## MEDIA
Jurnal Filsafat dan Teologi https://jurnal.stfsp.ac.id/index.php/Media
e-ISSN: 2746-5276 p-ISSN: 1412-3010 Vol. 5, No. 1, Februari 2024

## Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato
Costantinus Fatlolon a, 1
a Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon
1 costanfat@gmail.com

## ABSTRACT :
Laws are systematic rules that aim to guarantee citizen’s rights and freedom as well as to maintain social order. And yet, legal rules are often not obeyed because the essence and the law-making process do not provide a sense of justice to society. It raises a question: What is the principle for citizens to  obey or  disobey the law? Through an expository-critical approach, this article seeks to answer this question by  reflecting Plato’s  notion  on  obedience,  disobedience,  and  justice in  the  state based on rule of law. It argues that justice is the main principle for citizens to obey or disobey the law since it is an architectonic principle which unify all other virtues. This theory has become an inspiration of the theory of law and the theory of civil disobedience in the modern democratic states.

## ABSTRAK :
Hukum  merupakan  aturan-aturan  sistematis  yang  bertujuan  menjamin  hak  dan kebebasan  warga  negara  serta  mengatur  ketertiban  sosial.  Akan  tetapi,  aturan- aturan hukum seringkali tidak ditaati karena esensi dan proses pembuatan hukum tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan: Apa prinsip utama bagi masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum? Melalui pendekatan eksposisi-kritis, artikel ini ingin menjawab pertanyaan tersebut dengan  merefleksikan  pandangan  Plato  tentang  kepatuhan,  ketidakpatuhan,  dan keadilan dalam negara hukum. Artikel ini berargumen bahwa keadilan merupakan prinsip utama bagi masyarakat untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum karena keadilan merupakan prinsip arsitektonik yang merangkum semua keutamaan lain. Teori ini menjadi inspirasi bagi teori hukum dan teori ketidakpatuhan sipil dalam negara-negara demokrasi modern.

## Copyright © 2024, Author
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pendahuluan
Hukum  pada  umumnya  dipahami  sebagai  seperangkat  aturan  atau  norma  yang  disusun secara  logis  dan  sistematis  melalui  proses  legislasi  oleh  pemegang  kekuasaan  yang berwenang  untuk  mengatur  hak,  kebebasan,  dan  keteraturan  masyarakat  dalam  sebuah wilayah tertentu. Dalam konteks struktur sosial masyarakat, hukum memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai  “instrumen  yang  mengatur  dan membatasi (limiting  function) sehingga  dapat diwujudkan adanya kepastian (legal certainty) dan keadilan (justice) bagi setiap individu” dan

## A R T I C L E   I N F O
Article History: Submitted: January 16, 2024 Revised: February 7, 2024 Accepted: February 9, 2024
Keywords : Disobedience; Justice; Laws; Obedience; Plato
Kata-kata Kunci: Ketidaktaatan; Keadilan; Hukum; Ketaatan, Plato
DOI:
https://doi.org/10.53396/media .v5i1.282
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
“sebagai  instrumen  yang  membebaskan (liberating  function) sehingga dapat diwujudkannya struktur sosial yang adil dan pasti yang bebas dari penindasan dan kekerasan struktural.” Singkatnya, hukum sebagai instrumen sosial “harus membebaskan (liberating) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (social order) dan keadilan sosial (social justice) .” 1
Untuk mewujudkan fungsi ganda ini, hukum memiliki kekuatan mewajibkan atau menuntut setiap warga negara untuk mematuhi norma-norma yang ditetapkan secara resmi oleh  negara dan institusi-institusi  formal  terkait. Istilah  kepatuhan  hukum  merujuk  pada kesadaran  warga  negara  terhadap  hukum  disertai  dengan  rasa  setia  untuk  melaksanakan nilai-nilai hukum yang berlaku. Kepatuhan warga negara terhadap hukum bisa terjadi karena tiga faktor. Pertama, compliance, yaitu bentuk kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan  utama  untuk  menghindari  sanksi  hukum.  Kedua, identification, yaitu  kepatuhan seseorang terhadap hukum dengan tujuan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain. Ketiga, internalization, yaitu kepatuhan seseorang terhadap hukum karena kesadaran akan tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. 2
Kekuatan hukum untuk menuntut kepatuhan masyarakat biasanya disertai dengan sanksi-sanksi  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  peradilan  negara.  Ada  tiga  cara  yang  dapat dilakukan oleh lembaga dan aparat penegak hukum untuk menciptakan kepatuhan hukum. Pertama,  tindakan  represif,  yaitu  upaya  penegakan  hukum  oleh  aparat  hukum  melalui pengawasan baik internal maupun eksternal. Kedua, tindakan preventif, yaitu upaya untuk menciptakan kepatuhan hukum dengan mencegah atau mengantisipasi pelanggaran hukum oleh warga negara. Ketiga, tindakan persuasif, yaitu upaya aparat hukum untuk menciptakan kepatuhan hukum warga negara melalui pendidikan hukum atau penyadaran hukum kepada masyarakat. 3
Dewasa  ini  cara-cara  menciptakan  kepatuhan  hukum  mulai  dipertanyakan  oleh warga  masyarakat.  Ada  sebagian  warga  negara  menganggap  kepatuhan  terhadap  hukum hanya  dapat  diberikan  sejauh  proses  pembentukan  aturan-aturan  legal-formal  dilakukan secara komunikatif, rasional, transparan, dan melibatkan partisipasi setara seluruh elemen masyarakat.  Kelompok  masyarakat  lain  menganggap  kepatuhan  masyarakat  terhadap
1 Jimly Asshiddiqie, “Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia,” dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia , ed. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), 21.
2 Tim  Hukumonline,  “Kepatuhan  Hukum  dan  Solusi  Masa  Kini  untuk  Memenuhinya,”  8  Desember  2022 , https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya.
3 Ratna Sari Dewi, “Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegak Hukum,” 23 Oktober 2019 , https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan- hukum.
hukum  hanya  mungkin  dituntut  oleh  aparat  negara  sejauh  aturan-aturan  legal  formal mempromosikan hak asasi manusia, kebebasan, dan memberikan rasa keadilan yang sama bagi setiap individu dan seluruh anggota masyarakat.
Tidak  terpenuhinya  prasyarat-prasyarat  formal  perumusan  hukum  dapat mengakibatkan munculnya penolakan bahkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap produk hukum yang dipromulgasikan pemerintah atau lembaga legislatif. Salah satu contoh yang sangat nyata dalam negara Indonesia yaitu protes dan penolakan mahasiswa serta elemen masyarakat sipil terhadap proses pembentukan dan hasil akhir Undang-Undang Cipta Kerja yang dikeluarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 5 Oktober 2020. 4
Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berusaha menguraikan secara filosofis perihal  kepatuhan,  ketidakpatuhan,  dan  keadilan  dalam  negara  hukum  menurut  filsafat politik  Plato  (427-347  SM).  Referensi  terhadap pandangan Plato  didasarkan  pada  ketiga karyanya: Crito , 5 Apology , 6 dan Republic . 7 Dalam Crito ,  Plato menampilkan sosok  Sokrates (470-399 SM) sebagai seorang warga negara yang sungguh-sungguh patuh terhadap hukum yang  sah.  Dia  berpendapat  bahwa  orang  yang  adil  harus  selalu  mematuhi  apa  yang diperintahkan hukum yang sah kepadanya, kecuali jika hukum tersebut memerintahkan dia untuk melakukan ketidakadilan. Kekecualian ini tampak dalam Apology di mana Sokrates secara terbuka menyatakan ketidakpatuhannya  terhadap hukum yang tidak adil, tepatnya ketika  para  juri  memerintahkan  dia  untuk  tidak  melanjutkan  kegiatan  berfilsafat  dan mengajar filsafat kepada kaum muda Athena. 8
4 Lih. David Xavier Lévystone , “What Rules and Laws does Socrates Obey?” Tópicos (México), no. 57 (2019): 399- 432,  2019,  https://www.redalyc.org/journal/3230/323062999014/html/. Bobi  Yosuf  Noor  Fajar  and  Zaid,  “ A  Critical Review  on  the  Job  Creation  Omnibus  Law-Forming  Process ,” Syah  Kuala  Law  Journal 5,  no.  2 (Agustus  2021):  195-221, https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/  article/view/21605/14798. Max  Lane,  “ Protests  Against  the  Omnibus  Law  and  the Evolution  of  Indonesia’s  Social  Opposition,” Perspective no.  128  (2020):  1-9,  https://www.iseas.edu.sg/wp- content/uploads/2020/11/ ISEAS_Perspective_2020_128.pdf. Ilham Dwi Rafiqi , “ Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values ,” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 1 (March 2021): 144-160, https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/ 14991/8957.
5 Plato, “Crito,” in Complete Works , eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.
6 Plato, “Apology,” in Complete Works , eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.
7 Plato, “Republic,” in Complete Works , eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.
8 Sandrine Berges, Plato on Virtue and the Law (London and New York: Continuum, 2009), 30-32. Curtis Johnson, “Socrates  on  Obedience  and  Justice,” The  Western  Political  Quarterly 43,  no.  4  (Dec.,  1990):  719, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106591299004300 404?journalCode=prqa.
Para  filsuf  Platonis  telah  mencoba  menyelami  perubahan  sikap  Sokrates  dalam kedua  karya  tersebut.  Di  satu  sisi,  ada  filsuf  melihat  Sokrates  sebagai  orang  yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga dan mematuhi hukum yang telah membentuk dan melindunginya. Di sisi lain, filsuf-filsuf lain percaya bahwa Sokrates merupakan pelanggar hukum  yang  sadar  dan  siap  menerima  sanksi  yang  dijatuhkan  kepadanya. Ketidakpatuhannya  justru  merupakan  manifestasi  ketulusan,  konsistensi,  dan  komitmen terhadap  nilai  keadilan. 9 Artikel  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  menafsirkan  atau mendamaikan semua  interpretasi  di  atas melainkan berupaya  menemukan prinsip utama yang mendasari kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum dalam pemikiran Plato.

## Metode Penulisan
Pertanyaan  sentral  penelitian  ini  yaitu  apakah  prinsip  utama  yang  mendasari kepatuhan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum negara yang sah. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan pendekatan eksposisi kritis. Pendekatan eksposisi adalah usaha  menyajikan  informasi  yang  jelas  tentang  tema  yang  diperbincangkan  melalui penelitian terhadap literatur, seperti buku, jurnal, internet, dan sebagainya. 10 Dalam konteks ini, penelitian akan diarahkan pada pemahaman Plato tentang kepatuhan, ketidakpatuhan, dan keadilan dalam negara hukum. Sedangkan pendekatan kritis merupakan sebuah analisis mendalam tentang prinsip-prinsip normatif yang harus ada dalam dunia praktis, khususnya dalam negara hukum. 11
Artikel  ini  terbagi  atas  tiga  bagian.  Bagian  pertama  menjelaskan  konsep  Plato tentang hukum melalui kritiknya terhadap kaum Sofis. Bagian kedua membahas pandangan Plato  tentang  kepatuhan  dan  ketidakpatuhan  terhadap  hukum.  Uraian  pada  bagian  ini didasarkan pada konsep kepatuhan terhadap hukum dalam Crito , khususnya pada 50c-51c. Bagian ini juga membahas konsep ketidakpatuhan terhadap hukum dalam Apology , terutama pada 29d-35e. Bagian ketiga menjawab pertanyaan inti artikel ini tentang prinsip keadilan dalam  negara  hukum,  sebagaimana  diuraikan  dalam  Buku  IV  dari Republic. Seluruh pembahasan akan diakhiri dengan sebuah penutup dan tawaran topik penelitian lebih lanjut.
9 Lih. Thomas C. Brickhouse and Nicholas D. Smith, “Socrates and Obedience to the Law,” Apeiron: A Journal for Ancient  Philosophy  and  Science 18,  no.  1  (June  1984):  10,  https://doi.org/10.1515/APEIRON.  1984.18.1.10.  Rex  Martin, “Socrates  on  Disobedience  to  Law,” The  Review  of  Metaphysics 24,  no.  1  (Sep.,  1970):  21, https://www.jstor.org/stable/20125722. Brett Benson, “Rule of Law in Plato’s Crito and Apology,” Aporia 8 (1998): 1-19, https://aporia.byu.edu/pdfs/benson-rule_of_law_in_plato.pdf.
10 C.R. Khotari, Research Methodology: Methods and Techniques, Second Revised Edition (New Delhi, India: New Age International, 2004), 2.
11 John S. Dryzek, “Critical Theory as a Research Program,” in The Cambridge Companion to Habermas , ed. Stephen K. White (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 109.

## Hasil dan Pembahasan

## Pemahaman Plato tentang Hukum
Secara  etimologis,  istilah  hukum  berasal  dari  kata  bahasa  Yunani nomos (jamak: nomoi ) yang berarti kebiasaan, aturan, atau norma. Secara umum, istilah ini merujuk pada segala  bentuk  aturan  yang  diterima  atau  yang  seharusnya  diterima  oleh  suatu  kelompok sosial. Bentuk aturan itu dapat tertulis dan tidak tertulis tentang moral, etika, keyakinan dan praktik keagamaan, cara hidup komunitas tertentu, atau bahkan kebiasaan umat manusia secara  keseluruhan.  Cakupan  pengertian  ini  dapat  ditemukan  pula  karya  Plato  berjudul Laws . 12
Dalam  karya  tersebut,  istilah nomos dipahami  sebagai  semua  jenis  norma  sosial, termasuk prinsip-prinsip dasar konstitusi, undang-undang yang melarang kejahatan, seperti pembunuhan dan pencurian, peraturan yang mengatur kegiatan pertanian dan perdagangan, standar  ketaatan  beragama,  cara  mendidik  anak  dan  pola  perilaku  seksual.  Dengan pemahaman ini Plato menekankan bahwa tidak semua aspek perilaku manusia dapat diatur oleh  hukum  tertulis  yang  disahkan  oleh  pengadilan.  Hal-hal  yang  berada  di  luar  aturan hukum yang sah tetap berada di dalam lingkup nomos . Jadi, istilah hukum dalam filsafat Plato merujuk baik kepada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. 13
Dalam Laws , hukum tertulis merujuk pada semua tatanan hukum yang dihasilkan secara  sah  oleh  pengadilan,  misalnya  hukum  formal  yang  mengatur  secara  rinci  tentang kehidupan keluarga (788b) atau pendidikan anak (793a-b). Sedangkan hukum tidak tertulis adalah  kebiasaan-kebiasaan  atau  norma-norma  umum  ( costums )  yang  dihidupi  dan dipraktikkan  masyarakat,  seperti  aturan  para  leluhur  ( ancestral  laws ).  Kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis ( unwritten customs ) mungkin tidak dapat menjadi sebuah hukum formal namun memiliki daya ikat bagi struktur sosial masyarakat (793b-d). Hal ini sesuai dengan situasi masyarakat Yunani yang terdiri dari banyak koloni dengan latar belakang dan adat leluhur yang  berbeda.  Dalam  perbedaan  itu  hukum  tidak  tertulis  sangat  penting  untuk menyelaraskan perbedaan dan membangun struktur masyarakat secara keseluruhan. 14
Pada  kesempatan  lain  Plato  juga  menekankan  dalam Laws bahwa  hukum  tidak tertulis tampaknya lebih efektif daripada hukum formal dalam menangani masalah afeksi
12 Plato, “Laws,” in Complete Works, ed. John M. Cooper and D. S. Hutchinson, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.
13 R.F. Stalley, An Introduction to Plato’s Law (Oxford, England: Basil Blackwell, 1983), 23.
14 Glenn  R.  Morrow, Plato’s  Cretan  City:  A  Historical  Interpretation  of  the  Laws (Princeton,  New  Jersey:  Princeton University Press, 1993), 547.
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
dan seksualitas (838a) , misalnya dalam kasus “seorang ayah tidur – secara rahasia atau tidak – dengan anak laki-laki atau anak perempuannya, atau melakukan apapun jenis pendekatan asmara terhadap  mereka” (838b).  Jadi,  hukum  harus  meresapi  dan  menuntun  seluruh bidang kehidupan masyarakat.
Lalu  apakah  yang  dimaksudkan  oleh  Plato  dengan  hukum?  Jawaban  atas pertanyaan ini perlu ditempatkan dalam konteks kritik Plato terhadap pemahaman kaum Sofis tentang hukum. Kaum Sofis membedakan antara hukum alam ( natural law ) dan hukum positif ( positive law ). Pembedaan ini diasal-usulkan pada dua istilah Yunani, yaitu alam ( physis ) dan kesepakatan ( nomos ). Istilah physis merujuk pada struktur keseluruhan realitas yang tidak berubah,  abadi,  adil,  dan  transendental.  Sedangkan nomos merujuk  pada  norma-norma umum baik tertulis maupun tidak tertulis tentang tindakan manusia. Jadi, physis berada pada level yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai standar penilaian terhadap tindakan manusia. Sedangkan nomos bersifat  relatif  dan  berfungsi  mengarahkan  tindakan  manusia  untuk mencapai kebahagiaan. 15
Pembedaan  di  atas  sangat  mempengaruhi  pemahaman  kaum  Sofis  mengenai hukum.  Menurut  mereka, polis (negara-kota)  dan  hukum  merupakan  kesepakatan manusiawi  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  benar  secara  alamiah.  Hukum  positif merupakan justifikasi terhadap kepentingan manusia. 16 Karena itu, Georgias, 17 tokoh Sofis terkenal,  menyatakan  bahwa  manusia  memiliki  kewajiban  untuk  mengikuti  hukum  alam sebagai hukum yang lebih tinggi sedangkan hukum buatan manusia dan institusi-institusi sosial dan negara ( polis ) menciderai hakikat manusia (487d).
Gagasan kaum Sofis mengenai hukum ditolak oleh Plato dengan membuat sintesa physis-nomos . Menurutnya, hukum sejati merupakan bagian dari alam ( physis ). Hukum harus berlabuh di  dalam  alam  dan keduanya  merupakan hasil  dari  Akal  Budi Ilahi  yang  sama. Jembatan untuk mengantarai alam dan norma yaitu akal budi manusia. Akal budi manusia merupakan gambaran dari Akal Budi Ilahi dan bertugas membedakan kebenaran hukum ( nomos ) dengan mengarahkan perhatiannya kepada Akal Budi Ilahi. Jadi, akal budi manusia
15 Stefania Giombini , “ Sophistry and Law: The Antilogical Pattern of Judicial Debate ,” Humanities 12, no. 1 (2023):
3, https://doi.org/10.3390/h12010001. Oscar Pyke, “The Sophists and the Origins of the Natural Law: Cursory Reflections on  the  Sophist  School,”  January  22,  2019, https://medium.com/@mollberg/  the-sophists-and-the-origins-of-moral- relativism-c605c866ad98.
16 Brenner M. Fissell, “The Justification of Positive Law in Plato,” The American Journal of Jurisprudence 56 (2011): 90, https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2346 &context=faculty_scholarship.
17 Plato, “Georgias,” in Complete Works , eds. John M. Cooper and D. S. Hutchinson, (Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997). Referensi pada karya ini merujuk pada nomor dan ditempatkan pada tubuh teks.
merupakan instrumen didaktik untuk mengarahkan manusia untuk  mencapai cara hidup yang sesuai dengan standar Akal Budi Ilahi.
Dalam Georgias ,  Plato  menandaskan  bahwa  hukum  merupakan “kesepakatan publik sebuah negara” (644d) untuk mewujudkan cita-cita etis warga negara, yaitu keadilan dan  kesejahteraan  umum.  Hukum  adalah  refleksi  rasional  dan  kesepakatan  publik  yang diformulasikan secara sistematik tentang tatanan sosial untuk menuntun masyarakat secara keseluruhan  menuju  kebahagiaan  bersama.  Justru  karena  hukum  itu  merupakan  sebuah konvensi  maka  warga  negara  memiliki  kewajiban  bersama  untuk  menghormati  dan menaatinya. 18 Dengan  cara  ini  Plato  membangun  fondasi  metafisis  bagi  pemahaman hukum.  Jadi,  di  satu  pihak  ia  tetap  mengakui  hukum  alam,  namun  di  pihak  lain  ia melengkapi hukum alam dengan hukum positif. 19
Sebuah  hukum  yang  sah  tidak  dapat  dihasilkan  secara  sepihak  oleh  pihak  para pembuat  hukum  dan  penguasa.  Sebaliknya,  hukum  yang  sah  harus  lahir  dari  proses komunikasi  dan  deliberasi  rasional  antara  penguasa  dan  warga  sipil.  Proses  pembuatan hukum  menuntut  para  pembuat  hukum  formal  ( lawgivers )  di  ranah  politik  formal  harus memperhatikan semua bidang kehidupan masyarakat dan masukan warga masyarakat sipil di ruang publik kemudian merumuskan secara tepat serta memasukkannya dalam proses legislasi.  Mereka  harus  memperhatikan  praktik  keagamaan,  kebiasaan-kebiasaan masyarakat, norma-norma sosial tidak tertulis dalam menghasilkan hukum formal.
Ketika hukum formal dan hukum tertulis tidak efektif menangani sebuah perkara, para  pembuat  hukum  harus  melihat  hukum  tidak  tertulis  dan  melakukan  pendekatan persuasif  kepada  masyarakat. 20 Tindakan  persuasif  dalam  konteks  ini  berarti  sebuah tindakan komunikatif untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan sebuah rancangan undang-undang. Tujuan tindakan persuasif yaitu untuk meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang masuk dalam proses legislasi mengandung nilai keadilan dan kebaikan bagi  seluruh  masyarakat.  Fungsi  utama  hukum,  menurut Laws, yakni  mengantar  warga negara untuk “memperoleh kebahagiaan” dalam hidup mereka (631b).
18 David Lévystone, “What Rules and Laws does Socrates Obey?” Tópicos, Revista de Filosofía 57, (Jul-Dec, 2019): 403, http://doi.org/10.21555/top.v0i57.1024.
19 Heinrich  Rommen, Natural  Law:  A  Study  in  Legal  and  Social  History  and  Philosophy ,  trans.  Thomas  R.  Hanley, Introduction and Bibliography Russell Hittinger (Indianapolis: Liberty Fund, 1998), 14.
20 Stalley, An Introduction to Plato’s Law , 24.
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70

## Kepatuhan dan Ketidakpatuhan terhadap Hukum
Telah dikatakan bahwa hukum sebagai instrumen sosial kemasyarakatan berfungsi menjamin  kepastian  keadilan  dan  kebaikan  bagi  seluruh  masyarakat.  Terhadap  hukum tersebut warga negara menunjukkan sikap yang berbeda. Di satu pihak ada warga negara yang memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dan norma-norma hukum, namun di lain pihak  ada  pula  warga  negara  yang  menunjukan  ketidakpatuhan  terhadap  hukum  karena berbagai  alasan.  Kedua  sikap  tersebut  tercermin  pula  dalam  dua  karya  Plato, Crito dan Apology sebagaimana diuraikan berikut.

## Argumentasi mengenai Kepatuhan Hukum
Crito merupakan karya Plato yang pendek dengan struktur sederhana dan memuat diskusi mengenai penolakan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara. 21 Secara struktural karya  ini  terbagi  atas  empat  bagian,  yaitu  dialog  pengantar,  permohonan  Crito,  dialog perantara, dan wacana hukum. 22 Kisah itu menceritakan kepada kita bahwa kunjungan Crito ke penjara terjadi di pagi hari ketika Sokrates masih tertidur lelap. Karena itu, Crito tidak tega  membangunkan  Sokrates  dan  menantinya  hingga  terbangun.  Melihat  kedatangan sahabatnya,  Sokrates  mengatakan :  “Mengapa  engkau  datang  pada  waktu  seperti  ini? Bukankah ini masih terlalu pagi?” (43a) Terlalu pagi karena para pengunjung tidak diizinkan menjenguk keluarga mereka sampai matahari terbit. Artinya, kemunculan Crito di penjara sebelum mata hari terbit mungkin saja telah diatur atas dasar suap dengan petugas penjara. Tujuan kunjungannya yaitu meminta Sokrates untuk melarikan diri dari penjara “sebelum kapal tiba dari Delos” (43d).
Saat dialog berlangsung Crito mencoba meyakinkan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara dengan dua argumen. Pertama, banyak orang akan membantu dengan uang dan menjaminnya ke mana pun dia pergi, kecuali jika dia hanya ingin mengikuti kehendak lawan-lawannya untuk menghancurkannya dan mengkhianati anak-anaknya. Kedua, banyak orang  akan  mengkritik  dan  meremehkan  Crito  dan  kawan-kawan  jika  mereka  gagal menyelamatkan Sokrates (45b-46a).
Terhadap  kedua  argumen  tersebut  Sokrates  mengajak  Crito  untuk mendiskusikannya secara “lebih masuk akal” (46c). Pertama, tentang pendapat orang lain. Dalam  alam  demokrasi  Atena  pendapat  mayoritas  merupakan  prinsip  yang  selalu
21 Donald  H.J.  Hermann,  “Socrates  on  Justice  and  Legal  Obligation,” Seton  Hall  Law  Review 11,  (1981):  663, https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2368& context=shlr.
22 Bdk. Ernest J. Weinrib, “Obedience to the Law in Plato’s Crito,” The American Journal of Jurisprudence 27, no. 1
(1982): 85-108, https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/ 27/1/85/ 203291.
dikedepankan di ruang publik. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Crito berusaha meyakinkan  Sokrates  untuk  melarikan  diri  dari  penjara  berdasarkan  prinsip  yang  sama. Namun,  dalam  kasus  Sokrates  penerapan  prinsip  tersebut  bukanlah  sebuah  upaya memperoleh  keadilan  melainkan  sebuah  pelanggaran  terhadap  hukum  yang  sah.  Maka, sebagaimana  dikatakan  Steven  Thomason,  usulan  Crito  menunjukkan  bahwa  ia  tidak mampu  melampaui  atau  terpenjara  oleh  pandangan  mayoritas  dan  menjadi  musuh masyarakat dengan rela melanggar hukum negara yang sah. 23
Menurut  Sokrates,  sebagaimana  dipaparkan  dalam Crito ,  kita  memang  perlu menghargai  semua  pendapat,  entah  dari  beberapa  atau  dari  semua  orang.  Namun  yang paling  penting  ialah  “Kita  perlu  menghar gai  pendapat-pendapat  yang  baik  dan  bukan pendapat- pendapat  yang  jahat” (47a).  Sebab,  pendapat-pendapat  yang  baik  dapat mengantar  kita  kepada  keadilan,  bertindak  adil,  dan  kebaikan,  tetapi  pendapat-pendapat yang tidak didasarkan pada pengetahuan yang benar tentang keadilan dapat mengantar kita kepada kesesatan dan penderitaan. Kata Sokrates:
… k ita seharusnya tidak terlalu memikirkan apa yang akan dikatakan mayoritas tentang kita, tetapi apa yang akan dia katakan yang memahami keadilan dan ketidakadilan, itu yang satu, dan kebenaran  itu  sendiri.  Jadi,  pertama-tama,  Anda  salah  karena  percaya  bahwa  kita  harus memperhatikan pendapat banyak orang tentang apa yang adil, indah, baik, dan kebalikannya. “Tapi,” seseorang mungkin berkata, “yang banyak dapat membunuh kita” (48a).
Kedua,  Sokrates  melanjutkan  argumentasinya  dengan  menjelaskan  mengenai hidup yang baik. Menurutnya, kita harus tahu apa itu perbuatan yang adil dan tidak adil, perbuatan  yang  memalukan  dan  indah,  perbuatan  yang  baik  dan  buruk.  Hidup  yang berkualitas  janganlah  dinodai  dengan  tindakan-tindakan  yang  tidak  adil.  Dalam Crito Sokrates  mengatakan ,  “yang  paling  penting  bukanlah  hidup  melainkan  kehidupan  yang baik… Dan bahwa hidup yang baik, hidup yang indah, dan hidup yang adil adalah sama” (48b).
Berdasarkan premis tersebut, Sokrates menyatakan kepada Crito bahwa dia akan bertindak  tidak  adil  jika  dia  melarikan diri  dari  penjara. Ia  lebih memilih untuk  tetap di penjara, meskipun ia akan mati, diam, atau menderita dengan cara lain (48c-d). Merupakan sebuah kebenaran, bahwa entah mayoritas opini setuju atau tidak, tindakan melarikan diri dari penjara secara jelas-jelas merupakan perbuatan salah dan tidak adil terhadap hukum yang  sah.  Sokrates  kemudian  merumuskan  dua  prinsip  mendasar  berhadapan  dengan hukum: (1) “seseorang jangan pernah berbuat salah,” dan (2) “ seseorang juga tidak boleh,
23 Steven Thomason, “Law, Philosophy, and Civil Disobedience: The Laws’ Speech in Plato’s Crito ,” Midsouth Political Science Review 13, no. 2 (2012): 7, https://scholarlycommons.obu.edu/articles/61.
ketika dianiaya, melakukan kesalahan sebagai balasannya, seperti diyakini mayoritas, karena seseorang  tidak  boleh  melakukan  kesalahan” (49c).  Perbuatan  salah  merupakan ketidakadilan dan secara umum berbahaya serta memalukan bagi pelaku kesalahan (49d). Setiap  orang  harus  selalu  melakukan  apa  yang  diakuinya  sebagai  hal  yang  adil.  Ketika seseorang telah mencapai kesepakatan yang adil dengan orang lain, dia harus memenuhinya (49e).  Sokrates  mengembangkan  gagasan  kepatuhan  terhadap  hukum  negara  dengan mengambil analogi hubungan pribadi orang tua dan anak untuk menggambarkan hubungan antara negara dan warga negara. 24
Dalam Crito Sokrates  menunjukkan  keprihatinannya  yang  mendasar  tentang ketidakpatuhan , katanya: “Tidakkah Anda menghancurkan kita dengan tindakan ini, bahkan seluruh kota, sejauh Anda ketahui? Apakah menurut Anda mungkin sebuah kota tidak akan dihancurkan jika keputusan pengadilannya tidak memiliki kekuatan tetapi dibatalkan dan ditiadakan oleh privasi individu- individu?” (50b). Lebih lanjut, Sokrates menjelaskan bahwa ia  memiliki  kesepakatan  dengan  negara  (50c).  Penekanan  utama  dari  perjanjian  tersebut yaitu Sokrates setuju untuk menunjukkan kepatuhannya pada hukum negara sebagaimana ia  tunjukkan  kepada  orangtuanya.  Negara  bukan  hanya  tanah  air  melainkan  bapak  bagi semua warga negara.
Menurut Crito , ada  tiga  alasan untuk  mematuhi  hukum  negara.  Pertama,  negara telah menjadi bagaikan orang tua yang membawanya ke dunia dan karena itu ia tidak akan mengkritik orangtuanya (50d). Dengan analogi ini Sokrates mengatakan bahwa ia memiliki kewajiban untuk mematuhi negara dan hukumnya. Ketidakpatuhan terhadap hukum bukan hanya kesalahan seseorang tetapi satu tindakan pelanggaran hukum yang dianggap sebagai kehancuran bagi seluruh masyarakat.
Kedua, negara telah memberinya pengasuhan dan pendidikan. Orang tua juga telah membesarkan  dan  mendidiknya  dalam  bidang  seni  dan  pendidikan  fisik  dan  karena  itu sebagai anak ia menjadi keturunan dan pelayan baik orang tua dan nenek moyangnya (50e). Negara telah memberi kepada Sokrates keadaan yang diperlukan untuk menjadi penulis dan pendidik. Sebagai guru, negara berhak memerintahkan Sokrates untuk mengikuti aturan- aturan hukum.
24 Beberapa komentator berpendapat bahwa analogi ini menunjukkan rasa hormat atau rasa terima kasih seorang anak kepada orang tuanya atas manfaat yang telah diterimanya. Rasa terima kasih itu diungkapkan dengan kewajiban alamiah anak untuk mematuhi perintah orangtuanya. Lih. Berges, Plato on Virtue and the Law , 30- 31. M. Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech in Plato’s Crito ,” The Classical Quarterly 28, no. 2 (1978): 439, https://www.jstor.org/stable/638694. Andreas Marcou,  “Obedience  and  Disobedience  in  Plato’s Crito and  the Apology :  Anticipating  the  Democratic  Turn  of  Civil Disobedince,” The Journal of Ethics 25 (2021): 344, https://doi.org/10.1007/s10892-020-09346-y.
Sebagai balasannya, Sokrates harus bersikap adil dengan menunjukkan kepatuhan kepada negara atas kebaikan dan jasa yang telah diterimanya. Tindakan ketidakpatuhan pada hukum berarti merusak potensi seseorang untuk berkembang dan membahayakan kerangka kerja  yang  diperlukan  bagi  semua  orang  untuk  berkembang.  Dalam Crito Sokrates berargumen bahwa negara lebih dari sekadar orang tua. Sama seperti seorang anak tidak memiliki  hak  untuk  melawan  orangtuanya,  dia  juga  tidak  memiliki  hak  untuk  tidak mematuhi  hukum  negara  (51a).  Jika  dia  melarikan  diri  dari  penjara,  dia  mengkhianati argumen moral yang dia pelajari dan ajarkan sendiri untuk tidak menyakiti orang lain. 25
Salah satu aturan  hukum  menyatakan bahwa  negara  dapat menghukum  seorang warga  negara,  termasuk  Sokrates,  jika  mereka  melanggar  hukum;  bahkan  negara  dapat menjatuhkan hukuman mati jika hal itu dipandang sebagai ide yang baik. Sokrates dapat saja mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan aturan hukum tersebut dan hukum Yunani memang  mengizinkannya.  Namun,  hukum  tidak  mengizinkan  kekerasan  atau ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan legal-formal. Hukum menuntut rasa syukur (cinta dan rasa hormat) dan, lebih dari itu, kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang sah. 26
Ketiga, negara menyambut dan memberikan kesempatan kepada Sokrates untuk tinggal di kota dan terlibat dalam aktivitas politik. Sokrates tetap pada pendiriannya untuk tidak menghancurkan hukum karena negara memberinya dan warga Athena lainnya hak- hak  dan  menjamin  keadaan  yang  diperlukan  untuk  berkembang  di  kota.  Kepatuhan  ini menunjukkan citra diri Sokrates sebagai seorang warga negara yang demokratis, artinya ia setuju tinggal di dalam kota berarti ia juga setuju untuk mematuhi hukum yang sah dan bertahan dalam keadaan apapun; meskipun negara membawanya ke dalam perang untuk dilukai atau dibunuh, dia harus patuh. Dalam Crito Sokrates mengatakan:
Anda harus membujuknya atau mematuhi perintahnya, dan menanggung dalam diam apa pun yang  diperintahkannya  untuk  Anda  tanggung,  baik  pukulan  atau  belenggu,  dan  jika  itu membawa  Anda  ke  dalam  perang  untuk  terluka  atau  terbunuh,  Anda  harus  patuh. Melakukannya  adalah  benar,  dan  seseorang  tidak  boleh  memberi  jalan  atau  mundur  atau meninggalkan  posnya,  tetapi  baik  dalam  perang  maupun  di  pengadilan  dan  di  mana  pun, seseorang harus mematuhi perintah kota dan negaranya, atau membujuknya sesuai dengan sifat keadilan (51c).
Kepatuhan merupakan prasyarat yang diperlukan untuk meyakinkan sesama warga secara persuasif untuk  terlibat  dalam  aktivitas  politik  mengenai  “hakikat  keadilan”  yang
25 Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech,” 428-429.
26 Berges, Plato on Virtue and the Law, 42.
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
merupakan content yang  tepat  dari  hukum  (51c).  Dengan  menggunakan  analogi  ketaatan kepada  orang  tua Sokrates  mengatakan:  “Tidaklah  saleh  untuk  melakukan  kekerasan terhadap ibu atau ayahmu; lebih dari itu menggunakannya untuk melawan negara Anda” (51c). Inilah alasan yang mendasari penolakan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara ke pengasingan  di  Thessaly  yang  digambarkannya  sebagai  rumah  yang  diizinkan  bagi kekacauan terbesar dan tempat bagi kemelaratan hidup (53e).
Seluruh penjelasan di atas menunjukkan bahwa bagi Sokrates kepatuhan terhadap hukum negara yang sah merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dasar kepatuhan itu tak lain yaitu keadilan negara terhadap setiap warga negara. Negara, bagaikan orang tua, telah memberikan segala yang diperlukan oleh warga negaranya. Sebagai sebuah kewajiban  setiap  warga  negara,  bagaikan  seorang  anak,  harus  menunjukkan  kepatuhan kepada negara dan hukumnya. Dengan kata lain, ketidakpatuhan Sokrates untuk melarikan diri dari penjara hanya akan menjadi sebuah penghancuran bagi diri sendiri, sesama warga negara  dan  negara  secara  keseluruhan.  Dalam  bahasa  M.  Dyson,  “pelarian  Sokrates merugikan negara dan hukum dengan alasan tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kepatuhan luas oleh individu terhadap keputusan hukum, dan bahwa setiap individu yang mengetahui  hal  ini  dan  mematuhi  keputusan  hukum  sama  sekali  tidak  menghancurkan negara.” 27

## Argumentasi tentang Ketidakpatuhan Hukum
Kepatuhan  mutlak  Sokrates  terhadap  hukum  dalam Crito berbanding  terbalik dengan  sikap  ketidakpatuhannya  dalam Apology. Perubahan  sikap  ini,  menurut  Gregory Vlastos,  memperlihatkan  bahwa  Sokrates  merupakan seorang  “pribadi  parado ks ”  dalam arti ia tampil bukan pertama-tama sebagai pribadi yang mengalahkan melainkan menghasut akal budi manusia untuk berpikir secara kritis tentang hukum yang adil. 28
Apology menyajikan pidato pembelaan Sokrates yang disampaikannya di pengadilan Athena pada usia tujuh puluh tahun (17e). Secara struktural karya ini terdiri atas tiga bagian, yaitu: (1) pidato pembelaan Sokrates (17a-35d); (2) pidato kontra-putusan (35e-38b); dan
27 Dyson, “The Structure of the Laws’ Speech,” 428.
28 Gregory  Vlastos, Studies  in  Greek  Philosophy,  vol.  II:  Socrates,  Plato,  and  Their  Tradition ,  ed.  Daniel  W.  Graham (Princeton, New Jersey:  Princeton University Press, 1995), 7.
(3)  sebuah  epilog,  masing-masing  ditujukan  kepada  mereka  yang  mendukung  dan menentang penghukuman Sokrates (38c-42a). 29
Dalam Apology tercatat bahwa Sokrates dituduh oleh Miletus, Anytus, dan Lycon bahwa mereka mendengar Sokrates mempelajari hal-hal yang bahkan tidak dia percayai dan merusak kaum muda (18c). Ada dua kesalahan yang dituduhkan kepada Sokrates, yaitu ia “merusak kaum muda” dan “tidak percaya pada dew a-dewa yang dipercayai kota itu tetapi pada hal- hal spiritual baru lainnya” (24c).
Mengenai  tuduhan  pertama,  Sokrates  dalam Apology memberi  tahu  pengadilan bahwa  Miletus  juga  bersalah  karena  berurusan  dengan  masalah  serius  secara  sembrono, membawa orang ke pengadilan secara tidak bertanggung jawab, dan mengaku sangat peduli dengan hal-hal yang tidak pernah dia pedulikan. Pertanyaan Sokrates ialah apakah Miletus yakin bahwa sangat penting bagi kaum muda untuk menjadi lebih baik? Miletus mengakui hal  tersebut.  Namun,  Sokrates  justru  mempertanyakan  sikap  Miletus  yang  hanya  diam ketika  ditanya  tentang siapa yang  telah  mengajar  kaum  muda  Yunani.  Sikap  diam  ini, menurut Sokrates, membuktikan bahwa Miletus sama sekali tidak peduli dengan pengajaran kepada kaum muda Yunani (24c-d).
Miletus kemudian menjawab bahwa yang mengajarkan kaum muda  yakni semua juri  yang  memiliki  pengetahuan  tentang  hukum,  para  angota  dewan,  dan  para  anggota majelis (24e). Mereka ini mengembangkan ( improve ) kaum muda dengan pengajaran mereka tetapi Sokrateslah yang merusak ( corrupt ) kaum muda (25a) secara sengaja (25d). Sokrates menuduh  Miletus berbohong  karena  jika  hanya  dia  yang  dengan sengaja  merusak  kaum muda,  maka  hukum  tidak  mengharuskan  seseorang  untuk  dibawa  ke  pengadilan  karena perbuatan salah yang dil akukannya melainkan “mendidik” dan menasihati nya. Sayangnya, aturan dan tindakan legal ini tidak dilakukan Miletus melainkan ia melarang para sahabat dan enggan menasihati dan mendidik Sokrates. Sebaliknya, ia dibawa ke pengadilan untuk dihukum (26b).
Apology juga  menggambarkan  penyangkalan  Sokrates  terhadap  tuduhan  kedua bahwa dia tidak percaya kepada para dewa sama sekali (26b). Di depan para hakim Sokrates menyatakan  bahwa  ia  percaya  bahwa  “matahari  dan  bulan  adalah  para  dewa.”  Justru Miletuslah yang mengatakan bahwa “matahari adalah batu dan bulan adalah bumi” (26d). Karena itu, Sokrates mengatakan kepada para juri bahwa Miletus tidak dapat dipercaya. Ia membuat  pernyataan  bagaikan  menyusun  teka-teki  dan  dengan  demikian  bertentangan
29 R.E. Allen, Socrates and Legal Obligation (Northwestern: Northwestern University Press, 1980), 5. Debra Nails, “The Trial and Death of Socrates,” in A Companion to Greek and Roman Political Thought , ed. Ryan K. Balot (West Sussex: Wiley- Blackwell, 2009), 323.
dengan  dirinya  sendiri.  Dia  bagaikan  seorang  badut  karena  mengatakan  “Sokrates  tidak percaya kepada para dewa namun percaya kepada para dewa” (26e).
Sokrates  melanjutkan  dengan  bertanya  kepada  Miletus:  “Apakah  orang  yang percaya  kepada  karya- karya  roh  [namun]  tidak  percaya  kepada  roh?” (27c).  Miletus menjawab  tidak  ada  orang  yang  demikian.  Sokrates  kemudian  membela  diri  dengan mengatakan: “ Sekarang Anda mengatakan bahwa saya percaya pada hal-hal spiritual dan mengajarkan  tentang  mereka,  entah  baru  atau  lama,  tetapi  setidaknya  hal-hal  spiritual menurut  apa  yang  Anda  katakan,  dan  untuk  ini  Anda  telah  bersumpah  dalam  disposisi Anda. Tetapi jika saya percaya pada hal-hal spiritual, saya pasti percaya pada roh ” (27d-e).
Dengan perkataan ini  Sokrates mengatakan bahwa  Miletus tidak  memiliki  bukti perbuatan salah yang tepat untuk mempersalahkannya (28e). Ia menyimpulkan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan Miletus (28a). Ia yakin bahwa apa yang diajarkannya itu benar dan hal itu akan membuatnya tidak popular di kalangan publik serta mengantarnya kepada kehancuran. Walaupun menghadapi bahaya, termasuk bahaya kematian, hal itu tidak akan menghentikan Sokrates untuk mengatakan apa yang benar.
Pertanyaannya yaitu argumen apa yang dapat diberikan Sokrates tentang mengapa dia mematuhi atau tidak mematuhi hukum? Dalam Apology Sokrates mengklaim bahwa ia hanya  akan  mematuhi  penguasa  kota  jika  mereka  memerintahkannya  untuk  bertempur dalam  peperangan  di  daerah  Amphipolis,  Delium,  dan  Potidaea,  meskipun  dia  akan menghadapi bahaya atau risiko kematian (28e).
Sokrates  melalui Apology juga  menyatakan  bahwa  ia  patuh  ketika  para  dewa memerintahkannya  untuk  menjalani  hidupnya  sebagai  seorang  filsuf  untuk  memeriksa dirinya sendiri dan orang lain tanpa takut mati:
… k etika dewa memerintahkan saya, seperti yang saya pikirkan dan percayai, untuk menjalani kehidupan  seorang  filsuf,  untuk  memeriksa  diri  saya  sendiri  dan  orang  lain,  saya  telah meninggalkan  jabatan  saya  untuk  takut  mati  atau  apa  pun.  Itu  akan  menjadi  hal  yang mengerikan,  dan  kemudian  saya  mungkin  benar-benar  dibawa  ke  sini  karena  tidak  percaya bahwa ada dewa, tidak mematuhi ramalan, takut mati, dan berpikir saya bijak padahal tidak. Takut akan kematian, Tuan-tuan, tidak lain adalah menganggap diri sendiri bijak padahal tidak, mengira  seseorang  mengetahui  apa  yang  tidak  diketahuinya.  Tidak  ada  yang  tahu  apakah kematian  mungkin  bukan  berkat  terbesar  bagi  manusia,  namun  manusia  takut  seolah-olah mereka tahu bahwa itu adalah kejahatan terbesar (28e-29a).
Namun,  menurut Apology, Sokrates  berkomitmen  untuk  tidak  mematuhi  para penguasa dan perintah dari penguasa yang tidak adil. Dengan jelas ia memberi tahu para
hakim  bahwa  dia  lebih  patuh  pada  perintah  para  dewa  dan  akan  melanggar  perintah penguasa jika dia dibebaskan dengan syarat berhenti berfilsafat: “ Orang-orang Athena, saya berterima  kasih dan saya  adalah teman Anda, tetapi  saya  akan mematuhi  dewa  daripada Anda, dan selama  saya  menarik  napas dan  mampu, saya  tidak  akan berhenti  berfilsafat, untuk menasihati Anda dan dengan cara saya yang biasa untuk menunjukkan kepada salah satu dari Anda yang kebetulan saya temui ” (29c -d).
Ketidakpatuhan  Sokrates  ini  sebenarnya  dapat  dimengerti,  karena  sebagaimana dijelaskan  oleh  A.  Marcou,  dalam  masyarakat  Athena  yang  demokratis,  berfilsafat merupakan  hak  dan  kebebasan  setiap  anggota  masyarakat  dan  dijamin  oleh  konstitusi negara. Berfilsafat pada dasarnya  merupakan kegiatan berpolitik yang menyatakan posisi Sokrates sebagai seorang warga negara Athena yang otonom. Melarang Sokrates berfilsafat, secara  esensial,  berarti  mendepaknya  dari  kewarganegaraannya,  termasuk  hak-hak  dan kebebasannya  yang  dijamin  konstitusi.  Melarang  Sokrates  berfilsafat  sama  dengan mencabut hak demokrasinya.
Sokrates  tidak  taat  atau  melawan  putusan  pengadilan  yang  melarangnya  untuk berfilsafat  bukan  karena  kehidupan  masa  lalunya,  melainkan  karena  negara  dan  hukum mencabut hak dan kebebasan kewarganegaraanya. Maka dapat dikatakan, tanpa kegiatan berfilsafat Sokrates bukan lagi seorang warga negara yang bebas, otonom, dan demokratis. Lebih dari itu, jika negara memberikan legitimasi kepada warga negara dengan mengizinkan mereka untuk mengatur diri sendiri dan aktif secara politik dalam proses demokrasi, maka pengucilan Sokrates dari kewarganegaraan secara jelas mendelegitimasi rezim pemerintahan demokratis Athena sendiri. Jadi, keputusan untuk melarang Sokrates berfilsafat  itu tidak sah karena dengan cara ini negara mengeluarkannya dari pemerintahannya sendiri. 30
Dalam Apology Sokrates menyatakan dengan tegas bahwa dia tidak akan berhenti berfilsafat  daripada  memiliki  kekayaan,  reputasi,  dan  kehormatan.  Dia  akan  selalu memperhatikan kebijaksanaan atau kebenaran, atau keadaan terbaik dari jiwa sesama warga Athena (29e). Sokrates dengan percaya diri menyatakan:
Pastikan bahwa inilah yang para dewa perintahkan untuk saya lakukan, dan saya pikir tidak ada berkat yang lebih besar untuk kota ini daripada pengabdian saya kepada para dewa. Karena saya berkeliling tidak melakukan apa-apa selain membujuk baik tua maupun muda di antara Anda untuk tidak merawat tubuh Anda atau kekayaan Anda dalam preferensi atau sekuat mungkin demi  keadaan  terbaik  jiwa  Anda,  seperti  yang  saya  katakan  kepada  Anda:  Kekayaan  tidak
30 Marcou, “Obedience and Disobedience,” 353.
menghasilkan keunggulan, tetapi keunggulan menghasilkan kekayaan dan segala sesuatu menjadi baik bagi manusia, baik secara individu maupun kolektif (30a-b).
Ketidakpatuhan  Sokrates  terhadap  hukum  juga  muncul  ketika  menolak  untuk berpartisipasi dalam persidangan sepuluh laksamana. Itu terjadi ketika Sokrates menjabat sebagai  anggota  Dewan  Sepuluh  Jenderal.  Mereka  diperintahkan  untuk  menyelamatkan nyawa orang-orang yang selamat dari pertempuran di Arginusae. Sayangnya, mereka gagal karena badai dahsyat. Sokrates merupakan satu-satunya yang menentang perintah tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Untuk alasan ini, dalam Apology Sokrates mengatak an: “Saya harus mengambil risiko apa pun dari sisi hukum dan keadilan daripada bergabung dengan Anda karena takut dipenjara atau mati, ketika Anda terlibat dalam urusan yang tidak adil” (32c).
Sokrates  tidak  mematuhi  hukum  ketika  dia  menolak  untuk  berpartisipasi  dalam penangkapan  Leon  dari  Salamis.  Ketika  oligarki  didirikan,  Pemerintahan  Tiga  Puluh merekomendasikan  Leon  dari  Salamis  untuk  dieksekusi.  Sokrates  tidak  mematuhi partisipasi  dalam  rencana  ini  karena  perintah para  penguasa  dan anggota-anggotanya  itu tidak sah. 31 Pemerintahan Tiga Puluh dikatakan telah disusun atas persetujuan rakyat tetapi pemungutan  suara  dipengaruhi  oleh  para  jenderal  Sparta.  Oleh  karena  itu,  Sokrates menyimpulkan  intervensi  ini  sebagai  pelanggaran  perjanjian  dan  dengan  demikian Pemerintahan Tiga Puluh itu tidak sah. 32
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  dalam Apology seluruh  perhatian Sokrates  bukanlah  untuk  melakukan  sesuatu  yang  tidak  adil  atau  tidak  saleh.  Meskipun pemerintah berkuasa, hal itu tidak pernah membuatnya takut untuk melakukan kesalahan (32d). Dia siap untuk dihukum mati (32e) karena dia “tidak pernah mencapai kesepakatan dengan siapa pun untuk bertindak tidak adil, baik dengan orang lain maupun dengan salah satu  dari  mereka  yang  mengatakan  ia  itu murid  saya” (33a).  Berdasarkan  komitmen  ini Sokrates kemudian memberi tahu para juri: “Saya menyerahkannya kepada Anda dan para dewa untuk menilai saya dengan ca ra yang terbaik untuk saya dan Anda” (35d).
Sokrates  akhirnya  dihukum  mati  dengan  cara  meminum  racun  maut.  Marcou menyebut peristiwa tragis ini sebagai keputusan demokratis yang salah terhadap orang yang tak  bersalah,  katanya: “Ada  ketidakadilan  dalam  tuntutan  mati  Sokrates.  Tetapi
31 Curtis Johnson,  “Socrates  on  Obedience  and  Justice , ” The  Western  Political  Quarterly ,  43,  no.  4  (1990):  724, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/106591299004300 404?journalCode=prqa.
32 Darrel  D.  Colson,  “On  Appealing  to  Athenian  Law  to  Justify Socrates’  Disobedience , ” Apeiron:  A  Journal  for Ancient Philosophy and Science , 19, no. 2 (1985): 136. https://www.degruyter.com/document/ doi/10.1515/APEIRON.1985. 19.2.133/html. Bdk. Hermann, “Socrates on Justice and Legal Obligation,” 663.
ketidakadilan  itu  tidak  diasosiasikan  dengan  kematian  Sokrates  itu  sendiri.  Melainkan ketidakadilan itu ada dalam kesalahan putusan demokratis untuk menuntut orang yang tak bersalah.” 33 Jadi,  hukum  Athena  tidak  memerintahkan  hukuman  mati  kepada  Sokrates melainkan  perbuatan  sekelompok  hakim  korup  sebab  ia  merupakan  warga  negara  yang menghormati  dan  mematuhi  norma-norma  hukum,  khususnya  yang  berkaitan  dengan perintah para dewa. 34

## Keadilan dalam Negara Hukum Menurut Republic
Negara hukum adalah sebuah sistem pemerintahan di mana norma-norma hukum yang  sah  ditegakkan  secara  setara  dan  diterapkan  secara  adil  untuk  setiap  anggota masyarakat institusi negara dan swasta dan pada setiap kegiatan masyarakat. Fungsi hukum pertama-tama yaitu mengatur seluruh tindakan pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi ketertiban sosial. Singkatnya, sebagaimana dikatakan Jimly Asshiddiqie, supremasi hukum harus menjadi landasan fundamental setiap tindakan pemerintah, masyarakat, dan institusi, bukan manusia atau pemegang kekuasaan. 35
Pertanyaan yang muncul ialah prinsip apakah yang menjadi dasar utama masyarakat untuk patuh atau tidak patuh terhadap norma-norma hukum yang sah? Seluruh penjelasan di  atas  menunjukkan  bahwa  keadilan  merupakan  dasar  utama  kepatuhan  dan ketidakpatuhan terhadap hukum negara yang sah. Hukum harus dipatuhi karena merupakan gambaran Rasio Ilahi dalam dunia yang bertujuan mengantar manusia kepada keadilan dan kebahagiaan  bersama.  Lalu  apakah  itu  keadilan?  Bagaimana  prinsip  keadilan  dapat ditegakkan dalam negara hukum? Mengapa keadilan harus menjadi prinsip dasar kehidupan masyarakat yang berdasarkan hukum?
Istilah  “keadilan”  diterjemahkan  dari  kata  Yunani dikaiosyne yang  berkaitan  erat dengan nilai “moralitas” atau nilai “kebenaran” dalam hubungan antar manusia. 36 Istilah ini tidak banyak kaitannya dengan administrasi hukum, yaitu memberikan hukuman yang adil kepada  penjahat,  melainkan  tentang  bagaimana  cara  berperilaku  yang  benar.  Keadilan dalam arti ini lebih bersifat moral daripada legal, berkaitan dengan gagasan kebijaksanaan.
33 Marcou, “Obedience and Disobedience,” 354.
34 Francisco L. Lisi, “ Dusenbury D. L., Platonic Legislations: An Essay on Legal Critique in Ancient Greece,” Études Platoniciennes 16 (2021), https://journals.openedition.org/ etudesplatoniciennes/1821.
35 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021), 22.
36 D.R. Bhandari, “Plato’s Concept of Justice: An Analysis,” https://www.bu.edu/wcp/Papers/ Anci/AnciBhan. htm.
Jadi,  gagasan  keadilan  Plato  berkaitan  dengan  pengaturan  masyarakat  atau  negara-kota ( polis ) secara baik. 37
Diskursus  tentang  keadilan  sebagai  tema  filosofis  di  Yunani  pada  masa  Plato merupakan akibat dari meningkatnya ketegangan antara realitas politik dan hakikat politik. Dalam realitas politik terdapat banyak penyimpangan terhadap keadilan, terutama berkaitan dengan pengadilan dan eksekusi mati terhadap Sokrates sebagai orang yang paling bijaksana pada  zamannya.  Hal  ini  sangat  berdampak  pada  kecenderungan  kepada  pemilikan  harta benda, kesejahteraan hidup, dan kondisi manusia. Plato ingin mengubah tatanan sosial yang tidak  adil  ini  dengan  mengupayakan  transformasi  filosofis  berdasarkan  nilai  keadilan. 38 Konsep  keadilan  dalam  konteks  ini  tidak  didefinisikan  berdasarkan  realitas  politik melainkan berdasarkan jenis nilai yang harus ada dalam masyarakat ideal sesuai dengan daya kohesi dan fungsinya. Tujuannya yaitu bukan hanya untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis tetapi juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat. 39
Dalam  karya  monumentalnya Republic Plato  membedakan  empat  macam keutamaan (arete,  virtue) ,  yaitu  keberanian,  akal  budi,  pengendalian  diri,  dan  keadilan. Keempat  nilai  ini  dibagi  lagi  menjadi  empat  unsur,  yakni  kebijaksanaan,  keberanian, kesederhanaan, dan keadilan. Orang yang memiliki semua nilai ini dapat disebut sebagai pribadi yang baik. Sedangkan orang yang kurang dalam salah satu nilai ini disebut sebagai pribadi  yang  kurang  baik.  Dari  keempat  nilai  tersebut  Plato  memilih keadilan,  apa  yang disebutnya keutamaan yang utama (cardinal virtue) sebuah negara yang baik, sebagai prinsip transformasi  sosial. 40 Mengapa  Plato  sangat  menekankan  prinsip  keadilan?  Chris Osegenwune memberikan penjelasan sebagai berikut:
Alasannya adalah bahwa keadilan bersifat arsitektonis jika dibandingkan dengan keunggulan- keunggulan lainnya. Dengan kata lain, keadilan berkaitan dengan keunggulan-keunggulan lain sebagaimana karya seorang arsitek atau ahli bangunan berkaitan dengan pemba ngunan rumah… Sifat arsitektonis dari keadilan menjelaskan unsur pengekangan yang merupakan hal pertama yang terlihat di dalamnya. Sama seperti otoritas arsitek yang menyentuh pengrajin bawahannya sebagai kekuatan yang membatasi, mengekang kegembiraan produksi mereka, membatasi ruang
37 Martin Cohen, Political Philosophy From Plato to Mao (London: Pluto Press, 2001), 17.
38 Chris  Osegenwune,  “Understanding  Plato’s  Theory  of  Justice  and  Creating  Social  Order,” Balkan  Journal  of Philosophy 3,
no. 2 (2011):
205, https://www.pdcnet.org/C1257CEF0046A0DE/file/ 02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/$FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf.
39 Ioannis Leonardos,  “Justice  as  a  Key  Factor  of  Social  Cohesion  in  Plato’s  Political  Thought,” https://www.academia.edu/9908412/JUSTICE  AS  A  KEY  FACTOR  OF  SOCIAL  COHESION  IN  PLATO ’ S POLITICAL THOUGHT.
40 Osegenwune, “Understanding Plato’s Theory of Justice,” 209.
lingkup mereka dan membatasi kebebasan mereka demi kepentingan desain secara keseluruhan, demikian pula keadilan berfungsi sebagai pengekangan terhadap kemampuan khusus manusia, mengekangnya  dari  banyak  hal  baik  yang  telah  dirancangkannya  maupun  yang  dapat dikerjakannya. Keadilan diberi tempat yang membanggakan di antara berbagai kebajikan karena kemampuannya untuk mengatur dan tidak berlebihan dalam tingkah laku manusia. 41
Dalam Republic Plato membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan dalam kota dan keadilan dalam jiwa. Kota adalah kumpulan masyarakat berdasarkan kebutuhan (370b- c) . Kota terbentuk karena dua alasan. Pertama, “tidak seorang pun dari kita yang mandiri, tetapi kita semua membutuhkan banyak hal” (369b). Orang-orang membutuhkan banyak hal untuk hidup dan, karena itu, mereka membentuk dan berkumpul di sebuah kota. Di kota mereka menjadi mitra dan penolong satu sama lain untuk mencapai kehidupan yang lebih  baik  (369b-c).  Kedua,  setiap  orang  secara  alami  cenderung  melakukan  tugas  yang berbeda.  Dalam  perkataan Sokrates,  “kita  semua  tidak  dilahirkan  sama,  tetapi  masing - masing dari kita agak berbeda sifatnya dari yang lain, yang satu cocok untuk satu tugas, yang lain cocok untuk tugas yang lain” (370b).
Menurut Republic kota  yang  baik  terdiri  dari  orang-orang  yang  kompetensinya dispesialisasikan untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang lebih baik. Satu orang harus melakukan  satu  pekerjaan  karena  akan  lebih  efisien  dan  produktif  (370b-c).  Dalam mengkhususkan diri  untuk  melakukan satu  pekerjaan dan pada waktu yang  tepat, warga negara bukan hanya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri tetapi juga menghasilkan  barang-barang  dengan  kualitas  dan  kuantitas  yang  tepat  untuk  memenuhi kebutuhan orang lain (371a).
Plato  kemudian  menghubungkan  keadilan  dalam  kota  dengan  hukum.  Hukum yang  adil  harus  menjamin  setiap  orang  untuk  melaksanakan  hak,  kebebasan,  dan kewajibannya secara alamiah untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Adalah adil bahwa seseorang melakukan satu hal yang wajar dan cocok untuknya. Jadi, keadilan dalam kota berarti “setiap orang harus mempraktikkan salah satu pekerjaan di kota yang secara alami paling cocok untuknya” (433a-b). Beberapa penulis menyebut prinsip ini sebagai “prinsip spesialisasi.” 42 Namun,  patut diperhatikan bahwa  makna  keadilan  dalam  konteks filsafat politik  Plato  tidak  dapat  direduksi  menjadi  sebuah  fungsi  untuk  sebagian  anggota
41 Osegenwune, “Understanding Plato’s Theory of Justice,” 210.
42 Bdk. Sooraj Kumar Maurya, “The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and Aristotle: A
Critical Study,” Journal of Liberty and International Affairs 7, no. 3 (2021): 252 , DOI: https://doi.org/10.47305/JLIA21370250m. Aryeh Kosman, “Justice and Virtue: The Republic’s Inquiry into Proper Difference,” The Cambridge Companion to Plato’s Republic , ed. G. R. F. Ferrari (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 124.
masyarakat  melainkan  sebuah  kerja  sama  yang  saling  membutuhkan  dari  setiap  bagian kota. 43
Dalam  negara  hukum  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  harus memberikan  kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  orang  untuk  mengusahakan perkembangan  dan  kebahagiaan  hidupnya  sendiri. 44 Peraturan-peraturan  konstitusi  dan perundang-undangan  yang  menutup  kesempatan  atau  kemungkinan  bagi  setiap  orang untuk  merealisasi  hak-hak  dan  kebebasannya  sebagai  manusia  merupakan  hukum  yang tidak adil. Sebab, sebagaimana dikatakan Julia Annas, ketika manusia berada di luar lingkup tugas  alami  mereka  sendiri,  koordinasi  atas  bagian-bagian  akan  hancur,  dan  masyarakat secara keseluruhan akan hancur dan bubar. 45
Menurut Republic keadilan terutama harus terwujud dalam jiwa manusia. Ada tiga bagian  dari  jiwa  manusia,  yakni:  akal  budi (logostikon) ,  hasrat (thumos) ,  dan  keinginan (ephitumia) .  Keinginan  adalah  bagian  dari  jiwa  manusia  yang  dipenuhi  nafsu  irasional, termasuk, cinta  akan uang (436a), makan dan minum (437b), pemujaan dan kesenangan tertentu (439d), dan kepenuhan akan kenikmatan tubuh (439d). Hasrat adalah bagian jiwa manusia yang haus akan kehormatan dan martabat (441c). Sedangkan akal budi atau intelek adalah  bagian  rasional  jiwa  manusia  yang  memiliki  kemampuan  untuk  mencari kebijaksanaan dan melatih pandangan ke depan atas nama seluruh jiwa agar setiap bagian yang  disemangati  dapat  mematuhinya  dan  menjadi  sekutunya  (441e).  Ketiga  prinsip individual ini dapat ditransformasikan dari individu ke negara.
Dalam negara hukum setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang setara serta  dijamin  konstitusi  dan  peraturan  perundangan  lain  untuk  mengekspresikan  diri, perasaan, pikiran, tindakan, agama dan kepercayaan di ruang publik. Pernyataan hak dan kebebasan  individual  ini  bisa  menimbulkan  konflik  di  tengah  masyarakat  apabila  setiap orang  tidak  mampu  mengontrol  dirinya  sendiri  berhadapan  dengan  hak  dan  kebebasan orang lain. Karena itu, tindakan warga negara di ruang publik harus dikendalikan oleh akal budi  dan  bukan  oleh  hasrat  dan  keinginan.  Dalam  terminologi Republic harmoni  dan keadilan akan menang apabila akal budi menguasai hasrat dan keinginan. Sebaliknya, ketika keinginan sebagai bagian terbesar jiwa menjadi lebih kuat dan mencoba memperbudak dan
43 Nikolas Pappas, Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic , Second Edition (New York and London: Routledge, 2006), 58.
44 A.  Domanski,  “Why  Ought  We  to  Obey  the  Law?  Plato’s  Startling  Answer,” Akroterion 44  (1999):  78, https://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/172.
45 Julia Annas, An Introduction to Plato’s Republic (Oxford: Clarendon Press Oxford, 1981), 75.
menguasai  akal  budi  dan hasrat, maka  seluruh kehidupan manusia  akan  hancur  (442a-b; 587a).
Keadilan dalam jiwa terutama menyangkut dunia batin manusia. Orang yang adil adalah orang yang melakukan pekerjaannya sendiri dan tidak melakukan pekerjaan orang lain.  Seseorang  dikatakan  adil  karena  dia  mengatur,  menempatkan,  menyelaraskan,  dan membatasi dirinya dalam urutan kelas masyarakat. Dia memiliki kapasitas untuk bertindak secara moderat dan harmonis di antara banyak hal. Tindakan seorang dikatakan adil karena dia  menjaga  keharmonisan  batin  melalui  kebijaksanaan.  Sebaliknya,  orang  zalim  adalah orang  yang  melakukan perbuatan jahil  yang  merusak  keutuhan bernegara.  Jadi,  menurut Republic jika kita menemukan orang-orang yang adil maka kita juga akan menemukan hal- hal yang adil dalam kehidupan bernegara (443d-444a).
Dalam  negara  hukum,  keadilan  merupakan  bagian  dari  kebajikan  dan  ikatan manusia yang menyatukan manusia dalam masyarakat. Keadilan merupakan perintah dan kewajiban  jiwa,  sama  seperti  kesehatan  jiwa  bagi  tubuh.  Keadilan  merupakan  kekuatan untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban sosial. Keadilan bukanlah hak dari yang lebih kuat tetapi keselarasan yang efektif dari keseluruhan. Oleh karena itu, dalam Republic Plato mengatakan “tindakan yang adil menghasilkan keadilan dalam jiwa” (444d).
Selanjutnya,  Plato  mengungkapkan  dalam Republic bahwa  keadilan  dalam  jiwa merupakan  produk  dari  hidup  yang  sesuai  dengan  kodrat  manusia.  Kodrat  manusia menuntut setiap orang untuk menjalani hidupnya secara terkontrol dan terkendali dalam relasi  dengan  sesamanya.  Ketika  seseorang  menjalani  kondisi  alami  ini,  dia  akan memperolah kesehatan dan kondisi hidup yang baik. Hasilnya yaitu terbentuknya hubungan yang  harmonis  antara  yang  memerintah  dan  yang  diperintah.  Sedangkan,  ketidakadilan dalam jiwa bertentangan dengan kodrat manusia. Akibat dari ketidakadilan dalam jiwa yaitu sifat buruk, perilaku memalukan, dan kelemahan diri (444d-e).

## Kesimpulan
Keadilan  merupakan  prinsip  utama  warga  negara  untuk  mematuhi  atau  tidak  mematuhi hukum  yang  sah.  Keutamaan  ini  menjadi  prinsip  utama  negara  hukum  karena kemampuannya  untuk  merangkul,  mengendalikan,  dan  mengekang  nilai-nilai  atau keutamaan-keutamaan lain seperti keberanian, akal budi, dan hasrat dari individu-individu dalam  sebuah  negara.  Fungsi  utama  keadilan  yaitu  menciptakan  kohesi  sosial  di  mana terdapat  penghormatan  terhadap  hak-hak  asasi  dan  kebebasan  setiap  individu  untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka masing-masing dalam masyarakat demi mencapai
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
kebahagiaan hidup pribadi dan bersama-sama. Esensi dan fungsi keadilan ini seyogyanya tercermin dalam setiap proses pembuatan dan substansi hukum yang dihasilkan oleh negara.
Menurut  Plato,  hukum  merupakan  hasil  kesepakatan  publik  dan  bukan  ciptaan penguasa.  Kesepakatan  publik  mengandaikan  keterbukaan  negara  untuk  mengambil tindakan atau  pendekatan persuasif dan mendorong  partisipasi  anggota  masyarakat dalam proses perumusan  hukum  dengan  memperhatikan  segala  dimensi  kehidupan  dan  aspirasi masyarakat. Jadi, hukum yang adil terlihat bukan hanya dalam substansi tetapi juga dalam prosedur sekaligus. Ide dasar Platonis ini menjadi asal muasal lahirnya teori hukum modern yang menekankan tindakan komunikatif dan partisipasi inklusif anggota masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan perundang-undangan sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas (1929-sekarang). 46
Hukum dibentuk untuk memberikan keadilan dan kebaikan seluruh warga negara. Hukum yang memenuhi tuntutan ini pada saat yang sama akan menghasilkan kondisi di mana  warga  dapat  memenuhi  kodrat  mereka  sebagai  manusia  dengan  sebaik-baiknya. 47 Sebaliknya, sebuah sistem hukum yang tidak memenuhi kodratnya untuk memberikan rasa keadilan  dan  kebaikan  masyarakat  akan  kehilangan  efektivitasnya.  Sistem  hukum sedemikian  tidak  akan  dipatuhi  warga  negara  karena  dianggap  lemah  dan  mudah diselewengkan. Akibatnya, rasa  hormat warga  negara  terhadap hukum  akan terkikis dan melahirkan  ketidakpatuhan  hukum. Ketidakpatuhan  ini  menunjukkan bahwa  masyarakat gagal  memahami  keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh  para  perumus  hukum  sesuai dengan  prosedur-prosedur  legal-formal  untuk  menciptakan  kepatuhan  yang  kuat. Ketidakpatuhan  menandakan  berkurangnya  rasa  patuh  dan  ancaman  terhadap  kekuatan hukum yang mengikat, otoritas hukum, dan sistem hukum itu sendiri. 48
Seluruh  penjelasan  di  atas  membawa  sekurang-kurangnya  dua  implikasi  penting bagi pelaksanaan hukum dan keadilan di Indonesia. Pertama, prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam Sila Kelima Pancasila harus dipahami dalam bingkai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, keadilan sosial merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh negara dalam segala bidang kehidupan. Keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia  tidak  dapat  direduksikan  pada  bidang  ekonomi  semata-mata melainkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan pemberian kesempatan
46 Bdk. Jürgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy , trans. William Regh (Massachusetts: The MIT Press, 1998), 9.
47 M. B. Foster, “On Plato’s Conception of Justice in the Republic ,” The Philosophical Quarterly 1, no. 3 (Apr., 1951):
207-208, https://doi.org/10.2307/2217247.
48 H.L.A. Hart, Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory (Oxford: Oxford University Press, 1982), 160-161.
yang sama bagi semua warga negara untuk merealisasikan hak-haknya secara setara dalam seuruh  bidang  kehidupan.  Tujuan  utamanya  tak  lain  yaitu  agar  seluruh  warga  negara Indonesia dapat hidup secara layak dan bermartabat sebagai manusia.
Kedua, pembentukan hukum dan aturan perundang-undangan di Indonesia harus bersifat responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Hukum responsif dalam konteks ini berarti proses pembentukan  hukum  dan  aturan  perundang-undangan  di  Indonesia  harus bersifat komunikatif, transparan, dan melibatkan setiap elemen masyarakat secara setara. Selain  itu, muatan  atau  isi hukum  dan  aturan  perundang-undangan  harus  mencerminkan kepentingan atau  kebutuhan setiap warga  negara. 49 Prinsip dasar  hukum  progresif,  yaitu “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.” 50 Jadi, hukum progresif yang berkeadilan sosial yaitu “hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang pedul i terhadap rakyat.” 51
Wacana  Plato  tentang  kepatuhan  dan  ketidakpatuhan,  sebagaimana  diuraikan dalam Crito dan Apology, menjadi  “antisipasi  bagi  wacana ketidakpatuhan  sipil  dalam masyarakat modern.” 52 Kedua karya itu menyajikan dua keadaan yang mengizinkan adanya ketidakpatuhan terhadap  pemerintah  dan  hukum  yang  sah.  “Pertama,  hukum  yang  sah membawa hasil yang sangat tidak adil. Kedua, hukum yang sah menghalangi pelaksanaan kewarganegaraan demokratis sehingga bertentangan dengan prasyarat sistem politik yang sah.” 53 Akan  tetapi,  Plato  mengingatkan  ketidakpatuhan  tidak  dapat  dan  tidak  boleh dilaksanakan  melalui  jalan  kekerasan  melainkan  melalui  jalan  dialektika  sebagaimana dilakukan oleh Sokrates di hadapan para juri yang mengadili dan menjatuhkan hukuman kepadanya. Kondisi-kondisi bagi ketidakpatuhan ini dikembangkan lebih lanjut dalam dua teori politik modern, yaitu liberalisme dan demokrasi deliberatif.
Materi  tentang  ketidakpatuhan  sipil  dalam  masyarakat  modern  memang  tidak diuraikan dalam artikel ini. Topik ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh para penulis lainnya. Pertanyaan utama yang dijawab oleh kedua aliran filsafat di atas yaitu apa hakikat ketidakpatuhan sipil dalam negara hukum demokrasi modern? Para peneliti  dapat  menjawab  pertanyaan  ini  dengan  merujuk  pada  pemikiran  tokoh  teori
49 Yunanto, “Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif,” Masalah-Masalah Hukum 39, no. 2 (2010): 165, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11584/9752.
50 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2006), 26.
51 Yunanto, “Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif,” 166.
52 Marcou, “Obedience and Disobedience,” 355.
53 Marcou, “Obedience and Disobedience,” 356.
liberalisme  modern,  John  Rawls  (1921-2002).  Menurutnya,  ketidakpatuhan  sipil  pada hakikatnya  merupakan “sebuah  tindakan  publik,  tanpa  kekerasan,  teliti  tapi  politis  yang bertentangan  dengan  hukum  yang  biasanya  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  membawa perubahan  dalam  hukum  atau  kebijaksanaan  pemerintah.” 54 Sebagai  sebuah  tindakan publik, ketidakpatuhan sipil dilakukan oleh mayoritas publik secara terbuka di ruang publik dan diarahkan kepada prinsip-prinsip politik publik. Mayoritas menggunakan cara ini untuk melawan pemerintahan demokratis yang mendekati keadilan karena mereka merasa bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin hak mereka sebagai warga negara yang bebas dan setara  tidak  dihormati.  Memang,  secara  legal,  ketidakpatuhan  sipil  bertentangan  dengan hukum. Namun mayoritas yang terlibat dalam tindakan ini tidak sekedar menyajikan sebuah ujian bagi keputusan konstitusional tetapi juga siap menentang undang-undang yang tidak adil.  Bahkan  mereka  tidak  akan  berhenti  memprotes  hukum  yang  tidak  adil  apabila pengadilan pada akhirnya tidak setuju dengan tuntutan mereka. 55
Topik  ketidakpatuhan  sipil  dalam  masyarakat  modern  dapat  juga  diteliti berdasarkan teori diskursus Habermas. Menurutnya, ketidakpatuhan sipil pada hakikatnya merupakan “pelanggaran aturan tanpa kekerasan dan simbolis.” 56 Sebagai tindakan tanpa kekerasan,  ketidakpatuhan  sipil  tidak  menggunakan  kekerasan  untuk  memperjuangkan kepentingan  politik  atau  menuntut  keadilan.  Dalam  arti  ini,  ketidakpatuhan  sipil  harus dilihat sebagai kasus ekstrem terhadap keputusan politik yang tidak adil. Sebagai tindakan simbolis,  ketidakpatuhan  sipil  tidak  dimaksudkan  untuk  menghapuskan  konstitusi melainkan “sebagai ekspresi protes terhadap ke putusan-keputusan mengikat yang terlepas dari  legalitasnya,  dianggap  tidak  sah  oleh  para  aktor  berdasarkan  prinsip-prinsip konstitusional y ang sah.” 57
Ketidakpatuhan  sipil  harus  dipandang  sebagai  tindakan  deliberatif,  tanpa kekerasan, terhadap kekuasaan, institusi-institusi  atau  kebijakan-kebijakan yang  dianggap tidak memberi ruang bagi warga negara untuk menyatakan identitasnya secara benar sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam masyarakat dan negara. Tindakan seperti itu sangat berbeda dengan tindakan kriminal atau revolusi yang dimotivasi oleh kepentingan tertentu dari mereka yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Oleh karena itu, individu yang
54 John Rawls, A Theory of Justice (Harvard: Harvard University Press, 1999) , 320.
55 Rawls, A Theory of Justice, 320-321.
56 Habermas, Between Facts and Norms, 382.
57 Habermas, Between Facts and Norms, 383.
melanggar hukum dapat dianggap patriotik dan berani secara moral, tetapi mereka harus menanggung akibat hukum dari keputusan mereka. 58

## Daftar Pustaka
Allen, R.E. Socrates and Legal Obligation . Northwestern: Northwestern University Press, 1980. Annas, Julia. An Introduction to Plato’s Republic . Oxford: Clarendon Press Oxford, 1981. Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021.
________ . “Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia.” Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia . Diedit oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 19-44. Cetakan Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
Benson, Brett. “Rule of Law in Plato’s Crito and Apology.” Aporia 8 (1998): 1-19. https://aporia.byu.edu/pdfs/benson-rule_of_law_in_plato.pdf. Berges, Sandrine. Plato on Virtue and the Law . London and New York: Continuum, 2009.
Bhandari, D.R. “Plato’s Concept of Justice: An Analysis.” https://www.bu.edu/wcp/
Papers/Anci/AnciBhan.htm.
Brickhouse, Thomas C., and Nicholas D. Smith. “Socrates and Obedience to the Law.” Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science 18, no. 1 (June 1984): 10-18. https://doi.org/10.1515/APEIRON.1984.18.1.10.
Cohen, Martin. Political Philosophy From Plato to Mao . London: Pluto Press, 2001. Colson, Darrel D. “On Appealing to Athenian Law to Justify Socrates’ Disobedience.”
Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science 19, no. 2 (1985): 133-151. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/APEIRON.1985.19.2.
133/html.
Dewi, Ratna Sari. “Tingkat Kepatuhan Hukum dan Potensi Maladministrasi Penegak Hukum.” 23 Oktober 2019. https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel -- tingkat-kepatuhan-hukum-dan-potensi-maladministrasi-penegakan-hukum.
Domanski, A. “Why Ought We to Obey the Law? Plato’s Startling Answer.” Akroterion 44
(1999): 24-37. https://akroterion.journals.ac.za/pub/article/view/172.
Dryzek, John S. “Critical Theory as a Research Program.” In The Cambridge Companion to Habermas . Edited by Stephen K. White, 97-119. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Dyson, M. “The Structure of the Laws’ Speech in Plato’s Crito .” The Classical Quarterly 28, no. 2 (1978): 427-436. https://www.jstor.org/stable/638694. Fajar, Bobi Yosuf Noor, and Zaid. “A Critical Review on the Job Creation Omnibus Law - Forming Process.” Syah Kuala Law Journal 5, no. 2 (Agustus 2021): 195-221. https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/21605/14798.
Fissell, Brenner M. “The Justification of Positive Law in Plato.” The American Journal of Jurisprudence 56 (2011): 89-114. https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=2346 &context=faculty_scholarship.
58 Bdk., Matthew G. Specter, Habermas: An Intellectual Biography (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 153.
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
Foster, M. B. “On Plato’s Conception of Justice in the Republic,” The Philosophical Quarterly 1, no. 3 (Apr., 1951): 207-208. https://doi.org/10.2307/2217247. Giombini, Stefania. “ Sophistry and Law: The Antilogical Pattern of Judicial Debate .” Humanities 12, no. 1 (2023): 1-14. https://doi.org/10.3390/h12010001. Hart, H.L.A. Essays on Bentham: Studies in Jurisprudence and Political Theory . Oxford: Oxford University Press, 1982. Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy . Translated by William Regh. Massachusetts: The MIT Press, 1998. Hermann, Donald H.J. “Socrates on Justice and Legal Obligation.” Seton Hall Law Review 11
(1981): 663-678. https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=
2368&context=shlr.
Hukumonline, Tim. “Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya.” 8 Desember 2022. https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan- solusinya.
Johnson, Curtis. “Socrates on Obedience and Justice.” The Western Political Quarterly 43, no. 4
(1990): 719-740. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/
106591299004300404?journalCode=prqa. Khotari, C.R. Research Methodology: Methods and Techniques . Second Revised Edition. New Delhi,
India: New Age International, 2004.
Kosman, Aryeh. “Justice and Virtue: The Republic’s Inquiry into Proper Difference.” In The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Edited by G. R. F. Ferrari, 116-137. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Lane, Max. “Protests Against the Omnibus Law and the Evolution of Indonesia’s Social Opposition.” Perspective no. 128 (2020): 1-9. https://www.iseas.edu.sg/wp- content/uploads/2020/11/ISEAS_Perspective_2020_128.pdf. Leonardos, Ioannis . “Justice as a Key Factor of Social Cohesion in Plato’s Political Thought.” https://www.academia.edu/9908412/JUSTICE_AS_A_KEY_ FACTOR_OF_SOCIAL_COHESION_IN_PLATO_S_POLITICAL_THOUGHT. Lévystone, David Xavier . “What Rules and Laws does Socrates Obey?” Tópicos: Revista de Filosofía 57, (Jul-Dec, 2019): 399-430. http://doi.org/10.21555/top.v0i57.1024. Lisi, Francisco L. “ Dusenbury D. L., Platonic Legislations: An Essay on Legal Critique in Ancient Greece. ” Études Platoniciennes , 16 (2021). https://journals.openedition. org/etudesplatoniciennes/1821.
Marcou, Andreas. “Obedience and Disobedience in Plato’s Crito and the Apology : Anticipating the Democratic Turn of Civil Disobedince.” The Journal of Ethics 25 (2021): 339-359. https://doi.org/10.1007/s10892-020-09346-y.
Martin, Rex. “Socrates on Disobedience to Law.” The Review of Metaphysics 24, no. 1 (Sep.,
1970): 21-38. https://www.jstor.org/stable/20125722.
Maurya, Sooraj Kumar. “The Concept of Justice in Reference with Philosophies of Plato and
Aristotle: A Critical Study. ” Journal of Liberty and International Affairs 7, no. 3 (2021):
250-266. DOI: https://doi.org/10.47305/JLIA21370250m.
MD, Moh. Mahfud. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: LP3ES, 2006. Morrow, Glenn R. Plato’s Cretan City: A Historical Interpretation of the Laws . Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1993.
Nails, Debra. “The Trial and Death of Socrates.” In A Companion to Greek and Roman Political Thought . Edited by Ryan K. Balot, 321-328. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009.
C. Fatlolon – Ketaatan, Ketidaktaatan, dan Keadilan dalam Negara Hukum: Perspektif Filsafat Politik Plato: 43-70
Osegenwune, Chris. “Understanding Plato’s Theory of Justice and Creating Social Order.” Balkan Journal of Philosophy 3, no. 2 (2011): 205-212. https://www.pdcnet.org/ C1257CEF0046A0DE/file/02B61348A788E57FC1257CF6005ED4AA/ $FILE/bjp_2011_0003_0002_0055_0062.pdf. Pappas, Nikolas. Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic . Second Edition. New York and London: Routledge, 2006. Plato. “Apology.” In Complete Works . Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 17-36. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997. _______. “Crito.” In Complete Works . Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 37-
48. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
_______. “Georgias.” In Complete Works . Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 791-869. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
_______. “Laws.” In Complete Works . Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 1318-
1616. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
_______. “Republic.” In Complete Works . Edited by John M. Cooper and D. S. Hutchinson, 971-1223. Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997.
Pyke, Oscar. “The Sophists and the Origins of the Natural Law: Cursory Reflections on the Sophist School.” January 22, 2019. https://medium.com/@mollberg/the -sophists- and-the-origins-of-moral-relativism-c605c866ad98.
Rafiqi, Ilham Dwi. “Criticisms toward the Job Creation Bill and Ethical Reconstruction of Legislators Based on Prophetic Values.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 29, no. 1 (March 2021): 144-160. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/ view/
14991/8957.
Rawls, John. A Theory of Justice . Harvard: Harvard University Press, 1999. Rommen, Heinrich. Natural Law: A Study in Legal and Social History and Philosophy . Translated by Thomas R. Hanley, Introduction and Bibliography by Russell Hittinger. Indianapolis: Liberty Fund, 1998.
Specter, Matthew G. Habermas: An Intellectual Biography . Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
Stalley, R.F. An Introduction to Plato’s Law . Oxford, England: Basil Blackwell, 1983.
Thomason, Steven. “Law, Philosophy, and Civil Disobedience: The Laws’ Speech in Plato’s Crito.” Midsouth Political Science Review 13, no. 2 (2012): 1-19.
https://scholarlycommons.obu.edu/articles/61. Vlastos, Gregory. Studies in Greek Philosophy, vol. II: Socrates, Plato, and Their Tradition . Edited by Daniel W. Graham. Princeton, New Jersey:  Princeton University Press, 1995.
Weinrib, Ernest J. “Obedience to the Law in Plato’s Crito.” The American Journal of Jurisprudence
27, no. 1 (1982): 85-108. https://academic.oup.com/ajj/article-abstract/ 27/1/85/ 203291.
Yunanto. “Menuju Strategi Pembangunan Hukum yang Responsif,” Masalah-Masalah Hukum 39, no. 2 (2010): 164-171. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ mmh/article/view/11584/9752.