## CITA HUKUM
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. Jurnal Cita Hukum mengkhususkan diri dalam pengkajian Hukum Indonesia dan terbit dua kali dalam satu tahun di setiap bulan Juni dan Desember.
Redaktur Ahli Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia) Nadirsyah Hosen (Wollongong University Australia)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Stephen Koos (Munchen University Germany)
Abdullah Sulaiman (Universitas Trisakti) Jimly Asshiddiqie (Universitas Indonesia) Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakisatan) Tim Lindsey (Melbourne University Australia) Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia) Jaih Mubarok (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) Djawahir Hejazziey (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Editor in Chief Nur Rohim Yunus
Managing Editor Muhammad Ishar Helmi

## Editors
Fitria Indra Rahmatullah Mara Sutan Rambe
Asisten to The Editors Erwin Hikmatiar
Alamat Redaksi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821 Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id Permalink: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum

## VOL. 3 NO. 2 DESEMBER 2015

## Jurnal CITA HUKUM
Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

## DAFTAR ISI

## 195 Menyoal Kebebasan Beragama Dan  Penodaan Agama Di Indonesia
(Telaah Atas Putusan Mk No.140/Puu-Vii/2009)
Yayan Sopyan

## 213
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju  Pembangunan  Kota  Berkelanjutan  ( Comprehensive  Urban Planning  Based  On  Integrative  Law  Towards  Sustainable  Urban Development ) T. Nazaruddin

## 225 Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional
Mara Sutan Rambe

## 247
Peran  Organisasi  Regional  Dalam  Pemeliharaan  Perdamaian  Dan Keamanan Internasional
Imam Mulyana & Irawati Handayani
269 Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan

## Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK)
Rony Saputra

## 289 Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas  Hukum Agama
(Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli

## 303 Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria
Endah Sulatri & Teguh Triesna Dewa

## 313 Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Bandar  Lampung
Upik Hamidah

## 327

## Politieke Beslissing Dalam Pemakzulan Presiden Republik Indonesia
Nur Habibi

## 339
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres
Ahmad Farhan Subhi
353 Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam penanganan Bank Gagal

## Wiwin Wintarsih Windiantina

## 365 Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia
Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol.3 No.2(2015),pp.225-246,DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846 .2015.3.2.225-246 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Proses Akomodasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Pidana Nasional 
Mara Sutan Rambe Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. H. Ir. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta E-mail: msrambe@uinjkt.ac.id
Abstract: Integration  of  Islamic  Law  into  National  Criminal  Law. Integration  of Islamic Law into national criminal law has begun in sultanate era until recently. Its existence  has  always  been  struggled  by  many  Muslim  believers,  including  in  the field of Islamic criminal law. Due to the increase number of criminality in society, some Muslims believes that Islamic (criminal) law is a solution to reduce it. Recent development,  to  some  extent,  Islamic  law  has  been  implemented  in  Aceh  with support of Indonesian`Parliament. This article analyse to what extent the ideas and substances of Islamic criminal law is integrated in the Bill of Code Criminal.
Keywords: Criminal Law, Bill of Code Criminal, Islamic Criminal Law
Abstrak: Proses  Akomodasi  Hukum  Islam  ke  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional. Proses  integrasi  hukum  Islam  kedalam hukum  pidana  nasional,  sebenarnya  telah berjalan  sejak jaman  kesultanan  sampai  dengan  jaman reformasi  saat  ini.  Namun eksistensinya  terus  diperjuangkan  oleh  sebagian  umat  Islam  Indonesia,  termasuk dalam  bidang  hukum  pidana.  Hal  ini  didasari  oleh  anggapan  bahwa  dengan diberlakukannya  hukum  pidana  Islam,  maka  tindak  pidana  yang  semakin  hari semakin  merebak  di  tengah-tengah  masyarakat  sedikit  demi  sedikit  dapat terkurangi.  Contoh    nyata  yaitu    integrasi  hukum  islam  adalah  pemberlakuan hukuman  cambuk  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang  didukung  oleh DPR  RI. Tulisan ini menganalisis sejauhmana ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi ke dalam “RUU KUHP” yang akan dibentuk . Kata Kunci: Hukum Pidana, RUU KUHP, Hukum Pidana Islam
DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846
 Naskah diterima: 20 Juli 2015, direvisi: 27 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 10 Oktober 2015.

## Pendahuluan
Membicarakan  Hukum  Islam  di  tengah-tengah  Hukum  Nasional  pusat perhatian  akan  ditujukan  pada  kedudukan  Hukum  Islam  dalam  sistem  Hukum Nasional.  Sistem  Hukum  Indonesia,  sebagai  akibat  dari  perkembangan  sejarahnya bersifat  majemuk.  Disebut  demikian  karena  sampai  sekarang  di  negara  Republik Indonesia  berlaku  beberapa  sistem  hukum  yang  mempunyai  corak  dan  susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum  Barat.  Sejak  awal  kehadiran  Islam  pada  abad  ke  tujuh  Masehi  tata  hukum Islam  sudah  dipraktikkan  dan  dikembangkan  dalam  lingkungan  masyarakat  dan peradilan  Islam.  Hamka  mengajukan  fakta  berbagai  karya  ahli  Hukum  Islam Indonesia. Misalnya Shirat al-Thullab, Shirat al- Mustaqim, Sabil al-Muhtadin, Kartagama, Syainat al-Hukm , dan lain-lain. 1 Akan tetapi semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan  fikih,  masih  bersifat  doktrin  hukum  dan  sistem  fikih  Indonesia  yang berorientasi kepada ajaran Imam Mazhab.
Pada era kekuasaan kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam peradilan agama sudah  hadir  secara  formal.  Ada  yang  bernama  peradilan  penghulu  seperti  di  Jawa, Mahkamah Syar’iyah di Kesultanan Islam di Sumatera, Peradilan Qadi di Kesultanan Banjar dan Pontianak. Namun sangat disayangkan, walaupun pada masa Kesultanan telah  berdiri  secara  formal  peradilan  Agama  serta  status  ulama  memegang  peranan sebagai penasehat dan hakim, belum pernah disusun suatu buku hukum positif yang sistematik.  Hukum  yang  diterapkan  masih  abstraksi  yang  ditarik  dari  kandungan doktrin fikih. 2
Kemudian,  pada  tahun  1760  VOC  memerintahkan  D.W.  Freijer  untuk menyusun hukum yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer . Compendium ini dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat  Islam  di  daerah  yang  dikuasai  VOC.  Penggunaan Compendium  Freijer tidak  berlangsung  lama.  Pada  tahun  1800  VOC  menyerahkan  kekuasaan  kepada Pemerintah Hindia Belanda. Bersamaan dengan itu lenyap dan tenggelam compendium itu. Lahirlah politik hukum baru, yang didasarkan atas teori resepsi atau teori konflik Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven. Sejak itu secara sistematik, dengan sengaja hukum Islam dipencilkan. Sebagai gantinya digunakan dan ditampilkan hukum adat. Pemerintah  Hindia  Belanda  mencoba  melaksanakan  hanya  dua  sistem  hukum  yang berlaku,  yaitu  hukum  ada  tuntuk  golongan  Bumiputera  dan  hukum  Barat  bagi golongan Eropa. Setelah Indonesia merdeka, walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama  masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945,  seluruh  peraturan  pemerintahan  Belanda  yang  berdasarkan  teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori receptie harus exit, karena bertentangan dengan Alquran dan sunnah Rasul. Hazairin menyebut teori receptie sebagai teori Iblis.
1 Mardani, “ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” dalam Jurnal Hukum , No. 2 Vol 16  April  2009. law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/2%20Mardani.pdf dikutip  dari  Hamka, Antara Fakta dan Khayal “Tuanku Rao ”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 324. 2 Mardani, “ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” h. 268.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 227
Berdasarkan  pendapatnya  ini,  Hazairin  mengembangkan  teori  yang disebutnya  sebagai  teori receptie  exit .  Pokok-pokok  pikiran  Hazairin  tersebut  adalah: 1).  Teori receptie telah  patah,  tidak  berlaku  dan exit dari  tata  negara  Indonesia  sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945. 2).  Sesuai  dengan  UUD  1945  Pasal  29  ayat  1  maka  negara  Republik  Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. 3). Hukum agama yang masuk dan  menjadi  hukum  nasional  Indonesia  bukan  hukum  Islam  saja,  melainkan  juga hukum  agama  lain  untuk  pemeluk  agama  lain.  Hukum  agama  di  bidang  hukum perdata  diserap  dan  hukum  pidana  diserap  menjadi  hukum  nasional  Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. 3 Di samping Hazairin, seorang tokoh  yang  juga  menentang  teori receptie adalah  Sayuti  Thalib  yang  menulis  buku Receptie  a  Contrario :  Hubungan  Hukum  Adat  dengan  Hukum  Islam.  Teori  ini mengandung  sebuah  pemikiran  bahwa,  hukum  adat  baru  berlaku  kalau  tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregling itu.
Pasca  kemerdekaan  Indonesia  dan  UUD  1945  berlaku  sebagai  dasar  negara walaupun  tanpa  memuat  ketujuh  kata  dari  Piagam  Jakarta,  maka  teori receptie dinyatakan tidak berlaku lagi serta kehilangan dasar hukumnya. Selanjutnya hukum Islam  berlaku  bagi  bangsa  Indonesia  yang  beragama  Islam  sesuai  dengan  pasal  29 UUD 1945. Era ini disebutkannya sebagai Periode Penerimaan Hukum Islam sebagai sumber Persuasif ( Persuasive source ). 4
Selanjutnya  dengan  ditempatkannya  Piagam  Jakarta  dalam  Dekrit  Presiden RI  tanggal  5  Juli  1959,  maka  era  ini  dapat  dikatakan  era  penerimaan  hukum  Islam sebagai  sumber  otoritatif  ( authoritative  source ).  Sehingga  sering  kali  disebut  bahwa Piagam  Jakarta  menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  merupakan  suatu rangkaian  kesatuan  dalam  konstitusi  tersebut.  Kata  menjiwai  bisa  bermakna  negatif dalam  arti  tidak  boleh  dibuat  perundang-undangan  dalam  negara  RI  yang bertentangan  dengan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.  Secara  positif maknanya  adalah  pemeluk-pemeluk  yang  beragama  Islam  diwajibkan  menjalankan syariat  Islam.  Untuk  itu  diperlukan  undang-undang  yang  akan  memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.
Memang  secara  sosiologis  dan  kultural,  hukum  Islam  adalah  hukum  yang mengalir  dan  telah  berurat  akar  pada  budaya  masyarakat  Indonesia,  karena  itulah hukum  Islam  tergolong  sebagai  hukum  yang  hidup  di  dalam  masyarakat  ( the  living law ).  Bukan  saja  karena  hukum  Islam  merupakan  entitas  agama  yang  dianut  oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya hukum Islam telah  menjadi  bagian  tradisi  (adat)  masyarakat.  Dalam  sejarahnya,  hukum  Islam  di Indonesia selalu mengalami dialektika sesuai dengan visi dan misi politik penguasa. Visi politik hukum VOC terhadap hukum Islam tentu berbeda dengan politik hukum
3 Mardani, “ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,” h. 269 4 Mardani,  “ Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Nasional,” ,  dikutip  dari  Ismail  Sunny, “ Tradisi dan Inovasi KeIslaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam ”, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Publishing, 1988, h. 96.
penguasa Hindia Belanda dan berbeda pula dengan masa setelah merdeka, baik pada masa Orde Lama maupun Orde baru.
Adanya  visi  dan  misi  dalam  bentuk  politik  hukum  penguasa  seperti  itulah hukum  Islam  dalam  perjalanan  sejarahnya  selalu  mengalami  pasang  surut.  Akibat dari  penjajahan  Belanda  yang  menerapkan  teori receptie, maka  hukum  Islam  telah “dikebiri”  yang  pengaruhnya  masih  membekas  kuat  sampai  Indonesia  merdeka. Umat  Islam  berusaha  untuk  menghilangkan  pengaruh  teori receptie tersebut  sejak masa kemerdekaan untuk mengembalikan peran hukum Islam sebagai hukum yang berlakukan  bagi  masyarakat  Muslim  Indonesia  (menjadikan  hukum  Islam  sebagai hukum  positif). 5 Secara  historis  terlihat  adanya  upaya  simultan  kelompok  Islam sebagai  penduduk  mayoritas  Indonesia  untuk  berkeinginan  mewarnai  dasar  negara dengan  nuansa  keIslaman.  Hal  ini  telah  dimulai  sejak  awal  kemerdekaan  diperoleh dan berkesinambungan sampai era reformasi sekarang ini.

## Institusi Pembuat Hukum
Pada waktu UUD 1945 disusun, para perumusnya bersepakat bahwa UUD itu memang  tidak  didasarkan  atas  teori trias  politica yang  memisahkan  secara  tegas antartiga  cabang  kekuasaan  legislatif,  eksekutif,  judikatif. 6 Namun  pada  dasarnya ketiga institusi tersebut terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan  hukum yang  disebut  Institusi  Negara  dan  ada  pula  institusi  hukum  yang  dibuat  oleh masyarakat itu sendiri dengan perkembangan kesadaran hukum dan budaya hukum dalam  masyarakat  yang  disebut  Intitusi  Masyarakat.  Institusi  Negara  meliputi  tiga lembaga Negara yaitu:
Pertama;  Legislatif.  DPR  merupakan  lembaga  legislatif  yang  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang.  Kewenangan  DPR  diatur  dalam  Pasal  20 ayat  (1)  UUD  Amandemen  yang  berbunyi, “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang.” Kewenangan  DPR  tersebut  berbeda  dengan kewenangan  DPR  sebelum  Amendemen.  Jika  dilihat  dalam  UUD  1945,  DPR  tidak diberikan  kewenangan  membentuk  undang-undang,  melainkan  hanya  diberikan kewenangan  memberikan  persetujuan  terhadap  rancangan  undang-undang  yang dibuat  oleh  Pemerintah. 7 Ini  artinya  bahwa  inisiatip  pembentukan  undang-undang ada  di  tangan  Pemerintah.   Namun  setelah  UUD  Amandemen,  DPR  diberikan kewenangan legislasi. Dengan diberikan kewenangan legislasi pada DPR, maka  UUD 1945  yang  diamandemen  telah  mendudukkan  DPR  sebagaimana  lembaga  legislatif pada umumnya. 8
5 Bani  Syarif  Maula:  Realitas  Hukum  Islam  dalam  Konfigurasi  Sosial  dan  Politik  di  Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia). Jurnal Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2003. h. 240 6 JimlyAsshiddiqie , Konstitusidan Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: SinarGrafika, 2010). Cet. ke I, h. 192 7 Lihat: Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 sebelumamendemen.
8 Afandi, Lembaga Legislatif Sebagai Faktor
Pengubah Hukum, artikel, https://aafandia.wordpress.com/2009/05/19/lembaga-legislatif-sebagai-faktor-pengubah-hukum/ diakses pada tanggal 5 Juli 2015.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 229
Kedua;  Eksekutif.  Dalam  UUD 1945,  Presiden  diberikan  kewenangan  antara lain  membentuk  undang-undang,  membuat  peraturan  pemerintah. 9 Namun  setelah amandemen  UUD  1945,  Presiden  menurut  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD Amandemen diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang dan membuat peraturan pemerintah. Dalam pelaksanaannya sebagian aturan yang dibuat oleh eksekutif harus mendapat persetujuan legislatif, seperti Perppu ditetapkan oleh Presiden,  tetapi  dalam  satu  tahun  harus  sudah  dimintakan  persetujuan  DPR.  Jika disetujui Perppu meningkat statusnya menjadi undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR,  maka  Perppu  itu  harus  dicabut  dan  tidak  dapat  lagi  diajukan  ke  DPR  dalam masa  persidangan  berikutnya.  Peraturan  Pemerintah  ditetapkan  sendiri  oleh Pemerintah  tanpa  harus  disetujui  DPR.  Peraturan  Pemerintah  biasanya  dibuat  atas perintah  undang-undang  atau  untuk  melaksanakan  suatu  undang-undang.  Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang  yang  sudah  ada  lebih  dahulu.  Keputusan  Presiden,  dibentuk  oleh Presiden  tanpa  perlu  dikaitkan  dengan  pendelegasian  materiil  dari  undang-undang. Artinya,  materi  yang  dimuat  dalam  Keppres  dapat  sepenuhnya  bersifat  mandiri dalam  rangka  kewenangan  Presiden,  baik  sebagai  Kepala  Negara  maupun  Kepala Pemerintahan.  Keputusan  Presiden  dapat  saja  dibuat  untuk  melaksanakan  perintah UUD, perintah GBHN, perintah UU, ataupun perintah Peraturan Pemerintah.
Untuk  menghindari  pemusatan  kekuasaan  di  tangan  organisasi  pemerintah, muncul  ide  untuk  mengadakan  pemisahan  kekuasaan (separation  of  power, misalnya dari  Montesquieu)  dan  pembagian  kekuasaan (division  of  power). Munculnya  ide-ide konstitusionalisme,  gagasan  negara  hukum (Rechtsstaat dan the  Rule  of  Law) pada dasarnya berusaha membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak terlalu dominan. 10 Oleh  karena  itu  setelah  amandemen  UUD  1945  Pemerintah  tidak  lagi  diberikan kewenangan  membentuk  undang-undang,  melainkan  diberikan  kewenangan  untuk membuat rancangan undang-undang.
Ketiga;  Yudikatif.  Dalam  sistem “civil  law”, peran  pemerintah  dan  parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum, tetapi dalam sistem “common law” (“judge- made law”) , justru pengadilanlah yang lebih dominan pengaruhnya. Tetapi dewasa ini, ada  kecenderungan  kuat  di  lingkungan  negara-negara  yang  menganut  sistem judge- made  law’ ini  untuk  memberi  peran  lebih  besar  pada  undang-undang  seperti  dalam sistem  “ civil  law”. Sebaliknya  di  lingkungan “civil  law” ada  pula  keinginan  untuk memperbesar  peran  pengadilan  sebagai  institusi  pembentuk  hukum  (gejala konvergensi antar sistem hukum). 11
Putusan  pengadilan  dalam  sistem “civil  law” seperti  di  Eropa  dan  Indonesia juga  diakui  sebagai  sumber  hukum,  yaitu  disebut  yurisprudensi.  Akan  tetapi, peranannya  selama  ini  bersifat  sekunder,  tidak  seperti  di  lingkungan  negara  yang menganut  sistem “judge-made  law”. Tetapi,  di  masa  depan,  atas  pengaruh  sistem hukum Anglo-Amerika di dunia Internasional, maka apresiasi terhadap sistem ” judge-
9 Lihat: Pasal 5 ayat (1) danayat (2) UUD 1945 sebelumamandemen.
10 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-PilarDemokrasi , (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 8-9.
11 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-PilarDemokrasi , h. 7.
made  law”  (common  law) ini  meningkat  pula  di  lingkungan  negara-negara  dengan sistem “civil  law”. Apalagi,  telah  diketahui  bahwa  peranan  Amerika  Serikat  dalam “global market economy” maupun dalam sistem demokrasi global terus meningkat. Lagi pula  hampir  semua  negara  tetangga  Indonesia,  seperti  Malaysia,  Singapura,  Brunei Darussalam,  Philipina,  Australia,  Selandia  Baru,  Papua  Nugini,  Korea  Selatan, Taiwan,  dan  Jepang  semuanya  mengatur  sistem ` common  law ‘ . Dengan  demikian, sistem hukum yang dianut Indonesia di kawasan Asia Pasifik ini relatif sangat langka, padahal  dalam  pergaulan  ekonomi  regional  bangsa  Indonesia  harus  berhubungan erat dengan bangsa-bangsa di sekitar kawasan ini. Karena itu, ada kebutuhan bahwa di  masa  mendatang,  peranan  hakim  dan  lembaga  pengadilan  dalam  membentuk hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan. 12

## Institusi Masyarakat
Hukum  masyarakat  meliputi  hukum  rakyat  dan  hukum  yang  berkembang dalam peraktek serta hukum yang dikembangkan dalam dunia akademisi: 13
Pertama;  Institusi  Masyarakat  Adat.  Dalam  setiap  masyarakat  selalu  ada ikatan-ikatan  hukum  mengatur  komunitas  kehidupan  bersama  di  bawah kepemimpinan  tertentu  secara  terorganisasi.  Komunitas  hidup  seperti  ini  dapat disebut sebagai suatu komunitas atau masyarakat hukum bagaikan suatu organisasi tersendiri.  Ikatan-ikatan  norma  pengatur  itu  sendiri  bersifat  dinamis,  tetapi  fungsi utamanya  adalah  untuk  pengendalian  terhadap  dinamika  perilaku  kolektif  dalam masyarakat bersangkutan.
Kedua;  Institusi  Hukum  dalam  Praktek.  Baik  subjek  hukum  perorangan maupun  badan-badan  hukum  yang  hidup  dalam  lalu  lintas  hukum,  juga  dapat berperan  sebagai  pembentuk  hukum  dalam  praktek.  Contohnya,  sesuai  asas kebebasan berkontrak dalam KUHPer, para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis dapat  membuat  kontrak  yang  tidak  harus  didasarkan  atas  ketentuan  hukum  ( prae legem ),  meskipun  hal  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum  yang  sudah  ada ( contra legem ).
Ketiga; Lembaga Riset Hukum dan Perguruan Tinggi. Lembaga riset hukum dan  perguruan  tinggi  hukum  melalui  tokoh-tokoh  ilmuwan  hukum  dapat  pula berkembang  pemikiran  hukum  tertentu  yang  karena  otoritasnya  dapat  saja  diikuti secara  luas  di  kalangan  ilmuwan  dan  membangun  suatu  paradigma  pemikiran hukum  tertentu  ataupun  aliran  pemikiran  hukum  tertentu.  Aliran  dan  paradigma pemikiran  seperti  ini  pada  gilirannya  dapat  menciptakan  suatu  kesadaran  hukum tertentu  mengenai  sesuatu  masalah,  sehingga  berkembang  menjadi  doktrin  yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para hakim dalam mengambil keputusan.
12 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-PilarDemokrasi , h. 8. 13 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-PilarDemokrasi , h. 9

## Sekilas Proses dan Tahap Pembentukan Undang-Undang
Proses  atau  tata  cara  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan  suatu  tahapan  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  berkesinambungan untuk membentuk undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, dinyatakan  bahwa  “ Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  adalah  pembuatan Peraturan  Perundang-undangan  yang  mencakup  tahapan  perencanaan,  penyusunan, pembahasan,  pengesahan  atau  penetapan,  dan  pengundangan.” 14 Secara  ringkas, pembentukan  undang-undang  dapat  dijabarkan  menjadi  beberapa  tahap  di  bawah ini.
Pertama;  Tahap  Perencanaan. Proses  perencanaan  pembentukan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  dilaksanakan  sesuai  dengan  Program  Legislasi Nasional  yang  merupakan  perencanaan  penyusunan  undang-undang  yang  disusun secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Penyusunan Prolegnas  dikoordinasikan  oleh  alat  kelengkapan  DPR  yang  menangani  legislasi (Badan Legislasi) dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi peraturan perundang-undangan  (Menkumham).  Tata  cara  penyusunan  dan  pengelolaan Prolegnas  selanjutnya  diatur  dalam  Perpres  No.  61  tahun  2005  tentang  Tata  Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.
Kedua;  Tahap  Persiapan. Dalam  tahap  ini,  Rancangan  Undang-Undang (RUU)  disusun  oleh  pihak  yang  mengajukan.  RUU  dapat  diajukan  oleh  DPR, Presiden,  maupun  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang  disusun  berdasarkan Prolegnas. Khusus untuk DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi  daerah,  hubungan  antara  pusat  dan  daerah,  pembentukan  dan  pemekaran serta  penggabungan  daerah,  pengelolaan  sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya ekonomi  lainnya,  serta  yang  berkaitan  dengan  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah. Penyusunan RUU yang berada dalam Prolegnas, diatur dalam Perpres No. 68 tahun  2005.  Penyusunan  RUU  yang  didasarkan  pada  Prolegnas  tidak  memerlukan izin  prakarsa  dari  Presiden.  Sedangkan  dalam  keadaan  tertentu,  pemrakarsa  dapat menyusun  RUU  di  luar  Prolegnas  setelah  terlebih  dahulu  mengajukan  permohonan izin  prakarsa  kepada  Presiden.  Keadaan  tertentu  untuk  mengajukan  RUU  yang dimaksud adalah: 1). Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi  Undang-Undang.  2).  Meratifikasi  konvensi  atau  perjanjian  Internasional.  3). Melaksanakan  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  4).  Mengatasi  keadaan  luar  biasa, keadaan  konflik,  atau  bencana  alam.  5).  Keadaan  tertentu lainnya  yang  memastikan adanya  urgensi  nasional  atas  suatu  RUU  yang  dapat  disetujui  bersama  oleh  Baleg DPR dan Menteri.
Dalam menyusun RUU, pemrakarsa dapat terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang, yang merumuskan  antara  lain  tentang  dasar  filosofis,  sosiologis,  yuridis,  pokok,  dan lingkup  materi  yang  diatur.  Penyusunan  tersebut  dapat  dilakukan  bersama-sama dengan  departemen  yang  ruang  lingkupnya  dalam  peraturan  perundang-undangan
14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, h. 2
dan  pelaksanaannya  dapat  diserahkan  kepada  perguruan  tinggi  atau  pihak  ketiga lainnya  yang  memiliki  keahlian  untuk  itu.  Setelah  selesai  disusun,  RUU  diserahkan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan bersama.
Ketiga;  Tahap  Pembahasan  di  DPR. Dalam  tingkat  pembahasan  di  DPR, setiap RUU, baik yang berasal dari Pemerintah, DPR, maupun DPD dibahas dengan cara yang ditentukan dalam Keputusan DPR RI  No.08/DPR  RI/I/2005-2006 tentang Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  khususnya Pasal  136,  137,  dan  138.  Dalam  Pasal  136  dijelaskan  bahwa  pembahasan  RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yaitu: 1). Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi,  Rapat Gabungan  Komisi,  Rapat Badan Legislasi, Rapat  Panitia Anggaran,  atau  Rapat  Panitia  Khusus.  2).  Pembicaraan  Tingkat  II,  dilakukan  dalam Rapat Paripurna Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan rapat  fraksi.  Fraksi-fraksi  juga  dapat  mengadakan  rapat  dengar  pendapat  dengan pakar-pakar  atau  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  untuk  mencari masukan  dalam  membawakan  aspirasi  rakyat  atau  fraksinya.  Setelah  pembicaraan dalam  tingkat  II  selesai,  RUU  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPR  dan  Presiden akan dikirimkan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan. Sedangkan apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. 15
Keempat; Tahap  Pengesahan. RUU  yang  telah  disetujui  bersama  oleh  DPR dan  Presiden,  diserahkan  pada  Presiden  paling  lambat  7  hari  sejak  tanggal persetujuan  bersama.  Pengesahan  RUU  yang  telah  disetujui  bersama  dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan Presiden paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama. Setelah Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  maka  UU  tersebut  diundangkan  oleh  Menteri yang  tugasnya  meliputi  peraturan  perundangan  agar  ketentuan  tersebut  dapat berlaku  dan  mengikat  untuk  umum.  Dalam  hal  RUU  tersebut  tidak  ditandatangani Presiden  dalam  jangka  waktu  30  hari,  maka  RUU  tersebut  menjadi  sah  dan  wajib diundangkan  dengan  rumusan  kalimat  yang  berbunyi,  “Undang-undang  ini dinyatakan  sah  berdasarkan  ketentuan  pasal  20  ayat  (5)  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Kelima; Tahap Pengundangan. Pengundangan dilakukan oleh Menteri yang tugas  dan  tanggung  jawabnya  meliputi  peraturan  perundang-undangan.  Pada dasarnya,  undang-undang  mulai  berlaku  untuk  umum  dan  memiliki  kekuatan mengikat  sejak  pada  tanggal  diundangkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang- undang  yang  bersangkutan.  Pengundangan  dilakukan  dengan  memuat  undang- undang  yang  bersangkutan  dalam  lembaran  negara.  Dengan  demikian,  maka  setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang tersebut.
15 Patradewa  &  Partners,  proses  dan  Tahap  Pembentukan  Undang-Undang, artikel https://derrypatra.wordpress.com/2010/11/06/proses-dan-tahap-pembentukan-undang-undang/.  Diakses  tanggal  7 Maret 2012.

## Konsep Pemberlakuan Hukum Pidana Islam
Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentu sangat  berpengaruh  terhadap  pola  hidup  bangsa  Indonesia.  Perilaku  pemeluknya tidak  lepas  dari  syariat  yang  dikandung  agamanya.  Melaksanakan  syariat  agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan  agamanya.  Bagi  kalangan  muslim,  jelas  yang  dimaksudkan  sebagai hukum adalah Hukum Islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber dari Alquran, dan untuk kurun zaman tertentu lebih dikonkretkan oleh Nabi Muhammad dalam tingkah laku Beliau, yang lazim disebut Sunnah Rasul.
Dalam  perjalanan  kodifikasi  hukum  nasional  Indonesia,  keberadaan  hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam  juga  menjadi  inspirator  dan  dinamisator  dalam  pengembangan  hukum nasional.  Hukum  Islam  sangat  dekat  dengan  sosio-antropologis  bangsa  Indonesia, sehingga  kehadirannya  dapat  dengan  mudah  diterima  oleh  masyarakat  luas. Kedekatan  sosio-antropologis  Hukum  Islam  dengan  masyarakatnya  menjadi fenomena  tersendiri  ditandai  dengan  maraknya  upaya  formalisasi  pemberlakuan syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia.
Sebagai  negara  berdasar  atas  hukum  yang  berfalsafah  Pancasila,  negara melindungi  agama,  penganut  agama,  bahkan  berusaha  memasukkan  hukum  agama ajaran  dan  hukum  agama  Islam  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, sebagaimana pernyataan Mohammad Hatta bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik  Indonesia,  syariat  Islam  berdasarkan  Alquran  dan  Hadis  dapat  dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat  yang  sesuai  dengan  kondisi  Indonesia.  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  −dalam salah  satu  konsiderannya−  menyatakan  bahwa Piagam  Jakarta  tertanggal  22  Juni  1945 menjiwai  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  merupakan  suatu  rangkaian  kesatuan  dengan konstitusi  tersebut. 16 Dalam  hal  ini  Bustanul  Arifin,  mengemukakan  bahwa  prospek hukum  Islam  dalam  pembangunan  hukum  nasional  sangat  positif  karena  secara kultural,  yuridis  dan  sosiologis  memiliki  akar  kuat.  Hukum  Islam  memiliki  serta menawarkan  konsep  hukum  yang  lebih  universal  dan  mendasarkan  pada  nilai-nilai esensial manusia sebagai khalifatullah. 17
Pada  masa  kolonial  Belanda  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia  agak tersendat.  Pemerintah  Belanda  berusaha  menekan  umat  Islam  dengan  menghambat pemberlakuan  hukum  Islam  secara  resmi  dengan  dibuatnya  aturan-aturan  yang sangat  merugikan  umat  Islam.  Dinamika  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia digambarkan  dengan  munculnya  berbagai  teori  yang  sebagaimana  telah dikemukakan  di  atas.  Sejak  pemerintah  Belanda  hengkang  dari  bumi  nusantara, keberadaan  hukum  Islam  mulai  dianggap  signifikan  dan  mendapat  perhatian  yang baik  di  dalam  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  nasional.  Usaha mengembalikan  dan  menempatkan  hukum  Islam  dalam  kedudukannya  seperti
16 M.  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan  Pelaksanaan  lainnya  di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44. 17 M.  Amin  Suma, Himpunan  Undang-Undang  Perdata  Islam  dan  Peraturan  Pelaksanaan  lainnya  di Negara Hukum Indonesia, h. 18.
semula  terus  dilakukan  oleh  para  pemimpin  Islam  dalam  berbagai  kesempatan. Perjuangan  mereka  dimulai  sejak  peletakan  hukum  dasar  bagi  negara,  yaitu  ketika mereka  dalam  wadah  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI).  Setelah  bertukar  pikiran  melalui  musyawarah,  para  pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus UUD Republik Indonesia kemudian dikenal  dengan  UUD  1945  mencapai  persetujuan  yang  dituangkan  ke  dalam  satu piagam  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama  Piagam  Jakarta  (22  Juni  1945). Dalam Piagam Jakarta, yang kemudian diterima menjadi Pembukaan UUD 1945, dinyatakan antara lain bahwa negara berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya.  Tujuh  kata  terakhir  ini  kemudian  oleh Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  dihilangkan  dan  diganti  dengan kata Yang Maha Esa. 18
Meskipun  usaha  menjadikan  hukum  Islam  sebagai  sumber  hukum  dasar nasional tidak berhasil pada waktu itu,  akan tetapi  pada perkembangan selanjutnya berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam untuk menjadikan hukum  Islam  sebagai  salah  satu  sumber  hukum  dalam  pembangunan  hukum nasional.  Dalam  hal  ini  hukum  Islam  banyak  memberi  kontribusi  yang  berarti  bagi pembangunan  hukum  nasional.  Beberapa  contoh  mengenai  hal  ini  bisa  disebutkan seperti dalam pembuatan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok  Kekuasaan Kehakiman, UU No.  7 tahun 1989 tentang  Peradilan Agama  dan  lainnya.  Kemudian,  pada  tahun  1991  pemerintah  Indonesia memberlakukan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  melalui  Instruksi  Presiden  (Inpres) No.  1  tahun  1991.  KHI  ini  terdiri  dari  tiga  buku  yang  semuanya  merupakan  bagian dari hukum perdata Islam, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum  Kewarisan,  dan  buku  III  tentang  Hukum  Perwakafan.  KHI  ini  merupakan pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya di Pengadilan Agama. KHI ini hanya berlaku bagi umat Islam yang berperkara dalam hal perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. 19
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa  KHI  yang  merupakan  kumpulan  aturan- aturan mengenai hukum  Islam di Indonesia belum  menjangkau semua bidang yang ada dalam bagian hukum Islam. Salah satu bidang yang sama sekali tidak disinggung dalam  hal  ini  adalah  hukum  pidana  Islam.  Oleh  karena  itu,  jika  umat  Islam berperkara  dalam  hal  pidana  atau  kriminal,  tidak  bisa  ditemukan  aturannya  dalam KHI  tersebut,  bahkan  Pengadilan  Agama–tempat  diterapkannya  KHI  tidak mempunyai  wewenang  mengadili  masalah-masalah  yang  menyangkut  pidana  yang dilakukan  oleh  umat  Islam.  Lalu  pertanyaan  yang  muncul  adalah  mengapa  hukum pidana Islam tidak bisa atau belum  bisa diberlakukan di Indonesia? Atau,  mengapa hukum  pidana  Islam  belum  memberikan  kontribusi  bagi  pembuatan  hukum  pidana
18 Mohammad  Daud  Ali,  “ Kedudukan  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia ”.  Dalam
Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia
https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukum-pidana-islam-di- indonesia/ diakses pada tanggal 17 Juni 2012.
19 Mohammad Daud Ali, “ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia ”. Dalam Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 235
nasional? Tentu saja, jawabannya bisa bervariasi, tergantung siapa yang memberikan jawaban atas masalah ini . 20
Selanjutnya,  tujuan  hukum  Islam  sejalan  dengan  fitrah  dan  tujuan  hidup manusia,  yakni  kemaslahatan  hidup  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat,  atau  dengan ungkapan  yang  singkat,  untuk  kemaslahatan  manusia.  Dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan  dimaksud,  Islam  memberikan  ajaran  dan  aturan  yang  menjamin terhadap  lima  unsur  pokok  dalam  hidup  manusia.  Kelima  unsur  pokok  itu  adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. 21
Menurut  al-Syathibi,  penetapan  kelima  pokok  kebutuhan  manusia  di  atas didasarkan pada dalil-dalil Alquran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid  al-kulliyyah (kaidah-kaidah  umum)  dalam  menetapkan al-Kuliyyat  al-khams . Ayat-ayat  Alquran  yang  dijadikan  dasar  pada  umumnya  adalah  ayat-ayat Makiyah, yang tidak di naskh dan ayat-ayat madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Di  antara  ayat-ayat  itu  adalah  yang  berhubungan  dengan  kewajiban  salat,  larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  tidak  benar. 22 Dengan  mengadakan penelitian  yang  mendalam,  maka  al-Syathibi  berkesimpulan  bahwa  adanya  lima kebutuhan  pokok  bagi  manusia  tersebut  menempati  suatu  yang qath’iy dan  oleh karena  itu  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  menetapkan  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan. 23 Dalam  usaha  mewujudkan  dan  memelihara  lima  unsur pokok  itu  al-Syathibi  mengemukakan  tiga  peringkat maqashid  al-syari’ah (tujuan syariat),  yaitu  pertama  adalah  tujuan  primer  ( maqashid  al-daruriyyah ),  kedua  adalah tujuan  sekunder  ( maqashid  al-hajjiyyah ),  dan  ketiga  tujuan  tertier  ( maqashid  al- tahsiniyyah ). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya. 24
Memelihara  kelompok daruriyat adalah  memelihara  kebutuhan-kebutuhan yang  bersifat  esensial  (pokok)  bagi  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  esensial  ini meliputi  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Tidak  terpeliharanya  kelima  hal pokok tersebut dalam tingkat daruriyat akan berakibat fatal, akan terjadi kehancuran, kerusakan  dan  kebinasaan  dalam  hidup  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Kebutuhan daruriyat ini  menempati peringkat  tertinggi  dan  paling  utama  dibanding dua  maslahat  lainnya.  Adapun kelompok hajiyat tidak  termasuk  kepada  suatu  yang pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia  dari  kesulitan  hidup.  Kelompok Hajiyat ini  berkaitan  dengan  masalah rukhsah (keringanan)  dalam  ilmu  fikih.  Kemudian  yang  ketiga  kelompok tahsiniyat
20 Mohammad Daud Ali, “ Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia ”. Dalam Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.
21 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 226 22 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1996), h. 71 dalam Fakhruddin Anshori, Analisis Terhadap Pandangan Aktifis Jaringan Islam Liberal Tentang Relevansi Had Zina di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2012, h. 10 23 Fathurrahman  Djamil, Filsafat  Hukum  Islam  (Bagian  Pertama) ,  (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1997), h. 125-126.
24 Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum, h.55
adalah kebutuhan yang menunjukkan peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat  dan  di  hadapan  Allah  Swt,  dalam  batas  kewajaran  dan  kepatutan. Apabila  kebutuhan  tingkat  ketiga  ini  tidak  terpenuhi,  maka  tidak  menimbulkan kemusnahan  hidup  manusia  akan  tetapi  kehidupan  manusia  dipandang  tidak  layak menurut akal dan fitrah manusia.  Kebutuhan tahsiniyat terkait dengan akhlak  mulai dan adat yang baik. 25
Diketahuinya  tujuan-tujuan  hukum  Islam  itu  akan  mempermudah  ahli hukum  dalam  mempraktekkan  hukum.  Apabila  ilmu  hukum  tidak  dapat menyelesaikan  hukum  suatu  peristiwa,  maka  dengan  memperhatikan  tujuan-tujuan tersebut,  setiap  peristiwa  hukum  akan  dengan  mudah  diselesaikan.  Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syathibi ke dalam tujuan primer, sekunder, dan tertier seperti di  atas  menunjukkan  begitu  pentingnya  pemeliharaan  lima  unsur  pokok  tersebut dalam  kehidupan  manusia.  Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  mengemukakan  bahwa jika  tiga  peringkat  kebutuhan  di  atas  dapat  dipenuhi  secara  sempurna  berarti  telah terealisasi kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan syariat.
Guna  memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  tentang maqashid  al-syariat , berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing- masing. Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemaslahatan, yaitu, agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta.  Kemudian  masing-masing  dari  kelima  pokok  itu  akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya. 26
Pertama; Memelihara agama ( hifzh al-Din ). Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 1). Memelihara agama  dalam  peringkat daruriyat yaitu,  memelihara  dan  melaksanakan  kewajiban keagamaan  yang  masuk  peringkat  primer,  seperti  melaksanakan  salat  lima  waktu. Jika  salat  tersebut  diabaikan,  maka  akan  terancamlah  eksistensi  agama.  2). Memelihara  agama  dalam  peringkat hajiyyat yaitu  melaksanakan  ketentuan  agama dengan  maksud  menghindari  kesulitan,  seperti  salat  jamak  dan  salat  qashar  bagi orang  yang  sedang  bepergian.  Jika  ketentuan  ini  tidak  dilaksanakan,  maka  tidak mengancam eksistensi agama. 3). Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyat, yaitu mengikuti  petunjuk  agama  guna  menjunjung  tinggi  martabat  manusia,  sekaligus melengkapi  pelaksanaan  kewajiban  kepada  Tuhan.  Misalnya  menutup  aurat, membersihkan  badan,  pakaian  dan  tempat.  Peringkat  ini  erat  kaitannya  dengan akhlak  yang  terpuji.  Kalau  hal  ini  tidak  dilakukan,  maka  tidak  akan  mengancam eksistensi agama. 27
Kedua; Memelihara jiwa ( hifzh al-nafs ). Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 1). Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyat, seperti  memenuhi  kebutuhan  pokok  berupa  makanan  untuk mempertahankan  hidup.  Jika  kebutuhan  ini  diabaikan,  maka  akan  berakibat terancamnnya eksistensi jiwa manusia. 2). Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat seperti  diperbolehkan  berburu  binatang  untuk  menikmati  makanan  yang  lezat  dan
25 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, h. 226-227 26 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 127 27 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 128
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 237
halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia. 3). Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti  ditetapkannya tata cara makan dan  minum.  Peringkat  ini  hanya  berhubungan  dengan  kesopanan  dan  etika,  sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia. 28
Ketiga; Memelihara  akal  ( hifzh  al-‘Aql ).  Memelihara  akal  dilihat  dari  segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 1). Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak  diindahkan,  maka  akan  berakibat  terancamnya  eksistensi  akal.  2).  Memelihara akal  dalam  peringkat hajiyyat, seperti  dianjurkannya  menuntut  ilmu  pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri  seseorang,  hal  berkaitan  dengan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.  3). Memelihara  akal  dalam  peringkat tahsiniyat, seperti  menghindarkan  diri  dari menghayal  atau  mendengarkan  sesuatu  yang  tidak  berfaidah.  Hal  ini  berkaitan dengan etika dan hal ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
Keempat; Memelihara  keturunan  ( hifzh  al-Nasl ).  Memelihara  keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi  tiga peringkat: 1). Memelihara  keturunan  dalam  peringkat daruriyyat, seperti  disyariatkan  nikah  dan dilarang berzina. Kalau  hal ini diabaikan  maka eksistensi  keturunan akan terancam. 2). Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan  mahar  bagi  suami  pada  waktu  akan  nikah  dan  diberikan  hak  talaq padanya.  Jika  mahar  itu  tidak  disebutkan  pada  waktu  akad  maka  suami  akan mengalami  kesulitan  karena  ia  akan  harus  membayar mahar  misl .  3).  Memelihara keturunan  dalam  peringkat tahsiniyyat, seperti  disyariatkan  khitbah  atau  walimah dalam  perkawinan.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  melengkapi  kegiatan perkawinan.  Jika  hal  ini  diabaikan,  maka  tidak  akan  mengancam  eksistensi keturunan. 29
Kelima; Memelihara  harta  ( hifzh  al-Mal ).  Dilihat  dari  segi  kepentingannya memelihara  harta  dapat  dibedakan  menjadi  tiga  peringkat:  a).  Memelihara  harta dalam  peringkat daruriyyat, seperti  syariat  tentang  tata  cara  pemilikan  harta  dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. b). Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ii tidak  dipakai  maka  tidak  akan  mengancam  eksistensi  harta.  c).  Memelihara  harta dalam  peringkat tahsiniyyat seperti  ketentuan  tentang  menghindarkan  diri  dari pengecohan  atau  penipuan.  Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  etika  bermuamalat  atau etika bisnis. 30
Dari  uraian  di  atas  jelaslah  bahwa  kelima  kebutuhan  pokok  tersebut merupakan  hal  yang  mutlak  harus  ada  pada  manusia.  Karenanya  Allah  menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah  melarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat  menghilangkan  atau  mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan pokok itu. Hukuman atau sanksi atas larangan itu
28 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 129 29 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 130 30 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h. 131
bersifat  tegas  dan  mutlak.  Hal  ini  ditetapkan  tidak  lain  hanyalah  untuk  menjaga eksistensi dari lima kebutuhan pokok manusia tadi. Atau dengan kata lain, hukuman- hukuman  itu  disyariatkan  semata-mata  untuk  kemaslahatan  manusia.  Dengan ancaman  hukuman  yang  berat  itu  orang  akan  takut  melakukan  perbuatan  terlarang yang  diancam  dengan  hukuman  tersebut.  Dengan  demikian,  pemberlakuan  hukum pidana  Islam  itu  juga  untuk  menciptakan  kemaslahatan  di  antara  umat  manusia seluruhnya.

## Prospek Hukum Pidana Islam dan Proses Pengakomodasiannya di Indonesia
Harapan  untuk  mengembangkan  syariat  Islam  di  Indonesia  sudah  lama terniatkan,  sejak  hukum  pidana  positif  berkembang  pada  zaman  pemerintahan Hindia  Belanda.  Para  perumus  bangsa  ( The  Founding  Fathers )  sudah  merencanakan untuk  diberlakukannya  syariat  Islam  di  Indonesia.  Namun,  dengan  mendasarkan pada  pluralitas  penduduk  Indonesia,  rencana  itu  tidak  terwujud  dan  kemudian menjadian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 31
Perkembangan  politik  hukum  di  Indonesia  sudah  menjalani  pertumbuhan dengan  memperhatikan  pengaruh  dari  faktor  nilai-nilai  kemasyarakatan  dan keagamaan. Maka sudah waktunya para ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan  kaidah  agama,  agar  para  penganutnya  tidak  lagi  melanggar  ajaran agamanya  dengan  cara self  inforcement. Penegakan  hukum  (kaidah)  agama  secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum ( law enforcement ) negara secara preventive represive. Tujuannya, adalah agar masyarakat memahami dan menaati  kaidah  hukum  negara  dan  kaidah  agama  sekaligus.  Dengan  demikian, syariat  Islam  bukan  hanya  didakwahkan,  tetapi  juga  dilaksanakan  ( self-enforcement ) melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan norma hukum pidana positif. 32
Hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  hingga  sekarang  ini  masih merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal abad ke-19 Hindia Belanda  memberlakukan  kodifikasi  hukum  pidana  yang  pada  mulanya  masih pluralistis, yakni Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Eropa dan Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  untuk  orang-orang  Bumiputra  serta  yang dipersamakan  ( inlanders ).  Mulai  tahun  1918  di  Indonesia  diberlakukan  satu  Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh golongan yang ada di Hindia Belanda (unifikasi  hukum  pidana)  hingga  sekarang.  Sejak  Indonesia  merdeka  kitab  hukum pidana itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP).  KUHP  dinyatakan  berlaku  melalui  dasar  konstitusional pasal  II  dan  IV  Aturan  Peralihan  UUD  1945  dengan  Undang-undang  No.  1  tahun 1946.  Dalam  pasal  III  disebutkan  bahwa  perkataan Nederlansch-Indie atau Nederlandsch-Indisch (e) (en) harus dibaca dengan “Indonesie” atau “Indonesche”, yang selanjutnya  menjadi  Indonesia.  Dalam  pasal  VI  (1)  dinyatakan  bahwa Wetboek  van
31 Marzuki, Prospek Pemberlakuan Hukum, Op.cit . 32 Muhammad Amin Suma dkk, “ Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan,” Editor Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 17
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 239
Strafrecht voor Nederlandsch-Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian, di dalam  ayat  (2)-nya,  diterjemahkan  menjadi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) dan inilah yang menjadi dasar sehingga UU No. 1 tahun 1946 disebut dengan UU KUHP. Seluruh istilah Nederlandsh onderdaan dalam KUHP diubah menjadi warga negara  Indonesia.  Kemudian  KUHP  dinyatakan  berlaku  untuk  seluruh  wilayah Indonesia dengan UU No. 73 Tahun 1958.
Untuk  Hukum  Pidana  Islam,  yang  menurut  asas  legalitas  dikategorikan sebagai  hukum  tidak  tertulis,  masih  dapat  diakui  di  Indonesia  secara  konstitusional sebagai  hukum,  dan  masih  terus  berlaku  menurut  pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar ini belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas. Seperti halnya KUHP di  atas,  posisi  hukum  pidana  Islam  belum  terdapat  kepastian  untuk  menjawab pertanyaan  teoritis,  mana  hukum  pidana  dengan  karenanya  bagaimana  ia ditegakkan. 33
Ketiadaan hukum pidana Islam secara tertulis di Indonesia menjadi penyebab belum  dapat  terpenuhinya  hukum  pidana  Islam  secara  legal  sesuai  dengan pertanyaan  tersebut.  Karena  itulah  HPI  harus  benar-benar  disiapkan  secara  tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni Alquran, Sunnah, dan ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).
Hingga  sekarang  ini  telah  muncul  keinginan  di  hati  sebagian  umat  Islam Indonesia keinginan  untuk diberlakukannya  hukum  Islam secara utuh di Indonesia, termasuk  dalam  bidang  hukum  pidana.  Hal  ini  didasari  oleh  anggapan  bahwa dengan  diberlakukannya  hukum  pidana  Islam,  maka  tindak  pidana  yang  semakin hari  semakin  merebak  di  tengah-tengah  masyarakat  sedikit  demi  sedikit  dapat terkurangi.  Sanksi  yang  tidak  sepadan  yang  diberikan  kepada  para  pelaku  tindak pidana  selama  ini  tidak  membuat  jera  mereka  untuk  mengulanginya.  Karena  itu, sanksi  yang  tegas  seperti  yang  ada  dalam  hukum  pidana  Islam  nampaknya merupakan  alternatif  terbaik  yang  dapat  mengatasi  permasalahan  tindak  pidana  di Indonesia. 34
Dalam  beberapa  kasus  terlihat  antusiasme  masyarakat  untuk  segera menerapkan  ketentuan  pidana  Islam,  namun  karena  tidak  diizinkan  oleh  aparat pemerintah  keinginan  untuk  melaksanakannya  tidak  terwujud.  Namun  demikian, bukan  berarti  apa  yang  selama  ini  diterapkan  oleh  pengadilan  di  Indonesia seluruhnya  bertentangan  dengan  hukum  pidana  Islam.  Ada  beberapa  putusan pengadilan yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini.
Upayakan pembuatan KUHP yang baru yang dapat disebut KUHP Indonesia telah dilakukan bertahun-tahun. Upaya ini mendapatkan hasil dengan disiapkannya RUU  KUHP  yang  baru.  Dalam  RUU  ini  juga  termuat  materi-materi  yang bersumberkan pada hukum pidana  Islam, meskipun tidak secara keseluruhan.  RUU
33 Muhammad Amin Suma dkk, “ Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan”, h. 246. 34 Marzuki, Prospek Pemberlakuan  Hukum.
ini  juga  sudah  beberapa  kali  dibahas  dalam  berbagai  kesempatan,  termasuk  dalam forum  sidang-sidang  di  DPR,  namun  hingga  saat  ini  belum  ada  kata  sepakat  di kalangan para pengak  hukum tentang  materi atau pasal-pasal yang menjadi  isi  dari RUU tersebut.
Ada  sebuah  pemikiran  yang  bijak  yaitu  adanya  pengintegrasian  hukum pidana Islam ke dalam pembentukan hukum pidana nasional. Dalam hal ini Masykuri Abdillah  menyarankan  agar  proses  tersebut  dilakukan  jika  memungkinkan  dengan cara  pengungkapan  materi  hukum  Islam  secara  eksplisit  ke  dalam  RUU  KUHP. Namun,  jika  tidak  memungkinkan  ia  mengusulkan  agar  hal  itu  dilakukan  dengan cara  pengungkapan  prinsip-prinsip  dan  moralitasnya  saja.  Misalnya,  tindak  pidana perzinaan dan minum minuman keras tidak mesti harus dihukum dengan hukuman rajam  atau  hukuman  cambuk  empat  puluh  kali  kepada  pelakunya.  Yang  paling prinsip  adalah  bagaimana  kedua  contoh  bentuk  perbuatan  itu  dianggap  sebagai tindak pidana yang tidak sesuai dengan prinsip dan moralitas Islam. Hal ini, menurut Masykuri  Abdullah  merupakan  proses  dari  strategi  legislasi  hukum  Islam  yang bersifat gradual dan sejalan dengan kaidah fikih: Ma la yudrakukulluh la yutraku kulluh (sesuatu yang tidak dapat dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan seluruhnya). 35
Langkah  ini  bukanlah  yang  paling  ideal,  tetapi  cukup  memberikan  harapan untuk dimulainya pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia secara bertahap. Tawaran  seperti  ini  barangkali  juga  dapat  memuaskan  sementara  pihak  yang  kerap kali  menolak  setiap  upaya  pemberlakuan  hukum  Islam  di  Indonesia.  Pandangan Masykuri seperti di atas belum tentu dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam di Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang menginginkan diberlakukannya hukum pidana Islam secara penuh sesuai dengan ketentuan yang pasti ( qath’iy ) dari Alquran dan Sunnah Nabi. Pemberlakuan hukum pidana Islam dalam aspek fundamentalnya saja,  seperti  di  atas,  bukan  harapan  mereka,  namun  juga  harus  menyertakan  aspek instrumentalnya.  Karena  itulah,  yang  mereka  harapkan  adalah  dimasukkannya ketentuan-ketentuan pokok hukum pidana Islam dalam hukum pidana nasional, jika tidak bisa diberlakukan hukum pidana Islam secara khusus.
Kemudian,  dalam  hal  ini,  Ahmad  Sukardja  mencoba  mengajukan  dua pendekatan  dalam  pelaksanaan  hukuman  pidana  Islam,  yaitu  melalui  pendekatan jawabir dan zawajir. Pendekatan jawahir menghendaki  pelaksanaan  secara  tekstual berdasarkan nash, di mana hukuman ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan  dosa  si  pelaku  pidana,  maka  pendekatan zawajir lebih  melihat  bagaimana  agar tujuan  penghukuman  itu  sendiri  dapat  dicapai,  yaitu  membuat  jera  si  pelaku  dan menimbulkan  rasa  takut  pada  diri  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  pidana sejenis.  Ahmad  Sukardja  berpendapat  bahwa  dalam  rangka  pengintegrasian  hukum (pidana) Islam ke dalam hukum pidana nasional, kedua pendekatan ini patut menjadi pertimbangan. Bila dengan pendekatan zawajir (hukuman minimal) tujuan penerapan sanksi dapat tercapai, maka pendekatan jawahir (hukum maksimal) yang disebutkan secara eksplisit dalam nas tidak perlu lagi diterapkan. 36
35 Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam ., h. 259
36 Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam ., h. 260
Kemudian  terkait  dengan  penegakan  syariat  Islam,  dalam  hal  ini  hukum pidana  Islam  di  Indonesia,  paling  tidak  terdapat  empat  kelompok  cara  pandang. Pertama, mereka yang menginginkan hukum pidana Islam ditegakkan seutuhnya dan tidak  dicampuri  dengan  hukum-hukum  lainnya  yang  sudah  sah.  Kedua,  mereka menyakini kebaikan hukum pidana  Islam yang notabene setara dengan hukum Barat dan hukum Adat menjadi sumber hukum pidana di Indonesia. Ketiga, mereka yang menyakini  bahwa  syariat  Islam  harus  ditegakkan  seutuhnya,  sehingga  harus  ada pemerintah  Islam.  Keempat,  mereka  yang  berpendapat  bahwa  yang  paling  penting ialah nilai-nilai syariat Islam dapat ditegakkan. 37
Dari  beberapa  keterangan  di  atas,  terdapat  beberapa  alternatif  pelaksanaan hukum  pidana  Islam  di  Indonesia,  yaitu:  perubahan  institusi,  perubahan  sistem hukum  pidana  nasional  menjadi  sistem  hukum  pidana  Islam,  Islamisasi  hukum pidana  nasional,  perluasan  kompetensi  Peradilan  Agama,  transformasi  norma  dan konsep  hukum  pidana  Islam  ke  dalam  hukum  pidana  nasional.  Pendeknya, penegakan hukum pidana Islam sejatinya sangat mendukung reformasi dalam bidang hukum pidana nasional dan juga sebaliknya.
Syariat  Islam  sebagai  hukum  yang  berasal  dari  wahyu  Ilahi,  sudah  barang tentu akan memberikan jiwa dan ruh kepada hukum pidana nasional yang dihormati dan  dipatuhi  oleh  bangsa  Indonesia  yang notabene mayoritas  beragama  Islam,  juga bangsa Indonesia yang beragama selain Islam. Dalam konteks ini, sudah barang tentu formalisasi  hukum  pidana  Islam  di  Indonesia  ke  dalam  hukum  pidana  nasional menjadi suatu kebutuhan dan tentu tidak akan melanggar aturan-aturan yang sudah ada.
Perlu  ditambahkan  bahwa  pembaharuan  sistem  hukum  pidana  nasional melalui  pembahasan  RUU  KUHP  sekarang  ini  harus  diakui  sebagai  upaya  untuk mengakomodasi aspirasi sebagian besar umat beragama di Indonesia. Berbagai delik tentang agama ataupun yang berkaitan dengan agama mulai dirumuskan dalam RUU tersebut,  misalnya  tentang  penghinaan  agama,  merintangi  ibadah  atau  upacara keagamaan,  perusakan  bangunan  ibadah,  penghinaan  terhadap  Tuhan,  penodaan terhadap agama dan kepercayaan, dan lain sebagainya. Rumusan semacam ini tidak mungkin didapati dalam hukum pidana yang diberlakukan di negara-negara sekuler, sebab urusan agama bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara.
Selain  beberapa  pasal  yang  terkait  dengan  delik  agama,  dalam  rancangan tersebut  juga  dimasukkan  pasal-pasal  baru  yang  berkaitan  dengan  delik  kesusilaan, seperti  berbagai  bentuk  persetubuhan  di  luar  pernikahan  yang  sah  atau  yang melanggar  ketentuan  agama.  Tentu  saja  masih  banyak  pasal-pasal  lain  yang  terkait dengan materi HPI dalam RUU KUHP tersebut. Langkah seperti di atas merupakan upaya  positif  pemerintah  untuk  memberlakukan  ketentuan  hukum  sesuai  aspirasi masyarakat,  khususnya  umat  Islam.  Namun,  hingga  sekarang  langkah  ini  belum terwujud.
37 Faisal, Jurnal  Ahkam :  Menimbang  wacana  Formalisasi  Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia,  vol. XII No. 1 Januari 2011, h.  48.
Kemudian  terkait  dengan  proses  pengakomodasian  hukum  Islam  kedalam hukum pidana nasional itu tidak terlepas bagaimana prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan. Peran politik fraksi dan anggota DPR RI yang sangat dominan, maka perlu disimak pada  tahapan mana ide dan materi hukum pidana  Islam  mulai terakomodasi  ke  dalam  RUU  yang  membahas  hukum  pidana  nasional  yang  akan dibentuk,  karena  RUU  tersebut  yang  akan  menjelma  menjadi  undang-undang  yang berlaku dan mengikat setelah disahkan. Apakah pada saat penyampaian RUU beserta penjelasannya  yang  dibarengi  naskah  akademisnya,  yang  berarti  ide  dan  materi hukum pidana Islam sudah diakomodasi sejak awal perumasan pasal-per-pasal RUU tersebut,  ataukah  pada  tahapan-tahapan  lain  dalam  pembicaraan  tingkat  I  dan  atau tingkat II.
Mengenai  hal  ini  Muhammad  Amin  Suma  mengemukakan  bahwa  lamanya perjalanan perumusan RUU KUHP ini (lebih-kurang 38 tahun, terhitung sejak tahun 1966 hingga 2004)) pada satu sisi boleh jadi menimbulkan kejenuhan bahkan mungkin menjengkelkan  sebagian  masyarakat,  tetapi  pada  saat  yang  bersamaan,  juga  sangat mungkin  memberikan  kesempatan  yang  lebih  luas  dan  lebih  komprehensif  bagi perbaikan  RUU  KUHP  itu  sendiri.  Alasannya,  selain  pada  rentang  waktu  beberapa tahun  terakhir  ini  telah  hadir  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  baru  yang langsung  maupun  tidak  langsung  perlu  mendapatkan  perhatian  seperlunya  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  baru,  juga  mengingat  perhatian  serius berbagai  pihak  di  tengah-tengah  masyarakat  luas  terhadap  perkembangan  RUU KUHP  itu  sendiri.  Termasuk  di  dalamnya  masyarakat  agamis  yang  menghendaki agar  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  baru  yang  segera  akan  dimiliki  bangsa Indonesia,  itu  seberapa  dapat  harus  menyerap  nilai-nilai  hukum  agama  sebagai konsekuensi logis dari sebuah bangsa dan negara yang mengaku diri religius. 38
Aspirasi  demikian  tentu  saja  sejalan  dengan  pancasila  dan  benar-benar kontitusional.  Sebab,  seperti  diketahui  bahwa  Pancasila  terutama  sila  pertamanya Ketuhanan  Yang  maha  Esa  -memberikan  landasan/asas  yang  sangat  kokoh  bagi setiap  pembangunan  peradaban  dan  kebudayaan  yang  ingin  ditegakkan  di  bumi Indonesia.  Termasuk  di  dalamnya-untuk  tidak  menyatakan  terutama-pembangunan di bidang hukum. Landasan/asas teologis ini semakin memperoleh bentuknya  yang konkrit  dalam  Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang  menyatakan: (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.“ (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu“. Dalam pandangan umat Islam termasuk ke  dalam  pengertian  ibadah  (literal  maupun  terminologis)  ialah  mematuhi  dan menghormati hukum yang telah ditetapkan oleh addin (agama). 39
Tentu dalam konteksnya yang sangat luas, seluas kawasan hukum itu sendiri yang oleh para pakar hukum dinyatakan hampir-hampir tidak bertepi. Sama halnya
38 M. Amin Suma,  Makalah: “Telaah Kritis dan Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP” (Bab XVI hingga Bab XXXIII) lihat di http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czozNjoiZD1zb3MrMSZmPVRlbGFhaF9Lcml0aXNfU lVVX0tVSFAuaHRtIjs . Diakses pada: 1 Juni 2011.
39 M. Amin Suma,  Makalah: “Telaah Kritis dan Sumbangan Konstruktif Terhadap RUU KUHP.”
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 243
dengan sistem hukum konvensional, sistem hukum Islam juga mengenal luas hukum pidana ( al-ahkam aljinaiyyah ) di samping hukum perdata ( al-ahkam al- madaniyyah ) dan lain  sebagainya.  Dalam  banyak  hal  antara  keduanya  (hukum  konvensional  dan hukum  Islam)  terdapat  persamaan  dan  saling  melengkapi.  Di  sinilah  terletak  arti penting  dari  penyertaan  hukum  pidana  Islam  di  samping  pelibatan  sistem  hukum pidana yang lain dalam upaya menggantikan hukum pidana peninggalan pemerintah Kolonial  Belanda  dengan  hukum  pidana  nasional  yang  berbasiskan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun pengajuan penggantian hukum pidana peninggalan kolonial itu tidak serta merta diterima. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Amin Suma yaitu dalam  menindaklanjuti  hasil  seminar  Hukum  Pidana  Islam  yang  diselenggarakan oleh  Fakultas  Syariah  sekarang  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN  Jakarta bekerjasama  dengan  Direktorat  Jenderal  Peraturan  Perundang-Undangan Departemen  Kehakiman  dan  HAM  RI  pada  1-2  Oktober  2001,  dengan  mengangkat tema Kontribusi Syariah Terhadap RUU KUHP yang menghasilkan materi setebal 82 halaman  dan  telah  diserahkan  ke  pihak  Departemen  kehakiman  dan  HAM  cq. Direktorat Peraturan Perundang-undangan beberapa hari setelah lokakarya.
Hasil lokakarya tidak hanya diserahkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM  RI,  akan  tetapi  juga  disebarluaskan  kepada  beberapa  lembaga  terkait  di samping  sejumlah  pakar  hukum  pidana  yang  terlibat  dengan  penyelenggaraan lokakaryanya  dan  usulan  serupa  juga  dimaksudkan  oleh  beberapa  institut  Agama Islam Negeri yang lain, di antaranya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Wali Songo  Semarang.  Hasil  Lokakarya  intinya  memberikan  masukan-masukan  dan usulan  perubahan  pasal  demi  pasal  berikut  alasan/argumentasinya  mengapa  bunyi pasal yang bersangkutan perlu diubah, diperbaiki, dan dilengkapi.
Dari  sekian  banyak  usulan  hasil  lokakarya  yang  disampaikan  itu,  sebagian tampak  diterima/diakomodir  oleh  tim  perumus/revisi  RUU  KUHP,  tetapi  sebagian yang  lain,  jelas  belum/tidak  diterima  untuk  tidak  mengatakan  ditolak.  M.  Amin Suma diantara contoh yang diterima ialah semisal penempatan alasan pemaafan yang kini  termuat  dalam  Bab  II  (Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana)  Bagian Kedua (Pertanggungjawaban Pidana) Paragraf 5.
Lebih lanjut Muhammad  Amin Suma mengatakan bahwa  jika dibandingkan dengan  tindak  pidana  hudud  dan qishash-diyat ,  yang  jumlahnya  sangat  terbatas, tindak pidana takzir justru memiliki ruang gerak yang sangat luas dan elastis. Dalam Buku  II  RUU  KUHP,  dijumpai  sejumlah  pasal  pidana  ancaman  hukumannya  dapat dikatagorikan ke dalam pidana takzir. Berlainan dengan jarimah hudud dan qishash diyat  yang  pada  dasarnya  bersifat  dogmatif  meskipun  tetap  filosofis,  pidana  takzir lebih dinamis dan kompromi. Dalam hal pidana takzir, wewenang untuk menerapkan jenis  dan  kadar  hukum  kepada  pelaku  tindak  pidana  justru  diserahkan  kepada  ulil amri  (pemerintah)  dan  atau  lembaga  lain  yang  berwenang  untuk  itu.  Lagi  pula, pembentukan undang-undang memang merupakan sesuatu yang penting, tetapi yang tidak  kalah  penting  untuk  tidak  mengatakan  yang  lebih  penting  lagi  adalah penegakan hukum ( law enforcement -nya). Sebab, seperti pernah diingatkan Umar bin
244 – Jurnal Cita Hukum. Vol. 3 No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1440.
al-Khaththab, la-yanfa  u  takallumun  bihaqqin  la-nafadzalah .  Maksudnya,  percuma  saja berbicara tentang kebenaran (dan keadilan) yang tidak ada realisasinya.
Melihat  hasil  usulan  yang  disampaikan  baik  dari  hasil  lokakarya  di  atas maupun  pemikiran-pemikirannya,  walaupun  tidak  semua  diakomodir  bukan  tidak mungkin ke depannya hukum pidana  Islam diakomodir, karena hukum merupakan produk politik dan belum disahkannya RUU KUHP menjadi Undang-Undang, maka kemungkinan ke arah diakomodirnya Hukum Pidana Islam ke dalam Hukum Pidana Nasional  masih  terbuka  lebar  dan  ini  sangat  tergantung  konstalasi  dan  kontestasi politik yang akan terjadi di DPR nanti.
Sepatutnya  Hukum  Islam  di  Indonesia  sangat  penting  kedudukannya,  baik bagi orang-orang yang tidak beragama Islam, lebih-lebih bagi mereka yang beragama Islam.  Dari  sudut  pandang  yang  manapun,  historis  maupun  sosiologis,  teoritis maupun praksis, apalagi dari sudut pandang yuridis dan konstitusi, hukum Islam di negara  hukum  Indonesia,  sejatinya  memang  memiliki  kedudukan  yang  sangat strategis dan kuat serta memiliki peranan yang sangat penting dan sentral. Strategis, mengingat  hukum  Islam  memiliki  jangkauan  yang  sangat  luas.  Penting,  karena hukum  Islam  mendapatkan  jaminan  dan  perlindungan  konstitusi.  Sentral,  karena hukum Islam yang sangat  luas, itu memiliki  jangkauan ke seluruh aspek  hidup dan kehidupan  insan  Indonesia  dan  bahkan  setiap  insan  kapan  dan  dimanapun. 40 Sedangkan strategis, mengingat khazanah intelektual hukum Islam telah terbukukan dalam  jumlah  yang  tiada  terkira.  Ratusan  ribu  atau  bahkan  jutaan  yurisprudensi hukum  Islam  terpampang  di  hampir  seluruh  perpustakaan  perguruan  tinggi manapun  yang  menaruh  peduli  dan  peminatan  terhadap  hukum  Islam  termasuk  di perguruan-perguruan tinggi agama Islam di Indonesia.
Proses akomodasi hukum Islam melalui pembentukan peraturan perundang- undangan  sebenarnya  (sebagaimana  telah  disinggung  di  atas)  selama  ini  sudah berjalan  dengan  baik,  akan  tetapi  dalam  bidang  hukum  keperdataan.  Misalkan diundangkannya Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1974  tentang Perkawinan yang menandai taqnisasi hukum keluarga Islam.
Taqnisasi  hukum  keluarga  Islam  tampak  dengan  pengundangan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Kekuasaan  kehakiman  yang  secara  eksplisit  mengakui  eksistensi  Peradilan Agama  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  negara.  Dalam  undang-undang  ini dinyatakan  bahwa  Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan: 1). Pengadilan Umum; 2). Pengadilan Militer; 3). Pengadilan Tata Usaha Negara; 4). Pengadilan Agama.
Taqninisasi  hukum  Islam  semakin  menunjukkan  kemajuan  di  akhir-akhir tahun 1980an sampai tahun-tahun 2000an, terutama dengan pengundangan Undang-
40 M.  Amin  Suma, Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Islam  di  negara  hukum  Indonesia ,  makalah disampaikan  pada  Kuliah  Umum  dan  seminar  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1430 H/2009 M, h. 38.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta - 245
Undang  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama. Kemudian  kemajuan  taqnisasi  hukum  Islam  dalam  bidang  muamalah  menjadi semakin kokoh ketika diundangkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo Undang- Undang  nomor  3  tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  9  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  intinya  memberikan wewenang lebih luas lagi kepada peradilan agama. 41 Kemudian sejak bergulirnya era reformasi, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengakomodir nilai- nilai hukum Islam. Kondisi Islam pada masa era reformasi juga menunjukkan tanda- tanda positif. Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang  telah ditetapkan dalam  bentuk  undang-undang  diantaranya  adalah  UU  No.  23  Tahun  2011  Tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 34 Tahun 2009 tentang ibadah haji, UU No. 21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  syariah,  UU  No.  19  Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara dan lainnya.
Dikemukakannya proses taqnisasi di ranah hukum keperdataan Islam adalah dimaksudkan  untuk  memberi  inspirasi  kepada  terbentuknya  hukum  positif  Islam dalam ranah hukum pidana. Sebagaimana Mahfud MD mengatakan bahwa “hukum merupakan  produk  politik”,    maka  politik  hukum  dalam  rangka  proses  akomodasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional ditempuh melalui kontestasi politik di lembaga legislatif (DPR RI). Sebagaimana yang telah dialami oleh taqnisasi hukum  Perdata  Islam  selama  ini,  yang  merupakan  hasil  godokan  dari  lembaga legislatif  yang  sama.  Oleh  karenanya  proses  taqnisasi  dalam  hukum  perdata  Islam sepatutnya  menjadi  rujukan  dan  masukan  yang  berharga  bagi  proses  akomodasi hukum pidana Islam ke depannya.

## Penutup
Sejarah  proses  pengakomodasian  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  pidana nasional di Indonesia terus berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial belanda, jaman  kemerdekaan,  jaman  orde  lama,  sampai  dengan  jaman  reformasi  saat  ini. Namun  eksistensinya  terus  diperjuangkan,  bahkan  di  Nanggroe  Aceh  Darusalam penerapan hukum pidana Islam memasuki era baru dengan diterapkannya hukuman cambuk.  Selain,  pembaharuan  sistem  hukum  pidana  nasional  melalui  pembahasan RUU  KUHP  sekarang  ini  sebagai  upaya  untuk  mengakomodasi  aspirasi  sebagian besar  umat  beragama  di  Indonesia.  Berbagai  delik  tentang  agama  ataupun  yang berkaitan  dengan  agama  mulai  dirumuskan  dalam  RUU  tersebut,  misalnya  tentang penghinaan agama, merintangi ibadah atau upacara keagamaan, perusakan bangunan ibadah,  penghinaan  terhadap  Tuhan,  penodaan  terhadap  agama  dan  kepercayaan, dan  lain  sebagainya.  Rumusan  semacam  ini  tidak  mungkin  didapati  dalam  hukum pidana  yang  diberlakukan  di  negara-negara  sekular,  sebab  urusan  agama  bukan urusan negara dan menjadi hak individu masing-masing warga negara.
Beberapa  pasal  yang  terkait  dengan  delik  agama,  dalam  rancangan  tersebut juga  dimasukkan  pasal-pasal  baru  yang  berkaitan  dengan  delik  kesusilaan,  seperti berbagai  bentuk  persetubuhan  di  luar  pernikahan  yang  sah  atau  yang  melanggar
41 M. Amin Suma, Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di negara hukum Indonesia , h. 42
ketentuan  agama.  Tentu  saja  masih  banyak  pasal-pasal  lain  yang  terkait  dengan materi  Hukum  Pidana  Islam  dalam  RUU  KUHP  tersebut,  sehingga  pada  akhirnya nanti apabila telah disahkan Hukum Pidana  Islam dapat terakomodir dalam hukum pidana  nasional.  Pengakomodasian  hukum  pidana  Islam  ke  dalam  hukum  pidana nasional akan saling melengkapi sekaligus menjadi jawaban atas problem kriminalitas yang hingga kini tidak pernah usai.

## Pustaka Acuan
Ali, Mohammad Daud. “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”. Dalam  Taufik  Abdullah  dan  sharon  Siddique  (ed.). Tradisi  dan  Kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES, 1989. Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara  Indonesia Pasca  Reformasi. Jakarta:
PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
-------------. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Cet ke I.
-------------. Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara . Jakarta: Konstitusi Pers, 2006. Cet ke III.
Bakri, Asfri Jaya. Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Asy-Syatibi , cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama) . Jakarta: Logos, 1997.
Faisal,  Jurnal  Ahkam:  Menimbang  wacana  Formalisasi  Hukum  Pidana  Islam  di Indonesia, vol. XII No. 1 Januari 2011.
Husain Jauhar Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Juhaya S. Praja. “Filsafat Hukum Islam”. Dalam Tjun Surjaman (ed.). Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991. Mardani: Jurnal Hukum No. 2 Vol 16 April 2009. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional . law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20 Hukum /2%20Mardani.pdf
dikutip
dariHamka, Antara  Fakta  dan  Khayal  “Tuanku  Rao ”.  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1974. Shidiq Sapiudin, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2011 Sunny,  Ismail. Tradisi  dan  Inovasi  KeIslaman  di  Indonesia  dalam  Bidang  Hukum  Islam ”, dalam, Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cik Hasan Bisri (ed), Jakarta: Logos Publishing.
-------------.dkk “ Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan”. Editor Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) -------------. Kedudukan  dan  Peranan  Hukum  Islam  di  negara  hukum  Indonesia ,  makalah disampaikan pada Kuliah Umum dan seminar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1430 H/2009 M.
-------------. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
Thaba, Abdul Aziz. Islam dan Negara dalam Politik Orba . Jakarta, Gema Insani Press.