## ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN TAKALAR
Juridic Analysis Of The Dispute Of Proprietary Rights To Land In Takalar District
Baso Kifliansyah 1 , Marilang 2 , Halim Talli 3 . 123 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: Basokifliansyah@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 7 Oktober 2021
Revisi I* 12 Desember 2021
Revisi II*
21 Februari 2022 Disetujui* 22 Mei 2022
Pokok masalah penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak  Milik  Atas  Tanah  Di  Kabupaten  Takalar.  Penelitian  ini  merupakan penelitian Deskriktif dengan menggunakan data Kualitatif, data diperoleh melalu  studi  Lapangan  (Field  Research).  sehingga  metode  pengumpulan datanya  bersumber  dari  data  informan  baik  dari  pihak  Penggugat  dan Tergugat,  Pengadilan  Negeri  Takalar,  maupun  dari  pihak  pemerintah dalam hal ini pihak Desa Lakatong. Pengumpulan data dilakukan melaui metode  observasi,  wawancara  dan  Dokumentasi.  Selanjutnya  data  yang diperoleh  akan  dianalisis  melalui  pendekatan  Sosiologi  Yuridis. Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  yaitu:  1)  duduk  perkaranya  ialah tanah  yang  terletak  di  Kaporengeng  Desa  Lakatong,  Kecamatan Manggarabombang,  Kabupaten  Takalar  (objek  sengketa  sekarang) adalah  tanah  milik  Samsu  B  Peleng  berdasarkan  Surat  Rincik  Pesil  No. 8a  D1  Kohir  30  seluas  ±  10  are  (1000  m²)  dengan  batas-batas  sesuai hasil  pemeriksaan  setempat,  2)  berdasarkan  pertimbangan  hukum  untuk petitumnya  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa TERGUGAT  I  yang menguasai Tanah Sengketa I, tanah Rincik dengan luas :±4Are (±400M2 Lompo  Kaponrengang  Persil  No  8a  D1  Nomor  Kohir  30  adalah merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (onrechtmatige  daad)  dan TERGUGAT II yang menguasai Tanah Sengketa II, tanah Rincik dengan luas  :±2Are  (±200M2  Lompo  Kaponrengang  Persil  No  8a  D1  Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad),  3)  Diktum/Amar  Putusan  ialah  Mengabulkan  gugatan  para penggugat sebagian.
Kata Kunci: Sengketa Tanah, Hak Milik
The  main  problem  of  this  research  is  the  Juridical  Analysis  of  Land Ownership  Disputes  in  Takalar  Regency.  This  research  is  descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research).  so  that  the  data  collection  method  is  sourced  from  informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and  from  the  government  in  this  case  the  Lakatong  Village.  Data  was collected  through  the  methods  of  observation,  interviews  and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
a  Juridical  Sociology  approach.  The  conclusions  from  the  results  of  this study  are:  1)  the  problem  is  that  the  land  located  in  Kaporengeng, Lakatong  Village,  Manggarabombang  District,  Takalar  Regency  (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ± 10  acres  (1000  m²)  with  boundaries  according  to  the  results  of  local inspections,  2)  based  on  legal  considerations  for  the  petitum  which basically  states  that  ACCUSED  I  controls  the  Disputed  Land  I,  Rinkik land  with  an  area  of  :±4Are(±  400M2  Lompo  Kaponrengang  Persil  No. 8a  D1  Kohir  Number  30  is  an  unlawful  act  (onrechtmatige  daad)  and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of  :±2Are  (±200M2  Lompo  Kaponrengang  Persil  No.  8a  D1  Kohir Number  30  is  an  act  Against  the  law  (onrechtmatige  daad),  3)  Dictum  / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights

## A. PENDAHULUAN
Para  filsuf,  khususnya  Aristoteles  memberikan  julukan  bahwa  manusia  sebagai zoon  politicon, artinya  manusia  sebagai  mahkluk  yang  selalu  mempunyai  keinginan untuk  bersosialisasi. 1 Peran  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagaimana  tujuan  hukum itu  sendiri,  adalah  untuk  menjamin  kepastian  dan  keadilan.  Pada  prinsipnya  dalam kehidupan  masyarakat,  senantiasa  terdapat  perbedaan  antara  pola  perilaku  atau  tata kelakuan  yang  berlaku  di  norma  (kaidah)  hukum. 2 Kesadaran  hukum  dapat  dikatakan bahwa  pembentukan  hukum  harus  memperlihatkan  kesadaran  hukum  masyarakat,  di samping  itu  tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  hukum  menciptakan  pola-pola  baru dalam  masyarakat.  Sehingga  pada  akhir  menciptakan  kesadaran  hukum  baru  yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. 3 . Oleh karena itu, kesadaran hukum merupakan merupakan  sebuah  konsep  pembentukan  Undang-undang  Pokok  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  Nomor  5  yang  disahkan  pada  tanggal  24  September  1960,  yang  kemudian diterbitkan  dalam  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104  tahun  1960  , merupakan  tonggak  sejarah  yang sangat  penting bagi  pertanahan  Indonesia. Hubungan fungsional antara Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan konflik tanah ini tampaknya  terkait  dengan  negara  Indonesia  yang  multikultural,  multietnis,  agama,  ras dan  multikelas.  Hal  ini  juga  terkait  dengan  Bhineka  Tunggal  Ika  yang  secara  efektif mencerminkan pluralisme budaya negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tanah  dapat  menunjukkan  tingkat  status  sosial  seseorang  yang  tercermin  dari besarnya  pengelolaan  tanah.  Semakin  banyak  tanah  yang  dimiliki  atau  dikelola seseorang, semakin tinggi status sosialnya. Ini dapat digunakan sebagai  ukuran kinerja sosial  seseorang  dan  sebagai  simbol  sosial  budaya  masyarakat.  negara  atau  wilayah adalah  elemen  utama  dari  sebuah  negara.  Bagi  negara  Indonesia  yang  disebut  negara agraris  atau  negara  kepulauan,  tanah  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam kaitannya dengan terwujudnya kehidupan dan kehidupan manusia. Fungsi dan manfaat
1 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1
2 Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum seabagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Tapis 10, No.1 (2014): h.2.
3 Lauresius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.229.
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Ia memiliki banyak bentuk dan identitas, namun dibuktikan dengan banyaknya lahan dan konflik yang telah lama menjadi realitas sosial di semua masyarakat
Dalam  perkara  suatu  perkara,  isi  putusan  harus  memuat  keadaan  perkara, pertimbangan  hukum  hakim,  dan  dikte/perintah  putusan.  Persidangan  kasus  ini  adalah subjek dari proses para pihak, yang meliputi deskripsi singkat dan ruang lingkup klaim klaim, tanggapan, dan bukti. Pertimbangan hukum hakim adalah dalil-dalil atau alasan- alasan yang  digunakan hakim sebagai  pertimbangan  hukum  sebelum memutus perkara berdasarkan  fakta-fakta  yang  diungkapkan  ke  pengadilan  dan  telah  ditetapkan  sebagai termasuk  dalam  putusan.  kesaksian,  bukti,  dan  hukum  dalam  hukum  kontinental.  Dari hasil  argumentasi  itulah  hakim  menjelaskan  pendapatnya  apa  saja  yang  terbukti  dan yang  tidak,  dirumuskan  menjadi  kesimpulan  hukum  sebagai  dasar  landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. 4
Pada  awal  tahun  2017,  Muhammad  Ali  kembali  mengajukan  gugatan  pada  21 Februari  2017.  Muhammad  Ali  (Penggugat  I),  Dg  Saga  (Penggugat  II),  dan  Satriani (Penggugat  III)  adalah  kasus  nomor  05.  /Pdt.G/2017/PN.Tka  vs  Nurlina  Dg  Mene (Terdakwa I), Dg. Raja (Terdakwa II). Sebagai hasil dari proses tersebut, dalam putusan pada  Rabu,  7  Juni  2017,  Pengadilan  Negeri  Takaral  secara  virtual  mengabulkan sebagian  dari  tuduhan  penggugat.  Kasus  tersebut  kemudian  berlanjut  ke  tingkat  kasasi dan kasasi.
Pada  tanggal  11  Desember  2017,  Pengadilan  Tinggi  Makassar  mengeluarkan Putusan  Nomor  347/Pdt/2017  dalam  amar  putusan  menerima  kasasi  pemohon,  dan Putusan Pengadilan Negeri Takaral Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.Tka. ke samping. Dengan diterbitkannya  putusan  kasasi  tersebut,  penggugat  kembali  menempuh  jalur  hukum dengan  mengajukan  permohonan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dengan nomor arsip 2760 K/Pdt/2018.
Berdasarkan berbagai  penggabungan  aturan dan  norma  tersebut,  mengacu pada sengketa tanah sebagaimana tercantum dalam keputusan. Dari segi normatif dan yuridis ternyata  cacat  substansial,  yang  dapat  menimbulkan  fitnah  yang  tidak  jelas  mengenai batasan dan ruang lingkup pokok sengketa terhadap pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penggugat dan tergugat. Demikian pula, ada banyak kesempatan bagi para sarjana untuk mengkritik  secara  hati-hati  dan  mendalam.  Kesalahan  yang  terdapat  dalam  putusan pengadilan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  perkara,  pertimbangan  hukum,  dan pernyataan/pengaturan  putusan.  Hal  inilah  yang  menjadi  fokus  analisis  kritis  penulis, terutama yang berkaitan dengan penekanan kasus dan pertimbangan hukum. Hakim dan keputusan dikte/perintah.
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  penulis  ingin  mengkaji  lebih  lanjut permasalahan  yang  terkait  dengan  penyelesaian  konflik  tanah  di  Desa  Lakatong Kecamatan  Mangarabombang  Kabupaten  Takalar.  Kemudian  penulis  jadikan  sebagai tugas  akhir  berupa  penelitian  ilmiah  dari  Perguruan  Tinggi  Universitas  Islam  Negeri Alauddin  Makassar  Prodi  Dirasah  Islamiyah  Konsentrasi  Syari’ah  dan  Hukum  Islam dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( Field  research )  yaitu  :  “suatu penelitian  yang  dilakukan  secara  sistematis  dengan  mengangkat  data  yang  ada dilapangan  atau  mempelajari  secara  insentif  tentang  keadaan  sekarang,  dan  interaksi
4 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , h. 809
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
suatu  individu,  kelompok,  lembaga,  dan  masyarakat  . 5 ide  penting  dari  jenis  penilitian ini  adalah  bahwa  peneliti  berangkat  ke  lapangan  untuk  mengadakan  pengamatan langsung  tentang  suatu  fenomena  yang  terjadi.  Pada  hakikatnya  adalah  upaya  mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum, yaitu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memecahkan secara benar suatu masalah mengenai hukum.
Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  sosiologi  hukum  yang  didukung  dengan  penelitian  lapangan.  Pendekatan  ini digunakan  untuk  mengkaji  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan pembahasan.  Secara  sederhana,  yuridis  berarti  sesuai  hukum,  menurut  hukum  dan menurut  undang-undang.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  mengkaji norma-norma  yang  berlaku  termasuk  hukum-hukum  yang  memiliki  relevansi  dengan masalah  sebagai  bahan  sumber  hukum. 6 Penelitian  hukum  dalam  hal  ini  adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara  No.  05/Pdt.G/2017/PN.tka  yaitu  Pihak  Penggugat  yaitu  Muhammad  Ali, Satriani dan Dg Saga Kemudian Pihak Tergugat I Nurlina Dg Mene . Kemudian instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Takalar dan Kantor Desa Lakatong yang terkait dengan masalah  yang  diteliti.  Penelitian  hukum  ini  dilakukan  dalam  bentuk  wawancara  untuk memperoleh  informasi  yang  akurat  dari  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan  dengan permasalahan yang ada.
Dalam  proses  penelitian  ini,  data  yang  digunakan  berjenis  data  kualitatif  yang terdiri dari :
Data  Primer yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  di  lokasi penelitian  atau  objek  penelitian. 7 Dari  keterangan  responden  di  lapangan  melalui wawancara langsung yang terdiri  dari masyarakat yang memiliki dan menguasai  tanah yang  menjadi  objek  sengketa,  masyarakat  sekitar  Desa  Lakatong  Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber kedua yaitu data primer  atau  sumber  sekunder  dari  data  yang  dibutuhkan. 8 diperoleh  dari  penelusuran dari  berbagai  sumber  secara  tidak  langsung  melalui  dokumentasi  atau  bahan  arsip berupa peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian.
Penulis  menggunakan  beberapa  metode  pengumpulan  data  yaitu  melalui wawancara, dokumentasi dalam bentuk bahan tertulis dan tersimpan.
Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan data, karena tujuan pengolahan data adalah untuk menyederhanakan data  yang  telah  terkumpul,  menyajikannya  dalam  susunan  yang  baik  dan  kemudian dianalisis.  Penulis  dalam  mengolah  dan  menganalisis  data  menggunakan  analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif berupa kata-kata atau gambar, data  diperoleh  dari  wawancara,  observasi  lapangan,  potret,  dokumen  individu,
5 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2002), h.17.
6 Bugin, Burhan. Metodologi penelitian Kualitatif . Cet. IX; Jakarta: Kencana. 2019.
7 Kartiko,  Widi  Restu. Asas  Metodologi  Penelitian:  Sebuah  Pengenalan dan  Penuntunan  demi Pelaksanaan Penelitian, (Cet. I; Yoyakarta: Graha Ilmu. 2010) h.24.
8 Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007) h.72.
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
memorandum  dan  dokumen  resmi,  sehingga  dapat  dilakukan  untuk  responden  yang jumlahnya sedikit. 9
Setelah  melalui  proses  pengolahan  yang  selektif,  kemudian  data  tersebut dideskripsikan  secara  deskriptif  analisis,  yang  dideskripsikan  dalam  bentuk  deskripsi yang  nantinya  dapat  menjawab  permasalahan  yang  dibahas. 10 deskriptif  adalah permasalahan  yang  ada  disajikan  dalam  bentuk  uraian-uraian  yang  berkaitan  dengan teori-teori  hukum  yang  ada  sehingga  diperoleh  suatu  kesimpulan  dan  gambaran  yang jelas dalam pembahasan masalah. 11

## C. PEMBAHASAN
Analisis Yuridis Penulis
1. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.TKa
1) Tentang Duduk Perkara Adapun pendapat penulis tentang duduk perkaranya sebagai berikut:
Bahwa tanah yang terletak di Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang  Kabupaten  Takalar  adalah  tanah  warisan  Muhammad  Ali, Satriani, dan Dg Saga yang di dapatkan dari orang tuanya yaitu Samsu B peleng (orang tua para penggugat), ini dapat dilihat dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal  25  Juni  2016  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Desa  Lakatong  tanggal  5 Februari  2017  No.  Reg.  19/DLK/II/2017,  dan  turut  diketahui  oleh  Pjs.  Camat Mangarabombang tertanggal 9 Maret 2017
Bahwa terkait tentang duduk perkara putusan No. 05/Pdt.G/2017/PN/Tka berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  mengenai  batas-batas  obyek  sengketa  dan para pihak yang dijadikan sebagai penggugat dan tergugat sesuai dengan gugatan penggugat  ternyata  pada  saat  penulis  melakukan  penelitian  gugatan  penggugat mengandung Error In Persona yang akan mengakibatkan putusan Non Excutable (  Putusan  tidak  dapat  dijalankan  ).  Adapun  batas-batas  objek  sengketa  menurut penggugat adalah sebagai berikut :
Sebelah utara : tanah Panda Mamu dan dikuasai oleh Hawa Dg. Ngangki (cucu Panda Mamu) dan berbatasan dengan tanah Sipa Dg. Baji. Sebelah selatan : tanah Panda Baso Pato dan rumah So’na Dg. Sanga (Ahli waris Panda Baso Pato).
Sebalah timur : rumah Seoro Dg. Kebo dan tanah Mannarai Dg. Rewa; Sebelah barat : Jalan Raya Poros Lakatong.
Sedangkan batas-batas objek sengketa menurut penulis adalah sebagai berikut :
9 Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R  &  D. (Cet.  IV;  Bandung: Alfabet. 2009) h.111.
10 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan keunggulannya ( Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia. 2010) h.85.
11 Sitoyo  Sendu, Dasar  Metodologi  Penelitian. (Cet.  I;  Yogyakarta:  Literasi  Media  Publishing. 2015) h. 91.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
Sebelah utara : tanah Naimang Dg. Layu’ (ahli waris Mannarai Dg. Rewa). Sebelah selatan : tanah Panda Baso Pato dan rumah So’na Dg. Sanga (Ahli waris Panda Baso Pato).
Sebalah  timur  :  tanah  milik  Saero  Dg.  Kebo,  tanah  milik  Mannarai  Dg.
Rewa,  Rumah  Milik  Tanang  Dg.  Lurang,  Rumah
Juma Dg. Gassing, Rumah Sambang Dg. Ngalle
Sebelah Barat berbatasan : Jalan Raya Poros Lakatong.
Selanjutnya terkait pihak yang dijadikan sebagai penggugat dan tergugat menurut  penulis  gugatan  para  penggugat  tidak  memenuhi  syarat  formil karena  ada  ahli  waris  yang  tidak  dimasukkan  sebagai  penggugat  yaitu Halimah  dan  Datu  Dg.  Jawa.  Kemudian  berdasarkan  hasil  pemeriksaan setempat  ditemukan  fakta  adanya  sejumlah  pihak  yang  tidak  ikut  digugat namun  ada  dalam  obyek  secara  keseluruhan  dan  objek  sengketa  yaitu Tanang Dg. Lurang, Juma Dg. Gassing, Sambaing Dg. Ngalle sesuai dengan siteplan yang penulis buat ..
2) Tentang Pertimbangan Hukum
Adapun  pertimbangan  hukum  hakim  menurut  pendapat  penulis  yang menyatakan sebagai berikut:
Dalam  hal  ini  menurut  pendapat  penulis  apabila  Penggugat  mau menggugat  tanah  tersebut,  seharusnya  mengikut  sertakan  pihak-pihak  yang ditemukan  menguasai  obyek  perkara  dalam  sidang  pemeriksaan  tersebut.  Akan tetapi,  dalam  hal  perkara  ini  pihak  yang  dijadikan  sebagai  tergugat  hanya Tergugat  I  (Nurlina  Dg.  Mene)  dan  Tergugat  II  (Dg.  Raja),  sedangkan  pihak- pihak  yang  ditemukan  menguasai  obyek  tanah  lainnya  tidak  digugat. Sehubungan  dengan  hal  ini  penulis  mengutip  Putusan  Mahkamah  Agung  RI dalam Yurisprudensi No. 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 menegaskan yang  pada  pokoknya  adalah  sebagai  berikut  :  suatu  gugatan  perdata  yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain,  maka  orang  yang  harus  ditarik  sebagai  pihak  tergugatnya  adalah  orang- orang  yang  secara  nyata  benar-benar  menguasai  /  manghaki  tanah  yang disengketakan  di  pengadilan  tersebut.  Mengenai  batas  tanah  obyek  sengketa menurut analisis penulis batas-batas obyek sengketa sengketa tidak sama antara gugatan  dengan  hasil  pemeriksaan  setempat,  terkait  hal  ini  penulis  mengutip sebagaimana  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  81  K/Sip/1971 yang  pada  menyatakan  bahwa  apabila  tanah  yang  dikuasai  oleh  tergugat, ternyata  tidak  sama  batas-batas  dan  luasnya  dengan  yang  tercantum  dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 3) Diktum / Amar Putusan
Terkait  Diktum /  Amar  Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PN.TKa berdasarkan duduk  perkara  ,  fakta-fakta  hukum,  dan  pertimbangan  hukum  yang  di dapatkan dari hasil penelitian, menurut pendapat penulisseharusnya diktum / amar putusan berbunyi :

## M E N G A D I L I
Dalam Pokok Perkara:
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO).
2. Putusan Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar

## Tentang Duduk Perkara
Adapun pendapat penulis tentang duduk perkara sebagai berikut:
Bahwa dari  alat  bukti yang diajukan oleh pihak  para terbanding semula para  penggugat  terutama  terhadap  alat  bukti  P  16  /  T13  ternyata  sebelum perkara  ini  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri  Takalar  telah  ada  putusan  yang obyek  perkaranya  sama  yaitu  Putusan  Pengadilan  Negeri  Takalar  No. 20/Pdt.G/2016/PN.  Tka  tanggal  1  Desember  2016.  Dalam  amar  putusannya pada  pokok  perkara  menyatakan  gugatan  penggugat  dalam  hal  ini  pihak terbanding  I  semula  Penggugat  I  tidak  dapat  diterima  dengan  pertimbangan bahwa  berdasarkan  sidang  pemeriksaan  setempat  pada  hari  senin  tanggal  10 Oktober  2016  ditemukan  ada  pihak-pihak  yang  menguasai  sebahagian  obyek perkara  akan  tetapi  tidak  ikut  digugat  yaitu  Sipa  Dg.  Baji,  Dg.  Gassing,  Dg. Ngalle,  Dg.  Kebo,  dan  Tanang  Dg.  Lurang  (vide  produk  bukti  P.16  /  T-13)  , dan  atas  hal  ini  menurut  penulis  apabila  penggugat  mau  menggugat  kembali tanah  sengketa  tersebut.  Seharusnya  mengikut  sertakan  pihak  yang  ditemukan menguasai  obyek perkara dalam sidang pemeriksaan  ini. Akan tetapi, ternyata dalam  perkara  ini  pihak  yang  digugat  hanya  pembanding  semula  tergugat  I, sedangkan pihak yang ditemukan menguasai obyek lokasi tidak digugat.
Bahwa  dalam  perkara  ini  telah  diadakan  sidang  pemeriksaan  setempat pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017. hasilnya sama dengan sidang pemeriksaan setempat  tanggal  10  Oktober  2016  tersebut.  Dalam  putusan  No. 20/Pdt.G/2016/PN.Tka  tanggal  1  Desember  2016,  masih  ditemukan  ada  pihak yang menguasai tanah sengketa yaitu Sipa Dg Baji, Dg Gassing, Dg Ngalle, Dg Kebo, Dan Tanang Dg Lurang.
Terkait duduk / pokok perkara Pengadilan Tinggi No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar  ,  menurut  penulis  apa  yang  menjadi  duduk  /  pokok  perkara  di Pengadilan  tinggi  telah  sesuai  dengan  pendapat  peneliti  yaitu  mengenai  pihak yang  diajukan  sebagai  penggugat  /  tergugat  dan  batas-batas  objek  sengketa yang di sengketakan.
a. Pertimbangan Hukum
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  Pengadilan  Tinggi  menurut  penulis sudah  sangat  cermat  dan  betul  karena  Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa gugatan  dari  para  terbanding  semula  penggugat  konpensi  adalah  kurang  pihak dan sebagai konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijke Verklaard / NO ) dan materi perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini,  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Tingkat  Pertama  gugatan  para  Terbanding  semula  para  penggugat  konpensi/ para tergugat rekopensi dikabulkan sebagian, sedang menurut Pengadilan Tinggi gugatan  para  Terbanding  semula  Para  Penggugat  konpensi/  para  tergugat rekopensi, gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijke Verklaard )  maka  menurut  pendapat  Pengadilan  Tinggi  putusan  Pengadilan Negeri  Takalar  No.  05/Pdt.G/2017PN.Tka  tanggal  21  Juni  2017  haruslah
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
dibatalkan  dan  Pengadilan  Tinggi  akan  mengadili  sendiri  perkara  ini  di  tingkat banding yang selengkapnya sebagaimanan tersebut di dalam amar putusan .
b. Diktum / Amar Putusan
Mengenai  Diktum  /  Amar  Putusan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  No. 347/Pdt/2017/ PT. Makassar sudah sangat cermat dan tepat dimana Pengadilan Tinggi  Menerima  permohonan  banding  dari  pembanding  semula  Tergugat  I. Selanjutnya,  dalam  diktum  eksepsinya  sudah  betul  dan  cermat  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 05/Pdt.G/2017/PN.Tka tanggal 21 Juni 2017 dalam eksepsi tersebut. Kemudian, dalam diktum pokok perkaranya juga sudah  sangat  cermat,  teliti,  dan  adil  yang  Membatalkan  putusan  Pengadilan Negeri Takalar No. 05/Pdt.G/2017/PN.Tka yang dimintakan banding tersebut.

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2760K/Pdt/2018
1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terkait  pertimbangan  hukum  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 2760K/Pdt/2018 , tentang yang menyatakan Muhammad Ali, Satriani, Dg. Saga adalah Ahli  Waris  dari  Samsu  B  Peleng  adalah  sudah  tepat  dan  cermat.  Namun  terkait  pihak prinsipal  yang  di  jadikan  sebagai  tergugat  penulis  mencermati  bahwa  pertimbangan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Cq  Hakim  Agung  yang  memeriksa  dan mengadili perkara ini tidak cermat dan kurang teliti karena dalam gugatan perkara tidak memenuhi syarat formil berupa kekaburan / ketidakjelasan ( Obscur Libel ) menyangkut batas-batas tanah obyek  sengketa dalam perkara aquo serta kekeliruan pihak ( Error  in Persona ) dalam bentuk  gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ), oleh karena terdapat  pihak  yang  menguasai  sebagian  objek  sengketa  namun  ternyata  tidak  turut dijadikan  sebagai  tergugat  ( ex  juri  terti ).  Sehubungan  dengan  ini  penulis  mengutip sebagaimana  yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  No.  81K/Sip/1971,  tanggal  11 Agustus  1971,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  apabila  tanah  yang  dikuasai oleh  tergugat,  ternyata  tidak  sama  batas-batas  dan  luasnya  dengan  yang  tercantum dalam gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Diktum / Amar Putusan
Terkait  diktum  /  amar  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  No. 2760K/Pdt/2018 berdasarkan  fakta-fakta  hukum,  dan  pertimbangan  hukum  yang  di dapatkan  penulis,  menurut  penulis  seharusnya  diktum  /  amar  putusan  berbunyi MENGADILI :
1) Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi.
2) Menguatkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Makassar  Nomor  347/PDT/2017/ PT  MKS.  Tanggal  14  Desember  2017  yang  membatalkan  Putusan Pengadilan  Negeri  Takalar  Nomor  05/Pdt.G/  2017/PN  TKa.  Tanggal  21 Juni 2017

## D.  PENUTUP
Kesimpulan 1. Tanah yang terletak di Kamporengang Desa Lakatong, Kecamatan Manggarabombang,  Kabupaten  Takalar  (objek  sengketa)  adalah  tanah  milik Samsu B Peleng berdasarkan Surat Rincik Pesil No. 8a D1 Kohir 30 seluas ± 10 are (1000 m²) dengan batas-batas sesuai hasil pemeriksaan setempaat.
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
2. Berdasarkan  pertimbangan  hukum  untuk petitumnya yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  TERGUGAT  I  yang  menguasai  Tanah  Sengketa  I,  tanah Rincik  dengan  luas  :±4Are  (±400M2  Lompo  Kaponrengang  Persil  No  8a  D1 Nomor  Kohir  30  adalah  merupakan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( onrechtmatige daad )  dan  TERGUGAT  II  yang  menguasai  Tanah  Sengketa  II,  tanah  Rincik dengan  luas  :±2Are(±200M2  Lompo  Kaponrengang  Persil  No  8a  D1  Nomor Kohir 30 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ( onrechtmatige daad );
3. Adapun  diktum  /  amar  putusannya  ialah  mengabulkan  gugatan  para  penggugat sebagian

## Saran
1. Duduk  perkaranya  yang  benar  adalah  tanah  yang  terletak  di  Kaporengeng  Desa Lakatong,  Kecamatan  Manggarabombang,  Kabupaten  Takalar  (objek  sengketa sekarang)  adalah  tanah  milik  MANNARAI  DG  REWA  berdasarkan  Surat  Rincik No. 290 C1, Pesil 8A tertanggal 15 April 1959 seluas ± 75 are (7500 m²).
2. Berdasarkan  pertimbangan  hukum  dari  hasil  penelitian  penulis,  ditemukan  fakta adanya  sejumlah  pihak  yang  tidak  ikut  digugat  namun  ada  dalam  obyek  secara keseluruhan dan objek sengketa yaitu :  Rumah Sipa Dg. Baji, rumah  Dg. Gassing, rumah Dg. Ngalle, rumah Soera Dg. Kebo, rumah Tanang Dg. Lurang. Kemudian, apabila  dicermati  gugatan  yang  diajukan  Penggugat  telah  ternyata  bahwa  Halimah dan Datu Dg. Jawa tidak diikut sertakan sebagai pihak Penggugat dalam perkara in casu
3. Adapun  Diktum  /  Amar  Putusan  ialah  Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijke Verklaard / NO)

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga di Dunia Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum seabagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, Jurnal Tapis 10, No.1 .2014.
Lauresius Arliman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat , Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
Bugin, Burhan. Metodologi penelitian Kualitatif . Cet. IX; Jakarta: Kencana. 2019.
Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia. 2002.
Harahap,M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet. IX; Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
Harsono  &  Boedi, Hukum  Agraria  Indonesia  Sejarah  Perkembangan  UUPA  isi  dan Pelaksanaannya. Cet. IX; Jakarta: Djambatan. 2003.
Kartiko, Widi Restu. Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan demi Pelaksanaan Penelitian. Cet. I; Yoyakarta: Graha Ilmu. 2010.
Layyin,  Mahfiana.  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Kabupaten  Ponogoro. Kodifikasia 7, no.1 (2013) h. 83-84
Maria,  S.W.  Sumardjno. Tanah  Dalam  Prespektif  Hak  Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya . Jakarta: Kompas. 2009.
Mulyana, Dedi. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.
Baso Kifliansyah, Marilang, Halim Talli.
Nurjaya,  I  Nyoman, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspektif  Antropologi Hukum . Cet. I; (Malang: Um Press, 2006.
Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan keunggulannya . Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia. 2010.
Sendu, Sitoyo. Dasar Metodologi Penelitian. Cet. I; Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Cet. IV; Bandung: Alfabet. 2009.