## Jurnal Talenta Sipil

## Kajian Kinerja Pelaksanaan Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman

## Rino*, Rini Mulyani, Khadavi
Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta *Correspondence email: khadavi@bunghatta.ac.id
Abstrak. Pada tahun 2022 pelaksanaan pengurusan PBG yang telah diselenggarakan oleh pihak DPUPR Padang Pariaman  bidang  Cipta  Karya  yang  tidak  sesuai  jangka  waktu  berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan. Sehubungan  dengan  itu,  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaannya,  hambatan-hambatan  yang  dihadapi,  serta  potensi  perbaikan  atau  rekomendasi  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  proses  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif  dengan  penyebaran  kuesioner  dan  wawancara  kepada  informan.  Faktor  dominan  adalah  ketepatan waktu dalam hal pelaksanaan pengurusan PBG;  saranadan prasarana; SDM; dan  inisiatif. Pada penilaian Skala Likert didapatkan hasil tertinggi pada penilaian Tidak Setuju yaitu 5,57%. Hasil identifikasi indikator dan hasil evaluasi serta telah dilakukan validasi oleh ahli, sehingga penulis memberikan rekomendasi kepada bidang cipta karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  menambah  jumlah  SDM  yang  mampu  melaksanakan penyelenggaran  PBG  sesusai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang Pariaman  harus  memeliki  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan  tugas  penyelenggaraan  PBG  dalam melayani  masyarakat.  Dan  bidang  Cipta  Karya  harus  memiliki  insiatif  untuk  melakukan  sosialisai  kepada masyarakat  tentang  PBG  dan  menyediakan  tenaga  ahli  yang  berlisensi  untuk  membantu  masyarakat melengkapai persayaratan PBG.
Kata Kunci : kinerja; persetujuan bangunan gedung; DPUPR Kabupaten Padang Pariaman
Abstract. In 2022, the implementation of PBG processing which has been carried out by the Padang Pariaman DPUPR  in  the  field  of  Human  Settlement  does  not  comply  with  the  time  period  based  on  the  established regulations. In this regard, the author conducted research on the factors that influence its implementation, the obstacles  faced,  as  well  as  potential  improvements  or  recommendations  to  increase  the  efficiency  and effectiveness  of  the  process.  The  research  method  used  is  a  qualitative  method  by  distributing  questionnaires and interviews with informants. The dominant factor is timeliness in implementing PBG arrangements; facilities and  infrastructure;  HR;  and  initiative.  In  the  Likert  Scale  assessment,  the  highest  result  was  obtained  in  the Disagree assessment, namely 5.57%. The results of the identification of indicators and evaluation results have been  validated  with  experts  so  that  the  author  provides  recommendations  to  the  field  of  creative  work  of  the Padang Pariaman Regency DPUPR to  increase  the number of  human resources capable of  carrying out  PBG implementation  in  accordance  with  applicable  regulations.  The  Padang  Pariaman  Regency  DPUPR  Job Creation  Sector  must  have  the  facilities  and  infrastructure  to  carry  out  the  duties  of  implementing  PBG  in serving the community. And the Cipta Karya sector must have the initiative to provide information to the public about PBG and provide licensed experts to help the community complete the PBG requirements.

## Keywords: performance; building approval; DPUPR Padang Pariaman Regency

## PENDAHULUAN
Terbitnya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) maka izin mendirikan bangunan diubah menjadi PBG (Persetujuan Bagunan Gedung) kepada pemilik bangunan gedung  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Pada pasal 1 angka  17    Nomor  16  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/(PP 16/2021).
Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)   dibawah bidang Cipta Karya wajib  membentuk  sektretariat  Persetujuan  Bangunan  Gedung,  Tim  propesi  ahli  (TPA),  tim  penilai teknis (TPT), dan penilik. Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten  Padang  Pariaman  pada  tahun  2020  memiliki  dan  menjalankan  kegiatan  berupa pembangunan  gedung  kantor,  rehabilitas  sedang/berat  gedung  kantor,  pembanunan  saluran
drainase/gorong-gorong,  penyedian  sarana  sanitasi  ,  pembangunan  jaringan  perpiaandan  air  minum (DDUB),  pembangunan  jaringan  perpiaandan  air  minum  (DAK  penugasan),  pembangunan peningkatan  infrastruktur,  pembangunan  mesjid  raya  padang  pariaman.  Namun  pada  tahun  2021 kegiatan  ini  diperbaharui  menjadi  7  (tujuh)  kegiatan  yang  mana  poin  1,7,  dan  8  di  tahun  2020  di perbaharui  menjadi  satu  kegitan  pada  poin  6  (enam)  di  kegiatan  tahun  2021  sebagai  berikut pemeliharaan/rehabilitas  gedung  kantor  dan  bangunan  lainya,  menyusun  rencana,  kebijakan,  strategi dan    teknis  spam,  operasi  dan  pemeliharaan  spam  di  kawasan  pedesaan,  penyusunan  dan pengembangan  sistem  air  limbah  domestik  dalam  kabupaten  kota,  pembangunan  sistem  drainasi lingkungan,  perencanaan,  pembangunan,  pengawasan  dan  pemamfaatan  bangunan  daerah  kabupaten dan  kota,  penyelengaraan  penerbitan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  sertifikat  laik  fungsi  (SLF), peran  tenaga  ahli  bangunan  gedung  pendataan  bagunan  gedung.  Setelah  adanya  perubahan  terhadap jumlah kegiatan yang akan dilakasanakan oleh bidang Cipta Karya berdasarkan peraturan pemerintah nomor  16  tahun  2021.  Walaupun  bidang  Cipta  Karya  dibebankan  dengan  tambahan  kegiatan  baru yakni  kegiatan  penyelengaraan  penerbitan  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  sertifikat  laik  fungsi (SLF),  namun bidang Cipta Karya tetap  wajib mejalankan  tugas yang sebelumnya dengan tambahan beban kerja baru tanpa adanya penambahan jumlah tenaga personil.
Penyelengaraan  penerbitan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  berdasarkan  peraturan pemerintah  no  16  tahun  2021  dijelaskan  bahwa  Penyelenggaran  Persetujan  Bangunan  Gedung dilaksanakan  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku, peraturan  ini tertuang dalam  lampiran 4 halaman -2056-  tentang penyelenggaraan bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana yang  dimulai dari pemeriksaan  perlengkapan standar teknis,  pemeriksaan  kelengkapan  dengan  durasi  1  hari  (pemohon,sekretariat).  Tahapan  ini  disebut dengan  tahapan  pelengkapan  data,  pemeriksaan  kesesuaian  berdasarkan  kelengkapan  dokumen, perbaikan  dokumen  dan  perhitungan  teknis  distribusi  durasi  3-12  hari  (sekretariat  dan  TPT)  serta penetapan  restribusi  dan  surat  pemenuhan  standar  teknis  durasi  1  hari  (kepala  dinas).  Tahapan  ini disebut  tahapan  konsultasi  dimana  maksimal  durasi  pada  tahap  ini  hanya13  hari  kerja  (sekretariat). Dilanjutkan  dengan  penagihan  distribusi  (operator),  pembayaran  distribusi,  dan  penerbitan persetujuan  bangunan  gedung  (kepala  dinas)  ini  merupakan  tahapan  penerbitan  dimana  durasinya hanya 1 hari kerja. (PP 16 Tahun 2021)
Dalam  peraturan  pemerintah  penyelenggaraan  gedung  kepentingan  umum  No  16  tahun  2021 pengurusan izin bangunan yang tertuang dalam lampiran 4 halaman -2077- langkah dalam pengurusan izin  bangunan  ini  sama  dengan  penyelenggaraan  bangunan  gedung  fungsi  hunian  dengan kompleksitas  sederhana,  namun  memiliki  perbedaan  durasi  yang  berbeda  dalam  hal  pengurusannya, dilihat  dari  pemeriksaan  kesesuaian  berdasarkan  kelengkapan  dokumen,  dan  perhitungan  teknis distribusi  memiliki  durasi  3-26  hari  atau  maksimal  27  hari  kerja.  Namun  pelaksanaan  pengurusan persetujuan gedung sering kali dihadapkan pada tantangan dan hambatan tertentu. Beberapa masalah umum  yang  mungkin  timbul  meliputi  lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan persetujuan  gedung,  kompleksitas  prosedur  administratif,  kurangnya  koordinasi  antara  berbagai instansi  terkait,  serta  adanya  kekurangan  sumber  daya  manusia  atau  teknis  dalam  pengelolaannya. (Heryanto, 2023 dan Yanto, 2022)
Berdasarkan  data  DPUPR  Padang  Pariaman  bidang  Cipta  Karya  pada  tahun  2022  tercatat sebanyak  995  pemohon  pengurusan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG),  namun  yang  ikut  dalam data  pengurusan  izin  yang  dikonsultasikan  sebanyak  654  pemohon,  sebanyak  634  pemohon  yang dikeluarkan penetapan Restribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh DPUPR, dan ada sebanyak 608 pemohon Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dokumen Persetujuan  Bangunan Gedung  (PBG)  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  dan  Perindutrian  (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman yang sesuai dengan standar peraturan pemerintah berdasarkan Undang- Undang  .  Pada  634  pemohon  yang  dikeluarkan  penetapan  distribusi  dan  surat  pemenuhan  standar teknis oleh DPUPR, hanya 110 pemohon yang memiliki jangka  waktu proses penyelenggaraan yang sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  namun  ada  sebanyak  524  pemohon  yang  telah  diselenggarakan oleh  pihak  DPUPR  bidang  Cipta  Karya  yang  tidak  sesuai  jangka  waktu  penyelenggarannya bedasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
Sehubungan  dengan  itu,  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelaksanaannya,  hambatan-hambatan  yang  dihadapi,  serta  potensi  perbaikan  atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Pada makalah ini, peneliti
memberi judul  “Kajian Kinerja Pelaksanaan  Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung  (PBG) Pada Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Padang  Pariaman"  dengan  tujuan mengidentifikasi indikator kinerja pelaksanaan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung di DPUPR kabupaten  Padang  Pariaman,  menilai  dan  mengevaluasi  hasil  kinerja  pelaksanaan  pengurusan Persetujaun Bangunan Gedung di DPUPR kabupaten Padang Pariaman, dan memberikan rekomendasi untuk  meningkatkan  kinerja  pelaksanaaan  pengurusan  persetujuan  bangunan  gedung  di  DPUPR Kabupaten Padang Pariaman.

## METODE Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  (DPUPR) Kabupaten  Padang  Pariaman  Bidang  Cipta  Karya.  Dimana  dinas  DPUPR  menjadi  tempat  pemberi wewenang dalam memberikan izin pengurusan pelaksanaan persetujuan Pembangunan Gedung.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif. Menurut  Sukmadinata  (2017)  menjelaskan  bahwa  penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas,  dan  keterkaitan  antar kegiatan  satu  dengan  kegiatan  lainnya.  Selain  itu,  penelitian  deskriptif  tidak  memberikan  perlakuan, manipulasi  atau pengubahan pada variable  – variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya pada konsisi lapangan yang diteliti. Satu – satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Penelitian  dengan  menggunakan  deskriptif  kualitatif  lebih  kepada  filsafat  fenomenologis  yang mengutamakan  penghayatan  ( vestehen ).  Menurut  Baleke  (2016)  metode  kualitatif  berupaya memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Menurut Nazir (2018), metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penulisan  penelitian  ini  ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  yang  diperoleh langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dengan fokus penelitian (data primer) dan data yang diperoleh dari peneliti yang telah melakukan penelitian terdahulu dan data dari instansi (Hasan, 2016) dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari respondenden melalui kuisioner dan hasil validasi dari ahli.
2. Data Sekunder
Data  yang  diperoleh  ini  biasanya  berupa  laporan  –  laporan  terdahulu  yang  telah  menjadi  arsip- arsip, dokumen –dokumen, peraturan dan laporan hasil evaluasi serta jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini di ambil dari data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Padang Pariaman.
Data  yang  diidentifikasi  merupakan  data  sekunder  yang  berupa  laporan  –  laporan  terdahulu yang  telah  menjadi  arsip-arsip,  dokumen  –  dokumen  yang  dimiliki  oleh  bidang  Cipta  Karya  DPUR Kabupaten  Padang  Pariaman  serta  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan pengurusan PBG. Arsip atau dokumen yang telah didapatkan akan diidentifikasi terkait dengan jangka waktu (durasi) pelaksanaan pengurusan PBG pada 2 (dua) tahapan yaitu tahap perlengkapan data dan tahap  konsultasi,  yang  telah  dilaksanakan  oleh  bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang Pariaman,  kemudian  membandingkan  data  hasil  pelaksanaaan  pengurusan  PBG  dengan  Peraturan yang berlaku terkait dengan waktu pelaksanaan (durasi).

