## Amanna Gappa
Terakreditasi Nasional SINTA 4
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Praktik  Penyalahgunaan  Fitur  Kredit  ( Paylater )  oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online
Andi Pratiwi Yasni Putri * , Ahmadi Miru, Maskun
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.
* E-mail: andipratiwiyasniputri@gmail.com

## Abstract:
This  study  aims  to  determine  the  legal  protection  of  users  of  online  shopping  services  based  on applications  for  misuse  of  paylater  features  by  third  parties.  This  research  is  a  normative-empirical research.  The  research  was  conducted  in  Makassar  City,  namely  the  Regional  Financial  Services Authority 6 and in several online shopping application companies that provide paylater services, such as PT.  Trinusa  Travelindo  (Traveloka),  PT.  Karya  Anak  Bangsa  (Gojek)  application,  and  PT.  Shopee International Indonesia (Shopee). The results show that legal protection against consumers for abuse of credit features (paylater) by third parties through online shopping applications has been implemented by paylater  feature  service  providers,  where  legal  protection  is  oriented  towards  preventive  (preventive) measures, such as working together with a certified institution in storing and maintaining the security of service  user  data/information,  implementing  a  layered  security  system,  and  providing  education  to service users. With regard to cases of break-in paylater accounts that have occurred, generally the service provider  is  not  responsible  as  stated  in  the  privacy  policy  for  service  use,  so  that  the  burden  of  losses arising from cases of account breach is still borne by consumers.
Keywords: e-Commerce; Cyberspace; Credit card; Paylater; Fraud

## Abstrak:
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  layanan  belanja online  berbasis  aplikasi  atas  penyalahgunaan  fitur  paylater  oleh  pihak  ketiga.  Penelitian  ini  adalah penelitian  normatif-empiris.  Penelitian  dilakukan  di  Kota  Makassar,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan Regional  6 dan  pada  beberapa  perusahaan  aplikasi  belanja online  yang  menyediakan layanan  paylater, seperti PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan PT. Shopee International  Indonesia  (Shopee).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap konsumen atas  penyalahgunaan  fitur  kredit  (paylater) oleh  pihak  ketiga melalui  aplikasi  belanja  online telah  diterapkan  oleh  para  penyedia  jasa  fitur  paylater.  Perlindungan  hukum  berorientasi  pada  upaya- upaya yang bersifat preventif (pencegahan), seperti bekerja sama dengan lembaga tersertifikasi di dalam menyimpan  dan  menjaga  keamanan  data-data/informasi  pengguna,  menerapkan  sistem  keamanan berlapis, dan memberikan edukasi kepada para pengguna jasa. Terhadap kasus pembobolan akun paylater yang telah terjadi, pada umumnya penyedia jasa tidak bertanggung jawab sebagaimana telah ditegaskan di  dalam  kebijakan  privasi  penggunaan  layanan,  sehingga  beban  kerugian  yang  timbul  akibat  kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen.
Kata Kunci: e-Commerce; Cyberspace; Kartu Kredit; Paylater; Penipuan

## 1. Pendahuluan
Dampak globalisasi telah membawa perubahan signifikan di seluruh sektor kehidupan manusia,  termasuk  perkembangan  pesat  teknologi  dan  internet.  Teknologi  dan internet    memiliki    peran    yang    begitu    besar    dalam  menunjang  segala  aktivitas kehidupan  manusia  sehingga  berdampak  bagi  beberapa  sektor,  seperti  pada  sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian perkembangan dalam industri perdagangan dan  industri  keuangan  di  Indonesia. 1 Transaksi  perdagangan  yang  kini  telah berkembang  pesat  sebagai  dampak  perpaduan  teknologi  internet  melahirkan  suatu sistem perdagangan online yang disebut e-commerce. Lahirnya e-commerce memberikan dampak  positif  karena  kemudahan  transaksi  yang  diciptakan,  seperti  penghematan waktu,  kebebasan  konsumen  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  yang  dibutuhkan dengan harga yang sangat kompetitif. 2
E-commerce merupakan  suatu  bentuk  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik (UU  ITE).  Salah  satu  tujuannya  adalah  untuk  mengembangkan perdagangan  dan perekonomian  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan rakyat. 3 E-commerce menghadirkan  model  bisnis  modern  yang non-face (tidak menghadirkan  pelaku  bisnis  secara  fisik)  dan non-sign (tidak  memakai  tanda  tangan asli).  Tentu  saja  dengan  model  bisnis  ini  di  katakan  lebih  praktis  dan  lebih  mudah. Praktis  Kondisi  itu  menyebabkan  jarak  bukan  lagi  menjadi  hambatan  dalam  dunia bisnis,  sehingga  para  pelaku  usaha  dapat  melakukan  transaksi  tanpa  harus  bertemu secara langsung. 4
Praktik  berbelanja online dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli  yang  tidak  bertemu secara langung dengan pembayaran dilakukan melalui via transfer antarbank ataupun menggunakan  kartu  kredit.  Setelah  pemesanan  dilakukan,  konsumen  melakukan pembayaran online dengan mengisi  data  kartu kredit  (nama  pemegang  kartu,  nomor kartu  kredit,  masa  berlaku  kartu  kredit,  3  angka  kode  CVC/CVV,  dan  alamat penagihan).  Namun,  saat  ini,  di samping metode  pembayaran via  transfer  dan kartu kredit yang disediakan, beberapa pelaku usaha belanja online juga telah menghadirkan fitur pembayaran tanpa kartu kredit, yang dikenal dengan fitur bayar kemudian atau Paylater .
Sesuai  dengan  namanya,  fitur PayLater memberikan  konsumen  kesempatan  untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Kemunculan fitur paylater adalah hasil kerja sama antara perusahaan belanja online dengan perusahaan pembiayaan berbasis peer to peer lending . Peer  to  peer  lending merupakan  suatu  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi informasi  yang  mempertemukan  pemberi  pinjaman  dengan  para  pencari  pinjaman
1 Budiharto  Ernama  &  Hendro.  (2017).  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap  Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 3: 1-12.
2 Ning  Rahayu, Ini  Dampak  Perkembangan  E-Commerce  Bagi  Indonesia ,  https://www. wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi-indonesia.html diakses tanggal 2 April 2020.
3 Pasal  4  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4 Imam Sjahputra, 2010. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik . Alumni, Bandung, hlm. 2.
