Volume 6 No. 1, Maret 2018 P-ISSN: 2337-9251, E-ISSN: 2597-9094 Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: (Studi Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan Nomor. 120/PHP.BUP-XIV/2016)

## Ahmad
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-mail : ahmad@umt.ac.id

## Abstrak
Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung diselenggarakan oleh Komisi  Pemilihan  Umum dan  Bawaslu serta Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan penyelesaian  perselisihan  hasil  diselesaikan oleh Mahkamah  Konstitusi. Dalam penyelenggaraan  pemilihan  terdapat  alasan  untuk  dapat  dilakukan  pemungutan suara  ulang. Adapun permasalahan  penelitian yakni apakah  alasan  Pemungutan Suara Ulang dalam Putusan No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 dan bagaimana mekanisme pelaksanaan Pemungutan  Suara  Ulang  di TPS  dan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  normative  dengan menggunakan  deskriptif  analitis.  Adapun  hasil  penelitian  yakni alasan pemungutan suara  ulang yaitu;  ganguan  keamanan,  pembukaan  kotak  suara,  pemilih  memberi tanda  khusus  pada surat suara,  Petugas  KPPS  merusak  lebih  dari  I  (satu) surat suara, adanya lebih dari 1 (satu) orang yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali dan adanya lebih dari 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih. Alasan  tersebut yang  telah  dibuktikan  melalui  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh Pengawas dimasing-masing  jenjang yang  kemudian  dikeluarkan  rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang sedangkan mekanisme Pemungutan suara Ulang  dilakukan  oleh KPUD  dan  Panwasluh  dengan  supervisi  dan  kordinasi dilakukan oleh lembaga penyelenggara pada tingkat di atasnya. Atas hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis merekomendasikan alasan pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan sebelum adanya putusan MK bukan pasca putusan MK sehingga kemurnian suara pemilih tetap terjaga keasliaannya dan menghindari adanya trasaksi suara di TPS yang di PSUkan.
Kata Kunci : Pilkada Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Pengawas dan Penyelenggara, Putusan Mahkamah Konstitusi.

## I. PENDAHULUAN
Ketentuan  dasar mengenai  pengisian  jabatan  kepala  daerah  (Gubernur, Bupati  dan  atau  Walikota) telah  dirumuskan  dalam Pasal  18  ayat (4) UUD 1945  itu berbunyi: "Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing  sebagai  Kepala Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Kabupaten,  dan  Kota dipilih  secara  demokratis". Makna  demokratis  diwujudkan  dalam  dua  bentuk  yakni  demokrasi  langsung  dan demokrasi  tidak  langsung,  dalam  konteks  pemilihan  kepada  daerah di Indonesia,pernah  menerapkan  pemilihan  kepada  daerah secara  tidak  langsung  yakni pemilihan melalui  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPRD)  dan  pemilihan kepala  daerah secara  langsung telah dilakukan  sejak  tahun  2005 kecuali  pemilihan  gubernur  dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk  menjamin  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  maka  kedaulatan  rakyat  serta demokrasi  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat  wajib  dihormati  sebagai  syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. kedaulatan rakyat dan demokrasi,  perlu  ditegaskan  dengan  pelaksanaan  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota  secara  langsung  oleh  rakyat,  dengan  tetap  melakukan  beberapa  perbaikan mendasar  atas  berbagai  permasalahan  pemilihan  langsung  yang  selama  ini  telah dijalankan.
Implementasi  pemilihan  kepala  daerah  langsung  (Pilkada),  pertama  kali diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  ahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Istilah pilkada mengalami perubahan menjadi pemilukada setelahnya adanya putusan MK  yang memasukan menjadi bagian pemilu dan pengaturan pengalihan wewenang mengadili  hasil  sengketa  pilkada  dari  MA  ke  MK. 1 Semangat  pilkada  langsung merupakan  langkah  koreksi  terhadap  mekanisme  pemilihan  melalui  DPRD 2 .  Pilkada langsung mendekati makna demokrasi 3 . Pilkada langsung pertama kali
1 Heru  Widodo,  “Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada:  Evaluasi  terhadap  Prosedur Beracara di Mahkamah Konstitusi Indonesia Tahun 2008-2014, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung, 2017, hlm. 1
2 Suharizal,  Pemilukada:  Regulasi,  Dinamika  dan  Konsep  Mendatang,  Jakarta:  Raja Grafindo, 2011, hlm. 23
3 Mahfud  MD,  “Evaluasi  Pemilukada  dalam  Prespektif  Demokrasi  dan  Hukum”,  dalam
diselenggarakan  tanggal  1  Juni  2005  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Kalimantan Timur,  sedangkan  pemilihan  terakhir  yang  menggunakan  UU  No  32/2004  Provinsi Lampung tanggal 9 April 2014.
Dinamika penyelengaraan pemilihan umum dan pemilihan kepada daerah di Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  atas  hak  pilih  setiap  warga  negara  untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung baik yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan atau hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat  Keterangan.  Hal  ini  ditegaskan  sesuai  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam Perkara No. 102/PUU-VII/2009 terkait pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 UU No 42 Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Demikian  juga  halnya dengan Putusan  No. 28/PHPU.D-VIII/2010  tentang  Perselisihan  Hasil  Pemilukada Gresik. Dalam putusan ini, MK menyatakan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan haknya dengan menunjukan KTP atau paspor.
