Vol. 6, No. 1, 2021, pp. 24-28 DOI: https://doi.org/10.29210/3003751000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan
Rosail Akhyari Pardomuan 1*) , Afriva Khaidir 2 12 Universitas Negeri Padang
Article Info ABSTRAK

## Article history:
Received Jan 30 th , 2021 Revised Feb 09 th , 2021
Accepted Feb 16 th , 2021 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum administrasi di Kota
Padang  terhadap  perubahan  penggunaan  lahan  untuk  pengembangan perumahan.  Selama  tidak  adanya  kesepakatan  antar  anggota  kaum,  maka tidak diperbolehkan transaksi tanah untuk pengembangan perumahan. Hal ini didasarkan  atas  sistem  kemasyarakatan  yang  berpolakan  matrilineal  (garis keturunan  ibu)  yaitu  dari  mamak  kepada  kemenakan.  Namun,  keadaan ekonomi  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  keputusan  masyarakat untuk menjual lahannya. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum  yang  dipimpin  oleh  penghulu  dengan  didasarkan  atas  beberapa pertimbangan,  seperti  “rumah  gadang  katirisan,  gadih  gadang  indak  balaki, mayik tabujua ditangah rumah, mambangkik batang tarandam”. Selanjutnya, penyalagunaan lahan untuk pengembangan perumahan akan berdampak pada hilangnya  area  resapan  air  hujan  yang  menyebabkan  rusaknya  kelestarian lingkungan, terganggunya keseimbangan ekologis, tercemarnya air, dan banjir. Setiap  hujan  dengan  intesitas  sedang  hingga  deras  beberapa  kawasan permukiman  di  Kota  Padang  mengalami  banjir,  sejumlah  kawasan  seperti Siteba, Alai, Mata Aia, Jondul Rawang, Sungai Sapih dan lainnya.
Keyword:
Administrative law Environmental Housing development Land use change Sustainability
© 2021 The Authors. Published by IICET. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0)
Corresponding Author:
Rosail Akhyari Pardomuan Universitas Negeri Padang Email: rosail.akhyari@gmail.com

## Pendahuluan
Kota  Padang adalah  kota  terbesar  di pantai  barat  Pulau Sumatera  sekaligus  ibukota  dari  Provinsi  Sumatera Barat. Kota Padang mengalami laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dalam rentang Tahun 2010 sampai  dengan  Tahun  2019  adalah  sebesar  1,47%  (Badan  Pusat  Statistik,  2020).  Jumlah  penduduk  Kota Padang  pada  Tahun  2010  adalah  sebanyak  833.562  jiwa.  Pada  Tahun  2015  sebanyak  902.413  jiwa.  Dalam lima tahun itu bertambah sebanyak 68.851 jiwa. Pada Tahun 2019 jumlahnya menjadi sebanyak 950.871 jiwa (Badan  Pusat Statistik,  2020).  Kondisi  ini  menyebabkan  penggunaan lahan  tidak  sesuai  kemampuan  lahan, daya  dukung lahan,  dan peruntukannya,  sehingga  terjadi  perubahan  penggunaan  lahan. Perubahan  tersebut ditandai dengan berdirinya bangunan-bangunan dengan fungsi sebagai hunian, industri maupun perdagangan dan jasa, penggunaan lahan di suatu wilayah selalu terkait dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya (Wahyu,  Haryani,  &  Nori,  2020).  Semakin  meningkatnya  jumlah  penduduk  dan  intensifnya  aktivitas penduduk di suatu tempat berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. Pertumbuhan dan  aktivitas  penduduk  yang  tinggi  terutama  terjadi  di  daerah  perkotaan,  sehingga  daerah  perkotaan  pada umumnya  mengalami perubahan penggunaan lahan  yang  cepat  (Wahyu et  al.,  2020).  Selain itu,  kepadatan penduduk, pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi akibat urbanisasi yaitu perluasan penduduk kota
Hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan
ke  pinggiran  kota,  tidak  diimbangi  ketersediaan  ruang  yang  digunakan  untuk  pemenuhan  kebutuhan perumahan,  perkantoran,  perindustrian,  sehingga  menyebabkan  perubahan  penggunaan  lahan  bagi  daerah- daerah hijau dan terganggunya kualitas lingkungan (Bintarto, 1984).
