Safira, Alma (2021) Perlindungan hukum terhadap kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1191 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021

## PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KURATOR  DALAM  MELAKUKAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

## Alma Safira
Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN)  Jawa Timur, Indonesia Email: almaxafira@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  protection  of  the  law  in  it  conducting  the  eradication  of bankrupt property. The type of research that this research is normative. By using the sources - data sources of books literature and legislation that applies. In this study, the method  of  data  analysis method  qualitatively with data  which is then processed into the results of research. The results of the study can be concluded that the duties and  responsibilities  of  curators  in  the  eradication  of  bankrupt  property  are  very heavy.  Curators  are  often  districts  or  reporting  both  criminal  and  civil  in  their wrongdoing.  This  suggests  that  the  protection  of  the  curatorial  profession  is  still lacking and there is no clear hukuum to protect the curator.
Keywords: legal protection; curator; bankrupt

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  kurator  dalam melakukan  pemberesan  harta  pailit.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  normatif  dengan  menggunakan  sumber  –  sumber  data  yaitu buku-  buku  literatur  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  penelitian  ini, menggunakan  metode  analisis  data  secara  kualitatif  dengan  mengumpulkan  data yang  kemudian  diolah  menjadi  sebuah  hasil  penelitian.  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  kurator  dalam  melakukan pemberesan harta pailit sangat berat. Kurator kerap kali mendapatkan gugatan atau pelaporan  baik  secara  pidana  maupun  perdata  dalam  melaksanakan  pekerjaannya. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlindungan  terhadap  profesi  kurator  masih  kurang dan belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi kurator.
Kata Kunci: perlindungan hukum; kurator; bangkrut

## Pendahuluan
Krisis  ekonomi  merupakan  peristiwa  yang  menyebabkan  ekonomi  pasar  dunia mengalami  keruntuhan  dan  mempengaruhi  sektor  lainnya  di  seluruh  dunia.  Dalam menangani  krisis  ekonomi  tersebut,  para  penguasaha  selaku  debitur  melakukan  upaya yang  berkaitan  dengan  rekonstruksi  utang  yang  tujuan  utamanya  adalah mempertahankan  perusahaannya  untuk  dapat  menjalankan  usahanya  dengan  cara memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditur  yang  telah  dapat  ditagih  dan  belum  dapat  membayar  tetapi  usahanya
mempunyai prospek yang baik untuk mendapat kelonggaran dengan waktu yang wajar dari  kreditur  guna  untuk  dapat  melunasi  utang-utangnya.  Kurator  adalah  Balai  Harta Peninggalan  atau  orang  perseorangan  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  untuk  mengurus dan  membereskan  harta  Debitor  Pailit  di  bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sesuai dengan  Undang-Undang  ini,  lalu  dalam  Pasal-pasal  70  ayat  2  Undang-Undang Kepailitan  Kurator  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  orang perseorangan  atau  persekutuan  perdata  yang  berdomisili  di  Indonesia  dan  memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
Terhitung  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit,  kuratorlah  yang  melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui  kurator,  antara  lain  terkait  dengan  kepastian  hukum  terhadap  profesi  ini  yaitu belum  adanya  jaminan  hukum  yang  jelas  untuk  melindungi  tugas  Kurator  yang mempersulit pelaksanaan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator  begitu  banyak.  Ketika  menjalankan  tugasnya  sering  kali  Kurator  mendapat hambatan-hambatan  baik  yang  berupa  tindakan  non-kooperatif  maupun  tindakan  yang bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Hambatan yang dihadapi oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit dapat berdampak pada  adanya  pelaporan  baik  secara  pidana  maupun  perdata.  Salah  satu  contoh  nyata terjadi pada Tim Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit), yang digugat secara perdata oleh Atsushi Uchida selaku Direktur dari SAN-MIC.
Tim  Kurator  PT  Surabaya  Agung  Industri  Pulp&Kertas  Tbk  (Dalam  Pailit) digugat  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menghalangi  penggugat untuk mengambil atau menguasai kembali barang milik penggugat yang tidak termasuk dalam  harta  pailit  PT  SAIP  yang  berada  di  gudang  property  milik  PT  SAIP. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  pengadilan,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga Surabaya  dalam  amar  putusannya  menyatakan  Tergugat  Tim  Kurator  PT  Surabaya Agung  Industri  Pulp&Kertas  Tbk  (Dalam  Pailit)  dinyatakan  secara  sah  tidak  bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata profesi kurator sangat  mudah  dipermasalahkan  baik  pidana  maupun  perdata  dalam  melakukan  tugas dan  tanggung  jawabnya  dalam  pemberesan  harta  pailit.  Oleh  karena  itu  dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kurator memerlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik  secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun.  Keterkaitannya  dengan  kurator,  kurator  telah  melaksnakan  tugas  dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya  dengan  semaksimal  mungkin  namun  sering
dianggap  merugikan  pihak  tertentu.  Lalu,  bagaimanakah  bentuk  perlindungan  hukum bagi  kurator  dalam  menjalankan  tugasnya  dalam  membereskan  harta  kepailitan  yang dianggap merugikan pihak tertentu, kejelasan dari permasalahan ini harus ada sehingga kemungkinan  konflik  yang  terjadi  kedepannya  dapat  dihilangkan  Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk  memberikan  judul  yaitu  “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit ”.

## Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  hukum  normatis  atau  bisa  dikenal  dengan  penelitian  hukum  doktrinal (doctrinal  research), yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  segala  penelitian  yang  berkaitan  dengan hukum (legal  research) adalah  normatif.  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder  atau  bahan-bahan  pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
2. Jenis Data
Bahan  atau  materi  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (Soekanto, 2007).
3. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis  lakukan  adalah  dengan  cara  studi kepustakaan,  yaitu  merupakan  pengumpulan  data  dengan  jalan  mempelajari  buku, makalah,  surat  kabar,  majalah  artikel,  internet,  hasil  penelitian  dan  peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Semua  ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

## 4. Metode Analisis Data
Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, maka bahan hukum yang dirasa cukup, dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan,  kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut  sehingga menghasilkan data  yang baik dan benar sesuai dengan bahan data yang digunakan.
5. Prosedur Melakukan Penelitian Normatif
Langkah  awal  dalam  melakukan  penelitian  normatif  yakni  yang pertama, menentukan  dan  mengidentifikasi  permasalahan  atau  isu  hukum  nya.  K edua,
mengidentifikasi  peraturan  atau  hukum  yang  berlaku  yang  mengatur  mengenai permasalahan  atau  isu  hukum  tersebut. Ketiga, menganalisis  bagaimana  aturan tersebut  diterapkan  pada  permasalahan  tersebut. Keempat, memberikan  kesimpulan akhir hasil analisa hukum.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan Pihak Kurator dalam Perkara Kepailitan
a. Tanggung Jawab Kurator dalam Perkara Kepailitan
Seorang  kurator  dalam  melakukan  pemberesan  harta  pailit  harus  jeli  dan teliti dalam membaca peluang, karena kurator disini bukan hanya seorang tukang yang  menjual  aset  harta  debitor  yang  pailit,  akan  tetapi  mengelola  harta  tersebut sebaik mungkin sehingga semua utang yang di miliki oleh debitor dapat terlunasi semuanya. Selain itu, kurator juga harus mengacu kepada asas-asas yang terdapat dalam  UUK-PKPU,  asas-asas  tersebut  adalah  Asas  Keseimbangan,  Asas kelangsungan Usaha. Mengenai jangka waktu proses pengurusan dan pemberesan harta  pailit  hingga  saat  ini  belum  ada  peraturan  maupun  undang-undang  yang mengaturnya.  Oleh  karena  itu  terkait  jangka  waktu  proses  pengurusan  dan pemberesan  harta  pailit  sangatlah  tergantung  dengan  kualitas  kurator,  kinerja kurator dan kerumitan kasus pailit yang sedang di tangani.
Menurut  sifatnya,  Kurator  dapat  melakukan  perbuatan  melawan  hukum sehingga  ia  juga  bertanggung  jawab  atas  nama  dirinya  terhadap  kerugian  yang diderita  oleh  pihak  ketiga.  Hal  ini  jika  tindakan  Kurator  yang  merugikan  harta pailit  dan  pihak  ketiga  tersebut  merupakan  tindakan  diluar  kewenangan  Kurator yang  diberikan  padanya  oleh  undang-undang,  tidak  dapat  dibebankan  pada  harta pailit,  dan  merupakan  tanggung  jawab  Kurator  secara  pribadi.  Sebaliknya, tindakan  Kurator  yang  dilakukan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena hal-hal  diluar  kekuasaan  Kurator  ternyata  merugikan  harta  pailit,  tidak  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  pribadi  kepada  Kurator  dan  kerugian  tersebut dapat  dibebankan  pada  harta  pailit.  Jerry  Hoff  mengungkapkan  bahwa  tanggung jawab Kurator tersebut lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 B.W. (perbuatan melawan hukum).
b. Kedudukan  Hukum  Kurator  dalam  Melakukan  Pemberesan  Harta  Pailit  yang Berimplikasi  Gugatan  Secara  Perdata  Menurut  UU  no.  37  Tahun  2004  Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kaitannya dengan permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana  Kedudukan  Hukum  Kurator  dalam  Melakukan  Pemberesan  Harta Pailit yang Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no. 37 Tahun 2004 Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  peneliti  akan menguraikan perkara perdata atas eksekusi budel  pailit yang dilakukan oleh Tim Kurator  PT.  Surabaya  Agung  Industry  Pulp  &  Kertas  Tbk  (Dalam  Pailit)
sebagaimana  dimuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Sby.
Perkara  Tim  Kurator  PT.  Surabaya  Agung  Industry  Pulp  &  Kertas  Tbk (Dalam  Pailit)  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  sebenarnya  berawal  dari  perkara kepailitan,  namun  pada  akhirnya  memasuki  ranah  gugatan  perkara  perdata. Adanya  perkara  perdata  yang  menimpa  Tim  Kurator  PT.  Surabaya  Agung Industry Pulp  &  Kertas  Tbk (Dalam Pailit) tersebut  di  atas, sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.Sus-Gugatan Lain- lain/2014/PN.Niaga.Sby,  memberikan  gambaran  ternyata  hukum  perdata  ada dimana-mana.  Kenyataan-kenyataan  ini  pada  akhirnya  kembali  mempertanyakan tentang  eksistensi  kedudukan  kurator  dalam  UU  Kepailitan  dan  PKPU.  Dengan kata  lain,  bagaimana  kedudukan  kurator  dalam  melakukan  eksekusi  budel  pailit yang berimplikasi pada pelaporan secara perdata sebagaimana yang menimpa No. 10/Pdt.Sus-Gugatan  Lain-lain/2014/PN.Niaga.Sby.  Menurut  UU  Kepailitan  dan PKPU, meskipun ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon pailit.  Namun  dalam  bertugas,  kurator  tidak  bertindak  untuk  kepentingan pemohon  pailit  melainkan  untuk  kepentingan  budel  pailit.  Intinya,  kurator  tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor pemohon pailit, tetapi harus adil juga terhadap debitor.
Sehubungan  dalam  konteks  ini,  maka  kedudukan  kurator  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  independen  dan  tidak  mempunyai  benturan kepentingan  dengan  debitor  atau  kreditor.  Menurut  Pasal  15  ayat  (3)  UU Kepailitan  dan  PKPU,  disebutkan  bahwa  dalam  menjalankan  tugasnya  tersebut kurator harus independen dengan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor  atau  kreditor.  Dalam  penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  UU  Kepailitan  dan PKPU,  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “independen  dan  tidak mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung  pada  debitur  atau  kreditor  dan  kurator  tidak  memiliki  kepentingan ekonomis  yang  sama  dengan  kepentingan  ekonomis  debitur  atau  kreditor.
Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut sama dengan bunyi ketentuan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa Pengurus  yang  diangkat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  225  ayat  (2)  UU Kepailitan dan PKPU harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Kurator yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini  dapat  dikenai  sanksi  baik  pidana  maupun  perdata  sesuai  dengan  peraturan perundangundangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan dan  PKPU.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  234  ayat  (2)  UU  Kepailitan  dan  PKPU tersebut,  kurator  dalam  melakukan  eksekusi  budel  pailit  yang  terbukti  tidak independen  dapat  berimplikasi  pada  adanya  pelaporan  secara  pidana  terhadap dirinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 ayat  (1)  UU  Kepailitan  dan  PKPU,  diketahui  bahwa  kedudukan  kurator  dalam melakukan  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta  pailit  harus  independen  dan
tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  dengan  debitor  atau  kreditor.  Nilai-nilai independensi  pada  dasarnya  berfungsi  agar  kurator  terhindar  dari  penjatuhan sanksi  pidana.  Di  samping  harus  independen,  kedudukan  Kurator  Iskandar  Tim Kurator  PT.  Surabaya  Agung  Industry  Pulp  &  Kertas  Tbk  (Dalam  Pailit)  dalam melakukan  eksekusi  budel  pailit  merupakan  sebuah  profesi  hukum.  Sebagai profesi, kedudukan Tim Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam  Pailit)  dalam  melakukan  eksekusi  budel  pailit  terikat  pada  kode  etik profesi kurator. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu  profesi yaitu pertama, based on knowledge , dan bukan atas dasar common sense . Artinya, suatu  profesi  diperoleh  dari  adanya  proses  belajar  keilmuan  secara berkesinambungan.  Kedua,  memiliki skill yaitu  tidak  sekedar  memiliki pengetahuan,  namun  pengetahuan  tersebut  harus  didukung  oleh  suatu  keahlian.
Ketiga,  terikat  oleh  adanya  suatu  standar  moral,  di  mana  hal  ini  berkaitan  erat dengan nilai-nilai etika. Sebagai sebuah profesi, maka Tim Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam Pailit) akan terikat pada etika moral. Menurut  Bertens,  moral  juga  membutuhkan  hukum,  sebab  moral  akan mengawang-awang  saja  kalau  tidak  diungkapkan  dan  dilembagakan  dalam masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan- perbuatan  itu  dilarang  juga  menurut  hukum,  dan  orang  yang  melakukannya  pun juga  harus  dihukum  dengan  tegas.  Hukum  juga  mengatur  konsekuensi- konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral.
2. Perlindungan Hukum Bagi Kurator
a. Akibat  Hukum  yang  Timbul  Bagi  Kurator  dalam  Melakukan  Pemberesan Harta Pailit yang Berimplikasi  Gugatan Secara Perdata Menurut UU no.37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang.
Terhitung  sejak tanggal  putusan pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan haknya  untuk  mengurusi  dan  mengelola  harta  milik  yang  termasuk  boedel kepailitan.  Kuratorlah  yang  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta kepailitan  tersebut. (Usman,  2004). Dalam  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 5  menyatakan  Kurator  adalah  Balai  Harta  Peninggalan  atau  orang  perseorangan yang  diangkat  oleh  Pengadilan  untuk  mengurus  dan  membereskan  harta  Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (UUK)  yang  menyebutkan  bahwa  “Tugas  kurator  adalah  melakukanpengurusan dan/atau  pemberesan  harta  pailit”.  Menurut  Jerry  Hoft,  tujuan  kepailitan  adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.
Kurator  wajib  memastikan  bahwa  semua  tindakan  yang  dilakukan  adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain
terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan tugasnya,  diantaranya,  seorang  kurator  seringkali  menghadapi  permasalahan dalam  proses  pelaksanaan  putusan  pailit,  dimana  debitur  pailit  tersebut  tidak tunduk  pada  putusan  Pengadilan,  dan  bahkan  terus  melakukan  transaksi  bila kurator  datang,  kurator  tersebut  bahkan  diusir  dan  terhadap  debitur  ini  tidak  ada akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan.
Kurator  dilaporkan  oleh  Debitur  Pailit,  Pihak  Ketiga  ataupun  Kuasa Hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan  peristiwa  yang  kerap  terjadi  pada  Profesi  Kurator.  Karena  pada dasarnya  sudah  menjadi  hak  setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  merasa dirugikan  dapat  melakukan  tindakan  hukum  berupa  gugatan  maupun  pelaporan atas ke rugian yang diderita oleh orang yang memiliki kepentingan sebagai akibat dari perbuatan Kurator.
Hanya  saja  akibat  gugatan  tehadap  Kurator,  dapat  menimbulkan  waktu pemberesan yang semakin lama dikarenakan aset  tidak dapat dilelang atau dijual dalam  jangka  waktu  cepat  sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pengamanan aset selama perselisihan terjadi menjadi tanggungan Kurator secara pribadi. Selain itu  juga  dapat  menimbulkan  ketidak  pastian  mengenai  pembayaran  piutang  bagi para  kreditor  setelah  adanya  putusan  pailit  terkait  aset  yang  masih  diperebutkan Kurator dan debitor pailit. 36 Pasal 5 ayat (2)
Etik  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  memberikan  kewenangan Kurator dalam melaksanakan tugasnya selama pemberesan dan pengurusan harta pailit. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada Kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya,  meskipun  kewenangan  dalam melaksanakan  tugas  tesebut,  di  lapangan  tidak  dapat  berjalan  sesuai  harapan dikarenakan  banyaknya  kendala  yang  harus  dihadapi  oleh  Kurator  selama pemberesan  harta  pailit.  Mulai  dari  sulitnya  mengeksekusi  harta  pailit  yang dikuasai  pihak  lain  kemudian  debitor  pailit  atau  kreditor  nakal  yang  melakukan gugatan dengan berbagai alasan dengan tujuan mengeluarkan sebagian harta dari budel pailit ini yang sampai sekarang masih menjadi masalah bagi Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.
b. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Kurator  dalam  Melakukan  Pemberesan Harta Pailit yang Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no. 37 Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang
Dilaporkan  oleh  Debitur  Pailit,  Pihak  Ketiga  ataupun  Kuasa  Hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan peristiwa yang kerap terjadi pada Profesi Kurator. Mengingat tugas berat seorang Kurator  yang  dituntut  dengan  cermat,  dimana  tugas  tersebut  sangat  dipengaruhi oleh  lingkungan  sekitarnya,  maka  hal  yang  juga  menjadi  sangat  penting  ialah
jaminan  perlindungan  hukum  bagi  seorang  Kurator  dari  hal-hal  yang  dapat menganggu pelaksanaan tugasnya.
Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator,  baik  dengan  adanya  suatu  aturan  khusus  tentang  perlindungan  terhadap Kurator  yang  sedang  menjalankan  tugasnya  dan  juga  peran  aktif  aparat  hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator. Menghadapi tindakan Debitur Pailit,  Pihak  Ketiga  yang  beritikad  tidak  baik  atas  pelaksanaan  tugas  Kurator,  di antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian.
Perlindungan  hukum  bagi  Kurator  berdasarkan  UU  No.  37/2004  yaitu, debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan terhadap  kehadiran  Kurator  yang  bertugas,  dikarenakan  kewenangan  untuk melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  oleh  Kurator  untuk melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  telah  diatur  dalam  UU  No.  37/2004. Apabila  ketentuan  Pasal  24  dipatuhi  oleh  debitor  pailit  tentunya  Kurator  tidak akan  kesulitan  untuk  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangannya.  Kurator  bergerak untuk pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan Pengadilan Niaga dan karenanya punya kewenangan yang diatur oleh UU No. 37/2004.
Ada  3  (tiga)  organisasi  Kurator  di  Indonesia,  ada  Ikatan  Kurator  dan Pengurus Indonesia (IKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Himpunan  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (HKPI).  Pada  prinsipnya  ada perlindungan  hukum  bagi  setiap  anggota  Organisasi  tersebut,  tetapi  masih menggunakan mekanisme melalui lembaga Dewan Kehormatan, jadi  apabila ada yang  merasa  dirugikan  dan  ingin  meminta  bantuan  hukum  dapat  melakukan permohonan  melalui  Dewan  Kehormatan  dan  selama  ini  sarana  tersebut  jarang dipergunakan  oleh  Kurator.  Kode  etik  AKPI  Pasal  5  menyebutkan  bahwa  AKPI wajib  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  hal  terjadi  ketidakadilan  terhadap anggota  sehubungan  dengan  pekerjaannya  sebagai  Kurator,  perlindungan  itu diberikan  dalam  bentuk  misalkan  bagi  setiap  anggota  yang  mengalami  masalah hukum diberikan upaya hukum berupa pendampingan bagi Kurator yang digugat maupun dilaporkan oleh debitor pailit maupun kreditor secara cuma-cuma.
Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang dilakukan oleh  debitor  maupun  kreditor  pailitnya  terhadap  Kurator,  sepanjang  dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka akan  bebas  dari  segala  tuntutan  maupun  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang ditimbulkan,  Kurator  akan  terlindungi  secara  otomatis  dengan  syarat  kurator tersebut  melakukan  tugasnya  sesuai  prosedur  yang  diatur  oleh  UU  No.  37/2004 dalam melaksankan pemberesan maupun pengurusan harta pailit. tetapi dalam hal lain  perlu  satu  bentuk  aturan  yang  termuat  didalam  ketentuan  UU  No.  37/2004 yang  mendetail  mengenai  hal-hal  apa  saja  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh Kurator,  misalkan  dalam  ketentuan  Pasal  72  yang  menyebutkan  bahwa  Kurator harus bertanggungjawab terhadap kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, aturan tersebut  tidak  memberikan  pejelasan  kelalaian  yang  seperti  apa  yang  dapat
dikenakan  terhadap  Kurator,  sehingga  Kurator  dapat  dikatakan  lalai  dalam melaksanakan  tugasnya.  Tidak  secara  khusus  UU  No.  37/2004  mengatur mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  Kurator.  Bukan  berarti  Kurator  tidak mempunyai  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  kewenangannya,  apabila dalam  hal  Kurator  dapat  dengan  mudah  melaksanakan  tugasnya  untuk kepentingan  para  kreditor  dan  debitor  pailit  sesuai  ketentuan  UU  No.  37/2004. Artinya  kebebasan  Kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya  membereskan  harta pailit  sesuai  aturan,  maka  Kurator  dilindungi  kewenangannya  oleh  undang- undang,  termasuk  sikap  independensi  Kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya. Jaminan  perlindungan  hukum  juga  sudah  diatur  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD 1945  yang  menyebutkan  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum”.  Terkait  gugatan  yang  dilakuan  debitor  pailit  maupun  kreditor terhadap  kewenangan  Kurator  dalam  melaksanakan  pemberesan  dan  pengurusan harta  pailit,  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945,  memberikan  pijakan  dasar  dan perintah  konstitusi  untuk  menjamin  setiap  warga  Negara,  untuk  mendapatkan akses  terhadap  warga  negara  untuk  mendapatkan  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di hadapan  hukum.  Apabila  Kurator  mengalami  permasalahan  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  maka  Kontitusi  negara,  yaitu  UUD  1945  sudah memberikan  jaminan  perlindungan  tersebut  dan  AKPI  sebagai  salah  satu organisasi  juga  telah  mempersiapkan  perlindungan  hukum  terhadap  anggotanya yang  mendapatkan  permasalahan  hukum  didalam  menjalankan  profesi  sebagai Kurator  ataupun  pengurus,  yaitu  dengan  adanya  Bidang  Advokasi  (perlindungan hukum)  di  dalam  susunan  bidang  kepengurusan  AKPI.  Bidang  Advokasi  ini khusus  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  terhadap  anggota  AKPI yang terjerat permasalahan hukum didalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator maupun Pengurus.
3. Analisis Mengenai Penelitian Sejenis
Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap kuratpr dalam melakukan pemberesan  harta  pailit.  Dalam  penelitian  terdahulu  sudah  ada  penelitian  yang sejenis. Penelitian terdahulu yang sejenis berfungsi sebagai bahan bacaan yang dapat dipakai  sebagai  acuan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  lebih  spesifik  membahas perlindungan hukum terhadap kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berimplikasi  pada  gugatan  secara  perdata.  Penelitian  terdahulu  yang  sejenis  sudah ada  yang  membahas  mengenai  perlindungan  hukum  bagi  kurator  namun  belum spesifik pada yang berimplikasi gugatan secara perdata.

## Kesimpulan
Kurator  adalah  profesi  yang  diangkat  oleh  Pengadilan  Niaga  untuk  melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Profesi  Kurator digunakan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan
efektif  maka  profesi  Kurator  sangat  dibutuhkan  sebagai  pihak  yang  berwenang  untuk melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta.  Meskipun  tugas  dan kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-undang  sudah  cukup  luas,  namun  dalam praktiknya  seorang  kurator  seringkali  menghadapi  permasalahan  dan  hambatan- hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak tunduk pada putusan Pengadilan. Kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit  dapat  berimplikasi  pada  pelaporan  secara  perdata  maupun  pidana  jika  dalam menjalankan  tugasnya  kurator  terbukti  tidak  independen  dan  mempunyai  benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.  Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang  dilakukan  oleh  debitor  maupun  kreditor  pailitnya  terhadap  Kurator,  sepanjang dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, Kurator  akan  terlindungi  secara  otomatis  dengan  syarat  kurator  tersebut  melakukan tugasnya  sesuai  prosedur  yang  diatur  oleh  UU  No.  37/2004  dalam  melaksankan pemberesan maupun pengurusan harta pailit.
Bentuk  perlindungan  hukum  bagi  kurator  dalam  melakukan  pemberesan  harta pailit  yang  berimplikasi  pada  gugatan  secara  perdata  yaitu  dengan  adanya  organisasi yang menaungi kurator. Di Indonesia ada 3 (tiga) organisasi Kurator, ada Ikatan Kurator dan  Pengurus  Indonesia  (IKPI),  Asosiasi  Kurator  dan  Pengurus  Indonesia  (AKPI)  dan Himpunan Kurator dan Pengurus  Indonesia (HKPI). Pada prinsipnya ada perlindungan hukum bagi setiap anggota Organisasi tersebut, tetapi masih menggunakan mekanisme melalui lembaga Dewan Kehormatan, jadi apabila ada yang merasa dirugikan dan ingin meminta  bantuan  hukum  dapat  melakukan  permohonan  melalui  Dewan  Kehormatan dan selama ini sarana tersebut jarang dipergunakan oleh Kurator. Kode etik AKPI Pasal 5  menyebutkan  bahwa  AKPI  wajib  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  hal  terjadi ketidakadilan  terhadap  anggota  sehubungan  dengan  pekerjaannya  sebagai  Kurator, perlindungan itu diberikan dalam bentuk misalkan bagi setiap anggota yang mengalami masalah  hukum  diberikan  upaya  hukum  berupa  pendampingan  bagi  Kurator  yang digugat maupun dilaporkan oleh debitor pailit maupun kreditor secara cuma-cuma.

## BIBLIOGRAFI
Aisyahdie,  Zaeni  dan  Budi  Sutrisno.  (2013). Hukum  Perusahaan  dan  Kepailitan. Jakarta: Erlangga. Google Scholar
Fuady,  Munir.  (2017). Hukum  Pailit  Dalam  Teori  Dan  Praktek. Bandung:  PT.  Citra Aditya. Google Scholar
Ginting,  Elyta  Ras.  (2018). Hukum  Kepailitan  :  Teori  Kepailitan. Jakarta:  Sinar Grafika. Google Scholar
Hartanto,  J.  Andy.  (2015). Hukum  Jaminan  Dan  Kepailitan .  Surabaya:  Laksbang Justitia Surabaya . Google Scholar
Nainggolan,  Bernard.  (2014). Peranan  Kurator  Dalam  Pemberesan  Boedel  Pailit. Jakarta: Alumni. Google Scholar
Nur, Aco. (2015). Hukum Kepailitan. Jakarta: PT. Pilar Yuris Utama.
Nurdin,  Andriani.  (2012). Kepailitan  BUMN  Persero;  Berdasarkan  Asas  Kepastian Hukum. Bandung; Alumni. Google Scholar
Sinaga, Syamsudin M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa. Google Scholar
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  (2015). Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan  : Memahami  Undang-  Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Kencana. Google Scholar
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raya Grafindo Persada. Google Scholar
Suratman,  H.  Philips  Dillah.  (2013). Metode  Penelitian  Hukum. Bandung:  Alfabeta.
Google Scholar
Suryonto,  Danang  (2016). Aspek  Hukum  Dalam  Bisnis. Yogyakarta:  Danang  Medika. Google Scholar
Suyatno,  R.  Anton.  (2012). Pemanfaatan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang:
Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana. Google Scholar
Puang,  Victorianus  M.H.  Randa.  (2011). Penerapan  Asas  Pembuktian  Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit. Bandung: Satu Nusa.
Wijaya,  Andika.  (2017). Penanganan  Perkara  Kepailitan  dan  Perkara  Penundaan Pembayaran Secara Praktis. Bandung: PT CItra Aditya Bakti. Google Scholar
Copyright holder: Alma Safira (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: