Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele

## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (FINTECH)

## Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : naurahathifahnursaidi@yahoo.com

## Abstract
The  lending  and  borrowing  transaction  was  born  because  of  an agreement between the two parties based on a binding agreement. Along with the development  of  the  era  all  forms  of  transactions  can  be  done  online,  including lending  and  borrowing  transactions  through  technology-based  lending  and borrowing  services  which  are  commonly  referred  to  as  peer  to  peer  lending (p2pl).  All  forms  of  convenience  obtained  through  online-based  lending  and borrowing  transactions  are  inseparable  from  the  risks  that  will  be  faced  when using it later, one of which is the existence of several clauses in the lending and borrowing  agreement  that  are  contrary  to  the  principles  of  a  good  and  fair agreement.  The  type  of  research  used  is  a  qualitative  description  that  refers  to books  and  other  written  results  (library  research)  using  the  juridical  normative research  method.  Then  the  data  collection  method  used  is  secondary  data  in  the form of data analyzed through library research and premiere data in the form of deciphering material in the form of opinion concepts from legal experts to various related books and mass media and can be used as a research reference. The data processing method used is the content analysis technique. Based on the results of this  study,  it  is  concluded  that  the  practice  of  online  lending  and  borrowing according  to  Islamic Economic  Law  is  allowed  to  be implemented  by  complying with  Islamic  law.  Furthermore,  in  the  perspective  of  positive  law,  lending  and borrowing  are  regulated  in  OJK  Regulation  Number  77  /  POJK.07  /  2016 concerning  Information  Technology-Based  Loan  Services  which  regulates  all forms  of  activities  of  parties  involved  in  peer  to  peer  lending  institutions.  Then there  are  forms  of  violations  committed  by  all  parties  involved  are  required  to provide a report to the OJK in order to immediately receive legal protection. Keywords: Borrowing, Legal Protection, Online Loans, Sharia Economic Law.

## Abstrak
Transaksi pinjam meminjam lahir karena adanya kesepakatan antara kedua belah  pihak  yang  didasarkan  oleh  perjanjian  yang  mengikat.  Seiring  dengan berkembangnya  zaman  segala  bentuk  transaksi  mampu  dilakukan  secara online termasuk  transaksi  pinjam  meminjam  melalui  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi yang biasa disebut dengan peer to peer lending (p2pl) . Segala
El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
bentuk  kemudahan  yang  diperoleh  melalui  transaksi  pinjam  meminjam  berbasis online tidak  terlepas  dengan  adanya  resiko-resiko  yang  akan  dihadapi  saat menggunakannya  nanti  salah  satunya  adalah  adanya  beberapa  klausul  dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah  deskripsi kualitatif yang merujuk  pada  buku  serta  hasil  tulis  lainnya  ( Library  research) dengan menggunakan metode peneltian normatif yuridis. Kemudian metode pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berupa  data  yang  dianalisa melalui riset kepustakaan serta data premier yang berupa penguraian materi yang berupa konsep opini dari para ahli hukum hingga beragam buku dan media massa yang  berkaitan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  penelitian.  Adapun  metode pengolahan data yang digunakan yaitu teknik content analysis . Berdasarkan hasil penelitian  ini  diperoleh  kesimpulan  bahwa  praktek  pinjam  meminjam  secara online menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah diperbolehkan  untuk  dilaksanakan dengan  memenuhi  syariat  Islam.  Selanjutnya  dalam  perspektif  Hukum  Positif pinjam meminjam diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan  Pinjaman  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  mengatur  tentang segala  bentuk  aktifitas  pihak  yang  terlibat  dalam  lembaga peer  to  peer  lending . Kemudian  adanya  bentuk  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  seluruh  pihak  yang terlibat  diwajibkan  untuk  memberikan  laporan  kepada  pihak  OJK  agar  segera mendapat perlindungan hukum.
Kata  kunci  :  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Perlindungan  Hukum,  Pinjaman Online, Pinjam Meminjam.

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  saat  ini  sangatlah  pesat,  terutama  dalam  bidang teknologi,  informasi,  dan  komunikasi,  siapapun  bisa  menggunakan  dan mengakses berbagai macam layanan di internet yang sudah tersedia, di era digital sekarang  ini  yang  marak  terjadi. 1 Kehadiran fintech melengkapi  perkembangan teknologi  yang  bergerak  dalam  layanan  keuangan  dengan  menggunakan  basis online sehingga  mempermudah  segala  bentuk  transaksi  yang  dapat  dilakukan dimana saja dan kapan saja. Salah satu bentuk layanan dari fintech adalah peer to peer lending (P2PL) yaitu layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik.
Dalam  Peraturan  Nomor  77/POJK.01/2016  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya
1 Khusnul  Khatimah  dan  Erlina, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Secara  Daring (online)  Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Iklan  (Study  Kasus  ARS  Shop  Samata Gowa). Iqtishaduna Vol 2 No.2 (September 2020) hal. 65.
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
disebut dengan POJK P2P Lending yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  atau P2P Lending yaitu  penyelenggaraan  layanan  terhadap  jasa  keuangan  dengan  tujuan untuk  mempertemukan  para  pihak  dalam  memberi  pinjaman  dengan  para  pihak yang  menerima  pinjaman  untuk  melakukan  perjanjian  dalam  bentuk  pinjam meminjam  dengan  menggunakan  mata  uang  rupiah  yang  dilakukan  langsung melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet. 2
Layanan  pinjam  meminjam  uang  yang  diatur  dalam  pasal  1745  KUHPerdata berbeda  dengan  layanan peer  to  peer  lending .  Dalam  pasal  1745  KUHPerdata menyebutkan  bahwa  perjanjian  pinjam  meminjam  melibatkan  dua  pihak  yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki  hubungan  hukum  secara  langsung  yang  dimana  perjanjian  tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Untuk memahami kontrak harus merujuk kepada Pasal 1320 KUHPerdata :
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 3
1. Sepakat untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.
Hubungan hukum yang timbul dan berkembang dalam kegiatan manusia terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian sering kali ditemukan pencantuman klausul sesuai dengan kehendak para pihak. 4
Dalam  setiap  perkembangan  teknologi  serta  ekonomi  maka  hal  tersebut  akan dihadapkan  oleh  sisi  positif  dan  sisi  negatif  yang  berlangsung  bagi  perdaban manusia.  Saat  ini  teknologi  telah  memberikan  kontribusi  yang  besar  untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang sekaligus mampu menjadi objek yang efektif dalam  melakukan  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  maka  dapat  dikatakan bahwa teknologi saat ini berevolusi sebagai pedang bermata dua. 5
Pesatnya  perkembangan  lembaga  keuangan  berbasis finacial  technology di Indonesia  adanya  bentuk  pengaduan.  Lembaga  bantuan  hukum  di  Jakarta menerima pengaduan terkait pelanggaran peer to peer lending sekitar 3000 aduan
2 Pasal  1  angka  3  POJK  No.  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3 Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kontrak  Terapeutik,
JurisprudentieVol.3 No.2 (Desember 2016) hal. 78
4 Ashar  Sinilele, Klausul  Kuasa  Mutlak  Dalam  Akta  Jual  Beli  Tanah  di  Kota  Palopo, El- Iqtishady, vol.2 , no.1, (juni 2020), h. 143.
5 Ahmad M. Ramli, Cyber Law  dan HAKI  dalam Sistem Hukum Di Indonesia , (Bandung :  PT Refika Aditama, 2004)  h. 1.
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
yang  diterima  sejak  bulan  Mei  2019.  LBH  Jakarta  menemukan  Adanya  aduan terkait  dengan  lembaga fintech LBH  Jakarta  menemukan  banyak  pelanggaran hukum  terkait  hak  asasi  manusia  yang  dialami  oleh  korban  yang  menggunakan aplikasi pinjaman online .
POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Mengatur  tentang  aspek  perlindungan konsumen yang merujuk pada kegaiatan usaha peer to peer lending yang mengatur prinsip  dasar  perlindungan  pengguna,  yaitu  antara  lain  : 6 Penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan serta menyampaikan informasi terkini yang jujur, akurat,  jelas  dan  tidak  menyesatkan.  Penyelenggaraan  bisnis P2P  Lending diwajibkan  memiliki  modal  minimal  sebesar  Rp.  1  Miliar  saat  melakukan pendaftaran. 7 Para  pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  memperhatikan  serta menerapkan  prinsip dasar mengenai aspek perlindungan konsumen dengan yang telah  diatur  dalam  pasal  2  yaitu  adanya  prinsip  transparansi.  Maka  perusahaan yang  menyediakan  jasa  keuangan  diwajibkan  untuk  melakukan  perizinan  dan pendaftaran.  Sebelum  melakukan  kegiatan  pihak  penyelenggara  melakukan pendaftaran.  Dalam  klausul  perjanjian  termuat  beberapa  hal  yang  berbeda  atau bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang asal datanya yaitu buku  serta  hasil  tulis  lainnya  ( Library  research) dengan  menerapkan  metode pendekatan Normatif Yuridis serta mengumpulkan data dari hasil analisa melalui riset kepustakaan ( library research) dan kemudian dibuat kesimpulan.

## PEMBAHASAN
A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjaman Online.
Manusia  merupakan  mahluk  sosial  yang  sangat  membutuhkan  bantuan  dari orang lain. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa meminta bantuan dari orang lain.  Dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia  juga  harus  meminta bantuan kepada orang lain. Maka dari itu, Apabila seseorang mengalami kesulitan dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  mereka  akan  meminta  bantuan  kepada orang  lain  atau  memilih  melakukan  transaksi  utang  piutang  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya.
6 Sarwin  kiko  napitupulu,dkk, kajian  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  : perlindungan konsumen pada fintech . Hal 58.
7 Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech, Jurisprudentie Vol.6 No.2, (Desember 2019) hal. 295.
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
Manusia  merupakan  mahluk  sosial  yang  erat  kaitannya  dengan  urusan duniawi  maka  Allah  Swt  telah  mengatur  hal  tersebut  dengan  prinsip  muamalah sehingga  segala  bentuk  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  hal  bermuamalah  dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam. Adapun prinsip dalam Muamalah yaitu :
اَهِمأي ِرأحَت ىَلَع ٌلأيِلَد ُّلُدَي ىَّتَح ُةَحاَبِلإَا ِةَلَماَعُمألا ىِف ُلأصَ ألَْا
Artinya :
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali adadalil yang mengharamkannya”. 8
Dalam  Islam  utang  piutang  disebut  dengan  istilah al-qardh .  Dikalangan  para ahli bahasa Qardh diartikan dengan memotong. Secara bahasa Qardh berasal dari bahasa  Arab  yang  artinya  meminjamkan  uang  dengan  didasarkan  pada  rasa percaya. 9 Kemajuan  IT  secara  tidak  langsung  merubah  pola  fikir  seseorang khususnya  masyarakat  Islam  dalam  penggunaan  media online 10 . Maka  dari  itu dalam membuat suatu perjanjian atau dalam menentukan akad harus berlandaskan pada prinsip kerelaan serta prinsip kesepakatan antar kedua belah pihak.
Hukum  dasar  utang  piutang  adalah  Sunnah  akan  tetapi  hukum  dasar  tersebut dapat berubah menjadi wajib jika seseorang yang berutang sangat membutuhkan. Maka dari itu utang piutang identik dengan tolong menolong. Akad dalam utang piutang  termasuk  kedalam  akad  yang  bertujuan  untuk  tolong  menolong  yang memberikan  bantuan  kepada  orang  lain  yang  sedang  kesusahan  dari  segi perekonomiannya  sehingga  dalam  hal  ini  sama  sekali  tidak  dibenarkan  bagi seseorang  untuk  mencari  keuntungan  dalam  bentuk  apapun  terkait  dengan  akad seperti ini.
Didalam  pelaksanaan  akad  utang  piutang  biasanya  seseorang  meminta  untuk memberikan  tambahan  pembayaran  dari  pokok  yang  dipinjaman  sehingga  hal tersebut  termasuk  kedalam  riba.  Riba  secara  bahasa  diartikan  sebagai  tambahan. Didalam  ketentuan  hukum  Islam  riba  merupakan  tambahan  yang  berupa  benda, jasa ataupun  tunai  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  membayar  pinjaman tersebut  dalam  jumlah  yang  lebih  saat  waktu  telah  jatuh  tempo  untuk pengembalian pinjaman uang kepada pihak pemberi pinjaman.
8 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.154
9 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer , (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.167.
10 Mahmudah  Mulia  Muhammad, Transaksi  E-Commerce  Dalam  Ekonomi  Syariah, El- Iqtishady, Vol.2, no.1 (Juni 2020), hal. 77
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele

## B. Perspektif Hukum Positif Terhadap Pinjaman Online
Dalam  pasal  1745  KUHPerdata  menyebutkan  bahwa  perjanjian  pinjam meminjam melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sehingga dalam hal kedua belah pihak memiliki hubungan hukum secara langsung yang dimana perjanjian tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Hubungan  antara  seseorang  dengan  orang  lain  menimbulkan  hubungan  hukum, dimana  hubungan  hukum  itu  mempunyai  kriteria  masing-masing  dan  akan menimbulkan perjanjian-perjanjian diantara mereka. 11
Perjanjian  pinjam  meminjam  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah “ verbruik-lening .  Kata  “ verbruik ”  berasal  dari  “ verbruiken ”  yang  berarti menghabiskan. 12 Perkembangan  yang  sangat  pesat  terhadap  pengguna  aplikasi pinjaman online sangat  memerlukan  peran  pemerintah  sebagai  bentuk  kesiapan terhadap  pelaksanaan  kegiatan  usaha  serta  bentuk  kelembagaan  yang  memiliki resiko. 13 Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjianyang dibuat antara debitur dan keditur tertuang di dalam kontrak elektronik. 14
Hal-hal  yang  terjadi  di  atas  secara  hukum,  bila  ada  perjanjian  yang  tidak memuat  iktikad  baik,  biasanya  ingin  mengambil  keuntungan  yang  berlebihan (irasional)  terhadap  seseorang  yang  tertera  dalam  isi/klausul  perjanjian,  maka yang  merasa  rugi  dapat  melaporkan  ke  Pengadilan  dalam  ranah  perdata. 15 Lembaga  otoritas  jasa  keuangan  bertujuan  untuk  melaksanakan  pengawasan dalam  bidang  industri  jasa  keuangan  yang  dilakukan  secara  terpadu.  Hal  ini dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011. 16 Norma-norma hubungan hukum dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara  pelaku  usaha  dan  konsumen. 17 Ketentuan  Hukum  dalam  Penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  di  atur  dalam  Undang-  undang  Peradilan  Agama  dan Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  opsional  atau  pilihan  yaitu  melalu  jalur
11 Erlina, Analisi Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, El-Iqtishady  Vol.1 No.1 (Juni 2019), hal. 112 12 R. Subekti, Aneka Perjanjian , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126 13 Sarwin  kiko,dkk, kajian  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  perlindungan konsumen pada fintech , jakarta : Depatemen Perlindungan Hukum OJK, 2017, hal. 48. 14 Istiqamah, Analisis Pinjaman Online oleh Fintech, Jurisprudentie Vol.6 No.2, (Desember 2019) hal. 298.
15 Hamsir, Aspek-aspek Tindak Pidana Dalam Perbankan Syariah dan Konvensial, El-Iqtishady Vol 2 No.2 (Desember 2020) Hal. 82
16 Hermansyah, hukum  perbankan  nasional  Indonesia ,  Jakarta  :  Prenadamedia  Grup,  2005 h.221.
17 Ashar Sinilele, Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar, El- Iqtishady Vol.1 No.2, (Desember 2019), hal. 82
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
pengadilan  (litigasi)  dan  di  luar  pengadilan  (non  litigasi). 18 Hukum  diciptakan untuk terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan, suatu kepastian dan keadilan. 19

## C. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Transaksi Pinjaman Online.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyelenggara Peer  To  Peer  Lending atau Pinjaman Online yang  Memiliki  Izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yaitu dengan  melakukan  pengaduan  serta  laporan  terhadap  tindakan  yang  merugikan pihak  penerima  pinjaman  dengan  cara  korban  dapat  mengakses  laman  website www.afpi.or.id/pengaduan kemudian mengisi form laporan yang telah disediakan. Kemudian para korban dapat mengirimkan dokumen yang berisi mengenai bukti- bukti terhadap pengaduan yang dilaporkan melalui alamat email pengaduan@afpi.or.id dan para korban juga dapat menghubungi secara langsung kontak dari AFPI di 150-505.
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penyelenggara Peer  To  Peer  Lending atau Pinjaman Online yang  Tidak  Memiliki  Izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) yaitu  Pihak  debitur  dapat  menlakukan  aduan  secara langsung  kepada  pihak  OJK dengan alamat email konsumen@ojk.go.id sehingga pihak OJK dapat memblokir akses  terhadap  penyelenggara  fintech  peer  to  peer  lending  yang  ilegal  melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) yang bekerjasama dengan kemkominfo

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  penulis  mengambil  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Dalam  perspektif  Hukum  Positif  praktek  utang  piutang  dijelaskan  dalam Peraturan  OJK  Nomor  77/POJK.07/2016  Tentang  Layanan  Pinjaman Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi yang  mengatur  mengenai penyelenggaran Fintech P2PL sebagai pelaku usaha yang memperhatikan bentuk pendaftaran dan perizinan lembaga penyelenggara, tata kelola dan manajemen  resiko  yang  akan  datang  dan  laporan  berkala  kepada  pihak OJK  serta  adanya  bentuk  edukasi  kepada  pihak  konsumen  terkait perlindungan  hukum  kemudian  Dalam  perspektif  Hukum  Ekonomi
18 Muh Wahyudinm, Hamsir, dan Muhammad Anis, Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar, Iqtishaduna Vol.2 No.3, (Desember 2020). Hal 45.
19 Hamsir, Fenomena  Pemahaman  dan  Penerapan  Hakikat  Makna  Kata  Kejahatan  dan Pelanggaran  Dalam  Perkembangan  Hukum, Al-  Risalah  Vol.  19  No.2  .  (November  2019).  Hal 175.
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
Syariah praktek utang piutang yang dilakukan secara online diperbolehkan untuk dilaksanakan dengan memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pihak peminjam apabila mengalami  permasalahan  dalam  melakukan  transaksi  layanan  pinjaman uang berbasis online yaitu apabila pihak penyelenggara mengantongi izin dari  pihak  OJK  maka  pihak  peminjam  dapat  melapor  kepada  asosiasi resmi yang ditunjuk secara langsung oleh OJK yaitu AFPI.
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djamil, Fathurrahman. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia.  Jakarta  :  Prenadamedia Grup. 2005.
M.  Ramli,  Ahmad .  Cyber  Law  dan  HAKI  dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia . Bandung : PT Refika Aditama . 2004.
Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers.  2016.
Napitupulu,  Sarwin  Kiko  dkk. Kajian  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan  :  Perlindungan  Konsumen  Pada  Fintech .  Jakarta  : Depatemen Perlindungan Hukum OJK. 2017.
Subekti, R. Aneka Perjanjian , Bandung : PT Citra Aditya Bakti. 1995.
Jurnal :
Erlina,  Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah, El- Iqtishady  Vol.1 No.1 (Juni 2019).
Erlina,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Dalam  Kontrak  Terapeutik, Jurisprudentie Vol.3 No.2 (Desember 2016).
Hamsir,  Aspek-aspek  Tindak  Pidana  Dalam  Perbankan  Syariah  dan  Konvensial , El-Iqtishady Vol 2 No.2 (Desember 2020).
Hamsir,  Fenomena  Pemahaman  dan  Penerapan  Hakikat  Makna  Kata  Kejahatan dan  Pelanggaran  Dalam  Perkembangan  Hukum, Al-  Risalah  Vol.  19 No.2 . (November 2019).
Istiqamah,  Analisis  Pinjaman  Online  oleh  Fintech, Jurisprudentie  Vol.6  No.2 , (Desember 2019).
Khatimah , Khusnul dan Erlina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Secara Daring  (online)  Terhadap  Barang  Yang  Tidak  Sesuai  Dengan  Iklan (Study  Kasus  ARS  Shop  Samata  Gowa). Iqtishaduna  Vol  2  No.2 (September 2020) .
Muhammad, Mahmudah Mulia. Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah,
El-Iqtishady, Vol.2, no.1 (Juni 2020).
Sinilele,  Ashar  .  Klausul  Kuasa  Mutlak  Dalam  Akta  Jual  Beli  Tanah  di  Kota Palopo, El-Iqtishady, vol.2 , no.1 , (juni 2020).
Sinilele, Ashar. Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Rumah di Kota Makassar,
El-Iqtishady Vol.1 No.2 , (Desember 2019).
Wahyudin,  Muh,    Hamsir,  dan  Muhammad  Anis,  Tinjauan  Hukum  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Dalam  Putusan  Hakim
Perlindungan Hukum Nasabah                                                           Naurah Aathifah Nursaidi Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)                                    Ashar Sinilele
Pengadilan  Agama  Makassar, Iqtishaduna  Vol.2  No.3, (Desember 2020).

## Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.