6 (6). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3112
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 6, Juni 2021

## TANTANGAN  BAGI  DOKTER  ATAS  KETIDAKJUJURAN  PASIEN  DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19

## Ontran Sumantri Riyanto, Hetty W.A. Panggabean
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bethesda Yakkum, Yogyakarta, Indonesia Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Medan, Indonesia Email: ontran27@yahoo.co.id, hettypanggabean54@gmail.com

## Abstract
Advancing the transmission of the COVID-19 virus is currently citizens because both the  spread  is  worldwide /  all  countries  of  its  planting  period including  Indonesia. Government  efforts  to  stop  the  spread  of  COVID-19,  one  of  the  directed implementation  of  physical  distancing  /  social  distancing  and  take  care  of  health. Good cooperation is also good for doctors between patients during the COVID-19 pandemic when patients provide information or information about which self. The purpose of this study is anything to know from the word how it works from the doctor to anywhere. This research method is a normative juridical method with literature relevant  to  the  theme  studied.  Data  collection  through  library  studies  for  legal materials relevant to Descriptive Descriptive. The results of the sub-district research that there is firm in patients who are not honest at the time of the patient could have a detrimental impact on medical personnel, other health workers. So that it knows that a regulation and related protocols of dishonest patients, due to the impact of patient's  mismanagement  during  the  COVID-19  pandemic  can  be  transmitted  to medical personnel and other health workers who can snoop.

## Keywords: dishonesty of the patient; pandemic; COVID-19; doctor; health workers

## Abstrak
Perkembangan  penularan  virus  COVID-19  saat  ini  relatif  signifikan  lantaran penyebarannya  telah  mendunia  &  semua  negara  merasakan  dampaknya  termasuk Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat memutus penyebaran COVID- 19, salah satunya merupakan dengan penerapan physical distancing/social distancing dan  menjaga  kesehatan.  Kerjasama  yang  baik  juga  harus  dilakukan  antara  dokter dengan pasien di masa pandemi COVID-19 pada saat pasien memberikan keterangan atau informasi tentang dirinya harus dilakukan secara jujur. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  dampak  dari  ketidakjujuran  pasien  kepada  dokter. Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  mengkaji berbagai  literatur  yang  relevan  dengan  tema  yang  dikaji.  Pengumpulan  data dilakukan  melalui  studi  pustaka  untuk  menemukan  bahan  hukum  sekunder  yang relevan  dengan  Pendekatan  deskriptif  preskriptif.  Hasil  Penelitian  menunjukkan bahwa belum ada sanksi tegas kepada pasien yang tidak jujur ketika ketidakjujuran pasien  tersebut  dapat  berdampak  merugikan  tenaga  medis  dan  tenaga  kesehatan lainnya.  Sehingga  diperlukan  dibuat  sebuah  peraturan  dan  kebijakan  terkait  dari
ketidakjujuran  pasien,  sebab  dampak  dari  ketidakjujuran  pasien  di  masa  pandemi COVID-19 dapat menularkan bagi Tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bisa menyebabkan kematian.
Kata Kunci : ketidakjujuran pasien; pandemi; COVID-19; dokter; tenaga kesehatan

## Pendahuluan
COVID-19  pertama  kali  muncul  di  Wuhan,  China  pada  akhir  2019,  kemudian berkembang  pesat  dan  tidak  terkendali  di  seluruh  dunia  (Wu  &  McGoogan,  2020). Menurut catatan, lebih dari 213 negara telah dipastikan terinfeksi COVID-19. Faktanya, COVID-19 merupakan varians virus yang telah menginfeksi dunia, seperti SARS ( Severe Acute Respiratory Syndrome ), flu burung, flu babi, dan MERS ( Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus ) (Wong, 2020) . Namun, yang berbeda dalam penanganan virus COVID-19 adalah  penularan sangat cepat, kekurangan tenaga medis, masalah inkubasi virus  yang  tidak  jelas,  karantina  skala  besar,  dan  infodemic  unik  yang  menyebabkan banyak pemberitaan di media sosial sehingga menimbulkan kepanikan pada masyarakat. (Lauer et al., 2020) . Dalam kondisi saat ini, virus Corona bukanlah epidemi yang bisa diabaikan begitu saja. Dari segi gejalanya, orang awam akan mengira bahwa itu terbatas pada flu biasa, namun menurut analisa medis, virus ini cukup berbahaya dan mematikan (Joob & Wiwanitkit, 2020) .
Saat  ini  pada  tahun  2021  perkembangan  penularan  virus  ini  relatif  signifikan lantaran  penyebarannya  telah  mendunia  dan  semua  negara  merasakan  dampaknya termasuk  Indonesia.  Penularan  ini  terjadi  biasanya  melalui  droplet  &  kontak  langsung dengan orang, lalu virus bisa masuk ke dalam mukosa yg terbuka. (Julià-Torras, de Iriarte Gay de Montellà, & Porta-Sales, 2021) Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan dari  masa  inkubasi,  gejala  dan  durasi  antara  tanda-tanda  dengan  pasien  yang  diisolasi. Analisis tadi menerima output penularan berdasarkan 1 pasien ke kurang lebih tiga orang pada  sekitarnya,  namun  kemungkinan  penularan  pada  masa  inkubasi  mengakibatkan masa hubungan pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular berdasarkan 1 pasien mungkin bisa lebih besar (Lam et al., 2020) . Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus Corona pada Indonesia telah dilakukan pada semua daerah. Diantaranya menggunakan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, aktivitas sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah ( work from home ), bahkan aktivitas beribadah pun  dirumahkan.  Kebijakan  ini  merupakan  upaya  yang  diterapkan  kepada  masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah (Wang et al., 2020) .
Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat memutus penyebaran COVID-19, salah satunya merupakan dengan penerapan physical distancing/social distancing, dan menjaga kesehatan.  Virus  Corona  menyerang  sistem  pernapasan  manusia  dan  salah  satu  cara mencegah  infeksi  virus  ini  dengan  menjaga  daya  tahan  tubuh  tetap  kuat.  Tenaga kesehatan    dan  tenaga  medis  adalah  orang  yang  berada  pada  garda  terdepan  dalam melawan wabah virus Corona. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan alat-alat medis menjadi faktor penting untuk dapat mendukung keberhasilan proses penanganan COVID-19 (Laurensius Lungan, Ontran Sumantri Riyanto, David Maharya Ardyantara,
& Arman Harahap, 2021) . Di tengah keterbatasan fasilitas layanan dan alat-alat medis, tenaga kesehatan mempunyai risiko tinggi dalam proses menangani pasien COVID-19.
Masih  tingginya  kasus  sebaran  COVID-19  menempatkan  tenaga  kesehatan  dan tenaga medis sangat mudah terdampak pada risiko terpapar COVID-19 ini. (Ashinyo et al., 2020) Orang yang paling berisiko terinfeksi adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID- 19. Petugas kesehatan berada di garis depan dari respons pandemi COVID-19 memiliki risiko  yang  lebih  besar  untuk  terpajan  infeksi.  SARS-CoV2  sebagai  virus  penyebab COVID-19 merupakan salah satu dari sejumlah bahaya potensial (Razvi, Oliver, Moore, & Beeby, 2020) .
Risiko  ini  bisa  terjadi  pada  fasilitas  layanan  kesehatan  yang  sebagai  rujukan tindakan  penanganan  COVID-19  juga  pada  fasilitas  layanan  kesehatan  yang  bukan merupakan rujukan penanganan COVID-19. Fasilitas layanan kesehatan terutama Rumah Sakit adalah jenis industri dengan karakteristik spesifik diantaranya jumlah tenaga kerja yang banyak, penggunaan teknologi tinggi, frekuensi pekerjaan yang terus menerus, dan keleluasaan akses masyarakat atau bukan pekerja untuk masuk di Rumah Sakit. Selama pandemi COVID-19, tenaga medis juga menghadapi situasi yang rumit dan tidak pernah mereka  temui  sebelumnya,  sehingga  kemungkinan  mengalami  berbagai  masalah  atau tekanan (Maltezou  et  al.,  2020) .  Salah  satu  penyebabnya  karena  kebijakan  kunjungan Rumah  Sakit  yang  sangat  terbatas  yang  mencegah  tenaga  medis  melibatkan  keluarga pasien,  mengalami  kelelahan  karena  beban  kerja,  kekhawatiran  terhadap  kesehatannya sendiri, kurangnya penyediaan alat pelindung diri dan peralatan medis lainnya.
Upaya yang dilakukan seorang dokter dalam masa pandemi COVID-19 ini perlu diberikan penghargaan, karena sebagai garda terdepan untuk membantu orang lain yang terdampak COVID-19. Dokter bersama dengan tenaga kesehatan harus berjuang selain untuk mengupayakan kesembuhahan pasien, mereka juga harus berhadapan menghadapi resiko  tertular.  Selain  itu  juga  seorang    dokter  harus  menerima  keadaan  berpisah  atau menjaga  jarak  yang  aman  bagi  keluarganya  di  rumah  dan  terkadang  mendapatkan perlakukan  yang  tidak  menyenangkan  dari  masyarakat.  Selain  itu  juga  dokter  mutlak harus mempergunakan Alat Pelindung Diri (APD) pada saat melakukan tindakan medis dalam situasi kritis pandemi COVID-19 saat ini.
Masa pandemi ini diperlukan kerjasama kepada semua pihak, mulai dari peran serta pemerintah,  masyarakat  dan  juga  tenaga  kesehatan  perlunya  menerapkan  protokol kesehatan sehingga diharapkan pandemi ini dapat segera berlalu. Tetapi hal tersebut susah untuk diwujudkan jika masih banyak masyarakat yang tidak peduli menjaga kesehatan seperti  menggunakan  masker,  mengurangi  kegiatan  berkumpul  dengan  orang  banyak, tidak  menjaga  jarak  dan  tidak  mencuci  tangan  dengan  air  mengalir,  otomatis  wabah pandemi  ini  akan  terus  meningkat  menelan  korban  jiwa  lebih  banyak  lagi.  Kerjasama yang baik juga harus dilakukan antara dokter dengan pasien di masa pandemi COVID- 19,  pada  saat  pasien  memberikan  keterangan  atau  informasi    tentang  dirinya  harus dilakukan secara  jujur (Ontran Sumantri Riyanto, David Maharya Ardyantara, Raditya Sri Krisnha Wardhana, & Laurensius Lungan, 2021) . Dampak dari ketidakjujuran pasien
kepada dokter tentunya menimbulkan permasalahan dan bisa merugikan dari pihak dokter maupun  bagi  tenaga  kesehatan  lainnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui dampak dari ketidakjujuran pasien kepada dokter.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  dengan  mengkaji berbagai literatur  yang  relevan  dengan  tema  yang  dikaji.  Pengumpulan  data  dilakukan melalui  studi  pustaka  untuk  menemukan  bahan  hukum  sekunder  yang  relevan  yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur baik buku, artikel jurnal, artikel berita  dari  internet  yang  relevan  dengan  topik  penulisan.  Pendekatan  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  preskriptif  dengan  memberikan  gambaran  dan analisis terhadap kerangka hukum perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan atas ketidakjujuran pasien dalam memberikan keterangan di masa pandemi COVID-19.

## Hasil dan Pembahasan
Pelayanan  kesehatan  merupakan  salah  satu  jenis  pelayanan  dari  sekian  banyak spesifikasi  jasa.  Dengan  demikian  pelayanan  kesehatan  dapat  ditentukan  kualitasnya. Pengertian kualitas pelayanan kesehatan bersifat multidimensional. Pengertian itu terdiri dari  definisi  menurut  pemakai  jasa  pelayanan  kesehatan  (pasien  dan  keluarganya), definisi menurut penyelenggara pelayanan kesehatan (pihak Rumah Sakit), dan definisi menurut  penyandang  dana  yang  membiayai  pelayanan  kesehatan.  Pengertian  kualitas pelayanan kesehatan menurut berbagai pihak tersebut (I Putu Arif Setianto, 2010) adalah:
1. Bagi pemakai jasa pelayanan (pasien dan keluarganya), pengertian kualitas terutama berhubungan erat dengan ketanggapan dan kemampuan petugas Rumah Sakit dalam memenuhi  kebutuhan  pasien  dan  komunikasi  pasien  dan  petugas,  termasuk didalamnya sifat ramah, rendah hati dan kesungguhan
2. Bagi pihak penyedia jasa pelayanan (Rumah Sakit), termasuk didalamnya para dokter dan petugas lain, derajat kualitas pelayanan terkait pada pemakaian yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Selain itu terkait pula pada otonomi profesi dokter dan perawat serta profesi kesehatan lainnya yang ada di Rumah Sakit.
3. Bagi  pihak  penyandang  dana,  kualitas  pelayanan  terkait  pada  segi-segi  efisiensi pemakaian sumber dana serta kewajaran pembiayaan kesehatan.
Berdasarkan uraian dari berbagai sumber diatas, dapat dikatakan kualitas pelayanan direpresentasikan  dengan  kepuasan  pasien.  Sehingga  untuk  mengetahui  sejauh  apa kualitas pelayanan kesehatan, dapat diketahui dengan mengukur kepuasan pasien. Untuk melihat apakah suatu pelayanan mampu memenuhi keinginan konsumen, ada beberapa cara  yang  dapat  dilakukan,  yaitu  sistem  dengan  keluhan  dan  saran,  survei  kepuasan pasien.  Menurut  Parasurama  kepuasan  konsumen  sendiri  dipengaruhi  oleh  dua  faktor utama, yaitu ekspektasi dan persepsi. Pelayanan kesehatan dapat dibedakan dalam dua golongan yakni:
1. Pelayanan  kesehatan  primer  ( primary  health  care )  atau  pelayanan  kesehatan masyarakat  adalah  pelayanan  kesehatan  yang  paling  depan  yang  pertama  kali
diperlukan  masyarakat  pada  saat  mereka  mengalami  gangguan  kesehatan  atau kecelakaan.
2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier ( secondary and tertiary health care ) adalah Rumah Sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Pelayanan  kesehatan  masyarakat  pada  prinsipnya  mengutamakan  pelayanan kesehatan  promotif  dan  prefentiv.  Pelayanan  promotif  adalah  upaya  peningkatan kesehatan  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik  lagi  dan  prefentiv  untuk  mencegah  agar masyarakat  terhindar  dari  penyakit.  Sebab  itu  pelayanan  kesehatan  tidak  hanya  tertuju pada pengobatan individu yang sedang sakit saja.
Dengan demikian, Rumah Sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya  kesehatan  yaitu  upaya  pelayanan  kesehatan  ( health  services ).  Dalam  Pasal  58 dinyatakan pula bahwa sarana kesehatan tertentu harus berbentuk badan hukum antara lain  Rumah  Sakit.  Ini  berarti  Rumah  Sakit  tidak  dapat  diselenggarakan  oleh  orang perorangan (individu, natuurlijk persoon ), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum  ( rechts  persoon )  yang  dapat  berupa  perkumpulan,  yayasan  atau  perseroan terbatas.
Transaksi  terapeutik  yang  timbul  antara  dokter  dengan  pasien  secara  langsung menimbulkan hak dan kewajiban antara dokter dengan pasien, dimana secara langsung apa  yang  menjadi  hak  pasien  otomatis  menjadi  kewajiban  bagi  dokter  untuk melaksanakannya  begitu  pun  sebaliknya.  Seorang  pasien    mempunyai  kewajiban- kewajiban  tertentu  terhadap  dokter  dan  juga  terhadap  dirinya  sendiri.  Di  dalam melakukan  kewajibannya  pasien  diminta  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  standar pasien  yang  wajar.  Apabila  tidak  melakukan  kewajibannya  dan  hal  ini  sampai menimbulkan  permasalahan  bagi  orang  lain  misalnya  menularkan  virus  penyakit sehingga  menularkan  dokter,  tenaga  kesehatan,  dan  pasien  lainnya  yang  juga  bisa menimbulkan  kematian  bagi  orang  lain  tentunya  pasien  tersebut  dapat  dimintakan pertanggungjawaban apakah secara ganti rugi atau juga ke arah pidana.
Seorang pasien mempunyai kewajiban, baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis.  Secara moral  pasien  berkewajiban  memelihara  kesehatannya  dan  menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter yang merawatnya. Dalam  Pasal 53 UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktek  Kedokteran  menyebutkan  pasien  dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban yakni:
1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 50 huruf (c) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa, “Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.” Pasal 7 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang  Keselamatan  Pasien  mewajibkan  kepada  pasien  dan  keluarganya  untuk memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur.
Ketidakjujuran pasien  mengakibatkan proses memberikan layanan kesehatan atau terapi  yang  diberikan  oleh  Dokter  menjadi  tidak  maksimal,  selain  itu  juga  Dokter berpotensi terpapar COVID-19. Jika ternyata pasien yang sedang dilayaninya merupakan karie dari COVID-19. Hal ini justru sangat memprihatinkan karena beberapa peraturan perundang-undangan  telah  mengamanahkan  agar  pasien  menyampaikan  informasi dengan  jujur  ketika  mengakses  pelayanan  medis.  Dampak  dari  ketidakjujuran  pasien dalam  memberikan  keterangan  atau  informasi  kepada  dokter  tidak  dapat  disebutkan sebagai  kesalahan  yang  ringan  untuk  saat  ini  di  masa  pandemi  COVID-19.  Kondisi tersebut akan menimbulkan permasalah besar dan juga bisa mengakibatkan bukan hanya pada 1 dokter saja tetapi bisa mengakibatkan tertularnya satu Rumah Sakit dimana pasien tersebut di rawat.
Seperti yang terjadi kasus di beberapa Rumah Sakit seperti terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Sulawesi, beberapa kasus terjadi berawal dari  pasien atau keluarga pasien  mengantarkan  salah  satu  anggota  keluarganya  yang  tidak  sadarkan  diri  Rumah Sakit  dan  pihak  keluarga  hanya  mengatakan  bahwa  pasien  memiliki  riwayat  kencing manis dan tidak menjelaskan bahwa pasien tersebut pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 yang saat ini sudah meninggal dunia. Akibat dari keluarga pasien yang tidak memberikan keterangan secara jujur tersebut kepada dokter dan juga tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit mengakibatkan 21 tenaga medis di Rumah Sakit tersebut menjalani isolasai mandiri.
Peristiwa  ketidakjujuran  pasien  ini  juga  terungkap  di  Purwodadi,  Jawa  Tengah. Petugas  medis  dan  pegawai  Rumah  Sakit  terkena  imbas  karena  pasien  dengan  gejala COVID-19 tak bercerita jujur mengenai kondisinya. Pasien tidak mengaku bahwa dirinya telah  melakukan  bepergian  dari  luar  negeri  maupun  daerah  zona  merah  COVID-19. Karena pernyataan tersebut, pasien tak ditempatkan di ruang isolasi melainkan di bangsal biasa dengan pasien non COVID-19. Setelah perawatan beberapa hari, ditemukan gejala pneumonia. Setelah itu baru pasien mengaku jujur bahwa dirinya habis berpergian ke luar negeri.  Pernyataan  tersebut  lantas  membuat  seluruh  petugas  medis  yang  menangani pasien wajib melakukan Rapid Test .
Informasi  dari  pasien  dan  atau  keluarga  ini  sangat  penting  dalam  menegakkan diagnosa  selain  tentunya  pemeriksaan  fisik  dan  klinis  terhadap  pasien.  Ketidakjujuran atau ketidaklengkapan informasi bisa membuat diagnosa tidak tepat. Dalam kasus biasa, tentu  pasienlah  yang  akan  rugi  bila  tidak  menyampaikan informasi  dalam tanya  jawab pasien  dan  dokter  dengan tepat.  Namun, dalam  kasus  COVID-19  ini tidak  hanya akan berdampak pada pasien, tapi penularan cepat bisa merugikan dokter yang menanganinya. Belum  lagi  seisi  Rumah  Sakit,  bila  tidak  segera  ditempatkan  dalam  ruang  isolasi. Keterangan yang tidak jelas atau menyesatkan seperti menyembunyikan penyakit yang pernah  diderita  sebelumnya  tidak  memberikan  informasi  yang  benar  bahwa  dirinya pernah dekat dengan orang yang  terinfeksi virus atau tidak memberitahukan obat-obatan yang  pernah  diminum  selama  ia  sakit  dapat  dianggap  sebagai  kesalahan  pasien  yang dikenal dengan istilah ” Cotributory Negligence ” yang artinya ” Pasien turut bersalah” (J. Guwandi, 1993) . Bila pasien dan keluarga terbukti telah memberikan keterangan tidak
tepat pada pemeriksaan kesehatan, maka tenaga kesehatan dapat dilepaskan dari tanggung jawab apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan dari penegakan diagnosa yang tidak tepat. Karena sama saja pasien telah melanggar perjanjian antara pasien dan dokter dan telah terdapat unsur penipuan dalam suatu perjanjian.
Hubungan  antara  pasien  dengan  dokter  sifatnya  adalah inspanningsverbintennis (Supriyatin,  2018) Artinya,  dalam  hubungan  ini  yang  dititikberatkan  adalah  upaya maksimal dari dokter berdasarkan standar keilmuan dan pengalaman dalam bidang medis. Inspanningsverbintennis mengandung makna sebagai perikatan yang prestasinya berupa upaya  maksimal.  Terkait  dengan  pandemi  COVID-19,  seorang  dokter  tidak  dapat memberikan garansi atas keberhasilan tindakan medisnya pada saat menangani pasien. Sepanjang  Dokter  telah  berupaya  maksimal  sesuai  dengan  ukuran  medis  (ilmu pengetahuan  dan  pengalamman  dalam  bidang  medis),  maka  tindakan  medisnya  tidak dapat  dipersalahkan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  beberapa  faktor  yang  berpotensi menyebabkan  kegagalan  dalam  tindakan  medis,  di  antaranya  adalah  risiko  medis, kecelakaan medis, dan contributory of negligence dari pasien (Bortolotti, Verzeletti, & Antonietti, 2018) .
Perbuatan  pasien  yang  tidak  memberikan  keterangan  atau  informasi  yang  benar, tidak mematuhi nasehat dari dokter maupun tidak mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana  pelayanan  kesehatan  secara  tidak  langsung  menimbulkan  dampak  pada  dokter, tenaga kesehatan dan juga pada tempat pelayanan kesehatan juga. Apabila resiko yang ditimbulkan  pasien  tersebut  justru merugikan  orang  lain  dalam  hal ini  dokter  tentunya seorang dokter memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum.
Pasal  50  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek Kedokteran menjelaskan bahwa dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya. Pasal 29 huruf s UU No. 44 Tahun 2009 tentang  Rumah Sakit menjelaskan bahwa melindungi dan  memberikan bantuan hukum bagi  semua  petugas  Rumah  Sakit  dalam melaksanakan  tugas  dan  di  tegaskan  Pasal  30 ayat 1 huruf e dan f UU Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit boleh menggugat pihak yang mengakibatkan  kerugian  dan  mendapatkan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan pelayanan  kesehatan,  sehingga  apabila  ada  pihak  pasien  yang  merugikan  dokter  dan Rumah  Sakit  pasien  tersebut  bisa  di  tuntut  secara  perdata  maupun  pidana.  Karena perbuatan pasien tersebut telah mencederai perjanjian teraupetik, secara hukum Perdata dianggap pasien tersebut telah melakukan pebuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada  pasal  1365  KUHPerdata  yang  menyatakan bahwa  setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  sehingga  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  maka  sipelaku  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  berkewajiban  untuk mengganti kerugian tersebut.
Perlindungan hukum terhadap dokter juga dapat diberikan melalui tuntutan tindak pidana  kepada  pasien  yang  masih  tidak  tertib  untuk  melaksanakan  protokol penanggulangan  wabah  penyakit  menular  yang  berdampak  pada  tertularnya  dokter,
tenaga  kesehatan  dan  orang  lain  bahkan  mengakibatkan  meninggal  dunianya  dokter, tenaga kesehatan dan orang lain yang ikut terpapar. Tidak tertibnya melaksanakan standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dapat dikatakan masyarakat atau pasien atau keluarga pasien tersebut memenuhi unsur dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan  wabah  penyakit  menular  COVID-19,  hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.
UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 5 bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan,  dan  isolasi  penderita  termasuk  tindakan  karantina,  pencegahan,  dan pengebalan,  pemusnahan  penyebab  penyakit,  penanganan  jenazah  akibat  wabah, penyuluhan  kepada  masyarakat  dan  Pasal  14  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  barang  siapa dengan  sengaja  menghalangi  pelaksanaan  penanggulangan  wabah  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan pasal tersebut dapat ditafsirkan bagi pasien yang tidak jujur dalam memberikan informasinya atas kondisi dirinya sehingga dapat merugikan dokter, Rumah Sakit dan lain sebagainya dikategorikan menghalang-halangi penanggulangan wabah karena dokter dan paramedis sangat  memerlukann  sikap  kejujuran  dari  pasien  agar  wabah  pandemi  COVID-19  ini tidak meluas.
Perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan juga telah diatur di dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan ganti rugi. Demikian juga di dalam Pasal 9 ayat (1) juga telah diatur secara tegas bahwa kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya  penanggulangan  wabah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dapat  diberikan penghargaan atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.
Selain  itu  juga  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  keselamatan  kerja  bagi  dokter dalam hal memberikan layanan kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19, yaitu: 1. Perlunya  kelengkapan  peralatan  medis  yang  mencukupi  mengingat  bahwa ketersediaan  akan  peralatan  medis  yang  berkualitas  untuk  melindungi  dokter  yang sedang  memberikan  layanan  kesehatan  dalam  hal  penanganan  virus  ini  sangat diperlukan,  sebaliknya  ketika  kualitas  peralatan  medis  tidak  berkualitas  justru berpotensi besar dokter dapat dengan mudahnya tertular virus COVID-19;
2. Memberikan  layanan  kesehatan  prima  yaitu  dengan  rutin  memeriksa  kesehatan  dari tenaga medis itu sendiri agar tenaga medis yang kurang sehat atau sudah lanjut usia tidak perlu untuk terjun langsung ke lapangan untuk menangani virus karena rentan tertular;
3. Beban waktu para tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada kondisi pandemi  ini  harus  diperhatikan  karena  pada  saat  memberikan  pelayanan  mereka menggunakan  APD,  kondisi  ini  justru  membuat  tubuh  dehidrasi  akibat  tubuh berkeringat;
4. Memberikan  santunan  bagi  tenaga  medis  yang  gugur  dalam  memberikan  layanan kesehatan  menangani  pandemi  COVID-19.  Mereka  merupakan  pahlawan  garda terdepan melindungi menangani warga dari wabah COVID-19;
5. Kondisi  ini  dapat  menjadi  pertimbangan  negara  segera  membentuk  suatu  aturan mengenai perlindungan hukum bagi keselamatan kerja tenaga medis dalam melawan COVID-19.
Pelaksanaan penegakan hukum demi memberikan perlindungan kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya, hingga saat ini belum ada tindakan tegas bagi pasien yang tidak jujur  misalnya  pasien  tersebut  pernah  kontak  dengan  orang  yang  positif  COVID-19, padahal dampak akibatnya bisa menyebabkan dokter tertular dan hingga menyebabkan kematian.  Akibat  ketidak  jujuran  pasien  sudah  banyak  berguguran  tenaga  medis  dan tenaga kesehatan.
Perlunya sebuah regulasi yang jelas yang mengatur terkait perilaku tidak jujur dari pasien atau keluarga pasien selain sebagai upaya menghindari sengketa medik yang dapat timbul akibat dari ketidakjujuran dari pasien dan juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi dokter dan tenaga kesehatan di masa pandemi yang bisa menimbulkan korban  jiwa  yang  begitu  besar.  Di  sisi  lain  bisa  menimbulkan  sengketa  medik  antara dokter dengan pasien akibat keluarga pasien tidak terima jika keluarga dibilang tertular COVID-19  karena  khawatir  akan  ditolak  masyarakat.  Sengketa  medik  antara  pihak Rumah  Sakit  atau  dokter  dengan  pasien  atau  keluarga  pasien  sebenarnya  tidak menguntungkan semua pihak karena akan memancing pihak luar terlibat dalam sengketa tersebut. Maka sangat bijaksana jika setiap sengketa diselesaikan dengan baik. Adapun alternatif  penyelesaian  sengketa  medik  di  luar  jalur  pengadilan  dapat  ditempuh  secara mediasi antara pihak pasien dengan tenaga medis.

## Kesimpulan
Meningkatnya  kasus  COVID-19  mengakibatkan  meningkatnya  pasien  yang terinfeksi virus Corona dan menjalani perawatan di Rumah Sakit, dibutuhkan kejujuran yang  penuh  dari  tenaga  medis  kepada  setiap  pasien  yang  dirawat  dengan  COVID-19 disebabkan  dengan  berbagai  penanganan  yang  diberikan  secara  spesifik  seperti  tidak diperbolehkannya  keluarga  untuk  menemani  dan  hal  lainnya  yang  membuat  pasien banyak bertanya terkait dunia luar dan perkembangan kesehatannya.  Selain itu, tenaga medis  dan  tenaga  kesehatan  lainnya  sebagai  petugas  kesehatan  berisiko  terinfeksi, membawa  beban  besar  dalam  perawatan  klinis,  dan  upaya  pencegahan  penularan COVID-19 di Rumah Sakit maupun lingkungan sekitar. Dari hal tersebut menyebabkan munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan yang dapat menularkan COVID-19. Dalam melaksanakan praktek kedokteran,  dokter  harus  memenuhi Informed  Consent dan  rekam  medik  sebagai  alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum. Apabila pasien tersebut tidak jujur maka menimbulkan contribution negligence atau pasien turut bersalah sebab kejujuran serta mentaati saran dan instruksi dokter merupakan sebagai kewajiban pasien terhadap  dokter.  Selain  itu,  diperlukan  sebuah  peraturan  dan  kebijakan  terkait  dari
ketidakjujuran  pasien,  sebab  dampak  dari  ketidakjujuran  pasien  di  masa  pandemi COVID-19 dapat menularkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang bisa menyebabkan kematian.

## BIBLIOGRAFI
Ashinyo, Mary Eyram, Dubik, Stephen Dajaan, Duti, Vida, Amegah, Kingsley Ebenezer, Ashinyo,  Anthony,  Larsen-Reindorf,  Rita,  Kaba  Akoriyea,  Samuel,  &  Kuma- Aboagye,  Patrick.  (2020).  Healthcare  Workers  Exposure  Risk  Assessment:  A Survey  Among  Frontline  Workers  In  Designated  Covid-19  Treatment  Centers  In Ghana. Journal Of Primary Care And Community Health , 11 .
Https://Doi.Org/10.1177/2150132720969483. Google Scholar
Bortolotti, Niccolo, Verzeletti, Andrea, & Antonietti, Anna. (2018). Patients Contributory Negligence In Alleged Medical Liability. Rivista Italiana Di Medicina Legale E Del Diritto In Campo Sanitario , Vol. 40. 187-207. Google Scholar
I  Putu  Arif  Setianto.  (2010). Penilaian  Kualitas  Jasa  (Pelayanan):  Tinjauan  Literatur (1ST Ed.). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Google Scholar
J.  Guwandi.  (1993). Tindakan  Medik  Dan  Tanggung  Jawab  Produk  Medik (1ST  Ed.). Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Google Scholar
Joob,  Beuy,  &  Wiwanitkit,  Viroj.  (2020).  Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19), Infectivity, And The Incubation Period. Journal Of Preventive Medicine And Public Health , Vol. 53(2), 70-70.  Https://Doi.Org/10.3961/Jpmph.20.065. Google Scholar
Julià-Torras, Joaquim, De Iriarte Gay De Montellà, Natalia, & Porta-Sales, Josep. (2021).
Covid-19:  Quick  Reflections  From  Palliative  Care  Before  The  Next  Epidemic. Medicina Clínica (English Edition) , 156 (1), 29-32. Https://Doi.Org/10.1016/J.Medcle.2020.07.018. Google Scholar
Lam, Simon Ching, Arora, Teresa, Grey, Ian, Suen, Lorna Kwai Ping, Huang, Emma Yun Zhi, Li, Daofan, & Lam, Kin Bong Hubert. (2020). Perceived Risk And Protection From Infection And Depressive Symptoms Among Healthcare Workers In Mainland China  And  Hong  Kong  During  Covid-19. Frontiers  In  Psychiatry , 11 ,  6-30 Https://Doi.Org/10.3389/Fpsyt.2020.00686. Google Scholar
Lauer, Stephen A., Grantz, Kyra H., Bi, Qifang, Jones, Forrest K., Zheng, Qulu, Meredith, Hannah R., Azman, Andrew S., Reich, Nicholas G., & Lessler, Justin. (2020). The Incubation Period Of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) From Publicly Reported Confirmed  Cases:  Estimation  And  Application. Annals  Of  Internal  Medicine , 172 (9). 1-9. Https://Doi.Org/10.7326/M20-0504. Google Scholar
Laurensius  Lungan,  Ontran  Sumantri  Riyanto,  David  Maharya  Ardyantara,  &  Arman Harahap.  (2021).  Doctor’s  Responsibility  To  The  Implementation  Of  24  Hours Emergency  Unit  Service  In  Non  Primary  Health  Care  Center  Of  Land  Bumbu District. Annals  Of  The  Romanian  Society  For  Cell  Biology , 25 (3),  8333–8342. Google Scholar
Maltezou,  Helena  C.,  Dedoukou,  Xanthi,  Tseroni,  Maria,  Tsonou,  Paraskevi, Raftopoulos,  Vasilios,  Papadima,  Kalliopi,  Mouratidou,  Elisavet,  Poufta,  Sophia,
Panagiotakopoulos, George, Hatzigeorgiou, Dimitrios, & Sipsas, Nikolaos. (2020). Sars-Cov-2  Infection  In  Healthcare  Personnel  With  High-Risk  Occupational Exposure: Evaluation  Of  7-Day Exclusion  From  Work  Policy. Clinical  Infectious Diseases , 71 (12),  3182-3187.  Https://Doi.Org/10.1093/Cid/Ciaa888. Google Scholar
Ontran Sumantri Riyanto, David Maharya Ardyantara, Raditya Sri Krisnha Wardhana, & Laurensius  Lungan.  (2021).  Legal  Protection  For  Doctors  Against  Dishonesty  Of Patients In Providing Information During Covid-19 Pandemic. International Journal Of Science, Technology & Management , 2 (1), 289-299.
Https://Doi.Org/10.46729/Ijstm.V2i1.118. Google Scholar
Razvi, Salman, Oliver, Rahima, Moore, Jonathan, & Beeby, Andrew. (2020). Exposure Of Hospital Healthcare Workers To The Novel Coronavirus (Sars-Cov-2). Clinical Medicine,  Journal  Of  The  Royal  College  Of  Physicians  Of  London , 20 (6). Https://Doi.Org/10.7861/Clinmed. 2020-0566. Google Scholar
Supriyatin,  Ukilah.  (2018).  Hubungan  Hukum  Antara  Pasien  Dengan  Tenaga  Medis (Dokter)  Dalam  Pelayanan  Kesehatan. Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi , 6 (2).
Https://Doi.Org/10.25157/Jigj.V6i2.1713. Google Scholar
Wang, Cuiyan, Pan, Riyu, Wan, Xiaoyang, Tan, Yilin, Xu, Linkang, Ho, Cyrus S., & Ho, Roger  C.  (2020).  Immediate  Psychological  Responses  And  Associated  Factors During  The  Initial  Stage  Of  The  2019  Coronavirus  Disease  (Covid-19) Epidemic Among The General Population In China. International Journal Of Environmental Research And Public Health , 17 (5), 1-25. Https://Doi.Org/10.3390/Ijerph17051729. Google Scholar
Wong,  Rebecca  S.  Y.  (2020).  The  Sars-Cov-2  Outbreak:  An  Epidemiological  And Clinical  Perspective. Sn  Comprehensive  Clinical  Medicine , 2 (11),  1983-1991. Https://Doi.Org/10.1007/S42399-020-00546-Z. Google Scholar
Wu,  Zunyou,  &  Mcgoogan,  Jennifer  M.  (2020).  Characteristics  Of  And  Important Lessons From The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Outbreak In China. Jama , 323 (13), 1239-1242. Https://Doi.Org/10.1001/Jama.2020.2648. Google Scholar

## Copyright holder:
Ontran Sumantri Riyanto, Hetty W.A. Panggabean (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Literate
This article is licensed under: