Pendampingan E-Government untuk Pemerintah Desa Melalui
Pemanfaatan  Fitur  Google  dan  Barcode  dalam  Mewujudkan  Pelayanan Publik Prima
Yuliatin 1 , Mariatul Qibtiyah 2 , Utami Mizani Putri 3
1 Universitas Islam Negeri  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
3 Universitas Islam Negeri  Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
E-mail: yuliatin@uinjambi.ac.id 1 mariatulqibtiyah@uinjambi.ac.id 2 utamimizaniputri@uinjambi.ac.id 3

## Article Info
Diterima 20Agustus 2023 Direvisi 29 September 2023 Diterbitkan 3 Oktober 2023

## Abstrak
Pelayanan  publik  prima  merupakan  amanat  Undang-Undang  Desa Nomor  6  Tahun  2014  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan umum  masyarakat desa. Kegiatan  Pengabdian kepada Mayarakat (PkM) yang  dilakukan  oleh  dosen  UIN  Sultan  Thaha  Saifuddin  Jambi  pada pemerintahan  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan  Bram  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat  ini  melihat  bahwa  desa  dapat  menerapkan  e- government  dengan  memanfaatkan  fitur-fitur  yang  ada  dan  bisa  diakses semua  orang  secara  gratis,  Dengan  menggunakan  metode  Participatory Action Research (PAR). Para peserta kegiatan PkM ini yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Desa sangat antusias dengan hadirnya  workshop  ini  karena  dapat  menambah  wawasan  dan pengetahuan  mereka.  Hasil  evaluasi  menunjukkan  peserta  sangat  puas apalagi  ini  merupakan  kegiatan  perdana  di  daerah  mereka  sehingga mereka mengharapkan ada kerjasama lanjutan ke depannya.
Kata kunci :  Pengabdian, E-Government, Google
Dipublikasikan oleh: Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Website: http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm/index DOI:
P-ISSN 2686-3839 dan E-ISSN 2686-4347
Volume 5 Number 2, December 2023 Tulisan ini bersifat akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 5, No. 2, Desember 2023 http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jpm

## Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  06  Tahun  2014  tentang  Desa  mengamanatkan  desa  untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum masyarakat desa melalui pelayanan publik yang prima.  Dalam  konteks  otonomi,  kabupaten/kota  dapat  menyerahkan  wewenang  kepada  desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung guna memberikan pelayanan publik di wilayah  administratif  desa  (Pakaya,  2016a),  sehingga  pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh desa  harus  memenuhi  standar  pelayanan  prima  yang  transparan,  akuntabel,  efektif  dan  efisien (Huda  dkk.,  2020a).  Perwujudan  pelayanan  prima  dapat  diwujudkan  dengan  pemanfaatan aplikasi  serta  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  (Purwanti &  Suharyadi, 2018a).  Oleh  karena  itu,  sebagai  upaya  percepatan  adopsi  teknologi  informatika  di  seluruh jajaran pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dalam  Perpres  ini  digitalisasi pelayanan  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima,  tata  kelola  pemerintahan  yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan tentunya transparan (Haryani & Puryatama, 2020a).
Undang-Undang  Desa  telah  mensyaratkan  pemerintah  desa  untuk  membentuk  sistem pelayanan  digital  yang  disebut  dengan e-government .  Penerapan e-government bagi  desa diupayakan untuk  mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data  desa,  dan  mewujudkan  transparansi  pengelolaan  pemerintahan  desa.  Akan  tetapi, penerapan e-government ternyata  belum  dilaksanakan  dengan  optimal  oleh  semua  desa  di Indonesia.  Kendala  utama  penerapan e-government antara  lain  adalah  kebijakan penyelenggaraan e-government yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  sedangkan komitmen  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pendampingan e-government kepada pemerintah  desa  belum  optimal.  Kemudian,  permasalahan  lain  adalah  minimnya  sumber  daya manusia dan sumber dana pemerintah desa dalam  menerapkan pemerintahan digital melalui e- government .  Tak  hanya  itu,  kendala  utama  yang  dihadapi  dalam  menerapkan e-government adalah  infrastruktur internet  di  pedesaan  yang  masih  belum  terjangkau  secara  merata.  Padahal saat  era  digial  saat  ini,  internet  telah  menjadi  kebutuhan  bagi  masyarakat.  Menurut  data kemkominfo, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi bahwa ternyata masyarakat Indonesia,  khususnya  di  pedesaan  belum  siap  dalam  menggunakan  layanan  digital  berbasis e- government karena  masih  terdapat  wilayah  yang  memiliki blankspot sehingga  tidak  bisa mengakses internet. (Wicaksono, 2018).
Implementasi  e-government  bagi  pelayanan  public  merupakan  hal  yang  sangat  dinanti mengingat era digitalisasi yang merubah pola hidup Masyarakat. Salah satu bentuk pemanfaatan e-government  yang  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh  pemerintah  desa  adalah  melalui pemanfaatan google dan quick response code (QR Code) dalam memberikan pelayanan public kepada  Masyarakat.  Pemanfaatan  fitur  ini  sangat  berguna  apalagi  di  era  covid  19  yang membatasi Masyarakat untuk berinteraksi secara langsung guna mendapatkan pelayanan. (Dong dkk., 2022; Schultz, 2013)
Kesenjangan  antara  cita-cita  mewujudkan  pelayanan  prima  sebagai  amanat  Undang- Undang  Desa  dengan  kenyataan  dalam  penerapan e-government tersebut  membutuhkan  solusi yang  realistis.  Sebagai  perwujudan  prinsip  tridharma  perguruan  tinggi,  Program  Studi  (Prodi) Ilmu  Pemerintahan  bersama  dengan  Program  Studi  Sistem  Infomasi  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin  Jambi  menawarkan  solusi  alternatif  pendukung  implementasi e-government di pemerintahan desa. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa workshop e-governement untuk  pemerintah  desa  dengan  fitur Google guna  mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital.
Workshop e-governement untuk pemerintah desa dengan menggunakan fitur-fitur Google dilakukan  guna  mewujudkan  pelayanan  publik  prima  berbasis  digital.  Pelayanan  prima diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai muaranya, melalui tercapainya transparansi  dalam  pelayanan  publik,  efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan.  Pengabdian  pada masyarakat ini difokuskan pada Desa Bram Itam Raya, Desa Bram Itam Kanan, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulang yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Provinsi  Jambi.  Desa-desa  ini  masih  memiliki  masalah,  khususnya  dalam  penerapan pemerintahan desa secara umum.
Pemerintahan  desa  di  Desa  Bram  Itam  Raya,  Desa  Bram  Itam  Kanan,  Desa  Jati  Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai Gading, Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulang yang ada di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi  Jambi.  tersebut  masih  jauh  dari  pelayanan  prima  berbasis e-government seperti  yang dicita-citakan  oleh  UU  Desa.  Berdasarkan  hasil  observasi  awal,  terdapat  beberapa  masalah umum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis e-government diantaranya:
1. Penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  dikarenakan aparat desa tidak datang ke kantor dalam memberikan pelayanan. Masyarakat terbiasa datang ke rumah aparat desa secara langsung untuk  mendapatkan pelayanan, sehingga  kantor desa tidak berjalan sesuai fungsinya.
2. Masyarakat  yang  ingin  mengakses  pelayanan  publik  mendatangi  jasa  foto  copy  untuk mendapatkan  blanko  formulir  yang  sudah  tersedia  di  tempat  tersebut.  Padahal,  seharusnya blanko  tersedia  di  kantor  desa  dan  didapatkan  secara  gratis  oleh  masyarakat,  kondisi  ini mempertajam  jurang  antara  kenyataan  dengan  cita-cita  mewujudkan  pelayanan  prima melalui UU Desa.
3. Penerapan e-government di desa-desa yang ada di Kecamatan Bram Itam terkendala jaringan internet, lantara dari 9 desa yang ada, 5 di antaranya sulit mendapatkan akses sinyal internet atau  merupakan  wilayah blankspot ,  yaitu  di  Desa  Kemuning,  Desa  Pantai  Gading,  Desa Pembengis, Desa Semau, dan Desa Tanjung Senjulang.
Berangkat dari masalah awal di lokasi tersebut, maka perwujudan pelayanan prima dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informatika. Beberapa desa di kecamatan tersebut  telah  terjangkau  jaringan  internet  dengan  baik,  sehingga  percepatan  perwujudan pelayanan prima dapat dilakukan melalui pemerintahan digital atau e-government . Sebagaimana telah  disebutkan  dalam  latar  belakang  masalah  bahwa  terdapat  kendala  dalam  penerapan e- government bagi  pemerintah  desa.  Berdasarkan  pemetaan  maka  ditemukan  tiga  ranah  masalah dalam penerapan e-government di pemerintah desa yaitu:
1. Kewenangan  penerapan  jaringan  internet  di  seluruh  pelosok  desa  berada  pada  pemerintah pusat sedangkan kebutuhan pelayanan berbasis digital sangat membutuhkan layanan internet.
2. Masih  rendahnya  kapasitas  sumber  daya  manusia  dan  keuangan  pemerintah  desa  dalam mengembangkan  alternatif  pelayanan  publik  berbasis  digital  sebagai  upaya  mewujudkan pelayanan prima.
3. Pelayanan  publik  berbasis  digital  ( e-government )  masih  kurang  dimanfaatkan  oleh masyarakat,  terutama  masyarakat  lanjut  usia  sehingga  mereka  lebih  memilih  tetap  datang langsung ke kantor desa.
Workshop e-governement untuk  pemerintah  desa  dilakukan  dengan  menggunakan  fitur- fitur Google yang  sederhana  dan  dekat  dengan  masyarakat,  sebagai  alternatif  dari  guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital.

## Metodologi
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan  metode Participatory Action  Research (PAR).  PAR  merupakan  pendekatan  yang  prosesnya  bertujuan  untuk pembelajaran  dalam  mengatasi  masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan  praktis  masyarakat,  serta produksi  ilmu  pengetahuan,  dan  proses  perubahan  sosial  keagamaan  (Norman  K.  Denzin  dan Yvonnas S. Lincoln, 2009). PAR merupakan metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di  antara  masyarakat  dalam  suatu  komunitas  aras  bawah  yang  semangatnya  untuk  mendorong terjadinya  aksi-aksi  transformatif  melakukan  pembebasan  masyarakat  dari  belenggu  ideologi dan relasi kekuasan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dalam hal ini, PkM ini mencoba untuk melibatkan masyarakat, yang dalam hal ini aparatur pemerintahan desa, untuk melakukan inovasi  dalam  mewujudkan  pelayanan  prima  berbasis  digital  kepada  masyarakat  di  desa  yang ada  di  Kecamatan  Bram  Itam.  Sesuai  istilahnya  PAR  memiliki  tiga  pilar  utama,  yakni metodologi  riset,  dimensi  aksi,  dan  dimensi  partisipasi.  Artinya,  PAR  dilaksanakan  dengan
mengacu  metodologi  riset  tertentu,  harus  bertujuan  untuk  mendorong  aksi  transformatif,  dan harus melibatkan masyarakat atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.
Pendekatan PAR ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi yang diuraikan  dalam action  planning,  taking  action,  observation,  reflection  and  evaluation. Tipe dalam  metode  PAR  terbagi  dalam  dua  tipe,  yakni  Eksplanatif  dan  Tematik.  PAR  Eksplanatif memfasilitasi  komunitas/masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  menganalisis  kebutuhan, permasalahan,  dan  solusinya  sebelum  merencanakan  aksi  transformatif.  Sedangkan  PAR Tematik menganalisis program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  dosen  UIN  Sultan  Thaha Saifuddin Jambi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yangmana terdapat 4 tahapan, yaitu perencanaan ( action planning), pelaksanaan ( taking action ) , pengamatan ( observation ) , refleksi dan evaluasi ( reflection and evaluation ) . 1.  Tahap  Perencanaan  ( Action Planning ) . Pada  tahap  ini,  tim  PkM  menjelaskan  tentang  apa ( what ), mengapa ( why ), dimana ( where ), kapan ( when ), dan bagaimana ( how ) kegiatan PkM dilakukan. Kegiatan PkM ini dilakukan secara kolaboratif dengan pihak pemerintahan desa yang  ada  di  Kecamatan  Bram  Itam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat.  Di  dalam  PkM  ini, kegiatan  pengamatan  dilakukan  dengan  menemui  Camat  Bram  Itam  untuk  mengobservasi permasalahan yang ada pada pemerintahan desa berkaitan dengan pelayanan public berbasis digital  sehingga  nantinya  kegiatan  PkM  ini  akan  dapat  memberikan  solusi  terkait permasalahan tersebut.  Di dalam tahap perencanaan, tim PkM juga menjelaskan persiapan- persiapan  pelaksanaan  penelitian,  seperti  rencana  pelaksanaan  kegiatan  PkM.  Sebelum melakukan  kegiatan  workshop  mengenai  “E-Government  Untuk  Pemerintah  Desa  Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Berbasis Digital”, tim melakukan kegiatan observasi untuk  melihat  situasi  dan  kondisi  lokasi  serta  bersilaturrahmi  dalam  menjalin  kerja  sama bersedia menjadi mitra pengabdian dengan membawa surat permohonan untuk menjadi mitra kepada  Camat  Kecamatan  Bram  Itam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dalam  hal melaksanakan  kegiatan  workshop  e-government  selama  dua  hari  dengan  peserta  dari  desa- desa  yang  ada  di  Kecamatan  Bram  Itam.  