## KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA
Junaidi, I Ketut Patra 1
* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo *Junaidi@stiem.ac.id 1
Abstract
Some countries have been faced to corruption stage. Especially developing region, corruption has became a disaster humankind  and  occur  a  global  issue,  because  it  is  very  disturbing  cycle  of  the  world  economy.  In  many  cases corruption related to financial report manipulation. One of the factor fraud rate is accounting have leave religion aspect  in  their  report.  A  revolution  of  solution  must  be  born  in  the  globe.  to  reduces  and  combating  the  level  of corruption,  but  on  the  other  hand  accounting  makes  corruption  becomes  more  fertile.  This  research  uses  the literature  approach  and  is  expected  to  be  one  of  the  concepts  for  future  research  in  conducting  research  on  the prevention of corruption for accounting sector. Based on literature study we found that the approach to culture and religiosity in  Indonesia  will  be more effective in preventing corruption. This is caused by the people of  Indonesia, which consists of many tribes, cultures, beliefs and religions.
Keywords: corruption, accounting, religiosity

## Pendahuluan
Dalam  buku One  Man's  View  of  The  World yang  dirilis  dua  tahun  sebelum  berpulang,  Lee  Kuan Yew  mengatakan,  Indonesia  merupakan  negara  yang dikaruniai  sumber  daya  alam  melimpah.  Kekayaan alam  itu  semestinya  bisa  dijadikan  salah  satu  modal untuk  berkembang  menjadi  negara  maju.  Namun, Indonesia  tak  kunjung  menjadi  negara  maju.  Menurut pendiri  Singapura  itu,  salah  satu  faktor  penghambat kemajuan  Indonesia  adalah  korupsi.  Akibat  korupsi, satu  per  satu  kekayaan  alam  Indonesia  habis  tanpa menciptakan  kemakmuran  pada  generasi-generasi berikutnya. Sampai  sekarang  kemakmuran  itu sendiri seakan tidak pernah datang  melainkan  yang dirasakan adalah  dampak  negatif  dari  eksplorasi  dari  sumber daya  alam  tersebut  berupa  bencana  alam  dan  konflik antar masyarakat yang disebabkan oleh potensi sumber daya alam tersebut  (Kompas, 4 Juni 2015).
S aat ini Indonesia mengalami titik nadir terkait dengan  masalah  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat korupsi yang terus berkembang dan seakan-akan tidak pernah  berhenti.  Hampir  setiap  hari  kita  melihat  dan mendenganr  tentang  fluktuasi  nilai  harga  kebutuhan masyarakat, melemahnya nilai tukar rupiah, rendahnya pertumbuhan  ekonomi,  tingginya  pengangguran  dan meningkatnya  keluarga  miskin,  disisi  lain  kita  juga selalu  disuguhi  kasus  korupsi  yang  melibatkan  para
politisi  dan  pejabat  negara  (eksekutif,  legislatif  dan yudikatif).
Setelah  Indonesia  menjadi  negara  demokrasi lebih  dari  satu  dekade,  banyak  yang  tergoda  untuk bertanya apakah kasus korupsi yang merajalela selama periode  ini  sebenarnya  adalah  buah  dari  demokrasi. Menurut  Olson  (1993,2000)  mengapa  kesejahteraan tidak  mengikuti  jatuhnya  sebuah  pemerintahan  yang buruk.  Alasannya  adalah  perubahan  politik  dari komunis/otoriter  ke  demokrasi  hanya  merubah  tipe korupsinya dan tipe penjahatnya yakni perubahan dari “penjahat  yang  diam  (pasif)”  menjadi  “penjahat  yang aktif”.
Penjahat yang diam tahu mereka akan berkuasa untuk  jangka  waktu  yang  lama.  Mereka  menjual perlindungan  kepada  para  penjahat  yang  lebih  kecil berkat  monopoli  kekuasaan  mereka.  Namun,  ketika rezim  berubah  menjadi  demokrasi,  tipe  penjahat  ini berubah menjadi aktif dan lebih berbahaya dibandingkan  dengan  yang  diam.  Penjahat  yang  aktif menyadari  bahwa  mereka  mempunyai  waktu  yang sedikit  untuk  berkuasa  karena  sistem  demokrasi  yang akhirnya  melakukan  praktek    korupsi  secara  besar ketika mereka berkuasa.
Menurut  Olson  (1993,2000)  di  Eropa  Timur, demokrasi  menciptakan  korupsi  yang  lebih  berbahaya lagi dibandingkan rezim militer, bahkan demokrasi itu mengarah  kepada  kerusuhan  etnis,  sektarian  dan
mengancam  perpecahan  di  negara  demokrasi  baru, Agatiello  (2010).  Pendapat  ini  tentunya  tidak  sesuai dengan  Alesina  dan  Drazen  (1991);  Shleifer  dan Vishny  (1993);  Sandholtz  dan  Koetzle,  (2000); Treisman,  (2000);  Tavares  (2004);  Mierau  et  al. (2007);  Henderson  dan  Kuncoro  (2011)  yang menyatakan sistem demokrasi secara efektif mengurangi  tindak  korupsi.  Menurut  Jetter,  Agudelo dan Hasan (2015) sistem demokrasi efektif mengurangi  tindakan  korupsi  hanya  terjadi  pada dengan  GDP  lebih  dari  U$  2.000  namun  dinegara- negara  miskin  demokrasi  berubah  menjadi  bencana seperti kerusuhan etnis.
Menurut  Hadiz  dan  Robinson  (2004)  di Indonesia  demokrasi  yang  sebenarnya  tidak  pernah terjadi  lagi  setelah  era  Soeharto.  Kekuatan  oligarki bisnis  dan  politik  mengambil  kontrol  lebih  besar  atas politik Indonesia dibandingkan dengan yang dilakukan para politisi dan masyarakat sipil itu sendiri, meskipun sebagian besar para pemimpin Barat memuji Indonesia sebagai  negara  muslim  yang  menerapkan  sistem demokrasi.
Mahfud  MD  dalam  wawancara  dengan  Metro TV  (10/7/2015)  menyatakan  seluruh  incumbent melakukan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah dengan cara memobilisasi para PNS dan memanfaatkan  fasilitas  negara  demi  kepentingannya saja.  Jika  pemilukada  dimenangi  dengan  cara  yang tidak  terpuji  tidaklah  pantas  proses  itu  disebut  proses demokrasi dan demokrasi  itu  sebenarnya tidak pernah ada karena suburnya praktek kecurangan serta praktek dinasti  (kekeluargaan)  dalam  proses  politik  dan pencalonan kepala daerah.
Mereka  hanya  berpikir  bagaimana  caranya untuk  membayar  biaya  selama  proses  pemilu. Kenyataan  ini  bukanlah  sebuah  demokrasi  melainkan pluktorasi;  istilah dari  Aristoteles  yang  mengacu  pada dominasi  orang-orang  kaya  di  dalam  mengendalikan pemerintahan. Pengaruh  lain  dari rent  seeking adalah oligarki. Indonesia setelah rezim otoriter, menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  elit  politik  dan para pemimpin hanya fokus pada perang argumen satu sama lain dan bagaimana cara memperoleh kekuasaan daripada memikirkan bagaimana cara untuk membangun perekonomian Indonesia.
Dalam  jangka  panjang  negara  dengan  tingkat korupsi yang tinggi kesulitan untuk membiayai belanja negara karena defisit amggaran yang tinggi, rendahnya
pertumbuhan  ekonomi,  investasi  publik  yang  lebih tinggi,  pendapatan  dari  sektor  pajak  pemerintah  yang lebih  rendah,  pengeluaran  hanya  fokus  pada  belanja rutinitas  serta  realisasi  belanja  modal  lebih  rendah pada  operasi  bisnis  yang  diikuti    rendahnya  kualitas infrastruktur, Tanzi dan Davoodi (1997).
Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
Apa itu korupsi   ?
Korupsi  berasal  dari  bahasa  latin,  Corruptio-
Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi  menurut  Huntington  (1968)  adalah  perilaku pejabat  publik  yang  menyimpang  dari  norma  norma yang  diterima  oleh  masyarakat,  dan  perilaku menyimpang  ini  ditujukan  dalam  rangka  memenuhi kepentingan  pribadi  atau  kelompoknya/keluarganya. Korupsi  cenderung  meningkat  dalam  satu  periode pertumbuhan  sarta  modernitas  yang  cepat,  karena perubahan  nilai-nilai,  sumber  baru  kekayaan  dan kekuasaan serta perluasan pemerintahan.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata
"Korupsi"   berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak, busuk, memakai barang/uang yang dipercayakan,  dapat  disogok.  Mengkorup  adalah merusak, menyelewengkan atau menggelapkan  barang atau  uang  milik  perusahaan  (negara)  tempat  bekerja. Korupsi  adalah  penyelewengan  atau  penyalahgunaan uang  negara  (perusahaan  dsb)  untuk  keuntungan pribadi atau orang lain.
Menurut  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang termasuk  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah  Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## Mengapa korupsi terjadi
Beberapa  tahun  terakhir  korupsi  telah  berubah dari sebuah isu nasional atau regional menjadi masalah global.  Beberapa  kepala  pemerintahan  telah  jatuh  dan digiring  ke  pengadilan  seperti  Tunisia,  Mesir,  India, dll.  Hampir  tidak  ada  wilayah  yang  bebas  dari  wabah
korupsi.  Skandal  korupsi  dan  runtuhnya  kerajaan Blatter  di  Badan  Sepak  Bola  Dunia  (FIFA)  serta berlanjutnya  krisis  keuangan  Yunani  menjadi  topik hangat  hampir  diseluruh  dunia.  Blatter  dan  Yunani menggulang  sejaran-sejarah  kerajaan  bisnis  dan pemerintahan sebelumnya yang hancur karena korupsi. Menurut E.Y. Sarna (2010) keserakan atau ketamakan awal  dari  terjadinya  malapetaka  dan  kehancuran  yang disebabkan oleh korupsi.
Alesina dan Drazen (1991); Tavares (2004) dan Mierau et al. (2007) berpendapat bahwa jumlah partai politik  dapat  mengurangi  tingkat  korupsi  dan  apabila akses  ekonomi  lebih  berat  dibanding  akses  ekonomi, orang akan memasuki arena politik untuk mendapatkan  uang  dan  ini  dapat  menjurus  kepada semakin luasnya korupsi politik dan korupsi ekonomi. Semakin partai politik itu kurang berkembang, tingkat korupsi  akan  semakin  meluas  karena  lemahnya pengawasan.  (Shleifer  dan  Vishny,  1993;  Sandholtz dan  Koetzle,  2000;  Treisman,  2000;  Agatiello,  2010; Graycar dan Sidebottom, 2012; Jetter , et. al , 2015). Faktor  sosial  dan  budaya  memainkan  peran khusus dalam mengidentifikasi tingkat korupsi suatu negara, menurut La Porta (1999), Treisman  (2000)  dan  Alesina  (2003).  Agama  dan sistem  sosial  memiliki  pengaruh  dalam  menekan korupsi. Faktor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi (Dreher,  2006;  Treisman,  2000),  sektor  publik  dalam perekonomian  (Tanzi,  1998;  Treisman,  2000),  tingkat remunerasi  di  sektor  publik  (Rijckeghem  dan  Weder, 1997),  memiliki  dampak  langsung  pada  tingkat korupsi di sebuah negara.

## Tipe-tipe korupsi
Aguilera  dan  Vadera  (2008)  membedakan tipologi korupsi berdasarkan kompleksitas dan praktek korupsi  di  seluruh  dunia  yang  dilakukan  oleh  sebuah organisasi/perusahaan  dengan  menggunakan  otoritas dalam organisasi untuk keuntungan pribadi/organisasi".  Selanjutnya  Aguilera  dan  Vadera (2008) membedakan tiga jenis korupsi yang dilakukan sebuah organisasi/perusahaan yakni korupsi prosedural ketika  seseorang  tidak  mengikuti  (etika)  prosedur perilaku  bisnis,  korupsi  skema  jika  organisasi memerlukan  suap,  membayar  politisi  dan  birokrat untuk  melakukan  bisnis, korupsi akan  menjadi  bagian dari  operandi,  korupsi  kategori  ketika  perusahaan diharapan  melakukan  tindakan  tidak  etis  atau  korupsi untuk bertahan hidup.
Zekos (2004)  membahas  banyak  aspek korupsi dalam konteks globalisasi dan membedakan komponen-komponen  korupsi  berupa  korupsi  prinsip yakni  harmonisasi  prinsip  etika  dalam  bisnis  dapat berkontribusi menghentikan korupsi. Dengan kata lain, korupsi  hanya  bisa  dihentikan  dengan  pelaksanaan prinsip-prinsip etika secara universal, korupsi perilaku/moral. dimana dilema etika dalam perusahaan bisnis  berhubungan  dengan    pemimpin  bisnis  serta karyawan yang memilih hal-hal yang  paling menguntungkan  meskipun  perilaku  tersebut  tidak  etis bagi organisasi.
Hal  ini  didorong  agar  perusahaan  dapat bersaing    karena  ketatnya  persaingan  di  pasar  global, korupsi  orang/individual  dimana  menurut  Zekos korupsi  skala  kecil  sangat  sulit  untuk  dihentikan, korupsi  organisasi  yang  disebabkan  dalam  bisnis kadang mengandung banyak ketidakpastian keuntungan, sehingga para pemimpin bisnis cenderung melakukan  "pendekatan  menghindari  kerugian"  serta korupsi  negara/pemerintah  pemerintah  yang  korup hanya  fokus  pada  pertumbuhan  ekonomi,  kompetensi tidak  lagi  dikembangkan  sebagaimana  mestinya.  Dia mengatakan  bahwa  korupsi  seperti  membuat  ekonomi nasional  kurang  efisien.  Masyarakat    tidak  lagi mempercayai  para  pemimpin  politik  dan  pegawai negeri.

## Korupsi dalam Tinjauan Islam
Korupsi  merupakan  satu  bentuk  kejahatan modern.  Sebagai  kejahatan  modern,  dampak  negatif yang ditimbulkannya tidak hanya mengancam keseimbangan  negara,  namun  juga  menodai  prinsip keadilan,  kesejahteraan  rakyat,  penegakan  hukum, bahkan misi agama. Ketika agama datang mendeklarasikan  prinsip  keadilan,  kejujuran  dan penggunaan  kewenangan  sesuai  fungsinya,  tindakan korupsi  justru  melawan  semua  itu.  Ketika  Allah mengangkat  manusia  sebagai  khalifah  di  muka  bumi (Al-Baqarah  [2]:  30),  sikap  amanah  adalah  sebuah keniscayaan yang tak bisa ditawar.
Korupsi  terjadi  karena  pelakunya  mengalami sesat pikir atas prinsip kejujuran dan amanah. Dengan demikian, bukan saja melawan moralitas secara umum, korupsi juga merupakan perlawanan atas agama, yakni perlawanan  non-konfrontatif.  Di  dalam  Islam,  prinsip moderasi  (wasathiyah)  adalah  wajah  lain  sebuah keadilan.  Dalam  salah  satu  varian  maknanya,  adil adalah  menempatkan  sesuatu  sesuai  tempatnya.
Melakukan sesuatu secara kurang (taqshir/tafrith) tidak dapat disebut sebagai keadilan, begitu pula melakukan sesuatu  secara  berlebihan  (ifrath).  Moderasi  bergerak di antara dua kutub tersebut. (Bagir, 2015)

## Korupsi dan Tiga Pilar Sosiologis
Perhatian berbagai kalangan masyarakat bahkan masyarakat  awam  tentang  korupsi  memperlihatkan bahwa sebenarnya setiap pribadi di dalam  masyarakat secara individu memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik  dengan memberikan sumbangsihnya bagi persoalan  ini.  Selain  itu,  keprihatinan  dari  berbagai kalangan  masyarakat  juga  memperlihatkan  bahwa sebenarnya  persoalan  korupsi  memberi  dampak  sosial yang  destruktif.  Dengan  kata  lain,  persoalan  korupsi adalah persoalan sosial karena menyangkut kehidupan orang  banyak  (baca:  masyarakat  sosial)  di  Indonesia. (Tamawiwy-Karundeng, 2015)
Berbicara  tentang  aspek  sosial,  Perlas  (2001) mengingatkan  bahwa  kehidupan  sosial  selalu  terdiri atas  tiga  subsistem  penting  ( three realms/three subsytems ) yaitu: politik ( politic ), ekonomi ( economy ) dan  budaya  ( culture ).  Ketiga  subsistem  ini  disebut juga  sebagai  „tiga  pilar  sosiologis‟.  Interaksi  ketiga pilar inilah yang menentukan kehidupan sosial macam apa yang kita hidupi di Indonesia. Menurut Perlas, kita akan hidup dalam kondisi sosial yang sehat jika ketiga pilar  ini  saling  menopang  satu  sama  lain  dan mengembangkan  kemampuan  mereka  masing-masing untuk  menyadari  bahwa  setiap  pilar  dapat  memiliki pengaruh yang kuat terhadap dua lainnya.
