## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak
Ahsanul Rauf, Nys. Arfa, Elizabeth Siregar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Auhtor Email correspondence: raufjambi7@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  dan  untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan sanksi tindakan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  di Polres  Tanjung  Jabung  Barat.  Penelitian  ini  merupakan  tipe penelitian  yuridis  empiris.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa bentuk  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres  Tanjung Jabung Barat terbagi atas 5 (lima) bentuk sanksi tindakan. Jumlah pelanggaran  lalu  lintas  yang  dikenakan  sanksi  tindakan  tidak dipatok  khusus  untuk  pelanggaran  apa  saja,  bentuk  sanksi  yang diberikan  diserahkan  kepada  pihak  anggota  Satlantas  Polres Tanjabbar, tetapi pada umumnya sanksi tindakan berupa push up dan  dipanggil  orang  tuanya  dan  kemudian  membuat  surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi. Kendala dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  yaitu keterbatasan  sarana  dan  prasarana  dan  kedudukan  keuangan untuk  dialokasikan  untuk  penerapan  sanksi  tindakan  ini  belum dianggarkan  oleh  pemerintah  selain  penerapannya  memerlukan kebijakan  dan  SOP  yang  harus  dibakukan  dulu  melalui  regulasi peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Anak; pelanggaran lalu lintas; sanksi tindakan.

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2021-03-25 Accepted: 2021-04-25 Publish: 2021-04-26
KEYWORDS: Action sanctions; children; traffic violations.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  determine  and  analyze  the  application  of sanctions  against  traffic  violations  committed  by  children  at  the Tanjung  Jabung  Barat  Police  and  to  identify  and  analyze  the constraints  of  implementing  sanctions  for  traffic  violations committed  by  children  at  the  Tanjung  Jabung  Barat  Police.  This research is a type of empirical juridical research. The results showed that  the  form  of  sanctions  against  motor  vehicle  traffic  violations committed  by  children  at  the  Tanjung  Jabung  Barat  Police  was divided into 5 (five) forms of action sanctions. The number of traffic violations  subject  to  action  sanctions  is  not  specifically  pegged  for any violations, the form of sanctions given is submitted to members of the Tanjabbar Police Traffic Unit, but generally the sanctions for action are in the form of push ups and being called by their parents and then making a letter of agreement or statement not to repeat again  .  Constraints  in  implementing  sanctions  for  traffic  violations committed  by  children  at  the  Tanjung  Jabung  Barat  Police  are limited  facilities  and  infrastructure  and  financial  position  to  be allocated for the application of these sanctions that have not been budgeted  for  by  the  government  besides  its  application  requires policies and SOPs that must be standardized first through regulatory regulations. legislation.

## A. PENDAHULUAN
Istilah  anak  mempunyai  banyak  arti,  dikaitkan  dengan  manusia,  anak  bisa diartikan  sebagai  “keturunan  atau  orang  yang  masih  kecil” 1 .  B.  Simanjuntak mengemukakan bahwa:
Istilah  anak  dipakai  sebagai  anonim  dari  kata  dewasa.  Ditinjau  dari  sudut psikologis anak memang tidak sama dengan orang dewasa. Perkembangan jiwa manusia  sejak  dilahirkan  sampai  menjadi  dewasa  terbagi  dalam  beberapa  fase yang setiap fase perkembangan tersebut ditandai oleh ciri-ciri tertentu. 2
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak menentukan,  “anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun,  termasuk  anak yang masih dalam kandungan”.
Menurut  Pasal  1  angka  2,  3,  4  dan  5  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal- hal berikut ini:
2.  Anak  yang  Berhadapan  dengan  Hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan  anak  yang  menjadi saksi tindak pidana.
3.  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang  selanjutnya  disebut  Anak  adalah anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4.  Anak  yang  Menjadi  Korban  Tindak  Pidana  yang  selanjutnya  disebut  Anak Korban  adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang disebabkan oleh tindak pidana.
5.  Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  dapat memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Terjadinya tindak kejahatan/pelanggaran pada umumnya dan tindak pidana lalu lintas  dan  angkutan  pada  khususnya  memang  tidak  tertutup  kemungkinannya dilakukan  oleh  anak,  khusus  pada  pelanggaran  lalu  lintas  sebagai  salah  satunya. Kekhawatiran  atau  kecemasan  pada  masyarakat  dikarenakan  meningkatnya kasuspelanggaran  lalu  lintas  khususnya  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hal  ini  membuat keresahan dan kenyamanan pada masyarakat.
Pelanggaran  lalu  lintas  sangat  jelas  disebutkan  dalam  Bab  XIII  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  merupakan Ketentuan hukum dari Undang-Undang tersebut. Ketentuan hukum di atas tentu sudah sangat  jelas  menjelaskan  banyaknya  dan  apa  saja  pelanggaran  Lalu  Lintas.  Dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan hal– hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX. Ketentuan pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.
1 Tim  Penyusun  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2008. hlm. 30.
2 B. Simandjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja , Alumni, Bandung, 2011. hlm. 51.
Pelanggaran  lalu  lintas  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  tidak  terlepas  dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor yang Dilakukan
Oleh Anak di Satlantas Polres Tanjabbar No. Tahun Jumlah Pelanggaran dan Jenis pelanggaran Proses Penggenaan Sanksi 1. 2017 869 Kasus - Helm : 781     (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) - Guna Hp : 21 (Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - melawan arus : 67 (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Ditilang 692 Kasus - Helm : 410       (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) - Guna Hp : 105 (Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - melawan arus : 177 (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Teguran 2. 2018 686 Kasus - Helm : 611  (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) -  Guna Hp : 17 Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - Melawan arus : 58 (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Ditilang 504 Kasus - Helm : 350 (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) -  Guna Hp : 51 (Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - melawan arus : 103 (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Teguran 3. 2019 224 Kasus - Helm : 201 (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) - Guna Hp : 3 (Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - Melawan Arus : 20  (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Ditilang
201 Kasus - Helm : 51 (Pasal 291 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 106 Ayat (8) UULAJ) - Guna Hp : 104 Pasal 283 jo Pasal 106 Ayat (1) UULAJ) - Melawan Arus : 46 (Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 106 Ayat (4) UULAJ) Teguran
Sumber Data: Satlantas Polres Tanjabbar
Keterangan:
1. Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan yakni:  “Setiap  orang  yang  mengemudikan  sepeda  motor dan penumpang  sepeda  motor wajib  mengenakan  helm  yang  memenuhi  standar nasional Indonesia.
2. Menggunakan ponsel saat mengendarai mobil pada dasarnya melanggar dua pasal dalam  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  2009  Tentang  Lalu-Lintas  dan  Angkutan Jalan, yakni Pasal 106 yang mewajibkan pengemudi berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi, serta Pasal 283 yang mengatur pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 750.000 rupiah bagi para pelanggar.
3. Pasal 283
Setiap  orang  yang  mengemudikan  Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  secara  tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Pasal 287, Ayat  1:  tentang  sanksi  melanggar  aturan  perintah  /  larangan  yang  dinyatakan dengan  rambu  lalu  lintas  atau  marka  jalan  dipidana  dengan  pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
Ayat  2:  tentang  sanksi  melanggar  aturan  perintah  /  larangan  yang  dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000
Ayat 3: tentang sanksi melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan  parkir  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.
5. Pasal 291
(1)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  bulan  atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2)   Setiap  orang  yang  mengemudikan  Sepeda  Motor  yang  membiarkan penumpangnya  tidak  mengenakan  helm  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapatlah  diketahui  bahwa  jumlah  pelanggaran  lalu lintas  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Satlantas  Polres  Tanjabbar terus terjadi dengan jumlah fluktuatif tiap tahun dari tahun 2017 sebanyak 869 kasus, tahun  2018  sebanyak  686  kasus  dan  tahun  2019  yang  berjumlah  224  kasus.  Proses penggenaan sanksi dilakukan dengan mekanisme tilang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sedangkan untuk teguran pada tahun 2017 sebanyak 692 kasus, tahun 2018 sebanyak 504 kasus dan tahun 2019 sebanyak 201 kasus.
Hukum  pidana  Indonesia  masih  memberikan  suatu  keringanan  penggenaan ancaman hukuman apabila pelaku tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun  atau  belum  pernah  kawin.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 dan Pasal 81 menentukan bahwa:
Pasal 79:
(1)   Pidana  pembatasan  kebebasan  diberlakukan  dalam  hal  Anak  melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2)   Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan terhadap orang dewasa.
(3)   Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
(4)   Ketentuan  mengenai  pidana  penjara  dalam  KUHP  berlaku  juga  terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pada  kenyataannya  walaupun  telah  dilakukan  pelarangan  dan  pemberian ancaman hukuman, masih ada juga anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Pelanggaran  lalu  lintas  oleh  anak  agar  tidak  terus  berkembang  dan  pelakunya jera  untuk  mengulangi  perbuatannya  maka  perlunya  dilaksanakan  ketentuan  hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang pelanggaran lalu lintas tersebut dan memidana para pelakunya.
Pemidanaan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:
1. Hak  moral  untuk  menghukum  seseorang  didasarkan  semata-mata  atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban  moral  untuk  menghukum  pun  secara  eksklusif  kokoh  di  atas landasan yang sama.
3. Demi  keadilan  retributif,  maka  hukuman  harus  seimbang  dengan  bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar  moral  pemberian  hukuman  ialah  hukuman  merupakan  “pemutihan” terhadap  kesalahan  dan  “reaformasi”  terhadap  hukum  yang  dilawan, hukuman merupakan pula “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi  hukuman  sebagai  pencegahan  agar  di  masa  yang  akan  datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman  itu memberikan  kepuasan  baik  kepada si  korban maupun  kepada orang lain. 3
Pemidanaan  terhadap  anak  seharusnya  tidak  sama  dengan  pemidanaan  yang dilakukan terhadap orang dewasa karena kondisi psikologis/kejiwaan dan fisik orang dewasa  sangat  berbeda  dengan  anak.  Bertalian  dengan  jenis  pidana  anak  ini,  Made Sadhi yang dikutip oleh Bunadi Hidayat mengemukakan:
3 Yong Ohoitimur, Teori Etika Tentang Hukuman Legal , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 17-19.
Sanksi pidana bagi anak adalah:
1. Ditempatkan di pusat sekolah penelitian
2. Perintah penahanan
3. Denda berupa uang
4. Teguran. 4
Pada  Pasal  71  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini  ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:
a. Pidana  peringatan,  yakni  pidana  ringan  yang  tidak  mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
b. Pidana dengan syarat:
1). Pembinaan di luar lembaga 2). Pelayanan masyarakat, atau 3). Pengawasan c. Pelatihan kerja
d. Pembinan dalam lembaga
e. Penjara.
Untuk  pidana  denda  yang  tidak  bisa  dibayarkan  akan  diganti  dengan  pidana pelatihan kerja. Dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan: “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.
Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.
Ketentuan mengenai  sanksi tindakan tidak dikemukakan secara jelas dan tegas dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sehingga hal ini menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya khususnya terhadap sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  apakah dikenakan  sanksi  denda,  tilang  atau  tindakan.  Dalam  prakteknya  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak selamanya dikenakan tilang seringkali diberikan berupa sanksi tindakan.
Untuk  sanksi  tindakan  termasuk  dalam  data jumlah  pelanggaran  lalu  lintas kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Satlantas  Polres  Tanjabbar  dari tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  tetapi  tidak  dikenakan  tilang  hanya  sanksi teguran. Seharusnya sanksi tindakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  karena  melihat semua peraturan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti UU Lalu Lintas dan peraturan  lainnya.  Selanjutnya  melihat  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak,  apakah  di  terapkan  sanksi  yang sesuai dengan aturan UU Lalu Lintas.

## C. PEMBAHASAN
1. PENERAPAN  SANKSI  TINDAKAN  TERHADAP  PELANGGARAN  LALU  LINTAS
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES TANJUNG JABUNG BARAT
a. Penerapan  Sanksi  Tindakan  Terhadap  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang Dilakukan Oleh Anak Di PolresTanjung Jabung Barat
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  mengenai penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut  berhubungan  dengan  bentuk  diskresi  kepolisian  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan:
Pasal 18
(1)   Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
(2)   Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk  sanksi  tindakan  termasuk  dalam  data  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  anak  di  Satlantas  Polres  Tanjabbar  dari tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2019  tetapi  tidak  dikenakan  tilang  hanya  sanksi teguran. Seharusnya sanksi tindakan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini seperti diutarakan oleh Iptu Eko Sutoyo yang menyatakan bahwa:
Sanksi tindakan diberikan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang  tergolong  sebagai  pelanggaran  ringan  seperti  tidak  memakai  helm  saat berkendara, menggunakan Hp serta melawan arus lalu lintas. Adapun sanksinya pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  dan  denda  paling  banyak  Rp. 750.000,- bagi para pelanggar. 5
Satlantas  Polres  Tanjabbar  dalam  melakukan  penerapan  sanksi  tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dituntut untuk memahami segala  seluk  beluk  hukum  mengenai  proses  hukum  yang  terjadi  sehingga  setiap  ada regulasi  peraturan  perundang-undangan  seyogyanyalah  seorang  anggota  Satlantas Polres  Tanjabbar  mengetahui  dan  memahaminya  secara  baik  dan  benar  sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, maka anggota Satlantas Polres Tanjabbar tersebut haruslah mendasarkan tindakannya pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-
5 Wawancara  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dalam melakukan  tindakan  dan  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi. Mengenai  hal  dilakukannya  diskresi  terhadap  sanksi  Tindakan  kepada  anak  yang melakukan pelanggaran lalu lintas, menurut Iptu Eko Sutoyo, yang menyatakan bahwa:
Diskresi ini diperbolehkan dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan aturan, Hal  ini  mengingat  sanksi  Tindakan  ini  perlu  untuk  dilakukan,  apabila  tidak diterapkan akan ada pengulangan pelanggaran tersebut oleh anak tersebut dan orang-orang  lainnya.  Diskresi  ini  dilakukan  agar  terciptanya  tertib  lalu  lintas walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh anak. 6
Penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak  bisa  dilepaskan  dari  peran  dan  fungsi  seorang  anggota  Satlantas  Polres Tanjabbar, menurut Iptu Eko Sutoyo, yang menyatakan bahwa:
