Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282 Email: redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id Website: http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin

## INTERNALISASI EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KOTA MALANG

## (THE INTERNALIZATION OF GUARANTEE RIGHTS EXECUTION IN CREDIT FINANCING AT INDONESIAN SHARIA BANK (BSI) MALANG CITY)
Arini Sekar Kinasih Putri 1) ; Aminah Firdausi 2) ; Kadek Indri Renitayani 3) ; Iva Khoiril Mala 4)
Universitas Airlangga 1-3 ; Institut Agama Islam Tribakti 4
arini.sekar.kinasih-2020@fh.unair.ac.id 1 ; aminah.firdausi-2020@fh.unair.ac.id 2 ; kadek.indri.renitayani-2020@fh.unair.ac.id 3 ; ivamala180496@gmail.com
Article Abstract Keywords: BSI, credit financing, internalizing of Mortgage
BSI, pembiayaan  kredit, proses  Hak Tanggungan

## Article History:
Received: May, 13, 2022 Reviewed: May, 23, 2022
Financial institutions under the government  and  supervised  by  the  OJK regarding  credit  financing  in  accordance with  sharia  provisions  are  Indonesian Sharia Banks. This study uses a normative juridical  approach  with  a  descriptive approach,  primary  root  information  and secondary information from elections and legislation.  The  method  in  this  study  uses monitoring and question and answer. The results of this study are the internalization of the Republic of Indonesia Law Number 21  of  2008  concerning  Sharia  Banking
Accepted: May, 25, 2022 Published: May, 27, 2022 DOI: ----------------------------
and Article 6 of the Republic of Indonesia Law  concerning  Mortgage  Rights.  Article 6  concerning  Mortgage  Rights.  The obstacle  faced  in  this  study  is  that  there are  still  many  activities  in  the  field  of delinquency  from  various  characteristics of  debtors who  ignore  their  installments intentionally  or  for  many  other  reasons,
some are vague. Efforts made to overcome these  problems  are  through  mediation,
coaching  to  sell  the  object  of  mortgage guarantees  together  and  if  this  method does not produce results, it is carried out by  a  court  decision.  It  is  hoped  that  the increase in surveys on objects of mortgage guarantees  can  be  re-evaluated  before approving loan applications from debtors.
Lembaga Keuangan di bawah kepemerintahan dan diawasi OJK tentang pembiayaan kredit sesuai ketentuan syariah  adalah  Bank  Syariah  Indonesia. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis normative dengan  pendekatan deskriptif,  sumber  data  primer  dan  data sekunder dari dokumentasi dan perundang-undangan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini internalisasi yang  digunakan  adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan  Undang-Undang  Republik Indonesia Pasal 6 Tentang Hak Tanggungan.  Terdapat  kendala  terkait kenakalan  dari  berbagai  karakteristik debitur  yang  mengabaikan  angsurannya.
Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi permsalahn tersebut adalah dengan
mediasi, membina untuk menjualkan objek jaminan hak tanggungan secara bersama- sama  dan  apbila  cara  tersebut  tidak membuahkan hasil akan dilakukan dengan
putusan  pengadilan.  Peningkatan  dalam survey  objek  jaminan  hak  tanggungan diharapkan  lebih  bisa  di  evaluasi  lagi sebelum menyetujui pengajuan pembiayaan kredit dari debitur.
©2022;  This  is  an  Open  Access  Research  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution  License  (https://Creativecommons.org/licences/by/4.0),  which  permits  unrestricted  use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited .

## PENDAHULUAN
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Indonesia  dan  awal mulanya  dari  jaman  belanda  atau  disebut  konvensional.  Akan  tetapi  system  yang  di terapkan  oleh  jaman  belanda  tersebut  dirasa  kurang  cocok  untuk  Indonesia  karena dalam Negara ini lebih dominan muslim. Yang menjadi tranding dikalangan Indonesia ini  adalah  system  perbankan  syariah  yaitu  system  yang  diatur  menurut  agama  islam secara  syar’i  dan  tidak  menyimpang  dari  ajaran  islam.  Dengan  adanya  system pembiayaan  secara  sya’i  akan  memudahkan  msyarakat  untuk  menyelesaikan  masalah yang mereka hadapi.
Masalah terbanyak yang dihadapi dari kalangan masyarakat berupa pembiayaan kredit  untuk  menjalankan  berbagai  usaha  atau  utang  piutang  dengan  menjaminkan hartanya. Pemberian  pembiayaan secara terjalin  sebab  terdapat  salah  satu  pihak( debitur)  menginginkan  dukungan  anggaran  ataupun  modal pada kreditur.  Salah  satu badan yang bisa menyediakan permasalahan itu bersumber pada bab 19 poin( 1) huruf( c) UU 21 atau 2008 mengenai Perbankan Syariah merupakan Bank Syariah Indonesia. 1 .
Pembiayaan bersumber  pada  sistem  syariah,  dari  pihak  bank  selaku  kreditur harus memiliki keyakinan berdasarkan analisa atas itikad serta keahlian dan kemampuan pelanggan  debitur  buat  melunaskan  utangnya  ataupun  mengembalikan  pembiayaan diartikan  dengan  pas  durasi  cocok  dengan  perjanjikan  kedua  belah  pihak.  Disebabkan uraian  itu  diatir  dalam  Pasal  23(  1)  UU  Perbankan  Syariah. Karena sebab  itu,  buat menganggunkan kalau peminjam hendak  melunaskan anggunan atau  pinjaman  yang diserahkan, hingga mengharuskan peminjam guna memberikan agunan. 2
1 UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2 Ibid.
Wujud  agunan  yang  kerapkali  dipakai  dalam  aplikasi  pembiayaan  merupakan agunan kebendaan 3 . Bersumber pada bab 1 nomor( 26) UU Perbankan Syariah, Agunan kebendaan  yang  diletakan  oleh  debitur  bisa  berbentuk  barang  beranjak  ataupun  tidak beranjak.  Hendak  namun,  yang  sangat  kerap  dicoba  ataupun  doyong  digemari  oleh kedua  koyak  pihak  merupakan  Hak  Tanggungan  sebab  pokok  jaminannya  berbentuk barang  tidak  beranjak(  semacam  tanah,  rumah,  apartemen,  dan  lain- lain),  yang  harga bendanya terus menjadi lama terus menjadi naik 4 .
Pada  dasarnya  semua  kejadian  dilapangan  tidak  bias  dikatakan  lancer  100%. Apalagi  kebanyakan  yang  mengajukan  pembiayaan  kredit  yaitu  orang-orang  dari kalangan  pedagang  mulai  dari  eceran  hingga  grosir.  Sehingga  merka  membutuhkan dana  yang  lebih  untuk  mengembangkan  usahanya  atau  menutupi  kekurangan  mereka. Oleh karena itu, pihak bank sebagai kreditur otomatis akan melakukan eksekusi jaminan kepada debitur yang telah wanprestasi. Begitu juga yang sudah dipaparkan dalam Pasal 20  UUHT  sebenarnya  kreditur  memiliki  hak  buat  melaksanakan  pokok  agunan  lewat gedung  lelang  biasa  dengan  aturan  metode  yang  sudah  didetetapkan  dalam  undang- undang buat pelunasan hutang. 5
Riset yang  dilakukan sebelumnya oleh  Dewi  Nurul  Musjtari  mengenai Studi lebih  dahulu  yang  dicoba  oleh  Dewi  Nurul  Musjtari  hal  penanganan pembayaran atas agunan  hak  tanggungan terhadap aplikasi  perbankan  syariah  sesudah  Tetapan  Dewan Konstitusi No 93 atau PUU- X atau 2012. Keadaan nyatanya dalam studi menciptakan kenyataan  bersumber  pada  riset  permasalahan  yang  sudah  dicoba  oleh  periset  kalau Semenjak terdapatnya Tetapan Dewan Konstitusi No 93 atau PUU- X atau 2012 ada 15 perkara  perkara  akad pembiayaan  atas agunan  hak piutang dalam  aplikasi  perbankan syariah  yang  dituntaskan  lewat  Peradilan  Agama(  sejumlah  8  permasalahan)  ataupun Peradilan Biasa( sejumlah 7 permasalahan) 6 .
Dalam artikel ini peneliti hanya berfokus kepada aspek eksekusi hak tanggungan pada pembiayaan  kredit  di bank syariah Indonesia.  Berdasarkan  permasalahan di  atas
3 Terok, G. Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit. Lex Privatum, 1(5), pp. 5-16, 2013
4 Mulyanti, W. Pengaruh Konsolidasi Lahan Perkotaan terhadap Harga Tanah di Ringintelu, Kelurahan Kalipancur - Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 11(1), pp. 63-75, 2015
5 J, Satrio. Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Citra Aditya, Bandung, 2017
6 Musjtari, D. N. (2016). Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa Akad,,,. Jurnal Media Hukum, june, 23(1), pp. 62-75.
bagaimana  internalisasi  sebelum  melelang  barang  jaminan  tersebut  sesuai  juga  dengan SOP yang diterapkan oleh bank syariah Indonesia.

## KAJIAN TEORI

## Internalisasi Progam Pembiayaan Kredit BSI Kota Malang
Internalisasi  bisa  disebut  lainkan dari  Kamus  Bahasa  Indonesia yaitu  proses, ataupun  penerapan 7 .  Sedangkan  biaya kredit bisa  dinama  lainkan  angunan  ataupun orang yang butuh dana 8 . Kalau digabung makna kata itu ialah sesuatu proses ataupun penerapan  yang  biasa  dilakukan  untuk  orang  yang  lagi  butuh  dana.  Banyak  badan yang  melabelkan  ke  legalitasnya  untuk  pnegurusan  masalah  biaya. Dilihat  banyak sekali  orang  yang  sekarang  memilih  untuk  tidak  repot  masalah  pinjam-meminjam. Indonesia saat ini sudah menerapkan masalah bi aya dengan basis syar’i, karena minset dari orang memakai jalan tersebut lebih aman dan murah, di dukung mayoritas warga di  negara  ini  yaitu  islam. Salah  satu  badan  yang  mengurus  masalah kredit ataupun angunan berada  di naungan pemerintah atas  dasar sesuai  hukum syar’i yang  berlaku adalah Bank  Syariah  Indonesia.  Adanya perubahan  status dari  berbagai  nama  bank yang menyerupai bank konvensional akhirnya bank syariah indonesia ini berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan kembali dengan bank konvensional.
Lembaga  ini  mempunya  beberapa  program  terkait  pembuayaan  kredit  yang bisa  di  buat  referensi  masyarakat  untuk  mendapatkan  pinjaman.  Berbagai  program yang  ada  pada  lembaga  ini  lebih  detail  karena  menerapkan  system  yang  berbasis syariat.
Berikut  adalah macam-macam  program  pembiayaan  dari  BSI  adalah:  BSI Griya  Milad,  BSI  Griya,  BSI  Multiguna  Hasanah,  BSI  OTO,  Mitraguna  Online,  BSI Distributor  Financing,  KUR  dalam  BANK  Konven,  BSI  Mitraguna  Berkah  dll. Adanya  program  tersebut  memudahkan  untuk  masyarakat  untuk  memilih  program mana  yang  cocok  untuk  mereka  membuat  pinjaman.  Dismping  banyaknya  system yang ada di BSI banyaknya persyaratan yang harus diajukan agar debitur mendapatkan pinjaman sesuai kebutuhan.
7 Depdikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Balai Pustaka 2, no. Jakarta (2021).
8 Ibid
BSI meluncurkan program tersebut pada pelanggan dengan angunan ada surat upaya  serta  kecocokan  izin  upaya,  laporan  keuangan  serta  strategi  manajemennya contoh  misalnya  ada  berapa  karyawan  yang  ada  kalau  bidang  jasa  atapun  produksi. Selanjutnya  bank  dan  timnya  mengambil  tindakan  caranya  evaluasi  layaknya  usaha gimana. Tak lupa bank juga mengecek BI Checkingnya apakah masuk kategori dalam pengajuan  kredit  itu.  BI  Checking  adalah  identitas  individu  yang  merekam  semua biaya  transaksi  yang  pernah  dilakukan  pelanggan,  apakah  itu  lancer  ataupun  macet 9 . Kalau sudah semua dianggap memenuhi syarat maka bank akan menyetujui pengajuan kredit dari pelanggan dan dana akan cair. Keputusan berapa dana  yang diajukan oleh pelanggan  tidak  akan  sama,  melainkan  akan  diputusi  oleh  bank  karena  itu  sudah haknya  menganalisa  berapa  jumlah  dana  yang  akan  didapat.  Kalau  sudah  keduanya setuju  akan  ada perjanjian  yang  akan  ditanda  tangani  kedua  belah  pihak.  Disitulah kepercayaan  antar  keduanya  dianggap. Jadi,  debitur  (pelanggan)  tidak  boleh  ada pelanggaran yang dilakukan serta wajib bayar angsuran seperti yang dijanjikan sampai lunas.
Berbagai  syarat  yang  harus  di  penuhi  seperti  melampirkan  KTP  asli  dan fotokopi, KK asli dan fotokopinya, Surat Nikah (suami dan istri), surat jaminan usaha atau  jaminan  lainnya  bisa  berupa  kendaraan  maupun  tanah  bangunan.  Dengan kelengkapan persyaratan tersebut phak kreditur akan mengecek terlebih dahulu barang jaminannya sesuai dengan berkas yang dilampirkan 10 . Apabila semuanya sudah dirasa lengkap  dan sesuai pinjaman dari kreditur akan segera diproses pencairannya  dengan menandatangi berbagai surat perjajian yang di setujui oleh semuanya.

## Jaminan Hak Tanggungan
Hak piutang merupakan  hak  agunan  guna  pelunasan  hutang  ataupun  dapat dimaksud  sesuatu  hak benda yang  wajib  terbuat atas akta  asli  serta  didaftarkan  dan bersifat assessoir serta eksekutorial, yang diserahkan oleh debitur pada penagih selaku agunan tanah  tersebut ataupun  tanpa  seluruh  suatu  yang  terdapat  di  atasnya,  yang
9 Abdul Wahid Mongkito et al., “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,” Robust: Research of Business and Economics Studies 1, no. 1 (2021), https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886.
10 Peraturan  SOP  Bank  Syariah  Indonesia  tentang  pembiayaan  kredit,  ( https: / / www.bankbsi.co.id / ), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
membagikan hak prioritas untuk pemegangnya buat menemukan pembiayaan pinjaman lebih  dulu  dari  penagih  yang  lain  walaupun  tidak  wajib  yang  mendapat  awal,  yang sanggup  dieksekusi  lewat  pelelangan  biasa  ataupun  dasar  penagih  pemegang  hak agunan,  serta  yang  menjajaki  benda  pokok  agunan  ke manapun  pokok  hak  tanggung jawab itu dialihkan. 11 .
Pokok hak tanggungan, ialah barang ataupun  yang bisa bersinggungan dengan hak terhadap jawab,  merupakan: a.  hak  kepunyaan  atas  tanah; b.  hak  untuk  upaya; c. hak  untuk  gedung; d.  hak  gunakan  atas  tanah  negeri,  selama  hak  gunakan  itu didaftarkan serta hak gunakan itu memiliki watak yang bisa dialihkan; e. hak gunakan atas  tanah  hak  kepunyaan; f.hak  atas  buatan  seperti  gedung  dll; g.  rumah  susun  serta hak  kepunyaan  atas  dasar  rumah  susun; h.  dasar  tanah,  selama  dengan  cara  wujud terdapat hubungannya dengan gedung yang terdapat di atas tanah. 12 .
Pokok hak tanggunan yang  telah  diucap  semenjak  dari  determinasi  Hukum Utama  Agraria  Nomor.  5  tahun  1960.  Begitu  juga  dikenal,  Hukum  Utama  Agraria mengatakan 3 hak yang bisa diagunkan atas hak tanggungan, ialah: a. hak kepunyaan( bab 25  UUPA); b.  hak  untuk  upaya( bab 33  UUPA);  . hak  untuk  gedung( bab 39 UUPA).  Kehadiran  hak  kepunyaan,  untuk  gedung,  serta  untuk  upaya  selaku  subjek agunsn ini  setelah  itu  dikukuhkan  balik  oleh UU Hak  Tanggungan,  melalui  Pasal  4 bagian(  1)  Butuh  pula dilebihi kalau  salah  satu  kepribadian  penting  dari hak  amanah merupakan  perpindahan  hak  atas  subjek  barang  ke  pihak lain kala  barang  itu disita, ialah bila pinjaman dalam akad utama tidak terlunasi cocok yang diperjanjikan. Sebab itu, hak atas barang subjek hak tanggungan pula wajib memiliki sifat bisa bertukar serta dialihkan  pada  pihak  lain.  Ketentuan  bisa  berpindah  serta  dialihkan  telah  terlaksana untuk  hak  kepunyaan( bab 25  UUPA),  hak  untuk  upaya( bab 33  UUPA),  serta  hak untuk gedung( bab 39 UUPA). 13
Dalam  sesuatu  akad  pembiayaan  eksekusi  agunan  hak  tanggungan  umumnya dicoba dengan metode grose. Grose merupakan tiruan dari sesuatu akta, sesuatu catatan
11 Jamilus. 2017. Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan. Jurnal Hukum Penelitian De Jure. Vol.17 (2);
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/266/pdf , diakses pada tanggal 18 maret 2022
12 Ibid.
13 UU Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang  diserahkan  pada  pihak  yang  bersangkutan.  Grose  ialah  jiplakan  dari  sesuatu minuta  yang  terdapat  pada  administratur  yang  berhubungan.  Eksekusi  bersumber  pada grose  akta  notariil  ialah  jalur  pintas  dengan  tujuan  membagikan  keringanan  pada kreditur dalam meminta piutang bila debitur wanprestasi. Daya eksekutorial grose akta diatur dalam Pasal 224 H. I. R yang membagikan dispensasi kepada akta ataupun akta- akta yang bukan tetapan juri yang bisa dieksekusi dengan cara menuntut atas dorongan( perintah)  pengadilan  negara.  Pasal  224  H.  I.  R  sebagai  limitatif  cuma  mengatakan  2 berbagai grose akta saja yang bisa dieksekusi atas perintah majelis hukum negara, ialah grose akta hipotik serta grose akta pengakuan hutang 14 .
Berdasarkan  persoalan  diatas  peneliti  ingin  mendalami  mengenai  bagaimana internalisasi  eksekusi  jaminan  hak  tanggungan  yang  ada  di  BSI  Kota  Malang  terkait dengan masih banyak kecurangan dan kenakalan dil apangan yang dilakukan kreditur.

## METODOLOGI
Riset ini memakai pendekatan yuridis normative dengan pendekatan deskriptif, akar  informasi  primer  serta  informasi  sekunder  dari  pemilihan  serta  perundang- undangan. Metode dalam riset ini memakai pemantauan serta tanya jawab. Data  yang digunakan  primer  (data  nasabah)  dan  data  sekunder  (UU RI Nomor 21  Tahun  2008 15 dan UU No.5  Tahun  1960 16 ).  Teknik penelitian  ini dengan  cara observasi  dan wawancara.
Teknik analisis  data di penelitian  ini  menggunakan  deskriptif  kualitatif. Penelitian ini dilakukan meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterprestasi data dan di akhiri dengan sebuah kesimpulan pada pengalisasian data tersbut.  Data  nasabah  yang  mengikuti  program  pembiayaan  kredit dalam  3  tahun terakhir  yang  berjumlah  150  nasabah  dan  18 nasabah  diantaranya  yang  mengalami permasalahan dalam penunggakan angsuran. Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Bank Syariah Indonesia Kota Malang.
14 Ibid.
15 UU Republik Indonesia No 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah.
16 UU No.5 Thn 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

## PEMBAHASAN
Analisis Internalisasi pada Eksekusi Hak Tanggungan di BSI Pasca UU No 3 Thn 2006
Dalam proses prose hak piutang di BSI pasca UU No 3 Thn 2006 terutama pada Pasal  49  Menjabarkan  yakni  ada  keterkaitan  pengadilan  agama  mengenai  penanganan sengketa  tentang  masalah  ekonomi  syariah.  Dalam  masalah  ini  perbankan  syariah memberikan  keringan  kepada  nasabah  untuk  merescedule  jadwal  angsuran  mereka apabila terdapat kedesakan waktu yang dialami oleh nasabah. Apabila terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh pelanggan, bank bisa memohon supaya pelanggan menuntaskan segera,  tercantum  penyerahan  materi  yang  dipakai  pada  bank,  serta  bila  penanganan diluar majelis hukum tidak digapai, hingga bank bisa menempuh lajur hukum 17 .
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini  terdapat  dua  lembaga  yang  dapat menangani  yakni pengadilan  agama/badan  arbitrase,  akan  tetapi  perbankan  syariah menggunakan  arbitrase.  Mengapa  perbankan  syariah  memilih  arbitrase?  Dapat dijelaskan  karena  memakai  arbitrasi  dapat  memudahkan  proses  dari  pihak  perbankan syariah  untuk  menegoisasi  terlebih  dahulu  kepada  para  nasabah  yang  mengalami permasalahn  kredit.  Apabila  dengan  cara  ini  masih  tidak  berjalan  lancer  maka  pihak perbankan  syariah  akan  menindak  lanjuti  ke  pengadilan  agama  untuk  memberikan somasi untuk memproses hak piutang pada agunan yang sudah di berikan oleh nasabah.
Cara Akad dalam bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Kalau akad dalam  perbankan  syariah  melalui  pengadilan agama  sedangkan  konvensional  adalah pengadilan  negeri.  Akan  tetapi, proses hak piutang lewat peradilan agama  membutuh durasi  yang lama serta pengeluaran, disebabkan  dalam permasalahan pembiayaan buat berjalannya  cara  eksekusi  dibiayai  oleh  si  pemohon.  Perihal  ini  jadi  suatu  hambatan untuk bank sendiri, dengan durasi yang lama sedangkan kalkulasi kehilangan perbankan berjalan  lalu.  Dalam  permasalahan  ini  merupakan  banyak  sekali  timbul  usaha  hukum perlawanan pihak lain( derden verzet) ataupun adanya perlawanan.
17 Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pasca Hak Tanggungan di Bank Syariah https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006 , diakes pada tanggal 20 Maret 2022.
Dengan  begitu  bisa  dibilang  kalau  polemik  sekeliling  kompetensi  peradilan agama terhadap masalah  ekonomi  pada  dasarnya  timbul  dampak  perbandingan  sudut penglihatan  serta  kebutuhan  dalam  memaknakan  UUP  serta  UUPS,  tidak  dinafikan terdapatnya  politik  hukum  didalamnya. Dan  penyelesaian  dengan  peradilan  agama dirasa seimbang. Berlainan dengan penanganan masalah lewat parate eksekusi, ataupun eksekusi  dibawah  tangan  tanpa  lewat  majelis  hukum  agama,  perihal ini  terkesan  berat sisi dikarenakn penyelesaian dengan parate eksekusi yaitu pihak kreditur bisa langsung menjual dg cara melelang hak tanggungan yang sudah di jaminkan oleh nasabah.
Begitulah internalisasi di BSI untuk kenyamanan bersama, anggapan semuanya proses  di  pengadilan  agama  tidak  seketat  seperti  pengadilan  negeri.  Banyak  cara  yang diajukan  untuk  bisa  menyelesaikan  masalah  ini,  jadi tidak  ada  yang  dirugikan  dari keduanya. Semua  akan  ditangani  secara  adil  sama  seperti  aturan  majelis  hokum  yang ada. Penentuan terakhir di jatuhkan oleh majelis hakim otomatis mau tidak mau terima tidak terima pelanggan ini harus menerima konsekuensinya.

## Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa  Pembiayaan Kredit Objek  Hak  Tanggungan

## Pada Bank Syari’ah Di Kota Malang
Sengketa dimulai dari nasabah yang sudah wanprestasi. Ada berbagai cara yang dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  khususnya  Kota  Malang  untuk  menyelesaikan hal  tersbut.  Pada  standarisasi  suatu  lembaga  terdapat  sebuah  SOP  Hak  Tanggungan yang  dimiliki  dan  sudah  diatur  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Perundang-Undangan. Begtu pula dengan Bank Syariah Indonesia Kota Malang mempunya standarisasi sendiri untuk lembaga nya, sehingga dapat menguntungkan baik nasabah maupun perbankan. 18
Perihal  SOP  tersbut  terdapat  sebuah  UU  yang  telah  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  pembiayaan  kredit  dengan  objek  jaminan  hak  tanggungan  yaitu Pasal  6  Undang-Udang  Hak  Tanggungan.  Secara  umum  proses  yang  dilakukan  oleh bank  syariah  ini  berbda  dengan  bank  konvensional.  Terdapat  perbedaan  tempat/ pengadilan  yang  menyelesaikan  sengketa  ini.  Pada  bank  konvesional  penyelesaian
18 Peraturan SOP Bank Syariah Indonesia tentang pembiayaan kredit, ( https://www.bankbsi.co.id/ ), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
dilakukan  di  pengadilan  negeri  sedangkan  bank  syariah  yaitu  dilakukan  di  pengadilan agama 19 .
Dalam  hasil  wawancara  penelitian  ini  kepada  Mas  Indra  selaku  pihak  bank syariah  kota  malang  yang  menangani  kasus  seperti  ini,  ada  tahap-tahap  yang  akan dilakukan  oleh  pihak  kreditur  untuk  memberikan  peringatan  kepada debitur  yang mengalami wanprestasi.
Penyelesaian  yang pertama yaitu  dengan  memberikan  surat  negosiasi  kepada pihak  debitur  untuk  melakukan  mediasi/musyawarah  antar  kedua  belah  pihak  untuk melihat kondisi sebenarnya dari debitur. Sebagai contoh, debitur bisa reschedule jadwal angsuran  untuk  meringankan  beban  mereka.  Apabila  surat  tersbut  terabaikan  maka pihak bank akan menawarkan restrukturisasi perjanjian. Misalnya, menawarkan jasanya kepada  debitur  untuk  menjualkan  objek  jaminan  hak  tanggungan  tersbut  lalu  hasilnya akan dipotong dengan sisa angsuran yang ada di debtor.
Kedua, apabila  cara  pertama  diabaikan  penyelesaian  akan  dilanjutkan  ke pengadilan  agama  dengan  cara  memberikan  surat  peringatan  somasi  1,  somasi  2  dan somasi  3  yang  surat  tersebut  berlaku sepuluh  (10)  hari  setelah  terbit.  Selanjutnya, barang objek jaminan hak tanggungan tersbut akan di putusi oleh pengadilan sehingga pihak kreditur dapat segera melelang objek jaminan dari debitur.
Dengan  demikian,  ada  2  cara  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak bank  syariah sesuai  SOP  mereka  apabila  terdapat  nasabah  yang  rewel  dan  bermasalah  akan menempuh jalan tersbut.
Hasil  wawancara  selanjutnya  kepada  Manager  Kredit  BSI  Kota  Malang  Mas Irawan,  mengatakan  kalau  dari  awal  sebenarnya  ada  catatan  yang  dicantumkan di perjanjian  antara  kedua  pihak  saat  pengambilan  kredit.  Dari  bank  kalau  semua  syarat sudah  terpenuhi  akan  muncul  rasa  kepercayaan,  tetapi  lain dari  hati  debitur  atau pelanggan itu ingin benar-benar melakukan kewajibannya atau menjadi pelanggan yang nakal.  Sudah  ada  2  pilihan  kalau  terjadi  masalah  di  pelanggan  yang  nakal,  caranya mediasi ataupun pengadilan. Masalah seperti itulah  yang pasti menjadi beban oleh tim
19 UU Pasal 6 Tentang Hak Tanggungan, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca- artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG- , diakses pada tanggal 20 Maret 2022
lapangan atau tim penagih. Mereka mau tidak mau harus menuntaskan pelanggan yang rewel  supaya masalah  cepat  selesai  dan  tidak  membuat  rugi  bank.  Kalau  tim  penagih tidak  bisa  memutusi  masalah  ini  pastinya  akan  menurunkan  kinerjanya  bahkan  kalau sampai 3x tidak berhasil, perusahaan pasti melayangkan SP kepadanya.

## Halangan yang  dihadapi  dalam  Proses  Penyelesaian  Pembiayaan Kredit Objek
Hak Tanggungan Pada Bank Syari’ah Indonesia Kota Malang
Dalam hasil wawancara pada penelitian ini dengan Mas Yusuf dari pihak Bank Syariah  Indonesia Kota  Malang, menyatakan bahwa ada berbagai kendala  yang terjadi dilapangan terkait penyelesaian sengkete pembiyaan kredit objek hak tanggungan.
Kendala pertama yaitu permasalahan  yang ada di debitur, ada berbagai macam debitur yang unik dengan karakteristik mereka. Dari hasil wawancara penelitian, debitur pertama  bernama  Ibu  Asih  pedagang  grosir  di  pasar  yang  mempunyai  niat  untuk mengangsur  akan  tetapi  dengan  perekonomiannya  dia  masih  belum  ada  uang  untuk mengangsurnya  ke  pihak  kreditur,  sehingga  pihak  kreditur  harus  memberikan  solusi untuk  reschedule  pembayarannya.  Dengan  solusi  tersebut  Ibu  Asih  menyatakan  dapat meringankan bebannya apalagi disaat situasi pandemi covid yang belum usai.
Debitur kedua yang bernama Ibu Kemi seorang karyawan swasta, mengabaikan niat untuk mengangsur dan perekenomiannya sulit sehingga pihak kreditur memberikan surat peringatan untuk proses angsurannya diberikan waktu beberapa hari atau diberikan penindakan  untuk  menjual  objek  hak  tanggungannya  bersama-sama  sehingga  hasilnya dapat dipotong untuk sisa angsurannya. Oleh karena itu dengan kejadian ini keputusan yang diambil oleh debitur adalah dengan menjual objek hak tanggungan tersbut.
Debitur  ketiga  bernama  Pak  Soni,  tidak  ada  niat  mengangsur  dan perekonomiannya  stabil,  sehingga  masalah  seperti  ini  menjadi  beban  untuk  pihak kreditur  mencari  solusi  terbaik  yaitu  dengan  cara  menindaklanjuti  terkait  objek  hak tanggungannya  dijual  secara  bersama-sama  sehingga  hasilnya  nanti  bisa  untuk  bayar agsurannya.  Apabila  cara  untuk  debitur  ini  tidak  memberikan  hasil  makan  pihak kreditur  akan  mengajukan  ke  pengadilan  agama.  Dengan tahap  ini  cara  penanganan litigasi  mempunyai  keunggulan  khusus  ialah  vonis  hakim  bersifat  mengikat  serta eksekutorial, meski dalam cara beracara tergugat tidak muncul di sidang( vonis verstek).
intensitas  vonis  hakim  yang  mengikat  serta  eksekutorial  pasti  hendak  berguna  pihak penuntut. Tetapi wajib diketahui kalau sebab tidak terdapat batas durasi kepada lamanya cara  masalah  di  pengadilan,  ditambah  dengan  terdapatnya  usaha  hukum  baik  usaha hukum  normal  ataupun  luar  normal,  bisa  membuat  cara  penanganan  di  pengadilan memerlukan  durasi  yang lama 20 . Akan  tetapi,  dengan  adanya  campur  tangan  dari pengadilan  Bapak  Soni  menjadi  kooperatif  menyikapi  hal  ini  dan  juga  menjelaskan sebagai pengalaman agar kejadian ini tidak terulang kembali.
Kendala kedua, terkait  dengan  objek  hak  tanggungan  yang  dijaminkan  debitur. Dengan  penjualan  objek  hak  tanggungan  adalah  solusi  bagi  kedua  belah  pihak  merasa diuntungkan.  Dikarenakan  dengan  pemikiran  permasalahan  akan  cepat  terselesaikan. Akan  tetapi,  kejadian  di  lapangan  tidak  seperti  ekspetasi  yang  divbayangkan.  Yang menjadi penyebab utamanya adalah letak/lokasi  yang kurang strategis dan tidak sesuai dengan  geografis pasaran. Misalnya, tidak  ada akses jalan, sanitasi  yang jelek, bahkan bangunan yang tidak memadahi, letak tanah yang serasa angker itu yang membuat calon pembeli akan verpikir ulang untuk memberikan keputusan dalam pembelian.
Dengan  adanya  kejadian  tersbut,  peneliti  memberikan  saran  agar  untuk  proses selanjutnya  dilakukan  survey  tempat  objek  hak  tanggungan  terlebih  dahulu  untuk keputusan memberikan pembiayaan kredit kepada calon nasabah.

## KESIMPULAN
Dalam proses bisa dinam lainkan yaitu internalisasi ataupun penerapan eksekusi jaminan kredit pada bank syariah indonesia kota malang sudah sesuai dengan UU RI No 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah dan UU RI Pasal  6  Tentang  Hak Tanggungan. SOP  ysng  digunakan dalam bank syariah  Indonesia juga sudah termasuk kuat  dan  sesuai  terhadap  UU  yang  berlaku. Ada  juga  dukungan  dari  banyaknya  syarat yang diajukan di ajuan kredit itu sudah dianggap wajar karena tidak ada tekanan di awal antar bank (kreditur) dan pelanggan (debitur).
Di penelitian inti ini, tetapi masih banyak terjadi halangan yang ada di lapangan. Terutama  dengan  adanya  karakterstik  para  debitur  yang  berbeda-beda  dengan
20 Puspasari, N. I, dkk. PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN DENGAN OBJEK,,,. Jurnal Ilmu Hukum: De LEGA LATA. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3371 , 2020, diakses pada tanggal 19 Maret 2022.
permsalahan  mereka  yang  beda  sehingga  pihak  kreditur  harus  bisa  menyelesiakan permasalahan tersebut. Kebanyakan yang melakukan seperti ini ialah orang  yang ingin memajukan  upayanya,  ada  juga  orang  yang  kelilit  angunan  di  bank  gelap  jadi menjaminkan  warisannya  seperti  tanah  ataupun  gedungnya untuk  proses  ajuan  di  BSI. Ada  juga  orang  yang  punya  ego  ingin  punya  kendaraan  sendiri  tapi  jaminannya  pakai surat  yang  dianggap  benda  tidak  beranjak  dan  masih  banyak  lagi  menagapa  orang melakukan kredit ini.
Masih  banyaknya  debitur  yang  nakal  dengan  mengabaikan  kewajiban  mereka dikarenakan merasa sudah memberikan objek jaminan yang berupa hak atas tanggungan terhadap  kreditur. Kendala lain yang dihadapi yaitu bentuk fisik dari objek jaminan hak tanggungan  dari  debitur  yang  terkdang  kurang  memuaskan  pihak kreditur  sehingga perlu  adanya  peningkatan  survey  dari  kreditur  untuk  menyetujui  pengajuan  pinjaman dari debitur.
Upaya atau  internalisasi yang  dilakukan  kreditur  mengatasi  permsalahn  debitur nakal adalah mediasi terlebih dahulu, apabila tidak membuahkan hasil mengajak untuk menjualkan  bersama-sama  onjek  jaminan  hak  tanggungannya  dan  dengan  dua  cara tersebut tidak berhasil baru pihak kreditur akan mengajukan kepada pengadilan.
Saran  dari  peneliti  untuk  penelitian  ini  diharapkan  untuk  melakukan  evaluasi terlebih  dahulu  mengenai  awal  mula  pengajuan  pinjaman  dari  debitur. Diharapkan melakukan  survei  lapangan  setiap  minggu  kepada  nasabah  untuk  meminimalisir kenakalan  yang  akan  dilakukan  kepada  pihak Bank  Syariah  Indonsia  Kota  Malang. Diharapkan melakukan survey terlebih dahulu terhadap objek anggunan yang diberikan ke bank syariah Indonesia agar tidak ada unsur kekecewaan di lain hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Depdikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Balai Pustaka 2, no. Jakarta (2021).
Jamilus. Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan.
Jurnal Hukum Penelitian De Jure. Vol.17 (2); 2017,
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/266/pdf , diakses pada tanggal 18 maret 2022
J,  Satrio. Hukum  Jaminan,  Hak  Jaminan  Kebendaan,  Hak  Tanggungan,  Citra  Aditya, Bandung. 2017
Mongkito, Abdul Wahid, Trisno Wardy Putra, Muhammad Imran, Kiki Novita, and Andi Nasrawati Ansar. “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO.” Robust: Research of Business and Economics Studies 1, no. 1 (2021). https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886.
Mulyanti,  W. Pengaruh  Konsolidasi  Lahan  Perkotaan  terhadap  Harga  Tanah  di Ringintelu,  Kelurahan  Kalipancur - Kota  Semarang.  Jurnal  Pembangunan Wilayah dan Kota, 11(1), pp. 63-75. 2015
Musjtari, D. N. Rekonstruksi Lembaga Penyelesaian Sengketa,,,. Jurnal Media Hukum, june, 23(1), pp. 62-75. 2016
UU Republik Indonesia No 21 Thn 2008 tentang Perbankan Syariah.
Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pasca Hak Tanggungan di Bank Syariah https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006 , diakes pada tanggal 20 Maret 2022
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang  Pasal  6  Tentang  Hak  Tanggungan, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil- sumut/baca-artikel/12694/LELANG-PASAL-6-UUHT-DAN-LELANG- ,  diakses  pada tanggal 20 Maret 2022 Peraturan SOP Bank Syariah Indonesia tentang pembiayaan kredit, ( https://www.bankbsi.co.id/ ), diakses pada tanggal 18 Maret 2022.
Puspasari,  N.  I,  dkk. PENYELESAIAN  SENGKETA  PEMBIAYAAN  DENGAN OBJEK. Jurnal Ilmu
Hukum: De LEGA LATA. 2020 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3371 , diakses  pada tanggal 19 Maret 2022.
Sunarto. Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata. 2 ed. Jakarta: Kencana. 2015.
Terok, G. Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit. Lex Privatum, 1(5), pp. 5-16. 2013.