( borrower ) di dalam sebuah wadah atau perusahaan. 5 Peer to peer lending saat ini diatur dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Seperti halnya e-commerce , peer to  peer  lending adalah  suatu  wadah  pinjam  meminjam  yang  juga  dilakukan  secara online , yang tidak membutuhkan adanya tatap muka secara langsung antara penerima pinjaman 6 dengan pemberi pinjaman. 7
Terlepas  dari  kemudahan-kemudahan  yang  didapatkan  dalam transaksi  e-commerce , faktor  keamanan  akun  konsumen  juga  merupakan  salah  satu  hal  yang  tidak  kalah penting  yang  wajib  diperhatikan  oleh  pelaku  usaha.  Hal  ini  disebabkan  meskipun skema  transaksi  jual  beli  dilakukan  melalui e-commerce ,  namun  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK), maka hak-hak serta kewajiban konsumen maupun pelaku usaha yang diatur dalam UUPK tidak dapat dikesampingkan dan tetap berlangsung.
Semakin  mudahnya  akses  transaksi  elektronik  dalam e-commerce juga  harus  seiring dengan  semakin  ketatnya  faktor  keamanan  data  konsumen  guna  untuk  mencegah tindakan  penyalahgunaan  data  atau  pembobolan  akun oleh  pihak  ketiga.  Namun, berdasarkan  fakta yang  terjadi, kehadiran  fitur pembayaran PayLater telah membuka suatu  peluang  yang  baru  bagi  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  untuk melakukan  pembobolan  akun.  Salah  satunya  yang  terjadi  pada  konsumen  MR pengguna  layanan PayLater melalui  aplikasi  Traveloka.  Pada  tanggal  14  Maret  2019, MR tiba-tiba menemukan ada transaksi sebesar kurang lebih Rp.1.300.000,- (satu juta tiga  ratus  ribu  rupiah)  untuk  pembelian  tiket  tujuan  Jakarta  ke  Padang  dengan  dan pembayaran  menggunakan PayLater .  Karena  merasa  tidak  pernah  melakukan pembelian  tersebut,  MR  akhirnya  menghubungi customer  service Traveloka.  Alhasil, dari  tanggapan  pihak  Traveloka  hanya  disebutkan  bahwa  pelanggan  tersebut  tetap harus  membayar  transaksi  tersebut  karena  sudah  menjadi  kewajiban  MR  untuk menjaga keamanannya. Hal ini bukan hanya terjadi pada satu konsumen, melainkan sudah pada beberapa konsumen. 8
Selain pada layanan paylater yang tersedia di aplikasi Traveloka, layanan paylater yang bekerja  sama  dengan  aplikasi  belanja online lainnya  juga  kerap  kali  menjadi  sasaran para hacker untuk  melakukan  pembobolan.  Salah  satu  kasus  yang  terjadi,  yakni seorang  pengguna  layanan  Shopeepay  dengan username arleen_04  mengalami  kasus pembobolan  pada    akun  Shopeepay  sebesar  Rp.  1.900.000,-  (satu  juta  sembilan  ratus ribu  rupiah).  Akun paylater milik  arleen_04  digunakan hacker melakukan  transaksi pembelian perdana kuota dengan menggunakan metode pembayaran Shopeepay later , dan  secara  otomatis  pihak  korban  membatalkan  transaksi  tersebut  karena  merasa bukan transaksi yang dilakukannya. Akan tetapi, hacker tersebut kembali melanjutkan
5 Sarah  Safira  Aulianisa.  2020.  "Konsep  Dan  Perbandingan  Buy  Now,  Pay  Later  Dengan  Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2: 183-194.
6 Pasal  1  angka  7  POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi : “Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
7 Pasal  1  angka  8  POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  :  “Pemberi  Pinjaman  adalah  orang,  badan  hukum,  dan/atau  badan  usaha  yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”
8 Meylinda Rachmadanniar. Paylater Traveloka Dipakai Orang Lain Dan Lagi-Lagi Pelanggan Disalahkan . https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat-pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan- lagi-lagi-pelanggan-disalahkan diakses tanggal 16 September 2019.
transaksi  tersebut  dan  korbanpun  tidak  bisa  membatalkan  transaksi  tersebut  karena ada  notifikasi  dari  Shopee  bahwa korban  tidak dapat  membatalkan transaksi  karena sudah  sekali  melakukan  pembatalan.  Namun,  setelah  menyampaikan  keluhan  dan keberatan  tersebut  kepada  pihak  Shopee,  akun  yang  dibobol  tersebut  telah  kembali dipulihkan  dan  setelah  3  (tiga)  hari  korban  melihat  transaksi  tersebut  masih dilanjutkan oleh pihak Shopee dan berstatus dalam pengiriman. 9
Kasus  yang  disebutkan  hanya  mewakili  beberapa  dari  banyaknya  masalah penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga ( hacker ). Melihat pada banyaknya kasus-kasus yang  terjadi  di  dalam  penggunaan paylater ,  menunjukkan  bahwa  konsumen  sebagai pengguna layanan transaksi elektronik belum mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini  dapat  dilihat  pada  beban  kerugian  yang  ditimbulkan  dan  pertanggungjawaban akibat  kasus  pembobolan  akun  kembali  dibebankan  kepada  para  korban/pemiliki akun paylater .  Oleh karena itu, urgensi keamanan transaksi elektronik menjadi suatu hal  yang  membutuhkan  upaya  tindaklanjut  dari  pihak  terkait  sebagai  wujud  dalam perlindungan konsumen.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif-empiris.  Selain  mengkaji  hukum  secara teoretik  dan  normatif,  juga  akan  mengkaji  hukum  dalam  pelaksanaannya  dalam masyarakat. 10 Penelitian  dilakukan  di  Kota  Makassar,  yaitu  Otoritas  Jasa  Keuangan Regional 6 dan pada beberapa perusahaan aplikasi belanja online yang menyediakan layanan paylater , seperti PT. Trinusa Travelindo (Traveloka), PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), dan PT. Shopee International Indonesia (Shopee). Data yang diperoleh melalui  kegiatan,  diidentifikasi  dan  dikelompokkan  menurut  karakteristik  tujuan penelitian, kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif.

## 3. Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  atas  Penyalahgunaan  Fitur Kredit ( Paylater )
Perkembangan  pesat  dunia  e-commerce  dewasa  ini  ditunjukkan  salah  satunya berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia yang menunjukkan adanya kenaikan  dalam  transaksi  toko  online  ( e-commerce )  di  Indonesia  secara  drastis  yang dapat dilihat pada Tabel 1. nilai transaksi belanja online mengalami kenaikan di tahun 2020, yakni sebesar Rp. 429 Trilliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp. 201 Trilliun Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, di  mana  pada  tahun  2020  jumlah  pengguna  Internet  di  Indonesia  telah  mencapai 175.400.000 (seratus tujuh puluh lima empat ratus juta) jiwa, pengguna internet melalui smartphone sebanyak  338.200.000  (tiga  ratus  tiga  puluh  delapan  juta  dua  ratus  ribu). Peningkatan jumlah pengguna internet kemudian berdampak pula pada peningkatan
9 Arlin. Akun  Shopee  Paylater  Diretas,  Kenapa  Pihak  Konsumen  yang  Harus  Membayar  Tagihan?. https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater-diretas-kenapa-pihak- konsumen-yang-harus-membayar-tagihan diakses tanggal 16 September 2019.
10 Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 42.
jumlah  konsumen  digital,  yang  pada  tahun  2020  ini  telah  mencapai  137.000.000 (seratus tiga puluh tujuh juta) jiwa. 11
Tabel 1. Data Jumlah Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia Tahun 2019-2020
Tahun Pengguna Internet Pengguna Internet Mobile Pengguna Aktif Media Sosial Jumlah Konsumen Digital Jumlah Transaksi E- Commerce 2019 ± 150.000.000 jiwa ± 323.200.000 jiwa ± 160.000.000 jiwa ± 119.000.000 jiwa Rp. 201 Trilliun 2020 ± 175.400.000 jiwa ± 338.200.000 jiwa ± 172.000.000 jiwa ± 137.000.000 jiwa Rp. 429 Trilliun
Sumber: Data Sekunder, 2020 (diolah).
Terjadinya peningkatan jumlah pengguna internet mobile di Indonesia yang mencapai 338,2  (tiga  ratus  tiga  puluh  delapan  koma  dua)  juta  orang  berdampak  pada peningkatan  jumlah  transaksi e-commerce .  Hal  ini  dikarenakan  dengan  tersedianya layanan  internet  pada  tiap-tiap  ponsel  menjadikan  masyarakat  lebih  mudah  dalam mengadakan  aktivitas  mobilisasi  termasuk  dalam  hal  mengakses  situs-situs  belanja online melalui  aplikasi  digital  yang  dapat  diunduh pada setiap smartphone .  Di  dalam aplikasi  belanja online ,  konsumen  dimanjakan  dengan  sejumlah  fitur  dan  fasilitas, seperti  potongan  harga  (diskon),  hadiah  uang  tunai  atau  poin  yang  diberikan  oleh suatu  perusahaan  setelah  konsumen  melakukan  pembelian  barang  dan/atau  jasa  di perusahaan tersebut ( cashback ), dan kemudahan pembayaran dengan berbagai metode yang  ditawarkan,  seperti  cicilan  menggunakan  kartu  kredit  atau  tanpa  kartu  kredit, yakni melalui fitur pembayaran berkala/bayar kemudian ( paylater ).
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kredivo sebagai salah satu perusahaan Peer to Peer Lending ,  peningkatan  jumlah  transaksi e-commerce yang  terjadi  pada  tahun  2019- 2020  juga  selain  dipengaruhi  oleh  bertambahnya  jumlah  konsumen e-commerce juga dipengaruhi  oleh    adanya  kolaborasi  antara  perusahaan peer  to  peer  lending dengan perusahaan e-commerce dalam  peluncuran  opsi  pembayaran  berkala  ( paylater ). 12 Meskipun belum ada data yang spesifik mengenai jumlah pengguna paylater , namun berdasarkan  laporan  dari  Fintech  Report  2019  yang  dirilis DSResearch ,  keberadaaan paylater (56,7%) saat ini telah menjadi layanan favorit peringkat ketiga setelah dompet digital  (82,7%),  dan  aplikasi  investasi  (62,4%). 13 Salah  satu  faktornya  adalah  karena layanan paylater dapat digunakan dalam pembayaran produk e-commerce .
Paylater adalah fasilitas keuangan dari perusahaan belanja online yang memungkinkan metode  pembayaran  dengan  cicilan  tanpa  kartu  kredit  atau  yang  umum  dikenal dengan kredit online . Melalui layanan paylater , dapat memberikan kemudahan kepada konsumen  untuk  membeli  barang  dan/atau  jasa  yang  dikehendakinya  tanpa  perlu membayar  dulu.  Proses  pendaftaran paylater umumnya  kebih  mudah  dan  cepat
11 Graha  Nurdian, E-Commerce  Indonesia  Tahun  2020.  Era  Digital  Mendominasi, dikutip pada  laman website: https://grahanurdian.com/e-commerce-indonesia-tahun-2020/#1 . diakses tanggal 16 November 2020. 12 Prasetyo Herfianto, Riset Kredivo: Opsi Pembayaran Berkala Tingkatkan Transaksi di E-Commerce, https://gizmologi.id/insight/riset-kredivo-transaksi-ecommerce, diakses tanggal 18 Desember 2020.
13 Fintech  Reports,  2019. Moving  Towards  a  New  Era  in  Indonesia’s  Financial  Industry .  DSResearch, Indonesia diakses dalam https://dailysocial.id/post/fintech-report-2019 tanggal 18 Desember 2020.
dibandingkan  dengan  kartu  kredit,  serta  tidak  ada  biaya  tambahan,  seperti  biaya tahunan dan uang muka. 14
Di dalam penggunaan layanan paylater , setiap konsumen diwajibkan untuk melakukan registrasi  terlebih  dahulu  pada  halaman  aplikasi  belanja online yang  menyediakan fasilitas pembayaran paylater tersebut serta wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang tetapkan, seperti yang pada umumnya wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan  domisili  yang  sah,  dan  berusia  antara  21  –  70  (dua  puluh  satu  sampai  dengan tujuh  puluh)  tahun.  Setelah  syarat  terpenuhi serta  pendaftaran  telah  diverifikasi  dan disetujui,  pengguna  akan  diberikan  limit  hingga  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta rupiah).  Selanjutnya,  pembayaran  pinjaman paylater akan  ditagihkan  per  30  (tiga puluh) hari setelah transaksi, atau menggunakan cicilan dengan skema 1 (satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan (Bagan 1).
Bagan 1. Alur Penggunaan Paylater
Sumber : Data primer, 2020.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  terkait  dengan  alur  penggunaan paylater , menunjukkan  bahwa  dengan  melakukan  registrasi  layanan paylater dan  ketika permohonan disetujui maka secara hukum penggunanya terikat pada suatu hubungan kontraktual  dengan  penyedia  layanan  pembayaran paylater .  Hubungan  kontraktual yang  dimaksud  adalah  lahirnya  perjanjian  penggunaan  layanan  di  antara  pengguna jasa dengan penyedia layanan paylater dalam bentuk kontrak elektronik sebagaimana didasarkan pada Pasal 1 angka 17 UU ITE bahwa “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”
14 Wawancara tidak langsung dengan Deo selaku Manager Product Traveloka, tanggal 15 Oktober 2020.
Registrasi pada aplikasi belanja online yang menyediakan paylater Upload Berkas dan data pribadi (KTP) Verifikasi dokumen (± 60 menit) Apabila disetujui, pemohon diberikan limit kredit Limit dapat digunakan untuk membeli produk dengan memilih opsi pembayaran paylater Tagihan akan muncul setiap bulan dan pembayaran dapat dilakukan kapan pun sebelum jatuh tempo Aktivasi paylater (mengatur username , kata sandi, dan lain- lain)
Lahirnya  kontrak  elektronik  tidak  terlepas  dari  Pasal  1313  BW  bahwa  “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu  orang  atau  lebih.”  Selanjutnya,  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  suatu  perjanjian dikatakan  sah  apabila  memenuhi  4  (empat)  syarat,  yaitu  kata  sepakat  dari  mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan sebab yang halal.
