## POLITIK IDENTITAS DI TENGAH DUALISME KULTURAL Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denasar E- mail: gus_dananjaya@yahoo.com
Abstrak - Identitas merupakan hal yang sangat penting bagi suatu Negara. Identitas tidak pernah diciptakan dalam ruang kosong, identitas tidak hanya terberi tetapi juga menjadi, selalu dikosntruksi, didekonstruksi dan direkonstruksi secara terus menerus tidak berke- sudahan, terlebih dijaman global yang juga disebut bersifat dualisme kultural, sehingga identitas juga disebut proyek kebudayaan Tulisan ini menyajikan konstruksi identitas se- bagai langkah politis di tengah dualisme kultural.
Kata Kunci: Identitas, dualisme kultural, globalisasi.
PENDAHULUAN Abad ke-21 yang juga disebut era millenuim atau postmoderin disuguhi oleh gejala globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah proses kebudayaan, dimana ada kecenderungan wilayah-wilayah di Dunia dibuat menjadi satu dalam format soisial politik ekonomi (Nugroho, 2001:30). Iklim yang demikian sebagai konsekuensi dari masifnya perkembangan teknologi industri dan komunikasi serta penyebarannya se- cara massal ke seluruh Dunia. Keterhubun- gan berskala global dapat mempengaruhi berbagai lini kehidupan masyarakat ter- masuk prihal identitas suatu negara. Bila dicermati dalam konteks Indonesia, negara yang telah dan tengah membangun serta merumuskan identitas nasional mengh- adapi suatu kenyataan bahwa: Indonesia sebagai bagian dari dunia global memiliki refrensi lokal dalam merumuskan identi- tasnya, namun di lain pihak juga sebagai bagian dari jagat global terdapat arus kul- tural yang menginjeksi Indonesia begitu cepat dan dalam, sehingga menjadi refren- si, konsumsi, bahkan adaptasi bagi peru- musan identitas masyarakat. Ekspansi kultural yang masuk ke Indonesia melalui proses global menye- babkan adanya berbagai penyesuaian dan penyeragaman nilai-nilai yang dianut mas- yarakat, globalisasi juga telah melemahkan identitas nasional (Martono, 2016:189).
Penyesuaian menurut Giddens (2005) ada- lah adanya intensifikasi relasi sosial antara lokalitas tertentu dengan yang lain dalam rentang ruang dan waktu berbeda dan sa- ling mempengaruhi. Sedangkan penyer- agaman merujuk pada asumsi yang men- yatakan kita hidup dalam satu Dunia yang tanpa batas (Giddens, 2005). Berpegang pada gagasan Abdullah (2009:55) Sema- kin  kabur  batas-batas  fisik  dan  budaya menciptakan deteritorialisasi, suatu dun- ia baru dengan batas-batas wilayah dan nilai yang bersifat relatif. Faktual terse- but menegaskan identitas suatu bangsa bersifat dinamis, negosiatif dan dapat dirundingkan. Keniscayaan bahwa bang- sa Indonesia secara politik membangun identitas nasional melalui aneka macam gugus pengalaman, nilai-nilai serta ke- budayaan lokal, yang dianggap asli ser- ta tradisional, dilain pihak keterbukaan dan cairnya batas-batas wilayah memas- tikan masuknya nilai-nilai, budaya luar yang dianggap baru, progresif, dan maju menjadikan persoalan identitas tidak ha- nya pada kategori oposisi biner, antara ke-kitaan dan ke-mereka-an, di tengah kontestasi budaya antara lokal dan glob- al. Proses pembentukan identitas dari luar dikenal dengan proses westernisa- si, kebarat-baratan yang sesungguhnya asing bagi masyarakat (Adimihardja, 2008:108). Perumusan identitas sema- kin pelik karena meruap diruang publik Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya 49
dan diwacanakan dalam tema identitas kultural, identitas nasional, identitas ke- sukuan, identitas kosmopolitan dalam globalisasi dan semacamnya (Putranto, 2016:103).

## PEMBAHASAN
Identitas di Zaman Dualisme Kutural Dualisme kultural yang dikemuka- kan oleh Atmadja (Bali post, 2010:6) ber- intikan pada ide yang memilah sesuatu menjadi dua hal berdikotomi. Dualisme kultural juga berkonotasi dengan konsep modernitas yaitu mengenai pemikiran oposisi biner. Kecenderungan berfikir opo- sisi biner akan menempatkan dua hal yang selalu dipertentangkan dan yang pertama dianggap sebagai pusat, prinsip, substansi, asal, sakral dan supreme. Sedangkan yang kedua merupakan kebalikan dari yang per- tama, yaitu non-subtansi, manifes, profan, sub-ordinat. Terkait dengan fenomena glo- balisasi sebagai sebuah gejala dualisme kulturan terdapat kontestasi kutural antara lokal dan global, antara spiritual dan ritual antara yang banal dan substansial. Faktual mengisyaratkan di lapan- gan bahwa fenomena dualisme kultural secara nyata telah ada di Indonesia kare- na terbukanya pintu masuk bagi budaya luar serta kaburnya batas-batas wilayah melalui teknologi informasi. Pada zaman keblingerini (Koesoema, 2009) dimulain- ya suatu upaya yang massif dari wilayah pusat memasukkan budayanya ke wilayah pinggiran. Wilayah pusat merasa memiliki kebudayaan yang tinggi, maju, progresif, sedangkan wilayah pinggiran dianggap masih kuno, regresif, dan budaya rendah. Dengan adanya kenyataan tersebut wilayah pinggiran harus terus mengupgrade diri un- tuk memenuhi tuntutan dari wilayah Pusat. Hegemoni budaya wilayah pusat mengga- riskan kecintaan dan kebutuhan akan ke- majuan dan dalam dan esensial, sedangkan yang kuno menjadi barang antik untuk di- pajang di museum. Singkatnya tradisional- itas yang masih menjangkiti wilayah ping- giran dianggap sebagai penyakit kronik yang harus ditinggalkan, sedangkan kema- juan budaya tinggi merupakan kebutuhan yang harus dikejar dan ditemukan melalui benda-benda yang diproduksi wilayah pu- sat sehingga melahirkan fethisism.
2.2   Pancasila Audensi antara Identitas
dan Perbedaan Identitas selain sebagai suatu bentuk dasar pengenalan terhadap suatu hal, juga merupakan pembentuk solidaritas sosial. Identitas sebagai warga negara menjadi bingkai politik untuk semua orang, terle- pas dari identitas lain apapun yang dimi- likinya seperti identitas agama, etnis, daer- ah dan lain-lain (Bagir, 2011:17). Terlepas dari identitas rasial dan fisikal yang dimi- liki sejak lahir serta identitas agama yang sifatnya generatif terdapat juga suatu imaji tentang kehidupan bersama dalam ruang Negara. Berangkat dari kekhawatiran Tilaar (2007) mengenai peliknya perumusan identitas nasional, karena bangsa in- donesia dihadapkan pada kompleksitas permasalahan. Pertama, masih kuatnya identitas primodial yang pada satu sisi mempererat solidaritas sosial kesukuan yang ditandai dengan kesamaan bahasa, adat, daerah tempat kelahiran, dipihak lain dapat membenturkan dengan identi- tas antar suku lain, sehingga dapat terjadi ketegangan  identitas,  konflik  horizontal, dan kekerasan yang kemudian dirumuskan oleh Liliweri (2009) sebagai prasangka an- tar etnik. Prasangka mengandung tiga tipe, pertama afektif (perasaan yang tidak nya- man terhadap keberadaan etnik tertentu), kedua  kognitif  (selalu  berfikir  strereotip tentang etnik tertentu), terakhir behavioral (berupa tindakan diskriminatif terhadap et- nik tertentu) (Liliweri, 2009:203). Permas- alahan kedua, tidak meratanya pertubuhan ekonomi di wilayah tertentu dibandingkan dengan wilayah lain, menyebabkan adanya wilayah tertinggal yang jauh dari sentuhan modernisasi atau terbentuk suatu bangunan kognitif yaitu wilayah pusat dan wilayah pinggiran (Wallerstein dalam Sanderson, 2011:392). Sehinggal hal tersebut menurut Salim (2014) dapat terbentuk identitas ek- sklusif dan tidak mengakui keberadaan neg- ara karena merasa terdiskriminasi. Pandangan merasa terdiskriminasi akan melahirkan anggapan bahwa mere- ka berbeda dengan kita karena itu kita ti- dak sama dengan mereka. Terlebih adanya perbedaan  dari  sisi  fisik  sehingga  dapat menyebabkan kekerasan rasial. Kekerasan ekonomi ditambah dengan kekerasan rasial semakin mengakumulasi atau menegaskan rasa terdiskriminasi dan berbeda. Ketiga, masuknya Indonesia sebagai sebuah ko-
