## Restorative Justice Sebagai Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan

## Gunawan Hasibuan, Rodiyah Nurratih
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda gunawan.hasibuan@stih-awanglong.ac.id, rodiyahnurratih23@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2022 Accepted: June 30, 2022 Although in the positive law in Indonesia the process of settlement of criminal cases can not be completed outside the court does not mean  that  in  certain  cases  not  possible  implementation. Restorative  Justice  is  a  process  of  settlement  that  is  conducted outside  the  criminal  justice  system  by  involving  victims, perpetrators, families of victims and perpetratos, communities and parties with an interst in a crime committed to reach an agreement. In  this  case  the  criminal  justice  process  focused  on  criminal prosectution  is  transformed  into  a  process  of  dialogue  and mediation  to  create  an  agreement  on  a  more  fair  and  balanced criminal prosecution for the perpetrator and the victim.
Keywords: restorative justice, law enforcement, modern penal law

## Abstrak
Walaupun  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  proses  penyelesaian  perkara  pidana  tidak  dapat diselesaikan  di  luar  pengadilan  bukan  berarti  dalam  kasus-kasus  tertentu  tidak  dimungkinkan pelaksanaannya. Restorative Justice adalah suatu proses penyelesaian yang dilakukan di  luar sistem  peradilan  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga  korban  dan  pelaku, masyarakat dan  pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak  pidana yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal ini proses peradilan pidana yang terfokus pada penuntutan pidana  ditransformasikan  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan penuntutan pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan korban.
Kata Kunci: keadilan restoratif, penegakan hukum, hukum pidana modern

## LATAR BELAKANG
Para  pendahulu  dan  pejuang-pejuang  Republik  Indonesia  telah  mencita- citakan  Indonesia  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  (Rechtstaat) bukan  kekuasaan  (Machtstaat),  konstitusi  kita,  Undang-undang  Dasar  NRI 1945  pun  telah  menegaska n  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”. Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus  berada  dalam  koridor  hukum,  artinya  dalam  masyarakat  mutlak diperlukan  hukum  untuk  mengatur  hubungan  antara  masyarakat  dengan negara.
Sebagai  hukum  yang  bersifat  publik,  hukum  pidana  menemukan  arti pentingnya  dalam  wacana  hukum  di  Indonesia.  Bbagaimana  tidak,  di  dalam hukum  pidana  itu  terkandung  aturan-aturan  yang  menentukan  perbuatan- perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan  disertai  ancaman  berupa pidana  (nestapa)  dan  menentukan  syarat-syarat  pidana  dapat  dijatuhkan (Moeljatno,  1993:1).  Aktor-aktor  utama  yang  peranannya  sangat  menonjol dalam  proses  penegakkan  hukum  pidana  itu  sendiri  adalah  hakim,  jaksa, pengacara  dan  polisi.  Para  penegak  hukum  ini  dapat  dilihat  pertama-tama sebagai  orang  atau  unsur  manusia  dengan  kualitas,  kualifikasi,  dan  kultur kerjanya masing-masing.
Penegakan hukum oleh penegak hukum pada prisipnya harus dapat memberi manfaat  atau  berdaya  guna  (utility)  bagi  masyarakat,  namun    disamping  itu masyarakat  juga  mengharapkan  adanya  penegakan  hukum  untuk  mencapai suatu  keadilan.  Kendatipun  demikian  tidak  dapat  kita  pungkiri,  bahawa  apa yang  dianggap  berguna  (secara  sosiologis)  belum  tentu  adil,  begitu  juga sebaliknya  apa  yang  dirasakan  adil    (  secara  fisolopis)  belum  tentu  berguna bagi masyarakat.
Dewasa ini kita semakin sering melihat, mendengar dan menyaksilkan sendiri bagaimana  penegak-penegak  hukum  di  Indonesia  yang  diberi  kewenangan oleh  undang-undang  memperdagangkan  dan  memperjualbelikan  bahkan memaksakan  kewenangannya  seperti  halnya  kepolisian  dan  kejaksaan  yang memprmainkan  kewenangan  penaguhan  penahanan  yang  diberikan  oleh undang-undang,  memperdagangkan  dan  memaksakan  tuntutan,  demikian pula hakim yang bersama dengan penasihat hukum terdakwa memperjualbelikan  dan  melacurkan  putusan  agar  terdakwa  di  vonos  ringan atau  bahkan  bebas.  Fakta  bahwa  keadilan  yang  diharapkan  melalui  proses hukum  formal  telah  dimanfaatkan  oleh  penegak  hukum  tersebut  diatas tentunya  tidak  dapar  di  pungkiri  dan  terkesan  mahal  dan  melelahkannya proses  hukum  pidana  bahkan  ternyata  dilapangan  hanya  menimbulkan persoalan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang membuat masyakat jenuh. Untuk mencegah dan menanggulangi adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam penegakkan Hukum Pidana Indonesia memicu pemikiran penulis untuk melakukan  penulisan  guna  menjawab  ketidakpuasaan  terhadap  hukum pidana dan hukum acara pidana dengan solusi alternatif restorative jucstice. Restorative  Justice  merupakan  alternatif  yang  populer  di  berbagai  belahan dunia  yang  bermasalah  dengan  hukum  karena  menawarkan  solusi  yang komprehensif dan efektif. Restorative Justice bertujuan untuk memperdayakan  para  korban,  pelaku,  keluarga  dan  masyarakat  untuk
memperbaiki    suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan  menggunakan kesadaran  dan  keinsyafan  sebagai  landasan  untuk  memperbaiki  kehidupan bermasyarakat  menjelaskan  konsep  Restorative  Justice  pada  dasarnya sederhana.  Restorative  Justice  merupakan  teori  keadilan  yang  menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Meskipun  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  proses  penyelesaian  perkara pidana  tidak  dapat  di  selesaikan  diluar  pengadilan  bukan  berarti  dalam  hal perkara  tertentu  tidak  dimungkinkan  pelakasaannya.  Penegakkan  hukum dalam  perkara  pidana  di  Indonesia  juga  sering  diselesaikan  di  luar persidangan  melalui  diskresi  aparat  penegak  hukum  sekalipun  penyelesaian perkara  pidana  di  luar  pengadilan  belum  memiliki  landasan  formal. Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  permasalahan  yang  hendak  dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah aspek dan keseimbangan restorative justice  bagi  pelaku  dan  korban?  Dan  apakah  manfaat  langsung  restorative justice  bagi  negara?.  Penulisan  ini  dimaksudkan  untuk  mencari  pedoman dasar  di  dalam  mencapai  keadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  diluar peradilan  karena  merupakan  dasar  proses  perdamaian  dari  pelaku  tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut.

## METODE
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe peneliitian yuridis normatif dengan  melakukan  studi  kepustakaan  yaitu  mengumpulkan  data  baik  primer berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  terikait,  maupun  data  sekunder berupa literatur dari buku-buku, internet dan makalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Aspek  Keadilan  dan  Keseimbangan  Restorative  Justice  bagi  Pelaku dan Korban
Restorative  Justice merupakan  proses  penyelesain  yang  dilakukan  di  luar sistem  peradilan  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga  korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak  pidana  yangb  terjadi  untuk  mencapai  suatu  kesepakatan.  Dalam  hal  ini proses  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan  diubah  menjadi proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pelaku dan pihak korban. Restorative  justice dikatakan  sebagai  falsafah  (pedoman  dasar)  dalam mencapai  keadilan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  diluar  peradilan  karena merupakan  dasar  proses  perdamaian  dari  pelaku  tindak  pidana  (keluarganya) dan  korban  (keluarganya)  akibat  timbulnya  korban/kerugian  dari  perbuatan pidana  tersebut.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa Restorative  Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:
a.  Mengupayakan  perdamaian  di  luar  pengadilan  oleh  pelaku  tindak  pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya).
b.  Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung  jawab  menebus  kesalahannya  dengan  cara  mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.
c.  Menyelesaikan  permasalahan  hukum  pidana  yang  terjadi  diantara  pelaku tindak  pidana  dan  korban  tindak  pidana  tersebut  apabila  tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.
Restorative  Justice menempatkan  nilai  yang  lebih  tinggi  dalam  keterlibatan yang  langsung  dari  para  pihak.  Korban  mampu  untuk  mengembalikan  unsur kontrol,  sementara  pelaku  didorong  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai sebuah  langkah  dalam  memperbaiki  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  tindak kejahatan  dan  dalam  membangun  sistem  nilai  sosialnya.  Keterlibatan komunitas  secara  aktif  memperkuat  komunitas  itu  sendiri  dan  mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghaormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam usaha yang kooperatif  dari  komunitas  dan  pemerintah  untuk  menciptakan  sebuah  kondisi dimana  korban  dan  pelaku  dapat  merekonsiliasikan  konflik  mereka  dan memperbaiki  luka-luka  mereka.  Sehingga  tidak  semata-mata  bahwa  hukum pidana  hanya  dapat  menghukum  pelaku  perbuatan  dan  tidak  dapat mengembalikan  kerugian  bagi  korban  tetapi  hukum  pidana  justru  sebagai alternatif penyelesaian bagi korban kejahatan agar korban dapat pemulihan.

## 2. Restorative Justice mengurangi Anggaran Biaya Negara
Selama  ini  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  dalam  kenyataannya  masih menganut  keadilan  retrebutif  saja  yakni  menekankan  keadilan  pada pembalasan  dan  sistm  hukum  pidana  terkadang  telah  mengenyampingkan keadilan  restitutif  yang  menekankan  keadilan  pada  ganti  rugi.  Sehingga  tak jarang  hukum  pidana  hanya  di  jadikan  sebagai  alat  atau  ajang  menghukum pelaku  dengan  pemidanaan  berupa  pengekangan  terhadap  badan  pelaku. Sedangkan  ganti  kerugian  terhadap  korban  tindak  pidana  di  lakukan  melalui jalur  hukum  perdata,  sehingga  untuk  memperoleh  pemulihan  hak-haknya  tak jarang  para  korban  tindak  pidana  menempuh  jalan  yang  berliku-liku  dan  tak jarang  mereka  juga  tak  dapat  memperoleh  ganti  rugi  apa-apa  setelah  pelaku terbukti melakukan tindak pidana.
Seorang  pelaku  tindak  pidana  yang  dihukum  dengan  pemidanaan  berupa pengekangan  badan  sebenarnya  akan  menjadi  beban  negara,  karena  selama proses  hukum  berjalan  dan  pelaku  menjalani  hukuman  tentunya  menjadi kewajiban  negara  untuk  memberikan  biaya  hidup  pelaku  selama  menjalani hukuman  sebagaimana  pasal  14  ayat  (1)  huruf  d  UU  Pemasyarakatan,  yakni narapidana  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang layak.  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2009  yang menegaskan  setiap  narapidana  berhak  mendapatkan  makanan  dan  minuman sesuai  dengan  jumlah  kalori  yang  memenuhi  syarat  kesehatan.  Dengan demikian  segala  biaya  kehidupan  bagi  narapidana  menjadi  beban  negara. Adanaya  beban  negara  kepada  narapidana  maupun  tahanan  dalam  perkara pidana  sepenuhnya  hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari  lampiran  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-172.PI.02.03 tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengadaan  Bahan  Makan  Bagi  Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyrakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan
Rumah  Tahanan  Negara  di  Lingkungan  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  pada  Bab  II huruf  a  ,  sehingga dapat  disimpulkan bahwa  pemerintah harus  memilikin  anggaran  yang  cukup  untuk  dialokasikan  guna  kepentingan para  pelaku  tindak  pidana,  demikian  pula  biaya-biaya  yang  di  keluarkan untuk kepentingan  para  pelaku  di  persidangan  tentunya  menjadi  kewajiban  dan beban negara seperti halnya biaya akomodasi dan transoportasi Saksi atau ahli yang  landasannya  adalah  Pasal  229  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  berbunyi  “saksi  atau  ahli  yang  telah  hadir  memenuhi panggilan  dalam  rangka  memberikan  keterangan  di  semua  tingkat pemeriksaan,  berhak  mendapat  penggantian  biaya  menurut  perundang- undangan yang berlaku”.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka  sangatlah  jelas  terlihat  bahwa  untuk memidanakan  seseorang  tentunya  negara  harus  memiliki  dan  mengekuarkan biaya. Betapa mirisnya jika kita masih mempertahankan keadilan retrebutif yang ujung-ujungnya hanya menjadikan beban negara semakin. Terlebih yang masih menjadi  kendala  yang  dihadapi  oleh  pemasyarakatan  untuk  melayani  hak-hak warga  binaan  pemasyarakatan  adalah  menyangkut  sarana  dan  prasarana termasuk  biaya,  yang  masih  sangat  terbatas  sehingga  upaya  tersebut  masih dirasakan kurang efektif (didin Sudirman, 2008:18).
Seorang  penegak  hukum  yang  hanya  berpikir  menjalakan  perkara  pidana dengan  keadilan  retributif  saja  dimana  pada  akhirnya  menjadi  beban  biaya negara  yang  dikeluarkan  untuk  proses  dan  menjalankan  putusan  tersebut, maka secara tanpa disadari penegak hukum tersebut telah menegakkan hukum dengan  membabi  buta  tanpa  melihat  aspek-aspek  lainnya  diantaranya  beban biaya  negara  dalam  penegakkan  hukum.  Untuk  itu restoratif  justice menurut hemat  penulis  adalah  salah  satu  hal  yang  pantas  untuk  ditawarkan  dalam setiap proses perkara pidana untuk mengurangi beban negara.

## KESIMPULAN
Hal  ini  erat  kaitannya  dengan  prinsip  dan  tujuan  pemidanaan  dari  peradilan adat  yang  berbeda  dengan  system  formal  yang  ada  sehingga  dampak  dari putusan yang dihasilkan pun akan sangat berbeda (dalam hal ini penulis tidak melihat  apakah  dampak  yang  dimaksud  dengan  merupakan  dampak  positif atau  negatif).  Meskipun  dalam  beberapa  hal  tersebut  diatas,  keberadaan lembaga ini dalam masyarakat masih tetap menajadi pilihan karena tujuan akhir yang  tidak  dapat  diperoleh  bila  suatu  perkara  diselesaikan  melalui  sistem peradilan pidana.
Memberikan  suatu  keuntungan  yang  berlangsung  dirasakan  baik  korabn, pelaku maupun masyarakat umum. Bentuk-bentuk ganti rudi yang nyata dalam bentukn  pengembalian  barang  yang  dicuri,  perbaikan  kendaraan  hingga pemberian  uang  duka  dalam  hal  korban  meninggal  dunia,  menjadi  realita. Mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan  rertorative justice, memberikan peran masyarakat yang lebih luas.
Dalam  mekanisme  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative justice,  maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau  peserta  korban  saja.  Masyrakat  dapat  diberikan  peran  yang  lebih  luas
untuk  menjadi  pemantau  atas  pelaksaan  suatu  hasil  kesepkatan  sebagai bagian  dari  penyelsaian  perkara  pidana  melalui  pendekatan  ini.  Pelaksanaan kegiatan ini dapat  dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitas    korban  sebagaimana  contoh  yang  ada  diberbagai  negara. Memantau  pelaksanaan  pertanggungjawaban  pelaku,  yang  dapat  berwujud berbagai  bentuk    seperti  perbaikan  sarana  yang  rusak,  pengambilan  barang, pemenuhan  denda  adat  dan  lain  sebagainya.  Proses  penanganan  perkara dengan  pendekatan  restoratif  justice  dapat  dilakukan  secara  cepat  dan  tepat. Karena  tidak  melalui  prosedur  birokrasi  yang  berbelit-belit  maka  proses penyelesaian  perkara  pidana  terutama  yang  diselesaikan  diluar  lembaga pengadilan  baik  didalam  sistem  peradilan  maupun  penyelesaian  oleh masyarakat  sendiri  atau  bahkan  oleh  lembaga  adat  dapat  dilakukan  dengan singkat.
Dalam  berbagai  asas dan model  pendekatan  restorative  justice,  proses  dialog antara  pelaku  dan  korban  merupakan  moral  dasar  dan  bagian  terpenting  dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban  dapat  mengungkapkan  apa  yang  dirasakannya,  mengemukakan harapan  akan  terpenuhinya  hak-hak  dan  keinginan-keinginan  dari  suatu penyelesaian  perkara  pidana.  Melalui  proses  dialog  juga  pelaku  diharapkan tergugah  hatinya  untuk  mengoreksi  diri,  menyadari  kesalahannya  dan menerima  tanggung  jawab  sebagai  konsekuensi  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  dengan  penuh  kesadaran.  Dari  proses  dialog  ini  pula  masyarakat dapat  turut  serta  berpartisipasi  dalam  mewujudkan  hasil  kesepakatan  dan memantau pelaksanaannya.

## REFERENSI
Didin  Sudirman,  Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia,  Jakarta  :  Pusat  Pengkajian  dan Pengembangan  Kebijakan  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia RI, 2008.
Jim  Consedine,  Restorative  Justice  Healing  the  Effect  of  Crime,  Lyttelton: Plough- shares Publication 1996.
Prayogo  Kurnia,  dkk,  Penegakkan  Hukum  Melalui  Restorative  Justice  yang Ideal  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Saksi  dan  Korban,  Fakultas  Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
United  Nations,  Handbook  on  Restorative  Justice  Programmes,  New  York: United Nations Publication, 2006.
Lenteracom,  Restorative  (Pengertian,  Prinsip  dan  keberlakuannya  dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia), http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/09/restorative-justice-pengertian- prinsip.html,
https://www.academia.edu/40645665/Makalah_Justice_Dalam_Perkara_Tindak _Pidana_Lalu_Lintas_Dengan_Pelaku_Anak