Sekolah kader nazir wakaf sebagai model regenerasi dan peningkatan profesionalitas nazir
NU Kabupaten Banyumas
1 Sarmo, 2 Supani, 3 Muh. Bachrul Ulum Universitas Islam Negeri Prof. Kyai Haji Saefuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
1 bangsarmo212@gmail.com, 2 supaniprapto@gmail.com, 3 bachrul.91@gmail.com

## Abstract
The duties of the Waqf nazir (waqf manager) are as stated in article 11 of Law no. 41 of  2004  concerning  Waqf,  namely  administering,  managing  and  developing, supervising and protecting waqf assets, even providing a report on the implementation of tasks to the BWI (Badan Wakaf Indonesia). However, the reality shows that some nazir's tasks have not been or have not been carried out properly and professionally. The lack of understanding of nazir's duties and the professionalism of his performance has resulted in waqf assets not being properly inventoried, waqf land certification not being  optimal,  resulting  in  the  possession  of  waqf  assets  by  third  parties.  This community service was based on a community development approach that aimed at increasing the capacity and ability of nazirs to understand their duties and authorities in  managing  waqf  assets.  This  community  service  aimed  to  increase  the professionalism of the waqf nazir of Nahdlatul Ulama in managing waqf assets. The results achieved in this service were the achievement of professional NU waqf nazir performance in managing waqf assets, producing potential loyal and professional nazir waqf cadres, and providing nazir understanding and skills in utilizing technology in the form of digitizing and integrating waqf data through the System application Information Waqf (SIWAK) and SIWAKNU.
Keywords: Nazir ; waqf; SIWAK; SIWAKNU; NU

## Abstrak
Tugas  nazir  wakaf  sebagaimana  tercantum  pada  pasal  11  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang wakaf adalah mengelola dan mengembangkan, mengawasi serta melindungi harta  benda  wakaf.  Nazir  wakaf  juga  bertugas  memberikan  laporan  tentang pelaksanaan  tugas  kepada  Badan  Wakaf  Indonesia.  Akan  tetapi,  kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tugas nazir belum atau tidak dilaksanakan dengan baik dan profesional. Rendahnya pemahaman tugas  nazir dan profesionalitas kinerjanya menyebabkan  harta  benda  wakaf  tidak  terinventarisir  dengan  baik,  sertifikasi  tanah wakaf tidak optimal berakibat pada penguasaan harta benda wakaf oleh pihak ketiga. Pendekatan  dalam  pengabdian  ini  mendasarkan  pada  pendekatan community development yaitu  kegiatan  pengembangan  masyarakat  yang  diarahkan  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan  nazir  dalam  memahami  tugas  dan kewenangannya  dalam  mengelola  harta  benda  wakaf.  Tujuan  pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan profesionalitas nazir wakaf NU dalam mengelola harta  benda  wakaf.  Hasil  yang  dicapai  dalam  pengabdian  ini  adalah  tercapainya kinerja  nazir  wakaf  NU  yang  profesional  dalam  mengelola  harta  benda  wakaf, menghasilkan  kader  kader  nazir  wakaf  potensial  yang  loyal  dan  profesional,  dan memberikan  pemahaman  dan  keterampilan  nazir  dalam  pemanfaatan  teknologi
berupa  melakukan  digitalisasi  dan  integrasi  data  wakaf  melalui  aplikasi  Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, Wakaf Uang NU dan SIWAKNU.
Kata Kunci: Nazir; wakaf; SIWAK; SIWAKNU; NU.
Article Info: https://doi.org/10.19105/pjce.v5i1.8205 Received 20 January 2023; Received in revised form 21 June 2023; Accepted 30 June 2023 2684-9615/  ©2023 Perdikan:  Journal  of  Community  Engagement .  This  is  an  open  access article under the CC BY-NC 4.0 license ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )

## 1.  Pendahuluan
Wakaf  sebagai  salah  satu  konsep  filantropi  dalam  Islam,  memiliki pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  kemajuan  Islam,  baik  di  bidang peribadatan maupun sosial kemasyarakatan (Linge, 2017; Saripudin, 2016). Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  banyaknya  harta  wakaf  yang  difungsikan sebagai  sarana  pelaksanaan  ibadah,  seperti  untuk  pembangunan  masjid, mushalla,  maupun  untuk  sarana  pengembangan  masyarakat,  seperti  untuk lembaga pendidikan dan kesehatan, lembaga sosial yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi masyarakat.
Hadis  Nabi  Muhammad SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Ibn  ‘Umar  secara tersirat  menyampaikan  bahwa  ide  dasar  wakaf  sesungguhnya  memberikan semangat memproduktifkan harta untuk kepentingan umat manusia. Namun demikian,  cita-cita  luhur  dan  mulia  dari  ajaran  wakaf  ini  belum  seluruhnya tergambarkan  dalam  praktik  wakaf  dalam  kehidupan  masyarakat  muslim. Salah  satu  titik  masalah  ada  pada  pihak  pengelola  (nazir)  wakaf  yang kebanyakan mereka adalah para orang tua yang secara fisik sudah kurang mampu  untuk  tugas  kenaziran.  Bahkan,  tidak  jarang  diantara  nazir  yang bertugas meskipun masih  muda tetapi  belum  banyak  memahami  peraturan mengenai wakaf  di  Indonesia,  antara  lain UU  No.  41  Tahun  2004  tentang Wakaf,  PP  No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PP No. 42 Tahun  2006,  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, serta beberapa peraturan Badan Wakaf Indonesia.
Nazir, baik itu nazir perseorangan, nazir organisasi, maupun nazir badan hukum,  mereka  secara  individu  harus  memenuhi  persyaratan  diantaranya; warga negara Indonesia, Islam, sudah dewasa, amanah, dan sehat jasmani dan rohani, dan tidak melanggar hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat  benda  wakaf  berada.  Untuk  nazir  perseorangan  haruslah  berupa kelompok orang minimal terdiri dari 3 orang dan salah satunya menjadi ketua kelompok.  Untuk  nazir  organisasi,  disyaratkan  bahwa  pengurus  organisasi harus  memenuhi  persyaratan  sebagai  nazir  perseorangan  dan  organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan/ keagamaan Islam, serta harus berdomisili di kabupaten/ kota letak benda wakaf berada.
Adapun  nazir  badan  hukum,  selain  terpenuhi  syarat  nazir  perseorangan, badan hukum tersebut adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan  yang  berlaku,  bergerak  di  bidang  sosial,  pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, serta pengurusnya berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
Dengan melihat persyaratan menjadi nazir seperti yang telah  disebutkan di atas, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan nazir dalam  manajemen  sumber  daya  manusia.  Mereka  perlu  meningkatkan pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan,  dan  keahlian  mereka  dalam mengelola  harta  wakaf.  Selain  itu,  perlu  dibentuk  sikap  dan  perilaku  nazir yang  sesuai  dengan  posisi  yang  seharusnya,  yaitu  sebagai  pemegang amanah  umat  Islam  yang  mempercayakan  harta  mereka  untuk  dikelola dengan  baik  dan  bertanggung  jawab  di  hadapan  manusia  dan  di  hadapan Allah.  Nazir  juga  perlu  didorong  untuk  memahami  prosedur  dan  pola pengelolaan yang lebih baik, berfokus pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf dapat menjadi salah  satu  elemen  penting  dalam  mendukung  penerapan  sistem  ekonomi syariat secara terpadu.
Pengelolaan  terhadap  harta  ataupun  benda  wakaf  di  Kabupaten Banyumas oleh nazir wakaf masih kurang efektif dan kurang maksimal. Hal ini terbukti  masih banyak harta benda wakaf di Kabupaten Banyumas yang belum  terdaftar  di  Kantor  Kementerian  Agama  (Kankemenag)  Kabupaten Banyumas,  Jawa  Tengah.  Hal  ini  menuntut  nazir  wakaf  agar  dapat melaksanakan  tugasnya  dengan  efektif  dan  profesional  agar  harta  benda wakaf tidak menimbulkan konflik atau permasalahan di kemudian hari.
Tugas  Nazir  adalah  mengusahakan  agar  hasil  dan  manfaat  harta  wakaf selalu meningkat setiap saat, sebagaimana tercantum pada pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa beberapa tugas  nazir  belum  atau tidak  dilaksanakan.  Realitas  ini  dikuatkan dengan  hasil  penelitian  yang  dilaksanakan  Syarifuddin  (2016)  yang menemukan  bahwa  nazir  di  Kabupaten  Purbalingga  tidak  melakukan pencatatan  pengelolaan  dan  hasil  tanah  wakaf,  tidak  mencatat  rekap pelaporan kepada KUA dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten, serta pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional atas dasar keikhlasan dan tidak dilakukan secara serius.
Lembaga  Wakaf  dan  Pertanahan  (LWP)  memiliki  peran  strategis  dalam menjaga asset Nahdlatul Ulama. LWP itu sangat strategis dan vital. Terutama dalam  menyelamatkan  aset-aset  NU.  Peran  yang  strategis  dan  vital  ini, sayangnya belum diimbangi dengan sumber daya yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas nazir. Nazir pada Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU Banyumas, masih tersentralistik di tingkat anak cabang, belum merata di tingkat ranting. Jumlah di tiap anak cabang juga masih sangat minim, hanya sekitar 2 (dua) orang per anak cabang (kecamatan), walaupun di beberapa ranting  memiliki  nazir  sendiri,  tetapi  itu  masih  tersentalistik  di  ranting  yang dekat dengan ibu kota kecamatan atau ranting yang terdapat pusat kegiatan keagamaan (amal usaha) Nahdlatul Ulama. Lembaga Wakaf dan Pertanahan
NU  Banyumas  (LWP  NU)  belum  memiliki database mengenai  keseluruhan nazir yang ada di LWP NU sampai pada tingkat ranting, tetapi terbatas sampai pada tingkat anak cabang (kecamatan) sebagai kepanjangan tangan LWP NU Banyumas.
Rendahnya pemahaman tugas para nazir di komunitas Badan Hukum NU Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah  dan  kurangnya  profesionalitas  kinerja nazir  menyebabkan  harta  benda  wakaf  tidak  terinventarisir  dengan  baik, sertifikasi  tanah  wakaf  tidak  optimal  berakibat  pada  penguasaan  harta benda  wakaf  oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan  pelatihan  dalam  rangka  peningkatan  pemahaman  tugas-tugas  nazir  di komunitas  badan  hukum  Nahdlatul  Ulama  Kabupaten  Banyumas  dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
Untuk  itu,  pengabdian  masyarakat  ini  difokuskan  pada  peningkatan pemahaman  nazir  komunitas  Badan  Hukum  Nahdlatul  Ulama  Kabupaten Banyumas,  Jawa  Tengah  terhadap  peraturan  wakaf  di  Indonesia  dan meningkatkan pemahaman tugas-tugas nazir dalam mengelola harta wakaf, meningkatkan  professionalitas  nazir  dalam  tata  kelola  harta  wakaf  serta meningkatkan pemahaman nazir dalam mencari dan mengembangkan harta wakaf produktif.

## 2.  Metode
Pengabdian  masyarakat  ini  dilakukan  di  kantor  PCNU  Kabupaten Banyumas  bersama  komunitas  Badan  Hukum  NU  Kabupaten  Banyumas, Jawa  Tengah.  Sasarannya  adalah  para  nazir  wakaf  NU  di  Kabupaten Banyumas.  Pendekatan  dalam  pengabdian  ini  mendasarkan  pada pendekatan community  development yaitu  kegiatan  pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan nazir  dalam  memahami  tugas  dan  kewenangannya  dalam  mengelola  harta benda wakaf.
Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat ini diuraikan sebagai berikut:
a. Persiapan
Persiapan kegiatan pengabidan ini meliputi pembentukan tim, identifikasi sasaran,  survey  pra-pengabdian  (observasi),  pengumpulan  dan  analisis kebutuhan, penentuan prioritas dan solusi.
b. Pelaksanaan
Tahapan  ini  dimulai  dengan  memberikan  edukasi  tentang  aturan  hukum wakaf  dan  manajemen  pengelolaan  tanah  wakaf.  Selanjutnya  tim memberikan pendampingan kepada mitra terkait pengelolaan administrasi wakaf dan merumuskan rencana kegiatan/ usaha pengelolaan tanah wakaf yang  produktif.  Selain  itu,  tim  pengabdi  menyelenggarakan  pelatihan pencatatan, pemasaran dan pelaporan aset wakaf.
c. Evaluasi
Langkah  yang  terakhir  kegiatan  ini  adalah  menyusun  laporan  kegiatan yang sudah terlaksana dan mempublikasikan laporan dalam bentuk karya ilmiah.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
3.1. Penyuluhan  dan  pelatihan  nazir  mengenai  ketentuan  dan  pengelolaan harta wakaf
Penyuluhan  dan  pelatihan  nazir  Lembaga  Wakaf  dan  Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Banyumas mendorong agar nazir wakaf berubah menjadi atas nama Badan Hukum Nahdlatul Ulama (BHNU), LWP- NU juga diwajibkan  untuk  mendata  wakaf-wakaf  tersebut,  baik  yg  sudah  berubah nazirnya maupun yg belum. Pendataan tersebut dibutuhkan agar LWP PCNU mengetahui  secara  pasti  berapa  jumlah  tanah  wakaf  yang  sudah  bernazir BHNU dan berapa yang belum serta penggunaannya untuk apa saja. Selain itu, jumlah luas tanah wakaf yang dimiliki juga dapat diketahui dengan cepat dan data tanah wakaf yang sudah atau belum bersertifikasi. Pencarian atas data  wakaf  juga  dapat  dilakukan  dengan  cepat  apabila  data  wakaf  sudah tercatat secara digital dengan baik.
Penyuluhan  dan  pelatihan  nazir  LWPNU  untuk  didahului  dengan pelaksanaan  validasi  data  nazir  Badan  Hukum  NU.  Validasi  dimaksudkan untuk  melakukan  pendataan  ulang  agar  data  nazir  bisa  dikompilasi  secara rapi dan diperbaharui pengesahannya di tingkat LWPNU maupun di tingkat KUA  selaku  Pejabat  Pembuat  Ikrar  Akta  Wakaf  (PPAIW).  Setelah  proses validasi tuntas, dilakukan penyuluhan dan pelatihan nazir sebanyak 50 orang dari  27  Kecamatan  (anak  cabang)  dan  wakil  dari  LWPNU  Banyumas  yang diselenggarakan  pada  tanggal  31  Agustus  2022  di  Aula  Gedung  NU Kabupaten Banyumas dengan narasumber berasal dari LWPNU Banyumas, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Banyumas. Materi yang sampaikan berupa materi yang dibahas antara lain kebijakan Pemerintah tentang perwakafan, bimbingan penyuluhan nazir wakaf,  problematika  dan  prosedur  akta  ikrar  wakaf,  sistem  pensertifikatan tanah wakaf, serta strategi pengembangan dan pengelolaan wakaf. Pelatihan ini menyepakati untuk membentuk forum sekaligus sebagai wakil nazir yang ditunjuk untuk menghadap dan mengurus sertifikasi tanah wakaf di BPN agar lebih mudah dalam melakukan kontrol dan penyusunan Standar Operasional Prosedur  (SOP)  sertifikasi  tanah  wakaf.  Selain  itu,  forum  nazir  melakukan langkah langkah strategis dan mitigasi dalam menyelesaikan permasalahan perwakafan  serta  melakukan  identifikasi  potensi  pengembangan  wakaf produktif.

## 3.2. Sekolah  kader  nazir  wakaf  badan  hukum  Nahdlatul  Ulama  Kabupaten Banyumas
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  kader-kader  nazir  potensial yang  loyal  dan  profesional,  dengan  sasaran  pada  generasi  muda  sebagai upaya  regenerasi  nazir  dengan  kurikulum  yang  tertata.  Kegiatan  Sekolah Kader  Nazir wakaf dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 30 September sd  02  Oktober  2022  di  Kompleks  PonPes  Roudhatut  Tholibin  Sirau, Kemranjen, Banyumas.
Kegiatan  ini  diikuti  oleh  50  orang  peserta  yang  mewakili  26  dari  27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Perwakilan Kecamatan (Anak Cabang)
yang  tidak  mengirimkan  wakilnya  adalah  Kecamatan  Ajibarang.  Acara  ini dimulai dengan pengarahan Ketua LWP PBNU (K.H. Mardini), Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Banyumas (K.H. Drs. Mughni Labib, M.S.I), Kontrak Belajar dan identifikasi problem perwakafan, penyajian materi yang berkaitan dengan perwakafan dan pertanahan, yakni:
1)  Fiqh tanah oleh Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
2)  Arah  kebijakan  Kementerian  Agama  dalam  urusan  wakaf  oleh  Kepala Kankemenag Banyumas.
3)  Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf oleh ATR BPN Kabupaten Banyumas
4)  Proses Ikrar Wakaf dan E-AIW oleh Tim Kemenag dan BWI Banyumas.
5)  Peran,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Nazir  Wakaf  oleh  BWI  dan  Tim
Pengabdian UIN Saizu Purwokerto / Dr. K.H. Supani, M.A. dan Tim.
6)  Agenda Penyelamatan Aset NU Banyumas oleh Ketua LWPNU Banyumas
(Ahmad Rofik, M.A).
Setelah penyajian materi dilakukan pendalaman materi dan rencana tindak lanjut  serta  diakhiri  dengan  baiat  Kader  Penggerak  Wakaf  Nazir  NU kabupaten Banyumas.
Sekolah nazir menjadi hal yang urgen mengingat keberadaan nazir yang professional  menjadi  ujung  tombak  suksesnya  lembaga  wakaf.  Nazir merupakan unsur penting dalam sistem perwakafan (Abdullah, 2020; Ridwan, 2012),  karena  nazir  adalah  ujung  tombak  perwakafan  (Abdullah,  2020; Hamzah, 2016). Peruntukan dan tujuan wakaf tidak mungkin tercapai tanpa ada peran nazir wakaf. Oleh karena itu, nazir perlu diamanahkan  tanggung jawab  langusng  atas  pengelolaan  dan  kemanfaatan  harta  wakaf  sesuai dengan  tujuan  dan  fungsi  wakaf  yang  sudah  diamanatkan  kepadanya (Fauziyyah  &  Umami,  2021).  Peran  nazir memang  sangat  vital,  oleh  sebab itu, nazir haruslah memenuhi kualifikasi sifat-sifat moral seperti jujur, Amanah, adil, dan memiliki etos kerja yang tinggi, serta tentunya professional.
Nazir  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  memberdayakan wakaf. Posisinya sebagai pengurus aset wakaf sangat berpengaruh terhadap keberhasilan  pemberdayaan  aset  wakaf  tersebut.  Oleh  karena  itu,  nazir wakaf,  baik  itu  individu,  kelompok,  atau  badan  hukum,  harus  memiliki kemampuan dan keprofesionalan dalam mengoptimalkan aset wakaf.
Seorang nazir yang profesional adalah individu yang menjalani pekerjaan sepanjang hidupnya dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi  serta  memiliki  dedikasi  yang  kuat  terhadap  tugasnya.  Seorang  nazir wakaf dianggap profesional jika ia menjalankan tugasnya karena keahliannya dalam  bidang  tersebut,  menghabiskan  waktu,  pikiran,  dan  energinya  untuk pekerjaan tersebut. Senada dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh (Ilyas, 2017), bahwa nazir yang professional harus memiliki tiga aspek yaitu transparansi,  tanggung  jawab,  dan  juga  patuh  pada  standar  operasional. Seorang nazir yang profesional wajib memiliki komitmen dan dedikasi yang kuat terhadap pekerjaannya. Komitmen dan dedikasi inilah yang menciptakan tanggung jawab yang besar  dan tinggi terhadap pekerjaannya. Wakaf yang dikelola secara terampil, akan menjadi lembaga Islam yang berpotensi yang berguna dalam mendukung dan memperkuat perekonomian umat.

## 3.3. Pendampingan  pengenalan  digitalisasi  dan  integrasi  data  wakaf  Badan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas
Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengenalan,  pemahaman  dan keterampilan  nazir  dalam  pemanfaatan  teknologi  berupa  melakukan digitalisasi dan integrasi data wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)  Kementerian  Agama,  Wakaf  Uang  NU  dan  Siwaknu  (SIWAKNU adalah singkatan dari Sistem Informasi Wakaf NU). Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan  dengan  kegiatan  Sekolah  Kader  Nazir  NU  pada  tanggal  30 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Pondok Pesantren Roudhatut Tholibin Sirau, Kemranjen, Banyumas. Kegiatan ini baru sebatas pengenalan aplikasi,  sementara  pemahaman  secara  teknis  akan  dilaksanakan  di  waktu mendatang secara khusus.
Pengenalan tentang digitalisasi dan integrasi data perlu digalakkan. Hal ini dikarenakan di era yang modern ini teknologi dan atau platform digital yang tersedia  belum  dimanfaatkan  secara  paripurna  (Rahmawati,  Thamrin, Guntoro, & Kurnialis, 2021). Digitalisasi wakaf akan menunjang pengelolaan aset  secara  lebih  efektif,  efisien,  dan  transparan.  Sehingga,  nazir,  wakif maupun masyarakat luas bisa mengetahui kondisi aset yang telah diwakafkan (Iman, Kurniawan, & Santoso, 2020).

## 4.  Kesimpulan
Terdapat 3 hal penting dari hasil pengabdian ini. Pertama, pelatihan nazir LWPNU Banyumas mendorong agar nazir wakaf berubah menjadi atas nama Badan  Hukum  Nahdlatul  Ulama  (BHNU),  LWP  NU  juga  diwajibkan  untuk mendata wakaf-wakaf tersebut, baik yg sudah berubah nazirnya maupun yg belum. Pendataan tersebut dibutuhkan agar LWP PCNU mengetahui secara pasti berapa jumlah tanah wakaf yang sudah bernazir BHNU dan berapa yang belum serta penggunaannya untuk apa saja. Kedua, terkait penyelenggaraan sekolah  Kader  Nazir  Wakaf  Badan  Hukum  Nahdlatul  Ulama  Kabupaten Banyumas bertujuan menghasilkan kader kader nazir potensial yang loyal dan profesional, dengan sasaran pada generasi muda sebagai upaya regenerasi nazir dengan kurikulum yang tertata. Ketiga, terkait pendampingan digitalisasi dan  intergrasi  data  wakaf  Badan  Hukum  Nahdlatul  Ulama  Kabupaten Banyumas  memberikan  pemahaman  dan  keterampilan  nazir  dalam pemanfaatan  teknologi  terkait  digitalisasi  dan  integrasi  data  wakaf  melalui aplikasi system informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, Wakaf Uang NU dan SIWAKNU.

## Referensi
Abdullah,  A.  (2020).  Nadzir  dalam  Perspektif  Kelembagaan  Wakaf  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3), 403 –408.
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216
Fauziyyah,  N.,  &  Umami,  K.  (2021).  Efektifivitas  Tata  Kelola  Wakaf  Nazir Organisasi  (Pengalaman  Majelis  Wakil  Cabang  Nahdlatul  Ulama Kecamatan Siman Ponorogo). Jurnal Antologi Hukum , 1 (1), 16 –33.
Hamzah,  Z.  (2016).  Peran  Nazir  dalam  Mengembangkan  Wakaf  Produktif.
Jurnal Ekonomi KIAT , 27 (1), 36 –42.
Ilyas,  M. (2017).  Profesional  Nazhir Wakaf  dalam  Pemberdayaan  Ekonomi. Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam , 4 (1),  71 –94. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719 Iman,  N.,  Kurniawan,  E.,  &  Santoso,  A.  (2020).  Integrasi  dan  Digitalisasi Sistem  Informasi  Manajemen  Aset  Wakaf  (Simas  Waqfuna). KOMIK (Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  dan  Komputer) , 4 (1). https://doi.org/10.30865/komik.v4i1.2567 Linge,  A.  (2017).  Filantropi  Islam  Sebagai  Instrumen  Keadilan  Ekonomi.
Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 1 (2), 154 –171.
https://doi.org/10.24815/jped.v1i2.6551
Rahmawati,  Thamrin,  H.,  Guntoro,  S.,  &  Kurnialis,  S.  (2021).  Tranformasi Digital  Wakaf  dalam  Menghimpun  Wakaf  di  Era  Digitalisasi. Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance , 4 (2), 532 –540.
https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375 Ridwan,  M.  (2012).  Nazhir  Profesional  Kunci  Kesuksesan  Wakaf  Produktif. Muqtasid:  Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah , 3 (1),  91.
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109 Saripudin, U. (2016). Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi. BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam , 4 (2), 165.
https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2697 Syarifudin. (2016). Implementasi Undang-undang Wakaf tentang Tugas-tugas Nazhir di Kabupaten Purbalingga (Tesis). Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.