## Wajah Hukum

## Model Pengelolaan Wakaf Produktif pada Masjid dan Pesantren Berbasiskan Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang

## Ulya Kencana*, Gibtiah
FSH UIN Raden Fatah, Palembang *Coresspondence: ulyakencana_uin@radenfatah.ac.id
Abstrak .  Palembang  kota  tertua  di  Indonesia  punya  aset  Keislaman  bersejarah  bersejarah.  Masjidnya berkarakter  unik,  dibangun  di  abad  ke-18,  berdiri  di  pinggiran  Sungai  Musi,  didirikan  oleh  tokoh  ulama karismatik-terkenal,  sebagai  harta  wakaf  dan  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya.  Pesantren  yang  diteliti  paling lama  dibanding  lainnya,  terletak  tidak  jauh  dari  pinggiran  sungai,  dan  status  kepemilikannya    pribadi.  Kedua aset  itu  tetap  ada  sampai  sekarang,  terpelihara  dan  terus  berkembang.  Tujuan  penelitian  ini  penemuan  hukum terhadap  peraturan,  sebagai  landasan  bagi  model  pengelolaan  wakaf  produktif  dalam  mengembangkan  masjid dan pesantren di Palembang berkepastian hukum. Studi ini mengambil sisi lain terkait model pengelolaan wakaf produktifnya. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, digunakan untuk membangun sebuah analisis seperti  yang  tampak  pada  tulisan  ini.  Data  dikelompok  dan    dianalisis  sehingga  memberikan  satu  penjelasan yang  utuh  mengenai  permasalahan.  Secara  tegas  studi  ini  memperlihatkan  model  pengembangan  masjid  yang berstatus wakaf dan pesantren berstatus milik pribadi, kedua model pengelolaannya konvensional. Meski sudah berkepastian hukum dengan adanya Undang-Undang Wakaf, membolehkan mengelola wakaf secara produktif. Penelitian  ini  menemukan  bahwa  belum  ada  praktik pengelolaan  wakaf  produktif,  meski  sudah  ada  keinginan untuk  itu.  Hal  itu  disebabkan  sosialisasi  peraturan  belum  merata,  tidak  ada  aset  wakaf  yang  hendak diproduktifkan, belum paham dan mengetahui konsep wakaf produktif.
Kata Kunci : Model, Wakaf Produktif, Hukum Islam, Peraturan
Abstract.  Palembang,  the  oldest  city  in  Indonesia,  has  historical  religious  assets.  The  mosque  has  a  unique character, built in the 18th century, standing on the bank of the Musi River, founded by a famous charismatic ulama  figure,  as  a  waqf  treasure  and  designated  as  a  cultural  heritage. The  Islamic  boarding  school  is considered the oldest, standing not far from the river with private ownership status. Both assets still exist today, are maintained and continue to develop. The aim of this research is to discover laws regarding regulations, as a basis  for  a  productive  waqf  management  model  in  developing  mosques  and  Islamic  boarding  schools  in Palembang  with  legal  certainty. This  study  takes  another  side  regarding  the  productive  waqf  management model. Through observations, interviews, and document studies, used to build an analysis as seen in this paper. The  data  is  grouped and  analyzed  so  as  to  provide  a  complete  explanation  of  the problem. This  study  clearly shows  a  model  for  developing  mosques  with  waqf  status and  Islamic  boarding  schools  have  private  property status, both  management  models  are  conventional. Even  though  there  is  legal  certainty  with  the  Waqf  Law, allows  managing  waqf  productively. The  findings  show  that  there  are  no  productive  waqf  management practices, even though there is already a desire for it. This is because the socialization of regulations has not been evenly distributed, This is because the socialization of regulations has not been evenly distributed,
Keywords: Model, Productive Waqf, Islamic Law, Regulations

## PENDAHULUAN
Praktik  hukum  wakaf  dalam  Islam  telah  tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat . Wakaf  ada karena  masyarakat  melakukannya (endowments  exist  because  people  do  it ). 1 Indonesia  memiliki potensi wakaf potensi yang sangat besar, di mana sebagai muslim memiliki wilayah luas di Indonesia. Demikian pula dengan Palembang, kota paling tua di Indonesia. Umumnya di Indonesia, wakaf-wakaf yang  ada  tidak  dikelola  dengan  profesional. 2 Meski  harta  wakaf  lebih  luas  dibanding  negara  lain sebanyak 440.512,89 ha. Sebanyak 134.250 ha belum terdaftar sebagai tanah wakaf, hanya 224.030
1 Ulya  Kencana,  Miftachul  Huda,  &  Andino  Maseleno,  Historical  Administrarion  Waqf:  Study Indonesia, The Mattingley Publising , Vol. 81 , (2019): 5338-5353.
2 Khalifah Muhammaad Ali, dkk, Manajemen Wakaf pada Aspek Prioritas: Studi Indonesia, Jurnal al-Falah: Islamic Economic, Vol. 3, No. 1 , (2018): 2.
sudah  terdafar. 3 Orientasi  pengembangan  didominasi  untuk  peribadatan  73%  bentuk  masjid  dan mushola, 13,3% untuk pendidikan, dan 13,7% untuk kuburan dan tujuan sosial lain. 4
Aspek kesejarahannya perwakafan di Indonesia ada ketika Islam tersebar di nusantara. Wakaf tumbuh dari masyarakat, 5 termasuk wakaf di Palembang. Wakaf dari aspek   hikmah bermanfaat yang besar bagi kehidupan umat. 6 Berdasar filosofinya hukum berwakaf bertujuan memberi mashlahat ke masyarakat dan berkelanjutan tanpa batas. 7 Dahulu wakaf dilakukan komunitas tertentu, yaitu orang kaya dan ternama. Perkembangannya bentuk wakaf bervariasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan  fungsi  sosial  lain.  Bahkan  ada  model  praktik  kedermawanan  pada  masyarakat  Islam  Banjar, Sapral  Amal merupakan  lelang  amal  dalam  tradisi  itu,  yaitu  cara  negosiasi  unik  dalam  berderma. 8 Disisi lain, berkembangnya lembaga wakaf dikelola Nadzir swasta dan negara. 9
Model  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  kian  berkembang  sesuai  kemajuan  ekonomi  dan peraturan.  Berbagai    strategi  digunakan  memberdayakan  wakaf  produktif  dengan  cara  membuat peraturan  dan  membangun  jaringan  mitra  investasi. 10 Perwakafan  di  Indonesia  didasarkan  pada mazhab  Syafi’iy  dan  adat, 11 kemudian  para  fuqaha  mengembangkan  konsep  wakaf  produktif.  Harta benda wakaf dikelola sehingga menghasilkan untung (surplus) terus menerus. Wakaf benda produktif berupa    harta  bergerak  (uang  kontan,  logam  mulia),  dan  harta  tidak  bergerak  (bangunan,  rumah, pertanahan, lahan, sebagainya). 12
Meski wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah berpeluang dan memilik potensi besar untuk memenuhi  kebutuhan  orang  banyak.  Namun  sulit  dicapai  karena  persoalan  dalam  pengelolaannya yang kadang tidak produktif, 13 seperti memberdayakan tanah wakaf. Asas filosofi wakaf, harus tetap aset dan terus bermanfaat. Diperlukan strategi bisnis yang handal untuk mengembangkan harta wakaf itu  melalui  bisnis  profesional,dan    proyek  yang  terintegrasi,  tidak  terpisah. 14 Perspektif  tatanegara, bahwa  konsep  negara  modern  adalah  person  tata  hukum, 15 artinya  disetiap  kegiatannya  harus berlandaskan  pada  hukum.  Ada  kecenderungan  keindonesiaan  berorientasi  konstitusional,  yaitu memformulasikan  hukum  Islam  kedalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan. 16 Wakaf  produktif dalam kegiatannya ini didasarkan pada hukum yang berlaku. Sejarah hukum perwakafan berkembang dengan  baik.  Aturan  hukumnya  berawal  dari  untuk  mengatur  wakaf  tanah.  Seiring  dengan perkembangan hukum, sosial, ekonomi dan keagamaan, maka berkembang dari peraturan wakaf tanah
3 Taufiq Ramadhan, “Pengelolaan Wakaf yang diproduktifkan untuk Perwujudan  Masyarakat Sejahtera di Banda Aceh”, Tesis Magister Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah, (PPs. IIQ Jakarta, 2020).
4 Muhammad  Afdi  Nizar, Pengembangan  Wakaf  yang  diproduktifkan,  Potensi  dan  Masalahnya:  Studi Indonesia, dalam “Fundamen Penguatan Bidang Monetary untuk Mendukung Kemapanan Ekonomi ,  (Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif , 2017 ), hlm 2.
5 Ulya Kencana, Miftachul Huda, & Andino Maseleno, Op.Cit: 5338-5353
6 Ulya Kencana , Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam , ( Malang : Setara Press , 2017 ), hlm 1.
7 Sumuran  Harahap,  Prospektif  Perwakafan  Uang  yang  ada:  Studi  Indonesia, Awqaf:  Jurnal  Wakaf- Ekonomi Syariah. Vol.4, No.4 , (2011): 89.
8 Ali  Murtadho  Emzaed,  Kamzi,  &  Ahmad  Bahiej,  Saprah  Amal,  Democratization  and  Constitutional Right the Habitus of Philanthropy Practices for the Banjar Muslim Society in South Kalimantan, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol.55, No.2 , (2021): 393.
9 Islahi, Study  Role  of  Waqf  in  Islamic  History  (Provision  of  Public  Goods) ,  (Article  in    International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia)
10 Dewi Sri dan Indriati, Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik, Al- Syir’ah IAIN Menado. Vol. 15, No. 2 , (2017): 94. 11 Abu  Azam  Hadi,  Tanah  Wakaf  yang  diproduktifkan  dan  Pemberdayaannya  untuk  Publik, Islamica. Vol. 4,No. 1 , (2009): 99. 12 Dompet Dhuafa. (19 March 2021)
13 Khalifah, dkk. hal. 1
14 Abu Azam Al-Hadi. (September 2009). hal.105
15 Ulya  Kencana,  Yuswalina  dan  Eza  Triyandhy, Analisis  Perda  Kota  Palembang:  Studi  Anak Jalanan,Gelandangan  dan  Pengemis  berdasarkan  Konsep  Kesejahteraan  Sosial ,  (Palembang:  Rafah  Press, 2020), hlm 1.
16 Kamzi, ‘Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesiannization of Islamic Law’, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1 , (2018): 1-1029.
Ulya  Kencana  dan Gibtiah,  Model  Pengelolaan  Wakaf  Produktif  pada  Masjid  dan  Pesantren  Berbasiskan Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang
ke  arah  wakaf  produktif,  yaitu  dengan  dilegalisasikannya  UU.41/2004  tentang  Wakaf.  Pola pelaksanaan sebelumnya diatur dalam UU.5/1960 Agraria, dan PP.28/1977 Wakaf Tanah.
Di Indonesia wakaf lebih mendapat perhatian dari komponen masyarakat dan pemerintahan, yaitu sejak  diterbitkan  UU.41/2004  Wakaf.  Diatur,  harta  benda  yang  diwakafkan  harus  dikelola  secara produktif.  Paradigma  ini  kemudian  sebagai  persyaratan  bagi  pesantren  khususnya  untuk mengembangkannya secara produktif. Di mana pesantren sebagai lembaga wakaf terbanyak yang ada di Indonesia. 17 Dalam  kenyataannya  sebagai  lembaga  wakaf,  kebanyakan  pesantren  dan  masjid  belum mengelola lembaganya sebagai wakaf secara produktif. 18 Aturan hukum tentang wakaf produktif, bermula dari  pihak  pemerintah  yang  melihat  para  Nadzir  belum  berhasil  mengelola  harta  benda  wakaf. 19 Perkembangan  wakaf  di  Indonesia  tidak  berkembang  sebagaimana  negara  muslim  lain. Karena itu,  pemerintah  mengatur  wakaf  produktif  dalam  pengelolaannya  agar  lebih  maju  lagi.  Dalam mengembangkan  wakaf  produktif  perlu  strategi,  diantaranya  faktor  regulasi  terkait  peraturan perundang-undangan wakaf. 20
Sebagai  lembaga  wakaf,  beberapa  pesantren  dan  masjid  keberadaanya  sejak  dulu  ada  dan mengakar  di  masyarakat. 21 Berbagai  macam  pola  pengelolaannya  dari  hasil  harta  wakaf  yang diproduktifkan oleh pengelola (Nadzir wakaf). Oleh karena itu, kajian terhadap model pengembangan wakaf  produktif  bagi  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  sangat  penting.  Dikarenakan  Kota Palembang  merupakan  kota  tertua  di  Indonesia.  Kajian  sejarah  membuktikan,  banyak  usaha  telah dilakukan  bagi  perbaikan  manajemen  wakaf.  Wakaf  berkembang  menjadi  sebuah  lembaga  yang menyokong program pemerintahan di bidang perekonomian. 22 Masjid sebagai salah satu lembaga banyak dibangun dari aset wakaf, sebagaimana masjid di zaman Nabi Muhammad Saw, memiliki fungsi dakwah-agama, sosial-ekomomi serta perpolitikan negara. 23
Praktiknya pengelolaan wakaf di Indonesia sangat komplek. Mulai dari permasalahan peraturan hukum,  Nadzir  pengelola  aset  wakaf  tidak  profesional,  dan  model  pengembangan  kurang  produktif sehingga harta wakaf tidak terawat baik. Dalam mengembangkan aset wakaf, Nadzir berupaya untuk lebih  produktif. 24 Kantor  Urusan  Agama  telah  menyerahkan  pengelolaannya  kepada  Nadzir  secara produktif. 25 Pengelolaan  harta  wakaf  produktif  bagi  pengembangan  masjid  Sabilillah,  Malang berdasarkan  peraturan  yang  ada.  Model  pengembangannya  secara  modern  bermitra  dengan Universitas  Islam Malang, sebagai fasilitator  usaha Mini Market al-Khaibar VI, dan bisnis Pujasera Sabilillah. 26 Secara  umum  masih  terdapat  problem  dalam  manajemen  pengembangan  harta  wakaf. Kenyataan  yang  ada  model  pengembangan  harta  wakaf  masih  bersifat  konvensional  dan  belum produktif seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. 27
Tulisan  didasarkan  pada  suatu  argumen,  bahwa  model  kelolaan  wakaf  secara  produktif  untuk mengembangan  masjid  dan  pesantren  secara  umum  didorong  bukan  persoalan  menyangkut manajemen, sisi ekonomis, sosial dan keagamaan saja. Tetapi persoalan peraturan sebagai dasar untuk
17 Ahmad  Siddiq,  Problematika  Wakaf  Produktif  :  Studi  di  Pesantren, Jurnal  Millah.  Vol.  Xi,  No.  1 , (2011): 276-277.
18 Firman  Muntaqo,  Problema  dan  Potensi  Wakaf  yang  diproduktifkan:  Studi  di  Indonesia, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 25, No. 1 , (2015): 83-106.
19 Mubarok, Studi Wakaf  Komersial: Model Pengembangan di Yayasan Muslimin, Jurnal Hukum Islam. Vol.11, No.1 , (2013): 3.
20 Eddy  Khairani, Strategi Mengembangkan Wakaf  Secara Produktif , (Jogyakarta: Cahaya Islam, 2020), hlm 39.
21 Abdurrahman  dan  Kasdi,  Model  Wakaf  Produktif  dan  Pemberdayaan  di  Indonesia, Ziswaf: Jurnal Zakat-Perwakafan, Vol. 1,No. 1 , (2014): 18. 22 M.  Boudjellal,  a  New  Approach  to  the  Role  in  Socio  Economic:  A  Need  Waqf  Development:  Study  in Economy Syariah , Vol. 12, No. 2 , (2008): 125-136. 23 Miftahul Huda, Kemandirian Masjid Sampung di Ponorogo Berbasis Wakaf , al-Ihkam. Vol.12, No.12 , (2017): 363.
24 Niryad, dkk, Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan: Strategi bagi Pemberdayaan Publik di Pangkep, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2017), hlm. 47.
25 Ibid
26 Jherinda  Erifanti, Tata  Kelola  Wakaf  yang  diproduktifkan  pada  Toko  al-Khaibar  6  &  Pujasera Sabilillah: Studi Masjid Sabilillah , Skripsi FEBI Universitas Brawijaya, Malang, (2019), hlm. 83.
27 Firman Muntaqo. Op.Cit . hal.83
mencari  model  pengelolaan  wakaf  produktif    yang  cocok  untuk  masjid  dan  pesantren.  Meskipun sudah  ada  peraturan  yang  berkepastian  hukum  bagi  pengelolaan  wakaf  produktif  secara  umum. Tentunya  implikasi  yuridis  ini  dipakai  untuk  mengkaji  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang kebanyakan berstatus sebagai  wakaf.  Melihat kepada model pengelolaan masjid dan pesantren yang tanahnya  berasal  dari  wakaf  berdampak  pula  bagi  peruntukannya  dan  status  lembaganya  dikelola masih  tradisional.  Masyarakat  memposisikan  masjid  dan  pesantren  dimaknai  sebagai  perbuatan ibadah  yang  tidak  dapat  dicampuri  dengan  unsur  bisnis  dalam  pengelolaannya.  Hak  ini  perlu  dikaji dan  dianalis  pada  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang.  Meskipun  ada  masjid  dan  pesantren  di kota-kota  lainnya  telah  berhasil  mengelola  dengan  konsep  wakaf  produktif.  Berdasarkan  latar belakang masalah tersebut, maka bahasan ini diberi judul “Praktik Wakaf Produktif Dalam Mengelola Masjid dan Pesantren di Palembang Berbasis Hukum Islam dan Peraturan”.
Tujuan  penelitian  penemuan  hukum  terhadap  peraturan  sebagai  landasan  model  pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang. Dengan kata lain, tulisan  ini  menunjukkan  satu  hal. Pertama, bagaimana  peraturan  tentang  wakaf  produktif  menjadi landasan  pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  berkepastian  hukum.  Peraturan wakaf di Kota Palembang telah diatur karena adanya Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf dan peraturan  sebelumnya.  Pertanyaan  ini  menyangkut  fakta  praktik  pengelolaan  wakaf  produktif  ada, karena didasari peraturan yang berlaku berkepastian hukum tetap. Kedua , apakah model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di  Kota Palembang. Diketahui bahwa model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berbeda  satu  sama  lainnya.  Berhasil  atau  tidaknya  pengembangan  masjid  dan  pesantren  tergantung model pengelolaan wakaf produktif yang dikembangkan oleh pengurus yayasan atau Nazhirnya.
Teori  yang  dipakai  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  ada,  yaitu  teori  kepastian  hukum. Gustav  Radbruch,  berpendapat  hukum  harus  mengandung  tiga  nilai  identitas,  asas kepastian hukum (rechtmatigheid), asas keadilan hukum (gerectigheit), dan asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheid). 28 Tujuan  hukum  mendekati  realistis  adalah kepastian  hukum dan kemanfaatan  hukum. Namun  kaum  positivisme  lebih  menekankan  kepastian  hukum,  dan  kaum fungsionalis mengutamakan  kemanfaatan  hukum.  Menurut  Utrecht, kepastian  hukum mengandung dua pengertian:
1. Peratura bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat  umum,  individu  dapat  mengetahui  apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan  oleh negara terhadap individu. 29
Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum. Pemikiran ini  cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, dan bagi penganut pemikiran ini, bahwa:
1. Hukum tidak lain hanya kumpulan aturan.
2. Tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.
3. Kepastian  hukum  diwujudkan  oleh  hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya  membuat  suatu  aturan hukum yang bersifat umum.
4. Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan,  bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 30
Teori kepastian hukum landasan analisis pada kajian model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang.  Hukum  sebagai  hukum  positif.  Kelsen mengatakan, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek ‘seharusnya’ (das sollen), dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Pernyataan  hukum  wakaf  produktif  merupakan  sebuah  sistem  norma  hukum  Islam  dan  norma
28 M.  Muslih,  Negara  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektid  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai Dasar Hukum) , Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 , (2013): 117.
29 Utrecht  dalam  Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 1999), hlm 23.
30 Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  (Jakarta  :  Kencana, 2017), hlm 82-83.
peraturan  wakaf  Indonesia,  yang  menekankan  aspek  ‘seharusnya’,  dengan  menyertakan  beberapa peraturan  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dalam  pernyataan  hukum  wakaf  produktif  dalam  kedua tata aturan hukumnya.
Studi-studi wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren ini masih cenderung mengkajinya  dari  perspektif  manajemen  dan  ekonomi. 31 Disisi  lain  secara  umum  wakaf  dikaji  dari aspek hukum Islam. 32 Kajian wakaf dari sisi sosial keagamaan. 33 Studi-studi lain melihat wakaf secara umum  dari  perspektif  hukum. 34 Sejauh  ini  kebanyakan  studi  mengkaji  pengelolaan  masjid  dan/atau pesantren  saja.  Pada  penelitian  ini  mengkaji  tentang  masjid  dan  pesantren  sebagai  lembaga  wakaf terbanyak  di  Indonesia,  di  mana  kebanyakan  dikelola  secara  tradisional  dan  sedikit  diantaranya dilakukan  secara  produktif  dalam  pengembangannya.  Belum  ada  studi  yang  mengkaji  secara mendalam  mengenai  model  pengelolaan  masjid  dan  pesantren  sebagai  aset  harta  wakaf  yang  harus tetap keberadaannya lebih disebabkan oleh adanya aturan hukum yang melandasi praktiknya di Kota Palembang.
Penelitian  Ulya  Kencana  (2021)  dan  Zulfadli  Hamzah  (2016), 35 menegaskan,  bahwa masyarakat  muslim  pada  umumnya  masih  belum  jelas  dengan  tata  cara  berdonasi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Walaupun  undang-undang  wakaf  di  Indonesia  sudah lama diterbitkan,  namun  sampai sekarang  wakaf  di  Indonesia  belum  dapat  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  sosial  yang  dihadapi  oleh  bangsa  dalam  kerangka  kesejahteraan  sosial.  Tulisan  ini mengembangkan tulisan dari kedua studi terakhir ini  dengan melihat secara komprehensif mengenai aturan  hukum  sebagai  faktor  pendorong  model-model  pengelolaan  wakaf  produktif  dalam mengembangkan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  berkepastian  hukum.  Di  mana  dalam praktiknya masih banyak yang belum berdasarkan peraturan, meskipun telah diatur dengan ketat.
Teori  kepastian  hukum  dipakai  untuk  menganalisis  persoalan  yang  ada.  Di  mana  menurut Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah  pernyataan  yang  menekankan  aspek “seharusnya”  atau das  sollen ,  dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang  apa  yang  harus dilakukan.  Undang-undang  berisi  aturan-aturan    bersifat  umum,  pedoman  individu  bertingkah  laku dengan  sesama  individu  dan    hubungan  dengan  masyarakat.  Adanya  aturan  dan  pelaksanaan  aturan menimbulkan kepastian hukum. 36 Gustav Radbruch, berpendapat hukum harus mengandung tiga nilai identitas,  asas kepastian  hukum (rechtmatigheid) ,  asas  keadilan  hukum (gerectigheit) ,  dan  asas kemanfaatan  hukum ( zwechmatigheid ). 37 Tujuan  hukum  menurut  kaum  positivisme  lebih  mendekati realistis  adalah kepastian  hukum.  Tujuan  hukum  tidak  lain  dari  menjamin  terwujudnya kepastian hukum.  Kepastian  hukum  diwujudkan  hukum  dengan  sifatnya  yang  hanya  membuat  suatu  aturan hukum  bersifat  umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan  hukum  tidak  bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan saja, melainkan semata-mata untuk kepastian. 38

## METODE
Penelitian  ini  jenis  dan  tipenya  penelitian  normatif-empiris, 39 disebut  penelitian  hukum normatif-terapan  ( applied  law  research ).  Penelitian normatif ,  adalah  suatu  jenis  penelitian  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder, 40 berupa  peraturan  perundang- undangan,  literatur  dan  pendapat  para  ahli  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  penelitian.
31 Ulya  Kencana,  dkk,  Cash  Waqaf  Regulation  in  Indonesia-Analysis  Towards  Zero  Hunger  During Covid 19 Pandemic , Journal Awang Long Law Review. Vol.4, No.1, (2021): 32-46.
32 Muhammad Afdi Nizar, Op.Cit . 33 Abdurrahman  Kasdi,  (20140;  Taufiq  Ramadhan,  (2020);  M.Ichsan  Amir  Mujahid,  (2012);  Firman Muntaqo, (2015); Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, (2018); Ulya Kencana, dkk, (2019); Slamet, (2020).
34 M. Athoillah, Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia , (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm 1.
35 Ulya Kencana (2021); Zulfadli Hamzah (2016).
36 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2021), hlm 158.
37 Ibid 38 Achmad Ali, Op.Cit , hlm 82-83.
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm 52-54.
40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014), hlm 51.
Penelitian empiris ,  adalah  suatu  jenis  penelitian  dilakukan  dengan  cara  mendapatkan  bahan  hukum langsung  dari  masyarakat  sebagai  sumber  pertama  dengan  melalui  penelitian  lapangan. 41 Lokasi penelitian  di  empat  masjid,  yaitu  Masjid  Agung  Palembang,  di  Kelurahan  19  Ilir-Kecamatan  Bukit Kecil  Kota  Palembang;  Masjid  Kiai  Marogan  Kertapati,  di  Kelurahan  Ogan  Baru-Kecamatan Kertapati  Kota  Palembang;  Masjid  Kiai  Marogan  Lawang  Kidul,  di  elurahan  Lawang  Kidul- Kecamatan  Ilir  Timur  II  Kota  Palembang;  dan  Masjid  Abdurrahman  Delamat, di  Kelurahan  30  Ilir- Kecmaatan Ilir Barat II Kota Palembang. Dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Ar-Riyadh Palembang,  di  Kelurahan  13  Ulu-Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota  Palembang.;  dan  Pondok Pesantren Amalul Khair, di Kelurahan Lorok Pakjo-Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, 42 menggunakan  data  sekunder  dan  primer  untuk  menelusuri  norma  hukum  Islam  dan peraturan wakaf produktif, serta praktiknya di masjid dan pesantren Kota Palembang. Respondennya, yaitu pengurus masjid, pengurus dan pemilik pesantren.
Metode  pengumpulan  data  dengan  cara  studi  kepustakaan  dan  lapangan.  Studi  kepustakaan untuk  memperolah  data  sekunder  melalui  serangkaian  kegiatan  membaca,  menelaah,  mencatat  dan mengutif  buku-buku  dan  beberapa  ketentuan  lain  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan  yang diteliti.  Studi  lapangan  untuk  memperolah  data  primer,  yaitu  wawancara  terhadap  responden (pengurus masjid dan pesantren) terkait permasalahan. Wawancara menggunakan angket pertanyaan, dan  wawancara  langsung;  Pengamatan,  dilakukan  untuk  mengamati  secara  langsung  masjid  dan pesantren ditempat; dan dokumentasi berupa foto.
Hasil  analisis  bahan  hukum normatif - preskriptif diinteraksikan  dengan  bahan  non-hukum sebagai fakta kemasyarakatan bersifat empiris dan kualitatif. Bahan hukum  dikumpulkan berbentuk kata-kata bukan angka seperti penelitian kuantitatif. 43 Pengolahan bahan hukum dibandingkan dengan suatu  standar  atau  kriteria  telah  dibuat  peneliti, 44 benar  atau  salah  peraturan  dan  model  pengelolaan wakaf secara produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian hukum.
Kesimpulan  secara  induktif,  berfikir  berdasarkan  fakta  umum  diambil  kesimpulan    sifatnya khusus  untuk  menjawab  permasalahan  penelitian, 45 yaitu  benar  atau  salah  peraturan  pengelolaan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang berkepastian  hukum;  benar  atau  salah  masjid  dan  pesantren  yang  statusnya  sebagai  lembaga  wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang; dan benar atau salah model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang.

## HASIL

## Peraturan  Wakaf  Produktif  Bagi  Kemajuan  Pengembangan  Masjid  dan  Pesantren Berkepastian Hukum
Peraturan  perundang-undangan  yang  melandasi  praktik  wakaf  produktif  di  Kota  Palembang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  41  tahun  2004  tentang  Wakaf,  menjadi  momentum pemberdayaan  wakaf secara produktif. Di dalamnya terkandung pemahaman yang  komprehensif  dan pola  manajemen  pemberdayaan  potensi  wakaf  secara  modern,  yang  mana  dalam  peraturan sebelumnya  tidak  ada.  Dalam  Undang-Undang  Wakaf  ini  konsep  w akaf  mengandung  dimensi yang  luas,  mencakup  harta  tidak  bergerak  dan  harta  yang  bergerak. 46 Peraturan  wakaf  produktif mendorong  bagi  kemajuan  pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  berkepastian hukum dapat dilihat dari jawaban responden tentang apakah mengetahui ada peraturan hukum untuk
41 Ibid
42 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm 29.
43 Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 40.
44 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik ,  (Jakarta  :  Rineka Cipta,  2016), hlm 3008.
45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm 12-13.
46 Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik , (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020), hlm 54.
melaksanakan  wakaf  produktif  dalam  pengelolaan  masjid  dan  pesantren,  bahwa  dari  enam  sampel yang mengetahui ada peraturan tentang wakaf produktif dalam mengelola masjid dan pesantren hanya dua responden, empat lainnya tidak dan belum mengetahui.
Peraturan tentang wakaf produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang,  bahwa  dari enam  sampel,  yang  mengetahui mengapa  peraturan tentang  wakaf  produktif diperlukan bagi pengembangan masjid dan pesantren di Kota Palembang, yaitu satu responden tidak mengetahui,  dan  lima  responden  menjawab  bermanfaat  bagi  lembaga  dan  masyarakat,  untuk mengurus,  kemakmuran  dan  biaya  operasional  lembaga  sehingga  lebih  berkembang  kedepannya. Kapan masjid dan pesantren ini didaftarkan secara hukum, bahwa dari enam sampel yang menjawab sejak  kapan  masjid  dan  pesantren    didaftarkan  secara  hukum  negara  Indonesia, dari lima responden sejak  tahun  1800-an,  bahkan  empat masjid  sebagai  masjid  tertua  dan  bersejarah  di  Kota  Palembang telah  didaftarkan  secara  resmi  pada  pemerintahan  Belanda,  dan  satu  pesantren  masih  diurus,  karena dua pesantren tersebut berdiri di era 1990-an.
Bentuk  masjid  dan  pesantren  ini,  bahwa  dari  enam  sampel,  bahwa  dua  masjid  sebagai  wakaf milik  pribadi,  dua  masjid  wakaf  umum  diantaranya  satu  termasuk  dikatagorikan  sebagai  masjid kerajaan,  satu  pesantren  milik  pribadi,  dan  satu  pesantren  masih  diurus  surat  wakafnya.  Masjid  dan pesantren bergerak di bidang apa, bahwa dari enam sampel diperoleh jawaban, bahwa empat masjid bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan perekonomian. Dua pesantren bergerak dibidang pendidikan. Badan hukum masjid dan pesantren, bahwa dari empat sampel masjid dan  dua  sample  pesantren,  semuanya  berbentuk  badan  hukum  yayasan.  Masjid  dan  pesantren  ini terdaftar  secara  resmi  berdasarkan  hukum  negara,  bahwa  enam  sampel  semuanya  menjawab  sudah terdaftar secara resmi sesuai dengan hukum negara. Di mana masjid dan pesantren ini terdaftar secara resmi, bahwa dari enam sampel semuanya sudah mendaftar di Kementerian Agama, dua masjid selain di Kementerian Agama terdaftar juga di Kementerian Hukum dan HAM, kelurahan dan notaris.
Masjid  dan  pesantren  status  tanahnya  sebagai  wakaf,  bahwa  dari  enam  sampel  semua menjawab ya, status tanahnya sebagai wakaf tanah. Status hukum kepemilikan masjid dan pesantren, bahwa  dari  enam  sampel menjawab  dua  masjid  sebagai  wakaf  pribadi  (tetap  milik  pribadi)  dan  dua masjid  sebagai  wakaf  umum.  Satu  pesantren  statusnya  milik  pribadi,  dan  satu  pesantren  statusnya wakaf.  Tanah  masjid  dan  pesantren  ini  statusnya  sebagai  wakaf,  sudah  keluar  Akta  Ikrar  Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, bahwa dari enam sampel sudah keluar Akta Ikrar Wakafnya dari Kantor Urusan Agama setempat, tiga masjid sudah ada aktanya, satu masjid tidak ada, satu pesantren tidak ada aktanya dan satu pesantren aktanya sedang diurus di KUA setempat.
Pertama  kali  pengurus  masjid  dan  pesantren  mengetahui  sudah  ada  peraturan  tentang  wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari enam sampel yang mengetahui pertama kali mengetahui sudah ada peraturan  tentang  wakaf  produktif  di  Indonesia,  yaitu  satu  responden  belum  tahu,  dua  responden sudah  mengetahui  dari  media  massa,  masing-masing  satu  responden  dari  selebaran  umum  dan  web internet. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf produktif di Indonesia, bahwa dari  empat  sampel  masjid  tidak  mengetahui  ada  peraturan  yang  mengatur  wakaf  produktif  di Indonesia, dan dua sampel pesantren sudah mengetahui adanya peraturan tersebut.
Disimpulkan  terkait  peraturan  pengelolaan  wakaf  produktif  belum  mendorong  bagi  kemajuan pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Palembang  meskipun  sudah  berkepastian  hukum.  Di  mana idealnya  ( das  sollen )  adanya  peraturan  bagi  pengelolaan  wakaf  produktif  dapat  mendorong  bagi kemajuan  pengembangan  atas  empat  masjid  dan  dua  pesantren  yang  diteliti.    Namun  pada  tataran praktiknya (das sein),  dari empat responden pengurus  masjid  tidak mengetahui ada  peraturan  wakaf produktif, sehingga tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid. Sementara dua responden pesantren sudah mengetahui ada peraturan wakaf produktif, namun tidak belum paham aplikasinya.
Secara  umum  masjid  dan  pesantren  yang  diteliti  sudah  terdaftar  di  Kementerian  Agama, berstatus  wakaf  dengan  kategori  ada  yang  wakaf  pribadi,  wakaf  umum,  dan  milik  pribadi.  Status badan hukum berbentuk yayasan, masjid semua untuk keagamaan, ada bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan,  dan  perekonomian.  Dua  pesantren  semua  bergerak  dibidang  pendidikan.  Sumber tahu adanya peraturan tentang wakaf produktif di Indonesia, menjawab tidak tahu, dan lima responden menjawab dari media massa, selebaran umum, seminar dan web internet.
Dengan  demikian,  terkait  peraturan  pengelolaan  wakaf  produktif  belum  mendorong  bagi kemajuan  pengembangan masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  berkepastian  hukum,  bahwa cita hukum  pada  tataran  idealnya  (das  sollen)  berdasarkan  peraturan  bagi  pengelolaan  wakaf  produktif
dapat mendorong bagi kemajuan pengembangan empat masjid dan dua pesantren yang berada di Kota Palembang.  Namun  tataran  praktik  di  masyarakat  (das  sein),  menunjukkan  dari  empat  responden masjid  tidak  mengetahui  adanya  peraturan  wakaf  produktif,  sehingga  pengurus  yayasan  tidak mempraktikan  wakaf  produktif  untuk  mendorong  kemajuan  masjidnya.  Sementara  dua  responden pesantren  sudah  mengetahui  adanya  peraturan  wakaf  produktif  di  Indonesia,  namun  tidak mempraktikan  konsep  wakaf  produktif  bagi  kemajuan  pengembangan  pesantrennya  dikarenakan belum paham aplikasinya.
Secara umum masjid dan pesantren yang ada sudah terdaftar di Kementerian Agama, berstatus wakaf  pribadi,  wakaf  umum,  dan  milik  pribadi.  Status  badan  hukumnya  semua  berbentuk  yayasan, masjid semuanya bergerak dibidang keagamaan, ada dibidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan, dan  perekonomian.  Dua  pesantren  semua  bergerak  dibidang  pendidikan.  Umumnya  pengetahuan masyarakat  tentang  wakaf  produktif  diperoleh  melalui  media  massa,  selebaran  umum,  seminar  dan web internet.

## Model  Pengelolaan  Wakaf  Produktif  Dalam  Mengembangkan  Masjid  dan  Pesantren    di  Kota Palembang
Model pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren sudah diatur dalam  undang-undang  wakaf.  Sebelumnya  hanya  ada  peraturan  perwakafan  tanah,  tetapi  belum memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  lembaga  wakaf.      Model  pengelolaan  wakaf  produktif  diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, model pengelolaan wakaf  produktif  senyatanya  belum  dipraktikan  masyarakat  terutama  untuk  mengembangkan  masjid dan  pesantren.  Model  atau  cara  lama  dalam  pengelolaan  masih  konvensional,  menerima  secara manual (langsung) dana donasi untuk membiayai pengembangan masjid dan pesantren.
Model atau cara mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang, bahwa dari sampel menjelaskan  model  mengembangkan  masjid  dan  pesantren  dengan  tradisional,  karena  mendapatkan bantuan  dari  pemerintah,  masyarakat  dan  lembaga  lain  non  pemerintah.  Satu  sample  menjawab mendapat  bantuan  wakaf  langsung.  Sejak  kapan  pengurus  masjid  dan  pesantren    mengembangkan lembaga  menggunakan  konsep  wakaf  produktif,  dari  lima  sampel  menjelaskan  kapan  pengurus yayasan mengembangkan lembaga dengan  konsep  wakaf produktif,  yaitu  ingin mencoba  tapi belum terwujud, belum mencoba, belum pernah, dan tidak pernah, serta satu sampel tidak menjawab.
Masjid dan pesantren menerima wakaf dari masyarakat, bahwa dari enam sampel menjelaskan wakaf  diterima  dari  masyarakat  berupa  barang  dan  uang  untuk  membeli  barang.  Bentuk  pemberian dari  masyarakat  untuk  masjid  dan  pesantren  ini,  dari  enam  sampel  menjelaskan  bentuk  pemberian masyarakat  untuk  masjid  dan  pesantren  berupa  zakat,  infak,  sadakah  uang,  barang,  dan  bahan material,  al-Quran  dan  sajadah.  Pengurus  yang  mengembangkan  masjid  dan  pesantren.  Dari  enam sampel  menjelaskan  yang  mengurus,  mengeloa  dan  mengembangkan  masjid  dan  pesantren,  yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan.
Nazhir masjid dan pesantren mengembangkan lembaga agar tetap bertahan keberadaannya, dari enam  sampel  menjelaskan  nazhir  atau  pengurus  mengembangkan  lembaga  agar  tetap  bertahan keberadaannya  dengan  cara  rapat  pengurus  yayasan,  mengelola  keuangan,  tata  kelola  lembaga, kerjasama  dan  pelayanan  yang  baik  serta  menyiapkan  kotak  amal  masjid,  open  donasi  dari  jamaah, masyarakat dan pemerintah setempat. Pemahaman mereka mengenai pengertian wakaf produktif, dari lima  sampel  menjelaskan  pengertian  wakaf  produktif,  ialah  memperolah  hasil  wakaf,  dikelola  dan dikembangkan menghasilkan uang, wakaf donasi, untuk kepentingan umat sesuai  tujuan wakaf, dan satu sampel menjawab kurang mengerti.
Mengenai  penjelasan  pengertian  wakaf  sama  dengan  hibah,  dari  enam  sampel  menjelaskan pengertian dan perbedaan wakaf dan hibah, yaitu membedakan pengertian wakaf dan hibah dari aspek penerimaan,  penggunaannya,  dan  tujuannya.  Masjid  dan  pesantren  ini  tidak  mengelola  lembaga dengan  menggunakan    konsep  wakaf  produktif,    dari  enam  sampel  menjelaskan  alasan  masjid  dan pesantren  tidak  mengelola  konsep  wakaf  produktif,  karena  tidak  ada  aset  wakaf  yang  akan diproduktifkan,  belum  paham  konsep  dan  cara  pengelolaan  wakaf  produktif,  belum  ada  sosialisasi, himbauan  untuk  menerapkan  wakaf  produktif  dalam  pengelolaan  masjid,  dan  dua  sampel  tidak menjawab.
Apabila  masjid  dan  pesantren  ini  wakaf,  maka  bagaimana  model  (cara)  pengelolaannya,  dari enam  sampel  menjelaskan  model  pengelolaan  bila  masjid  dan  pesantren  ini  Wakaf,  yaitu  terus
mengembangkan  masjid  sesuai  dana  yang  ada,  mempertahankan  aset  masjid  untuk  peribatan, dakwah,  pendidikan  dan  sosial  keagamaan.  Dua  sampel  belum  paham  dan  tidak  tahu,  serta  dua sampel  tidak  menjawab. Mengenai  siapa  yang  membimbing,  mengawasi  dan  mengevaluasi pengelolaan  wakaf  produktif  di  masjid  dan  pesantren  ini,  bahwa  dari  empat  sampel  menjelaskan belum  dan  tidak  ada  orang  yang  berhak  membimbing,  mengawasi  dan  mengevaluasi  pengelolaan wakaf produktif, satu sampel tidak ada jawaban dan satu sampel menjawab ketua yayasan.
Terkait  mengenal  konsep  wakaf  produktif,  dari  dua  sampel  menjelaskan  mengetahui  konsep wakaf  produktif,  dan  empat  sample  tidak  mengetahui.  Pihak  yang  berhak  mengelola  wakaf  secara produktif, dari enam sampel menjelaskan, bahwa pihak yang berhak mengelola wakaf produktif bila ada, yaitu pengurus masjid, nazhir wakaf, dan pengurus pesantren. Mengenai masjid dan pesantren ini salah satu model pengembangannya menggunakan konsep wakaf produktif, dari empat sampel tidak menjelaskan  salah  satu  model  pengembangan  dengan  menggunakan  konsep  wakaf  produktif,  satu sample menyatakan menggunakan model lainnya, dan satu sampel mengatakan menggunakan konsep wakaf produktif.
Pihak yang memberitahukan ke pengurus masjid dan pesantren untuk mengembangkan konsep wakaf  produktif,  dari  empat  sampel  menjelaskan  yang  memberitahu  untuk  mengembangkan  konsep wakaf  produktif,  yaitu  pengurus  yayasan,  pemerintah  setempat,  narasumber  seminar,  dan Kementerian  Agama.  Dua  sampel  tidak  memberikan  jawaban.  Model  pengelolaan  wakaf  produktif dalam  mengembangkan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang  menggunakan  donasi  dari pemerintah, masyarakat dan lembaga lain non pemerintah berupa zakat, infak, sadakah uang, barang, dan  bahan  material,  al-Quran  dan  sajadah  yang  digunakan  dalam  mengembangkan  masjid  dan pesantren.
Dengan  demikian,  bahwa  pengurus  yayasan  mengembangkan  lembaga  agar  tetap  bertahan keberadaannya  dengan  cara  melakukan  rapat  pengurus,  mengelola  keuangan,  tata  kelola  lembaga, kerjasama  dan  pelayanan  yang  baik  serta  menyiapkan  kotak  amal  masjid,  open  donasi  dari  jamaah, masyarakat  dan  pemerintah  setempat.  Para  pengelola  yang  mengembangkan  masjid  dan  pesantren, yaitu pengurus yayasan, anak keturunan wakif, dan ketua yayasan, mereka ingin mencoba tapi belum terwujud,  belum  mencoba,  belum  pernah,  dan  tidak  pernah  memakai  konsep  wakaf  produktif. Kebanyakan dari mereka sudah memahami konsep wakaf produktif. Namun tidak mempraktikannya, karena tidak ada aset wakaf yang akan diproduktifkan, belum cara mengelola wakaf produktif. Hal itu disebabkan belum ada sosialisasi dari pihak yayasan maupun dari pihak pemerintah terkait. Demikian pula tidak ada yang membimbing, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren.
Pemahaman  mereka  bahwa  model  pengelolaan  masjid  dan  pesantren  yang  berbasiskan  wakaf hanya dengan cara mengembangkan lembaga sesuai dana yang ada, dan mempertahankan aset masjid untuk  peribatan,  dakwah,  pendidikan  dan  sosial  keagamaan,  dan  untuk  pesantren  sebagai  tempat belajar  ilmu  agama.  Adapun  bila  ada aset  wakaf  produktif, maka yang  berhak  mengelolanya  adalah pengurus  masjid,  nazhir  wakaf,  dan  pengurus  pesantren.  Terkait  dengan  salah  satu  model pengembangan masjid dan pesantren, mereka tidak menggunakan konsep wakaf produktif.
Berdasarkan bahasan di atas, bahwa Nazhir masjid dan pesantren mengembangkan lembaganya masih bersifat tradisional. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan wakaf produktif,  tetapi  tidak  mendorong  bagi  kemajuan  pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Kota Palembang.  Benar,  bahwa  masjid  dan  pesantren  berstatus  sebagai  lembaga  wakaf  mampu  bertahan keberadaannya  di  Kota  Palembang,  di  mana  ada  satu  sampel  pesantren  kepemilikan  pribadi  bukan wakaf,  tetapi  tetap  bertahan  keberadaannya  dan  semakin  maju  berkembang.  Salah,  bahwa pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang,  salah  satu  model  pengelolaannya menggunakan  wakaf  produktif,  melainkan  menggunakan  dana  donasi  dari  jamaah,  masyarakat, pemerintah  setempat  dan  lembaga  non  pemerintah  untuk  membiayai  pengembangan  masjid,  yaitu berasal  dari  kotak  amal  masjid,  zakat,  infaq,  sadakah,  wakaf  uang  dan  barang.  Pengembangan pesantren  yang  statusnya  bukan  wakaf    dibantu  oleh  pemerintah  kerajaan  Arab  Saudi,  dan  yang lainnya mendapat bantuan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga.
Model ideal atau contoh pengelolaan wakaf produktif yang benar di mana telah dilakukan pada masjid-masjid dan pesantren yang berada di pulau Jawa, sementara di Palembang masih tradisional. Model atau cara mengembangkan masjid dan pesantren di Kota Palembang masih mendapat bantuan dari masyarakat, lembaga terntu dan pemerintah setempat.

## SIMPULAN
Ternyata peraturan wakaf produktif tidak mendorong bagi kemajuan pengembangan masjid dan pesantren  di  Kota  Palembang  yang  berkepastian  hukum.  Meski  telah  ada  landasan  peraturan  pada Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  tidak  menjadikan  secara  serta  merta mendorong  bagi  kemajuan  pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Kota  Palembang.  Masjid  dan pesantren yang statusnya sebagai lembaga wakaf mampu bertahan keberadaannya di Kota Palembang. Di  mana  empat  masjid  berdiri  di  tanah  wakaf,  didaftarkan  di  negara,  sering  mendapat  bantuan  dari masyarakat,  jamaah,  pemerintah,  dan  lembaga  non-pemerintah  berupa  kotak  amal  masjid,  infaq, sadakah, zakat uang dan harta, wakaf uang dan benda. Pesantren tidak berstatus wakaf, kepemilikan pribadi  dan  didanai  dari  luar  negeri  (Kerajaan  Arab  Saudi),  Pesantren  yang  lain,  lagi  diurus  surat wakafnya, didanai dari keluarga, dan masyarakat.
Model  pengelolaan  wakaf  produktif  dalam  mengembangkan  masjid  dan  pesantren  di  Kota Palembang tidak digunakan masih bersifat tradisional, karena hanya mengandalkan dana donasi dari masyarakat,  pemerintah  dan  lembaga  non  pemerintah  untuk  terutama  membiayai  pengembangan masjid, dan pesantren pembiayaannya berasal dari bantuan luar negeri, keluarga dan masyarakat luas. Pengurus  masjid  dan  pesantren  tidak  mengerti  model  atau  cara  mengelola  dengan  konsep  wakaf produktif,  tidak  ada  yang  membimbing,  dan  tidak  ada  aset  harta  wakaf  yang  akan  diproduktifkan. Model  pengelolaan  dalam  mengembangkan  masjid  dan  pesantren  yang  ada  di  Kota  Palembang pengelolaannya  masih  konvensional,  yaitu  menggunakan  dana  donasi  untuk  membiayai pengembangan  masjid  dan  pesantren,  bukan  pengelolaan  modern  sesuai  dengan  amanat  undang- undang wakaf yang diproduktifkan dan bekerja sama dengan lembaga modern.
Keterbatasan penelitian ini hanya melihat peraturan wakaf produktif mendorong bagi kemajuan pengembangan  masjid  dan  pesantren  di  Palembang  berkepastian  hukum,  dan  model  pengelolaan wakaf produktif dalam mengembangkan masjid dan pesantren  di Palembang. Dengan demikian studi selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak dari pengelolaan wakaf produktif bagi pengembangan masjid dan pesantren dari aspek ekonomi dan efektivitas hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum , (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2004)
Abdurrahman  Kasdi,  (20140;  Taufiq  Ramadhan,  (2020);  M.Ichsan  Amir  Mujahid,  (2012);  Firman Muntaqo, (2015); Resfa Fitri, Heni P. Wilantoro, (2018); Ulya  Kencana, dkk, (2019); Slamet, (2020)
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) ,  (Jakarta  :  Kencana, 2017)
Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi , (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta : Rajawali Press, 2016), Eddy  Khairani, Strategi Mengembangkan Wakaf  Secara Produktif , (Jogyakarta: Cahaya Islam, 2020) Jaharuddin, Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep dan Praktik , (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020)
M. Athoillah, Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia , (Bandung: Yrama Widya, 2016)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , (Mataram : Mataram University Press, 2020), Muhammad Afdi Nizar, Pengembangan Wakaf yang diproduktifkan, Potensi dan Masalahnya: Studi Indonesia,  dalam  “Fundamen  Penguatan  Bidang  Monetary  untuk  Mendukung  Kemapanan Ekonomi , (Jakarta: Naga Kusuma Media Kreatif, 2017) Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, 2021) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta : Rineka Cipta, 2016)
Ulya  Kencana, Hukum  Wakaf  Indonesia:  Sejarah,  Landasan  Hukum  dan  Perbandingan  antara Hukum Barat, Adat dan Islam , (Malang : Setara Press, 2017) Ulya  Kencana,  Yuswalina  dan  Eza  Triyandhy, Analisis  Perda  Kota  Palembang:  Studi  Anak Jalanan,Gelandangan  dan  Pengemis  berdasarkan  Konsep  Kesejahteraan  Sosial ,  (Palembang: Rafah Press, 2020)
Ulya  Kencana  dan Gibtiah,  Model  Pengelolaan  Wakaf  Produktif  pada  Masjid  dan  Pesantren  Berbasiskan Hukum Islam dan Peraturan: Studi di Palembang
Utrecht  dalam  Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum ,  (Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 1999)

## Jurnal
Abdurrahman  dan  Kasdi,  Model  Wakaf  Produktif  dan  Pemberdayaan  di  Indonesia, Ziswaf:  Jurnal Zakat-Perwakafan, Vol. 1,No. 1 , (2014)
Abu  Azam  Hadi,  Tanah  Wakaf  yang  diproduktifkan  dan  Pemberdayaannya  untuk  Publik, Islamica. Vol. 4,No. 1 , (2009)
Ahmad  Siddiq,  Problematika  Wakaf  Produktif  :  Studi  di  Pesantren, Jurnal  Millah.  Vol.  Xi,  No.  1 , (2011)
Ali Murtadho  Emzaed,  Kamzi, &  Ahmad  Bahiej,  Saprah  Amal,  Democratization  and  Constitutional Right  the  Habitus  of  Philanthropy  Practices  for  the  Banjar  Muslim  Society  in  South Kalimantan, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol.55, No.2 , (2021)
Dewi Sri dan Indriati, Pentingnya Wakaf diproduktifkan untuk Membangun Perekonomian Publik, Al- Syir’ah IAIN Menado. Vol. 15, No. 2 , (2017) Firman  Muntaqo,  Problema  dan  Potensi  Wakaf  yang  diproduktifkan:  Studi  di  Indonesia, Al-Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 25, No. 1 , (2015): Islahi, Study Role of Waqf in Islamic History (Provision of Public Goods) , (Article in  International Conference: Islamic Economics Financing Development. Malaysia)
Kamzi,  ‘Politics  of  Islamic  Law  in  Indonesia:  Indonesiannization  of  Islamic  Law’, Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 52, No. 1 , (2018) Khalifah Muhammaad Ali, dkk, Manajemen Wakaf pada Aspek Prioritas: Studi Indonesia, Jurnal al- Falah: Islamic Economic, Vol. 3, No. 1 , (2018)
M. Boudjellal, a New Approach to the Role in Socio Economic: A Need Waqf Development: Study in Economy Syariah , Vol. 12, No. 2 , (2008)
M.  Muslih,  Negara  Hukum  Indonesia  dalam  Perspektid  Teori  Hukum  Gustav  Radbruch  (Tiga  Nilai Dasar Hukum) , Legalitas: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 , (2013): Miftahul Huda, Kemandirian Masjid Sampung di Ponorogo Berbasis Wakaf , al-Ihkam. Vol.12, No.12 , (2017)
Mubarok,  Studi  Wakaf    Komersial:  Model  Pengembangan  di  Yayasan  Muslimin, Jurnal  Hukum Islam. Vol.11, No.1 , (2013)
Sumuran  Harahap,  Prospektif  Perwakafan  Uang  yang  ada:  Studi  Indonesia, Awqaf:  Jurnal  Wakaf- Ekonomi Syariah. Vol.4, No.4 , (2011)
Ulya  Kencana,  dkk,  Cash  Waqaf  Regulation  in  Indonesia-Analysis  Towards  Zero  Hunger  During Covid 19 Pandemic , Journal Awang Long Law Review. Vol.4, No.1, (2021)
Ulya  Kencana,  Miftachul  Huda,  &  Andino  Maseleno,  Historical  Administrarion  Waqf:  Study Indonesia, The Mattingley Publising , Vol. 81 , (2019)

## Skripsi
Niryad, dkk, Tata Kelola Wakaf yang diproduktifkan: Strategi bagi Pemberdayaan Publik di Pangkep, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2017) Jherinda  Erifanti, Tata  Kelola  Wakaf  yang  diproduktifkan  pada  Toko  al-Khaibar  6  &  Pujasera Sabilillah: Studi Masjid Sabilillah , Skripsi FEBI Universitas Brawijaya, Malang, (2019)