Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Studi Rekognisi Masyarakat Adat Di Amerika Dan Indonesia

## Jasardi Gunawan
Prodi Ilmu Pemerintahan,  Institut Ilmu Sosial Budaya Samawa Rea Email Korespondensi: jasardiprbadiku467@gmail.com
Abstrak. Dalam Undang-undang nasional, eksistensi masyarakat adat telah mendapatkan pengaturan  tersendiri  sebagai  refleksi  pemberlakukan  pluralisme  hukum  di  Indonesia.  Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat tercantum dalam  pasal  18B  ayat  (2),  pasal  28  I  ayat  (3).  Dalam  tingkatan  undang-undang,  eksistensi masyarakat hukum adat diatur dalamUndang-undang No.5 Tahun 1960, Pasal 6 Undang-undang No. 39 tahun 1999, Undang-Undang No. 41 tahun 1999, Undang-undang otonomi daerah No. 32 Tahun 2004, Undang-undang No.7 Tahun 2004, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dan Undang- undang No. 6 Tahun 2014.  Melihat pengaturan rekognisi masyarakat adat mengharuskan adanya peraturan daerah atau Surat Keputusan Kepala Daerah sebagai syarat rekognisi masyarakat adat menunjukan  sistem  hukum  yang  berlaku  adalah civil  law  syistem .  Sementara  itu  di  Amerika Serikat, masyarakat adat Navajo telah memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri di  dalam  wilayahnya,  khususnya  terkait  dengan  hak  atas  sumberdaya  alam.  Terdapat  dua kewenangan  yang  mereka  miliki;  Pertama,  bagaimana mereka  berwenang  dalam mengeluarkan peraturan dalam mengontrol sumber daya alam mereka; dan kedua, bagaimana mereka memiliki hak  untuk  mendapatkan  pembagian  keuntungan  yang  adil  atas  sumber  daya  alam  dan akuntabilitas  untuk  setiap  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah  mereka.  Melihat  pengaturan rekognisi masyarakat adat di amerika yang menempatkan masyarakat adat pada ekstra konstitusi sehingga  masyarakat  adat  mandiri  dalam  mengatur  dirinya  sendiri  menunjukan  sistem  sistem hukum yang berlaku adalah ccommon law syistem
Kata Kunci : Rekognisi, Masyarakat Adat

## PENDAHULUAN
Negaraterbentuk dan dibentuk berdasarkan  sejarah  tersendiri  baik  karena penyatuan  diri  beberapa  daerah,  pemisahan diri,  atau  karena  bentukan  negara  jajahan. Indonesia terbentuk atas menyatunya daerah-daerah  yang  berbeda  di  seluruh Nusantara  menjadi  satu  bangsa,  satu  bahasa dan  satu  tanah  air.  Daerah-daerah  tersebut termasuk  kesatuan  masyarakat  adat  yang menjadi  syarat  mutlak  berdirinya  Negara Indonesia. Indonesia sebagai akumulasi dari kesatuan masyarakat adat dan daerah-daerah lain  membentuk  konstitusi  sebagai  hukum guna  menjadi  pijakan  bernegara  untuk menjaga,  melindungi seluruh tumpah darah,
memenuhi  hak-hak  konstitusional  warga negaranya termasuk masyarakat adat.
Perwujudan pengaturan hak konstitusional  masyarakat  adat  di  Indonesia telah  dimuat  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NKRI  1945)  dalam  pasal  18B ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengakuai masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang . Selain diatur dalam  pasal 18B ayat (2)  UUD  NKRI  1945  juga  diatur  dalam, Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sementara  itu  di  Amerika  Serikat, Dalam skema konstitusi di Amerika Serikat, masyarakat  adat  memiliki  kedaulatan  yang mandiri  selain  kedaulatan  yang  dimiliki pemerintah  negara  bagian  dan  federal.  Saat ini, setidaknya terdapat 500 masyarakat adat yang secara bertahap melaksanakan kekuasaan  mereka  di  bidang  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Lebih  penting  lagi, masyarakat  adat  tidak  diwajibkan  untuk mematuhi Konstitusi Amerika Serikat dalam membangun model pemerintahan dan menentukan  hukum  yang  berlaku  bagi mereka  karena  mereka  merupakan  pihak extraconstitutional .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian normative  dengan  menkaji  teks  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  objek yang diteliti dengan menggunakan pendekatan statute  approach , Conseptual appraoch dan comparative approach .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Sistem hukum Indonesia dalam Rekognisi Masyarakat Adat Posisining rekognisi  hak  masyarakat hukum  adat  dalam  Sistem  hukum  Indonesia yang  diatur  dalam  Konstitusi  yang  saat  ini masih  berlaku  sebagai  amandemen  terakhir tahun  1999-2002  yaitu  UUD  NRI  1945. Pasal  18B  ayat  (2)  memuat  pengaturan rekognisi  hak    masyarakat  adat  namun Konstitusi ini belum menjadikan Masyarakat  adat    sebagai  subjek  hukum yang  berdaulat  atas  ruang  hidup,  sumber daya, dan identitasnya.
Upaya  rekognisi  hak  masyarakat  adat dalam dinamikanya terlihat putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No  35/PUUX/ 2012 yang menyatakan teritorialisasi wilayah  hutan  adat  sebagai  hutan  negara yang  diatur  dalam  UU  Nomor  41  Tahun
1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan  UUD  NRI  1945.  Para  hakim Mahkamah  Konstitusi  mengakui  bahwa untuk  menentukan  status  hukum,  MHA sebagai  subyek  hukum  tidak  mudah. Mengingat  keanekaragaman  hukum  adat  di Indonesia  begitu  kompleks.  Menentukan parameter  masyarakat  hukum  adat  bagi suatu  tempat  belum  tentu  cocok  bagi kesatuan  masyarakat  hukum  adat  lainnya. Karena  itu,  tidak  mengherankan  jika penentuan  syarat-syarat  formal  masyarakat hukum adat perlu hati-hati.
Lebih  dari  empat  belas  (14)  UU
Nasional bersifat sektoral telah memberikanjaminan yang sama akan pengakuan  terhadap  hak-hak  tradisional MHA,  termasukdi  dalamnya  hak  ulayat tanah,  hak  ulayat  air,  hak  ulayat  hutan,  hak ulayat atastempat mengembala, dan hak-hak tradisional lainnya. Misalnya, hak keturunan dangelar  adat,  hak  milik  benda-benda keramat  atau  regalia,  hak  cipta  dan  Hak AtasKekayaan  Intelektual  (HAKI)  atas karya  dan  hak  cipta  adat.  Adapun  UU tersebutadalah  UU  No.  5  Tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,  UUNo.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  UU No.  5  Tahun1990  tentang  Konservasi
Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  UU  No.  7Tahun  2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 41 Tahun 1999  tentang  Kehutanan,UU  No  22  tahun 2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  dan UU No 24 Tahun 2003tentang MK, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,  UU  No.  14  Tahun1985  tentang
MA RI, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Adapun hak-hak tradisional  masyarakat  adat  adalah  hak untuk menempati
tanahulayat, menggembala, hak memiliki hutan adat, hak mengambil  ikan  di  sungai  ataudanau,  hak mengambil  kayu  bakar,  hak  berburu.  Selain
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
itu,  ada  hak-hak  yang  terkaitdengan  hak kesenian,  melukis,  memahat,  dan  hak  atas keyakinan dan kepercayaan.
Meskipun perubahan kebijakan politik dan hukum terhadap
pengembanganmasyarakat hukum adat telah terjadi, nasib masyarakat hukum adat sampai saat inibelum mengalami perubahan signifikan. Pertama , Pengakuan dan penghormatanterhadap  masyarakat  hukum adat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18B ayat  (2)  dan28I  ayat  (3)  UUD  1945  belum dapat  diimplementasikan,  dan  karena  itu MHA  belummemperoleh  manfaat  nyata. Kedudukan  MHA  yang  bukan  subyek hukum  (legalstanding)  bukan  saja  tidak memiliki  kewenangan  untuk  menguasai sesuatu  hak  milik,tetapi  juga  mereka  tidak dapat berperkara di pengadilan. Padahal, UU No.  24  Tahun2003  memberikan  peluang pada  MHA  untuk  dapat  berperkara  di MahkamahKonstitusi RI.
Kedua , ketidakjelasan kedudukan hukum
MHA tersebut berakibat ketidakpastian  hukum  dan  keadilan  hukum tidak dapat diperoleh. Hak-hak konstitusionalMHA  yang  seharusnya  dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Kondisi  merekadalam  bidang  pendidikan, bidang  kebudayaan,  di  bidang  pelayanan kesehatan,dan bidang sosial ekonomi umumnya terbelakang. Ketika MHA memperjuangkanhak-hak konstitusional mereka  akibat  kebijakan  ekonomi  nasional seperti  tanah-tanah  adat  mereka  dikuasai oleh pemilik modal domestik dan asing tidak dapatdicegah. Kebijakan pembangunan nasional  yang  diselenggarakan  di  berbagai daerah,apakah karena pertambangan mineral gas,  minyak  dan  batu  bara  lainnya, ataukahakibat  tumpang  tindih  pengaturan antara  tanah-tanah  adat  dengan  pihak kehutanan,maka  MHA  yang  terkalahkan. Padahal  pengakuan  dan  penghormatan terhadapMHA,  secara  tekstual  telah  jelas
diatur  dalam  UU  sektoral.  Dalam  kasus konflikpertanahan,  terdapat  1400  kasus sengketa  agraria  di  Pengadilan  Sumatera Barat  taksatu  pun  pihak  masyarakat  adat dimenangkan.  Sama  halnya  dengan  tanah Hak  UlayatNagari  sekitar  100ha  telah berpindah menjadi tanah Departemen Kehutanan.
DasSein terlihat  bahwa    ketidakadilan dan  marginalisasi  terhadap  MHA  selama periode kekuasaan Presiden Soeharto. Berbagai isu seputar agraria yang diperbincangkaan: konflik perebutan sumber daya,  privatisasi  lahan,  pengambilalihan tanah ( land-grabbing ), klaim- reclaiming dan sebagainya,  dalam  perkembangannya  telah menyita perhatian gerakan sosial, intelektual organik  dan  pengamat  baik  dalam  dan  luar negeri.  Dalam  lima  kasus  gugatan  MHA nyaris  tidak  satupun  ada  yang  dikabulkan. Terkecuali  ada  kasus  di  Papua  yang dikabulkan,  tetapi  hal  itu  lebih  dikarenakan adanya  penggantian legal  standing dari MHA  menjadi  perseorangan.  Situasi  ini telah memperparah hubungan antara pemerintah  pusat  dan  masyarakat  hukum adat jika tidak memiliki kepastian hukum.
Konflik  vertikal  maupun  horizontal terus  terjadi  karena  rekognisi  masyarakat adat  tidak  dilakukan  secara  penuh  dan efektif    sehingga  tidak  telihat moral etik dalam  muatan  rekognisi  hak  masyarakat adat  dalam  konstitusi.  Menurut  Muhammad dahlan  bahwa  rekognisi  hak  MHA  yang efektif mengandung lima klasifikasi: rekognisi  konstitusional  atas  perbedaan kultural ( constitutional recognition of cultural  diversity ),  rekognisi  konstitusional atas  hak  menentukan  nasib  sendiri  secara budaya ( constitutional recognitionof
cultural self determination ), rekognisi konstitusional atas hukum adat ( constitutional  recognition  of  customary law ),  rekognisi  konstitusional  atas  hak berpolitik  ( constitutional  recognition  of
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
politicalrights ), serta
rekognisi konstitusional  atas  hak  mengklaim  dan berjuang  untuk  hak  komunal  atas  tanah, teritori dan sumber daya alam ( constitutional  recognition  of  right  to  claim and  fight  for  collective  rights  oflands, teritories, and natural resources ).
Menurut  Aidul  Fitriciada  Azhari, Rekognisi  atau  pengakuan  tidak  mengubah norma yang hidup di masyarakat, melainkan hanya  menghormati  dan  melindungi  norma yang sudah ada pada komunitas dan wilayah asalnya sesuai dengan asal usulnya. Penguatan atas sistem yang telah ada dalam masyarakat  yang  lebih  diutamakan  daripada membentuk sistem yang baru, ini menunjukan bahwa rekognisi lebih mengarah  pada  konservasi  atau  pelestarian tradisi  yang  sudah  ada  di  dalam  sistem kehidupan  masyarakat.  Dengan  sisi  yang lebih  dalam  Aidul  Fitriciada  Azhari, mengatakan bahwa:
Rekognisi pada dasarnya juga mengubah  tradisi  menjadi  hukum posistif dengan cara memberlakukannya  melalui  norma hukum  positif.  Dalam  kaitan  dengan UUD 1945, rekognisi dilakukan terhadap  satuan-satuan  pemerintah yang  bersifat  khusus  atau  istimewa, seperti pengakuan terhadap keistimewaan  Pemerintah  Yogyakarta dan  Aceh,  serta  pengakuan  terhadap kesatuan-kesatuan  masyarakat  adat seperti  terhadap  sistem  pemerintah desa di Jawa, nagari di Minangkabau, atau  banjar  di  Bali  (Pasal  18B  UUD 1945).
Kajian filsafat yang menonjol mengenai  rekognisi  diajukan  oleh  Hegel. Pentingnya  penerapan  politik  pengakuan (politics of recognition) yang dapat menjadi landasan  bagi  terciptanya  kebersamaan  di antara berbagai budaya, kelompok etnis, ras dan  agama.  Sebab  tak  adanya  pengakuan
adalah  penindasan (misrecognition  is  an oppression) .
Teori  hukum  positif  yang  digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada sistem hukum  dan  sistem  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia.  Menurut  Natabaya sistem  hukum  Indonesia  adalah  suatu rangkaian  konsepsi  atau  pengertian  hukum yang  saling  terkait  dan  tergantung,  saling pengaruh-mempengaruhi,  yang  terdiri  atas perangkat  peraturan-peraturan  perundang- undangan,  aparatur  penegak  hukum,  dan kesadaran  hukum  atau  budaya  hukum masyarakat  Indonesia  yang  salingterpadu (totalitas)  yang  unsur-unsurnya  tidak  dapat dipisahkan satu sama lainnya yang semuanya  dilandasi  oleh  falsafah  Pancasila dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun1945.
Berdasarkan  teori  Honneth,  politik rekognisi  memiliki  tiga  ranah  yang  berbeda namun  saling  berkaitan:  cinta,  hukum/hak, dan solidaritas yang masing-masing memiliki  konturnya  sendiri  beserta  jenis ancaman yang berbeda pula. Di samping itu juga,  dalam  Perjanjian  Westphalia  1648 selain  mengakhiri  Perang  30  tahun  di daratan  Eropa  yang  dipicu  oleh  Reformasi oleh  Marthin  Luther  di  Jerman,  juga mengakhiri hegemoni politik Gereja Katholik Roma atas Negara-negara di Eropa dan  berbagai  belahan  dunia  lainnya. Perjanjian  Westphalia  mengedepankan  dua hal  penting  yang  berkembang  di  Eropa waktu  itu:  (i)  pengakuan  Negara  bangsa sebagai  entitas  paling  berdaulat  di  hadapan warga negaranya; dan bahwa (ii) Negara lain tidak berhak mencederai kedaulatan tersebut dalam sebuah sistem internasional.
Dalam  konstitusi  mengatur  rekognisi hak masyarakat adat dengan pendekatan : 1. Pendekatan tata pemerintahan  (pasal 18B ayat (2))
Secara  Konstitusioal  pengaturan masyarkat  adat    sebelum  amandemen
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sering  berdasar  pada  Penjelasan  UUD 1945 Pasal 18 angka II yang berbunyi:
“Dalam  territoir  Negara  Indonesia terdapat
lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen,  seperti  desa di  Jawa  dan  Bali,  negeri  di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di Palembang dan sebagainya. Daerah- daerah  itu  mempunyai  susunan  asli, dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia  menghormati  kedudukan daerah-daerah  istimewa  tersebut dan  segala  peraturan  negara  yang mengenai  daerah-daerah  itu  akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.”
Dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  18B ayat  (2)  merujuk  kepada  kesatuan- kesatuan  masyarakat  adat  yang  secara kelembagaan  merujuk  pada  desa,  nagari, dusun,  marga  atau  bentuk  lainnya.  Oleh karena itu, pembicaraan mengenai masyarakat  adat  dalam  tulisan  ini  adalah membicarakan  masyarakat  adat  yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat  adat  menyatakan  pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan  menghormati  keberadaan  dan  hak- hak  masyarakat  adat.  Pasal  18B  ayat  (2) berbunyi :
“Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Pengakuan  tersebut  memberikan batasan-batasan  atau  persyaratan  agar
suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai  masyarakat  adat.  Ada  empat persyaratan  keberadaan  masyarakat  adat menurut  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 antara lain:
a. Sepanjang masih hidup b. Sesuai dengan perkembangan
masyarakat
c. Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
d. Diatur dalam undang-undang
2. Pendekatan HAM (pasal 28i (1) dan (2))
Pengaturan terkait hak-hak masyarakat  adat  diatur  dalam  Pasal  28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Secara  substansial,  pola  materi muatan dari Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama  dengan  materi muatan  Pasal  6  ayat (2)  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi: “Identitas  budaya  masyarakat hukum  adat,  termasuk  hak  atas  tanah ulayatdilindungi, selaras dengan perkembangan  zaman.” UU  HAM  lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen  terhadap  Pasal  28I  ayat  (3) UUD  1945.  Kuat  dugaan,  Pasal  28I  ayat (3)  UUD  1945  dan  juga  beberapa ketentuan  terkait  hak  asasi  manusia lainnya  di  dalam  konstitusi  mengadopsi materi  muatan  yang  ada  di  dalam  UU HAM.
Namun  ada  sedikit  perbedaan antara  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945 dengan Pasal 6 ayat (2) UU  HAM.  Pasal 6 ayat (2) UU HAM mengatur lebih tegas dengan  menunjuk  subjek  masyarakat hukum  adat  dan  hak  atas  tanah  ulayat. Sedangkan  Pasal  28I  ayat  (3)  membuat rumusan  yang  lebih  abstrak  dengan menyebut hak masyarakat tradisional.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Hak  masyarakat  tradisional  itu sendiri  merupakan  istilah  baru  yang sampai  saat  ini  belum  memiliki  definisi dan batasan yang jelas. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan  dan  hak-hak  masyarakat  adat sepanjang  sesuai  dengan  perkembangan zaman. Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan HAM. Hal ini nampak jelas  dalam  sistematika  UUD  1945  yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di  dalam  Bab  XA  tentang  Hak  Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, instansi pemerintah yang paling bertanggungjawab dalam landasan
konstitusional  ini  adalah  Kementerian Hukum dan  HAM serta  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
3. Pendekatan Kebudayaan (pasal 31 (2))
Dalam  konstitusi  yang  berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak
masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: Pasal 32 ayat (2)
“Negara  memajukan  kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan
masyarakat dalam
memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Pasal 32 ayat (2) “Negara menghormati dan
memelihara  bahasa  daerah  sebagai kekayaan budaya nasional.”
Kedua  ketentuan  ini  tidak  terkait langsung  dengan  hak  masyarakat  adat atas  sumber  daya  alam.  Namun  dalam kehidupan  keseharian  masyarakat  adat, pola-pola  pengelolaan  sumber  daya  alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang  dikembangkan  oleh  masyarakat industri.  Pola-pola  pengelolaan  sumber
daya alam inilah yang kemudian menjadi salah  satu  kearifan  lokal  atau  kearifan tradisional masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Ketentuan  ini  menjadi  landasan konstitusional  dalam  melihat  masyarakat dari  dimensi  kebudayaan.  Hak  yang diatur  dalam  ketentuan  ini  yaitu  hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan
kebudayaan  dalam  melihat  adat  istiadat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang paling aman bagi pemerintah karena resiko  pendekatan  ini  tidak  lebih  besar dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Rekognisi konstitusional atas perbedaan kultural ( constitutional recognitionof cultural diversity ). Klasifikasi ini menuntut adanya pengakuan  terhadap  keragaman  budaya oleh  negara  sebagai  elemen  struktural dari  sistem  sosial  politik  seperti  Bolivia yang  mendefinisikan  dirinya  sebagai negara plurinasional. Tiap MHA memiliki  otonominya  masing  -masing dan  tidak  ada  satupun  dalih  yang membenarkan  tindakan  hukum  dari negara untuk mengenyampingkan otonomi  tersebut  kecuali  melalui  proses yang demokratis dan terbuka.
Dalam  konstitusi  tidak  mengatur rekognisi  hak  masyarakat  adat  dengan pendekatan :
1. Pendekatan Sumber daya Alam Rekognisi  konstitusional  atas
hak  mengklaim  dan  berjuang  untuk hak  komunal  atas  tanah,  teritori  dan sumber  daya  alam  ( constitutional recognitionof  right  to  claim  and  fight for collective rights of lands, teritories,and  natural  resources ).25 Rekognisi ini dipandang empat sarjana tersebut sebagai elemen paling penting
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
di  era  kontemporer  karena  segala macam  bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia  terhadap  klasifikasi  kelima akan  meluas  pada  aspek  rekognisi lainnya.
2. Pendekatan Hukum adat Rekognisi  konstitusional  atas hukum adat ( constitutional recognition of  customary  law ).  Klasifikasi  ini
pertama-tama menuntut adanya pengakuan hukum adat sebagai hukum yang  memiliki  kekuatanotoritarif  bagi masyarakat  dalam  sudut  pandang negara dan keduarekognisi ini menurut adanya  perombakan  hukum  besar- besaranke  arah  pluralisme  hukum (dalam  tradisi  hukum  Amerika  Latin disebut derechos  consetudinarios ).
Rekognisi  ini  akan  membebaskan MHAterhadap pilihan hukum; membebaskan mereka untuk membangunsistem peradilan pra- kolonial  maupun  sistem  sanksi  yang pernah ada(tetapi dengan syarat bahwa sanksi yang diberikan tidak merengguthak hidup orang lain seperti tradisi persembahan) dan mekanismeresolusi konflik secara adat.
Dalam  Undang-Undang  sektoral yang salah satunya mengatur rekognisi masyarakat  adat  adalah  Undang- undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan  Pasal  67  ayat  (2)  yang berbunyi  “ Pengukuhan  keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah. dengan  adanya  ketentuan  tersebut sudah  banyak  peraturan  daerah  yang mengukuhkan dan mengatur
masyarakat  adat  misalnya  Peraturan Daerah  Kabupaten  Paser  Nomor  4
Tahun  2019  Tentang  Pengakuan  dan Perlindungan Masyarakat Hukum
adat. Pengaturan Rekognisi
mayarakat  adat  dengan  peraturan daerah    dikuatkan  dengan  putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35/PUU-
IX/2012  bahwa  “pengaturan  yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah  dan  Peraturan  Daerah dapat  dibenarkan  sepanjang  peraturan tersebut  menjamin  kepastian  hukum yang berkeadilan”.
Mengkaji  bentuk  pengaturan rekognisi  masyarakat  adat  diatas  baik yang  diatur  dalam  konstitusi  dan aturan  turunannya  menunjukan  bahwa sistem hukum Indonesia dalam rekognisi  masayrakat  adat  menganut sistem hukum civil law syistem karena masyarakat  adat  baru  diakui  ketika diatur  oleh  undang-undang  untuk menjamin  kepatian  hukum.  Namun Pada prakteknya pengakuan masyarakat  adat  tidak  selalu  dengan peraturan  Daerah  kabupaten  atau daerah  provinsi  seperti  pengakuan masyarakat adat  cek  bocek, Talonang, dan  Pekasa  dalam  Inkuiri  Nasional Komnas Ham tahun 2014, Pemerintahan  Desa  ongko  kabupaten sumbawa “mengakui  ketua  adat ()masyarakat adat sebagai
penyelesaian  sengketa  atau  hakim perdamaian. “dikabulkannya edy kuswanto  sebagai  anggota  masyarakat adat  pekasa,  Sumbawa,  NTB  sebagai pemohon  dalam  Uji  materi  UUP3H , diakuinya wilayah adat Talonang oleh camat  Sekongkang,  KSPH,  Kepala Desa  Talonang  dan  pada  tahun  2019 Diakuinya Rencana Tata Ruang wilayah  adat  Talonang  oleh  kepala Desa  dan  BPD  Desa  Talonang,  diakui keberadaan  “ tanah  panising ”  (tanah warisan turun temurun atau tanah adat oleh nyaka (kepala suku)) di bakalewang kanar, Sumbawa .
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
2. Sistem  Hukum  Amerika  dalam Rekognisi Masyarakat adat Dalam  skema  konstitusi  di  Amerika
Serikat, masyarakat adat memiliki kedaulatan  yang  mandiri  selain  kedaulatan yang dimiliki pemerintah negara bagian dan federal.  Saat  ini,  setidaknya  terdapat  500 masyarakat  adat  yang  secara  bertahap melaksanakan  kekuasaan  mereka  di  bidang eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif.  Lebih penting lagi, masyarakat adat tidak diwajibkan  untuk  mematuhi  Konstitusi Amerika  Serikat  dalam  membangun  model pemerintahan  dan  menentukan  hukum  yang berlaku bagi mereka karena mereka merupakan pihak extraconstitutional . Sebagai contoh, sesuai dengan Perjanjian pada tahun 1866 antara Pemerintah  Federal  Amerika  Serikat  dan
Cherokee Nation , Mahkamah Agung Amerika  Serikat  dalam  kasus Cherokee Nation  v.  Journeycake ,  menyatakan  bahwa tanah  dan  wilayah  yang  tunduk  pada perjanjian  adalah  milik  bersama  semua masyarakat  adat  Cherokee  dan  mereka memegang  hak  penuh  atas  segala  properti yang  berada  di  wilayah  mereka.  Dengan demikian,  kedudukan  mereka  terpisah  dari pemerintah  federal  dan  pemerintah  negara bagian.  Skema  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  adat  merupakan  pemerintahan tersendiri dan menciptakan hubungan antara pemerintahan  adat  dan  pemerintah  federal sebagai hubungan government to government. "
Dalam  menjalankan  kekuasaannya, sebagian  besar  masyarakat  adat  di  Amerika Serikat telah memiliki konstitusi formal dan peraturan-peraturan  lain  yang  memberikan kewenangan  untuk  melaksanakan  yurisdiksi atas  berbagai  kegiatan  di  dalam  wilayah mereka,  termasuk  tindak  pidana,  hubungan hukum  privat,  dan  perpajakan.  Salah  satu masyarakat  adat  paling  berpengaruh  di Amerika  Serikat  adalah  Navajo.  Mereka
merupakan  masyarakat  adat  terbesar  dari semua suku asli di Amerika Serikat. Mereka tersebar  di  27.000  mil  persegi,  meliputi wilayah  tenggara  Utah,  wilayah  timur  laut Arizona,  dan  wilayah  barat  laut  New Mexico. Dalam sejarahnya, Navajo didirikan sebagai wilayah berdaulat melalui Perjanjian antara  masyarakat Navajo dan  Pemerintah Federal  Amerika  Serikat  di  tahun  1868. Pada  dasarnya,  masyarakat  Navajo  telah lama memiliki struktur pemerintahan tersendiri,  namun  penemuan  minyak  dan sumber  daya  alam  lainnya  di  wilayah Navajo  di  awal  abad  ke-20  mengharuskan mereka  untuk  membentuk  pemerintahan Navajo yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.  Pada  tahun  1923,  struktur pemerintahan  formal  masyarakat  Navajo telah diakui oleh Amerika Serikat. Pengakuan ini dilakukan untuk memberikan ha katas pengelolaan atas sumber daya alam mengingat  di  wilayah  Navajo  terdapat perusahan-perusahaan minyak dan
pertambangan.  Selain  itu,  batu  bara  yang terdapat di wilayah Navajo telah menghasilkan  pendapatan  yang  besar  bagi masyarakat Navajo.
1. Pengaturan Rekognisi Hak atas
Sumber  Daya  Alam  bagi  Masyarakat Adat Navajo di Amerika Serikat Bagian ini akan menjelaskan bagaimana masyarakat adat Navajo memiliki  kewenangan  untuk  mengatur urusannya  sendiri  di  dalam  wilayahnya, khususnya terkait dengan hak atas sumberdaya  alam.  Terdapat  dua  parameter bagaimana  mereka  dapat  menggunakan  hak sumber  daya  alamnya.  Pertama,  bagaimana kewenangan  mereka  dalam  mengeluarkan peraturan  dalam  mengontrol  sumber  daya alam  mereka;  kedua,  bagaimana  mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian  keuntungan  yang  adil  atas sumber  daya  alam  dan  akuntabilitas  untuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
setiap  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah mereka.
a. Peraturan  Masyarakat  Adat  Navajo Indian
Dalam pengeluaran peraturan, masyarakat adat Navajo telah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya  the  Air  Pollution  Prevention and  Control  Act,  the  Clean  Water  Act, dan the Solid Waste Act. 1) Navajo Nation Air Pollution Prevention and Control Act Mengingat  potensi  polusi  udara  yang ditimbulkan dalam kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat adat Navajo telah mengeluarkanThe Navajo Nation’s Air Pollution  Prevention  and  Control Act("NN  APPCA").  Tujuan  dari tindakan  ini  adalah  untuk  mengontrol tingkat  polusi  udara  di  wilayah  adat Navajo.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjamin  kesehatan,  keselamatan  dan kesejahteraan umum dari semua masyarakat  Navajo,  dan  segala  asset yang menyertainya termasuk
kehidupan  tumbuhan  dan  hewan  di wilayah Navajo.
Selain itu, NN APPCA mengharuskan pemerintah  Navajo  untuk  membuat laporan  berkaladari  kualitas  udara sehingga  akan  dapat  mengetahui wilayah  yang  memiliki  tingkatpolusi udara  tertinggi  di  wilayah  Navajo. Setiap  proyek-proyek  baik  pemerintah atau  swasta  yang  dapat  memiliki dampak besar pada kualitas udaraharus  melengkapi  persyaratan tingkat polusi udara yang diperkenankan oleh NN APPCA. Mekanisme  penegakan  hokum  juga terdapat  dalam  NN  APPCA.  Hal  ini terjadi  ketika  Direktur  Eksekutif Navajo  Nation  of  the  Environmental
Protection Agency Navajo
Nation("Direktur") menyimpulkan bahwa  NNAPPCA  telah  dilanggar,
Direktur dapat mengeluarkan beragam tindakan meliputi: a) Mengeluarkan  perintah  untuk mematuhi NN APPCA b) Mengeluarkan sanksi
administratif
c) Mengajukan gugatan perdata
d) Pengajuan tindak pidana.
2) Navajo Nation Clean Water Act Mengingat  hubungan  yang  erat  antara pembangunan  sumber  daya  alam, terutama  untuk  keperluan  energi,  dan penggunaan  air,  masyarakat  Navajo telah mengeluarkanClean Water Act("NN CWA").Peraturan ini menyatakan  bahwa  pelepasan  bahan- bahan polutan ke perairan Navajo oleh perusahaan industri, dan ketidaktepatan manajemen pengelolaan limbah, berpotensi membahayakan kesehatan, kesejahteraan, dan lingkungan masyarakat Navajo.
a) Hal  yang  menarik,  di  dalam  Pasal 1311  disebutkan  bahwa  standar kualitas  air  harus  dirancang  untuk melindungi  "nilai  budaya"  yang dimiliki  oleh  masyarakat  Navajo dalam  pengelolaan  air.Hal  ini disebabkan  karena  air  memiliki nilai  khsusu  bagi  masyarakat Navajo  yang  mencakup  dimensi budaya dan spiritual.
Sama  dengan  NN  APPCA,  NN  CWA juga menyiapkan mekanisme penegakan hokum yang meliputi:
a. perintah kepatuhan
b. sanksi administrasi
c. gugatan perdata.
d. tuntutan pidana.
3) Navajo Nation Tindakan Limba Padat
Suku Navajo Indiantelah memberlakukanNavajo  Nation  Solid
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Waste Act(NN SWA) yang mendefinisikan  waste”  as “any
garbage,  refuse  or  sludge  from  a wastewater  treatment  plant,  water supply treatment plant or air pollution control  facility  and  other  discarded material, including solid, liquid, semi- solid,  or  contained  gaseous  material resulting  from  residential,  industrial, commercial,  mining,  and  agricultural operations and from community activities. NNSWA menyatakan bahwa pembuangan  sampah  di  atas  dan  di dalam  tanah  tanpa  perencanaan  dan pengelolaan yang cermat dapat menghadirkan  bahaya  bagi  kesehatan masyarakat  dan  lingkungan  hidup.NN SWA  juga  menyediakan  berbagai metode  penegakan  hukum  melalui perintah kepatuhan, sanksi administrasi,  gugatan  perdata,  dan penegakan hukum pidana.
2. Hakatas  Pembagian  Manfaat  yang
Setara dan Akuntabilitas atas Pelanggaran Masyarakat  adat  Navajo  memiliki peran penting dalam perencanaan, pengelolaan  dan  pengawasan  sumber  daya alam  yang  ditemukan  di  wilayah  mereka, termasuk  melaksanakan  kekuasaan  untuk mengeluarkan sewa atau izin, dan menetapkan  tarif  untuk  sewa  dan  royalti, serta  berbagai  manfaat  lain  yang  diperoleh dari  eksploitasi  sumber  daya  alam.  Selain itu,  mereka  memiliki  legal  standinguntuk melakukan  proses  penuntutan  ataupun gugatan  terhadap  pemerintah  Amerika Serikat apabila terdapat pelanggaran komitmen
khususnya
apabila
merekamenganggap pemerintah federal Amerika  Serikat  tidak  memberikan  porsi keuntungan  yang  adil  dan  merata  atas pemanfaatan  sumber  daya  alam  di  wilayah masyarakat adat Navajo.

## KESIMPULAN
Dalam
Undang-undang nasional, eksistensi masyarakat adat telah
mendapatkan  pengaturan  tersendiri  sebagai refleksi  pemberlakukan  pluralism  hukum  di Indonesia.  Dalam  Undang-Undang  Dasar 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap  masyarakat  adat  tercantum  dalam pasal  18B  ayat  (2),  pasal  28  I  ayat  (3). Dalam  tingkatan  undang-undang,  eksistensi masyarakat hukum adat diatur dalamUndang-undang  No.5  Tahun  1960, Pasal 6 Undang-undang  No. 39 tahun 1999, Undang-Undang  No.  41  tahun  1999, Undang-undang  otonomi  daerah  No.  32 Tahun  2004,  Undang-undang  No.7  Tahun 2004,  Undang-undang  No.  4  Tahun  2009 dan  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014. Melihat  pengaturan  rekognisi  masyarakat adat mengharuskan adanya peraturan daerah atau  Surat  Keputusan  Kepala  Daerah sebagai  syarat  rekognisi  masyarakat  adat menunjukan  sistem  hukum  yang  berlaku adalah civil law syistem .
Sementara  itu  di  Amerika  Serikat, masyarakat  adat Navajo telah  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  urusannya sendiri  di  dalam  wilayahnya,  khususnya terkait  dengan  hak  atas  sumberdaya  alam. Terdapat  dua  kewenangan  yang  mereka miliki; Pertama, bagaimana mereka berwenang  dalam  mengeluarkan  peraturan dalam  mengontrol  sumber  daya  alam mereka;  dan  kedua,  bagaimana  mereka memiliki hak untuk mendapatkan pembagian  keuntungan  yang  adil  atas sumber  daya  alam  dan  akuntabilitas  untuk setiap  pelanggaran  yang  terjadi  di  wilayah mereka. Melihat pengaturan rekognisi masyarakat adat di amerika yang menempatkan  masyarakat  adat  pada  ekstra konstitusi sehingga masyarakat adat mandiri dalam mengatur dirinya sendiri menunjukan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sistem  sistem  hukum  yang  berlaku  adalah ccommon law syistem.

## SARAN
Dibutuhkan  undang-undang  khusus yang mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan  masyarakat  adat  guna  untuk bisa meminimalisir terjadinya ketidak adilan dan  marjinalisasi  terhadap  harkat  dan martabat  masyarakat  adat.  sehingga  dengan adanya  undang-undang  khusus  tentang pengakuan  dan  perlindungan,  masyarakat adat bisa mencapai hak-haknya. Format Tabel
Table  1. kriteria  validitas  instrument pengetahuan  metakognisi  berdasarkan rata-rata nilai validator
Interval Nilai               kriteria
> 3,6 Sangat Valid 2,8-3,6 Valid

## DAFTAR PUSTAKA
Anaya,  S,( 1996), Oxford University Press,
Indigenous Peoples in International
Law
An-Naim, (2007), Bandung: Mizan,
Abdullahi Ahmed, Islam dan Negara  Sekuler:  Menegosiasikan
Masa Depan, Syariah,
Arizona,  Yance  ,  Antara  Teks  dan  konteks:
Dinamika pengakuan hukum terhadap  hak  masyarakat  adat  atas sumber daya alam di Indonesia.
Dahlan,    Muhammad,    Undang    :  Jurnal Hukum,  Vol.  1  No.  2  (2018), Rekognisi  Hak  Masyarakat  Hukum Adat  dalam  Konstitusi  “Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kleden  ,Emil,  hasil  penelitian  Asep  Yunan Firdaus 2007 (Kompas, 10 Agustur 2007)
Fishman,  Shammai, “Fiqh  al-Aqalliyat:  A
Legal Theory for Muslim Minorities”, (Hodson Institute: Research Monograph on the Muslim World, Series No. 1, Paper No.  2,  October  2006),  dalam  Dr. Ahmad  Imam  Mawardi, Fiqh Minoritas ,.
Hasanah , Siti, Potret Integritas moral wakil rakyat  indonesia:  Studi  Terhadap Penegakkan  Kode  etik  DPR  RI,
Dalam    Transendensi  Hukum prospek  dan  implementasi.  Genta publishing. Yogyakarta Kuntowidjoyo, Islam sebagai ilmu.: Efistimologi,  metodelogi,    dan etika.  Yogyakarta.  Tiara  wacana.
2006.
Mahfud  MD  dkk,  dalam  suatu  Seminar Nasional, Hukum dan Hukum Adat di  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan RI. Kencana Suluh. Senin 01 Maret 2010.
Mahmashani,    Subhi, Falsafah  al-Tasyri’  fi al-Islam, Dar al-‘Ilm li al-Malayiin,
Beirut, cet. V, hlm.220-223,
(http://huseinmuhammad.net/huku
m-islam-yang-tetap-dan-yang- berubah/#sth  ash.p376gTz7.dpuf), akses 26 Novemver 2019
Mawardi, Ahmad Imam, MA, Fiqh Minoritas:  Fiqh  Al-  Aqalliyyat  dan Evolusi  Maqasid  al-Syari’ah  dari Konsep ke
Pendekatan ,
(Yogyakarta: LkiS Group, 2012),
Nasir,    Gamal  abdul,  Mengawal  Pengakuan dan  eksistensi  hak  ulayat.taah ulayat  masyarakat  hukum  adat, dalam Hukum Transedental Pengembangan  dan  Penegakkan Hukum di Indonesia. Genta
Publishing., Yogyakarta. Porta  ,  Della  dkk, Approaches  and Methodologie in the Social
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sciences ,  Cambridge  University Press, 2008. hlm. 171.
Prabowo,    Rian  Adhivira,  Politik  Rekognisi
Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan,      Vol.  4,  No.  2,
2019.
Simarmata  dan    Rikardo  2006 Pengakuan hukum  terhadap  masyarakat  adat di  Indonesia .  Jakarta:  UNDP.  Hal. 209) Thontowi,  Jawahir  dkk,    Aktualisasi Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA): Perspektif  Hukum  dan  Keadilan
Terkait  Dengan  Status  MHA  dan Hak-hak  Konstitusionalnya,    Pusat Penelitian  dan  Pengkajian  Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasidan Komunikasi Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia, bekerjasama denganCentre for Local Law Devolepment Studies (CLDS) Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia,
Gloria  Valencia  Weber, Tribal  Courts: Custom  and  Innovative  Law,  The New Mexico Law Review Vol. 24 (1994),
Yurisprudensi  dalam  Kasus  di  Mahkamah Agung Amerika Serikat pada kasus Santa  Clara  Pueblo  v.  Martinez , (1978), Yurisprudensi  dalam  Kasus  di  Mahkamah Agung Amerika Serikat pada kasus Cherokee  Nation  v.  Journeycake , (1894),
Royster  V.  Judith  ,  Climate  Change  and Tribal  Water  Rights:  Removing Barriers to Adaptation Strategies, in
Randall  S.  Abate  &  Elizabeth  Ann Kronk  eds.,Climate  Change  and Indigenous  Peoples:The  Search  for Legal Remedies(Cheltenham:
Edward  Elgar  Publishing  Limited,
2013) Navajo  Tourism  Departement, The  History of Cowboys and Indians , DISCOVER NAVAJO, http://discovernavajo.com/Cowboy s%20&%20Indians-1.pdf.  diakses pada 30  Juli 2020