Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital
Ira Aryanti Rasyi Lubis 1 , Ahmad Taufiq Maulana Ramdan 2 , Detya Wiryany 3 1,2,3 Program Studi Imu Komunikasi, Universitas Indonesia Membangun Jl. Soekarno Hatta No.448, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266
E-mail: 1 ira.aryanti@inaba.ac.id , 2 ahmad.taufiq@inaba.ac.id , 3 detya.wiryany@inaba.ac.id
Received: Fabruari 2022; Accepted: April 2022; Published:  Juni 2022

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk    untuk  mengetahui  manifestasi  komunikasi  di  era  digital  dengan  harapan dapat  menjawab  bagaimana  perkembangan  politik  digital  dalam  komunikasi  politik  di  Indonesia. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dimana menggunakan beberapa pendekatan dalam pencarian data. Berawal dari studi pustaka melalui literatur-literatur yang ada sebelum terjun pada tahap observasi. Observasi  dilakukan  terhadap  pola-pola  komunikasi  politik  yang  terjadi  di  dunia  digital  dan  diakhir dengan konfirmasi  kepada  ahli  dalam  bentuk  wawancara  untuk  menegaskan data  yang  sudah  diperoleh. Dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  memilki  indeks  demokrasi  yang  terus  menurun,  namun  dengan hadirnya  teknologi  digital  saat  ini  dapat  dimanfaatkan  sebagai  alternatif  dalam  penguatan  sistem demokrasi yang di anut oleh Indonesia. Teknologi dapat dimanfaatkan dalam membuka ruang demokrasi yang  lebih  jujur  dan  adil  seperti  proses  pemilihan  umum  (Pemilu)  yang  mulai  dilakukan  perubahan dengan  beradaptasi  terhadap  perkembangan  teknologi.  Komisi  pemilihan  umum  (KPU)  sudah  mulai menyusun regulasi serta pengembangan aplikasi agar proses Pemilu dengan pemanfaatan teknologi digital dapat segera diterapkan sehingga harapannya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dapat lebih meningkat.
Kata Kunci: Komunikasi; digital; Komunikasi politik; demokrasi.

## PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Manusia dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di mana pun mereka berada di rumah, di tempat kerja, di pasar, di  masyarakat.  Tidak  ada  manusia  yang  akan  menghindari  komunikasi  dengan  orang  lain. Kemampuan  berkomunikasi  sangat  penting  untuk  kelangsungan  hidup  manusia,  perluasan pengetahuan manusia setiap hari dimungkinkan oleh komunikasi. Komunikasi merupakan bagian dari  sistem  sosial  yang  bergantung  padanya,  sehingga  komunikasi  tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat.
Penyampaian  pesan  dari  komunikator  kepada  komunikan  melalui  media  tertentu  yang bermanfaat  untuk  menumbuhkan  saling  pengertian  adalah  proses  komunikasi.  Informasi  yang dikirimkan  selama  proses  ini  mungkin  memiliki  dampak  khusus  pada  komunikan.  Informasi ditransfer  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  melalui  komunikasi,  yang  melibatkan  penggunaan simbol seperti kata-kata, angka, dan gambar serta memberikan pidato dan tulisan persuasif untuk menyampaikan  informasi,  ide,  emosi,  keterampilan,  dan  lain-lain  (Muhammad,  2005).  Kontak dan  interaksi  manusia,  antara  individu  dan  kelompok,  adalah  komunikasi.  Disadari  atau  tidak, komunikasi merupakan komponen integral dari kehidupan sehari-hari.
Effendy  (Cangara,  2008)  mengkategorikan  komunikasi  menjadi  tiga  kategori: komunikasi  massa,  komunikasi  kelompok,  dan  komunikasi  pribadi.  Ada  dua  kategori komunikasi  interpersonal:  pertama,  komunikasi  intrapribadi,  dialog  internal  seseorang  disebut sebagai  komunikasi  intrapersonal.  Subjek  terlibat  dalam  komunikasi  baik  sebagai  komunikator maupun  komunikan.  Berbicara  pada  dirinya  sendiri,  dia.  Karena  seseorang  mempersepsikan
© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI/index
suatu  objek  yang  mereka  amati  dan  kemudian  memikirkannya  kembali,  suatu  pola  komunikasi dengan dirinya sendiri berkembang dan terjadi. Kedua, komunikasi antarpribadi, yang mengacu pada percakapan antara dua orang atau lebih.
Komunikasi  kelompok  berguna  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran  yang  diinginkan, seperti  berbagi  informasi,  pemeliharaan  diri,  atau  pemecahan  masalah,  komunikasi  kelompok adalah  komunikasi  tatap  muka  antara  tiga  orang  atau  lebih.  Hal  ini  memungkinkan  semua anggota  untuk  secara  akurat  mengembangkan  sifat-sifat  pribadi  anggota  lain.  Menyampaikan komunikasi  melalui  media  populer  seperti  surat  kabar,  radio,  televisi,  dan  film  yang  diputar  di bioskop dikenal sebagai komunikasi massa. Karena ada banyak orang yang menerima informasi, komunikasi massa memiliki kualitas universal.
Penonton  dapat  mengalami  efek  kognitif,  emotif,  dan  perilaku  sebagai  hasil  dari komunikasi.  Kemungkinan  audiens  terkena  dampak  liputan  media  meningkat  seiring  dengan frekuensi dan durasi konsumsi media (Wahid, 2016). Pengaruh berbagai pesan/komunikasi yang diterjemahkan  ke  dalam  pertukaran  komunikasi  untuk  khalayak  sasaran  yang  menjadi  sasaran media  dan  saluran  politik  lainnya  dikenal  sebagai  efek  komunikasi.  Efek  media  langsung  dan tidak  langsung/tertunda  juga  ada.  Ada  efek  media  positif  dan  negatif.  Efek  komunikasi  yang muncul bersamaan dengan penerbitan konten media dikenal sebagai “efek komunikasi langsung” (Wahid, 2016). Efek yang muncul setelah rilis konten media di media tradisional, seperti media cetak  dan  elektronik,  dikenal  sebagai  efek  tidak  langsung  atau  tertunda.  Efek  langsung  terjadi secara  bersamaan  dan  di  antara  basis  pengguna  yang  cukup  besar  di  media  sosial  dan  media baru.  Hal  ini  terjadi  karena  media  sosial  dan  media  baru  berbeda  kualitasnya  dengan  media massa.
Penggunaan  media  sosial  yang  meluas  dan  memiliki  jangkauan  pengguna  yang  luas dilakukan  oleh  sejumlah  kalangan  yang  berbeda,  baik  kalangan  bisnis,  institusi,  organisasi, maupun  individu  pada  umumnya.  Orang-orang  penting,  seperti  tokoh  masyarakat,  politisi, selebriti,  dan  influencer  juga  menggunakan  media  sosial.  Pesatnya  kemajuan  teknologi  telah melewati  banyak  kesenjangan  sosial  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  termasuk  politik (Nurfakhri,2022).  Saat  ini  penggunaan  media  sosial  telah  berkembang  menjadi  arena  politik yang  sangat  mudah  diakses  oleh  semua  kalangan,  mulai  dari  pemerintah  dalam mensosialisasikan program kerjanya, politisi dan partai politik dalam meningkatkan elektabilitas dan  popularitas,  bahkan  masyarakat  sipil  pada  umumnya  menggunakan  media  sosial.  untuk mengakses informasi.
Informasi  yang  berkembang  saat  ini,  bahkan  menggunakan  media  sosial  sangat  mudah diakses oleh siapa saja, tanpa memandang usia, dan sangat terbuka (Wahyudi,2018). Belakangan ini, peran Internet dalam dunia politik Indonesia semakin penting, baik positif maupun negatif. Dalam  konteks  pembahasan  komunikasi politik  Indonesia  ke  depan,  jelas  terlihat  bahwa  selalu tumpang tindih dengan teori komunikasi politik online. Ini berdasarkan beberapa diskusi.
Pertama,  Internet  Indonesia  terus  berkembang  baik  dari  segi  jumlah  pengguna  maupun teknologi. Dimulai dengan 1% dari total populasi pada tahun 1998 (Lim, 2003, 275), penetrasi internet Indonesia telah melampaui 50% dari total populasi Indonesia (APJII, 2016). Banyaknya pengguna internet di Indonesia telah mempengaruhi menjamurnya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitics, penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik. Pemilu federal 2014 adalah  contoh  nyata  penggunaan  Internet,  khususnya  media  sosial,  dalam  proses  komunikasi politik.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  populasi  pengguna  internet  terbesar  di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Tanah Air per Januari 2022. Jumlah itu naik tipis 1,03% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari 2021,
jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia  tercatat  sebanyak  202,6  juta.  Tren  jumlah  pengguna internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Sementara itu tingkat  penetrasi  internet  di  Indonesia  mencapai  73,7%  dari  total  penduduk  pada  awal  2022. Tercatat, total penduduk Indonesia berjumlah 277,7 juta orang pada Januari 2022.
Kedua,  melihat  rakyat  sebagai  elemen  penting  dalam  komunikasi  politik,  menjadikan Internet  sebagai  masyarakat  Indonesia  di  tengah  hilangnya  kepercayaan  publik  terhadap media/media  tradisional  yang  lebih  didominasi  pasar  dan  kekuatan  politik.  Nugroho,  2012; Patria, 2013). Seperti diketahui, era Reformasi Keagamaan tahun berhasil mengesahkan Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Kebebasan  Pers,  membuka  ruang  yang  besar  bagi pendirian  media  massa  bagi  masyarakat  Indonesia.  Setelah  reformasi,  media  massa  Indonesia mengalami  apa  yang  disebut  euforia  karena  Suharto  membungkam  media  selama  beberapa dekade.  Namun,  sekitar  10  tahun  setelah  reformasi,  media  massa  menemukan  tantangan  baru. Penguasaan media massa/pers tetap, hanya aktor yang mengendalikannya saja yang berbeda. Di era  orde  baru,  negara  mendominasi  media  selama  reformasi  berdasarkan  kepentingan  ekonomi dan politik. Dalam sistem media massa ini, media massa/kantor berita tidak memberikan ruang yang  cukup  bagi  warga  untuk  berekspresi,  tetapi  justru  memberikan  ruang  bagi  elite  untuk kekuasaan politik.
Penggunaan  teknologi  komunikasi  digital  untuk  mendorong  partisipasi  publik  dalam demokrasi dikenal sebagai “demokrasi digital”, dan media sosial telah membuka area baru untuk studi  demokrasi.  Munculnya  istilah  “demokrasi  digital”  yang  menggambarkan  bagaimana kehidupan  demokrasi  terjadi  di  dunia  internet,  menggambarkan  bagaimana  internet  sebagai media  komunikasi  dan  pertukaran  informasi  berperan  dalam  merevolusi  sistem,  struktur,  dan proses  demokrasi  yang  telah  telah  dilaksanakan  sejauh  ini.  Penggunaan  media  sosial  dalam politik pasti akan mendorong diskusi publik tentang keadaan yang ada. Media sosial digunakan sebagai  ukuran  keterlibatan  politik  dalam  konteks  demokrasi  digital  karena  kita  dapat  melihat bahwa  pemilih  dapat  menggunakannya  untuk  menyuarakan  pemikiran  mereka  tentang  masalah politik (Wahyudi,2018).
Penyebaran  global  kecanggihan  teknologi  memiliki  dampak  besar  pada  evolusi  media komunikasi. Dalam kehidupan manusia, komunikasi sangatlah penting. Manusia berkomunikasi secara lisan dan tulisan untuk berinteraksi dan membangun ikatan sosial. Makhluk hidup dapat berhubungan  satu  sama  lain,  termasuk  manusia,  hewan,  dan  tumbuhan,  oleh  karena  itu komunikasi bukanlah hal baru bagi mereka. Manusia dapat berkomunikasi secara verbal dengan makhluk hidup lainnya dengan menggunakan kata-kata, tetapi mereka juga dapat berkomunikasi secara  nonverbal  atau  melalui  tindakan.  Mengambil  interaksi  antara  manusia  dan  hewan peliharaan mereka sebagai contoh. Orang-orang akan mengerti mengapa anjing mereka berisik, seperti  ketika  mereka  lapar  atau  hanya  ingin  diajak  bermain.  Tentunya  penggunaan  media komunikasi dapat mempermudah komunikasi tersebut.
Media  komunikasi  adalah  alat  yang  digunakan  untuk  memfasilitasi  transmisi  dan penerimaan pesan untuk tujuan tertentu. Komunikasi maju seiring dengan kecanggihan teknologi yang  ada  di  masyarakat  jika  manusia  menjalani  kehidupan  yang  berkembang.  Komunikasi membutuhkan  dukungan  dari  media  komunikasi  yang  mayoritas  terhubung  dengan  teknologi, oleh karena itu komunikasi tumbuh mengikuti perubahan teknologi. Misalnya, teknologi telepon seluler akan digunakan untuk komunikasi antara dua orang di negara yang berbeda.
Pada  1970-an,  komunikasi  analog  terus  maju  dengan  diperkenalkannya  komunikasi digital.  Komunikasi  manusia  pada  awalnya  dibantu  oleh  perkembangan  komunikasi  analog.
Komunikasi  analog  menjadi  kurang  efektif  seiring  dengan  kemajuan  teknologi.  Pesan  yang dikirim dan diterima menggunakan transmisi analog tidak optimal karena masih bergantung pada kekuatan  sinyal,  sehingga  tidak  praktis.  Sinyal  analog  dengan  amplitudo  dan  frekuensi digunakan  sebagai  media  komunikasi  dalam  komunikasi  analog,  yang  merupakan  metode komunikasi. Jika sinyal yang dikirim jelas dan kuat, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif. Sinyal akan semakin lemah semakin jauh media komunikasi dari sinyal pemancar. Selain itu,  kedekatan  antara  sinyal  dan  media  komunikasi  akan  meningkatkan  kekuatan  sinyal  dan mengoptimalkan efektivitas penyampaian pesan.
Media  komunikasi  analog  menghasilkan  lebih  banyak  noise  atau  interferensi.  Karena kekuatan  sinyal  yang  dihasilkan  menentukan  seberapa  cepat  komunikasi  dapat  terjadi  dengan media  komunikasi  analog,  hal  ini  biasanya  terjadi.  Sinyal  digital  dibuat  dari  sinyal  analog menggunakan  teknologi  mutakhir  ini.  Kemudian,  masyarakat  bisa  lebih  mudah  menggunakan dan  mengandalkan  saluran  komunikasi.  Sistem  komunikasi  masyarakat  mengikuti  peningkatan pesat dalam kompleksitas teknis ini. Misalnya, perangkat komunikasi analog dari zaman analog, seperti jam analog, mesin tik, kompas, telepon rumah, kamera film, dan perangkat lainnya, saat ini menjadi lebih kompleks dan berguna. Mayoritas jam tangan adalah digital, ponsel portabel di mana-mana, laptop mulai menggantikan komputer desktop sebagai bentuk komputasi utama, dan ada juga bentuk komunikasi lainnya. Selain itu, jaringan internet mendukung media komunikasi digital ini, sehingga memudahkan orang untuk terhubung tanpa menghabiskan banyak uang.
Media komunikasi digital ini dinilai efektif, bermanfaat, terjangkau, serta pengiriman dan penerimaan pesannya cepat. Namun demikian, ada juga kekurangan dalam menggunakan saluran komunikasi  digital,  salah  satunya  adalah  perlunya  konfirmasi  keakuratan  informasi  yang diterima.  Masalah  lainnya  adalah,  khususnya  ketika  menggunakan  warna,  media  komunikasi digital  terkadang  dapat  mengkomunikasikan  makna  yang  berbeda  dari  bentuk  aslinya.  Data digital  digunakan  untuk  menyampaikan  dan  menerima  pesan  menggunakan  media  komunikasi digital  ini.  Akibatnya,  kecuali  jika  mereka  telah  direplikasi  atau  disalin,  pesan  lebih  rentan terhadap perubahan.
Karena  banyaknya  generasi  millennial  yang  memanfaatkan  media  sosial  untuk  berbagi informasi secara publik, alat komunikasi digital saat ini tidak lagi dianggap sebagai media privat. Saluran komunikasi digital yang memanfaatkan jaringan internet adalah media sosial. Berbagai kemampuan  yang  tersedia  dalam  suatu  media  yang  memanfaatkan  jaringan  internet  membuat komunikasi  menjadi  lebih  sederhana.  Media  informasi  seperti  media  komunikasi  berbasis messenger,  whatsapp,  line,  bee  talk,  kokoatalk,  dan  lain-lain  dapat  digunakan  sebagai  media komunikasi digital dengan menggunakan jaringan internet.
Media  digital  berbasis  jejaring  sosial,  antara  lain  Facebook,  Instagram,  TikTok,  Path, Snapchat,  dan  lain-lain.  Media  komunikasi  digital  ini  dimaksudkan  untuk  mengembangkan perusahaan  selain  digunakan  untuk  percakapan  sehari-hari.  Media  sosial  sering  digunakan sebagai  alat  hubungan  masyarakat  untuk  bisnis  online.  Manfaat  dari  sistem  pengiriman  pesan otomatis  salah  satunya  adalah  media  digital.  Saat  menggunakan  jaringan  internet,  media komunikasi canggih era digital saat ini dapat ditransfer dengan kapasitas data yang cukup besar berupa  data  dan  media  penyimpanan  yang  tidak  ada  habisnya.  Ide  dasar  komunikasi  digital adalah  ide  penting  untuk  memahaminya.  Ide  internet  adalah  salah  satunya,  bersama  dengan komponen  lainnya.  Mengikuti  penciptaan  alat  berbasis  teknologi,  ide  komunikasi  digital  akan terus berkembang.
Di  era  digital,  toleransi  menjadi  salah  satu  prinsip  utama  yang  harus  dipraktikkan  oleh semua  kalangan.  Alasannya  karena  saling  menghargai  perbedaan  akan  membuat  keragaman
multidimensi  terasa  menarik.  Di  atas  kertas,  Indonesia  memiliki  lingkungan  yang  toleran. Sejumlah  indikasi,  sementara  itu,  masih  perlu  perbaikan  cepat.  Kemampuan  menggunakan teknologi  adalah  salah  satunya.  Pengguna  teknologi  didorong  untuk  mempelajari  alat  digital, tetapi  mereka  juga  diharapkan  bertanggung  jawab  atas  perilaku  online  mereka.  Literasi  digital sangat penting untuk mewujudkan praktik demokrasi dan toleransi di era digital karena hal ini.
Saat  ini,  teknologi  digital  dipandang  sebagai  kekuatan  baru  yang  dapat  menghasilkan berbagai hal. Sebut saja konflik antara kepentingan politik dan ekonomi. Dengan menggantikan kekuatan  masa  lalu  yang  tertutup,  tidak  dapat  diakses,  dan  dikendalikan  secara  terpusat, teknologi  digital  membangun  keseimbangan  baru.  Kekuatan  baru  menggunakan  media  sosial untuk  mendistribusikan  konten  yang  membangkitkan  semangat,  termasuk  pesan  toleransi  satu sama lain, dan inklusif untuk banyak orang.
Warga  negara  pluralistik  yang  juga  salah  satu  negara  demokrasi  terbesar  di  dunia  ini harus  menjunjung tinggi  norma  toleransi,  khususnya  dalam memanfaatkan  media digital.  Salah satu  cara  untuk  meningkatkan  demokrasi  dan  toleransi  di  era  internet  adalah  dengan menyebarkan  pesan  toleransi  secara  luas.  Selain  itu,  sejumlah  besar  konten  yang  mengangkat dan mendidik harus tersedia dalam masyarakat demokratis. Ruang pertemuan juga harus tersedia secara online untuk organisasi dari berbagai latar belakang.
Demokrasi  digital  mengacu  pada  konsepsi  tertentu  tentang  demokrasi  dan  meluasnya penggunaan jaringan dan media digital untuk politik, baik online, offline, atau dalam kombinasi. Mengingat  banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  menggunakan  media  sosial,  ia  mengklaim bahwa  demokrasi  digital  memiliki  berbagai  keunggulan.  Sebagai  sumber  segar  untuk  berita politik,  diskusi,  dan  mobilisasi,  misalnya.  Selain  itu,  demokrasi  digital  menyetarakan  akses informasi  sehingga  setiap  orang  memiliki  akses  terhadap  informasi  yang  sama.  Orang-orang yang  sebelumnya  diam  atau  dikucilkan  dari  informasi  politik  sekarang  dapat  melakukannya. terutama  mereka  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  dan  kecenderungan  politik  yang lemah.  Demokrasi  digital  juga  memastikan  keberadaan  nilai-nilai  egaliter,  kita  harus  belajar menciptakan  area  aman  di  mana  setiap  orang  dapat  dengan  bebas  menyuarakan  pendapatnya. Jika  berbeda,  maka  kita  harus  membentuk  forum  diskusi  yang  konstruktif  untuk mengembangkan pemikiran dan pemahaman bersama (Kirom,2022).
Selain  banyak  manfaat  demokrasi  digital,  ada  sejumlah  argumen  yang  berpendapat bahwa karena memungkinkan kebebasan berbicara dan berpendapat yang luas, demokrasi digital akan  sangat  rentan  terhadap  apropriasi  ideologis  oleh  globalisasi  melalui  instrumen  global. Selain  itu,  tren  online  yang  menawarkan  ruang  bebas  adalah  depolitisasi  anak  muda  dalam politik  dunia  nyata.  Poin  kuncinya  adalah  bahwa  teknologi  informasi  dan  komunikasi memainkan  peran  penting  dalam  proses  politik  dan  demokrasi  saat  ini  di  mana  demokrasi diterapkan.
Media  sosial,  seperti  halnya  internet,  berperan  signifikan  dalam  pertumbuhan  industri yang  merambah  perkembangan  dunia  pendidikan,  bisnis,  dan  politik.  Media  sosial  seringkali memberikan ruang bagi orang untuk berkomentar, seperti dengan menyediakan ruang komentar di  kolom  tersendiri,  misalnya.  Komentar  tidak  hanya  disampaikan  kepada  redaksi  tetapi  juga sebagai  ekspresi  politik  yang  kemudian  dikomunikasikan  kepada  masyarakat  luas,  khususnya dalam  dunia  politik  digital  dimana  masyarakat  dapat  lebih  cepat  dan  merespon  informasi  yang mereka butuhkan. mungkin berasal dari orang yang berbeda (Wahyudi,2018).
Media  sosial  memberikan  kesempatan  kepada  pemilih  untuk  segera  membalas  atau merangsang diskusi politik secara online. Partai politik dan kandidat yang mereka dukung telah menjadikan  penggunaan  media  sosial  untuk  komunikasi  politik  sebagai  praktik  yang  populer.
Partai-partai  politik  di  Indonesia  mulai  memanfaatkan  media  sosial  untuk  menyiarkan  materi politik  kepada  masyarakat  luas  atau  sekadar  mempertahankan  jaringan  yang  ada,  khususnya untuk memenangkan hati masyarakat.
Pola  dan  fungsi  masyarakat  sebagai  aktor  politik  sendiri  mengubah  cara  politik dikomunikasikan.  Elit  politik  yang  berkepentingan  dapat  mengambil  keuntungan  dari penggunaan media sosial untuk berkomunikasi dengan publik sebagai target yang harus dibujuk. Media sosial merupakan platform baru untuk komunikasi antar komunitas, sehingga tidak hanya relevan  bagi  aktor  politik  atau  elit  politik.  Baik  warga  berinteraksi  dengan  negara  atau  tidak, media  sosial  membentuk  pola  komunikasi  mereka  sebagai  aktor  politik  dan  menjadi  bukti bagaimana komunikasi politik berkembang di era digital.

## TINJAUAN LITERATUR

## Komunikasi Politik Di Era Digital
Dengan  meningkatkan  kemungkinan  interaksi  antara  pemain  kunci  dalam  masyarakat, seperti  partai  dan  lembaga  negara  yang  dikenal  sebagai  elit  dan  warga  negara  atau  nonelite, media  digital  menciptakan  platform  untuk  komunikasi  dan  keterlibatan  politik.  Berdasarkan karakteristik  baru  Internet  yang  tidak  dimiliki  media  massa  tradisional,  seperti  interaktif,  aktif, dan langsung kreatif, hal ini mendorong kesetaraan dan jejaring. Dalam proses demokrasi, hal ini memerlukan  penciptaan  forum  untuk  konfirmasi  dan  pertukaran  informasi,  pengembangan wacana  publik,  pengembangan  diskusi,  dan  keterlibatan  warga  negara  dalam  pengambilan keputusan politik.
Proses  demokrasi  sangat  bergantung  pada  komunikasi  politik. Transformasi juga terjadi dalam komunikasi politik, salah satu komponen kunci dari proses demokrasi. Efek dari praktik percakapan  politik  yang  mencakup  komunikasi  yang  dimediasi  oleh  dunia  maya  dan  diskusi yang  berlangsung  di  ruang  nyata  telah  dibawa  oleh  Internet  sebagai  media  baru.  Di  Internet, persaingan telah  menggantikan  protes  jalanan  yang  sangat  besar,  ePoll  menangani  pemungutan suara  langsung,  dan  partisipasi  adalah  cara  bagi  warga  untuk  berpartisipasi  dalam  pembuatan kebijakan. Politik dulunya dikomunikasikan melalui orasi atau pidato yang ditujukan untuk para pemimpin masa depan, namun saat ini juga dilakukan secara publik dan melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, Internet, Cyberspace  (Kampanye Cyber) (Hia & Siahaan, 2021).
Internet  memiliki  pengaruh  yang  semakin  besar  dalam  politik  Indonesia,  baik  secara positif  maupun  negatif.  Jelas  bahwa  akan  selalu  ada  tumpang  tindih  dengan  pengertian komunikasi  politik  online  ketika  membahas  komunikasi  politik  Indonesia  di  masa  depan. Tumbuhnya  aktivitas  yang  dikenal  dengan  cyberpolitics  penggunaan  media  online  sebagai sarana komunikasi politik dipengaruhi oleh jumlah pengguna internet di Indonesia. Penggunaan internet,  khususnya  media  sosial,  dalam  komunikasi  politik  dapat  terlihat  jelas  pada  pemilu federal tahun 2014.
Seperti  diketahui  secara  umum,  era  Reformasi  Keagamaan  yang  berhasil  mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, membuka peluang yang cukup besar  bagi  perkembangan  media  massa  bagi  masyarakat  Indonesia.  Akibat  penindasan  media selama puluhan tahun oleh Suharto, media massa Indonesia mengalami apa yang dikenal sebagai euforia pasca reformasi. Namun, media massa menghadapi masalah baru kira-kira sepuluh tahun setelah reformasi. Hanya individu-individu yang bertugas mengendalikan pers dan media massa yang  berubah.  Selama  perubahan  media  berdasarkan  tujuan  politik  dan  ekonomi  di  era  Orde
Baru, negara memegang kendali. Media massa dan organisasi berita dalam sistem media massa ini  tidak  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  masyarakat  untuk  berekspresi  secara  politik; sebaliknya, mereka memberi elit politik sebuah platform.
Dari  sinilah,  fungsi  internet  menjadi  krusial,  terutama  dalam  hal  menawarkan  ruang substitusi  bagi  demokrasi.  Artikel  ini  akan  bertujuan  untuk  meneliti  manifestasi  komunikasi  di era  digital,  dengan  ini  peneliti  berharap  akan  menjawab  perkembangan  politik  digital  dalam komunikasi politik di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan  secara  purposive  dan  snowball,  teknik  pengumpulan  dengan  triangulasi  (gabungan), analisis  data  bersifat  induktif  atau  kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono ,2011)
Penulis pada awalnya melakukan studi kepustakaan sebelum melakukan penelitian, yaitu dengan mencari referensi dari buku-buku atau karya-karya yang terkait dengan subjek penelitian untuk  dijadikan  landasan  pemikiran  yang  dilakukan  dalam  penulisan  ini.  Publikasi  ilmiah, artikel,  literatur  jurnal,  dan  berbagai  catatan  terkait  pengelolaan  komunikasi  digital  dalam kegiatan politik menjadi bahan referensi yang dimaksud.
Studi  kepustakaan  ini  bertujuan  untuk  menambah  informasi  penulis  dan  juga memperbanyak  data-data  yang  dibutuhkan  dalam  penulisan,  penyesuaian  dan  pengamatan mengenai  objek  penelitian  di  lapangan.  Koentjaraningrat  (2009:35)  menyatakan  bahwa  studi kepustakaan  bersifat  penting  karena  membantu  penulis  menemukan  gejala-gejala  dalam  objek penelitian.  Untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  akan  digunakan  sebagai  landasan perbandingan  antara  teori  dan  prakteknya  di  lapangan,  penulis  melakukan  studi  pustaka  agar mendapatkan  informasi  dan  bahan-bahan  yang  valid  tentang  manifestasi  komunikasi  politik  di era  digital.  Informasi-informasi  tersebut  didapatkan  dengan  melakukan  wawancara  dengan narasumber yang berkaitan dengan tema tersebut.
Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail  guna  untuk  menemukan  informasi  mengenai  objek  tersebut.  Hal  ini  juga  sependapat dengan yang dikatakan Widoyoko (2014:46) bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara  sistematis  terhadap  unsur-unsur  yang  nampak  dalam  suatu  gejala  pada  objek  penelitian. Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu objek dan segala yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  melalui  pengamatan  dan  mengetahui  secara jelas  tentang aktivitas komunikasi politik di era digital.
Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  wawancara  dilakukan  untuk  mengumpulkan data-data  yang  dibutuhkan  oleh  penulis.  Wawancara  adalah  metode  pengambilan  data  dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifuddin, 2009:131).  Menurut  Koentjaraningrat  (1993;138-139)  bahwa  pada  umumnya  ada  beberapa macam  wawancara  yang  dikenal.  Beberapa  macam  wawancara  dibagi  ke  dalam  dua  golongan besar : (1) wawancara berencana dan (2) wawancara tak berencana. Lokasi penelitian terletak di kpu kota bandung

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama 20 tahun terakhir “ruang publik” ramai berisi tawaran-tawaran konsep demokrasi. Sebagaiman kita ketahui bahwa demokrasi di Indonesia baru ‘terasa’ ketika dentuman reformasi 1998  di  gaungkan.  Apakah  demokrasi  sebelumnya  bukan  demokrasi  sesungguhnya?  iya, jawaban ini merupakan dasar dari pergolakan kekuasaan selama 32 tahun sebelum era reformasi.
Era  reformasi  Indonesia  di  latar  belakangi  adanya  konsep  atau  pergerakan  perpolitikan yang  ‘stagnasi’  dan  tidak  bergerak  dari  tahun  ke  tahun.  Stagnasi  tersebut  bertahan  hingga  32 tahun  dimasa  pemerintaha  soeharto.  Rezim  reformasi  telah  berlangsung  lebih    dari  dua dasawarsa,  namun  banyak  kelompok  masyarakat  sipil  yang  kritis  dan  skeptis  terhadap  masa depan demokrasi negara ini. Runtuhnya rezim Orde Baru (Orba) tahun 1998 tidak secara mutatis mutandis  membawa  perubahan  Indonesia  menuju  demokrasi  yang  terkonsolidir.  Azyumardi Azra  menyebut demokrasi Indonesia kini berada di titik terendah dalam dua puluh tahun (Harian Kompas,2019). Bahkan Edward Aspinall dan Marcus Mietzner menyimpulkan, Indonesia tidak (lagi)  demokrasi  penuh  (full  democracy)  tetapi  telah  berevolusi  menjadi  semacam  bentuk  tak liberal pemerintahan demokrasi (illiberal democracy) (Harian Jakarta, 2020). Walaupun mungkin sebagian  masyarakat  awam  tidak  merasakan  gejala  yang  kurang  dari  praktik  demokrasi  di Indonesia saat ini.
Pandangan  Edward  Aspinal  tersebut  sangat  beralasan,  hal  ini  dapat  di  lihat  pada  indeks demokrasi Indonesia yang di lakukan oleh Vdem menempatkan Indonesia pada posisi 63 indeks demokrasi liberalnya dari 179 negara yang di kategorikan demokrasi di dunia (Danescu, 2019). Dari  titik  ini  dapat  dipahami  bahwa  alasan  Edward  Aspina  jika  Indonesia  (belum)  malakukan demokrasi secara penuh.

## Indeks Demokrasi
Issu  terkait  pemilihan  dalam  negara  demokrasi  merupakan  suatu  komponen  yang  tidak terpisahkan  dari  demokrasi  itu  sendiri.  Demokrasi  dalam  beberapa  coraknya  menjadi  “rule  of models”  di  berbagai  negara.  Berbagai  konsep  dan  paradigma  yang  digunakan  dalam  melihat demokrasi baik sebagai teori maupun secara tekhnis di beberapa negara. Demokrasi secara garis besar  adalah  dialektika  intens  antara  penguasa  dan  rakyat,  bagaimana  menghadirkan keterwakilan  (baca;  penguasa)  dan  yang  diwakili/rakyat.  Pergerakan  model-model  demokrasi telah  ada  sejak  tahun  1900.  Dalam  pandangan  Robert  A.  Dahl  bahwa  kategorisasi  dan perkembangan negara-negara demokrasi dapat ukur sejak tahun 1900-an (Dahl, 2004).
Democratic Country: 1900-1995 Decade Democratic Countries Non-Democratic Countries Percentage Democracies 1900 - 1909 8 40 17% 1920 - 1929 22 42 34% 1940 - 1945 25 50 33% 1960 - 1969 40 79 34% 1994 - 1997 86 106 45%
Polarisasi  dan  perkembangan  demokrasi  terus  bergerak  dan  memeberikan  beberapa ‘warna’ baru dalam demokrasi. Demokrasi dalam perkembangannya telah membarikan rule dan model  dalam  ‘mengatur’  kekuasaan,  baik  dalam  bernegara  maupun  berorganisasi.  Pada perkembangan selanjutnya, dalam jurnal V-Dem pada tahun 2018 mengungkapkann terdapat 176 negara  yang  di  kategorikan  demokrasi  dan  menempatkan  5  negara  yang  memiliki  indeks demokrasi  tertinggi  pada  tahun  2019,  yakni  swiss,  Taiwan,  uruguway,  Slovenia  dan  selandia baru (Danescu, 2019).
Sementara  pada  tahun  2019  V-Dem  memberikan  lima  negara  tertinggi  dari  indeks komponen  demokrasinya  yakni  Denmark,  Estonia,  Swedia,  Swiss  dan  Norwegia  (Danescu, 2019).
Pada  tahun  2020  V-Dem  memmberikan  komponen  indeks  demokrasi  tertinggi  kepada negara Denmark, Swedia,  Norwegia, Costa Rika, Swiss (Alizada,2021).
Dari  pemaparan  table  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  perkembangan  demokrasi  telah merubah  wajah  dunia,  yang  mana  tiap  tahunnya  mengalami  perkembangan  dari  tahun  1900 hingga 1997. Fenomena ini memberikann ‘hawa baru’ bagi negara-negara yang bertranformasi ke  wilayah  demokrasi.  Bahkan  tidak  sampai  pada  titik  menjalankan  dan  menerapkan  konsep demokrasi belaka, negeri-negara yang ada di dunia terus mencoba melihat, membandingkan dan menerapkan beberapa konsep, paradigma serta mekanisme dari sebuah (beberapa) teori tentang demokrasi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  yang  di  paparkan  oleh  V-Dem  Institute  tekait komponen-komponen demokrasi yang diterapkan di sebuah negara (Danescu, 2019).
Dalam kontek ke indonesiaan V-dem juga memberikan hasil survey terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Berikut ini hasil survey peringkat demokrasi di Indonesia dalam kurung 3 tahun terakhir (Danescu, 2019).
Dari hasil suvey indeks ini, dapat dilihat penurunan posisi indeks demokrasi di Indonesia. Dari table di atas pada tahun 2019 indonesia menempati urutan ke 63 dari 179 negara demokrasi di dunia, kemudian tahun 2020 menepati peringat ke 65 dengan kata lain bahwa menurun 2 point dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2021  semakin  menurun  dengan  kehilangan  8  point  dan menempati peringkat ke 73 dari 179 negara demokrasi di dunia. Ada dua komponen signifikan yang sangat mempengaruhi pergerakan posisi Indonesia yakni pada komponen deliberative yang semakin menurun dan komponen egalitarian berangsur naik.
Dalam  konsep  demokrasi,  PEMILU  memegang  peranan  penting  dari  sebuah  negara. Pemilu  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  menjadi  kewajiban  bagi  negara  yang  demokrasi. Indonesia  mencatat  telah  melakukan  pemilu  sebanyak  12  kali  yaitu,  pada  tahun  1955,  1971, 1977,  1982,  1987,  1992,  1997,  1999,  2004,  2009,  2014,  dan  2019.    Dalam  perkebangan selanjutnya  (terhitung  pasca  reformasi  hingga  saat  ini.  Berbagai  strategi  di  pergunakan  peserta (baca: partai) dalam memenangkan kontestasi hajatan Pemilu yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Tiap-tiap perhelatan menyisahkan berbagai polemic yang terjadi.pada tahun 1999.
Pelaksanaan  Pemilu  1999,  boleh  dikatakan  sebagai  salah  satu  hasil  terpenting  lainnya yang  dicapai  Habibie  pada  masa  kepresidenannya.  Demikian  pula  pada  tahunPemilu  2004, Pemilu  tahun  2004  merupakan  pemilu  pertama  dimana  untuk  pertama  kalinya  masyarakat pemilik  hak  suara  dapat  memilih  wakil  rakyat  mereka  di  tingkat  pusat  dan  daerah  secara langsung. Pemilu untuk memilih anggota legislatif tersebut selanjutnya diikuti dengan pemihan umum  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden  yang  juga  dipilih  langsung  oleh  rakyat. demikian pula pemilu-pemilu selanjutnya.
KOMPUNEN PENILAIAN

## INDEKS DAN KOMPONEN
TAHUN TAHUN TAHUN 2019 2020 2021 SCORE SKALA SCORE SKALA SCORE SKALA INDEX DEMOKRASI LIBERAL 63 0,502-0,047 ↓ 65 0,494-0,061 ↓ 73 0,45-0,058 ↓ INDEX DEMOKRASI PEMILU 76 0,600-0,058 ↑ 68 0,636-0,061 ↑ 72 0,61-0,076 ↓ INDEX KOMPONEN LIBERAL 55 0,083-0,050 ↓ 65 0,749-0,058 ↓ 82 0,7-0,069 ↓ INDEX KOMPONEN EGALITARIAN 86 0,633-0,085 ↑ 119 0,51-0,091 ↑ 132 0,45-0,099 ↑ INDEX KOMPONEN PARTISIPASI 41 0,613-0,048 ↓ 54 0,595-0,044 ↓ 51 0,6-0,041 ↑ INDEX KOMPONEN DELIBERATIF 29 0,897-0,630 ↓ 15 O,931-0,649 ↓ 0 0,92-0,642 ↓
Belakangan  ini,  peran  Internet  dalam  dunia  politik  Indonesia  semakin  penting,  baik positif maupun negatif. Dalam konteks pembahasan komunikasi politik Indonesia ke depan, jelas terlihat  bahwa  selalu  tumpang  tindih  dengan  teori  komunikasi  politik  online.  Ini  berdasarkan beberapa diskusi. Pertama, Internet Indonesia terus berkembang baik dari segi jumlah pengguna maupun  teknologi.  Dimulai  dengan  1%  dari  total  populasi  pada  tahun  1998  (Lim,  2003), penetrasi  internet  Indonesia  telah  melampaui  50%  dari  total  populasi  Indonesia.  Banyaknya pengguna internet di Indonesia telah mempengaruhi menjamurnya aktivitas yang dikenal dengan cyberpolitics, penggunaan media online sebagai sarana komunikasi politik. Pemilu federal 2014 adalah  contoh  nyata  penggunaan  Internet,  khususnya  media  sosial,  dalam  proses  komunikasi politik.
Kedua,  melihat  rakyat  sebagai  elemen  penting  dalam  komunikasi  politik,  menjadikan Internet  sebagai  masyarakat  Indonesia  di  tengah  hilangnya  kepercayaan  publik  terhadap media/media tradisional yang lebih didominasi pasar dan kekuatan politik (Nugroho dkk, 2012). Seperti diketahui, era Reformasi berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang  Kebebasan  Pers,  membuka  ruang  yang  besar  bagi  pendirian  media  massa  bagi masyarakat  Indonesia.  Setelah  reformasi,  media  massa  Indonesia  mengalami  apa  yang  disebut euforia karena Suharto membungkam media selama beberapa dekade. Namun, sekitar 10 tahun setelah reformasi, media massa menemukan tantangan baru. Penguasaan media massa/pers tetap, hanya aktor yang mengendalikannya saja yang berbeda. Di era orde baru, negara mendominasi media  selama  reformasi  berdasarkan  kepentingan  ekonomi  dan  politik.  Dalam  sistem  media massa  ini,  media  massa/kantor  berita  tidak  memberikan  ruang  yang  cukup  bagi  warga  untuk berekspresi, tetapi justru memberikan ruang bagi elite untuk kekuasaan politik
Dari sini, peran internet, khususnya dalam memberikan ruang alternatif bagi demokrasi, menjadi  sangat  penting.  Artikel  ini  merinci  literatur  terbaru  tentang  teori  komunikasi  politik  di era  internet  dan  literatur  yang  diharapkan  dapat  membantu  peneliti  mempelajari  komunikasi politik online.

## Pemilu yang Digital
Pemilu yang digital pada dasarnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan pada saat ini. Metode  atau  pola-pola  pelaporan  manual  (kertas)  sudah  harus  ditinggalkan  sebab  dasar  dari sebuah  laporan  adalah  validasi  dan  otentik  pada  sebuah  dokumen.  Dalam  dunia  IT  dokumen digital  saat  ini  berselewaran  di  dunia  maya.  Dari  sisi  valid  dan  otentiknya  dapat  di  ukur  pada history record sebuah dokument digital serta “transaksi data” yang dapat di lalui oleh dokumengt tersebut.  Saat  ini  kita  dapat  melakukan  pembukaann  rekening  Bank  melalui  online.  Dalam pengertian  bahwa  document  “urgen”  dari  sebuah  perusahaan  keuangan  memepercayakannya dengan menggunakan perangkat tekhnoogi yang ada saat ini. Hali ini bisa dijadikan bentuk atau pola transaksi pelaporan baik dari jajaran terendah penyelenggara pemilu hingga jajaran tertinggi dengan hasil yang valid, otentik dan real time.
Dalam penerapan asas pemilu yang LUBER dan JURDIL, maka peran tekhnologi sangat dibutuhkan.  Sebagai  lembaga  publik  KPU  di  tuntut  untuk  lebih  terbuka  dalam  mengelolah tahapan.  Penyampaian  infoformasi  terkait  tahahapan  dan  proses  merupakan  kewajiban  yang harud di emban oleh KPU. Saat ini KPU sedang berbenah diri terkait proses dann pola informasi publik, salah satunya adalah penguatan serta penyampaian regulasi, tahapan dan hasil pemilihan pada  kanal-kanal  website  KPU  kab/Kota.  Hal  ini  dilakukan  agar  kredibilitas  dan  kepercayaan masyarakat  kepada  KPU  sebagai  penyelanggara  semakin  meningkat.  Kemudian  yang  takkalah pentingnya adalah dasar pijak penggunaan tekhnologi. Regulasi terkait penggunaan tekhnologi di
KPU belum mencakup semua proses-proses tahapan, sehingga hanya ada beberapa aplikasi yang berbasis tekhnologi yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam PKPU salah satu diantaranya dalah penggunaan aplikasi sidalih (system data pemilih) sementara pengembangan dari aplikasi belum termuat dalam aturan KPU.
Terkait  pembuatan  dan  penggunaan  aplikasi  saat  ini  KPU  memeprsiapkan  sebuah regulasi  yang  dapat  menjadi  dasar  utama  dari  beberapa aplikasi  yang  di  gunakan dalam  proses pemilihan dan hapapan. Jika sebelumnya ada sidalih, maka sipol, si rekap, silog, si tps, si coklit dan  aplikasi  mobile  data  pemilih  berkelanjutan  saat  ini  sementara  dalam  proses  pembuatan regulasi sebagai dasar dari penggunaannya kedepan.   Setelah dasar regulasi terpenuhi maka uji coba  serta  uji  validitas  atas  sebuah  aplikasi  harus  dilakukan.  Hal  ini  menajdi  suatu  keharusan dalam penerapan sebuah aplikasi. Asas utama dalam sebuah aplikasi adalah 3S-1T yaitu simple= dapat  digunakan  dengan  mudah  oleh  penyelenggara,  Secure  adalah  aplikasi  tersebut  sudah melalui uji coba dan dipastikan aman dan share= artinya informasi yang dipeoleh oleh aplikasi tersebut  dapat  di  share  pada  Lembaga-lembaga  kepemiluan  seperti  BAWASLU,  PERLUDEM, NETGRIT  dan  Masyarakat.  Dengan  terwujudnya  3S  maka  akan  memperoleh  1  T  yakni  Trush atau kepercayaan publik terhadap Lembaga KPU.
Selanjutnya  dalam  perekrutan  tenaga  adhoc  maka  peran  tekhnologi  juga  sangat  di butuhkan, seperti yang dilakukan oleh KPU makassar pada pilwali 2020 . Calon tenaga Adhoc harus mendaftar melalui kanal/ website resmi KPU dan setelah terdaftar maka wajib melalui tes CAT (computer assisten test) yang mana hasil dari test tersebiuiut tidak dapat di interfensi oleh oknum-oknum penyelenggara.
Kemudian  adanya  penggunaan  perangkat  IT  yang  mumpuni  serta  aplikasi  yang  teruji dalam  penyelenggaraan  tahapa  pada  pemilihan  selanjutnya.  Kemudian  adalah  adanya  proses perekrutan  tenaga  adhoc  yang  terukur  dan  teruji  sehingga  adhock  sebagai  ujung  tombak peneyelnggara dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang belaku. Terkahir adalah proses perekrutan  Komisioner  kabupaten/Kota  yang  harus  diseragamkan  sehingga  tidak  ada  lagi “resufle” komisioner di masa tahapan.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis data dan berdiskusi terkait pandangan informan dan data-data yang  ada  tentang  perkembangan  demokrasi  dan  teknologi  digital  dan  pengaruhnya  terhadap komunikasi  politik  di  Indonesia  kita  dapat  melihat  bahwa  tren  kepercayaan  demokrasi  di Indonesia terus menurun sejak runtuhnya orde baru. Demokrasi Indonesia cenderung berevolusi menuju illiberal democracy dengan munculnya data indeks demokrasi Indonesia yang di lakukan oleh Vdem menempatkan Indonesia pada posisi 63 indeks demokrasi liberalnya dari 179 negara yang  di  kategorikan  demokrasi  di  dunia.  Ada  dua  komponen  signifikan  yang  sangat mempengaruhi  pergerakan  posisi  Indonesia  yakni  pada  komponen  deliberative  yang  semakin menurun  dan  komponen  egalitarian  berangsur  naik  dan  mengakibatkan  indeks  demokrasi  di Indonesia  terus  turun  sejak  2019  hingga  2021.  Dalam  konsep  demokrasi,  PEMILU  memegang peranan penting dari sebuah negara. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu menunjukan  kualitas  demokrasi  yang  sedang  terjadi.  Kemudian  muncul  teknologi  yang berkembang menuju arah digital dimana internet menjadi salah satu area teknologi digital yang berkembang  sangat  pesat.  Peran  internet,  khususnya  dalam  memberikan  ruang  alternatif  bagi demokrasi,  menjadi  sangat  penting  dengan  perkembangan  saat  ini.  Dimana  memunculkan  ide tentang “Pemilu Digital” yanng bisa mendukung asas pemilu yang LUBER dan JURDIL. Data yang diproses dalam pemilu digital dapat dibuat transparan dan mudah ditinjau histori data yang
ada  dibandingkan  data  konvensional  saat  ini.  Diharapkan  dengan  transparannya  data  membuat kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  PEMILU  menjadi  lebih  tinggi.  Dari  data  yang  ada Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah bebenah diri dalam menghadapi tantangan di era digital saat  ini.  Saat  ini  KPU  sedang  berbenah  diri  terkait  proses  dan  pola  informasi  publik,  salah satunya adalah penguatan serta penyampaian regulasi, tahapan dan hasil pemilihan pada kanal- kanal  website  KPU  kab/Kota.  Terkait  pembuatan  dan  penggunaan  aplikasi  saat  ini  KPU mempersiapkan sebuah regulasi yang dapat menjadi dasar utama dari beberapa aplikasi yang di gunakan  dalam  proses  pemilihan.  Dengan  munculnya  pembaharuan  terkait  proses  PEMILU dengan  pemanfaatan  teknologi  digital  diharapkan  ditahun-tahun  kedepan  hasil  pemilu  dapat lebih  dipertanggungjawabkan  dan  kepercayaan  masyarakat  semakin  meningkat  serta  indeks demokrasi Indonesia juga dapat terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifuddin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia
Alizada,  N.,  Cole,  R.,  Gastaldi,  L.,  Grahn,  S.,  Hellmeier,  S.,  Kolvani,  P.,  ...  &  Lindberg,  S.  I.
(2021). Autocratization turns viral. Democracy report 2021. Retrieved Abril, 24, 2021.
Cangara, H. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dahl,  R.  A.  (2004).  Democratic  polities  in  advanced  countries:  Success  and  challenge.  New Worldwide Hegemony. Buenos Aires: Clacso.
Danescu, E. (2019). Varieties of Democracy (V-DEM) Annual Report 2019-" Democracy Facing Global  Challenges”  (No.  Varieties  of  Democracy  (V-DEM),  Report"  Democracy  Facing Global  Challenges”(2019)).  V-Dem  Institute,  the  Department  of  Political  Science  at  the University of Gothenburg.
Hia, E. F., & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik Di Era Digital. Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 1(1), 6-18.
Kirom, H., & Aryaningrum, K. (2022, June). Pemahaman Siswa Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Melalui  Kecakapan  Digital  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.  In  Prosiding  Seminar  Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
Koentjaraningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga. Jakarta: Gramedia
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
Lim,  M.  (2003).  The  Internet,  social  networks,  and  reform  in  Indonesia.  Contesting  media power: Alternative media in a networked world, 273-288.
Muhammad, M., & Si, M. (2005). Komunikasi, Regulasi & Penyiaran. Jakarta: Kencana prenada Media Group.
Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia.
Nurfakhri, H., & Anggraini, C. (2022). Analisis Komparasi Gaya Narasi Politik Digital Melalui Instagram  Pemimpin  Daerah  Di  Indonesia  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19.  eProceedings of Management, 9(2).
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Wahid,  U.  (2016).  Komunikasi  politik:  Teori,  konsep,  dan  aplikasi  pada  era  media  baru. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Wahyudi,  V.  (2018).  Politik  Digital  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  “Marketing  &  Komunikasi Politik”. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(2), 149-168.
Widoyoko,  Eko  Putro.  2014.  Teknik  Penyusunan  Instrumen  Penelitian.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.