## EKSISTENSI HAM AD HOC DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

## Budi Winata
Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru E-mail: budi_win22@yahoo.com

## Abstract :
Arbitration  is  an  alternative  dispute  resolution outside  the  court  with  the  principle  of  win-win  solution, because of the assumption settlement through the courts requires a long process and the decision result in no winners and losers.  With the Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution emphasized that the agreement containing the arbitration clause as an alternative dispute settlement, the court is not competent to adjudicate disputes that contains the arbitration clause. With the publication of Supreme  Court  Regulation  No.  1  Year  2008  on  Procedures  Mediation  in  the  Court,  any  civil  disputes filed  with  the  court  shall  make  an  effort  for  peace  by  way  of  mediation  before  the  case  essentially examined,  except  as  otherwise  provided  in  Article  4  of  Supreme  Court  Regulation  No.  1  of  2008  is disputed  the  commercial  court,  labor  court,  objection  to  the  decision  of  Consumer  Dispute  Settlement Board  and  the  Competition  Commission's  decision.  The  essence  of  arbitration  and  mediation  by  the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 is the same, namely to resolve the dispute peacefully.
Keywords: Arbitration, Mediation, Peace

## Abstrak :
Arbitrase merupakan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan asas win-win solution, karena  adanya  anggapan  penyelesaian  melalui  jalur  pengadilan  memerlukan  proses  yang  panjang dan putusannya  berakibat  ada  yang  menang  dan  kalah.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menegaskan,  perjanjian  yang  memuat klausula  arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  maka  pengadilan  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  yang  memuat  klausula  arbitrase  tersebut.  Dengan  terbitnya  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  setiap  sengketa  perdata  yang diajukan kepada pengadilan wajib menempuh upaya perdamaian dengan cara mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa,  kecuali  yang  ditentukan lain  dalam pasal 4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1 Tahun  2008  yaitu  sengketa  pada  pengadilan  niaga,  pengadilan  hubungan  industrial,  keberatan  atas keputusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  putusan  Komisi  Persaingan  Usaha.  Hakekat arbitrase  dan  mediasi  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  adalah  sama  yaitu menyelesaikan sengketa dengan damai.
Kata kunci: Arbitrase, Mediasi, Damai

## PENDAHULUAN
Mediasi  sebagaimana  dimaksud  oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, merupakan upaya untuk memaksimal- kan  amanat  dari  pasal  130  HIR  dan  pasal 154  RBg  agar  para  pihak  yang  bersengketa mempunyai  semangat  atau  motivasi  untuk
menyelesaikan  sengketa  diantara  mereka dengan  tujuan  proses  penyelesaian  sengketa diantara  mereka  dapat  lebih  cepat  dengan biaya  murah  sehingga  pihak-pihak  yang bersengketa  dapat  mendapatkan  penyelesai- an  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa keadilan  dengan  harapan  pengadilan  dapat
meminimalkan  penumpukan  perkara  yang terjadi di pengadilan.
Saat  ini  proses  penyelesaian  sengketa perdata tidak hanya dilakukan oleh pengadilan  tetapi  dapat  dilakukan  melalui lembaga  di  luar  pengadilan.  Hal  tersebut didasarkan kepada pasal 48 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  yang  menyatakan  upaya  penye- lesaian sengketa perdata juga dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan  dengan arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Sebelum ditegaskan dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tersebut,  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan juga sudah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  dimana  Undang- Undang  tersebut  dijadikan  salah  satu  dasar pembentukan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Dalam  konsiderans Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tersebut  dinyatakan  bahwa  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang  dimaksud  adalah  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Kekuasaan Kehakiman),  penyelesaian  sengketa  perdata disamping  dapat  diajukan  ke  peradilan umum  juga  terbuka  kemungkinan  diajukan melalui arbitrase dan alternative penyelesai- an sengketa.
Arbitrase  sebagaimana  diatur  dalam pasal  1 angka  1  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  pasal  59 Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mempunyai arti sebagai suatu cara penyelesaian sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  kepada  perjanjian  arbitrase dan  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak. Pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai salah satu atrenatif penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan menganut asas musyawarah mufakat. Tujuannya  adalah  supaya  sengketa  tersebut dapat  diselesaikan  dengan  cepat  dan sederhana  tanpa  proses  yang  lama  dan berbelit-belit, yang pada akhirnya para pihak memperoleh  kepuasaan  bersama  tanpa  ada yang dinyatakan kalah atau menang.
Dalam praktik peradilan, apabila dalam gugatan  tersebut  jelas  disebutkan  adanya perjanjian  arbitase  diantara  para  pihak, permasalahannya adalah bagaimana menerapkan  ketentuan  dimaksud  pasal  3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan pasal  11  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999,  apakah  pengadilan dapat  langsung  menolak  mendaftarkan gugatan  tersebut  di  Kepaniteraan  atau gugatan  tersebut  diterima  dan  didaftarkan kemudian  diperiksa  dan  disidangkan  oleh Majelis  Hakim  yang  telah  ditunjuk  untuk itu?
Dari  latar  belakang  tersebut,  penulis ingin  menelitinya  dalam    suatu  penelitian dengan judul “MEDIASI DI

## PENGADILAN ATAS SENGKETA

## PERDATA  YANG  MEMUAT  KLAUSU- LA ARBITRASE”
Dari hal-hal yang telah diuraikan secara singkat pada bagian latar belakang  masalah, ada  beberapa  permasalahan  hukum  yang akan  dikemukakan  pada  rumusan  masalah sebagai berikut :
1. Mengapa  pengadilan  dapat  melakukan mediasi  atas  sengketa  perdata  yang memuat klausula arbitrase ?
2. Apakah  hasil  mediasi  yang  dilakukan oleh  pengadilan  atas  sengketa  perdata yang  memuat  klausula  arbitrase  dapat dikukuhkan dalam suatu putusan perdamaian ?

## PEMBAHASAN

## PERATURAN  MAHKAMAH  AGUNG
NOMOR  1  TAHUN  2008  TENTANG MEDIASI  DI  PENGADILAN  MEWA- JIBKAN SETIAP PERKARA PERDATA

## DI PENGADILAN MELAKUKAN

## MEDIASI
A. Arbitrase  Sebagai  Cara  Penyelesaian

## Sengketa Perdata di Luar Pengadilan
Secara  etimologi,  mediasi  merupakan suatu  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  latin yaitu mediare yang artinya berada di tengah. Arti  tersebut  menekankan  kepada  peran yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga  sebagai penengah  (mediator)  dalam  menjalankan
peranannya  untuk  menyelesaikan  sengketa diantara para pihak. 1
Mediasi sebagai suatu langkah pengintegasian  ke  dalam  system  peradilan sebagaimana  dimaksud  oleh  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  tahun  2008 pada  pasal  1  angka  7  adalah  merupakan suatu  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan  melalui  perundingan  antara  para pihak  yang  berperkara  dengan  dibantu  oleh mediator.
Penyelesaian sengketa merupakan suatu upaya  untuk  mengembalikan  hubungan antara  para  pihak  yang  bersengketa  agar dapat  kembali  seperti  keadaan  semula  atau asal.  Pada  prinsipnya  penyelesaian  sengketa merupakan    upaya  yang  bertujuan  untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan yang timbul diantara para pihak. Untuk mengakhir  sengketa  tersebut  diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang  mengatur  tentang  hal  tersebut  antara lain :
1. Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang  Nomor  49  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang Peradilan Umum.
3. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Perdata yaitu HIR dan RBg.
1 Rachmadi Usman, 2012, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Cetakan I,
Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 23
4. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
5. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  tersebut,  seluruh  badan  peradilan sebagaimana  dimaksud  pasal  24  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia dan  pasal  18  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus  taat  dan  menjunjung  tinggi  serta melaksanakan  asas-asas  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  sebagai  diatur  dalam bab  III  pasal  2  sampai  dengan  pasal  17 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009. Asas-asas tersebut diantaranya :
1) peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2) peradilan dilakukan dengan
sederhana, cepat dan biaya murah.
3) hakim  wajib  menggali,  mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.
4) pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu  perkara  yang  diajukan  dengan dasar  tidak  ada  hukumnya  atau hukumnya  kurang  jelas,  melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Arbitase  dalam  praktik  hukum  di Indonesia  dikenal  sejak  zaman  kolonial Hindia  Belanda,  tegasnya  sudah  diatur dalam  pasal  377 HIR dan  pasal  705 RBg. Pada pokoknya aturan tersebut menyebutkan apabila  orang  Indonesia  atau  Timur  Asing menghendaki  perselisihan  diantara  mereka diselesaikan atau diputus oleh arbitrase atau juru  pisah,  mereka  wajib  tunduk  kepada Rv ( Reglement  of  de  Burgerlijke  Rechts Vordering,  stbl.847-52  jo  stbl.  1847-63) dalam    buku  ketiga  yang  terdiri  dari  pasal 615 sampai dengan pasal 651. Aturan inilah yang  dulunya  dipakai  sebagai  ketentuan tentang arbitrase. 2
Arbitrase  merupakan  suatu  model  atau cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  non litigasi  atau  di  luar  pengadilan  sebagai alternatif  penyelesaian  sengketa.  Alternatif penyelesaian  sengketa  didasarkan  kepada kepsepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan  mengenyampingkan  peran  pengadi- lan  sebagai  lembaga  formal  yang  memutus suatu  sengketa.  Alternatif  penyelesaian sengketa pertama kali muncul dan berkembang  di  Amerika  Serikat,  yang dipelopori  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung Amerika  Serikat  bernama  Warren  Burger pada tahun 1976 dengan latar belakang atau alasan mendorong hal tersebut adalah :
1. Mengurangi  mandeknya  atau  lambatnya penyelesaian  perkara  yang  diajukan  ke
2 M.Yahya Harahap, 2006, Arbitase,
Cetakan I, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 1 .
pengadilan  karena  waktu  yang  lama, biaya  yang  tinggi  dan  hasil  yang  tidak memuaskan para pihak.
2. Adanya keprihatinan masyarakat tentang efek negatif dari meningkatnya litigasi di pengadilan.
3. Adanya gerakan reformasi yang dipelopori  pengamat  dalam  bidang hukum  atas  keprihatinan  meningkatnya litigasi di pengadilan. 3
Hakekat  dari  alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  melahirkan  kesepakatan para  pihak  secara  berimbang  atau win-win solution ,  tanpa  ada  yang  dikalahkan  atau dirugikan.  Semangat  tersebut  sebenarnya sudah  tercermin  dari  budaya  masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu dengan istilah budaya  musyawarah  untuk  mufakat.  Setiap perselisihan  yang  timbul  dalam  masyarakat Indonesia,  lebih  mengutamakan  penyelesai- an secara kekeluargaan dengan perundingan untuk mencapai kata mufakat. Peran seorang kepala  adat  ataupun  kepala  desa  sebagai penengah atau juru damai dalam masyarakat Indonesia sangat besar untuk menyelesaikan konflik  atau  sengketa  yang  timbul  dalam masyarakat.  Namun  hal  tersebut  belum dapat  digali  secara  utuh  untuk  diangkat menjadi  suatu  norma  hukum  tertulis  untuk memberdayakan alternatif penyelesaian sengketa,  sehingga  orang  menganggap lahirnya  alternatif  penyelesaian  sengketa
3 Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Cetakan I, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 10
dipelopori  oleh  bangsa  lain,  dan  bangsa Indonesia  dianggap  mengikuti  kebiasaan mereka tersebut. Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Hukum  berakar  pada  suatu  komunitas kehidupan  manusia  tertentu.  Komunitas tersebut  dimulai  dengan  membangun  suatu tatanan  yang  bersifat  lebih  alami  daripada hukum,  seperti  tradisi  dan  kebiasaan.  Di dunia  ini  dijumpai  bangsa-bangsa  yang berbeda  dalam  tradisi  dan  nilai-nilai tersebut. Maka dari itu, pada waktu bangsa- bangsa  ini  menggunakan  hukum  modern yang dikembangkan dalam dan dari komunitas  tertentu  yang  berbeda  daripada komunitasnya, timbullah berbagai permasalahan. 4 Atas  pernyataan  tersebut, Satjipto Rahardjo memberikan contoh nyata untuk pembanding sebagai berikut :
Jepang adalah bangsa yang kokoh memegang  tradisi  dan  tata  nilai  asli, termasuk  dalam  cara  berhukum.  Kendati hukum  Jepang  sejak  zaman  Meiji  sudah dibuat  menjadi  modern,  tetapi  tradisi  dan cara-cara  penyelesaian  yang  tetap  menjaga harmoni  lebih  didahulukan.  Cara  yang demikian itu dikembangkan melalui konseptualisasi tatemae (formal)  dan honne (hati  nurani  atau  tradisi  asli).  Secara  formal hukum  Jepang  tidak  banyak  berbeda  dari hukum  modern  (aspek tatemae ),  tetapi dalam  pelaksanaan  didahulukan  cara-cara
4 Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum , Cet.VII, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.263
penyelesaian  Jepang  yang  menjunjung harmoni  (aspek honne ).  Negeri  dan  bangsa tersebut  sangat  memegang  harmoni  sebagai asas kehidupan dan menghindari konflik. 5
Dalam perkembangan zaman, khususnya  di  Indonesia,  dasar  hukum arbitrase  yang  asalnya  diatur  dalam  pasal 377 HIR dan  pasal  705 RBg ,  dunia perdagangan  mulai  terbuka  dilakukan  baik nasional ataupun internasional, maka ketentuan  tersebut  dianggap  sudah  tidak dapat  menampung  permasalahan  yang timbul, maka pada tanggal 12 Agustus 1999, diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Arbitrase  dimaksud  oleh  pasal  1  angka 1  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa adalah  cara  ”penyelesaian  suatu  sengketa perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa”. Dari pengertian yang dijabarkan  oleh  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 1999 tersebut, arbitarase akan timbul dan dapat digunakan apabila sudah diperjanjikan  oleh  para  pihak  secara  tertulis dan  tidak  dapat  dilakukan  dalam  bentuk lisan.
Dalam  praktik  ,  persetujuan  arbitrase lazim  disebut  dengan  istilah  klausula
5 Ibid, hlm.27.
arbitrase,  penyebutan  tersebut  mengandung makna  bahwa  perjanjian  pokok  diikuti  oleh perjanjian  arbitase,  dengan  kata  lain perjanjian  pokok  yangmengandung  klausula arbitrase. 6 Klausula  arbitrase  mengandung dua bentuk yaitu :
a. Pactum De Compromittendo
Istilah tersebut mempunyai arti kesepakatan  setuju  atas  putusan  arbiter  atau wasit..  Klausula  ini  diatur  dalam  pasal  2 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 yang berbunyi :
Undang-undang  ini  mengatur  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  antar  para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang  telah  mengadakan  perjanjian  arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul atau  yang  mungkin  timbul  dari  hubungan hukum  tersebut  akan  diselesaikan  dengan cara  arbitrase  atau  melalui  alternatif penyelesaian sengketa.
Menurut  ketentuan  pasal  2  Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, para pihak  boleh  membuat  kesepakatan  untuk menyerahkan penyelesaian sengketa diantara  mereka  kepada  arbitrase.  Bentuk klausula p actum de compromittendo tersebut adalah  kesepakatan  para  pihak  yang  akan menyelesaikan sengketa mereka yang mung- kin  akan  timbul  nantinya  melalui  arbitrase, dengan  kata  lain  mengantisipasi  timbulnya
6 M.Yahya Harahap, 2006,  Op.Cit. hlm. 65
konflik atau sengketa. Jadi dalam pactum de compromittendo sengketa  belum  ada  atau terjadi,  tetapi  sudah  diatur  atau  disepakati apabila nantinya terjadi, maka penyelesaian- nya menggunakan arbitrase. Pasal 2 Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tidak  mengatur  tentang  tata  cara  untuk membuat  perjanjian  tersebut.  Sebagaimana diketahui,  pasal  1  angka  1  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  mengharuskan perjanjian  arbitrase  harus  dibuat  tertulis. Untuk  hal  tersebut,  dalam  praktik  sering ditemukan  cara  untuk  membuat  perjanjian tersebut yaitu :
1) klausula  arbitrase  tersebut  dicantumkan dalam perjanjian pokoknya, dengan kata lain klausula arbitrase langsung dicantumkan  atau  dimuat  menjadi  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dalam perjanjian pokoknya yang berisi kesepakatan para pihak untuk menyelesaiakan  sengketa  yang  timbul dikemudian hari dengan cara arbitrase.
2) Klausula  arbitrase  dicantumkan  terpisah dengan akte tersendiri. Cara ini menggunakan  dua  buah  akte  yaitu  akte yang  memuat  perjanjian  pokoknya,  dan akte  yang  memuat  kesepakatan  para pihak  yang  memilih  arbitrase  sebagai penyelesaian  sengketa  yang  mungkin timbul  di  kemudian  hari.  Prinsipnya walaupun akte ini dibuat dalam keadaan terpisah  dengan  perjanjian  pokok  tetap harus  dibuat  sebelum  sengketa  diantara
para  pihak  muncul,  intinya  perjanjian arbitrase  tetap  merupakan  satu  kesatuan dengan perjanjian pokok, hanya saja cara menuliskannya  saja  dalam  akte  yang berbeda.
b. Akta Kompromis
Adalah  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat oleh  para  pihak  setelah  timbul  sengketa, sebelum ada  sengketa atau  ketika  dibuatnya perjanjian  pokok,  perjanjian  arbitrase  ini belum  dibuat  oleh  para  pihak.  M.Yahya Harahap  menyebut  istilah  akta  kompromis ini  dengan  sebutan  lain compromise  and settlement yang  artinya  perdamaian  yang dicapai  di  luar  pengadilan. 7 Pengaturan tentang  akta  kompromis  ini  diatur  dalam pasal  9  Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999 yang isinya sebagai berikut :
(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase setelah  sengketa  terjadi,  persetujuan mengenai  hal  tersebut  harus  dibuat dalam  suatu  perjanjian  tertulis  yang ditandatangani oleh para pihak.
(2) Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1), perjanjian  tertulis  tersebut  harus  dibuat dalam akta notaris.
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
a. masalah yang dipersengketakan ;
7 Ibid, hlm.66
b. nama  lengkap  dan  tempat  tinggal para pihak ;
c. nama  lengkap  dan  tempat  tinggal arbiter atau majelis arbiter ;
d. tempat  arbiter  atau  majelis  arbitrase akan mengambil keputusan ;
e. nama lengkap sekretaris ;
f. jangka waktu penyelesaian sengketa
g. pernyataan  kesediaan  dari  arbiter, dan
h. pernyataan  kesediaan  dari  pihak yang bersengketa untuk menanggung segala  biaya  yang  diperlukan  untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3) batal demi hukum.
B.  Kewenangan Pengadilan
Negeri
Dalam  Menerima,  Memeriksa,  Me- mutus  dan  Menyelesaikan  Sengketa Perdata
Hukum perdata secara umum dibedakan atas  dua  macam,  yaitu  hukum  perdata materiil  dan  hukum  perdata  formil.  Hukum perdata materiil atau biasanya sering disebut dengan istilah hukum perdata adalah hukum yang  mengatur  hubungan  hukum  antara individu satu dengan individu lainnya dalam suatu  masyarakat  dengan  focus  atau  titik berat  hubungan  tersebut  dalam  kepentingan yang  bersifat  privat  atau  pribadi.  Hukum perdata  materiil  ini  dapat  berupa  aturan-
aturan  yang  tidak  tertulis  dan  ada  yang diwujudkan  dalam  bentuk  aturan  tertulis. Hukum  perdata  materiil  memuat  tentang hal-hal  secara  mendasar  untuk  mengatur suatu  hubungan  hukum  diantaranya  tentang manusia itu sendiri, tentang harta bendanya, perkawinan,  perjanjian,  perdagangan  dan lainnya-lainnya.
Hukum  perdata  formil  atau  biasa disebut  dengan  istilah  hukum  acara  perdata adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  tata cara  untuk  menegakkan  hukum  perdata materiil  sebagaimana  telah  disebutkan  di atas.  Hukum  perdata  materiil  yang  akan ditegakkan  tersebut  merupakan  hukum perdata yang telah dituangkan dalam bentuk aturan  tertulis  dan  peraturan-peraturan  yang tidak  tertulis  seperti  hukum  adat  yang terdapat  dan  masih  berlaku  dalam  suatu masyarakat adapt di Indonesia.
Setiap individu yang hak
keperdataannya telah dirugikan atau dilanggar  oleh  individu  lainnya,  dapat mempertahankan hak keperdataannya tersebut.  Hukum  acara  perdata  bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum  dalam  masyarakat,  maka  pada umumnya  aturan  –  aturan  hukum  dalam hukum  acara  perdata  itu  bersifat  memaksa atau dwingend  recht karena  dianggap menyelenggarakan  kepentingan  umum,  dan aturan  ini  tidak  dapat  dikesampingkan  oleh individu  atau  pihak  yang  berkepentingan karena  sifatnya  yang  memaksa,  sehingga
pihak  tersebut  harus  tunduk  untuk  mentaati aturan  tersebut.  Namun  ada  juga  aturan- aturan  dalam  huk um acara  perdata  yang bersifat  pelengkap  atau aanvullend  recht karena  mengatur  hal-hal  yang  khusus sehingga  dapat  untuk  disimpangi  atau dikesampingkan oleh pihak yang berkepentingan, contohnya tentang
perjanjian untuk memilih cara menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di antara pihak yang bersengketa, biasa disebut dengan  istilah  pilihan  penyelesaian  hukum dalam suatu perjanjian. 8
Hukum  acara  perdata  yang  berlaku  di Indonesia,  sama  halnya  dengan  hukum perdata materiil, masih ada yang menggunakan aturan-aturan hukum peninggalan  Belanda  seperti  yang  tertuang dalam Herziene  Inlandsch  Reglemen  atau HIR yang  merupakan  hukum  acara  perdata yang  berlaku  untuk  daerah  Pulau  Jawa  dan Madura, Rechtsreglement voor de Buitengewesten  atau  RBg sebagai  hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau  Jawa  dan  Madura.  Saat  sekarang aturan  –  aturan  hukum  acara  perdata  yang termuat  dalam HIR  dan  RBg tersebut  ada yang  tidak  berlaku  lagi  seiiring  dengan diterbitkannya  aturan  perundang-undangan hukum  perdata  yang  didalamnya  memuat tentang  aturan  hukum  acara  perdata, contohnya  Undang-Undang  Nomor  30
8 Riduan  Syahrani,  1988, Hukum  Acara Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan  Umum, Cet.I, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm.7
Tahun 1999 tentang Arbitarase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang Nomor  49  Tahun  2009  tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
Tugas  pokok  pengadilan  negeri  sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan  sengketa  keperdataan  adalah menerima,  memeriksa  dan  mengadili  serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana asas dalam hukum acara  perdata  yang  telah  disebutkan  di  atas, pengadilan  dalam  hal  ini  hakim  bersikap pasif yaitu menunggu perkara yang diajukan kepadanya.  Pengadilan  tidak  boleh  aktif untuk mendorong atau mempengaruhi pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat supaya mengajukan sengketanya ke pengadilan, walaupun dalam negara hukum, pemulihan  hak  keperdataan  individu  yang dilanggar atau dirugikan, yang berhak untuk memberikan  putusan  adalah  pengadilan. Intinya adalah penyelesaian sengketa keperdataan merupakan salah satu tugas dan kewenangan  pengadilan  akan  tetapi  inisiatif untuk  mengajukan  perkara  ada  pada individu masing-masing masyarakat.
Dalam  sengketa  keperdataan,  dikenal dua  hal  yang  sering  menjadi  alasan  atau penyebab  seseorang  mengajukan  gugatan, yaitu :
a. akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah  satu  pihak  yang  sebelumnya  telah terikat  kepada  perjanjian  keperdataan, disebut  dengan  perbuatan  ingkar  janji atau wanprestasi.
b. Adanya perbuatan yang dianggap sebagai  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana  dimaksud  pasal  1365 KUHPerdata yaitu perbuatan  yang melanggar undang–undang yang berlaku,  yang  melanggar  hak orang  lain yang  dijamin  oleh  hukum,  perbuatan yang  bertentangan  dengan  kewajiban hukum  si  pelaku,  perbuatan  yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan  yang  bertentangan  dengan sikap  yang  baik  dalam  bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
Pada umumnya setiap sengketa keperdataan  yang  diajukan  ke  pengadilan merupakan  kewenangan  mutlak  pengadilan untuk  menerima,  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  sengketa  tersebut.  Akan tetapi  dalam  perkembangan  sekarang,  ada sengketa  perdata  tertentu  yang  tidak  dapat diajukan  kepada  pengadilan  karena  sudah diperjanjikan  melalui  perjanjian  untuk diselesaikan dengan alternative penyelesaian sengketa,  contohnya  arbitrase.  Pasal  3  jo pasal  11    Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyatakan  apabila arbitrase telah diperjanjikan oleh para pihak
dalam  suatu  perjanjian  tertulis  untuk menyelesaikan  sengketa  maka  pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut,  dan  perjanjian  arbitrase  tersebut menghilangkan  hak  para  pihak  untuk mengajukan sengketanya ke pengadilan.
Hal yang menarik untuk dibahas adalah tentang  dimaksimalkannya  upaya  mediasi sebagaimana  dimaksud  pasal  130 HIR dan 154 RBg melalui  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Mediasi  di  Pengadilan.  Setiap  perkara  yang diajukan  ke  pengadilan  wajib  menempuh mediasi,  dan  mediasi  dalam  hal  ini merupakan  bagian  dari  proses  persidangan perkara  tetapi  belum  memeriksa  pokok sengketanya,  karena  tujuan  mediasi  adalah untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.  Kaitannya  dengan  ketentuan pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  yaitu ketika  suatu  sengketa  keperdataan  yang memuat perjanjian arbitrase sebagai alternative  penyelesaian  sengketa  mereka diajukan kepada pengadilan, apakah pengadilan masih berwenang untuk melakukan  mediasi  atas  sengketa  tersebut  ? hal demikian pernah penulis temukan dalam kasus sengketa pembatalan perjanjian secara sepihak  oleh  salah  satu  pihak,  dan  di  dalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian untuk menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  di antara  mereka  melalui  arbitrase,  dalam  hal
ini  sikap  pengadilan  untuk  menerapkan pasal 3 dan pasal 11 Undang-undang Nomor 30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  terkendala dengan  aturan  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Mediasi  di  Pengadilan  yang  mewajibkan setiap  perkara  harus  dilakukan  mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa.
Budaya bangsa Indonesia yang mengutamakan  rasa  kekeluargaan  tersebut jelas  dituangkan  dalam  dasar  negara  yaitu Pancasila.  Apabila  ada  perselisihan  yang timbul,  maka  penyelesaiannya  mengutama- kan  musyawarah  untuk  mufakat.  I  Made Sukadana  berpendapat    tentang  perdamaian bersangkut  paut  dengan  rasa  susila  manusia sebagai  sumber  peradaban,  demikian  pula halnya dengan hukum. 9 Dalam hubungannya dengan  pendapat  yang  dikemukakannya tersebut,  I  Made  Sukadana  mengutip pendapat  Hakim  Agung  Republik  Indonesia Artidjo  Alkotsar  yang  mengatakan  “ menegakkan  hukum  berarti  menegakkan peradaban  manusia,  karena  hukum  pada hakekatnya  adalah  mengandung  nilai-nilai atau rasa susila manusia mengenai kebaikan, kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan semua  umat  manusia  sebagai  makhluk ciptaan Tuhan”. 10 Mantan Ketua Mahkamah Agung  Republik  Indonesia,  Bagir  Manan
9 I Made Sukadana, 2012, Mediasi Peradilan, Cetakan I, Jakarta, Penerbit Prestasi Pusaka Publisher, hal.97 10 Ibid.
mengatakan  bahwa  :  Penegakan  hukum sebagai  bentuk  konkrit  penerapan  hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum,  kepuasaan  hukum,  manfaat  hukum atau  keadilan  hukum  secara  individu  atau social.  Tetapi  karena  penegakan  hukum tidak  mungkin  terlepas  dari  aturan  hukum, pelaku  hukum  termasuk  aparat  hukum, lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan  persoalan    saja,  apalagi  terbatas pada penyelenggaraan peradilan. 11
Masih dalam kaitannya dengan penegakan  hukum  atas  perselisihan  yang timbul, I Made Sukadana mengutip pendapatnya Soerjono Soekanto yang mengemukakan  tentang  inti  dari  penegakan hukum  terletak  pada  “Kegiatan  menyerasi- kan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan mengejawantahkan  sikap  tindak  sebagai rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. 12
Perdamaian  yang  diatur  dalam  pasal 130 HIR dan  pasal  154 RBg ,  dalam  praktik hukum  hanya  ditempuh  sebagai  suatu formalitas, artinya Hakim hanya menyarankan  kepada  para  pihak  untuk melakukan perdamaian dengan tetap melanjutkan pemeriksaan perkaranya,
11 Ibid, hal.99
12 Ibid
perdamaian dapat dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Akibatnya, upaya untuk mendamaikan  pihak  yang  bersengketa  tidak maksimal  dilaksananakan,  karena HIR dan RBg tidak  mengatur  lagi  cara  atau  proses untuk  melakukan  perdamaian  tersebut. Dengan  terbitnya  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 HIR/154  RBg),  kemudian  diganti  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02 Tahun  2003  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  kemudian  disempurnakan  lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  Tahun  2008  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  perdamaian  yang  dimaksud dalam  pasal  130 HIR dan 154  RBg tersebut lebih dimaksimalkan dengan cara mengintegrasikan  mediasi  dalam  proses perdamaian  di  pengadilan  sebagai  bagian dari  proses  persidangan.  Mediasi  wajib dilaksanakan pada awal persidangan sebelum pokok sengketa di periksa.
Dimaksimalkannya mediasi dalam pro- ses  acara  di  pengadilan  merupakan  suatu usaha  yang  sungguh-sungguh  membantu memfasilitasi  pihak-pihak  yang  bersengketa untuk mengatasi segala kendala dengan cara musyawarah  untuk  mufakat  sehingga  dapat mewujudkan  prinsip  peradilan  sederhana, cepat  dan  biaya  ringan.  Hakekat  mediasi tersebut  sama  dengan  tujuan  arbitrase sebagai  lembaga  alternative  penyelesaian
sengketa  sebagaimana  dimaksud  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999,  yaitu menyelesaikan  sengketa  dengan  dengan cepat, dan putusan yang dihasilkan merupakan  jalan  tengah  bagi  para  pihak tanpa  ada  merasa  kalah  atau  menang, dengan kata lain adalah win-win solution.

## PENGUKUHAN HASIL MEDIASI
YANG DILAKUKAN OLEH PENGADI- LAN  ATAS  SENGKETA  PERDATA YANG  MEMUAT  KLAUSULA  ARBI- TRASE DALAM PUTUSAN PER- DAMAIAN

## A. Mediasi  Sebagai  Cara  Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan
Manusia  sebagai  individu  dalam  suatu masyarakat  akan  saling  berinteraksi  satu dengan lainnya dalam pergaulan setiap hari. Salah  satu  hubungan  tersebut  adalah  dalam hubungan hukum keperdataan yang menyangkut  tentang  hak  dan  kepentingan individu dalam bidang perdata. Kadang kala dalam melakukan hubungan hukum tersebut, terjadi  konflik  atau  sengketa  di  antara  para pihak. Sebagai suatu Negara yang berasaskan  hukum,  negara  harus  mampu untuk menciptakan ketertiban dan keamanan warganya, salah satunya dalam hal penyelesaian  sengketa.  Satjipto  Rahardjo menemukakan hal sebagai berikut :
Masyarakat  dan  ketertibannya  merupakan dua  hal  yang  berhubungan  sangat  erat,
bahkan  bisa  saja  dikatakan  sebagai  dua  sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan  adanya  masyarakat  tanpa  ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahkan disini, bahwa yang disebut sebagai ketertiban  itu  tidak  didukung  oleh  suatu lembaga  yang  monolitik.  Ketertiban  dalam masyarakat  diciptakan  bersama-sama  oleh berbagai  lembaga  secara  bersama-sama, seperti  hukum  dan  tradisi.  Oleh  karena  itu dalam  masyarakat  juga  dijumpai  berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnnya dalam menciptakan ketertiban itu. 13
Sebagai  masyarakat  yang  berusaha untuk  menjunjung  tinggi  hukum,  maka pemulihan hak perdata atas adanya sengketa yang timbul untuk mencapai keadilan, maka harus dilakukan dengan cara yang adil pula. Sebagai  negara  hukum,  sudah  pasti  harus mengakui kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan  oleh  lembaga  yudikatif terpisah  dari  kekuasaan  lainnya  yaitu eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman  di  Negara  Republik  Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  yaitu  pasal 24 yang memuat sebagai berikut :
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk
13 Satjipto Rahardjo,Op.Cit , hlm.13
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata  usaha  Negara  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan  dengan  kekuasaan  kehakiman di atur dalam undang-undang.
Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  24  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  diatur  lebih  lanjut  lagi  dalam Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  pasal 18  menyebutkan  :  Kekuasaan  kehakiman dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dimaksud tersebut adalah peradi- lan  umum  yang  terdiri  dari  pengadilan negeri  dan  pengadilan,  dengan  tugas pokoknya  menerima,  memeriksa,  memutus dan  menyelesaikan  sengketa  perdata  dan pidana  dalam  tingkat  pertama  untuk
pengadilan negeri dan tingkat banding untuk pengadilan  tinggi.  Dasar  hukum  peradilan umum  tersebut  diatur  dengan  Undang- undang  Nomor  49  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan Umum.
Peradilan  umum  negeri  sebagai  salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman,  dalam  menjalankan  tugasnya untuk  menyelesaikan  sengketa,  posisinya adalah  sebagai  lembaga  yang  memutus  atau adjudikasi menurut  hukumnya  yang  berlaku dengan  cara  menilai  pembuktian  sesuai  alat bukti  yang  sah  menurut  hukum  untuk kemudian  mengkonstruksikannya  menjadi suatu  fakta  atau  peristiwa  hukum  lalu menjatuhkan  putusan.  Dalam  menjalankan fungsi  tersebut,  hasil  yang  didapat  adalah yang benar dan yang kalah. Akibatnya akan membuat  hubungan  personal  diantara  para pihak  akan  menjadi  terganggu  akibat sengketa yang diputus oleh pengadilan.
Sistem  penyelesaian  sengketa  perdata oleh pengadilan awalnya lebih mengutamakan  kepada  putusan  akhir  yang berakibat ada pihak yang menang dan kalah, kata-kata tersebut tertuang jelas dalam pasal 181  ayat  (1) HIR dan  pasal  192  ayat  (1) RBg ,  yang  pada  pokoknya  menyebutkan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya  perkara.  Dalam  perkembangannya, cara  penyelesaian  sengketa  oleh  pengadilan mulai  mengalami  perubahan.  Sebenarnya
pasal  130 HIR dan  pasal  154 RBg telah mengatur  tentang  keharusan  Hakim  untuk mendamaikan  para  pihak  yang  bersengketa pada  sidang  pertama,  tetapi  ketentuan tersebut  hanya  dianggap  sebagai  formalitas belaka sehingga kurang maksimal dilakukan.  Oleh  Hakim  ketentuan  tersebut hanya  dianggap  sebagai  anjuran  yang  harus dipenuhi  supaya  putusannya  tidak  batal apabila  perdamaian  tidak  dilakukan.  Selain itu, tidak maksimalnya perdamaian dimaksud pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg tersebut  adalah  tidak  mengatur  lebih  lanjut tentang  cara  atau  prosedur  yang  dilakukan untuk  perdamaian  dimaksud.  Pada  Tahun 2002,  dengan  salah  satunya  alasan  tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran  Nomor  1  Tahun  2002  tentang Pemberdayaan  Pengadilan  Tingkat  Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks pasal 130 HIR dan  pasal  154 RBg ),  kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan terkahir  diganti  dengan  Peraturan  Mahka- mah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Peraturan Mahkamah  Agung  tersebut  pada  pokoknya mengatur  tentang  setiap  sengketa  yang masuk  ke  pengadilan  wajib  melakukan mediasi sebelum perkara pokoknya diperiksa.
Pengintegrasian  mediasi  ke  dalam proses  beracara  di  pengadilan  melalui
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008,  pada  hakekatnya  adalah  untuk menyempurnakan  hukum  acara  yang  telah ada  didatur  dalam  pasal  130 HIR dan  pasal 154 RBg dengan  cara  memperlakukan  atau menempatkan  para  pihak  yang  bersengketa bukan sebagai pihak yang saling berhadapan sebagai lawan dengan sebutan dalam praktik peradilan  yaitu  penggugat  dan  tergugat, tetapi  para  pihak  adalah  sebagai  rekan  atau partner yang  dapat  diajak  untuk  berunding bersama  guna  mencari  penyelesaian  terbaik atas  sengketa  yang  mereka  hadapi.  Fungsi peradilan  adalah  sebagai  fasilitator  yang membantu  para  pihak  untuk  menyelesaikan sengketa  tersebut,  bukan  sebagai  aparatur pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjatuhkan  putusan  atas  sengketa  para pihak. 14
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2008  tidak  mencantumkan  sengketa yang bukan menjadi kewenangan pengadilan negeri secara absolute tidak dapat dimediasi. Hukum  acara  perdata  yang  termuat  dalam pasal  134 HIR dan  pasal  160 RBg menentukan  tentang  kewenangan  mutlak mengadili dapat diajukan eksepsi setiap saat oleh  pihak  lawan,  dan  kalaupun  tidak  ada eksepsi  tentang  hal  tersebut,  hakim  karena jabatannya  dapat  menyatakan  dirinya  tidak berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus sengketa tersebut.
14 I Made Sukadana, Op.Cit., hlm.141.
Mediasi  di  pengadilan  dilakukan  pada awal  persidangan  dibuka  sebelum  gugatan atas  sengketa  diajukan  itu  dibacakan  dan diperiksa. Mediasi dilakukan untuk mendamaikan  pihak  yang  bersengketa sebelum  sengketa  pokoknya  diperiksa.  Asas yang  berlaku  sesuai  pasal  10  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan  tidak  boleh  menolak  perkara yang  diajukan  kepadanya  dengan  alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.

## B. Kekuatan  Putusan  Perdamaian  Di Depan Pengadilan
Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  memuat  asas  tentang  peradilan dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan.  Asas  peradilan  sederhana mempunyai  arti  bahwa  proses  pemeriksaan dan  penyelesaian  suatu  sengketa  dilakukan secara efektif dan efisien, tidak berbeli-belit dan  tidak  banyak  aturan  birokrasi.  Asas peradilan berarti pemeriksaan dan penyelesaian  sengketa  tidak  terlalu  lama. Asas  biaya  ringan  berarti  biaya  yang dikeluarkan  para  pihak  untuk  penyelesaian sengketanya tidak mahal.
Untuk  mewujudkan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  tersebut, pengadilan  membantu  para  pihak  yang bersengketa  untuk  mengatasi  kendala- kendala  yang  dapat  menghambat  asas tersebut salah satunya dengan cara
diintegrasikannya  mediasi  dalam  proses beracara di pengadilan. Upaya mengintegrasikan mediasi tersebut
dilakukan  karena  mediasi  merupakan  cara penyelesaian sengketa yang mampu menerapkan asas  peradilan  sederhana,  cepat dan  biaya  ringan.  Dengan  menerapkan  asas tersebut, maka hasil maksimal yang diharapkan  adalah  kesepakatan  perdamaian yang  dirasakan  adil  oleh  para  pihak  untuk mengakhiri sengketa diantara mereka dengan tuntas. 15
Mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah untuk  menghasilkan  kesepakatan  dengan bantuan  mediator,  mempunyai  beberapa kelebihan  dibandingkan  dengan  proses litigasi di pengadilan yaitu :
1. dapat  membantu  untuk  meredakan perasaan  emosi  atau  amarah  para  pihak sebagai  akibat  dari  sengketa  yang timbul.
2. dapat  membuka  pikiran  dan  kesadaran para tentang keadaan yang menguntungkan  dan  merugikan  masing- masing  pihak  apabila  sengketa  masih tetap dilanjutkan.
3. dapat  membuat  komunikasi  para pihak  menjadi  lancar  sehingga  hal- hal yang tersembunyi sebagai penyebab sengketa dapat diketahui.
15 I Made Sukadana, Op.Cit., hlm.199
4. posisi para pihak sama-sama sebagai rekan  atau partner ,  tidak  ada  yang merasa paling benar.
5. dapat menyelesaikan sengketa sampai tuntas tanpa ada rasa dendam setelah sengketanya selesai.
6. dapat menciptakan harmonisasi sosial dalam kehidupan di masyarakat,  artinya  keadaan  yang semula  sempat  terganggu  akibat sengketa  akan  kembali  menjadi harmonis  seperti  sedia  kala  seolah- olah tidak pernah ada sengketa. 16
Perdamaian  yang  berhasil  dilaku- kan  untuk  mengakhiri  sengketa  melalui mediasi  dapat  menghasilkan  kepuasaan lahir  dan  batin  bagi  para  pihak.  Salah satu fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan  sengketa,  maka  kesepa- katan yang dicapai dengan mediasi akan mengikat  para  pihak.  Asas  hukum  yang tercantum  dalam  pasal  1338  KUHPer- data  ( BW )  yaitu  perjanjian  yang  dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang- undang  bagi  para  pihak  tersebut,  sering dikenal  dengan  istilah pacta  sunt servanda .
Kesepakatan perdamaian yang dilakukan  para  pihak  dalam  mediasi  di pengadilan,  menurut  ketentuan  pasal  17 ayat  (5)  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2008  tidak  harus dikukuhkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam
16 Ibid , hlm.186
putusan  perdamaian.  Ketentuan  ini memiliki  hakikat  bahwa  perdamaian merupakan  hasil  dari  musyawarah  yang dilakukan  oleh  para  pihak,  dan  segala perbuatan  hukum  yang  dilakukan  para pihak adalah pilihan mereka sendiri.
Ada  kemungkinan  risiko  yang timbul  atas  pilihan  yang  diberikan  oleh ketentuan  pasal  17  ayat  (5)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 atas  tidak  diajukannya  akta  perdamaian untuk  dikukuhkan  menjadi  putusan perdamaian.  Akta  perdamaian  yang dihasilkan  tersebut  merupakan  akta otentik  biasa  yang  tidak  mempunyai kekuatan memaksa atau kekuatan eksekutorial .  Apabila  salah  satu  pihak ingkar untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka klausula-klausula dalam  perjanjian  perdamaian  tersebut tidak dapat dimintakan untuk dilaksanakan secara paksa melalui eksekusi di pengadilan. Cara yang dapat dilakukan  adalah  dengan  mengajukan gugatan baru dengan bukti akta perdamaian  tersebut,  akhirnya  timbul masalah  baru,  penyelesaian  sengketa akan menjadi lama lagi.
Dalam  hal  kesepakatan  perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian oleh para pihak diajukan kepada Majelis Hakim,  maka  akta  perdamaian  tersebut akan dikukuhkan dengan putusan perdamaian  oleh  Majelis  Hakim.  Pasal
130 ayat (2) HIR dan pasal 154 ayat (2) RBg menyatakan  bahwa  atas  hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam  proses  perdamaian,  maka  para pihak  tersebut  wajib  untuk  mentaati perdamaian  yang  dibuat  tersebut.  Akta perdamaian  yang  dikukuhkan  dengan putusan hakim juga akan menutup upaya hukum  bagi  para  pihak.  Pasal  130  ayat (3) HIR dan  pasal  154  ayat  (3) RBg menyatakan tentang tidak dapat dilakukan  upaya  hukum  banding  atas putusan perdamaian. Makna yang terkandung  dengan  aturan  ini  adalah, supaya para pihak yang sepakat berdamai dapat melaksanakan isi kesepakatan  yang  telah  mereka  buat bersama-sama,  jangan  ada  itikad  yang tidak  baik  untuk  tidak  melaksanakan putusan.
Perdamaian dalam proses mediasi akan lebih baik apabila akta perdamaian yang dibuat dari kesepakatan para pihak dikukuhkan di depan hakim untuk dituangkan dalam putusan perdamaian. Sehingga konsep keadilan yaitu kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam akta perdamaian sebagai hasil musyawarah para pihak, kemanfaatan yaitu kesepakatan yang dihasilkan harus dapat dilaksanakan, dan kepastian hukum dalam bentuk putusan perdamaian yang mengikat para pihak karena memiliki kekuatan memaksa atau kekuatan eksekutorial .

## PENUTUP
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian sengketa  dengan  asas  musyawarah  mufakat oleh  para  pihak  yang  bersengketa,  dengan demikian asas ini dapat mengenyampingkan perjanjian  arbitrase  tentang  penyelesaian sengketa tidak dapat diajukan ke pengadilan negeri  karena  mediasi  bukan  merupakan pemeriksaan pokok perkara tetapi salah satu cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  di pengadilan.
Pengadilan  akan  menyatakan  tidak mempunyai kewenangan mengadili sengketa yang  terdapat  perjanjian  arbitrase  apabila mediasi  sesuai  Perma  Nomor  1  tahun  2008 tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan.
Kesepakatan  para  pihak  dalam  proses mediasi  di  pengadilan  dapat  dituangkan dalam akta perdamaian dan dapat menghapuskan perjanjian sebelumnya tentang  arbitrase  sebagai  penyelesaian sengketa,  karena  hakekat  mediasi  adalah musyawarah  untuk  menghasilkan  kesepaka- tan guna mengakhiri sengketa di antara para pihak. Hakekat tersebut sama dengan tujuan win-win  solution yang  ingin  dicapai  dengan Arbitrase  sebagaimana  dimaksud  Undang- undang Nomor 30 Tahun 1999.
Perlu  dibentuk  aturan  khusus  tentang prosedur  mediasi  di  pengadilan  dalam bentuk  undang-undang,  karena  Peraturan Mahkamah  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedudukan- nya  dalam  tata  urutan  perundang-undangan
di Indonesia tidak diatur, oleh karenanya hal ini perlu dilakukan supaya lembaga mediasi di  pengadilan  dapat  benar-benar  dimaksi- malkan untuk mendamaikan para pihak.
Supaya  pemerintah  lebih  memaksimal- kan  sosisalisasi  tentang  aturan  mengenai alternatif  penyelesaian  sengketa  supaya kesadaran  hukum  dan  pengetahuan  hukum masyarakat  tentang  pentingnya  menyelesai- kan sengketa dengan damai dapat dilaksana- kan oleh masyarakat sehingga dapat mengu- rangi sengketa yang diakhiri dengan putusan oleh pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA .
A. Undang-undang :
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945
Burgerlijk  Wetboek  (BW),  Stbld.  No.23
Tahun 1847, sebagaimana
diterjemahkan  oleh  R.  Subekti  dan Tjitrosudibio,  1995. Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata, Jakarta  : Pradnya Paramita.
Herziene  Indonesische  Reglement  (H.I.R),
Stbld. No.16 Jo 57 Tahun 1848.
Reglement op de Burgerlijk
Rechstsvoredering  (B.Rv),  Stbld. No.52 Tahun 1847.
Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten (RBg) Stbld. No.227 Tahun 1927.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076.
Undang-undang  Nomor  49  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-undang  Nomor  2  Tahun 1986  tentang  Peradilan  Umum,
Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  158 Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  Nomor
5077.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Prosedur

## Mediasi di Pengadilan
B. Literatur :

## Asshiddiqie  Jimly  dan  Safa’at.M.Ali,  2012,
Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum,
Jakarta : Konstitusi Press.
Abdurrasyid,  H.Priyatna,  2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
(APS)  Suatu  Pengantar, Jakarta  : Fikahati Aneska.
Bidara  Olden  dan  Bidara  Martin..P.,  1986, Hukum  Acara  Perdata, Jakarta  : Pradnya Paramita.
Harahap  Yahya,  2008, Hukum  Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.
------------------,  2006, Arbitrase, Jakarta  :
Sinar Grafika.
Hernoko  Agus  Yudha  ,  2014, Hukum
Perjanjian, Jakarta : Kencana Prenada Media Group..
Muhjad  Hadin  dan  Nuswandani  Nunuk,
2012, Penelitian  Hukum  Indonesia Kontemporer, Jogyakarta : Genta Publishing.
HS  Salim  dan  Nurbani  Erlies  Septiana, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
2004, Mediasi  dan  Perdamaian,

## Jakarta
-----------------, 2004, Bunga Rampai Makalah  Hukum  Acara  Perdata, Jakarta -----------------, 2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan, Jakarta
Marzuki  Peter  Mahmud,  2013, Penelitian Hukum, Jakarta  :  Kencana  Prenada Media Group.
Prasetyo  Teguh  dan  Barkatullah  Abdul Halim,  2013, Filsafat,  Teori  dan
Ilmu  Hukum, Jakarta  :  RajaGrafindo
Persada.
Sukadana I Made, 2012, Mediasi Peradilan,
Jakarta : Prestasi Pustaka Karya.
Syahrani  Riduan,  1988, Hukum  Acara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan
Umum, Jakarta: Pustaka Kartini.
------------------,  1999, Rangkuman  Inti  Sari
Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya
Bakti.
Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar
Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press
Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian,
Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media
Group.
Suibekti,  1992, Kitab  Undang-Undang
Hukum  Perdata, Jakarta  :  Pradnya
Paramita.
-----------------, 1981, Arbitrase
Perdagangan, Bandung : Binacipta.
Satrio.J,  1993, Hukum  Perikatan,  Perikatan pada  Umumnya, Bandung  :  Citra
Aditya Bakti.
Setiawan.R.1989, Masalah-masalah  Hukum
Dalam Arbitrase, Jakarta : MARI
Usman  Rachmadi,  2012, Mediasi  di Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika.
Winarta  Frans  Hendra,  2012, Hukum Penyelesaian  Sengketa, Jakarta  : Sinar Grafika.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka.
Simorangkir.JCT,  dkk,  2008, Kamus Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.