Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA DI DESA NGUMPAKDALEM KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO
Yulisza Adeliya Maharani*, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Bojonegoro

## Abstract
Due to the lack of attention, the policy formulation process becomes very difficult. Lastly, public opinion is often ignored when making policy. Policy formulation is the process of making and implementing various policies to achieve certain goals. The policy on regional expansion is regulated by Law No. 23/2014 on Regional Government and Permendagri No. 1/2017 on Villages. This policy covers fourvillages in four sub-districts spread across Bojonegoro regency, namely Napis village in Tambakrejo sub-district, Leran village in
Kalitidu  sub-district,  Ngumpakdalem  village  in  Dander  sub-district,  and  Sukorejo village in Bojonegoro Kota sub-district. However, until now this regional expansion has not yet occurred and requires many processes. This research focuses only on the policy- making of village expansion in Ngumpakdalem village, which has a population of more than ten thousand people in Dander sub-district of Bojonegoro district. This study aims to find out what the village government, local government, and community did during the  unfinished  village  expansion process.  William N. Dunn's  formulation  theory  that includes indicators of recognising, specifying, defining, and searching for problems was used in this study, which is a qualitative method

## Abstrak
Karena kurangnya perhatian, proses perumusan kebijakan menjadi sangat sulit. Terakhir, opini publik seringkali diabaikan saat membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan pemekaran wilayah diatur oleh UU No 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Permendagri  No  1  Tahun  2017 tentang  Desa.  Kebijakan  ini  mencakup  empat  desa  di  empat  kecamatan  yang tersebar  di  kabupaten  Bojonegoro  yaitu  Desa  Napis  kecamatan  Tambakrejo, Desa Leran Kecamatan Kalitidu, Desa Ngumpakdalem kecamatan Dander, dan Desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota. Namun, hingga saat ini pemekaran wilayah ini masih belum terjadi dan memerlukan banyak proses. Penelitian ini hanya  berfokus  pada  pembuatan  kebijakan  pemekaran  desa  di  desa Ngumpakdalem,  yang  memiliki  populasi  lebih  dari  sepuluh  ribu  orang  di kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apa  yang  dilakukan  pemerintah  desa,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat selama proses pemekaran desa yang belum selesai. Teori formulasi William N. Dunn  yang  mencakup  indikator  pengenalan,  spesifikasi,  pendefinisian,  dan pencarian  masalah  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yang  merupakan  metode kualitatif.
Kata Kunci : Desa, Formulasi Kebijakan, Pemekaran Wilayah
Keywords: Policy Formulation, Regional Expansion, Village
Article history: Submission : Maret 2024 Revised : April 2024 Accepted: May 2024 Published: Juni 2024
*Corresponding author Email: yuliszaaa@gmail.com
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara

## PENDAHULUAN
Proses perumusan kebijakan menjadi sangat kompleks oleh karena perhatian yang kurang  diberikan.  Pada  akhirnya  proses  formulasi  kebijakan  tersebut  seringkali mengabaikan  pendapat  dan  suara  publik.  Hal  ini  berdampak  buruk  bagi  kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga mengurangi keefektifan dari sebuah kebijakan. Oleh karena  itu,  penting  bagi  para  pelaku  kebijakan  untuk  selalu  mengingat  bahwa  proses formulasi kebijakan tidak boleh diabaikan. Perlu adanya perhatian yang lebih besar dari para  aktor  kebijakan,  termasuk  pemerintah,  akademisi,  dan  masyarakat  sipil,  untuk memberikan  perhatian  lebih  terhadap  proses  formulasi  kebijakan.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  menciptakan  forum  multi-stakeholder  yang  dapat  memberikan masukan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
Dengan  cara  ini,  kepentingan  publik  dapat  diintegrasikan  ke  dalam  proses perumusan  kebijakan.  Dengan  demikian,  kebijakan  yang  dihasilkan  dapat  lebih berkualitas dan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, peningkatan  partisipasi  masyarakat  juga  dapat  meningkatkan  tingkat  transparansi dalam  proses  perumusan  kebijakan  dan  mengurangi  ketidakpastian  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Dengan  memahami  pentingnya  proses  formulasi  kebijakan, para  aktor  kebijakan  dapat  meningkatkan  kualitas  kebijakan  yang  dihasilkan  dan meningkatkan efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Oleh karena itu, penting bagi para  pelaku  kebijakan  untuk  selalu  mengingat  bahwa  proses  formulasi  kebijakan merupakan proses yang penting yang tidak boleh diabaikan (Muadi et al., 2016).
Mustopadidjaja  dan  Anderson  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  cara  organisasi menyelesaikan masalah untuk mencapai tujuan, sementara Winarno menambah dimensi kebijakan  publik  sebagai  proses  penyelesaian  masalah  melalui  agenda  kebijakan,  yang melibatkan  tahapan  perumusan  untuk  menghasilkan  alternatif  yang  dapat  dipilih  dan diterapkan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Nugraha  et  al.,  2021).  Formulasi  kebijakan adalah proses dimana berbagai kebijakan dibuat dan diimplementasikan agar meraih apa yang ditetapkan sebelumnya (Eko Handoyo, 2012). Proses ini bisa menjadi kompleks dan membutuhkan banyak waktu, tergantung pada kebijakan yang berada di tengah-tengah. Untuk  memahami  proses  formulasi  kebijakan,  perlu  diketahui  siapa  saja  yang  terlibat dalam proses tersebut. Aktor-aktor ini terdirikan atas pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta.  Pemerintah  meliputi  lembaga  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  partai  politik, menteri,  dan  pejabat  pemerintah  lainnya.  Masyarakat  sipil  meliputi  organisasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan organisasi profesional.
Aktor swasta berupa organisasi bisnis, organisasi profesional, organisasi media, dan organisasi keagamaan. Aktor-aktor ini saling berkoordinasi dengan berbagai mekanisme dan forum untuk membentuk kebijakan. Aktor-aktor tersebut bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa kepentingan-kepentingan yang
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
berdampingan  dihormati  dalam  proses  pembuatan  kebijakan  (Eko  Handoyo,  2012). James  Anderson  menyatakan  bahwa  untuk  membuat  keputusan  yang  tepat  dalam perumusan  kebijakan,  dibutuhkan  sebuah  kelompok  untuk  membedakan  berbagai konsep  kebijakan  publik  yang  berkembang  (Mustari,  2015).  Kelompok  ini  harus mempertimbangkan  berbagai  variabel  yang  mempengaruhi  kebijakan  publik,  seperti situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Dengan  mempertimbangkan  semua  variabel  tersebut,  kelompok  tersebut  dapat menetapkan solusi yang tepat untuk masalah publik yang sedang dihadapi. Oleh karena itu,  penting  bagi  kelompok  itu  untuk  memastikan  bahwa  semua  pilihan  penyelesaian masalah  publik  dapat  diterima  dan  diimplementasikan  dengan  sukses.  Dengan mempertimbangkan  semua  variabel  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  publik, kelompok tersebut dapat memastikan bahwa solusi yang dipilih  ialah yang paling baik bagia seluruh pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam membentuk kebijakan publik.
Para aktor kebijakan harus memvalidasi bahwa sebuah opsi kebijakan adalah opsi yang  terbaik  dari  opsi  yang  lain.  Ini  mencakup  mengidentifikasi  keunggulan  dan kelemahan masing-masing opsi kebijakan, serta memastikan bahwa semua pihak yang terkait  dengan  kebijakan  memiliki  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  perumusan kebijakan.  Sebuah  sistem  harus  dikembangkan  untuk  memungkinkan  para  pembuat kebijakan  untuk  mengakses  berbagai  informasi  tentang  efektivitas,  kebijakan  yang berlaku, dan dampak sosial dari kebijakan. Dengan demikian, formulasi kebijakan dapat dilakukan  dengan  lebih  efektif  dan  akuntabel  sehingga  dapat  mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dihadapi secara lebih baik (Eko Handoyo, 2012).
Menurut  Widodo,  formulasi  kebijakan  terdirikan  atas  4  (empat)  tahapan,  di antaranya  ialah  pengidentifikasian  masalah,  menyusunkan  agenda,  merumuskan permasalahan  serta  mendesain  kebijakan  (Yahya,  E.  R.  Z;  Lengkong  F.  D.  J  &  Dengo, 2018).  Identifikasi  masalah  berfokus  pada  mengidentifikasi  akar  permasalahan  serta meningkatkan  kesadaran  atas  masalah  yang  ada.  Penyusunan  agenda  berfokus  pada proses  pemilihan  masalah  yang  dianggap  penting  dan  pengambilan  keputusan  untuk menangani  masalah  tersebut.  Perumusan  masalah  memfokuskan  pada  pengembangan alternatif  solusi,  analisis  kebutuhan  informasi,  dan  identifikasi  konsekuensi.  Terakhir, desain kebijakan berfokus pada pemilihan alternatif solusi, pengembangan asumsi, dan pembuatan keputusan mengenai solusi yang akan diterapkan. Tahap selanjutnya dalam mekanisme  kebijakan  publik  adalah  pembuatan  kebijakan,  dimana  hasil  dari  tahap formulasi  kebijakan  akan  ditetapkan  menjadi  kebijakan.  Setelah  itu,  kebijakan  tersebut akan  diimplementasikan  ke  dalam  masyarakat,  dan  tahap  kelima  adalah  evaluasi kebijakan.  Tujuan  evaluasi  kebijakan  adalah  untuk  mengevaluasi  seberapa  efektif kebijakan yang telah diterapkan dan untuk menemukan perubahan yang diperlukan.
Perumusan  masalah  digambarkan  sebagai  proses  yang  terdirikan  atas  4  (empat) tahap menurut Subarsono, yaitu tahap pertama investigasi masalah, melibatkan proses
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
pencarian  data  yang  relevan,  mencari  informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang harus  diselesaikan.  Setelah  data  dikumpulkan,  data  dianalisis  dan  diinterpretasikan untuk  membentuk  sebuah  gambaran  mengenai  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Pada tahap  kedua,  pengertian  masalah,  masalah  dibentuk  dengan  mengidentifikasi  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  masalah.  Tahap  ketiga,  mencari  detail  masalah,  data  yang telah  dikumpulkan  di  analisis  dengan  lebih  rinci  untuk  mencari  informasi  tambahan yang dapat membantuk dalam memecahkan masalah. Tahap akhir, pengenalan masalah, ini adalah tahap dimana masalah secara resmi diidentifikasi dan didefinisikan, dengan cara  menyarankan  solusi  yang  bersifat  kontekstual,  berdasarkan  data  yang  telah dikumpulkan (Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, 2020).
Namun, Budi Winarno mengatakan bahwa ada 4 (empat) tahapan dalam perumusan kebijakan.  Tahap  pertama  adalah  perumusan  masalah,  dimana  seorang  ahli  kebijakan harus  melakukan  penyelidikan  masalah  untuk  menentukan  masalah  mana  yang  akan dipecahkan.  Setelah  masalah  teridentifikasi,  agenda  kebijakan  ditetapkan  untuk membantu  dalam  proses  pemilihan  alternatif  kebijakan.  Kebijakan  alternatif  harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan masalah yang ditimbulkan. Pada tahap akhir,  penetapan  kebijakan,  ahli  kebijakan  harus  menentukan  kebijakan  yang  akan diambil  dan  mengevaluasi  kebijakan  tersebut  untuk  menentukan  apakah  kebijakan tersebut efektif dalam menyelesaikan masalah (Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, 2020).
William N. Dunn menyatakan bahwa perumusan masalah kebijakan terdirikan atas empat  fase:  pencarian  masalah,  pendefinisian  masalah,  spesifikasi  masalah,  dan pengenalan  masalah  (Nurul  Fika,  2023).  Pada  tahap  pencarian  masalah,  ahli  kebijakan melakukan  penelitian  untuk  menentukan  masalah  yang  akan  dipecahkan.  Setelah masalah teridentifikasi, pendefinisian  masalah dilakukan  untuk membentuk gambaran yang  lebih  baik  mengenai  masalah  yang  dihadapi.  Pada  tahap  selanjutnya,  setelah menentukan  masalah,  ahli  kebijakan  mencari  informasi  tambahan  yang  diperlukan untuk  membuat  keputusan  yang  tepat.  Tahap  terakhir,  pengenalan  masalah,  ahli kebijakan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara resmi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi masalah.
Salah satu bentuk kebijakan otonomi dan desentralisasi adalah pemekaran wilayah. Pemerintah  mengadopsi  kebijakan  ini  sebagai  langkah  strategis  untuk  meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan dan pembangunan pemerintah dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan yang maju, mandiri, sejahtera, adil, dan makmur (Rusmandani, 2015). Pemekaran wilayah adalah pembagian wilayah administratif, yang berarti  membagi  satu  wilayah  otonom  menjadi  dua  atau  lebih  wilayah  otonom  (Imam Sapi’i,  Dr.  Anastasia  Murdyastuti,  M.Si,  M.  Hadi  Makmur,  S.Sos,  2013).  Karena pemekaran  wilayah  mengurangi  tingkat  kontrol  antara  masyarakat  dan  pemerintah sebagai  penyedia  layanan  publik,  secara  teoritis  pemekaran  wilayah  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sofianus et al., n.d.).
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Penataan pemerintahan adalah langkah baru untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memenuhi keinginan masyarakat dan memberikan layanan yang lebih baik, cepat, dan murah. Pemekaran daerah adalah cara untuk mempercepat pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  demikian, perluasan  wewenang  pemerintah  daerah  diharapkan  akan  meningkatkan  tanggung jawab  lokal  dan  respons  pemerintah  lokal.  Dengan  kata  lain,  pemerintah  daerah  akan memiliki  kemampuan  untuk  memenuhi  hak-hak  komunitasnya  dengan  mendekatkan proses  pengambilan  keputusan  kepada  rakyat  dan  memungkinkan  mereka  untuk berpartisipasi  dan  mendapatkan  akses  ke  pemerintah.  Karena  dengan  rentang  kendali yang  lebih  dekat,  dapat  membuat  pembangunan  dan  administrasi  lebih  efisien  dan efektif(A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, 2009).
Pemekaran wilayah dilakukan untuk mengurangi biaya administrasi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam proses  pembangunan.  Pemekaran  wilayah  juga  diharapkan  dapat  membantu meningkatkan pengawasan atas pemerintah daerah dan meningkatkan keadilan secara umum.  Dengan  pemekaran  daerah,  pemerintah  dapat  lebih  mudah  menyampaikan kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  dan  masyarakat  dapat  dengan  mudah  memperoleh pelayanan publik. Dalam proses pemekaran wilayah, pemerintah harus mempertimbangkan  berbagai  kriteria,  termasuk  kondisi  geografis,  faktor  ekonomi, budaya,  dan  politik.  Jika  pemekaran  wilayah  dilakukan  dengan  benar,  ini  dapat membantu  meningkatkan  perekonomian,  mengurangi  kemiskinan,  dan  memperkuat pemerintahan di daerah.
Proses pemerintahan daerah telah berubah secara signifikan sejak UU No 23 Tahun 2014  berlaku.  Perubahan  undang-undang  yang  signifikan  adalah  memberi  pemerintah daerah peluang untuk membagi wilayah, terutama di daerah pedesaan. Salah satu dasar otonomi  daerah  menurut  UU  No  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah kebebasan pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya sendiri atas dasar inisiatif, inspirasi,  dan  kapasitas,  serta  antusiasme  masyarakat  untuk  mengembangkan  dan memajukan  daerahnya  (Sahrul,  Primasari  S;  Jiwantara,  2022).  Hal  ini  disebabkan  oleh perkembangan rentang geografis yang luas, kondisi sosial yang beragam, dan populasi yang  meningkat,  yang  semula  memengaruhi  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk mencapai  pemerataan  pembangunan  melalui  pemekaran  wilayah  (Lutpiah  et  al.,  n.d.). Menurut  pasal  78  UU  No  23  Tahun  2014,  disebutkan  bahwa  tujuan  pembangunan  ini ialah agar dapat menaikkan kesejahteraan dan kualitas taraf hidup masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhan pokok, pengembangan potensi ekonomi lokal,pembangunan sarana  dan  prasarana,  serta  pemanfaatan  lingkungan  serta  sumber  daya  alam  dengan berkelanjutan.
Desa  persiapan  dibentuk  sebagai  bagian  dari  wilayah  desa  induk  dan  digunakan untuk membentuk desa, menurut UU No 6 Tahun 2014 (Awaluddin et al., 2023). Desa,
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
juga  dikenal  dengan  desa  adat,  adalah  kelompok  masyarakat  hukum  dengan  batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur pemerintahan, hak asal usul, dan hak- hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Tujuan penataan desa adalah  untuk  meningkatkan  daya  saing  desa,  meningkatkan  kesejahteraan  dan pelayanan  publik,  meningkatkan  efisiensi  pemerintahan  desa,  dan  meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan  desa  (Lailissaum, 2017). Namun, pembangunan desa tidak selalu merata sesuai dengan luasnya. Beberapa desa memerlukan pemekaran desa agar pembangunan desa lebih efektif dan merata (Mubarokah, 2007).
Untuk  membangun  infrastruktur,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan layanan masyarakat, pemerintah desa  harus  memiliki otoritas atau kewenangan  untuk mengelola  berbagai  aset  dan  sumber  daya.  Karena  masalah  sering  muncul  dan berkembang,  pemerintah  desa  harus  dapat  meningkatkan  kinerja  pemerintah  dan efektivitas  pelayanan  masyarakat  dengan  meningkatkan  kemampuan  sumber  daya manusia,  menetapkan  organisasi,  meningkatkan  kinerja,  dan  meningkatkan  kualitas pelayanan  masyarakat  (Widyaningrum  et  al.,  2021).  Pada  dasarnya,  pemekaran  desa adalah  proses  pembagian  wilayah  sebuah  desa  menjadi  lebih  dari  satu  wilayah berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan faktor sosial budaya. Kebijakan pemekaran desa dibuat  karena  berbagai  alasan,  seperti  peningkatan  jumlah  penduduk,  luas  wilayah, potensi ekonomi, dan faktor sosial budaya lainnya. Dengan pemekaran ini, diharapkan suatu  wilayah  akan  memiliki  kemandirian  sendiri  dalam  hal  pengelolaan  dan pembangunan,  serta  memudahkan  akses  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan yang lebih baik (Pirdo Mangatur MS, 2013).
Pada  tahun  2020,  wacana  pemekaran  wilayah  pada  empat  desa  yang  tersebar  di empat  kecamatan  di  kabupaten  Bojonegoro  bermula  dari  usulan  desa-desa  yang bersangkutan  karena  wilayah  yang  terlalu  luas  dan  padatnya  penduduk  (BJN,  n.d.). Pemekaran  wilayah  akan  dilakukan  di  empat  desa  yang  akan  membawa  perubahan signifikan  dalam  struktur  administrasi  desa  di  Bojonegoro.  Setelah  pemekaran  selesai, masing-masing  desa  akan  dibagi  menjadi  2  (dua)  desa.  Pemerintah  desa  baru  ini  akan diberi  kesempatan  untuk  mengembangkan  potensi  desa.  Dengan  begitu,  diharapkan pemekaran wilayah ini akan menciptakan keseimbangan antara pembangunan desa dan kesejahteraan  masyarakat  desa  di  Kabupaten  Bojonegoro,  yang  dapat  meningkatkan kualitas  infrastruktur  desa,  partisipasi  masyarakat  desa,  partisipasi  politik,  tingkat pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemekaran desa seperti yang terjadi di Desa Kramat Jaya di Kabupaten Majalengka, tidak  hanya  mengubah  struktur  administratif  kewilayahan,  kependudukan,  dan pemerintahan  di  tingkat  desa,  tetapi  juga  mengubah  aspek  lain,  seperti  meningkatkan kesejahteraan  melalui  pembangunan  infrastruktur  seperti  kantor  desa,  pos  kesehatan desa (Poskesdes), jalan desa, jalan penghubung, saluran irigasi, dan kios (Lutpiah et al., n.d.).
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Pada  penelitian  ini,  peneliti  fokus  pada  pembahasan  terkait  formulasi  kebijakan pemekaran desa di desa Ngumpakdalem kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Pola pemukiman  peduduk  di  desa  Ngumpakdalem  dipengaruhi  oleh  populasi  yang meningkat  pesat.  Penduduk  telah  berpindah  dari  pusat  pemerintahan  desa Ngumpakdalem dan tersebar di setiap blok dan dusun. Hal tersebut merupakan faktor utama  yang  mendasari  kebijakan  pemekaran  desa.  Menurut  keterangan  Kepala  Desa Ngumpakdalem, Ahmad Burhani, menyampaikan proses pemekaran masih menunggu penetapan. Hal ini disebabkan karena sudah dilakukan pengukuran dan tanda tangan. Desa Ngumpakdalem akan menjadi nama desa induk dalam pemekaran, sedangkan desa persiapan yang akan dibentuk diberi nama Kedungrejo.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam  dan  menyeluruh  tentang  pembuatan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan program  pemekaran  desa  di  desa  Ngumpakdalem,  kecamatan  Dander,  kabupaten Bojonegoro. Dalam teori formulasi William N. Dunn, 4 (empat) kriteria digunakan untuk mencapai  tujuan  penelitian:  pencarian  masalah,  pendefinisian  masalah,  spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah (Santoso, n.d.). Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari wawancara dengan Ketua Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro,  Tim Pemekaran Desa  Kabupaten  Bojonegoro,  dan  Kepala  Desa  Ngumpakdalem.  Data  sekunder  di  sisi lain, diperoleh melalui kuesioner dan dokumen lain melalui media cetak dan internet.
Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan untuk mengumpulkan  data.  Pemilihan  informan  didasarkan  pada  fakta  bahwa  informan tersebut memahami masalah yang dibahas, memiliki akses ke data yang diperlukan, dan bersedia  memberikan  data  yang  relevan  dan  memiliki  wewenang  untuk  melakukan penelitian tersebut. Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dari responden yang dipilih. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan di desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa elemen yang  perlu  diperhatikan.  Ini  termasuk  partisipasi  masyarakat,  partisipasi  pemerintah desa, dan keterlibatan pihak berwenang. Oleh karena itu, penelitian ini telah memberikan pemahaman  yang  mendalam  dan  menyeluruh  tentang  pembuatan  kebijakan  terkait program  pemekaran  desa  di  desa  Ngumpakdalem  kecamatan  Dander  kabupaten Bojonegoro.

## HASIL DAN DISKUSI Pencarian Masalah
Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 1 Tahun 2017
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
tentang Penataan Desa, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat memulai pemekaran  desa  di  wilayah  strategis  yang  khusus  tanpa  memperhatikan  persyaratan pembentukan  desa.  Namun  demikian,  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  dapat mengusulkan  pembentukan  desa  untuk  memastikan  pemerataan  hasil  pembangunan, pengembangan  antar  wilayah,  dan  keseimbangan  hasil  pembangunan(Nadia  & Magriasti, 2022).
Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah di  beberapa  daerah.  Ini  berarti  rentang  kendali  pemerintah  menjadi  lebih  pendek, sehingga  lebih  efisien  dalam  mengelola  pembangunan  dan  pemerintahan  (A.  Faisal Yusni  Huda,  Sumartono,  2009).  Pemerintah  telah  memahami  bahwa  desa  mempunyai potensi  besar  guna  menaikkan  kemakmuran  masyarakat  serta  sebagai  unsur  penting dalam  pembangunan  bangsa.  Namun,  seringkali  desa  diabaikan  dan  terpinggirkan dalam  pembangunan  karena  kurangnya  perhatian  dari  pemerintah  dan  minimnya sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pemekaran desa dianggap sebagai salah satu cara  terbaik  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Upaya  pemerintah dalam  menerapkan  kebijakan  pemekaran  desa  ini  mencakup  berbagai  hal,  mulai  dari pemilihan  kepala  desa,  pembentukan  lembaga  pemerintahan  desa,  peningkatan kapasitas pemerintahan, peningkatan desa melalui kegiatan pembangunan, peningkatan pelayanan  publik  di  desa,  peningkatan  penghidupan  masyarakat  melalui  peningkatan peluang usaha dan juga pengembangan potensi desa.
Pemekaran desa dilakukan dengan membagi wilayah desa yang telah ada menjadi beberapa desa yang lebih kecil, sehingga setiap desa dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk lebih fokus dalam mengelola sumber  daya  yang  ada  dan  memberikan  layanan  masyarakat  yang  lebih  baik. Pembentukan  lembaga  pemerintahan  desa  yang  lebih  terstruktur  dan  efisien  juga merupakan  bagian  dari  upaya  pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan  pemekaran desa.  Dengan  menerapkan  kebijakan  pemekaran  desa,  diharapkan  desa  dapat  tumbuh dan  berkembang  menuju  kesejahteraan  yang  lebih  baik  bagi  masyarakat  desa. Pemerintah daerah juga harus menyelenggarakan pembagian desa yang sesuai dengan kebijakan  pemekaran  desa  yang  telah  ditetapkan,  serta  menyediakan  fasilitas  dan infrastrukstur  yang  layak  di  desa  untuk  mendukung  penigkatan  kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pemerintah daerah juga  harus menyediakan dukungan  dan bantuan finansial dalam meningkatkan pembangunan desa.

## Pendefinisian Masalah
Proses  membagi  suatu  wilayah  besar  menjadi  beberapa  wilayah  yang  lebih  kecil dikenal  sebagai  pemekaran  wilayah.  Tujuan  pemekaran  wilayah  adalah  untuk meningkatkan  layanan  dan  mempercepat  pembangunan  di  setiap  wilayah  yang terbentuk. Pemekaran wilayah juga  bertujuan  untuk memberikan kemandirian kepada
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
setiap  wilayah  yang  terbentuk,  yang  merupakan  bagian  penting  dari  keberhasilan pelaksanaan kemandirian daerah tersebut. Desa adalah salah satu bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan di wilayah pedesaan dan  merupakan  struktur  pemerintahan  yang  paling  bawah.  Sebagai  salah  satu  bentuk pemerintahan,  desa  bertugas  untuk  melaksanakan  pemerintahan,  pembangunan,  dan menjalankan  pembangunan.  Desa  juga  harus  menjalankan  fungsi  sebagai  tempat menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan masyarakat. Desa juga memiliki  banyak  tugas  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan  meningkatkan pembangunan masyarakat.
Pemekaran  desa  dapat  dilakukan  untuk  memperluas  cakupan  dan  meningkatkan efektivitas  pelayanan  pemerintah  di  daerah  pedesaan.  Selain  itu,  pemekaran  desa  juga dapat  meningkatkan  partisipasi  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses pembangunan di  desa mereka. Dengan memiliki wilayah yang  lebih  kecil, masyarakat akan  lebih  mudah  untuk  berkomunikasi  dan  berkolaborasi  dengan  pemerintah  desa sehingga  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka  dapat  lebih  diperhatikan  dan  di  akomodasi. Pemekaran  desa  juga  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  daerah  pedesaan dengan  memperluas  kesempatan  usaha  dan  investasi  di  wilayah  yang  baru  terbentuk. Dengan  demikian,  pemekaran  desa  merupakan  langkah  yang  penting  untuk meningkatkan  pelayanan  pemerintah,  mempercepat  pembangunan,  dan  memperkuat kemandirian desa sebagai bagian dari kemandirian daerah secara keseluruhan.
Pemekaran  desa  juga  dapat  meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  keuangan  desa. Dengan adanya pemekaran, desa baru akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk membangun  infrastruktur  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik.  Pemekaran desa  juga  dapat  membantu  masyarakat  lebih  terlibat  dalam  proses  pengambilan keputusan. Dengan adanya desa yang lebih kecil, masyarakat akan lebih mudah untuk berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  dan  memberikan  masukan  serta  kritik  yang konstruktif  untuk  memajukan  desa.  Pemekaran  pedesaan  harus  memastikan  bahwa setiap  wilayah  yang  baru  dibentuk  memiliki  akses  ke  layanan  publik  yang  layak, termasuk kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah,  LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  serta  pemangku  kepentingan  yang lain  sangat  penting  bagi  masyarakat  pedesaan  untuk  meningkatkan  peluang pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.
Pemekaran  pedesaan  juga  harus  fokus  pada  peningkatan  akses  ke  informasi, keterampilan, dan pengetahuan masyarakat lokal, serta promosi partisipasi masyarakat. Pemekaran pedesaan juga harus berkonsentrasi pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan  yang  berkelanjutan  serta  pembangunan  infrastruktur  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemekaran pedesaan akan memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan kemakmuran dan meningkatkan kualitas
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
hidup mereka (Muktar et al., 2023).
Pemekaran  pedesaan  juga  harus  memperhatikan  aspek  sosial  dan  budaya  setiap wilayah  yang  baru  dibentuk,  sehingga  tidak  terjadi  konflik  dan  ketimpangan  sosial akibat perbedaan kepentingan dan identitas yang beragam. Pemekaran pedesaan harus melibatkan  seluruh  masyarakat  secara  aktif  dan  mengedepankan  prinsip  inklusi, keadilan,  dan  keberlanjutan  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan.  Agar  pembangunan serta layanan masyarakat bisa dengan baik berjalan, dengan demikian pemerintah desa induk  dan  desa  yang  baru  dibentuk  juga  harus  bekerja  sama  dengan  baik.  Dengan demikian,  pemekaran  desa  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam  meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan, asalkan dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

## Spesifikasi Masalah
Permendagri No 1 Tahun 2017 mengatur proses pemekaran desa, yang merupakan langkah penting dalam penataan desa. Proses ini  dapat  dilaksanakan  masyarakat desa atau pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Sebagai contoh, saat ini kabupaten Bojonegoro  sedang  merencanakan  pemekaran  4  (empat)  desa,  yaitu  Napis,  Leran, Ngumpakdalem, dan Sukorejo. Proses ini melibatkan pemerintah dan konsultasi dengan masyarakat terkait.
Diharapkan  pemekaran  desa  juga  akan  meningkatkan  keterlibatan  dan  autonomi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan dan sumber daya. Pemekaran desa juga  dapat  memperkuat  identitas  dan  kebanggaan  masyarakat  terhadap  desa  mereka, serta  menaikkan  tanggngjawab  serta  rasa  memiliki.  Selain  itu,  pemekaran  desa  juga dapat  meningkatkan  pemerataan  pembangunan  di  daerah,  karena  setiap  desa  akan memiliki  kesempatan  yang  sama  dalam  mendapatkan  alokasi  anggaran  dan  program pembangunan. Oleh karena itu, pemekaran desa dapat menjadi salah satu metode yang berguna untuk mendorong pembangunan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.
Pemerintah  kabupaten/kota  juga  dapat  mendirikan  desa  melalui  desa  persiapan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 35 hingga 44 Permendagri No 1 Tahun 2017. Desa persiapan  adalah  desa  yang  sedang  dalam  tahap  pembentukan  dan  belum  memiliki perangkat  desa  yang  lengkap  serta  belum  memiliki  anggaran  desa  yang  mandiri. Pembentukan desa persiapan bertujuan untuk mempercepat proses pemekaran desa dan memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  yang  terpencil  dan belum  terlayani  oleh  pemerintah  desa.  Dengan  adanya  desa  persiapan,  diharapkan masyarakat  dapat  lebih  aktif  dalam  pembangunan  dan  pemerintahan  desa  serta  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Pembentukan  desa  harus  memenuhi  persyaratan  yang  tercantum  dalam Permendagri  No  1  Tahun  2017  tentang  Penataan  Desa.  Salah  satu  syarat  yang  harus
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
dipenuhi adalah bahwa desa induk harus berusia minimal lima tahun sejak didirikan dan memiliki minimal enam ribu penduduk. Selain itu, desa yang akan dibentuk juga harus memiliki luas wilayah minimal dua puluh ribu hektar, dimana luas sawah tidak kurang dari  tiga  ribu  hektar  dan  luas  tegalan  tidak  kurang  dari  seribu  hektar.  Selain  itu,  desa yang  akan  dibentuk  juga  harus  memiliki  jalan  desa  yang  layak  dan  akses  transportasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa juga wajib mempunyai sarana prasarana yang layak seperti sekolah, puskesmas atau rumah sakit, gedung perkantoran, pasar, pos, dan lain-lain.
Desa  juga  perlu  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  berpengalaman  untuk mengelola pemerintahan desa. Hal ini penting agar pembentukan desa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintahan desa. Serta  desa  juga  harus  memiliki  keberadaan  lembaga  adat  yang  masih  berfungsi  dan diakui  oleh  masyarakat  setempat.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  kearifan  lokal  dan tradisi  yang  ada  di  desa  tersebut.  Desa  baru  yang  akan  dibentuk  dapat  mencapai pertumbuhan  optimal  dan  memiliki  sumber  daya  alam  yang  layak  untuk  mencapai tujuan  pembangunan  desa  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  terlampir  dalam Permendagri  No  1  Tahun  2017  tentang  Penataan  Desa.  Desa  baru  diharapkan  dapat membantu  masyarakat.  Selain  itu,  diharapkan  bahwa  penataannya  akan  memberikan kontribusi  yang  signifikan  untuk  meningkatkan  status  ekonomi  dan  sosial,  yang  akan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan  desa  sangat  penting  bagi  desa  pemekaran  untuk  meningkatkan kapasitas aparatur dan manajemen organisasi (Mulyadi & Pribadi, 2015). Oleh karena itu, untuk  melakukan  pemekaran  desa,  pemerintah  daerah  kabupaten  Bojonegoro  harus merencanakan dengan baik. Pemekaran akan mencakup 4 (empat) desa yang terletak di 4  (empat)  kecamatan  di  kabupaten  Bojonegoro.  Dengan  berdirinya  desa  baru  ini, diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  di  kabupaten  Bojonegoro  akan  meningkat  dan berkembang secara merata. Desa baru juga dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan berpotensi untuk menarik investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan mayarakat. Pemerintah juga harus memastikan bahwa desa  baru  tersebut  dilengkapi  dengan  infrastruktur  dan  layanan  yang  layak  untuk mendukung  kegiatan  ekonomi  dan  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  penting  untuk memastikan  bahwa  desa  baru  dapat  berkembang  menjadi  desa  yang  mandiri  dan berkualitas.
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Formulasi Kebijakan Pemekaran Desa di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro This is an open-access article under the CC–BY NC-SA license

## Pengenalan Masalah

## Tabel 1

## Data Jumlah Penduduk Desa Ngumpakdalem, Dander, Bojonegoro
Sumber : Website Resmi Desa Ngumpakdalem (Ngumpakdalem, n.d.)
Ngumpakdalem  adalah  desa  dengan  lebih  dari  sepuluh  ribu  penduduk. Pertumbuhan  penduduk  yang  cukup  pesat  ini  menyebabkan  pola  pemukiman penduduk  yang  semakin  meluas  menjauhi  pusat  desa,  sehingga  luas  wilayah  desa Ngumpakdalem  semakin  besar.  Akibatnya,  pelayanan  masyarakat  dan  pembangunan infrastruktur  kurang  merata,  yang  menjadi  alasan  pemerintah  desa  dan  masyarakat setempat  untuk  mendukung  pemekaran  desa.  Penelitian  ini  akan  melibatkan  berbagai pihak,  seperti  pemerintah  desa,  masyarakat  setempat,  dan  para  ahli  untuk mengidentifikasi  masalah  terkait  dengan  pemekaran  desa,  tujuan  pemekaran  desa, konsekuensi  pemekaran  desa,  dan  lain  sebagainya.  Melalui  analisis  dan  diskusi  yang berkelanjutan,  diharapkan  peneliti  dapat  menemukan  formulasi  kebijakan  pemekaran desa yang tepat yang memenuhi semua aspek yang terkait.
Mekanisme pembentukan desa diprakarsai oleh pemerintah kabupaten atas usulan dari pemerintah desa. Tim pemekaran melakukan evaluasi tingkat perkembangan desa terhadap desa induk. Nilai yang harus dicapai desa induk dalam evaluasi yang dilakukan harus  melebihi  angka  sembilan  puluh  untuk  dilakukannya  pemekaran  desa  atau pembentukan desa baru. Untuk memulai rencana awal, pemerintah dan masyarakat desa diberitahu tentang rencana pemekaran desa. Selain itu, pemerintah desa membantu dan mempersiapkan  musyawarah  desa  untuk  membuat  desa  baru  melalui  pemekaran. Pemerintah  kabupaten  yang  diwakili  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa (DPMD),  bupati  melalui  Zoom,  pemerintah  desa,  dan  perwakilan  masyarakat menghadiri musyawarah desa (Musdes). Musdes dilakukan untuk mencapai konsensus mengenai  pembagian  wilayah  desa.  Setelah  disepakati  oleh  semua  pihak,  keputusan
6756 6683 13439 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Laki-laki Perempuan Total
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
bersama tersebut ditandatangani oleh kepala desa dan diserahkan kepada bupati untuk diputuskan sebagai kebijakan pemekaran desa.
Kebijakan tersebut kemudian disahkan oleh bupati setelah melalui proses verifikasi. Setelah  kebijakan  pemekaran  desa  disahkan,  maka  nama  desa  baru  dan  wilayahnya disahkan. Setelah itu, pemerintah desa mulai mengurus segala urusan administrasi yang diperlukan untuk membentuk desa baru, seperti menetapkan kepala desa, membentuk BPD dan melakukan perekrutan pegawai desa. Selain itu pemerintah juga menyediakan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa baru, sehingga dapat  berdiri  dengan  sendirinya  sebagai  desa  yang  berdiri  di  bawah  pemerintah kabupaten. Dengan demikian, pembentukan desa baru menjadi proses yang terintegrasi, mulai  dari  evaluasi  desa  induk,  musyawarah  desa,  pengurusan  administrasi,  dan bantuan pembangunan desa.
Selain  itu,  tim  pembentukan  desa  persiapan  ditugaskan  oleh  bupati  untuk memeriksa dan memastikan bahwa persyaratan unuk mendirikan desa persiapan sesuai dengan perundang-undangan. Setelah itu, bupati akan mengangkat pejabat kepala desa persiapan dan memulai persiapan pembentukan desa definitif. Pejabat kepala desa harus rutin setiap enam bulan sekali melaporkan kemajuan pelaksanaan desa persiapan kepada bupati dan kepala desa induk untuk diverifikasi selama minimal tiga tahun.Bupati akan menetapkan peraturan bupati tentang pembentukan desa definitif dan menerbitkan surat gubernur  dengan  kode  register  desa  definitif  jika  persyaratan  untuk  mendirikan  desa definitif telah dipenuhi. Dengan keputusan bupati, surat gubernur ini akan mengangkat pejabat  kepala  desa  definitif.  Oleh  karena  itu,  desa  persiapan  dan  desa  definitif  telah dibentuk.
Jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa desa persiapan berdiri sendiri layak, maka bupati  dan  DPRD  akan  bekerja  sama  untuk  membuat  peraturan  daerah  (Perda) pembentukan  desa.  Dalam  menyusun  rancangan  peraturan  daerah  (Perda)  tersebut, bupati bersama DPRD harus melakukan konsultasi dengan masyarakat yang terdampak oleh pembentukan desa tersebut untuk memastikan bahwa rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah rancangan peraturan daerah (Perda)  tersebut  disusun,  bupati  bersama  DPRD  akan  menyampaikan  rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ini  penting  karena  peraturan  daerah  (Perda)  tentang  pembentukan  desa  harus disesuaikan  dengan  peraturan  yang  berlaku  di  daerah.  Setelah  mendapat  persetujuan dari gubernur, rancangan peraturan daerah (Perda) tersebut akan disampaikan kepada Mendagri  untuk  mendapatkan  No  registrasi  dan  kode  desa.  Setelah  menerima  nomor registrasi dan kode desa dari Mendagri, peraturan daerah (Perda) tentang pembentukan desa  tersebut  akan  diundangkan.  Proses  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa pembentukan  desa  berjalan  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Proses  ini  membutuhkan kerja sama yang erat antara bupati bersama DPRD, gubernur, dan mendagri.
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
Desa  Ngumpakdalem  telah  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  berhubungan dengan pemekaran desa, seperti konsultasi dengan masyarakat, sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan yang telah disepakati bersama. Laporan teknis pemekaran desa juga telah dibuat  oleh  desa  sesuai  dengan  peraturan.  Selain  itu,  Desa  Ngumpakdalem  juga  telah melakukan pengumpulan sampel peta untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.  Desa Ngumpakdalem  juga  telah  melakukan  pengumpulan  data  penduduk dan  melakukan  penyusunan  data  kependudukan  yang  akurat,  sebagai  bahan  untuk proses  pemekaran  desa.  Pihak  desa  juga  telah  melakukan  pengumpulan  data  wilayah desa  dan  melakukan  penyusunan  laporan  wilayah  desa  yang  akurat.  Selain  itu,  desa Ngumpakdalem  juga  telah  melakukan  pengumpulan  sampel  peta  untuk  memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.
Desa  Ngumpakdalem  juga  telah  melakukan  pengumpulan  data  penduduk  dan melakukan penyusunan data  kependudukan yang  akurat, sebagai bahan  untuk proses pemekaran desa. Pihak desa juga telah melakukan pengumpulan data wilayah desa dan melakukan  penyusunan  laporan  wilayah  desa  yang  akurat.  Selain  itu,  desa Ngumpakdalem  telah  berusaha  untuk  meningkatkan  kehidupan  warganya  dengan membangun  jalan,  mendapatkan  listrik  dan  air  bersih,  dan  membangun  infrastruktur umum  lainnya.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  secara  sistematis  dan sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa  dan  tujuan  pemerintah.  Kegiatan  yang memenuhi  syarat  administratif  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  sesuai dengan  persyaratan  yang  relevan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  desa  Ngumpakdalem telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.
Bertempat di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten Bojonegoro  pada  hari  kamis  tanggal  11  November  2021,  telah  dilaksanakan  rapat penetapan  hasil  evaluasi  tingkat  perkembangan  desa  oleh  tim  pembentukan  desa persiapan  kabupaten  Bojonegoro  tahun  2021  di  4  (empat)  desa  induk  yang  akan dimekarkan  yaitu  :  Desa  Napis  kecamatan  Tambakrejo  dilaksanakan  pada  tanggal  14 September  2021;  Desa  Leran  kecamatan  Kalitidu  dilaksanakan  pada  tanggal  15 September 2021; Desa Ngumpakdalem kacamatan Dander dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021; Desa Sukorejo kecamatan Bojonegoro Kota dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 (lihat Tabel 2).
Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri No 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, berdasarkan total skor dari 4 (empat) indikator di atas untuk masing-masing desa di atas, dengan ini dinyatakan (lihat Tabel 3).
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  tahapan  pemekaran  pada  4  (empat)  desa induk sebagaimana dimaksud dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi penilaian desa dan hasil kelayakan yang dilaksanakan dinas pemberdayaan  masyarakat  dan  desa  (DPMD)  kabupaten  Bojonegoro  menunjukkan bahwa desa Ngumpakdalem layak untuk dimekarkan. Desa Ngumpakdalem juga telah
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
melakukan penetapan batas-batas desa dan pengukuran luas wilayahnya, termasuk desa induk  dan  desa  persiapan.  Kebijakan  pemekaran  desa  di  Kabupaten  Bojonegoro, terutama  di  Desa  Ngumpakdalem  masih  dalam  tahap  verifikasi  oleh  BIG  (Badan Informasi  Geospasial)  untuk  mendapatkan  kode  register  desa  persiapan.  Ada  banyak langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

## Tabel 2 Hasil Evaluasi Penilaian Desa
Indikator Skor per Desa Desa Napis Desa Leran Desa Ngumpakdalem Desa Sukorejo Pemerintah Desa 36.0 43.0 49.0 42.5 Pembangunan 36.0 43.0 28 27 Pemberdayaan Masyarakat 12.5 12 11.5 13.5 Kemasyarakatan  19 17.5 17 19 Total Skor 96 99.5 105.5 102
Sumber : Berita Acara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro
Tabel 3 Hasil Kelayakan No. Kecamatan Desa Layak atau Tidak Layak 01. Tambakrejo Napis Layak 02. Kalitidu Leran Layak 03. Dander Ngumpakdalem Layak 04. Bojonegoro Kota Sukorejo Layak
Sumber : Berita Acara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bojonegoro
Menurut UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, informasi geospasial sendiri  ialah  alat  yang  memudahkan  dalam  membuat  kebijakan,  proses  mengambil keputusan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan pada ruang kebumian. Untuk mengoptimalkan pembangunan  ketahanan  nasional, budaya, sosial dan ekonomi, data geospasial  bermanfaat  menjadi  sistem  yang  mendukung  pengambilan  kebijakan.  Ini terutama berlaku untuk penentuan garis batas pertanahan, wilayah serta kepariwisataan, perencanaan  bisnis  perekonomian  dan  lokasi  investasi,pembuatan  rencana  tata  ruang, dan pengelolaan sumber daya alam. Informasi geospasial harus diselenggarakan secara terpadu  dan  dijamin  kemutakhiran  dan  keakuratan  karena  sangat  penting  untuk
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
pembangunan  berbagai  sektor.  Ini  dilakukan  untuk  mencegah  kesalahan,  kekeliruan, serta tumpang tindih data yang dapat menyebabkan kegagalan anggaran pembangunan, kegagalan informasi serta ketidakpastian hukum.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  desa  Ngumpakdalem  layak  untuk dimekarkan  berdasarkan  evaluasi  penilaian  yang  dilaksanakan  DPMD  kabupaten Bojonegoro.  Selain  itu,  Desa  Ngumpakdalem  telah  menetapkan  batas-batas  desa  dan mengukur  luas  wilayahnya,  dengan  mendirikan  desa  induk  dan  desa  persiapan. Kebijakan pemekaran desa di kabupaten Bojonegoro terutama di Desa Ngumpakdalem masih  dalam  proses  verifikasi  oleh  BIG  (Badan  Informasi  Geospasial)  untuk mendapatkan kode register desa persiapan yang dikenal sebagai Desa Kedungrejo.
Sementara  itu,  desa  induk  yang  bernama  Desa  Ngumpakdalem  telah  berupaya maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai langkah telah diambil untuk  meningkatkan  kemakmuran  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu,  peneliti menyarankan  agar  pemerintah  daerah  Bojonegoro  tidak  hanya  bergantung  pada program  tersebut  untuk  membantu  Desa Ngumpakdalem  dan  Kedungrejo,  serta  desa- desa  lain,  tetapi  juga  harus  melakukan  perencanaan  yang  lebih  baik  dan  menerapkan program  tersebut  dengan  hati-hati  untuk  mencapai  tujuan  pemekaran  desa.  Hal  ini dikarenakan  Desa  Kedungrejo  dan  desa-desa  persiapan  akan  menjadi  desa  baru  yang memiliki berbagai tantangan ekonomi yang berbeda dari desa induknya.
Dengan  demikian,  diharapkan  Desa  Kedungrejo  dan  Desa  Ngumpakdalem  serta desa yang lain dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dalam jangka panjang. Selain  itu,  pemerintah  daerah  harus  memastikan  bahwa  program  pembangunan  desa yang  sudah  ada  terus  beroperasi  dan  tidak  mengganggu  keseimbangan  ekonomi  dan sosial  di  daerah.  Dengan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan berbagai  pihak  terkait,  diharapkan  Desa  Ngumpakdalem  dan  Desa  Kedungrejo  dapat menjadi  contoh  desa  yang  sukses  dalam  pemekaran  desa  dan  mampu  memberikan dampak positif bagi masyarakatnya serta kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan.

## REFERENSI
A. Faisal Yusni Huda, Sumartono, F. N. (2009). Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (4), 627–633.
Awaluddin, M., Yardani, A. M., Zulianto, D., Listiawati, L., Wahyuni, E., Wahyuni, R., & Wahyuarini, T. (2023). Pendampingan Perumusan Peraturan Desa (Perdes) Dalam Kegiatan Pemekaran Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten. Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) , 3 (1), 1. https://doi.org/10.31764/jp-publik.v3i1.14991 BJN, R. (n.d.). Empat Desa di Bojonegoro Diwacanakan Pemekaran - Radar Bojonegoro .
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711311787/empat-desa-di- bojonegoro-diwacanakan-pemekaran Eko Handoyo. (2012). Buku Kebijakan_Publik_by_Eko_Handoyo_z_lib_or .
Imam Sapi’i, Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos, M. (2013). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Pecahan, Studi Kasus Pemekaran Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember . Lailissaum, A. (2017). Kebijakan informasi geospasial dalam penataan desa . 601–610.
Lutpiah, M., Faizi, F., & Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, M. (n.d.). Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka) . 10.24235/empower.v2i2.4635
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik) , 6 (2), 195–224. https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224
Mubarokah, N. L. (2007). Analisis Pemekaran Desa Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Skripsi Sarjana , 1 (14 June 2007), 1–10. https://core.ac.uk/download/pdf/11715904.pdf
Muktar, O. :, Rusdi, ), Siregar, A., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2023). Politik Hukum Dalam Pemekaran Desa. In JURNAL RECTUM (Vol. 5, Issue 1). http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.3474
Mulyadi, B., & Pribadi, U. (2015). Analisis Persiapan Dalam Perencanaan Pemekaran Desa Di Kabupaten Bulungan (Studi Kasus di Desa Tanjung Indah Lestari, Desa Bukit Indah, dan Desa Salimbatu Permai). Journal of Governance and Public Policy , 2 (1). https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0024
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif , 1 , 286.
Nadia, S., & Magriasti, L. (2022). Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam. Jurnal Pendidikan Tambunsai , 6 (2), 16815–16826.
Ngumpakdalem. (n.d.). Website Resmi Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro . https://ngumpakdalem-bjn.desa.id/first/statistik/4
Nugraha, M. T., Pandi, A., Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Formulasi Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Muhsinin Kubu Raya. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK) , 3 (1), 36–43. https://doi.org/10.31004/jpdk.v2i2.1341
Nurul Fika, A. F. dan A. Q. (2023). Analisis Kebijakan Versi William Dunn dalam Pondok Pesantren Modern. Journal on Education , 5 (4), 16737–16747. https://www.jonedu.org/index.php/joe/article/view/2861
Pirdo Mangatur MS, T. T. (2013). Evaluasi Desa Pemekaran. Jurnal Kebijakan Publik , 4 (1),
Copyright © 2024, Yulisza Adeliya Maharani, M. Miftahul Huda, Ida Swasanti http://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150 to this article Page 115-132 Volume 12 Number 1 (Juni) 2024
ISSN: 2598-4039 (Online)

## ISSN: 2302-2221 (Print)

## Jurnal Administrasi Negara
93–96. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/viewFile/1337/1327
Putra, N. A.; Rusli, Z. & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 18 (2).
https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7936
Rusmandani. (2015). Proses Pemekaran Desa Persiapan Tambah Jaya Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014-2015 . 4 (6), 1–14.
Sahrul, Primasari S; Jiwantara, F. A. (2022). Urgensi Pemekaran Desa di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 5 (6). http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/606
Santoso, P. (n.d.). Kebijakan Publik .
Sofianus, T., Nazaruddin, M., & Bin Abubakar, M. (n.d.). Dinamika Formulasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan Kandang Makmur dalam Wilayah Kota Lhokseumawe . https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/10271
Widyaningrum, W. Y., Radiansyah, R. R., & Sukaryo, Y. (2021). Efektivitas Pemekaran Desa Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Resmi Tingal Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Jurnal JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 5 (3), 61–76. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/609
Yahya, E. R. Z; Lengkong F. D. J & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulut Dalam Menyelesaikan Konflik. Jurnal Administrasi Publik , 4 (65). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/22052