JURNAL CONCIENCIA Vol. XIX No. 2, Desember 2019, 99-111 p-ISSN: 1412-2545 e-ISSN: 2622-7304 http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/conciencia

## MENGUNGKAP ANALISIS DAN EVALUASI KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN AGAMA  DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA

## Benny Prasetiya
Prodi PAI STAI Muhammadiyah Probolinggo Email: prasetiyabenny@gmail.com
Abstract :  The  implementation  of  PP  No. 55/2007 is part of government intervention  in  religious  and  religious education.  Every  policy  stipulated  in  its implementation certainly raises constructive  criticism.  Criticism  that arises  starts  from  the  aspects  of  laws  and regulations,  the  implementation  process and  the  impact  of  a  policy  in  the  set  of approaches  used  in  this  research  policy research  that  focuses  on  researching policy  formulation.  The  content  analysis technique  in  this  research  is  to  compare the contents/formulation of PP RI  No. 55 of  2007  concerning  Islamic  religious education  with  public  policy  theory.  The researcher selects the data source that has relevance  to  this  policy  study  and concludes  the  data  for  conclusions.  The results  of  the  research  found  were  the formulation  of  PP  RI  No.  55  of  2007 related to public policy objectives that are regulative,  deregulation,  dynamic  or stabilizing.  Regulatory  aspects  provide restrictions and regulate the implementation  of  Islamic  religious education. The deregulation aspect has the purpose of liberating in terms of providing education.  The  aspects  of  dynamism  as the  driving  force  for  national  education goals.  The  purpose  of  stabilization  is intended to make adjustments to the rules so  that  Islamic  educational  institutions follow the National Education Standards.
Keywords: PP RI No. 55 of 2007; policy; Religious Education; Religion.
Abstrak :  Implementasi  PP  No  55  Tahun 2007    bagian  dari  intervensi  pemerintah terhadap  dalam  pendidikan  agama  dan keagamaan.  Setiap  kebijakan  yang ditetapkan dalam pelaksanaannya dipastikan  menimbulkan    kritikan  yang konstrukstif.  Kritik  yang  bangun  dimulai dari  aspek  peraturan  perundangan,  proses pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan  dari  sebuah  kebijakan  di ditetapkan  Jenis  penelitianini  adalah Library  Research  (penelitian  kepustakaan dengan menggunakan pendekatan history- factual  approach  (pendekatan  filosofis- faktual). Analisis kebijakan membandingkan  isi/rumusan  PP  RI  No. 55  Tahun  2007  mengenai  pendidikan keagamaan  Islam  dengan  teori  kebijakan publik.  Hasil  penelitian  yang  ditemukan adalah  rumusan PP RI No. 55 Tahun 200 terkait  tujuan  kebijakan  publikbersifat regilatif,  deregulatif,  dinamisasi  maupun stabilisasi.  Aspek  regulatif  memberikan pembatasan dan mengatur penyelenggaraan  pendidikan  keagamaan Islam.  Aspek  deregulatif  memiliki rumusan  tujuan  membebaskandalam  hal penyelenggaraan pendidikan. Aspek dinamisasi  sebagai  penggerak  tujuan pendidikan  nasional.  Tujuan  stabilisasi dimaksudkan untuk melakukan
pemabatasan  terhadap  aturan  supaya lembaga  pendidikan  Islam  mengikuti Standar pendidikan Nasional.
Kata  kunci: Keagamaan;  kebijakan; Pendidikan  Agama;  PP  RI  No.  55  Tahun 2007.

## PENDAHULUAN
Pemerintah telah menetapkan kebijakan  tentang  pendidikan  Islam  dapat terlihat dalam serangkaian history perundang-undangan  sistem  pendidikan nasional.  Selama  tiga  periodesasi  (masa reformasi,  orde  baru  dan  orde  lama) pemerintah    Indonesia  mempunyai  tiga perundang-undangan yang mengatur sistem  pendidikan  nasional,  yaitu:  UU  RI No.  20  Tahun  2003  pada  masa  orde reformasi, UU RI No. 2 Tahun 1989 pada masa  orde  baru,  dan  UU  RI  No.  4  Tahun 1950  Jo  UU  RI  No.  12  Tahun  1954  pada masa orde lama.
Padamasa  orde  lama  Departemen Agama mempunyai perang yang signifikan dalam  perkembangan  pendidikan  Islam pada yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946.  Departemen Agama secara intensif banyak  memberikan  konstribusi  dalam perjuangan  politik  pendidikan  Islam  di Indonesia.  Dengan  membentuk  satuan khusus  yaitu  Bagian  Pendidikan  Agama mengurus masalah pendidikan agama yang termuat  dalam  nota Islamic  Education  In Indonesia diantaranya  1)  sekolah  negeri dan partikulir diberi pengajaran agama, 2) memberikan  pengetahuan  umum  di madrasah, dan 3)
Melaksanakan
Pendidikan  Guru  Agama  serta  Pendidikan Hakim Islam Negeri (Ahmad Darlis, 2018) Pada tahun 20 Januari Tahun 1951 Departemen PKK dan Departemen Agama mengeluarkan  ketetapan  yang  isinya
diantaranya  pemberian  pendidikan  agama mulai  diberikan  sejak  sekolah  rakyat sampai  sekolah  tingkat  Atas.  Adanya ketetepan  ini  pula  pemerintah  memiliki perhatian  terhadap  pengangkatan  guru agama  dengan  menganggarkan  seluruh kebutuhan  oleh  Departemen  Agama. Tahun  1966  pendidikan  agama  menjadi pelajaran wajib sesuai TAP MPRS No. 27 tahun 1966 yang isinya bahwa Pendidikan agama  menjadi  mata  pelajaran  pokok  dan wajib  diikuti  murid/mahasiswa  sesuai dengan agama masing-masing.
Beberapa ketetapan di atas memunculkan  beberapa  permasalahan terhadap eksistensi Madrasah dalam sistem pendidikan Nasional yang dipandang tidak menemukan  kejelasan.  Dengan  tidak diakuinya  madrasah  sebagai  pendidikan umum  maka  lulusan  madrasah  juga  tidak bisa  melanjutkan  atau  pindah  ke  sekolah umum  ataupun  pendidikan  lebih  tinggi diatasnya.  Adanya  Persoalan  ini  maka diterbitkannya  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  3  kementrian  yaitu  Menteri  Dalam Negeri,  Menteri  Agama,  dan  Menteri Pendidikan  dan  Pengajaran  yang  isinya bahwa  madrasah  memiliki  peran  dan kedudukan  yang  sama  dengan  sekolah umum.
Pemerintah  setiap  kali  menetapkan sebuah  kebijakan  pendidikan  sering  kali mendapatkan  kritikan  yang  konstrukstif. Kritik  yang  bangun  dimulai  dari  aspek peraturan perundangan, proses pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari sebuah kebijakan di ditetapkan (Nusa, 2012).
Seringkali  sebuah  kebijakan  di Indonesia mengalami perubahan tergantung  pada  peta  politik  dari pemerintahan  yang  dijalankan,    dari  segi peta  politik  dan  pemerintahan  yang
menjalankan  roda  kebijakan.  Oleh  karena itu, seiring dengan pergantian kepemimpinan,  pemerintahan  peta  politik pendidikan  di  Indonesia  terus  mengalami perubahan dan tentunya kebijakan tersebut harus  mementingkan  rakyatnya.  Sejak  era reformasi sistem pendidikan nasional telah mengalami  perubahan  sistem  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  masa itu.  salah  satunya  UU  No.  20  tahun  2003 pasal  I  ayat  I  yang  berbunyi  pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  demi mewujudkan  suasana  belajar  sert pembelajaran  bagi  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  pontensi  yang  ada dalam dirinya untuk memiliki kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan  dan  akhlak  mulia  yang  di butuhkan  dirinya,  masyarakat  negara  dan bangsa. Dari peraturan pemerintah ini apat dilihat kebijakan pendidikan masih bersifat nasional  dan  bersifat  wacana,  padahal banyak sekali lembaga pendidikan sebelum era reformasi, banyaknya lembaga-lembaga nonformal, salah satunya  pendidikan  agama  yang  belum mendapat porsi khusus dari kebijakan yang pernah  dikeluarkan  sebelumnya,  sehingga pendidikan  agama  pada  masa  itu  belum bisa  dikatakan  pendidikan  umum.
2019)
Sebagai  penguatan  terhadap  UU No.  20  tahun  2003maka  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  55  2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.  Peraturan  Pemerintah  ini memberikan  amanat  bahwa  pendidikan agama merupakan tanggungjawab Kementerian  Agama  sebagaimana  yang dinyatakan  pada  Pasal  3  ayat setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis,  dan  jenjang  pendidikan  wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan
menjalankan  roda  kebijakan.  Oleh  karena itu, seiring dengan pergantian kepemimpinan,  pemerintahan  peta  politik pendidikan  di  Indonesia  terus  mengalami perubahan dan tentunya kebijakan tersebut harus  mementingkan  rakyatnya.  Sejak  era asi sistem pendidikan nasional telah mengalami  perubahan  sistem  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  masa itu.  salah  satunya  UU  No.  20  tahun  2003 pasal  I  ayat  I  yang  berbunyi  pendidikan adalah  usaha  sadar  dan  terencana  demi mewujudkan  suasana  belajar  serta  proses pembelajaran  bagi  peserta  didik  secara aktif  mengembangkan  pontensi  yang  ada dalam dirinya untuk memiliki kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan  dan  akhlak  mulia  yang  di butuhkan  dirinya,  masyarakat  negara  dan
n pemerintah ini apat dilihat kebijakan pendidikan masih bersifat nasional  dan  bersifat  wacana,  padahal banyak sekali lembaga pendidikan a reformasi, banyaknya lembaga
nonformal, salah satunya  pendidikan  agama  yang  belum husus dari kebijakan yang pernah  dikeluarkan  sebelumnya,  sehingga pendidikan  agama  pada  masa  itu  belum bisa  dikatakan  pendidikan  umum.(Sobri,
Sebagai  penguatan  terhadap  UU
2003maka  ditetapkannya
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  55  2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.  Peraturan  Pemerintah  ini memberikan  amanat  bahwa  pendidikan agama
merupakan tanggungjawab Kementerian  Agama  sebagaimana  yang dinyatakan  pada  Pasal  3  ayat  (1)  bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis,  dan  jenjang  pendidikan  wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan
ayat  (2)  bahwa  pengelolaan  pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Diberlakukannya pemerintah ini secara oto keagamaan  memiliki  kesetaraan  dengan pendidikan  umum.  Meskipun  demikian adanya  penyesuaian  kesetaraan  masih berdampak  negatif,  yaitu  adanya  persepsi masyarakat terhadap pendidikan
Keagaamaan  Islam  yang  pada  awalnya untuk  memperoleh  penget
saja, kemudian bergeser untuk mendapatkan  pengakuan  atau  ijazah. Belum lagi adanya eksistensi kelembagaan madrasah  diniyah  baik  dari  kurikulum, pendidik,  kurikulum,  sarana  prasarana yang  seringkali  belum  memenuhi  standar sistem  pendidikan  nasio PP RI No. 19 Tahun 2005.
Pendidikan  memiliki  kewajiban dalam  mempersiapakan  masa  depan  umat manusia  dalam  pembentukan  karakter. Karakter  yang  memiliki  kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan  dan  nilai  moralitas  sebagai bagian  dari  pendidikan  nilai Prasetiya,  &  Setiawan,  2019 Prasetiya,  2018;  Prasetiya,  Rofi,  & Setiawan, 2018). Berangkat dari keinginan yang mulai ini setiap kebijakan pendidikan harus  mampu  menginternalisasi  tujuan pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  di Indonesia sarat dengan pengaruh kebijakan politik pemerintahan disamping aspe seperti  perkembangan  dan  perubahan masyarakat  IPTEKS,  budaya  dan  adat istiadat.  Bahkan  ada  asumsi  bahwa kebijakan pemerintah dari zaman kolonial, awal  dan  pasca  kemerdekaan  hingga masuknya  Orde  Baru  dalam  porsi  yang kecil  memberikan  ruang  gerak  terha sistem  pendidikan  Islam.  Adanya  tokoh tokoh  Pendidikan  Islam  yang  masih
ayat  (2)  bahwa  pengelolaan  pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Diberlakukannya peraturan pemerintah ini secara otomatis pendidikan keagamaan  memiliki  kesetaraan  dengan pendidikan  umum.  Meskipun  demikian adanya  penyesuaian  kesetaraan  masih berdampak  negatif,  yaitu  adanya  persepsi masyarakat terhadap pendidikan
Keagaamaan  Islam  yang  pada  awalnya untuk  memperoleh  pengetahuan  agama saja, kemudian bergeser untuk mendapatkan  pengakuan  atau  ijazah. Belum lagi adanya eksistensi kelembagaan madrasah  diniyah  baik  dari  kurikulum, pendidik,  kurikulum,  sarana  prasarana yang  seringkali  belum  memenuhi  standar sistem  pendidikan  nasional  sesuai  dalam PP RI No. 19 Tahun 2005.
Pendidikan  memiliki  kewajiban dalam  mempersiapakan  masa  depan  umat manusia  dalam  pembentukan  karakter. Karakter  yang  memiliki  kemampuan spritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan  dan  nilai  moralitas  sebagai n  dari  pendidikan  nilai  (Rofi, Prasetiya,  &  Setiawan,  2019;  Benny rasetiya,  Rofi,  &
. Berangkat dari keinginan yang mulai ini setiap kebijakan pendidikan harus  mampu  menginternalisasi  tujuan pendidikan.  Kebijakan  pendidikan  di Indonesia sarat dengan pengaruh kebijakan politik pemerintahan disamping aspek lain seperti  perkembangan  dan  perubahan masyarakat  IPTEKS,  budaya  dan  adat istiadat.  Bahkan  ada  asumsi  bahwa dari zaman kolonial, awal  dan  pasca  kemerdekaan  hingga masuknya  Orde  Baru  dalam  porsi  yang kecil  memberikan  ruang  gerak  terhadap sistem  pendidikan  Islam.  Adanya  tokoh- tokoh  Pendidikan  Islam  yang  masih
memiliki semangat untuk mempertahankan dan  melegalkan  terus  mengawal  setiap kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam  sebagaimana  terdapat  dalam  UU  RI Nomor  20,  tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Shabir, 2013)
Memahami  masalah  kebijakan adalah  harus  mampu  melakukan  kajian dalam  segala  aspek  dan  menyeluruh terhadap manfaat dan dampak diberlakukannya sebuah kebijakan.
Analisis  kebijakan  yang  kompherensif harus  mampu  menghadirkan  solusi terhadap  permasalahan  yang  dihadapi dalam dunia pendidikan bukan menciptakan  persoalan-persoalan  baru.
Artinya  kebijakan  mampu  mengurai permasalahan  yang  dihadapi  (Parker,
2014; Miller, 2013). Masalah menstrukturkan  adalah  suatu  sistem  yang mengarahkan kepada hal yang pokok atau mekanisme yang mengarahkan berhasilnya dari  semua  tahapan–tahapan  analisa kebijakan.  Menstruktur  masalah  sangat urgen karena untuk menentukan keberhasilan  analis  kebijakan  dalam  hal menyelesaikan  atau  memecahkan  masalah yang salah sebagai upaya mendapat solusi dari masalah (Zamhuri, 2016)
Problematika pendidikan baik pendidikan  umum  maupun  pendidikan agama  Islam  tidak  akan  punah  dan  sirna. Realitas  empirik  ini  tidak  bisa  lepas  atas konseptualisasi  pendidikan  yang  bersifat dinamis,  progresif  dan  kreatif  tidak  hanya pada  aspek  materi,  kurikulum,  model, metode dalam proses pembelajaran (Bahar Agus  Setiawan,  Benny  Prasetiya,  2019).
Sistem Pendidikan Nasional adalah sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan  pendidikan  yang  berkaitan  satu dengan  lainnya  untuk  mengusahakan tercapainya  tujuan  pendidikan  nasional.
Seiring  tuntutan  pembaharuan  pendidikan di  Indonesia,  kebijakan  pendidikan  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan. Dalam  hal  ini  kebijakan  pendidikan dipandang  melalui  segi  kebijakan  publik yang  mana  kebijakan  publik  adalah kebijakan  yang  dibuat  oleh  negara  yaitu berkenaan  dengan  lembaga  eksekutif, legislatif  dan  yudikatif(Soehartono,  2016; Dewi, 2016; Cairney, 2012).
Persoalan  penting  yang  perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan  bagian  kebijakan  publik  atau kebijakan  pendidikan  sebagai  kebijakan publik.  Permasalahan  tersebut  menjadi penting karena terkait dengan memosisikan  pendidikan  dalam  konteks sektor-sektor  publik  yang  harus  dikelola secara serius dan besarnya tingkat urgensi bagi  pemerintah  di  dalam  menetapkan prioritas  program-program  pembangunan (Bakry, 2010).
Kebijakan  pendidikan  merupakan salah  satu  kebijakan  negara  di  samping kebijakan-kebijakan lainnya seperti ekonomi,  politik,  pertahanan,  agama  dan sebagainya.  Dengan  demikian,  dapat dakatakan  bahwa  kebijakan  pendidikan merupakan  sub  sistem  dari  kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan (Shabir, 2013).
Kebijakan  politik  dan  birokrasi merupakan  dua  hal  paling  penting  dalam menjalankan  roda  pemerintahan,  tidak terkeculi  dalam  dunia  pendidikan.  Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan.  Kebijakan  yang  baik  akan mandul  tanpa  dibarengi  dengan  iklim birokrasi  yang  sehat  dan  kondusif.  Begitu pula  birokrasi  tidak  akan  berjalan  dengan efektif  dan  efesien  tanpa  ditopang  dengan
kebijakan  yang  tepat  dan  baik 2015).
Berangkat  dari  uraian  tersebut diatas  maka,  penulis  mencoba  untuk melakukan  kajian  terhadap  Analisis kebijakan  pendidikan  keagamaan  Islam  di Indonesia, yaitu PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan  khususnya  Studi  Tentang  PP RI NO. 55 TAHUN 2007)”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah Research (penelitian kepustakaan).
Penelitian  analisis  kebijakan  ini  termasuk salah  satu  jenis  penelitian  kepustakaan ( Library  Research ).    Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah history-factual approach filosofis-faktual).
Analisis membandingkan isi/rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan keagamaan  Islam  dengan  teori  kebijakan publik.  Untuk  melaksanakan  teknik analisis isi tersebut, maka langkah yang digunakan adalah dengan menyeleksi sumber data yang relevan, menyusun item item  yang  spesifik,  mengurai  data  atau menjelaskan data, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN
1. PP  RI    Nomor  55  Tahun  2007 Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Pendidikan Keagamaan.
Gerakan  reformasi  di  Indonesia khususnya  yang  berkaitan  dengan  dunia pendidikan  diperkuat  dengan  prinsip demokrasi,  desentralisasi,  keadilan,  dan hak  asasi  manusia.  Pembaruan  system pendidikan  nasional  dilakukan  dalam rangka  meniadakan  diskriminasi,  baik  di lembaga  pendidikan  pemerintah  maupun
kebijakan  yang  tepat  dan  baik  (Solichin,
Berangkat  dari  uraian  tersebut diatas  maka,  penulis  mencoba  untuk melakukan  kajian  terhadap  Analisis kebijakan  pendidikan  keagamaan  Islam  di Indonesia, yaitu PP RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
n  khususnya  Studi  Tentang  PP
ini  adalah Library kepustakaan).
Penelitian  analisis  kebijakan  ini  termasuk salah  satu  jenis  penelitian  kepustakaan
Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah (pendekatan kebijakan membandingkan isi/rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan keagamaan  Islam  dengan  teori  kebijakan aksanakan  teknik analisis isi tersebut, maka langkah-langkah yang digunakan adalah dengan menyeleksi sumber data yang relevan, menyusun item- item  yang  spesifik,  mengurai  data  atau menjelaskan data, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesimpulan.

## PP  RI    Nomor  55  Tahun  2007 Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Pendidikan Keagamaan.
Gerakan  reformasi  di  Indonesia khususnya  yang  berkaitan  dengan  dunia pendidikan  diperkuat  dengan  prinsip demokrasi,  desentralisasi,  keadilan,  dan ia.  Pembaruan  system pendidikan  nasional  dilakukan  dalam rangka  meniadakan  diskriminasi,  baik  di lembaga  pendidikan  pemerintah  maupun
swasta,  sekaligus  untuk  menghilangkan adanya  dikotomi  antara  pendidikan keagamaan  dengan  pendidikan  umum. Sejak  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan, penghapusan  diskriminasi  merupakan keniscayaan (Suparta, 2014)
Peraturan  pemerintah  Nomor  55 Tahun 2007 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007
ditandatangani  oleh  Presiden  Republik Indonesia  Dr.  H.  Susilo  Bambang Yudhoyono.  Diundangkan di Jakarta pada tanggal  5  Oktober  tahun  2007  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  ditandatangani  oleh Andi Mattalatta. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 51 pasal, dan 169 ayat. Lahirnya  PP  No.  55  Tahun  2007 secara  yuridis  adalah  sebuah  realisasi amanah  Pasal  20  ayat  4,  Pasal  30  ayat  5, dan  Pasal  37  ayat  3  Undang Nomor  20  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Serta  Pasal  5  ayat  2  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945;  Undang-Undang  nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasonal  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  tahun  2003  Nomor  78 Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4301),  dan  Undang Undang  Nomor  1/PNPS/1065  jo  Undang Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan  Agama  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan  Negara  Republik  Indonesia Nomor 2727.)
Dalam  PP  Nomor  55  Tahun  2007 menjelaskan  bahwa  pendidikan  Agama merupakan  pendidikan  yang  memberikan pengetahuan  serta  membentuk  sikap, kepribadian,  dan  keterampilan  peserta
swasta,  sekaligus  untuk  menghilangkan adanya  dikotomi  antara  pendidikan keagamaan  dengan  pendidikan  umum.
0  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan, penghapusan  diskriminasi  merupakan (Suparta, 2014).
Peraturan  pemerintah  Nomor  55 Tahun 2007 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober tahun 2007
ditandatangani  oleh  Presiden  Republik Indonesia  Dr.  H.  Susilo  Bambang Yudhoyono.  Diundangkan di Jakarta pada tanggal  5  Oktober  tahun  2007  oleh m  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia,  ditandatangani  oleh Andi Mattalatta. Dengan muatan berjumlah 6 bab, 51 pasal, dan 169 ayat. Lahirnya  PP  No.  55  Tahun  2007 secara  yuridis  adalah  sebuah  realisasi amanah  Pasal  20  ayat  4,  Pasal  30  ayat  5,
37  ayat  3  Undang-Undang Nomor  20  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Serta  Pasal  5  ayat  2  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang  nomor  20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasonal  (Lembaran  Negara  Republik un  2003  Nomor  78
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  4301),  dan  Undang- Undang  Nomor  1/PNPS/1065  jo  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1969  tentang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau Penodaan  Agama  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan  Negara  Republik  Indonesia
Dalam  PP  Nomor  55  Tahun  2007 menjelaskan  bahwa  pendidikan  Agama merupakan  pendidikan  yang  memberikan pengetahuan  serta  membentuk  sikap, kepribadian,  dan  keterampilan  peserta
didik dalam mengamalkan ajaran agamanya,  yang  di  laksanakan  sekurang- kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah pada  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis pendidikan. Sedangkan pendidikan keagamaan  merupakan  pendidikan  yang membuat  peserta  didik  untuk  mampu menjalankan  perannya  yang  menuntut penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran agama  atau  menjadi  ahli  imu  agama  dan mengamalkan ilmu agamanya di masyarakat.
Adapun  turunan  dari  PP.  No.  55 Tahun  2007  menjelaskan  pendidikan agama dalam Bab II menyatakan Pasal (2) berbunyi:
a. Pendidikan  agama  untuk  membentuk manusia  indonesia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia  dan  mampu  menjaga  kedamaian dan  kerukunan  hubungan  interen  atar umat beragama.
b. Pendidikan  agama  bertujan  untuk perkembangan kemampuan yang dimiliki  peserta  didik  agar  memahami, menghayati,  dan  mengamalkan  nilai- nilai  agama yang  menyerasikan penguasaanya dalam ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.
Pasal (3) berbunyi:
a. Semua  satuan  pendidikan  di  semua jalur, dan jenjang serta jenis pendidikan
dan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. b. Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan menteri agama.
Pasal (4) berbunyi:
a. Pendidikan  agama  dalam  pendidikan formal  serta  program  pendidikan kesetaraan
sekurang-kurangnya
diselenggarakan  dalam  bentuk  mata pelajaran atau mata kuliah agama.
b. Setiap  peserta  didik  dalam  satuan pendidikan di semua jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapatkan
pendidikan  agama  sesuai  agama  yang diyakininya dan diajarkan oleh guru/pendidik yang seagama.
Pasal (5) berbunyi:
a. Kurikulum pendidikan agama dijalankan  sesuai  Standar  pendidikan nasional.
b. Pendidikan  agama  diterapkan  sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kejiwaan peserta didik. Sedangkan tentang pendidikan keagamaan  yang  diatur  pada  Bab  III Peraturan  Pemerintah  No.  55  tahun  2007 sebagai berikut:
Pasal (8) yang berbunyi:
a. Pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan  peserta  didik  agar menjadi  anggota  masyarakat  yang memahami  dan  mengamalkan  nilai- nilai,  ajaran  agamanya  serta  menjadi ahli agama.
b. Pendidikan keagamaan berfungsi untuk membentu peserta didik yang memahami  dan  mengamalkan  seluruh nilai-nilai keagamaan yang berwawasan luas,  kritis,  kreatif,  serta  inovatif,  dan dinamis  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  bertakwa, beriman dan berakhlak mulia.
Pasal (9) yang berbunyi:
a. Pendidikan keagamaan meliputi seluruh pendidikan  yang  di  akui  oleh  negara meliputi, Islam Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.
b. Pendidikan  keagamaan  di  laksanakan padasetiap  jenjang  pendidikan  formal, nonformal, dan informal.
c. Pengelolaan  pendidikan  keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.
Pasal (11) yang berbunyi: a. Peserta didik dalam pendidikan keagamaan  jenjang  pendidikan  dasar dan  menengah  yang  terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah  (MI),  Sekolah  Meneng
Pertama  (SMP),  Madrasah  Tsanawiyah (MTs),  Sekolah  Menengah  Atas (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA), Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat.
b. Pendidikan keagamaan yang nonformal atau  informal  dapat  dihar dianggap  sederajat  dengan  hasil pendidikan keagamaan/umum/kejuruan
ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan  terakreditasi  yang  telah diberi  wewenang  oleh  pemerintah  atau pemerintah daerah.
c. Peserta didik dalam pendidikan keagamaan  formal,  informal,  dan nonformal mendapatkan ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan semuanya
dapat melanjutkan  ke  jenjang  lebih  tinggi pada  pendidikan  keagamaan  atau  jenis pendidikan lainnya.
Dari  penjabaran  isi  di  atas  maka pendidikan  agama  dan  keagamaan  sebuah keinginan  pemerintah  dalam  memberikan akses pemerataan pendidikan sebagaimana amanat  Undang-undang  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan agama lebih kepada pemberian nilai-nilai  agama  yang  berbentuk  mat pelajaran  agama  pada  setiap  satuan pendidikan sederajat. Sedangkan pendidikan keagamaan lebih kepada upaya pemerintah  menyamaratakan  pendidikan baik  formal,  nonformal,  dan  informal
Peserta didik dalam pendidikan keagamaan  jenjang  pendidikan  dasar dan  menengah  yang  terakreditasi berhak pindah ke tingkat yang setara di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah  (MI),  Sekolah  Menengah
Pertama  (SMP),  Madrasah  Tsanawiyah (MTs),  Sekolah  Menengah  Atas (SMA),  Madrasah  Aliyah  (MA), Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang sederajat. Pendidikan keagamaan yang nonformal atau  informal  dapat  dihargai  dan dianggap  sederajat  dengan  hasil
formal keagamaan/umum/kejuruan  telah  lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan  terakreditasi  yang  telah diberi  wewenang  oleh  pemerintah  atau
Peserta didik dalam pendidikan keagamaan  formal,  informal,  dan nonformal mendapatkan ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan semuanya
dapat melanjutkan  ke  jenjang  lebih  tinggi pada  pendidikan  keagamaan  atau  jenis
Dari  penjabaran  isi  di  atas  maka agama  dan  keagamaan  sebuah keinginan  pemerintah  dalam  memberikan akses pemerataan pendidikan sebagaimana undang  No.  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan agama lebih kepada pemberian nilai  agama  yang  berbentuk  mata pelajaran  agama  pada  setiap  satuan pendidikan sederajat. Sedangkan pendidikan keagamaan lebih kepada upaya pemerintah  menyamaratakan  pendidikan baik  formal,  nonformal,  dan  informal
memberikan  fasilitas  dan  hak sama  pada  tingkat  satuan  pendidikan agama, seperti Pondok Pesanten, MI, MTs, MA,  dan  Universitas  Agama  lainnya. Munculnya  PP  No.  5  Tahun  2007 mengindikasikan  kebijakan  pemerintah yang  mengakui  lembaga  pendidikan keagamaan  sama  dengan  pendidikan umum,  dimana  pendidikan  keagamaan  ini langsung  di  bawah  naungan  Menteri Agama,  sehingga  pendidikan  keagamaan mempunyai  hak  yang  sama  baik  dari  segi bantuan  dana,  fasilitas,  kurikulum,  dan sebagainya  yang  menginduk  langsung kepada Kemendikbud (Sobri, 2019) Berdasarkan pada landasan pustaka dan  kerangka  Yuridis  di  atas,  jelas  yang dimaksud  dengan  pendidikan  agama adalah  sebuah  program  pendidikan  Ilmu Agama yang diselenggarakan oleh sekolah formalmSeperti  Sekolah  Menengah  Atas, Sekolah  Dasar,  dan  lain  sebagainya. Adapun  Pendidikan  Keagamaan  adalah lembaga  pendidikan  Agama  yang  tujuan dan  sistem  pembelajarannya  menitik beratkan  pada  konstruksi  kehidupan keberagamaan  yang  diyakini.  Lembaga lembaga  ini  bergantung  pada  agama agama peserta didik masing
Secara  yuridis  pula  disebutkan, bahwa  ada  beberapa  lembaga  pendidikan Islam  yang  tergolong  sebaga Keagamaan:  yaitu,  pondok  pesantren  dan madrasah diniyah. Undang pendidikan  Nasional  ini  mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai lembaga non-formal, yang berarti, lembaga  pendidikan  yang  dikelola  secara sistematis, namun tidak memiliki sertifikasi formal dari pemerintah.
Artinya,  lembaga  non-formal  ini  dikelola melalui  jenjang-jenjang  yang  sistematis dan terstruktur. Kendati demikian,
memberikan  fasilitas  dan  hak-hak  yang sama  pada  tingkat  satuan  pendidikan agama, seperti Pondok Pesanten, MI, MTs, MA,  dan  Universitas  Agama  lainnya. Munculnya  PP  No.  5  Tahun  2007 mengindikasikan  kebijakan  pemerintah yang  mengakui  lembaga  pendidikan keagamaan  sama  dengan  pendidikan umum,  dimana  pendidikan  keagamaan  ini di  bawah  naungan  Menteri Agama,  sehingga  pendidikan  keagamaan mempunyai  hak  yang  sama  baik  dari  segi bantuan  dana,  fasilitas,  kurikulum,  dan sebagainya  yang  menginduk  langsung (Sobri, 2019).
Berdasarkan pada landasan pustaka dan  kerangka  Yuridis  di  atas,  jelas  yang dimaksud  dengan  pendidikan  agama adalah  sebuah  program  pendidikan  Ilmu lenggarakan oleh sekolah perti  Sekolah  Menengah  Atas, Sekolah  Dasar,  dan  lain  sebagainya. Adapun  Pendidikan  Keagamaan  adalah lembaga  pendidikan  Agama  yang  tujuan dan  sistem  pembelajarannya  menitik beratkan  pada  konstruksi  kehidupan keberagamaan  yang  diyakini.  Lembaga- ergantung  pada  agama-
agama peserta didik masing-masing.
Secara  yuridis  pula  disebutkan, bahwa  ada  beberapa  lembaga  pendidikan Islam  yang  tergolong  sebagai  Pendidikan Keagamaan:  yaitu,  pondok  pesantren  dan madrasah diniyah. Undang-Undang sistem Nasional  ini  mengakomodasi dua model lembaga pendidikan ini sebagai formal, yang berarti, lembaga  pendidikan  yang  dikelola  secara sistematis, namun tidak memiliki fikasi formal dari pemerintah. formal  ini  dikelola jenjang  yang  sistematis dan terstruktur. Kendati demikian,
syahadah  (ijazah)  yang  dimiliki  peserta didik  tidak  diakui  oleh  pemerintah  untuk proses  jenjang  pendidikan  tingkat  lanjut atau  memasuki  dunia  kerja  (Aminullah, 2015)

## 2. Analisis  Kebijakan  PP.  RI  No.  55 Tahun 2007
Lembaga pendidikan Islam mengalami  beberapa  titik  kelemahan  baik dalam  tataran  Sumber  daya  Manusia, sarana prasarana maupun sistem manajerial.    Dalam  aspek    peningkatan sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan  dana  lembaga  pendidikan  Islam  terus mengalami  persoalan.  Padahal  aspek tersebut menjadi daya tawar yang utama di tengah  persaingan  yag  cukup  kompetitif. Belum  Lembaga  pendidikan  tinggi  Islam seringkali  dianggap  sebagai    lembaga pendidikan  yang  kurang  diminati  oleh masyarakat. Sekolah umum selain berlabel islam  menjadi  pilihan  utama  untuk mengakses pendidikan (Shabir, 2013)
Peraturan  Pemerintah  RI  No  50 Tahun 2007 memberikan harapan terhadap terbukanya  ruang  bagi    penguatan pendidikan  Islam  yang  memiliki  beberapa tujuan kebijakan publik baik yang bersifat regulatif,  deregulatif,  dinamisasi  maupun stabilisasi .
Aspek  regulatif ditetapkannya  PP RI  No.  55  Tahun  2007  bertujuan memberikan  pembatasan  dan  mengatur penyelenggaraan  pendidikan  keagamaan Islam yang terdapat pada Pasal 14 ayat (1) s.d  ayat  (3).  Pasal  ini  memberikan pembatasan  terhadap  bentuk  pendidikan keagamaan  Islam,  yaitu  terdiri  dari pendidikan  diniyah  dan  pesantren  dan melalui  jalur  apa  saja  yang  dapat diselenggarakan  oleh  pendidikan  diniyah dan  pesantren.    Pada  Pasal  15,  rumusan
regulatifnya  adalah  jenjang  pendidikan diniyah  formal,  yaitu  terdiri  dari  jenjang pendidikan  anak  usia  dini,  dasar, menengah, dan tinggi. Kemudian, Pasal 16 s.d  Pasal  17  membatasi  dan  mengatur jenjang pendidikan diniyah formal jenjang dasar  dan  menengah.  Kemudian,  Pasal  18 ayat  (1)  s.d  ayat  (2)  mengatur  dan membatasi  kurikulum  wajib  pendidikan diniyah  formal  jenjang  dasar  dan menengah. Sedangkan, pasal yang mengatur  dan  membatasi  pendidikan diniyah  formal  jenjang  pendidikan  tinggi diatur dalam Pasal 20 ayat (1) s.d ayat (3). Yang  menjadi  persaoalan  adalah  tidak tercantum pasal yang mengatur pendidikan diniyah  formal  jenjang  pendidikan  anak usia  dini.  Padahal  Pasal  15  disebutkan bahwa  bahwa  jenjang  pendidikan  diniyah formal  terdiri  dari  pendidikan  anak  usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Aspek  deregulatif  PP  RI  No.  55 Tahun  2007  memiliki  rumusan  tujuan membebaskan.  Hal  ini  terlihat  pada  pada Pasal 16 ayat (3) bahwa penamaan satuan pendidikan  diniyah  formal  jenjang  dasar dan  menengah  adalah  hak  penyelenggara pendidikan  yang  bersangkutan.  Rumusan deregulatif  lainnya  pada  Pasal  25  ayat  (4) bahwa  penamaan  atas  diniyah  takmilyah merupakan kewenangan penyelenggara. Aspek  dinamisasi  PP  RI  No.  55
Tahun  2007  bertujuan  sebagai  penggerak tujuan  pendidikan  nasional.  Rumusan  ini terdapat  pada  Pasal  13  ayat  (2)  bahwa pendidikan  keagamaan  dapat  didirikan oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah dan/atau  masyarakat.  Rumusan  dengan tujuan  dinamisasi  memiliki  keterkaitan dengan diberikannya hak untuk mendirikan lembaga pendidikan keagamaan Islam oleh swasta/masyarakat.
Tujuan stabilisasi dalam PP RI No. 55  Tahun  2007  yaitu  bersifat  untuk melakukan  pemabatasan  terhadap  aturan supaya lembaga pendidikan Islam mengikuti  Standart  pendidikan  Nasional. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 13 ayat (5)  yang  menjelaskan  bahwa  pendirian satuan  pendidikan  keagamaan  diatur  oleh Menteri  Agama  yang  berpedoman ketentuan  Standar  Nasional  Pendidikan. Pedoman  tersebut  terkait  dengan  isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana  yang memungkinkan  terselenggaranya  kegiatan pembelajaran,  sumber  pembiayaan kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya  untuk  1  (satu)  tahun pendidikan/akademik  berikutnya,  dan sistem evaluasi. Pasal 19 ayat (1) s.d ayat (2)  menjelaskan  standar  ujian  nasional pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.

## PEMBAHASAN
Analisis di atas memberikan makna bahwa Rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 terkait  pendidikan  keagamaan  Islam mempunyai  beberapa  tujuan  kebijakan publik.    Tujuan  dari  setiap  kebijakan publik sebagai landasan untuk tercapainya cita-cita  bangsa  untuk  mengahadirkan setiap  kebijakan  berlandaskan  pada keadilan sosial. Meskipun demikian  setiap kebijakan dipastikan menimbulkan dampak  kotroversi  yang  bersifat  politis. Kehadiran  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini juga  menimbulkan  kontroversi  yang berbau  politis  dan  agama.  Bagi  agama Kristen  bahwa  lahirnya  PP  Nomor  55 Tahun 2007 ini sangat merugikan. Bahkan sejak  Undang-undang  Sistem  Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pun telah
Tujuan stabilisasi dalam PP RI No. 55  Tahun  2007  yaitu  bersifat  untuk kukan  pemabatasan  terhadap  aturan supaya lembaga pendidikan Islam mengikuti  Standart  pendidikan  Nasional. Hal ini bisa ditemukan dalam Pasal 13 ayat (5)  yang  menjelaskan  bahwa  pendirian satuan  pendidikan  keagamaan  diatur  oleh Menteri  Agama  yang  berpedoman  pada ketentuan  Standar  Nasional  Pendidikan. Pedoman  tersebut  terkait  dengan  isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan,  sarana  dan  prasarana  yang memungkinkan  terselenggaranya  kegiatan pembelajaran,  sumber  pembiayaan  untuk kelangsungan program pendidikan kurangnya  untuk  1  (satu)  tahun pendidikan/akademik  berikutnya,  dan sistem evaluasi. Pasal 19 ayat (1) s.d ayat (2)  menjelaskan  standar  ujian  nasional pendidikan diniyah formal jenjang ngah.
Analisis di atas memberikan makna bahwa Rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 terkait  pendidikan  keagamaan  Islam mempunyai  beberapa  tujuan  kebijakan publik.    Tujuan  dari  setiap  kebijakan publik sebagai landasan untuk tercapainya sa  untuk  mengahadirkan setiap  kebijakan  berlandaskan  pada keadilan sosial. Meskipun demikian  setiap kebijakan dipastikan menimbulkan dampak  kotroversi  yang  bersifat  politis. Kehadiran  PP  Nomor  55  Tahun  2007  ini juga  menimbulkan  kontroversi  yang itis  dan  agama.  Bagi  agama
Kristen  bahwa  lahirnya  PP  Nomor  55 Tahun 2007 ini sangat merugikan. Bahkan undang  Sistem  Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pun telah
terjadi  kontroversi  khususnya  tentang pendidikan  agama  dan  keagamaan  karena sifatnya tidak diterima semua pihak.
Pihak  Kristen  merasa  keberatan sejak  lahirnya  Undang Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003.  Dalam  Undang
Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003  ini  pasal  yang  diperdebatkan  adalah pasal  12  yang  menyebutkan  bahwa pendidikan  agama  ad peserta  didik.  “Setiap  peserta  didik  pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama (Pasal 12 ayat 1 a).
Menurut  pihak  Kristen  bahwa  PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan  adalah perkawinan kepentingan politik negara dan Islam  untuk  menekan,  membatasi  bahkan mematikan  kehidupan  dan  perkembangan umat  non-Islam  dan  lemb pendidikannya dan kependidikannya melalui  suatu  senjata  halus  (simbolik) sehingga  proses  menekan,  membatasi  dan mematikan  kehidupan  dan  perkembangan tersebut  berjalan  secara  lamban  namun pasti dan tak disadari. Alasan diajukan  pihak  Kristen  tersebut  di  atas secara  umum  terlihat  ilmiah  dan argumentatif. Namun terdapat indikasi lain yang  menjadi  alasan  utama  penolakan mereka  terhadap  PP  Nomor  55  Tahun 2007 ini. Indikasi tersebut lebih bermuatan ideologi.  Sebab  dengan  lahirnya  PP Nomor  55  Tahun  2007  ini  program kristenisasi  mereka  bidang  pendidikan akan  terhambat.  Indikasi  ini  bukan  tanpa alasan. Dalam hal ini, tidak sedikit muslim korban  pemurtadan  dilatarbelakangi  oleh kesalahan orangtua mereka
terjadi  kontroversi  khususnya  tentang pendidikan  agama  dan  keagamaan  karena ifatnya tidak diterima semua pihak.
Pihak  Kristen  merasa  keberatan sejak  lahirnya  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003.  Dalam  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003  ini  pasal  yang  diperdebatkan  adalah yang  menyebutkan  bahwa pendidikan  agama  adalah  hak  setiap
Setiap  peserta  didik  pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan  agama  yang  dianutnya  dan n oleh pendidikan yang seagama”,
Menurut  pihak  Kristen  bahwa  PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama  dan  pendidikan  keagamaan  adalah perkawinan kepentingan politik negara dan Islam  untuk  menekan,  membatasi  bahkan mematikan  kehidupan  dan  perkembangan Islam  dan  lembaga-lembaga pendidikannya dan kependidikannya melalui  suatu  senjata  halus  (simbolik) sehingga  proses  menekan,  membatasi  dan mematikan  kehidupan  dan  perkembangan tersebut  berjalan  secara  lamban  namun pasti dan tak disadari. Alasan-alasan  yang Kristen  tersebut  di  atas secara  umum  terlihat  ilmiah  dan argumentatif. Namun terdapat indikasi lain yang  menjadi  alasan  utama  penolakan mereka  terhadap  PP  Nomor  55  Tahun 2007 ini. Indikasi tersebut lebih bermuatan ideologi.  Sebab  dengan  lahirnya  PP 55  Tahun  2007  ini  program kristenisasi  mereka  bidang  pendidikan akan  terhambat.  Indikasi  ini  bukan  tanpa alasan. Dalam hal ini, tidak sedikit muslim dilatarbelakangi  oleh orangtua mereka
menyekolahkan atau menguliahkan anaknya  di  sekolah  atau  di  kampus  milik non-muslim.  Padahal,  di  institusi  umum atau  negeri  yang  muslimnya  lebih  banyak saja,  kasus  pemurtadan  tidak  sedikit ditemui (Ahmad Darlis, 2108).
PP  Nomor  55  Tahun  2007  jika dianalisis  lebih  mendalam  sesungguhnya tidak  satu  agamapun  yang  dirugikan  oleh kebijakan ini. Karena lembaga pendidikan agama  manapun  tidak  dirugikan  dengan memberikan  pelajaran  agama  bagi  peserta didik  yang  seagama  dengan  gurunya  dan ini  sesuaisdengan  UUD  1945  yang memberikan  jaminan  terhadap  warga negera  untuk  memperoleh  pendidikan agama  sesuai  dengan  keyakinan  yang anutnya.  Dengan  adanya  guru  agama ataupun pelajaran agama disebuah sekolah yang  tidak  sama  dengan  ciri  dari  sekolah tersebut  tidak  akan  menghilangkan keunggulan  dari  sekolah  tersebut.  Namun adanya  guru  agama,  peserta  didik  yang berbeda  akan  membuka  peluang  untuk saling  menghargai  dan  menghormati keyakinan  yang  berbeda.    Ini  menjadi penting  untuk  membangun  semangat pluralisme  dalam  lingkungan  pendidikan untuk  membiasakan  hidup  secara  toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda.
Meskipun  demikian  kebijakan  PP PP  Nomor  55  Tahun  2007    memberikan dua  dampak  kecurigaan  motif  politik dalam  konteks  pendidikan    Islam khususnya Pondok Pesantren dan Madrasah  Diniyah.  Pertama,  pondok pesantren  tidak  akan  lagi  memiliki kebebasan  dalam  upaya  mengatur  dan mengelola kurikulum yang akan diberikan kepada  peserta  didiknya.  Ini  dianggap penting bagi pemerintah untuk memberikan  pembatasan  pada  pondok pesantren  yang  radikal  dan  tidak
berasaskan  pada  ideologi  Pancasila. Kedua,  adanya  peraturan  ini,  secara implementatif  akan  dijadikan  alat  politik kepala  daerah  dalam  upaya  meraup  suara di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam, dan condong pada tradisionalisme.
Terbukti  lahirnya  PP  55/2007, beberapa daerah kabupaten/kota mengeluarkan  peraturan  daerah  (Perda). Daerah-daerah  yang  telah  mengeluarkan Perda  adalah  Kabupaten  Indramayu melalui  Perda  Nomor  2,  Tahun  2003, Kabupaten  Pandeglang  melalui  Perda Nomor 27, Tahun 2007, Kabupaten Pesisir Selatan  melalui  Perda  Nomor  8,  Tahun 2004,  dan  Kabupaten  Serang  melalui Perda  Nomor  1,  Tahun  2006,  serta  Kota Serang  melalui  Perda  Nomor  1,Tahun 2010  (Fauzi  &  Nikmatullah,  2018). Kebijakan  ini  dianggap  sebagai  tujuan politis  penguasa  untuk  mendapat  simpati dari  kelompok  mayoritas  (umat  islam). (Karimullah & Susanto, 2015).
Adapun  anggapan  kedua  ini,  bisa dilihat dari sudut implementasi kebijakan- kebijakan  di  daerah-daerah  tertentu. Misalnya kebijakan bantuan beasiswa bagi Guru  Madrasah  Diniyah  di  Jawa  Timur. Kebijakan  ini  awalnya  menuai  banyak kritik,  baik  dari  akademisi  ataupun  sikap pemerintah  sendiri.  Kritik  ini  didasarkan pada  pertama,  secara  historis,  Madrasah Diniyah  adalah  kelembagaan  pendidikan yang  dibangun  oleh  masyarakat  dan dikelola  secara  mandiri  oleh  masyarakat. Kedua,  ada  usaha  sistematis  untuk memberikan  bantuan  profesionalisme  dan tunjangan  bagi  guru  Madrasah  Diniyah, yang  secara  Undang-Undang  Sistem Pendidikan  Nasional  tidak  diakui  dan diatur  secara  formal.  Ketiga,  adalah tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan  Fauzi  yang  menyebut  bahwa
bantuan Beasiswa
Pendidikan dan tunjangan  untuk  Guru  Madrasah  Diniyah inkonstitusional  dan  tidak  berdasar. Disamping  itu  dampaknya  adalah  ada beberapa  pesantren  yang  dulunya  tidak memiliki  Madrasah  Diniyah,  sekarang berlomaba-lomba untuk mendirikan Madrasah  Diniyah  agar  dapat anggaran pemerintah (Aminullah, 2015)
Kuatnya  kontrol  pemerintah  dalam PP  No  55  tahun  2007  tentang  pendidikan agama dan keagamaan menjadikan pondok pesantren  dan  madrasah  diniyah  tereduksi dalam pengembangannya. Sebab peraturan pemerintah  ini  akan  mengintervensi sampai pada formalisasi hingga pendidikan di dalamnya. Berdasarkan pada pemikiran  Antonio  Gramsci,  hegemoni tidak  selalu  bermakna  proses  pemaksaan dan  pengetatan  situasi  sosial  tertentu. Hegemoni  adalah on  going  process dibangun  melaluibanyak  kanal  kehidupan manusia.  PP.  No.  55  Tahun  2007,  juga perlu kita sadari sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol kegiatan pendidikan keagamaan. Modelnya, melalui standarisasi  kurikulum,  kualifikasi  guru, danbeberapa  aturan  lain  yang  sudah dijelaskan sebelumnya.

## KESIMPULAN
Latar  belakang  diterbitkannya  PP. No.  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan Agama  dan  Keagamaan  adalah  amanat Undang-Undang  No  20  Tahun  2003, tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dari sisi  sosiologis  kebijakan  ini  karena kegelisahan pertumbuhan pondok pesantren  dan  madrasah  diniyah  yang pesat, serta tidak adanya kontrol aktif dari pemerintah  menjadi  acuan  lahirnya peraturan  pemerintah  ini.  PP.  No.  55 Tahun  2007  salah  satu  produk  politik
didikan dan tunjangan  untuk  Guru  Madrasah  Diniyah inkonstitusional  dan  tidak  berdasar. Disamping  itu  dampaknya  adalah  ada beberapa  pesantren  yang  dulunya  tidak memiliki  Madrasah  Diniyah,  sekarang lomba untuk mendirikan
Madrasah  Diniyah  agar  dapat  mengakses
(Aminullah, 2015)
ontrol  pemerintah  dalam PP  No  55  tahun  2007  tentang  pendidikan agama dan keagamaan menjadikan pondok pesantren  dan  madrasah  diniyah  tereduksi dalam pengembangannya. Sebab peraturan pemerintah  ini  akan  mengintervensi sampai pada formalisasi hingga kurikulum Berdasarkan pada Gramsci,  hegemoni tidak  selalu  bermakna  proses  pemaksaan situasi  sosial  tertentu. on  going  process yang dibangun  melaluibanyak  kanal  kehidupan
.  55  Tahun  2007,  juga sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol kegiatan-kegiatan keagamaan. Modelnya, melalui
standarisasi  kurikulum,  kualifikasi  guru, danbeberapa  aturan  lain  yang  sudah
belakang  diterbitkannya  PP.
No.  55  Tahun  2007  tentang  pendidikan Agama  dan  Keagamaan  adalah  amanat Undang  No  20  Tahun  2003, tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dari sisi  sosiologis  kebijakan  ini  karena kegelisahan pertumbuhan pondok drasah  diniyah  yang pesat, serta tidak adanya kontrol aktif dari pemerintah  menjadi  acuan  lahirnya peraturan  pemerintah  ini.  PP.  No.  55 Tahun  2007  salah  satu  produk  politik
pemerintah  dalam  dalam  melakukan kontrol pendidikan agama dan keagamaan. Pelaksanaan  pada  kebijakan  ini  adalah adanya  standarisasi  kurikulum,  kualifikasi guru,  dan  sanksi  bagi  yang  melakukan pelanggaran.  Kebijakan  ini  adalah  bagian dari  sebuah  ijtihad  politik  pemerintah sebagai  bagian  dari  sistem  hegemonic dominasi kuat dalam melakukan pembatasan  terhadap  pendidikan  agama dan  keagamaan  untuk  mengakomodasi kepentingan-kepentingan  dan  hak yang dimiliki lembaga pendidikan keagamaan
Hasil  penelitian  yang  ditemukan adalah  rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 memiliki  tujuan  kebijakan  publikbe regilatif,  deregulatif,  dinamisasi  maupun stabilisasi.  Aspek  regulatif  memberikan pembatasan dan mengatur penyelenggaraan  pendidikan  keagamaan Islam. Aspek deregulatif memiliki rumusan  tujuan  membebaskandalam  hal penyelenggaraan pendidikan. Aspek dinamisasi  sebagai  penggerak  tujuan pendidikan  nasional.  Tujuan  stabilisasi dimaksudkan untuk melakukan pembatasan  terhadap  aturan  supaya lembaga  pendidikan  Islam  mengikuti Standar pendidikan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Darlis.  (2108).  Analisis  Terhadap
Kebijakan  Pemerintah  Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan  (Melacak  Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). Jurnal Tarbiyah ,
Aminullah, M. (2015). Analisis PP. NO 55 Tahun  2007  Tentang  Pendidikan Agama Dan Keagamaan Perspektif
Antonio
Gramsci.
Kependidikan Islam
pemerintah  dalam  dalam  melakukan kontrol pendidikan agama dan keagamaan. n  pada  kebijakan  ini  adalah adanya  standarisasi  kurikulum,  kualifikasi guru,  dan  sanksi  bagi  yang  melakukan pelanggaran.  Kebijakan  ini  adalah  bagian dari  sebuah  ijtihad  politik  pemerintah sebagai  bagian  dari  sistem  hegemonic dominasi kuat dalam melakukan embatasan  terhadap  pendidikan  agama ntuk  mengakomodasi kepentingan  dan  hak-hak
yang dimiliki lembaga pendidikan
Hasil  penelitian  yang  ditemukan adalah  rumusan PP RI No. 55 Tahun 2007 memiliki  tujuan  kebijakan  publikbersifat regilatif,  deregulatif,  dinamisasi  maupun stabilisasi.  Aspek  regulatif  memberikan pembatasan dan mengatur penyelenggaraan  pendidikan  keagamaan Islam. Aspek deregulatif memiliki rumusan  tujuan  membebaskandalam  hal penyelenggaraan pendidikan. Aspek namisasi  sebagai  penggerak  tujuan pendidikan  nasional.  Tujuan  stabilisasi imaksudkan untuk melakukan batasan  terhadap  aturan  supaya didikan  Islam  mengikuti pendidikan Nasional.
Ahmad  Darlis.  (2108).  Analisis  Terhadap
Kebijakan  Pemerintah  Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan  (Melacak  Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). , 25 (2), 21–40. Aminullah, M. (2015). Analisis PP. NO 55
Tahun  2007  Tentang  Pendidikan Agama Dan Keagamaan Perspektif
Antonio Gramsci. Jurnal
Kependidikan Islam , 6 (55), 49–76.
Bahar Agus Setiawan, Benny Prasetiya, S.
R.  (2019).  Implementasi  Tasawuf dalam  Pendidikan  Agama  Islam:
Independensi, Dialog, dan
Integrasi. Potensia , 5 (1), 64–78.
Bakry,  A.  (2010).  Kebijakan  Pendidikan sebagai  Kebijakan  Publik. Jurnal Medtek , 2 (April), 1–13.
Benny Prasetiya, S. R. (2018). Pendidikan
Nilai : Konsep Dan Implementasinya  Dalam  Dunia Pendidikan. Jurnal  Imtiyaz , 2 (1),
15–33.
Cairney,  P.  (2012).  Understanding  Public Policy.  In Understanding  Public Policy . https://doi.org/10.1007/978- 0-230-35699-3 Dewi, R. (2016). Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik. Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (2), 58–71.
Fauzi,  A.,  &  Nikmatullah,  C.  (2018). Pelaksanaan  Pendidikan  Madrasah Diniyah  Di  Kota  Serang. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 1 (2),
157. https://doi.org/10.24832/jpnk.v1i2. 763 Karimullah,  &  Susanto,  E.  (2015). Kebijakan  Pendidikan  Nasional Bidang Agama Islam. Tadris , 10 (1), 104–118.
Miller,  J.  (2013).  Religious  Extremism, Religious  Education,  And  The Interpretive  Approach. Religion and  Education , 40 (1),  50–61. https://doi.org/10.1080/15507394.2 013.745362
Parker,  L. (2014). Religious education for peaceful  coexistence  in  indonesia? South  east  asia  research , 22 (4),
487–504.
https://doi.org/10.5367/sear.2014.0
231
Peraturan  Pemerintah.  No.  55,  Tahun 2007.  Tentang  Pendidikan  Agama dan Keagamaan
Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012.
Prasetiya,  B.,  Rofi,  S., &  Setiawan,  B.  A. (2018). Penguatan Nilai Ketauhidan Dalam Praksis Pendidikan  Islam. Journal  of
Islamic  Education  (JIE) , III (1),  1– 15.
Rofi,  S.,  Prasetiya,  B.,  &  Setiawan,  B.  A. (2019). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern  Hamka  dan  Transformatif
Kontemporer. Intiqad , 11 (2),  396– 414.
Shabir,  M.  U.  (2013).  Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap  Pendidikan  Islam  Di Indonesia Sejak. Lentera Pendidikan , 16 (2), 166–177.
Sobri,  R.  (2019).  Politik  Dan  Kebijakan Tentang  Pendidikan  Agama  Dan Keagamaan  Di  Indonesia  (Analisis Kebijakan PP No. 55 Tahun 2007). Edukasi  Islami:  Jurnal , 08 (01),
109–124.
Soehartono,  H.  T.  P.  (2016).  Kebijakan Pendidikan  Di  Tinjau  Dari  Segi Hukum  Kebijakan  Publik. Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 58–71. Solichin,  M.  (2015). Implementasi Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peran
Birokrasi. Jurnal  Studi  Islam
Oktober , 6 (2), 1978–306. https://doi.org/1978-306X
Suparta,  H.  M.  (2014).  Masa  Depan
Pesantren  Pasca  UU  20/2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionaL Dan PP 55/2007 Tentang Pendidikan  Agama  DanPendidikan
Keagamaan. ANALISIS:  Jurnal Studi Keislaman , 14 (1), 173 Zamhuri.  (2016).  A nalisis  Kebijakan Pendidikan  Islam  Menstruktur Problem  Kebijakan  K Sore . 1–22.
ANALISIS:  Jurnal (1), 173–200. nalisis  Kebijakan Pendidikan  Islam  Menstruktur Problem  Kebijakan  Kasus  MIS