Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2598-4039 (Online)
ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut

## PELAYANAN PUBLIK INOVATIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

## (Studi Kasus Di Kabupaten Garut)

## Rostiena Pasciana

## Universitas Garut
Corresponding Author, email: rostiena.pasciana@gmail.com

## Abstrak
Pelayanan  berbasis  inovatif  dalam  konteks  administrasi  publik  secara  prinsip  dan  substantif  akan memberikan  dampak  positif  dalam  merespon  dan  menyelesaikan  problematika  pelayanan  publik terutama bagi penyandang disabilitas.  Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis  pelayanan publik inovatif  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kabupaten  Garut.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan kualitatif  melalui  survei  literatur  akademis  di  bidang  keilmuan  administrasi  publik  untuk  memperoleh data  dan  teori  yang  relevan  dengan  kajian  Pelayanan  berbasis  inovatif  bagi  penyandang  disabilitas. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  berbagai  penelusuran  sumber  data  dokumen  pemerintah maupun  pemberitaan  online  sebagai  data  sekunder  yang  kemudian  diolah  dan  dinarasikan    sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  dan  selanjutnya  dilakukan  proses  intrepretasi  data.  Hasil  penelitian  yang ingin  dicapai  adalah  adanya  pelayanan  publik  dengan  dimensi  inovatif  bagi  penyandang  disabilitas sehingga  dapat  memberikan  dampak  nyata  dan  kongkrit.  Selain  itu  diharapkan  agar  pelayanan  publik bagi penyandang disabilitas diimplementasikan melalui suatu konsep yang menjelaskan  tentang proses dan tata kelola pelayanan publik invovatif yaitu Rights, Resources, Competencies, dan Organizational Capital. Kata Kunci : pelayanan publik; inovasi pelayanan; disabilitas

## Abstract
Innovative-based services in the context of public administration in principle and substantively will have a positive impact in responding and solving problems in public services, especially for people with disabilities. The purpose of this  research  is  to  analyze  innovative  public  services  for  persons  with  disabilities  in  Garut  Regency.  The  method used is a qualitative approach through a survey of academic literature in the scientific field of public administration to obtain data and theory relevant to innovative-based service studies for persons with disabilities. Data collection techniques are carried out through various searches for government document data sources and online reporting as secondary data which is then processed and narrated according to research needs and then the data interpretation process  is  carried  out.  The  research  result  that  is  wanted  to  be  achieved  is  the  existence  of  public  services  with innovative dimensions for people with disabilities so that they can have a real and concrete impact. In addition, it is hoped  that  public  services  for  persons  with  disabilities  will  be  implemented  through  a  concept  that  describes  the process and governance of innovative public services, namely Rights, Resources, Competencies, and Organizational Capital.
Keywords: public service; service innovation; disabilities
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  World  Health Organization,  penyandang  disabilitas jumlahnya  lebih  dari  1  milyar  orang atau 15% dari populasi dunia.
Diantaranya  ada  450  juta  penyandang disabilitas  yang  hidup  dengan  kondisi psikologis  yang  tidak  sehat,  tetapi dikarenakan  masih  eratnya  stigma, diskriminasi, dan penolakan dari masyarakat  menyebabkan  mereka tidak melakukan  upaya  untuk  mendapatkan bantuan  medis  professional  (Yudistia, 2020).  Disabilitas  adalah  keterbatasan atau  ketidakmampuan  individu  untuk melakukan  kegiatan-kegiatan  dengan cara  dan  ukuran  yang  lazim  dianggap normal  bagi  manusia  pada  umumnya, hal  ini  sebagian  besar  disebabkan  oleh adanya  gangguan  atau  penurunan kemampuan  individu  tersebut  ( World Health Organization, 2011). Convention on the  Right  of  Persons  with  Disabilities atau Konvensi  Hak  Penyandang  Disabilitas (CRPD)  adalah  bagian  dari  instrumen internasional  milik  HAM  yang  memuat regulasi mengenai penghormatan, pemajuan, pemenuhan, serta perlindungan hak-hak para Penyandang Disabilitas.  Secara  resmi  Majelis  umum PBB  mengadopsi  Konvensi  tersebut pada  tanggal  13  desember  2006  di  New York.  Dimana,  terdapat  50  pasal  yang didalamnya  memuat  tentang  hak  hak sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  sipil. Konvensi  ini  dianggap  sebagai  tanda mengenai  adanya  perubahan  dalam
melihat  adanya  problematika  yang dialami oleh suatu kelompok
masyarakat  yang  memiliki  gangguan fungsional baik dari fisik, mental/psikologis  ataupun  intelektual nya.
Pada kehidupan sehari-hari,
penyandang cacat/disabilitas erat kaitannya dengan perlakuan diskriminatif yang dialaminya. Perlakuan
diskriminatif ini
bertentangan dengan hak asasi manusia. Pada umumnya perlakuan diskriminatif disebabkan oleh adanya negative awareness tentang penyandang
disabilitas  yang  bersumber  dari  pola pikir  masyarakat  yang  didominasi  oleh normalitas.  Perbedaan  dengan  kondisi normal  membuat  kaum  disabilitas diberikan  label  negatif  dan  hal  tersebut adalah proses stigmatisasi   (Widinarsih, 2019).  Stigmatisasi  dan  Diskriminasi yang  terjadi,  sering  kali  menjadikan penyandang  cacat/  disabilitas  kesulitan untuk  memenuhi  hah-haknya  sebagai bagian dari masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan kesamaan  hak  dalam  segala  aspek kehidupan  dan  melindungi  keberadaan penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah membuat payung hukum.  Berawal  dari  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention  on  The  Right  of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak
Penyandang
Disabilitas)  diperkuat  dengan  Undang-
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut Pelayanan Publik Inovatif bagi Penyandang Disabilitas
Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang Penyandang  Cacat  yang  kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas;  karena  UU  sebelumnya dianggap  sudah  tidak  relevan  dengan paradigma kebutuhan para penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas yang dimaksud  merupakan  setiap  individu yang  memiliki  keterbatasan  baik  secara fisik, intelektual, mental maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dan menjadi penghambat dalam berinteraksi dengan orang lain/ lingkungannya.
Disabilitas secara khusus ditujukan  untuk  membahas  munculnya istilah  ‘difabel’.  Dan  dalam  prosesnya memunculkan sejarah pergulatan berbagai  istilah  selain  difabel  yang muncul. Selain itu pentingnya penggunaan istilah ‘difabel’ merupakan alat  perlawanan  kuasa  dan  wacana hegemonik  (Suharto  et  al.,  2016). Dengan  demikian  peneliti  berargumen bahwa  adalah  suatu  keniscayaan  bagi pemerintah  daerah  untuk  memberikan prioritas  pelayanan  publik  terhadap penyandang  disabilitas.  Dalam  konteks pelayanan  pubik,  ada  tiga  komponen yang  berdampak  pada  output worlds yang  terdiri  dari equipment,  tasks, identities dan styles Komponen pertama adalah Assets yang  terdiri  dari Rights, Resources, Competencies
serta
Organizational  Capital.  Komponen kedua yaitu skills yang terdiri dari Articulation,
Crosss Approptiaton serta Reconfiguration. Komponen ketiga adalah capabilities terdiri  dari Networks,  Relations dan Regimes (Paquet, 2001). Ketiga komponen  ini  menjadi  preferensi  dan instrumen pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
Penyelenggaraan Perlindungan
Penyandang  Disabilitas  di  Jawa  Barat berpedoman  pada  Peraturan  Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  7  Tahun 2013
tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan  Penyandang  Disabilitas. Perda  inipun  dijadikan  payung  hukum bagi  penyandang  disabilitas  dalam pemenuhan  haknya  untuk  memperoleh perlindungan dari pemerintah (khusunya  pemerintah  daerah)  serta memperoleh  aksesibilitas.  Aksesibilitas yang  dimaksud  yaitu  kemudahan  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  dan  diberikan  khusus  untuk para  penyandang  disabilitas  sebagai upaya  pencapaian  kesamaan  dengan masyarakat pada umunya pada berbagai aspek kehidupan. Di Kabupaten Garut, penyelenggaraan pelayanan publik
khususnya bagi disabilitas masih mengalami berbagai kendala,
diantaranya  masih  kurangnya  fasilitas khusus  bagi  penyandang  disabilitas pada  penyelenggara  pelayanan,  masih kurangnya  aksesibilitas  dan  masih terbatasnya  tenaga  professional  yang dapat mendukung penyandang disabilitas  dalam  menerima  pelayanan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
publik.  Selain  itu  ada  pula  penyandang disabilitas  yang  disembunyikan  pihak keluarga sehingga masih ada yang tidak terdata  dan  tidak  memiliki  Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan yang
dikemukakan  Sekretaris  Dinas  Sosial Kabupaten  Garut  pada  tanggal  11 Septermber  2020  (Relawati,  2020).  Dan berikut  ini  adalah  data  penyandang disabilitas  di  Kabupaten  Garut  pada tahun 2019:
Gambar 1. Data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Garut Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Garut 2019
Berdasarkan  gambar  1  di  atas, maka  dapat  dijelaskan  bahwa  jenis disabilitas  yang  termasuk  kategori tertingi  adalah  retardasi  sebesar  1.787 atau  31.98%,  kemudian  penggunaan kaki  sebesar  1.269  atau  22.71%  dan bicara  sebesar  1.001  atau  17.92%. sedangkan  jenis  disabilitas  terendah adalah light  perception sebesar  52  atau 0.93%.  Dengan  jumlah  total  sebesar 5.587  maka  menjadi  suatu  keniscayaan bagi  seluruh  stakeholder  terutama Dinas  Sosial  Kabupaten  Garut  untuk mengoptimalkan pelayanan publik terhadap  penyandang  disabilitas.  Hal ini  dikarenakan  penyandang  disabilitas
merupakan  bagian  dari  masyarakat yang  memiliki  hak  yang  sama.  Pada pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  disebutkan  bahwa  salah satu  hak  penyandang  disabilitas  yaitu pelayanan publik. Secara lebih rinci Hak Pelayanan  Publik  untuk  Penyandang Disabilitas  dibahas  pada  pasal  19  yaitu “… memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar,  bermartabat  tanpa  Diskriminasi; dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses  di  tempat  layanan  publik  tanpa tambahan biaya”. Dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik,
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
Disabilitas merupakan kelompok rentan yang  perlu  diberikan  perhatian  khusus. Maka  sudah  selayaknya  penyelenggara pelayanan  memberikan  kemudahan bagi  kelompok  rentan  khususnya  para penyandang  disabilitas  baik  dengan memberikan fasilitas/ sarana dan prasarana  ataupun  perlakukan  khusus; sebagaimana  asas  pelayanan  publik yang  tertuang  pada  Pasal  4  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Penelitian tentang pelayanan publik  dan  disabiltas  yang  dilakukan oleh (Gray, 2020) menyimpulkan bahwa disabiliti dalam pelayanan publik sangat terkait dengan variabel demografis,  dan  bahwa  ada  disparitas dalam pengungkapan disabilitas tergantung  pada  sumber  data  yang digunakan  untuk  mengidentifikasinya. Secara umum, tren penyandang disabilitas  di  sektor  publik  federal  di Australia mencerminkan populasi khususnya  mengenai  jenis  kelamin  dan usia,  meskipun  beberapa  temuan  tidak dapat dijelaskan dengan mudah berdasarkan data pada saat ini. Kemudian (Zhao  &  Grotz,  2019)  dalam penelitiannya  mengemukakan  bahwa perubahan disabilitas di Cina dipengaruhi perkembangan budaya dan perubahan  kebijakan  pemerintahan, selanjutnya  (Theme,  2016)  dalam  hasil penelitianya  mengemukakan  hak-hak penyandang  disabilitas  merupakan  hal yang terpenting dan menjadi prioritas.
Penelitian  yang  secara  khusus terkait dengan pelayanan publik inovatif dikemukakan oleh (Wang et al., 2015) yang menganalisis tentang berbagai typologi model inovasi layanan  dengan  menganalisis  dua model  yaitu  :  inovasi  produk  dan inovasi  proses.  Penelitian  ini  juga menganalisis  model  lingkungan  dan jaringan sehingga menghasilkan
beberapa model inovasi pelayanan yang dapat digunakan untuk praktik pelayanan khususnya pelayanan publik. Penelitian  ini  berjudul Modes  of  Service Innovation:  a  Typology .  Hasil  penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  tipologi dari  ketiga  model  inovasi  pelayanan melibatkan pola kemitraan secara eksternal  selama  proses  pengembangan dan  hanya  sebagian  kecil  dari  inovasi proses layanan yang melibatkan kemitraan  eksternal  sehingga  kedua model pelayanan tersebut menghasilkan output yang berbeda (Wang et al., 2015). Selanjutnya  (Myhren  et  al.,  2018) meneliti  tentang  inovasi  pelayanan terbuka  yang  dapat  digunakan  untuk inovasi layanan inkremental dan radikal. Peneltiian dengan judul Incremental  and  Radical  open  Services
Innovation ini menggunakan pendekatan literatur review. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya
perbedaan  dari  inovasi  layanan  dengan menggunakan  pendekatan  inkremental dan  radikal  (Myhren  et  al.,  2018).
Organisasi sektor publik dengan
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
kapasitas  inovasi  dan  kinerja  organisasi sektor  publik  yang  kompetitif  dapat menerapkan  inovasi  radikal  secara terukur  sedangkan  organisasi  sektor publik  dengan  kapasitas  inovasi  yang rendah  dapat  menggunakan  inovasi incremental.  Dan (Gonzalez et al., 2013) melakukan
penelitian tentang
identifikasi  jenis  inovasi  yang  tepat untuk
diimplementasikan bagi pemerintah  daerah  negara  Spanyol dengan  mempertimbangkan  hubungan antara  perilaku  inovatif  dan  ukuran organisasi. Penelitian ini berjudul Innovation in Public Services : The Case  of Spanish Local Government . Metode penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif
dengan
melakukan  wawancara,  observasi  dan dokumentasi serta survey. Hasil penelitian  didapatkan  bahwa  inovasi merupakan  bagian  dari  strategi  sektor publik sehingga hasil survei menunjukan  inovasi  yang  paling  sering dilakukan  oleh  pemerintah  daerah adalah inovasi kolaboratif yang berfokus  pada  hubungan  eksternal (Gonzalez et al., 2013).
Kemudian  penelitian  disabilitas dan  hubungannya  dengan  kesehatan dilakukan  oleh  (Krahn  et  al.,  2015)  dan menyimpulkan bahwa pentingnya peningkatan akses ke perawatan kesehatan  dan  layanan,  peningkatan data  untuk  mendukung  pengambilan keputusan,  penguatan  kapasitas  tenaga kerja layanan kesehatan, inklusi
disabilitas secara eksplisit dalam program  kesehatan  masyarakat,  dan peningkatan kesiapsiagaan darurat.
Sedangkan (Yeh & Lin, 2018)
mengatakan  dalam  hasil  penelitiannya bahwa di Australia, pelayanan ketenagakerjaan terbuka untuk
penyandang disabilitas dan telah diprivatisasi,  dan  organisasi  nirlaba didorong untuk bersaing satu sama lain guna  meningkatkan  kualitas  layanan dan mengurangi biaya. Dengan memberikan  manfaat  pencarian  kerja bagi penyandang disabilitas dan menerapkan  kebijakan  upah  kerja, reformasi  pemerintah  Australia  telah menghasilkan  perubahan  hubungan antara pemerintah dan warga negara.
Berbagai  penelitian  yang  telah diuraikan  di  atas,  secara  substansi memiliki  persamaan  dengan  penelitian yang  sedang  dilakukan,  akan  tetapi perbedaan  mendasar  penelitian  ini dengan  penelitian  sebelumnya  terletak pada  ruang  lingkup  pelayanan  publik inovatif secara khusus didorong sebagai salah  satu  agenda  pemerintah  daerah. Dengan  demikian  tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  menganalisis  pelayanan publik  bagi  penyandang  disabilitas dengan  fokus  pada  studi  kasus  di Kabupaten Garut

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif  dengan  menggunakan  survei
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
literatur  akademis  guna  memeroleh konsep-konsep  yang  relevan  dengan kajian pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
Teknik
pengumpulan  data  dilakukan  melalui penelusuran  berbagai  sumber  data meliputi  dokumen  pemerintah,  artikel dan berita online sebagai data sekunder. Selanjutnya  peneliti  mengolah  dan mendeskripsikan  dalam  bentuk  narasi sesuai  dengan  kebutuhan  data.  Dan proses  selanjutnya  melakulan  analisis berdasarkan  data  dan  teori  untuk dilakukan proses intrepretasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian tentang pelayanan publik  bagi  penyandang  disabilitas  di Kabupaten  Garut  ini  mengadopsi  dari bagian  teori Radiografi  of  the  Governance Process (Paquet,  2001) yaitu  suatu konsep  yang  menjelaskan  tentang proses dan tata kelola pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.
Konsep  tersebut  terdiri  dari Rights, Resources,
Competencies
dan
Organizational  Capital. Dan  berikut  akan diuraikan hasil dan pembahasan
penelitian.
- Pelayanan  Publik  sebagai  Hak

## Penyandang Disabilitas
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada penyelenggara
pelayanan  masih  kurang  optimal.  Hal ini  mendorong  pentingnya  pelayanan publik sebagai hak penyandang
disabilitas  menjadi  suatu  keniscayaan. Sebagaimana  dikemukakan  dalam  hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pasciana et al., 2019) yang menekankan pentingnya  sinergi  dan  kerjasama  yang baik antar kelompok strategis; pemerintah, organisasi masyarakat sipil, perusahaan dan pendanaan, akan memberikan kekuatan yang berkelanjutan untuk mengatasi
permasalahan  sosial  termasuk  dalam hal  ini  permasalahan  yang  terjadi  pada penyandang disabilitas. Selain itu menurut  (Dasgupta  &  Gupta,  2009) pemerintahan daerah merupakan
organisasi  pemerintah  yang  paling dekat  dengan  masyarakat  sehingga dipandang pihak yang paling mengetahui permasalahan serta kebutuhan  dari  masyarakatnya.  Oleh sebab  itu,  dalam  upaya  menciptakan inovasi  pada  organisasi  sektor  publik terdapat empat faktor utama yang perlu diperkuat dan ditingkatkan sebagaimana  teori  (Dasgupta  &  Gupta, 2009)  yaitu  faktor  struktur,  kultur, teknologi serta kepemimpinan.
- Kemampuan Sumber daya

## Pelayanan Publik
Secara teoritik, terdapat beberapa konsep  dan  teori  yang  pada  dasarnya dapat  dijadikan  sumber  inovasi  pada suatu  organisasi  pemerintahan.  Sumber inovasi  dalam  organisasi  pemerintahan (termasuk  pemerintahan  daerah)  yang diklasifikasikan berdasarkan teori
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
(Eggers  &  Singh,  2009)  dapat  diamati dari  empat  sisi,  yakni  (1)  mitra  internal (internal  partners) yaitu  inovasi  yang dilakukan melalui pembaruan organisasi  pemerintahan  dari  dalam (reinvented government) ; (2) pegawai atau aparatur pemerintahan (employees) yakni inovasi  yang  dilakukan  melalui  konsep kolaborasi  dengan  pihak  lain  yang berfokus pada dampak; (3)mitra eksternal (external partners) yaitu inovasi yang dilakukan melalui partnership serta networked  government ;  dan  (4)  inovasi yang  dapat  bersumber  dari  warga negara ( citizens ) yaitu inovasi pemerintahan yang lahir karena pemerintah  sangat  responsif  terhadap aspirasi  warga  sehingga  mendorong partisipasi  aktif  dari  warga  dalam aktivitas pemerintahan.
Hal tersebut dapat menjadi pemecahan masalah untuk
permasalahan adanya penyandang disabilitas  yang  tidak  terdata  yang disebabkan karena kemampuan sumber daya  pelayanan  publik  yang  belum optimal.  Dalam  hal  ini    kemampuan sumber  daya  pelayanan  publik  dapat dilakukan  melalui  inovasi  kebijakan publik  sebagai  bentuk  dorongan  yang lebih  luas  yaitu  berupa  ekspansi  dan modifikasi  kebijakan  yang  bersifat kebaruan dan kebermanfaatan baik dari aspek formulasi, proses maupun evaluasi kebijakan (Sururi, 2016).
- Kompetensi Aparatur Pemerintah Berkaitan dengan dengan
kompetensi  aparatur  pemerintah  dalam pelayanan  inovatif  bagi  penyandang disabilitas ini, (Mulgan & Albury, 2003) berpandangan bahwa: “ Policy innovation is  new  policy  direction  and initiatives”. Bermakna  bahwa  inovasi  kebijakan yang  dimaksud  yakni  adanya  inisiatif dan arah kebijakan baru. Hal Ini berarti bahwa  setiap  kebijakan  (publik)  yang dikeluarkan  pada  prinsipnya  harus memuat  sesuatu  yang  baru.  Oleh  sebab itu  permasalahan  masih  kurangnya aksesibilitas  dan  masih  terbatasnya tenaga  professional  dapat  dilakukan melalui  solusi  inovasi  kebijakan.  Lebih lanjut  dijelaskan  (Mulgan  &  Albury, 2003) “ Policy innovation  is  a  policy  which is  new  to  the  states  adopting  it,  no  matter how  old  the program  may  be  or  how  many other  states  may  have  adopted  it” .  Dari pernyataan  tersebut  dapat  dipahami bahwa  inovasi  kebijakan  tidak  melihat usangnya suatu kebijakan/program ataupun banyaknya negara yang sebelumnya  telah  melakukan  hal  yang sama; melainkan berfokus pada kebaruan  kebijakan/  program  yang dibuat atau diadopsi oleh suatu negara. Masih  menurut  Mulgan  dan  Albury (2003)  inovasi  dapat  dilakukan  melalui “ Innovations in the policy- making process” , yakni  inovasi  dalam  proses  perumusan kebijakan  dan  berfokus  pada  inovasi yang  mempengaruhi  proses  pembuatan atau perumusan kebijakan yang
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
mensyaratkan  adanya  partisipasi  dari warga.  Oleh  karena  itu  inovasi  yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan mekanisme
partisipasi warga dalam proses perumusan kebijakan. Terakhir , (Mulgan &  Albury,  2003)    mengaskan  bahwa “ Policy  to  foster  innovation  and  its diffusion” yang  bermakna  bahwa  suatu kebijakan  dirumuskan  sebagai  upaya mendorong  terciptanya  inovasi  dan menyebarkan/mentransfernya ke sektor- sektor dan daerah lain.
- Modal Organisasi
Jika  mengacu  pada  kondisi modal  organisasi  dalam  pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan analisis dampak kualitas layanan terhadap  kepuasan  dan  kepercayaan publik  pada  pemerintahan  khususnya pemerintah  daerah.  Dalam  hal  ini terdapat  peran  kepemimpinan  baik secara internal maupun eksternal dalam upaya meningkatkan kepercayaan pada pemerintah daerah yang dapat mempengaruhi  kepuasan  publik  atas pelayanan  yang  diberikan.  Selain  itu, Pemerintah daerah harus perlu merekonstruksi  pelayanan  dasar  untuk memenuhi  kebutuhan  publik  (Lanin  & Hermanto, 2018) termasuk dalam hal ini pelayanan  dasar  bagi  para  penyandang disabilitas.
Konteks  modal  organisasi  harus dimaknai  sebagai  nilai  dan  simbol
dalam  kehidupan  organisasi  birokrasi yang  mengidentikkan  birokrasi  dengan kekuasaan  dengan  simbol  pelayanan. Redefinisi  misi  dan  visi  birokrasi dipandang  perlu  dilakukan  dengan tujuan menjadikan penerima pelayanan/ pengguna  jasa  (termasuk  penyandang disabilitas)  sebagai  sentral  kehidupan birokrasi.  Indikator  akuntabilitas  perlu diubah  menjadi  indikator  hasil  karena indikator  akuntabilitas  yang  selama  ini diupayakan  hanya  berpedoman  pada pentingnya compliance/ pemenuhan kebutuhan. Padahal semestinya penyelenggara pelayanan tidak
mendasar  pada  pemenuhan  kebutuhan saja  melainkan  perlu  berorientasi  pada kepuasan  masyarakat  termasuk  di dalamnya  para  penyandang  disabilitas. Jika  hal  ini  bisa  dilakukan,  maka responsiveness dari  sistem  pelayanan publik  akan  dapat  diwujudkan. Selain itu,  masih  perlunya  konsep Citizens charter dalam setiap birokrasi pelayanan untuk  dikembangkan. Konsep  tersebut yang  mendefinisikan  jenis,  persyaratan, waktu,  dan  mekanisme  untuk  protes. Sehingga dengan begitu, pemberdayaan masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik dapat lebih ditingkatkan  lagi.  Masyarakatpun  akan memiliki  posisi  tawar  yang  baik/tinggi ketika  berhadapan  dengan  birokrasi (Dwiyanto,  2002).  Dengan  demikian modal  organisasi  dalam  pelayanan publik inovatif bagi penyandang disabilitas dapat dicapai secara optimal.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut

## PENUTUP
Pelayanan  publik  inovatif  bagi penyandang  disabilitas  di  Kabupaten Garut  masih  perlu  dilakukan  berbagai peningkatan terutama mendorong adanya inovasi pelayanan yang mampu memberikan  dampak  secara  langsung bagi  penyandang  disabilitas.  Berbagai permasalahan  seperti  masih  kurangnya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas pada penyelenggara pelayanan, masih kurangnya
aksesibilitas,  masih  terbatasnya  tenaga professional dan masih adanya penyandang  disabilitas  yang  tidak terdata merupakan berbagai
permasalahan yang memerlukan penanganan  pelayanan  publik  berbasis inovatif.

## REFERENSI
Dasgupta,  M.,  &  Gupta,  R.  K.  (2009).
Innovation  in  organizations:  A review of the role of organizational learning and knowledge management. Global Business Review , 10 (2),  203 – 224.  https:// doi.org/10.1177/09721509090100020 5
Dwiyanto,  A.  (2002).  Membangun Sistem  Pelayanan  Publik. Populasi ,
13 (1), 3 – 18.
Eggers, W. D., & Singh, S. K. (2009). The
Public Innovator ‟ s Playbook:
Nurturing  bold  ideas  in  government. Deloitte.  Harvard  Kennedy  School  of
Government.
Gonzalez,  R.,  Llopis,  J.,  &  Gasco,  J.
(2013). Innovation in public services :  The  case  of  Spanish  local government. Journal  of  Business Research . https://doi.org/10.1016/j.jbusres.201 3.02.028 Gray,  P.  (2020).  Disclosure  of  disability in  the  Australian  Public  Service: What the statistics tell us. Australian Journal  of  Career  Development , 29 (1), 3 – 11. https://doi.org/10.1177/103 8416219843620 Krahn,  G.  L.,  Walker,  D.  K.,  &  Correa- De-Araujo,  R.  (2015).  Persons  with disabilities  as  an  unrecognized health disparity population. American  Journal  of  Public  Health , 105 , S198 – S206. https://doi.org/
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut
10.2105/AJPH.2014.302182
Lanin,  D.,  &  Hermanto,  N.  (2018).  The effect  of  service  quality  toward public  satisfaction  and  public  trust on  local  government  in  Indonesia.
International Journal of Social Economics , 46 (3), 377 – 392.
https://doi.org/10.1108/IJSE-04-
2017-0151
Mulgan,  G.,  &  Albury,  D.  (2003).
Innovation  In  The  Public  Sector (Nomor October).
Myhren, P., Witell, L., Gustafsson, A., &
Gebauer, H. (2018). Incremental and radical  open  service  innovation.
Services  Marketing , 32 (2),  102 – 112. https://doi.org/10.1108/JSM-04- 2016-0161 Paquet, G. (2001). The New Governance,
Subsidiarity, and the Strategic State, Governance  in  the  21st  Century.  In
OECD .
https://doi.org/10.1787/97892641893
62-en
Pasciana, R., Iriany, I.  S., Mulyaningsih,
& Febrina, R. I. (2019). Child Abuse in  Garut  Regency. Review  of Integrative  Business  and  Economics Research , 8 (3), 39 – 50.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat Nomor  7  Tahun  2013  tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Penyandang Disabilitas.
Relawati,  K.  (2020).  Dinas  Sosial  Garut
Tanggapi  Permasalahan  Bantuan Sosial.
https://jabarprov.go.id/index.php/news/
39187/Dinas_Sosial_Garut_Tanggapi_

## Permasalahan_Bantuan_Sosial
Suharto,  S.,  Kuipers,  P.,  &  Dorsett,  P. (2016).  Disability  terminology  and the  emergence  of  ‘diffability’  in Indonesia. Disability  and  Society , 31 (5), 693 – 712. https://doi.org/ 10.1080/09687599.2016.1200014 Sururi,  A.  (2016).  Inovasi  Kebijakan Publik  (Tinjauan  Konseptual  dan Empiris). Sawala  Jurnal  Administrasi Negara , 4 (September-Desember 2016), 1 – 14.
Theme,  C.  (2016). Disability  Rights  in Africa . January .
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat Undang-Undang  Nomor 25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang  Pengesahan Convention  on

## The Right of Person with Disabilities
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 tentang Penyandang Disabilitas Wang,  Q.,  Voss,  C., Zhao,  X.,  Wang,  Z.,
Wang, Q., & Voss, C. (2015). Modes of  service  innovation :  a  typology. Industrial Management & Data Systems , 115 (7), 1358 – 1382. https://doi.org/10.1108/IMDS-03- 2015-0067 Widinarsih,  D.  (2019).  Penyandang Disabilitas di Indonesia:
Perkembangan  Istilah  dan  Definisi. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial ,
20 (2), 127 – 142.
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)

## Rostiena Pasciana
Universitas Garut Pelayanan Publik Inovatif bagi Penyandang Disabilitas
Yeh, H. S., & Lin, W. I. (2018). Disability employment  services  under  new public  management:  A  comparison of Australia and Taiwan.
International Social Work , 61 (3), 437 – 450. https://doi.org/10.1177/00208728166
48201
Zhao,  T.,  &  Grotz,  J.  (2019).  The changing landscape of public service delivery systems for disabled  people  in  China:  a Shanghai  case  study. Disability  and Society , 34 (3),  498 – 503.  https:// doi.org/10.1080/09687599.2018.1556 492