## Implementasi Stimulan Reward and Punishment
pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi
Praise Juinta W. S. Siregar, Nikki Tirta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Universitas Indonesia
Praisej4@gmail.com, nikkitirta@gmail.com

## Abstract
Education is one of the important aspects in preventing corruption. However, an educational curriculum  without  a  cooperative  community  culture  will  never  have  a  serious  impact.  The formation of this culture needs stimulation, and in this article we offer the concept of George Homans' Social Behavior and George Herbert Mead's Symbolic Interactionist as an alternative approach to the problem at hand. This study uses a qualitative methodology through a literature study  approach.  Our  hypothesis  is  the  lack  of  rewards  for  individuals  who  dare  to  be anticorruption is one of the causes of the lack of culture that is built up in the community. Those who dare to uphold anti-corruption basic values often get pressure from peer groups. This gives a negative stimulant for the implementation of anti-corruption values.
Keywords: Anti-Corruption, Reward, Social Behavior, Symbolic Interactionists

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  upaya  pencegahan  tindak  pidana korupsi.  Namun  kurikulum  pendidikan  tanpa  disertai  kultur  masyarakat  yang  kooperatif tidak  akan  pernah  berdampak  serius.  Pembentukan  kultur  ini  perlu  stimulan,  dan  dalam artikel  ini  kami  menawarkan  konsep  Perilaku  Sosial  George  Homans  dan  Interaksionis Simbolik George Herbert Mead sebagai alternatif pendekatan kepada permasalahan yang ada. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif  melalui  pendekatan  studi  literatur. Hipotesis  kami  adalah  kurangnya  penghargaan (reward) terhadap  individu  yang  berani bersikap  antikorupsi  merupakan  salah  satu  penyebab  dari  minimnya  kultur  tersebut terbangun  di  tengah  masyarakat.  Mereka  yang  berani  menjalankan  nilai-nilai  dasar antikorupsi justru sering mendapatkan tekanan dari peer group . Hal ini memberikan stimulan yang negatif bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi.
Kata Kunci : AntiKorupsi, Reward , Perilaku Sosial, Interaksionis Simbolik
Implementasi Stimulan Reward and Punishment

## Pendahuluan
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan tindak  pidana  luar  biasa  ( extra  ordinary crime ) sebagaimana halnya dengan tindak pidana teroris karena bersifat mengancam keutuhan  dan  keamanan  suatu  negara. Pemerintah  Indonesia  telah  membuat peraturan  perundangan-undangan  yang terkait  dengan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Peraturan  perundang- undangan tersebut menjadi dasar hukum bagi  para  penegak  hukum  untuk menangani  tindak  pidana  korupsi  dan para  pencari  keadilan  yang  mengadukan, ataupun  menggugat,  pihak-pihak  yang dianggap  melakukan  tindak  pidana korupsi.  Penanganan  tindak  pidana korupsi  dapat  dikatakan  cukup  baik, meskipun  masih  banyak  hal  yang  perlu dibenahi khususnya dalam tatanan hukum dan implementasinya.
Penanganan  tindak  pidana  korupsi sesungguhnya  tidak  hanya  berbicara mengenai penindakan melalui
penyelesaian  hukum,  melainkan  juga berkenaan dengan pencegahan ( preventif ) sebagai langkah untuk mengurangi jumlah tindak  pidana  korupsi.  Pendidikan merupakan salah satu “media” yang dapat digunakan  dalam  upaya  pencegahan korupsi.  Pemerintah  telah  membuat regulasi  mengenai  pendidikan  dan pencegahan
antikorupsi dengan menerbitkan  beberapa  peraturan  untuk memasukkan  pendidikan  antikorupsi  ke dalam kurikulum sekolah dasar, menengah, atas dan universitas. Peraturan perundangan tersebut kemudian ditindaklanjuti  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  menerbitkan  surat  edaran  yang mendorong semua pihak untuk menerapkan  pendidikan  antikorupsi. Lembaga pendidikan juga telah menindaklanjuti peraturan tersebut dengan  memasukkan  pendidikan  nilai- nilai  antikorupsi  ke  dalam  kurikulum belajar-mengajar.
Keseriusan Pemerintah dalam pencegahan  korupsi  juga  dilakukan dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi,  dimana dalam  Peraturan  Presiden  tersebut pencegahan dalam pemberantasan korupsi  dijadikan  sebagai  salah  satu agenda  nasional  baik  itu  dalam  jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Namun,  upaya  pencegahan  dalam bentuk  pendidikan  tampaknya  belum cukup  efektif  ketika  diimplementasikan dalam  kehidupan  sehari-hari.  Seorang individu, ataupun kelompok, yang memilih untuk  bersikap  antikorupsi  sering  kali dianggap mengganggu. Sedangkan perilaku  korupsi  dipandang  sebagai  hal yang biasa; sepanjang dampak perbuatannya  dirasa  tidak  menimbulkan kerugian yang berarti. Kurangnya penghargaan  ( reward )  terhadap  individu yang  meneladani  nilai-nilai  antikorupsi, dan  hukuman  ( punishment )  kepada mereka  yang  korup,  menjadikan  para pelaku nilai-nilai antikorupsi diperlakukan  seperti  “ alien ”;  dan  bahkan musuh.  Hal  ini  menjadi  sebuah  ironi, ketika  pendidikan  antikorupsi  dan implementasinya  tidak  berjalan  secara linier di tengah-tengah kehidupan masyarakat.  Dalam  hal  ini  kultur meritokrasi memang memerlukan stimulan  untuk  berkembang.  Pemberian reward dalam upaya  pencegahan  korupsi seharusnya  menjadi  salah  satu  substansi yang  dikedepankan  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan  korupsi.  Harapannya  agar stimulan tersebut dapat mendorong kultur meritokrasi  dan  antikorupsi  di  dalam kehidupan masyarakat kita. Kultur hanya dapat  terbangun  melalui  kesadaran  dari berbagai  pihak,  yang  dengan  sadar memberikan  penghargaan  dan  hukuman sebagai bentuk pendidikan dasar antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Metodologi  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metodologi  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan  metode  studi  literatur. Kami berusaha  melakukan  analisis  deskriptif terhadap  sumber-sumber  literatur  yang membahas  tentang  pendidikan  dan antikorupsi sambil
menyodorkan pentingnya  stimulus reward sebagai penekanan  dari  tulisan  kami.  Data  yang kami  pakai  berupa  data  sekunder  dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya.
Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini adalah  untuk  menawarkan  gagasan George Herbert Mead dan George Homans sebagai  dasar  implementasi  pendidikan antikorupsi,  dengan  penekanan  pada stimulan reward untuk  membentuk  dan menghasilkan  generasi  muda  yang memiliki karakter antikorupsi.

## Pembahasan
Korupsi  di  dalam  bahasa  latin disebut coruptio – corruptus , dalam bahasa Belanda  disebut corruptie ,  dalam  Bahasa Sansekerta (Naskah Kuno Negara Kertagama)  disebut corrupt ,  dalam  arti harfiah  menunjukkan  kepada  perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujur yang dikaitkan  dengan  kecurangan  (Sudarto, 1996). 1 Nye  mendefinisikan  korupsi sebagai  perilaku  menyimpang  dari  tugas formal sebagai pegawai untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  atau meningkatkan status. Keuntungan tersebut dapat bersifat material,
emosional,  ataupun  simbol  (Salama, 2010). 2 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun  1999  tentang  Pemberantasan
1 Sudarto, Hukum  dan Hukum Pidana , Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm.15.
2 Nadiatus  Salama, Fenomena  Korupsi Indonesia  (Kajian  Mengenai  Motif  dan  Proses
Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain, atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan jabatan untuk menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain, atau korporasi. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi apabila memenuhi  unsur-unsur,  yaitu:  melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau korporasi, tujuannya untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena  jabatan  atau  kedudukan.  Serta dapat merugikan negara atau perekonomian  negara.  Korupsi  memiliki beberapa jenis, menurut Beveniste dalam
Suyatno,  korupsi  didefinisikan  dalam  4 jenis yaitu:
1. Discretionery corruption , ialah korupsi yang  dilakukan  karena  adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan,  sekalipun  nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang  dapat  diterima  oleh  para anggota organisasi. Contohnya seorang  pelayan  perizinan  Tenaga Kerja  Asing  memberikan  pelayanan yang  lebih  cepat  kepada  calo,  atau orang yang bersedia membayar lebih, daripada  para  pemohon  yang  biasa- biasa  saja.  Alasannya  karena  calo adalah  orang  yang  bisa  memberi pendapatan tambahan.
Terjadinya  Korupsi) ,  Pusat  Penelitian  IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 16-17.
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
2. Illegal  corruption ,  ialah  suatu  jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan  bahasa  atau  maksud- maksud  hukum,  peraturan  dan regulasi  hukum.  Contohnya  dalam peraturan  lelang  dinyatakan  bahwa untuk  pengadaan  barang  jenis tertentu  harus  melalui  proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Pemimpin proyek  terkadang  berusaha  mencari dasar  hukum  lain  untuk  mendukung atau memperkuat upaya pelaksanaan proyek  tersebut,  sehingga  ia  tidak disalahkan  oleh  inspektur.  Dicarilah pasal-pasal  dalam  peraturan  yang mungkin  untuk  digunakan  sebagai dasar  hukum  guna  memperkuat validasi  pelaksanaan  tender.  Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya  sah  atau  tidak  sah, bergantung  pada  bagaimana  para pihak  menafsirkan  peraturan  yang berlaku.  Bahkan  dalam  beberapa kasus, letak illegal corruption berada pada  kecanggihan  memainkan  kata- kata; bukan substansinya.
3. Mercenery  corruption ,  ialah  jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi,  melalui  penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contohnya dalam  sebuah  persaingan  tender, seorang  panitia  lelang  mempunyai kewenangan untuk meloloskan peserta tender. Baik secara terselubung maupun terang- terangan, panitia mengajukan permintaan tertentu sebagai sogokan
3 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23.
4 Sarbaini dan Muhammad Elmy, Negara Hukum dan Demokrasi , P3AI Universitas
supaya  tender  peserta  terkait  dapat dimenangkan.
4. Ideological  corruption, ialah  jenis korupsi  ilegal  maupun discretionery yang  dimaksudkan  untuk  mengejar tujuan  kelompok.  Contohnya  kasus skandal water  gate yang  merupakan ideological corruption , dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon  daripada  kepada  undang- undang atau hukum. Aset-aset BUMN dijual untuk mendukung pemenangan pemilihan umum (Djaja, 2013). 3 Negara,  menurut  Mac  Iver  (Soehino, 1998;  Agustino,  2007),  adalah  asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu  masyarakat  pada  suatu  wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan  oleh  suatu  pemerintah yang  untuk  maksud  itu  diberi  kekuasaan memaksa (Sarbaini & Elmy, 2013) 4 . Dapat dikatakan bahwa negara dalam menjalankan  kekuasaannya  didasarkan pada  sistem  hukum  yang  berlaku. 5
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Hal  ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Indonesia  sebagai  negara  hukum telah melakukan berbagai upaya, baik itu litigasi  (melalui  peradilan)  maupun membentuk undang-undang. Implementasi peraturan perundang- undangan mengenai tindak pidana korupsi juga  diterapkan  dengan  cukup  ketat  oleh para  penegak  hukum.  Beberapa  putusan pengadilan dalam amar putusannya tidak hanya  memberikan  hukuman  dalam bentuk  pidana  penjara  tapi  juga pencabutan  hak  politik  dalam  jangka waktu tertentu.
Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2013, hlm. 2.
5 Ibid.
Tabel 1. Contoh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Amar Putusan Pencabutan Hak Politik No Nomor Perkara Terdakwa Amar Putusan 1. 130/Pid.Sus- TPK/2017/PN Jkt.Pst Setya Novanto Menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  mencabut  hak Terdakwa  untuk  menduduki  dalam  jabatan  publik selama  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. 2. 123/Pid.Sus- TPK/2017/PN.JKT.PST Nur Alam Mencabut  hak  politik  Terdakwa  selama  5  (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani hukuman. 3. 45/Pid.Sus- TPK/2017/PN  Bgl  jo. 4/Pid.Sus- TPK/2018/PT  BGL  jo. 1219 K/PID.SUS/2018 1) Ridwan Mukti 2) Lily  Martiani Maddari Menjatuhkan  pidana  tambahan  kepada  Terdakwa  I. RIDWAN  MUKTI  berupa  pencabutan  hak  untuk dipilih  dalam  jabatan  publik  selama: 5  (lima) tahun setelah  Terdakwa  I.  RIDWAN  MUKTI  selesai menjalani pidana pokok. 4. 112/Pid.Sus- TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst Irman GIrman Gusman Menjatuhkan  hukuman  tambahan  pada  Terdakwa IRMAN  GUSMAN,  SE,  MBA,berupa  pencabutan  hak untuk  dipilih  dalam  jabatan  publik  selama  3  (tiga) tahun setelah Terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,MBA,selesai menjalani pidana pokok. 5. 38/PID.SUS/TPK/2013 /PN.JKT.PST jo. 14/PID/TPK/2014/PT. DKI jo. No.  1195 K/Pid.Sus/2014. Luthfi L Luthfi Hasan Ishaaq Menjatuhkan  pidana  tambahan  berupa  pencabutan hak pilih pasif atau hak untuk dipilih dalam pemilihan umum. 6. 88/Pid.Sus- TPK/2017/PN. Jkt.Pst Charles Charles Jones Mesang Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa CHARLES JONES MESANG berupa pencabutan  hak  untuk  dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah Terdakwa  CHARLES  JONES  MESANG  selesai menjalani pidana pokoknya. 7. 19/Pid.Sus- TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst ANDI      Andi Taufan Tiro Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa  untuk  menduduki  dalam  jabatan  publik selama 5  (lima)  tahun terhitung  sejak  terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. 8. 1261K/Pid.Sus/2015 Anas Ur Anas Urbaningrum Menjatuhkan  pidana  tambahan  terhadap  Terdakwa Anas  Urbaningrum  berupa  pencabutan  hak  untuk dipilih dalam jabtan publik. 9. 72/Pid.Sus- TPK/2018/PN Jkt.Pst Zu              Zumi Zola Zulkifli Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ZUMI ZOLA ZULKIFLI, berupa Pencabutan Hak untuk dipilih  dalam  jabatan  publik  selama  5  (lima)  tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
10. 15/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Bdg N          Neneng Hasanah Yasin  Menjatuhkan pidana pencabutan hak dipilih selama 5 tahun terhitung sejak selesainya terdakwa menjalani pidana pokok.
Pada Tabel  1 menunjukkan  bahwa upaya  pemberantasan  korupsi  dengan memberikan  hukuman  telah  dilakukan.
Harapannya  bukan  saja  supaya  nilai keadilan  terwujud  dalam  tatanan  negara hukum, melainkan juga untuk memberikan  efek  jera  bagi  pelaku,  serta
pendidikan  antikorupsi  bagi  masyarakat. Di sini pernyataan tegas tentang apa yang benar dan salah menjadi salah satu bagian terpenting dalam pendidikan publik.
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
Penindakan terhadap pelaku tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  dilakukan terhadap  pejabat  negara,  tapi  juga terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Penindakan  tersebut  dilakukan  dengan memberhentikan  dengan  tidak  hormat PNS  berdasarkan  putusan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  dan  terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur  dalam  Pasal  87  ayat  (4)  huruf  b Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara.  Ketentuan tersebut  diperkuat  dengan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  87/PUU- XVI/2018.  Selain  itu  juga  Pemerintah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam  Negeri,  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara Nomor  182/6597/SJ,  Nomor  15  Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13  September  2018  tentang  Penegakan Hukum  terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan  Pengadilan  yang  Berkekuatan Hukum  Tetap  karena  Melakukan  Tindak Pidana  Kejahatan  Jabatan  atau  Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan  Jabatan,  Surat  Kepala  Badan Kepegawaian  Negara  Nomor:  K  26-30/V 55-5/99/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi  Bersama  Terkait  Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  20  Tahun  2018  tanggal  18 September  2018  tentang  Pelaksanaan Pemberhentian  Aparatur  Sipil  Negara yang  Terbukti  Melakukan  Tindak  Pidana Korupsi,  sebagai  bentuk  komitmen pemerintah dalam melakukan penindakan dengan  memberhentikan  Pegawai  Negeri Sipil  berdasarkan  putusan  yang  telah
6 Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak- pidana-korupsi
berkekuatan  hukum  tetap  terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, penindakan  yang  dilakukan  oleh  para penegak  hukum  maupun  pemerintah sepertinya  sulit  untuk  menekan  tindak pidana korupsi. Upaya pembelaan ataupun perlawanan  dengan  berbagai  cara  yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi  merupakan  suatu  tantangan tersendiri  dalam  upaya  pemberantasan korupsi.
Gambar 1. Grafik Penindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi Tahun 2004-2018 6
Pada Gambar  1 menunjukkan bahwa  jumlah  kasus  korupsi  yang ditangani oleh KPK sejak dari tahun 2004 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun  hukuman  yang  tidak  ringan telah  dijatuhkan  (lihat  contoh  tabel  1), namun  efek  jera  tampaknya  tidak  timbul secara  signifikan  dalam habitus praktik korupsi  di  berbagai  sektor.  Dengan melihat  grafik  tersebut,  dapat  ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik korupsi tidak  akan  pernah  berkurang  secara berarti  bila  upaya  penindakan  tidak dipadukan  dengan  upaya  pencegahan yang serius. Dengan kata lain, menangani dari  akar  permasalahan  utamanya,  yaitu kultur  korup  yang  terinternalisasi  di tengah-tengah  kehidupan  masyarakat.  Di sini  peran  pendidikan  menjadi  sangat
krusial, karena ia bersinggungan langsung dengan  proses  pembentukan  kultur masyarakat; baik itu melalui sektor formal, informal, maupun nonformal, sebagaimana  tercantum  pada  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  20
Tahun 2003.
Dalam  upaya  pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis  dalam  menanamkan  sikap antikorupsi.  Dimana  melalui  lembaga pendidikan  generasi  muda  diharapakan dapat  terselamatkan  dari  praktik  korup yang  dilakukan  oleh  para  pendahulunya (Zuber,  2018). 7 Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku  seseorang  atau  kelompok  orang dalam  usaha  mendewasakan  manusia melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan; proses,  cara,  perbuatan  mendidik.
8 Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat membentuk dan mengubah pemikiran seseorang.
Bentuk pendidikan antikorupsi yang diterapkan  selama  ini  adalah  dengan memasukkan  nilai-nilai  antikorupsi  ke dalam  kurikulum  pendidikan  tingkat dasar,  menengah,  hingga  universitas. Namun,  kurikulum  yang  diajarkan  dalam bidang  akademis  tidak  akan  pernah berdampak  secara  siginifikan  apabila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari- hari.  Perilaku  korupsi  di  tengah masyarakat,  terutama  pada  kalangan pemerintahan, merupakan suatu hal, yang ironisnya,  umum  terjadi.  Hal  ini  tentu memberikan  teladan  yang  buruk  bagi generasi  muda  kita  yang  mencoba  untuk menerapkan nilai-nilai
pendidikan
7 Zuber, Ahmad. Strategi Anti  Korupsi Melalui Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Journal of
Development  and  Social  Change,  Vol.  1,  No.2, 2018, hlm. 180.
antikorupsi  yang  ia  terima.  Bila  hal  ini terus  terjadi,  lambat  laun  tentu  saja generasi  muda  kita  akan  melihat  bahwa memiliki  karakter  antikorupsi  bukanlah hal  yang  lumrah  dan  perlu,  melainkan justru kebalikannya. Nilai-nilai koruptiflah yang  justru  akan  dipandang  sebagai keperluan untuk bertahan hidup ( survive ) di  tengah  masyarakat.  Dalam  tulisan  ini fokus  pembahasan  akan  lebih  mengarah kepada  konteks  dunia  pendidikan  dasar (sekolah dasar hingga menengah pertama). Salah  satu  elemen  kunci  dalam pendidikan antikorupsi adalah
pembangunan  kultur  (Ocheje,  2018). Kultur  antikorupsi  yang  kuat  tidak  akan pernah  terbangun  bila environment yang kondusif tidak ada di tengah-tengah masa belajar  dan  tumbuh-kembang  anak-anak.
Karena itu kami mengusulkan implementasi  dari  pendekatan  teori George  Herbert  Mead  (Interaksionis
Simbolik)  dan  George  Homans  (Perilaku Sosial).  Mead  melihat  pembentukan  pola pikir  ( mind )  dan  jati  diri (self) seorang individu  akan  sangat  bergantung  dari lingkungan  masyarakat (society) (Ritzer, 2010) 9 . Di sini Mead memberikan definisi dan  penjelasan  tentang  ketiga  aspek tersebut. Mind didefinisikan Mead sebagai sebuah  proses  yang  muncul  pada fenomena  sosial.  Maksudnya  adalah, proses  sosial  yang  membentuk mind seorang  individu  secara  fungsional. Sehingga struktur dan interaksi sosial-lah yang  membentuk  kerangka/pola  pikir individu.  Karakteristik  dari mind ini nantinya dapat kita lihat dari sejauh mana kemampuan seorang individu untuk dapat berespon  kepada  komunitas  secara menyeluruh.
8 http://kbbi.web.id/didik
9 Ritzer,  G.  (2010). Sociological  Theory. New York: McGraw-Hill. Hlm 355-368.
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
Self merupakan  hasil  dari  sebuah proses  sosial  menurut  Mead.  Kapabilitas untuk  melakukan  komunikasi  antar- manusia,  aktivitas  dan  relasi  sosial-lah yang  menjadikan self hadir  dalam  diri seorang  individu.  Bagi  Mead  sangat mustahil untuk membayangkan bagaimana self dapat  eksis  di  tengah- tengah  absennya social  experiences. Namun  demikian,  bagi  Mead,  sekali self sudah  terbangun  dalam  diri  seseorang, maka  eksistensinya  akan  terus  bertahan sekalipun  individu  itu  tidak  mengalami kontak  sosial.  Jadi,  seandainya  seseorang yang  sudah  puluhan  tahun  hidup  dalam masyarakat  terdampar  di  suatu  tempat tanpa  penghuni, self individu  tersebut tetaplah  eksis.  Kesadarannya  sebagai seorang pribadi tidak hilang. Pengembangan  dari self ini  juga  sangat terkait  dengan  bagaimana mind dari seorang  individu  terbangun.  Tanpa mind , kesadaran self tak mungkin muncul. Tetapi pada  saat  bersamaan, self juga  menjadi elemen yang esensial dalam perkembangan dari mind . Keduanya saling memengaruhi  dan  membutuhkan  dalam sifat yang dialektikal 10 . Terminologi  Society secara  umum digunakan  oleh  Mead  untuk  menyatakan proses  sosial  yang  sedang  berjalan, mendahului baik mind maupun self . Pada bagian lainnya,  Mead  juga menambahkan bahwa society merepresentasikan sekumpulan  respon  yang  terorganisasi, yang  dilakukan  oleh  individu  di  dalam bentuknya  sebagai “me” .  Bila  “ I ” berkenaan  dengan  individu  itu  sendiri, maka  Mead  menggunakan  istilah  “ me ” untuk menggambarkan individu di dalam konteks  relasinya  dengan society .  Dan sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, society mengambil  posisi signifikan  dalam  pembentukan mind dan self , karena society mendahului keduanya.
Pada level society , Mead mendefinisikan  institusi  sosial  sebagai bentuk respons komunal, dan sebagai life habits dari  sebuah  komunitas.  Di  dalam institusi sosial ini tiap individu berekspresi  dengan  kondisi  dan  respons yang identik. Mead menambahkan, karena institusi-institusi  ini  berperan  sangat penting sebagai wadah sosial dan interaksi individu,  maka  seharusnya  institusi mengambil  peran  yang  serius  dalam membentuk mind dan self seorang individu.  Institusi  di  sini  dapat  berupa keluarga,  sekolah,  institusi  keagamaan, hingga pada level negara.
Lalu bagaimana kita sebagai bagian dari society ,  terutama  lembaga  dan institusi  pendidikan  dapat  mengambil andil  yang  signifikan  dalam  membentuk mind dan self generasi muda  kita? Dalam hal  ini  Mead  menawarkan  kerangka mendasar. Karena pembentukan mind dan self terjadi  melalui  interaksi  sosial,  maka ada  empat  aspek  yang  dapat  kita  urai sebagai  pintu  masuk  penanaman  nilai- nilai  antikorupsi.  Kerangka  ini  disebut dengan istilah act/ tindakan.
Di  dalam  tindakan  terdapat  empat tahapan  yang  terjadi  secara  relasional, yaitu impulse,  perception,  manipulation , dan consummation. Tiga tahapan pertama terjadi  di  dalam  ranah mind ,  sebelum akhirnya  pada  tahap  konsumasi  seorang individu melakukan tindakan final. Tahap pertama impulse melibatkan  stimulan yang  muncul  dalam  diri  aktor.  Misalnya dorongan  untuk  berbuat  jujur  ataupun curang  ketika  menghadapi  ujian.  Tahap kedua perception , aktor mulai
menafsirkan,  melihat  dan  menimbang- nimbang  opsi  yang  ada,  yang  mungkin untuk dilakukan. Pada contoh siswa yang hendak  ujian,  setelah  stimulan  bertindak jujur  atau  curang  muncul,  maka  aktor mulai memikirkan bagaimana
mendapatkan  apa  yang  ia  harapkan melalui  opsi  yang  tersedia.  Entah  itu belajar bagi siswa yang berniat jujur, atau menyontek bagi siswa yang ingin berbuat curang. Tahap ketiga adalah manipulation ,
dimana aktor mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Pada tahap ini siswa  mulai  memutuskan  untuk  belajar atau menyontek.
Sampai  pada  tahap  ketiga  inilah sebenarnya  implementasi  pendidikan dapat melakukan intervensi. Baik stimulus berupa reward bagi  mereka  yang berkeinginan  untuk  jujur,  maupun punishment bagi  yang  ingin  berbuat curang. Tentu kita tidak bisa memberikan reward maupun punishment ketika perbuatan  jujur  maupun  curang  masih berupa ide. Di sinilah peran life habits dari sebuah  komunitas  perlu  dibangun  dan dipertontonkan  (baik  itu  dalam  keluarga, sekolah, dan institusi lainnya).
Dalam  kultur  masyarakat,  biasanya implementasi punishment umum
dijalankan. Tapi yang jarang terjadi adalah implementasi reward terhadap  mereka yang  berani  jujur.  Fenomenanya,  mereka yang  berusaha  jujur  seringkali  malah mendapatkan  tekanan  dari  sesama peer group (baik  kawan  di  sekolah,  maupun tenaga  pendidik).  Hal  ini  tentu  menjadi stimulus  yang  memicu  individu  untuk takut  berbuat  baik.  Kalau  kultur  di lingkungan  pendidikan  kita  mayoritas masih seperti ini, implementasi kurikulum antikorupsi  efeknya  masih  akan  tetap “jauh panggang dari api”.
Kami  mengusulkan  pembangunan kultur reward terhadap  individu  yang berani menerapkan nilai-nilai antikorupsi karena pendekatan konsep Perilaku Sosial dari George Homans. Homans
11
menawarkan  enam  proposisi  di  dalam pola pembentukan perilaku sosial:
11 Ibid., hlm 418-419.
1. The  Success  Proposition: Semakin sebuah  tindakan  mendapat reward , semakin mungkin seseorang melakukan tindakan tersebut di masa yang akan datang.
2. The Stimulus Proposition: Jika di masa lalu  stimulus  tertentu  telah  menjadi kesempatan  bagi  seseorang  untuk mendapat penghargaan ( reward ) atas tindakannya,  maka  stimulus  yang sama, atau setidaknya mirip, memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang sama.
3. The  Value  Proposition: Semakin bernilai  hasil  dari  sebuah  tindakan bagi  seseorang,  semakin  ia  akan melakukan tindakan tersebut.
4. The Deprivation-Satiation Proposition:
Semakin  sering  suatu  tindakan mendapatkan penghargaan ( reward ), penghargaan  tersebut  akan  semakin berkurang  nilainya  bagi  orang tersebut.  Semakin  besar  keuntungan ( profit )  yang  diterima  seseorang sebagai  akibat  dari  tindakannya, semakin  besar  kemungkinan  dia melakukan tindakan tersebut.
5. The  Agression-Approval  Proposition: Ketika  tindakan  seseorang  tidak mendapatkan reward yang diharapkan, atau menerima
punishment yang tidak diharapkan, ia akan  marah  dan  mungkin  untuk melakukan perilaku agresif (aggresive behavior) agar hasil yang didapatkan menjadi  lebih  bernilai  untuknya. Ketika tindakan seseorang mendapatkan reward yang lebih dari ekspektasinya, atau tidak mendapatkan punishment sebagaimana yang ia duga, seseorang tersebut akan senang, dan memungkinkan dia melakukan perilaku meyetujui (approving
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
behavior) dan hasil yang ia dapatkan menjadi lebih bernilai baginya.
6. The  Rationality  Proposition: Ketika memilih tindakan alternatif, seseorang  akan  mempertimbangkan berdasarkan nilai dari hasil yang akan didapat dikalikan dengan kemungkinan  untuk  mendapatkan hasil yang lebih besar. 12 Keenam  proposisi  Homans  ini  dapat kita  gunakan  sebagai  pertimbangan  dan acuan untuk membangun kultur antikorupsi  di  tengah-tengah  anak  didik kita.  Bentuk reward tentu  dapat disesuaikan secara kontekstual, berdasarkan  kreativitas  masing-masing institusi. Reward yang  dimaksud  tidak hanya  berupa  materi  yang  bersifat ekstrinsik (uang atau barang), tetapi juga dapat  bersifat  intrinsik  (kasih  sayang, penerimaan, penghormatan, dan sebagainya). Penulis mengapresiasi positif langkah  ataupun  metode-metode  yang telah dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun KPK dengan memberikan  pendidikan  antikorupsi. Namun,  pendidikan  antikorupsi  tidak hanya  berbicara  mengenai  kurikulum, maupun  membuat  gerakan  antikorupsi. Perlu  ada  suatu  sikap  ketika  pendidikan antikorupsi  diimplementasikan  dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya pemberian penghargaan (reward) terhadap mereka yang telah mengimplementasikan  sikap  antikorupsi dan  hukuman (punishment) terhadap mereka  yang  menjalankan  sikap  koruptif merupakan  salah  satu  faktor  yang membuat seolah-olah
pendidikan antikorupsi  tidak  relevan  dengan  sikap
12 Ibid., hlm 422-425.
13 Sarmini, I Made Swanda and Ulin Nadiroh.
(2017). The Importance of Anti Corruption Education Teaching Materials for The Young
antikorupsi  di  dalam  kehidupan  sehari- hari.
Pengimplementasian konsep reward dan punishment ,  dengan  menekankan pada  kultur reward menjadi  usulan  dari tulisan kami. Kami berharap mereka yang berani  jujur  mendapatkan  apresiasinya yang  layak  di  dalam  kehidupan  mereka sehari-hari,  sehingga  generasi  muda semakin  menyadari  bahwa  perilaku korupsi  bukan  hanya  mengenai  pejabat atau orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga perilaku yang membawa  nilai-nilai  dasar  antikorupsi masih  menemukan  oasenya  di  tengah budaya  masyarakat  kita,  terutama  di lingkungan terdekat anak-anak.
Sebagai gambaran tentang perlunya penerapan  nilai-nilai  antikorupsi  pada kurikulum pendidikan anak, kami mengambil data penelitian yang dilakukan oleh  Sarmini,  I  Made  Swanda  dan  Ulin
Nadiroh dalam  Jurnal  “ The  Importance  of Anti  Corruption  Education  Teaching Materials  for  The  Young  Generation ” dengan  subjek  penelitian  150  guru  di Surabaya  (Sarmini et  al., 2017). 13 Data tersebut kami tampilkan pada Tabel 2 . Data hasil survey didapatkan melalui kuesioner yang melibatkan 150 guru SMP IPS, dengan tiga variabel pokok yang ingin diukur,  yaitu  berupa:  (1)  Tingkat kepentingan dari materi ajar bagi peserta didik;  (2)  Identifikasi  dan  tingkat kepentingan dari perlunya materi antikorupsi  terkandung  dalam  nilai-nilai pendidikan;  dan  (3)  Penguatan  karakter dalam  membangun  budaya  antikorupsi dalam  mempersiapkan  materi  ajar. 14 Terdapat  sepuluh  pertanyaan  yang disusun berdasarkan skala Lickert dengan urutan  opsi  sebagai  berikut:  1  = very
Generation . The 2 nd International Joint Conference on science and Technology.
14 Ibid.
strongly  agree ;  2  = strongly  agree ;  3  = agree ;  4  = disagree ;  dan  5  = strongly disagree .  Setiap  urutan  opsi  diberikan besaran  pembobotan  5  hingga  1, berurutan  dari  opsi  pertama  hingga kelima.
Setelah dilakukan pengolahan data melalui 10 pertanyaan kuesioner tersebut, didapatkan bahwa rata-rata 78,03% guru setuju  bahwa  penerapan  materi  ajar antikorupsi  dalam  pendidikan  bersifat sangat  penting  dalam  aktivitas  belajar anak-anak 15 . Sisanya menyatakan penting.
Dari  sini  kita  dapat  menarik  kesimpulan umum  bahwa  kesadaran  akan  perlunya materi  ajar  antikorupsi  dalam  kurikulum pendidikan  anak  sudah  muncul  dalam pandangan  tenaga  pendidik.  Namun problema  yang  timbul  adalah  belum adanya bentuk implementasi yang konkret berupa  aktivitas,  atau  praksis,  di  dalam proses belajar-mengajar 16 . Hal senada juga muncul  dalam  survei  terhadap  55  orang tua  siswa  taman  kanak-kanak  yang dilakukan  Uswatun  Hasanah  dan  Tarma dari  Universitas  Negeri  Jakarta  dalam jurnal  “ Need  Analysis  to  Develop  Anti- Corruption  Behavior  of  Early  Childhood Through  Parenting  Education  Model ” (Hasanah  &  Tarma,  2019) . 17 Pada kesimpulan  dari  penelitian  tersebut dinyatakan  bahwa  para  orang  tua  tidak mengetahui  bagaimana  cara  membangun nilai-nilai  antikorupsi  pada  diri  anak; sekalipun  mereka  menyatakan  nilai-nilai tersebut  diperlukan  bagi  anak-anak mereka.
Penulis menyarankan perlu adanya  suatu  peraturan/regulasi  yang dapat  memberikan  pedoman  bagi  para guru dalam
mengimplementasikan
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Uswatun Hasanah and Tarma, (2019), “Need Analysis to Develop Anti-Corruption Behavior of Early Childhood Through
stimulan reward  and  punishment ketika merancang  materi  ajar  dalam  kurikulum pendidikan  antikorupsi.  Pedomannya dapat mengacu pada bagaimana memberikan  penghargaan  terhadap  9 nilai/karakter antikorupsi yang diekspresikan melalui sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, sederhana,  mandiri,  adil,  berani  dan peduli. 18 Pembentukan regulasi mengenai pendidikan  antikorupsi  mungkin  dapat mulai  memberikan  arah  implementasi yang tegas perihal
pemberian penghargaan  yang  konkret  terhadap mereka  yang  berani  menerapkan  nilai- nilai antikorupsi di dalam proses belajar- mengajar.  Tujuannya  untuk  memberikan perlindungan,  kepastian  dan  kejelasan hukum bagi eksekutor nilai-nilai antikorupsi  di  lapangan.  Ketika  seorang anak  berani  untuk  tidak  memberikan contekan kepada kawan-kawannya, perlindungan apa yang akan ia terima dari tekanan peer  group- nya?  Atau  ketika seorang anak berani melaporkan kecurangan  sekolah  yang  membocorkan soal  Ujian  Nasional  misalnya,  apa penghargaan  yang  ia  terima?  Bila  tidak ada,  dan  bahkan  yang  bersangkutan dibiarkan  saja  menghadapi  tekanan kelompok  yang  korup,  niscaya  tak mungkin akan terbentuk budaya antikorupsi (Köbis, et al. , 2015). Apa yang terjadi  justru  malah  sebaliknya;  budaya korupsi  mendapatkan  stimulusnya  dan terinternalisasi  dalam  kehidupan  sehari- hari  masyarakat  (Nazkhanova, et  al. , 2018).
Pemberian reward diperlukan sebagai  stimulan.  Contohnya  kebijakan dalam  memberantas  korupsi yang
Parenting Education Model” in 3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018 , KnE Social Science, pages 247–256.
18 Ibid., hlm 248.
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
diimplementasikan pemerintah Singapura dengan memberikan reward berupa surat pujian  dan  kenaikan  pangkat  kepada pegawai negara yang berani  menerapkan sikap-sikap  antikorupsi,  dan punishment berupa  pemberian  sanksi  administrasi yang  berkaitan  dengan  masa  depan  dan karir  jabatan  seorang  pegawai  (Lestari, 2017) 19 .  Sikap  tersebut  menunjukkan bahwa  meritokrasi  (dengan  pemberian penghargaan  dan  hukuman)  menjadi sebuah  budaya  yang  dibangun  oleh negara-negara  maju;  salah  satunya Singapura.  Tradisi  meritokrasi  tersebut diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial Inggris  ketika  Singapura  masih  berstatus sebagai wilayah jajahannya (Suyatmiko & Nicola, 2019) 20 . Akibat dari pembangunan kultur  itu,  kini  kita  dapat  melihat bagaimana  Singapura  menjadi  salah  satu negara  dengan  tingkat  korupsi  paling rendah; peringkat 4 dari 180 negara pada tahun  2019  berdasarkan Corruption Perception  Index (CPI)  yang  dirilis  oleh lembaga Transparency International 21 . Apa yang perlu kita tiru dari negara- negara  lain  adalah  soal  pembangunan masyarakat  yang  memiliki political  will . Penerapan pendidikan antikorupsi secara masif perlu political  will yang besar. Satu dari  tiga  faktor  yang  mengakibatkan
tingginya efektivitas lembaga pemberantasan  korupsi  di  Singapura adalah  besarnya  dorongan political  will , baik dari pemerintahan maupun masyarakat (Quah, 2017). Keterkaitannya, masyarakat dan aparatur negara Singapura yang memiliki kesadaran moral dan  politik  yang  baik  ternyata  lahir  dari sistem  pendidikan  dasar  yang  telah  lama dibangun  oleh  negara  tersebut  (Hartati, 2018).  Misalnya  ketika  seorang  murid dapat  menerapkan  lima  nilai  falsafah hidup (dalam etika Konfusianisme) seperti kesopanan, kemurahan, kejujuran,
ketekunan,  dan  kebajikan,  maka  ia  baru akan dinilai sebagai seorang manusia yang mulia  (Hartati,  2018).  Ada  apresiasi intrinsik di sini, yang menjadi motor bagi seseorang  untuk  mengejar  karakteristik seorang manusia yang agung.
Penerapan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari adalah buah dari  pendidikan  moral  dasar  di  sekolah- sekolah  mereka.  Karena  itu  masyarakat Singapura  menyadari  bahwa  korupsi bukan hanya berbicara mengenai nominal uang  yang  diambil  dalam  jumlah  besar, tetapi juga merupakan suatu sikap buruk yang  menghancurkan  tatanan  sosial masyarakat.
19 Yani  Sri  Lestari, Korupsi:  Suatu  Kajian Analisis  di  Negara  Maju  dan  Negara Berkembang , Community: Volume 3, Nomor 2, 2017, hlm. 190.
20 Wawan  Heru  Suyatmiko  dan  Alvin  Nicola,
Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan  Kinerja  Komisi  Pemberantasan Korupsi ,  Jurnal  Antikorupsi  INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2, 2019, hlm. 40.
21 Sumber: https://www.transparency.org/en/countries/sin gapore
Tabel 2 . The results of the questionnaire identification of the importance of anti-corruption education teaching materials for students.
Implementasi Stimulan Reward and Punishment

## Penutup
Pemberantasan korupsi tidak hanya berbicara mengenai penindakan terhadap pelaku  (hilir),  melainkan  juga  perlu adanya  upaya  pembentukan  kultur  di masyarakat ( life habits ), yang dimulai pada generasi muda di tingkat pendidikan dasar (hulu). Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu sarana dalam upaya pencegahan.  Diperlukan  stimulan  untuk menciptakan kultur “berani” dan “prestise” ketika peserta didik menjalankan nilai-nilai antikorupsi.
Stimulan  tersebut  berupa  pemberian penghargaan  ( reward )  kepada  peserta didik  dalam  kehidupan  mereka  sehari- hari.  Hal  ini  tidak  dapat  dilakukan  oleh hanya satu institusi, seperti KPK. Perlu ada bentuk konkrit dari pemerintah, terutama melalui  lembaga  yang  mengurusi  soal pendidikan  dasar.  Misalnya  saja  pada kurikulum pendidikan dasar sektor formal perlu  disertakan  prosedur  tetap  (protap) bagaimana implementasi nilai-nilai antikorupsi  dijalankan,  dan  terutama, dihargai.  Bentuknya  dapat  berupa  buku pedoman, petunjuk pelaksanaan, kiat-kiat aktivitas
belajar-mengajar, dan sebagainya.  Diharapkan  protap  aktivitas penghargaan  ini  dapat menjadi  pemantik bagi  sektor  pendidikan  informal  dan nonformal,  sehingga  tumbuh  kultur pendidikan yang memberikan penghargaan kepada semangat antikorupsi dari anak-anak. Pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan  rumah  kita  bersama,  sehingga perlu  adanya  suatu  kesadaran  dari berbagai  pihak  bahwa  sikap  korupsi merupakan  sikap  yang  harus  diperangi bersama.  Bentuk  “memerangi  korupsi” dapat  kita  kerjakan  secara  bersamaan dalam  dua  lini.  Di  satu  lini,  sanksi  wajib diberikan  kepada  mereka  yang  berani menjalankan nilai-nilai koruptif. Pada lini yang  lain  apresiasi  (baik  ekstrinsik maupun intrinsik) harus diberikan kepada
mereka  yang  berani  menjalankan  nilai- nilai antikorupsi.

## Referensi
Akbar, Y. H., & Vujic´, V. (2014). Explaining Corruption  the  Role  of  National Culture  and  its  Implications  for International Management. International  Journal  of  Cross Cultural Management 21 (2): 191-
218.
Assegaf,  Abd.  Rachman.  (2015).  Policy Analysis and Educational Strategy For  Anti  Corruption  in  Indonesia and Singapore. International Journal of Asian Social Science. Australian Journal of Political Science : 517
- 536.
Borcan, O., Lindahl, M., & Mitrut, A. (2017).
Fighting Corruption in Education: What  Works  and  Who  Benefits? American Economic Journal: Economic Policy : 180-209. Cochrane, C. (2020). Teaching Integrity in the  Public  Sector:  Evaluating  and Reporting Anti-Corruption Commissions’ Education Function. Teaching  Public  Administration:
78-94.
Djaja,  Ermasnyah.  (2013). Memberantas Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi Pemberantasan  Korupsi) .  Sinar
Grafika. Jakarta. Gans-Morse,  J.,  Borges,  M.,  Makarin,  A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang,  D.  (2017).  Reducing Bureaucratic Corruption: Interdisciplinary  Perspectives  on What  Works. World  Development : 172-184.
Hakhverdian,  A.,  &  Mayne,  Q.  (2012). Institutional Trust, Education, and Corruption: A Micro-Macro Interactive  Approach. The  Journal of Politics : 739-750.
Hartati, Anna Yulia. (2018). Asian Values di Singapura  (Studi  tentang  Peran Konfusianisme  dalam  Kemajuan Politik Singapura). Sosio Dialektika - Jurnal  Ilmu  Sosial-Humaniora 3 (1).
Kidd, i. j. (2019). Epistemic Corruption and Education. Episteme 16 (2): 220- 235.
Köbis, N. C., Prooijen, J.-W. v., Righetti, F., & Lange,  P.  A.  (2015). “Who Doesn’t?”—The Impact of Descriptive  Norms  on  Corruption. PLOS ONE: e0131830.
Lestari,  Yani  Sri.  (2017).  Korupsi:  Suatu Kajian Analisis di Negara Maju dan Negara Berkembang. Community 3 (2).
Nazkhanova,  G.,  Khan,  N.,  Moldazhanova,
A., Abdullayeva, G., & Abdrakhmanova, R. (2018). Theoretical  and  Methodological Aspects of Anti-Corruption Mechanisms  Formation  in  the System  of  Higher  Education.
Journal  of  Advanced  Research  in Law and Economics : 2689-2694.
Ocheje,  P.  D.  (2018).  Norms,  Law  and Social  Change:  Nigeria’s  Anti- Corruption  Struggle,  1999–2017. Crime, Law and Social Change : 363
- 381.
OECD.  (2018). Education  for  Integrity  in Greece: Teaching on Anti- Corruption, Values and the Rule of
Law. OECD. Paris. Oyamada,  E.  (2015).  Anti-Corruption Measures  the  Japanese  Way: Prevention Matters. Asian Education and Development Studies : 24-50. Quah,  J.  S.  (2017).  Learning  from Singapore’s effective anti- corruption strategy. Asian Education and Development Studies : 17-29.
Ritzer,  G.  (2010). Sociological  Theory. McGraw-Hill. New York.
Salama,  Naditus.  (2010). Fenomena Korupsi Inonesia (Kajian Mengenai Motif  dan  Proses  Terjadinya Korupsi). Pusat  Penelitian  IAIN Walisongo. Semarang.
Sarbaini  dan  Muhammad  Elmy.  (2013).
Negara  Hukum  dan  Demokrasi. P3AI Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin. Sarmini, I Made Swanda and Ulin Nadiroh. (2017).  The  Importance  of  Anti Corruption  Education  Teaching Materials for The Young Generation. The  2 nd International Joint  Conference  on  Science  and Technology.
Scott,  I.  (2017).  The  Challenge  of Preserving Hong Kong’s Successful Anti-Corruption System. Asian  Education  and
Development 6 (3): 227-237.
Sudarto.  (1996). Hukum  dan  Hukum Pidana .  Alumni  Bandung,  Cetakan Keempat. Bandung.
Uslaner, E. M., & Rothstein, B. (2016). The Historical  Roots  of  Corruption: State Building, Economic Inequality,  and  Mass  Education. Comparative Politics : 227-248.
Uswatun  Hasanah  and  Tarma.  (2019). “Need  Analysis  to  Develop  Anti- Corruption  Behavior  of  Early Childhood  Through  Parenting Education  Model”  in  3rd  UNJ International  Conference  on Technical and Vocational Education  and  Training  2018 . KnE  Social  Science 3  (12):  247– 256.
Walton,  G.  W.,  &  Peiffer,  C.  (2017).  The
Impacts  of  Education  and Institutional  Trust  on  Citizens’ Willingness to Report
Implementasi Stimulan Reward and Punishment
pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi
Corruption:  Lessons  from  Papua
New Guinea.
Wawan Heru Suyatmiko dan Alvin Nicola. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi:  Studi  Peninjauan Kinerja  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS 05 (2): 35-56. Zhllima, E., Imami, D., Rama, K., & Shahini, A. (2018). Corruption in Education  during  Socialism  and the Postsocialist Transition. Region : 51-70. Zirker,  D.  (2017).  Success  in  Combating Corruption in New Zealand. Asian Education and Development Studies : 238-248. Zuber,  Ahmad.  (2018).  Strategi  Anti Korupsi Melalui Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan  Korupsi). Journal of Development and Social Change
1 (2).