## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomber 1, Februari 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR)
Endah Rantau Itasari 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat . E-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 14 Desember 2020 Diterima: 23 Januari 2020 Terbit: 5 Februari 2021
Keywords: Countries, ratifications, international treaties,
ICESCR As  an  ICESCR  participating  country,  Indonesia  is bound to implement the provisions of the covenant, especially  the  use  of  the  institutions  in  it  because Indonesia does not declare a reservation and / or a declaration  of  the  provisions  of  the  Covenant.  Five years after Indonesia ratified the covenant, namely in 2010, Indonesia was obliged to send a country report containing the progress of the implementation of the covenant to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. This mechanism is established by the agency  /  committee  concerned  to  monitor  the progress of the implementation of state obligations as stated in the agreement. This is done through various reports that the state must submit within a certain period  to  the  committee  concerned.  The  Committee meets  periodically  among  itself  and  meetings  of delegates of the state parties. During these meetings the  committee  assessed  the  report  prepared  by  the state  and  asked  a  number  of  clarifying  questions. After  that  the  committee  made  conclusions  and recommendations.  Usually  the  committee  identifies positive  things  that  have  been  achieved,  issues  that are still crucial and certain recommendations. Abstrak Kata kunci: Sebagai  negara  peserta  ICESCR,  Indonesia  terikat untuk  melaksanakan  ketentuan  dalam  kovenan terutama pengunaan lembaga-lembaga yang ada di
Negara, rafitikasi, perjanjian internasional, ICESCR
Corresponding Author: Endah Rantau Itasari, E-mail: endah.rantau.itasari@hukum.unta n.ac.id dalamnya  karena  Indonesia  tidak  menyatakan reservasi  dan/atau  deklarasi  terhadap  ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan  yaitu  pada  tahun  2010,  Indonesia  wajib mengirimkan country  report yang  berisi  tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya.  Mekanisme  ini dibangun  oleh  badan/komite  bersangkutan  untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban negara sebagaimana  tertera  dalam  perjanjian.  Hal  ini dilakukan  melalui  berbagai  laporan  yang  wajib disampaikan  oleh  negara  dalam  periode  tertentu pada  komite  bersangkutan.  Komite  mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan  pertemuan  delegasi  negara  pihak.  Dalam pertemuan- pertemuan tersebut komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan  sejumlah  pertanyaan  klarifikasi. Setelah  itu  komite  membuat  kesimpulan  dan rekomendasi.  Biasanya  komite  mengidentifikasi hal-hal  positif  yang  telah  dicapai,  persoalan  yang masih krusial dan rekomendasi tertentu .
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Kawasan perbatasan negara adalah area di dalam wilayah suatu negara yang berbatasan  dengan  wilayah  negara  lain.  Kawasan  perbatasan  negara  di  Provinsi Kalimantan  Barat  yang  berbatasan  dengan  wilayah  negara  lain,  yaitu  Malaysia (arianta;  2020).  Kawasan  perbatasan  negara  adalah  wilayah  kedaulatan  negara Indonesia  yang  terletak  di  sepanjang  garis  demarkasi  wilayah  Malaysia  yang meliputi lima wilayah Kabupaten, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Pemenuhan pendidikan dasar dan menegah adalah usaha pemerintah  dalam  menyusun  dan  melaksanakan  hukum,  kebijakan,  program, kegiatan dan pendanaan proses belajar mengajar bagi pendidikan formal di tingkat Taman Kanak-kanak, SD, SMP dan SMA di wilayah perbatasan negara Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat. Disertasi ini membatasi pendidikan dasar hanya pada jenjang pendidikan formal (Itasari; 2020).
Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah sudah  tidak  diragukan  lagi  keberadaannya  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional.  Khusus  di  Indonesia,  dinamika  politik  hukum  nasional mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan-ketentuan pokok  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  seperti  dalam the  Universal Declaration on Human Rights (UDHR)1949 , the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR)1966 dan dalam the Convention on The Rights of The  Child  1989 telah  mempengaruhi  kebijakan  pemenuhan  hak  tersebut  (Itasari; 2020).
Pembukaan  UUD  1945  menegaskan  bahwa  salah  satu  tujuan  dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan  perundang-undangan  nasional  Indonesia.  Ketentuan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dibuat  sebagai lex specialis dari ketentuan Pasal-Pasal dalam Konstitusi Negara Indonesia. Berkaitan dengan  ICESCR,  Indonesia  telah  meratifikasi  kovenan  tersebut  pada  tanggal  30 September  2005  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang Pengesahan the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Hakekat hak atas pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah merupakan suatu kondisi tertentu yang harus diciptakan oleh negara peratifikasi. Aspek  substansi  pendidikan  dan  manajerial  penyelenggaraan  pendidikan merupakan elemen dasar dalam Pasal 13 ICESCR. Elemen tersebut mengharuskan negara untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap orang ( education for all ). Aspek ketersediaan dan kemudahan sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen hukum (indikator) yang harus dikondisikan pemenuhannya secara bertahap. Perhatian dan penekanan khusus  harus  ditujukan  pada  kondisi  atau  situasi  tertentu  di  wilayah-wilayah tertentu. Dengan demikian, pemenuhan pendidikan dasar dan menengah mencakup semua  elemen  pendidikan.  Indonesia  sebagai  pihak  pada  ICESCR  terikat  untuk melaksanakan  ketentuan-ketentuan  tersebut  berdasarkan  kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya (Wringe, 2006).
Dalam  tataran  normatif,  untuk  memastikan  pemenuhan  kebutuhan masyarakat  akan  pendidikan  yang  layak,  negara  mempunyai  kewajiban  untuk memastikan  penyediaan  sistem  pendidikan  dan  kurikulum  yang  memadai, penyediaan  beasiswa,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai, meningkatkan  kualitas  tenaga  pendidik  baik  guru  maupun  dosen  di  perguruan tinggi. Menurut kewajiban yang terkandung dalam ICESCR, sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah harus menjangkau semua warganegara, dapat diakses secara bebas tanpa diskriminasi dan secara ekonomi dan psikologis dapat diterima, serta  sifatnya  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  zaman  (Elsam, 2003).
Di  kawasan  perbatasan  tersebut,  kendala  geografis  dengan  disparitas  dan kontur  alam  berupa  hutan  dan  perbukitan  menyebabkan  akses  terhadap pendidikan menjadi kurang sehingga keterjangkauannya menjadi rendah, terutama di  wilayah-wilayah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Malaysia  seperti  di Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau  dan  Kecamatan  Sambas,  Kabupaten Sambas.  Meskipun  di  beberapa  level  nampak  terlihat  adanya  upaya-upaya Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalbar  untuk  menangani persoalan-persoalan  tersebut,  namun  demikian  langkah-langkah  penanganan tersebut  masih  belum  fokus  baik  dalam  aspek  kualitas  dan  kuantitas  sarana  dan prasarana pendidikan (Helen Keller and Geir Ulften, 2012).
Pemerintah  masih  belum  serius  menangani  masalah  akses  pendidikan  lima
Kabupaten di kawasan perbatasan yang sebagian besar terdiri atas perairan. Akses antar  daerah  di  kawasan  sebagian  besar  menggunakan  transportasi  sungai.  Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memaksimalkan transportasi yang ada seperti jembatan, dermaga, serta sarana prasarana pendukung lainnya. Intinya pemerintah harus memberikan perhatian khusus bagi lembaga pendidikan yang berdomisili di daerah  yang  memiliki  keterbatasan  akses  pendidikan.  Solusi  yang  terbaik  adalah perluasan  akses  pendidikan  serta  pemerataan  layanan  pendidikan  di  wilayah perbatasan tersebut (Heribertus Jaka Triyana).

## B. PEMBAHSAN Kewajiban Negara Indonesia Setelah Meratifikasi ICESCR
Ratifikasi adalah tindakan hukum suatu negara untuk terikat pada isi, maksud dan tujuan  dari  suatu  ketentuan  atau  perjanjian  internasional  di  negaranya  melalui tindakan memasukkan dan menerima ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional melalui prosedur tertentu yang diatur oleh hukum nasional suatu negara. Akibat  hukum  ratifikasi  Hal  ini  terbukti  dan  dapat  dibuktikan  dengan  tingginya partisipasi dari masyarakat sipil madani di seluruh dunia terhadap ICESCR dan KHA. Harapan hukum tersebut muncul dalam aspek meningkatnya budaya hukum ( legal culture ); sturuktur hukum ( legal structure ) dan substansi hukum ( legal substance ) pada agenda tetap pemeneuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah sampai saat ini. Akibat hukumnya adalah daya paksa hukum memiliki landasan penerimaan berdasarkan justifikasi dan legitimasi yuridis, sosial dan politik (Mangku; 2012).
Indonesia telah meratifikasi ICESCR dan Konvensi Hak Anak tahun 1989 atau the Convention of the Rights of Child (CRC) terkait dengan hak anak atas pendidikan dasar  dan  menengah.  Akibat  hukum  setelah  Indonesia  meratifikasi  instrument hukum tersebut adalah Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan Konvensi dengan  itikad  baik (good  faith ),  khususnya  dalam  melaksanakan  tiga  kewajiban utama  yaitu  kewajiban  pencapaian  hasil (obligations  of  result ),  kewajiban melaksanakan  kemauan  dalam  Konvensi (obligation  of  conduct) dan  kewajiban pelaksanaan  kewajiban-  kewajiban  tersebut  secara  transparan  di  dalam pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  hak  anak (obligation  transparent assessment of progress).
Atau secara umum, dalam hal ini, Indonesia telah mengikatkan diri secara suka rela  terhadap  obyek  dan  tujuan  dasar  dari  Konvensi  dimana  hak-hak  anak  atas pendidikan  dasar  dan  menengah  harus  dilindungi  dan  diterapkan  dalam yurisdiksinya  serta  menciptakan  suatu  iklim  yang  kondusif  bagi  pemenuhannya. Dengan demikian, secara internasional Indonesia sejajar dengan negara-negara lain dalam  proses  pemenuhan  hak  asasi  manusia  di  wilayahnya  dan  atau  dalam yurisdiksinya dengan menerapkan asas penegakan hukum hak asasi manusia secara efektif terhadap hak- hak anak terutama hak anak atas pendidikan. Salah satu hak anak yang diakui oleh CRC adalah hak anak atas pendidikan (Pasal 28 dan 29 KHA dan Pasal 13 dan 14 ICESCR). Implikasi dari ratifikasi Indonesia atas ICESCR pada intinya  adalah  kewajiban  pencapaian  hasil (obligation  of  result) .  Kewajiban pencapaian  hasil  ini  didasarkan  pada  kewajiban  negara  untuk  memberikan pendidikan kepada setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada obyek pendidikan. Pada intinya, asas pencapaian hasil dan asas  pelaksanaan  kovenan  mewajibkan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan
berdasarkan  pada  asas  ketersediaan,  asas  kesempatan  memperoleh,  asas kesempatan  dan  asas  penyesuaian  berdasarkan  kondisi  negara  sewajarnya khususnya dalam merealisasikan ketentuan Pasal 13 dan 14.
Redefinisi dan reinventarisasi ketentuan Pasal 13 Kovenan dilaksanakan pada peringatan ulang tahun ke-10 Prinsip Limburg. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menguraikan  Prinsip  Limburg  terutama  mengenai  sifat  dan  ruang  lingkup pelanggaran  hak–hak  ekonomi,  sosial,  budaya  serta  tanggapan  dan  penanganan yang  tepat.  Selanjutnya  hasil  pertemuan  ini  dikenal  dengan  nama  Pedoman Maastricht.  Dalam  pedoman  Maastricht  ini  dijelaskan  mengenai  arti  pelanggaran terhadap  hak-hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  yaitu:  “Negara  mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan ketentuan kovenan”. Kegagalan  negara  dalam  melaksanakan  salah  satu  kewajiban  ini  merupakan pelanggaran  terhadap  hak-  hak  tersebut.  Dengan  demikian,  negara  wajib melaksanakan  kewajiban  internasional  dalam  pemenuhan  hak  atas  pendidikan khususnya pendidikan dasar sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 13 kovenan  secara  maksimal  berdasarkan  sumber  daya  yang  ada.  Ketiadaan  atau kekurangan  sumber  daya  bukanlah  alasan  untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban tersebut.
Berkaitan  dengan  kewajiban  negara  dalam  pemenuhan  hak  ekonomi  sosial dan  budaya,  tindakan  lanjutan  tersebut  vital,  jauh  lebih  penting  dari  pada pengakuan  itu  sendiri.  Untuk  meninjau  kewajiban  negara  dalam  pemenuhan  hak ekonomi sosial budaya, setidaknya perlu dilihat tiga unsur penting, yaitu: Pertama adalah  apakah  negara  melakukan  tindakan  membuat  ketentuan  dan  mekanisme hukum  yang  menjamin  justisiabilitas  hak.  Termasuk  di  sini  adalah  tindakan menghapus berbagai ketentuan yang secara eksplisit merupakan pelanggaran atas hak; Kedua ,  seberapa  besar  peran  negara  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak ekonomi  sosial  budaya.  Saat  ini  ada  kecenderungan  umum  bergesernya  bentuk pelayanan dasar dari pelayanan publik ke bentuk-bentuk privat seperti pada bidang kesehatan dan pendidikan.
Kecenderungan  ini  menunjukkan  dikuranginya  peran  negara  di  bidang tersebut. Termasuk disini perlu ditinjau besaran peningkatan belanja negara yang dialokasikan  pada  program-program  yang  terkait  dalam  perbaikan  kondisi  hak ekonomi  sosial  budaya.  Menyadari  bahwa  mustahil  mencapai  pemenuhan  hak secara  maksimal  dalam  waktu  singkat,  maka  suatu  penyusunan  program  jangka panjang menjadi penting. Ketiga adalah berbagai keadaan sosial ekonomi budaya masyarakat yang secara nyata memperlihatkan telah terjadinya pelanggaran atas hak  ekonomi  sosial  budaya.  Peristiwa  seperti  terdapatnya  sejumlah  besar  orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mengalami malnutrisi merupakan fakta yang tak terbantahkan atas terjadinya pelanggaran (Santos Pais, 2000).
Indonesia  telah  meratifikasi  kovenan  tersebut  pada  tanggal  30  September 1990.  Dengan  demikian,  Indonesia  terikat  untuk  melaksanakan  kovenan berdasarkan  kewajiban-kewajian  internasional  yang  terkandung  di  dalamnya. Kewajiban tersebut berdasarkan pada aplikasi prinsip-prinsip dasar pemajuan dan perlindungan  terhadap  pilar-pilar  dasar  hak  asasi  manusia,  yaitu  kebebasan, kesamaan  dan  integritas.  Ketiga  dasar  tersebut  melahirkan  semangat  untuk menghormati  ( to  respect )  dan  memenuhi  ( to  fulfil )  terhadap  pemenuhan  hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  berdasarkan  tiga  kewajiban  utama  yaitu  kewajiban
pencapaian  hasil (obligation  of  result ),  kewajiban  melaksanakan  kemauan  dalam Konvensi (obligation of conduct) dan kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut  secara  transparan  di  dalam  pengambilan  keputusan (obligation transparent  assessment  of  progress) terhadap  indikator  pemanfaatan  dan pengunaan  sumber  daya  maksimal  yang  tersedia  ( maximum  available  resources ). Secara khusus, Indonesia terikat untuk melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan kewajiban untuk “ undertakes to take steps, to the maximum  of  its  available  resources,  with  a  view  to  achieving  progressively  the  full realization of the rights recognized in the present Covenant”.
Selain  arti  penting  ke  dalam,  ratifikasi  ICESCR  memiliki  arti  penting  keluar sebagai sarana untuk diplomasi dan sebagai sarana untuk sejajar dan sederajat bagi pemajuan, pengakuan dan perlindungan serta penegakan hukum hak asasi manusia khususnya  hak  atas  pendidikan  dasar.  Dengan  meratifikasi  ICESCR,  Indonesia terikat  untuk melaksanakan kewajiban internasional dan dipantau pelaksanaannya oleh  dunia  internasional.  Pemantauan  ini  dilakukan  melalui  mekanisme  lembaga internasional  berdasarkan treaty-based  organs yaitu  oleh Commitee  on  Economic, Social and Cultural Rights untuk melaksanakan ketentuan ICECSR. Lembaga tersebut di atas memiliki kewenangan dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi menurut  ketentuan  kovenan.  Kewenangan  tersebut  adalah  kewenangan  untuk memantau  pelaksanaan  kovenan  ( treaty  monitoring  bodies) .  Kewenangan  ini dilaksanakan  melalui  mekanisme  pelaporan  pelaksanaan  konvensi  dari  negara peserta (reports), penerimaan  pengaduan  individu (individual  complaints), dan pengaduan antar negara (interstate complaints).
Sebagai  negara  peserta  ICESCR,  Indonesia  terikat  untuk  melaksanakan ketentuan  dalam  kovenan  terutama  pengunaan  lembaga-lembaga  yang  ada  di dalamnya  karena  Indonesia  tidak  menyatakan  reservasi  dan/atau  deklarasi terhadap ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan yaitu  pada  tahun  2010,  Indonesia  wajib  mengirimkan country  report yang  berisi tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.  Mekanisme  ini  dibangun  oleh  badan/komite  bersangkutan  untuk memantau  kemajuan  penerapan  kewajiban  negara  sebagaimana  tertera  dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara  dalam  periode  tertentu  pada  komite  bersangkutan.  Komite  mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak.  Dalam  pertemuan-  pertemuan  tersebut  komite  melakukan  penilaian  atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah  itu  komite  membuat  kesimpulan  dan  rekomendasi.  Biasanya  komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu (wiratmaja; 2020).
Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk ’mengadili’ negara akan tetapi untuk mencari jalan bagaimana negara pihak dapat memperoleh kemajuan atas  pemenuhan  kewajibannya  dalam  konvensi  (Mangku;  2015).  Oleh  karena  itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk shadow report sangat  penting.  Laporan  ini  berguna  untuk  mendidik  masyarakat,  memperkuat akuntabilitas  pemerintah  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  atau mengevaluasi  strategi  pemerintah  dalam  usaha  memenuhi  hak  asasi  warganya. Langkah-langkah pencapaian hasil telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam implementasi ketentuan ICESCR dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia dari indikator pembentukan sarana instrumen hukum dan sarana kelembagaan terutama dalam pengembangan akses, kesempatan dan pemerataan pendidikan khususnya pada level pendidikan dasar.
Hukum,  kebijakan,  program,  kegiatan  dan  pendanaan  telah  dibuat  sesuai dengan  kewajiban-kewajiban  internasioal  tersebut.  Langkah  peningkatan  dari instumen hukum adalah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005  Tentang  Guru  dan  Dosen  yang  menyerap  dan  mengaplikasikan  ketentuan dalam ICESCR. Di samping itu, peran lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi dengan beberapa putusan terakhirnya juga mewarnai kewajiban negara Indonesia dalam  rangka  pemenuhan  Pasal  13  Kovenan.  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan  juga  telah  menandaskan  suatu  struktur  rencana  strategis  dalam pencapaian  hasil  menurut  ICESCR.  Dalam  rangka  pencapaian  hasil  ICESCR, Pemerintah telah untuk membuat rencana aksi atau program-program tertentu bagi pemenuhan  hak  atas  pendidikan  khususnya  pendidikan  dasar,  seperti  misalnya kejar paket A, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan Program Wajib Belajar yang sedikit  banyak  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Secara  khusus,  Pemerintah telah  menginisiasi  hukum  dilevel  Provinsi  dan  Kabupaten  terkait  pemenuhan  ha katas pendidikan dasar dan menegah khususnya di kawasan perbatasan, kebijakan nasional  percepatan  pembangunan  kawasan  perbatasan,  program-program pemenuhan ha katas pendidikan di kawasan perbatasan, seperti Guru Garis Depan (GGD) dan insentif GGD.

## C. KESIMPULAN
Sebagai  negara  peserta  ICESCR,  Indonesia  terikat  untuk  melaksanakan ketentuan  dalam  kovenan  terutama  pengunaan  lembaga-lembaga  yang  ada  di dalamnya  karena  Indonesia  tidak  menyatakan  reservasi  dan/atau  deklarasi terhadap ketentuan Kovenan. Lima tahun setelah Indonesia meratifikasi kovenan yaitu  pada  tahun  2010,  Indonesia  wajib  mengirimkan country  report yang  berisi tentang progresivitas pelaksanaan kovenan kepada Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.  Mekanisme  ini  dibangun  oleh  badan/komite  bersangkutan  untuk memantau  kemajuan  penerapan  kewajiban  negara  sebagaimana  tertera  dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh negara  dalam  periode  tertentu  pada  komite  bersangkutan.  Komite  mengadakan pertemuan secara periodik di antara mereka sendiri dan pertemuan delegasi negara pihak.  Dalam  pertemuan-  pertemuan  tersebut  komite  melakukan  penilaian  atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah  itu  komite  membuat  kesimpulan  dan  rekomendasi.  Biasanya  komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi  tertentu.  Proses  tersebut  dilakukan  dengan  cara  bukan  untuk ’mengadili’ negara akan tetapi untuk mencari jalan bagaimana negara pihak dapat memperoleh kemajuan atas pemenuhan kewajibannya dalam konvensi. Oleh karena itu  laporan  alternatif  masyarakat  sipil,  yang  biasanya  mengambil  bentuk shadow report sangat  penting.  Laporan  ini  berguna  untuk  mendidik  masyarakat, memperkuat  akuntabilitas  pemerintah  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum  Etnis  Rohingya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (2), 166-176.
Awaliyah,  S.,  Mangku,  D.G.S.,  Yuliartini,  N.P.R.,  Suastika,  N.I.,  Ruslan,  2020, Enforcement of illegal fishing laws that was done by foreign ships in the indonesian  sea  region,  viewed  from  international  sea  law,  International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 1164–1173
Colin  Wringe,  2006, Moral  Education:  Beyond  the  Teaching  Rights  and  Wrong , Springer.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comment 13, The Right to  Education  (Art.  13 ),  08/12/99,  E/C.12/1999/10,  CESCR,  8  December 1999, para 1.
Elsam, 2003, Melemahnya Daya Penegakan Hak Asasi Manusia: Hutang Kemiskinan dan  Kelaparan  (Laporan  Tahunan), Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat (Elsam), Jakarta.
Helen  Keller  and  Geir  Ulften,  2012, UN  Human  Rights  Treaty  Bodies,  Law  and Legitimacy , Cambridge University Press, hlm. 199 dan 261. Heribertus Jaka Triyana, “Implikasi Hukum Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan  Budaya  Terhadap  Pemenuhan  Hak  Atas  Pendidikan  di  Indonesia”, Jurnal Hukum dan HAM , Vol. 4 Nomor 1, Juni 2006, Juni 2006, ISSN 1693- 4512.
Human Rights Committee, General Comment 3, Article 2, para 1, Implementation at the national
Human Rights Committee, General Comment No. 16; ICESCR, Committee, General Comment, 1994, No. 5, para 11.
Itasari,  E.  R.  (2018).  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Warga  Negara Indonesia  Di  Perbatasan  Darat  Antara  Indonesia  Dan  Malaysia. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial , 4 (2), 181-186.
Itasari,  E.  R.  (2019).  Hak  Untuk  Pendidikan  yang  Diterima  oleh  Masyarakat Indonesia  di  Perbatasan  Darat  dalam  Persepktif  Hak  Asasi Manusia. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum , 21 (1), 31-40. Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management  Between  Indonesia  And  Malaysia  In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Itasari, E. R. (2020). Equality And Non Discrimination Principles In Providing Rights With Disabilities. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 534-541.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Hak  Pendidikan  di  Wilayah  Perbatasan  Dalam  Kerangka Konstitusi  Republik  Indonesia. Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 2 (1), 79-100.
Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia Dan Malasia Tentang Tingkat  Ekonomi  Di  Wilayah  Kedua  Negara. Ganesha  Civic  Education Journal , 2 (1), 9-16.
Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam  Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Dalam  Konstitusi  Republik Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2), 168-176.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Pendidik  Di  Wilayah Perbatasan Indonesia Dan Malaysia. Media Komunikasi FPIPS , 19 (2), 84-93. Klaus Dieter Beiter, 2005, The Protection of the Right to Education by International Law , Martinus Nijhoff Publisher.
M.  Freeman,  1992,  “The  Limits  of  Children’s  Rights ” , The  Ideologies  of  Children’s Rights , hlm. 30- 31. Katarina Tomasevski, “Indicators”, dalam Asbjorn Eide, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, Economic, Social and Cultural Rights, A Textbook , Martinus Nijhoff, Dordrecht.
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3), 150-161. Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FPIPS , 12 (2).
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Itasari,  E.  R.  (2015).  Travel  Warning  in  International  Law Perspective. International Journal of Business, Economics and Law , 6 (4), 33- 35.
Mangku, D.G.S., Purwendah, E.K., Itasari, E.R., Nurhayati, B.R. 2020. Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a  Justice  Value  Perspective.  International  Journal  of  Criminology  and Sociology, 9, pp. 662–669
Murwatie  B.  Rahardjo,  “Aspek  Pembiayaan  Dalam  Memperoleh  Kesempatan Pendidikan”,  F.S.  Swantoro,  “Peningkatan  Kualitas  Pendidikan  Dasar  dan Menengah”,  dalam  CSIS,  1996, Refleksi  Setengah  Abad  Kemerdekaan Indonesia , CSIS Press.
Nengah Suastika, I., Mangku, D.G.S., Yuliartini, N.P.R., Wayan Lasmawan, I. 2020, The multi-etnik  community  integration  model  in  bali:  Pholosphical  base  and proto  multiculturalism  in  balinese  society,  International  Journal  of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 1226–1236
Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan  Indonesia  Dengan  Singapura  Menurut  Hukum  Laut Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 131-140.
Santos Pais, 2000, “A Human Rights Conceptual Framework for Children’s Rights”,
UNICEF Innovative Essay No.9 .
The Coard et all v United States case , Case 10.951, Report No. 109/99, 29 September 1999.
Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik  Antara  Costa  Rica  Dan  Nicaragua  Melalui  Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 1-10. Yuliartini, N.P.R. , and Mangku, D.G.S. , (2020). Legal Protection for Women Victims of Trafficking  in  Indonesia  in  an  International  Human  Rights  Perspective. International Journal of Criminology and Sociology , 2020 , 9. Pp. 1397-1404.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 10