## UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR MITRA KERJA DALAM PROSES LAYANAN CASH ON DELIVERY (COD)
Febronia Juniati Sanjaya 1 , Krisnadi Nasution 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : sanjaya.febronia888@gmail.com, krisnadi@untag-sby.ac.id
Abstrak
Saat ini, transaksi jual beli dapat dilakukan secara jarak jauh atau online , seperti dalam aplikasi Grab. Meskipun dilakukan secara online, pembayaran dalam transaksi jual beli melalui Grab dapat dilakukan secara tunai ketika barang telah diterima oleh pembeli, yaitu melalui layanan Cash On Delivery (COD). Dalam  transaksi  pada  aplikasi  Grab  tersebut,  mitra  kerja  Grab  berperan  menjadi  kurir  untuk mengirimkan barang dari penjual ke pembeli. Sistem COD dalam transaksi online memiliki keabsahan yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang menyatakan , “ jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar ” . Transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, kurir yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli menjadi pihak yang seringkali dirugikan karena tidak memiliki perlindungan, baik mengenai keselamatan kerja atau jaminan sosial, khususnya pada sistem COD. Sehingga, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui kedudukan  kurir dalam  transaksi  jual  beli online secara  hukum  dan  mengetahui perlindungan yang didapatkan kurir secara hukum ketika terjadi kasus di mana pembeli wanprestasi dan  menolak  pembayaran  secara  COD  atas  barang  yang  ia  pesan  secara online .  Berdasarkan  hal tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan seperti, “ 1. Bagaimana hubungan hukum antara kurir grab  dengan  berbagai  pihak?; dan  2.  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  kurir  grab  dalam transaksi  online  dengan  menggunakan  sistem  COD ?”. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis menggunakan  sebuah  metode  yang  disebut  sebagai  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research ).  Metode  tersebut  dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  literatur  dari  sumber  data sekunder,  seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku,  dan  penelitian  lainnya  di  bidang  hukum. Dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  pendekatan,  seperti  perundang-undangan  ( statute approach ),  konseptual (conceptual  approach ),  dan  kasus (case  approach ).  Hasil  dari  penelitian  ini menyatakan bahwa kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam hal menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapatkan dari pihak penjual, untuk selanjutnya dikirimkan kepada pembeli dan kemudian menerima pembayaran atas barang yang telah dikirimkan dengan disertai asas itikad  baik.  Sehingga,  kurir  seharusnya  mendapatkan  perlindungan  dari  segi  hukum  yang  berupa penjaminan keselamatan dan jaminan sosial, khususnya pada sistem COD.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, kurir, Cash On Delivery , Belanja Online .

## Abstract
At  this  moment,  business  transactions  can  be  done  remotely  or  online,  such  as  through  the  Grab application. Even though it is done online, payment for business transactions through Grab can be paid in cash when the goods have been received by the buyer, called the Cash On Delivery (COD) service. In business transactions through the Grab application, Grab partners act as couriers to deliver goods from sellers  to  buyers.  The  COD  system  in  online  transactions  has  the  validity  regulated  in  Pasal  1458 KUHPerdata which states that, "sales and purchases are considered to have occurred between the two parties when the word agree has been reached regarding the goods and prices, even though the goods have not been delivered and the price has not been paid". The transaction creates a legal relationship between two or more legal subjects, and creates rights and obligations that must be met by all parties involved.  However,  couriers  who  act  as  intermediaries  between  sellers  and  buyers  are  often
disadvantaged because they do not have protection, either regarding work safety or social security, especially in the COD system.  Thus, the purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  legal  position  of couriers in online business transactions and to find out the protection that the courier gets legally when there is a case where the buyer defaults and refuses to pay in the COD system for the goods he ordered online. Based on this, several problems were formulat ed, such as, “1. What is the legal relationship between Grab couriers and various parties?; and 2. What is the legal protection for Grab couriers in online transactions  using the COD system?”.  The  research  conducted  by  the  author  uses  a  method known as normative legal research. This method is carried out by conducting a literature review from secondary data sources, such as laws and regulations, books, and other research in the field of law. In this research, there are several approaches, such as statutory approach, contextual approach, and case approach. The results of this study state that the courier is a substitute party for the company in terms of exercising the authority to deliver goods obtained from the seller, to then be sent to the buyer and then receive payment for the goods that have been sent accompanied by the principle of good faith. Thus, couriers should receive protection from a legal perspective in the form of safety guarantees and social security, especially in the COD system.
Keywords : Legal Protection, courier, Cash On Delivery, Online Shopping.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia tersebar menjadi dari 38 provinsi, sehingga diperlukan media massa untuk  pemerataan  penyebaran  informasi  yang  ada.  Saat  ini,  perkembangan  media  massa memberikan  pengaruh  yang  cukup  signifikan  terhadap  sektor  perekonomian  Indonesia. Perkembangan dari media massa tersebut juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi,  khususnya  internet  (interconnected-networking).  Internet  menjadi  sebuah  batu lompatan perkembangan teknologi informasi yang mampu memberikan perubahan atas cara pandang  manusia,  khususnya  pada  sektor  ekonomi  dan  bisnis,  baik  secara  lokal  maupun global.  Dengan  adanya  internet,  transaksi  bisnis  yang  sebelumnya  dilakukan  secara konvensional, kini dapat dilakukan secara  online dari lokasi masing-masing. Perkembangan tertinggi yang telah dicapai oleh teknologi informasi adalah gadget.
Kemudahan yang paling signifikan karena adanya internet adalah kemudahan mencari informasi dan berkomunikasi. Melalui gadget yang terhubung ke internet, pengguna dapat menjelajah  (browsing),  melakukan  pencarian  data  dan  berita,  mengirim  pesan  melaui berbagai  fitur  pesan  media  sosial,  berkomunikasi  melalui  media  sosial,  hingga  melakukan kegiatan perdagangan atau bisnis. Transaksi bisnis atau jual beli yang dilakukan secara virtual atau online melalui internet disebut sebagai electronic commerce atau singkatan E-commerce (Kurniawan, 2016).
Pada  kemajuan  teknologi  informasi  dan  internet  (interconnection  network),  setiap orang  dapat  melakukan  transaksi  bisnis  atau  jual  beli  tanpa  terhalang  batas  wilayah  antar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
negara. Sebab, mereka tidak perlu mendatangi lokasi toko secara langsung untuk melakukan pembelian  dan hanya  perlu mengunjungi  platfor  e-commerce.  E-commerce  adalah  sebuah platform  yang  memberikan  wadah  bagi  para  penjual  dan  pembeli  secara  online,  di  mana platform  ini  juga  menyediakan  berbagai  metode  pengiriman  dan  pembayaran.  Dengan bantuan e-commerce, penjual dan pembeli dapat dihubungkan melalui kurir yang bertugas untuk mengirimkan barang mereka. Salah satu e-commerce yang cukup familiar bagi rakyat Indonesia  adalah  Grab,  yang  terdiri  dari  berbagai  layanan,  seperti  GrabBike  (ojek  online dengan  motor),  GrabCar  (ojek  online  dengan  mobil),  GrabFood  (pesan  antar  makanan), hingga GrabExpress (pengiriman barang). Pada layanan yang disediakan oleh Grab tersebut, metode pembayaran yang disediakan untuk membayar layanan terdiri dari 2 cara, yaitu non tunai (menggunakan dompet digital OVO) dan tunai (Cash On Delivery (COD)). Pembayaran non tunai akan langsung dibayarkan saat memesan layanan, sedangkan COD akan dibayarkan saat barang sudah sampai ke tangan pembeli.
Sistem pembayaran COD merupakan metode pembayaran yang paling sering dipilih oleh  pengguna  Grab.  Sistem  COD  tentu  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  dibandingkan dengan  metode  pembayaran non  tunai. Kelebihan dari sistem  COD adalah  kemudahannya karena tidak memerlukan perantara rekening bank atau dompet digital dan memberikan rasa aman bagi para pembeli karena mereka baru akan membayar ketika barang sudah mereka terima, sehingga risiko penipuan pun dapat diminimalisir. Namun, kemudahan tersebut tidak disertai  dengan  edukasi  yang  tepat,  sehingga  menimbulkan  kekurangan.  Contoh kekurangannya adalah pembeli yang mendapatkan barang berbeda dengan yang disepakati, tetapi ia justru melimpahkan kekecewaannya kepada kurir dengan cara tidak mau membayar pesanannya. Padahal, kurir hanya berperan sebagai perantara dan seharusnya pembeli tetap membayar pesanannya tersebut.
Transaksi jual beli online telah diatur oleh Pasal 1458 KUHP, di mana pasal tersebut berbunyi ,  “jual -beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua belah  pihak  ketika  telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum  dibayar”. Sehingga,  transaksi  jual  beli  online  yang  difasilitasi  oleh  e-commerce memenuhi kesepakatan apabila pembeli menekan tombol “buat pesanan” atau “checkout”, dan bersedia untuk melakukan pembayaran atas barang yang mereka pesan tersebut beserta dengan biaya pengirimannya. Ketika kesepakatan tersebut terpenuhi, maka muncul hak dan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
kewajiban  yang  dimiliki  penjual  dan  pembeli.  Apabila  pembeli  menolak  melakukan pembayaran atas pesanannya yang menggunakan sistem COD, maka hal tersebut justru akan merugikan pihak kurir yang hanya menjadi perantara.
Transaksi jual beli online tentunya turut mempengaruhi pola perilaku rakyat Indonesia dalam melakukan transaksi di sektor perekonomian. Segala kelebihan dan kekurangan dari transaksi  online  memerlukan  perhatian  khusus  untuk  membuatnya  mampu  memberikan kesejahteraan bagi penjual, pembeli, dan kurir. Seluruh pihak yang terlibat hendaknya dapat berpartisipasi dan berkolaborasi untuk melakukan transaksi online yang mampu memberikan jaminan  keamanan,  manfaat,  dan  kemudahan  pada  pembayaran  non  tunai.  Selain  itu, diperlukan  kajian  mendalam  terkait  hubungan  antar  seluruh  pihak  yang  bersangkutan  di dalam e-commerce secara hukum. Sebab, hubungan dari segi hukum membantu penjaminan atas pemenuhan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang ada di dalam e-commerce.
Adapun  fokus  penelitian  yang  diambil  penulis  adalah  sistem  penggunaan  sistem layanan  COD,  yang  menjadi  alternatif  pembayaran  secara  tunai,  yang  disediakan  oleh perusahaan, dan membutuhkan pihak ketiga sebagai perantara untuk melakukan pengiriman atau  yang  biasa  disebut  kurir.  Penggunaan  metode  pembayaran  COD  merupakan  sistem pembayaran  yang  lebih  sering  dipilih  oleh  pembeli  karena  dapat  meminimalisir  risiko penipuan. Namun, kurangnya edukasi atas sistem COD justru dapat merugikan kurir. Hal ini dikarenakan kurir seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pembeli dengan alasan  pesanannya  tidak  sesuai  dengan  keinginannya,  padahal  jika  dilihat  kembali  kurir hanyalah sebagai pihak ketiga yang tidak mempunyai tanggung jawab terkait dengan kondisi barang  pemesanan  yang  dilakukan  oleh  pembeli.  Fakta  hukum  juga  menyatakan  bahwa pembeli  seringkali  menolak  untuk  melakukan  pembayaran  atas  barang  yang  dipesannya dengan sistem COD. Selain itu, hubungan kemitraan antara perusahaan e-commerce dan kurir bersifat  semu,  karena  belum  mampu  untuk  menjamin  hak-hak  kurir,  memberikan perlindungan  hukum,  yang  memang  belum  dapat  diberikan  karena  tidak  adanya  payung hukum atas transaksi online yang menggunakan sistem COD.
Berdasarkan pemaparan tersebut, adapun hal yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana  upaya  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pihak  pemerintah  dan  e- commerce  bagi  mitra  Grab  selaku  kurir  pada  transaksi  online  dengan  sistem  pembayaran COD, dan bagaimana kedudukan kurir sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
menangani kasus hubungan kemitraan serta untuk mendapatkan kejelasannya. Adapun judul dari  penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  adalah  “Upaya  Perlindungan  Hukum  Bagi Kurir M itra Kerja dengan Sistem Layanan Cash On Delivery (COD)”.

## TUJUAN PENELITIAN
Ditinjau  melalui  permasalahan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  penulisan  artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  upaya  pengaturan  atas  perlindungan  hukum  bagi  mitra  kerja grab yang menjadi kurir dalam sistem Cash On Delivery (COD).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai penelitian hukum normatif ( normative legal research ), melalui studi literatur dari sumber data sekunder, seperti peraturan  perundang-undangan,  buku,  dan  penelitian  lainnya  tentang  hukum.  Dalam penelitian  ini,  terdapat  beberapa  pendekatan,  seperti  perundang-undangan  ( statute approach ), konseptual (conceptual approach ), dan kasus (case approach ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Metode  pembayaran  dengan  sistem  COD  merupakan  salah  satu  strategi  yang digunakan  oleh  para  e-commerce  utnuk  menarik  minat  masyarakat  Indonesia  dalam melakukan transaksi jual beli online. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang  belum  memiliki  rekening  bank  atau  dompet  digital  karena  alasan  tertentu,  sehingga sistem COD mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank  atau  dompet  digital  tersebut  dalam  melakukan  transaksi  jual  beli  online.  Umumnya, sistem  COD dilakukan  oleh penjual dan pembeli secara langsung  apabila sedang berada  di lokasi  yang  dapat  dijangkau  oleh  keduanya.  Namun,  apabila  penjual  atau  pembeli berhalangan  untuk  bertemu  secara  langsung,  maka  sistem  COD  dapat  dilakukan  melalui perantara kurir. Ketika barang tersebut telah diterima oleh pembeli, baru lah pembeli dapat melakukan  pembayaran  kepada  pihak  penjual  yang  mengantar  atau  kepada  kurir  selaku perantara.
Sistem pembayaran COD menjadi pilihan banyak pembeli karena berbagai kemudahan dan  minimnya  risiko  yang  akan  menimpa  pembeli.  Beberapa  kemudahan  yang  didapatkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
melalui  sistem  COD  adalah  pembeli  tidak  perlu  keluar  rumah  untuk  melakukan  transfer di Automation Teller Machine (ATM) dan mampu melihat kondisi banyak secara nyata sebelum melakukan pembayaran, sehingga risiko penipuan pun semakin minim.
Cita  Serfiani  dalam  bukunya  mendefinisikan  sistem  COD  sebagai  sebuah  transaksi antara penjual dan pembeli, di mana terjadi kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli di suatu  tempat, dengan  pembayaran  secara  tunai  yang  akan  dilakukan saat pihak  penjual dan  pembeli  tersebut  bertemu  secara  langsung.  Sistem  COD  memungkinkan  para  pembeli untuk  menghindari  penipuan  dari  pihak  penjual,  khususnya  pada  barang  dengan  nilai ekonomi tinggi (Febrian, 2021).
Sistem  COD  membuat  pembeli  dapat  melakukan  pembayaran  ketika  barang  yang dibeli  atau  dipesan  telah  sampai  di  alamat  pengiriman  yang  telah  ditentukan  atau  telah diterima  oleh  pembeli.  Oleh  karena  itu,  pada  saat  menggunakan  sistem  COD,  penjual  dan pembeli  harus  berada  di  kondisi  yang  siap  untuk  mengirim  dan  menerima  barang,  ketika jadwal  pengiriman  telah  ditentukan.  Hal  ini  dikarenakan  meskipun  transaksi  jual  beli dilakukan secara online, tetapi pembayaran dalam COD tetap dilakukan secara tunai antara penjual dan pembeli, terlebih lagi saat menggunakan kurir sebagai perantara. Sistem COD ini sedikit memberikan kerumitan karena menggabungkan antara transaksi jual beli online dan pembayaran  secara  offline.  Sehingga,  unsur  kenyamanan  yang  menjadi  poin  utama  dalam transaksi jual beli online tidak dapat tercapai. Namun, masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam  melakukan  pembayaran  dengan  sistem  COD,  karena  mereka  hendak  memastikan kesesuaian  produk  yang  mereka  beli  atau  pesan  sebelum  memutuskan  untuk  melakukan pembayaran.
Pembayaran dengan sistem COD membuat kurir hanya berperan sebagai pihak yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketidaksesuaian antara barang yang dikirimkan oleh penjual melalui kurir  dengan  barang  yang  dibeli  atau  dipesan  oleh  pembeli,  maka  hal  tersebut  menjadi tanggung jawab pihak penjual, bukan kurir. Sebab, kurir hanya menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, yakni mengirimkan barang dari penjual ke pembeli dan menerima pembayaran atas barang yang dikirimkannya tersebut.
Transaksi  jual  beli  online  yang  menggunakan  sistem  pembayaran  COD  termasuk  ke dalam perjanjian elektronik karena dapat terlaksana akibat perjanjian yang telah disepakati
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut telah diatur sedemikian rupa pada Pasal 1233 KUHP yang menyatakan bahwa, “tiap -tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang- Undang”.  Perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  tersebut  selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak. Ketentuan ini juga diperkuat  oleh  Pasal  1313  KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa,  “suatu  perjanjian  adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain a tau lebih”. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Subekti, yang di mana ia mendefinisikan perjanjian  sebagai  sebuah  kejadian  yang  melibatkan  pembuatan  janji  antara  satu  orang dengan orang lainnya (Subekti, 2001).
Penjelasan  yang  telah  dituangkan  di  dalam  pasal-pasal  di  atas  memberikan  sebuah kesimpulan  bahwa  perjanjian  merupakan  suatu  hubungan  antar  seseorang  dengan  orang lainnya,  di  mana  hubungan  tersebut  membentuk  ikatan  dan  hubungan  hukum  bagi  kedua belah pihak.  Hubungan hukum  tersebut selanjutnya  menghasilkan hak-hak dan  kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat terkait dengan hal-hal yang mereka sepakati bersama.
Grab  merupakan  platform  jual  beli  online,  tetapi  mereka  lebih  dulu  dikenal  akan layanan transportasi online. Perumusan kebijakan dan perjanjian kemitraan atas transportasi online telah diatur sedemikian rupa di dalam  Pasal 1338 jo 1320. Kebijakan dan perjanjian tersebut  disahkan  dan  diberlakukan  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Perjanjian tersebut harus disesuaikan dengan Pasal 1320 KUHPerdata untuk mengetahui keabsahannya. Dengan demikian, hal-hal yang terkandung di dalam perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan keadilannya. Hal tersebut juga harus diterapkan ke dalam penggunaan aplikasi Grab sebagai penyedia transaksi online.
Sebuah perjanjian akan dinyatakan sah setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ada, antara lain:
1. Kesepakatan antara seluruh pihak yang terikat di dalam perjanjian
Dalam  transaksi  jual  beli online melalui  aplikasi  Grab,  terdapat  perjanjian  yang disepakati oleh penyedia layanan jasa dan kurir Grab. Perjanjian yang telah disepakati tersebut selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Perjanjian yang telah disepakati tersebut juga menjadi permulaan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
dari kemunculkan hubungan hukum yang wajib untuk dipatuhi oleh seluruh pihak yang telah menyatakan sepakat dengan perjanjian tersebut.
2. Kecakapan untuk menciptakan suatu ikatan dalam perjanjian
Perjanjian yang nantinya perlu disepakati oleh kurir yang berasal dari mitra kerja Grab dan  perusahaan  jasa  memerlukan  kecakapan  untuk  membantu  mewujudkan kesepakatan tersebut. Salah satu bentuk kecakapan yang diperlukan adalah perekrutan calon  kurir  dari  mitra  kerja  Grab  yang  telah  terbukti  identitasnya  melalui  KTP  (Kartu Tanda  Penduduk),  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi),  dan  SKCK  (Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian). Persyaratan administrasi tersebut dapat dimiliki oleh WNI (Warga Negara Indonesia)  yang  telah  mencapai  usia  17  tahun  dan  terbebas  dari  catatan  kriminal. Setelahnya,  perusahaan  jasa  dapat  melakukan  pengecekkan  dan  pendaftaran  terkai validitas dari persyaratan tersebut.
3. Suatu pokok persoalan tertentu
Sebuah perjanjian memiliki objek yang dijanjikan bagi kedua belah pihak, entah berupa benda maupun jasa. Dalam transaksi jual beli online melalui aplikasi Grab, mitra kerja Grab  selaku  kurir  dan  perusahaan  jasa  memiliki  objek  yang  mereka  janjikan,  yaitu penyediaan jasa layanan secara online . Dalam perjanjian ini, kurir dari Grab berperan sebagai seorang perantara, untuk mengantarkan barang yang telah dibeli atau dipesan oleh pembeli dari penjual.
4. Suatu sebab yang halal
Perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  tentu  memiliki  tujuan  yang hendak  dicapai.  Salah  satu  unsur  dari  tujuan  yang  hendak  dicapai  melalui  perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Hal ini telah terdefinisikan dan dibatasi dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang -undang, atau  apabi la  berlawanan  dengan  kesusilaan  baik  atau  ketertiban  umum” .  Perjanjian yang disepakati oleh kurir Grab dan perusahaan jasa tentu bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini, kurir Grab mendapatkan keuntungan berupa upah dari barang yang telah mereka antarkan dari penjual ke pembeli, di mana upah tersebut dibayarkan oleh pembeli atas barang pesanan mereka.
Sehingga, isi dari perjanjian yang nantinya akan disepakati bersama perlu disesuaikan dengan suatu sebab yang halal, antara lain:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
a. Telah  sesuai  dan  tidak  melanggar  ketentuan  yang  ada  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Telah  sesuai  dan  tidak  melanggar  kaidah  dan  norma  hukum  yang  berlaku  di kehidupan bermasyarakat.
c. Telah sesuai dan  tidak  melanggar  ketertiban umum  dan  norma  kesusilaan  yang dianut oleh negara Indonesia.
Dengan  demikian,  maka  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  yang  menyatakan  bahwa perjanjian yang halal adalah perjanjian yang telah menyesuaikan dengan persyaratan dalam kesepakatan dan kecakapan hukum. Apabila secara subjektif persyaratan tersebut tidak dapat terpenuhi,  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  atas  nama  hukum.  Lalu,  ketika  persyaratan tersebut  tidak  dapat  terpenuhi secara objektif,  maka  perjanjian  tersebut  dapat mengalami pembatalan melalui pengadilan atau dibatalkan ketika pihak kurir Grab atau perusahaan jasa melakukan penarikan diri dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
Sistem pembayaran COD terkadang tidak membuahkan hasil yang baik. Hal tersebut terjadi ketika barang yang dikirimkan oleh kurir tidak sesuai dengan barang yang disepakati dengan penjual. Namun, kurir hanya berperan sebagai perantara, sehingga ia tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kurir berkedudukan sebagai pemberi layanan secara berkala, di mana mereka menerima kuasa pengiriman dari perusahaan e-commerce dalam hal pengiriman  barang.  Hal  tersebut  tertuang  di  dalam  Pasal  1601  KUHPerdata  selaku  unsur penyimpan  ( bewargeving )  dan  unsur  pemberian  kuasa  (l astgeving ).  Ketika  pembeli menghadapi situasi yang menyebabkan ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dijanjikan,  maka  ia  tetap  berkewajiban  untuk  menerima  dan  melakukan  pembayaran  atas barang  tersebut.  Selanjutnya,  pembeli  dapat  melakukan  konfirmasi  dan  negosiasi  kepada penjual  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  tersebut.  Terlebih  saat  ketidaksesuaian tersebut  tidak  dilakukan  oleh  kurir  dengan  sengaja  atau  lalai  (Grace  Evelyn  Pardede  and Ferdinand Sujanto, 2021).
Sistem  pembayaran  COD  memberikan  kekuasaan  bagi  kurir  untuk  melakukan pengiriman  dan penerimaan pembayaran dari pembeli.  Hal  tersebut  dikarenakan  transaksi online tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Sehingga, hal tersebut telah sesuai Pasal 1385 KUHP yang menyatakan bahwa, “pembayaran harus dilakukan kepada si  berpiutang  (penjual)  atau  kepada  seseorang  yang  dikuasakan  olehnya  (kurir)”.  Apapun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
bentuk transaksi jual beli, baik secara konvensional maupun online, pihak penjual (atau kurir yang  mendapatkan  kuasa)  dan  pembeli  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi. Pembeli  berhak  untuk  mendapatkan  barang  yang  sesuai  dengan  kesepakatan,  sehingga  ia wajib  untuk  membayar  atas  barang  yang  ia  terima  tersebut  (Salomo  Kevin  Davian Simanjuntak, 2019). Hak yang dimiliki oleh pembeli selaku konsumen tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen memiliki:
a. “H ak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa.
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan.
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya ” .
Sedangkah kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen harus:
a. “Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petun juk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli atau jasa
c. Membayar harga pembeli sesuai dengan yang telah disepakati
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  secara  patut  apabila  timbul  sengketa  dari proses jual beli tersebut” .
Selain  pembeli,  penjual  (atau  kurir  yang  diberikan  kuasa)  juga  memiliki  hak  dan kewajiban. Hak tersebut dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:
a. “ Penjual berhak untuk menerima hasil pembayaran yang sesuai terhadap barang/jasa yang telah dilakukan pembelian oleh konsumen.
b. Penjual berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, apabila dalam suatu kondisi konsumen tidak beritikad baik saat melaksanakan transaksi jual beli.
c. Penjual berhak untuk membela diri secara patut jika terjadi sengketa konsumen dan penjual.
d. Penjual  berhak  untuk  dilakukan  rehabilitasi  nama baiknya,  jika  pada suatu  keadaan hukum  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh  barang/jasa  yang  menjadi  obyek jual beli ”.
Sedangkan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  penjual  (atau  kurir  yang  diberikan kuasa)  telah  dituangkan  dalam  Pasal  7  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa penjual harus:
a. “Beritikad baik saat melakukan usahanya.
b. Memberikan  informasi  yang  sesuai,  jelas,  dan  jujur  tentang  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau  jasa  serta  memberikan serta  menjelaskan  penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan dan memberikan pelayanan pada konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin  kualitas  barang  dan  atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan dengan didasarkan pada ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberikan  uji  coba  kepada  konsumen  untuk  menguji  dan  atau  mencoba  barang dan/atau jasa serta memberi jaminan dan atau garansi terhdap barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
f. Memberi  kompenasasi,  ganti  kerugian,  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  memakai,  dan  pada  memanfaatkan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
g. Memberikan kompenisasi, ganti kerugian, dan/atau mengganti kerugian jika barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  konsumen  tidak  sesuai  pada perjanjian”.
Transaksi jual beli online memiliki subjek yang sama dengan jual beli konvensional, di mana  penjual  dan  pembeli  merupakan  subyek  utama  dalam  transaksi  tersebut.  Selain  itu, perjanjian yang disepakati dalam transaksi online terdiri dari 2 jenis subyek, yakni seorang manusia atau badan hukum yang berkewajiban atas sesuatu, dan manusia atau badan hukum lainnya  yang  memiliki  hak  untuk  menerima  pelaksanaan  kewajiban  dari  pihak  pertama. Adapun obyek dari transaksi online ini adalah barang dan/atau jasa yang dipilih oleh pembeli melalui dunia maya, bukan secara langsung.
Transaksi jual beli online dan konvensional memang memiliki beberapa persamaan. Namun,  transaksi  jual  beli  online  mempunyai  beberapa  ciri  khusus  atau  spesifik,  yang membedakannya  dengan  transaksi  jual  beli  konvensional.  Ciri-ciri  tersebut  antara  lain,  a) tidak dilakukan menggunakan dokumen tertulis (paperless); b) tidak terbatas jarak atau lokasi geografis (borderless); dan c) tidak perlu bertatap muka. Transaksi jual beli online termasuk ke dalam transaksi digital atau elektronik, yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Ayat  tersebut menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik l ainnya”.
Transaksi jual beli online yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut  menimbulkan  adanya  perjanjian  yang  disepakati  bersama-sama  oleh  penjual  dan pembeli. Perjanjian dalam transaksi jual beli online telah dituangkan dalam KUHPerdata, yang juga  menjadi  salah  satu  hasil  penerapan  teknologi  informasi  yang  berupa  e-commerce, sebagai platform untuk melangsungkan transaksi jual beli online tersebut.
Pasal 3 dan Pasal 17 Ayat (2) UU ITE mengharuskan transaksi online yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menjunjung tinggi itikad yang baik selama transaksi tersebut berlangsung,  di  mana hal  tersebut  juga diperjelas dalam  Pasal  1338  KUHP.  Pasal  3  UU  ITE menyatakan  bahwa,  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik dilaksanakan  berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  itikad  baik,  dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa itikad baik adalah salah satu landasan dalam transaksi jual beli online. Selain itu, Pasal 45 Ayat (2)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
PP PTSE juga menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak  harus  memperhatikan:  a.  itikad  baik;  b.  prinsip  kehati-hatian;  c.  transparansi;  d. akuntabilitas,  dan  e.  kewajaran ” .  Dengan  memenuhi  asas  itikad  baik  tersebut,  maka  nilai kejujuran dan kepatuhan dalam memenuhi tujuan bersama dapat tercapai. Khususnya pada transaksi online yang menggunakan sistem COD. Dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kurir Grab dan perusahaan jasa, telah terdapat pengaturan terperinci terkait bagaimana prosedur atau mekanisme dari transaksi jual beli online, di mana hal ini juga merujuk kepada pemenuhan hak dan kewajiban dari kurir Grab selaku perantara yang mengantarkan barang dari penjual ke pembeli. Kurir juga berhak untuk menerima pembayaran dari pembeli atas barang  yang  telah  ia  kirimkan.  Adanya  peraturan  terkait  prosedur  atau  mekanisme  sistem pembayaran  COD  dalam  transaksi  jual  beli  online  bertujuan  untuk  memberikan  kesadaran kepada pembeli terkait hak dan kewajiban yang dimiliki olehnya dan juga para kurir. Hal ini untuk meminimalisir risiko kerugian yang sering dialami oleh kurir ketika pembeli tidak mau melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan dan dikirimkan kepadanya.
Asas itikad baik dapat  tercapai apabila nilai kejujuran yang terkandung di dalamnya dapat terpenuhi. Nilai kejujuran akan mengarahkan transaksi jual beli online untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dikarenakan seluruh pihak yang terlibat menjunjung tinggi itikad baik dan kepatutan, serta dengan mengacu terhadap apa yang layak untuk diikuti dan yang layak untuk  tidak  diikuti,  khususnya  pada  transaksi  jual  beli  online  yang  menggunakan  sistem pembayaran COD.
Itikad baik menjadi salah satu unsur utama dalam melangsungkan transaksi jual beli, baik secara konvensional atau online. Hal ini juga telah dipertegas oleh berbagai peraturan perundang-undangan yan berlaku. Itikad baik harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak yang terlibat  di  dalam  transaksi,  termasuk  perusahaan  e-commerce.  Terlebih  ketika  transaksi online  tidak  mempertemukan  penjual  dan  pembeli  secara  langsung.  Penjual  dan  pembeli yang tidak bertemu secara langsung tersebut berpeluang untuk menimbulkan permasalahan yang  mengarah  pada  kerugian  waktu  dan  materi.  Permasalahan  yang  paling  sering  terjadi adalah pembeli yang membatalkan atau tidak mau membayar barang yang ia pesan, sebab ia merasa barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya disepakati dengan  penjual.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  pihak  kurir  yang  menjadi  perantara dalam pengiriman barang menjadi pihak yang dibebankan tanggung jawab untuk membayar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3  \No. 1 Januari - April 2023
ganti rugi. Sebab, transaksi dianggap selesai ketika kurir mendapatkan bayaran dari pembeli atas barang yang dikirimkannya (Retnowati et al., 2022).
Permasalahan  yang  telah  dipaparkan  di  atas  sebenarnya  dapat  dicegah  apabila terdapat  peraturan  yang  menjadi  payung  hukum.  Peraturan  tersebut  harus  diselaraskan, diseragamkan,  dan  mengatur  mekanisme  COD  dengan  lebih  detail,  khususnya  bagi  pihak kurir,  sehingga  ketidakadilan  dan  ketidakpastian  dapat  dihindari.  Peraturan  yang  dibuat diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh pihak, khususnya kurir. Sebab, kurir yang berperan sebagai perantara seharusnya tidak dibebankan tanggung jawab  atas  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  penjual  atau  pembeli.  Pemerintah  pun  belum mengeluarkan  peraturan  yang  detail  terkait  sistem  COD  yang  tersedia  di  berbagai  e- commerce.  Sehingga,  banyak  kerugian  yang  dapat  dirasakan  oleh  berbagai  pihak  ketika terjadi permasalahan yang fatal.
Perlindungan  hukum  sendiri  diartikan  oleh  Satjipto  Rahardjo  sebagai  sebuah pemenuhan  perlindungan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Adapun  unsur-unsur  dalam perlindungan hukum antara lain:
a. Adanya  pengayoman  yang  diberikan  oleh  pihak  penguasa  atau  pemerintah  kepada masyarakat.
b. Terdapat penjaminan atas kepastian hukum.
c. Ditujukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat.
d. Memberikan  sanksi  bagi  pihak-pihak  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  atas perlindungan hukum.
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya,  maka  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online yang menggunakan sistem COD, khususnya  kurir,  memiliki  urgensi  dan  manfaat  yang  besar.  Mekanisme  sistem  COD  perlu untuk  dituangkan  di  dalam  kebijakan-kebijakan  yang  selaras  dan  seragam  sebab  saat  ini kebijakan  dan  peraturan  yang  dimiliki  oleh e-commerce masih  berbeda-beda  antara  satu dengan  yang  lain.  Selain  itu,  ketentuan  dan  prosedur  atau  mekanisme  saat  ini  memiliki beberapa hal yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini, sehingga diperlukan adanya pembaharuan.
Ditinjau berdasarkan hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem pembayaran COD di belanja online, kurir berkedudukan sebagai pihak pengganti perusahaan dalam hal menjalankan kuasa pengiriman barang yang didapatkan dari pihak  penjual,  untuk  selanjutnya  dikirimkan  kepada  pembeli.  Hal  tersebut  telah  diatur sedemikian  rupa  dalam  Pasal  1601B  KUHPerdata.  Pasal  tersebut  juga  mengatur  terkait persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  kurir  dan  juga  telah  diperjelas  oleh  Pasal  1320 KUHPerdata  dan  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain persyaratan, terdapat pula asas itikad baik dalam melakukan transaksi online yang tertuang di dalam Pasal 1338 KUHP dan Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Saran
Setelah  melakukan  penelitian,  penulis  menilai  bahwa  saat  ini  belum  ada  peraturan yang terperinci mengenai mekanisme pembayaran dengan COD. Sehingga, diperlukan suatu peraturan  yang  menjelaskan  terkait  mekanisme  pembayaran  dengan  COD  yang  lebih terperinci,  untuk  mengatur  terkait  keseragaman  pelaksanaan  sistem  COD.  Selain  itu, keseragaman pelaksanaan sistem COD juga harus disertai dengan klausul keselamatan bagi kurir  yang  bertugas  sebagai  media  perantara  dalam  mengirimkan  barang  dari  penjual  ke pembeli.

## DAFTAR PUSTAKA
Febrian,  Ramdan.  (2021). Sialnya  Jadi  Kurir  Pengiriman  Paket:  Tanggung  Jawab Besar  Tapi Perlindungan Hukum Minim . VOL .
Grace Evelyn Pardede and Ferdinand Sujanto. (2021). Urgensi Penyeragaman Kebijakan Cod Pada Marketplace Indonesia Demi Mewujudkan Perlindungan Hukum’ . 12 – 28.
Kurniawan, R. R. and,Nurwardhani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Online Di Olx.Com Degan Sistem Cash On Delivery (cod) .
Retnowati,  M.  S., Rosalina, N.  M.,  Frastiawan,  D.,  Sup,  A.,  Firdaus,  M.  I., Urrosyidin,  M. S., Syariah,  F.,  &  Darussalam  Gontor,  U.  (2022).  Analisis  Asas  Itikad  Baik  Dalam  Jual  Beli Online  Berbasis  COD  (Cash  on  Delivery) Analysis  of  The  Good Faith  in  The Online  Sell Based on COD (Cash on Delivery). Jurnal Studi Islam , 3 (1), 10 – 18. Salomo  Kevin  Davian  Simanjuntak.  (2019). “Tinjauan Yuridis  Terhadap  Tanggung  Jawab Penyelenggara Layanan E-Commerce Terhadap Konsumen Situs Lazada.Co.Id.” Subekti. (2001). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa .