## JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL
Volume   6  No. 2 July  Tahun  2024. E-ISSN: 2656-4378 P-ISSN: 2655-5689 Journal Homepage: https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index ,

## Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia
Adinda Maulida Amalia * 1) , Yuni Prihadi Utomo 2)
Universitas Muhammadiyah Surakarta 1-2
Email: b300200320@stundent.ums.ac.id *

## ABTRACT
This research focuses on examining the impact of changes in economic structure and assessing the  effectiveness  of  government  program  initiatives  on  income  inequality.  Income  inequality becomes  the  dependent  variable,  then the  industrial sector  GRDP ratio,  service sector  GRDP ratio, Smart Indonesia Program, Food Social Assistance and Provincial Minimum Wage become the independent variables. The empirical approach in this research involves analysis of panel data from  34  provinces  in  Indonesia  during  the  2018-2022  period,  using  data  collected  from  the Central  Statistics  Agency  and  the  Ministry  of  Education  and  Culture.  The  research  method applied is the Fixed Effect Model (FEM). The findings of this research show that the industrial sector GRDP ratio variable and the Provincial Minimum Wage show a negative influence on income inequality. Meanwhile, other variables, including the GRDP ratio in the service sector, the Smart Indonesia Program, and Social Food Assistance, did not show a significant influence on income inequality.
Keywords : Income Inequality, Industrial Sector GRDP, Service Sector GRDP, Smart Indonesia Program, Food Social Assistance

## ABSTRAK
Penelitian berfokus untuk menguji dampak perubahan struktur ekonomi serta menilai efektivitas  program  inisiatif  pemerintah  terhadap  ketimpangan  pendapatan. Ketimpangan pendapatan menjadi variabel dependen, kemudian variabel rasio PDRB sektor  industri,  rasio  PDRB  sektor  jasa,  Program  Indonesia  Pintar,  Bantuan  Sosial Pangan  dan  Upah  Minimum  Provinsi  menjadi  variabel  independen.  Pendekatan empiris dalam penelitian ini melibatkan analisis data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama  periode  2018-2022,  menggunakan  data  yang  dikumpulkan  dari  Badan  Pusat Statistik  dan  Kemendikbud.  Metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah Fixed  Effect Model (FEM). Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel rasio PDRB sektor industri dan Upah Minimum Provinsi menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara itu, variabel lainnya, termasuk rasio PDRB sektor jasa,  Program  Indonesia  Pintar,  dan  Bantuan  Sosial  Pangan,  tidak  mengindikasikan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Kata  Kunci: Ketimpangan  Pendapatan,  PDRB  sektor  Industri,  PDRB  sektor  Jasa, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628

## PENDAHULUAN
Ketimpangan  pendapatan  merujuk  pada  disparitas  antara  kelompok masyarakat  yang  memiliki  pendapatan  tinggi  dan  mereka  yang  memiliki pendapatan  rendah  dalam  suatu  negara.  Tingkat  ketimpangan  pendapatan  ini dapat digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu ketimpangan rendah, sedang, dan tinggi tergantung dari besar kecilnya perbedaan pendapatan yang terjadi di masyarakat (Oksamulya & Anis, 2020). Berdasarkan koefisien Gini, ketimpangan pendapatan  dianggap  rendah  jika  nilai  koefisien  Gini  berada  di  bawah  0,3. Ketimpangan  pendapatan  berada  pada  tingkat  sedang  jika  nilai  koefisien  Gini berkisar  antara  0,3  hingga  0,5.  Sementara  itu,  ketimpangan  pendapatan dikategorikan  tinggi  atau  sangat  timpang  jika  nilai  koefisien  Gini  melebihi  0,5. (Wibowo, 2017).
Ketimpangan pendapatan telah menjadi tantangan global yang melibatkan semua  negara,  baik  negara  maju  dengan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  tinggi maupun  negara  berkembang  yang  masih  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi (Kusuma  et  al.,  2019).  Sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  juga  menghadapi permasalahan  ketimpangan  dan  kemiskinan  (Alamanda,  2020).  Ketimpangan pendapatan  di  Indonesia  tergolong  dalam  kategori  tingkat  sedang  (Farhan  & Sugianto, 2022).
Menurut Imam & Jamaliah, (2023) permasalahan ketimpangan pendapatan dapat diatasi dengan perubahan struktural dan kebijakan pemerintah. Perubahan struktural merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dan  mengatasi  permasalahan  perekonomian,  serta  mendukung  kelangsungan pembangunan  itu  sendiri  (Hasan,  2022).  Sedangkan  kebijakan  pemerintah mengacu pada serangkaian keputusan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini mengatasi masalah ketimpangan. Namun beberapa kebijakan  pemerintah  seringkali  tidak  diimbangi  dengan  prinsip  keadilan  dan kesetaraan sehingga memicu kesenjangan atau kesenjangan (Pratiwi, 2021).
Menurut Mydral, ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang  cenderung  disebabkan  oleh  kekuatan  dampak  balik  (backwash effects)  yang  lebih  dominan  daripada  dampak  sebar  (spread  effect),  yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih cenderung terpusat di suatu wilayah atau sektor tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan pendapatan antar wilayah atau sektor meningkat (Jhingan, 2012).
Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awalnya cenderung  memburuk  yang  pada  gilirannya  juga  menyebabkan  buruknya distribusi pendapatan, namun pada tahap selanjutnya akan mulai membaik seiring dengan  berjalannya  pembangunan.  Pernyataan  ini  kemudian  dikarakterisasikan oleh kurva Kuznets "U terbalik" karena plot perubahan distribusi pendapatan yang
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
membujur (time series) dan diukur dengan menggunakan koefisien Gini seolah- olah terjadi seiring dengan peningkatan PDB per kapita, sehingga terlihat seperti huruf  U  terbalik  di  beberapa  negara,  terutama  negara  berkembang  (Todaro  & Smith, 2015).
Menurutnya  Kuznets,  (2011)  tingkat  perubahan  struktur  ekonomi  yang tinggi  termasuk  dalam  enam  ciri  perekonomian  modern.  Perubahan  struktur perekonomian  dapat  dilihat  melalui  peningkatan  atau  pertumbuhan  pesat produksi  pada  sektor  industri  dan  jasa  (Tikson,  2005).  Di  negara  berkembang, sektor  manufaktur  atau  industri  merupakan  faktor  penentu  pertumbuhan  yang penting, sedangkan sektor jasa lebih penting di negara maju (Szirmai, 2012). Dalam konteks  ketimpangan  di  Indonesia,  transformasi  struktural  berkorelasi  dengan menurunnya tingkat ketimpangan pada masa industrialisasi, namun pada masa tertiarisasi tingkat ketimpangan kembali meningkat (Yusuf et al., 2021).
Terdapat  dua  landasan  utama  mengapa  penelitian  ini  penting  untuk dilakukan.  Pertama,  Peneliti  tertarik  untuk  meneliti  apakah  pergeseran  struktur ekonomi  dari  sektor  pertanian  (primer)  ke  sektor  industri  (sekunder)  dan  jasa (tersier)  memiliki  dampak  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Kedua,  apakah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk membantu masyarakat kelas bawah mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan.
Berdasarkan laporan statistik pada tahun 2018, Indeks Gini Ratio Indonesia mencapai 0,384, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,3888. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,004 selama lima tahun. Di wilayah perkotaan, indeks Gini Ratio pada tahun 2018 mencapai 0,391 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi  0,409,  menunjukkan  peningkatan  signifikan  sebesar  0,018  pada  periode yang sama. Sedangkan di perdesaan trennya cenderung stabil (BPS, 2022).
Khusus  mengenai  hubungan  perubahan  struktural  dengan  ketimpangan pendapatan,  terdapat  beberapa  jenis  literatur  dari  penelitian  sebelumnya  yaitu penelitian  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  perubahan  struktur  ekonomi mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  (Azizah  &  Suhartini,  2021)  (Putri  & Monika,  2022)  (Nangarumba,  2015).  Di  sisi  lain,  ditemukan  penelitian  yang mengemukakan hasil temuannya bahwa perubahan struktur perekonomian tidak mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  yaitu  pada  (Ikhsan  et  al.,  2019)  riset. (Nora  Herlina  et  al.,  2022)  Penelitian  menemukan  bahwa  sektor  primer memberikan  pengaruh  negatif,  sedangkan  sektor  tersier  tidak  memberikan pengaruh.
Menurut Soo, Koi, Kartinah dan You, pengaruh negatif PDB riil per kapita terhadap  ketimpangan  pendapatan  menunjukkan  bahwa  peningkatan  PDB berperan  dalam  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan  dalam  jangka Panjang  (Goh  et  al.,  2023).  Dengan  demikian,  kebijakan  pemerintah  seperti Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Pangan dan penetapan Upah Minimum
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Provinsi  merupakan  wujud  nyata  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi  dan mengatasi kesenjangan di Indonesia.
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Nangarumba,  2015;  Masfila, 2021;  Rahman  &  Putri,  2021)  menunjukkan  bahwa  penetapan  Upah  Minimum Provinsi merugikan ketimpangan. Ada pula Istikharoh et al., (2020) penelitian yang menemukan  hasil  sebaliknya.  Kemudian  Gultom  et  al.,  (2020)  penelitian menemukan  bahwa  bantuan  pangan  bagi  penyandang  disabilitas  tidak mempengaruhi  ketimpangan  dan  hal  ini  diperkuat  dengan  Yasni  &  Yulianto, (2020)  penelitian  yang  menemukan  bahwa  rasio  belanja  bantuan  sosial  tidak mempengaruhi  ketimpangan.  Pemahaman terhadap  hubungan antara  kebijakan dan program pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat bisa dikatakan masih dalam tahap awal, sehingga belum banyak masyarakat yang memahami apakah program tersebut juga akan berdampak pada ketimpangan pendapatan atau tidak. Oleh  karena  itu,  peneliti  berupaya  memahami  pengaruh  kebijakan  pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan.
Penelitian  mengenai  hubungan  perubahan  struktur  ekonomi  dengan ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh Nangarumba. Namun peneliti menambahkan variabel Program Indonesia pintar yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  jenjang  pendidikan  di  Indonesia  menjadi kebaharuan  dalam  penelitian  ini.  Meskipun  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh Ansari  Samani  et  al.,  (2024)  yang  mengaitkan  pendidikan  dengan  ketimpangan pendapatan, namun penelitian tersebut hanya mencakup konteks Iran  dan hingga saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang secara khusus mengaitkan antara pendidikan dan ketimpangan pendapatan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penelitian  ini  akan  mengetahui pengaruh  perubahan  struktur  perekonomian  yang  diwakili  oleh  Rasio  PDRB Industri dan Rasio PDRB Pelayanan dan Kebijakan Pemerintah yang diwakili oleh Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Sosial (BSP), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan. di Indonesia periode 2018 hingga 2022.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  menggunakan pendekatan  data  panel,  mengintegrasikan  data  series  waktu  dari  tahun  2018 hingga  2022  dengan  cross-section  dari  34  provinsi  di  Indonesia.  Fokus  utama penelitian ini adalah pada analisis ketimpangan pendapatan. Variabel-variabel yang digunakan sebagai variabel independen diperoleh dengan menggabungkan  tiga  model  penelitian  yaitu  model  Putri  &  Monika,  (2022), Gultom et al., (2020); dan Rahman & Putri, (2021). Variabel Rasio PDRB Sektor
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Industri  dan  Rasio  PDRB  Jasa  diambil  dari  model  Putri  &  Monika,  (2022), variabel  Bantuan  Sosial  Pangan  diambil  dari  model  Gultom  et  al.,  (2020)    dan variabel Upah Minimum Provinsi diambil dari model Rahman & Putri, (2021). Variabel  Program  Indonesia  Pintar  merupakan  penelitian  baru  yang dimaksudkan  sebagai  tambahan  evaluasi  Kebijakan  Pemerintah.  Maka  dari model tersebut dapat dibentuk model ekonometrika sebagai berikut:
𝑮𝑰𝑵𝑰 𝒊𝒕 = 𝜷 𝟎 + 𝜷 𝟏 𝑹𝑷𝑫𝑹𝑩𝒊𝒏𝒅 𝒊𝒕 +   𝜷 𝟐 𝑹𝑷𝑹𝑫𝑩𝒋𝒂𝒔𝒂 𝑰𝒕 +   𝜷 𝟑 𝑷𝑰𝑷 𝒊𝒕 +   𝜷 𝟒 𝑩𝑺𝑷 𝒊𝒕 +  𝜷 𝟓 𝑼𝑴𝑷 𝒊𝒕 + 𝒆 𝒕
Keterangan:
GINI
: Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) RPRDBind   : Rasio PDRB Sektor Industri (%) RPRDBjasa   : Rasio PDRB Sektor Jasa (%) PIP : Program Indonesia Pintar (rupiah) BSP : Bantuan Sosial Pangan (rupiah) UMP : Upah Minimum Provinsi (rupiah) 𝜀 : Istilah kesalahan (faktor kesalahan) 𝛽 0 : Konstan 𝛽 1 ⋯ 𝛽 5 : Koefisien regresi variabel independen t : Rangkaian Waktu Tahunan (2018-2022) ι : Wilayah (34 Provinsi)
Data  berasal  dari  beberapa  sumber  yaitu  Badan  Pusat  Statistik  dan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Data  rasio  sektor  industri  dan  jasa diperoleh  dengan  cara  membagi  total  PDRB  per  sektor  dengan  total  PDRB (seluruh sektor) dan dikalikan dengan 100. Data yang dihitung merupakan data PDRB tahunan menurut bidang usaha masing-masing provinsi di Indonesia.
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐺𝑅𝐷𝑃 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐺𝑅𝐷𝑃 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑅𝑃 × 100
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐺𝑅𝐷𝑃 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝐺𝑅𝐷𝑃 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝐷𝑅𝑃 × 100
Proses  estimasi  regresi  pada  data  panel  melibatkan  langkah-langkah kompleks  seperti:  mengestimasi  parameter  dalam  model  ekonometrik menggunakan  metode Pooled  Least  Square  (PLS),  Fixed  Effect  Model  (FEM) ,  dan Random  Effect  Model  (REM) ;  melakukan  seleksi  model  terbaik  dengan
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
menggunakan uji Chow dan uji Hausman, serta dapat melakukan uji Lagrange Multiplier apabila diperlukan; menilai kecocokan model terpilih dengan model estimasi  yang  dipilih;  serta  menguji  validitas  pengaruh  variabel  independen terhadap model yang telah dipilih.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Sumber: Dikembangkan oleh penulis (2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel  1  di  bawah  ini  memaparkan  hasil  estimasi  regresi  menggunakan Pooled  Least  Square  (PLS),  Fixed  Effect  Model  (FEM), dan Random  Effect  Model (REM), serta  hasil  pengujian  untuk  memilih  model  terbaik.  Berdasarkan  uji Chow dan uji Hausman, model estimasi terbaik adalah Fixed Effect Model (FEM) karena nilai signifikansi statistik F dan χ²  masing -masing adalah 0,000 (< 0,01) dan 0,0524 (< 0,10) menunjukkan probabilitas empiris yang signifikan.
Tabel 1. Hasil Estimasi Model Ekonometrika Regresi Data Panel - Cross-
section Variabel Koefisien Regresi PLS FEM REM C 0,24917 0,58492 0,36274 RPDRBind 0,00074 -0,00249 -0,00019 RPDRjasa 0,00173 -0,00252 0,00088 PIP 2.76E-14 3.90E-14 2.78E-14 BSP 3.36E-16 7.30E-16 4.59E-16 UMP 6.14E-10 -1.67E-08 -1.54E-08 R 2 0,24307 0,96076 0,17876 Disesuaikan R 2 0,21999 0,94938 0,15372 Statistik F 10.53275 84.40242 7.13934 Ketimpangan Pendapatan Rasio PDRB Sektor Industri Rasio PDRB Sektor Jasa Program Indonesia Cerdas
Bantuan Sosial Pangan
Upah Minimum Provinsi
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Prob. Statistik F 0,00000 0,00000 0,00001 Hasil Pemilihan Model
(1) Uji Chow
Prob. F (33,131) = 0,0000; Cross-Section F (33.131) = 72.601942
(2) Uji Hausman
Prob χ 2 = 0,0524; Cross-Section χ 2 (5) = 10,951131;
Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah
Hasil  dari  estimasi  lengkap  model Fixed  Effect  Model  (FEM) ditampilkan dalam  Tabel  2.  Dari  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  model  FEM menunjukkan tingkat signifikansi yang kuat secara empiris, dengan nilai statistik F sebesar 0,00000 (< 0,01) dan koefisien determinasi ( R 2 ) sebesar 0,960758; yang menunjukkan bahwa model FEM mempunyai kemampuan prediksi yang tinggi. Selain  kelima  variabel  pada  model  ekonometrik,  terdapat  dua  variabel  yang mempengaruhi  Ketimpangan  Pendapatan  yaitu  variabel  Rasio  PDRB  Sektor Industri  dan  variabel  Upah  Minimum  Provinsi  dengan  probabilitas  atau signifikansi statistik empiris masing-masing sebesar 0,0164. (< 0,01) dan 0,0000 (< 0,01).
Variabel  Rasio  PDRB  Sektor  Industri  memiliki  koefisien  regresi  sebesar  - 0,584919  dengan  pola  hubungan  linier-linier  yang  terdefinisi  dengan  jelas.  Ini berarti setiap peningkatan sebesar 1% dalam Rasio PDRB Sektor Industri akan mengurangi  Ketimpangan  Pendapatan  sebesar  0,584919.  Sebaliknya,  setiap penurunan sebesar 1% dalam Rasio PDRB Sektor Industri akan meningkatkan Ketimpangan Pendapatan sebesar 0,584919.
Variabel Upah Minimum Provinsi memiliki koefisien regresi sebesar -1,67E- 08  dengan  pola  hubungan  linear-linear.  Ini  mengindikasikan  bahwa  setiap kenaikan  satu  rupiah  dalam  Upah  Minimum  Provinsi  akan  mengurangi Ketimpangan  Pendapatan  sebesar  1,67E-08.  Sebaliknya,  setiap  penurunan  1 rupiah  dalam  Upah  Minimum  Provinsi  akan  meningkatkan  Ketimpangan Pendapatan sebesar 1,67E-08..
Tabel 2. Model Estimasi Fixed Effect Model (FEM).
𝐺𝑖𝑛𝑖 𝑖𝑡 = 0.58492 −  0.00249 𝑅𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑛𝑑 𝑖𝑡 −  0.00252 𝑅𝑃𝐷𝑅𝐵𝑗𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑡 (0,0164)**                                               (0,1270) + 3.90E14 𝑆𝐼𝑃 𝑖𝑡 +  7.30E16 𝐹𝑆𝐴 𝑖𝑡 − 1.67E08 𝑃𝑀𝑊 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑡 (0,1135)                      (0,2867) (0,0000)*
R 2 = 0,960758; DW = 1,170494; F = 84,40242; Masalah. F = 0,00000
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; **Signifikan pada α = 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10; Angka -angka dalam tanda kurung adalah nilai probabilitas dari t statistik
Kemudian  selanjutnya  pengaruh  dan  konstanta  wilayah  yang  disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, wilayah Provinsi DKI Jakarta menjadi nilai konstanta tertinggi yaitu 0,71870. Artinya berhubungan dengan pengaruh variabel Rasio PDRB Sektor Industri, Rasio PDRB Sektor Jasa, Program Indonesia Pintar,  Bantuan  Sosial  Pangan,  dan  Upah  Minimum  Provinsi  di  Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk memiliki tingkat Ketimpangan Pendapatan yang  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia. Setelah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Papua adalah dua provinsi dengan konstanta terbesar dalam hal ini.
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  memiliki  nilai  konstanta  terendah sebesar 0,51373. Ini mengindikasikan bahwa, dalam konteks pengaruh variabel seperti Rasio PDRB Sektor Industri, Rasio PDRB Sektor Jasa, Program Indonesia Pintar,  Bantuan  Sosial  Pangan,  dan  Upah  Minimum  Provinsi  di  Indonesia, provinsi  ini  cenderung  menunjukkan  tingkat  Ketimpangan  Pendapatan  yang lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  provinsi  lainnya  di  Indonesia.  Setelah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Provinsi  Sumatera  Utara  dan  Provinsi Lampung menunjukkan konstanta terendah.
Tabel 3. Efek dan Konstanta Wilayah
No. Provinsi Efek Konstanta Wilayah 1 Aceh -0,045034 0,53989 2 Sumatera Utara -0,064254 0,52067 3 Sumatera Barat -0,051816 0,53310 4 Riau -0,035960 0,54896 5 Jambi -0,040203 0,54472 6 Sumatera Selatan 0,001271 0,58619 7 Bengkulu -0,035982 0,54894 8 lampung -0,051610 0,53331 9 Kep. Bangka Belitung -0,071186 0,51373 10  Kep. Riau 0,041812 0,62673 11  DKI Jakarta 0,133780 0,71870 12  Jawa barat 0,019411 0,60433 13  Jawa Tengah -0,025413 0,55951 14  DI Yogyakarta 0,102741 0,68766 15  Jawa Timur -0,008896 0,57602 16  Banten 0,045576 0,63050
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
17  Bali 0,037663 0,62258 18  Nusa Tenggara Barat  0,009024 0,59394 19 Nusa Tenggara Timur -0,039206 0,54571 20  Kalimantan Barat -0,040979 0,54394 21  Kalimantan Tengah -0,014547 0,57037 22  Kalimantan Selatan 0,004401 0,58932 23  Kalimantan Timur 0,022947 0,60787 24  Kalimantan Utara -0,044319 0,54060 25  Sulawesi Utara 0,037507 0,62243 26  Sulawesi Tengah -0,035556 0,54936 27  Sulawesi Selatan 0,036016 0,62094 28  Sulawesi Tenggara 0,036928 0,62185 29  Gorontalo 0,022804 0,60772 30  Sulawesi Barat -0,030434 0,55449 31  maluku -0,034664 0,55026 32  Maluku Utara -0,034318 0,55060 33  Papua Barat 0,070382 0,65530 34  Papua 0,082117 0,66704 Sumber: BPS dan Kemendikbud, diolah

## Diskusi

## Pengaruh PDRB sektor industri terhadap ketimpangan pendapatan
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  rasio  PDRB  sektor  industri mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya jika kontribusi PDRB sektor industri meningkat maka dapat mendorong taraf hidup yang layak karena penyerapan tenaga kerja banya diserap oleh sektor industri sehingga  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  mengurangi ketimpangan  pendapatan.  Pernyataan  tersebut  berkaitan  dengan  Teori  Neo- Klasik  yang  menyatakan  bahwa  ketika  kelebihan  tenaga  kerja  dari  sektor pertanian dapat dialihkan atau diserap oleh sektor industri, maka kemungkinan besar  kesenjangan  antar  wilayah  akan  berkurang.  Hal  ini  mengindikasikan adanya  proses  redistribusi  sumber  daya  ekonomi  dari  sektor  pertanian  yang cenderung kurang produktif ke sektor industri yang lebih produktif, yang pada akhirnya  dapat  mengurangi  kesenjangan  antar  wilayah  (Sjafrizal,  2008). Kemudian,  penelitian  Putri  &  Monika,  (2022)  juga  menemukan  bahwa  PDRB industri  berdampak  buruk  pada  ketimpangan  di  Jawa  Barat  selama  periode 2011-2019.

## Pengaruh PDRB sektor jasa terhadap ketimpangan pendapatan
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Rasio  PDRB  sektor  jasa  tidak  mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan. Kemungkinan penyebabnya adalah karena perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini memiliki dampak yang signifikan dan tidak dapat diabaikan., terutama dalam meningkatkan produktivitas sumber daya di sektor perekonomian, khususnya dalam penyediaan jasa di sektor jasa. Transisi menuju  penggunaan  teknologi  yang  lebih  efisien  inilah  yang  menyebabkan dampak peningkatan rasio PDRB sektor jasa terhadap ketimpangan pendapatan menjadi tidak terlalu langsung.

## Pengaruh Program Indonesia Pintar Terhadap Ketimpangan Pendapatan
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  tidak  mempengaruhi  ketimpangan pendapatan.  Hal  ini  disebabkan  karena  program  ini  lebih  berfokus  pada peningkatan  tingkat  pendidikan  dibandingkan  mengurangi  ketimpangan pendapatan.  Meskipun  PIP  dirancang  untuk  membantu  siswa  dari  keluarga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik, PIP tidak  secara  langsung  menargetkan  pengurangan  kesenjangan  pendapatan  di masyarakat secara keseluruhan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan  pendidikan  dengan  ketimpangan  pendapatan,  sebuah  hubungan yang telah dilakukan di negara lain, namun belum pernah diteliti di Indonesia.

## Pengaruh Bantuan Sosial Pangan terhadap Ketimpangan Pendapatan
Bantuan  Sosial  Pangan  (BSP)  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap ketimpangan  pendapatan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  bansos  ini  baru dilaksanakan secara bertahap selama enam tahun terakhir, sehingga dampaknya mungkin belum sepenuhnya terasa atau akan memakan waktu lebih lama untuk benar-benar  terlihat.  Selain  itu,  bisa  juga  karena  bantuan  ini  tidak  berdampak langsung terhadap pendapatan individu atau keluarga, maka bantuan pangan memberikan  akses  kepada  penerima  pangan  atau  kebutuhan  pangan  tertentu, namun  tidak  secara  langsung  meningkatkan  pendapatannya.  Akibatnya, program-program  tersebut  mungkin  tidak  memberikan  dampak  signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antara kelompok miskin dan kaya.

## Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan
Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  memiliki  pengaruh  negatif  pada ketimpangan  pendapatan.  Penetapan  UMP  berpotensi  mengurangi  tingkat ketimpangan  pendapatan  karena  UMP  dapat  menjaga  tingkat  pendapatan pekerja  penerima  gaji  pada  batas  minimal  yang  telah  ditentukan.  Selain  itu, peningkatan  UMP  dari  tahun  ke  tahun  juga  mampu  mendorong  motivasi angkatan kerja untuk bekerja lebih giat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan  masyarakat  secara  umum  dan  pada  gilirannya  dapat  mengurangi ketimpangan  pendapatan.  Ivanovi  Sulistyaningrum  et  al.,  (2022)  juga
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
menemukan  bahwa  selama  tahun  2011-2022  di  Provinsi  Pulau  Jawa,  Upah Minimum  Provinsi  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan. Sementara itu, Masfila, (2021) ditemukan bahwa di Pulau Sulawesi selama tahun 2011- 2022, Upah Minimum Provinsi berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## KESIMPULAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  dampak  dari perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan. Secara spesifik, penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Misalnya, variabel Rasio PDRB Sektor Industri yang mencerminkan struktur ekonomi, terbukti memiliki pengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Artinya  sektor  industri mampu menciptakan lapangan kerja yang luas, yang pada akhirnya mendorong peningkatan  pendapatan  masyarakat.  2)  Upah  Minimum  Provinsi  sebagai variabel  yang  mewakili  kebijakan  pemerintah  terbukti  berpengaruh  negatif. Artinya  penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  juga  berkontribusi  terhadap penurunan  pendapatan  melalui  peningkatan  produktivitas  tenaga  kerja.  3) Variabel  independen  yang  menunjukkan  tidak  terdapat  pengaruh  terhadap ketimpangan  pendapatan  adalah  Rasio  PDRB  Sektor  Jasa,  Program  Indonesia Pintar, dan Bantuan Sosial Pangan
Implikasi  praktis  dari  penelitian  ini  memberikan  informasi  bahwasannya perubahan  struktur  perekonomian  khususnya  pada  sektor  industri  dapat menjadi  faktor  utama  yang  berperan  dalam  menentukan  ketimpangan pendapatan.  Lebih  lanjut,  temuan  menunjukkan  bahwa  beberapa  kebijakan pemerintah belum efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, kecuali penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  yang  berdampak  langsung  pada peningkatan pendapatan yang berujung pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan.  Oleh  karena  itu,  strategi  pengembangan  sektor  industri  dan kenaikan  upah  minimum  dapat  menjadi  langkah  penting  dalam  upaya mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia.
Keterbatasan pada penelitian ini antara lain terbatasnya data untuk meneliti seluruh provinsi di Indonesia dan tahun pengamatan hanya sampai tahun 2022 karena kendala ketersediaan data yang berada di luar kendali peneliti. Selain itu peneliti hanya menggunakan tiga variabel (Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial  Pangan,  dan  Upah  Minimum  Provinsi)  untuk  mewakili  kebijakan pemerintah  karena  variabel  lain  seperti  Bantuan  Langsung  Tunai,  Program Keluarga Harapan, dan Program Kartu Prakerja tidak mempunyai data lengkap sehingga  tidak  dapat  dimasukkan  sebgai  variabel  dalam  penelitian  ini.  Oleh karena  itu,  peneliti  berharap  pada  penelitian  selanjutnya  akan  ditambahkan lebih banyak variabel untuk mewakili kebijakan pemerintah.
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628

## DAFTAR PUSTAKA
Alamanda. (2020). The Effect of Government Expenditure on Income Inequality and Poverty in Indonesia. Info Artha , 4 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.31092/jia.v4i1.614
Ansari Samani, H., Rouzbahani, M., Dalvandi, H., & Sadeghi, R. (2024). Income inequality  and  environmental  degradation  in  the  provinces  of  Iran. Environmental  Health  Engineering  and  Management , 11 (1),  25 – 30. https://doi.org/10.34172/EHEM.2024.04
BPS. (2022). Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2022. Berita Resmi Statistik , No. 52/07/ (15 Juli 2022), 1 – 8.
Farhan,  M.,  & Sugianto,  S.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Tingkat  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Pulau  Jawa. SIBATIK  JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan , 1 (4), 243 – 258. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29
Goh,  S.  K.,  Wong,  K.  N.,  Ayupp,  K.,  &  Lai,  Y.  W.  (2023).  Income  Inequality, Income Growth and Government Redistribution in Malaysia: What Do We Know in the Long Run? Malaysian Journal of Economic Studies , 60 (1), 69 – 87. https://doi.org/10.22452/MJES.vol60no1.4
Gultom,  H.,  Kindangen,  P.,  &  Kaawung,  G.  M.  V.  (2020).  Analisis  Pengaruh Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  dan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  Terhadap  Kemiskinan  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Pembanguan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 21 (1), 39 – 53.
Hasan,  M.  (2022).  EKONOMI  PEMBANGUNAN  Sebuah  Tinjauan  Teori  dan Praktis. In Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents .
Imam,  S.,  &  Jamaliah.  (2023).  Analisis  Kebijakan  Publik  Dalam  Mengatasi Kemiskinan di Indonesia. ETNIK: Jurnal Ekonomi-Teknik , 2 (5), 399 – 405.
Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan,  Upah  Minimum  Dan  Tingkat  Pengangguran  Terhadap Ketimpangan  Pendapatan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2008  - 2018. DINAMIC : Directory  Journal  of  Economic , 2 (1), 109 – 125.
http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1399
Ivanovi Sulistyaningrum, B., Bhinadi, S.E, M.Si, D. A., & Dwi Astuti, S.E, M.Si, R.
(2022).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Indeks  Pembangunan  Manusia Dan  Upah  Minimum  Provinsi  Terhadap  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2020. SINOMIKA Journal:  Publikasi  Ilmiah  Bidang  Ekonomi  Dan  Akuntansi , 1 (4),  891 – 902. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.454
Jhingan, M. L. (2012). International Economics 6th Edition. In Andrew’s Disease of the Skin Clinical Dermatology. Vrinda Publications (P) LTD.
Kusuma, D. S. D., Sarfiah, S. N., & Septiani, Y. (2019). Analisis Pengaruh Produk
Volume 6 No. 2 July  2024.
Adinda Maulida Amalia, Yuni Prihadi Utomo .
Dampak Perubahan Struktur Ekonomi dan Kebijakan … hlm. 616-628
Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2017. DINAMIC: Directory Journal of Economic , 1 (3), 282 – 293. Kuznets,  S.  (2011).  Modern  Economic  Growth :  Findings  and  Reflections.
American Economic Association , 63 (3), 247 – 258.
Masfila,  D.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2020. Skripsi .
Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. Jesp , 7 (2), 9 – 26.
Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di  Indonesia. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Pembangunan , 2 (2),  19. https://doi.org/10.24036/jkep.v2i2.12637
Pratiwi,  M.  C.  Y.  (2021).  Analisis  Ketimpangan  Antarwilayah  dan  Pergeseran Struktur Ekonomi di Kalimantan. Jurnal Borneo Administrator , 17 (1), 131 – 154. https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.779
Putri,  H.  S.,  &  Monika,  A.  K.  (2022).  Analisis  Perubahan  Struktural  dan Pengaruhnya Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Barat Tahun 2011-2019. Seminar Nasional Official Statistics , 2012 , 833 – 842.
Rahman,  R.,  &  Putri,  D.  Z.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Upah  Minimum, Pertumbuhan  Ekonomi,  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi  Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan , 3 , 37 – 48.
Sjafrizal.  (2008). Ekonomi  Regional:  Teori  dan  Apliasi .  Niaga  Swadaya. https://books.google.co.id/books?id=hb05oLQBneQC&lpg=PP1&hl=id&pg= PA111#v=onepage&q&f=false
Szirmai,  A.  (2012).  Industrialisation  as  an  Engine  of  Growth  in  Developing Countries,  1950-2005. Structural Change  and Economic  Dynamics , 23 (4),  406 – 420. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2011.01.005
Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development Twelfth Edition . Wibowo,  T.  (2017).  Ketimpangan  Pendapatan  dan  Middle  Income  Trap. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 20 (2), 111 – 132. https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184 Yasni, R., & Yulianto, H. (2020). Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah  Daerah  Terhadap  Ketimpangan  Pendapatan  Di  Indonesia. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi , 4 (1), 39 – 63. https://doi.org/10.35837/subs.v4i1.819
Yusuf, A. A., Anglingkusumo, R., & Sumner, A. (2021). A direct test of Kuznets in  a  developing  economy:  a  cross-district  analysis  of  structural transformation and inequality in Indonesia. Regional Studies, Regional Science ,
8 (1), 184 – 206. https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1924850