## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan
Ida Bagus Wirya Dharma
Fakultas Hukum-Universitas Tabanan, Kediri, Tabanan, Bali-Indonesia tugoesonly@yahoo.com

## Abstrak
Abortus  Provocatus menjadi  persoalan  hukum  yang  selalu  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Kelompok  pro  pada dasarnya tidak secara langsung mendukung aborsi namun lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak-hak reproduksi  yang  dimiliki  oleh  perempuan  dan  jaminan  kehidupan  masa  depan  anak.  Kelompok  kontra  dengan menekankan  hak  hidup  yang  dimiliki  oleh  janin  sebagai  manusia  yang  berhak  hidup.  Data  menunjukkan  bahwa aborsi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  alasan,  salah  satunya  adalah  hamil  akibat  perkosaan.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis legalitas abortus provokatus akibat perkosaan. Metode penelitian yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menempatkan  hukum  sebagai  norma  dengan  peraturan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Keabsahan Abortus Provocatus akibat perkosaan dapat dilakukan, yaitu pada Pasal 75 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang nomor 36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Pasal  31,  Pasal  34,  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## Kata Kunci: Abortus; Legalitas; Pemerkosaan Abstract
Abortus Provocatus become legal issues that always have pros and cons. Pros group basically not directly support the abortion however more emphasize on the importance to protect reproductive rights that having by woman and the guarantee of  the children’s future life. Cons group by emphasize the right of life that having by the fetus as human  that  has  right  to  life.  The  data  showed  that  abortion  can  be  done  with  some  reasons,  one  of  them  is pregnant as the result of the rape. This study aimed to analyze juridically the legality of abortus provocatus as the effect of the rape. The research method used was normative legal research by putting law as norm with statutory regulations and doctrinal approaches. The legality of Abortus Provocatus as the result of the rape can be done, it is on Article 75 paragraph (3), Article 75 paragraph (4), Article 126 paragraph (4), and Article 127 paragraph (2) Statutory number 36 Year 2009 regarding Healthy and Article 31, Article 34, Article 35 Government Regulation Nomor 61 Year 2014 regarding Reproduction Health.

## Keywords: Abortus; Legality; Rape
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Published: 25/02/2022
How To Cite:
Dharma,  I.  B.  W. ( 2022).  Legalitas  Abortus  Provocatus  Sebagai  Akibat  Tindakan  Pemerkosaan . KERTHA WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  16(1).  Pp  45  -  50. https://doi.org/10.22225/ kw.16.1.2022.45-50
I.  PENDAHULUAN Keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya untuk  melindungi kepentingan manusia.  Secara  mendasar  setiap  manusia dikaruniai  oleh  Penciptanya,  hak  yang inheren atas  kehidupannya,  kebebasan  dan  harta,  yang merupakan  milik  mereka  sendiri  dan  tidak  dapat dipindahkan  atau  dicabut  oleh  negara,  salah satunya  hak  untuk  hidup.  Kehidupan  merupakan anugerah  yang  diberikan  Maha  Pencipta  yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi. Hak untuk
hidup  merupakan  hak absolute yang  harus dilindungi oleh negara, dan tidak boleh dikurangi oleh  siapapun.  Hak  untuk  hidup  merupakan  bagi dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Dalam  konteks hak  asasi  manusia,  Thomas  Hobbes  melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan pintas untuk menyelesaikan situasi hommo homini lupus bellumomnium  contra  omnes yaitu  suatu  situasi yang mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat  dengan  cara  menyerahkan  hak- haknya  kepada  penguasa  untuk  mengakhiri  rasa permusuhan  dan  peperangan  yang  berprinsip
siapa  yang  kuat  dia  yang  menang  ( Usfunan, 2015 ).
Landasan  yuridis,  perlindungan  hukum terhadap  HAM  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945 (UUD  1945)  mulai  dari  Pasal  28A  sampai  Pasal 28J.  Khusus  hak  untuk  hidup  diatur  pada  Pasal 28I  UUD  1945  yang  menyatakan,  Hak  untuk hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  untuk kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun.  Muatan Pasal  28I  UUD  1945,  diatur  lebih  lanjut  dalam Pasal  4  dan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (UU HAM). Pasal 9 UU HAM, secara tegas mengatur mengenai Hak Untuk Hidup yang menyatakan :
Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan  hidup  dan  meningkatkan  taraf kehidupannya.
