NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN PINJAMAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN

## Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Joko Priyono, Novira Maharani Sukma,
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : muhammadpsake@yahoo.com

## Abstract
Financial institution is a business entitles that intended to do a financing activities such as providing funds or capital goods, and one of the business activities is Consumer Financing. In practices, the securities used is Fiduciary Security whereby the Fiduciary Grantor must be the owner of the fiduciary object. An agree and concur statement between fiduciary grantor and fiduciary assignor don’t automatically transferred the ownership over fiduciary object before a transfer of rights occurs. The issue raised here is the application of Fiduciary Security as a basis lending by Financial Institutions. The writer use a normative method, and all the data analyzed qualitatively through the deductive method in order to reach the conclusions. This journal concludes: First: The object which has purchased by fiduciary assignor can be lended as Fiduciary Security to fiduciary grantor; Second : Regarding the movement or transfer of the fiduciary objects must still refer to the legal system warranty, which guarantees that fiduciary grantor doesn’t become the owner of a fully justified on the fiduciary object; Third: Legality of Fiduciary Security for debt provided by the Financial  Institution is based on the description of the fiduciary object.

## Keywords : financial institution; consumer financing; fiduciary security

## Abstrak
Lembaga  pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk penyediaan  dana  atau  barang  modal,  dan  salah  satu  kegiatan  usahanya  yaitu  Pembiayaan  Kon- sumen. Dalam prakteknya, jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia dimana pemberi fidusia haruslah pemilik barang. Dalam hal pembiayaan konsumen dikaitkan dengan jual beli, adanya kata sepakat  pembayaran  belum  mengakibatkan  terjadinya  peralihan  hak  milik  sebelum  dilakukan penyerahan. Oleh karena itu, permasalahan  yang akan dibahas adalah penggunaan jaminan fidusia sebagai dasar pemberian pinjaman oleh lembaga pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif  yang  hasil  penelitiannya  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  analisis  sumber  hukum kualitatif.  Penulis  berkesimpulan:  Pertama:  barang  yang  dibeli  oleh  Pelanggan  yang  dibayarkan oleh lembaga pembiayaan  dapat dijaminkan dengan  fidusia kepada pemberi hutang/lembaga pem- biayaan. Kedua: pihak  yang  dibiayai/pemberi jaminan/pembeli belum  berkedudukan sebagai pem- ilik,  dalam  hal  harga  belum  dibayarkan  oleh  lembaga  pembiayaan.  Ketiga:  Legalitas  Jaminan  Fi- dusia untuk hutang yang diberikan Lembaga Pembiayaan didasarkan pada uraian objek jaminan fi- dusia.
Kata kunci: lembaga pembiayaan; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)

## ▪
ISSN:2086
- 1702

## A. Pendahuluan
Istilah  lembaga  pembiayaan  mungkin  belum  sepopuler  dengan  istilah  lembaga  per- bankan.  Eksistensi  lembaga  pembiayaan  memang  relatif  masih  baru  jika  dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usa- hanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. (Sunaryo, 2014)
Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha  yang melakukan  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  dana  atau  barang  modal. ( Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan ,  2009).  Dari  ketentuan  ini,  Lembaga  Pembiayaan  merupakan  suatu  badan usaha, yaitu perusahaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk da- lam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. (Gozali, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kepu- tusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988, Lembaga Pembiayaan adalah ba- dan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara  langsung  dari  masyarakat.  ( Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan , 1998).
Menurut  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 29/POJK.05/2014  tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Perusahaan  Pembiayaan,  Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan ba- rang  dan/atau  jasa.  ( Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/POJK.05/2014  tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan , 2014).
Ketentuan  Pasal  1  angka  7  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan  yang  dimaksud  dengan  Pembiayaan  Konsumen  ( Con- sumers  Finance )  adalah  kegiatan  pembiayaan  untuk  pengadaan  barang  berdasarkan  kebu- tuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
Lembaga  Pembiayaan  membiayai  transaksi  antara  Customer  (Pemohon  untuk dibiayai  dengan pihak  ketiga)  dikaitkan  dengan  Jual  Beli  dengan  adanya  sepakat dan pem- bayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan atau  levering.  Untuk  memberikan  jaminan  bahwa  seorang  debitur  akan  memenuhi  pres- tasinya  maka  digunakan  Jaminan  Fidusia.  Dalam  prakteknya  lembaga  pembiayaan  kon- sumen  ini  sangat  diminati  oleh  para  konsumen  didasarkan  pada  alasan-alasan  bahwa  pros- es/prosedur  permohonan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  sangat  mudah  serta  tidak  diper-
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
lukan adanya jaminan barang-barang lain selain barang  yang bersangkutan dijadikan obyek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara Fidusia.
Seiring  berjalannya  waktu  fidusia  diakui  berlakunya  di  indonesia  sejak  tanggal  18 agustus 1932 yang diputus oleh hoge Raad di belanda, putusan itu juga diikuti oleh indone- sia  dengan  keputusan Hoogerechtchof  (HGH) yang  terkenal  dengan Batafshe  Petrolium Maatshappij (BPM)-Cligne Arrest. (Andini, 2018) .
Ciri-ciri  jaminan  fidusia  diantaranya  adalah  memberikan  hak  kebendaan,  mem- berikan  hak  didahulukan  kepada  kreditur,  memungkinkan  pemberi  jaminan  fidusia  untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. (Aemadepa, 2012).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Ja- minan  Fidusia  yang  dimaksud  dengan  Fidusia  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  barang tertentu dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya dialihkan tetap  menjadi penguasaan  pemilik  barang.  ( Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan  Fidusia ,  1999).  Sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  yang  dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan  atas benda bergerak baik  yang berwujud mau- pun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan  yang  tetap  berada  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepa- da  Penerima  Fidusia  terhadap  kreditor  lainnya.  Istilah  jaminan  merupakan  terjemahan  dari bahasa Belanda, yaitu zekerheid atau cautie mencakup secara umum cara-cara kreditur men- jamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap ba- rang-barangnya. (HS, 2008).
Sumber    yang  melandasi  lembaga  jaminan  fidusia  ini  adalah  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata,  yang  berbunyi  “semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  un- dang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Pasal  ini  memberikan  kebebasan  pada  para pihak  untuk  membuat  perjanjian  yang  mereka  buat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.(Purwanto, 2012).
Dari uraian tentang UU Fidusia ini yang berarti Pemberi Fidusia itu haruslah pemilik barang. Ini berarti sudah terjadi penyerahan ( Levering ). Padahal harga belum dibayar, harga baru  akan diterima oleh  Penjual setelah Pelanggan mendapat pinjaman dari  Lembaga Pem- biayaan. Untuk mendapat pinjaman yang bersangkutan harus menyerahkan hak kepemilikan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Apakah  mungkin  Pelanggan  menyerahkan  hak  kepemilikan  padahal  Pelanggan  belum  jadi Pemilik.
Dalam hal kepemilikan suatu benda dapat ditinjau melalui ketentuan  mengenai jual beli. Pada Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan yang dimaksud dengan perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak  yang satu mengikatkan dirinya untuk menye- rahkan suatu kebendaan, dan pihak  yang lain untuk membayar harga  yang telah dijanjikan. (Subekti, 1980). Dalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  seketika  setelahnya  orang-orang  ini  men- capai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum dis- erahkan,  maupun  harganya  belum  dibayar.  Selanjutnya  mengenai  hak  milik,  Pasal  1459 KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  Hak  milik  atas  barang  yang  dijual  tidaklah  berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan.
Dalam  hal  lembaga  pembiayaan  dikaitkan  dengan  jual  beli,  dengan  adanya  kata sepakat pembayaran belum mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik sebelum dilakukan penyerahan ( Levering ). Namun dalam perkara ini perjanjian   yang terjadi menggunakan ja- minan fidusia. Perjanjian Jaminan Fidusia tersebut sudah terjadi antara pelanggan dan lem- baga  pembiayan  sebelum  harga  dibayarkan  kepada  penjual  oleh  Lembaga  Pembiayaan  dan sebelum  ada  penyerahan  barang  kepada  pelanggan  oleh  penjual.  Untuk  itulah  Penulis  ber- maksud  menganalisis  tentang  Penggunaan  Jaminan  Fidusia  sebagai  Dasar  Pemberian  Pin- jaman Oleh Lembaga Pembiayaan.
Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pertama, apakah barang yang dibeli oleh pelanggan yang dibayar oleh lembaga pembiayaan dapat  dijaminkan  dengan  fidusia  kepada  pemberi  hutang/Lembaga  Pembiayaan  ?  kedua, apakah  pihak  yang  dibiayai/pemberi  jaminan/pembeli  harus  sudah  berkedudukan  sebagai pemilik, padahal harga belum dibayar oleh lembaga pembiayaan ?
- Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian
Untuk memperkuat hasil penelitian, maka di perlukan kajian terhadap penelitian ter- dahulu  yang  di  harapkan  akan  memaksimalkan  penelitian  yang  penulis  buat,  kemudian  di ikuti dengan penjabaran faktor pembeda antara fokus penelitian penulis dan fokus penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis:
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 -
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
1. “Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Pelaksanaannya”, yang ditulis oleh Aermadepa.  Jurnal  ini  membahas tentang  pendaftaran jaminan fidusia,  masalah  dan di- lema dalam pelaksanaannya. (Aemadepa, 2012).
2. “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari- ah:  Studi  Kasus  Pada  BPRS  Bhakti  Sumekar  Sumenep",  yang  ditulis  oleh  Isnani  Yuli Andini.  Jurnal ini  membahas tentang kedudukan  jaminan  fidusia sebagai  jaminan  akad pembiayaan murabahah pada bank syariah. (Andini, 2018).
3. “ Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia”. Yang ditulis oleh Purwanto. Jurnal ini membahas tentang permasalahan  dalam perjan- jian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. (Purwanto, 2012) .
Jika dilihat dari beberpa penelitian di atas, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian di atas yaitu, penelitian saya lebih mengarah kepada barang atau objek yang dibeli oleh  pelanggan  yang  dibayar  oleh  Lembaga  pembiayaan  untuk  dijaminkan  dengan  fidusia kepada  pemberi  hutang/Lembaga  pembiayaan  dan  hak  milik  dari  objek  yang  dijaminkan dengan fidusia padahal harga belum dibayarkan kepada Lembaga pembiayaan.

## B. Metode Penelitian
Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah penelitian hokum nor- mative disebut juga penelitian hokum doktrinal. Jenis penelitian ini beranjak dari telaah hokum positif  yang  kajiannya  meliputi  tiga  lapisan  dari  ilmuhukum,  yakni  dogmatic  hukum,  teori hukum  dan  filsafat  hukum.  (Sekretariat  Jenderal  DPR  RI,  2008).  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang.  ( Statute  Approach) yaitu pendekatan undang- undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regu- lasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki, 2009). Penelitian normatif  ini  menggunakan  bahan  sekunder,  yaitu  bahan  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan. Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan  mengikat,  yang terdiri  dari  Peraturan  Perundan-Undangan.  Bahan  SekunderYaitu  bahan  hukum  yang  mem- berikan  penjelasan  badan  hukum  primer,  meliputi:  Buku-buku  Literatur,  Hasil-hasil  penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah, Ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan objek kajian penelitian. Bahan  Tersier  yaitu  bahan Hukum  Kamus  yang digunakan untuk  melengkapi
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Koran, majalah, jurnal ilmiah, Inter- net, kamus hukum dan referensi-referensi lainnya yang relevan.
Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan bahan melalui Penelitian Kepustakaan (library research) dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin-doktrin asas-asas hukum dan pemikiran  hukum  konseptual,  yang  berkaitan  dengan  objek  kajian  penelitian  ini  yang  dapat berupa Peraturan Perundang-Undangan, penelitian terdahulu, literatur hukum dan karya tulis  di bidang hukum lainnya.
Analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis bahan hukum kualitatif yaitu menguraikan  bahan  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  namun  logis  dan  tidak tumpang tindih dan  efektif sehingga  memudahkan intepretasi bahan dan  pemahaman hasil  ana- lisis  yang  kemudian  diatarik  suatu  kesimpulan  secara  deduktif  yaitu  cara  berpikir  dengan menarik kesimpulan bahan yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. (Nasution, 2008).

## C. Hasil Pembahasan
Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen  sebagai  bentuk  perjanjian  khusus  atau  biasa  disebut dengan  perjanjian  tak  bernama,  karena  tidak  disebutkan  secara  tegas  dalam  buku  III  KUH Perdata  yang  mengatur  tentang  perikatan.  Dalam  KUH  Perdata  tidak  dikenal  nama  “Perjanjian Pembiayaan  maupun  Perjanjian  Kredit,  namun  dengan  adanya  asas  kebebasan  berkontrak  yang diatur dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata,  dimana setiap orang bebas dan terbuka untuk  membuat hubungan  hukum  perikatan  apapun  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  syarat  sahnya  perjan- jian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. (Witanto, 2015).
Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara substansial merupakan bentuk perjanjian gabun- gan  antara  perjanjian  jual  beli,  utang  piutang  (kredit)  dan  perjanjian  jaminan,  sehingga  setid- aknya dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain: (Witanto, 2015).
1. Pihak  Konsumen  yang  memiliki  kepentingan  untuk  membeli  suatu  barang  namun  ia  tidak memiliki dana yang cukup;
2. Pihak  lembaga  pembiayaan  (finance)  yang  memiliki  modal  dan  memberikan  pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan;
3. penjual  atau  pemilik  barang  yaitu  pihak  yang  menjualkan  barangnya  kepada  konsumen dengan pembayaran tertentu.
Berdasarkan sifat perikatan yang lahir dari hubungan hukum pembiayaan, maka dalam per- janjian  pembiayaan  setidaknya  mengandung  beberapa  hubungan  hukum,  antara  lain:  (Witanto, 2015).
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702 1. Perjanjian  jual  beli,  dimana  konsumen  (debitor)  berangkat  dari  maksud  untuk  membeli  se- buah barang;
2. Perjanjian  utang  piutang,  dimana  pihak  perusahaan  pembiayaan  mengeluarkan  sejumlah uang  untuk  membiayai  kebutuhan  konsumen  dalam  membeli  barang  yang  dibutuhkan  se- bagai  utang  yang  harus  di  bayar  oleh  pihak  konsumen  dengan  cara  pembayaran  secara mencicil;
3. Perjanjian  Penjaminan,  dimana  untuk  menjamin  utang  yang  timbul  dari  pemberian  pem- biayaan tersebut, maka barang yang dibeli oleh konsumen diserahkan kembali hak miliknya sebagai jaminan secara fidusia.
Perjanjian  Pembiayaan  memiliki  hubungan  dengan  perjanjian  jual-beli,  perjanjian  utang- piutang  dan  perjanjian  penjaminan,  dimana  untuk  menjamin  utang  yang  timbul  dari  pemberian pembiayaan  tersebut,  maka  barang  yang  dibeli  oleh  konsumen  yang  dibiayai  oleh  Lembaga Pembiayaan  diserahkan  kembali  hak  miliknya  sebagai  jaminan  secara  fidusia  kepada  Lembaga Pembiayaan. (Witanto, 2015).
Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiduisa. Ke- tentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: (Usman, 2009).
Fidusia adalah  pengalihan  hak kepemilikan  suatu benda atas dasar kepercayaan  dengan ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan  tersebut  tetap  dalam  pen- guasaan pemilik benda.
Berdasarkan  pengertian  fidusia  diatas  secara  tersirat  mengatakan  bahwa  seseorang  baru dapat menjaminkan benda apabila seseorang itu adalah pemilik benda atau sudah menjadi pem- ilik.
Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara substansial merupakan bentuk perjanjian gabun- gan  antara  perjanjian  jual  beli,  utang  piutang  (kredit)  dan  perjanjian  jaminan,  sehingga  setid- aknya dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain: (Witanto, 2015).
1. Pihak  Konsumen  yang  memiliki  kepentingan  untuk  membeli  suatu  barang  namun  ia  tidak memiliki dana yang cukup;
2. Pihak  lembaga  pembiayaan  (finance)  yang  memiliki  modal  dan  memberikan  pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan;
3. penjual  atau  pemilik  barang  yaitu  pihak  yang  menjualkan  barangnya  kepada  konsumen dengan pembayaran tertentu.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Hubungan  hukum  yang  timbul  dari  para  pihak  tersebut  dapat  digambarkan  dalam  sebuah skema sebagai berikut:
Dari  hubungan  hukum  sebagaimana  ditunjukkan  diatas  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut: antara konsumen dengan penjual terjadi hubungan hukum jual beli dimana konsumen membayar uang  muka  atas  barang,  dan  pihak  konsumen  berhak  untuk  menerima  penyerahan  barang,  lalu konsumen  mengajukan  permohonan  pembiayaan  ke  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  pem- biayaan  menyetujui  permohonan  pembiayaan,  lalu  lembaga  pembiayaan  membayar  sisa  pem- bayaran atas nama konsumen kepada penjual, setelah penjual menyerahkan tanda terima barang kepada lembaga pembiayaan, maka tidak ada lagi hubungan antara penjual dan konsumen, Uang pembelian dari pembiayaan untuk kepentingan pembelian barang bagi konsumen kemudian me- lahirkan  hubungan  utang  piutang  antara  pihak  konsumen  dengan  lembaga  pembiayaan  senilai uang pembelian  barang  berikut bunga  yang  telah  ditentukan dan segala ongkos-ongkos lainnya dengan  sistem  pembayaran  secara  angsuran  dengan  jangka  waktu  yang  disepakati  antara  pihak pembiayaan  dan  pihak  konsumen,  atas  hubungan  utang  piutang  yang  timbul,  kemudian  pihak konsumen  menyerahkan  hak  milik  barang  yang  dibeli  dengan  pembiayaan  tersebut  sebagai  ja- minan atas utangnya kepada pihak pembiayaan dengan jaminan secara Fidusia. (Witanto, 2015).
Dalam  perjanjian  pembiayaan  pihak  konsumen  mendapatkan  dana  dari  perusahaan  pem- biayaan,  maka  si  konsumen  akan  terhutang  sebesar  nilai  pembiayaan  ditambah  dengan  bunga yang diperjanjikan dan  ongkos-ongkos  lainnya. Untuk menjamin perikatan  utang  piutang terse- but antara konsumen dengan lembaga pembiayaan lalu diikatlah perjanjian Jaminan Fidusia anta- ra  pihak  konsumen  dengan  pihak  lembaga  pembiayaan.  Perlu  kita  ingat  bahwa  agar  hubungan hukum jaminan itu sah, maka pihak yang menjaminkan harus orang yang memiliki barang terse- but, sehingga dengan logika seperti itu, maka kepemilikan barang dianggap telah beralih kepada pihak konsumen sejak barang itu diserahkan kepadanya dari pihak penyedia barang karena tidak mungkin si konsumen dikatakan telah menjaminkan barang tersebut jika ia belum menjadi pem- iliknya,  selain  itu  pihak  perusahaan  pembiayaan  menanggung  pembayaran  untuk  kepentingan konsumen  sehingga  jual  beli  tersebut  tetap  harus  dipandang  antara  pihak  penyedia  barang dengan  pihak  konsumen  meskipun  dana  yang  digunakan  untuk  pembayaran  berasal  dari  pihak perusahaan pembiayaan. (Witanto, 2015) .

## D. Simpulan
Tindakan menjaminkan barang objek fidusia yang pembayarannya oleh pemegang fidusia kepada penjual adalah sah. Karena pembeli (pemberi fidusia) sudah berstatus sebagai pemilik ba- rang tersebut. Oleh karenanya  tindakan  menjaminkan  melalui penyerahan hak  milik saja sesuai
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702
dengan  apa  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Perlu  kita  ingat  bahwa  agar hubungan hukum jaminan itu sah, maka pihak yang menjaminkan harus orang yang memiliki ba- rang  tersebut,  sehingga  dengan  logika  seperti  itu,  tidak  mungkin  si  konsumen  dikatakan  telah menjaminkan barang tersebut jika ia belum menjadi pemilik.
Pemberi Fidusia sudah berstatus sebagai pemilik barang walaupun harganya belum dibayar kepada penjual, karena telah terjadi jual beli dan penyerahan ( levering ) antara pembeli (pemberi fidusia) dan penjual. Dengan adanya Perjanjian Fidusia maka hak milik atas barang itu ia (pem- beli/pemberi  fidusia)  serahkan  kepada  Lembaga  Pembiayaan  (penerima  fidusia)  sehingga kedudukan  pemberi  fidusia  hanyalah  pemakai.  Uang  pinjaman  yang  diperoleh  dari  Lembaga Pembiayaan  atas  dasar  kuasa  dari  pembeli  dibayarkan  kepada  penjual,  sehingga  tidak  ada  lagi hubungan  hukum  antara  pembeli  dan  penjual  (dealer).  Yang  ada  hanyalah  pinjam  meminjam uang antara pemberi fidusia (pembeli) dengan Lembaga Pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gozali, D. S. (2012). Hukum Perbankan . Indonesia : Sinar Grafika.
HS, S. (2008). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Marzuki, P. M. (2009) Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nasution, B. J. (2008) Metode Penelitian Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (2014). Indonesia.
RI, S. J. D. (2008). Modul Perancangan Undang-Undang . Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.
Subekti, R. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Sunaryo (2014). Hukum Lembaga Pembiayaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Usman, R. (2009). Hukum Jaminan Kebendaan . Jakarta: Sinar Grafika.
Witanto, D. Y. (2015). Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .
Bandung: CV. Mandar Maju.

## Artikel Jurnal
Aemadepa. (2012). Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah Dan Dilema Pelaksanaannya , vol (5).,No. (1), p. 725.
(https://library.pancabudi.ac.id/jurnal_files/38de8fa1a32b0d8231452571870213670592d21 a_3._Aermadeva.pdf)
Andini, I. Y. (2018). Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 (2020)                                        E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep’, 29 No. 2, p. 2.
(https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrxgzN.zN9dbSsAugj3RQx.;_ylu=X3oDMTByYmpm ZjA4BGNvbG8Dc2czBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--
/RV=2/RE=1574976767/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.umj.ac.id%2findex.php%2f MaA16%2farticle%2fdownload%2f2857%2fpdf/RK=2/RS=_H4Kf3xdMO3OATIqZjgNH .iVOWo-)
Purwanto. (2012). Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia’, 1 No. 2, p. 203.
(https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%203%20Vol%201%20No%202.pdf)

## Undang-undang dan Peraturan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan (1998). Indonesia.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (2014). Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (2009). Indonesia.
Subekti, R. (1980) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata