Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Kota Malang, Jawa Timur Email: abdulazizsr@ub.ac.id

## Tambang dan Masyarakat: Dampak Ekonomi dan Kesehatan Dumping Tailing bagi Masyarakat Pesisir Lingkar Tambang
Abdul Aziz SR* 1 ,  Petir Pudjantoro 2 , Rusdianto 3 , dan Muhamad Yani 4
1 FISIP Universitas Brawijaya 2 FIS Universitas Negeri Malang 3 FKIP Universitas Samawa 4 CBES Mataram

## JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 7 No. 1 Tahun 2021
DOI: 10.21776/ub.transformative.2021.007.01.2
Abstract. The gold mining company PTAMNT, which operates in West Sumbawa, discharges its mine waste  into  the  middle  of  the  sea  using  the  deep  sea  tailing  placement  (DSTP)  method.  For  local people, the presence of foreign goods is seen as dangerous for their economic life and health. The toxins  in  it  can  contaminate  sea  water  and  fish.  Even  though  their  life  depends  a  lot  on  the  sea. Therefore,  society  rejects  its  existence.  This  study  questions  the  level  of  acceptance  of  the  local community  as  well  as  the  economic  and  health  impacts  of  tailings  dumping.  This  study  uses  a qualitative method, by putting forward case studies. Data collection used the method of observation, in-depth  interviews, focused  group  discussion, and  document  searches.  Initially,  the economic  life and health  of  the  community  were  considered  to  be affected  by  tailings  dumping.  However,  local people's  understanding  turned  out  to  be  dynamic.  When  the  knowledge  and  experience  of  the community increases and is in different contexts, the perspective on tailings (DSTP) changes and can accept it. Their knowledge and experience shows that tailings dumping using the DSTP method does not have any (bad) impacts on both economic life and health. It was understood later that the real big  problem  for  the  local  community  was  not  tailings  dumping  and  its  impacts,  but  rather  the existence of the mining company itself as a whole which was seen as not always giving significant meaning to daily economic and social life.
Keywords : Tailings; Mining Companies; Economic and Health Impacts; Poverty.
Abstrak. Perusahaan tambang emas PTAMNT yang beroperasi di Sumbawa Barat membuang limbah tambangnya  ke  tengah  laut  menggunakan  metode deep  sea  tailing  placement (DSTP).  Bagi masyarakat setempat, keberadaan barang asing itu dipandang berbahaya bagi kehidupan ekonomi dan kesehatan mereka. Racun yang ada di dalamnya dapat mencemari air laut dan ikan-ikan. Padahal kehidupan mereka banyak bergantung pada laut. Karena itu, masyarakat menolak keberadaannya.
Studi  ini  mempersoalkan  tingkat  keberterimaan  masyarakat  setempat  serta  dampak ekonomi  dan kesehatan dumping tailing . Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan mengedepankan studi kasus.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  observasi,  wawancara  mendalam, focus  group discussion ,  dan  penelusuran  dokumen-dokumen.  Kehidupan  ekonomi  dan  kesehatan  masyarakat semula  dipandang  terdampak  oleh dumping  tailing .  Namun,  pemahaman  masyarakat  setempat ternyata bersifat dinamis. Ketika pengetahuan dan pengalaman masyarakat bertambah serta berada dalam konteks yang berbeda, maka perspektif tentang tailing (DSTP) pun mengalami perubahan dan dapat  menerimanya.  Pengetahuan  dan  pengalaman  mereka  menunjukkan  bahwa dumping  tailing dengan metode  DSTP tidak memberikan dampak (buruk) apa pun baik terhadap kehidupan ekonomi maupun  kesehatan.  Dipahami  kemudian,  sesungguhnya  yang  menjadi  problem  besar  bagi masyarakat setempat bukanlah dumping tailing dan dampaknya, melainkan lebih pada keberadaan perusahaan  tambang  itu  sendiri  secara  keseluruhan  yang  dipandang  tidak  selalu  memberikan  arti yang signifikan bagi kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari.
Kata kunci: Tailing; Perusahaan Tambang; Dampak Ekonomi Dan Kesehatan; Kemiskinan.
Received: 04/03/2021           Revised:  12/03/2021           Accepted: 27/03/2021

## PENDAHULUAN
erusahaan  tambang  emas  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  (PTNNT) beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat sejak pertengahan 1990-an. Kemudian beralih kepemilikan  dan menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara  (PTAMNT).  Kegiatan  eksploitasi  oleh  perusahaan  ini  berlangsung  sejak awal tahun 2000-an. Kegiatan pertambangan di manapun – termasuk yang dilakukan PTAMNT – selain  menghasilkan  emas  yang  diangkat  dari  perut  bumi,  juga  turut memunculkan  limbah  ( tailing )  yang  jumlah  dan  volumenya  jauh  melampaui kandungan  emasnya  sendiri.  Pertanyaannya,  kemana  limbah  itu  dibuang  dan menggunakan  metode  apa  dalam  pembuangannya?  Amankah  ia  bagi  lingkungan (manusia dan alam)?
Dalam  kasus  PTAMNT, tailing yang  dihasilkan  dibuang  ke  tengah  laut-dalam. Metode pembuangan ( dumping ) ini disebut Deep Sea Tailing Placement (DSTP) dan dilakukan  sejak  2004.  Lokasi  pembuangannya  di  Ngarai  Senunu  (Senunu  Canyon) yang berada di perairan desa-desa pesisir lingkar tambang dan terhubung langsung ke Samudera Indonesia (Hindia). PTAMNT sendiri menjamin bahwa dumping tailing dengan metode DSTP tersebut aman adanya. Berbagai uji laboratorium (fisika, kimia, biologi) diakui selalu dilakukan secara berkala dengan melibatkan lembaga-lembaga independen,  dan  tidak  ditemukan  indikator-indikator  yang  membahayakan lingkungan.
Masalahnya  kemudian,  bagaimana  masyarakat  setempat  atau  masyarakat pesisir  lingkar  tambang  memandang  dan  menyikapi dumping  tailing yang menggunakan  metode  DSTP  tersebut?  Di  daerah  pesisir  lingkar  tambang  terdapat setidaknya  14  (empat  belas)  desa  yang  tidak  sedikit  di  antara  penduduknya menggantungkan hidup mereka dari hasil melaut. Memang sebagian besar penduduk setempat adalah petani dan sebagian kecil saja yang menjadi nelayan. Tetapi, hampir semua warga setempat – termasuk yang petani – selalu memungut biota laut melalui kegiatan ekonomi tradisional yang disebut mada’ . Mereka memungut berbagai jenis kerang dan sejumlah biota laut lainnya yang terdampar ketika air surut. Kegiatan ini dilakukan beberapa hari dalam sepekan terutama di awal, tengah, dan akhir bulan (dalam hitungan hijriyah, bukan masehi).
P
Mereka  yang  bekerja  sebagai  nelayan,  hampir  sepenuhnya  menggantungkan hidupnya  dari  kegiatan  melaut.  Sedang  mereka  yang  non-nelayan  sebagian  dari kebutuhan hidup mereka sehari-hari, terutama lauk-pauk, dipenuhi dari hasil mada’ . Dengan  demikian,  tingkat  ketergantungan  warga  desa-desa  lingkar  tambang  di Sumbawa  Barat  terhadap  laut  cukup  tinggi.  Studi  ini  lebih  mempersoalkan  sikap (tingkat  keberterimaan)  masyarakat  di  desa-desa  lingkar  tambang  terhadap  DSTP. Juga,  melihat  dampak  DSTP  terhadap  kehidupan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat pesisir lingkar tambang menurut perspektif masyarakat itu sendiri.
Sejauh  ini  studi-studi  soal  dampak  sosial  dan  ekonomi  dari  kegiatan pertambangan selain menunjukkan aspek positif dan negatifnya, juga memunculkan berbagai problem lainnya. Studi Karyadi, dkk. (2014) melihat bahwa secara ekonomi masyarakat pesisir lingkar tambang di Sumbawa Barat tidaklah tergolong masyarakat miskin, kendati juga belum sepenuhnya sejahtera seperti ditunjukkan studi Ibrahim, dkk. (2015) di mana masih banyak kantong-kantong kemiskinan di desa-desa sekitar tambang. Kontribusi terbesar pendapatan masyarakat datang dari kalangan warga yang menjadi karyawan perusahaan tambang. Sementara yang berasal dari kegiatan yang berbasis pertanian dan kegiatan melaut justru kecil. Hal itu menunjukkan bahwa sampai dan dalam konteks tertentu perusahaan tambang memberikan makna positif bagi masyarakat setempat. Kenyataaan itu sejalan dengan studi Fachlevi, dkk. (2015) di  mana  kegiatan  pertambangan  batubara  di  Meurebo,  Aceh,  misalnya,    mampu memberikan dampak ekonomi secara lokal sekaligus mendapat respons positif dari masyarakat.  Hanya  saja,  kegiatan  itu  membawa  degradasi  lingkungan,  dan meningkatkan potensi konflik antarkelompok dalam masyarakat. Potensi konflik sosil dan dampak buruk lingkungan dari kegiatan pertambangan juga ditunjukkan dalam studi  Safa’at  dan  Qurban  (Safa’at  dan  Qurbani,  2017).    Dalam  konteks  masyarakat yang  menjadi  pelaku  kegiatan  penambangan  terjadi  perubahan-perubahan  dalam pola  interaksi  dan  perubahan  budaya.  Namun,  tidak  signifikan  dalam  perubahan kondisi  ekonomi.  Pengaplikasian  teknologi  telah  berhasil  mendorong  perubahan- perubahan tersebut. Hal ini sepetti terlihat pada penambang pasir besi di Jawa Barat sebagaimana  ditunjukkan  dalam  studi  Yunita,  dkk.  (2017).  Keberadaan  perusahaan tambang di suatu daerah selalu membawa secara baik langsung  maupun terhadap
masyarakat setempat. Itulah, misalnya, yang terliaht dalam studi Ibrahim, dkk. (2018) di Belitung Timur, di mana pada saat perusahaan timah masih beroperasi, kalangan pedagang  memetik  banyak  keuntungan.  Hal  sebaliknya  terjadi  ketika  perusahaan timah  berakhir  masa  operasinya.  Usaha  atau  investasi  pertambangan  tidak  murni bersifat  ekonomi  semata,  melainkan  juga  sarat  dengan  faktor  politik  di  dalamnya. Studi  Anshori  (2016)  memperlihatkan  bahwa  selain  faktor  prosedural  dalam mekanisme  perizinan  usaha  pertambangan,  juga  bertali-temali  dengan  pemilihan kepala daerah dan setoran rutin. Lebih dari itu, turut pula bekerja di dalamnya aspek balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni, koalisi, dan problem wani piro.
Studi ini agak berbeda dengan studi-studin yang dekemukakan di atas. Studi ini bertujuan  memahami  tingkat  keberterimaan  masyarakat  pesisir  lingkar  tambang terhadap pembuangan tailing dari kegiatan pertambangan. Juga memahami dampak dumping  tailing terhadap  kehidupan  ekonomi  dan  kesehatan.  Studi  ini  lebih mengedepankan  perspektif  masyarakat  setempat  berikut  pengetahuan  dan pengalaman mereka dalam membaca dampak sosial dan ekonomi dumping tailing .
Di  dalam  memaknai  temuan- temuan  lapangan,  studi  ini  menggunakan  “teori konstruksi sosial” ( social construction theory ) dari Berger dan Luckmann, dan “teori hubungan budaya dengan praktik sosial” ( cultural and social pratice relation theory ) dari Jerzy Kmita sebagai perspektif. Teori Berger dan Luckmann (1966) pada dasarnya menekankan  keberadaan  apa  yang  disebut  realitas  subjektif  dan  realitas  objektif dalam  kehidupan  sosial  sebagai  refleksi  dari  pengetahuan  dan  pengalaman  hidup manusia  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  pengetahuan  dan  pengalaman  yang dimiliki,  masyarakat  meng-konstruk  pandangan  dunianya,  lingkungan  kehidupan, agama, dan segala sesuatu dalam kehidupannya. Dengan itu manusia menciptakan realitas;  realitas  objektif  dan  realitas  subjektif.  Mereka  memberi  nama  dan  makna terhadap  sesuatu  untuk  kemudian  berdasarkan  nama  dan  makna  itulah  tercipta lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat.
Sementara itu, teori dari ilmuwan sosial strukuralis Kmita (dalam Moraczewski, 2014) pada intinya menjelaskan bahwa praktik sosial dan budaya membentuk struktur fungsional sehubungan dengan properti global tertentu; reproduksi kondisi objektif produksi.  Reproduksi  kondisi  objektif  produksi  merupakan  gabungan  kekuatan-
kekuatan  produktif  dan  hubungan-hubungan  produksi.  Reproduksi  dari  kondisi- kondisi  ini  merupakan  conditio  sine  qua  non  (syarat  utama)  untuk  ketahanan masyarakat  manapun.  Dalam  konteks  ini,  terdapat  sebuah  realitas  yang  disebut reproduksi material. Ada dua jenis reproduksi material yakni  reproduksi sederhana (simple  reproduction)  dan  reproduksi  yang  diperluas  (extended  reproduction). Reproduksi sederhana bergantung pada reproduksi non-regresif dari kondisi awal, sementara reproduksi yang diperluas ditandai dengan perluasan dan pengembangan kekuatan  produktif  yang  konstan  dalam  hubungan  produksi.  Perlunya  reproduksi ekonomi  menentukan  secara  langsung  praktik  produksi,  pertukaran  ekonomi,  dan konsumsi.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  ( qualitative  approach )  yang berusaha  menemukan  dan  memahami  apa  yang  tersembunyi  di  balik  fenomena ( symptom ) atau gejala (Strauss dan Corbin, 1997). Juga, berorientasi pada kerangka kerja yang interpretatif dengan mengandalkan prinsip-prinsip ilmu sosial interpretif dan kritis (Denzin dan Lincoln, 1994). Berbicara dengan bahasa “kasus dan konteks” serta  makna  budaya.  Penekanannya  adalah  melakukan  pemeriksaan  terinci  dari berbagai  kasus  tertentu  yang  muncul  secara  alamiah  dalam  kehidupan  sosial (Neuman, 2013). Dalam konteks itu, penelitian ini mengedepankan pola studi kasus ( case  study )  yang berupaya  menggambarkan  unit  (sosial)  secara  mendalam,  detail dalam  konteks,  dan  bersifat  holistik  (Patton,  1990).  Studi  kasus  menghendaki pengujian mendalam dan rinci dari satu konteks, subjek, kumpulan dokumen, atau dari  satu  kejadian  khusus  (Muhadjir,  1996).  Data  yang  dihasilkan  merupakan  data deskriptif  yakni  berupa  ucapan  dan  catatan/tulisan  dari  subjek  penelitian  (Bogdan dan Taylor, 1992; juga Harisson, 2002).
Mengacu  pada  Patton  (1990),  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  tiga  metode  utama  yakni  observasi  langsung  ( direct  observation ), wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ),  dan  pemanfaatan  dokumen-dokumen tertulis  ( written  documents ).  Selain  itu,  juga  menggunakan  metode focused  group discussion (FGD).  Penelitian  dilakukan  di  14  desa  pada  tiga  kecamatan  dalam  tiga
periode  studi  yakni  pada  2011,  2015,  dan  2020.  Pada  setiap  periode  penelitian melibatkan  rata-rata  43  informan  untuk indepth  interview, dan  sekitar  80  peserta untuk FGD (tiga putaran setiap periode riset). Informan untuk indepth interview dan peserta  untuk  FGD  terdiri  atas  semua  kalangan  yang  ada  di  desa-desa  lingkar tambang.
Gambar 1.
Model Analisis “Pengembangan Teori Interpretatif“
Selanjutnya,  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  analisis “pengembangan  teori  interpretatif“ dari  Wuisman  (2013).  Titik  tolak  analisis  ini bukanlah  semata  pada  observasi  empiris,  melainkan  pemahaman  akan  kenyataan maknawi yang diekspresikan oleh para anggota kelompok manusia tertentu, seperti tampak pada gambar di atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap DSTP
Pada  studi  tahun  2011,  tingkat  keberterimaan  masyarakat  terhadap  DSTP beragam, baik antar desa maupun antar kelompok dalam masyarakat. Secara umum, keragaman itu terbelah dalam kategori pro (menerima), kontra (menolak), dan netral terhadap  DSTP.  Dalam  kategori  pro  terdapat  dua  varian  yakni    “menerima”  dan “sangat menerima”. Sedangkan dalam kategori kontra juga terdapat dua varian yakni “menolak tegas”, dan “menolak tetapi diam”. Sementara yang netral terdapat dua varian yakni “netral cenderung menolak” dan “netral cenderung menerima”.
Sumber: Wuisman, 2013.
Kalangan yang menolak dengan tegas terutama datang dari kelompok tokoh informal  desa.  Menurut  mereka, tailing itu  adalah  barang berbahaya  bagi  manusia dan lingkungan. Selama ini, di mana-mana tailing telah menunjukkan dampak yang negatif bagi masyarakat sekitar tambang. Memang, saat ini mungkin belum terlihat dampak  buruknya  di  desa-desa  sekitar  tambang,  tetapi  suatu  saat  setelah timbunannya sangat banyak pasti akan menimbulkan dampak tertentu. Tailing -nya memang dibuang di dasar laut, tetapi racunya bisa menyebar ke mana-mana dibawa oleh  gelombang  dan  arus  air  laut.  Lagi  pula,  dasar  laut-dalam  itu  seperti  apa  dan bagaimana kita juga tidak pernah tahu.
Tokoh-tokoh  informal  di  sejumlah  desa  menunjukkan  kekesalannya  terhadap perusahaan  tambang  dan  pemerintah  yang  dianggap  tidak  pernah  benar-benar terbuka  soal  DSTP  dan  dampaknya.  Mereka  sangat  mempertanyakan  ketiadaan sosialisasi  yang  komprehensif  dan  transparan  tentang  DSTP  itu.  Saat  itu,  mereka menganggap  perusahaan  tambang  bersikap  tertutup  soal  DSTP  dan  dampak lingkungannya.
Sementara kalangan masyarakat yang “menolak tetapi diam”, sesungguhnya sikap  diamnya  lebih  karena  mereka  selain  hampir  tidak  pernah  menyatakan  sikap secara  terbuka  terutama  kepada  pemerintah  dan  PTAMNT,  juga  tidak  pernah berusaha  mengerahkan  massa  untuk  beramai-ramai  menyatakan  protes  terhadap DSTP.  Sehari-hari  mereka  pun  tidak  pernah  berteriak  dan  mengumbar ketidaksetujuan  dan  kemarahan  terhadap  keberadaan  DSTP.  Sikap  “menolak  tapi diam”  pada  dasarnya  karena  ada  semacam  rasa  takut.  Takut,  jangan -jangan  salah. Takut, jangan-jangan akan menerima risiko tertentu di belakang hari.
Dalam bahasa politik, mereka merupakan mayoritas diam ( silent majority ) yang menyimpan  perlawanan.  Mereka  beranggapan  bahwa  percuma  saja  menyatakan protes terhadap DSTP karena tidak ada yang mau mendengar, apalagi pemerintah. Bagi  mereka,  pemerintah  sudah  “kekenyangan”  dengan  fasil itas  dan  uang  yang didapat  dari  pihak  perusahaan.  PTAMNT  sendiri  tentu  akan  bertahan  dengan berbagai  cara  dan  alasan  untuk  terus  membuang tailing -nya  ke  laut.  Masyarakat setempat  merasa  tidak  punya  saluran  (politik)  untuk  menyatakan  sikap  protes
terhadap  keberadaan  DSTP.  Karena  itu,  meskipun  tidak  senang,  tidak  setuju,  dan bahkan jengkel, tetapi hanya diam saja.
Bagaimana  dengan  mereka  yang  bersikap  menerima  dan  sangat  menerima? Pengalaman mereka selama beberapa tahun keberadaan DSTP ternyata aman-aman saja  dan  tidak  pernah  ada  insiden-insiden  terentu  yang  ditimbulkan  oleh  DSTP. Kondisi  laut  tetap  seperti  biasa  dan  tidak  ada  sesuatu  yang  berubah  dengan  laut. Mereka mengakui, tahun-tahun belakangan ini hasil tangkapan nelayan berkurang, dan mereka pun mendengar keluhan dari para nelayan kalau area penangkapan ikan semakin  menjauh  dari  area  semula.  Tetapi  mereka  tidak  yakin  apakah  hal  itu disebabkan oleh tailing . Jika karena tailing , menurut mereka, tentu akan banyak ikan yang mati dan terdampar di pinggir pantai, tetapi itu tidak terjadi selama ini. Kalaupun di  pinggir  pantai  pernah  secara  besar-besaran  ada  ikan  terdampar,  tetapi  hal  itu terjadi  pada  dekade  1980-an  akibat  gempa  dahsyat  dan  gelombang  tsunami  di belahan selatan Pulau Sumbawa.
Bagi  mereka  yang  tergolong  sangat  menerima    (tanpa  keraguan  sedikit  pun akan jaminan keamanan DSTP) memandang dirinya sebagai orang yang tidak memiliki kapasitas mempersoalkan dampak DSTP. Di satu sisi, mereka melihat DSTP sebagai barang  asing,  di  sisi  lain  mereka  percaya  dengan  perusahaan  tambang  dan pemerintah  yang  menjamin  keamanan  DSTP.    Mereka  meyakini,  pemerintah  tidak mungkin  memberikan  izin  pembuangan tailing ke  laut  di  sekitar  desa  mereka  jika dianggap tidak aman bagi lingkungan.
Sementara itu, terdapat kelompok masyarakat yang bersikap netral terhadap keberadaan DSTP. Netral tidak berarti mereka tidak memiliki pilihan. Mereka punya pilihan, dan pilihan itu adalah memilih untuk berada di tengah-tengah. Itu memberi isyarat  bahwa  mereka  bersikap  tidak  menerima,  tetapi  sekaligus  tidak  menolak keberadaan DSTP. Tampaknya, mereka masih berusaha menunggu dan melihat ( wait and see ) terlebih dahulu untuk pada gilirannya betul-betul menunjukkan sikap lebih tegas. Dalam tradisi masyarakat Sumbawa atau tau Samawa , sikap demikian disebut batangange’ (menyimak  dengan  cermat  lebih  dulu  untuk  kemudian  menarik kesimpulan dan menyatakan sikap). Jadi, ini pertanda mereka tidak gegabah dalam menentukan sikap.
Temuan  studi  ini  menunjukkan,  mayoritas  warga  desa-desa  pesisir  lingkar tambang berada dalam kategori bersikap netral terhadap DSTP. Sikap ini merupakan arus utama ( main stream ) dalam soal keberterimaan masyarakat di desa-desa lingkar tambang terhadap keberadaan DSTP. Tingkat keberterimaan yang netral merata di hampir semua desa dan semua kelompok. Dari 14 desa yang distudi, hanya ada satu desa yang tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang bersikap netral yakni Desa Sekongkang  Bawa’,  Kecamatan  Sekongkang.  Hanya  saja,  perlu  ditegaskan  bahwa sikap netral tersebut pada dasa rnya lebih berada pada varian “netral tapi  cenderung menolak” (dalam kategori “menolak tetapi diam”).
Menarik,  bahwa  di  balik  keragaman  sikap  atau  tingkat  keberterimaan masyarakat  desa-desa  lingkar  tambang  terhadap  DSTP  ternyata  warga  setempat tidak memiliki informasi yang memadai tentang tailing dan DSTP. Kecuali segilitir dari pemimpin formal desa, seluruh kalangan lainnya mengakui memiliki informasi yang sangat  minim  tentang tailing dan  DSTP.  Mereka  juga  tidak  pernah  mendapatkan sosialisasi    baik  dari  manajemen  perusahaan  tambang  maupun  dari  kalangan pemerintah. Pengetahuan dan pemahaman mereka soal DSTP paling jauh hanya dari hasil mendengar secara sepintas saja, dari informasi yang sekadar lewat dan bersifat kebetulan sehingga cenderung simpang siur dan serba tidak ada kejelasan.
Di antara sesama warga desa, sehari-hari hanya  bisa saling bercerita tentang kondisi  kehidupan  mereka  yang  semakin  sulit.  Pembicaraan  tentang tailing dan dampaknya terkadang juga muncul, tetapi tidak pernah mengerti apa dan bagaimana barang itu sesungguhnya. Dengan kata lain, pembicaraan sekadar lewat soal tailing di  kalangan  masyarakat  setempat  hanya  sebatas  pembicaraan  “buta  huruf”  yang tanpa kejelasan dan cenderung berkembang ke arah kejengkelan-kejengkelan dalam ketidakmengertian.
Berbeda dengan hasil studi tahun 2011 di atas, studi tahun 2015 memperlihatkan kenyataan di mana masyarakat tidak mempersoalkan sama sekali keberadaan DSTP. Kenyataan  ini  memberi  makna  bahwa  terjadi  pergeseran  respons  dan  tingkat keberterimaan masyarakat terhadap DSTP. Begitu pula pada PSP 2020 hampir tidak ada yang mempersoalkan keberadaan DSPT. Sikap pro-kontra dalam konteks tingkat keberterimaan  terhadap  DSTP  tidak  lagi  dijumpai.  Tetapi,  masyarakat  lingkar
tambang  lebih  mengeluhkan  soal  kondisi  sosial-ekonomi  sehari-hari  yang  terasa semakin sulit, dan  kesulitan  itu tidak terlalu dikaitkan dengan laut  melainkan lebih terhadap kondisi kehidupan secara keseluruhan.
Dengan kata lain, masyarakat lingkar tambang yang sebelumnya (2011) menolak (tegas  dan  diam)  serta  bersikap  netral  (dengan  cenderung  menolak),  pada  studi tahun 2015 dan 2020 berada pada posisi menerima dan tidak mempersoalkan sekali keberadaan  DSTP.  Kendati  terjadi  pergeseran  dalam    arti  tingginya  tingkat keberterimaan. Namun, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama terlihat  pada  studi  2015,  ternyata  masyarakat  setempat  relatif  tidak  banyak mengalami kemajuan yang signifikan. Mereka masih miskin informasi soal tailing dan DSTP. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara tingkat keberterimaan masyarakat dengan intensitas informasi dan pemahaman mereka mengenai tailing dan  DSTP.  Namun,  pada  studi  2020,  masyarakat  lingkar  pesisir  lingklar  tambang terlihat  lebih  lancar  berbicara  DSTP  dan tailing .  Mereka  relatif  memiliki  informasi tentang itu yang diakses melalui media, terutama media-media sosial. Selain itu, juga ada  kegiatan  sosialisasi  meskipun  tidak  intens  antara  2015-2017  dari  kalangan manajemen PTAMNT.
Meskipun masyarakat setempat menerima dengan baik keberadaan DSTP (hasil studi  2015  dan  2020)  bukan  berarti  tidak  ada  persoalan  apa-apa.  Banyak  hal  yang dikeluhkan masyarakat dalam hubungannya dengan perusahaan tambang. Perhatian masyarakat tidak lagi terfokus pada keberadaan DSTP, melainkan lebih pada kondisi riil  kehidupan  sosial  ekonomi  mereka  yang  dihubungkan  dengan  keberadaan perusahaan tambang secara keseluruhan.
Tingkat keberterimaan masyarakat lingkar tambang terhadap DSTP berkaitan dengan  6  (enam)  faktor.  Pertama,  kondisi  dan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat yang  umumnya  tergolong  rendah  (miskin).  Kedua,  pandangan  dan  persepsi masyarakat  setempat  terhadap  keberadaan  perusahaan  tambang  secara keseluruhan. Ketiga, tingkat penguasaan informasi yang dimiliki soal tailing dan DSTP. Keempat, sejumlah bantuan dan fasilitas yang diberikan perusahaan tambang kepada desa (pembangunan jalan raya, gedung pertemuan, dan poliklinik) dan warga desa  (bantuan  modal  usaha  untuk  warga  tertentu,  namun  tidak  rutin  sifatnya).
Kelima, sejumlah warga desa ada yang menjadi karyawan di perusahaan tambang. Keenam,  kondisi  lingkungan  alam  mereka  yang  dinilai  mengalami  perubahan- perubahan dibanding dengan masa lalu seperti sumber dan debit air yang berkurang, beberapa sungai yang mengalami kekeringan di musim kemarau, dan dugaan warga desa-desa soal rekrutmen tenaga kerja oleh  PTAMNT dari warga setempat bersifat nepotis ( spoil system ) dan kurang transparan. Seluruh faktor tersebut memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tailing (DSTP), namun turut memengaruhi sikap dan tingkat keberterimaan masyarakat terhadap DSTP itu sendiri.
Dampak Dumping Tailing terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat
Menjelaskan  dampak  DSTP  terhadap  kehidupan  ekonomi  masyarakat  pesisir lingkar tambang mestinya mengawali dan  mengaitkannya dengan keluhan-keluhan yang menjadi realitas mereka. Keluhan-keluhan ekonomi masyarakat terbelah antara “terpola” ( paterning ) dan “tidak terpola” ( not patterning ). Disebut keluhan terpola berarti keluhan-keluhan itu terdapat dan muncul di semua desa dan di hampir semua kalangan masyarakat. Sedang tidak terpola berarti keluhan-keluhan atau kerisauan- kerisauan  tersebut  hanya  muncul  di  desa-desa  tertentu  dan  diungkapkan  secara terbatas  oleh  kelompok-kelompok  tertentu.  Singkatnya,  ia  tidak  merata  di  semua desa dan tidak banyak kelompok dalam masyarakat yang mempersoalkannya.
Keluhan-keluhan yang terpola semuanya  berkaitan langsung dengan laut dan hasil  laut.  Nelayan  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  terutama  merasakan dampak  tersebut.  Petani  dan  peternak  yang  turut nyambi melakukan mada’ juga sedikit banyak merasakan hal yang sama. Mereka yang biasanya mencari telur penyu di pinggir pantai pun menunjukkan hal serupa. Karena itu, keluhan yang relevan dan related dengan DSTP dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat pada dasarnya hanyalah dari kegiatan ekonomi yang berbasis laut dengan pelaku utama di dalamnya adalah nelayan, orang-orang mada’ , dan orang-orang nyale .
Terdapat 5 (lima)  bentuk keluhan terpola yang dipersepsikan oleh masyarakat setempat sebagai akibat DSTP, dan itu pada ujungnya berdampak terhadap ekonomi mereka.  Kelima  keluhan  dimaksud  adalah:  [i]  penurunan  hasil  tangkapan  ikan  dan hasil laut lainnya; [ii] beberapa jenis tangkapan berkurang/langka; [iii] ikan ditengarai
semakin  jauh  dari  wilayah  tangkapan  semula;  [iv]  rumput  laut  rusak  dan  menurun populasinya; dan [v] populasi penyu mulai dirasakan langka.
Hasil tangkapan ikan dan hasil laut yang bisa dipungut dikeluhkan mengalami penurunan  dari  waktu  ke  waktu.  Dalam  perbandingan before dan after, kalangan nelayan merasakan bahwa sebelum 2004 hasil tangkapan setiap kali melaut rata-rata 40 kilogram. Namun, setelah 2004 hasil tangkapan mereka merosot tajam. Nelayan rata-rata hanya memperoleh 4-5 (empat sampai lima) ikat dan setiap ikat berisi antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) ekor ikan saja.
Sekalipun  volume  tangkapan  terus  menurun,  namun  beberapa  jenis  (ikan) tangkapan  secara  dominan  relatif  tidak  mengalami  perubahan,  yakni  jenis  ikan kerapu  dan  kakap.  Keluhan  penurunan  hasil  tangkapan  ini  merata  pada  hampir seluruh  wilayah  pesisir  lingkar  tambang.  Bahkan  juga  terjadi  pada  ikan  yang dibudidayakan  semacam  bandeng  (yang  dirasakan  oleh  petambak  bahwa pembesarannya semakin sulit dilakukan). Panen ikan bandeng hasil tambak  saat ini rata-rata berukuran semakin kecil dibandingkan dengan hasil panen dahulu dengan jangka waktu pemeliharaan yang sama.
Keluhan penurunan hasil juga terjadi di kalangan orang-orang mada’ . Mereka umumnya rata-rata memperoleh kurang dari setengah ember dengan jenis pungutan yang  tidak  terlalu  beragam.  Namun,  sejak  2009/2010  terjadi  peningkatan  jumlah orang-orang mada’ . Banyak rumah tangga di wilayah pesisir lingkar tambang yang melakukan  kegiatan mada’ . Kesulitan  ekonomi  menjadi  pemicu  rumah  tangga  di pesisir lingkar tambang untuk turut memungut biota laut ( mada’ ) guna memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga sehari-hari.
Tingginya  harga  ikan  yang  dijual  di  desa-desa  pesisir  lingkar  tambang, menyebabkan  masyarakat  setempat  kesulitan  bahkan  merasa  kurang  mampu  lagi membeli  ikan.  Untuk  itu,  salah  satu  solusinya  adalah  melakukan mada’ guna mengurangi beban pengeluaran pembelian ikan untuk konsumsi keluarga. Dulu, hasil mada’, sebagian  untuk  dijual,  belakangan  praktis  keseluruhan  hasil mada’ hanya untuk dikonsumsi sendiri karena jumlahnya sangat terbatas.
Nelayan  pancing,  nelayan  jaring,  dan  nelayan  jala  juga  mengaku  mengalami penurunan hasil tangkapan. Nelayan jaring yang dahulunya rata-rata memperoleh 1
(satu) karung atau sekitar 50 (lima puluh puluh) kilogram ikan, belakangan rata-rata hanya memperoleh 10 (sepuluh) ekor ikan saja setiap kali melaut. Nelayan pancing yang dulu rata-rata memperoleh 25 (dua puluh lima) kilogram sekali melaut, saat ini rata-rata  hanya  mendapatkan  kurang  lebih  1  (satu)  kilogram  ikan.  Demikian  pula nelayan jala yang dahulunya memperoleh sekitar 2 (dua) kilogram, sekarang ini hasil yang diperoleh kurang-lebih 1 (satu) kilogram saja.
Di samping itu, kalangan nelayan merasakan antara biaya operasional melaut dengan  hasil  tangkapan  semakin  hari  semakin  tidak  sebanding.  Nelayan  mengaku banyak  mengalami  kerugian.  Dengan  demikian,  jika  dikalkulasi  secara  ekonomi, nelayan sebetulnya cenderung merugi. Jika durasi waktu berada di laut lebih lama berarti ongkos dan perbekalan membengkak, namun hasil tangkapan sedikit. Pada sebagian besar desa-desa pesisir lingkar tambang, warga yang melakukan kegiatan mada’ semakin banyak. Biota laut yang dipungut jumlahnya relatif sama dari waktu ke  waktu.  Kenyataan  ini  memaksa  mereka  untuk  hanya  mendapatkan  jatah  yang sedikit karena harus berbagai dengan orang banyak.
Sementara itu, beberapa keluhan tidak terpola dalam konteks ekonomi, hasil studi tahun 2011, seperti: [i] ikan tercemar tailing . Diduga ikan-ikan di perairan lingkar tambang  tercemar tailing ;  [ii]  tingkat  kesulitan  menangkap  ikan  bertambah.  Ikan semakin menjauh sementara alat tangkap masih sederhana; [iii] peran ekonomi ibu rumah tangga menurun. Setelah ada DSTP ibu-ibu rumah tangga semakin sedikit yang melakukan kegatan mada’ karena biota laut yang di pungut di pinggir pantai semakin langka;  [iii]  koperasi  nelayan  tidak  berfungsi  dengan  baik.  Hasil  melaut  yang  terus menurun diikuti pendapatan yang semakin kecil menyulitkan warga menabung dan menggerakkan  koperasi;  dan  [iv]  melaut  atau  menjadi  nelayan  dirasakan  kurang menjanjikan sehingga beralih pekerjaan menjadi petani atau peternak.
Pada studi tahun 2015 terlihat bahwa kendati terdapat perbedaan-perbedaan dengan kondisi pada 2011, namun dalam banyak hal masih relatif sama. Salah satu titik kesamaannya  dan  bersifat  ajeg  antara  hasil  studi  2011  dan  2015  adalah  keluhan nelayan  soal  sedikitnya  hasil  tangkapan  (ikan)  dalam  tahun-tahun  belakangan  ini. Namun,  titik  perbedaan,  dalam  konteks  ini,  adalah  jika  pada  studi  2011  kenyataan tersebut  (sedikitnya  hasil  tangkapan)  dikaitkan  dengan  dampak  DSTP,  maka  pada
PSP  2015  tidak  satu  satu  pun  kalangan  masyarakat  di  desa-desa  pesisir  lingkar tambang yang mengaitkannya dengan dampak DSTP.
Dalam pandangan dan pengalaman nelayan setempat, soal sedikit dan kecilnya jumlah  hasil  tangkapan  disebabkan  beberapa  faktor,  seperti:  [i]  menjauhnya kawanan  ikan  dari  sekitar  perairan  Maluk  akibat  sibuk  dan  padatnya  kegiatan pelabuhan,  baik  pelabuhan  umum  maupun  pelabuhan  barang.  Apalagi  adanya sea plane yang  suaranya  sangat  keras  membuat  kawanan  ikan  semakin  menjauh;  [ii] banyaknya  rumpon  yang  dibuat  dan  dipasang  di  tengah  laut  di  perairan  bagian selatan oleh nelayan dari luar lingkar tambang (diduga nelayan Bugis yang memiliki perahu lebih besar atau semacam kapal kecil). Kawanan ikan yang seharusnya masuk dan mengalir ke belahan utara tertahan dan lebih suka berteduh di dalam rumpon- rumpon tersebut. Selain seringkali muncul nelayan dari Kaung (jauh di belahan utara dan  tidak  termasuk  wilayah  lingkar  tambang)  yang  melaut  ke  perairan  lingkar tambang dengan cara mengebom ikan dan melepaskan potassium; [iii] sederhananya alat tangkap, terutama perahu, sehingga tidak memungkinkan mereka melaut jauh ke tengah, sementara kawanan ikan yang diburu justru berada di tengah dan jauh ke wilayah selatan yang berombak besar.
Bagaimana dengan kemungkinan ikan tercemar tailing? Pada studi tahun 2015, kalangan nelayan setempat tidak lagi memandang DSTP atau tailing yang dibuang ke laut-dalam  ( deep  sea )  mencemari  ikan-ikan.  Mereka  juga  tidak  yakin  kalo  kawanan ikan-ikan  menjauh  dari  perairan  lingkar  tambang  setelah  adanya  DSTP.  Justru sebaliknya, mereka menyaksikan bahwa ikan-ikan yang besar berada tidak jauh dari lokasi DSTP. Buktinya, nelayan-nelayan dari luar yang memiliki peralatan yang lebih baik mencari ikan di sekitar lokasi DSTP itu.
Titik  persamaan  lainnya  antara  hasil  studi  2011  dan  2015  adalah  keluhan terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat. Masyarakat setempat tetap merasakan  rendahnya  tingkat  pendapatan  dan  kecenderungan  kehidupan  yang masih terasa relatif sulit. Namun, dalam konteks ini, sekaligus ada hal yang berbeda. Jika  dari  studi  2011  masih  terdapat  kelompok  dalam  masyarakat  yang  mengaitkan penurunan pendapatan serta kesulitan ekonomi dengan dampak DSTP, maka pada 2015  menunjukkan  tidak  satu  pun  kalangan  di  masyarakat  pesisir  lingkar  tambang
yang mengaitkan hal itu dengan keberadaan dan dampak DSTP. Bagi mereka, tidak ada  hubungannya  antara  kehidupan  ekonomi  (dan  tingkat  pendapatan)  dengan DSTP.  Yang  ada  hubungannya  adalah  dengan  keberadaan  PTAMNT  secara keseluruhan, buka dengan DSTP.
Di  kalangan  nelayan,  keluhan  ketidakpastian  pendapatan  antara  lain disebabkan  oleh  bertambahnya  durasi  waktu  dan  jarak  tempuh  melaut  yang berdampak pada peningkatan biaya yang harus dikeluarkan untuk perbekalan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaut adalah bensin, bekal makanan, oli, rokok, kopi, dan es balok,  dalam  jumlah  yang  harus  dilebihkan  karena  jangkauan  melaut  dalam  jarak tempuh  yang  jauh.  Padahal  meningkatnya  biaya  perbekalan  itu  terkadang  tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Namun  demikian,  kalangan  nelayan  juga  mengakui  bahwa  terkadang  hasil tangkapan cukup banyak sehingga dapat memperoleh keuntungan. Jadi, fluktuatif saja, terkadang banyak terkadang sedikit. Sebab, jika terus-menerus merugi, tentu kegiatan  melaut  sulit  dilanjutkan  karena  kehabisan  biaya.  Mereka  juga  mengakui bahwa  pada  bulan-bulan  tertentu  hasil  tangkapan  cukup  banyak,  sementara  pada bulan-bulan tertentu lainnya sedikit.
Itulah  sebabnya,  secara  umum,  kondisi  ekonomi  kalangan  nelayan  serta kalangan lainnya di masyarakat pesisir lingkar tambang relatif baik – dalam arti cukup untuk sebatas memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari). Lalu, faktor adanya beragam pekerjaan  yang  dapat  dilakukan  oleh  warga  turut  memberikan    sumbangan  bagi ketahanan  kehidupan  ekonomi.  Kalangan  nelayan,  misalnya,  selain  melaut,  juga berusaha  memanfaatkan  waktu  untuk  ikut  bertani  atau  menjadi  buruh  tani.  Isteri mereka banyak juga yang berdagang kecil-kecilan baik di kampung maupun di pasar.
Sementara  itu,  bagi  kalangan  petani,  kehidupan  ekonomi  relatif  baik  karena lahan pertanian yang dimiliki dapat berproduksi dua kali dalam setahun (sekali untuk padi  dan  sekali  untuk  palawija).  Selain  mengandalkan  hasil  dari  kegiatan  bertani, banyak  juga  di  antara  mereka  yang nyambi berdagang, ngojek ,  serta  melakukan pekerjaan-pekerjaan sambilan lainnya untuk sekadar menambah income keluarga.
Dengan demikian, pada studi  tahun 2015,  terlihat sejumlah  indikasi yang bisa dipahami sebagai wujud kehidupan ekonomi yang cenderung meningkat, antara lain:
[1]  mampu  membangun  dan  memperbaiki  rumah;  [2]  mampu  membeli  kendaraan bermotor; [3] mampu menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi; [4] mampu menunaikan  ibadah  haji;  dan  [5]  mampu  menggelar  sekaligus  ikut-serta  kegiatan- kegiatan  sosial  secara  gotong-royong  secara  meriah  dengan cost yang  cenderung tinggi dari waktu ke waktu.
Kehidupan  ekonomi  yang  cenderung  membaik  dan  pendapatan  yang  relatif meningkat juga karena ditopang oleh lancarnya hubungan dengan daerah-daerah lain di luar lingkar tambang terutama ke pusat-pusat kegiatan ekonomi (Taliwang, Alas, bahkan juga Lombok).
Bagaimana dengan hasil studi 2020? Antara 2018-2019 desa-desa pesisir lingkar tambang  mengalami  gagal  panen.  Produksi  pertanian  sangat  menurun.  Sawah, kebun,  dan gempang (tegalan)  tidak  memberikan  hasil  seperti  biasanya.  Ongkos produksi pun nyaris tidak bisa kembali. Perubahan iklim, kekeringan, dan serangan hama menjadi penyebabnya. Gagal panen kali ini memang bukan yang pertama yang dialami  masyarakat  desa-desa  lingkar  tambang,  tahun-tahun  jauh  ke  belakang  hal serupa  pernah  terjadi.  Namun,  gagal  panen  kali  ini  dirasa  cukup  menyengsarakan karena bersamaan dengan kesulitan-kesulitan hidup lainnya, juga beban yang harus ditanggung lebih banyak sehingga menjadi lebih berat.
Pada tahun 2020, kondisi kembali normal. Iklim normal dan air pun melimpah. Sawah, kebun, dan gempang kembali memberikan hasil yang baik. Itu pula sebabnya, pada 2020 masyarakat setempat memiliki gairah tersendiri untuk menggarap sawah, kebun, dan gempang .
Tetapi, belum lama rasanya lepas dari derita gagal panen (2018-20190, tiba-tiba muncul  wabah/pandemi  yang  menakutkan  bernama  virus Corona atau Covid-19 . Meskipun  tidak  ada  warga  desa-desa  lingkar  tambang  yang  terkena covid ,  namun dampak  ekonominya  sungguh  sangat  mengganggu.  Desa  Maluk,  misalnya,  yang sehari-hari  selalu  ramai  dengan  aktivitas  dan  lalu-lintas  ekonomi-bisnis  mendadak sepi. Warung-warung dan toko-toko banyak sekali yang tutup. Salon-salon tak ada lagi  pengunjung.  Pusat-pusat  hiburan  praktis  tak  lagi  berdenyut.  Penginapan- penginapan  tak  lagi  berpenghuni  karena  tak  ada  tamu  yang  datang.  Kegiatan transportasi (kendaraan ujum, mobil sewaan, dokar/cidomo, ojek, dan becak motor)
yang biasanya sibuk dan bising nyaris lumpuh. Para pedagang kaki lima yang biasanya menghiasi pinggiran jalan dengan aneka dagangan tak lagi terlihat.
Kontribusi  terbesar  suasana  sepi  diberikan  oleh  para  karyawan  PTAMNT  dan para pegiat usaha (yang berasal dari berbagai daerah) di desa-desa lingkar tambang. Sejak  pandemi,    PTAMNT  menerapkan  protokol  kesehatan  yang  ketat.  Karantina karyawan dengan pola dua pekan di rumah  dan dua pekan masuk kerja (2-2) secara bergantian. Rumah-rumah kost yang ditempati para karyawan dan kalangan pekerja berbagai  bidang  usaha  di  desa-desa  lingkar  tambang  menjadi  kosong  ditinggal penyewa.  Kondisi  demikian  seolah  menghentikan  denyut  nadi  ekonomi-bisnis  di wilayah itu. Kendati tidak mengalami kelumpuhan total, tetapi kehidupan ekonomi- bisnis di desa-desa lingkar tambang mengalami penurunan sangat tajam.
Bersamaan  dengan  itu,  dalam  emapat  tahun  terakhir  desa-desa  lingkar tambang menyaksikan terjadinya perubahan kebijakan manajemen PTAMNT  Yakni, berubahnya kebijakan dalam hubungan sosial-ekonomi PTAMNT dengan desa-desa lingkar tambang. Beberapa kebijakan yang berubah itu, seperti: pertama, bantuan- bantuan  sosial  dan  program  pemberdayaan  masyarakat  untuk  desa-desa  pesisir lingkar  tambang  mengalami  pengurangan  yang  signifikan.  Masyarakat  setempat mendefinisikan kebijakan tersebut sebagai wujud sikap pelit PTAMNT terhadap desa- desa  lingkar  tambang.  Kedua,  peniadaan  lembaga  Comdev  ( Community Development )  dan  Comrel  ( Community  Relations ).  Padahal,  dua  lembaga  tersebut selama ini cukup memainkan peran signifikan dalam menghubungkan keluhan  dan kepentingan  masyarakat  dengan  manajemen  perusahaan  tambang.  Ketiga, pengurangan  jumlah  karyawan  PTAMNT.  Kebijakan  ini  tidak  saja  cukup  banyak karyawan yang berasal dari desa-desa lingkar tambang turut diberhentikan, sekaligus pula menutup peluang bagi direkrutmya tenaga kerja baru dari desa-desa setempat. Hal  ini  berdampak  pada  meningkatnya  jumlah  pengangguran  di  desa-desa  lingkar tambang.
Setelah  kebijakan  itu  masyarakat  setempat  merasa  memiliki  jarak  sosial  dan ekonomi  dengan  PTAMNT.  Hubungan  dekat  yang  berlangsung  bertahun-tahun sebelumnya, kini tak lagi ada. Apa yang terjadi di perusahaan tambang tak banyak diketahui oleh warga desa-desa. Sementara apa yang terjadi di masyarakat, mungkin
juga  tak  lagi  terdengar  di  telinga  para  petinggi  perusahaan  tambang.  Dalam ungkapan simbolik setempat, kondisi itu digambarkan sebagai “nonda sengo - sengo” (tiada kabar berita). “Aji leng nonda ujan, ba gunter - gunter moo” (seandainya tak ada hujan, paling tidak gemuruhlah).
Lalu, bagaimana dengan dampak DSTP terhadap ekonomi masyarakat? Kondisi yang terlihat pada studi 2015 masih pula terlihat  pada studi tahun 2020. Selain itu, pada studi 2020 menunjukkan bahwa tidak satu pun desa dan kalangan masyarakat di  pesisir  lingkar  tambang  yang  mengaitkan  kondisi  ekonomi  mereka  dengan keberadaan  dan  dampak  DSTP.  Pembuangan tailing ke  laut-dalam  ( deep  sea )  di perairan  lingkar  tambang  tidak  lagi  menjadi  objek  tertuduh.  Masyarakat  setempat memandang  tidak  ada  hubungannya  antara  kondisi  ekonomi  mereka  yang  kurang baik atau tingkat kesejahteraan yang rendah dengan keberadaan DSTP. Pengalaman mereka  selama  hampir  dua  puluh  tahun  keberadaan  DSTP  tidak  pernah  terjadi sesuatu yang luar biasa di desa-desa setempat akibat DSTP. Pengalaman memberikan mereka  kenyataan  dan  pemahaman  bahwa  DSTP  itu  tidak  bermasalah.  Dengan demikian,  kondisi  ekonomi  yang  kurang  baik  dan  kurang  menguntungkan  terjadi karena faktor-faktor lain di luar DSTP.
Dampak Dumping Tailing terhadap Kesehatan Masyarakat
Baik pada studi tahun 2011 maupun studi tahun 2015 dan 2020, jenis penyakit yang diderita warga desa-desa pesisir lingkar tambang cukup banyak dan beragam. Bahkan jenis penyakit yang ada cenderung bertambah dari  2011  ke 2015 dan  2020. Kenyataan  tersebut  seiring  pula  dengan  banyaknya  keluhan  masyarakat  soal beragam penyakit yang diderita.
Seperti  halnya  dengan  isu  ekonomi,  keluhan-keluhan  dalam  isu  kesehatan masyarakat juga terbelah dalam dua kategori yakni “terpola” dan “tidak terpola”. Terpola berarti keluhan-keluhan itu merata di seluruh desa, sedangkan tidak terpola jika keluhan-keluhan yang muncul hanya terdapat di desa-desa tertentu dan/atau dari kelompok tertentu, ia tidak merata di seluruh desa pesisir lingkar tambang. Jenis-jenis penyakit yang terpola sifatnya tampak pada matriks di bawah ini.
Pada  studi  tahun  2011  terdapat  satu  jenis  penyakit – kategori  terpola – yakni gatal-gatal  (di  kulit)  dipandang  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  akibat  dari bersentuhan (cukup lama) dengan air laut seperti mandi dan melaut. Air laut tersebut dianggap sudah tercemar tailing . Ikan-ikan hasil tangkapan nelayan juga dipandang sudah  tercemar  dan  tidak  steril  lagi  sehingga  berbahaya  jika  dikonsumsi.  Laut dipandang tak lagi ramah dengan mereka. Laut telah berubah dari sahabat menjadi ancaman kehidupan.
Di  samping  keluhan-keluhan  terpola  itu,  terdapat  sebuah  keluhan  kesehatan tidak terpola yang dikaitkan dengan dampak DSTP. Keluhan tersebut muncul di desa tertentu  namun  tidak  ada  di  desa-desa  lainnya.  Ada  kasus  seperti  sa kit  “tulang dalam” yang diderita seseorang di sebuah desa. Menurut warga setempat, p enyakit tersebut diderita warga setelah mengonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan. Di luar itu,  tidak  ada  keluhan  kesehatan  lainnya  yang  dialami,  ditemukan,  dan  dirasakan masyarakat setempat yang dikaitkan dengan laut dan pencemaran tailing .
Tabel 1.
Matriks Jenis-jenis yang Diderita Warga Pesisir Lingkar Tambang (Terpola)
No.
Jenis-Jenis Penyakit yang Diderita 2011 2015 2020 1 Batuk, Pilek, Infuensa/ISPA Batuk, Pilek, Infuensa/ISPA Batuk, Pilek, Infuensa/ISPA 2 Diare Diare Diare 3 Typus/Tipoid Gigitan Hewan yang mengandung rabies baik gigitan anjing maupun binatang laut Gigitan hewan yang mengandung rabies baik gigitan anjing maupun binatang laut 4 Desentri Typus/Tipoid Typus/Tipoid 5 Malaria Desentri Desentri
6 Pnemonia Malaria Malaria 7 Campak Pnemonia Pnemonia/TBC 8 Demam berdarah Campak Campak 9 Penyakit Kuning Demam berdarah Demam berdarah/DBD 10 Gatal-gatal Penyakit Kuning Penyakit Kuning 11 Hipertensi dan Diabetes Melitus 12 Stroke dan Gagal Ginjal. 13 Gatal-gatal (Scabies) 14 Stunting /Gizi Kurang
(Balita)
Sumber: Catatan di Puskesmas Desa-desa pesisir lingkar tambang dan hasil FGD (diolah).
Pada  studi  tahun  2015  dan  2020,  ditemukan  jumlah  atau  jenis  penyakit  yang diderita warga tetap banyak bahkan bertambah, namun tidak satu pun di antaranya dikaitkan  dengan  laut  dan tailing (DSTP).  Mereka  memandang  bahwa  tidak  ada hubungannya antara berbagai macam penyakit (fisik) di masyarakat dengan air laut apalagi dengan DSTP. Rekam jejak dari beragam penyakit yang diderita warga antara lain  dapat  dilihat  dalam  catatan  di  puskesmas-puskesmas  setempat.  Pada  catatan- catatan itu  tidak dijumpai dan tidak ada jenis penyakit tertentu yang disebabkan oleh faktor  laut  atau  karena  keracunan  setelah  mengonsumsi  ikan  laut  hasil  tangkapan nelayan setempat. Semuanya karena faktor di luar variabel laut.
Mayoritas masyarakat pesisir lingkar tambang mengonsumsi ikan laut hampir setiap  hari.  Ikan  yang  dikonsumsi  adalah  ikan-ikan  yang  dibeli  di  pasar  atau  yang dijajakan oleh pedagang keliling di desa setempat. Ikan-ikan itu ada yang didatangkan dari wilayah di luar lingkar tambang, dan ada pula dari hasil tangkapan nelayan lingkar tambang  sendiri.  Selain  itu,  mereka  juga  mengonsumsi  hasil  hasil mada’ mereka sendiri.
Pengalaman mereka selama ini dalam mengonsumsi ikan atau biota laut lainnya tidak  menemukan  dan  merasakan  hal-hal  yang  aneh.  Tidak  ada  sesuatu  yang mengganggu dan menimbulkan penyakit tertentu. Dengan perkataan lain, tidak ada
masalah  apa-apa  dengan  kebiasaan  mereka  mengonsumsi  ikan  laut  selama  ini. Membandingkan  antara  sebelum  dan  sesudah  beroperasinya  DSTP,  masyarakat pesisir di desa-desa lingkar tambang tidak menemukan dan merasakan ada hal-hal yang  berbeda  akibat  mengonsumsi  ikan  laut  hasil  tangkapan  nelayan  setempat. Tetapi,  yang  sangat  dirasakan  berbeda  justru  harga  ikan  yang  mahal,  bukan mengonsumsikan ikannya itu sendiri.
Kendati demikian, di dalam alam pikiran masyarakat setempat sesungguhnya sekali  waktu  atau  terkadang  muncul  juga  kekhawatiran  akan  ketidakamanan mengonsumsi  ikan  hasil  tangkapan  nelayan  lingkar  tambang.    Mereka  mengaku, terkadang  mendengar  orang-orang  bicara  soal  (kemungkinan)  ikan  di  perairan lingkar tambang tercemar tailing . Ada semacam ketakutan tertentu memang, hanya saja  mereka  tidak  pernah  berhenti  mengonsumsi  ikan  hasil  tangkapan  nelayan setempat, yang juga tetangganya sendiri. Mereka pada umumnya juga m ada’ untuk kemudian mengonsumsi hasil mada’ -nya sendiri.
Jadi, kekhawatiran bahwa ikan-ikan hasil tangkapan nelayan lingkar tambang tercermar zat-zat berbahaya akibat tailing sampai saat ini pada dasarnya tetap ada di benak  masyarakat  setempat.  Masih  ada  kecurigaan-kecurigaan  terhadap kemungkinan  tercemarnya  air  laut,  dan  ikan-ikan  yang  ditangkap  nelayan mengandung  unsur  kimia  yang  berbahaya.  Walau  kenyataannya,  masyarakat mengakui, belum pernah terjadi apa-apa dengan ikan tangkapan nelayan di perairan lingkar tambang.
Berangkat dari rasa khawatir itu, masyarakat setempat sangat menginginkan agar ada uji laboratorium terhadap ikan-ikan hasil tangkapan nelayan lingkar tambang oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk itu. Menurut mereka, uji laboratorium sangat  perlu  untuk  memberikan  kepastian  bahwa  ikan-ikan  tersebut  benar-benar aman  dikonsumsi  manusia.  Perlu  ada  ketegasan  dan  pernyataan  resmi  dari pemerintah,  misalnya,  yang  didukung  hasil  uji  laboratorium,  bahwa  ikan  hasil tangkapan  nelayan  lingkar  tambang  tidak  mengandung  zat-zat  berbahaya  (dari tailing ) dan dijamin keamanannya.
Bukan hanya terhadap ikan, masyarakat setempat juga menginginkan ada uji laboratorium  terhadap  kualitas  air  bersih  yang  mereka  konsumsi  sehari-hari, terutama air yang diambil dari sumur-sumur yang ada di desa-desa mereka.
Sebuah  insiden  kecil  terjadi  di  Desa  Tongo.  Pada  sekitar  September  2010 ditemukan  satu  kasus  di  mana  2  (dua)  pekerja  PT  Ozama – sebuah    perusahaan konstruksi  milik  Jepang  yang  sedang  mengerjakan  sembilan  jembatan  bantuan Jepang – mengalami keracunan setelah mengonsumsi kerang di kantin mess pekerja PT  Ozama.    Di  Puskesmas  Tongo,  keduanya  mengaku  pusing-pusing,  mual,  dan muntah-muntah. Menurut hasil pemeriksaan petugas, keracunan tersebut tidaklah tergolong keracunan berat, dan setelah diberi obat keduanya segera pulih.
Pertanyaannya, apakah kerang yang dikonsumsi  kedua pekerja PT Ozama itu tercemar  zat  berbahaya  dari tailing ?  Petugas  di  Puskesmas  Tongo  tidak  bisa memberikan  kepastian,  kecuali  sebatas  menduga  bahwa  kerang  yang  dikonsumsi kedua pekerja (di kantin PT Ozama itu) sudah basi atau tidak layak makan. Menurut petugas  kesehatan  di  Puskesmas  setempat,  selama  ini  tidak  ada  kasus  keracunan akibat  mengonsumsi  kerang  atau  berbagai  jenis  ikan  laut  lainnya  di  desa-desa  di wilayah  Tongo.  Kasus  dua  pekerja  PT  Ozama  itu  merupakan  satu-satunya  insiden keracunan yang pernah terjadi.
Pada  titik  ini  bisa  dikatakan,  baik  sebelum  maupun  sesudah  DSTP,  tidak  ada keluhan  berarti  dari  warga  masyarakat  lingkar  tambang  dalam  mengonsumsi  ikan laut hasil tangkapan nelayan setempat. Dengan kata lain, tidak ada keluhan akibat mengonsumsi ikan hasil tangkapan nelayan. Masyarakat setempat merasa tidak ada apa-apa dengan ikan hasil tangkapan nelayan. Tak ada yang berbeda pada ikan-ikan hasil tangkapan nelayan sejak dulu hingga saat ini.

## KESIMPULAN
Dumping tailing PTAMNT dengan metode DSTP di Ngarai Senunu sejatinya lebih mewujud sebagai barang hal yang bersifat (lingkungan) fisika dan kimiawi ketimbang hal  yang  bersifat  sosial.  Namun  demikian,  barang  asing  itu  dapat  memiliki  makna sosial  tertentu.  Masyarakat  tradisional  (tepatnya  transisional)  di  desa-desa  pesisir
lingkar  tambang  memiliki  pandangan  dan  pemahaman  tersendiri  terhadap keberadaan DSTP berikut dampaknya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Pada studi tahun 2011, tingkat keberterimaan masyarakat cukup beragam dan terbelah antara yang “pro”, “kontra”, dan “netral”. Mereka yang pro berlapis antara yang “menerima” dan “sangat menerima”. Mereka yang kontra juga berlapis antara yang “menolak tegas” dan “menolak tetapi diam”. Sementara mereka yang bersikap netral juga berlapis antara yang “netral cenderung menolak” dan “netral cenderung menerima”.  Sikap -sikap  itu  muncul  di  tengah-tengah  minimnya  informasi  dan sosialisasi yang diterima masyarakat lingkar tambang mengenai tailing dan DSTP.
Pada studi tahun 2015 pemahaman masyarakat tentang tailing dan DSTP relatif mengalami peningkatan karena sedikit banyak sudah memiliki tambahan informasi yang cukup dibandingkan periode sebelumnya. Terlihat ada pergeseran yang cukup mendasar menyangkut pandangan soal tailing dan DSTP dibandingkan pemahaman pada periode sebelumnya. Mereka hampir tidak lagi mempermasalahkan keberadaan DSTP,  termasuk  kemungkinan  dampaknya  terhadap  kehidupan  ekonomi  dan kesehatan masyarakat. Sikap pro dan kontra tidak muncul sama sekali. Masyarakat setempat justru lebih menunjukkan keluhan soal kondisi sosial-ekonomi sehari-hari yang dirasakan semakin sulit. Keluhan-keluhan soal sedikitnya hasil tangkapan ikan, sedikitnya  hasil  dari  kegiatan mada’ ,  dan nyale .  Juga  soal  mahalnya  bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari di tengah tingginya inflasi. Kesulitan-kesulitan itu sama sekali tidak dihubungkan dengan keberadaan serta dampak DSTP.
Ada  konsistensi  dengan  hasil  studi  tahun  2015,  pada  studi  tahun  2020 masyarakat setempat sama sekali juga tidak mempersoalkan keberadaan DSTP. Sikap pro-kontra  dengan  sendirinya  juga  tidak  muncul.  Suatu  pertanda  tingkat keberterimaan masyarakat semakin tinggi terhadap DSTP. Isu yang lebih ditonjolkan justru adalah keberadaan perusahaan tambang secara keseluruhan yang membawa berbagai macam dampak terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dalam  konteks  ekonomi,  studi  tahun  2011  menunjukkan  bahwa  kondisi pendapatan  masyarakat  terutama  yang  berbasis  laut  selalu  dihubungkan  dengan keberadaan dan dampak DSTP. Keluhan nelayan serta orang mada’ dan nyale bahwa hasil tangkapan mereka sedikit. Hal itu disebabkan kawanan ikan semakin menjauh
dari perairan lingkar tambang yang sudah tercemar tailing . Sedikitnya hasil tangkapan maka kecil pula pendapatan.
Sementara  pada  studi  tahun  2015,  tidak  ada  sama  sekali  yang  mengaitkan kesulitan ekonomi dengan tailing (DSTP). Kesulitan ekonomi yang mereka alami serta pendapatan  yang  stagnan  dari  hasil  melaut  (nelayan  serta  orang-orang mada’ dan nyale )  tidak  sama  sekali  dikatakan  sebagai  dampak  dari tailing (DSTP).  Kondisi ekonomi yang tidak lebih baik dari sebelumnya lebih dipahami sebagai dampak dari kehadiran perusahaan tambang secara keseluruhan.
Pada  studi  tahun  2020  juga  menunjukkan  tidak  ada  sama  sekali  yang memandang  dan  menempatkan  DSTP  sebagai  faktor  yang  menyebabkan  ekonomi sulit  dan  pendapatan  menurun.  Masyarakat  pesisir  lingkar  tambang  tidak  melihat korelasi  antara  kondisi  ekonomi  (pendapatan)  dengan  keberadaan  DSTP.  Selain pengalaman menunjukkan di mana hampir dua puluh tahun keberadaan DSTP tidak menimbulkan  masalah  apa- apa,  juga  ada  perjelasan  “baru”  bahwa  tingkat kemampuan dan keterampilan nelayan dalam menangkap ikan kurang tinggi.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, studi  tahun 2011 menunjukkan banyak keluhan  masyarakat  pesisir  lingkar  tambang  mengenai  berbagai  macam  penyaikit yang diderita. Sebagian kecil dari penyakit yang diderita itu  diyakini karena faktor laut seperti  mandi  di  laut,  makan  ikan  hasil  tangkapan  nelayan  setempat,  dan mengonsumsi biota laut hasil mada’ dan nyale . Air laut diyakini telah tercemar tailing (dari DSTP) dan membahayakan kesehatan.
Pada studi tahun 2015 dan 2020,  keluhan-keluhan soal penyakit yang diderita masih tetap banyak. Namun, tidak satu pun dari sekian jenis penyakit yang dikeluhkan itu  karena  faktor  laut.  Catatan  di  puskesmas-puskesmas  setempat  juga mengonfirmasi bahwa tidak ada kasus penyakit  yang disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan laut (makan ikan laut dan mandi di laut). Semua jenis penyakit yang diderita adalah karena faktor di luar variabel laut.
Keluhan-keluhan  masyarakat  di  desa-desa  pesisir  lingkar  tambang  terutama dalam konteks ekonomi (pendapatan) lebih dikaitkan dengan dampak keberadaan perusahaan  tambang  itu  sendiri  secara  keseluruhan,  tidak  secara  spesifik  pada keberadaan  DSTP.  Tergambarkan  dengan  jelas  betapa  sejumlah  kalangan  di
masyarakat  setempat  menunjukkan  kecemburuan,  kekecewaan,  dan  sikap  protes terhadap keberadaan perusahaan tambang dalam tahun-tahun belakangan ini. Pada tingkatan yang lebih dalam, kenyataan tersebut sesungguhnya merupakan reaksi dan ekspresi  dari  derita  kemiskinan  dan  sempitnya  lapangan  kerja  di  tengah-tengah semakin kompleksnya kebutuhan hidup sehari-hari.
Jika  diletakkan  dalam  diskusi  dengan  studi-studi  serupa  yang  dilakukan sebelumnya oleh para ahli, studi ini menemukan bahwa masyarakat setempat dapat bersikap  menolak  atau  menerima  sebuah  kegiatan  investasi,  termasuk  di  bidang pertambangan,  sangat bergantung pada kondisi  pengetahuan dan pengalaman riil mereka. Terutama pengetahuan dan pengalaman soal kondisi kesejahteraan (sosial dan  ekonomi)  sehari-hari.  Ketika  pengetahuan  dan  pengalaman  mereka menunjukkan atau memberi isyarat akan manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan (investasi) pertambangan, mereka bersikap terbuka dan menerimanya dengan baik. Jika  sebaliknya – tidak  ada  atau  kecil  sekali  manfaat  sosial  dan  ekonomi  yang dirasakan – maka masyarakat setempat akan menunjukkan sikap penolakan. Dalam konteks  demikian,  peran  agen-agen  serta  keberadaan  program-program  yang memiliki makna secara langsung bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi – walaupun kecil – dapat  memberikan  kontribusi  dalam  membentuk  pengetahuan  dan pengalaman  masyarakat.  Juga  berkontribusi  dalam  membentuk  sikap  positif masyarakat terhadap kegiatan investasi, dalam hal ini pertambangan. []

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori,  Mohammad  Hasan.  (2016). Ekonomi  Politik  Penerbitan  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  di  Indonesia:  Metode  dan  Problem .  Jurnal  Masyarakat  & Budaya, Volume 18, No. 3.
Berger,  Peter  L.  dan  Thomas  Luckmann.  (1966). Social  Construction  of  Reality:  A Treatise in The Sociology of Knowledge . New York: Penguin Books.
Bogdan, Robert dan Steven J. Tailor. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif:
Suatu  Pendekatan  Fenomenologis  terhadap  Ilmu-ilmu  Sosial  (terjemahan). Surabaya:  Bina  Ilmu,  hlm.  21-22.  Lisa  Harisson.  2002.  Political  Research:  An Introduction. London: Routledge.
Denzin,  Norman  K.  dan  Yvonna  S.  Lincoln  (ed.).  (1994). Handbook  of  Qualitative Research . London: Sage Publications.
Fachlevi, Teuku Ade. (2015). Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol. 2, No. 2, Agustus.
Ibrahim  (dkk).  (2015). Persebaran  Tingkat  Kemiskinan  Pada  Kawasan  Pertambangan Emas di Kabupaten Sumbawa Barat . (Proceeding, Seminar Nasional Kebumian ke-8, Academia-Industry Linkage 15-16 Oktober).
Ibrahim, Dwi Haryadi, dan  Nanang Wahyudin.  (2018). Ekonomi  Politik  Sumber  Daya Timah: Kronik Bangka Belitung. Yogyakarta: Istana Media.
Karyadi,  Wiresapta    (dkk).  (2014). Studi  Perubahan  Ekonomi,  Sosial  Budaya,  dan Kesehatan  Masyarakat,  Daerah  Lingkar  Tambang  PTNNT .  Mataram:  Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
Moraczewski,  Krzysztof.  (2014). Cultural  Theory  and  History:  Theoretical  Issues. Poznan. Zakład Graficzny.
Muhadjir, Noeng. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Neuman,  Lawrence.  (2013). Metodologi  Penelitian  Sosial:  Pendekatan  Kualitatif  dan Kuantitatif  (terjemahan). Jakarta: Indeks.
Patton, Michael Quinn. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods . London: Sage Publications, hlm. 54; dan Robert K. Yin. 1993. Applications of Study Case Research. Newbury Park, California: Sage Publications.
Safa’at, Rachmad  dan Indah Dwi Qurbani. (2017). Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pertambangan  (Studi  di  Kabupaten  Lumajang  Provinsi  Jawa  Timur). Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret.
Strauss, Anselim dan Juliet Corbin. (1997). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded. (terjemahan). Surabaya: Bina Ilmu. Wuisman, Jan J.J.M.. (2013). Teori & Praktik: Memperoleh Kembali Kenyataan supaya Memperoleh Masa Depan . Jakarta: YOI.
Yunita, Desi (dkk.) (2017). Rekayasa Sosial melalui Aplikasi Teknologi pada Masyarakat Penambang Pasir Besi di Pesisir Selatan Jawa Barat. CR Journal, Vol. 03 No. 02 Desember.