Dengan  kata  lain  Perlas  juga  mengatakan bahwa  dominasi  salah  satu  atau  lebih  pilar  sehingga mengesampingkan  bahkan  menaklukkan  salah  satu atau  dua  lainnya  dalam  kehidupan  sosial  ini melahirkan  kehidupan  sosial  yang  tidak  sehat. Konsepsi  formasi  sosial  seperti  ini  menjadi  sebuah upaya  bagi  pembagian  kekuasaan  yang  menghargai budaya  sebagai  juga  pondasi  yang  berdiri  sejajar dengan  politik  dan  ekonomi.  Menurut  Perlas,  ketiga pilar  ini  biasanya  diwakili  oleh  tiga  institusi  kunci yang berpengaruh dalam kehidupan sosial.
Perlas menunjukkan beberapa perbedaan fungsi ketiga  pilar,  salah  satunya  adalah  mengenai  „dasar hubungan‟  ( relationship  bases ).  Dasar  hubungan pemerintahan  adalah  peraturan/hukum  ( rules ).  Dasar hubungan bisnis adalah transaksi-transaksi ( transactions ).  Sedangkan  dasar  hubungan  organisasi
masyarakat  sipil  adalah  nilai-nilai  ( values ).  Dalam kaitannya dengan korupsi, jika kita melihat pendekatanpendekatan yang ditawarkan untuk penyelesaian persoalan korupsi di Indonesia, maka kita dapat  mengatakan  bahwa  kehidupan  sosial  di Indonesia  belum  sepenuhnya  sehat.  Pendekatan- pendekatan  yang  ditawarkan  hingga  saat  ini  masih berat  sebelah  karena  tidak  jarang  mengesampingkan pilar  ketiga  yaitu  budaya  yang  banyak  juga  berbicara tentang nilai-nilai manusia bahkan spiritualitas.

## Penelitian terdahulu

## Akibat Korupsi
Tanzi  dan  Davoodi  (1997)  mengidentifikasi  4 (empat)  dampak  buruk  korupsi  yakni  rendahnya pertumbuhan  ekonomi,  investasi  publik  yang  lebih tinggi,  pendapatan  pemerintah  yang  lebih  rendah, pengeluaran  lebih  rendah  pada  operasi  bisnis  dan rendahnya  kulitas  infrastruktur.  Hasil  kajian  NGO global  anti  korupsi  itu  menunjukkan,  semakin  parah tingkat  korupsi  di  suatu  negara,  semakin  tinggi ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  di  negara tersebut.  Artinya,  korupsi  membuat  si  kaya  semakin kaya dan si miskin tambah miskin.
Selanjutnya Tanzi menyatakan korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah kegagalan  pasar.  Hasil  analisis  TI  juga  menunjukkan, semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin tinggi pula  tingkat  pengangguran  di  negara  bersangkutan. Selanjutnya, hasil penelitian Treisman (2000) bertajuk " The  Causes  of  Corruption:  A  Cross-National  Study " menemukan  bukti  ada  hubungan  terbalik  antara korupsi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Artinya,  semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara tersebut.
Mauro  (1995,1998)  mengemukakan  korupsi sangat  mempengaruhi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi dan tingkat realisasi pengeluaran pemerintah. Pemerintah  yang  korup  selalu  menghadapi  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  serta  mengurangi belanja di sektor pendidikan. Disisi  lain anggaran dan belanja  di  bidang  militer  cenderung  terus  meningkat (Gupta  et  al.,  2001).  Disisi  lain  korupsi  sangat mempengaruhi  tingkat  konsolidasi  anggaran  Arin., et.al (2011).
Alesina dan Drazen (1991); Tavares (2004) dan Mierau et al. (2007) berpendapat bahwa jumlah partai politik  dapat  mengurangi  tingkat  korupsi  dan  apabila
akses  ekonomi  lebih  berat  dibanding  akses  ekonomi, orang akan memasuki arena politik untuk mendapatkan  uang  dan  ini  dapat  menjurus  kepada semakin luasnya korupsi politik dan korupsi ekonomi. Semakin partai politik itu kurang berkembang, tingkat korupsi  akan  semakin  meluas  karena  lemahnya pengawasan.  (Shleifer  dan  Vishny,  1993;  Sandholtz dan  Koetzle,  2000;  Treisman,  2000;  Agatiello,  2010; Graycar dan Sidebottom, 2012; Jetter , et. al , 2015). Dreher,  Kostogiannis  dan  McCorriston  (2004) mengidentifikasi  ada  empat  faktor  yang  menjadi penyebab  munculnya  korupsi,  yaitu  faktor  politis  dan judisial,  faktor  historis,  faktor  sosial  dan  budaya,  dan faktor  ekonomik.  Faktor  sosial  dan  budaya  pada hakekatnya  terkait  dengan  sikap  moral.  Orang  yang memiliki  kualitas  moral  yang  terpuji    cenderung menjauhkan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  korupsi. Mereka  cederung  dalam  membuat  keputusan  dan mengimplementasikan program dalam berbagai kegiatannya  cenderung  menghindarkan  diri  dari perbuatan-perbuatan  yang  merugikan  orang  lain  atau pihak lain begitu juga sebaliknya.
Faktor  sosial  dan  budaya  memainkan  peran khusus
dalam
mengidentifikasi tingkat korupsi suatu negara, menurut La Porta (1999), Treisman  (2000)  dan  Alesina  (2003).  Agama  dan sistem  sosial  memiliki  pengaruh  dalam  menekan korupsi. Faktor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi (Dreher,  2006;  Treisman,  2000),  sektor  publik  dalam perekonomian  (Tanzi,  1998;  Treisman,  2000),  tingkat remunerasi  di  sektor  publik  (Rijckeghem  dan  Weder, 1997),  memiliki  dampak  langsung  pada  tingkat korupsi  di  sebuah  negara.  Selanjutnya  Aguilera  dan Vadera (2008) membedakan tipologi korupsi berdasarkan  kompleksitas  dan  praktek  korupsi diseluruh dunia.
Henderson  dan  Kuncoro  (2012)  meneliti  aliran partai  politik  yang  ada  di  Indonesia,  mengemukakan faktor partai politik cukup dominan yang mempengaruhi tingkat korupsi pada suatu periode dan daerah  di  Indonesia  yaitu  partai  yang  berbasis  agama dalam  hal  ini  agama  Islam  lebih  sedikit  melakukan tindakan  korupsi  jika  dibandingkan  partai  yang berbasis  non  agama.  Modus  kecurangan  dan  korupsi dilakukan  dengan  cara  menyuap  pihak  politikus  dan penegak  hukum  serta  aparat  birokrasi  dalam mendapatkan pelayanan.

## Metode Penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data komisi pemberantasan korupsi  (KPK)  sampai  tahun  2015  sebagian  besar tindakan  korupsi  di  Indonesia  dilakukan  dengan penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan  anggaran,  pungutan,  perijinan  dan TPPU.  Semua  unsur  dari  pemerintah  baik  eksekutif, legislatif maupun yudikatif menjadi pesakitan di KPK, namun  sebagian  besar  pelaku  tindakan  korupsi berhubungan  dengan  partai  politik  (DPR/DPRD  dan Kepala Daerah).
Grafik 1 : Modus tindakan korupsi (Sumber : KPK 2015)
Sebagian  besar  tindakan  korupsi  melibatkan anggota  DPR/DPRD  yang  mempunyai  wewenang penganggaran  dan  pihak  eksekutif  (menteri/kepala daerah)  sebagai  pihak  pengguna  anggaran.  Direktur Jenderal  Otonomi  Daerah  (Dirjen  Otda)  Kemendagri Djohermansyah Djohan mengungkapkan hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  tersangkut dengan  kasus  korupsi  sejak  diterapkan  pilkada langsung  digelar.  Berdasarkan  data  dari  ICW  tahun 2014  kurang  lebih  43  kepala  daerah  jadi  tersangka, tentunya angka ini terus bertambah di tahun 2015.
Indonesia
Corruption Watch (ICW)
mengungkap tren korupsi di tanar air sepanjang tahun 2014,  mengalami  grafik  peningkatan  yang  luar  biasa.
Semester  pertama  2014,  terdapat  308  kasus  korupsi dengan  jumlah  tersangka  659  orang  dan  kerugian negara   Rp3,7  triliun.  Semester  kedua,  ada  321  kasus korupsi  dengan  669  orang  tersangka,  serta  kerugian negara  sebesar  Rp1,59  triliun.  Total  tahun  2014, jumlah kasus 629 kasus, jumlah tersangka 1.328 orang dan  kerugian  negara  sebesar  Rp5,29  triliun.  Selama tahun  2013  ada  560  kasus,  dengan  tersangka  korupsi sebanyak 1.271 tersangka. Tahun 2010 448 kasus, ada 1.157  tersangka,  tahun  2011  436  kasus  dengan tersangka  sebanyak  1.053  tersangka  dan  tahun  2012 sebanyak  401  kasus  dengan  jumlah  tersangka sebanyak 877 tersangka.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam  sektor  publik  dengan  mengalihkan  investasi publik  ke  proyek-proyek  dimana  sogokan  tersedia lebih banyak. Pejabat menambah kompleksitas proyek masyarakat  untuk  menyembunyikan  praktek  korupsi, yang  akhirnya  menghasilkan  lebih  banyak  kekacauan. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan, infrastruktur serta menambahkan tekanan  terhadap  anggaran  pemerintah,  biaya  barang dan  jasa,  yang  kemudian  realisasi  dan  kualitas anggaran yang kurang bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

## Korupsi di Indonesia
Arifianto  (2004)  menegaskan  ada  tiga  teori yang  dapat  menjelaskan  terjadinya  korupsi  di Indonesia, yaitu mainstream economic theory, patrimonialism  theory,  and  kleptocratic  state  theory . Pertama,  teori  ini  menjelaskan  bahwa  negara  sering bertindak monopoli terhadap aktivitas ekonomi negara. Kedua,  teori  ini  berpendapat  bahwa  korupsi  dapat berperan  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  integrasi politis  di  antara  suku  bangsa,  partai  dan  fraksi  dalam pemerintahan.  Ketiga,  teori  ini  menyatakan  bahwa korupsi endemik berada dalam rezim yang dikendalikan  oleh  pimpinan  negara  yang  memiliki tujuan  melalui  posisinya  hanya  untuk  memperkaya diri.
Harold D. Laswell dalam buku Who Gets What, When, How mengatakan: “Politik adalah masalah siapa mendapat  apa,  kapan,  dan  bagaimana.  Berdasarkan pendapat inilah, cara seseorang mendapatkan kekuasaan  publik  dengan  cara-cara  tertentu,  misalnya ketika  seseorang  memperoleh  sebuah  jabatan  publik menggunakan  cara money  politics ,  maka  ketika  ia sudah  menjalankan  kekuasaannya,  ia  berpotensi
melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dengan  melakukan  korupsi.    Padahal  korupsi merupakan  tindakan melanggar  hukum  karena menyelewengkan kekuasaan publik untuk kepentingan tertentu.

## Transformasi Budaya Nusantara Dalam Pemberantasan Korupsi
Dalam  tatanan  sosial  dan  hidup  bernegara, Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari  Muhammadiyah dan  Nadlatul  Ulama  begitu  juga  sebaliknya.  Dalam perspektif  hukum  pemberantasan  maupun  pencegahan korupsi  digawangi  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi).  Bahkan  gerakan  moral  pemberantasan korupsi  juga  telah  di  mulai  pada  tahun  2003  yang digawangi NU dan Muhammadiyah  dalam Moment of Understanding (MoU) tentang gerakan moral Nasional pemberantasan Korupsi. (Nasution, 1999) .
Selama  ini  terdapat  anggapan  bahwa  sulitnya pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  adalah  akibat pemahaman  bahwa  korupsi  adalah  budaya  bangsa. Pemahaman ini perlu diluruskan dengan menunjukkan bahwa  budaya  bangsa  Indonesia  adalah  anti  terhadap korupsi.  Indonesia  adalah  Negara  yang  bersifat pluralistik  baik  suku,  budaya,  bahasa,  kepercayaan maupun agama. Keberagaman tersebut mengakibatkan keberagaman  (pluralisme)  hukum  sebagai  fakta  yang tidak dapat dihindari.
Transformasi  budaya  nusantara  ke  dalam format pembangunan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, bersumber dari 2 (dua) elemen penting  : pertama ,  yang  dihasilkan  dari  nilai-nilai agama;  dan kedua, yang  dihasilkan  dari  nilai-nilai adat.  Budaya  nusantara  yang  bersumber  dari  nilai agama  antara  lain  dapatdilihat  dari  pandangan  Islam yang  menyatakan  bahwa:  “Tindak  Pidana  Korupsi untuk  memperkaya  diri  dari  harta  negara  adalah perbuatan zhalim (aniaya),  karena  kekayaan  negara adalah  harta  yang  dipungut  dari  masyarakat  termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah.  Bahkan  perbuatan  tersebut  berdampak  sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru”. (Muhlizi, 2014).
Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dikategorikan membuat  kerusakan  di  bumi.  Lebih  jauh  hal  ini dijelaskan dalam Fatwa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas Alim Ulama dari kalangan NU di Asrama Haji Pondok Gede, Agustus 2002 yang
mengemukakan halhal sebagai berikut :
(1)   Dalam  pandangan  syariat,  korupsi  merupakan penghianatan  berat  ( ghulul )  terhadap  amanat rakyat.  Dilihat  dari  cara  kerja  dan  dampaknya, korupsi  dapat  dikategorikan  sebagai  pencurian ( sariqah ), perampokan ( nahb );
(2)   Pengembalian uang korupsi tidak  menggugurkan hukuman.  Karena  tuntutan  hukuman  merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke  Negara  merupakan  hak  masyarakat  (hak adamiy ).  Hukuman  yang  layak  untuk  koruptor adalah  potong  tangan  sampai  dengan  hukuman mati;
(3) Money  politics sebagai  pemberian  (berupa  uang atau  benda  lain)  untuk  mempengaruhi  dan  atau menyelewengkan  keputusan  yang  adil  dan obyektif  dalam  pandangan  syariat  merupakan suap  ( risywah )  yang  dilaknat  Allah,  baik  yang memberi  ( rasyi ),  yang  menerima  ( murtasyi ), maupun yang menjadi perantara ( raaisyi ).
Dalam  agama  Kristen,  korupsi  juga  sangat dilarang,  karena  : pertama, korupsi  identik  dengan mencuri.  Dalam  10  Perintah  Tuhan,  larangan kedelapan adalah larangan untuk mencuri. 10 Perintah Tuhan  adalah  salah  satu  norma  yang  dituangkan  di Alkitab Perjanjian Lama dan merupakan inti dari etika Alkitab  Perjanjian  Lama.  Dalam  Keluaran  20:15, Allah  berfirman:  Jangan  mencuri.  Sementara  itu korupsi  adalah  mencuri  dengan  cara  diam-diam, dengan  cara  halus  mengurangi  hak  negara  atau  orang lain demi kepentingan pribadi. Larangan mencuri juga dikemukakan Yesus dalam bentuk yang berbeda, yaitu hukum  mengasihi  sesama  manusia  seperti  diri  sendiri (Matius 22: 39; Mark 12: 31; Lukas 10: 27).
Larangan korupsi juga ditemukan dalam agama Buddha yang mengatakan: “tujuan hidup yaitu nirwana (puncak), manusia korup akan tak bahagia”, kemudian agama  Hindu  yang  menyebutkan:  “pemimpin  korup tak  akan  hidup  kembali,  suap  sebagai  pintu  masuk dosa, pendosa tak diakui oleh Tuhan dan kena karma”, serta  Konfusianis  yang  menyatakan  :  ”pendidikan beretika, pengendalian diri, pemerintahan akan hancur bila rakyat sudah tak menaruh kepercayaan terhadapnya.”
Luca  pacioli  yang  dikenal  sebagai  bapak akuntansi modern pada awal memperkenalkan metode pencatatan  sangat  memahami  fenomena  ini.  Oleh karena itu disetiap pembuatan laporan keuangan selalu
diawali  dengan  kata  “tepujilah  tuhan”.  Hal  ini berdasakan  apa  yang  dilihatnya  dari  para  pedagang arab selalu mengawali setiap kegiatannya dengan kata “Bismillahi  rahmanni  rahim”,  semua  aktivitas  wajib memohon  ridho  dari  Allah  SWT  karena  tidak  ada kejadian tanpa ijin Allah SWT.
Di  era  modern  segalanya  telah  berubah  kata yang sangat mulia diganti dengan sesuatu yang berbau materi  yakni  laporan  posisi  keuangan,  laporan  laba rugi,  laporan  perubahan  modal  dan  laporan  arus  kas. Disinilah awal masalahnya, berapa banyak kecurangan akuntansi di dunia  seperti Enron, Xerox, Kanebo, dan lain-lain.  Terbaru  di  Indonesia  bagaimana  seorang auditor senior BPK ditangkap KPK karena melakukan praktek fraud.
Banyak pihak  berpendapat salah satu solusinya kembali  ke  sistem  syariah  sebagaimana  yang dipraktekkan perbankan syariah. Dibandingkan dengan laporan keuangan perbankan syariah di Timur Tengah, disetiap  laporannya  diawali  dengan  kata  “Bismillahi Rahmani  Rahim”.  Hal  tersebut  tidak  ditemukan  di laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia.

## Simpulan
Di Indonesia korupsi secara langsung mempengaruhi  dan  memiliki  korelasi  negatif  dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran  pemerintah  untuk  program  sosial  dan kesejahteraan.  Hal-hal  ini  merupakan  bagian  dari  inti ekonomi  makro.  Hal  ini  sama  dengan  kesimpulan Mauro  (1995);  Olson  (1993,  2000);  Henderson  dan Kuncoro  (2011)  yang  menyatakan  demokrasi  tidak berkorelasi  positif  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan mengurangi tingkat korupsi.
Proses  demokrasi  di  Indonesia  berkorelasi dengan korupsi. perubahan politik hanya merubah tipe korupsinya. Demokrasi  menciptakan korupsi  baru dan mengarah  kepada  kerusuhan  suku,  agama  dan  ras. Kesimpulan  ini  sesuai  dengan    Agatiello  (2010); Jetter,  Agudelo  dan  Hasan  (2015)  yakni  sistem demokrasi efektif  mengurangi tindakan korupsi  hanya terjadi pada negara yang tergolong maju dan makmur. Salah  satu  hal  yang  menjadi  penyebab  suburnya korupsi selama  ini adalah pendekatan  yang digunakan dalam  pencegahan  korupsi  sedikit  melupakan  faktor- faktor  budaya  dan  agama  mengingat  bagsa  Indonesia terdiri dari berbagai macam budaya dan agama.
Karena,  seperti  tampak  jelas  dalam  berbagai tradisi  tekstual  Islam,  adalah  amal-amal  buruk  yang akan  menyebabkan  kotornya  “hati”  ini.  Nah,  untuk bisa  membuat  pengetahuan  dan  sikap  hati  itu benarbenar  menjadisecond  nature  diperlukan  latihan- latihan (exercises) – yang  dalam  pendidikan  keagamaan  (tarbiyah  atau, tepatnya,  ta‟dib)  –  disebut  sebagai  riyadhah  (makna- aslinya memang adalah „latihanlatihan‟).
Menurut  Al-Farabi,  tak  mungkin  seseorang sejak  lahir  dianugerahi  sifat-sifat  baik  atau  buruk. Meskipun  demikian,  ia  boleh  jadi  dianugerahi kesiapan-kesiapan  alami  (disposisi  atau  isti‟dad)  bagi perilaku-perilaku  baik  dan  buruk  tersebut.  Kesiapan ini,  melalui  praktik,  dapat  berkembang  menjadi  suatu kebiasaan (hay‟ah  atau habitus)  yang, sekali tertanam dalam  jiwa,  disebut  kebaikan  atau  keburukan.  14 Maka,berbeda dengan pengetahuan mengenai moralitas  (baik-buruk)  yang  bertempat  dan  beroperasi dalam  akal  teoretis  sebagaimana  di  atas,  dorongan untuk  melakukan  tindakan  moral  sesungguhnya terdapat  di  akal  praktis.  Akal  praktis  ini  berurusan dengan  nafsu,  emosi,  serta  estimasi  dan  imajinasi.  Ia berperan  dalam  memprakarsai  dan  menggesa,  serta mengarahkan  dan  mengoordinasikan  sebuah  tindakan. Bersama dengan akal teoretis, akal praktis melahirkan kaidah-kaidah  umum  moralitas,  dan  memberikan pengaruh penyeimbang terhadap fungsi-fungsi jasmani dan,  dengan  demikian,  memastikan  keselarasannya dengan norma-norma kebajikan.
Perlunya  menumbuhkan  kesadaran  kepada pihak-pihak  pengambil  keputusan  di  perbankan syariah  seperti  DPS,  SSB  dan  IAI  kompartemen akuntansi  syariah    untuk  memuat  kata  yang  begitu akrab  dan  pendek  namun  memberikan  dampak  yang besar  dalam  mencegah  korupsi  dan  kecurangan laporan  keuangan.  Hal  ini  menyangkut  tanggung jawab  bukan  hanya  kepada  stakeholders  melainkan kepada Allah SWT.

## Referensi
[1] Agatiello,  O,R;  (2010);  Corruption  not  an  end Geneva  School  of  Diplomacy  and  International Relations,  Geneva,  Switzerland,  Management Decision Vol. 48 No. 10; pp. 1456-1468
[2] Alesina,  A.,  Drazen,  A.,  (1991),  Why  are stabilisations delayed ? The American Economic Review 81 (5), 1170–1188.
[3] Bagir,  Haidir,  (2015),  Korupsi  dari  perspektif filsafat  dan  etika  Islam,  Etika  dan  Religiusitas Anti-Korupsi  (dari  konsep  ke  praktek  di Indonesia), Geneva: Globethics.net
[4] Dreher,  A,  (2006),  Does  globalization  affect growth?  Evidence  from  a  new  index  of globalization,  Applied  Economics,  38,  1091– 1110.
[5] Graycar,
A dan Sidebottom, A;
(2012),"Corruption  and  control:  a  corruption reduction approach", Journal of Financial Crime, Vol. 19 Iss 4 pp. 384-399
[6] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54afe bb14ae5a/ini-10-kepala-daerah-yang-tersandung- korupsi-di-2014 ; diakses pada 21 Juli 2015
[7] Hadiz, V.R dan Robinson, R; (2004); Reorganising power in Indonesia : the politics of oligarchy  in  an  age  of  Markets;  New  York  : RoutledgeCurzon, pp. 136-167
[8] Henderson,  J.V  dan  Kuncoro,  A,  (2011), Corruption and local democratization in Indonesia: The role of Islamic parties,  Journal of Development Economics 94 , p. 164–180
[9] Iqbal,  Z.  dan  Lewis,  M.K.  (2002),  “Governance and  corruption:  can  Islamic  societies  and  the westclearn  from each other?”,  American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 19, pp. 1-33, Part 2.
[10] Jetter, M, Agudelo A.M, dan Hasan, A.R; (2015), The Effect of Democracy on Corruption: Income is  Key;  World  Development  Vol.  74,  pp.  286– 304
[11] Komisi pemberantasan korupsi (2015),
“ http://acch.kpk.go.id/en/statistikpenanganan- tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara (accessed 19 juli 2015).
[12] Mauro,  P.,  (1995),  Corruption  and  growth. Quarterly Journal of Economics 110, 681–712.
[13] Mauro, P., (1998), Corruption and the composition  of  government  expenditure.  Journal of Public Economics 69, 263–279.
[14] Mierau, J., Jong-A-Pin, R., de Haan, J., 2007. Do political  variables  affect  fiscal  policy  adjustment decisions?  New  empirical  evidence.  Public Choice 133 (3), 297–319.
[15] Muhlizi,  A.F,  2014,  revolusi  mental  untuk membentuk  budaya  hukum  anti  korupsi,  Jurnal Rechtsvinding, Vol 3 No 3
[16] Olson,  M.,  (1993),  Dictatorship,  democracy,  and development. American Political Science Review 87, 567– 576.
[17] Olson,  M.,  (2000),  Power  and  Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Basic Book, New York.
[18] Perlas,    Nicanor,  2001,    “Social  Threefolding”, dalam  Nicanor  Perlas, Shaping  Globalization: Civil  Society,  Cultural  Power  and  Threefolding , dalam http://www.globenet3.org/threefold.shtml, diakses tanggal 20 Desember 2015
[19] Rijckeghem,  R.V  dan  Weder,  B,  (1997), „Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages  in  the  Civil  Service  Cause  Corruption?‟
(Washington,  D.C.:  IMF  Working  Paper  No.
97/93
[20] Rose-Ackerman,  S.  (1978),  Corruption:  A  Study in  Political  Economy,  Academic  Press,  New York, NY.
[21] Rose-Ackerman,  S.  (2000),  “Corruption  and government:  causes, consequences, and reform”, Public Choice, Vol. 104, pp. 1-2.
[22] Sandholtz, W dan Koetzle. W, (2000) „Accounting for Corruption: Economic Structure, Democracy,  and  Trade‟, International  Studies
Quarterly , 31–50
[23] Shleifer, A dan Vishny, R.W, (1993), „Corruption‟, Quarterly  Journal  of  Economics , 108, 599–617.
[24] Tamawiwy-Karundeng,  A.C,  ,  (2015),  Korupsi dari perspektif filsafat dan etika Islam, Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi (dari konsep ke praktek di Indonesia), Geneva: Globethics.net
[25] Tanzi,  V.,  Davoodi,  H.,  (1997),  Corruption, public  investment,  and  growth.  IMF  Working Paper WP/97/139.
[26] Tanzi,  V.,  (1998),  Corruption  around  the  world: causes,  scope  and  cures.  IMF  Staff  Papers  45, 559–594.
[27] Tavares,  J.,  (2004),  Does  right  or  left  matter? Cabinets,  credibility  and  fiscal  adjustments, Journal of Public Economics 88 (12), 2447–2468.
[28] Transparency International (2014), Transparency International 2014 Annual Report .
[29] Treisman, D., (2000), The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics 76 (3), 399–457.
[30] www.kompas.com,  04  Juni  2015,  diakses    1 Juli 2015
[31] www.Liputan6.com ,  diakses  pada  24  Maret 2015
[32] www.beritasatu.com/hukum/249903-icw-43- kepala-daerah-tersangka korupsi-dominan- berafiliasi-ke-partai-tertentu.html ;  diakses  pada 21 Juli 2015
[33] Zekos,  G.I.  (2004),  “Ethics  versus  corruption  in globalization”, Journal of Management Development, Vol. 23 No. 7, pp. 631-647.