JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020

## Implementasi Kebijakan PTSL
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Sari Dewi Rambu Lika 1) , Nihayatus Sholichah 2)
1) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya
2) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya *Korespondensi Penulis. Email: ninis.fadillah@gmail.com
Abstrak Berdasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat Adanya Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan dapat menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL( pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Waru Kabupaten Sidoarjo di Desa Medaeng untuk saat ini baru pada tahap pendaftaran. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa implementasi kegiatan Pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap ) ini berhasil atau tidak karena masih di tahap pendaftaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo
yaitu faktor pendukung yang terdiri atas struktur birokrasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah komunikasi (Communications) dan sikap (dispositions atau attitudes). Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PTSL
Implementation of PTSL Policy (Complete Systematic Land Registration) In Medaeng Village, Waru District, Sidoarjo Regency

## Abstract
Based on community needs for land and houses that are increasing day by day The existence of a complete systematic land registration (PTSL) at the land office can carry out land duties wherever the target activity is located. The purpose of this study was to determine the implementation of the PTSL (complete systematic land registration) policy and to know the factors that influence the implementation of the PTSL (complete systematic land registration) policy in Waru Sidoarjo district. This research uses descriptive qualitative research. The results showed that the implementation of a comprehensive systematic land registration program (PTSL) in Waru Sidoarjo Regency in Medaeng Village was only at the registration stage. So it cannot be said that the implementation of PTSL (Complete systematic land registration) implementation activities is successful or not because it is still in the registration stage and the factors that influence the implementation of PTSL (complete systematic land registration) policies in Waru Sidoarjo Regency are supporting factors consisting of bureaucratic structure. While the inhibiting factors are communication (communication) and attitudes (dispositions or attitudes). Keywords: Implementation, Policy, PTSL
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020

## A . PENDAHULUAN
Pengetahuan akan teknologi dan pembekalan keterampilan menjadi kebutuhan bagi aparatur birokrasi. Kebutuhan masyarakat dan meningkatnya tuntutan masyarakat harus diimbangi dengan meningkatnya keterampilan dan kompetensi aparatur birokrasinya. Juga dituntut kinerja yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama, dan para aparat birokrasi sebagai harus lebih mampu melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat tercipta berbagai inovasi mengenai pelayanan yang sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. ( Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.Pan/7/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ) Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tingkat keberhasilan penyelenggara pelayanan itu sendiri ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepuasan dari pihak penerima pelayanan yang dicapai apabila penerima pelayanan
memperoleh pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan. Pelayanan yang menjadi sorotan masyarakat sekarang ini adalah pelayanan yang menyangkut proses pengurusan sertifikat tanah. Didasarkan atas kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah yang semakin hari makin meningkat, maka bisa dipastikan jika kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat pula. Anjuran atau himbauan Pemerintah kepada masyarakat yang memiliki tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah, tetapi timbul rasa enggan dan malas dari masyarakat untuk mengurus sertifikat tanahnya, masyarakat masih berasumsi jika mengurus sertifikat tanah, disamping repot, terbayang proses yang rumit.
Terkadang kalau masyarakat tidak teliti dalam proses pengurusan sertifikat tanahnya maka akan selalu dibayangi dengan ulah oknum atau sosok penghubung mafia sertifikat dengan menjanjikan proses yang cepat dengan tambahan biaya pengurusannya dan ada juga anggapan dari masyarakat tentang sulitnya pengurusan sertifikat tanah dengan tambahan biaya yang mahal, tidak ada kepastian waktu dan proses pelayanan yang berbelit-belit, yang bisa berdampak pada banyaknya tanah yang masih belum memiliki bukti kepemilikian berupa sertifikat tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah di tiap-tiap daerah merupakan tanggung jawab besar pemerintah. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi akan pentingnya surat tanda bukti
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
kepemilikan tanah (sertifikat) serta proses pendaftaran tanah, baik secara perorangan maupun sistematik. Hal ini diatur dalam Pasal 3, ( Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ), yang menjelaskan salah satunya kegunaan sertifikat tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak- hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap di kantor pertanahan, diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatannya berada. Setidaknya akan memberikan ruang interaksi antara Badan Pertanahan Nasional Khususnya aparatur BPN Kabupaten Sidoarjo dengan masyarakat dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan tingkat komunitas masyarakat lainnya yang berada di seluruh wilayah kerjanya terutama pada lokasi yang jauh dari kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo. Namun pelaksanaan yang dilakukan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo masih memiliki kendala yang terjadi seperti kendala dalam komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menerapkan atau melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
B. TEORI ( Literature Review) 1. Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Anggara, 2014). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya. Lebih lanjut, menurut Said Zainal Abidin, kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis (Anggara, 2014). Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum dan keputusan khusus di bawahnya. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai visi dan misi. Selain itu, kebijakan publik juga sebagai manajemen pencapaian tujuan yang dapat diukur. Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik (Anggara, 2014).
2. Model-model

## Implementasi
kebijakan
Van Meter dan Van Horn memperjelas ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi (Subarsono, 2011), yaitu 1) Standard dan sasaran Kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur,sehingga tidak menimbulkan interpretensi yang berbeda dan menimbulkan adanya konflik diantara
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
para agen implementasi.; 2) Sumber Daya. Sumber daya disini diperlukan untuk mendukung Kebijakan.; 3) Komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, implementasi program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.; 4)
Karakteristik agen pelaksana. Sejauh mana kelompok-kelompok memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Karakteristik para partisipan, mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik dilingkungannya dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan tersebut.; 5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.; 6) Disposisi Implementor meliputi respon implementor terhadap kebijakan yakni mempengaruhi kemauan dalam melaksanakan kebijakan, dan kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, serta intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Lebih lanjut, implementasi kebijakan disini lebih mengacu pada tindakan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang ditetapkan (Mulyadi, 2016). Artinya, implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya
terjadi setelah program dilaksanakan. Praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena
wujudnya intervensi berbagai kepentingan (Agustino, 2016).

## C. METODE
Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diambil (Moleong, 2017).
Diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Meter dan
Van Horn yang mengemukakan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dn politik dan disposisi implementor (Subarsono, 2011). Dalam hal ini, peneliti ingin melihat sejauhmana peran keenam faktor tersebut dalam implementasi kebijakan PTSL di Waru Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini ditentukan dengan cara sengaja (pusposive) yaitu Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo di sebabkan karena adanya
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
informasi dari Badan Pertanah Kabupaten Sidoarjo, bahwa masih banyak tanah atau lahan yang belum memiliki sertifikat tanah. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah aparatur pelaksana atau Tim PTSL dan masyarakat yang sementara mengikuti
PTSL dan yang telah memanfaatkan PTSL. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berasal dari responden penelitian juga data lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian, dimana data dapat berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data-data tersebut, digunakan suatu metode pengumpulan data adalah a) Library Study. Suatu studi perpustakaan yang membaca literature atau materi lainnya yang menunjang pemecahan masalah yang sesuai dengan judul penelitian.; b) Flield Research. Suatu cara penelitian data dengan mengadakan langsung penelitian pada objek penelitian dimaksud guna memperoleh data yang dilakukan penelitian. Dalam field research ini peneliti melakukan metode penelitian yaitu a) wawancara, wawancara disini yaitu mengumpulkan data
secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan peneliti dimaksud; b)observasi,
observasi dilakukan secara langsung dengan pengenalan terlebi dahulu ke lokasi penelitian yang selanjutnya dilanjutkan dengan penggalian informasi berupa data-data yang dibutuhkan,
c) dokumentasi pengumpulan data yang dilakukann dengan mengumpulkan literature dan dokumen–dokumen penting yang
dimiliki instansi tersebut. Prosedur analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hal ini akan sangat mendukung untuk dilakukan analisis yang sederhana namun memiliki tingkat kecermatan yang relative memadai untuk menguraikan sebagai data yang ditemukan. Metode analisis data kualitatif dapat digunakan melalui redukasi data, penyajian data, menarik kesimpulan (Miles, 2014).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran
Tanah Sistematis lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Tahun 2020 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan kuota sebanyak 60ribu sertifikat dari pengadaan program PTSL dengan target 60 ribu bidang tanah terdaftar dan
harus sudah selesai pada akhir jangka waktu kerja tahun 2020. Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ini Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo penetapan lokasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini dilaksanakan pada 13 Kecamatan dan 48 desa/ kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang meliputi Kecamatan Waru. Berdasar wawancara yang dilakukan dengan implementor (tim PTSL BPN) dimana Desa Medaeng sebagai salah satu desa yang terpilih
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
mendapat kuato dengan 10.000 sertifikat tanah yang siap dibagikan. Pemilihan desa ini karena masih banyak bidang tanah/lahan
yang belum memiliki sertifikat. Biaya proses ditingkat desa yang dilaksanakan oleh panitia/tim seperti biaya materai, biaya tanda batas/pal (pipa paralon, pagar, tembok pendek), biaya warkah serta biaya transportasi aparat desa dibebankan kepada peserta/pemohon PTSL. Besarnya biaya tersebut, sesuai dengan kebutuhan operasional pelaksanaan proses pensertifikatan tanah. Biaya pelaksanaan PTSL ini diatur dalam SK Bersama 3 Menteri dimana, biaya maksimal paling tinggi untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo, Rp 150.000, dan tidak boleh melebihi dari besarnya biaya yang ditetapkan, untuk batas minimal tidak ada batasan karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk setiap jenis tanah, baik tanah hibah, tanah waris, tanah konversi dan lain-lain semuanya adalah sama.
Langkah-langkah dari instansi terkait dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau alur Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, yakni 1) Tingkat pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menentukan penetapan lokasi pelaksanaan PTSL, kemudian pihak Kantor membuat surat pemberitahuan yang diajukan kepada pihak Pemerintah Daerah bahwa akan dilaksanakan PTSL di 2 desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Waru, yaitu Desa Medaeng dan Desa Pepelegi.;
2) Tingkat pemerintah daerah. Instruksi kepada Kepala Kantor
Kecamatan yang telah ditentukan bahwa Kecamatan tersebut ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Sidoarjo akan diadakan pelaksanaan PTSL diberikan oleh Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah setelah menerima surat pemberitahuan.; 3)
Tingkat kecamatan. Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan, setelah menerima instruksi dari Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang penunjukan Kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL, segera memberitahukan kepada setiap Kepala Desa yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Waru sebagai lokasi pelaksanaan.; 4) Tingkat desa. Setelah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kecamatan, maka Kepala Desa menunggu koordinasi lebih lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Langkah-langkah atau aturan dalam proses pendaftaran tanah sistemtis lengkap dari Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidorjo, yang diacuh dari petunjuk teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018,
yaitu meliputi 1) Objek PTSL. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Objek tersebut meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Apabila lokasi yang ditetapkan sebagai objek
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
PTSL terdapat Tanah Objek Landreform yang tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dengan sendirinya tanah tersebut dikeluarkan dari objek landreform dan pelaksanaan pendaftaran tanahnya dilakukan melalui mekanisme PTSL.; 2) Tahapan kegiatan dan o utput. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan dan tahapan o utput adalah penyuluhan berita acara penyuluhan dari Kantor Pertanahan, serta pengukuran bidang yakni tanah gambar ukur, peta bidang tanah, surat ukur, data tanah, informasi bidang tanah/toponimi dan penggunaan tanah.; 3) Kegiatan penerbitan sertifikat. Luaran dari kegiatan ini penyuluhan berupa berita acara penyuluhan dari Kantor Pertanahan, pengumpulan data (alat bukti hak/alas hak) berupa dokumen atas hak, daftar nominatif atas hak, pemeriksaan berupa tanah risalah panitia ajudikasi, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan yuridis berupa pengesahan data pengumuman, SK Hak atas tanah.; 4) Penerbitan. Sertipikat berupa buku tanah dan sertifikat.; 5) Pelaporan. Pelaporan kegiatan PTSL mulai dari penyuluhan sampai dengan penerbitan sertipikat dan penyerahan Sertipikat (total target tiap satker).
Proses-proses yang dilakukan oleh para implementor
dalam melaksanakan kebijkan program PTSL di Kecamatan Waru. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja ada tahap-tahap dalam pelaksanaannya. Tahap pelaksanaan kebijakan program PTSL yaitu dimulai dari persiapan, sosialisasi sampai proses pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sidoarjo, namun di Desa
Medaeng sampai saat ini, baru berada ditahap pendaftaran, yang diuraikan sebagai berikut 1) Persiapan. Dimulai dari persiapan,sosialisasi, dan proses pendaftaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh 2 tim yang dibagi tugas sama dalam melaksanakan PTSL.
Setiap tim di Ketuai oleh Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu petugas yuridis dan petugas fisik. Kecamatan yang terdaftar dalam program PTSL tadi memiliki beberapa desa, dimana desa tersebut digabung dan dibagi menjadi 2 (dua) dengan jumlah yang sama besar. Ketua tim menjadi penanggung jawab terhadap seluruh anggotanya, dan tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo hanya sebagai Monitoring/memantau apakah pelaksanaan tugas oleh kedua tim tersebut berjalan lancar atau tidak, selanjutnya memberikan evaluasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul.; 2) Sosialisasi. Sebelum melakukan pengumpulan data yudiris dan data fisik di adakan terlebih dahulu sosialisasi kepada masyarakat Desa Medaeng mengenai PTSL untuk memberikan penjelasan/materi,tujuan dan manfaat,serta persyaratan pemohon, hak atau syarat administrasi, objek, subjek, dari pelaksaan PTSL untuk kewajiban dan hak atas kepemilikan tanah sesuai peraturan yang berlaku. Pada tahap sosialisasi, diperkenalkan kepada masyarakat mengenai PTSL serta bagaimana cara- cara yang seharusnya dilakukan ketika melakukan pelayanan
kepada
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.; 3) Pendaftaran. Masyarakat yang mau mendaftar untuk memperoleh sertifikasi tanah miliknya, perlu memeuhi beberapa persyaratan yakni fotokopi KTP pemohon, fotokopi Kartu
Keluarga pemohon, membawa bukti perolehan tanah, fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir, fotokopi NPWP, pernyataan tanah tidak sengketa dibuktikan dengan membawa surat tanah yang asli yang dibuat dengan mengetahui Kepala
Desa setempat. Pendaftaran di lakukan oleh pihak Desa, dimana pihak desa mengumpulkan berkas dari masyarakat kemudian dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian diproses oleh Badan Pertanahan Nasional. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru
Kabupaten Sidoarjo.
Struktur birokrasi merupakan faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan PTSL di Kabupaten Sidoarjo yaitu dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agrarian No.1 Tahun 2017 karena dari segi standard operational procedure (SOP) yang secara jelas Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia dan dari segi fragmentasi, dimana pelaksanaan dari pada kebijakan PTSL di Kabupaten Sidoarjo kurang memerlukan koordinasi yang begitu luas. Meskipun demikian, terdapat faktor penghambat dari kebijakan PTSL yakni 1) Tingkat pendidikan
masyarakat.
Jumlah
penduduk Kabupaten Sidoarjo, sebagian besar pendidikan terakhir adalah Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA) dan jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Pertama (SMP). Tingkat pendidikan masyarakat ini dapat menyebabkan tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat terkait pelaksanaan PTSL. Masih banyak anggapan dari masyarakat mengenai pensertifikatan secara massal melalui PTSL ini akan memakan biaya yang mahal, disamping pengurusannya juga susah.; 2) Kelengkapan syarat administrasi. Ketika melakukan pengumpulan syarat administasi, dan dilakukan pengecekan oleh petugas Bersama panitia, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh pemohon. Bagi pemohon yang sudah memenuhi syarat maka petugas yuridis akan membawa data tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Sedang bagi pemohon yang belum melengkapi beberapa persyaratan maka petugas yuridis yang dibantu oleh panitia desa akan melakukan pendataan, mengenai syarat apa saja yang belum dilengkapi, selanjutnya di informasikan kepada pemohon untuk secepatnya dilengkapi. Pelaksanaan kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamata Waru, Kabupaten Sidoarjo belum bisa di katakan berhasil atau gagal. Hal itu di sebabkan karena prosedur atau tahapan pelaksanaan program PTSL baru sampai pada tahap pendaftaran.
Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 indikator, tetapi dari hasil temuan peneliti hanya
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
terdapat 4 indikator yang memenuhi penerapan Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu 1) standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstrukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi. Pelaksanaan ini dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Agrarian No.1 Tahun 2017. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi kantor Pertanahan lagi melainkan petugas pertanahan yang mendatangi masyarakat. Harus diakui dalam pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan banyak kendala konsep bagaimana meminimalisir permasalahan, dengan tetap memberikan pelayanan publik.; 2) Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan yang menjadi faktor- faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan ProgramPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Guna mewujudkan rencana program dalam implementasi kebijakan
ini, penting sekali memahami persoalan-persoalan inti yang terdapat dalam program tersebut. 3) Melalui komunikasi berbagai hal dapat disampaikan dengan jelas oleh satu pihak ke pihak yang lain dalam bentuk informasi, perintah, bahkan perangsang- perangsang yang dapat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain. Sebaliknya bila informasi pesan dan perintah yang disampaikan tidak jelas dan tidak dimengerti oleh pihak lain, niscaya komunikasi tidak akan bermanfaat,
bahkan dapat menjadi hambatan dalam aktivitas yang dijalankan.; 4) sikap implementor adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.
Apabila implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka masyarakat akan melaksanakan dengan baik, tetapi jika mayarakat memiliki pandangan yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami masalah.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah Pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah kegiatan pemerintah dibidang pendaftaran tanah berupa pensertifikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dan Pemerintah menanggung sebagian besar sumber dananya, sedangkan tahapan pada pelaksanaan PTSL di Kabupaten
Sidoarjo masih berada pada tahap pendaftaran dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Adapun aktor- faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, antara lain tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan
JSPG: Journal of Social Politics and Governance
Vol.2 No.1 Juni 2020
kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon 2. Saran Bagi Desa (tim pembantu), perlu melakukan koordinasi
dengan
masyarakat dengan cara melakukan pendekatan yang lebih intensif yang mungkin masih kurang paham dengan PTSL ini, terutama mengenai pengumpulan syarat administrasi. Dan bagi warga desa yang akan mengikuti program PTSL tahun berikutnya, apabila ada kegiatan penyuluhan lagi yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo,
hendaknya datang tepat waktu dan tidak diwakilkan, dengan tujuan agar semua informasi yang disampaikan bisa dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino L (2016) Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) . Bandung: Alfabeta.
Anggara, S. (2014) Kebijakan Publik . Bandung: CV Pustaka Setia.
KeputusanMenteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/Kep/M.Pan/7/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ).
Miles, H. (2014) Analisis Data Kualitatif,
Edisi Ketiga . Jakarta: Indonesia University Press.
Moleong, L. J. (2017) ‘Metodologi Penelitian
Kualitatif
(Edisi
Revisi)’, in
PT. Remaja Rosda
Karya .
Mulyadi, Deddy (2016) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Subarsono, A. (2011) Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.