## KEBERLANJUTAN
INOVASI ALUMNI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN IV DI PROVINSI SULAWESI BARAT
1

## THE SUSTAINABILITY OF INNOVATION OF PROJECTS CHANGE OF LEADERSHIP EDUCATION AND TRAINING ALUMNIIN WEST SULAWESI PROVINCE

## Milawaty
2
Email : mylaffayza@ymail.com

## ABSTRACT
Bureaucracy  reform  has  provided  vast  space  for  ministries,  institutions,  local  governments, and even individuals to innovate in governance. Various laws-related innovation has emphasized the  importance  and  urgency  of  the  government's  role  in  supporting  the  growth  of  innovation. National  Institute  of  Public  Administration  (LAN)  since  2014  began  to  implement  a  new curriculum on education sistem nationally. Through this, it is hoped that a bureaucratic leader will emerge  with  the  ability  to  overcome  problems  and  various  strategic  national  issues  through innovative methods and work processes in it. This study aims to see the sustainability innovation of Leadership Education and Training Alumni in West Sulawesi Province. The number of informants was 20 people, consisting of 11 alumni, and 9 mentors and effective teams. The data were analyzed qualitatively  through  data  collection,  data  reduction,  display  data,  and  conclusions.  The  results showed: (1) Only five alumni were able to continue their innovation. Six other alumni had to stop. (2)  For  alumni  who  succeeded  in  continuing  their  innovation,  the  supporting  factors  of sustainability  of  alumni  innovation  are  policy,  commitment  of  leader,  peer  /  stakeholder, infrastructure  and  budget,  while  limiting  factor  is  limited  resources,  lack  of  response  of  data request,  minimize  failures,  and  internet  network.  (3)  For  alumni  who  have  not  succeeded  in continuing their innovation, the inhibiting factors are policy, institutional reform plan, leadership commitment,  infrastructure,  budget,  mutation,  stakeholder,  socialization  of  innovation,  and internet network

## Keywords: Leadership Education and Training Alumni, Projectchange, Innovation

## ABSTRAK
Reformasi  birokrasi  telah  memberikan  ruang  gerak  yang  luas  bagi  kementerian, lembaga,  pemerintah  daerah,    bahkan  orang  perseorangan  untuk  melakukan  inovasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Berbagai  payung  hukum  terkait  inovasi  telah menegaskan  penting  dan  urgennya  peran  pemerintah  dalam  mendukung  tumbuh kembang  inovasi.  Lembaga  Administrasi  Negara  sejak  2014  menggunakan  kurikulum baru  pada  sistem  penyelenggaraan  diklat  secara  nasional.  Melalui  kurikulum  tersebut diharapkan  akan  muncul  sosok  pemimpin  birokrasi  yang  memiliki  kemampuan mengatasi berbagai permasalahan dan isu nasional yang sifatnya stratejik melalui metode dan  proses  kerja  inovatif.  Penelitian  ini  bertujuan  melihat  keberlanjutan  inovasi  alumni
1 Naskah diterima 6 Novermber 2017. Direvisi 20 November 2017
2 Peneliti pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A II)
diklatpim tingkat III dan IV di Propinsi Sulawesi Barat. Jumlah informan 20 orang, terdiri dari  11  alumni,  serta  9  orang  mentor  dan  tim  efektif.  Data-data  dianalisa  kualitatif  dan dideskripsikan  melalui  data  collection,  data  reduction,  data  display,  dan  conclusions.  Hasil penelitian  menunjukkan:  (1)  Hanya  lima  alumni  mampu  melanjutkan  inovasinya.  Enam alumni lainnya terpaksa berhenti. (2) Bagi alumni yang berhasil melanjutkan inovasinya, faktor  pendukung  keberlanjutan  inovasi  adalah  kebijakan,  komitmen  pimpinan, rekan/stakeholder,  sarana  prasarana,  dan  anggaran,  sementara  faktor  penghambatnya adalah terbatasnya sumber daya, kurang responnya pengiriman permintaan data, kurang siapnya alternatif meminimalkan kegagalan, dan jaringan internet. (3) Bagi alumni yang belum berhasil, faktor penghambatnya adalah kebijakan, rencana reformasi kelembagaan, komitmen  pimpinan,  sarana  prasarana,  anggaran,  mutasi,  stakeholder,  sosialisasi  inovasi, dan jaringan internet.
Kata Kunci: Alumni diklatpim tingkat III dan IV, Proyek Perubahan, Inovasi
A. PENDAHULUAN
anyak
organisasi terperangkap dalam cara lama di dalam menjalankan  organisasinya.  Mereka hanya meneruskan pola kerja lama. Mereka bekerja keras untuk terus memperbaiki cara kerja  lama  ini,  tapi  tidak  mencoba  melihat sesuatu  dengan  cara  baru  yang  akan  lebih baik.  Betapa  pentingnya  memutar  pola pandang  tentang  inovasi  diingatkan  oleh beberapa pakar (dalam Ancok, 2012) seperti berikut:
“Kita  keliru  bila  kita  beranggapan  bahwa masa  depan  adalah  kelanjutan  dari  masa lalu…  sebab  masa  depan  akan  sangat berbeda  dengan  masa  lalu.  Kita  harus meninggalkan  cara  lama  agar  sukses menghadapi  masa  depan”  (Charles Handy)
“Kita  harus  berhenti  membayangkan  apa yang  akan  dilakukan  di  masa  depan dengan  melihat  apa  yang  membuat  kita sukses di masa lalu” (Peter Senge) “Kalau  kita  merasa  diri  kita  hebat,  kita akan  binasa.  Sukses  di  masa  lalu  tidak akan  menjamin  sukses  di  masa  depan. Formula  sukses  di  masa  lalu  akan  jadi penyebab  kegagalan  di  masa  depan” (Michael Hammer)
Kotler  juga  turut  menegaskan pentingnya  inovasi  (Suharyadi,  dkk,  2007). Pakar  pemasaran  ini  mengingatkan  bahwa tanpa  inovasi  perusahaan  (pen.  organisasi) akan  menjadi  tua,  kuno,  rapuh,  dan  tidak langgeng.  Inovasi  harus  terus  dibangun melalui  budaya  kreatif,  mengikuti  tren perubahan, dan membangun pasar.
Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan  pembangunan  ekonomi  tidak lagi  dapat  dicapai  semata  dengan bertumpu  pada  sumber  daya  alam  tanpa upaya  lebih  baik  dalam  peningkatan  nilai tambah.Daya saing global semakin ditentukan oleh faktor-faktor lokalitas, dan agenda  peningkatan  daya  saing  perlu beriringan dengan upaya penguatan kohesi sosial  masyarakat  yang  semakin  maju. Menghadapi  dinamika  perubahan  yang cepat  dan  semakin  kompleks,  upaya peningkatan  daya  saing  tersebut  akan semakin  bertumpu  pada  kemampuan bernobasi  berbagai  pihak  pada  beragam dimensi  dan  berbagai  tataran.  Pengalaman berbagai  Negara  menunjukkan  sistem inovasi  baik  pada  tataran  daerah  maupun nasional  akan  semkain  mempengaruhi/ menentukan  keunggulan  daya  saing (Taufik, 2005).
B
Di sektor publik, inovasi merupakan cara  baru  dalam  praktik  tata  kelola pemerintahan. Inovasi lahir seiring dengan kemampuan daerah memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Cara-cara baru ini  membuat  proses  menjadi  efektif, memangkas prosedur yang tidak diperlukan,  membuat  kapasitas  pelaksana semakin  berkembang,  dan  paling  penting tujuan  yang  didambakan  tercapai  dengan gemilang. Oleh karenanya, inovasi merupakan sesuatu yang berperan penting dalam  otonomi,  sebab  secara  langsung maupun  tidak  langsung  inovasi  mampu menjadi  jalan  pintas  kemajuan.  Apabila otonomi  merupakan  kondisi  yang  tidak boleh  tidak  dalam  sistem  pemerintahan Negara  Indonesia,  maka  inovasi  juga sesuatu  yang  harus  dilakukan  daerah (FIPO, 2012).
Tuntutan  untuk  melakukan  inovasi telah menjadi agenda pemerintah. Di tahun 2010,  sejak  pertama  digulirkan,  reformasi birokrasi telah memberikan gerak yang luas bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah  daerah  untuk  melakukan berbagai  inovasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  pertukaran  pengetahuan, dan  best  practices  untuk  menghasilkan kinerja.
Peraturan Bersama Menristek Nomor 3 Tahun 2012 dan Mendagri Nomor 36  Tahun  2012  tentang  Sistem  Inovasi Daerah  telah  menindaklanjuti  hal  tersebut, yaitu keseluruhan proses dalam satu sistem untuk  menumbuhkembangkan  inovasi yang  dilakukan  antar  institusi  pemerintah, pemerintah  daerah,  lembaga  kelitbangan, lembaga  pendidikan,  lembaga  penunjang inovasi,  dunia  usaha,  dan  masyarakat  di daerah.  Di  tingkat  pemerintah  daerah, gubernur  merumuskan  kebijakan  inovasi (road  map  grand  design,  dan  action  plan) berskala provinsi, sementara untuk walikota/bupati berskala kabupaten/kota.
Dua tahun setelah peraturan bersama  bergulir,  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  kemudian  hadir  dan  memberi ruang bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan  inovasi  pemerintahan  daerah. Inovasi  pemerintahan  daerah  dalam undang-undang  tersebut  dimaknai  sebagai pembaharuan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dalam  segala  bentuknya. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Pedoman Inovasi Pelayanan Publik turut menegaskan  penting  dan  urgennya  daerah untuk berinovasi.
Sejalan dengan tuntutan menghadirkan  inovasi  di  setiap  sektor pemerintahan daerah, Lembaga Administrasi Negara sejak 2014
menggunakan kurikulum baru pada sistem penyelenggaraan  diklat  secara  nasional. Kurikulum  baru  ini  diperkuat  dengan Peraturan  Kepala  Lembaga  Administrasi Negara  Nomor  10,  11,  12,  dan  13  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pendidikan  dan  Pelatihan  Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV.
Mengapa diklat kepemimpinan perlu  diperbaharui?  Meminjam  pendapat Kepala  PKP2A  II  LAN  (Youtube,  19 Agustus  2014),  birokrasi  pemerintahan  di Indonesia  sudah  tua  dan  lamban  di  dalam merespon dinamika lingkungannya. Kinerjanya rendah dan cenderung semakin menurun. Akibatnya, terjadi ketidakpuasan masyarakat  akan  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Untuk itu perlu dibangun birokrasi pemerintahan yang  professional  dan  melayani.  Akan tetapi,  metode  pembelajaran  diklat  yang ada pada saat itu belum mampu mencetak aparatur pemerintah yang professional dan melayani. Untuk itulah Lembaga
Administrasi  Negara melakukan  terobosan
dengan mereformasi model diklat kepemimpinan.
Kelebihan
model diklat kepemimpinan  pola  baru  ini  terletak  pada metode  pembelajarannya  yang  berbasis pengalaman  dan  bersifat  discovery.  Selama diklat, reformer tidak hanya belajar di dalam kelas  atau  di  kampus  diklat,  akan  tetapi mereka  diberi  kesempatan  untuk  belajar dari pengalaman orang atau organisasi lain, misalnya  melalui  visitasi,  benchmarking, studi kasus, menyaksikan film dokumenter, dan sharing dengan narasumber yang telah berhasil  melakukan  inovasi.    Selain  itu, reformer juga diberi kesempatan belajar dari mengalami sendiri melalui kegiatan belajar di pekerjaannya sendiri dalam dua periode, yaitu  ketika  mendiagnosa  permasalahan organisasi  atau  unit  kerjanya  dan  ketika menjalankan  perubahan  secara  nyata  di pekerjaannya.  Diklat  bersifat  discovery karena reformer tidak lagi disuguhi ceramah demi  ceramah  tetapi  diberi  kesempatan membangun sendiri pemahaman, pengetahuan,  jawaban,  dan  solusi  secara lebih  mandiri.  Dengan  demikian  dalam diklat  kepemimpinan  pola  baru  ini  terjadi multiplikasi  pembelajaran.  Selain  reformer, turut  pula  belajar  mentor  atau  atasan reformer, rekan sejawat, bawahan, coach, dan bahkan penyelenggara diklat.
Diklat  kepemimpinan  pola  baru mencetak  pemimpin  perubahan.  Melalui kurikulum  baru  ini  diharapkan  akan muncul  sosok  pemimpin  birokrasi  yang memiliki  kemampuan  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya,  sejalan  dengan percepatan  pencapaian  visi  negara  melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi kementerian  dan  lembaga  termasuk pemerintah  daerah  dalam  mengatasi berbagai  permasalahan  dan  isu  nasional yang  sifatnya  stratejik  melalui  berbagai metode  dan  proses  kerja  yang  bersifat inovatif.
Hasil akhir dari diklat kepemimpinan  bukan  lagi  berupa  kertas kerja seperti diklat kepemimpinan terdahulu,  melainkan  kegiatan  yang bersifat inovatif yang menjawab permasalahan  di  lingkup  unit  kerja  atau organisasi peserta diklat. Proses berjalannya  kegiatan  inovasi  tersebut nantinya  akan  terbagi  berdasarkan  tujuan jangka  pendek,  jangka  menengah,  dan jangka  panjang.  Tujuan  jangka  pendek akan dilalui peserta diklat pada saat peserta masih  mengikuti  diklat,  sementara  tujuan jangka menengah dan jangka panjang akan dilaksanakan  selepas  diklat.  Selama  ini yang menjadi kekuatiran akan keberlanjutan  inovasi  bukan  pada  tujuan jangka  pendeknya,  melainkan  jangka menengah  dan  panjang.  Keberlanjutan inovasi untuk tujuan jangka menengah dan panjang  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor sehingga  selalu  ada  kemungkinan  inovasi tidak bisa berlanjut. Alumni belum mampu menunjukkan  kinerjanya  secara  penuh dalam  memimpin  perubahan  manakala ketiga  tujuan  diatas  belum  sepenuhnya dijalankan.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, keberlanjutan  inovasi  alumni  menjadi sangat  krusial  mengingat  tujuan  proyek perubahan  bukan  hanya  pada  jangka pendek,  melainkan  juga  jangka  menengah dan  jangka  panjang.  Untuk  itu  penelitian ini  dilakukan  guna  melihat  keberlanjutan (sustainabiltias)  inovasi  alumni  diklat kepemimpinan.  Penelitian  dibatasi  pada diklat  kepemimpinan  tingkat  III  dan  IV  di Propinsi Sulawesi Barat.
Berdasarkan paparan diatas,
masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sustainabilitas  inovasi  alumni  pendidikan dan  pelatihan  kepemimpinan  tingkat  III dan IV di Propinsi Sulawesi Barat?”
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melihat  lebih  jauh  keberlanjutan  inovasi
alumni pendidikan dan pelatihan kepemimpinan  tingkat  III  dan  IV  di Propinsi  Sulawesi  Barat.  Penelitian  ini diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu bahan  pertimbangan  dan  masukan  bagi pengambil  keputusan  dalam  mengambil kebijakan terkait keberlanjutan inovasi para alumni.  Penelitian  ini  diharapkan  pula mampu  menjadi  bahan  pembelajaran  bagi calon  atau  reformer  diklat terkait  hambatan dan  kemudahan  inovasi  yang  akan  atau sementara dilakukan.

