## Kemunduran dan Keruntuhan Ekonomi Muslim Pribumi di Indonesia
Herdi Sahrasad, Ma'mun Murod Al-Barbasy murod@gmail.com
Abstract: The  article  describes  abour  business  circles  and  the  middle  class  of  indigenous Muslims  who  want  the  duo  of  President  Jokowi-Jusuf  Kalla  (Vice  President),  who  replaces SBY-Boedino  today,  can  firmly  and  quickly  put  an  end  to  social  crime  practices,  especially how  to  eradicate  corruption,  law  enforcement,  community  empowerment,  for  the  sake  of justice,  humanity,  freedom,  human  rights,  and  democracy.  The  Muslim  commu-  nities  want that  in  this  reform  era,  Jokowi-JK  program  is  accompanied  by  a  "clear  and  clear  policy  of vision" that can help people out of the economic crisis, social destruction and disintegration symptoms. During the transitional period of the Habibie era, Abdurrahman Wahid, Megawati- Hamzah Haz and SBY-Boediono  and Jokowi-JK today, the discourse  is still "separate" from the reality of socio-economic and cultural life of the people who are suffering and depressed by multi-crisis. As a result, the politics of the current regime that relies on discourse, does not have  a  socio-economic  machine  to  realize  that  discourse  as  a  social  idea  that  can  be implemented  in  real  terms  by  the  people,  and  consequently  only  becomes  "political consumption" and the commodities of the elites and the middle class are separated from social processes  in  the  undercurrent.  In  this  case,  the  government  must  realize  that  by  allowing poverty and injustice to  be rampant among Muslims that is similar  with  waiting  for the time bomb for explosions of anger and violence.
Kata Kunci: Muslim; ekonomi; kelas menengah; kapitalisme

## Pendahuluan
Dalam  penelitian  sosialnya  di  Mojokuto  tahun  1950-an  untuk  studi    agama  Jawa, Clifford  Geertz, antropolog terkemuka di Universitas Princeton,  AS  mengemukakan  bahwa pertumbuhan ekonomi  dan  pembaharuan  Islam  berjalan  secara   beriringan.  Geertz   lebih lanjut mengungkapkan bahwa
“Dalam  kerangka  teori  Max  Weber  tentang  peran  Protestanisme  dalam  menstimulasi pertumbuhan  komunitas  bisnis  di  Barat,  bahwasanya  para  pemimpin  komunitas  bisnis  di Mojokuto  adalah  sebagian  besar  Muslim  reformis-puritan  (Muhammadiyah-Masyumi- penulis).”
Geertz  memang  menemukan  sebagian  besar  tokoh  dan  pemimpin  usaha  bisnis tembakau,  tekstil,  sejumlah toko dan perusahaan  justru didominasi Muslim reformis puritan kalangan  Masyumi.  “Tujuh  dari  pertokoan  modern  yang  berdiri  di  Mojokuto,  enam  di antaranya  dijalankan  oleh  Muslim  reformis-puritan,’’  kata  Geertz  (Peddlers  and  Princes, 1963).  Kesimpulan  Geertz  soal  saudagar  Muslim  ini  mirip  antara  pertumbuhan  kapitalisme dengan Reformasi Protestan di kalangan Calvinis.
Sebenarnya,  jauh  sebelum  kolonialisme  datang  ke  Asia    Tenggara,    kaum  saudagar Muslim  telah  menikmati  abad  perniagaan  yang  cerah  dan  merupakan  pembawa  salah  satu tradisi merkantilis terbesar di dunia yang membanggakan. Namun  pada  abad  KE-17  dan  18 di    bawah  pengaruh  gabungan  kolonialisme  Eropa  dan  para  penguasa  absolut,    tradisi merkantilisme itu telah hancur. (Hefner, 2000)
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Di  Indonesia  pasca  Soekarno,  dalam  perkembangan  selanjutnya,  kita  tahu  bahwa  di zaman orde Soeharto kembali  lagi, tragedi terhadap borjuasi Islam pribumi terjadi:  golongan bisnis  Muslim  itu  umumnya  tersingkir  dan  termarginalisasi  oleh  ekonomi  kapitalisme  Orde Baru yang didominasi modal asing, golongan kapitalis Tionghoa (Cina perantauan) dan kroni Cendana.  Tulisan  di  bawah  ini  mencoba  menguraikan  bagaimana  kaum  pengusaha  Muslim (pribumi) itu secara perlahan tapi pasti, telah tersingkir dan tersungkur di panggung ekonomi nasional seperti sebuah absurditas tragedi.

## Ekonomi Dualistis
Dengan melihat bagaimana sejarah ekonomi Indonesia—karena sangat luasnya cakupan sejarah modern Indonesia—maka untuk riset monograf ini, hanya sejarah ekonomi pada masa Orde  Baru  saja  yang  menjadi  fokus  perhatian  studi  ekonomi-politik  era  Soeharto,  di  mana marginalisasi  dan  deprivasi  sosial-ekonomi  Muslim  sangat  dahsyat,  dengan  melihat  struktur (structure),  kebijakan  dan  perencanaan  (policy  and  planning),  dan  kinerja  (performance) ekonomi Orde Baru di bawah Soeharto.
Yang  harus  dipahami,  sifat  pokok  dari  perekonomian  Indonesia  sebagai  negara  sedang berkembang  adalah  “ekonomi  dualistis”,  yaitu  industri  ekspor  yang  terpadu  dengan perekonomian  dunia,  yang  sudah  menggunakan  sistem  modern,  dan  di  samping  itu  ada kegiatan-kegiatan  yang  masih  mempunyai  tingkat  subsistem  (pertanian  tradisional  dan kerajinan).  Kedua  sektor  kegiatan  ini  memprodusir  barang-barang  untuk  pasar  lokal  dan terpisah dari perekonomian pasar modern. Sebagian besar golongan Muslim berkiprah dalam usaha  kecil-menengah  jenis  ekonomi  bazaar  tersebut,  sebagaimana  yang  ditemukan  oleh Geertz di Mojokuto.
Adapun asal mula ekonomi dualistis ini tidak terlepas dari adanya perluasan pasar yang dilakukan  oleh  negara-negara  industrialis-merkantilis  pada  akhir  abad  KE-19  dalam  suatu kolonisasi.  Kecuali  Jepang  yang  sekarang  ini  telah  menjadi  negara  industri,  seluruh  Asia, Afrika,  dan  Amerika  Latin  pada  masa  lalu  merupakan  daerah  koloni  dari  negara-negara Barat/AS  yang  mula-mula  mereka  peruntukkan  untuk  berdagang,  tetapi  kemudian  semakin memperluas daerah kekuasaan ekonominya. Kondisi ini diperparah dengan penguasaan modal dan teknologi di tangan negara- negara kolonial modern tersebut.
Seluruh  aktivitas  pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  kolonial yang  sudah  maju  itu  terhadap  negara-negara  sedang  berkembang,  termasuk  Indonesia,  tidak terlepas  dari  pengaruh  ekonomi  kapitalisme  konvensional  yang  saat  itu  begitu  dominan diterapkan. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia.
Berbeda  dengan  ekonomi  kolonial  yang  terbelah  antara  sektor  modern  dan  sektor tradisional,  dan  di  mana  Pemerintah  Kolonial  Belanda  hanya  melihat  Indonesia  tidak  lebih hanya  sebagai sumber  bahan  mentah  murah  dan berlimpah  untuk  kebutuhan  industri   di Belanda,  dan   pola ini  terus berlangsung  hingga  dasawarsa  1950-an,  maka  pembangunan ekonomi Indonesia  boleh  dikatakan  baru  dimulai  pada   dasawarsa   1960-AN (Kuntjoro- Jakti,  2000).   Pada  periode  1950-AN,  berbagai  kebijakan  ekonomi  yang  pernah  diambil  ikut menentukan  aktivitas  pembangunan  ekonomi  di  negeri  ini,  mulai  dari  “Politik  Banteng”, “Politik Integrasi”, hingga “Ekonomi Kerakyatan” belum sepenuhnya dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. “Politik Benteng” di zaman kabinet  yang dipimpin oleh Perdana Menteri  Muhammad  Nasir    dengan    Menteri    Perdagangan    Sumitro    Djojohadikusumo, ternyata   malah menimbulkan  praktik  perkoncoan   yang disebut   “Pengusaha   Ali-Baba”, “Pengusaha  Konco”  yang  justru menguntungkan  segelintir  orang  saja,   yakni   pengusaha
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
keturunan      Cina  (Damanhuri,  2000).  Dalam  perkembangannya  sempat    muncul    segelintir pengusaha  Muslim dalam periode ini. Namun krisis politik  dan  kejatuhan  Soekarno  1965- 66  menimbulkan kemunduran ekonomi wirausahawan Muslim tersebut.
Pada  tahun   1960-an   dan   terutama   pada   masa   Soeharto   berkuasa, industrialisasi dilakukan  dengan  luas  dan  gempita  dengan  pembukaan  pintu  bagi  partisipasi  Penanaman Modal  Asing  (PMA)  dan  Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  (PMDN).  Indonesia  masa  Orde Baru sangat ditentukan oleh rezim Soeharto dan gaya pemerintahannya. Orde Baru di bawah Soeharto  memulai  langkah  ekonominya  dengan  memobilisasi  intelektual  yang  berasal  dari kalangan ekonom yang dikenal sebagai teknokrat untuk menarik modal asing.
Meskipun  sebetulnya  kebijakan  ekonomi  (economic  policy)  Indonesia  sudah  dimulai sejak  Pemerintah  kolonial  Belanda  membentuk  Departemen  Urusan  Ekonomi  di  Hindia Belanda  pada  1934,  tapi  itu  tidak  dimaksudkan  untuk  perumusan  kebijakan    —apalagi perencanaan—  ekonomi.  Baru  setelah  di  bawah  kekuasaan  Soeharto-lah,  perencanaan ekonomi  serius  dilakukan  yang  bukan  hanya  untuk  sekedar  menghadapi  krisis  di  masa  Orde Lama,    tapi  lebih    kepada    upaya  penyempurnaan  kebijakan  (perencanaan  dan  program) ekonomi  (Kuntjoro-Jakti,  2000).  Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Lindblad  (2000),  kebijakan ekonomi  (khususnya  kebijakan  industri  dan  pembangunan)  untuk  meningkatkan  daya-beli (purchasing  power)  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia lebih terfokus di Jawa. Wilayah Luar  Jawa,  meski  baru  diperhatikan  pada  akhir  masa  kekuasaan  Soeharto,  kurang menampakkan  adanya  keterkaitan  antara  perubahan  demografis  dengan  kapasitas  ekspornya. Artinya, sejarah ekonomi masa Orde Baru di bawah Soeharto adalah kelanjutan dan perubahan dari  kebijakan  ekonomi  kolonial  Belanda,  dengan  para  teknokrat,  borjuasi  Tionghoa  dan modal asing sebagai prime mover pertumbuhan ekonomi.
Soeharto  yang  secara   kultural   berwatak   abangan-priyayi,   diam-diam menyimpan kecurigaan  dan  kekhawatiran  terhadap  golongan  Muslim  pribumi  yang  umunya    berhimpun dalam      Partai      Masyumi.      Sehingga  kebijakan-kebijakan      ekonomi-politiknya      memihak kepada  kekuatan  abangan,  Tionghoa  dan  non-Islam  dan  sebaliknya,  bersifat  kontra  dan detrimental terhadap Muslim pribumi. Dalam hal politik, seperti telaah Allan Samson (1968), Soeharto  juga  menolak  bangkit  kembalinya  politisi  Masyumi  dalam  partai  yang  baru  yakni Parmusi. Karakter Islamo-phobia ala Soeharto itu terus  berlanjut  sampai  kurun  tahun  1990- an yang kelak ditandai lahirnya ICMI.
Namun,  bagaimanapun  sejarah  ekonomi  Indonesia  sudah  memperlihatkan  bahwa ekonomi  yang dulu muncul karena  eksploitasi  berkepanjangan imperialisme  Belanda, lalu karena  upaya mobilisasi logistik perang Tentara Pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II, selanjutnya karena Perang Kemerdekaan (1945-1949) yang disusul periode pergolakan politik 1949-  1966  di  mana  modal  swasta  domestik  (domestic  private  capital)  gagal  terbentuk (Robison,  1986:  36-68)  meski  telah  mendapatkan  sejumlah  konsesi    dari  nasionalisasi perusahaan asing, maka praktis hanya sejak Pelita.
I  (1969-1974)    Indonesia    mulai    mengalami    stabilitas    ekonomi    dan  selanjutnya mengupayakan   adanya   pembangunan   yang   digerakkan   oleh dan  untuk kepentingan kemakmuran   bangsa    Indonesia    sendiri.    Maka modernisasi pun terjadi di segala bidang dan  transformasi  masyarakat  dari  yang  agraris  ke  masyarakat  industrial    pun    terwujud    di bawah komando Soeharto. (Booth & McCawly, 1982: viii)
Dalam  berjibaku  memperbaiki  ekonomi  Indonesia  pasca  Pemerintah  Soekarno,  Orde Baru menetapkan Industrialisasi Substitusi Impor (ISI) untuk menggerakan pembangunan  di Indonesia.  Misi  ini  nampaknya  membuahkan  hasil  optimal  dengan  berdatangannya  negara-
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
negara  maju  untuk  mengalirkan  utang  luar    negeri    berbunga    lunak    dengan    jangka pengembalian  yang  panjang.  Semua  itu  untuk  keperluan  pembangunan  ekonomi  secara berkesinambungan.  Dalam  catatan  Dawam    Rahardjo,  selama  Pelita  I,  rata-rata  bantuan  luar negeri  yang  dipakai  mencakup  70,7%  dari  anggaran  pembangunan  (Mubyarto,    ed.    1981). Dalam pandangan Mochtar Mas’oed (1989) rezim Orde Baru telah memilih strategi ekonomi konvensional dengan strategi stabilisasi dan pembangunan  ekonomi   yang  “berorientasi  ke luar”.  Memang,  dengan  strategi  ini  Orde  Baru  berhasil  menstabilkan  perekonomian  bahkan mampu  menarik  cukup  banyak  bantuan  asing  sehingga  memungkinkan  pemerintah  untuk mengurangi defisit APBN secara drastis. (Sudjana, 2004)
Kemudian  pemerintah  mengendalikan  tingkat  inflasi  dari  600%  lebih  pada  akhir  tahun 1966 menjadi 15% dua tahun kemudian. Namun, strategi ekonomi yang “berorientasi ke luar” ini  mengharuskan  berbagai  penyesuaian  yang  tidak  menguntungkan  bagi  rakyat.    Program stabilisasi  yang  drastis  (yakni  APBN)  berimbang,  kredit  ketat,  penyesuaian  harga,  dan  lain- lain) mengakibatkan kenaikan harga yang luar  biasa  hampir  pada  setiap  jenis barang  dan jasa serta kemacetan sektor-sektor produktif selama periode 1967/1968.
Studi Mochtar Mas’oed melukiskan  bagaimana  rezim  Orde  Baru  yang “militokratis”, dipimpin  oleh  militer  sebagai  suatu  lembaga  bekerjasama  dengan  para  “teknokrat”  sipil  dan modal  asing.  Selama  periode  1966-1971,  rezim  Orde  Baru  dipimpin  oleh  Angkatan  Darat, sebagai  inti  lembaga  militer.  Sampai  pertengahan  1970-an,  Departemen  Pertahanan  dan Keamanan  (Hankam)  mempunyai  peranan  yang  dominan  dan  menentukan  dalam  proses politik.
“Politik  Integrasi”  Orde  Baru  yang  berkelimpahan  dana  hutang  luar  negeri,  PMA (penanaman modal asing) dan rezeki Migas  (minyak bumi dan gas) hanya bisa dimanfaatkan pengusaha keturunan Cina akibat praktik birokrasi yang tidak sehat. Kebijakan ekonomi Orde Baru secara sadar atau tidak sadar telah memberikan peluang dan menyuburkan konglomerasi dan kompradorisasi.
Pemerintah  Orde  Baru  juga  mengizinkan  beberapa  pengusaha  (tipe  birokrat,  klien maupun Cina) mendominasi perekonomian Indonesia selama Orde Baru. Didukung oleh hak- hak  khusus  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  para  wiraswastawan  tersebut  mengendalikan setiap sektor utama perekonomian Indonesia. Lebih  dari  itu, hubungan khusus mereka dengan negara membuat  menarik  para  investor  asing  yang  menjalankan  usaha  di  Indonesia  dan mudah menciptakan kerja sama dengan kapitalis internasional dalam bentuk proyek patungan. Secara  bertahap,  terbentuklah  hubungan  segitiga  “negara-kapital-internasional-usahawan domestik” di Indonesia (Mas’oed, 1989). Pandangan ini paralel dengan Adi Sasono & Sritua Arif (1984), bahwa proses modernisasi yang terjadi  biasanya berlangsung karena  adanya jaringan  kerjasama  antara  elite  lokal  dan  elite  luar,  baik  yang    memiliki  modal  maupun kekuasaan.    Dalam  kerjasama  inilah  muncul  suatu  kelas  yang  disebut  dengan  “kelas komprador”, yakni sebuah  jalinan  kerjasama  antara elite   luar   dengan  elite   lokal yang memiliki  kekuasaan  demi  menjaga  kelangsungan  investasi  para  pemilik  modal.(Sasono  & Arief, 1984) Kompradorisasi atau upaya pelancaran dan perlindungan terhadap modal dari luar oleh elite yang berkuasa merupakan salah satu gejala yang muncul akibat terjadinya aktivitas pembangunan ekonomi yang tidak  fungsional (dysfunctional activitydevelopment)  akibat  pengaruh pembangunan ekonomi konvensional. Gejala lain yang juga  muncul adalah konglomerasi dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan  nepotisme. Dalam proses  modernisasi  yang  menggunakan  pendekatan  ekonomi  konvensional  kelas  komprador seringkali  hadir  akibat  budaya  politik  dan  kultur  birokrasi  yang  melindungi  para  pemilik
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
modal  demi  sebuah  pembangunan  yang  seringkali  merugikan  masyarakat  domestik  dan lingkungan  hidup.  Kehadiran  kaum  komprador  ini  tidak  jauh  berbeda  dengan  kehadiran konglomerat, “pengusaha Ali-Baba” di masa Orde Lama.
Dalam  konteks  ini,  Didin  Damanhuri  (1996)  menjelaskan  bahwa  ihwal  konglomerasi dalam  struktur  ekonomi  nasional  tak  terlepas  dari  unsur  yang  disengaja  (by  plan)  maupun unsur  yang  tak  sengaja  (by  chance)  selama  perjalanan  dari  pola  PJP  (Pembangunan  Jangka Panjang)    I  (1964  –  1994).  Disebut  secara  sengaja,  karena  alasan  hampir  satu-satunya  pada masa awal Orde Baru—karena keterbatasan pemerintah kala itu—maka tesisnya adalah ‘siapa yang  paling  siap’  maka  kepada  merekalah  diberikan  berbagai  fasilitas,  yakni  berupa kemudahan  kredit,  lisensi  impor,  perlindungan  tarif  dan  non  tarif,  subsidi,  monopoli,  dan seterusnya.  Dalam  kondisi  demikian,  maka  akhirnya  kita  menyaksikan  lahirnya  200-300 konglomerat yang sama sekali tidak ditopang oleh lapisan pelaku menengah yang memadai di bawahnya.
Dan  menjelang  Orde Baru Soeharto tumbang, sekitar 4 persen etnis Tionghoa ternyata menguasai  70  persen  aset  ekonomi  nasional  dan  lebih  dari    70    persen    kredit    perbankan nasional,  suatu  angka    yang    jauh    sangat  tinggi    dibandingkan    kepemilikan    kapital    oleh pribumi  Muslim  yang  merupakan 88 persen rakyat Indonesia, dalam  mana  hanya  menguasai usaha  kecil-menengah  dan  sektor  informal  yang  marginal.  Sampai    era  reformasi  Susilo Bambang Yudhoyono-  Jusuf  Kalla dewasa  ini, ketimpangan antara aset Muslim pribumi dan golongan  pengusaha  Tionghoa  (nonpri)  tidaklah  berubah.  Bahkan    marginalisasi    ekonomi Muslim  kian  deras  dan  mengeras.  Ditambah  lagi    diteruskannya    kebijakan    neo-liberalisme dalam  perekonomian  kita,  telah  semakin  membuat  golongan  menengah  ke  bawah  semakin miskin  dan  terpuruk.  Meminjam  perspektif  Robert  Hefner  (2000),  bagi  kaum  Muslim  nyaris tidak ada keadilan di dalam ekonomi pasar liberal yang berlaku kejam itu.
Karena  itu,  kalangan  Muslim  dan  non-Muslim  pun  bertanya:  “Apakah  kita  masih percaya  bahwa  pemerintah  merupakan  penguasa  riil  atas  masyarakat,  bila  15  keluarga menguasai 61,7 persen kapitalisasi pasar di Indonesia, dan sedikitnya 71,5 persen perusahaan go  public dikuasai oleh keluarga (Claessens, dkk 1999)?” Ini ditambah lagi  dengan  skandal BLBI    Rp650  trilyun  dan  beban  utang  luar  negeri  US$150  milyar  yang  membebani  rakyat begitu berat. (Priyono, 2002)

## Mitos Pembangunan
Mitos “keberhasilan” pembangunan ekonomi di Indonesia  yang selalu ditandai dengan tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi  dan  harapan  terhadap  ‘tetesan  ke  bawah  (trickle  down effect)’  ternyata  dalam  kenyataannya  tidak  mampu  mensejahterakan  rakyat  kebanyakan, bahkan memarginalisasi kewirausahaan Muslim. Aktivitas pembagunan ekonomi yang dipilih oleh  Orde  Baru,  yakni  liberalisme  ekonomi  terbukti  menghasilkan  tingkat  kesenjangan  yang tinggi.  Selain  itu,  aktivitas  pembangunan  ekonomi  yang  dipilih  Orde  Baru  cenderung menciptakan  praktik-praktik  penyimpangan  ekonomi,  seperti  KKN,  “kompradorisasi”, kalangan  penguasa  parasit  dan  sejenisnya.  Aktivitas  pembangunan  ekonomi  seperti  ini terkategorikan  sebagai  model  pembangunan  konvensional,  lawan  dari  model  pembangunan fungsional.
Kebijakan  ekonomi  Orde  Baru  dengan  pendekatan  ekonomi  konvensional  secara  sadar maupun tidak sadar, telah memberikan peluang kepada hanya 200 orang pelaku konglomerat yang  sebelum  krisis  menguasai  sekitar  76%  aset  atau  sekitar  62%  omzet  ekonomi  nasional. Kondisi  ini  bisa  terjadi  karena  proses  trade  off,  yakni  terjadinya  alokasi  sebagian  besar
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sumber-sumber  daya  nasional  baik  sumber  finansial  (anggaran  pusat  dan  daerah,  kredit perbankan,  proyek-proyek  PMA,  dan  dana  yang  berasal  dari  utang  luar  negeri)  maupun lainnya (manajemen, teknologi, informasi, lahan, SDM) terhadap para pelaku big business dan bersifat  mega-proyek.  Sementara  itu  para  pelaku  yang  lain,  yakni  sekitar  99,8%    mengalami mis-  alokasi dan dislokasi sumberdaya nasional (Damanhuri, 2000).
Penguasaan  segelintir kalangan usaha terhadap  aset perekonomian  nasional  bisa terjadi di  mana  salah  satunya  melalui  proses  kompradorisasi,  yakni  upaya  pelancaran  dan perlindungan terhadap modal dari luar oleh elite yang berkuasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Jadi,  dalam  hal  ini  terdapat  praktik  “kongkalikong”  atau  kolusi  di  antara  para  pejabat berwenang  dengan  pada  pengusaha  “nakal”  untuk  mengeksploitasi  sumberdaya  alam  secara ilegal  atau  seolah-olah  legal  dengan  memanfaatkan  potensi  lokal  atau  rakyat  kecil.  Praktik perekonomian  semacam  ini  termasuk  pada  kategori  aktivitas  pembangunan  yang disfungsional.
Dalam  hal  ini  Richard  Robinson  (1986)  melihat  bahwa  kelas  kapitalis  (baca:  klien) sangat  tergantung  kepada  penguasa  (patron)  karena  penguasa    itulah  yang    memberikan berbagai  fasilitas  seperti proteksi, subsidi, serta terciptanya  struktur pasar  yang  monopolistik dan  oligopolistik  yang  sangat  menguntungkan  pengusaha  atau  kelas  kapitalis  tersebut. Merebaklah  kaum  kapitalis  birokrat.  Sementara  itu,  keuntungan  yang  dinikmati  penguasa adalah berupa imbalan atau rente dari kelas kapitalis. Inilah yang oleh Arief Budiman (1995) disebut  dengan  “negara  otoriter  birokratik  rente”,  yang  juga  sekaligus  negara  kaum komprador, yang jelas memarginalisasi pengusaha Muslim pribumi.
