## KOMUNIKASI PEMBANGUNAN MELALUI MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KABUPATEN ACEH UTARA
Jamal Mildad
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teuku Umar Email : jamalmildad@yahoo.com

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  the  government  commucation  system  throght  Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan - Development Plan Discussion) in the devolopment  north Aceh community’s religiosity. The data were collected throght intensive imnterviews whit related figures, such as the head of North Aceh Bappeda, non-government organization leaders, north Aceh  Community  leaders,  as  well  as  the  head  of  Ulama  consultation  Council  (Majelis Permusyawartan Ulama) – MPU, who also is religious leader in North Aceh Regency. Data were also  colleted  through  field  observation.  The  study  also  revealed  that  the  government communicates  primerly  (directly)  with  society  through  advice  conveyed  through  Musrenbang, than  the  government  communicates  secondarily  (indirectly)  through  mass  media.  The communicator of relegion to north Aceh society is the ulama, subdistrict and village personnels, MPU, religious and traditional figure. The government is facilitator  for society’s communication. The  advice  given  are  the  elimination  of  vices,  the  upholding  of  Islamic  law,  the  mastery  of religious  studies,  and  the  strengthening  of  family.  The  result  of  north  Aceh  gavernment  and society communication is not yet optimal. The quality of religion life as well as the infrastructure to  increase  this  quality  is  not  yet  sufficient  as  society  has’nt  utilized  the    mosque    optimally. Religious teaching as value is not yet understood, internalized, and acted upon by society in daily life. Negative and deviant behavior, far from religious, normative, and ethical injuctions, often occur.  The  problem  above  is  due  to  stumbling  blocks  such  as  the  weak  human  resource  of development communicator. The reason is the limitation of fund for religious development be it in the physical aspects as well as the lack of society’s role in development.
Keywords: Government Commucation, Development Plan Discussion, and Mass Media

## 1. PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya  pembangunan  bertujuan melakukan  perubahan  dari  satu  keadaan  menuju keadaan  lain  yang  lebih  baik,  lebih  berkualitas  dan  lebih  maju.  Perubahan  yang  dikehendaki dalam pembanguan tentunya perubahan kearah yang lebih baik, lebih  berkualitas dan lebih maju. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya  perubahan ke arah yang lebih baik dan sempurna atau lebih  maju dari keadaan yang sebelumnya.  Pemerintah dalam suatu negara tidak lain adalah untuk mewujudkan pembangunan  baik secara fisik maupun nonfisik. Hal  itu berarti bahwa pembangunan  proses, menghendaki penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan  lahiriah    dan  kepuasan  bathiniah  atau  jasmani  dan  rohaniyah,  aspek    yang  nampak dengan mata pengliahtan dan tidak nampak dengan mata penglihatan. Sejalan dengan hal tersebut, Kursyid    Ahmad  menempatkan  pembangunan  sumber  daya  inani  sebagai  tujuan  pertama  dari kebijakan pembangunan. Dengan demikian harus diupayakan membangkitkan sikap dan apresiasi yang  benar,  pengembagan  watak  dan  kepribadian,  pendidikan  dan  latihan  yang  menghasilkan keterampilan, pengembangan ilmu dan riset serta peningkatan partisipasi.
Selaras  dengan  cita-cita good  gavernmance ,  manajemen  keuangan  daerah  setidaknya menganut  prinsip  transparansi  dan  akuntabiitas. Managemen  keuangan  daerah  dapat dikatakan transparan ketika terdapat keterbukaan dalam setiap proses anggaran. Transparansi yang dituntut ialah  proses  awal  untuk  keterlibatan  publik  terhadap  anggaran  pemerintah.  Dalam  arti  lain masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui berjalannya sekurang-kurang tiga  proses,  proses  penganggaran,  pelaksanaan  serta  pengawasan.  Oleh  karen  itu  untuk
mewujudkan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  transparan  dan  akuntabel,  suatu  sistem manajemen yang baik, juga sistem manajamen komunikasi yang baik.
Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi dan masyarakat bagaikan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tanpa adanya proses komunikasi, maka tidak mungkin masyarakat  terbentuk,  sebaliknya  tanpa  masyarakat  maka  manusia  tidak  mungkin mengembangkan  komunikasi.  Setiap  komunikator  memiliki  strategi  komunikasi  yang  berbeda dalam mencapai tujuan komunikasi, namun pada hakikatnya semua orang memiliki tujuan yang sama yakni untuk menciptakan perobahan sikap pada diri khalayak atau komunikan ( audience). Perubahan yang diharapkan yakni pada tingkat kognitif, afektif dan psikomotorik.
Berdasarkan pengamatan para ahli menemukan fungsi komunikasi yang berbeda antara satu dengan  lainnya.  Misalnya  Thomas  M.  Scheidel  mengemukakan  bahwa  kita  berkomunikasi terutama  untuk  mendukung  identitas  diri,  membangun  kontak  sosial  dan  mempengaruhi orang lain  dalam  berfikir  dan  berperilaku  sesuai  dengan  yang  kita  inginkan.  Sementara  Rudolf  F. Verderber  mengemukakan  bahwa  komunikasi  mempunyai  dua  fungsi  yakni  fungsi  sosial  dan fungsi pengambilan keputusan.
Efektifitas komunikasi jika dibangun atas dasar kesamaan akan mudah untuk mencapai suatu keberhasilan  antara  komunikator  dengan  komunikan,  begitu  pula  terjadi  pada  pemerintah kabupaten Aceh Utara dalam melakukan komunikasi terhadap masyarakat.
Inti  dari  pembangunan  adalah  melakukan  perubahan dari  suatu  keadaan    ke arah  keadaan yang lebih baik, lebih berkualitas serta lebih maju. Jika melihat kepada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disana dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang  menjadi  kewanengan  pemrintah  daerah  Kabupaten  dan  Kota  yaitu  Perencanaan  dan Pengendalian  Pembangunan,  hal  juga  ditegaskan  oleh  Undang-undang  No.  25  Tahun  2004 tentang sistem perencanaan pebangunan nasional.
Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada  pasal  14  disebutkan  bahwa  diantara  urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintah untuk  kabupaten  dan  kota  adalah  perencanaan  dan  pengendalian  pembangunan.  Dalam merumuskan  perencanaan  dan  mengendalikan  pembangunan  di  daerah  salah  satu  pilar  yang merupakan  faktor  pendukung  terwujudnya  masyarakat  Indonesia  yang  damai,  demokratis, berkeadilan,  berdaya  saing,  maju  dan  sejahtera,  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Cita-cita pembanguna tersebut baru akan dapat kita wujudkan dan capai salah satunya dengan membangun komunikasi serta musyawarah.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istiah populer  dalam satu  sistem  pemerintahan.   Musrenbag  seringkali  belum  mencerminkan  semangat  musyawarah yang bersifat  komunikasi dialog partisipatif, belum dapat menjadi ajang yang bersahabat semua elemen  pemerintah  dan  masyarkat  dalam  mewujudkan  program  prioritas  dalam  pembangunan. Kemiskinan  dan  kesejahtrean  menjadi  persoalan  utama    dalam  masyarakat  masih  menjadi perbincangan utama yang patut menjadi  perhatian. .
Bila  merujuk  kepada    teori  yang  dikemukakan  Wilson  dan  Rosenfeld  bahwa  komunikasi antara  pemrakarsa  perubahan (variable) serta  komponen    yang  memegang  peranan (position maker) harus  dilakukan  secara  intensif.  Kepercayaan  masyarakat  akan  menjadi  lemah.  Oleh karena itu untuk mengelola perubahan dibutuhkan upaya  yang keras demi menjamin lancarnya komunikasi  yang  efektif  antara  agen  ( agent  of  change) dengan  berbagai  pihak  yang  mampu mengkonsolidasikan  perubahan  tersebut  sebagaimana  yang  diharapkan.  Ini  artinya  kendatipun kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  demikian  pesat    belum  mampu  memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian pembangunan, jika sistem  komunikasi pembangunan masih saja bersifat tradisional.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif    dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  menghasilkan    uraian  berupa  kata  –  kata tertulis atau  lisan dari perilaku aktor yang dapat diamati dalam suatu situasi sosial.
Dalam  menafsirkan  data  atas  makna  perilaku  informan  maka  digunakan  penafsiran fenomenologik  dengan  pola  maksud  tujuan  dan  pemaknaan.  Hal  ini  sebagaimana  pendapat Bogdan  dan  Biklen “Researches  in  the  phenomenologichal  mode  attemp  to  understand  the meaning of events ordinary people in particular situations.
Adapun  inti  dari  penelitian  kualitatif  adalah  sampainya  temuan  peneliti  terhadap  makna perilaku tema budaya yang merupakan alasan seseorang atau kelompok dalam melakukan sesuatu perilaku sesuai latar sosial.
Pengambilan  informan  kunci  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik sampling purposif (Purposive Sampling). Maksudnya adalah  teknik ini mencakup orang-orang yang  diseleksi  atas  dasar  kriteria-kriteria  tertentu  yang  dibuat  periset  berdasarkan  tujuan  riset, sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Kreteria tertentu tersebut diharapkan memilki informsi yang akurat.
Berdasarkan argumentasi di atas, periset memilih informan :  (1) dengan kriteria memiliki wewenang dalam pembahasan Musrenbang di Kabupaten Utara, (2) pernah mengikuti pelatihan terutama  menyangkut  dengan  penetapan  regulasi  dan  teknis  serta  mekanismen  pelaksanaan Musrenbang. Informan tersebut adalah Kepala Bappeda, serta tokoh masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Undang  –  undang  no  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  kerangka dasar  otonomi  daerah  yang  salah  satunya  mengamanatkan  dilaksanakannya  perencanaan pembangunan  dari  bawah  secara  partisipatif.  Payung  hukum  dalam  pelaksanaan  Musrenbang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  sistem perencanaan pembangunan Nasional yang secara teknis diatur dengan Surat Edaran Menteri yang setiap tahun menerbitkan petunjuk teknik tata cara penyelenggaraan Musrenbang.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Musyawarah Perencanaan Pembagunan yang  selanjutnya  disingkat  Musrenbang    adalah  forum  antar  pelaku    dalam  rangka  menyusun rencanan  pembanguna nasionla serta rencana pembangunan daerah. Dalam forum ini pemerintah dan masyarakat bersama-sama merumuskan prioritas program yang akan dianggarkan. Prosedur mengenai  Musrenbang  selanjutnya  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri  dalam  negeri  Nomor 640/751/SJ  Tanggal  12  Maret  2009  tentang  Penyusunan  RKPD  (Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah) dan Tahun 2010. Berdasarkan Surat Edaran Menteri tersebut, untuk menyusun Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  yang  berfungsi  sebagai  dokumen  perencanaan  tahunan, pemerintah  daerah  perlu  menyelenggarakan  forum  Musyaarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga  tingkat  provinsi,  termasuk  penyelenggaraan  Forum  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (Forum SKPD) ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.  Pada prinsipnya harus ditanamkan  pada masyarakat, bahwa Musrenbang Gampong, Kecamatan, maupun Kabupaten tidaklah dalam upaya membuat  Daftar  Panjang (Long-List) Usulan  Kegiatan  Pembangunan  yang  merupakan  Daftar Keinginan yang tidak terukur dengan kemampuan pembiayaan.
Dari segi proses, maka nampak bahwa Surat Edaran ini telah melibatkan warga baik sebagai peserta maupun sebagai pengambil keputusan. Peran warga dalam proses Musrenbang ini sangat penting  kaena  berdasarkan  UU  No.  25/2004,  Musrenbang  merupakan  sumber  utama  dokumen perencanaan  baik  jangka  panjang,  jangka  menengah,  maupun  tahunan.  Sedangkan  dokumen perencanaan  tahunan  merupakan  rujukan  utama  dalam  mengalokasikan  anggaran.  Dengan demikian  maka  Musrenbang  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu  forum  partisipatif  bagi  warga untuk membicarakan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah.
Mengingat  pentingnya  Musrenbang  dalam  Sistem  Perencanaan  Pembangunan,  maka mekanismenya telah diatur secara efektif dan efisien, mekanisme itu sendiri menyangkut dua hal, yaitu:  siapa  yang  terlihat  (siapa  pelaku  pembangunan  / stakeholder )  dalam  Musrembang  dan bagaimana proses (jalannya) Musrenbang, baik ditingkat Gampong (Desa), Kecamatan maupun Kabupaten.
Mekanisme  Musrenbang  Kabupaten  berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri, dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

## A. Tahap Persiapan :
Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten. Tim penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan.
b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang.
c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal  7  hari  sebelum  acara  Musrenbanng  dilakukan,  agar  peserta  bisa  segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
d. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum SKPD.
e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten.
B. Tahap Pelaksanaan :
1. Pemaparan  rancangan  RKPD  dan  kegiatan  prioritas  pembangunan  serta  plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati dan Kepala Bappeda.
2. Pemaparan  hasil  kompilasi  kegiatan  prioritas  pembangunan  dari  Forum  SKPD berikut pendanaannya oleh ketua tim penyelenggara.
3. Verifikasi  hasil  kompilasi  oleh  kepala  SKPD,  delegasi  Kecamatan  dan  delegasi Forum SKPD.
4. Pemaparan  kepala  SKPD  tentang  Rancangan  Renja-SKPD  (terutama  SKPD  yang mengemban  fungsi  pelayanan  dasar  dan  yang  menjadi  prioritas  pembangunan Kabupaten) yang meliputi :
a. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kapupaten dan Renstra-SKPD/ Unit Kerja.
b. Tujuan,  indikatr  pencapaian  dan  kegiatan  prioritas  pembangunan  yang  akan dimuat dalam Renja-SKPD.
c. Penyampaian  perkiraan  kemampuan  pendanaan  terutama  dana  yang  berasal APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
d. Membahas  kriteria  untuk  menentukan  kegiatan  prioritas  pembangunan  tahun berikutnya.
e. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan fungsi/SKPD.
f. Menetapkan  kegiatan  priorits  sesuai  dengan  besaran  plafon  anggaran  APBD setempat serta yanga akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.
g. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten.
h. Membahas  kebijakan  pendukung  implementasi  program/kegiatan  tahun berikutnya.
C. Keluaran.
Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang  menjadi  masukan  utama  untuk  memutkhirkan  rancangan  RKPD  dan  rancangan Renja-SKPD, yang meliputi :
1. Penetapan  arah  kebijakan,  prioritas  pembangunan,  dan  plafon/pagu  dana  balik berdasarkan fungsi/SKPD.
2. Daftar  kegiatan  prioritas  yang  sudah  dipilah  berdasarkan  sumber  pembiayaan  dari APBD Kabupaten; APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan /atau Pusat.
4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

## D. Peserta
peserta  Musrenbang  Kabupaten  adalah  delegasi  dari  Musrenbang  Kecamatan  dan delegasi dari Forum SKPD.
E. Narasumber
Yang menjadi narasumbernya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM,  Perguruan  Tinggi,  Perwakilan  Bappeda  Provinsi,  Tim  Penyusun  RKPD,  Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD.
F. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten
Setelah  hasil  Musrenbang  Kabupaten  disepakati  oleh  peserta,  maka  pemerintah Kabupaten menyampaikan hasilnya kepada :
1. DPRD setempat.
2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD.
4. Kecamatan.
5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.
G. Pasca-Musrenbang Kabupaten
Berbagai hal yang perlu dilakukan balik oleh pemerintah daerah pada Pasca-Musrenbang adalah sebagai berikut :
1. Penyususnan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bappeda  menyediakan  informasi  kepada  masyarakat  maupun  SKPD  tentang hasil  akhir  RKPD.  Bila  terdapat  perbedaan  antara  hasil  Musrenbang  Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya.
b. Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan  DPRD,  terutama  keberatan-keberatan  mengenai  tidak  tertampungnya kegiatan-kegiatan  yang  berasal  dari  Musrenbang  Kabupaten  dalam  rancangan RKPD.
2. Bappeda  menyampaikan  rancangan  RKPD  kepada  pemerintah  Provimsi,  Bappeda Provinsi  sebagai  bahan  rujukan  bagi  pelaksanaan  Forum  SKPD  Provinsi  dan Musrenbang Provinsi.
3. Penyusunan arah kebijakan, strategi, dan plafon APBD, dengan menggunakan RKPD sebagai rujukan utamanya.
4. Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA- SKPD) oleh SKPD.
5. Pembahasan  dan  penetapan  APBD,  dimana  Bappeda  membantu  DPRD  untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan, monitoring , dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut : a. Bappeda  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang  pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun yang bersumber dari non-APBD berikut besaran Platform nya. Informasi ini memuat program/kegiatan  berdasarkan  SKPD  dan  berdasarkan  lokasi  (kecamatan  dan desa/kelurahan).
b. Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.
c. Bappeda  menanggapi  keluhan  mengenai  pelaksanaan  kegiatan  dan  melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan.
d. Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya.
7. Perubahan  APBD.  Setiap  perubahan  anggaran  yang  mempunyai  konsekwensi kegiatan  baru  maka  perlu  melibatkan  kembali  SKPD  dan  delegasi  dari  kecamatan serta  Forum  SKPD  dalam  perumusan  kegiatan  dan  proses  pengalokasian anggarannya.
Selanjutnya  proses  pelaksanaan  Musrenbang  Kabupaten  Aceh  Utara  dinilai  berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 Tahun 2007 tentag Pedoman Penilaian
dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Penyelenggaraan  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang).  Pedoman  ini  disusun  dengan  maksud  untuk  menilai  dan  mengevaluasi  secara cepat, praktis dan sistematis pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Kabupaten sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Sebagai salah satu instrumen penilaiaan dan evaluasi, pedoman ditujukan untuk memberikan suatu penilaian dalam proses penyelenggaraan Musrenbang, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan  berbagai  aspek  seperti  kualitas  Musrenbang,  mulai  dari  proses  persiapan  sampai dengan  berakhirnya  penyelenggaraan  Musrenbang.  Penilaian  didasarkan  atas  ketersediaan berbagai  aspek  pelaksanaan  Musrenbang.  Penilaian  Ya  diberikan  skor  1  sementara  penilaian TIDAK diberikan skor 0 perolehan skor selanjutnya dijumlahkan untuk mendapatkan kumulatif skor dan dibandingkan dengan skor idelal untuk mengetahui persentase pencapaiannya. Sebagai perbandingannya.
Tabel 3. 1 Data Musrenbang Kabupaten Aceh Utara
Sumber  : Kepmendagri  Nomor  050-187/  Kep/Banda/2007  tentang  pedoman  penilaian  dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Olah, 2012.
Bagian  tersebut  diatas  ditujukan  untuk  mendapatkan  atas  ditujukan  untuknt  mendapatkan gambaran  umum  tentang  kondisi  Kabupaten  Aceh  Utara,  status  perkembangan  perencanaan daerah,  pengorganisasian  dan  profil  peserta  Musrenbang,  terutama  keikutsertaan  kaum perempuan dan non gavernment stakeholders.
Jika  melihat  pada  tahap  persiapan  dapat  disimpulkan  bahwa  persiapan  yang  baik  akan meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  dan  hasil  Musrenbang.  Sasaran  yang  harus  dicapai  dalam persiapan Musrenbang adalah : (1) Peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya Musrenbang; (2) Peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai cukup  waktu  untuk  memahami  tentang  maksud  dan  tujuan  Musrenbang,  kemudian  mengkaji, menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah; (3) Informasi yang disajikan sesederhana mungkin  sehingga  mudah  dipahami  oleh  peserta  yang  terdiri  dari  berbagai  latar  belakang pendidikan, pengalaman serta status sosial.
No Pertanyanan Jawaban 1 Nama Kabupaten Aceh Utara 2 Jumlah Penduduk Kabupaten 515.974 Jiwa Dokumen perencanaan yang dimiliki daerah 3    RPJPD Ada 4 RPJMD Ada 5 RENSTRA SKPD Ada 7 Tempat Pelaksanaan Bappeda Kabupaten Aceh Utara 8 Waktu pelaksanaan (hari dan jam mulai dan akhir) Selasa,31  Maret 2009, 1 Hari, mulai Pukul 09.00 s/d 17.30 WIB 9 Jumlah Peserta 282 Orang 10 Jumlah peserta menurut gender (laki-laki dan Perempuan) Laki-laki 250 orang; perempuan 32 orang 11 Jumlah peserta menurut pemerintah dan non pemerintah Pemerintah 240 orang; Non pemerintah 42 orang
Penilaian  terhadap  tahap  persiapan  mulai  dari  pengorganisasian  penyelenggara,  proses musyawarah  sebelum  Musrenbang  sampai  dengan  ketersediaan  informasi  bagi  peserta,  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.2. Penilaian Tahap Persiapan Musrenbang Kabupaten Aceh Utara
No Kegiatan Realisasi YA Tida k 1 2 3 4 PERSIAPAN A.1 Pengorganisasian Penyelenggaraan 1 Ada  undangan  jadwal  dan  agenda  Musrenbang  Kabupaten diumumkan/disampaikan mnimal 7 hari sebelum pelaksanaan 0 2 Media  yang  digunakan  untuk  mengumumkan  undangan,  jadwal  dan agenda Musrenbang dinilai efektif 1 Jumlah Skor A.1 1 A.2   Proses Musyawarah yang mengawali musrenbang Kabupaten 3 Seluruh desa dan kelurahan telah melaksanakan Musrenbang Desa/kelurahan 0 4 Seluruh Desa/ kelurahan membuat nota kesepakatan hasil musrenbang desa/kelurahan 0 5 Seluruh kecamatan telah melaksanakan musrenbang kecamatan 1 6 Seluruh Kecamatan membuat  nota kesepakatan musrenbangcam 1 7 Seluruh SKPD telah melaksanakan pembahasan Forum SKPD 1 Lanjutan 1 2 3 4 8 Seluruh  SKPD  telah  membuat  Nota  Kesepakatan  hasil  pembahasan forum SKPD 1 Jumlah Skor A.2 4 A.3 Ketersediaan Informasi bagi Peserta 9 Ada ringkasan pokok-pokok substansi RPJMD 0 10 Ada ringkasan rancangan RKPD tahun rencana yang disusun Bappeda 0 11 Ringkasan  Rancangan  RKPD  memuat:  Program  menurut  fungsi, urusan wajib dan urusan pilihan 0 12 Kegiatan menurut fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan 0 13 Tolok ukur kinerja program dan kegiatan 0 14 Target kinerja capaian program dan kegiatan 0 15 Pagu indikatif program dan kegiatan 0 16 Ada ringkasan APBD tahun berjalan 0 17 Ada ringkasan Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD 1 18 Ringkasan Rancangan Renja SKPD memuat Program dan Kegiatan Internal SKPD 1 19 Ringkasan  Rancangan  Renja  SKPD  memuat  Program  dan  kegiatan lintas SKPD 0 20 Rinkasan  Rancangan  Renja  SKPD  memuat  Program  dan  kegiatan Lintas Kewilayahan 0 21 Ringkasan  Rancangan  Renja  SKPD  memuat  program  dan  kegiatan Multi Tahun 0 22 Ada informasi tentang  prioritas dan plafon anggaran alokasi dana desa 0
23 Ada daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang Kecamatan 0 Jumlah Skor A.3 2 Jumlah Skor Komponen A 7
Sumber : Kepmendagri  Nomor  050-187/Kep/Bangda/2007/  Tahun  2007  tentang  pedoman penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Diolah, 2013
Dalam Musrenbang tingkat kabupaten, peserta yang hadir cukup banyak dan hampir semua unsur  terwakili,  terutama  instansi  pemerintahan  terkait.  Tingginya  antusiasme  wakil  instansi pemerintah  dalam  menghadiri forum  musrenbang  disebabkan  antara lain  oleh  keinginan  untuk memperjuangkan  usulan  kegiatan  yang  terkait  dengan  dinas  bersangkutan.  Kehadiran  wakil masyarakat  dalam  forum  tersebut  tidak  terlalu  lama  dan  tidak  sampai  pada  acara  akhir  acara musrenbang.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatuan yang sama untuk  menuntut  atau  mendapatkan  bagian  yang  adil  dari  manfaat  pembangunan.  Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam musrenbang mutlak harus ada. Keterlibatan para pelaku pembangunan bisa secara langsung dan tidak langsung.
Ada  dua  sistem  komunikasi  yang  berlangsung  dalam  pembangunan,  yaitu: pertama ,  arus komunikasi  vertikal  (dari  atas)  yang  bersumber  dari  perencana  pembangunan  maupun  pejabat daerah setempat. Kedua , komunikasi horizontal yang berlangsung di antara anggota masyarakat. Komunikasi  horizontal  banyak  dipengaruhi  oleh  komunikasi  vertikal,  sehingga  komunikasi horizontal  merupakan  komunikasi  tahap  kedua  ( secondary  flow )  setelah  berlangsungnya komunikasi vertikal.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  Wilson  dan  Rosenfeld  bahwa  komunikasi  antara pemrakarsa perubahan dan pihak lain yang memegang peranan harus dilakukan secara intensif. Kepercayaan masyarakat akan menjadi rendah dan salah interpretasi akan mudah muncul apa bila komunikasi  lemah.  Oleh  karena  itu  untuk  mengelola  perubahan  dibutuhkan  upaya  yang  keras demi  menjamin  lancarnya  komunikasi  yang  efektif  antara  agen  perubahan (agent  of  change) dengan berbagai pihak yang mampu mengkonsolidasikan perubahan tersebut.
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  telah  menjadi  istilah  populer  dalam penyelenggaraan  perencanaan  pembangunan  dan  penganggaran  di  daerah  dan  desa/kelurahan, namun  pada  pelaksanaannya,  musrenbang  seringkali  belum  mencerminan  komunikasi,  dialog yang  efektif.  Ini  terlihat  salah  satu  dari  termaginalnya  kepentingan  masyarakat  miskin,  kaum perempuan  terhadap  penetapan  prioritas  program  dalam  pembangunan.  Intervensi  komunikasi dan politik terjadi dikarenakan seluruh elemen masyarakat belum mampu memahami demokrasi dan semangat pembangunan.

## 4. DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2000. Depdiknas, Jakarta
Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
Kholil, Syukur. 2007. Komunikasi Islam . Bandung: Citapustaka Media
Muhammad Nasib ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir , Jakarta: Gema Insani, 2007.
M. Tata Taufik, Etika Komunikasi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Ujang Saefullah, Kapita Selekta Komunikasi-Pendekatan Budaya dan Agama, Bandung: Refika Offset, 2013.
http://bebas-blog.blogspot.com/2011/03/tabayyun-dan-urgensinya.html