## PRAKTIK IHTIKAR DALAM TINJAUAN KRITIK ETIKA BISNIS SYARIAH

## Salim Hasan
Universitas Muslim Indonesia Email : salimhasan.umi@gmail.com
Praktik  ihtikar  merupakan  penimbunan  barang  yang  dapat  menciptakan  krisis  peredaran barang  dan  memicu  melonjaknya  harga barang.  Perilaku  semacam  ini  menjadi  perbuatan yang merugikan masyarakat dengan praktik yang lebih cenderung tidak adil dan manipulatif. Tulisan ini mengulas ihtikar ditinjau dari segi kritik etika bisnis syariah. Islam mengajarkan nilai-nilai luhur dalam berbisnis yang sangat etis. Dasar etika inilah yang mendorong para ulama  mencurahkan  perhatian  pada  ihtikar  ini  sebagai  perbuatan  yang  dibatasi,  bahkan dilarang. Untuk memberikan pemahaman yang saling bertalian, tulisan ini membahas dua subtema utama yaitu (1) Konsep Ihtikar dalam Islam, dan (2) Ihtikar: Tinjauan Kritik Etika Bisnis  Syariah.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  praktik  ihtikar secara  praktis  memiliki  mudharat  yang  merugikan  diri,  merusak  keseimbangan,  dan merukian  orang  lain.  Dengan  demikian,  ihtikar  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sejalan dengan etika bisnis syariah karena bertentangan dengan dengan prinsip kesatuan, prinsip keadilan  (keseimbangan),  prinsip  kehendak  bebas,  prinsip  tanggung  jawab,  dan  prinsip kebenaran.
Kata Kunci: Ihtikar, Etika Bisnis Syariah

## A. Pendahuluan
Manusia saling membutuhkan secara horizontal dalam dinamika pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan ini membentuk relasi timbal balik secara sosiologis yang diatur oleh tuntunan  syariat  Islam.  Salah  satu  ruang  terbangunnya  relasi  antarmanusia  dalam pemenuhan  kebutuhan  hidup  ini  dapat  diamati  dalam  dunia  perdagangan  dimana  di dalamnya manusia berinteraksi untuk membangun relasi kepentingan serta termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan hidup.
Perdagangan  merupakan  sarana  bermuamalah  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup melalui interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai suatu aktivitas ekonomi, perdagangan mencakup  seluruh  aspek  jual  beli  barang  menggunakan  nilai  tukar  uang  yang  berlaku  di tengah  masyarakat.  Islam  mengatur  secara  ketat  aspek  muamalah  ini  karena  berkaitan dengan hak dan kepentingan orang banyak. Islam mengatur tentang perdagangan atau jual beli yang harus dilakukan secara adil dan amanah. Pada esensinya, perdagangan dalam sudut pandang ekonomi Islam secara mutlak berpedoman pada asas yang diatur dalam Al- Qur’an dan Hadis.
Islam memberikan setiap individu menjalankan aktivitas ekonomi berupa produksi dan pemasaran,  penyediaan  jasa  industri,  maupun  pengembangan  bahan  konsumsi  dan  jenis aktivitas lainnya, bagi seorang muslim seluruh praktik tersebut tidak boleh merugikan orang lain  karena  Islam  menentang  dan  melarang  sikap  kecurangan  dan  penipuan  maupun penimbunan produk barang yang dapat diamati sebagai fenomena masyarakat moderen saat ini.  Hal  ini  bertentangan  dengan  etika  syariah  dalam  Islam  dan  memiliki  konsekuensi hukumnya di Indonesia karena merugikan konsumen.
Perdagangan  telah  berkembang  pesat  melampaui  sifat  transaksinya  yang  dahulu dilaksanakan secara konvensional. Saat ini, aktivitas berdagang tidak hanya dipusatkan di pasar  secara  tradisional,  namun  dapat  dilakukan  secara  online  menggunakan  berbagai aplikasi jual beli yang tersedia. Perkembangan model perdagangan ini menuntut tanggung
jawab, kejujuran, dan amanah karena rentan dengan kedok penipuan, spekulasi, penimbunan barang bisa saja terjadi.
