## PROBLEMATIKA  PENEGAKAN HUKUM DAN NAWACITA JOKOWI-JK  DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA
Sugianto, FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email : sugiantoaphi@gmail.com

## ABSTRACT
“Nawacita” and Constitutional Law needs to be a legal approach to make improvements to the legal system, in order to encourage enforcement of the law with justice, then at least have to involve three pillars consisting of: (1) the substantive law (legal substance), which include legislative reform; (2) legal  structure (law structure), including human resources law-enforcement officers (human resource), entered in it anyway coordination among law enforcement officers; and (3) the legal culture (legal culture), both culture and public law enforcement officers or citizens in general. Then, constitutional law and can be answered correctly,  can  be  practiced  within  their  Constitutional  Act  and  may  be  unenforceable government  in  running  the  government. The  key  factor  to  keep  in  mind,  eliminating egosektoral government agencies. Do not stop until the Act, a similar effort was also made to the laws which are in the executive area, such as government regulations, a presidential decree and ministerial regulation
Key word : Nawacita, legislation and law enforcement

## I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Awal  mula  reformasi,  sesungguhnya  telah  dilakukan  banyak  pemetaan  dan analisis,  untuk  menyelematkan  “hukum”sebagai  salah  satu  pilar  utama  negara  ini.  Akan tetapi pada praktiknya, hingga saat ini belum menunjukkan perbaikan yang  komprehensif dan holistik. Hal itu kemungkinan terjadi karena dalam mendorong reformasi hukum, para pihak  yang  terlibat,  lebih  banyak  menggunakan  pendekatan  yang  sifatnya  taktis-tactical reformasi. Reformasi hanya dilakukan dengan memperbaiki atau menambal kekurangan di sana-sini,  tanpa  membuat  suatu  penyelidikan  dan  formulasi  yang  menyeluruh  dan seksama,  dan  membentuk  sebuah  desain  besar  pembaruan,  perbaikannya  seringkali bersifat adhoc atau tambal sulam.
Kita masuk pada pertanyaan mendasar yaitu; Apa itu “Nawa” “Cita”? atau “Nawacita” itu  seperti  apa  definisinya?  Lazimnya,  Ia  adalah  istilah  umum
yang  diserap  dari  bahasa Sanskerta, nawa (sembilan)  dan cita (harapan,  agenda, keinginan).
Dalam  konteks  perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014,  istilah  ini merujuk  kepada  visi-misi  yang  dipakai  oleh  pasangan  calon  presiden  dan  calon  wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla berisi agenda pemerintahan pasangan itu. 116 Dalam visi-misi  tersebut  dipaparkan  sembilan  agenda  pokok  untuk  melanjutkan  semangat perjuangan  dan  cita-cita Soekarno yang  dikenal  dengan  istilah Trisakti,  yakni  berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Permasalahan  Penelitian  ini  saya  melihat  dari  Nawa  Cita  Jokowi  –JK  sampai sejauh mana Implementasi terhadap Program Pmerintah saat ini yang merupakan Program Unggulan  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Jokowi-  JK  ,  yang  penulis  kembangkan khususnya dari Program Nawa Cita tersebut yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa  aman  pada  seluruh  warga  negara,  melalui  politik  luar  negeri  bebas  aktif, keamanan  nasional  yang  terpercaya  dan  pembangunan  pertahanan  negara  Tri Matra  terpadu  yang  dilandasi  kepentingan  nasional  dan  memperkuat  jati  diri sebagai negara maritim.
2. Membuat  pemerintah  tidak  absen  dengan  membangun  tata  kelola  pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya  memulihkan  kepercayaan  publik  pada  institusi-institusi  demokrasi  dengan melanjutkan  konsolidasi  demokrasi  melalui  reformasi  sistem  kepartaian,  pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  melalui  peningkatan  kualitas pendidikan  dan  pelatihan  dengan  program  "Indonesia  Pintar";  serta  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  program  "Indonesia  Kerja"  dan  "Indonesia Sejahtera"  dengan  mendorong land  reform dan  program  kepemilikan  tanah  seluas
116 Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi, Revolusi  Mental  ASN  dan UU ASN , Jakarta, 18 Mei 2016
9 hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor-sektor  strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan  revolusi  karakter  bangsa  melalui  kebijakan  penataan  kembali kurikulum  pendidikan  nasional  dengan  mengedepankan  aspek  pendidikan kewarganegaraan,  yang  menempatkan  secara  proporsional  aspek  pendidikan, seperti  pengajaran  sejarah  pembentukan  bangsa,  nilai-nilai  patriotisme  dan  cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh  kebhinnekaan  dan  memperkuat  restorasi  sosial  Indonesia  melalui kebijakan  memperkuat  pendidikan  kebhinnekaan  dan  menciptakan  ruang-ruang dialog antarwarga.

## 1.2. Identifikasi Masalah
1. Bagamana  Pemahaman  Program  Nawa  cita  dari  Presiden  Jokowi-JK  ini  terhadap pentingnya mewujudkan dalam pembangunan masyarakat di Indonesia ?
2. Bagaimana  Penegakan  Hukum  di  Indonesia  terhadap  Implementasi  Reformasi Hukum pasca Reformasi di Gulirkan dan saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi Penegakan Hukum yang menjadi sorotan masyarakat di Indonesia ?
