## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUASA HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PERPAJAKAN PADA PENGADILAN PAJAK

## Oleh:
Putu Mega Surya Pangastuti 1 , I Nyoman Lemes 2 , I Nyoman Gede Remaja 3
( putumega19@yahoo.co.id, nyoman.lemes@unipas.ac.id dan nymremaja@unipas.ac.id )
Abstrak :  Dalam  Pasal  34  UU  No.  14  Tahun  2002  diatur  mengenai  persyaratan menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Perpajakan  namun  tidak  dijelaskan mengenai  apakah  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Umum  dapat  beracara  secara khusus  pada  Pengadilan  Perpajakan  serta  menangani  sengketa  perpajakan  dan menjalani upaya hukum sengketa pajak. Permasalahan ini menurut peneliti telah terjadi  kekaburan  norma,  menunjukan  adanya  ketidakpastian  hukum  kemudian menimbulkan  ketidakadilan  bagi  Wajib  Pajak.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif,  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  sejarah.  Sumber  dan  bahan  hukumnya  yakni  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  studi  kepustakaan  dan  studi dokumen.  Dengan  teknik  analisis  metode  kualitatif  dan  diuraikan  secara deskriptif  analisis.  Kuasa  hukum  dalam  pengadilan  pajak  diatur  dalam  UU  No. 14  Tahun  2002  kemudian  diatur  mengenai  persyaratan  lain  diterbitkan  aturan PMK  184/2014.  Pengecualian  yang  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  UU  No.  14 Tahun  2002  kemudian  menjawab  permasalahan  peneliti  yakni  seorang  kuasa hukum  pada  pengadilan  umum  dapat  beracara  di  Pengadilan  Pajak,  apabila  dia termasuk  dalam  pihak  yang  dikecualikan  pada  UU  No.  14  Tahun  2002.  Kuasa hukum  yang  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  perpajakan  akan  membawakan keadilan  bagi  pihak  yang  bersengketa  dan  melalui  upaya  hukum  sengketa perpajakan.
Kata  Kunci:  Kuasa  Hukum,  Sengketa  Perpajakan,  Upaya  Hukum,  Pengadilan Pajak

## PENDAHULUAN
Kegiatan  pembangunan  nasional  tidak  lepas  dari  peran  pemerintah  daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah termasuk memberdayakan pajak sebagai pendapatan  (Ridwan,  Agung,  2017:87).  Kontribusi  pajak  dalam  hal  pendanaan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
untuk  pengeluaran  negara  merupakan  yang  terbesar.  Di  Indonesia  yang merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan di berbagai sektor dan  pajak  sebagai  sumber  utama  dalam  hal  pendanaan  pembangunan  tersebut. Kemajuan  dari  perekonomian  yang  pesat  secara  tidak  langsung  mengharuskan negara  menaikkan  target  dalam  penerimaan  pajak.  Hal  ini  menyebabkan pemerintah melakukan pengawasan yang ketat kepada orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  disebut  sebagai  Wajib  Pajak  dalam  melakukan kewajiban perpajakannya (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:2).
Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Bustamar  Ayza  mengutip  definisi  tentang  pajak  menurut Rochmat  Soemitro,  dalam  bukunya  Hukum  Pajak  Indonesia  yang  pengertiannya yakni “Pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa-jasa  timbal  (kontraprestasi)  yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum”  (Bustamar  Ayza,  2017:24).  Dalam  disertasinya  Rochmat  Soemitro kemudian  menyempurnakan  definisinya  tersebut  sebagai  berikut:  “Pajak  adalah peralihan  kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik  berdasarkan  undang- undang (dapat dipaksakan)  yang  langsung  dapat  ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (H Bohari, 2004:25).
Hubungan hukum antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak yang  merupakan  orang  ataupun  badan  yang  memiliki  tugas  untuk  dapat melakukan  pemungutan  pajak  atau  iuran  terhadap  Wajib  Pajak  seperti  ini merupakan hubungan hukum yang lahir dari undang-undang. Untuk menghindari pungutan pajak yang tidak mencederai rasa keadilan masyarakat maka perlu suatu upaya pemaksaan yang bersifat legal yaitu dengan menyadarkan pungutan pajak melalui  undang-undang.  Tanpa  undang-undang  maka  pemungutan  pajak  tidak
mengikat  masyarakat  dan  tidak  sah.  Hal  ini  telah  diamanatkan  dalam  Pasal  23 huruf  a  Perubahan  Ketiga  Undang-Undang  Dasar  1945.  Dalam  pengelolaan perpajakan seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip pembebanan yang adil, berkepastian  hukum,  pemungutan  tepat  waktu,  ekonomis  dan  disetorkan  secara benar serta bertanggungjawab (Asriyani, 2017:170).
Pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan  melalui  pendidikan  formal  dan  non formal  akan  sangat  berdampak  positif  terhadap  kesadaran  Wajib  Pajak  untuk membayar  pajak,  lebih  dari  itu  pengetahuan  Wajib  Pajak  akan  perpajakan  akan berguna  bagi  mereka  yang  melakukan  kegiatan  perpajakan  nya.  Pengetahuan perpajakan berhubungan dengan segala sesuatu yang diketahui oleh Wajib Pajak berkenaan  dengan  peraturan  perpajakan  (Kristianto  Tjandra  &  Agus  Arianto, 2014:3).
Indonesia  menganut self  assesment  system yang  dalam  hal  ini  menjadikan Wajib Pajak berperan aktif dalam melakukan kegiatan perpajakannya mulai dari menghitung,  menyetor,  melapor.  Hal  ini  dapat  berjalan  secara  efektif  apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan. Dalam self  assesment  system  pegawai  pajak  bertugas  sebagai  pengawas.  Pengawasan yang  dilakukan  pegawai  pajak  seperti  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan cara  melakukan  pemeriksaan.  Setelah  dilakukannya  pemeriksaan  maka  akan muncul Surat Ketetapan Pajak (SKP). Berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 Surat Ketetapan  Pajak  dapat  berupa  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB), Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan  (SKPKBT),  Surat  Ketetapan Pajak  Lebih  Bayar  (SKPLB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Nihil  (SKPN)  (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:2).
Persepsi  Wajib  Pajak  akan  sistem  perpajakan  di  Indonesia  juga  sangat berpengaruh,  pada  umumnya  masyarakat  kurang  merasakan  manfaat  yang diterima, dan juga masyarakat mengetahui banyaknya kasus korupsi. Beberapa hal ini yang mengakibatkan masyarakat kurang rela dalam membayar pajak. Banyak usaha  kecil  menengah  yang  mulai  berkembang  di  Indonesia,  kebanyakan  dari Wajib Pajak yang melakukan usaha kecil menengah kurang memperhatikan dari sisi  perpajakan  yang  harus  dilakukan.  Pada  saat  usaha  mereka  sudah  mulai
berkembang  lebih  besar  tidak  sedikit  yang  tersangkut  masalah  pajak,  yang dikarenakan  mereka  tidak  melakukan  kewajiban  perpajakan  dari  awal. Ketidaktaatan  dalam  kegiatan  perpajakan  tidak  terjadi  dalam  dunia  usaha  kecil menengah  saja,  usaha  yang  berskala  besar  dan  profesional  pun  banyak  yang tersangkut masalah pajak (Kristianto Tjandra & Agus Arianto, 2014:3).
Tumbuhnya  kesadaran  membayar  pajak  oleh  warga  negara,  ternyata  tidak serta  merta  menghilangkan  permasalahan,  karena  sekalipun  sudah  ada  standar penghitungannya,  tetap  saja  sering  kali  memunculkan  ketidakpuasan  berkaitan dengan  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar  Wajib  Pajak.  Hal  itu  terjadi,  merata hampir di semua Negara, yaitu manakala Wajib Pajak tidak setuju dengan jumlah utang  pajak  yang  harus  dilunasi.  Bahkan  tidak  menutup  kemungkinan,  jumlah yang tidak sesuai dengan keinginan Wajib Pajak, memunculkan masalah baru di mana Wajib Pajak melakukan berbagai upaya untuk membayar utang pajak sesuai besaran  yang  diinginkannya  dengan  bekerja  sama  dengan  para  petugas  pajak. Keadaan ini jika dibiarkan akan sangat merugikan Negara dan bangsa Indonesia. Untuk  itu,  maka  perlu  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  sengketa  pajak  ini, supaya  tujuan  dan  cita–cita  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan bangsa  bisa  terwujud.  Sekalipun  pajak  bukan  satu-satunya  sumber  penerimaan Negara,  namun  setidaknya  inilah  cara  yang  mempunyai  umur  lebih  panjang, mengingat  keberadaan  pajak  itu  sendiri  adalah  dalam  masyarakat,  maka  selama ada masyarakat, masih dimungkinkan memungut pajak (Dyah Dewi, 2010:2).
Sehubungan  dengan  sifat  dan  sikap  masyarakat  dalam  melakukan  kewajiban perpajakannya  ini,  menurut  Helbert  Kelman  terdapat  tiga  perilaku  orang  mau membayar pajak, yaitu: (Marihot Pahala Siahaan, 2010:170)
1. Compliance  attitude ,  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  orang  membayar pajak  karena  takut  dihukum  apabila  menyembunyikan  pajak  atau  tidak membayar pajak.
2. Identification  attitude ,  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  orang  membayar pajak  karena  didorong  oleh  karena  rasa  senang  dan  rasa  hormat  kepada petugas pemerintah, khususnya petugas pajak.
3. Internalization  attitude ,  merupakan  suatu  kondisi  di  mana  orang  membayar pajak  karena  kesadaran  bahwa  pajak  itu  memang  berguna  bagi  dirinya maupun bagi masyarakat luas.
Dalam  pengelolaan  pajak  untuk  menentukan  besarnya  pajak  terutang Direktorat  Jenderal  pajak  maupun  kepala  daerah  menetapkan  Surat  Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Daerah. Dalam Penjelasan UU No. 14 Tahun 2002, dinyatakan  bahwa  pelaksanaan  pemungutan  pajak  yang  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang  Perpajakan  akan  menimbulkan  ketidakadilan  bagi  masyarakat Wajib Pajak atau penanggung pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara  Wajib  Pajak  dan  pejabat  yang  berwenang.  Menurut  Muhammad  Djafar Saidi, Sengketa pajak adalah perselisihan antara pembayar pajak, pemotong pajak, atau  pemungut  pajak  dengan  fiskus.  Perbedaan  pendapat  sering  terjadi  karena adanya  perbedaan  penafsiran  dan  kepentingan  antara  petugas  pajak  atau  fiskus dengan  Wajib  Pajak  (M.  Djafar  Saidi,  2013:29).  Perbedaan  pendapat  atau ketidaksamaan  persepsi  antara  Wajib  Pajak  dengan  fiskus  mengenai  penetapan pajak  terutang  yang  diterbitkan  atau  adanya  penagihan  inilah  yang  dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak.
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  pajak,  maka  Wajib  Pajak  memiliki  hak mengajukan upaya hukum baik berupa keberatan secara internal, dan mengajukan upaya  hukum  banding  ke  Pengadilan  Pajak  bahkan  dimungkinkan  pengajuan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung. Namun, dalam hal tersebut diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  bahwa  pengajuan  upaya-upaya hukum  tersebut  tidak  menunda  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  oleh  Wajib Pajak  dan  adanya  ketentuan  sanksi  administratif  yang  besar  yang  mampu menimbulkan  pesimistis  bagi  Wajib  Pajak  dalam  rangka  mendapatkan perlindungan  hukum  baik  bersifat  preventif  maupun  represif  yang  merupakan mahkota dari sebuah negara hukum. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum, karena sebuah perlindungan merupakan hak dari setiap subyek hukum, untuk dapat menikmati kenyamanan dan keamanan dalam kehidupannya sehari-hari (IGAW Sena, 2021:158).
Mengenai kedudukan Pengadilan pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002, tidak diatur secara tegas dimana kedudukan Pengadilan  Pajak  tersebut,  bahkan  bisa  dikatakan  bahwa  kedudukan  Pengadilan Pajak  berada  di  luar  4  (empat)  lingkungan  Peradilan  yang  tercantum  dalam  UU Kekuasaan Kehakiman. Namun dalam perkembangannya, kedudukan Pengadilan Pajak  tersebut  mengalami  perubahan.  Perubahan  tersebut  adalah  kedudukan Pengadilan Pajak menjadi Pengadilan Khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara  (Budi  Ispriyanto,  2014:42).  Adapun  Pengadilan  Pajak  dibentuk berdasarkan  UU  No.  14  tahun  2002  adalah  badan  peradilan  yang  melaksanakan kekuasaan  kehakiman  bagi  Wajib  Pajak  atau  penanggung  Pajak  yang  mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Berdasarkan  UU  No.  14  Tahun  2002  Pasal  34  ayat  (1)  menyatakan  “Para pihak  yang  bersengketa  di  Pengadilan  Pajak  masing-masing  dapat  didampingi atau  diwakili  oleh  satu  atau  lebih  kuasa  hukum  dengan  Surat  Kuasa  Khusus”. Sedangkan  ayat  (2)-nya  menyatakan  bahwa  untuk  menjadi  kuasa  hukum  harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Warga negara Indonesia;
b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan;
c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
Adanya ketentuan bahwa persyaratan lain untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan  Pajak  ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  dapat  menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat pembinaan teknis peradilan pada Pengadilan Pajak  merupakan  wewenang  dari  Mahkamah  Agung.  Dalam  hal  ini  terlebih dahulu yang perlu diperhatikan, adalah konsep tentang perwakilan dalam hukum pajak,  yaitu  konsep  kuasa  hukum  dibidang  perpajakan  (kuasa  biasa)  dan  konsep kuasa  hukum  pada  pengadilan  pajak.  Kejelasan  terhadap  kedua  konsep  tersebut, dapat menjawab kedudukan hukum seseorang ketika yang bersangkutan ditunjuk secara  khusus  oleh  Wajib  Pajak  untuk  mengajukan  permohonan  banding  di Pengadilan  Pajak.  Dalam  UU  No.  14  Tahun  2002  persyaratan  untuk  menjadi kuasa  hukum  dalam  pengadilan  pajak  sudah  diatur  dalam  Pasal  34  namun  tidak
dijelaskan mengenai kuasa hukum biasa yang dapat beracara di pengadilan pajak, serta  didalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 184/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak (yang selanjutnya ditulis PMK 184/2017) juga tidak di atur tentang persyaratan mengenai dapat atau tidaknya kuasa hukum biasa beracara di Pengadilan  Pajak,  namun  pada  Pasal  34  ayat  (2)  diterangkan  bahwa  yang memiliki  pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian  tentang  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  bisa  menjadi  kuasa  hukum  dalam  Pengadilan  Pajak. Kondisi  seperti  ini  menurut  peneliti  terjadi  kekaburan  norma  hukum  yang menunjukan adanya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.
Bertitik  tolak  dari  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka  yang  menjadi  isu hukum sebagai permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  Ketentuan  Perundang-undangan  Mengatur  Mengenai  Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak?
2. Bagaimana Hubungan Sengketa Pajak dan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dalam Undang-Undang Perpajakan dengan Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum dalam Pengadilan Pajak?
