## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon Yang Tidak Menerima Relaas Pemberitahuan Secara Langsung

## Heru Setiawan
Pengadilan Negeri Kendal E-mail: herusetiawan238@gmail.com
Abstract: In any civil or criminal case, you can be sure to use the services of the Sita Juru as a person whose duty is to provide information regarding the case at hand, be it a summons or notification of a case. However, there are still problems encountered in the field related to calls and notifications as intended. This occurs due to the mistake of the surrogate bailiff or bailiff and the rules about the summon itself. These problems can be seen, among others, that the call time is less than 3 (three) days, this means violating the provisions of H.I.R which requires that calls be made at least 3 (three) days before the trial. The second notices the call or content of the decision that seems rigid to the rules. In addition, the third problem is the lack of legal protection for parties who do not receive relaas directly which results in the detriment of the rights of the parties that must be protected. As is known relaas is official delivery and proper to the parties involved in a case in court. From the above problems, it is appropriate to have changes or additions to the rules regarding calling to parties if they do not meet, by calling through electronic media or other media to inform the parties, to ensure the rights of litigants and the establishment of a fair trial.
Keywords: Legal Protection; Defendant; Please Notify
Abstrak: Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa Juru Sita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang dihadapi, baik itu panggilan  sidang  ataupun  pemberitahuan  putusan  terhadap  perkara.  Akan  tetapi  masih  ada  saja permasalahan  yang  ditemui  di  lapangan  terkait  dengan  panggilan  dan  pemberitahuan  sebagaimana dimaksud.  Hal  ini  terjadi  akibat  kesalahan  juru  sita  atau  juru  sita  pengganti  dan  aturan  tentang pemanggilan itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat dilihat antara lain adalah waktu panggilan kurang dari  3  (tiga)  hari, hal  ini  berarti menyalahi ketentuan  H.I.R  yang  mengharuskan  panggilan  dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang. Yang kedua pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yang terkesan  kaku  terhadap  aturan  yang  berlaku.  Selain  itu  masalah  yang  ketiga  yaitu  kurang  adanya perlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima relaas secara langsung yang berakibat merugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Sebagaimana diketahui relaas adalah penyampaian secara  resmi  (official)  dan  patut  (properly)  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  di pengadilan. Dari permasalahan diatas maka sudah sepantasnya terdapat perubahan ataupun penambahan aturan mengenai pemanggilan terhadap para pihak jika tidak bertemu, dengan cara pemanggilan melalui media elektronik ataupun media lainnya untuk memberitahukan para pihak, guna terjaminya hak asasi pihak yang berperkara dan terciptanya peradilan yang adil.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tergugat; Relaas Pemberitahuan

## A. Pendahuluan
Dalam setiap perkara perdata ataupun pidana sudah dapat dipastikan menggunakan jasa Juru Sita sebagai orang yang bertugas untuk memberi informasi terkait perkara yang sedang  dihadapi,  baik  itu  panggilan  sidang  ataupun  pemberitahuan  putusan  terhadap perkara.  Panggilan  dapat  diartikan  menyampaikan  secara  resmi  ( official )  dan  patut ( properly )  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perkara  di  pengadilan,  agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. 1 Ada beberapa syarat dan kriteria panggilan yang sah dan patut yaitu:
1. Siapa yang memanggil,
2. Bagaimana cara memanggil,
3. Tenggang waktu panggilan. 2
Meskipun telah dirumuskan berbagai macam aturan untuk memberikan panggilan ataupun pemberitahuan terkait perkara. Akan tetapi masih ada saja permasalahan yang ditemui di lapangan terkait dengan panggilan dan pemberitahuan. Hal ini terjadi akibat kesalahan jurusita atau juru sita pengganti dan aturan tentang pemanggilan itu sendiri. Ada beberapa hal yang sering terjadi ketika pemanggilan sidang oleh juru sita atau juru sita pengganti diantaranya adalah waktu panggilan kurang dari 3 (tiga) hari, hal ini berarti menyalahi ketentuan H.I.R yang mengharuskan panggilan dilakukan minimal 3 (tiga) hari sebelum sidang.
Permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pemberitahuan panggilan ataupun isi putusan yang terkesan kaku terhadap aturan yang berlaku. Dalam rumusan Pasal 390 H.I.R.  menyatakan  bahwa  panggilan  ataupun  pemberitahuan  biasa  telah  sah  jika diberikan  kepada  pihak  yang  bersangkutan  atau  diberikan  dan  diterima  oleh  kepala desa/lurah tempat para pihak bedomisili. Permasalahan yang timbul ketika panggilan dan pemberitahuan hanya disampaikan kepada kepala desa atau lurah. Apakah sudah pasti kepala desa/lurah menyampaikan panggilan atau putusan yang diberikan oleh juru sita atau juru sita pengganti?
Secara hukum hal ini telah sah dan patut. Juru sita ataupun juru sita pengganti telah menunaikan tugasnya. Akan tetapi masalah timbul ketika pihak yang bersangkutan tidak menerima panggilan ataupun pemberitahuan, dikarenakan alasan-alasan seperti sedang tidak berada di daerah tersebut ataupun telah berpindah tempat kedudukannya. Salah satu contoh adalah perkara verzet yang diajukan oleh Tri Supriyanti dalam berkas  perkara verzet nomor:  15/Pdt.Bth/2018/PN  Kdl  yang  melawan  putusan verstek atas  perkara nomor: 42/Pdt.G/2016/PN Kdl. 3
Hal ini terjadi ketika tergugat Tri Supriyanti sedang berada di Kalimantan untuk bekerja.  Selama  proses  persidangan  sampai  putusan verstek tidak  pernah  menerima panggilan sidang ataupun pemberitahuan putusan. Secara hukum Jurusita atau Jurusita Pengganti telah menunaikan tugasnya memberikan panggilan dan pemberitahuan melalui kepala  desa  atau  lurah.  Akan  tetapi  pihak  tergugat  dalam  hal  ini  Tri  Supriyanti  tidak pernah  menerima  panggilan  sidang  ataupun  pemberitahuan  putusan  selama  berada  di Kalimantan dan baru diketahui ketika telah kembali kedaerah asal.
Dari  kejadian  di  atas  dapat  dilihat  bagaimana  kurangnya  perlindungan  hukum kepada  pihak  yang  tidak  menerima relaas panggilan  ataupun  pemberitahuan  putusan secara langsung, sehingga merugikan pihak tersebut baik secara materil ataupun imateril. Berdasarkan  persoalan  dan  latar  belakang  di  atas,  maka  mendorong  penulis  untuk
1 M. Yahya Harap, Hukum Acara Perdata, Jakarta,  Sinar Grafika, 2017, hal. 265
2 Mochammad Dja’is, Memahami dan Mengerti HIR, Semarang, Undip Press, 2011, hal. 30
3 SIPP Pengadilan Negeri Kendal
mengankat sebuah judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat ataupun Termohon yang  tidak  menerima Relaas secara  langsung.  Terdapat  pembatasan  masalah  dalam pembahasan  ini  yaitu  Bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  tidak menerima relaas secara langsung dalam mewujudkan keadilan.

## B. Pembahasan
Pengadilan memiliki struktur yang terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera dan Sekretaris.  selain  itu  juga  ada  jabatan  fungsional  di  kepaniteraan  dan  kesekretariatan. Salah satu jabatan fungsional di kepaniteraan adalah Jurusita dan Panitera Pengganti yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Panitera. Sedangkan Jurusita adalah salah satu pejabat yang bertugas di pengadilan, selain Hakim, Panitera, dan Sekretaris pengadilan. Pekerjaan Jurusita banyak di lapangan, sehingga Jurusita tidak duduk di belakang Hakim saat  sidang  berlangsung.  Meskipun  demikian,  hasil  kerja  Jurusita  berpengaruh  pada administrasi  pengadilan.  Tenaganya  terutama  dibutuhkan  dalam  perkara  perdata  sejak awal  hingga  eksekusi  putusan.  “Kerjanya  sudah  mulai  sejak  perkara  masuk pengadilan,”   kata  Kamari,  Jurusita  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan, kepada hukumonline . 4
Peristilahan    Jurusita  adalah  terjemahan  dari  bahasa  Belanda, deurwaarder . Pekerjaan  ini  memang  sudah  ada  dalam  organisasi  peradilan  sejak  zaman  Belanda. Seorang  Jurusita  berkedudukan  sebagai  pejabat  umum  yang  diangkat  atas  usul  Ketua Pengadilan. Ia termasuk tenaga fungsional di pengadilan, karena bertugas sesuai fungsi yang  dimilikinya  membantu  tugas-tugas  administrasi  pengadilan.  Karena  itu,  Jurusita adalah bagian dari fungsi kepaniteraan pengadilan, dan dalam beberapa hal bertanggung jawab  kepada  dan  berkoordinasi  dengan  Panitera.  Perannya  sangat  penting  untuk menjamin proses administrasi perkara berjalan.  “Tanpa Jurusita atau Jurusita Pengganti ya nggak jalan,” tandas Budi Raharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5 T ugas  Jurusita/  Jurusita  Pengganti  adalah  melakukan  panggilan.  Pada  rumusan Pasal 388 H.I.R, pengertian panggilan meliputi cakupan yang lebih luas yaitu: 6
1. Panggilan sidang pertama kepada tergugat dan penggugat;
2. Panggilan  menghadiri  sidang  lanjutan  kepada  pihak-pihak  atau  salah  satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah ataupun berdasarkan alasan yang sah:
3. Panggilan  terhadap  saksi  yang  diperlukan  atas  permintaan  salah  satu  pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
4. Selain dari pada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan  hukum pemberitahuan atau aanzegging ( notification ), antara lain:
a. Pemberitahuan putusan PT dan MA.
b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan
d. Pemberitahuan  permintaan  kasasi  dan  memori  kasasi  kepada  termohon kasasi.
4 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap- kena-sasaran
5 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat-peradilan-yang-acap- kena-sasaran
6 Op.Citt., Yahya, hal. 265-266
Dari penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa jurusita mempunyai tugas tidak hanya sebagai pengantar panggilan. Akan tetapi juga mempunyai tugas lain yang tidak kalah  penting  adalah  untuk  menyampaikan  pemberitahuan  baik  itu  putusan  ataupun upaya hukum dan juga sebagai eksekutor dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti.
Dalam melakukan panggilan kepada para pihak Jurusita harus memenuhi  syarat resmi  dan  patut.  Ada  beberapa  syarat  dai  panggilan  sah  dan  patut:  a.  siapa  yang memanggil, b. bagaimana cara memanggil, c. tenggang waktu panggilan. 7
Dari ketiga rumusan sah dan patut suatu pemanggilan akan diuraikan satu persatu: pertama: siapa  yang  memanggil?  Dalam  hal  ini  yang  diberikan  kewenangan  untuk memanggil  adalah  Jurusita  ataupun  Jurusita  Pengganti  berdasarkan  Pasal  388  H.I.R., kedua : bagaimana cara memanggil yaitu dengan panggilan biasa (bertemu sendiri dengan pihak  yang  panggil  atau  panggilan  melalui  kepala  desa/  lurah)  berdasarkan  ketentuan Pasal  390  H.I.R., 8 dan  panggilan  umum  yang  dilakukan  di  media  masa  ataupun pengumuman di kantor Bupati. ketiga : tenggang waktu pemberitahuan panggilan sidang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang berdasarkan pasal 122 H.I.R.
Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti berdasarkan Pasal 190 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk:
1. Surat tertulis ( in writing ),
2. Lazim disebut surat panggilan atau relaas panggilan maupun berita acara panggilan 9 , dan
3. Panggilan  tidak  dibenarkan  dalam  bentuk  lisan  ( oral ),  karena  sulit membuktikan  keabsahannya  ,  karena  itu  panggilan  dalam  bentuk  lisan tidak sah menurut hukum.
Pada  praktek  di  lapangan  permasalahan  Jurusita/  Jurusita  Pengganti  ketika menyampaikan relaas panggilan  ataupun  pemberitahuan  kepada  para  pihak berkepentingan.  Meskipun  dalam  peraturan  telah  disebutkan  bagaimana  tatacara melakukan panggilan sampai ke panggilan umum melalui media masa sekalipun untuk menghindari kerugian dari pihak yang bersengketa.
Akan  tetapi,  tetap  saja  cara-cara  tersebut  masih  belum  optimal  dilakukan  untuk melindungi  kepentingan  dari  para  pihak  yang  tidak  menerima relaas pemberitahuan ataupun panggilan, meskipun syarat formil yang dicantumkan oleh undang-undang telah terpenuhi. Jurusita/ Jurusita Penggantipun terkadang juga dikekang oleh peraturan yang mengharuskannya bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  permasalahan  dalam  pemberitahuan relaas pada  perkara verzet yang diajukan oleh Tri Supriyanti dengan berkas  perkara verzet nomor: 15/Pdt.Bth/2018/PN Kdl  yang  melawan  putusan verstek atas  perkara  nomor:  42/Pdt.G/2016/PN  Kdl.  Pada perkara  ini,  pemberitahuan relaas telah  disampaikan  oleh  Jurusita  kepada  pihak,  akan tetapi  tidak  bertemu  dengan  pihak  tersebut.  Menurut  ketentuan  Pasal  390  HIR  dapat diberikan  kepada  kepala  desa/lurah.  Hal  itu  telah  dilakukan,akan  tetapi Tri  Supriyanti tidak  menerima relaas dari  kepala  desa/lurah  termasuk  putusan verstek .  Hal  ini dikarenakan pada rentang waktu itu Tri Supriyanti sedang berada di Kalimantan untuk bekerja.
Dari kejadian di atas tentunya menimbulkan suatu ketidakpastian dan ketidakadilan kepada Tri Supriyanti yang tidak tahu menahu perkaranya telah diputus secara vestek . Jika berpandangan positifis, hal ini tidak ada salahnya dan telah sesuai dengan peraturan
7 Ibid., 8 Ibid.,
9 Subakti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977 hlm. 45 (dalam Op.citt, Y ahya, hal. 272)
yang ada. Akan tetapi tidak ada keadilan yang dirasakan oleh Tri Supriyanti karena dia tidak menerima satukalipun pemberitahuan kepadanya terkait perkara yang melibatkan Tri  Supriyanti  sebagai  tergugat.  Hal  ini  sangat  merugikan  Tri  Supriyanti  baik  secara materil  ataupun  imateril,  karena  dalam  putusan  dinyatakan  melakukan  perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan sebidang tanah. Akan lebih merugikan ketika Tri Supriyanti  tidak  bisa  melakukan  upaya  hukum  apapun  terhadap  sebidang  tanah  yang dinyatakan dirinya melakukan perbuatan melawan hukum.
Perkara diatas merupakan salah satu permasalahan yang dialami oleh para pihak diakibatkan  kekakuan  aturan  terhadap  pemberitahuan relaas oleh  Jurusita/  Jurusita Pengganti.  Hal  ini  tentunya  tidak  dapat  untuk  diteruskan  kedepannya,  haruslah  ada berbagai upaya-upaya preventif untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang tidak menerima relaas pemberitahuan secara langsung dari Jurusita.
Dari observasi yang telah penulis lakukan terkait dengan tidak bertemunya Jurusita/ Jurusita Pengganti dengan para pihak. Biasanya Jurusita/ Jurusita Pengganti ketika tidak bertemu  dengan  pihak  yang  bersangkutan  akan  mencoba  untuk  memberikan  salinan relaas kepada keluarga ataupun orang dekat dari para pihak yang berkerkara, juga dengan menyerahkan kepada kelurahan. 10
Akan tetapi tidak semua Jurusita/ Jurusita Pengganti akan melakukan hal demikian, hal  terpenting  adalah relaas sampai  kepada  pihak  secara  sah  dan  patut  menurut perundang-undangan. Dibutuhkan juga solusi-solusi lainnya untuk melindungi para pihak secara  hukum  dalam  hal  tidak  menerima relaas secara  langsung.  Hal  ini  merupakan perlindungan terhadap hak asasi dari para pihak terhadap kesamaan dihadapan hukum dalam berperkara di pengadilan.

## C. Penutupan
Proses pengiriman relaas oleh jurusita/jurusita pengganti masih memiliki masalah dan  aturan  yang  belum  progresif  dalam  menanggapi  kendala-kendala  yang  terjadi  di lapangan. Hal ini dapat dilihat dengan kurang adanya perlindungan secara hukum bagi para pihak yang tidak menerima relaas secara langsung yang berakibat merugikan hak asasi para pihak yang harus dilindungi. Perubahan ataupun penambahan aturan mengenai pemanggilan  terhadap  para  pihak  jika  tidak  bertemu,  maka  solusi-solusi  yang  harus ditempuh dengan adanya perkembangan zaman diantaranya adalah: pemanggilan melalui elektronik  ataupun  media  lainnya  untuk  memberitahukan  para  pihak.  Meskipun sebelumnya telah dirumuskan dalam ketentuan Rv Pasal 2 ayat (3) mengenai panggilan dapat  dikirimkan  melalui  telegram  dan  surat  tercatat.  Untuk  masa  sekarang  dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Jurusita  atau  Jurusita  Pengganti  harus  dapat  memastikan relaas diterima  dan diketahui  oleh  para  pihak  meskipun  tidak  bertemu  dengan  langsung.  Hal  ini  sangat penting mengingat hal ini sangat berpengaruh ketika perkara menyangkut harta benda dan ganti kerugian, setiap orang harus diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan pengadilan dan menjamin HAM ditegakkan serta mewujudkan peradilan yang adil.
10 Wawancara  bapak  Soedarwoto,  senin  19  November  2018  di  ruang  Kepaniteraan  Muda  Perdata Pengadilan Negeri Kendal pukul 11.00 Wib.

## Daftar Pustaka
M. Yahya Harap,2017, Hukum Acara Perdata,Jakarta, Sinar Grafika
Mochammad Dja’is,2011 Memahami dan Mengerti HIR, Semarang, Undip Press https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c99cacd81050/jurusita-pejabat- peradilan-yang-acap-kena-sasaran
Wawancara bapak Soedarwoto, senin 19 November 2018 di ruang Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal pukul 11.00 Wib.
SIPP Pengadilan Negeri Kendal