3. Bagaimana  mengatasi  Problem  tersebut  yang  mengedepankan  Nawacita  dan Penegakan  Hukum  di  Indonesia  dengan  tujuan  mewujudkan  dapat  dirasakan  oleh masyarakat ?

## 1.3. Tujuan Penelitian
1. Pentingnya  mengkaji  terhadap  Pemahaman  Program  Nawa  cita  dari  Presiden Jokowi-JK ini dalam  mewujudkan pembangunan masyarakat di Indonesia .
2. Mengkaji  kembali    Penegakan  Hukum  di  Indonesia  sesuai  dengan  Implementasi Reformasi Hukum pasca Reformasi di Gulirkan masih adanya kendala sesuai Fakta lapangan  dan  saat  ini  masih  menjadi  sebuah  tantangan  bagi  Penegakan  Hukum yang menjadi sorotan masyarakat di Indonesia
3. Pentingnya merekontruksi untuk mengatasi Problem tersebut dengan mengedepankan Nawacita dan Penegakan Hukum di Indonesia .

## II. METODE DAN PENDEKATAN
Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis , yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan  mengenai  fakta-fakta  disertai  analisis  yang  akurat  mengenai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek yang berkaitan dengan pelaksanaan Nawa Cita.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Emperik , yakni penelitian yang menitikberatkan  pembahasan pada data-data sekunder berupa  bahan-bahan hukum, baik  primer,  sekunder  maupun  tersier,  yang  didukung  data  primer.  Teknik  pengumpulan data  dilakukan  melalui  Penelitian  kepustakaan  dan  Penelitian  di  lapangan.  Penelitian lapangan  dimaksudkan  untuk  mendukung  analisis  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder, dan tersier. Teknik yang digunakan adalah melakukan wawancara terhadap informan,
Teknis  Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif analitis ,  yakni  pemaparan  dan  penggambaran  peraturan  perundang-undangan    yang didukung  oleh  data-data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan.  Pada  teknik  analisis ini,  pertama-tama  dilakukan  analisis  yuridis  pada  berbagai  peraturan.  Kemudian  kedua, hasil-hasil studi lapangan yakni data primer dikumpulkan, dikategorikan, di klasifikasikan kemudian direduksikan kedalam atauran-aturan yang telah dianalsis tersebut. Hasil reduksi bahan hukum dengan data primer dilakukan analisis dan disimpulkan.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1. Pemahaman Hukum Dalam Presfektif Nawacia
Apa  implementasinya  Nawacita  dalam  pemerintahan  Jokowi-JK  dalam  satu-dua tahun  belakangan  ini?  Dalam  satu  tahun  pemerintahan  Jokowi-JK  ada  juga  yang mengkritik  dan  tidak  puas  akan  pemerintahan  Jokowi-JK  menanggapi  hal  tersebut  kita berkaca  pada  apa  yang  sudah  dikerjakan pemerintah  bukan  mengkritisi  kondisi  sekarang ini, kita menilai bagaimana kinerja pemerintah dalam  satu  tahun ini.
Diawal  kepemimpinannya  Presiden  Jokowi-JK  selalu  menjunjung  tinggi  nawacita wujud  dari  nawacita  diawali  melalui  gebrakan  memilih  menteri  yang  melibatkan  KPK dalam  menyeleksi  menteri,  point  nawacita  untuk  mewujudkan  kualitas  hidup  rakyat
diterjemahkan  dalam  pemerintahan  Jokowi-JK  dengan  merealisasikan  program  Kartu Sakti yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu keluarga Sejahtera, dibidang   penegakan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  presiden  JokoWidodo-Jusuf Kalla   juga  telah  mengambil  tindakan  tegas  berupa  eksekusi  mati  terhadap  sejumlah bandar narkoba. Dilaut pemerintahan JokoWidodo-Jusuf Kall  juga  “ganas” menengelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan. Kepuasaan masyarakat publik atas pemerintahan Jokowi-JK  dibidang  pendidikan  dan  kesehatan mencapai  60% (Poltracking Indonesia Research).
Artinya  adalah  masyarakat  menyambut  baik  atas  kinerja  Jokowi-JK  dibidang tersebut. Tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 46.0%, tingkat kepuasaan  masyarakat  atas  kinerja  wakil  presiden  Jusuf  Kalla  42.1%,  tingkat  kepuasan masyarkat terhadap kinerja menteri 36.3% (Indo Barometer/IB; September 2015).
Data  di  atas  ada  sesuatu  hal  yang  menarik  dan  mencolok  apakah  merupakan pencitraan berbasis data atau bagaimana? Tetapi dari sudut lain ada kepuasan indeks sosial masyarakat  yang  mencapai  40%  lebih  dalam  kinerja  pemerintahan  Jokowi  JK.  Sekarang kita  lihat  apakah  hal  itu  mrepresentasi  dalam  persoalan  hukum  bangsa  dan  hukum  tata negara yang baik?
Dari sisi pemerintah mengklaim bebasis kinerja dan data mengatakan demikian;  di bidang  hukum,  capaian  selama  kurun  waktu  2  tahun  adalah, pertama ,  Deregulasi Peraturan  Daerah  dengan  mencabut  3.143  Perda-Perda  bermasalah; kedua ,  Kinerja Kepolisian semakin membaik dengan indikator menurunnya angka kejahatan dari 373.636 pada  2015  menjadi  165.147  pada  2016  (per  Juni)  dan  angka  kecelakaan  lalu  lintas menurun  secara  signifikan  baik  jumlah  kecelakaan  maupun  korban,  pada  2016  turun menjadi  1.947  kasus  dari  sebelumnya  di  tahun  2015  sebanyak  2.228  kasus; ketiga , Kejaksaan  Agung  berhasil  menyelamatkan  keuangan  negara  sebesar  Rp.  14,2  triliun selama Januari-September 2016; keempat , Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp 97,15  t  riliun  atau  sebesar  60%  dari  target  Rp165  triliun; kelima ,  Penangkapan  buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary  Prabowo  (mantan  Bupati  Temanggung)  di  Kamboja  pada  12  September  2015  dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.
Sementara  itu,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  Universitas  Andalas,  Saldi  Isra, menilai selama dua tahun ini pemerintah Jokowi-JK belum fokus di bidang hukum. Pada
tahun  pertama,  pemerintahan  sibuk  melakukan  konsolidasi  politik  seperti  hubungan pemerintah  dengan  DPR  dalam  peta  politik  pendukung  dan  bukan  pendukung pemerintahan.  Tahun  kedua,  pemerintah  fokus  pada  bidang  ekonomi  ditandai terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi. 117
Persoalan hukum yang disasar dalam dua tahun terakhir hanya yang bersinggungan dengan  kegiatan  ekonomi  dan  investasi.  “Pemerintah  memangkas peraturan  yang menghambat ekonomi dan investasi masuk, hanya itu yang digarap soal hukum.”
Pakar  hukum  Tata  Negara  UGM,  Zainal  Arifin  Mochtar,  melihat  cara  Presiden Jokowi  memilih  kabinet  menunjukan  pemerintah  menyerah  terhadap  kepentingan  partai politik  (parpol).  Itu  merupakan  buah  konsolidasi  politik  sehingga  bidang  hukum  belum jadi fokus utama pemerintah. Dari sisi telaah ilmiah ada contoh menarik yaitu: hasil survei yang dilakukan Indonesian Legal Rountable (ILR) tahun 2015 menunjukan Indeks Negara Hukum Indonesia  2015  meningkat  menjadi  5,32  dari  tahun  sebelumnya  5,18.  Sudah beberapa  tahun  terakhir  ILR  melansir  Indeks  Negara  Hukum  Indonesia  dengan  berbagai indikator.
Apakah plus-minus hukum  dalam  rangkaian  Nawacita  dan  Hukum  Tata  Negara sudah  mencapai  target  yang  selama  ini  digadang-gadang  oleh  pemerintah?  Masihkah kapasitas  hukum  kita  dalam  pemerintahan  sekarang  tak  berubah  dari  sistem otoritarianisme hukum? Tentu, penyelesaian secara sporadik dalam perbaikan hukum tidak dapat mengobati seluruh permasalahan hukum di periode  Jokowi-JK hari ini. Dibutuhkan adanya  sentuhan  menyeluruh  dalam  perbaikannya,  yakni  perbaikan  terhadap  sistem hukum itu sendiri. Menggunakan pendekatan sistem hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen (1998) 118 , untuk melakukan perbaikan terhadap sistem hukum, guna mendorong penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  maka  setidaknya  harus  melibatkan  tiga  pilar  yang terdiri dari: (1) substansi hukum (legal substance), yang di dalamnya mencakup reformasi legislasi; (2) struktur hukum (law structure), termasuk di dalamnya sumberdaya manusia- aparat  penegak  hukum (human  resource), masuk  di  dalamnya  pula  koordinasi  diantara aparat penegak hukum; dan (3) budaya hukum (legal culture) , baik budaya aparat penegak hukum maupun publik atau warga negara pada umumnya.
Menjawab  tantangan  permasalahan  di  atas,  pemerintahan  Jokowi-JK  kemudian dalam  salah  satu  misi  dari  tujuh  misi  pemerintahannya  menegaskan  keinginan  untuk
117 Saldi Isra, Hukum Yang Terabaikan , Kompas, 22 Juli 2016
118 Lawrence M. Friedmen, American Law: An Introduction , New York: W.W. Norton, 1998
“Mewujudkan  masyarakat  maju,  berkeseimbangan  dan  demokratis  berlandaskan  negara hukum”.  Misi  tersebut  selanjutnya  hendak  diejawantahkan  dengan  agenda  strategis melakukan  reformasi  sistem  penegakan  hukum  yang  bebas  korupsi,  bermartabat  dan terpercaya,  serta  penghormatan  HAM,  dan  penyelesaian  secara  berkeadilan  kasus-kasus pelanggaran  HAM  masa  lalu  (agenda  ke  empat  Nawacita).  Agenda  prioritas  tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 42 prioritas utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai  kemandirian  di  bidang  politik.  Jumlah  42  prioritas  tersebut  mencakup  di dalamnya  pembaruan  sistem  penegakan  hukum,  perlindungan  kelompok  marjinal,  serta penghormatan,  perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia.  Namun  demikian,  dalam penyusunan dokumen ini, kami hanya akan berfokus pada 17 prioritas di dalam Nawacita, yang  menjadi  bagian  dari  agenda  pembangunan  hukum  dan  aparatur,  sebagaimana dirumuskan di dalam Bab 7 Buku II RPJMN 2015-2019.
Ada beberapa sejumlah langkah yang harus dijalankan oleh pemerintah  khususnya Kemenkuham tentunya, sebagaimana yang pernah disampaiakn Elsam :
1) Perlunya  mengidentifikasi  kesenjangan  antara  Nawacita  dan  RPJMN,  baik  pada tingkat strategi maupun indikator, untuk kemudian merumuskannya dalam rencana kerja  pemerintah  (RKP)  tahunan,  guna  meminimalisir  potensi  kegagalan pencapaian visi misi;
2) Pentingnya  memeriksa  dan  menginventarisasi  rencana  dan  indikator  yang dituangkan  dalam  matriks  bidang  pembangunan,  yang  menjadi  tanggung  jawab kelembagaan, untuk menghindari inkonsistensi dengan Nawacita dan RPJMN;
3) Perlunya membuat instrumen/alat yang bisa mengukur sejauh mana kemajuan dari setiap pelaksanaan rencana pembangunan, di dalam mendukung pencapaian; dan
4) Kebutuhan  membuat  penilaian  ( assessment )  terhadap  keseluruhan  rencana pembangunan, dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, untuk melihat sejauh  mana  potensi  terjadinya  pelanggaran  HAM  dalam  setiap  program  dan agenda pembangunan.
Tabel: Sebagai refleksi data tabel komparasi Nawacita dan hukum HAM. 119
No. Strategi Nawacita
Strategi RPJMN
Catatan
119 Sebagai refleksi data tabel komparasi Nawacita dan hukum HAM
1 Reformasi sistem penegakan hukum
1. Peningkatan kualitas penegakan hukum: 2. Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana 3. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat 4. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum 5. Pelayanan Hukum
Strategi reformasi sistem penegakan hukum dalam Nawacita lebih diarahkan pada reformasi sistem hukum pidana,
sementara RPJMN melibatkan pula reformasi  sistem  hokum perdata, serta pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum dan pelayanan hukum. 2 Perlindungan anak, perempuan dan Kelompok masyarakat marjinal 1. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 2. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum Kelompok masyarakat marjinal menjadi bagian     yang     akan mendapatkan prioritas perlindungan bagi kelompok rentan di Nawacita, sedangkan RPJMN hanya mengakomodasi anak dan perempuan. Selain itu, dalam RPJMN strategi perlindungan anak dan perempuan menjadi bagian dari strategis peningkatan kualitas penegakan hukum. 3 Penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM Masa lalu 1. Harmonisasi    dan evaluasi peraturan terkait HAM
2. Penegakan HAM, melalui strategi pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM

## 3. Pendidikan HAM
4. Pembentukan komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran
HAM dimasa lalu dan pemulihan hak korban
5. Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat Dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, Nawacita membuka peluang penuntasan dengan semua mekanisme (pengadilan, komisi pengungkapan kebenaran, dan pemulihan korban), sementara dalam RPJMN hanya membuka peluang bagi pembentukan komite ad hoc pengungkapan kebenaran dan pemulihan korban. Muncul inkonsistensi di dalam matrik bidang pembangunan, karena justru yang dibuka kemungkinan untuk menggelar pengadilan. Selain itu, dalam konteks pendidikan HAM, Nawacita mengarahkan pengintegrasian pendidikan HAM dalam kurikulum pendidikan  dasar dan menengah, sementara RPJMN hanya menekankan pendidikan HAM bagi aparat negara.

## 3.2. Telaah Agenda Hukum
Mari  kita  bandingkan  posisi  hukum  yang  mandek  dan  yang  sedang  berjalan, apakah  setara  dengan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun  (RKP)  2016  sebagai  penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
yang  merupakan  kesinambungan  upaya  pembangunan  yang  terencana  dan  sistematis  dan dilaksanakan  masing-masing  maupun  seluruh  komponen  bangsa  dengan  memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan  akhir  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  dan  masyarakat  secara berkelanjutan.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  UU  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  maka  RKP  memuat  prioritas  pembangunan, rancangan  kerangka  ekonomi  makro,  program-program  kementerian/lembaga,  lintas kementerian, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan  kerangka pendanaan yang bersifat  indikatif.  Di  mana  letak  ketidak  sinambungan  hukumnya  dengan  kinerja pemerintah yang terbalut dalam lumbung nawacitanya?
Sebagai  refleksi  bersama  bahwa  apabila  ditelusuri  kembali  masa-masa  awal memerintah,  Jokowi-JK  tidak  berhasil  mendapatkan  momentum  untuk  memulai  agenda penegakan hukum. Selain dihadapkan kepada masalah manuver politik sejumlah kekuatan politik  di  DPR,  Jokowi  tidak  berhasil  mendapatkan  figur  yang  diyakini  sepenuhnya mampu menggerakkan agenda pembaruan hukum yang tertuang dalam Nawacita. Contoh paling  konkret,  Jokowi  harus  menanggung  beban  politik  tak  sederhana  ketika  terjadi kisruh pengisian jabatan kapolri yang menempatkan Irjen Budi Gunawan di pusaran pro- kontra.  Padahal,  jamak  dipahami,  posisi  kapolri  menjadi  salah  satu  figur  kunci  Presiden dalam penegakan hukum.
