Volume 7 Issue 2 , 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PENGADILAN  HIBRIDA  SEBAGAI  UPAYA  PEACEBUILDING PASCA  RUNTUHNYA  KEKUASAN  KHMER  MERAH  DI KAMBOJA
Muhammad Rusli Arafat 1
1 Fakultas Hukum,  Universitas Singaperbangsa Karawang . e-mail: rusli.arafat@fh.unsika.ac.id
Abstract: Penegakan  hukum  pidana  internasional  merupakan  upaya  untuk  memenuhi  rasa  keadilan masyarakat  internasional  atas  kejahatan-kejahatan  internasional  yang  serius.  Kamboja  menjadi  sorotan dunia  internasional  ketika  di  bawah  pemerintahan  Pol  Pot.  Saat  itu  Pol  Pot  memproklamirkan  Kamboja sebagai  negara  baru  dengan  nama  Democratic  Kampuchea.  Ia  menyebutkan  tahun  1975  sebagai  “Year Zero” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan pengadilan hibrida merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena menerapkan dua aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum nasional dan aspek hukum internasional, sehingga kekurangan-kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut dapat di  tutupi  oleh  sistem  yang  lainnya,  sehingga  tidak  hilang  kewibawaan  hukum  nasional  dan  tidak  terlalu menerapkan hukum internasional .
Keywords: Peradilan Pidana, Pidana  Internasional, Pengadilan Hibrida.
Abstrak: The enforcement of international criminal law is an effort to fulfill the international community's sense of justice for serious international crimes. Cambodia came into the international spotlight under Pol Pot. At that time Pol Pot proclaimed Cambodia as a new country under the name Democratic Kampuchea. He referred to 1975 as "Year Zero" which means that everything wants to be built from ground zero by this regime. April 17, 1975 was declared Liberation Day from the ugly and corrupt Lon Nol regime. The research method used is the normative juridical research method. The results showed that hybrid courts are ideal courts  in  law  enforcement  against  perpetrators  of  international  crimes  because  they  apply  two  very important  aspects,  namely  aspects  of  national  law  and  aspects  of  international  law,  so  that  the shortcomings of each legal  system can be covered by other systems, so as not to lose the authority of national law and do not apply international law too much.
Kata Kunci: Criminal Justice, International Criminal, Hybrid Courts

## 1. Pendahuluan
Banyaknya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  tergolong  dalam  kategori kejahatan  paling  serius  terhadap  hak  asasi  manusia,  sehingga  ada  upaya  untuk membentuk mahkamah pidana yang bersifat permanen yang mempunyai yurisdiksi atas para  Pelaku  pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia  yang  menjadi  perhatian  masyarakat internasional. Esensi dari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional adalah bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional secara keseluruhan, tidak boleh lepas dari penuntutan dan hukuman. Proses instrumen penegakan hukum pidana internasional  meliputi  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  mengenai  prosedur penegakan hukum pidana internasional dan institusi lain seperti Interpol dan pengadilan pidana internasional. Prosedur penegakan hukum pidana internasional dapat dibedakan
dalam dua cara yaitu direct enforcement system, dan indirect enforcement system. Atau penegakan hukum secara langsung dan penegakan hukum tidak langsung.
Penegakan hukum pidana internasional merupakan upaya untuk memenuhi rasa keadilan  masyarakat  internasional  atas  kejahatan-kejahatan  internasional  yang  serius. Salah satunya terhadap kasus kejahatan serius di wilayah kamboja. Kamboja salah satu negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  rawan  konflik  dalam  pemerintahannya.  Tidak hanya terlibat konflik dalam negeri, Kamboja juga sering dilibatkan dalam perang oleh negara tetangga antara Vietnam dan Thailand yang saling berebut wilayah dan pengaruh di  Indochina.  Konflik  yang  terjadi  di  Kamboja  sebagian  besar  merupakan  konflik perebutan tampuk kekuasaan. Perebutan kekuasaan sudah dialami Kamboja pada abad ke  XVI-XVIII.  Pengalaman  masalalu  tersebut  terulang  kembali  di  Kamboja,  setelah Kamboja  memperoleh  kemerdekaan  hingga  tahun  1980an.  Kemerdekaan  yang  telah diperoleh  Kamboja  tidak  serta  merta  membawa  Kamboja  menuju  kesejahteraan  yang lebih baik. Kemerdekaan itu telah membawa babak baru bagi kehidupan rakyat Kamboja. Dalam  kehidupan  yang  baru  ini  rakyat  Kamboja  mengalami  penderitaan  yang  cukup panjang. Hal itu terjadi sebagai akibat dari timbulnya konflik politik dalam negeri Kamboja yang  memicu  timbulnya  peperangan.  Konflik  itu  terjadi  karena  ketidakpuasan  suatu golongan tertentu sehingga berusaha untuk merebut kursi kepemimpinan di Kamboja.
Kamboja menjadi sorotan dunia internasional ketika di bawah pemerintahan Pol Pot.  Saat  itu  Pol  Pot  memproklamirkan  Kamboja  sebagai  negara  baru  dengan  nama Democratic Kampuchea. Ia menyebutkan tahun 1975 sebagai “Year Zero” yang berarti bahwa segala sesuatu ingin dibangun dari titik nol oleh rezim ini. Tanggal 17 April 1975 dinyatakan sebagai Hari Pembebasan (Liberation Day) dari rezim Lon Nol yang buruk dan korup.  Diharapkan  pergantian  kepemimpinan  itu  membawa  dampak  yang  lebih  baik, namun  hal  yang  diharapkan  ternyata  malah  sebaliknya.    Tahun  1975  merupakan  awal dari sejarah kelam negara Kamboja. Bagaimana tidak, setelah beberapa hari memerintah rezim ini telah menghukum mati orang-orang yang pernah bergabung dengan rezim Lon Nol  bahkan  tanpa  proses  peradilan.  Penduduk  Phnom  Pehn  dan  juga  penduduk  di beberapa  propinsi  lain  terpaksa  pindah  dari  kota  dan  pergi  ke  daerah-daerah penampungan  yang  dirasa  aman.  Tatanan  pemerintahan  Kamboja  menjadi  berubah sangat drastis dibawah garis keras komunis.
Kamboja  di  bawah  pemerintahan  Pol  Pot  jauh  dari  yang  diharapkan  oleh masyarakat Kamboja. Pada masa kepemimpinan Pol Pot Kamboja mengalami semacam kemunduran  diberbagai  bidang  kehidupan,  tidak  hanya  itu  penderitaan  rakyat  yang berkepanjangan  mengakibatkan  Kamboja  kehilangan  banyak  rakyatnya.  Hal  tersebut terjadi  karena  pada  saat  Pol  Pot  berkuasa  terjadi  semacam  “revolusi  kebudayaan”  di mana orang-orang yang tidak disukai dibantai secara membabi buta.
Berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  merumuskan  suatu permasalahan  yaitu  apakah  model  peradilan  hibrida  merupakan  upaya peacebuilding pasca runtuhnya kekuasan khmer merah di kamboja ?

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif  berarti  penelitian  ini  dilakukan  dan  ditujukan  pada  peraturan-peraturan  yang tertulis  atau  bahan-bahan  hukum.  Penelitian  ini  mengkhususkan  pada  pendekatan dengan  menggunakan  aturan  hukum  positif  untuk  dapat  mengetahui  apakah  model peradilan  hibrida  merupakan  upaya peacebuilding pasca  runtuhnya  kekuasan  khmer merah di kamboja. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data utama yaitu data skunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Pembahasan

## Kejahatan Di Kamboja
Pada tahun 1975 hingga 1979 merupakan masa-masa kelam bagi rakyat Kamboja ketika  pemerintahan  dikuasai  Pol  Pot  dibawah  rezim  Khmer  Merah.  Khmer  Merah menduduki tampuk kekuasaan setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nolpada 17 April 1975. Jatuhnya rezim Lon Nol memberikan secercah harapan baru bagi penduduk Kamboja untuk mencapai kedamaian setelah terjebak dalam perang saudara sejak 1967. Namun kenyataannya, rezim Pol Pot dengan kebijakannya justru menambah panjang penderitaan rakyat.(Maulidina 2019) Bagaimana konflik kamboja era  rezim  Pol  Pot  terkait  kebijakan  yang  mengakibatkan  tewasnya  sekitar  2  juta penduduk  Kamboja  pada  tahun  1975-1979?  Dalam  hal  ini,  akan  dibahas  mengenai konflik  Kamboja  sejak  berdirinya  rezim  Pol  Pot  tahun  1975  hingga  jatuhnya  pada tahun  1979.(Maulidina  2019)  Kamboja  merupakan  negara  berbentuk  monarki konstitusionaldi wilayah Asia Tenggara seluas 181.035 km2 yang berbatasan dengan Thailand, Laos dan Vietnam.
Pada periode 1975-1979, 1,5 hingga 2 juta penduduk atau sekitar 20% dari jumlah populasi  dari  7-8  juta  penduduk  tewas  dibantai  oleh  rezim  Khmer  Merah  dalam rangka revolusi ekstrimis agraris. Khmer Merah merupakan Partai Komunis Kamboja pimpinan Pol Pot yang memerintah Kamboja 1976-1979.(Ikapi and Parthiana 2015) Tindakan genosida yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah merupakan titik klimaks dari konflik yang dialami Kamboja sejak memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada
tanggal  9  November  1953.  Khmer  Merah  menduduki  tampuk  kekuasaan  setelah berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nolpada 17 April 1975.(Prasatya 2013) Republik Khmer Lon Nol yang beraliran kapitalis pro-AS menjadikan Kamboja berada dibawah hegemoni AS untuk melawan Vietnam Utara. Akan tetapi, Angkatan darat dan  armada  laut  Amerika  Serikat  justru  mengubah  Kamboja  menjadi  medan pertempuran dalam rangka melawan komunisme Vietnam Utara. Lebih dari 100.000 penduduk  sipil  Kamboja  tewas  akibat  petaka  yang  dijatuhkan  pesawat  pembom Amerika  B-52.  Pada  akhirnya,  pemerintahan  Lon  Nol  kehilangan  dukungan  dari rakyatnya  yang  mengakibatkan  destabilitasi  ekonomi  dan  militer  di  Kamboja  dan gelombang  dukungan  terhadap  Pol  Pot.  Pada  tanggal  17  April  1975,  penduduk Kamboja  dengan  suka  cita merayakan  kemenangannya  ketika  Rezim  Lon  Nol  resmi terlengserkan yang menandai berakhirnya perang sipil sejak 1965. Akan tetapi, Khmer Merah  justru  memerintahkan  seluruh  penduduk  lebih  dari  dua  juta  penduduk meninggalkan  kota  menuju  pedesaan  dalam  rangka  Revolusi  Agraria  untuk  tinggal dan bekerja di pedesaan sebagai petani. Hal ini dikarenakan kota-kota besar di anggap sebagai basis dari kaum aristokrat dan penghambat revolusi. Dalam relokasi paksa ini, anggota keluarga harus dipisahkan dari satu sama lain antara orang tua dan anaknya untuk dikirim secara terpisah ke berbagai pedesaan untuk diperas tenaganya sampai meninggal dunia karena kelelahan atau sakit.
Pemerintahan Pol Pot yang mengusung konsep Marxisme-Leninisme melakukan percobaan  radikal  untuk  menciptakan  utopia  agrarian  dengan  menyatakan  konsep “Year  Zero”.  Pol  Pot  dan  Khmer  Merah  mengklaim  bahwa  Kamboja  mampu menciptakan tatanan sosialis murni yang berdiri sendiri melalui produktivitas petani dengan mengatakan "Kami membuat sebuah revolusi yang unik," kata."Apakah ada negara  yang  berani  menghapuskan  uang  dan  pasar  seperti  cara  yang  kami  miliki?. Kami  adalah  model  yang  baik  bagi  seluruh  dunia."  Konsep  “Year  Zero” merupakan kebijakan  di  jalankan  oleh  negara  komunis  Kamboja  untuk  melakukan  revolusi destruktif  yang  mengakibatkan  terjadinya  pembunuhan  secara  massal  dalam  suatu periode. Pada bulan Agustus 1976, Pol Pot menjalankan Rencana Empat Tahun untuk meningkatkan  produksi  pertanian  sebagai  produk  ekspor  melalui  industrialisasi
pertanian  dan  pengembangan  industri  ringan  beragam.  Khmer  Merah  menjadikan seluruh penduduk sebagai buruh budak paksa pada proyek pertanian besar-besaran yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Pada masa pemerintahan Pol Pot, sekitar  20%  rakyat  Kamboja  tewas  akibat  kebijakan  utopis  Pol  Pot.  Disamping  itu, kebijakan tersebut menyebabkan rakyat Kamboja telah kehilangan rasa moralitasnya hingga mengubah karakter budaya Kamboja secara signifikan karena meraka hanya diwajibkan  patuh  terhadap  pemerintah.(Situngkir  2019)  Kebijakan  Pol  Pot mendorong  invasi  Vietnam  pada  tahun  1978  yang  dilatarbelakangi  pembantaian terhadap puluhan ribu warga keturunan  Vietnam di Kamboja serta perlakuan tidak manusiawi  terhadap  para  anggota  partai  komunis  pro  Vietnam  yang  membantu menumbangkan rezim Lon Nol kala itu. Disamping itu, sebagai serangan balasan atas tindakan Pol Pot yang menyerang wilayah Vietnam.
Kebijakan Pol Pot tersebut dianggap melewati batas toleransi sehingga memaksa Vietnam  menyerang  pemerintahan  Pol  Pot  guna  menyelamatkan  rakyatnya.  Pada bulan  25  Desember  1978,  Vietnam  menyerang  wilayah  Kamboja  dengan  bala kekuatan  sekitar  200.000  pasukan.  Klimaksnya  pada  tanggal  10  Januari  1979, intervensi Vietnam secara resmi mengambil alih tampuk pemerintahan di Kamboja dan mendirikan People’s Republic of Kampuchea (PRK) yang dipimpin Heng Samrin. Tindakan keji Khmer Merah terhadap Rakyat Kamboja mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional yang menganggap bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah  bentuk  pelanggaran  HAM.(Purwadi,  Amiruddin,  and  Pancaningrum  2022) Namun  demikian,  kegemilangan  People’s  Republic  of  Kampuchea  (PRK) melengserkan  Khmer  Merah  dan  tampil  sebagai  pemimpin  baru  Kamboja  justru mendapat  kecaman  dari  dunia  internasional.  Menanggapi  reaksi  keras  masyarakat internasional,  Vietnam  mendeklarasikan  pembelaan  bahwa  tindakan  okupasi  yang dilakukannya semata-mata dilakukan demi pembebasan rakyat Kamboja dari rezim Pol Pot yang keji. Mayoritas masyarakat internasional menolak mengakui rezim Heng Samrin sebagai pemerintahan yang sah di Kamboja dan masih tetap mengakui rezim Khmer  Merah  sebagai  pemerintahan  yang  sah  mewakili  Kamboja  di  forum internasional. Invasi Vietnam dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar norma-
norma internasional seperti azas untuk menentukan hak sendiri serta kebebasan dari campur tangan pihak asing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara bulat komunitas dunia menghendaki agar pasukan atau kekuatan asing dapat segera keluar dari  Kamboja.  Di  bawah  tekanan  internasional,  Vietnam  akhirnya  menarik  tentara pendudukan dari Kamboja.Keputusan dilakukan secara terpaksa karena adanya sanksi ekonomi  terhadap  Kamboja  dan  pemberhentian  dukungan  terhadap  Vietnam  oleh Uni  Soviet.  Dalam  invasi  Vietnam,  pada  tahun  1978  hingga  1989  mengakibatkan 65.000 tewas terbunuh, 14.000 di antaranya adalah warga sipil.(Dina, n.d.)
Pengadilan  di  Kamboja  dukungan  PBB  menjatuhkan  hukuman  penjara  seumur hidup terhadap dua pemimpin Khmer Merah terkait dengan kejahatan kemanusiaan atas peran mereka memimpin negara pada era 1970-an. Vonis yang dijatuhkan pada Kamis,  7  Agustus  2014,  itu  menyusul  proses  peradilan  selama  dua  tahun  terhadap Nuon Chea dan bekas kepala negara Khieu Samphan, seorang mantan pejabat tinggi Khmer Merah yang masih hidup. Mereka dituduh oleh majelis hakim memiliki peran kunci  dalam  sebuah  rezim  sehingga  menyebabkan  kematian  dua  juta  orang  yang dikenal dengan "Killing Fields" pada masa 1975-1979. Kedua pemimpin itu didakwa melakukan  pembunuhan  terhadap  rakyatnya  dengan  cara-cara  keji.  Para  korban dieksekusi karena dianggap musuh negara atau dibiarkan mati kelaparan karena kerja paksa. Di dalam ruang sidang, tampak Nuon Chea, 88 tahun, mengenakan kacamata bermerek duduk di kursi roda bersebelahan dengan Khieu Samphan, 83 tahun. Kedua terdakwa  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  pemusnahan  massal  meliputi pembunuhan,  penganiayaan,  dan  tindakan  tidak  manusiawi  lainnya  terdiri  dari pemindahan  paksa,  penghilangan  paksa,  dan  serangan  terhadap  martabat manusia.(Choirul Aminuddin, n.d.)
Upaya pemeriksaan terhadap para pelaku kejahatan internasional di Kamphuchea ini telah mengalami pembahasan yang cukup panjang, sampai pada 17 April 2000, PM Hun Sen mengumumkan menerima resolusi dari sekjen PBB, saat itu Kofi Anan, dalam upaya  penyelesaian  kasus  Kamphuchea  yang  terjadi  di  masa  lalu.  Sekjen  PBB menawarkan  untuk  mebentuk  majelis  luar  biasa  ( extraordinary  chamber) yang dikenal dengan nama : “ the law on the estabilishment of extraordinary chambers in
the courts of Cambodia for the prosecution of crimes committed during the period of democratic Cambodia”. Namun demikian, dalam perjalanannya, majelis luar biasa ini mengalami  kendala  dalam  proses  praperadilan  karena  adanya  perdebatan  antara pendapat  penuntut  umum  dan  hakim  penyelidik,  yang  pada  akhirnya  terjadi kebuntuan.(Makalew  2020)  Oleh  karena  itu,  pada  Juni  2003,  PBB  dan  Kampuchea membentuk Mahkamah Internasional yang terdiri dari hakim Kampuchea dan hakim dari  tuhuj  negara  (Australia,  Inggris,  Amerika,  Jepang,  Rusia,  Prancis,  dan  India). Adapun  hukum  yang  digunakan  adalah Law  on  Extraordinary  Chambers. (Depkes 2000)
Extraordinary  Chambers  in  the  Courts  of  Cambodia dibentuk  berdasarkan perjanjian  antara  PBB  dan  Pemerintah  kerajaan  Kamboja  sebagaimana  tertuang dalam dokumen Agreement Between the United Nations and the Royal Government of Cambodia Concering the Prosecution Under Cambodian Law of Crime Committed During  the  Period  of  Democratic  Kampuchea tanggal  6  Juni  2003.(Tâm  et  al.  2016) Extraordinary  Chambers  in  the  Courts  of  Cambodia ditentukan  berkedudukan  di daerah  Chaom  Chau,  sekitar  16  kilo  meter  dari  Pusat  kota  Phnom  Penh,  ibu  kota Kamboja. Dalam artikel 9 perjanjian ini memuat tentang kejahatan yang dicakup oleh yurisdiksi materiae pengadilan ini, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran  berat  konvensi  jenewa  1949,  dan  kejahatan-kejahatan  lain  yang ditentukan  dalam  bab  II  dari  undang-undang  pembentukan  pengadilan  khusus tanggal  10  Agustus  2001,  yaitu  pembunuhan,  penyiksaan  dan  penindasan agama.(Prasatya 2013)

## PENGADILAN HIBRIDA SEBAGAI UPAYA PEACEBUILDING
a. Direct Enforcment System
Direct  enforcement  system  (aspek  prosedur  penegakan  hukum  langsung) adalah  upaya  untuk  melaksanakan  pembentukan  suatu  mahkamah  internasional dan  upaya  mengajukan  tuntutan  dan  peradilan  terhadap  pelaku  kejahatan internasional.(Juwara, n.d.)
Keuntungan system ini antara lain :
a) pencegahan diskriminasi
b) penerapan asas legalitas
c) Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan  dan  korban penyalahgunaan kekuasaan;
d) Keberadaan  “complaints  and  reporting  procedures”  yang mantab;
e) Penghormatan atas”non - derogation rights”;
f) Penghormatan terhadap instrumen-instrumen internasional;
g) Keberadaan “code of conduct” penegak hukum yang melembaga
Kelemahan system ini antara lain :
a) Lemahnya  penghormatan  terhadap  “expertise  and  global aspiration”  sehingga  banyak  praktek  hukum  yang menyimpang dari  asas-asas hukum yang bersifat universal;
b) Proses  globalisasi  multi-dimensional  yang  dilihat  secara berkelebihan  (hyperglobalis)  sehingga  melemahkan  eksistensi negara dan menyampingkan elemen partikularistik atau karakter nasional bernegara.
b. Indirect Enforcment System
Indirect enforcement system (aspek prosedur penegakan tidak langsung) adalah upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional melalui undang-undang nasional.(Ikapi and Parthiana 2015)
Keuntungan system ini antara lain :
a) Penerapan asas legalitas
b) Kekuasaan kehakiman yang bebas memutus
c) Melindungi warga negara
Kelemahan system ini antara lain :
Pergeseran makna profesionalisme ke arah yang lebih pragmatis, yang mendemonstrasikan  atau  mengutamakan    “expertise”  semata -mata  dan menyampingkan elemen utama  lain berupa “social responsibility” (karakter altruistiK)  dan  semangat    kebersamaan  (corporateness),      yang  didukung dengan penghormatan atas tegaknya kode etik. Dampak yang terjadi adalah
sering  terjadinya    malapraktek  professional  dalam  penegakan  hukum (professional  fringe-violator)    yang  menimbulkan  kerugian  baik  individual maupun sosial;
Tujuan  pembentukan  Tribunal  Internasional  ad  hoc  dan  sekaligus  menjadi keuntunganya adalah :
a) membawa ke pengadilan orang-orang yang diduga bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan serius hukum humaniter internasional.
b) memberikan keadilan kepada para korban.
c) untuk menghalangi kejahatan-kejahatanlebih lanjut.
d) memberikan  kontribusi  terhadap  pemulihan  perdamaian  dengan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang bertanggungjawab  atas  kejahatan-kejahatan  serius  terhadap  hukum humaniter internasional.
c. Hybrid Model
Hybrid Model atau dikenal juga dengan istilah Hybrid Court merupakan salah satu  terobosan  dalam  dunia  pidana  internasional.(Makalew  2020)  Setelah sebelumnya  sukses  menyelenggarakan  peradilan  pidana  internasional  dengan prinsip retroaktif dan personal jurisdiction nya, maka kembali di awal tahun 2000 dunia  internasional  kembali  membuat  terobosan  penting  dalam  dunia  ilmu pengetahuan  hukum  pidana  internasional,  yaitu  membuat  peradilan  pidana internasional campuran.
Maksud dari campuran disini adalah, bahwa peradilan pidana internasional diselenggarakan atas kerjasama internasional dan negara yang bersangkutan yang akan  menyidangkan  perkara  pidana  internasional.  Campuran  disini  juga  dapat diartikan  adanya  bantuan  pendanaan  dalam mempersiapkan  diselenggarakannya peradilan pidana internasional tersebut dari masyarakat internasional.(Sujatmoko 2019)
Ciri khas utama model ini adalah adanya komposisi campuran antara elemen- elemen  domestik  dan  internasional.  PBB  beranggapan,  bahwa  PBB  memiliki tanggungjawab  untuk  pendanaaan,  sumberdaya  manusia,  menyediakan  hakim-
hakim,  penuntut  umum  melalui  sumbangan-sumbangan  atau  kontribusi  dari Negara  lainnya.  (Highonet  Ethel,  2010)  Alasan  dibentuknya  Hybrid  Court  sebagai berikut,
a) Tidak memadainya kapasitas atau sumberdaya pada level nasional;
b) Hybrid  Court  dibentuk  untuk  mengatasi  masalah-masalah  hambatan dari sistem hukum domestic, seperti amnesti atau imunitas;
c) Ketidakjelasan  atau  tidak  memadai  kemandirian  dari  sistem  hukum domestic.;
d) Memberikan  kontribusi  terhadap  hak,  keadilan  dan  pengadilan  yang efektif;
e) Memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas.
Pengadilan hibrida jelas pada dasarnya memberikan peran bagi sistem hukum nasional negara untuk ikut andil dalam proses mewujudkan keadilan. Keterlibatan komponen  sistem  hukum  nasional  dalam  aktifitas  penegakan  hukum  pada gilirannya akan mengembalikan  kepercayaan diri dan kewibawaan sistem hukum nasional yang mengarah pada penguatan sistem hukum yang bersangkutan.(Ikaningtyas  2012)  Dalam  situasi  transisional  pasca-konflik,  tidak jarang pengadilan nasional terseret dalam pusaran politik yang dapat mendistorsi fungsi pengadilan selaku pemberi keadilan. Sehingga seringkali dalam penegakan hukum sistem peradilan nasional ini tidak jelas dalam mengadili, bisa saja menjadi ajang  balas  dendam  maupun  menjadi  sarana  perlindungan  bagi  para  pelaku kejahatan, maka dari itu  objektivitas  pengadilan  akan lebih di jaga manakala ada komponen internasional yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum dalam wujud pengadilan hibrida.

## 4. Kesimpulan
Dalam  Paper  ini  penulis  berkesimpulan  bahwa  pengadilan  hibrida  merupakan pengadilan yang ideal dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional karena  menerapkan  dua  aspek  yang  sangat  penting  yaitu  aspek  hukum  nasional  dan aspek  hukum  internasional,  sehingga  kekurangan-kekurangan  dari  masing-masing sistem hukum tersebut dapat di tutupi oleh sistem yang lainnya, sehingga tidak hilang kewibawaan  hukum  nasional  dan  tidak  terlalu  menerapkan  hukum  internasional.
Sehingga  keadilan  bagi  masyarakat  kamboja  akan  sangat  dirasakan  dengan  demikian dalam jiwa bangsa kamboja timbul perdamaian dan keamanan pasca-konflik yang terjadi dengan kata lain pengadilan hibrida merupakan sarana untuk mencapai peacebuilding bagi masyarakat Kamboja.

## 5. Daftar Pustaka
Choirul Aminuddin. n.d. “No Title.”
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/08/07/118598022/pemimpin-khmer- merah-dihukum-seumur-hidup .
Depkes. 2000. “Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Surat Pencatatan Ciptaan,”
28.
Dina,  Nuzulul.  n.d.  “No  Title.”  http://www.kompasiana.com/nuzululdina/konflik - kamboja-rezim-pol-pot-khmer-merah_550d6af7a%0A333119f1e2e3d2f  %0A.
Ikaningtyas.  2012.  “Hybrid  Tribunal  Sebagai  Upaya  Penanganan  Kasus  Kejahatan Kemanusiaan Berat Di Timor Timur Pada Tahun 1999 ( Hybrid Tribunal as an Effort of  Handling  the  Crimes  Against  Humanity  in  East  Timor  on  1999  )  Peristiwa Disintegrasi Timor Timur. ” Risalah Hukum 8 (1): 12 – 28.
Ikapi, Anggota, and I Wayan Parthiana. 2015. Hukum Pidana Internasional .
Juwara,  Hlhqhatrto.  n.d.  “Mahkamah Pldana  Internasional  Hlhqhatrto  Juwara,”  no.  11. file:///C:/Users/Mey/Downloads/admin,+hikmahanto.pdf.
Makalew, D B. 2020. “Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) Dalam Perspektif Hukum
Pidana Internasional.” Lex Privatum VIII (3): 76 – 86. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29808%0Ahttps:/ /ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/29808/28863.
Maulidina, Hikmatul. 2019. “No Titleس.” ペインクリニック学会治療指針２ , no. 2: 1 – 13.
Prasatya,  Didi.  2013.  “(International  Criminal  Court)  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Tindak Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1 (2): 4 – 5.
Purwadi,  Didik,  Amiruddin,  and  Rina  Khairani  Pancaningrum. 2022.  “Hukum  Pidana (Hukum Pidana).” Jurnal Ketha Semaya 10 (3): 717 – 26. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33575.57768.
Situngkir, Danel Aditia. 2019. “Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional.” Litigasi 19 (1): 1 – 23. https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.834.
Sujatmoko,  Andrey.  2019.  “Pengadilan  Campuran  (‘Hybrid  Tribunal’)  Sebagai  Forum Penyelesaian  Atas  Kejahatan  Internasiona.” TerAs  Law  Review :  Jurnal  Hukum Humaniter Dan HAM 3 (5). https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5418.
Tâm, Trung, Nghiên C Ứ U Và, Chuy Ể N Giao, Công Ngh, and Ẩ N B Ụ I Chu. 2016. “ 済無 No Title No Title No Title” 01 (3): 1– 23.
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.