DOI http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.290 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 4, No. 5, November 2023
Desain Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)

## Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Siti Romlah
STIT Attaqwa Ciparay Bandung, Indonesia Email: hulimanag@gmail.com , ivanfanani1980@gmail.com , sitiromlahfanani@gmail.com
Article Information Submitted: 13 November 2023 Accepted: 22 November 2023 Online  Publish: 22 November 2023

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  rancangan  desain  Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS).  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Berdasarkan  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  bagaimana  proses  tahapan  dalam melaksanakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  di  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS).    Pelaksanaan  SPMI  harus  secara  konsisten mengupayakan pencapaian kualitas dalam segala aspek, yaitu aspek input, proses, output,  dan  outcome.    Dan  yang  penting  juga  semua  elemen  harus  bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan.

## Kata Kunci : SPMI, Sistem Penjaminan Mutu, PTKIS

## Abstract
This study aims to describe the design of the implementation of the Internal Quality Assurance  System  (SPMI)  as  an  effort  to  improve  the  quality  of  education  at Private  Islamic  Religious  Universities  (PTKIS).  This  research  is  a  qualitative research  with  a  descriptive  approach.  Based  on  this  research,  it  is  expected  to provide  an  overview  of  how  the  process  stages  in  implementing  the  Internal Quality  Assurance  System  (SPMI)  at  Private  Islamic  Religious  Universities (PTKIS).    The  implementation  of  SPMI  must  consistently  strive  for  quality achievement  in  all  aspects,  namely  input,  process,  output,  and  outcome  aspects. And  the  important  thing  is  also  that  all  elements  must  work  based  on  the established Quality Assurance System.

## Keywords: SPMI, Quality Assurance System, PTKIS

## Pendahuluan
Perguruan Tinggi sebagai sistem formal yang terdiri dari berbagai kegiatan yang cukup kompleks, terdiri dari berbagi elemen yang saling terkait satu sama lain (tata  kelola, sumber daya  manusia,  mahasiswa,  dan  infrastruktur).  Sebagai  sebuah  sistem,  Perguruan  Tinggi membutuhkan  kontrol  yang  menjamin  kualitas  Perguruan  Tinggi,  kontrol  baik  secara eksternal  maupun  internal.  Keabsahan  mutu  pendidikan  secara eksternal  dilakukan  oleh  :  1) DIKTI mewakili Pemerintah, dan 2) BAN-PT mewakili masyarakat dan atau oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) lainnya. Sedangkan legitimasi mutu secara internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu masing-masing Perguruan Tinggi tersebut (Anggraeni, 2017).
Penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  adalah  proses  perencanaan,  pemenuhan, pengendalian,  dan  pengembangan  standar  pendidikan  tinggi  secara  konsisten  dan berkesinambungan, sehingga pemangku kepentingan internal dan eksternal Pendidikan tinggi,
yaitu  mahasiswa,  dosen,  karyawan,  masyarakat,  dunia  usaha,  asosiasi  profesi,  pemerintah dapat  memperoleh  kepuasan  terhadap  kinerja  dan  output  perguruan  tinggi.      Kegiatan penjaminan mutu ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan tinggi.    Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi, Sistem  Penjaminan  Mutu  Perguruan  Tinggi  (SPMPT)  terdiri  dari  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dikembangkan oleh Perguruan  Tinggi  terkait,  sedangkan  SPME  dilaksanakan  melalui  akreditasi  (Kementrian Hukum dan HAM, 2012).
Pelaksanaan  SPMI  di  perguruan  tinggi  sering  menemui  permasalahan,  antara  lain:  (1) kesadaran  para  pelaku  proses  pendidikan  akan  pentingnya  penjaminan  mutu  sebagai kebutuhan stakeholder masih relatif rendah;   (2) pemahaman konsep sistem penjaminan mutu pendidikan  oleh  civitas  akademika  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  masih  belum merata;  (3)  komitmen  para  pelaku  dalam  proses  pendidikan  tinggi,  baik  yang  memimpin maupun  yang  dipimpin,  untuk  selalu  menjamin  dan  meningkatkan  mutu  pendidikan  masih relatif kurang; (4) Ketersediaan sumber daya manusia, khususnya auditor, untuk mendukung SPMI  masih  belum  terpenuhi;  dan  (5)  pelaksanaan  SPMI  tidak  dilakukan  secara  rutin, sehingga  sulit  untuk  mengukur  pencapaian  perbaikan  berkelanjutan  (Sulaiman  &  Wibowo, 2016).
Definisi  kualitas  secara  umum  adalah  kesesuaian  dengan  standar,  kesesuaian  dengan harapan pemangku kepentingan , atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Kualitas adalah tingkat  buruk  atau  baik  sesuatu.  Keberadaan  kualitas  sangat  penting  untuk  mengetahui sesuatu  apakah  sudah  mencapai  kesuksesan  atau  belum.  Sama  halnya  dengan  kualitas pendidikan,  kualitas  pendidikan  diperlukan  untuk  memahami  bagaimana  penyelenggaraan pendidikan  telah  berjalan  sesuai  dengan tujuan  atau  tidak  (Kurniawati,  2022).   Ace  Suryadi dan  H.A.R.Tilaar  (1993)  mengatakan  bahwa  mutu  pendidikan  adalah  kemampuan  lembaga pendidikan  dalam  memanfaatkan  sumber  daya  pendidikan  untuk  meningkatkan  kemampuan belajar  seoptimal  mungkin.    Dalam  hal  pendidikan,  arti  kualitas  mengacu  pada  proses penyelenggaraan pendidikan dan hasil pendidikannya (Nurul, 2018).
Sistem  penjaminan  mutu  di  lembaga  pendidikan  merupakan  tuntutan  eksternal  dan internal.  Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  disebutkan  bahwa pengelolaan  satuan  pendidikan  tinggi  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi, akuntabilitas,  penjaminan  mutu,  dan  evaluasi  yang  transparan  (Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan,  2020).  Lebih  lanjut,  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  pasal  52 disebutkan  bahwa  penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  merupakan  kegiatan  sistemik  untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.   Penjaminan mutu dilakukan  melalui  penetapan,  penyelenggaraan,  evaluasi,  pengendalian,  dan  peningkatan standar  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  berkualitas  di  pendidikan  tinggi  paling  sering didefinisikan sebagai "kesesuaian untuk tujuan", sehingga penjaminan kualitas mengacu pada kebijakan,  sikap,  tindakan  dan  prosedur  yang  diperlukan  untuk  memastikan  kualitas  yang dipertahankan  dan  ditingkatkan.  Penjaminan  mutu  tersebut  dimaksudkan  untuk  memastikan akuntabilitas dan/atau untuk membawa perbaikan.
Mutu  pendidikan  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  diartikan sebagai  pencapaian  tujuan  pendidikan  dan  kompetensi  lulusan  yang  telah  ditetapkan  sesuai dengan  standar  SPMI.    Pencapaian  tujuan  ini  melibatkan  aspek  input,  proses,  dan  output. Artinya, proses penyelenggaraan penyelenggaraan kampus melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal  begitu  penting  dan  mutlak  dilakukan  oleh  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta  (PTKIS).    Namun,  selama  ini  banyak  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta (PTKIS)  yang  hanya  melaksanakan  SPME,  proses  penjaminan  mutu  internal  yang berkesinambungan  belum  dilakukan  sehingga  menimbulkan  berbagai  permasalahan  antara lain:  hampir  52%  akreditasi  kampus  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)
masih  berstatus  "C",  dan  mengkhawatirkan  30%  masih  belum  terakreditasi  seperti  dapat dilihat  pada  tabel  1,    prosedur  kepegawaian  yang  tidak  efektif,  jumlah  dosen  yang  masih belum  memenuhi  kuota  rasio  dosen,  standar  penilaian  masih  belum  kompak,    program pengabdian kepada masyarakat dan  catatan  dokumen  masih minim, dan jejak alumni Ekam yang  belum  ada.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  desain  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  yang  dapat  membantu  perguruan  tinggi  tersebut  dalam melaksanakan SPMI.
Tabel 1. Jumlah Program Studi Berdasarkan Status Akreditasi
NO KOPERTAIS WILAYAH TERAKREDITASI Total A B C Belum 1 Kopertais I DKI Jakarta, Jabar & Banten 1 17 27 18 63 2 Kopertais II Jawa Barat & Banten 1 23 62 60 146 3 Kopertais III DI Yogyakarta 3 4 8 1 16 4 Kopertais IV Jawa Timur, Bali, NTB & NTT 1 31 89 39 160 5 Kopertais V Aceh 0 2 15 18 35 6 Kopertais VI Sumatera Barat & Kerinci 0 3 15 5 23 7 Kopertais VII Sumsel, Bengkulu 0 2 16 10 28 8 Kopertais VIII Sulawesi, Maluku & Papua 1 7 37 21 66 9 Kopertais IX Sumatera Utara 1 7 19 15 42 10 Kopertais X Jawa Tengah 3 14 23 8 48 11 Kopertais XI Kalimantan 0 7 19 14 40 12 Kopertais XII Riau & Kepulauan Riau 0 8 23 9 40 13 Kopertais XIII Jambi 0 1 14 2 17 14 Kopertais XIV Mataram 1 3 18 10 32 15 Kopertais XV Lampung 0 2 23 7 32 Jumlah 12 131 408 237 788 Prosentase 2% 16% 52% 30% 100%
Sumber: https://emispendis.kemenag.go.id 2023
Penerapan  SPMI  di  perguruan  tinggi  dapat  dikendalikan  melalui  berbagai  model manajemen  pengendalian  mutu.  Ada  beberapa  model  manajemen  yang  bisa  dipilih,  seperti PDCA Model ( Plan, Do, Check, Action ), Balanced Score Cards , dan Six Sigma. Salah satu model  manajemen  kontrol  kualitas  yang  dapat  digunakan  adalah  model  PDCA  (Plan,  Do, Check, Action).
Sesuai  dengan  model  manajemen  pengendalian  mutu  PDCA,  perencanaan  difokuskan pada  perencanaan  mutu  termasuk  penetapan  kebijakan  mutu,  penentuan  sasaran  mutu  dan indikator  pencapaiannya,  dan  penetapan prosedur  pencapaian  sasaran  mutu.  Pelaksanaannya dilakukan  berdasarkan  apa  yang  telah  direncanakan,  sehingga  untuk  menjamin  mutu pendidikan,  seluruh  proses  pendidikan  termasuk  layanan  administrasi  pendidikan  dilakukan sesuai  dengan  SOP.  Pada  tahap  pemantauan,  pemeriksaan,  pengukuran  dan  evaluasi pelaksanaan  dan  hasil  pelaksanaan  termasuk  audit  mutu  internal.  Pada  tahap  tindak  lanjut dilakukan  penyempurnaan  dari  hasil  evaluasi,  dengan  menyusun  rencana  perbaikan  dan menyusun laporan pelaksanaan program pendidikan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  mengkaji  keadaan,  sebagaimana  adanya  pada  keadaan
sekarang  (Qomusuddin,  Ivan  Fanani;  Romlah,  2022).  Dalam  penelitian  ini,  fenomena  yang diteliti  adalah  desain  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  pada  Perguruan  Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan . Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang berasal dari hasil pengumpulan data  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  telah  disusun.    Instrumen pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Peneliti merupakan instrumen kunci yang dilengkapi dengan instrumen pendukung lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi  oleh  masing-masing  perguruan  tinggi  secara  otonom  untuk  mengendalikan  dan meningkatkan  penyelenggaraan  pendidikan  tinggi  secara  terencana  dan  berkelanjutan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan    Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi Republik  Indonesia    nomor  16  tahun  2016  tentang  Sistem  Penjaminan  Mutu  Perguruan Tinggi.    Kegiatan  tersebut  meliputi  mulai  dari  penetapan  Standar  Pendidikan  Tinggi; penerapan  Standar  Pendidikan  Tinggi;  evaluasi  penerapan  Standar  Pendidikan  Tinggi, pengendalian  penerapan  Standar  Pendidikan  Tinggi;  dan  peningkatan  Standar  Pendidikan Tinggi  (Arifudin, 2019).
Pelaksanaan  SPMI  Perguruang  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  dilakukan melalui  "Satu  siklus"  kegiatan  penjaminan  mutu  (Plan  –  Do  –  Check  –  Action),  yang berlangsung  terus  menerus  dalam  satu  tahun  yang  disebut  "cycle".  Setelah  menyelesaikan satu  siklus,  dilanjutkan  dengan  siklus  berikutnya  yang  harus  mencakup  program pengembangan  mutu  yang  dihasilkan  dari  tinjauan  manajemen  pada  siklus  sebelumnya seperti yang dijelaskan pada Gambar 1 di bawah ini :
Gambar 1. Skema Kegiatan SPMI
Berdasarkan gambar diatas Plan , mengacu pada penyusunan dokumen mutu yang akan dijadikan  acuan  dalam  penyelenggaraan  penjaminan  mutu  di  Perguruan  Tinggi  Keagamaan Islam  Swasta. Do ,  melaksanakan  dokumen  standar  mutu  dalam  kegiatan  Tridharma Perguruan Tinggi. Check , memantau, mengukur, dan melakukan Audit Mutu Internal (AMI) apakah  dokumen  mutu  telah  dilaksanakan  secara  konsisten  atau  tidak,  and Action , mengoreksi dokumen mutu yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
Siklus  pelaksanaan  SPMI  dimulai  dari  tahap  pertama,  yaitu  penetapan  standar,  dan tahap  tahap  kelima,  yaitu  perbaikan  standar  mutu.    Untuk  melaksanakan  SPMI  tersebut, diperlukan lembaga independen.  Jadi pada tahap awal adalah pembentukan tim penjaminan
mutu internal. Pelaksanaan penjaminan mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)    dilaksanakan  oleh    Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  yang  berfungsi  mengelola perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengembangan  SPMI.  Adapun  tahapan  dalam  merancang pelaksanaan SPMI adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Diagram Alir Desain Aplikasi SPMI
Dari  flowchart  di  atas,  terlihat  bahwa  siklus  penerapan  SPMI  dimulai  dari  penentuan tahap pertama hingga tahap kelima. Penjelasannya adalah sebagai berikut (Ristekdikti, 2017): 1. Penetapan  (P)  adalah  kegiatan  penetapan  standar  yang terdiri  dari  SN  Dikti  dan  Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penetapan tersebut dibuktikan dengan dokumen SPMI sebagai berikut: Kebijakan  Mutu,  Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir SPMI.
2. Pelaksanaan  (P)  Standar  Pendidikan  Tinggi,  yaitu  kegiatan  pemenuhan  standar  yang terdiri  dari  SN  Dikti  dan  Standar  Pendidikan  Tinggi  yang  ditetapkan  oleh  perguruan tinggi;
3. Evaluasi  (E),  yang  merupakan  kegiatan  perbandingan  antara  output  kegiatan  yang memenuhi  standar  atau  ukuran  dengan  standar  atau  ukuran  yang  terdiri  dari  Standar Nasional  Pendidikan  Tinggi  (SN-Dikti)  dan  Standar  Pendidikan  Tinggi  yang    telah ditetapkan  oleh  perguruan  tinggi,    Evaluasi  dibuktikan  dengan  kegiatan  sebagai  berikut: Audit Mutu Internal (AMI), survei kepuasan pengguna, dan lain-lain;
4. Pengendalian (P) penerapan Standar Pendidikan Tinggi, yaitu kegiatan analisis penyebab standar  yang  terdiri  dari  SN  Dikti  dan  Standar  Pendidikan  Tinggi  yang  telah  ditetapkan oleh perguruan tinggi yang belum tercapai untuk dilaksanakan, Pengendalian dibuktikan dengan kegiatan: Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), formulir tindak lanjut, dan lain-lain;
5. Peningkatan  (P)  Standar  Pendidikan  Tinggi,  yaitu  kegiatan  peningkatan  standar  yang terdiri  dari  SN  Dikti  dan  Standar  Pendidikan  Tinggi  menjadi  lebih  tinggi  dari  standar yang terdiri dari SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan istilah internal di SPMI, kelima langkah tersebut harus dilakukan secara internal oleh perguruan tinggi, dan tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi  sekalipun  lembaga  tersebut  dianggap  kredibel.  Pelaksanaa  tersebut  harus  dilakukan berdasarkan  prinsip-prinsip  SPMI  sesuai  dengan  Undang-Undang  Pendidikan  Tinggi  dapat diringkas sebagai berikut (Kemdikbudristek, 2016):
1. Otonom, SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom atau mandiri di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) itu sendiri, yang pelaksanaannya dilakukan di tingkat institusi;
2. Standar,  SPMI  berbasis  akreditasi  ditetapkan  oleh  Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam Swasta (PTKIS) sebagai standar penyelenggaraan dan penyelenggaraan pendidikan;
3. Akurasi, SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan diunggah dalam sistem online yang terstruktur;
4. Perencanaan  dan  Keberlanjutan,    SPMI  dilaksanakan  dengan  menggunakan  5  (lima) langkah  penjaminan  mutu,  yaitu  Penentuan,  Pelaksanaan,  Evaluasi,  Pengendalian,  dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu yang membentuk suatu siklus.
5. Dokumenatasi,  Semua  langkah  dalam  siklus  SPMI  didokumentasikan  secara  sistematis. Hal-hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tata kelola  SPMI, sumber daya, dan pendanaan untuk pelaksanaan SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  yang  ditetapkan  oleh  ketua. Demikian  pula,  keberadaan  Lembaga  Penjaminan  Mutu  (LPM)  untuk  mengelola  SPMI sangat penting.
Durasi atau kecepatan atau 'usia' siklus jaminan kualitas tidak sama untuk setiap standar kualitas.  Misalnya,  siklus  SPMI  untuk  standar  mutu  infrastruktur,  termasuk  standar kebersihan kelas, tidak akan sama durasinya dengan siklus standar kurikulum. Artinya, dalam standar  kebersihan  kelas,  durasi  siklus  dimulai  dari  tahap  pertama  yaitu  penetapan  standar hingga  tahap  terakhir  yaitu  Sistem  Penjaminan  Mutu  dapat  berlangsung  dalam  hitungan minggu.  Sementara  itu,  dalam  kurikulum  standar  durasi  siklus  SPMI  tidak  memungkinkan diselesaikan  hanya  dalam  waktu  seminggu  atau  bahkan  sebulan,  tetapi  sedini  semester  atau bahkan  lima  tahun.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  mungkin  penerapan  standar  kurikulum dievaluasi  dan  diperbaiki  secara  mingguan  atau  bulanan.  Demikian  pula,  jika  standar kurikulum  harus  ditinjau  untuk  perbaikan,  ini  tidak  mungkin  setiap  semester  atau  tahun. Sebaliknya, evaluasi dan tindakan korektif terhadap penerapan standar kebersihan bangunan tentu tidak mungkin harus menunggu mingguan atau bulanan.
Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  begitu  penting  dan  mutlak  dilakukan  oleh Perguruan  Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS)  dalam    meningkatkan  mutu penyelenggaraan  pendidikan  tinggi,  mulai  dari  input,  proses  dan  output  yang  harus  sesuai dengan  peraturan  pemerintah,  visi  misi  perguruan  tinggi,  serta  pemenuhan  kebutuhan stakeholder.  Hal  ini  dilakukan  melalui  siklus  kegiatan  mulai  dari  penetapan  standar, pelaksanaan,  evaluasi  diri,  pengendalian,  dan  peningkatan  mutu.  Sehingga  diperoleh  skema penjaminan  mutu  pendidikan  tinggi  secara  peningkatan  mutu  berkelanjutan  seperti  yang digambarkan pada gambar 3 di bawah ini :
Gambar 3. Kegiatan Penjaminan Mutu PTKIS
Berdasarkan  gambar  di  atas,  SPMI  mencakup  seluruh  aspek  Tridharma  Perguruan Tinggi  yang  dievaluasi  dan  dikembangkan  secara  berkesinambungan  dan  ditetapkan  oleh ketua dengan persetujuan senat. Sedangkan SPME dilakukan dengan melakukan evaluasi data dan informasi untuk mengukur standar pendidikan, visitasi untuk mengecek kesesuaian data dengan  informasi  yang  telah  ditulis,  hingga  penetapan  status  atau  peringkat  akreditasi  oleh BAN PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  bagaimana  proses tahapan  dalam  melaksanakan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI)  pada  Perguruan Tinggi  Keagamaan  Islam  Swasta  (PTKIS).  Pelaksanaan  SPMI  harus  secara  konsisten mengupayakan pencapaian kualitas dalam segala aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan outcome. Dan yang penting juga semua elemen harus bekerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu yang telah ditetapkan..

## BIBLIOGRAFI
Anggraeni, E. Y. (2017). Pengantar sistem informasi . Penerbit Andi.
Arifudin,  O.  (2019).  Manajemen  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (Spmi)  sebagai  upaya meningkatkan  mutu  perguruan  tinggi. Jurnal  Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi  dan Akuntansi) , 3 (1), 161–167. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169
Kemdikbudristek.  (2016).  Permenristekdikti  Nomor  62  Tahun  2016  Tentang  Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ristekdikti , 3.
Kementrian  Hukum  dan  HAM.  (2012).  UU  RI  No.  12/2012  tentang  Pendidikan  Tinggi. Undang Undang , 18.
Kurniawati,  F.  N.  A.  (2022).  Meninjau  Permasalahan  Rendahnya  Kualitas  Pendidikan  Di Indonesia Dan Solusi. Academy of Education Journal , 13 (1), 1–13. https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.765
Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan.  (2020).  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI , 1–76.
Nurul,  N.  (2018).  Strategi  Manajemen  Humas  Dalam  Menyampaikan  Program  Unggulan Madrasah. Al-Tanzim :  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam , 2 (1),  36–48. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i1.247
Qomusuddin,  Ivan  Fanani;  Romlah,  S.  (2022). Analisis  Data  Kuantitatif  dengan  Program Lisrel 8.8 . Yogyakarta : Deepublish. Ristekdikti.  (2017). Pedoman  Sistem  Penjaminan  Mutu  Pendidikan  Tinggi .  Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu.
Sulaiman,  A.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2016).  Implementasi  sistem  penjaminan  mutu  internal Sebagai  upaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Universitas  Gadjah  Mada. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 4 (1), 17–32.

## Copyright holder:
Huliman Abdul Gofur, Ivan Fanani Qomusuddin, Siti Romlah (2023)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)