## GANESHA LAW REVIEW
Volume 2 Issue 2, November 2020 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PEREDARAN CD MUSIK BAJAKAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
Gede Agus Wahyu Dana 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Ketut Sudiatmaka 3
1 Universitas Pendidikan Ganesha . E-mail : aguswahyu.id17@gmail.com
2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com
3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : sudiatmaka@gmail.com
Info Artikel Abstract Masuk: 11 September 2020
Diterima: 14 Oktober 2020 Terbit: 4 November 2020
Keywords: Copyright, Pirated CD (compact disk), Law Number 28 of 2014 This  study  aims  to  find  out  how  the  implementation  of  Law number  28  of  2014  concerning  copyright  related  to  the  still circulation of pirated music CD (compact disk) in the district of Buleleng  and  to  find  out  the  efforts  made  by  the  local government  especiallythe police with the discovery of pirated music  CD.  This  research  is  an  empirical  research  that  is descriptive  in  nature.  Data  collection  using  library  research, observation, and interviews. Samples were taken from pirated CD  sellers  and  pirated  CD  consumers  and  the  police  using proposive  sampling  techniques.  Data  analysis  was  performed with  a  qualitative  descriptive  analysis  and  presented  in  a descriptive  analysis.  Research  results  show  that  where  Law number  28  of  2014  concerning  copyright  has  not  been implemented  properly  in  society,  the  lack  of  complaints  from creators and the public and the legal culture of society is still relatively weak. The efforts made by the local government are only preventive and repressive (investigative) action if there is chaos in the community.

## Abstrak

## Kata kunci:
Hak Cipta, CD Bajakan, UU NO 28 Tahun 2014
Corresponding Author: Gede Agus Wahyu Dana, Email : aguswahyu.id17@gmail.com
DOI: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait masih adanya peredaran CD (compact disk) musik  bajakan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  serta mengetahui  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  setempat khususnya  Kepolisian  dengan  masih  ditemukanya  peredaran CD musik bajakan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif.Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan,  observasi,  dan  wawancara.  Sampel  diambil  dari pelaku  usaha  penjual  CD  bajakan  dan  konsumen  CD  bajakan dan pihak Kepolisian dengan menggunakan teknik  purposive sampling.  Analisis  data  yang  dilakukan  dengan  analisis deskriptif  kualitatif  dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimana Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  belum  di implementasikan dengan baik di dalam masyarakat, kurangnya aduan dari pencipta maupun masyarakat serta budaya hukum masyarakat yang masih tegolong lemah. Upaya yang dilakukan pemerintah  setempat  hanya  tindakan  Preventif  (pencegahan) serta  Represif  (penyidakan)  jika  terjadi  kisruh  di  dalam masyarakat.
@Copyright 2020.

## Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  adalah  suatu  bangsa  yang  terdiri  dari  keberagaman  latar belakang  antara  lain  suku,  budaya,  adat  istiadat.Untuk  mempertahankan  citra bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan dibidang seni maka banyak orang yang memulai  mengembangkan  kemampuan  keterampilan  di  bidang  seni  pahat,  seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya.Dalam kemajuan di era globalisasi saat ini bukan  hanya  dalam  bidang  seni  saja,  tetapi  berupa  hasil  penemuan.  Salah  satu perkembangan  yang  menonjol  dan  memperoleh  perhatian  seksama  dalam  masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya, maupun  bidang-bidang  kehidupan  lainnya.Di  bidang  perdagangan  karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor  ini  meningkat  secara  pesat  dan  bahkan  telahmenempatkan  dunia  sebagai pasar tunggal bersama.
Setiap manusia dimuka bumi ini memiliki hak mutlak atas hasil kreasi yang telah  diciptakannya  atau  telah  mereka  wujudkan  dalam  bentuk  barang  maupun bentuk  ide.  Menurut  Gatot  Soepramono,  seseorang  yang  menciptakan  sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil  karya  cipta  biasanya  dapat  diperbanyak  oleh  orang  lain  karena  orang  yang menciptakan  kemampuannya  terbatas,  sehingga  tidak  mampu  dikerjakan  sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai dengan permintaan (Gatot,2010: 2).
Salah satu ruang lingkup perlindungan HKI yakni hak cipta. Hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku,  program  komputer,  kuliah,  pidato,  musik,  dan  ciptaan  lain  yang  sejenis dengan  itu,  serta  hak  terkait  dengan  hak  cipta.  Karena  ciptaan  ini  dilindungi  hak cipta  sebagai  hak  ekslusif,  ciptaan-ciptaan  ini  menjadi  hak  yang  semata-mata diperuntukan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta (Lindsey,2013: 6).
Belakangan  ini  semakin  banyak  problematika  yang  timbul  terhadap pelanggaran HKI terkait masalah hak cipta khususnya masalah pembajakan yang terjadi,  memang  masih  banyak  kerancuan  bagaimana  hak  cipta  tersebut  muncul siapa  yang  punya  hak  atas  kekayaan-kekayaan  intelektual  yang  telah  berwujud karena masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana sistem hukum di dalam HKI yang mengatur tentang hak cipta ini. Peraturan tentang hak cipta sangat dibutuhkan terutama di dunia yang modern ini, teknologi telah berkembang pesat
terutama  internet  dimana  setiap  orang  dapat  mengakses  segala  sesuatu  dengan lebih mudah melalui internet mulai
Tindakan  memperbanyak  produk  atau  karya  seseorang  tanpa  izin  dari pemegang  hak  ciptanya  atau  pembajakan  sudah  bukan  rahasia  umum  lagi,  pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus adanya kesamaan antara dua karya yang ada.(purwaningih, 2005)
Seperti  halnya  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  hingga  saat  ini  masih ditemukan adanya peredaran CD ( Compact Disk ) musik bajakan yang dijual belikan secara  terang-terangan  di  setiap  daerah  dengan  harga  yang  bervariasi  dengan pedagang satu dengan yang lainnya.Disini peneliti menemukan permasalahn yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng dengan masih menemukan adanya pedagang CD musik bajakan yang masih bertahan.Seperti penjual CD musik bajakan di Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.Selain itu penjual CD bajakan dapat juga ditemukan  di  Desa  Kubutambahan,  Kecamatan  Kubutambahan,  Kabupaten Buleleng. Selanjutnya penjual CD ( Compact Disk )  di daerah Pasar Anyar Singaraja dan di Kelurahan Penarukan masih ada penjual CD musik bajakan. Peredaran CD ( Compact  Disk) bajakan  tentu  membuat  barang  bajakan  sangat  mudah  untuk didapatkan,  selain  mudah  didapatkan    harga  yang  murah  menjadikan  banyak masyarakat lebih berminat membeli CD bajakan daripada CD original dengan harga jauh lebih mahal. Dari keterangan masing-masing penjual CD bajakan menyatakan bahwa  setiap  bulannya  mereka  bisa  menjual  CD  bajakan  sebanyak  lebih  dari  25 keping dengan harga 6000.- (enam ribu rupiah) sampai dengan harga 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
Dengan masih ditemukannya peredaran CD musik bajakan ini dan masih ada minat  dari  konsumen  yang  ingin  membeli  menunjukkan  bahwa  pelanggaran terhadap hak cipta sulit untuk diminimalisasikan karena CD musik bajakan masih ada  khususnya  di  daerah  Kabupaten  Buleleng.  Meskipun  di  zaman  sekarang peredaran  penjual  CD  bajakan  ini  tidak  seramai  dulu  lagi  karena  adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih yang membuat orang-orang banyak ber-alih  yang  dulunya  menggunkan  CD  menjadi  menggunakan falshdisk atau menggunakan handphone untuk melakukan pencarian lewat aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai macam hiburan sehingga  membuatnya lebih praktis. Namun kenyataannya dari keterangan para penjual terkait CD bajakan yang dapat mereka jual  tersebut menandakan bahwa CD bajakan di era zaman modern sekarang masih lumayan  banyak  diminati  oleh  masyarakat.  Karena  kebutuhan    masyarakat terhadap  CD  bajakan  masih  ada,  hal  inilah  yang  membuat  para  penjual  masih bertahan    menjual  CD  bajakannya.  Hal  ini  menandakan  bahwa  adanya  Undang- Undang yang mengatur bahwa menjual CD bajakan merupakan melanggar aturan hukum  sehingga  ini  menjadi  fenomena  adanya  kesenjangan  antara das  sollen dengan das sein sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta belum efektif diterapkan di masyarakat .
Pengambilan  data  dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan adanya informasi yang diberikan oleh beberapa konsumen yang menyatakan bahwa di Kabupaten Buleleng masih ada peredaran CD bajakan. Pemilihan lokasi penelitian yang di ambil merupakan lokasi terdekat dari tempat tinggal peneliti dan penjual CD bajakan yang ditemukan sudah cukup mewakili penjual-penjual CD bajakan di
daerah  lain  yang  peneliti  belum  temukan.  Selain  itu  struktur  perekonomian Kabupaten  Buleleng  memiliki  karakteristik  yang  berbeda  dengan  struktur perekonomian  Provinsi  Bali  dimana  perekonomian  Provinsi  bali  lebih  banyak bertumpu  pada  sektor  industri  pariwisata  sedangkan  struktur  perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan.
Berubahnya Undang-Undang tentang hak cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan dapat membuat pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap lagu dan musik. Karena banyaknya peraturan baru yang membuat pemerintah dapat dengan serius menegakkan  perlindungan  hukum  terhadap  lagu  dan  musik.  Seperti  di  dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tidak ada peraturan yang mengatur tentang wewenang rakyat dan pemerintah dalam upaya mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Banyak lagi aturan baru di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  yang  sebelumnya  tidak  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  dengan  membuat  penegakkan terhadap  pelanggar-pelanggar  hak  cipta  khususnya  terhadap  lagu  dan  musik seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik  dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah  saat  ini,  salah  satunya  adalah  adanya  aturan  yang  dapat  digunakan terhadap tempat perdagangan yang menjual barang-barang hasil pembajakan, yaitu terdapat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan: “Pengelolaan  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjual  dan/atau pengandaan  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  di  tempat perdagangan yang dikelolanya”
Adanya  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ini khususnya yang terdapat dalam Pasal 10 ini jelas para penjual CD bajakan tersebut telah melanggar aturan hukum yang ada sehingga perlu adanya penanganan khusus yang  dilakukan  oleh  penegak  hukum  agar  hal  seperti  ini  tidak  terus  terjadi  dan menjadikan kebiasaan dalam  masyarakat. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  juga  terdapat  Pasal  yang  mengatur  khusunya terhadap penggandaan dan pendistribusian ciptaan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, dimana penjual CD bajakan telah melanggar hak ekonomi dari pencipta  itu  sendiri  karena  telah  medistribusikan  atau  menggandakan  ciptaan orang  lain  tanpa  izin  utuk  dijual  kembali  guna  memperoleh  keuntungan  sendiri tanpa adanya royalty ke pencipta aslinya. Karena yang hanya boleh menggandakan atau  mendistribusikan  ciptaan  adalah  pencipta  itu  sendiri,  kecuali  adanya perjanjian lisensi terlebih dahulu antara pencipta dengan orang lain.
Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dari itu orang- orang wajib untuk menghormati  karya ciptaan seseorang, dan  orang lain sudah pasti tahu bahwa sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan  bebas  mengatasnamakan  ciptaan  yang  bukan  merupakan  ciptaannya. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) hasil karya orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, maka orang tersebut telah melanggar hukum.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau terjun langsung ke masyarakat dengan cara :
a. Melakukan wawancara langsung ke lapangan
b. Melakukan observasi langsung ke lapangan
c. Melakukan kuesioner
d. Mengambil sample atau  contoh  terhadap  ketidaksesuain  norma hukum dalam masyarakat.
Jenis  penelitian  yang  digunakan  peneliti  bersifat  penelitian  deskriptif.  Penelitian adalah  penelitian  hukum  empiris,  maka  penelitian  ini  difokuskan  untuk mengumpulkan  data-data  yang  terdiri  dari  :  data  primer,  data  sekunder,  bahan hukum  tersier.  Pengumpulan  data  yang  digunakan  studi  kepustakaan,  observasi, wawancara.Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling
Pembahasan Hasil Pembahasan Dan Penelitian Upaya  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Setempat  Dalam  Hal    Menyikapi  Masih Adanya Peredaran CD Musik Bajakan Yang Di Jual Di Wilayah    Kabupaten Buleleng
Sacara  khusus  terkait  upaya  pemerintah  Kabupaten  Buleleng  khususnya Kepolisian,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  petugas  kepolisian  di  Polres Buleleng  terkait  bagaiamana  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  hal  ini kepolisian  dalam  menyikapi  masih  adanya  peredaran  CD  ( compact  disk )  bajakan yang  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  berdasarkan  wawancara  dengan petugas  kepolisian  unit  II  Satreskrim  Polres  Bulelengmenyatakan  bahwa  pihak kepolisian  dari  tahun  2018  sampai  saat  ini  belum  pernah  melakukan  tindakan apapun baik dari segi perlindungan ataupun sidak terkait masih adanya peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng, namun sidak pernah dilakukan pihak kepolisian pada tahun 2017 dengan menyasar pedagang-pedagang kaki lima yang hanya ada di sekitar Kota Singaraja dengan menggandeng instansi-instansi terkait seperti  Dinas  Perijinan,  Dinas  Perindustrian,  Dinas  Perdagangan,  dengan melakukan  penarikan  CD  bajakan  dari  peredaran  dan  kemudian  dilakukan pemusnahan CD bajakan yang dianggap melanggar UU. Kepolisian disini tidak mau tutup mata atas pelanggaran yang terjadi, karena disini kepolisian tentu mengetahui masih adanya CD bajakan yang beredar di kalangan masyarakat akan tetapi karena pelanggaran  hak  cipta  menggunakan  delik  aduan  sehingga  membuat  pihak kepolisian  harus  menunggu  adanya  aduan  langsung  dari  pencipta  karena  ketika terjadi  kasus  terkait  CD  bajakan  maka  kepolisian  hanya  akan  mengikuti  aturan hukum yang ada yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi acuan dalam pelanggaran ini.
Belum  adanya  aduan  dari  pihak  pencipta  maupun  masyarakat  membuat pihak  kepolisian  hanya    akan  bertindak  apabila  sudah  terjadi  kisruh  di  dalam masyarakat dengan cara tindakan Represif dengan cara menyidak tempat penjualan CD  bajakan,  ketika  tidak  ada  maka  hanya  bisa  melakukan  upaya Preventif (pencegahan) dengan  menyadarkan semua tentang pentingnya hak cipta di dalam masyarakat,  tindakan  preventif  ini  dilakukan  dengan  memeberikan  pengawasan terhadap tempat yang diduga mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan. Adapun dasar hukum yang mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan :
Bahwa selain penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintah  di  bidang  ilmu  hukum  diberi  wewenang  khusus  sebagai penyidik  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana hak cipta dan hak terkait.
Kepolisian  dalam  melakukan  tindakan  upaya Represif dan Preventif menggunakan dasar hukum yakni Pasal 110 huruf b, e, f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yakni :
Pasal 110 huruf b : Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait. Pasal 110 huruf e : Penggeledahan dan pemeriksaan tempat yang terduga terdapat barang bukti, pembukuan, dan dokumen lain yang berkenan dengan tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait.
Pasal 110 huruf f : Penyitaan  dan/atau  penghentian  peredaran  atas  izin  pengadilan  terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta dan hak terkait sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan di Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  di  latar  belakang  masalah  terkait mengenai  adanya  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  khusunya    masih  adanya peredaran  CD  musik  bajakan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  terlihat  bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta  masih belum  optimal  diterapkan  di  dalam  masyarakat,  buktinya  masih  masih  terjadi pelangaran-pelanggaran terhadap hak cipta dan khususnya masalah peredaran CD bajakan  yang masih ditemukan.
Adapun  hasil  penelitian  yang  dilakukan  melalui  proses  wawancara  kepada pelaku  usaha  penjual  CD  musik  bajakan  di  Desa  Julah,  Kecamatan  Tejakula, Kabupaten  Buleleng.  menyatakan  bahwa  selama  berjualan  CD  bajakan  belum pernah  adanya  penertiban  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  yang  membuat penjual merasa aman dalam menjual CD bajakan tersebut, padahal disini penjual mengetahui bahwa CD bajakan yang dia jual dilarang oleh pemerintah. Alasan disini penjual masih menjual CD bajakan karena  penjualan ini sebagai sambilan karena melihat konsumen masih ada yang membutuhkan maka penjual tetap bertahan Selain itu hasil wawancara kepada penjual CD bajakan di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa CD yang dia jual semuanya merupakan CD bajakan dengan jumlah CD yang masih banyak dijual sekitar  kurang  lebih  2000  keping  CD  bajakan.  Disini  penjual  mengetahui  bahwa barang yang dia jual adalah melanggar hukum yang ada. Alasan penjual disini tetap masih menjual CD bajakan adalah dipengaruhi oleh alasan ekonomi dan alasan tidak adanya pekerjaan lain sehingga penjual menjual CD bajakan.
Selanjutnya  hasil  wawancara  dari  penjual  CD  bajakan  di  Desa  Penarukan, Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng,  menurut  keterangannya  menyatakan bahwa semua CD  yang dijual merupakan CD bajakan, dimana jumlah CD bajakan yang di jual lebih dari 2000 keping dengan berbagai macam CD.Disini penjual CD bajakan mengetahui bahwa CD bajakan yang dia jual melanggar hukum selain itu alasan  pelaku  usaha  masih  menjual  CD  bajakan  dipengaruhi  oleh    tempat  yang digunakan untuk menjual CD bajakan milik sendiri, selain itu masih ada konsumen yang membeli khususnya CD musik dan untuk menambah penghasilan untuk bekal anak sekolah
Tempat  terakhir  adalah  di  PasarAnyar  Singaraja  Menurut  keterangan  penjual  CD bajakan  penjual  penghasilan  penjualan  dari  mulai  tahun  2017  menurun  drastis akibat teknologi yang semakin canggih akan tetapi MS masih tetap bertahan untuk berjualan, dia menyewa ruko yang dimana di dalam ruko tersebut dia tidak hanya menjual CD bajakan melainkan juga menjual berbagai pakain, sepatu dan juga topi. CD  bajakan  yang  dijual  jumlahnya  kurang  lebih  sekitar  1500  keping  CD  yang kebanyakan  itu  CD    musik.  penjual  mengetahui  bahwa  perbuatannya  melanggar hukum  karena  menjual  CD  bajakan,  penjual  mempunyai  alasan  tetap  bertahan karena dia menjual CD bajakan digunakan sebagai penghasilan tambahan dan juga sambilan dari berjualan pakain, sepatu, topi, karena merasa CD bajakan yang dijual masih bisa laku di pasaran

## Hasil Dan Pembahasan
Pembahasan
Upaya  Yang  Dilakukan  Pemerintah  Setempat  Dalam  Hal    Menyikapi  Masih Adanya Peredaran CD Musik Bajakan Yang Di Jual Di Wilayah    Kabupaten Buleleng
Berkaitan dengan penegakkan hukum hak cipta bahwa masalah pokok dalam penegakan  hukum  hak  cipta  di  Indonesia  adalah  pemerintah  Indonesia  belum menunjukkan  kemauan  yang  kuat  untuk  menegakkan  perlindungan  hak  cipta  di Indonesia  karena pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta. Pemerintah baik instansi-instansi terkait dan segenap lapisan masyarakat seharusnya sepakat untuk secara bersama-sama memerangi maraknya terjadi  pembajakan  dan  peredaran  yang  lebih  luas.  Pemerintah  merupakan organisasi  tertinggi  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  masyarakatnya agar menjadi contoh bagaimana cara untuk lebih menghargai hasil karya orang lain dan bersama-sama memerangi pembajakan CD maupun peredaran CD bajakan di masyarakat.
Peranan  pemerintah  disini  sangat  dibutuhkan  untuk  memberantas  para pelaku  pelanggaran  hak  cipta  sangatlah  diperlukan,  mulai  dari  para  penegak hukumnya yang harus menjalankan pelaksanaan hukumnya dengan benar antara para  pihak  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Masalah  pembajakan  ini seharusnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum yang tegas hal ini disebabkan bila dibiarkan secara terus menerus akan menimbulkan ancaman bagi perekonomian bangsa Indonesia terutama menyangkut masalah investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Adanya  undang-undang  tentang  hak  cipta  diharapkan  dapat  mengatasi pelanggaran-pelanggaran hak cipta Terkait hal ini yang masih ditemukan adanya
peredaran  CD  bajakan  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng  maka  dapat  dilihat  bahwa pelaku usaha jelas sudah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni adanya aturan yang dapat digunakan terhadap tempat perdagangan yang  menjual  barang-barang  hasil  pembajakan,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:
Pengelolaan  tempat  perdagangan  dilarang  membiarkan  penjual  dan/atau pengandaan  barang  hasil  pelanggaran  hak  cipta  dan/atau  hak  terkait  di  tempat perdagangan yang dikelolanya”
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ini  khususnya yang  terdapat  dalam  Pasal  10  ini  jelas  para  penjual  CD  bajakan  tersebut  telah melanggar  aturan  hukum  yang  ada  sehingga  perlu  adanya  penanganan  sesuai dengan Undang-Undang dan konsekuen yang dilakukan oleh penegak hukum. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga terdapat Pasal  yang  mengatur  khususnya  terhadap  penggandaan  dan  pendistribusian ciptaan yaitu terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, dimana penjual CD bajakan  telah  melanggar  hak  ekonomi  dari  pencipta  itu  sendiri  karena  telah medistribusikan  atau  menggandakan  ciptaan  orang  lain  tanpa  izin  utuk  dijual kembali  guna  memperoleh  keuntungan  sendiri  tanpa  adanya  royalty  ke  pencipta aslinya.  .    Selain  itu  ada  ketentuan  sanksi  pidana  yang  mengatur  terkait  adanya peredaran CD bajakan yakni terdapat dalam Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi :
Setiap  orang  yang  dengan  tanpa  hak  dan/atau  tanpa  izin  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  pencipta sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  e dan/atau  huruf  g,  untuk  penggunaan  secara  komersial  dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Selanjutnya terdapat dalam Pasal 114 yakni :
Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang  dengan  sengaja  dan  mengetahui  membiarkan  penjualan  dan/atau penggandaan  barang  hasil  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  hak  terkait  di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10  (sepuluh),  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Namun    ketentuan  dan  sanksi  tersebut  belum  dilaksanakan  dengan  baik terhadap  sanksi  kurungan  maupun  denda  yang  secara  tegas  dan  tertulis  kepada pelaku usaha.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan di Wilayah Kabupaten Buleleng
Dengan  masih  ditemukannya  pederan  CD  bajakan  di  wilayah  Kabupaten Buleleng  membuat  penerapan  UU  Hak  Cipta  di  dalam  masyarakat  masih  banyak dilanggar, sehingga timbul masalah yang terjadi dimana masalah tersebut adalah adanya  kesenjangan das  sollen dan das  sein atau  bisa  disebut  juga  dengan kesenjangan  antara  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai perindungan hak cipta terkait peredaran CD bajakan dengan kejadian yang ada di lapangan.
Adapun  kerugian  yang  di  timbulkan  terkait  masih  adanya  peredaran  CD  bajakan yang terjadi yaitu :
a. Bagi pemerintah
Pembajakan CD telah merugikan negara karena uang pajak yang seharusnya masuk kas negara atas ciptaan sebuah musik atau film malah disalahgunakan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri.
b. Bagi pencipta
Pengaruh  buruk  terhadap  pencipta  musik  atau  film  terjadi  karena  adanya pembajakan  yang  terjadi,  dimana  dengan  adanya  pembajakan  atau peredaran  CD  bajakan  akan  membuat  para  pencipta  tidak  semangat  lagi dalam berkarya untuk membuat hasil karya ciptanya karena terlalu mudah oknum-oknum melakukan pembajakan terhadap karya cipta orang lain.
c. Pelaku usaha
Pihak  yang  paling  menerima  dampak  yaitu  pelaku  usaha  CD  bajakan,  di samping  mereka  mendapatkan  keuntungan  yang  besar  dari  penjualan  CD bajakan tersebut, mereka juga harus menanggung akibatnya apabila subtansi pemerintah  menjalankan  tugasnya  sebagaimana  mestinya.    Sehingga membuat  pelaku  usaha  harus  mempertanggung-jawabkan  perpuatannya dengan  membayar  denda  atau  penarikan  CD  bajakan  dari  peredaran  di masyarakat.
d. Bagi konsumen
Tidak selamanya dampak positif dirasakan bagi konsumen atas CD bajakan yang  mereka  beli,  memang  konsumen  bisa  memperoleh  CD  bajakan  yang mereka  inginkan  dengan  harga  yang  terjangkau.  Tapi  kualitas  akan  CD bajakan ini tidak tahan lama dan mudah rusak.
Pelanggaran hak cipta khususnya peredaran CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dipengaruhi oleh beberapa faktor efektivitas penegakkan hukum yang erat kaitannya dengan konsep Lowrence Meir Friedman yakni:
1. Faktor  ekonomi,  dimana  dalam  hal  ini  banyak  penjual  CD  bajakan  ingin mencari keuntungan dengan menjual CD bajakan tersebut dan mengabaikan kepentingan  pencipta  dan  pemegang  hak  cipta.  Selain  itu  para  penjual  CD bajakan  ini  tidak  mempunyai  pekerjaan  lainnya  dan  tidak  mempunyai keahlian khusus sehingga membuat penjual merasa dengan cara ini mereka bisa  memenuhi  kebutuhan,  dengan  harga  beli  seharga  6000.-  (enam  ribu rupiah) dan harga jual bisa seharga 20.000.- (duapuluh ribu rupiah) penjual dapat keuntungan lumayan besar.
2. Faktor  subtansi  Hukum,  dimana  aturan  yang  ada  di  dalam  peraturan  per- undang-undangan  dan  aturan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  yaitu subtansi  hukum  yang  menentukan  dapat  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan. Berdasarkan studi dokumen yang telah dilakukan bahwa secara subtansi hukum sebenarnya telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan  hak  cipta  sebagaiman  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Faktor  struktur  hukum,  dimana  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai wewenang sebagai pelaksana dan/atau yang mengawasi berlakunya subtansi hukum itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum  acara  pidana  meliputi:    Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan.  Adapun
struktur  hukum  yang  bertugas  melaksanakan  dan  mengawasi  ketentuan perlindungan hak cipta khususnya terkait peredaran CD bajakan di beberapa desa yang ditemukan merupakan wilayah hukum Polres Buleleng. Faktor Budaya Hukum, yakni budaya hukum merupakan pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, disalahgunakan,dan  dihindari.  Budaya  hukum  sangat  berkaitan  dengan  hukum masyarakat,  semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan  timbul budaya hukum yang baik di dalam masyarakat. Terkait budaya  hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng dan konsumen dapat dikatakan bahwa memiliki kesadaran hukum yang lemah, karena dalam hal ini  pelaku  usaha  CD  bajakan  mengetahui  adanya  aturan  hukum  mengenai perlindungan tentang hak cipta  khusunya CD bajakan, akan tetapi tetap menjual dengan alasan untuk penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup.
Selain  itu  hambatan  yang  sering  terjadi  sehingga  implementasi  ini  masih kurang optimal adalah dimana kurangnya aduan dari pencipta itu sendiri atau dari masyarakat  bahwa  masih  adanya  peredaran  CD  bajakan  di    wilayah  Kabupaten Buleleng dimana dalam  Pasal 120  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak  Cipta  harus  menggunakan  delik  aduan  terlebih  dahulu  jika  terjadi  suatu pelanggaran terkait  hak cipta.  Namun kenyataannya Pasal 120 tidak terrealisasikan dengan  baik  karena  banyak  karya  cipta  musik  atau  lagu  yang  diciptakan  oleh penciptanya tidak diketahui bahwa karya ciptanya telah dibajak atau digandakan oleh  orang  lain  dan  di  komersilkan  untuk  keuntungan  pribadi.  karena  hasil wawancara  dengan  pihak  kepolisian  menyatakan  bahwa,  selama  ini  terkait perederan CD bajakan di wilayah Kabupaten Buleleng belum pernah adanya aduan langsung  dari  penciptanya  terkait  karya  cipta  yang  yang  dibajakan  dan dikomersilkan tanpa izin oleh pencipta itu sendiri.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  didapatkan simpulan sebagai berikut  :
1. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat dalam hal  menyikapi masih adanya  peredaran  CD  musik  bajakan  yang  di  jual  di  wilayah  Kabupaten Buleleng  belum  menunjukkan  kemauan  yang  kuat  untuk  menegakkan perlindungan hak cipta di wilayah Kabupaten Buleleng karena pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta. Belum  adanya  aduan  dari  pihak  pencipta  maupun  masyarakat  membuat pihak  kepolisian  hanya    akan  bertindak  apabila  sudah  terjadi  kisruh  di dalam masyarakat dengan cara tindakan Represif dengan melakukan sidak ke  tempat  penjualan  CD  bajakan,  ketika  tidak  ada  maka  hanya  bisa melakukan  upaya Preventif (pencegahan)  dengan    menyadarkan  semua tentang pentingnya hak cipta di dalam masyarakat, tindakan preventif ini dilakukan dengan memberikan pengawasan terhadap tempat yang diduga mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan.  Namun apabila adanya pengaduan maka  unit yang ditunjuk yaitu dari Unit II Satreskrim Polres Buleleng (Banit Tipidsus) yang menangani pelanggaran terkait hak cipta.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya implementasi Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  seperti  factor
ekonomi, faktor subtansi hukum, faktor budaya hukum, dan faktor struktur hukumnya.  Dengan  masyarakat  cendrung  membeli  barang  dengan  harga murah serta dapat menikamati kegunaan dari barang tersebut meskipun perbedaannya jauh berbeda. Selain itu adanya Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang harus menggunakan delik aduan jika terjadi suatu pelanggaran terkait hak cipta.

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kepada  pihak  pemerintah  khusunya  Polres  Buleleng  sebagai  salah  satu bagian  dari Criminal  Justice  System tertutama  dalam  upaya  melakukan penegakkan hukum dibidang perlindungan terkait hak cipta agar lebihdalam hal  menangani  pelanggaran  terkait  peredaran  CD  bajakan  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  dengan  rajin  melakukan  tindakan Reresif yaitu  sidak kepada  pelaku-pelaku  usaha  yang  menjual  CD  bajakan  dan  juga  tindakan Preventif pencegahan dengan tidak hanya menyasar penjual CD bajakan di wilayah Kota Singaraja saja.
2. Kepada pelaku usaha sebagai penerima keuntungan dari adanya penjualan CD bajakan ini agar lebih menghormati karya cipta orang lain dengan tidak mendistribusikan hasil karya orang lain tanpa izin untuk kepentingan sendiri dan lebih menyadari bahwa menjual CD bajakan merupakan telah melanggar aturan  hukum.  Serta  bersama-sama  dengan  pemerintah  terkait  untuk memerangi pembajakan-pemabajakan yang ada.
3. Kepada  konsumen  hendaknya  lebih  memahami  lagi  bagaimana  kerugian yang  bisa  ditimbulkan  akibat  penggunaan  CD  bajakan  dan  lebih meningkatkankesadaran hukum terkait pentingnya perlindungan hak cipta itu  diterapkan  dengan  merubah  kebiasaan  membeli  CD  bajakan  dengan beralih ke CD asli untuk menghormati pencipta.

## Daftar Pustaka
Adrian Sutedi, 2013. Hak Atas Kekayaan Intelektual . Jakarta,Sinar Grafika Supramono Gatot, 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya . Jakarta, PT. Rineka Cipta
Tim  Lindsey  dkk,  2013. Hak  Kekayaan  Intelektual  Suatu  Pengantar .  Bandung,  PT Alumni Utomo Suryo, 2010. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu Saidin,  2015. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual,  Jakarta .  PT  Raja  Grafindo Persada
Beby,  Pardiptha.2015. Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak Cipta Lagu . Volume 3 Nomor 1.Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Indra, Kumalasari Munthe. 2018. Peranan Penegak Hukum Terhadap Hak Cipta Krya Musik  Dalam  Bnetuk  Jual  Beli  VCD  Bajakan  Di  Kabupaten  Labuhanbatu Utara .Volume 6 Nomor 1. Jurnal Ilmiah Advokasi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Adella Farah Fadhilah . 2018. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap VCD/DVD Bajakan. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta.
Dirta Sanjaya A.P. 2018. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Peredaran DVD Film Bajakan Di Kota Bandar Lampung Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  Tentang Hak Cipta.Skipsi . Fakultas Hukum Universitas Lampung. Agus  Candra.  2015. Pembajakan  Musik  Di  Indonesia  Dan  Solusi Mengatasinya .https://www-kompasianacom.cdn.ampproject.org/pembajakan- musik-di-indonesia-dan-solusi-mengatasinya.