Kondisi  ini  menyebabkan  konflik  lahan  muncul  dari  berbagai  faktor  yang  saling  terkait  seperti  tekanan populasi yang tinggi, komersialisasi lahan, implementasi kebijakan neoliberal, formalisasi hak atas tanah, dan perampasan  lahan  oleh  investor  domestik  dan  asing  (Agheyisi,  2019;  Berry,  2009;  Boone,  2017;  Kuusaana, Bukari, Danyi, & Bukari, 2015;  Mwesigye &  Matsumoto, 2016).  Faktor-faktor yang saling berhubungan ini memicu kelangkaan tanah yang menyebabkan perselisihan atas tanah antara otoritas tradisional dan anggota masyarakat (Kalabamu, 2019). Di Kota Padang munculnya konflik tanah karena adanya pandangan bahwa pembagian  harta  warisan  tidak  adil,  ini  disebabkan  karena  kekaburan  garis  keturunan  keluarga,  sehingga antara jurai yang satu dengan jurai yang lainnya saling mengklaim harta pusaka (Akbar, 2010). Sementara di Afrika  Sub-Sahara,  konflik  lahan  biasanya  terjadi  antara  keluarga,  kelompok  etnis,  petani  dan  pendatang (Knox & Jones-Casey, 2011). Konflik tanah lokal sangat merajalela di masyarakat dengan beragam kelompok etnis dan pendatang (Kalabamu, 2019). Di Botswana konflik tanah lokal terjadi sebagai akibat dari penerapan kebijakan neoliberal dan bangkitnya kelas elit.
Masalah  tanah  di  Minangkabau  berarti  membicarakan pula  masalah  hukum  adat  Minangkabau.  Hal  ini disebabkan  karena  masalah  tanah  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  hukum  adat  Minangkabau  itu sendiri (Anwar, 1997). Tanah di Minangkabau merupakan suatu identitas diri karena tanah disini berfungsi sebagai pengikat hubungan baik antara suku maupun kaum sekaligus sebagai bukti asal usul. Sejalan dengan di  Kota  Ghana,  meningkatnya  permintaan  akan  tanah  adat  untuk  pembangunan  perumahan  yang  muncul dari urbanisasi  yang  cepat  memungkinkan  semua  kelompok  sosial  seperti penguasa adat, kepala marga dan anggota masyarakat untuk mengalokasikan tanah kepada pembeli tanah (Fosu, 2021). Penjualan tanah pusaka di Minangkabau baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas  beberapa  pertimbangan,  seperti  “rumah  gadang  katirisan,  gadih  gadang  indak  balaki,  mayik  tabujua ditangah  rumah,  mambangkik  batang  tarandam”  (Anwar,  1997).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan.

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan  data  perpustakaan,  atau  penelitian  yang  objek  penelitiannya  dieksplorasi  melalui  berbagai informasi  perpustakaan  (buku  atau  jurnal  ilmiah)  yang  membahas  tentang  hukum  administrasi  perubahan penggunaan  lahan  untuk  pengembangan  perumahan.  Penelitian  perpustakaan  atau  tinjauan  pustaka  adalah studi  yang  secara  kritis  memeriksa  pengetahuan,  ide,  atau  temuan  yang  terkandung  dalam  tubuh  literatur berorientasi akademik (Syaodih, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

## Penyebab perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan
Perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan disebabkan oleh tingginya permintaan akan lahan pinggiran kota untuk pembangunan perumahan, karena harga tanah di pusat kota yang lebih tinggi dari harga  tanah  di  pinggiran  kota  (Kleemann  et  al.,  2017).  Harga  tanah  perkotaan  yang  tinggi  terjadi  sebagai akibat  dari  pertumbuhan  perkotaan  yang  semakin  meningkat  yang  berasal  dari  peningkatan  alami,  migrasi internal yang tidak terkendali dan globalisasi (Barry & Danso, 2014; Kleemann et al., 2017; Siiba, Adams, & Cobbinah, 2018).
Selain  itu,  keadaan  ekonomi  masyarakat  sangat  berpengaruh  terhadap  keputusan  masyarakat  untuk menjual  lahannya,  penghasilan  dari  pertanian  tidak  lagi  mampu  memenuhi  kebutuhan,  ada  kemungkinan lahan akan dijual dan beralih profesi ke kegiatan non pertanian (Jauhari & Ritohardoyo, 2013). Namun bagi pemilik lahan yang tetap bertahan dengan kegiatan pertanian, terdapat dua kemungkinan.  Pertama, pemilik lahan tetap mempertahankan lahan yang dimiliki dan tidak menjual lahannya. Kedua, pemilik lahan menjual lahan  dengan  harga  tinggi  untuk  membeli  lahan  yang  lebih  murah  (Jauhari  &  Ritohardoyo,  2013).  Selaras dengan, rendahnya pendapatan usaha petani, dan kecenderungan pemilik lahan untuk bekerja di sektor bukan pertanian  (Dewi  &  Rudiarto,  2013).  Misalnya:  lahan  sawah  memiliki  masalah  karena  produktivitas  yang mendekati  levelling  off  dan  nilai  land  rent  yang  tinggi,  sehingga  lahan  sawah  sangat  rentan  terhadap  alih fungsi lahan (Sitorus, 2018). Area dekat pusat kota dan area pintu masuk kota pada umumnya menjadi tempat alih fungsi lahan pertanian  (Dewi & Rudiarto, 2013). Sama halnya dengan di Ghana, tingginya permintaan lahan untuk pembangunan perumahan menyebabkan otoritas adat menggusur petani dari lahan pertaniannya
dan mengalokasikan lahan adat kepada pengembang perumahan dengan harga tinggi. Harga tanah biasanya setara dengan nilai pasar terbuka tanah tersebut (Fiadzigbey, 2006; Ubink & Quan, 2008).
Alasan  lain  perubahan  penggunaan  lahan  untuk  perumahan,  para  investor  membangun  rumah  sewa  di lahan pertanian untuk meningkatkan hasil lahan. Hal ini didukung oleh  (Owusu-Ansah & O’Connor, 2010) penduduk yang bekerja di perkotaan yang menginginkan tanah untuk perumahan, biasanya mencari alternatif rumah  sewa  dan  tanah  di  pinggiran  kota  karena  rendahnya  harga  tanah  dan  kebisingan  di  pinggiran. Masyarakat di pinggiran kota memberikan akses yang baik kepada warganya yang memungkinkan warganya untuk pulang pergi setiap hari ke tempat kerja mereka di pusat kota (Cobbinah & Amoako, 2012).

## Dampak perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan
Perubahan  penggunaan  lahan  diperlukan  dan  penting  untuk  pembangunan  ekonomi  dan  kemajuan  sosial. Namun tidak dipungkiri, dibalik keunggulannya tersebut menimbulkan masalah-masalah yang menyebabkan rusaknya  kelestarian  lingkungan,  terganggunya  keseimbangan  ekologis,  tercemarnya  air,  dan  banjir.  Setiap hujan dengan intesitas sedang hingga deras beberapa kawasan permukiman di Kota Padang mengalami banjir. Kejadian banjir itu sudah banyak diberitakan di media massa, mulai dari media lokal sampai kepada  media nasional.  Harian  Padang  Ekspres  (Padeks),  sebuah  koran  terkemuka  di  Sumatera  Barat,  hampir  selalu memberitakan apabila terjadi bencana banjir tersebut. “Hujan lebat membuat sejumlah kawasan seperti Siteba, Alai, Mata Aia, Jondul Rawang, Sungai Sapih  dan lainnya digenangi air”, demikian Padeks memberitakan (Padang Ekspres, 2020). “Banjir melanda ratusan rumah di Kelurahan Sungai Sapih, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin 1 Agustus 2016. Banjir terjadi setelah hujan deras melanda daerah itu sejak pagi ini” demikian media Republika menulis pada lamannya (Badan Pusat Statistik, 2020).
Banjir  pada  beberapa  kawasan  permukiman  di  Kota  Padang  sudah  menjadi  fenomena  yang  menjadi kegelisahan  masyarakat  dalam  waktu  yang  lama.  Sebagai  sebuah  fenomena,  bajir  itu  dialami  oleh  banyak orang yang merupakan penduduk yang bertempat-tinggal di kawasan-kawasan perumahan tersebut. Tidak saja merugikan  penduduk  setempat,  banjir  juga  menimbulkan  dampak  bagi  masyarakat  sekitar  atau  masyarakat yang secara fungsional berhubungan dengan kawasan tersebut. Sebagai sebuah kegelisahan, banjir itu terkesan belum  ditangani  secara  tepat  dan  cepat.  Penanganan  banjir  itu  terlihat  masih  bersifat  insidentil  berupa tindakan  tanggap  darurat,  seperti  mengevakuasi  warga,  memberikan  bantuan  materil,  dan  penanganan- penanganan  yang  tidak  sampai  kepada  akar  masalahnya.  Kemudian,  kejadian-kejadian  banjir  itu  sudah berlangsung sejak lama, bahkan ada yang sejak perumahan itu baru ditempati oleh penghuninya dari semula.
Apabila  dilihat  dari  sumbernya,  sebagaimana  juga  peristiwa  banjir  di  tempat  lain,  banjir  yang  terjadi  di kawasan permukiman di Kota Padang dapat berasal dari salah satu atau gabungan dari dua sumber. Pertama, banjir terjadi akibat tidak tersalurkannya air hujan yang turun pada permukaan tanah suatu kawasan sehingga membuat  genangan  yang  melebihi  toleransi  normal  (Sebastian,  2008).  Penyaluran  air  hujan  yang  turun  ke permukaan tanah dapat berupa peresapan ke dalam tanah dan juga pengaliran melalui saluran pengeringan (drainase).  Kedua,  bajir  terjadi  akibat  limpasan  atau  luapan  dari  saluran  air  baik  kecil  atau  besar,  berupa sungai, sehingga menggenangi permukaan tanah sekitar limpasan  (Nugroho, 2008). Kawasan perumahan di Kota Padang yang mengalami banjir ada yang disebabkan oleh sumber pertama saja, atau sumber kedua saja, dan ada juga yang disebabkan oleh gabungan kedua sumber banjir di atas.
Kawasan perumahan dibangun di atas tanah yang dialif-fungsikan. Semula kawasan tersebut bisa berupa tanah  kering  berupa  hutan,  tanah  hamparan,  perkebunan,  ladang  dan  sebagainya.  Kawasan  perumahan banyak juga yang sebelumnya merupakan lahan basah berupa sawah, tegalan dan lainnya. Di Kota Padang bahkan  ada  kawasan  perumahan  yang  sebelumnya  merupakan  tanah  tumbuh,  yaitu  tanah  yang  semula merupakan  aliran  sungai  kemudian  mengering  baik  oleh  faktor  alami  atau  buatan.  Tanah  tumbuh  yang bersifat  alami  terjadi  akibat  pergeseran  alur  aliran  sungai  secara  alamiah.  Sedangkan  tanah  tumbuh  yang bersifat  buatan  terjadi  akibat  adanya  kegiatan  proyek  penataan  alur  aliran  sungai  secara  sengaja,  seperti normalisasi beberapa sungai di Kota Padang.
Banjir  pada  kawasan  perumahan  di  Kota  Padang  disebabkan  oleh  alih  fungsi  lahan  yang  tidak  tepat. Kawasan  perumahan  di  daerah  Air  Pacah,  Kecamatan  Koto  Tangah,  yang  langganan  banjir  dahulunya berupa daerah rendah dengan resapan yang rendah. Kawasan perumahan di daerah Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, dahulunya merupakan daerah alur aliran sungai kemudian mengering seiring adanya proyek  normalisasi.  Kawasan  perumahan  di  daerah  Sungai  Sapih,  Kecamatan  Kuranji,  sebelum  kawasan perumahan  didirikan,  merupakan  daerah  rendah  yang  digunakan  untuk  bersawah  oleh  masyarakat. Disamping untuk lahan  persawahan, lahan  itu  juga  sejak  dahulu  sudah  menjadi  area  limpasan air  dari  alur aliran sungai Banda Gadang Lolo Kasiak.

## Hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan

## Peran hukum administrasi perubahan penggunaan lahan untuk pengembangan perumahan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Sawah.  Pepres  ini  lahir  didasari  oleh  luas  alih  fungsi  lahan  pangan  khususnya  sawah  menjadi  nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi peningkatan kapasitas produksi padi  dalam  negeri,  sehingga  perlu  dilakuakn  percepatan  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program nasional.
Berbeda dengan Provinsi Sumetera Barat telah melahirkan Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat. Perda ini lahir didasari oleh tanah  di  Minangkabau  tidaklah  bersifat  individual,  melainkan  milik  komunal  yaitu  milik  suku,  kaum  dan nagari.
Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan  yang  berpolakan  matrilineal  (garis  keturunan  ibu)  yaitu  dari  mamak  kepada  kemenakan. Dengan adanya pemilikan  tanah  tersebut  maka  seseorang  dapat  melakukan  penguasaan atas  tanah  tersebut (Anwar,  1997).  Garis  keturunan  ibu  di  Minangkabau  erat  kaitannya  dengan  sistem  kewarisan  pusako  dan sako. Seandainya garis keturunan mengalami perubahan maka akan terjadi suatu perubahan dari sendi-sendi adat  Minangkabau  sendiri.  Oleh  karena  itu  bagi  orang  Minangkabau  garis  keturunan  bukan  hanya  sekedar menentukan garis keturunan garis keturunan anak-anaknya melainkan dengan adatnya (Anwar, 1997).
Untuk  itu,  peran  hukum  administrasi  terhadap  penggunaan  lahan  tidak  dapat  diterapkan  di  daerah Minangkabau,  ada  dua  hal  yang  memicu  konflik  tanah  ulayat,  yaitu:  pertama,  secara  yuridis  tanah  ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tanpa alat bukti kepemilikkan karena sifatnya komunal. Konflik bermula ketika banyak pihak yang melakukan klaim atas tanah-tanah ulayat yang ada. Kedua, secara faktual telah terjadi proses sertifikasi terhadap tanah-tanah ulayat yang bertujuan umtuk memberikan jaminan kepastian  hukum.  Pada  sisi  lain  proses  ini  menimbulkan  konflik  karena  banyaknya  pihak  yang  menolak sertifikasi atas tanah ulayat tersebut.
Tanah  di  Minangkabau  merupakan  suatu  identitas  diri  karena  tanah  disini  berfungsi  sebagai  pengikat hubungan  baik  antara  suku  maupun  kaum  sekaligus  sebagai  bukti  asal  usul.  Dengan  adanya  tanah  sebagai pengikat hubungan antar suku, kaum, maka akan terciptanya suatu interaksi sosial yang memperlihatkan akan kuatya  eksistensi  masyarakat  Minangkabau  itu  sendiri.  Dikarenakan  tanah  merupakan  benda  yang  sangat berharga  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  menjadikan  tanah sebagai  harta  warisan,  yang  dalam  Minangkabau  disebut  juga  sebagai  harta  pusaka.  Harta  Pusaka  dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi, sehingga harta ini tidak boleh diperjual-belikan kecuali dipegang atau gadaikan (Anwar, 1997). Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui  rapat  kaum  yang  dipimpin  oleh  penghulu  dengan  didasarkan  atas  beberapa  pertimbangan,  seperti “ rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki, mayik tabujua ditangah rumah, mambangkik batang tarandam ” (Anwar, 1997).

## Simpulan
Selama  tidak  adanya  kesepakatan  antar  anggota  kaum,  maka  tidak  diperbolehkan  transaksi  tanah  untuk pengembangan perumahan. Hal ini didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan matrilineal (garis keturunan  ibu)  yaitu  dari  mamak  kepada  kemenakan.  Namun,  keadaan  ekonomi  masyarakat  sangat berpengaruh terhadap keputusan masyarakat untuk menjual lahannya. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui  rapat  kaum  yang  dipimpin  oleh  penghulu  dengan  didasarkan  atas  beberapa  pertimbangan,  seperti “rumah  gadang  katirisan,  gadih  gadang  indak  balaki,  mayik  tabujua  ditangah  rumah,  mambangkik  batang tarandam”.  Penyalagunaan  lahan  untuk  pengembangan  perumahan  akan  berdampak  pada  hilangnya  area resapan air hujan yang menyebabkan rusaknya kelestarian lingkungan, terganggunya keseimbangan ekologis, tercemarnya air, dan banjir. Setiap hujan dengan intesitas sedang hingga deras beberapa kawasan permukiman di Kota Padang mengalami banjir, sejumlah kawasan seperti Siteba, Alai, Mata Aia, Jondul Rawang, Sungai Sapih dan lainnya.

## Referensi
Agheyisi, J. E. (2019). Inter-communal Land Conflicts in Benin City, Nigeria: Exploring the Root Causes in the Context of Customary Land Supply. Land Use Policy , 83 , 532–542.
Akbar, S. (2010). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten
Solok Provinsi Sumatera Barat . (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). Anwar, C. (1997). Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau . Jakarta: Rhineka Cipta. Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Kota  Padang,  Kota  Padang  Dalam  Angka  –  Penyediaan  Data  Untuk Perencanaan Pembangunan.
Barry, M., & Danso, E. K. (2014). Tenure Security, Land Registration and Customary Tenure in a Peri-urban Accra Community. Land Use Policy , 39 , 358–365.
Berry,  S.  (2009).  ‘Property,  Authority  and  Citizenship:  Land  Claims,  Politics  and  the  Dynamics  of  Social Division in West Africa. Development and Change , 40 (1), 23–45. Bintarto. (1984). Urbanisasi dan Permasalahannya . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Boone, C. (2017). Sons of the Soil Conflict in Africa: Institutional Determinants of Ethnic Conflict Over Land.
World Development , 96 , 276–293.
Cobbinah, P. B., & Amoako, C. (2012). Urban Sprawl and the Loss of Peri-Urban Land in Kumasi, Ghana. International Journal of Social and Human Sciences , 6 , 388–397.
Dewi,  N.  K.,  &  Rudiarto,  I.  (2013).  Identifikasi  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  dan  Kondisi Sosial  Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Wilayah Dan Lingkungan, 1 (2), 175–188.
Fiadzigbey, M. E. (2006). Customary Land Administrator in Ghana – Challenges and Prospects Customary Land  Administrator  in  Ghana  –  Challenges  and  Prospects. In  XXIII  FIG  Congress,  Munich,  Germany, October , 8–13.
Fosu,  A.  (2021).  Housing  Development,  Local  Land  Conflicts  and  Sustainable  Land-use  Planning  in  Peri- urban Ghana. African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences , 4 (1), 116–132. Jauhari, A., & Ritohardoyo, S. (2013). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahandan Kondisi Sosial-Ekonomi Penjual Lahan di Kecamatan Mlati. Jurnal Bumi Indonesia , 2 (2), 192– 201.
Kalabamu, F. T. (2019). Land Tenure Reforms and Persistence of Land Conflicts in Sub-Saharan Africa – The Case of Botswana. Land Use Policy , 81 , 337–345.
Kleemann, J., Inkoom, J. N., Thiel, M., Shankar, S., Lautenbach, S., & Fürst, C. (2017). Peri-urban Land Use Pattern and Its Relation to Land Use Planning in Ghana, West Africa. Landscape and Urban Planning , 165 , 280–294.
Knox, A., & Jones-Casey, K. (2011). Farmer-herder conflicts in Mali .
Kuusaana, E. D., Bukari, K. N., Danyi, E., & Bukari, K. N. (2015). Land Conflicts between Smallholders and Fulani pastoralists in Ghana : Evidence from the Asante Akim North District ( AAND ). Journal of Rural Studies , 42 , 52–62.
Mwesigye, F., & Matsumoto, T. (2016). The Effect of Population Pressure and Internal Migration on Land Conflicts : Implications for Agricultural Productivity in Uganda. World Development , 79 , 25–39. Nugroho,  S.  P.  (2008).  Analisis  Curah  Hujan  Penyebab  Banjir  Besar  di  Jakarta  pada  Awal  Februari  2007. Jurnal Air Indonesia , 4 (1).
Owusu-Ansah,  J.  K.,  &  O’Connor,  K.  B.  (2010).  Housing  Demand  in  the  Urban  Fringe  Around  Kumasi, Ghana. Journal of Housing and the Built Environment , 25 , 1–17. Sebastian, L. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir .
Siiba, A., Adams, E. A., & Cobbinah, P. B. (2018). Chieftaincy and Sustainable Urban Land Use Planning in Yendi, Ghana: Towards Congruence. Cities , 73 , 96–105. Sitorus, S. R. (2018). Perencanaan Penggunaan Lahan . Peneribit IPB Press.
Syaodih, N. (2009). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Ubink, J. M., & Quan, J. F. (2008). How to Combine Tradition and Modernity ? Regulating Customary Land Management in Ghana. Land Use Policy , 25 , 198–213.
Wahyu,  R.  K.,  Haryani,  H.,  &  Nori,  Y.  (2020). Kajian  Perubahan  Pengunaan  Lahan  Serta  Faktor-Faktor  Yang Mendorong  Perubahan  Pengunaan  Lahan  di  Kecamatan  Kuranji  Kota  Padang .  (Doctoral  dissertation, Universitas Bung Hatta).