Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PADA SITUS BELANJA DARING
Ela 1 , Eman Solaiman 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: lalafazira114 @gmail.com

## Abstract
This study analyzes the legal protection of consumers who are at a loss in buying and selling transactions on online  shopping  sites.  This  research  is  expected  to  provide  benefits  both  scientifically  in  the  study  of  legal science, as well as practically and academically, which can be used as input for writers for those who have a desire to analyze the process of buying and selling online and the responsibility of business actors to consumers. who are disadvantaged in buying and selling transactions on online shopping sites. The research method used in  this  study  is  a  normative  juridical  research  method,  namely  research  refers  to  legal  norms  that  exist  in legislation, literature, opinions experts, papers. The author analyzes how the responsibility of business actors to consumers who are at a loss in buying and selling transactions on online shopping sites. The law used in this research  is  Article  7  letter  g  of  the  Consumer  Protection  Act,  so  business  actors  are  obliged  to  provide compensation,  compensation  and/or  replacement  if  the  goods  and/or  services  received  or  used  are  not  in accordance with the agreement.
Keywords: Buying and Selling; Consumer Protection; Online.

## Abstrak
Penelitian ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat di jadikan sebagai masukan bagi penulis  pihak-pihak  yang  memiliki  suatu  keinginan  untuk  menganalisis  proses  dalam  jual  beli  online  serta pertanggung  jawaban  pelaku  usaha  terhadap  konsumen  yang  dirugikan  dalam  transaksi  jual  beli  pada  situs belanja online Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (liberary research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang ada  dalam  peraturan  perundang-undangan,  literature,  pendapat  ahli,  makalah-makalah.  Penulis  menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang di  rugikan dalam transaksi  jual beli pada situs belanja online. Undang-undang yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pasal 7 huruf g Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,  maka  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberi  kompensasi,  ganti  rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Kata Kunci: Perlindungan Kondumen, Jual Beli, Online
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023

## PENDAHULUAN
Internet  dapat  juga  disebut  sebagai  dunia  maya.  Perkembangan  dari  internet  itu  sendiri berakibat bagi aspek sosial yaitu cara berhubungan antar manusia yang juga ikut berubah. Hal ini juga sangat  berpengaruh  dalam  dunia  bisnis.  Perkembangan  pada  jual  beli  online E-Commerce sangat didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi karena teknologi ini dapat menjadi tulang punggung bagi para pebisnis dalam menjalankan suatu e-Commerce didalam dunia maya.
Internet  memiliki  dampak  yang  positif,  penggunaannya  yang  mudah  diakses  oleh  segala kalangan  menambah  poin  lebih  pada  teknologi  ini.  Termasuk  juga  dalam  hal  jual  beli  yang  sudah banyak berkembang secara online melalui internet. Dengan adanya bisnis online ini masyarakat tidak peril lagi ke pusat perbelanjaan, cukup dengan menggunakan media elektronik seperti halnya laptop, computer bahkan handphone segala kebutuhan akan sangat muda didapatkan. Seperti halnya yang telah dijelaskan E-Commerce sangatlah  didukung  oleh  teknologi  ini  yaitu  sejenis  markerplace  tempat terjadinya bisnis online. Kondisi ini juga ditambah dengan adanya android sebagai salah satu sistem operasi pintar yang memang sangat tepat dalam mendukung bisnis E-Commerce .
Melihat  berbagai  kemudahan  tersebut  tidak  heran  jika  bisnis  online  semakin  meningkat, transaksi jual beli pun menjadi semakin mudah dilakukan. Internet merupakan tempat yang sempurna untuk  melakukan  jual  beli,  dengan  pemasaran  yang  tepat  dari  internet  dapat  memiliki  lebih  banyak pembeli. Oleh sebab itu, dengan adanya internet masyarakat tidak perlu lagi kepasar untuk berbelanja karena dengan menggunakan internet kita akan menerima barang di tempat. Dalam kegiatan ekonomi atau  bisnis  adanya  suatu  persaingan  usaha  antara  pelaku  usaha  yang  satu  dengan  yang  lainnya merupakan  hal  yang  biasa  terjadi.  Persaingan  usaha  yang  sehat  akan  berakibat  positif  bagi  para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi. 1
Belakangan  ini  bisnis  online  di  Indonesia  berkembang  dengan pesat.  Banyak  pebisnis  kecil, sampai  ibu-ibu  rumah  tangga  berjualan  di  internet.  Yakni  tentang  penjualan  berbasis  online,  dan sebagian besar sistem perdagangan menggunakan sistem jual beli pre order, penjual menyebutkan sifat produknya yaitu: kualitas, kuantitas, harga, ukuran, jenis dan waktu penyerahan secara pasti. Padahal disatu sisi kita tidak tahu barang tersebut apakah sudah diproduksi atau belum sehingga di butuhkan ketelitian untuk memilih jika ingin melakukan jual beli, agar hal yang tidak di inginkan tidak terjadi. Indonesia memasuki sebuah era globalisasi, yang pada gilirannya mengharuskan terjadinya perubahan- perubahan di segala bidang 2
Transaksi  elektronik  atau  biasa  disebut dengan E-Commerce di  Indonesia  telah  diatur  dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  yang  kemudian  telah  dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dab 54 Pasal. Berdasarkan Ketentuan
1 Itiqamah, “ Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”, Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) 01.02 (2019), h. 50.
2 Ashabul Kahpi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja ”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 3.1 (2016). h. 61.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa:
Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan  computer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Teknologi  masih  mempunyai  ketidakpastian yang  mutakhir  dalam  segi  kepastian  hukum.  Dalam  prakteknya,  pelaksanaan  jual-beli  online menimbulkan  beberapa  permasalahan.  Masalah-masalah  yang  lazim  timbul  akibat  transaksi  jual  beli melaui internet ( E-Commerce ) ini dinataranya masalah terkait perjanjian, tata cara pembayaran, tidak terpenuhinya  hak  antara  penjual  dan  pembeli  terhadap  objek  yang  diperjual-belikan,  peradilan, perlindungan hukum, wanprestasi hingga penipuan.
Berdasarkan  pasal  7  huruf  g  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  maka  pelaku  usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Namun faktanya masih banyak pelaku usaha melanggar peraturan tersebut, tidam memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli online, penulis telah menjelaskan bahwa sangat rentan terjadinya pelanggaran dari pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli online atau E-Commerce. Kita tidak dapat  mengetahui  secara  jelas  atau  tidak  dapat  memastikan  apakah  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi  jual  beli  tersebut  telah  cakap  hukum  seperti  halnya  yang  telah  di  atur  dalam  pasal  1320 KUHPerdata.
Perlindungan konsumen dapat di artikan sebagai perlindungan kepada warga atau masyarakat, terutama  bagi  masyarakat  yang  berada  pada  posisi  yang  lemah  akibat  hubungna  hukum  yang  tidak seimbang. Begitu juga  dengan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk melindungi konsumen dari para pelaku usaha yang berlaku tidak jujur.
Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/tanggung jawab produk. Karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen yang melakukan transaksi 3 Berdasarkan pengertian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  khusus  dari hukum  konsumen  yang  memuat  asa-asas  atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. 4 Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Sebagai sebuah negara yang pluralis yang terdiri dari beragam kelompok, etnis dengan budaya dan tradisi 5
Konsumen  memiliki  posisi  yang  sangat  penting dalam  kegiatan  ekonomi  yang  juga  menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha, karena konsumen lah yang akan mengkomsumsi barang dan/jasa  yang  diproduksi  oleh  pelaku  usaha  tanpa  memperdagangkannya  kembali,  yang  mana  akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.
Tujuan  perlindungan  kepada  konsumen  itu  adalah  untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  serta  membuka  akses  informasi  tentang  barang dan/atau  jasa  dan  menumbuhkembangkan
3 St.  Nurjannah,  “ Pembinaan  Dan  Pengawasan Pemerintah  Terhadap  Perlindungan  Konsumen” , Al- Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.2 (2013), h. 2.
4 Az.  Nasution, Konsumen  dan  Hukum:  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi,  dan  Hukum  Pada  Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h.65.
5 Siti aisyah, “ Gender Division of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)”, Alqalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 230.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak konsumen dan produsen hamper  tidak  bertemu  langsung. 6 Secara  normatif,  hak-hak  konsumen  terakomkomodir  di  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  (UUPK).  Salah  satu  hak  yang terakomodir adalah hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan di komsumsi. 7

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  pustaka.  Adapun pendekatan penelitian  yan yang  digunakan  ialah  pendekatan  penelitian  secara  yuridis  normatif.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang dilakukan  adalah  studi  pustaka  (Literasi  Research).  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan    adalah dengan beberapa data yang di dapat dari artikel, buku literasi dan perundang-undangan serta sumber- sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Jual-Beli Melalui E-Commerce
Pelaksanaan  transaksi  jual-beli  melalui E-Commerce ,  sebenarnya  sama  dengan  transaksi jual-beli  secara  langsung  atau  jual-beli  pada  umumnya  yang  masyarakat  lakukan  di  dunia  nyata. Hanya saja proses transaksi jual beli melalui E-Commerce ini para pihak yang bersangkutan tidak bertemu secara langsung akan tetapi berhubungan melalui internet.
Adapun  beberapa  tahap  yang  dilalui  dalam  proses  jual  beli  melalui E-Commerce di  bagi menjadi beberapa tahap, sebagai berikut:
Tahap  yang  pertama  Penawaran,  yang  dilakukan  atau  dikerjakan  oleh  pihak  penjual  atau pelaku usaha  pada  internet.  Penjual  menyiapkan storefront yang  berisi  katalog  produk  yang  akan diberikan  kepada  pembeli. Selanjutnya,  masyarakat  atau  pembeli  yang  memasuki Website pelaku usaha  atau  penjual  tersebut  akan  melihat  barang  yang  telah  ditawarkan.  Kelebihan  yang  didapat dalam melakukan transaksi jual beli melalui online ini salah satunya adalah pembeli dapat berbelanja di  manapun  dan  kapanpun  itu  tanpa  di  batasi  oleh  ruang  dan  waktu.  Penjual  biasanya  akan menampilkan  barang-barang  yang  ditawarkan,  baik  itu  harga  barang  ataupun  nilai  rating  barang yang  telah  di  isi  oleh  pembeli  sebelumnya.  Penawaran  ini  akan  muncul  apabila  pembeli  telah memasuki  situs  milik  pelaku  usaha  tersebut,  maka  dari  itu  apabila  pembeli  itu  sendiri  tidak memasuki situs milik pelaku usaha tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai penawaran. Tahap ke  dua  Penerimaan,  hal  ini  dapat  dilakukan  apabila  penawaran  tersebut  telah  terjadi.  Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimannya juga dilakukan melalui e-mail , karena penawaran hanya akan muncul pada email yang dituju pada saat melakukan penawaran, maka dari  itu  hanya  pemegang e-mail lah  yang  akan  dituju.  Masyarakat  luas  atau  siapapun  itu  dapat melihat penawaran tersebut dan masuk ke dalam website yang telah diberikan, karena penawaran melalui website di tujukan untuk masyarakat umum yang telah membuka website tersebut. Ketika masyarakat  atau pembeli tertarik untuk membeli barang yang telah di tawarkan maka selanjutnya
6 St.  Nurjannah,  “ Pembinaan  Dan  Pengawasan Pemerintah  Terhadap  Perlindungan  Konsumen” , Al- Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.2 (2013), h. 3.
7 Ashabul Kahpi, “ Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim ”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.1 (2019). h. 69.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
dapat membuat kesepakatan kepada penjual atau pelaku usaha yang memberikan penawaran. Dalam melakukan transaksi elektronik khususnya website, calon pembeli akan memilih barang yang telah ditawarkan  dan  apabila  pembeli  tertarik  maka  barang  tersebut  akan  disimpan  sampai  pembeli tersebut yakin dengan pilihanya, kemuadian selanjutnya memasuki tahap pembayaran. Tahap ke tiga Pembayaran,  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  persetujuan  para  pihak  yang  ingin  melakukan pembayaran  melalui  sistem  apa.  Dang  yang  terakhir  Pengiriman,  ini  dilakukan  setelah  proses pembayaran  terjadi  dimana  pembeli  berhak  menerima  barang  yang  telah  di  bayar  kepada  pelaku usaha. Dengan proses pengiriman ataupun biaya pengiriman yang telah di sepakati sebelumnya oleh para pihak. 8
Transaksi E-Commerce mengandung  asas  konsensualisme,  yaitu  kesepakatannya  terjadi apabila  kedua  belah  pihak  sama-sama  setuju.  Dimana  didalam  kesepakatan  tersebut  terjadi  suatu penawaran dari pihak yang menjual barang atau sering disebut dengan pelaku usaha dan terdapat penerimaan dari calon pembeli. Penawaran dan pembelian inilah yang menjadi awal terjadinya suatu kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Ketika telah terjadi kata sepakat untuk melakukan  pilihan  hukum  dan  menandatangani  kontrak  maka  berlaku  asas  pacta  sunt  servanda. Kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan para pihak terikat untuk mentaati kontrak, kekuatan mengikat kontrak tersebut sebagaimana mengikatnya undang-undang. 9
Penawaran dan penerimaan barang yang di lakukan secara online tidak jauh berbeda dengan penawaran dan penerimaan barang secara pada umumnya. Dimana hal yang membedakan hanyalah media  yang  digunakan  dalam  bertransaksi,  karena  dalam  transaksi  E-Commerce  menggunakan media  internet.  Kontrak  elektronik  memiliki  sifat  atau  bersifat  mengikat  para  pihak,  yang  dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umunya. 10
Perdebatan  sah  atau  tidaknya  suatu  perikatan  yang  timbul  dari  perjanjian  standar  untuk mengikat ataupun berlaku sebagai hukum para pihak yang berkontrak sudah menjadi persoalan lama kelanjutan dari persoalan yang telah muncul di negara-negara yang telah lebih dahulu menghadapi permasalahan  penggunaan  pola  kontrak  stansar  tersebut,  sebagai  reaksi  atau  upaya  masyarakat hukum untuk mencari ukuran keadilan, khususnya bagi para pihak konsumen yang lebih cenderung di dudukkan pada posisi yang lemah. 11
Menurut  penulis  bentuk  kesepakatan  yang  lahir  dalam  transaksi  jual-beli  online  atau E- Commerce ini harus memenuhi syarat subjektif dan obyektif, jika dikemudian hari konsumen merasa dirugikan  oleh  pelaku  usaha  terkait  jual  beli  yang  dilakukan  maka  pembeli  berhak  untuk membatalkannya. Maka dari itu dalam perjanjian jual beli online atau  e-commerce terdapat kontrak elektronik, dimana kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mengklaim pihak-pihak yang  telah  wanprestasi  dalam  melakukan  perjanjian  sebelumnya.Jadi  selama  pihak  mampu
8 Andi Tenri  Ajeng,  “ Tinjauan  Hukum Perjanjian  Jual-Beli Melalui  E-Commerce”, Skripsi,  Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017. H.61-62.
9 Sitti Nurjannah, “ Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law”, Al-Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 2.2 (2013), h. 165.
10 Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata ”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019). h. 298.
11 Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata ”, Jurisprudentie. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019). h. 298-299.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
bertanggung  jawab,  mengedepankan  prinsip  iktikad  baik,maka  perjanjian  tersebut  tetap  sah  di hadapan hukum.

## 2. Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Online
Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru  dalam  melakukan  transaksi  bisnis.  Namun,  teknologi  informasi  tersebut  juga  sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, elektronik information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang  demikian  menjadi  sangat  tinggi  apabila  menyangkut  electronic  information  yang  sangat rahasia. 12
Beragamnya  produk  yang  ditawarkan  di  satu  sisi,  serta  persaingan,  motif  usaha  yang bertumpu pada profit di sisi lain kadang kala menjadikan para pelaku usaha melupakan etika dan tata  cara  berdagang  yang  sehat 13 .  Berdasarkan  hal  itu  maka  tidak  ada  salahnya  ketentuan  hukum perjanjian yang terdapat didalam buku ketiga KUHPerdata digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa, setidak-tidaknya untuk sengketa E-Commerce yang terjadi antara para pihak yang sama- sama berada diwilayah indonesia.
Faktanya  dalam  melalkukan  jual  beli  online  atau  e-commerce  ini  tidak  menutup kemungkinan bahwa para pihak yang bersangkutan tidak menjalankan ini ketentuan ini sepenuhnya. Akan  tetapi,  walaupun  aktivitas  perdagangan  online  sifatnya  virtual,  perlu  ditekankan  bahwa tindakan  dan  perbuatan  hukumnya  adalah  sangat  nyata.  Oleh  sebab  itu,  subjek  pelakunyaharus dikualifikasikan  sebagai  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata.  Hal  ini  di jelaskan dalam UU perlindungan No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Wanprestasi yang sering timbul dalam transaksi jual beli pada situs belanja online ini yaitu persoalan  barang  yang  sampampai  pada  tangan  konsumen  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  telah diperjanjikan.  Seperti  halnya  dengan  kasus  seseorang  yang  membeli  gaun  yang  berwarna  kuning dan ternyata yang sampai ketangan konsumen berwarna cokelat susu. Dengan itu pelaku usaha telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Maka dari itu, Pertanggung jawaban yang di lakukan oleh pelaku usaha atas kerugian yang di alami oleh konsumen adalah mengganti secara keseluruhan biaya yang di keluarkan oleh konsumen baik ongkos kirim maupun harga barang tersebut.
Pasal  45  Ayat  1  Undang  Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  menyebutkan  setiap konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di Lingkungan  peradilan  umum.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  konsumen  dijamin  oleh  Undang- Undang untuk dapat mempertahankan hak-haknya terhadap pelaku usaha, selain itu konsumen juga diberikan pilihan untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang akan dipilih sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 45 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Jika kerugian ini dipidanakn
12 Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h.310.
13 Ashabul Kahpi, “ Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim” , Jurisprudentie. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 1.1 (2019). h.70.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 2, 2023
bisa saja seseorang menerima hukuman yang berbeda berdasarkan jenis kelaminnya. 14 Keputusan peradilan akan didasarkan pada pertimbangan emosional bukan rasional 15

## KESIMPULAN
Proses jual beli pada situs belanja online dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap yang pertama penawaran  yang  dilakukan  atau  dikerjakan  oleh  penjual  atau  pelaku  usaha,  tahap  yang  kedua penerimaan  yang  dilakukan  apabila  penawaran  tersebut  telah  terjadi,  tahap  ketiga  pembayaran  yang dilakukan sesuai dengan persetujuan para pihak dengan melalui sistem apa, dan tahap ke empat atau tahap yang terakhir adalah tahap pengiriman yang dilakukan setelah proses pembayaran terjadi dimana pembeli berhak menerima barang yang telah di bayar kepada pelaku usaha.
Pertanggung  jawaban  yang  di  lakukan  oleh  pelaku  usaha  apabila  terdapat  kerugian  yang  di alami oleh konsumen dalam melakukan transaksi jual beli pada situs belanja online adalah mengganti secara keseluruhan biaya yang di keluarkan oleh konsumen baik ongkos kirim maupun harga barang yang telah di perjual belikan yang tidak sesuai dengan perjanjian.

## DAFTAR REFERENSI
Az.  Nasution, Konsumen  Dan  Hukum:  Tinjauan  Sosial,  Ekonomi,  Dan  Hukum  Pada  Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990).
Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001) Ashabul Kahpi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja ”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3.1 (2016).
Ashabul Kahpi, “ Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim” ,
Jurisprudentie. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.1 (2019). H.70.
Ashabul Kahpi, “ Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim ”, El-Iqtishady. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.1 (2019).
Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata ”, Jurisprudentie.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019).
Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata ”, Jurisprudentie.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 6.2 (2019).
Itiqamah, “ Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Kasus Kartel Usaha”,
Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV) 01.02 (2019).
Siti Aisyah, “ Gender Division Of Labour And Polygamy (Rethinking Of Marriage Law Of 1974 And Its Contribution To Domestic Violence)”, Alqalam. Fakultas Syariah Dan Hukum 26.2 (2009).
St.  Nurjannah,  “ Pembinaan Dan  Pengawasan  Pemerintah Terhadap  Perlindungan  Konsumen” ,  Al- Daulah. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 1.2 (2013). Sitti Nurjannah, “ Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Melalui Choice Of Law”, Al-Daulah.
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 2.2 (2013).
14 Siti aisyah, “ Gender Division of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence)”, Alqalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 237.
15 Siti aisyah, “ Gender Division of Labour and Polygamy (Rethinking of Marriage Law of 1974 and Its Contribution to Domestic Violence, Al qalam. Fakultas Syariah dan Hukum 26.2 (2009). h. 239.