Setiap  orang  berhak  hidup  tenteram,  aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin
Setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup yang baik dan sehat.
Komitmen  negara  untuk  melindungi  HAM warga  negaranya  temasuk  anak,  terdapat  dalam pembukaan  UUD  1945  khususnya  alinea  ke-IV yang  menyatakan,  kemudian  dari  pada  itu  untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan  pembukaan  UUD  1945  ke-IV tersebut,  negara  menjamin  agar  hukum  dapat memberikan  selain  kepastian  hukum  namun  juga rasa  keadilan.  Anak  merupakan  bagian  dari kehidupan  manusia,  pada  Pasal  1  angka  5  UU HAM  menyatakan  anak  adalah  setiap  manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  yang  telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan  Anak),  menyatakan  anak  adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.  Pernyataan  kedua  pasal  tersebut bahwa  seorang  anak  termasuk  anak  dalam kandungan berhak untuk mendapakan perlindungan hak untuk hidup dari negara.
Peristiwa  hukum  yang  terjadi,  kamis  19  Juli 2018,  yang  menimpa  Matahari  (nama  samara), seorang  anak  perempuan  berusia  15  tahun  asal Jambi. Pada saat persidangan, Hakim Pengadilan Negeri  Muara  Bulian  menjatuhkan  hukuman enam  bulan  penjara  kepada  Matahari,  karena menggugurkan  kandungan  hasil  perkosaan  oleh kakak  kandungnya  sendiri.  Berbagai  kalangan terguncang lantaran korban perkosaan inses yang semestinya mendapatkan perlindungan, dukungan konseling,  dan  solidaritas,  malah  diburu  dengan pasal  pidana  ( Prawesti,  2018 ).  Peristiwa  hukum tersebut,  menggambarkan  bahwa  tindakan  aborsi terhadap  anak  dalam  kandungan  (janin) merupakan  tindak  pidana.  Namun  keadaan  ini menjadi  berbeda  ketika,  janin  tersebut  sebagai hasil dari tindakan pemerkosaan
Abortus  Provocatus menjadi  isu  hukum  yang selalu  mengalami  pro  dan  kontra.  Kelompok  pro pada  dasarnya  tidak  secara  langsung  mendukung dilakukannya aborsi melainkan lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak reproduksi yang dimiliki  oleh  perempuan  dan  jaminan  kehidupan anak  di  masa  depan.  Argumentasi  berbeda diajukan oleh kelompok kontra dengan menitikberatkan  hak  hidup  yang  dimiliki  oleh fetus  sebagai  manusia  yang  memiliki  hak  asasi untuk  hidup.  Diuar  perdebatan  tersebut,  data menunjukan  bahwa  aborsi  sudah  dikenal  di masyarakat  dengan  beberapa  alasan  yaitu,  alasan belum  siap,  menutupi  rasa  malu,  tidak  mau merepotkan  orang  tua  dan  tuntutan  pekerjaan menjadi  alasan  perempuan  melakukan  aborsi ( Hertanti,  2008 ).  Pada  prinsipnya  semua  anak yang  dilahirkan  memilik  hak  hidup,  sebagai  hak asasi  yang  merupakan  anugerah  Tuhan.  Sebagai konsekuensi  dari  hak  hidup  itu,  maka  negara berkewajiban  untuk  melindungi  hak  anak tersebut.
Berdasarkan pemaparan singkat tersebut maka dapat  ditarik  permasalahan,  (1)  apa  yang dimaksud dengan abortus provocatus dan (2) apa landasan  yuridis  legalitas abortus  provocatus dapat  dilaksanakan  sebagai  akibat  tindakan pemerkosaan.

## II.  METODE
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  ( Natsir &  Rachmad,  2018 )  yang  meletakan  hukum sebagai  norma  dengan  pendekatan  peraturan perundang-undangan  serta  doktrinal,  bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai hukum primer  terdiri  dari  UUD  NRI  1945,  UU  HAM, UU  Perlindungan  Anak,  UU  Kesehatan.  Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, disertasi, jurnal terkait  dengan  penelitian.  Keseluruhan  hukum tesebut  dikumpulkan  berdasarkan  permasalahan penelitian  kemudian  dikaji  secara  mendalam untuk menggambarkan isu hukum yang berkaitan dengan tindakan abortus provocatus .

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Perkembangan Aborsi
Aborsi  telah  dikenal  sejak  lama,  aborsi memiliki  sejarah  panjang  dimulai  sejak  zaman kekaisaran China kuno, yakni zaman kaisar Shan Nung,  yang  hidup  sekitar  2000  tahun  sebelum masehi (SM) sudah terdapat ramuan-ramuan obat yang  digunakan  untuk  mengugurkan  kandungan dan ramuan obat-obatan, hal ini ditemukan dalam arsip  perpustakaan  kekaisaran.  Menurut  sejarah aborsi  tertua  ditemukan  dalam  berbagai manuskrip  yang  berasal  dari  Tiongkok,  dalam manuskrip  tersebut  memuat  keterangan  tentang adanya  tindakan  aborsi  pada  zaman  dahulu. Sebuah manuskrip kedokteran yang berusia 5000 tahun  menunjukkan  penggunaan  merkuri  ( shu yin )  sebagai  perantara  aborsi  ( abortifacient ). Manuskrip  medis  ( Meteria  Medica )  Shen  Nong, tabib  tersohor  Tiongkok  menyebut Trichosanthes kirilowii sebagai  ramuan  aborsi,  ramuan  ini berasal  dari  Tiongkok  Selatan.  Pada  zaman Yunani Kuno aborsi dilakukan dengan menggunakan  tanaman pennyroyal,  artemisia, rue,  silpihium dan  mentimun  sembur.  Bagi pandangan  orang  yunani  perbuatan  aborsi  bukan sebagai  suatu  perbuatan  yang  keji  atau  sebuah pembunuhan. tetapi suatu cara untuk menghentikan adanya kelahiran dikarenakan pada zaman  tersebut  kelahiran  semakin  bertambah sehingga  tidak  adanya  keseimbangan  antara kebutuhan  dengan  jumlah  penduduk  pada  zaman itu ( Piere, 2016 )
Sejumlah  filsuf  misalnya  berlaku  toleran terhadap  perilaku  aborsi.  Plato  (427-347  SM) berpendapat bahwa janin belum dianggap sebagai manusia  seutuhnya.  Maka  penguguran  janin  tak bisa  dianggap  sebagai  perbuatan  kriminal. Aristoteles  (384-322  SM)  sendiri  berpendapat bahwa  aborsi  adalah  proses  pengendalian
kelahiran.  Ini  sesuai  dengan  konsepnya  tentang kota  ideal,  jika  pembuahan  berlangsung  kala jumlah  penduduk  berlebihan  aborsi  dapat dilakukan. Filsuf yang menentang tindakan aborsi adalah  pengikut  Pythagoras  (582-496  SM) menurut  pengikutnya,  nyawa  manusia  sudah masuk  sejak  adanya  pembuahaan,  melakukan aborsi  setelah  terjadinya  pembuahaan  berarti menghilangkan nyawa makhluk hidup. Hippocrates (460-370 SM) juga menolak metode aborsi  karena  berbahaya  untuk  kandungan seorang  ibu  disebabkan  racun  yang  terdapat dalam  obat  tersebut  selain  bisa  membunuh  janin juga  dapat  membahayakan  kesehatan  ibunya. Catatan  tertua  di  Asia  tenggara  tentang  praktik aborsi  juga  tercatat  dalam  relief  Angkor  Wat, Kamboja.  Di  Indonesia  praktik  aborsi  dicatat dalam  epik  Sejarah  Melayu  (tahun  1612)  bahwa pada  masa  itu  telah  ditemukan  umbi-umbian  dan seni  pijat  untuk  mengugurkan  kandungan.  Pada zaman  dahulu  praktik  aborsi  selalu  dipraktikkan diluar  profesi  medis  seperti  dukun  beranak  atau melalui pijat tradisional (ibid).
Ketika bangsa Eropa menjajah Asia Tenggara pada abad ke-19 seperti di Indonesia. Pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  pada  tahun  1981 mengeluarkan  undang-undang  mengenai  aborsi. Undang-undang  ini  membuat  aborsi  yang tindakan  awalnya  hanya  untuk  menggugurkan kandungan  menjadi  sebuah  tindakan  kejahatan. Peraturan ini bertahan  hingga masa kemerdekaan dimana pemerintah tetap melarang praktik aborsi dalam  bentuk  apapun.  Adanya  aturan  tersebut menyebabkan  banyaknya  praktik  aborsi  secara ilegal seperti dukun, dokter dan praktik pemijatan tradisional.  Memasuki  abad  ke-20  gerakan  pro- aborsi  kembali  menguat  dan  erat  kaitannya dengan  gerakan  feminisme  di  negara  barat, gerakan  feminisme  merupakan  suatu  gerakan perempuan yang menuntut adanya kesamaan dan keadilan  hak  dengan  pria,  yang  dicetuskan  oleh aktivis social  utopia yaitu  Charles  Fourier. Negara  Jepang  dan  Eropa  Timur  mereka menerapkan  legalisasi  aborsi  dengan  alasan pembatasan  jumlah  penduduk.  Setelah  PD  II Jepang  mengalami  masalah  kependudukan  dan keterbatasan tempat tinggal dan pekerjaan (Ibid).

