El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.2 No.2 Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami ( Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/Ms-Jth ) Riyadhus Salihin Murtahar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: tahar8034@gmail.com

## Abstrak
Pembatalan  pernikahan  menurut  kamus  hukum  adalah:  suatu  tindakan pembatalan  suatu  pernikahan  yang  tidak  mempunyai  akibat  hukum  yang dikehendaki  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh hukum  atau  Undang-undang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pembatalan  nikah  karena adanya rekayasa dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan Pembatalan  Nikah  di  Mahkamah  Syar’iah  Jantho  pada  putusan  Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH. Penelitian ini menggunakan metode field research denganpendekatan  kualitatif  dan  jenis  penelitiannya  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  dokumentasi  dan  studi kepustakaan.  Tinjauan  hukum  terhadap  pertimbangan  putusan  Pembatalan Nikah  di  Mahkamah  Syari’ah  Jantho  pada  putusan    Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH tersebut dalam dikategorikan sebagai berikut: Jika dilihat  dari  fiqh  hukum  Islam  pertimbangan  tersebut  belum  sesuai  dengan hukum  Islam  karena  tidak  dilakukan  hukuman  ta’zir  kepada  pelaku, sedangkan  ditinjau  dari  peraturan  perundang-udangan  sudah  sesuai  yakni pencabutan  dasar  hukum  terhadap  surat  pernikahan  rekayasa  yang dilakukan  oleh  termohon  I  dan  termohon  2  karena  didasarkan  pada ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal  71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  yang bersangkutan.
Kata Kunci: Pembatalan Nikah Rekayasa, Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS- JTH

## Pendahuluan
Pernikahan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  termuat dalam  pasal  1  ayat  2  pernikahan  didefinisikan  sebagai  “ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”. 1 Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  pasal  2  dinyatakan  bahwa
1 Amiur  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan ,  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana,2014),hlm.42-43
pernikahan  dalam  hukum  Islam  adalah  “pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat atau miitsaqan  ghalidan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.” 2
Pernikahan  merupakan  salah  satu  sunnatullah  yang  umum  berlaku  pada semua  makhluk  Allah  baik  pada  manusia,  hewan,  maupun  tumbuh- tumbuhan.Semua diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh- jodohan.Sebagai-mana  berlaku  pada  Makhluk  Allah  yang  paling  sempurna  yaitu manusia.  Dalam  surat  Al-Dzariyat  ayat  49  disebutkan  yang  artinya  “dan  segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”
Pernikahan  merupakan  suatu  hal  yag  sangat  penting  dan  mulia,  demi terwujudnya  suatu  rumah  tangga  yang  teratur,  harmonis,  sejahtera  dan  sesuai dengan  syari’at  beragama,  serta  menjaga  keturunan.  Untuk  dapat  melaksankan pernikahan  tersebut  harus  dipenuhi  semua  syarat-syarat  sahnya  pernikahan  salah satunya adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.
Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertical dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak anatar dua pohak, tetapi ia bersifat suci, ilahiyah, spriritual. Nikah bersifat vertical karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang  melaksanakannya,  nikah  bersifat  sosiologis  horizontal  karena  bukan  saja menyangkut  dan  individu,  tetapi  dua  keluarga  besar  dan  bahkan  kepentingan masyarakat yang lebih luas.Oleh karena benarlah bila agama menyebut akad nikah sebagai “mitsaqoh Gholidza” janji yang sangat kuat. 3
Apabila  seorang  pria  dan  seorang  wanita  telah  sepakat  untuk melangusngkan  pernikahan, itu berarti  mereka telah berjanji  akan taat  dan tunduk pada  peraturan  hukum  yang  berlaku  dalam  pernikahan  dan  peraturan  itu  berlaku selama pernikahan itu berlangsung maupun pernikahan itu putus. 4
Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  bahwa seseorang  yang  telah  terkait  pernikahan  dengan  orang  lain  tidak  dapat  kawin  lagi kecuali  mendapat  izin  dari  pengadilan.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  kadang kala  orang-orang  tertentu  menghalalkan  segala  cara  agar  dapat  menikah  lagi termasuk dengan melakukan penipuan dalam proses administrasinya. 5
Berdasarkan  putusan  dengan  Nomor  053/Pdt.G/2015/MS-JTH  telah ditetapkan tersangka satu pasangan yang melakukan pernikahan secara diam-diam telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  termohon  II  di  kantor  urusan  agama Kecamatan  Tiga  Panah,  Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagaimana
2 Ibid , hlm.43
3 Najib  Anwar,  Dilema  Kawin  Sirri,  dalam  BP4  pusat,  Majalah  Pernikahan  &  Keluarga (Nomor  480/2012,  hlm.  16-17)  diakses  melalui  http://  pernikahan  dengan  melanggar  administrasi- pernikahan.id
4 Soemiyati, Hukum  Pernikahan  Islam  dan  Undang-undang  Pernikahan ,  (Yogyakarta: Leberty, 2010), hlm. 10
5 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  150/42//II/2014  tanggal  07  Febuari  2014  yang diterbitkan oleh termohon III.
Bahwa  Pemohon  baru  mengetahui  terrmohon  1  telah  menikah  dengan termohon II adalah pada tanggal 14 Febuari 2015 yang lalu, yaitu setelah  pertama pemohon  mendatangi  rumah termohon  II  yang berada di  desa bertetangga dengan desa  Pemohon  masih  dalam  kecamatan  yang  sama,  itupun  setelah  Pemohon bersama  anak-anak  mendenga  desas-desus  terjadi  pernikahantermohon  I  dengan termohon II.  Berdasarkan  kasus  penipuan  dalam  putusan  tersebut  maka  kjian tentang  Pembatalan  nikah  karena  rekaya  berkas  administrasi  oleh  suami  menarik untuk  dikaji  terlebih  jika  di  analisis  dengan  putudengn  judul  skripsi  “Pembatalan Nikah  Karena  Rekayasa  oleh  Suami  (Analisis  Terhadap  Putusan  Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH)”.

## Pernikahan dalam Islam Pengertian Pernikahan
Kata nikah berasal dari bahas Arab nikaāhun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana  yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata  nikah  berarti adh-dhaāmmuwattadaākhul (bertindih  dan  memasukkan)  oleh karena  itu  menurut  kebiasaan  Arab,  pergesekan  rumpun  pohon  seperti  pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tana kahatil asyjar (rumpun pohon itu  sedang  kawin),  karena  tiupan  angin  itu  terjadi  pergesekan  dan  masuknya rumpun yang satu keruang yang lain. 6 Pernikahan menurut istilah sama dengan kata “ nikah ” dan kata “zawaj ”. 7
Ulama  golongan  Syafi’iyah  memberikan  definisi  nikah  melihat  kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya,  yaitu  boleh  bergaul  sedang  sebelum  akad  berlangsung  diantara keduanya  tidak  boleh  bergaul.  Menurut  ulama  dikalangan  ulama  Syafi’i  nikah adalah  Akad/perjanjian  yang  mengandung  maksud  membolehkan  hubungan kelamin  dengan  menggunakan  lafadz na-ka-ha  atau  za-wa-ja atau  yang  semakna dengan  keduanya. 8 Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  ulama  Hanafiyah  juga memberikan definisi nikah adalah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja. 9
Definisi-definisi  yang  diberikan  beberapa  pendapat  imam  mazhab,  para mujtahid sepakat  bahwa nikah adalah suatu ikatan  yang dianjurkan syariat.  Orang yang  sudah  berkeinginan  untuk  menikah  dan  khawatir  terjerumus  ke  dalam
6 Rahmad Hakim, Hukum Pernikahan Islam , (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.
7 Abd Shomat, Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia , (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.
8 Amir  Syarifuddin, Hukum  Pernikahan  Islam  di  Indonesia ,  (Antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37
9 Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia ., hlm. 38.
perbuatan  zina,  sangat  dianjurkan  untuk  melaksanakan  nikah,  yang  demikian  itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pernikahan  bagi  umat  Islam  adalah  merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan  ibadah.  Oleh  karena  pernikahan  merupakan  perbuatan  ibadah  maka perempuan  yang  telah  menjadi  istri  merupakan  amanah  Allah  yang  harus  di  jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.
Dalam  pandangan  Islam,  pernikahan  di  samping  sebagai  perbuatan  ibadah, ia  juga  merupakan  sunnah  Allah  dan  sunnah  Rasul-Nya.  Sebagai  sunnah  Allah, pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:
َنو ُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِنْيَج ْو َز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك  ْنِم َو
Artinya:  “ Dan  segala  sesuatu  Kami  ciptakan  berpasang-pasangan  supaya kamu mengingat kebesaran Allah . 10
Berkaitan  dengan  hal  diatas,  maka  disini  perlu  dijelaskan  beberapa  hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

## 1. Wajib
Pernikahan berhukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan  untuk  kawin  dan  dikhawatirkan  akan  tergelincir  pada  perbuatan  zina seandainya  tidak  kawin.  Hal  ini  didasarkan  pada  pemikiran  hukum  bahwa  setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu  wajib,  maka  hukum  melakukan  pernikahan  juga  wajib  sesuai  dengan  kaidah yaitu  “apabila  suatu  perbuatan  bergantung  pada  sesuatu  yang  lain,  maka  sesuatu yang lain itu pun wajib”. 11
2. Sunnat
Pernikahan  itu  hukumnya  sunnat  menurut  pendapat  jumhur  ulama. 12 Yaitu bagi  orang  yang  telah  mempunyai  kemauan  dan  kemampuan  untuk  melangsung- kan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
3. Haram
Bagi  orang  yang  tidak  mempunyai  keinginan  dan  tidak  mempunyai kemampuan  serta  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kewajiban-kewajiban dalam  rumah  tangga,  sehingga  apabila  dalam  melangsungkan  pernikahanakan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.
4. Makruh
10 Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
11 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih , (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.
12 Al-Mawardi, Hukum Pernikahan dalam Islam , (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.1.
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
Bagi  orang  yang  mempunyai  kemampuan  melakukan  pernikahan  juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memung-kinkan dirinya  tergelincir  berbuat  zina  sekiranya  tidak  kawin.Hanya  saja  orang  ini  tidak mempunyai  keinginan  yang kuat  untuk  dapat  memenuhi kewajiban sebagai  suami isteri yang baik.
5. Mubah
Bagi  orang  yang  mempunyai  kemampuan  untuk  melakukannya,  tetapi apabila  tidak  melakukannya  tidak  khawatir  akan  berbuat  zina  dan  apabila melakukannya  juga  tidak  akan  menelantarkan  isteri.  Pernikahan  orang  tersebut hanya  didasarkan  untuk  memenuhi  kesenangan  bukan  dengan  tujuan  menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  terpenuhi  dari  pernikahan  antara  lain yaitu: 13
1. Calon suami dengan syarat-syarat
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan
2. Calon isteri dengan syarat-syarat
a. Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuannya
e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan.
3. Wali nikah dengan syarat-syarat
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian
4. Saksi  nikah  dalam  pernikahan  harus  memenuhi  beberapa  syarat  berikut ini.
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. beragama islam
e. Bersikap adil
f. Dewasa
5. Ijab qabul dengan syarat-syarat:
a. Dilakukan  dengan  bahasa  yang  mudah  dimengerti  kedua  belah  pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
13 Nasiri, Praktik  Pronstitusi  Gigolo  Ala  Yusuf  Al-Qardawi ,  (Surabaya  :  Khlmista,  2010), hlm. 16.
b. Singkat  hendaknyamenggunakan  ucapan  yangmenunjukkan  waktu lampau  atau  salah  seorang  menggunakan  kalimat  yang  menunjukkan waktu  lampausedang  lainnya  dengan  kalimat  yang  mennjukkan  waktu yang akan datang.
Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38. 14 Berkaitan dengan kedua calon mempelai  yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan  Pasal  6  dan  Pasal  7. 15 Sedangkan  tentang  mahar  (mas  kawin)  sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

## Pengertian Pembatalan Pernikahan
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  mengatur  mengenai pengertian  pembatalan  pernikahan,  begitu  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  yang  merupakan  pelaksana  dari  Undang-undang  tersebut,  sehingga tidak  ada  satupun  peraturan  yang  mengatur  mengenai  pengertian  pembatalan pernikahan.Pengertian  pembatalan  pernikahan  menurut  Bakri  A.Rahman  dan Ahmad  Sukardja  adalah  pembatalan  pernikahan  adalah  suatu  pernikahan  yang sudah  terjadi  dapat  dibatalkan,  apabila  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan pernikahan, dan pembatalan suatu pernikahan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. 16
Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa  pembatalan  pernikahan  adalah  bahwa  suatu  pernikahan  dapat  dibatalkan apabila pernikahan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak  (suami  istri)  terbukti  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  berlangsungnya pernikahan.

## Batalnya Pernikahan
Pembatalan  pernikahan  atau  fasakh  adalah  usaha  yang  dilakukan  untuk merusak  atau  mengakhiri  hubungan  suami  istri  yang  dibenarkan  oleh syariat.Pembatalan  pernikahan  adalah  pembatalan  hubungan  suami-isteri  sesudah dilangsungkan  akad  nikah.Suatu  pernikahan  dapat  dibatalkan  apabila  tidak memenuhi  syarat-syarat. 17 Pembatalan  pernikahan  adalah  pernikahan  yang  terjadi dengan  tanpa  memenuhi  syarat-syarat  sesuai  undang-undang.Pembatalan pernikahan  adalah  tindakan  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  bahwa
14 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ..., hlm. 18-24.
15 Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.
16 Bakri  A.Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, Hukum  menurut  Islam,  UUP  dan  Hukum Perdata/BW , (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,1981), hlm. 36
17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 22 – 28
pernikahan  yang  dilakukan  itu  tidak  sah,  akibatnya  ialah  bahwa  pernikahan  itu dianggap tidak pernah ada. 18
Dalam kajian hukum  Islam,  suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum  taklifi  maupun  hukum  Wadhi  bisa  bernilai  sah  dan  bisa  bernilai  fasad (fasid)  atau  batal  (batil).Fasad  dan  fasakh  nikah  pada  hakikatnya  adalah  rusak danputusnya akad pernikahan karena putusan pengadilan.

## Gambaran  Kasus  Pembatalan  Nikah  Karena  Rekayasa  Suami  Pada  Putusan Nomor 053/PDT. G/2015/MS-JTH
Pembatalan  nikah  yang  di  tangani  oleh  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho terhadap  kasus  yang  di  alami  oleh  pasangan  SH  dengan  YS  dikarenakan  adanya rekayasa  yang  di  lakukan  oleh  pihak  suami  terhadap  istri.  SH  selaku  suami merupakan  salah  satu  warga  Gampong  Gue  Gajah  Kecamatan  Darul  Imarah Kabupaten Aceh Besar, sebelum menikahi istri keduanya dari hasil rekayasa, telah memimiliki istri yang sah dan bahkan sudah di karuniai 3 orang anak yaitu 1 laki- laki dan 2 perempuan. 19
Perilaku  suami  untuk  menikah  dengan  istri  yang  keduanya  dilakukan dengan  merekayasa  tiga  aspek  terhadap  calon  istri  barunya,  tiga  aspek  tersebut antara lain:
1. Sang suami mengatakan dirinya sebagai seorang lajang kepada calon istri barunya, padahal sang suami telah melakukan pernikahan secara sah dan masih berstatus sebagai suami dari pernikahan pertamanya.
2. Sang  suami  memalsukan  status  pekerjaannya  sebagai  salah  seorang pegawai  Bank  menjadi  salah  satu  karyawan  wiraswasta  agar  calon istrinya mau menerimanya sebagai calon suami.
3. Untuk  lebih  meyakinkan  tentang  adanya  perkawinan  termohon  I  dan termohon II tersebut, di lakukan pula konfirmasi secara lisan maupun tulisan  dari  pihak  termohon  III,  di  salah  satu  kantor  urusan  Agama Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  berdasarkan  konfirmasi dimana salah satu pihak kantor urusan agama Kabupaten Karo secara lisan  membenarkan  adanya  penikahan  tersebut  dan  secara  tertulis menengaskan  pula  melalui  surat  yang  dikirimkan  oleh  termohon  III tertanggal  02  Maret  2015  Nomor  :  KK.02.03.8/PW.01/16/2015
18 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, Hukum Islam II , (Surakarta, Buana Cipta, 1986), hlm.2.
19 Semula  berdasarkan  PP  Nomor  29  Tahun  1957  tentang  Pembentukan  pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di provinsi Aceh yang kemudian di ubah oleh PP No. 45 tahun 1957 tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama/  Mahkamah  Syar’iya  di  luar  Jawa  dan  Madura,  nama Pengadilan  Agama  adalah  mahkamah  Syar’iyah  atau  Pengadilan  Agama,  sedang  nama  untuk Pengadilan  Tinggi  Agama  adalah  Mahkamah  Syariah  Provinsi.  (Drs.  H.  A.  Basiq  Djalil,S.H., MA., Peradilan Agama di Indonesia , hal, 166).
perihal keabsahan akta perkawinan yang pada pokoknya membenarkan pernikahan termohon I dengan termohon II tersebut. 20
Berdasarkan  data  yang  di  berikan  oleh  permohon  III  disalah  satu  kantor urusan  Agama  Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara,  ternyata  kelengkapan administrasi Pernikahan (Model NA) untuk termohon I dikeluarkan oleh pimpinan Gampong  Sumber  Jaya,  Bahorok,  Kabupaten  Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara yang  dinyatakan  sebagai  desa  tempat  tinggil  termohon  dan  status  termohon  I disebutkan  lajang.  Sedangkan  kelengkapan  administrasi  pernikahan  (Model  NA) untuk  termohon  II  dikeluarkan  oleh  pimpinan  Gampong  Lambheu,  Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat tinggal termohon II. 21
Demikian  pula  untuk  melakukan  perkawinan/pernikahan  dengan  termohon II,  termohon  I  sama  sekali  tidak  mendapat  izin  dari  pengadilan  (IC.  Mahkamah Syariah)  sebagaimana  di  syaratkan  pasal  3  ayat  (2)  dan  pasal  4  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  Jo.  Pasal  56  ayat  (1)  kompilasi  hukum  Islam  yang  pada pokoknya  menegaskan  dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  seorang (berpoligami)  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk memperoleh izin
dari pengadilan. Sehingga dengan demikian perkawinan/pernikahan  termohon  I  dengan  termohon  II  telah  pula  melanggar ketentuan  pasal  3  ayat  (2)  dan  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. 22

## Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pembatalan  Nikah  Karena  Adanya Rekayasa Noor 053/PDT.G/2015/MS-JTH
Pertimbangan  pertama  berupa  dikabulkannya  permohonan  pemohon  oleh Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  berupa  peryataan  secara  hukum  Akta  Nikah Nomor  150/42/II/2014  tanggal  07  Febuari  2014  tidak  berkekuatan  hukum  dan memerintahkan  pegawai  pencatat  nikah  pada  salah  satu  Kantor  Agama  di Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  mencoret  pencatatan  pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah tersebut. 23 Dengan dikabulkannya permohonan  pemohon,  maka  sesuai  dengan  pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  perkawainan  jo  Pasal  74  ayat  (2)  dan  Pasal  75  Kompilasi Hukum  Islam  (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991)  batalnya  pernikahan  termohon  I dengan  termohon  II  dimulai  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan. 24
Adanya  pengabulan  pemohon  oleh  Mahkamah  Syariah  Kota  Janthotidak mendapatkan  tanggapan  dari  pihak  termohon  karena  pada  hari  dan  tanggal
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 Akta  nikah adalahsurat  tanda  bukti  yang  berisi  keterangan  tentang  pernikahan  seseorang (kbbi, Akta Nikah .)
24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawainanPasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
persidangan  yang  telah  ditetapkan  pemohon  dan  kuasa  hukum  datang  menghadap di  persidangan,  sedangkan  para  termohon  tidak  pernah  hadir  dipersidangan meskipun  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  dan  bahkan  tidak  menyuruh  orang lain sebagai wakil atau kuuasa nya untuk menhadap dipersidangan. Ketidakhadiran para termohon  itu bukan sebab oleh suatu halanga  yang sah, maka para termohon harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  diperiksa  dan  diputus  secara  verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg/125 HIR.
Pertimbangan  dan  keputusan  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  juga didasarkan  dalam  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  mediasi  sesuai  dengan  Pasal 154  ayat  (1)  R.Bg/130  ayat    (1)  HIR/31  Rv  dan  tidak  dapat  pula  dimediasi sebagaimana  amanat  perma  Nomor  1  Tahun  2008,  karena  Tergugat  tidak  pernah datang  menghadap  persidangan,  namun  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah menyarankan  kepada  pemohon  untuk  mengurungkan  niatnya  untuk  tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil. 25
Hasil  keterangan  pemohon  dan  alat  bukti  P.3  dan  keterangan  saksi-saksi kepada  Mahkamah  Syariah  Kota  Janthotelah  terbukti    antara  pemohon  dan termohonI  sebagai  suami  istri  yang  terkait  dalam  suatu  perkawinan  yang  sah  dan belum  bercerai.  Pemohon  baru  mengetahui  termohon  I  telah  menikah  dengan termohon II sejak tanggal 14 Febuari. Menimbang, berdasar keterangan saksi-saksi terungkap  fakta  di  persidangan  bahwa  dalam  perkawinan  termohon  I  dengan termohon II telah memperoleh seorang anak
Dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  telah  terbukti  bahwa termohon I menikah dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin  pengadilan  dalam  hal  ini  pemohon,  termohon  I  dan  termohon  II  beragama islam  seharusnya  termohon  I  mendapat  kan  izin  dari  Mahkamah  Syariah  atau Pengadilam Agama Pasal 1 huruf jo Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974  jpo  Pasal  56dan  58  Kompilasi  Hukum  Islam  07  Febuari  2014  tidak berkekutan  hukum  dan  memerintahkan  pegawai  pencatat  Nikah  di  salah  satu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon  II dalam akta nikah tersebut.
Diputuskannya  hasil  penyelesaian  nikah  rekayasa  oleh  Mahkamah  Syariah Kota  Jantho  ini  sesuai  dengan  pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahu    1974 tentang Perrkawinan jo Paal 74 ayat (2) dan Pasal 75sampai 76 Kompilasi Hukum Islam  (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991)  batalnya  perkawinan  termohon  I  dengan termohon  II  di  mulai  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan,  namun  putusan  ini  tidak  berlaku  surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap suami atau istri  yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta  bersama  bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
25 Putusan Mahkamah syariah Jhanto, Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH, Aceh Besar,2015
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
dan terhadap orang-orang pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum  tetap  serta  batal  nya  perkawinan  termohon  I  dengan  termohon  II  tersebut tidak  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan termohon  I  dan  termohon  II  dan  termohon  II  dengan  termohon  I  dan  termohon sebagai orang taunya. 26
Kedua  dasar  pemalsauan  status  tersebut  mengakibatkan  terjadinya pernikahan SH dengan istri keduanya YS  yang dilangsungkan disalah satu Kantor Urusan  Agama  Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2014.Pernikahan yang  didasari  dari  hasil  rekayasa  ini  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  pihak keluarga istri pertama dari sang suami bahkan hingga berlangsung selama 1 Tahun.
Pernikahan rekayasa ini baru di ketahui oleh pihak III anak dari sang suami dari  istri  pertamanya  yang  bernama  HO.  Berita  terungkapnya  pernikahan  hasil rekayasa  ini  olehsang  anak  memberikan  informasi  kepada  istri  pertama  SH  dan kasus  ini  pun  dibawa  keranah  hukum  dengan  meminta  pihak  ketiga  yakni Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  untuk  menangani  dengan  menyelesaikan  kasus pernikahan hasil rekayasa tersebut.
Pemohon  melalui  kuasanya  mengajukan  permohonan  pembatalan perkawinan tanggal 05 Maret 2015 yang telah di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho  Nomor  053/Pdt.G/2015/MS-Jth  tanggal  06  Maret  2015,  berdasarkan  dalil- dalil sebagai berikut:
Pemohon dengan termohon I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal  24  Mei  1985  M,  sesuai  dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 230/43/V/1885, tanggal 24 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.
Setelah  menikah  pemohon  dan  dan  termohon  I  telah  bergaul  sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang telah berumur 30 tahun, 28 tahun, dan 23 tahun.
Pemohon  dengan  termohon  I  tidak  pernah  bercerai  dan  hidup  bersama sebagai  suami  istri  yang  menetap  dirumah  bersama,  Gampong  Gue  Gajah, Kecamatan  Darul  Imarah,  Kabupaten  Aceh  Besar  hingga  saat  ini  dan  sehari-hari kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon I berjalan dengan sewajarnya. Pemohon bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Aceh di  Banda  Aceh  sedangkan  termohon  I  bekerja  pada  PT,  Bank  Aceh  di  Banda Aceh.Disamping itu termohon I juga menjabat sebagai pimpinan Gampong di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.
Pada  tanggal  23  Januari  2014  termohon  I  secara  diam-diam  telah melangsungkan  pernikahan  dengan  termohon  II  di  salah  satu  Kantor  Urusan Agama  di  Kabupaten  Karo,  Provinsi  Sumatra  Utara  sebagaimana  kutipan  Akta
26 Putusan Mahkamah syariah Jhanto, Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH, Aceh Besar,2015
Nikah  Nomor:  150/42/II/2014  tanggal  07  Febuari  2014  yang  diterbitkan  oleh termohon III.
Pemohon  baru  mengetahui  termohon  I  telah  menikah  dengan  termohon  II adalah  pada  tanggal  14  Febuari  2015  yang  lalu,  yaitu  setelah  anak  pertama pemohon  mendatangi  termohon  II  yang  berada  di  desa  bertetangga  dengan  desa pemohon  masih  dalam  kecematan  yang  sama,  itupun  setelah  pemohon  bersama anak-anak mendengar desa-desus perkawinan termohpn I dengan termohon II,
Ternyata benar adanya, ketika anak kedua pemohon bersama adik kandung termohon I mendatangi termohon II, termohon dua yang juga di benerkan keluarga nya  mengakui  telah  melangsungkannya  pernikahan  dengan  termohon  I,  sambari termohon  II  menyerahkan  kepada  anak  kedua  pemohon  asli  buku  Kutipan  Akta Nikah Nomor 150/42/2014 tanggal 07 Febuari 2014yang diterbitkan oleh termohon III.
Asli buku ini Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/42/2004 tanggal 07 februari 2014  di  serahkan  anak  pemohon  kepada  pemohon  dan  selanjutnya  pemohon meminta  klarifikasi  dari  termohon  I  atas  kebenaran  pernikahan  termohon  I  dan termohon  II  berikut  buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  150/42/II/2014  tanggal  07 februari  2014  tersebut,  atas  klarifikasi  mana  termohon  I  mengakui  dan membenarkan  telah  melangsung  pernikahan  dengan  termohon  II  pada  tanggal  23 januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di salah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 februari 2014. 27
Untuk  lebih  meyakinkan  tentang  adanya  perkawinan  termohon  I  dan termohon  II  tersebut,  di  lakukan  pula  konfirmasi  secara  lisan  maupun  tulisan  dari pihak  termohon  III,  di  salah  satu  kantor  urusan  Agama  Kabupaten  Karo  Provinsi Sumatera  Utara  berdasarkan  konfirmasi  dimana  salah  satu  pihak  kantor  urusan agama Kabupaten Karo secara lisan membenarkan adanya penikahan tersebut dan secara tertulis menengaskan pula melalui surat  yang dikirimkan oleh termohon  III tertanggal02  Maret  2015  Nomor:  KK.02.03.8/PW.01/16/2015  perihal  keabsahan akta perkawinan yang pada pokoknya membenarkan pernikahan termohon I dengan termohon II tersebut. 28
Berdasarkan  data  yang  di  berikan  oleh  permohon  III  disalah  satu  kantor urusan  Agama  Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara,  ternyata  kelengkapan administrasi Pernikahan (Model NA) untuk termohon I dikeluarkan oleh pimpinan Gampong  Sumber  Jaya,  Bahorok,  Kabupaten  Langkat,  Provinsi  Sumatera  Utara yang  dinyatakan  sebagai  desa  tempat  tinggil  termohon  dan  status  termohon  I disebutkan  lajang.  Sedangkan  kelengkapan  administrasi  pernikahan  (Model  NA) untuk  termohon  II  dikeluarkan  oleh  pimpinan  Gampong  Lambheu,  Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat tinggal termohon II. 29
27 Putusan Mahkamah syariah Jhanto,
Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH, Aceh Besar,2015
28 Ibid
29 Ibid
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
Kelengkapan  administrasi  pernikahan  (Model  NA)  Termohon  I  tersebut jelas-jelas tidak benar dan direkayasa satu dan lain hal merupakan penipuan. Oleh karena termohon I adalah penduduk dusun Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, kecamatan  Darul  Imarah,  Kabupaten  Aceh  Besar,  bahwa  termohon  I  bertindak sebagai Pimpinan Gampong, sama sekali termohon I tidak pernah pindah maupun menetap di  desa Sumber Jaya, Kecamatan  Bahorok, Kabupaten  Langkat,  Provinsi Sumatera  Utara.Status  termohon  I  adalah  menikah/kawin  yaitu  suami  sah  dari pemohon, bukan lajang.Begitu pula pekerjaan termohon I adalah selaku Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (karyawan PT. Bank Aceh) bukan Wiraswasta. 30
Selain  itu  untuk  melakukan  perkawinan/pernikahan  dengan  termohon  II, termohon I sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemohon selaku istri yang sah dan tidak pula mendapat izin dari pejabat sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) dalam  kedudukan  termohon  satu  sebagai  pegawai  bank  milik  Daerah  yang  di persamakan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  Pasal  1  huruf  a angka 2 peraturan pemerintah nomor 10 1983 yang telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990. 31
Demikian  pula  untuk  melakukan  perkawinan/pernikahan  dengan  termohon II,  termohon  I  sama  sekali  tidak  mendapat  izin  dari  pengadilan  (IC.  Mahkamah Syariah)  sebagaimana  di  syaratkan  pasal  3  ayat  (2)  dan  pasal  4  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  Jo.  Pasal  56  ayat  (1)  kompilasi  hukum  Islam  yang  pada pokoknya  menegaskan  dalam  hal  seorang  suami  akan  beristri  lebih  seorang (berpoligami)  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan  untuk memperoleh izin
dari pengadilan. Sehingga dengan demikian perkawinan/pernikahan  Termohon  I  dengan  Termohon  II  telah  pula  melanggar ketentuan  pasal  3  ayat  (2)  dan  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. 32
Perkawinan/Pernikahan  Termohon  I  dengan  Termohon  II  tersebut  tidak dapat izin dari pengadilan (ic. Mahkamah Syar’iyah) dan tidak pula mendapat izin dari  pejabat  dalam  kedudukan  Termohon  I  sebagai  Pegawai  Bank  Milik  Daerah yang  dipersamakan  dengan  Pegawai  Negeri  Sipi,  maka  Perkawinan/pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan Perundangan- undangan  yang  berlaku  dan  merupakan  penyelundupan  hokum  serta  telah melanggar  norma-norma  ketertiban,  sehingga  tidak  mendapatkan  perlindungan hokum dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. 33
Sebagai isteri yang sah, Pemohon sangat keberatan atas perkawinan/pernikahan  termohon  I  dengan  Termohon  II  tersebut  dan  sesuai ketentuan  Pasal  23  huruf  b  jo.  Pasal  24  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  jo. Pasal  73  huruf  b  kompilasi  hukum  Islam  maka  Pemohon  berhak  dan  berwenang
30 Ibid
31 Ibid
32 Ibid
33 Ibid
untuk  melakukan pembatalan terhadap perkawinan/pernikahan termohon  I dengan termohon II tersebut. 34
Pertimbangan  Hakim  dalam  Putusan  Pembatalan  Nikah  Karena  Adanya Rekayasa Noor 053/PDT.G/2015/MS-JTH
Adanya perilaku rekayasa yang dilakukan oleh pihak terkait telah ditangani oleh  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho. 35 Dalam  penanganan  kasus  penyelesaian nikah  yang  dilakukan  secara  rekayasa  ini  oleh  pihak  telah  mengeluarkan pertimbangan  melalui  Putusan  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH. 36 Sebelum dikeluarkannya putusan tersebut, oleh pihak Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  telah  mempertimbangkan  beberapa  hal  sebagai berikut:
Pertimbangan  pertama  berupa  dikabulkannya  permohonan  pemohon  oleh Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  berupa  peryataan  secara  hukum  Akta  Nikah Nomor  150/42/II/2014  tanggal  07  Febuari  2014  tidak  berkekuatan  hukum  dan memerintahkan  pegawai  pencatat  nikah  pada  salah  satu  Kantor  Agama  di Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  mencoret  pencatatan  pernikahan Termohon  I  dengan  Termohon  II  dalam  akta  nikah  tersebut. 37 Dengan dikabulkannya  permohonan  pemohon,  maka  sesuai  dengan  pasal  28  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawainan jo Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75  Kompilasi  Hukum  Islam  (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991)  batalnya  pernikahan Termohon  I  dengan  Termohon  II  dimulai  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan. 38 Namun putusan ini tidak berlaku  surut  terhadap  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  tersebut, terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalam pernikahan didasarkan atas adanya pernikahan lain yang lebih  dahulu  dan  terhadap  orang-orang  pihak  ketiga  lainnya  sepanjang  mereka memperoleh  hak-hak  dengan  dengan  itikad  baik  sebelum  keputusan  tentang pembatalan  mempunyai  kekeuatan  hukum  tetap  serta  batalnya  pernikahan Termohon  I  dengan  Termohon  II  tersebut  tidak  dapat  memutuskan  hubungan hukum  antar  anak  yang  lahir  dalam  pernikahan  Termohon  I  dan  Termohon  II dengan Termohon I dan Termohon II sebagai orangtuanya.
Adanya  pengabulan  pemohon  oleh  Mahkamah  Syariah  Kota  Janthotidak mendapatkan  tanggapan  dari  pihak  termohon  karena  pada  hari  dan  tanggal
34 Ibid
35 Kota  Jantho  adalah  sebuah  kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Aceh  Besar,  provinsi Aceh,  Indonesia.  Kota  Jantho  juga  merupakan  ibu  kota  dan  pusat  pemerintahan  Kabupaten  Aceh Besar.
36 Rekayasa yakni    melakukan    penambahan,  persembunyian  ataupun  penghilangan  data maupun fakta ( kbbi, rekayasa .)
37 Akta  nikah adalahsurat  tanda  bukti  yang  berisi  keterangan  tentang  pernikahan  seseorang (kbbi, Akta Nikah .)
38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawainanPasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
persidangan  yang  telah  ditetapkan  pemohon  dan  kuasa  hukum  datang  menghadap di  persidangan,  sedangkan  para  termohon  tidak  pernah  hadir  dipersidangan meskipun  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  dan  bahkan  tidak  menyuruh  orang lain sebagai wakil atau kuuasa nya untuk menhadap dipersidangan. Ketidakhadiran para termohon  itu bukan sebab oleh suatu halanga  yang sah, maka para termohon harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  perkara  ini  diperiksa  dan  diputus  secara  verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg/125 HIR.
Pertimbangan  dan  keputusan  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  juga didasarkan  dalam  perkara  ini  tidak  dapat  dilakukan  mediasi  sesuai  dengan  Pasal 154  ayat  (1)  R.Bg/130  ayat    (1)  HIR/31  Rv  dan  tidak  dapat  pula  dimediasi sebagaimana  amanat  perma  Nomor  1  Tahun  2008,  karena  Tergugat  tidak  pernah datang  menghadap  persidangan,  namun  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah menyarankan  kepada  pemohon  untuk  mengurungkan  niatnya  untuk  tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil. 39
Tidak  hanya  itu  putusan  dan  pertimbangan  ini  diambil  oleh  Mahkamah Syariah  Kota  Janthojuga  beralasan  karena  para  termohon  yang  tidak  hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka para termohon di  anggap  tidak  ingin  mempertahankan  haknya  di  depan  persidangan,  dan menunjukkan bahwa para termohon  dianggap telah mengakui  dan tidak keberatan terhadap permohonan pemohon.
Pemohon  juga  telah  mengajukan  alat  bukti  surat  (bukti  P.1  sampai  bukti P.5)  dan  keterangan  3  orang  saksi  kepada  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  dan Majelis  Hakim  menilai  semua  alat  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal  285 R.Bg/165  HIR jo. Pasal  1868  dan  1870  KUHP  Perdata  tentang  akta  otentik  dan  sesuai  pula  dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg/144-145 HIR jo Pasal 308-308 R.B.g. Berdasarkan keterangan  Pemohon,  alat  bukti  P.1  dan  P.2  dan  keterangan  saksi-saksi,  telah terbukti  pemohon,  termohon  I  dan  termohon  II  berdomisili  (bertempat  tinggal) dalam  wilayah  Kabupaten  Aceh  Besar  yang  merupakan  yuridiksi  Mahkamah Syariah Jhanto.
Hasil  keterangan  pemohon  dan  alat  bukti  P.3  dan  keterangan  saksi-saksi kepada  Mahkamah  Syariah  Kota  Janthotelah  terbukti    antara  pemohon  dan termohonI  sebagai  suami  istri  yang  terkait  dalam  suatu  perkawinan  yang  sah  dan belum  bercerai.  Pemohon  baru  mengetahui  termohon  I  telah  menikah  dengan termohon II sejak tanggal 14 Febuari. Menimbang, berdasar keterangan saksi-saksi terungkap  fakta  di  persidangan  bahwa  dalam  perkawinan  termohon  I  dengan Termohon II telah memperoleh seorang anak
Dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas  telah  terbukti  bahwa termohon I menikah dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin  pengadilan  dalam  hal  ini  pemohon,  termohon  I  dan  termohon  II  beragama
39 Putusan Mahkamah syariah Jhanto, Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH, Aceh Besar,2015
islam  seharusnya  termohon  I  mendapat  kan  izin  dari  Mahkamah  Syariah  atau Pengadilam Agama Pasal 1 huruf jo Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974  jpo  Pasal  56dan  58  Kompilasi  Hukum  Islam  07  Febuari  2014  tidak berkekutan  hukum  dan  memerintahkan  pegawai  pencatat  Nikah  di  salah  satu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon  II dalam akta nikah tersebut.
Diputuskannya  hasil  penyelesaian  nikah  rekayasa  oleh  Mahkamah  Syariah Kota  Jantho  ini  sesuai  dengan  pasal  28  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun    1974 tentang Perrkawinan jo Paal 74 ayat (2) dan Pasal 75sampai 76 Kompilasi Hukum Islam  (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991)  batalnya  perkawinan  termohon  I  dengan termohon  II  di  mulai  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan,  namun  putusan  ini  tidak  berlaku  surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap suami atau istri  yang  bertindak  dengan  itikad  baik,  kecuali  terhadap  harta  bersama  bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu dan terhadap orang-orang pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak- hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum  tetap  serta  batal  nya  perkawinan  termohon  I  dengan  termohon  II  tersebut tidak  memutuskan  hubungan  hukum  antara  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan termohon  I  dan  termohon  II  dan  termohon  II  dengan  termohon  I  dan  termohon sebagai orang taunya. 40
Pihak  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho  tidak  hanya  mengeluarkan  putusan, melainkan juga mengadili secara hukum terkait kasus nikah hasil rekayasa tersebut, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyatakan Para termohon tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menetapkan  membatalkan  pernikahan  termohon  I  dengan  termohon  II yang dilaksanakan pada  hari jumat  tanggal  03 Januari 2014  yang tercatat di  kantor  Urusan  Agama  Kabupatan  Karo  Provinsi    Sumatera  Utara dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  150/42/II/2014    tanggal  07  Febuari 2014.
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/II/2014 Tanggal  07 Febuari 2014 tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan  Pegawai  Pencatatan  Nikah  salah  satu  Kantor  Urusan Agama  di  Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam Akta Nikah tersebut.
6. Membebankan  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp.1.266.000, (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
40 Putusan Mahkamah syariah Jhanto, Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH, Aceh Besar,2015

## Tinjauan  Fiqh  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia  Terhadap PutusanNomor053/Pdt.G/2015/MS-JTH
Peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  bahwa  pada  azasnya  dalam suatu  pernikahan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  dan  seorang wanita  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami,  namun  demikian  seorang  suami boleh mempunyai  istri lebih  dari seorang apabila adanya izin  dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama.  Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. 41
Namun dalam pelaksanaan pernikahan antara SH dengan termohon tersebut tidak  disertakan  persetujuan  dan  izin  dari  istri  pertama.  Sebagaimana  berdasarkan ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 ayat 1 Kompilasi  Hukum  Islam  pernikahan  tersebut  dapat  dibatalkan,  maka  surat  Akta Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  salah  satu  Kantor  Urusan  Agama  Kabupaten Sumatera Utaradinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak- hak  manusia  mempunyai  tujuan  hukum  yang  baik  bagi  umat  Islam  sendiri.  Izin poligami  yang  diterapkan  dalam  perundang-undangan  di  Indonesia  mengandung Maṣlaḥah  bagi  kedua  suami  istri.  Jika  suami  melakukan  poligami  tanpa  izin  istri pertama dan pengadilan, dilakukan dengan diam-diam tanpa memberitahu terhadap istri terdahulu, maka hal ini akan menyakiti hati istri dan berdampak pada adanya kemudharatan yang timbul.
Dengan  demikian  tampak  bahwa  syarat  adanya  izin  istri  dan  pengadilan dalam  poligami  merupakan  hal  yang  dibutuhkan  demi  menjaga  keharmonisan rumah tangga. Izin tentang poligami tidak terdapat dalam nas, maka izin poligami adalah termasuk masalah pernikahan yang disebabkan pemalsuan status.
Dalam  menjaga  keharmonisan  rumah  tangga  adalah  bagian  dari maqâṣid asy-syarî’ah anjuran  Allah  SWT  dalam  Islam,  karena  tujuan Syara’ dalam menetapkan suatu hukum untuk menjaga lima hal pokok yaitu: memelihara agama, memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan  memelihara keturunan.  Upaya  menjaga  lima  hal  tersebut  terdapat  dalam  maṣlaḥah  pernihakan tanpa izin istri pertama.
Pernikahan  yang  terjadi  antara  kedua  termohon  dapat  dibatalkan,  sebab mengandung  mudharat  terbukti  dalam  gugatan  pembatalan  pernikahan  tersebut termohon  I  dipaksa  memilih  antara  istri  pertama  atau  istri  kedua.  Bila  diteruskan maka  akan  terjadi  kemudharat  yang  lebih  besar  lagi.  Dilakukannya  pembatalan pernikahan sebagai wujud dari menghilangkan kemudharatan yang ada.
Dalam  kasus  pernikahan  pemalsuan  status  antara  SH  dengan  YS  pihak Mahkamah Syariah Kota Jantho telah menjatuhkan pertimbangan hukuman berupa pembatalan  pernikahan  dengan  mencabut  peraturan  pernikahan  antara  SH  dengan
41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam
istri keduanya, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.266.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). 42
Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana, maka keputusan yang ditetapkan oleh  pihak  Mahkamah  Syariah  Kota  Jantho,  belum  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku,  karena perbuatan  poligami  tanpa  izin  istri  merupakan  bagian  dari kejahatan  terhadap  asal  usul  pernikahan  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  pasal  279  tentang  kejahatan  asal-usul  pernikahan  menyebutkan bahwa  pelaku  yang  memenuhi  unsur  mengadakan  pernikahan,  mengetahui pernikahan-pernikahannya  yang  telah  ada,  mengetahui  pernikahan-pernikahan pihak lain, dan adanya penghalang yang sah, diancam pidana penjara 5 tahun bagi yang melakukan pernikahan dengan mengetahui  adanya penghalang  yang sah dan hukuman  penjara  7  tahun  bagi  yang  melakukan  pernikahan  menyembunyikan penghalang yang sah.
Kedua  pertimbangan  dan  keputusan  yang  diambil  oleh  Mahkamah  Syariah Kota  Jantho  terhadap  kasus  ini  jika  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  dapat dinyatakan  belum  sesuai. Dalam  perspektif  hukum  pidana  Islam,  melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah merupakan tindak pidana yang mengakibatkan pelakunya  mendapatkan  hukuman  ta'zir  karena  merupakan  bagian  dari  jarimah yang  menyinggung  hak  perorangan  (individu).  Sanksi  ta'zir  yang  diberikan  dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang ditentukan oleh penguasa. 43
Dengan  demikian,  orang  yang  turut  berbuat  tidak  langsung  (orang  yang menikahkan  pelaku  poligami)  dalam  jarimah  hanya  dijatuhi  hukuman  ta’zir. Sedangkan  hukuman  dalam  KUHP  yaitu  bagi  orang  yang  menikahkan  pelaku poligami  mendapat  hukuman  sepertiga  dari  hukuman  yang  diterima  oleh  pelaku poligami  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  57  KUHP  di  atas.  Dalam  jarimah ta’zir  tidak  ada  perbedaan  pelaku  poligami  dan  orang  yang  menikahkan  pelaku poligami mendapat hukuman  yang sama antara pelaku langsung atau pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuattersebut termasuk jarimah ta’zir dan hukumannya juga hukuman ta’zir. Sedangkan syara’ tidak memisahkan antara jarimah  ta’zir  yang  satu  dan  jarimah  ta’zir  lainnya.  Selama  hakim  mempunyai kebebasan  dalam  menentukan  besar  kecilnya  hukuman  ta’zir,  maka  tidak  ada perlunya  membuat  pemisahan  antara  hukuman  perbuatan  langsung  dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta’zir. Oleh sebab itu, hukuman bagi  orang  yang  menikahkan  pelaku  poligami  bisa  lebih  berat,  sama  berat  atau lebih  ringan  dari  pada  hukuman  pelaku  poligami,  berdasarkan  pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.
Dari  uraian  di  atas,  menunjukkan  bahwa  orang  yang  menikahkan  pelaku poligami  tanpa  izin  Pengadilan  Agama  dapat  dikatagorikan  perbuatan  melanggar
42 UU Nomor 7 Tahun 1989Pasal 89ayat 1, tentang biaya perkara.
43 Ta’zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. (Qanun Hukum Jinayat no. 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat ).
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
hukum, masuk dalam katagori jarimah ta’zir, yang mana hukumannya diserahkan kepada  penguasa  untuk  memutuskan  hukuman  apa  yang  pantas  diberikan  kepada orang  yang  menikahkan  pelaku  poligami  tanpa  izin  Pengadilan  Agama.  Hakim diberi  wewenang  yang  luas  dalam  menjatuhkan  hukuman  dengan  berpedoman kepada  batas  maksimal  dan  minimal  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang sah. Ta’zir dapat juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan dengan sebagai berikut:
1. Pertimbangan  hakim  dalam  putusan  pembatalan  nikah  rekayasa  oleh suami  diputuskan  di  Mahkamah  Syar’iah  Jantho  berupa  memerintahkan Pegawai  Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga  panah Kabupaten  Karo  Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  mencoret  pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah Akta Nikah tersebut  dan  membebankan  pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara sejumlah Rp.1.266.000, (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Tinjauan  hukum  terhadap  pertimbangan  putusan  Pembatalan  Nikah  di Mahkamah  Syari’ah  Jantho  pada  putusan    Nomor  053/Pdt.G/2015/MS- JTH  tersebut  dalam  dikategorikan  sebagai  berikut:  Jika  dilihat  dari hukum  Islam  pertimbangan  tersebut  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam karena  tidak  dilakukan  hukuman  ta’zir  kepada  pelaku,  sedangkan ditinjau  dari  peraturan  perundang-udangan  sudah  sesuai  yakni pencabutan  dasar  hukum  terhadap  surat  pernikahan  rekayasa  yang dilakukan  oleh  termohon  I  dan  termohon  2  karena  didasarkan  pada ketentuan pasal  24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan, maka  Surat  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka
Amir  Nuruddin,  Azhari  Akmal  Tarigan ,  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia Jakarta: Kencana, 2014 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat , Bandung: Pustaka Setia, Mei 2010.
Mardani , Hukum Keluarga Islam Di Indonesia , Jakarta:   Kencana, 2016.
Muchlis  Marwan Dan Thoyib  Mangkupranoto , Hukum Islam II , Surakarta: Buana Cipta, 2006.
Muchlis  Marwan Dan Thoyib  Mangkupranoto , Hukum Islam II , Surakarta: Buana Cipta, 2006.
Nana Syaodin Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
Nasiri, Praktik  Pronstitusi  Gigolo  Ala  Yusuf  Al-Qardawi ,  Surabaya:  Khlmista, 2010).
Riadhus Sholihin & Murtahar, Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
Saleh Abidin & Amiruddin, Fiqh Munakahat , Bandung: Pustaka Setia, 2008 Soemiyati, Hukum  Pernikahan  Islam  dan  Undang-undang  Pernikahan , Yogyakarta: Leberty.
Sorgono  Soekanto, Penelitian  Hokum  Normativesuatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian , Jakarta: Rineka Cipta, 2005. Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
W.J.S  Poerwadarminta, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta:  Balai  Pustaka, 1986.