## Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung
Sustainable Development Goals

## Neneng Hayati
Prodi Manajemen STIE Ekuitas Bandung, Indonesia neneng.hayati@ekuitas.ac.id

## Erwin Yulianto
Prodi Teknik Informatika Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia eyulianto@unla.ac.id

## Syafdinal
Prodi Akuntansi  Universitas Widyatama Bandung, Indonesia syafdinal.mm@widyatama.ac.id

## ABSTRAK
Peranan  keuangan  berkelanjutan  dalam  Industri  Perbankan  saat  ini  yang  digagas  oleh Otoritas  Jasa  keuangan  (OJK)  dan World  Wildlife  Funding (WWF)  pada  pembangunan menargetkan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga  muncul  dampak-dampak  negatif  yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut mendorong para pemerhati lingkungan,  perusahaan  serta  pemerintahan  nasional  maupun  global  mencetuskan  harus adanya  pembangunan  berkelanjutan  yang  mengedepankan  keselarasan  aspek  ekonomi, lingkungan  hidup  dan  sosial.  OJK  telah  bekerjasama  dengan  institusi  keuangan  untuk menyusun Road  Map Keuangan  Berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  menjabarkan kondisi  yang  ingin  dicapai  terkait  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia  pada  periode 2015-2024  bagi  industri  jasa  keuangan.  Inisiatif  ini  juga  dibangun  untuk  berkontribusi sekaligus  menangkap  peluang  bisnis  terhadap  upaya  pembangunan  ekonomi  Indonesia yang  memiliki  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  dan  berkontribusi  langsung  pada upaya  pencapaian Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  dimana  teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian ini menggunakan penelurusan data online . Berdasarkan road map yang telah dibuat oleh OJK,  perbankan  di  Indonesia  telah  berkomitmen  dalam  Rencana  Aksi  Keuangan Berkelanjutan  (RAKB)  untuk  memberikan  kredit  kepada  kreditur  yang  memiliki sertifikasi  sesuai  dengan  prinsip  Lingkungan,  Sosial  dan  Tata  Kelola  (LST)  dan  izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di sektor konstruksi hijau, pertanian, infrastruktur hijau, kehutanan, energi terbarukan, industri daur ulang dan efisiensi energi. Keywords—Pembangunan  Berkelanjutan,  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan, Sustainable Development Goals

## 2460-030X

## PENDAHULUAN
Dalam dua dekade terakhir, pembangunan  yang  semata-mata  menargetkan pertumbuhan ekonomi  dan  dampak-dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  proses  pembangunan ekonomi  mendorong  dicetuskannya  pembangunan  berkelanjutan  yang  mengedepankan keselarasan  aspek  ekonomi,  lingkungan  hidup,  dan  sosial.  Pembangunan  berkelanjutan sebagai paradigma baru dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, telah menarik perhatian dan  komitmen  banyak  lembaga  dan  negara.  Begitu  pentingnya  isu  ini  sehingga Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  bekerjasama  dengan  perbagai  pemerintah, civil society dan  pelaku  ekonomi  lainnya  telah  menyusun  kerangka  kerja  pembangunan berkelanjutan.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  permasalahan  sosial  dan  lingkungan hidup  yang  selama  ini  belum  dimasukkan  dalam  perhitungan  ekonomi  menjadi  unsur penting  yang  perlu  untuk  diperhatikan.  Inisiatif  global  dari  beberapa  lembaga  keuangan di dunia telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sebagai  salah  satu  otoritas  pada  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  memiliki  peran  untuk  mensukseskan  komitmen  tersebut  melalui program  keuangan berkelanjutan ( sustainable financing ). Program ini dilakukan  melalui kerja sama berbagai pihak sehingga tercipta dukungan pembiayaan kepada lembaga yang menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan.  Program  keuangan  berkelanjutan  tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan.
OJK bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Roadmap ini  bertujuan  untuk  menjabarkan  kondisi  yang  ingin  dicapai terkait  keuangan  yang  berkelanjutan  di  Indonesia  dalam  jangka  menengah  (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK  serta  untuk  menentukan  dan  menyusun  tonggak  perbaikan  terkait  keuangan berkelanjutan. Roadmap ini  akan  menjadi  acuan  bagi  OJK  dan  pelaku  industri  jasa keuangan  serta  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  kepentingan  untuk  mendukung pembangunan  berkelanjutan  terutama  pemerintah,  pelaku  industri  maupun  lembaga internasional.  OJK  memastikan  terdapat  delapan  perbankan  nasional  baik  Badan  Usaha Milik  Negara  (BUMN)  maupun  swasta  yang  siap  menerapkan  sistem  keuangan berkelanjutan  ysitu  Bank  Mandiri,  Bank  BRI,  Bank  BNI,  Bank  BCA,  Bank  Muamalat, Bank BJB, Bank Arta Graha dan Bank BRI Syariah.
Penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Setelah roadmap dicanangkan,  Selama  dua  tahun  proyek  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan awareness di  industri  keuangan.  Selama  18  bulan pilot  project ,  OJK  terus  memantau perbaikan  kinerja  bank-bank  tersebut  terutama  pada  aspek  manajemen  risiko  bank  pada aspek lingkungan hidup, sosial beserta tata kelolanya, khususnya pada sektor usaha yang berisiko tinggi pada aspek tersebut seperti kelapa sawit. Selain itu, terdapat upaya internal bank dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan bisnis proses bank. Dua tahun  berikutnya  adalah  proses  perumusan  regulasi,  setelah  itu  penerapan  regulasi. Setelah  2024, green  portfolio diharapkan  telah  meningkat.  Seluruh  lembaga  keuangan sudah mempunyai platform 3P ( People,Planet, Profit ).
Kedelapan  bank 'First  Movers' akan  memperoleh  bimbingan  terkait  implementasi manajemen  risiko  lingkungan  hidup  dan  tata  kelola.  Beberapa  keluaran  dari  proyek rintisan  ini  termasuk  perbaikan  kebijakan  dan  Standar  Prosedur  Operasi  pada  masing- masing  bank  serta  perbaikan  kualitas  pembiayaan  khususnya  pada  sektor  usaha  yang memiliki risiko lingkungan hidup dan sosial yang tinggi. Inisiatif ini juga dibangun untuk berkontribusi  sekaligus  menangkap  peluang  bisnis  terhadap  upaya  pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim dan berkontribusi langsung pada upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah yang akan dikaji dan dianalisis sebagai berikut :
1. Bagaimana  hubungan  masalah  lingkungan  global  dan  pertumbuhan  serta pembangunan ekonomi ?
2. Bagaimana  pembangunan  berkelanjutan  menjadi  sebuah  paradigma  baru  dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ?
3. Bagaimana  OJK  sebagai  pelopor  Keuangan  Berkelanjutan  mengimplementasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ?
4. Bagaimana langkah-langkah dalam road map yang telah diusung OJK ?
5. Bagaimana  delapan  bank  terbesar  mengimplementasikan  manajemen  risiko lingkungan hidup dan tata kelola ?

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  berpikir  adalah  alur  berpikir  yang  disusun  secara  singkat  untuk  menjelaskan bagaimana  sebuah  penelitian  dilakukan  dari  awal,  proses  pelaksanaan,  hingga  akhir. Kerangka berpikir dapat disusun dalam bentuk kalimat-kalimat atau digambarkan sebagai sebuah diagram.

## Hubungan  Masalah  Lingkungan  Global  &  Pertumbuhan  Serta  Pembangunan Ekonomi.
Sebagaimana  telah  diketahui  bersama  bahwa  lapisan  ozon  kini  semakin  menipis.  Tanpa lapisan ozon, bumi yang kita tinggali ini akan mengalami berbagai dampak negatif yang akan  menimpa  makhluk  hidup,  antara  lain  penyebaran  penyakit,  cuaca  yang  tidak menentu,  pemanasan  global,  bahkan  hilangnya  suatu  daerah  karena  akan  mencairnya  es yang  ada  di  Kutub  Utara  dan  Kutub  Selatan.  Sebelumnya  kebanyakan  orang  menduga masalah  lingkungan  global  lebih  banyak  dipengaruhi  faktor  alam,  seperti  iklim,  yang mencakup  temperatur,  curah  hujan,  kelembaban,  tekanan  udara  dan  lainnya.  Saat  ini orang-orang  mulai  menyadari  bahwa  aktifitas  manusia  pun  mempengaruhi  iklim  dan lingkungan secara signifikan. [1] [2]

## 2460-030X
Faktor  penyebab  terjadinya  masalah  lingkungan  adalah  teknologi,  pertumbuhan penduduk,  motif  ekonomi  dan  tata  nilai  yang  berlaku.  Barry  Commoner  (1973)  dalam bukunya  "the  Closing  Circle"  melihat  bahwa  teknologi  merupakan  sumber  terjadinya masalah-masalah  lingkungan.  Hasil-hasil  teknologi  diterapkan  dalam  sektor  industri, pertanian,  transportasi  dan  komunikasi.  pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan kekayaan merupakan penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. [3]
Dalam  aktifitasnya,  kemajuan  ekonomi  ternyata  harus  dibayar  mahal  dengan  perusakan lingkungan yang dampaknya telah dirasakan saat ini, antara lain polusi air, udara maupun tanah,  bencana  banjir  dan  kekeringan  akibat  eksploitasi  hutan,  serta  meningkatnya  suhu bumi  akibat  gas  rumah  kaca  sebagaimana  Gambar  1  berikut.  Kondisi  ini  jika  tidak dilakukan  upaya  pencegahan  maka  dampaknya  akan  dirasakan  oleh  generasi-generasi yang  akan  datang.  Pembangunan  ekonomi  juga  dinilai  belum  berhasil  meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas bawah.

## Gambar 1.Isu Lingkungan Global [4]
Pembangunan  Berkelanjutan  Sebagai  Sebuah  Paradigma  Baru  Dalam  Mengejar Pertumbuhan Ekonomi.
The World  Economic  Forum dalam  laporan  tahun  2013  menempatkan  ekonomi  dan lingkungan  sebagai  risiko  utama  dunia  [5].  Keduanya  memiliki  keterkaitan  di  mana diyakini  bahwa  kerusakan  lingkungan  yang  diakibatkan  tata  kelola  industri  yang  tidak berkelanjutan  memberikan  dampak  negatif  pada  perekonomian  global. GINI  Index (World  Bank  Estimate )  yang  secara  umum  dijadikan  acuan  untuk  melihat  ketimpangan distribusi  pendapatan  dalam  50  tahun  terakhir,  memperlihatkan  bahwa  belum  adanya pengaruh signifikan dalam hal perbaikan ekonomi baik pada negara-negara maju maupun sedang  berkembang;  perubahan  iklim  dan  pengentasan  kemiskinan  telah  menjadi  isu global  dan  menuntut  peran  serta  seluruh  pelaku  ekonomi  baik  individu  dan  korporasi disamping  pemerintah.  Keduanya  telah  menjadi  agenda  internasional  yang  masuk  ke dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB.
Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  atau Sustainable  Development  Goals (SDGs) merupakan  agenda  internasional  yang  menjadi  kelanjutan  dari  Tujuan  Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan  melibatkan 194 negara, civil society dan berbagai pelaku ekonomi  dari  seluruh  penjuru  dunia.  Agenda  ini  dibuat  untuk  menjawab  tuntutan
kepemimpinan  dunia  dalam  mengatasi  kemiskinan,  kesenjangan,  dan  perubahan  iklim dalam  bentuk  aksi  nyata.  SDGs  yang  ditetapkan  pada  25  September  2015  meliputi  3 (tiga)  dimensi  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  dan terdiri  dari  17  (tujuh  belas)  tujuan  global  sebagaimana  Gambar  2  dan  diharapkan  dapat tercapai pada tahun 2030. [6]
Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [7]
Peran OJK Sebagai Pelopor Keuangan Berkelanjutan Dalam Mengimplementasikan Rencana Aksi.
Dewasa  ini,  lembaga  jasa  keuangan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  memacu pertumbuhan  ekonomi  sekaligus  mengarahkan  dan  mewarnai  aktivitas  perekonomian. Jika  di  masa  yang  lalu  parameter  kesuksesan  lembaga  jasa  keuangan  hanya  pada keuntungan  yang  bersifat  finansial,  maka  untuk  saat  ini  maupun  di  masa  yang  akan datang  dinilai  tidak  memadai.  Sebagai  contoh,  krisis  keuangan  global  pada  tahun  2008 telah  mendorong  dilakukan  reformasi  sektor  keuangan dengan  menambahkan parameter kesuksesan  berupa  kontribusi  pada  stabilitas  sistem  keuangan  terutama  pada  area penguatan  permodalan  dan  implementasi Good  Corporate  Governance .  Bank  Indonesia selaku  Bank  sentral  di  Indonesia  berpandangan  bahwa  penting  untuk  mengembangkan perbankan ramah lingkungan. [23]
Dua alasan utama menurut Bl yang menilai bahwa hal itu penting [5] :
1. Merespons  Undang-undang  No  32  Tahun  2009,  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi baik pidana bagi pelakunya  hingga  pencabutan  izin  lingkungan,  bila  hal  itu  tidak  diperhatikan perbankan,  maka  akan  berpotensi  meningkatkan  risiko  kredit,  risiko  hukum  dan risiko reputasi.
2. Permasalahan  nasional  yang  hingga  saat  ini  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  yaitu ketahanan  pangan  dan  energi.  Kedua  sektor  itu  cukup  besar  pengaruhnya  bagi perekonomian. Hal tersebut terlihat dari impor yang terbilang besar, fluktuasi harga komoditas  yang  berpengaruh  kepada  inflasi  dan  tekanan  nilai  tukar,  serta  defisit

## 2460-030X
APBN.  Untuk  itu,  dukungan  perbankan  untuk  membiayai  kedua  sektor  tersebut menjadi sangat penting jika perbankan mendukung pembiayaan ke sektor energi dan ketahanan pangan, hasilnya akan tercipta swasembada energi dan pangan, sekaligus membantu  penurunan  gas  rumah  kaca.  Selain  itu,  ruang  lingkup green  finance bisa diperluas  ke  sektor  strategis  lainnya,  seperti  jasa  atau  transportasi,  industri, perumahan, dan produk ekonomi kreatif yang mengedepankan prinsip green .
Ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  sejatinya  adalah  tiga  bidang  yang  berbeda  karena memiliki  karakteristik  masing-masing,  tetapi  bukan  mustahil  disatukan.  OJK  yang merupakan  badan  pengawas  lembaga  jasa  keuangan  telah  membuktikan  bahwa  ketiga bidang  tersebut  dapat  disatukan  dalam  satu  konsep  yang  diberi  nama  " Keuangan Berkelanjutan "  atau  Keuangan  Berkelanjutan  sebagaimana  Gambar  3.  Keuangan Berkelanjutan  merupakan  dukungan  menyeluruh  dari  industri  jasa  keuangan  untuk pertumbuhan  yang  dihasilkan  dari  keselarasan  antara  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan.
Gambar 3. Keuangan Berkelanjutan [8]
OJK  berkolaborasi  dengan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  untuk  membuat  kebijakan pada  akhir  tahun  2014  berupa Roadmap Keuangan  Berkelanjutan,  yang  bertujuan memberikan  standar  baru  bagi  lembaga  jasa  keuangan  dengan  menerapkan  prinsip keberlanjutan  yaitu  harmonisasi  aspek  3P  ( Profit-People-Planet) dalam  aktivitas  bisnis lembaga  jasa  keuangan. Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  akan  menjadi  acuan  bagi OJK,  pelaku  industri  jasa  keuangan  dan  juga  industri  keuangan  non  bank  hingga  pasar modal  yang  berada  di  bawah  pengawasan  OJK  serta  pihak-pihak  yang  memiliki kepentingan  dalam  mendukung  pembangunan  berkelanjutan  yang  dicanangkan pemerintah.  Peluncuran Roadmap ini  merupakan  kelanjutan  dari  kerja  sama  program bertajuk  " Green  Banking "  yang  pernah  terjalin  antara  Kementerian  Lingkungan  Hidup dan  Bank  Indonesia  pada  tahun  2010.  Seiring  dengan  lahirnya  OJK,  program Green Banking pun dilimpahkan oleh Bl, dan konsepnya diperluas tidak hanya untuk perbankan, tetapi lembaga jasa keuangan.
Misi  utama  Keuangan  Berkelanjutan  seperti  halnya Green  Banking ketika  pertama  kali dicetuskan  adalah  mengubah  paradigma  dalam  pembangunan  nasional  dari Greedy Economy (Ekonomi  Serakah)  menjadi Green  Economy (Ekonomi  Hijau). Greedy Economy merupakan  istilah  dimana  fokus  ekonomi  hanya  terbatas  pada  pertumbuhan ekonomi  yang dinilai  melalui pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP), melakukan
eksploitasi  kekayaan  alam,  dan  aktivitas  ekonomi  yang  bertumpu  pada  hutang. Sedangkan Green  Economy merupakan  perubahan  pandang  terhadap  pembangunan ekonomi  dengan  memperhatikan  keseimbangan  3P  yakni people (sosial), profit (ekonomi) dan planet (lingkungan).
Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  menjabarkan  tiga  rencana  kerja  strategis  yakni peningkatan supply pendanaan  ramah  lingkungan  hidup;  peningkatan  permintaan  bagi produk  keuangan  ramah  lingkungan  hidup  dan  peningkatan  pengawasan  dan  koordinasi implementasi keuangan berkelanjutan. [9]
Dalam periode Jangka Menengah (2015-2019)  yakni penguatan  keuangan berkelanjutan yang  difokuskan  pada  kerangka  dasar  pengaturan  dan  sistem  pelaporan,  peningkatan pemahaman,  pengetahuan  serta  kompetensi  SDM  pelaku  industri  jasa  keuangan, pemberian  insentif  serta  koordinasi  dengan  instansi  terkait  &  Jangka  Panjang  (2020- 2024)  yakni  kegiatan  yang  difokuskan  pada  integrasi  manajemen  risiko,  tata  kelola perusahaan, penilaian tingkat kesehatan bank dan pembangunan sistem informasi terpadu keuangan  berkelanjutan.  Merujuk  pada  rincian  jangka  menengah  di  atas  adalah penekanan  tentang  perlunya  kerangka  dasar  pengaturan  Keuangan  Berkelanjutan.  Lebih spesifik,  tabel  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan  dalam Roadmap menyebutkan perlunya  aturan  yang  menjadi  payung  kebijakan  Keuangan  Berkelanjutan  sebagaimana Gambar 10 berikut.
Gambar 4. Roadmap Keuangan berkelanjutan [10]
Dalam  jangka  panjang,  penyaluran  kepada  industri  sektor  strategis  dengan  konsep pembiayaan  berkelanjutan  diharapkan  akan  mendorong  tumbuhnya  ekonomi  secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan pasar yang lebih besar bagi lembaga jasa keuangan. Pasar yang lebih besar akan tercipta seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang  dihasilkan  yang  kemudian  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap keberlangsungan  Lembaga  Jasa  Keuangan  pada  khususnya  dan  diharapkan  juga  dapat mengurangi  defisit  neraca  pembayaran  Indonesia.  Sebagai  upaya  untuk  mendorong pembiayaan  berkelanjutan  dikarenakan  adanya  kendala  kemampuan  SDM  Indonesia

## 2460-030X
belum  cukup  kompeten  untuk  menilai  sektor  ekonomi  strategis,  beberapa  inisiatif  yang dilakukan  oleh  OJK  bekerja  sama  dengan  pihak  pihak  terkait  baik  nasional  maupun internasional antara lain untuk [11] :
1. Meningkatkan kemampuan SDM LJK untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan daya saing LJK menyangkut kemampuan untuk mendanai bisnis-bisnis yang terkait dengan perlindungan lingkungan;
3.  Memberi  ruang  persaingan  untuk  meningkatkan  portofolio  kredit  /  pembiayaan  di sektor ekonomi prioritas yang mendukung kegiatan perlindungan lingkungan; dan
4.  Meningkatan awareness dan  perubahan  paradigma  ( mindset )  dalam  pembangunan nasional dari greedy economy menuju green economy .
Langkah-Langkah Pelaksanaan Road Map Yang Telah Diusung OJK.
Lembaga Jasa Keuangan memiliki pengaruh atas perilaku operasional dari para pelaku bisnis. OJK menyadari peran signifikan dari lembaga jasa keuangan sehingga merancang Roadmap Keuangan  Berkelanjutan.  Keuangan  berkelanjutan  bertujuan  untuk  mendorong lembaga jasa keuangan mengimplementasikan praktik-praktik keuangan yang lebih ramah lingkungan  dengan  'menghijaukan'  basis  pelanggannya  dan  mengutamakan  transaksi keuangan  untuk  proyek  bisnis  yang  ramah  lingkungan.  Prinsip  baru  ini  akan  membantu Indonesia  untuk  mencapai  dan  menyeimbangkan  target  pertumbuhan  ekonomi  dan kelestarian. Hal tersebut membuat Keuangan berkelanjutan dapat menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Lembaga  jasa  keuangan  wajib  mematuhi  prinsip  keuangan  berkelanjutan  dan menerapkan  etika  bisnis  sehingga  dapat  membuat  hal  positif  bagi  lingkungan  dan meningkatkan brand value sekaligus mengecilkan potensi risiko reputasi. Risiko reputasi dan  risiko  kredit  biasanya  timbul  dari  investasi  proyek  yang  mengancam  kelestarian lingkungan. Lembaga jasa keuangan  mengutamakan investasi untuk aktivitas bisnis yang ramah  lingkungan  dapat  membantu  lembaga  jasa  keuangan  mengatasi  risiko  perusahaan dan memastikan keberlanjutan perusahaan.
Delapan  bank  dengan  aset  terbesar  berkomitmen  menjadi  perintis  untuk  perbankan yang  berkelanjutan.  Komitmen  tersebut  dituangkan  melalui  Proyek  Percontohan  ( Pilot Project ) bekerjasama dengan OJK dan WWF-lndonesia yang bertajuk "Langkah Pertama Untuk  Menjadi  Bank  Yang  Berkelanjutan"  [11][12].  Kedelapan  bank  tersebut  adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Bank Muamalat, BRI Syariah, bank bjb dan Bank Artha Graha  Internasional.  Komitmen  ini  merupakan  langkah  besar  yang  diambil  para  bank setelah kurang dari setahun diluncurkannya Roadmap Keuangan Berkelanjutan oleh OJK pada tanggal 5 Desember 2014.
Proyek  percontohan  ini  bertujuan  untuk  mendukung  penyiapan  kompetensi  bank menyangkut  sasaran  dalam Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia  periode 2014-2019. Kompetensi yang disasar secara khusus adalah kemampuan organisasi dalam mengelola aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam keputusan bisnisnya. Juga  untuk  meningkatkan  porsi  pembiayaan  ke  kegiatan  bisnisyang  dilakukan  secara berkelanjutan.  Langkah  besar  yang  diambil  oleh  delapan  bank  yang  mewakili  46%  aset
perbankan nasional ini diharapkan mendorong bank dan Lembaga jasa keuangan lainnya mengikuti  jejak  mereka  untuk  mulai  menerapkan  keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas komitmen dalam mengelola dan menerapkan aspek lingkungan,  sosial  dan  tata  kelola,  bank  turut  mengambil  peran  untuk  meningkatkan profil kinerja perusahaan di Indonesia.
OJK  bersama  WWF  akan  terus  mendampingi  kedelapan  bank  ini  untuk  mulai menerapkan  keuangan  berkelanjutan  secara  sistematis.  Sebagai  bagian  dari  proyek percontohan, bank peserta akan mendapatkan serangkaian pendampingan teknis meliputi identifikasi  profil  risiko  LST  bank  dari  berbagai  sektor.  Proses  ini  juga  sekaligus memanfaatkan peluang-peluang yang teridentifikasi melalui diskusi terbatas dengan para ahli perbankan, serta pelaku industri. Peran aktif perbankan, OJK dan WWF Indonesia ini dilakukan  dalam  rangka  mendorong  integrasi  LST  secara  bertahap  hingga  akhirnya praktik  bank  dan  lembaga  jasa  keuangan  lainnya  di  Indonesia  dapat  mencapai  standar kinerja terbaik untuk aspek LST.

## Metode penelitian
Metode  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini yang  di  jadikan  objek  penelitian,  kemudian  data  atau  informasi  di  analisis  sehingga  di peroleh suatu pemecahan masalah. Seperti dikatakan David Williams (1995) dalam buku Lexy  Moleong  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  pengumpulan  data  pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. [21].
Teknik  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelurusan  data online .  Metode  penelusuran  data online yaitu  tata  cara  melakukan  penelusuran  data melalui  media online seperti  internet  atau  media  jaringan  lainnya  yang  menyediakan fasilitas online ,  sehingga  memungkinkan  peneliti  memanfaatkan  data online berupa informasi  secepat  atau  semudah  mungkin  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara akademis. [22]

## Result & discussion

## Keuangan Berkelanjutan Bank Mandiri
Bank  Mandiri  merupakan  salah  satu  dari  delapan  Bank  yang  membentuk  inisiatif keuangan  berkelanjutan  Indonesia  yaitu  " First  Movers  on  Sustainable  Banking "  yang diinisiasikan oleh OJK sejak tahun 2015. Bank Mandiri mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan  ke  dalam  berbagai  kebijakan  dan  program  perkreditan, khususnya standar prosedur kredit segmen korporasi dan komersial. Bank Mandiri telah bersiap  untuk  melangkah  menuju  bank  yang  berkelanjutan  dengan  menerapkan  prinsip keuangan  berkelanjutan  melalui  pembuatan  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan (RAKB).
Bank  Mandiri  telah  menyusun  RAKB  untuk  jangka  menengah  dan  jangka  panjang sejak  menjadi salah  satu bank inisiator keuangan berkelanjutan di Indonesia. Komitmen

## 2460-030X
Bank  Mandiri  dalam  menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  diwujudkan  melalui penyaluran  kredit  ramah  lingkungan.  Salah  satunya  adalah  dengan  kerja  sama  yang dilakukan bersama Agence Francaise de Development (AFD) dalam proyek yang bernilai US$  100  juta  untuk  membiayai  proyek hydropower ,  biogas  dan combined-cycle powerplant .
Komitmen  Bank  Mandiri  dalam  mengembangkan  keuangan  berkelanjutan  adalah dengan  menetapkan  beberapa  sektor  prioritas  dalam  5  tahun  ke  depan  dalam implementasi  RAKB.  Salah  satunya  memprioritaskan  pembiayaan  kepada  sektor  kelapa sawit dan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Saat ini sudah lebih dari 50% total  debitur  di  sektor  tersebut  yang  telah  memiliki  sertifikasi  RSPO  [ Roundtable  on Sustainable Palm Oil ] dan ISPO [ Indonesia Sustainable Palm Oil ]. Selain itu, penyaluran kredit  ramah  lingkungan  lain  adalah  pada  sektor  perkebunan  yang  proporsinya  sekitar 13.91% dari total kredit Bank Mandiri  yang berjumlah 729,55 triliun rupiah pada tahun 2017.  Penyaluran  kredit  di  bidang  perkebunan  ini  diklasifikasikan  dalam  beberapa komoditas yaitu kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi dan komoditas agro lainnya [13].
Saat ini Bank Mandiri secara terus-menerus melakukan edukasi dan mendorong agar praktik  bisnis  debitur  lebih  sejalan  dengan  penerapan  keuangan  berkelanjutan.  Di samping itu juga mendorong bersama pelaku usaha lain dapat membangun industri yang ramah  lingkungan.  Di  tahun  2018,  Bank  Mandiri  juga  telah  menyalurkan  kredit  senilai Rp.  2  triliun  untuk  proyek  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air  (PLTA)  dan  Pembangkit Listrik  Tenaga  Mini  Hidro  (PLTMH)  yang  terbagi  ke  dalam  tahapan  sesuai  dengan perkembangan proyek dan kebutuhan debitur.

## Keuangan Berkelanjutan Bank Negara Indonesia (BNI)
BNI  juga  merupakan  salah  satu  dari  delapan  Bank  yang  membentuk  inisiatif keuangan  berkelanjutan  Indonesia  yaitu  " First  Movers  on  Sustainable  Banking ".  BNI telah  menyusun  RAKB  2019 yang  akan  menjadi  dasar  dan  pedoman  bagi  implementasi Keuangan  Berkelanjutan.  Keuangan  Berkelanjutan  di  BNI  diimplementasikan  dengan merintis beberapa program antara lain Program Ayo Menabung Dengan Sampah [14].
BNI  juga  melakukan  Pengembangan  Kapasitas  Internal  dalam  bentuk  pelatihan  - pelatihan  dan  program  edukasi  masyarakat,  hingga  memperkuat  SOP  perkreditan  yang mempertimbangkan  faktor  lingkungan  dan  sosial.  Sejalan  dengan  Kriteria  Kegiatan Usaha  Berwawasan  Lingkungan  (KUBL)  yang  diatur  dalam  Petunjuk  Teknis  POJK Nomor  51/2017.  BNI  juga  mengikuti  kriteria  Debitur  yang  mendapatkan  pembiayaan apabila  di  dalam  proses  bisnisnya  mengutamakan  upaya  efisiensi  dan  efektifitas penggunaan  sumber  daya  alam,  melaksanakan  mitigasi  dan  adaptasi  lingkungan menghadapi dampak perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kategori  kegiatan  yang  berkelanjutan  berwawasan  lingkungan  yaitu  Energi Terbarukan; Efisiensi Energi; Pencegahan dan Pengendalian Polusi; Pengelolaan Sumber Daya  Alam  Hayati  dan  Penggunaan  Lahan  yang  Berkelanjutan;  Konservasi Keanekaragaman  Hayati  Darat  dan  Air;  Transportasi  Ramah  Lingkungan;  Pengelolaan Air  dan  Air  Limbah  yang  Berkelanjutan;  Adaptasi  Perubahan  Iklim.  BNI  konsisten menyalurkan  pembiayaan  pada  sektor-sektor  yang  berwawasan  lingkungan  antara  lain Sektor  Perkebunan  seperti  Perkebunan  Sawit  yang  tersertifikasi Indonesia  Sustainable
Palm Oil (ISPO) atau Round Table Sustainble Palm Oil (RSPO) serta pembiayaan energi terbarukan  seperti Micro  Hydro dan  menyalurkan  pembiayaan  hanya  pada  perusahaan yang dinyatakan dinilai layak oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu mendapat penilaian Emas, Hijau, Biru.
Komitmen  BNI  dalam  menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  diwujudkan melalui  penerapan  pembiayaan  sektor  ramah  lingkungan  yang  sudah  aktif  diberlakukan oleh BNI sejak tahun 2007. Pada tahun 2017, BNI telah menyalurkan pembiayaan hijau segmen  korporasi  sebesar  57,65  miliar  rupiah  yaitu  18.31%  dari  total  kredit.  Selain  itu BNI juga telah memiliki prosedur pemberian kredit korporasi yang mengharuskan debitur untuk  memiliki  izin  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan)  dan  penilaian standar  lingkungan  PROPER  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup. Sesuai amanat POJK 51/2017, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III dan IV mulai tahun ini mesti menerapkan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.
Kegiatan  Usaha  Berwawasan  Lingkungan  (KUBL)  yang  diatur  dalam  Petunjuk Teknis POJK  menjadi acuan  dalam penyempurnaan SOP terkait penyaluran kredit  yang berwawasan  lingkungan.  BNI  Berorientasi  menyalurkan  pembiayaan  hanya  pada Kegiatan  Usaha  yang  memenuhi  syarat  sebagai  kegiatan  yang  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan.  Dalam  beberapa  tahun  ke  belakang,  BNI  pun  telah  konsisten menerapkan keuangan berkelanjutan ke sektor hijau, alias green financing . Sektor-sektor yang disasar adalah pembangunan pembangkit listrik, sektor perkebunan sawit, di  mana debitur  mesti  punya  sertifikat  ISPO  atau  RSPO.  Adapula  pembiayaan  terkait  energi terbarukan  seperti micro  hydro .  Selain  itu,  debitur  juga  diwajibkan  punya  sertifikat proper yang laik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyaluran Kredit Pembiayaan Hijau yang disalurkan BNI pada 2018 mencapai Rp 83,38 triliun atau sekitar 23,19%  dari  total  kredit  BNI.  Komposisi  tersebut  terus  meningkat  dibandingkan  tahun 2017 yang mencapai 18,31% dari total Kredit Tahun 2017.

## Keuangan Berkelanjutan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
BRI meyakini pelaksanaan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing perusahaan dalam menghadapi tantangan dunia perbankan  yang  semakin  dinamis.  Untuk  itu  BRI  senantiasa  adaptif  dan  proaktif memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan produk dan/atau jasa keuangan sesuai  dengan  prinsip  keuangan  berkelanjutan.  BRI  mulai  menjalankan  proyek-proyek hijau  seperti  pengembangan green  IT dan  pembangunan  kantor  dengan  konsep green building .
BRI  sudah  mengirimkan  RAKB  kepada  OJK  pada  bulan  November  2018  yang meliputi  pengembangan  produk,  kapasitas  SDM  dan  peningkatan  portofolio.  untuk memaksimalkan  implementasi  tersebut,  bank  BRI  telah  mematok  kriteria  bagi  debitur dalam aksi keuangan berkelanjutan.
Pertama,  debitur  tak  termasuk  dalam  daftar  hitam  yang  diterbitkan  pemerintah maupun  asosiasi  perusahaan.  Kedua,  debitur  juga  mesti  punya  perizinan  lengkap misalnya  dokumen  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL)  dan  peringkat  proper  yang

## 2460-030X
dikeluarkan pemerintah. Ketiga, khusus untuk debitur perusahaan sawit harus memegang sertifikat ISPO atau RSPO.
Komitmen  BRI  dalam  menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  diwujudkan melalui  penerapan  pembiayaan  sektor  ramah  lingkungan  seperti  energi  terbarukan, efisiensi  energi,  pengolahan  limbah,  pertanian  dan  perikanan  berkelanjutan,  bangunan hijau,  dan  pariwisata  berkelanjutan.  Saat  ini  BRI  sedang  melakukan  pemetaan pembiayaan tersebut untuk dikategorikan sebagai pembiayaan berkelanjutan. Di samping itu,  BRI  mendukung  perkembangan  industri  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Kebijakan  ini mencakup  prinsip  pengelolaan  industri  kelapa  sawit  dan  dibentuk  agar  debitur mempertimbangkan  pengelolaan  isu  lingkungan.  Pada  tahun  2017,  BRI  telah menyalurkan  pinjaman  kepada  perusahaan  kelapa  sawit  bersertifikat  RSPO  /  ISPO sebesar  23,24  miliar  kepada  21  perusahaan.  selain  itu,  BRI  juga  melakukan  penilaian sektor usaha melalui instrumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) [15].
Pada  tahun  2019,  untuk  meningkatkan  nilai  yang  disalurkan,  BRI  melakukan beberapa  program  khusus  seperti  sosialisasi  ke  Internal  BRI  dan  Nasabah  untuk meningkatkan awareness sehingga  dapat  segera  memenuhi  kriteria  atau  sertifikasi  yang sudah  ditentukan.  BRI  mematok  target  kredit  berkelanjutan  bisa  tumbuh  12%  hingga 14%.  Selaras  dengan  target  pertumbuhan  kredit  BRI  ituSementara  pada  2018  lalu,  dari total  kredit  Rp  804  triliun  ( bank  only ),  44%  atau  sekitar  Rp  353  triliun  masuk  sudah sesuai  prinsip  keuangan  berkelanjutan.  Sementara  dari  sektor  korporat,  menghasilkan kredit  senilai  Rp  197,9  triliun  atau  setara  dengan  37%  dari  total  kredit  yang  disalurkan telah berprinsip pada keuangan berkelanjutan.

## Keuangan Berkelanjutan Bank Central Asia (BCA)
BCA  berpandangan  bahwa  perbankan  perlu  mengadaptasikan  diri  dengan  prinsip keuangan berkelanjutan karena manfaat bisnisnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Konsepnya  memasukkan  faktor  Lingkungan,  Sosial  dan  Tata  kelola  (LST)  dalam pembuatan  proposal  kredit  dan  menganalisa credit  risk rating untuk  menentukan kelayakan  kredit  debitur.  Pendanaan  kredit  juga  diprioritaskan  untuk  mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan yang sesuai standar internasional. Selain itu, BCA memahami  adanya  kesadaran  global  dan  nasional  yang  makin  menguat  terkait  prinsip pembiayaan  yang  berkelanjutan,  yang  tidak  saja  mengedepankan  profit  tetapi  juga memperhatikan faktor penting dari prinsip penghormatan terhadap kehidupan.
BCA mendukung program pembiayaan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  tidak  saja  menyejahterahkan  secara  ekonomi  tetapi  juga memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola sosial dan lingkungan secara terintegrasi. BCA berkomitmen menerapkan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek Lingkungan,  Sosial  dan  Tata  kelola  (LST)  dalam  keseharian  operasional  bank  dengan terlibat dalam pilot project 'F irst Movers on Sustainable Banking ' yang digagas oleh OJK sejak tahun 2015. Tidak hanya pengembangan bisnis yang ramah lingkungan, BCA juga mendorong seluruh karyawan dan  manajemen BCA  menerapkan prinsip Reuse, Reduce, dan Recycle dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Sejumlah inisiatif rutin dijalankan  diantaranya  mematikan  lampu  dan  monitor  komputer  saat  jam  istirahat, gunakan tumbler saat meeting serta  budayakan printing dua  sisi  untuk  segala  macam
dokumen.  Hal  tersebut  juga  merupakan  bentuk  dukungan  bank  BCA  terhadap  gerakan nasional Go Green [16].
BCA  mendukung  penyaluran  kredit  di  sejumlah  sektor  seperti  produk  energi terbarukan,  efisiensi  energi,  dan  pertanian  organik  yang  sejalan  dengan  pertumbuhan bisnis  dan  kelayakan  kredit  bisnis  terkait.  komitmen  BCA  terhadap  Keuangan Berkelanjutan  diwujudkan  dengan  meningkatkan  porsi  pembiayaan  di  sejumlah  sektor seperti  produk  ramah  lingkungan,  konservasi  energi,  dan  pertanian  organik.  Dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, BCA mendukung penyaluran kredit di  sejumlah  sektor  seperti  produk  energi  terbarukan,  efisiensi  energi,  dan  pertanian organik  sejalan  dengan  pertumbuhan  bisnis  dan  kelayakan  kredit  bisnis  terkait.  Namun demikian keseluruhan proses pemberian kredit di BCA selalu dan senantiasa menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.
Komitmen  BCA  dalam  menerapkan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  yang mengintegrasikan  aspek  Lingkungan,  Sosial  dan  Tata  kelola  (LST)  diwujudkan  dengan meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan setiap tahunnya. BCA memprioritaskan  pembiayaan  sektor-sektor  yang  berhubungan  dengan  pertanian berkelanjutan,  infrastruktur  hijau,  kehutanan  berkelanjutan,  energi  terbarukan,  industri daur  ulang,  efisiensi  energi,  dan  gedung  hijau.  Selain  itu,  komitmen  BCA  dalam mendukung  program  pembangunan  pemerintah  seperti  inklusi  keuangan  diwujudkan dengan  menyalurkan  porsi  pembiayaan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  sebesar  103,55 miliar per Desember 2017.
Dalam  setiap  keputusan  melakukan  pembiayaan,  BCA  selalu  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dengan  memperhatikan  segala  peraturan  dan  perundang-undangan  yang berlaku  termasuk  prinsip  keuangan  berkelanjutan.  BCA  aktif  mendukung  pembiayaan dari  proyek-proyek  berkelanjutan.  Sampai  tahun  2018,  sekitar  Rp  7,56  triliun  telah dikucurkan BCA untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. BCA senantisa terbuka terhadap  kemungkinan  untuk  mendukung  pembiayaan  berbagai  proyek  berkelanjutan demi menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

## Keuangan Berkelanjutan Bank Muamalat
Bank  Muamalat  menyadari  bahwa  pencapaian  tujuan  kinerja  mereka  secara berkesinambungan  harus  selalu  melibatkan  seluruh  pemangku  kepentingan;  khususnya dalam  menyelaraskan  tiga  aspek  keberlanjutan  yang  umumnya  disebut  dengan triple bottom  line ,  yang  terdiri  dari profit (ekonomi), people (sosial),  dan planet (lingkungan) secara bersamaan dan berimbang.
Untuk itu, Bank Muamalat telah berkomitmen untuk senantiasa berkarya memberikan kontribusi  nyata  bagi  perbaikan  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  Indonesia  guna mendukung  terciptanya  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan.  Sementara  orientasi investasi  yang  inovatif  ditranslasikan  melalui  kebijakan  yang  selalu  memperhatikan aspek-aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam setiap keputusan terutama terkait  dengan  keputusan  pembiayaan.  Bank  Muamalat  meyakini  bahwa  upaya-upaya tersebut  akan  turut  meningkatkan  kesadaran  nasabah  dalam  menerapkan  maupun

## 2460-030X
mempertahankan  pola  usaha  yang  berkelanjutan.  Bank  Muamalat  menyadari  bahwa pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  memiliki  dampak  langsung  kepada lingkungan maupun sosial ekonomi seluruh umat yang beraktivitas di sekitar lokasi usaha Bank [17].
Bank  Muamalat  Indonesia  memiliki  kebijakan  untuk  tidak  membiayai  nasabah  yang secara  nyata  membahayakan  lingkungan.  Dalam  rangka  melestarikan  lingkungan,  Bank Muamalat  Indonesia  berupaya  mewujudkan  program green  banking ,  sebagai  bentuk nyata penerapan green economy dalam dunia perbankan syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu penerapan intinya  yaitu  melalui penyaluran pembiayaan ramah  lingkungan dan kegiatan operasional ramah lingkungan ( green campaign ).
Bank  Muamalat  Indonesia  berkomitmen  menjadi  salah  satu  bank  pelopor  dalam penerapan  sektor  keuangan  berkelanjutan  sebagai  bagian  dari  pencapaian Sustainable Development  Goals .  Untuk  mendukung  hal  tersebut,  Bank  Muamalat  memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bertanggung jawab terhadap aspek lingkungan dan sosial.  Melalui  komitmen  tersebut,  Bank  Muamalat  mengambil  sikap  untuk  membiayai perusahaan  apapun  yang  memiliki  mitigasi  risiko  terhadap  dampak  lingkungan  dan sosial, termasuk bagi perusahaan di sektor kelapa sawit atau pertambangan. Sampai saat ini  sektor  yang  banyak  diberikan  pembiayaan  adalah Micro  Hydro ,  sejalan  dengan pemerintah terhadap kebutuhan listrik secara umum melalui energi terbarukan.
Bank Muamalat telah mengembangkan keuangan berkelanjutan untuk pembiayaan di sektor  komoditas  yakni  kelapa  sawit.  Hal  tersebut  diwujudkan  dengan  melakukan kerjasama dengan industri kelapa sawit yang terbukti berkontribusi terhadap lingkungan, guna membantu 10.000 petani plasma selama dua tahun ke depan. Bank Muamalat juga akan  mengembangkan  keuangan  berkelanjutan,  dimana  perusahaan  kelapa  sawit  yang bekerja  sama  harus  sudah  memiliki  sertifikat Roundtable  on  Sustainable  Palm  Oil (RSPO).  RSPO  sendiri  merupakan  sebuah  asosiasi  yang  mengatur  tentang  standard internasional  dalam  mengelolah  perkebunan  kelapa  sawit  secara  berkesinambungan  dan berkelanjutan.

## Keuangan Berkelanjutan BRI Syariah
Pada  saat  kondisi  perekonomian  masih  penuh  dengan  dinamika,  BRI  Syariah berupaya  untuk  memperkokoh  landasan  keuangan  keberlanjutan.  BRI  Syariah memulainya  dengan  inisiatif green  banking pada  tahun  2016  sebagai  wujud  komitmen untuk  mengaktualisasikan  keuangan  berkelanjutan.  Komitmen  ini  tertuang  dalam kebijakan  perusahaan  yang  mengintegrasikan  kinerja  ekonomi,  lingkungan,  sosial  dan tata kelola perusahaan.
BRI Syariah berprinsip untuk mengelola dana  masyarakat untuk  membiayai kembali usaha  masyarakat  dengan  memperhatikan  keselarasan  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan lingkungan  hidup.  BRI  Syariah  menerapkan  pendekatan green  banking yang mengintegrasikan  aspek  lingkungan  dan  sosial  dalam  kebijakan  dan  proses  pembiayaan untuk  mendukung  usaha  yang  berkelanjutan.  Bagi  BRI  Syariah,  keberlanjutan  adalah mengintegrasikan  aspek  ekonomi,  lingkungan  dan  sosial  dalam  kebijakan  operasional perusahaan  yang  selaras  dengan  tata  kelola  perusahaan.  Dasar  keberlanjutan  ini  sejalan
dengan  lima  aspek  (5Ps)  dalam  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  (SDGs)  yang  saling berhubungan,  yaitu: people (manusia), planet (bumi), prosperity (kemakmuran), peace (perdamaian) dan partnership (kemitraan).
Dalam upaya aktualisasi keuangan berkelanjutan, BRI Syariah berinisiatif membentuk Satuan  Kerja  Pendampingan  Implementasi  keuangan  keberlanjutan.  Satuan  kerja  ini membantu  menentukan  arah  strategis  dan  target  BRI  Syariah  dalam  meningkatkan integrasi  keuangan  berkelanjutan  serta  sasaran  pelaksanaan  dalam  implementasi Keuangan Berkelanjutan dan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) di BRI Syariah.
BRI  Syariah  mengimplementasikan  praktik  inisiatif  keuangan  berkelanjutan  melalui upaya:
1. Menerapkan kebijakan pembiayaan green banking ;
2. Penguatan Teknologi Informasi (Tl);
3. Mengelola sumber daya insani dan melaksanakan tata kelola berkelanjutan.
Inisiatif  ini  bertujuan  mendukung  pencapaian  sasaran  peta  jalan  Keuangan Berkelanjutan untuk periode 2015-2019 sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan OJK (POJK).  Sejak  tahun  2016,  BRI  Syariah  fokus  menerapkan  strategi  segmentasi  dan komposisi  pembiayaan green  banking untuk  mendukung  program  pemerintah,  seperti pada segmen kelistrikan dan UKM. Pada segmen kelistrikan, pembiayaan green banking telah  disalurkan  kepada  delapan  nasabah  untuk  membangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga Mini  Hidro  (PLTMH).  Total  plafon  yang  disetujui  sebesar  Rp.  233  miliar,  telah direalisasikan sebesar Rp. 134 miliar dengan baki debet pada akhir tahun sebesar Rp. 59 miliar [18].
Selain  itu,  komitmen  menuju  Keuangan  Berkelanjutan  juga  diwujudkan  melalui segmen  bisnis  mikro.  Rata-rata  pertumbuhan  Mikro  pertahun  selama  6  (enam)  tahun terakhir  sebesar  Rp.583  miliar.  BRI  Syariah  di  tahun  2018  telah  menyalurkan  Kredit Usaha  Rakyat  Mikro  sebesar  Rp.  449,6  miliar  sementara  KUR  Kecil  sebesar  Rp.  248,9 miliar.  Pembiayaan  mikro  yang  disalurkan  meningkat  tiap  tahunnya  dan  menargetkan peningkatan pembiayaan  usaha  mikro secara  keseluruhan  hingga  sebesar  Rp 3 triliun di tahun 2019 ini.

## Keuangan Berkelanjutan bank bjb
S ebagai salah satu dari delapan lembaga keuangan yang berkomitmen untuk menjadi pelopor  dalam  hal  pengembangan  dan  implementasi  keuangan  berkelanjutan  " Indonesia First  Movers  On  Sustainable  Banking ",  bank bjb memperoleh  penghargaan  dari  OJK yaitu "Keuangan Berkelanjutan Award 2016" untuk kategori BUKU III. Penghargaan ini diberikan kepada bank bjb karena telah memberikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan.
bank bjb merupakan  bank  pembangunan  daerah  pertama  yang  mencatatkan  saham perdananya  (IPO)  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tanggal  8  Juli  2010.  Dana  yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini dipergunakan oleh bank bjb untuk penguatan modal  perusahaan  dalam  rangka  mendukung  ekspansi  kredit,  terutama  sektor  UMKM, perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi informasi.

## 2460-030X
Pada  tahun  2016  bank bjb memiliki  kebijakan  strategis  yaitu  meningkatkan pertumbuhan  penyaluran  kredit  yang  berkualitas  melalui  diversifikasi  portofolio pembiayaan  selain captive  market pembiayaan  proyek-proyek  pemerintah  dan pembiayaan  sektor  konsumtif.  Adapun  kebijakan  tersebut  akan  direalisasikan  dengan rencana  ekspansi  kredit  di  sektor  industri  perkebunan  kelapa  sawit,  energi  listrik, perkapalan dan migas [19].
Keberlanjutan usaha bank tidak hanya diukur dari pertumbuhan kinerja finansial saja, tetapi  juga  kemampuan  dalam  memahami  permasalahan  sosial  dan  lingkungan  di komunitas  sekitar  wilayah  operasional  bank  serta  sejauh  mana  kepedulian  dan keterlibatan  bank  dalam  pembangunan  masyarakat  secara  utuh  yang  dilakukan diantaranya melalui :
1. Penetapan kebijakan persyaratan AMDAL untuk analisis kredit.
2. Efisiensi penggunaan material dan konsumsi energi.
3. Melaksanakan  program  CSR  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kemandirian masyarakat dan melestarikan lingkungan.
4. Inovasi produk dan jasa perbankan yang ditujukan untuk segmen anak-anak sebagai bentuk  edukasi  bagaimana  anak-anak  memiliki  rekening  tabungan  dan mengelolanya  sendiri.  Yaitu  dengan  meluncurkan  produk  tabungan  baru  yaitu "Tandamata My First"
5. Memberikan  kemudahan  akses  kredit  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  dan pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  melalui  kredit  mikro  dan Kredit Cinta Rakyat (KCR).
6. Melakukan  kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi  melalui  pemanfaatan  mobil  edukasi literasi keuangan (SiMoIek).
7. Meluncurkan program Mini Banking yang ditujukan bagi siswa SD dan SMP.
8. Program-program CSR sektor pendidikan ditujukan pada pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, sekolah kejuruan serta pendidikan anak luar biasa.
9. Kegiatan CSR bidang kesehatan.
Melalui  program-program  tersebut,  bank bjb menunjukan  komitmen  untuk  terus bersinergi  dan  meningkatkan  performanya  melalui  inovasi  produk  dan  layanan  yang ramah  lingkungan  untuk  meningkatkan  daya  saing  dan  perekonomian  masyarakat  tanpa mengurangi kepedulian serta perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan.

## Keuangan Berkelanjutan Bank Artha Graha Internasional
Bank  Artha  Graha  Internasional  adalah  lembaga  jasa  keuangan  di  Indonesia  yang merupakan salah  satu dari delapan Bank  yang berkomitmen  mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
Sejalan  dengan  visi  dan  misi  Bank  Artha  Graha  Internasional  menjadi good  corporate citizen yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, Bank Artha Graha Internasional terus  berupaya  untuk  berkontribusi  positif  melalui  konsep triple  bottom  line  :  planet, profit dan people . Implementasi dari keuangan berkelanjutan ini tidak hanya merupakan usaha  Bank,  tetapi  juga  merupakan  hasil  kerja  sama  berkelanjutan  dengan  nasabah. Sebagai  implementasi  dari First  Movers ,  sampai  dengan  akhir  tahun  2018,  telah
diterapkan  praktik  tata  kelola  yang  baik  dengan  memperhitungkan  aspek  sosial lingkungan secara konsisten dalam kegiatan usaha yang dijalankan Bank [20].
Dalam  komitmennya,  Bank  Artha  Graha  Internasional  telah  melakukan  pengembangan kapasitas  kompetensi  internal  dalam  kemampuan  organisasi,  manajemen  risiko  dan sumber  daya  yang  sesuai  dengan  prinsip  keuangan  berkelanjutan  dalam  tata  kelola  dan keputusan  bisnis  Bank.  Beberapa  bentuk  pengembangan  tersebut  adalah  penerapan prinsip  pembiayaan  berkelanjutan  yang  tercermin  dengan  diterbitkannya  kebijakan pembiayaan  berkelanjutan  dan  kebijakan  pembiayaan  kelapa  sawit  yang  ramah lingkungan,  serta  penyesuaian  checklist  sector  keuangan  yang  harus  dihindari  pada pembiayaan  kredit  komersial  dan  korporasi  ( exclution  list )  sebagai  upaya  penguatan penerapan  manajemen  risiko.  Kebijakan  berkelanjutan  ini  berada  langsung  di  bawah pengawasan dan tanggung jawab dari Direksi.
Alokasi pengembangan SDM disusun untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam  memahami  jenis  produk  layanan,  khususnya  pembiayaan  berkelanjutan.  Upaya pengembangan  SDM  telah  dilakukan  melalui capacity  building ,  yakni  dengan mengikutsertakan SDM dalam berbagai macam pelatihan, workshop , training , sosialisasi, ataupun seminar terkait keuangan berkelanjutan.
Pengembangan  kompetensi  juga  dilakukan  dengan  memasukkan  aspek  keuangan berkelanjutan  ke  dalam Key  Performance  Indicator (KPI)  serta  mengembangkan  Tim Task  Force ,  yang  terdiri  dari  Direktorat  Kepatuhan,  Satuan  Kerja  Manajemen  Risiko, Corporate  Planning ,  Bisnis  dan  Kredit,  dimana  dalam  implementasinya  terdapat  alur proses  penilaian  aspek  lingkungan  social  dan  tata  kelola.  Beberapa  hal  yang  telah dilakukan  adalah  mewujudkan  keuangan  yang  inklusif  melalui  keagenan  Laku  Pandai, pembiayaan  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  melalui  KUR, pemberdayaan  ekonomi  pedesaan  yang  bekerja  sama  dengan  kementerian  dan  lembaga lainnya,  serta  pembiayaan  infrastruktur  hijau  dengan  acuan  sertifikasi  berkelanjutan berbagai sektor.
Secara  intern,  Bank  juga  mendorong  seluruh  karyawan  dan  manajemen  menerapkan prinsip go-green dalam  menjalankan aktivitas operasional  sehari-hari.  Sejumlah inisiatif rutin  dijalankan,  diantaranya  transaksi  paperless  dengan  menggunakan scanning document ,  email, Electronic  Data  Capture  (EDC), penggunaan  kartu  ATM, mobile banking dan internet banking , penghematan listrik dengan mematikan lampu ruang rapat ataupun  komputer  saat  tidak  digunakan,  tidak  menggunakan  gelas  plastik  saat  rapat, penghematan  kertas  dengan  mengoptimalkan  kertas  bekas,  penghematan  biaya  telepon dengan mengefektifkan penggunaan Voice Over Internet Protocol (VoIP) serta berbagai inisiatif rutin lainnya untuk mendukung budaya go-green.

## 2460-030X

## Simpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Maraknya  isu  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup,  isu  kesenjangan  sosial  yang makin  melebar  dan  isu  perubahan  iklim  dengan  segala  implikasinya.  Dampak- dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  proses  pembangunan  ekonomi  mendorong para pemerhati lingkungan, perusahaan serta pemerintahan global maupun nasional mencetuskan  harus  adanya  pembangunan  berkelanjutan  yang  mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.
2. Pembangunan  berkelanjutan  menjadi  sebuah  paradigma  baru  dalam  mengejar pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara kepentingan untuk memperoleh profit tidak  berarti  dapat  memberikan  legitimasi  untuk  menurunkan  perhatian  dan komitmen  menjaga  lingkungan  dan  kehidupan  sosial  yang  lebih  baik.  Inisiatif global  dari  beberapa  lembaga  keuangan  di  dunia  telah  dibentuk  untuk  mendukung pembangunan berkelanjutan.
3. Lembaga  jasa  keuangan  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  memacu pertumbuhan  ekonomi  namun  sekaligus  mengarahkan  aktifitas  berekonomi.  OJK telah  bekerjasama  dengan  beberapa  lembaga  terkait  telah  menyusun Roadmap Keuangan  Berkelanjutan  yang  bertujuan  untuk  menjabarkan  kondisi  yang  ingin dicapai  terkait  keuangan  yang  berkelanjutan  di  Indonesia  dalam  jangka  menengah (2015-2019) dan panjang (2015-2024) bagi industrijasa keuangan.
4. Delapan bank nasional yang mewakili 46 persen aset perbankan Indonesia bersama WWF  Indonesia  membentuk  Inisiatif  Keuangan  Berkelanjutan  Indonesia  (IKBI). Delapan  institusi  keuangan  tersebut  adalah,  Bank  Mandiri,  Bank  BRI,  Bank  BNI, Bank BCA, Bank Muamalat, Bank BJB , Bank Arta Graha, dan Bank BRI Syariah.
5. kedelapan  bank 'First  Movers' akan  memperoleh  bimbingan  terkait  implementasi manajemen risiko lingkungan hidup dan tata kelola. Beberapa keluaran dari proyek rintisan ini termasuk perbaikan kebijakan dan Standard Operating Procedure pada masing-masing  bank  serta  perbaikan  kualitas  pembiayaan  khususnya  pada  sektor usaha  yang  memiliki  risiko  lingkungan  hidup  dan  sosial  yang  tinggi.  Inisiatif  ini juga  dibangun  untuk  berkontribusi  sekaligus  menangkap  peluang  bisnis  terhadap upaya  pembangunan  ekonomi  Indonesia  yang  memiliki  ketahanan  terhadap perubahan  iklim  dan  berkontribusi  langsung  pada  upaya  pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

## References
[1] Wikipedia,
2020, Masalah
Lingkungan, https://id.wikipedia .org/wiki/Masalah_lingkungan, diakses pada 23 Februari 2020
[2] HPLI,  2020,  Isu  Lingkungan,  http://www.hpli.org/isu.php,  diakses  pada  13 April 2020
[3] Scott,  Robert  L.,  1973, The  Closing  Circle:  A  Review  of  Barry  Commoner  's Book, Justitia, Vol. 1, No. 1, pp. 81-90
[4] Naturetalkies,  2020,  Major  Global  Environmental  Issues  Faced  by  the  Planet Earth,  https://www.naturetalkies.  com/major-global-environmental-issues- faced-by-the-planet-earth, diakses pada 23 Februari 2020
[5] SWA, 2020, Alasan Utama BI Kembangkan Green Banking,
https://swa.co.id/swa/trends/management/
alasan-utama-bi-kembangkan-
green-banking, diakses pada 23 Februari 2020
[6] OJK, 2020, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/
prinsip-dan- kesepakatan-internasional/Pages/Tujuan-Pembangunan-Berkelanjutan.aspx, diakses pada 23 Februari 2020 [7] SGD, 2020, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan https://www.sdg2030indonesia.org/news, diakses pada 23 Februari 2020 [8] TSI, 2020, Keuangan Berkelanjutan, https://www.tsi- kompakt.de/2018/07/green-finance-eu-regulierung-das-proiekt-nachhaltige- finanzierung, diakses pada 23 Februari 2020 [9] OJK, 2020, Roadmap Keuangan Berkelanjutan https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/ panduan/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan  .aspx,  diakses  pada  13 April 2020 [10] OJK, 2020, Roadmap Keuangan Berkelanjutan https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/tentang/ Pages/Roadmap- Keuangan Berkelanjutan.aspx, diakses pada 13 April 2020 [11] WWF, 2020, Keuangan Berkelanjutan, https://www.wwf.or.id/program/inisiatif/mti
_indonesia/keuangan_berkelanjutan, diakses pada 23 Februari 2020
[12] OJK,  2020,  8  Bank  Ini  Berkomitmen  Terapkan  Keuangan  Berkelanjutan,
https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/berita/berita-nasional/Pages/8-
Bank-Ini-Berkomitmen-Terapkan-Keuangan-Berkelanjutan.aspx, diakses pada 23 Februari 2020
[13] Finansial, 2020, Terapkan Sustainable Finance, Bank Mandiri Fokus ke Kelapa Sawit,  https://finansial.  bisnis.com/read/20190227/90/893971/terapkan- sustainable-finance-bank-mandiri-fokus-ke-kelapa-sawit,  diakses  pada  23

## 2460-030X
Februari 2020 [14] BNI, 2020, Optimalisasi Potensi, Adaptasi Perubahan, https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/ HubunganInvestor/Docs/BNI_SR2018_ENG.pdf,  diakses  pada  23  Februari 2020 [15] BRI, 2020, Sustainability Report, https://bri.co.id/ documents/20123/56786/BRI_2019_Annual_ Sustainability_Bond_Report_DRAFT_vFF  _compressed.pdf,  diakses  pada
23 Februari 2020
[16] BCA,  2020,  Implementing  Sustainable  Financial  Principles,  BCA  Prioritizes Eco-Friendly  Sector  Funding,  https://www.bca.co.id/en/Tentang-BCA/ Korporasi/Siaran-Pers/2017/07/14/03/04/terapkan-prinsip-keuangan- berkelanjutan-bca-prioritaskan- pembiayaan-sektor-ramah-lingkungan,
diakses pada 23 Februari 2020 [17] Muamalat, 2020, Sustainability Report, https://
www.bankmuamalat.co.id/en/investor-relations/
sustainability-report,
diakses pada 23 Februari 2020
[18] Kontan,  2020,  Tahun  ini,  BRI  bidik  pertumbuhan  sustainable  finance  14%, https://keuangan.kontan.co.id/ news/tahun-ini-bri-bidik-pertumbuhan- sustainable-finance-14, diakses pada 23 Februari 2020
[19] Finansial,  2020,  Bank  BJB  Siapkan  Rencana  Aksi  Keuangan  Berkelanjutan, https://finansial.bisnis.com/ read/20190221/90/891783/bank--siapkan- rencana-aksi-keuangan-berkelanjutan-, diakses pada 23 Februari 2020
[20] Artha Graha, 2020, Komitmen Teguh, Bersatu Hati, Bersama Membangun Serta Meraih Keberhasilan Untuk Semua, http://www.arthagraha.com/storage/app/ media/ar-2017-bank-artha-graha-e-reporting23-05-2018-2.pdf,  diakses  pada 23 Februari 2020
[21] Moleong,  Lexy.,  2007,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Remaja Karya.
[22] Bungin, Burhan., 2013, Metode Penelitian  Sosial  & Ekonomi :  Format-Format Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan,  Publik,
Komunikasi,  Manajemen,  Dan  Pemasara  Edisi  Pertama.  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group
[23] Supriyatna,  Agus;  Yulianto,  Erwin;  Hamdani,  Nizar  Alam;  Maulani,  Galih Abdul Fatah; 2019, Business Innovation & Entrepreneurship Journal (BIEJ),
Vol. 1, No. 1, pp. 11-20