## Pengertian Aborsi
Gugur  kandungan  atau  aborsi  dalam  bahasa Latin  adalah abortus ,  yaitu:  berhentinya kehamilan  sebelum  usia  kehamilan  20  minggu yang  mengakibatkan  kematian  janin  istilah  lain abortus dipakai  untuk  menunjukkan  pengeluaran

## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
hasil  konsepsi  sebelum  janin  dapat  hidup  di  luar kandungan.  Sampai  saat  ini  janin  yang  terkecil, yang  dilaporkan  dapat  hidup  di  luar  kandungan, mempunyai  berat  badan  297  gram  waktu  lahir. Akan  tetapi,  karena  jarangnya  janin  yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 500 gram dapat  hidup  terus,  maka abortus ditentukan sebagai  pengakhiran  kehamilan  sebelum  janin mencapai  berat  500  gram  atau  kurang  dari  20 minggu  ( Iskandar,  2013 ). Abortus adalah pengeluaran  hasil  konsepsi  pada  usia  kehamilan kurang  dari  20  minggu  atau  berat  janin  kurang dari  500  gram.  Di  bawah  ini  akan  diuraikan beberapa  definisi abortus menurut  beberapa  para ahli  antara  lain,  merurut  Eastman  menyatakan bahwa abortus merupakan  keadaan  terputusnya suatu  kehamilan  dimana fetus belum  sanggup hidup  sendiri  di  luar uterus .  Belum  sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000  gram  atau  usia  kehamilan  kurang  dari 28  minggu.  Menurut  Jeffcoat  abotus  adalah pengeluaran  dari  hasil  konsepsi  sebelum  usia kehamilan  28  minggu,yaitu viable  by  law . Definisi abortus menurut Holmer ialah terputusnya  kehamilan  sebelum  minggu  ke-16  di mana  plasentasi  belum  selesai  (Ibid). Abortus adalah  pengakhiran  kehamilan  dengan  cara apapun  sebelum  janin  cukup  berkembang  untuk dapat  hidup  diluar  kandungan.  Di  Amerika Serikat definisi ini dikhususkan untuk mengakhiri kehamilan  sebelum  20  minggu  yang  didasarkan pada  tanggal  hari  pertama  menstruasi  normal terakhir.  Definisi  lain  yang  digunakan  secara umum  adalah  kelahiran  janin neo-natus yang beratnya  kurang  dari  500  gram.  Di  beberapa negara  Eropa,  definisi  ini  mencakup  juga kelahiran  janin  kurang  dari  1000  gram  (ibid). Abortus atau aborsi dapat dilakukan dengan cara Abortus Provocatus , terjadi karena rekayasa dan upaya  manusia  untuk  menghentikan  kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si ibu karena sebab- sebab tertentu.Cara-cara untuk melakukan abortus provocatus bisa dengan jalan:
Non Medis : - Minum Jamu Dipijat kandungannya Makan nanas muda Melakukan olahraga berat Melompat-lompat dari tempat yang tinggi Medis : - Obat-obatan Hormonal
Menstural regulation

## Curettage
Dasar Hukum Legalitas Abortus Provocatus sebagai hasil tindakan pemerkosaan
Tindak  pidana  pemerkosaan  merupakan kejahatan  yang  serius  dan  mendapat  perhatian  di kalangan  masyarakat.  Dalam  hukum  pidana Indonesia,  sanksi  hukum  perkosaan  diatur  dalam Buku  II  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP)  tentang  kejahatan.  Khususnya  pada  Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 281-296 KUHP yang pada dasarnya menyatakan, barang  siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara.
