Vol 3, No 1, 2023, 9-20
Politik  Hukum  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010 sebagai  Upaya  Pembangunan  Hukum  Nasional  (Legal Politics  of  the  Constitutional  Court  Decision  No.  46/PUU- VIII/2010 as National Legal Development Efforts)
Yazid Bustomi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia Yazzidb29@gmail.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 5 Januari 2023 Revisi 1 pada 23 Januari 2023 Revisi 2 pada 31 Januari 2023 Disetujui pada  1 Februari 2023

## Abstract
Purpose: To  identify  the  Constitutional  Court's  decision  No. 46/PUU-VIII/2010  regarding  the  recognition  of  the  status  of children out of wedlock, has reflected the form of development of national law or not.
Methodology :  This  legal  research  is  a  normative  research  with statutory, conceptual and case approaches conducted by examining primary and secondary legal materials.
Results :  Constitutional  Court's  decision  No.  46/PUU-VIII/2010 has  fulfilled  the  rules  of  good  legal  politics  because  this  decision can  maintain  complete  unity,  both  territory  and  ideology  that  is built  democratically  so  that  it  is  able  to  create  social  justice  and there is no exclusivity in the decision against one of the religions in Indonesia.  This  decision  is  a  manifestation  of  the  development  of Indonesian law  which is capable  of  dealing  with  the phenomenon of  children  born  out  of  wedlock  in  terms  of  providing  protection and legal certainty for children born outside of wedlock status, by combining  Islamic  law  and  national  law  (so  that  the  formation  of this  decision  is  not  based  on  one  religion  only),  then  from  the combination of the two laws can form a new law that can meet the needs  of  society  as  a  means  of  development  that  is  certain  and justice.
Limitations : This research is limited to reviewing the decisions of the  constitutional  court  regarding  the  recognition  of  the  status  of children  out  of  wedlock  which  are  analyzed  by  development  law theory.
Keywords:  Constitutional  Court,  Development  of  Law,  Legal Politics, National Law.
How to cite: Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 3(1), 9-20.

## 1. Pendahuluan
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  pada  alenia  4  menggambarkan  tujuan  dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Dalam  hal kesejahteraan, dijelaskan juga pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum,  UUD  1945  pada  intinya  mengaharapkan  kehidupan  yang  layak,  aman,  tentram  serta damai sentosa bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak. Sebagai negara hukum, status hukum anak yang bahkan sejak dalam kandungannya ibunya, bisa dijadikan sebagai pembawa hak dan kewajiban atau  bahkan  menjadi  subyek  hukum  apabila  terdapat  kepentingan  yang  menghendaki  anak  tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 2 Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang  menyatakan  “anak  yang  ada  dalam  kandungan  seorang  perempuan  dianggap  telah lahir,  setiap kali  kepentingan  si  anak  menghendakinya.  Bila  telah  mati  sewaktu  dilahirkan,  dia  dianggap  tidak
pernah  ada”.  Adanya  ketentuan  pasal  tersebut  mengindikasikan  jika  Indonesia  memang  benar-benar sebagai negara hukum. Hal ini juga merupakan konsekuensi sebagai negara hukum jika hukum harus menjadi dasar segala perbuatan seluruh elemen masyarakat baik rakyat atau penguasa dan kedudukan tertinggi suatu negara terletak pada hukumnya (Rusnan, 2014).
Melansir laman Kementrian Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak (“Kemenpppa”) mulai tahun  1958  hingga  akhir  tahun  2021  terdapat  19  produk  hukum  pada  level  undang-undang  yang mengatur segala ketentuan terkait anak (Kementrian Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak 2021). Hal ini mengindikasikan jika Indonesia secara konsisten terus melakukan pembangunan hukum nasional berkaitan dengan anak yang bertujuan memberikan perlindungan, hak serta kewajiban kepada setiap anak  Indonesia agara dapat menjalankan kehidupannya hingga dewasa kelak dan beregenerasi sebagai  pemuda-pemudi  yang  dapat  meneruskan  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Sehingga,  dapat dikatakan  bahwa  anak  merupakan  aset  berharga  suatu  bangsa. Pembangunan  hukum  memilik pengertian  sebagai  cara  untuk  membuat  hukum  yang  baru  yang  digunakan  untuk  mengganti  atau memperbarui hukum terdahulu yang tidak sesuai perkembangan zaman(Hamzani & Mukhidin, 2018).
Terdapat  sebuah  putusan  hukum  yang  berikaitan  tentang  anak  dengan  kasus  bagaimana  statuts  anak luar  nikah  yang  terdapat  pada  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  tentang  Pengakuan  Status  Anak Luar Nikah. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah putusan tersebut dapat kehidupan yang layak, aman, tentram serta damai sentosa bagi anak-anak sesuai Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini dilakukan  dengan  alasan  untuk  memastikan  bahwa  salah  satu  putusan  hukum  tentang  anak  dengan kasus status anak diluar nikah dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak yang  terdampak,  sebab  saat  ini  terdapat  beragam  kasus  anak  yang  lahir  diluar  pernikahan (CNNIndonesia,  2023)  sehingga  dengan  adanya  putusan  hukum  tersebut  dapat  memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak atas peristiwa ini.

## 2. Tinjauan Pustaka
Artikel  pertama  ditulis  oleh  Habib  Shulton  Asnawi  dengan  judul:  Politik  Hukum  Putusan  MK  No. 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status  Anak  di  Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar  Positivisme  Hukum Menuju  Perlindungan  HAM  (Asnawi,  2016).  Artikel  ini  berusaha  membedah  sebuah  hal  yang  telah mengikat  HAM  dan  keadilan  selama  bertahun-tahun  lamanya,  yaitu  adanya  aliran  positivistik- legalistik  hukum.  Adanya  putusan  MK  ini  tidak  semunya  setuju,  ada  juga  golongan  yang  kontra terhadap putusan tersebut. Sehingga, sosialisasi secara  meluas perlu dilakukan terhadap putusan MK ini,  karena  apa  isi  putusan  tersebut  sudah  mencerminkan  cita  negara  hukum,  demokrasi  demi kehidupan  bernegara  dan  berkebangsaan  yang  bermartabat  serta  berada  pada  jalan  konstitusi  yang benar. Putusan MK ini merupakan langkah maju dan pilihan bijaksana pada bidang hukum yang telah lama  terbelenggu  terkait  pembelaan  hak-hak  anak  Pasal  43  UU.  N0.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pemerintah  harus  segera  merespon  dengan  mengambil  langkah  sesegera  mungkin membuat  peraturan-peraturan  penunjang  yang  dapat  diterapkan  oleh  Kementerian  Agama  dan Kementerian Dalam Negeri agar putusan ini berjalan efektif.
Artikel  kedua  ditulis  oleh  Achmad  Irwan  Hamzani  dengan  judul:  Nasab  Anak  Luar  Kawin  Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  (Hamzani,  2016).  Artikel  ini  menyatakan bahwa Pasca putusan MK ini, ayahnya dan keluarga ayahnya dengan anak luar kawin telah memiliki status  memiliki  hubungan  keperdataan.  Implikasi  secara  luas  telah  terjadi  akibat  putusan  MK  ini, sehingga anak di luar kawin yakni anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak  dicatatkan  dan  anak  yang  lahir  dari  hasil  zina.  Menurut  hukum  Islam,  apabila  diterapkan terhadap  anak  luar  kawin  dalam  pengertian  anak  hasil  perkawinan  yang  sah  menurut  agama  tetapi tidak  dicatatkan,  Putusan  MK  sudah  tepat.  Sahnya  perkawinan  secara  hukum  adalah  ketika dilaksanakan sesuai ketentuan kepercayaan dan agama masing-masing. Namun, menurut hukum Islam Anak  hasil  zina  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya.  Sehingga,  jika diterapkan  terhadap  anak  luar  kawin  dalam  pengertian  anak  hasil  zina,  putusan  MK  tidak  tepat diterapkan menurut hukum Islam.
Artikel ketiga ditulis oleh Pristiwiyanto dengan judul: Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan MK. NO. 46/PUU-VIII/2010 (Pristiwiyanto, 2019). Artikel ini menyatakan perlindungan hukum telah diperoleh  oleh  anak  yang  berstatus  lahir  di luar  perkawinan  sehingga  dengan  ayah  biologisnya  telah
memiliki  hubungan  keperdataan.  Namun,  masih  banyak  kendala  yang  harus  diatasi  dalam implementasinya  karena  adanya  pertentangan  akibat  implikasi  dari  putusan  MK  tersebut  sehingga tidak mudah direalisasikan. Maka dari itu, sesuai dengan putusan uji materi pasal 43 ayat 1 Undang- Undang  No  1  tahun 1974 tentang  Perkawinan  diperlunya  adanya  revisi terhadap  peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai. Artikel keempat ditulis oleh Muhammad Iqbal Bangun Iqbal dan A Zarkasi dengan  judul:  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status  Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah (Iqbal & Zarkasi, 2021). Artikel ini menyatakan Sebagai pelindung  hak  konstitusional  warga  negara,  Mahkamah  Konstitusi  (“MK”)  memiliki  fungsi  yang lemah.  Fungsi  MK  sebagai  pelindung  hak  konstitusional  warga  negara  hanya  memiliki  kewenangan menguji  undang-undang  dengan  UUD  1945  sebagai  bentuk  perlindungan  hak  konstitusional  warga negara. Bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  dinyatakan  merupakan  komulatif  merupakan tinjauan  normatif  tentang  perkawinan di  bawah  tangan.  Akibat  hukum  perkawinan  di  bawah  tangan  yaitu  akibat  yang  mempunyai  hak mendapat  perlindungan  dan  pengakuan  hukum  jika  memenuhi  Pasal  2  ayat  (2).  Pasal  2  ayat  (1) menyatakan jika perkawinan adalah sah menurut ajaran agama, dalam pendekatan positifistik hal ini belum  termasuk  kategori  perbuatan  hukum,  sehingga  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan/atau  alat bukti  lain  belum  dapat  dibuktikan  mempunyai  hubungan  darah  menurut  hukum,  termasuk  hubungan dengan  keluarga  ayahnya  secara  perdata.  Perstiwa  kelahiran  karena  kelahiran  melalui  hubungan seksual berakibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik termasuk meliputi anak, bapak dan ibu sebagai subyek hukumnya.
Artikel  kelima  ditulis  oleh  Djumikasih  Djumikasih  dengan  judul:  Implikasi  Yuridis  Putusan  MK Nomor  46/PUU-VIII/2010  Terhadap  Akta  Kelahiran  Anak  Luar  Kawin  (Djumikasih,  2013).  Artikel ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 Nomor Ujian atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukum akan menimbulkan terhadap  kepastian  hukum.  Namun  putusan  tersebut  tidak  akan  berimplikasi  yuridis  terhadap  akta kelahiran  anak  yang  telah  diterbitkan  di  luar  perkawinan  dan  anak  luar  nikah  yang  lahir  sebelum tanggal  17  Februari  2012,  karena  jika  diundangkan  akan  bertentangan  dengan  asas  legalitas  yang ditafsirkan  Pasal  47  UU  MK  dan  Pasal  28  (i)  UUD  1945.  Demikian  juga  jika  ditinjau  dari  segi kewajaran dan kemanfaatan, khususnya bagi para pencari/pemohon keadilan, waktu putusan ini tidak adil  dan  tidak  bermanfaat,  karena  walaupun  permohonan  dikabulkan  oleh  Mahkamah  tetapi Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan terhadapnya.
Artikel  keenam  ditulis  oleh  Megawti  dengan  judul:  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  Mengenai  Anak  Luar  Kawin  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  Dan  Hukum  Islam  (Megawati,  2017).  Artikel  ini  menyatakan  bahwa kekuatan  hukum  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  mengikat  (final  and  binding).  Pengakuan terhadap hak-hak anak luar kawin harus dilaksanakan oleh semua pihak terkait, sesuai Pasal 59 ayat 2 huruf o Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,  termasuk  perlindungan  khusus  kepada  anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Sementara jika melihat ketentuan dalam hukum Islam, maka putusan Mahkamah Konstitusi ini harus disesuaikan dengan pengertian anak luar kawin dalam hukum  Islam,  karena  putusan  Mahkamah  Konstitusi  adalah  hukum  yang  dibuat  manusia,  sementara hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah Swt. Selain itu penting untuk melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (2) tentang ketentuan pencatatan perkawinan yang dijadikan syarat perkawinan yang sah menjadi hanya sebagai syarat administratif saja. “Anak Luar Kawin, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam.
Artikel  ketujuh  ditulis  oleh  Rendy  Dwi  Hermanto  dengan  judul:  nalisis  Putusan  MK  No.  46/PUU- VIII/2010 tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī’ah Imām Al-Syātibī. Artikel ini menyatakan bahwa menurut analisis maqāṣid syarī'ah, putusan MK tidak melanggar aturan syara', karena  mengandung  masṣlaḥah  (kebaikan)  dan  tidak  mengandung  unsur  ḍarar  (kerusakan)  dalam putusannya.  Putusan  ini  juga  sejalan  dengan  prinsip  maqāṣid  syarī'ah,  yaitu  prinsip  ḥifẓ  al-dīn (pelindungan  iman  atau  agama),  ḥifẓ  al-nafs  (pelindungan jiwa),  ḥifẓ  al-'aql  (pelindungan  akal),  ḥifẓ al-nasl (perlindungan terhadap keturunan atau keturunan) dan ḥifẓ al-māl (perlindungan terhadap harta
atau kekayaan). Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hak  yang  sama  dengan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah,  yaitu  hak  untuk  meneruskan keturunan  dari  ayah  biologisnya,  untuk  mencari  nafkah,  mewarisi  dan  persamaan  di  hadapan  hukum (Hermanto, 2022).
Artikel  kedelapan  ditulis  oleh  Ibtigho  Mardhotillah  dengan  judul:  Implikasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VII/2010  Terhadap  Pencatatan  Perkawinan  (Mardhotillah,  2019).  Artikel ini menyatakan bahwa kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia adalah menjadikan ketidakjelasan peraturan pencatatan  perkawinan  karena  yang  di  berlakukan  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  baik  itu  dalam tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis adalah putusan MK tersebut. Secara yuridis berlaku karena ada aturan lebih lanjut yang menjadi payung hukum. Secara sosiologis berlaku berdasarkan  kepada  penerimaan  masyarakat  melalui  pengakuan  maupun  paksaan.  Secara  filosofis adalah  melindungi  hak  konstitusional  masyarakat  seperti  yang  di  atur  dalam  UUD  1945.  Implikasi Putusan  tersebut  terhadap  Pencatatan  Perkawinan  yaitu  memiliki  dampak  positif  dan  negatif, berdampak  positifnya  adalah  dapat  memberikan  rasa  keadilan  kepada  anak  agar  mendapat perlindungan  hukum.  Bahwa  putusan  tersebut  menjadikan  status  anak  menjadi  jelas  berdasarkan pengakuan,  sehingga  melindungi  anak  hasil  dari  perkawinan  yang  tidak  tercatat.  Berdampak negatifnya  yaitu  terjadi  kekacauan-kekacauan  dalam  ketatanegaraan  bahkan  secara  sosial  di masyarakat,  pencatatan  perkawinanpun  menjadi  terkesampingkan  juga  membuka  pintu  untuk melakukan perkawinan dengan tidak dicatatkan.
Artikel kesembilan ditulis oleh Siti Maghfiroh dengan judul: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  46  /  PUU-VIII/  2010  Terhadap  Tunjangan  Anak  Luar  Kawin  Pegawai  Negeri  Sipil (Maghfiroh, 2018). Artikel ini menyatakan bahwa implikasi dari putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang mengikat semua pihak dan tak terkecuali terhadap PNS yang memiliki anak luar kawin agar anak luar kawin bisa mendapatkan keadilan dengan hak yang sama. Pengaturan anak luar  kawin  untuk  mendapatkan  tunjangan  yaitu  memberikan  akte  atau  surat  keterangan  kelahiran, Putusan  pengadilan  atas  pengakuan  anak  dan  memberikan  hasil  dari  tes  DNA  yaitu  sesuai  dengan putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010  tentang  anak  luar  kawin  sepanjang  bisa  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan dan pengakuan yuridis dari orang tua biologis si anak. Aturan tunjangan anak PNS diatur dalam  SE  Bersama  Menkeu  dan  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80  (NO.SE/117/80)  Nomor  19/SE/1980.  kendala  yang  dihadapi  masih  belum  ada pengaturan yang jelas setelah keluarnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.
Artikel  kesepuluh  ditulis  oleh  Nurhadi  dengan  judul:  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Anak  Di  Luar  Kawin  (Nurhadi,  2018).  Artikel  ini  menyatakan bahwa  dalam  putusan  tersebut  lebih  mengutamakan  aspek  yuridis,  sedangkan  aspek  sosiologis  dan filosofis  cenderung  diabaikan.  Putusan  tersebut  tidak  mengimplementasikan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Berdasarkan  teori  keadilan,  teori  perlindungan  hukum,  teori kewenangan,  teori  hukum  progresif,  dan  teori mashlahah ,  petitum  tentang  anak  di  luar  kawin  dapat dikabulkan.  Perbandingan  sepuluh  artikel  yang  mengkaji  tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII/ 2010 Terhadap Status Anak Luar Kawin, yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, bahwa penulis dalam mengidentifikasi masalah ini menggunakan teori pembangunan hukum  dan teori politik hukum  oleh  Mochtar Kusumaatmadja. Penggunaan teori tersebut  menghasilkan  analisa  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46  /  PUU-VIII/  2010 Terhadap Status Anak Luar Kawin telah menjadi sebuah bentuk pembangunan hukum yang menjawab tantangan fenomena pernikahan anak yang marak saat ini sekaligus menjadi novelty dari penelitian ini.

## 3. Metodologi penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Proses penelitian dilakukan dengan mengkaji dan meneliti  tentang  hukum  sebagai  aturaun,  norma,  prinsip  hukum,  asas  hukum,  teori  hukum,  doktrin hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum  yang diteliti. Sumber bahan hukum  yang  digunakan  adalah  berupa  peraturan  perundang-undangan,  keputusan/ketetapan pengadilan,  perjanjian/  akad/  kontrak,  prinsip  hukum,  asas-asas  hukum,  doktrin/pendapat  para  ahli hukum  dan  teori  hokum  (Muhaimin,  2020).  Pendekatan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang,  konsep  dan  kasus.  Pendekatan  kasus  dilakukan  dengan
memahami ratio  decidendi hakim  untuk  sampai  pada  putusan  yang  dihasilkan.  Pendekatan  konsep dilakukan  dengan  mempelajarai  pandangan  yang  berkembang  di  ilmu  hukum  serta  doktrin-doktrin, kemudian membuat lahirnya gagasan yang memunculkan pengertian hukum, asas hukum serta konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan karena merupakan penelitian kepustakaan adalah bahan hukum sekunder,  yaitu  buku-buku  hukum,  jurnal  hukum,  komentar  dari  putusan  pengadilan  serta  kamus hukum. Semua  bahan  hukum  akan  di  inventarisasi  kemudian  dianalisis  secada  preskriptif,  yaitu memecahkan  masalah  yang  diteliti  dengan  merumuskan  dan  mengajukan  kaidah  dan  pedoman  yang dipatuhi oleh dogmatik serta praktik hokum (Marzuki, 2016).

## 4. Hasil dan pembahasan

## 4.1 Konsep Politik Hukum
Hukum  dan  politik  sebagai  fenomena  sosial  adalah  dua  emanasi  dari  entitas  yang  sama.  Perbedaan antara  hukum  dan  politik  dari  perspektif  ontologis  yang  lebih  dalam,  sebenarnya  hanyalah  sebuah ilusi,  karena  alasan  yang  juga  dalam  bidang  teori  dan  filsafat  hukum  dan  politik  ada  kesimpulan tentang tumpang tindih sebagian atau seluruhnya antara hukum dan politik. Perbedaan antara hukum dan  politik  pada  perkembangan  manusia  saat  ini  sangat  diperlukan.  Hubungan  antara  politik  dan hukum  memiliki  fungsi  progresif  dan  fungsi  pengamanan.  Hukum  dan  politik,  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama,  mendorong  dan  menekan  perkembangan  hubungan-hubungan  masyarakat, sedangkan keduanya juga berfungsi mewujudkan keadilan dan ketertiban. Inti dari keberadaan mereka yang "terpisah dan terhubung" tetapi bukan integral adalah untuk membantu mengatur batas satu sama lain. Batas-batas ini mencegah keberpihakan yang berlebihan dalam politik atau hukum, mirip dengan mekanisme " checks and balances ". Pada hakikatnya semua lembaga hukum merupakan pencerminan sebagian  dari  keputusan  politik  individu  atau  kolektif  pada  waktu  tertentu  dan  dalam  lingkungan tertentu, yang telah mengambil bentuk dan sifat hukum. Hal ini berlaku dalam sistem dimana pembuat aturan utama adalah badan yang sangat dilegitimasi secara politis (misalnya parlemen sebagai badan legislatif)  dan  juga  dalam  sistem  di  mana  hukum  preseden  yudisial  memiliki  pengaruh  yang  kuat karena  bahkan  peradilan  yang  paling  otonom  pun  selalu  ditentukan  oleh  semacam  pengaruh  politik. Lembaga  hukum,  bagaimanapun,  memiliki  pengaruh  terbalik  pada  politik  dalam  hal  mereka membatasi  dan  mengarahkan  politik  sebagai  bagian  dari  kesadaran  hukum  yang  lebih  luas,  atau ideologi hukum tertentu (Cerar, 2009).
Rechtsidee atau ide-ide  hukum  seperti  keadilan,  kebebasan,  kepastian  dan lain  sebagainya  yang  oleh hukum dianggap sebagai tujuan dari politik ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan secara kesuluruhan  atau  sebagian  dari  ide  hukum  itu  adalah  tujuan  dari  proses  politik  dan  alat  dari  politik adalah  hukum  itu  sendiri.  Hukum  positif  digunakan  oleh  politik  untuk  merealisasikan  dari  ide-ide hukum  itu  untuk  mencapai  tujuannya.  Membentuk  dan  mengarahkan  masyarakat  mencapai  tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakakatan dapat dilakukan oleh politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa  hukum  adalah  aspek  yang  statis,  dan  politik  adalah  aspek  yang  dinamis.  Dasar  dari  politik hukum  adalah:  politik  dan  hukum.  Secara  keseluruhan,  pelaksanaan  pengembangan  politik  hukum dilakukan  dengan  ketentuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pengembangan  pelaksanaan  politik (Isharyanto, 2016).
Politik  hukum  dapat  diartikan  sebagai  analisis  peran,  hukum  dalam  tata  negara.  Aspek  pertama  dari kajian  ini  adalah  internal  sistem  hukum.  Kisaran  aturan  konstitusional/hukum  pemerintahan  tidak boleh  dianggap  sebagai  instrumen  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah.  Sebaliknya,  mereka  merupakan domain  hukum  yang  berbeda,  komprehensif,  kohesif  dan  koheren,  yaitu  hukum  lembaga  publik  dan administrasi publik. Aspek kedua dari studi ini adalah interdisipliner. Sebagai instrumen pemerintahan Demokratis modern, hukum berfungsi dalam hubungannya dengan kebijakan dan administrasi publik, dan dengan politik. Konsekuensinya, instrumen konstitusi/hukum dilengkapi dengan jenis aturan lain: instrumen  kebijakan  dan  instrumen  politik.  Masing-masing  jenis  instrumen  ini  mengikat  dengan caranya  sendiri.  Hukum,  kebijakan  dan  politik  berada  dalam  interaksi  yang  konstan.  Memang,  salah satu  ciri  yang  mendasari  pemerintahan  adalah  perjuangan  terus-menerus  antara  legalitas  dan kekuasaan. Dalam menyikapi dilema Demokrasi ini, seluruh perangkat instrumen harus dilihat sebagai kendaraan  untuk  pemerintahan  Demokrat,  bukan  hanya  sebagai  kendala  penggunaan  kekuasaan (Tardi, 2020).
Secara sederhana Mahfud MD menyatakan jika politk hukum bisa dimaknai sebagai kebijakan negara tentang  hukum  yang  tidak  akan  diberlakukan  atau  akan  diberlakukan  pada  suatu  negara  dimana bentukannya bisa seperi pembuatan aturan-atura baru atau penggantian dan pencabutan aturan-hukum lama dengan tujuan menyesuaikan dengan apa yang masyarakat butuhkan (Mahfud, 2007). Pendapat lain  dipaparkan  oleh  Satjipto  Rahardjo  seperti  yang  dikutip  oleh  Fitriana,  jika  politik  hukum  bisa dimaknai  sebagai  kegiatan  memilih  dan  cara  yang  akan  digunakan  untuk  mencapai  suatu  tujuan hukum  dan  sosial  tertentu  dalam  masyarakat.  Sebagi  sebuah  disiplin  dalam  ilmu  hukum,  politik hukum  mencari  cara  mengatur  bagaimana  mengubah  hukum  yang  berlaku  saat  ini  ( iusconstitutum) menjadi  hukum  yang  dicita-citakan  ( ius  constituendum )  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  yang diharapkan (Fitriana, 2018).
Luaran dari adanya proses politik hukum adalah terciptanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada tujuan  negara,  cita-cita  negara  dan  cita-cita  hukum  yang  terdapat  dalam  Pancasila.  Pancasila memberikan  panduan-panduan  dan  menimbulkan  sebuah  kaidah  yang  digunakan  untuk  menciptakan politik  hukum  nasional  yang  berlandaskan  Pancasila.  Panduan-panduan  itu  dikokohkan  dengan  4 kaidah  yang  menuntun  hukum  dalam  membangun  hukum  dan  politik  hukum.  4  kaidah  itu  adalah sebagai berikut: (Santoso, 2021)
1. Hukum  nasional  harus  bisa  menjaga  kesatuan  yang  utuh  baik  teritori  atau ideologi  sesuai  dengan tujuan  melindungi  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  segenap  bangsa,  sehingga  timbulnya produk  hukum  yang  berpotensi  memecah  belah  keutuhan  negara  dan  bangsa  Indonesia  harus dicegah;
2. Hukum  nasional  harus  dibangun  secara  nomokritasi  dan  demokratis,  yang  dimaknai  menyerap aspirasi dan mengundang partisipasi masyarakat secara luas melalui mekanisme dan prosedur yang fair ,  akuntabel  dan  transparan.  Produk  hukum  yang  muncul  secara  kucing-kucingan.  transaksi ditempat gelap, kucing-kucingan harus dicegah;
3. Hukum  nasional  harus  mampu  memperpendek  jurang  antara  yang  lemah  dan  yang  kuat  dan memberi perlindugan secara ekslusif kepada golongan yang lemah dan golongan yang kuat, baik di dalam negeri atau diluar negeri. Hal itu dimaksudkan supaya golongan lemah tidak kalah bersaing dengan golongan kuat. Hal ini berarti hukum nasional harus dapat menciptkan keadilan sosial;
4. Tidak  dibolehkan  adanya  ekskulivitas  perlakuan  terhadap  agama  karena  hanya  didasarkan  pada kuantitas pemeluk agama. Artinya, toleransi beragama antar pemeluknya yang berkeadaban harus dijamin  oleh  hukum.  Kehidupan  beragam  boleh  diatur  negeri  namun  hanya  sebatas  memberikan aturan  tentang  ketertiban  sehingga  tidak  memunculkan  konflik  supaya  tidak  ada  ganggung menggangu oleh orang lain.

## 4.2 Konsep Pembangunan Hukum Nasional
Dalam rangka menyempurnakan sistem yang sudah ada, pembangunan hukum harus terus dilakukan. Hal  ini  dilakukan  mengingat  sejak  merdeka  hingga  saat  ini,  hukum  yang  ada  di  Indonesia  masih memliki  permasalahan  yang  belum  terselesaikan  (Akmal,  2021).  Maka  dari  itu,  perlu  dilakukan sebuah  pembangunan  hukum  untuk  menciptakan  tertib  masyarakat  dalam  berbangsa  dan  bernegara. Menyimpulkan  dari  berbagai  ahli,  pembangunan  hukum  dapat  dimaknai  sebuah  upaya  untuk menciptakan  hukum  baru yang  menyempurnakan  hukum  sebelumnya.  Sejak  era  hukum  alam  hingga hukum  modern  seperti  sekarang,  hukum  telah  mengalami  banyak  sekali  perkembangan. Perkembangan  hukum  diharapkan  mampu  membawa  sebuah  perubahan  yang  membuat  negara penganut  hukum  itu  menjadi  negara  yang  perkasa,  dimana  mampu  mengakomodir  segala  kebutuhan masyaraktnya. Memasuki abad 21, sebuah penelitian yang dilakukan oleh David M. Trubek (Trubek, 2012)  menyatakan,  setidaknya  hukum  dalam  suatu  negara  telah  mengakomodir  beberapa  hal  berikut guna turut serta membuat negara yang perkasa:
1. Hukum harus memfasilitasi eksperimen dan inovasi: Para ahli hukum dan pembangunan abad ke- 20  berasumsi  bahwa  jalan  menuju  pembangunan  telah  diketahui  dan  tantangannya  adalah menciptakan  instrumen  dan  institusi  yang  akan  membantu  menggerakkan  bangsa-bangsa  ke  jalan itu. Bagi mereka yang melihat hukum sebagai instrumen kontrol negara, pengetahuan tentang jalan ke depan akan diberikan oleh perencana negara dan hukum akan melaksanakan rencana tersebut;
2. Hukum  semakin  dipengaruhi  oleh  kekuatan  global:  Hukum  dan  pembangunan  abad  21  harus menghadapi dampak yang semakin besar dari kekuatan global terhadap hukum. Ada tiga kekuatan utama yang bekerja. Pertama, tersedianya model global seperti formula hukum dan pembangunan yang  diusung  oleh  Bank  Dunia.  Kedua,  pembuat  undang-undang  nasional  harus
mempertimbangkan  peran hukum  dalam  menentukan  daya  saing  nasional. Ketiga,  tatanan hukum suatu negara semakin dipengaruhi oleh norma-norma yang berasal dari luar perbatasannya;
3. Hukum  itu  sendiri  adalah  bagian  dari  pembangunan:  Semua  gagasan  utama  tentang  hukum  dan pembangunan di abad ke-20 melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, apakah itu pertumbuhan  ekonomi  atau  perlindungan  sosial.  Namun  belakangan  para ahli  berpendapat  bahwa keberadaan “ Rule of Law ” adalah tujuan itu sendiri, bagian penting dari proses pemberdayaan dan peningkatan kemampuan yang merupakan “pembangunan”. Artinya, perlindungan hukum terhadap nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia, termasuk hak ekonomi dan sosial, harus menjadi bagian  dari  agenda  hukum  dan  pembangunan  bersama  dengan  hukum  ekonomi  dan  reformasi peradilan;
4. Kebijakan  hukum  dan  pembangunan  harus  berbasis  bukti:  Kita  perlu  melampaui  perdebatan abstrak  dan  mengembangkan  bukti  empiris  mengenai  apa  yang  berhasil  dan  apa  yang  tidak.  Ada sangat  sedikit  pekerjaan  empiris  dalam  bentuk  apa  pun  tentang  peran  hukum  di  negara-negara berkembang,  namun  seluruh  perusahaan  hukum  dan  pembangunan  membutuhkan  pengetahuan semacam  itu.  Negara-negara  berkembang  perlu  membuat  lompatan  kuantum  dalam  kapasitas mereka untuk penelitian sosial-hukum. Itu akan mencakup pengembangan alat untuk mendiagnosis masalah dan mengukur hasil reformasi.
Merujuk penelitian yang dilakukan oleh Jonathan R et all, untuk mewujudkan bagaimana merformasi sebuah  aturan  yang  digunakan  untuk  menciptakan  sebuah  pembangunan  hukum  yang  diharapkan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut: (Hay, Shleifer, & Vishny, 1996) 1. Pemerintah  harus  menghilangkan  efek  dari  undang-undang  yang  buruk,  yang  menjauhkan masyarakat  dari  penggunaan  sistem  hukum  secara  lebih  efektif  daripada  pengadilan  yang  buruk. Seperti contoh pencabutan beberapa aturan buruk (seperti tanggung jawab tak terbatas dalam KUH Perdata  Rusia  yang  baru-baru  ini  dicabut  dengan  Keputusan  Presiden)  dengan  keuntungan membawa lebih banyak aktivitas ke dalam sistem hukum;
2. Untuk  bersaing  secara  efektif  dengan  kejahatan  terorganisir,  aturan  yang  buruk  harus  diganti dengan  aturan  yang  memfasilitasi  dan  mendukung  pengaturan  kontrak  dan  transaksi  pasar  yang ada.  Sebagai  contoh,  di  Rusia,  seperti  di  tempat  lain  di  Eropa  Timur,  bisnis  berkembang  pada tingkat yang fantastis, dan tujuan yang baik untuk hukum komersial adalah untuk mengikuti praktik bisnis  yang  baik.  Misalnya,  beberapa  rancangan  undang-undang  Rusia  baru-baru  ini,  seperti Undang-Undang Sekuritas dan Undang-Undang tentang Transfer Dana, pada dasarnya melegalkan transaksi pasar yang sudah ada, sehingga memungkinkan pihak swasta untuk mengandalkan sistem hukum  untuk  menyelesaikan  perselisihan  dalam  kegiatan  mereka  yang  sudah  berlangsung. Sebaliknya, jika undang-undang membuat praktik pasar yang ada menjadi lebih sulit, seperti dalam kasus Rancangan Kode Tanah Rusia, undang-undang tersebut hanya mendorong penegakan pidana atas praktik yang ada;
3. Undang-undang harus memungkinkan pengadilan yang sangat tidak sempurna untuk memverifikasi pelanggaran dan memperbaiki kesalahan. Dalam bahasa kelas sekolah hukum,  aturan garis terang lebih disukai daripada aturan samar. Aturan garis terang memiliki kelemahan yaitu tidak lengkap. Di sisi lain, aturan yang tidak jelas akan membuat pengadilan memiliki terlalu banyak keleluasaan, dan  karena  itu  tidak  akan  digunakan  sama  sekali,  atau  disalahgunakan  oleh  pengadilan.  Sebagai contoh,  kewajiban  manajerial  untuk  loyalitas  kepada  pemegang  saham  bukanlah  aturan  hukum yang  bisa  diterapkan  di  Rusia.  Sebaliknya,  daftar  larangan  terhadap  kesalahan  manajerial,  aturan pengungkapan wajib, dan persyaratan persetujuan supermayoritas oleh pemegang saham perubahan perusahaan  besar,  dapat  membentuk  dasar  dari  Hukum  Perusahaan  yang  dapat  diterapkan, meskipun, dalam jangka pendek, mereka gagal untuk mencakup semua kasus kesalahan manajerial;
4. Bahwa  untuk  mencapai  aturan  hukum  dalam  jangka  menengah,  yang  terbaik  adalah  memulai dengan aturan yang cocok untuk masyarakat dan pengadilan, dan kemudian membiarkan sistem ini berkembang sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan pengadilan berkembang dari waktu ke waktu.
Di  Indonesia,  konsep  pembangunan  hukum  telah  digagas  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  teori hukum  pembangunan.  Dalam  bukunya,  Mochtar  berpendapat  “Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya  adalah konservatif  artinya,  hukum  bersifat  memelihara  dan  mempertahankan  yang  telah  tercapai.  Fungsi
demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang  sedang  membangunyang  dalam  difinisi  kita  berarti  masyarakat  yang  sedang  berubah  cepat, hukum  tidak  cukup  memiliki  memiliki  fungsi  demikian  saja.  Ia  juga  harus  dapat  membantu  proses perubahan  masyarakat  itu.  Pandangan  yang  kolot  tentang  hukum  yang  menitikberatkan  fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa  hukum  tidak  dapat  memainkan  suatu  peranan  yang  berarti  dalam  proses  pembaharuan (Kusumaatmadja, 2002).
Mengutip  Lilik  Mulyadi  tentang  inti  dari  teori  hukum  pembangunan  yang  digagas  oleh  Mochtar, bahwa terdapat 2 hal yang menjadi substansi penting dari teori hukum pembangunan (Mulyadi, 2010): 1. Dalam  rangka  pembangunan  atau  pembaharuan,  keteraturan  atau  ketertiban  adalah  sesuai  yang dipandang sebagai hal mutlak. Dan hal itu merupakan yang diinginkan;
2. Dalam  arti  peraturan  hukum  atau  kaidah,  hukum  dapat  difungsikan  sebagai  sarana  pembangunan atau  alat  pengatur,  sebagai  sarana  penghubung  perbuatan  tingkah  laku  manusia  yang  diingkan kearah pembaharuan.
Konsep  pembangunan  hukum  dari  pandangan  yang  lain  juga  disampaikan  oleh  Patrialis  Akbar. Menurtunya,  dalam  membangun  hukum  di  masa  depan,  5  aspek  berikut  harus  benar-benar dipertahtikan. Tujuannya, supaya  hukum  yang  dibangun  tidak  menyimpang  dari Pancasila  dan  UUD 1945,  dan  hukum  yang  dibangun  dapat  dijalankan  secara  efektif  dan efisien.  5  aspek  itu  antara lain: (Akbar, 2019)
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebegai landasan pembangunan hukum;
2. Welfare state sebagai landasan pembangunan hukum;
3. Asas kemausiaan sebagai landasan pembangunan hukum;
4. Affirmative action sebagau titik tolak pembangunan hukum;
5. Checks and balances menjadi cerminan dari pembangunan hukum.
4.3  Analisa  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengakuan  Status  Anak  Luar  Nikah Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional
Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  (“UUP”)  dapat  dikatakan  sebagai  alat rekayasa masyarakat ( tool of social engineering ). Kesesuaian UUP dengan cita cita untuk pembinaan hukum nasional dan falsafah Pancasila telah dinyatakan dalam  konsideran undang-undnag ini. Selain itu, UUP dibentuk karena perlu adanya undang undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara.  UUP  dibentuk  dan  diberlakukan  sebagai  harapan  dari  sebuah  perubahan.  Perubahan yang  diharapkan  meliputi  berbagai  ragam  peraturan  adat  seluruh  suku  bangsa  yang  berada  pada wilayah  Indonesia,  sehingga  keseragaman  hukum  perkawinan  akan  tercipta,  setidak-tidaknya  secara yuridis yang sah bagi seluruh masyarakat Indonesia (Yunanto, 2018).
Namun,  problematika  itu  justru  timbul  dari  hal  ini  dan  mengakibatkan  adanya  Putusan  MK  No. 46/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengakuan  Status  Anak  Luar  Kawin.  Duduk  perkara  diawali  dari  Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak Machica dan Suami Moerdino) sebagai  pemohon  yang  secara  langsung  merasakan  dan  mengalami  hak  konstitusionalnya  berkaitan dengan  status  perkawinan  dan  status  hukum  anaknya  yang  dihasilkan  dari  hasil  perkawinan  secara agama  islam  (“Nikah  Siri”)  dengan  Moerdiono,  telah  dirugikan  dengan  diundangkannya  UUP berkaitan  dengan  Pasal  2  ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1).  Pasal  2  ayat  (2)  menyatakan  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku”.  Pasal  43  ayat  (1) menyatakan  “Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
Hak  konstitusional  yang  dirugikan  adalah  jaminan  dari  UUD  1945  Pasal  28B  ayat  (1)  dan  ayat  (2) serta Pasal 28D ayat (1). Pasal 28B ayat (1) menyetakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan  melanjutkan  keturunan  melalui  perkawinan  yang  sah”.  Pasal  28B  ayat  (2)  menyatakan  “Setiap anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari kekerasan  dan  diskriminasi”.  Pasal  28D  ayat  (1)  menyatakan  “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Akibatnya dilanggarnya hak konstitusional itu, UUP sebagai norma hukum telah menciderai pemohon. Pernikahanan  pemohon  telah  sesuai  dengan  rukun  nih  secara  islam  sehingga  dikatakan  sah  dalam pernikahan  agama  namun  adanya  UUP  jelas  merugikan  dan  dinilai  tidak  adil.  Berdasar  norma  pada Pasal  28B ayat  (1)  UUD  1945,  maka  pemohon  yang  melangsungkan  pernikaha sesuai  dengan  rukun nikah secara islam adalah sah, akan tetapi tetapi terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UUP sehingga menjadi tidak  sah  secara  hukum  negara.  Hal  ini  berdampak  pada  status  anak  yang  dilahirkan.  Pemohon  ikut tidak  menjadi  sah  menurut  norma  hukum  dalam  UUP.  Fakta  lain  di  dapatkan,  sejak  anak  pemohon lahir,  perlakuan  diskriminatif  telah  mendapatkan  antara  lain:  negara  telah  menghilangkan  hak  anak untuk kelangsungan hidup, berkembang dan tumbuh karena suami dari pemohon secara hukum tidak mempunyai kewajiban untuk mengasuh, membiayai dan memelihara anak pemohon yang disebabkan karena  secara  keperdataan  hanya  mempunyai  hubungan  dengan  ibunya.  Perlakuan  diskriminatif lainnya, yaitu asal-usul dari anak pemohon dihilangkan dengan hanya mencantumkan nama pemohon dalam Akta Kelahirannya. Di muka bumi ini, tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan diperlakukan diskriminatif  dan  dipersalahkan  karena  cara  pemikahan  yang  dilakukan  kedua  orang  tuanya  berbeda tetapi menurut ketentuan norma agama hukumnya telah sah.
Hak  konstitusional  adalah  hak  warga  negara  yang  dijamin  dalam  UUD  1945.  Timbul  kak  warga negara adalah karena adanya jaminan undang-undang dan peraturan dibawahnya. UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dijelaskan pada norma dalam pasal itu, bahwa sebagai anggota warga negara, setiap individu  berhak  untuk  mendapatkan  penghidupan  dan  pekerjaan  yang  layak  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Gimon, 2019). Dalam rangka melindungi hak konstitusional serta memberikan putusan yang adil, hakim dalam hal ini juga melakukan sebuah politik dalam hukum hakim. Maksudnya adalah hakim mempertimbangka rambu-rambu resmi tentang pembentukan hukum dan penemuan hukum yang oleh hakim akan lakukan dengan cara mencari asas-asas serta dasar-dasar yang  dijadikan  hakim  sebagai  landasan  dalam  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  suatu  bagi pihak  yang  berperkara  dalam  rangka  membangun  cita  hukum  nasional,  sehingga  perasaan  keadilan bagi rakyat dan bangsa Indonesia tercermin dalam putusannya. (Bhakti, 2016)
Dalam  perkara  ini,  MK  yang  pada  saat  itu  diketuai  oleh  Mahfud  MD  mengambil  pertimbangan  dan kebijakan  dengan  menyatakan  bahwa  Pasal  43  ayat  (1)  UUP  bertentangan  dengan  UUD  1945.  MK mengambil keputusan, jika ayat tersebut harus dibaca tidak seperti sebelumnya yang menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata  dengan  keluarga ayahnya”.  Keputusan itu  dilakukan  karena,  Pasal  43  UUP  selama  dimaknai menghapuskan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata  mempunyai  hubungan darah  sebagai  ayahnya,  maka  Pasal  tersebut  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat. Maksud  diubahnya  bunyi  Pasal  tersebut,  anak  yang  dilahirkan  dari  proses  nikah  siri,  akan mendapatkan  hak-haknya  sebagaimana  anak  yang  dilahirkan  dari  proses  secara  UUP,  namun  harus dibuktikan  terlebih  dahulu  melalui  test  DNA  ( Deoksiribo  Nuklead  Acid )  atau  test  lainnya  sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memungkinkan untuk membuktikan bahwa anak tersebut sesuai dengan aspek biologis ayah dan ibu dari hasil nikah siri tersebut.
Proses politik hukum yang dilakukan untuk menghasilkan putusan tersebut dinilai luar biasa dan dapat dikatakan sebagai social engineering yang memperbarui UUP. Putusan tersebut memenuhi salah satu aspek dari politk hukum dari sisi imternal sistem hukum, dimana aturan konstitusional yang dihasilkan adalah koheren dan komperhensif dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) dimana Pasal tersebut sebelumnya dipertentangkan dengan UUP. Koherensinya dari putusan MK itu,  bersinambungan  dengan  prinsip equality  before  the  law yang  terkandung  pada  Pasal  UUD  1945 tersebut.  Unsur  lain  yang  terpenuhi  dari  putusan  tersebut  adalah,  putusan  itu  dapat  memenuhi kegelisahan  masyarakat  terkait  langkahnya  untuk  melakukan  nikah  siri.  Nikah  siri  tidak  dilarang secara  agama,  dan  negara  juga  tidak  melarang  itu.  Apabila  dilarang,  justru  akan  menimbulkan permasalah  baru.  Norma  UUP  yang  berlaku  saat  itu,  telah  diubah  dengan  adanya  putusan  MK,
sehingga tujuan dari politik hukum untuk mengganti aturan lama menjadi aturan baru sesuai apa yang dicita-citakan masyarakat telah berhasil.
Kaidah politk hukum seperti: 1) hukum nasional harus bisa menjaga kesatuan yang utuh baik teritori atau ideologi,  2)  Hukum  nasional harus  dibangun  secara  demokratis,  3)  hukum  nasional  harus  dapat menciptkan keadilan sosial, 4) tidak dibolehkan adanya ekskulivitas perlakuan terhadap agama; telah semuanya  terpenuhi  pada  putusan  tersebut.  Putusan  tersebut  mengandung  arti  untuk  menghargai segala  jenis  pernikahan  yang  dilaukan  oleh  bermacam-macam  agama  dan  hak-hak  nya  dapat didapatkan selama anak dari pernikahan tersebut melakukan test pembuktian secar medis, hal itu telah mencakup  poin  pertama.  Putusan  ini  dibentuk  dengan  MA  melibatkan  beberapa  pihak  seperti pemerintah  dan  DPR  RI  untuk  memberikan  pertimbangannya,  hal  ini  merupakan  wujud  demokratis dalam  pembangunan  hukum  seperti  poin  kedua.  Dengan  adanya  putusan  ini,  secara  tidak  langsung telah memberikan akses kemudahan bagi yang kurang mampu untuk menajalankan pernihakan secara agama  masing-masing dengan pertimbangan biaya murah dan proses yang  mudah. Tidak dipungkiri, jika  pernihakan  sebelum  adanya  putusan  ini  mengahruskan  untuk  menikah  secara  negara  dan  biaya yang dikeluarkan tidak sedikit serta prosesnya yang rumit, hal ini berkaitan dengan poin ketiga. Aspek terakhir,  bahwa  putusan  ini  berlaku  untuk  pernikahan  yang  dilakukan  secara  agama  oleh  seluruh agama sepanjang anak hasil pernikahan tersebut dapat dibuktikan bahwa itu hasil pernihakan anatara suami  dan  istri  yang  melakukan  nikah  siri  melalui  ilmu  pengatahuan  dan  teknologi,  permaslaah  ini menyangkut  poin  empat.  Dari  pembahasan  ini,  dapat  disimpulkan,  bahwa  putusan  MK  tentang  stats anak diluar nikah telah memenuhi secara keseluruhan konsep-konsep politik hukum di Indonesia.
Dampak  putusan  MK  tersebut  sangat  luar  biasa  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Pada  tahun  itu, banyak terdapat pernikahan yang tidak tercatat karena melakukan nikah siri. Sehingga dengan adanya putusan  ini,  anak-anak  yang  lahir  karena  nikah  siri/karena  yang  nikahnya  tidak  dicatat,  menjadi terpenuhi hak-haknya. Efek buruk dari UUP Pasal 43 ayat (1) tentang anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat telah berhasil dihilangkan oleh MK. Hal ini juga merupakan bentuk menghilangkan potensi-potensi  kejahatan  yang  ditimbulkan  dari  hal  itu.  Sehingga,  apa  yang  dilakukan  MK  adalah bentuk dari reformasi hukum abad modern sesuai teori dari (Hay et al., 1996).
MK dalam putusannya juga menjelaskan, jika kasus anak luar nikah yang dimaksud adalah anak yang lahir  dari  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan.  Hal  ini  dapat  dimakanai  apapun,  seperti  nikah  siri  bagi agama  islam  atau  pernikahan  lainnya  selama  tidak  dimaknai  anak  hasil  zina.  Ketegasan  putusan  ini juga  menggambarkan  bagaimana  membangun  hukum  sesuai  teori  hukum  pembangunan.  Dalam rangka memelihara ketertiban dalam masyarakat pengecualian anak hasil zina adalah keputusan yang progresif.  Bagaimana  pun,  anak  hasil  zina  adalah  hal  yang  dilarang  dalam  hukum  nasional  ataupun hukum  agama  lainnya.  Tidak  ada  dasar  hukum  yang  mengatur  dan  melegalkannya,  justru  hal melanggar  norma.  Sehingga  secara  hukum  nasional  diatur  memiliki  nasab  dengan  ibu  dan  keluarga ibu. Alasan kanapa tidak dapat dinasabkan dengan bapak dan keluarga bapak, menurut opini penulis adalah  karena  dari  segala  hukum  tidak  memperbolehkan  perzinahan,  baik  hukum  nasioal,  hukum agama  maupun  hukum  adat.  Jika  disetujui  nasab  bapak  dan  keluarga  bapak  anak  hasil  zina,  artinya negara  secara  tidak  langsung  melegalkan  perzinahan  dan  perzinahan  akan  terjadi  dengan  terang- terangan dan bukan tabu lagi.
Pendapat penulis sejalan dengan apa yang dikatakan Mochtar dalam teorinya, jika fungsi hukum harus melindungi  masyarakat  yang  sedang  membangun,  karena  di  sini  pun  ada  hasil-hasil  yang  harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Dalam kaitannya, dengan Batasan anak hasil zina pada putusan MK, dalam hal melindungi hak anak korban zina dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab, korban dapat  diberikan  hukuman  yg  bersifat  keperdataan,  dengan  mengajukan  gugatan  untuk  dapat dikabulkan tentang pertanggung jawaban kepada anak. Aspek kemanusiaan nampak jelas pada putusan tersebut.  Keputusan  seadil-adilnya  dengan  melakukan  kombinasi  antara  hukum  islam  dan  hukum nasional, yang kemudian di lakukan mixing sehingga membentuk hukum baru yang dapat memenuhui sebagai  sarana  pembangunan  atau  alat  pengatur,  sebagai  sarana  penghubung  perbuatan  tingkah  laku manusia yang diingkan kearah pembaharuan. Hakim benar-benar mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat ( living law ) untuk memberikan putusan itu. Karena pada hakikatnya, hukum yang baik adalah  hukum  yang  mempertimbangan  segala  aturan  yang  hidup  di  masyarakat  (Hadi,  2017). Meskipun  ada  hakim  yang  berbeda  pendapat  ( concurring  opinion ),  hal  itu  diguanakn  MK  sebagai
check  and  balance dalam  pertimbangan  yang  digunakan  untuk  dimbil  jalan  tengahnya.  Perbedaan pendapat  hakim,  menurut  penulis  adalah  sebuah  upaya  yang  wajar  dalam  memandang  sebuah permasalahan.  Adanya  alasan  berbeda  dari  hakim  membuktikan,  jika  keputusan  yang  dibuat  adalah keputusan yang objektif, logis dan demokratis.

## 5. Kesimpulan
Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Pengakuan  Status  Anak  Luar  Nikah  talah  memenuhi kaidah politik hukum yang baik karena putusan ini dapat menjaga kesatuan yang utuh baik teritori atau ideologi  yang  dibangun  secara  demokratis  sehingga  mampu  menciptkan  keadilan  sosial  serta  tidak adanya ekskulivitas pada putusan tersebut terhadap salah satu agama di Indonesia. Putusan ini menjadi wujud  pembangunan  hukum  Indonesia  yang  mampu  menghadapi  fenomena  anak  yang  lahir  diluar nikah  dalam  hal  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  anak-anak  yang  lahir  diluar status  pernikahan,  dengan  mengkombinasi  antara  hukum  islam  dan  hukum  nasional  (sehingga pembentukan putusan ini tidak didasarkan oleh satu agama saja), kemudian dari kombinasi dua hukum tersebut  dapat  membentuk  hukum  baru  yang  dapat  memenuhui  kebutuhan  masyarkat  sebagai  sarana pembangunan  yang  berkepastian  dan  berkeadilan.  Implikasi  atas  hadirnya  putusan  ini  adalah  anak yang lahir diluar pernikahan karena nikah siri/karena yang nikahnya tidak dicatat, menjadi terpenuhi hak-haknya sehingga putusan ini berdampak terhadap dijaminnya perlindungan dan kepastian hukum anak yang lahir diluar pernikahan karena nikah siri/karena yang nikahnya tidak dicatat.

## Referensi
Akbar,  P.  (2019).  Arah  Pembangunan  Hukum  Nasional  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Akmal,  D.  U.  (2021).  Politik  Reformasi  Hukum:  Pembentukan  Sistem  Hukum  Nasional  Yang Diharapkan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 8 (1), 21-35.
Asnawi,  H.  S.  (2016).  Politik  Hukum  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status  Anak  di Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar  Positivisme  Hukum  Menuju  Perlindungan  HAM. Jurnal Konstitusi, 10 (2), 239-260. doi:10.31078/jk1023
Bhakti, T. S. (2016). Politik Hukum dalam Putusan Hakim. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5 (1), 53-72. Cerar,  M.  (2009).  The  Relationship  Between  Law  and  Politics. Annual  Survey  of  International  & Comparative Law, 15 , 19, 27.
CNNIndonesia.  (2023).  Ribuan  Anak  Hamil  di  Luar  Nikah,  BKKBN  Nilai  Pengetahuan  Rendah. Retrieved  from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan- anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah
Djumikasih,  D.  (2013).  Implikasi  Yuridis  Putusan  Mk  Nomor  46/puu-VIII/2010  Terhadap  Akta Kelahiran Anak Luar Kawin. Arena Hukum, 6 (2), 204-217.
Fitriana,  M. K.  (2018).  Peranan  Politik  Hukum  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country’S Goal). Jurnal Legislasi Indonesia, 12 (2). Gimon,  D.  N.  (2019).  Pengaturan  Hak  Konstitusional  Warga  Negara  Dan  Bentuk  Perlindugan  Hak Konstitusi. Lex Administratum, 6 (4).
Hadi,  S.  (2017).  Hukum  Positif  dan  The  Living  Law  (Eksistensi  dan  Keberlakuannya  dalam Masyarakat). DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13 (26), 259-266.
Hamzani,  A.  I.  (2016).  Nasab  Anak  Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12 (1), 57-74.
Hamzani,  A.  I.,  &  Mukhidin,  M.  (2018).  National  law  development  as  implementation  of  pancasila law ideals and social change demands. Jurnal Dinamika Hukum, 18 (2), 131-138.
Hay,  J.  R.,  Shleifer,  A.,  &  Vishny,  R.  W.  (1996).  Toward  a  theory  of  legal  reform. European Economic Review, 40 (3-5), 559-567.
Hermanto,  R.  D.  (2022).  Analisis  Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  tentang  Status  Anak  Hasil Nikah Siri Perspektif Maqāsid Syarī’ah Imām Al-Syātibī. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 6 (1), 48-71.
Iqbal,  M.  I.  B.,  &  Zarkasi,  A.  (2021).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  46/Puu-Viii/2010 Tentang  Status  Anak  Yang  Lahir  di  Luar  Perkawinan  Yang  Sah. Limbago:  Journal  of Constitutional Law, 1 (1), 111-131.
Isharyanto, I. (2016). Politik Hukum . Surakarta: CV Kekata Group.
Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam Pembangunan. Maghfiroh,  S.  (2018).  implikasi  putusan  mahkamah  konstitusi  nomor  46/puu-viii/2010  terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil. NOVUM: JURNAL HUKUM, 5 (3), 129-138. Mahfud, M. (2007). Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari’ah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 14 (1). Mardhotillah,  I.  (2019). Implikasi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  46/PUU-VII/2010  terhadap pencatatan perkawinan. IAIN Palangka Raya. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana .
Megawati,  M.  (2017).  Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010  Mengenai Anak  Luar  Kawin  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 2 (2).
Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. Mulyadi,  L.  (2010). Sebuah  Kajian  Deskriptif  Analistis  Teori  Hukum  Pembangunan  Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Bandung: Universitas Padjajaran. Nurhadi,  N.  (2018).  Implementasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/Puu-Viii/2010  Tentang Anak Di Luar Kawin. Jurnal Yudisial, 11 (2), 243-265.
Pristiwiyanto,  P.  (2019).  Status  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Pasca  Putusan  MK.  NO.  46/PUU- VIII/2010. Fikroh: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 12 (1), 20-37.
Rusnan,  R.  (2014).  Concept  of  rule  of  law  in  related  to  freiss  ermerssen  authority  on  welfare  state. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2 (1).
Santoso, B. (2021). Politik Hukum: Tangerang Selatan: UNPAM PRESS. Tardi, G. (2020). Law in the Public Sector . Canada.
Trubek,  D.  M.  (2012).  Introduction:  law  and  development  in  the  twenty-first  century Law  and development in Asia (pp. 1-5): Routledge. Yunanto,  Y.  (2018).  Pembaharuan  Hukum  Perkawinan  Indonesia. Diponegoro  Private  Law  Review, 3 (1).