## Analisis Kesesuaian Implementasi Pembangunan Permukiman Inklusif di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta
The implementation of Inclusive Settlement Development in Settlement Environmental Management Plans: Case Study of Blunyahrejo Village, Tegalrejo District, Yogyakarta City
Anatasya Devi Retno Ningrum 1* & Ratika Tulus Wahyuhana 1
1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Teknologi Yogyakarta, Jalan Ring Road Utara, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55284, Indonesia; *Penulis korespondensi.
e-mail : ratika.wahyuhana@staff.uty.ac.id (Diterima: 6 September 2022; Disetujui: 5 Maret 2023)

## ABSTRACT
Rapid development of settlements and high population density may cause the availability of residential infrastructure inadequate  and not in accordance with the technical standards of basic services.  Sustainable  Development  (SDGs)  include the  realization  of  safe,  resilient, inclusive and sustainable  urban  settlements.  The  Settlement  Environmental  Management  Plan  (RPLP)  which  is planned through the KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) program in Karangwaru Village, Yogyakarta, a plan intended to develop facilities and infrastructure with an inclusive approach. Despite so, the existence of settlement facilities in the village has not been adequate. This study aims to examine the suitability  of  implementation  the  Settlement  Environmental  Management  Plan  in  Karangwaru Village  in  the  development  of  inclusive  settlements.  The  research  method  used  is  a  qualitative approach with qualitative descriptive analysis methods. Results of the study indicate an increase in accessibility and housing facilities that are inclusive and friendly for persons with disabilities. The construction  of a  road network that is friendly  to  diffables, indicated the  condition  of  settlements equipped  with  guiding  blocks,  markers,  guides,  safety  lanes,  marks  a  change  towards  inclusive settlements  in  Karangwaru  Village.  According  to  the  results  of  interviews  and  observations,  the provision of inclusive settlement facilities not optimal. There are four components that have been built,  namely  pedestrian  paths,  guideways,  ramps  and  stairs.  The  implementation  of  inclusive settlement  development  in  Karangwaru  Village  is  not  yet  fully  in  accordance  with  the  Settlement Environmental Management Plan and Ministerial Regulation of Public Works No.14/PRT/M/2017 about No.14/PRT/M/2017 concerning Building Requirements.
Keywords: development, implementation compliance, inclusive settlement, RPLP

## ABSTRAK
Pembangunan permukiman yang pesat serta kepadatan penduduk yang tinggi dapat berdampak pada  ketersediaan  sarana  prasarana  permukiman  yang  belum  memadai  dan  belum  sesuai  dengan standar teknis pelayanan dasar. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) di antaranya yaitu untuk mewujudkan permukiman kota yang aman, berketahanan, inklusif dan berkelanjutan. Salah satu  program  pemerintah  pusat  yaitu  Kota Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  di Kelurahan  Karangwaru, Yogyakarta,  berupa  rencana  pengembangan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  dengan  pendekatan inklusif yang termuat pada Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Permasalahan yang
terjadi yaitu keberadaan fasilitas permukiman di kelurahan tersebut belum memadai. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  kesesuaian  implementasi  Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman (RPLP)  di  Kelurahan  Karangwaru  dalam  pembangunan  permukiman  inklusif.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Penelitian menunjukkan terjadinya peningkatan aksesibilitas dan fasilitas permukiman yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Pembangunan jaringan jalan yang ramah terhadap difabel , ditunjukkan dengan  kondisi  permukiman  yang  dilengkapi guiding  block, penanda,  penunjuk  jalan,  jalur pengaman,  menunjukkan  terjadinya  perubahan  ke  arah  permukiman  inklusif  di  Kelurahan Karangwaru.  Penyediaan  fasilitas  permukiman  inklusif  menurut  hasil  wawancara  dan    observasi belum  optimal,  yaitu  terdapat  4  komponen  yang  sudah  dibangun  meliputi  jalur  pedestrian,  jalur pemandu,  ramp  dan  tangga.  Implementasi  pembangunan  permukiman  inklusif  di  Kelurahan Karangwaru  belum  sepenuhnya  bersesuaian  dengan  Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman (RPLP)  dan  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  14/PRT/M/2017  tentang  Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

## Kata kunci: kesesuaian implementasi, pembangunan, permukiman inklusif, RPLP

## PENDAHULUAN
Perkembangan penduduk yang pesat dan kurang  terkendali  dapat  berdampak  pada penurunan  kualitas  hidup  masyarakat  sehingga perwujudan kota yang inklusif perlu diperhatikan.  Kota  yang  menghargai  warganya secara  setara  dari  berbagai  lapisan,  terlibat dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran, dan  secara  fisik  mereka  memperoleh  akses terhadap  layanan  dasar  bagi  kehidupan, seperti perumahan  dan  permukiman,  air  bersih,  dan listrik (Maftuhin, 2017). Pemenuhan kebutuhan dasar  manusia  seperti  permukiman  memiliki peran yang strategis.
Bentuk  implementasi  penyelenggaraan pembangunan  inklusif  di  Indonesia  dapat diwujudkan dengan pembangunan kota berkelanjutan melalui
pengembangan komunitas dalam penyediaan rumah layak huni bagi  lapisan  masyarakat  yang  marginal. Pembangunan lingkungan yang semakin terbuka dan  melibatkan  semua  orang  dengan  berbagai latar  belakang  dan  karakteristik  dimaknai sebagai pembangunan inklusif (Warsilah, 2015). Konsep  pembangunan  inklusif  mendorong perwujudan  pelayanan  sarana  dan  prasarana bagi  masyarakat  secara  universal,  meliputi masyarakat umum dan masyarakat difabel atau penyandang  disabilitas,  masyarakat  lanjut  usia agar terwujudnya kesamaan hak atas pelayanan
umum  termasuk  penyelenggaraan  permukiman yang layak.
Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang mengupayakan pertumbuhan dan menyetarakan kaum marginal sehingga  ada  upaya  pemerataan  pembangunan (Hardiansah,  2015).  Memaknai  pembangunan dengan  pendekatan  inklusif  tentunya  tidak terlepas dari partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak  hanya  berorientasi  terhadap  konsep pembangunan,  namun  aspek  penting  di  dalam suatu  pembangunan  adalah  masyarakat  di dalamnya yang memiliki hak dalam mengakses pelayanan  dan  penyediaan  infrastruktur  dasar, lingkungan hunian yang sehat, kehidupan yang layak  huni  dan  berkelanjutan.  Bentuk  respon perubahan paradigma dalam memahami kelompok  marginal  dan  masyarakat  kurang beruntung seperti kelompok penyandang disabilitas  dan  kelompok  miskin  yaitu  dengan munculnya konsep kota inklusif (Rizkiya et al. , 2021).
Partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan perencanaan  dan  pengembangan  tata  ruang dapat  dilakukan  melalui  tahapan public announcement,  public  hearing ,  dan  konsultasi publik  hingga  partisipasi  masyarakat  dalam pengembangan kawasan (Wahyuhana & Sugiri, 2014).  Pada level kebijakan, kepemilikan lahan dan ketersediaan ruang publik menjadi indikator utama dalam program perumahan dan
permukiman inklusif utamanya dalam penyediaan fasilitas dasar (Amado et al. , 2017). Penyelenggaraan  permukiman  inklusif tentunya  perlu  dilengkapi  dengan  ketersediaan fasilitas  publik  yang  memadai,  aksesibel,  dan mampu  memenuhi  kebutuhan  dan  kondisi masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas  mulai  dari  penyediaan  sarana  dan dengan komitmen dari berbagai pihak (Probosiwi,  2017).  Permasalahan  yang  terjadi adalah  tingginya  pertumbuhan  dan  kepadatan penduduk  serta  keterbatasan  lahan  sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sarana  dan  prasarana  permukiman  yang memadai.  Kondisi  tersebut  dapat  memicu munculnya  permukiman  kumuh.  Permukiman kumuh  ditunjukkan  adanya  ketidakteraturan bangunan,  tingkat  kepadatan  bangunan  tinggi, kualitas  bangunan  dan  sarana  prasarana  yang tidak memenuhi syarat (Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2011).  Permukiman  kumuh  dapat  muncul  dari dampak  urbanisasi  dengan  terindikasinya kepadatan  penduduk  yang  relatif  tinggi  serta jaringan  pelayanan  dan  ketersediaan  prasarana permukiman  yang  masih  minim  (Kusuma  & Rahmawati, 2020).
Tiga  faktor  penting  pada  program  kota inklusif yang diinisiasi World Bank yaitu inklusi spasial,  inklusi  sosial,  dan  inklusi  ekonomi . Inklusi  spasial  (fisik)  merupakan  pemenuhan infrastruktur berupa perumahan yang layak, air bersih,  dan  sanitasi.  Kedua  pada inklusi  sosial, sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak  dan  partisipasi  semua  orang,  termasuk mereka  yang  paling  termarjinalkan.  Inklusi ekonomi  mengutamakan  pada  unsur  manusia sebagai subjek pembangunan, sehingga ekonomi mampu menciptakan kehidupan sosial dan budaya yang berkualitas (Maftuhin, 2017).
Kampung  kota  memegang  peranan  yang penting dalam pengembangan kota di Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat dari penggunaan lahan yang dominan yaitu sebesar 60% dari luas kota  dan  menjadi  tumpuan  dalam  pemenuhan kebutuhan  hunian.  Kampung  kota  berkembang sebagai  bentuk  respon  dalam  pemenuhan
kebutuhan  hunian.  Karakteristik  kampung cenderung  memiliki  kepadatan  tinggi  dan kondisi  permukiman  yang  kumuh.  (Setiawan, 2010). Perencanaan yang terintegrasi diperlukan dalam  menjamin  eksistensi  kampung  kota sehingga  dapat  berkembang  dengan  baik  tanpa memarjinalkan kawasan kampung dalam penataan ruang kota melalui legalitas/kepastian hukum (Kustiwan & Ramadhan, 2019).
Kota  Yogyakarta  memiliki  36  kelurahan yang  ditetapkan  sebagai  kawasan  tidak  layak huni  berdasarkan  SK  Walikota  tahun  2014, salah  satunya  adalah  kelurahan  Karangwaru. Kelurahan  Karangwaru  di  Kota  Yogyakarta merupakan salah satu lokasi pilot project dalam penanganan  kemiskinan  dan  permukiman kumuh. Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi permasalahan  tersebut  dengan  melakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melaksanakan program penanganan
permukiman  kumuh  yang  disebut  Kota  Tanpa Kumuh  (KOTAKU)  yang  dicanangkan  dari pemerintah pusat. Perencanaan penataan permukiman  sebagai  bagian  dari  program KOTAKU di Kelurahan Karangwaru pada tahun 2020  adalah  Rencana  Penataan  Lingkungan Permukiman  (RPLP)  Karangwaru  Tahun  2020 yang  mengacu  pada  pedoman  penyediaan fasilitas  dan  aksesibilitas  (Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  14/Prt/M/2017 Tentang  Persyaratan  Kemudahan  Bangunan Gedung, 2017).
Salah  satu  kampung  kota  yang  menjadi bagian  pilot  project  penataan  penanganan permukiman  kumuh  dan  inklusif  yaitu  di Kampung Blunyahrejo. Sebesar 18.87% penduduk di kampung  Blunyahrejo  pada tahun 2022  berdasarkan  data  monografi  Kelurahan Karangwaru merupakan penyandang disabilitas dan  penduduk  lanjut  usia  (60  tahun  ke  atas) sehingga  diperlukan  desain  inklusif  dalam penataan permukimannya.
Adapun  tujuan  dari  rencana  penataan lingkungan permukiman di Kelurahan Karangwaru sebagai acuan dalam  peningkatan kualitas, inklusifitas, dan pengelolaan permukiman. Rencana ini juga bertujuan untuk
Juni 2023, 7 (2): 235-249
menangani permasalahan lingkungan permukiman kumuh di Kampung Blunyahrejo. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji kesesuaian implementasi pembangunan permukiman inklusif di Kampung Blunyahrejo,
Kelurahan  Karangwaru,  Kota  Yogyakarta berdasarkan dokumen rencana Penataan Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  Kelurahan Karangwaru. Pada RPLP tersebut mengacu pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Berikut kedudukan Kelurahan Karangwaru :
Gambar 1. Peta Kedudukan Kelurahan Karangwaru
Sumber: Penulis, 2022

## METODOLOGI
Metode  pendekatan  kualitatif  (studi kasus)  menjadi  metode  penelitian  ini.  Metode pengumpulan data primer terdiri dari wawancara  tatap  muka  atau  langsung  kepada masyarakat  menggunakan  form  wawancara untuk penggalian
informasi terkait
pembangunan  fasilitas,  kelengkapan  fasilitas, dan  partisipasi  masyarakat.  Selain  itu  juga observasi  lapangan  tentang  kondisi  fasilitas permukiman di Kampung Blunyahrejo, Karangwaru.  Jumlah  responden  yaitu  12 responden  terdiri  dari  2  responden  dari  tokoh masyarakat  terdiri  dan  10  responden  dari masyarakat dengan kondisi disabilitas dan lanjut usia  di  Kampung  Blunyahrejo,  Kelurahan
Karangwaru.  Pada  penelitian  ini  jumlah responden disesuaikan dengan kondisi masyarakat  yang  memiliki  kondisi  disabilitas dan  lanjut  usia  sehingga  dalam  menentukan jumlah informan menggunakan syarat kecukupan informasi. (Martha & Kresno, 2016). Pengumpulan data sekunder dilaksanakan
dengan  telaah  dokumen  dan  studi  literatur. Telaah  dokumen  dari  Rencana  Penataan Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  Kelurahan Karangwaru  dengan  mengacu  peraturan  terkait dan  studi  literatur  tentang  pembangunan penyediaan fasilitas permukiman dengan pendekatan inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan permukiman inklusif di

## Kelurahan Karangwaru
Kelurahan Karangwaru merupakan bagian  dari  wilayah  administratif  Kecamatan Tegalrejo,  dengan  luas  kelurahan  71.99  Ha (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021). Wilayah  Karangwaru  memiliki  5  kampung administratif meliputi Karangwaru Lor, Blunyahrejo, Petinggen, Bangirejo, dan Karangwaru Kidul, yang terbagi dalam 14 RW dan  56  RT.  Kelurahan  ini  termasuk  ke permukiman padat penduduk.
Pembangunan  permukiman  inklusif  di Kelurahan  Karangwaru  dilakukan  dengan
membangun  jalan  lingkungan  yang  ramah terhadap difabel atau lebih bersifat inklusif yang dilengkapi  dengan  jalur  pedestrian.  Jalur  ini dapat digunakan berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara aman dan nyaman tanpa  hambatan  sehingga  aksesibel  bagi siapapun. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  14/Prt/M/2017  Tentang  Persyaratan
Kemudahan Bangunan Gedung, 2017).
Kemudahan  yang  disediakan  bagi  penyandang disabilitas  dengan  tujuan  untuk  mewujudkan kesetaraan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan  dan  penghidupan  dimaknai  sebagai aksesibilitas.
(Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas, 2016).
Penggunaan guiding block sebagai penunjuk  jalan  bagi  penyandang  disabilitas sudah banyak diberlakukan di Indonesia, namun penggunaan  itu  lebih  banyak  dialokasikan  di trotoar perkotaan. Di Kampung  Blunyahrejo RT 21  dan  22  Kelurahan  Karangwaru,  tersedia guiding  block di  setiap  jaringan  jalan.  Tidak hanya  penggunaan guiding  block, namun  jalur pengaman  bagi  pengguna  kursi  roda  sudah diterapkan di Kampung Blunyahrejo RT 21 dan 22.
Selain penunjuk jalan, guiding block juga berfungsi  sebagai  jalur  pemandu  arah  bagi pejalan  kaki  dan  untuk  penyandang  disabilitas. Penggunaan guiding block atau balok pemandu bagi  penyandang  disabilitas  mempunyai  tipe ubin dan fungsi yang berbeda.
Hal  ini  dapat  menjadikan  dasar  konsep inklusivitas  di  Kampung  Blunyahrejo  berupa aksesibilitas  yang  mudah  bagi  semua  warga termasuk warga dengan kondisi difabel dan juga warga lanjut usia (lansia). Berikut pembangunan fasilitas  permukiman  inklusif  yang  terdapat  di Kampung Blunyahrejo Kelurahan Karangwaru :
Gambar 2. Jalur pedestrian di RT 21 RW 06 Sumber: Penulis, 2022.
1. Jalur pedestrian bagi warga difabel.
Perencanaan  jalur  pedestrian  bagi  warga difabel sudah disediakan di kampung Blunyahrejo.
Jalur  pedestrian  bagi  warga  difabel dibangun  pada  jalan  lingkungan  dengan memperhatikan  aksesibilitas  warga.  Sudah terdapat guiding  block di  depan  rumah  warga yang  difabel  dan  tipe  ubin  yang  disesuaikan dengan  kebutuhan  warga  difabel.  Hasil wawancara  dengan  masyarakat  yang  memiliki kondisi disabilitas menunjukkan bahwa dengan keberadaan  fasilitas  berupa  jalur  pedestrian yang dilengkapi dengan guiding block ini sangat membantu  untuk  menunjang  aktivitas  sehari- hari.
Dibangun dengan mengacu pada persyaratan dalam perencanaan fasilitas permukiman inklusif.
Gambar 3. Aksesibilitas warga disabilitas Sumber: Penulis, 2022
Juni 2023, 7 (2): 235-249
2. Tangga
Fasilitas  pelengkap  permukiman  inklusif di  Kampung  Blunyahrejo  selanjutnya  adalah tangga.  Tangga  sudah  dilengkapi  dengan pegangan rambat di bagian kiri dan kanan untuk memudahkan warga penyandang disabilitas saat menggunakan  tangga.  Material  tangga  terbuat dari  bahan  yang  tidak  licin.  Pijakan  tangga dibuat dengan ukuran yang seragam.
Menurut wawancara dengan ketua RT 22, dibangunnya  tangga  di  kampung  Blunyahrejo sangat membantu dan memudahkan pergerakan. Sebelum  terdapat  tangga,  masyarakat  kesulitan menuju lokasi lain karena sempit dan licin saat hujan.  Masyarakat  merasa  aman  saat  melalui tangga  karena  sudah  dilengkapi  pengaman  dan kondisi lantai tangga yang tidak licin.
Kondisi tangga di Kampung Blunyahrejo sebagai berikut :
Gambar 4. Tangga di RT 22 RW 06 Sumber: Penulis, 2022
Fasilitas tangga sudah dilengkapi dengan pegangan, menggunakan ramp, dan penerangan. Lebar  tangga  juga  sudah  cukup  memadai  bagi pengguna.
Gambar 5. Tangga dan Ramp di RT 22 RW 06 Sumber: Penulis, 2022
Perkembangan  permukiman  inklusif  di
Kampung Blunyahrejo sudah melibatkan partisipasi  masyarakat  setempat  yaitu  pada tahap  pembangunan  fasilitas  pendukung  jalan lingkungan.  Pada  tahap  perencanaan  dan evaluasi masyarakat kurang dilibatkan. Idealnya, pengelolaan permukiman yang partisipatif  dapat  diimplementasikan  melalui konsep green community dengan mengedepankan penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman, inklusif, hijau dan memiliki aksesibilitas  yang  baik  (Kusumastuti et  al. ,
2021). Peningkatan kualitas lingkungan permukiman  dapat  menggunakan  strategi  bina manusia,  bina  ekonomi,  bina  lingkungan  dan bina kelembagaan dengan salah satu indikatornya adalah tingkat partisipasi masyarakat  (Ade  &  Iwan  2019).  Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui intervensi program pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman dan infrastrukturnya  (Astuti  &  Prasetyo,  2014). Dengan  peningkatan  partisipasi  masyarakat, pemerintah  akan  semakin  terpacu  untuk menyusun  kebijakan  yang  esensinya  benar-
benar bersifat inklusif sebagai wujud peningkatan  pelayanan  publik  (Dawud et  al. , 2019). 3. Ramp Di kampung Blunyahrejo sudah
dilengkapi  dengan  fasilitas  ramp  untuk  fungsi tanjakan  yang  memudahkan  aksesibilitas  bagi warga  penyandang  disabilitas  dan  juga  warga lainnya  dalam  melakukan  aktivitas.  Kondisi ramp  memiliki  tekstur  (tidak  licin)  dan dilengkapi dengan handrail dan tepi pengaman. Pembangunan  fasilitas  ramp  di  kampung Blunyahrejo sebagai berikut :
Gambar 6. Ramp di RT 22 RW 06 Sumber: Penulis, 2022.
Gambar 7. Ramp di RT 22 RW 06
Ramp sudah dilengkapi dengan handrail , bentuk  ramp  yang  bertekstur,  dan  bahan  tepi pengaman  yang  aman  bagi  warga  difabel.