3. Bagaimana  Menghubungkan  Upaya  Hukum  Sengketa  Perpajakan  Dengan Konsep Perlindungan Hukum?

## METODE PENELITIAN
Penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap kuasa hukum dan upaya hukum dalam  sengketa  perpajakan  pada  pengadilan  pajak  dengan  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum doctrinal yang menjurus ke sifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder.
Jenis  yang  digunakan  dalam  suatu  penelitian  normatif  akan memungkinkan  peneliti  untuk  memanfaatkan  hasil  temuan.  Dalam  penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan, yakni:
1. Pendekatan Perundang-undangan ( statute approach)
2. Pendekatan sejarah
Adapun  data  bahan  pustaka  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dikumpulkan dari bahan – bahan sebagai berikut:
1. Bahan-bahan  hukum  primer,  merupakan  dokumen  hukum  yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
b. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir  Dengan  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadilan Pajak.
d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK.03/ 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
e. Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Per-01/PP/2018 tentang Tata Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.
2. Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari:
a. Buku-buku  hukum  yang  berkaitan  dengan  Perpajakan  dan  Pengadilan Pajak.
b. Jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan judul skripsi
c. Karya  tulis  hukum  atau  pandangan  ahli  hukum  yang  termuat  dalam media massa.
3. Bahan  hukum  tersier  atau  bahan  hukum  penunjang  yang  memberikan petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum  sekunder dan terdiri dari:
a. Kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedi hukum.
b. Internet dengan menyebut nama situs
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  peneliti  gunakan  dalam penelitian ini adalah studi pustaka ( library study) dan studi dokumen.
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dan  diuraikan  secara  deskriptif analisis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak  hanya  bermaksud  mengungkapkan  atau  menggambarkan  dengan  jelas kewenangan  kuasa  hukum  pada  peradilan  pajak  dan  peradilan  umum  tetapi juga  kebijakan  ketentuan  umum  perpajakan  yang  diharapkan  lebih  sempurna dalam undang-undang yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan  Perundang-undangan  Mengenai  Persyaratan  Kuasa  Hukum dalam Pengadilan Pajak
Dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 dan penjelasannya tidak diatur tentang pengertian  dari  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak.  Pengertian  kuasa  hukum pada  Pengadilan  Pajak  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  PMK  184/2017.  Pasal  1 Angka  2  PMK  184/2017  menyatakan  bahwa,  Kuasa  Hukum  adalah  orang perseorangan  yang  dapat  mendampingi  atau  mewakili  para  pihak  yang bersengketa  dalam  beracara  pada  Pengadilan  Pajak.  Berdasarkan  ketentuan  di atas,  dapat  diuraikan  syarat-syarat  untuk  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 5 PMK 184/2017 sebagai berikut:
1. Pasal  2:  Setiap  orang  perseorangan  untuk  menjadi  Kuasa  Hukum  pada Pengadilan  Pajak  harus  memenuhi  persyaratan  umum  dan  persyaratan khusus.
2. Pasal  3:  Persyaratan  umum  untuk  menjadi  Kuasa  Hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Merupakan warga negara Indonesia; dan
b. Mempunyai  pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian  tentang  peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pasal  5:  Persyaratan  khusus  untuk  menjadi  Kuasa  Hukum  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. Mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
e. Menandatangani pakta integritas;
f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat  sebagai  Hakim  Pengadilan  Pajak  untuk  orang  yang  pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
g. Memiliki izin kuasa hukum.
Persyaratan-persyaratan di atas bersifat kumulatif, artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diakui sebagai kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Berdasarkan uraian mengenai pengertian dan syarat-syarat dari  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  di  atas,  dapat  dijelaskan  kaitan  antara kuasa  hukum  dibidang  perpajakan  dengan  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak. Kuasa hukum dibidang perpajakan adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu  yang  ditunjuk  oleh  Wajib  Pajak  (pemberi  kuasa)  dengan  surat  kuasa khusus untuk menjalankan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  adalah  seseorang  yang  telah  mendapat  izin menjadi kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mendampingi dan/atau mewakili mereka  dalam  berperkara  pada  Pengadilan  Pajak.  Dari  kedua  pengertian  di  atas terlihat adanya konsep yang berbeda, yaitu untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan  harus  dipenuhi  persyaratan  adanya  perjanjian  kuasa  yang  dituangkan dalam  surat  kuasa  khusus  (disamping  persyaratan  tertentu  lainnya),  sedangkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak selain harus memperoleh surat kuasa  khusus  juga  harus  ada  izin  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak yang  dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Pajak.  Oleh  karena  itu  kuasa  hukum dibidang perpajakan belum tentu menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
Namun, pada dasarnya kuasa hukum pada Pengadilan Pajak merupakan kuasa hukum  dibidang  perpajakan.  Hanya  saja  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak merupakan kuasa hukum dibidang perpajakan yang khusus menjalankan kuasanya pada Pengadilan Pajak. Mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak merupakan
hak perpajakan dari Wajib Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 23 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (2) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002. Untuk  memenuhi  hak  perpajakan  tersebut,  Wajib  Pajak  dapat  meminta  bantuan hukum  dari  pihak  lain  yang  memahami  masalah  perpajakan  (hukum  materiil) dan/atau memahami hukum acara pada Pengadilan Pajak (hukum formil).
Untuk  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  diperlukan  persyaratan khusus yang tidak terdapat pada persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dibidang perpajakan.  Kekhususan  ini  yang  membuat  kuasa  hukum  dibidang  perpajakan tidak secara langsung dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Saat ini aturan mengenai kuasa hukum dibidang perpajakan diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU  No.  16  Tahun  2009  Jo.  PMK    229/2014,  sedangkan  aturan  mengenai  kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diatur dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 Jo. PMK 184/2017.
Pada  prinsipnya  penunjukan  kuasa  hukum  merupakan  hak  yang  diberikan kepada  masing-masing  pihak  yang  bersengketa  pada  Pengadilan  Pajak.  Jika dikehendaki, masing-masing dari mereka dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau  lebih  kuasa  hukum  dengan  surat  kuasa  khusus,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 14 tahun 2002. Fungsi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak  tersebut  adalah  sebagai  pendamping  atau  wakil  dari  pihak-pihak  yang bersengketa  pada  Pengadilan  Pajak.  Menurut  Y.  Sri  Pudyatmiko:  (Y.  Sri Pudyatmiko,2005:77)
Pengertian didampingi tentunya berbeda dengan diwakili. Apabila para pihak didampingi,  maka  tentunya  dalam  beracara  di  Pengadilan  Pajak  para  pihak yang bersengketa wajib hadir dan secara aktif mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan.  Sementara  apabila  para  pihak  diwakili,  maka  dengan  demikian para pihak yang bersengketa tersebut tidak harus hadir di persidangan, kecuali diperlukan.  Dengan  demikian,  sebenarnya  ada  pihak  material  dan  ada  pihak formal.  Pihak  material  adalah  pihak  yang  bersengketa  itu  sendiri,  misalnya pembanding  material  yakni  pihak  yang  berdiri  sebagai  Wajib  Pajak  atau penanggung  pajak  yang  berkepentingan  langsung  mengajukan  banding. Sementara pihak pembanding material, dimana pembanding formal ini secara formal maju ke dalam pemeriksaan di persidangan.
Berdasarkan Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002, para pihak yang bersengketa di Pengadilan  Pajak  masing-masing  dapat  didampingi  atau  diwakili  oleh  satu  atau
lebih  kuasa  hukum  dengan  Surat  Kuasa  Khusus.  Untuk  menjadi  kuasa  hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 yaitu:
a. Warga negara Indonesia;
b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang- undangan perpajakan;
c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Persyaratan  pertama,  adalah  yang  bersangkutan  harus  berkewarganegaraan
Indonesia,  yang  berarti  secara  normatif  menutup  kemungkinan  bagi  para  warga negara  asing,  yang  sekalipun  mampu  dan  menguasai  peraturan  perundang- undangan perpajakan di Indonesia, sebagai kuasa hukum.
Persyaratan  kedua  yaitu  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian tentang  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Menguasai  ketentuan  hukum material perpajakan merupakan hal yang penting, mengingat yang menjadi objek pemeriksaan  pada  Pengadilan  Pajak  adalah  sengketa  yang  seluruhnya mempermasalahkan  tentang  materi  perpajakan  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu, untuk  memahami  masalah  dan  mencari  jalan  penyelesaian  sengketa  pajak tersebut, diperlukan pengetahuan dan keahlian tentang materi perpajakan. Namun, bukan  berarti  penguasaan  hukum  acaranya  tidak  penting.  Akan  sempurna  jika yang bersangkutan selain menguasai hukum material perpajakan, juga menguasai hukum  acara  (hukum  formal).  Di  samping  kedua  persyaratan  tersebut,  terdapat persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada bagian ketiga yang tercantum dalam PMK 184/2017. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan  Pajak.  Persyaratan  khusus  tersebut  yang  akan  membedakan  kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum pada pengadilan umum dan pengadilan  lainnya.  Pengadilan  Pajak  merupakan  satu-satunya  pengadilan  yang menentukan  persyaratan  khusus  tertentu  bagi  kuasa  hukumnya.  Salah  satu persyaratan yang membedakan kuasa hukum pada Pengadilan Pajak dengan kuasa hukum  pada  pengadilan  lainnya  adalah  mempunyai  pengetahuan  yang  luas  dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  persyaratan  di  atas  dapat  peneliti  jabarkan bahwa,  diaturnya  persyaratan  khusus  bagi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak adalah  karena  objek  sengketa  yang  diperiksa  oleh  Pengadilan  Pajak  bersifat khusus  yaitu  tentang  sengketa  perpajakan  yang  secara  keseluruhan mempertanyakan  mengenai  materi  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  terlibat dalam  penyelesaian  sengketa  perpajakan  tersebut,  yang  bersangkutan  harus menguasai  materi  perpajakan.  Selain  itu,  dikarenakan  pajak  memegang  peranan penting  dan  strategis  dalam  penerimaan  negara,  yang  berperan  besar  dalam menjaga  kelangsungan  aktivitas  negara  dan  terlaksananya  pembangunan  secara nasional.  Maka  dari  itu,  dalam  penyelesaian  sengketa  perpajakan,  diperlukan pihak-pihak yang dapat memahami masalah pajak yang dihadapi dan memberikan jalan keluar yang dapat melindungi dan tidak merugikan kepentingan, baik negara maupun  Wajib  Pajak.  Tidak  semua  orang  yang  menjadi  kuasa  hukum  di pengadilan  baik  Pengadilan  Umum  atau  pengadilan  lainnya,  memiliki pengetahuan  dan  keahlian  mengenai  materi  perpajakan.  Pada  dasarnya,  untuk memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  perpajakan,  seseorang  harus  mengikuti pendidikan  formal  dibidang  perpajakan  di  lembaga  yang  terakreditasi,  seperti perguruan  tinggi  negeri  atau  swasta,  atau  dengan  mengikuti  kursus-kursus perpajakan.
Agar  kuasa  hukum  yang  mendampingi  dan/atau  mewakili  para  pihak  yang bersengketa  di  Pengadilan  Pajak  dapat  membantu  dan  melindungi  kepentingan mereka  di  Pengadilan  Pajak,  maka  kuasa  hukum  tersebut  harus  memiliki pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian  mengenai  peraturan  perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengatur syarat-syarat khusus untuk  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak.  Jadi  karena  persyaratan menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  yang  berbeda  dengan  persyaratan menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  lainnya,  maka  kuasa  hukum  pada Pengadilan  Pajak  belum  tentu  dapat  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan Umum  dan  pengadilan  lainnya,  begitu  pula  sebaliknya,  kuasa  hukum  pada pengadilan  Umum  dan  pengadilan  lainnya  belum  tentu  dapat  menjadi  kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
Namun  terdapat  pengecualian  terhadap  pengaturan  persyaratan  kuasa  hukum pada  Pengadilan  Pajak  yang  menyebabkan  Pasal  34  ayat  (2)  UU  No.  14  Tahun 2002 tidak diperlukan sebagai persyaratan yaitu dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14  Tahun  2002  yaitu,  bagi  pihak-pihak  tertentu  dapat  dikesampingkan  sebagai suatu  pengecualian  yang  diperkenankan.  Artinya  persyaratan  tersebut  tidak diberlakukan terhadap pihak-pihak yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 12 tahun  2002,  yaitu:  “Dalam  hal  kuasa  hukum  yang  mendampingi  atau  mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dengan  derajat  kedua,  pegawai,  atau  pengampu,  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002, dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  kuasa  hukum  yang  dapat  mendampingi  atau mewakili  pemohon  banding  atau  penggugat  di  Pengadilan  Pajak  dapat  dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Kuasa hukum yang wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 Jo. Pasal 2 PMK 184/2017; dan
2. Kuasa hukum yang tidak wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal  34  ayat  (2)  UU  No.  14  Tahun  2002  Jo.  Pasal  2  PMK  184/2017,  yaitu kuasa hukum dari pemohon banding atau penggugat yang berasal dari keluarga sedarah  atau  semenda  sampai  dengan  derajat  kedua,  pegawai,  atau pengampunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002.
Diaturnya pihak-pihak yang dapat menjadi kuasa hukum tanpa perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  UU  No.  14  Tahun  2002, mengakibatkan  seseorang  yang  bukan  WNI  yaitu  seorang  WNA  baik  yang memiliki  atau  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  tentang  peraturan perundang-undangan perpajakan, dan/atau tidak memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri keuangan, karena memiliki hubungan darah atau semenda sampai  dengan  derajat  kedua,  pegawai,  atau  pengampu  dari  pemohon  banding atau penggugat, dapat menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak.
Akan tetapi pengecualian ini juga bisa saja melemahkan perlindungan hukum pemohon  banding  atau  penggugat  karena  kuasa  hukum  yang  ditunjuk  bisa seseorang  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  keahlian  dibidang  perpajakan untuk  menyelesaikan  sengketa  perpajakannya.  Karena  kuasa  hukum  pada dasarnya  bertindak  untuk  dan  atas  nama  Wajib  Pajak  pemohon  banding  atau penggugat  dalam  mengurus  kepentingan  perpajakannya,  tidak  memiliki  senjata untuk  melindungi  dan  menyelesaikan  sengketa  perpajakan  yang  dihadapi.  Maka dari itu peneliti menganggap sangat pentingnya pengetahuan dan keahlian tentang peraturan  perundang-undangan  perpajakan  sebagai  senjata  utama  dalam  kuasa hukum pemohon banding atau penggugat untuk memahami pokok permasalahan yang  menjadi  objek  sengketa  pajak  dan  mencari  jalan  untuk  menyelesaikan sengketa perpajakan tersebut.
Jadi walaupun terdapat aturan pengecualian mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi  kuasa  hukum  dalam  Pengadilan  Pajak,  peneliti  tetap  pada  hasil  bahwa karena  persyaratan  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  yang  berbeda dengan  persyaratan  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  lainnya,  maka  kuasa hukum  pada  Pengadilan  Pajak  belum  tentu  dapat  menjadi  kuasa  hukum  pada Pengadilan Umum dan pengadilan lainnya, begitu pula sebaliknya, kuasa hukum pada pengadilan Umum dan pengadilan lainnya belum tentu dapat menjadi kuasa hukum  pada  Pengadilan  Pajak.  Terdapat  pembatasan  yang  jelas  sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 serta peraturan pelaksananya, maka apabila seorang  kuasa  hukum  dalam  hal  ini  advokat  hendak  menjadi  kuasa  hukum  dan beracara  pada  Pengadilan  Pajak,  tidak  cukup  berijazah  sarjana  yang  berlatar belakang  pendidikan  tinggi  hukum  saja,  tetapi  juga  harus  mempunyai pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian  tentang  peraturan  perundang-undangan perpajakan,  yang  antara  lain  dibuktikan  dengan  sertifikat  brevet  perpajakan  atau sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.
Hubungan Sengketa Pajak Dan Upaya Hukum Sengketa Perpajakan Dalam Undang-Undang  Perpajakan  dengan  Persyaratan  Untuk  Menjadi  Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak
Sesua  dengan  penjelasan  diatas,  dapat  dilihat  hubungan  yang  sangat  penting antara  sengketa  perpajakan  dan  upaya  hukum  sengketa  perpajakan  dengan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yaitu persyaratan untuk  kuasa  hukum  Wajib  Pajak  yang  harus  menguasai  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dibidang  Perpajakan.  Apabila  Wajib  Pajak  memilih  untuk diwakili  oleh  seorang  kuasa  hukum  yang  dalam  hal  ini  memenuhi  persyaratan sesuai  dengan  Pasal  34  ayat  (3)  UU  No.  14  Tahun  2002  mengenai  pihak-pihak tertentu  yang  dapat  dikesampingkan  sebagai  suatu  pengecualian  yang diperkenankan.  Kuasa  hukum  tersebut  bisa  seorang  yang  tidak  memiliki pengetahuan  atau  keahlian  pada  peraturan  perundang-undangan  perpajakan. Dalam pemberian kuasa, sesungguhnya tidak hanya sebatas pada suatu perbuatan hukum untuk memberikan kewenangan melakukan pengurusan atas suatu hal dari pemberi  kuasa,  tetapi  juga  membebani  penerima  kuasa  dengan  kewajiban  dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pemberi kuasa hingga selesai.  Karena  objek  sengketa  yang  diperiksa  oleh  Pengadilan  Pajak  bersifat khusus  yaitu  tentang  sengketa  perpajakan  yang  secara  keseluruhan mempertanyakan  mengenai  materi  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  untuk  terlibat dalam  penyelesaian  sengketa  perpajakan  tersebut,  yang  bersangkutan  harus menguasai  materi  perpajakan.  Seseorang  yang  tidak  memiliki  pengetahuan  atau keahlian  pada  suatu  peraturan  perundang-undangan  tidak  akan  dapat  dengan maksimal  membela  kepentingan  pemberi  kuasa,  dengan  tidak  maksimalnya pembelaan  maka  tanggungjawab  yang  dibebankan  kepada  kuasa  hukum  tidak akan selesai dan sesuai dengan maksud yang ingin dituju pemberi kuasa.

## Hubungan  Upaya  Hukum  Sengketa  Perpajakan  Dengan  Konsep Perlindungan Hukum
Ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 yang menyatakan “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal  35,  dalam  hal  Banding  diajukan  terhadap  besarnya  jumlah  Pajak  yang
terutang,  Banding  hanya  dapat  diajukan  apabila  jumlah  yang  terutang  dimaksud telah  dibayar  sebesar  50%  (lima  puluh  persen).”  Dalam  Undang-  Undang Pengadilan Pajak tidak menjelaskan alasan disyaratkannya pembayaran 50% (lima puluh persen) dari utang pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak merasa diperlakukan tidak adil. Adanya ketentuan keharusan membayar terlebih dahulu setengah dari jumlah  pajak  yang  terutang  Wajib  Pajak,  berarti  Wajib  Pajak  dianggap  telah bersalah. Ketentuan ini pun telah melanggar asas keadilan dan HAM karena hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan melalui institusi Pengadilan Pajak tidak dapat  berfungsi  sebagai  sarana  perlindungan  hukum  karena  disebabkan  adanya kewajiban  melaksanakan  terlebih  dahulu  keputusan  tersebut,  walaupun  hanya sebagian.  Pada  hal  keputusan  tersebut  belum  atau  akan  diuji  kebenarannya  oleh hakim  di  pengadilan,  artinya  ada  kemungkinan  keputusan  tersebut  bertentangan dengan peraturan hukum dan harus dibatalkan.
Terdapat proses dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak yang dianggap  belum  dapat  berfungsi  secara  memadai  sebagai  sarana  perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak. Karena, disatu sisi undang-undang  perpajakan  menjamin  hak-hak  Wajib  Pajak  untuk  mengajukan upaya  hukum  bilamana  kepentingan  Wajib  Pajak  merasa  dirugikan  atas  suatu ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus dan disisi lain dalam hal pengajuan permohonan  upaya  hukum  tersebut  ada  beberapa  ketentuan  yang  dinilai  cukup memberatkan Wajib Pajak itu sendiri.
Penegakan  hukum  pajak  dalam  sengketa  pajak  pada  hakikatnya  untuk memberikan  perlindungan  hukum,  baik  kepada  Wajib  Pajak  maupun  kepada fiskus  sebagai  wakil  negara.  Wajib  Pajak  mendapatkan  perlindungan  hukum dalam  bentuk  kewajiban  dan  haknya  tidak  terlanggar.  Sementara  itu,  fiskus mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  pembenaran  untuk  memungut pajak  bahkan  menagih  pajak  untuk  mengisi  kas  negara  sebagai  perwujudan pelaksanaan  kewajiban  oleh  Wajib  Pajak.  Perlindungan  hukum  tersebut  tidak boleh terlaksana secara sepihak karena dapat menimbulkan ketidakadilan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai  ketentuan  perundang- undangan yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan  pajak,  mengenai  sengketa  pajak  dan  upaya-upayanya  dalam menyelesaikan  sengketa  pajak  serta  hubungan  perlindungan  hukumnya,  maka dapat peneliti simpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai persyaratan untuk menjadi kuasa hukum dalam pengadilan pajak diatur dalam UU  No.  14  Tahun  2002  terdapat  dalam  Pasal  34  ayat  2  UU  No.  14  Tahun 2002  persyaratan  untuk  menjadi  kuasa  hukum  pada  Pengadilan  Pajak  ada  3 (tiga) dan ketiganya harus dipenuhi, adapun syarat tersebut adalah:
a. Warga negara Indonesia;
b. Mempunyai  pengetahuan  yang  luas  dan  keahlian  tentang  peraturan perundang-undangan perpajakan;
c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Persyaratan lain yang dimaksudkan diatur dalam PMK 184/2014 meliputi persyratan khusus menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak yakni:
a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
b. Mempunyai  bukti  tanda  terima  penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
c. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
d. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
e. Menandatangani pakta integritas;
f. Telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat  sebagai  Hakim  Pengadilan  Pajak  untuk  orang  yang  pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
g. Memiliki izin kuasa hukum.
Dikecualikan  menurut  Pasal  34  ayat  (3)  UU  No.  12  tahun  2002,  yaitu: “Dalam  hal  kuasa  hukum  yang  mendampingi  atau  mewakili  pemohon Banding  atau  penggugat  adalah  keluarga  sedarah  atau  semenda  sampai
dengan  derajat  kedua,  pegawai,  atau  pengampu,  persyaratan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.”.
2. Hubungan  sengketa  perpajakan  dan  upaya  hukum  dalam  Undang-Undang Perpajakan  terkait  dengan  persyaratan  kuasa  hukum  pada  Pengadilan perpajakan adalah pembelaan penyelesaian sengketa pajak dan upaya hukum tidak  dapat  berjalan  dengan  maksimal  ketika  kuasa  hukum  tidak  memiliki pengetahuan atau keahlian pada peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Hubungan upaya hukum dengan konsep perlindungan hukum adalah adanya persyaratan pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang sebagai syarat pengajuan upaya hukum banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 36 ayat (4)  UU  No.  14  Tahun  2002,  persyaratan  ini  tidak  sesuai  dengan  konsep perlindungan hukum karena alasan:
a. Wajib  Pajak  dianggap  telah  bersalah  terkait  dengan  nilai  pajak  terutang pada putusan keberatan.
b. Jika  pada  akhirnya  Wajib  Pajak  dimenangkan  dalam  upaya  hukum Banding,  tidak  dimuat  tentang  bagaimana  pengembalian  pembayaran yang telah dilakukan Wajib Pajak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Ayza, Bustamar. 2017. Hukum Pajak Indonesia . Jakarta: Kencana. Bohari. H. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Edisi Revisi. Cet. 5 . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dewi, Dyah AS. 2010. Penyelesaian Sengketa Pajak. Magelang: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
Pudyatmoko,  Y.  Sri.  2005. Pengadilan  dan  Penyelesaian  Sengketa  di  Bidang Pajak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Ridwan,  Agung.  2017. Pengaruh  sumber  pembiayaan  desentralisasi  fiskal terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan tingkat kemiskinan (Studi di kabupaten-Kota  di  Provinsi  Jambi) .  Jambi:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Univ. Jambi.
Saidi, M. Djafar. 2013. Hukum Acara Peradilan Pajak . Depok: Rajagrafindo.
Siahaan,  Marihot  Pahala.  2010. Seri  Hukum  Pajak  Indonesia,  Hukum  Pajak Material,  Objek,  Subjek,  Dasar  Pengenaan  Pajak,  Tarif  Pajak,  Dan  Cara Penghitungan Pajak . Yogyakarta: Graha Karya ilmiah:
Asriyani.  2017.  “Upaya  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak”.  Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8. Ttp: Universitas Tadulako.
Ispriyarso, Budi. 2014. “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Sena,  IGAW.  2021.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Seorang  Janda  Yang  Kembali (Mulih  Daha)  Dan  Mendapatkan  Harta  Orang  Tua  Berupa  Hibah  Tanah (Studi  Di  Kabupaten  Buleleng-Bali)”.  Buleleng:  Kertha  Widya  Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 Agustus 2021.
Tjandra,  Kristianto  &  Agus  Arianto.  2014.  “Upaya  Konsultan  Pajak  Dalam Memenangkan Kasus Banding Dan Gugatan Dalam Perpajakan”. Surabaya: Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014.
Undang-Undang:
Peraturan  Ketua  Pengadilan  Pajak  Nomor  Per-01/PP/2018  tentang  Tata  Cara Permohonan Izin Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  184/PMK.03/2015 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan Pajak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2000  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1997  tentang  Penagihan  Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum