PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ATEISME DI INDONESIA
Jagok Halim Ramadani jagokhalim21@gmail.com

## Universitas Airlangga Surabaya

## Abstract
Freedom of religion and belief is one of the issues highlighted in recent years in Indonesia, especially regarding the violation of religious freedom and belief to minorities such as atheists. Atheism is a belief of the nonexistence of a god or a religion. In Indonesia the right to freedom of religion and belief is one form of rights that cannot be restricted and has been guaranteed in Article 18 (1) and (2) jo Article 29 (2) of the Constitution and the articles stipulated in the regulations. Explicitly, there is no regulation related to the position and legal protection of atheists in the constitution. This results in no legal certainty to atheists in Indonesia. In the absence of a legal certainty, atheists become victims of discrimination done by law enforcement officers. International Convention on Civil Rights and Political Rights which has been ratified by Indonesia, can be used as a reference by the government to affirm the position and legal protection for atheists in Indonesia. It is because the covenant guarantees the right to freedom of religion and belief with no exception, including freedom for atheists.
Keywords: Freedom of Religion and Belief; Protection; Atheism.

## Abstrak
Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu isu yang menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia khususnya terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap kelompok minoritas seperti penganut ateisme. Ateisme adalah sebuah paham yang tidak percaya terhadap eksistensi tuhan atau agama. Di Indonesia hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu bentuk hak yang tidak bisa dibatasi dan telah dijamin dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 29 ayat (2) konstitusi maupun pasal-pasal yang telah ditetapkan dalam regulasi. Secara eksplisit, tidak ditemukan pengaturan terkait kedudukan dan perlindungan hukum dalam konstitusi. Adanya hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum terhadap peganut ateisme di Indonesia. Dengan tidak adanya kepastian hukum tersebut, penganut ateisme menjadi salah satu korban pelanggaran diskriminasi yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk mempertegas kedudukan dan perlindungan hokum bagi penganut ateisme di Indonesia. Karena di dalam kovenan tersebut telah menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terkecuali menjamin kebebasan bagi kelompok ateisme.
Kata Kunci: Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Proteksi; Ateisme.

## Pendahuluan
Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena di negeri ini memiliki ragam suku dan budaya, begitupun juga agama dan kepercayaan. Adapun jumlah penganut agama di Indonesia yaitu penganut Muslim dengan presentase 87.2 % (207.2 juta); penganut Kristen dengan presentase 6.9% (16.5 juta); penganut
Jagok Halim: Perlindungan Hukum Terhadap

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 1, September 2018
Article history: Submitted 2 August 2018; Accepted 15 August 2018; Available online 3 September 2018
Katolik dengan presentase 2.9% (6.9 juta); penganut Hindu dengan presentase 1.7% (4.0 juta); penganut Budhha dengan presentase 0.7% (1.7 juta); Konghucu dengan presentase 0.05% (0.1 juta) .1 Untuk penganut Kepercayaan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah warga negara Indonesia yang mencatatkan dirinya sebagai penghayat kepercayaan sebanyak 138.791 orang per 30 Juni 2017. 2
Adanya keberagaman tersebut bisa membawa dampak yang baik, dan tidak jarang pula bisa menimbulkan polemik bahkan bisa menjadikan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kultur dari tiap individu, kelompok atau golongan yang mengakibatkan kepentingan dan kebutuhan antara mereka berbeda sehingga akan dijumpai standar sosial dan kultur yang berbeda.
Isu kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat rentan terhadap timbulnya konflik, karena untuk beragama dan berkeyakinan adalah hak sipil dalam arti bahwa hak itu sudah ada dan tumbuh berkembang dalam lembaga sosial dan keagamaan sebelum lahirnya organisasi negara. Permasalahan kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut semakin diperdebatkan ketika dikaitkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama atau yang lebih dikenal dengan UU PNPS. Dalam Pasal 1 UU PNPS tersebut menyatakan bahwa,”Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu ( Confusius )”. Sedangkan dalam kenyataan yang ada banyak agama atau kepercayaan yang berkembang di luar ke enam agama yang diakui oleh negara tersebut semisal penganut Aliran Kepercayaan, bahkan dalam kenyataannya ada juga kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa dirinya tidak percaya akan eksistensi Tuhan atau yang biasanya disebut ateis.
1 Indonesia Investments, “Agama di Indonesia ”, https://www.indonesia-investments.com/ id/budaya/agama/item69? , 2018 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
2 Feri Agus, “Penganut Kepercayaan di Indonesia Capai 130 Ribu Orang”, https://m.cn- nindonesia.com/nasional/20171112210748-20-255130/penganut-kepercayaan-di-indonesia-ca- pai-130-ribu-orang , 13 November 2017 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tersebut, menurut sebagian golongan seperti penganut ateisme dianggap telah mencederai hak sipil mereka terkait kebebasan bergama dan berkeyakinan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan konstitusi negara khususnya dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penganut ateisme merupakan salah satu kelompok minoritas yang menjadi korban pelanggaran terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara maupun non penyelenggara negara. Hal tersebut tidak terlepas dari isu bahwa paham ateisme tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi pancasila khususnya disila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ateisme juga sering kali dihubungkan dengan isu PKI karena banyak orang beranggapan bahwa paham ateisme sama dengan paham komunis.
Terlepas dari keberadaan komunitas atau penganut ateisme di Indonesia dengan jumlah anggota yang cukup banyak, masih terdapat persoalan-persoalan yang belum terselesaikan sehingga mengakibatkan adanya pelanggaran terhadap penganut atau komunitas ateisme.

## Konsep Ateisme
Istilah ateisme berasal dari bahasa Yunani ( ateos ), yang secara peyoratif digunakan untuk merujuk pada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama/kepercayaan yang sudah mapan di lingkungannya. 3 Adapun beberapa pengertian tentang ateisme yaitu: Pertama , menurut kamus filsafat ateism ( ateisme ) merupakan istilah untuk mereka yang tidak percaya Tuhan ada, atau percaya Tuhan tidak ada. 4 Kedua, di dalam sebuah tesis dari M.Agus Budianto dijelaskan bahwa ateisme bukanlah suatu sistem kepercayaan atau keyakinan (agama), melainkan hanya suatu sistem ketidakpercayaan atau ketidak yakinan terhadap adanya Tuhan, karenanya dia tidak memiliki ajaran resmi, seperti nabi, kitab atau menyembah sesuatu
3 e-jurnal.com, “Pengertian Ateisme”, http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-ateisme. html?m=1 , dikunjungi pada tanggal 24 April 2018.
4 Yudi Santoso, Loc.Cit.
apapun. 5 Ketiga , dalam sebuah jurnal dijelaskan pengertian ateisme yang merupakan paham dalam filsafat yang menolak pondasi agama dalam moralitas dan penolakan terhadap eksistensi Tuhan dan hari kebangkitan, mukjizat, atau perwahyuan dan naskah kitab suci. 6 Bentuk-bentuk atau varian ateisme tersebut antara lain:
1. Ateisme Praktis, ateisme dalam bentuk ini secara penuh tidak percaya terhadap Tuhan dan tidak memerlukan argumen untuk ketidak percayaannya tersebut terhadap Tuhan. Dalam pandangan ini individu hidup tanpa Tuhan. Karena dalam pandangan ini keberadaan Tuhan tidak disangkal, namun keberadaannya dianggap tidak penting dan tidak membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. 7
2. Ateisme Teoritis, berbeda dengan ateisme prkatis. Ateisme dalam bentuk ini memerlukan  beberapa  argumen  filosofis  dan  pemikiran  untuk  menyangkal keberadaan Tuhan dan secara aktif merespon kepada argumen teistik mengenai keberadaan Tuhan, bentuk-bentuk ateisme dalam pandangan ini dihasilkan dari argumen filosofis dan pemikiran yang berbeda-beda. 8
3. Anti-teisme, dalam bentuk ini kepercayaan atau keyakinan dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan manusia, oleh karena itu mereka melakukan perlawanan secara aktif terhadap kepercayaan atau keyakinan tersebut.

## Konsep Ateisme dan Konsep Keagamaan Atau Kepercayaan Yang Lain
Problematika mengenai keagamaan atau kepercayaan diakhir-akhir ini semakin banyak berkembang dan kompleks, hal tersebut tidak terlepas dari dijaminnya HAM dalam konstitusi dan peraturan dibawahnya sehingga memungkinkan masyarakat untuk lebih leluasa dalam mengkembangkan hak asasinya terkhusus mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.Adanya kebebasan beragama tersebut banyak bermunculan berkembangnnya kelompok-kelompok agama atau aliran
5 M. Agus Budianto, Op.Cit. [13].
6 M. Burhanudin, “ Eksistensi Tuhan Dalam Pandangan Ateisme”, Al-AdYaN , Vol 6, No 1, 2011. [17].
7 Ricky Sulistiadi, Gambaran Makna Hidup Pada Penganut Ateis, Fakultas Psikologi Uni- versitas Gunadarma.[7-8].
8 Ibid.
kepercayaan bahkan aliran yang tidak percaya atau meragukan akan eksistensi Tuhan atau yang sering disebut ateisme. Dalam catatan sejarah ada beberapa pandangan manusia tentang Tuhan, yaitu teisme, deisme, panteisme, panenteisme. Aliran-aliran tersebut sepakat bahwa Tuhan sebagai sang pencipta, akan tetapi mereka berbeda cara tentang berada, aktivitas, dan hubungan Tuhan dengan alam.

## Relasi Negara dan Agama
Ada beberapa kecenderungan terkait relasi negara dan agama yaitu: Pertama, negara berdasar agama yang mana dalam model ini pemegang otoritas negara dan agama bersatu. Kedua, agama sebagai spirit bernegara yang mana dalam model ini negara tidak secara formal menganut agama tertentu. Ketiga, negara sekuler yang mana dalam model ini terdapat pemisahan antara otoritas negara dan agama atau secara ekstrem negara tidak mengurus agama begitupun sebaliknya agama juga tidak berkaitan dengan negara. 9 Apabila relasi negara dengan agama digolongkan ke dalam ketiga model tersebut di atas, maka Indonesia masuk ke dalam model yang kedua yaitu agama sebagai spirit bernegara. Karena dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tidaklah menganut kepada suatu agama tertentu, akan tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berdasar kepada prinsip ketuhanan dalam kehidupannya. relasi negara dan agama dapat digolongkan menjadi dua yaitu Pertama, relasi negara dan agama yang bersifat antagonistik. Yang dimaksud hubungan antagonistik disini adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Kedua, relasi negara dan agama yang bersifat akomodatif.
Maksud hubungan akomodatif disini adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Melihat penggolongan tersebut dan kondisi yang ada pada saat ini, relasi negara dan agama di Indonesia cenderung lebih
9 Hasyim Asy’ari, “Relasi Negara dan Agama”, http://rechtsvinding.bphn.co.id/jurnal_on- line/Relasi%20Negara%20dan%20Agama%20di%20Ind onesia.pdf, jurnal rechtsvinding h. 2, di- kunjungi pada tanggal 3 Mei 2018.

## Jagok Halim: Perlindungan Hukum Terhadap
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
bersifat akomodatif. Negara dan agama saling mengisi untuk menyelesaikan konflik dan terjaganya keutuhan NKRI.

## Ateisme Menurut Konstitusi
Di dalam konstitusi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dimuat dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat (1) berbunyi “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya… ”. Dan ayat (2) berbunyi
“ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya ”. Jo Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi
“ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.... ”. Materi hak kebebasan beragama di Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan rumusan yang baru setelah adanya amandemen UUD NRI 1945, karena sebelum adanya amandemen UUD NRI 1945 materi Bab X A tentang Hak Asasi Manusia khususnya terkait hak kebebasan beragama belum diatur secara tersendiri. 10 Adanya Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 29 ayat (2) tersebut menandakan bahwa Indonesia menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi warga negaranya tanpa terkecuali. Akan tetapi pasal-pasal tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi tersebut menjadi ambigu dan tidak bebas ketika ada pembatasan di Pasal 28 j ayat (2) yang di dalamnya juga membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di dalam konstitusi sendiri hak beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu bentuk hak non-derogable yang berarti tidak dapat dibatasi oleh siapa pun dan kapan pun.
Keambiguan terkait pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan selanjutnya juga terjadi ketika dikeluarkannya UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama atau yang disingkat UU PNPS. Dalam Pasal 1 UU PNPS tersebut telah disebutkan adanya enam agama resmi, yang mana dengan adanya Pasal 1 tersebut secara tidak langsung negara hanya mengakui enam agama dan tidak mengakui di luar agama resmi tersebut
seperti ateisme. Adanya UU PNPS tersebut juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penganut minoritas seperti penganut ateisme.

## Ateisme Menurut Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
Kebebasan beragama merupakan salah satu bentuk hak negatif dengan kategori non-derogable yang dimuat dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, yang mana dengan dimuatnya kebebasan beragama dalam kovenan tersebut maka memungkinkan manusia manusia untuk mengembangkan kepribadian intelektual dan moralnya sendiri dan dalam pemenuhan hak tersebut negara tidak boleh mengurangi meskipun dalam keadaan darurat. 11 Dalam kovenan ini kebebasan beragama diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan “Semua orang memiliki hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama”.
Konsep ateisme tidak dijelaskan tersendiri di dalam kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, akan tetapi berdasarkan General Comment 22 Article 18 poin 2 mengenai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang dilindungi dalam Pasal 18 yaitu teistik, non-teistik dan termasuk juga ateis. 12
Jadi dalam Pasal 18 mengenai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama ini tidak hanya melindungi agama pada umumnya dan kepercayaan yang ada, melainkan juga melindungi kelompok-kelompok yang meragukan akan eksistensi Tuhan bahkan kelompok-kelompok yang tidak mengakui eksistensi Tuhan atau yang sering disebut ateis. Selain itu di poin 9 General Comment 22 Article 18 juga dijelaskan bahwa agama yang diakui negara atau agama resmi tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap penganut agama yang tidak diakui atau yang tidak beragama atau berkepercayaan termasuk penganut ateisme, dan negara pihak harus melindungi semua agama dan kepercayaan termasuk penganut minoritas dari pelanggaran diskriminasi. 13 Pada saat ini Indonesia telah menjadi negara pihak
11 Ibid .[238].
12 Lihat General Comment 22 Article 18 pada poin 2.
13 Lihat General Comment 22 Article 18 pada poin 9.

## 189 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
kovenan internasional tentang hak sipil dan politik tersebut dengan diratifikasinya kovenan tersebut di tahun 2005 melalui instrumen hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik. Dalam melakukan peratifikasian kovenan, Indonesia tidak melakukan pengecualian terhadap substansi yang dimuat dalam kovenan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran bagian menimbang dari Undang-Undang No.12 Tahun 2005, dalam konsideran bagian menimbang tersebut tidak ditemui adanya pengecualian oleh bangsa Indonesia terhadap substansi kovenan tersebut. Selain itu dalam penjelasan umum mengenai pertimbangan Indonesia untuk menjadi negara pihak kovenan tersebut juga tidak ditemui adanya pengecualian terhadap substansi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik.
Justru Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik dianggap sesuai dengan sifat bangsa Indonesia dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945, hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran bagian menimbang huruf c yang dijelaskan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 sesuai dengan sifat negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung dan menjamin Hak Asasi Manusia.

## Pembatasan Terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Dalam konteks Indonesia sendiri ada beberapa instrumen-instrumen hukum yang di dalamnya memuat pembatasan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik itu dalam peraturan yang tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan yang di bawahnya. Instrumen-instrumen hukum tersebut antara lain:
1. UUD NRI 1945:
Dalam konstitusi Pasal 28 J ayat (2) berbunyi “ Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk…. ”, Pasal tersebut menjadi pembatas hak-hak yang dijamin pada pasal-pasal sebelumnya, termasuk membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah diatur dalam pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2).
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM:
Dalam UU tentang HAM ini Pasal 73 berbunyi “ Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi….. ”, Pasal tersebut menjadi pembatas terhadap perlindungan HAM yang telah diatur dalam UU HAM tersebut, termasuk membatasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diatur dalam Pasal 22 UU HAM tersebut.
3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik:
Dalam UU tentang Hak Sipil dan Hak Politik ini Pasal 18 ayat (3) berbunyi
“ Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi…. ”, Pasal tersebut menjadi pembatas terhadap perlindungan HAM yang telah diatur dalam UU Hak Sipil dan Politik tersebut, termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) tentang Hak Sipil dan Hak Politik tersebut. Pembatasan yang ada dalam instrumen hukum tersebut hanya pembatasan secara umum saja, belum ada pembatasan secara khusus dan jelas. Sehingga disini perlu ada standar pembatasan yang jelas terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk mengurangi konflik kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

## Kasus Terkait Ateisme di Indonesia
Meskipun kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur sedemikian, akan tetapi kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sendiri masih cukup tinggi. sepanjang 2017 telah terjadi 151 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dengan 201 bentuk tindakan yang tersebar di 26 Provinsi se-Indonesia. Untuk pelaku pelanggarannya sendiri terdiri dari penyelenggara negara dan non penyelenggara negara, sedangkan untuk pelanggarannya banyak dilakukan terhadap kelompok minoritas seperti penganut ateisme.
Kasus ateisme di Indonesia sendiri sangat jarang ditemukan, hal tersebut tidak terlepas dari ketidakjelasan kedudukan penganut ateisme dalam sistem hukum Indonesia dan adanya sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadikan tidak adanya ruang bagi penganut ateisme di

## 191
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
Indonesia sehingga para penganut ateisme di Indonesia tidak berani secara terang- terangan menyatakan statusnya sebagai penganut ateisme sehingga menyebabkan kasusnya pun jarang ditemui. Seperti kasus Alexander yang terjadi pada tahun 2012 , meskipun bukan murni kasus ateisme akan tetapi latar belakangnya yang merupakan seorang ateis menjadi hal yang memberatkan hukumannya.

## Perlindungan Hukum Ateisme di Indonesia
Dengan dideklarasikannya Indonesia sebagai negara hukum maka ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima dan dijalankan oleh Indonesia. Dalam konsep negara hukum sendiri ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi  negara  hukum.  sebagaimana  dikutip  oleh  Jimly  Asshiddiqie  konsep negara hukum harus mencakup:
1. Perlindungan HAM;
2. Pembagian kekuasan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Adanya peradilan Tata Usaha Negara. 14
Sebagai negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum maka negara tersebut harus menjalankan konsekuensi-konsekuensi tersebut diatas, tidak terkecuali bagi Indonesia. Terkhusus dalam perlindungan HAM, sebagai negara hukum maka Indonesia wajib menghormati, melindungi dan menjamin HAM setiap warga negaranya. Perlindungan HAM tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang substansinya memuat perlindungan dan pemenuhan HAM warga negara Indonesia.
Selain itu pemerintah sebagai bentuk aspirasi dari rakyat maka sudah menjadi kewajiban pemerintah memenuhi segala urusan rakyatnya, kewajiban tersebut yaitu kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negaranya. Tugas dari negara dan pemerintah disini saling berkaitan dalam hal kemaslahatan warga negaranya tanpa terkecuali, negara dan pemerintah bertanggung jawab atas terselenggaranya pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan hidup warga
14 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Konstitusi Press, Ja- karta, 2006.[148].
negaranya. Guna menjaga ketertiban nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara, maka sudah seharusnya pemerintah melakukan perlindungan hukum bagi warga negara yang memeluk agama diluar agama resmi bahkan tidak terkecuali bagi warga negara yang tidak beragama seperti penganut ateisme. Guna melindungi hak-hak penganut ateisme di Indonesia, mungkin ada beberapa instrumen hukum internasional dan nasional yang dapat dijadikan rujukan untuk melindungi hak-hak penganut ateisme di Indonesia.
Kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diatur diberbagai instrumen- instrumen hukum nasional, mulai dari instrumen hukum tertinggi yaitu konstitusi hingga  peraturan dibawahnya. Akan tetapi dalam  instrumen-instrumen  hokum nasional tersebut tidak ada satupun yang mengatur hak-hak konstitusional penganut ateisme secara menyeluruh, bahkan kedudukan hukum penganut ateisme pun tidak ada yang mengatur. Sehingga dengan hal tersebut penganut ateisme menjadi salah satu kelompok yang menjadi korban diskriminasi baik oleh penyelenggara negara maupun non penyelenggara negara, karena tidak mempunyai kedudukan hukum dan dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Seharusnya negara dan pemerintah melakukan perlindungan terhadap penganut ateisme di Indonesia, terlebih Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam ICCPR yang didalamnya melindungi penganut ateisme dan negara pihak wajib untuk memenuhi dan melindunginya.

## Kesimpulan
Ateisme secara umum merupakan sebuah paham yang menolak akan eksistensi Tuhan dan agama, untuk pengertian secara khusus banyak orang yang berbeda dalam mengartikan konsep ateisme itu sendiri karena pemahaman mereka berbeda-beda mengenai konsep Tuhan. Dalam konstitusi telah diatur mengenai jaminan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yaitu dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 29 ayat (2), akan tetapi belum ada kesepakatan dari para perumus konstitusi mengenai kedudukan penganut ateisme baik sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945. ICCPR sebagai kovenan
Jagok Halim: Perlindungan Hukum Terhadap

## 193 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, di dalam komentar umumnya telah memuat penafsiran terhadap perlindungan penganut ateisme. Dengan adanya penafsiran tersebut setidaknya bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah untuk mempertegas kedudukan penganut ateisme di sistem hukum Indonesia dan melakukan perlindungan terhadap penganut ateisme di Indonesia.
Dengan tidak adanya kesepakatan mengenai kedudukan penganut ateisme dalam sistem hukum Indonesia, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi penganut ateisme di Indonesia. Dengan tidak adanya kepastian hukum bagi penganut ateisme di Indonesia mengakibatkan penganut ateisme menjadi salah satu korban diskriminasi, bentuk diskriminasi yang diterima salah satunya yaitu diperberatnya hukuman seseorang karena latar belakangnya yang merupakan seorang ateis. Kasus tersebut dapat dilihat dalam kasus Alexander Aan, yang mana dia di vonis karena penodaan agama akan tetapi karena Alexander seorang ateis maka hukumannya diperberat oleh Majelis Hakim.
Meskipun belum ada kasus ateisme yang secara murni, akan tetapi kasus Alexander tersebut bisa dijadikan rujukan terkait kasus ateisme di Indonesia.

## Daftar Bacaan

## Buku
Armstrong, Karen, A History of God: The 4.000-Year Quest of Judaism , Ballantine Books, New York, 1993.
Asshiddiqie,Jimly , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
Bagir, Zainal Abidin et al ., Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012 , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
Bakhtiar, Amsal, Filsafat Agama , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Budiarjo, Miriam Dasar-Dasar Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta, 2003.
Hadjon,Philipus M, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya: Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara , PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Hamersma, Harry, Theologi Metafisik , Yogyakarta, Seminari, 1978.
Hartono, Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21 , Alumni Publisher, Bandung, 2006.
Kasim, Ifdhal, “Hak Sipil dan Politik:Esai-Esai Pilihan”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001.
Lorens, Bagus, Kamus Filsafat , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
Magassing , Abdul Maasaba, et al ., Kompilasi Hasil Penelitian Putusan Pengadilan dan  Kebijakan  Daerah  Terkait  Hak-Hak  Atas  Kebebasan  Beragama/ Berkeyakinan , ILRC, Jakrta, 2014.
Marzuki ,Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Kencana Media, Jakarta, 2005.
Mclver, R.M., The Modern State , Oxford University, Press, London, 1950.
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Buku VIII.
Partsch, Karl Josepf, “Kebebasan Beragama, Berekspresi, dan Kebebasan Berpolitik“, dalam Ifdhal kasim, ed., Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan Buku 1, cet. 1, (Jakarta: ELSAM, 2001).
Santoso, Yudi, Kamus Filsafat , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

## Jurnal
Burhanudin, M,“ Eksistensi Tuhan Dalam Pandangan Ateisme”, Al-AdYaN , Vol 6, No 1, 2011.
Erji,  Rujikartawi, “Komunis: Sejarah Gerakan Sosial dan Idiologi Kekuasaan’, Jurna Qathruna , vol 2, no 2, 2015.
Hasyim, Asy’ari, “Relasi Negara dan Agama”, jurnal rechtsvinding h. 2, 2018.
Schafer, Saskia, “Forming Forbidden Identities Online: Ateismem in Indonesia”,
Austrian Journal of South-East Asian Student, Vol 9, No 2, 2016.

## Laman
Agus, Feri, “Penganut Kepercayaan di Indonesia Capai 130 Ribu Orang”, https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171112210748-20255130/penganut-

## 195 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
kepercayaan-di-indonesia-capai-130-ribu-orang , 13 November 2017
dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Assyaukanie, Luthfi, “Tiga Jenis Ateisme di Indonesia”, http://islamlib.com/agama/ ateisme/tiga-jenis-ateisme-di-indonesia/” , 14 Desember 2015 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Badan Pembinaan Hukum Nasional,  “IndonesiaMerupakan Negara Kepulauan Yang Terbesar Di Dunia”, http://bphn.go.id/news/2015102805455371/ INDONESIA- MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-
DI-DUNIA , 28 Oktober 2015 dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2017.
Badan Pusat Statistik, “Penduduk Menurut Wilayah”, http://sp2010.bps.go.id/ index.php/dokumentasi/index , 2010 dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2017.
Faruqi, Andri El, “Hina Islam, PNS Ateisme Dijerat UU ITE”, https://nasional. tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-ateisme-dijerat-uu-ite , 2 0 Januari 2012 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Ibrahim, Gibran Maulana, “Golkar Soal Pengepungan LBH Jakarta: Jangan Terpancing Isu PKI”, https://news.detik.com/berita/d-3647960/golkar-soal-pengepungan-lbh- jakarta-jangan-terpancing-isupki?_ga=2.189115886.434023492.1521549085- 2081835758.1518444141 , 18 Desember 2017 dikunjungi pada tanggal 28 Februari 2018.
Indonesia Investments, “Agama di Indonesia ”, https://www.indonesia-investments. com/id/budaya/agama/item69? , 2018 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
Nadlir, Moh. “Tahun 2017, Pelanggaran Kebebasan Beragama Terbanyak Di Jawa Barat”, http://nasional.kompas.com/read/2018/01/15/18233341/tahun-2017- pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-di-jawa-barat , 15 Januari 2018 dikunjungi pada tanggal 21 Januari 2018.
NVL,  “Presidium  212  Klaim 50  Ribu  Massa  Akan Ikut  Aksi 299”, https://news.detik.com/ berita/d-3661085/presidium-212-klaim-50-ribu-massa-akan-ikut-aksi-299?_ ga=2.100573403.434023492.1521549085-2081835758.1518444141 , 27 September 2017 dikunjungi pada tanggal 28 Februari 2018.
Pengertian Ateisme, http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-ateisme. html?m=1 , dikunjungi pada tanggal 24 April 2018.
Pratama, Fajar, “Kabareskrim Usut Penggoreng Isu Soal Kejadian Teror ke Pemuka Agama”, https://news.detik.com/berita/d-3879377/kabareskrim-
usut-penggoreng-isu-soal-kejadian-teror-ke- 2081835758.1518444141 , 22 Februari 2018 dikunjungi pada tanggal 28 Februari 2018.
Sidang Sesi Ke-108 Komite  HAM PBB Di Geneve”, https://jdih.kominfo.go.id/ berita/view/id/15/t/sidang+sesi+ke108+ko mite+ham+pbb+di+geneve, 12 Juni 2013, dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2018.
Suhendar, “Relasi Negara dan Agama”, http://blog.umy.co.id/suhe08/2011/12/30/ relasi-negara-dan-agama/ , dikunjungi pada tanggal 3 Mei 2018.
AU  12-2005::Kovenan Int’l Hak Sipil dan Politik, ICCPR”, http://ngada.org/ uu12-2005.htm , dikunjungi pada tanggal 15 Desember 2017.
Widiastuti, Rina, “Kasus Alex Aan PNS Ateis Menarik Perhatian Internasional”, http://m.forum.detik.com/kasus-alex-aan-pns-ateis-menarik-perhatian- internasional-t338351.html, 22 Januari 2012, dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2018.
Yus, Kasus Penahanan CPNS Atheis Mendapat Perhatian Dunia”, https://m. liputang.com/global/read/375359/kasus-penahanan-cpns-atheis-mendapat- perhatian-dunia, 2 Februari 2012, dikunjungi pada tanggal 30 Mei 2018.

## Karya Ilmiah
Adam, Haidar, Blasphemy  Law  in  Muslim-Majority  Countries:  Religion-State Relationship and Rights Based Approaches in Pakistan, Indonesia and Turkey , Desertasi, Program Masters of Central European University, Budapest, 2015.
Budianto, M.Agus, Wacana Ateisme Di Cyberspace Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
Saputro, Aries, Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama dan Aliran Kepercayaan di Indonesia Dalam Pencatatan Perkawinan , Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, 2001.
Sulistiadi, Ricky, Gambaran Makna Hidup Pada Penganut Ateis, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma.
Tenrisangka, Alifah Pratisara, Perlindungan Penganut Kepercayaan di Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2017.

## Perundang-undangan
Putusan Nomor : 45/PID.B/2012/PN.MR;
Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

## Lain-lain
Amnesty International, Indonesia: Komite Hak Asasi Manusia membuat rekomendasi-rekomendasi tentang hak-hak sipil dan politik.
Amnesty International, Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia .
Keterangan Amicus Curiae oleh Asian Human Rights Commission Hong Kong.
197 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 1, September 2018
HOW TO CITE : Jagok Halim Ramadani, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Ateisme Di Indonesia’ (2018) Vol. 1 No. 1 Jurist- Diction.