## Wajah Hukum

## Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com, reza.iswanto@unbari.ac.id
Abstrak. Sekarang ini telah banyak anak sebagai pecandu narkotika sehingga diperlukan peran orang tua dalam melaporkan  anaknya  jika  menggunakan  narkotika  ke  pihak  yang  berwajib  termasuk  juga  kepada  Kepolisian Resor  Tanjung  Jabung  Timur.  Penelitian  ini  bertipe  yuridis  empiris  yang  mana  dilakukan  secara  langsung  ke lapangan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research . Untuk Sumber data dilakukan secara langsung di  lapangan  dengan  cara  wawancara  langsung  kepada  narasumber  dan  dilakukan  juga  penelitian  kepustakaan dengan  cara  studi  dokumen  sehingga  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  analisis  kualitatif.  Hasil  dari pembahasan  ini  terkait  dengan  efektivitas  sanksi  pidana  terhadap  orang  tua  pecandu  narkotika  yang  tidak melapor anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah belum efektif sanksi pidana tersebut dan upaya untuk mengefektifkan sanksi pidana tersebut maka pihak Polres Tanjung Jabung Timur tetap melakukan sosialisasi kepada orang tua terkait dengan sanksi pidana tersebut.
Kata Kunci : efektivitas, orang tua, pecandu, narkotika, Polres.
Abstract. Currently, many children are addicted to narcotics, so the role of parents is needed in reporting their children  if  they  use  narcotics  to  the  authorities,  including  the  Tanjung  Jabung  Timur  Resort  Police.  This research is of the juridical empirical type which is carried out directly to the field using a socio-legal research approach.  For  data  sources,  it  was  carried  out  directly  in  the  field  by  direct  interviews  with  informants  and library  research  was  also  carried  out  by  means  of  document  studies  so  that  the  data  analysis  used  was qualitative analysis. The results of this discussion are related to the effectiveness of criminal sanctions against parents of narcotics addicts who do not report their children to the East Tanjung Jabung Resort Police, namely that  the  criminal  sanctions  have  not  been  effective  and  efforts  to  make  these  criminal  sanctions  effective,  the East Tanjung Jabung Police continue to socialize related parents with the criminal sanction.
Keywords: effectiveness, parents, addicts, narcotics, Polres.

## PENDAHULUAN
Setiap  terjadi  kejahatan  pasti  ada  pelaku  yang  melakukannya,  termasuk  kejahatan  narkotika dalam  kasus  ini.  Di  balik  kejahatan  narkotika  ini  tentunya  ada  para  korban  yang  merasa  dirugikan, baik  materiil  maupun  immaterial.  Di  sisi  lain,  sangat  penting  bahwa  penderitaan  korban  kejahatan narkotika  digunakan  sebagai  alat  dan  kompensasi  untuk  menghukum  pelaku  kejahatan  narkoba. 1 Dikatakan demikian karena tidak ada korban kejahatan apabila tidak ada pelaku kejahatan itu sendiri sehingga  jika  terdapat  korban  kejahatan  termasuk  dalam  hal  ini  korban  kejahatan  narkotika  maka terhadap pelakunya dapat dihukum karena telah mengendarai narkotika kepada korban termasuk juga dalam hal ini korbannya anak-anak.
Adanya  kejahatan  kejahatan  narkotika  tentunya  memunculkan  adanya  korban  dari  akibat mengkonsumsi  narkotika  itu  sendiri.  Tidak  hanya  munculnya  korban  namun  dampak  dari  overdosis dalam  penggunaan  narkotika  akan  berakibat  fatal  yaitu  mengakibatkan  kematian  terhadap penggunanya. Hal ini tentu dikhawatirkan apabila narkotika tersebut disalahgunakan oleh anak-anak yang belum mengetahui dampak dari penggunaan narkotika yang akan mengancam diri anak tersebut sebagai  pecandu  narkotika.  Mengingat  betapa  bahayanya  penggunaan  narkotika  tersebut  maka diperlukan  peran  serta  orang  tua  untuk  memantau  anaknya  agar  tidak  menjadi  pecandu  narkotika karena  sekarang  ini  peredaran  narkotika  sudah  semakin  luas  tidak  hanya  di  tingkat  nasional  bahkan tingkat lokal pun sudah ada termasuk juga di wilayah hukum kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
1 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma dan Realita , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 24.
Maraknya peredaran narkotika tersebut disebabkan karena strategi yang digunakan oleh pelaku tindak  pidana  narkotika  itu  telah  bermacam-macam  sehingga  dengan  cara  yang  berbagai  macam tersebut  pelaku  dapat  mengelabui  korbannya  untuk  menggunakan  narkotika.  Tidak  hanya  strategi mempengaruhi korbannya saja, pelaku tindak pidana narkotika juga mempunyai berbagai macam cara dalam  melakukan  melakukan  pengiriman  narkotika  dari  daerah  satu  ke  daerah  lain. 2 Adapun  cara yang  dilakukan  pelaku  yaitu  menggabungkan  dengan  barang-barang  yang  tidak  dicurigai  adanya narkotika  seperti  narkotika  dimasukkan  ke  dalam  sembako  sehingga  mengelabui  aparat  penegak hukum dan akibatnya narkotika tersebut dapat dikatakan lancar dalam pengirimannya.
Selain  itu  juga,  apabila  dilihat  data  oleh Satresnarkoba  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  terlihat bahwa selama tiga bulan (Januari-Maret) tahun 2022 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah barang bukti. Adapun jumlah barang bukti narkotika mengalami kenaikan pada bulan Januari dan Februari, dimana  bulan  Januari  barang  bukti  berjumlah  5,14  gram,  sedangkan  bulan  Februari  barang  bukti berjumlah 5,71 gram. Hal ini terjadi kenaikan, namun pada bulan Maret terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu barang bukti berjumlah 0,9 gram. Dengan banyaknya bukti dalam mengatasi  wabah kejahatan  narkotika  ini  maka  diperlukan  kerjasama  antar  pemerintah  dengan  pihak  penegak  hukum seperti  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  untuk  menanggulangi  kejahatan  narkoba  ini.  Tidak  hanya  itu saja, peran orang tua juga dibutuhkan dalam menghindari penyalahgunaan narkotika terhdap anaknya.
Padahal,  untuk mencegah dan  memberantas  kejahatan  narkotika,  pemerintah  telah  mengambil berbagai  langkah  hukum,  antara lain mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009 tentang Narkotika.  Aturan  hukum  ini  melarang  penggunaan  narkotika  tanpa  ada  izin.  Ordonansi  tentang larangan  pengedaran  dan  penggunaan  narkotika  mengatur  tentang  penjatuhan  pidana  dan  tindakan rehabilitasi  bagi  pelaku  dan  pengguna  narkotika.  Namun,  pada  kenyataannya,  meskipun  sudah  ada aturan hukum tentang narkotika, namun masih banyak beredar narkotika di masyarakat sehingga anak menjadi  sasaran  dalam  penggunaan  narkotika  itu  sendiri.  Padahal  menggunakan  narkotika  akan membuat kecanduan, jadi mereka perlu menggunakan  narkotika  untuk menghindari putus obat. Dari segi  viktimologi,  kejahatan  narkotika  ini  merupakan  kejahatan  tanpa  korban  ( victimless  crime ). Penunjukan tersebut mengacu pada sifat kejahatan. Artinya, antara korban dan pelaku terlibat dalam suatu peredaran narkotika, namun tidak ada dirugikan oleh yang lain. 3
Apabila dilihat dari data sunrise narkoba Polres Tanjung Jabung Barat di tahun 2021 terdapat 35  orang  anak  SD  yang  menggunakan  narkotika,  kemudian  ada  delapan  orang  anak  SMP  dan  20 orang  anak  SMA  yang  menggunakan  narkotika.  Akan  tetapi,  di  Tahun  2022  sampai  bulan  Maret mengalami penurunan dalam hal penggunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak. Penurunan ini dapat dibuktikan  yaitu  pada  anak  SD  berjumlah  9 orang  kemudian  SMP  ada  7 orang  dan  SMA  ada tiga orang. Tentu saja, meski ada penurunan, anak-anak yang masuk dalam data kejahatan narkotika pada  tahun  2021-2022  oleh  Satresnarkoba  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  maka  sudah  seharusnya memperoleh perhatian khusus oleh aparat dan pemerintah, khususnya Polres Tanjung Jabung Timur.
Jika dilihat dari data di atas maka keberadaan narkotika ini sangat memprihatinkan karena telah menyerang anak-anak yang masih sekolah. Dalam hal ini dengan terjadinya peredaran gelap narkotika yang  menyerang  anak-anak  di  bawah  umur  maka  pemerintah  telah  mengeluarkan  kebijakan  terkait dengan  rehabilitasi  terhadap  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Rehabilitasi  ini juga  telah  diatur  dalam  pasal  54  undang-undang  nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika.  Dengan adanya  rehabilitasi  ini  maka  sudah  diharuskan  kepada  orang  tua  untuk  melaporkan  anaknya  jika memang anak tersebut menggunakan narkotika agar segera mendapat rehabilitasi dan orang tua dapat melaporkan  anaknya  ke  Puskesmas  atau  rumah  sakit  dan  tempat-tempat  rehabilitasi  yang  telah disarankan  pemerintah  sehingga  anak  tersebut  dapat  dilakukan  rehabilitasi  guna  terlepas  dari ketergantungan narkotika.
Selain aturan hukum tentang mewajibkan untuk melapor tersebut maka ada juga aturan hukum jika  memang  tidak  dilaporkan  anaknya  kepada  pihak  yang  berwajib  maka  orang  tua  tersebut  akan dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maupun denda meskipun unsur kesengajaan memang harus dibuktikan  terlebih  dahulu  oleh  orang  tua  pecandu  narkotika. 4 Sebenarnya  unsur  kesengajaan  orang
2 AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika , Sinar Grafik, Jakarta, 2011, halaman 43.
3 Taufik Makarao, Suhasril, at.al, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, halaman 5.
4 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 190.
tua  tidak  melaporkan  anaknya  kepada  pihak  yang  berwajib  dikarenakan  orang tua  tersebut  khawatir jika  nanti  dilaporkan  Maka  anaknya  akan  dijerat  dengan  sanksi  pidana  bukan  direhabilitasi.  Karena ada  pandangan  seperti  inilah  efektivitas  sanksi  pidana  terhadap  orang  tua  belum  diterapkan  juga karena memang sudah sewajarnya orang tua mengkhawatirkan anaknya karena mereka masih berpikir bahwa rehabilitasi dilakukan ketika anak telah ditangkap oleh pihak yang berwajib bukan dilaporkan oleh orang tuanya sendiri.
Dengan  adanya  pandangan  seperti  ini  maka  sudah  seharusnya  pihak  Polres  Tanjung  Jabung Timur untuk melakukan berbagai macam upaya dalam memberikan pemahaman kepada orang tua jika anaknya  menggunakan  narkotika  untuk  melapor  kepada  pihak  yang  berwajib  dan  menghilangkan persepsi orang tua yang salah tersebut. Apabila hal tersebut telah dilakukan namun masih juga orang tua  tidak  mau  melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  kepada  pihak  yang  berwajib  maka  orang  tua tersebut dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maupun denda sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## METODE
1. Tipe Penelitian
Tipe  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  yuridis  empiris  yang  mana  penelitian  ini langsung  dilakukan  ke  masyarakat  sehingga  langsung  berhubungan  dengan  pokok  permasalahan yang  sedang  dikaji. 5 Dikatakan  demikian  sebab  dalam  penelitian  ini  akan  melihat  seberapa  jauh efektivitas  yang  telah  dilakukan  oleh  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  dalam  mengefektifitaskan sanksi pidana kepada orang tua dari penyalahgunaan narkotika.
2. Teknik Pendekatan
Pendekatan  dalam  penelitian  adalah  pendekatan socio-legal research (penelitian  sosio legal), mengingat penelitian tersebut menggunakan landasan hukum empiris
Kajian  aturan  sosial  memposisikan  aturan  hanya  menjadi  kenyataan  sosial.  pada  hal  ini, aturan  dipandang  dari  luar.  Itulah  sebabnya  aturan  pada  kajian  hukum  sosial  selalu  berkaitan dengan  problem-problem  sosial.  Kajian  semacam  itu  adalah  kajian  yang  memusatkan  perhatian pada sikap individu atau rakyat pada hubungannya dengan aturan. 6
Menggunakan pendekatan socio-legal research , maka peneliti menganalisis terlebih dahulu hukuman  pidana  terhadap  orang  tua  atau  wali  pecandu  narkotika  yang  tidak  melapor  anaknya terkait dengan sudah efektif atau belum pada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur.
3. Spesifikasi Penelitian
Penelitian  ini  jika  dicermati  dari  sifatnya  termasuk  dalam  penelitian  deskriptif.  Penelitian deskriptif  ( descriptive  research )  ialah  studi  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  hal-hal  pada wilayah  tertentu  serta  di  saat  tertentu.  umumnya,  peneliti  mendapatkan  ilustrasi  umum  terkait dengan problem pada bentuk berita awal. 7
Penelitian  ini  menyampaikan  ilustrasi  yang  jelas  perihal  variabel  yang  diteliti  yaitu, “efektivitas  sanksi  pidana  terhadap  orang  tua  pecandu  narkotika  yang tidak melapor  anaknya  ke Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur”  termasuk  pada  kategori  yang  tersaji  pada  bentuk deskripsi tekstual, seperti yang ditunjukkan di pembahasan ini.
4. Sumber Data
Penelitian  ini  sebagaimana  dijelaskan  diatas  merupakan  penelitian  yuridis  empiris.  Dalam penelitian yuridis empiris ini, suber datanya dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut : a. Penelitian Lapangan ( Field Researh )
Menurut  kekhususan/jenis  penelitian,  yaitu  penelitian  hukum  empiris,  penelitian lapangan merupakan sumber penelitian yang dilakukan oleh para akademisi. Studi lapangan ini menyediakan data mentah merupakan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari lapangan dan secara langsung ke responden yang akan diteliti. 8
5 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 20.
6 H. Salim HS, Earliest Septiana Nurbani, Op.Cit , halaman 20.
7 Ibid , halaman 9.
8 Ibid , halaman 24.
Oleh  karena  itu,  riset  ini  dilakukan  langsung  di  lokasi  dari  narasumber  yang  sudah ditentukan.  Melakukan  kerja  lapangan  guna  memperoleh  data  primer  yang  bermanfaat  buat pembahasan ini.
b. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Dalam  penelitian  ini  juga  membutuhkan  dokumen  yang  merupakan  hukum  sekunder. Dokumen hukum sekunder ialah dokumen hukum yang menerangkan dokumen hukum primer. 9 Untuk tujuan ini maka dihunakan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan problem yang diteliti digunakan dalam penelitian ini.
5. Teknik Penarikan Sampel
Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah Purpose sampling yang telah ditentukan sehingga  dapat  mewakili  semua  populasi  dalam  penelitian. 10 Untuk  itu,  narasumber  yang digunakan dalam penelitian ini ialah : a. Kapolres Tanjung Jabung Timur.
b. Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  di  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu wawancara dan studi dokumen.
a. Wawancara
Wawancara  digunakan  pada  penelitian  ini  guna  buat  memperoleh  data  yang  akurat  dari narasumber atau responden yang sebagai sampel dalam penelitian ini. untuk itu, wawancara ini dilaksanakan langsung pada responden yang sudah ditentukan.
b. Studi Dokumen
Studi  dokumen  pada  penelitian  ini  berupa  jurnal,  buku  dan  website  yang  berhubungan  pada pokok problem dalam penelitian ini.
7. Analisis data
Analisis  data  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kualitatif  karena  di  dalam penelitian ini hanya menceritakan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Sanksi  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Pecandu  Narkotika  Yang  Tidak  Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Sejak  dulu  hingga  saat ini persoalan  narkotika  belum juga  usai,  bahkan  kini    Indonesia  dapat dikatakan  darurat  narkoba  sebab  luasnya  penyebaran  narkotika.  Dampaknya,  penyebaran  narkotika menjadi  semakin  banyak  dan  tentunya  akan  terancam  generasi  muda.  Oleh  karena  itu,  sebenarnya sanksi  pidana  dijatuhkan  terhadap  pengedar  narkotika  sebagaimana  diatur  pada  Undang-Undang Nomor    35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pelaku  peredaran  narkotika  wajib    dikenakan  sanksi pidana.
Selain  itu  juga,  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  melindungi  masyarakat  dari  tindakan kriminal. 11 Oleh  sebab  itu,  hal  ini  wajib    disikapi  oleh  semua  pihak  sebab  mengingat  narkoba  tidak hanya berakibat pada pengguna saja, namun juga orang tua, rakyat bahkan bangsa. Apabila masih ada orang memakai narkoba, tentu bayangkan para pengguna narkoba (pecandu) masuk rehabilitasi.
Oleh  karena  itu,  setiap  pemakai  narkotika  bisa  dijatuhkan  pidana.  Namun,  pemidanaan  yang dimaksudkan  adalah  memberikan  perawatan  dan  rehabilitasi  kepada  pelaku  kejahatan  sebagai pengganti hukuman. 12 Rehabilitasi merupakan salah satu usaha pemerintah dan aparat penegak hukum dalam membantu pecandu narkotika untuk dapat dipulihkan. Rehabilitasi ini dapat  berupa konseling untuk  mengubah  pola  perilaku  pecahan  tersebut  sehingga  kedepannya  timbul  keinginan  untuk mengubah  pola  pikir  yang  awalnya  menggunakan  narkotika  dan  pada  akhirnya  tidak  menggunakan
9 Ibid , halaman 16.
10 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.
11 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.
12 Mahmud  Mulyadi, Criminal  Policy,  Pendekatan  Integral  Penal  Policy  dan  Non-Penal  Policy  dalam Penangan Kejahatan Kekerasan , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008,  halaman 79.
narkotika lagi. 13 Selain konseling, rehabilitasi juga dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa kecanduan sehingga lama-kelamaan pecandu akan terlepas dari narkotika itu sendiri.
Rehabilitasi  ini  sangat  berguna  terhadap  pecandu  narkotika  dalam  melepaskan  dirinya  untuk ketergantungan  dari  narkotika itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, terhadap  pecandu  harus segera dilakukan rehabilitasi  agar  tidak  menimbulkan  ketergantungan  dan  dapat  cepat  sembuh  sehingga  pecandu tersebut  dapat  terhindar  dari  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  narkotika  seperti  kematian  dikarenakan over dosis dalam penggunaannya.
Adanya  rehabilitasi ini  sudah  tentu menimbulkan  kerugian  dalam  suatu  negara, namun  di  sisi lain  apabila  pecandu  tetap  dibiarkan  maka  akan  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  kejahatan  baru dikarenakan pecandu tersebut telah ketergantungan dari obat haram itu. Hal ini dapat saja dilakukan oleh  pecandu  narkotika  jika  mereka  tidak  memiliki  uang  untuk  membeli  narkotika  yang  akan digunakannya karena mengingat harga narkotika tidak murah. 14
Untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  maka  sudah  seharusnya  baik  pecandu maupun  orang  tuanya  untuk  melapor  ke  pihak  yang  berwajib  sehingga  mendapatkan  rehabilitasi. 15 Dengan  adanya  laporan  tersebut  maka  mempermudah  aparat  penegak  hukum  maupun  pemerintah untuk  melakukan  rehabilitasi  kepada  yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  untuk  terwujudnya rehabilitasi  ini  maka  dibutuhkan  partisipasi  orang  tua  untuk  memberikan  informasi  terkait  dengan keberadaan  pecandu  sehingga  memudahkan  pihak  yang  berwajib  untuk  menemukan  yang bersangkutan  dan  dapat  segera  dilakukan  rehabilitasi  untuk  menghilangkan  ketergantungan  yang dialami oleh pecandu tersebut.
Namun, apabila orang tua atau keluarganya tidak melaporkan anak tersebut kepada pihak yang berwajib  maka  orang  tua  atau  keluarga  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  karena  tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika ke pihak yang berwajib untuk mendapat rehabilitasi. Hal ini sudah diatur di dalam 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tetang Narkotika.
Apabila  dilihat  dari  isi  pasal  tersebut  sudah  jelas  bahwa  Aturan  itu  telah  memenuhi  teori dealneming karena  dalam  teori  ini  siapapun  yang  membantu  dalam  melakukan  kejahatan  akan dijatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  tersebut. 16 Dikatakan  demikian  karena  pecandu  narkotika  masih dikategorikan  anak-anak  yang  masih  belum  dewasa  sehingga  mereka  masih  dibawah  pengampuan orang  tua/walinya.  Untuk  itu,  apabila  telah  melaporkan  maka  terlepas  dari  ancaman  pidana,  bahkan anak itu malah segera memperoleh rehabilitasi.
Apabila  dilihat  secara  langsung  di  lapangan,  mulai  dari  terbitnya  aturan  hukum  tentang narkotika  ini  sampai  sekarang  belum  ada  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  orang  tua  yang  tidak melapor  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  kepada  pihak  yang  berwajib,  sedangkan  apabila  dilihat secara normatif telah ada aturan terkait dengan penjatuhan sanksi pidana kepada orang tua yang tidak melaporkan anaknya sebagai pecandu narkotika sehingga orang tua tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana kurungan yaitu 6 bulan penjara dan sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Hal ini juga terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Dengan adanya aturan tersebut sudah jelas  bahwa  pemerintah  telah  menegaskan  kepada  orang  tua  pecandu  narkotika  untuk  berpartisipasi dalam  memberikan  rehabilitasi  kepada  anaknya  sehingga  anak  tersebut  akan  terlepas  dari ketergantungan  narkotika.  Dengan  terlepasnya  ketergantungan  dari  narkotika  tersebut  maka  anak dapat melakukan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya.
Berdasarkan  dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  efektivitas  sanksi  pidana terhadap orang tua pecandu narkotika yang tidak melaporkan anaknya ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur belum efektif karena sampai sekarang orang tua yang tidak melapor masih banyak dan justru pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur yang menangkap anak tersebut sebagai pecandu narkotika.
13 Wawancara  dengan  AKBP  Andi  M  Ichsan  Usman,  Sik  selaku  Kapolres  Tanjung  Jabung  Timur  pada tanggal 28 Januari 2022.
14 Wawancara dengan Iptu Rachmat Hidayat, S.tr.K selaku Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur pada tanggal 28 Januari 2022.
15 Wawancara  dengan  AKBP  Andi  M  Ichsan  Usman,  Sik  selaku  Kapolres  Tanjung  Jabung  Timur  pada tanggal 28 Januari 2022.
16 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, 2016,       halaman 118.

## Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

## Upaya  Untuk  Mengefektifkan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Orang  Tua  Atau  Wali  Pecandu Narkotika Yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
Untuk  mengukur  efektif  atau  tidaknya  suatu  peraturan  perundang-undangan  maka  tidak  dapat hanya  dilihat  dengan  tingginya  tingkat  kriminalitas  termasuk  juga  dalam  hal  ini  penyalahgunaan narkotika.  Seharusnya  ditelusuri  terlebih  dahulu  apa  yang  menjadi  penyebab  peraturan  perundang- undangan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena biasanya setiap peraturan perundang- undangan  yang  telah  dibuat  tentu  ada  tujuan  setidaknya  untuk  meminimalisir  tingkat  kriminal  yang telah  terjadi  sehingga  kedepannya  dapat  mengurangi  bahkan  memberantas  tindak  pidana  tersebut termasuk  juga mengatasi  angka  kecanduan  narkotika oleh  anak-anak. 17 Untuk  itu,  ukuran  efektivitas sanksi  pidana  kepada  orang  tua  pecandu  narkotika  tidak  hanya  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum tersebut, namun dengan berjalannya sanksi pidana tersebut kepada orang tua maka akan mengurangi tingkat  pecandu  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resort Tanjung Jabung Timur.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya sanksi pidana tersebut kepada  orang  tua  maka  pihak  Kepolisian  Resor  Tanjung  Jabung  Timur  melakukan  evaluasi  terkait dengan  penerapan  Pasal  128  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Dari fakta  yang  terdapat  di  lapangan  bahwa  sampai  sekarang  pasal  tersebut  belum  efektif  dilaksanakan oleh  kepolisian  resor  Tanjung  Jabung  Timur  terkait  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  orang tua pecandu narkotika. Hal ini tidak dilakukan karena pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur masih mempertimbangkan terkait dengan ancaman sanksi pidana kepada orang tua jika tidak melapor anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  sebab  dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari  penjatuhan  sanksi tersebut tidak hanya merugikan orang tua saja namun keluarga si pecandu itu sendiri juga merasakan dari adanya sanksi pidana tersebut, apalagi orang tua yang akan diancam sanksi pidana itu merupakan tulang punggung keluarga.
Walaupun  tidak  jerat  ancaman  pidana  kepada  orang  tua  pecandu  narkotika  tersebut,  tingkat penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak-anak  di  wilayah  hukum  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  masih dikategorikan rendah karena pada tahun 2021 terdapat 4 anak sebagai pecandu narkotika, Kemudian pada tahun 2022 terdapat satu orang anak sebagai pecandu narkotika. Berdasarkan data tersebut maka dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pecandu  narkotika  anak  masih  dikategorikan  rendah.  Namun meskipun masih rendah pecandu narkotika anak maka tetap diperlukan peran serta orang tua di dalam mendidik  dan  memantau  anaknya  sehingga  tidak  menggunakan  narkotika  yang  tidak  sesuai  dengan aturan pemakaiannya.
Dengan  diperlukannya  peran  serta  orang  tua  tersebut  maka  sudah  seharusnya  diberlakukan sanksi  pidana  kepada  orang  tua  jika  tidak  melaporkan  anaknya  kepada  pihak  yang  berwajib  guna untuk  mendapat  rehabilitasi.  Tidak  hanya  itu  saja,  pihak  Polres  Tanjung  Jabung  Timur  juga  harus melakukan  sosialisasi  terhadap  orang  tua  terkait  dengan  adanya  sanksi  pidana  yang  akan  menjerat mereka  jika  mereka  tidak  melaporkan  anaknya  sebagai  pecandu  narkotika  kepada  pihak  yang berwajib.
Selain  itu,  ada  peraturan  yang  saling  bertentangan  tentang  persamaan  hukuman  penjara  dan denda  bagi  orang  tua  atau  wali  sah  dari  pecandu  yang  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  kejahatan. Menurut  Soerjono  Soekanto,  kerancuan  dalam  penegakan  hukum  akibat  undang-undang  tersebut dapat disebabkan oleh ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang sehingga menimbulkan kerancuan dalam penafsiran dan penerapannya. 18 Namun, bukan ketidakjelasan makna kata-kata dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menimbulkan kerancuan, melainkan memang dari  orang  tuanya  sendiri  yang  tidak  mau  melaporkan  anaknya  dikarenakan  mereka  masih  khawatir terkait dengan pemberian rehabilitasi karena biasanya pecandu narkotika dijerat sanksi pidana bukan diberikan rehabilitasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  terdapat  di  dalam  pembahasan  di  atas,  maka  penulis menyimpulkan sebagai berikut :
17 H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Op,Cit , halaman 303.
18 Ibid , halaman 19.
1. Efektivitas  sanksi  pidana  terhadap  orang  tua  pecandu  narkotika  yang  tidak  melapor  anaknya  ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur adalah belum efektif karena orang tua pecandu narkotika belum pernah dijerat sanksi pidana.
2. Upaya untuk mengefektifkan sanksi pidana terhadap orang tua atau wali pecandu narkotika yang tidak  melapor anaknya  ke Kepolisian  Resor  Tanjung Jabung  Timur  adalah  pihak  Polres  Tanjung Jabung  Timur  melakukan  sosialisasi  kepada  orang  tua  terkait  dengan  adanya  sanksi  pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
AR.  Sujono  dan  Bony  Daniel, Komentar  dan  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika , Sinar Grafik, Jakarta, 2011 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , Rineka Cipta, Jakarta, 2013 Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom, Urgensi  Perlindungan  Korban  Kejahatan  Antara Norma dan Realita , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2011
H.  Salim  HS,  Earliest  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penangan Kejahatan Kekerasan , Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana , Setara Press, Malang, 2016 Taufik Makarao, Suhasril, at.al, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003