Secara  umum  gejala  kompradorisasi  bisa  diistilahkan  dengan  politik    “kaki  tangan”. Dalam  hal  ini,  seperti  kasus  Batam,  para  “pengusaha  bermasalah”  yang  biasanya  adalah pengusaha  lokal  bekerjasama atau  menjadi  “kaki  tangan” para pemilik  modal  yang  biasanya merupakan para kapitalis luar daerah. Kerjasama antara pemilik modal dari luar dengan “kaki tangannya” yakni pengusaha lokal lalu dilindungi oleh para aparat  dari berbagai instansi dan tingkatan  yang  memudahkan  setiap  kegiatan  ekonomi  mereka  meskipun  sering  melanggar aturan  dan  hukum  yang  berlaku,  namun  kaum  komprador  ini  tetap  lancar  dan  mendapatkan perlindungan.(Sudjana, 2004) Dalam hal ini, Kamarsyah (2003) melihatbahwa
birokrasi juga telah meminggirkan ekonomi Islam, dalam  pengertian
bahwa  kaum  borjuasi pribumi
(Muslim) nyaris  disingkirkan  total    dari proses  pembangunan karena  berbagai  hal.  Ia  mengemukakan  6  (enam) hal kondisi aktual birokrasi  nasional  yang selama  ini  berada pada proporsi  yang tidak aspiratif terhadap ummat Islam,  yaitu  (1)  Birokrasi  pemerintah  sangat  sentralistis  dan  cenderung  melakukan  praktik korupsi-kolusi-nepotisme  (KKN);  (2)  Segala  urusan  yang    berhadapan  dengan    birokrasi selalu    berbuntut    uang,    sehingga    sering      disebut      “predatory    bureaucracy”;  (3)  Bentuk kelembagaannya  sangat  besar  (big  government)  dan    serba  pemerintah;  (4)  Setiap  instansi selalu  memperjuangkan  kenaikan  anggaran  setiap    tahun  (acapkali  mengesampingkan  target fungsional)  karena  kenaikan  anggaran  tersebut  berkorelasi  positif  dengan  keberhasilan pimpinan  instansi;  (5)  Lembaga  birokrasi    kurang  efektif  dan    kurang  melayani  kepentingan publik;  (6)  Selama  32  tahun  berada  di  bawah  bayang-bayang  “single  majority”,  di  mana birokrasi  pemerintahan  tidak  berkesempatan  membangun  dirinya,  sehingga  tidak  peka terhadap lingkungannya dan gagal dalam merespons perubahan.
Tata pemerintahan yang buruk (bad govermance) serta mental para pengambil keputusan (policy  maker)  yang  buruk  ikut  memperlancar  terjadinya  proses  kompradorisasi  dan
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
sejenisnya,  yang  kian  memarginalkan  Muslim  pribumi.  Kondisi  ini  sudah  pasti  tidak memungkinkan  terseleng-  garanya  proses  perumusan  kebijakan  lingkungan  yang  akomodatif dan  partisipatif,  sehingga  berkonsekuensi  pada  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak. Iklim  birokrasi  yang  dicemari  budaya  sungkan,  KKN,  dan  by  pass,  makin  mempersulit terciptanya  struktur  hubungan  egaliter  seharusnya  menjadi  potensi  luar  biasa  untuk meningkatkan taraf  hidup rakyat dan  bangsa Indonesia  hanya dapat dinikmati oleh  segelintir elite rezim dan kroninya saja. Ekonomi rakyat yang mayoritas Muslim akhirnya terpinggirkan, mengalami marginalisasi dan deprivasi sosial-ekonomi secara terus menerus. Hal ini akhirnya berkonsekuensi menimbulkan berbagai masalah sosial, politik, dan kultural.
Pembangunan  yang  semula  mengandalkan  modal  asing,  oleh  Soeharto  mulai  digeser dengan  kebijakan-kebijakan  kolusif,  proteksi  yang  berlebihan  dan  nepotis  yang  hendak memunculkan  kaum  pemodal  domestik  yang  kuat  dari  kalangan  militer,  keluarga  Cendana, kelompok Astra, Kelompok Liem, kelompok Soedarpo, kelompok Sultan Hamengku Buwono, dan  kelompok  Sutowo.  Akibatnya,  muncul  benih-benih  kolusi  dan  nepotisme  di  dalam pemerintahan  Soeharto,  selain  korupsi  yang  sudah  sejak  awal  sulit  diberantas.  Penggunaan barang-barang  impor dalam  program  stabilisasi telah  menyingkirkan  barang-barang produksi dalam  negeri  dari  pasar,  dan  pada  gilirannya  menyebabkan  banyak  kebangkrutan  dalam masyarakat bisnis Muslim pribumi.
Dengan  demikian,  secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  kapasitas  negara  untuk mengelola urusan bersama dan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat banyak, termasuk golongan  Muslim  pribumi,  sesungguhnya  telah  dilucuti  oleh  kepentingan  privat  kelompok- kelompok  bisnis  kuat  tertentu,  melalui  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  di  dalam  iklim  yang mendukungnya. Kesemuanya ini akhirnya menjadi awal krisis-krisis berkepanjangan di rezim Orde Baru yang mencapai klimaks pada krisis moneter di tahun 1997 dan akhirnya pada tahun 1998  mengakibatkan  tumbangnya  rezim  Orde Baru tersebut.(Robison, 1992)
Beberapa faktor utama yang bersifat politik inilah, selain ada  beberapa faktor tambahan lainnya,  yang  menjadi penyebab  munculnya krisis ekonomi Indonesia pada 1997  yang parah (deep  crisis)  setelah  Indonesia  mencapai  beberapa  dekade  pertumbuhan  dan  stabilitas ekonomi,  serta pengurangan kemiskinan. Indonesia kemudian terpuruk dalam krisis ekonomi yang tragis dan berkepanjangan, dan belum bisa bangkit dan keluar dari krisis.

## ICMI, Priyayi Santeri dan Kapitalisme Orde Baru
Setelah  berhasil    sepenuhnya    merangkul    kaum    abangan,    priyayi    dan  nasionalis (pluralis), Orde Baru Soeharto pada 1990-an  lebih  memilih rekanan Islam-nya dari kalangan yang lebih moderat yang berbasis di kelas menengah. Kalangan radikal, baik yang terdapat di kubu  fundamentalisme  ataupun  transformisme  Islam  tidak  tersentuh  oleh  birokratisasi.  Oleh karena  itu  Orde  Baru  Soeharto  memilih  birokrat  Muslim  sebagai  partner-nya  tatkala  rezim Soeharto  ini  butuh  kekuatan  pengimbang  terhadap  dominasi  kapitalis  Cina  dan  kelompok Benny Murdani. Dalam hal ini, kelahiran ICMI bisa dilihat dalam konteks politik tadi. Dalam hal  ini,  apa  yang  dikatakan  Aswab  Mahasin  (1994)  sebagai    priyayisasi    santri,    nampaknya hanya    terjadi    di  kalangan    kelas  menengah  Muslim  dari    jenis    bildungburgertum,    yang menjadi  tiang  penyangga  ICMI  yang  tidaklah  homogen  karena  berbagai  faksi  di  dalamnya: birokrat,  intelektual  transformis  dan  pebisnis.  Apakah  mereka  mampu  mempengaruhi terjadinya  perubahan  "ekologi  moral"  seperti  yang  diinginkan  Kuntowijoyo  (1989)?  Masih merupakan tanda tanya besar!
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Apa  yang  lebih  penting  adalah  bahwa  dengan  preferensi  yang  diambil  Orde  Baru  ini maka wacana Islam politik yang dominan tampaknya datang dari jenis yang lebih elitis. Kelas menengah  bildungburgertum  sendiri  merupakan  suatu  jenis  yang  hampir-hampir  tak  punya preseden  di  kalangan  santri.  Jenis  ini  sepenuhnya  merupakan  produk  Orde  Baru.  Kalangan santri  lama  yang  berbasis  pada  “kapitalime  merkantilis  dan  ekonomi  bazzar”  benar-benar sudah  punah. Penggantinya, kelas bildungburgenum itu—suatu kategori kelas menengah dari khazanah  Jerman  pada  abad  KE-19  yang  karena  keterpelajarannya  menempati  posisi  di birokrasi—memang hanya bisa berpatronase dengan birokrasi.
Patronase  dengan  birokrasi  inilah  isu  yang  memang  sangat  kontroversial  di  kalangan gerakan  pro-  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini.  Khususnya  di  kalangan  yang  dikategorikan Uhlin  sebagai  "radikal",  perilaku  patronase  merupakan  perilaku  yang  dikecam.  Dan  mereka melihat  Islam-politik  seperti  yang  ditampilkan  ICMI  dengan  sikap  seperti  itu.  Dan sebagaimana  terbukti  belakangan,  kecaman  terhadap  ICMI  ini  rupanya  bukan  sekadar  pada aspek patronase politik. ICMI juga dianggap membawa kembali ruang agama ke dalam arena politik.  Ini  merupakan  "dosa"  ICMI  yang  jauh  lebih  besar  di  mata  hampir  semua  kelompok pro-demokrasi  "konvensional",  bukan  hanya  di  mata  faksi  radikal  tetapi  juga  bagi  faksi konservatif dan moderat.
Kalangan  ICMI  di  kalangan  pengusaha  Muslim  pribumi  diharapkan  menjadi  kekuatan yang  memihak  golongan  Muslim    yang    secara    ekonomi    kian  marginal  di  bawah  Orba Soeharto  serta, selalu terancam oleh kapitalisme  Cina dan  modal  asing, suatu  masalah peka yang  mengantui  politik  ekonomi  Indonesia  sejak  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Di mata pengusaha Islam reformis-puritan, kaum kapitalis Cina biasa dianggap kaum sekular dan binatang ekonomi. (Sahrasad, 1996)
Karena  itu,  ketika  Deklarasi  Jimbaran  zaman  Soeharto,  di  mana  para  pengusaha  Cina merupakan tulang punggungnya, dicetuskan beberapa waktu lalu, debat publik yang diwarnai pro-kontra  tak  terelakkan.  Sinisme,  apriori  dan  kritik  terhadap  Deklarasi  Jimbaran  itu mengindikasikan bahwa persoalan disparitas ekonomi Cina-pribumi, merupakan masalah yang rumit  dan  mengandung  benih-benih  konflik.  Apalagi  banyak  fakta  menunjukkan  minoritas Cina hanya memperkuat polapola otoriterisme di kalangan oknum birokrat.
Di tengah proses pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan banyak ketimpangan didalamnya,  ketegangan  hubungan  antara  Muslim  dan  Cina  di  Indonesia  sampai  sekarang terus  dirasakan.  Sementara  di  kalangan  bisnis  dan  birokrat,  terkesan  rendahnya  kesadaran bahwa  pembangunan  merupakan  masalah  kebudayaan.  Mereka  masih  melihat  pembangunan sebagai  semata  urusan  bisnis,  dan  tidak  mempertimbangkan  pembangunan  sebagai  masalah kebudayaan yang berdimensi luas. Pertimbangan bisnis ini telah menimbulkan dampak negatif seperti  marginalisasi  ekonomi-politik  rakyat,  penggusuran  tanah  dan  seterusnya,  yang berdampak  luas  terhadap  kehidupan  sosial-kemasyarakatan.  Dilatarbelakangi  oleh  realitas yang  pahit  dan  timpang  seperti  disebut  di  atas,  esai  ini  bertolak  dari  sebuah  pertanyaan: Mampukah  kelas  borjuasi  Islam  menjadi  kekuatan  pengimbang  negara,  dengan  memperkuat rakyat  dalam  kerangka  “civil  society”  untuk  mengontrol  proses  pembangunan  yang digerakkan oleh negara dan kalangan pengusaha Cina yang relatif sudah sangat kapitalis.
Pemikiran  ini  bertolak  dari  suatu  “discourse”  bahwa  dalam  beberapa  tahun  terakhir, muncul  suara-  suara  yang  menghendaki  agar  umat  Islam  yang  kini  mulai  menyaksikan tumbuhnya kelas menengah santri, sudah waktunya diberi akses ekonomi-politik, ruang gerak dan  kebebasan  untuk  mengembangkan  kerjasama  dan  jaringan  dengan  kelompok-kelompok non-  Islam  dalam  upaya  membentuk  “civil  society”  melalui  berbagai  prakarsa  yang  datang
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dari  luar  negera.  Suara-suara  itu  muncul  dengan  asumsi  bahwa  selama  negara  terus mengontrol,  mengawasi  dan  membatasi  ruang  gerak  umat  Islam,  maka  harapan  dan  impian akan datangnya “civil society” hanyalah sebuah ilusi. Dan kehendak untuk membangun negara yang kuat dan masyarakat yang juga kuat, dikhawatirkan akan disilusi dan sia-sia.
Kelahiran  ICMI  (Ikatan  Cendekiawan  Muslim  Indonesia)  akibatnya  sering  dilihat sebagai  kebangkitan  kelas  menengah  santri  yang  semakin  artikulatif  dan  asertif  dalam memperjuangkan  aspirasi,  nilai-nilai  dan  kepentingan  komunitasnya  atas  nama  mayoritas. Dari  kalangan  ICMI,  mencuat  desakan  pentingnya  pemenuhan  politik  representasi  yang proporsional.  Kelas  menengah  Muslim  modernis  nampaknya  merupakan  artikulator  paling tegas  mengenai  pentingnya  distribusi  sumber  daya  ekonomi  dan  politik  secara  adil  dan proporsional.
Tantangan  lain  yang  mengemuka    di    hadapan    ICMI    adalah    masalah  disparitas pendapatan  dan kesenjangan sosial-ekonomi serta bagaimana memberdayakan ekonomi Islam yang marginal dan terpental. Dunia masa kini adalah dunia yang penuh kontras dan disparitas (kesenjangan).  Ekonomi  dunia  diorganisir  atas  dasar  hubungan  asimetris  antara  pusat  yang dominan  (dominant  'center')  dan  pinggiran  yang  didominasi  (dominated  'periphery').  Antara keduanya terdapat kontras dan disparitas yang dalam. "The disparities are constantly growing. Disparitas/kesenjangan  itu  terus  menerus  berkembang,  kata  Mohammed  Bedjaoui  (1979), mantan Menteri dan Duta Besar Aljazair di Paris, anggota Komisi Hukum International PBB, dalam Towards A New International Economic Order. (Kartjono, 1995)
Kondisi  kontras  dan  disparitas  tersebut  sering  diungkapkan  demikian:  This  is  the  new form  of  slavery  of  modern  times'  (Ini  adalah  bentuk  perbudakan  baru  jaman  modern), sebagaimana bias kita temui di Indonesia di mana sekitar 27 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Sementara  jumlah  penduduk  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  golongan  menengah Indonesia  (dalam  perbandingan  dengan  beberapa  negeri  Asia  lainnya),  data tahun  1993    dan proyeksi tahun 1998 dalam juta dan persen dari jumlah total penduduk, adalah sebagai berikut (Kartjono, 1995):
Negara 1993 1998 Indonesia 16,0 (8,5%) 22,0 (10,8%) Malaysia 4,9 (26,0%) 5,7 (28,0%) Thailand 3,1 ( 5,3%) 6,0 ( 9,6%) Korea Selatan 10,1 (23,0%) 12,9 (28,0%) India 200,0 (23,5%) 310,0 (33,0%) Cina 64,0 (5,3%) 240,0 (18,6%)
Namun demikian, besarnya perkembangan golongan menengah ke atas itu masih relatif kecil dibandingkan keseluruhan penduduk Indonesia, di  mana umat Islam  merupakan  bagian terbesar  di  dalamnya.  Dan  reproduksi  kelas  kapitalis  dan  golongan  menengah  oleh  sektor negara  maupun  swasta  itu  ternyata  mengorbankan  ekonomi  Muslim,  dan    peran    serta masyarakat  bawah.  Sekedar  ilustrasi,  majalah  "Forbes"  edisi  17  Juli  1995,  memasukkan  10 pengusaha  Indonesia  non-Muslim  dan  non-pribumi  sebagai  pengusaha  terkaya  di  dunia. Mereka  adalah  Liem  Sioe  Liong  (Salim  Group)  dengan  kekayaan  US$4,6  miliar,  Eka  Tjipta Widjaja (Sinar Mas Group) US$3,7 miliar, Keluarga Wonowidjojo (Gudang Garam) US$3,0
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
miliar,    Prajogo  Pangestu  (Barito  Pacific)  US$2,0  miliar,  Djuhar  Sutanto  (Windu  Kencana) US$1,8 miliar, Putra Sampoerna US$1,7 miliar, Sjamsul Nursalim (Gadjah  Tunggal)  US$1,3 miliar,  Sukanto. Tanoto (Garuda Mas Group) US$1,1 miliar, Mochtar Riady US$1,1  miliar, Budi  Hartono    (Rokok  Djarum)  US$1,0  miliar.  Asset  para  milyuner  itu  mengisyaratkan kecepatan  dan kehebatan mereka dalam dunia.bisnis, yang tak akan bisa ditandingi oleh kaum Muslim  pribumi  dalam  satu  atau  dua  generasi.  Namun  keberhasilan    itu    dibarengi  dengan pengorbanan  besar dari sumberdaya alam, masyarakat bawah dan lapisan yang tak beruntung pada umumnya.
Bahkan  menurut  Sritua  Arief,  kira-kira  80  persen  dari  140  perusahaan  yang  sampai tahun 1991 menawarkan saham melalui pasar modal Jakarta dengan kapitalisasi sebesar Rpl3 triliun,  dimiliki oleh kelompok Tionghoa (nonpribumi). (Arief, 1991)
Dan angka kapitalisasi dan kepemilikan golongan nonpribumi itu terus bertambah besar hingga sekarang. ilustrasi itu menggambarkan betapa kesenjangan ekonomi sangat sensitif dan tajam  dalam  era  Orde  Baru.  Sebagaimana  kita  tahu,  ekonomi  rakyat  memiliki  dalam  dirinya kelemahan hampir dalam segala hal, baik yang bersifat makro maupun mikro. Misalnya, pada tingkat  konseptual,  teori,  policy  negara,  strategi  pembangunan,  akses  pada  sumberdaya, skalanya  yang  kecil  dan  tidak  terorganisir,  metodologi  pengembangan,  ketrampilan, permodalan,  teknologi,  pasar,  dan  lain-lain  sebagainya.  Sebaliknya  kelompok  ekonomi dominan  memiliki  kekuatan  hampir  dalam  segala  hal.  Terdapat  kontras  dan  disparitas  pula antara kedua kelompok ekonomi tersebut.
Keberhasilan  pembangunan  di  bidang  industri  skala  besar,  secara  umum  telah memberikan  gambaran  yang  kontras  antara  kapitalis  kroni  Soeharto  dan  kaum  menengah Islam. Di satu pihak sektor industri telah tumbuh menjadi sektor yang modern meskipun telah mengurus  sumberdaya  alam  secara  besar-besaran,  tetapi  di  sisi  lain  sektor  ini  tidak  banyak memberikan  dampak  positif  bagi  ekonomi  rakyat.  Bahkan  yang  menyedihkan,  kehadiran industri-indumtri  skala  besar  tersebut  dalam  kenyataannya  banyak  mengorbankan  industri kecil dan usaha-usaha ekonomi rakyat.
Kemiskinan  yang  menjadi  titik  utama  perhatian  kita  merupakan  masalah  dalam pembangunan  yang  ditandai  oleh  pengangguran  dan  keterbelakangan  yang  kemudian meningkat  menjadi  ketimpangan.  Masalah  yang  dihadapi  penduduk  miskin  bersifat multidimensi  yang  berkaitan  dengan  aspek  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  aspek  lainnya. Kemiskinan  timbul  karena  ada  sebagian  masyarakat  yang  belum  ikut  serta  di  dalam  proses pembangunan sehingga belum dapat menikmati hasil pembangunan secara memadai.
Keadaan  ini  disebabkan  oleh  pemilikan  sumber  daya  dan  tingkat  produk-  tivitas  atau kemampuan  menghasilkan  dari  masing-masing  pelaku  pemba-  ngunan  tidaklah  sama    dan tidak  sepenuhnya  merata.  Perbedaan  dalam  produktivitas  menyebabkan  kecenderungan masyarakat  yang  mempunyai  produktivitas  tinggi  akan  lebih  cepat  berkembang  dan  yang lemah    kurang  mendapatkan    kesempatan    untuk    berkembang.      Kemiskinan      ekonomi bertalian dengan kemiskinan politik dan untuk mengatasi masalah itu, demokrasi adalah  suatu keharusan. (Sumodiningrat, 1995)
Dalam hal ini, pemberdayaan umat Islam dan kelas saudagar Muslim tak bisa dilepaskan dari upaya ICMI untuk memberdayakan ekonomi rakyat di era Orba Soeharto, namun capaian yang dihasilkan tetap masih buruk.
Dalam  catatan  penulis,  beberapa  kalangan  Lembaga  Swadaya    Masyarakat  (LSM), kalangan  pers dan mahasiswa menghadapkan pertanyaan bagi ICMI sebagai berikut: Pertama, Sejauh ini apa pendekatan dan masukan (input) bagi ICMI dari bawah sebagai masukan bagi
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
pemerintah?  Apa  masukan  dan  pendekatan  dari  atas?  Seberapa  jauh  komitmen  ICMI  pada demokrasi, kemanusiaan dan keadilan  bisa diwujudkan sesuai  mandat konstitusi UUD 1945? Dan    bagaimana    mekanismenya?    Apa    tantangan    dan      kendala  internasional    maupun nasional   yang mendesaknya? Kedua, Bagaimana nasionalisme kita di  masa  depan  dengan melihat  situasi  ekonomi-politik  dewasa  ini  yang  kian  mengalami  konglomerasi?  Ketiga, Bagaimana dengan
pendekatan sosial-budaya kita dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil-makmur dalam  Negara  Pancasila?  Keempat,  Apa  kendala  rakyat  untuk  hidup  berdemokrasi? Bagaimana dengan Rule of Law kita dewasa ini untuk mewujudkan Negara Hukum ? Kelima, Adakah  pendekatan  baru  yang  efektif/efisien  dalam  upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat? Bagaimana sikap ICMI terhadap UU antimonopoli dan  "law enforcement" untuk  melindungi usaha  menengah  dan  kecil  dewasa  ini?  Apakah  kita  perlu  meninjau  kembali  paradigma pembangunan kita? Lalu apa paradigma baru bagi pembangunan itu? Dan sebagainya.
Pembangunan  atau  modernisasi  telah  mendatangkan  kemajuan  sekaligus  persoalan  dan tantangan.  Kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  adalah  salah  satu  bentuk  krisia  dari developmentalisme kita selama  lebih tiga dekade, di tengah proses pembangunan  yang cepat dan masiv.
Sudah  menjadi  pengetahuan  bersama  bahwa  keberhasilan  modernisasi  Orde  Baru  telah dicapai,  namun  kelemahan-kelemahannya    memerlukan    koreksi  yang    cermat    dan mendalam.  Fenomena  konglomerasi    ekonomi    dan  konglomerasi    politik,    tak    bisa diremehkan  begitu saja. Konglomerasi itu harus dilihat dari sisi sosial-budaya dan ekonomi- politik. Ia kuat berdampak terhadap   kehidupan   berbangsa   dan   bernegara.    Konglomerasi itu  berpengaruh    kepada    nasionalisme    baru    yang    kita    tumbuhkan    bersama.  Tentang konglomerasi  okonomi  dan  politik  itu,  kita  perlu  merenung  dan  berpikir  kembali  mengenai kehadiran bisnis raksasa itu dilihat dari sisi konstitusi. Bagaimanapun UUD 1945 merupakan kesepakatan  kita  bersama  dalam  mengelola  ekonomi  Indonesia.  Sehingga  monopoli  dan oligopoli ekonomi-politik jelas tidak sesuai dengan aturan main dalam konstitusi itu. Apalagi bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa mayoritas rakyat masih hidup dalam kemiskinan.
Menurut  data  BPS  yang  ada,  2/3  rakyat  Indonesia  miskin.  Sedang,  di  samping  itu, demikian  Prof.  Jamie  Mackie  dari  ANU  Canberra,  kita  melihat    adanya    200    konglomerat yang menguasai omset produkai/penjualan mencapai lebih dari 80 persen dari  GDP.  Keadaan seperti ini adalah yang ditolak oleh pasal 33 UUD 1945.
Hal  itu  harus  kita  renungkan  kembali.  Pada  periode  1990-an,  demikian  Sri  Bintang Pamungkas,  seorang  pakar  ICMI,  melihat  pemerintah  seakan-akan  mengatakan,  bahwa meskipun ada konglomerat, tapi mekanisme pemerintah berhasil menguasai mereka sehingga rakyat  banyak  memperoleh  manfaatnya.  Bahkan  ada  gambaran  seakan-akan  produk  tekstil cukup  murah sehingga terjangkau rakyat banyak.  Nampak ada kecenderungan kaum  birokrat tidak  memikirkan,  bahwa  kalau  produk  tekstil  tidak  dikuasai  oleh  para  konglomerat monopolis, maka harga pasar yang lebih kompetitif pasti  akan  menghasilkan  produk   yang lebih      murah.      Demikian      pula  seandainya    terigu  dan  super  mie  tidak  dimonopoli,  maka super  mie  bisa  lebih  murah  dari  250  rupiah  sebungkus  harga  sekarang.  Bayangkan  kalau konglomerat  super  mie  mengutip  Rp  25  ekstra  per  bungkus,  berapa  yang  diambil  dari  hak rakyat?
Konglomerasi,  oligopolisme  dan  monopolisme  telah  menciptakan  inefisiensi  dan  high cost  economy.,  hingga  pada  akhirnya  menimbulkan  distorsi  politik,  kesenjangan  politik  dan ketegangan politik.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Para birokrat umumnya juga tidak menyinggung asas kekeluargaan koperasi. Perusahaan besar yang sekarang dikuasai oleh para monopolis- oligopolis dan konglomerat, mestinya juga bisa  dimiliki  oleh  koperasi.  Kenyataan  menunjukkan  bahwa  berbagai  fasilitas  perbankan, kredit murah, bebas pajak, proteksi, dan lain-lain diberikan kepada perorangan, bukan kepada koperasi. Oleh sebab itu, koperasi tidak tumbuh berkembang.
Ada  gejala  kuat  bahwa  elite  birokrat  tidak  mempunyai  political  will  untuk mengembangkan  ekonomi  kerakyatan  dan  koperasi.  Bahkan  koperasi  hanya  direlakan  diberi hibah  saham  yang  tidak  ada  artinya  dari  para  konglomerat.  Seakan-akan  setiap orang/kelompok diberi kesempatan yang sama. Padahal kemampuan masing-masing berbeda.
Pemerintahlah  yang  harus  membangun  kemampuan  rakyat  banyak  yang  mayoritasnya Muslim. Para elite  birokrat telah  menciptakan  liberalisme dengan  free-fights  sehingga  hanya yang  kuat  dan  mampu  yang  menang.  Pasal-33  menolak  adanya  free-fights.  Seharusnya, perumahaan-perusahaan  besar  itu  berbentuk  koperasi  sedang  perusahaan-perusahaan  kecil adalah  untuk  perorangan.  Adalah  tidak  benar  pula  bahwa  pemerintah  telah  menciptakan mekanisme yang mampu menyedot kekayaan adikuasa ekonomi untuk diratakan.
Mekanisme  pajak  tidak  berlangsung  untuk  menciptakan  pemerataan.  Bah-  kan penguasaan oleh  adikuasa-adikuasa perorangan  ini telah  menyingkirkan sekaligus  hak rakyat kecil. Penguasaan hutan yang menyingkirkan para petani pemungut hasil hutan, para penguasa tanah  yang  menggusur  rakyat  kecil  dari  lahannya  adalah  contoh  dari  perampasan  hak-hak rakyat  kecil.  Mereka  merampas  hak-hak  rakyat  untuk  bisa  ikut  menikmati  sumber-  sumber kemakmuran  di  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  di  dalamnya  melalui  hak-hak  yang  diberikan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
Menurut  Sri  Bintang  Pamungkas,  ada  lima  hal  yang  terkandung  dalam  Pasal  33,  Pasal Demokrasi  Ekonomi  yang  patut  dijadikan  pedoman,  tak  boleh  ada  adikuasa  ekonomi; pertumbuhan  harus  seiring  dengan  pemerataan;  pembangunan  daya  beli  rakyat  atas  bahan- bahan  pokok  (seperti  sandang,  papan,  pangan,  pendidikan  dan  kesehatan);  membangun kemampuan  individu  agar  mandiri  dalam  kehidupan  ekonomi,  dan  campur-tangan  negara dalam  menciptakan  keadilan  dalam  masyarakat  (persaingan  yang  sehat,  bukan  persaingan bebas).  Hanya  dengan  cara  berpikir  kritis,  kita  bisa  membayangkan  bagaimana  membangun masa depan bersama di Indonesia.
Persoalan kesenjangan ekonomi merupakan masalah yang mendesak sebab kesenjangan sosial-  politik  mudah  berurat  akar  dari  isu  itu.    Dan    bukan  primordialisme    yang    menjadi ancaman  bagi  integrasi  nasional,  melainkan  ketidakseimbangan  dan    ketidakmerataan ekonomi.  Bukankah  disparitas  ekonomi  akhirnya  berwujud  pada  disparitas  politik?  Sebagai tambahan,  menurut  laporan  Data  Consult  DC/ICN  no.167,13  Maret  1995,  pada  tahun  1994 "turn-over"  konglomerat  Indonesia  diperkirakan  mencapai  US$86,5  miliar  atau  Rp  190,3 triliun  atau  sekitar  57,5  persen  GDP  Indonesia. Konsentrasi  ekonomi   ini   jelas  sangat berpengaruh    pada  upaya  bagi  pemberdayaan  ekonomi  rakyat,  demokratisasi  dan pembangunan yang berkelanjutan.
Dihadapkan pada persoalan dan tantangan di atas, maka ICMI seyogyanya tak perlu jera dan  lelah  untuk  intropeksi  dan  mawas  diri.  Kalau  ICMI  lupa  pada  misi  sosial-budaya  dan ekonomi yang diembannya yakni "amar maruf nahi munkar", demi kemaslahatan bangsa dan negara,  maka  krisis  legitimasi,  meminjam  istilah  Jurgen  Habermas,  bisa  dipastikan  akan menghadang peran dan dinamika organisasi  cendekiawan  ini. Dalam  jangka pendek  maupun panjang,  kegagalan-kegalan  ICMI  untuk  menjawab  persoalan  dan  tantangan  yang  dihadapi umat  Islam  tersebut  di  atas,  dikhawatirkan  akan  membuat  simbol-simbol  Islam  mengalami
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
delegitimasi.  Jika  ini  yang  terjadi,  ada  kecemasan  bahwa  kemunduran  besar  akan  menerjang umat Islam kembali

## Kapitalisme Ersatz
Sudah  diketahui  bahwa  kapitalisme  ersatz,  meminjam  bahasa  Kunio  Yoshihara,  sangat menggejala di ASEAN. Sehingga ada keraguan bahwa mereka bisa  menjadi  kelas  borjuasi yang tangguh dan independen, yang pada gilirannya akan memungkinkan  demokrasi merebak dan  berkembang.  Karena  itu,  diktum  Barrington    Moore    No    bourgeoisie,    no    democracy menjadi diktum populer di kalangan modernis sekuler. Meminjam bahasa Hewison,  Robison dan Rodan (1993), tesis Moore itu digugat kembali. Benarkah kalau tak ada kaum borjuasai, maka  tak  ada  pula  demokrasi? Dalam  beberapa  dekade  terakhir  terbukti  kaum   kapitalis dan borjuasi tumbuh di ASEAN dalam  skala besar yang mengejutkan. Tapi Robison cs justru menekankan  bahwa  kaum  borjuasi,  kelas  menengah  dan  demokrasi  tidak    selalu    beriringan dalam sepanjang sejarah. Dalam kenyataan di Asia Tenggara  ini,   sering  kelas   menengah dan   borjuasi  itu  justru mendukung status quo
dan  lebih  mengisyaratkan  keengganan untuk  mewujudkan  perubahan,  seperti  dalam  kasus  Indonesia  dan  Malaysia.  Dan  memang, “real  politics”  kelas  menengah  yang  mencuat  sebagai  akibat-  berkembangnya  konglomerat atau kapitalis ersatz di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ternyata tidak  otomatis mendinamiskan demokratisasi, bahkan memarginalisasi ekonomi Muslim (pribumi)  yang  merupakan  mayoritas  rakyat.  (Robison  &  Rodan,  1993)  Walaupun  dampak dari  modernisasi  ekonomi  itu  ada,  toh  dominasi  negara  atas  masyarakat  tidak  sertamerta menyusut.  Kasus  di  Singapura  dan  Indonesia,  sekedar  ilustrasi,  bisa  jadi  demikian.  Robison bahkan melihat ketegangan-ketegangan muncul dan inheren dalam negara Orde Baru sebagai konsekuensi dari “pembangunanisme” selama ini.
Robison berpendapat integrasi Indonesia ke dalam struktur ekonomi kapitalis global dan keterkaitannya  kepada  persetujuan  dan  negosiasi  internasional,  yang  mempersulit  isolasinya dari arus informasi dan teknologi, akan membuat “dirigiste” dan aspek-aspek organis negara menghadapi tekanan yang menguat. Indonesia, kata Robison, akan sulit mengabaikan tekanan internasional dalam soal hak asasi manusia (HAM). Akan halnya dengan demokrasi, Robison pesimistis,  bahwa  demokratisasi  spontan  akan  muncul  dari  masyarakat  modern  dan  rasional Indonesia  dalam  situasi  Orba.  Hal  itu,  kata  Robison,  akan  menjadi  perjuangan  panjang  dan kompleks  dengan  lembaga  kepresidenan  dan  elit  birokrat  sebagai  pilar  utama  kehidupan kenegaraan.  Dalam  persepsinya,  negara,  angkatan  bersenjata  dan  birokrasi  sipil  akan  tetap menjadi kekuatan politik terpenting di masa dekat dan diperlukan akomodasi lebih lanjut dari berbagai kelompok kepentingan untuk mewujudkan demokrasi yang sejati. Namun demikian, dalam  perlu  digarisbawahi  bahwa  peran  angkatan  bersenjata  di  Asia  Tenggara  tetap merupakan pilar  yang  “powerfull”,  meskipun kini  menghadapi perubahan  internasional  yang mengarah kepada menguatnya peran masyarakat madani yang berperadaban (civil society).

## Krisis Multi Dimensi
Dengan  menyimak  uraian  di  atas  nampak  bahwa  persoalan  multi  krisis  di  Indonesia sesungguhnya  bersumber  dari  perusakan  secara  sistematis  dasar-  dasar  institusional pengelolaan  dan  distribusi  sumber-sumber  ekonomi  dan  politik.  Menurut  Yoshihara  Kunio (1999), di Indonesia, bidang bisnis dan politik, dua institusi yang memiliki prinsip pengaturan yang    berbeda,  menyatu    dan    melahirkan    bentuk    kapitalisme    erzats,      kolusi-korupsi- kroniisme   yang paling buruk dalam sejarah ekonomi kita, bahkan mungkin sejarah ekonomi
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
dunia. Sementara transparansi dan akuntabilitas publik dalam  alokasi  sumber  ekonomi  gagal berkembang  dalam  dunia  bisnis.  Akibatnya,    meminjam    diskursus    para    ilmuwan  sosial, wilayah  bisnis di Indonesia tidak dapat berkembang sebagai arena of civilising society, arena pemberadaban masyarakat, sementara modal sosial terkikis dan krisis politik merebak sekitar tahun 1997-1998.
Modal sosial  merupakan  sumberdaya  yang  vital untuk  menumbuhkan kepercayaan dan keadaban.  Suatu  kelompok  masyarakat  disebut  memiliki  modal  sosial  bila  di  dalam  dirinya berkembang elemen kepercayaan yang mendorong keija sama antara-anggota untuk mencapai tujuan  bersama.  Kepercayaan  yang  dibangun  bukanlah  mendasarkan  diri  pada  ikatan primordial yang sempit, namun pada ikatan civility seperti penghormatan akan pluralisme dan toleransi. Tanpa adanya kepercayaan sebagai unsur signifikan dalam modal sosial, tidak akan tercapai upaya penghapusan konflik politik para elite maupun massa di tingkat bawah.
Dalam  kaitan  ini,  bisa  dibenarkan  asumsi  di  tengah  masyarakat  bahwa  sebagian  besar pengusaha dan  birokrat yang tumbuh di era Orde Baru, kemudian  beralih  menjadi politisi di DPR/MPR  dan  kekuatan  oligarki  baru  di  Era  Reformasi,  merupakan  langkah  penyelamatan pribadi  dari  kemungkinan  jeratan  dan  kejaran  hukum,  rule  of  law.  Di  tengah  situasi  ini, kalangan pengusaha Muslim pribumi tak juga tumbuh kuat.
Sementara para aktivis politik Muslim ideologis dan non-Muslim yang dulu "marginal" secara ekonomi,  memasuki arena eksekutif dan  legislatif untuk suatu pragmatisme ekonomi- politik,  bukan  demi  panggilan  hati  nurani  guna  memberdayakan  masyarakat  yang  mayoritas Muslim dan marginal!
Kinerja  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  yang  "sama  buruknya"  dalam  beberapa  tahun terakhir  membuktikan  kebenaran  hipotesa  ini.  Faktanya,  jajaran  eksekutif  maupun  legislatif tidak  menunjukkan  sense  of  crisis  dan  sense  of  urgency,  juga  tidak  bekerja  secara  efektif, melainkan  lebih  menonjolkan  “vested  interest”  perebutan  kekuasaan/kedudukan,  sebagai- mana  tampak  pada  kemelut  antara  presiden  dan  parlemen  di  era  Abdurrahman  Wahid  dulu. Dan  kompromisme  jajaran  eksekutif  dan  legislative  yang  ‘’tidak  mengutamakan  dan  tidak mementingkan’’ rakyat terus terjadi di era Megawati, era SBY dan era Jokowi di masa transisi demokrasi ini.
Celakanya  pasca  era  Gus  Dur,  yakni  pada  era  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  dan Susilo  Bambang  Yudhoyono-Jusuf  Kalla  (SBY-Kalla),  SBY-Boediono  dan  Jokowi-JK,  ada kecenderungan  kuat  gejala-gejala  dan  situasi  yang  tidak  kondusif  tersebut,  muncul  kembali, seperti  maraknya  korupsi-kolusi  (kasus  E-KTP,BLBI,  Centurygate  dll),  busung  lapar, kemiskinan massal dan pembalakan liar yang kian menggurita. Sehingga membuktikan bahwa politik  pemberdayaan  ekonomi-politik  Muslim  hanya  retorika  dari  kalangan  elite  politik  dan aktivis reformasi yang kini memperoleh kedudukan di lembaga eksekutif maupun legislatif.
Karena itu, pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi Muslim yang otentik dan profetik tak bisa  diharapkan  dari  para  elite  politik,  tak  bisa  didambakan  akan  datang  dari  politics  of empowering  from  above.  Melainkan  harus  diperjuangkan  dengan  keringat  dan  darah  kaum Muslim sendiri secara terorganisir sebagai agenda papan bawah (politics of empowering from bellow) dalam suatu pergulatan hidup yang nyata, meskipun pahit dan getir.
Kalangan  bisnis dan kelas  menengah Muslim  pribumi  bagaimana  meng-  inginkan agar duet Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (Wapres), yang meng- gantikan SBY-Boediono dewasa ini, bisa  tegas  dan  cepat  mengakhiri  praktik  kejahatan  sosial,  terutama  bagaimana  agar  program pemberantasan KKN, penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, demi tegaknya keadilan, kemanusiaan, kebebasan, HAM, dan demokrasi era reformasi ini dibarengi dengan “kebijakan
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
nyata dan jelas visinya” yang mampu menolong rakyat keluar dari krisis ekonomi, kerusakan sosial dan gejala disintegrasi. Sebab dalam periode transisi era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati-  Hamzah  Haz  dan  SBY-Boediono  dan  Jokowi-JK  saat  ini,  ternyata  wacana  itu masih  "terpisah"  dari  realitas  kehidupan  sosial-ekonomi  dan  kultural  rakyat  yang  sangat menderita dan tertekan oleh multi krisis. Akibatnya, politik rezim saat ini yang bersandar pada wacana, tidak memiliki mesin sosial- ekonomi untuk mewujudkan wacana itu sebagai gagasan sosial  yang  bisa  diimplementasikan  secara  nyata  oleh  rakyat,  dan  akibatnya  hanya  menjadi “konsumsi politik” dan komoditi para elite maupun kelas menengah yang terpisah dari proses sosial di arus bawah.
Dalam  hal  ini,  pemerintah  harus  menyadari  bahwa  membiarkan  kemiskinan  dan ketidakadilan  merajalela  di  kalangan  Muslim,  sama  halnya  menunggu  bom  waktu  bagi ledakan kemarahan dan kekerasan. Inilah kompleksitas persoalan yang harus dipecahkan oleh negara  dan  masyarakat  madani  dari  semua  golongan,  ideologi,  lapisan  dan  aliran. Wallahualam

## Daftar Pustaka
Arief, Sritua, “Perjalanan Nasionalisme Indonesia, Sebuah Tinjauan  Kritis,ˮ Prisma, No. 12, Februari 1991.
Bello,  Walden  &  Malhotra,  Kamal,  “Taming  the  Tigers:  The  IMF  and  the  Asian  Crisis,” dalam    Jomo    K.  Sundaram,  (ed.),  Tigers  in  Trouble:  Financial  Governance, Liberalisation and Crises in  East  Asia (London: Zed Books, 1998), h. 85-132.