## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019 Halaman 491 - 708

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 491 - 502

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS
Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 503 - 518 KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra  ----------------------------------------------------------------------- 519 - 538 PEMANFAATAN  TIK  DALAM  PEMBELAJARAN:  STUDI  KASUS  DI  MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 539 - 554 BUDAYA  SPIRITUAL  ALIRAN  KEJAWEN  “PRASETYO  MANUNGGAL  KARSO” SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto  --------------------------------------------------------------- 555 - 572 PELAYANAN  PENCATATAN  PERNIKAHAN  DI  SUMATERA  BARAT  PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 573 - 588 INKLUSIFISME  DI  TENGAH  MASYARAKAT  MULTIKULTUR:  KASUS  TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman  -------------------------------------------------------------------- 589 - 602

## ORANG  ARAB  DAN  PENGEMBANGAN  PENDIDIKAN  KEAGAMAAN  DI  KOTA MANADO
Idham  -----------------------------------------------------------------------------
603 - 620
KAPASITAS  JARINGAN  KERJASAMA  KEMENTERIAN  AGAMA  DALAM PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  MADRASAH  ALIYAH  DI  KABUPATEN BANDUNG Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami  --------------------- 621 - 634 PENANGANAN  PENYELENGGARAAN  HAJI  FURODAH  (STUDI  KASUS  DUA KOTA DI JAWA BARAT) Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 635 - 654 SIGNIFIKANSI  PESANTREN  KILAT  DAN  BUDAYA  DAMAI  DI  SEKOLAH:  STUDI

## KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI
SERANG, BANTEN Neneng Habibah  ----------------------------------------------------------------- 655 - 670
PEMBELAJARAN  AL-QUR’AN  DENGAN  METODA  QIR Ā ATI  DI  SD  ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
Agus Riswandi dan Syarifah Muthi’atun Najah  ---------------------------------- 671 - 686 PENANAMAN  BUDAYA  DAMAI  MELALUI  KEGIATAN  PESANTREN  KILAT RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 687 - 704 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 705 - 708

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Volume  32  Nomor  1,  Januari-Juni  Tahun  2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel- artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juni 2019 Dewan Redaksi

## KAPASITAS JARINGAN KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN BANDUNG

## THE CAPACITY OF COOPERATION NETWORK OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE IMPLEMENTATION OF MADRASAH ALIYAH EDUCATION IN BANDUNG REGENCY

## NINGRUM FAUZIAH YUSUF, SINTANINGRUM, SAWITRI BUDI UTAMI

## Abstract
The efforts to implement Madrasa Aliyah education conducted by the Office of the Ministry of  Religion  Affairs  of  Bandung  Regency  can  not  be  separated  from  building  networks and making cooperation with stakeholders involved in the implementation of madrasah education in Bandung Regency. With the existence of a good network of cooperation, of course, it will improve the performance capacity of the Office of the Ministry of Religious Affairs for the implementation of madrasa education in Bandung Regency. The background of this research is the condition of Madrasah Education in Bandung Regency which has not met the standards of Government Regulation Number 32, 2013, concerning National Education Standards. In this case the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency as the organizer of religious education in regional area has a responsibility for the implementation of Madrasah Education. This study aimed to find out the cooperation network carried out by the Office of the Ministry of Religion Affairs of Bandung Regency in the implementation of madrasa education in Bandung Regency. The research method used  in  this  study  was  quantitative  while  saturated  sampling  technique  to  determine the  informants.  The  results  of  the  study  showed  that  the  relationship  and  network capacity in the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency in the field of madrasah education was sufficiently capable in carrying outthe implementation of madrasa education in Bandung Regency.However, the Office of the Ministry of Religious Affairs of Bandung Regency still needed to strengthen the implementation of cooperation with agencies involved in the implementation of madrasa education in Bandung Regency related to both internal parties and external parties.
Keywords : Relationship and Network Capacity; Cooperation; Madrasah Education

## Abstrak
Upaya  penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah  Aliyah  yang  dilakukan  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung tidak lepas dari membangun jaringan dan kerjasama dengan para stakeholder yang turut berkecimpung dalam penyelenggaraan pendidikan  madrasah  di  Kabupaten  Bandung.  Dengan  adanya  jaringan  kerja  sama yang baik tentunya akan meningkatkan kapasitas kinerja Kantor Kementerian Agama untuk  penyelenggaraan  pendidikan  madrasah  di  Kabupaten  Bandung.Penelitian  ini dilatar  belakangi  kondisi  Pendidikan  Madrasah  di  Kabupaten  Bandung  yang  belum memenuhi standar sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar  Nasional  Pendidikan.  Dalam  hal  ini  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pendidikan agama di daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Bandung  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  madrasah  di  Kabupaten Bandung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif  dengan  teknik penentuan  informan  menggunakan  sampling  jenuh.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  saat  ini  kapasitas  hubungan  dan  jaringan  di  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  bidang  pendidikan  madrasah  sudah  cukup  mampu  dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung, namun demikian  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung  masih  perlu  melakukan penguatan  dalam  pelaksanaan  kerja  sama  dengan    instansi  yang  terlibat  dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung yang berkaitan, baik dengan pihak internal maupun dengan pihak eksternal.
Kata Kunci :  Kapasitas Hubungan dan Jaringan; Kerjasama; Pendidikan Madrasah
Ningrum Fauziah Yusuf 1 , Sintaningrum 2 , Sawitri Budi Utami 3 1 Mahasiswa Pascasarjana Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran 2 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
3 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran *email: ningrum17001@mail. unpad.ac.id Naskah Diterima: Tanggal 19 Maret 2019; Revisi 19 Maret-27 Juni 2019; Disetujui 27 Juni 2019.

## PENDAHULUAN
Upaya  penyelenggaraan  madrasah,  menuju kesatuan  sistem  pendidikan  nasional, semakin  ditingkatkan.  Usaha  tersebut  tidak hanya  merupakan  tugas  dan  wewenang Kementerian  Agama  saja,  melainkan tugas  dan  wewenang  pemerintah  secara keseluruhan  bersama  masyarakat.  Namun demikian,  secara  administratif  Kementerian Agama  merupakan  institusi  yang  memiliki kewenangan  kebijakan  vertikal  termasuk dalam hal pengelolaan pembinaan madrasah.  Menurut  data  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  Tahun  2018 terdapat 726 sekolah jenjang RA, 192 jenjang MI, 198 jenjang MTs, dan 108 jenjang MA.
Berdasarkan BSNP
Kementerian Agama  (Kemenag)  mencatat  sebanyak 17.106  madrasah  atau  sebesar  33,84%  dari total  50.543  madrasah  di  seluruh  tingkat pendidikan  masih  belum  terakreditasi. Minimnya anggaran menjadi alasan di balik permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  data Direktorat  Pendidikan  Madrasah  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama,  terdapat  76.551  madrasah  yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Kementerian Agama  membina  7941  Madrasah  Aliyah (MA), yang mana rinciannya 5.537 MA atau 69,72%  sudah  terakreditasi,  sedangkan sisanya  sebanyak  2.404  MA  atau  sebesar 30,27% lainnya belum terakreditasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun 2007  menjelaskan  bahwa  Kementerian Agama RI mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan  pendidikan  madrasah yang  disesuaikan  dengan  standar  kualitas pendidikan  madrasah  mengacu  kepada Peraturan  Pemerintah  No  32  Tahun  2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.Upaya pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta pengelolaan  sistem  informasi  di  bidang pendidikan madrasah yang dilakukan Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung tidak  lepas  dari  membangun  hubungan dan  jaringan.  Kapasitas  hubungan  dan jaringan  merupakan  bagian  dari  kapasitas organisasi  yang  harus  dimiliki  oleh  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung melalui  hubungan  internal  dan  eksternal yang dibangun sehingga tujuan dalam upaya pelayanan,  bimbingan  dan  pembinaan, serta sistem informasi di bidang pendidikan madrasah dapat tercapai.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama,  salah  satu  tugas  dan  fungsi  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung ialah menyelenggarakan pelayanan, bimbingan,  dan  pembinaan  di  bidang pendidikan  madrasah.  Sebagaimana  kita ketahui  bahwa  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  merupakan  instansi vertikal,  di  mana  untuk  penyelenggaraan pendidikan  madrasah  wewenang  dari pemerintah  pusat  diberikan  kepada  aparat (kantor) di daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah.
Dalam  hal  ini  wewenang  penyeleng- garaan pendidikan madrasah yang meliputi pembinaan  dan  pemberian  bantuan  dan tuntunan  di  bidang  pendidikan  madrasah diserahkan  kepada  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten/Kota.  Tujuan  pembinaan dan bantuan adalah agar madrasah sebagai lembaga  pendidikan  Islam  berkembang secara  terintegrasi  dalam  sistempendidikan nasional,  sebagaimana  yang  dikehendaki oleh  UUD  1945.  Oleh  karena  itu  kegiatan penyelenggaraan madrasah tersebut dilaksanakan  dengan  penuh  kebijaksanaan dan dilaksanakan secara bertahap.
Berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  di  bidang  pendidikan  madrasah,

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634
khususnya  mengenai  bentuk  kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Bandung  dengan  instansi,
Lembaga, maupun pihak lain terkait dengan penyelenggaraan  pendidikan  madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung belum diatur dalam  standar  operasional  yang  jelas,  hal ini  tentu  saja  mengakibatkan  terhambatnya upaya dan proses untuk memperbaiki proses penyelenggaraan  pendidikan  madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung.
Peran  Kantor  Kementerian  Agama sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan  madrasah  Aliyah  di  Kabupaten Bandung harus mampu merespon secara baik dan  cepat  dalam  mengatasi  permasalahan tersebut.  Kapasitas  jaringan  kerjasama seperti  apa  yang  seharusnya  dimiliki  oleh Kantor  Kementerian  Agama  menjadi  tugas besar pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan madrasah Aliyah yang berkualitas dan mempunyai daya saing dengan sekolah umum lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jaringan  kerjasama  yang  dilakukan  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah  Aliyah,  dan  untuk  menjelaskan langkah-langkah  yang  ditempuh  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung dalam pengembangan kapasitas pemerintah dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan publik.
Dalam penelitian ini untuk menggambarkan kondisi pendidikan
madrasah  di  Kabupaten  Bandung,  penulis menganalisis  berdasarkan  dua  indikator. Pertama ,  berdasarkan  kondisi  ketersediaan sarana  dan  prasarana  pendidikan  khusunya kecukupan jumlah sekolah dan ruangan kelas dengan kondisi yang memadai. Kedua , kondisi ketersediaan  tenaga  pendidik  yaitu  rasio antara  guru  dan  murid.Rasio  ketersediaan
sarana dan prasarana khususnya kecukupan gedung  sekolah  dengan  jumlah  murid yang  sekolah  dilihat  berdasarkan  kelompok usianya. Jika melihat dari rasio ketersediaan sekolah  untuk  tingkat  MI  rata  rata  0,67%, MTs  sekitar  0,63%  dan  MA  sekitar  0,85%. Sedangkan  untuk  rasio  antara  ketersediaan guru  dengan  jumlah  murid  pada  kelompok usia  tertentu.  Rata-rata  rasio  ketersediaan guru  untuk  tingkat  MI  sebesar  6,87%,  MTs 5,06%, dan MA sekitar 16,67% (Kemdikbud, 2018).
Sesuai  dengan  rencana  strategis  dan arah  kebijakan  Pendidikan  Islam  tahun 2015-2019,  peran  Kantor  Kementerian Agama  di  bidang  pendidikan  madrasah tidak  hanya  sebatas  memberikan  bantuan dan pembinaan, tetapi juga melalui strategi penguatan  kelembagaan  madrasah  dengan dukungan  sistem  manajemen  dan  tata kelola  yang  efektif,  efesien,  dan  akuntabel. Penguatan  sistem  organisasi,  regulasi, sumber  daya  manusia,  monitoring  dan evaluasi,  pengelolaan  data  dan  informasi, serta penjaminan mutu pendidikan.
Namun, dari beberapa tugas dan fungsi bidang  pendidikan  madrasah  Kementerian Agama di atas, terdapat beberapa hal yang belum  dijalankan  secara  maksimal  dalam kaitannya  dengan  kapasitas  hubungan  dan jaringan  untuk  melakukan  tugas  di  bidang pendidikan  madrasah.  Bentuk  kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung dengan instansi atau lembaga lain terkait dengan penyelenggaraan pendidikan madrasah  di  Kabupaten  Bandung  belum diatur  dalam  standar  operasional  yang jelas,  hal  ini  mengakibatkan  terhambatnya upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung.
Menyadari  bahwa  efektivitas  dan efisiensi  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Kantor  Kementerian  Agama  dalam  bidang
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)
pendidikan  madrasah  di  daerah  sangat penting,  maka  salah  satu  konsekuensi logis  dari  kebijakan  penguatan  organisasi Kementerian  Agama  adalah  memperkuat kapasitas  jaringan  kerjasama  Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah.
Penelitian ini bermaksud ingin mengetahui  lebih  mendalam  mengenai kapasitas jaringan kerjasama dalam sebuah  organisasi  untuk  mampu  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  khususnya di  bidang  pendidikan  madrasah  dengan mengambil  lokus  pada  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung.  Penelitian  ini diharapkan dapat mengungkap tentang hal yang  berkaitan  dengan  kerjasama,  antar organisasi  publik  dalam  menjalankan  tugas dan  fungsi  penyelenggaraan  pelayanan pendidikan madrasah.

## KERANGKA KONSEP

## Definisi Kapasitas
Kapasitas
dapat diartikan sebagai
kemampuan dantenaga untuk dapat mampu melakukan  perubahan.  Kapasitas  dapat berwujud fasilitas, perhatian terhadap harga diri orang, dan kemampuan untuk melarutkan dan memikirkan diri dalam membentuk masa depan (Bryant & White, 1987).
Beberapa  ahli  mengartikan  konsep kapasitas  secara  beragam,  hal  ini  terjadi karena  kapasitas  merupakan  konsep  yang bersifat  dinamis  multidimensional  dan bahkan kadang eksklusif, karena baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  kapasitas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat kontekstual  (Rohdewohld  &  Poppe,  2005). Tinjauan dinamis terhadap kapasitas institusi dan  individu  dalam  proses  kehidupan masyarakat  yang  terus  berubah  maupun prasyarat  kapasitas  diperlukan  untuk  dapat
menampilkan  tugas  dan  fungsi  itu  sebaik mungkin.
Memahami kapasitas secara keseluruhan akantentunya  akan  berdampak  kepada proses output organisasi  dalam  konteks tertentu  sehingga  akan  membantu  melihat karakteristik internal suatu organisasi secara lebih  dalam.  Selain  itu,  dengan  memahami kapasitas  juga  dapat  membantu  suatu organasasi  agar  dapat  mengalokasikan sumber  daya  untuk  mencapai  target  yang lebih baik.
Banyak  peneliti  (Meissner,  Bergner, &  Marconi,  1992)  menyebutkan  bahwa pengembangan  kapasitas  mengacu  pada pembangunan  insfrastruktur  yang  meliputi staf, keterampilan, sumber daya, dan struktur untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada (Schwartz, et al., 1993).Membangun kapasitas yang memadai merupakan suatu tantangan umum  bagi  organisasi  yang  ditugasi  untuk melaksanakan  reformasi  pendidikan  yang kompleks (Cohen, Moffitt, & Goldin, 2007).

## Konsep Jaringan Kerjasama
Kemampuan  organisasi  untuk  berinteraksi dan  bekerja  sama  dengan  instansi  lain, baik  di  dalam  maupun  di  luar  masyarakat, hal ini menjadi penting karena mendukung keberhasilan  sebuah  organisasi.  Glickman dan Servon menyatakan kapasitas jaringan ini mewakili  hubungan  eksternal  yang  penting untuk  dapat  dikembangkan  dan  dikelola oleh  organisasi.  Organisasi  ini  membangun kapasitas dengan menjalin jaringan dengan organisasi  yang  berbasis  masyarakat, perusahaan  swasta,  pendidikan  dan  aktor politik. Dengan demikian, organisasi ini lebih mampu  melakukan  penggalangan  dana untuk proyek dan progamnya.
Berbicara mengenai kapasitas hubungan dan jaringan, Hall, et al. (2003) menyatakan
Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634
bahwa  hubungan  dan  jaringan  merupakan bagian dari kapasitas organisasi yang harus dimiliki  oleh  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  melalui  hubungan internal  dan  eksternal  yang  dibangun sehingga  tujuan  dalam  upaya  pelayanan, bimbingan dan pembinaan, serta pelayanan sistem  informasi  di  bidang  pendidikan madrasah dapat tercapai.
Suatu  kerjasama  dan  sistem  jaringan dapat diartikan sebagai sejumlah organisasi yang  secara  formal  saling  berkaitan, berhubungan,  atau  berpartisipasi  antarsatu dengan  yang  lain  untuk  mencapai  tujuan yang  telah  ditetapkan  dan  memiliki  suatu struktur organisasi (Siregar, 2005).
Keberadaan  suatu  organisasi  sangat didukung  dengan  adanya  tiga  pilar  utama agar dapat berjalan dengan baik. Tiga pilar itu terdiri dari keberadaan sumber daya manusia yang baik, sistem penataan organisasi yang baik,  serta  proses  bisnis  yang  biasanya dianggap sebagai target capaian organisasi dalam visi-misi.
Dalam sebuah organisasi, suatu program  akan  terlaksana  dengan  baik  dan efektif apabila keterlibatan antar pemangku kepentingan  berjalan  dengan  lancar  dalam proses perencanaan strategis dan komunikasi yang terjalin dalam pengambilan keputusan. Lusthaus  (2002)  menekankan  pentingnya bagi  suatu  organisasi  untuk  mampu membangun  hubungan  dengan  organisasi lain, karena akan memberikan manfaat yang besar bagi organisasi yang bersangkutan.
Pernyataan  serupa  juga  diungkapkan oleh  Glickman  dan  Servon  (1998),  di  mana suatu organisasi harus mampu untuk dapat berinteraksi  dan  bekerja  sama  dengan instansi  lain,  baik  di  dalam  maupun  diluar masyarakat.  Tentu  saja  hal  ini  menjadi
penting  karena  mendukung  keberhasilan sebuah organisasi.
Tidak  jauh  berbeda,  Bryan  (2011) juga  menjelaskan  mengenai  pentingnya komitmen  para  pemangku  kepentingan dalam mencapai tujuan organisasi. Kapasitas komitmen pemangku kepentingan ( stakeholder  comitment  capacity )  meliputi: kemampuan  organisasi  untuk  mendukung keterlibatan  mitra  organisasi  eksternal termasuk  di  dalam  melibatkan  kelompok yang  sulit  untuk  dijangkau,  kemampuan organisasi  untuk  mendukung  interaksi dengan  para  pemangku  yang  memiliki kepentingan secara teartur, dan kemampuan untuk mendatangkan inisiatif baru dan upaya dari perwakilan politik dan lembaga lainnya. Tidak  hanya  itu  Bryan  juga  menyebutkan pentingnya  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh para stakeholder agar  tercapainya  tujuan organisasi.
Berdasarkan beberapa pendapat yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  tentang kapasitas  jaringan  dan  kerjasama  dalam suatu  organisasi,  penulis  mengambil kesimpulan
bahwa hubungan antarorganisasi  menekankan  pentingnya bagi  suatu  organisasi  untuk  membangun hubungan  dengan  organisasi  lain  karena akan memberikan manfaat yang besar bagi organisasi  yang  bersangkutan.  Banyaknya aktivitas  dalam  organisasi  yang  melibatkan orang-orang yang berbeda, atau kelompok- kelompok  kerja  yang  berbeda,  tidak jarang  menimbulkan  konflik  kepentingan. Dengan  demikian,  konteks  kapasitas jaringan  kerjasama  dalam  penyelenggaraan pendidikan  madrasah,  perhatian  harus senantiasa  diberikan  kepada  pihak-pihak yang  mendukung  upaya  tercapainya pendidikan  madrasah  berkualitas  yang  ada di Kabupaten Bandung.
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  penulis adalah  pendekatan  kuantitatif  deskriptif. Menurut  Creswell  penelitian  kuantitatif merupakan  metode  untuk  menguji  teori- teori  tertentu  dengan  cara  meneliti hubungan  antarvariabel  menggunakan instrument  penelitian  yang  menghasilkan data  berupa  angka-angka  yang  dianalisis menggunakan  statistik.  (Creswell,  2008). Penentuan metode penelitian ini didasarkan atas  masalah  penelitian  yang  ingin  melihat bagaimana kapasitas jaringan dan kerjasama
Kantor Kementerian Agama dalam menyelenggarakan  pendidikan  madrasah
Aliyah  di  Kabupaten  Bandung,  sehingga peneliti  dapat  menegetahui  faktor-faktor yang  ada  dalam  kapasitas  jaringan  dan kerjasama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Bandung  di  bidang  pendidikan madrasah.
Dalam
pendekatan kuantitatif,
instrumen  penelitian  yang  digunakan  ialah berupa  angket  yang  berisi  beberapa  butir pertanyaan  tentang  persepsi  informan terhadap masalah  penelitian. Selain  angket, terdapat juga pedoman wawancara sebagai tindak  lanjut  dari  pemberian  angket  agar hasil  penelitian  lebih  akurat  terkait  dengan kapasitas  hubungan  dan  jaringanKantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang pendidikan madrasah.
Objek  penelitian  ini  adalah  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung. Teknik  penentuan  informanadalah  dengan carasensus,  hal  ini  digunakan  karena  untuk meminimalisir ketidakakuratan data. Jumlah responden  penelitian  adalah  103  pegawai Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung.  Jenis  data  yang  digunakan penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  dengan  melakukan  observasi melalui  penyebaran  angket  tertutup  dan
hasil  wawancara,  serta  data  sekunder,  yaitu data  yang  diperoleh  dari  jurnal,  buku, dokumentasi, dan internet.
Operasionalisasi variabel kapasitas hubungan  dan  jaringan  penulis  jelaskan sebagai berikut:

## Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
Kapasitas Hubungan dan Jaringan (X1) X 11 Bentuk kerja sama X
12 Kerja sama dengan instansi lain X 13 Dukungan eksternal
X 14 Bentuk Komunikasi
X 15 Koordinasi antara instansi-instansi dan bagian-bagian terkait
Untuk  keperluan  analisis  kuantitatif, masing-masing item dan dimensi dijelaskan menggunakan statistik deskriptif, khususnya tabel  frekuensi  yang  kemudian  dianalisis untuk mendapatkan skor indeks. Berdasarkan nilai yang diperoleh kelompok oleh masing- masing  item,  selanjutnya  dikategorikan ke  dalam  lima  kelompok.  Rentang  atau jarak  antar  kategori  di  hitung  berdasarkan perolehan  nilai  maksimum  dikurangi  nilai minimun, dibagi dengan 5 kategori, dimana nilai  maksimum  dihitung  dari  nilai  item tertinggi  (5)  dikalikan  jumlah  responden yaitu  103,  maka  ada  515.  Sedangkan  nilai minimum  dihitung  berdasarkan  nilai  item terendah  (1),  dikalikan  jumlah  responden, yaitu 103. Sehingga untuk penentuan indeks suatu  item  didasarkan  atas  jumlah  hasil perhitungan jawaban responden dibagi hasil perkalian  antara  nilai  jawaban  tertinggi  (5) dengan jumlah responden (103) dibagi 100.
indeks =
nilai jawaban item tertentu
(nilai harapan item ×103
x 100
∑ ( )
Nomenklatur  untuk  setiap  kategori didasarkan atas interval seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

## Tabel 2. Interval Kategori dan Indeks
Skor Kategori Nilai Interval Indeks 1 Tidak… (baik/ memadai/sesuai/ mampu) 103,0-185,4 20,00-36,00
2 Kurang… (baik/ memadai/sesuai/ mampu) 185,5-267,9 36,01-52,00 3 Cukup… (baik/ memadai/sesuai/ mampu) 266,0-348,4 52,01-68,00 4 Baik/memadai/ sesuai/mampu 348,5-430,9 68,01-84,00 5 Sangat… (baik/ memadai/sesuai/ mampu) 431,0-513,4 84,01-100,00 Pengujian  validitas  dan  reabilitas dilakukan dengan
menggunakan Confirmatory  Factor  Analysis (CFA)  lebih dikenal  dalam  pengoperasian  data  dengan menggunakan  Lisrel.  Berdasarkan  hasil uji  validitas  terhadap  item  pernyataan yang  digunakan  untuk  pengambilan  data diketahui  bahwa,  seluruh  item  pernyataan memiliki koefisien validitas yang lebih besar dari t-tabel 1,96, sehingga item-item tersebut layak  digunakan  sebagai  alat  ukur  dalam penelitian.
Data-data  yang  sudah  diperoleh kemudian  dianalis  dengan  menggunakan metode  analisis  SEM.  SEM  merupakan sekumpulan teknik statistik yang memungkinkan  pengujian  serangkaian hubungan secara simultan.
“ SEM  is  a  family  of  statistical  that  seek to  explain  the  relationship  among  multiple variables….  it  examines  the  structure  of interrelationship  expressed  in  a  series  of equation, similar to a series of multi regression equation ” (Hair, et. al, 1998)
Model  Persamaan  Struktural  ( Structural Equation  Modeling ,  SEM)  adalah  suatu teknik  analisis  statistik  untuk  mempelajari hubungan  sebab  akibat  antarvariabel laten  ( unobservable  variables )  yang  proses pengolahannya  secara  simultan  melibatkan
kekeliruan  dalam  pengukuran,  variabel indikator ( observable variables ) dan variabel laten (Bachrudin dan Tobing, 2003).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kemampuan  organisasi  untuk  berinteraksi dan  bekerja  sama  dengan  instansi  lain, baik  di  dalam  maupun  di  luar  masyarakat merupakan  hal  yang  penting  untuk mendukung keberhasilan sebuah organisasi. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012  Pasal  365  dijelaskan  bahwa  seksi pendidikan  madrasah  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  mempunyai tugas  untuk  melaksanakan  pelayanan, bimbingan dan pembinaan, dan pengelolaan sistem  informasi  yang  berkaitan  dengan pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Barat.
Responden dalam penelitian ini dideskripsikan  menjadi  tiga  aspek,  yaitu jenis  kelamin,  pendidikan  terakhir,  dan masa  kerja.  Kriteria  responden  berdasarkan jenis  kelamin  peneliti  gunakan  untuk membedakan  responden  laki-laki  dan perempuan.  Berdasarkan  jenis  kelamin  dari 103  responden,  jumlah  responden  laki-laki sebanyak 75 orang (72,8 persen) dan wanita sebanyak 28 orang (27,2 persen).
Sedangkan  karakteristik  responden berdasarkan  pendidikan  terakhir  peneliti gunakan  untuk  mengetahui  kemampuan para  pegawai  dalam  bekerja.  Dari  jumlah keseluruhan responden, pendidikan terakhir para pegawai sangat bervariasi. Mulai dari D3 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 78 orang, S2 sebanyak 14 orang, dan S3 sebanyak 4 orang. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  karakteristik
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)
pendidikan  pegawai  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagian besar berpendidikan  sarjana.  Selain  itu,  dalam penelitian ini pendidikan terakhir digunakan untuk  menghomogenkan  data  responden penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten  Bandung,  hal  ini  terbukti  dari penyebaran  angket  kuesioner  penelitian yang  menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki pemahaman yang cukup baik untuk mampu menjawab pertanyaan kuesioner.
Karakteristik  responden  berdasarkan masa  kerja  dibagi  menjadi  dua  kategori yaitu  ≤  10  tahun  dan  lebih  dari  sepuluh tahun.  Asumsi  peneliti  jika  pegawai  telah bekerja  lebih  dari  10  tahun  maka  pegawai tersebut  telah  mengetahui  dengan  baik bagaimana  proses  berjalannya  suatu pekerjaan  dalam  sebuah  organisasi  secara menyeluruh,  sedangkan  pegawai  dengan masa kerja kurang dari 10 tahun hanya cukup mengetahui  dengan  baik  kapasitas  suatu organisasi.  Diketahui  bahwa  responden terbanyak  adalah  pegawai  dengan  masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 76 orang  (73,8  persen)  sisanya  27  orang  (26,2 persen).  Dalam  hal  ini  peneliti  berasumsi pegawai  yang  masa  kerjanya  lebih  dari  10 tahun  lebih  mempunyai  pengalaman  dan pengetahuan yang memadai terkait dengan variabel  penelitian,  serta  sudah  banyak mengetahui kondisi riil persoalan-persoalan yang  dihadapi  pada  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Bandung.
Berikut pada tabel 2 dibawah ini penulis paparkan nilai validitas dan reabilitas untuk tiap-tiap indikator yang menjelakan kapasitas hubungan dan jaringan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah.
Tabel 3. HasilUji Reabilitas Indikator SLF Error Construct Reliability ∑SLF ∑SLF 2 ∑error Nilai CR Nilai VE X 11 0.62 0.62
3.37 2.2853 2.71 0.832 0.457 X 12 0.67 0.55
X 13 0.70 0.51
X 14 0.76 0.42 X 15 0.62 0.62
Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, LISREL 2019
Menurut  Hair  (1998),  syarat  reliabilitas yang baik adalah jika memiliki nilai Construct Reliability ≥  0.60.  Dari  perhitungan  pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa nilai dari construct reliability secara keseluruhan pada kapasitas  hubungan  dan  jaringan  adalah 0.832. Hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas model  pengukuran  ini  secara  menyeluruh didukung oleh data yang diperoleh.
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui bahwa  kapasitas  hubungan  dan  jaringan Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  di  bidang  Pendidikan  madrasah secara  umum  berada  dalam  kategori  ‘baik’ dengan  indeks  68,85.  Hampir  seluruh indikator  dalam  dimensi  ini  memperoleh penilaian dari responden dalam kondisi baik, hanya  indikator  terkait  koordinator  antar instansi  yang  mendapatkan  nilai  indeks 52,04  kategori  cukup  baik.  Hasil  tersebut mengindikasikan  bahwa  secara  umum kemampuan  hubungan  dan  jaringan  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  di  bidang  pendidikan  madrasah sudah dalam kondisi baik.
Tabel 4. Nilai Observasi Kapasitas

## Hubungan dan Jaringan
No Indikator Nilai Indeks Kategori 1 Bentuk kerja sama 366 71,07 Baik 2 Kerja sama dengan instansi lain 395 76,70 Baik 3 Dukungan eksternal 374 72,62 Baik 4 Bentuk Komunikasi 370 71,84 Baik 5 Koordinasi antara instansi-instansi dan bagian-bagian terkait 268 52,04 Cukup Baik Rata-Rata 354,6 68,85 Baik

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634
Kemampuan  organisasi  untuk  mampu membagikan  dan  menerima  informasi dari  sumber  daya  dari  organisasi  mitra, serta  kemampuan  untuk  membangun kepercayaan  dengan  organisasi  mitra merupakan  hal  penting  untuk  tercapainya tujuan organisasi. Untuk hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung di bidang  pendidikan  madrasah  mendapatkan indeks 71,84 kategori baik.
Banyaknya  aktivitas  dalam  organisasi yang melibatkan orang-orang yang berbeda, atau  kelompok-kelompok  kerja  yang berbeda,  tidak  jarang  menimbulkan  konflik kepentingan. Hal ini terjadi juga pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung saat harus  berkoordinasi  antara  instansi-instansi dan bagian-bagian terkait, sebagaimana hasil penelitian  menunjukkan  untuk  indikator  ini mendapatkan  indeks  52,04  kategori  cukup baik.  semakin  banyak  orang  yang  terlibat tentu  semakin  banyak  pola  piker  serta sudut  pandang  mengenai  problem  solving atas  permasalahan  mengenai  pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung.
Selanjutnya,  dalam  tabel  4.2  di  bawah ini  penulis  akan  memaparkan  pihak-pihak yang  terlibat  dengan  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  dalam  upaya pelaksanaan  urusan  di  bidang  pendidikan madrasah.
Tabel 5. Kerjasama yang Dilakukan

## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
di Bidang Pendidikan Madrasah Pihak Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tim Pembina urusan keagamaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung SKPD Dinas Pendidikan Tim revitalisasi bidang pendidikan (laporan individu sekolah/madrasah, ujian nasional) Dinas Kesehatan Tim pembina UKS/M (pemberian imunisasi) Bersambung pada kolom berikut Dinas Lingkungan Hidup Tim pembina adiwiyata Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tim pengembangan pendidik dan tenaga pendidik Kementerian Kementerian Pemberdayaan Perempuan,dan Perlindungan Anak Tim Percepatan Sekolah Ramah Anak Kemendikbud Tim Pemantauan Ujian Nasional, Tim Pengembangan Standar Nasional Pendidikan
Lain-lain Balai Diklat Keagamaan
Tim pengembangan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Tim penyelenggara PLPG untuk para pendidik Kepolisian Tim penanggulangan narkoba dan kriminalitas
Sumber: Penulis, 2019
Penyelenggaraan  pendidikan  madrasah yang  di  lakukan  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  melalui  seksi pendidikan  madrasah  dengan  pihak- pihak  diatas  merupakan  upaya  kerjasama untuk  mendukung  tercapainya  pendidikan madrasah berkualitas yang ada di Kabupaten Bandung.
Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Bandung dan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Bandung  melakukan  sinergitas untuk  meningkatkan  pendidikan  agama keagamaan di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan  tabel  4  diketahui  bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah  di  Kabupaten  Bandung,  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  bekerja sama dengan banyak pihak. Kerjasama yang dilakukan antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten  dengan  Pemerintah  Daerah adalah sebagai tim untuk urusan yang terkait di  bidang  keagamaan.  Sebagaimana  yang
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)
tercantum  dalam  PMA  Nomor  60  Tahun 2015  Pasal  61  ayat  (6)  bahwa  kementerian bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah dan/atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah. Dengan adanya pendidikan madrasah  yang  terselenggara  dalam  satu wilayah  diharapkan  mampu  menanamkan nilai-nilai  dan  karakter  murid  di  bidang keagamaan.
Setelah  dilakukan  konfirmasi  dengan informan 1 tentang  kerja  sama  tersebut memang  benar  sudah  berjalan  dengan cukup  baik,  hal  itu  juga  disampaikan  oleh staf lain yang bertanggung jawab di bidang pendidikan  madrasah.  Namun,  berbeda dengan  informan 2 yang  merasa  kerja  sama yang di bangun belum berjalan baik. Belum adanya target yang jelas dan estimasi waktu yang  ditentukan  membuat  kegiatan  kerja sama ini belum berjalan dengan optimal.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh informan 3 dalam  pelaksanaan  program yang  ada  di  bidang  pendidikan  madrasah seperti  peningkatan  akses  dan  mutu pendidikan  madrasah  diperlukan  kerjasama dengan  SKPD  terkait  (Dinas  Pendidikan, Dinas  Kesehatan,  Dinas  Lingkungan  Hidup, dan  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan Pelatihan).
Saat  ini  untuk  membangun  sekolah/ madrasah  yang  baik  itu  di  dalamnya  harus meliputi sekolah sehat, program ini dilakukan untuk  meningkatkan  tingkat  kesehatan  di lingkungan  sekolah/madrasah,  dan  dalam mewujudkan hal tersebut Kantor Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  harus  bekerja
1 Wawancara  dengan  staf  penanggung  jawab bagian  ptk  seksi  pend.  Madrasah  Kankemenag  Kab. Bandung 16/10/18.
2 Wawancara  dengan  staf  penanggungjawab  ba- gian  analis  perencana  Kankemenag  Kab.  Bandung 26/10/18.
3 Wawancara  dengan  staf  penanggungjawab bagian  ptk  seksi  pend.  Madrasah  Kankemenag  Kab. Bandung 16/10/18.
sama  dengan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Bandung.  Sebagaimana  yang  diungkapkan informan 4 kini  untuk  meningkatkan  kondisi kesehatan  di  lingkungan  madrasah  di lakukan  pelaksanaan  usaha  kesehatan sekolah/madrasah. Program Usaha Kesehatan  Sekolah/Madrasah  ini  meliputi kegiatan aktivitas fisik, sarapan menu sehat, melaksanakan  gerakan  cuci  tangan  pakai sabun, dan pembinaan kantin sekolah bersih dan menu sehat.
Informan 5 juga  memaparkan  bahwa Kantor  Kementerian  Agama  bersinergi dengan  Kementerian  PPPA  dan  Kemdikbud untuk mewujudkan sekolah ramah anak.Hal ini  dilakukan  untuk  membangun  sekolah/ madrasah  menjadi  aman,  nyaman,  dan ramah  bagi  seluruh  civitas  sekolah  bukan hanya  para  siswa  tetapi  juga  guru  dan para  pengelola  sekolah.  Selain  itu,  sekolah ramah  anak  ini  dibangun  bertujuan  untuk menghindari kekerasan terhadap siswa yang saat ini kerap terjadi dilingkungan sekolah.
Program sekolah ramah anak ini disambut baik oleh pihak sekolah, sebagaimana yang disampaikan oleh informan, 6 program sekolah ramah  anak  ini  merupakan  gagasan  yang baik  dari  pemerintah  untuk  meningkatkan kepercayaan  kepada  para  orangtua  peserta didik yang akan menyekolahkan anaknya di sekolah  ini.  Jadi  tidak  perlu  lagi  ada  yang di  risaukan  ketika  suatu  madrasah  itu  telah mempunyai  predikat  sekolah  ramah  anak, siswa aman orang tua pun tenang.
Organisasi  adalah  komposisi  sejumlah orang-orang  yang  menduduki  posisi  atau peranan tertentu. Di antara orang-orang ini saling  terjadi  pertukaran  pesan.  Pertukaran
4 Wawancara  dengan  Kepala  Madrasah  Negeri Kab. Bandung 22/10/18.
5 Wawancara  dengan  staf  penanggungjawab bagian  ptk  seksi  pend.  Madrasah  Kankemenag  Kab. Bandung 16/10/18.
6 Wawancara  dengan  Kepala  Madrasah  Negeri Kab. Bandung 22/10/18.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634
pesan  itu  melalui  jalan  tertentu  yang dinamakan jaringan komunikasi organisasi.
Jaringan komunikasi terbagi menjadi dua yaitu jaringan formal dan jaringan informal. Selain  membangun  hubungan  internal dan  eksternal  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  bidang  pendidikan madrasah  perlu  melakukan  komunikasi dengan  menggunakan  jaringan  komunikasi secara formal dan informal.
Jaringan komunikasi formal ialah pesan yang  mengalir  melalui  jalan  resmi  yang ditentukan  oleh  hierarki  organisasi  atau fungsi  pekerjaan.  Alur  komunikasi  bisa mengalir dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas.
Sebagaimana yang disampaikan
oleh  informan 7 mengenai  komunikasi yang  dilakukan  di  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Bandung  sudah  baik. Dengan era digital seperti saat ini tentunya sangat  memudahkan  para  pegawai  dalam berkoordinasi  untuk  urusan  pekerjaan.  Baik secara tertulis maupun tidak, informasi yang berhubungan  dengan  penyelenggaraan pendidikan madrasah harus selalu terupdate. Pernyataan seperti ini juga disampaikan oleh informan, 8 di mana komunikasi yang dilakukan di  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  sudah  cukup  baik.  Komunikasi kepada  atasan,  yakni  dengan  Kepala  Seksi Pendidikan  Madrasah,  dan  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung. Komunikasi yang biasanya dilakukan adalah dengan  diadakannya  rapat  dan  koordinasi secara langsung.
Menurut  penulis  berdasarkan  hasil wawancara  dan  observasi  yang  telah
7 Wawancara  dengan  staf  penanggungjawab bagian  ptk  seksi  pend.  Madrasah  Kankemenag  Kab. Bandung 16/10/18.
8 Wawancara  dengan  staf  penanggungjawab  ba- gian  sistem  informasi  seksi  pend.  Madrasah  Kanke- menag Kab. Bandung 12/10/18.
di  lakukan,  berkaitan  dengan  jaringan komunikasi baik secara formal dan informal sudah  dilakukan  dengan  baik.  Adanya jaringan  komunikasi  yang  di  bangun  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  di  bidang  pendidikan  madrasah mempermudah  hubungan  yang  terjalin di  antara  pegawai.  Sebagaimana  hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah  ditentukan  juga  oleh  kapasitas hubungan dan jaringan.
KHJ = 0.89*KO, (0.15) 6.09 Errorvar .= 0.22 (0.096) 2.24 ,R² = 0.78
Dari structural  form  equation di  atas dapat dilihat nilai R 2 , di mana nilai R 2 berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen  mampu  menjelaskan  variabel dependennya. Dalam penelitian ini diketahui nilai R2sebesar 0,78, angka ini menunjukkan bahwa  kapasitas  hubungan  dan  jaringan mampu  menjelaskan  78%  varian  dari kapasitas  organisasi,  sedangkan  sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  kondisi  pendidikan  Madrasah  Aliyah di  Kabupaten  Bandung  yang  belum  baik ini  dikarenakan  oleh  kapasitas  hubungan dan  jaringan  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Bandung  yang  belum  efektif. Sebagaimana  hasil  penelitian  diketahui kapasitas jaringan dan kerjasama akan efektif jika  mendapatkan  nilai  indeks  maksimal 84,10–100.
Adapun  nilai  indeks  yang  didapat menunjukkan  kapasitas  jaringan  dan kerjasamaKantor Kementerian Agama
Kabupaten  Bandung  ini  berada  pada  nilai
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)
68,85. Indeks tersebut dapat dimaknai bahwa kapasitas  hubungan  dan  jaringan  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan madrasah belum efektif.
Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsinya  secara  efektif,  maka  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Bandung dituntut  untuk  mampumelaksanakan  kerja sama  dengan  para stakeholder dalam penyelenggaraan  pendidikan  madrasah. Kerja  sama  telah  di  lakukan  baik  secara internal  maupun  eksternal.  Kerja  sama dengan  pihak  internal  dan  eksternal  sudah
dilakukan  dengan  cukup  baik,  hanya saja  belum  adanya  jadwal  rutin  untuk melakukan kegiatan (rapat) untuk meninjau perkembangan  pendidikan  madrasah  di Kabupaten  Bandung  secara  berkelanjutan. Begitupun dengan jaringan komunikasi baik secara formal dan informal cukup baik.
Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Bandung sebagai penyelenggara pendidikan Madrasah  di  tingkat  daerah  tentunya mempunyai tugas besar untuk meningkatkan sekaligus memperkuat jaringan dan kerjasama yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar  tercipta  penyelenggaraan  pendidikan Madrasah yang efektif dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Annear,  P.  L.,  Ahmed,  S.,  Ros,  S.  E.,  &  Ir,  P.  (2013). Strenghthening  Institutional  And  Organizational Capacity For Social Health Protection of The Informal Sector in Lesser-developed Countries: A Study of Policy Barriers and Opportunities in Cambodia . Social Science & Medicine , 223-231.
Bachrudin, A., & Tobing, H. (2003). Analisis Data Untuk Penelitian Survai dengan Menggunakan Lisrel 8 . Bandung: Jurusan Statistika Universitas Padjadjaran.
Bryant, C., & White, L. G. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang . Jakarta: LP3ES.
Bryan, T. K. (2011). Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach . Disertation of Virginia Polytechnic Institute and State University.
Creswell,  J.  W.  (2008). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods  Approaches . London: Sage Publications Inc.
Cohen, D. K., Moffitt, S. L., & Goldin, S. (2007). Policy and Practice: The Dilemma. American Journal of Education , 113, 515-548.
Eisinger, P. (2002). Organizational Capacity and Organizational Effectiveness Among Street-Level Food Assistance Programs in Nonprofit and Voluntary Sector Quaterly Journal . 115-130.
Glickman, J. N., & Servon, L. J. (1998). More Than Bricks and Sticks Five Components of CDC Capacity . The State University of New Jersey.
Hair, J. F. (1998). Multivariate Data Analysis - Fifth Edition . New Jersey: Prentice Hall International Inc.
Hall, e. a. (2003). The Capacity to Serve A Qualitative Study of the Challenges Facing Canada’s Nonprofit and Voluntary Organizations . Canadian Centre for Philanthropy 425: University Avenue, suite 700 Toronto.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634
Lusthaus, C. e. (2002). Organizational Assessment. A Framework for Improving Performance . Ottawa: Inter-American  Development  Bank:  Washington  DC  and  International  Development  Research Centre.
Meissner, H. I., Bergner, L., & Marconi, K. M. (1992). Developing Cancer Control Capacity in State and Local Public Health Agencies . Public Health Reports, 107, 15-23.
Milen, A. (2001). What Do We Know About Capacity Building?, An Overview of Existing Knowledge and Good Practice . Geneva: Departement of Health Service Provision.
New  Partners  Initiative  Technical  Assistance  (NuPITA)  Project.  (2012). Organizational  Capacity Assessment for Community-Based Organizations . USAID.
Rohdewohld, R., & Poppe, M. (2005). " Guidelines on Capacity Building in The Region: Mudule A: The Capacity Building Cycle From Capacity Building Needs Assessment (CBNA) Toward the Capacity Action Plan, GTZ- SfDM (Support for Decentralization Measure) , Version 2.0, SfDM Report 2005-2. Siregar, A. R. (2005). "Kerjasama dan Sistem Jaringan Perpustakaan Umum". Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi , Vol.1 No. 2.
Solanke  O,  E.  O.  (2011). Assessing  Organizational  Capacity  in  Housing  Provision:  A  Survey  of  Public Housing Agencies in Ogun State, Nigeria . in Journal of Social and Development Sciences , Vol 2 No. 6, pp. 275-288.
UNDP, U. D. (2004). Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development . New York: UNDP.

## Peraturan dan Perundangan
Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama danKeagamaan Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PeraturanPMA No. 90 Tahun 2013
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenetrerian Agama
Perangkat Akreditasi SMA/MA pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Tahun 2017 .
Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung 2015-2019 .
Kapasitas Jaringan Kerjasama Kementerian Agama ...     (Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri B. Utami)

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 621 - 634