## ANALISIS KONSEP DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Bambang Surabangsa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati bambangsurabangsa88@gmail.com
Tajul Arifin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tajularifin64@uinsgd.ac.id

## Abstract
The  juvenile  criminal  justice  system  in  Indonesia  is  still  wrong  so  that there is a wrong use of the law against the enforcement of criminal law, especially for  children.  This  study  aims  to  analyze  the  juvenile  criminal  justice  system  in Indonesia  from  the  perspective  of  Islamic.  This  research  was  conducted  using descriptive  methods  of  analysis  and  applying  a  qualitative  approach,  as  well  as using  various  relevant  references  as  data  sources.  Data  collection  uses  literature study techniques which are then analyzed using content analysis techniques. The results  showed  that  (1)  in  Islamic  law  there  is  no  normative  proposition  about criminal  sanctions,  because  the  criminal  sanctions  against  children  in  Islam  are ta'dib  (parenting)  which  is  handed  over  to waliyul  amri (leader).  It  is  thus  clear that the handling of children dealing with the law in the juvenile criminal justice system  is  prioritized.  Restorative  Justice.  The  Juvenile  Criminal  Justice  System contained in Law Number 3 of 1997 has been updated through Law Number 11 of 2012  concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System,  through  a  diversion system. (2) Judging from the Indonesian criminal law system and Islamic law, the similarity lies in the use of the principle of legality and prioritizing the interests of children  through  diversion  in  the  form  of  Restorative  Justice.  Meanwhile,  the difference  lies  in  the  legal  basis,  the  age  of  the  child,  and  the  penalty  of imprisonment.
Keywords : Islamic Law, Juvenile Justice System, Restorative Justice

## Abstrak
Sistem  peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  masih  banyak  yang  keliru sehingga  adanya  salah  penggunakan  hukum  terhadap  penegakkan  hukum  pidana khususnya  pada  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sistem peradilan  pidana  anak  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam  Penelitian  ini dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dan  mengaplikasikan pendekatan kualitatif, serta menggunakan berbagai referensi yang relevan sebagai sumber  data.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi  literatur  yang kemudian  di  analisis  dengan  menggunakan  teknik  analisis  isi.  Hasil  penelitian
menunjukkan bahwa (1) dalam hukum Islam tidak ada proposisi normatif tentang sanksi pidana, karena sanksi pidana terhadap anak-anak dalam Islam adalah ta'dib yang diserahkan kepada waliyul amri (pemimpin). Dengan demikian jelas bahwa penanganan  anak-anak  yang  berurusan  dengan  hukum  dalam  sistem  peradilan pidana  anak  diprioritaskan.  Keadilan  Restoratif.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  telah  diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melalui sistem diversi. (2) Dilihat dari sistem hukum pidana Indonesia dan hukum  Islam,  persamaannya  terletak  pada  penggunaan  prinsip  legalitas  dan mengutamakan  kepentingan  anak  melalui  diversi  dalam  bentuk Restorative Justice .  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  dasar  hukum,  usia  anak,  dan sanksi pidana penjara.
Kata Kunci: Hukum Islam, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Anak

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  pribadi  yang  unik  dan  memiliki  ciri  khas  yang menyebabkannya  membutuhkan  sikap  dan  perhatian  khusus.  Dalam  proses tumbuh  kembang  seorang  anak  terdapat  berbagai  faktor,  baik  internal  maupun eksternal  yang  dapat  memengaruhi  pembentukan  karakternya.  Karakter  atau kepribadian  seorang  anak  mampu  memengaruhi  segala  tindakan  yang akan dilakukannya, termasuk tindakan-tindakan yang menyimpang atau menyalahi norma.  Penyimpangan  tingkah  laku  atau  perbuatan  melanggar  hukum  yang dilakukan oleh anak akan menimbulkan akibat hukum.
Penanganan  perkara  pidana  terhadap  anak  tentunya  beda  dengan penanganan  perkara  terhadap  usia  dewasa,  penanganan  terhadap  anak  tersebut bersifat  khusus  karena  itu  diatur  pula  dalam  peraturan  tersendiri.  Pemahaman terhadap  proses  penanganan  perkara  anak  tentunya  mungkin  masih  ada sebahagian  kalangan  masyarakat  yang  belum  mengerti  atau  paham,  sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang  berkonflik  hukum  mendapatkan  perlakuan  istimewa  dan  ada  juga  yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus. 1
1 Mahir Sikki Z. A., S.H, “Pengadilan Negeri Palopo,” n.d.
Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya  telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yaitu  Pasal  45,  46  dan  47,  namun  pasal-pasal  ini  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi dengan  keluarnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  Pengadilan Anak  yang  kemudian  disempurnakan  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana  maka  anak  tersebut  akan  diproses  secara  hukum  berdasarkan  undang- undang tersebut. 2
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistim  Peradilan  Anak lebih  mengutamakan  program  diversi  dalam  bentuk restoratif  justice dalam  hal memidanakan  anak  yang  terbukti  melakukan  pidana.  Mengenai  aturan pemidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  71  ayat  (1)  dan  (2)  berupa pidana  pokok  yang  terdiri  dari  pidanaperingatan,  pidana  dengan  syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan  terdiri  dari  perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
Menurut  hukum  Islam,  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana  maka  tidak akan  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  baik  hukuman  hudud,  qishas/diyat ataupun  ta‟zir.  Pidana  bagi  anak-anak  yang  bersalah  dalam  Islam  dibebankan kepada  orang  tuanya,  karena  orang  tua  wajib  mendidik  anak-anaknya  agar menjadi  orang  baik-baik.  Apabila  anak  menjadi  penjahat  berarti  orang  tua  tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua  lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.
Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu  memperbaikinya  dan  menghentikannya  dari  membuat  kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun,
2 R. Wiyono, “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” Sinar Grafika , 2016.
ia tidak bisa dikenai hukuman apa pun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut,  dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah). 3
Negara  Indonesia  pada  dasarnya  sangat  menjunjung  tinggi  dan memperhatikan hak-hak anak. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan yang membahas  tentang  kesejahteraan  anak  hal  ini  terlihat  jelas  adanya  ratifikasi Konvensi  Hak  Anak (KHA) dengan  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah ada antara lain  Undang-Undang Nomor 4 Tahun1979  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  yang  terakhir  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4
KHUP  sebagai  pondasi  pokok  hukum  pidana  Indonesia  harus  bisa memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Indonesia  pada  tahap  keadilan  dan  kepuasan sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  kondisi  saat  ini.  Hukum  pidana  itu bersifat  Ultimatum  remedium  yang  artinya  hukum  pidana  sudah  menjadi  jalan terakhir  yang  tidak  bisa  diganggu  gugat.  Selagi  masih  terdapat  cara  lain (negosiasi,  kekeluargaan,  mediasi,  hukum  saksi)  dalam  menyelesaikan  suatu perkara, maka cara itu  lah yang diambil sebelum memilih hukum pidana, hal ini diungkapkan oleh Ven Bemmelen.
Dengan  begitu,  tujuan  sistem  peradilan  pidana  anak  ini  yaitu  untuk mengedepankan  kesejahteraan  anak  dan  melihat  pada  prinsip  proporsionalitas. Tujuan  mengedepankan  kesejahteraan  anak  berarti  menghindari  penggunaan sanksi pidana yang sifatnya menghukum. Sedangkan tujuan pada proporsionalitas yakni  dengan  mempertimbangkan  keadaan  pribadinya  dengan  batasan-batasan ganjaran  yang  setimpal  dengan  beratnya  hukuman  yang  diberikan. 5 Berdasarkan uraian  di  atas  artikel  ini  akan  menguraikan  tentang  (1)  sistem  peradilan  pidana
3 I. Doi Abdurrahman, “Tindak Pidana Dalam Syari‟at Isla. Alih Bahasa Sulaiman Rasjid,” Rineka Cipta , 1992.
4 Dini Wahyuni Harahap, “Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Simalungun),” 2011.
5 Wahyudi S, “Implementasi Ide Diversi  Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia; (Yogyakarta),” Genta Publishing , 2011.
anak  di  Indonesia,  dan  (2)  Peradilan  pidana  anak  di  indonesia  perspetif  hukum islam.

## METODE PENELITIAN
Ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur‟an, maka asbab al-nuzul dari ayat itu harus dipertimbangkan dengan baik 6 dan jika teks hukum itu berbentuk  Hadits,  maka  aspek-aspek  yang  terkait  dengan riwayah dan dirayah - nya  harus  dipertimbangkan  dan  dianalisis  dengan  cermat. 7 Dalam  melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkaan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh syari‟ah, menurut Tajul Arifin dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang menggunakan  epistemologi  yang  tepat  dan  mempertimbangkan  aspek-aspek sosiologis  dan  antropologis  yang  mengitari  penurunan  ayat  atau  penyampaian Hadits  secara  cermat  karena  menurut  Tajul  Arifin  keabsahan  metode  yang digunakan dan kejelian dalam merekonstruksi konteks sosiologis dan antropologis akan  mempengaruhi natijah atau  simpulan  yang  dihasilkan. 8 Oleh  karena  itu, p enelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dan mengaplikasikan  pendekatan  kualitatif,  serta  menggunakan  berbagai  referensi yang  relevan  sebagai  sumber  data.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  studi literatur yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis isi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-undang Nomor 3  Tahun  1997  telah  diperbarui  melalui  UU  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  di  dalamnya  terdapat  perubahan  yang  fundamental sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan  fundamental  tersebut  yang  ada  antara  lain  digunakannya restoratif Justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini mengatur mengenai kewajiban
6 Federspiel, H.M, Tajul Arifin, and R.T. Hidayat, “Kajian Al-Qur‟an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab,” Mizan , 1996.