Dus, ada  pula  yang  mengartikan  kemandekan  hukum  demikian;  bahwa  dalam pemerintahan Jokowi-JK belum ada gebrakan reformasi hukum yang kongkrit khusunya di institusi  kejaksaan.  Padahal,  gagasan  pembaruan  hukum  dan  penegakan  hukum  tidak mungkin berlari kencang tanpa perubahan signifikan di internal kejaksaan. Adakah terjadi perubahan  signifikan  di  internal  kejaksaan  selama  era  Jokowi  ?.  Pertanyaan  sederhana, tetapi  pasti  jauh  dari  sederhana  menjawabnya  secara  tuntas.  Jika  sejak  semula  Jokowi menggariskan  arah  reformasi  kejaksaan,  pasti  jauh  lebih  mudah  melakukan  evaluasi kinerja  Jaksa  Agung.  Sebagai  institusi  yang  berada  di  bawah  Presiden,  misalnya,  sesuai agenda  prioritas  penegakan  hukum  Nawacita  poin  ke-39,  Jokowi  seharusnya memerintahkan  Kapolri  dan  Jaksa  Agung  melaksanakan  lelang  jabatan  dalam  mengisi jabatan strategis di kepolisian dan kejaksaan. Seandainya titah tertulis pembaruan hukum dalam  Nawacita  disampaikan  secara  terbuka  kepada  Kapolri  dan  Jaksa  Agung,  berbagai
kalangan yang concern terhadap reformasi kepolisian dan kejaksaan memiliki alasan kuat menagihnya kepada Kapolri Tito dan Jaksa Agung Prasetyo.
Melacak untaian dalam Nawacita, agenda hukum diuraikan menjadi 11 komitmen, di  antaranya  membangun  politik  legislasi  yang  jelas,  terbuka,  dan  berpihak  pada pemberantasan  korupsi,  penegakan  HAM,  perlindungan  lingkungan  hidup,  dan  reformasi lembaga  penegak  hukum.  Terkhusus  pemberantasan  korupsi  akan  dilaksanakan  secara konsisten dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi-Kalla juga berjanji memberantas mafia peradilan yang sejak lama menjadi penyakit kronis penegakan hukum.
Selama  dua  tahun  memerintah,  komitmen  Jokowi-JK  dalam  melakukan  reformasi legislasi  belum  begitu  terlihat.  Pembentukan  UU  masih  berjalan  lazimnya  sebagaimana sebelum  Jokowi-Kalla  memerintah.  Jikalau  sekarang  dipertanyakan  apakah  sudah  dapat dibuktikan  satu  UU  yang  dilahirkan  dengan  politik  legislasi  yang  berbeda  dari  era sebelumnya,  pasti  tak  mudah  untuk  memberikan  jawaban  yang  memuaskan.  Jangankan perubahan  paradigma  legislasi,  pencapaian  UU  selalu  berada  jauh  di  bawah  program legislasi nasional.
Kekusutan  hukum  itu  merupakan  benang  merah  utama  dalam  Nawacita sebagaimana  kita  lihat  pada  data  yang  pernah  disampaikan  oleh  ILR.  Pun  sama  halanya kalau  kita  menjabarkan  persoalan  hukum  yang  melilit  ambiguitas  keabsahan  hukum  itu sendiri soal banyak produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,  samplingnya;  upaya  pemerintah  membatalkan  3.000-an  produk  hukum  daerah mendapat  apresiasi  khusus  sebagian  kalangan.  Namun,  langkah  tersebut  belum  dibuat dalam  desain  penyelesaian  karut-marut  produk  hukum  secara  komprehensif,  terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Keluhan daerah, tak mungkin produk hukum daerah sinkron  selama  produk  hukum  yang  dihasilkan  pemerintah  pusat  tidak  sinkron.  Kondisi kian rumit karena UU sektoral juga menambah belenggu bagi daerah.
Catatan  penting  lainnya  adalah  memberikan  solusi  yang  akurat  terhadap implementasi  hukum  sebagai  berikut;  menginventarisasi  UU  yang  masih  berlaku  untuk ditemukan  substansi  yang  bertentangan.  Kemudian,  apabila  akan  membahas  rancangan UU, dipastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan UU yang masih berlaku. Faktor kunci yang  perlu  diperhatikan,  menghilangkan  egosektoral  antarinstansi  pemerintah.  Tak berhenti  sampai  UU,  upaya  yang  sama  juga  dilakukan  terhadap  produk  hukum  yang berada  di  wilayah  eksekutif,  seperti  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  dan
peraturan  menteri.  Kemudian,  langkah  serupa  dilakukan  pula  terhadap  produk-produk hukum di daerah

## 3.3. PENEGAKAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
Menkopolhukam,  Wiranto  menyatakan    bahwa  sasaran  yang  ingin  dicapai  dari revitalisasi  hukum  adalah,  pertama  memulihkan  kembali  kepercayaan  publik  terhadap hukum nasional;  kedua memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan ketiga adanya kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa terlindungi.
Untuk  melihat  keberhasilan  sasaran  yang  disampiakan  Wiranto    kita  harus menelaah    tentang  keberhasilan  produk  hukum  yang  tercapai  atau    terealisasi.  Dari  sisi hukum yang bersumber dari pihak yang pro dengan pemerintah maka persoalan “hukum” dan “keamanan” dikatakan berhasil dengan penguraian data sebagai berikut;

## HUKUM
Di  bidang  hukum,  pemerintah  mencatatkan  6  capaian  penting  selama  periode kedua pemerintahan Jokowi-JK. Capaian pertama, deregulasi peraturan daerah (perda)  dimana  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  mencabut  3.143  Perda bermasalah.
Capaian  kedua  berupa  peningkatan  kinerja  Kepolisian  dengan  indikator menurunnya  angka  kejahatan  dari  373.636  kasus  pada  tahun  2015,  turun menjadi 165.147 kasus pada tahun 2016 (per-Juni). Selain itu, terjadi penurunan signifikan angka kecelakaan lalu lintas baik dari jumlah kasus dan korban jiwa, yakni  pada  tahun  2015  mencapai  2.228  kasus  dan  pada  tahun  2016  menurun menjadi 1.947 kasus.
Capaian  ketiga,  keberhasilan  Kejaksaan  Agung  menyelamatkan  keuangan negara sebesar Rp 14,2 triliun selama periode Januari hingga September 2016. Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan adalah  capaian penting keempat. Dalam program tax amnesty , sejak Juli hingga Oktober  uang  tebusan  telah  mencapai  Rp  97,15  triliun  atau  sebesar  60  persen dari target Rp 165 triliun.
Capaian  kelima,  berupa  keberhasilan  menangkap  dan  memulangkan  buronan koruptor  yakni  Samadikun  Hartono  (kasus  BLBI  1998)  di  Cina  pada  14  April 2016,  Totok  Ary  Prabowo  (mantan  Bupati  Temanggung)  di  Kamboja  pada  12 September  2015  dan  Hartawan  Aluwi  (Kasus  Bank  Century)  di  Singapura  pada 22 April 2016.
Capaian  keenam,  pemerintah  mencanangkan  reformasi  hukum  nasional  yang dilakukan  secara  bertahap.  Pada  tahap  pertama  pemerintah  fokus  melakukan 5 program,  yakni  pemberantasan  pungutan  liar,  pemberantasan  penyelundupan, percepatan  pengurusan  SIM,  STNK,  SKCK  dan  BPKB,  relokasi  lembaga pemasyarakatan  serta  perbaikan  layanan  hak  paten,  merk  dan  desain.  Untuk mendukung program reformasi tahap pertama ini, pemerintah membentuk satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016.

## KEAMANAN
Dalam  bidang  keamanan,  pemerintah  mencatat  tiga  capaian  penting  selama periode  kedua  pemerintahan  Jokowi-JK.  Pertama,  pembangunan  di  wilayah perbatasan  dengan  mendirikan  7  Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  dan  sarana penunjangnya.
Capaian kedua, dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di tanah air dengan tewasnya Santoso pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang  berbasis  di  Poso,  Sulawesi  Tengah.  Pada  periode  ini,  sebanyak  polisi mengamankan 170 orang tersangka anggota kelompok teroris.
Capaian  ketiga,  berupa  keberhasilan  diplomasi  luar  negeri  RI  untuk membebaskan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.
Data ini benar,  ada enam capain hukum dan tiga capaian keamanan tetapi apakah kebenaran  data  tersebut  di  atas  bisa  disebut  sebagai  suatu  keberhasilan  dalam  indikator kajian  hukum  Aparatur  Sipil  Negara  yang  selama  ini  masih  kerap  terjadi  manipulasi hukum dan tumpang tindih dalam pengangkatan suatu jabatan tertentu.
Hukum  dalam  konteks  Aparatur  Sipil  Negara  berarti  kita  bicara  birokrasi  yang tidak  lepas  dari  konteks  hukum  itu  sendiri.  Karl  D  Jackson  menilai  bahwa  birokrasi  di Indonesia adalah model bureaucratic  polity di  mana  terjadi akumulasi kekuasaan pada negara  dan  menyingkirkan    peran    masyarakat    dari  ruang  politik  dan  Pemerintahan. Richard  Robinson  dan  King  menyebut  birokrasi  di  Indonesia  sebagai bureaucratic capitalism. 120
Sedangkan  kalau  kita  melihat  pendapatnya  Hans  Dieter  Evers  melihat  bahwa proses birokrasi di Indonesia berkembang  model birokrasi  ala  Parkinson dan ala Orwel. Birokrasi  ala  Parkinson  adalah  pola  dimana  terjadi  proses  pertumbuhan  jumlah  personil dan  pemekaran  struktural  dalam  birokrasi  secara  tidak  terkendali.  Sedang  birokrasi  ala Orwel  adalah  pola  birokratisasi  sebagai  proses  perluasan  kekuasaan  Pemerintah  dengan maksud mengontrol kegiatan  ekonomi, politik  dan sosial  dengan  peraturan,  regulasi  dan bila perlu melalui paksaan. 121
Birokrasi  di  Indonesia  tidak  berkembang  menjadi  lebih  efisien,  tetapi  justru sebaliknya  inefisiensi,  berbelit-belit      dan      banyak    aturan    formal  yang  tidak  ditaati. Birokrasi  di  Indonesia  ditandai  pula  dengan  tingginya  pertumbuhan  pegawai  dan pemekaran  struktur  organisasi  dan  menjadikan  birokrasi  semakin  besar  dan  membesar.
120 Afadlal (Ed.), Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi  Daerah ,  Jakarta:  P2P  LIPI,2003.
121 Hans-Dieter  Evers  dan  Tilman  Schiel, Kelompok-Kelompok  Strategis:  Studi  Perbandingan  tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990, hal, 228.
Birokrasi juga semakin mengendalikan dan mengontrol masyarakat dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.
Melalui  pendekatan  budaya  birokrasi  Indonesia  masuk  dalam  kategori  birokrasi patrimonial.  Ciri-ciri  dari  birokrasi patrimonial  adalah  (1)  para  pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi; (2) jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan  dan  keuntungan; (3)    para  pejabat  mengontrol  baik  fungsi  politik  maupun  fungsi  administrasi;  dan  (4) setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatakan :
“bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  cita-cita  bangsa  dan  mewujudkan  tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  perlu  dibangun  aparatur  sipil  negara  yang memiliki  integritas,  profesional,  netral  dan  bebas  dari  intervensi  politik,  bersih dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  serta  mampu  menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
Kemudian diperjelas dengan kalimat :
“bahwa  pelaksanaan  manajemen  aparatur  sipil  negara  belum  berdasarkan  pada perbandingan  antara  kompetensi  dan  kualifikasi  yang  diperlukan  oleh  jabatan dengan  kompetensi  dan  kualifikasi  yang  dimiliki  calon  dalam  rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.”
Hal  ini  menunjukan  bahwa profesi bagi Pegawai  Negeri  Sipil dan  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah  terdiri  dari Pegawai  Negeri  Sipil  dan pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja yang  diangkat oleh pejabat  pembina  kepegawaian dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam  hal  ini    penelaahan  hukum  tertuju  pada  praktik  hukum  yang  diregulasikan oleh  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan  pemerintahan  Negara. 122 Dalam  melaksanakan  tugas,  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
2. Koordinasi  dan  sinkronisasi  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
3. Pengelolaan  barang  milik/kekayaan  negara  yang  menjadi  tanggung  jawab kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
4. Pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  di  lingkungan  kementerian  pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Berdasarkan  pada  aturan  memang  sudah  sesui,  namun  dalam  praktik  yang  kerap terjadi  dalam  penengakan  hukum  yang  berbasis  pada  Aparatur  negara  kita  selalu kecolongan  momentum  kelemahan-kelemahan  yang  kerap  menjadi  problem  bersama antara  lain;  (1).  Korupsi  dan  penyalahgunaan  wewenang,  (2)  Peraturan  perundang- undangan  tumpang    tindih,  (3)  Kewenangan  tumpang  tindih,  (4)  Organisasi  yang  belum proporsional  ,  (5)  Kualitas  dan  kuantitas  SDM  Aparatur  belum  ideal,  (6)  Akuntabilitas kinerja yang belum baik, (7) Kualitas pelayanan publik masih rendah.
Permasalahan  yang  kerap  muncul  dalam  penegakan  UU  Aparatur  Sipil  Negara Dalam benuk Bagan  3.1.
Mau tidak mau, suka tidak suka, karena hukum adalah pilar utamanya maka sudah tepat  jika  arah  kebijakan  tersebut  harus  seikat  dengan  reformasi  birokrasi  sesuai  dengan RPJM  2015-2019.  Apa  kemudian  yang  mendasari  secara  hukum  sehingga  perlu  dijawab dengan ketetapan yang kuat dan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Pertama harus ada area  yang  dirubah  dan  dirombak  secara  menyeluruh.  Kedua  harus  ada  sasaran akuntabilitas, transparan dan tidak melanggar hukum.
122 Peraturan  Presiden  Nomor  56  tahun  2013 tentang  Perubahan  ke  empat  atas  Peraturan  Presiden Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi  Kementerian  Negara  serta  Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
Peraturan perundang- undangan tumpang tindih Kewenangan tumpang tindih Organisasi yang belum proporsional Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur belum ideal Akuntabilitas kinerja yang belum baik Kualitas pelayanan publik masih rendah Korupsi & penyalahgunaan wewenang
Bagan 31. Permasalahan Aparatur Sipil Negara
Area  yang  harus  digarap  anatara  lain;  mental  aparatur,  lembaga  negara,  tata pelaksananaan,  SDM  aparatur,  Akuntabilitas,  Pengawasan,  Peraturan  perundang- undangan,  dan  peningkatan  pelayanan  publik.  Sasaran  kuatnya  adalah  demi  terwujudnya birokrasi  yang  bersih,  akuntabel,  efektif-efisien,  dan  kualitas  prima  dalam  pelayanan publik. 123
Ada  poin  krusial  dalam  hal  perundangan  yaitu  pemberlakuan  sistem  merit. Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  nomor  5  tahun  2014  yang  ditandatangani 15  Januari  2014  telah  merubah  paradigma  yang  selama  ini  melekat  pada PNS.   Sebelumnya  PNS  terdiri  dari  PNS  pusat,  daerah  dan  PTT,  disamping  itu ada  PNS TNI  dan  POLRI.  Dengan  berlakunya  ASN  ini  hanya  terdapat  2  jenis  pegawai  sebagai unsur aparatur negara, yaitu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (PNS) dan Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK).  Terdapat  juga  perubahan  batasan  usia pensiun PNS dari 55 tahun menjadi 58 tahun.
Bahwa  usia  produktif  dan  tidak  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  hukum  dalam melaksanakan  kinerja  pemerintahan  dan  mampu  jadi  terobosan  terbaru.  Tetapi  itu  saja tidak cukup manakala usia jadi ukuran suatu keberhasilan kinerja dalam konteks hukum,
123 Made Suwandi, Agenda Kebijakan Reformasi Pemerintahan Daerah , Badan Litbang Depdagri, Jakarta, 2001
harsu seimbang dengan penguraian maslaha-masalah yang lain serta berpatokan pada road map kinerja pemerintah sejak 2015 hingga 2019.

## IV. PENUTUP

## 4.1. Simpulan
Bersdasarkan pemahaman penulis baik secara eri dan implemtasi yaitu dituangkan dalam bentuk simpulan sebvagai berikut  :
1. Nawacita  dalam  konteks  regulasi  hukumnya  tidak  menjadi  produk  yang  paling sempurna.  Ia  adalah  karya  manusia  biasa  yang  bisa  saja  dimanfaatkan  demi kepentingan  politik  dan  agenda-agenda  lainya.  Terlepas  dari  itu,  meanata  hukum Aparatur  Sipil  Negara  yang  berkaitan  dengan  sejauh  mana  letak  keberhasilan reformasi  birokrasi,  dan  kesinambungan  antara  hukum  yang  terimplementasi  dan hukum yang sebatas jadi “papan nama” belaka.
2. Reformasi  birokrasi  di  bidang  kepegawaian  ditandai  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok  Kepegawaian  yang  merupakan  perubahan  dan  penyempurnaan  dari Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974.  Kemudian  diikuti  dengan  berbagai peraturan  pelaksanaan,  baik  yang  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP)  maupun Keputusan  Presiden  (Keppres),  untuk  menjamin  terlaksananya  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ini secara baik dan terarah.
3. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur  Sipil  Negara;  bahwa  bagaimana  agenda  perubahan  hukum  Aparatur Negara  Sipil  yang  berkaitan  dengan  reformasi  birokrasi  tidak  lantas  diam  karena beberapa pesoalan akuntabiltas dan korupsi kepegawaian dan seterusnya.  Ia sealu berjalan  menata  kesiapan  hukum  dalam  mengahadapi  tantangan  hukum  yang makin  meruncing  ke  bawah.  Tetapi  harus  di  buktikan  dulu  dengan  rakyat  bahwa hukum  dan  nawacita  itu  benar-benar  sinergi  dan  membuahkn  hasil  sesuai  RPJM 2015-2019.
4.2. Saran
1. Pentingnya  pemahaman  Program  Nawacita  dan  Penegakaan  Hukum  di  Indonesia dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  sampai  saat  ini  Hukum  seolah  olah  masih menjadi Gaduh pada masyarakat Indonesia,
2. Bagi Aparatur Sipil Negara dan Aparat TNI-POLRI dalam Reformasi Indonesia ini tentunya sebagai pengayom masyarakat harus mengedepankan untuk  mewujudkan rasa aman masyarakat Indonesia terhadap kondisi saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Artikel
Afadlal (Ed.), 2003, Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi  Daerah ,  P2P  LIPI, Jakarta.
Hans-Dieter  Evers  dan  Tilman  Schiel,  1990, Kelompok-Kelompok  Strategis:  Studi Perbandingan  tentang  Negara,  Birokrasi,  dan  Pembentukan  Kelas  di  Dunia Ketiga ,  Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Revolusi Mental ASN dan UU ASN , Jakarta, 18 Mei 2016.
Komang  Rai  Sudjaka,  2004, Wewenang  Kepala  Daerah  dalam  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  Jabatan  Struktural, Tesis,  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Lawrence M. Friedman, 1998, American Law: An Introduction , W.W. Norton, New York.
Lili  Romli,  “Otonomi  Daerah  dan  Birokrasi  Lokal:  Kasus  Kabupaten  Pandeglang”  dalam Syamsuddin  Haris,  “Sentralisasri  Baru  Dalam  Birokrasi  Lokal:Kasus  Kabupaten Bima”,      dalam,      Afadlal,(Ed.), Dinamika  Birokrasi    Lokal  Era  Otonomi  Daerah , Jakarta:  P2P  LIPI,2003, hal. 64.
Lili Romli, Masalah Reformasi Birokrasi , Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS , Vol. 2 November 2008.
Made Suwandi, 2001, Agenda Kebijakan Reformasi Pemerintahan Daerah , Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
Saldi Isra, Hukum Yang Terabaikan , Kompas, 22 Juli 2016
Saldi Isra, Mempercepat Agenda Hukum, Kompas 21 Oktober 2016.
Sri  Martini,  Hj.  Setiajeng  Kadarsih,  dan  Tedi  Sudrajat,  2008, Hukum  Kepegawaian  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan
Peratutan  Presiden  Nomor  60  Tahun  2105 Tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Tahun 2016,  Tema  :  Mempercepat  Pembangunan  Infrastruktur  Untuk  Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas , hlm. 1-1
Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2010 tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi Kementerian  Negara  serta  Susunan  Organisasi,  Tugas,  dan  Fungsi  Eselon  I Kementerian Negara
Peraturan  Presiden  Nomor  56  tahun  2013 tentang  Perubahan  ke  empat  atas  Peraturan Presiden  Nomor  24  Tahun  2010  tentang  Kedudukan,  Tugas,  dan  Fungsi Kementerian  Negara  serta  Susunan  Organisasi,  Tugas,  dan  Fungsi  Eselon  I Kementerian Negara.