## Legalitas

## Urgensi Penyatuan Lembaga Penegak Hukum di Laut Indonesia
* Andi Muhammad Ridha, Bayu Tri Setiaji, dan Mohammad Heri
Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 * Correspondence email: andimuhammadridha@mail.ugm.ac.id, bayutrisetiaji@mail.ugm.ac.id, moh.heri@mail.ugm.ac.id
Abstract: In its efforts to enforce law at sea, Indonesia has 13 law enforcement agencies at sea. Six of these institutions have maritime patrol task forces. The number of law enforcement agencies in Indonesian seas is considered negative by several parties because of the potential for the authority of each agency to overlap. This research aims to find out what the condition of maritime law enforcement  agencies  in  Indonesia is and what are the considerations for unifying  maritime law enforcement  agencies in Indonesia. This research is normative research related to maritime law enforcement agencies in Indonesia. There are at least 13 law enforcement agencies in Indonesian seas. The unification of maritime law enforcement agencies in Indonesia is necessary because unclear roles and authority, as well as a lack of coordination between agencies, have resulted in ineffectiveness in law enforcement and maritime security management. Indonesia needs unification of authority to strengthen all security, safety and maritime law enforcement functions in Indonesia.
Keywords: Maritime Law Enforcement Agency, Unification, Overlapping, Indonesia
Abstrak. Dalam upayanya untuk menegakkan hukum di laut, Indonesia memiliki 13 lembaga penegak hukum di laut. Enam di antaranya memiliki satuan tugas patroli laut. Banyaknya lembaga penegak hukum di laut Indonesia dinilai negatif oleh beberapa pihak  karena  adanya  potensi  tumpang  tindih  kewenangan  masing-masing  lembaga.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  kondisi  lembaga  penegak  hukum  laut  di  Indonesia  dan  apa  saja  yang  menjadi  pertimbangan  penyatuan  lembaga penegak  hukum  laut  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  terkait  lembaga  penegak  hukum  maritim  di Indonesia.  Setidaknya  terdapat  13  lembaga  penegak  hukum  di  laut  Indonesia.  Penyatuan  lembaga  penegak  hukum  maritim  di Indonesia  diperlukan  karena  ketidakjelasan  peran  dan  kewenangan,  serta  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga,  mengakibatkan ketidakefektifan  penegakan  hukum  dan  pengelolaan  keamanan  laut.  Indonesia  membutuhkan  penyatuan  kewenangan  untuk memperkuat semua fungsi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum maritim di Indonesia.
Kata kunci : Badan Penegakan Hukum Maritim, Penyatuan, Tumpang Tindih, Indonesia

## PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas, Indonesia mempunyai keuntungan juga kerugian. Pada satu hal, 65% dari total luas wilayah Indonesia yang merupakan wilayah perairan memberikan wilayah sumber perikanan sebesar 26.606.000 ha. Selain itu, Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 km yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara baik dari sisi ekonomi maupun sosial. 1
Namun  di  sisi  lain,  wilayah  yang  luas  memberikan  beban  tanggung  jawab  yang  besar  kepada  negara  dalam penegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Tidak hanya permasalahan luas, wilayah Indonesia merupakan wilayah strategis  dalam  lalu  lintas  laut  internasional  karena  menjadi  wilayah  yang  mempertemukan  Samudera  Hindia  juga Samudera Pasifik dan ada pada antara Benua Asia juga Benua Australia. Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rentan terhadap keamanan laut baik permasalahan laut nasional atau pun permasalahan laut internasional.
Dalam upaya penegakan hukum di lautnya,  Indonesia  memiliki 13 instansi penegak hukum di laut. Enam di antara  instansi  tersebut,  memiliki  satuan  tugas  patroli  di  laut  yang  terdiri  dari  Lembaga  penegak  hukum  yang mempunyai satgas patroli di laut ialah: Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Republik Indonesia Korps Kepolisian Air juga Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud  Baharkam  Polri)  atas  Direktorat  Polisi  Air  (Ditpolair),  Kementerian  Perhubungan  (Kemenhub)  atas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuh lembaga lain yang  tidak  memiliki  satuan  tugas  patroli  laut  adalah:  Badan  Narkotika  Nasional,  Kementerian  Lingkungan  Hidup, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,  Kementerian  Kehutanan,  Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Daerah.
Jumlah lembaga penegak hukum di laut Indonesia dinilai negatif oleh beberapa pihak karena memiliki potensi kewenangan  tiap  lembaga  akan  saling  tumpang  tindih.  Raja  Oloan  Saut  Gurning,  Pakar  Kemaritiman  Institut Teknologi  Sepuluh  Nopember  (ITS)  menyebut  bahwa  pemeriksaan  kapal  atas  banyak  lembaga  yang  mempunyai
1 Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. 2021. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Di Indonesia. Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI) Vol. 3, No. 2, Hal. 31-36, Oktober 2021. Hlm. 31-36.
