Journal of Applied Accounting and Taxation Article History Vol. 4, No. 2, October 2019, 150-159 Received October, 2019
e-ISSN: 2548-9925 Accepted October, 2019

## Efektivitas Pemeriksaan, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN pada KPP Pratama Banjarmasin
Kasyful Anwar a, , Fatimah b,* and Ayu Oktaviani c a Universitas Lambung Mangkurat, ksffebunlam@gmail.com, Indonesia b Universitas Lambung Mangkurat, imahtangka@gmail.com, Indonesia c Universitas Lambung Mangkurat, Ayuzen@gmail.com, Indonesia
Abstract. The purpose of this study to analyze the effectiveness of the examination, collection with forced letters to increase VAT  receipts  at  KPP  Pratama  Banjarmasin  from  2013-2017.This  study  uses  a  descriptive  method  describing  the  data processed  and  analyzed  qualitatively  based  on  realization  data  and  comparison  targets,  with  a  standard  reference  of  the specified indicators.The results of the analysis of the implementation of VAT audits at  KPP Pratama Banjarmasin in 2013, 2015 and 2016 were less effective. 2014 is quite effective and 2017 has been effective. Some of the issuance of the SP2 is issued  at  the  end  of  the  year  and  may  not  be  completed  in  the year  concerned.  The  extent  of  the  examination  and data  on taxpayers have not been maximally fulfilled so that they require a long inspection period. The implementation of tax collection with a forced letter of value added in 2013-2016 was dominated by ineffective indicators both in terms of the number of forced letters submitted and the nominal amount. Based on the forced letters issued in that year all can not be conveyed by the bailiff due to difficulty identifying or finding the address of the taxpayer and it is not yet clear. The effectiveness of 2017 in terms of absolute shows very effective criteria. The tax authorities carry out active collection of forced letters issued in 2017. Then new regulations PMK 165 / PMK.03 / 2017 are issued regarding tax arrears or calculation of unpaid tax payable at the prescribed rates. Then the taxpayer is more cooperative in paying his tax debt.
Keywords: effectiveness, tax examination, forced tax collection, value added tax
* Corresponding author. E-mail: imahtangka@gmail.com

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Pemungutan  pajak  di  Indonesia  didasarkan  atas Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  23A  yang menyebutkan  bahwa  pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak  merupakan  salah satu sumber penerimaan  negara  yang  diperoleh  dari  rakyat. Pungutan  pajak  mengurangi  penghasilan  atau kekayaan  individu  tetapi  sebaliknya  merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat,  melalui pengeluaran-pengeluaran  rutin  dan  pengeluaran- pengeluaran  pembangunan  yang  akhirnya  kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat,  baik  yang  membayar  pajak  maupun  tidak (Suandy,  2011:7).Oleh  karena  itu,  kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak sangat diperlukan mengingat manfaat yang akan didapatkan masyarakat itu sendiri dari membayar pajak.
Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagai  salah  satu  jenis pajak  pemungutan  tidak  langsung  saat    ini mempunyai peran besar untuk penerimaan pemerintah.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah, setiap  kegiatan  penyerahan  dan  perolehan  Barang Kena  Pajak  yang  dilakukan  Pengusaha  Kena  Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengusaha Kena Pajak  harus  memungut,  menyetor,  dan  melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilainya berdasarkan self assessment system yang berlaku di Indonesia saat ini. Penerapan  self  assessment  system  ini  memberikan wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menentukan sendiri  besarnya  pajak  terutang.  Wajib  pajak menghitung,  memperhitungkan,  membayar,  dan melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus dibayar (Abdul Halim, 2017:7).
Ketidakpatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP) serta  pengawasan  wajib  pajak  yang  masih  terbilang longgar menyebabkan kinerja penerimaan PPN tidak optimal  (www.ortax.org).  Hal  mendasar  yang  harus dilakukan  untuk  meminimalisir  terjadinya  tindakan kecurangan,  pemanipulasian  perhitungan  jumlah pajak,  dan  penggelapan  jumlah  pajak  adalah melaksanakan  penegakan  hukum  (law  enforcement) dalam  perpajakan.  Direktorat  Jenderal  Pajak berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Wajib Pajak  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2009).
Pemeriksaan  pajak  di  KPP  Pratama  Banjarmasin dilaksanakan dalam jangka  waktu  maksimal 6 bulan dan  bisa  diperpanjang  hingga  menjadi  8-10  bulan. Pemeriksaan  pajak  harus  dilakukan  dengan penetapan  cakupan  pemeriksaan  melalui  Audit Coverage  Ratio(ACR)  atau  Rasio  Cakupan Pemeriksaan.  Target  ACR  dibedakan  untuk  Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.  Secara nasional,  target  ACR  untuk  Wajib  Pajak  Badan ditetapkan  sebesar  1,99%  dan  untuk  Wajib  Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar 0,25%. Target ACR di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah untuk Wajib  Pajak  Badan  ditetapkan  sebesar  1,40%  dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar 0,15% (Surat Edaran Nomor SE-09/PJ/2015).
Diperlukan efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan  pajak  agar  pemeriksaan  pajak  yang ditargetkan  bisa  diselesaikan  dengan  tepat  waktu. Efektivitas  dikaitkan  dengan  pemeriksaan  pajak seberapa besar capaian pemeriksaan pajak yang dapat dicapai  atas  target  pemeriksaan  pajak  yang  telah ditetapkan Pada bagian lain penelitian terkait dengan efektivitas  terdapat  hasil  yang  tidak  konsisten. Menurut  Wulandari  (2014)  dan  Sitanggang  (2014) menunjukan  hasil  tidak  efektif.  Kemudian  menurut Krisbianto
(2007),
Listyaningsih (2012) menunjukkan hasil yang sangat efektif..
.  Berdasarkan  uraian  yang  dikemukakan  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul  “Efektivitas  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak, penagihan  pajak  dengan    surat  paksa    dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin dari tahun 2013 - 2017”.

## Rumusan Masalah
Dari latar belakang dapat dirumuskan “bagaimana efektivitas pelaksanaan pemeriksaaan pajak,penagihan  dengan  surat  paksa  dalam  rangka meningkatkan  penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin dari tahun 2013-2017 ?”

## Tujuan Penelitian
Tujuan menganalisis tingkat pencapaian efektivitas pelaksanaan  pemeriksaan  pajak,  penagihan  pajak dengan  surat  paksa    pemenuhan  meningkatkan
penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin  dari  tahun 2013-2017.

## Kajian Literatur

## Pengertian Pajak
Pengertian  pajak  berdasarkan  “Pasal  1  Undang- undang  Nomor  16  Tahun  2009”  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib  pada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## Fungsi Pajak
Ada  dua  fungsi  pajak  menurut  Resmi  (2013:3), yaitu:
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  baik rutin  maupun  pembangunan.  Sebagai  sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan  uang  sebanyak-banyaknya  untuk kas negara.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam bidang social dan  ekonomi,  serta  mencapai tujuan-tujuan  tertentu  di  luar  bidang  keuangan. Beberapa  contoh  penerapan  pajak  sebagai fungsi pengatur adalah:
a. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang  Mewah  (PPnBM)  dikenakan  pada saat  terjadi  transaksi  jual  beli  barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya seakin tinggi sehingga barang tersebut semakin
mahal harganya.
Pengenaan
pajak ini dimaksudkan agarrakyat  tidak  berlomba-lomba  untuk mengonsumsi  barang  mewah  (mengurangi gaya hidup mewah).
b. Tarif  pajak  progresif  dikenakan  atas penghasilan:  dimaksudkan  agar  pihak  yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi  (membayar  pajak)  yang  tinggi
pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar  para  pengusaha  terdorong  mengekspor hasil  produksinya  di  pasar  dunia  sehingga dapat memperbesar devisa negara.

## Fungsi Pajak

## 1. Self Assessment System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  Wajib  Pajak  dalam  menentukan sendiri  jumlah  pajak  yang  terutang  setiap tahunnya  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku.  Dalam sistem  ini,  inisiatif  serta  kegiatan  menghitung dan  memungut  pajak  sepenuhnya  berada  di tangan  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  dianggap mampu  menghitung  pajak,  mampu  memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung  pada  Wajib  Pajak  sendiri  (peranan dominan  ada  pada  Wajib  Pajak)  (Resmi, 2013:8).
2. With Holding System
Sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi wewenang  kepada  pihak  ketiga  yang  ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  yang  berlaku. Penunjukkan  pihak  ketiga  ini  dilakukan  sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2013:8).

## Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan atas Barang Mewah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan  Pertama  atas  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
3. Undang-Undang    Nomor  18  Tahun  2000 tentang Perubahan Kedua  atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah.

## Objek Pajak Pertambahan Nilai
Menurut Mardiasmo (2013:304) Pajak
pertambahan nilai dikenakan atas:
1. Penyerahan Barang Kena  Pajak di dalam Daerah Pabean  yang  dilakukan  oleh  pengusaha. Penyerahan  barang  yang  dikenai  pajak  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. barang  berwujud  yang  diserahkan  merupakan Barang Kena Pajak;
b. barang  tidak  berwujud  yang  diserahkan merupakan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud;
c. penyerahan  dilakukan  di  dalam  Daerah Pabean; dan
d. penyerahan  dilakukan  dalam  rangka  kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak. Pajak  juga  dipungut  saat  impor  Barang  Kena Pajak.  Pemungutan  dilakukan  melalui  Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak  di  dalam  Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan  jasa  yang  terutang  pajak  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. jasa  yang  diserahkan  merupakan  Jasa  Kena Pajak.
b. penyerahan  dilakukan  di  dalam  Daerah Pabean; dan
c. penyerahan  dilakukan  dalam  kegiatan  usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfataan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfataan  Jasa  Kena  Pajak  dari  luar  Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor  Barang  Kena  Pajak  Berwujud  oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor  Jasa  Kena  Pajak  oleh  Pengusaha  Kena Pajak. (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).
9. Kegiatan  Membangun  sendiri  yang  dilakukan tidak  dalam  kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
10. Penyerahan  BKP  berupa  asset  yang  menurut tujuan  semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh PKP,  kecuali  atas  penyerahan  asset  yang  Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

## Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha  Kena  Pajak  adalah  pengusaha  yang melakukan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak (BKP)  dan/atau  penyerahan  Jasa  Kena  Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang- Undang  (Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 2009).  Pengusaha  yang  melakukan  penyerahan BKP  dan/atau  JKP  dalam  ketentuan  ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai  PKP,  maupun  pengusaha  yang seharusnya  dikukuhkan  sebagai  PKP,  tetapi belum dikukuhkan (Sukardji, 2012:62-63).
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP) Pengusaha  Bukan  PKP  yang  menjadi  subjek PPN  meliputi  pengusaha  yang  melakukan kegiatan yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, d,  dan  e,  serta  Pasal  16C  UU  PPN  1983. Pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP,  bukan  faktor  yang  menentukan  statusnya sebagai subjek pajak (Sukardji, 2012:62-63).

## Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak
1. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1983  Nomor  49,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  3262)  sebagaimana telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2011 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  dan Pemenuhan  Kewajiban  Perpajakan  (Lembaran Negera  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 162,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5268);
3. Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;
4. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan
5. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -  09/PJ/2015  tentang  Rencana  dan  Strategi Pemeriksaan Tahun 2015
6. Peraturan Dirjen Pajak “Nomor: PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan”.

## Prosedur Pemeriksaan
Mardiasmo (2013:54) menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:
a. Petugas  pemeriksa  harus  melengkapi  dengan surat  perintah  pemeriksaan  (SP2)  dan  harus memperlihatkan  kepada  wajib  pajak  yang diperiksa.
b. Wajib pajak yang diperiksa harus:
1. Memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan buku  atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan  dengan  penghasilan  yang diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas wajib  pajak,  atau  objek  yang  terhutang pajak.
2. Memberi  kesempatan  untuk  memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan yang diperlukan.
c. Apabila  dalam  mengungkapkan  pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta,  Wajib  Pajak  terikat  oleh  suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
d. Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  melakukan penyegelan  tempat  atau  ruangan  tertentu,  bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

## Efektivitas
Menurut  Halim  (2013:134),  efektivitas  adalah ukuran  berhasil  tidaknya  suatu  organisasi  mencapai tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  berhasil mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut  telah berjalan  sesuai  dengan  efektif.  Efektivitas  hanya melihat  suatu  program  atau  kegiatan  telah  mencapai kegiatan  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  menurut Robbins  dan  Coulter  (2009:8)  efektivitas  sering digambarkan  sebagai  “melakukan  pekerjaan  yang benar” yaitu aktivitas-aktivitas kerja yang membantu organisasi  mencapai  sasaran,  efektivitas  difokuskan dengan “hasil akhir”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  keefektivan  adalah  keadaan  berpengaruh, keberhasilan tentang usaha atau tindakan.
Adapun  untuk  melakukan  pengukuran  efektivitas digunakan rumus menurut Mahmudi (2011:143):
Efektivitas Realisasi Penerimaan Pendapatan Target Penerimaan Pendapatan 100
Rumus  efektivitas  ini  dirubah  berdasarkan  tujuan yang ingin di ketahui yang dikutip dalam Wulandari (2014) yaitu:
1. Efektivitas  dari  aspek  penyelesaian  pemeriksaan Pajak  Pertambahan  Nilai  pada  pencapaian  target dan  realisasi  atas    jumlah  Surat  Perintah Pemeriksaan  (SP2)  yang  selesai  setiap  tahunnya dengan menggunakan perhitungan :
Efektivitas asil Penyelesaian SP2 PPN Rencana Penyelesaian SP2 PPN n 100
2. Efektivitas  dari  aspek    penerimaan  atas    output pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai ditentukan atas  pencapaian  target  dari  realisasi  penagihan surat  paksa  setiap  tahunnya  dengan  formulasi sebagai berikut:
Efektivitas Realisasi Penagihan dengan surat paksa Target Pembayaran PPN setelah penagihan dengan surat paksa 100

## Kerangka Pikir
Berdasarkan  proses  pengembangan  penelitian dalam  menentukan  tingkat  efektivitas  Pemeriksaan, Penagihan-surat  paksa  dalam  hubungannya  dengan meningkatakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Menilai efektivitas tersebut, perlu ditentukan rencana target capaian penerimaan PPN dengan merelisasikan hasil  penerimaan  atas  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN).
Dalam  rangka  mencapai  realisasi  penerimaaan PPN tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara :
- Melakukan  pengawasan  dan  kontrol  penerimaan rutin setiap bulan pada periode laporan PPN.
- Melaksanakan  Penagihan  atas  PPN  yang tertunggak sesuai dengan mekanisme penagihan.
- Melaksanakan pemeriksaan tentatif sesuai dengan SP2  yang  ditugaskan  kepada  pemeriksa fungsional.
Pencapaian efektitivitas baik pemeriksaan maupun penagihan  dengan  surat  paksa  dapat  dilakukan dengan  mereliasasikan capaian hasil kinerja  masing- masing bidang/bagian.  Nilai Ratio Efektivitas dapat diperhitungkan  dengan  membandingkan  target capaian  dengan  realisasi  capaian.  Kerangka  pikir dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Kerangka Pikir

## Metode Penelitian

## Ruang Lingkup Penelitian
1. Jenis Penelitian Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif. Menurut  Sugiyono  (2013:147),  “Penelitian deskriptif  merupakan  jenis  penelitian  yang digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan data  yang telah  terkumpul  sebagaimana  adanya    tanpa membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau generalisasi”
2. Objek Penelitian Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No. 21 Banjarmasin.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, bersumber pada KPP Banjarmasin.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Dokumentasi Metode  dokumentasi  merupakan  metode  dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian atau objek meliputi data surat perintah pemeriksaan, data laporan hasil pemeriksaan, data surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  terbit,  data surat  ketetapan  pajak  kurang  bayar  yang  sudah dibayar,  data  penerimaan  pajak  serta  jurnal  yang berkaitan dengan topik penelitian.
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara mengenai kondisi pelaksanaan  pemeriksaan  pajak,  penagihan dengan surat paksa serta unsur-unsur mendukung dan  menghambat  pelaksanaan  pemeriksaan pajak,penagihan dengan surat paksa

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  menggunakan  secara  deskriptif, menganalisis data didapat secara kualitatif berdasarkan  data  realisasi  dan  data  target  secara perbandingan  dengan  acuan  standar  indikator  yang ditentukan.  Setelah  itu,  melakukan  interpretasi  hasil analisis data yang dibuat berdasarkan formulasi yang ditetapkan.

## Hasil dan Pembahasan
Diskripsi  Pemeriksaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di KPP Pratama Banjarmasin
Pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan surat perintah  dari  Direktorat  Pajak.  Pemeriksaan  tersebut dilakukan  oleh  petugas  pajak  dapat  berupa pemeriksaan  rutin,  pemeriksaan  menguji  kepatuhan, atau terdapat indikasi yang mengharuskan dilakukannya  pemeriksaan  pajak.  Dari  beberapa pemeriksaan tersebut, petugas pajak akan menerbitkan  Surat  Perintah  Pemeriksaan  (SP2).  SP2 berisikan  identitas  tim  pemeriksa  dan  wajib  pajak serta  pernyataan  untuk  melakukan  kegiatan pemeriksaan  kepada  wajib  pajak.  Setelah  dilakukan pemeriksaan  pajak  petugas  pajak  wajib  membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta memberitahukannya  kepada  wajib  pajak  yang bersangkutan.
Pada  Tabel  1  tentang  perkembangan  pelaksanaan pemeriksaan  atas  pajak  pertambahan  nilai  yang dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Banjarmasin  Tahun 2013-2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini  :
Tabel 1 Perkembangan Pelaksanaan Pemeriksanaan PPN Tahun 2013-2017 Tahun Pemeriksaan PPN Belum Terealisasi SP2 Terbit LHP 2013 141 95 46 2014 105 131 0 2015 121 96 25 2016 149 113 36 2017 110 135 0 Sumber: KPP Pratama Banjarmasin (data diolah)
Pada  Tabel  1  penerbitan  SP2  (  Surat  Perintah Pemeriksaan  )  dan  LHP  pajak  pertambahan  nilai tahun  2013-2017  belum  sepenuhnya  terlaksana, melihat  kondisi  fluktuatif  dari  tahun  2013  hingga 2017.
Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa seluruh SP2 yang  terbit  pada  tahun  tersebut  tidak  dapat terselesaikan sepenuhnya, selain itu berdasarkan data pada  tabel  menunjukkan  bahwa  SP2  yang  belum terselesaikan  sebanyak  46  lembar.  Kemudian  tahun 2014,  penerbitan  SP2  PPN  mencapai  angka  105 lembar  jumlah  ini  lebih  kecil  di  bandingkan  dengan jumlah  SP2  PPN  terbit  tahun  sebelumnya.  Namun, kondisi  pada  tahun  ini  lebih  baik  di  bandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Penjelasan  yang  di  dapat pada  seksi  pemeriksaan  dan  kepatuhan  internal  hal tersebut dapat terjadi akibat adanya penyelesaian SP2 yang terbit pada tahun sebelumnya.
Penerbitan SP2 PPN pada tahun 2015 tercatat 121 lembar dengan LHP PPN hanya sebanyak 96 lembar. Dari segi jumlah SP2 yang terbit pada tahun tersebut mengalami kenaikan di bandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika melihat kondisi pada tahun ini  jumlah  LHP  lebih  kecil  di  bandingkan  dengan jumlah  SP2 PPN  yang terbit itu sendiri,  hal  tersebut menunjukkan  bahwa  SP2  yang  terbit  pada  tahun tersebut  tidak  terselesaikan  seluruhnya  dengan menyisakan SP2  yang belum terselesaikan  sebanyak 25 lembar.
Pada tahun 2016 kenaikan jumlah SP2 terjadi pada tahun  ini  di  bandingkan  tahun  sebelumnya  dan jumlah  LHP  PPN  pada  tahun  tersebut  tidak  tercapai dari  jumlah  SP2  yang  terbit,  kondisi  ini  serupa dengan  yang  terjadi  pada  tahun  sebelumnya.  Pada tahun 2017 jumlah SP2 PPN yang terbit lebih kecil di bandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  dan  jumlah LHP  PPN  pada  tahun  ini  mencapai  angka  135,  hal tersebut  menunjukkan  bahwa  SP2  yang  terbit  pada tahun  2017  terselesaikan  seluruhnya  kondisi  serupa dengan  kondisi  yang  dialami  pada  tahun  2014 dimana jumlah LHP melebihi jumlah SP2 yang terbit Berdasarkan Tabel  1 menunjukkan  di tahun 2013, 2015  dan  2016  SP2  yang  terbit  tidak  dapat diselesaikan seluruhnya oleh  Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan  Internal,  tidak  terselesaikanya  SP2  yang terbit  menurut  Seksi  Pemeriksaan  dan  Kepatuhan Internal,  dikarenakan  faktor  jangka  waktu  dalam penyelasaian    SP2.  Apabila  SP2  terbit  pada pertengahan atau akhir tahun, maka penyelesaian SP2 tersebut kemungkinan di tahun berikutnya. Sedangkan  lebih  besarnya  jumlah  LHP  yang terselesaikan  dibandingkan  dengan  SP2  yang  terbit yang  terjadi  pada  tahun  2014  dan  2017  dikarenakan
adanya  penyelesaian  SP2  yang  terbit  di  tahun sebelumnya  dan  produk  LHP  tidak  menutup kemungkinan lebih banyak SP2.
Efektivitas Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Banjarmasin
Pada  pembahasan  sebelumnya  penulis  telah menjelaskan  kondisi  perkembangan  pelaksanaan pemeriksaan  pajak  pertambahan  nilai  di  KPP Pratama  Banjarmasin  untuk  tahun  2013-2017. Selanjutnya dari data tersebut dapat dianalisa tingkat efektif  pelaksanaan  pemeriksaan  pajak  pertambahan nilai  dengan  menggunakan  analisis  rasio  efektivitas sebagai berikut :
Efektivitas umlah   P PPN umlah SP2 PPN N 100
Adapun  perbandingan  realisasi  pemeriksaan dengan target capaian sebagai berikut :
1) Tahun 2013 95 141 46 100  67,38 2) Tahun 2014 131 105 0 100  86,75 3) Tahun 2015 96 121 25 100  79,33 4) Tahun 2016 113 149 36 100  64,94 5) Tahun 2017 135 110 0 100  92,46
Tabel 2. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan PPN Tahun
2013-2017 Tahun Pemeriksaan PPN Belum Terealisasi Efektivitas Kriteria SP2 Terbit LHP 2013 141 95 46 67,37% Kurang Efektif 2014 105 131 0 86,75% Cukup Efektif 2015 121 96 25 79,33% Kurang Efektif 2016 149 113 36 69,94% Kurang Efektif 2017 110 135 0 92,46% Efektif
Sumber: KPP Pratama (data diolah), 2018
Pada  Tabel  2  memberikan  gambaran  tingkat efektivitas  pemeriksaan  pajak  pertambahan  nilai 2013-2017,  menunjukkan  hasil  analisis  pelaksanaan pemeriksaan  Pajak  Pertambahan  Nilai  di  KPP Pratama  Banjarmasin  terdapat  kurang  efektif  pada
2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tahun  2014 cukup efektif  dan  tahun  2017  telah  mencapai    efektif.  Ini terjadi  bukan  karena  kurangnya  kinerja  pegawai  di Seksi  Pemeriksaan  dan  Kepatuhan  Internal  tetapi karena  waktu  penerbitan  dari  SP2  tersebut  sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak dapat di  selesaikan  pada  tahun  yang  bersangkutan. Disamping  itu,  kondisi  luasnya  pemeriksaan berdasarkan  data  wajib  pajak  yang  belum  terpenuhi sehingga  memerlukan  rentang  waktu  pemeriksaan yang  lama.  Termasuk  lainnya  keterbatasnya  tenaga fungsional  pemeriksa  di  wilayah  kerja  KPP Pratama Banjarmasin.

## Penagihan Pajak atas  Surat Paksa
Penagihan
Pajak merupakan tindakan meningkatkan  penerimaan  pajak.  Bagi  wajib  pajak seharusnya  melakukan  kewajiban  terhadap  aspek perpajakannya    menghindari  sampai  surat  paksa. Surat  Paksa  merupakan  tindakan  penagihan  pajak yang  bersifat  aktif,  apabila  tidak  kooperatif  (tidak merespon)  maka  akan  berdampak  kepada  penyitaan bahkan terjadi lelang.
Data  penagihan  Pajak  Pertambahan  Nilai  dengan penerbitan  surat  paksa  beserta  nilai  nominal penagihan dan penerimaan Pajak PPN  pada tabel 3:
Tabel 3. Penagihan PPN dengan Surat Paksa Tahun 2013-2017 Tahun Surat Paksa Total Surat Terbit Total Tagihan Total Surat Terealisasi Total Penerimaan 2013 627  4.869.358.312 10 23.310.167 2014 49  30.985.251.204 4 3.282.133 2015 1.020  25.003.299.386 99 191.676.027 2016 440  20.932.141.097 140  6.984.033.610 2017 604 309.895.667 65  1.353.383.675
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin, 2018
Berdasarkan  data    tersebut,  penagihan  Pajak Pertambahan  Nilai  atas  surat  paksa  tahun  2013 hingga 2017 mengalami kondisi yang fluktuatif.

## Efektivitas  Penagihan  Surat  Paksa  atas  Pajak Pertambahan Nilai
Pada  pembahasan  ini  penulis  menganalisis besarnya tingkat efektivitas terhadap penagihan pajak pertambahan  nilai  dengan  surat  paksa  pada  KPP Pratama  Banjarmasin  dengan  menggunakan  analisis rasio efektivitas.
Rumusan yang digunakan pada analisis ini adalah dengan  membandingkan  antara  jumlah  penagihan surat  paksa  yang  dibayar  dengan  jumlah  penagihan surat  paksa  yang diterbitkan, rincian dalam rumusan berikut ini :
1. Efektivitas berdasarkan Jumlah Surat Paksa :
Tabel 4. Efektivitas PPN dengan Surat Paksa Berdasarkan Nilai Nominal Tahun 2013-2017
Tahun Total Surat Nominal % Nominal Kriteria Terbit  Bayar Terbit Bayar 2013 627 10 4.869.358.312 23.310.167  0,48% Tidak Efektif 2014 49 4 30.985.251.204 3.282.133  0,01% Tidak Efektif 2015  1.020 99 25.003.299.386 191.676.027  0,77% Tidak Efektif 2016 440 140 20.932.141.097  6.984.033.610  33,37% Tidak Efektif 2017 604 65 309.895.667  1.353.383.675  436,72% Sangat Efektif Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin (data diolah), 2018 fektivitas umlah penagihan surat paksa  yang dibayar umlah penagihan surat paksa yang diterbitkan 100
2. Efektivitas  berdasarkan  Jumlah  Nominal  Surat Paksa : Efektivitas umlah nominal surat paksa  dibayar umlah nominal surat paksa diterbitkan 100
Pada  tabel  berikut  ini  dapat  dilihat  bagaimana kondisi  penagihan  pajak  pertambahan  nilai  dengan surat  paksa  tahun  2013-2017  dengan  menggunakan analisis rasio efektivitas.

## Tabel 5. Efektivitas Penagihan PPN dengan Nilai Surat Paksa
Tahun 2013-2017 Tahun Jumlah Surat Keterangan Terbit Bayar Nilai %tase Kriteria 2013 627 10 1,59 Tidak Efektif 2014 49 4 8,16 Tidak Efektif 2015 1.020 99 9,71 Tidak Efektif 2016 440 140 31,82 Tidak Efektif 2017 604 65 10,76 Tidak Efektif
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Banjarmasin (data diolah), 2018
Dari  Tabel  5  dapat  diperhitungan  efektivitas penagihan pajak pertambahan nilai dengan membandingan  Jumlah  Surat  Terbit  dengan  Jumlah Surat Paksa yang dibayar sebagai berikut :
1) 2013 10 62 100  1,59 2) 2014 4 49 100  8,16 3) 015 99 1020 100  9,71 4) 2016 140 440 100  31,82 5) 2017 65 604 100  10,76
Perbandingan  Perhitungan  Nilai  Nominal  secara absolut sebagai berikut :
1) 2013 23.310.167 4.869.358.312 100  0,48 2) 2014 3.282.133 30.985.251.204 100  0,01 3) 015 191.676.027 25.003.299.386 100  0,77 4) 2016 6.984.033.610 20.932.141.097 100  33,37 5) 2017 1.353.383.675 309.895.667 100  436,72
Dari  hasil  perhitungan  tersebut  2013-2017  baik dari  aspek  jumlah  surat  paksa  maupun  nominalnya, pada umumnya kondisi yang diperilhatkan pada tabel tersebut mengalami kondisi yang fluktuatif.
Pada tahun 2013, dari segi jumlah surat paksa nilai efektivitas penagihannya mencapai 1,59 % sedangkan  dari  segi  nominalnya  mencapai  0,48%. Kedua  nilai  tersebut  berdasarkan  indikator  kriteria efektivitas  masuk  kedalam  golongan  yang  tidak efektif.  Kemudian  tahun  2014  nilai  efektivitas  dari segi  jumlah  surat  paksa  mengalami  kenaikan  dari tahun  sebelumnya  dengan  nilai  sebesar  8,16  % berbeda dengan nilai efektivitas dari segi nominalnya yang  mana  mengalami  penurunan  dibandingkan tahun  sebelumnya  dengan  nilai  hanya  mencapai 0,01  %.  Namun,  berdasarkan  indikator  kriteria efektivitas kedua nilai tersebut masih masuk kedalam kriteria yang tidak efektif.
Pencapaian tahun 2015 nilai efektivitas dari tahun sebelumnya  mengalami  kenaikan  baik  dari  segi jumlah  surat  paksa  maupun  nominalnya,  nilai efektivitas  dari  segi  jumlah  surat  paksa  sebesar 9,71  %  sedangkan  dari  segi  nominalnya  nilai
efektivitas  mencapai  0,77  %.  Namun,  berdasarkan indikator  kriteria  efektivitas  kedua  nilai  tersebut masih masuk kedalam kriteria yang tidak efektif.
Penilaian  untuk  tahun  2016  kenaikan  kembali terjadi  pada  surat  paksa  dan    nominal  efektivitas masing-masing,  31,82  %  dan  33,37%.  Berdasarkan indikator  kriteria  efektivitas  kedua  nilai  tersebut masuk  kedalam  golongan  yang  tidak  efektif. Kemudian Pada tahun 2017, nilai efektivitas dari segi jumlah surat paksa  mengalami penurunan dari tahun sebelumnya  dengan  nilai  sebesar  10,76  %  berbeda dengan  nilai  efektivitas  dari  segi  nominalnya  yang mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  dengan nilai  sebesar  436,37  %.  Berdasarkan  indikator kriteria  efektivitas  dari  segi  jumlah  surat  paksa masuk  kedalam  golongan  yang  tidak  efektif sedangkan  nilai  efektifitas  dari  segi  nominalnya masuk kedalam golongan yang sangat efektif.
Dari  analisis  tersebut  efektivitas  penagihan  Pajak Pertambahan Nilai atas surat paksa, di dominasi oleh indikator  yang  tidak  efektif  dari  segi  jumlah  surat paksa  yang  disampaikan  ke  wajib  pajak.  Hal  ini dikarenakan surat paksa  yang diterbitkan pada tahun tertentu  tidak  dapat  disampaikan  oleh  juru  sita seluruhnya  atas  kesulitan  mengidentifikasi  atau menemukan  alamat  wajib  pajak  khususnya  di wilayah  yang  akan  disampaikan/adannya  perubahan alamat  wajib  pajak  yang  belum  diketahui  secara jelas.  Kesulitan  menemukan  alamat  wajib  pajak  ini menurut  petugas  di  bagian  seksi  penagihan  KPP Pratama Banjarmasin menjadi alasan pula penentuan tingkat  efektifnya  penagihan  dengan  surat  paksa. Pada bagian lainnya, batas daluwarsa surat penagihan mempunyai jangka waktu hingga 5 tahun.
Pada  Periode  tahun  2017  tingkat  efektivitas  dari segi  nilai  nominal/absolutnya  menunjukkan  kriteria yang  sangat  efektif.    Hal  tersebut  menunjukkan bagian  seksi  penagihan  KPP  Pratama  Banjarmasin melakukan  penagihan  secara  aktif  dan  adanya penerimaan  surat  paksa  yang  diterbitkan  pada  tahun sebelumnya  dan baru disampaikan pada  tahun 2017, Alasan lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah penerimaan  pajak  pertambahan  nilai  dengan  surat paksa  pada  tahun  2017  adalah  adanya  kebijakan pengampunan  pajak  (Tax  Amnesty)  2016,  sehingga membuat  wajib  pajak  lebih  kooperatif  dalam membayar utang pajaknya.
Setelah  pasca  Tax  Amnesty  pada  tahun  2017 pemerintah  membuat  peraturan  tentang  tunggakan pajak  atau  perhitungan  pajak  terhutang  yang  belum disampaikan  dapat  dibayar  dengan  tarif  yang ditentukan  berdasarkan  PMK  165/PMK.03/2017. Sehingga  wajib  pajak  masih  dapat  menyelesaikan
tunggakan  hutang  pajak  dan  aset  yang  belum dilaporkan menimbulkan pajak terhutang yang harus dibayar  sesuai  dengan  tarif  pajak  yang  ditentukan tersebut.

## Simpulan
Sebagai simpulan akhir dari hasil      penelitian ini sebagai berikut:
1. Hasil  analisis  pelaksanaan  pemeriksaan  Pajak Pertambahan  Nilai  di  KPP  Pratama  Banjarmasin terdapat  kurang  efektif  pada  2013,  2015  dan 2016.  Sedangkan  tahun  2014  cukup  efektif  dan tahun  2017  telah  mencapai    efektif.  Hal  ini terkait dengan waktu penerbitan dari SP2 tersebut sebagian ada terbit pada akhir tahun kemungkinan tidak  dapat  diselesaikan  pada  tahun  yang bersangkutan.  Disamping  itu,  kondisi  luasnya pemeriksaan  berdasarkan  data  pemeriksaan  atas wajib  pajak  yang  belum  terpenuhi  sehingga memerlukan  rentang  waktu  pemeriksaan  yang lama.
2. Dari  analisis  tersebut  tingkat  efektivitas penagihan pajak Pertambahan Nilai dengan  surat paksa  tahun  2013-2016  menunjukkan  indikator yang  kurang  efektif  baik  dari  segi  jumlah  surat paksa  maupun  nominalnya.  Berdasarkan  surat paksa  yang  diterbitkan  pada  tahun  tersebut  tidak dapat  disampaikan  oleh  juru  sita  seluruhnya  atas kesulitan  mengidentifikasi  atau  menemukan alamat  wajib  pajak  khususnya  di  wilayah  yang akan  disampaikan.  Adanya  perubahan  alamat wajib pajak yang belum diketahui secara jelas.
3. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas menunjukkan kriteria  yang  sangat  efektif.    Hal  tersebut menunjukkan bahwa bagian seksi penagihan KPP Pratama  Banjarmasin  melakukan  penagihan secara  aktif  dan  adanya  penerimaan  surat  paksa yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dan baru disampaikan  pada  tahun  2017.  Hal  lain  adanya kebijakan  pengampunan  pajak  (Tax  Amnesty) dilaksanakan  2016,  sehingga  membuat  wajib pajak  lebih  kooperatif  dalam  membayar  utang pajaknya  pada  tahun  2017  Terbitnya  peraturan tentang  tunggakan  pajak  atau  perhitungan  pajak terhutang yang belum disampaikan dapat dibayar dengan  tarif  yang  ditentukan  berdasarkan  PMK 165/PMK.03/2017.

## Daftar Pustaka
Halim,  Abdul.  2013.  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
Indriantoro, N., & Supomo, B. 2009. Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Krisbianto,  Ervina.  2007.  Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan Dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  dari  Sektor  Pajak ( Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung). Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.
Listyaningtyas,  Ellya  Florentin.  2012.  Efektivitas  Pelaksanaan Pemeriksaan  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Negara dari  Sektor  Pajak  (Studi  Kasus  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Tulungagung). Universitas Negeri Surabaya.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press. Yogyakarta. Mardiasmo.2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  17/PMK.03/2013  Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Resmi,  S.2013.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  6  Buku  1. Jakarta: Salemba Empat.
Resmi.  2017.  Perpajakan  Teori  dan  Kasus  Edisi  10  Buku  1. Jakarta: Salemba Empat.
Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. (2009). Manajemen. Indeks.
Sitanggang,  Ramot  Paulus  Christian.  2014.  Efektivitas Pelaksanaan  Pemeriksaan  Dalam  Rangka  Meningkatkan Penerimaan  Pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Manado.  Jurnal EMBA Volume 2 Nomor 3.
Suandy, Erly 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono.2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Suhartono,  Rudy  dan  Wirawan  B.Ilyas.  2010.  Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
Sukardji,  Untung.  2012.  Pokok-Pokok  Pajak  Pertambahan  Nilai Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta.
Sukampouw,  Fino  Indra.  2013.  Efektivitas  Penyelesaian  dan Penerimaan  atas  Hasil  Pemeriksaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi  di  KPP  Pratama  Manado.  Jurnal  Riset  Akuntansi  Going Concern. Volume 8. Nomor 4.
Surat Edaran Nomor SE-09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015.
Suryarini, Trisnis dan Tarsis Tarmudji. (2012). Pajak di Indonesia. Graha Ilmu,, Yogyakarta.
Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajkaan  No.16 Tahun 2009 Surat  Edaran  Pajak  Nomor  SE-09/87/2015  Tentang  Audit Coverage Ratio (ACR)
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai  No.42 Tahun 2009 Wulandari, Sri. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam  Rangka  Meningkatkan  Penerimaan  Pajak  Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. Jurnal EMBA Volume 2 Nomor 2.