## PAHAM KEDAULATAN NEGARA DITINJAU DARI SIFAT UNIVERSILATAS HUKUM INTERNASIONAL
Siti Sumartini Universitas Wiralodra, Indramayu Email: sitisumartini_unwir@yahooo.co.id

## ABSTRACT
The power of theories regarding the principle of sovereignty and equality of the state began to diminish. Every independent country is a sovereign country. they are free to make policies to regulate the economic, political, legal and other systems within their country,  however,  today's  development  experiences  a  shift  in  meaning,  what  was previously  the  authority  or  full  sovereign  action  of  a  country  has  diminished  its understanding  when  the  interests  of  other  countries  are  disrupted  or  international needs require state sovereignty to be subject to universal rules and highest norms (erga omnes). In this study using a normative juridical approach and descriptive analytical research  specifications.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  consisting  of primary, secondary and tertiary legal materials. Data obtained through library studies in  the  form  of  legislation,  books,  journals,  and  authoritative  electronic  media.  The results of this study are 2 (two) explanations, namely First. that state sovereignty does not conflict with  the international legal system, that state sovereignty can be used in the framework of forming an international legal system. Secondly, the universality of international  law  provides  restrictions  on  the  sovereignty  of  the  state  to  be  applied properly and the principle of respecting universal values  in order to maintain human dignity and their life.

## Keywords: souverignity of state and universality of international law

## I. PENDAHULUAN
Sesungguhnya  adanya  hukum  internasional  itu  secara  logis  menganggap terlebih  dahulu  adanya  suatu  masyarakat  internasional  yang  telah  diatur  oleh  sistem hukum tersebut, dengan perkataan lain, untuk dapat meyakini adanya atau lebih tepat lagi  perlu  adanya  hukum  internasional,  terlebih  dahulu  harus  ditunjukkan  adanya suatu  masyarakat  internasional  sebagai  landasan  sosiologis  hukum  internasional. Representasi  masyarakat  internasional  dalam  sistem  hukum  internasional  adalah negara. 167
167 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Bandung, Alumni, 2003,hlm. 11.
Masyarakat  international  dewasa  ini  dalam  konstruksi  yuridis  politis  adalah negara. Didalam sistem hukum internasional tidak ada kekuasaan tertinggi yang dapat memaksakan  keputusan-keputusannya  kepada  negara,  serta  tidak  ada  satu  pun  badan legeslatif  internasional  yang  membuat  ketentuan-ketentuan  yang  dapat  mengikat secara  langsung  negara-negara  anggota,  disamping  hal  tersebut  juga  tidak  adanya lembaga  polisional  yang  dapat  melaksanakan  sanksi-sanksi  kepada  negara-negara yang dianggap sebagai pelanggar hukum. 168
Demikian  selanjutnya  daalam  perkembangan  kemunculan  negara-negara nasional.  Dalam  perkembangan  dan  perjalanan  negara-negara  sampai  pada  era globalisasi 169 sekarang ini, telah di jelaskan oleh Thomas Magstadt bahwa;
Today, we find nation-states in every region of the world, but this remarkable fact  is  a  testament to  the  success  of  one  region,  Europe,  in  gaining  temporary mastery  over  all  the  others.  The  point  is  not  that  one  region  is  better  than another,  but  rather  that  it  is  impossible  for  us  to  make  sense  of  the  modern world without giving due consideration to the role of regions as well as nation- states . 170
Pada sisi lain  James J Sheehan mengemukakan pandangan yang sangat kritis, bahwa salah satu permasalahan terkait konsep kedaulatan (sovereignty) adalah tentang definisi.  Kedaulatan  adalah  suatu  konsep  politik,  namun  demikian,  tidak  seperti halnya  konsep  tentang  demokrasi  atau  monarki;  kedaulatan  bukanlah  tentang  tempat kekuasaan itu berada. Kedaulatan tidak sama halnya dengan parlemen atau birokrasi; karena  kedaulatan  tidak  menggambarkan  institusi-institusi  yang  menjalankan kekuasaan.  Kedaulatan  juga  tidak  dapat  disamakan  dengan  tertib  hukum  (order) maupun  keadilan  (justice)  ;  karena  kedaulatan  tidak  menggambarkan  tujuan  dari pelaksanaan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu hal dan meliputi banyak hal. 171
168 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global , Bandung, Alumni, 2011 hlm.1
169 Pengertian  globalisasi  secara  literasi  dikutip  dari  pendapat  Rowman  &  littlefield  (  2004;10) menjelaskan  pemahaman  globalisasi  sebagai a  process  of  blending  or  homogenization  by  which  the people  of  the  world  are  unified  into  a  single  society  and  function  together;  this  process  ia  a combination of economics technological, sosicultural, and political forces ; sedangkan menurut KBBI adalah : proses masuknya ke ruang lingkup dunia.
170 Thomas Magstadt, Nations and Goverments , Sixth Edition, Boston-USA,Wadsworth Publishing, 2011, hlm.3.
171 Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer” Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm.7
Selanjutnya sistem hukum internasional dapat direfleksikan sebagai himpunan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. 172 Pada  sisi  lain  Baderman  terkait  kedudukan  sistem  hukum internasional  menjelaskan  “ Public  international  law  is  its  own  legal  system,  with unique  ways  of  making  and  enforcing  rules.  But  because  of  its  sense  of  separation from municipal or domestic legal systems, international law has been criticized as not being  law  at  all . 173 Dalam  hal  ini  hukum  internasional  sudah  seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang besifat universal  yang berakar dari nilai-nilai kearifan bangsa-bangsa di dunia.
Namun demikian dalam konsep hukum internasional dikenal suatu peremptory norms (norma-norma  dasar)  yang  merupakan  nilai-nilai  yang  bersifat  esensial  dan bertujuan  untuk  melindungi  nilai-nilai  dan  kepentingan-kepentingan  masyarakat internasional  sebagai  suatu  keseluruhan.  Norma-norma  dasar  tersebut  ( peremptory norms )  juga  dikuti  dengan  kewajiban-kewajiban  yang  lahir  dari  hukum internasional ( erga omnes ). 174
Dari penjelasan dibagian pendahuluandiatas yang menjadi fokus permasalahan penulisan ini adalah :
1. Bagaimana  kedudukan  kedaulatan  negara  modern  dalam  sistem  hukum internasional ?
2. Apakah sifat universalitas hukum internasional dapat menwujudkan ketertiban masyarakat internasional?
172 Boer Mauna, Op cit, hlm.2. 173 David  J. Bederman ,The Spirit of International  Law, Georgia USA, The University of Georgia Press, 2002, hlm.1, lebih jauh dikatakan : “ International law still labors under what might be called the Austinian critique and other forms of extreme skepticism. John Austin observed in 1832 that “the duties which  [the  law  of  nations]  imposes  are  enforced  by  moral  sanctions”  only  and  that  because international law lacks a supreme legislator, a coercive sovereign, and an authoritative law interpreter, it  can  only  be  regarded  as  “positive  international  morality”... “ Identifying  a  basis  of  obligation  in international  law—and answering  the seemingly  simple inquiry of  why  states and other transnational actors obey international law rules—is thus essential for capturing the spirit of international law.”
174 Christian  J.  Tams, Enforcing  Obligations  Erga  Omnes  in  International  Law ,  New  York, Cambridge University Press, 2005, hlm.3.

## II. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif ,  yaitu penelitian  dengan  pendekatan  yang  lebih  ditekankan  pada  data-data  sekunder  berupa bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier.  Pada  penelitian  hukum normatif,  bahan  pustaka  merupakan  data  dasar  dalam  (ilmu)  penelitian  yang digolongkan  sebagai  data  sekunder. 175 Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis ,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  mengenai  fakta-fakta disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan  perundang-undangan    yang  berlaku baik  nasional  maupun  internasional  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum  yang berkaitan  dengan  pembangunan  hukum.  Soerjono  Soekanto  mengemukakan  bahwa penelitian  deskriptif  yaitu  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia, keadaan  dan  gejala  -  gejalan  lainnya,  dengan  tujuan mempertegas  hipotesa  -  hipoesa supaya  dapat  membantu  dalam  memperkuat  teori  -  teori  lama,  atau  dalam  kerangka menyusun teori baru. 176
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  Penelitian  kepustakaan  dan Penelitian  di  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  memperoleh  bahan- bahan    hukum  baik  primer,  sekunder,  maupun  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, perjanjian  internasional  yang  relevan.  Bahan  hukum  sekunder  yakni  terdiri  dari doktrin-doktrin,  pendapat  para  ahli  yang  dapat  terlihat  dalam  buku-buku  hukum  dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Di  samping  itu  dikaji  pula  bahan    hukum      tersier, yakni      berupa      pendapat-pendapat      atau      opini  masyarakat  yang  ada  di  dalam majalah-majalah  dan  surat  kabar,  kamus,  ensiklospedi,  yang  dapat  memberikan petujuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analisis normatif , yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan
175 Soerjono  Soekanto dan  Sri  Maudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985, hlm 24
176 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, Jakarta:  Universitas  Indonesia  Press,  1984, hlm 10.
yang  berkitan  dengan  pembentukan  hukum  yang  dianalsis  berdasarkan  teori-teori hukum.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Kedaulatan Negara Diatur Dalam Perspektif Hukum Internasional.
Charles  Loyseau  dalam  Kriegel  mengatakan  bahwa  negara  memiliki kedaulatan,  kedaulatan  negara  digambarkan  sebagai.. sovereignty  is  the  defining moment  and  culmination  of  power,  the  moment  when  the  State  must  come  into being ”... Sovereignty is the form which gives being to the state;it is inseparable from the  state;  without  it,  the  state  vanishes. 177 Jadi  kedaulatan  adalah  momen  yang menentukan  dan  merupkan  puncak  dari  kekuasaan,  pada  saat  ketika  Negara  harus mewujudkan  dirinya  ”...lebih  jauh  dijelaskan  bahwa  kedaulatan  adalah  bentuk  yang memberikan  keberadaan  kepada  negara;  ia  tidak  dapat  dipisahkan  dari  negara; tanpanya,  negara  lenyap. 178 Oleh  karena  itu  kekuasaan  tertinggi  yang  merupakan penjelmaan  dari  seluruh  rakyat  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai  “ leges imperii ”. 179
Konteks  kedaulatan  negara  menurut  Mochtar  menjelaskan  bahwa  paham kedaulatan  negara  adalah  terbatas,  dan  batasan ini  ada  karena  ada  kedaulatan  negara lainnya. Mencakup didalam paham keadulatan ini adalah kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya bahwa negara–negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka ( independence )  juga  memiliki  kesamaan  derajat  ( equality )  satu  dengan  lainnya.  Hal ini  menjadi  jelas  bahwa  paham  kedaulatan,  kemerdekaan  dan  persamaan  derajat negara  tidak  bertentangan  dengan  konsep  masyarakat  internasional  yang  diatur  oleh suatu sistem hukum yakni hukum internasional. 180
Konsepsi kedaulatan baik yang dijelaskan oleh Bodin ataupun Austin dewasa ini  sudah  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  konsekuen,  karena  aspek  kedaulatan  yang disodorkan  bersifat  intern  saja  hanya  dimaksudkan  untuk  mengatur  masyarakat
177 Blandine Kriegel et.al, The State and The Rule of Law , New Jersey, Princeton University Press, 1995, hlm.15.
178 Ibid
179 Yudha Bhakti, Imunitas Kedaulatan Negara, Di Forum  Pengadilan Asing , Bandung,  Alumni, 1999, hlm.179.
180 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, op.ci t. hlm.19.
didalam  suatu  negara,  sedangkan  kenyataan  sekarang  ini  negara  sudah  merupakan bagian  dari  masyarakat  internasional,  dimana  hubungan  antar  negara  merupakan kebutuhan  yang  terus  berkembang  sedemikian  luas. 181 Disamping  itu  kemajuan teknologi  dan  komunikasi  mengakibatkan  aktivitas  ekonomi  (gobalisasi)  tidak  lagi terkungkung oleh batas-batas negara.
Pada sisi lain negara telah memiliki kedudukan yang sangat penting dan utama ( par  excellence )  dalam  sistem  hukum  internasional,  negara  menurut  Raustiala  juga dikatakan..” unbundling  the  state  and  reconnecting  the  constituent  parts  across national  borders  creates  a  conceptual  reconfiguration  of  state  power  that,  while markedly new, retains the state as the pivotal actor of the international system. in this argument;  that  the  state  remains  the  primary  site  of  power  and  law  in  the international  system,  though  it  exercises  this  power  in  a  disaggregated  manner . 182
Dari  pernyataan  tersebut  dimaknai  bahwa  negara  dapat  menciptakan  dan menghubungkan  kembali  konstituen  yang  melintasi  batas  nasional  satu  negara  serta dapat  membentuk    konfigurasi    kekuatan  negara  secara  konseptual,  serta  dapat mempertahankan negara sebagai aktor penting dari sistem hukum internasional. dalam argumen ini; bahwa negara tetap menjadi aktor atau subyek utama atas kekuasaan dan hukum  dalam  sistem  internasional,  meskipun  negara    menjalankan  kekuasaan  ini secara terbagi bagi. 183
Lahirnya berbagai bentuk kerjasama internasional telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terhadap fungsi dari kedaulatan negara dan sekaligus sebagai bukti  dari  terwujudnya  perkembangan  hukum  internasional  itu  sendiri,  hal  ini ditegaskan oleh penjelasan Clarence Diaz bahwa..” in  an  increasingly  globalized  and interdependent  world,  international  law  is  growing  in  importance  not  because  of positivist  justifications,  but  because  a  large  range  of  activities  and  actors (transnational  corporations,  for  example)  are  creating  international  consequences and  necessitating  international  regulation  and  actions.” 184 Bahkan  lebih  lanjut
181 Eddy  Purnama, Negara  Kedaulatan  Rakyat,  Analisis  Terhadap  Sistemm  Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain , Bandung, Nusamedia, 2007, hlm. 30
182 Kal  Raustiala,  “The  Architecture  of  International  Cooperation:  Transgovernmental  Networks and the Future of International Law,” Research Paper No. 02-26, UCLA School of Law, hlm. 11.
183 Ibid
184 Clarence J. Diaz, International Law and International Relations; Bridging Theory and Practice; from competition to  complementarity, New York, Routledge, 2007 . hlm.280.
dikatakan  oleh  Diaz  bahwa  peran  negara-negara  dalam  melakukan  negosiasi, perancangan  dan  pemberlakuaan  perjanjian  internasional  sebagai  suatu  instrument hukum,  dan  penggunaan  lembaga-lembaga  serta  instrument  internasional  telah menaikan kedudukan hukum internasional dewasa ini. 185
Demikan  juga  yang  dijelaskan  oleh  ahli  hukum  internasional  lainnya  yang menjelaskan  Pemahaman  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  telah  dikemukakan  oleh Shaw  yang  menjelaskan  bahwa.. while  the  legal  structure  within  all  but  the  most primitive societies is hierarchical and authority is vertical, the international system is horizontal, consisting of over 190 independent states, all equal in legal theory (in that they all possess the characteristics of sovereignty) and recognising no one in authority over  them .” 186 Artinya  bahwa  dalam  suatu  tatanan  masyarakat  yang  primitif  struktur hukum  dimaknai  secara  hirarkis  dan  kewenangan  (otoritas)  bersifat  vertikal,  akan tetapi berbeda dalam sistem  hukum internasional yang bersifat horisontal, yang terdiri lebih  dari  190  negara  yang  memiliki  kedudukan  sederajat  di  dalam  sistem  hukum (karena  mereka  sama  memiliki  kedaulatan)  dan  tidak  mengakui  adanya  kedaulatan yang lain di atas mereka.
Dalam era globalisasi ini, interaksi dan intensitas hubungan antar negara telah semakin meningkat antara lain ditandai dengan dicapainya berbagai kesepakatan kerja sama baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai kesepakatan tersebut  lazimnya  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  perjanjian  internasional  meliputi berbagai  bidang  termasuk  politik,  ekonomi,  perdagangan,  hukum,  pertahanan,  sosial budaya dan lain sebagainya. 187
Kekuatan teori-teori mengenai prinsip kedaulatan dan persamaan negara mulai berkurang. Setiap negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Mereka bebas membuat  kebijakan-kebijakan  guna  mengatur  sistem  ekonomi,  poltik,  hukum  dan lain-lain  dalam  negerinya,  namun  demikian    perkembangan  dewasa  ini  mengalami pergeseran makna, apa yang sebelumnya menjadi kewenangan atau tindakan berdaulat penuh  suatu  negara  menjadi  berkurang  pengertiannya  manakala  kepentingan  negara
185 Ibid
186 Malcolm N.Shaw, International Law , Sixth edition, Cambridge UK, Cambridge University Pres, 2008, hlm.6.
187 Eddy  Pratomo, Hukum  Perjanjian  Internasional  (Pengertian,  Status  Hukum,  Dan  Ratifikasi ), Bandung, Alumni, 2011, hlm.1.
lain  terganggu.  Negara-negara  mematuhi  hukum  internasional  karena  kepatuhan tersebut di perlukan untuk mengatur hubungan antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi  kepentingan  negara  itu  sendiri.  Negara  tersebut  patuh  karena  merupakan kepentingan mereka untuk berbuat demikian. 188

## 3.2. Universalitas Sebagai Karakteristik Hukum Internasional
Hukum  Internasional  maupun  hukum  positif  adalah  suatu  aturan  yang mengatur  kehidupan  manusia,  baik  skala  lokal,  regional  maupun  internasiona.  Hal senada  juga  telah  dijelaskan  oleh  Weeramantry  yang  mengartikan  bahwa  peran  dan tanggung  jawab  hukum  sangat  diperlukan  dalam  suatu  aturan  hukum  yang  kuat dikarenakan  fungsi  hukum  diadakan  tidak  hanya  untuk  hukum  itu  sendiri  dan ketertiban  global  namun  juga  untuk  kelangsungan  hidup  sistem  masyarakat  yang berkelanjutan. Hal ini dikatakan oleh Weeramantry sebagai “ It has a special mission in that it bears the responsibility not merely for global law and order but for the very survival  of  humanity.  If  it  fails  we  may  well  be  reduced  to  contemplating  the  fading embers  of  dying  civilizations  rather  than  the  promise  of  a  brand  new  world  of unsurpassed achievement . 189
Lebih  jauh  dikatakan  dalam  filsafat  positivisme  bahwa  hukum  internasional dikonsepsikan  sebagai a  set  of  rules yang  netral  dan  tidak  berpihak  yang  bertujuan untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  internasional. 190 Dalam  hal  ini  hukum internasional  sudah  seharusnya  mencerminkan  nilai-nilai  yang  besifat  universal  yang berakar dari nilai-nilai kearifan bangsa-bangsa di dunia.
Demikan selanjutnya bahwa hukum internasional bersifat universal, universal diartikan oleh Antony Anghie sebagai suatu.. this universality lay in the fact that those who  had  been excluded from  the  realm  of  sovereignty  were  now  included  and  could
188 Mahendra Putra Kurnia, Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi , Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011, hlm.15
189 C.G  Weeramantry, Universalising  International  Law ,  Netherlands,  Martinus  Nijhoff Publishers, 2003, hlm.2.
190 FX  Adji Samekto,et al. Integrasi  Kepentingan  Kapitalisme dalam Hukum Internasional  di Era Globalisasi;(Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  Kenyataan  Harapan  dan Tantangan) , Bandung ,PT Remaja Rosdakarya, 2013, hlm.10.
participate in the international system on the footing of sovereign equals. 191 Penjelasan tersebut mengandung pemahaman bahwa aspek universalitas tersebut diletakkan pada kedaulatan  negara  dan  bahwa  kedaulatan  suatu  negara  harus  dibarengi  dengan pertisipasai dalam lingkup sistem internasional sehingga akan terbentuk keseimbangan dalam penerapan aspek kedaulatan tersebut.
Pada sisi lain hukum internasional ( internasional law ) juga memiliki karakter yang  berbeda  dengan  sistem  hukum  positif  ( municipal  law ),  seperti  yang  telah dijelaskan  sebagai  “ one  of  the  ways  in  which  international  law  is  affected  by  the complex  and  contradictory  nature  of  international  governance  is  through  the emergence  of  several  overlapping  and  competing  normative  orders” . 192 Penjelasan tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  hukum  internasional  dipengaruhi  oleh  sifat kompleksitas  dan  kontradiktif  dari  “pemerintahan”  ( rule )  internasional  melalui munculnya beberapa normatif yang tumpang tindih dan bersaing satu norma  dengan lainnya.  Lebih  jauh  dengan  mengadopsi  istilah  dari  Hedley  Bull  dikatakan..” several scholars have raised the question whether contemporary international society can be characterized in terms of “new medievalism”; that is: in terms of a system where each ruler  has  to  share  authority  with  thers  and  which  is  characterized  by  overlapping authority and multiple loyalty .” 193 Dari pernyataan tersebut muncul suatu pertanyaan dari  beberapa  sarjana  telah  mengajukan  pertanyaan  apakah  masyarakat  internasional kontemporer (modern) dapat dicirikan dengan istilah “abad pertengahan baru”; yaitu: dalam hal sistem di mana setiap penguasa harus berbagi otoritas (kewenangan) dengan mereka dan yang ditandai dengan adanya tumpang tindih otoritas dan loyalitas ganda.
Dilihat dari perkembangan perjalanan keberadaan hukum internasional bahwa setelah  pasca  kolonisasi  bahwa  sudah  lazim  dalam  teks  standar  hukum  internasional untuk  mengamati  setelah  terjadinya  dekolonisasi  (kemerdekaan  negara-negara nasional,  hukum  internasional  menjadi  benar-benar  universal  dan  komunitas  nyata dengan  terbentuknya  negara-negara.  Sifat  universalitas  hukum  internasional  terletak
191 Sundhya  Pahuja,  “The  Postcoloniality  of  International  Law”; Harvard  International  Law Journal; Harvard USA ; Vol. 46, No 2, 2005 , hlm.462.
192 Ige  F.  Dekker and Wouter  G.  Werner, Governance  and  International  Legal  Theory ,  Leiden, Martinus Nijhoff  Publishers,2004, hlm.15.
193 H. Bull, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics (London and Basingstoke, Macmillan, 1977, hlm. 254
pada  fakta. 194 Disamping  itu  negara-negara  dalam  konteks  partisipasi  dalam mewujudkan  hubungan  internasional  didasarkan  pada  pemahaman  kesamaan kedaulatan,  sehingga  dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  internasional dapat mewujudkan hubungan yang bersifat universal. 195
Dalam  persoalan  persoalan  yang  berkaitan  dengan  hukum  internasonal ditekankan  juga  bahwa... relevant  international  law  in  this  context  includes prohibitions on use of force; prohibitions on interference in the international affairs of another  state,  prohibitions  on  provision  of  assistance  to  terrorists,  international humanitarian law, international human rights law, and the prohibition of genocide . 196
Dapat  dijelaskan  bahwa  hukum  internasional  juga  mengatur  persoalan  mencakup larangan  penggunaan  kekuatan;  larangan  campur  tangan  dalam  urusan  internasional negara  lain,  larangan  pemberian  bantuan  kepada  teroris,  hukum  humaniter internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan larangan genosida.
Dari penjelasan di atas dipahami bahwa antar kedaulatan dan sifat universalitas hukum  internasional  saling  mendukung  selama  prinsip  kedaulatan  diterapkan  secara proporsional.  Dipahami  juga  bahwa  sebenarnya  kedaulatan  dan  kesederajatan  negara merupakan  atribut  yang  melekat  pada  negara  merdeka  sebagai  subyek  hukum internasional.  Pengakuan  terhadap  kedaulatan  negara  dan  kesederajatan  antar  negara juga  merupakan  dasar  bagi  personalitas  negara  dalam  sistem  hukum  internasional. 197
Kedaulatan  mendasari  beberapa  hak  yang  diakui  oleh  hukum  internasional  seperti misalnya;  hak  kesederajatan  (equality),  yurisdiksi  wilayah  ( territorial  jurisdiction ), hak  untuk  menentukan  nasionalitas  bagi  penduduk  di  wilayahnya,  hak  untuk
194 Lihat Sundhya Pahuja, Op.cit, hlm. 461-462.
195 Ibid  ;  dengan  penjelasan  lebih  lanjut.. that  those  who  had  been  excluded  from  the  realm  of sovereignty  were  now  included  and  could  participate  in  the  international  system  on  the  footing  of sovereign equals; It could be argued, though, that, given the fact international law had already become universally  applicable  during  the  period  of  colonization  as  thedeterminative  system  of  law  governing relations over the whole of the globe,this shift was not a shift toward universality as such, but instead from  one  universalism  to  another.  This  shift  would  then  illustrate  the  postcoloniality  of  international law.
196 Thomas J. Biersteker  et al, International  Law and International  Relations  Bridging theory and practice, New York, Routledge, 2007, hlm.35
197 Ian Brownlie, Principles of Public International Law . Fourth Edition. Oxford : Clarendon Press, 1990, hlm 287
mengijinkan  dan  menolak  atau  melarang  orang  untuk  masuk  dan  keluar  dari wilayahnya, hak untuk melakukan nasionalisasi. 198

## IV. PENUTUP
1. Bahwa  kedaulatan  suatu  negara  merupakan  atribut  dari  negara  merdeka  dan digunakan  oleh  negara  tersebut  untuk  mengatur  kehidupan  rakyatnya  dan melindungi wilayahnya disamping itu juga untuk dapat dijadikan sarana dalam melakukan  hubungan  internasional  yang  diatur  oleh  sistem  hukum internasional.
2. Dalam filsafat positivisme dikatakan bahwa hukum internasional dikonsepsikan  sebagai a  set  of  rules yang  netral  dan  tidak  berpihak  yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat internasional. oleh karenanya dengan  sifat  universalitasnya  sistem  hukum  internasional  dapat  menjaga keberadaan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku  :
Bederman J David , The Spirit of International Law, Georgia USA, The University of Georgia Press, 2002;
Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Bandung , Alumni, 2011;
Blandine  Kriegel  et.al, The  State  and  The  Rule  of  Law ,  New  Jersey,  Princeton  University Press, 1995;
C.G  Weeramantry, Universalising  International  Law ,  Netherlands,  Martinus  Nijhoff Publishers, 2003;
Diaz  J.  Clarence, International  Law  and  International  Relations ; Bridging  Theory  and Practice ; from competition to  complementarity , New York, Routledge, 2007
Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, Dan Ratifikasi ), Bandung, Alumni, 2011;
Eddy  Purnama, Negara  Kedaulatan  Rakyat,  Analisis  Terhadap  Sistemm  Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain , Bandung, Nusamedia, 2007;
198 R.C.  Hingorani, Modern  International  Law .  Second  Edition.  New  Delhi:  Oxford  &  IBH Publishing Co, 1982, hlm 117-118
FX Adji Samekto,et al. Integrasi Kepentingan Kapitalisme dalam Hukum Internasional di Era Globalisas i;(Peran  Hukum  Dalam  Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  Kenyataan Harapan dan Tantangan) , Bandung ,PT Remaja Rosdakarya, 2013;
H.  Bull, The  Anarchical  Society:  A  Study  of  Order  in  World  Politics (London  and Basingstoke, Macmillan, 1977;
Ian  Brownlie, Principles  of  Public  International  Law .  Fourth  Edition.  Oxford  :  Clarendon Press, 1990;
Ige  F.  Dekker and Wouter  G.  Werner, Governance  and  International Legal Theory ,  Leiden,
Martinus Nijhoff  Publishers,2004;
Malcolm  N.Shaw, International  Law ,  Sixth  edition,  Cambridge  UK,  Cambridge  University Pres, 2008;
Magstadt  Thomas, Nations  and  Goverments ,  Sixth  Edition,  Boston-USA,Wadsworth Publishing, 2011;
Mahendra Putra Kurnia, Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi , Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011
R.C.  Hingorani, Modern  International  Law .  Second  Edition.  New  Delhi:  Oxford  &  IBH Publishing Co, 1982;
Thomas J. Biersteker et al, International Law and International Relations Bridging theory and practice, New York, Routledge, 2007;
Yudha Bhakti, Imunitas Kedaulatan Negara, Di Forum Pengadilan Asing , Bandung,  Alumni, 1999;
Jurnal :
Kal Raustiala, “The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and  the  Future  of  International  Law,”  Research  Paper  No.  02-26,  UCLA  School  of Law;
Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer” Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012
Sundhya  Pahuja,  “The  Postcoloniality  of  International  Law”; Harvard  International  Law Journal; Harvard USA ; Vol. 46, No 2, 2005 .