Berdasarkan  observasi  awal  di  Kecamatan  Bram Itam, diketahui bahwa terdapat 1 kelurahan dan 9 desa di Kecamatan Bram Itam dan dari 9 desa  tersebut  ternyata  terdapat  5  desa  yang  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses  sinyal internet  sehingga  hal  ini  menjadi  kendala  besar  bagi  pihak  desa  untuk  menerapkan  e- government di desa tersebut. Menurut pihak kecamatan, pengajuan infrastruktur tower sinyal telah  disampaikan  ke  kabupaten  sehingga  nantinya  masyarakat  desa  dapat  mengakses internet  di  daerahnya.  Pihak  Kecamatan  Bram  Itam  sangat  antusias  dalam  menyambut kehadiran  tim  PkM  UIN  Sultan Thaha  Saifuddin Jambi.  Hal  ini  dikarenakan  belum  pernah ada  tim  dosen  yang  pernah  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  seperti  ini  secara langsung  di  kecamatan  Bram  Itam  karena  pada  umumnya  pihak  perguruan  tinggi  biasanya hanya  bekerjasama  dalam  hal  penempatan  mahasiswa  Kuliah Kerja  Nyata (KKN).  Apalagi materi  workshop  yang  akan  disampaikan  nanti  sangatlah  menarik  berkaitan  dengan  ¬e- government dalam mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital. Hal ini dikarenakan memang pelayanan di desa-desa masih bersifat manual. Hasil observasi ini menjadi rujukan utama bagi tim PkM sehingga tim pelaksana mengetahui materi atau isu permasalahan yang perlu  dibahas  di  desa  tersebut.  Workshop  akan  dikemas  sebagai  solusi  permasalahan  tata kelola  pemerintahan  yang  diperoleh  dari  studi  pendahuluan.  Adapun  silabus  kegiatan  PkM ini dapat dilihat dalam table berikut:
2.  Tahap Pelaksanaan (Taking Action ) Pada tahap taking action atau pelaksanaan ini, kegiatan PkM  dilaksanakan  selama  dua  hari,  yaitu  di  tanggal  29-30  November  2022  sesuai  dengan perencanaan.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  melalui workshop mengenai  “E-Government Untuk  Pemerintah  Desa  Guna  Mewujudkan  Pelayanan  Publik  Prima  Berbasis  Digital”. Pelaksanaan workshop ini  terbagi  menjadi  dua  materi  utama,  yaitu  ateri  pertama  mengenai “E-Government  Untuk  Mewujudkan  Pelayanan  Prima”  dan  materi  kedua  mengenai
“Pemanfaatan  Fitur  Google  Dan QR  Code Untuk  Mendukung  E-Government  Di  Tingkat Desa” Dalam kegiatan PkM ini, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dan juga peserta melakukan  praktik  langsung  pemanfaatan  fitur-fitur google dan  juga QR  Code dalam pelayanan administrative desa. Berdasarkan silabus dan capaian dalam kegiatam PkM yang telah  disusun  maka  dibuatlah  jadwal  teknis  pelaksanaan. Workshop dilaksanakan  di  Balai Kecamatan  Bram  Itam  dengan  peserta  yang  berasal  dari  desa  di  Kecamatan  Bram  Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi selama dua hari, yaitu sesi pertama berupa workshop yang terdiri dari penyampaian materi mengenai “E- Government  Untuk  Mewujudkan  Pelayanan  Prima”  dan  dilanjutkan  dengan  materi “Pemanfaatan  Fitur  Google  Dan QR  Code Untuk  Mendukung  E-Government  Di  Tingkat Desa”.  Setelah  penyampaian  materi,  acara  dilanjutkan  dengan  FGD  guna  membahas mengenai  pelaksanaan e-government di  desa  dan  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  oleh desa  dalam  mewujudkan e-government .  Pada  sesi  kedua  pelaksanaan  PkM  dilanjutkan dengan  pelatihan  peserta  secara  langsung  terkait  pemanfaatan  fitur google dan  juga QR Code .  Peserta  yang  telah  dihimbau  untuk  membawa  laptop sendiri ini  didampingi  oleh tim PkM  guna  mempraktikkan  pemanfaatan  fitur  google  untuk  memberikan  pelayan  kepada masyarakat.  Sebagian  peserta  yang  melakukan  praktik  merupakan  operator  di  desanya sehingga  sudah familiar dalam  penggunaan  laptop.  Namun,  terdapat  kendala  bagi  peserta dalam  mengakses google dikarenakan  beberapa  peserta  tidak  memiliki  paket  data  internet sehingga  tim  PkM  memfasilitasi  internet  melalui wifi yang  tersambung  dari  perangkat handphone sehingga pelatihan ini pun berjalan lancar. 3.  Tahap Pengamatan ( Observation ) Pada tahap pengamatan terdapat dua kegiatan yang akan diamati,  yaitu  kegiatan  belajar  peserta  dan  kegiatan  pembelajaran.  Pengamatan  terhadap proses  belajar  peserta  dapat  dilakukan  sendiri  oleh  tim  PkM  sambil  melaksanakan pembelajaran.  Sedangkan  pengamatan  terhadap  proses  pembelajaran,  tim  PkM  melakukan pendampingan  terhadap  peserta  dalam  mempraktikkan  materi  yang  telah  disampaikan. Pendamping dalam tim PkM ini akan membantu peserta yang mengalami kendala pada saat melakukan praktik sehingga peserta dapat memahami materi secara menyeluruh. Pada tahap observation ini lebih difokuskan pada sesi kedua, yaitu praktik pemanfaatan fitur google dan QR Code. Pada sesi ini, peserta didampingi untuk membuat g-mail desa kemudian membuat g-drive dan  dilanjutkan  dengan g-form ,  sampai  dengan  pembuatan QR  Code. Hasil pengamatan  menunjukkan  bahwa  peserta  antusias  dalam  mempraktikkan  materi  yang  telah diberikan, apalagi peserta juga didampingi oleh tim PkM sehingga peserta merasa terbantu. Beberapa peserta masing mengalami kendala dalam menyambungkan koneksi internet laptop mereka.  Selain  itu  juga,  beberapa  peserta  juga  masih  merasa  asing  ketika  membuat g-form untuk layanan desa yang kemudian di QR Code kan. Tahapan ini membutuhkan waktu yang cukup  lama  karena  peserta  membuatnya  dari  fitur  awal google ,  yaitu gmail .  Hal  ini dikarenakan  beberapa  desa  masih  belum  membuat email dan  beberapa  operator  masih menggunakan email pribadi untuk. Observasi ini kemudian dilanjutkan sampai para peserta dapat membuat layanan administrative melalui QR Code . 4.   Tahap  Refleksi  dan  Evaluasi  ( Reflection  and  Evaluation ) Kegiatan  refleksi  dilaksanakan ketika  tim  pendamping  kegiatan  PkM  sudah  selesai  melakukan    pendampingan  terhadap peserta  dalam  melaksanakan  praktik.  Kegiatan  ini  berupa Focus  Group  Discussion (FGD) hasil pelatihan workshop yang dilakukan oleh tim PkM dan peserta pelatihan. Pada tahap ini juga  dilakukan  evaluasi  berupa  survey  hasil  kegiatan  PkM  yang  telah  dilaksanakan.  Pada tahap  ini,  baik  tim  PkM  maupun  peserta  mengungkapkan  hal-hal  yang  dirasakan  sudah berjalan  baik  dan  bagian  yang  belum  berjalan  dengan  baik  pada  saat  tim  PkM menyampaikan  materinya  dan  memberikan  pendampingan  dalam  praktik  pemanfaatan  fitur google dan QR  Code .  Hasil  refleksi  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  dalam merancang  kegiatan  PkM  berikutnya.  Sehingga  pada  intinya,  refleksi  merupakan  kegiatan evaluasi, analisis, pemaknaan, penjelasan, penyimpulan, dan identifikasi tindak lanjut dalam perencanaan  berikutnya.  Evaluasi  dan  refleksi  mengenai  pelaksanaan  kegiatan,  peserta melakukan  refleksi  mengenai  pentingnya  pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai  e- government.  Setelah  pelatihan  selesai,  dilanjutkan  dengan  FGD  yang  membahas  mengenai
evaluasi  terhadap  ujicoba  penerapan  hasil  workshop  untuk  perbaikan  dan  penyusunan rencana  tindak  lanjut.  Penyusunan  rencana  tindak  lanjut  (RTL)  dilakukan  dalam  bentuk focus  group  discussion (FGD)  yang  dihadiri  perwakilan  desa  mitra,  yaitu  Desa  Bram  Itam Raya, Desa Bram Itam Kanan, Desa Jati Emas, Desa Kemuning, Desa Mekar Tanjung, Desa Pantai  Gading,  Desa  Pembengis,  Desa  Semau,  dan  Desa  Tanjung  Senjulang  yang  ada  di Kecamatan  Bram  Itam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Provinsi  Jambi.  Kegiatan  FGD juga akan mengacu pada hasil evaluasi kegiatan yang diisi oleh peserta workshop . Evaluasi dan  monitoring  merupakan  tindak  lanjut  dalam  mewujutkan  target luaran  dari  kegiatan ini, baik bagi pihak penyelenggara, pelaksana maupun mitra.
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu  tujuan  pengaturan  desa  berdasarkan  pasal  4  mengamanatkan  desa  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  umum  masyarakat  desa  melalui  pelayanan  publik.  Dalam  konteks otonomi, kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung guna memberikan pelayanan publik di wilayah administratif desa (Pakaya, 2016b), sehingga pelayanan publik yang diberikan oleh desa harus memenuhi standar pelayanan prima yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Huda dkk., 2020b).
Perwujudan  pelayanan  prima  dapat  diwujudkan  dengan  pemanfaatan  aplikasi  serta pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  (Purwanti  &  Suharyadi,  2018b).  Oleh karena  itu,  sebagai  upaya  percepatan  adopsi  teknologi  informatika  di  seluruh  jajaran pemerintahan daerah di Indonesia, pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.  Dalam  Perpres  ini  digitalisasi pelayanan  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  pelayanan  prima,  tata  kelola  pemerintahan  yang bertanggung  jawab,  efektif,  efisien  dan  tentunya  transparan  (Haryani  &  Puryatama,  2020b), termasuk  dalam  pemerintahan  desa.  Kepemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam  rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien ini disebut dengan istilah e- Government (Ansyah  dkk.,  2021) . Berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003, e- Government ditujukan  untuk  menjamin  keterpaduan  system  pengelolaan  dan  pengolahan dokumen  dan  informasi  elektronik  dalam  mengembangkan  system  pelayanan  public  yang efektif dan efisien.
Secara  umum  E-government  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  aplikasi  berbasis  komputer dan  internet  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  hubungan  dan  layanan  pemerintah  kepada masyarakatnya  atau  yang  sering  disebut  dengan  istilah  G2C  ( Government  to  Citizen ).  Di samping  itu  juga  hubungan  antara  pemerintah  dengan  pegawainya  atau  yang  disebut  G2E ( Government  to  Employee ),  pemerintah  dengan  perusahaan  yang  sering  disebut  G2B ( Government  to  Business ),  bahkan  terhadap  pemerintah  daerah  atau  negara  lain  yang  sering disebut  G2G  ( Government  to  Government )  sebagai  mitranya  (Pertiwi  dkk.,  2021;  Watrianthos dkk.,  2019).  Dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  ini,  kegiatan workshop difokuskan  pada  konsep  G2E  ( Government  to  Employee )  dan    G2C  ( Government  to  Citizen ). Pengaplikasian e-government pada  pemerintahan  desa  dapat  menggunakan  fitur-fitur  google yang  dapat  diakses  secara  gratis  namun  tetap  dapat  memberikan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  (Sagala  dkk.,  2021).  Kegiatan  PkM  ini  melihat  bahwa  desa  dapat  menerapkan e- government dengan  memanfaatkan  fitur-fitur  yang  ada  dan  bisa  diakses  semua  orang  secara gratis, yaitu dengan mengaplikasikan fitur google dan juga QR Code . Workshop e-government yang dilakukan di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama dua hari ini telah mendampingi operator desa menafaatkan fitur google .
Setelah peserta membuat email desa masing-masing, pendampingan selanjutnya membuat google  drive yang dapat digunakan sebagai arsip digital desa. Untuk mengisi g-drive tersebut, peserta kemudian didampingi menggunakan google document dan juga google spreadsheet agar arsip desa dapat dikerjakan langsung melalui fitur google sehingga nantinya arsip menjadi lebih praktis  karena  langsung  terkoneksi  di google  drive. Pengerjaan  dokumen  melalui  fitur google doc ini membuat pekerjaan lebih fleksibel karena data diedit oleh semua orang  yang  memiliki akses email bersama bahkan penyampaian laporan dengan menggunakan fitur google ini dirasa
mampu  mengurangi  hasil  pengecekan  secara  manual  yang  mengharuskan  mencetak  terlebih dahulu menggunakan kertas dan jika harus ada yang diperbaiki maka harus dicetak ulang.
Setelah peserta memenfaatkan fitur google untuk digitalisasi arsip administrasi desa maka pendampingan  selanjutnya  adalah  membuat QR  Code.    QR  Code atau Quick  Respon  Code , merupakan bagian dari barcode yang sudah banyak digunakan pada era teknologi saat ini baik di bidang organisasi pemerintahan maupun swasta. Biasanya QR Code digunakan saat pembayaran akan tetapi dikembangkan secara luas untuk fungsi lainnya, seperti untuk administrasi. Tujuan utama  dari QR  Code untuk  memudahkan  pengguna  mengakses  informasi  dalam  dua  langkah mudah,  yaitu  memindai QR  Code dan  mengambil  tindakan  baik  dalam  bentuk  membuka browser, menyimpan informasi kontak atau menghubungi nomor di QR Code maupun mengisi formulir melalui QR Code (Hanafiah & Susanto, 2022; Sihaloho dkk., 2020). Hasil pendampingan kegiatan PkM merupakan praktik secara teknis yang dilakukan oleh peserta  PkM  terhadap  materi  yang  telah  disampaikan  tim  PkM.  Ini  merupakan  kegiatan  yang simbiosis  mutualisme.  Tim  PkM  yang  melaksanakan  kegiatan  tri  dharma  perguruan  tinggi inipun  mendapatkan  respon  yang  positif  dan  partisipatif  dari  peserta  kegiatan,  mulai  dari kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  observasi,  sampai  dengan  tahapan  evaluasi.  Peserta  PkM pun  mendapatkan  pengetahuan  dan  wawasan  serta  dapat  mengimplementasikannya  dalam pelayanan di kantor desa.
Setelah  dilakukan  pendampingan,  tim  PkM  melakukan  evaluasi  dengan  memberikan survey  berupakan google  form yang  harus  diisi  oleh  peserta  kegiatan  PkM.  Berdasarkan  hasil evaluasi  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  di  Kecamatan  Bram  Itam  Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dilaksanakan selama dua hari, terlihat peserta sangat antusias terhadap materi yang telah disampaikan, apalagi kegiatan ini bukan hanya sekedar penyampaian materi  saja  tetapi  juga  peserta  langsung  didampingi  untuk  mengimplementasikan  materi  yang telah disampaikan sehingga nantinya peserta dapat mengaplikasikannya pada pelayanan di desa masing-masing.  Pelaksanaan  kegiatan  PkM  yang  dilakukan  oleh  dosen  UIN  Sultan  Thaha Saifuddin  Jambi  ini  direspon  dengan  baik  oleh  pemerintah  Kecamatan  Bram  Itam  karena kegiatan PkM Dosen ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan di kecamatan ini sehingga nantinya pihak kecamatan berencana untuk mengajak bekerjasama kembali dalam memberikan pelatihan egovernment di  lingkungan  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Bram  Itam.  Meskipun  di beberapa desa merupakan daerah blank spot karena terdapat kendala yang berhubungan dengan infrastruktur jaringan internet, namun pihak kecamatan mengakui bahwa kegiatan ini memiliki manfaat  strategis  dalam  mewujudkan  digitalisasi  desa  yang  memberikan  pelayanan  prima kepada masyarakat.

## Kesimpulan
Perwujudan  pelayanan  prima  di  desa  dapat  diwujudkan  dengan  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  disebut  juga  dengan e-government .  Penerapan  e- government di desa dapat dimulai dengan memanfaatkan fitur-fitur yang mudah diakses melalui internet,  salah  satunya  fitur  yang  ada  dii google dan  juga  melalui quick  response  code ( QR- Code). Hal ini lah yang kemudian dijembatani oleh dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  yang  dilakukan  di  Kecamatan  Bram Itam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Provinsi  Jambi.  Pemanfaatan  fitur google, dimulai dengan peserta  yang  membuat google  mail sebagai  basis  dalam  fitur google dan  dapat dimanfaatkan  untuk  surat  menyurat,  selanjutnya  peserta  melanjutkan  dengan  mempraktikkan google  drive yang  dimanfaatkan  sebagai  arsip  digital desa,  kemudian  peserta  dibimbing  untuk memanfaatkan google  doc dan spreadsheet untuk  membuat  data  bersama,  dan  dilanjutkan dengan  praktik  membuat google  form untuk  buku  tamu  dan  formulir  pelayanan  online , yang kemudian terakhir dilanjutkan dengan membuat QR Code yang memudahkan masyarakat untuk mengakses  layanan  administrasi  desa.  Implementasi e-government pada  pemerintahan  desa melalui fitur google dan QR Code ini merupakan alternatif guna mewujudkan pelayanan publik prima berbasis digital. Para peserta kegiatan PkM ini yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Operator Desa sangat antusias dengan hadirnya workshop ini karena dapat menambah
wawasan  dan  pengetahuan  mereka,  apalagi  kegiatan  PkM  dosen  ini  merupakan  kegiatan perdana di daerah mereka sehingga mereka mengharapkan ada kerjasama lanjutan ke depannya.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  sedalam-dalamnya  kami  sampaikan  kepada  Program  Studi  Ilmu Pemerintahan  dan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  UIN  Sulthan  Thaha Saifuddin  Jambi,  serta  tim  pendamping  atas  dukungan  terhadap  pelaksanaan  program Pengabdian kepada Masyarakat ini baik dalam bentuk kebijakan, tenaga, maupun biaya. Terima kasih  juga  kami  sampaikan  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  desa/kelurahan  yang  ada  di Kecamatan  Bram  Itam  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  Jambi  sebagai  mitra  pelaksanaan program.

## Pernyataan Kontribusi Penulis
Y  membuat  konsep,  merancang  kegiatan  riset  pengabdian,  menuliskan  pendahuluan, metode,    teori,    dan    hasil   penelitian.  Sedangkan  anggota  melengkapi  teori,  menyiapkan  data, menyimpulkan, menambahkan informasi, dan mengedit naskah.

## Referensi
Ansyah,  A.  B.,  Wahid,  M.,  &  Hartati,  H.  (2021).  Pendampingan  Pengembangan  Desa  Digital Melalui Komuitas Pemuda Di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi. Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 13–19. Https://Doi.Org/10.46576/Rjpkm.V2i1.913 Dong,  S.,  Chen,  F.,  Ding,  W.,  &  Zhou,  J.  (2022).  Prevention  And  Control  Of  Covid-19  In Subway  Stations:  An  Optimization  Strategy  For  Placing  Location  Qr  Codes. Tunnelling And Underground Space Technology , 127 , 104615.
Https://Doi.Org/10.1016/J.Tust.2022.104615 Hanafiah,  H.,  &  Susanto,  B.  (2022).  Rt  Administrative  Governance  Assistance.  02/027  Tga Housing  Block  Gm  In  The  Era  Of  Digitalization. Indonesian  Journal  Of  Engagement, Community Services, Empowerment And Development , 2 (2), 261–268. Https://Doi.Org/10.53067/Ijecsed.V2i2.67
Haryani,  T.  N.,  &  Puryatama,  A.  F.  (2020a).  Pelayanan  Prima  Melalui  Penyelenggaraan  Mal
Pelayanan Publik Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan . Https://Doi.Org/10.35326/Kybernan.V1i1.580
Haryani,  T.  N.,  &  Puryatama,  A.  F.  (2020b).  Pelayanan  Prima  Melalui  Penyelenggaraan  Mal
Pelayanan Publik Di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan . Https://Doi.Org/10.35326/Kybernan.V1i1.580
Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020a). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village ( Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang ). Jurnal Moderat .
Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020b). Pengembangan Desa Berbasis Smart Village ( Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Desa Talagasari Kabupaten Karawang ).
Jurnal Moderat .
Norman  K.  Denzin  Dan  Yvonnas  S.  Lincoln.  (2009). Handbook  Of  Qualitative  Research . Pustaka Pelajar.
Pakaya,  J.  S.  (2016a).  Pemberian  Kewenangan  Pada  Desa  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah  ( The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy ). Jurnal Legislasi Indonesia .
Pakaya,  J.  S.  (2016b).  Pemberian  Kewenangan  Pada  Desa  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah  ( The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy ). Jurnal Legislasi Indonesia .
Pertiwi,  A.,  Dema,  H.,  Mustanir,  A.,  Anugrah,  E.,  &  Fakultas,  ).  (2021).  Penerapan  E- Government  Dalam  Mewujudkan  Transparansi  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa   (Studi
Pada Pemerintahan Desa Bulo Timoreng). Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan , 9 (3), 130– 139. Https://Doi.Org/10.55678/Prj.V9i3.508 Purwanti,  T.,  &  Suharyadi,  R.  (2018a).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik .
Purwanti,  T.,  &  Suharyadi,  R.  (2018b).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik .
Sagala, I., Armansyah, Y., Husna, N., & Dastina, W. (2021). Pemanfaatan Fitur Google Untuk
Mendukung  E-Government  Di  Tingkat  Desa/Kelurahan. Jati  Emas  (Jurnal  Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat) , 5 (3), 113–118.
Https://Doi.Org/10.36339/Je.V5i3.493 Schultz, M. K. (2013). A Case Study On The Appropriateness Of Using Quick Response (Qr)
Codes In Libraries And Museums. Library & Information Science Research , 35 (3), 207– 215. Https://Doi.Org/10.1016/J.Lisr.2013.03.002
Sihaloho,  J.  E.,  Ramadani,  A.,  &  Rahmayanti,  S.  (2020).  Implementasi  Sistem  Pembayaran Quick  Response  Indonesia  Standard  Bagi  Perkembangan  Umkm  Di  Medan. Jurnal Manajemen Bisnis , 17 (2), 287–297. Https://Doi.Org/10.38043/Jmb.V17i2.2384 Watrianthos, R., Parlaungan Nasution, A., Program, M. S., Manajemen, S., Amik, I., & Batu, L.
(2019). Model E-Government Pemerintahan Desa. Majalah Ilmiah Unikom , 17 (1), 53–60. Https://Doi.Org/10.34010/Miu.V17i1.2239
Wicaksono,  F.  (2018).  Dilema  Implementasi  E-Goverment :  Analisis  Partisipasi  Masyarakat. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial .