Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Muhdar HM 1 muhdar73@gmail.com

## Abstrak
Keadilan ekonomi suatu negara terwujud jika kebutuhan semua warganya terpenuhi. Namun, kebutuhan itu akan sulit tercapai jika pengangguran  masih  terjadi.  Pengangguran  dapat  memberikan dampak  buruk  bagi  perekonomian  maupun  individu  dan masyarakat  sehingga  harus  di  atasi  sesuai  dengan  jenis-jenis pengangguran  seperti  jenis  pengangguran  friksional,  struktural, siklikal.  Untuk  mengatasinya, pertama, pemerintah  perlu menerapkan kebijakan fiskal dengan cara menyesuaikan pengeluaran  dan  pajak  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  permintaan  agregat  sehingga  output  domestik  dan kesempatan kerja meningkat. Kedua, pemerintah perlu menerapkan kebijakan  moneter  dengan  cara  meningkatkan  penawaran  uang untuk  menurunkan  tingkat  bunga  dan  meningkatkan  permintaan agregat  bagi  produk  dan  jasa  yang  dihasilkan.  Disamping  itu  juga menyediakan  lapangan  kerja  yang  memadai  kepada  semua angkatan  kerja  yang  ada;  meningkatkan  ketersediaan  informasi lowongan  kerja  dan  kwalifikasi  yang  dibutuhkan  dunia  kerja; melakukan  pembinaan  terhadap  angkatan  kerja;  menyeimbangkan peraturan  tentang  kesempatan  kerja;  menghindari  diskriminasi penggunaan  tenaga  kerja  dan  promosi  berdasar  suku  atau  gender; mendesain  program  latihan  untuk  meningkatkan  ketrampilan  dan pengalaman  kerja  bagi  angkatan  kerja  yang  menganggur  secara struktural;  pemerintah  secara  langsung  mempekerjakan   dan melatih  penganggur struktural dalam jangka panjang; memberikan subsidi  upah  atau  pengurangan  pajak  secara  langsung;  membayar secara  langsung  atau  memotong  pajak  yang  harus  dibayar
1 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo.

## Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
perusahaan-perusahaan  yang  mempekerjakan  kelompok-kelompok yang  secara  khusus  tidak  menguntungkan.  Kebijaksanaan  dari  sisi suplay;  pemerintah  mengambil  tindakan  secara  sengaja  untuk meningkatkan  penawaran  tenaga  kerja,  tabungan  dan  investasi untuk  mengurangi  biaya  menghasilkan  barang  dan  jasa  sehingga kurva  agregat  suplay  bergerak  kekanan.  Pemerintah  secara langsung  mempekerjakan  orang-orang  yang  tidak  mampu mendapatkan pekerjaan.
Kata Kunci : Keadilan Ekonomi, Pengangguran

## Abstract
The economic fairness a country happen, if the needs of all citizens are met. However, that requirement would be difficult to achieve if unemployment  is  still  going  on.  Unemployment  can  be  a devastating  impact  on  the  economy  as  well  as  individuals  and society  that  should  be  addressed  in  accordance  with  the  types  of unemployment  such  as  the  type  of  frictional  unemployment, structural,and    cyclical.  To  overcome  this  problem,  first,  the government needs to implement fiscal policy by adjusting spending and  taxes  by  the  government  with  the  aim  to  boost  aggregate demand  so  that  domestic  output  and  employment  increased. Second,  the  government  needs  to  implement  monetary  policy  by increasing  the  money  supply  to  lower  interest  rates  and  increase the aggregate demand for products and services produced. Besides, it also provides enough jobs to all existing labor force; increase the availability  of  job  information  and  qualifications  needed  working world;  to  provide  guidance  to  the  labor  force;  balancing  rules  on employment  opportunities;    avoid  discriminatory  the  use  of  labor and promotion of   based on race or  gender; designing of  training program to improve the skills and work experience for unemployed the labor force is structurally; the government directly of hired and trained  unemployed  in  the  long  term  structural;  provides  wage subsidies or tax reductions directly; pay directly or cut taxes to be paid companies that employ groups particularly unfavorable.
Wisdom from the supply side;  deliberate action by the government to  increase  the  supply  of  labor,  savings  and  investments  to  reduce
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
the  cost  of  producing  goods  and  services  that  aggregate  supply curve  moves  to  right.  The  government  directly  employing  people who are not able to get a job.
Keywords : Economic Justice, Unemployment

## 1. Pendahuluan
Berawal  dari  penelitian  Tarsidin  (2009)  dalam  Jurnal  yang  berjudul:
“Pengangguran Struktural:
Faktor yang mempengaruhi dan
dinamikanya”.  Tulisan  ini  menyelidiki  kegigihan  pengangguran  di Indonesia,  dengan  menguraikan  pengangguran  menjadi  pengangguran struktural  dan cylical dan  mengeksplorasi  determinan  dan  dinamika. Hasilnya  menunjukkan  bahwa  saat  ini  Indonesia  sedang  mengalami pengangguran  struktural,  yang  disebabkan  oleh  perubahan  struktur perekonomian Indonesia. Faktor yang berkontribusi terhadap pengangguran struktural meliputi produktivitas tenaga kerja sektoral dan upah riil sektoral, di samping keterampilan spesifik yang diperlukan oleh sektor.  Penelitian  ini  mengungkapkan  perlunya  perencanaan  ekonomi yang baik untuk menghindari pengangguran di masa depan. 2
Pembangunan  ekonomi  Indonesia  selama  masa  pemerintahan presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  telah  dirumuskan  dalam  prinsip triple  track  strategy yaitu pro-growth (pertumbuhan  ekonomi), pro-job (kesempatan/lapangan  kerja)  dan pro-poor (rakyat  miskin).  Track pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan yang mengutamakan  ekspor dan investasi, track kedua dengan menggerakkan sektor  riil  untuk  menciptakan  lapangan  kerja,  dan  track  ketiga  dengan merevitalisasi  pertanian,  kehutanan,  kelautan,  dan  ekonomi  pedesaan untuk  mengurangi  kemiskinan.  Dalam  strategi  tersebut  jelas  dinyatakan bahwa  ketenagakerjaan  merupakan  salah  satu  prioritas  penting  dalam pembangunan  Indonesia  karena  tenaga  kerja  merupakan  modal  penting dalam menggerakkan roda pembangunan suatu negara.
Namun  demikian,  permasalahan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  terus bergulir  menjadi  besar  dan  kompleks.  Besar,  karena  jumlah  angkatan
2 Tarsidin, Pengangguran Struktutral: Faktor Yang Mempengaruhi dan Dinamikanya , BEMP, BI, 2009.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
kerja  yang  besar  dan  cenderung  terus  meningkat  sejalan  dengan  transisi demografi  yang  menyebabkan  komposisi  penduduk  usia  produktif meningkat  lebih  cepat  dari  pada  pertumbuhan  penduduk  secara keseluruhan.  Kompleks,  karena  keterkaitan  yang  erat  dengan  berbagai faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya daya beli masyarakat sehingga  tidak  dapat  diandalkan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  yang  merupakan  prasyarat  bagi  penciptaan  lapangan  kerja. Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan.
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pengangguran  di Indonesia,  antara  lain: Pertama ,  jumlah  pencari  kerja  lebih  besar  dari jumlah  peluang  kerja  yang  tersedia  (kesenjangan  antara  supply  and demand). Kedua ,  kesenjangan  antara  kompetensi  pencari  kerja  dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match) , Ketiga , masih adanya  anak  putus  sekolah  dan  lulus  tidak  melanjutkan  yang  tidak terserap  dunia  kerja/berusaha  mandiri karena  tidak  memiliki keterampilan  yang  memadai (unskill  labour) , Keempat ,  terjadinya pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  karena  krisis  global,  dan Kelima , terbatasnya  sumber  daya  alam  di  kota  yang  tidak  memungkinkan  lagi warga  masyarakat  untuk  mengolah  sumber  daya  alam  menjadi  mata pencaharian.  Dari  kelima  faktor  tersebut, f aktor  pertama,  kedua  dan ketiga  merupakan  faktor  dominan  yang  menyebabkan    pengangguran  di Indonesia.  Dari  gambaran  tersebut  di  atas  maka  perlu  dikembangkan program-program  kewirausahaan  pemuda  dalam  rangka  mempercepat penurunan angka pengangguran.
Mengingat  data  pengangguran  pemuda  masih  cukup  tinggi, apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah sosial yang diakibatkan oleh  tingginya  pengangguran  diantaranya  penyalahgunaan  narkoba, kriminalitas,  pergaulan  bebas,  premanisme,  trafficing,  dan  lain sebagainya.  Kondisi  tersebut  akan  mengganggu  pembangunan  di  segala bidang dan stabilitas nasional.
Faktor demografi mempengaruhi jumlah dan komposisi angkatan kerja.  Indonesia  cukup  berhasil  dalam  menurunkan  angka  kelahiran  dan kematian  secara  berkesinambungan.  Namun  hal  ini  justru  berdampak pada pertumbuhan pendududk usia kerja  yang jauh lebih cepat  daripada pertumbuhan  penduduk  secara  keseluruhan. 3 Tekanan  demografis
3 Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta. Lembaga Demografi LPFEUI, 1990
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
terhadap  sisi  penawaran  (supply  side)  tenaga  kerja  dapat  digambarkan sebagai berikut.
Grafik 1: Struktur Penduduk Usia Kerja (Juta Orang) Tahun 2013 - 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik 4
Pertumbuhan  penduduk  usia  kerja  selama  kurung  waktu  2013-
2014  mencapai  1,7  juta  orang.  Pada  Agustus  2014,  dari  183,0  juta penduduk  usia  kerja  (15  tahun  ke  atas)  sekitar  121,9  juta  orang diantaranya aktif dalam perekonomian. Kecenderungan seperti ini adalah akibat  dari  penurunan  angka  kelahiran  dan  kematian  secara berkesinambung.  Hal  ini  memiliki  konsekwensi  kebijakan  yang  jelas. Strategi  pengurangan  penawaran  tenaga  kerja  melalui  penurunan  laju pertumbuhan  penduduk  tidak  akan  efektif  lagi.  Karena  itu,  Isu  utama yang dibahas dalam tulisan ini adalah keadilan ekonomi dalam tinjauan kesempatan  kerja  dan  pengangguran. Dalam  pembahasannya,  akan menyoroti  perkembangan  yang  saling  berlawanan  dari  pembangunan ekonomi  nasional  selama  era  pasca  krisis.  Di  satu  sisi,  pertumbuhan ekonomi  cenderung  terus  membaik,  walaupun  lajunya  lambat  secara relatif  dibandingkan  dengan  negara-negara  Asia  lainnya  yang  juga mengalami  krisis  yang  sama.  Namun,  di  sisi  lain,  aspek  dari pembangunan  yang  seharusnya  mendapat  dampak  positif  dari pertumbuhan  tersebut  belum  menunjukkan  suatu  perbaikan  yang signifikan,  yakni  kesempatan  kerja  dan  pengangguran  yang  berdampak pada kemiskinan.
4 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo jakarta/documents/presentation
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
Hal  ini  menandakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  selama  ini belum  menyentuh  sepenuhnya  atau  terdistribusi  secara  merata  ke  dua sektor  besar  sebagai  sumber  kesempatan  kerja  dan  pendapatan,  yakni pertanian  dan  usaha  rumah  tangga  (URT)  dan  usaha  kecil  (UK). Memang,  dua  sektor  ini  yang  merupakan  komponen-komponen  paling utama  dari  ekonomi  kerakyatan  tidak  bisa  berfungsi  sepenuhnya  tanpa keterkaitan  dengan  sektor-sektor  ekonomi  lainnya.  Dalam  kata  lain, hanya  mengandalkan  pada  kedua  sektor  tersebut  (ekonomi  kerakyatan), Indonesia  tidak  bisa  lepas  sepenuhnya  dari  permasalahan  pengangguran dan  kemiskinan.  Namun  demikian,  pembagian  yang  lebih  merata  dari pembangunan  atau  pertumbuhan  ekonomi  dengan  sendirinya  akan memperbesar  porsi  yang  dinikmati  oleh  kedua  sektor  tersebut,  dan dampak  positifnya  terhadap  penurunan  pengangguran  dan  kemiskinan akan jauh lebih besar daripada yang terjadi selama ini.
Walaupun berjalan relatif lambat dibandingkan negara-negara tetangga  yang  juga  mengalami  krisis  yang  sama  tahun  1997/98, ekonomi  Indonesia,  paling  tidak  pada  tingkat  makro,  terus menunjukkan perbaikan. Sejak tahun 2000 produk domestik bruto (PDB)  nasional  terus  meningkat,  yang  pada  tahun  2004  tercatat sekitar  5,1%  dan  5,6%  tahun  2005.  Yang  menjadi  persoalan sekarang  adalah  apakah  pertumbuhan  tersebut  mempunyai elastisitas  positif  yang  tinggi  terhadap  kesempatan  kerja  dan elastisitas negatif yang tinggi terhadap tingkat kemiskinan.
Pada  masa  Orde  Baru  Indonesia  menikmati  pertumbuhan ekonomi  yang  oleh  banyak  kalangan  dianggap  menakjubkan yakni  rata-rata  7%  per  tahun  dan  jumlah  orang  yang  hidup dibawah  garis  kemiskinan  juga  mengalami  penurunan  yang signifikan,  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  pada  waktu  itu dianggap  sangat pro-poor .  Timmer  (2005)  menunjukkan  bahwa selama  periode  1965-1990,  ’indeks pro-poor ’  mencapai  6,56, dibandingkan  misalnya  pada  masa  Orde  Lama  (1950-65)  yakni 2,37.  Indeks  ini  dihitung  berdasarkan  suatu  hubungan  analitis antara  tingkat  kemiskinan  dan  elastisitas  pertumbuhan  dari permintaan (konsumsi).
Untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang pro-poor ,  ada dua  syarat  utama,  yakni  lowongan  kerja  baru,  terutama  bagi kelompok  miskin,  bertambah  dengan  laju  yang  juga  tinggi,  dan
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  yang  bekerja  juga  meningkat. Dalam  kata  lain,  pertumbuhan  ekonomi  harus  dibarengi  dengan pertumbuhan  kesempatan  kerja  yang  produktif.  Semakin  besar kesempatan  kerja  yang  produktif  bagi  kelompok  masyarakat berpendapatan  paling  rendah  (termiskin),  semakin  besar  indeks pro-poor dari pertumbuhan ekonomi.
Walaupun ekonomi mulai membaik, kesejahteraan masyarakat,  yang salah satunya bisa diukur dengan jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan  tidak  menunjukkan  perbaikan  yang  signifikan.  Bahkan setelah  sempat  menurun  tahun  2000  (dibandingkan  pada  era  krisis), jumlah  orang  miskin  cenderung  meningkat  kembali,  dan  hingga  Maret 2006  tercatat  sekitar  39  juta  jiwa,  atau  hampir  17,8  persen  dari  jumlah populasi.  Jika  angka  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  Biro  Pusat  Statistik (BPS)  tersebut  memang  akurat,  kenaikan  tingkat  kemiskinan  tersebut menandakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  membaik  sejak  tahun 2000  sama  sekali  tidak  berdampak  positif  terhadap  pengurangan kemiskinan.

## 2. Landasan Teori

## 2.1. Keadilan Ekonomi
Bicara  etika  bisnis  adalah  bicara  soal  kegiatan  bisnis  yang  tidak merugikan  salah  satu  pihak  atau  menguntungkan  kedua  belah  pihak. Menurut  Keraf  (1998),  ada  tiga  sasaran  dan  lingkup  pokok  etika  bisnis.
Pertama,  etika  bisnis  sebagai  etika  profesi  membahas  berbagai  prinsip, kondisi,  dan  masalah  yang  terkait  dengan  praktek  bisnis  yang  baik  dan etis.  Sasaran  kedua  dari  etika  bisnis  adalah  untuk  menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas sebagai pemilik asset umum seperti lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun  juga.  Ketiga,  etika  bisnis  pada  tingkat  makro,  yakni  berbicara mengenai  sistem  ekonomi  yang  sangat  menentukan  etis  tidaknya  suatu praktek  bisnis.  Secara  konktrit,  etika  bisnis  ini  atau  disebut  juga  etika ekonomi berbicara soal praktek-praktek monopoli, oligopoli, kolusi, dan semacamnya  yang sangat  mempengaruhi tidak saja sehat-tidaknya suatu
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
ekonomi  tetapi  juga  baik  tidaknya  praktek-praktek  bisnis  di  suatu negara. 5
Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa etika bisnis sebenarnya adalah bicara  mengenai  keadilan,  dan  dalam  hal  ini  adalah  keadilan  distributif. Menurut Bertens (2003), berdasarkan keadilan ini negara atau pemerintah harus  membagi  segalanya  dengan  cara  yang  sama  kepada  para  anggota masyarakat. Konkritnya dalam aspek social ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mendapatkan pendidikan yang baik, pekerjaan dengan pendapatan yang baik atau kehidupan layak.
6
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Iradian  (2005)  dalam  jurnal In Equality, Poverty and Growth , bahwa: kesenjangan pendapatan memiliki efek negatif pada pertumbuhan dan mengkonfirmasi validitas dari kurva Kuznets.  Ketidaksempurnaan  pasar  kredit  di  negara  berpenghasilan rendah  dan  menengah,  pendapatan  diidentifikasi  penghubung  antara ketidakadilan dan pertumbuhan dalam jangka pendek-menengah. Dalam jangka  panjang,  ketidakadilan  mungkin  memiliki  dampak  buruk  pada pertumbuhan. 7
Menurut  Keraf  (1998),  prinsip  dasar  keadilan  distributif  adalah distribusi  ekonomi  yang  merata  atau  yang  dianggap  adil  bagi  semua warga  negara.  Dengan  kata  lain,  keadilan  distributif  menyangkut pembagian  kekayaan  ekonomi  atau  hasil-hasil  pembangunan. 8 Tetapi sekarang pertanyaannya adalah: apa yang menjadi dasar pembagian yang adil  itu,  apakah  sama  rata  atau  sesuai  peran  dan  sumbangan  masing masing orang? Dalam menjawab pertanyaan ini,  Bertens (2000) melihat pada  beberapa  teori  keadilan  distributif.  Pertama,  teori  egalitarianisme yang mengatakan bahwa pembagian bisa dikatakan adil jika semua orang mendapat  bagian  yang  sama.  Jadi,  dasar  pemikiran  dari  teori  ini  adalah bahwa membagi dengan adil berarti membagi rata. 9
Jika  ada  satu  orang  kebagian  lebih  kecil,  maka  pembagian  belum sepenuhnya  adil.  Pemikiran  ini  juga  merupakan  keyakinan  umum masyarakat Perancis dalam revolusinya menumbangkan monarki absolut
5 A. Sonny Keraf, Ketidaksamaan yang Adil. Etika Politik Aristoteles ,  Atma nan Jaya, No.1, Thn.VI, April, 1998 hal.  31-50.
6 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000)
7 Iradian,  Inequality, Poverty and Growth, IMF Working Papper, Washington, 2000
8 A.Soni Keraf,  Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hal. 142
9 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000)
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
dan feodalisme pada abad ke 18 dan revolusi Amerika Serikat dalam The Declaration  of  Independence pada  tahun  1776  yang  menegaskan  ” All men  are  created  equal” .  Pemikiran  ini  juga  yang  melandasi  sistem pemilihan  umum  dibanyak  Negara  maju  yang  memegang  prinsip “one person one vote”.
Kedua, teori sosialistis  yang memilih prinsip kebutuhan setiap orang sebagai  dasar  pemikirannya.  Menurut  teori  ini,  kehidupan  masyarakat adil,  jika  kebutuhan  semua  warganya  terpenuhi,  seperti  kebutuhan  akan sandang,  pangan,  dan  papan.  Secara  konkret,  sosialisme  terutama memikirkan masalah-masalah pekerjaan bagi kaum buruh dalam konteks industrialisasi.  Dalam  teori  sosialisme  mengenai  keadilan,  dikenal  dua prinsip,  yakni  bagaimana  beban  atau  hal-hal  yang  berat  harus  dibagi, yakni hal-hal yang menuntut pengorbanan dari semua warga masyarakat, dan bagaimana hal-hal yang enak untuk diperoleh harus diberikan sesuai kebutuhan.  Contoh  dari  prinsip  pertama  tersebut  misalnya  adalah  setiap warga  punya  hak  yang  sama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak, termasuk orang-orang cacat, namun orang-orang yang menyandang cacat badan  harus  diberi  pekerjaan  yang  cocok  dengan  kemampuan  mereka, tidak  seberat  beban  yang  diberikan  kepada  pekerja-pekerja  dengan kondisi  tubuh  yang  prima.  Sedangkan  contoh  dari  prinsip  kedua  itu adalah  misalnya  gaji  atau  upah  dikatakan  adil  jika  sesuai  dengan kebutuhan pekerja.
Ketiga,  teori  liberalistis  yang  menganggap  pembagian  atas  dasar kebutuhan  sebagai  cara  yang  tidak  adil.  Menurut  teori  ini,  pembagian harus  didasarkan  pada  usaha-usaha  bebas  dari  individu-individu bersangkutan.  Yang  tidak  berusaha  tidak  mempunyai  hak  pula  untuk memperoleh  sesuatu.  Jadi  yang  bekerja  keras  mendapat  lebih  banyak dibandingkan  yang  malas  bekerja.  Jadi,  penekanan  dari  teori  ini  adalah prestasi  yang dilihat sebagai perwujudan pilihan bebas seseorang. Tentu ada  masalah  serius  dengan  teori  ini,  pada  saat  seseorang  tidak  bisa berprestasi karena cacat atau orang yang menganggur diluar kemauannya sendiri, dan sebagainya.
Menurut  Humberto  Lopes  (2003)  bahwa:  Perbaikan  dalam  bidang pendidikan,  infrastruktur  dan  inflasi  akan  mengakibatkan  pertumbuhan dan  perubahan  distribusi  pendapatan,  sedangkan    pengembangan keuangan,  keterbukaan  perdagangan  dan  penurunan  peran  pemerintah
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
akan  mengakibatkan  pertumbuhan  lebih  cepat  tetapi  mengakibatkan menurunnya tingkat keadilan ekonomi. 10
Dalam  penelitian  lainnya,  Lopez    (2005)  menyatakan  bahwa: Pendapatan  per  kapita  memiliki  implikasi  penting  untuk  peningkatan pertumbuhan  pendapatan  dan  perubahan  ketidaksetaraan  dalam mengurangi  kemiskinan.  Ketika  pengurangan  kemiskinan  adalah  tujuan kebijakan  utama,  maka  negara-negara  yang  relatif  sama  mungkin bersedia  untuk  mentolerir  kenaikan  ketidaksetaraan  pendapatan  dalam pertukaran untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 11

## 2.2 Pengangguran
Definisi  pengangguran  dalam  arti  luas  adalah  penduduk  yang  tidak berkerja  tetapi  sedang  mencari  perkerjaan  atau  sedang  mempersiapkan suatu  usaha  baru  atau  penduduk  yang  tidak  mencari  pekerjaan  karena sudah  diterima  bekerja  tetapi  mulai  bekerja.  Pengangguran  adalah  suatu keadaan  di  mana  seseorang  yang  tergolong  dalam  angkatan  kerja  ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. 12 Seseorang yang  tidak  bekerja,  tetapi  tidak  secara  aktif  mencari  pekerjaan  tidak tergolong  sebagai  penganggur.  Pengangguran  dapat  terjadi  disebabkan oleh  tidakseimbangan  pada  pasar  tenaga  kerja.  Hal  ini  menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.    Pengangguran  adalah  masalah  makroekonomi  yang mempengaruhi  manusia  secara  langsung  dan  merupakan  yang  paling berat.  Kebanyakan  orang  kehilangaan  pekerjaan  berarti  penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran  menjadi  topik  yang  sering  dibicarakan  dalam  perdebatan politik dan para politis sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan  akan  membantu  menciptakan  lapangan  kerja. 13 Dalam  standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan  pengangguran  adalah  seseorang  yang  sudah  digolongkan dalam  angkatan  kerja,  yang  secara  aktif  sedang  mencari  pekerjaan  pada
10 Humberto Lopes, Macroeconomics and Equality, The World Bank, 2003
11 Humberto Lopez and Serven,  A Normal Relationship Poverty,  Growth and Equality. World Bank Working Papper, 2005
12 Sadono  Sukirno,  Makro  Ekonomi  Modern,  Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik  Hingga Keynesian Baru,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),  hal. 8
13 N.  Gregory  Mankiw,  Makro  Ekonomi.  Terjemahan:  Fitria  Liza,  Imam  Nurmawan,  (Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003), hal. 150.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
suatu  tingkat  upah  tertentu,  tetapi  tidak  dapat  memperoleh  pekerjaan yang diinginkannya. 14
Pengangguran  merupakan  kenyataan  yang  dihadapi  tidak  saja  oleh negara sedang berkembang (developing countries) , akan tetapi juga oleh negara-negara  yang  sudah  maju (developed  countries) .  Secara  umum pengangguran  menurut  Nanga  (2005),  adalah  suatu  keadaan  dimana seseorang  yang  tergolong  dalam  kategori  angkatan  kerja (labor  force) tidak  memiliki  pekerjaan  dan  secara  aktif  sedang  mencari  pekerjaan. Seseorang yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. 15
Untuk  mengukur  pengangguran  dalam  suatu  negara  biasanya digunakan  apa  yang  dinamakan  tingkat  pengangguran (unemployment) yaitu  jumlah  penganggur  dinyatakan  sebagai  persentase  dari  total angkatan  kerja (labor  force) .  Sedangkan  angkatan  kerja  itu  sendiri adalah jumlah orang  yang bekerja dan tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu (di Indonesia misalnya, yang termasuk angkatan kerja adalah   mereka yang berumur 10 tahun ke atas,  sedangkan di USA adalah mereka yang bermumur antara 15 – 64 tahun).
Menurut Nanga  (2005),  Pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of output) dan kesengsaraan bagi orang-orang yang  tidak  bekerja (human  misery) ,  dan  merupakan  suatu  bentuk pemborosan  sumber  daya  ekonomi.  Disamping  memperkecil  output, pengangguran  juga  memacu  pengeluaran  pemerintah  lebih  tinggi  untuk keperluan kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. Hal ini terutama terjadi  di  negara  maju  dimana  negara  atau  pemerintah  mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi penganggur.

## 2.2.1.  Jenis Pengangguran
Dilihat  dari  segi  sebab  timbulnya  pengangguran  dapat  dibedakan kedalam beberapa jenis sebagai berikut: 16
1.   Pengangguran  friksional  atau  transisi (fricsional  of  transitional unployment) .  Pengangguran  friksional  adalah  jenis  pengangguran yang  timbul  sebagai  akibat  dari  adanya  perubahan  didalam  syarat-
14 Sadono  Sukirno,  Makro  Ekonomi  Modern,  Perkembangan  Pemikiran  dari  Klasik  Hingga Keynesian Baru, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, 472
15 Muana Nanga,  Makro Ekonomi : Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi 2, (Jakrata: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 162
16 Ibid
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
syarat kerja, yang terjadi seiring dengan perkembangan atau dinamika ekonomi  yang  terjadi.  Jenis  pengangguran  ini  dapat  pula  terjadi karena berpindahnya orang-orang dari satu derah ke daerah lain, atau dari  satu  pekerjaan  ke  pekerjaan  lain  atau  melalui  berbagai  tingkat siklus kehidupan yang berbeda.
2.   Pengangguran  struktural (structural  employment) .  Adapun  yang dimaksud  pengangguran  struktural  adalah  jenis  pengagguran  yang terjadi  sebagai  akibat  adanya  perubahan  didalam  struktur  pasar tenaga  kerja  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidak  sesuaian  antara penawaran  dan  permintaan  tenaga  kerja.  Ketidak  seimbangan didalam  pasar  tenaga  kerja  yang  terjadi  antara  lain  karena  adanya peningkatan  permintaan  atas  satu  jenis  pekerjaan,  sedangkan  jenis pekerjaan  lainnya  permintaannya  mengalami  penurunan,  dan penawaran  itu  sendiri  tidak  dapat  melakukan  penyesuaian  dengan cepat  terhadap  situasi  tersebut  (Samuelson  dan  Nhordaus,  1992).
Singkatnya,  pengangguran    struktural  adalah  pengangguran  yang terjadi ketika perekonomian beroperasi pada tingkat kesempatan kerja penuh  (full  employment)  atau  tingkat  alamiah (natural  rate) .  Salah satu  penyebab  pengguran  struktural  adalah  karena  adanya  kemajuan teknologi.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Lopez  (2004),  bahwa:
Our findings indicate that regardless of their impact on inequality, all the  pro-growth  policies  we  consider  lead  to  lower  poverty  levels  in the long run. However, we also find evidence indicating that some of these  policies  may  lead  to  higher  inequality. Berdasarkan  pendapat tersebut  bahwa    semua  kebijakan  yang  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  akan  dapat  mengakibatkan  penurunan  tingkat kemiskinan  dalam  jangka  panjang.  Namun,  beberapa  kebijakan  ini dapat mengakibatkan ketidak adilan yang lebih tinggi, sehingga akan dapat memacu timbulnya pengangguran.
3.  Pengangguran  alamiah (natural  unemployment) atau  lebih  dikenal dengan  istilah  tingkat  pengagguran  alamiah (natural  rate  of unemployment) adalah  tingkat  penganguran  yang  terjadi  pada kesempatan  kerja  penuh  (Sachs  and  Larrain,  1993),  atau  tingkat pengguran dimana inflasi  yang diharapkan (expected inflation) sama dengan tingkat inflasi aktual (actual inflation). Tingkat pengangguran alamiah sebagai tingkat penganguran dimana tekanan keatas (upward pressure)  dan  tekanan  ke  bawah (downward  pressure) terhadap inflasi,  harga  dan  upah  berada  dalam  keseimbangan.  Pada  tingkat alamiah (natural  rate) ,  inflasinya  adalah  stabil  artinya  tanpa
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
kecenderungan  untuk    menampilkan  percepatan (acceleration) atau penurunan inflasi.
4.  Pengangguran  Siklis  atau  konjungtural (cylical  unemployment)
adalah  jenis  pengangguran  yang  terjadi  sebagai  akibat  dari merosotnya  kegiatan  ekonomi  atau  terlampau  kecilnya  permintaan agregat (agregate  efective  demand) didalam  perekonomian dibandingkan dengan penawarana agregate (agregate suppley) . Oleh karena itulah, para ahli ekonomi sering menyebut jenis pengangguran ini sebagai “demand deficient unemploymen” . Sebaliknya pengguran siklis atau konjungtor akan berkurang kalau tingkat kegiatan ekonomi meningkat (boom) . Singkatnya, pengguran siklis adalah pengangguran    diatas  tingkat  alamiah (above  the  natural  rate) atau penganguran  yang  terjadi  ketika  output  terjadi  dibawah  tingkat kesempatan  kerja  penuh (bellow  full  employment  level) (Dornbusc dan Fiscer, 1999).

## 2.2.2. Dampak Pengangguran
Pengangguran  yang    terjadi  dalam  suatu  perekonomian  dapat membawa  dampak  atau  akibat  buruk,  baik  terhadap  perekonomian maupun  individu  dan  masyarakat.  Dampak  pengangguran  terhadap perekonomian  terjadi  karena  setiap  negara  selalu  berusaha  agar  tingkat kemakmuran  masyarakatnya  dapat  dimaksimumkan  dan  perekonomian selalu  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  mnatap  dan  berkelanjutan (sustained  economic  growth) .  Akibat  buruk  pengangguran  bagi perekonomian adalah (Muana Nanga: 2005) : 1. Pengangguran menyebabkan masyarakat
tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. 2. Pengangguran  menyebabkan  pendapatan  pajak (tax  revenue) pemerintah berkurang.
3. Pengangguran   yang tinggi  akan menghambat, dalam arti tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi.
Selain  membawa  akibat  buruk  bagi  perekonomian  secara keseluruhan,  pengangguran  yang  terjadi  juga  akan  membawa  beberapa akibat buruk terhadap individu dan masyarakat, antara lain:
1.   Pengangguran  menyebabkan  kehilangan  mata  pencaharian pendapatan.
2.   Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya keterampilan.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
3.   Pengangguran  dapat  pula  menimbulkan  ketidak  stabilan  sosial politik.
Pengangguran  dapat  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  dengan berbagai cara, antara lain:
1.   Jika  rumah  tangga  memiliki  batasan  likuiditas  yang  berarti  bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana  pengangguran  akan  secara  langsung  mempengaruhi income poverty rate dengan consumption poverty rate .
2.   Jika  rumah  tangga  tidak  menghadapi  batasan  likuiditas  yang  berarti bahwa  konsumsi  saat  ini  tidak  terlalu  dipengaruhi  oleh  pendapatan saat  ini,  maka  peningkatan  pengangguran  akan  menyebabkan peningkatan  kemiskinan  dalam  jangka  panjang,  tetapi  tidak  terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.
Tingkat  pertumbuhan  angkatan  kerja  yang  cepat  dan  pertumbuhan lapangan kerja  yang relatif lambat  menyebabkan  masalah pengangguran yang  ada  di  negara  yang  sedang  berkembang  menjadi  semakin  serius. Tingkat  pengangguran  terbuka  sekarang  ini  yang  ada  di  negara  yang sedang  berkembang  seperti  Indonesia  rata-rata  sekitar  10  persen  dari seluruh angkatan kerja di  perkotaan. Masalah ini dipandang lebih serius lagi  bagi  mereka  yang  berusia  antara  15  -  24  tahun  yang  kebanyakan mempunyai pendidikan yang lumayan.
Namun  demikian,  tingkat  pengangguran  terbuka  di  perkotaan  hanya menunjukkan  aspek-aspek  yang  tampak  saja  dari  masalah  kesempatan kerja  di  negara  yang  sedang  berkembang  yang  bagaikan  ujung  sebuah gunung es. Apabila mereka tidak bekerja konsekuensinya adalah mereka tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dengan  baik,  kondisi  seperti  ini membawa  dampak  bagi  terciptanya  dan  membengkaknya  jumlah kemiskinan yang ada.
Ada  hubungan  yang  erat  sekali  antara  tingginya  tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata.  Bagi  sebagian  besar  mereka,  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan yang  tetap  atau  hanya  bekerja  paruh  waktu (part  time) selalu  berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Mereka yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara  kelompok  masyarakat  kelas  menengah  ke  atas.  Menurut  hasil penelitian Kray (2004), bahwa: Dekomposisi mencari pertumbuhan pro- miskin  harus  dimulai  dengan  berfokus  pada  faktor-faktor  penentu pertumbuhan pendapatan rata-rata.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran

## 3.  Pembahasan
Salah satu dari tiga pilar kekuatan yang mempengaruhi keadaban publik  adalah  sektor  ekonomi  atau  komunitas  bisnis,  dan fairness atau keadilan  menjadi  kunci  dalam  kegiatan  poros  kedua  ini  karena menyangkut  masalah  pembagian  barang  dan  jasa  yang  terbatas  kepada semua  orang.  Dasar  teori  ekonomi  adalah  bagaimana  setiap  orang memaksimalkan keuntungan atau kegunaan atau memenuhi kebutuhannya  dari  barang  dan  jasa  yang  terbatas.  Penekanan  dalam paradigma  ini  adalah  “maksimalisasi”  dan  “terbatas”.  Bagi  seorang konsumen  atau  pengguna  barang  dan  jasa,  tingkat  kegunaan  diukur dengan  tingkat  kepuasan,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  atau kesejahteraan.  Misalnya,  dengan  anggaran  yang  terbatas,  seseorang berusaha mendapatkan  rumah baru  yang memberinya kenyamanan  yang paling  maksimum.  Sedangkan  bagi  seorang  penghasil  barang  dan  jasa atau  produsen,  tingkat  kegunaan  diukur  dengan  tingkat  profit  atau pendapatan.  Dengan  pendidikan  yang  dimilikinya,  setiap  orang  akan mencari  pekerjaan  yang  memberikannya  pendapatan  paling  tinggi,  atau dengan  modal  dan  tenaga  kerja  yang  ada,  seorang  produsen  berusaha membuat  barang  atau  jasa  sebaik  mungkin  agar  menghasilkan keuntungan paling tinggi baginya.
Karena  kelangkahan  selalu  muncul  dalam  ekonomi  (atau  dalam kehidupan  manusia  secara  umum),  kekayaan  atau  kepemilikan  barang dan  jasa  tidak  pernah  bisa  dilepaskan  dari  keadilan.  Keadilan  atau ketidakadilan tidak akan menjadi  suatu masalah apabila barang dan jasa atau sumber daya yang ada berlimpah hingga tidak ada harganya, seperti air  laut,  angin  dan  mata  hari,  atau  apabila  di  suatu  wilayah  yang  sangat luas  dan  sangat  kaya  akan  sumber  daya  alam  hanya  ada  segelintir manusia. Semakin langka barang dan jasa atau sumber daya (sementara, jumlah  penduduk  bertambah  terus),  semakin  besar  masalah  distribusi, yang berarti semakin besar masalah keadilan di dalam ekonomi.
Keadilan juga merupakan suatu topik penting dalam etika. Seperti yang dapat dikutip dari Bertens (2000) sebagai berikut: sulit sekali untuk dibayangkan  orang  atau  instansi  yang  berlaku  etis  tetapi  tidak mempraktekkan keadilan atau bersikap tak acuh terhadap ketidakadilan .
Dari  sudut  pandang  ekonomi  adalah  menyangkut  etika  bisnis,  karena bisnis  adalah  kegiatan  ekonomi.  Yang  terjadi  dalam  kegiatan  ini  adalah tukar-menukar, jualbeli, memproduksi-memasarkan, bekerja- mempekerjakan,  dan  interaksi  lainnya  dengan  tujuan  memperoleh
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
keuntungan.  Dari  sudut  pandang  ekonomi,  bisnis  yang  bagus  adalah bisnis  yang menghasilkan keuntungan paling besar. Namun, etika bisnis menjadi  relevan  pada  saat  bisnis  dinilai  dari  sudut  pandang  moral. Misalnya,  demi  mengejar  keuntungan  sebesar  mungkin,  sebuah perusahaan  membayar  upah  sangat  murah  kepada  pekerjapekerjanya, atau agar produktivitas dapat ditingkatkan perusahaan tersebut mengganti tenaga  manusia  dengan  mesin  atau  robot  sehingga  mem-phk-kan  semua buruhnya.
Dari  uraian  singkat  diatas  didapat  suatu  gambaran  yang  jelas bahwa  keadaban  publik  dilihat  dari  aspek  ekonominya  adalah menyangkut pendistribusian secara adil  barang dan jasa ke semua orang sesuai proporsinya masing-masing. Ketidakadilan dalam ekonomi terjadi dalam  berbagai  aspek,  mulai  dari  ketimpangan  dalam  pembagian  tanah pertanian,  kesempatan  kerja,  sistem  penggajian  hingga  kesempatan mendapatkan  pendidikan.  Semua  ini  akhirnya  bermuara  pada kemiskinan.  Dalam  kata  lain,  ketidakadilan  dalam  ekonomi  erat kaitannya dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan. Adalah mustahil untuk mengatakan bahwa suatu bangsa sangat beradab apabila di negara tersebut  sebagian  besar  penduduknya  sangat  miskin,  buruh  sangat tertindas,  sebagian  besar  petaninya  adalah  petani  gurem,  dan  banyak industri  mengerjakan  buruh  anak-anak  yang  dibayar  sangat  murah (eksploitasi anak-anak).
Keadilan  dalam  ekonomi  juga  pada  dasarnya  merupakan peradaban  ekonomi  Indonesia  yang  dibangun  atas  asas  Pancasila.
Diantara lima sila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kemanusian  yang adil dan beradab,  dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah  tiga  sila  yang  sifatnya  paling  asasi.  Dari  sini  muncul  ungkapan yang  sudah  menjadi  baku  “masyarakat  yang  adil  dan  makmur”.  Dua pengertian  ini  tidak  bisa  dilepaskan,  melainkan  saling  melengkapi  satu sama  lain  dan  bersama-sama  mensyaraktan  kehidupan  masyarakat Indonesia  yang  baik.    Keadilan  tidak  akan  tercapai  jika  tidak  tersedia barang  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  semua  warga, sedangkan  di  sisi  lain,  kemakmuran  tidak  akan  menjamin  tercapainya keadilan  jika  barang  yang  tersedia  tidak  dibagikan  secara  merata keseluruh warga masyarakat. 17
Keadilan  dalam  ekonomi  sering  dikaitkan  dengan  pengertian demokrasi ekonomi. Menurut Hatta, untuk mencapai rakyat adil sejahtera
17 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis , (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000)
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
diperlukan  selain  demokrasi  politik  juga  demokrasi  ekonomi  yang berdasarkan  perikemanusiaan  dan  keadilan  sosial.  Demokrasi  ekonomi seperti ini yang cocok dengan kehidupan asli masyarakat Indonesia yang biasa bermusyawarah untuk mufakat. 18
Keadilan  dalam  perekonomian  Indonesia  juga  ditegaskan  di dalam  pidato  Supomo  dalam  penyusunan  naskah  persiapan  UUD  1945, seperti  yang  dikutip  dari  Suwarno  (1993), Dalam  negara  yang berdasarkan  integralistik,  yang  berdasar  persatuan,  maka  dalam lapangan  ekonomi  akan  dipakai  sistem  “sosialisme  negara” (staatssocialisme). Perusaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh negara  sendiri,  akan  tetapi  pada  hakekatnya  negara  yang  akan menentukan  dimana  dan  dimasa  apa  dan  perusahaan  apa  yang  akan diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat  atau  oleh  pemerintah  daerah atau  yang  akan  diserahkan  lepada  sesuatu  badan  hukum  prive  atau kepada seseorang,  itu semua tergantung  dari pada kepentingan negara, kepentingan  rakyat  seluruhnya.……  Begitupun  tentang  hal  tanah.  Pada hakekatnya  negara  yang  menguasai  tanah  seluruhnya.  Tambang- tambang  yang  penting  untuk  negara  akan  diurus  oleh  negara  sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan  sendirinya  tanah  pertanian  menjadi  lapangan  hidup  dari  kaum tani  dan  negara  harus  menjaga  supaya  tanah  pertanian  itu  tetap dipegang  oleh  kaum  tani.  Dalam  lapangan  ekonomi,  negara  akan bersifat  kekeluargaan  djuga  oleh  karena  kekeluargaan  itu  sifatnya masyarakat  Timur,  yang  harus  kita  pelihara  sebaik-baiknya.  Sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia .
Di dalam UUD 1945, kehidupan masyarakat dalam bidang sosial- ekonomi  diatur  oleh  pasal-pasal  27  ayat  2,  pasal  33,  dan  pasal  34. Dinyatakan  di  dalam  pasal-pasal  tersebut  bahwa  setiap  warganegara Indonesia  berhak  atas  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Ini  artinya  setiap  warganegara  Indonesia  harus mendapatkan  pekerjaan  agar  dia  dapat  memperoleh  penghidupan  yang layal. Bahkan sesuai pasal-pasal ini, kalaupun ada warganegara Indonesia yang  tidak  mendapatkan  pekerjaan  (menganggur),  dia  tetap  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  kehidupan  layak.  Ini  berarti,  jika  ia  bekerja,  ia berhak  mendapatkan  upah  yang  manusiawi,  dalam  arti  dengan  upah
18 Yonki Karman, Senjakala Demokrasi Sosial, Kompas , Opini, 6 April 2006, hal. 6.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
tersebut ia dapat hidup layak. Sedangkan, bagi pengangguran, pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  penuh  dalam  memberikan  kehidupan  layak baginya.  Norma  ini  ditegaskan  di  dalam  pasal  34  yang  mengatakan bahwa orang miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Di  dalam  ayat  1  pasal  33,  dikatakan  bahwa  perekonomian Indonesia  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan.  Cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup orang banyak dan kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Walaupun di dalam ayat ini disebut secara eksplisit koperasi, namun di dalam realitas, asas kekeluargaan bisa juga dipraktekkan dalam bentuk-bentuk usaha non-koperasi. Seperti yang dijelaskan  oleh  Suwarno  (1993)  sebagai  berikut, ….dapat  juga  dengan usaha-usaha  moderen  dengan  pengaturan  sedemikian  rupa,  sehingga usaha-usaha  yang  dapat  diurus  oleh  kelompok-kelompok  masyarakat yang  kurang  kuat  dalam  permodalan  hendaknya  diserahkan  kepada mereka  itu  tidak  semuanya  diusahakan  oleh  yang  kuat  permodalannya, sehingga menjadi konglomerat yang menguasai cabang-cabang produksi dari  hulu  sampai  hilar  tanpa  sisa  sedikit  pun  untuk  tempat  usaha kelompok  yang  lemah  permodalannya.  Kecuali  itu  asas  kekeluargaan dapat  juga  diterapkan  dalam  pengelolaan  perusahaan  besar,  yaitu dengan  memberi  upah  sedemikian  rupa,  sehingga  para  buruh  mampu membeli saham perusahaan cukup berarti .
Tetapi,  memang  dalam  kenyataannya,  keadilan  ekonomi  seperti yang  diamanatkan  oleh  Pasal  33  tersebut,  sulit  sekali  direalisasikan. Seperti yang dapat dikutip dari Karman (2006), ongkos bernegara terlalu besar merampas kemakmuran yang seharusnya milik rakyat. Elite politik mengadaikan  kekayaan  negeri  kepada  para  kapitalistik.  Pemerintah kehilangan  peran  vital  dalam  mengelola  sendiri  kekayaan  alam....... Perekonomian  bangsa  berjalan  di  luar  amanat  konstitusi......... Pemerintah membiarkan anomali kebijakan ekonomi. Petani diberlakukan  seperti  pelaku  industri  manufaktur  yang  harus  berjuang dalam  sistem  mekanisme  pasar.  Meski  kita  negara  agraris,  petani  tidak menikmati  subsidi.  Walhasil,  setelah  berusaha  payah  menanam  padi, nilai  tukar  hasil  produksi  petani  tak  sebanding  ongkos  produksi  dan biaya hidup sehari-hari.
Praktek-  praktek  ketidakadilan  dalam  ekonomi,  baik  yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi maupun oleh pembuat kebijakan, yang  tidak  sesuai  dengan  ekonomi  berazas  Pancasila  selama  ini  telah menimbulkan banyak permasalahan dalam perekonomian nasional, mulai
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
dari  tingkat  makro  hingga  mikro  yang  menghasilkan  antara  lain kemiskinan dan kesenjangan.

## Kemiskinan dan Kesenjangan
Kemiskinan  dan  ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  (yang dimaksud  dengan  kesenjangan  ekonomi)  merupakan  dua  masalah  besar di banyak negara sedang berkembang (NSB), tidak terkecuali Indonesia. Dikatakan  besar  karena,  apabila  dua  masalah  ini  berlarut-larut  atau dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekwensi politik  dan  sosial  yang  sangat  serius.  Suatu  pemerintahan  bisa  jatuh karena  amukan  rakyat  miskin  yang  sudah  tidak  tahan  lagi  menghadapi kemiskinan  mereka.  Bahkan  kejadian  tragedi  Mei  1998  menjadi  suatu pertanyaan  (hipotesis)  hingga  saat  ini:  andaikan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  di  Indonesia  tinggi  sama  seperti  misalnya  di  Belanda  atau Jepang,  mungkinkah  mahasiswa  akan  begitu  ngotot  berdemonstrasi hingga  akhirnya  membuat  rejim  Soeharto  jatuh  atau,  mungkinkah masyarakat Jakarta bisa   diprovokasi hingga melakukan kerusuhan pada bulan Mei 1998 tersebut?
Walaupun perkembangan dari tingkat kemiskinan (persentase dari jumlah  penduduk  yang  hidup  dibawah  garis  kemiskinan)  dan ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  menunjukkan  suatu  tren  yang menurun  sejak  Orde  Baru  hingga  sekarang,  masih  adanya  kemiskinan dan  kesenjangan  ekonomi  di  dalam  negeri  mencerminkan  masih  adanya ketidakadilan  di  dalam  perekonomian  nasional.  Hal  ini,  sebagian, disebabkan  oleh  masih  adanya  kegiatan  kegiatan  bisnis  yang  tidak bermoral, atau yang melanggar etika bisnis (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya  di  atas),  dan,  sebagian  lainnya,  disebabkan  oleh  kebijakan- kebijakan  pemerintah  yang  tidak  terlalu  mendepankan  keadilan  sosial, atau yang sering dituding tidak berpihak pada orang miskin.

## Paradigma Trickle down Effects
Di  Indonesia,  pada  awal  pemerintahan  Orde  Baru  para  pembuat kebijaksanaan  dan  perencana  pembangunan  ekonomi  sangat  percaya bahwa  proses  pembangunan  ekonomi  yang  pada  awalnya  terpusatkan hanya  di  Jawa,  khususnya  Jakarta  dan  sekitarnya,  dan  hanya  di  sektor- sektor  tertentu  saja,  pada  akhirnya  akan  menghasilkan  apa  yang dimaksud  dengan trickle  down  effects .  Didasarkan  pada  kerangka pemikiran  tersebut,  pada  awal  periode  Orde  Baru  hingga  akhir  tahun 1970-an  strategi  pembangunan  ekonomi  yang  dianut  oleh  pemerintahan
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
Soeharto  lebih  berorientasi  kepada  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  pusat  pembangunan  ekonomi nasional  dimulai  di  pulau  Jawa  dengan  alasan  bahwa  semua  fasilitas- fasilitas  yang  dibutuhkan  seperti  pelabuhan,  jalan  raya  dan  kereta  api, telekomunikasi, kompleks
industri, gedung-gedung pemerintahan/administrasi negara, kantor-kantor perbankan, dan infrastruktur  pendukung  lainnya  lebih  tersedia  di  Jawa  (khususnya Jakarta  dan  sekitarnya)  dibandingkan  di  propinsi-propinsi  lain  di
Indonesia. Pembangunan pada saat itu juga hanya terpusatkan di sektor- sektor  tertentu  saja  yang  secara  potensial  memiliki  kemampuan  besar untuk  menghasilkan  nilai  tambah  (NT)  yang  tinggi.  Pemerintah  percaya bahwa  nantinya  hasil  daripada  pembangunan  itu  akan  “menetes”  ke sektor-sektor dan wilayah Indonesia lainnya.
Memang  paradigma  pembangunan  yang  dianut  pemerintahan Orde  Baru  tersebut  dapat  dipahami,  dan  bahkan  dapat  dikatakan  itu merupakan  satu-satunya  strategi  yang  tetap  sesuai  kondisi  ekonomi Indonesia  yang  pada  awal  periode  Orde  Baru  sangat  buruk.  Bagaikan banyak  orang  ingin  makan  roti,  tetapi  rotinya  hanya  satu  potong  kecil. Jika  satu  potong  roti  yang  kecil  tersebut  dibagikan  sama  rata  ke  semua orang,  tentu  tidak  akan  membuat  mereka  kenyang.  Oleh  karena  itu, rotinya harus diperbanyak dulu, baru setelah itu dibagikan secara rata ke semua orang. Masalahnya dalam era Orde Baru adalah bahwa pada saat pembangunan  yang  terpusatkan  di  Jawa  dan  hanya  di  sektor-sektor tertentu  sudah  cukup  pesat,  efek  menetes  kebawahnya  ternyata  relatif kecil  (kalau  tidak  bisa  dikatakan  sama  sekali  tidak  ada),  atau  proses mengalir  ke  bawahnya  sangat  lambat.  Walaupun  perlu  diakui  bahwa tingkat  kesenjangan  di  Indonesia  selama  Orde  Baru  relatif  kecil  untuk ukuran internasional dan tingkat kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sebenarnya,  menjelang  akhir  tahun  1970-an,  pemerintah  sudah mulai  menyadari  buruknya  kualitas  pembangunan  yang  dihasilkan dengan  strategi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  sejak  Pelita  III  strategi pembangunan  mulai  dirubah:  tidak  lagi  hanya  terfokus  pada pertumbuhan ekonomi, tetapi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi tujuan penting daripada pembangunan. Sejak itu perhatian mulai diberikan pada usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  misalnya lewat  pengembangan  industri-industri  padat  karya,  pembangunan perdesaan,  dan  modernisasi  sektor  pertanian.  Hingga  menjelang terjadinya krisis  ekonomi,  sudah banyak dilaksanakan program-program
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  (kalau  tidak  bisa menghilangkan  sepenuhnya)  jumlah  orang  miskin  dan  ketimpangan pendapatan  antara  kelompok  miskin  dan  kelompok  kaya  di  tanah  air. Program-program  tersebut  antara  lain  adalah  Inpres  Desa  Tertinggal (IDT),  pengembangan  industri  kecil  dan  rumah  tangga  (khususnya  di perdesaan),  program  Keluarga  Sejahtera,  program  Keluarga  Berencana (KB), program Makanan Tambahan Bagi  Anak Sekolah Dasar, program Transmigrasi,  kebijakan  Upah Minimum  Regional  (UMR) atau Propinsi (UMP), dan Jaringan Pengaman Sosial.

## Pengangguran
Adalah merupakan bagian dari HAM bahwa setiap orang berhak mendapatkan  pekerjaan  dengan  pendapatan  yang  bisa  memberikan kehidupan  layak  baginya.  Oleh  karena  itu,  keadilan  sosial  dalam pengertian  Pancasila  adalah  termasuk  menciptakan  kesempatan  kerja yang  sama  kepada  setiap  warga  negara  Indonesia.  Masalah  kemiskinan erat  kaitannya  dengan  masalah  pengangguran,  dan  kaitan  ini  bisa dijelaskan  dengan  memakai  asumsi  dari  Amartya  Sen  mengenai entitlement , yaitu mereka yang miskin hanya karena tidak memiliki akses untuk mendapatkan uang, atau kesempatan kerja.
Di  dalam  paradigma  ekonomi  makro,  jalur  utama  lewat  mana pertumbuhan  ekonomi  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  yang  disebut efek  kesempatan  kerja  dari  perubahan  output:  jika  output  turun  maka kesempatan  kerja  juga  berkurang  sehingga  mengakibatkan  jumlah pengangguran  meningkat  yang  selanjutnya  jumlah  orang  miskin bertambah,  dan, visa  versa .  Horton  dan  Mazumdar  (2001) dalam Tambunan  (2006),  misalnya,  menyimpulkan  bahwa  pendapatan  dari kelompok  miskin  yang  berkurang  selama  krisis  ekonomi  1997/98  tidak hanya disebabkan oleh tingkat upah riil yang menurun tetapi juga sebagai suatu akibat dari tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Selama periode 1982-1996 persentase kemiskinan menunjukkan suatu tren pertumbuhan yang  negatif,  sementara  tingkat  pengangguran  terbuka  (resmi)  kurang lebih  stabil  sekitar  2  hingga  2,5%  rata-rata  per  tahun,  dan  mulai  naik sejak 1993 dan mencapai tingkat sekitar 7,2% tahun 1995. Selama krisis, tingkat  pengangguran  terbuka  sekitar  5,5%  atau  naik  dari  sekitar  4  juta pekerja  tahun  1997  ke  lebih  dari  5  juta  orang  tahun  1998;  sedangkan tingkat  kemiskinan  naik  sangat  signifikan  pada  periode  yang  sama. Waktu itu diperkirakan bahwa pada tahun 1998 total pengangguran jauh lebih tinggi dari data resmi tersebut (5,5%).
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
Banyak  faktor  yang  membuat  besarnya  pengangguran  di  suatu ekonomi.  Diantara  faktor-faktor  tersebut,  pendidikan  merupakan  yang terpenting.  Banyak  orang  tidak  bisa  mendapatkan  pekerjaan  di  sektor formal  karena  pendidikannya  rendah.  Ini  artinya  masalah  kesempatan kerja  adalah  juga  masalah  akses  ke  pendidikan.  Seperti  halnya  akses  ke tanah dan kesempatan kerja, akses ke pendidikan juga merupakan bagian dari  HAM  dan  keadilan  sosial,  atau  keadilan  dalam  ekonomi. Memberikan  kesempatan  yang  sama  ke  pendidikan  yang  baik  berarti memberikan  kesempatan  sama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  dengan pendapatan  yang  baik.Ini  menandakan  bahwa  kebijakan  pemerintah dalam wajib sekolah 9 tahun selama ini berhasil, namun belum memberi jaminan kesempatan kerja bagi yang lulus.
Tidak  bisa  dibantah  bahwa  rendahnya  produktivitas  tenaga  kerja merupakan  salah  satu  sumber  penyebab  kemiskinan,  yang  artinya kemiskinan  tidak  sepenuhnya  disebabkan  oleh  pengangguran.  Banyak orang/keluarga  miskin  memiliki  pendapatan,  bahkan  pendapatan  tetap namun  masuk  dalam  kategori  miskin  sesuai  garis  kemiskinan  yang berlaku  karena  pendapatan  mereka  sangat  rendah.  Diantara  sejumlah faktor penyebab, rendahnya tingkat produktivitas itu sendiri dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, dan dua hal ini disebabkan oleh  terbatasnya  akses  bagi  kelompok  miskin  ke  pendidikan  dan pelayanan kesehatan dengan kualitas baik.
Pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  dua  sumber  utama  untuk pengembangan  manusia;  oleh  sebab  itu  merupakan  dua  komponen penting  dari  Indeks  Pengembangan  Manusia  (IPM)  atau human development  indeks (HDI).  Walaupun  tidak  mempengaruhi  secara langsung,  HDI  yang  baik  sangat  penting  bagi  usaha  memerangi kemiskinan. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: perbaikan HDI di suatu wilayah  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  kesempatan  kerja dan/atau  peningkatan  produktivitas  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan pendapatan di daerah tersebut.
Di  dalam  literatur  dikatakan  bahwa  penurunan  kemiskinan  yang berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga berkelanjutan.  Pada  umumnya  masyarakat  miskin  mendapatkan keuntungan  dari  pertumbuhan  ekonomi  karena  pertumbuhan  tersebut juga  membuat permintaan  pasar  meningkat terhadap  pekerja berpendidikan  rendah  dengan  upah  murah  dan  output/jasa  dengan  harga murah  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  miskin  (seperti  produk-produk dari  usaha  mikro  dan  kesil).  Tetapi  hanya  mengandalkan  jasa  tenaga
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
kerja dan harga barang murah, efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan  tidak  akan  besar  atau  akan  makan  waktu  yang  lama  hingga efeknya  terrealisasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  mempercepat  proses pengurangan  kemiskinan  atau  memperbesar  efek  positif  dari pertumbuhan  ekonomi  terhadap  pengurangan  kemiskinan,  perbaikan pendidikan  dari  masyarakat  miskin  adalah  suatu  keharusan.  Selama  ini negara-negara  miskin  di  Afrika  merupakan  wilayah  paling  penting  bagi penelitian-penelitian pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.  Laporan-laporan  dari  Bank  Dunia  (World  Bank,  1999a,b) dalam Tambunan (2006) dan tulisan-tulisan dari banyak pengamat/peneliti menyatakan secara eksplisit bahwa untuk mendapatkan efek penurunan kemiskinan yang signifikan dan cepat dari pertumbuhan  ekonomi  di  Afrika,  perbaikan  pendidikan  kaum  miskin harus menjadi prioritas utama.
Juga  banyak  studi  lainnya  yang  mendukung  pendapat  bahwa pendidikan  tidak  hanya  merupakan  suatu  input  yang  krusial  bagi  proses pembangunan  ekonomi,tetapi  pendidikan  juga  sangat  penting  bagi peningkatan  potensi  pendapatan  dan  mobilitas  ekonomi  bagi  individu. Kombinasi antara peran pendidikan di dalam pembangunan ekonomi dan di  dalam  peningkatan  potensi  pendapatan  serta  mobilitas  ekonomi individu membuat pendidikan sebagai suatu alat yang paling efektif bagi program-program pemerintah dalam memerangi kemiskinan.
Namun  demikian,  peran  optimum  dari  pendidikan  dalam membantu  mengurangi  kemiskinan  tergantung  pada  akses  bagi masyarakat  miskin  ke  pendidikan  yang  baik  yang  sangat  menentukan kemampuan  mereka  nanti  dalam  bersaing  di  pasar  buruh;  seperti  yang dikatakan  oleh  Mason  dan  Rozelle  (1998)  sebagai  berikut: The effectiveness of education in helping to reduce poverty, however, depends on the poor obtaining sufficient levels of quality education to compete in labor or product markets. Obtaining such education depends both on the availability  of adequate  educational  facilities  and  on  the  will  and financial  ability  of  families  to  send  their  children  to  school. This  latter issue is particularly important in less-developed countries where systems of  universal,  compulsory,  and low-cost  education  do  not  exist  or  are limited only to a few grades. Poor families often find the costs of sending children  to  school  prohibitive  or  at  least  unacceptably  high  relative  to expected future benefits.
Pada zaman orde baru, pemerintah berusaha memperbaiki tingkat pendidikan  masyarakat  di  Indonesia  melalui  berbagai  cara,  yang
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
diantaranya  yang  terpenting  adalah  kebijakan  wajib  belajar  9  tahun. Sebagai  salah  satu  hasil  dari  kebijakan  ini  adalah  menurunnya  jumlah penduduk  yang buta huruf dan meningkatnya tingkat  partisipasi  sekolah secara  drastis  selama  periode  1970an-1990an.  Data  SUSENAS menunjukkan  bahwa  persentase  penduduk  yang  bisa  membaca  dan menulis dengan baik  untuk kelompok umur 15-24 tahun meningkat  dari hampir 96,6% tahun 1992 ke hampir 98,7% tahun 2002. Sisa persentase mewakili  orang-orang  yang  memang  mengalami  kesulitan  untuk mengikuti  pendidikan  karena  antara  lain  lokasi  tempat  tinggal  mereka terpencil  jauh  dari  letak  sekolah  terdekat,  atau  secara  kondisi fisik/kesehatan  memang  tidak  memungkinkan.  Menurut  laporan  resmi dari pemerintah, tingkat buta huruf yang hampir 0% di dalam kelompok umur  ini  adalah  hasil  nyata  dari  peningkatan  akses  anak-anak  ke pendidikan  dasar  dan  perbaikan  dalam  jumlah  anak-anak  yang  berhasil sampai  ke  kelas  5.  Namun  demikian,  masih  ada  kesenjangan  antara perdesaan dan perkotaan maupun antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dalam akses ke pendidikan, termasuk pendidikan dasar, walaupun kesenjangan  tersebut  telah  mengecil  sejak  1995.  Selain  itu,  pengeluaran pemerintah  untuk  pendidikan  masih  relatif  kecil,  jika  dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

## Statistik Ketenagakerjaan dan Pengangguran

## 1. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Hingga 2016
Dengan jumlah  total  penduduk  sekitar  255  juta  orang ,  Indonesia adalah  negara  berpenduduk  terpadat  keempat  di  dunia  (setelah  Cina, India  dan  Amerika  Serikat).  Selanjutnya,  negara  ini  juga  memiliki populasi  penduduk  yang  muda  karena  sekitar  setengah  dari  total penduduk  Indonesia  berumur  di  bawah  30  tahun.  Jika  kedua  faktor tersebut  digabungkan,  indikasinya  Indonesia  adalah  negara  yang memiliki  kekuatan  tenaga  kerja  yang  besar,  yang  akan  berkembang menjadi  lebih  besar  lagi  ke  depan,  maka  menekankan  pentingnya penciptaan  lapangan  kerja  dalam  perekonomian  terbesar  di  Asia Tenggara.
Tabel 1
Tenaga Kerja Indonesia 2010 – 2016
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
dalam juta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tenaga Kerja 116.5  119.4  120.3  120.2  121.9  122.4  127.8 - Bekerja 108.2  111.3  113.0  112.8  114.6  114.8  120.8 - Menganggur 8.3 8.1 7.3 7.4 7.2 7.6 7.0

## Sumber: BPS
Jumlah penduduk yang bekerja pada Tahun 2010 mencapai 108,2 juta  orang,  bertambah  menjadi  111,3  juta  orang  di  tahun    2011,  artinya bertambah sebesar 3,1 juta orang. Kemudian turun 0,3 juta orang di tahun 2012  dan  turun  lagi  ditahun  2013  sebesar  0,2  juta  orang,  artinya  dari tahun 2011 ke 2013 jumlah penurunan tenaga kerja yang bekerja sebesar 0,5 juta orang. Tahun 2014 naik menjadi 114,6 juta orang, artinya tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2013 ke tahun 2014 bertambah sebesar 1,8 juta  orang.  Tahun  2015  naik  menjadi  114,8  juta  orang,  artinya  tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2014 ke tahun 2015 bertambah sebesar  0,2 juta orang. Tahun 2016 (oktober) naik menjadi 120,8 juta orang, artinya terjadi kenaikan tenaga kerja yang bekerja dari tahun 2015 ke tahun 2016 (oktober) sebesar 6 juta orang.
Tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan  angka  pengangguran  di Indonesia  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Tabel  tersebut  menunjukkan penurunan  yang  terjadi  secara  perlahan  dan  berkelanjutan,  khususnya angka  pengangguran  wanita.  Pengangguran  wanita  berkurang  secara drastis,  bahkan  mulai  mendekati  angka  pengangguran  pria.  Meskipun demikian,  masalah  persamaan  gender,  seperti  di  negara-negara  lain, masih  menjadi  isu  penting  di  Indonesia.  Meski  sudah  ada  kemajuan dalam beberapa sektor utama (seperti pendidikan dan kesehatan), wanita masih cenderung bekerja di  bidang informal (dua kali lebih banyak dari pria),  mengerjakan  pekerjaan  tingkat  rendah  dan  dibayar  lebih  rendah daripada pria yang melakukan pekerjaan yang sama.
Tabel 2

## Pengangguran di Indonesia hingga tahun 2015
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pengangguran
(% dari total tenaga 10.3   9.1   8.4   7.9   7.1   6.6   6.1   6.2   5.9   6.2
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
kerja)
Pengangguran
Pria (% dari total tenaga kerja pria) 8.5   8.1   7.6   7.5   6.1     -     -     -

## Pengangguran
Wanita (% dari total tenaga kerja wanita) 13.4  10.8   9.7   8.5   8.7     -     -     -
Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik
Salah  satu  karakteristik  Indonesia  adalah  bahwa  angka  pengangguran cukup  tinggi  yang  dihadapi  oleh  tenaga  kerja  muda  usia  15  sampai  24 tahun,  jauh  lebih  tinggi  dari  angka  rata-rata  pengangguran  secara nasional.  Mahasiswa  yang  baru  lulus  dari  universitas  dan  siswa  sekolah kejuruan  dan  menengah  mengalami  kesulitan  menemukan  pekerjaan  di pasar  kerja  nasional.  Hampir  setengah  dari  jumlah  total  tenaga  kerja  di Indonesia  hanya  memiliki  ijazah  sekolah  dasar  saja.  Semakin  tinggi pendidikannya  semakin  rendah  partisipasinya  dalam  kekuatan  tenaga kerja  Indonesia.  Meskipun  demikian  dalam  beberapa  tahun  terakhir terlihat  adanya  perubahan  tren:  pangsa  pemegang  ijazah  pendidikan tinggi  semakin  besar,  dan  pangsa  pemegang  ijazah  pendidikan  dasar semakin berkurang.
Tabel 3

## Pengangguran di Indonesia menurut Usia Muda Pria dan Wanita
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pengangguran Muda Pria (persentase tenaga kerja pria 15-24 tahun) 27.7    23.8 21.8 21.6    21.1    19.3 Pengangguran Muda Wanita 34.3    27.3 25.5 23.0    22.0    21.0
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
(persentase tenaga kerja wanita 15-24 tahun)

## Sumber: Bank Dunia
Sektor  pertanian  tetap  berada  di  posisi  teratas  dalam  hal penyerapan  tenaga  kerja.  Tabel  di  bawah  ini  memperlihatkan  empat sektor  terpopuler  yang  menyerap  paling  banyak  tenaga  kerja  di  tahun 2011 dan setelahnya.

## Tabel 4 Tenaga Kerja per Sektor
dalam juta 2011 2012 2013 2014 2015 2016¹ Pertanian 42.5  39.9  39.2  39.0  37.8  38.3 Pedagang Grosir, Pedagang Ritel, Restoran dan Hotel 23.2  23.6  24.1  24.8  25.7  28.5 Jasa masyarakat, Sosial dan Pribadi 17.0  17.4  18.5  18.4  17.9  19.8 Industri Manufaktur 13.7  15.6  15.0  15.3  15.3  16.0

## ¹ data dari Februari 2016
Sumber: Badan Pusat Statistik
Pekerjaan rentan (tenaga kerja yang tidak dibayar dan pengusaha) baik  untuk  pria  maupun  wanita  angkanya  lebih  tinggi  di  Indonesia daripada  di  negara-negara  maju  atau  berkembang  lainnya.  Dalam  satu dekade  terakhir  ini  tercatat  sekitar  enam  puluh  persen  untuk  pria Indonesia dan tujuh puluh persen untuk wanita. Banyak yang merupakan 'pekerja rentan' adalah mereka yang bekerja di sektor informal.

## 2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja, dan Pengangguran
Keadaan  ketenagakerjaan  di  Indonesia  pada  semester  ke  dua tahun  2010  menunjukkan  adanya  sedikit  perbaikan  yang  digambarkan dengan  adanya  peningkatan  kelompok  penduduk  yang  bekerja,  serta penurunan tingkat pengangguran.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran

## Tabel 5

## Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2008–2010 (juta orang)
Pada bulan Agustus 2010, jumlah angkatan kerja mencapai 116,5 juta orang naik sekitar 530 ribu orang dibanding keadaan Februari 2010 dan naik 2,7 juta orang dibanding keadaan Agustus 2009. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2010 bertambah sebesar 800 ribu orang dibanding keadaan Februari 2010, dan bertambah 3,3 juta orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2010).
Jumlah  penganggur  pada  Agustus  2010  mengalami  penurunan sekitar  270  ribu  orang  jika  dibanding  keadaan  Februari  2010,  dan mengalami  penurunan  640  ribu  orang  jika  dibanding  keadaan  Agustus 2009.  Peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  serta  penurunan  angka pengangguran  telah  menaikkan  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK) sebesar 0,49 persen selama periode satu tahun terakhir.

## 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Jika  dibandingkan  dengan  keadaan  Februari  2010,  jumlah penduduk  yang  bekerja  pada  Agustus  2010  mengalami  kenaikan terutama  di  Sektor  Industri  sebesar  772  ribu  orang  (5,91  persen)  dan Sektor  Konstruksi  sebesar  748  ribu  orang  (15,44  persen).  Sedangkan sektor ‐ sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Pertanian sebesar 1,3  juta  orang  (3,11  persen)  dan  Sektor  Transportasi  sekitar  198  ribu orang (3,41 persen).
Jika  dibandingkan  dengan  Agustus  2009  hampir  semua  sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi,  Pergudangan  dan  Komunikasi,  masing ‐ masing  mengalami penurunan  jumlah  pekerja  sekitar  117  ribu  orang  (0,28  persen)  dan  500 ribu  orang  (8,16  persen).  Sektor  Pertanian,  Perdagangan,  Jasa Kemasyarakatan  dan  Sektor  Industri  secara  berurutan  menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja pada bulan Agustus 2010.
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136

## Tabel 6
Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja

## Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2008–2010 (juta orang)

## 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
Secara  sederhana  kegiatan  formal  dan  informal  dari  penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori  status  pekerjaan  utama,  pekerja  formal  mencakup  kategori berusaha  dengan  dibantu  buruh  tetap  dan  kategori  buruh/karyawan, sisanya  termasuk  pekerja  informal.  Berdasarkan  identifikasi  ini,  maka pada  Agustus  2016  sekitar  50,2  juta  orang  (42,40  persen)  bekerja  pada kegiatan formal dan 68,2 juta orang (57,60 persen) bekerja pada kegiatan informal. Dari  118,4  juta  orang  yang  bekerja  pada  Agustus  2016,  status pekerjaan  utama  yang  terbanyak  sebagai  buruh/karyawan/pegawai sebesar  45,8  juta  orang  (38,70  persen),  diikuti  berusaha  sendiri  sebesar 20,0 juta orang (16,90 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak  dibayar  sebesar  19,5  juta  orang  (16,43  persen),  Pekerja Keluarga/Tak  Dibayar  sebesar  16,3  juta  orang  (13,74  persen),  Pekerja Bebas  di  Non  Pertanian  sebesar  6,97  juta  orang  (5,88  persen),  dan Pekerja  Bebas  di  Pertanian  sebesar  5,50  juta  orang  (4,64  persen), sedangkan  yang  terkecil  adalah  Berusaha  Dibantu  Buruh  Tetap/Buruh Dibayar sebesar 4,4 juta orang (3,70 persen).
Dalam  satu  tahun  terakhir  (Agustus  2015  –  Agustus  2016) terdapat  penambahan  pekerja  dengan  status  buruh/karyawan  sebesar  1,4
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
juta  orang,  dan  pekerja  keluarga  sebesar  213  ribu  orang.  Sementara  itu pada status pekerja bebas di non pertanian terjadi penurunan sebesar 484 ribu orang.
Tabel 7 Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2011–2016 (juta orang)

## 5. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
Secara umum, komposisi jumlah orang yang bekerja menurut jam kerja perminggu tidak mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Pada februari  2016, pekerja dengan jumlah jam kerja kurang antara 1 - 5 jam  perminggu  porsinya  relatif  kecil  yaitu  hanya  775,250  orang  atau sekitar 0,64 persen dari total penduduk  yang bekerja (120,7 juta orang). Sementara  itu  penduduk  yang  dianggap  sebagai  pekerja  penuh  waktu ( full time worker ), yaitu pekerja pada kelompok 75 jam keatas jumlahnya mencapai 4,3 juta orang (3,53 persen).
Tabel 8 Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu Tahun 2011–2016 (juta orang)
Sumber: BPS yang telah diolah, 2016 0*) Punya pekerjaan, tapi sementara tak bekerja
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136

## 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan
Pada  bulan  Februari  2016,  jumlah  penduduk  yang  bekerja menurut  pendidikan  tertinggi  yang  ditamatkan  untuk  semua  golongan pendidikan  mengalami  kenaikan  jika  dibandingkan  keadaan  Februari 2015,  kecuali  untuk  jenjang  pendidikan  SD  ke  bawah  turun  sekitar    2,2 juta  orang.
Tabel 9
Penduduk Usia 15 Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014–2016
(juta orang) Lapangan Pekerjaan Utama 2014 2015 2016 Februari Agustus Februari Agustus Februari SD kebawah 55,312,973 53,955,537 54,608,422 50,826,594 52,432,307 SLTP 21,064,895 20,350,838 21,472,821 20,698,644 21,481,275 SLTA Umum/SMU 18,906,194 18,579,737 19,804,914 19,813,373 20,671,183 SLTA Kejuruan/SMK 10,908,900 10,520,757 11,799,733 10,837,249 12,376,565 Akademi/Diploma 3,130,123 2,956,780 3,140,091 3,086,444 3,202,427 Universitas 8,846,837 8,264,377 10,020,840 9,556,895 10,483,940 Total 118,169,92 2 114,628,02 6 120,846,82 1 114,819,19 9 120,647,697

## Sumber: dioalah dari data BPS, 2016
Pada  Februari    2016,  pekerja  pada  jenjang  pendidikan  SD  ke bawah  masih  mendominasi  yaitu  sekitar  52,4  juta  orang,  sedangkan jumlah pekerja dengan pendidikan akademi/diploima masih relatif kecil. Pekerja  dengan  pendidikan  universitas  hanya  sekitar  3,2  juta  orang  dan pekerja dengan pendidikan Sarjana (universitas) hanya sebesar 10,5 juta orang Penyerapan tenaga kerja dalam satu tahun terakhir (Februari 2015– Februari  2016)  masih  didominasi  oleh  mereka  yang  berpendidikan rendah.

## 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan
Jumlah  pengangguran  terbukan  pada  Februari  2010  mencapai 7.024.172  orang.  Secara  umum  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
cenderung menurun, dimana TPT  Februari   2015 sebesar 7.560.822 dan TPT  Februari  2016  sebesar  7.024.172  orang.  Jadi,  secara  umum    turun sebesar  430,595 orang.
Jika  dibandingkan  keadaan  Februari  2016  TPT  pada  hampir semua  tingkat  pendidikan  cenderung  turun,  kecuali  TPT  untuk  tingkat pendidikan SLTA Kejuruan/SMK dan pendidikan tingkat universitas.
Tabel 10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi  yang Ditamatkan Tahun 2013–2016
Sumber: BPS,  diolah 2016

## 8. Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Pada  Agustus  2016,  tingkat  pengangguran  tertinggi  terjadi  di Provinsi  Banten  sebesar    8.92    persen  sedangkan  tingkat  pengangguran terendah terjadi di Provinsi Bali sebesar 1,89 persen.

## Tabel 11

## Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Tahun
2011–2016
D Sumber: data BPS yang diolah, 2016
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Berdasarkan data diatas, bahwa secara umum pada bulan Agustus
tahun  2016  tingkat  pengangguran  mengalami  penurunan  dibandingkan bulan Agustus tahun 2015 yaitu  6.18 juta orang menurun menjadi  5.61 juta orang  pada tahun 2016. Oleh karena itu maka perlu dicarikan solusi tentang  kebijakan  yang  dapat  digunakan  oleh  Pemerintah  untuk  terus menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia

## 4.  PENUTUP
Keadilan  ekonomi  tidak  akan  terwujud  dengan  baik,  jika pengangguran  masih  merajalela. Pengangguran  dapat  memberikan dampak  buruk  bagi  perekonomian  maupun  individu  dan  masyarakat, hal  ini  terjadi  karena dengan  adanya  pengangguran,  produktivitas  dan pendapatan  masyarakat  akan  berkurang  sehingga  dapat  menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Karena itu, harus  di  atasi  sesuai  dengan  jenis-jenis  pengangguran  seperti pengangguran  friksional,  pengangguran  struktural,  pengangguran siklikal. Pengangguran  yang  berkepanjangan  juga  dapat  menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Pada umumnya  pengangguran  disebabkan  karena  jumlah  angkatan  kerja tidak  sebanding  dengan  jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  mampu
Keadilan Ekonomi  di Tinjauan Kesempatan Kerja dan Pengangguran
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
menyerapnya.  Untuk  mengatasi  masalah  pengangguran, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal dan moneter (fiscal and moneter).

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens,  K.  (2000), Pengantar  Etika  Bisnis ,  Yogyakarta:  Penerbit Kanisius
Dornbusch  Rudiger  and  Stanley  Fiscer,  1999, Macroeconomics ,  Six Edition, Tokyo: Mc Graw Hill Book Company
Iradian G, 2005, Inequality, Poverty and Growth , IMF Working Papper, Washington
Kakwani  N,  and  E  Pernia,  2000, What  is  Pro  Poor  Griwth .  In  Asian
Development Review.
Karman, Yonki (2006), ” Senjakala Demokrasi Sosial”, Kompas ,  Opini,
Kamis, 6 April, halaman 6.
Keraf,  Sonny  A.  (1993), ”Ketidaksamaan  yang  Adil.  Etika  Politik Aristoteles ”, Atma nan Jaya, No.1, Thn.VI, April, halaman 31-50.
Kraay  A,  2004, Whwn  is  Growth  Pro  Poor?  Cross  Country  Evidence . IMF Working Papper
Lopes, H, 2003. Macroeconomics and Equality , The World Bank Lopez,  H, 2004, Pro-growth,  pro-poor: Is there  a tradeoff? , The World Bank.
Lopez, H, and Serven, 2005, A Normal relationship poverty, growth and equality . World Bank Working Papper
Mankiw, N. Gregory.  2006, Makroekonomi, Edisi 6, Erlangga: Jakarta Muana  Nanga,  2005, Makro  Ekonomi  :  Teori,  Masalah  dan  Kebijakan , Edisi 2, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta
Muana, Nanga, 2001. Makro Ekonomi, Masalah dan Kebijakan, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta
Sachs,  Jeffrey  and  Felipe  B.  Larrain,  1993, Macroeconomics  in  the Global Economy , New Jersey : Prentice Hall.
Samoelson,  Paul  A  and  William  Nordhaus,  1992, Macroeconomics ,
Twelves Edition, Mc Graw Hill Book Company.
Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016 Halaman 102 - 136
Sukirno,  Sadono.  2000.  Makro  Ekonomi  Modern.  PT.  Raja  Grafindo Perkasa, Jakarta
Suwarno, P.J. (1993), Pancasila Budaya Bangsa Indonesia , Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Tambunan, (2006), Keadilan Dalam Ekonomi ,  Kadin  Indonesia-JETRO, 2006
Tarsidin,  2009, Pengangguran  Struktutral:  Faktor  Yang  Mempengaruhi dan Dinamikanya , BEMP, BI.
Timmer,  C.  Peter  (2005), Operationalizing  Pro-Poor  Growth:  A  Country Case  Study  of  Indonesia, Poverty  Reduction  and  Economic Management, Washington, D.C.: World Bank.