Andi  Muhammad  Ridha,  Bayu  Tri  Setiaji,  dan  Mohammad  Heri. Urgensi  Penyatuan  Lembaga  Penegak  Hukum  di  Laut Indonesia
tanggung  jawab  tumpang  tindih  membuat  terdapat  ketidakjelasan  atas  peranan  otoritas  di  laut. 2 Hal  tersebut  telah disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Periode 2019-2024, Christina Aryani, yang menyatakan bahwa keamanan di  laut  pula  dialami  Indonesia  berhubungan  atas  tumpang  tindih  tanggung  jawab  penegakan  hukum  atas  instansi Negara. 3 Hal senada juga telah disampaikan atas Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia. 4

## METODE
“Urgensi  Penyatuan  Lembaga  Penegak  Hukum  Di  Laut  Indonesia”  merupakan  penelitian  normatif  terhadap peraturan  perundang-undangan  mengenai  lembaga  penegak  hukum  laut  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memakai pendekatan undang-undang serta pendekatan perbandingan. Data  yang dipakai di penelitian ini ialah data sekunder yang  diperoleh  dari  artikel  berita  di  internet,  dan  data  sekunder  berbentuk  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder (buku, jurnal, serta artikel ilmiah lainnya).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Lembaga Penegak Hukum Laut di Indonesia
Keamanan laut merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti  Indonesia.  Hal  ini  karena:  Pertama,  laut  merupakan  wilayah  kekuasaan  dan  kebebasan  berdaulat  yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, kemampuan negara yang tiada  henti  mengikuti  kekuasaan  dan  terpautnya  hak  kedaulatan  akan  berdampak  pada  peningkatan  pelaksanaan keuangan negara dari wilayah laut, misalnya perikanan (termasuk hidroponik), pengangkutan berbagai barang, jalur transportasi antar pulau, industri perjalanan, lingkungan hidup. pertambangan energi ramah lingkungan, mineral dan hidrokarbon. , ilmu mikroba dasar laut, penyerapan karbon, jalur komunikasi media (undersea link) dan lain-lain; dan Ketiga, lautan yang sehat akan memberikan kondisi sistem biologis yang membantu dan menjamin daya dukung aset keuangan kelautan. 5
Saat ini, penegakan hukum  yang ada pada daerah laut dilakukan atas banyak lembaga  keamanan, contohnya TNI AL, Ditpolair Polri, Ditjen Hubla Kemenhub, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Ditjen PSDKP KKP, serta Bakamla.6 Selain lembaga tersebut, berdasarkan undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Landas  Kontinen  (UU  LK),  utamanya  Pasal  44  ayat  (2)  terdapat  tambahan  penyidik  yang  berwenang  mengambil tindakan hukum di Landas Kontinen, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup juga PPNS energi juga sumber daya mineral. Oleh karena itu, UU LK ini justru menambah instansi lain yang menjadi penegak hukum di wilayah laut.
Pedoman yang berkaitan dengan keamanan laut berkaitan erat dengan peraturan dan pedoman yang mengatur laut  dan  segala  jenis  pergerakan  yang  berhubungan  dengan  laut.  Hal  ini  karena  potensi  laut  Indonesia  mempunyai potensi yang sangat besar sehingga melibatkan banyak mitra yang mempunyai kewenangan atas lautan Indonesia dan pedomannya:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 mengenai Landas Kontinen;
b. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  mengenai  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
c. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1995  mengenai  Cukai  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021;
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batu Bara seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengenai Kelautan;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
2 Bisnis.com. 2019. Ada 18 Instansi Penegak Hukum di Laut, Saut Gurning : Jadi Tumpang Tindih. Diakses di https://ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138533/ada-18-instansi-penegak-hukum-di-laut-saut-gurning-jadi-tumpang- tindih, pada 20 Mei 2024.
3 M Ambari. 2023. Sudah Saatnya Indonesia Merapikan Kewenangan Tumpang Tindih di Laut. Diakses di https://www.mongabay.co.id/2023/07/11/sudah-saatnya-indonesia-merapikan-kewenangan-tumpang-tindih-di-laut/, pada 20 Mei 2024.
4 kumparanNEWS. 2020. Bakamla: Penegak Hukum di Laut Masih Tumpang Tindih, Belum Ada Ketua Kelasnya. Diakses di https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih-belum-ada-ketua-kelasnya- 1tb9UFCrMgW/2 , pada 20 Mei 2024.
5 Indonesia Ocean Justice Initiative , Policy Brief 2: Penguatan Sistem Keamanan Laut, Jakarta, 2020.
6 https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/, diakses 16 Mei 2024.
h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Keimigrasian;
i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
k. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara;
l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran;
m. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 mengenai Kepabeanan seperti sudah diubah atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
n. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia;
o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Pembangunan Nasional;
p. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara;
q. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia;
r. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai Perairan Indonesia;
s. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
t. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention of the Law of the Sea 1982; dan
u. Semua peraturan perundang-undangan turunan dari UU seperti ditulis atas huruf a hingga t.
Undang-undang yang berlaku telah memberikan pedoman dan kewenangan yang sah kepada setiap lembaga, hanya saja  belum  seluruhnya  difasilitasi,  mencakup  pedoman,  mencakup  kewenangan  kelembagaan,  karena  terdapat lebih  dari  14  lembaga/organisasi  dan  lembaga  legislatif  daerah  yang  mempunyai  ahli  di  bidang  kelautan.  di dalam. 7
Atas penyelenggaraan peranan, tugas, serta fungsinya, instansi pengamanan laut dan penegakan hukum di laut ini masih berjalan secara sektoral berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.8 Belum adanya strategi yang  komprehensif  dan  integratif  untuk  mewujudkan  paradigma  sinergis  lintas  sektor  di  bidang  keamanan  dan keselamatan  maritim  menjadi  permasalahan  yang  harus  diatasi  oleh  legislator  dan  pengambil  kebijakan  untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul saat ini.9
Atas  situasi  tersebut,  dibutuhkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  juga  Presiden  merevisi  undang-undang mengenai kemaritiman supaya muncul harmonisasi instansi pengamanan dan penegakan hukum laut.

## Pertimbangan Penyatuan Lembaga Penegak Hukum Laut di Indonesia
Tahun 2022, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan  Keamanan,  Keselamatan,  dan  Penegakan  Hukum  di  Wilayah  Perairan  Indonesia  dan  Wilayah Yurisdiksi Indonesia, namun PP tersebut masih bersifat multi agency single function , karena masih melibatkan instansi terkait lain sesuai dengan kewenangannya. Hanya sedikit perubahan, utamanya yang membedakan seperti ditulis pada Pasal 4 ayat (2) dalam hal ini Bakamla sebagai fasilitator layanan/organisasi dalam pertemuan internasional di bidang keselamatan, kesejahteraan dan kepolisian laut sesuai pengaturan administratif di bidang hubungan asing.
Melibatkan  Bakamla  sebagai  landasan  bersama  non-militer  dan  mengkaji  ulang  strategi  kapabilitas  tunggal multi-kantor untuk berubah menjadi organisasi multi-kapabilitas tunggal yang memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan.  Inti  dari  prosedur  ini  adalah  untuk  mengaktifkan  lembaga  umum  non-militer,  Bakamla,  sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan no. 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Laut (Peraturan Kelautan), khususnya Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan ditindaklanjuti dengan Pedoman Resmi No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla (Perpres Bakamla) 10 dan implementasi Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara). 11
Menjadikan  Bakamla  sebagai  fokus  data  keamanan  laut  publik  dapat  memberikan  komitmen  positif  kepada mitra  penting  dan  klien  kelautan  di  wilayah  lokal  dengan  menghubungkan  data  dengan  keamanan  laut  dan kesejahteraan transportasi. Tanda-tanda kemajuan digambarkan dengan perasaan bahwa semuanya baik-baik saja atau
7 Shanti Dwi Kartika, “Keamanan Maritim dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum”, Negara Hukum: Vol. 5, No. 2, 2014: 153.
8 Shanti Dwi Kartika, “Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum,” Jurnal Negara Hukum 5, No. 2 (2014): 157–158.
9 Harun Umar, Politik Kebijakan Poros Maritim (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020), 15- 16.
10 Pratondo Ario Seno Sudiro et.al, “Kajian Potensi Fungsi Bakamla RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014,” Jurnal Lemhannas RI 11, No. 2 (2023): 83.
11 Puteri Puslatpur et.al, “Kedudukan Dan Fungsi Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau Dari Uu Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,” Jurnal Lex Privatum XI, No. 5 (2023): 1.
Andi  Muhammad  Ridha,  Bayu  Tri  Setiaji,  dan  Mohammad  Heri. Urgensi  Penyatuan  Lembaga  Penegak  Hukum  di  Laut Indonesia
penghindaran risiko selama latihan pengiriman di perairan dan wilayah regional Indonesia. Dengan hadirnya Bakamla sebagai  pusat  data  keamanan  laut  publik,  maka  dimungkinkan  untuk  saling  bertukar  data  dengan  mitra  mengenai permasalahan  atau  isu/kekhasan  di  wilayah  lautan  di  setiap  negara,  yang  berdampak  pada  kekuatan  keamanan  di wilayah tersebut. Hadirnya forum-forum dialog antara kekuatan keamanan maritim militer dan sipil, seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Military Meeting (ADMM), ASEAN Navy Interaction (ANI), Head of Asian Coast  Guard  Agency  Meeting  (HACGAM  ),  dan  Latihan  Desktop  Keamanan  Maritim  (MSDE)  yang  dijadwalkan, merupakan indikator keberhasilan. 12
Saat  ini,  beberapa  lembaga  non-militer  masih  memiliki  banyak  kantor  dengan  kapabilitas  tunggal,  bukan organisasi tunggal dengan multi-kapabilitas seperti pengawas pantai di beberapa negara berbeda. Di sejumlah negara, penjaga pantai menegakkan kedaulatan negara dan hukum maritim bersama dengan institusi militer sebagai penegak hukum. 13
Coast  Gatekeeper,  di  banyak  negara,  adalah  organisasi  yang  dituduh  menjamin  keamanan  laut.  Irlandia menetapkan Penjaga Gerbang Pantainya pada tahun 1822, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1915, India pada tahun 1977, Korea Selatan mulai sekitar tahun 1991, Vietnam mulai sekitar tahun 1998, dan Malaysia mulai sekitar tahun 2005. 14 Penjaga  Pantai  didirikan  karena  berbagai  alasan  domestik.  Pada  awalnya,  Penjaga  Pantai  Amerika  Serikat masing-masing dikenal sebagai Layanan Pemotong Pendapatan dan Layanan Penyelamatan Nyawa. Dinas Pemotong Pendapatan  bertanggung  jawab  menangani  bea  masuk  dan  cukai.  Di  India,  sistem  Penjaga  Pantai  dipicu  oleh pembajakan liar yang terjadi di lautan mereka, dan penggunaan sumber daya militer untuk memusnahkannya sangatlah mahal. Di Asosiasi Eropa (European Association) pengembangan Coast Gatekeeper diawali dengan konsentrat dari European  Coast  Watchman  Capabilities  Discussion  (2014)  yang  mengamati  terdapat  316  (300  dan  enam  belas) organisasi yang mempunyai kekuasaan yang terpaut dan kondisi ini menjadi tantangan. untuk koordinasi dan upaya bersama. 15
Jumlah lembaga hukum laut yang lebih proporsional dapat dilihat pada sistem penegakan hukum laut di AS. AS sebagai  negara  besar  berperan  penting  dalam  menjaga  keamanan,  kedaulatan,  dan  kelancaran  aktivitas  di  wilayah perairan nasional. Berdasarkan Direktorat Departemen Pertahanan Amerika Serikat Nomor 1005 yang diterbitkan pada tahun 1977, AS memiliki salah satu wilayah maritim terbesar di dunia dengan sistem penegakan hukum yang efektif dan efisien. Sistem ini didukung oleh lima cabang utama militer. Kelima cabang militer tersebut memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. 16
1. United States Army (angkatan darat)
2. United States Marine Corps (marinir)
3. United States Navy (angkatan laut)
4. United States Air Force (angkatan udara)
5. United States Coast Guard (penjaga pantai).
Dari lima ini, pembahasan mengenai lembaga penegakan hukum maritim mencakup Angkatan Laut AS, Korps Marinir AS, serta Penjaga Pantai AS. Setiap lembaga ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus dalam menjaga keamanan maritim serta menegakkan hukum di perairan wilayah yurisdiksi AS.
Departemen Angkatan Laut terdiri dari dua jenis pasukan, yaitu Korps Marinir AS dan Angkatan Laut AS. Di sisi lain, Penjaga Pantai AS (USCG) merupakan lembaga yang terpisah. Namun, ketika USCG beroperasi di bawah Departemen  Angkatan  Laut,  sekretaris  angkatan  laut  mempunyai  wewenang  juga  tanggung  jawab  yang  sama  atas sekretaris keamanan dalam negeri. 17
US Navy memiliki misi utama untuk menjaga, melatih, dan menyiapkan kekuatan/pasukan di laut yang mampu memenangkan  peperangan,  menangani  serangan,  dan  menjaga  kebebasan  di  laut. 18 Selain  itu navy memiliki  tiga tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsinya: 19
12 Susanto dan Dicky R Munaf, Komando Dan Pengendalian Keamanan Dan Keselamatan Laut: Berbasis Sistem Peringatan Dini (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 177-178.
13 Charles Simabura, “Legislative Power in the Presidential Government System: a Comparative Study Between Indonesia and in the United States of America,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 24, No. 6 (2021): 1.
14 Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.
15 ICF International. Study on the feasibility of improved cooperation between bodies carrying out European Coast Guard functions . June 2014.
16 United States Department of Defense Directive No. 1005 Tahun 1977, Pasal 3.
17 Jock Pan, federasi govermnment of the united states, (Washinton D.C: Xlibris Corporation, 2010) united states secretary of the navy.
18 United
states department of the navy, missiom of the
navy, https://www.marines.mil/portals/1/Publications/MOS%20Manual%20NAVMC%201200.1E.pdf?ver=2019-04-23-135930-100 , diakses 20 Mei 2024.
19 Amerika serikat, united states code-title 10 pasal 5062.
1. Melakukan persiapan angkatan laut yang diperlukan untuk memastikan kesiapan dalam pertempuran;
2. Pemeliharaan pesawat angkatan laut, termasuk pesawat berbasis darat, kapal induk, dan semua senjata udara serta teknik terkait dalam operasi dan kegiatan Angkatan Laut AS; dan
3. Pengembangan pesawat, senjata, taktik, teknik, organisasi, dan peralatan untuk peperangan dan layanan di angkatan laut.
Meskipun  berada  di  bawah  satu  komando  maritim  AS,  Korps  Marinir  AS  memiliki  tujuan  yang  berbeda dibandingkan dengan Angkatan Laut AS. Telah dijelaskan bahwa Angkatan Laut AS fokus pada koordinasi kekuatan angkatan laut seperti kapal perang, kapal selam, dan pesawat terbang dari kapal induk. Di sisi lain, Korps Marinir, juga dikenal sebagai pasukan amfibi, memiliki tiga misi inti, yaitu serangan, pendudukan, dan dukungan udara darat. 20 Berbeda dengan US Navy , United States Coast Guard (USCG) mempunyai misi dan fungsi menjadi 2 macam, yaitu misi homeland security juga non-homeland : 21
1. Homeland security : a. keselamatan wilayah maritim;
b. pencarian juga pertolongan;
c. bantuan navigasi;
d. penegakan hukum perikanan;
e. perlindungan lingkungan maritim; serta
f. pemecahan es.
2. Non-homeland security misions :
a. Menjaga kemanan pelabuhan, jalur laut serta pantai;
b. Pencegatan narkoba;
c. Pencegatan imegran gelap;
d. Persiapan pertahanan; serta
e. Penegakan hukum lain.
Jika kita menelaah instruksi pemerintah yang mengatur zona navigasi terkendali dan area akses terbatas, zona keamanan, dan zona keselamatan digambarkan dalam 33 CFR pasal 165. Maksud dari peraturan ini adalah: 22
1. Menetapkan prosedur untuk menetapkan berbagai jenis wilayah akses terbatas atau terkendali dan wilayah navigasi yang diatur;
2. Menetapkan peraturan umum untuk berbagai jenis wilayah akses terbatas atau terkendali dan wilayah navigasi yang diatur;
3. Menetapkan persyaratan khusus untuk wilayah yang sudah ditetapkan; dan
4. Sebutkan daerah-daerah tertentu dan batas-batasnya.
Zona  penegakan  hukum  maritim  di  AS  diklasifikasikan  menjadi  setidaknya  tiga  kategori  utama.  Zona  ini memainkan peran penting:
1. Navigable  waters atau  area  navigasi  didefinisikan  sebagai  semua  perairan  dalam  laut  teritorial  AS  yang membentang hingga 12 mil laut dari garis pangkal; 23
2. Safety  zone atau  Zona  keamanan  adalah  area  perairan  dan/atau  pesisir  yang  ditetapkan  untuk  melindungi keselamatan manusia dan lingkungan, dan hanya dapat diakses oleh individu, kendaraan, atau kapal yang memiliki izin; 24
3. Security zone atau Zona keamanan bisa berupa area perairan dan/atau pesisir  yang ditetapkan untuk  melindungi kapal, pelabuhan, dan fasilitas lainnya dari gangguan, kerusakan, atau kecelakaan, dan biasanya diberlakukan dalam periode waktu tertentu. 25
Kewenangan penangkapan dan penuntutan pada wilayah perairan regional  yang telah ditentukan adalah area yang  mencakup  Grup  Keamanan  dan  Keamanan  Laut US  Coast  Guard (USCG-MSST). 26 MSST  didirikan  untuk meningkatkan  keamanan  maritim  AS,  dengan  misinya  melindungi  kapal,  pelabuhan,  fasilitas  terkait,  dan  kargo  di perairan nasional dari kerusakan, kejahatan, dan serangan teroris. 27
Salah  satu  kemampuan  dan  fungsi  dari  MSST  adalah  untuk  melakukan  pemeriksaan,  penahanan,  dan pengamanan kapal atau fasilitas maritim. Fungsi dan kewenangan keseluruhan dari MSST meliputi:
20 Emma carlson berne, today’s US marines, (minnesota: capstone, 2013), hlm:10.
21 Amerika serikat, united states code-title 6, pasal 468 huruf a.
22 https://www.dco.uscg.mil/RNA/ diakses 27 Mei 2024.
23 Amerika serikat, united states presidential proclamation No. 5928.
24 Amerika serikat, code of federal regulation title 33, pasal 165 sub bagian C.
25 Amerika Serikat, code of federal regulation title 33, pasal 165 sub bagian D.
26 Amerika Serikat, code of federal regulation title 46, pasal 70106.
27 Amerika Serikat, code of federal regulation title 46, pasal 70103.
1. Menangani, melindungi, dan merespon cepat terhadap ancaman terorisme di atas laut;
2. Penegakan hukum pada zona keselamatan dan keamanan;
3. Melakukan pengejaran kecepatan tinggi;
4. Menaiki, menggeledah, menangkap dan menahan kapal fasilitas perairan;
5. Pengerahan logistik kepada pasukan militer AS di lingkup nasional dan internasional;
6. Merespon tindakan kriminal atau terorisme di pelabuhan;
7. Membantu perlindungan fasilitas perairan; dan
8. Melaksanakan misi lain dari USCG.
Hal lain yang menjadi perbincangan mengenai Penjaga Pantai adalah apakah kantor ini merupakan kantor utama yang  mempunyai  kewenangan  yang  terpaut  untuk  menyelesaikan  berbagai  tugas  (Single  Office  Performs  variety task/SAMT) atau sebagai salah satu dari berbagai kantor  yang  mempunyai kewenangan yang terpaut (Multi Office Performs multiple tugas). /MAMT). Amerika Serikat dan Malaysia adalah dua negara yang telah mengadopsi strategi SAMT  yang  digunakan  oleh  Penjaga  Pantai  mereka.  Untuk  sementara  waktu,  Australia  telah  menerima  gagasan MAMT, dan hal ini menyiratkan bahwa terdapat kantor-kantor selain Coast Watchman yang mempunyai kewenangan yang terpaut. 28
Ada  kelebihan  dan  kekurangan  konsep  SAMT  dan  MAMT.  Karena  anggaran  untuk  patroli  pengawasan operasional dipusatkan pada satu lembaga, SAMT lebih unggul dari MAMT dalam hal efektivitas, khususnya dalam hal  kesatuan  komando  dan  efisiensi  biaya.  Namun  SAMT  memerlukan  batasan  kerja  staf  yang  luas  agar  dapat melakukan berbagai kemampuan, misalnya kajian di bidang perikanan, permasalahan kelautan, kepabeanan, dan lain sebagainya.  Padahal  di  MAMT,  tanggung  jawab  peningkatan  aset  manusia  ada  pada  setiap  perusahaan  dan  hanya berpusat pada satu perspektif (tidak seluas SAMT). Berdasarkan perspektif hierarki, SAMT akan menjadi organisasi yang sangat besar mengingat inklusi regional dan otoritas kerjanya yang luas. Sementara itu, bagi MAMT, kemajuan hierarki dapat diselesaikan secara bertahap dengan lebih memfokuskan pada wilayah yang merupakan fokus lemah. Di  Indonesia,  koordinasi  yang  lemah  dan  perilaku  sektoral  yang  bersifat  bawaan  dalam  organisasi  membuat pendekatan  SAMT  sangat  tepat  untuk  dilaksanakan,  terutama  untuk  melaksanakan  tugas  keamanan  laut  yang memerlukan kecepatan dan keandalan. 29
Atas  inisiasi  Kepala  Bakamla  RI  (Indonesian  Coast  Gatekeeper/ICG)  pada  12  Februari  2020,  Presiden  Joko Widodo  menyampaikan  bahwa  ICG  akan  menjadi  organisasi  utama  yang  disetujui  untuk  menjaga  keamanan  laut (SAMT):  “Memang  kita  percaya  nanti  Bakamla  akan  menjadi  organisme  penjaga  pantai  Indonesia  yang  belum berkembang  sehingga nantinya  berbagai institusi  akan  kembali  ke  fondasinya  masing-masing  dan terpaut  kekuatan yang diberikan hanya Bakamla. “Jadi Bakamla mirip dengan Penjaga Pantai Indonesia,” kata Presiden Joko Widodo berguna untuk menjawab dua permasalahan utama yang terjadi di Indonesia, yaitu kurangnya kolaborasi dalam tugas pengawasan  kelautan,  dan  tersebarnya  sistem  lokasi  awal  di  berbagai  instansi.  Sebagai  negara  dengan  lautan  luas, diperlukan  sistem  tatanan  tersendiri  untuk  menjamin  kesejahteraan  dan  kesenjangan  keamanan  sangatlah  penting. Bagaimanapun, sebagai SAMT, ICG pada dasarnya harus dilengkapi dengan:
a. Minimum Essential Force (MEF) atas hal personil, armada kapal, armada udara, persenjataan, instalasi bangunan, teknologi, serta lainnya guna melakukan tugas juga fungsi ICG dengan maksimal;
b. Sistem Deteksi Dini Terintegrasi (Maritime Information Center);
c. Sistem integritas untuk mencegah praktik korupsi; dan
d. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang Multidisiplin. 30
Penguatan ICG pula harus dilaksanakan melalui ubah paradigma keamanan laut unity of effort , 31 yang sekarang ini tertulis atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Kebijakan Kelautan Indonesia, Peraturan Presiden Nomor  18  Tahun  2020  mengenai  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  2020  –  2024  juga  Peraturan  Presiden
28 Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Menurut contoh Matthew K., hal ini memerlukan penyatuan kekuatan dari berbagai lembaga untuk mencapai tujuan yang sama. Lebih mengejutkan lagi, “Menurut sudut pandang antarlembaga, mencapai solidaritas ketertiban cukup mudah bagi kelompok antarlembaga yang dipimpin oleh seorang individu dari militer dan diintegrasikan ke dalam asosiasi taktis karena struktur posisinya lebih kaku dan lugas. mungkin, solidaritas upaya yang tulus sebagaimana dikomunikasikan secara datar (komprehensif terhadap semua kolega dan organisasi) daripada vertikal (di sepanjang tingkat kepemimpinan yang disalurkan) telah terbukti jauh lebih licin, tidak peduli apa pun bagian dari kelompok antarlembaga." dalam Mencapai Solidaritas Pengerahan. Buku Harian Antar Lembaga Vol. 3, Edisi 1, 2012.
Andi  Muhammad  Ridha,  Bayu  Tri  Setiaji,  dan  Mohammad  Heri. Urgensi  Penyatuan  Lembaga  Penegak  Hukum  di  Laut Indonesia
Nomor  115  Tahun  2015  mengenai  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan  Secara  Ilegal,  menjadi unity  of command 32 di bawah ICG.
Dorongan untuk memperkuat ICG sebagai SAMT diyakini akan bekerja pada kapasitas untuk mensinergikan pengawasan laut di Indonesia dengan solidaritas ketertiban dan kerangka identifikasi dini yang terkonsentrasi. Namun penguatan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik jika ICG dilengkapi dengan Base Fundamental Power, adanya kerangka  kehormatan  dalam  organisasi  ICG,  serta  kapasitas  dan  kemampuan  tenaga  kerja  multidisiplin. Pengembangan ICG sebagai SAMT tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun kemampuan Indonesia dalam bekerja sama dengan ICG yang berperan sebagai SAMT untuk menjamin keamanan maritim akan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam melindungi kedaulatan dan hak berdaulat. 33

## SIMPULAN
Penegakan hukum pada daerah laut Indonesia melibatkan berbagai lembaga,  yakni Tentara TNI melalui TNI AL, Korpolairud Baharkam Polri melalui Ditpolair, Kemenhub melalui Ditjen Hubla, Kemenkeu melalui Ditjen Bea Cukai, KKP melalui Ditjen PSDKP, dan Bakamla. Namun, keberadaan banyak lembaga ini menyebabkan tumpang tindih  kewenangan.  Faktor  pertimbangan  penyatuan  lembaga  penegak  hukum  laut  di  Indonesia  antara  lain ketidakjelasan  peran  dan  otoritas,  serta  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  menyebabkan  tidak  efektifnya  dalam penegakan hukum dan pengelolaan keamanan laut. Tumpang tindih kewenangan ini tidak hanya menyebabkan tidak efisien, tetapi juga meningkatkan risiko konflik antar lembaga dan melemahkan pengawasan dan kontrol pada daerah perairan yang luas juga strategis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Nur  Anugrah  dan  Arindra  Alfarizi.  2021.  Audit  Penulisan  Potensi  dan  Pengelolaan  Aset  Perikanan  Laut  di Indonesia. Buku Harian Sains Instruktif Indonesia (JSEI) Vol. 3, tidak. 2, hal. 31-36, Oktober 2021. Hal. 31-36. Alief Hadi Zulkarnaen, Pemolisian di Zona Kelautan: Suatu Korelasi (Teori), Sekolah Tinggi Indonesia, 2016. Bisnis.com. 2019. Ada 18 polisi yang terpaut, Saut Gurning: Jadi mereka menyeberang. Pada tanggal 20 Mei 2024, informasinya dapat dilihat di https://Ekonomi.bisnis.com/read/20190820/98/1138533/ada-18-instansi-penegak- Hukum-di-laut-saut-gurning-jadi- tumpang-tindih.
Charles Simabura, “Regulative Power in the Official Government Framework: a Relative Report Among Indonesia and the US of America,” Diary of Lawful, Moral and Administration Issues 24, No. 6 (2021): 1.
Emma carlson berne, the present us marinir, (minnesota: capstone, 2013), hal:10
Harun Umar, Strategi Poros Laut Masalah Pemerintahan (Jakarta: Lembaga Penyalur Perguruan Tinggi Negeri (LPU-
UNAS),  2020),  15-16.  https://law.ui.ac.id/penegakan-Hukum-di-locale  laut-indonesia/,  diterima  pada  16  Mei 2024. https://www.dco.uscg.mil/RNA/dikirim pada 27 Mei,
ICF  Global  2024.  Berkonsentrasi  pada  pencapaian  partisipasi  yang  dikembangkan  lebih  lanjut  antara  badan-badan yang melaksanakan kemampuan Pengawasan Pantai Eropa. Juni 2014.
Indonesia Sea Equity Drive, Strategy Brief 2: Memperkuat Kerangka Keamanan Laut, Jakarta, 2020.
Jock  Pan,  federasi  govermnment  of  the  united  states,  (Washinton  D.C:  Xlibris  Corporation,  2010)  united  states secretary of the navy.
kumparannews. 2020. Bakamla: Saat ini belum ada ketua kelas, dan penegakan hukum di laut masih tumpang tindih. Didapat  di  https://kumparan.com/kumparannews/bakamla-penegak-Hukum-di-laut-masih-tumpang-tindih- belum-ada-ketua-besarnya-1tb9UFCrMgW/2, pada tanggal 20 Mei 2024.
Ambari M. 2023 Ini adalah kesempatan yang ideal bagi Indonesia untuk membersihkan kekuatan-kekuatan pelindung yang terkatung-katung. Didapat di https://www.mongabay.co.id/2023/07/11/jual-saatnya-indonesia-merapikan- keauthoran-tumpang-tindih-di-laut/, pada tanggal 20 Mei 2024. Peringatan Dini (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), 177-178.
Pratondo Ario Seno Sudiro dkk, “Investigasi Kemungkinan Kemampuan Bakamla RI dalam Mengakui Fleksibilitas Masyarakat  Terpaut  Mengingat  Peraturan  Nomor  32  Tahun  2014,”  Buku  Harian  Lemhannas  RI  11,  No.  2 (2023): 83.
Puteri  Puslatpur  et.  al,  “Kedudukan  dan  Kemampuan  Suku  Cadang  Dalam  Penguatan  Kerangka  Pengamanan Masyarakat Mengingat Peraturan Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pengamanan Masyarakat,” Lex Privatum XI Diary, No. 5 (2023): 1. Anak Perdana
32 diartikan sebagai satu komando yang mengendalikan seluruh kekuatan. Misalnya, tertulis dalam buku Joint Distribution I Teaching for the Military of the US, Section V, “Solidaritas ketertiban menyiratkan semua kekuatan bekerja di bawah satu pemimpin dengan posisi penting untuk mengoordinasikan semua kekuatan yang digunakan dalam pencarian untuk alasan yang sama.”
33 Indonesia Ocean Justice Initiative, op cit.
Andi  Muhammad  Ridha,  Bayu  Tri  Setiaji,  dan  Mohammad  Heri. Urgensi  Penyatuan  Lembaga  Penegak  Hukum  di  Laut Indonesia
Ahmad  Saifulloh,  Charles  Simabura,  Pengorganisasi  Keamanan  dan  Perpolisian  Laut  Mengingat  Keyakinan  Sah Pancasila, Buku Harian RechtsVinding, Volume 12 Nomor 3, Desember 2023
Shanti Dwi Kartika, “Keamanan Laut dari Administrasi dan Perpolisian”, Peraturan Daerah Provinsi: Vol. 5, tidak. 2, 2014: 153.
Susanto dan Dicky R Munaf, Ketertiban dan Pengendalian Keamanan dan Kesejahteraan Laut: Cabang Angkatan Laut
AS Berbasis Kerangka, Misi Angkatan Laut, https://www.marines.mil/gateways/1/
Distribusi/MOS%20Manual%20NAVMC%201200.1E.pdf?  ver=2019-04-23-135930-100  ,  sampai  pada  27 Mei 2024.