## Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), Mei 2020, 56-64
Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,

## Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Lasmi Yupita 1 , Verni Juita 2
1,2 Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia Correspondence email: lasmiyupitaunand@gmail.com
Abstract. This research was conducted on the community in Nagari Sungai Tanang District of Banuhampu Agam Regency. The purpose  of  this  study  was  to  examine  the  effect  of  accountability  on  financial  management  of  village  fund  allocations,  village policies  and  village  institutions  on  community  welfare.  This  type  of  research  is  quantitative  penenlitian.  The  object  of  this research is Nagari Sungai Tanang. Sampling method used is stratified random sampling and data is processed by multiple linear regression analysis, validity test, realibility and hypothesis testing with F test and t test. The result of the research with the t-test of accountability management of Village Fund Allocation (ADD) is 0,034 <0,05 so it shows that accountability of Village Fund Allocation (ADD) influence posistif to welfare of society, while tsign of village policy equal to 0,000 <0,05 so indicate that policy villages have a positive effect on the welfare of the community, and the institutional tsign of the village with the amount of 0.001 <0.05 indicating that the village institutions have a positive effect on the welfare of the community.
Keywords: Village Fund Allocation; village policy; village institution; community welfare.

## Pendahuluan
Tujuan  utama  dari  pembangunan  sebuah  negara adalah  untuk  mensejahterakan  masyarakat,  sama  seperti Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan  melakukan  pembangunan  di  setiap daerah-daerah  baik  kota  maupun  desa,  namun  dalam pelaksanaan  pembangunan  ini  pemerintah  sering menghadapi  permasalahan  seperti  adanya  kesenjangan antara  pembangunan  desa  dan  kota  yang  diakibatkan oleh  keadaan  ekonomi  masyarakat  Indonesia  yang  tidak merata,  untuk  mengatasi  masalah  ini  pemerintah memiliki  strategi  yaitu  dengan  memberikan  perhatian besar  terhadap  pembangunan  desa.  Desa  adalah  bagian yang  terpenting  dalam  segala  proses  pembangunan Bangsa  dan  Negara  Indonesia,  karena  di  setiap  daerah- daerah  di  Indonesia  terdiri  dari  desa-desa.  Desa dijadikan  sebagai  tempat  untuk  menyelenggarakan  dan memfasilitasi  dalam  segala  hal  yang  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakat (Nafidah & Suryaningtyas, 2015). Menurut  Soerjono  Soekanto  (2006),  Masyarakat  adalah setiap kelompok manusia yang hidup, bekerja sama dan saling  berinteraksi  dalam  suatu  lingkungan  yang  sama dengan  waktu  yang  relatif  lama  dan  mampu  membuat sebuah  peraturan  untuk  dijadikan  sebagai  batasan- batasan  dalam  kehidupan  bersama  dan  mereka menganggap  sebagai  satu  kesatuan  sosial  ( as  cited  in Dura, 2016).
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004, tentang  desa  menjelaskan  bahwa  desa  pada  tahun  2015 akan  mendapatkan  dana  sebesar  10%  dari  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN),  dana  yang didapatkan  ini  dinamakan  dana  desa.  Berdasarkan peraturan  pemerintah  Nomor  8  tahun  2016  disebutkan bahwa  dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari
anggaran  pendapatan  dan  belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  Kabupaten/  Kota  dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat  (Fahri,  2017).  Menurut  Dura  (2016), kebijakan pemerintah desa merupakan salah satu produk hokum  karena  setiap  pemerintah  desa  secara  hukumpun memiliki  wewenang  tersebut.  Menurut  Eko  Putro Sandjojo  (2017),  Kementerian  Desa,  PDT  dan Transmigrasi  berupaya  membuka  informasi  publik  di level desa dengan memberikan informasi penyelenggaraan  pembangunan  desa  dan  nagari  berikut dana  yang  dikelolanya  untuk  memastikan  pengelolaan dana  desa  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  adanya kebijakan  dari  pemerintah  desa  mengenai  pengawasan semua  pihak  yang  tentunya  harus  didukung  dengan keterbukaan informasi. Menurut Nasrul (2013), lembaga atau  organisasi  desa  merupakan  salah  satu  elemen penting  dalam  pembangunan  desa.  Tanpa  adanya kelembagaan  desa  ini  ditambah  dengan  adanya partisipan  maka  pembangunan  infrastruktur  tidak  akan dapat  dilakukan.  Dengan  diberlakukannya  Peraturan Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  2/2007  dimana  dalam upaya  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan yang  baik  dan  efektif  di  daerah,  dimana  partisipasi masyarakat  dapat  dikembangkan  lebih  luas,  tidak terbatas  sebagai  pelaksana  dan  penerima  manfaat  dari program  pengembangan  masyarakat,  tetapi  secara  aktif dapat  terlibat  langsung  dalam  proses  pelaksanaan program-program pembangunan yang akan dilakukan.
Sebuah desa yang maju dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan  masyarakatnya,  kesejahteraan  masyarakat
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
suatu desa dapat dilihat dari keadaan suatu desa tersebut, apabila  pembangunan  infrastruktur  nya  bagus  maka masyarakatnya juga sejahtera karena masyarakat beserta lembaga desa juga berpartisipasi dalam memajukan desa. Oleh  sebab  itu  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan mengenai  pembentukan  Alokasi  Dana  Desa  sebagai wujud  dari  desentralisasi  keuangan  menuju  desa  yang mandiri.

## Tinjauan Pustaka Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Dura (2016), Kesejahteraan masyarakat adalah  suatu  tata  cara  dan  penghidupan  sosial,  material dan  spiritual  yang  diliputi  oleh  rasa  keselamatan, kesusilaan  dan  ketentraman  lahir  batin  yang  meningkat bagi  setiap  warga  Negara  untuk  mengadakan  usaha pemenuhan  kebutuhan  jasmani,  rohnai,  dan  social  bagi diri,  keluarga  dan  masyarakat.  Kemudian,  Karimah (2016)  menyebutkan  Kesejahteraan  Sosial  lembaga- lembaga,  program-program,  personel,  dan  kebijakan- kebijakan yang memusatkan pada pemberian pelayanan- pelayanan  sosial  kepada  individu-individu,  kelompok- kelompok, dan masyarakat-masyarakat. Ilmu kesejahteraan  sosial  berupaya  mengembangkan  basis pengetahuannya  untuk  mengidentifikasi  masalah  sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya. Selanjutnya, Rukminto (2005) mengungkapkan Kesejahteraan  sosial  adalah  Suatu  ilmu  terapan  yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodelogi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan  kualitas  hidup  (kondisi)  masyarakat antara  lain  melalui  pengelolaan  masalah  social, pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan  kesempatan  anggota  masyarakat  untuk berkembang  (Karimah,  2016).  Kesejahteraan  sosial adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan  mampu  mengembangkan  diri,  sehingga  dapat melakukan  fungsi  sosialnya  (Suharto,  2009, as  cited  in Karimah, 2016).
Pelaporan Keuangan, Kebijakan
Desa dan

## Kelembagaan Desa
Menurut  Dura  (2016),  alokasi  dana  desa  adalah alokasi  dana  desa  (ADD)  merupakan  dana  yang dialokasikan  oleh  pemerintah  Kabupaten  untuk  desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten.  Untuk meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Kemudian, Lestari
(2017) menyebutkan  alokasi  dana  desa  (ADD)  adalah merupakan  dana  yang  harus  dialokasikan  oleh Pemerintah Kabupaten  untuk desa, yang bersumber dari bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah
yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk  belanja  aparatur  dan  operasional  dan  70%  untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya,  Mahfudz  (2009)  mengungkapkan  Alokasi Dana  Desa  adalah  program  pembiayaan  Pemerintahan Desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Merupakan  wujud  dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya  agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan  pemberdayaan  masyarakat.  Nugroho  (2004) menuebutkan  Implementasi  kebijakan  adalah  langkah yang  digunakan  agar  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan sesuai dengan rencana dalam mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan  kebijakan  publik,  maka  ada  dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-  program atau  melalui  formulasi  kebijakan  derivat  atau  turunan dari  kebijakan  publik  tersebut  (Djumlani,  2014).  Van Meter dan Van Horn (1975) menyebutkan Implementasi kebijakan  adalah  tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijaksanaan  dan  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan  kebijakan  sebelumnya  (Djumlani, 2014).Kemudian,  Grindle et  al (1994)  berpendapat Implementasi  kebijakan  adalah  kepentingan  kekuasaan, dan  strategi  aktor  yang  terlibat,  karakteristik  lembaga dan  penguasan  dan  kepatuhan  serta  daya  tanggap pelaksana,  yang  dipengaruhi  oleh  kebijakan,  jenis manfaat  yang  akan  dihasilkan,  derajat  perubahan  yang digunakan,  kedudukan  pembuat  kebijakan,  siapa pelaksana  program  dan  sumber  daya  yang  dikerahkan. Membuat  suatu  hubungan  yang  memungkinkan  tujuan- tujuan  ataupun  sasaran-sasaran  kebijaksanaan  negara dilaksanakan  dan  diwujudkan  sebagai  outcome  (hasil akhir)  kegiatan-kegiatan  akhir  yang  diinginkan  oleh pemerintah (Baharim, 2017).
Sandhi  (2015)  menyebutkan  bahwa  Lembaga kemasyarakatan  adalah  tempat  mayarakat  berpartisipasi dan  menyalurkan  aspirasinya  dalam  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengendalian  pembangunan  yang bertumpu  pada  masyarakat.  Dengan  tujuan  Untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat  sebagai  Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan  potensi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang ada.  Menurut  Robert  Mac  Iver  dan  Charles  H.  Page dalam  Soekanto  (1990:218),  Lembaga  kemasyarakatan adalah  tata  cara  atau  prosedur  yang  telah  diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok  dalam  suatu  kelompok  kemasyarakatan yang  dinamakannya  asosiasi.  Untuk  dapat  membantu pemerintah  desa  dalam  aspek  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengendalian  pembangunan  yang  bertumpu  pada
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
masyarakat  (Ampera,  2016).  Senanda  dengan  hal  ini,
Emil Salim (1984) menyebutkan
Lembaga
Pemberdayaan  Masyarakat    yaitu  lembaga  yang digunakan  untuk  meningkatkan  kemampuan  masyarakat desa melalui pelaksanaan berbagai program pembangunan  agar  masyarakat  dapat  mencapai  tingkat kemapanan yang diharapkan dan memberikan wewenang secara professional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri (Purnama, 2017).
Penelitian  yang  dilakukan  Dura  (2016),  yang meneliti  pengaruh  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan Alokasi  Dana  Desa,  kebijakan  desa,  dan  kelembagaan desa  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  pada  Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Hasil penelitian membuktikan bahwa akuntabilitas pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana Desa, kebijakan  desa,  dan  kelembagaan  desa  berpengaruh terhadap  kebijakan  desa,  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  kebijakan  desa,  dan kelembagaan  desa  berpengaruh  secara  bersama-sama terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Romantis  (2015), penelitian  ini  meneliti  akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa di  Kecamatan  Panarukan  Kabupaten  Situbondo.  Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa sistem akuntabilitasi  perencanaan  dan  pelaksanaan  telah menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan  transparan. Sedangkan,  pertanggung  jawaban  Alokasi  Dana  Desa baik  secara  teknis  maupun  administrasi  sudah  baik, namun  harus  tetap  mendapat  atau  diberikan  bimbingan dari pemerintahan Kecamatan. Arifiyanto & Kurrohman (2013),  penelitian  ini  meneliti  tentang  akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kabupaten  Jember. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  perencanaan dan  pelaksanaan  alokasi  dan  desa  sudah  menunjukan bahwa  manajemen  bertanggung  jawab  dan  sudah menerapkan prinsip akuntabel dan transparan.
Dalam penelitian Dura (2016), Romantis (2015), Arifiyanto  &  Kurrohman  (2013)  menjelaskan  bahwa Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa, kebijakan  desa  dan  kelembagaan  desa.  Oleh  sebab  itu  , hipotesis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: H1 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat H2 = Kebijakan Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat H3  =  Kelembagaan  Desa  berpengaruh  terhadap kesejahteraan masyarakat H4 = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,  Kebijakan  Desa  dan  Kelembagaan  Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

## Metode
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian  adalah suatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau
tempat  /  lokasi  dimana  seseorang  meneliti  sebuah  riset. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Nagari  Sungai  Tanang  yang  terletak  di  Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  masyarakat  yang  ada  di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten  Agam  yang  berjumlah  528  Kepala  Keluarga (KK)  yang  terdiri  dari  3  jorong:  Jorong  Sungai  Tanang Gadang  =  268 KK;  Jorong  Sungai  Tanang  Ketek  =  146 KK;  Jorong  Pandan  Gadang  =  114  KK.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Stratified  Random  Sampling, yaitu populasi  yang  dianggap  heterogen  menurut  suatu karakteristik  tertentu  dikelompokkan  terlebih  dahulu dalam sub populasi sehingga tiap sub populasi yang ada memiliki  anggota  sampel  yang  relatif  homogen. Pengambilan  sampel  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini  yaitu  dengan  menggunakan  rumus  solvin.  Metode slovin  pada  penelitian  ini  di  gambarkan  pada  rumus dibawah ini :
n = 𝑁 1+𝑁𝑒 2 n = 528 1+528(0,05) 2 = 228
Sampel yang akan adalah 228 sampel. Maka dari ketiga  jorong  tersebut  diambil  masing-masing  76 sampel.  Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat di Nagari Sungai Tanang. Selanjutnya  kuesioner  diberikan  bobot  sesuai  dengan tingkat kepentingan model skala Likert dengan bobot 1- 5.  Data  sekunder  pada  penelitian  ini  yaitu  berupa struktur bagan struktur pengurus BAMUS Nagari Sungai Tanang dan bagan susunan organisasi pemerintah nagari Periode  2017-2022.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  yang  terdiri dari 10 item pernyataan Y (kesejahteraan masyarakat), 3 item pernyataan X1 (Akuntabilitas pengelolaan keuangan  alokasi  dana  desa),  8  item  pernyataan  X2 (kebijakan  desa)  dan  7  item  pernyataan  untuk  X3 (kelembagaan desa) dan juga dengan menggunakan studi kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  metode  data yang  digunakan  dengan  regresi  linear  berganda menggunakan SPSS  23  for  windows .  Tahapan  dalam analisis  data  dimulai  dari  uji  validitas  dan  realibilitas terhadap  jawaban  yang  diberikan  oleh  responden  dalam kuesioner.  Selanjutnya  dilakukan  uji  asumsi  klasik  (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas)  untuk  menyimpulkan  persamaan regresi  berganda  pada  penelitian  ini.  Kemudian dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji f, uji t dan koefisien determinasi. Defenisi operasional variabel secara  garis  besar,  dalam  penelitian  ini  terdapat  dua variabel, yaitu variabel terikat ( Dependent Variable ) dan variabel  bebas  ( Independent  Variable ).  Menurut (Nugroho,  Handayani,  &  Saifi,  2014)  variabel  terikat
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
adalah  Variabel  terikat  merupakan  variabel  yang dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat,  karena  adanya variabel  bebas.  Dalam  penelitian  ini  variabel  terikatnya adalah  kesejahteraan  masyarakat  (Y).  Sedangkan, Variabel  bebas  adalah  merupakan  variabel  yang mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  perubahannya atau  timbulnya  variabel  dependen  (terikat).  Dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas pengelolaan keuangan
alokasi  dana  desa  (X 1 ),  kebijakan  desa  (X 2 )  dan kelembagaan desa (X 3 ) .

## Hasil
Berdasarkan  pengujian  statistik  yang  telah dilakukan  diperoleh  ringkasan  hasil  pengolahan  data secara deskriptif yang terlihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1

## Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Y 103 27 48 40.88 3.476 X1 103 2 10 7.88 1.838 X2 103 21 39 32.02 3.799 X3 103 17 33 28.80 2.991 Valid N (listwise) 103 Sumber: Hasil Olahan
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa  variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat degan menggunakan istilah Y, akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa dengan istilah X1, kebijakan desa dengan istilah X2 dan kelembagaan  desa  dengan  istilah  X3.  Total  data  yang digunakan  berjumlah  103  data.  Secara  keseluruhan tingkat  kesejahteraan  masyarakat  terendah  adalah sebesar  27,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  (Y) tertinggi  48,  tingkat  rata-rata  40,88  dengan  standar deviasi 3,476. Selanjutnya tingkat akuntabilitas pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  (X1)  terendah
adalah  sebesar  2,  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  alokasi  dana  desa  (X1)  tertinggi  10,  tingkat rata-rata  sebesar  7,88  dengan  standar  deviasi  1,838. Selanjutnya  tingkat  kebijakan  desa  (X2)  terndah  adalah sebesar  21,  tingkat  kebijakan  desa  tertinggi  sebesar  39, tingkat rata-rata 32,02 dengan tstandar deviasi 3,799 dan yang  terakhir  yaitu  tingkat  kelembagaan  desa  (X3) terendah  adalah  sebesar  17,  tingkat  kelembagaan  desa tertinggi  adalah  sebesar  33,  tingkat  rata-rata  28,80 dengan standar deviasi 2,991.

## Uji Reliabilitas
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa 0.779 Realibel 2. Kebijakan Desa 0.773 Realibel 3. Kelembagaan Desa 0.731 Realibel 4. Kesejahteraan Masyarakat 0.713 Realibel Sumber: Hasil Olahan
Ttabel  2  menjelaskan  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  dari  uji  reliabilitas  dihasilkan  nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel penelitian akuntabiltas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, kelembagaan  desa  dan  kesejahteraan  masyarakat  lebih besar  dari  0,70  yaitu  untuk  variabel  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  dimana  nilai Cronbach’s  Alpha 0.779  yang  berada  pada  kategori sangat tinggi, untuk variabel kebijakan desa Cronbach’s Alpha 0.773  sedangkan  kelembagaan  desa Cronbach’s Alpha 0,731  dan  untuk  kesejahteraan  masyarakat Cronbach’s  Alpha 0.713  yang  secara  keseluruhan
memberikan  hasil  bahwa  variabel  yang  diteliti memenuhi  syarat  untuk  konsistensi.  Jadi  item-item pertanyaan untuk variabel tersebut dapat dipakai sebagai alat ukur dalam penelitian.

## Uji Validitas
Jumlah  responden  sebanyak  103  maka  nilai  r tabel  dapat  diperoleh  melalui  tabel r  product  moment pearson dengan df ( degree of freedom ) = n – 2, jadi df = 103  –  2  =  101,  maka  r  tabel  =  0,194.  Butir  pernyataan nya dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel. Hasil uji validitas variabel penelitian adalah sebagai berikut:
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Tabel 3

## Hasil Uji Validitas Variabel
Variabel Item Kuesioner R Tabel Cronbach’s Alpha Keterangan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Item 1 0,194. 0.790 Valid Item 2 0,194. 0.768 Valid Item 3 0,194. 0.778 Valid Kebijakan Desa Item 1 0,194. .741 Valid Item 2 0,194. .759 Valid Item 3 0,194. .739 Valid Item 4 0,194. .760 Valid Item 5 0,194. .748 Valid Item 6 0,194. .760 Valid Item 7 0,194. .750 Valid Item 8 0,194. .733 Valid Kelembagaan Desa Item 1 0,194. .700 Valid Item 2 0,194. .724 Valid Item 3 0,194. .689 Valid Item 4 0,194. .682 Valid Item 5 0,194. .675 Valid Item 6 0,194. .701 Valid Item 7 0,194. .719 Valid Kesejahteraan Masyarakat Item 1 0,194. .684 Valid Item 2 0,194. .700 Valid Item 3 0,194. .689 Valid Item 4 0,194. .693 Valid Item 5 0,194. .690 Valid Item 6 0,194. .695 Valid Item 7 0,194. .668 Valid Item 8 0,194. .699 Valid Item 9 0,194. .694 Valid Item 10 0,194. .694 Valid Sumber: Hasil Olahan
Tabel  3  diatas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  dari  seluruh  item  pernyataan  variabel  dikatakan valid    karena Corrected  Item-Total  Correlation dari pernyataan  tersebut  r  hitung  >  r  tabel  sehingga  dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  variabel  pengganggu  atau  residual memiliki  distribusi  normal.  Pengujian  normalitas  dapat dilakukan  dengan  menggunakan Kolmogorov  smirnov (Ks) dengan  dan  melihat Probability  plot titik penyebaran  indikator  variabel  independen  terhadap variabel  dependen.  Hasil  uji  normalitas  data  terdapat pada tabel di berikut ini:

## Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
Standardized Residual N 103 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation .98518437 Most Extreme Differences Absolute .082 Positive .082 Negative -.069 Kolmogorov-Smirnov Z .837 Asymp. Sig. (2-tailed) .486 Sumber: Hasil Olahan

## Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Perbandingan  nilai signifikasi yang dihasilkan > 0.05  maka  distribusi  datanya  dikatakan  normal, sebaliknya  jika  signifikasi  yang  dihasilkan  <  0.05  maka data  tidak  terdistribusi  secara  normal.  Sedangkan  untuk p-plot penyebaran  indikator  hendaknya  mendekati  garis potong.    Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  hasil  uji normalitas  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi pengujian Kolmogorov-Smirnov sebesar  0,486  >  0,05 berdistribusi normal maka data tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
Uji Multikolinearitas
Uji  multikorelasi  bertujuan  untuk  melihat korelasi  antar  variabel  indenpenden  (X).  Apabila terdapat  multikolinearitas  yang  signifikan  antar  sesama variabel  indenpenden  maka  harus    dieliminasi  dari analisis  regresi  berganda.  Uji  multikoloniearitas  dapat diuji  dengan  nilai  VIF  untuk  masing-masing  variabel indenpenden. Persyaratan untuk bebas dari multikolinearitas  adalah  apabila  angka tolerance >  0,10 dan  VIF  <  10  maka  dikatakan  tidak  terdapat  gejala multikoloniearitas,  sedangkan  jika tolerance <  0,1  dan VIF  >  10  berarti  terjadi  multikolinearitas  .  Hasil  ini sesuai  dengan  pengujian  multikolinearitas  yang  terdapat pada tabel berikut:

## Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 APKADD 1.000 1.000 KBD .826 1.211 KLD .826 1.211 Sumber: Hasil Olahan
Berdasarkan  Tabel  5  diatas  dapat  diketahui bahwa nilai tolerance variabel independen sebesar 1,000 (akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa), 0,826  (kebijakan  desa),  0,826  (kelembagaan  desa) berada diatas standar tolerance 0,10 sedangkan nilai VIF semua variabel indenpendennya lebih kecil dari 10, yaitu 1,000  (akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana desa),  1,211  (kebuijakan  desa),  1,211  (kelembagaan desa).  Hal  ini  berarti  bahwa  hasil  analisis  menunjukan tidak ada  terdapatnya gejala multikoloniearitas sehingga pengujian layak menggunakan model regresi berganda.
Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  digunakan  untuk  melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan  varians  dari  residual  atas  suatu pengamatan  kepengamatan  lain.  Jika  varians  dari residual  suatu  pengamatan  ke  pengamatan  lain  tetap, maka disebut  homokedastisitas dan  jika berbeda disebut heterokedastisitas.  Untuk  mendeteksi  adanya  gejala heterokedastisitas  dilakukan  uji Glejser dan  melihat Scatterplot penyebaran titik yang tidak membentuk pola tertentu. Apabila  signifikan  probabilitasnya  >  0,05  atau 5%  maka  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  tetapi  jika tingkat  signifikan  probabilitasnya  <  0,05  atau  5%  maka terjadi  heteroskedastisitas . Hasil  pengujian  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model t Sig. 1 (Constant) 3.694 .000 APKADD -1.164 .247 KBD -1.251 .214 KLD -1.408 .162 Sumber: Hasil Olahan
Tabel  6  diatas  dapat  diketahui  bahwa  nilai probabilitas  signifikansi  variabel  independen  sebesar 0,247  (akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana desa),  0,214  (kebijakan  desa)  dan  0,162  (kelembagaan desa)  berada  diatas  tingkat  nilai  kepercayaan  sebesar
5%.  Jadi  dapat  disimpulkan  model  regresi  ini  tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

## F test
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Tabel 7

## Hasil Uji F
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 586.092 3 195.364 29.916 .000 a Residual 646.510 99 6.530 Total 1232.602 102 Sumber: Hasil Olahan
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian  pada  tabel dapat  dilihat  pada  nilai  signifikansi  hipotesis  secara simultan  adalah 0,000, hal ini menunjukkan  bahwa nilai signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  maka  berarti  terdapat pengaruh  yang  signifikansi  secara  bersama-sama  antara akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa (X1),  kebijakan  desa  (X2)  dan  kelembagaan  desa  (X3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Nagari Sungai tanang.  Tingkat  signifikansi  yang  digunakan  dalam pengujuian adalah 𝛼 = 0,05 , derajat kebebasan ialah df1 (  Jumlah  variabel  –  1)  =  4  –  1  =  3  dan  df2  (jumlah sampel  –  jumlah  variabel)  =  103  –  3  =  100.  Setelah
melihat tabel F, maka hasil yang diperoleh untuk f tabel adalah  sebesar  2,70.  Jika  dibandingkan  nilai  antara  f hitung  dengan  f  tabel  maka  f  hitung  >  f  tabel  yaitu 29,916  >  2,70,  maka  H4 diterima.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Nagari Sungai tanang.

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .690 a .475 .460 2.555
Sumber: Hasil Olahan
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai R square – nya sebesar 0,460. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa, kebijakan  desa  dan  kelembagaan  desa  memberikan kontribusi  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  sebesar
46,0%.  Sedangkan  sisanya  di  sumbangkan  oleh  faktor- faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Uji Regresi Linear Berganda
Tabel 9

## Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14.302 2.961 4.830 .000 APKADD .283 .138 .149 2.052 .043 KBD .461 .073 .503 6.285 .000 KLD .334 .093 .287 3.584 .001
Sumber: Hasil Olahan
Berdasarkan  tabel  diatas  diantara  keempat variabel  independen  dari  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  alokasi  dana  desa,  kebijakan  desa  dan kelembagaan desa tersebut signifikan atau tidak terhadap kesejahteraan  masyarakat  yang  dikemukakan  pada  tabel Acuan yang digunakan adalah jika t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, tetapi sebaliknya  jika  t  hitung  <  t  tabel  atau  nilai  sig  >  0,05 maka  H0  diterima  dan  Ha  ditolak.  Dengan  tingkat signifikasi menggunakan 𝛼 = 0,05 dan derajat kebebasan  (df)  =  jumlah  sampel  –  3  =  103  –  3  =  100. Dengan  merujuk  pada  tabel  t,  maka  diperoleh    hasil  t tabel  yaitu  sebesar  1,66023.  variabel  akuntabilitas
pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  berpengaruh signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Nagari Sungai  tanang,  hal  ini  terlihat  dari  nilai  signifikannya yaitu  0,034  <  0,05.  Dan  nilai  t  hitung  >  t  tabel  yaitu 2.147  >  1,66023  artinya,  jika  ditingkatkan  variabel akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa sebesar  satu  satuan  maka  tingkat  kesejahteraan masyarakat  akan  bertambah  sebesar  0,196.  Dengan demikian  hipotesis  pertama  (H1)  “akuntabilitas pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan  masyarakat” dapat diterima . Sementara  itu  hasil  uji  yang  sama yaitu secara  parsial  (uji  T),  variabel  kebijakan  desa  juga
Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai tanang, hal ini terlihat dari nilai signifikannya yaitu 0.000 < 0.05. dan nilai t hitung > t tabel yaitu 6.317 > 1,66023 artinya jika ditingkatkan variabel  kebijakan  desa  sebesar  satu  satuan,  maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 0,462. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) “ kebijakan desa berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kesejahteraan masyarakat” dapat diterima . Sementara itu dari hasil uji yang  sama  secara  parsial  (uji  T),  variabel  kelembagaan desa  juga  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Nagari  Sungai  tanang,  hal ini  dapat  dilihat  dari  nilai  signifikannya  yaitu  0,001  < 0,05.  Dan  nilai  t  hitung  >  t  tabel  yaitu  3.567  >  1,66023 artinya, jika ditingkatkan variabel kelembagaan desa satu satuan    maka  kesejahteraan  masyarakat  akan  meningkat sebesar  0,331”.  Dengan  demikian  hipotesis  ketiga  (H3) “kelembagaan  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap kesejahteraan masyaarakat” dapat diterima .

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh pada  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa,  objek penelitian  pada  penelitian  ini  adalah  Nagari  Sungai Tanang. Data penelitian yang digunakan pada penelitian ini    berupa  penyebaran  kuesioner  kepada  masyarakat yang berada di Nagari Sungai tanang. Semua data diolah menggunakan  analisis  regresi  berganda  dengan  melihat uji  validitas,  realibiltas,  dan  pengujian  hipotesis  dengan uji  F  dan  uji  T.  Variabel  pada  penelitian  ini  yaitu akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana  desa, kebijakan  desa,  kelembagaan  desa  dan  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  hasil,  akuntabilitas  pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai tanang (H1). Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai tanang (H2). Kelembagaan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai tanang (H3), dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa berpengaruh positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Nagari Sungai tanang (H4).
Daftar Pustaka www.agamkab.go.id .  Retrieved September 9, 2016, Ampera.  2016.  Perilaku  Kepemimpinan  Kepala  Desa dalam  Lembaga  Formal  Desa  terhadap  Peran Anggota  Lembaga  Formal  Desa.  Bogor:  Skripsi Institut Pertanian Bogor.
Arifiyanto,  D.  F.,  Kurrohman,    dan  T.  2013.
Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Di  Kabupaten  Jember.  Jurnal  Riset  Akuntansi dan Keuangan vol 2 No 3 , hal: 481–493.
Azwardi,  Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD)  dan  Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera
Selatan.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  vol  12, No.1, hal: 29–41.
Baharim,  S.  2017.  "Studi  Implementasi  Kebijakan Alokasi  Dana  Desa  Dan  Dana  Desa  Di  Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna". Kendari: Skripsi Universitas Halu Oleo.
Djumlani,  A.  2014.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi Dana  Desa  (  ADD  )  Di  Desa  Balansiku Kecmatan  Sebatik. Journal  Administrative Reform vol 2 No. 3 hal: 1732–1745.
Dura,  J.  2016.  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  ,  Kebijakan  Desa dan  Kelembagaan  Desa  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten  Malang). Jurnal  JIBEKA  vol 10 ,
No.1 hal: 26–32.
Fahri,  L.  N.  2017.  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan
Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan  Desa.  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Ilmu Administrasi vol 11 , No.1 hal:75–88. Ghozali,  I.  2014. Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan Program  IBM  SPSS  20 .  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Huri,  R.  V.  2015. Akuntabilitas  Pengelolaan  dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalam Proses Pembangunan di Desa Dasri Kecamatan Tegal  sari  Kecamatan  Banyuwangi  tahun  2013 .
Jember: Skripsi Universitas Jember.
Karimah,  C.  2016.  Upaya  Badan  Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan Masyarakat.  Semarang:  Fakultas  Matematika dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas Semarang.
Kila,  K.  K.  2017.  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa
Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan
Masyarakat  Di  Desa  Miau  Baru  Kecamatan Kongbeng,  Jurnal  Administrasi  Negara vol  5 No.1 hal:  5188–5200.
Kindran,  G.  2014.  Upaya  Badan  Keswadayaan
Masyarakat (BKM) dalam Pemberdayaan
Masyarakat.  Jurnal  Administrasi  Publik vol  1.
No. 10 hal:35-40. Lestari,  S.  2017. Analisis  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  (Studi  Kasus  di Wilayah  Kecamatan  Banyudono) .  Jawa  Tengah: Skripsi IAIN Surakarta.
Mahfudz.  2009.  Analisis  Dampak  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  Terhadap  Pemberdayaan  Masyarakat Dan  Kelembagaan  Desa.  Jurnal  Organisasi  dan Manajemen. Vol 5 . No 1 hal: 10–22.
Nafidah,  L.  N.,  Suryaningtyas,  M.  2015.  Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam

## Lasmi  Yupita  dan  Verni  Juita,  Pengaruh  Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,  Kebijakan  Desa  Dan
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam
Vol 3 , No 1 .
Nasrul,  W.  2013.  Peran  kelembagaan  lokal  adat  dalam pembangunan desa. vol 14 . hal: 102–109. Nugroho,  D.  A.  D.,  Handayani,  S.  R.,  Saifi,  M.  2014. Pengaruh  Drop  Box  dan  E-Filling  terhadap Kepatuhan  Penyampaian  SPT  Tahunan  PPh. Malang:  Skripsi  Universitas  Negeri  Islam Maulana Malik Ibrahim.
Purnama,  O.  2017.  Peran  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  (LPM)  Pekon  Gadingrejo  Timur Kecamatan  Gading  Rejo  Kabupaten  Pringsewu Dalam  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Peko.  Bandar  Lampung: Skripsi Universitas Lampung.
Riyanto,  T.  2015.  Akuntabilitas  Finansial  Dalam Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kantor  Desa  Perangat  Selatan  Kecamatan Marangkayu  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Jurnal Administrasi Negara vol 3. No 1 hal:119– 130. Romantis,  P.  A.  2015. Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Panarukan Kabupaten  Situbondo  Tahun  2014 .  Jember: Skripsi Fakultas Ekonomi. Sandhi, R. hargita. 2015. Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop).
Yogyakarta:  Skripsi  Fakultas  Ilmu  Pendidikan
Universitas Yogyakarta.
Sarifudin,  S.  2012.  Budaya  Kepeloporan  Masyarakat Torosiaje  Pasca  Reformasi.  Gorontalo:  Skripsi
Universitas Gorontalo.
Setiawan, A. P. 2014. Pengaruh Penereapan
Pengendalian  Intetrnal  dan  Kompetensi  Staf Akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  Keuangan . Bandung: Skripsi Universitas Pasundan. Sugiarto,  E.,  Salmani,  Gunawan.,  bambang  indratno. 2007. Studi  Tingkat  Kesejahteraan  Masyarakat Nelayan  di  Kampung  Gurimbang  Kecamatan Sambaliung  Kabupaten  Berau .  Samarinda: Universitas Mulawarman. Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta. Sujarweni,  V.  W.  2016. Kupas  Tuntas  Penelitian Akuntansi  dengan  SPSS .  Yogyakarta:  Pustaka
Baru Press.
Suryani,  &  Hendryadi.  2015. Metode  Riset  Kuantitatif . Jakarta: Prenadamedia Group.
Tuwaidan,  M.  2013.  Implementasi  Kebijakan  Alokasi Dana  Desa  Di  Desa  Watudambo  Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Minahasa: Jurnal Akuntansi. Wida,  S.  A.  2016. Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi Dana Desa ( ADD ) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi . Jember: Fakultas Ekonomi