7 Arifin, Tajul, “Ulumul Hadits,” Sunan Gunung Djati Press , 2014.
8 Arifin, Tajul, “Antropologi Hukum Islam,” Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati , 2016.
para  penegak  hukum  dalam  mengupayakan  diversi  (penyelesaian  melalui  jalur non formal atau di luar jalur pengadilan) pada seluruh tahapan proses pelaksanaan hukum. 9
Sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (non  litigasi). Dalam penjelasan umum Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  disebutkan  bahwa  substansi  yang  paling mendasar  dalam  Undang-undang  No.  11  Tahun  2012  adalah  pengaturan  secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif. 10
Pada penanganan perkara anak, di dalam pasal 5 angka 1 Undang-undang No.  11  Tahun  2012,  menentukan  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib mengutamakan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Dengan  dipergunakan  frasa “Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”  dalam  pasal  5  angka  1  Undang-undang  No.  11 Tahun  2012  tersebut,  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  hanya  di  tunjukan kepada hakim saja, tetapi juga di tunjukan kepada penyidik, penuntut umum, dan lembaga  pemasyarakatan  sebagai  suatu  sistem  dalam  menyelesaikan  perkara pidana anak. 11
Berdasarkan Pasal (5) sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat  (2)sampai  dengan  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan  dan  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  dengan  mengutamakan pendekatan restoratif  justice .  Kata  “wajib  diupayakan”  mengandung  makna bahwa  penegak  hukum  anak  dari  penyidik,  penuntut  dan  juga  hakim  diwajibkan untuk mengupayakan proses diversi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan  diversi  dari  mulai  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri,  dilaksanakan  dalam  hal  tindak  pidana  yang
9 Yusi Amdani, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh,” 2016, 1 edition, sec. XIII.
10 Rika Apriani Minggulina Damanik, “Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” 1 (n.d.): 29.
11 Dewi. D.S and Syukur Fatahillah. A, “Mediasi Penal; Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia,” Indi Publishing , 2011.
diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan pengulangan tindak pidana. 12
Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya ,korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial  Profesional  berdasarkan  pendekatan restoratif justice . Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat  melibatkan  Tenaga  Kesejahteraan  Sosial  dan/atau  masyarakat. 13 Undang- Undang  NO.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  disebutkan  tujuan diversi:
1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak,
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.
Tujuan  diversi  tersebut  merupakan  implementasi  dari restoratif  justice yang  berupaya  mengembalikan  pemulihan  terhadap  sebuah  permasalahan,  bukan sebuah  pembalasan  yang  selama  ini  dikenal  dalam  hukum  pidana.  Di  banyak negara  diversi  ini  dilakukan  sebagai  upaya  pengalihan  penanganan  kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:
a. Menghindari penahanan,
b. Menghindari cap/label sebagai penjahat,
c. Memajukan  intervensi-intervensi  yang  dibutuhkan  korban  dan  pelaku tanpa melalui proses formal,
d. Menghindari  anak  mengikuti  proses  peradilan  pidana  dalam  rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.
Dalam  pencapaian  tujuan  terakhir, maka upaya  ini  lebih  serius  dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan
12 Kemenkumham, “Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice” (Balai Pustaka, 2013).
13 Adam Sani, RusjdiAli Muhammad, and Moh Din, “PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” n.d., 10.
diskresinya(Power  of  discretion).Dilembaga  kejaksaan,  mengesampingkan prosedur  ini  dilakukan  melalui  lembaga  oportunitas  dengan  jalan  mendeponir suatu perkara. 14
B. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
Anak-anak  merupakan  satu golongan yang tidak  diberi  hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah  pernah bermimpi basah bagi  anak  laki-laki  dan    dating  menstruasi  bagi    anak  perempuan.  Meskipun beberapa  ulama    mazhab  juga    menetapkan  batas  usia  bagi  usia  kedewasaan seseorang,    seperti    Imam    Syafi‟ie  dalam  kitabnya    al-Umm  seperti  dikutip Chairuman  dan  Suhrawardi  mengungkapkan,  apabila  telah  sempurna  umur  15 tahun  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  kecuali  bagi  laki-laki  yang  sudah ikhtilam  atau  perempuan  yang  sudah  haid  sebelum    mencapai    umur    15    tahun maka  sudah  dianggap  dewasa.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah 15 bahwa  anak-anak  yang  belum  berusia dewasa hanya dikenakan ta‟dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang  anak.  Seorang  anak  tidak  bisa dikatakan  residivis  jika    mengulangi  perbuatan    yang    sama  karena    ta‟dibi dianggap  bukanlah  sebagai  salah  satu  bentuk  hukuman.
Dalam  Islam  terdapat  dua  paradigma  dalam  penyelesaian  perkara  yaitu, Perkara  litigasi  (di  pengadilan)  dan  perkara  non  litigasi  (di  luar  pengadilan). Paradigma  ligitasi  adalah  suatu  pandangan  dan  keyakinan  mendasar  bahwa  satu- satunya  institusi  yang  tepat  untuk  menyelesaikan  perkara  adalah  melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non ligitasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara  terakhir  inilah  yang  kini  disebut  dengan  pendekatan restoratif  justice .
14 Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM,” LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum 6, no. 2 (December 4, 2018), https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954.
15 Abdul Qadir Audah, “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,” PT.KharismaIlmu II (2008).
Penyelesaian  perkara  dalam  non  legitasi  tersebut  dapat  dilakukan  atas  dasar prakarsa  masing-masing  pihak  yang  berperkara  dapat  pula  melibatkan  pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak  yang  sedang  berperkara.  Cara  penyelesaian  dengan  cara  baik-baik merupakan  tradisi  yang  telah  lama  berakar  dalam  masyarakat  arab  bahkan sebelum  agama  islam  hadir.  Setelah  islam  hadir,  doktrin  tersebut  diperkuat  lagi dengan  anjuran  untuk  senantiasa  menciptakan  perdamaian  dan  harmoni  dalam masyarakat. 16 .
Alasan  terbesar  dari  penerapan  keadilan  restoratif  pada  anak  mengingat urgensi  keberlangsungan  hidup  anak.  Tidak  bisa  dipungkiri  saat  ini  banyak masyarakat  Indonesia  yang  kurang  memahami  bahwa  status  terdakwa/tersangka tidak dapat disamakan dengan status terpidana.
Jika  dianalogikan  urgensi  penerapan  keadilan  restoratif  pada  anak  dalam pandangan Islam, maka akan lebih tepat jika dilihat pada sisi maslahah yang nanti akan  ditimbulkan.  Dilihat  dalam  fase  pembagian  anak  sebagaimana  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  berdasarkan  tulisan  Abdul  Qadir  Awdah,  Awdah menuliskan bahwa anak yang berada pada posisi dalam salah satu dari ketiga fase tersebut memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda.
Penyelesaian  perkara  dalam  keadilan  restoratif  berada  pada  jalur  non- penal.  Melalui  upaya  penyelesaian  antara  korban-keluarga  dengan  pelaku- keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. Penerapan kebijakan non penal dalam  Islam,  telah  lama  diterapkan  pada  jarimah  qisas-diyat  (tindak  pidana pembunuhan  dan  penganiayaan),  yang  mana  dalam  hukum  pidana  Indonesia dikategorikan  sebagai  pidana  berat  yang  tidak  bisa  dilakukan  upaya  damai.  As- Sayid  Sabiq  berkomentar,  bahwa  ketentuan  Al-Baqarah  (2):  178-179  yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:
16 Marsaid, Harmonisasi sistem hukum Islam terhadap diversi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Cetakan I (Palembang, Sumatera Selatan: Rafah Press, 2017).
َ آٰي
َ ُ ا ْ لا  وَ ِد ْت  ع ْ لاِةَ ُدْت  عْلا وَ ِ رُح ْ لاِةَ ُّر ُحْل اَۗىٰلْخ قْلاَىِفَ ُصا َصِق ْ لاَ ُم ُ ك ْي ل  عَ  بِت ُ كَ ا ْيُن  م ٰ اَ  نْي ِذ َّ لاَ ا ىُّي َى ٰ ثْن َِلٰذٍََۗنا  س ْحِاِةَِهْي ل ِاَ ٌءۤا د ا وَ ِفْو ُر ْع مْلاِةٌَۢعا بِ تا فٌَء ْي  شَِهْي ِخ اَ ْن ِمَ ٗه لَ  ي ِف ُعَ ْن م فَۗىٰثْنُاْلاِة َ ْن ِ مَ ٌ ف ْي ِف ْخ  تَ  ك ٌَم ْيِل اَ ٌبا ذ  عَ ٗه ل فَ  كِل ٰذَ  د ْع ةَى ٰد خ ْعاَ ِن  م فٌَۗث  م ْح  ر  وَْم ُ كِ ة َّر . َ َ ِبا ب ْ ل ا ْ لاَى ِلو ُ آّٰ يَ ٌةي ٰي  حَ ِ صا َص ِق ْ لاَىِفَْم ُ ك ل  و َ ن ْي ُ ق َّ خ حَْم ُ ك َّ ل  ع ل . َ
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan  dengan  perempuan.  Siapa  yang  memperoleh  maaf  dari saudaranya  hendaklah  mengikutinya  dengan  cara  yang  patut  dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu  adalah  keringanan  dan  rahmat  dari  Tuhanmu.  Siapa  yang  melampaui batas  setelah  itu, maka  ia  akan  mendapat  azab  yang  sangat  pedih.  Dalam kisas  itu  ada  (jaminan)  kehidupan  bagimu,  wahai  orang-orang  yang berakal agar kamu bertakwa .
Ayat di atas menjelskan bahwa; pertama , qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. Kedua , adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat,  atau  maaf. Ketiga ,  Adanya  keringanan  dan  kemudahan  dari  Allah  tentang penerapan  hukum  kisas. Keempat ,  Adanya  sistem  rekonsiliasi  antara  para  pihak yang  bersangkutan  (korban  atau  wali  dan  pelaku). Kelima ,  dalam  kisas  akan terjamin  keberlangsungan  hidup  manusia  dengan  aman.  Kisas  juga  menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan mengingat hukumannya  yang  berat. 17 .  Merujuk  pada  pendapat  tersebut,  jelas  menunjukkan diyat  sebagai  hukum  alternatif,  adanya  proses  pemaafan,  proses  perdamaian  dan upaya  rekonsiliasi  antar  para  pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  ide  pokok keadilan restoratif.
Perdamaian  dalam  Islam  merupakan  sesuatu  yang  dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al- Jauziyyah, berdasarkan pada firman Allah SWT: Q.S. Al-Hujuraat (49): 9.
17 Sayyid and Sabiq, “Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali,” Alma’arif , 1995, Ke-7 edition.
َٰر ْخ ُ ا ْ لاَ ى ل  عَ ا م ُىى ٰد ْح ِاَ ْج  غ ةَ ۢ ْ نِا فَۚا م ُى نْي ةَ ا ْي ُح ِل ْص ا فَ ا ْي ُ ل خ ت ْ قاَ  نْيِن ِم ْؤ ُم ْ لاَ  ن ِمَ ِن ٰت فِٕىۤا  طَ ْنِا و َى َ وَ ِل ْد  عْلاِةَا مُى نْي ةَاْي ُحِل ْص ا فَ ْت ءۤا فَ ْ نِا فَِۖ ّٰ للّٰاَ ِر ْم اَىٰٓل ِاَ  ءْۤي ِف حَىّٰت  حَ ْي ِغْت حَْي ِت َّ لاَاي ُ لِحا ق ف َ ْ ق ا َ َّ ن ِاَۗا ْي ُط ِس َ نْي ِط ِس ْ ق ُم ْ لاَ ُّب ِح ُ يَ ّٰ للّٰا
Artinya:  Jika  ada  dua  golongan  orang-orang  mukmin  bertikai, damaikanlah  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu,  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah.  Jika  golongan itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  damaikanlah  keduanya  dengan adil.  Bersikaplah  adil!  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang bersikap adil.
Berdasarkan  Risalah  Al-Qadha  Khalifah  Umar  bin  Khatab,  perdamaian harus  berdasarkan  koridor  yang  jelas.  Perdamaian  tidak  menghalalkan  sesuatu yang  haram  ataupun  mengharamkan  sesuatu  yang  halal. 18 .  Dasar  ini  kemudian dilihat  dalam  konteks  hukum  pidana,  selama  perdamaian  ini  mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.
Pendekatan  atau  konsep  keadilan  restoratif  (restorative  justice)  lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik restorative justice dalam hukum pidana Islam  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sama-sama  menggunakan  konsep pemaafan  baik  dalam  Islam  mengacu  dalam  surat  Al-Baqarah  (2):  178-179  dan dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengacu  pada  Pasal  1  angka  6  yang berbunyi:  keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  pidana  dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak yang terkait untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan.  Dari  pasal  tersebut  yang
18 Ibnu Qayyim and Jauyiyah, “Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa‟ayadiyutuharmain,” Pustaka Azam , 2007, Ke-2 edition.
dimaksud  frasa  bukan  pembalasan  yaitu  bahwa  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan secara damai. 19
Maka  restorative  justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sesuai dengan  hukum  islam  dalam  hal  pemaaf.  Konsep  pemaafan  inilah  yang  menjadi acuan dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak.
Perdamaian  dalam  Islam  merupakan  sesuatu  yang  dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur‟an Surah Al-Hujurat ayat 9:Artinya:
َٰر ْخ ُ ا ْ لاَ ى ل عَ ا م ُىى ٰد ْح ِاَ ْج  غ ةَ ۢ ْ نِا فَۚا م ُى نْي ةَ ا ْي ُح ِل ْص ا فَ ا ْي ُ ل خ ت ْ قاَ  نْيِن ِم ْؤ ُم ْ لاَ  ن ِمَ ِن ٰت فِٕىۤا  طَ ْنِا و َى َْي ُح ِل ْص ا فَ ْت ءۤا فَ ْ نِا فَِۖ ّٰ للّٰاَ ِر ْم اَىٰٓل ِاَ  ءْۤي ِف حَىّٰت  حَ ْي ِغْت حَْي ِت َّ لاَاي ُ لِحا ق ف َ َّ ن ِاَۗا ْي ُط ِس ْ ق ا  وَ ِل ْد  عْلاِةَا مُى نْي ةَا
َ نْي ِط ِس ْ ق ُم ْ لاَ ُّب ِح ُ يَ ّٰ للّٰا َ
Artinya:  Jika  ada  dua  golongan  orang-orang  mukmin  bertikai, damaikanlah  keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu,  sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah.  Jika  golongan itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  damaikanlah  keduanya  dengan adil.  Bersikaplah  adil!  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang bersikap adil.
Menurut  Abdul  Qadir  Audah  bahwa  Pertanggungjawaban  pidana  dalam syariat  Islam  terdiri  dari  dua  unsur  yaitu  kemampuan  berfikir  dan  berkehendak. Para  ulama  berbeda  dalam  menetapkan  hukum  terhadap  anak  dikarenakan perbedaan  tingkatan-tingkatan  yang  ada  pada  manusia  mulai  dari  lahir  hingga dewasa  sehingga  mampu  untuk  membedakan  mana  yang  baik  dan  tidak  baik untuk  dilakukannya.  Manusia  ketika  lahir  sangatlah  lemah  secara  psikis  untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. 20
Konsep  pidana  Islam  secara  tegas  menganut  tujuan  retributif  serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam just desert theory . Al-
19 Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum , June 30, 2021, 74, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603.
20 Noercholis Rafid and Saidah, “SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH” 11, no. 2 (2018), https://jurnal.usu.ac.id.
Qur‟an  secara  implisit  menetapkan  adanya  tujuan  pemidanaan:  Q.S.  Al-Maidah (5): 38.
ٌَم ْي ِكَ حَ ٌزْيِز عَُ ّٰللّٰا وَِۗ ّٰللّٰاَ  نِ مَاًلا ك نَا ت  س كَا مِةًَۢءۤا  ز جَا مُى ي ِدْي اَآْ ْي ُع  ط ْ قا فَُث ق ِرا َّسلا  وَ ُق ِرا َّ سلا  و
Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.
Yang  ingin  ditekankan  adalah  just  desert  theory  versi  hukum  pidana modern  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dengan  Islam.  Just  desert  theory menempatkan  secara  utama  menekankan  pada  keterkaitan  antara  hukuman  yang layak dengan tingkat kejahatan.
Yang  harus  diingat  kembali  dalam  Islam  tujuan  pemidanaan  tidak  hanya mengenal tujuan pemidanaan retribution atau al-jaza‟. Melainkan terdapat tujuan lain seperti: prevention/az-zajr , rehabilitation/al-Islah , penebusan dosa ( at - takfir ) dan  restoratif  (al-isti‟adah). 21 .  Tujuan  restoratif  dalam  Islam  dapat  ditemukan dalam  ayat-ayat  diyat.  pemberian  maaf  dari  korban  yang  kemudian  diikuti  oleh pemberian  diyat  merupakan  salah  satu  bentuk  rekonsiliasi  yang  dapat memperbaiki  hubungan  dan  mencegah  timbulnya  kebencian.  Konsep  pemaafan dalam  kisas-diyat  dalam  Islam  menunjukkan  adanya  sistem  rekonsiliasi  antara korban dan pelaku. Konsep pemaafan ini juga menunjukkan adanya pengecualian atas aturan pokok “seseorang tidak dapat menanggung dosa orang lain”.
Dalam Al-Qur‟an Al-An‟am (6): 164 :
َ  ر ْز  ِوَ ٌة  ر ِزا وَ ُر ِز حَا ل  وَۚا  ى ْي ل  عَا َّ ل ِاَ ٍس ْ ف نَ ُّ ل ُ كَ ُب ِس ْ ك حَا ل  وٍَۗء ْي شَ ِ ل ُ كَ ُّب  رَ  ي ُو َّوَاًّة  رَ ْي ِغْة اَِ ّٰ للّٰاَ  رْي غ اَ ْ ل ُ ق ن ْي ُ ف ِل خ ْخ  تَِهْيِفَْمُخْن ُ كَا مِةَْم ُ ك ُئِ ت نُي فَْمُك ُع ِج ْرَّمَْم ُ كِ ة  رَى ٰ ل ِاََّم ُ ثَۚى ٰر ْخ ُ ا
Artinya:    Katakanlah  (Nabi  Muhammad),  “Apakah  aku  (pantas)  mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang  berbuat  dosa,  dirinya  sendirilah  yang  akan  bertanggung  jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”
Al-Fathir (35): 18 :
21 Octoberiansyah, “Tujuan Pemidanaan Dalam Islam,” Jurnal In Right Jurnal , 2011.
َۗىٰب ْر ُ قَا  ذَ نا كَ ْي ل َّوَ ٌء ْي شَُهْن ِمَ ْ ل  م ْح ُ يَا لَا  ىِل ْمِحَى ٰ ل ِاَ ٌ ة ل قْث ُمَ ُعْد حَ ْ ن ِا  وَۗى ٰر ْخ ُ اَ  ر ْز  ِوَ ٌة  ر ِزا وَ ُر ِز حَا ل  و َِ ّٰ للّٰاَى ل ِا  وَٖۗه ِس ْ ف نِلَىَ ّٰ ك ز ت يَا مَّنِا فَى ّٰ ك ز حَ ْن  م  وَۗ ةي ٰ ل َّ صلاَاي ُما ق ا  وَ ِب ْي  غْلاِةَْم ُهَّب رَ  نْي  شْخ  يَ  نْي ِذ َّ لاَ ُر ِذْنُحَا مَّنِا
َُرْي ِص  م ْ لا
Artinya:  Orang  yang  berdosa  tidak  akan  memikul  dosa  orang  lain.  Jika seseorang  yang  (dibebani  dengan)  dosa  yang  berat  (lalu)  memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun  (yang  dipanggilnya  itu)  kaum  kerabatnya.  Sesungguhnya  yang dapat  engkau  beri  peringatan  hanya  orang-orang  yang  takut  kepada Tuhannya  (sekalipun)  tidak  melihat-Nya  dan  mereka  yang  menegakkan salat.  Siapa  yang  menyucikan  dirinya  sesungguhnya  menyucikan  diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Hanya kepada Allah tempat kembali.
Pada dasarnya ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan secara konkret bahwa pidana  Islam  didasari  pada  individual  responsibility.  Namun,  demi  kemaslahatan pelaku  dan  korban,  pengecualian  asas  ini  diterapkan  dengan  jalan  membarengi individual responsibility dengan structural responsibility. Artinya,  suatu tanggung jawab  dari  perbuatan  seseorang  dapat  melibatkan  orang  lain.  Hal  ini  jelas menunjukkan bahwa keterlibatan korban dan keluarga pelaku dalam penyelesaian kasus  pidana  telah  diterapkan  dalam  Islam  jauh  sebelum  kajian  ini  berkembang dalam sistem hukum modern.
Oleh karena itulah agama Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau  pemaafan,  konsep  “mediasi”  dan  konsep  “rekonsiliasi”  dimana  pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam  menyelesaikan  perkara  pidana.  Karena  menurut  hukum  Islam  antara pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas dimungkinkan untuk melakukan  perdamaian/islah.  Islah  dalam  kajian  hukum  Islam  adalah memperbaiki,  mendamaikan,  dan  menghilangkan  sengketa  atau  kerusakan. Berusaha  menciptakan  perdamaian;  membawa  keharmonisan;  menganjurkan orang  untuk  berdamai  antara  satu  dan  lainnya;  melakukan  perbuatan  baik; berperilaku sebagai orang suci (baik). Ruang lingkup pembahasan islah mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam bahasa Arab
modern,  istilah  ini  digunakan  untuk  pengertian  pembaruan  (tajdid). 22 Adapun dasar hadits tentang pemaafan adalah sebagai berikut:
“Dari  Anas  bin  Malik,  ia  berkata:  Tidaklah  diajukan  kepada  Rasulullah SAW  perkara  yang  mengandung  qishas  melainkan  beliau  menganjurkan untuk memberi maaf (HR. Ibnu Majah).”
Menurut  hukum  Islam  tidak  ada  dalil  normatif  tentang  sanksi  pidana apalagi  berupa  hukuman  penjara,  karena  sanksi  pidana  pada  anak  dalam  Islam adalah ta‟dib(didikan)  yang  diserahkan  pengaturannya  pada  waliyul amri(pemimpin).  Dengan  begitu  terlihat  jelas  bahwa  penanganan  anak  berurusan dengan penanganan terhadap orang dewasa yang menangani hukum, dalam sistem peradilan  pidana  anak  sangat  mengutamakan  penanganan  perkara  keadilan restoratif.
Jika  dibandingkan,  ada  perbedaan  dan  persamaan  antara  konsep  hukum Islam  dan  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  pemidanaan  anak.  Persamaannya terletak  pada  sama-sama  menggunakan  asas  legalitas  dan  sama-sama mengedepankan  kepentingan  yang  terbaik  terhadap  anak  melalui  diversi  yang dalam  bentuk restoratif  justice .  Sedangkan  perbedaannya  terletak  pada  dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara. 23

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penelitian  ini  sampai  pada  tahap kesimpulan  bahwa  peradilan  pidana anak  di  Indonesia  dilihat  dari  sistem  hukum pidana Indonesia dan perspektif hukum Islam memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing.  Persamaannya  terletak  pada  sama-sama  menggunakan  asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui  diversi  yang  dalam  bentuk restoratif  justice .  Sedangkan  perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara.
Tidak  ada  dalil  normatif  dalam  hukum  Islam  tentang  sanksi  pidana terhadap anak yang melakukan  pidana  (jinayah).  Sanksi  bagi  anak-anak  yang melakukan  pidana  dalam Islam  dibebankan  kepada  orang  tua/walinya  akibat
22 Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam” (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
23 Sani, Muhammad, and Din, “PEMIDANAAN ANAK MENURUT KONSEPSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA.”
dari  kelalaiannya  menjaga  anak tersebut dari perbuatan bidana,  Selain diberikan sanksi  kepada  orang  tua/wali  akibat  kelalaian,  terhadap  anak  tersebut  hanya dikenakan  ta‟dibi  yaitu  hukuman  yang  bersifat  memberi    pelajaran    yang    tidak sampai   mempengaruhi    kejiwaan    sang    anak  dengan  pengaturannya  diserahkan pada waliyyul amri (penguasa atau pemimpin).Seorang anak tidak dapat dipidana karena  seorang  anak  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  ahlul  „uqubah  (penerima hukuman).  Kesepakatan  ulama  terhadap  ketentuan  hukum  Islam  tentang  usia kedewasaan  anak  yaitu  untuk  seorang  laki-laki  ditandai  dengan  ikhtilam  (mimpi basah)  dan  perempuan  ditandai  dengan  datangnya  haid.  Namun  para  ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri.
Konsep  hukum  Islam  dan  hukum  positif  keduanya  sama-sama mengedepankan  asas  legalitas  dan  kepentingan restoratif  justice .  Dalam  hukum Islam  sendiri  tidak  ada  dalil  normatif  tentang  sanksi  pidana  apalagi  berupa hukuman  penjara,  karena  sanksi  pidana  pada  anak  dalam  Islam  adalah  ta‟dib (didikan)  yang  diserahkan  pengaturannya  pada  waliyul  amri  (pemimpin).  Sistem peradilan  pidana  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam  maupun  hukum  positif sangat mengutamakan penanganan perkara keadilan restoratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Qadir  Audah.  “Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam.” PT.KharismaIlmu II (2008).
Abdurrahman, I. Doi. “Tindak Pidana Dalam Syari‟at Isla. Alih Bahasa Sulaiman Rasjid.” Rineka Cipta , 1992.
Arifin, Tajul. “Antropologi Hukum Islam.” Pusat Penelitian Dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati , 2016.
———. “Ulumul Hadits.” Sunan Gunung Djati Press , 2014.
Dahlan, Abdul Azis. “Ensiklopedia Hukum Islam.” Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
Damanik,  Rika  Apriani  Minggulina.  “Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Anak Dalam  Batasan  Usia:  Analisis  Hukum  Pidana  Islam  dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” 1 (n.d.): 29.
Dewi.  D.S  and  Syukur  Fatahillah.  A.  “Mediasi  Penal;  Penerapan  Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia.” Indi Publishing . 2011.
Dini Wahyuni Harahap. “Sistem Peradilan Pidana Yang Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Simalungun),” 2011.
Federspiel, H.M, Tajul Arifin, and R.T. Hidayat. “Kajian Al-Qur‟an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab.” Mizan , 1996.
Hamdi,  Syaibatul,  M.  Ikhwan  M.  Ikhwan,  and  Iskandar  Iskandar.  “Tinjauan Hukum  Islam  Terhadap  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia.” MAQASIDI:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , June 30, 2021, 74. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603.
Hirdayadi,  Israr,  and  Hera  Susanti.  “DIVERSI  DALAM  SISTEM  PERADILAN PIDANA  ANAK  DI  INDONESIA  DAN  TINJAUANNYA  MENURUT HUKUM  ISLAM.” LEGITIMASI:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Politik Hukum 6, no. 2 (December 4, 2018).
https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954.
Ibnu Qayyim and Jauyiyah. “Panduan Hukum Islam, Ahli Bahasa Asep FM Dan Kamaluddin Sa‟ayadiyutuharmain.” Pustaka Azam . 2007, Ke-2 edition.
Kemenkumham.  “Badan  Penelitian  Dan  Pengembangan  HAM  Kementerian Hukum Dan HAM, Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice.” Balai Pustaka, 2013.
Mahir Sikki Z. A., S.H. “Pengadilan Negeri Palopo.” n.d.
Marsaid. Harmonisasi  sistem  hukum  Islam  terhadap  diversi  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  nomor  11  tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak .  Cetakan  I.  Palembang,  Sumatera  Selatan:  Rafah Press, 2017.
Noercholis  Rafid  and  Saidah.  “SANKSI  PIDANA  BAGI  ANAK  YANG BERHADAPAN  DENGAN  HUKUM  PERSPEKTIF  FIQIH  JINAYAH” 11, no. 2 (2018). https://jurnal.usu.ac.id.
Octoberiansyah.  “Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Islam.” Jurnal  In  Right  Jurnal , 2011.
R. Wiyono. “Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” Sinar Grafika . 2016.
Sani,  Adam,  RusjdiAli  Muhammad,  and  Moh  Din.  “PEMIDANAAN  ANAK MENURUT  KONSEPSI  HUKUM  ISLAM  DAN  HUKUM  PIDANA INDONESIA,” n.d., 10.
Sayyid and Sabiq. “Fikih Sunnah, Ahli Bahasa H. A. Ali.” Alma’arif . 1995, Ke-7 edition.
Wahyudi  S.  “Implementasi  Ide  Diversi    Dalam  Pembaharuan  Sistem  Peradilan Pidana Anak Di Indonesia; (Yogyakarta).” Genta Publishing , 2011.
Yusi  Amdani.  “Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Tindak Pidana  Pencurian  Oleh  Anak  Berbasis  Hukum  Islam  Dan  Adat  Aceh,” 2016, 1 edition, sec. XIII.