Demikian juga  halnya  dengan Putusan  No  209-210/PHPU.D-VIII/2010 tentang  Perselisihan  Hasil  Pemilukada  Tangerang  Selatan  dan  Putusan  No 77/PHPU.D- VIII/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Brebes,” dalam rangka menjamin hak konstitusional warga untuk memilih khususnya pemilukada baik yang terdaftar dalam DPT atau tidak terdaftar tetapi memiliki KTP asli yang berlaku. MK merasa  perlu  memerintahkan  KPU  untuk  membuat  aturan  khusus  terkait  hal tersebut. Sehingga  dengan  peritah  putusan  MK  tersebut  KPU  telah  membuat peraturan  yang  dapat  memberikan  kepastian hukum bagi  pemilih  agar  tetap  dapat menggunakan hak pilihnya meskipun hanya mempunyai KTP.
Kemudian  dalam  Perkembangannya  melalui Pasal  201  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi  Undang-Undang  dan  terakhir  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.  10 Tahun  2016.  Lebih  lanjut  pemilihan  kepala  daerah  secara  serentah  telah  ditetapkan sebagai  berikut;  1).  para  kepala  daerah  yang  masa  jabatannya  berakhir  pada tahun 2015 dan Januari  sampai  dengan  bulan Juni 2016, Pilkada  Serentak pertama dilaksanakan  bulan  Desember 2015 dengan  rincian  Sembilan  Provinsi  memilih
Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Pers, 2012, hlm. 7
Gubernur dan 260 Kabupaten/Kota memilih Bupati/Walikota; 2). para kepala daerah yang  masa  jabatannya  berakhir  pada Juli sampai  dengan Desember 2016 dan  tahun 2017 maka Pilkada Serentak II dilaksanakan bulan Februari 2017 dengan jumlah 101 Daerah; 3). para kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, Pilkada serentak dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dengan jumlah 171  daerah; 4).Pilkada  Serentak  berikutnya  Tahun 2020,  Tahun 2022 dan  Tahun 2023; 5). Pilkada serentak nasional akan dilaksanakan Tahun 2027. 4
Menurut ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang menentukan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  Wakil  Walikota  yang  selanjutnya  disebut  Pemilihan  adalah  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  di  wilayah  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  memilih  Gubernur dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  serta  Walikota  dan  Wakil  Walikota secara langsung dan demokratis.
Penyelenggaraan  pemilihan  dilaksanakan  oleh  komisi  independen  dan mandiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Pilkada mengatur bahwa Komisi Pemilihan  Umum (KPU) adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam penyelenggaraan  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang ini. Adapun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, tugas dan wewenang dalam  penyelenggaraan  pemilihan  dilaksanakan  oleh  KPUD  Provinsi  dan  KPUD Kabupaten/Kota  (Pasal  1  angka  8  dan  angka  9  UU  Pilkada). Sedangkan penyelenggara ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh Panitian Pemilihan Kecamatan (PPK),  penyelenggara  ditingkat  desa  oleh  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),
4 Janedjri  M.  Gaffar,  Materi  Bimtek  “Sosialisasi  Pemahaman  Hak  Konstitusional  Warga Negara  bagi  Asosiasi  Dosen  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan, dan  Asosiasi  Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta”, Jakarta, 12 November 2015.
Penyelenggara  ditingkat  Tempat  Pemungutan  Suara  oleh  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Fungsi  pengawasan dilaksanakan  secara  terstruktur  sebagaimana  ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Pilkada mengatur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah  lembaga  penyelenggara  pemilihan  umum  yang  bertugas  mengawasi penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  yang  mengatur  mengenai penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam pengawasan  penyelenggaraan  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur    dalam Undang-Undang  ini. Adapun  pada  tingkat  Provinsi  dan  Kabupaten/kota,  tugas  dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 1 angka 16 dan angka 17 UU Pilkada). Sedangkan  Pengawasan  penyelenggara  pemilihan  ditingkat  kecamatan  dilaksanakan oleh  Panwas  Kecamatan,  dan  pengawas  pemilihan  lapangan  (PPL)  ditingkat desa/kelurahan  oleh  (PPL),  pengawas  ditingkat  Tempat  Pemungutan  Suara  oleh Pengawas TPS.
Untuk  menangani  pelanggaran  kode  etik  maka  ketentuan  UU Pilkada menentukan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (DKPP)  sebagai lembaga  yang  bertugas  menangani  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  pemilihan umum  dan  merupakan  satu  kesatuan  fungsi  penyelenggaraan  pemilihan  umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara  pemilihan  umum  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  dalam menangani  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara  Pemilihan  berdasarkan  ketentuan yang diatur  dalam Undang-Undang ini.
Pemungutan  Suara merupakan proses pemberian  suara  olehPemilih  di  TPS dengan  cara  mencoblos  pada  nomor  urut,nama,  atau  foto  Pasangan  Calon.  (Pasal  1 angka  22  PKPU  No.8/2018) sedangkan  Penghitungan  Suara  merupakan  proses penghitungan  Surat  Suara  oleh  KPPS  untuk  menentukan  suara  sah  yang  diperoleh Pasangan  Calon,  Surat  Suara  yang  dinyatakan  tidak  sah,  Surat  Suara  yang  tidak digunakan  dan  Surat  Suara  rusak/keliru  dicoblos.  (Pasal  1  angka  23  PKPU  No. 8/2018).
Bahwa dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  120/PHP.BUP-XIV/2016 yang  mengadili  dan  memutus  penyelesaian  sengketa  hasil  pemilihan  kepala  daerah Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi  Tenggara tahun  2015 ditemukan  fakta yang terungkap dipersidangan  Mahkamah  Konstitusi  yakni  terdapat  lebih  dari  1  (satu) orang  pemilih  yang  menggunakan  hak  pilihnya  lebih  dari  satu  kali  di  TPS  yang berbeda.  Atas  dasar  itu  Mahkamah  Konstitusi  menjatuhkan  putusan  untuk memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang dimaksud.
Berdasarkan  uraian  sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  penulis menganggap  perlu  untuk  melakukan  penelitian  dan  analisis  atas  alasan-alasan  untuk dapat  dilakukan  pemungutan  suara  ulang  oleah  Bawaslu  dan  alasan-alasan  hukum dilakukan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yang sumber datanya diperoleh melalui  penelitian terhadap berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  obyek  penelitian dan  Putusan No.  120/PHP.BUP-XIV/2016.  Sebagai  sebuah  penelitian  yang menelusuri  prinsip dan  konsep  hukum  mengenai  alasan  Pemungutan  Suara  Ulang, maka  secara  metodologis  penelitian  ini  akan  mengkaji  konsep-konsep Pemungutan suara ulang dan implementasinya di Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting dilakukan karena hanya dari konsep hukum tersebut ditemukan makna atas norma-norma hukum tersebut dalam kontek praktiknya.
Adapun  tipe  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis  kualitatif, artinya penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis secara kualitatif atas data yang  berkaitan  dengan  obyek  penelitian  baik  dalam hukum  positif  maupun putusan Mahkamah Konstitusi untuk menarik kesimpulan sesuai dengan pokok masalahnya.

## III. PEMBAHASAN

## A. Alasan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Ketentuan pemilihan  kepala  daerah  untuk  dapat  dilakukan  Pemungutan  Suara Ulang (PSU) telah diatur dalam Pasal 112 UU Pilkada sebagi berikut;
1. Pemungutan  suara  di  TPS  dapat  diulang  jika  terjadi  gangguan  keamanan yang  mengakibatkan  hasil  pemungutan  suara  tidak  dapat  digunakan  atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan  suara  di  TPS  dapat  diulang  jika  dari  hasil  penelitian  dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan  kotak  suara  dan/atau  berkas  pemungutan  dan  penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
b. petugas    KPPS    meminta    Pemilih    memberi  tanda  khusus, menandatangani,  atau  menulis  nama  atau  alamatnya  pada  surat  suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
d. lebih  dari  seorang  Pemilih  menggunakan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih  dari  seorang  Pemilih  yang  tidak  terdaftar  sebagai  Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Demikian juga halnya  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU  No.  8/2018),  mengatur  Pemungutan  suara  ulang  (PSU)  di  Tempat Pemungutan Suara (TPS) dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 59 PKPU No 8/2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut;
1. Pemungutan  Suara  di  TPS  dapat  diulang apabila  terjadi  gangguan keamanan  yang  mengakibatkan  hasil  Pemungutan  Suara  tidak  dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan  Panwas  Kecamatan  terbukti terdapat  1  (satu)  atau  lebih keadaan sebagaiberikut:
a. pembukaan  kotak  suara  dan/atau  berkas  Pemungutan  dan Penghitungan  Suara  tidak  dilakukan  menurut  tata  cara  yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
c. petugas  KPPS  merusak  lebih  dari  1  (satu)  Surat  Suara  yang  sudah digunakan  oleh  Pemilih  sehingga  Surat  Suara  tersebut  menjadi  tidak sah;
d. lebih  dari  1  (satu)  orang  Pemilih  menggunakan  hakpilih  lebih  dari  1 (satu) kali pada TPS yang samaatau TPS yang berbeda; dan/atau
e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftarsebagai Pemilih mendapat kesempatanmemberikansuara pada TPS.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka pemungutan  suara  ulang  dapat  dilakukan dengan  alasan  apabila  terjadi  gangguan  keamanan  yang  mengakibatkan  hasil Pemungutan  Suara  tidak  dapat  digunakan  atau  Penghitungan  Suara  tidak  dapat dilakukan. Pemungutan  suara ulang juga dapat dilakukan dengan alasan apabila dari hasil  penelitian  dan  pemeriksaan  Panwas  Kecamatan  terbukti  terdapat  1  (satu)  atau lebih  keadaan  yakni;  1)  pembukaan  kotak  suara  yang  dilakukan  tidak  sesuai  denga cara  yang  telah  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan;  2) petugas  KPPS meminta  Pemilih  memberi  tanda  khusus,  menandatangani,  atau  menulis  nama  atau alamatnya  pada  surat  suara  yang  sudah  digunakan;  3)  petugas  KPPS  merusak  lebih dari  1  (satu)  Surat  Suara  yang  sudah  digunakan  oleh  Pemilih;  4)  lebih  dari  1  (satu) orang  Pemilih  menggunakan  hak  pilih  lebih  dari  1  (satu)  kali  pada  TPS  yang  sama atau  TPS  yang  berbeda  dan  lebih  dari  1  (satu)  orang  Pemilih  yang  tidak  terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
Pemilihan Kepala Daerah  Kabupaten  Muna  dilaksanakan  bersama  dengan pelaksanaan pemilihan kepada daerah serentah pertama tahun 2015 yakni 9 Desember 2015. Untuk  diketahui,  kandidat  Pilkada  Kabupaten  Muna  terdiri  dari  3  (tiga)
Pasangan calon yakni nomor urut 1 Rusman Emba – Malik Ditu (Rumah Kita), nomor urut 2. Arwaha – Samuna dan nomor urut 3 Baharuddin-La Pili (Dokter Pilihanku) 5 .
Adapun hasil  pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten  Muna  diikuti  oleh  3  (tiga) pasangan  calon dan hasil  pemilihan  tersebut  masing-masing  Pasangan  calon berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh KPUD, perolehan suara masing- masing pasangan calon, adalah sebagai berikut:
(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 47.434 suara). Selisih suara antara pemenang dengan  yang kalah hanya 33 suara.
Hasil pemilihan kepala  daerah  Kabupaten  Muna  tidak  dapat  diterima  oleh Pasangan calon No. 1 karena KPUD sebagai pelakasana telah bertindak lalai sehingga hasil  rekapitulasi  yang  telah  ditetapkan  oleh  KPU  harus  dibatalkan  melalui permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Perkara Perselisihan  Hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi Tenggara diajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan dengan  surat  permohonannya  bertanggal  21  Desember  2015  yang  diterima  di Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  21  Desember  2015  berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 115/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, 15 Januari 2016, 29 Januari 2016, 4 Februari 2016, dan 5 Februari 2016.
5 http://bawaslu.go.id/id/berita/psu-jilid-ii-pilkada-kabupaten-muna-digelar,  diakses  tanggal 10 Agustus 2018.
No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1. Pasangan Nomor Urut 1 ( Pemohon ) 47.434 2. Pasangan Nomor Urut 2 5.408 3. Pasangan Nomor Urut 3 47.467 Jumlah Suara 100.309
Pasangan Calon  yang  Kalah  (Pemohon)  dalam  perkara  sengketa  perselisihan hasil  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  di  Kabupaten  Muna  Sulawesi  Tenggara mendalilkan terdapat lebih dari seorang pemilih yang melakukan pencoblosan ganda, yang  terjadi  di  TPS  2  Desa  Oempu  Kecamatan  Tongkuno,  TPS  2  Desa  Lianosa Kecamatan  Tongkuno  Selatan,  TPS  1  Desa  Matarawa  Kecamatan  Watopute,  TPS  2 dan  TPS  3  Desa  Lohia  Kecamatan  Lohia,  TPS  1  Desa  Koholifano  Kecamatan  Pasir Putih, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki, sehingga terhadap pelanggaran  tersebut  harus  diadakan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU).  Untuk menguatkan  dalil  tersebut,  Pemohon  mengajukan  bukti  surat/tulisan  yang membuktikan  adanya  dokumen  yang  dapat  menjelaskan  adanya  lebih  daru  satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali serta keterangan saksi yang menjelaskan hal yang dimaksud.
Terhadap dalil  Pemohon  tersebut,  KPU  Kabupaten  Muna  (Termohon) membantah dengan menyatakan pada pokoknya Termohon telah melakukan langkah- langkah  untuk  mengantisipasi  adanya  pemilih  yang  akan  melakukan  pencoblosan lebih dari satu kali, antara lain, dengan membuat pengumuman atau himbauan kepada seluruh  masyarakat Kabupaten  Muna  yang  sudah  memenuhi  syarat  sebagai  pemilih untuk  melaksanakan  hak  pilihnya  hanya  satu  kali  pencoblosan;  Termohon  telah melakukan  bimbingan  teknis  kepada  PPK,  PPS  dan  KPPS  tentang  Tata  Cara Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara  di  TPS;  dan  Termohon  telah  melakukan sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  dan  perguruan  tinggi  di  Kabupaten  Muna.  Termohon juga  telah  memberikan  materi  pembekalan  terhadap  saksi  pasangan  calon  Pemohon dimana  salah  satu  materinya  adalah  mengajak  pasangan  calon  dan  para  saksi pasangan  calon  di  seluruh  TPS  di  Wilayah  Kabupaten  Muna  untuk  bersama-sama penyelenggara,  mengawasi  dan  mencegah  adanya  pelanggaran- pelanggaran  yang berpotensi  terjadi  dalam  proses  pemilihan.  Untuk  menguatkan  bantahannya, Termohon  mengajukan  bukti  surat/tulisan  yang  membuktikan  hal  yang  sebaliknya dengan  dalil  pemohon  serta  keterangan  saksi  ditempat  pemunguntan  suara  yang didalilkan oleh Pemohon.
Pasangan  Calon  Pemenang  (Pihak  Terkait)  memberikan  keterangan  pada pokoknya membantah dalil  permohonan  Pemohon a  quo.  Tidak  benar  terdapat
pemilih    ganda  di  TPS  2  Desa  Oempu  Kecamatan  Tongkuno,  TPS  2  Desa  Lianosa Kecamatan  Tongkuno  Selatan,  TPS  1  Desa  Matarawa  Kecamatan  Watopute,  TPS  2 dan  TPS  3  Desa  Lohia  Kecamatan  Lohia,  TPS  1  Desa  Koholifano  Kecamatan  Pasir Putih, TPS 1 Desa Marobo Kecamatan Marobo, TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait  mengajukan  bukti  surat/tulisan  yang  membuktikan  bahwa  tidak  ada  pemilih yang menggunakan hak pilih lebih daru satu kali dan diperkuat keterangan saksi fakta yang  menerangkat  tidak  ada  kejadian  sebagaiama  yang  dimaksud  Pemohon  serta keterangan ahli untuk menjelaskan dalil bantahannya.
Di  dalam  persidangan,  atas  permintaan  Mahkamah,  telah  didengar  keterangan Panwas  Kabupaten  Muna  yang  kehadirannya  telah  disetujui  oleh  Bawaslu  dan memberikan keterangan yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  dalam  klarifikasi Drs.  Hamka  Hakim  dan  isterinya,  yaitu  Marlina  D,  mengakui  telah  melakukan pencoblosan di dua TPS yang berbeda yakni pada TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan  Wamponiki  Kecamatan  Katobu.  Panwas  Kabupaten  Muna  kemudian merekomendasikan  kepada  KPU  Kabupaten  Muna  untuk  melakukan  Pemungutan Suara  Ulang  di  TPS  4  Kelurahan  Raha  I  dan  TPS  4  Kelurahan  Wamponiki,  namun rekomendasi Panwas Kabupaten Muna tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan alasan bahwa telah melewati batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.
Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah memberikan pertimbangkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Pemohon La Ode Amrin memang  benar  terdapat  pencoblosan  ganda  yang  dilakukan  oleh  Drs.  Hamka Hakim dan isterinya yang bernama Marlina D yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I dan kemudian berpindah memilih di TPS 4 Kelurahan Wamponiki;
2. Berdasarkan keterangan  Panwas  Kabupaten  Muna  para  terlapor  (Drs.  Hamka Hakim  dan  Marlina  D)  mengakui  telah  melakukan  pencoblosan  di  dua  TPS yang berbeda yakni TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki Kecamatan  Katobu.  Di  samping  itu,  dalam  klarifikasi  terhadap  Ketua  KPPS TPS  4  Kelurahan  Raha  I  atas  nama  Muh.  Zulkifli,  dan  Ketua  KPPS  TPS  4 Kelurahan  Wamponiki  atas  nama  Hasrin,  keduanya  mengakui  dan
membenarkan  adanya  warga  atas  nama  Drs.  Hamka  Hakim  dan  Marlina  D mencoblos dua kali;
3. Terhadap  fakta adanya  lebih  dari  1  (satu)  pemilih  menggunakan  hak  pilih sebanya dua kali, Termohon dan Pihak Terkait tidak membantahnya;
4. Menurut ketentuan  Pasal  112  ayat  (2)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
“(2)  Pemungutan  suara  di  TPS dapat diulang  jika  dari  hasil  penelitian  dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
a. lebih  dari  seorang  Pemilih  menggunakan  hak  pilih  lebih  dari satu  kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
Berdasarkan fakta  dan  ketentuan  hukum  di  atas,  menurut  Mahkamah,  telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali yang  dilakukan  oleh  Drs.  Hamka  Hakim dan  Marlina  D,  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d a quo, yaitu di TPS 4 Kelurahan Raha I dan TPS 4 Kelurahan  Wamponiki  Kecamatan  Katobu,  sehingga  menjadi  beralasan  untuk dilakukan  Pemungutan  Suara  Ulang  (PSU)  karena  dalam  pemeriksaan  persidangan tidak  ditemukan  bukti  kedua  pemilih  tersebut  terdaftar  sebagai  pemilih  yang  sah  di salah satu dari dua TPS tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a  quo sepanjang  mengenai  penggunaan  hak  pilih  lebih  dari  satu  kali  di  TPS  4 Kelurahan  Raha  I  dan  TPS  4  Kelurahan  Wamponiki  Kecamatan  Katobu  beralasan menurut hukum
Pemohon  mendalilkan  adanya  penerbitan  Surat  Keterangan  Tempat  Tinggal (SKTT) 2 (dua) hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Muna  Tahun  2015  yang  cukup  masif  dilakukan  oleh  Kepala Desa/Lurah/Camat setempat.  untuk  menguatkan  dalil a  quo,  Pemohon  mengajukan bukti surat/tulisan yang membuktikan dalilnya serta keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan kebenran dalil pemohon.
Terhadap dalil  Pemohon  tersebut,  Termohon  membantah  yang  pada  pokoknya Pemohon  mendalilkan  ada  18  SKTT  yang  diterbitkan  untuk  warga  Desa  Waburense
Kabupaten  Buton  Tengah.  Tetapi  pada  kenyataannya  Pemohon  hanya  bisa membuktikan tujuh orang saja yang mengaku menggunakan SKTT tersebut dan tidak bisa  dipastikan  juga  suara  tersebut  untuk  Pasangan  Calon  Nomor  3.  Bahwa penyelenggara  tidak  mempunyai  kewenangan  melarang  pemilih  yang  menggunakan SKTT  yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Terkait.  Untuk  menguatkan  bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan untuk membantah dalil Pemohon.
Terhadap  dalil  Pemohon a  quo,  Pihak  Terkait  memberikan  keterangan  yang pada  pokoknya menyatakan tidak  benar  terdapat  banyak  Kepala  Desa  atau  sebutan lainnya di seluruh  Kabupaten Muna  yang menerbitkan SKTT secara masif. Terbukti dalam  permohonannya,  Pemohon  hanya  mampu  menunjukkan  penerbitan  SKTT a quo di satu desa saja, yaitu Desa Marobo namun Pihak terkait tidak mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalil keterangannya.
Panwas Kabupaten  Muna  pada pokoknya  menerangkan  pengguna  SKTT tersebut  adalah  warga  Desa  Waburense,  Kecamatan  Mawasangka,  Kabupaten  Buton Tengah,  sehingga  Panwas  Kabupaten  Muna  menyimpulkan  Kepala  Desa  Marobo, Camat  Marobo,  dan  Ketua  KPPS  TPS  1  Marobo diduga melanggar Pasal 181 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015. Kasus ini telah ditindaklanjuti oleh  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Raha  dengan amar  putusan  yang  pada  pokoknya  menyatakan  terdakwa  (Kepala  Desa  Marobo) terbukti  melakukan  perbuatan  mengeluarkan  SKTT,  tetapi  bukan  sebagai  perbuatan yang melanggar aturan sesuai dengan unsur pasal yang disangkakan kepada terdakwa. Atas  terbitnya  putusan  tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  melakukan  upaya  hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi Munir menerangkan  yang bersangkutan mengakui menerima 16 lembar  SKTT  dari  Kepala  Desa  Marobo  yang  bernama  La  Ode  Bou  untuk dibagikan  kepada  warga  Desa  Waburense,  Kecamatan  Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
2. Bahwa  Saksi  Boy  selaku  salah  satu  warga  Desa  Waburense,  Kecamatan Mawasangka,  Kabupaten  Buton  Tengah,  yang  menerima  SKTT  dari  Saksi
Munir  (mertuanya)  tersebut,  menggunakan  SKTT  tersebut  untuk  memilih  di TPS  1  Desa  Marobo.  Saksi  juga  melihat  ada  4  (empat)  orang  warga  Desa Waburense,  Kecamatan  Mawasangka,  Kabupaten  Buton  Tengah  yang  juga memilih di TPS 1 Desa Marobo dengan menggunakan SKTT tersebut;
3. Bahwa  Pasal  112  ayat  (2)  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015 menyatakan bahwa:
“(2)  Pemungutan  suara  di  TPS dapat diulang  jika  dari  hasil  penelitian  dan pemeriksaan  Panwas  Kecamatan  terbukti  terdapat  1  (satu)  atau  lebih keadaan sebagai berikut:
a. lebih  dari  seorang  Pemilih  yang  tidak  terdaftar  sebagai  Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
4. Berdasarkan  fakta  dan  ketentuan  hukum  di  atas,  menurut  Mahkamah,  telah terbukti terjadi pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memilih di Kabupaten  Muna  karena  yang  bersangkutan adalah  penduduk  Kabupaten Buton  Tengah,  sehingga  hal  tersebut  secara  sah  dan  meyakinkan  terbukti melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah  dengan  UU  8/2015,  sehingga  menjadi  beralasan  untuk  dilakukan Pemungutan  Suara  Ulang.  Oleh  karenanya,  menurut  Mahkamah,  dalil Pemohon a quo sepanjang mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa  Marobo  beralasan  menurut  hukum terjadi  pelanggaran  dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015  di  3  (tiga)  TPS,  yaitu  TPS  4  Kelurahan  Raha  I  dan  TPS  4  Kelurahan Wamponiki,  Kecamatan  Katobu,  serta  TPS  1  Desa  Marobo,  Kecamatan Marobo, Kabupaten Muna.
Dalam amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  membatalkan  Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Kabupaten  Muna  Nomor  73/Kpts/KPU-Kab.026.433541/2015 tentang  Penetapan  Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Perolehan  Suara  dan  Hasil Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Muna  Tahun  2015,  tanggal  19 Desember  2015,  sepanjang  mengenai perolehan suara masing-masing  pasangan calon di 3 (tiga) TPS  yaitu  TPS  4  Kelurahan  Raha  I  dan  TPS  4  Kelurahan
Wamponiki,  Kecamatan  Katobu,  serta  TPS  1  Desa  Marobo,  Kecamatan  Marobo, Kabupaten Muna.
Akan  tetapi  hasil  pelaksanaan  PSU  tersebut  masih  ditemukan  adanya pelanggaran  hukum sehingga  Mahkamah  Konstitusi  memerintahkan kepada penyelenggara  KPUD  dan  Panwaslu  Kabupaten  Muna untuk  dmelaksanakan PSU jilid  II  di  dua  TPS yakni  di TPS  4 Kelurahan Raha  I  dan  TPS  4 Kelurahan Wamponiki,  Kecamatan  Katobu yang  digelar  pada  hari  Minggu  19  Juni  2016. Meskipun pada akhirnya Pasangan calon yang semula menang dengan selisih 33 (tiga puluh  tiga)  suara  dan  kemudian  setelah  dilakukan  PSU jilid  II,  lalu  digabungkan dengan  hasil perolehan  suara  dilau  dari  yang  di  PSUkan dan hasil akhirnya dimenangkan  oleh  Pasangan  calon  yang  mengajukan  permohonan  dengan  selisih  33 (tiga puluh tiga).

## B. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS.

## 1. Pelaksanaan PSU di TPS
Untuk  dapat  dilakukan  pemungutan  suara  ulang  di  TPS,  apabila  dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya hasil penelitian  dan  pemeriksaan  Panwas  Kecamatan  disampaikan  kepada  PPK paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah  Pemungutan  Suara.  PPK  menyampaikan hasil  penelitian  dan  pemeriksaan  kepada  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dalam rapat pleno  KPU/KIP  Kabupaten/Kota.  Hasil  rapat  pleno  ditetapkan  dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan kepada KPPS melalui PPK dan PPS. KPPS segera melaksanakan  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS  paling  lambat  4  (empat)  hari setelah  hari  Pemungutan  Suara.  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menyampaikan
permintaan  Saksi  kepada  Pasangan  Calon  untuk hadir  dan  menyaksikan Pemungutan Suara ulang diTPS. 6
PSU dapat  dilaksanakan  pada  hari  kerja  atau  hari  libur  dengan  cara KPPS menyampaikan formulir C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS.  Adapun  bagi  Pemilih  yang  tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb sebelumnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan  instansi,  lembaga,  perusahaan  atau  kepala  satuan  pendidikan  agar memberikan  kesempatan  kepada  Pemilih  untuk  menggunakan  hak  pilihnya dalamPemungutan Suara ulang. 7
Dalam  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS,  tidak  dilakukan pemutakhiran data Pemilih. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS  yang  melaksanakan  Pemungutan  Suara  ulang,  karena  keadaan  tertentu tidak  dapat  menggunakan  hak  pilihnya  di  TPS  tersebut,  dapat  menggunakan hak  pilihnya  di  TPS  lain  yang  juga  melaksanakan  Pemungutan  Suara  ulang. Keadaan  tertentu  meliputi:  a.  menjalankan  tugas  di  tempat  lain  pada  hari Pemungutan Suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga  yang  mendampingi;  c.  menjadi  tahanan  di  rumah  tahanan  atau lembaga pemasyarakatan; d. tugas belajar; e. pindah domisili; dan f. tertimpa bencana  alam. Pemilih  tersebut  meminta  formulir  Model  A.5-KWK  kepada PPS  setempat  dan  melaporkan  kepindahannya  kepada  PPS  yang  wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakanPemungutan Suara ulang. 8
6 Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
7 Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
8 Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua  ribu)  lembar  yang  diberi  tanda  khusus,  disimpan  di  KPU  Provinsi/KIP Aceh  untuk  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  dan  diKPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati danWakil Bupati atau WaliKota dan Wakil  WaliKota. Penggunaan  Surat  Suara  untuk  Pemungutan  Suaraulang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  lebihlanjut  dengan  Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atauKeputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota. 9 Dalam hal Surat Suara tidak mencukupi untuk melaksanakanPemungutan Suara  ulang  di  TPS,  KPU/KIP    Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan  jumlah  Surat  Suara  kepada  KPU  Provinsi/KIP  Aceh.  Dalam Pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  KPU  Provinsi  mencetak  dan mendistribusikan  penambahan  Surat  Suara.  Dalam  Pemilihan  Bupati  dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara. 10
Formulir  Model  C-KWK  berhologram  dan  Model  C1-KWK berhologram  yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam  sampul  dalam  keadaantersegel  dan  dimasukkan  ke  dalam  kotak  suara. Sampul harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara. 11
Berdasarkan  uraian sebagaimana  yang  dijelaskan  di  atas  mengenai pelaksanaan PSU di TPS masih dapat dijaga netralitas oleh penyelenggara dan pemilih  dapat  memberikan  suaranya  secara  langsung,  umum,  bebas  dan rahasia  (Luber)  dan  Jujur  dan  Adil  (Jurdil)  karena  PSU  di  TPS  belum
9 Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum  Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
10 Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
11 Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
dipengaruhi oleh hasil atau informasi perolehan suara sementara dari masing- masing  Pasangan calon  di  tingkat  TPS  sehingga  kemurnian  suara  pemilih masih terjaga secara independen.

## 2. Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yakni KPU  Provinsi/KIP  Aceh  atau  KPU/KIP  Kabupaten/Kota:  a. menyusun  dan  menetapkan  Keputusan  KPU Provinsi/KIP  Aceh  atau Keputusan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  tentang  tahapan,  program  dan  jadwal pelaksanaan  Pemungutan  Suara  ulang,  dengan  tetap  memperhatikan  tenggat waktu  sebagaimana  dimaksud  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi;  dan b. merencanakan  kebutuhan  anggaran  untuk  pelaksanaan  Pemungutan  Suara ulang. 12
Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KeputusanKPU/KIP Kabupaten/Kota,  paling  kurang  menetapkan  jadwal:  a.  pembentukan, pengangkatan  kembali  atau pendaftaran/seleksi  baru,  dan  pelantikan  anggota KPPS,  PPS  dan  PPK  untuk  melaksanakan  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK; b. penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK  kepada  Pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT,  DPPh  dan  yang tercatat  dalam  DPTb  untuk  TPS  yang  bersangkutan; c.  pendistribusian  Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS,  formulir  rekapitulasi  Penghitungan  Suara  di PPS,  PPK,  KPU/KIP Kabupaten/Kota,  dan  di  KPU Provinsi/KIP  Aceh; d.  pelaksanaan  hari Pemungutan  Suara  ulang;  e.  pelaksanaan  rekapitulasi  Penghitungan  Suara  di PPK,  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dan  KPUProvinsi/KIP  Aceh;  dan f. penyampaian  laporan  pelaksanaan  Pemungutan Suara  ulang  kepada Mahkamah  Konstitusidan  KPU.  Dalam  hal  KPU  Provinsi/KIP  Aceh melaksanakanPemungutan Suara ulang. 13
12 Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
13 Ibid
KPU  Provinsi/KIP  Aceh  menyampaikan  keputusan  kepada:  a.  KPU;  b. Mahkamah  Konstitusi;  c.  Bawaslu  Provinsi; dan/atau  d.  Panwas Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  melaksanakan Pemungutan  Suara  ulang,  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  menyampaikan keputusan  kepada:  a.  KPU;  b.  KPU  Provinsi/KIP  Aceh;  c.  Mahkamah Konstitusi;  d.  Bawaslu  Provinsi;  dan/atau  e.  Panwas  Kabupaten/Kota.  KPU Provinsi/KIP  Aceh  dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dalam  menyampaikan keputusan kepada KPU dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS. 14
Pemungutan Suara ulang di TPS dilaksanakan pada hari kerja  atau hari libur. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan  pendidikan  agar  memberikan kesempatan  kepada  Pemilih  untuk menggunakan  hak  pilihnya  dalam  Pemungutan  Suara  ulang.  KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi  kepada  Pasangan  Calon  untuk  hadir  dan  menyaksikan  Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah  Konstitusi di KPU Provinsi/KIP  Aceh dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota.  KPPS  menyampaikan  formulir  Model C6.Ulang-KWK  kepada  pemilih  yang  terdaftar  dalam  DPT,  DPPh,  danDPTb paling  lambat  1 (satu)  hari  sebelum  Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS.  Dalam pelaksanaan Pemungutan  Suara  ulang  di  TPS  pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye. 15
Formulir  Model C-KWK  berhologram  dan  Model  C1-KWK berhologram  yang  digunakan  dalam  Pemungutan  Suara  ulang  pasca  putusan Mahkamah  Konstitusi  di  masukkan  ke  dalam  kotak  suara. Pada  bagian  luar
14 Ibid
15 Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan  Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
kotak  suara,  ditempel  label  dengan  tulisan  ”PemungutanSuara  Ulang  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” dan disegel. 16
Atas  dasar  penjelasan  sebagaimana  yang  diuraikan di  atas  maka  PSU Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  seperti  buah  “simalakama”.  Bagaimana tidak  dilematis  karena  perolehan  masing-masing  pasangan  calon  telah diketahui  secara  terbuka  meskipun  suara  di  TPS-TPS  yang  dilakukan  PSU tidak  dihitung  (di”0”  kan).  Namun  demikian,  jika  selisih  perolehan  suara pasangan  calon  pemenang  dengan  suara  pasangan  calon  terbanyak  kedua sedikit  maka  trasaksi  jual  beli  suara  di  TPS-TPS  yang  di  PSU  kan  sangat mungkin terjadi sehingga prinsip pemilihan yang luber dan jurdil sangat sulit ditegakkan meskipun dilakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh.

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah harus  memenuhi  alasan-alasan  hukum yaitu; adanya ganguan  keamanan, pembukaan kotak suara tidak sesuai aturan, pemilih memberi tanda khusus pada surat suara, Petugas KPPS merusak lebih dari I (satu) surat suara, adanya lebih dari  1  (satu)  orang  yang  menggunakan  hak  pilih  lebih  dari  sekali  dan  adanya lebih  dari  1  (satu)  pemilih  yang  tidak  terdaftar  menggunakan  hak  pilih.  Hal tersebut yang telah dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas  dimasing-masing  jenjang  yang  kemudian  dikeluarkan  rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan suara Ulang.
2. alasan-alasan  pemungutan  suara  ulang yang  telah  dibuktikan  melalui  proses pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pengawas dikuatkan  dengan  adanya rekomendasi terhadap  TPS-TPS untuk  dilakukan  Pemungutan Suara  Ulang dengan  mekanisme  Pemungutan  Suara  Ulang  dilakukan di  TPS-TPS  tersebut
16 Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan  Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
oleh  KPUD  dan  Panwasluh  dengan  supervisi  dan  kordinasi  dilakukan  oleh lembaga  penyelenggara  pada  tingkat  di  atasnya ditingkat  yang  terbukti  adanya pelanggaran dengan memenuhi alasan PSU.

## B. Saran
1. alasan-alasan  hukum  untuk  dapat  dilakukan  pemungutan  suara  ulang  di  TPS- TPS  yang  terbukti  adanya  pelanggaran  hukum  seharusnya  dapat  diselesaikan pada  tingkat  proses  bukan  melalui  sebuah  putusan  pada  tingkat  perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
2. mekanisme  pelaksanaan  PSU  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  sangat dilematis bagi  penyelenggara  pemilihan dalam menegakkan  prinsip  pemilihan yang  jurdil  dan  adil karena  sangat  sulit  bagi pengguna  hak  pilih memberikan hak  pilihnya secara  obyektif karena  sangat  dipengaruhi  banyak  aspek  seperti telah  diketahuinya  hasil  perolehan  suara  dari  paslon  yang  bersaingsehingga penggunaan hak pilih menjadi sabgat transaksional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Heru  Widodo, “Penyelesaian  Sengketa  Hasil  Pemilukada:  Evaluasi  terhadap Prosedur  Beracara  di  Mahkamah  Konstitusi  Indonesia  Tahun  2008-2014, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung, 2017.
Mahfu d MD, “Evaluasi Pemilukada dalam Prespektif Demokrasi dan Hukum”, dalam Demokrasi  Lokal,  Evaluasi  Pemilukada  di  Indonesia,  Jakarta:  Konstitusi  Pers,
2012.
Suharizal, Pemilukada:  Regulasi,  Dinamika  dan  Konsep  Mendatang,  Jakarta:  Raja Grafindo, 2011.
Janedjr i  M.  Gaffar,  Materi  Bimtek  “Sosialisasi  Pemahaman  Hak  Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,  dan  Asosiasi  Pengajar  Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi DKI Jakarta”, Jakarta, 12 November 2015.

## Undang-Undang:
Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## Putusan Mahkamah Konstitusi :
Putusan  Mahkamah Konstitusi  No. 120/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal  4  Januari  2016 tentang Pemilihan Kepala Daera Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Gresik.
Putusan  Mahkamah Konstitusi No  209-210/PHPU.D-VIII/2010  tentang  Perselisihan Hasil Pemilukada Tangerang Selatan
Putusan  Mahkamah Konstitusi No  77/PHPU.D-VIII/2012  tentang  Perselisihan  Hasil Pemilukada Brebes.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan  Suara  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
Internet:
http://bawaslu.go.id/id/berita/psu-jilid-ii-pilkada-kabupaten-muna-digelar