Penimbunan barang atau yang disebut dengan ihtikar merupakan salah satu problematika dunia perdagangan. Masalah ini merupakan kasus krusial bagi kestabilan pasar serta dapat merusak hak-hak konsumen mendapatkan pelayanan sesuai harga standar yang berlaku. Jika telaah lebih jauh, ihtikar kurang lebi merupakan perilaku di dalamnya bercampur berbagai motif yang mengarah pada upaya spekulasi, monopoli, untuk meraup keuntungan yang lebih besar  yang  tentunya  menjerumuskan  seorang  pedagang  atau  pengusaha  ke  jurang keserakahan.
Praktik  ihtikar  pada  orientasinya  lebih  mudharat  bagi  individu  pedagang,  bagi konsumen, dan keseimbangan sistem pasar secara umum karena penimbunan barang yang dilakukan  pedagang  sudah  pasti  membuat  harga  barang  di  pasar  melonjak  tinggi menyusahkan konsumen. Sebagai contoh kasus, beberapa waktu lalu, pada masa awal wabah Covid-19  mulai  menyebar,  terjadi  kelanggaan  masker  di  pasar  menunjukkan  agenda penimbunan  terselubung  pemanfaatan  situasi  untuk  memperoleh  harga  yang  lebih  tinggu dari  harga  pasar  normal.  Bahan  dasar  alkohol  pun  langka  dan  harganya  melonjak  dari biasanya.  Fakta  semacam  ini  merupakan  praktik  ihtikar  yang  dapat  menyebabkan kesenjangan dan ketegangan masyarakat.
Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik mengkaji praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah. Sangat penting untuk meletakkan dasar pemahaman ihtikar untuk memahami  hal  ikhwal  yang  dilarang  dalam  praktik  ini.  Dalam  konteks  bisnis,  seorang muslim  sejatinya  menjadi  teladan  bagi  praktik  perdagangan  yang  adil  dan  amanah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah penulisan ini, yaitu; Bagaimanah deskripsi praktik ihtikar dalam tinjauan kritik etika bisnis syariah?

## B. Pembahasan

## 1. Konsep Ihtikar dalam Islam
Ihtikar  menjadi  salah  satu  pembahasan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  aktivitas perdagangan. Pentingnya pembahasan terhadap aspek ihtikar dalam Islam dapat dilihat dari banyaknya ulama dan pakar ekonomi Islam mencurahkan perhatiannya membahas masalah ini.  Ihtikar  dapat  dipahami  sebagai  suatu  perilaku  menyimpang  yang  dapat  dilakukan pedagang  dalam  situasi  tertentu  secara  tidak  jujur  dan  tidak  adil  memanipulasi  hak konsumennya.  Oleh  karena  itu,  setiap  pengusaha  muslim  haruslah  memiliki  basis pengetahuan  berkaitan  dengan  masalah  ihtikar  sebagai  landasan  mengedepankan  praktik perdagangan  yang  sesuai  dengan  asas  syariat  Islam,  khususnya  etika  bisnis  syariah  dan hukum di Indonesia. Untuk itu, lebih lanjut akan diuraikan beberapa komponen dari konsep ihtikar dalam Islam sebagai berikut.

## a. Memaknai Ihtikar: Arti Bahasa dan Istilah
Ihtikar dilihat dari segi artinya yaitu penimbunan. Penjelasan berkaitan dengan makna kata ihtikar ini dapat dilihat pada penjelasan Ma’luf ( 1986: 146) bahwa ihtikar merupakan kata kerja yang dibendakan atau masdar dari kata-kata fi’il madhi ihtikara. Akar katanya dari hakara yang  menurut  bahasa  ialah istabadda yang  diartikan  bertindak  sewenang- wenang. Dengan demikian, menurut penjelasannya bahwa kalimat ihtikara al- syai’a yaitu mengumpulkan  sesuatu  dengan  tujuan  menahannya  untuk  menunggu  harga  melonjak kemudian dijual dengan harga tinggi.
Ditinjau dari segi defenisi istilah terdapat beberapa defenisi yang dirumuskan dari pakar. Zuhaily  (1989:  66)  menjelaskan  ihtikar  sebagai  pembelian  barang  di  saat  situasi  lapang kemudian  ditimbun  untuk  menciptakan  efek  kelangkaan  barang  di  pasar  yang  dapat menyebabkan  harga  barang  tersebut  menjadi  naik.  Sedangkan  menurut  Ulama  mazhab
Maliki (Hasan, 2003: 151) memandang ihtikar sebagai penyimpanan barang yang dilakukan produsen  berupa  makanan,  pakaian  dan  semua  jenis  barang  yang  dapat  merusak  pasar. Defenisi  ini  menunjukkan  bahwa  ihtikar yaitu  penguasaan  barang-barang  yang  bertujuan merusak pasar demi mencapai keuntungan yang lebih besar.
Penimbunan yang dilakukan merupakan tindakan yang dapat memicu krisis di tengah masyarakat.  Sebagaimana  dijelaskan  oleh  Sabiq  (1981:  162)  bahwa  ihtikar  sebagai pembelian barang untuk disimpan sehingga barang tersebut langka di masyarakat yang dapat memicu peningkatan harga. Manusia kemudian mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang.
Praktik  ihtikar  dapat  ditemukan  sebagai  biang  masalah  yang  merusak  keseimbangan pasar. Manusia tampaknya tidak bisa lepas dari perilaku yang merugikan ini. Istilah ihtikar dari masa ke masa juga mengalami semacam evolusi dengan merujuk pada perilaku yang sama.  Karim  (2000:  154)  mengemukakan  ihtikar  dalam  konteks  istilah  ekonomi  disebut dengan monopoly’s rent yakni suatu perbuatan meraup keuntungan di atas batas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang relatif lebih tinggi.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  ihtikar  dimaknai sebagai  perbuatan  menimbun  suatu  barang  yang  dilakukan  untuk  menahannya  untuk memicu  kelangkaan  barang  yang  dapat  menyebabkan  tingginya  harga  barang  tersebut. Perbuatan ini mengarah pada monopoli barang yang tentunya mengandung gharar karena transaksi  barang  yang  kemudian  diperjualbelikan  mengandung  tipuan  yang  merugikan masyarakat umum sebagai konsumen.

## a. Dasar Pelarangan Ihtikar
Ihtikar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip dan nilai Islam karena sifatnya yang merusak keseimbangan dan menzalimi orang lain (konsumen). Islam tentunya sangat  melarang  perbutakan  semacam  ini,  bahkan  megharamkannya.  Adapun  dalil  yang dapat dijadikan sebagai dasar pelarangan ihtikar dapat disimak dalam firman Allah sebagai berikut.
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َنيِ ذ لَّ ِب مُكَنۡيَب مُك َلََٰوۡمَأ ْآوُلُكۡأَت  َلَ ْاوُنَماَء ٱ ِلِطَٰ َب ۡل َ لََو ۡۚۡمُكنِ م  ٖضاَرَت نَع ًةَرَٰ َجِت َنوُكَت ن َ أ ٓ ذ لَِإ ذنِإ ۡۚۡمُك َسُفن َ أ ْآوُلُتۡقَت ٱ َذللّ اٗميِحَر ۡمُكِب َن َكَ
٢٩
Terjemahnya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka  sama  suka  di  antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu;  sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa [4]: 29)
Hasil dari perbuatan ihtikar dapat berupa riba karena melipatgandakan keuntungan yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, semua keuntungan dari perbuatan ini pula diperoleh secara tidak adil. Keuntungan riba sangat dilarang dalam Islam sebagaimana firman Allah, sebagai berikut.
اَهُّي َ أََٰٓي ٱ َنيِ ذ لَّ ْاوُلُك ۡ أَت َ لَ ْاوُنَماَء
ٱ ْآَٰوَبِ رل َو ٗۖٗةَفَعَٰ َضُّم اٗفَٰ َع ۡض َ أ ٱ ْاوُقذت ٱ َذللّ َنوُحِلۡفُت ۡمُكذلَعَل
Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat  ganda  dan  bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu mendapat keberuntungan (QS. Ali Imran [3]: 130)
Selain  beberapa  dalil  Al-Quran  tersebut,  pelarangan  ihtikar  juga  dapat  ditelusuri dalam  hadis  nabi  yang  sebagaimana  diriwayatkan  berdasarkan  hadis  Rasulullah Saw, sebagai berikut.
نم ماعَطلاَرًكتْحا ََيعَبرأ ًَةَليل َدَقف ََئرب َهالل َونم
Artinya:  “Barang  siapa  melakukan  ihtikar  atas  bahan  makanan  selama  empat  puluh malam,  maka  terlepaslah  ia  benar-benar  dari  jaminan Allah  dan Allah  pun melepaskan jaminanNya dari orang itu” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar).
Rasulullah Saw juga bersabda melalui hadis lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab dalam Shaih Muslim Juz II, sebagai berikut.
Artinya;  Dari  Sa‟id  bin  Musayyab  ia  meriwayatkan:  Bahwa  Ma‟mar,  berkata: Rasulullah  saw.  Bersabda,  “barang  siapa  menimbun  barang  maka  ia  berdosa,” (HR. Muslim)
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ihtikar memiliki mudharat yang dilarang dalam Islam. Mudaharatnya tidak hanya menzalimi orang lain namun juga membahayakan diri sendiri. Islam secara mutlak menegaskan perniagaan haruslah dilakukan tidak dengan cara-cara batil, orang yang mempraktekkan jalan batil dalam  perniagaan  merupakan  tindakan  bunuh  diri  karena  keuntungan  yang  berlipat darinya bukanlah suatu keberkahan melainkan riba yang membahayakan diri.

## b. Mengenal Karakteristik dan Kriteria Ihtikar
Ihtikar  dapat  dikenali  dari  segi  karakteristiknya.  Beberapa  syarat  suatu  perbuatan perdagangan dapat dikatakan sebagai ihtikar sesuai pendapat para ulama dikemukakan oleh Anshari dan Yanggo (1995: 103), yakni; (1) barang yang ditimbun kelebihan dari jumlah  kebutuhan;  (2)  penimbunan  dengan  niat  menunggu  naiknya  harga;  dan  (3) penimbunan dalam situasi saat manusia membutuhkan.
Dilihat dari segi penimbunan melebihi jumlah kebutuhan tidak diperbolehkan karena akan  menyebabkan  kelangkaan  barang  di  pasar,  sehingga  dapat  berpengaruh  pada ketersediaan kebutuhan bagi orang lain. Sayarat poin pertama tersebut melahirkan pola krisis barang dan melonjaknya harga sehingga konsumen sangat membutuhkan barang yang akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi.
Sayarat yang ketiga berkaitan dengan faktor situasi dan kondisi yang berhubungan erat  dengan  dua  syarat  terdahulu.  Tentunya  ihtikar  akan  menciptakan  kondisi ketergantungan kebutuhan orang lain terhadap barang yang ditimbun. Faktor situasi dan kondisi ini juga dijelaskan oleh Al-Qazhwaini (1995: 678) perbuatan dikatakan ihtikar apabila;  (1)  dilakukan  pada  situasi  masyarakat  sulit  mendapatkan  barang  karena ditimbun. Daerah yang memiliki pasokan domoditi bahan makanan yang banyak serta memadai tidak  dilarang  untuk  ditimbun; dan  (2)  dilakukan  pada  masa  sulit  di  daerah yang terdampak krisis kerawanan panganan. Seseorang yang membeli barang dengan jumlah banyak di derah semacam ini melakukan perbuatan ihtikar karena akan semakin memperparah keadaan masyarakat tidak mendapatkan pasokan kebutuhan yang mereka butuhkan.
Sejalan dengan beberapa karakteristik tersebut, para ulama merumuskan keharaman penimbunan yang dilakukan apabila memenuhi beberapa kriteria yang dapat dijelaskan (Sabiq, 1981: 100), sebagai berikut.
1) Barang  yang  tertimbun  berlebihan  dari  yang  dibutuhkan  sesuai  tanggungan persediaan selama setahun. Seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk diri dan  keluarga  dalam  tenggang  waktu  kurang  dari  satu  tahun.  Dengan  demikian, penimbunan kebutuhan hidup melibihi tenggang waktu tersebut diharamkan.
2) Bahwa orang yang menimbun menunggu memuncaknya harga barang untuk menjual barang dengan harga tinggi karena orang sangat butuhkan.
3) Bahwa penimbunan dilakukan saat manusia sangat membutuhkan seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Dengan demikian, jika pedagang memiliki stok barang lebih yang tidak dibutuhkan manusia maka itu tidak termasuk dalam kategori ihtikar. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan ihtikar dapat dikenali dari kecenderungan menimbun barang secara berlebihan. Ihtikar dilakukan dengan motivasi niat menunggu harga barang yang ditimbun naik. Selain itu, perbuatan ihtikar dilakukan di saat-saat sulit atau terjadinya krisis. Perbuatan ihtikar bagi para  ulama  diharamkan  dan  pengharaman  ini  kurang  lebih  karena  menggindari keserakahan,  manipulatif,  serta  membahayakan  orang  lain  tidak  mendapatkan  barang dalam situasi krisis. Ihtikar bahkan dapat menimbulkan krisis sosial dan konflik ekonomi dalam sekala yang lebih besar.

## c. Jenis Barang Dilarang Diihtikar
Penjelasan berkaitan dengan pendapat-pendapat tentang ihtikar di atas memberikan gambaraan  kesepahaman  para  ulama  berkaitan  dengan  larangan  ihtikar.  Meskipun demikian,  para  ulama  memiliki  pendapat  yang  berbeda-beda  berkaitan  dengan  jenis barang yang dilarang diihtikarkan. Secara umum terdapat dua perbedaan pendapat yaitu ada  ulama  yang  memandang  ihtikar  secara  terbatas  dan  ada  ulama  yang  memandang ihtikar dilarang untuk semua jenis barang.
Dahlan  menjelaskan Ensiklopedia  Hukum  Islam (1996:  665),  bahwa  jenis  barang yang dilarang diihtikar terbatas pada jenis makanan pokok antara lain dikemukakan oleh Al- Ghazali dari mazhab Syafi’i dan sebagian Mazhab Hanbali. Dengan demikian, jenis makanan  pokok  dilarang  untuk  ditimbun,  sedangkan  yang  diperbolehkan  yaitu  jenis barang  obat-obatan.  Sedangkan  ulama  yang  membatasi  jenis  barang  secara  luas  yaitu Imam Abu Yusuf dari ahli mazhab Hanafi serta mazhab Maliki bahwa larangan terhadap ihtikar  meliputi  seluruh  produk  yang  dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  tidak  terbatas pada  makanan,  pakaian,  dan  hewan.  Menurut  pendapat  yang  kedua  ini  atas  dasar motivasi hukum kemudharatan yang dapat menimpa banyak orang.
Saat  ini,  ihtikar  telah  menjadi  problematika  di  tengah  ummat.  Faktanya  berbagai kelangkaan barang di pasar maupun terpicunya harga bahan pokok menjadi mahal salah satunya disebabkan oleh penimbunan. Oleh karena itu, pendapat dari para ulama yang memandang ihtikar tidak boleh dilakukan terhadap semua jenis barang lebih ketat dapat menjadi  solusi  ekonomi  kontemporer  saat  ini.  Jangankan  barang  jenis  makanan  yang ditimbun, saat ini uang pun ditimbun oleh para politisi melalui perdagangan jabatan dan kewenangan  dan  korupsi  berupa  ihtikar  uang  yang  juga  berdampak  pada  dinamika ekonomi ummat.

## b. Ihtikar: Tinjauan Etika Bisnis Syariah
Konsep ihtikar yang telah dijelaskan terdahulu tidak bisa dilepaskan dalam praktik bisnis  secara  umum.  Bisnis  merupakan  kegiatan  usaha  perdagangan  yang  dilakukan secara komersil untuk mendapatkan keuntungan dalam dunia perdagangan. Kegiatan ini
meliputi segaja jenis usaha produktif yang dilakoni secara individu maupun kelompok yang terkadang dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
Islam  menekankan  kepada  pemeluknya  bekerja  mencari  rezeki  untuk  mencukupi kebutuhan,  termasuk  melalui  perdagangan  dalam  batasan  yang  ketat  dan  ril  untuk kebaikan manusia itu sendiri karena suatu usaha perdagangan tidak hanya memberikan keuntungan  kekayaan  namun  juga  harus  bernilai  ibadah  di  sisi  Allah  Swt.  Dengan demikian, pekerjaan bisnis yang digeluti haruslah sesuai dengan standar syariah yang ditetapkan Allah untuk mencapai keberkahan dunia dan akhirat.
Seiring  perkembangan  kajian  ekonomi  Islam,  standar  praktik  bisnis  perdagangan sesuai  ajaran  Islam  ini  kemudian  dikembangkan  oleh  pakar  dalam  berbagai  kajian ekonomi syariah untuk meletakkan pijakan bisnis secara akademis, salah staunya ialah pentingnya  etika  bisnis  syariah  yang  menekankan  aspek  moralitas  pengusaha  atau pedagang menjalankan praktik perdagangan di tengah masyarakat.
a. Hakikat Etika Bisnis Syariah
Mempelajari etika bisnis berkaitan dengan persoalan baik dan buruk atau mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam perdagangan. Sejalan dengan hal ini, Azis (2013: 35) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam merupakan proses dan upaya mengetahui hal benar dan yang salah. Implementasinya mendepankan aspek yang benar  dalam  produk,  pelayalanan  perusahaan  dengan  pihak  berkepentingan.  Dengan demikian, etika bisnis syariah merupakan ukuran kesesuaian antra praktik perdagangan atau bisnis dengan nilai-nilai universal Islam.
Penjelasan tersebut memberikan pemahaman tentang standar moralitas yang mutlak mengutamakan kebaikan. Oleh karena itu, dalam setiap usaha yang dilakukan penting disesuaikan dengan karakteristik standar etika bisnis sebagaimana lebih lanjut dijelaskan Azis (2013: 35-36), sebagai berikut.
Pertama; Etika  bisnis  Islami  haruslah  memerhatikan  tingkah  laku  serta  menjaga konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Pada aspek ini menekankan pentingnya hubungan  baik  untuk  menjamin  kesejahteraan  orang  lain,  misalnya  relasi  dengan konsumen atau mitra usaha yang saling menguntungkan.
Kedua; Memperhatikan  bantuan  atau  keadilan  dalam  berbisnis  secara  baik  dan seimbang.  Penegakan  hukum  dan  keadilan  ini  dilakukan  konsisten  serta  kunsekuen dengan setia pada prinsip benar, adab, dan martabat, karena berkaitan dengan tiga hal penting;
1) bisnis  tidak  hanya  untuk  tujuan  profit  saja,  namun  juga terdapat  nilai  manusiawi. Oleh karena itu bisnis tidak akan mengorbankan hidup orang banyak. Seluruh elemen masyarakat berkepentingan terlibat dalam bisnis secara etis;
2) Bisnis yang dilakukan melibatkan antarmanusia, sehingga memutuhkan etika. Dalam konteks ini etika menjadi pedoman dan orientasi dalam mengambil keputusan dalam relasi bisnis yang dilakukan; dan
3) Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari ketatnya persaingan, meskipun demikian harus  memperhatikan  berbagai  norma  etis  dan  profesionallah  yang  akan memenangkan persaingan secara sehat.
Penjelasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  perdagangan  yang  dilakukan  seseorang haruslah  menjadi  jalan  kebaikan  dan  keadaban.  Prinsip-prinsip  tersebut  menjadi kerangka paradigma maupun praktis menjadi ukuran setiap tindakan yang secara ideal dalam  mengikuti  persaingan  pasar  sehingga  dapat  menjadi  penyaring  dari  setiap kemungkinan tindakan manipulatif seperti ihtikar yang merugikan dengan menjadikan etika sebagai sandaran sehingga tidak semata mengejar keuntungan material.
b. Prinsip Etika Bisnis Syariah
Secara praktis etika bisnis syariah merupakan spirit perdagangan yang menerapkan nilai-nilai universal yang terdapat di dalam Al- Qur’an dan Hadis. Nilai -nilai universal tersebut  kemudian  diintisarikan  menjadi  rumusan  prinsip  etis  yang  dapat  menjadi indikator untuk menimbang apakah bisnis yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam ataukah belum. Dalam konteks ihtikar berkaitan dengan dinamika jual beli di pasar tidak akan terjadi apabila seorang pebisnis berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis syariah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

## 1) Prinsip kesatuan
Prinsip  ini  akan  membentuk  keyakinan  bahwa  segala  rutinitas  kehidupan  ini terkoneksi  secara  menyeluruh.  Bisnis  yang  dilakukan  tidak  hanya  usaha  individu memenuhi  kebutuhan  melainkan  melibatkan  sistem  sosial,  budaya,  agama  yang terintegrasi.  Oleh  karena  itu,  Azis  (2013:  43)  menjelaskan  prinsip  prinsip  ini  sebagai kesatuan kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah Swt. Di sini juga berlaku  penyatuan  kepemilikan  manusia  merupakan  pemilikan  Tuhan  sehingga kekayaan  yang  dihasilkan  merupakan  amanah  Allah  sehingga  terkandung  kewajiban- kewajiban sosial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ihtikar merupakan jalan yang tidak memandang prinsip kesatuan ini karena keridhaan Allah tidak bisa dicari melalui jalan kebathilan.
2) Prinsip Keadilan (Keseimbangan)
Etika  bisnis  syariah  mengedepankan  keadilan  atau  kesimbangan.  Sehingga  dalam praktisnya  perdagangan  akan  selalu  dilakukan  dengan  tetap  menjaga  keseimbangan pasokan barang termasuk harga yang ideal bagi kemampuan ekonomi konsumen. Prinsip keadilan atau keseimbangan ini menjadi esensi alam semesta secara keseluruhan yang terjalin  menjadi  harmoni,  sehingga  apabila  salah  satu  unsur  kehidupan  ini  terganggu akan terjadi chaos .
Beekum (2004: 36) menjelaskan prinsip ini sebagai  koneksitas dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan harmoni dengan segala sesuatu di alam semesta. Keteraturan yang tampak dari alam semsta merefleksikan keseimbangan. Oleh karena itu,  sifat  keseimbangan ini  merupakan  karakter  dinamik  yang  harus  senantiasa  dijaga oleh  setiap  muslim  dalam  menjalani  kehidupannya.  Dengan  demikian,  implementasi terhadap  kesimbangan  ini  dapat  diterapkan  dalam  dunia  bisnis  sehingga  harmoni keseimbangan pasar dapat tumbuh dinamis dengan cara menghindari praktih ihtikar yang dilarang dalam Islam.

## 3) Prinsip Kehendak Bebas
Etika berkaitan dengan baik dan buruk memberikan ruang kehendak bagi manusia memilih dan menentukan setiap apa yang akan dijalaninya. Dalam dunia bisnis, baik dan buruk  senantiasa  berdampingan.  Meskipun  demikian,  seorang  muslim  tentunya  harus menggunakan  kehendak  bebasnya  untuk  memilih  kebaikan  sehinga  menjadi  pebisnis yang menepati perjanjian sesuai mekanisme pasar yang berlaku.
Prinsip kehendak bebas menunjukkan manusia pada posisi memilih kebaikan atau keburukan. Dalam konteks etika bisnis, Beekum (2004: 39) menjelaskan bahwa manusia bebas untuk membuat kontak dan menepatinya ataupun dapat mengingkari. Lebih lanjut dijelaskan  bahwa  seorang  muslim  yang  telah  menyerahkan  hidupnya  pada  kehendak Allah,  akan  selalu  menepati  semua  kotrak  yang  telah  dibuat.  Oleh  karena  itu,  dalam konteks perdagangan seorang pebisnis membeli dan memperjualbelikan barangnya harus sesuai  dengan  standar  etis  sesuai  kontrak  atau  mekanisme  pasar  yang  diberlakukan secara umum.

## 4) Prinsip Tanggung Jawab
Kehendak bebas sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak akan disalahgunakan jika terdapat rasa tanggung jawab pada diri seorang muslim dalam berbisnis. Azis (2013: 46) menjelaskan  bahwa  tanggung  jawab  terhadap  semua  tindakan  dimaksudkan  untuk memenuhi keadilan dan kesatuan. Selain itu, tanggung jawab juga berhubungan dengan kehendak bebas secara logis. Seseorang dapat menetapkan batasan mengenai apa yang bebas  dilakukan  oleh  manusia  dengan  mempertanggungjawabkan  semua  yang dilakukan.
Seorang muslim sejatinya mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan tuntunan syariat sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah yang dapat mendorong tanggung jawab sosialnya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, perbuatan ihtikar sangat jauh dari tanggung  jawab  ini  karena  jauh  dari  rasa  keadilan  dan  umumnya  orang  yang melakukannya tidak bertanggung jawab secara sosial.

## 5) Prinsip Kebenaran
Prinsip kebenaran disini mencakup kebajikan dan kejujuran. Berbisnis dengan benar merupakan  esensi  dasar  etika  sebagaimana  telah  dipraktikkan  oleh  Rasulullah  Saw dalam berdagang mengedepankan kejujuran dan kebajikan. Tanpa prinsip kebenaran ini akan terjadi ketimpangan karena seluruh praktik bisnis akan sarat dengan penipuan yang merugikan banyak orang.
Beekum  (2004:  38)  mengemukakan  prinsip  kebenaran  sebagai  dasar  dan  tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebenaran dimaksudkan sebagai niat yang dibarengi sikap dan perilaku yang benar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat baik dalam berbisnis akan mendorong sikap positif lainnya seperti kebajikan dan kejujuran dalam berbisnis yang terbebas dari setiap penyimpangan, termasuk ihtikar mencerminkan sikap tidak jujur dengan praktik-praktik yang tidak benar.
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis syariah merupakan prinsip nilai dasar yang dibentuk oleh nilai ajaran Islam. Seorang muslim haruslah berpedoman pada etika sebagai kontrol perilaku yang merugikan kepentingan manusia.  Sehingga,  bisnis  haruslah  menjamin  kejahteraan  orang  lain  melalui  jalinan relasi  yang  menguntungkan  satu  sama  lain.  Selain  itu,  seorang  muslim  juga  harus menjamin keseimbangan dalam berbisnis dan etika bisnis syariah dapat menjadi unsur yang menyeimbangkan hal ini termasuk menjadikan seorang muslim dapat menghindari perilaku ihtikar.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:  Ihtikar  merupakan  perilaku  mengumpulkan  sesuatu  barang  dengan  tujuan menahan dengan target menunggu harga tinggi kemudian barang yang ditimbun dijual kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Harga barang yang ditimbun akan menciptakan efek kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan  memenuhi  kebutuhannya.  Suatu  tindakan  dapat  dikatan  ihtikar  apabila memenuhi syarat; 1) barang yang ditimbun dilakukan secara berlebihan; (2) orang yang melakukan  penimbunan  didodorong  niat  menunggu  harga  barang  tinggi;  dan  (3) penimbunan dilakukan di saat krisis bahan pokok. Adapun berkaitan dengan jenis barang yang dilarang ditimbun terdapat dua pendapat ulama, dari mazhab Syafi’i dan sebagian mazhab  Hanbali  hanya  terbatas  pada  makanan  pokok  saja.  Sedangkan  dari  pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tidak diperbolehkan menimbun  seluruh produk yang dibutuhkan  masyarakat,  sehingga  tidak  terbatas  pada  makanan,  pakaian,  dan  hewan.
Menurut pendapat yang kedua ini atas dasar motivasi hukum kemudharatan yang dapat menimpa banyak orang.
Ihtikar secara praktis memiliki mudharat yang besar yang merugikan diri, merusak kesimbangan, dan merugikan orang lain. Tentunya mudharat ini dalam Islam haruslah dihindari jika bisnis yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan keberkahan dariNya. Islam sudah secara tegas menolak kebathilan dalam setiap pekerjaan, termasuk bisnis. Dengan  demikian,  ihtikar  merupakan  praktik  terlarang  karena  tindakan  penimbunan dengan  niat  menunggu  naiknya  harga  barang  dan  dilakukan  dalam  situasi  manusia membutuhkan. Oleh karena itu, ihtikar tidak sesuai dengan etika bisnis syariah karena bertentangan  dengan  prinsip  kesatuan,  prinsip  keadilan  (keseimbangan),  prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Muslim, Shahih Muslim Juz II . Beirut: Dar Ihya Turats al-Araby.
Anshary  AZ,  Hafiz  dan  Yanggo,  Khuzaimah  T.  1995. Problematika  Hukum  Islam Kontemporer . Jakarta: LSIK Jakarta.
Al-Qazhwaini , Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. 1995. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar ElFikr.
Aziz, Abdul. 2013. Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam untuk Dunia Usaha . Bandung: Alfabeta.
Beekum,  Rafik  Issa.  2004. Etika  Bisnis  Islami (Terj.  Indonesia  oleh  Muhammad). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ikhtiar Baru.
Departemen  Agama.  1995. Al- Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  PT  Karya  Toha  Putra Semarang.
Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Karim, Adiwarman. 2000. Ekonomi Mikro Islam . Jakarta: IIIT Indonesia.
Ma ’ luf, Abu Luis. 1986. Munjid Fi-Lughah Wa Al-Alam (Cet-28) . Beirut: Dar El Masyriq. Sabiq, As-Sayyid. 1981. Fiqh As-Sunnah . Libanon: Dar al-Fikr.
Zuhaily, Wahbah. 1989. Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu (Cet-3) . Beirut: Dar El Fikr.