## RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh :
Andro Giovani Ginting 1) , Vici Utomo Simatupang 2) dan Sonya Arini Batubara 3)
Universitas Prima Indonesia, Medan 1,2,3)
E-Mail: androginting8@gmail.com 1) ,vickywrsatria@.com 2) sonyaairinibatubara@unprimdn.ac.id 3)

## ABSTRACT
There are many domestic violence settlements that do not satisfy the sense of justice, especially for the victims and subordinates in household. The result of this dissertation showed: first, the settlement of domestic violence in fact was settled by Act No. 23 of 2004 as lex specialis. The setlements of domestic violence cases based on that rule, empirically emphasized more on the criminal sanction, so that the purpose of preventive, protective and consolidative was not fulfilled. Second, the research concluded that domestic violence was a case with multidimensional settlement because there was the scope of the civil and criminal sphere  on  the  other  side.  Therefore,  it  needed  a  medium  in  the  system  that  could accommodate the completion of the case, one of which was restorative justice approach. Keywords: crime, domestic violence, criminal justice system, restorative justice
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Restorative  Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus  pada  kebutuhan  korban  dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan  prinsip  penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Setiap  orang  berhak  menerima perlindungan  atas  dirinya  pribadi  dan perlindungan atas keluarga,martabat,kehormatan,dan  harta benda  yang  dia  miliki  serta  berhak mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan  dari  berbagai  ancaman yang dimana telah diatur dalam Pasal 28
G  ayat  (1)  UUD  1945  amandemen  ke dua”.
Prinsip Restorative Justice proses penyelesaian tindakan pelanggaran
hukum  yang  terjadi  dilakukan  dengan membawa korban dan pelaku bersama- sama  berbicara. Restorative  Justice merupakan  suatu  pendekatan  untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat  yang  terlibat,  bukan  untuk menjalankan  prinsip  penghukuman terhadap pelaku. Proses Restorative Justice mempunyai tujuan sebagai berikut: 1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan merekam dan berkomitmen untuk perbaikan/reparasi. 2. Langkah-langkah  korban  setuju untuk  terlibat  dalam  proses  yang dapat  dilakukan  dengan  aman, memahami  bahwa  perbuatan mereka telah mempengaruhi korban  dan  orang  lain,  untuk kemudian menghasilkan kepuasan.
3. Pelanggaran fleksibel yang disepakati  oleh  para  pihak  yang menekankan  untuk  memperbaiki kerusakan  yang  dilakukan  dan secepat  mungkin  juga  mencegah pelanggaran. 4. Pelanggar  membuat  komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan  dan  melakukan  dan berusaha untuk mengatasi faktor- faktor prilaku mereka; dan 5. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah  ke  insiden  tertentu memperoleh  hasil  akhir  dan integrasi/kembali bergabung dalam masyarakat. b. Rumusan  Masalah Berdasarkan konteks latar belakang  masalah  yang  telah  diuraikan diatas  maka  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga?
2. Bagaimana  upaya  pelaksanaan Restorative Justice sebagai alternatif  penyelesaian  tindak pidana dalam rumah tangga?
3. Bagaimana  mekanisme  secara Restorative Justice perkara dalam rumah tangga berdasarkan sistem hukum di Indonesia?

## 2. METODE PELAKSANAAN
1. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian merupakan penerapan  metode  yang  telah ditentukan dalam pembuatan skripsi.  Jenis  penelitian  yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian  hukum  normatif  atau penilitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang
mengkaji  studi  dokumen,  yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,  keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Sifat penelitian yang dipergunakan  dalam  skripsi  ini adalah  sifat  penelitian  deskriptif, dimana sifat penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek  penelitian.  Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.
2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: a. Bahan  hukum  primer  yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  masalah yang  akan  diteliti  seperti:  UU nomor  11  tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU nomor  23  tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Bahan  hukum  sekunder  yaitu bahan  hukum  yang  berkaitan dengan  bahan  hukum  primer seperti Putusan Pengadilan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil- hasil penelitian yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana. c. Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan-bahan  yang  memberi petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer maupun sekunder seperti kamus- kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  bahan
hukum  yang  dipergunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  (library  research), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen maupun  buku  serta  karya  ilmiah lainnya  yang  sesuai  dengan  objek yang akan diteliti. 4. Analisis Data Suatu proses atau upaya pengolahan  data  menjadi  sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut  menjadi  lebih  mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan  Restorative  Justice
Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga

## A. Konsep Restorative Justice Dalam
Penyelesaian Tinak Pidana KDRT Tujuan utama dari restorative justice itu  sendiri  adalah  pencapaian  keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Impelementasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan  Deklarasi  PBB  tahun  2000 tentang  Prinsip-Prinsip  Pokok  tentang Penggunaan  Program-Program  Keadilan Restoratif dalam Permasalahan- Permasalahan  Pidana,  Hal  ini  juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak  Pidana  dan  Keadilan.  Model hukuman restoratif diperkenalkan karena  sistem  peradilan  pidana  dan pemidanaan  yang  sekarang  berlaku menimbulkan  masalah.  Dalam  sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian
hukuman  adalah  penjeraan,  balas dendam,  dan  pemberian  derita  sebagai konsekuensi  perbuatannya.  Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan ( security approach ). Selain  pemenjaraan  yang  membawa akibat  bagi  keluaga  napi,  sistem  yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau  menyembuhkan  korban.  Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Dalam penyelesaian pemidanaan restoratif  akan  melibatkan  korban, keluarga  dan  pihak-pihak  lain  dalam menyelesaikan  masalah.  Disamping  itu hal  ini  menuntut  pelaku  tindak  pidana untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya,dan  penerapannya  tidak gampang.  Kalau  hanya  diterapkan  di lingkungan  Lapas,  hasilnya  tidak  akan maksimal.  Jadi,  model  restoratif  harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara  disidik.  Di  kejaksaan  dan pengadilan pun demikian. Satu hal  lagi yang  sulit  adalah  memulihkan  derita korban, baik fisik maupun psikis.
Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan  dengan  masalah  kejahatan, maka  kekerasan  sering  merupakan pelengkap  dari  bentuk  kejahatan  itu sendiri.  Bahkan,  dia  telah  membentuk suatu  ciri  tersendiri  dalam  khasanah tentang  studi  kejahatan.  Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya  kejahatan  semacam  ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang  khas  di  kalangan  masyarakat. Tidaklah  berbeda  kiranya  jika  kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat  yang  paling  rendah  sampai tingkat suap paling canggih.
Berkaitan  dengan  kekerasan,  yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku  sebagaimana  diapaparkan  diatas adalah  sangat  wajar  apabila  kekerasan itu  bisa  timbul  dalam  kultur. Wolfgang dan  Ferracuti  menganggapnya  sebagai teori  subkultur  kekerasan,  yang  pada intinya mengajarkan bahwa tiap
penduduk  yang  terdiri  atas  kelompok etnik  tertentu  dan  kelas-kelas  tertentu memiliki  sikap  yang  berbeda-beda tentang  penggunaan  kekerasan.  Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan  ke  dalam  seperangkat norma  yang  sudah  melembaga  dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

## B. Perkembangan Restorative Justice
Berdasarkan  UU  NO.  23/2004
Tentang Penghapusan KDRT Sebelum  lahirnya  Undang-Undang nomor  23  Tahun  2004,  penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih  banyak  menngunakan  ketentuan lex generalis , misalnya penggunaan Pasal 351  ayat(1)  dan  Pasal  356  ke-1  KUHP. Padahal  secara  teori,  kekerasan  rumah tangga  tidak  hanya  berupa  kekerasan fisik  semata,  teteapi  juga  kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.  Sehingga  dengan  melihat pengaturan  yang  ada  di  dalam  KUHP sebagai lex  generalis ,  tidak  dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.  Undang-Undang  nomor  23
Tahun 2004 cukup memberikan pembatasan  gerak  bagi  pelaku  tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Undang-undang  ini  dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah  tangga  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan  serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. UU ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian        besar        kejadian       yang
menjadikan perempuan sebagai korban dalam  kekerasan,  sehingga  sudah sepatutnyalah  apabila  negara  dan/atau masyarakat memberikan perlindungan.
Didalam penjelasan umumnya, UU ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum  yang  berpihak  pada  kelompok rentan  atau  tersubordinasi  khususnya perempuan,  menjadi  sangat  diperlukan sehubungan  dengan  banyaknya  kasus kekerasan,  terutama  dalam  rumah tangga.  Dengan  begitu,  UU  ini menganggap  dirinya  adalah  suatu pembaharuan  hukum  dari  KUHP  yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga.
Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap  perbuatan  yang  dimaksudkan dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan  dengan  menggunakan  UU ini.
2. Upaya  Pelaksanaan  Restorative
Justice  Sebagai  Alternatif
Penyelesaian  Tindak  Pidana Dalam Rumah Tangga A. Pelaksanaan Restorative Justice Dalam KDRT Upaya penghapusan KDRT
tentunya  menjadi  agenda  penting  bagi negara.  Kewajiban  negara  dalam melindungi  warga  Negara  tertuang dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Republik  indonesia  tahun  1945 alinea  ke  4.  Selanjutnya  perlindungan terhadap  perempuan  terhadap  KDRT dijabarkan  dalam  konstitusi  ke  dalam beberapa  pasal,  yaitu  pasal  28  huruf  G ayat (1), pasal 28 huruf I ayat(2), pasal 28 huruf H ayat (1), pasal 28 huruf G ayat (2), pasal 28 huruf A, pasal 27 ayat (1), pasal 28 huruf D ayat (1).
Selaras  dengan  hal  itu  UU  PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan KDRT, yaitu: 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif);
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif);
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represi);
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidasi).
Dalam mengakomodir hal tersebut,
UU PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suamih-istri ke ranah publik.  Lingkup  rumah  tangga  tidak hanya suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai pasal 2 UU KDRT yakni tidak hanya  kekerasan  fisik,  tetapi  juga mencakup kekerasan psikis, penelantara rumah tangga, dan seksual.
B. Restorative Justice Dalam KDRT Tony Marshall  memberikan defenisi restorative  justice sebagai
”proses  yang  melibatkan  semua  pihak yang  memiliki  kepentingan  dalam masalah  pelangaran  tertentu  untuk datang  bersama-sama  menyelesaikan secara  kolektif  bagaimana  menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan aplikasinya untuk masa depan.
Terdapat  tiga  prinsip  yang  menjadi pondasi  bagi  pelaksanaan restorative justice, diantaranya:
1. Keadilan  yang  di  tuntut  adalah adanya  upaya  pemulihan  bagi pihak yang dirugikan.
2. Siapapun  yang  terlibat  dan terkena  dampak  dari  tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya. 3. Pemerintah  berperan  dalam menciptakan ketertiban umum,
sementara masyarakat membangun dan memelihara. C. Konsep Mediasi Penal Dalam
KDRT Dalam penggunaan mediasi dapat telah ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Secara  umum, penyelesaian perkara diluar  pengadilan mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya: 1. Untuk  mengurangi  kemacetan dan  penumpukkan  perkara( court congestion ) di lembaga peradilan. 2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desesntralisasi hukum)  atau  memberdayakan pihaka-pihak  yang  bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. 3. Meperlancar jalur keadilan ( acces to justice ) di masyarakat.
4. Untuk  memberikan  kesempatan bagi  tercapainya  penyelesaian sengketa  yang  menghasilkan keputusan  yang  dapat  diterima oleh semua pihak.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup/rahasia.
7. Lebih tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.
3. Mekanisme  Secara  Restorative Justice  Perkara  Dalam  Rumah Tangga  Berdasarkan  Sistem
Hukum di Indonesia
A. Kewajiban Masyarakat Dan Pemerintah Ditinjau Dari Pasal 15 Uu No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Setiap masyarakat wajib melakukan  upaya-upaya  pencegahan terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga  sesuai  batas  kemampuanya  jika mengetahui  atau  melihat  perkara  ini secara langsung,dan hal ini sudah diatur
dalam pasal 15 UU No 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  Dalam  pasal  tersebut  peran masyarakat sangat diperlukan untuk :
1. Mencegah  berlangsungnya  tindak pidana; 2. Memberikan perlindungan kepada korban; 3. Memberikan pertolongan darurat; dan 4. Membantu  proses  pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Secara  teori,  terdapat  berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan  dalam  konteks  ini,  antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari  ketiga  bentuk  musyawarah  ini, tampaknya  negosiasi  merupakan  jalan yang  paling  baik,  dipandang  dari  sisi penyelesaian  internal  kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumah tangga tentu  akan  membuka  peluang  untuk mengungkapkan  hal-hal  yang  dianggap aib  di  dalam  keluarga.  Secara  kultural dalam  masyarakat  Indonesia  pun,  hal- hal  yang  dianggap  aib  oleh  keluarga masih  merupakan  hal  tabu  untuk dikemukakan di hadapan umum.
B. Perlindungan  Korban  Tindak
Pidana KDRT Berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2004 Pengaturan   penyelesaian  perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan    yang     lex  generalis   dan peraturan yang lex specialis. Sebelum lahirnya    Undang-Undang  Nomor    23 Tahun  2004,  penyelesaian  perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak   menggunakan  ketentuan     lex generalis, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 356  ke-1 KUHP.
Padahal   secara   teori,   kekerasan rumah  tangga   tidak  hanya   berupa kekerasan  fisik    semata,  tetapi  juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan
kekerasan  ekonomi.  Sehingga  dengan melihat  pengaturan  yang  ada  di  dalam KUHP sebagai lex generalis, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang  ada  di  dalam  tubuh  lex  generalis tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 23 Tahun  2004  yang  secara  khusus mengatur  mengenai  kekerasan  dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi  pelaku  tindak  kekerasan  dalam rumah tangga.
Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah  tangga  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan  serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata  terhadap  sebagian  besar  kejadian yang  menjadikan  perempuan  sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah  apabila  negara  dan/atau masyarakat  memberikan  perlindungan. Dengan  begitu,  undang-undang  ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan  yang  digunakan  disini  adalah kekerasan  dalam  rumah  tangga  itu mempunyai kekhasan dengan
karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap  perbuatan  yang  dimaksudkan  di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.
4. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
1. Penyelesaian  perkara  kekerasan dalam  rumah  tangga  pada kenyataannya diselesaikan dengan  peraturan  yang  lex generalis dan peraturan yang lex
specialis.  Meskipun  dikatakan bahwa  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2004 merupakan pembaharuan hukum, akan tetapi akan lebih baik apabila pembentukan undangundang tersebut  menggunakan  prinsip dalam  teori  “hukum  sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokras i” atau “law as a tool of social and bereucratic engineering”. 2. Penelitian ini telah menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara  dengan  multi  dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup  perdata  dan  di  sisi  lain berkaitan dengan lingkup pidana 3. Untuk menentukan model restorative  justice  yang  tepat yang  akan  menjadi  bagian  dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia,  Penulis  mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan  yakni  ketertiban atau  keteraturan  dalam  rangka pembaharuan  atau  pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan  bahkan  dipandang mutlak  adanya,  serta  hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan  dalam  penyalur arah  kegiatan  manusia  yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Mekanisme restorative justice sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme  tergantung  situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada  yang  mengkombinasikan satu  mekanisme  dengan  yang lain.
b. Saran
1. Dengan berlandaskan pada tinjauan teori  di  dalam  penelitian  ini, sebaiknya  penyelesaian  perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice.
2. Pembuat  undang-undang  segera melakukan  perubahan  di  dalam tubuh UndangUndang No. 23 Tahun 2004, mengenai model dan mekanisme  restorative  justice  yang diadopsi  dari  pandangan  John Braithwaite,  yang  dikenal  dengan model  systemic.  Hanya  saja  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia  lebih sesuai  menggunakan  mekanisme mediasi  untuk  mencapai  tujuan hukum, melalui pendekatan restorative  justice  sebagai  landasan aplikatifnya
3. Dengan pengubahan metode tersebut di atas di dalam penanganan perkara kekerasan  dalam  rumah  tangga, sebenarnya  secara  tidak  langsung telah  mensosialisasikan  persepsi restorative  justice  dalam  perkara tersebut,  terutama  bagi  penegak hukum  yang  masih  berwacana keadilan konvensional serta masyarakat. Pengembangan restorative  justice  ke  depan,  tidak hanya terbatas pada perkara kekerasan dalam rumah tangga saja, tetapi  dapat  diperluas  kepada perkara-perkara lain yang memerlukan  keadilan  yang  bersifat restoratif untuk pencapaian penyelesaian  permasalahan  secara komprehensif dan holistik.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Adi Sulistyono. 2006. Mengembangkan  Paradigma  Non- litigasi  di  Indonesia. UNS  Press. Surakarta.
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia:  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice,  Cetakan   Pertama,    Refika Aditama, Bandung, 2009. Mochtar  Kusumaatmadja.  2002. Konsep-Konsep dalam Pembangunan. Bandung. Romli Atmasasmita. 2005. Teori Dan Kapita  Selekta  Kriminologi .  Refika Aditama. Bandung. Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum,  Hak  Asasi  Manusia  Dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Yusi  Amdani,  Konsep  Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, 2016. B. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga C. Situs Website https://media.neliti.com/media/ publications/56839-ID-konsep-
restorative-justice-dalam- penyele.pdf, Minggu, 20 Mei 2018, diakses pukul 15:00.
https://idtesis.com/pengertian- penelitian-hukum-normatif-adalah, Selasa, 10 juli 2018, pukul 13.25. http://www.komnasperempuan. or.id/publikasi/indonesia/kampanye %2016%20hari%2 02010/materi%20fix/Press%20 Backgrounder%20kekerasan%20Sek sual,%2 0kenali %20dan%20Tangani Final%2024%20November%202 010.pdf,di akses ” pada tanggal 24 desember 2012.
Manshurzikri, “ Restorative justice Sebagai  Mekanisme  Penyelesaian
Perkara yang Mengedepankan Kepentingan    Perempuan  Sebagai Korban    Kekerasan Seksual http://manshurzikri.wordpress.c om/2011/06/01/restorative-justice- sebagai mekanisme-
penyelesaian-perkara-yang- mengedepankan-kepentingan- perempuan- sebagai-korban-
kekerasan-seksual, akses pada tanggal 1 Januari 2019.