## Teknik Evaluasi Data
Evaluasi data dilaksanakan dengan menyebarkan kusioner kepada pihak responden. Pihak yang dijadikan responden untuk evaluasi data adalah para pemohon yang telah melakukan pengurusan PBG
pada  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman.  Sebelum  melakukan  penyebaran kuisioner  kepada  responden  terlebih  dahulu  harus  menentukan  jumlah  sample  dari  populasi  yang dijadikan responden. Menurut Sugiyono (2018) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari  obyek/subyek  yang  memiliki  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti dalam  mempelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  masyarakat  pemohon  yang  telah  melaksanakan  proses  persetujaun  bangunan  gedung, sedangkan sampel merupakan sebagian atau beberapa dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.  Jadi  populasi  dalam  penelitian  sebanyak  524  yang  diambil  dari  durasi  waktu  yang  tidak sesuai  dalam  penerbitan  PBG  tahun  2022  berdasarkan  data  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten Padang Pariaman.
Teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling menurut  Sugiyono  (2018)  adalah  pengambilan  sampel  dengan  menggunakan  beberapa  pertimbangan tertentu  sesuai  dengan  kriteria  yang  diinginkan  untuk  dapat  menentukan  jumlah  sampel  yang  akan diteliti tentang “Kajian Kinerja Pelaksanaan  Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada DPUPR  di  kabupaten  Padang  Pariaman”.  Berdasarkan  perhitungan  Slovin  jumlah  sampel  untuk penelitian ini adalah sebagai berikut (Nursalam, 2020): Populasi (N) n = 1 + N (e) 2 = 524/(1 +(524 X 0,1 2 ) = 83,97 Dimana   n  adalah  jumlah  sampel,  N  adalah  Populasi  (dalam  hal  ini  ditentukan  lokasi  objek penelitian)  dan  e  adalah  faktor  eror  (10%).  Berdasarkan  persamaan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa jumlah  sampel  yang  akan  dijadikan  sebagai  responden  untuk  menjawab  kuisioner  yang  akan dibagikan adalah sebanyak 84 orang yang berasal dari pemohon persetujan bangunan gedung.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  mengunakan  metode  Skala  Likert  untuk mengukur  sikap, pendapat,  dan  persepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang  fenomena  permasalahan  dalam penelitian ini. Skala pengukuran Likert selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yakni dengan cara memberi  gambaran  secara  umum  mengenai  variabel  yang  diteliti  dengan  disertai  uraian  dan penjelasan  berdasarkan  hasil  penelitian.  Berikut  ini  adalah  penjelasan  5  poin  skala  likert  (Sugiyono, 2018) yaitu:
1. Sangat Setuju (SS) ( Skor 5) 2. Setuju (S) (Skor 4) 3. Ragu-Ragu (RR) (Skor 3) 4. Kurang Setuju (KS) (Skor 2)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)  (Skor 1)

## Teknik Pemberian Rekomendasi
Dalam  tahap  memberikan  rekomendasi  data  yang  diperoleh  akan  meminta  saran  yang menganjurkan  (membenarkan,  menguatkan)  hasil  dari  penelitian  kepada  pihak  yang  menjadi  ahli. Adapun  kriteria ahli yaitu memiliki  latar belakang pendidikan  yang  relevan dengan masalah yang di identifikasi,  menguasai  pemahaman  tentang aspek  yang  akan  diteliti,  memiliki  pengalaman  secara praktis yang relevan, berprofesi dalam bidang pendidikan yang relevan. (Agus, 2020)
Adapun instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu: menggunakan lembar  validasi  ahli.  Penggunaan  instrumen  bertujuan  untuk  mengetahui  kualitas  dalam  pengurusan PBG, sedangkan lembar validasi instrumen digunakan untuk mengetahui apakah pengurusan PBG dan instrumen  penilaian  mencakup  ketegori  valid  atau  tidak.  Lembar  validasi  pada  penelitian  ini  yaitu lembar  validasi  pengurusan  PBG  yang  masing  masing  aspek  dikembangkan  menjadi  beberapa pernyataan.  Cara  untuk  mendapatkan  validasi  instrumen  adalah  dengan  menyusun  kisi-kisi  sebagai acuan dalam penyusunan instrumen komponen yaitu: validasi terkaid dengan hasil rekomendasi untuk peningkatan  kinerja  pengurusan  PBG  (Susanti,  2023).  Pemilihan  ahli  didasari  pertimbangan  bahwa ahli  dianggap  peneliti  paling  mengetahui  mengenai  permasalahan  yang  diteliti  saat  ini.  Hal  ini dikarenakan  bahwa  ahli  tersebut  memiliki  keterkaitan  yang  besar  terhadap  masalah  yang  diteliti. Berikut adalah daftar ahli, yang dimintai informasi oleh peneliti:
Tabel 1. Validasi oleh Ahli No. Nama Bagian Pengurus Izin PBG 1. Dian Yuhendri, ST.M.Eng Sekretariat/ Tim Penilai Teknis (TPT) 2. Adi Dalfi ST Sekretariat/ Tim Penilai Teknis (TPT) 3. Romeli Novid Sekretariat / Operator 4. Dr. Jonny Wongso, ST.MT Tim Propesi Ahli (TPA)
Sumber : DPUPR Padang Pariaman (2023)

## HASIL Ruang Lingkup PBG
PBG  (dulunya  IMB)  merupakan  perizinan  yang  diberikan  kepada  pemilik  bangunan  gedung untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas,  mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  gedung sesuai dengan standar teknis bangunan Gedung. Dasar hukum PBG sebagai berikut:
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
Tahapan pengurusan PBG terdiri dari tahapan perlengkapan data dan tahapan konsultasi. Pada tahapan  perlengkapan  data  waktu  (durasi)  yang  dibutuhkan  adalah  1  hari  kerja,  untuk  tahapan konsultasi  bangununan  komplesitas  sederhana  membutuhkan  waktu  selama  13  hari  kerja,  sedangkan untuk  bangunan  kepentingan  umum  membutuhkan  waktu  selam  27  hari  kerja  sesuai  dengan  aturan yang berlaku.

## Identifikasi Indikator Kinerja
Data yang didapatkan adalah data skunder dari dokumen – dokumen yang dimiliki oleh bidang Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  serta  peraturan-peraturan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  pengurusan  PBG.  Maka  penulis  telah  melakukan  identifikasi  terhadap  data  tersebut, sehingga penulis menetapkan bahwa indikator yang mempengaruhi kinerja dalam pengurusan PBG di Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  adalah sebagai berikut:
1. Ketepatan  waktu,  dalam  hal  pelaksanaan  pengurusan  PBG  apakah  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR telah melaksanakan pengurusan PBG sesusai dengan jangka waktu yang telah ditetepakan.
2. Sarana  dan  prasarana,  sarana  merupakan  alat  yang  dipakai  untuk  mencapai  maksud  dan  tujuan dalam  pengurusan  PBG,  prasarana  merupakan  penunjang  utama  dalam  melakukan  pengurusan PBG.
3. Sumber  daya  manusia  (SDM),  ketersedian  sumber  daya  manusia  merupaka  hal  yang  penting sebagai  menentu  utama  dalam  penyelenggaraan  pengurusaan  PBG  baik  dari  pihak  DPUPR, masyarakat maupun tenaga ahli yang bersertifikat.
4. Inisiatif,  merupakan  hal  yang  penting  yang  harus  dimilki  oleh  DPUPR  Kabupaten  Padang Pariaman agar pengurusan PBG sesusi dengan aturan yang berlaku.
Berdasarkan  data  DPUPR  Padang  Pariaman  bidang  Cipta  Karya  pada  tahun  2022  tercatat sebanyak  995  pemohon  pengurusan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG),  namun  yang  ikut  dalam data  pengurusan  izin  yang  dikonsultasikan  sebanyak  654  pemohon,  sebanyak  634  pemohon  yang dikeluarkan penetapan restribusi dan surat pemenuhan standar teknis oleh DPUPR, data dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
Gambar 1. Data Pemohon PBG Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)
Setelah dilakukan identifikasi terhadap data yang didapatkan dari Bidang Cipta Karya DPUPR Padang  Pariaman    dapat  dijelaskan  bahwa  dari  634  pemohon  yang  telah  melakukan  proses pelaksanaan  PBG  dan  telah  diterbitkan  penetapan  restribusi  dan  surat  pemenuhan  standar  teknis, hanya 110 pemohon yang memiliki jangka waktu proses penyelenggaraan yang sesuai dengan aturan yang  berlaku,  namun  ada  sebanyak  524  pemohon  yang  telah  diselenggarakan  oleh  pihak  DPUPR bidang  cipta  karya  yang  tidak  sesuai  jangka  waktu  penyelenggarannya  bedasarkan  peraturan  yang telah ditetapkan data dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
G ambar 2. Data Penyelenggaraan PBG Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)
Pada  gambar  3  terdapat  jumlah  634  pemohon  yang  telah  dilaksanakan  proses  PBG  dimana pelaksanaannya  tidak  tepat  waktu  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  terdapat  488  pemohon mengalami  keterlambatan  pada  tahap  perlengkapan  data  dalam  melakukan  verifikasi  data  yang  telah dilaksanakan oleh operator SIMBG. Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi ini adalah 1 (satu)  hari  sesuai  dengan  aturan  yang  belaku.  Tahapan  perlengkapan  data  merupakan  tugas  yang menjadi tanggung jawab dari pemohon dan operator. Pemohon memiliki kewajiban untuk melengkapi data  sesuai  dengan  persyaratan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pertauran  yang  berlaku,  dan  melakukan penginputan  data  melalui  aplikasi  SIMBG,  sedangkan  operator  memiliki  tugas  untuk  memverifikasi data  yang  telah  disampaikan  oleh  pemohon  melalui  Apliksai  SIMBG,  dan  seterusnya  operator  akan melakukan pemeriksaan terhadap data pemohon dengan melampirkan surat verifikasi yang berisikan keterangan  lengkap/tidak  lengkap  data  pemohon  tersebut.  Surat  hasil  verifikasi  disampaikan  oleh operator kepada pemohon melalui apliksai SIMBG. (Situngkir, 2021; Wijaya, 2023 & Amir (2022).
G ambar 3. Tahap Perlengkapan Data Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)
Pada  tahap  konsultasi  pihak  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  telah melakukan  tahapan  kegiatan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  seperti,  mempersiapkan  surat  tugas TPT/TPA,  mempersiapkan  undangan  konsultansi,  mempersiapkan  daftar  hadir  konsultasi, melaksanakan  konsultasi  dengan  pemohon  untuk  pemeriksaan  kesesuaian  data  yang  telah disampaikan  pemohon  yang  dilaksanakan  oleh  TPT/TPA,  mempersiapkan  berita  acara  konsultasi, perbaikan  dokumen  oleh  pemohon  apabila  ada  masukan  dari  TPA/TPT,  perhitungan  restribusi,  dan penetapan  restribusi  dan  surat  pemenuhan  standar  teknis.    Namun  Pada  tahap  konsultasi  ini  sesuai data  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman,  ada  sebanyak  469  pemohon mengalami  keterlambatan  waktu  pelaksanaanya  yang  melebihi  batas  waktu  atau  durasi  pelaksanaan yang  telah  ditetapkan  oleh  aturan  yang  berlaku.  Sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  waktu  yang dibutuhkan  untuk  pelaksanaan  tahap  konsultasi  ini  maksimal  3-12  hari  kerja  untuk  Penyelenggaraan Persetujuan  Bangunan  Fungsi  Hunian  dengan  Kompelsitas  Sederhana.  Sedangkan  untuk Penyelenggaraan  Persetujuan  Bangunan  Kepentingan  Umum  waktu  yang  dibutuhkan  maksimal adalah selama 3-26 hari kerja, data dapat dilihat pada gambar 4 berikut.
G ambar 4. Tahap Konsultasi Sumber: Data DPUPR Padang Pariaman Bidang Cipta Karya (2022)

## Evaluasi Data Dengan Penyebaran Kuesioner
Pada gambar 5 dapat dijelaskan bahwa jawaban dari 84 responden terhadap 12 pertanyaan total jawaban  Sangat Setuju (SS) sebanyak 1 (0,10%), Setuju (S) sebanyak 77 (7,64%), Ragu-Ragu (RR) ; Setuju (ST) sebanyak 452 (44,84%), Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 182 (18,06%).
Gambar 5. Hasil Penyebaran Kuesioner Sumber: Data Olahan (2023)

## Analisa Data Dengan Skala Likert
1. Pertanyaan  kuesioner  1:  Cara  dan  persyaratan  pengurusan  Pesetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG) telah diketahui oleh masyarakat. Pada tabel 2 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuisioner  1.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  satu  ini  menggambarkan  bahwa  Cara  dan persyaratan Pengurusan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum terlalu banyak diketahui oleh masyarakat,  terlihat  dari  jawaban  responden  masih  ragu-ragu  dan  tidak  setuju  bahwa  dalam pengurusan PBG masyarakat masih belum mengetahui cara dalam pengurusannya.

## Tabel 2. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 1
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 5 6% Ragu-Ragu (RR) 28 33% Tidak Setuju (ST) 41 49% Sangat Tidak Setuju (STS) 10 12%
Sumber: Data Olahan (2023)
2. Pertanyaan  kuesioner  2:  Persyaratan  pengurusan  PBG  yang  ditetapkan  pemerintah  mudah.  Pada tabel  3  dapat  dilihat  persentase  skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  2.  Pada  hasil  perhitungan pertanyaan  nomor  dua  ini  menggambarkan  bahwa  persyaratan  pengurusan  PBG  yang  ditetapkan pemerintah tidak mudah dipenuhi oleh masyarakat dalam pengurusan PBG, terlihat dalam jawaban responden  sebanyak  84  orang  total  jawaban  paling  tinggi  menjawab  tidak  setuju  dengan pertanyaan  bahwa  persyaratan  yang  ditetapkan  pemerintah  mudah,  namun  berbanding  terbalik dengan hasil temuan penelitian.

## Tabel 3. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 2
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 4 5% Ragu-Ragu (RR) 12 14% Tidak Setuju (ST) 48 57% Sangat Tidak Setuju (STS) 20 24%
Sumber: Data Olahan (2023)
3. Pertanyaan  kuesioner  3:  Cara  pendaftaran  PBG  dengan  membuat  akun  pada  aplikasi  SIMBG mudah  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  computer/laptop  dan  jaringan  internet.  Pada  tabel  4 dapat  dilihat  persentase  skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  3.    Pada  hasil  perhitungan pertanyaan nomor tiga ini menggambarkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak  bisa  mendaftar  melalui  aplikasi  SIMBG  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  alat computer/laptop dan jaringan internet, terlihat pada jawaban yang masih ragu-ragu dan tidak setuju hampir memiliki nilai yang sama.
Tabel 4. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 3 Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 5 6% Ragu-Ragu (RR) 6 7% Tidak Setuju (ST) 54 64% Sangat Tidak Setuju (STS) 19 23%
Sumber: Data Olahan (2023)
4. Pertanyaan kuesioner 4: Menyiapkan data dokumen teknis wajib dilaksanakan oleh penyedia jasa kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek  berlisensi.  Pada  tabel  5  dapat  dilihat  persentase skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  4.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  empat  ini menggambarkan  bahwa  responden  menyatakan  tidak  setuju  dengan  pertanyaan  bahwa  data dokumen  teknis  wajib  dilaksanakan  oleh  penyedia  jasa  kontruksi  badan  usaha  atau peseorangan/arsitek berlisensi. Ini terlihat pada total jawaban tidak setuju memiliki jawaban paling banyak pada pertanyaan ini.

## Tabel 5. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 4
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 16 19% Ragu-Ragu (RR) 33 39% Tidak Setuju (ST) 26 31% Sangat Tidak Setuju (STS) 9 11%
Sumber: Data Olahan (2023)
5. Pertanyaan  kuesioner  5:  Penyedia  jasa  kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek  berlisensi mudah  didapatkan  dan  jumlahnya  mencukupi.  Pada  tabel  6  dapat  dilihat  persentase  skala  likert pada  pertanyaan  kuesioner  5.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  5  ini  menggambarkan bahwa  masyarakat  tidak  setuju  dengan  pertanyaan  nomor  5  yang  menyatakan  Penyedia  Jasa Kontruksi  Badan  Usaha  Atau  Peseorangan/Arsitek  Berlisensi  Mudah  didapatkan  dan  Jumlahnya Mencukupi.  Dengan  nilai  total  jawaban  menjawab  tidak  setuju  memiliki  skor  tertinggi  pada pernyaan pertanyaan nomor 5.

## Tabel 6. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 5
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 5 6% Ragu-Ragu (RR) 19 23% Tidak Setuju (ST) 37 44% Sangat Tidak Setuju (STS) 23 27%
Sumber: Data Olahan (2023)
6. Pertanyaan  kuesioner  6:  Penyedia  jasa  kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek  berlisensi tepat  waktu  dalam  menyiapkan  dan  memperbaiki  data  teknis  PBG.  Pada  tabel  7  dapat  dilihat persentase  skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  6.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor enam  ini  menggambarkan  bahwa  penyedia  jasa  kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek berlisensi  bias  dikatakan  tepat  waktu  dalam  menyiapkan  dan  memperbaiki  data  teknis  PBG.  Hal ini dapat terlihat pada jawaban responden menyatakan setuju dengan petanyaan ini, tapi masih ada responden yang menyatakan ragu-ragu dalam memberikan jawaban.
Tabel 7. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 6 Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 9 11% Ragu-Ragu (RR) 21 25% Tidak Setuju (ST) 40 48% Sangat Tidak Setuju (STS) 14 15%
Sumber: Data Olahan (2023)
7. Pertanyaan  kuesioner  7:  Waktu  (durasi)  pelaksanaan  penyelenggaraan  proses  PBG  di  DPUR Padang Pariaman tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku (selama 14 hari untuk bangunan komlesitas sederhana dan 28 hari untuk bangunan kepentingan umum). Pada tabel 8 dapat dilihat persentase  skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  7.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor tujuh  ini  menggambarkan  bahwa  waktu  (durasi)  pelaksanaan  penyelenggaraan  proses  PBG  di DPUR  Padang  Pariaman  masih  terbilang  belum  sepenuhnya  tepat  waktu,  terlihat  pada  hasil jawaban  responden  pada  pertanyaan  nomor  tujuh  responden  menjawab  tidak  setuju,  namun  tidak berbeda jauh dengan jawaban yang masih ragu-ragu.

## Tabel 8. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 7
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 1 1% Setuju (S) 3 4% Ragu-Ragu (RR) 33 39% Tidak Setuju (ST) 34 40% Sangat Tidak Setuju (STS) 13 15%
Sumber: Data Olahan (2023)
8. Pertanyaan  kuesioner  8:  DPUPR  telah  menyediakan  tempat  khusus  beserta  staff  untuk  melayani masyarakat terkait dengan pengurusan PBG. Pada tabel 9 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan  kuesioner  8.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  delapan  ini  menggambarkan bahwa  masyarakat  masih  ragu-ragu  dalam  menjawab  pertanyaan  nomor  delapan  yang  mana DPUPR telah menyediakan tempat khusus beserta staff untuk melayani masyarakat terkait dengan pengurusan  PBG,  namun  jawaban  setuju  dan  tidak  setuju  hampir  memiliki  nilai  yang  sama,  bisa dikatakan bahwa sebagian telah terlaksana sepserti menyediakan tempat khusus beserta staff untuk melayani masyarakat terkait dengan pengurusan PBG.

## Tabel 9. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 8
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 13 15% Ragu-Ragu (RR) 32 38% Tidak Setuju (ST) 25 30% Sangat Tidak Setuju (STS) 14 17%
Sumber: Data Olahan (2023)
9. Pertanyaan kuesioner 9: Saat melakukan konsultansi terkait dengan membuat akun, mendaftar, dan menyampaikan  dokumen  melalui  aplikasi  SIMBG  di  DPUPR  telah  menyediakan  tempat  khusus dan  peralatan  seperti  komputer/laptop  serta  scanner  serta  staff.  Pada  tabel  10  dapat  dilihat persentase  skala  likert  pada  pertanyaan  kuesioner  9.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor sembilan  ini  menggambarkan  bahwa  responden  memiliki  jawaban  yang  paling  tinggi  pada  poin ragu-ragu,  masih  ragu  dalam  menjawab  pertanyaan  nomor  sembilan,  namun  beberapa  responden menyatakan setuju dan tidak setuju dengan pertanyaan saat melakukan konsultansi terkait dengan cara membuat akun, mendaftar, dan menyampaikan dokumen melalui aplikasi SIMBG di DPUPR telah  menyediakan  tempat  khusus  dan  peralatan  seperti  komputer/laptop  serta  scanner  serta  staff. Responden merasa masih kurang yakin dengan jawabannya.
Tabel 10. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 9 Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 10 12% Ragu-Ragu (RR) 29 35% Tidak Setuju (ST) 28 33% Sangat Tidak Setuju (STS) 17 20%
Sumber: Data Olahan (2023)
10. Pertanyaan  kuesioner  10:  DPUPR  telah  memeliki  jumlah  SDM  yang  cukup  untuk  melaksanakan pengurusan  PBG  di  Bidang  Cipta  Karya.  Pada  tabel  11  dapat  dilihat  persentase  skala  likert  pada pertanyaan  kuesioner  10.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  sepuluh  ini  menggambarkan bahwa  responden  menyatakan  DPUPR  belum  memiliki  SDM  yang  cukup  untuk  melaksanakan pengurusan  PBG  di  Bidang  Cipta  Karya.  Terlihat  dari  jawaban  yang  tidak  setuju  memiliki  poin tertinggi.
Tabel 11. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 10 Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 3 12% Ragu-Ragu (RR) 22 35% Tidak Setuju (ST) 42 33% Sangat Tidak Setuju (STS) 17 20%
Sumber: Data Olahan (2023)
11. Pertanyaan kuesioner 11: DPUPR telah memberikan rekomendasi atau menyediakan penyedia jasa kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek  berlisensi  untuk  menyiapkan  dokumen  teknis PBG. Pada tabel 12 dapat dilihat persentase skala likert pada pertanyaan kuesioner 11. Pada hasil perhitungan  pertanyaan  nomor  sebelas  ini  menggambarkan  bahwa  responden  menjawab  antara ragu  dan  tidak  setuju  dengan  pertanyaan  DPUPR  telah  memberikan  rekomendasi  atau menyediakan  penyedia  jasa  kontruksi  badan  usaha  atau  peseorangan/arsitek  berlisensi  untuk menyiapkan dokumen teknis PBG.

## Tabel 12. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 11
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 4 5% Ragu-Ragu (RR) 37 44% Tidak Setuju (ST) 36 43% Sangat Tidak Setuju (STS) 7 8%
Sumber: Data Olahan (2023)
12. Pertanyaan  kuesioner  12:  DPUPR  telah  melakukan  sosialisasi  tentang  aplikasi  simbg  untuk melakukan pengurusan pbg kepada masyarakat. Pada tabel 13 dapat dilihat persentase skala likert pada  pertanyaan  kuesioner  12.  Pada  hasil  perhitungan  pertanyaan  nomor  dua  belas  ini menggambarkan  bahwa  masyarakat  tidak  setuju  dengan  DPUPR  telah  melakukan  sosialisasi tentang  aplikasi  simbg  untuk  melakukan  pengurusan  pbg  kepada  masyarakat.  Ini  dapat  terlihat pada jawaban paling tinggi pada pertanyaan ini adalah tidak setuju.
Tabel 13. % Skala Likert Pada Pertanyaan Kuesioner 12
Jumlah Jawaban Persentase Sangat Setuju (SS) 0 0% Setuju (S) 0 0% Ragu-Ragu (RR) 24 29% Tidak Setuju (ST) 41 49% Sangat Tidak Setuju (STS) 19 23%
Sumber: Data Olahan (2023)
Pada tabel-tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner kepada masyarakat yang mengurus PBG sebanyak 84 orang responden, pertanyaan tesebut  dapat  di  validasi  oleh  ahli  pada  bidangnya  di  DUPR  Padang  Pariaman.  Berdasarkan  12 pertanyaan dapat dinyatakan bahwa tidak baiknya DPUPR dalam melaksanakan penyelengaraan PBG pada tahun 2022 yang disebabkan oleh:
1. Faktor Eksternal
Pada  sisi  masyarakat  atau  pemohon,  tidak  mengetahui  aturan  terbaru  tentang  persyaratan  PBG, tidak memiliki peralatan (laptop/komputer) dan tidak bisa mengoperasikan komputer/laptop untuk menyampaikan bahan kedalam sistem aplikasi SIMBG, pemohon sangat sulit untuk mendapatkan ahli  yang  berlisensi  untuk  menindaklanjuti  untuk  memenuhi  persyaratan  teknis,  masyarakat  tidak pernah  mendapatkan  sosialisasi  PBG  dari  pihak  DPUPR.  Pemohon  membutuhkan  waktu  yang lama  untuk  memperbaiki  data  teknis  apabila  ada  mendapatkan  masukan  untuk  melakukan perbaikan  dokumen  teknis  dari  TPA/TPT,  yang  merupakan  tanggung  jawab  oleh  ahli  yang berlisensi.
2. Internal
a. Bidang  cipta  karya  tidak  memiliki  SDM  yang  cukup,  sebagai  contoh,  Bapak  Dian  Yuhendri selain  bertugas  sebagai  TPT  juga  bertugas  sebagai  PPK  di  bidang  cipta  karya,  dan  bapak  Adi Dalfi selain sebagai anggota TPT juga bertugas sebagai PPTK dan Komtek serta Bapak Romeli Novid bertugas sebagai operator SIMBG selanjutnya bertugas sebagai Komtek.
b. Bidang  cipta  karya  belum  menyediakan  tempat  khusus  untuk  berkonsultasi  dengan  pemohon terkait persyaratan dan cara pengurusan PBG di kantor DPUPR.
c. Bidang  cipta  karya  tidak  menyediakan  alat-alat  laptop/komputer  untuk  masyarakat  dalam proses pengurusan PBG.
d. Bidang cipta karya tidak menyediakan atau memberikan konsultan atau badan perorangan yang memiliki SKA untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan dokumen teknis.
e. Bidang Cipta Karya DPUPR belum pernah  melaksanakan sosialisasi tentang Pengurusan PBG kepada masyarakat.

## Hasil Rekomendasi dan Validasi Ahli
Dalam  hal  ini,  berdasarkan  dari  hasil  evaluasi  maka  penulis  dapat  memberikan  beberapa rekomendasi  kepada  pihak  Bidang  Cipta  Karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  agar pelaksanaan pengurusan PBG efektif dan efesien serta memeliki ketepatan waktu pelaksanaan sesusai dengan aturan yang berlaku. Adapun rekomendasi dari hasil penilitian adalah sebagai berikut:
1. Bidang  cipta  karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  menambah  jumlah  SDM  yang mampu  melaksanakan  penyelenggaran  PBG  sesusai  dengan  aturan  yang  berlaku,  agar  staff  di Bidang  Cipta  Karya  tidak  memeliki  tugas  dan  tanggung  jawab  tambahan  selain  untuk melaksanakan penyelenggaran PBG sesusai aturan yang berlaku.
2. Bidang  cipta  karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  memeliki  fasilitas  untuk melaksanakan  tugas  penyelenggaraan  PBG  dalam  melayani  masyarakat,  seperti:  menyediakan ruangan khusus untuk melayani masyarakat dalam melakukan konsultasi terkait pengurusan PBG, menyediakan alat pendukung (computer, laptop, and scanner) yang cukup baik untuk staff Bidang Cipta Karya maupun untuk masayarakat (pemohon).
3. Bidang cipta karya DPUPR Kabupaten Padang Pariaman harus Menyediakan tenaga ahli yang berlisensi dengan melakukan kerjasama dengan tenaga ahli tersebut untuk  membantu  masayarakat  baik  untuk  menyediakan  dokumen  teknis  maupun  memperbaiki dokumen teknis sesusi dengan aturan yang berlaku.
4. Bidang  cipta  karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  melaksanakan  sosialisasi  kepada masyarakat  Kabupaten  Padang  Pariaman  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  PBG  sesusai dengan aturan yang berlaku.
Hasil  rekomendasi  yang  penulis  berikan  untuk  pihak  bidang  Cipta  Karya  telah  divalidasi  oleh ahli yang telah ditetapkan penulis dengan hasil sebagai berikut:
Ahli 1, Dian Yuhendri, ST.M.Eng, memberikan catatat validasi “ saya sangat setuju atas rekomendasi dari penulis terhadap pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kegiatan PBG ini sangat dibutuhkan  masyarakat  namun  keterbatasan  SDM  dan  fasilitas  pendukung  menghambat  percapatan pelaksanaan kegiatan ”.
Ahli  2,  Adi  Dalfi  ST,  memberikan  catatat  validasi  “ saya  sepakat  dengan  rekomendasi  yang  dibuat oleh  penulis.  Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  pemohon  PBG  perlu  dipersiapkan  SDM  dan fasilitas penunjang yang lebih baik” .
Ahli  2,  Remeli  Novid,  memberikan  catatat  validasi,  “ pada  prinsipnya  saya  sabgai  operator penyelenggara PBG/SIMBG, setuju apa yang dijelaskan oleh penulis ”.
Ahli 4, Dr. Jonny Wongso, ST. MT, “memeberikan catatan validasi “pengurusan PBG di kabupaten Padang  Pariaman  selalu  meningkat.  Ini  perlu  didukung  oleh  kesiapan  staff  dan  tenaga  ahli  yang kopenten dibidangnya baik bagi masyarakat pengusul maupun bagi Dinas pelaksana”.

## SIMPULAN
Pada  “Kajian  Kinerja  Pelaksanaan  Pengurusan  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman" dapat disimpulkan: 1. Penelitian ini memiliki  indikator  yang telah  di identifikasi   sesuai dengan tujuan penelitian ada 4 indikator  adalah  ketepatan  waktu  dalam  hal  pelaksanaan  pengurusan  PBG  apakah  Bidang  Cipta Karya  DPUPR  telah  melaksanakan  pengurusan  PBG  sesusai  dengan  jangka  waktu  yang  telah ditetepakan;  sarana  dan  prasarana,  sarana  merupakan  alat  yang  dipakai  untuk  mencapai  maksud dan  tujuan  dalam  pengurusan  PBG,  prasarana  merupakan  penunjang  utama  dalam  melakukan pengurusan PBG; Sumber Daya Manusia (SDM), ketersedian sumber daya manusia merupaka hal yang  penting  sebagai  menentu  utama  dalam  penyelenggaraan  pengurusaan  PBG  baik  dari  pihak DPUPR, masyarakat maupun tenaga ahli  yang bersertifikat; inisiatif, merupakan hal yang penting yang  harus  dimilki  oleh  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  agar  pengurusan  PBG  sesusai dengan aturan yang berlaku.
2. Berdasarkan  data  penyelenggaraan  PBG  tahun  2022  di  Bidang  Cipta  Karya  didapatkan  hasil eavaluasi  bahwa  ada  sebanyak  995  pemohon  mengajukan  pengurusan  PBG,  dan  hanya  654 pemohon  yang  dinyatakan  lengkap  dalam  verifikasi  kelengkapan  data.  Sebanyak  488  pemohon yang  dikonsultasikan,  469  pemohon  yang  diterbitkan  perhitungan  nilai  restribusi  dan  surat pemenuhan  standar  teknis.  Dari  pemohon  yang  telah  dinyatakan  memenuhi  standar  teknis  hanya 110  pemohon  penyelenggarannya  sesusai  dengang  aturan  yang  berlaku  terkait  dengan  waktu pelaksanaan  (durasi),  sebanyak  524  pemohon  pelaksanaan  penyelenggarannya  tidak  tepat  waktu. Penyelenggaran  ini  terjadi  pada  tahap  perlengkapan  data  dan  konsultasi.  Keterlambatan  tersebut diakibat  oleh  bidang  Cipta  Karya  tidak  memiliki  SDM  yang  cukup,  belum  memeliki  sarana  dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan pengurusan PBG, belum memliki inisiatif untuk melakukan sosialisasi dan menyediakan tenaga ahli yang berlisensi untuk membantu mememnuhi pesyaratan  PBG.  Dari  masyarakat  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  persyaratan PBG, cara menjalankan aplikasi SIMBG, dan tidak memiliki alat seperti computer/laptop.
3. Bedasarkan  hasil  perhitungan  skala  likert  dengan  rumus  index,  didapatkan  hasil  perhitungan sebagai  beikut:  Sangat  Setuju  =  0,01  %,  Setuju  =  0,88  %,  Ragu-Ragu  =  3,39%,  Tidak  Setuju =5,57%,  dan  Sangat  Tidak  Setuju  =  2,  13%.  Hasil  identifikasi  indikator  dan  hasil  evaluasi  serta telah  dilakukan  validasi  kepada  ahli  sehingga  penulis  memberikan  rekomendasi  kepada  bidang cipta  karya  DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  menambah  jumlah  SDM  yang  mampu melaksanakan  penyelenggaran  PBG  sesusai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Bidang  Cipta  Karya DPUPR  Kabupaten  Padang  Pariaman  harus  memeliki  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan tugas penyelenggaraan PBG dalam melayani masyarakat. Dan bidang Cipta Karya harus memiliki insiatif untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang PBG dan menyediakan tenaga ahli yang berlisensi untuk membantu masyarakat melengkapai persayaratan PBG.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Candra,  A.  C.,  &  Dinata,  S.  2022.  Analisis  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (Pbg)  Dengan Menggunakan Aplikasi Simbg Di Dinas Pupr Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022. Jurnal Perangkat Lunak, 4(3), 160–171.
Amir, S.  S., Nursadi, H., & Sari,  I. M. 2022. Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan  Penerbitan Perizinan  Berusaha  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tentang  Perizinan  Berusaha Berbasis  Risiko.  Supremasi:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum,  & Pengajarannya, XVII(1), 8–24.
Baleke.  2016.  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  Di  Kabupaten Nunukan [skripsi]. Jakarta (ID) :Universitas Terbuka. Lampiran Salinan PP Nomor 16 Tahun 2021 (738-1740). Lampiran Salinan PP Nomor 16 Tahun 2021 (1-737).
Hasan,  Baharun.  2016.  Manajemen  Kinerja  Dalam  Meningkatkan  Competitive  Advantage  Pada Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal At-Tajdid, 5, 243–262.
Heryanto,  Yanto,  Moh.  Sutarjo,  and  Resa  Ramadhani.  2023.  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jurnal Syntax Transformation 4 (4): 35–43.
Nazir, Moh. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nursalam.  2020.  Metodologi  Penelitian  Ilmu  Keperawatan:  Pendekatan  Praktis  Edisi  5.  Jakarta Selatan : Salemba Medika.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Bupati No 47 Tahun 2018 Penyelengaraan Bangunan Gedung Kabupaten Padang Pariaman. Rekap IMB Tahun 2021 Dari DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman.
Situngkir,  R.  2021.  Peralihan  Izin  Mendirikan  Bangunan  Menjadi  Persetujuan  Bangunan  Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2, 664–672.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta,Bandung Susanti, M., & Putera, R. E. 2023. Implementasi Persetujuan Bangunan Dan Gedung (PBG) Berbasis Web (SIMBG) Di Kecamatan Ampek Angkek. Jurnal Mirai Management, 8(2), 326–333. Sukmadinata, N. S. 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wijaya,  M.,  &  Syafhendry.  2023.  Persetujuan  Bangunan  Gedung;  Inovasi  Kebijakan  atau  Involusi Kebijakan? PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis), 4(177–192).
Yanto,  D.,  Kristhy,  M.  E.,  &  Kristanto,  K.  2022.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan  Publik  Sebagai  Values  of  Law  Atas  Pelayanan  Publik  Terhadap  Implementasi Penerbitan  Ijin  Persetujuan  Bangunan  Gedung  (PBG)  Dalam  Perspektif  Azas  –  Azas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Kabupaten  Katingan.  Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH),  8(1), 252–272.