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
muntias global mengakibatnya aktivitas transnasional yang memadat yaitu berupa masuknya budaya luar ke dalam negeri semakin mudah dikonsumsi. Sehingga ter- jadi redefinisi terhadap keberadaan diri se- cara simultan. Konteks kultur yang sudah majemuk di dalam negeri, diakumulasikan kembali oleh kultur global yang lebih progresif dan cair. Meminjam gagasan Giddens  (2005)  manusia  dalam  mendefi- nisikan diri selalu akan melakukan mon- itoring  tindakan  reflektif.  Mendefiniskan identitas diri melalui penataan kembali un- tuk menyelaraskan pengetahuan mengenai identitas diri dengan konteks diri terkini sebagai sebuah kebutuhan berlanjut. Mendefinisikan  siapa  sesungguhn- ya diri tidak lagi bertumpu pada refrensi lokal, tetapi telah bercampur dengan bu- daya luar yang masuk ke dalam negeri, maka tepat pandangan Woodward (dalam Putranto, 2016: 106) identitas dibentuk oleh budaya. Kerumitan-kerumitan dalam mencari dan membentuk identitas bangsa, karena banyaknya perbedaan yang dimi- liki yang menjadi penghalang tebal bagi penyatuan setiap elemen perbedaan. Da- lam menyatukan perbedaan penting un- tuk dibangun imajenasi kepada seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan rasa bersatu, saling menghormati, menghargai akan perbedaan atau menjadi audensi an- tara identitas dan perbedaan maka konsep Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dapat terus diproduksi. Suatu falsafah bangsa yang menekankan perhormatan terhadap adanya perbedaan dari sisi bahasa, suku, kultur, yang berbeda namun tetap dalam satu ikatan imajener yaitu bangsa Indone- sia. Nilai-nilai bhineka tunggal ika tum- buh dan berkembang dalam sejarah bang- sa mengingat Indonesia yang terbagi atas tujuh belas ribu pulau yang ditempati oleh berbagai suku bangsa. Slogan ini juga merupakan suatu langkah reprentif untuk menanggulangi berbagai tindak diskrimi- nasi atas nama mayoritas. Mayoritas terk- adang merasa berkuasa dan memiliki priv- ilese dibanding mereka yang minor secara kuantitas (Lubis, 2015:173). Maka gagasan yang tumbuh dari teks keagamaan Hin- du-Budha yaitu bhineka tunggal ika sesuai dengan pendapat Lubis (2015) mengenai politik multikultural. Politik multikultural yaitu pertama, sebagai suatu upaya mem-
berikan ruang bagi identitas yang berbeda, kedua upaya penyuaraan dan perjuangan terhadap hak-hak kelompok minoritas, ke- tiga persamaan hak yang didasarkan atas hak asasi manusia. Seluruh bangsa terlepas dari identitas dan perbedaan ruang yang ditempatinya adalah sama, setara, dihargai, dihormati, diberikan ruang ekspresi sehingga terben- tuk solidaritas sosial ditengah individual- itas yang menjadi ciri modernitas. Dalam paradigma Bhineka tunggal ika bangsa Indonesia selain bangsa yang plural juga bangsa yang multikultural. Apabila disi- mak penjelasan mengenai bhineka tunggal ika menarik disampaikan gagasan Bagir (2011:20) negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan mem- buat regulasi untuk menciptakan harmoni. Bhineka tunggal ika memiliki peran kon- truktif bahkan regulatif dalam melakukan suatu audensi terhadap identitas dan perbe- daan di Indonesia, sehingga tercipta iklim masyarakat harmonis dan tertib.

## 2.3   Konstruksi Politik Identitas Ruang
Ketiga Indonesia sebagaimana fakta dilapa- ngan merupakan wilayah yang terbentang oleh pulau-pulau dan dipisahkan oleh lau- tan. Faktual tersebut berimplikasi kepada wilayah yang luas, dan keadaan ekologis yang sama sekali berbeda. Hal tersebut juga mengakibatkan Indonesia merupakan wilayah yang majemuk, memiliki Iden- titas  yang  berbeda,  baik  dari  sisi  fisikal, finansial dan kutural. Identitas sebagaima- na dikenal sebagai berbagai pernik dalam mengenal, mengetahui dan membedakan seseorang atau sekelompok orang tidak hanya persoalan soiso-psikologis namun juga terdapat ranah politis. Identitas da- lam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk baik suku, ras, agama dan kultur membutuhkan regulasi untuk merangkum kebhinekaan bangsa, dengan tujuan politis yaitu keharmonisan dan ketertiban, dalam hal ini identitas juga dipengaruhi oleh ru- ang dan kebudayaan. Ruang atau arena dalam hal ini ada- lah Indonesia, kini tidak lagi dan memang dalam lintas sejarah tidak pernah menja- di ruang tertutup. Terdapat berbagai pola interaksi budaya yang terjadi, terkadang antara satu kultur dan yang lain saling
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 01, No. 01, Feb - Jul 2018
melakukan adaptasi, tidak jarang juga ter- jadi kontestasi. Kultur atau tradisi diang- gap luhur karena berasal dari dalam neg- eri dan budaya akar rumput diwakili oleh sikap mengutamakan komunalitas, kedaer- ahan, solidaritas tinggi, mencintai seni, dan religiusitas. Dilain pihak globalisasi menginginkan suatu perubahan progresif ke arah kemajuan, individualitas, intelek- tualitas, sekuleritas. Akomodasi antara keduanya juga sering diajukan, dengan konsep  glokalisasi,  berfikir  global  bertin- dak lokal. Antara tradisional, global, dan persatuan keduanya seakan menunjukan diri di ruang publik melalui berbagai wa- cana dan menjadi solusi bagi kehidupan masa kini. Tidak jarang antara satu dan yang lain saling me-mitos-kan. Kultur global menganggap tradisi adalah barang antik, kuno dan mitos sehingga harus dit- inggalkan, kultur tradisional berargumen globalisasi suatu penyesatan, post-realitas, kehidupan penuh ekstasi, banal. Kontestasi tersebut telah diramal- kan oleh Huntington (2002) melalui enam premis dasar mengenai konstelasi politik Dunia. Pertama, perbedaan di antara perad- aban tidak hanya nyata, tetapi sangat men- dasar. Kedua dunia semakin mengecil, in- teraksi diantara masyarakat dan peradaban yang berbeda terus meningkat. Ketiga proses modernisasi ekonomi dan perubah- an sosial diseluruh Dunia telah mengaki- batkan tercerabutnya masyarakat seluruh dunia dari akar-akar identitas-identitas lokal yang berlangsung lama, keempat se- makin berkembangnya kesadaran perad- aban akibat peran ganda dunia barat. Ke- lima karakteristik dan perbedaan kultural yang terjadi antara peradaban barat dan non-barat semakin mengeras. Keenam, regionalisme ekonomi semakin mengeras (Huntington, 2002: ix-x). Identitas yang dibentuk oleh kultur lokal, yang telah lama dan mapan men- galami gugatan serta ketegangan akibat dari dunia yang semakin mengecil, inter- aksi masyarakat yang dibatasi oleh ruang dan waktu mulai melonggar bahkan men- cair. Kesadaran menjadi manusia global dengan gaung teknologi dan kemajuan IP- TEK membuat masyarakat mempertanya- kan identitas lokalnya. Keadaan gesekan antara nilai-nilai yang mapan dengan nilai-nilai baru yang muncul dan diterima
sebagai sebuah keharusan dalam peruba- han sosial akan menimbulkan anomali. Adaptasi kultural sebagai suatu respon kultural terhadap perubahan sosial dalam masyarakat dijadikan suatu modus untuk menghadapi tantangan global. Dengan merumuskan pemikiran K. Bhaba, menar- ik disampaikan gagasan Supriyono (2015) mengenai identitas ruang ketiga. Menunjuk pada iklim dunia mod- ern yang menyerupai jejaring kebudayaan yang sangat kompleks dan rumit disertai lintas informasi yang kian hari kian ce- pat, tidaklah bijak kalau identitas Indone- sia hendak kita rumuskan dari masa lalu, tetapi hal ini tidak berarti pula sebaliknya bergerak ekstrim menuju kosmopolitan. Saran saya adalah membiarkan Indonesia selalu berada dalam proses persilangan akibat perjumpaan dengan budaya-budaya lain yang tidak terhindarkan (Supriyono, 2015:151).
Perumusan identitas tidak pernah lepas dari persilangan budaya, identitas Bali, Jawa, Sumatra, Sulawesi yang dike- nal tidak hanya atas dasar dominasi satu budaya yang cenderung mentotalisasikan bahkan menghapuskan budaya lain. Selalu ada strategi adaptasi budaya dalam peru- musan identitas yang tidak pernah sele- sai. Supremasi satu kelompok budaya dan menghilangkan, menegasi, mentotalkan, mendisfungsionalkan budaya lain, akan menimbulkan fundamentalisme, eksklu- sivitas yang berujung ekstrimisme, atau perang identitas. Jadi sesuai asumsi teori liminitas Homi K. Bhaba, biarkan wacana identitas mengalir diruang publik sehingga identitas Indonesia berada dalam ruang ta- lik-ulur yang bergerak.

## PENUTUP
Simpulan Dari gambaran di atas, dapat disi- mpulkan bahwa konstruksi Identitas da- lam dualisme kutural sebagai ciri zaman global, terus diwacanakan di ruang pub- lik. Zaman global dengan ciri dualisme kultural selalu mensyaratkan adanya pertentangan antara dua hal yang berbe- da yaitu anatar pusat-pinggiran, substan- ti-marginal, spiritual-banal ritual. Du- alisme tersebut mengakibatkan adanya usaha terhadap politik Identitas dalam merumuskan ke-indonesiaan yaitu peran
Ida Bagus Made Satya Wira Dananjaya
Pancasila sebagai audensi antara iden- titas daerah dan perbedaan yang ada da- lam tubuh negara-bangsa Indonesia, serta kontruksi identitas ruang ketiga sebagai sebuah identitas yang cair.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irwan. 2009. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan. Yogyakar- ta: Pustaka Pelajar.
Adimihardja, Kusnaka. 2008. Dinamika Budaya Lokal. Bandung: Kerjasama CV Indra Prahasta dengan Pusat Ka- jian LBPB.
Atmadja, Nengah Bawa. 2010. “Lulus d Jadi PRT dan Dakocan Perspektif Dualisme Kultural”. dalM harian Bali Post edisi Sabtu 17 Juli 2010. Bagir, Zainal Abidin. 2011. Pluralisme, Keragaman, Arah baru Politik Ker- agaman di Indonesia. Yogyakarta: Mizan dan CRCS. Giddens, Anthony. 2005. Konsekuen- si-Konsekuensi Modernitas. Yogya- karta: Kreasi Wacana.
Hardiman, F. Budi. 2016. Melampaui Positivisme dan Modernitas . Yogya- karta: Kanisius (Anggota IKAPI).
Huntington, Samuel P. 2002. Benturan Antar Peradaban. Yogyakarta: Qa- lam.
Liliweri, Alo. 2009. Prasangka dan Konf- lik: Komunikasi Lintas Budaya Mas- yarakat Multikultu r. Yogyakarta:
LKis.
Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. Pemikiran Kritis Kontemporer . Jakarta: Ra- jawali Press. Martono, Nanang. 2016. Sosiologi Pe- rubahan Sosial. Jakarta: Rajawali Press. Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pusta- ka Pelajar. Putranto, Hendar. 2016. Ideologi Pan- casila Berbasis Multikulturalisme Sebuah Pengantar. Jakarta: Mitra Wacana Media. Said, Edward W. 2006. Orientalisme . Yo- gyakarta: Pustaka Pelajar.
Sanderson, Stephen K. 2011. Makrososi- ologi. Jakarta:  Rajawali Pres. Salim, Agus. 2014. Perubahan Sosial . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Supriyono, J. 2015. Mencari Identitas Ku- tur Keindonesiaan. dalam “Herme- neutika Pasca Kolonial: Soal Iden- titas” (Mudju Sutrisno dan Hendar Putranto: editor). Yogyakarta: Kani- sius.
Sutrisno, Mudji. 2015. Rumitnya Pencari- an Diri Kultural. dalam “Hermeneu- tika Pasca Kolonial: Soal Identitas” (Mudju Sutrisno dan Hendar Putran- to: editor). Yogyakarta: Kanisius.
Tilaar, H.A.R. 2007. Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa In- donesia: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta.