Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

## Muh Fathoni Hasyim
Universitas Sunan Ampel Surabaya Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya Email: mufah.hasyim@gmail.com
Submit : 24 Juni 2020 Diterima : 24 Agustus 2020 Revisi : 23 November 2020 Terbit : 4 Desember 2020
Abstrak: Dinamika partisipasi politik komunitas Samin di Bojonegoro menunjukkan perkembangan literasi  politik  yang  signifikan.  Kajian  ini  difokuskan  untuk  menjawab  bagaimana  literasi  politik komunitas  Samin  dalam  menyuarakan  aspirasinya  pada  Pemilu  dalam  perspektif  Fiqh  Siyasah. Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  tingkat  literasi  politik  masyarakat  Samin  semakin  meningkat. Indikatornya bahwa antusiasme masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, baik  Pilkada,  Pilpres  maupun  Pileg.  Masyarakat  Samin  dalam  menghadapi  Pemilu,  biasanya mengadakan musyawarah antarwarga yang dipimpin kepala adat, untuk menentukan arah pilihan aspirasi  politiknya.  Seiring  berjalannya  waktu  tradisi  tersebut  meskipun  tetap  berlaku,  tetapi hasil keputusannya tidak mengikat. Artinya, masyarakat Samin diberikan kebebasan menentukan pilihannya masing-masing. Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang menjadikan hasil musyawarah  sebagai  keputusan  bersama  dalam  menentukan  aspirasi  politiknya.  Dalam  konteks Fiqh Siyasah literasi politik komunitas Samin dalam Pemilu, merupakan proses demokratisasi yang menggembirakan, karena partisipasi masyarakat Samin menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai keberagaman. Praktik musyawarah yang dilakukan masyarakat Samin adalah penerapan prinsip syura dalam Islam, sehingga meskipun hasilnya tidak bersifat mengikat, tetapi proses pengambilan keputusan melahirkan dialog antar anggota komunitas untuk membangun literasi politik masyarakat Samin yang semakin dinamis dan progresif.
Kata kunci: literasi politik, Samin, Bojonegoro, Pemilu, Fiqh Siyasah
Abstract: The dynamics of political participation of the Samin community in Bojonegoro show a significant development of political literacy. This study is focused on answering the political literacy of the Samin community in voicing their aspirations in the General Election in the perspective of Fiqh Siyasah. The results of the study show that the level of political literacy of the Samin community is increasing. The indicator is that the enthusiasm of the Samin people in exercising their voting rights in the general election. In facing elections, the Samin community usually holds a community meeting led by the customary head, to determine the direction of their political aspirations. Over time, this tradition, although still valid, the results of its decisions are not binding. This means that the Samin people are given the freedom to make their own choices. This is different from previous times where the results of the deliberations were a collective decision in determining political aspirations. In the context of Fiqh Siyasah, the political literacy of the Samin community in the General Election
Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 2, Desember 2020, 225-238 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2. 3933
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
is an exciting process of democratization, because the participation of the Samin community shows a growing awareness of living as a nation and a state within the frame of diversity. The practice of deliberation carried out by the Samin community is the application of the principle of deliberation in Islam, so that even though the results are not binding, the decision-making process creates dialogue between community members to build an increasingly dynamic and progressive political literacy of the Samin community.
Keywords : political literacy, Samin, Bojonegoro, election, fiqh siyasah

## Pendahuluan
Perubahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  dapat  menggeser  nilai-nilai  dalam  masyarakat. Pergeseran nilai dari nilai yang kurang baik menjadi baik, ataupun sebaliknya. Pergeseran nilai dalam banyak  hal  juga  akan  mempengaruhi  perubahan folkways (kebiasaan) dan mores (tata  kelakuan). 1 Perubahan dan pergeseran ini juga terjadi di masyarakat Samin. Keterbukaan masyarakat Samin terhadap  masyarakat  sekitarnya  merupakan  pergeseran  paradigma  masyarakat  yang  progresif dalam konteks membangun kesadaran dalam kebersamaan dan keragaman. Masyarakat Samin telah mengalami perubahan yang signifikan dari era sebelumnya.
Misalnya, masyarakat Samin telah aktif berpartisipasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Pemilu yang digelar di daerah tersebut. Beberapa kali pesta demokrasi diikuti oleh masyarakat Samin  dengan  antusias.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  peningkatan  literasi  politik  dalam  konteks hidup berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, hak memilih adalah hak konstitusional yang melekat kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perundang- unadangan.
Kajian seputar masyarakat Samin, sejatinya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Misalnya, Tashadi (1997) yang meneliti perubahan kehidupan masyarakat Samin, 2 Mujib (2004) meneliti tentang pemahaman  masayarakat  Samin  terhadap  ajaran  agama  Islam, 3 Budi  (2011)  meneliti  perubahan masyarakat Samin secara sosial-budaya, 4 Hermansyah (2010) meneliti tentang persepsi Masyarakat Samin terhadap pemerintah dan sosialisai politik, 5 Akbar (2010) meneliti tentang ritual pernikahan dalam masyarakat Samin, 6 Wibowo AM dan Huda (2013) meneliti tentang interaksi sosial masyarakat Samin, 7 dan penelitian-penelitian lainnya.
Secara  umum,  kajian  tentang  masyarakat  Samin  lebih  difokuskan  pada  proses  perubahan kultural yang terjadi di tengah komunitas masyarakat yang terisolasi di wilayah pedalaman. Nilai-nilai luhur suku Samin masih sangat relevan untuk dilestariakan, seperti kejujuran, gotong royong dan
1 Dewi Setyaningrum, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Moh Yasir Alimi, “Pergeseran Nilai Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Bombong,” Journal of Educational Social Studies 6, no. 1 (2017): 29–36.
2 Tashadi, Kehidupan Masyarakat Samin Dalam Era Globalisasi Di Dusun Jepang (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan: Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997).
3 F Mujib, “Islam Di Masyarakat Samin: Kajian Atas Pemahaman Masyarakat Samin Terhadap Ajaran Agama Islam Di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro” (Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004).
4 Edi Setiya Budi, “Peranan Golongan Muda Dalam Perkembangan Agama Islam Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 1989-1999,” 2011.
5 Budi.
6 Akbar, “Makna Ritual Lamaran Dan Magang Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Bojonegoro” (Universitas Islam Bandung, 2010).
7 Khoirul Huda and Anjar Mukti Wibowo, “Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012),” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 3, no. 01 (2013).

## Muh Fathoni Hasyim
toleran kepada orang lain. Masyarakat Samin satu dari sekian masyarakat pedalaman yang memiliki ciri khas, sehingga mampu mempertahankan adat dan budayanya secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masyarakat Samin tidak menolak adanya perubahan-perubahan positif sehingga mereka dapat diterima sebagai entitas dan komunitas yang berkontribusi melestarikan budaya bangsa yang luhur.
Artikel  ini,  akan  mengkaji  dari  aspek  lain.  Kajian  akan  difokuskan  pada  memotret  literasi masyarakat Samin dalam kehidupan berpolitik melalui partisipasi dalam pesta demokrasi berupa Pemilu,  baik  pemilihan  wakil  rakyat  maupun  presiden  dan  Pemilukada.  Kajian  ini  penting dilakukan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian sebelumnya sebagai proses perubahan yang berkelanjutan di dalam masyarakat Samin. Fiqh Siyasah dalam kajian ini akan menjadi pembedah dalam menganalis literasi politik masyarakat Samin.

## Komunitas Samin dan Arus Perubahan
Desa Margomulyo sebagai salah satu tempat tinggal komunitas Samin merupakan satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis, daerah ini lebih dekat dengan Kota Kabupaten Ngawi (kurang lebih 10 km) kearah selatan apabila dibandingkan dengan  Kabupaten  Bojonegoro.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dusun  Jepang    desa  Margomulyo umumnya lebih sering ke Ngawi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian halnya, dalam bidang  pendidikan.  Untuk  menempuh  pendidikan  menengah  atas  (SLTA)  dan  perguruan  tinggi, mereka lebih cenderung ke Ngawi karena lebih dekat jarak tempuhnya. 8
Komunitas  Samin  adalah  sekelompok  masyarakat  penganut  ajaran  Saminisme.  Saminisme sebagai identitas budaya dan bagian dari pluralitas yang dimiliki bangsa ini merupakan aset yang patut dilindungi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai keragaman. Secara historis  Saminisme  lahir  sebagai  reaksi  budaya  politik  melawan  kolonialisme,  akan  tetapi  secara praktis Saminisme berkaitan erat dengan aliran keagamaan dalam suku Jawa. 9
Masyarakat  Samin  memiliki  pandangan  hidup  yang  khas,  karena  etnis  Jawa  ini  cenderung terhadap  paham Manunggaling kawulo gusti . 10 Paham  ini  dapat  dipahami  sebagai  pandangan  yang menitikberatkan pada melekatnya sifat-sifat ketuhanan pada diri manusia. Bertolak pada paham ini, awalnya masyarakat Samin memiliki batas-batas yang kuat dengan meminimalisasi interaksi dengan komunitas luar.
Keunikan masyarakat Samin lainnya adalah kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa  lugu  atau  Jawa ngoko yang  terkadang  bercampur  bahasa  krama. 11 Komunitas  Samin  juga memiliki sikap dan tingkah laku yang mengedepankan pada sifat-sifat kejujuran dan melarang untuk berbohong, mencuri dan berzina. Sikap-sikap semacam ini yang kemudian melahirkan stigmatisasi masyarakat Samin sebagai masyarakat yang puritan. 12 Padahal secara normatif, sikap semacam ini 8 Siti Munawaroh and Christriyati Ariani, Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup (-, 1919).
9 Umi Hanifah, “Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim),” Jurnal Sosiologi Agama 13, no. 1 (2019): 41–71.
10 Purwanti, “Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro” (Jakarta, 2000), https://onesearch.id/ Record/IOS1.INLIS000000000347171.
11 Munawaroh and Ariani, Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup .
12 Huda  and  Wibowo,  “Interaksi  Sosial  Suku  Samin  Dengan  Masyarakat  Sekitar  (Studi  Di  Dusun  Jepang  Desa  Margomulyo
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m merupakan ajaran universal Islam.
Sebutan Samin sendiri pada mulanya merupakan julukan bagi masyarakat yang memegangi ajaran Ki Samin Surosentiko. Istilah Samin diplesetkan oleh masyarakat umum dengan kata “nyamen” yang diidentikkan dengan perbuatan yang menyalahi tradisi. Padahal sejatinya, kata Samin memiliki pengertian  “sama”  yang  bertujuan  bahwa  jika  semua  anak  cucu  dapat  bersama-sama  bersatu membela negara menentang penjajah, maka akan memperoleh kesejahteraan. Karena istilah Samin berkonotasi negatif, maka komunitas tersebut menamakan diri sebagai komunitas “sedulur sikep” dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah upaya simbolisasi diri dan sarana komunikasi secara internal.
Secara filosofis, bahwa munculnya kelahiran-kehidupan manusia berawal dari proses “sikep” atau  berdekapan  atau  bentuk  hubungan  seksual  suami-istri  atau  proses  menanak  nasi  secara tradisional yang melalui proses “nyikep”. Kata  sikep  merupakan  cara  melawan  atau  menghindari penamaan dengan kata “Samin” akibat konotasi negatif yang dilekatkan pada istilah tersebut setelah bertahun-tahun.  Termasuk,  wacana  Saminisme  dipisahkan  dari  semangat  gerakan  perlawanan petani. 13
Samin juga berarti sami-sami amin (dalam  bahasa  Jawa)  atau  sama-sama  bermufakat  dalam melakukan  sesuatu  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang  menunjukkan  bahwa  manusia  sama derajatnya. Sikap menghargai hak-hak asasi manusia ini merupakan sikap yang dipegang teguh oleh masyarakat Samin. Oleh karena itu, pada saat kemunculan ajaran ini, mereka tidak merasa lebih rendah daripada derajat para priyayi Jawa dan orang-orang Belanda pada zaman kolonial.
Saat  ini,  kondisi  perekonomian  masyarakat  Samin  sangat  bertumpu  pada  sektor  pertanian. Meskipun demikian, komunitas masyarakat Samin relatif mapan dalam masalah perekonomian. Hal itu karena di samping mereka bercocok tanam, juga memelihara hewan ternak. Selain itu, kehidupan masyarakat Samin mendapat perhatian pemerintah pusat terutama melalui program pembangunan daerah terpencil yang memberikan prioritas kepada masyarakat yang tinggal di tengah hutan ini. 14 Sebagaimana  diketahui  bahwa  komunitas  Samin  lahir  sebagai  simbol  perlawanan  terhadap penjajah Belanda, maka keturunan masyarakat Samin yang tersebar di beberapa kota menjadi pusat perhatian  Belanda.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran,  jika  interaksi  sosial  masyarakat  Samin  sebelum tahun  1990-an  masih  sangat  tertutup.  Masa  transisi  terjadi  pada  tahun  1990-2000an,  masyarakat Samin mulai ada pergeseran paradigma dalam interaksi sosialnya yang cenderung lebih terbuka.
Keterbukaan  masyarakat  Samin  dalam  berinteraksi  sosial  dengan  komunitas  lainnya meniscayakan adanya persinggungan satu dengan lainnya. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri, tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi  sosial  yang  terjadi  di  komunitas  masyarakat  Samin  dengan  masyarakat  sekitar  bersifat personal dan komunal. Maksudnya adalah pertemuan antara warga sekitar dengan komunitas Samin cenderung pertemuan antara orang per orang, meskipun pertemuan antar kelompok juga terkadang terjadi. Misalnya, pada acara Halal Bihalal dan penyuluhan program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah.
Interaksi antara individu-individu dalam kelompok maupun antarkelompok dengan kelompok
Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012).”
13 Mohammad Rosyid, “Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin,” Jurnal Orientasi Baru 23, no. 2 (2018).
14 Munawaroh and Ariani, Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup .
lainnya  akan  menyebabkan  terjadinya  perubahan  dalam  masyarakat.  Proses  sosialisasi  akan menyebabkan  perubahan  struktur,  perilaku,  sikap  dan  watak  sebagai  hasil  dari  komunikasi  dan saling mempengaruhi di antara individu maupun kelompok yang memiliki peran dan kedudukan yang menentukan tercapainya keberhasilan. Proses sosialisasi mengarah pada proses belajar dan penyesuaian  diri  mengenai  cara  hidup  dan  berpikir  agar  dapat  berfungsi  dalam  kelompoknya. Seperti halnya interaksi sosial antara komunitas masyarakat Samin dengan masyarakat sekitarnya. Meskipun mereka memiliki perbedaan adat istiadat, tetapi mereka tetap menerima suatu keragaman dalam kebersamaan. 15
Pada  konteks  ini,  perubahan  di  masyarakat  Samin  telah  terjadi  secara  perlahan.  Perubahan sistem  sosial  dan  struktur  sosial  masyarakat  Samin  juga  meliputi  perubahan  di  bidang  agama, pernikahan, teknologi, dan mata pencaharian. Dahulu masyarakat Samin banyak yang menganut agama  Adam  tetapi  kini  sudah  banyak  masyarakat  Samin  yang  menganut  agama  Islam.  Hal  ini dikarenakan masyarakat samin sudah menerima banyak budaya baru yang datang dari luar. Dalam sistem perkawinan masyarakat Samin, sebelum menikah calon mempelai laki-laki akan menginap terlebih dahulu di rumah calon mempelai perempuan, hingga ada laporan dari calon mempelai laki- laki, tentang keberhasilannya mengadakan hubungan suami istri kepada calon mertua.   Tetapi di era modernisasi kini tradisi tersebut sudah ditinggalkan, karena melanggar peraturan pemerintah dan melanggar norma masyarakat.
Setelah arus modernisasi masyarakat Samin banyak yang mulai menggunakan perlengkapan dapur dan perlengkapan hidup yang sudah modern dan sudah ikut memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Mata pencaharian masyarakat samin dulunya hanya bekerja sebagai petani atau hanya menggantungkan hidupnya pada alam, tetapi sekarang sudah banyak masyarakat Samin yang bekerja sebagai pedagang hal tersebut terjadi karena adanya interaksi dengan kelompok lain di luar kelompok masyarakat Samin. 16
Kesan  masyarakat  Samin  yang  selalu  diidentikkan  dengan  keterisolasian,  keterbelakangan, terbantahkan  dengan  hadirnya  piranti  elektronik  ‘modern’  tersebut.  Sekarang,  barang-barang ‘mewah’,  seperti:  radio,  televisi,  handphone,  mesin  cuci,  sepeda  motor,  alat  pertanian  (traktor), mesin penggiling (padi, jagung) menjadi bagian dari hidup keseharian mereka. Bahkan sekarang ada  masyarakat  Samin  yang  telah  mengenyam  pendidikan  (bersekolah)  hingga  S2,  menjadi  PNS, polisi, petugas kesehatan, bidan dan sebagainya. 17 Hal menarik dari sikap masyarakat Samin saat ini adalah walaupun mereka telah ‘membuka diri’ dengan ‘dunia luar’, namun mereka tetap berpegang teguh  terhadap  ajarannya,  yakni  ajaran  Saminis  yang  berasal  dari  leluhurnya,  yaitu  dengan tetap  menjunjung  tinggi  kejujuran,  toleransi,  kebersamaan  dan  kegotongroyongan  (masih  tetap mempertahankan tradisi yang ada). 18
Secara umum, perubahan di masyarakat Samin dapat digambarkan sebagai berikut:
15 Indah Puji Lestari, “Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar,” Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 5, no. 1 (2013).
16 Hanifah,  “Transformasi  Sosial  Masyarakat  Samin  Di  Bojonegoro  (Analisis  Perubahan  Sosial  Dalam  Pembagian  Kerja  Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim).”
17 Muh. Fathoni Hasyim, “Survey Penelitian Di Balai Desa Margomulyo” (Surabaya, n.d.).
18 Munawaroh and Ariani, Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup .
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m No. Aspek Perubahan Komunitas Samin dahulu Komunitas Samin Masa Kini Generasi Tua Generasi Muda 1 Ekonomi/Mata Pencaharian Bertani dan tidak boleh berdagang karena identik dengan ketidakjujuran Tetap sebagai petani Sudah tidak lagi bertani. Mereka berdagang atau kerja ikut orang 2 Agama/Sistem Kepercayaan Berpegang pada konsep Manunggaling kawulo Gusti, melakukan wekasan dan kawitan Tetap tidak berubah Sudah memeluk agama Islam dan tidak melakukan tradisi leluhur 3 Pakaian Memakai baju kampret hitam dengan udeng tanpa alas kaki dan perempuanya memakai kebaya. Tidak semua dan tidak selalu memakai baju kampret dan udeng, serta pakai alas kaki. Sudah berubah dengan memakai kaos, kemeja, rok dan alas kaki. 4 Perkawinan Adat nyuwito dan tanpa mahar Tetap dengan adat Nyuwito dan tidak melakukan nikah di KUA Sudah ada proses pacaran dan perkawinan dilakukan di KUA 5 Tata Cara Pemakaman Gelundung semprong (dimakamkan tanpa diberi tanda/nisan) Ada yang masih tetap dan ada yang berubah mngikuti tradisi Islam Jawa Berubah mengikuti tradisi Islam Jawa 6 Pajak Tidak mau membayar pajak sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda Berubah mau membayar pajak sebab negara tidak lagi dijajah Belanda Berubah, sudah mau membayar pajak. 7 Pendidikan Dilarang bersekolah karena dianggap sebagai bentuk kolonialisme Belanda Tetap tidak bersekolah hanya membantu orang tua di rumah dan sawah Berubah, saat ini sudah bersekolah dan timbul rasa gengsi jika tidak bersekolah.

## *Diolah dari berbagai sumber
Selain hal di atas, salah satu perubahan yang mendasar dalam literasi politik masyarakat Samin adalah kesadarannya untuk menyuarakan hak politiknya dalam berbagai Pemilihan Umum (PEMILU) baik  untuk  Pemilukada  maupun  pemilihan  Presiden.  Kesadaran  akan  hak  politik  ini  merupakan sesuatu  yang  penting  dalam  proses  perubahan  masyarakat  Samin  menuju  keterbukaan  dengan dunia luar (masyarakat sekitar). Lebih dari itu, kesadaran untuk menyuarakan aspirasi politik berarti menunjukkan  adanya  perhatian  terhadap  kepemimpinan  nasional  dalam  konteks  untuk  menuju masyarakat yang berdemokrasi.

## Literasi Politik Komunitas Samin: Partisipasi Pemilu
Patisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan terlibat dalam  kegiatan  politik  diharapkan  dapat  ikut  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk pemilihan umum. 19 Partisipasi ini merupakan bagian sikap peduli dan sadar akan pentingnya aspirasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan menuju masyarakat yang literasi politiknya tinggi.
Oleh  sebab  itu,  sebagai  warga  negara  sudah  seharusnya  hak-hak  konstitusional  masyarakat Samin dapat ditampung aspirasinya. Masyarakat Samin sangat diharapakan ikut serta dalam pesta demokrasi  untuk  menyuarakan  aspirasi  politiknya  dalam  pemilihan  umum.  Masyarakat  Samin memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain.  Masyarakat Samin mempunyai hak-hak politik untuk memilih pemimpinnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Samin mengalami perkembangan dan perubahan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jika masyarakat Samin dahulu sulit untuk berkomunikasi dan tidak terbuka dengan masyarakat lainnya, kini berbeda. Pada umumnya, mereka telah mengalami banyak perubahan termasuk dalam melaksanakan kebijakan pemerintah seperti kewajiban membayar pajak, ikut partisipasi politik pada pemilu, Pilkada dan lainnya.
Terkait  dengan  kesadaran  politik  dan  sikap  literasi  dalam  menyalurkan  aspirasi  politik, masyarakat Samin sudah mengalami perubahan. Masyarakat Samin mulai antusias untuk mengikuti pemungutan suara dan mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak politiknya  dalam  pemilihan  kepala  daerah  maupun  pemilihan  presiden  dan  para  wakil  rakyat  di Senayan. 20
Meskipun demikian, masyarakat Samin tetap memberikan batasan dalam euforia menyambut pesta demokrasi Pemilu di wilayahnya. Misalnya, masyarakat membiarkan praktik-praktik kampanye ke masyarakat Samin, akan tetapi mereka tetap menolak untuk bergabung sebagai Tim Sukses salah satu calon tertentu. Lebih dari itu, masyarakat Samin juga sangat menolak adanya praktik money politic yang melukai nilai-nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Samin.
Dalam  konteks  kesadaran  untuk  partisipasi  politik  dalam  menyuarakan  aspirasi  politiknya, masyarakat  Samin  menggunakan  kebijakan  musyawarah  dalam  menentukan  pilihan  politiknya. Hukum Adat yang menjadi pedoman dalam menentukan pilihan dalam pesta demokrasi ini merupakan pengakuan secara konstitusional bahwa pilihan politik dapat dilakukan berdasarkan musyawarah.
Oleh sebab itu, dahulu hasil musyawarah merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan mutlak. Artinya, masyarakat tidak dapat menentukan pilihannya masing-masing secara independen. Setiap masyarakat yang cukup umur untuk menyuarakan aspirasi politiknya harus memilih pemimpin daerah sesuai hasil keputusan musyawarah.
Seiring  berjalannya  waktu,  sistem  tersebut  sedikit  berubah.  Masyarakat  Samin  berangsur- angsur menerapkan sistem demokrasi langsung dengan memberikan kebebasan kepada setiap
19 Agus  Satmoko  Na’im,  Nadrotun  &  Adi,  “Partisipasi  Politik  Masyarakat  Samin  Di  Dusun  Jepang  Kecamatan  Margomulyo Kabupaten Bojonegoro,” Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 05, no. 03 (2017): 1020–35.
20 Muhdany  Y.  Laksono,  “Masyarakat  Samin  Usung  Hashtag  SaminNoGolput:  Antusias  Memilih,  Tak  Tertarik  Terjun  Dunia Politik,” Radar Bojonegoro , April 21, 2019, https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/21/132898/antusias-memilih- tak-tertarik-terjun-dunia-politik.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m masyarakat Samin untuk menentukan pilihannya dalam setiap Pemilu dan Pemilukada. Oleh karena itu, masyarakat Samin tidak terikat dengan hasil keputusan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. Dengan demikian, kesadaran pentingnya berpartisipasi untuk ikut serta pesta demokrasi dalam Pemilu dan pemilukada memberikan angin segar bagi tumbuh-kembangnya proses demokratisasi di wilayah pedalaman tersebut.
Meskipun  demikian,  praktik  musyawarah  sebagai  upaya  untuk  menyamakan  pilihan  dalam pemilu merupakan proses peralihan dari budaya dan adat istiadat yang “membumi” di masyarakat Samin.  Komunitas  Samin  selalu  mengedepankan  sikap  gotong  royong  sehingga  dalam  konteks pemungutan suara juga melibatkan ketua adat untuk membicarakan calon yang hendak dipilih oleh komunitas Samin. Hasil keputusan musyawarah adat merupakan penuntun arah, walaupun bukan sesuatu yang mengikat bagi masyarakat Samin.
Kesadaran politik masyarakat Samin ini semakin tercerahkan dengan indikator bahwa tingkat partisipasi politik dalam pemilihan suara terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada Pemilukada Jawa Timur tahun 2008, masyarakat Samin tidak golput karena hampir seluruh masyarakat Samin yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun pada tahun 2008 tersebut tidak ada pasangan calon gubernur yang berkampanye di wilayah masyarakat Samin.
Pada tahun 2009 pelaksanaan Pemilu Legislatif juga disambut antusias oleh masyarakat Samin. Pelaksanaan Pemilu dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara, yaitu di TPS 8 di kediaman Kasun Sukijan yang terdapat 356 pemilih, dan di TPS 9 di kediaman ketua RT Bapak Sidi dengan jumlah 390 pemilih. Pemilu legislatif tersebut juga sukses karena antusias masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dengan berbondong-bondong mendatangi TPS masing-masing. Masyarakat Samin baik golongan muda maupun tua memilih wakil legislatif sesuai dengan hati nuraninya. 21
Kesadaran politik ini terus meningkat dalam pesta demokrasi berikutnya. Misalnya, tahun 2019 tahun lalu juga diikuti masyarakat Samin dengan antusias. Bahkan di tahun lalu TPS-nya ditambah. Terdapat tiga lokasi tempat pencoblosan di Kampung Samin atau Dusun Jepang. Yakni TPS 14 (rumah Ketua RT 01 Sidi), TPS 15 (rumah Kepala Dusun Jepang Sukijan), dan TPS 16 (rumah Bapak Sutikno). 22 Bahkan,  hasil  penelitian  Mila  Eviyana  Yulia  Ningsih  menyebutkan  bahwa  partisipasi  masyarakat Samin dalam Pemilu mencapai 88%. 23 Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam pemilu relative tinggi.

## Literasi Politik dan Proses Demokratisasi Perspektif Fiqh Siyasah
Sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  literasi  politik  berarti  sikap  masyarakat  Samin dalam merespon terhadap hak-hak konstitusionalnya dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, masyarakat Samin telah berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan melalui proses keikutsertaan dalam kebijakan politik berupa menyalurkan hak pilihnya di bilik-bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara) secara merdeka tanpa tekanan pihak manapun.
Upaya  demokratisasi  di  wilayah  tersebut  telah  terjadi  dengan  memberikan  kesempatan masyarakat Samin untuk mengikuti pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah, Wakil Legislatif
21 Purwanti, “Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro.”
22 Amin  Fauzie,  “Kerukunan  Pemilu  Masyarakat  Samin,” Radar Bojonegoro ,  April  18,  2019,  radarbojonegoro.jawapos.com/ read/2019/04/18/132464/kerukunan-pemilu-masyarakat-samin%0A%0A.
23 Mila Eviyana YuliaNingsih, “Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi: Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).
maupun pemilihan presiden dan wakilnya. Keikutsertaan masyarakat Samin tersebut merupakan salah  satu  indikator  dalam  mengukur  tingkat  kesadaran  untuk  menyalurkan  aspirasi  politiknya. Tingkat  literasi  politik  masyarakat  Samin  terus  mengalami  perkembangan  sehingga  proses demokratisasi di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan.
Literasi politik masyarakat Samin dalam perspektif fiqh siayasah dapat ditilik dari beberapa aspek berikut: Pertama, aspek partisipasi dalam proses demokratisasi dengan menyalurkan aspirasi politiknya.  Dalam  konteks  ini,  masyarakat  Samin  telah  melakukan  hak-hak  konstitusioanlanya sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi melalui prinsip jujur dan adil (Jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).
Dalam  sistem  politik  Islam,  memberikan  setiap  warga  negara  hak  untuk  terlibat  dalam menjalankan urusan-urusan negara, untuk mengekpresikan keyakinan, pikiran dan pendapatnya dengan  cara-cara  damai  dan  untuk  menentang  penindasan  merupakan  upaya  untuk  membuka kran demokrasi semakin matang. 24 Oleh sebab itu, masyarakat memiliki hak untuk mengekpresikan pendapat dan sikap politiknya masing-masing berdasarkan hati nurani. Kebebasan bicara, kebebasan mengkritik dan bertindak merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Pada tataran ini pula, pemikir- pemikir Islam klasik, misalnya al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun sepakat prinsip pemimpin suatu negara (imam/khalifah) harus dipilih oleh rakyat. 25
Kesadaran  masyarakat  Samin  terhadap  pentingnya  partisipasi  polotik  dengan  turut  serta menyalurkan  aspirasi  politiknya  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  terpilihnya  pemimpin  yang dapat mensejahterahkan masyarakat melalui proses Pemilu yang berasaskan Jurdil dan Luber. Sikap kesadaran  tersebut  merupakan  bagian  proses  literasi  masyarakat  terhadap  pentingnya  wawasan politik agar berkontribusi langsung dalam pembangunan Nasional meskipun tidak secara langsung.
Di  pihak  lain,  upaya  demokratisasi  dengan  adanya  pelibatan  masyarakat  Samin  dalam pemungutan  suara  langsung  untuk  pemilihan  pemimpin  negara  merupakan  bentuk  partisipasi politik  yang  termanifestasikan  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  politik  oleh  rakyat.  Dengan demikian,  semakin  tinggi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pesta  demokrasi  menunjukkan bahwa  masyarakat  Samin  mengikuti  serta  memahami  masalah  politik  dan  ingin  melibatkan  diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan politik. 26
Pola  partisipasi  politik  jika  dilihat  melalui  kadar  tinggi-rendahnya  kesadaran  politik  dan kepercayaan politik pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: tingkat pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan sistem politik itu sendiri. Pada titik ini, masyarakat yang berpartisipasi dalam  proses  politik  terdorong  oleh  keyakinan  bahwa  melalui  kegiatan  Pemilu  kepentingan masyarakat dapat tersalur sekurang-kurangnya diperhatikan dan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diwujudkan dalam sebuah keputusan.
Kedua, dalam konteks bernegara perspektif fiqh siyasah bahwa partisipasi politik merupakan manifestasi dari al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy an al-munkar. Dalam masyarakat muslim amar ma’ruf dan nahi mungkar merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, Alquran dan hadith nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan
24 Ali al-Kawari, “ Mafhum al-Dimuqratiyah ”, al-Mustaqbal al’Arabi, No. 168, Februari 1993
25 Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Syura Bukan Demokrasi (Gema Insani, 1997).
26 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), 370-371.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi maslahat bagi rakyat, karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkaran adalah syari’at. 27
Dalam konteks partisipasi Pemilu di masyarakat Samin adalah  bentuk  upaya  untuk menganjurkan  yang  baik/ maslahah dan  mencegah  keburukan,  sebagaimana  kewajiban  setiap Muslim yang dilandasi oleh al-Quran dalam QS. at-Taubah: 97: “Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar….” Secara kontekstual, ayat tersebut dapat diartikan berhubungan dengan bentuk kritik dan saran konstruktif yang mampu disampaikan oleh warga negara, baik secara individual maupun kolektif, kepada pemerintah dan wakil-wakil mereka. Momentum Pemilu adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi masa lalu dan membangun harapan agar masa mendatang lebih baik, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Dalam konteks itu pula, maka MUI memberikan fatwanya. Bahwa dalam Pemilu di Indonesia, Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pun  telah  mengeluarkan  fatwa  atas  wajibnya  memilih  pemimpin dalam Pemilu. Hal ini tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang Panjang pada 26 Januari 2009 / 29 Muharram 1430 H, yang menyatakan sebagai berikut:
Pertama , pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; kedua, memilih  pemimpin  dalam  Islam  adalah  kewajiban  untuk menegakkan Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama; ketiga, Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan  syarat-syarat  sesuai  dengan  ketentuan  agama  agar  terwujud  kemaslahatan  dalam masyarakat; keempat ,  memilih  pemimpin  yang  beriman  dan  bertaqwa,  jujur  ( shiddiq ),  terpercaya ( amanah ),  aktif  dan  aspiratif  ( tabligh ),  mempunyai  kemampuan  ( fathonah ),  dan  memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib; kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram. 28
Oleh  karena  itu,  partisipasi  publik  masyarakat  Samin  dalam  Pemilu  karena  memahami pentingnya kepemimpinan dalam konteks bernegara dan berbangsa. Masyarakat Samin berusaha untuk terlibat langsung dalam pesta demokrasi dengan mengikuti seluruh rangkaian pemungutan suara demi menyuarakan aspirasi politiknya yang menjadi hak konstitusionalnya. Hal ini mengingat bahwa  urgensi  pemilu  adalah  untuk  memilih  pemimpin  negara  dan  wakil  rakyat  yang  akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, pelaksanaan Pemilu berhubungan erat dengan penegakan kekuasaan (aqd al-imamah), yang tanpa adanya Pemilu maka kekuasaan tidak dapat ditegakkan. Suatu negara tanpa kekuasaan (pemerintah) akan menimbulkan anarkisme yang justru menimbulkan madharat yang lebih luas bagi masyarakat. Di sinilah letak urgensi partisipasi pemilu dan literasi politik masyarakat Samin sebagai entitas masyarakat yang taat pada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, praktik musyawarah sebelum menentukan pilihan dalam pemilihan umum di masyarakat Samin dalam konteks fiqh siyasah merupakan implementasi dari prinsip syura atau musyawarah itu
27 Kusnadi Kusnadi and Zulhilmi Zulkarnain, “Makna Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur’an,” Wardah 18, no. 2 (2017): 95–116.
28 Gufron Gufron, “Fatwa Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima’ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009)” (IAIN Walisongo, 2009).

## Muh Fathoni Hasyim
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
sendiri. Implementasi konsep syura dalam konteks prinsip ketatanegaraan Islam terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (al-maslahah al-ammah). 29
Dalam konteks masyarakat Samin, musyawarah ini meskipun hasilnya tidak mengikat kepada pemilih  untuk  memilih  calon  presiden  maupun  wakil  rakyat  serta  kepala  daerah.  Musyawarah merupakan upaya untuk meningkatkan literasi politik bahwa hak memilih merupakan hak individu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) sehingga pihak manapun tidak dapat mengintervensi pilihan masyarakat Samin.
Dengan demikian, praktik musyawarah ini merupakan implementasi prinsip syura yang dapat dijadikan media pemimpin adat untuk mengkonsolidasikan masyarakat dalam konteks membangun kesadaran politik (literasi politik) sehingga masyarakat antusias dalam mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilukada dan Pemilu Presisden serta wakil rakyat. Masyarakat Samin berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum agar memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi secara massif dan berkelanjutan.
Yang  perlu  digarisbawahi  adalah  bahwa  partisipasi  masyarakat  Samin  dalam  Pemilu  hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih yang menjadi hak konstitusionalnya. Masyarakat secara sadar bahwa menggunakan hak pilih merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Partisipasi dalam Pemilu dianggap sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah sehingga turut berkonstribusi  dalam  mensukseskan  program-program  pemerintah  pusat  dan  daerah  termasuk dalam hal Pemilihan Umum.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  bahwa  masyarakat  Samin  dalam kehidupannya telah mengalami perubahan secara kultural. Persinggungan masyarakat Samin dengan masyarakat sekitar memberikan pengaruh positif, sehingga sikap keterbukan terhadap masyarakat non-Samin  terjadi  dalam  isteraksi  sosial  yang  memberikan  dampak  secara  internal  masyarakat Samin.
Literasi masyarakat Samin dalam penggunaan hak politiknya melalui partisipasi dalam Pemilu, merupakan  kesadaran  yang  tumbuh  dalam  diri  masing-masing.  Kesadaran  politik  masyarakat Samin  dikembangkan  melalui  kepemimpinan  kepala  Suku  Samin  yang  berpengaruh  sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Samin secara internal. Partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu merupakan bentuk tanggungjawab dan kepatuhan kepada pemerintah untuk mensukseskan program-program pemerintah, termasuk dalam pesta demokrasi, Pemilihan umum.
Dalam konteks fiqh siyasah partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu sebagai hak konstitusional setiap  warga  negara  merupakan  bagian  dari  upaya amar makruf nahi mungkar .  Proses  suksesi kepempinan dalam Pemilu adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi masa lalu dan membangun harapan agar masa mendatang lebih baik, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
29 Said  Agiel  Siradj  and  Abdullah  Hassan, Ahlussunnah Wal Jama’ah Dalam Lintas Sejarah ([Lajnah  Kajian  dan  Pengembangan Sumberdaya Manusia](LKPSM), 1997).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar. “Makna Ritual Lamaran Dan Magang Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Bojonegoro.” Universitas Islam Bandung, 2010.
Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. Syura Bukan Demokrasi . Gema Insani, 1997.
Budi,  Edi  Setiya.  “Peranan  Golongan  Muda  Dalam  Perkembangan  Agama  Islam  Pada  Masyarakat Samin  Dusun  Jepang,  Desa  Margomulyo,  Kecamatan  Margomulyo,  Kabupaten  Bojonegoro Tahun 1989-1999,” 2011.
Fauzie, Amin. “Kerukunan Pemilu Masyarakat Samin.” Radar Bojonegoro . April 18, 2019. radarbojonegoro. jawapos.com/read/2019/04/18/132464/kerukunan-pemilu-masyarakat-samin%0A%0A.
Gufron, Gufron. “Fatwa Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima’ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009).” IAIN Walisongo, 2009.
Hanifah,  Umi.  “Transformasi  Sosial  Masyarakat  Samin  Di  Bojonegoro  (Analisis  Perubahan  Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim).” Jurnal Sosiologi Agama 13, no. 1 (2019): 41–71.
Hasyim, Muh. Fathoni. “Survey Penelitian Di Balai Desa Margomulyo.” Surabaya, n.d.
Huda, Khoirul, and Anjar Mukti Wibowo. “Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi  Di  Dusun  Jepang  Desa  Margomulyo  Kecamatan  Margomulyo  Kabupaten  Bojonegoro Tahun 1990-2012).” Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya 3, no. 01 (2013).
Kusnadi, Kusnadi, and Zulhilmi Zulkarnain. “Makna Amar Ma’ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur’an.” Wardah 18, no. 2 (2017): 95–116.
Laksono, Muhdany Y. “Masyarakat Samin Usung Hashtag SaminNoGolput: Antusias Memilih, Tak Tertarik  Terjun  Dunia  Politik.” Radar Bojonegoro .  April  21,  2019.  https://radarbojonegoro. jawapos.com/read/2019/04/21/132898/antusias-memilih-tak-tertarik-terjun-dunia-politik.
Lestari,  Indah  Puji.  “Interaksi  Sosial  Komunitas  Samin  Dengan  Masyarakat  Sekitar.” Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 5, no. 1 (2013).
Mujib, F. “Islam Di Masyarakat Samin: Kajian Atas Pemahaman Masyarakat Samin Terhadap Ajaran Agama Islam Di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro.” Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004.
Munawaroh, Siti, and Christriyati Ariani. Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup . -, 1919.
Na’im,  Nadrotun  &  Adi,  Agus  Satmoko.  “Partisipasi  Politik  Masyarakat  Samin  Di  Dusun  Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.” Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 05, no. 03 (2017): 1020–35.
Purwanti. “Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro.” Jakarta, 2000. https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000347171.
Rosyid, Mohammad. “Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin.” Jurnal Orientasi Baru 23, no. 2 (2018).
Setyaningrum, Dewi, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Moh Yasir Alimi. “Pergeseran Nilai Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Bombong.” Journal of Educational Social Studies 6, no. 1 (2017): 29– 36.

## Muh Fathoni Hasyim
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
Siradj, Said Agiel, and Abdullah Hassan. Ahlussunnah Wal Jama’ah Dalam Lintas Sejarah . [Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia](LKPSM), 1997.
Tashadi. Kehidupan Masyarakat Samin Dalam Era Globalisasi Di Dusun Jepang . Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan: Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
YuliaNingsih,  Mila  Eviyana.  “Kebijakan  Masyarakat  Adat  Samin  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi: Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m