Kasus  tindak  pidana  perkosaan  paling  banyak menimbulkan  kesulitan  dalam  penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada  tahap  penjatuhan  putusan.  Selain  kesulitan dalam  batasan  di  atas  juga  kesulitan  pembuktian misalnya pemerkosaan  yang umumnya dilakukan tanpa  kehadiran  orang  lain  sehingga  mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan  hukum  yang  begitu  lemah  oleh negara  sehingga  menimbulkan  tingkat  kejahatan yang  semakin  hari  semakin  tinggi.  Banyaknya tindak  pidana  pemerkosaan  yang  telah  diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh  para  pelaku,  para  pelakunya  tidak  dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  ( Amrulah,  2020 ).  Akibat dari  tindakan  pemerkosaan  yang  terberat  adalah dialami  oleh  korban  pemerkosaan,  dampak  yang dialami  korban  berbeda  satu  dengan  yang  lain. Umumnya  korban  akan  merasa  takut,  cemas, panik  dan  syok.  Para  korban  perkosaan,  kerap kali  kehilangan  kepercayaan  diri  dan  merasa bersalah. Tak jarang korban perkosaan menyalahkan  diri  sendiri  atas  apa  yang  terjadi. Tekanan psikologis korban pemerkosaan menjadi lebih  buruk,  ketika  korban  pemerkosaan mengalami kehamilan akibat tindakan pemerkosaan.  Belum  lagi  tanggapan  negatif masyarakat mengenai kehamilan diluar perkawinan.  Karena  beberapa  alasan  tersebut, tidak  sedikit  korban  pemerkosaan  mengambil tindakan aborsi. Namun aborsi merupakan tindak kejahatan,  karena  janin  yang  ada  dalam kandungan merupakan subjek hukum negara yang memiliki  hak  untuk  hidup,  dan  wajib  dilindungi oleh negara.
Pasal 346 KUHP menegaskan, seorang wanita yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan
Halaman 48 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan
kandungannya  atau  menyuruh  orang  lain  untuk itu,  diancam  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun. Namun di sisi lain, aborsi dapat dilegalkan dengan  alasan  tertentu  seperti  kondisi  darurat dimana  nyawa  ibu  hamil  terancam,  ketrbatasan ekonomi,  perkosaan,  alasan  si  ibu  mengidap penyakit  jantung,  traumatic,  hamil  di  luar  nikah karena  seks  bebas  atau  perselingkuhan  (ibid). Selain  KUHP  yang  menjadi  dasar  pengaturan perihal  aborsi,  aborsi  diatur  secara  khusus  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan).  Ketentuan Pasal  75  ayat  1  UU  Kesehatan  dengan  tegas menyatakan  setiap  orang  dilarang  melakukan aborsi,  sedangkan  Pasal  75  ayat  (2)  UU Kesehatan  menyatakan  larangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan berdasarkan:
indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi sejak  usia  dini  kehamilan,  baik  mengancam nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak usia  dini  kehamilan,  baik  yang  mengancam nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan, maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar kandungan; atau
kehamilan  akibat  perkosaan  yang  dapat menyebabkan  trauma  psikologis  bagi  korban perkosaan;
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya  dapat  dilakukan  setelah  melalui  konseling dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri dengan  konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang;
Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi kedaruratan  medis  dan  perkosaan,  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya,  Pasal  76  UU  Kesehatan menyatakan, aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung  dari  hari  pertama  haid  terakhir,  kecuali dalam hal kedaruratan medis;
oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki keterampilan  dan  kewenangan  yang  memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
dengan  izin  suami,  kecuali  korban  perkosaan; dan
penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
Lebih  lanjut  aborsi  oleh  korban  perkosaan diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi, dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014  tentang Kesehatan  Reproduksi  menjelaskan  tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian  atas  larangan  aborsi  atau  dengan kata  lain  memperbolehkan  aborsi  berdasarkan indikasi  kedaruratan  medis  atau  akibat  dari korban  pemerkosaan.  Untuk  tindakan  aborsi akibat  dari  korban  pemerkosaan,  batas  usia kehamilan  haruslah  tidak  lebih  dari  40  hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Pasal 34 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menyatakan, kehamilan  akibat  perkosaan  itupun  juga  harus dibuktikan dengan:
usia  kehamilan  sesuai  dengan  kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
keterangan  penyidik,  psikolog,  dan/atau  ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi menayatakan:  (1)  Aborsi  berdasarkan  indikasi kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat perkosaan  harus  dilakukan  dengan  aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
(2)  Praktik  aborsi  yang  aman,  bermutu,  dan bertanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
a.  dilakukan  oleh  dokter  sesuai  dengan standar;
b.  dilakukan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri;
c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
d.  dengan  izin  suami,  kecuali  korban perkosaan;
e. tidak diskriminatif; dan
f. tidak mengutamakan imbalan materi.
(3)  Dalam  hal  perempuan  hamil  sebagaimana

## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 49
dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  c  tidak  dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
(4)  Dalam  hal  suami  tidak  dapat  dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
Berdasarkan  penjabaran  hukum  positif  dapat dinyatakan,  aborsi  dapat  dilakukan  oleh  korban perkosaan  dengan  beberapa  persyaratan  yang harus  dipenuhi,  sebagaimana  diatur  dalam  UU Kesehatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61 Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Reproduksi. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Kesehatan merupakan  hak  asasi  manusia  dan  salah  satu unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pancasila  dan Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satu bagian terpenting dari kesehatan adalah kesehatan reproduksi.  Untuk  menjamin  pemenuhan  hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan kesehatan  yang  aman,  efektif,  dan  terjangkau tersebut  diwujudkan  berbagai  upaya  kesehatan, diantaranya  reproduksi  dengan  bantuan,  aborsi berdasarkan  indikasi  kedaruratan  medis  dan perkosaan  sebagai  pengecualian  atas  larangan aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal  75  ayat  (4),  Pasal  126  ayat  (4),  dan  Pasal 127  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Negara  pada  prinsipnya  melarang  tindakan aborsi,  larangan  tersebut  ditegaskan  kembali dalam Undang-Undang Kesehatan. Tetapi kenyataannya,  tindakan  aborsi  pada  kondisi berbeda  akibat  pemaksaan  kehendak  pelaku, seorang  korban  perkosaan  akan  menderita  secara fisik,  mental,  dan  sosial.  Dan  kehamilan  akibat perkosaan  akan  memperparah  kondisi  mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental  yang  berat  juga  akan  berdampak  buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya
dan
menginginkan untuk melakukan  aborsi.  Mengenai  tindakan  aborsi  ini, Undang-Undang  Kesehatan  pada  prinsipnya sejalan  dengan  ketentuan  peraturan  pidana  yang
ada,  yaitu  melarang  setiap  orang  untuk melakukan  aborsi.  Namun,  dalam  tataran  bahwa negara  harus  melindungi  warganya  dalam  hal  ini perempuan  yang  melakukan  aborsi  berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga medis yang melakukannya, Undang-Undang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  akibat perkosaan.

## IV.  SIMPULAN
Abortus atau  aborsi  dapat  dilakukan  dengan cara Abortus Provocatus merupakan rekayasa dan upaya  manusia  untuk  menghentikan  kehamilan yang tidak dikehendaki oleh si ibu karena sebab- sebab  tertentu.  Legalitas  Abortus  Provocatus akibat tindakan pemerkosaan dapat dilakukan, hal ini pada Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126  ayat  (4),  dan  Pasal  127  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  dan  Pasal  31,  Pasal  34,  Pasal  35 Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  S  (2020),  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban  Tindak  Pidana  Pemerkosaan. Jurnal Andi  Djemma , 3 (1).  Retrieved  https:// ojs.unanda.ac.id/index.php/andidjemma/article/ view/338
Hertanti,  A,  (2008), Aborsi  (Studi  Deskriptif  tentang Proses  Pengambilan  Keputusan  Aborsi  llegal yang  Dilakukan  oleh  Remaja  Putri  di  Kota Surabaya) ,  Skripsi  thesis,  UNIVERSITAS AIRLANGGA. Retrieved from http:// repository.unair.ac.id/17841/1/gdlhub-gdl-s1- 2013-hertantian-31327-6.-abstr-k.pdf
Iskandar,  S  (2013), Dasar  Dasar  Obsetri  Dan Gynekologi , Yogyakarta: Liberty. Natsir,  M  &  Rachmad  A,  (2018),  Penetapan  Asas Kearifan  Lokal  sebagai  Kebijakan  Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana , 4 (7). Retrieved from https://ojs,unud,ac,id/index.php/ jmhu/article/view/42718
Piere,  W,  (2016), History  about  Aborsion ,  edisi  ke  2, Jakarta :Wisnu Kencana Usfunan,  Y.  (2015), Hukum,  Ham  dan  Pemerintahan ,
Denpasar : Udayana Pers
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 1 2022 — CC-BY-SA 4.0 License

## Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan