## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ROKAN HULU KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh:
Iwan Surywan
Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia
Rahyunir Rauf
Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau-Indonesia Correspondence Author: rahyunir.ip@soc.uir.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  mendiskripsikan  hasil  penelitian  tentang  implementasi  peraturan  Bupati Rokan  Hulu  Nomor  39  Tahun  2011  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih sedikitnya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan baik izin bangunan  maupun  izin  usaha  di  jalan  lingkungan  dan  jalan  lokal  di  kecamatan  Ujung  Batu, sehingga  tidak  sesuai  dengan  pesatnya  pertumbuhan  bangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi dibandingkan dengan masyarakat yang mengurus perizinan, Selain itu terdapatnya pegawai yang mengambil alih tugas yang bukan bidangnya, Masih kurangnya Pemerintah Kecamatan Ujung Batu dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu. Kurangnya sosialisasi  terkait  dengan  masalah  anggaran  serta  tidak  terlihat  adanya  standar  pelayanan  yang jelas.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan  menghubungkan  tujuan penelitian dengan masalah dan gejala yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dikumpulkan  dan disajikan  untuk  diambil  kesimpulan.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Ujung  Batu Kabupaten  Rokan  Hulu.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  teknis  analisis  yang  penulis  gunakan maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang  Pelimpahan  sebagian  Kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  Kepada  Camat  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  kurang  terimplementasi.  Rekomendasi  ini  perlu dipertimbangkan untuk menjadi masukan kepada Bupati Rokan Hulu dan Camat Ujung Batu agar melakukan upaya sosialisasi mengenai pengurusan perizinan di jalan lingkungan dan jalan lokal serta memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang membangun Rumah, ruko dan jenis usaha yang tidak memiliki izin.

## Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, pengurusan Perizinan

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan guna mendekatkan pemerintahan kepada rakyat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan,  maka  daerah  di  Indonesia  dibagi  menjadi  daerah  besar  dan  kecil.  Sebagaimana dijelaskan dalampasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan
dengan  Undang-Undang 1 .Pembagian  daerah  di  Indonesia  dimaksudkan  untuk  mendekatkan pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  mensejahterakan  masyarakat.Berdasarkan  Pasal  18 Undang-undang  Dasar  1945  diatas  maka  dibentuklah  pemerintahan  daerah  yang  selanjutnya ditetapkan dengan Undang-undang.
Implementasi  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah  terbentuknya  daerah otonom.   Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 2 . Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu asas yang harusdijalankan.Adapun asas pemerintahan daerah pertama, adalah asas desentralisasi yaitu penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.Kedua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah  pusat  atau  pejabat  diatasnya  (misalnya,  wilayah  provinsi).Ketiga,  asas  tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah dibawahnya untuk melaksanakan tugas tertentu.
Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Indonesia  diarahkan  untuk  mencapai  kepentingan nasional  (national  interest)  serta  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional  (national  goal)  yakni melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  serta  melaksanakan  ketertiban dunia.
Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia 3 .Dengan lahirnya Undang-undang otonomi  daerah,memberikan  kesempatan  kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya  dan daerah diharapkan mampu berkembang.Dengan demikian desentralisasi pemerintahan perlu diberi kepada  daerah  dengan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya.Daerah  memiliki  kewenangan membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.Sejalan dengan itu dilaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, nyata adalah suatu prinsip bahwa  untuk  menangani  urusan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasarkan  tugas,  wewenang  dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan diupayakan terus berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasandaerah.Sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya harus benar-benar  sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  pemberian  otonomi,  yang  pada  dasarnya  untuk memberdayakan  daerah  termasuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  yang  merupakan  bagian utama tujuan nasional sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD 1945.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  Bupati  sebagai  kepala  daerah  dapat  melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Camat.Dengan demikian dapat dipahami bahwa Camat sebagai perangkat  daerah  yang  menjalankan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Bupati  selaku  kepala daerah.Camat memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) disebutkan:
1) Camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18
2 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 (6)
3 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan  umum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya peneyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh perangkat daerah Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / Kelurahan;
h. Melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Daerah Kabupaten/Kota  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja  Perangkat  daerah Kabupaten/Kota yang ada dikecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  Camat  juga  melaksanakan  kewenangan  yang dilimpahkan  oleh  kabupaten/kota.Pemerintah  kabupaten/kota  dapat  melimpahkan  sebagian wewenangnya  kepada  Camat  sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  23  tahun  2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 226 ayat (1,2 dan 3) disebutkan:
1) Selain  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  225  ayat  (1),  camat mendapatkan  pelimpahan  sebagian  kewenangan  bupati/wali  kota  untuk  melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan  pemetaan  pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  karakteristik  kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.
3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
Dari penjelasan undang-undang diatas dapat dipahami bahwa Camat selain melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga dapat melaksanakan kewenangan Bupati/Wali kota yang dilimpahkan kepada Camat. Pelimpahan wewenang tersebut berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah.Bupati  Rokan  Hulu  melimpahkan  sebagian wewenangnya  kepada  Camat  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah.  Salah  satu kecamatan yang ada dikabupaten Rokan Hulu adalah Kecamatan Ujung Batu.Kecamatan Ujung batu dipimpin oleh seorang camat dengan jumlah kelurahan 1 (satu) dan 4 (empat) desa dengan luas wilayah 133,66 km dan jumlah penduduk 46.331 jiwa.
Untuk  melancarkan  jalannya  pemerintahan  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat,  dan  mendekatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,  maka  Bupati  Rokan  Hulu melimpahkan  sebagian  wewenang  kepada  Camat  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Peraturan Bupati  Rokan  Hulu  Nomor  39  Tahun  2011  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati Rokan  Hulu  Kepada  Camat  Untuk  Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Daerah.  Salah  satu kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat adalah dalam pengurusan perizinan. Adapun salah satualasan dan tujuan dari  pelimpahan kewenangan tersebut adalah dapat mendekatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pengurusan perizinan namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kelemahan, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011,  khususnya  yang  mengatur  masalah  perizinan  di  kecamatan  sehingga  sebagian masyarakat tersebut beranggapan bahwa bangunan ataupun tempat usaha yang didirikan
di jalan kelas III/ jalan lokal dan dijalan Kelas IV/ jalan lingkungan tidak perlu memiliki IMB atau Izin Gangguan/HO.
2. Ketidaktegasan pihak kecamatan dalam menegakkan Peraturan BupatiNomor 39 Tahun 2011, khususnya yang mengatur masalah perizinan di kecamatan Ujungbatu, hal ini dapat dilihat  dari  belum  pernahnya  pihak  kecamatan  memberikan  sanksi  yang  tegas  berupa penyegelan  atau  pembongkaran  bangunan  yang  tidak  memiliki  IMB  dan  Izin Gangguan/HO.
Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Rokan HuluNomor 39 Tahun 2011TentangPelimpahan  Sebagian  kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  KepadaCamat  Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah“.

## KERANGKA TEORI
Roger H. Soltau, negara adalah alat agency atau wewenang /authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Tokoh lain seperti Harold J. Lasky,  juga  mendefenisikan  bahwa  negara  adalah  suatu  masyarakat  yang  dintregasikan  karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu 4 . Pengertian ini dapat dipahami bahwa sebuah negara harus memiliki wilayah teritorial yang berdaulat, di perintah oleh seseorang atau sekelompok  orang  dan  memiliki  masyarakat  yang  memiliki  ketaatan  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan.Negara memiliki kekuasaan tunggal yang bersifat monopoli atas warga  negaranya  dan  menerapkan  hukum  di  wilayah  hukum  negara.Sifatnya  memaksa  dan mengikat seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.Kekuasaan yang diperoleh oleh pejabat negara berasal dari warga negaranya.
Menurut Robert M. Mac.Iver Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan  memaksa 5 .  Terbentuknya  suatu  Negara  melalui  proses,  Negara  berdiri  dengan terpenuhinya syarat-syarat pembentukan sebuah Negara. Secara umum kita ketahui bahwa yang harus  ada  dalam  setiap  Negara  adalah  pemerintahan,  rakyat,  dan  wilayah.Suatu  negara  dapat terbentuk dengan teori.Berikut teori tentang terbentuknya suatu Negara 6 .
a. Teori  kenyataan  yaitu  terbentuknya  suatu  negara  karena  suatu  kenyataan.  Apabila  pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur Negara (Wilayah, Rakyat dan pemerintahan yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara itu menjadi suatu negara.
b. Teori ketuhanan yaitu timbulnya negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila tuhan tidak memeperkenankannya. Kalimat-kalimat tersebut menunjuk kearah teori ini: “Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa”
c. Teori  Perjanjian  :  Negara  timbul  karena  perjanjian  yang  diadakan  diantara  orang-orang yang tadinya hidup merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan
4 Socrates dalam Abu daud busroh,2013. Ilmu Negara. Jakarta, Bumi Aksa.hal.21
5 http://www.rudipradisetia.com/2010/09/definisi-negara-dan-fungsi-negara.html september 2014 pukul 17:15 WIB
6 Ibid
d. Teori Penaklukan: Negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dari serombongan  manusia  lain.  Agar  daerah  dan  rombongan  itu  tetap  dikuasai,  maka dibentuklah organisasi berupa Negara.

## Konsep Pemerintahan
Salah  satu  unsur  terbentuknya  Negara  adalah  pemerintahan.Untuk  menjalankan  tujuan Negara  perlu  pemerintahan  yang  mengutur  dan  mengurus  kepentingan  Negara.Dimana pemerintahan  menjalankan  fungsi-fungsinya  dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara.Adapun fungsi  pemerintahan  adalah  fungsi  pelayanan,  fungsi  pembangunan,  fungsi  pemberdayaan  dan fungsi  pengaturan.  Menurut  Ndraha  Pemerintahan  adalah  organ  yang  berwenang  memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan  Pemerintahan,  sehingga  setiap  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan  menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. 7 Selanjutnya Ndraha Menjelaskan bahwa  sebuah  sistem  multi  proses  yang  bertujuan  memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan tuntutan  yang-diperintah  akan  jasa-publik  dan  layanan  civil.  Yang  diperintah  lanjutnya  adalah komsumer  produk-produk  pemerintahan,  penanggung  dampak  negatif  pembangunan,  pembayar risiko mismanajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elite dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah 8 .

## Konsep Sistem Pemerintahan
Beberapa pengertian system menurut para ahli:Menurut Pamudji system adalah kebulatan suatu keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian  yang  membentuk  suatu  kebulatan  atau  keseluruhan  yang  komoleks  atau  utuh. 9 Sedangkan Sumantri menjelaskan Sistem adalah sekolompok bagian-bagian yang bekerja bersama- sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya system yang  sudah  terwujud  akan  mendapat  gangguan 10 .  Musanef  juga  mengemukakan  bahwa  system adalah suatu sarana yang menguasai suatu keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat  teratur 11 .  Dari  beberapa  pendapat  ahli  diatas  dapat  dipahami  bahwa  system  adalah  suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh yang saling berhubungan atau bekerjasama dan apabila suatu bagian rusak maka akan berpengaruh pada bagian yang lain dan bersama-sama untuk melakukan maksud tertentu. Jadi system dapat diartikan sebagai kesatuan yang utuh dari suatu  rangkaian,  yang  kait  mengait  satu  sama  lain,  saling  berhubungan,  bagian  dari  suatu  anak cabang  dalam  sebuah  system  menjadi  induk  bagi  rangkain  berikutnya.  Begitulah  seterunsnya hingga  pada  bagian  tau  rangkaian  terkecil,  rusak  salah  satu  bagian  atau  arangkaian  akan mengganggu kestabilan system itu sendiri secara keseluruhan.

## Konsep Kebijakan
Istilah  ‘kebijakan’  yang  dimaksud  dalam  bahasa  Inggris  ‘policy’  dibedakan  dari  kata ‘kebijaksanaa’  (wisdom)  maupun  ‘kebajikan’  (virtues).  Kebijakan  adalah  pirnsip  atau  cara
7 Ndraha Taliziduhu,2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jakarta, Rineke Cipta hal :6
8 Ibid hal.7
9 Ini Kencana, 2014. Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Bumi Aksara.hal.7
10 Ibid
11 Ibid
bertindak yang pilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan 12 . Sedangkan menurut Ealau dan Prewitt  dalam  Suharto  mengemukakan  bahwa  kebijakan  adalah  sebuah  ketetapan  yang  berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang  mentaatinya  (yang  terkena  kebijakan) 13 .  Sementara  Titmuss  mendefenisikan  kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu 14 . Menurut Dye dalam Nugroho kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa  mereka  melakukan,  dan  hasil  yang  membuat  sebuah  kehidupan  bersama  tampil berbeda. 15 Dari berbagai pengertian diatas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah cara atau prinsip bertindak dalam berbuat dan mengambil keputusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan bisa dibuat oleh seseorang atau kelompok orang atau badan tertententu guna mengkaji peluang dan ancaman yang ada agar tindakan yang dilaksanakan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

## Konsep Implementasi Kebijakan (Parochial Theory)
Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan dimaksud adalah : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi  kebijakan  dan  penilaian  kebijakan 16 .  Dari  kelima  tahapan  pembuatan  kebijakan, Implementasi memegang peran yang sangat penting.
Menurut Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, adapun penjelasannya yaitu 17 : a. Komunikasi,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan  kepada  kelompok  sasaran (target  group) sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.
b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
c. Disposisi;  disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis.
d. Struktur  birokrasi;  struktur  organisasi  yang  bertugas  mengimplementasi  kebijakan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar ( standar operating procedures atau SOP).

## Konsep Kekuasaan
Kekuasaan senantiasa ada dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja maupun yang besar  atau  rumit  susunannya.  Kekuasaan  adalah  kesempatan  seseorang  atau  sekelompok  orang
12 Suharto.2012. Analisis Kebijakan Publik , Bandung, CV Alfabeta. Hal.6
13 Ibid 14 Ibid
15 Nugroho D, Riant, 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, , Jakarta, PT Gramedia. Hal.3. 16 Dunn, Wiliam N, Analisa Kebijakan Publik, Penyadur Drs.Mudjahir Darwin,M.Sc cetakan ketiga , Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, hal:24,
17 George C Edwar III, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly Press, 1980, dalam A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 90-92.
untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan tindakan-tindakan  perlawanan  dari  orang-orang  atau  golongan-golongan  tertentu 18 .  Harold  D. Laswelll dan Abraham Kaplan mendefenisikan bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menetukan tindakan seseorang atau kelempok orang lain kearah  tujuan  pihak  pertama 19 .  Pendapat  ini  menjelaskan  bahwa  kekuasaan  merupakan kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  menentukan  tindakan  orang  lain  atau kelompok lain untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan keinginannya.

## Konsep Pendelegasian Wewenang (Delegation of Authority)
Kewenangan adalah kekuasaan.Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.Kedua bentuk  pengaruh  ini  dibedakan  dalam  keabsahannya.Kewenangan  merupakan  kekuasaan  yang memiliki  keabsahan (legimate  power), sedangkan  kekuasaan  tidak  selalu  memiliki  keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik  maka  kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksankan keputusan politik 20 .
Dalam  membicarakan  bagaimana  kedudukan  wewenang  pemerintahan  terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi Negara hukum yang demokrasi yang berdasarkan atas hukum.

## Konsep Kecamatan
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang Kecamatan Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat  sebagai  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Kota.  Perubahan  kedudukan  kecamatan  dan kedudukan  Camat,  membawa  dampak  pada  kewenangan  yang  harus  dijalankan  oleh  Camat. Sebagai perangkat daerah,  Camat memiliki kewenangan delegatif seperti dinyatakan dalam pasal 126 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.Dengan demikian dapat dipahami bahwa  kewenangan  Camat  sebagai  perangkat  daerah  merupakan  kewenangan  delegatif,  yang kewenangan tersebut dilimpahkan oleh Bupati.Namun kewenangan camat tersebut lebih bersifat umum tidak hanya aspek pemerintahan saja tetapi juga aspek kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  dimana  penelitian  ini  dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang  Pelimpahan  SebagianKewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  Kepada  Camat  Untuk Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Daerah  pada  aspek  Perizinan  di  Kecamatan  Ujung  Batu Kabupaten Rokan Hulu. Untuk memudahkan penelitian ini penulis membuat terlebih dahulu desain penelitian.Desain  penelitian  sangat  penting  dalam  penelitian  guna  menjadi  acuan  untuk menyelesaikan penulisan.
18 Inu Kencana. 2012. Etika Politik. Pustaka Reka Cipta. Bandung.  Hal 172
19 Miriam Bidiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal 60.
20 Ibid. hal 85
Desain  penelitian  ini  digunakan  untuk  memahami  dan  mengumpulkan  data  dalam mengevaluasi pelaksanaan pelimpahan wewenang dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu kepada Camat  dalam  hal  ini  pemerintah  kecamatan  Ujung  Batu.Desain  merupakan  acuan  bagi  penulis dalam memperoleh dan mengevaluasi data, agar diperoleh data yang objektif dan valid sehingga dapat menyelesaikan \dan menjawab permasalahan penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode adalah suatu prosedur atau  cara  untuk  mengetahui  sesuatu  yang  mempunyai  langkah  langkah  sistematis.  Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode 21 . Dengan desain penelitian akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang objektif dan valid dalam memecahkan masalah dan menjawab permasalahan penelitian.
Data  dalam  penelitian  kualitatif  perlu  dipahami  agar  peneliti  mudah  mencari  apa  yang dibutuhkan  dalam  penelitian.  Data  kualitatif  adalah  apa  yang  dikatakan  oleh  orang-orang  yang diajukan seperangkat pertanyaan oleh peneliti.Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun yang menjadi informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Camat  Ujung  Batu,  Sekcam,  Kasi  PMD,  Staf/  Pegawai Kecamatan, dan Masyarakat yang memiliki izin gangguan dan IMB di Kecamatan Ujung Batu. Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan  strategi  atau  cara  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data  yang diperlukan dalam penelitiannya 22 .

## PEMBAHASAN

## Komunikasi
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan melakukan  komunikasi, manusia dapat  saling  berhubungan  satu  sama  lain  baik  dalam  kehidupan  sehari-hari  dirumah  tangga, ditempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat maupaun dimana saja manusia berada.Dari hasil wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  belum  dikomunikasikan  baik  secara  media  masa maupun  secara  terbuka  tentang  Peraturan  Bupati  Rokan  Hulu  Nomor  39  tahun  2011  Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa bangunan dan usaha harus memiliki izin baik dijalan protocol/kabupaten,dijalan lokal dan di jalan lingkungan.
Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan saat wawancara di Kantor Camat Ujung Batu  tidak  ada  terlihat  brosur  ataupun  baner  serta  baleho  yang  berkaitan  dengan  pelayanan perizinan secara lengkap, yang ada hanya pemberitahuan tentang jenis perizinan yang ditempel didinding  kantor.Serta  belum  adanya  sosialisai  dilakukan  kepada  masyarakat  apakah  itu  secara langsung  atau  dengan  menggunakan  media  yang  ada.  Selain  itu  proses  pengurusan  dilakukan dengan carayang manual dan tidak ada pengelompokkan khusus mengenai pengurusan perizinan di Kecamatan Ujung Batu.

## Sumber daya
Aspek  sumber  daya  merupakan  hal  yang  penting  dalam  organisasi  maupun  dalam organisasi pemerintahan.Kecakapan dan kreativitas sumberdaya manusia sangat dibutuhkan dalam
21 Usman, Husanai dan Purnomo 2014.Metode Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta: hlm. 41
22 Sudariyono, GagukMargono, WardaniRahayu, 2013 PengembanganInstrumenPenelitianPendidikan, GrahaIlmu. Yogyakarta.Hal 29.
mengimplementasikan  suatu  kebijakan  dan  didukung  oleh  sumber  daya  finansial  yang memadai.Sumberdaya  manusia  adalah  kecukupan  baik  kualitas  maupun  kuantitas  implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi  atas  sebuah  program/kebijakan.Keduanya  harus  diperhatikan  dalam  implementasi program/kebijakan pemerintah.Sebab tanpa implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan  lambat  dan  seadanya 23 ..  Dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih terdapat  kelemahan  dan  kekurangan  sumberdaya  dalam  melaksanakan  kewenangan  yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat.
Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan tidak di temukan fasilitas pendukung yang memadai  dalam  memberikan  izin  mendirikan  bangunan  dan  izin  gangguan/HO.  Kegiatan dilakukan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang ada di Kantor camat dan kegiatannya disamakan  dengan  proses  kegiatan  lainkarena  tidak  ada  bagian  khusus  yang  membidangi pelaksanaan kegiatan pengurusan perizinan tersebut.

## Disposisi
Dukungan  dari  atasan  terhadap  bawahan  dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan  sangat diperlukan  untuk  kelancaran  dan  kesuksesan  dalam  menjalankan  program  atau  kebijakan tersebut.Disposisi  atau  kecakapan  pelaksanaan  kebijakan  merupakan  watak  dan  karekteristik implementor, dimana harus ada pemahaman dan konsistensi yang sama tentang isi kebijakan antara pembuat  kebijakan,  kejujuran  implementor  dalam  tugas  di  lapangan,  serta  bertanggungjawab terhadap realisasi pelaksanaan tugas di lapangan.

## Struktur Birokrasi
Adanya standar pelayanan yang jelas  dapat memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan  maupun  pelaksana  pelayanan  atau  kebijakan  agar  dapat  melaksanakan  pelayanan, program/kebijakan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yang penting adalah prosedur operasi standar (SOP). Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada standar yang jelas tentang pengurusan perizinan yang kewenangannya  diberikan  Bupati  Kepada  Camat  di  Kecamatan  Ujung  Batu.Berdasarkan pengamatan  penulis  saat  melakukan  observasi  dilapangan  tidak  terlihat  standar  operasional prosedur  tentang  pengurusan  perizinan,  apakah  itu  lama  penyelesaian  pengurusan,  biaya  yang digunakan dan syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi.
Hasil analisis penulis tentangImplementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011  Tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  Kepada  Camat  Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah pada      Aspek Perizinan Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu adalahBanyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa bangunan dan usaha di jalan lokal atau jalan  lingkungan harus memiliki izin, sehingga terjadi penolakan dari masyarakat.  Dari  aspek    sumber  daya  belum  tersedianya  pelaksana  kebijakan  yang  memiliki kemampuan  dalam  penggunaan  teknologi  dan  informasi.  Penyelenggaraan  kewenangan  yang diberikan  dengan  menggunakan  system  manual  dan  tidak  ada  perbedaan  dengan  pelaksanaan kegiatan lainnya.Dari aspek struktur birokrasi dapat diketahui bahwa belum diterapkannya  standar pelayanan  atau  standar  prosedur  pelayanan  yang  jelas.  Dari  data  dan  keterangan  diatas  dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Bupati Rokan HuluNomor 39
23 Indiahono dalam Muci Herlianto. 2015. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Timur di Kabupaten Natuna. Hal 77
Tahun 2011TentangPelimpahan Sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu KepadaCamat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan kurang terimplementasi.

## Hambatan-Hambatan dalam Penelitian
Berikut  ini  penulis  kemukakan  beberapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam Implementasi  Bupati  Rokan  Hulu  Nomor  39  Tahun  2011  Tentang  Pelimpahan  Sebagian Kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  Kepada  Camat  Untuk  Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan Daerah, meliputi:
1. Kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  staf  pegawai  serta  kesadaran  dan  motivasi  dalam mengimplementasikan  kewenangan  yang  telah  diberikan  dalam  pelaksanaan  pengurusan perizinan.  Kesadaran  akan  tugas  dan  kewajiban  sangat  diperlukan  demi  suksesnya  sebuah program atau kebijakan.
2. Tidak tertibnya administrasi urusan dalam pelaksanaan kebijakan karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas dalam pengurusan perizinan.
3. Masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  pelaksanaan  pengurusan perizinan  di  Kecamatan  ujung  Batu.  Masyarakat  mengangap  urusan  tersebut  diurus  di kabupaten dan yang harus memiliki IMB adalah bangunan yang ada dijalan protokol atau jalan kabupaten. Sedangkan dijalan lokal atau jalan lingkungan tidak perlu mengurus IMB.
4. Tidak adanya pengawasan dari struktur birokrasi atasan kepada pelaksana kebijakan, sehingga tidak terkoordinir dengan baik proses implementasi peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 tahun 2011 tentang Pelimpahan wewenang dari Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Tidak  adanya  dukungan  dana  dari  Pemerintah  Kabupaten  dalam  mendukung  kebijakan tersebut.
6. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak kecamatan bagi masyarakat yang tidak memiliki IMB maupun izin gangguan/HO.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  bab  pembahasan  dari  data  yang  penulis  peroleh  saat wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor  39  Tahun  2011  Tentang  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  kepada Camat  Untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan  daerah  di  Kecamatan  Ujung  Batu,  tentang pengurusan  izin  mendirikan  bangunan  dan  izin  gangguan/  HO    maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian  kewenangan  Bupati  Rokan  Hulu  kepada  Camat  Untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan daerah pada Aspek Perizinan di Kecamatan Ujung Batu  kurang terimplementasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zainal 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
Basrowi dan Suwandi, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif , Jakarta. Rineka Cipta.
Budiardjo, Miriam. 2014. Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta, PT Gramedia
Bungin, Burhan 2012 Penelitian Kualitatif . Jakarta, Kencana Perdana Media Grup.
Busroh, Abu Daud. 2013. Ilmu Negara . Jakarta, Bumi Aksara.
Doni,  D.,  Yogia,  M.  A.,  Wedayanti,  M.  D.,  &  Purwati,  A.  A.  (2021,  February).  The  Effect  of Leadership  and  Incentives  on  Employee  Performance  of  Market  Retribution.  In 2nd International  Conference  on  Social  Sciences  Education  (ICSSE  2020) (pp.  167-171). Atlantis Press.
Dunn, Wiliam N, Analisa Kebijakan Publik, Penyadur Drs.Mudjahir Darwin,M.Sc cetakan ketiga , Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis dynamic Policy Analysi . Gaya Media. Yogyakarta.
George  C  Edwar  III, Implementing  Public  Policy, Washington:  Congressional  Quarterly  Press, 1980, dalam A.G Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, 2008 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
Ilmar Aminuddin. 2014 , Hukum Tata Pemerintahan. Prenada Media Group. Jakarta. Islamy, M. Irfan,  2007. Prinsip  -  Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara. PT.  Bumi  Aksara. Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) , Jakarta, Rineka Cipta.
Ni’matul Huda, 2013. Ilmu Negara Jakarta , PT Raja Grafindo Persada.
Nugroho  D,  Riant,  2004. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan Ryaas  Rasyid,  2001. Penjaga hati nurani Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Yarsif Watampone
Nurcholis, Hanif.2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan pemerintahan desa . Erlangga. Jakarta Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi  Komparatif  Aktivitas  Humas  Antara  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan,  M.  A.  I.  (2016).  Figur  Politik  Calon  Walikota  Pekanbaru  Septina  Primawati  Rusli  dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). Jurnal The Messenger , 9 (1), 31-43.
Riauan,  M.  A.,  Sari,  G.  G.,  Aslinda,  C.,  &  Qurniawati,  E.  F.  (2018).  Konstruksi  Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi , 171.
Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Satori, Djam’an dan Aan Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif , Alfabeta.Bandung.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Suharto. 2012. Analisis Kebijakan Publik , CV Alfabeta. Bandung.
Syafiie Inu Kencana, 2005. P engantar Ilmu Pemerintahan , PT.Refika Aditama. Bandung.
Syafiie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Pemerintahan . Jakarta, Bumi Aksara.
Syarifin,  Pipin  dan  Dedeh  Jubaedah.2010. Pemerintah  Daerah  di  Indonesia ,  Pustaka  Setia, Bandung
Sujarweni, Wiratna 2014. Metodologi Penelitian . Pustaka Baru Press. Yogyakarta Usman, Husanai dan Purnomo 2014. Metode Penelitian Sosial . Bumi Aksara. Jakarta Wahab, Samodra dkk, 2004. Analisis Kebijaksanaan Negara . Rineka Cipta. Jakarta.
Winarno, Budi 2014 . Kebijakan Publik , Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta.
Yogia, A. I. M. A., Wedayanti, Z. M. D., & Purwati, A. A. (2021). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance.
Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
Zainal, M., Suwaro, U., Mariana, D., & Redjo, S. I. (2017, November). Governance of Forest and Peatland  Fire  Prevention  in  Riau  Province.  In International  Conference  on  Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 122-125). Atlantis Press.