Perwujudan kata sepakat dalam perjanjian penggunaan layanan paylater adalah pada saat  registrasi  di  mana  pengguna  jasa  membubuhkan  tanda  centang  pada  halaman registrasi  sebagai  tanda  pernyataan  bahwa  pengguna  jasa  telah  menyetujui  segala ketentuan  yang  berkaitan paylater .  Adapun  mengenai  syarat  kecakapan  terwujud ketika  pengguna  jasa  telah  dinyatakan  lolos  verifikasi  berdasarkan  KTP  yang dilampirkan  karena  telah  memenuhi  syarat  usia  yang  tetapkan  oleh  pengguna  jasa, yakni antara antara 21 – 70 (dua puluh satu sampai dengan tujuh puluh) tahun.
Selanjutnya, suatu hal tertentu telah terpenuhi ketika pengguna jasa telah menyetujui hak-hak  dan  kewajiban  yang  timbul  atas  penggunaan  layanan paylater ,  yang  tidak terbatas  pada  kebijakan  penggunaan paylater yang  telah  ditentukan  oleh  pihak penyedia  jasa,  seperti  mengenai  biaya  tambahan  yang  timbul,  cara  pembayaran  dan penagihan,  syarat  keamanan,  privasi  data  pribadi  pengguna  jasa,  dan  lain sebagainya. 15 Sedangkan, suatu sebab yang halal dianggap terpenuhi dalam perjanjian penggunaan  layanan paylater sepanjang  isi  perjanjian  tersebut  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di dalam penggunaan fitur paylater, maka di antara pengguna jasa dan penyedia jasa kemudian  melahirkan  suatu  perikatan  utang  piutang/kredit  sebagaimana  tunduk pada  Kitab  Undang-Undang  Perdata  (BW),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa perjanjian  penggunaan  fitur paylater pada  suatu  aplikasi  belanja online melahirkan sebuah perjanjian kredit. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian utang piutang yang timbul  merupakan  perjanjian  yang  sifatnya accessoir (perjanjian  yang  bersifat tambahan)  yang  lahir  karena  adanya  perjanjian  pokok,  yakni  perjanjian  elektronik mengenai  penggunaan  fitur paylater .  Muhammad  Djumhana  menyatakan  bahwa perjanjian  kredit  pada  hakikatnya  adalah  perjanjian  pinjam  pengganti  sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 BW, yang menyebutkan bahwa : 16
Perjanjian  pinjam  pengganti  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu memberikan  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
Perjanjian  utang  piutang  yang  lahir  sebagaimana  dengan  sistem  bekerjanya paylater yakni  konsumen  yang  melakukan  pembelian  barang  dan/atau  jasa  pada  aplikasi belanja online terlebih dahulu dibayarkan oleh layanan paylater . Dalam tempo 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal transaksi, pihak penyedia jasa paylater akan melakukan penagihan  kembali  kepada  konsumen  sesuai  dengan  total  pembelanjaan  yang dilakukan  ataupun  tagihan  berdasarkan jumlah cicilan  setiap  bulannya,  baik  dengan tenor 1 (satu) bulan hingga 12 (dua belas) bulan.
15 Khairul Wafa. (2020). "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopeepay Later." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1: 16-30 .
16 Muhammad  Djumhana,  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Cetakan  ketiga,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Hlm. 385
Merujuk pada kedudukan perusahaan aplikasi belanja online sebagai penyedia layanan paylater ,  penyaluran  pinjaman  melalui  layanan paylater pada  dasarnya  lahir berdasarkan perjanjian kerja sama kemitraan antara perusahaan belanja online dengan perusahaan  pinjaman online berbasis financial  technology  (peer  to  peer  lending) . Perusahaan financial technology (peer to peer lending) adalah sebuah lembaga keuangan non-bank yang menyalurkan pinjaman secara online dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi. 17
Pada  perusahaan financial  technology (peer  to  peer  lending), maka  dana-dana  investor yang  telah  terhimpun  kemudian  dikelola  oleh  perusahaan P2P lending di  mana    ia bergabung,  dan  kemudian  disalurkan  kembali  kepada  calon  peminjam  yang membutuhkan dana. Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan  belanja online dengan  perusahaan  pinjaman online berbasis financial technology  (P2P  Lending), maka  dana  investor  tersebut  kemudian  disalurkan  kepada pengguna jasa paylater . Sebagai contohnya, pada Traveloka, kehadiran layanan/ fitur paylater terlebih  dahulu  dilandasi  oleh  perjanjian  kerja  sama  kemitraan  dengan  PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan PT. Caturnusa Sejahtera Finance. Perjanjian kerja sama kemitraan yang dimaksud adalah PT. Pasar Dana Pinjaman (Danamas) dan PT. Caturnusa Sejahtera Finance adalah selaku pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak Traveloka adalah pihak penyalur pinjaman. 18
Adanya jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa paylater maka memberikan kewajiban bagi perusahaan aplikasi belanja online sebagai penyedia fitur paylater yang berdasarkan  UU  ITE  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik 19 untuk  bertanggung jawab  terhadap  beroperasinya  sistem  elektronik, 20 khususnya  terhadap  perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang merupakan suatu hal yang wajib menjadi prioritas utama.  Tujuannya  tidak  lain  adalah  untuk  mencegah  timbulnya  permasalahan mengenai penyalahgunaan informasi data pribadi pengguna jasa yang berujung pada timbulnya  kerugian.  Hal  ini  wajib  dilakukan khususnya  oleh  penyedia jasa maupun perusahaan P2P  Lending yang  bekerja  sama mengingat  adanya  data-data  pribadi pengguna  jasa  yang  diunggah  pada  saat  melakukan  registrasi paylater sebagaimana yang  diuraikan  dalam  Bagan  1  yang  wajib  dijaga  kerahasiannya  sebagai  wujud keamanan  dalam  transaksi  melalui  aplikasi  belanja online dengan  pembayaran menggunakan fitur paylater.
Kasus pembobolan akun yang pernah dialami oleh para responden akibat kebocoran data  pribadi  ternyata  tidak  hanya  dijumpai  pada  sebuah  aplikasi  belanja online yang menyediakan jasa paylater , melainkan kasus pembobolan akun paylater telah menyebar
17 Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  :  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi  adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi  pinjaman dengan  penerima  pinjaman  dalam  rangka  melakukan  perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  mata  uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
18 Wawancara  tidak  langsung  dengan  Deo  selaku  Manager  Product  Traveloka,  tanggal  15  Oktober 2020.
19 Pasal  1  angka  6 a UU  ITE  :  Penyelenggara Sistem  Elektronik  adalah  setiap Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
20 Pasal 3 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
pada  beberapa  aplikasi  belanja online .  Adapun  tanggapan  responden  berkenaan dengan hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Aplikasi Terjadinya
Kasus Pembobolan Akun Paylater
No. Aplikasi Belanja Online Jumlah  Persentase 1.  Traveloka 10 50 % 2.  Go-Jek 4 20% 3.  Shopeepay Later 6 30 % Jumlah 20 100 % Sumber: Data Primer, Diolah, 2020.
Merujuk  pada  Pasal  2  ayat  (5)  huruf  b  PP  Nomor  71  Tahun  2019  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, keberadaan Traveloka, Go-Jek, dan Shopee  adalah  termasuk sebagai penyelenggara sistem  elektonik  lingkup  privat.  Hal ini  ditentukan  melihat  layanan  yang  diberikan  oleh  Traveloka,  Go-Jek,  dan Shopee adalah  menyediakan,  mengelola,  dan/atau  mengoperasikan  penawaran  dan/atau perdagangan  barang  dan/atau  jasa;  serta  menyediakan,  mengelola,  dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan.
Traveloka  dikenal  sebagai  perusahaan  yang  menyediakan  akomodasi  tiket  pesawat, hotel,  ketera  api,  bus,  mobil  dan  aktivitas  wisata;  Go-Jek  yang  awalnya  terkenal sebagai aplikasi yang menyediakan jasa ojek online pertama di Indonesia yang saat ini telah mengembangkan fitur layanannya ( Go-food, Go-Mart, Go-Shop, Go-Clean , dan lain sebagainya);  serta Shopee yang  merupakan  perusahaan  asal  Singapura  yang  telah melebarkan usahanya di Indonesia yang menyediakan layanan platform jual beli online menawarkan  berbagai  macam  produk  barang  dan/atau  jasa  yang  saat  ini  semakin digemari oleh kaum milenial. Selanjutnya, pada ketiga aplikasi belanja online tersebut juga  menyediakan  layanan  transaksi  keuangan  seperti  transaksi  pembayaran online berupa debit online , kartu kredit, transfer rekening, paylater , dan opsi-opsi pembayaran tersedia lainnya.
Seiring dengan perkembangannya, keberadaan aplikasi-aplikasi belanja online tersebut menjadi incaran para peretas dunia maya ( hacker ) untuk meraup keuntungan dengan cara  melawan  hukum,  yaitu  membobol  akun  para  pengguna paylater dan  kemudian digunakan disalahgunakan dengan melakukan pembelanjaan untuk keperluan pribadi mereka.  Beberapa  penyebab  terjadinya  kasus  pembobolan  akun paylater berdasarkan keterangan para responden disebabkan oleh beberapa faktor:
1. Pengguna paylater sebelumnya  tidak  menyadari  bahwa e-mail telah  diretas sehingga  para hacker mendapatkan  akses paylater dari e-mail yang  telah  diretas tersebut;
2. Adanya kemungkinan kebocoran data pribadi pengguna paylater akibat kurang memadainya pengamanan sistem elektronik yang disediakan oleh penyedia jasa;
3. Pengguna paylater pada umumnya memasukkan kata sandi yang mudah ditebak, seperti tanggal/bulan/tahun kelahiran;
4. Pengguna paylater karena keteledorannya atau tanpa sadar memberitahukan kata sandi  ataupun one  time  password (OTP)  yang  dikirimkan  melalui  via  SMS  dari pihak  penyedia  jasa  kepada  pihak  yang  tidak  dikenal,  baik  melalui spam  call , yakni  adanya  telepon  yang  diterima  dari  pihak  yang  tidak  dikenal  yang mengatasnamakan  pihak  penyedia  jasa paylater ,  ataupun  mengaku  dari  pihak yang mengatasnamakan bank, bahkan ada yang mengaku sebagai polisi.
Selain  beberapa  penyebab  kasus  pembobolan  akun  di  atas,  di  dalam  wawancara dengan  Adi  Darmawan  selaku  aparat  kepolisian  Tim  Siber  Pada  Polda  Sulsel menambahkan  bahwa  penyebab  lain  kebocoran  data  pribadi  yang  pernah  diperoleh berdasarkan  hasil  penyelidikan  adalah  melalui  modus social  engineering yang dilakukan  oleh  pelaku,  yakni  dengan  cara  mencuri  informasi  langsung  dari  mulut pengguna. Melalui hubungan sosial seperti melalui obrolan, hacker berupaya mengorek informasi yang dibutuhkan. 21
Kasus  pembobolan  akun paylater yang  marak  terjadi  seiring  dengan  gencarnya aktivitas  jual  beli  secara online perlu  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  dan aparatur  kepolisian,  disamping  bagi  penyedia  jasa  juga  wajib  untuk  selalu meningkatkan  keamanan  dalam  menyelenggarakan  sistem  elektroniknya.  Dikatakan demikian, karena jika kasus pembobolan akun paylater terus terjadi dan tidak ditangani akan  menghilangkan  rasa  kepercayaan  dari  masyarakat  terhadap  sistem  keamanan dalam  lalu  lintas  pembayaran  elektronik  di  Indonesia,  terlebih  menimbulkan bumerang  bagi  pemerintah  mengenai  lemahnya  undang-undang  yang  mengatur mengenai  keamanan  dalam  transaksi  elektronik,  yakni  UU  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan Atas  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.
Ditemukan  bahwa  pertimbangan  beberapa  responden  yang  menyatakan  tidak melaporkan  kasus  pembobolan  tersebut  kepada  aparat  kepolisian  karena  lambatnya proses  penindakan  yang  dilakukan;  serta  sangat  kecil  kemungkinan  mendapatkan kembali  pengembalian  atas  kerugian  materil  yang  dialami  karena  dalam  pelaku kejahatan  dunia  maya  sulit  ditemukan. 22 Tanggapan  lain  diperoleh  salah  satu responden,  yaitu  MY  yang  melaporkan  kasus  yang  dialaminya  kepada  aparat kepolisian  setempat  menyatakan  bahwa  tidak  diperoleh  tindak  lanjut  dari  aparat kepolisian  mengenai  laporan  yang  disampaikan  karena  aparat  kepolisian  tidak berhasil menangkap pelaku. 23
Tim  Siber  Polda  Sulawesi  Selatan,  Adi  Darmawan,  menjelaskan  bahwa  di  dalam menindaki  kasus  ilegal  akses,  pihaknya  yang  menerima  laporan  dari  masyarakat melakukan  penyelidikan  dan  kemudian  dilakukan  analisa  dari  data  atau  dokumen yang diberikan korban agar dapat dijadikan sebagai petunjuk guna melengkapi kasus tersebut.  Beberapa  metode  penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Reserse Kriminal  Khusus  Subdit  Cyber  Polda  Sulawesi  Selatan  adalah  mulai  dari  observasi, penelitian data atau dokumen, penyamaran dan pelacakan, serta upaya-upaya penuh
21 Wawancara dengan Adi Darmawan selaku BANIT SUBDIT 5 Tindak Pidana Siber DITRESKRIMSUS pada Polda Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2020.
22 Tanggapan dari 4 (empat) responden yang dirangkum.
23 Tanggapan dari MY salah satu responden/korban pembobolan akun Traveloka Paylater .
lainnya  guna  untuk  mendapatkan  petunjuk  ataupun  barang  bukti  dalam  sebuah kejahatan tindak pidana siber. 24
Terkait  dengan  tanggapan  dari  salah  satu  responden  yang  menyatakan  tidak melaporkan  kasus  tersebut  kepada  aparat  kepolisian  diakibatkan  lambatnya  proses penindakan  yang  dilakukan,  Adi  Darmawan  menanggapi  bahwa  sesuai  dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan  Tindak  Pidana,  dikarenakan  kasus  pembobolan  akun  termasuk  dalam kasus  sulit,  maka  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  dilakukan  penyelidikan  adalah kurang  lebih sekitar  30  (tiga puluh)  hari.  Selanjutnya,  apabila  belum  ditemukan  titik terang  dari  pelaku  kejahatan,  hasil  pelaksanaan  dari  proses  penyelidikan  dilakukan Gelar  Perkara  bersama  atasan  mereka  untuk  menentukan  apakah  kasus  tersebut ditindakjanjuti atau dihentikan. Adapun kesulitan di dalam melakukan penyelidikan tindak  pidana hacking adalah  ketika  para  pelaku  menghilangkan  jejak  digital  dalam melakukan kejahatannya. 25
Berkenaan  dengan  penjelasan  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  mengingat  kasus pembobolan akun dalam transaksi elektronik termasuk ke dalam jenis kasus yang sulit untuk  menangkap  pelaku  kejahatan  dikarenakan  pelaku  melakukan  aksinya  tidak secara terang-terangan atau dengan kata lain melalui dunia maya, maka daripada itu tindakan  pencegahan  (preventif)  berupa perlindungan  data pribadi  secara  andal  dan memadai  wajib  diterapkan  oleh  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  mencegah peningkatan kasus pembobolan akun.
Permasalahan kerugian yang timbul akibat kasus pembobolan akun sebagaimana tetap dibebankan  kepada  para  pengguna  jasa  merupakan  pembebasan  tanggung  jawab penyedia  jasa  yang  pada  umumnya  telah  ditentukan  secara  sepihak  di  dalam perjanjian  elektronik  yang  telah  sepakati  di  awal  pendaftaran  fitur paylater . Sebagaimana  halnya  Traveloka,  telah  ditentukan  pada  syarat  dan  ketentuan penggunaan Traveloka Paylater yang berisi klausula bahwa:
Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian, beban, biaya (termasuk pengeluaran dan  biaya  hukum),  ganti  rugi,  atau  denda  yang  ditimbulkan  (terlepas  dari  bentuk tindakan) yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan : Keterbatasan  akses,  penggunaan  dan/atau  ketidakmampuan  Anda  untuk menggunakan Traveloka PayLater termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut:
1. Jika Anda tidak memiliki cukup saldo atau batas kredit yang tersedia di akun Traveloka PayLater Anda untuk melakukan pembelian;
2. Jika  akun  Traveloka  PayLater  Anda  telah  disusupi ,  atau  jika  kami memiliki  alasan  untuk  percaya  bahwa  akun  Traveloka  PayLater  Anda  telah disusupi;
3. Jika informasi transaksi yang diberikan oleh Anda atau pihak ketiga tidak benar;
4. Jika  keadaan  di  luar  kendali  kami  (force  majeure)  yang  mencegah  transaksi Anda;
24 Wawancara dengan Adi Darmawan selaku BANIT SUBDIT 5 Tindak Pidana Siber DITRESKRIMSUS pada Polda Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2020.
25 Wawancara dengan Adi Darmawan selaku BANIT SUBDIT 5 Tindak Pidana Siber DITRESKRIMUS pada Polda Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2020.
Kebijakan  tersebut  juga  ditetapkan  pada  Shopee  sebagaimana  diuraikan  dalam kebijakan privasinya yang salah satu di antaranya menyatakan sebagai berikut : 26
Kami  tidak  bertanggung  jawab  maupun  memper-tanggungjawabkan  konten, pengaturan  keamanan  (atau  tidak  adanya  pengaturan  keamanan),  dan  aktivitas situs-situs terkait ini. Situs-situs yang terkait ini hanya untuk kenyamanan Anda, dan  oleh  karenanya  Anda  mengaksesnya  atas  risiko  Anda  sendiri.  Namun  begitu, kami berupaya melindungi integritas Platform kami dan tautan yang ditempatkan pada  masing-masing  situs,  dan  oleh  karena  itu,  kami  menyambut  setiap  umpan- balik mengenai situs-situs yang tertaut ini.
Menurut hemat penulis, kerugian materil yang timbul akibat pembobolan akun tidak semestinya  secara  serta  merta  langsung  dibebankan  kepada  korban.  Pihak penyelenggara sistem elektronik seharusnya terlebih dahulu melakukan penyelidikan terkait  dengan  kasus  pembobolan  akun  yang  terjadi,  apakah  disebabkan  oleh keteledoran  dari  pengguna  jasa  yang  tanpa  sadar  membocorkan  sendiri  informasi pribadi yang terdapat pada aplikasi belanja online, ataukah pembobolan akun paylater disebabkan oleh kelalaian pihak penyedia jasa, seperti lemahnya sistem elektronik dari penyedia  jasa  sehingga  menjadi  celah  bagi hacker untuk  memeroleh  data  pribadi pengguna jasa paylater .
Jika  kasus  pembobolan  akun  disebabkan  karena  pengguna  jasa  sendiri  yang menginformasikan beberapa informasi pribadi (baik disadari maupun tidak disadari) sehingga  menyebabkan  kebocoran  data  pribadi,  maka  beban  kerugian  dapat dibebankan  kepada  pengguna  jasa.  Hal  ini  sebagaimana  telah  ditentukan  di  dalam Pasal  3  ayat  (3)  PP  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa penyelenggara sistem elektronik tidak bertanggungjawb  terhadap  beroperasinya  sistem  elektronik  dalam  hal  dapat dibuktikan  terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  kelalaian  pihak Pengguna Sistem Elektronik.
Bagi  responden yang memutuskan untuk  tetap menggunakan paylater adalah  karena mereka  telah  mengubah  dan  memperketat  sistem  keamanan  pada  aplikasi  belanja online mereka  seperti  dengan  mengaktifkan  sistem  keamanan  berlapis,  sistem autentikasi  biometrik  pada  ponsel  masing-masing  yang  diperlukan  pada  saat  akan melakukan  transaksi,  sehingga  mereka  merasa  bahwa  dengan  memperketat  sistem keamanan  tersebut  akan  sulit  bagi hacker untuk  kembali  melakukan  pembobolan akun. 27
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa maraknya kasus  pembobolan  akun paylater telah  terjadi  pada  beberapa  aplikasi  belanja online yang menyediakan layanan paylater dipicu karena adanya kebocoran data pribadi yang tersimpan  pada  aplikasi  belanjan online tersebut.  Terhadap  kerugian  materil  yang ditimbulkan,  tetap  dipikulkan  kepada  korban  tanpa  dilakukan  penyelidikan  pasti mengenai  penyebab  terjadinya  kasus  pembobolan  akun,  dimana  hal  tersebut  pada umumnya  dijelaskan  oleh  pihak  penyelenggara  sistem  elektronik  pada  kebijakan privasi penggunaan layanan. Mengenai peranan aparat kepolisian dalam hal ini masih tergolong pasif akibat masih kurangnya korban yang melaporkan kasus pembobolan akun paylater yang  dialaminya.  Oleh  karena  itu,  berdasarkan  fenomena  yang  ada
26 Shopee, Kebijakan Privasi, https://shopee.co.id/docs/3612, diakses tanggal 19 November 2020.
27 Tanggapan dari RR selaku responden yang menyatakan
menunjukkan  bahwa  langkah  antisipatif  berupa  peningkatan  sistem  keamanan elektronik  sudah  sepantasnya  dibangun  oleh  para  penyelenggara  sistem  elektronik guna untuk mencegah serta meminimalisir terjadinya kasus pembobolan akun paylater .

## 4. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait dengan Perlindungan Hukum Atas Penyahgunaan Akun Paylater oleh Pihak Ketiga
Otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  adalah  lembaga  negara  yang  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang menyelenggarakan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  baik  di  dalam  sektor  jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank seperti  asuransi,  dana  pensiun,  lembaga  pembiayaan,  dan  lembaga  jasa  keuangan lainnya.  Terkait  dengan  keberadaannya  dalam  melakukan  pengawasan  pada  sektor non  perbankan,  maka  OJK  juga  berwenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap perusahaan financial  technology  peer  to  peer  lending ( P2P  Lending ) yang saat  ini tengah banyak  menjalin  kerja  sama  kemitraan  dengan  perusahaan  aplikasi  belanja online dalam menyediakan fitur paylater .
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Normasita selaku Kepala Sub Bagian Financial  Techologi  P2P Lending pada  Otoritas  Jasa  Keuangan  Kantor Regional  6  Kota Makassar, menjelaskan bahwa legalitas OJK di dalam melakukan pengawasan diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. 28 Merujuk pada Pasal 28 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi  telah  ditentukan  beberapa standar keamanan yang wajib diterapkan oleh seluruh perusahaan fintech P2P Lending baik  yang  dalam  kedudukannya  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  maupun yang  bekerja sama  dengan  penyelenggara  sistem  elektronik  lainnya  khususnya yang menfasilitasi pembayaran digital, antara lain sebagai berikut :
(1) Penyelenggara  wajib  melakukan  pengamanan  terhadap  komponen  sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk  pengamanan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(2) Penyelenggara  wajib  menyediakan  sistem  pengamanan  yang  mencakup prosedur,  sistem  pencegahan,  dan  penanggulangan  terhadap  ancaman  dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
(3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
(4) Penyelenggara  wajib  menampilkan  kembali  Dokumen  Elektronik  secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kewajiban  untuk  menjaga sistem  keamanan  di  dalam  transaksi  elektronik  tidak  hanya  menjadi  kewajiban perusahaan  aplikasi e-commerce yang  mendukung  fitur  pembayaran paylater , melainkan  berdasarkan  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam
28 Wawancara  dengan  Normasita  selaku  Kepala  Sub  Bagian Financial  Techologi  P2P  Lending pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Kota Makassar, tanggal 13 Novembr 2020.
Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi,  maka  kewajiban  untuk  menjaga  sistem keamanan transaksi elektronik juga ditekankan kepada perusahaan financial technologi ( P2P Lending ) yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi belanja online . Normasita menjelaskan  bahwa  adanya  kewajiban  untuk  menjaga  sistem  keamanan  transaksi mengingat dana pinjaman yang disalurkan melalui fitur paylater pada aplikasi belanja online berasal dari dana-dana investor sehingga pengembaliannya wajib dijamin oleh perusahaan financial technology ( P2P Lending ) sebagai pengelola dana. Oleh karena itu, apabila kasus pembobolan akun paylater terus terjadi pada aplikasi belanja online yang bekerja  sama  dan  merugikan  perusahaan financial  technology ( P2P  Lending )  akibat korban  pembobolan  akun  tidak  mau  membayar  tagihan  yang  timbul,  maka  akan berdampak  pada  kerugian  investor  yang  selanjutnya  akan  menghilangkan kepercayaan pihak-pihak investor dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan financial technology ( P2P Lending ).
Kewajiban  untuk  menjaga  keamanan  sistem  sebagaimana  diterapkan  OJK sebagaimana  telah  ditentukan  di  dalam  Pasal  29  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Berbasis  Teknologi  Informasi,  salah  satunya adalah melalui penerapan prinsip dasar perlindungan pengguna dengan mewajibkan para  perusahaan financial  technology  (P2P  Lending )  untuk  menjaga  kerahasiaan  dan keamanan  data  dan  informasi  pribadi  pengguna paylater yang  diperoleh/diteruskan dari perusahaan aplikasi belanja online yang bekerja sama. Apabila ketentuan tersebut dilanggar dan berdasarkan hasil investigasi ditemukan bahwa kebocoran data pribadi pengguna  jasa  berasal  dari  sistem  keamanan  perusahaan financial  technology ( P2P Lending )  yang kurang memadai, maka  OJK  akan memberikan sanksi  teguran kepada perusahaan financial technology ( P2P Lending ). 29
Menurut  Bondan,  Staf  Bagian Financial  Techologi  P2P  Lending pada  Otoritas  Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Kota Makassar diperoleh penjelasan lebih lanjut bahwa upaya perlindungan hukum lain yang diterapkan oleh OJK guna mencegah terjadinya kasus  pembobolan  akun  dalam  transaksi  elektronik  termasuk  pada  pembayaran menggunakan  fitur paylater adalah  dengan  melakukan  edukasi  kepada  masyarakat. Pemberian  edukasi  telah  disampaikan  melalui  media  sosial,  radio,  televisi,  maupun pemberitaan  pada  media  cetak.  Edukasi  tersebut  ditujukan  agar  pengguna  jasa menjadi  lebih  paham  dan  cerdas,  yakni  lebih  cepat  mengenali  modus  penipuan maupun social  engineering yang  dilakukan  oleh  para  para  peretas  untuk  mengorek informasi calon korban. Selain itu, pengguna jasa juga telah dihimbau untuk menjaga keamanan  akun  dan  informasi  pribadi  yang  dimasukkan  di  dalam  aplikasi  belanja online tersebut.
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  sebagai  pengguna  jasa paylater atas penyalahgunaan  fitur paylater pada  aplikasi  belanja online telah  diterapkan  oleh perusahaan  aplikasi  belanja online sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  dan Otoritas Jasa Keuangan melalui pengawasan dan kewajiban penerapan prinsip dasar perlindungan  pengguna  kepada  perusahaan financial  technology  (P2P  Lending) yang bekerja  sama  dengan  perusahaan  aplikasi  belanja  online  dalam  menyediakan  fitur paylater . Adapun perlindungan hukum yang dimaksud lebih mengarah kepada upaya perlindungan  hukum  preventif  yang  tujuannya  adalah  untuk  mencegah  terjadinya
29 Wawancara  dengan  Bondan  selaku  Staf  Bagian Financial  Techologi  P2P  Lending pada  Otoritas  Jasa Keuangan Kantor Regional 6 Kota Makassar tanggal 13 November 2020.
kasus  kebocoran  informasi  data  pribadi,  sebagaimana  yang  pada  umumnya diterapkan  oleh  penyelenggara  sistem  elektronik,  antara  lain  penerapan  sistem keamanan berlapis, kerja sama dengan tenaga ahli bersertifikasi, serta edukasi kepada para pengguna jasa. Sedangkan, terhadap kasus pembobolan akun paylater yang telah terjadi, ditemukan kendala dari aparat kepolisian dalam menangkap pelaku dan pada umumnya pihak penyelenggara/ penyedia layanan paylater tidak bertanggung jawab, sehingga beban kerugian tetap menjadi tanggungan dan dibebankan kepada pengguna jasa.

## 5. Penutup
Perlindungan hukum  terhadap konsumen  atas  penyalahgunaan  fitur kredit  ( paylater ) oleh pihak ketiga melalui  aplikasi  belanja online telah  diterapkan  oleh para  penyedia jasa  fitur paylater. Perlindungan  hukum  berorientasi pada upaya-upaya  yang  bersifat preventif  (pencegahan),  seperti  bekerja  sama  dengan  lembaga  tersertifikasi  di  dalam menyimpan dan menjaga keamanan data-data/informasi pengguna jasa, menerapkan sistem  keamanan  berlapis,  dan  memberikan  edukasi  kepada  para  pengguna  jasa. Terhadap  kasus  pembobolan  akun paylater yang  telah  terjadi,  pada  umumnya penyedia  jasa  tidak  bertanggung  jawab  sebagaimana  telah  ditegaskan  di  dalam kebijakan  privasi  penggunaan  layanan,  sehingga  beban  kerugian  yang  timbul  akibat kasus pembobolan akun tetap dipikul oleh konsumen. Hal ini dikarenakan tidak ada jaminan  keamanan  mutlak  yang  dapat  diberikan  oleh  penyedia  jasa  di  dalam menghindari  aktivitas  peretas  di  dunia  maya.  Kepada  penyedia  layanan  paylater, hendaknya  di  dalam  menfasilitasi  layanan  fitur paylater harus  memiliki  sistem penyimpanan  data  yang  terjamin  keamanan  dan  keandalannya  serta  menerapkan majemen risiko agar dapat mengidentifikasi dan mencegah transaksi fraud (penipuan) yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## Referensi
Achmad  Ali.  2009. Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial Prudence) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers.
Jakarta.
Arlin. Akun  Shopee  Paylater  Diretas,  Kenapa  Pihak  Konsumen  yang  Harus  Membayar Tagihan?.  https://mediakonsumen.com/2020/09/25/surat-pembaca/akun-shopee-paylater- diretas-kenapa-pihak-konsumen-yang-harus-membayar-tagihan diakses  tanggal  16
September 2019. Budiharto  Ernama  &  Hendro.  (2017).  Pengawasan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). Diponegoro Law Journal , Vol. 6, No. 3: 1-12.
Fintech  Reports,  2019. Moving  Towards  a  New  Era  in  Indonesia’s  Financial  Industry . DSResearch,  Indonesia  diakses  dalam  https://dailysocial.id/post/fintech- report-2019 tanggal 18 Desember 2020.
Gojek. Kebijakan  Privasi  Gojek .  https://www.gojek.com/privacy-policies/  diakses tanggal 20 November 2020.
Graha  Nurdian, E-Commerce  Indonesia  Tahun  2020.  Era  Digital  Mendominasi, dikutip pada  laman  website: https://grahanurdian.com/e-commerce-indonesia-tahun-2020/#1 . diakses tanggal 16 November 2020.
Imam  Sjahputra,  2010. Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Elektronik .  Alumni, Bandung.
Irwansyah.  2020. Penelitian Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
Khairul  Wafa.  (2020).  "Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  terhadap  Shopeepay Later." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1: 16-30 .
Meylinda  Rachmadanniar. Paylater  Traveloka  Dipakai  Orang  Lain  Dan  Lagi-Lagi
Pelanggan Disalahkan . https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat- pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan-lagi-lagi-pelanggan- disalahkan diakses tanggal 16 September 2019.
Muhammad  Djumhana,  2000. Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  Cetakan  ketiga,  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ning  Rahayu, Ini  Dampak  Perkembangan  E-Commerce  Bagi  Indonesia ,  https://www. wartaekonomi.co.id/read216033/ini-dampak-perkembangan-e-commerce-bagi- indonesia.html diakses tanggal 2 April 2020.
Prasetyo Herfianto, Riset Kredivo: Opsi Pembayaran Berkala Tingkatkan Transaksi di E-Commerce,  https://gizmologi.id/insight/riset-kredivo-transaksi-ecommerce, diakses tanggal 18 Desember 2020.
Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit  Perbankan  Di  Indonesia:  Sebuah  Keniscayaan  Di  Era  Digital  Dan Teknologi." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9, no. 2: 183-194. Shopee. Bagaimana Shopee Menggunakan dan Melindungi Data Anda. https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Shopee-menggunakan-dan- melindungi-data-Anda diakses tanggal 18 November 2020.
Traveloka. Paylater  FAQ. https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay  /paylater diakses tanggal 17 September 2019.