## KEADILAN NILAI-NILAI EKONOMI ISLAM DALAM AKAD PEMBIAYAAN PADA BMT MITRA MANDIRI WONOGIRI

## Indra Setiawan
Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti  Wonogiri indrasetiawan@staimaswonogiri.ac.id
Abstrak : Akad  perjanjian  kontrak  yang  dibuat  tidak  pasti  dapat  menjamin  terlaksana  dan  dilakukan dengan  baik.  Harapan  antara  pihak  yang  melakukan  perjanjian  bisa  mewujudkan  kemaslahatan  dan kemanfaatan  dari  sebuah  perjanjian  tersebut.  Pasal  1338  ayat  3  KUH  Perdata  tegas  menuliskan  bahwa, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Sebelum mengadakan dan menyepakati suatu kontrak, para  pihak  yang  mengadakan  kontrak  harus  memahami  serta  mengetahui  syarat-syarat  dalam  kontrak. Menggunakan  analisa  Good  Corporate  Governance(GCG)  serta  kaidah  nilai  –nilai  Islami,  guna  memahami asas  iktikad  baik  pada  perjanjian  kredit  di  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  dihasilkan  berbagai  temuan. Pertama,  Fase  utama  dari  sebuah  perjanjian  adalah  tahapan  penyelesaian  kontrak.  BMT  Mitra  Mandiri Wonogiri  menawarkan  opsi  kontrak  yang  digunakan  klien  untuk  analisis  keuangan  lebih  lanjut.  Analisis dilakukan untuk meminimalkan gagal bayar kontrak. Ketersediaan jaminan serta kelancaran pengembalian diasumsikan cukup guna mendorong perkembangan pembiayaan. Padahal penyelesaian suatu masalah akad mencerminkan  asas  iktikad  baik.  Kedua,  secara  umum  pengaturan  keuangan  membawa  keuntungan  dan manfaat  bagi  para  pihak  dan  menjamin  keadilan  hukum  dan  keuangan.  Kesimpulan  teoritis,  dasar  itikad baik  berasal  dari  sejauh  mana  para  pihak  mengaplikasikan  nilai  -  nilai  pada  proses  kontrak,  pengaturan serta  kompromi.  Semakin  taat  nilai-nilai  syariah  diterapkan  oleh  para  pihak,  maka  semakin  besar kemaslahatan  dan keuntungan yang dicapai, sehingga dapat tercapai keadilan hukum dan ekonomi  untuk tujuan kontraktual serta harapan pihak – pihak yang melakukan kontrak dapat terpenuhi dan sebaliknya. KataKunci : Keadilan, Nilai -Nilai  Islami,  Good CorporateGovernance, Maslahah.
Abstract : The  existing  contract  agreements  are  not  sufficient  to  guarantee  that  the  contract  will  be executed properly. The expectations of the parties also determine the benefits and benefits of an agreement. Regulation 1338 at third of  the Civil Code expressly states that, “Agreements must be implemented in good faith”.  Before  entering  into  and  agreeing  on  a  contract,  the  contracting  parties  must  understand  and understand  the  terms  of  the  contract.  Using  the  Good  Corporate  Governance  (GCG)  approach  and  a  set  of sharia values, in order to understand the principle of good faith in financing contracts at BMT Mitra Mandiri Wonogiri,  several  findings  were  obtained.  First,  the  most  importance  phase  of  a  contract  is  the  completion phase.  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  offers  contract  options  that  clients  use  for  further  financial  analysis. Analysis  is  performed  to  minimize  contract  defaults.  Availability  of  guarantees  and  smooth  returns  are considered sufficient to encourage the development of financing. Even though the settlement of a contractual problem reflects the principle of good faith. Second, in general, financial arrangements bring advantages and benefits  to  the  parties  and  guarantee  legal  and  financial  justice.  Theoretical  conclusion,  the  basis  of  good faith comes from the extent to which the parties apply values in the contract, arrangement and compromise process.  The  more  obedient  the  sharia  values  are  applied  by  the  parties,  the  greater  the  benefit  and  profit achieved, so that legal and economic justice can be achieved as a contractual goal and the expectations of the contracting parties can be fulfilled and vice versa. and vice versa. .
Keywords: Justice, Islamic Values, Good Corporate Governance, Maslahah.
Received 27 Februari 2023 ; Accepted 03 Maret 2023 ; Published 16 Maret 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 17 No.1 Maret 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  berdiri  dengan  berfundamen  pada  kekuatan hukum,  maka  semua  didasarkan  pada  hukum.  Dasar  hukum  tertinggi  adalah  Undang- undang  Dasar  1945  serta    Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Pada  pasal1332  KUH Perdata, menjelaskan tentang barang-barang yang mempunyai nilai  secara ekonomis, tiap orang  bebas  mengambil  perjanjian.  SesuaiPasal  1320  ayat  4  junto  1337  menjelaskan asalkan  bukan  tentang  kuasa  yang  dilarang  oleh  undang  -  undang  atau  bertentangan dengan  kesusilaan  danketertiban  umum,  setiap  orang  bebas  untuk  dapat memperjanjikannya. 48 Oleh  karena  itu  terdapat  4  (empat)  syarat  syahnya  akad perjanjian, yaitu: Pertama, ada kontrak bagi pihak - pihak yang mengikatkan diri; Kedua, kompetensi  pihak  pihak  dalam  menuliskan  kontrak;  Ketiga,  wajib  terdapat  peraturan; dan Keempat, wajib terdapat sebab (penyebab) syah.
Kontrak  yang  buruk  acap  kali  menjadikan  perselisihan  pada  suatu  saat.  Sesuai dengan  tulisan  Ridwan,  hal  hal  yang  menyebabkan  perjanjian  yang  lahir  berawal  dari perjanjian  menjadikankan  konflik 49 ;  Pertama,  kurangnya  kemauan  ( lack  of  conseint ), kurangnya  kontrak  atau  kesimpulan  kontrak,  yaitu.  kontrak  yang  tidak  lengkap.  Kedua, penipuan  dan  kebingungan,  terdapat  tiga  kategori  yaitu;  ilusi  berasal  dari  alasan  palsu, ilusi  tentang  segala  sesuatu  terjadi,  disebabkan  ekspresi  keinginan  serta  niat  berbeda, sedangkan  penipuan  sesungguhnya  adalah  kontrak  berawal  oleh  citra  palsu.  Ketiga, kekuatan. Keharusan yang dipaksa ini tidak hanya mempengaruhi seseorang namun juga rasa  takut  kehilangan.  Keempat,  Penipuan,  sesuai  arti  pada  1328  KUH  Perdata  dapat dinyatakan sebagai alasan penghentian. Kelima, Penyalahgunaan keadaan.
Menurut  Von  Dunne,  tahap-tahap  pembuatan  kontrak  secara  prosedural  bisa melalui tiga tahap, ialah tahap persiapan kontrak (pra-contract fase), fase pelaksanaan isi kontrak  (contracruele  phase)  dan  fase  sesudah  tindak  lanjut  kontrak  (postcontratuele). 50 Pihak - pihak yang mengadakan perjanjian wajib menindaklanjuti isi perjanjian didasari rasa saling percaya, keyakinan sangat kuat dan iktikad baik pihak - pihak untuk mencapai tujuan perjajnjian.
Kaitan erat antar asas itikad baik dalam suatu perjanjian adalah asas kewajiban yang dibangun di atas tiga pilar pokok adalah keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan 51 . Asas  kepastian  hukum  (Rechtmatigheid)  ditinjau  melalui  mata  hukum.  Asas  tersebut bermakna  bahwa  antar  pihak  yang  mengadakan  kontrak  wajib  menjalani  isi  perjanjian berdasarkan  saling  pecaya,  rasa  yakin  yang  sangat  kuat  dan  itikad  baik  pihak  untuk mencapai tujuan perjanjian.
48 Kitab undang – undang Hukum Pedata . (Jakarta : PradnyaParamita,1992). pasal 1338 dan 1320 ayat     (4) jo 1337.
49 Ridwan  Khairandy, Hukum  Kontrak  Indonesia  dalamPerspektif  Perbandingan (Yogyakarta: FHUII Press, 2014), 217-239.
50 Antari  Innaka,  “Penerapan  AsasIktikad  Baik  Tahap  Prokontraktual  Pada  Perjanjian  JualBeli Perumahan” , Mimbar Hukum , Vol. 24, No. 3 (Oktober, 2012), 128.
51 MohammadDaud Ali, Asas-asasHukum Islam (Jakarta: CV.Rajawali, 1990), 124.
Asas keadilan ( erectighei ) ditinjau dari segi secara filsafat, suatu keadilan diartikan persamaan seluruh manusia dipengadilan. Asas kesesuaian hukum ( zwechmatigheid atau doelmatigheid atau  kegunaan)  menguji  kegunaan  akad.  Mengenai  keadilan  persamaan teori  hukum,  mengatakan  "summum  ius,  summa  injuria,  summa  lex,  summa  crux", menyiratkan  bahwa  hukum  tegas  bisa  merugikan  ketika  keadilan  tidak  bisa  membantu mereka,  walaupun  keadilan  bukanlah  satu-satunya  tujuan  hokum.  (Kepastian  dalam hukum  itu  sendiri) 52 .  Ada  empat  isu  terkait  pentingnya  kepastian  hukum.  Pertama, hukum    bersifat  positif.  Kedua,  undang-undang  ini  didasarkan  pada  fakta,  bukan  pada formula  yang  akan  berlaku  untuk  putusan  hakim  selanjutnya,  seperti  "niat  baik", "kesusilaan".  Ketiga,  intinya  harus  jelas  untuk  menghindari  kesalahpahaman  besar  dan gampang bisa diterapkan. Keempat, hukum positif itu tidakboleh sering diubah - ubah 53 . Asas  kesesuaian  serta  kegunaan  berarti  bahwa  segala  perjanjian  yang  dapat dilaksanakan harus membawa manfaat dan keuntungan baik bagi pihak yang berkontrak maupun  masyarakat  sekitarnya,  meskipun  tertulis  pada  Al-Qur'an  danAl-Hadits.  Norma iktikad baik pada Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata sistem Indonesia menekankan tentang para  pihak  harus  mencapai  kesepakatan  dengan  itikad  baik.  Perjanjian  kontrak  niaga adalah  suatu  tata  cara  untuk  mewujudkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dengan  pasal- pasal  dan  langkah-langkah  yang  masing-masing  harus  didasarkan  pada  asas  itikad  baik. Ketika  kontrak  mengasumsikan  suatu  proses,  pendekatan  sistematis  dapat  digunakan sebagai sarana penilaian itikad baik pada setiap tahap kontrak. 54
Proses  kontrak  memainkan  peran  penting  dalam  hal  ini.  Itikad  baik  memiliki  dua arti.  Pertama,  untuk  kinerja  kontrak  menurut    pasal  1338ayat  3  KUH  Perdata.  Pada konteks sekarang, iktikad baik merujuk pada sikap tertib serta berterima di antara para pihak ( redelijkheid en bmijkheid ). Penilaian kesesuaian dan keadilan perilaku didasarkan pada  standar  tujuan  yang  tidak  tertulis.  Kedua,  iktikad  baik  dapat  dimaknai  sebagai ketidaktahuan akan kesalahan, pengangsuran berdasar iktikad baik menurut pasal 1386’ KUH  Perdata. 55 Unilateral  berarti  bahwa  kontrak  hanya  atau  sebagian  besar  terdaftar dengan hak pihak lain, yaitu. pihak yang menyusun model kontrak, tanpa keinginan pihak lain  didaftarkan.  Sebaliknya,  penerima  kontrak standar ini  akan  dikenakan  biaya  dengan kewajiban. 56 Klausul akad juga dibuat di LKS seperti BMT. Berbagai jenis kontrak berlaku untuk  transaksi  keuangan  yang  akan  dilakukan.  Ada  empat  prisip  menurut  Ismail Nawawi 57 : Pertama; Berdasarkan prinsip bagi hasil; Kedua, Berdasarkan asas jual beli;
52 Antari Innaka, Penerapan Asas Iktikad Baik , 1.
53 Peter Mahmud Marzuki, pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta: Kencana, 2008), 158.
54 Domonikus  Rato, Filsafat  HukumMencari  :  Memahami  dan  Memahami  Hukum (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59.
55 Haryo  Sulisyantoro  dan  Eko  Wahyudi,  “Penerapan  Iktikad  Baik  dalam  Kontrak”, Liga  Hukum ,  Vol.2 No. (Januari 2010) , 3.
56 Tan  Kamello, Sari  Kuliah  Selekta  Hukum  Perdata  tanggal  09/10-02 .  Universitas  Sumatera Utara (USU) 2002.
57 Ismail  Nawawi, Perbankan  Syariah,  Isu-Isu  Manajemen,  Fiqh  Muamalah  Pengkayaan  Teori Menuju Praktik (Jakarta: VIV Press, 2012), 579.
Ketiga,  Berdasarkan  prinsip  leasing  (operating  leasing  dan  financial  leasing);  Keempat, Berdasarkan prinsip pelayanan (layanan berbayar)
Asas melaksanakan perjanjian di BMT tidak hanya memakai hukum positif namun diutamakan didasari dengan nilai – nilai syariah. Syamsul Anwar menerangkan terdapat 8 asas  kontrak  sesuai  Islam 58 ,  sebagai  berikut  :  Asas  ibadah  ( mabda  al  ibadah ),  Asas kebebasan  ( mabda  hurriyah  at  Ta’aqud ),  Asas  konsensualisme  ( mabda  ar  Radha’iyyah ), Asas  janji  itu  mengikat,  Asas  keseimbangan  ( mabda  at  Tawazun  fi  al  Mu’amalah ),  Asas maslahah,  Asas  amanah,  Asas  keadilan.  Bahkan  tanpa  secara  tegas  menyebutkan beriktikad baik, semua proses tersebut menunjukkan tanda-tanda beritikad baik.
Penelitian  kontrak  BMT  harus  dilakukan  karena  dua  alasan  penting,  yaitu  teoritis dan  praktis.  Dalam  teori  perjanjian  yang  dibuat  dengan  itikad  baik,  kajian  tentang perjanjian didasarkan pada dua hal yaitu: Pertama, itikad buruk para pihak saat membuat kontrak dapat menjadi sumber konflik pertama dalam suatu perikatan. Kedua, itikad baik tidak memiliki makna universal.
Alasan  praktisnya  adalah  :  Pertama,  akad  ini  menjadi  ciri  khas  LKS  serta  menjadi pembeda antara LKS dengan bank konvensional. Kedua, kecukupan sistem bagi hasil LKS hanya  mampu  diraih  bila  perjanjian  dilakukan  dengan  prosedur  yang  baik  dan berdasarkan  iktikad  baik.  Ketiga,  BMT  Mitra  Mandiri  khusus  fokus  di  Bayt  di  Tamwil, sedangkan  yang  lain  BMT,  jadi  hanya  deal  saja.  Keempat,  BMT  Mitra  Mandiri menggunakan  sistem Simple  Additive  Weighting (SAW)  sebagai  Sistem  Pendukung Keputusan  (SPK)  yang  telah  dipertimbangkan  dalam  pengambilan  keputusan  analisis keuangan, sehingga menarik bagaimana sikap manusia dinilai.

## MASALAH
Memperhatikan latar belakang riset ini, maka penelitian ini akan menelaah pada dua pokok penting, yaitu : Pertama, bagaimana penerapan asas iktikad baik pada perumusan, implementasi serta finalisasi perjanjian/kontrak di BMT Mitra Mandiri Wonogiri ? Kedua, bagaimana penerapan iktikad baik dam kontrak kredit BMT Mitra Mandiri Wonogiri pada tercapainya keadilan ekonomi untuk pihak pihak yang melakukan kontrak?

## METODE PENELITIAN
Riset  lapangan  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  mendapatkan  info deskriptif  dalam bentuk kata - kata tulisan dan lisan tentang perilaku orang - orang atau kegiatan  per  orang  atau  sekelompok  orang. 59 Data  dijelaskan  berdasar  pada  cara
58 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah,  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh  Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 83.
59 Robert  C.  Bogdan  &  S.J.  Taylor, Introduction  to  Qualitative  Research  Methods (New  York:  John  Wiley, 1975), 5. Lihat juga, Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education; An Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63.
melihat  sumber  data  mereka 60 ,  pada  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri.  Untuk  metode detailnya merupakan persuasif legalitas doktrinal juga non doktrinal . 61
Sesuai  dengan  latar  belakang  masalah  tersebut,  riset  ini  dilaksanakan    di  BMT Mitra  Mandiri  Wonogiri  yang  ditunjuk.  Penentuan  tempat  riset  berdasar  dari  berbagai faktor.  Satu,  BMT  Mitra  Mandiri  merupakan  lembaga  keuangan  syariah  yang  fokus dengan manajemen BMT dengan menghilangkan Bayt al-Mal. Kedua, BMT Mitra Mandiri mendeklarasikan  dirinya  sebagai  lembaga  keuangan  yang  mengedepankan  hukum Syariah.
Syariah  sampai  saat  dibagi  dalam  2  kategori,  yaitu  Syariah  berbasis  bunga tradisional dan Syariah berbasis keuntungan. Ketiga, dengan akad Mudharabah dan BMT Mitra  Mandiri  lebih  mementingkan  pembiayaan  produktif  dibandingkan  pembiayaan konsumen musharakah . 62 Keempat , sebagai  Sistem  Pendukung  Keputusan  (SPK)  BMT Mitra  Mandiri  memakai  model SimpleAdditiveWeighting  (SAW) yang  menjadi pertimbangan  dalam  pengambilan  keputusan  analisis  keuangan.  Walaupun  para  pelapor adalah  seluruh  pengurus  BMT  seprti  DPS,  pengurus,  pengelola  sehari-hari  serta  para nasabah yang terus bergulir hingga pada poin jenuh penggalian .
Pusat  info  data  pokok  pada  riset  kualitatif  merupakan  kata-kata  dan  tindakan, dicari  lewat  interview,  tindakan  lapangan  serta  dokumentasi. 63 Pengumpulan  info  data secara simultan, cross-sectional (kros cek data dari sumber data yang berbeda ). 64 Teknis pencarian data adalah : Pertama, Wawancara detail mendalam ( indepth interview ). Kedua, Kajian dokumenter kajian menyeluruh terhadap berkas perjanjian antara klien.

## Gambar alur pengolahan data
60 Hamidi ,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal  dan  Laporan  Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 70-71.
61 Soedjono, Metode Penelitian:Suatu Pemikiran dan Penerapan (Jakarta: Rineka Cipta,  1999), 56.
62 Lofland, Analyzing  Social  Setting: A  Guide  toQualitative  Observation  andAnalysis (Belmont:  Wadsworth Publishing  Company,  1984),  47.  Lihat,  John  W.  Creswell, ResearchDesigh,  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed , Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 266-267.
63 Noeng Muhadjir, Metode PenelitianKualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 42-43, dan S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Transito, 1996), 126.
64 Robert  C.  Bogdan, Participant  Observation  in  Organizational  Setting (Syracuse  New  York: Syracuse University Press, 1972), 3
Merupakan  alur  reduksi  penyederhanaan  data  serta  pemilihan  pokok  -  pokok relevan  dengan  riset.  Data  dipilih  berdasarkan  iktikad  baik  serta  kebebasan  melakukan kontrak hingga mudah ditelaan.
Menganalisis  secara  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  secara  sistematis,  sesuai fakta dan a valid fakta serta karakter populasi daerah khusus. 65

## PEMBAHASAN
Metode  kontrak  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  dan  klien  yang  menjelaskan pengertian,  kerangka  kerja  dan  sikap  itikad  baik  pengelola.  Iktikad  baik  dapat memberikan jaminan kekuatan hukum untuk pihak – pihak yang berkontrak. Teknisnya, analisis dilaksanakan melalui dialog antara studi akademik serta non-doktoral yaitu  :

## Gambar Teknis analisis data
Pada  saat  yang  sama,  pendekatan  non-doktrinal  mensyaratkan  hasil  pengamatan atau  realitas  sosial  sebagai  pernyataan  umum  atau  asumsi  esensial.  Yang  dicari  di  sini bukanlah  hak  atas  legalisasi,  pola  kekekalan  dan  hubungan  -  hubungan  mewujudkan kehadiran hukum dalam lingkup realitas yang dapat diamati  oleh  indra. 66
Riset  ini  mengarah  pada  pengembangan  dari  riset  terdahulu  yang  berfokus  pada kontrak bonafid melalui dua pendekatan komersial. Iktikad baik, ramah hati, menjadi unik ketika diintegrasikan ke dalam akad usaha, fokus di LKS yang mempunyai berbagai akad yang bersumber dari Fiqh Mu'amalah.
Dari hasil observasi dan penelitian ini diperoleh hasil yaitu, Pertama, pengurus aktif penuh  pada  pembentukan  dan  penyelesaian  Perjanjian  Pembiayaan  BMT  Mitra  Mandiri
65 Emzir, Methodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 85-86.
66 SoetandyoWignjosoebroto,  ”Ragam-Ragam  PenelitianHukum”,  dalam, Metode  Penelitian  Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: PustakaObor Indonesia, 2013), 131-132.
Wonogiri  dengan  memberikan  klausul  perjanjian,  namun  untuk  nasabah  biasanya  tidak aktif  serta  dapat  menyepakati  atau  tidak  perjanjian  tersebut.  Bila  kesepakatan  tercapai, BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  akan  melakukan  analisis  keuangan,  yang  dari  sudut pandang  bauran  GCG  Islam  tampak  secara  teknis  sepihak,  tetapi  menyampaikan keamanan dan kepastian hukum dan keuangan menyatakan Iktikad baik saat melakukan akad  tersebut  didasarkan  pada  negosiasi  (khiyar)  serta  analisis  pembiayaan  yang memberikan  ketenangan  pikiran  bagi pihak –  pihak serta  meminimalkan  kemungkinan wanprestasi  kedepannya.  Kedua,  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  menjadikan  konsumen nasabah  posisi  rekan  usaha,  tapi  pada  implementasi  kontrak  keuangan.  BMT  Mitra Mandiri Wonogiri sepertinya sudah merasa aman dari segi analisa keuangan, kelancaran pembayaran dan juga adanya jaminan. Oleh karena itu, asas iktikad baik tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam persidangan ini.
Ketiga, klarifikasi akad bermasalah BMT Mitra Mandiri Wonogiri dilaksanakan pada tiga  masalah  terhubung  adalah  :  (a)  mengidentifikasi  yang  menjadikan  kegagalan pelanggan,  (b) memberikan  pilihan  solusi  (c) tindak lanjut.  Bila  tercermin  dalam  pilihan serta  opsi  dipilih  adalah  :  1).  Optimalisasibilling  6  bulan,  2).  Perluasan  perjanjian keuangan, 3). Transfer uang ke Qardul Hasan. 4). penggundulan dana Pemberian opsi ini memberi  pelanggan  kesempatan  untuk  tenang kewajibannya,  hal  ini  menunjukkan bahwa  BMT  Mitra  Mandiri  Wonogiri  mempunyai  iktikad  baik  pada  akhir   pembiayaan kontrak.
Keempat, implementasi  asasiktikad  baik  tertuang  dalamN2S  sertaGCG  yang mencakup  penyusunan,  pengaplikasian  serta  pengaturan  kontrakdi  BMT  Mitra  Mandiri Wonogiri  berdampak  positif  terhadap  rasa  adil  yang  sama  dimata  hukum  jiga  finansial pihak – pihak yangberkontrak. Asaskontraktual erat kaitannya denganiktikad baik hukum merupakan  asas  kewajiban  dibentuk  di  atas  3  pilar  pokok,  yaitu  keadilan,  kepastian hukum,  serta  maslahah.  Akhirnya,  iktikad  baik  dalam  perjanjian  keuangan  BMT  Mitra Mandiri  Wonogiri  juga  membawa  keuntungan  finansial  bagi  para  pemangku kepentingan. BMT mendapatkan bagi hasil untuk lembaga sebagai keuntungan tambahan sementara  nasabah  dapat  meningkatkan  bisnisnya  serta  mewujudkan  laba  seperti  yang telah direncanakan.

## KESIMPULAN
Iktikad  baik  adalah  zona  abu-abu  yang  sulit  dimengerti  melalui  persuasif  hitam sertaputih. Tapi, kebaikan bisa dinilai menggunakan standar ukuran melingkupinya, yaitu kehandalan, kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, keadilan, dll. Dalam bidang ekonomi atau  bisnis,  keikhlasan  terlihat  dalam  penerapan  beberapa  nilai  dalam  berbisnis. Sementara itu, dalam menjaga itikad baik ditempuh pendekatan hukum untuk menjamin kepastian.  Dengan  demikian  peneliti  menggabungkan  nilai  itikad  baik  dari  akad  yang terdiri  dari  7  (tujuh)  faktor  normatif  hukum,  dengan  sembilan  faktor  penentu  normatif agama  sesuai  dengan  diagram  di  atas.  Konsekuensi  praktisnya  adalah  suatu kontrak/perjanjian  disusun  menggunakan  iktikadbaik  berguna  dan  menguntungkan
pihak–pihak  terkait.  Dasar  iktikad  baik  bersumber  dari  bagaimana  pihak  –  pihak berkontrak  wajib  memahami  mematuhi    nilai  –  nilai  syariah  pada  pembuatan, pelaksanaan serta pengaturan perjanjian/kontrak .

## DAFTAR PUSTAKA
Antari  Innaka,  “Penerapan  AsasIktikad  Baik  Tahap  Prokontraktualpada  Perjanjian JualBeli  Perumahan” , MimbarHukum, Vol . 24, No 3 (Oktober 2012) 128. DimasArdiansyah danMultifiah, “Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah”,  (Penelitian  Fakultas  Ekonomidan  Bisnis  Universitas  Brawijaya Malang, 2013), 8.
Dominikus  Rato, Filsafat  HukumMencari  :  dan  Memahami  Hukum (Yogyakarta  : LaksbangPressindo,2010), 59.
Emzir, Methodologi PenelitianKualitatif, Analisis Data (Jakarta : RajawaliPress, 2010), 85- 86.
Hamidi ,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Aplikasi  Praktis  Pembuatan  Proposal  dan  Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), 70-71.
Haryo  Sulisyantoro  dan  EkoWahyudi,  “Penerapan  AsasIktikad  Baik  dalam  Kontrak”, Liga Hukum , Vol.2 No. (Januari 2010) , 3.
Ismail  Nawawi, Perbankan  Syariah,Isu-Isu  Manajemen,  Fiqh  Muamalah  Pengkayaan Teori Menuju Praktik (Jakarta: VIV Press, 2012), 579.
Kitab Undang-undang HukumPerdata. (Jakarta : Pradnya Paramita,992).pasal 1320 ayat (4)jo 1337.
Matthew  B.Miles  dan  A.Michael  Huberman, Qualitative  DataAnalysis (London:  Sage Publications, 1984), 21. Lihat, Sugiyono, MetodePenelitian Kualitatif, Kuantitatifdan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 333.
Mohammad Daud Ali, Asas - AsasHukum Islam (Jakarta : CV.Rajawali1990), 124.
Muhammad Nadratuzzaman Hosen danLia Syukriyah Sa’roni, “Determinant Factorof the Successful  of  Baitul  Maal  Wat  Tamwil  (BMT)”, International  Journal  of  Academic Research in Economics and Management Sciences, Vol. 1, No. 4 (August 2012), 54.
Noeng  Muhadjir, Metode  PenelitianKualitatif (Yogyakarta:  Rake  Sarasin,  1998),  42-43, dan  S.  Nasution, Metode  PenelitianNaturalistik  Kualitatif (Bandung:  Transito, 1996), 126.
Peter Mahmud Marzuki, PengantaerIlmu Hukum (Jakarta : Kencana, 2008), 158.
Ridwan  Khairandy, Hukum  KontrakIndonesia  dalam  Prespektif  Perbandingan (Yogyakarta : FHUIIPress,2014), 217 - 239.
Robert C.  Bogdan & S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New York: John Wiley, 1975), 5. Lihat juga, Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research
for Education; An Introduction to Theory and Methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63.
Soedjono, Metode  Penelitian:  Suatu  Pemikiran  dan  Penerapan (Jakarta:  Rineka  Cipta, 1999), 56.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  ”Ragam  Ragam  Penelitian  Hukum”,  dalam, Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2013), 131-132.
Syamsul  Anwar, HukumPerjanjian  Syariah,Studi  tentangTeori  Akad  dalam  Fiqh Muamalah (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2007), 83.