Dalam  menentukan  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan  oleh  anak,  anggota  Satlantas  Polres  Tanjabbar  untuk  tiap  kejadian harus memperhatikan, keadaan objektif dari pelanggaran yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hal-hal apa saja yang dilanggar oleh anak  tersebut?  kerugian  apakah  yang  ditimbulkan?  bagaimana  tingkah  laku  si anak  yang  menjadi  pelanggar?  batas  antara  maksimum  dan  minimum  harus ditetapkan  seluas-luasnya  sehingga  meskipun  semua  pertanyaan  di  atas  itu dijawab  dengan  merugikan  anak  yang  menjadi  pelanggar,  maksimum  sanksi tindakan yang biasa itu sudah memadai. 7
Dalam Criminal Justice System Integrated , penyelesaian tahap akhir suatu tindak pidana memang berada di tangan hakim sebagai pemberi pidana setelah peran jaksa penuntut  umum  melakukan  penuntutan  dan  kepolisian  melakukan  penyidikan. Menurut Iptu Eko Sutoyo menyatakan bahwa:
Dalam menjalankan putusan terhadap anak yang melakukan
kejahatan/pelanggaran  yang  menjadi  dasar  hukumnya  adalah  Undang  Undang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  KUHP  dan  KUHAP  dan  faktor  yang  menjadi pertimbangan  apakah  anak  tersebut  dijatuhi  pidana  penjara  atau  tidak  seperti segi  psikologi  atau  kejiwaan  anak  tersebut,  latar  belakang  keluarga  (seperti ekonomi keluarga), lingkungan dan berat ringannya kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu sendiri. 8
Hakim  sebagai  seorang  penegak  hukum  terakhir  dalam Criminal  Justice  System Integrated yang  melakukan  pemeriksaan  dan  menjatuhkan  pidana  sudah  seharusnya bisa  memahami  dan  mengetahui  setiap  ketentuan-ketentuan  yuridis  yang  berlaku mengenai  kejahatan/pelanggaran  dari  ketentuan  KUHP,  KUHAP  atau  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  bersifat  khusus.  Dalam  menjatuhkan  hukuman seharusnya  mengacu  pada  asas  “ Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis ,  karena  pelaku kejahatan/pelanggaran  tersebut  dapat  dikalsifikasikan  sebagai  anak  nakal  sehingga hakim  seyogyanyalah  dalam  menjatuhkan  ancaman  pidana  berdasarkan  Undang
6 Wawancara  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  18 Februari 2021.
7 Wawancara  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
8 Wawancara  dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  selain  adanya  kebebasan  hakim  dalam menjatuhkan hukuman yang didasarkan pada keyakinannya. Tetapi dalam penerapan aturan  Undang–Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan jalan,  pihak  kepolisian  dapat  menerapkan  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  terjadi, khususnya terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Selanjutnya menurut Iptu Eko Sutoyo yang menyatakan bahwa: Yang menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi tindakan berupa pidana penjara atau diserahkan kepada negara maupun dikembalikan kepada orang tua antara lain bagi anak yang dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan anak  tersebut  baru  sekali  melakukan  tindak  pidana,  masih  sekolah,  masih  bisa dibina oleh keluarganya dan orang tua/wali dalam keadaan mampu dan diyakini dapat membina anak tersebut merupakan kewenangan hakim. Seterusnya untuk anak  yang  diserahkan  kepada  negara  dengan  pertimbangan  telah  berulang melakukan  tindak  pidana,  tidak  dapat  dibina  oleh  keluarganya  lagi,  orang tua/wali kurang mampu atau tidak diyakini mampu membina anak tersebut dan bagi  anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  antara  lain  dengan  pertimbangan  telah berulang kali melakukan tindak pidana, usia telah menjelang dewasa antara 15- 18 tahun, tindak pidana cukup berat dan dianggap telah layak untuk menjalani pidana. 9
Iptu  Eko  Sutoyo  menyatakan  alasan  hakim  tidak  memberikan  sanksi  berupa tindakan atau mengembalikan kepada orang tuanya adalah:
Apabila dikembalikan kepada orang tuanya anak itu tidak akan terawat sehingga dikhawatirkan  anak  itu  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya,  keadaan  keluarga yang tidak memungkinkan si anak dikembalikan kepada orang tuanya, mungkin karena  keadaan  sosial  ekonominya  yang  kurang  baik  sehingga  dengan menjatuhkan  sanksi  pidana  penjara,  hakim  telah  mengusahakan  kesejahteraan anak, bahwa ia tidak sanggup untuk menerima atau mendidik anaknya lagi. 10
Sehingga dalam menjatuhkan pidana seorang hakim hendaknya bertindak secara bijak  dalam  menilai  segala  kemungkinan  yang  terjadi  apabila  si  anak  dikenakan ancaman pidana baik itu mengenai lamanya pidana dijalankan atau pemilihan pidana yang  dikenakan  antara  pidana  penjara  atau  diserahkan  kepada  negara  untuk  dibina maupun dikembalikan kepada orang tua. Hal ini didasarkan masa depan anak tersebut tanpa mengeyampingkan perasaan keadilan bagi korban tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.
Sanksi  tindakan yang  dapat  dikenakan  kepada  anak  seperti  yang  ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. Penyerahan kepada seseorang;
c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
d. Perawatan di LPKS;
e. Kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. Perbaikan akibat tindak pidana.
9 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
10 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22
Agustus 2020.
Merupakan  ranah  wewenang  hakim,  bukanlah  bagian  wewenang  kepolisian dalam hal ini anggota Satlantas Polres Tanjabbar. Hanya untuk jenis pelanggaran lalu lintas  tertentu  seperti  tidak  memakai  helm  saat  berkendara,  menggunakan  Hp  serta melawan  arus  lalu  lintas,  dapat  dikenakan  sanksi  tindakan  oleh  anggota  Satlantas Polres  Tanjabbar.  Selain  hal  tersebut  merupakan  bentuk  diskresi  kepolisian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Maksud dan tujuan sanksi tindakan yang diberikan oleh anggota Satlantas Polres Tanjabbar itu sendiri menurut Iptu Eko Sutoyo yaitu: “Untuk mendidik anak tersebut sehingga  ia  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dimana  ia  akan  pelanggaran  yang dilakukannya bisa membahayakan jiwanya dan orang lain”. 11
Pertimbangan  yang  digunakan  oleh  anggota  Satlantas  Polres  Tanjabbar  dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak bahwa ada 3 (tiga) alternatif yang ditempuh oleh anggota  Satlantas Polres Tanjabbar yaitu:
1. Dikembalikan  kepada  orang  tua/wali,  pemeliharaannya  dengan  tanpa  suatu hukuman adapun
2. Si  pelanggar  diserahkan  kepada  pemerintah  untuk  mendapat  pendidikan dengan tanpa hukuman apapun
3. Dijatuhi  pidana  atau  hukuman  berupa  sanksi  tindakan  seperti  yang ditentukan  dalam  Pasal  82  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ataupun berdasarkan diskresi kepolisian.
Alternatif  pertama  tidak  memerlukan  suatu  syarat  apapun,  demikian  pula alternatif ketiga. Sedangkan untuk alternatif kedua yaitu anak dapat diserahkan kepada negara untuk mendapat pembinaan/pendidikan/latihan kerja dengan tanpa dihukum, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Melakukan  kejahatan  atau  salah  satu  pelanggaran  yang  termaktub  dalam Pasal 45 KUHP
2. Yang bersangkutan adalah residivis
Berdasarkan  syarat-syarat  tersebut  maka  faktor-faktor  yang  mempengaruhi anggota  Satlantas  Polres  Tanjabbar  untuk  melakukan  penerapan  sanksi  tindakan terhadap pelanggaran lalu  lintas yang dilakukan oleh anak, tidak cukup diamati jalur yuridis saja tetapi juga melalui jalur lain, seperti latar belakang si anak, menurut Iptu Eko Sutoyo yang menerangkan bahwa:
1. Pendidikan anak, jenis kelamin
2. Pribadi anak
3. Sikap orang tua anak terhadap si anak 12
Faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  dalam  mengambil  keputusan  berkaitan dengan  Pasal  45  KUHP  dan  Pasal  82  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak dapat dikemukakan yakni:
11 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
12 Wawancara dengan  Iptu  Eko  Sutoyo,  Kasat  Lantas  Polres  Tanjabbar,  Kuala  Tungkal,  22 Agustus 2020.
1. Pendidikan anak, jenis kelamin Sebagian  pelaku  kejahatan/pelanggaran  yang  terbukti  bersalah melakukan  kejahatan/pelanggaran  pernah  atau  masih  bersekolah.  Pada waktu  anak-anak  tersebut  harus  berurusan  dengan  pihak  yang  berwajib karena  disangka  melakukan  kejahatan/pelanggaran  si  anak  sudah  tidak bersekolah  lagi  (putus sekolah).  Oleh  sebab itu  faktor  pendidikan  anak  juga dapat  mempengaruhi  keputusan  dalam  mempertimbangkan  penempatan  si pelaku  kejahatan/pelanggaran  berkaitan  dengan  penerapan  Pasal  45  KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kembalinya anak kepada  orang  tua  merupakan  harapan  dari  setiap  orang  tua  yang  anaknya berurusan dengan pihak yang berwajib.
2. Pribadi anak Pribadi  atau  kepribadian  seseorang  adalah  jumlah  keseluruhan  dari sifat-sifat  kejiwaan  di  bawah  pengaruh  kehendak  sadar  dirinya.  Sifat-sifat tersebut sudah kelihatan sejak bayi dan cenderung tetap beberapa pendapat mengatakan bahwa karakter bisa menyebabkan kenakalan anak.
3. Sikap orang tua anak terhadap si anak
Kesediaan  orang  tua/walinya  mendidik  kembali  anak-anaknya mendapat perhatian, orang tua yang menyatakan tidak sanggup lagi mendidik anaknya, memang tidak diberikan kesempatan.
Pidana  kurungan  dan  denda  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  di  Pengadilan  Negeri Kuala  Tungkal  terhadap  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  tergolong pendek yaitu berkisar yaitu sanksinya pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- bagi para pelanggar menimbulkan keraguan apakah dalam  kurun  waktu  tersebut  tujuan  dari  pemidanaan  yang  akan  hanya  sebagai pembalasan  tetapi  juga  membina  terpidana  dapat  dicapai  dan  hal  ini  dapat  berlaku efektif  membina  terpidana  tetapi  dapat  pula  tidak  efektif  dalam  mencapai  tujuan pemidanaan  tersebut,  hal  ini  tergantung  pada  anak  dan  kasus  per  kasusnya  namun diharapkan  anak-anak  dengan  usia  yang  masih  muda  dan  kualitas  pelanggarannya tidak terlalu berat maka akan lebih mudah pula untuk membinanya.
Sehingga  dapatlah  dikemukakan  bahwa  di  Polres  Tanjabbar,  dalam  penerapan sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak  sama halnya  dengan  orang  dewasa  yang  melakukan  pelanggaran,  yaitu  berpedoman  pada pedoman  pemidanaan  secara  umum  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  52  Rancangan KUHP yaitu:
a. Kesalahan si pembuat
b. Motif dan tujuan melakukan kejahatan/pelanggaran
c. Cara melakukan kejahatan/pelanggaran
d. Sikap batin si pelaku
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pelaku
f. Pengaruh pidana terhadap masa depan si pelaku
Mengenai  pelaksanaan  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dapat dikemukakan:
Penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. Bahwa  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 750.000,- tidak menjamin adanya efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Bahwa terhadap ancaman minimum, baik pidana kurungan dan pidana denda adalah berlaku pula ketentuan terkait diferensiasi tersebut di atas.
3. Bahwa  beban  psikologis  terhadap  anak  yang  menjadi  pelanggar  lalu  lintas, beban  psikologis  terhadap  anak  yang  menjadi  pelanggar  lalu  lintas,  apabila dikenakan pidana kurungan dan pidana denda adalah sangat berat.
4. Bahwa  anak  yang  menjadi  pelanggar  masih  dan  tetap  ingin  mengikuti pendidikan  formal  di  sekolahnya,  sehingga  apabila  dijatuhkan  pidana  yang bersifat  perampasan  kemerdekaan,  maka  akan  berpengaruh  pada  masa depannya.
Bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak  di  Satlantas  Polres  Tanjabbar  terus  terjadi  dengan  jumlah  fluktuatif  tiap  tahun dari tahun 2017 sebanyak 869 kasus, tahun 2018 sebanyak 686 kasus dan tahun 2019 yang  berjumlah  224  kasus.  Proses  penggenaan  sanksi  dilakukan  dengan  mekanisme tilang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Sedangkan untuk teguran pada tahun 2017 sebanyak 692 kasus, tahun 2018 sebanyak 504 kasus dan tahun 2019 sebanyak 201 kasus. Hal ini lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan
Oleh Anak dan proses penggenaan sanksi teguran di Satlantas Polres Tanjabbar
No. Tahun Jumlah Pelanggaran dan Jenis pelanggaran Proses Penggenaan Sanksi 1. 2017 692 Kasus - Helm : 410 - Guna Hp : 105 - melawan arus : 177 Teguran 2. 2018 504 Kasus - Helm : 350 -  Guna Hp : 51 - melawan arus : 103 Teguran 3. 2019 201 Kasus - Helm : 51 - Guna Hp : 104 - Melawan Arus : 46 Teguran
Sumber Data: Satlantas Polres Tanjabbar
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  dikemukakan  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak sifatnya fluktuatif (naik turun) setiap tahunnya. Jenis pelanggaran berupa  tahun  2017  sebanyak  692  kasus  berupa  410  kasus  yang  tidak  menggunakan helm, 105 kasus menggunakan HP saat berkendara dan 177 kasus melawan arus lalu lintas,  tahun  2018  sebanyak  504  kasus  berupa  350  kasus  yang  tidak  menggunakan helm,  51  kasus  menggunakan  HP  saat  berkendara  dan  103  kasus  melawan  arus  lalu
lintas, dan tahun 2019 sebanyak 201 kasus berupa 51 kasus yang tidak menggunakan helm,  104  kasus  menggunakan  HP  saat  berkendara  dan  46  kasus  melawan  arus  lalu lintas,
Mengenai  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  yang dilakukan oleh anak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2
Bentuk sanksi tindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Yang
Dilakukan Oleh Anak dan jumlah pelanggar anak di Satlantas Polres Tanjabbar No. Tahun Bentuk Sanksi Tindakan Jumlah Pelanggar Anak 1. 2017  1. Push up , 2. Disuruh baca Pancasila di pinggir jalan,
3. Menyanyikan lagu nasional,
4. Ada  juga  dipanggil  orang  tuanya  dan kemudian  membuat  surat  perjanjian  atau pernyataan tidak mengulangi lagi. 5. Mendorong motor sejauh 50 m-100 m. 223 39 48 325 57 2. 2018  1. Push up , 2. Disuruh baca Pancasila di pinggir jalan,
3. Menyanyikan lagu nasional,
4. Ada  juga  dipanggil  orang  tuanya  dan kemudian  membuat  surat  perjanjian  atau pernyataan tidak mengulangi lagi. 5. Mendorong motor sejauh 50 m-100 m. 197 66 59 143 39 3. 2019  1. Push up , 2. Disuruh baca Pancasila di pinggir jalan,
3. Menyanyikan lagu nasional,
4. Ada  juga  dipanggil  orang  tuanya  dan kemudian  membuat  surat  perjanjian  atau pernyataan tidak mengulangi lagi. 5. Mendorong motor sejauh 50 m-100 m. 32 31 28 83 27
Sumber Data: Satlantas Polres Tanjabbar
Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bentuk sanksi tindakan terhadap pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  yang  dilakukan  oleh  anak  terbagi  atas 5 (lima)  bentuk sanksi  tindakan.  Jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dikenakan  sanksi tindakan  tidak  dipatok  khusus  untuk  pelanggaran  apa  saja,  bentuk  sanksi  yang diberikan  diserahkan  kepada  pihak  anggota  Satlantas  Polres  Tanjabbar,  tetapi  pada umumnya sanksi tindakan berupa push up dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat  surat  perjanjian  atau  pernyataan  tidak  mengulangi  lagi  yang  dominan dilakukan sedangkan  sanksi  tindakan  lainnya  merupakan  sanksi  yang  tidak  dominan dilakukan.
b. Kendala  Dalam  Penerapan  Sanksi  Tindakan  Terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di PolresTanjung Jabung Barat Kendala-kendala  Riston  P.  Sinaga  dalam  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak, yaitu:
1. Kurangnya komitmen dari petugas dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak
2. Personil  yang  dipandang  masih  kurang  sehingga  penertiban  tidak  berlaku efisien dalam pelaksanaannya. 13
Lebih  lanjut  Jhon  Roy  Siregar  mengemukakan:  “Kendala  yang  seringkali ditemukan  dalam  praktek  di  lapangan  yaitu  adanya  perlawanan  dari  anak  yang melakukan pelanggaran lalu lintas.  Dikarenakan usianya yang belum dewasa sehingga belum memahami kepatuhan hukum.” 14
Maka  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  sanksi  tindakan  terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Tanjabbar yaitu:
1.  Komitmen dari petugas kurang karena untuk menjalankan penertiban pelaku pelanggar  dengan  sistem  tindakan  berupa  teguran  lebih  membutuhkan perhatian dalam hal penanganannya dan pengawasannya
Sudah  bukan  menjadi  rahasia  umum  lagi,  praktek  aparat  yang bertindak  kurang  profesional  dan  proporsional  telah  mengakar  pada  dunia penegakan  hukum  di  Indonesia  ini.  Hal  ini  terjadi  juga  dalam  kasus pelanggaran  lalu  lintas,  Komitmen  dari  petugas  kurang  karena  untuk menjalankan  penertiban  pelaku  pelanggar  dengan  sistem  tindakan  berupa teguran  lebih  membutuhkan  perhatian  dalam  hal  penanganannya  dan pengawasannya. Komitmen ini ditujukan agar petugas melakukan penindakan terhadap  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu  lintas  lebih  diprioritaskan untuk  diberikan  sanksi  Tindakan  berupa  teguran.  Tetapi  tindakan  tersebut tetap  memerlukan  pola  dan  mekanisme  pengawasan  agar  sanksi  tindakan berupa teguran tersebut tepat sasaran dan efektif.
2.   Kurangnya personil sehingga tidak efisian dalam pelaksanaannya Personil yang ada di Satlantas Polres Tanjabbar masih sangat sedikit dibandingkan  dengan  luas  wilayah  dan  berbagai  macam  pelanggaran  lalu lintas  yang  terjadi  di  PolresTanjabar,  sehingga  masing-masing  personil (petugas) bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing.
Personel  Satlantas  Polres  Tanjabbar  pada  dasarnya  telah  dapat melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya  masing-masing,  namun  keterbatasan jumlah  dan  kualitas  unsur-unsur  polisi  lalu  lantas  bila  dihadapkan  dengan luas  daerah  yang  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawabnya  dalam melaksanakan tugasnya.
Jumlah personel Satlantas Polres Tanjabbar yang melaksanakan fungsi dan  tugasnya  sebagai  penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  ini sebanyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari:
13 Wawancara dengan Riston P. Sinaga, Anggota SatLantas Polres Tanjabbar, Kuala Tungkal, 24 Agustus 2020.
14 Wawancara dengan  Jhon Roy Siregar,  Anggota SatLantas Polres  Tanjabbar,  Kuala Tungkal, 24 Agustus 2020.
a) Perwira pertama sebanyak 1 (satu) orang
b) Bintara sebanyak 14 (empat belas) orang
Artinya,  keterbatasan  personel  untuk  penindakan  terhadap pelanggaran lalu lintas pun masih terbatas.
3.  Adanya  sikap  perlawanan  dari  pelanggar  dikarenakan  usianya  yang  belum dewasa sehingga belum memahami kepatuhan hukum Dalam hal penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang  dilakukan  oleh  anak  di  Kabupaten  Tanjabbar,  data  di  lapangan menunjukkan  bahwa  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  menjadi  pelanggar masih tergolong rendah.
4. Sulitnya  menghadirkan  orang  tua  anak  yang  melakukan  pelanggaran  lalu lintas
Hal ini terjadi pelanggaran yang dilakukan anak tidak diketahui oleh orang tuanya. Kejadian pelanggaran di waktu orang tua anak lagi bekerja atau tidak  berada  di  tempat  kejadian  pelanggaran  tersebut  sehingga  tidak  bisa dihadirkan.  Jangka  waktu  yang  relatif  pendek  untuk  menindaklanjuti  setiap pelanggaran menimbulkan keadaan bahwa aparat harus mengenakan sanksi Tindakan tanpa ada pemberitahuan atau sepengetahuan orang tua anak yang melakukan pelanggaran.

## D. SIMPULAN
Bentuk  sanksi  tindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat terbagi atas 5 (lima) bentuk sanksi Tindakan  yaitu Push  up ,  disuruh  baca  Pancasila  di  pinggir  jalan,  menyanyikan lagu  nasional,  ada  juga  dipanggil  orang  tuanya  dan  kemudian  membuat  surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi dan mendorong motor sejauh 50 m- 100  m.  Jumlah  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dikenakan  sanksi  tindakan  tidak  dipatok khusus untuk pelanggaran apa saja, bentuk sanksi yang diberikan diserahkan kepada pihak  anggota  Satlantas  Polres  Tanjabbar,  tetapi  pada  umumnya  sanksi  tindakan berupa push up dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat surat perjanjian atau  pernyataan  tidak  mengulangi  lagi  yang  dominan  dilakukan  sedangkan  sanksi tindakan lainnya merupakan sanksi yang tidak dominan dilakukan.
Kendala dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan  oleh  anak  di  Polres  Tanjung  Jabung  Barat  yaitu  komitmen  dari  petugas kurang  karena  untuk  menjalankan  penertiban  pelaku  pelanggar  dengan  sistem tindakan berupa teguran lebih membutuhkan perhatian dalam hal penanganannya dan pengawasannya, kurangnya personil sehingga tidak efisian dalam pelaksanaannya dan Adanya  sikap  perlawanan  dari  pelanggar  dikarenakan  usianya  yang  belum  dewasa sehingga belum memahami kepatuhan hukum selain itu sulitnya menghadirkan orang tua anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Penerapannya memerlukan kebijakan dan SOP yang harus dibakukan dulu melalui regulasi peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
____________________. Undang Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 96, TLNRI Nomor 5025.
____________________.Undang-Undang  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  UU  Nomor 11 Tahun 2012. LNRI Tahun 2012 Nomor 153, TLNRI Nomor 5332.

## Buku
Arif,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Citra  Aditya  Bakti.
Bandung, 1996.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Buku CV. Mandar Maju, 2008.
Hasoeprapto,  Hartono.  Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia.  Yogyakarta:  Penerbit  Buku Liberty, Yogyakarta, 1998.
Hidayat, Bunadi. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung: Penerbit Buku Alumni, 2010.
Loqman, Loeby. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Penerbit Buku Datacom,  2001.
Mulyadi,  Lilik.  Putusan  Hakim  dalam  Hukum  Acara  Pidana:  Teori,  Praktik,  Tehnik Penyusunan  dan  Permasalahannya.  Bandung:  Penerbit  Buku  Citra  Adtya  Bakti, 2010.
Ohoitimur,  Yong.  Teori  Etika  Tentang  Hukuman  Legal.  Jakarta:  Penerbit  Buku  PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Buku Kencana, 2008.
Sholehuddin,  M.  Sistem  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana.  Jakarta:  Penerbit  Buku  Raja Grafindo Persada, 2004.
Tim  Penyusun.  Buku  Panduan  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  Tahun  Akademis 2009/2010. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.

## Jurnal
Nasution,  Bahder  Johan.  “Kajian  Filosofis  Tentang  Konsep  Keadilan  Dari  Pemikiran Klasik  Sampai  Pemikiran  Modern”,  Jurnal  Yustisia,  Vol.  3  No.2,  (2014)  . https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938 .
Wahyudi  Dheny.  “Keseimbangan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Dan  Korban Tindak  Pidana  Dalam  Kerangka  Restorative  Justice”,  Forum  Akademika,  Vol.
25, No.1, (2014). http://online-
journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2164.
Hafrida.  “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jambi  Terhadap  Pengguna/
Pemakai  Narkotika  Dalam  Perspektif  Penanggulangan  Tindak  Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 16, No. 1, (2014). https://www.neliti.com/id/publications/43461/analisis-putusan-hakim- pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkoti
Haryadi. “Tinjauan  Yuridis  Perumusan  Sanksi  Pidana  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.
20  Tahun  2001  Dalam  Perspektif  Tujuan  Pemidanaan”,  Jurnal  Ilmu  Hukum Universitas Jambi, Vol. 16, No. 1, (2014). https://media.neliti.com/media/publications/43288-ID-tinjauan-yuridis- perumusan-sanksi-pidana-bagi-pelaku-tindak-pidana-korupsi-menur.pdf.
Usman  dan  Andi  Najemi.  “Mediasi  Penal  di  Indonesia:  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan Kepastian  Hukumnya”,  Undang:  Jurnal  Hukum,  Vol.  1  No.  1,  (2018). https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c0701fb73000fce15bd/mediasi- penal-di-indonesia.