## MENYOAL POLITIK KEKERABATAN DI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020

## Mudiyati Rahmatunnisa
Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

## Abstrak
Fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada Serentak di 270 wilayah di Indonesia pada 9 Desember 2020 kembali terjadi, bahkan dengan tren peningkatan yang  cukup signifikan jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015.  Banyak pihak  bersepakat  bahwa  fenomena  politik  kekerabatan  merupakan  salah  satu  sisi gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini.  Secara khusus, artikel ini bertujuan  untuk  menjelaskan  serta  menganalisis  berbagai  faktor  yang  telah berkontribusi pada munculnya fenomena politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020.  Selain  itu,  menjelaskan  pula  tentang  konsekuensinya  terhadap  proses demokratisasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut,  Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  literatur  sebagai teknik  pengumpulan  data.  Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa  tren  politik kekerabatan dengan berbagai variannya merupakan implikasi logis dari disfungsi partai politik serta kuatnya pragmatisme partai politik dalam meraih kemenangan kontestasi  elektoral.  Karakter  utama  dari  kekuasaan  yang self-perpetuated dan dampak dari “ name recognition ” atau “ brand name advantage ” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih yang permisif juga diyakini telah  berkontribusi  signifikan  terhadap  maraknya  politik  kekerabatan.  Sistem Pilkada  yang candidate  centered dan  ketiadaan  regulasi  yang  dapat  memitigasi praktek  politik  kekerabatan  juga  menjadi  penyebab  penting  lainnya  dalam peningkatan  tren  politik  kekerabatan  ini  pada  Pilkada  Serentak  2020.  Praktek politik  kekerabatan  berpotensi  mengakibatkan  proses  demokratisasi  di  Indonesia gagal dalam memfasilitasi potential benefits yang dijanjikan, jika tidak ada upaya memitigasinya.
Kata Kunci/Keywords: dinasti politik; pilkada; demokrasi; etika politik; rekrutmen politik.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung  (Pilkada)  di  Indonesia  telah menjadi  agenda  rutin  sejak  tahun  2005.  Di  satu  sisi,  Pilkada  diapresiasi  sebagai salah  satu  mekanisme  positif  dalam  konteks  penguatan  demokrasi  lokal (Sulistiyanto and Erb, 2009, p. 3; Hanif and Pratikno, 2012, p. 89). Namun, di sisi
lain,  pelaksanaannya  masih  diwarnai  oleh  berbagai  permasalahan  sebagaimana dikritisi banyak kalangan (Choi,  2007; Mboi, 2009;  Aspinall and As’ad, 2016) . Salah satu yang menjadi sorotan dalam setiap perhelatan Pilkada adalah munculnya fenomena  “politik kekerabatan”  yang secara umum  dipahami oleh banyak pihak sebagai fenomena kemunculan dan kemenangan pasangan pemimpin daerah yang memiliki  kekerabatan  dengan  seseorang  atau  sejumlah  orang  dalam  lingkaran kekuasaan  di  berbagai  institusi  politik  atau  pemerintahan,  baik  di  tingkat  Pusat maupun di Daerah.
Data  menunjukkan  bahwa  dibandingkan  dengan  perhelatan  Pilkada sebelumnya,  politik  kekerabatan  pada  Pilkada  Serentak  2020  menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pasca KPU RI merilis daftar pasangan calon kepala daerah  pada  Pilkada  Serentak  2020,  Lembaga  Riset  Nagara  Institute  (2020) mencatat terdapat 124 kandidat pada Pilkada Serentak 2020 yang terafiliasi dengan dinasti politik, dengan perincian sebagai berikut:
a. 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati;
b. 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota;
c. 5 calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur.
Catatan  menarik  lainnya  adalah  dari  total  124  kandidat  tersebut,  57 perempuan dan 29 di antaranya adalah istri dari kepala daerah sebelumnya.
Salah satu yang fenomenal pada Pilkada Serentak 2020 adalah pencalonan dan kemenangan anak dan menantu Presiden Joko Widodo – Gibran Rakabuming Raka pada Pilkada Kota Surakarta dan Bobby Nasution pada Pilkada Kota Medan. Bahkan, ini menjadi catatan tersendiri karena untuk pertama kalinya di Indonesia, seorang Presiden yang tengah menjabat, memiliki anak dan menantu yang menjadi Kepala Daerah terpilih.  Pola memunculkan anak atau menantu ini juga terjadi di Pilkada Kabupaten Kediri dan Sijunjung.
Selain  itu,  yang  menarik  lagi  adalah  di  Kota  Tangerang  Selatan,  di  mana terdapat  3  pasangan  kandidat  yang  semuanya  memiliki  kekerabatan  dengan  elite politik  Daerah  maupun  Nasional.  Adalah  pasangan  nomor  urut  03  –  Benyamin Dafnie dan Pilar Saga Ichsan di mana Pilar adalah anak dari calon Bupati Serang petahana, Ratu Tatu Chasanah. Sementara Ratu Tatu sendiri adalah adik kandung
dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah sekaligus ipar dari Wali Kota Tangerang  Selatan  saat  ini,  Airin  Rachmi  Diany.  Sementara  itu,  pasangan  calon wali  dan  wakil  walikota  dengan  nomor  urut  02,  yakni  Siti  Nur  Azizah  – Ruhamaben, di mana Siti Nurazizah adalah anak dari Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin. Selanjutnya, pasangan nomor urut 01 – Muhamad dan Rahayu Saraswati, di mana Saraswati merupakan keponakan dari Prabwo Subianto.
Pola yang lain dari politik kekerabatan yang terjadi di Pilkada Serentak 2020 adalah  dengan  memunculkan  istri  dari  petahana,  yakni  di  Pilkada  Provinsi Kepulauan  Riau,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Kabupaten  Banyuwangi  dan Kabupaten  Buru  Selatan.  Selain  istri,  ada  juga  yang  memunculkan  adik  dari petahana,  seperti  Pilkada  Kabupaten  Serang  dan  Kota  Makasar,  atau  keponakan, seperti halnya di Kota Tangerang Selatan, yakni Pilkada Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Kenawas  (2020)  mengkonfirmasi  meningkatnya  kandidat  yang  berafiliasi dengan  politik  kekerabatan  pada  akhirnya  akan  semakin  meningkatkan pertumbuhan  politik  kekerabatan  yang  menduduki  pos-pos  strategis  di  Daerah. Kenawas  mencatat  pertumbuhan  300  persen  dari  politik  kekerabatan  yang memenangkan Pilkada pada dalam kurun waktu  2015-2018, yakni sejumlah 117, dibandingkan dengan tahun 2013 sejumlah 39. Studi Nagara Institute (dalam The Indonesian  Institute,  2020)  juga  mengkonfirmasi  bahwa  sampai  dengan  Pilkada 2018,  dari  514  Daerah  Otonom  di  Indonesia,  80  (14,78%)  diantaranya  terpapar politik kekerabatan.Tren politik kekerabatan ini diperkirakan juga akan naik seiring dengan  kemenangan  para  kandidat  yang  terpapar  politik  kekerabatan  ini  dalam Pilkada Serentak 2020. Secara agregat, pada akhirnya pemenang Pilkada 2020 yang terpapar  politik  kekerabatan  ini,  akan  semakin  meningkatkan  jumlah  pemimpin daerah otonom yang terpapar politik kekerabatan.
Argumentasi  terkait  tren  kenaikan  politik  kekerabatan  tersebut  sejalan dengan  proposisi  yang  dibangun  oleh  Dal  Bo et  al .  (2009,  p.  3)  yakni  bahwa semakin banyak dinasti atau keluarga politik yang menguasai pucuk pimpinan baik di  pusat  maupun  di  daerah,  pada  akhirnya  akan  semakin  menumbuhkan  politik
kekerabatan  seiring dengan semakin meluasnya  arena politik  yang diduduki oleh mereka dan kerabatnya.
Banyak  pihak  bersepakat  memberikan  respon  negatif  terhadap  fenomena politik kekerabatan pada perhelatan Pilkada di Indonesia yang telah dilaksanakan beberapa  kali  sejak  2005  dan  memandangnya  sebagai  salah  satu  sisi  gelap demokratisasi di era reformasi Indonesia saat ini (Agustino, 2010; Purdey, Aspinall and As’ad, 2016; Sutisna, 2017). Apakah perspektif ini masih relevan untuk Pilkada Serentak  2020  yang  baru  lalu?  Mengapa  fenomena  ini  bisa  terjadi  dan  bahkan menunjukkan  tren  yang  semakin  meningkat?  Dengan  kata  lain,  faktor  apa  yang telah menyebabkan munculnya fenomena politik kekerabatan? Apa konsekuensinya  terhadap  proses  demokratisasi  yang  sedang  berlangsung  di Indonesia?  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  tiga  pertanyaan  mendasar tersebut dan merupakan fokus utama dalam artikel ini.
Sesungguhnya,  suksesi  dinastik  ( dynastic  succession )  terjadi  di  banyak profesi.  Namun,  perbedaan  signifikan  di  profesi  politisi  terutama  dalam  sistem demokrasi adalah pada mekanisme suksesi yang harus melewati proses kontestasi elektoral.  Inilah  dasar  argumentasi  mengapa  topik  ini  senantiasa  menarik  untuk didiskusikan.  Penulis  bersepakat  dengan  argumentasi  bahwa  salah  satu  prinsip penting yang terlanggar dan menjadi kritik banyak pihak terkait suksesi dinastik ini adalah  proses  kontestasi  elektoral  yang  menjadi  tidak  fair  dan  menawarkan beragam  privileges  kepada  kandidat  yang  terpapar  politik  kekerabatan  (Besley 2005, dalam Geys and Smith, 2017, p. 475). Pada kondisi ini, kompetisi yang fair salah  satu  kriteria  penting  pemilihan  umum  yang  berintegritas  tidak  terpenuhi, sebagaimana dinyatakan oleh Pippa Norris (2015, dalam Rahmatunnisa, 2017, p. 4) dalam bukunya yang berjudul “ Why Electoral Integrity Matters ”. Demikian juga dikemukakan oleh Elkit dan Svensson (1997, p. 34) terkait pentingnya prinsip free and  fair  election  sebagai  prinsip  penting  pemilu  berintegritas  dalam  rangka membentuk pemerintahan yang sah dan mendapatkan dukungan dari publik.
Diskursus  apakah  kekuasaan  politik  dapat  diwariskan  melalui  pemilu bukanlah kajian baru.  Zheng et  a.l (2016, p. 7)  dan van Coppenolle (2017, p. 3) menyatakan  bahwa  Roberto  Michels,  Gaetano  Mosca  dan  Vilfredo  Pareto
merupakan  ilmuwan  politik  awal  yang  membahas  tentang  keberadaan  politik kekerabatan atau dinasti politik dalam konteks demokrasi perwakilan. Satu catatan penting  dari  pemikiran  ketiga  pemikir  politik  yang  berpengaruh  tersebut  adalah terkait  kenicscayaan  konsentrasi  kekuasaan  pada  sekelompok  elit  dan  mereka sebagai kelas penguasa dapat memiliki kemampuan mengekalkan kekuasaannya di atas massa  yang memang kurang terorganisir, termasuk dalam sistem demokrasi. Elit penguasa akan memiliki kecenderungan untuk “… keep a tight family grip on political office, especially if the private benefits of office exceed what can be gained outside  of  politics.  More  generally,  the  wealth,  education,  good  genes  and connections enjoyed within prominent elite families may help them to maintain their grip  on  power,  even  when  faced  with  electoral  competition .”    (Geys  and  Smith,
2017, p. 448). Argumentasi serupa juga dibangun oleh Dal Bó, Dal Bó and Snyder (2009,  p.  115)  berdasarkan  studinya  atas  Kongres  Amerika  Serikat,  di  mana disimpulkan bahwa “ dynastic political is self-perpetuating .”
Studi tentang politik kekerabatan sudah banyak dilakukan, baik di berbagai negara  di  dunia  maupun  Indonesia.  Misalnya,  studi  Dal  Bó et  al .  (2009)  dan Querubin  (2016)  serta  Rossi  (2016)  yang  membahas  tentang  pengaruh  lamanya masa  jabatan  dari  seorang  politisi  terhadap  kecenderungan  munculnya  dinasti politik. Temuan penting dari studi ini adalah terkait lamanya masa jabatan seorang politisi yang dapat memberikan keuntungan bagi kerabatnya yang bertarung dalam kontestasi elektoral, karena nama keluarga yang telah dikenal atau jejaring politik yang telah kuat dan luas. Namun, temuan studi ini tidak serta merta menjadi temuan yang bisa digeneralisai, karena studi-studi lainnya membantah temuan ini, seperti misalnya  studi  van  Coppenolle  (2017)  di  Inggris  dan  Fiva  dan  Smith  (2018)  di Norwegia.
Studi  lainnya  juga  membahas  berbagai  faktor  yang  telah  menyebabkan dinasti  politik  muncul  dan  berkembang,  seperti  studi  Buehler  dan  Tan  (2007), Tusalem  dan  Pe-Aguirre  (2013)  misalnya.  Namun  focus  kajian  studi  terdahulu hanya memfokuskan pada pembahasan tentang satu faktor penyebab dominan dan umumnya terkait dengan pemilu  legislatif. Studi ini terkait erat  dengan beberapa studi  terdahulu  terkait  politik  kekerabatan,  namun  setting  Pilkada  Serentak  2020
memberikan  nuansa  yang  berbeda  terkait  berbagai  aspek  praktek  politik kekerabatan yang terjadi di Indonesia. Variasi pola, beragam faktor penyebab dan analisis berbagai dampak politik kekerabatan terhadap proses demokratisasi yang tengah  berjalan  serta  prospeknya  ke  depan,  menjadikan  studi  ini  penting  dan menyajikan  perspektif  yang  dapat  melengkapi  diskursus  politik  kekerabatan  di Indonesia  dan  juga  pada  bangunan  literatur  tentang  politik  kekerabatan  secara umum.
Argumen  utama  yang  dibangun  dalam  studi  ini  adalah  tren  politik kekerabatan  yang  menunjukkan  tren  peningkatan  pada  Pilkada  Serentak  2020  di Indonesia  dengan  berbagai  variannya  baik  intra-  mauppun  inter-generational, merupakan  implikasi  logis  dari  berbagai  kondisi  yakni  disfungsi  partai  politik dalam  proses  kaderisasi  dan  rekrutmen  yang  efektif  serta  kuatnya  pragmatisme partai  dalam  meraih  kemenangan  kontestasi  elektoral.  Selain  itu,  meningkatnya prevalensi  dinasti  politik  juga  merupakan  konsekuensi  logis  dari  karakter kekuasaan yang self-perpetuated dan dampak dari “ name recognition ” atau “ brand name advantage ” yang berkelindan dengan pragmatisme partai politik dan publik pemilih  yang  permisif.  Sistem  Pilkada  yang candidate  centered dan  ketiadaan regulasi yang dapat memitigasi praktek politik kekerabatan ini juga telah menjadi penyebab lain meningkatnya tren politik kekerabatan pada Pilkada Serentak 2020. Penulis bersepakat dengan analisis banyak ahli bahwa praktek politik kekerabatan potensial  untuk  dapat  mengakibatkan  proses  demokratisasi  di  Indonesia  gagal memfasilitasi potential  benefits yang  dijanjikan,  jika  tidak  ada  upaya memitigasinya.
Sintesa  yang  di  bangun  dalam  studi  ini  berasal  dari  berbagai  konsep  dan teori yang telah berkembang dari para ahli dan juga lessons learned dari studi-studi terdahulu  yang  relevan.  Sintesa  inilah  yang  menjadikan  studi  ini  berbeda  karena konstruksi  kerangka  analisis  yang  lebih  komprehensif  untuk  dapat  menganalisis praktek-praktek terkini dari politik kekerabatan yang berlangsung di era reformasi Indonesia saat ini, dan khususnya di Pilkada Serentak 2020.
Setelah  uraian  Pendahuluan  ini,  bagian  selanjutnya  akan  menjelaskan secara  singkat  metode  yang  digunakan  dalam  rangka  menjawab  pertanyaan-
pertanyaan  yang  diajukan  dalam  studi  ini.  Kemudian  diskusi  dan  analisis  atas pernyataan-pertanyaan pokok menjadi isi utama dari sub-bagian ketiga dari artikel ini. Bagian terakhir memuat simpulan singkat atas temuan utama studi ini.
Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam studi ini, Penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau literatur sebagai teknik pengumpulan data. Metode kualitatif dipandang tepat karena studi ini  tidak  bermaksud  untuk  melakukan  generalisasi  atas  fenomena  emipitik  yang dikaji.  Pendekatan  kualitatif  memberikan  peluang  untuk  dapat  memahami  secara mendalam terkait fenomena politik kekerabatan atau dinasti politik pada perhelatan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah di Indonesia dengan jumlah kasus  3  kali  lipat  jika  dibandingkan  dengan  Pilkada  Serentak  2015  (Kenawas, 2020).  Untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta  membangun  argumen,  Penulis  menggunakan  data-data  sekunder  melalui kajian sumber pustaka yang relevan dan otoritatif. . Berbagai buku, artikel jurnal ilmiah terkini, relevan dan otoritatif, menjadi sumber data utama. Demikian juga berbagai  pemberitaan  dari  beberapa  media  otoritatif  menjadi  sumber  data pelengkap lainnya. Berbagai sumber pustaka tersebut, memberikan data-data yang relative lengkap untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini.
Proses  trianggulasi  sumber  digunakan  untuk  memvalidasi  data  yang diperoleh.  Adapun  analisis  data  dilakukan  dengan progressive  focusing yaitu dengan melakukan pengumpulan dan interpretasi dari berbagai literature dan data yang  telah  dikumpulkan  serta  bagaimana  relevansinya  dengan  pertanyaan- pertanyaan  pokok  dari  studi  ini  ( textual  and  interpretative  analysis ).  Penulis menyesuaikan proses pengumpulan data ketika konsep tambahan perlu diteliti atau hubungan baru perlu dieksplorasi (Parlett & Hamilton 1976, dalam Schutt, 2012, p. 322).
Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah di Indonesia menjadi setting utama dalam membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam studi ini.  Lama  waktu  penelitian  berlangsung  selama  3  bulan  dengan  periode  amatan
dalam konteks Pilkada Serentak 2020 adalah dari September 2020 sampai dengan Januari 2021.

## PEMBAHASAN
Politik  kekerabatan  bukanlah  monopoli  Indonesia.  Prakteknya  dapat ditemui  di  berbagai  Negara  di  dunia,  termasuk  Negara-negara  dengan  sistem demokrasi  yang mapan.  Misalnya Amerika Serikat  yang sering di  daulat  sebagai kiblatnya  demokrasi,  ada  keluarga  Kennedy  dan  Bush  serta  Clinton.  Kemudian keluarga  Nehru  dan  Gandhi  di  India,  keluarga  Bhuto  di  Pakistan,  Trudeau  di Kanada dan Allende di Chile merupakan beberapa contoh dinasti politik. Filipina juga tidak kalah spektakuler dalam praktek politik kekerabatan. Lebih dari setengah anggota  legislatif  dan  gubernur  yang  terpilih,  memiliki  kerabat  yang  menduduki posisi strategis di berbagai lembaga pemerintah. Bahkan, 40% dari 79 provinsi yang ada, gubernur dan anggota legislatifnya merupakan kerabat (Querubin, 2013, p. 2).
Beragam  kajian  terkait  politik  kekerabatan  telah  berkonsekuensi  pada keragaman  definisi  konsep  dinasti  politik  oleh  banyak  ahli.  Menurut  Geys  dan Smith  (2017,  p.  446)  misalnya,  secara  luas  mendefinisikan  dynastic  politicians sebagai  “ politicians  who  are  related  by  blood  or  marriage  to  other  individuals formerly holding political office .” Definisi ini secara substantif sama dengan yang dikemukakan oleh Dal Bó et al. (2009, p. 2) dengan subjek bahasan dalam studinya tentang anggota Kongres Amerika Serikat. Dijelaskan bahwa “ dynastic legislator ” adalah mereka yang berasal dari keluarga yang telah memiliki anggota keluarga di Kongres  sebelumnya.  Menggunakan  istilah  “ dynastic  politicians ”,  Asako et  al . (2015,  p.  5)  juga  merujuk  kepada  politisi  yang  memiliki  kerabat  yang  telah menduduki jabatan yang sama di lebih dulu. Pemaknaan sempit dari dinasti politik menurut Geys dan Smith (2017, p. 446) hanya merujuk pada “… politicians  that succeed a relative in the same jurisdiction immediately following the departure of their predecessor …”
Studi Purdey, Aspinall dan As’ad (2016, pp. 3–4) melengkapi pengertian dinasti  politik,  dan    membedakannya  dengan  konsep political  family (keluarga politik).  Keluarga  politik  merujuk  pada  sebuah  keluarga  di  mana  lebih  dari  satu
anggota keluarga memperoleh posisi politik dalam satu wilayah geografis (Daerah Otonom). Dimensi lainnya dari kekuasaan keluarga politik ini adalah tersebarnya anggota  keluarga  tersebut  di  berbagai  pos-pos  politik  strategis  baik  legislatif maupun eksekutif, tidak hanya di dalam satu daerah otonom saja, akan tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya (kabupaten/kota atau provinsi). Keluarga politik dapat menjadi dinasti politik manakala mampu melebarkan kekuasaanya, sehingga ketika mengalami kekalahan kontestasi elektoral, yang bersangkutan akan diteruskan oleh pasangan  (suami  atau  istri,  atau)  kerabat  lainnya  ( intra-generational ),  atau  oleh anak atau menantunya ( inter-generational ).
Dengan merujuk pada berbagai pengertian dinasti politik di atas, maka apa yang telah berlangsung pada Pilkada Serentak 2020 jelas menunjukkan maraknya fenomena  politik  kekerabatan  ini,  dengan  berbagai  varianny.,  Dalam  konteks keluarga  Presiden  Jokowi  ini  memenuhi  karakteristik political  family dan newly political dynasty .
Varian dinasti politik intra-generational juga menjadi yang cukup signifikan terjadi,  ketika  istri  dari  petahana  melaju  untuk  berkontestasi,  seperti  yang  terjadi misalnya  di  Pilkada  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Banyuwangi,  Kota  Batam, dan Kabupaten Sleman. Atau kerabat dari petahana atau tokoh politik di berbagai institusi  pemerintah,  baik  Pusat  maupun  Daerah,  seperti  yang  terjadi  di  Pilkada Kota  Tangerang  Selatan,  Kota  Makasar,  dan  Kediri.  Demikian  halnya  dengan varian  dinasti  politik  inter-generational,  di  mana  anak  atau  menantu  menjadi successor  dari  founder  dinasti  politik,  misalnya  terjadi  di  Pilkada  Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Medan.
Berbagai studi telah menunjukkan beragam faktor potensial yang menjadi penyebab  atau  memfasilitasi  munculnya  dinasti  politik  ini  dan  menurut  Penulis relevan dalam konteks Pilkada Serentak 2020 lalu, yakni:
a. Belum  berjalannya  proses  pelembagaan,  kaderisasi  dan  rekrutment  politik secara efektif yang seharusnya dilakukan partai politik (Romli, 2008, pp. 29– 30).  Kondisi  ini  berkelindan  dengan  pragmatisme  partai  politik  untuk memenangkan kontestasi elektoral dan hanya tertarik mengusung kandidat yang memiliki modal ekonomi, politik dan sosial yang kuat, meskipun bukan kader
partai. Menurut Buehler dan Tan (2007, p. 42), “ getting funds was a primary purpose behind the party’s choice of candidate …” Akibatnya, kelompok elit lokal, termasuk keluarga politik yang kuat secara ekonomi (memiliki jejaring bisnis  yang  kuat)  dan  politik,  yang  kemudian  mendominasi  politik  lokal (Buehler  and  Tan,  2007;  Mietzner,  2010;  Tusalem  and  Pe-Aguirre,  2013; Purdey,  Aspinall  and  As’ad,  2016).  Argumentasi  ini  relevan  dan  dan terkonfirmasi pada Pilkada Serentak 2020. Dalam konteks argumentasi ini, jika diamati,  banyak  kandidat  yang  terpapar  dinasti  politik  atau  keluarga  politik, bukanlah  kader  partai  yang  telah  lama  berkecimpung  sebagai  anggota  atau pengurus partai politik, diantaranya kasus Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobby Nasution yang baru bergabung menjadi anggota PDI-P menjelas Pilakda 2020,    mengalahkan  kandidat  lain  yang  merupakan  kader  lama  dari  PDI-P. Demikian halnya dengan kandidadi Ipuk Fiestiandani di Pilkada Banyuwangi 2020,  yang  merupakan  istri  dari  petahana.  Ipuk  yang  bukan  kader  partai, menyingkirkan Yusuf Widyatmoko ( cnnindonesia.com, 2020b, 2 September).
b. Prevalensi  politik  kekerabatan  baik  varian  inter-  maupun  intra-generational, terutama dari petahana yang telah habis masa jabatannya pada Pilkada Serentak 2020 di beberapa daerah,  mengkonfirmasi  premis beberapa ahli bahwa pada prinsipnya kekuasaan politik itu self-perpetuated , yakni keinginan untuk tetap eksis  (Dal  Bó,  Dal  Bó  and  Snyder,  2009;  Rossi,  2009).  Kecenderungan self- perpetuation ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  motif.  Studi  Buehler  (2013) misalnya,  menunjukkan  bahwa  membangun  dinasti  politik  merupakan  “ a protection strategy: incumbents want to be succeeded by their family members in order to shield themselves and their ‘nearest and dearest’ from being jailed for corruption. ” Buehler menjustifikasi argumentasi yang dibangunnya dengan menunjukkan minimnya pemenjaraan pemimpin daerah yang kepemimpinannya  diteruskan  oleh  istri,  anak  atau  kerabatnya,  karena  kasus korupsi  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  lainnya.  Motif  lain  yang  tidak  kalah penting adalah untuk mengabadikan akses melalui kekuasaan politik terhadap berbagai  sumberdaya  ( resource  rents )  yang  ada  di  daerahnya  dalam  rangka memperluas kekayaan keluarga (Purdey, Aspinall and As’ad, 2016)
c. Faktor lain yang telah memfasilitasi munculnya kandidat yang terpapar politik kekerabatan  pada  Pilkada  Serentak  2020  adalah  terbukanya  peluang memanfaatkan apa yang disebut dengan “ name recognition ” atau “ brand name advantage ”  (Dal  Bó,  Dal  Bó  and  Snyder,  2009;  Zheng  et  al.,  2016)  yang berkelindan  dengan  partai  politik  yang  pragmatis  (Tusalem  and  Pe-Aguirre, 2013)    dan  publik  yang  juga  pragmatis  dan  permisif  terhadap  kehadiran keluarga  dan  dinasti  politik.    Argumentasi  terkonfirmasi  pada  kandidat  yang berasal dari keluarga politik atau petahana ( tenure effect ) di banyak Daerah di Indonesia,  seperti  dinasti  Ratu  Atut  Chosiyah  di  Banten  misalnya.  Publik pemilih  tentunya  telah  mengenal  dan  memiliki referensi  yang  lebih  baik  dari Keluarga  politik  dan  petahana,  dibandingkan  dengan  pendatang  baru. Meskipun,  referensi  ini  dapat  menjadi  boomerang  manakala  kinerja pendahulunya dipandang buruk oleh pemilih yang objektif dan mempertimbangkan aspek akuntabilitas. Dengan kata lain, familial recognition atau brand name tidak serta merta menjadi jaminan kemenangan elektoral pada akhirnya. Argumentasi ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh, misalnya, Purdey, Aspinal dan As’ad (2016)  dan Zheng et al. (2016).
d. Masih  berkaitan  dengan  name  atau  familial  recognition,  studi  Doyle et  al . (2015)  dan  Geys  dan  Smith  (2017,  p.  449)  menunjukkan  bahwa  politik kekerabatan  marak  ketika  sistem  pemilu  berkarakter candidate-centered daripada party-centered .  Kedua  studi  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  system pemilu  yang  seperti  itu,  yang  mendapat  insentif  lebih  adalah  kandidat  yang berafiliasi  dengan  keluarga  atau  dinasti  politik,  karena  efek  dari  name recognition, tidak hanya untuk pemilih, akan tetapi juga bagi partai politik pada saat seleksi kandidat. Dengan tidak berjalannya proses kaderisasi, maka partai politik ketika melakukan penentuan kandidat  yang diusung akan berdasarkan pada  “ personalism,  popularity,  and  name  recognition .”  (Rogers,  2004).
Fenomena kemenangan kandidat yang memiliki ikatan kekerabatan dengan elit politik maupun petahana seperti di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Soppeng yang terafiliasi dengan dinasti Limpo.
e. Beberapa  ahli  berpendapat  bahwa  ketiadaan  peraturan  yang  melarang  politik kekerabatan ( anti-political dynasty regulation ) menjadi salah satu faktor yang telah  menyuburkan  keberadaannya.  Argumentasi  ini  sejalan  dengan  McCoy (1994,  p.  xvii.,  dalam  Querubin,  2013,  p.  3)  misalnya,  ketika  Filipina menetapkan  aturan  konstitusional  tentang  pembatasan  masa  jabatan  (term limits) untuk semua aparat yang dipilih, mengatakan bahwa atuan ini berpotensi memutus  pengaruh politik kekerabatan “… through both universal limits and specific  prohibition  on  relatives  (…)  holding  any  public  office .”  Pendapat serupa  juga  dikemukakan  oleh  Purdey et  al (2016)  bahwa  maraknya  politik kekerabatan di Filipina salah satunya disebabkan oleh kegagalan melaksanaan aturan konstitusional melalui peraturan perundangan. Demikian halnya dengan publik  Indonesia  yang  menyepakati  bahwa  tren  meningkatnya  politik kekerabatan  merupakan  akibat  dari  ketiadaan  regulasi  tersebut.  Meskipun tentunya,  keberadaan  peraturan  yang  melarang  dinasti  politik,  bukan merupakan satu-satunya cara.
Pada  Pilkada  Serentak  2020,  respon  negatif  berbagai  kalangan  juga  tidak terlepas dari beragam dampak negatif yang dapat ditimbulkan, khususnya terhadap proses demokratisasi Indonesia yang tengah bergulir. Kekhawatiran tersebut sejalan dengan berbagai kalkulasi teoritik maupun empirik yang dikontruksi para ahli.
Menurut  Geys  dan  Smith  (2017),  praktek  politik  kekerabatan  dapat menurunkan  kualitas  keterwakilan  sebagai  akibat  dari  mekanisme  akuntabilitas lemah  dan  menghalangi  munculnya  kandidat  lain  yang  berkualitas.  Proses kontestasi  politik  tidak  dapat  berfungsi  sebagai  mekanisme  akuntabilitas  untuk mengganti petahana yang berkinerja buruk ketika transmisi kepemimpinan politik dilakukan  kepada  kerabat.  Keberadaan  dinasti  politik  juga  seringkali  tidak menyediakan  pilihan  kandidat  alternatif  untuk  pemilih,  karena  proses  rekrutmen kandidat yang tidak fair dan memberikan privilege kepada kerabat petahana (Besley 2005, dalam Geys and Smith, 2017).
Teori  elit  klasik  dengan  tokohnya  Roberto  Michels,  Gaetano  Mosca  dan Vilfredo  Pareto  juga  sudah  lama  memperingatkan  keberadaan  elit  politik  yang membangun keluarga dan dinasti politik sejatinya “ violates the very essence and
existence  of  a  liberal  democracy ” terutama karena mereka dapat menghindarkan diri dari tuntutan akuntabilitas. Korupsi dan berbagai perilaku rent-seeking menjadi konsekuensi yang logis sebagai akibat dari ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif, baik vertikal maupun horizontal (Tusalem and Pe-Aguirre, 2013, p. 365). Kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Kutai  Timur    menjadi  salah  satu buktinyata  argumentasi  ini  (cnnindonesia.com,  2020a,  5  Juli  ).  Negasi  terhadap akuntabilitas  ini  pada  akhirnya  juga  berimplikasi  pada  ketiadaan  insentif  untuk memberikan  pelayanan  maksimal  kepada  masyarakat,  bahkan  sebaliknya sumberdaya yang ada justru disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan keluarga dan  dinasti  politik  yang  berkuasa.  Argumentasi  ini  sejalan  dengan  penjelasan Tusalem and Pe-Aguirre (2013, p. 360) tentang bagaimana dinati politk berkelindan dengan korupsi dan buruknya pelayanan publik dan pembanguna ekonomi.
If reelection is driven not by consistent performance but rather by pedigree and client-patron relations preceding the elections, there is less incentive to pursue long-term  infrastructure  projects  and  policy  reforms  that  provide  incremental benefits. For example, it is a common feature for dynastic families to use political office as a means of rent seeking as they buy votes (a private good) through bribery or  corrupt  deals,  or  use  their  political  influence  to  accumulate  personal  wealth. Ultimately,  resources  that  should  be  devoted  to  economic  and  infrastructure development programs may be misappropriated.
Dalam konteks pelayanan publik ini, Robert Dahl (2000) juga menjelaskan bahwa  demokrasi  yang  fungsional  ditemukan  pada  Negara-negara  yang Pemerintahannya  mampu  mendistribusikan  pelayanan  publiknya  dengan  baik. Sistem demokrasi yang fungsional terbentuk manakala kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada pemerintah yang terpilih diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang optimal. Ketika Pemerintahan ini dipandang gagal dalam memberikan pelayanan  publik,  maka  tidak  akan  dipilih  lagi  dalam  pemilu  berikutnya.  Oleh karena  itu,  dalam  sistem  demokrasi  yang  efektif,  rakyat  berdaya  melalui  sebuah mekanisme yang dibangun di atas kepercayaan dan kinerja yang mempromosikan standar akuntabilitas dan daya tanggap yang lebih tinggi dalam sistem politik, yang pada  gilirannya  akan  meningkatkan  kualitas  hidup  warga  negara  (OECD,  2013).
Studi  para  ahli  menunjukkan  bahwa  kualitas  system  demokrasi  menjadi  rendah akibat  mekanisme  akuntabilitas  dirusak  oleh  keberadaan  keluarga  dan  praktek sistemik  politik  kekerabatan  di  berbagai  institusi  politik,  sebagaimana  terjadi  di Negara  Filipina  misalnya  (Hutchcroft  and  Rocamora,  2003).      Demikian  halnya studi  Setyaningrum  dan  Saragih  (2019)  di  250  Daerah  di  Indonesia  yang menunjukkan efek negatif politik kekerabatan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam  artikelnya,  Buehler  (2013)  juga  menambahkan  bahwa  fenomena keluarga  dan  dinasti  politik  menunjukkan  adanya  permasalahan  serius  dalam system politik yang berjalan. Permasalahan serius tersebut pada prinsipnya merusak integritas  demokrasi  lokal  karena:  (1)  kemenangan  klientelisme  atas  program- program kandidat; (2) kemenangan jejaring informal atas peran partai politik; (3) kekalahan reformasi politik oleh perilaku koruptif dan predatory.
Berdasarkan pengalaman di Filipina misalnya, dominasi dinasti politik pada gilirannya  akan  melemahkan  peran  partai  politik  dalam  mengagregasi  dan mengartikulasi kepentingan konstituennya dan masyarakat pada umumnya. Partai politik pada akhirnya hanya akan menjadi alat atau kendaraan keluarga dan dinasti politik  yang  berkuasa  (Tusalem  and  Pe-Aguirre,  2013,  pp.  362–363).  Lemahnya pelembagaan  partai  politik  pada  gilirannya  juga    akan  semakin  menyuburkan praktek  dinasti  politik  (Hutchcroft  and  Rocamora,  2003).  Kondisi  ini  tentu  saja sangat  tidak  kondusif  untuk  konsolidasi  demokrasi  yang  menghendaki berfungsinya  partai  politik  secara  efektif  (Beetham,  1994;  Randall  and  Svåsand, 2002).
Aspek lain dari politik kekerabatan yang mengancam kesehatan demokrasi adalah  menguatnya  “… a  culture  of  client-patron  relations  wherein  dynastic incumbents deliver public goods only when the next scheduled elections are around the  corner.  Dynastic  families  look  at  political  office  as  rents,  using  resources allocated  for  economic  and  infrastructure  development  to  buy  votes  (a  private good)  or  accumulate  wealth .”  (Tusalem  and  Pe-Aguirre,  2013,  p.  366).  Dalam konteks  ini,  patron  (dinasti  politik)  hanya  membangun  hubungan  dengan clients (pemilih) yang telah dan akan selalu loyal memberikan suaranya dengan pemberian berbagai  barang  politik  ( political  goods )  berupa  jabatan,  promosi,  atau  fasilitas
lainnya  sebagai  imbalan.  Dengan  proses  seperti  ini,  maka dynastic  patrons akan terisolasi  dari  kekalahan  elektoral  selama  mereka  dapat  mengendalikan  perilaku clients.  Praktek seperti  ini menurut  Tusalem dan Pe-Aguirre (2013, p. 366) pada gilirannya juga akan “… undermines the basic tenet of good governance: that both proponents and opponents of those in power are all equally entitled to public goods and  services …”  Dengan  kata  lain,  yang  akan  menikmati  keuntungan  politik maupun  barang  publik  lainnya  hanyalah  mereka  yang  dipandang  loyal  terhadap dynastic patron.
Sebetulnya potensi efek negatif politik kekerabatan tidak hanya pada partai politik, tetapi juga pada lembaga lainnya. Studi Acemoglu dan Robinson (2008) di Negara-negara Amerika Latin dan Querubin (2013) di Filipina serta Asako et al. (2015)  di  Jepang  misalnya  menunjukkan  bahwa  politik  kekerabatan  juga  telah merusak tatanan ekonomi melalui berbagai berbagai kebijakan parsial yang hanya menguntungkan yang hanya menguntungkan sekelompok elite dan pemilik modal yang  terkoneksi  dengan  dinasti  politik.  Ketimpangan  ini  pada  akhirnya  akan memperburuk kinerja pemerintah dalam pembangunan ekonomi.
Berbagai dampak negatif politik kekerabatan terhadap proses demokratisasi tersebut  terkonfirmasi  juga  dialami  oleh  Indonesia  pasca  runtuhnya  rezim  Orde Baru,  sebagaimana  ditunjukkan  berbagai  studi  yang  dilakukan  oleh  para  ahli. Dalam konteks ini, sebagian besar sepakat bahwa politik kekerabatan melemahkan demokrasi Indonesia. Studi Kenawas (2017) menunjukkan bahwa kehadiran politik kekerabatan telah menjadi by product dari proses desentralisasi dan demokratisasi di  level  daerah.  Alih-alih  menghilangkan  konsentrasi  kekuasaan,  yang  terjadi adalah  monopoli  kekuasaan  oleh local  strongmen melalui  pembentukan  dinasti politik.  Lebih  lanjut,  Kenawas  (2017,  p.  271)  mengatakan  bahwa  politik kekerabatan  pada  akhirnya  akan  merusak  legitimasi  dan  kredibilitas  dari desentralisasi dan demokratisasi di aras lokal .
Analisis  Kenawas  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  digambarkan  oleh Hadiz (2004)  pada masa awal era reformasi bergulir. Keberadaan local strongmen melalui  jalur  politik  kekerabatan  dinilai  telah  menjadi  salah  satu  sebab  gagalnya twin  processes  desentralisasi  dan  demokratisasi  dalam  memfasilitasi potential
benefits yang  dijanjikan  seperti good  governance dengan  pilar  utamanya transparansi  dan  akuntabilitas,  serta  partisipasi  politik  yang  luas  seperti dikonstruksi  oleh neo-institutionalists seperti  Crook  dan  Manor  (1998,  p.  699). Argumentasi ini juga sejalan dengan konstruksi pemikiran Geys dan Smith (2017) serta  Tusalem  dan  Pe-Aguirre  (2013)  terkait  lemahnya  mekanisme  akuntabilitas sebagai akibat dari praktek dinasti politik.
Demikian juga analisis Trajano dan Yoes (2013, dalam Mariana and Husin, 2017, p. 89) yang menunjukkan bahwa politik kekerabatan akan merusak tatanan proses  demokratisasi  karena  terbatasnya  partisipasi  politik  sebagai  akibat  dari monopoli  proses  elektoral  melalui  transfer  kekuasaan  kepada  kerabat.  Dalam konteks  ini,  Mariana  dan  Husin  juga  mengilustrasikan  argumentasi  ini  dengan dinasti  Atut  Chosiyah  di  Banten  dan  dinasti  Yasin  Limpo  di  Sulawesi  Selatan. Selain  monopoli  proses-proses  elektoral,  politik  kekerabatan  juga  menafikan partisipasi politik masyarakat dalam berbagai proses-proses politik lainnya.
Lebih lanjut, dengan merujuk analisis Fukuoka, Mariana dan Husin (2017,
p.  91)  mengatakan  bahwa  sebagai  akibat  praktek  politik  kekerabatan,  “ political transition  in  Indonesia  as  a  journey  to  an  illiberal  type  of  democracy:  namely, oligarchical democracy .” Dalam tatanan demokrasi oligarkis seperti ini “ political contestation  remains  confined  to  a  competing  predatory  interests,  leading  to  the marginalisation of civil society forces .” Dalam konteks argumentasi inilah, politik kekerabatan sebagaimana juga dikonstruksikan oleh Hadiz (2004)  dapat mereduksi fasilitasi  demokrasi  dalam  memperkuat  partisipasi  politik  masyarakat.  Lebih spesifik,  politik  kekerabatan  erat  kaitannya  dengan  ketidaksetaraan  politik,  akan sulit menciptakan “ a fair political battlefield ” untuk kandidat di luar dinasti politik dalam perhelatan kontestasi elektoral (Mariana and Husin, 2017, p. 91).
Kekhawatiran  serupa  terkait  dampak  politik  kekerabatan  terhadap  proses demokratisasi  juga  cukup  kuat  disuarakan  banyak  kalangan  ketika  Pilkada  2020 bergulir.  Aktifis  kepemiluan  Titi  Anggraini  (voaindonesia.com,  5  Juli  2020) misalnya,  mengatakan  bahwa  meski  diakui  bahwa  politik  kekerabatan  tidak dilarang karena dalam berdemokrasi setiap warga Negara memiliki kesetaraan hak untuk  mengikuti  kontestasi  elektoral,  namun  yang  perlu  dicegah  adalah  praktek
proses  rekrutmen  yang  tidak  demokratis,  ekslusif  dan  cenderung  secretive  serta minim partisipasi kader dan pengurus partai serta publik pada umumnya.
Sulit  untuk  tidak mengatakan bahwa praktek seperti ini berdampak buruk terhadap  proses  demokratisasi  Indonesia.  Argumentasi  banyak  pengamat  terkait demokratisasi  Indonesia yang illiberal, ekslusif dan elitis, dibajak oleh predatory interests ,  dekat  dengan  perilaku  koruptif,  lemah  dalam  akuntabilitas  dan transparansi  serta  belum  mampu  memfasilitasi  output  kinerja good  governance , sebagai  akibat  dari  praktek  politik  kekerabatan  yang  dipertontonkan  sejak diberlakukannya  Pilkada  memang  terkonfirmasi  secara  empirik  (Hadiz  and Robison, 2005; Choi, 2007; Hadiz, 2007; Hanif and Pratikno, 2012; Mariana and Husin, 2017). Penulis berpendapat bahwa potensi buruk berpeluang untuk terjadi di masa mendatang sebagai  dampak dari semakin naiknya tren dinasti politik pasca Pilkada Serentak 2020, jika tidak disertai dengan upaya memitigasi potensi-potensi buruk  tersebut  dengan  berbagai  strategi  yang  tepat,  komprehensif  dan berkesinambungan.

## KESIMPULAN
Artikel  ini  telah  mendiskusikan  tentang  fenomena  dinasti  politik  yang menunjukkan peningkatan cukup sigifikan pada Pilkada Serentak 2020 dan diyakini merupakan  output  dari  berbagai  faktor  penyebab  yang  berkaitan  satu  sama  lain, seperti masih lemahnya pelembagaan dan kuatnya pargmatisme partai politik untuk memenangkan  kontestasi  elektoral.  Kondisi  ini  berkelindan  dengan  karakter kekuasaan  yang  self-perpetuation  dan  publik  yang  juga  pragmatis  dan  permisif terhadap  kehadiran  keluarga  dan  dinasti  politik  serta  teralienasi  dari  penilaian objektif terhadap kinerja dan program-program kerja  yang ditawarkan. Penyebab lainnya  yang  tidak  kalah  penting  adalah  ketiadaan  instrumen  hukum  yang  dapat memitigasi efek buruk praktek dinasti politik, seperti ekslusifitas proses rekrutmen dan praktek korupsi.
Studi di berbagai Negara di dunia termasuk di Indonesia telah menunjukkan berbagai  dampak  negatif  praktek  dinasti  politik  khususnya  terhadap  proses demokratisasi.  Alih-alih menuju ke arah consolidated democracy , praktek dinasti
politik  sejak  bergulirnya  Pilkada  di  2005  justru  telah  berkontribusi  signifikan terhadap label demokrasi Indonesia yang illiberal, elitis, oligarkis dan koruptif yang disematkan banyak ahli dan pengamat.
Prospek  demokrasi  Indonesia  ke  depan  tidak  akan  jauh  berbeda  dengan kondisi yang sekarang jika tidak ada kemauan politik yang kuat dari semua elemen bangsa untuk mengatasi dampak buruk praktek dinasti politik. Pembenahan partai politik menjadi salah satu awal yang sangat penting, karena banyak praktek dinasti politik, berawal dari dinasti politik pada partai politik.  Tak kalah penting adalah penguatan regulasi pemilu yang dapat menjamin terwujudnya level of playing field yang fair dan  partisipatif. Last  but  not  least ,  proses voters’  political  education menjadi pelengkap strategis untuk memitigasi dampak buruk dinasti politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Acemoglu,  D.  and  Robinson,  J.  (2008)  ‘ Persistence  of  Power,  Elites,  and Institutions’, American  Economic  Review ,  98,  pp.  267–293.  doi: 10.2139/ssrn.888187.
Agustino,  L.  (2010)  ‘ Dinasti  Politik  Pasca-Otonomi  Orde  baru:  Pengalaman Banten ’, Prisma , 29(3), pp. 102–116.
Asako, Y. et  al. (2015) ‘ Dynastic politicians: Theory and evidence from Japan’,
Japanese  Journal  of  Political  Science ,  16(1),  pp.  5–32.  doi: 10.1017/S146810991400036X.
Aspinall, E. and As’ad, M. U. (2016) ‘Understanding family politics: Successes and failures  of  political  dynasties  in  regional  Indonesia’, South  East  Asia Research , 24(3), pp. 420–435. doi: 10.1177/0967828X16659571.
Beetham, D. (1994) ‘ Conditions for democratic consolidation’ , Review of African Political Economy , 21(60), pp. 157–172. doi: 10.1080/03056249408704053.
Buehler, M. (2013) ‘Married with children’, Inside Indonesia , 112 (April. Available at: https://www.insideindonesia.org/married-with-children.
Buehler,  M.  and  Tan,  P.  (2007)  ‘ Party-Candidate  Relationships  in  Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province ’, Indonesia , 84(84), pp. 41–69.
Choi,  N.  (2007) ‘Local  elections  and  democracy  in  Indonesia :  The  Riau Archipelago  Local  Elections  and  Democracy  in  Indonesia :  The  Riau Archipelago’, (October 2014), pp. 37–41. doi: 10.1080/00472330701408650. cnnindonesia.com (2020a) ‘OTT Bupati Kutai Timur Disebut Bukti Politik Dinasti Koruptif’, 5 July. Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200705025521-12-520915/ott- bupati-kutai-timur-disebut-bukti-politik-dinasti-koruptif (Accessed: 7 February 2021). cnnindonesia.com (2020b) ‘PDIP di Pilkada 2020: Kader Tergusur, Politik Dinasti Berdiri’, 2 September. Available at: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200901124256-32-
541531/pdip-di-pilkada-2020-kader-tergusur-politik-dinasti-berdiri.
van Coppenolle, B. (2017) ‘ Political Dynasties in the UK House of Commons: The Null Effect  of  Narrow Electoral Selection ’, Legislative Studies Quarterly , 42(3), pp. 449–475. doi: 10.1111/lsq.12164.
Crook, R. and Manor, J. (1998) Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa . Cambridge: Cambridge University Press.
Dahl, R. (2000) On Democracy . New Haven & London: University Press.
Dal  Bó,  E.,  Dal  Bó,  P.  and  Snyder,  J.  (2009)  ‘ Political  Dynasties ’, Review  of Economic
Studies , 76, pp. 115–142. Available at: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.909251.
Doyle, D. T. et al. (2015) ‘ Democratic Dynasties: Explaining Their Prevalence in Modern Democracies ’, SSRN Electronic
Journal . doi: 10.2139/ssrn.2556830.
Elklit, J. and Svensson, P. (1997) ‘ What Makes Elections Free and Fai r?’, Journal of Democracy , 8(3), pp. 32–46. doi: 10.1353/jod.1997.0041.
Fiva,  J.  H.  and  Smith,  D.  M.  (2018)  ‘ Political  dynasties  and  the  incumbency advantage  in  party-centered  environment s’, American  Political  Science Review , 112(3), pp. 706–712. doi: 10.1017/S0003055418000047.
Geys, B. and Smith, D. M. (2017) ‘P olitical  Dynasties  in  Democracies:  Causes, Consequences  and  Remaining  Puzzles ’, Economic  Journal ,  127(605),  pp.
F446–F454. doi: 10.1111/ecoj.12442.
Hadiz, V. R. (2004) ‘Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutional Perspectives’, Development and Change , 35(4), pp. 697– 718. doi: 10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x. Hadiz, V. R. (2007) ‘ The Localization of Power in Southeast Asia ’, 14(5), pp. 873– 892.
Hadiz,  V.  and  Robison,  R.  (2005)  ‘ Neo-liberal  Reforms  and  Illiberal Consolidations:  The  Indonesian  Paradox’ , The  Journal  of  Development Studies , 41, pp. 220–241. doi: 10.1080/0022038042000309223.
Hanif, H. and Pratikno (2012) ‘ Local Politics in Indonesia, 1999-2010: A Literature Review’, PCD Journal , IV(1), pp. 181–209. Available at: https://doi.org/10.22146/pcd.25773.
Hutchcroft, P. and Rocamora, J. (2003) ‘ Strong Demands and Weak Institutions: The  Origins  and  Evolution  of  the  Democratic  Deficit  in  the  Philippines ’, Journal of East Asian Studies , 3. doi: 10.2307/23417680.
Kenawas,  Y.  C.  (2017)  ‘ The  Institutional  Foundation  of  the  Emergence  of Subnational Political Dynasties in Indonesia ’, Advances in Social Science, Education  and  Humanities  Research  (ASSEHR) ,  129,  pp.  267–272.  doi: 10.2991/icsps-17.2018.59.
Kenawas, Y. C. (2020) ‘ Mencermati Dinasti Politik di Indonesia’ , Diskusi Virtual Perludem . Available  at: http://perludem.org/2020/06/19/materi-presentasi- diskusi-virtual-perludem-mencermati-dinasti-politik-di-pilkada/.
Mariana,  D.  and  Husin,  L.  H.  (2017)  ‘ Democracy,  local  election,  and  political dynasty in Indonesian politics ’, Jurnal Wacana Politik, 2(2), pp. 88–97. doi: 10.24198/jwp.v2i2.13998.
Mboi,  A.  B.  (2009) ‘Pilkada  Langsung:  The  First  Step  on  the  Long  Road  to  a Dualistic Provincial and District Government ’, in Erb, M. and Sulistiyanto, P. (eds) Deepening  Democracy in  Indonesia? Singapore:  ISEAS, pp. 38– 49.
Mietzner, M. (2010) ‘I ndonesia’s direct elections: Empowering the electorate or entrenching the New Order oligarchy? ’, in Greg, F. and Aspinall, E. (eds)
Indonesia:  The  New  Order  and  its  Legacy .  Canberra:  ANU  E-  Press,  pp. 173–190.
Nagara  Institute  (2020) Press  Release:  124  Dinasti  Politik  Bertarung  dalam
Pilkada Serentak 2020 – Nagara Institute . Available at: https://nagarainstitute.com/pers-release-124-dinasti-politik-bertarung- dalam-pilkada-serentak-2020/ (Accessed: 21 January 2021).
OECD  (2013)  ‘T rust  in  Government,  Policy  Effectiveness  and  the  Governance Agenda’,  in Government  at  a  Glance  2013 .  Paris:  OECD  Publishing
(Government at a Glance), pp. 19–37. doi: https://doi.org/10.1787/gov_glance-2013-6-en.
Purdey, J., Aspinall, E. and As’ad, M. U. (2016) ‘ Understanding family politics ’,
South East Asia Research , 24(3), pp. 420–435. doi: 10.1177/0967828X16659571.
Querubin,  P.  (2013)  ‘ Political  Reform  and  Elite  Persistence:  Term  Limits  and Political  Dynasties  in  the  Philippines *’, Seminar  Paper .  Available  at: https://sticerd.lse.ac.uk/seminarpapers/pspe10122013.pdf  (Accessed:  27 January 2021).
Querubin, P. (2016) ‘ Family and Politics: Dynastic Persistence in the Philippines’,
Quarterly  Journal  of  Political  Science ,  11(2),  pp.  151–181.  doi: 10.1561/100.00014182.
Rahmatunnisa, M. (2017) ‘ Mengapa integritas pemilu penting ?’, Jurnal Bawaslu, 3(1), pp. 1–11. Available at: http://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/01 JURNAL
BAWASLU.pdf.
Randall, V. and Svåsand, L. (2002) ‘ Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidation ’, Democratization , 9(3), pp. 1– 10. doi: 10.1080/714000270.
Romli, L. (2008) ‘Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru’ , Jurnal Penelitian Politik, 5(1), pp. 21–30. doi: https://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.494.
Rossi, M.  (2016) Self-Perpetuation  of  Political Power: Evidence from a  Natural Experiment in Argentina . 127. Available at: https://ideas.repec.org/p/sad/wpaper/127.html.
Rossi, M. A. (2009) The Causes of Political Dynasties in Democratic Countries * . Bogota. Available at:
https://economia.uniandes.edu.co/sites/default/files/imagenes/eventos/Polit ical-Dynasties-Rossi.pdf (Accessed: 18 January 2021).
Schutt, R. K. (2012) ‘ Qualitative Data Analysi s’, in Investigating the Social World . 7th  edn.  Thousand  Oaks,  CA:  SAGE  Publications,  Inc.,  pp.  320–357.
Available at: http://jefftirshfield.com/wp-
content/uploads/2017/12/Investigating-the-Social-World_Schutt.pdf.
Setyaningrum,  D.  and  Saragih,  H.  A.  (2019) ‘Political  Dynasties  and  the Moderating  Role  of  Good  Public  Governance’ , S ignifikan:  Jurnal  Ilmu Ekonomi, 8(2), pp. 135–144. doi: 10.15408/sjie.v8i2.11636.
Sulistiyanto, P. and Erb, M. (2009) ‘ Indonesia and The Quest for “Democracy”’, in Erb, M. and Sulistiyanto , P. (eds) Deepening Democracy in Indonesia? Singapore: ISEAS, pp. 1–37.
Sutisna, A. (2017) ‘Th e  Proliferation  Symptoms of  Political  Dinasties  in Banten Under the Era of Governor Ratu Atut Chosiyah ’, Diponegoro Law Review , 2(2), p. 270. doi: 10.14710/dilrev.2.2.2017.26-42.
The Indonesian Institute (2020) Update Indonesia — Volume XIV, No.8 – Agustus 2020  (Bahasa  Indonesia)  |  The  Indonesian  Institute .  Available  at: https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xiv-no- 8-agustus-2020-bahasa-indonesia/ (Accessed: 21 January 2021).
Tusalem,  R.  F.  and  Pe-Aguirre,  J.  J.  (2013)  ‘ The  effect  of  political  dynasties  on effective  democratic  governance:  Evidence  from  the  Philippines ’, Asian Politics and Policy , 5(3), pp. 359–386. doi: 10.1111/aspp.12037.
voaindonesia.com  (2020)  ‘ Politik  Dinasti  di  Pilkada,  Refleksi  Praktik  Dinasti Partai Politik’, 5 August. Available at: https://www.voaindonesia.com/a/politik-dinasti-di-pilkada-refleksi- praktik-dinasti-partai-politik/5530642.html (Accessed: 18 February 2021).
Zheng,  B. et  al. (2016)  ‘ An  Electoral  Model  of  Political  Dynasties ’, SSRN Electronic Journal . doi: 10.2139/ssrn.2844004.