## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
Riyan Rivaldi 1 , Dev Anand 2* , Apri Dwi Astuti 3

## Abstrak
Dana BOS 2021 yang telah disalurkan pada subbidang SD Rp. 23,8 Trilyun, namun hal ini belum diimbangi dengan penerimaan pajak yang  bersumber  dari  dana  tersebut.  Penelitian  ini  berfokus  pada tingkat  kewajiban  perpajakan  bendahara  dana  BOS.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban bendaharawan  pada  aspek  perpajakan.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  eksploratif dengan metode studi kasus.  Berdasarkan hasil analisis kewajiban pemotongan  dan/atau  pemungutan  pajak  serta  penyetoran  dan pelaporan, tingkat kesesuaian pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara SDN X terhadap ketentuan perpajakan sebesar 62,5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bendahara dana BOS belum patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Disarankan  KPP memberikan penyuluhan dan pelatihan bendahara dana BOS.
Keywords: Perpajakan, Kepatuhan, Bendahara Bana Bos

## Abstract
The  2021  BOS  funds  have  been  distributed  to  the  elementary school sub-sector are Rp. 23.8 trillion, but this has not been offset by tax revenues sourced from these funds. This study focuses on the  level  of  tax  obligations  of  treasurers  of  BOS  funds.  The purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  obligations  of  the treasurer  in  the  taxation  aspect.  This  research  is  a  qualitative exploratory research based on case study. This research findings is that  the  obligation  to  withhold  and/or  collect  taxes  as  well  as deposit and report taxes at SDN X has not been fully implemented in  accordance  with  tax  provisions.  The  conformity  level  of  the implementation of  the  tax  obligations of  the  Treasurer  of  SDN  X against  the  tax  provisions  is  62.5%.  This  indicates  that  the  BOS fund  treasurer  has  not  complied  with  his  tax  obligations.  It  is recommended  that  the  KPP  provide  counseling  and  training  on BOS fund treasurers.
Keywords: Taxation, Compliance, Bos Fund Treasurer

## AFILIASI:
1,2,3 Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati
*KORESPONDENSI: devanandunsw@gmail.com
THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: https://e- journal.umc.ac.id/index.php/JPK
DOI: 10.32534/jpk.v9i4.3416

## CITATION:
Xxx last name author xxxxx. (20xx) xxxxxxx title xxxxxxxx. Jurnal Proaksi , Vol.x (No.x), xx- xx.
Riwayat Artikel : Artikel Masuk: 5 Desember 2022
Di Review: 10 Desember 2022
Diterima: 30 Desember 2022

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia memiliki cita-cita dan tujuannya yang sangat mulia hal tersebut telah tertuang dalam  UUD  1945,  diantaranya  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  memajukan  kesejahteraan umum, dalam keadaan apapun itu harus dilakukan dengan benar dan adil. Dari pernyataan diatas betapa mulianya tugas tersebut karena suatu bangsa dapat unggul dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang  baik  maka  akan  menjadi  bangsa  yang  maju  dan  terdepan. Pemerintah  terus  berkomitmen  untuk menjaga anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja negara dalam APBN 2022.
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  menambah  alokasi  anggaran  untuk  sektor  pendidikan sebesar Rp 78,5 triliun. Saat ini nilainya menjadi Rp 621,3 triliun. Sementara k inerja pendapatan negara tahun  2022  menunjukkan  tren  positif  yang  didukung  tumbuhnya  penerimaan  pajak,  kepabeanan  dan cukai,  juga  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP).  Menteri Keuangan  (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus mencapai Rp1.764,4 triliun terdiri atas  penerimaan  pajak  sebesar  Rp1.171,8  triliun,  penerimaan  kepabeanan  dan  cukai  sebesar  Rp206,2 triliun, serta PNBP sebesar Rp386 triliun.
Namun  tren  kinerja  harus  terus  ditingkatkan  dengan  melihat  potensi  pajak  dari  sektor pendidikan yang bisa digunakan dalam meningkatkan pendapatan negara. Potensi ini akan memberikan kontribusi 7,5% hingga 15%. Namun pada kenyataannya, pemungutan pajak dari pelaksanaan anggaran diklasifikasikan  masih  kecil  (8%  hingga  9%  untuk  pengeluaran  pemerintah  pusat  dan  2,6%  hingga  3,6% untuk  pengeluaran  Pemda  dan  Desa) (Andayani  et  al.,  2020) .  Bendahara  pemerintah  berperan  sebagai wajib pajak yang menjadi pihak ketiga, ditetapkan menjadi wajib pajak dan pemungut sesuai UU No. 28 tahun  2007  tentang  KUP,  UU  No.36  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  dan  UU  No.42  tahun  2009 tentang  PPN  dan  PPnBM.  Sebagai  pejabat  fungsional,  bendahara  bertugas  menerima  dan  membayar, mengurus  dan  mempertanggungjawabkan  belanja  daerah  seperti  yang  telah  tercantum  dalam Permendagri  No.  13  tahun  2006,  sehingga  bendahara  juga  memenuhi  kewajiban  perpajakan  instansi pemerintah (Fadli & Zulfayani, 2021).
Berbagai bentuk fasilitas layanan telah diluncurkan melalui sistem informasi untuk meningkatkan kepatuhan,  mulai  dari e-filling , e-faktur , e-bupot ,  dan  layanan  digital  lainnya.  Selain  itu,  kualitas bendahara  pemerintah  akan  ditingkatkan  melalui  sertifikasi  bendahara,  yang  mencakup  informasi tentang urgensi kepatuhan bendahara pemerintah dalam membayar pajak ke kas negara. Saat ini jumlah bendahara pemerintah pada tahun 2021 akan mencapai 139.085 orang, terdiri dari 17.170 bendahara di lingkungan    kementerian/lembaga  (K/L)  dan  121.915  bendahara  pemerintah  di  instansi  pemerintah daerah. Apabila kepatuhan bendahara negara dapat ditingkatkan, maka pajak yang disetorkan bendahara akan  berperan  signifikan  dalam  meningkatkan  likuiditas  negara  untuk  mendanai  belanja  negara  dan ditransfer  ke  dana  daerah  dan  desa  (TKDD).  Dari  sudut  pandang  bendahara  pemerintah,  kepatuhan bendahara  terhadap  pemotongan  dan/atau  pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporan  kewajiban  pajak akan mengurangi risiko klaim kewajiban pajak di masa mendatang (Wildan, 2021b) .
Alokasi  dana  APBN  difokuskan  pemerintah  pada  beberapa  aspek,  salah  satunya  dikenal  dalam bentuk  dukungan  manajemen  sekolah  atau  aspek  pendidikan  yang  dikenal  dengan  istilah  BOS  oleh Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Pada  tahun  2021,  Pemerintah  memberikan  dana  BOS  kepada 216.662  unit  pengajaran  dengan  alokasi  Rp  52,5  T.  Dengan  dana  cadangan  Rp  100.048.710.000, diantaranya sebagai berikut:
Tabel 1. Penyaluran Dana BOS Tahun 2021 Sub bidang Sasaran Satuan Pendidikan Alokasi (Rp) SD 147.610 23.801.844.160.000 SMP 39.461 11.649.105.310.000 SMA 13.374 7.758.155.310.000 SMK 14.000 8.649.938.250.000 SLB 2.217 645.926.260.000 TOTAL 216.662 52.504.969.290.000 Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021)

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam hal ini berlokasi di SDN  X,  mendapatkan  beberapa  informasi  yang  melandasi  penelitian  ini.  Terkait  perpajakan  atas Dana BOS yang telah diterima selama beberapa periode, pejabat bendaharawan SDN X masih belum memahami kewajibannya sebagai wajib pajak dikarenakan pada saat observasi awal peneliti melihat bahwa  bendaharawan  tersebut  dalam  menjalankan  kewajibannya  dibantu  dengan  seorang  guru honorer di SD tersebut  yang semestinya bukan tugas utamanya. Hal tersebut  menjadi tidak sesuai dengan  aturan  yang  ditetapkan  pemerintah  karena  yang  diperbolehkan  menjabat  sebagai bendaharawan  di  sekolah  harus  orang  yang  ahli  dibidangnya  dan  berstatus  sebagai  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  atau  jika  hal  ini  tidak  ada  dalam  sekolah  tersebut  maka  yang  menjabat  sebagai bendaharawan  sekolah  diperbolehkan  seorang  guru  dan  berstatus  sebagai  ASN (Kementerian Keuangan  RI,  2019). Tentu  fenomena  tersebut  menandakan  ketidaksesuaian  antara  aturan  yang dibuat pemerintah dengan fakta yang ada di lapangan.
Berikut ini jumlah murid yang bersekolah di SDN X:

## Tabel 2. Data Siswa SDN X Tahun 2021
No Kelas Siswa Rombel Laki - Laki Perempuan Jumlah 1 I 16 13 29 1 2 II 13 13 26 1 3 III 8 14 22 1 4 IV 15 8 23 1 5 V 14 11 25 1 6 VI 18 20 38 1 Jumlah 84 79 163 6

## Sumber: SDN X Kabupaten Cirebon (2021)
Data pada Tabel 2 2 tersebut didapat diketahui bahwa dana BOS yang diterima untuk jumlah siswa  dari  kelas  I  hingga  kelas  VI  cukup  banyak  mencapai  163  orang,  tentunya  dana  BOS  yang didapat  juga  tidak  sedikit  maka  dari  itu  ada  potensi  penerimaan  pajak  yang  dapat  dipungut  oleh bendahara  sekolah.  Hal  ini  menjadi  sebuah  permasalahan  karena  dana  BOS  yang  dikelola mempunyai  jumlah  yang  besar  dan  melibatkan  kepentingan  banyak  orang  serta  berdampak  pada akuntabilitas  pengelolaan  dana  BOS.  Setiap  peserta  didik  untuk  jenjang  SD  mendapatkan  biaya antara Rp 900.000 hingga Rp 1.960.000 sesuai perbedaan karakteristik dan kebutuhan antar daerah, hal demikian dapat dilihat melalui Tabel  dibawah ini:

## Tabel 3. Nilai Satuan Biaya Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2021
Jenjang Satuan Biaya (Rp) Terendah - Tertinggi SD 900.000 s.d. 1.960.000 SMP 1.100.000 s.d. 2.480.000 SMA 1.500.000 s.d. 3.470.000 SMK 1.600.000 s.d. 3.720.000 SLB 3.500.000 s.d. 7.940.000 Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021)

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
Penelitian  mengenai  kewajiban  perpajakan  dana  BOS  masih  sedikit,  namun  penelitian mengenai  kepatuhan  pajak  bendahara  lain  sudah  cukup  sering  dilakukan.  Penelitian  tentang Kewajiban  Pajak  Bendahara  BOS  oleh Handayani  &  Zahro  (2021) menunjukkan  hasil  penelitian bahwa pelaksanaan pemungutan atau pemotongan pajak oleh Bendahara di SD Negeri Banyujuh 3 Kamal  dan  SMK Kesehatan  Yannas  Husada Bangkalan masih  belum  ideal  dan  ada  juga yang  belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Handayani & Zahro, 2021).
Banyak  penelitian  terdahulu  terkait  dana  BOS  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  dari  aspek pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  dana  BOS,  seperti  yang  telah  dilakukan  oleh Permas  et  al (2017) yaitu melakukan penelitian tentang pengelolaan dana BOS di SD Negeri 2 Bengkala. Penelitian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  sumber  data  primer  dan  sekunder. Data  diperoleh  dari  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Pengelolaan  data  yang  terkumpul melalui  tiga  tahap,  yang  pertama  tahap  reduksi  data,  tahap  penyajian  data,  dan  terakhir  tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi (Permas et al., 2017) . Demikian juga yang telah dilakukan oleh peneliti  lain  dengan  konsep  dan  pendekatan  yang  sama  mengenai  pengelolaan  dan pertanggungjawaban dana BOS seperti Saptari (2015) , Maria & Yahya (2021) , Sari et al (2018) , Kusno et al (2009) , Rahayu et al (2020) , Saisarani & Sinarwati (2021) , Hidayat & Suryono (2014) , Rahayu & Setianingsih (2005) , Heliani et al (2018) , Mustapa et al (2021) , Ahmad & Dwianika (2021) , Muharam (2010) , Khamalia (2020) , Julantika  (2015) , Berutu (2019), Rosari (2019) , Sari (2021), dan Dalimunte (2021).
Terdapat  beberapa  penelitian  sebelumnya  tentang  subjek  kepatuhan  pajak  oleh  bendahara pemerintah  daerah  atau  bendahara  desa.  Seperti  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Subair et  al (2020) dengan  melakukan  analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak bendahara  pengeluaran  pemerintah  di  Kabupaten  Maros.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dengan  jenis  penelitiannya  kuesioner  dan  alat  analisis  yang  digunakan berupa  analisis  regresi  linear  berganda.  Kesimpulan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  variabel pengetahuan  perpajakan,  pelayanan  perpajakan,  dan  sanksi  perpajakan  memiliki  hubungan  yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap bendahara pengeluaran pemerintah. Yang berarti bahwa  pengetahuan  perpajakan,  pelayanan  pajak,  dan  sanksi  pajak  mampu  meningkatkan kepatuhan wajib pajak bendahara pengeluaran pemerintah di Kabupaten Maros (Subair et al., 2020) . Peneliti Subandi  &  Fadhil    (2018) dengan  judul  analisis  faktor-faktor  yang  memengaruhi kepatuhan  pajak  Bendahara  Desa  di  Kota  Batu.  Kesimpulan    penelitian  ini  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh positif dan signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  bendahara  desa  di  kota  Batu (Subandi  & Fadhil, 2018).
Sedangkan Hermanto  (2017) melakukan  kajian  tentang  pelaksanaan  kewajiban  pajak bendahara Pemerintah atas belanja barang dan jasa serta belanja modal. Penelitian yang dilakukan di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Gunung  Kidul  dengan  metode  kualitatif  dan  kesimpulan analitis  menunjukkan  bahwa    kewajiban  perpajakan  bendahara  pemerintah  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (Hermanto,  2017). Penelitian  sejenis  juga dilakukan oleh Jannah (2018) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Namun  sepanjang  pengetahuan  peneliti,  masih  terbatas  yang  meneliti  tentang  pemenuhan kewajiban  perpajakan  bendahara  di  sekolah  dasar.  Yang  membedakan  penelitian  ini  dengan penelitian  sebelumnya  terletak  pada  subjek  penelitian  dan  metode  penelitian  yang  digunakan, apabila  penelitian  terdahulu  dominan  menggunakan  metode  kuantitatif  serta  menyebarkan kuesioner tetapi pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang masih kurang diminati oleh peneliti.
Mengingat jumlah dana BOS yang telah disalurkan ke masing-masing sekolah cukup signifikan namun tidak sebanding dengan besarnya pajak yang disetorkan dan kepatuhan dalam pelaporannya maka  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  penyebab  dan  cara  penyelesaiannya

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
(Asqolani & Sopian, 2021) . Akhir dari penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelesaikan permasalahan bendahara di sekolah. Selain itu, rekomendasi penelitian ini dapat digunakan untuk mengurangi potensi temuan BPK mengenai sanksi yang harus dijatuhkan kepada  bendahara  karena  tidak  memahami  kepatuhan  pemungutan,  pembayaran,  dan  pelaporan pajaknya.
Penelitian  ini  akan  berfokus  pada  tingkat  kepatuhan  bendahara  pemerintah  terhadap kewajiban  perpajakan  di  SDN  X.  Pemotongan  atau  pemungutan,  penyetoran,  kemudian dilakukannya pelaporan pajak oleh bendahara sekolah sebagai bentuk kepatuhan dalam penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Bendahara Pemerintah  SDN X tentang  kewajiban  pemotongan/pemungutan  dan  pembayaran  serta  pelaporan  pajak  atas pelaksanaan  dana  BOS.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengumpulkan  informasi  dan  mengetahui kepatuhan Bendahara dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait transaksi dana BOS.
Pemilihan lokasi penelitian di SDN X ini karena sekolah tersebut memiliki jumlah murid yang masih di bawah rata-rata dari 25 (dua puluh lima) SD yang ada di wilayah Kecamatan setempat yakni hanya  163 murid  yang  dimiliki  SD  Negeri X  selama tahun  2021.  Sedangkan  rata-rata  jumlah murid yang dimiliki SD di wilayah Kecamatan sebanyak 208 murid selama tahun 2021 (Kemdikbud, 2021) . Hal  ini  sangat  berkaitan  dengan  jumlah  penyaluran  dana  BOS yang  akan  diberikan  kepada  sekolah dengan  menghitung  jumlah  murid  yang  ada  di  sekolah  tersebut.  Jika  jumlah  murid  yang  dimiliki sekolah  lebih  banyak  maka  jumlah  dana  BOS  yang  akan  diberikan  akan  lebih  banyak  pula,  tentu potensi penerimaan pajak yang dapat dipungut juga lebih besar.
Apabila bendahara lalai dalam melaksanakan tugasnya maka akan mengakibatkan penurunan penerimaan  pajak,  mengurangi  kemampuan  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan, pengangguran  dan  rencana  pembangunan  di  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  mengenai Bendahara  atas  dana  BOS  di  SDN  X  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakannya  untuk  dapat mengetahui  tingkat  kepatuhan  kewajiban  perpajakannya,  seperti  pemotongan  dan/atau pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

## Theory of Planned Behavior
Teori  perilaku  terencana  (TPB)  merupakan  evolusi  dari  teori  tindakan  rasional  (TRA)  yang dikemukakan  pada  tahun  1975  oleh  Martin  Fishbein  dan  Icek  Ajzen.  Teori  ini  dapat  menjelaskan faktor  yang  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak,  seorang  wajib  pajak  dianggap  terganggu secara psikologis (Ajzen, 2011) . Model TPB menyatakan bahwa intensi dapat mempengaruhi perilaku seseorang untuk mematuhi atau tidak mematuhi peraturan perpajakan. Niat itu sendiri disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:
1. Behavioral Belief (Keyakinan Perilaku)
Keyakinan perilaku adalah keyakinan tentang hasil dari suatu perilaku ( belief in the outcome ) dan evaluasi  dari  hasil  perilaku  tersebut.  Keyakinan  dan  evaluasi  hasil  nantinya  akan  membentuk sikap dalam menanggapi perilaku.
2. Normative Belief (Keyakinan Normatif)
Keyakinan  normatif  adalah  keyakinan  individu  dalam  menetapkan  harapan  orang  lain  yang mereka rujuk, seperti keluarga, teman, dan penasihat pajak. Harapan normatif ini  membentuk norma subjektif dari perilaku.
3. Control Belief (Keyakinan Kontrol)
Keyakinan pengontrol adalah keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat  perilaku  mereka  dan  persepsi  mereka  tentang  bagaimana  hal  ini  mempengaruhi perilaku mereka.

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
Kesan yang terbentuk dalam jiwa  individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan  individu sebelumnya.  Keyakinan  terhadap  hasil  yang  mereka  peroleh  dari  perilakunya  akan  mempengaruhi apakah  ia  akan  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  yang  sadar  akan  pentingnya membayar  pajak  untuk  pengelolaan  negara  dengan  sendirinya  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  ( behavioral  belief ).  Dengan  memenuhi  kewajiban  perpajakan,  wajib  pajak  ingin timbal balik atau keyakinan dalam memenuhi harapan normatif dari orang lain dan yang memotivasi lingkungan sekitar disesuaikan dengan taat pajak. Dengan meningkatkan kualitas membebankan jasa Fiskus,  melakukan  sosialisasi  pajak  dalam  rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman masyarakat  tentang  perpajakan,  penguatan  penerapan  peraturan  perpajakan  dan  lain  sebagainya akan  memotivasi  kesadaran  wajib  pajak  untuk  menjadi  patuh  (keyakinan  normatif).  Sedangkan pelayanan  sistem  perpajakan  digunakan  sebagai  alat  untuk  memantau  pengaruh  persepsi  wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ( control belief ).

## Perpajakan Indonesia
Pengertian pajak menurut undang-undang nomor 16 tahun 2009 berkaitan dengan perubahan keempat  atas  undang-undang  nomor  6  tahun  1983  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib bagi negara yang kepada  orang  pribadi  atau  organisasi  berutang  adalah  pemaksaan  berdasarkan  hukum  yang  tidak secara  langsung memberi  imbalan  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  definisi  tersebut Mardiasmo  (2018) menyimpulkan  bahwa  pajak memiliki unsur-unsur berikut:
a) Iuran  dari  rakyat  kepada  negara.  Hanya  negara  yang  berhak  memungut  pajak.  Sumbangan tersebut berupa uang (bukan barang).
b) Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut atas dasar atau sesuai dengan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
c) Tidak  ada  jasa  timbal  balik  atau  kontraprestasi  negara  yang  bisa  disebut  langsung.  Dalam pembayaran pajak tidak dapat dibuktikan adanya kontraprestasi individu dari pemerintah.
d) Digunakan  untuk  pembiayaan  rumah  tangga  negara,  yaitu  pengeluaran  yang  bermanfaat  bagi masyarakat luas.
Maka dapat disimpulkan dari definisi yang telah dijelaskan di atas bahwa pajak sangat penting bagi  kesejahteraan  rakyat  dengan  mekanisme  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perpajakan. Dibutuhkan  kontribusi  dari  para  wajib  pajak  yang  patuh  terhadap  ketentuan  perpajakan  untuk membantu perekonomian Indonesia bisa tumbuh dan berkembang.

## Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  selanjutnya  disebut  Dana  BOS  adalah  dana  yang digunakan  terutama  untuk  mendanai  belanja  nonpersonalia  bagi  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah  sebagai  pelaksana  program  wajib  belajar  dan  dapat  dimungkinkan  untuk  mendanai beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan (Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler, 2021).
Kehadiran  dana  BOS  tentunya  menjadi  angin  segar  bagi  setiap  satuan  pendidikan,  karena dengan  begitu  sekolah  dapat  memenuhi  segala  kebutuhan  sekolah  seperti  pemeliharaan  sarana, prasarana  sekolah  hingga  pembelian  pembelian  alat-alat  multimedia  untuk  menunjang  kegiatan pendidikan  dan  pembelajaran.  Penyaluran  dana  BOS  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  dana  BOS reguler  dan  dana  BOS  kinerja (Oudri  &  Romanti,  2022) .  Dana  BOS  Reguler  adalah  Dana  BOS  yang dimaksudkan untuk membantu biaya operasional seluruh siswa SD dan SMP. Sedangkan Dana BOS Kinerja  adalah  anggaran  untuk  penyelenggaraan  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah,  sekolah unggulan,  dan  sekolah  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  program  sekolah (Oudri  &  Romanti, 2022).

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
Dari  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dana  BOS  adalah  bantuan  pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar  mengajar  yang  diselenggarakan  sesuai  dengan  rencana,  bekerja  dengan  peraturan pelaksanaan.  Dengan  dana  BOS,  diharapkan  pendidikan  di  Indonesia  dapat  berhasil  menciptakan generasi yang berkualitas.

## Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah
Instansi  pemerintah  pusat,  instansi  pemerintah  daerah,  dan  instansi  pemerintah  desa mempunyai  wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk  menggunakan  anggaran  dan  melaksanakan kegiatan  pemerintahan.  Instansi  Pemerintah  Pusat  adalah  unit  kerja  di  kementerian,  lembaga  non pemerintah,  sekretaris  organisasi  negara  dan  sekretaris  organisasi  non  struktural,  termasuk  Badan Layanan Umum, yang merupakan pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara wajib dicatat dan disusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintah daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau  kota,  termasuk  Badan  Layanan  Umum  daerah  sebagai  pengguna,  penganggaran  pendapatan dan belanja daerah wajib melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kewenangannya  dengan  hukum  pemerintahan.  Sementara  itu,  instansi  pemerintah  desa  yang merupakan  organisasi pemerintah desa sebagai pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa wajib melakukan  pembukuan  dan  penyusunan  laporan  keuangan  sesuai  standar  standar  akuntansi pemerintahan (Direktorat Jenderal Pajak RI, 2021) .
Bendahara  Pemerintah  Pusat  adalah  bendahara  yang  berada  pada  instansi  Pemerintah Pusat,  seperti  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Kantor  Kejaksaan,  Kantor  Pengadilan  Negeri,  Kantor Pengadilan Agama. Sedangkan, Bendahara Pemerintah Daerah adalah bendahara yang berada pada instansi Pemerintah Daerah, diantaranya Bendahara Pemerintah Provinsi, seperti Bendahara DPKAD Provinsi  atau  Bendahara  DPRD  Provinsi;  dan  Bendahara  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  seperti Bendahara DPRD Kabupaten/Kota, Bendahara Dinas Kesehatan, Bendahara Dinas Sosial, Bendahara Sekolah, Bendahara Desa, dan Bendahara Kecamatan.
Instansi  pemerintah  ditunjuk  sebagai  pemotong  atau  pemungut  pajak  dalam  belanja  dan atau jasa untuk keperluan pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai berikut:
1. mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan,  dan Konsultasi Perpajakan  (KP2KP)  yang  disampaikan  secara  elektronik  atau  tertulis  serta  dilampiri dengan  dokumen yang  disyaratkan  untuk memperoleh  NPWP  paling  lama  sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
2. pemotongan  dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembayaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau APB Desa.
3. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, jika kantor atau unit kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, atau desa menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
4. membuat  dan menunjukkan bukti pemotongan pajak penghasilan kepada pihak yang dipotong pajaknya.
5. melaporkan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai melalui SPT Masa.

## Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS
Dana BOS berasal dari dana APBN/APBD untuk kebutuhan operasional sekolah. Oleh karena menggunakan  dana  APBN  tentunya  dalam  pengolahan/pengeluaran  dana  tersebut  harus memperhatikan  aspek  perpajakan.  Kepala  Sekolah,  bersama-sama  dengan  Bagian  Keuangan  dan Bendahara BOS, harus memastikan pembelanjaan dalam dana BOS ini telah dipotong pajak.

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
Berdasarkan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku,  orang  yang  memotong  atau  memungut pajak atas pengeluaran dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Aspek kewajiban perpajakan atas  pemanfaatan  dana  bantuan  operasional  sekolah  yang  harus  dipenuhi  oleh  Bendahara  BOS khususnya Bendahara BOS di SDN X yang menjadi fokus penelitian ini, diantaranya mendaftarkan diri memperoleh NPWP; memotong dan/atau memungut PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN; menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara; dan melakukan pelaporan SPT atas transaksi yang sudah dilakukan.
Ada perbedaan perlakuan antara bendahara sekolah swasta dan bendahara sekolah negeri. Bendahara  di  sekolah  swasta  terdaftar  sebagai  bendahara  organisasi  komersial  sedangkan  sekolah umum  terdaftar  sebagai  bendahara  instansi  pemerintah  sehingga  terdapat  perbedaan.  Bendahara Sekolah Negeri wajib memungut dan/atau memotong PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPN, sedangkan Bendahara Sekolah Swasta hanya diperbolehkan memotong pajak  untuk  PPh  Pasal  4  ayat  (2),  PPh  pasal  21,  dan  PPh  pasal  23.  Jika  bendahara  sekolah  swasta diwajibkan untuk melakukan pemotongan PPh  dan PPN Pasal 22 (Widiantoro, 2019) .

## Kepatuhan Pajak
PMK  No. 192/PMK.03/2007  dalam Pasal 1 mengatur Wajib Pajak dinyatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) menyampaikan SPT tepat waktu; (b) tidak ada tunggakan pajak,  kecuali  untuk  kewajiban  pajak  tangguhan;  (c)  Laporan  keuangan  yang  telah  diaudit  oleh akuntan publik atau badan pengawas keuangan Pemerintah dengan pendapat tidak wajar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan (d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Secara umum, kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan administratif atau formal, yang mencakup sejauh mana wajib pajak mematuhi persyaratan pajak dan prosedural, termasuk  persyaratan  pelaporan  dan  batas  waktu  pengajuan  dan  pengarsipan  pajak.  Kedua, kepatuhan  materi  pajak,  dapat  dipahami  sebagai  kondisi  wajib  pajak  mematuhi  peraturan perpajakan  materiil,  yaitu  sesuai  dengan  isi  dan  semangat  undang-undang  perpajakan (Asmarani, 2020) . Dalam hal ini termasuk sikap Bendahara Sekolah saat menjalankan kewajiban perpajakan atas belanja  dana  BOS  yang  diterimanya,  yang  dapat  juga  diartikan  sebagai  kedisiplinan  Bendahara Sekolah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang meliputi kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai ketentuan.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  eksploratif  ( eksplorative research ). Penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang suatu gagasan atau pola, sehingga dalam penelitian ini belum memiliki gambaran tentang suatu gagasan, gambaran tentang suatu gagasan inilah yang akan dicari melalui penelitian ini, karena penelitian eksploratif mempunyai tujuan  hanya  untuk  menemukan  gambaran  atau  ide.  Penelitian  eksplorasi membuka kemungkinan untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh (Suliyanto, 2018).
Adapun  metode  penelitian  eksploratif  menggunakan  metode  studi  kasus  atau  penelitian bibliografi (menggunakan sumber rujukan). Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sehingga hanya berupa pernyataan atau kalimat (Suliyanto, 2018).

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA

## Sumber Data
Kata “data” berasal dari bahasa Latin, datum (yang merupakan bentuk jamak), yang berarti sesuatu  yang  diberi  atau  pernyataan  yang  sebenarnya  (fakta).  Dengan  kata  lain,  data  adalah kumpulan  fakta.  Fakta  diperoleh  dari  hasil  pengukuran  variabel  baik  berupa  teks,  angka,  gambar, suara,  dan  video (Suliyanto,  2018) .  Sumber  data  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  adalah:  Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari SD X dalam proses kegiatan pengolahan data yang  dapat  menunjang  pembahasan  dan  Data  Sekunder  yang  diperoleh  dari  pengumpulan dokumen-dokumen SDN X.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian pada hakikatnya merupakan proses mengolah data yang telah diperoleh di lapangan untuk  dijadikan informasi. Untuk memudahkan pembahasan yang dijelaskan dalam  penelitian  ini  menurut Sugiyono  (2013) dibutuhkan  teknik  analisis  data,  dalam  rangka memenuhi  kebutuhan  tersebut  peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  model  Miles  dan Huberman yang  disebut  analisis  data  model  interaktif  yakni  : Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

## Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah
Analisis dilakukan dengan menggunakan data wawancara dan dokumentasi yang menunjang untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dengan ketentuan perpajakan yang  berlaku.  Analisis  dilakukan  dengan  mencocokan  antara  bukti  fakta-fakta  pada  pelaksanaan kewajiban pajak bendahara pemerintah dengan ketentuan perpajakan.  Kepatuhan wajib pajak yaitu bersedia  memenuhi  ketentuan  perpajakan  yang  sesuai  dengan  isi  dan  jiwa  undang-undang perpajakan tanpa ada unsur keterpaksaan apapun (Asmarani, 2020) .
Indikator  yang  digunakan  dalam  menilai  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  Bendahara Pemerintah adalah:
a. memotong dan/atau memungut pajak,
b. menyetorkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungutnya, serta
c. melaporkan informasi yang diperlukan.
Setiap item dari pernyataan dinilai berdasarkan tiga kelompok. Kategori jawabannya untuk semua indikator dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak mengadopsi dari penelitian Hermanto (2017) adalah  kewajiban  perpajakan  yang  tidak  dilaksanakan  sama  sekali  oleh  bendahara  memiliki poin  0  (nol),  kewajiban  perpajakan  yang  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  bendahara  memiliki poin  5  (lima),  dan  kewajiban  perpajakan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  memiliki  poin  10  (sepuluh).  Sehingga  kriteria  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  bendahara pemerintah dapat dilihat dari persentase poin yang didapat, yaitu untuk total poin antara 0% hingga 40%  (bendahara  dinyatakan  tidak  patuh  sama  sekali  terhadap  kewajiban  perpajakan),  untuk  total poin  lebih  dari  40%  hingga  70%  (bendahara  dinyatakan  belum  sepenuhnya  patuh  terhadap kewajiban  perpajakan),  dan  untuk  total  poin  lebih  dari  70%  hingga  100%  (bendahara  dinyatakan telah patuh terhadap kewajiban perpajakan).

## Pengujian Keabsahan Data
Dalam  penelitian  ini,  untuk  menguji  keabsahan  data,  peneliti  menggunakan  triangulasi (Sugiyono,  2013) membedakan  tiga  macam  triangulasi  sebagai  teknik  pemeriksaan,  diantaranya triangulasi sumber data,  triangulasi teknik  pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
data. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain melalui berbagai tahap penelitian lapangan, metode yang berlainan, dan pada waktu yang berlainan. Truangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil kerja lapangan, peneliti menemukan beberapa temuan terkait  data yang dibutuhkan peneliti. Wawancara dilakukan teknik purposive sampling dengan 3 informan kunci yang dilakukan  di  SDN  X.  Adapun  informan  yang  berhasil  melakukan  wawancara  mendalam  adalah  RA, (selaku  Bendahara  Sekolah  dan  dana  BOS),  AY  (selaku  Operator  Sekolah),  dan  SH  (selaku  Kepala Sekolah)  yang  dilaksanakan  pada  hari  Kamis,  30  Juli  2022.  Data  yang  tidak  diungkapkan  dengan wawancara, dilengkapi dengan data  dari pengamatan langsung di lokasi penelitian, yang dilakukan antara bulan Maret sampai Juli  2022. Untuk memperkuat isi wawancara dan data observasi, maka dilakukan pencarian data pada dokumen dan arsip yang ada.
Peneliti terlebih dahulu melaksanakan identifikasi awal dari daftar uraian belanja atas dana BOS  yang  diterima  tahun  2021  yang  disusun  oleh  Bendahara  Sekolah  tersebut,  hal  ini  untuk mengetahui apakah belanja atas dana BOS yang diterima SDN X termasuk dalam objek PPh Pasal 4 ayat  (2),  Pasal  21,  Pasal  22,  Pasal  23,  dan  PPN  yang  dapat  dilakukan  pemotongan  dan/atau pemungutan  oleh  SDN  X  selaku  subjek  dalam  penelitian.  Hal  tersebut  diperlukan  untuk  peneliti dapat memastikan kesesuaian perhitungan pemotongan dan/atau pemungutan yang telah dilakukan Bendahara  dana BOS  dengan  perhitungan  berdasarkan  ketentuan  perpajakan yang  berlaku.  Dalam melakukan identifikasi objek pajak, peneliti menemukan fakta pada saat observasi awal penelitian ini bahwa  segala  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  atas  penggunaan  dana  BOS  di  SDN  X  dilakukan oleh  Operator  Sekolah,  bukan  sepenuhnya  dilakukan  oleh  seorang  bendahara  dana  BOS,  hal  ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang bendahara dalam memahami kewajiban perpajakan.
Pemotong  dan/atau  memungut  pajak,  SDN  X  telah  memiliki  identitas  sebagai  pemotong dan/atau  pemungut  pajak  yaitu  memiliki  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak).  Namun  dengan berlakunya  PMK-231/PMK.03/2019  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  dan  Penghapusan  NPWP, Pengukuhan  dan  Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak,  serta  Pemotongan  dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan bagi Instansi Pemerintah, maka dengan hal tersebut NPWP milik  Bendahara  Sekolah  akan  dihapus  secara  jabatan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak.  Penghapusan tersebut  akan  disertai  dengan  penerbitan  NPWP  baru  kepada  seluruh  instansi  pemerintah  secara jabatan oleh Dirjen Pajak, sehingga NPWP Bendahara dana BOS menginduk pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2021.
Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan  bahwa  pemotongan  atau  pemungutan  penghasilan  yang  dibayarkan  sehubungan dengan  jasa  dan  sumber  daya  tertentu,  seperti  jasa  konstruksi,  sewa  tanah/bangunan,  pengalihan hak  atas  tanah/bangunan,  hadiah  undian,  dan  pembelian  barang  atau  penggunaan  jasa  dari  wajib pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Pada  tahun  2021  tidak  terdapat  transaksi  yang menjadi objek PPh Pasal 4 Ayat (2) di SDN X.
Pemotongan  dan/atau  Pemungutan  PPh  Pasal  21  merupakan  pajak  yang  dipotong  atas penghasilan  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa  atau  kegiatan  dengan  nama  dan  dalam  bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendahara, dana pensiun atau badan lain, badan penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah,  honorarium,  tunjangan,  pembayaran  lain  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan, uang  pensiun,  dan  lain-lain,  dibebani  kewajiban  untuk  melakukan  pemotongan,  penyetoran  dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendahara tidak hanya dilakukan pada gaji tetapi juga dilakukan atas honorarium yang dipotong oleh bendahara sekolah.

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
Semua  pembayaran  selain  gaji  yang  diterima  oleh  PNS,  misalnya  honor-honor,  kegiatan (rapat,  pengawas  ujian,  ekstrakurikuler,  dan  sejenisnya),  uang  lembur,  uang  makan,  dan  lainnya dikenakan  tarif  PPh  Final  yang  ditentukan  berdasarkan  golongan  atau  tingkat  jabatannya,  yaitu Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan POLRI, Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, serta Pensiunannya dikenakan tarif PPh Final sebesar 0%; Golongan III, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat  Perwira  Pratama,  serta  pensiunannya  dikenakan  tarif  PPh  Final  sebesar 5%;  dan  Pejabat negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi,  serta  pensiunannya  dikenakan  tarif  PPh  Final  sebesar 15% (Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah,  2010) .  Pemotongan  PPh  pasal  21  ini  bagi  penerima  penghasilan atau  pihak  yang  dipotong  pada  umumnya  merupakan  pembayaran  pajak  dimuka  dan  dapat dikreditkan  atau  diperhitungkan  dengan  pajak  terutang  pada  akhir  tahun  pajak.  Tetapi  untuk penghasilan-penghasilan  tertentu  pemotongan  PPh  pasal  21  merupakan  pemotongan  PPh  yang bersifat  final,  artinya  tidak  perlu  lagi  dihitung  kembali  dan  diperhitungkan  dalam  menghitung  PPh terutang pada akhir tahun pajak.
Penerapan perhitungan honor di SDN X masa penerimaan 2021 tidak ada realisasi terhadap pemotongan  pajak  penghasilan  pasal  21.  Sehingga  tida  ada  penyetoran  dan  pelaporan  yang dilakukan oleh Bendahara dana BOS.  Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22  merupakan pemungutan  atas  penghasilan  yang  dibayarkan  sehubungan  dengan  pembelian  barang.  Pembelian barang  yang  dimaksud,  seperti  komputer,  mebel,  mobil  dinas,  ATK,  dan  barang  lainnya  oleh Pemerintah  kepada  Wajib  Pajak  Rekanan  penjual  barang (Mardiasmo,  2018). Namun  pembelian barang  sehubungan  dengan  penggunaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  dikecualikan dalam objek PPh Pasal 22. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pihak sekolah karena mereka tidak pernah memungut atas transaksi tersebut. Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 adalah pajak  penghasilan  yang  dikenakan  atas  pembayaran  pada  pihak  lain  berupa  sewa,  kecuali  sewa tanah  dan/atau  bangunan;  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta  serta imbalan yang berkaitan dengan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Untuk data belanja atas dana BOS yang dapat dikenakan objek PPh Pasal 23 dapat dilihat melalui Tabel 4. di bawah ini:

## Tabel 4
.
Data Belanja Atas Dana BOS yang Dikenakan Objek PPh Pasal 23
No. Tanggal Uraian Menurut Perlakuan SDN X Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku 1 29/03/2021 Dibayar Belanja makan minum bulan maret rapat tim BOS, RKAS, dan RKJM sebesar Rp 900.000 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah  4%, maka diterima pajak sebesar Rp 36.000 Instansi Pemerintah memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto atas penghasilan tidak termasuk PPN, berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dipotong PPh Pasal 3 30/03/2021 Dibayar Belanja Makanan singkronisasi dapodik PEB sebesar Rp 150.000 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah  4%, maka diterima pajak sebesar Rp 6.000

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
No. Tanggal Uraian Menurut Perlakuan SDN X Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku 5 28/05/2021 Dibayar Belanja Makanan keg. koreksi hasil US Kelas 6 sebesar Rp 240.000 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah  4%, maka diterima pajak sebesar Rp 9.600 4 ayat (2); dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain, yang pembayarannya dibebankan pada APBN, APBD atau APB Desa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif yang diberlakukan 100% lebih tinggi. 7 29/06/2021 Dibayar Belanja Makanan dan Minum Keg. Penyusunan SPJ TW 2 dan Entry BOS sebesar Rp 450.000 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah  4%, maka diterima pajak sebesar Rp 18.000

## Sumber: SDN X Kabupaten Cirebon (2021)
Tabel 4. di atas  dapat  dilihat  bahwa  kewajiban  untuk  memotong  dan/atau memungut  PPh Pasal 23 atas belanja yang bersumber dari dana BOS SDN X telah dilaksanakan dengan baik, transaksi belanja  yang  sering  terjadi  yaitu  transaksi  atas  belanja  jasa  katering  makanan  dan  minuman  yang dikenakan tarif 2% untuk rekanan yang memiliki NPWP atau jika rekanan tidak memiliki NPWP maka dikenakan  tarif  sebesar  4%.  Pemotongan  dan/atau Pemungutan  PPN  ialah  pemungutan  atas  pajak konsumsi  yang  dibayar  sendiri  sehubungan  dengan  penyerahan  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa Kena Pajak. Data belanja atas dana BOS yang dapat dikenakan objek PPN dapat dilihat melalui Tabel di bawah ini:
Tabel 5. Data Belanja Atas Dana BOS yang Dikenakan Objek PPN No Tanggal Uraian Menurut Perlakuan SDN 1 Danawinangun Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku 1 12/08/20 21 Dibayar Belanja Makanan kegiatan Panitia PPDB sebesar Rp 200.000 Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN Instansi Pemerintah tidak memungut PPN atau PPN dan PPnBM atas pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2 Juta tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2 Juta. 2 12/08/20 21 Dibayar Belanja Makanan kegiatan Rapat Pembagian Tugas Mengajar bulan Juli sebesar Rp 360.000 Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN 3 18/10/20 21 Dibayar Belanja Makanan penyusunan LPJ BOS TW 3 sebesar Rp 150.000 Tidak melakukan pemungutan dan/atau pemotongan PPN

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
No Tanggal Uraian Menurut Perlakuan SDN 1 Danawinangun Menurut Ketentuan Perpajakan yang Berlaku 4 20/10/20 21 Dibayar Penambahan mebeler Meja kursi Murid sebesar Rp 5.049.000 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan adalah  10%, sebesar Rp 459.000 Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Instansi Pemerintah dikenakan tarif 10% atas belanja BKP/JKP. 5 08/11/20 21 Dibayar Penambahan mebeler Meja kursi Murid sebesar Rp 5.449.950 Tarif pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dikenakan
adalah  10%, sebesar Rp 495.450
Sumber: Data yang diolah (2022)
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  kewajiban  untuk  memotong  dan/atau  memungut  PPN  atas belanja yang bersumber dari dana BOS SDN X telah dilaksanakan dengan baik, transaksi belanja yang sering terjadi yaitu transaksi atas belanja barang mebeler meja kursi murid yang dikenakan tarif 10% sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara  Pendaftaran  dan  Penghapusan  NPWP,  Pengukuhan  dan  Pencabutan  Pengukuhan  PKP,  Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.
Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak  Dana  BOS  SDN  X  oleh  Bendahara  dana  BOS,  melakukan penyetorkan  pajak  yang  dipotong  dan/atau  dipungut  ke  kas  negara  dan  wajib  melaporkan pemotongan  dan/atau  pemungutan  dan  pembayaran  jumlah  pajak  yang  dilakukan  selama  masa pajak kepada KPP tempat instansi tersebut terdaftar. Penyetorkan PPh disetorkan paling lambat 10 hari  setelah  masa  pajak  berakhir,  sedangkan  setoran  PPN  yang  telah  dipotong  dan/atau  dipungut paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  masa  pajak.  Pelaporan  SPT  Masa  PPh  21  dan  PPh  pasal  23 dilakukan  dengan  e-Spt  dan  e-spt  Unifikasi  paling  lambat  20  (dua  puluh)  hari  setelah  Masa  Pajak berakhir. Bendahara hanya dengan melampirkan bukti setor PPN serta faktur pajak yang didapat dari pembelian  pada  saat  pelaporan  atau  pertanggungjawaban  dana  BOS.  Hasil  observasi  dan pengumpulan  data  yang  didapat  dapat  disimpulkan  terkait  pengelola  dana  BOS  yaitu  bendahara dana  BOS  dapat  disimpulkan  masih  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  terkait  kewajiban perpajakan atas dana BOS.
Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  yang  diperoleh  maka  akan  dapat  diungkapkan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kepatuhan kewajiban perpajakan bendahara  dana  BOS  SDN  X.  Pada  semester  ganjil  (periode  Januari-Juni)  tahun  2021,  SD  X memperoleh dana BOS sebesar Rp 105.616.000 dan semester genap (periode Juli-Desember) tahun 2021 sekolah menerima dana BOS melalui Bendaharawan sekolah sebesar Rp 44.988.000 sehingga total  dana  BOS  yang  diterima  SDN  X  sebesar  Rp  150.604.000  yang  kemudian  dialokasikan  ke berbagai  pengeluaran  kegiatan  operasional  sekolah  meliputi  buku  mata  pelajaran,  perbaikan  dan perawatan  sarana  dan  prasarana  ringan  sekolah,  penggandaan  soal-soal  ujian,  upah  tenaga  kerja warga  sekolah,  langganan  majalah,  daya  listrik,  telepon  dan  air,  kegiatan  siswa,  hingga  pembelian alat dan bahan habis pakai. Berdasarkan pengelolaan alokasi dana BOS untuk kegiatan operasional sekolah terdapat kewajiban perpajakan yang terbagi menjadi beberapa aspek yaitu aspek PPh Pasal 4 Ayat (2), aspek PPh Pasal 21, aspek PPh Pasal 22, aspek PPh Pasal 23, dan aspek PPN. Gambaran pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  Bendahara  SDN  X  dilakukan  berdasarkan  hasil  penelitian  yang

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
kemudian  dibuat  kriteria  penilaian  kesesuaian  pelaksanaan  terhadap  ketentuan  perpajakan. Penilaian kesesuaian menggunakan ketentuan sebagai berikut:
Tabel 6.
Kriteria Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Sekolah
Kriteria Nilai Kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan 10 Kewajiban yang tidak sepenuhnya dilaksanakan 5 Kewajiban yang tidak dilaksanakan sama sekali 0

## Sumber: Data yang diolah (2022)
Proses penilaian masing-masing kategori menggunakan jenis data yang berbeda sesuai dengan jenis  data  yang  tersedia  dan  relevan.  Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  upaya  validasi  data  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  dan  salah  satu  cara  untuk  tidak  mencari-cari  kesalahan bendahara  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Berdasarkan  dari  deskripsi  hasil  penelitian maka  dapat  dianalisis  kesesuaian  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  bendahara  SDN  X  dengan ketentuan perpajakan yang berlaku adalah sebagai berikut:
Tabel 7.
Hasil Penilaian Kesesuaian Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara SDN X
No.  Kategori Poin 1 Pemotongan dan Pemungutan Pajak pada SD X 5 2 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) 0 3 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 21 5 4 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 10 5 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 10 6 Pemotongan dan/atau Pemungutan PPN 10 7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SD X 5 8 Pajak Atas Dana BOS 5 Total poin 50 Poin maksimal 80 Persentase kesesuaian 62,5%

## Sumber: Data yang diolah (2022)
Berdasarkan Tabel  di atas terlihat bahwa kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak serta penyetoran  dan  pelaporan  pajak  pada  SDN  X  tidak  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Tingkat  kesesuaian  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan Bendahara SDN X terhadap ketentuan perpajakan hanya sebesar 62,5%. Hal tersebut merujuk pada penelitian Hermanto  (2017) menunjukkan  kriteria  tingkat  kepatuhan  bendaharawan  dengan  total penilaian poin antara 40% hingga 70% yang dinyatakan bahwa bendahara SDN X belum sepenuhnya patuh  terhadap  kewajiban  perpajakannya.  Kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  Bendaharawan SDN X selama mengelola aspek perpajakan atas BOS:
1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman bendaharawan pada aspek perpajakan atas dana BOS.
2. Keterbatasan SDM yang dimiliki SDN X.
3. Tidak  adanya  sosialisasi  secara  langsung  dan  berkala  dari  pihak  KPP  sekolah  terdaftar  tentang pengelolaan aspek pajak atas penggunaan dana BOS.
4. Kurangnya  kecermatan  dan  ketelitian  Bendaharawan  atau  Operator  Sekolah  yang  membantu bendahara dalam mencatat, menghitung, dan mengkategorikan aspek pajak atas dana BOS.

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
Upaya yang dilakukan Bendaharawan SDN X  dalam mengatasi kendalanya adalah meminta bantuan  kepada  Operator  Sekolah  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  atas  penggunaan dana  BOS  dan  melakukan  studi  kelompok  antar  Bendaharawan  dengan  tim  di  Korwil  (Koordinator Wilayah) kecamatan klangenan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk  seperti  observasi, wawancara tatap muka, serta dokumen terkait untuk Bendahara BOS di SDN X menunjukkan bahwa pemenuhan  kewajiban  perpajakan  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan  yaitu ketentuan  pemotongan  dan  pemungutan  pajak  pada  SDN  X,  ketentuan  pemotongan  dan/atau pemungutan  PPh  Pasal  4  Ayat  (2),  ketentuan  pemotongan  dan/atau  pemungutan  PPh  Pasal  21, kewajiban  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  dana  BOS  SDN  X,  dan kewajiban  pajak  atas  dana  BOS. Ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 4 Ayat (2) menjadi kategori dengan tingkat kesesuaian terendah dibanding keempat kategori kewajiban perpajakan yang lain dikarenakan tidak dilaksanakan  atau  tidak  terdapat  sama  sekali  transaksi  belanja  atas  penggunaan  dana  BOS  oleh bendahara  sekolah  tersebut.  Penyebab  utama  belum  patuhnya  bendahara  SDN  X  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan  adalah  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  bendahara untuk dapat mematuhi ketentuan perpajakan.

## SARAN
1. Saran  Praktik  :  Diharapkan  lembaga  penerima  dana  BOS  mempersiapkan  staf  yang  memiliki kemampuan dalam memahami perpajakan kususnya terkait dana BOS dan pihak KPP hendaknya berperan aktif untuk lebih mensosialisasikan peraturan perpajakan terkait dana BOS.
2. Saran  Teoritis  :  Departemen  terkait  hendaknya  dapat  menyempurnakan  suatu  aplikasi perhitungan perpajakan dana BOS yang mudah dioperasikan oleh pihak peneriman dana BOS.

## REFERENCE
Ahmad,  R.,  &  Dwianika,  A.  (2021).  Analisa  Penggunaan  Perangkat  Lunak  dalam  Mendukung Pembukuan  Keuangan  Sekolah. JSMA  (Jurnal Sains  Manajemen Dan  Akuntansi) , 13 (1), 24– 36 . https://doi.org/10.37151/jsma.v13i1.55
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology and Health , 26 (9), 1113–1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
Andayani,  D.,  Sari,  R.  N., &  Ratnawati,  V.  (2020).  Analisis  kepatuhan  bendahara  pemerintah  dalam aspek perpajakan (studi pada Pemerintah Kabupaten Siak). Jurnal Akuntansi , 8 (2), 187–200. Asmarani, N. G. C. (2020). Apa Itu Kepatuhan Pajak? 14 November 2021. https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757
Asqolani,  &  Sopian.  (2021).  Determinan  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Pajak Bendahara  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara  (PKN) , 3 (1), 209–219. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1323
Berutu,  D.  (2019). ANALISIS  EFEKTFITAS  PERENCANAAN  DAN  PELAKSANAAN  DANA  BOS  SEKOLAH DALAM  MENINGKATKAN  NILAI  AKUNTABILITAS  LAPORAN  PERTANGGUNGJAWABAN  DANA BOS DI SDN 105271 SERBAJADI KECAMATAN SUNGGAL . Dalimunte,  W.  A.  M.  (2021). ANALISIS  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  DANA BANTUAN  OPERASIONAL  SEKOLAH  (BOS)  PADA  SDN  014746  KWALA  SIKASIM  KECAMATAN SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA . Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Aspek Perpajakan Bendahara Dana BOS/BOP | Direktorat Jenderal Pajak . Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/id/aspek-perpajakan-bendahara-dana-bosbop

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKAN
Fadli,  N.,  &  Zulfayani,  A.  (2021).  Analisis  Tingkat  Kepatuhan  Bendahara  Pemerintah  Kabupaten Soppeng  Dalam  Penyetoran  Pajak. AkMen  JURNAL  ILMIAH , 18 (3),  245–255. https://doi.org/10.37476/akmen.v18i3.2070
Handayani,  N.,  &  Zahro,  M.  (2021).  Potret  Pemotongan  Dan  Pemungutan  Pajak  Oleh  Bendahara Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (Bos). Wahana  Riset  Akuntansi , 9 (1),  62. https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962
Heliani,  Wahidin,  D.,  &  Susilawati,  E.  (2018).  Analisis  Transparansi  dan  Akuntablitias  Pengelolaan
Dana Sekolah. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan , 6 (1), 49.
https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15831 Hermanto,  B.  (2017). Analisis  Pelaksanaan  Kewajiban  Perpajakan  Bendahara  Pemerintah  Pada Belanja  Barang  Jasa  Dan  Belanja  Modal  (  Studi  Pada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Gunungkidul ) .
Hidayat,  R.,  &  Suryono,  A.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Penggunaan  Dana  Bos  Dan  Laporan Keuangan Bos. Jurnal Reformasi , 4 , 34–43. Jannah, N. (2018). Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda . 36 , 1–13.
Julantika, T. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014. In Skripsi .
Kementerian Keuangan RI. (2019). Syarat pengangkatan Bendahara .
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2021). Kemendikbud  Terbitkan  Kebijakan  BOS  Reguler dan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2021 . Khamalia, A. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Dana Bos Pada Sd Negeri Np. 053960 Maryke Kabupaten Langkat .
Kusno, Suib, M., & Wahyudi. (2009). PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR NEGERI Kusno,.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018 (Maya (ed.); XIX). CV. ANDI OFFSET.
Maria,  R.,  &  Yahya.  (2021).  Efektivitas  Penggunaan  Dana  BOS  di  Madrasah  Tsanawiyah  Negeri.
EDUKATIF : Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (4), 1602–1611. Muharam,  F.  (2010). PERSEPSI  PARA  GURU  TENTANG  PERPAJAKAN  DAN  PEMOTONGAN  PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI ATAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (Studi Kasus SDN & SMPN Se-Jakarta Barat) (Issue 103082029456). Mustapa, Yanti, N., Zaki, F., & Syamsurizal. (2021). Ikhtisar jurnal pengetahuan islam . 1 (1), 25–38. Oudri, N., & Romanti. (2022). Informasi Terkait Dana BOS Tahun 2022, Catat Syarat dan Alokasinya -
ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK . Inspektorat Jenderal Kemendikbud.
https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2022/02/08/informasi-terkait-dana-bos-tahun-2022- catat-syarat-dan-alokasinya/
Permas, I. B. M. S. I., Atmadja, A. T., & Prayudi, M. A. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah  (BOS)  di  Sekolah  Dasar  (Studi  Kasus  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  2  Bengkala  yang menerapkan sistem pendidikan Inklusi. Jurusan Akuntansi Program S1 , 2 (1), 8
Permendikbud  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Juknis  Pengelolaan  Dana  Bos  Reguler,  43  Journal  of Chemical Information and Modeling 7728 (2021).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2010  Tentang  Tarif  Pemotongan  Dan Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Atas  Penghasilan  Yang  Menjadi  Beban  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  Atau  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah,  9  76 (2010).

## Rivaldi, Anand & Astuti

## ANALISIS KEPATUHAN BENDAHARA DANA BOS SDN X TERHADAP ASPEK PERPAJAKA
Rahayu,  A.,  &  Setianingsih,  E.  L.  (2005). Pengawasan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  (  BOS  ) untuk Sekolah Dasar ( SD ) di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Oleh : Anisa Rahayu , Endang Larasati Setianingsih Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dip .
Rahayu,  K.  P.,  Wati,  R.,  Prihanto,  Y.,  Wartono,  T.,  &  Nuryani,  Y.  (2020).  Pelatihan  Audit  Internal Penggunaan Dana Bos Untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi Smp Kota Tangerang Selatan Gugus 03. Dedikasi Pkm , 1 (2), 6 . https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v1i2.6382 Rosari, P. R. (2019). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di sdn kepatihan 3 kecamatan kaliwates kabupaten jember skripsi. In Repository.Unej.Ac.Id .
Saisarani, K. G. P., & Sinarwati, N. K. (2021). Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 4 Singaraja tahun 2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 11 (2), 340–348.
Saptari,  Y.  U.  (2015). Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (  Spip  )  Dan  Keterandalan  Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ) Yustina Umi Saptari . Sari,  D.  I.  (2021). ANALISIS  AKUNTABILITAS  DAN  TRANSPARANSI  PENGELOLAAN  DANA  BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (STUDI KASUS PADA SATU SD NEGERI DI BINJAI UTARA) (Vol. 1, Issue 69).
Sari,  S.  W.  O.,  Hadiyanto,  &  Santoso,  Y.  (2018).  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional. Journal Ekonomi , 1 (1), 17.
Subair,  Su’un,  M.,  Ratnasari,  Lannai,  D.,  &  Rahim,  S.  (2020). Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bendahara  Pengeluaran  Pemerintah  di  Kabupaten Maros . 3 (4).
Subandi,  H.,  &  Fadhil,  M.  I.  I.  (2018). Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Kepatuhan  Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu . 03 (01), 1–16.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan .
Suliyanto.  (2018). Metode Penelitian  Bisnis  untuk  Skripsi,  Tesis &  Disertasi (A.  Cristian  (ed.);  I).  CV. ANDI OFFSET.
Widiantoro,  H.  (2019). Perlakuan  Perpajakan  Bendahara  Sekolah  Swasta  vs  Sekolah  Negeri  | Direktorat Jenderal Pajak . Direktorat Jenderal Pajak .
https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/perlakuan-perpajakan-bendahara-sekolah- swasta-vs-sekolah-negeri
Wildan, M. (2021b). Soal Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu . DDTC News. https://news.ddtc.co.id/soal-kepatuhan-pajak-bendahara-pemerintah-ini-kata-kemenkeu- 27795