## PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
Oleh: Sri Mukti Sari 1 , Putu Sugi Ardana 2
Abstrak: Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum ( rechts middle ) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut   diakui lebih  dahulu  oleh kedua orang tuanya. Penelitian  ini  meneliti  proses  penetapan  pengakuan  anak  di  luar  perkawinan  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  dan  akibat  hukum  dari  pengakuan  anak  di  luar perkawinan    oleh  orang  tuanya  yang  telah  ditetapkan  dengan  penetapan pengadilan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.
Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian  ini  sebagai  berikut.  Proses  penetapan  pengakuan  anak  di  luar perkawinan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  adalah:  pemohon  mengajukan pendaftaran  permohonan,  disertai  dengan  bukti-bukti  pendukung.  Setelah memenuhi  persyaratan  administrasi,  termasuk  membayar    uang  panjar  perkara, Ketua  Pengadilan  menunjuk  hakim  yang  akan  memeriksa  perkara  permohonan termaksud.  Selanjutnya,  persidangan  akan  dilaksanakan  sesuai  jadwal  untuk memeriksa  bukti-bukti  surat,  saksi,  dan  alat-alat  bukti  yang  lain,  untuk menentukan  apakah  atas  permohonan  tersebut  dapat  ditetapkan  pengakuan  anak yang  lahir  di  luar  perkawinan.  Pengakuan  anak  di  luar  perkawinan    oleh  orang tuanya  yang  telah  ditetapkan  dengan  penetapan  pengadilan  menimbulkan  akibat hukum  berupa  hak  dan  kewajiban  timbal  balik  antara  anak  dengan  orang  tua, sama seperti anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.
.
Kata-kata Kunci: Penetapan Pengadilan, Perkawinan, Anak di Luar Perkawinan.

## PENDAHULUAN
Dalam  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5606)  dinyatakan  bahwa  anak adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup  manusia  dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Agar  kelak  mampu  bertanggung
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  Anak  perlu  mendapat kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk  mewujudkan  kesejahteraan  Anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.
Kesadaran  akan  pentingnya  anak  bagi  keberlangsungan  suatu  bangsa, mendorong  dilakukannya  perlindungan  terhadap  anak  secara  normatif,  yang dituangkan  dalam  bentuk  undang-undang  beserta  peraturan  pelaksanaannya, bahkan diatur dalam konstitusi.
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh  orang  tuanya  sendiri,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002.  Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dan  (2)  juga  ditegaskan  bahwa identitas  diri  setiap  anak  harus  diberikan  sejak  kelahirannya  yang  dituangkan dalam  akta  kelahiran.  Tetapi  dalam  kenyataannya,  ada  anak-anak  yang  tidak dilahirkan  dalam  ikatan  perkawinan.  Anak-anak  ini  dalam  Hukum  Keperdataan disebut  anak  luar  kawin.  Hukum  membedakan  antara  keturunan  yang  sah  dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang  sah,  dalam  arti  bahwa  yang  satu  adalah  keturunan  yang  lain  berdasarkan kelahiran  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Anak-anak  yang demikian  disebut  anak  sah,  walaupun  sebenarnya  anak  tersebut  adalah  hasil perselingkuhan  ibunya  dengan  lelaki  lain.  Keturunan  yang  tidak  sah  adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak luar kawin (J. Satrio, 2005: 5).
Pada  umumnya  anak-anak  luar  nikah  adalah  anak-anak  yang  lahir  atau dibenihkan  di  luar  pernikahan.  Anak-anak  luar  nikah  ini  dibagi  dalam  dua golongan:  (a)  anak-anak  luar  nikah  dalam  arti  kata  luas,  vaitu  semua  anak  yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya; dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit,  yaitu  anak-anak  alam  dalam  arti  kata  luas,  kecuali  anak-anak  zina ( overspelig )  dan  sumbang  ( bloedschennig ).  Anak  tidak  sah  sering  kali  juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas (J. Satrio, 2005: 20).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menentukan secara tegas siapa yang  dapat  disebut  sebagai  anak  luar  kawin.  Dalam  Pasal  272  hanya  ditentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap- tiap  anak  yang  diperbuahkan  di  luar  perkawinan,  dengan  kemudian  kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah  mengakuinya  menurut  ketentuan-ketentuan  undang-undang  atau,  apabila pengakuan  itu  dilakukan  dalam  akta  perkawinan  sendiri.  Berdasarkan  Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa anak luar kawin yang dapat diakui atau disahkan merupakan  anak  yang  dilahirkan  oleh  seorang  ibu,  tetapi  tidak  dibenihkan  oleh seorang  pria  yang  berada  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah  dengan  ibu  anak tersebut,  dan  tidak  termasuk  kelompok  anak  zina  dan  anak-anak  sumbang  (J. Satrio, 1992: 151).
Pengesahan  seorang  anak  luar  kawin  adalah  alat  hukum  ( rechts  middle ) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut  diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:
(1) Asal-usul  seorang  anak  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila  akta  kelahiran  tersebut  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini  tidak  ada,  maka Pengadilan  dapat  mengeluarkan  penetapan  tentang  asal-usul  seorang  anak setelah  diadakan  pemeriksaan  yang  teliti  berdasarkan  bukti-bukti  yang memenuhi syarat.
(3) Atas  dasar  ketentuan  Pengadilan  tersebut  ayat  (2)  pasal  ini,  maka  instansi pencatat  kelahiran  yang  ada  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
Dari  ketentuan  Pasal  55  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dapat dinyatakan  bahwa  untuk  menerbitkan  akta  kelahiran  bagi  anak  luar  kawin, diperlukan  adanya  penetapan  dari  pengadilan.  Tugas  instansi  pencatat  kelahiran (untuk di Kabupaten Buleleng Dinas Kepenmdudukan dan Catatan Sipil)  adalah mencatat peristiwa kependudukan dan tidak membuktikan dan menyatakan siapa
orang  tua  dari  anak  luar  kawin.  Oleh  karena  itu,  untuk  membuktikan  kebenaran tersebut,  harus  melalui  pengadilan  agar  dikeluarkan  suatu  penetapan.  Pemohon (orang tua dari anak luar kawin) harus mengajukan sendiri permohonan penetapan pengadilan  soal  pengesahan  anak  dengan  membawa  alat-alat  bukti  di  antaranya surat  pernyataan pengakuan anak dan/atau tes DNA. Bagi  yang beragama  Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sementara yang non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  proses  penetapan  pengakuan  anak  di  luar  perkawinan  di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah akibat hukum dari pengakuan anak di luar perkawinan  oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Batasan  perkawinan  secara  normatif  dinyatakan  dalam  Pasal  1  Undang- undang  Perkawinan.  Dinyatakan  sebagai  berikut:  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Sebagai  ikatan  batin,  perkawinan  merupakan  pertalian  jiwa  yang  terjalin karena adanya kemauan yang sama dam ikhlas antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali  dan  ditandai  dengan  adanya  persetujuan  dari  calon  mempelai  untuk melangsungkan  perkawinan.  Selanjutnya  dalam  hidup  bersama  ikatan  batin  ini tercermin  dari  adanya  kerukunan  suami  istri  yang  bersangkutan.  Terjalinnya ikatan  lahir  batin  merupakan  dasar  utama  dalam  membentuk  dan  membina keluarga yang bahagia dan kekal (K. Wantjik Saleh, 1976: 15).
Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Ditempatkannya  kedudukan  agama  sebagai  dasar  pembentukan  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-undang Perkawinan berarti suatu  perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  perundangan  nasional  bukan  saja merupakan ‘perikatan keperdataan’ tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’ dan  sekaligus  menampung  asas-asas  perkawinan  menurut  Hukum  Adat  yang menghendaki  perkawinan  sebagai  ‘perikatan  kekeluargaan’  dan  ‘perikatan kekerabatan’ (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).
Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa  anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.  Pasal  250  KUHPerdata  menentukan  bahwa  tiap-tiap  anak  yang  dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Jadi  sah  atau  tidaknya  status  seorang  anak  sangat  tergantung  dari  keabsahan perkawinan orang tuanya.
Hubungan  keperdataan  seorang  anak  menentukan  hak  dan  kewajiban perdata  yang  ada  antara  anak  dengan  orang  tua  secara  timbal-balik.  Salim  HS menjelaskan, yang termasuk hak mutlak dalam konteks hukum ialah:
1. segala hak publik, yaitu:
a. hak menyatakan pikiran dan perasaan, dengan perantaraaa pers;
b. hak-hak  untuk  mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  yang berhak/berwenang;
c. hak untuk  memeluk  dan menganut  agama dan kepercayaannya masing- masing secara bebas (Salim HS, 2003: 33).
2. sebagian  dari  hak-hak  keperdataan,  yaitu  hak-hak  yang  bersandar  pada Hukum Perdata dalam arti objektif, misalnya ialah:
a. hak-hak kepribadian ( persoonlijkheidsrechten ), adalah hak-hak manusia atas  dirinya  sendiri,  seperti  hak-hak  manusia  atas  jiwanya,  raganya, kehormatan, nama kecil, dan nama keluarganya;
b. hak-hak  keluarga  ( familierechten ),  adalah  hak-hak  yang  timbul  dari hubungan  keluarga.  Termasuk  hak-hak  keluarga  adalah  hak  marital, yakni  kekuasaan suami terhadap istrinya, kekuasaan orang tua terhadap
anaknya, dan kekuasaan wali terhadap anaknya, hak pengampu terhadap yang diampunya;
c. hak-hak  harta  benda  ( vermogensrechten ),  adalah  hak-hak  yang mempunyai nilai uang;
d. hak-hak kebendaan ( zakelijkerechten ), adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti,  bahwa  terdapat  sesuatu  hubungan  langsung  antara  orang-orang yang berhak atas benda tersebut;
e. hak-hak  atas  barang-barang  tak  berwujud  ( rechten  opimmateriele gorderen ),  adalah  hak-hak  mengenai  hasil  pemikiran  manusia  seperti hak cipta dan hak oktroi (Salim HS, 2003: 33).
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengatur  kedudukan  anak  luar kawin dalam Pasal 43, sebagai berikut:
(1)  Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
(2)  Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  di  atas  selanjutnya  akan  diatur  dalam Peraturan Pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum  empiris adalah penelitian  yang ditujukan untuk  mengkaji hukum sebagai gejala sosial. Jadi, dalam konteks norma penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang pelaksanaan norma. Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan  norma  hukum  yang  mengatur  tentang  anak  di  luar  perkawinan  oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja.
Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang  pelaksanaan norma  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  yaitu  norma  hukum  tentang penetapan anak di luar perkawinan  yang diakui oleh orang tua biologisnya, serta akibat hukum dari pelaksanaan norma tersebut.
Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Singaraja. Pemilihan lokasi penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Selain  itu,  berdasarkan  penelitian
awal,  telah  ada  putusan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  mengenai  penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi di masyarakat,tentang bagaimana suatu aturan hukum dipahami  dan dilaksanakan.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur,  yaitu  suatu  wawancara  yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup  kemungkinan  diajukan  pertanyaan-pertanyaan  tambahan  sesuai dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara  (Amiruddin  dan  Asikin, Zainal.,  2004:  55).  Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh  keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  ( Burhan Ashofa, 2004: 95) .
Wawancara dalam penelitian ini terutama dilakukan dengan I.B. Bamadewa Patipitra,  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Singaraja,  sesuai  pengarahan  yang diberikan oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Singaraja, I Gede Mahardika.
Data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan,  selanjutnya  dihubungkan  dengan norma-norma hukum terkait, khususnya mengenai tata cara penetapan pengakuan anak  di  luar  perkawinan  oleh  pengadilan  dan  dampak  hukumnya.  Sebagai penelitian  hukum  empiris,  asumsi  yang  dipegang  peneliti  adalah  tidak  terdapat masalah berkaitan dengan norma hukum, masalahnya adalah pada penerapannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Psl  42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  secara  tegas  menyatakan bahwa  anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat perkawinan  yang  sah.  Hal  ini  berarti  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar
perkawinan  adalah  anak  yang  tidak  sah.  Perlu  dikemukakan  kembali  mengenai hubungan  antara anak dan orang tuanya dalam  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974 diatur sebagai berikut:
1. Pasal 43.
(1) Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pasal 44.
(1) Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  yang  dilahirkan  oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
(2) Pengadilan  memberikan  keputusan  tentang  sah/tidaknya  anak  atas permintaan pihak yang berkepentingan.
Pasal  272  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  kecuali  anak-anak  yang dibenihkan dalam zina atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar  perkawinan,  dengan  kemudian  kawinnya  bapak  dan  ibunya,  akan  menjadi sah,  apabila  kedua  orang  tua  itu  sebelum  kawin  telah  mengakuinya  menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Jadi anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui, dan anak-nak  ini  menanggung  beban  kesalahan  orang  tuanya  seumur  hidup.  Dalam tataran teori,  sebagaimana telah diuraikan di  depan, anak zina tidak dapat  diakui oleh  orang  tua  biologisnya,  tetapi  anak  sumbang  terdapat  peluang  untuk  diakui setelah  kedua  orang  tua  biologisnya  memperoleh  dispensasi  dari  pengadilan untuk mengadakan perkawinan.
Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2016, menjelaskan bahwa menurutnya anak hasil perzinahan dapat  diakui  oleh  orang  tua  biologisnya,  sepanjang  orang  tua  biologisnya melakukan perkawinan secara sah.
Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 5/PDT/2015/PN Sgr. tanggal  20  Pebruari  2015,  ditetapkan    bahwa  Ketut  Viola  Waldiora  van  Der
Haijden,  lahir  di  Singaraja  tanggal  4  April  2003  adalah  anak  sah  dari  Walterus Antonius  Van  Der  Heijden  (pemohon).  Ibu  kandung  Ketut  Viola  Waldiora  van Der  Haijden,  bernama  Komang  Winadi  tidak  berkeberatan  atas  pengakuan  ini. Dari salinan penetapan ini dapat diketahui hal-hal berikut:
1. Walterus  Antonius  Van  Der  Heijden  dengan  Luh  Winadi  hidup  bersama tanpa  ikatan  perkawinan,  sehingga  lahirlah  Ketut  Viola  Waldiora  van  Der Haijden tanggal 4 April 2003.
2. Walterus  Antonius  Van  Der  Heijden  dan  Luh  Winadi  melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu tanggal 5 Juli 2003.
Dari  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Nomor  5/PDT/2015/PN  Sgr. tidak  dinyatakan  apakah  pada  saat  Walterus  Antonius  Van  Der  Heijden  hidup bersama dengan Luh Winadi, masih terikat perkawinan atau tidak, dengan orang lain, di tempat lain, misalnya di negara asalnya, Belanda. Bagi hakim seperti tidak dipentingkan  apakah    Ketut  Viola  Waldiora  van  Der  Haijden,  anak  hasil perzinahan atau tidak. hal ini sejalan dengan pendapat I.B. Bamadewa Patipitra.
Pelaksanaan persidangan untuk menindaklajuti permohonan penetapan anak di  luar  perkawinan,  relatif  lebih  sederhana,  karena  hanya  melibatkan  satu  pihak, yaitu  pemohon,  tanpa  pihak  lawan,  kecuali  dalam  hal  tertentu,  dimana  ibu kandung anak tersebut menolak pengakuan yang dimohonkan. Dijelaskan bahwa, setelah berkas permohonan memenuhi persyaratan administrasi, ketua pengadilan negeri  akan  menentukan  hakim  yang  menyidangkan,  dan  selanjutnya  dilakukan persidangan  untuk  memeriksa  bukti-bukti  yang  diajukan  sebagai  pendukung permohonan tersebut. Waktu yang dibutuhkan rata-rata sekitar 1 bulan, dari waktu 5  bulan  maksimal  yang  ditentukan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  untyuk  proses persidangan suatu perkara.
Dalam  prakteknya,  tidak  ada  masalah  berkaitan  dengan  proses  penetapan pengakuan  anak  di  luar  perkawinan,  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja.  Masalah yang  kadang  timbul  justru  dari  pemohon  sendiri,  yang  tidak  hadir  pada  saat dipanggil  atau  bukti-bukti  yang  diajukan  kurang  lengkap.  Hal  penting  lain,  yang tidak  boleh  diabaikan  oleh  hakim  dalam  penetapan  pengakuan  anak  adalah
persetujuan  dari  ibu  kandung.  sesuai  Pasal  284  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata, pengakuan anak luar kawin harus dengan persetujuan ibu kandung.
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.  Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin  tumbuh  kembang  anak,  atau  anak  dalam  keadaan  terlantar  maka  anak tersebut  berhak  diasuh  atau  diangkat  sebagai  anak  asuh  atau  anak  angkat  oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. Demikian ditegaskan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Dalam proses  penetapan pengakuan anak di  luar perkawinan di  Pengadilan Negeri  Singaraja,  kepentingan  pertama  yang  diacu  adalah  kepentingan  anak, bukan  kepentingan  pemohon  atau  pihak  lain.  Anak  sebagai  pihak  yang  lemah, rentan  menjadi  korban  dari  kepentingan  orang  tuanya,  karena  itu  hukum  harus memberikan perlindungan lebih kepada anak.
Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Hal ini berarti antara anak luar kawin dengan orang tuanya tidak ada hubungan hukum, dan  hubungan hukum itu baru ada  kalau  ayah  dan/atau  ibunya  memberikan  pengakuan,  bahwa  anak  itu  adalah anaknya.  Akibat  hukum  yang  timbul  dengan  adanya  pengakuan  anak  di  luar perkawinan    oleh  orang  tuanya  yang  telah  ditetapkan  dengan  penetapan pengadilan adalah dalam hal  pewarisan. Sebagaimana diketahui  anak merupakan ahli waris yang utama.

## PENUTUP
Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian  dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Proses  penetapan  pengakuan  anak  di  luar  perkawinan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja adalah sebagai berikut:
a. Pemohon  mengajukan  pendaftaran  permohonan,  disertai  dengan  bukti- bukti pendukung.
b. Setelah  memenuhi  persyaratan  administrasi,  termasuk  membayar    uang
panjar  perkara,  Ketua  Pengadilan  menunjuk  hakim  yang  akan  meriksa perkara permohonan termaksud.
c. Selanjutnya,  persidangan  akan  dilaksanakan  sesuai  jadwal  untuk memeriksa  bukti-bukti  surat,  saksi,  dan  alat-alat  bukti  yang  lain,  untuk menentukan  apakah  atas  permohonan  tersebut  dapat  ditetapkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan.
2. Pengakuan anak di luar perkawinan  oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan  penetapan  pengadilan  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  hak  dan kewajiban  timbal  balik  antara  anak  dengan  orang  tua,  sama  seperti  anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta. H. Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
J. Satrio. 1992. Hukum Waris . Bandung: Alumni. K. Wantjik Saleh. 1976. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Salim HS, 2003. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.