## A. TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Inovasi
Inovasi  bukanlah  hal  baru.  Inovasi bahkan  telah  ada  jauh  sebelum  manusia mengenal bahasa tulis. Meminjam pendapat  Mark  Twain,  penulis  terkenal dari  abad  19,  Mark  Twain  menuturkan bahwa  inovasi  baru  itu  sebenarnya  tidak ada melainkan diambil dari inovasi-inovasi lama  yang  digunakan  kembali  dan dianggap  sebagai  sesuatu  yang  baru (Branson,  2015:182).  Mckeown  (dalam Ancok,  2012)  mendefinisikan  inovasi sebagai  suatu  bentuk  perubahan  dari sesuatu hal, baik yang bersifat inkremental (sedikit  demi  sedikit)  maupun  perubahan yang radikal. Merujuk ke Manurung (2010), di  berbagai  tempat,  inovasi  didefinisikan secara  lebih  logis  dan  disesuaikan  dengan pemahaman  dan  kebutuhan  masing- masing.  Dari  sudut  internal  perusahaan, sebagian besar definisi inovasi menyatakan bahwa  inovasi  merupakan  keterbukaan dan  penggunaan  pengetahuan  baru, teknologi,  model  bisnis,  proses  kreativitas untuk  menciptakan  produk  atau  jasa  baru sesuai  keinginan  pelanggan.  Dalam  kajian industry,  inovasi  didefinisikan  sebagai metode  atau  jalan  baru  atau  proses teknologi  atau  manajemen,  atau  membuat produk  baru  atau  memodifikasi  produk untuk
dikomersialisasikan
dengan memberikan
nilai
tambah kepada
konsumen  (Porter,  1980;  Damanpour  1991, 1996;  Allred  dan  Swan,  2005;  Zhou  et  al, 2006; Dobni, 2006; Franke, 2007; Talke, 2007 dalam Manurung, 2010).
Secara  peraturan,  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  tentang Inovasi  Daerah  mendefinisikan  inovasi sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah. May (2007) mengungkapkan bahwa inovasi mencakup  lebih  dari  sekedar  perbaikan. Inovasi mencakup pencarian dan pengambilan  resiko  besar,  perubahan radikal  dari  peraturan  standar,  membuang sistem  lama,  hanya  bisa  dilakukan  oleh orang-orang  yang  menggunakan  otak kanan,  dan  memerlukan  biaya  besar. Pendapat May di atas tentu saja membatasi dan  membuat  orang  biasa  tidak  bisa  ikut berinovasi.  Definisi  lain  inovasi  adalah yang  dikatakan  oleh  David  Neeleman, pendiri dan CEO JetBlue (dalam May, 2007) bahwa  inovasi  adalah  berupaya  mencari cara untuk melakukan sesuatu dengan baik dari  pada  sebelumnya.  Inovasi  juga dipahami  sebagai  pengetahuan  baru  yang berasal dari gagasan baru untuk menciptakan  produk  atau  jasa  yang diinginkan konsumen. Banyak dari inovasi terhebat adalah gagasan-gagasan aneh dan terdengar  sederhana  yang  secara  universal mengubah  sikap,  kepercayaan,  perilaku, dan kebiasaan masyarakat dunia.
Berbagai  definisi  inovasi  di  atas menyiratkan  bahwa  secara  garis  besar dapat  disimpulkan  bahwa  inovasi  terdiri dari satu atau beberapa hal-hal berikut:
- Penciptaan  ide  baru,  menjalankan, dan merealisasikan ide tersebut
- Perubahan dari suatu hal
- Keterbukaan dan penggunaan pengetahuan  baru,  teknologi,  model bisnis, proses kreativitas
- Metode  atau  jalan  baru  atau  proses teknologi  atau  manajemen,  atau membuat produk baru atau
memodifikasi produk dengan memberikan  nilai  tambah  kepada konsumen
- Mencari  cara  untuk  melakukan sesuatu  dengan  baik  daripada sebelumnya
- Semua bentuk pembaharuan

## 2. Gagalnya Inovasi
Salah  satu  tantangan  terbesar  dari inovasi  adalah  gagalnya  inovasi.  Sebuah survey  (dalam  Zuhal,  2010)  mengungkap bahwa dari 3.000 ide produk baru, ternyata hanya  satu  ide  yang  tercatat  sukses menembus pasar. Faktor pemicu kegagalan bisa  muncul  dari  dalam  maupun  luar organisasi.  Adapun  kegagalan  dari  dalam organisasi  dapat  dibagi  dalam  dua kategori, yakni kegagalan yang dipicu oleh budaya  infrastruktur  dan  kegagalan  oleh proses inovasi itu sendiri.
Faktor-faktor kegagalan terkait budaya infrastruktur antara lain kepemimpinan  yang  buruk,  struktur organisasi  yang  buruk,  komunikasi  antar personel yang buruk, manajemen knowledge yang  buruk,  dan  penguatan  struktur  yang buruk.  Sementara  kegagalan  oleh  proses inovasi  itu  sendiri  lazimya  dipicu  oleh definisi  tujuan  yang  tidak  jelas,  aksi  dan tujuan  yang  tidak  sinkron,  partisipasi  tim yang  buruk,  monitoring  hasil  yang  buruk, serta  komunikasi  dan  akses  terhadap informasi yang buruk
Geoff  Mulgan  dan  David  Albury (Innovation  in  the  Public  Sector,    London, 2003)  menyampaikan  beberapa  hambatan yang  berpeluang  menggagalkan  inovasi, yaitu keengganan untuk menutup program atau  orang  yang  gagal,  ketergantungan pada  pimpinan  dalam  melakukan  inovasi, teknologi  tersedia,  tetapi  dibatasi  oleh budaya/norma, tidak adanya
reward/insentif untuk berinovasi, kurangnya  keterampilan  dalam  mengelola manajemen  perubahan,  anggaran  jangka pendek  dan  perencanaan  horizontal, tekanan  dalam  pelaksanaan  dan  beban administrasi,  dan  budaya  menghindari resiko.
Ancok  (2012)  juga  memaparkan bahwa hambatan inovasi antara lain berasal dari  sikap  pemimpin.  Sikap  pemimpin berikut  ini  membuat  orang  malas mengemukakan gagasannya: (1) Pemimpin yang  tidak  menghargai  gagasan  dari bawahannya,  dan  seringkali  dicurigai. Gaya  pemimpin  otoriter  yang  merasa hanya  gagasan  dia  yang  benar  bisanya akan  menjadi  pembunuh  berdarah  dingin bagi  gagasan  yang  muncul  dari  bawahan. (2)  Proses  birokrasi  yang  berbelit-belit. Setiap  gagasan  yang  muncul  dari  bawah harus mendapat persetujuan atasan langsung dan atasan tidak langsung sampai ke  tingkat  yang  lebih  tinggi.  Beberapa gagasan inovatif yang bagus seringkali layu sebelum  berkembang.  (3)  Pemimpin melempar tanggung jawab dalam memberi penilaian  pada  gagasan  inovatif.  Dia meminta  orang  atau  unit  lain  untuk mengkritisi  sebuah  gagasan  inovasi. Sebagai  pemimpin,  dia  meminta  si pengkritik  untuk  lebih  melihat  pada kelemahan  daripada  peluang  gagasan untuk  berhasil.  (4)  Pemimpin  mengkritik segi  kelemahan  dari  setiap  gagasan  dan kurang  menekankan  pada  sisi  positifnya. (4)  Sikap  pemimpin  yang  takut  gagal,  (5) Pengawasan  sangat  ketat  pada  kegiatan bawahan  yang  membuat  bawahan  tidak santai  dan  selalu  ragu  atas  apa  yang mereka  perbuat.  (6)  Membuat  peraturan tanpa  berdiskusi  terlebih  dahulu  dengan karyawan.  Seringkali  peraturan  yang dibuat secara topdown berpotensi menghambat  proses  inovasi  yang  sedang berjalan.  (7)  Meminta  bawahan  untuk memberikan  alasan  yang  jelas  dan  rinci
untuk  setiap  permintaan  dana,  waktu, bahan, tambahan staf, atau peralatan untuk mewujudkan gagasan inovatif. (8) Mendelegasikan kepada manajer di bawahnya  untuk  memutuskan  apakah sebuah  inovasi  harus  dihentikan,  dan apakah  orangnya  harus  dipindahkan  atau diberhentikan  dari  tugas.  (9)  Pemimpin yang  merasa  serba  tahu  dan  tidak  mau menerima masukan dari bawahannya.

## 3. Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan Pendidikan  dan  pelatihan  (diklat)
kepemimpinan adalah diklat untuk membentuk  kompetensi  kepemimpinan dan  membentuk  pemimpin  perubahan pada pejabat struktural yang akan berperan dan  melaksanakan  tugas  dan  fungsi kepemerintahan  di  instansinya.  Dasar hukum  pelaksanaan  diklat  diantaranya adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  101 tahun  2000  tentang  Diklat  Jabatan  PNS, Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Diklat  kepemimpinan  pola  baru diharapkan  dapat  menghasilkan  alumni yang  tidak  hanya   memiliki  kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya  dalam  memimpin  perubahan. Jika  sebelumnya  keluaran  reformer  diklat hanya  menghasilkan  sebuah  dokumen kertas kerja, maka dalam diklat pembaharuan  ini,  reformer  diklat  diminta mampu membuat suatu perubahan nyata.
Hal  menarik  dari  pola  baru  ini adalah  para  reformer  diharapkan  mampu membuat perubahan yang sifatnya adaptive, meski proses yang dilakukan sifatnya technical. Perubahan  yang  sifatnya teknis melibatkan orang untuk menyelesaikan  masalah  yang  telah  mereka ketahui jawabannya. Sedangkan perubahan adaptif  adalah  perubahan  yang  lebih  dari sekedar  perilaku  rutinas  yang  melibatkan perubahan  cara  berpikir.  Oleh  karenanya
perubahan  adaptif  ini  memicu  penolakan karena akan menantang kebiasaan, keyakinan dan nilai-nilai sejumlah kalangan tertentu. Untuk itulah kemampuan  seorang  reformer  akan  diuji melalui kemampuan mempengaruhi orang- orang  yang  terkait  dalam  perubahan tersebut.  Kepemimpinan  yang  adaptif memerlukan pengalaman dan inovasi, serta kolaborasi dari sejumlah pihak.
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Dalam sistem manajemen
kepegawaian,  pejabat  struktural  eselon  III memainkan peranan yang sangat menentukan  dalam  menjabarkan  visi  dan misi  instransi  ke  dalam  program-program dan  memimpin  bawahan  dan  seluruh stakeholder  strategis  untuk  melaksanakan program-program  tersebut  secara  efektif dan  efisien.  Tugas  ini  menuntutnya memiliki kemampuan kepemimpinan taktikal, yaitu kemampuan dalam menjabarkan  visi  dan  misi  instansi  ke dalam  program  instansi  dan  kemampuan mempengaruhi  pejabat  struktural  dan fungsional di bawahnya termasuk stakeholder  lainnya  untuk  melaksanakan program-program tersebut.
Dalam  penyelenggaraan  Diklatpim Tingkat  III,  peserta  dituntut  untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu  perubahan  di  unit  kerjanya, memimpin  perubahan  tersebut  hingga menimbulkan  hasil  yang  signifikan. Kemampuan  pemimpin  perubahan  inilah yang  kemudian  menentukan  keberhasilan peserta  tersebut  dalam  memperoleh kompetensi  yang  ingin  dibangun  dalam penyelenggaraan  Diklatpim  Tingkat  III. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat III ini diharapkan dapat menghasilkan  alumni  yang  tidak  hanya memiliki  kompetensi,  tetapi  juga  mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin
perubahan  (Perka  LAN  Nomor  12  Tahun 2013  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III).

## 5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Dalam  manajemen  pemerintahan, pejabat  struktural  eselon  IV  memegang peranan  dalam  membuat  perencanaan kegiatan  instansi  Kementerian/Lembaga/ Daerah (K/L/D) dan memimpin pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Disamping itu  telah  menjadi  tugas  pejabat  struktural eselon  IV  untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan  publik,  baik  di  pusat  maupun daerah yang dipimpinnya melalui pelaksanaan  kegiatan  pada  unit-unit  di K/L/D  secara  tepat.  Tugas  pejabat  eselon IV  tersebut,  menuntut  kemampuan  dalam memimpin bawahannya termasuk kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder  terkait,  agar  dapat  lebih termotivasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan  sumberdaya  pembangunan, termasuk  mewujudkan  sinergi  antar  unit- unit  internal  K/L/D  untuk  mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (Herawaty, 2015).
Sasaran Diklatpim Tingkat IV adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi  yang  sesuai  persyaratan jabatan  struktural  eselon  IV.  Oleh  karena itu  kompetensi  yang  akan  dibangun  pada Diklatpim  Tingkat  IV  adalah  kompetensi kepemimpinan operasional yaitu
kemampuan membuat perencanaan kegiatan
instansi dan memimpin keberhasilan  implementasi  pelaksanaan kegiatan  tersebut,  yang  diindikasikan dengan  kemampuan:  1.  Membangun karakter  dan  sikap  perilaku  integritas sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan kemampuan untuk menjunjung  tinggi  etika  publik,  taat  pada nilai-nilai,  norma,  moralitas  dan  tanggung jawab dalam memimpin unit instansinya; 2.
Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan  instansi;  3.  Melakukan  kolaborasi secara  internal  dan  eksternal  dalam mengelola  tugas-tugas;  4.  Melakukan inovasi  sesuai  bidang  tugasnya  guna mewujudkan  pelaksanaan  kegiatan  yang lebih efektif dan efisien; 5. Mengoptimalkan seluruh  potensi  sumber  daya  internal  dan eksternal  organisasi  dalam  implementasi kegiatan instansinya.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berlangsung  pada Bulan  April  hingga  Agustus  2016. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  sekunder  dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Jenis data yang dikumpulkan adalah  data  kualitatif  dan  data  kuantitatif yang  terdiri  atas  judul  inovasi  alumni Diklatpim  Tingkat  III  dan  IV,  jumlah alumni  Diklatpim  Tingkat  III  dan  IV  di Propinsi Sulbar yang mengikuti Diklat Pola Baru,  peraturan  kepala  LAN  terkait pedoman penyelenggaraan diklatpim Tingkat III dan IV, anggaran keberlanjutan inovasi  dalam  DPA,  dan  beberapa  data kualitatif dan kuantitatif lainnya.
Informan  kunci  merupakan  alumni Diklatpim  Tingkat  III  dan  IV  di  Provinsi Sulawesi  Barat.  Jumlah  informan  sebanyak 20  orang  yang  terdiri  dari  informan  kunci sebanyak  11  orang,  sementara  informan pendukung,  yaitu  mentor  dan  tim  efektif sebanyak
9 orang. Pertimbangan menggunakan
informan pendukung dengan  alasan  bahwa  keberlanjutan  atau ketidakberlanjutan  inovasi  bukan  hanya dipengaruhi  oleh  alumni  itu  sendiri,  tapi juga oleh faktor lain, termasuk didalamnya mentor dan tim efektif.
Data-data  yang  diperoleh  dalam penelitian  sepenuhnya  dianalisa  secara
kualitatif  dan  dideskripsikan  dengan langkah-langkah  yang  digambarkan  oleh Miles  and  Huberman  (dalam  Sugiyono, 2010). Langkah-langkahnya terdiri dari data collection,  data  reduction,  data  display,  dan conclusions (drawing/verifying).

## C. HASIL PENELITIAN
Sesuai  dengan  tujuan  kajian  yang ingin  mengetahui  sustainabilitas  inovasi alumni  dari  berbagai  sudut  pandang, terdapat  19  informan  yang  menjadi  subjek wawancara. Ke-19 informan yang dimaksud  meliputi  11  (sebelas)  alumni diklatpim  III  dan  IV,  6  (enam)  tim  efektif, dan  3  (tiga)  mentor.  Informan  yang merupakan  alumni  diklat  pun  berasal  dari alumni  diklatpim  yang  berbeda.  Sebagian besar alumni mengikuti diklatpim di LAN, sementara  beberapa  lagi  di  Pusdiklat Regional Makassar.
Dari  11  informan  alumni  diklatpim III  dan  IV  di  Provinsi  Sulawesi  Barat,  3 (tiga)  orang  diantaranya  merupakan alumni  diklatpim  III  dan  8  (delapan) alumni diklatpim IV. Tidak seluruh alumni berhasil  melanjutkan  inovasi  mereka. Tercatat  hanya  5  (lima)  diantaranya  yang tetap  bisa  mempertahankan  inovasinya agar  bisa  berjalan.  Sementara  6  (enam) lainnya  terpaksa  berhenti.  Penyebabnya bermacam-macam.  Salah  satu  diantaranya adalah promosi.
Di bawah ini merupakan penjabaran dari  alumni  yang  melanjutkan  dan  yang tidak  melanjutkan  inovasinya.  Alumni lanjutan  pada  bagian  A  di  bawah  adalah alumni  yang  melanjutkan  inovasinya, sementara alumni tidak lanjut pada bagian B  adalah  alumni  yang  tidak  lagi melanjutkan inovasinya.

## 1. Alumni Lanjutan
Evaluasi terhadap keberlanjutan Inovasi Inovasi  yang  digagas  alumni  rata- rata  mencerminkan  masalah  yang  ingin
diselesaikan.  Masalah  internal  yang  ada dalam  organisasi,  seperti  tidak  adanya informasi  diklat  yang  dapat  diakses pengguna,  dokumen  kepegawaian  yang belum  lengkap,  penyampaian  realisasi keuangan  tepat  waktu,  kebutuhan  akan informasi tata ruang yang sangat mendesak,  dan  beberapa  permasalahan internal  lainnya  menjadi  latar  munculnya proyek perubahan para alumni.
Selain menjawab permasalahan internal,  inovasi  juga  muncul  dari pengamatan  inovasi  daerah  lain.  Kartu informasi kediklatan, misalnya, dilatarbelakangi  oleh  kartu  informasi  yang dimiliki  lembaga  kediklatan  lain,  seperti Pusdiklat  di  Jakarta,  Bapelkes,  dan  Diklat Kementerian  Keuangan.  Hal  yang  sama terjadi  pada  website  tata  ruang  yang terinspirasi  dari  keberhasilan  teknologi informasi Kota Surabaya.
Pencapaian  tujuan  jangka  pendek dari  inovasi  sejatinya  telah  dilaksanakan pada  saat  alumni  masih  mengikuti  diklat kepemimpinan.  Dengan  demikian,  tujuan jangka pendek dalam kajian ini tidak diulas panjang  lebar,  dan  lebih  mengarah  pada tujuan  jangka  menengah  dan  jangka panjang.
Sebagian  besar  alumni  mengakui bahwa  tujuan  jangka  menengah  telah terlaksana,  sebagian  lagi  masih  dalam tahap in progress. Pencapaian tujuan jangka menengah  banyak  yang  menggunakan anggaran  daerah  (APBD  pokok  dan  APBD perubahan), bahkan dari hibah.
Salah  seorang  alumni  mengakui bahwa  pencapaian  tujuan  jangka  pendek telah dibuat dalam
bentuk aplikasi/software.  Software  tersebut  telah digunakan sehingga tujuan jangka menengah  akhirnya  tercapai.  Alumni  lain juga  menuturkan  bahwa  tujuan  jangka menengah  inovasiterkait  integrated coaching masih  bersifat  in  progress.  Menurutnya, milestone  empat,  yaitu  mewujudkan
koloborasi  poned  dan  ponek  telah  siap dianggarkan  di  APBD  Perubahan  2016. Sebelumnya  di  tahun  2015,  inovasi  alumni tersebut  mendapatkan  hibah.  Dari  hibah tersebut, alumni dapat membentuk tim dan membuat SOP. Monev terhadap pelaksanaan  integrated  coaching  juga  telah dilaksanakan melalui kunjungan ke kabupaten-kabupaten pelaksana inovasi.
Pada tujuan jangka panjang, keberlanjutan  inovasi  dapat  dilihat  dalam rencana kerja (renja). Inovasi alumni dapat terus  berlanjut  hingga  ke  tujuan  jangka panjang karena inovasi dibuat berdasarkan program  prioritas  daerah.  Terlebih  inovasi integrated  coaching  memiliki  Permenkes sebagai  dasar  hukum  yang  kuat.  Hal  ini menguntungkan  alumni  karena  dengan demikian  proyek  perubahannya  dapat terus dilaksanakan.
Alumni lainnya memaparkan bahwa keberlanjutan inovasi untuk jangka panjang tinggal  menunggu  dukungan  IT  dan peralatan.  Namun,  paparnya,  “penyediaan IT  dan  peralatan  sudah  dimasukkan  dalam anggaran  2017.  Kedepannya  memang  harus menggunakan  IT,  tidak  bisa  lagi  ditawar- tawar”.  Inovasi  alumni  baru  dimasukkan dalam  anggaran  2017  disebabkan  instansi alumni  masih  tergolong  baru  dan  banyak kegiatan  lain  yang  lebih  urgen  untuk dilaksanakan.
Alumni  lainnya,  cukup  beruntung karena  inovasi  yang  digagasnya  cukup sederhana; pengelolaan data arsip kepegawaian. Peralatan IT yang dibutuhkannya pun sederhana; laptop dan printer yang juga berfungsi sebagai scanner, serta  lemari  arsip.  Tiga  hal  yang dibutuhkan untuk melancarkan inovasinya pun  sudah  tersedia  sehingga  alumni  tidak mendapatkan  kendala  berat  dari  ketiga sarana  prasarana  tersebut.  Tujuan  jangka pendek  dan  jangka  menengah  inovasi alumni  telah  terlaksana;  data  arsip
kepegawaian  disimpan  secara  manual  dan elektronik.

## Faktor Pendukung
Beberapa  faktor  pendukung  internal yang  memperlancar  keberlanjutan  inovasi alumni adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan.  Keberhasilan  inovasi alumni  salah  satunya  dipengaruhi oleh  kebijakan  pimpinan.  Kebijakan pimpinan  pun  tidak  terlepas  dari tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi. Seperti dipaparkan salah satu alumni yang  mengakui  bahwa  dulunya pekerjaan  yang  terkait  penyusunan database  kelembagaan  dilakukan secara manual. “’Sekarang menggunakan aplikasi online.”
Kebijakan  lainnya  adalah  inovasi yang dibuat alumni didasarkan pada program  prioritas  daerah  sehingga keberlangsungan inovasi dapat terus terakomodir  oleh  daerah.  Selain  itu inovasi  yang  digagas  merupakan perpanjangan  dari  pekerjaan  sehari- hari  yang  dulunya  manual  namun kini  dibuat  online.  Program  dari pusat pun terkait database kelembagaan telah online.
“Saya  masuk  di  perpustakaan  ada namanya aplikasi online. Saya coba diskusikan  dengan  pimpinan  dan ternyata memang dari pusat sudah menggunakan  aplikasi  online.  Kita mencoba  membangun  komunikasi dengan kabupaten, ternyata memang sangat didukung.”
b. Komitmen pimpinan. Inovasi alumni dapat berlanjut salah satunya karena adanya  dukungan  dari  pimpinan. Dukungan  tersebut  tidak  terlepas dari  komunikasi  yang  intens  antara alumni  dengan  pimpinan.  Hal  ini disadari betul oleh alumni, sebagaimana  dipaparkan  salah  satu
alumni, “Saya membangun komunikasi dengan pimpinan. …. Proyek perubahan ini  sangat  didukung  pimpinan”. Melalui  komunikasi  yang  intens tersebut, pimpinan dapat
mengetahui  manfaat  inovasi  bagi organisasi.  Keterlibatan  pimpinan dalam  inovasi  berdampak  terhadap terbukanya peluang untuk melaksanakan  setiap  tahap  inovasi.
Hal  ini  penting  mengingat  inovasi yang  digagas  alumni  melibatkan biaya yang cukup besar.
c. Teman sejawat/staf/stakeholder. Salah  seorang  alumni  memaparkan bahwa inovasinya melibatkan banyak  stakeholder,  seperti  bidan, dokter  spesialis,  dan  beberapa tenaga  medis  lainnya.  Dukungan stakeholder  medis  akan  sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan inovasi,  karena  coaching  clinic  yang menjadi inovasinya memang membutuhkan  peran  dan  kerjasama dari  beberapa  tenaga  medis  yang menjadi tim ponek dan tim poned.
d. Sarana  dan  prasarana.  Sarana  dan prasarana  yang  mendukung  dalam pelaksanaan  inovasi  antara  lain scanner  dan  lemari  arsip  (inovasi data  arsip  kepegawaian).  Menurut pimpinan,  dari  tiga  alumni  di instansi  ini  yang  menjadi  informan penelitian,  hanya  satu  alumni  yang inovasinya  bisa  terus  berjalan. “Proyek  Pak  A  sederhana….  Hanya didukung  oleh  scanner  dan  lemari arsip”.
e. Anggaran. Berlanjutnya inovasi para alumni  tidak  dipungkiri  sangat terbantu  dengan  kucuran  anggaran.
Beberapa inovasi alumni dimasukkan dalam DPA sejak tahun 2015,  seperti  yang  terlihat  di  Dinas Kesehatan  dan  Bakorluh.  Di  tempat berbeda, pimpinan salah satu alumni
menuturkan  bahwa  di  tahun  2016 mereka berhasil mendapatkan anggaran  Rp  50  juta  untuk meningkatkan akses jaringan internet di lingkup internal organisasi.  “Pengadaan  jaringan  oleh Telkom  bisa  direalisasikan  tahun  ini. Anggarannya 50 juta…. Inovasi alumni bisa dilaksanakan”, tuturnya.
Selain faktor internal di atas,  berapa faktor pendukung eksternal yang mempelancar keberlanjutan inovasi alumni adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan  di  luar  SKPD.  Inovasi alumni  didukung  oleh  adanya pemberian peralatan dari pusat. Hal ini  diakui  oleh  salah  satu  alumni, “pusat  memberikan  peralatan  di Wonomulyo,  Campalagian,  Binuan. Peralatan  tersebut  membuat  data menjadi lebih cepat.”
b. Stakeholder. Peran stakeholder mendukung terus berjalannya inovasi  alumni.  Salah  seorang alumni menuturkan bahwa stakeholder  inovasi  yang  dimilikinya berada di masing-masing kabupaten, seperti  bidan,  dokter  spesialis,  dan beberapa tenaga media lainnya. Para stakeholder tersebut sangat mendukung  inovasi  alumni.  Hal  ini tentu  saja  tidak  terlepas  dari program  prioritas  daerah  yang diangkat  alumni  sebagai  inovasi, sehingga  melanjutkan  inovasi  sama artinya  dengan  melakukan  program prioritas daerah.

## Faktor Penghambat
Inovasi alumni tetap berjalan. Meski demikian tetap ada kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut meliputi :
a. Sumber  daya  untuk  menjalankan aplikasi  masih  sangat  terbatas. Pelaksanaan  inovasi  alumni  terkait
sistem  dan  aplikasi  online  untuk jangka  menengah  dan  panjang hanya dibantu satu atau dua tenaga. Keterbatasan  sumber  daya  tersebut sudah disampaikan kepada
pimpinan agar dapat ditindaklanjuti.
b. Permintaan terhadap data kelembagaan ketenagaan masih lambat direspon.
c. Alternatif  meminimalkan  kegagalan kurang  dipersiapkan.  Inovasi  terkait pengelolaan data arsip kepegawaian belum  membuat  back  up  data  di laptop,  flash  disc,  memori  eksternal, dan  atau  alat  penyimpanan  lainnya. Hal  ini  mengakibatkan  data  masih rentan  hilang  atau  tidak  dapat diakses.  Hal  ini  terbukti  saat  data terkena  virus.  Akibatnya  alumni mau  tidak  mau  harus  mengulang kembali  dari  awal  scan  dan  input data kepegawaian.
d. Jaringan  internet.  Inovasi  yang terkait dengan sistem sangat tergantung  pada  ketersediaan  dan kelancaran  jaringan.  Salah  satunya jaringan  internet.  Hal  ini  sesuai dengan  pengakuan  salah  satu alumni.  “Aplikasi  ini  online  dengan seluruh  kabupaten.  Password  diberikan ke  setiap  kabupaten.”  Sayangnya jaringan  internet  di  Sulawesi  Barat sangat terbatas.

## Dampak Inovasi
Setiap  inovasi  dipastikan  akan memiliki  stakeholder.  Stakeholder  inovasi dapat  bersifat  internal  organisasi,  namun tidak  menutup  pula  kemungkinan  berasal dari  internal  dan  eksternal.  Stakeholder inilah  yang  kemudian  akan  merasakan dampak  dari  inovasi  setiap  alumni  Diklat Kepemimpinan.
Bagi  organisasi,  inovasi  alumni  yang terkait  dengan  pengelolaan  data  arsip
kepegawaian  memberikan  manfaat  jangka panjang bagi organisasi. Data kepegawaian yang  secara  manual  telah  tersimpan  di lemari  arsip  discan  dan  disimpan  dalam folder-folder  yang  telah  disusun  secara sistematis dalam komputer. Hasil scan akan menyimpan  seluruh  data  kepegawaian. Inovasi  yang  diusung  alumni  tersebut paling tidak akan meminimalisir hilangnya dokumen  kepegawaian.  Bagi  pegawai  dan penanggung  jawab  data  kepegawaian, inovasi  alumni  memudahkan  mereka dalam  mengakses  data.  Disamping  itu pegawai tidak perlu lagi menyerahkan data yang sama pada saat dokumen kepegawaian dibutuhkan.
Dampak  lainnya  juga  terlihat  pada inovasi  “Penyebaran  Materi  Informasi Penyuluhan  melalui  Mailing  List”  yang diusung  oleh  salah  seorang  alumni,  selain bermanfaat bagi stakeholder secara langsung, dampak berkesinambungan juga dapat  dirasakan  oleh  kelompok  tani  yang akhirnya  bisa  mendapatkan  informasi  dan solusi dengan cepat atas berbagai hal yang terkait dengan kelembagaan petani.
Inovasi, meski tujuan jangka menengah  masih  terhambat,  namun dampak  atas  tujuan  jangka  pendek  masih sangat  dirasakan  oleh  pengguna.  Hal  ini terlihat  dari  inovasi  salah  seorang  alumni terkait  direktori  diklat.  Meski  direktori diklat  masih  berupa  direktori  lama  dan belum  mengalami  update  akibat  tujuan jangka menengah tidak dapat dilaksanakan,  para  stakeholder  instansi seperti BKD, Bagian Ortala, dan Lingkungan Hidup
masih sering mempertanyakan  keberlangsungan  inovasi tersebut.  Instansi-instansi  tersebut  sangat concern  dikarenakan  kepentingan  mereka terhadap  keberlangsungan  direktori  diklat sangat besar.

## Tabel 1. Peta Stakeholder Inovasi
No Tema Besar Inovasi Stakeholder 1 Optimalisasi Pelaksanaan Penyusunan Administrasi Keuangan melalui Pemanfaatan Buku Pintar Kantor  pelayanan  pajak,  Inspektorat,  Biro Keuangan Provinsi Sulbar, BPK 2 Peningkatan Pelayanan Kegawatdaruratan ON melalui Integrated Coaching di Kab. Mamuju, Kab. Majene, dan Kab. Polman Bidan,  dokter  spesialis,  paramedic  dan  tenaga medis lainnya 3 Penyusunan Database Kelembagaan Ketenagaan dengan Aplikasi Online Penyuluh  pertanian,  bidang  kelembagaan  dan ketenagaan, koordinator penyuluh, kelompok tani 4 Pemutakhiran Data In-House Training di Kabupaten Mamuju Pegawai 5 Penyebaran Materi Informasi Penyuluhan melalui Mailing List Penyuluh,koordinator  penyuluh  kelompok  tani, bidang kelembagaan dan ketenagaan 6 Pengelolaan Data Arsip Kepegawaian berbasis Media Teknologi Pegawai, BKD 7 Strategi Sistem Informasi Manajemen Diklat PNS melalui Penerapan Direktori Diklat Calon reformer diklat, BKD, pengguna website yang membutuhkan data kediklatan Propinsi Sulbar 8 Efektivitas Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional melalui Pemanfaatan Kartu Informasi Diklat (KID) pada Badan Diklat Provinsi Sulbar Calon  reformer  diklat  teknis  dan  fungsional,  BKD, Bagian Ortala 9 Pengembangan Benih Durian Unggul Lokal Pola Terpadu pada Desa Mammi, Kec. Binuang, Polman Kelompok tani dan santri 10 Inovasi terkait Pembuatan Website Tata Ruang Cipta  Marga,  instansi  di  lingkup  propinsi, kab/kota,  dan  pusat  (Bappeda,  Kab.  Mamuju, Dinas Kesehatan, dan lain-lain), pengguna  website yang  membutuhkan  data  terkait  tata  ruang Propinsi Sulbar 11 Pemberdayaan Kelompok Tani dan Santri dalam Mengembangkan Holtikultura melalui Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mamuju Kelompok tani dan santri
(Sumber : Hasil Wawancara, 2016)
Secara  potensi,  dampak  jangka panjang yang mencakup seluruh kabupaten dapat  tergambarkan  pada  inovasi  salah seorang  alumni.  Melalui  website  tersebut, organisasi  dapat  memasukkan  RTRW propinsi,  peta  tata  ruang,  serta  regulasi yang  terkait  dengan  tata  ruang.  Hal  ini dinyatakan oleh alumni,
“Target jangka panjang inovasi ini website  bisa  dipakai  oleh  seluruh kabupaten  di  provinsi,  misalnya, Dinas  Kelautan  yang  punya regulasi  hukum  tentang  tata ruang. Terus dari dinas kesehatan, mereka bisa pakai web kami untuk
menentukan  titik-titik  puskesmas mereka  dan  daerah  layanan…. Terus  dari  perumahan  itu  mereka semua  mengeluarkan  regulasi seperti  kawasan  kumuh  dari bidang perumahan.
Terus kawasan-kawasan  lain  dari  cipta karya.  Bina  warga  masalah  akses- akses  jalan,  jalan  nasional,  jalan provinsi”.
Pernyataan  alumni  di  atas  juga senada  dengan  ungkapan  mentor  yang menyatakan  bahwa  pengadaan  website menjadi kebutuhan dinas.
“Kebutuhan  di  dinas  karena sebagai  dinas  yang  menangani mengenai  tata  ruang  provinsi tentu  kita  harus  menjalin  link dengan beberapa stakeholder bukan hanya  untuk  kabupaten  saja  tapi juga  pusat....  Kita  mau  fokus untuk  lebih  mempermudah  semua informasi”.
Inovasi alumni memberikan manfaat tidak  hanya  pada  alumni,  organisasi, namun  juga  pada  stakeholder.  Sebagai contoh,  salah  satu  tim  efektif  menuturkan bahwa  buku  pintar  penyerapan  laporan keuangan  milik  salah  satu  alumni  dirasa memudahkan  bagi  stakeholder,  terutama stakeholder  internal  di  bagian  keuangan untuk  memahami  dan  mengaplikasikan laporan  keuangan.  “Sudah  ada  petunjuk berupa  buku  yang  diberikan.  Contohnya  juga tersedia.  Selain  itu,  program  dibuat  di  excel, memiliki alur kegiatan, serta pelaksana kegiatan sehingga  jadi  mudah  dipahami”,  tutur  tim efektif. “Melalui buku pintar, pertanggungjawaban bukti keuangan maksimal 7  (tujuh)  hari  sudah  diterima  bagian keuangan”.
Buku  pintar  tersebut  akhirnya direplikasi  di  tiga  kabupaten  di  Sulawesi Barat (Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju).  Hal  tersebut  sekaligus  juga membuktikan  bahwa  inovasi  alumni memang  memberikan  dampak  positif  ke beberapa  stakeholder.  Selain  itu,  stakeholder lainnya,  seperti  pegawai  dari  kantor pelayanan  pajak,  inspektorat,  dan  biro keuangan  yang  memeriksa  penyerapan laporan  keuangan  menemukan  tingkat kesalahan  yang  sudah  jauh  berkurang dibanding  sebelumnya.  Badan  Pemeriksa Keuangan pun juga merespon baik dengan adanya  buku  pintar  yang  digagas  alumni. Respon  yang  baik  dan  tingkat  kesalahan yang  berkurang  membuat  inovasi  alumni mendapatkan pujian dari sekretaris daerah.
Bukan  hanya  dinas  kesehatan  di  tiga kabupaten  tersebut,  Dinas  Perhubungan provinsi pun pernah meminta waktu untuk sharing terkait buku pintar alumni.
Inovasi  alumni  lainnya  yang  terkait dengan  website  tataruang  juga  membuka ruang  bagi  tumbuhnya  inspirasi  di  tempat lain.  Beberapa  rekan  alumni  namun  dari instansi  yang  berbeda  mencoba  untuk membuat  aplikasi  yang  serupa  setelah melakukan diskusi dengan alumni.

## 2.  Alumni Tidak Lanjut
Beberapa  inovasi  hanya  terealisasi dalam  jangka  pendek.  Tujuan  jangka menengah  dan  jangka  panjang  beberapa inovasi sulit dilanjutkan. Berbagai kendala, baik  internal  maupun  eksternal  menjadi batu sandungan para alumni. Menjalankan inovasi  hingga  jangka  panjang  memang bukan  hal  mudah,  karena  yang  terlibat bukan  hanya  alumni  melainkan  juga mentor,  pimpinan  saat  ini,  serta  sistem yang  diberlakukan  di  organisasi  tempat alumni bekerja.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  internal  berasal dari kebijakan, rencana reformasi kelembagaan,  komitmen  pimpinan,  sarana prasarana, dan anggaran. Terkait kebijakan, dua  alumni  mengeluhkan  bahwa  inovasi yang dibuat tidak searah dengan kewenangan mereka sebagai pejabat eselon IV.  Inovasi  dibuat  namun  apakah  proyek tersebut  akan  berlanjut  atau  tidak,  hal  itu sudah  di  luar  kewenangan  mereka. Bagaimanapun,  ada  kebijakan  organisasi yang  bermain  didalamnya,  di  samping anggaran yang tidak dapat dihindari. “Kita di  eselon  IV  sebenarnya  tidak  cocok  di inovasi….  Di  sisi  lain  inovasi  ini  memerlukan kebijakan  ….Kita  mendapat  inovasi,  tapi  yah sekedar  sampai  di  situlah”.  Alumni  lainnya menganggap  bahwa  inovasi  yang  dibuat sebenarnya  tidak  hanya  berbicara  terkait
kegiatan, melainkan sudah mengarah pada kebijakan, “inovasinya lebih mendekati inovasi PIM  3  dibanding  dengan  PIM  4  karena  kita sudah bicara ke arah kebijakan, bukan kegiatan saja”.
Di  samping  kebijakan,  issu  rencana perubahan  kelembagaan  menjadi  sebab ditunda  atau  tidak  dilanjutkannya  inovasi alumni.  Seperti  yang  terjadi  pada  salah seorang  alumni.  Penggabungan  BKD  dan Badan  Diklat  menjadi  salah  satu  diantara sekian  alasan  mengapa  inovasi  alumni terkait direktori diklat tidak bisa dilanjutkan.  Ada  hal  yang  dianggap  lebih penting,  demikian  dugaan  alumni  saat ditanya alasan tidak lanjut. Hal yang sama dipaparkan  alumni  yang  lain.  Alumni menduga  inovasinya  tidak  didukung secara  penuh  oleh  pimpinan  karena  ada rencana pemisahan PU dengan Tata Ruang.
“Tata  Ruang  kemungkinan  akan disatukan dengan Pemukiman….Jadi  kita  bukan program  prioritas.  Jadi  tata  ruang dianggap  bagian  SKPD  sendiri. Seperti  di  Sulsel,  yang  ada  Tata Ruang  dan  Pemukiman….  Nanti kan wewenang sendiri.  Tidak usah dulu kasi anggaran yang banyak…. Sedang  pengkajian.  Sudah  ada survey,  tinggal  tunggu  apakah dipisah atau tidak”.
Selain  kedua  faktor  di  atas, komitmen pimpinan turut menjadi penentu keberlangsungan  inovasi.  Salah  satu alumni  menuturkan  komitmen  pimpinan pada  awal  inovasi  masih  tinggi,  namun komitmen  tersebut  memudar  seiring dengan  wacana  kelembagaan.  “Tadinya pimpinan  antusias  untuk  melaksanakan,  tapi dengan  adanya  rencana  tata  ruang  mau  bikin SKPD sendiri itu agak kurang.”Alumni tidak ingin  memaksakan  agar  inovasinya  terus jalan  jika  anggaran  dan  kebijakan  belum mendukung.
Terkait  usulan  yang  dilontarkan alumni  yang  lahir  sebagai  dampak  dari keikutsertaan alumni dalam diklat terkadang  dianggap  baik  oleh  sebagian pimpinan,  namun  dianggap  menganggu bagi  pimpinan  yang  lain.  Hal  ini  terlihat dari  ungkapan  alumni  “Kita  diminta mengusulkan  yah  kita  mengusulkan.…Ini sudah  banyak  usulnya….  ada  pimpinan  yang bersedia tapi ada pula pandangan negative…kita harus tahu diri lah.”
Pengadaan  sarana  dan  prasarana juga turut menjadi penghambat keberlangsungan  inovasi  para  alumni. Salah  satu  alumni  yang  inovasinya  terkait kartu  informasi  kediklatan  mengaku kesulitan  untuk  memasukkan  pengadaan kartu  dalam  penganggaran.  Hal  ini disebabkan tidak ada pengadaan ATK pada bagiannya.  Salah  satu  jalan  yang  bisa ditempuh  adalah  memasukkan  pengadaan kartu  pada  bagian  sekretariat.  Namun  hal tersebut juga sulit karena harus dikoordinasikan jauh-jauh hari sebelumnya dan juga harus disetujui kepala badan dan kepala bidang.
Anggaran  menjadi  faktor  klasik penghambat inovasi. Beberapa alumni yang diwawancarai  mengeluhkan  hal  tersebut. Di Provinsi Sulawesi  Barat, anggaran yang dialokasikan di tahun 2016 lebih cenderung ke  fisik  sehingga  inovasi  alumni  yang terkait  dengan  pembuatan  website  tata ruang, kartu informasi kediklatan, maupun direktori  kediklatan,  secara  tidak  langsung mendapat  penolakan.  Hal  ini  didukung oleh pernyataan mentor salah satu alumni, “…  karena  pembahasan  itu  sebenarnya tergantung  pada  pendanaan.Waktu  itu  kan rencananya dari tahun kemarin direkomendasikan tapi ternyata tidak mencukupi  jadi  tidak  di  realisasikan.”Alasan lain  yang  dikemukakan  mentor  alumni adalah,  “Mungkin  percepatan  infrastruktur yang  di  utamakan  terlebih  dahulu….Dianggap penting  sih  penting  tetapi  mungkin  ada  yang
lebih  penting  dari  itu,  jadi  kegiatan  ini  Insya Allah  akan  di  aplikasikan  paling  tidak  2017 mendatang.”
Anggaran  menjadi  hal  yang  krusial dalam  penyelenggaraan  inovasi  alumni. Banyak alumni terpaksa berhenti di tujuan jangka  pendek  terkait  kurangnya,  bahkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk terus  melanjutkan  inovasi  yang  tengah berjalan.  Beberapa  alumni  mengeluhkan hal tersebut.                            Kepala badan sudah menyetujui untuk memasukkan di tahun anggaran  tapi  akhirnya  ditolak.”  Saat dikonfirmasi  terkait  alasan  penolakan, alumni  menjawab  bahwa  anggaran  dicoret karena  daerah  membutuhkan  anggaran lebih untuk pemilihan gubernur. Masih ada alasan  lain  diluar  pemilihan  gubernur tersebut.
Meski  demikian,  alumni  tersebut masih  optimis  inovasinya  masih  bisa  terus dilaksanakan. Optimisme tersebut dibangun  dari  kesadaran  bahwa  direktori diklat  yang  menjadi  inovasi  bukan  hanya menjadi hal yang sangat dibutuhkan Badan Diklat  sebagai  organisasinya,  melainkan juga  orang–orang  yang  mempunyai kepentingan  terkait  informasi  kediklatan. Banyak pihak yang menyayangkan berhentinya inovasi direktori diklat. Kepala badan dan kepala bidang telah menyetujui inovasi  alumni  dan  sampai  saat  ini  tetap membantu alumni melalui usulan penganggaran,  meski  telah  ada  penolakan di  tahun  2015  lalu.  Berhentinya  inovasi alumni  ini  secara  otomatis  mengakibatkan tidak adanya informasi kediklatan provinsi yang bisa diakses oleh pengguna .Optimisme  lainnya  adalah  inovasi  yang diusung  alumni  searah  dengan  visi  dan misi  Badan  Kediklatan  Provinsi  Sulawesi Barat,  yaitu  terwujudnya  pegawai  negeri sipil  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat yang  professional  melalui  peningkatkan kualitas  SDM  aparatur  melalui  diklat aparatur.
Meski  inovasi  alumni  belum  bisa dilaksanakan  di  tahun  2016,  namun  salah satu mentor masih berharap  di tahun 2017 proyek tersebut bisa direalisasikan. Menurutnya, inovasi tersebut patut diperjuangkan  karena  kebutuhan  akan website sangat mendesak.
“Alumni sudah maksimal perjuangannya untuk melanjutkan inovasinya….
Yah mudah- mudahan saja tahun yang selanjutnyakarena  memang  betul- betul di harapkan sekali untuk bisa di  aplikasikan.  Kita  rencanakan tahun  2017  paling  nggak,  karena di  tahun  2016  ini  sudah  ada  lagi kegiatan  tapi  hanya  sebatas sosialisasi.”
Alumni  lainnya  yang  inovasinya juga tidak diakomodir di DPRD mengeluhkan  hal  yang  sama.  Menurutnya target  jangka  pendek  hingga  jangka menengah  adalah  pembuatan  website  dan pemanfaatannya.  Website  yang  akan dibuatnya  adalah  website  tentang  regulasi tata ruang provinsi/kabupaten/kota, RTRW,  peta  perencanaan  tata  ruang,  dan pengaduan  tata  ruang.  Pada  tujuan  jangka pendek,  alumni  membuat  blogspot  secara free.  Namun  kuota  dan  waktunya  pun terbatas.  Akhirnya  alumni  merencanakan membuat  website  berbayar  dengan  kuota mencapai  5  GB  per  bulan.  Anggarannya mencapai  Rp400  juta  per  tahun.  Di  tingkat seksi  dan  dinas,  penganggaran  telah disetujui.  Masalah  baru  dimulai  saat pengajuan  dibawa  ke  DPRD  di  tahun anggaran 2015. Meski Kepala Bidang, yang notabene  juga  adalah  mentor  alumni, mengawal  dan  memaparkan  di  hadapan Dewan,  namun  Dewan  tidak  menyetujui sehingga  praktis  tidak  ada  yang  dapat dilakukan  di  tahun  2015  lalu.  “Anggota dewan  mungkin  tidak  terlalu  mengerti…. banyak  orang  yang  belum  paham  dengan  tata
ruang.  Sementara  sebenarnyakan  tata  ruang adalah  basic  daripada  seluruh  pembangunan yang  ada  sekarang”,  paparnya.  Di  tahun 2016, alumni kembali mengajukan anggaran  untuk  inovasinya.  Di  tahun tersebut, inovasi disetujui dengan anggaran Rp200 juta. Anggaran tersebut dirasa tidak mencukupi sehingga alumni meminta agar dicoret  saja  dari  penganggaran.“Kalau  200 kan  nggak  cukup,  udah sekalian  coret  aja  dulu lah…. Masalahnya kami butuh juga tenaga ahli untuk memasukkan”.
Peliknya  masalah  anggaran  dalam proses  keberlanjutan  inovasi  alumni  telah diingatkan  Yudantara.  Yudantara  (2006) memaparkan bahwa para pelaku sangatlah perlu  memikirkan  tentang  kapan  inovasi diperlukan.  Berinovasi  berarti  siap  untuk menghadapi  segala  resiko  yang  dihadapi, karena  inovasi  sangatlah  memerlukan pembiayaan  dan  pemikiran  yang  benar- benar  matang.  Ketersediaan  pendanaan haruslah  diikuti  dengan  pemikiran  dan informasi yang luas, baik informasi internal maupun  eksternal.  Selain  hal  tersebut, ketersediaan  teknologi  informasi  menjadi hal  yang  sangat  penting.  Teknologi informasi dewasa ini bukan hanya sekedar untuk berkomunikasi, tetapi sudah dipakai dalam  pengambilan  keputusan.  Tanpa adanya  faktor-faktor  pendukung  usaha  di atas,  inovasi  tidak  akan  berjalan  dengan baik.
Di  samping  penghambat  internal, penghambat  eksternal  seperti  stakeholder, sosialisasi  inovasi,  dan  jaringan  internet menjadi  temuan  sebab  tidak  berlanjutnya inovasi  alumni.  Inovasi  alumni  kurang didukung  oleh  stakeholder  eksternal.  Salah satu alumni yang inovasinya terkait dengan kartu informasi kediklatan mengungkapkan  bahwa  kartu  informasi kediklatan  yang  disebarkan  di  banyak stakeholder  kurang  dimanfaatkan.  Padahal, menurutnya  dalam  kartu  tersebut  telah dicantumkan  diklat-diklat  teknis  dan
fungsional yang akan diselenggarakan oleh Badan  Diklat  sepanjang  tahun  berjalan. Diharapkan  melalui  kartu  informasi kediklatan  tersebut,  stakeholder  telah mengetahui  jauh-jauh  hari  dan  akan menghubungi Badan Diklat untuk informasi  lebih  lanjut.  “Diklat  yang  paling antusias  diikuti  hanya  diklat  struktural.  Kalau diklat teknis  atau fungsional  tidak cukup pakai kartu, kita harus mengirim bahkan mendatangi satu persatu SKPD untuk menanyakan apakah ada pegawai yang akan ikut atau tidak”.
Kesulitan  lain  yang  dialami  alumni adalah terkait sosialisasi inovasi. Sosialisasi hanya  dihadiri  oleh  unsur  staf,  sementara yang  diharapkan  hadir  dalam  sosialisasi adalah  unsur  pimpinan  karena  mereka  lah yang  akan  mempertimbangkan  kebijakan- kebijakan  yang  ada  dalam  internal organisasi mereka.
Selain  dua  kesulitan  di  atas,  faktor penghambat lainnya adalah masih lambatnya  jaringan  internet.  Hal  ini mengakibatkan  beberapa  inovasi  alumni yang  terkait  dengan  sistem  atau  aplikasi menjadi terganggu. Inilah yang dikeluhkan oleh  beberapa  alumni.  Seperti  yang dipaparkan  salah  satu  alumni  yang mengatakan bahwa jaringan internet dalam inovasinya menjadi hal yang sangat krusial karena  terkait  dengan  penyebaran  materi informasi  melalui  mailing  list.  Lambatnya jaringan  internet  dikeluhkan  alumni membuat beberapa informasi dari koordinator  penyuluh  ke  382  penyuluh menjadi terhambat, bahkan tidak sampai.
Alumni  lain  pun  mengeluhkan  hal yang  sama.  Sistem  informasi  kediklatan dan  website  tentang  regulasi  tata  ruang membutuhkan jaringan internet, baik untuk mengupload  maupun  mendownload.  Meski demikian  menurut  alumni,  masalah jaringan bisa diatasi dengan cara berlangganan.  “Yang  penting  kita  bisa langganan.  Yang  Indihome  saya  rasa  sudah cukup”.  Setiap  SKPD  memang  telah  diberi
ruang  melalui  website  propinsi.  Namun menurut  salah  satu  alumni,  ruang  yang diberikan  terbatas  sehingga  alumni  ingin membuat website dan server yang melekat langsung  di  Tata  Ruang  Sulbar.  Beberapa pertimbangan  yang  mendasari  adalah mereka  bisa  langsung  mengupload  setiap ada  informasi  baru,  tidak  tergantung dengan  administrator  web  propinsi, pengguna langsung bisa mengakses ke tata ruang  Sulbar  dan  tidak  harus  melalui website propinsi terlebih dahulu, akses bisa lebih  cepat,  dan  ruang  penyimpanan  lebih besar karena memiliki server sendiri.

## Mutasi
Dua  orang  alumni  yang  menjadi informan  penelitian  menuturkan  bahwa mereka  tidak  dapat  melanjutkan  inovasi mereka  karena  dimutasi  di  tempat  lain. Mereka  dimutasi  tanggal  31  Desember 2015.  Kedua  alumni  tersebut  mengaku pekerjaan  yang  mereka  tekuni  setelah dimutasi  tidak  ada  kaitannya  dengan inovasi  mereka.  “Secara  tupoksi  sudah  beda. Dulu di pertanian, sekarang di peternakan. Saat ini  fokus  pada  peningkatan  populasi  dan inseminasi”, tutur salah seorang diantaranya. Seorang lagi mengaku sekarang  berada  di  UPTP  Perlindungan Tanaman. “Dulu di  UPTP Balai Benih  Induk Holti”.  Selain  itu  tempat  mereka  sekarang di  ibukota  propinsi.  Sebelumnya,  mereka ditempatkan  di  UPTP  yang  berada  di kabupaten  sehingga  inovasi  mereka  pun berada  di  areal  kabupaten  tempat  mereka bekerja sebelumnya.
Meski  tidak  lagi  dilanjutkan  oleh alumni,  namun  salah  seorang  alumni menuturkan  bahwa  inovasinya  sudah direplikasi  di  beberapa  desa.  Sebelumnya di  tahun  2015,  beberapa  orang  petani  dan perangkat  desa  yang  terdiri  dari  20 kelompok  berangkat  dalam  rangka  studi banding.  Anggaran  studi  banding  tersebut berasal  dari  APBD  2015.  Mereka  inilah
yang  kemudian  menjadi  kader  di  desa masing-masing sehingga diharapkan inovasi  dapat  terus  berjalan  meski  tanpa didampingi  lagi  oleh  alumni.  Keuntungan lainnya,  karena  inovasi  masih  menjadi bagian  dari  tupoksi  UPTP,  sang  alumni optimis  pengembangan  benih  durian unggul  lokal  pola  terpadu  akan  tetap mendapat  perhatian  dari  organisasi.  Selain itu  inovasi  alumni  sudah  berhasil menginspirasi  yang  lain  untuk  melakukan hal  yang  sama.  “Salah  satu  staf  saya  sangat tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut”.
Alumni  lainnya  tidak  seoptimis rekannya.  Inovasinya  belum  berjalan sampai  di  tataran  masyarakat  sehingga keberlangsungannya tidak dapat diproyeksi.  Selain  itu,  belum  ada  kader yang diberdayakan pada saat itu. Anggaran APBD pun belum berhasil diperjuangkannya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Hasil temuan yang diperoleh terkait keberlanjutan inovasi-inovasi alumni Diklatpim  Tingkat  III  dan  IV  di  Propinsi Sulawesi Barat menyimpulkan bahwa:
1. Tidak  seluruh  alumni  berhasil melanjutkan inovasi mereka.
Tercatat  hanya  lima  diantaranya yang  tetap  bisa  mempertahankan inovasinya  agar  bisa  berjalan. Sementara 6 (enam) lainnya terpaksa berhenti.Alumni yang masih melanjutkan  inovasinya  sebagian telah  menyelesaikan  tujuan  jangka menengahnya,  dan  sebagian  lagi masih dalam tahap pelaksanaan.
2. Bagi alumni yang berhasil melanjutkan inovasinya, faktor pendukung  yang  memperlancar keberlanjutan  inovasi  alumni adalah kebijakan,  komitmen  pimpinan, rekan/stakeholder, sarana dan prasarana,  dan  anggaran,  sementara
faktor penghambatnya adalah
sumber  daya  untuk  menjalankan aplikasi  masih  sangat  terbatas, kurang responnya pengiriman permintaan  data,  kurang  siapnya alternatif  meminimalkan  kegagalan, dan jaringan internet.
3. Bagi  alumni  yang  belum  berhasil melanjutkan inovasinya, faktor penghambatnya  adalah  kebijakan, rencana  reformasi  kelembagaan, komitmen pimpinan, sarana prasarana, anggaran, mutasi, stakeholder,  sosialisasi  inovasi,  dan jaringan internet.
2. Saran
1. Secara  teratur  LAN  mengadakan evaluasi  keberlangsungan  inovasi, baik dilakukan dengan sumber daya LAN secara internal ataupun dengan menggunakan pihak ketiga.
2. Persetujuan inovasi dapat dilakukan apabila telah ada kejelasan hubungan  antara  misi  organisasi dengan inovasi 3. LAN sebagai pembina diklat diharapkan dapat membantu keberlangsungan  inovasi,  minimal tujuan  jangka  menengah  dapat tercapai. Misalnya, pembuatan kesepakatan antara pemerintah kab/kota/ propinsi/lembaga bahwa dalam jangka waktu tertentu reformer diklat  tidak  dimutasi  keluar  dari instansinya,  kecuali  terdapat  hal yang sangat mendesak, dan terdapat jaminan  anggaran  (dalam  renstra, atau  minimal  dalam  RKA  dan  DPA tahun anggaran berikutnya) pelaksanaan inovasi 4. Memberikan sanksi bagi kab/kota/propinsi/lembaga yang jumlah alumni tidak lanjut mencapai persentase tertentu.
5. Melakukan komunikasi reguler antara mentor, reformer, tim efektif, dan coach terkait inovasi dan
keberlangsungannya  yang  ditinjau dari  segi  anggaran,  kemampuan reformer, dan komitmen bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ancok,  Djamaluddin.  2012.  Psikologi
Kepemimpinan  dan  Inovasi.  Erlangga.
Jakarta.
Branson,  Richard.  2015.  The  Virgin  Way  : Seni  Memimpin  Out  of  the  Box.  (Pen.) Rini  Nurul  Badariah.  Kaifa,  Mizan Pustaka. Bandung
FIPO.  2012.  Metamorfosa  Inovasi  Daerah  : Hasil  Monitoring  dan  Evaluasi  Kinerja Pemerintah  Kabupaten/Kota  se-Sulawesi Selatan. Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO). Makassar Firdaus,  Muhammad.  19  Agustus  2014. Diklat  Kepemimpinan  Pola  Baru. (Online),
(Youtube, diakses 6 November 2017)
Herawati,  Lily.  2015.  Bahan  Ajar  Diklat
Kepemimpinan  Tingkat  IV.  Lembaga Administrasi Negara
Manurung,  Laurensius.  2010.  Strategi  dan Inovasi  Model  Bisnis  Meningkatkan Kinerja  Usaha.  PT.  Elex  Media Komputindo. Jakarta.
May, Matthew E. 2007.The Elegant Solution: Rumus Sukses Toyota Menguasai Inovasi. Terjemahan  oleh  Tome  Beka.PT.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Sugiyono.
2010. Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. ALfabeta. Bandung
Suharyadi,  dkk.  2007.  Kewirausahaan:
Membangun  Usaha  Sukses  sejak  Usia Muda. Salemba Empat. Jakarta
Taufik,  Tatang  A.  2005.  Pengembangan Sistem  Inovasi  Daerah  :  Perspektif Kebijakan.

## Yudantara, I Ketut Gede. 2006. Mengubah
Ketidakpastian Menjadi Peluang. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta Zuhal. 2010. Knowledge and Innovation
Platform Kekuatan Daya Saing. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Peraturan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun
2017 tentang Inovasi Daerah
Peraturan  Bersama  Menristek  Nomor  3
Tahun  2012  dan  Mendagri  Nomor  36
Tahun  2012  tentang  Sistem  Inovasi Daerah Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik
Perka  LAN  Nomor  12  Tahun  2013  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Diklatpim Tingkat III