Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 2, July 2022, Page : 195-212 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 11 February 2022 | Reviewed: 21 May 2022 | Accepted: 28 July 2022

## Pertanggungjawaban Hukum Pengingkaran Janji Kawin
Vania Madeline Jevera 1 , Fajar Sugianto 2 , Sanggup Leonard Agustian 3

## Abstract
Dating relationships basically do not cause any legal responsibility, so the courtship period is not a legal relationship like husband and wife. Therefore, there are no rights and obligations that arise between two lovebirds who are dating to the extent that one party among several parties feels aggrieved then that is where the obligation to ask for accountability is demanded. In the period of dating, men often make verbal promises  to  their  lovers  without  written  evidence,  for  example  saying  marriage  vows.  The  broken marriage promise certainly causes material and immaterial losses for a woman, so she sues the man to provide compensation. Kudus District Court Number 17/Pdt.G/2016/PN.Kds as a breach of contract, not an act against the law. The research method used is the normative juridical method with the assessment using a conceptual approach, a statutory approach and a case approach.The results of this study indicate that  the  act  of  breaking  the  marriage  promise  in  the  Decision  of  the  Kudus  District  Court  Number 17/Pdt.G/2016/PN.Kds is an unlawful act because the basis of the lawsuit fulfills the elements contained in Article 1365 of the Civil Code, namely: the existence of an act, the act must be against the law, there is a loss, there is a causal relationship (causality) between the act against the law and the loss and there is an  error.  So  that  the  aggrieved  party  can  ask  for  responsibility  for  unlawful  acts  in  the  form  of compensation for both material and immaterial losses to the Defendant.
Keywords: breaking marriage promise; default; unlawful act

## Abstrak
Hubungan  berpacaran  pada  dasarnya  tidak  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum  apapun,  sehingga masa  pacaran  bukan  merupakan  hubungan  hukum  layaknya  seperti  suami  istri.  Oleh  karena  itu,  tidak ada hak dan kewajiban yang timbul di antara dua sejoli yang berpacaran sampai dimana ada salah satu pihak  di  antara  beberapa  pihak  merasa  dirugikan  maka  di  sanalah  dapat  dituntut  kewajiban  untuk meminta  pertanggungjawaban.  Dalam  masa  berpacaran  kerap  kali  laki-laki  mengumbar  janji-janji  lisan kepada  kekasihnya  tanpa  bukti  tertulis,  misalnya  mengucapkan  janji  kawin.  Janji  kawin  yang  diingkari tersebut  tentunya  menimbulkan  kerugian  materiel  dan  imateriel    bagi  seorang  wanita,  sehingga  ia menggugat  si  laki-laki  untuk  memberikan  kompensasi.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  pertanggungjawaban  hukum  pengingkaran  janji  kawin  dan pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds tersebut sebagai wanprestasi bukan PMH (Perbautan Melawan Hukum). Metode
1 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jln. MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15811, Indonesia, email:vaniamadeline@gmail.com.
2 Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jln. MH Thamrin Boulevard 1100, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15811, Inodonesia, email:fajar.sugianto@uph.edu.
3 Program  Studi  Hukum  Bisnis,  Universitas  Agung  Podomoro,  APL  Tower  Lt.  5,  Podomoro  City,  Jakarta  Barat, Indonesia, email: sanggup.agustian@podomorouniversity.ac.id.
penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  yuridis  normatif  dengan  pengkajian  menggunakan  pendekatan konseptual,  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  kasus.  Adapun  hasil  penelitian  ini menunjukan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds merupakan PMH karena dasar gugatannya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  yaitu:  adanya  suatu  perbuatan,  perbuatan tersebut  harus  melawan  hukum,  adanya  kerugian,  dan  adanya  hubungan  sebab  akibat  (kausalitas) antara  PMH  dengan  kerugian  dan  adanya  kesalahan.  Sehingga  pihak  yang  dirugikan  dapat  meminta pertanggungjawaban  PMH  berupa  ganti  kerugian  baik  kerugian  materiel  maupun  kerugian  imateriel kepada Tergugat.
Kata Kunci: pengingkaran janji kawin; perbuatan melawan hukum; wanprestasi

## I. Pendahuluan
Manusia  pada  dasarnya  diciptakan  sebagai  makhluk  sosial,  dimana  setiap  manusia saling memerlukan individu lain dan terdapat dorongan untuk bersosialisasi dengan satu sama lain,  sehingga  tidak  ada  satupun manusia  di  dunia  ini  dapat  hidup  sendiri tanpa  berinteraksi dengan  sesama  manusia  lainnya  termasuk  dalam  hal  mencukupi  kebutuhannya.  Menurut Aristoteles  manusia  itu  adalah Zoon  Politicon ,  artinya  manusia  itu  sebagai  makhluk  pada dasarnya  ingin  bergaul  dan  berkumpul  dengan  sesama  manusia  lainnya,  jadi  makhluk  yang suka  bermasyarakat  dan  oleh  karena  sifatnya  yang  suka  bergaul  satu  sama  lain,  maka manusia disebut makhluk sosial. 4 Proses pacaran sangat penting dilakukan sebelum seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  mengikatkan  diri  dalam  sebuah  ikatan  perkawinan. Pacaran adalah suatu proses hubungan antara dua individu yang berlawanan  jenis (laki-laki maupun  perempuan)  sebagai  tahap  awal  penjajakan  sebelum  keduanya  memutuskan  ke jenjang yang lebih serius yakni perkawinan. 5
Masa Pacaran diperlukan dengan tujuan untuk menemukan kecocokan masing-masing individu  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Dengan  adanya  kecocokan  di  antara  masing- masing  individu,  maka  tujuan  perkawinan  yang  bahagia  dan  kekal  dapat  tercapai sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  untuk  selanjutnya  disebut  UU  1/74.  Kecocokan  dalam  berpacaran  diperlukan agar  ketika  laki-laki  dan  perempuan  memutuskan  untuk  melangsungkan  ikatan  perkawinan yang  sah  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/74, mereka dapat menjadi suami istri yang saling  membantu  dan  melengkapi  sehingga  masing-masing  individu  baik  laki-laki  maupun perempuan  dapat  mengembangkan  kepribadiannya,  dan  mencapai  kesejahteraan  spiritual maupun material. Jika eksistensi kecocokan dalam masa berpacaran yang merupakan salah
4 C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm.29.
5  Wahyu  Budi  Nugroho  dan  Sukma  Sushanti.  2019.  “Kekerasan  dalam  Pacaran:  Anatomi  Konflik  dan Penyelesainnya”, Jurnal Sosiologi Walisongo, 3 (2):145.
satu  syarat  untuk  menciptakan  bahtera  rumah  tangga  yang    rukun,  bahagia  dan  harmonis tersebut tidak tercapai dalam sebuah ikatan perkawinan, maka nantinya antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  19  huruf  f  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  1/  74,  untuk selanjutnya  disebut  PP  9/75,  sehingga  hal  tersebut  menjadi  alasan  suami  istri  mengajukan perceraian.
Hubungan  berpacaran  pada  dasarnya  tidak  menimbulkan  tanggung  jawab  hukum apapun, sehingga masa pacaran bukan merupakan hubungan hukum layaknya seperti suami istri.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  diantara  dua  sejoli  yang berpacaran  sampai  dimana  ada  salah  satu  pihak  diantara  beberapa  pihak  merasa  dirugikan maka  disanalah  dapat  dituntut  kewajiban  untuk meminta  pertanggungjawaban. 6 Dalam masa berpacaran  sering  kali  laki-laki  mengumbar  janji-janji  lisan  kepada  kekasihnya  tanpa  bukti tertulis,  misalnya  mengucapkan  janji  kawin.  Janji  kawin  adalah  janji  seorang  laki-laki  untuk mengawini  seorang  perempuan  yang  merupakan  kekasihnya  atau  sebaliknya.  Apabila  janji kawin tersebut didasari oleh itikad baik dan dilanjutkan dengan perkawinan yang sah tentu hal tersebut  tidak  menjadi  masalah,  tetapi  akan  menjadi  masalah,  jika  iming-iming    janji  kawin pada  masa  berpacaran  tersebut  dimanfaatkan  oleh  laki-laki  untuk  memperdaya  perempuan dengan  memaksa  si  perempuan  untuk  berhubungan  layaknya  suami  istri  dan  kemudian terjadilah  pengingkaran  janji  kawin  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  tersebut. 7 Oleh  karena  itu, hubungan berpacaran dalam hal ini menjadi tidak benar.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  terdapat  kasus  yang  pernah  terjadi  di  Dawe,  Kudus berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds  berkaitan dengan pengingkaran janji kawin. Secara singkat, kasus tersebut dimulai dengan adanya janji kawin  yang  diucapkan  Muhammad  Syafii  Bin  H.  Subadi  kepada  kekasihnya  yang  bernama Kosiatun  yang  merupakan  janda  cerai  mati  dan  mempunyai  satu  orang  anak  perempuan. Muhammad Syafii Bin H. Subadi berjanji untuk segera melakukan lamaran didampingi orang tuannya  yang  bernama  Bapak  H.  Subadi  pada  tanggal  22  Maret  2015  ke  rumah  orang  tua Kosiatun. Atas  janji  kawin  tersebut  pada  tanggal  17  Januari  2015  Muhammad  Syafii  Bin  H. Subadi  mendesak  Kosiatun  untuk  melakukan  hubungan  suami  istri,  dan  hubungan  tersebut kembali  dilakukan  lagi  pada  tanggal  8  Maret  2015.  Kemudian,  pada  Februari  2015  Kosiatun
6Tri Jata Ayu Pramesti. Tertipu Rayuan Pacar Bisakah Menuntut?.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55ef9c297fabf/tertipurayuanpacar-bisakah-menuntut,  (akses  4 September 2021).
7  Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Tavinayati.2020.  “Janji  Kawin  dalam  Persepektif  Hukum  Perdata”, Lambung Mangkurat Law Journal , 5 (1) : 26.
mengalami keterlambatan  menstruasi.  Oleh karena  itu,  untuk  memastikan  dirinya  hamil  atau tidak, sehingga pada tanggal 12 Maret 2015 Kosiatun bersama dengan Muhammad Syafii Bin H pergi ke dokter kandungan di RSU. Aisyiyah Kudus untuk melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut Kosiatun dinyatakan hamil.
Pada  tanggal  22  Maret  2015  yang  merupakan  hari  lamaran  yang  telah  dijanjikan  oleh pihak laki-laki tersebut tiba, Muhammad Syafii Bin H. Subadi dan H. Subadi tidak datang untuk melamar  Kosiatun.  Pihak  perempuan  tidak  mendapatkan  penjelasan  mengenai  alasan pembatalan  lamaran  dan  bahkan  setelah  kehamilan  memasuki  bulan  ke  tiga,  Muhammad Syafii  Bin  H.  Subadi  tidak  kunjung  bertanggung  jawab  dan  sulit  untuk  ditemui  sampai  pada akhirnya,  Kosiatun  melahirkan  seorang  bayi  laki-laki  pada  tanggal  20  September  2015  dan Muhammad  Syafii  Bin  H.  Subadi  tidak  pernah  menemuinya.  Seluruh  perawatan  dan  biaya melahirkan  ataupun  membesarkan  bayi  laki-laki  yang  diberi  nama  Yudha  Abdi  Dirgantara ditanggung  sendiri  oleh  Kosiatun,  kecuali  pemeriksaan  kehamilan  yang  pertama  di  RSU. Aisyiyah  Kudus  dibayar  oleh  Muhammad  Syafii  Bin  H.  Subadi  sebesar  Rp.  210.625,-  (Dua Ratus  Sepuluh  Ribu  Enam  Ratus  Dua  Puluh  Lima  Rupiah).  Sebelum  bayi  laki-laki  itu  lahir, Kosiatun  dan  orang  tuannya  yang  bernama  Bapak  Paseh  sudah  mengupayakan  mediasi, tetapi  tidak  ditanggapi  oleh  pihak  laki-laki.  Kosiatun  juga  telah  melakukan  somasi  kepada pihak laki-laki melalui kuasa hukum Kosiatun berdasarkan Surat Somasi tertanggal 5 Febuari 2016,  tetapi  juga  tidak  ada  tanggapan,  segala  upaya  sudah  dilakukan  oleh  Kosiatun  untuk menyelesaikan secara musyawarah, tetapi tidak ada hasilnya. Hal inilah yang mengakibatkan permasalahan tersebut dimasukkan ke dalam pengadilan.
Berdasarkan kasus di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus memutuskan untuk menghukum  Muhammad  Syafii  Bin  H.  Subadi  dan  H.  Subadi  membayar  ganti  rugi  kepada Kosiatun berupa kerugian materiel dan imateriel sebesar Rp. 40.916.762,- (Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh  Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Kerugian tersebut dibayar  secara  tanggung  renteng  kepada  Kosiatun  dengan  tunai  dan  kontan  dengan  dasar perbuatan  wanprestasi.  Perbuatan  wanprestasi  yang  dapat  disebut  juga  ingkar  janji  atau cidera  janji  adalah  keterkaitan  antara  salah  satu  maupun  kesemua  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian  dan  pihak  tersebut  tidak  melaksanakan  tugasnya  (kewajiban  prestasinya)  yang tertulis  di  dalam  perjanjian  yang  sudah  mereka  sepakati  bersama. 8 Menurut  pandangan penulis, pengingkaran janji kawin dalam kasus tersebut tidak termasuk perbuatan wanprestasi karena  janji  kawin  tidak  termasuk  perjanjian  dalam  Buku  III  BW  dan  tidak  menimbulkan hubungan  hukum.  Pengingkaran  janji  kawin  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  Perbuatan
8 Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak . Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 122.
Melawan  Hukum  (PMH)  karena  suatu  tindakan  dapat  dikatakan  PMH  apabila  perbuatan tersebut melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian, PMH juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai- nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang  di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum. 9
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban hukum pengingkaran janji kawin dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds tersebut sebagai wanprestasi, bukan PMH. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dari  pendekatan  teori  atau  ketentuan  dalam  hukum  perdata  kasus  tersebut  lebih  memenuhi unsur-unsur PMH. 10

## II. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis normatif  ini  merupakan penelitian  hukum ( Legal  research) dengan menggunakan  beberapa pendekatan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  diteliti  yakni  pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual. 11 Pendekatan kasus digunakan juga dalam penelitian ini,  karena  akan  menganalisis  dasar  pertimbangan  yang  digunakan  Majelis  Hakim  dalam memutuskan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds  terkait pengingkaran  janji  kawin.  Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk  dapat mengkaji  secara  mendalam  berbagai  peraturan  yang  mengatur  mengenai  kualifikasi wanprestasi  dan  PMH.  Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  dapat  memahami pengingkaran janji kawin dikategorikan sebagai wanprestasi atau PMH.
Pengumpulan  data  penelitian  menggunakan  data  sekunder  dengan  sumber  yakni: bahan  hukum  primer  yaitu  Pasal  1320  KUHPer,  Pasal  1365  KUHPer  dan  Putusan Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds;  bahan  hukum  sekunder  guna mendukung  bahan  primer  yakni  jurnal  nasional,  buku-buku  hukum,  serta  bahan  hukum tersier yakni kamus hukum atau ensiklopedia.
9  Indah  Sari.  2020.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum  Perdata, Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , 11(1): 54.
10 Sepanjang  dilakukan  penulisan  ini,  terkait  PMH  cendrung  terjadi  dalam  dunia  Perkawinan  dalam  artian  kedua belah  pihak  telah  melakukan  pernikahan  dan  membuat  perjanjian  perkawinan.  Lihat  Fitria  Herawati.  2016. “Perlindungan  Hukum  bagi  Pihak  Ketiga  Dalam Terjadinya  Pembatalan  Perjanjian  Perkawinan  (Kasus  Pembatalan Perjanjian Perkawinan Sepihak Oleh Suami)”, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum,: 1-26; Bandingkan juga dengan  Sonia  Carolline  Batubara.  2018,  “Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif”, 1-xii 11 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana,hlm.93-94.

## III. Analisis dan Pembahasan

## A. Pertanggungjawaban Perdata dalam Pengingkaran Janji Kawin
Konsep  tanggung  jawab  hukum  berkaitan  erat  dengan  konsep  hak  dan  kewajiban. Konsep  hak  merupakan  suatu  konsep  yang  menekankan  pada  pengertian  hak  yang berpasangan  dengan  pengertian  kewajiban.  Pendapat  umum  mengatakan  hak  pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab (pertanggungjawaban  hukum).  Bahwa  seseorang  bertanggung  jawab  secara  hukum  atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 12 Secara umum pertanggungjawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas  pelanggaran  hak  dan  kewajiban,  baik hak  dan  kewajiban  yang  lahir  dari  perjanjian maupun  yang  lahir  dari  undang-undang  yang  membawa  kerugian  bagi  orang  atau  badan hukum.  Menurut  hukum perdata  setiap  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  harus dipertanggungjawabkan  atas  sejumlah  kerugian  yang  diderita  pihak  lain,  suatu  perbuatan menurut perkembangan ilmu hukum terutama melalui yurisprudensi. Tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian. 13
Pertanggungjawaban  dalam  hukum  perdata  mengenai  pengingkaran  janji  kawin  dibagi dua  kategori  yaitu,  pertanggungjawaban  kontraktual  dan  pertanggungjawaban  PMH. Perbedaan  antara  pertanggungjawaban  kontraktual  dengan  pertanggungjawaban  PMH adalah  apakah  dalam  hubungan  hukum  tersebut  terdapat  perjanjian  atau  tidak.  Apabila terdapat  perjanjian,  maka  tanggung  jawabnya  adalah  pertanggungjawaban  kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian, namun terdapat satu pihak yang merasa dirugikan. Maka  korban  dapat  menggugat  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  dengan  dasar  PMH, sehingga  tanggung  jawabnya  adalah  pertanggungjawaban  PMH. 14 Pertanggungjawaban hukum dibidang perdata dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:
12  Noviyanti  Wulandari  Sitepu.2020.“Analisa  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Pengguna Information  Technology and communication” , Jurnal Ius Civile, 4(2) : 121 13  Romadhoni.  2018.  “Pertanggungjawaban  Perdata  Rumah  Sakit  dalam  Hal  Penolakan  Pasien  Miskin  pada Keadaan Gawat Darurat”, Jurnal Privat Law , 6(2) : 227 14Rosa Agustina, et.all. 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligations) . Denpasar: Pustaka Larasan, hlm. 14

## 1. Pertanggungjawaban Kontraktual
Dalam  pertanggungjawaban kontraktual  didasarkan  hubungan  hukum  yang dimaksudkan  untuk menimbulkan  akibat  hukum  yaitu  menimbulkan  hak  dan  kewajiban terhadap  para  pihak  dalam  perjanjian.  Apabila  salah  satu  tidak melaksanakan kewajibannya  dan  karenannya  menimbulkan  kerugian bagi pihak  lain,  pihak  yang dirugikan  tersebut  dapat  mengugat  dengan dalil  wanprestasi. 15 Untuk  mengetahui wanprestasi perlu mengenal terlebih dahulu mengenai suatu hal yang bernama prestasi. Prestasi  adalah  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  sesuai  dengan  syarat perjanjian.  Syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPer  yaitu: sepakat  mereka  yang  mengingkatkan  dirinya,  cakap  untuk  membuat  suatu  perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 16
Persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mempunyai kekuatan mengikat  kedua  belah  pihak  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPer. Maka,  dengan  terikatnya  oleh  isi  persetujuan  atau  perjanjian  tersebut,  sehingga  apabila salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  isi  persetujuan  atau  perjanjian  dapat  dikatakan wanprestasi.  Wanprestasi  bisa  disebut  juga  ingkar  janji  atau  cidera  janji  adalah keterkaitan  antara  salah  satu maupun kesemua  pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  dan pihak  tersebut  tidak  melaksanakan  tugasnya  (kewajiban  prestasinya)  yang  tertulis  di dalam perjanjian yang sudah mereka sepakati bersama. 17
Janji  kawin  diucapkan  sebagai  suatu  bentuk  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak. Hal  itu  dapat  dikatakan  bahwa  janji  kawin  yang  diucapkan  dengan  kesadaran  harus memenuhi  syarat  dari  perjanjian  pada  umumnya.  Sebuah  perjanjian  itu  mengikat  bagi para  pihak  yang  membuatnya  tentu  harus  memenuhi  syarat  yang  terdapat  dalam  Pasal 1320 KUHPer yaitu:
a.  Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Janji kawin  memenuhi  syarat  sepakat  antara  dua  pihak.  Sekalipun  mengandung  unsur dwaling, dwang dan bedrog itu  tetap mengikat kalau tidak dimintakan  pembatalannya di muka hakim.
b.  Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Syarat cakap tentu terpenuhi apabila para  pihaknya  sudah  dewasa,  apabila  masih  di  bawah  umur  maka  diwakili  oleh orangtua  atau  wali.  Sama  dengan  unsur  sepakat  meskipun  tidak  terpenuhi  maka
15 Ibid, hlm. 4-6
16 Subekti. 2005. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa, hlm. 17 17 Muhammad Teguh Pangestu. 2019. Pokok-Pokok Hukum Kontrak . Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm.122
perjanjian  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  cakap  tetap  sah,  apabila  tidak diminta pembatalannya di muka hakim.
c.  Suatu  hal  tertentu  atau  objek  tertentu.  Objek  tertentu  dalam  hal  ini  adalah  objek perjanjian  yang  mana  objek  perjanjian  hanyalah  barang-barang  yang  dapat diperdagangkan  (Pasal  1332  KUHPer),  dan  objeknya  tidak  dilarang  undang-undang. Dilihat  dari  objek  perjanjian,  janji  kawin  tidak  memenuhi  syarat  suatu  hal  tertentu karena perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan.  Janji  kawin  masuk  ruang  lingkup  hukum  keluarga  yang  berarti  bicara hubungan personal, bukan hubungan kreditur dan debitur.
d.  Sebab  yang  halal,  adalah  halal  jika  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang, ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Sebuah  janji  kawin  tidaklah  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Hal  ini  menjadi hal  yang  seringan  terjadi  dalam  suatu  hubungan.  Apabila  kemudian  janji  kawin tersebut  diingkari  dan  ada  pihak  yang  jadi  korban  karena  menderita  kerugian materiel maupun imateriel maka korban dapat menggugat pelakunya. 18

## 2.  Pertanggungjawaban PMH
Selain  itu,  terdapat  pertanggungjawaban  PMH.  Dalam  pertanggungjawaban  PMH pihak  yang  dirugikan  dapat  menggugat  dengan  dalil  PMH.  Untuk  membuktikan  bahwa Pengingkaran janji kawin masuk dalam kategori PMH, maka perlu diketahui unsur-unsur PMH yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer adalah sebagai berikut:
a.  Adanya suatu perbuatan
Suatu  PMH  diawali  oleh  perbuatan  pelakunya.  Perbuatan  yang  dimaksudkan mencakup berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Tidak berbuat sesuatu yang dimaksud apabila seseorang tidak melakukan sesuatu padahal menurut hukum ia memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu (kewajiban hukum).
b.  Perbuatan tersebut harus melawan hukum
Dalam hal ini tidak terbatas pada peraturan tertulis (hukum positif) saja, namun suatu perbuatan  juga  dikualifikasikan  sebagai  melawan  hukum  bila  bertentangan  dengan kesusilaan,  kepatutan,  ketelitian,  dan  kehati-hatian  dalam  pergaulan  masyarakat (hukum tidak tertulis).
18 Abdulkadir Muhammad. 2010. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual . Jakarta:Prestasi Pustaka Publisher, hlm.28
c.  Adanya Kerugian
Kerugian yang ditimbulkan akibat PMH dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat materiel dan kerugian moril atau bersifat imateriel. Kerugian materiel umumnya mencakup  kerugian  yang  diderita  dan  keuntungan  yang  diharapkan,  sedangkan kerugian  imateriel  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  penaksiran,  dimana  diusahakan agar  korban  sebisa  mungkin  dikembalikan  pada  keadaan  sebelum  terjadinya  PMH yang dilakukan oleh pelaku. Hal yang harus menjadi perhatian ialah kerugian dimaksud bukanlah  berasal dari wanprestasi perjanjian. KUHPer tidak mengatur ganti rugi yang timbul  dari  PMH.  Oleh  karena  itu,  aturan  yang  dipakai  untuk  ganti  rugi  ini  adalah dengan secara analogis, mempergunakan peraturan akibat wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243-1252 KUHPer.
d.  Ada Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) antara PMH dengan Kerugian Ajaran  kausalitas  sangat  penting  baik  dalam  hukum  perdata  maupun  hukum  pidana. Dalam  hukum  perdata  kausalitas  adalah  untuk  melihat  apakah  terdapat  hubungan sebab  akibat  antara  PMH  dengan  kerugian  yang  ditimbulkan  sehingga  pelaku  dapat dimintakan pertanggungjawaban.
e.  Adanya Kesalahan
Dalam ilmu hukum, unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu diantara tiga syarat sebagai berikut:
1) Terdapat unsur kesengajaan.
2) Terdapat unsur kelalaian.
3) Tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf 19
PMH yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPer hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian. 20

## B.   Analisis  Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds
Kosiatun selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri  Kudus  dengan  dasar,  Tergugat  sudah  melakukan  perbuatan  wanprestasi  yaitu Tergugat  I  telah  membatalkan  lamaran  dan  pernikahan  dengan  Penggugat  dan  diketahui oleh  Tergugat  II  sehingga  Penggugat  mengalami  kehamilan  dan  melahirkan  diluar  nikah
19 Isman. 2021. “ Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”. Jurnal Yudisial , 14 (1) : 61 20 Indah Sari. 2020. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11(1): 55
yang  mengakibatkan  kerugian  materiel  maupun  imateriel  terhadap  Penggugat.  Sehingga, Penggugat menuntut ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang dideritanya.
Maka  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds terkait  pertimbangan  hakim  memutuskan  bahwa  pengingkaran  janji  kawin  dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat. Secara umum perikatan adalah suatu perhubungan  hukum  antara  dua  orang  berdasarkan  mana  yang  satu  berhak  menuntut  hal dari pihak lain dan  pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, selanjutnya Pasal 1233  KUHPer  menyatakan  perikatan  lahir  karena  suatu  persetujuan  atau  karena  undang- undang.  Menimbang  bahwa  berdasarkan  dalil  gugatan  Penggugat  dihubungkan  dengan keterangan  saksi  Mulyani  yang  menyatakan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  sudah berpacaran  sejak  Maret  2014  dan  kemudian  Penggugat  hamil  dan  pada  tanggal  22  April 2015  Tergugat  I  pernah  mengatakan  akan  melamar  Penggugat  dan  dari  keterangan  saksi Sahlan yang menyatakan bahwa saksi diberitahu oleh ibu Penggugat bahwa Tergugat I dan bapaknya  (Tergugat  II)  akan  melamar  Penggugat,  ini  menunjukkan  bahwa  memang  antara Penggugat  dengan  Tergugat  I  telah  terjadi  perikatan.  Pertimbangan  Majelis  Hakim selanjutnya  adalah  terkait  Penggugat  telah  mempersiapkan  segala  keperluan  untuk  acara lamaran tetapi Tergugat I maupun Tergugat II tidak hadir dihari yang sudah ditentukan tanpa ada  keterangan  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  Penggugat  dengan  demikian terhadap gugatan perbuatan wanprestasi dikabulkan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dalam  hukum  perdata,  kerugian  yang  timbul  akibat perbuatan yang kemudian diderita oleh seseorang didasari dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  berlaku  untuk  para  pihak  itu  sendiri,  sebagaimana diatur  dalam  pasal  1338  KUHPer.  Dan  apabila  ada  di  antara  para  pihak  yang  tidak menunaikan prestasi tersebut maka bisa dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Sedangkan perbuatan tersebut dikategorikan PMH, apabila bertentangan dengan undang-undang. 21
Menurut  pandangan  penulis,  oleh  karena  janji  kawin  ini  bukan  perjanjian  yang  mana tidak  ada  hitam  di  atas  putih  dan  tidak  terpenuhinya  syarat  objektif  dalam  syarat  sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sehingga dalam hal ini tidak bisa dikategorikan  sebagai  Perbuatan  Wanprestasi.  Mengingat  teori  wanprestasi  menurut R.Soebekti, wanprestasi adalah apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia lalai atau juga ingkar  janji atau ia melanggar
21 Maryam Abas. 2022. “Analisis Hukm Tidak Terpenuhinya Janji Untuk Menikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bayumas No. 5/Pdt.G/2019/PN.BMS) tentang Perbuatan Melawan Hukum ”, DINAMIKA , 28 (6) : 79
perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan. 22
Maka  dari  itu  penulis  akan  menguraikan  dan  menganalisis  bahwa  Pengingkaran  janji kawin  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  wanprestasi  dengan menganalisis  berdasarkan syarat  sah  perjanjian yaitu sebagai berikut:
1.  Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan perjanjian. Pada kasus ini   Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat akan melangsungkan lamaran. Acara  lamaran tersebut  telah  disepakati  antara  Penggugat  dan  Tergugat  I  yang  mana  akan dilangsungkan  pada  tanggal  22  Maret  2015  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Desa Kandangmas  RT.04  RW.  VIII,  Kec.  Dawe,  Kudus  dan  acara  lamaran  tersebut diketahui/disetujui  oleh  Tergugat  II  yang  merupakan  orang  tua  dari  Tergugat  II.  Dari uraian di atas telah membuktikan bahwa telah terjadi kesepakatan.
2. Syarat kecakapan  untuk membuat  perjanjian.  Hakikatnya,  persetujuan  adalah  perbuatan hukum sehingga untuk dapat melakukannya para pihak di dalam persetujuan diharuskan untuk cakap. Dalam UU 1/74 telah diatur mengenai kriteria seseorang dinyatakan cakap yaitu  ketika  sudah  mencapai  umur  18  tahun  (Pasal  47  ayat  (1)  UU  1/74  atau  sudah pernah  melangsungkan  perkawinan.  Disyaratkan  untuk  melangsungkan  sebuah perkawinan  calon  pria  harus  berumur  19  Tahun  dan  usia  calon  perempuan  berumur  19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  untuk  selanjutnya  disebut  UU  16/19).  Telah ditentukan pula bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun masih diharuskan ada izin  dari  orang  tua  (Pasal  6  ayat  (2)  UU  1/74).  Pada  kasus  ini,  yang  melakukan kesepakatan  adalah  Penggugat  dan  Tergugat  I.  Penggugat  bernama  Kosiatun  dengan umur 36 tahun, sedangkan Tergugat I bernama Muhammad Syafii Bin H.Subadi dengan umur 38 tahun. Dari umur Penggugat dan Tergugat I tersebut telah membuktikan bahwa mereka merupakan individu-individu yang sudah cakap hukum.
3. Syarat  suatu  hal  tertentu  atau  objek  tertentu.  Dalam  hal  ini  objek  tertentu  merupakan objek perjanjian atau umumnya juga disebut dengan barang, yang harus ditentukan jenis- jenisnya  di  dalam  perjanjian.  Klasifikasi  lain  terhadap  barang  yang  menjadi  objek perjanjian  adalah  benda-benda  tersebut  harus  objek  perdagangan.  Artinya,  seluruh benda-benda  di  luar  perdagangan  tidak  dapat  menjadi  objek  perjanjian.  Pada  kasus  ini tidak ada barang-barang yang dapat diperdagangkan dimana janji kawin bicara hubungan
22 Dermina Dsalimunthe. 2017.“Akibat Hukum Wanprestasai dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al-Maqasid , 3 (1): 13
personal  bukan  hubungan  kreditur  dan  debitur.  Dari  uraian  di  atas  telah  membuktikan bahwa syarat suatu hal tertentu atau objek perjanjian tidak terpenuhi.
4. Unsur  sebab  yang  halal.  Sebab  yang  halal  merupakan  isi  persetujuan  itu  sendiri.  Isi perjanjian  ini  harus  yang  diperbolehkan  oleh  undang-undang  dan  tidak  bertentangan dengan  ketertiban  umum  serta  kesusilaan.  Pada  kasus  ini,  Tergugat  I  bernama Muhammad  Syafii  Bin  H.Subadi  mengingkari  untuk  menikahi  Penggugat  sebelum  bayi yang  dikandung  oleh  Penggugat  bernama  Kosiatun  ini  lahir  dan  Tergugat  I  tidak  mau bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  tersebut,  sehingga  menyebabkan  Penggugat mengalami kerugian materiel maupun imateriel.
Berdasarkan  keempat  syarat  perjanjian  yang  telah  diuraikan  di  atas  dan  juga  telah dianalisis  berdasarkan  kasus  yang  penulis  teliti.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  janji kawin  yang  diingkari  tersebut  tidak  termasuk  perjanjian  karena  tidak  terpenuhinya  syarat objektif yaitu syarat ke 3 (suatu hal tertentu) dan syarat ke 4 (sebab yang halal). Oleh sebab itu  menurut  pandangan  penulis  gugatan  terhadap  janji  kawin  yang  diingkari  ini  tidak  dapat digugat  berdasarkan  perbuatan  wanprestasi.  Mengingat  dua  syarat  pertama  yaitu kesepakatan  dan  kecakapan  disebut  sebagai  syarat  subjektif,  karena  mengatur  tentang orang atau pihak dalam suatu persetujuan. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu sesuatu hal tertentu  atau  objek  tertentu  dan  sebab  yang  halal  mengatur  mengenai  objek  persetujuan yang dilakukan. Secara normatif, jika salah satu dari syarat subjektif tersebut terpenuhi maka persetujuan  itu “ dapat  dibatalkan”.  Artinya,  salah  satu  dari  pihak  yang  mengadakan persetujuan  itu  dapat  meminta  kepada  Pengadilan  agar  persetujuan  yang  dibuatnya  itu dibatalkan  karena  syarat-syarat  subjektif  tidak  terpenuhi.  Di  sisi  lain,  jika  syarat-syarat objektif  tidak  terpenuhi  maka  persetujuan  menjadi “ batal  demi  hukum”,  artinya  bahwa persetujuan  dianggap  tidak  pernah  ada  dan  pembatalan  tidak  perlu  dimintakan  kepada Pengadilan. 23
Maka, dapat dikatakan bahwa dalam janji kawin yang diingkari tersebut tidak termasuk perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat objektif yaitu, syarat ke 3 (suatu hal tertentu) dan syarat  ke  4  (sebab  yang  halal).  Oleh  sebab  itu,  menurut  pandangan  penulis  gugatan terhadap  janji  kawin  yang  diingkari  ini  tidak  dapat  digugat  berdasarkan  perbuatan wanprestasi.  Melainkan  janji  kawin  yang  dilakuan  Tergugat  I  (Muhammad  Syafii  Bin  H. Subadi) kepada Penggugat (Kosiatun) dan diketahui/ disetujui oleh Tergugat II selaku orang tua Tergugat I tersebut menyebabkan kerugian bagi Penggugat (Kosiatun), yang mana dapat dikategorikan  PMH.  Untuk  dapat  dikategorikan sebagai  PMH harus  memenuhi  unsur-unsur
23 Fajar Sugianto. 2018. Perancangan dan Analisis Kontrak . Surabaya: R.A.De.Rozarie, hlm. 10-11
PMH  yang  ada  di  dalam  Pasal  1365  KUHPer  yaitu  adanya  suatu  perbuatan,  perbuatan tersebut  harus  melawan  hukum,  adanya  kerugian,  adanya  hubungan  sebab  akibat (kausalitas) antara PMH dengan kerugian dan adanya kesalahan.
Penulis  akan  menguraikan  dan  menganalisis  terpenuhinya  unsur-unsur  PMH  dalam kasus Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds, yaitu:
1.  Adanya suatu perbuatan
Seperti  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  perbuatan  dapat  digolongkan  dalam  dua jenis  perbuatan  yaitu  perbuatan  yang  berbuat  sesuatu  (aktif)/kesengajaan  dan perbuatan  yang  tidak  berbuat  sesuatu  (pasif)/kelalaian.  Dalam  kasus  ini, Tergugat  I  dan Tergugat  II  melakukan  perbuatan  yang  dilakukan  secara  aktif  dimana  Tergugat  I  akan melakukan  lamaran  bersama  Tergugat  II  (orang  tua  dari  Tergugat  I)  kepada  Penggugat pada tanggal 22 Maret 2015 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kandangmas RT.04 RW. VIII, Kec. Dawe, Kudus dan keterangan Saksi 2 Sahlan yang mengatakan bahwa ia diberitahu  oleh  Ibu  Penggugat  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  akan  melamar Penggugat.  Tetapi  pada  hari  yang  telah  ditentukan,  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak datang.  Penggugat  dalam  hal  ini  tidak  mendapatkan  penjelasan  tentang  alasan  tidak hadirnya Tergugat I dan Tergugat II dalam lamaran tersebut. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan secara sengaja karena Tergugat I tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Penggugat.
2.  Perbuatan tersebut harus melawan hukum
Dalam  pengingkaran  janji  kawin  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  PMH  dalam  bentuk pelanggaran  terhadap  norma  kesusilaan  dan  kepatutan  di  masyarakat.  Dalam  kasus  ini perbuatan  Tergugat  I  dipandang  melanggar  norma  kesusilaan  dan  kepatutan  di masyarakat  dengan  bujuk  rayu  janji  kawin  yang  diucapkannya  tersebut  kepada Penggugat,  sehingga  atas  iming-iming  janji  kawin  tersebut  Tergugat  I  mendesak Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri yang pada akhirnya Penggugat hamil dan  melahirkan  anak  diluar  nikah.  Dengan  memaksa  Penggugat  untuk  melakukan hubungan suami istri tersebut sehingga, menyebabkan Penggugat hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki tanpa adanya tanggung jawab dari Tergugat I selaku ayah kandung dari  bayi  yang  dilahirkan  oleh  Penggugat  tersebut  merupakan  perbuatan  tercela, melanggar  norma  kesusilaan  dan  kepatutan  di  masyarakat.  Serta  sekaligus  perbuatan tidak  hadirnya  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  pada  lamaran  yang  telah  ditentukan  tanpa adanya alasan yang jelas kepada Penggugat,  perbuatan itu pun telah melanggar norma kesusilaan  dan  kepatutan  dalam  masyarakat.  Perbuatan  yang  dilakukan  Tergugat  I  dan
Tergugat  II  tersebut  telah  menimbulkan  kerugian  materiel  maupun  kerugian  imateriel terhadap diri Penggugat.
3.  Adanya kerugian
Kerugian yang diderita perempuan korban janji kawin dapat berupa kerugian materiel dan kerugian  imateriel.  Pada  kasus  ini,  kerugian  materiel  yang  dimintakan  oleh  Penggugat dalam petitun  poin 4 kepada Tergugat I sebesar Rp.  385.916.762,- (Tiga Ratus Delapan Puluh  Lima  Juta  Sembilan  Ratus  Enam  Belas  Ribu  Tujuh  Ratus  Enam  Puluh  Dua Rupiah),  dan  kerugian  imateriel  sebesar  Rp.  30.000.000,-  (Tiga  Puluh  Juta  Rupiah). Sehingga,  total  kerugian  yang  dimintakan  Penggugat  kepada  Tergugat  I  dalam  petitum poin  4 sebesar  Rp.  415.916.762,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah). Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 Kerugian tersebut  dibayar  secara  tanggung  renteng  karena  menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim permasalahan ini diketahui oleh Tergugat II sebagai orang tua Tergugat I. Oleh karena itu, Tergugat  II  juga  turut  membayar  kerugian  materiel  dan  kerugian  imateriel  tersebut. Rincian  biaya  tersebut  merupakan  kerugian  yang  dialami  Penggugat  akibat  dari pengingkaran janji kawin tersebut berupa pengeluaran pemeriksaan kandungan sebelum bayi  lahir,  pengeluaran  setelah  melahirkan  bayi  tersebut  dan  kerugian  yang  dialami Penggugat  akibat  mendapat  tekanan  dari  dalam  dan  luar.  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Kudus  telah  mengabulkan  petitum  Penggugat  poin  4  dengan  perbaikan sebagaimana  yaitu  mengenai  total  kerugian  yang  diminta  oleh  Penggugat  yang  tadinya Rp. 415.916.762,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus  Enam  Puluh  Dua  Rupiah).  Sementara,  biaya  yang  diminta  Penggugat  kepada Tergugat  I  untuk  biaya  hidup  anak  usia  5  sampai  21  tahun  sebesar  Rp.  375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dianggap Majelis Hakim tidak relevan karena anak  yang  dilahirkan  oleh  Penggugat  adalah  anak  luar  nikah  (anak  ibu)  sebagaimana bukti  P-19  berupa  akta  kelahiran  dimana  disebutkan  dalam  akta  tersebut  anak  laki-laki dari seorang ibu Kosiatun. Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat I yaitu,  sebesar  Rp.  40.916.762,-  (Empat  Puluh  Juta  Sembilan  Ratus  Enam  Belas  Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah).
4.  Ada Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) antara PMH dengan Kerugian Dilihat dari unsur keempat maka terdapat hubungan kausalitas antara janji kawin dengan kerugian yang diderita korban (Penggugat). Dalam kasus ini akibat bujuk rayu berupa janji kawin tersebut, maka Penggugat bersedia menuruti keinginan Tergugat I yaitu melakukan
hubungan suami istri. Tanpa adanya janji kawin tersebut tentu Penggugat  tidak bersedia melakukan  hubungan  suami  istri  tersebut  sebagaimana  yang  diminta  oleh  Tergugat. Kerugian  yang  paling  nyata  diderita  Penggugat  adalah  mengalami  rasa  malu  di  tengah masyarakat  karena  mengalami  kehamilan  dan  melahirkan  bayi  di  luar  pernikahan  serta kerugian materiel berupa biaya-biaya pengeluaran pemeriksaan kandungan sebelum bayi lahir  maupun  pengeluaran  setelah  bayi  lahir.  Dengan  menggugat  berdasarkan  PMH kepada  Para  Tergugat,  maka  Penggugat  dapat  meminta  pertanggungjawaban  atas kerugian  yang  dialami  sebagaimana  yang  dimintakan  Penggugat  dalam  petitum  poin  4 sebesar  Rp.  415.916.762,-  (Empat  Ratus  Lima  Belas  Juta  Sembilan  Ratus  Enam  Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II.
5.  Adanya kesalahan
Dalam  kasus  ini  Perbuatan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  mengandung  kesalahan  dalam bentuk  kesengajaan  dimana  Tergugat  I  yang  membatalkan  lamaran  dan  pernikahan tersebut serta memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri dengan iming-iming janji kawin tersebut yang kemudian, Penggugat hamil dan melahirkan anak diluar nikah. Tergugat  I  tersebut  menyadari  sepenuhnya  akan  ada  akibat  dari  perbuatannya  tersebut terhadap  Penggugat.  Kesalahan  yang  diperbuat  oleh  Tergugat  telah  menimbulkan kerugian  yaitu  unsur  PMH  berikutnya.  Kerugian  dalam  bentuk  materiel  dan  imateriel. Kerugian materiel dan kerugian immateril. Kerugian materiel adalah kerugian yang nyata- nyata  ada  yang  diderita  oleh  pemohon.  Kemudian,  kerugian  Immateril  adalah  kerugian atas  manfaat  yang  kemungkinan  akan  diterima  oleh  pemohon  di  kemudian  hari  atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima  oleh pemohon di kemudian hari.  Sehingga,  kerugian  tersebut  tidak  dapat  dilihat  dan  dirasakan  oleh  orang  lain melainkan hanya korban saja yang dapat merasakan kerugian itu.
Berdasarkan  analisis  yang  telah  penulis  uraikan  di  atas.  Pengingkaran  janji  kawin tersebut telah menerbitkan kerugian bagi penggugat yaitu kerugian materiel berupa biaya hidup  yang  dikeluarkan  penggugat  selama  proses  lamaran  atau  tunangan  dan  kerugian imateriel berupa penderitaan mental seperti stres, malu, rusaknya nama baik penggugat di mata masyarakat. Sehingga pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban PMH  berupa  ganti  kerugian  baik  kerugian  materiel  maupun  kerugian  imateriel  kepada Tergugat.  Dengan  demikian  Tergugat  wajib  memberi  ganti  rugi  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama dengan  pihak  lain  yang memiliki  tuntutan  yang serupa terhadap pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pengingkaran  janji  kawin  tersebut.  Jumlah kerugiannya  ditetapkan  dalam  amar  putusan  sesuai  dengan  kerugian  yang  diderita
Penggugat. 24

## IV.  Penutup
Pertanggungjawaban dalam hukum perdata mengenai pengingkaran janji kawin dibagi dua  kategori  yaitu,  pertanggungjawaban  kontraktual  dan  pertanggungjawaban  PMH. Perbedaan  antara  pertanggungjawaban  kontraktual  dengan  pertanggungjawaban  PMH adalah  apakah  dalam  hubungan  hukum  tersebut  terdapat  perjanjian  atau  tidak.  Apabila terdapat  perjanjian,  maka  tanggung  jawabnya  adalah  pertanggungjawaban  kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian, namun terdapat satu pihak yang merasa dirugikan. Maka  korban  dapat  menggugat  pelaku  untuk  bertanggung  jawab  dengan  dasar  PMH, sehingga tanggung jawabnya adalah pertanggungjawaban PMH.
Dengan  demikian,  maka  jelas  terlihat  bahwa  berdasarkan  kasus  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Kds tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi  karena  dalam  janji  kawin  yang  diingkari  dalam  kasus  ini,  tidak  terpenuhinya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu, dalam syarat objektif yakni suatu hal tertentu  atau  objek  tertentu  dan  sebab  yang  halal  sehingga,  bila  syarat  objektif  tersebut tidak  terpenuhi  maka  persetujuan  menjadi “ batal  demi  hukum”,  artinya  bahwa  persetujuan dianggap  tidak  pernah  ada.  Oleh  karena  Menurut  Pasal  1233  KUHPer,  perikatan  lahir karena  suatu  persetujuan  atau  karena  undang-undang.  Sehingga  menurut  pandangan penulis  dalam  kasus  ini  tidak  terdapat  perikatan  antara  Tergugat  I  dan  Penggugat  seperti yang yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, tidak adanya perjanjian dalam  pengingkaran  janji  kawin  dalam  kasus  ini.  Sehingga  tidak  melahirkan  sebuah prestasi,  yang  mana  prestasi  ini  yang  mengetahui  apakah  suatu  kasus  tersebut  termasuk wanprestasi atau tidak.
Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  penulis,  kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  PMH.  Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang mempertimbangkan  dan  memutuskan  bahwa  pengingkaran  janji  kawin  termasuk  kategori perbuatan  wanprestasi,  melainkan  menurut  analisis  penulis  seharusnya  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Kudus  Nomor  17/Pdt.G/2016/PN.Kds  terkait  pengingkaran  janji  kawin yang dilakukan Para Tergugat tersebut termasuk dalam kategori PMH.
24 Cokorda Gede Sutasoma.2021. “Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)”, Jurnal Yustitia , 15 (1): 71
Bibliografi Buku:
Abdulkadir  Muhammad.  2010. Karakteristik  Wanprestasi  dan  Tindak  Pidana  Penipuan  yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual . Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
C.S.T. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Fajar Sugianto. 2018. Perancangan dan Analisis Kontrak . Surabaya: R.A.De.Rozarie.
Muhammad  Teguh  Pangestu, Pokok-Pokok  Hukum  Kontrak .  Makassar:  CV.  Social  Politic Genius.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Rosa Agustina, et.all. 2012. Hukum Perikatan (Law of Obligations) . Denpasar: Pustaka Larasan.
Subekti. 2005. Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.

## Artikel Jurnal:
Abdul Halim Barkatullah dan Tavinayati. 2020. “ Janji Kawin dalam Persepektif Hukum Perdata”,
Lambung Mangkurat Law Journal , 5(1): 26.
Cokorda  Gede  Sutasoma.2021. “ Pengingkaran  Janji  Kawin  Sebagai  Kualifikasi  Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)”, Jurnal Yustitia , 15 (1): 71. Dermina  Dsalimunthe.  2017. “ Akibat  Hukum  Wanprestasai  dalam  Perspektif  Kitab  Undang- undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al-Maqasid , 3(1): 13.
Indah  Sari.  2020. “ Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 11(1): 54-55.
Isman.  2021. “ Kumulasi  Gugatan Antara  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi”. Jurnal Yudisial , 14(1) : 61.
Romadhoni.  2018. “ Pertanggungjawaban  Perdata  Rumah  Sakit  dalam  Hal  Penolakan  Pasien Miskin pada Keadaan Gawat Darurat”, Jurnal Privat Law , 6(2): 227.
Maryam  Abas.  2022. “ Analisis  Hukm  Tidak  Terpenuhinya  Janji  Untuk  Menikah  Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Bayumas  No.  5/Pdt.G/2019/PN.BMS)  tentang  Perbuatan Melawan Hukum”, DINAMIKA , 28(6) : 79.
Noviyanti  Wulandari  Sitepu.2020. “ Analisa  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Pengguna Information Technology and communication” , Jurnal Ius Civile , 4(2) : 121.
Wahyu Budi Nugroho dan Sukma Sushanti. 2019. “ Kekerasan dalam Pacaran: Anatomi Konflik dan Penyelesainnya”, Jurnal Sosiologi Walisongo, 3(2):145.

## Peraturan Perundang-Undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (Lembaga Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  No. 3019).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaga Negara No. 3050).

## Putusan:
Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor Putusan Nomor: 17/PDT.G/2016/PN Kds.

## Internet:
Tri Jata Ayu Pramesti. Tertipu Rayuan Pacar Bisakah Menuntut?. Pada: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt55ef9c297fabf/tertipurayuanpaca r-bisakah-menuntut, (Diakses 4 September 2021).