JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  92-99  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6758.92-99

## PENGELOLAAN ZAKAT BAZNAS KOTA BINJAI PADA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI PENERAPAN UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG ZAKAT)
Harry Permana 1 , Sukiati 2 , Syafruddin Syam 3
Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan harrypermana8@gmail.com , sukiatisugiono@gmail.com , syafruddinsyam@uinsu.ic .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  sejauh  nilai-nilai  pendidikan  yang  terkandung  dalam  pengelolaan zakat  dikalangan  masyarakat.  Sementara  itu  zakat  sendiri  merupakan  perintah  yang  memiliki  dimensi vertikal  dan  horizontal,  yakni  dimensi  sosial  dan  ketuhanan.  Pada  dimensi  sosial,  zakat  secara  nyata menjadi salah satu washilah dalam proses pengentasan kemiskinan, sebab dalam terminologi fikih, salah satu  golongan  orang  yang  menerima  zakat  adalah  mereka  yang  berada  pada  garis  kemiskinan.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini diperoleh  dari  hasil  pengisian  kuesioner  dan  wawancara.  Data  sekunder  berupa  dokumentasi  laporan BAZNAS Kota Binjai. Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa secara umum zakat berperan dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Maka  dari  itu  zakat  harus  dikelola  dengan  baik  agar memberikan kemanfaatan yang lebih luas bagi umat.
Kata Kunci: Pendidikan, Baznaz, Zakat, Covid 19

## Abstract
This research aims to see the extent of educational values contained in the management of zakat  among the  community. Meanwhile,  zakat  itself  is  a  commandment  that  has  vertical  and  horizontal  dimensions, namely  the  social  and  divine  dimensions.  In  the  social  dimension,  zakat  clearly  becomes  one  of  the washilah in  the process of poverty alleviation, because in fiqh terminology,  one of the groups of  people who  receive  zakat  is those  who are on the poverty line. The method  used in  this research is descriptive method  with  qualitative  approach.  The  data  used  in  this  research  are  primary  and  secondary  data. Primary  data  in  this  study  were  obtained  from  the  results  of  filling  out  questionnaires  and  interviews. Secondary data is in the form of documentation of BAZNAS Binjai City reports. The results of this study generally  explain  that  in  general  zakat  plays  a  role  in  encouraging  economic  growth.  Therefore,  zakat must be managed properly in order to provide wider benefits for the people.
Keywords: Education; Baznaz, zakat; covid 19

## I. PENDAHULUAN
Zakat merupakan perintah yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal, yakni dimensi sosial dan ketuhanan (Shobah, Rifai, 2020) . Pada dimensi sosial, zakat secara nyata menjadi salah satu washilah  dalam  proses  pengentasan  kemiskinan,  sebab  dalam  terminologi  fikih,  salah  satu golongan orang yang menerima zakat adalah mereka yang berada pada garis kemiskinan (Hadi, 2019) . Maka dari itu zakat harus dikelola dengan baik agar memberikan kemanfaatan yang lebih luas  bagi  umat.  Zakat  juga  merupakan  ibadah  maaliyah  ijtima’iyyah  yang  memiliki  posisi sangat  penting,  strategis,  dan  menentukan,  baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun  dari  sisi pembangunan kesejahteraan umat (Ma’arif, 2018) . Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah  satu  rukun  (rukun  ketiga)  dari  rukun  Islam  yang  lima,  sebagaimana  yang  diungkapkan dalam  berbagai  hadis  Nabi,  sehingga  keberadaannya  dianggap  sebagai  ma’luum  minad-diin
bidhdharuurah  atau  diketahui  secara  otomatis  adanya  dan  merupakan  bagian  mutlak  dari keislaman seseorang.
Di  dalam  al-Qur’an  terdapat  dua  puluh  tujuh  ayat  yang  menyejajarkan  kewajiban  shalat dengan  kewajiban  zakat  dalam  berbagai  bentuk  kata.  Hal  ini  menegaskan  adanya  kaitan komplementer antara  ibadah  shalat dan  zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan,  maka zakat  merupakan  ibadah  yang  berdimensi  horizontal-kemanusiaan (Ali,  1988) .  Di  dalam  al- Qur’an  terdapat  pula  berbagai  ayat  yang  memuji  orang-orang  yang  secara  sungguh-sungguh menunaikannya,  dan  sebaliknya  memberikan  ancaman  bagi  orang  yang  sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi  zakat  adalah  perintah  Allah  swt  dan  merupakan  hak  orang  miskin  yang  terdapat  dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan  zakat  dimasa  pemerintahannya.  Ketegasan  sikap  ini  menunjukkan  bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan  berbagai  kedurhakaan  dan  kemaksiatan  lainnya.  Zakat  akan  mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah swt (Afdali et al., 2021).

## II. METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  peneliti  dalam melakukan  sebuah  penelitian.  Oleh  sebab  itu,  pendekatan  menjadi  penentu  dari  setiap  aspek dalam  penelitian,  mulai  dari  proses  menentukan  rumusan  masalah,  mengumpulkan  dan menganalisa  data,  sampai  pada  proses  menarik  kesimpulan  sehingga  diperoleh  akurasi  dalam meneliti.  Adapun  terkait  dengan  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  metodologi  kualitatif  merupakan  prosedur  penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu, dan juga dar perilaku  yang  bisa  diobservasi.    Oleh  sebab  itu,  data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini secara  umum  terdiri  dari  uraian  deskriptif  dari  responden  yang  berkaitan  dengan  proses distribusi zakat.
Pendekatan  deskriptif  ketika  dipakai  dalam  sebuah  penelitian  akan  mampu  memberikan deskripsi faktual, akurat dan sistematis atas suatu keadaan  ataupun situasi  tertentu.   Maka dari itu,  pendekatan  deskriptif  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  dari  sebuah  keadaan  atau peristiwa  yang  sedang  terjadi  dalam  proses  penelitian.  Oleh  sebab  itu  pendekatan  penelitian kualitatif  deskriptif  adalah  pendekatan  penelitian  yang  mengacu  pada  pross  menggambarkan dalam  bentuk  uraian  kata-kata  atas  data-data  dan  fakta  yang  berlangsung  di  tempat  penelitian dilakukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi  kasus.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  dalam upaya  untuk  memperoleh  data  dari  lapangan  secara  rinci  dan  apa  adanya  atas  kasus-kasus tertentu.    Jadi  sebuah  kasus  diteliti  secara  mendalam  dengan  melibatkan  sumber-sumber  data dan informasi yang berkaitan. Oleh sebab itu, penelitian yang penulis hendak lakukan berupaya untuk  mengungkapkan  secara  deskriptif  tentang  strategi  distribusi  zakat  yang  dilakukan  oleh BAZNAS Kota Binjai dengan menggunakan kerangka analisis maqashid al-syariah

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  perspektif  sosial  kemasyarakatan  dan  ekonomi,  zakat  akan  menjadi  sarana  untuk meningkatkan  pendapatan  masyarakat.  Proses  peningkatan  pendapatan  mayarakat  inilah memungkinkan  dapat  meningkatkan  permintaan  dan  penawaran  di  pasar  yang  pada  akhirnya mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  terjadi  karena  zakat  mengakomodir  golongan masyarakat  yang  lemah  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  akibatnya  pelaku  dan  volume  pasar dari  sisi  permintaan  menjadi  meningkat (Purnomo,  2022) .  Dengan  perkataan  lain,  distribusi zakat  terhadap  masyarakat  yang  layak  menerima  zakat  dari  segi  ekonomi  akan  memperoleh pendapatan  sekaligus  kesempatan  untuk  berusaha  serta  memiliki  daya  beli  bahkan  daya  jual
yang  akhirnya  memiliki  pula  akses  pada    perekonomian (Sohrah,  2012) .  Dengan  sistem  dan mekanisme  zakat  yang terlembagakan setidaknya menjadikan  aktivitas  ekonomi dalam kondisi terburuk  sekalipun dapat dipastikan akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan  primer.  Zakat  juga  memungkinkan  perekonomian  tetap  berjalan  pada  tingkat  yang minimum,  disebabkan  karena  kebutuhan  konsumsi  minimum  dijamin  oleh  dana  zakat (Azizah & Fitriyani, 2018) .
Pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat  adalah  negara  melalui  Baitul  Mal.  Bahkan,  pada  masa  Rasulullah  sampai  pada  masa khalifah  Abu  Bakar  Ash-shiddiq  zakat  menjadi  salah  satu  pendapatan  pokok  negara.  Zakat dikelola oleh  negara maksudnya, bukan  untuk memenuhi  keperluan  negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya- biaya rutinitas lainya. Zakat dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan  dibagikan  kepada  yang  berhak  menerimanya.  Jadi  negara  hanya  sebagai  fasilitator,  untuk memudahkan dalam pengelolaan zakat tersebut. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka  pengelolaan  zakat,  juga  membutuhkan  konsep-konsep  manajemen  agar  supaya pengelolaan  zakat  itu  bisa  efektif  dan  tepat  sasaran (Andri,  2020) .  Zakat  merupakan  sebuah kewajiban  bagi  umat  Islam,  selain  menjadi  pensuci  harta,  zakat  berpotensi  sebagai  upaya kemajuan  perekonomian  bagi  mustahik  sehingga  perlu  diadakan  proses  pengoptimalan  zakat. Pada  ilmu  ekonomi  optimalisasi  merupakan  yang  paling  tinggi  atau  proses  pencarian  solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah  memaksimumkan  keuntungan,  atau  tidak  selalu  biaya  yang  paling  kecil  yang  bisa ditekan  jika  tujuan  pengoptimalan  adalah  meminimumkan  biaya.    Salah  satu  cara pengoptimalan  zakat  yaitu  dengan  mencari  solusi  terbaik  sebagai  cara  supaya  meningkatkan kesadaran  masyarakat  untuk  mengeluarkan  zakat  sehingga  zakat  bisa  menjadi  optimal  utuk dapat membantu perekonomian masyarakat (Ferdana, Ridlwan, Canggih, 2022) . Dalam  mengoptimalkan  pengelolaan  zakat,  peran  amil  sangat  penting  karena  sebagai petugas  pengumpul  zakat  beserta  pendistribusiannya,  maka  dari  itu  dibutuhkan  seorang  amil yang  bekerja  secara  efektif,  dikatakan  efektif  berarti  tingkat  keberhasilan  dalam  mencapai tujuan  atau  sasaran.  Efektifitas  merupakan  suatu  konsep  yang  lebih  luas  mencakup  berbagai faktor  di  dalam  maupun  di  luar  diri  seseorang.  Dengan  demikian  efektifitas  tidak  hanya  dapat dilihat  dari  sisi  produktivitas,  tetapi  juga  dilihat  dari  sisi  persepsi  atau  sikap  individu.  Peran keefektifan  amil  zakat  menjadi  suatu  proses  keberhasilan  upaya  pencapaian  pendistribusian zakat  yang  diberikan  untuk  mustahiq,  dengan  mensyiarkan  atau  mengiklankan  zakat  kepada muzakki  maka  akan  tumbuh  kesadaran  para  muzakki  untuk  mengeluarkan  zakat.  Pasal  1  UU Republik  Indonesia  Nomor  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat,  disebutkan  pengelolaan zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengorganisasian  dalam  pengumpulan, pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat (Widhyasti,  2021) .  Sedangkan  dalam  pasal  3 mejelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam  pengelolaan  zakat  serta  meningkatkan  manfaat  zakat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat  dan  penanggulangan  kemiskinan (Erlindawati,  2016) .  Undang-undang  tersebut mengatur  tentang  kinerja  pengelola  BAZNAS  secara  profesional,  amanah,  terpercaya  dan memiliki  program  kerja  yang  jelas  dan  terencana,  sehingga  mampu  mengelola  zakat,  baik pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam  menyalurkan  zakat,  infak,  dan  shadaqah  terlebih  pengelola  Badan  Amil  Zakat  memiliki tenaga yang bersedia mendistribusikan kepada yang berhak menerima apabila dikelola oleh para pengelola atau amil yang amanah dan profesional dalam pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel serta menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar (Mas’ut, 2019) . Pasal  di  atas  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Muhammadiyah  Amin  selaku  Dirjen  Bimas Islam  Kementerian  Agama  RI  tahun  2018  menyatakan  bahwa  pengelolaan  zakat  berasaskan pada syariat Islam dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut akan mampu memudahkan capain tujuan dari zakat itu sendiri, yakni  agar  dapat  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  penanggulangan  kemiskinan. Berdasaran  data  BPS  tahun  2020,  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  dengan  mayoritas muslim  yaitu  85%  dari  penduduk  Indonesia.  Fakta  ini  menyiratkan  bahwa  zakat  memiliki
potensi  besar  dan  dapat  berkontribusi  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Zakat  juga  berperan penting  dalam  mewujudkan  terciptanya  keadilan  dalam  bidang  ekonomi  dimana  seluruh anggota warga negara mempunyai sumber pendapatan dan income untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini (Saprida, 2021). Oleh karena  itu  diperlukan  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  sebagai  sumber  atau  ladang  pendapatan yang  halal.  Dengan  zakat  maka  akan  terkumpul  dana  baru  (fresh  capital)  yang  bebas  dari tekanan-tekanan  apapun  karena  memang  bersifat  sukarela  dan  merupakan  hak  para  kaum miskin.  Dengan  demikian,  mayoritas  penduduk  Indonesia,  secara  ideal,  bisa  terlibat  dalam mekanisme  pengelolaan  zakat.  Apabila  hal  itu  bisa  terlaksana  dalam  aktivitas  sehari-hari  umat Islam,  maka  secara  hipotetik,  zakat  berpotensi  mempengaruhi  aktivitas  ekonomi  nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  Prof.  Dr.  KH.  Noor  Achmad,  MA, mengatakan  setiap  tahunnya  potensi  pengumpulan  zakat  terus  mengalami  peningkataan.  Pada 2010,  potensi  zakat  sebesar  Rp  217  trilun  dan  terus  mengalami  peningkatan  di  2016  yang menyentuh  angka  Rp  286  triliun.  Namun  kenyataan  zakat  yang  diterima  pada  tahun  2011 sebesar  Rp  1,73  triliun,  sedangkan  pada  tahun  2012  sebesar  Rp  2,3  triliun.  Sungguh  sangat mengecewakan.  Padahal,  secara  matematis,  semestinya  minimal  yang  kita  dapatkan  adalah sekitar angka Rp 19,3 trilyun pertahun. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama,  M.  Fuad  Nasar,  mengatakan  pertumbuhan  perzakatan  nasional  mengalami  trend  yang positif dari akumulasi rata-rata pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan  lainnya.  “Pengumpulan  zakat  nasional  pada  2017  diperkirakan  mencapai  Rp  6 triliun,  sedangkan  pada  2016  mencapai  Rp  5,12  trilun,”  itu  artinya  baru  sekitar  2,1  %  dari potensi pengumpulan zakat .  Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat yang berhasil digali di Indonesia masih sangat  kecil.
Jika mengambil kasus kota binjai, dimana jumlah penduduk muslim sebesar 125.484, dari jumlah  tersebut  yang  tercatat  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebesar  3.888  sehingga potensi  zakat  bisa  mencapai  sekitar  5  Milyar  Namun  kondisi  yang  ada,  tidak  jauh  berbeda dengan kondisi di atas. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Binjai, pada kurun waktu tiga tahun terakhir  yaitu :
Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
NO URAIAN PENERIMAAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 1. Zakat Fitrah 275.000.000,- 293.749.000,- 329.416.800,- 2. Zakat Haji 92.000.000,- 102.600.000,- 98.000.000,- 3. Zakat Profesi 83.941.000,- 136.000.000,- 224.021.166,- 4. Infaq 20.000.000,- 20.015.000,- 21.571.304,- Jumlah 470.941.000,- 552.364.000,- 673.009.270,-

## Tabel 2
Rekapitulasi Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah
NO ASNAF PENDISTRIBUSIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 1. Fakir 35.200.000,- 32.198.000,- 29.378.000,- 2. Miskin 286.700.075,- 341.726.750,- 394.470.541,- 3. Amil 26.142.625,- 33.828.000,- 44.566.905,- 4. Muallaf 22.000.000,- 20.557.000,- 15.000.000,- 5. Sabilillah 30.000.000,- 32.506.250,- 33.254.000,- 6. Ibnu Sabil 25.000.000,- 31.783.000,- 40.274.463,- Jumlah 425.042.700,- 492.599.000,- 556.943.909,-
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas  terlihat  bahwa  penerimaan  dana  zakat,  Infaq  dan  Shadaqah untuk  tahun  2018  Rp.  470.941.000,-  tahun  2019  Rp.  552.364.000,-  dan  tahun  2020  Rp. 673.009.270,-  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  meskipun  target  yang  diharapkan sangat jauh jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya. Sementara pada Tabel 2 terlihat bahwa  pendistribusian  untuk  tahun  2018  sebesar  Rp.  425.042.700,-  tahun  2019  492.599.000,- dan  tahun  2020  Rp.  556.943.909,-  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun  dan  tetap diberikan untuk 6 asnaf. Pemerintah kota Binjai pada tanggal 30 April 2021 mengeluarkan surat edaran walikota  nomor : 451-3291  kepada seluruh jajaranya  terkait pemungutan  zakat profesi atau  infaq  di  lingkungan  pemko  binjai.  Di  dalam  surat  tersebut  walikota  menghimbau  kepada para ASN (Aparatur Sipil Negara) di bawah pemerintahannya untuk berzakat dan berinfaq bagi yang beragama Islam sesuai dengan rukun Islam yang ke empat. Dan surat ini menjadi langkah awal pemko binjai dalam membuat perwal (peraturan Walikota)  tentang zakat dan  infaq wajib bagi para ASN pemko Binjai. Maka dengan  adanya regulasi tersebut menjadikan potensi zakat kota binjai akan maksimal.
Telebih  aturan  ini  merupakan  aturan  yang  dibuat  di  masa  pandemi  covid  19  yang memang membutuhkan dana dalam penanggulangannya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana  pengelolaan  Baznas  Kota  Binjai  menyikapi  hal  tersebut.  Potensi  zakat  yang  sudah maksimal  dan  juga  dihadapkan  dengan  persoalan  pandemi  covid  19.  Deskripsi  diatas  sangat menarik  untuk  diteliti  jika  dikaitkan  dengan  bagaimana    pengelolaan  zakat  pada  BAZNAS terhadap    masyarakat  di  kota  Binjai  di  masa  pandemi  covid  19.  Adapun  fokus  penelitian  yang akan  diteliti  dalam  penelitian  ini  terkait  pengelolalaan  zakat  pada  BAZNAS  terhadap masyarakat di kota Binjai di masa pandemi covid 19.

## Pengelolaan zakat
Di  dalam  undang-undang  zakat  dijelaskan  bahwa  Pengelolaan  Zakat  adalah  kegiatan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan  zakat.  Namun  makna  Pengelolaan  berasal  dari  kata  kelola  yang  mendapat
awalan  “peng”  dan  akhiran  “an”  sehingga  menjadi  pengelolaan  yang  berarti  pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan  “pe”  dan  akhiran  “an”  istilah  lain  dari  pengelolaan  adalah  “manajemen”.  Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata  pimpinan,  pengelolaan  manajemen  atau  pengelolaan  dalam  pengertian  umum  menurut suharismi  arikunto  adalah  pengadministrasian,  pengaturan,  atau  penataan  suatu  kegiatan (Wahyu  &  Anwar,  2020) .    Namun  kata  management  sendiri  sudah  diserap  kedalam  bahasa Indonesia  menjadi  kata  manajemen  yang  berarti  sama  dengan  “pengelolaan”,  yakni  sebagai suatu proses mengoordinasi dan mengintergrasi kegiatan kegiatan kerja  agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut Soekanto pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses  perencanaan,  pengaturan,  pengawasan,  penggerak,  sampai  dengan  proses  terwujudnya tujuan.  Dari  definisi  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  proses baik  berupa  perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian  dan  pengawasan  dalam  suatu organisasi terutama dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Pada  dasarnya,  zakat  dalam  Islam  dikenal  dengan  zakat  fitrah  dan  zakat  harta.  Yang dimaksud  dalam  pembahasan  ini,  terbatas  pada  zakat.  Artinya  segala  bentuk  zakat  baik  harta ataupun  fitrah  termasuk  di  dalamnya.  Secara  bahasa  zakat  berarti  An-Nuumuw  (tumbuh  atau berkembang), at-thaharatu (suci), al-baraqah (keberkahan). Yusuf Qardawi mendifinisikan zakat dalam  etimologi  adalah  merupakan  kata  dasar  dari  zaka  yang  artinya  berkah  tumbuh, berkembang, bersih, subur, baik, atau bertambah.  Imam  Abu Hanifah mengartikan  kata zakah sebagai tanaman yang berkembang. Kata zakah  juga bermakna memuji atau menganggap orang lain  suci.  Hal  ini  seperti  firman  Allah  SWT  dalam  Surah  An-Najam  ayat  32.  Sehingga  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  zakat  secara  bahasa  memiliki  arti  sesuatu  yang  berkembang,  suci, barokah dan baik.   Berdasarkan pengertian zakat dengan pendekatan Bahasa di atas, maka ada empat makna dalam membatasi makna zakat, yaitu:
1. Zakat bermakna an-Numuw, yang artinya tumbuh dan berkembang, punya pemahaman bahwa  orang  yang  senantiasa  menunaikan  zakat  (dengan  izin  Allah)  hartanya  akan senantiasa tumbuh dan kian berkembang. Ini faktor kesucian dan keberkahan harta yang telah dikeluarkan kewajiban zakatnya.
2. Zakat  bermakna  ath-thohuru,  yang  artinya  adalah  membersihkan  atu  menyucikan, menerangkan  bahwa  orang  yang  mengeluarkan  harta  dengan  niat  tulus  ikhlas  lillahi ta’aala  untuk  kewajiban  zakat  akan  berefek  bahwa  Allah  akan  mensucikan  harta maupun jiwanya.
3. Zakat  bermakna  ash-shalah,  yang  artinya  kebaikan  atau  keberesan  yaitu  orang-orang yang  istiqomah  dalam  ibadah  zakat  hartanya  akan  baik  dan  jauh  dari  masalah.  Sudah saatnya orang-orang menjadikan zakat sebagai bahan renungan terhadap harta yang tak kunjung terasa kebaikan dan keberkahannya. Dan menjadikan zakat sebagai solusi dari berbagai persoalan terkait harta yang bermasalah.
4. Zakat  bermakna  al-barakah,  yang  artinya  berkah.  Ini  memberikan  pemahaman  tentang harta  yang  dizakati  adalah  harta  yang  mendatangkan  keberkahan  bagi  harta  itu  sendiri dan  kehidupan  pemiliknya.  Keberkahan  itu  hadir  dari  harta  yang  bersih  lagi  suci  dari kotoran-kotoran.
Sedangkan  secara  istilah  zakat  didefinisikan  sebagai  pemberian  hak  kepemilikan  atas sebagaian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, dengan niatan semata-mata  karena  Allah  SWT.  Pengertian  zakat  secara  bahasa  dan  istilah  sangat  berkaitan sekali. Ini disebabkan, harta zakat yang dikeluarkan akan membuat harta muzakki akan menjadi berkah,  suci  dan  terus  berkembang (Aji,  Yafiz,  2017) .  Yusuf  al-Qardawi  menyebutkan  bahwa harta  yang  dimaksud  dalam  definisi  zakat  adalah  segala  sesuatu  yang  sangat  diinginkan  oleh manusia  untuk  disimpan  dan  dimiliki.  Pada  mulanya  harta  diartikan  sebagai  emas  dan  perak kemudian berubah menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki serta dimungkinkan untuk diperjual  belikan  atau  dimanfaatkan.    Menurut  Al  Mawardi  dalam  kitab  Al-Hawi  bahwa  zakat adalah pengambilan  tertentu dari harta tertentu, dengan sifat  tertentu  dan untuk diberikan  pada
orang  tertentu.    Sedangkan  terminologi  zakat  di  kalangan  fuqoha  adalah  penunaian  hak  yang wajib  yang  terdapat  pada  harta.  Zakat  yang  dimaksudkan  sebagai  bagian  harta  tertentu  yang diwajibkan  oleh  Allah  untuk  diberikan  kepada  orang-orang  faqir.  Secara  umum  zakat  terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Adapun pengertian jenis-jenis  zakat adalah sebagai berikut : a. Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah karena future (berbuka puasa) pada bulan Ramdhan. Kewajiban zakat fitrah diperutukan kepada setiap muslim yang merdeka dan  memiliki  makanan  lebih  dari  kebutuhan  dirinya  dan  keluarganya  untuk  sehari  semalam. Disamping  itu,  dia  juga  wajib  mengeluarkan  zakat  fitrah  bagi  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya seperti istri, anak, orang tua, dan pembatunya yang muslim.  Jumlah zakat yang harus  dikeluakan  untuk  masing-masing  orang  adalah  satu  sho’  atau  2,5  Kg.  Zakat  fitrah bertujuan  untuk  mensucikan  orang-orang  yang  berpuasa  dari  hal-hal  yang  tercela  dan  untuk berbagi  kebahagian  hari  raya  dengan  cara  memberi  makan  kepada  orang  miskin  dan menghindarkan mereka dari meminta-minta pada Hari Raya Idul fitri. b. Zakat Mal (Zakat Harta)
Zakat mal merupakan zakat yang diperuntukan untuk harta-harta umat muslim yang telah memenuhi persyaratan kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun objek zakat mal adalah sebagai berikut : emas, perak, uang, surat-surat berharga, perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perusahaan, pendapatan, profesi, jasa, dan barang temuan (rikaz). c. Badan Amil Zakat Nasional
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  dan  satu-satunya  yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas  dan  fungsi  menghimpun  dan  menyalurkan  zakat,  infaq,  dan  sedekah  (ZIS)  pada  tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara  nasional.  Dalam  UU  tersebut,  BAZNAS  dinyatakan  sebagai  lembaga  pemerintah nonstruktural  yang  bersifat  mandiri  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan  zakat  yang  berasaskan:  syariat  Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. d. Perspektif Maqashid al-Syariah
Perspektif  merupakan  sudut  pandang  dalam  melihat,  mengkaji  atau  menilai  sesuatu. Perspektif maqashid al-syariah merupakan sudut pandang tujuan syariah yang penulis gunakan dalam  penelitian  ini.  Perspektif  ini  menjadi  piranti  analisis  yang  penulis  gunakan  untuk menganalisa  strategi  distribusi  zakat  yang  dilakukan,  yakni  apakah  benar-benar  sesuai  dengan tujuan disyariatkannya zakat bagi umat muslim atau tidak.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  memasuki  babak  baru  sejak  pemerintah  secara  resmi menetapkan  UU  No  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  mencabut  UU  No  38 Tahun  1999  karena  dinilai  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan hukum  dalam  masyarakat.  Undang-undang  No    38  tahun  1999  dinilai  tidak  memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik. Secara kelembagaan, UU  No  23  tahun  2011  ini  menempatkan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  sebagai Lembaga  Pemerintah  Non  Struktural  (LNS),  BAZNAS  berwenang  melakukan  tugas pengelolaan  zakat  secara  nasional.  UU  ini  juga  memberikan  panduan  terkait  dengan  arah sentralisasi  pengelolaan  zakat,  di  mana  pemerintah  berperan  sebagai  regulator  dan  pengelola yang  disebut  dengan  BAZNAS.  Sedangkan  amil  swasta  difungsikan  sebagai  mitra  dan kepanjangan tangan BAZNAS.  Karenanya dalam UU ini juga mendetailkan dalam definisinya
perbedaan  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  dan  Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Hal lain yang diatur dalam UU ini adalah pengaturan yang lebih rinci terkait perencanaan, penghimpunan,  pelaporan  dan  pendayagunaan  juga  mengatur  tentang  pengelolaan  infaq, sedekah  dan  Dana  Sosial  Keagamaan  Lainnya  (DSKL)  serta  sumber  pembiayaan  operasional lembaga pengelola zakat.  UU No 23 Tahun 2011 telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum  terhadap  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  zakat.  Penguatan  kelembagaan BAZNAS  sebagai  representasi  negara  dalam  menangani  masalah-masalah  keseharian  warga negara  adalah  hal  yang  wajar,  campur  tangan  negara  terhadap  pengupayaan  kesejahteraan umum  mutlak  diperlukan,  sehingga  pengelolaan  zakat  oleh  masyarakat  menjadi  efektif  dan efisien.  Beberapa  isu  strategis  dalam  optimalisasi  pengelolaan  zakat  nasional,  meliputi;  1) Efektifitas  kepemimpinan  pada  organisasi  pengelola  zakat;  2)  Sistem  manajemen/tata  Kelola organisasi;  3)  Kapasitas  dan  kompetensi  Sumber  Daya  Amilin-Amilat;  4)  Koordinasi  dan konsolidasi  organisasi;  5)  Inovasi  dalam  pemanfaatan  teknologi  informasi;  6)  kesadaran masyarakat untuk membayar zakat; 7) Praktek dan regulasi Zakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdali,  A.  A.,  Sanusi,  N.  T.,  &  Cahyani,  A.  I.  (2021).  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Pengentasan Kemiskinan  Pada  Baznas  Kabupaten  Soppeng. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Ekonomi Syari’ah , 2 (2).
Ahmad  Nur  Shobah  dan  Fuad  Yanuar  Akhmad  Rifai.  (2020).  “Konsep  Ekonomi  Islam  dalam Peningkatan  Kesejahteraan  Mustahiq  Melalui  Zakat  Produktif  (BAZNAS)  Kabupaten  Purworejo. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (3). Ali, M. D. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf . UI Pres. Andri. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal An-Nahl , 7 (2).
Aulia Deva Ferdana, Ahmad Ajib Ridlwan, Clarashinta Canggih, K. F. (2022). ZGeneration’s Intention to Use  Zakat  Digital  Payment:  The  Mediating  Effect  of  Trust. ZISWAF:  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf , 9 (2).
Azizah,  S.  N.,  &  Fitriyani,  Y.  (2018).  Model  Pengembangan  Ekonomi  Pesantren  Berbasis  Kearifan Lokal:  Studi  Kasus  Ponpes  Sidogiri. Conference  on  Islamic  Management,  Accounting,  and Economics (CIMAE) Proceeding , 1 , 68–76. Cahyono Bayu Aji, Muhammad Yafiz, M. S. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari , 2 (2).
Dedi  Purnomo,  H.  (2022).  Implementasi  Pendistribusian  Zakat  Melalui  Program  Siak  Sejahtera  Oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Siak  (Study  Penelitian  Kecamatan  Koto  Gasib). Jurnal Kemunting , 3 (2).
Erlindawati,  E.  (2016).  Motivasi  Masyarakat  Dalam  Membayar  Zakat  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 5 (2). Hadi, M. (2019). Sinergisitas Hukum Zakat Fitrah . IAIN Kendari. Ma’arif,  M.  J.  (2018).  Nilai-Nllai·Pendidikan  Dalam  Pelaksanaan  Zakat. AT-TUHFAH:  Jurnal Keislaman , 7 (1).
Mas’ut.  (2019).  Strategi  Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Zakat  Di  Baznas  Kabupaten  Nganjuk. Urnal Dinamika Ekonomi Syariah , 6 (1). Sohrah. (2012). Zakat dan Kebijakan Fiskal Meretas Akar-Akar Kemiskinan . Alauddin University Press. Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. Al-Azhar Journal of Islamic Economics , 2 (1).
Widhyasti, S. A. (2021). Pendekatan Kualitatif: Model Penyaluran Zakat Yang Efektif Di Lembaga Amil Zakat. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 22 (1).