## Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh
Teuku Firmansyah Alumnus Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala fteuku16@yahoo.co.id
Abstrak: Kontrak  penggunaan  jasa  konstruksi  tidak  terlepas  dari  persoalan hukum  manakala  para  pihak  melakukan  wanprestasi  terhadap  kesepakatan yang  telah  disepakati.  Perselisihan  yang  terjadi  memerlukan  solusi  untuk menyelesaikannya.  Untuk  menentukan  bentuk  penyelesaian  sengketa  jasa konstruksi  sangat  tergantung  kepada  isi  perjanjian  yang  telah  disepakati bersama.  Namun  dari  14  kontrak  jasa  konstruksi  antara  Pejabat  Pembuat Komitmen  dengan  Penyedia  Jasa  hanya  4  kontrak  yang  menyebutkan  bentuk penyelesaiannya  yakni  di  Pengadilan,  sementara  yang  lain  mengabaikannya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Mengapa  tidak  dicantumkan penyelesaian  sengketa  dalam  kontrak  konstruksi?Apa  hambatan  dalam penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  ?Apa  akibat  hukum  jika  penyelesaian sengketa jasa kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu?Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris  dengan menggunakan  data  primer,  data  sekunder  yakni  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder  dan  data  tertier.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa alasan  yang  mendasari  tidak  dicantumkan  tempat  penyelesaian  adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Hambatan  yang  dihadapi  dalam menyelesaikan  sengketa  jasa  konstruksi  yaitu  :  Pertama,  Waktu  Terlalu Singkat,  kedua,  Berganti  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  ketiga,  Disibukkan dengan  Rutinitas  masing-masing.  Keempat,  Kemampuan  Komunikasi  yang
Belum Memadai. Konsekuensi hukum yang muncul bila penyelesaian sengketa secara  non  litigasi  tidak  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  dapat  membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jasa Konstruksi
Abstract: Contracts  for  the  use  of  construction  services  are  inseparable  from legal issues when the parties make a breach of an agreed agreement. Disputes that occur require a solution to solve them. To determine the dispute resolution form of construction services is highly dependent on the contents of agreements that have been agreed upon. However, of the 14 construction service contracts between  the  Committing  Officer  and  the  Service  Provider,  only  4  contracts specify  the  settlement  in  the  Court,  while  others  ignore  it.  This  study  aims  to find  out  why  not  mention  the  settlement  of  disputes  in  construction  contracts? What are the barriers in the settlement of construction service disputes? What are  the  legal  consequences  if  the  settlement  of  construction  service  contract dispute is not settled non litigation first? This research uses empirical juridical research  method  using  primary  data,  secondary  data  that  is  primary  law material  and  secondary  law  material  and  tertiary  data.  The  result  of  the research shows that the underlying reason is not the place of completion is the lack  of  understanding  of  the  law,  prioritizing  the  manufacture  technique,  is familiar with the existing contract format and the absence of standard reference from  the  Ministry  of  Public  Works.  The  obstacles  encountered  in  resolving construction  service  disputes  are:  First,  Time  Too  Short,  second,  Switch  to Committing Officer, third, Busy with each Routine. The legal consequences that arise when a non-litigation dispute resolution is not done in advance is to make written  approval  of  the  dispute  settlement  procedure,  including  for  making court settlement possible.
Keyword : Dispute Resolution, Construction Services

## PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  tidak  dapat  dipisahkan  dari  adanya keterlibatan  berbagai  pihak  di  dalamnya.  Menurut  Andrian  Sutendi, pengadaan  barang  dan  jasa  melibatkan  beberapa  pihak,  yaitu  pihak pembeli  atau  Pengguna  dan  pihak  penjual  atau  penyedia  barang  dan  jasa. Pembeli  atau  pengguna  barang  dan  jasa  adalah  pihak  yang  membutuhkan barang  dan  jasa.  Dalam  pelaksanaan  pengadaan,  pihak  pengguna  adalah  pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat  barang  atau  melaksanakan  pekerjaan  tertentu.  Pengguna  barang  dan jasa  dapat  merupakan  suatu  lembaga/organisasi  dan  dapat  pula  orang perseorangan.  Pihak  pengguna  yang  merupakan  lembaga  seperti  Instansi S
Pemerintah  (Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Provinsi,  Pemerintah  Kabupaten, Pemerintah  Kota),  badan  usaha  (BUMN,  BUMD,  Swasta),  dan  organisasi masyarakat.  Adapun  yang  tergolong  orang  perseorangan  adalah  individu  atau orang yang membutuhkan barang dan jasa (Sutendi, 2009: 4).
Para pihak yang terlibat, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia  Jasa  dapat  melakukan  hubungan  hukum  melalui  kontrak  yang  telah disepakati  bersama.  Hubungan  hukum  merupakan  suatu  hubungan  di  antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, di mana dalam setiap hukum selalu terdapat  hak  dan  kewajiban  (Machmudin,  2003:  49).  Hubungan  hukum  dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk meminta kepada pihak lain, begitu juga kedua belah pihak mempunyai kewajiban sesuatu kepada pihak lain(Machmudin, 2003: 50).
Manakala terjadinya suatu kerugian sebagai akibat dari salah satu pihak, maka  pihak  yang  lain  dapat  menuntut  kembali  segala  kerugian  yang  terjadi  di antara  mereka  berdua.  Oleh  karenanya,  para  pihak  yang  ingin  mengikatkan dirinya kepada suatu hal tertentu dengan  orang lain dalam kehidupannya perlu selalu  disertai  dengan  kontrak.  Dengan  kata  lain  mereka  dapat  membuat perjanjian terhadap kesepakatan-kesepakatan tertentu yang disepakati bersama.
Keberadaan  kontrak  memiliki  kontribusi  penting  bagi  mereka  yang membuatnya,  tidak  terkecuali  bagi  penyedia  jasa  dan  pejabat  pembuat komitmen  dalam  pelaksanaan  jasa  konstruksi.  Hal  ini  bertujuan  supaya hubungan  hukum  yang  mereka  bangun  bersama  memiliki  dasar  yang  kuat baginya.  Apabila  suatu  saat  terjadinya  wanprestasi  terhadap  kesepakatan tersebut dapat merujuk kepada kesepakatan yang telah mereka setujui bersama.
Dalam  perikatan  sering  dikenal  sebuah  teori  yang  disebut  dengan  teori pactasunt  servanda .  Artinya  setiap  kontrak  yang  dibuat  secara  sah  dan  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan  kebiasaan  dan  kelayakan, maka  klausul  kontrak  mengikat  para  pihak  yang  membuatnya.  Kekuatan mengingatnya  sama  dengan  kekuatan  mengingatnya  sebuah  Undang-Undang (Fuady, 2013: 210-211).
Klausul-klausul  itulah  yang  menjadi  dasar  bagi  pihak  dalam melaksanakan  hubungan  hukum  antara  dirinya  dengan  pihak  lain.  Dalam konteks penggunaan jasa konstruksi, para pihak yang terlibat di dalamnya yakni Pejabat  Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa terikat pada klausul  yang telah disepakati. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, klausul perjanjian itulah yang menjadi acuan utama bagi mereka. Baik itu batas pembayarannya, denda yang dibebankan dalam hal terjadinya wanprestasi maupun bentuk penyelesaian yang digunakan manakala terjadinya sengketa di bidang jasa konstruksi.
Untuk  menyelesaikan  sengketa  konstruksi  sangat  ditentukan  oleh perjanjian  yang  dibuat  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  bersama  dengan penyedia  jasa  konstruksi.  Semua  hal  yang  menyangkut  pengerjaan pembangunan berdasarkan APBN disepakati bersama antara kedua belah pihak
dalam  kontrak,  termasuk  pola  penyelesaian  perkara  manakala  tidak  sesuai dengan  yang  sepakati  dalam  kontrak.  Namun  dalam  kenyataannya,  kontrak konstruksi  tidak  dicantumkan  bentuk  penyelesaian  apabila  terjadi  sengketa antara Pejabat Pembuat Komitmen bersama penyedia jasa. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
No  Nomor Kontrak Penyelesaian 1 HK.02.03/CTR-BR.A2/01/APBN/2017 Tidak 2 HK.02.03/CTR-BR.A2/01/APBN/2017 Tidak 3 HK.02.03/Br.BR.A3/010/APBN/2017 Tidak 4 HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.I/11/APBN/2017 Tidak 5 HK.02.03/Br. A3/013/APBN/2017 Tidak 6 HK.02.03/CTR-Br.A2/01/APBN/2017 Tidak 7 HK.02.03/CTR-Bb1.PJN.I/11/APBN/2017 Tidak 8 HK.02.03/Br.A3/209/MYC/APBN/2017 Pengadilan 9 HK.02.03/Bb1.PJN.II/06/ /APBN/2018 Tidak 10 HK.02.03/Bb1.PJN.II/08/ /APBN/2018 Tidak 11 HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/08/APBN/2018 Pengadilan 12 HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/09/APBN/2018 Pengadilan 13 HK.02.03/Bb1.PJN.II/015/ /APBN/2018 Tidak 14 HK.02.03/CTR-Bb.1.PJN.I/17/APBN/2018 Pengadilan
Mayoritas  kontrak  tersebut  tidak  menyebutkan  bentuk  penyelesaian yang  ditempuh  oleh  para  pihak,  apakah  diselesaikan  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan.  Di  samping  itu,  data  di  atas  tidak  mencantumkan  penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai model alternative penyelesaian sengketa. Dari 14  kontrak  hanya  empat  kontrak  yang  menyebutkan  secara  jelas  tempat penyelesaian  di  pengadilan.  Sementara  yang  lainnya  tidak  menyebutkan sehingga menimbulkan persoalan dimana penyelesaian sengketa konstruksi jika suatu  saat  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan.Berdasarkan  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  mengkaji  tentang  pola  penyelesaian  sengketa  jasa konstruksi  yang  tidak  menyebutkan  bentuk  penyelesaian  dalam  kontrak, hambatana  dalam  penyelesaian  jasa  konstruksi  dan  akibat  hukum  jika penyelesaian  jasa  konstruksi  tidak  diselesaikan  melalui  mediasi.  Penelitian dilakukan di  Banda Aceh. Untuk memperoleh data akan dilakukan wawancara dengan 2 orang Penyedia Jasa dan 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen.

## PEMBAHASAN
Mayoritas  kontrak  jasa  konstruksi  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat Komitmen  dengan  Penyedia  Jasa  konstruksi  tidak  menyebutkan  tempat penyelesaian  kasusnya.  Hal  ini  memberikan  peluang  bagi  para  pihak  untuk memilih penyelesaian perkaranya. Para pihak dimungkin menyelesaikan di luar
maupun di pengadilan. Hal ini dikarenakan tidak adanya point yang disebutkan dalam perjanjian. Oleh karenanya para pihak tidak terikat pada perjanjian selain yang disetujui dan disepakati bersama.
Terdapat  empat  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1320, yaitu (Khairandy, 2013: 152):
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
Syarat  sahnya  perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan  mereka  yang mengikatkan  dirinya  pada  perjanjian.  Dengan  mengikatnya  dirinya  pada perjanjian  secara  langsung  para  pihak  telah  menyetujui  terhadap  kesepakatan tersebut. Sebaliknya, apabila mereka tidak menyetujuinya secara otomatis tidak ada keharusan bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya.
Hal  ini  dapat  dipahami  karena  system  yang  dianut  dalam  hubungan kontrak adalah system terbuka ( open system ). Artinya setiap orang bebas untuk mengadakan  perjanjian,  baik  yang  sudah  diatur  maupun  yang  belum  diatur dalam UU. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang  menentukan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya  (HS, 2015: 7).
Menurut  Salim  HS,  ketentuan  Pasal  1338  BW  memberikan  kebebasan kepada para pihak untuk (HS, 2015: 7-8):
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  yang  menentukan  dan membuat  perjanjian  adalah  para  pihak.  Para  pihak  diberikan  kebebasan  untuk menentukan  pelaksanaan  dan  syarat-syarat  yang  mereka  inginkan  serta  para pihak  dapat  membuat  atau  tidaknya  perjanjian.  Menurut  Munir  Fuady,  asas kebebasan  berkontrak  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk membuat  atau  tidak  membuat  kontrak,  demikian  juga  kebebasan  untuk mengatur  sendiri  isi  kontrak    (Fuady,  2002:  12).  Hal  yang  hampir  sama dinyatakan  oleh  Subekti.  Menurutnya,  orang  leluasa  membuat  perjanjian  apa saja, asal tidak melanggar ketertiban  (Subekti, 2005: 128).
Ketika  perjanjian  dan  substansi  perjanjian  disepakati  bersama, konsekuensi hukum adalah dapat mengikat para pihak di dalamnya. Pasal 1313 BW  menentukan  bahwa  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  di  mana  satu  orang atau  lebih  mengikatkan  diri  terhadap  sutu  orang  atau  lebih.  Berdasarkan formulasi Pasal 1313 BW, Y. Witanto menyatakan suatu perjian selalu ada dua pihak  yang  saling  berhadapan  untuk  saling  mengikatkan  dirinya,  baik  karena
hubungan  sepihak  maupun  karena  hubungan  yang  bersifat  timbal  balik (Witanto, 2012: 140).
Dalam konteks kontrak jasa konstruksi yang tidak menyebutkan tempat penyelesaiannya tidak dapat dipaksakan untuk diselesaikan di pengadilan. Para pihak  tidak  terikat  dengan  itu.  Oleh  karenanya  dapat  saja  menyelesaikan  di pengadilan    maupun  tidak.  Kesepakatan  para  pihak  pasca  terjadinya  kasus sangat menentukan tempat penyelesaiannya.
Terdapat  beberapa  alasan  yang  merupakan  faktor  para  pihak  yakni Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Penyedia  Jasa  tidak  memasukkan  klausul penyelesaian sengketa konstruksi, yaitu:
1. Pemahaman hukum yang kurang
Sebagian besar para pihak yang terlibat dalam kontrak jasa konstruksi bukan  berasal  dari  mereka  yang  berpendindidikan  hukum.  Kebanyakan  dari mereka  berpendidikan  teknik  sipil.  Akibatnya,  kontrak  yang  dibuat  tidak memperhatikan  konsekuensi  hukum  bila  suatu  saat  terjadinya  kasus-kasus hukum  di  kemudian  hari.  Hal  ini  memberikan  dampak  negatif  kepada  mereka karenaa berakibat fatal manakala terjadinya konflik di antara mereka berdua.
Untuk  mengatasi  pemahaman  hukum  yang  masih  sangat  kurang, perlu  dilakukan  sosialisasi  secara  terus  menerus  supaya  dapat  memahami format  dan  cara  menyusun  kontrak  yang  baik.  Strategi  ini  sangat  perlu dilakukan  agar  dapat  meminimalisir  kerugian  yang  akan  terjadi,  baik  kerugian Negara maupun kerugian yang akan dialami oleh penyedia jasa  (Ahmad Yani, wawancara, 9 April 2018).
Menurut  Achmad  Ali,  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan memiliki  peran  penting  agar  Undang-Undang  hukum  yang  diatur  di  dalamnya benar-benar  efektif  berlakunya  (Achmad  Ali,  2012:  144).  Dengan  demikian, maka upaya ini perlu dilakukan secara terus menerus agar aturan hukum dapat dilaksanakan secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Lebih memprioritaskan teknik pembuatan Proyek
Kontrak  yang  dibuatkan  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan Penyedia  Jasa  lebih  memprioritaskan  pada  teknik  pembuatannya.  Biasanya yang  ditentukan  dalam  kontrak  hanya  batas  waktu  penyelesaiannya,  proses pembayarannya, dan bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan proyek pembangunan.  Sementara  tempat  penyelesaian  sengketa  kurang  mendapatkan perhatian dari para pihak (Zulkarnen, wawancara, 8 April 2018).
3. Sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada
Dalam membuat kontrak jasa konstruksi, para pihak sudah cenderung menggunakan format yang sudah sering digunakan. Format tersebut diikuti oleh pihak-pihak  yang  lain  dalam  membuatkan  kontak  di  bidang  konstruksi.  para pihak  tanpa  memikirkan  persoalan  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari (Muyassir,  wawancara,  12  April  2018).  Oleh  karenanya,  jalan  pintas  yang digunakan  selama  ini  harus  dipertimbangkan  kembali  sebelum  melakukannya.
Pertimbangan-pertimbangan  secara  matang  sangat  dibutuhkan  bagi  para  pihak yang membuatnya.
4. Tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum Format kontrak di bidang jasa konstruksi tidak memiliki acuan baku dalam  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum.  Oleh  karenanya,  Pejabat  Pembuat Komitmen dapat membuatnya sendiri sesuai dengan keinginan dan hal-hal lain yang  ingin  diperjanjikan.  Oleh  karenanya,  bukanlah  hal  yang  mustahil  jika dalam  kontrak  konstruksi  ada  yang  membuat  klausul  tempat  penyelesaiannya dan tidak (Prajitno Djojowisastro, wawancara, 15 April 2018).
5. Belum Menganggap Penting
Baik pengguna maupun penyedia jasa konstruksi belum menganggap penting pencantuman tempat penyelesaian sengketa jika tejadi persoalan dalam kontrak  konstruksi.  hal  ini  apabila  terjadinya  sengketa  di  kemudian  hari  dapat menunjukkan  kontrak  sebagai  bukti  adanya  hubungan  hukum  di  antara  para piha. Di samping itu, anggapan dari penyedia dan pengguna jasa bahwa kontrak konstruksi  menjadi  perbuatan  hukum  yang  apabila  wanprestasi  terhadap prestasi  tersebut  dapat  diajukan  gugatan  kepada  pengadilan  yang  berwenang. Walaupun  tidak  mencantumkan  tempat  penyelesaiannya,  tetapi  dapat  memilih sendiri,  baik  diselesaikan  di  pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan  (Yusdi, wawancara, 14 April 2018).

## A. Hambatan Penyelesaian Sengketa Konstruksi
Mediasi  merupakan  salah  satu  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan yang sering dipraktekkan oleh masyarakat.  Model  penyelesaian perkara  secara mediasi  melibatkan  pihak  ketiga  yang  dinamakan  dengan  mediator.  Pihak ketiga  bersifat  netral  dan  imparsial  dalam  menengahi  para  pihak  yang berperkara.  Kehadirannya  hanya  memberikan  pandangan  dan  masukan  untuk menyelesaikan  perkara  yang  sedang  dihadapi  para  pihak  yang  bertikai. Konsensus atau kesempatan ditentukan oleh para pihak.
Pelaksanaan mediasi tidak selalu dapat terlaksana dengan baik, akan tetapi akan  ditemukan  berbagai  dinamika  dan  persoalan  yang  harus  dihadapi. Problematika  yang  muncul  pada  saat  proses  mediasi  menjadi  hambatan tersendiri sehingga dapat mempengaruhi hasil dari mediasi. Begitu juga dalam pelaksanaan mediasi di bidang jasa konstruksi. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia  Jasa  memiliki  berbagai  persoalan  sehingga  dapat  mengakibatkan terhambatnya  proses  mediasi.  Adapun  hambatan  yang  terjadi  pada  proses mediasi adalah sebagai berikut:
1. Waktu Terlalu Singkat
Persoalan  lain  yang  sering  sekali  terjadi  dan  harus  dihadapi  oleh  para pihak  adalah  singkatnya  waktu  untuk  memediasikan.  Hal  ini  dikarenakan munculnya  sengketa  jasa  konstruksi  menjelang  berakhirnya  anggaran. Akibatnya pelaksanaan penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan
negosiasi, mediasi dan lain sebagaimana tidak berjalan secara maksimal (Abdul Aziz, wawancara, 15 April 2018).
Apalagi  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  perlu adanya  tahapan-tahapan  yang  dilalui,  seperti  melakukan  somasi  kepada penyedia  jasa  supaya  dapat  menyelesaikan  pembangunan  secepat  mungkin. Kadangkalanya  ada  iktikad  tidak  baik  sehingga  tidak  menghadirinya.  Oleh karenanya, berbagai persoalan tersebut dapat menghambat proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi (Fathurrahman, wawancara, 2 April 2018).
2. Berganti Pejabat Pejabat  pembuat  komitmen  sering  digantikan  dengan  orang  lain sehingga  akan  sangat  sulit  untuk  diundang  secara  bersama  dengan  penyedia jasa.  Biasanya  jikalau  dipindahkan  ke  tempat  lain  dengan  posisi  yang  lebih rendah akan semakin mempersulit persoalan (Pouna Faisal, wawancara, 1 April 2018).
3. Disibukkan dengan Rutinitas Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Penyedia  Jasa  merupakan  pihak  yang paling  berperan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi. keterlibatan kedua pihak tersebut menjadi hakikat dari proses penyelesaiannya. Ketidakhadirannya  dapat  berakibat  fatal  karena  tidak  adanya  pihak  yang  akan dimediasikan. Biasanya kedua pihak tersebut sangat sulit untuk bertemu. Hal ini dikarenakan  adanya  kesibukan  dan  rutinitas  yang  dilaksanakan  setiap  harinya. Sehingga  mengakibatkan  pertemuan  mereka  dapat  berselang  dalam  jangka waktu  yang  relatif  lama  (Ahmad  Yani,  wawancara,  Penyedia  Jasa,  2  April 2018).

## B. Konsekuensi  Hukum  Penyelesaian  Konstruksi  yang  Tidak Diselesaikan Secara Non Litigasi
Suatu  kontrak  yang  dibuat,  tidak  selamanya  dapat  berjalan  dengan mulus, adakalanya kontrak yang telah dipersiapkan dengan sedemikian lengkap dan  rinci  ternyata  dalam  praktiknya  menghadapi  banyak  kendala,  baik  yang disebabkan  oleh  faktor  internal  dari  para  pelaku  kontrak  sendiri,  maupun disebabkan oleh faktor eksternal (Witanto, 2012:152). Dalam hukum perikatan, ketidaksesuaian  pelaksanaan  yang  diperjanjian  dalam  suatu  kontrak  disebut juga dengan wanprestasi.  Menurut Ray Widjaya. wanprestasi  merupakan tidak melakukan  prestasi  atau  melakukan  prestasi,  tetapi  yang  dilaksanakan  tidak tepat  waktu  dan  tidak  sesuai  dengan  yang  seharusnya.  Jadi,  debitur  telah melakukan  wanprestasi  karena  dia  tidak  atau  terlambat  melaksanakan  prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum  atau  tindakan  melawan  hukum terhadap  kreditur,  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah onrechtmatigedaad (Widjaya, 2003: 77).
Dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  instansi  pemerintah  tidak  jauh berbeda dengan kontrak-kontrak pada umumnya, selalu memiliki potensi bahwa pelaksanaannya  akan  menemui  kendala  dan  masalah,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan timbulnya kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena para pihak dalam  kontrak  pengadaan  barang/jasa  adalah  pemerintah  selaku  pengguna barang/jasa  dan  pihak  swasta  selaku  penyedia  barang/jasa,  maka  para  pihak tersebutlah  yang  akan  memiliki  potensi  mengalami  kerugian  dari  hubungan kontraktual yang dibuat (Witanto, 2012: 152).
Dalam  konteks  pengadaan  barang  dan  jasa,  pemerintah  dalam  hal  ini pejabat  pembuat  komitmen  menjadi  salah  satu  subjek  hukum  perdata  dalam membangun  hubungan  hukum  dengan  penyedia  jasa.  Menurut  Purwosusilo, kedudukan  Pemerintah  dalam  pergaulan  hukum  privat  tidak  berbeda  dengan subjek hukum privat lainnya yakni orang maupun badan hukum. Sebagai subjek hukum  perdata  pemerintah  dapat  mengikatkan  dirinya  dengan  pihak  ketiga dalam  hal  ini  penyedia  barang  atau  jasa.  Hak  dan  kewajiban  masing-masing pihak,  sampai  kepada  prosedur  pelaksanaannya  harus  diatur  secara  jelas  dan dituangkan dalam bentuk kontrak (Purwosusilo, 2014: 93-94).
Kontrak  itulah  yang  akan  menjadi  pedoman  ( standart  of  conduct )  bagi pihak-pihak  yang terlibat. Apapun  yang terjadi harus mengacu kepada kontrak yang  telah  disepakati  bersama,  termasuk  pola  penyelesaian  jika  terjadinya wanprestasi pada masa yang akan datang.
UU  Nomor  1  tentang  Jasa  Konstruksi  memprioritaskan  penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam hal adanya sengketa konstruksi. Ada beberapa tahapan yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi bila terjadi sengketa, yaitu:
Pertama ,  musyawarah  untuk  mencapai  kemufakatan.  Hal  ini  diatur dalam  Pasal  88  Ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  2017  yang  menentukan  bahwa Sengketa  yang  terjadi  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  diselesaikan  dengan prinsip dasar musyawarahuntuk mencapai kemufakatan.
Kedua , menyelesaikan sesuai dengan isi kontrak jasa konstruksi. Dalam hal  musyawarah  tidak  mencapai  kesepakatan,  langkah  selanjutnya  adalah menyelesaikan  sesuai  dengan  mekanisme  yang  diatur  dalam  kontrak  jasa konstruksi  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  88  Ayat  (2)  yang menentukan bahwa Dalam  hal  musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  tidak  dapat  mencapai  suatukemufakatan,  para  pihak  menempuh tahapan  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  tercantum  dalamKontrak  Kerja Konstruksi.
Ketiga ,  membuat  perjanjian  tertulis.  Pasal    88  Ayat  (3)  UU  Nomor  2 Tahun  2017  menyatakan  bahwaDalam  hal  upaya  penyelesaian  sengketa  tidak tercantum  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  sebagaimanadimaksud  pada  ayat (2), para pihak  yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
Tahapan-tahapan  tersebut  merupakan  perintah  UU  yang  mengikat semua  warga  negara.  Namun  dalam  ketentuan  itu  tidak  menyebutkan konsekuensi  hukum  bila  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam UU Jasa Konstruksi. Artinya dalam ketentuan tersebut tidak memberikan sanksi kepada  pihak-pihak  yang  tidak  memanfaatkan  mekanisme  musyawarah  dalam menyelesaikan sengketa konstruksi.
Akibat  hukum  yang  muncul  bila  penyelesaian  sengketa  secara  non litigasi  tidak  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  dapat  dibuatkan  persetujuan secara tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Ketentuan ini  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menyetujui  tatacara  dan mekanisme  yang  ditempuh  untuk  menyelesaikan  persoalan  mereka.Termasuk para  pihak  dapat  meminta  supaya  penyelesaian  ditempuh  melalui  pengadilan (Ahmad Yani, wawancara, Penyedia Jasa, 2 April 2018).
Persetujuan  penyelesaian  sengketa  secara  tertulis  ini  sangat  penting manakala proses di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan damai. Karena penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  tidak  selamanya  menghasilkan  hasil yang maksimal. Adakalanya buntu sehingga tidak berakhir dengan kesepakatan perdamaian  yang  dapat  mengakhiri  sengketa  para  pihak.  Sebaliknya,  tidak menutup  kemungkinan  sengketa  yang  menimpa  para  pihak  dapat  diakhiri dengan perdamaian. Hal ini sangat tergantung pada keinginan yang berasal dari pihak-pihak.  Jika  keduanya  menyepakati  suatu  hal  tertentu,  dapat  dipastikan perkara tersebut dapat segera berakhir.  Berbeda halnya jika pihak-pihak masih pada  pendiriannya  masing-masing-masing  dapat  dipastikan  sengketa  yang dihadapi  akan  semakin  lama.  Dengan  kata  lain  berhasil  atau  tidaknya  mediasi sangat dipengaruhi oleh keinginan para pihak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  alasan  yang  mendasari  tidak dicantumkan  tempat  penyelesaian  adalah  pemahaman  hukum  yang  kurang, lebih  memprioritaskan  teknik  pembuatannya,  sudah  terbiasa  dengan  format kontrak  yang  ada  dan  tidak  adanya  acuan  yang  baku  dari  Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  belum  menganggap  penting.Penyelesaian  sengketa  jasa konstruksi  yang  tidak  menyebutkan  klausul  bentuk  penyelesaian  sengketa dalam  hal  terjadinya  sengketa  sangat  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak.  Para pihak  dapat  memilih  sendiri  pola  penyelesaiannya,  baik  diselesaikan  di Pengadilan  maupun  di  luar  Pengadilan.  Hal  ini  sangat  tergantung  kesepakatan para pihak yang terlibat.  Dalam hukum perikatan menentukan bahwa perjanjian mengingat para pihak. Selama tidak membuat komitmen pola penyelesaiannya dapat memilih sendiri sesuai dengan keinginannya. Hambatan  yang ditemukan dalam  proses  penyelesaian  sengketa  jasa  konstruksi  adalah  sebagai  berikut: Pertama , Waktu Terlalu Singkat, kedua , Berganti Pejabat Pembuat Komitmen, ketiga ,  Disibukkan  dengan  Rutinitas  masing-masing. Keempat ,  kemampuan
komunikasi  yang  belum  memadai.  Konsekuensi  hukum  yang  muncul  bila penyelesaian secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu tidak dikenakan sanksi  bagi  para  pihak.  Akan  tetapi  para  pihak  dapat  membuat  persetujuan secara  tertulis  mengenai  tata  cara  penyelesaian  sengketa,  termasuk menyelesaikan perkara di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady, M. (2002). Pengantar HukumBisnis . PT. Citra Aditya Bakti. Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum . Kencana. HS,  S.  (2015). Hukum  Kontrak  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Sinar Grafika.
Khairandy,  R.  (2013). Hukum  Kontrak  Indonesia  dalam  Perspektif Perbandingan . Grafika. Machmudin,  D.  D.  (2003). Pengantar  Ilmu  Hukum  Sebuah  Sketsa .  Refika Aditama. Muyassir, wawancara, 12 April 2018. Pouna Faisal, wawancara, 1 April 2018. Prajitno Djojowisastro, wawancara, 15 April 2018. Purwosusilo. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa . Kencana. Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata . PT. Intermasa. Sutendi,  A.  (2009). Aspek  Hukum  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan  Berbagai Permasalahannya . Sinar Grafika.
Widjaya, I. G. R. (2003). Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting, Teori dan Praktik) . Kesaint Blanc.
Witanto,  D.  Y.  (2012). Dimensi  Kerugian  Negara  dalam  Hubungan Kontraktual  (Suatu  Tinjaun  Terhadap  Risiko  Kontrak  dalam  Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah . Mandar Maju. Abdul Aziz, wawancara, 15 April 2018. Achmad  Ali,  W.  H.  (2012). Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap  Hukum . Kencana Prenada Media Group. Ahmad Yani, wawancara, 9 April 2018. Ahmad Yani, wawancara, Penyedia Jasa, 2 April 2018. Fathurrahman, wawancara, 2 April 2018. Yusdi, wawancara, 14 April 2018. Zulkarnen, wawancara, 8 April 2018.