## LANDASAN  FILOSOFIS DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Ardiana Hidayah Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: ardyanah@yahoo.co.id

## Abstract
Pancasila  as  the  philosophical  foundation  of  the  Indonesian  nation  which  contains  noble ideals and guidelines in the life of the nation and state in running the economy in Indonesia. This also influences  economic  development  through  investment  activities.  Investment  arrangements  in Indonesia are regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment, that investment is carried out  on  the  basis  of:  legal  certainty;  openness;  accountability;  equal  treatment  and  does  not differentiate  national  origin;  togetherness;  fair  efficiency;  sustainable;  environmentally  sound; independence; balance of progress and unity of the national economy.
Keywords: Philosophical Basis; Investment Principle

## Abstrak
Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Hal  tersebut  juga  berpengaruh  dalam  pembangunan  perekonomian  melalui  kegiatan  penanaman modal.  Pengaturan  penanaman  modal  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal,  bahwa  penanaman  modal  diselenggarakan  berdasarkan  asas: kepastian  hukum;  keterbukaan;  akuntabilitas;  perlakuan  yang  sama  dan  tidak  membedakan  asal negara;  kebersamaan;  efesiensi  berkeadilan;  berkelanjutan;  berwawasan  lingkungan;  kemandirian; keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Kata Kunci: Landasan Filosofis; Asas Penanaman Modal

## I. PENDAHULUAN
Pembentukan pemerintahan negara  salah  satunya  bertujuan  untuk memajukan kesejahteraan umum.
Amanat  tersebut,  antara  lain,  telah dijabarkan  dalam  Pasal  33  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  merupakan amanat  konstitusi  yang  mendasari pembentukan seluruh
peraturan perundang-undangan di
bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan  agar  pembangunan ekonomi  nasional  harus  berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan  terwujudnya  kedaulatan ekonomi Indonesia.
Keterkaitan pembangunan  ekonomi  dengan  pelaku ekonomi  kerakyatan  dimantapkan  lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi Dalam
Rangka  Demokrasi  Ekonomi  sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian,  pengembangan  penanaman modal  bagi  usaha  mikro,  kecil, menengah,  dan  koperasi  menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, penanaman  modal  harus  menjadi bagian dari penyelenggaraan
perekonomian nasional dan ditempatkan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi nasional,  menciptakan  lapangan  kerja, meningkatkan  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  meningkatkan  kapasitas dan  kemampuan  teknologi  nasional, mendorong  pembangunan  ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dalam  suatu
sistem  perekonomian  yang  berdaya saing.
Pengaturan  penanaman  modal berdasarkan  pada  sistem  ekonomi Indonesia  yang  diramu  dalam  konsep sistem  ekonomi  nasional  secara  jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945,  yakni  “Perekonomian  nasional diselenggarakan
berdasarkan
demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efesiensi  berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,  kemadirian,  serta  dengan menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional.”
Pembangunan ekonomi di Indonesia melalui kegiatan penanaman modal  secara  kajian  filosofis  dan pemahaman terhadap asas-asasnya harus  berdasarkan  sistem  ekonomi Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila dan  UUD  1945,  yakni  perekonomian di  Indonesia  dilakukan  dalam  rangka mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia ( social justice, fairness, equity, equality).

## A. PERMASALAHAN
Oleh  karena  itu,  penulisan mengangkat masalah apa yang menjadi landasan filosofis dalam Hukum Penanaman  Modal  di  Indonesia,  serta bagaimana penjelasan terkait asas-asas dalam  Hukum  Penanaman  Modal  di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN
1. Landasan  Filosofis    Hukum di Indonesia
Telaah  Filsafat  pada  suatu objek  bersandar  pada  tiga  hal, yakni:  ontologi,  epistimologi  dan aksiologi.  Epistemologi  berupaya mencari  kebenaran  yang  dibangun dengan  logika  dan  didahului  oleh uji  konfirmasi  tentang  data  yang
terhimpun. 1 Kebenaran  yang  ada ( the being ) menjadi masalah ontologi  yang  objeknya  adalah hakekat realitas, sedangkan aksiologi  merupakan  kebenaran ( the right ).
Objek kajian filsafat mencakup bidang yang sangat luas, yakni  hasil  atau  produk  ilmu, pengalaman  di  bidang  keagamaan, etika, logika, estetika, ideologi dan teknologi.  Filsafat  hanya  melihat objek dari sudut tertentu yakni dari sudut  keumumannya,  sedangkan sudut  kekhususan  termasuk  ruang lingkup ilmu. 2
Ilmu  hukum  sebagai  ilmu preskriptif  yakni  mengatur  ilmu bagaimana  seharusnya  manusia bertindak. 3 Hukum  diciptakan manusia agar dapat tercapai kehidupan yang adil, damai sejahtera dan maju. Hukum merupakan  alat  manusia  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan masyarakat.
Hukum  yang  dirumuskan dalam  undang-undang  merupakan hukum  dalam  norma  atau  kaedah yang  didalamnya  memuat  sesuatu yang dicita-citakan, sebaliknya hukum  adat  merupakan  bentuk kebiasaan yang hidup dalam masyarakat  merupakan  kenyataan atau realitas hukum. Norma hukum 4 merupakan  aturan  yang bersifat  mengikat  kepada  setiap
1 Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu , Yogyakarta: Rake Sarasin, 2015, hlm.77
2 Indah  Febrian, Aspek  Filosofis  dalam Hukum  Ekonomi ,  Simbur  Cahaya  No.  43  Tahun XV, September 2010, hlm. 2182.
3 Peter  Machmud  Marzuki, Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2009, hlm. 28.
4 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta:  PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 2
orang  yang  pelaksanaanya  dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara untuk melindungi  kepentingan  manusia dalam pergaulan masyarakat.
Landasan  filosofis  hukum merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa  peraturan  yang  dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum yang  meliputi  suasana  kebatinan serta  falsafah  bangsa  Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945. Gagasan Bung Karno tentang Pancasila merupakan filsafat  sosial  yang  hebat.  Cita Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tahun 1945 menjadi pengakuan pluralisme agama, Perikemanusiaan dan Keadilan
Sosial  sesuai  dengan  Welfare liberalism  dari  Rawl,  Persatuan Nasional  sebgai  jabaran  Bhinneka dalam  budaya  dan  Tunggal  Ika dalam  politik. 5 Sehingga  kajian dalam Filsafat Pancasila digolongkan  menjadi  dua,  yaitu falsafah Pancasila bersifat religious dan  falsafah  pancasila  dalam  arti praktis.  Falsafah  Pancasila  bersifat religious,  artinya  filsafat  pancasila mengenal adanya kebenaran mutlak  yang  berasal  dari  Tuhan
Yang Maha Esa, sekaligus mengakui keterbatasan
kemampuan  manusia.  Sedangkan falsafah pancasila dalam arti praktis, digunakan sebagai pedoman  hidup  sehari-hari,  agar hidupnya dapat
mencapai kebahagiaan  lahir  dan  batin,  baik dunia maupun akhirat.
5 Noeng  Muhadjir, Filsafat  Ilmu,  Op.Cit, hlm. 134
Pancasila memiliki tiga fungsi pokok yakni: falsafah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;  falsafah  Pancasila  sebagai dasar negara; dan falsafah Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. a. Falsafah Pancasila sebagai  pandangan  hidup  bangsa digunakan sebagai pegangan, pedoman atau petunjuk oleh bangsa  Indonesia dalam  kehidupan sehari-hari. Pancasila juga
digunakan sebagai  pedoman dalam memecahkan  masalah  di  dalam negeri  seperti  politik,  ekonomi, sosial dan budaya. Tanpa memiliki pandangan  hidup  maka  bangsa Indonesia  akan  terombang-ambing dalam  menghadapi  persoalan  yang pasti akan timbul, baik persoalan di dalam masyarakatnya sendiri, maupun  persoalan  dari  bangsa- bangsa di dunia.
b. Falsafah Pancasila sebagai  dasar  Negara  Republik Indonesia,  yakni  sebagai  dasar Negara  harus  kokoh  dan  kuat  agar Indonesia  tetap  berdiri  tegak  dan juga  harus  tahan  uji  terhadap serangan-serangan baik secara internal  maupun  eksternal.  Oleh karena itu seluruh peraturan perundang-undangan
Republik
Indonesia  harus  sejiwa  dan  sejalan dengan Pancasila. Dan telah ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber  dari  segala  sumber  hukum yang  ada  di  negara  Republik
Indonesia.
c. Falsafah Pancasila sebagai  jiwa  dan  kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila memberikan  corak  yang  khas kepada  bangsa  Indonesia  dan  tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia,  serta  merupakan  ciri khas  yang  dapat  membedakan
bangsa  Indonesia dari bangsa  yang lain.  Walaupun  bangsa  Indonesia sejak dahulu bergaul dengan peradaban  kebudayaan  bangsa  lain dan  saat  ini  dipengaruhi  unsur- unsur  asing,  namun  kepribadian Indonesia tetap hidup dalam kepribadiannya sendiri. Dan kelima sila  dari  Pancasila  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan, yang  menjadi  ciri  khas  bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai
pandangan hidup  bangsa  Indonesia dapat dipahami dalam makna nilai,
norma,  etika  dan  moral.  Nilai sebagai kualitas yang melekat pada subjek  tertentu  yang  berakibat dipilih atau tidaknya subjek
tersebut dalam kehidupan masyarakat.  Pemerintahan  yang adil menjadi dambaan dan keinginan  bersama  bagi  rakyat. Apabila  nilai  tersebut  terwujud maka  akan  bermuara  pada  rasa tentram,  nyaman,  sejahtera  dan bahagia.
Nilai  adalah  kualitas  bagi kehidupan  manusia,  masyarakat, bangsa  dan  antar  bangsa.  Maka nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia  dan  ingin  diwijudkan dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila dapat  berupa  damai,  iman,  takwa, adil,  setara,  selaras,  serasi,  rukun, mufakat,  bijaksana,  sejahtera  dan sebagainya. 6
Norma  merupakan  nilai dipergunakan sebagai ukuran dalam  menentukan  nilai  suatu tingkah  laku  manusia.  Dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di
6 Soeprapto, Pancasila , Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 59.
Indonesia  dikenal  pada  beberapa norma,  yakni norma agama, norma moral,  norma  adat  dan  norma hukum.  Dari  beberapa  norma tersebut maka norma hukum memiliki  hak  untuk  memaksa, norma yang implementasinya bersendi pada kesadaran
masyarakat bersangkutan. 7
Sedangkan  etika  sebagai  cabang dari filsafat merupakan seperangkat nilai,  prinsip  dan  norma  moral yang  selayaknya  dikerjakan  dan selayaknya dihindari.
Etika  kehidupan  berbangsa diatur  dalam  Ketetapan  MPR  RI Nomor:  VI/MPR/2001.  Rumusan tentang  etika  kehidupan  berbangsa dirumuskan dengan tujuan menjadi acuan  dasar  untuk  meningkatkan kualitas masyarakatnya dan
kepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.
Etika  kehidupan  berbangsa meliputi: 8
a. Etika  Sosial  dan  Budaya bertolak  dari  rasa  kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap kejujuran,
saling  peduli,  saling  memahami, saling menghargai, saling mencintai  dan  saling  menolong  di antara  sesama  manusia  dan  warga bangsa serta perlu
menumbuhkembangkan budaya
malu,  budaya  keteladanan  oleh para  pemimpin  formal  maupun informal. b. Etika Politik dan
Pemerintahan  dimaksudkan  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang bersih,  efisien  dan  efektif  serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi
7 Ibid , hlm. 60
8 Ibid , hlm. 61-63
rakyat, menghargai perbedaan,
jujur dalam persaingan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia  dan  keseimbangan  hak dan  kewajiban  dalam  kehidupan berbangsa.
c. Etika Ekonomi dan
Bisnis  dimaksudkan  agar  prinsip dan  perilaku  ekonomi  dan  bisnis dapat  melahirkan  kondisi  dan realitas  ekonomi  yang  bercirikan persaingan  yang jujur, berkeadilan, mendorong  berkembangnya  etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi,  pemberdayaan  ekonomi yang  berpihak  kepada  rakyat  kecil secara berkesinambungan. Etika ini untuk mencegah terjadinya praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi  yang  mengarah  kepada korupsi,  kolusi,  nepotisme  dan diskriminasi.
d. Etika  Penegakan  Hukum yang  Berkeadilan  dimaksudkan untuk  menumbuhkan  kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan  hidup  bersama  hanya dapat mewujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan semua peraturan  yang  berlaku.  Etika  ini meniscayakan  penegakan  hukum secara  adil,  perlakuan  yang  sama dan  tidak  diskriminatif  terhadap setiap  warganegara  di  hadapan hukum. e. Etika Keilmuan dimaksudkan  menjunjung  tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan  dan  teknologi  agar warga  bangsa  mampu  menjaga harkat dan martabatnya yang berpihak  kepada  kebenaran  untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan  sesuai  dengan  nilai-nilai agama  dan  budaya.  Etika  ini diwujudkan  secara  pribadi  ataupun kolektif  dalam  karsa,  cipta  dan karya yang tercermin dalam
perilaku  kreatif,  inovatif,  inventif dan  komunikatif  dalam  kegiatan membaca, belajar, meneliti,
menulis, berkarya serta menciptakan  iklim  kondusif  bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan dan teknologi. Etika ini menegaskan  pentingnya  budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir, berbuat dan menepati  janji  serta  mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi  hambatan,  rintangan dan  tantangan  dalam  kehidupan, tahan uji dan pantang menyerah.
f. Etika Lingkungan menegaskan  pentingnya  kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan  hidup  serta  penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. Landasan  Filosofis  Hukum Penanaman
Modal di Indonesia Pancasila  sebagai  landasan filosofis  bangsa  Indonesia  yang mengandung  cita-cita  luhur  dan pedoman dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam menjalankan  perekonomian  bangsa Indonesia. Cita-cita
bangsa Indonesia  sebagaimana  termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa salah  satu  tujuan  bangsa  Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan  umum  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diamanatkan  dalam  Pasal  33  UUD 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Negara  Indonesia  bercita- cita  mewujudkan  masyarakat  yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan  UUD  1945  harus  diwujudkan
melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan  demokrasi  ekonomi. Wujud pembangunan ekonomi
tersebut  dapat  dilakukan  melalui penanaman modal.
Perwujudan masyarakat adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila  dan  UUD1945  perlu dilaksanakan  suatu  pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan  dan  berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai  tujuan bernegara. Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan
keiikutsertaan Indonesia dalam
berbagai  kerjasama  internasional perlu  diciptakan  iklim  penanaman modal  yang  kondusif,  promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan  dan  efisien  dengan  tetap memperhatikan ekonomi nasional.
Pelaksanaan  pembangunan di  Indonesia  memerlukan  modal yang  cukup  besar.  Idealnya  dari segi nasionalisme pemenuhan akan kebutuhan  modal  disediakan  oleh negara  itu  sendiri,  akan  tetapi sebagai  negara  berkembang  masih mengalami keterbatasan modal yang cukup.
Ketersediaan  modal  dapat
segera diatasi dengan cara pemerintah  melakukan  berbagai kebijakan  dan  pendekatan  kepada negara  yang  dapat  memberikan bantuannya kepada Indonesia. Keberadaan penanaman modal baik
Penanaman  Modal  Dalam  Negeri
(PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal merupakan  segala  bentuk  kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara
Republik Indonesia.
Kegiatan  penanaman  modal  dalam negeri adalah kegiatan untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh  penanam  modal  dalam  negeri menggunakan modal dalam negeri.
Oleh  sebab  itu  penanaman modal  harus  menjadi  bagian  dari penyelenggaraan perekonomian nasional  dan  ditempatkan  sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  nasional, menciptakan  lapangan  pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi  meningkatkan  kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
Tujuan penyelenggaraan penanaman  modal,  antara  lain untuk:  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  nasional;  menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan  daya  saing  dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan
teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;  mengolah  ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi  riil  dengan  menggunakan dana  yang berasal, baik  dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Penyelenggaraan penanaman  dapat  tercapai  bila faktor  penunjang  dan  penghambat iklim  penanaman  modal  dapat diatasi, melalui perbaikan
koordinasi antar-instansi pemerintah  pusat  dan  daerah, penciptaan  birokrasi  yang  efisien,
kepastian hukum di bidang penanaman  modal,  biaya  ekonomi yang  berdaya  saing  tinggi,  serta ilkim usaha yang kondusif
dibidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. 9 Asas-Asas Hukum Penanaman Modal di Indonesia Asas hukum bukanlah norma hukum, asas hukum mengandung  nilai-nilai  moral  dan etis.  Asas  hukum  itu  mempunyai fungsi (1) pedoman bagi perundang-undangan, (2) dasar dalam  melakukan  interprestasi,  (3) dasar  dalam  melakukan  analogi, dan  (4)  dasar  dalam  melakukan koreksi terhadap undang-undang. 10
Pengaturan penanaman modal  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2007  tentang  Penanaman  Modal. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 3 dinyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan
berdasarkan asas: kepastian hukum;  keterbukaan;  akuntabilitas; perlakuan  yang  sama  dan  tidak membedakan asal
negara;
kebersamaan; efesiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
a. Asas Kepastian Hukum Yang dimaksud dengan asas  kepastian  hukum  adalah  asas dalam Negara hukum yang meletakkan  hukum  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan  dan  tindakan  dalam bidang investasi. Asas Kepastian Hukum dalam negara hukum yang
9 Aminuddin  Ilmar, Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia ,  Jakarta:  Kencana,  2010,  hlm. 64
10 Indah Febrian, Op. Cit, hlm. 2189-2190
mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan  Penyelenggara  Negara. Kepastian hukum merupakan sebuah  jaminan  bahwa  hukum tersebut  harus  dijalankan  dengan cara  yang  baik.  Kepastian  hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan  yang  dibuat oleh  pihak  yang  berwenang  dan berwibawa,  sehingga  aturan-aturan itu  memiliki  aspek  yuridis  yang dapat  menjamin  adanya  kepastian bahwa  hukum  berfungsi  sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
Jaminan  kepastian  hukum berinvestasi menjadi politik hukum Indonesia  yang  tertuang  dalam Undang-Undang
Penanaman
Modal.  Wujudnya  dengan  adanya kaidah  perlindungan  dari  tindakan nasionalisasi, pemberian
kompensasi  bila  terjadi  tindakan nasionalisasi,  perlindungan  dalam proses penyelesaian sengketa melalui  mekanisme  musyawarah dan mufakat. 11
Asas kepastian hukum pada akhirnya harus mencerminkan UUD 1945 sebagai landasan struktur  formal  hukum  positif  dan dijiwai oleh falsafah negara Pancasila  sebagai  cita  hukum negara Indonesia. Pancasila merupakan  cita  hukum  Indonesia. Sistem  hukum  Indonesia  anatara lain meliputi struktur formal hukum positif di Indonesia (kaidah-kaidah dan asas-asas) yang berlaku berlandaskan UUD 1945. 12
11 Jaja  Ahmad  Jayus, Konsep  Sistem Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian  Hukum ,  Jurnal  Litigasi  Vol.  16  No.  2, 2012, hlm. 2935
12 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief Sidharta dalam Acep Rohendi, Prinsip Liberalisasi
b. Asas Keterbukaan
Yang dimaksud dengan asas  keterbukaan  adalah  asas  yang terbuka  terhadap  hak  masyarakat untuk  memperoleh  informasi  yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan investasi.
Keterbukaan merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia  sebagai  daya  tarik  bagi investor-investor dunia. Keterbukaan  termasuk  faktor  yang menggerakkan perekonomian Indonesia  agar  lebih  baik  di  masa depan.
c. Asas Akuntabilitas Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas  yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan  investasi  harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  atau  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepentingan  nasional  harus diutamakan, adanya kendali negara dalam  perlindungan  sumber  daya alam,  perlindungan  pengembangan usaha  mikro,  kecil,  menengah  dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi,  peningkatan  kapasitas teknologi,  partisipasi  modal  dalam negeri  serta  kerjasama  dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
d. Asas  Perlakuan  yang  Sama dan  Tidak  Membedakan  Asal Negara Yang dimaksud dengan asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan  asal  negara  adalah
Perdagangan  World  Trade  Organization  (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) , Padjajaran Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2 Tahun 2014, hlm. 392
asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  baik  antara  investor dalam  negeri  dan  investor  asing maupun  antara  investasi  dari  satu negara  asing  dan  investasi  dari negara asing.
Pemerinta memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal  dari  negara  manapun  yang melakukan  kegiatan  penanaman modal  di  Indonesia  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Prinsip non-diskriminasi menekankan  pada  dasar  pemikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan  antar  masing-masing pihak,  dengan  saling  menghormati kedaulatan  negara  masing-masing dalam menetapkan kebijakan hukum investasinya, saling melindungi dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi antara investor  asing  dengan  investor dalam  negeri,  juga  dengan  sesama investor asing. 13
e. Asas Kebersamaan
Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong  peran  seluruh  investasi secara bersama-sama dalam kegiatan
usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pengejawantahan dalam Asas  Kebersamaan  dengan  harus terpenuhinya  kriteria-kriteria  oleh penanam modal dalam mendapatkan fasilitas. Hal tersebut yakni  pada  penyerapan  banyak
13 Muchammad  Zaidun  dalam  Widhayani Dian, Dialektika Perlindungan Kepentingan Nasional  Berdasarkan  Konstitusi  Ekonomi  dengan Basic Principle dalam Bilateral Invesment Treaties ,  Yuridika  FH  Universitas  Airlangga,  Vol. 31 No. 1 Januari 2016, hlm. 147
tenaga kerja, melakuakn alih teknologi, melakukan industri pionir  bagi    daerah  terpencil, tertinggal,  daerah  perbatasan  atau daearah  yang  dianggap  perlu. Kebersamaan  juga  terjalin  pada kemitraan  dengan  usaha  mikro, kecil, menengah atau koperasi.
Pemerataan di daerah- daerah dalam kegiataan penanaman modal dilakukan dengan koordinasi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi  membuat  peta  penanaman modal  Indonesia,  mengembangkan peluang  dan  potensi  penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha.
f. Asas Efisiensi Berkeadilan
Yang dimaksud dengan asas  efisiensi  berkeadilan  adalah asas  yang  mendasari  pelaksanaan investasi  dengan  mengedepankan efisiensi  berkeadilan  dalam  usaha untuk  mewujudkan  iklim  usaha yang  adil,  kondusif  dan  berdaya saing.
Arah  kebijakan  penanaman modal dilakukan dengan menciptakan  iklim  investasi  dan iklim  usaha  yang  lebih  berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah,  yang  dapat  meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta mendorong persaingan  usaha  yang  lebih  sehat dan berkeadilan.
Dalam  rangka  mendorong
investasi terkait juga dalam meningkatkan kapasitas perekonomian. Pemerintah memiliki peran besar dalam menjaga  iklim  investasi  yang ramah  dan  kondusif.  Pemerintah mewujudkannya dengan terus berupaya menjaga stabilitas kondisi
domestik  dengan  meminimalisir dampak ekonomi global.
g. Asas Berkelanjutan
Yang dimaksud dengan asas  berkelanjutan  adalah  asas yang secara terencana
mengupayakan  berjalannya  proses pembangunan  melalui  investasi untuk  menjamin  kesejahteraan  dan kemajuan  dalam  segala  aspek kehidupan,  baik  untuk  masa  kini maupun yang akan datang.
Investasi salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai  keterkaitan  dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang,
h. Asas Berwawasan Lingkungan
Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah asas investasi yang dilakukan dengan tetap memerhatikan  dan  mengutamakan perlindungan  dan  pemeliharaan lingkungan hidup.
Investasi  yang  berwawasan lingkungan  bertujuan  agar  investor yang  memanfaatkan  sumber  daya alam  tidak  merusak  lingkungan tersebut. Untuk itu dalam pengelolaan  sumber  daya  alam perlu  diperhatikan  pada  keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan  penopang  kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya,  karena  kebutuhan pemenuhan  tersebut  akan  terus berlanjut.
Untuk melakukan pembangunan  ekonomi  melalui investasi  dengan  memanfaatkan dan  mengelola  sumber  daya  alam maka  perlu  berkolaborasi  pada ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  ramah  lingkungan  dengan tidak merusak ekosistemnya.
i. Asas Kemandirian
Yang dimaksud dengan asas kemadirian adalah asas investasi  yang  dilakukan  dengan tetap mengedepankan potensi bangsa  dan  negara  dengan  tidak menutup diri pada masuknya modal  asing  demi  terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
j. Asas  Keseimbangan  Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional Yang dimaksud dengan asas  keseimbangan  dan  kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya  menjaga  keseimbangan kemajuan  ekonomi  wilayah  dan kesatuan ekonomi nasional.
Produk pengaturan perundang-undangan terkait penanaman  modal  dibuat  secara sinergi  dan  harmonis  satu  sama lainnya,  sehingga  tidak  terjadi pertentangan dan disharmonis antara  peraturan  dan  kebijakan yang  satu  dengan  lainnya  dalam penataan  penanaman  modal  dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan dari pihak-pihak pelaku  investasi,  pemerintah  dan masyarakat. 14 Kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional dalam kehidupan ekonomi adalah kehidupan berbangsa  dan  bernegara  yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam keadilan  sosial,  sebagaimana  yang dicita-citakan Pancasila. 15

## III. PENUTUP
Dari pembahasan sebelumnya maka dapat
14 Saut  P.  Panjaitan, Teori-Teori
Penanaman  Modal  Asing  dan  Kaitannya  dengan Aspek  Teori  Hukum ,  Jurnal  Hukum  Prodi  Ilmu Hukum  Pascasarjana  Unsri,  Vol.  VI    No.  2  Juni 2008, hlm. 63
15 Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi Indonesia , Malang: Banyumedia, 2007,  hlm. 31
disimpulkan bahwa Pancasila sebagai  landasan  filosofis  bangsa Indonesia berpengaruh dalam pembangunan perekonomian
bangsa  Indonesia  melalui  kegiatan penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Pengaturan penanaman
modal  di  Indonesia  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2007  tentang  Penanaman Modal,  bahwa  penanaman  modal diselenggarakan  berdasarkan  asas: kepastian  hukum;  keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan;
efesiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian;
keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Aminuddin  Ilmar, Hukum  Penanaman Modal  di  Indonesia ,  Jakarta:
Kencana, 2010.
Elsi Kartika Sari dan Advendi
Simanunsong, Hukum dalam
Ekonomi, Jakarta:    PT  Gramedia
Widiasarana Indonesia, 2008. Noeng Muhadjir, Filsafat Ilmu ,
Yogyakarta: Rake Sarasin, 2015. Peter  Machmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009.
Soeprapto, Pancasila ,  Jakarta:  Konstitusi Press, 2013.
Sri  Redjeki  Hartono, Hukum  Ekonomi Indonesia ,  Malang:  Banyumedia, 2007.
B. Jurnal
Acep Rohendi, Prinsip Liberalisasi
Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam
Pembaharuan Hukum Investasi di
Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007) ,
Padjajaran  Ilmu  Hukum,  Vol.  1 No. 2 Tahun 2014. Indah  Febrian, Aspek  Filosofis  dalam Hukum Ekonomi , Simbur Cahaya No.  43  Tahun  XV,  September
2010.
Jaja  Ahmad  Jayus, Konsep  Sistem  Hukum Investasi dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum , Jurnal Litigasi Vol. 16 No. 2, 2012. Saut P. Panjaitan, Teori-Teori Penanaman Modal  Asing  dan  Kaitannya dengan  Aspek  Teori  Hukum , Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Pascasarjana Unsri, Vol. VI No. 2
Juni 2008.
Widhayani  Dian, Dialektika  Perlindungan Kepentingan Nasional Berdasarkan  Konstitusi  Ekonomi dengan  Basic  Principle  dalam Bilateral Invesment Treaties , Yuridika FH Universitas
Airlangga,  Vol.  31  No.  1  Januari
2016.
C. Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal