga  binaan  dan  bukan merupakan  penolakan  atau  pandangan  sinis 14 .  Oleh  karena  itu  faktor  undang- undang,  penegak  hukum,  sarana  dan  fasilitas  penunjang  serta  masyarakat  sangat berpengaruh  dalam  upaya  penegakan  hukum  khususnya  dalam  mewujudkan tujuan  pemidanaan  yang  sesuai  dengan  menjalankan  dan  menjamin  hak-hak narapidana  atau  warga  binaan  salah  satunya  dengan  pemberikan  upah  dan  premi kepada  warga  binaan  atau  narapidana  yang  bekerja.  Tujuan  pemidanaan  yang berusaha  dilaksanakan  adalah  dengan  menjadikan  narapidana  atau  warga  binaan dapat berasimilasi ke masyarakat secara baik dan bertanggung jawab.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Pelaksanaan  terkait  pemberian  upah  dan  premi  asuransi  kepada  narapidana atau  warga  binaan  di  tempat  kerja  dilakukan  melalui  kontrak  antara  Lembaga Pemasyarakatan Palopo IIA dengan mitra kerjanya meliputi pertanian, peternakan, bengkel  las  dan  furniture  yang  dilaksanakan.  Banyak  kendala  yang  dihadapi, namun  masyarakat  sudah  berusaha  untuk  mengatasi  kendala  yang  muncul. Berikutnya,  konsep  ideal  pemberian  upah  dan  premi asuransi  kepada  narapidana yang  bekerja  atau  penghuni  binaan  mengacu  pada National  Institute  of  Law Enforcement  and  Criminal  Justice (NILECJ),  seperti  pelaksanaan  pembebasan kerja.  Lapas  Palopo  IIA  masih  perlu  bekerja  keras  untuk  mencapai  bentuk idealnya.
14 Rifanty Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012 hal. 1-15
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin

## B. Saran
Perlu  adanya  regulasi  yang  jelas  mengenai  pembayaran  upah  dan  premi asuransi kepada narapidana atau tenaga pembantu, maka penulis merekomendasikan  kepada  Republik  Demokratik  Rakyat,  pemerintah  atau Menteri  Hukum  dan  HAM  untuk  menetapkan  aturan  mengenai  keberadaan  upah minimum.  Undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  secara  jelas  mengatur Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  agar  peraturan  tersebut  dapat  dijadikan acuan untuk menentukan upah atau standar premi asuransi yang ditentukan dalam kontrak antara Lapas dengan mitra industri yang akan mempekerjakan narapidana atau  warga  sipil.  Mengenai  pandangan  atau  pendapat  yang  masih  ada, memperlakukan  narapidana  atau  penghuni  binaan  sebagai  sasaran  hukuman, penjahat, pengganggu, dan penyesat, maka masyarakat perlu disosialisasikan dan dilatih agar memiliki pandangan penolakan dan sinis terhadap mereka. Sosialisasi dan  pelatihan  tersebut  dapat  mencakup  konsep,  prinsip,  dan  langkah-langkah hukuman  yang  ideal,  terutama  dalam  hal  pemberian  upah  dan  jaminan  kepada narapidana atau narapidana yang bekerja.
Tentang Pemasyarakatan terkait Hak-Hak Warga                                    Abd. Asis Binaan di Lembaga Permasyarakatan                                                       Audyna Mayasari Muin

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Akbar  datunsolang, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Bagi  Narapidana  dalam sistem pemasyarakatan (studi kasus Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado ), 2013.
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, 1996.
Hamja,  Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai Wujud  Pelaksanaan  Community  Base  Correction  di  Dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, (Bandung: Nusa Media), 2009.
Michael  G.  Nainggolan, efektivitas  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  pemasyarakatan  terhadap  warga  binaan  anak  di  Lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Utara , 2017.
Muammar J.A, Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan (studi tentang kontrol  dan  rehabilitasi  sosial  Lembaga  pemasyarakatan  kelas  II  A Banda  Aceh),  tesis,  Banda  Aceh,  Fisipol,  Universitas  Syiah  Kuala, 2013.
Rifanty Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt- Des/2012
Supriyono,  Bambang, Peningkatan  Kinerja  Lembaga  pemasyarakatan  Klas  IIB Nusakambangan. Kanwil  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Kegiatan  Industri  dalam  Lembaga Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan