PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL
VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)
Cempaka Widowati (widowati.cempaka9@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Ambar Budhisulistyawati (ambarbudhi@gmail.com)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The aim of this artile is to investigating the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal  writing using empirical law research  is descriptive. The  research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which  is  related to the problem  or research materials.  Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement  joint liability in accordance  with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out  of joint liability,  which  are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complite partner company breach the contract.
Key words : Joint Liability Guaranty; Breach of Contract; Venture Capital Contract.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif  .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data  kualitatif dan jenis data berupa  data  primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta  data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama,  perusahaan pasangan usaha tidak mau  melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang  secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaanya, tanggung renteng  tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.
Kata Kunci : Tanggung renteng; Wanprestasi; Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura.
A. Pendahuluan PT. Perusahaan Modal Ventura cabang  Tasikmadu merupakan lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan modal ventura. Kegiatan usaha PT. Perusahaan Modal Ventura adalah pemberian fasilitas modal kerja dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil dengan jaminan tanggung renteng. Pemberian modal kerja tersebut diperuntukkan khusus bagi wainita yang berwirausaha dengan kriteria usaha kecil dan menengah yang belum dapat dijangkau oleh bank.
Tanggung renteng  diterapkan oleh PT. Perusahaan Modal Ventura dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 10 – 25 perusahaan pasangan usaha atau mitra yang masing-masing terikat tanggung renteng. Dalam hal tersebut kreditur mempunyai kesempatan untuk memilih siapa diantara debitur tanggung menanggungnya yang akan ditagih olehnya untuk seluruh utang atau prestasinya sehingga kreditur memiliki  jaminan terhadap pinjaman modalnya kepada perusahaan pasangan usahanya(Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2002 : 118).
Pelaksanaan pembiayaan modal ventura yang  berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut dalam prakteknya terdapat permasalahan, yaitu tidak dipenuhi kewajiban melakukan pembayaran  bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat  dikatakan bahwa  kelompok  perusahaan pasangan  usaha  tersebut  telah wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaannya.
Pada penulisan artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang  bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung  dari PT. Perusahaan Modal Ventura kantor cabang Tasikmadu sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:
Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang- orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang  sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan  oleh  salah satu membebaskan  orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang.
Dalam perutangan tanggung  renteng  pasif terdiri atas atas faktor-faktor sebagai berikut(Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2002 : 118-119) :
a. Adanya dua debitur atau lebih;
b.   Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi;
c. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain;
b. Perutangan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.
Jaminan  tanggung  renteng  ini dapat timbul dengan syarat harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan tidak pernah dipersangkakan, ia harus dengan tegas dinyatakan (J Satrio, 1999: 335). Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitur tentu hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang  merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain, oleh sebab itu harus diperjanjikan. Ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
tanggung menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya.
Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang  tidak dapat membayar angsuran tersebut. Dalam hal ini berlaku hubungan hukum yang bersifat ekstern, yaitu hubungan hukum antara pihak debitur dengan  kreditur. Dalam  hubungan  hukum yang bersifat ekstern ini berakibat bahwa masing-masing debitur bertanggung  jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003: 72).
Hubungan hukum yang bersifat intern antara sesama debitur menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003: 73).
Wanprestasi yang  dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari ketentuan klasifikasi kondisi  mitra. Klasifikasi kondisi  mitra adalah klasifikasi terhadap perfomance mitra oleh kreditur yang  dilakukan untuk mendeteksi secara dini mitra mana saja yang potensial bermasalah.
Klasifikasi  tersebut dibagi menjadi empat bagian  untuk  memudahkan pengelompokkan mitra, yaitu :
a. Klasifikasi baik;
Mitra  dapat diketegorikan ke dalam klasifikasi baik apabila kedua aspek penilaian dipenuhi dengan baik.
b.   Klasifikasi sedang;
Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra  tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
c. Klasifikasi door to door ; dan
Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi door to door apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah mitra satu per mitra untuk meminta pembayaran angsuran.
d.   Klasifikasi over tenor .
Mitra  dapat dikategorikan dalam aspek over tenor apabila kedua aspek penilaian tidak dipenuhi dan melebihi jangka waktu pembayaran angsuran sesuai perjanjian.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto, per Juli 2017  jumlah mitra aktif adalah 858 mitra yang tergabung dalam 69 kelompok dan 166 mitra over tenor sehingga dikeluarkan dari sistem ( write off ) sejumlah 166 mitra yang tergabung dalam 22 kelompok dengan rincian sebagai berikut:
a. Klasifikasi baik sejumlah 9 kelompok mitra;
b.   Klasifikasi sedang sejumlah 29 kelompok mitra;
c. Klasifikasi door to door sejumlah 9 kelompok; dan
d.   klasifikasi over tenor sejumlah 22 kelompok mitra.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa  hanya  9 kelompok melakukan prestasi kepada kreditur dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sejumlah 29 kelompok mitra masuk dalam klasifikasi sedang. Dalam klasifikasi ini biasanya mitra  hanya dapat memenuhi salah satu aspek yaitu mengangsur tetapi tidak  hadir dalam pertemuan atau tidak hadir dan tidak mengangsur.
Klasifikasi door to door berjumlah 9 kelompok mitra. Meskipun kreditur dalam kedudukannya sebagai kreditur  dalam perutangan tanggung renteng memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya dengan menunjuk salah satu debitur, namun dalam  klasifikasi door to  door ini,  masing-masing  debitur menolak untuk melakukan tanggung renteng karena dari sisi debitur kemungkinan sangat kecil bagi debitur yang  telah membayar keseluruhan angsuran atau tunggakan tersebut untuk mendapatkan kembali uangnya. Selain
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
itu dalam beberapa kondisi, debitur sendiri kesulitan untuk membayar angsuran, apalagi untuk menanggung renteng rekan sesama mitra.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Idris dan bapak Margo selaku Relationship Officer PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu pada Senin 27 Mei 2017, hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas modal kerja dengan jaminan tanggung renteng sehingga mengakibatkan mitra wanprestasi adalah sebagai berikut :
a. Kurang adanya Itikad Baik dari mitra untuk melaksanakan kewajibannya
Dalam perjanjian fasilitas modal kerja, mitra  memiliki kewajiban untuk bersedia hadir di setiap jadwal kumpulan dan membayar kewajiban angsuran, namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan perjanjian tersebut, mitra  tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya  untuk hadir dalam pertemuan dan mengangsur  serta tidak bersedia  untuk melakukan tanggung renteng apabila ada rekan sesama mitra dalam satu kelompoknya tidak hadir dan tidak mengangsur padahal telah ada perjanjian tanggung renteng yang mengikat kelompok mitra.
b.   Kondisi Ekonomi Mitra yang Kurang Baik
Faktor kedua yang  menyebabkan terhambatnya mitra melakukan angsuran adalah kondisi ekonomi mitra yang kurang baik. Hal ini dinilai dari kemampuan mitra untuk mengelola  usaha dan keuangannya sendiri. Mitra  tidak cakap untuk mengelola keuangan usahanya, mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat membayar angsuran.
c. Tidak adanya sanksi tegas bagi mitra yang tidak memenuhi kewajibannya
Dalam  perjanjian pemberian fasilitas  modal  kerja PT. Perusahaan Modal  Ventura kurang  mempunyai ketegasan dalam  hal penagihan, dikarenakan tidak ada hal yang  mengatur mengenai sanksi seperti pemberian bunga moratoir atau denda yang dapat diberikan kepada mitra apabila  terlambat mengangsur. PT. Perusahaan Modal Ventura pun tidak dapat berbuat apa-apa ketika mitra tidak mau melakukan tanggung renteng sehingga aturan yang  telah ada dengan praktek pelaksanaanya berbeda, terlebih dalam Perjanjian Kesediaan dan Kesanggupan Tanggung Renteng
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
yang ditandatangani bersama dengan mitra terlihat seperti hanya formalitas dikarenakan ketentuan mengenai kesanggupan tanggung renteng diabaikan di dalam Perjanjian Kesediaan dan Kesanggupan Tanggung  Renteng tersebut.
Dalam klasifikasi door to door, Relationship Officer (RO) mencoba untuk melakukan upaya penyelamatan kredit, antara lain :
a. Diadakannya Musyawarah dengan Kelompok Mitra
Musyawarah dilakukan dengan mengundang kembali seluruh anggota kelompok mitra. Tujuan diadakan musyarawah kelompok mitra adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan mitra tidak dapat memenuhi  kewajiban dan  komitmennya untuk mematuhi seluruh aturan yang diawal perjanjian telah disepakati bersama, kemudian untuk menemukan solusi bersama atas kendala yang dihadapi mitra.
b. Dilakukan Penagihan Secara Langsung
Apabila setelah musyawarah kelompok masih ada mitra yang  tidak memenuhi  kewajibannya,  maka Relationship  Officer akan  mendatangi rumah mitra untuk menagih secara langsung angsuran yang harus dipenuhi oleh mitra.
c. Dilakukan rescheduling pembayaran angsuran
Rescheduling pembayaran angsuran dilakukan dengan cara memperpanjang  jangka waktu pembayaran angsuran sesuai dengan kesanggupan mitra.
d.   Dilakukan pemotongan Uang Tanggung Jawab
Pemotongan Uang Tanggung Jawab secara otomatis oleh kantor pusat untuk menutup kekurangan angsuran setiap akhir bulan. Pemotongan uang tanggung jawab disesuaikan dengan jumlah angsuran mitra yang menunggak.
Namun apabila  penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil, maka Relationship Officer (RO) akan memberikan teguran kelalaian atau peringatan kepada debitur tentang pelaksanaan perjanjian sesuai batas waktu yang  telah diperjanjikan. Dalam tahap inilah mitra baru dinyatakan wanprestasi.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau mitra, pihak kreditur  dirugikan sebagai akibat dari  kegagalan  pelaksanaan perjanjian, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya. Salah satunya melalui jaminan.  Tujuan  dari adanya jaminan  itu adalah untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada kreditur  untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut apabila terjadi debitur cidera janji atau wanprestasi.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto, PT. Perusahaan Modal Ventura sebagai kreditur tidak pernah meminta penggantian kerugian ataupun menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, namun hanya meminta kembali pelaksanaan perjanjian meskipun sudah terlambat. Jadi kreditur akan tetap melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit meskipun mitra telah dinyatakan wanprestasi hingga jangka waktu pengembalian angsuran selama 31 kali angsuran sesuai dengan perjanjian. Karena apabila telah melebihi jangka waktu tersebut atau over tenor , maka secara otomatis kantor pusat akan melakukan write off terhadap mitra tersebut. Write off merupakan penghapusan nama mitra  dari sistem komputerisasi perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya stabilisasi laporan keuangan perusahaan.
Write  off selain sebagai upaya  stabilisasi laporan keuangan perusahaan, juga merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi permasalahan wanprestasi oleh mitra. Write off merupakan tindakan pembebasan utang atau penghapusan  utang debitur yang  dilakukan PT. Perusahaan Modal Ventura sebagai kreditur  terhadap mitra-mitra yang telah melakukan wanprestasi dan  tercatat  tidak memenuhi  kewajiban pembayaran angsuran kepada  kreditur  melebihi jangka  waktu perjanjian yaitu 31 kali angsuran. Pada prinsipnya pembebasan utang yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindakan hukum sepihak dan pembebasan cuma-cuma ( om niet ).
Pembebasan utang  sesuai dengan ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang- undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pembebasan sesuatu utang  tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Oleh sebab itu pembebasan utang harus merupakan tindakan nyata dari kreditur terhadap debiturnya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Modal Ventura terhadap mitra-mitranya. Namun
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
dalam hal ini PT. Perusahaan Modal Ventura tidak memberikan pernyataan atau memberitahukan hal ini baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur yang dibebaskan  utangnya tersebut. Sedangkan dalam pasal 1440 Kitab  Undang- undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa:
Pembebasan suatu  utang atau penglepasan  utang menurut perjanjian untuk kepentingan salah seorang kawan yang berutang secara tanggung menanggung, membebaskan semua orang yang berutang yang lainnya, kecuali jika si berpiutang  dengan tegas telah menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut belakangan tadi dalam hal mana  ia tak  dapat menagih utangnya selain setelah dipotong bagian orang yang telah dibebaskan olehnya.
Kreditur sama sekali tidak menegaskan bahwa hanya debitur tersebut yang dibebaskan dari kewajibannya membayar utang sesuai dengan jumlah bagiannya sendiri, sehingga tidak mengakibatkan hapusnya utang  debitur yang lainnya. Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto selaku Branch Manager PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor cabang Tasikmadu, kebiasaan yang terjadi dalam praktek mitra yang masih aktif mengangsur akan tetap mengangsur karena menginginkan putaran pembiayaan kembali, dan rata-rata mitra tidak mengerti tentang akibat hukum pembebasan utang tersebut sehingga mitra tetap menaati isi perjanjian.

## D. Simpulan
Tanggung renteng  tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Tidak efektifnya tanggung renteng  dapat dilihat dari, pertama mitra tidak mau melaksanakan tanggung  renteng  sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur juga tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor.

## E. Saran
1. Kepada PT. Perusahaan Modal Ventura, seyogyanya bukan hanya menggunakan mekanisme pembentukan kelompok mitra untuk penerapan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
jaminan tanggung renteng, namun juga dapat mengoptimalkan keberadaan kelompok-kelompok mitra  untuk saling  mendukung  berjalannya usaha masing-masing mitra sehingga masing-masing mitra bukan hanya mendapat manfaat secara  material dari pemberian fasilitas modal namun juga mendapat manfaat berupa kerjasama anggota kelompok untuk mengembangkan usaha masing-masing mitra.
2. Kepada perusahaan pasangan usaha Kepada  perusahaan pasangan usaha seyogyanya menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tepat waktu dan bersikap kooperatif ketika PT. Bina Artha Ventura melakukan upaya penyelamatan  kredit sehingga  permasalahan dapat diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur.

## F. Daftar Pustaka
Hasanuddin Rahman. 2003. Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur  Bisnis di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. J. Satrio. 1995. Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian .
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Salim HS. 2009. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , cet.6. Jakarta: Sinar Grafika. Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Sri Soedewi Masjcoen Sofwan. 2003. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan . Yogyakarta : Liberty.
Jagongo Ambrose. 2012. “Venture Capital (VC): The all Important MSMEs
Financing Strategy Under Neglect in Kenya”. International Journal of Bussiness and Social Sience . Vol. 3 No. 21; November 2012.
Sri Wahyuningsih. 2009. “Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia”.
Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi . Vol. 5 No. 1, 2009. Tami  Rusli.  2014. “Prosedur Kemitraan Dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura  Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi Pada Pt. Sarana Lampung  Ventura)”. Keadilan Progresif. Vol. 5 No. 1; Maret 2014 Udin Saripudin. 2013. “Sistem Tanggung  Renteng  dalam Perprestif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)” . Jurnal Peran Bank  Syariah dalam Penyaluran Dana Iqtishadia . Vol. 6, No.  2, September 2013.