DISIPLIN APARATUR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

## Abstract
The  implementation  of  government and  national  development    mainly    lies    in the  perfection  of  the  state  apparatus  more specifically  is  the  government  official  who is  the  largest  element  in  the  state  apparatus. Government  employees  in  addition  to demanded  and  needed  in  terms  of  quantity is  also  sufficient  to  be  addressed  with  work performance  in  carrying  out  duties  and responsibilities.
Many  factors  affect  the  performance of  employees  either  coming  from  within  the employees  or  from  the  organization  where employees work, one of which is a discipline factor. An employee will only display a good performance  or  satisfactory  if  the  relevant has  a  high  discipline.  The  discipline  of  the apparatus  in  the  administration  includes  the discipline of punctual work and discipline to complete the work.
Keywords : Discipline, Government.

## Abstrak
Penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan  nasional  terutama  terletak pada  kesempurnaan  aparatur  negara  lebih khusus  lagi  ialah  pegawai    pemerintahan yang  merupakan  unsur  terbesar  dalam aparatur  negara.  Pegawai  pemerintahan disamping dituntut dan dibutuhkan dalam segi kuantitasnya  yang  mencukupi  juga  ditujukan dengan  prestasi  kerja  dalam  menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Banyak  faktor  yang  mempengaruhi kinerja pegawai baik yang berasal dari dalam diri  pegawai  maupun  yang  berasal  dari organisasi  tempat  pegawai  bekerja,  salah satunya  faktor  disiplin.  Seorang  pegawai hanya  akan  menampilkan  kinerja  yang  baik atau  memuaskan  jika  yang  bersangkutan memiliki  disiplin  tinggi.  Disiplin  aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi disiplin kerja tepat waktu dan disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan.
Kata Kunci : Disiplin, Pemerintahan.

## Latar Belakang
Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan unsur yang sangat primer dalam
suatu  organisasi  sebab  organisasi  merupakan kesatuan sosial terdiri dari orang atau kelompok orang  yang berinteraksi  satu  sama lain. Oleh karena  itu  setiap  organisasi  selalu  berupaya untuk memiliki SDM yang berkualitas, karena tanpa SDM yang berkualitas suatu organisasi tidak  akan  berjalan  dengan  baik,  termasuk didalamnya  organisasi  sektor  publik  seperti pemerintah  yang  dituntut  untuk  memiliki SDM yang berkualitas.
Keberadaan    pegawai    yang    bekerja di  lembaga  atau  instansi  pemerintahan  baik berstatus  sebagai  pegawai  negeri sipil  (PNS) maupun  Non  PNS  merupakan  salah  satu kunci  keberhasilan  pembangunan  nasional. Peran  pegawai,  sebagaimana  dinyatakan dalam  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok  Kepegawaian  adalah  mewujudkan masyarakat  madani  yang  taat  hukum, berperadaban  modern,  demokratis,  makmur, adil dan bermoral tinggi, dengan tugas sebagai abdi  masyarakat  yang  menyelenggarakan pelayanan  secara  adil  dan  merata,  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan  kepada  Pancasila  dan  UUD  1945. Jadi,  tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan nasional  salah  satunya  berasal  dari  peran pegawai  yang  bekerja  di  lembaga  atau instansi-instansi pemerintahan.
Disamping  itu  peningkatan  kualitas kinerja pegawai pemerintahan juga diharapkan  dapat  mendukung  pelaksanaan administrasi  pemerintahan  sehingga  dapat berjalan  efektif.  Pegawai pemerintahan sebagai sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan  yang  handal  dan  profesional merupakan  suatu  keharusan  agar  tanggung jawab  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan    dapat    terlaksana    dengan baik.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  aparatur  menjadi  tantangan  dalam menghadapi  paradigma  baru  pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pembangunan  sumber  daya  manusia aparatur  negara  mempunyai  peranan  yang menentukan  keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tersedianya aparatur  pemerintah  yang  profesional  dan berkualitas    adalah    sangat    menentukan, agar  masing-masing  aparatur  pemerintah mampu  mempersiapkan  diri  memasuki  era pemerintahan  yang  kompetitif.  Untuk  itu, aparatur  negara  dituntut  untuk  bersikap  dan berperilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan  pada  negara,  bermoral,  bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai  pelayanan  publik,  serta  mampu menjadi  perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa.
Selain itu, pembinaan aparatur
negara  lebih  diarahkan  pada  peningkatan kualitas,  efisiensi  dan  efektifitas  seluruh tatanan  manajemen  pemerintahan  termasuk peningkatan kemampuan, disiplin dan ketauladanan  agar  seluruh  aparatur  negara semakin  mampu  melaksanakan  tugas-tugas umum  pemerintahan,  pembangunan  dan pembinaan  masyarakat  menuju  perwujudan kepemerintahan  yang  baik.  Sehingga  kinerja pegawai  pemerintahan  sebagai  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  organisasi  merupakan suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk diperhatikan pihak organisasi terutama dalam upayanya  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan.
Disiplin merupakan daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai  tujuannya.  Dengan  adanya disiplin kerja  yang  tinggi  maka  dapat  diharapkan pegawai  mempunyai  kemauan  yang  tinggi untuk  melaksanakan  pekerjaannya  dengan baik  berpengaruh  terhadap  peningkatan kinerja  pegawai.  Faktor  disiplin  menjadi faktor  penting  yang  berpengaruh  terhadap kinerja  pegawai.  Kinerja  pegawai  akan mempengaruhi  keberhasilan  suatu  organisasi dalam  mencapai  tujuannya,  karena  pegawai sebagai penggerak dalam organisasi, sehingga sukses tidaknya suatu organisasi  akan sangat tergantung pada kinerja pegawainya.
Berdasarkan  pengamatan  sementara diperoleh  bahwa  disiplin  kerja  pegawai  pada Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang pada  dasarnya  sudah  cukup  baik,    terlihat dari  sikap  pegawai  yang  telah  melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Namun, sebagai manusia maka  pegawai  di  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  juga  pernah  mengalami pasang  surutnya  disiplin  kerja.  Rutinitas sama  yang  dilakukan  pegawai  setiap  hari seringkali  menyebabkan  turunnya  disiplin kerja,  yang  ditunjukkan  diantaranya  dengan rasa  malas  pegawai  melaksanakan  dan menyelesaikan  pekerjaannya.  Hal  ini  tentu berimbas  pada  penurunan  kinerja  pegawai yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  kantor Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang terus  berupaya  meningkatkan  disiplin  kerja para pegawainya, guna mencapai kinerja yang optimal.  Sejalan  dengan  kondisi  tersebut, maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Disiplin  Aparatur  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan.”

## Pembahasan

## A. Deskripsi Wilayah Penelitian
Kabupaten  Sintang  terletak  di  bagian timur  Provinsi  Kalimantan  Barat  atau  di antara 1°05’ Lintang Utara serta 0°46’ Lintang

## 4 Perahu, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, Hlm 1-18
Selatan dan 110°50’ Bujur Timur serta 113°20’ Bujur  Timur.  Batas  wilayah  administratif Kabupaten  Sintang  yaitu  :  sebelah  utara berbatasan  dengan  Kabupaten  Kapuas  Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), sebelah selatan berbatasan  dengan  Propinsi  Kalimantan Tengah,  Kabupaten  Melawi,  Kabupaten Sanggau  dan  Kabupaten  Ketapang,  sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah,  Kabupaten  Sanggau  dan  Kabupaten Kapuas Hulu, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Sanggau, Kabupaten  Melawi,  Kabupaten  Kapuas  Hulu dan Kabupaten Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten  Ketapang  dan  Kabupaten  Kapuas Hulu.  Berdasarkan  data  Kabupaten  Sintang dinyatakan  bahwa  luas  wilayah  Kabupaten Sintang  yaitu  :  21.635  km2  dengan  wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu :  6.386,40  km2  atau  sebesar  29,52  persen, sedangkan  Kecamatan  Sintang  merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya  yaitu  277,05  km2  atau  hanya sebesar  1,28  persen.  Dari  luas  tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
alam yang dapat dijadikan objek wisata berupa air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang  memiliki  air  terjun  yaitu  :  Sepauk, Kayan  Hulu,  Ambalau,  Ketungau    Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki  4  (empat)  gunung  yang  terdapat  di 2  (dua)  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Serawai dan  Kecamatan  Ambalau.  Berdasarkan  data Kabupaten Sintang bahwa secara administratif, Pemerintahan  Kabupaten  Sintang  terdiri  dari 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Sintang saat ini mencapai 365.058 jiwa.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang  yang    terletak    di    Jalan    Moch. Saad,  Sintang,  Propinsi  Kalimantan  Barat merupakan  salah  satu  perangkat  daerah Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 45  Tahun  2013  tentang  Susunan  Organisasi dan  Tata  Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang  dalam  melaksanakan  tugas  pokok tersebut, menyelenggarakan 16 fungsi sebagaimana  dijabarkan  dalam  tabel  berikut ini:
Tabel. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.

## Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang dalam  menyelenggarakan  ke-16  fungsinya, pada hakikatnya memiliki  7 (tujuh) landasan fungsi yang meliputi fungsi : penyusunan,
pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, perencanaan,  pembinaan  dan  pengelolaan, sebagaimana  dipaparkan  dalam  tabel  berikut ini.
Tabel  2.  Landasan  Fungsi  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang.
Sumber  Data  :  Fungsi  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang (setelah diolah).
Daritabeltersebut,penelitiberpendapat bahwa  dengan  adanya  7  landasan    fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan  Umum
Tugas Pokok Fungsi
Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum.
1. Penyusunan  kebijakan  teknis  di bidang pekerjaan umum;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana  strategis  dan    rencana kerja  tahunan  di  bidang  pekerjaan umum;
3. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pekerjaan umum;
4. Pelaksanaan  pembangunan  dan pemeliharaan prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga dan cipta karya;
5. Pengendalian  teknis  perumahan dan penataan ruang;
6. Pelaksanaan  pembinaan  di  bidang perumahaan dan penataan ruang;
7. Perencanaan  dan  pengendalian teknis  di  bidang  bina  marga,  cipta karya,  sumber  daya  air,  dan  tata ruang;
8. Pengendalian dan pelaksanaan norma,  standar,  pedoman  dan petunjuk operasional bidang pekerjaan umum;
9. Pembinaan UPTD di bidang pekerjaan umum;
10. Pengelolaan  administrasi  umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan,
keuangan,  kepegawaian,  rumah tangga,  perlengkapan,  humas  dan arsip Dinas Pekerjaan Umum; 11. Pelaksanaan  Standar  Pelayanan
Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum;
12. Pelaksanaan  evaluasi  dan  laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  di bidang pekerjaan umum;
14. Penyusunan  penetapan  kinerja  di bidang pekerjaan umum;
15. Penyusunan analisa jabatan;
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. No Landasan Fungsi Kegiatan Jum- lah 1. Penyusunan
1. Penyusunan kebijakan teknis; 2. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan; 3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Penyusunan penetapan kinerja; 5. Penyusunan analisa jabatan;
5 2. Pelaksanaan
1. P e l a k s a n a a n pembangunan dan pemeliharaan; 2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3. Pelaksanaan    evaluasi dan  laporan  pelaksanaan tugas dan fungsi; 4. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana
kerja tahunan; 5. Pelaksanaan  tugas  lain yang diberikan oleh Bupati  sesuai  dengan tugas dan fungsinya. 6. Pelaksanaan norma, standar, pedoman  dan petunjuk operasional. 6 3. Pengendalian 1. Pengendalian teknis;
2. Pengendalian norma, standar,  pedoman  dan petunjuk operasional; 2 4. Pengawasan 1. Pengawasan teknis;
1 5. Perencanaan 1. Perencanaan teknis; 1 6. Pembinaan 1. Pembinaan UPTD; 1 7. Pengelolaan 1. Pengelolaan; 1

## 6 Perahu, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, Hlm 1-18
Kabupaten  Sintang  tersebut  menandakan tanggungjawab Dinas Pekerjaan Umum cukup berat.  Oleh  karena  itu  sangat  tepatlah  jika Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dimilikinya dalam bidang pekerjaan umum.
Struktur  organisasi  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  berdasarkan Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  45  Tahun 2013  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Keuangan dan Program
b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan
b. Seksi Pemukiman, Perumahan, dan Penyehatan Lingkungan
c. Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya
4. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
a. Seksi  Pemeliharaan  Jalan  dan Jembatan
b. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan
c. Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga
5. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
a. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air
b. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air
c. Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten
b. Seksi  Penataan  Bangunan  dan Lingkungan
c. Seksi Tata Kota
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas  pokok  dan  fungsi  masing- masing pejabat  struktural  di  Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  berdasarkan Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  45  Tahun 2013  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang  kepada  peneliti  dalam  wawancara, adalah sebagai berikut : Tugas pokok Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang adalah  membantu  Bupati  Sintang  dalam bidang  pekerjaan  umum,  sedangkan  yang menjadi Fungsinya adalah :
1. Pengoordinasian bidang kesekretariatan,  bidang  cipta  karya, bidang  bina  marga,  bidang  sumber daya air dan bidang tata ruang;
2. Penyampaian  program  kerja  Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati;
3. Penjabaran  kebijakan  sesuai  bidang tugas Pekerjaan Umum;
4. Pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan  umum  serta  perijinan  dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta kualitasnya;
5. Pembinaan UPTD di bidang Pekerjaan Umum;
6. Menetapkan  pedoman  dan  petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang tata ruang dan tata kota;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum;
8. Penetapan kinerja di bidang Pekerjaan Umum;
9. Penyampaian  hasil  analisa  jabatan kepada Bupati;
10. Penyampaian  Laporan  Pelaksanaan Tugas dan Fungsi kepada Bupati;
11. Penyampaian LAKIP di bidang Pekerjaan Umum kepada Bupati;
12. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian,  keuangan,  dan  rumah tangga di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
13. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
14. Penyusunan  rencana  strategis  dan rencana  kerja  tahunan  di  lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Bupati  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya.
Tugas pokok Sekretaris Dinas
Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang  adalah membantu  Kepala  Dinas  dalam  bidang administrasi, ketatausahaan, aparatur,
keuangan, arsip, perlengkapan serta melaksanakan  perencanaan,  pengaturan  dan pengendalian peralatan, sedangkan yang menjadi Fungsinya adalah :
1. Penghimpunan, mengoordinasikan dan menyusun  perencanaan  dan  program kerja Dinas Pekerjaan Umum;
2. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,  keuangan,  arsip  dan barang serta peralatan;
3. Pelaksanaan  koordinasi  penyusunan perencanaan kegiatan Pekerjaan Umum;
4. Penghimpunan  peraturan,  ketentuan dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan tugas;
5. Perencanaan  dan  penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan,  barang,  peralatan  dan memberikan pelayanan teknis administrasi  kepada  seluruh  satuan organisasi Dinas Pekerjaan Umum;
6. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian  program  kerja  dan laporan Dinas Pekerjaan Umum;
7. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
8. Pelaksanaan  bimbingan,  pengawasan, evaluasi  dan  memberi  petunjuk  serta arahan  kepada  Sub  Bagian  Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
9. Pendistribusian  dan  pengoordinasian tugas-tugas  dari  Kepala  Dinas  kepada para kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum;
10. Pemberian  saran  dan  pertimbangan kepada  Kepala  Dinas  baik  secara tertulis  maupun  lisan  diminta  atau tidak; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretaris  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  membawahi  Kepala  Sub Bagian  Keuangan  dan  Program,  Kepala  Sub Bagian  Aparatur  Umum,  dan  Kepala  Sub Bagian  Perlengkapan.  Tugas  pokok  Kepala Sub  Bagian  Keuangan  dan  Program  pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang adalah melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan  keuangan,  menyusun  rencana  dan program  kerja  serta  laporan  kinerja  Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan yang  menjadi

## 8 Perahu, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, Hlm 1-18
Fungsinya adalah :
1. Penyusunan  program  kerja  tahunan pada  Sub  Bagian  Keuangan  dan Program;
2. Pelaksanaan  administrasi  di  bidang Keuangan dan Program Dinas Pekerjaan Umum;
3. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan  administrasi  dan  teknis pembayaran  gaji  pegawai  pada  Dinas Pekerjaan Umum;
4. Pengoordinasian dan pengawasan
pelaksanaan  administrasi  dan  teknis operasional    belanja      pemeliharaan dan  belanja  modal  sesuai  dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
5. Pembuatan  usulan  Pembuat  Teknis Kegiatan  (PTK)  dan  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum;
6. Pengoordinasian dan persiapan pembuatan administrasi pencairan keuangan  berdasarkan  ketentuan  yang berlaku;
7. Penginventarisasian  dan  mempelajari semua  peraturan  perundang-undangan yang  berhubungan  dengan  tugas keuangan dan program;
8. Persiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis (Renstra),  Rencana  Kerja  (Renja)  dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas
Pekerjaan Umum;
9. Pelaksnaaan      dan      pengelolaan urusan penatausahaan
dan
pertanggungjawaban  keuangan  Dinas Pekerjaan Umum;
10. Pengumpulan  dan  pengolahan  data administrasi    keuangan      sebagai bahan  laporan  keuangan  dan  laporan pelaksanaan  program  kerja  Dinas Pekerjaan Umum;
11. Pelaksanan  verifikasi  kelengkapan surat  permintaan  pembayaran  yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
12. Penyiapan  surat  perintah  membayar (SPM)  belanja  di  lingkungan  Dinas Pekerjaan Umum;
13. Penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan  di  lingkungan  Dinas Pekerjaan Umum;
14. Pelaksanaan  akuntansi  dan  penyiapan laporan  keuangan  Dinas  Pekerjaan Umum;
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Sekretaris  Dinas  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.
Tugas  pokok  Kepala  Sub  Bagian Aparatur    dan    Umum    pada    Sekretariat Dinas    Pekerjaan    Umum    Kabupaten Sintang  adalah  melaksanakan  urusan  surat menyurat, kearsipan, kepustakaan dan urusan administrasi  kepegawaian  Dinas  Pekerjaan Umum, sedangkan yang menjadi Fungsinya adalah :
16. Penyusunan  program  kerja  tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
17. Pelaksanaan  tugas  di  bidang  Aparatur dan Umum;
18. Pelaksanaan  urusan  ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan  surat-surat  /  naskah dinas  yang  telah  di  disposisi  oleh Kepala Dinas);
19. Penyiapan  bahan  dan  pelaksanaan penyelesaian LAKIP, Penetapan kinerja,  pengawasan  melekat,  analisa jabatan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan laporan  lainnya  yang  diperlukan  pada Sekretaris Dinas;
20. Pelaksanaan  kegiatan  administrasi kepegawaian  yang  meliputi  surat tugas,  surat  keputusan  kepala  dinas, cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi  dan  bezzeting  pegawai,  gaji berkala,  pensiun,  laporan  pajak-pajak pribadi (LP2P) dan kegiatan  lain
yang  berkaitan  dengan  administrasi kepegawaian  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. Penyiapan bahan laporan daftar hadir/ absensi  pegawai  Dinas  Pekerjaan Umum;
22. Peningkatan  sumber  daya  manusia guna peningkatan kinerja dinas;
23. Pelaksanaan  pengolahan  data,  urusan surat  menyurat,  keprotokolan,  humas, kearsipan dan kepustakaan;
24. Pelaksanaan bimbingan
dan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum;
25. Pelaksanaan inventarisasi
dan
mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang
berhubungan  dengan  tugas  Aparatur dan Umum;
26. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh  Sekretaris  Dinas  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.
Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang dari  hasil  wawancara dengan    peneliti mengatakan bahwa berdasarkan tugas  pokok   tersebut,  maka tata kerja di lingkungan  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  menerapkan prinsip koordinasi, integrasi  dan sinkronisasi secara  vertikal  dan  horizontal  baik  di  dalam lingkungan masing-masing dan antar  satuan organisasi perangkat daerah  serta  dengan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum
Kabupaten  Sintang  menjelaskan bahwa pejabat struktural di  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  bertanggung
jawab  memimpin  dan  mengoordinasikan bawahannya  masing-masing,  memberikan bimbingan    serta    petunjuk    pelaksanaan tugas  bawahannya,  wajib  mengetahui  dan mematuhi  petunjuk,  bertanggung  jawab  dan menyampaikan laporan kepada atasan masing- masing,  wajib  mengkoreksi  dan  mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan  pertimbangan  lebih  lanjut,  serta  wajib mengawasi  bawahan  masing-masing  dan mengambil  langkah-langkah  dan  tindakan bila  terjadi  penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berkaitan  dengan  tata  kerja  Kepala Bidang  dan  Kepala  UPTD,  Kepala  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengatakan bahwa Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas  dan  Sekretaris  Dinas  untuk  menyusun laporan  berkala  Dinas  Pekerjaan  Umum kepada Bupati.
Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  dari  hasil  wawancara dengan  peneliti  mengatakan  bahwa  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang  dalam melaksanakan  tugas  pokok    dan    fungsinya di dukung oleh 94 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :
27. Dari segi Kepangkatan/Golongan
Ruang, terdiri dari : a. Golongan I,
sebanyak 1 orang.
b. Golongan II, sebanyak 41 orang.
c. Golongan III, sebanyak 48
orang.
d. Golongan IV, sebanyak
4 orang.
28. Tenaga  Honorer  Rutin  (Data  Base) dengan jumlah 9 orang, dan
29. Tenaga  Kontrak  yang  ditempatkan pada bidang-bidang atau kegiatan yang ada.
Selain dukungan pegawai, tersedianya sarana    dan    prasarana      yang      memadai juga  merupakan  sumber  daya  yang  dapat mendukung  kelancaran  pelaksanaan  tugas. Berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang  bahwa sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang meliputi :  1).  Gedung  kantor;  2).  Gedung  aula;   3). Workshop  alat  berat;  4).  Laboratorium;  5). Kendaraan  dinas;  6).  Peralatan  komputer; dan  7).  Peralatan  pendukung  lainnya  yang digunakan untuk lapangan meliputi : 1 (satu) unit exsavator tahun 2009, 1 (satu) unit motor greader tahun 1998, 1 (satu) unit whel loader tahun  1998,  4  (empat)  unit  dumtruck  tahun 1998, 3 (tiga) unit triwil tahun 1998, 1 (satu) unit  buldozer  tahun  1998,  dan  5  (lima)  unit sepeda motor dinas tahun 2012.

## B. Disiplin Kerja Tepat Waktu
Terkait  dengan  jam  masuk  kerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Kepala  Dinas
Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang  kepada peneliti  mengatakan  bahwa  berdasarkan ketentuan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2013 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil  Di  Lingkungan  Kementerian  Dalam Negeri  dinyatakan  bahwa  jam  kerja  PNS mulai  hari  Senin  sampai  dengan  hari  Jumat dengan ketentuan bahwa jam kerja PNS pada hari  Senin  sampai  dengan  hari  Kamis,  jam masuk kerja Pukul 07.30 dan jam pulang kerja Pukul  16.00  waktu  setempat  dan  pada  hari Jum’at, jam masuk kerja Pukul 07.30 dan jam pulang kerja 16.30 waktu setempat.
Menurut  Kepala  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  bahwa  jam  kerja disesuaikan  dengan  PNS  yang  melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam  kerja  antara  lain  mengikuti  diklat,  tugas belajar, menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
Begitu  pula  jam  kerja  pada  bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan  yang  pelaksanaannya  mengacu pada ketentuan  yang berlaku. Disamping itu, jam  istirahat  PNS  pada  hari  Senin  sampai dengan hari Kamis mulai pukul 12.00 sampai dengan  13.00  waktu  setempat  dan  pada  hari Jum’at mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.00 waktu setempat.
Tabel 3. Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Sumber  Data  :  Kutipan  Wawancara  Peneliti dengan  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang.
Terkait  dengan  jam  kerja,  Kepala
Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang kepada  peneliti  mengatakan  bahwa  :  para pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Sintang  selalu  mentaati    jam kerja  yang  telah  ditentukan,  yaitu  untuk  hari Senin  hingga  Kamis,  para  pegawai  selalu tiba  di  kantor  Pukul  07.30  Wib  dan  pulang kantor  pada  Pukul  16.00  Wib.  Sedangkan untuk  hari  Jumat,  tiba  di  kantor  Pukul  07.30 Wib  dan  pulang  kantor  16.30  Wib.  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang menjelaskan  bahwa  para  pegawai  setibanya di  kantor  mengisi  daftar  hadir  yang  sudah disiapkan.  Begitu  pula  saat  pulang  kantor, para pegawai juga mengisi daftar ceklist yang sudah  disiapkan.  Namun  menurut  Kepala Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang bahwa  tidak  semua  pegawai  setelah  mengisi
daftar  hadir  lalu  kemudian  berada  di  kantor, akan  tetapi  ada  sejumlah  pegawai  setelah mengisi daftar hadir selanjutnya melaksanakan tugasnya di luar kantor.
Kepala  Dinas Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  mengatakan  bahwa  para pegawai  yang  selalu  melaksanakan  tugasnya di  kantor  adalah  pegawai  yang  memiliki jabatan yaitu : Sekretaris, Kepala-kepala Sub Bagian,  Kepala-kepala  Bidang,  dan  Kepala- kepala  Seksi,  sedangkan  para  pegawai  yang melaksanakan tugasnya  di  luar kantor  adalah pegawai-pegawai  yang  menerima  tugas kedinasan  untuk  melaksanakan  tugas  di  luar kantor. Namun  demikian, semua pegawai  itu tetap datang ke kantor sesuai  jam kerja  yang ditentukan apabila tidak sedang dinas luar.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang dilakukan  peneliti  di  kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang  (tanpa  diketahui oleh setiap aparatur di kantor tersebut bahwa peneliti sedang melakukan observasi) terlihat bahwa Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, semua kepala sub bagian di Sekretariat Dinas, semua kepala bidang, semua kepala seksi pada tiap- tiap bidang, dan semua staf datang ke kantor pada Pukul 07.30 Wib, begitu juga pada saat pulang kerja, mereka pulang pada Pukul 16.00 Wib.  Bahkan  pada  keesokkan  harinya  juga mereka  tetap  datang  dan  pulang  kerja  tepat waktu. Pada  hari  Selasa itu, peneliti berhasil
Hari Jam Masuk Kerja Jam Pulang Kerja Jam Istirahat Jam Pada Bulan Ramadhan Senin, Selasa, Rabu, Kamis Pukul 07.30 waktu setempat Pukul 16.00 waktu setempat Pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat D  i  a  t  u  r t e r s e n d i   ri pada    setiap bulan Ra- madhan yang pelaksanaan- nya  mengacu pada  keten- tuan yang berlaku Jumat Pukul 07.30 waktu setempat Pukul 16.30 waktu setempat Pukul 11.30 sampai dengan
13.00 waktu setempat
mewawancarai subjek penelitian.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  diperoleh  penjelasan bahwa  pegawai  untuk  datang  dan  pulang kantor tepat waktu karena dirinya merupakan atasan  yang  harus  menjadi  contoh  teladan bagi  setiap  pegawai  bawahannya.  Oleh karena  itu,  setiap  kali  dirinya  memandang bahwa  ia  seorang  atasan  bagi  bawahannya, maka disitulah muncul sebuah dorongan atau terdisiplin  untuk  datang  dan  pulang  kantor tepat  waktu,  atau  singkatnya  terdisiplin  dari rasa malu terhadap para pegawai bawahannya bila  datang  dan  pulang  kantor  tidak  tepat waktu. Jadi, menurutnya disiplin itu datang ke dalam dirinya karena rasa malu terhadap para pegawai bawahannya.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara    peneliti    dengan    Sekretaris Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang diperoleh  penjelasan  bahwa  munculnya disiplin untuk datang dan pulang kantor tepat waktu  karena  adanya  peraturan  kepegawaian yang  harus  ditaati,  sebab  bila  peraturan  itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Jadi, menurutnya  disiplin  itu  datang  ke  dalam dirinya karena takut dikenakan sanksi.
Selainitu,berdasarkanhasilwawancara peneliti dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang
(hanya  ditujukan  kepada  Kepala    Bidang Bina  Marga  sebagai  perwakilan  dari  kepala bidang  lainnya)  diperoleh  penjelasan  bahwa munculnya  disiplin  untuk  datang  dan  pulang kantor  tepat  waktu  karena  adanya  prestasi yang  harus  dikejar  oleh  seorang  PNS.  Salah satu  prestasi  yang  harus  dikejar    seorang PNS  adalah  harus  mentaati  jam  datang  dan pulang  kerja  sesuai  peraturan  yang  berlaku. Menurutnya,  kalau  seorang  PNS  berprestasi maka  mudah  untuk  urusan  kenaikan  pangkat dan  memperoleh  karir.  Jadi,  menurutnya disiplin  itu  datang  ke  dalam  dirinya  karena sebuah  prestasi  yang  harus  dikejar  oleh seorang PNS.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Sub Bagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Sintang  (hanya  ditujukan  kepada Kepala  Sub  Bagian  Aparatur  dan  Umum sebagai  perwakilan  dari  kepala  sub  bagian lainnya)  mengatakan  bahwa  munculnya disiplin  untuk  datang  dan  pulang  kantor tepat  waktu  karena  adanya  tanggungjawab pekerjaan sebagai PNS. Menurutnya, menjadi  seorang  PNS  harus  siap  lahir  dan batin,  sebab  PNS  adalah  orang  yang  selalu diperintah  berdasarkan  peraturan  yang  ada. Kalau  diperintah  untuk  datang  dan  pulang kantor  sesuai  jamnya,  maka  hal  itu  harus dilaksanakan dengan penuh tanggung  jawab,
karena  itu  sudah  menjadi  tuntutan  pekerjaan sebagai  seorang  PNS.  Jadi,  menurutnya disiplin  itu  datang  ke  dalam  dirinya  karena adanya  tanggungjawab  pekerjaan  sebagai PNS.
Selainitu,berdasarkanhasilwawancara peneliti  dengan  Kepala  Seksi  di  lingkungan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang (hanya  ditujukan  kepada  Kepala  Seksi  Tata Kota  sebagai  perwakilan  dari  kepala  seksi lainnya)  mengatakan  bahwa  munculnya disiplin untuk datang dan pulang kantor tepat waktu  karena  banyaknya  kegiatan,    disatu sisi  tanggungjawabnya  sebagai  PNS  yang harus  bekerja  di  kantor,  dan  di  sisi  lainnya, punya  tanggungjawab  dalam  mengurus rumah  tangga.  Menurutnya,  kedua  tanggung jawab  tersebut  membuat  dirinya  terdisiplin untuk  datang dan pulang kantor tepat  waktu, sebab  bila  datang  terlambat  baik  datang  dan pulang  kantor,  maka  dapat  mengabaikan kedua tanggung jawab tersebut, urusan kantor menjadi  tidak  efektif  begitu  juga  urusan rumah tangga yang sudah pasti menjadi tidak efektif.  Sebaliknya,  bila  datang  ke  kantor tepat  waktu  namun  pulang kantor lebih  awal maka meskipun urusan rumah tangga menjadi maksimal namun urusan kantor akan menjadi kurang  maksimal.  Apalagi  bila  datang  ke kantor  terlambat  namun  pulangnya  tepat waktu maka urusan kantor juga akan  menjadi
kurang  maksimal.  Jadi,  menurutnya  disiplin itu datang ke dalam dirinya karena adanya 2 (dua)  tanggungjawab  baik  tuntutan  sebagai sebagai PNS maupun urusan rumah tangga.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  Sintang
(ditujukan kepada dua orang staf). Mereka sama-sama mengatakan bahwa  munculnya disiplin untuk datang dan pulang  kantor tepat waktu  karena  takut  ditegur  pimpinan,  sebab menurut mereka, pimpinannya  tidak  segan- segan menegur bila melihat stafnya  tidak mematuhi jam kerja. Jadi, menurut  mereka, disiplin  itu  datang  ke  dalam  diri  mereka masing-masing karena takut ditegur pimpinan.
Berdasarkan hasil obvervasi  dan hasil wawancara yang diperoleh tersebut  dapat diperoleh sebuah kesimpulan, bahwa pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam melaksanakan ketentuan jam  kerja didasarkan pada disiplin  yang tersimpan dalam diri setiap pegawai  tersebut.  Disiplin- disiplin untuk kerja tepat waktu  tersebut sangat beragam dengan 6 (enam)  dorongan (disiplin), yaitu : 1). Rasa malu  terhadap para pegawai bawahannya, 2).  Takut dikenakan sanksi, 3). Sebuah prestasi yang harus dikejar oleh  seorang  PNS,  4).  Tanggungjawab pekerjaan sebagai PNS, 5). Adanya 2  (dua) tanggungjawab baik tuntutan sebagai  sebagai

## 14 Perahu, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017, Hlm 1-18
PNS maupun urusan rumah tangga, dan 6). Takut ditegur pimpinan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, peneliti  berpendapat  bahwa  pada  dasarnya seorang  bekerja  karena  keinginan  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Dorongan  keinginan pada    diri    seseorang    dengan    orang    yang lain  berbeda  sehingga  perilaku  manusia cenderung  beragam  di  dalam  bekerja, sebagaimana  dalam  Bab  II  Kajian  Pustaka terdahulu mengemukakan pendapat ahli  yang mengatakan  bahwa  disiplin  mempersoalkan bagaimana  cara  mengarahkan  daya  dan potensi  agar  bekerja  mencapai  tujuan  yang ditentukan.

## C. Disiplin Menyelesaikan Pekerjaan
Terkait dengan disiplin menyelesaikan pekerjaan,  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang saat diwawancarai peneliti    mengatakan    bahwa    ketepatan dalam  menjalankan  tugas  baik  ketepatan mengerjakan  tugas  dengan  tata  cara  yang ditetapkan,  kerapian  dan  ketepatan  dalam waktu penyelesaian pekerjaan sangat penting. Menurut  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  bahwa  disiplin  kerja pegawai  harus  ditingkatkan  secara  terus- menerus.  Dengan    adanya    disiplin    yang baik  dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai. Disiplin kerja berkaitan erat dengan  pegawai
karena  semakin  baik  disiplin  pegawai, semakin  tinggi  prestasi  kerja  yang  dapat dicapai. Seorang pegawai dikatakan mempunyai  kinerja  yang  baik  apabila  dalam melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  cara kerja  yang  telah  ditentukan,  pekerjaannya dikerjakan  dan  diselesaikan  sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditentukan.  Ketepatan waktu dalam mengerjakan berbagai pekerjaan mencerminkan  tingkat  kedisiplinan  yang dimiliki  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  sehingga sangat berpengaruh terhadap output yang akan dihasilkan  kinerjanya.  Dalam  melaksanakan tugas-tugas  atau  pekerjaan  disesuaikan  tugas pokok dan fungsinya. Ketepatan waktu dalam penyelesaian  tugas  merupakan  prioritas utama pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.  Upaya  peningkatan  disiplin pegawai  salah  satunya  dipengaruhi  oleh disiplin.  Disiplin  dapat  menjadi  pendorong seorang pegawai melaksanakan suatu kegiatan guna  mendapatkan  hasil  yang  terbaik.  Oleh karena  itulah  tidak    heran    jika    pegawai yang  mempunyai  disiplin  kerja  yang  tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk  itu  disiplin  kerja  pegawai  perlu  juga dibangkitkan  dan  ditingkatkan  agar  pegawai dapat menghasilkan kinerja yang terbaik.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Kepala  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang diperoleh
penjelasan  bahwa  munculnya  disiplin  untuk menyelesaikan  pekerjaan  karena  tidak  ingin pekerjaan  itu  menumpuk  dan  berlarut-larut. Jadi, menurutnya disiplin itu datang ke dalam dirinya  karena  adanya  pekerjaan  yang  harus diselesaikan.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara  peneliti  dengan  Sekretaris  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang diperoleh penjelasan  bahwa  munculnya  disiplin  untuk menyelesaikan  pekerjaan  karena  takut  lupa. Menurutnya,  bila  ada  pekerjaan  kantor  yang bisa  diselesaikan  segera,  namun  pekerjaan itu  ditinggalkan  ditengah  jalan  atau  belum tuntas  dikerjakan  dan  berharap  besoknya diselesaikan,  maka  dikuatirkan  akan  lupa dengan  pekerjaan  tersebut.  Jadi  menurutnya, bila  dirinya  mendapat  pekerjaan  yang  dapat selesai  untuk  hari  itu,  maka  hari  itu  juga harus  dikerjakan  sampai  selesai,  kalau  tidak maka dikuatirkan akan lupa dengan pekerjaan terebut.
Selainitu,berdasarkanhasilwawancara peneliti dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang (hanya  ditujukan  kepada  Kepala    Bidang Bina  Marga  sebagai  perwakilan  dari  kepala bidang  lainnya)  diperoleh  penjelasan  bahwa munculnya  disiplin  untuk  menyelesaikan pekerjaan  karena  pekerjaan  datang  silih berganti sehingga setiap pekerjaan  yang
datang,  harus  diselesaikan  segera  mungkin. Jadi, menurutnya disiplin itu datang ke dalam dirinya karena pekerjaan datang silih berganti.
Selain    itu, berdasarkan  hasil wawancara peneliti  dengan  Kepala  Sub Bagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten  Sintang  (hanya ditujukan  kepada Kepala  Sub  Bagian  Aparatur  dan  Umum sebagai  perwakilan  dari  kepala  sub  bagian lainnya)    mengatakan   bahwa     munculnya disiplin    untuk    menyelesaikan     pekerjaan karena  adanya    tanggungjawab    pekerjaan sebagai  PNS.  Menurutnya,  menjadi  seorang PNS  harus  siap  lahir  dan  batin,  sebab  PNS adalah  orang  yang  selalu  diperintah  oleh atasan.  Kalau  diperintah  oleh  atasan  untuk menyelesaikan pekerjaan, maka hal  itu  harus dilaksanakan dengan penuh  tanggung  jawab, karena itu sudah menjadi  tuntutan  pekerjaan sebagai   seorang     PNS.   Jadi,    menurutnya disiplin itu datang ke dalam dirinya karena adanya perintah dari atasan.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara  peneliti    dengan    Kepala    Seksi di  lingkungan  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Sintang  (hanya  ditujukan  kepada Kepala  Seksi  Tata  Kota  sebagai  perwakilan dari kepala seksi lainnya) mengatakan bahwa munculnya  disiplin  untuk  menyelesaikan pekerjaan  karena  adanya  sistem  penilaian yang diterapkan di kantor terhadap  para
pegawai  atau  biasa  dikenal  dengan  istilah Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  atau DP3.  Jadi,  menurutnya  disiplin  itu    datang ke  dalam  dirinya  karena  takut  dinilai  buruk dalam DP3 yang dapat mempengaruhi jenjang karirnya.
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staf di lingkungan Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang (ditujukan  kepada  dua  orang  staf).  Mereka sama-sama  mengatakan  bahwa  munculnya disiplin  untuk  menyelesaikan  pekerjaan karena  takut  ditegur  pimpinan,  sebab menurut  mereka,  pimpinannya  tidak  segan- segan  menegur  bila  melihat  stafnya  tidak menyelesaikan pekerjaan atau sering menunda pekerjaan  yang  seharusnya  bisa  dikerjakan segera.  Jadi,  menurut  mereka,  disiplin  itu datang  ke  dalam  diri  mereka  masing-masing karena takut ditegur pimpinan.
Berdasarkan hasil obvervasi dan hasil wawancara  yang  diperoleh  tersebut  dapat diperoleh sebuah kesimpulan, bahwa pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam  menyelesaikan  pekerjaan  didasarkan pada disiplin yang tersimpan dalam diri setiap pegawai  tersebut.  Disiplin-disiplin  untuk menyelesaikan  pekerjaan  tersebut  sangat beragam dengan 6 (enam) dorongan (disiplin), yaitu  :  1).  Adanya  pekerjaan  yang  harus diselesaikan, 2). Takut lupa dengan pekerjaan
yang  sedang  dikerjakan,  3).  Pekerjaan  yang datang silih berganti, 4). Adanya perintah dari atasan,  5).  Takut  dinilai  buruk  dalam  DP3 yang  dapat  mempengaruhi  jenjang  karirnya, dan 6). Takut ditegur pimpinan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, peneliti  berpendapat  bahwa  pada  dasarnya seorang  bekerja  karena  keinginan  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Dorongan  keinginan pada  diri  seseorang  dengan  orang  yang  lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di dalam bekerja termasuk didalamnya menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana  dalam  Bab  II  Kajian  Pustaka terdahulu mengemukakan pendapat ahli yang mengatakan  bahwa  disiplin  mempersoalkan bagaimana  cara  mengarahkan  daya  dan potensi  agar  bekerja  mencapai  tujuan  yang ditentukan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dikemukakan  maka  dapat  disimpulkan bahwa disiplin kerja tepat waktu para pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dalam  melaksanakan  ketentuan  jam  kerja didasarkan  pada  disiplin  yang  tersimpan dalam  diri  setiap  pegawai  tersebut.  Disiplin- disiplin  untuk  kerja  tepat  waktu  tersebut sangat  beragam  dengan  6  (enam)  dorongan (disiplin), yaitu : 1). Rasa malu terhadap  para
pegawai  bawahannya,  2).  Takut  dikenakan sanksi, 3). Sebuah prestasi yang harus dikejar oleh  seorang  PNS,  4).  Tanggungjawab pekerjaan  sebagai  PNS,  5).  Adanya  2  (dua) tanggungjawab baik tuntutan sebagai sebagai PNS  maupun  urusan  rumah  tangga,  dan  6).
Takut  ditegur  pimpinan,  sedangkan  disiplin menyelesaikan  pekerjaan  para  pegawai  di Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang dalam  menyelesaikan  pekerjaan  didasarkan pada  disiplin  yang  tersimpan  dalam  diri setiap  pegawai  tersebut.  Disiplin-disiplin untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut  juga sangat  beragam  yang  terdiri  dari  6  (enam) dorongan  (disiplin),  yaitu  :  1).  Adanya pekerjaan  yang    harus    diselesaikan,    2). Takut  lupa  dengan  pekerjaan  yang  sedang dikerjakan,  3).  Pekerjaan  yang  datang  silih berganti, 4). Adanya perintah dari atasan, 5). Takut  dinilai  buruk  dalam  DP3  yang  dapat mempengaruhi jenjang karirnya, dan 6). Takut ditegur  pimpinan.  Berdasarkan  kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut maka saran peneliti  adalah  :  a).  Setiap  pegawai  negeri sipil  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang  dalam  melaksanakan  tugas  pokok dan  fungsinya  harus  lebih  tedisiplin  lagi dalam bekerja sebab bila disiplin yang sedikit (minim)  tidak  dapat  memacu  semangat pekerjaan,  dan  b).  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang dapat menggunakan  hasil
penelitian  skripsi  ini  sebagai  bahan  evaluasi bagi  setiap  pegawai  untuk  memiliki  disiplin yang lebih banyak lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku :
As’ad, Moch. 1995. Psikologi Industri . Jakarta : Liberty.
Berelson,  Bernard  dan  Stainer,  Gary.  2002. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia . Jakarta : Rineka Cipta.
Danim, Sudarman. 2001. Disiplin, Kepemimpinan dan Efektivitas
Kelompok .  Jakarta  :  Penerbit  Rineka Cipta.
Hasibuan,  Malayu  S.P.  2006. Manajemen Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah, Edisi Revisi . Jakarta : Bumi Aksara.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. Pengembangan Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta  : Rineka Cipta.
Pace,  R.  Wayne  dan  Faules,  Don  F.  1998. Komunikasi  Organisasi  :  Strategi Meningkatkan  Kinerja  Perusahaan . Penerjemah Deddy Mulyana. Bandung
: Remaja Rosdakarya.
Purwanto, Djoko. 2006. Komunikasi Bisnis . Jakarta : Erlangga.
Sardiman, A.M. 2007. Interaksi dan Disiplin Belajar  Mengajar .  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Sastrohadiwiryo, Siswanto B. 2003. Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia
: Pendekatan  Administratif dan Operasional . Jakarta : Bumi Aksara.
Siagian,  Sondang  P.  1985. Organisasi Kepemimpinan Perilaku Administrasi . Jakarta
: Gunung Agung.
………………….. 2006. Manajemen Sumber Daya  Manusia .  Edisi  Satu.  Cetakan
Ketigabelas. Jakarta : Bumi Aksara.
Steers, Richard M. dan Porter, Lyman W. 1991. Motivation  and  Work  Behaviour.
5th ed. New York : McGraw-Hill.
Uno, Hamzah B. 2008. Model Pembelajaran : Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang  Kreatif  dan  Efektif .  Jakarta  : Bumi Aksara.
Wahjosumidjo. 2001. Kepemimpinan dan Disiplin . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen . Jakarta : Rineka Cipta.
Wursanto. 1987. Manajemen  Kepegawaian . Yogyakarta : Kanisius.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang        Nomor        43          Tahun
1999  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.