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya fasilitas ramp untuk  fungsi  tanjakan  sehingga  menjadi  lebih aman dan nyaman. Kondisi ramp tidak licin dan dilengkapi  dengan  pengaman.  Selain  itu, penerangan  yang  disediakan  juga  sangat membantu  masyarakat  saat  melewati  tangga pada sore ataupun malam hari. Sebaran fasilitas jalan  lingkungan  di  Kampung  Blunyahrejo untuk  mendukung  permukiman  yang  inklusif dapat dilihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Sebaran fasilitas jalan lingkungan di Kampung Blunyahrejo Sumber: Penulis, 2022
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis, maka temuan yang didapatkan berupa:
a. Konsep  inklusif  pada  fasilitas  jalan  di Blunyahrejo  memberikan  manfaat  baik secara  fungsional  maupun  sosiologis,  dari
manfaat fungsional menjadikan aksesibilitas  yang  efektif  dan  efisien  yang bermanfaat  tidak  hanya  untuk  masyarakat umum  namun  sangat  membantu  untuk kaum  disabilitas.  Jika  dari  manfaat
Juni 2023, 7 (2): 235-249
sosiologisnya menjadikan timbulnya kesetaraan  hak  dalam  pembangunan  yang berkelanjutan  yang  mewujudkan  tujuan dari  SDGs  yang  bertujuan  mewujudkan lingkungan  yang  berkelanjutan,  nyaman, dan layak huni.
b. Adanya  jalur  pemandu,  tangga  dan  ramp sudah  mewujudkan  konsep  pembangunan yang ramah terhadap kaum difabel.
c. Masyarakat  umum  mendukung  adanya konsep inklusif
di
lingkungan
permukimannya.
d. Masih  ada  beberapa  rencana  yang  akan diimplementasikan di Karangwaru, seperti pembangunan  toilet  umum  yang  ramah difabel.
e. Belum  terdapat  partisipasi  masyarakat dalam perencanaan permukiman inklusif.

## Penjabaran Rencana Penataan Lingkungan
Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru
Rencana pembangunan sarana dan prasarana lingkungan permukiman di Kelurahan Karangwaru berdasarkan dokumen RPLP yaitu perbaikan aksesibilitas jalan lingkungan dengan mengutamakan sisi inklusivitas.
Perencanaan aksesibilitas jalan
lingkungan di Kelurahan Karangwaru meliputi :
 Pembangunan  fasilitas  pendukung  jalan lingkungan yang inklusif.
 Jalan diperkeras dengan paving block agar air juga bisa meresap ke dalam tanah.
 Lebar jalan minimal 1.5 m.
 Setiap jalan harus ada penerangan.
 Badan jalan digunakan khusus sebagaimana fungsi jalan.
 Penyepakatan untuk tempat parkir bersama untuk jalan yang sempit Perencanaan aksesibilitas jalan lingkungan  yang  inklusif  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan
Kemudahan  Bangunan  Gedung,  dan  termuat
Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman
(KOTAKU, 2020) yaitu :
a. Jalur Pedestrian
Jalur  ini  dapat  difungsikan  untuk masyarakat  difabel  berjalan    kaki  atau menggunakan  kursi  roda  secara  mandiri.  Jalur ini  didesain  berdasarkan  kebutuhan  orang  agar dapat  bergerak  secara  mudah  dan  aman, nyaman, serta tanpa hambatan.
Gambar 9. Standar Teknis Guiding Block Sumber: RPLP, 2020
Ketentuan  ukuran  jalur  pedestrian  yaitu memiliki  lebar  minimal  1.4  meter.  Selain  itu, kondisi  jalur  pedestrian  harus  stabil,  tahan cuaca, kuat, dan terbuat dari material yang tidak licin serta dilengkapi guiding block dan warning block. Guiding  block menjadi  jalur  panduan untuk mengarahkan disabilitas. Warna Guiding block atau  ubin  pemandu  bisa  bermotif  seperti garis  atau  menggunakan  warna  kontras  seperti kuning,  jingga  atau  lainnya  sehingga  mudah dikenali  oleh  penyandang  disabilitas  dengan gangguan penglihatan.
b. Jalur Pemandu
Jalur  ini  berfungsi  salah  satunya  untuk mengarahkan dan memandu penyandang disabilitas  untuk  berjalan.  Jalur  ini  dilengkapi dengan guiding  block atau  balok  pemandu dengan fungsi dan tekstur ubin yang berbeda.
Jalur pemandu adalah jalur yang digunakan  bagi  pejalan  kaki,  termasuk  untuk penyandang disabilitas yang berfungsi memberikan panduan menuju tempat tertentu.
Jalur  pemandu  memiliki  persyaratan  teknis sebagai berikut :
 Jalur  pemandu  memiliki  tekstur  ubin pemandu  dengan  motif  garis  untuk
memberi  arah  dan  motif  bulat  untuk menandakan perubahan situasi.
 Ubin  pemandu  diposisikan  pada  pintu masuk (entrance) dan (exit) ,  berada  di depan  jalur  lalu  lintas,  pedestrian,  dan sebagai penghubung antara bangunan satu dengan bangunan lainnya.
 Jalur pemandu memiliki perbedaan tekstur dan  warna  ubin  dengan  jalur  pedestrian. Warna  jalur  pemandu  bisa  menggunakan warna  yang  kontras  seperti  jingga  atau kuning  khusus  agar  lebih  jelas  dan memudahkan penyandang disabilitas.
Gambar 10. Line Type Pada Guiding Block Sumber: RPLP, 2020
Gambar 11. Spot Type Pada Guiding Block Sumber: RPLP, 2020
c. Tangga
Perancangan  tangga  mempertimbangkan
sisi  ukuran  dan  kemiringan  dari  pijakan  dan tanjakan.  Lebar  tangga  harus  memadai  bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki. Berikut ini adalah persyaratan teknis tangga:
1) Dimensi  pijakan  dan  tanjakan  harus berukuran seragam.
2) Kemiringan  tangga  tidak  lebih  dari  35 derajat.  Memiliki  lebar  anak  tangga minimal 30 cm dan ketinggian anak tangga 15 cm.
3) Perlu dilengkapi dengan handrail . Material anak tangga menggunakan tidak boleh licin dan  pada  bagian  tepinya  harus  dilengkapi material anti slip.
4) Kemiringan tangga harus kurang dari 60°.
5) Kondisi  tanjakan  tidak  boleh  berlubang karena  bisa  membahayakan  pengguna tangga.
6) Dilengkapi  pegangan  rambat (Handrail) paling  sedikit  pada  salah  satu  sisi  tangga. Panjang pegangan rambat yaitu pada ujung puncak  dan  ujung  bawah  tangga  harus ditambah dengan panjang 30cm.
7) Ujung  pegangan  rambat  harus  bulat  atau bisa dibelokkan ke arah lantai, dinding atau tiang.  Ketinggian  pegangan  rambat  yang harus mudah di pegang dengan  tinggi 65- 80 cm.
d. Ramp
Jalur sirkulasi yang dapat digunakan bagi penyandang  disabilitas  yaitu  fasilitas  ramp. Ramp  memiliki  bidang  dengan  kemiringan tertentu  yang  menjadi  alternatif  pilihan  bagi penyandang  disabilitas  yang  tidak  dapat mengakses  tangga  sehingga  lebih  aman  dan nyaman saat digunakan.
Persyaratan teknis ramp dari sisi kemiringan yaitu tidak boleh lebih dari 7 derajat. Selain  itu,  ramp  juga  harus  dibuat  dengan material  yang  tidak  licin  untuk  menjamin keselamatan penggunanya.
Pada  pengguna  kruk  dan  walker,  ramp, dan  kursi  roda  memiliki  kemiringan  1  :  12 (sekitar 4°).
Gambar 12. Standar Teknis Tangga Sumber: RPLP, 2020

## Gambar 13. Standar Teknis Tangga Sumber: RPLP, 2020
Rancangan  tangga  yang  berada  di  luar bangunan harus aman dari air hujan. Selain itu, tangga  harus  memiliki  kemiringan  kurang  dari 60 derajat.
Analisis Kesesuaian Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Karangwaru Analisis kesesuaian dijabarkan berdasarkan  7  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi penyandang disabilitas meliputi jalur pedestrian,
jalur pemandu, ramp, tangga, rambu, toilet, dan area  parkir  berdasarkan  rencana  penataan lingkungan  permukiman  yang  mengacu  pada Peraturan  Menteri  PU  No.  14/PRT/M/2017. Perbandingan kondisi di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan  Karangwaru  menunjukkan  bahwa dari sisi jumlah, fasilitas dan aksesibilitas yang sudah terbangun  terdiri dari 4 jenis yaitu jalur pedestrian,  jalur  pemandu,  ramp,  dan  tangga. Tiga  jenis  fasilitas  yang  lain  seperti  rambu, toilet, dan parkir belum  tersedia. Perbandingan kondisi  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi  warga difabel  di  Kampung  Blunyahrejo,  Kelurahan Karangwaru dengan  standar/aturan teknis yang termuat pada perencanaan penataan lingkungan permukiman/RPLP dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Kesesuaian Fasilitas dan Aksesibilitas Kelurahan Karangwaru
No Elemen/ Indikator Standar/Aturan teknis Kondisi di Kelurahan Karangwaru Kesesuaian Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai 1. Jalur Pedestrian dan  Jalur Pemandu a)  memiliki  permukaan  jalan  dengan  kondisi stabil,  kuat,  tahan  terhadap  perubahan  cuaca, memiliki  tekstur  halus  dan  tidak  licin.  Jika terdapat gundukan tingginya maksimum 1,25 cm
Tersedia dan dapat diakses V b)  disediakan  area  istirahat  untuk  kenyamanan pengguna difabel Tersedia dan cukup sulit diakses
V
c)    Drainase  memiliki    mudah  dibersihkan  dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi Ramp. Posisi drainase tegak lurus dengan arah jalur dengan dan kedalaman maksimal 1,5 cm
Tersedia dan dapat diakses
V
No Elemen/ Indikator Standar/Aturan teknis Kondisi di Kelurahan Karangwaru Kesesuaian Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai d)  Jalur  pedestrian  memiliki  lebar  minimum  136 cm (jalur 1 arah) dan 180 cm (jalur 2 arah) Tersedia namun belum sesuai V e) Dilengkapi tepi pengaman pemberhentian bagi pengguna kursi roda Tidak terdapat tepi pengaman pemberhentian  pengguna kursi roda V 2 Ramp a)  Panjang  1  Ramp    posisi  mendatar  memiliki dengan kemiringan 7° dan maksimum 900 cm Tersedia dan dapat diakses
V b)  Ramp  memiliki  ruang  bebas    untuk memfasilitasi  saat  memutar  kursi  roda  dengan ukuran  minimum  160  cm  dan  posisi  datar  baik awalan dan akhiran Tersedia namun belum sesuai V
c)  Ramp  memiliki  lebar  minimum  95  cm  tanpa tepi  pengaman  dan  jika    dengan  tepi  pengaman minimum 136 cm
Dilengkapi dengan tepi pengaman, ukuran belum sesuai Tanpa tepi pengaman (aman) V d) ramp memiliki permukaan datar dan bertekstur sehingga tidak licin saat hujan Tersedia dan dapat diakses V 150 cm
e)  Perlu  dilengkapi  dengan  pegangan  rambatan (Handrail) pada ramp Tersedia dan dapat diakses V f) Ramp memiliki pencahayaan cukup Tersedia dan dapat diakses
V g)  Ramp  dapat  memfasilitasi  Pengguna  kruk, Walker, dan Kursi Roda Kemiringan dan permukaan lantai belum sesuai V 3 Tangga a)  Dimensi  tangga  harus  memiliki  pijakan  dan tanjakan dengan ukuran seragam V b)  Anak  tangga  dengan  lebar  minimal  30  cm dengan ketinggian 15 cm V c)  Tangga  harus  memiliki  pegangan  rambatan/ Handrail  dengan  material  yang  tidak  licin  pada bagian tepinya (dengan material anti slip) V d) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang V

## KESIMPULAN
Peningkatan  kualitas  permukiman  di Kampung Blunyahrejo, Kelurahan Karangwaru menunjukkan  perubahan  ke  arah  permukiman inklusif  ditandai  dengan  dibangunnya  jalur pedestrian, jalur pemandu, ramp dan tangga bagi warga  difabel . Bersesuaian  dengan  pendapat Kustiwan & Ramadhan (2019) bahwa peningkatan  kualitas  permukiman  dengan mempertahankan  eksistensi  kelestarian  dan keberadaan  kampung  sebagai  wujud  nyata dalam mewujudkan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penjabaran perencanaan penataan lingkungan  permukiman  yang  termuat  dalam dokumen  RPLP  di  Kampung  Blunyahrejo Kelurahan Karangwaru mengacu pada Peraturan Menteri  PUPR  No.  14/PRT/M/2017  terkait persyaratan  fasilitas  dan  aksesibilitas  bagi masyarakat difabel . Terdapat 7 indikator dalam peningkatan  kualitas  lingkungan  yang  inklusif yaitu  tersedianya  jalur  pedestrian,  ramp,  jalur pemandu,  tangga,  rambu/petunjuk,  toilet,  dan area parkir.
Kesesuaian  implementasi  pembangunan permukiman  inklusif  di  kelurahan  Karangwaru dengan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman  (RPLP)  menunjukkan  sudah terdapat  4  indikator  yang  diimplementasikan
e)  Pegangan  rambat/Handrail  minimum  berada pada salah satu sisi tangga V f)  Ujung  Handrail  berbentuk  bulat  dan  Panjang pada  bagian  ujung  atas  dan  bawah  ditambah  30 cm, ketinggian  dari lantai 65-80 cm V 4 Rambu a) Rambu  harus  memberikan  informasi  dengan jelas  untuk  memudahkan  pengguna  dalam mengakses informasi b) Terdapat rambu atau signage untuk menunjukkan  arah  dan  tujuan  pada  jalur pedestrian c) Dilengkapi  rambu  atau signage untuk  parkir khusus difabel
d) Dilengkapi  rambu  huruf  timbul  atau braille bagi  penyandang  disabilitas  dan  harus  mudah dibaca.
e) Posisi  rambu  harus  sesuai,  tidak  tertutup  atau terhalang,  dan  memiliki  pencahayaan  yang
cukup.
f) Rambu memiliki material yang tahan cuaca dan harus rata pada  bagian tepinya. Belum terdapat signage di Kelurahan Karangwaru V 5 Area Parkir Diperlukan  ruang  yang  lebih  luas  untuk  difabel, berada pada rute terdekat menuju bangunan yang dituju dengan jarak maksimum 60 m. Belum tersedia area parkir karena keterbatasan lahan V 6 Toilet Fasilitas sanitasi memiliki penanda di bagian luar. Posisi  kebutuhan  perlengkapan  toilet  memiliki ketinggian yang mudah dijangkau bagi penyandang  difabel.  Terdapat panic  alarm jika terjadi  hal  darurat  dengan  cara  menarik  tuas. Material lantai tidak boleh licin. Belum tersedia toilet umum untuk difabel di ruang publik yang terdapat di kelurahan Karangwaru V
meliputi jalur pedestrian, jalur pemandu, tangga dan  ramp  dengan  dominasi  prasyarat  yang sesuai  dengan  RPLP  dan  masih  ada  beberapa persyaratan yang tidak sesuai serta perlu dikaji ulang terhadap keamanan pemanfaatan fasilitasnya.  Terdapat  3  indikator  yang  belum tersedia yaitu rambu, parkir, dan toilet.
Implementasi  program  Kotaku  melalui Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman (RPLP)  di  Kelurahan  Karangwaru  tepatnya  di Kampung  Blunyahrejo  yang  berorientasi  pada pembangunan infrastruktur yang ramah terhadap  difabel  sudah  diimplementasikan dengan  baik,  namun  diperlukan  kajian  lebih lanjut tentang perencanaan dari aspek kebutuhan, keterpaduan fasilitas,
keterjangkauan, kelayakan, kenyamanan masyarakat dan kesehatan lingkungan juga perlu diakomodasi  dalam  RPLP  sehingga  rencana penataan  lingkungan  permukiman  tidak  hanya berfokus  pada  persyaratan  teknis  atau  fisik fasilitas  pada  peningkatan  kualitas  lingkungan permukiman  yang  inklusif.    Agar  dapat memfasilitasi  dengan  lebih  baik,  diperlukan perbaikan penyusunan rencana penataan lingkungan  permukiman  yang  inklusif  dengan mengakomodasi tidak hanya aspek fisik namun juga  perencanaan  non  fisik  seperti  kebutuhan masyarakat  tidak  hanya  masyarakat  difabel namun  juga  masyarakat  lanjut  usia,  dan  juga anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade,  W.,  &  Iwan,  K.  (2019).  Strategi  Peningkatan Kualitas  Kampung  Kota  Pada  Program Kampung  Kreatif  Dan  Bebas  Sampah  di Kampung  Dago  Pojok  dan  Kampung Bandung Kidul. Planomadani , 8 (1), 15–24. Amado,  M.  P.,  Ramalhete,  I.,  Amado,  A.  R.,  & Freitas,  J.  C.  (2017).  Inclusive  housing program: The case of Oé-Cusse region in East Timor. Frontiers  of  Architectural  Research ,
6 (1),
74–88. https://doi.org/10.1016/j.foar.2016.12.001
Astuti,  W.,  &  Prasetyo,  D.  A.  (2014).  Model  of Community-based  Housing  Development (CBHD)  of  Bedah  Kampung  Program  in Surakarta Indonesia. Procedia Environmental Sciences , 20 , 593–601.
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.072
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Yogyakarta.  (2021). Kecamatan Tegalrejo dalam Angka, 2021. In B.  P.  S.  K.  Yogyakarta  (Ed.), Syria  Studies . BPS Kota Kota Yogyakarta. https://www.researchgate.net/publication/269 107473_What_is_governance/link/54817309 0cf22525dcb61443/download%0Ahttp://ww
w.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think - asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www
.jstor.org/stable/41857625
Dawud,  J.,  Mursalim,  S.  W.,  Anomsari,  E.  T.,  &
Taufik,  N.  I.  (2019).  Strategi  Perwujudan Kota Bandung Sebagai Kota Ramah Penyandang  Disabilitas:  Sebuah  Perspektif Aksesibilitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara , 25 (2), 141–159. https://doi.org/10.33509/jan.v25i2.543
Hardiansah,  E.  (2015).  Pembangunan  Kota  Inklusif di  Era  Desentralisasi. Jurnal  Perencanaan Wilayah Dan Kota , 26 (1), 1–6. KOTAKU.  (2020). Rencana  Penataan  Lingkungan Permukiman Karangwaru .
Kustiwan,  I.,  &  Ramadhan,  A.  (2019).  Strategi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kampung- Kota dalam Rangka Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan: Pembelajaran dari Kasus  Kota  Bandung. Journal  of  Regional and  Rural  Development  Planning , 3 (1),  64. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.1.64- 84 Kusuma,  R.  P.,  &  Rahmawati,  D.  (2020). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa  Tambak  Cemandi,  Kecamatan  Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Teknik ITS , 8 (2). https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.465 25
Kusumastuti, K., Miladan, N., Istanabi, T., Suminar,
L.,  Yudana,  G.,  Aliyah,  I.,  Soedwiwahjono,
S.,  Pamardhi-Utomo,  R.,  Werdiningtyas,  R.,
&  Putra,  R.  P.  (2021).  Peran  Kelompok Swadaya  Masyarakat  Dalam  Mewujudkan Penataan  Kampung  Yang  Berkelanjutan (Studi  Kasus :  Kampung  Ngemplak,  Jebres, Kota  Surakarta). Desa-Kota , 3 (2),  171. https://doi.org/10.20961/desa- kota.v3i2.45466.171-178 Maftuhin,  A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul,  Teori  Dan  Indikator. Tataloka , 19 (2),
93. https://doi.org/10.14710/tataloka.19.2.93-103 Martha,  E.,  &  Kresno,  S.  (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif . Rajawali Press. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/Prt/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan  Bangunan  Gedung,  (2017). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.
Probosiwi,  R.  (2017).  Desa  Inklusi  sebagai Perwujudan  Pembangunan  Berkelanjutan bagi  Penyandang  Disabilitas. Media  IN , 41 (3), 217–228. Rizkiya,  P.,  Yusuf,  M.  A.,  &  Caisarina,  I.  (2021). Akses  Penyandang  Disabilitas  terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi Publik di Kota Banda Aceh . 08 (01), 37–44. Setiawan.  (2010). Naskah  Pidato  Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Perencanaan Kota Universitas Gadjah Mada
“Kampung  Kota  dan  Kota  Kampung:
Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia.”
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman,
(2011).
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/ite m/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  tentang  Penyandang  Disabilitas,  102 (2016).
Wahyuhana,  R.  T.,  &  Sugiri,  A.  (2014).  Kajian
Perencanaan Tata Ruang untuk Memfasilitasi
Kegiatan Non-Pertanian di Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Kendal. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan , 2 (2), 169.
https://doi.org/10.14710/jwl.2.2.169-182 Warsilah, H. (2015). Pembangunan Inklusif sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus  Kelompok  Marjinal  di  Kampung Semanggi,  Solo,  Jawa  Tengah. Jurnal Masyarakat & Budaya , 17 (2), 207–232.