## PRINSIP EFISIENSI DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

## Sayidin Abdullah
Law Firm Sayidin, Sitompul and Partners Jakarta Email : sayidinabdullah@gmail.com

## abstract
This article seeks to examine the principle of efficiency in the execution of fisheries  court.  Based  on  the  normative  approach  by  using  secondary  data; can be concluded that the Fisheries Court is the Special Court in the scope of General  Court  that  has  an  authority  to examine,  hear  and  decide  criminal offenses  of  fisheries.  Law  on  Fisheries  is  one  of  the  cornerstones  of  a fundamental  change  in  the  law  enforcement  process  of  fisheries,  through Fisheries  Court  by  applying  the  principle  of  efficiency.  Selection  of efficiency  principle  is  based  on  the  simplicity  to  be  understood,  because  it does  not  require  the  technical  formulation  of  economics  or  figures.  The focus of attention is regard to the possibility of emergence an inefficiency of the  establishment,  implementation and  enforcement  of  legislation,  namely the  offenses  fisheries,  which  includes  investigation,  prosecution,  and examination  against  the  criminal  activities  of  fisheries  in  foreign  fishing vessels which is doing an illegal fishing in the exclusive economic zone of Indonesia can be resolved by litigation that fulfill the principles of efficiency that is fast, accurate, and inexpensive.
Keywords: Efficiency, Fisheries Court and Economic Law

## abstrak
Artikel ini berusaha menelaah penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan peradilan perikanan. Berdasarkan pendekatan normatif dengan menggunakan data  sekunder  disimpulkan  bahwa  pengadilan  Perikanan  adalah Pengadilan Khusus di lingkungan peradilan  umum yang  berwenang  memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Undang-Undang Perikanan  merupakan  salah  satu  tonggak  perubahan  yang  mendasar  dari suatu  proses  penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  melalui  Pengadilan Perikanan dengan  menerapkan  prinsip  efisiensi. Pemilihan  prinsip  efisiensi ini  berdasarkan  pada  kemudahannya  untuk  dipahami,  karena  tidak memerlukan  rumusan-rumusan  teknis  ilmu  ekonomi  atau  rumus  berupa angka-angka.  Yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah  berkenaan  dengan kemungkinan  munculnya  ketidakefisienan  (inefficiency)  dari pembentukan, penerapan  maupun penegakan  hukum  (enforcement)  dari  peraturan perundang-undangan,  yaitu terhadap  tindak  pidana  bidang  perikanan,  yang
mencakup  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan terhadap  limpahan  perkara  pidana  perikanan  yang  diajukan  oleh kejaksaan ke  pengadilan tentang adanya  tindak  pidana  bidang  perikanan  kapal  ikan asing  yang  melakukan illegal  fishing dengan locus di  zona  ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dapat terselesaikan proses pengadilan memenuhi prinsip efisiensi yaitu cepat, cermat, dan berbiaya ringan.
Kata kunci : Efisiensi, Peradilan Perikanan dan Hukum Ekonomi.

## A. Pendahuluan
Sejak pergantian rezim orde baru kepada rezim orde reformasi sampai saat ini  pertanyaan  publik  dan  para  ahli  hukum tentang arah  politik  hukum Indonesia di tengah- tengah “ h impitan” tekanan ideologi globalisasi menjadi penting  dan  relevan  dengan  bagaimana  Indonesia  mempersiapkan  tatanan hukum  (sistem  hukum)  yang memperhatikan keseimbangan  antara kepentingan  domestik  dan  kepentingan  hubungan  internasional  di  segala bidang  kehidupan  bangsa  dan  bagaimana  sistem  hukum  Indonesia memasukan dua kepentingan yang kontroversial, yaitu kepentingan negara di satu  sisi  dan  kepentingan  warga  negara  di  sisi  lain.  UUD  1945  dengan perubahannya  merupakan  hukum  dasar  (ground-norm)  dan  sekaligus merupakan  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  menjadi  tonggak  tegaknya kedaulatan  hukum  dan  NKRI  dalam  kehidupan  bidang  sosial,  budaya, ekonomi, politik, dan bidang hukum. 1
Pembangunan bidang hukum adalah perkembangan perubahan sistem nilai  yang  dianut  bangsa  Indonesia  mengenai  perbuatan  yang  patut  atau tercela,  efisien  dan  efektif, atau  bermanfaat  atau  tidak  bermanfaat  bagi kehidupan sehari-hari dan masa depan bangsa Indonesia. Ciri perkembangan perubahan  sistem nilai  dalam  suatu  sistem  hukum  adalah  ciri  utama sekaligus  karakteristik  khas  kemajuan  suatu  bangsa  dalam  menyangga kepentingan  domestik  dan  kepentingan  hubungan  internasional  atau  salah satu dari keduanya. Pilar penyangga dalam UUD 1945 dan perubahan yang saya pandang penting dan relevan terhadap segala situasi baik kini dan masa mendatang adalah kelima pokok pemikiran (sila-sila) yang tercantum dalam Pancasila  dan  dalam  Pembukaan  UUD  1945  dan  perubahannya,  dan menjiwai seluruh kesatuan batang tubuh tanpa kecuali. Sekalipun UUD 1945 dan  perubahannya  meberikan  celah  landasan  konstitusional  untuk membentuk  hukum  dalam  keadaan  darurat  hal  ikhwal  kegentingan  yang
1 Romli  Atmasasmita,Peran  Hakim  dalam meningkatkan  Profesionalisme  Hakim  Menuju Peradilan  Yang  Agung, Makalah  Seminar  Nasional IKAHI  dalam  rangka  Ulang  Tahun IKAHI ke 59 Tanggal 25 April 2012
memaksa, 2 pembentukannya  tetap  harus  diletakkan dalam  kerangka  tujuan kepastian  hukum,  keadilan, dan  kemanfaatan  terbesar  untuk  perlindungan HAM setiap warga negara bukan sebaliknya.
Persoalan  utama  dalam  perjalanan  hidup  bangsa  Indonesia  adalah bagaimana meletakkan perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ke dalam  program  legislasi  nasional  (prolegnas)  di  tengah-tengah  persaingan global saat ini dan di masa yang akan datang. Penetapan prolegnas tersebut, 3 sejatinya  adalah  merupakan  kebijakan  yang  cerdas  dan  mengandung integritas  tinggi  sebagai  bangsa  yang  dapat  menempatkan  kepentingan nasional  di  tengah-tengah  hubungan  internasional.  Kenyataan  penetapan prolegnas menunjukkan bahwa  pemerintah  belum  memiliki  keberanian  dan komitmen  kuat  untuk  memegang  teguh  amanat  UUD  1945  dan perubahannya  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang mengatur  kehidupan bangsa  yang  bersifat  srategis  terutama  tampak  dalam  peraturan  perundang- undangan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik, serta sumber daya alam.
Hukum haruslah dapat merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang  melingkupinya  agar tidak  tertinggal  dari  perkembangan  masyarakat. Oleh karena itu, peranan hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan  sosial  yang  akan  muncul  nantinya.  Dalam  konteks  demikian, hukum tidak hanya dipahami secara yuridis normatif saja, tetapi juga harus dipahami  secara  deskriptif  melalui  pendekatan  ilmu-ilmu  sosial.  Studi hukum non-yuridis  normatif  telah menunjukkan bahwa  hukum  bukan  lagi sebagai lembaga yang otonom melainkan sebagai suatu proses sosial dengan memanfaatkan  hasil  dari  karya  para  ahli  ilmu  sosial  dalam  menghadapi masalahnya.  Tak  dapat  dipungkiri,  bahwa  perkembangan  masyarakat semakin maju dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang sejalan dengan hal tersebut. Hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.
Law  and economics awalnya  merupakan  gagasan  dari  ekonom  (non- hukum) yang melihat adanya potensi memanfaatkan instrumen hukum demi tercapainya  hasil  optimal  dalam  menerapkan  kebijakan  publik  khususnya dalam  bidang  ekonomi.  Ahli  hukum  menyambut  baik  gagasan  tersebut dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat. Tidak dapat  dipungkiri, bahwa  unsur  ekonomi  dalam  pembuatan  kebijakan,  baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun law enforcement peraturan perundang-undangan  telah  sangat  berpengaruh  di  Indonesia.  Secara  resmi Garis-Garis Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  menetapkan  salah  satu  arah Kebijakan  Program  Pembangunan  Nasional  Bidang  Hukum,  yakni mengembangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mendukung  kegiatan
2 Ibid.
3 Pasal 22 UUD 1945.
perekonomian  dalam  menghadapi  era  perdagangan  bebas.  Tentunya  arah kebijakan  tersebut  merupakan  satu  indikator  kuatnya  pengaruh  atau  tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Secara  konsepsional,  inti  dan  arti  penegakan  hukum terletak  pada kegiatan  menyelaraskan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaidah-kaidah yang tetap dan melaksanakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan tentu saja dalam proses penegakan hukum ini diharapkan hasil yang optimal, sehingga aturan-aturan  hukum  pidana  berfungsi  secara  efektif  untuk  mencegah seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dan kalau ternyata aturan-aturan  itu  dilanggar,  aparat  penegak  hukum  dapat  menjalankan fungsinya  secara efektif  pula.  Upaya  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum pidana  yang  optimal  ini  meliputi  berbagai  macam  cara  dan  pendekatan. Setiap  cara  dan  pendekatan  yang  digunakan  akan  berimplikasi  pada  hasil yang  akan  dicapai.  Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk mewujudkan  penegakan  hukum  pidana  yang  optimal  adalah  pendekatan (analisis)  ekonomi.  Bagaimana  konsep  yang  ditawarkan  oleh  pendekatan ekonomi untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang optimal, tulisan ini  secara  khusus  mengkajinya.  Dua  hal  yang  penting  dan  perlu dikemukakan  untuk  mengetahui  penegakan  hukum  pidana  yang  optimal dalam  perspektif  analisis  ekonomi  ini,  yaitu  prinsip-prinsip  dasar  analisis ekonomi  atas  hukum  pidana;  dan  analisis  ekonomi  terhadap  penegakan hukum pidana yang optimal.
Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  penerapan  hukum  tersebut memberikan  manfaat  kepada negara.  Hal  ini  selaras  dengan  faham utilitarianisme  (Jeremi  Bentham)  yang  berpendapat  tingkah  laku  yang  baik adalah  yang  menghasilkan  akibat-akibat  baik  sebanyak  mungkin dibandingkan dengan akibat-akibat buruknya. Setiap tindakan manusia harus selalu dipikirkan, apa akibat dari tindakannya tersebut bagi dirinya maupun orang  lain  dan  masyarakat.  Utilitarianisme memunyai tanggung jawab kepada orang yang melakukan suatu tindakan, apakah tindakan tersebut baik atau  buruk.  Menurut  suatu  perumusan  terkenal,  dalam  rangka  pemikiran utilitarianisme  (utilitarianism)  kriteria  untuk  menentukan  baik  buruknya suatu  perbuatan  adalah the  greatest  happiness  of  the  greatest  number, kebahagiaan  terbesar  dari  jumlah  orang  terbesar.  Utilitarisme  disebut  lagi suatu  teori  teleologis,  sebab  menurut teori  ini  kualitas  etis  suatu  perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan.
Prinsip  ini  menurut  Bentham  harus  mendasari  kehidupan politik  dan perundangan  Pembahasan  Hukum  merupakan  aturan tentang pola  tingkah laku  orang  dalam  masyarakat.  Pola  tingkah  laku  tersebut  harus  diatur sedemikian  rupa  demi  untuk  menciptakan  ketenteraman  hidup  bersama. Dalam  ranah  empiris  dapat  dipahami  masing-masing  orang  memiliki
kebutuhan  yang  berbeda-beda,  yang  sudah  dapat  dipastikan  dalam  upaya memenuhi  kebutuhan  tersebut  akan  menempuh  cara  yang  berlainan  juga. Atau  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  atau  ilmu  hukum  adalah  suatu  sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,  pemerintah  atau  otoritas  melalui  lembaga, atau  institusi  hukum. Ekonomi  adalah  ilmu  yang  mempelajari  perilaku  manusia  dalam  memilih dan  menciptakan  kemakmuran.  Inti  masalah  ekonomi  adalah  adanya ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  manusia  yang  tidak  terbatas  dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan  timbulnya  kelangkaan.  Hukum  ekonomi  adalah  suatu hubungan  sebab  akibat  atau  pertalian  peristiwa  ekonomi  yang  saling berhubungan  satu  dengan  yang  lain  dalam  kehidupan  ekonomi  sehari-hari dalam  masyarakat.  Ilmu  Ekonomi  memprediksi  efek  kebijakan  terhadap efisiensi.
Efisiensi  selalu  berhubungan  dengan  pembuatan  kebijakan,  karena akan selalu lebih baik mencapai semua kebijakan-kebijakan yang ada dengan biaya yang rendah daripada dengan biaya yang tinggi. Selain efisiensi, ilmu ekonomi  yang  juga  memprediksi  efek  dari  kebijakan-kebijakan  dalam  nilai penting  lainnya  adalah  distribusi.  Di  antara  penerapan  ilmu  ekonomi itu terhadap  kebijakan  publik  adalah  penggunaannya  untuk  memprediksi  nilai daya  guna  dari  aturan  serta cost yang  harus dikeluarkan.  Menurut  M. Manulang,  ilmu  ekonomi  adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  masyarakat dalam  usaha  hanya  untuk  mencapai  kemakmuran.  Hukum  ekonomi  lahir disebabkan  oleh  semakin  pesatnya  pertumbuhan  dan  perkembangan perekonomian.  Hukum  berfungsi  untuk  mengatur  dan  membatasi  kegiatan ekonomi  dengan  harapan  pembangunan  ekonomi  tidak  mengabaikan  hak- hak dan kepentingan masyarakat.
Penegakan  hukum  mencakup  pengertian  mengenai  institusi  penegak hukum  dan  aparat  (orangnya)  penegak  hukum.  Dalam  arti  sempit,  aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat  hukum,  jaksa, hakim, dan  petugas-petugas  sipir  pemasyarakatan. Setiap  aparat  dan  aparatur  terkait  mencakup  pula  pihak-pihak  yang bersangkutan  dengan  tugas  atau  perannya, yaitu  terkait  dengan  kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian  sanksi,  serta  upaya pemasyarakatan  kembali  (resosialisasi)  terpidana.  Upaya  penegakan  hukum secara  sistematik  haruslah  memperhatikan  ketiga  aspek  itu  secara  terpadu, sehingga  proses  penegakan  hukum  dan  keadilan  itu  sendiri  secara  internal dapat diwujudkan  secara  nyata,  namun  selain  ketiga  faktor  di atas,  keluhan berkenaan  dengan  kinerja  penegakan  hukum  di  negara  selama  ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi.
Upaya  penegakan  hukum  hanya  satu  elemen  saja  dari  keseluruhan persoalan  sebagai  negara  hukum  yang  mencita-citakan  upaya  menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin  akan  tegak,  jika  hukum  itu  sendiri  atau  belum  mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan  masa  lalu  yang  tidak  sesuai  lagi  dengan  tuntutan  zaman.  Artinya, persoalan  yang  dihadapi  bukan  saja  berkenaan  dengan  upaya  penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Dalam konteks  penegakan  hukum  akan  dapat  efektif  apabila  didukung  oleh  sistem hukum  yang  baik.  Sistem  hukum  yang  baik  apabila  dapat  mengakomodir kesempurnaan dari substantie, structure, dan culture dari hukum itu sendiri. Sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: 1) Struktur; 2) Substansi; dan 3) Kultur Hukum.
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  jika  kita  berbicara tentang sistem hukum, maka ketiga unsur tersebut secara bersama-sama atau secara sendiri- sendiri,  tidak  mungkin  dikesampingkan.  Struktur  adalah  keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: 1) kepolisian dengan  para  polisinya;  kejaksaan  dengan  para  jaksanya;  2)  kantor-kantor pengacara  dengan  para  pengacaranya; dan  3)  pengadilan  dengan  para hakimnya.  Substansi  adalah  keseluruhan  asas  hukum,  norma hokum, dan aturan  hukum,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis,  termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga  masyarakat.  Oleh  karena  itu, untuk  menuju  terciptanya  supremasi hukum tentunya memerlukan suatu kerja keras dari seluruh elemen yang ada di negara ini.
Upaya  untuk  menciptakan  supremasi  hukum  bukan  hanya  hak lembaga-lembaga  negara  Indonesia  dengan  pembagian  kekuasaannya  yang bercirikan prinsip check dan balances dalam pelaksanaan pemerintahannya, tetapi  juga  merupakan  hak  dari  setiap  warga  negara  untuk  berpartisipasi dalam usaha terciptanya supremasi hukum di negara kita. Pentingnya budaya hukum  untuk  mendukung  adanya  sistem  hukum,  sebagaimana  Friedman mengatakan,  bahwa  substansi  dan aparatur saja  tidak  cukup  untuk berjalannya  sistem  hukum.  Di  mana  Lawrence  M  Friedman  menekankan kepada pentingnya budaya hukum (legal culture).
Sesuai dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa ”dengan biaya yang sekecil-kecilnya diharapkan keuntungan yang sebesar- besarnya”. Dapat  dianalogikan  dengan  membuat  aturan  yang sederhana  (dalam  segala aspek)  diharapkan  dapat  memberikan  daya  fungsi  yang  tinggi  bagi masyarakat,  yakni  dapat  mengakomodasi  seluruh  kepentingan  yang  ada dalam  masyarakat.  Hal  ini  diharapkan  demi  untuk  penegakan  hukum  yang
baik  serta cost yang  ringan  yang  dibebankan  terhadap  negara.  Suatu masyarakat yang sehat cenderung memilih atau menciptakan hukum-hukum yang  dapat  mempromosikan  efisiensi  ekonomi  dalam  setiap  produk hukumnya. Untuk  mengukur  apakah  hukum  yang  dipilih  atau  diciptakan turut  mempromosikan  efisiensi  ekonomi,  maka  diperlukan  pendekatan terhadap hukum  yang  tidak  semata-mata  hukum  pada  tataran  ilmu  hukum semata.
Pembangunan  hukum  nasional  di  bidang  hukum  pidana,  dilandasi motivasi  dan  tujuan  agar  masyarakat  menghayati  hak  dan  kewajibanya, meningkatkan pembinan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi  dan  wewenang  masing-masing  ke  arah  tegaknya  hukum,  keadilan, dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia,  ketertiban  serta kepastian  hukum  demi  terselenggaranya  negara  hukum sesuai  dengan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Tindak  pidana  perikanan  yang dilakukan  oleh  nelayan  asing  maupun  lokal  tampaknya  merupakan  suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara faktual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ke  tahun,  dan  terjadi  hampir  di  seluruh  pelosok  Indonesia.  Peningkatan tindak  pidana  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  penanggulangannya  harus dilakukan secara sistematik.
Penegakan  hukum  yang  berintegritas  harus  dapat  memulihkan  defisit kewibawaan penegakan hukum tindak pidana perikanan. Ruang gerak pelaku tindak  pidana  perikanan  akan  semakin  sempit  jika  penegakan  hukumnya terintegrasi  dengan  pemangku  kepentingan  (stakeholder)  tegaknya  keadilan sosial  ekonomi  rakyat,  khususnya  nelayan  Indonesia  yang  menderita  sosial ekonomi  akibat  pencurian  ikan  (illegal  fishing).  Kewibawaan  hukum  harus ditingkatkan untuk dapat mengembalikan arah pendulum kedaulatan hukum kepada  rakyat  dan  nelayan  tradisional  yang  menjadi  korban  tindak  pidana perikanan  karena illegal  fishing yang  dilakukan  warga  negara  asing berdampak  serius  secara  sosial  ekonomi,  ekologi,  dan  kewibawaan  negara. Ketegasan  untuk  menenggelamkan  kapal  ilegal,  merupakan  bagian  dari upaya  pemberian  sanksi  berdimensi  efek  jera  bagi  kapal  perikanan  ilegal berbendera  asing  sesuai  Pasal  69  Ayat  (4)  UU  Perikanan.  Tindakan penenggelaman  kapal  berbendera  asing  secara  yuridis  harus  berdasarkan bukti  permulaan  yang  cukup  adanya  tindak  pidana,  tak  memiliki  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dan  Surat  Izin  Kapal  Pengangkut  Ikan  (SIKPI), serta  nyata-nyata  menangkap  dan/atau  mengangkut  ikan  ketika  memasuki wilayah pengelolaan Indonesia.
Penanganan  terhadap  tindak  pidana  perikanan,  sebagai  suatu  bagian dari sistem penegakan hukum, hanya dapat dilakukan secara baik jika ketiga komponen  di  atas  saling  mendukung  pada  hasil  penegakan  hukum  itu sendiri. Demikian juga kontradiksi antara unsur-unsur dalam satu sub sistem.
Kekeliruan konseptualisasi tentang konsep klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap  perumusan  otoritas  institusional.  Kerancuan  alokasi  kewenangan terhadap  beberapa  institusi  dalam  menegakan  hukum  akan  berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga jika terjadi pertentangan antar beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan  institusional  dalam  bidang  penegakan  hukum.  Ketidakjelasan kewenangan,  sebagai  akibat  dari  ketidakjelasan  pengaturan  terhadap penegak  hukum,  terutama  pelaksanan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009 tentang Perikanan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  pertanyaan  akademik  yang  diajukan, pertama, bagaimana  sistem  hukum mencapai  tujuan  efisiensi  bagi kepentingan  masyarakat dalam pembentukan dan  pelaksanaan  peradilan perikanan, dan kedua apakah yg dimaksud efisiensi dalam sistem hukum?

## B. Pembahasan

## 1. Sistem  Hukum  Mencapai  Tujuan  Efisiensi  Bagi  Kepentingan Masyarakat
Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian  atau  sub  sistem.  Sub-sistem  ini  saling  berkaitan  yang  tidak  boleh bertentangan,  dan  apabila memang  terjadi  pertentangan,  maka  selalu  ada jalan  untuk  menyelesaikannya. Begitu  juga  dengan  sistem  hukum  haruslah tersusun  dari  sejumlah  bagian-bagian  yang  dinamakan  sub sistem  hukum secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekedar  kumpulan  peraturan  hukum,  tetapi  setiap  peraturan  itu  saling berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya,  serta  tidak  boleh  terjadi  konflik atau kontradiksi di antara sub-sistem yang ada di dalamnya. Lili Rasyidi, dan I.B. Wyasa  Putra,  menyatakan  bahwa  sistem  hukum  merupakan  suatu  kesatuan sistem yang tersusun atas integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing  memiliki  fungsi  tersendiri  dan  terikat  dalam  suatu  kesatuan hubungan  yang  saling  terkait,  bergantung,  mempengaruhi,  bergerak  dalam kesatuan  proses,  yakni  proses  sistem  hukum  untuk  mewujudkan  tujuan hukum.  Oleh  karena  itu, dapat  dipahami  bahwasanya  sistem  hukum merupakan  keseluruhan  aspek  dan  elemen  yang  tersusun  sebagai  satu kesatuan terpadu tentang hukum.
Tingginya  ketidakpastian  dalam  melakukan  usaha  di  Indonesia disebabkan  karena  keadaan  penegakan  hukum  dan  sistem  peradilan  di Indonesia  yang  sangat  buruk. Banyak  putusan  pengadilan  yang  tidak menghormati  kesepakatan  yang  telah  dibuat  oleh  pelaku  bisnis,  misalnya putusan  pengadilan  yang mengesampingkan  pilihan  hukum  dan  pilihan arbitrase  para  pihak. Ketidakpastian  hukum  juga  disebabkan  karena seringnya  pengadilan  menolak  untuk  mengeksekusi  perjanjian-perjanjian kredit  yang  telah  disepakati  para  pihak.  Keadaan  ini  mengakibatkan
ketidakefisienan dan ketidakpastian dalam melakukan kegiatan usaha karena tidak  ada  cara  efektif  pelaku  usaha  melaksanakan  kontrak  bisnis  mereka, untuk  menagih  hutang,  untuk  mengeksekusi  agunan,  dan  untuk  menggugat pailit. 4
Pendapat  Charles  Himawan  ini  membenarkan  teori  peranan  penting hukum dalam pembangunan ekonomi yang sudah disuarakan oleh para pakar Law  and  Economics (Hukum  dan  Ekonomi),  seperti Max Weber,  David  D. Friedman, dan  Richard  Posner.  Max  Weber,  sosiolog  Jerman,  dalam bukunya  yang  terkenal Die  Protestantische  Ethikunder 'Geist' des Kapitalismus (Etika  Protestan  dan  Spirit  Kapitalisme)  menegaskan  bahwa hukum  yang  rasional  menjadi  dasar  dari  pembangunan  ekonomi  karena dengan  hukum  yang  rasional,  pelaku  usaha  dapat  memprediksi  dan mengkalkulasikan  aktivitas ekonominya  sehingga  memberikan  kepastian berusaha (certainty) yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. 5
Sedangkan Richard Posner dan David Friedman percaya bahwa sistem hukum  yang  baik  justru  dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  perekonomian sehingga  mengurangi  biaya  ekonomi  (economic  cost)  dan  biaya  sosial (social cost) yang harus ditanggung pelaku usaha. 6
Desentralisasi  atau  otonomi  daerah  memberikan  peluang  bagi pemerintah  daerah  ditingkat  provinsi,  kabupaten, dan  kotamadya  untuk menerbitkan  peraturan-peraturan  daerah  yang  saling  tumpang  tindih. 7 Sebagai  akibatnya,  muncul  ribuan  peraturan  daerah  yang  sebagian  besar mengatur  penarikan  pajak  dan  berbagai  macam  pungutan  untuk meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD). 8 Tendensi  ini  semakin diperparah dengan  adanya  persepsi  di  kalangan  pemerintah  daerah  bahwa kesuksesan  suatu  pemerintah  daerah  ditentukan  oleh  besarnya  PAD  yang bisa  mereka  peroleh. 9 Tanpa  adanya  pembagian  kewenangan  yang  jelas antara  pemerintah  tingkat  provinsi,  tingkat  kabupaten,  dan  tingkat kotamadya,  masing-masing  pemerintah  tersebut  menerapkan  pajak  dan pungutan berulang kali kepada para pengusaha dan investor yang beroperasi
4 Charles Himawan, Hukum Macet Penyebab Utama Kredit Macet, Kompas, 5 dan 6 Agustus 1993, hlm.4
5 Max  Weber,Die  Protestantische  Ethik  und  der  'Geist'  des  Kapitalismus (1905) diterjemahkan oleh Talcott Parsons, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York:  Dover  Publications,  2003)  David  M.  Trubek, Max  Weber  on  Law  and  the  Rise  of Capitalism, Wisconsin Law Review 3 (1972): hlm. 720-753.
6 Richard A. Posner, Economic, Analysis of Law, 7 th ed. (Wolters Kluwer Law & Business, 2007)  David  D.  Friedman,  Law  and  Economics  [artikel  online]  (2002,  diakses  27  Maret 2010) dari http://www.econlib.org/library/Enc1/LawandEconomics.html
7 “Hubungan  Pusat - Daerah:  Kewenangan  Tumpang  Tindih  Menjadi  Tidak  Produktif” KOMPAS, 22 Mei 2009, hlm. 41.
8 “Ribuan Perda Baru yang Bikin Pusing” KOMPAS, 14 August 2003
9 Syaikhu  Usman,  et.  al., Regional  Autonomy  and  the  Business  Climate:  Three  Kabupaten Case Studies from North Sumatra (Indonesia: SMERU, 2001)
di  wilayahnya.  Dengan  penerapan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  saat ini  juga  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  izin  investasi  di wilayahnya (kecuali untuk investasi di bidang minyak dan gas bumi). Akan tetapi,  tanpa  adanya  prosedur  perizinan  investasi  yang  standar  di  daerah- daerah,  proses  melakukan  investasi  menjadi  rumit,  makan  waktu,  dan berbiaya tinggi. 10
Semua peraturan daerah ini akhirnya menciptakan perekonomian yang tidak  efisien,  berbiaya  tinggi,  dan  penuh  ketidakpastian,  yang  membuat Indonesia  menjadi  tempat  yang  tidak  menarik  lagi  untuk  berinvestasi  dan berbisnis. 11
Di  samping  disebabkan  oleh  desentralisasi,  masalah  ketidakpastian hukum  dalam  era  Pemerintahan  Reformasi  juga  disebabkan  oleh  terlalu banyaknya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, yang saling bertentangan satu  sama  lainnya.  Peraturan-peraturan  ini  pada  umumnya  diterbitkan  oleh kementerian-kementerian  atau  lembaga-lembaga  negara  yang  tidak melakukan  koordinasi  di  antara  mereka.  Terlalu  banyaknya  peraturan memaksa pelaku usaha untuk memberikan biaya tidak resmi dan suap guna mempercepat proses perizinan, clearance, dan layanan pemerintah lainnya. 12
Hal ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan korupsi masih umum terjadi  di Indonesia  seperti  di  zaman  Pemerintahan  Orde  Baru. Kebiasaan pemerintah  Reformasi  untuk  menerbitkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku mundur (retroactive) juga memunculkan ketidakpastian hukum bagi investor asing maupun domestik. Peraturan-peraturan yang retroactive tersebut telah memunculkan  konflik  hukum  antara  investor  dan  Pemerintah.  Salah  satu contohnya  adalah  peraturan retroactive di  bidang  perpajakan.  Menteri Keuangan  menerapkan  Peraturan  Pemerintah  yang  baru, yaitu  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 144 tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak  Dikenakan  Pajak  Pertambahan  Nilai,  kepada  perusahaan  produsen batubara yang berada di bawah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B)  generasi  I.  Berdasar  PKP2B  generasi  I,  batubara dikategorikan sebagai barang kena pajak dan produsen batubara memperoleh restitusi  pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  setiap  tahunnya.  Berdasar  sistem perpajakan  tetap  yang  disepakati  pemerintah  dalam  PKP2B  generasi  I, produsen batubara dikenai tarif pajak perseroan jauh lebih tinggi, yakni 45% dibandingkan tarif pajak tertinggi sesuai aturan perpajakan yang hanya 30%. Produsen  batubara  yang  berada  di  bawah  PKP2B  generasi  I  tidak  dapat menerima  pemberlakuan  PP  nomor  144  tahun  2000  yang  tidak  lagi
10 OECD, Economic Assessment of Indonesia 2008 (OECD, 2008) Asian Development Bank,
Op.Cit.
11 Fenomena ini membenarkan teori Law and Economics yang diajarkan oleh antara lain Max Weber dan Richard Posner tentang kedudukan hukum dalam pembangunan ekonomi.
12 Asian Development Bank, Op.Cit., hlm. 36.
mengategorikan  batubara sebagai  barang  kena  pajak  sehingga  mereka  tidak dapat  lagi  memperoleh  restitusi  PPN.  Mereka  menganggap  bahwa Pemerintah  telah  melanggar  sistem  perpajakan  tetap  yang  disepakati pemerintah  dalam  PKP2B  generasi  I.  Sebagai  tindakan  balasan  atas pelanggaran  Pemerintah  terhadap  kesepakatan  PKP2B  generasi  I,  empat belas  perusahaan  produsen  batubara  tidak  lagi  bersedia  membayar  royalti dana  hasil  produksi  batubara  (DHPB)  mereka  sejak  2001  ke  Pemerintah. Pada awal bulan Agustus 2008, Menteri Keuangan mengajukan permohonan cekal  kepada  Dirjen  Imigrasi  atas  direktur  dan  komisaris  empat  belas perusahaan batubara yang menunggak royalti DHPB. 13
Kasus  penahanan  royalti  yang  berlanjut  pada  pencekalan  ini  menuai kontroversi karena pencekalan tersebut juga melibatkan beberapa pengusaha berkewarganegaraan  asing.  Hal  ini  memaksa  Presiden Yudhoyono  turun tangan  menengahi  sengketa  antara  perusahaan  batubara  dan  Departemen Keuangan.  Pada  tanggal  13  Agustus  2008,  Presiden  Yudhoyono memerintahkan  Menteri  Keuangan  dan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  untuk  mengakhiri  ketidakpastian  hukum. 14 Akhirnya  pada  bulan Oktober  2008,  Dirjen  Imigrasi  mencabut  pencekalan  atas  direktur  dan komisaris perusahaan batubara yang menunggak royalti, setelah perusahaan batubara  mereka  bersedia  untuk  membayar  royalti  batubara  yang  mereka tahan  sejak  2001.  Demikian  pula,  Departemen  Keuangan  beserta Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji untuk membayarkan restitusi  pajak  PPN  yang  belum  diterima  oleh  keempat  belas  perusahaan batubara tersebut. 15
Contoh  lain  dari  peraturan retroactive yang  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  investor  adalah  perubahan  peraturan  di  bidang Kontrak  Karya  dan  Perjanjian  Karya  bagi  perusahaan  pertambangan. Undang-Undang Pertambangan yang baru, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pertambangan Minerba), yang  menggantikan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967 tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan,  memberikan  posisi  yang  lebih kuat  kepada  Pemerintah  Indonesia  di  hadapan  investor  produsen  batubara.
13 Dirjen  Imigrasi  Cekal  14  Pemimpin  Perusahaan  Tambang  Batubara”,  [koran  online]  (5 Agustus  2008,  diakses  28  Maret  2010)  dari http://www.kontan.co.id/index.php/ nasional/news/626/Dirjen-Imigrasi-CekalPemimpin-Perusahaan-Tambang-Batubara.
14 Batubara  Membara,  [koran  online]  (11  Agustus  2008,  diakses  28  Maret  2008)  dari http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/08/11/00570150/batu.bara.membara.Royalti Batubara , Presiden: Hindarkan Ketidakpastian Hukum”, [koran online] (14 Agustus 2008,
diakses 14 Agustus 2008) dari http://www.kompas.com/read/xml /2008/08/
14/00020617/presiden.hindarkan.ketidakpastian.hukum
15 Pencekalan  Pengusaha  Batubara  Dicabut,  [koran  online]  (10  Oktober  2008,  diakses  10
Oktober  2008)  dari http://www.republika.co.id/koran/16/6793/Pencekalan_Pengusaha _Batu_Bara_Dicabut.
Berdasarkan  undang-undang  Pertambangan  yang  lama,  Pemerintah Indonesia  memiliki  kedudukan  yang  sejajar  dengan  investor  produsen batubara di dalam Kontrak Karya atau Perjanjian Karya. Karena posisi yang sejajar  sebagai  pihak  dalam  Kontrak  Karya  atau  Perjanjian  Karya, Pemerintah  Indonesia  tidak dapat  melakukan  perubahan  apapun  terhadap Kontrak  Karya  atau  Perjanjian  Karya  tanpa  persetujuan  pihak  produsen batubara.  Di  dalam  Undang-Undang Pertambangan  Minerba  yang  baru  ini, Pemerintah  Indonesia  tidak  lagi  ditempatkan  dalam  kedudukan  sejajar dengan investor produsen batubara, akan tetapi ditempatkan sebagai pemberi izin  bagi  investor  untuk  melakukan  pengusahaan  pertambangan.  Dengan posisi  sebagai  pemberi  izin,  Pemerintah  Indonesia  akan  memiliki kewenangan yang lebih kuat untuk mengatur produsen pertambangan. Oleh karena  itu,  Pasal  169b  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  menyaratkan  agar  setahun  setelah diundangkannya  Undang-Undang ini seluruh Kontrak  Karya  dan  Perjanjian Karya  yang  ada  digantikan  dengan  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP).
Peraturan yang berlaku mundur (retroactive) ini menimbulkan ketidakpastian  hukum  terhadap  status  Kontrak  Karya  dan  Perjanjian  Karya yang  sedang  berjalan  dan  memaksa  para  pihak  untuk  mengubah  kontrak mereka  sebelum  berakhirnya  jangka waktu  kontrak  tersebut.  Perhimpunan Ahli Pertambangan  Indonesia (PERHAPI)  menilai aturan dalam pasal 169b tersebut  menimbulkan  ketidakpastian  dan  berimplikasi  negatif  terhadap iklim  investasi  pertambangan  di  Indonesia.  Sementara  itu,  sekretaris perusahaan Rio Tinto Indonesia, Budi Irianto mengatakan bahwa Rio Tinto Indonesia  akan  mengevaluasi  rencana  investasi  mereka  dan  juru  bicara  PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan mengatakan bahwa baik perusahaan maupun  pemerintah  Indonesia  hendaknya  konsisten  menghormati  kontrak yang sedang berlaku.
Kedua  contoh  kasus  di  atas  menggambarkan  meningkatnya ketidakpastian  hukum  di  Era  Pemerintahan  Reformasi  akibat  penerapan peraturan yang retroactive. Hal ini memunculkan konflik antara Pemerintah dan  investor,  yang  pada akhirnya  berimplikasi  negatif  terhadap  iklim investasi  di  Indonesia.  Ketidakpastian  hukum  di  Indonesia  juga  berakibat meningkatnya  jumlah  sengketa  yang  muncul  antara  investor  asing  dan Pemerintahan  Reformasi  atau  antara investor asing  dan  Badan  Usaha Milik Negara yang harus dibawa ke lembaga arbitrase internasional. Penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase internasional ini sudah barang tentu memakan waktu  dan  biaya  yang  tidak  terhitung  banyaknya,  sehingga  dapat  dikatakan menghamburkan uang rakyat.
Beberapa sengketa tersebut di antaranya melibatkan investor-investor besar,  seperti: American  Caithness  Energy,  L.L.C.  dan Florida  Power  and Light  Company (dalam  kasus  Karaha  Bodas  Company  melawan  Pertamina
dan  PT  PLN  di Tahun 2000);  Mexican  Cemex  S.A.  (dalam  kasus  Cemex Asia  melawan  Pemerintah  Republik  Indonesia  di Tahun 2005); American Newmont (dalam  kasus  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  melawan  Pemerintah Republik  Indonesia  di Tahun 2009).  Sebagian  besar  dari  sengketa  tersebut disebabkan  tidak  jelasnya  aturan tentang prosedur  divestasi  di  Indonesia, ditambah  dengan  tidak  jelasnya  pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah tentang siapa  yang  seharusnya  bertanggung jawab atas  proses  divestasi  penanaman  modal  asing  di  Indonesia. Pembangunan  ekonomi  di  era  Reformasi  juga  terhambat  oleh  sistem peradilan  Indonesia  yang  sering  mengingkari  isi  kontrak  yang  telah disepakati  para  pihak,  tidak  menghormati  keputusan  arbitrase  dan  tidak menerapkan  aturan  hukum  sebagaimana  mestinya. 16 Pelaku  usaha  di  dalam negeri  maupun  di  luar  negeri,  yang  beranggapan  bahwa  pengadilan- pengadilan di Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus- kasus komersial atau perdagangan. Hal ini menyebabkan banyak  keputusan pengadilan-pengadilan  di  Indonesia  tidak  konsisten,  memihak  dan  tidak dapat  diprediksi.  Sistem  hukum  Indonesia  yang  buruk  menempatkan Indonesia  pada  ranking  ke-19  dari  24  negara  di  wilayah  Asia  Timur  dan Pasifik,  dalam  hal  kelancaran  melakukan  bisnis. 17 Ranking  Indonesia  yang rendah  ini  membenarkan  hasil  survei  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)  di  tahun  2008,  yang menempatkan  Indonesia  di  ranking  terbawah  dari  13 negara-negara  di  Asia dalam hal sistem peradilannya. 18
Walaupun  Pemerintah  Reformasi  telah  mendirikan  Pengadilan  Niaga sejak  1998  untuk  menangani  masalah-masalah  hukum  perniagaan, pengadilan  ini  belum  dapat  menjamin  pemberian  keputusan  yang  adil  dan tidak  memihak  bagi  investor  asing. Keputusan-keputusan  Pengadilan  Niaga yang  mengalahkan  perusahaan-perusahaan  asing  di  Indonesia  telah menimbulkan  kritik  dan  menguatkan  pendapat  umum tentang sistem peradilan  Indonesia  yang  sewenang-wenang  dan  dipenuhi  korupsi.  Pada tahun  2002,  Pengadilan  Niaga  memutuskan  pailit  PT Asuransi  Jiwa Manulife  Indonesia  (AJMI),  yang  merupakan  anak  perusahaan  dari perusahaan  asuransi  Kanada, Manulife  Financial  Corporation.  PT  AJMI yang didirikan pada tahun 1985, merupakan perusahaan patungan yang 51%
16 Banyak  “Izin  Tambang  Harus  Diawasi,  Freeport  Indonesia  Akan Patuhi  Kontrak”,  [koran online] pada tgl 18 Desember 2008, diakses 26 December 2008) dari http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/18/0045163/izin.tambang.harus.diawasi.
17 Ranking Indonesia yang rendah ini membenarkan hasil survei yang sebelumnya dilakukan oleh Politial  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC)  di  tahun  2008,  yang  menempatkan Indonesia  di  ranking  terbawah  dari  13  negara-negara  di  Asia  dalam  hlm.  sistem peradilannya.
18 The World Bank Group Doing Business 2010 Report, June 2008 - May 2009, diakses pada tgl 28 Maret 2010 dari http://www.doingbusiness. org/economyrankings/.
sahamnya  dimiliki  oleh Manulife  Financial  Corporation (Manulife),  40% sahamnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia, PT Dharmala Sakti Sejahtera (Dharmala),  dan  9%  sahamnya  dimiliki  oleh International  Finance Corporation (IFC), Juni tahun 2000 sewaktu Dharmala diputuskan bangkrut oleh  Pengadilan  Niaga.  Kemudian  saham  Dharmala  di  AJMI  dibeli  semua oleh Manulife Kanada. Pengambilalihan saham Dharmala oleh Manulife ini dilakukan  dengan  persetujuan  dari  Pemerintah  Indonesia  dan  IFC.  AJMI menjadi  salah  satu  dari  tiga  besar  perusahaan  asuransi  di  Indonesia  yang pada tahun 2001 memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp.75,5 miliar, dan memiliki  aset  seharga  US$  360  juta.  Akan  tetapi,  pada  bulan  Juni  2002, Dharmala menggugat pailit AJMI di Pengadilan Niaga dengan alasan AJMI telah  gagal  membayar  deviden  atau keuntungan  perusahaan  kepada Dharmala  sejak  tahun  1998  sampai  dengan  2000  sebesar Rp.32,7 miliar. Dalam  persidangan,  AJMI  berargumen  bahwa  mereka  tidak  membayarkan deviden karena terikat dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di pertengahan  tahun  2000 yang  memutuskan  agar  deviden  tidak  dibagikan karena  situasi  perekonomian  Indonesia  yang  masih  labil.  Pengadilan  Niaga tetap  mengabulkan  gugatan  Dharmala  dan  memutus  AJMI  pailit  dengan dasar  telah  terjadinya  pelanggaran  perjanjian joint-venture yang  salah satunya  menyepakati  pembayaran  deviden  apabila  AJMI  memperoleh keuntungan. Atas  keputusan  Pengadilan  Niaga  tersebut,  AJMI  mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Seminggu setelah dikeluarkannya keputusan Pengadilan  Niaga,  kurator  yang  ditunjuk  Pengadilan  Niaga  memerintahkan AJMI  untuk  menghentikan  bisnis  mereka  dan  menutup  75  kantor  cabang. Hal  ini  menyebabkan  kepanikan  pada  pemegang  polis  asuransi  AJMI. Keputusan  Pengadilan  Niaga  ini  semakin  menguatkan  kekuatiran  para investor  asing  akan  rendahnya  kepastian hukum  di  Indonesia.  Pemerintah Kanada  mengajukan  protes  resmi  kepada  Pemerintah  Indonesia  atas keputusan  Pengadilan  Niaga  tersebut. World  Bank maupun International Monetary  Fund juga  menyatakan  keprihatinannya  terhadap  penanganan kasus  AJMI  ini.  Sementara IFC  mulai  mempertimbangkan  kelangsungan investasinya  di  Indonesia.  Mereka  menguatirkan  kenetralan  Pengadilan Niaga  dalam  kasus  ini  dan  mencurigai  kemungkinan  penyuapan  terhadap majelis  hakim  untuk  menjatuhkan  perusahaan  asing  yang  sehat  dan menguntungkan. Ditengah-tengah  tekanan  masyarakat  internasional,  hanya satu  bulan  setelah  dikeluarkannya  keputusan  Pengadilan  Niaga  tersebut, Mahkamah  Agung  RI  mengabulkan  permohonan  kasasi  AJMI  dan membatalkan  keputusan  Pengadilan  Niaga  yang  mempailitkan  AJMI. Keputusan  Mahkamah  Agung  ini di  dasarkan  pada  alasan  teknis,  bukan alasan  substantif,  yaitu  pemohon  kepailitan,  Dharmala,  belum  memperoleh izin  hakim  pengawas  dan  para  kreditor  AJMI  yang  lain  untuk  menggugat
pailit AJMI, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998. 19
Dua  tahun setelah  keputusan  Pengadilan  Niaga  yang  kontroversial  di atas,  pada  bulan  April  2004  Pengadilan  Niaga  kembali  memutuskan  pailit sebuah  perusahaan  asuransi  yang  sehat  dan  menguntungkan,  yaitu  PT Prudential Life Assurance. PT Prudential Life Assurance digugat pailit oleh seorang warga negara Malaysia, Lee Boon Siong, karena PT Prudential Life Assurance  tidak  membayarkan  bonus  keagenan  kepada  Lee  Boon  Siong sebesar Rp.1,43  miliar  pada  tahun  2003.  Pengadilan  Niaga  mengabulkan gugatan  kepailitan  yang  diajukan  oleh  Lee  Boon  Siong.  Atas  keputusan Pengadilan  Niaga  tersebut,  Kedutaan  Besar  Kerajaan  Inggris  mengajukan protes,  sedangkan Consultative  Group  on  Indonesia (CGI),  kelompok negara-negara  dan  lembaga  internasional pemberi  donor  untuk  Indonesia, menyoroti  kasus  ini  dalam  pertemuannya  di  Jakarta.  PT  Prudential  Life Assurance  mengajukan  kasasi  atas  keputusan  Pengadilan  Niaga  ke Mahkamah  Agung  RI.  Pada  bulan  Juni  2004,  Mahkamah  Agung mengabulkan  permohonan  kasasi  PT  Prudential  Life  Assurance  dan membatalkan  keputusan  Pengadilan  Niaga.  Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  kasus  Prudential  melawan  Lee  Boon  Siong  bukan  merupakan  kasus kepailitan  dan  ketidakmampuan  pembayaran  hutang,  tetapi  kasus wanprestasi  perjanjian  keagenan yang  seharusnya  diputus  oleh  Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga. 20
Belajar dari dua kasus kepailitan yang kontroversial ini, IMF meminta Pemerintah  Reformasi  untuk  segera  merevisi  Undang-Undang Kepailitan yang telah disalahgunakan untuk mempailitkan dan melikuidasi perusahaan- perusahaan  asing  yang  sehat  dan  menguntungkan.  Pada  bulan  September 2004,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyetujui  diundangkannya  Undang- Undang No.  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan yang baru ini, kreditur tidak dapat lagi menggugat pailit perusahaan asuransi di muka Pengadilan Niaga. Hanya  Menteri  Keuangan  yang  dapat  mengajukan  gugatan  kepailitan  atas perusahaan asuransi. Ketidakpastian hukum di Indonesia juga mengakibatkan  bank-bank  di  Indonesia  enggan  memberikan  kredit  yang 19 David  K.  Linnan,  “ Insolvency  Law  and  Institutions  in  Indonesia ,”  in  Insolvency  Law  in East Asia, ed. Tomasic Roman (England: Ashgate, 2006), hlm. 357-35.
20 Pengadilan Pailitkan Prudential Life” [koran online] (23 April 2004, diakses 3 April 2010) dari http://www.tempo. co.id/hg/hukum/2004/04/23/brk,20040423- 35,id.html. “MA
Kabulkan  Kasasi  Prudential”  [koran  online]  (8  Juni  2004,  diakses  3  April  2010)  dari http://tempo.co.id/ hg/ekbis/20 04/06/08/brk,20040608- 07,id. html. “ Prudential’s
Indonesian  Directors  Face  Jail  Threat  Over  Bankruptcy  Charge ”  [koran  online]  (11  Mei 2004, diakses 3 April 2010) dari http://www.fi nancialexpress.com/ printe r/news/59761/.
justru dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menggerakan roda ekonomi. Undang-Undang  No. 4  Tahun  1996 tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan)  awalnya  dimaksudkan  untuk  memberikan  kepastian  hukum bagi  kreditur  atau  lembaga  keuangan  perbankan  dan non-perbankan,  serta debitur.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  pelaksanaan  Undang-Undang Hak Tanggungan ini dihadapkan pada banyak masalah. Eksekusi hak tanggungan tidak  mudah  untuk  dilaksanakan,  bahkan  beberapa  lembaga  pemerintah menolak untuk melakukan eksekusi hak tanggungan. 21
Hal  ini  disebabkan  karena  masih  diberlakukannya  yurisprudensi Mahkamah Agung dan beberapa fatwa Mahkamah Agung yang dibuat jauh sebelum  diundangkannya  Undang-Undang Hak  Tanggungan  ini  dan  isinya sudah  tidak  sesuai  dengan  undang-undang  ini.  Putusan  Mahkamah  Agung No.  3021/K/Pdt/1984,  tanggal  30  Januari  1986,  menyatakan  bahwa  lelang berdasarkan parate eksekusi (eksekusi langsung) tidak boleh dilakukan tanpa melalui  fiat  atau  persetujuan  Ketua  Pengadilan  Negeri.  Sedang  fatwa Mahkamah  Agung tentang Grosse  Akte  No.  213/229/05/II/Um-Tu/Pdt tanggal 16 April 1985, No. 133/154/86/II/Um-Tu/Pdt tgl 18 Maret 1986, dan No.  147/168/86/II/Um-TU/Pdt  tanggal  1  April  1986,  mengharuskan  bank melakukan prosedur gugatan lebih dulu di Pengadilan Negeri sebelum bank melakukan  eksekusi  agunan  kredit  macet.  Yurisprudensi  dan  fatwa Mahkamah  Agung  yang  masih  diberlakukan  walau  bertentangan  dengan isi dan  tujuan  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  ini  jelas  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bagi  kalangan  perbankan.  Larangan  Mahkamah Agung  bagi  bank  untuk  melakukan  eksekusi  hak  tanggungan  secara langsung,  karena  bank  harus  melewati  prosedur  gugatan  biasa,  juga menyebabkan biaya tinggi bagi kalangan perbankan.
Ketidakpastian  hukum  dan  biaya  tinggi  dalam  proses  eksekusi penggunaan kredit  macet,  menjadi  salah  satu  penyebab  keengganan  bank- bank di Indonesia untuk menyalurkan kredit bagi pelaku usaha di Indonesia. Hal  ini  berakibat  pada  penurunan  jumlah  kredit yang  disalurkan  perbankan Indonesia  kepada  perusahaan-perusahaan  manufaktur.  Pada  tahun 1985, hampir 40% kredit bank disalurkan ke industri manufaktur. Pada November 2009,  industri  manufaktur hanya  memperoleh  17,2  persen  dari  kredit  bank yang ada. Saat ini, mayoritas kredit bank disalurkan ke segmen pembiayaan konsumsi  dan  pembangunan  properti.  Kalangan  perbankan  menganggap sektor  konsumsi  dan  properti  kurang  berisiko dan  jangka  pengembalian investasinya  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  industri  manufaktur  yang berisiko tinggi dengan jangka pengembalian investasi yang lama.
21 St Laksanto Utomo, Menyoal Eksekutorial Hak Tanggungan [artikel online] (Antara News,
1  Januari  2009,  diakses  3  April  2010)  dari http://www.antara.co.id/ print/
1230784015.

## 2. Efisiensi dalam Sistem Hukum
Analisis  ekonomi  terhadap  hukum (The Economic Analysis of Law) ini  dimaksudkan  sebagai  sebuah pendekatan  ekonomi  terhadap  hukum  atau dengan  kata  lain  studi  kritis  terhadap  hukum  melalui  pendekatan  ekonomi (Critical Legal Studies with the antecedents of economic approach), yang umumnya dikenal sebagai “ Economic Analysis of Law ” muncul pertama kali melalui  pemikiran  utilitarianisme  Jeremy  Bentham  (1789),  yang  menguji secara  sistemik  bagaimana  orang  bertindak  berhadapan  dengan  insentif- insentif  hukum  dan  mengevaluasi  hasil-hasilnya  menurut  ukuran-ukuran kesejahteraan  sosial  (social welfare).  Pemikiran utilitarianisme  hukum Bentham  tersebut  tersebar  dalam  tulisan-tulisannya  berupa  analisis  atas hukum  pidana  dan  penegakannya,  analisis  mengenai  hak  milik  (hukum kepemilikan), dan ’substantial treatment ’ atas proses -proses hukum. Namun, pemikiran  ala  Bentham tersebut  terhenti  sampai  tahun  1960-an,  dan  baru kemudian  setelah,  Richard  Posner  (1972),  dengan  bukunya  yang  berjudul “ Economic  Analysis  of  Law ”  dan  penerbitan  “ Journal  of  Legal  Studies ”. Yaitu  adalah  suatu  pendekatan teori  hukum yang  menggunakan  metode ekonomi dan  hukum.  Ini  termasuk  penggunaan  konsep-konsep  ekonomi untuk  menjelaskan  efek  hukum,  untuk  menilai  mana  aturan-aturan  hukum ekonomi  yang  efisien. Begitu  banyaknya  perdebatan tentang hukum  yang terjadi  dalam  periode  masa  peningkatan  efisiensi  ekonomi.  Sebuah  sekolah hukum di Chicago menganggap teori ini memiliki aspek normatif, sehingga terdapat penggunaan analisis ekonomi sebagai mediator dalam mengevaluasi peraturan-peraturan  baru,  khususnya  dalam  pembuatan  undang-undang, tetapi sekolah hukum inipun melontarkan opini bahwa tidak sesederhana itu dalam  mengevaluasi  pembuatan  undang-undang  hanya  dengan  pendekatan ekonomi  semata,  akan  tetapi  melalui  seluruh  proses  yang  menyangkut pembuatan  undang- undang  yang  berdasarkan  asumsi:  ”pembuat  und ang- undang adalah orang yang benar- benar maksimal menggunakan rasionya”.
Sebuah perundang-undangan sangat memerlukan penafsiran- penafsiran  bahkan  bila  perlu  menggunakan  pengadilan/hakim  untuk menafsirkannya.  Menurut  Posner,  pengadilan mempunyai dwifungsi; pertama, menafsirkan perjanjian-perjanjian kelompok yang berkepentingan. Mengapa  kelompok  tersebut  bisa-bisanya  membubuhi  draft perundang- undangan; dan kedua, menyediakan pelayanan bagi masyarakat awam dalam memecahkan masalah yang diperdebatkan. Salah satu pentingnya pengadilan tidak  hanya  memberlakukan  peraturan  perundang-undangan  akan  tetapi menginterpretasikan undang-undang tersebut sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi ekonomi.
Pengadilan  Perikanan  adalah Pengadilan  Khusus di  lingkungan peradilan  umum yang  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus tindak pidana di bidang perikanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan  yang  diundangkan  pada  tanggal  6  Oktober  2004 merupakan  salah  satu  tonggak  perubahan  yang  mendasar  dari  suatu  proses penegakan  hukum  di  bidang  perikanan  melalui  Pengadilan  Perikanan  di Indonesia  yang  untuk  pertama  kali  dibentuk  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Dalam Pasal 71 ayat (2) dalam undang-undang  ini  diatur tentang Pengadilan  Perikanan  yang  merupakan pengadilan  khusus  yang  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  berada  pada  lingkungan  Peradilan Umum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi  pada  saat  itu  sebelum  undang-undang  ini  ada  mengalami  berbagai hambatan.  Untuk  itu  diperlukan  metode  penegakan  hukum  yang  bersifat spesifik yang menyangkut hukum materil dan hukum formil pada Pengadilan Perikanan.
Sebagai  lembaga  pengadilan,  Pengadilan  berkewajiban  menjawab langsung  problematika  yang  diajukan  masyarakat,  yaitu  harus  dijawab segera, lugas, tegas, dan tidak boleh diambangkan dalam satu bentuk putusan pengadilan.  Putusannya  pun  bisa  diterima  secara  nalar  di  kalangan  institusi kehakiman,  forum  ilmu  pengetahuan  hukum,  masyarakat  luas,  dan  para pihak  yang  berperkara.  Putusannya  perlu  kecermatan  sehingga  tidak berpotensi  untuk  dikoreksi atau  dibatalkan  oleh  jenjang  pengadilan berikutnya.  Putusannya  perlu  mencermati  agar  sejalan  dengan  doktrin  ilmu pengetahuan  hukum.  Pada  gilirannya,  putusan  itupun  wajib  memperhatikan tanggapan masyarakat luas, dan dalam lingkup yang spesifik juga tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu.
Contoh  analisis  ekonomi  atas  hukum  dalam  perundang-undangan  di Indonesia,  yang di  dasarkan  atas  prinsip  efisiensi  ekonomi  (economic efficiency).  Pemilihan  prinsip  efisiensi  ini  berdasarkan  pada  kemudahannya untuk  dipahami,  karena  tidak  memerlukan  rumusan-rumusan  teknis  ilmu ekonomi  atau  rumus  berupa  angka-angka.  Yang  menjadi  fokus  perhatian adalah  berkenaan  dengan  kemungkinan  munculnya  ketidakefisienan (inefficiency)  dari pembentukan,  penerapan, maupun  penegakan  hukum (enforcement)  dari  peraturan  perundang-undangan,  yaitu terhadap  tindak pidana  bidang  perikanan,  yang  mencakup  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  limpahan  perkara  pidana perikanan yang diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan tentang adanya tindak pidana  bidang  perikanan  kapal  ikan  asing  yang  melakukan illegal  fishing dengan locus di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  dapat terselesaikan  proses  pengadilan  memenuhi prinsip efisiensi yaitu  cepat, cermat,  dan  berbiaya  ringan,  sebagaimana  diamatkan  Undang-Undang Nomor  45  tahun  2009 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  30 tahun  2004 tentang Perikanan  yaitu  dengan  memperhatikan tanggal masuk
perkara dan tanggal putusan dimana  menurut  Pasal  80  ayat  (1), berbunyi sebagai berikut:
“Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan”.
Dengan locus ZEEI  sebagai  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  tindak pidana bidang perikanan yang telah diselesaikan menunjukkan terselenggaranya  kegiatan-kegiatan  dari  kedaulatan  sekaligus  merupakan pengejawantahan  daripada  kedaulatan  itu  sendiri.  Berdasarkan  konsepsi Zona Ekonomi  Eksklusif  UNCLOS  1982  melalui  Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1985  dan  Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1983 tentang Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  di  ZEEI  terdapat  dua  rezim  hukum  di perairan  di  atas  landas  kontinen  200  mil,  yaitu  perairan  Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil dari garis pangkal laut teritorial dan perairan di atas landas kontinen di luar 200 mil sebagai laut lepas. Disimpulkan bahwa perairan di atas  landas  kontinen  200  mil  yang  berhimpit  dengan  Zona  Ekonomi Eksklusif  adalah  perairan  zona  ekonomi  eksklusif.  Di  dalam  perairannya, dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya  yang  meliputi  kekayaan  hayati  dan non- hayati dan juga mineral. Sedangkan perairannya tetap merupakan laut lepas yang dapat dilalui oleh kapal-kapal dari semua negara.
Di  perairan di  atas  landas  kontinen  di  luar  200  mil  sesuai  dengan statusnya sebagai laut lepas, maka pengaturannya tunduk pada rezim hukum laut  lepas  yang  dapat  dinikmati  oleh  semua. Di perairan ini negara pantai memunyai hak berdaulat untuk  tujuan  eksplorasi  dan  eksploitasi  terhadap kekayaan negara-negara baik terhadap pelayarannya maupun sumber-sumber kekayaan  alam  hayati  maupun non-hayati  termasuk  sumber  mineral  di perairan  tersebut. Bagaimana  dengan kerugian negara akibat illegal  fishing oleh  kapal  ikan  asing  yang  lokusnya  adalah  di  ZEEI-WPP-RI  (Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia)  711  yang  wilayahnya  meliputi Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan.

## C. Penutup
Pengadilan  Perikanan  adalah Pengadilan Khusus di  lingkungan peradilan  umum yang  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus tindak  pidana  di  bidang perikanan.  Undang-Undang  Perikanan  merupakan salah  satu  tonggak  perubahan  yang  mendasar  dari  suatu  proses  penegakan hukum  di  bidang  perikanan  melalui  Pengadilan  Perikanan dengan menerapkan prinsip efisiensi.
Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau  rumus  berupa  angka-angka.  Yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah berkenaan  dengan  kemungkinan  munculnya  ketidakefisienan  (inefficiency)
dari pembentukan, penerapan maupun penegakan hukum (enforcement) dari peraturan  perundang-undangan,  yaitu terhadap  tindak  pidana  bidang perikanan,  yang  mencakup  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di sidang  pengadilan  terhadap  limpahan  perkara  pidana  perikanan  yang diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan tentang adanya tindak pidana bidang perikanan  kapal  ikan  asing  yang  melakukan illegal  fishing dengan locus di Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI)  dapat  terselesaikan  proses pengadilan  memenuhi prinsip efisiensi yaitu  cepat,  cermat,  dan  berbiaya ringan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Amsden,  1992. Industry  in  Poland Stuctural  Adjustment  Issues  and  Policy
Option, Paris  :  OECD  :  Centre  for  Co-operation  with  the  European Economic  in  Transsition,  Washington  DC;  OECD  Publisher  and Information Centre.
Bakarbessy,  Leonora, Klausula  Pilihan  Hukum  (  Choice  of  Law  )  dan Pilihan  Hukum  (  Choice  of  Forum  )  dalam  Transaksi  Bisnis Internasional, Yuridika, Vol, 14 No,1, Januari-Pebruari 1999.
Bureau of Industry Economic, Foreign Direct Invesment in APEC: A Survey of  the  Issues,  Report  95/21,  Canbera:  Australian  Governement Publishing Service, November 1995.
Cillis,  Malcolm,  et,  al., Economic  of  Development,  4 th ,  New  York  :  W,W Norton, 1996, dalam : Theodore H, Moran, Foreign Direct Invesment and Development : The New Policy Agenda for Developing Countries and  Economic  in  Transition,  Institute  For  International  Economic, Washington DC, Desember 1998.
Grabowski,  1996. Development  Economic, Cambridge  Mass,  Blackwell
Business, USA.
Grant,  Alastair  B.,  1996. General  Summary  of  the  Coal  Development, disusun  dalam Mining  in  Indonesia:  Fifty  Years  Development,  1945- 1995,  Indonesian  Mining  Association,  editor:  Marangin  Simatupang, Soetaryo Sigit, Beni N, Wahju.
HS,  Salim, 2010. Hukum  Pertambangan  Indonesia,  Cetakan  Kelima,
Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
J,  Atkinson, 1995. APEC-Winner  and  Losers,  Dossier  34,  Canberra: Australian Council for Overseas Aid.
Juwana,  Hikmahanto, Kepastian  Hukum  di  Sektor  Pertambangan  Pasca Disahkannya  UU Minerba,  (Makalah  disampaikan  pada  Seminar
Hukum  Online,  UU  Minerba:  Nasionalisasi atau  Privatisasi), Jakarta, Garuda Hotel Niko, 21 Januari 2009. Krueger, 1990. Government Failures In Development, Journal of Economic Pers-pective 493.
Linnan,  David  K.,  2006. Insolvency  Law  and  Institutions  in  Indonesia,  in
Insolvency Law in East Asia, ed, Tomasic Roman England: Ashgate.
Mangkusubroto, Kuntoro,  1996. Mikneral Development  and  Investment
Policy  in Indonesia,  disusun  dalam  Mining  in  Indonesia:  Fifty  Years development,  1945-1995,  Indonesian  Mining  Association,  editor:
Marangin, Soetaryo Sigit, Beni N, Wahyu. Mertokusumo, Sudikno, 2002. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. OECD. Economic  Assessment  of  Indonesia  2008  (OECD,  2008)  Asian
Development Bank.
Roth,  A.,  1949. The  Minimum  Standard  of  International  Law  Applied  to Aliens.
Rueschemeyer,  and  Evans,  1992. The  State  and economic  Transformation Toward  and  Analysis  of  the  Conditions  Underlying  Effective Interventing dalam L. Putterman and D. RUeschemyer (eds) State and Market in Development, Lynne Riener Publisher, Boulder.
Saleng, Abrar, 2004. Hukum Pertambangan, Yogyakarta: UII Press. Sigit, Sutaryo, 1996. Mining in Indonesia 1945-1995, disusun dalam Mining in Indonesia: Fifty Years development, 1945-1995, Indonesian Mining Association, editor: Marangin, Soetaryo Sigit, Beni N, Wahyu.
Smith, D,N., 1992. Foreign Invesment in National Resources : What Can Go Wrong,  29  dalam HP  Kee  et,  Al,  (eds)  Current  Developments  in
International Invesment Law, Butterworth.
Sutedi,  Adrian, 2011. Hukum  Pertambangan,  Cetakan  Pertama,  Jakarta: Sinar Grafika.
Trebilcock,  Michael  J.,  “ Law  and Economics ”  The  Dalhousie  La  Journal, vol, 16, no, 2 (Fall 1993) dalam A,M, Tri Anggraini, 2003, Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak  Sehat  : Perse  Illegal  atau Rule of Reason, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Weber, Max, Die  Protestantische  Ethik  und  der  'Geist'  des  Kapitalismus (1905)  diterjemahkan  oleh Talcott  Parsons, The  Protestant  Ethic  and the Spirit of Capitalism (New York: Dover Publications, 2003) David M,  Trubek,  “ Max  Weber  on  Law  and  the  Rise  of  Capitalism ”, Wisconsin Law Review 3 (1972).
Usman, Syaikhu., 2001,  et,  al., Regional  Autonomy  and  the  Business Climate:  Three  Kabupaten  Case  Studies  from  North  Sumatra
Indonesia: SMERU.
R, Vernon., International  Invesment  and  International  Trade  in  Product Cycle; 2 Quarterly Journal of Economics, 1966, Vol, 80.
World Bank, 1997. Global Development Finance, Washington.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang tentang Penanaman  Modal.  UU  No.  25,  LN  No.  67  Tahun 2007, TLN No. 4724, Undang-undang tentang Penanaman  Modal  Asing.  UU  No.  1,  LN  No.  125
Tahun 1967, TLN No. 4437,
Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pertambangan,
Undang-Undang  No.  11  Tahun  1967  LNth.  1967  No.  22  TLN.  No. 4959.
Undang-Undang tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, Undang-
Undang No. 4 Tahun 2009 LN th. 2009 No. 22 TLN. No. 4959.
Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. UU No. 32, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  32  Tahun  1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, LN th. 1969 No.60 TLN. No.2916
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.  22  Tahun  2010 tentang
Wilayah Pertambangan, LN th. 2010 No.28 TLN. No.5110
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  No.  29  Tahun  2004 tentang
Penyelenggaraan  Penanaman  Modal  Asing  dan  Penanaman  Modal
Dalam  Negeri  Melalui  Sistem  Pelayanan  Satu  Atap,  tanggal  12  april 2004
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia, tentang Ketentuan  Pokok
Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan,  Batubara,  Nomor  75
Tahun 1996, tanggal 25 September 1996

## C. Internet
Richard A. 2007. Posner, Economic, Analysis of Law, 7 th ed. Wolters Kluwer Law  &  Business. David  D.  Friedman,  Law  and  Economics  [artikel online] diakses 27 dari http://www.econlib.org/library/Enc1/LawandEconomics.html Romli  Atmasasmita, pada  Seminar  Nasional  “ Peran  Hakim  dalam meningkatkan  Profesionalisme  Hakim  Menuju  Peradilan  Yang Agung ”,  di selenggarakan  IKAHI  dalam  rangka  Ulang  Tahun  IKAHI ke 59 Tanggal 25 April 2012 St Laksanto Utomo, Menyoal Eksekutorial Hak Tanggungan [artikel online] (Antara  News,  1  Januari  2009,  diakses  3  April  2010)  dari http://www.antara.co.id/print/1230784015
D. Lain-lain
Charles  Himawan, “Hukum  Macet  Penyebab  Utama  Kredit  Macet” KOMPAS, 5 dan 6 Agustus 1993,
Clifford  Chance  &  Mochtar  Karuwin  Komar, New  opportunities  for  coal mining investment in Indonesia, Client Briefing, September 2009.