## PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 1/1974 DAN PP. NO. 9/1975

## Yasin

## Abstrak
Apabila  ternyata  dari  hasil  penelitian  itu  terdapat  halangan  perkawinan  atau  belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Apabila pemberitahuan itu  telah  dipandang  cukup  dan  memenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan  serta  tidak terdapat halangan untuk kawin, maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut formulir yang ditetapkan dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum.

## A. PENDAHULUAN
Untuk  sahnya  suatu  perkawinan  yang  ditinjau  dari  sudut  keperdataan  belaka adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat/didaftarkan pada kantor catatan sipil.
Selama  perkawinan  itu  belum  terdaftar,  perkawinan  tersebut  masih  belum dianggap  sah  menurut  ketentuan  hokum  sekalipun  mereka  sudah  memenuhi  prosedur dan  tata  cara  menurut  ketentuan  agama.  Sedangkan  bilamana  ditinjau  sebagai  suatu perbuatan keagamaan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 1
Baik di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1946 jo.  UU  Nomor  32  Tahun 1954  (penjelasan  pasal  1)  maupun  UU  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  2  mengharuskan pencatatan terhadap tiap perkawinan. Dalam pada itu di Negara Indonesia terdapat dua instansi/lembaga  yang  diberi  tugas  mencatat  perkawinan  menurut  agama  Islam  yaitu
1 Abdurrahman, Ridwan Syahrani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung: Alumni, 1978), h. 11
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk NTR (Nikah, Talak dan Rujuk) dan di Kantor Catatan Sipil.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974
Untuk  sahnya  suatu  perkawinan  yang  ditinjau  dari  sudut  keperdataan  belaka adalah  bilamana  perkawinan  tersebut  sudah  dicatat/  didaftarkan  pada  kantor  catatan sipil.
Selama  perkawinan  itu  belum  terdaftar,  perkakawinan  tersebut  masih  belum dianggap  sah  menurut  ketentuan  hukum  sekalipun  mereka  sudah  memenuhi  prosedur dan  tata  cara  menurut  ketentuan  agama.  Sedangkan  bilamana  ditinjau  sebagai  suatu perbuatan keagamaan pencatatan perkawinan hanyalah sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 2
Baik  di  dalam  Undang-Undang  No.  22  tahun    1946  jo.  Undang-Undang  No.  32 tahun  1954  (penjelasan  pasal  1)  maupun  undang-undang  No  1  tahun  1974  pasal  (2) mengharuskan pencatatan terhadap tiap perkawinan. Dalam pada itu di negara Indonesia terdapat  dua  instansi/lembaga  yang  diberi  tugas  mencatat  perkawinan  menurut  Agama Islam, yaitu di Kantor Urusan Agama kecamatan untuk NTR (Nikah, Talak Rujuk) dan di  kantor  Catatan  Sipil  ( bulgerlijk  stand )  untuk  perkawinan  bagi  mereka  yang  tunduk pada :
1. Stb. 1933 No. 75 jo. Stb. 1936 No. 607 tentang peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia (asli) kristen di Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia.
2. Stb.  1847  No.  32,  Pencatatan  Perkawinannya  dilakukan  menurut  ketentuan- ketentuan Stb. 1849 No. 25 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Eropa.
3. Stb.  1917  No.  129,  Pencatatan  perkawinan  dilakukan  menurut  ketentuan- ketentuan  Stb.  1917 No.  130 jo.  Stb. 1919 No. 81 tentang Peraturan Pencatatan Sipil Tionghoa
2 Abdurrahman  SH,  dan  Riduan  Syahrani,  SH., Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1978), h. 11.
4. Stb  1904  No.  279  tentang  daftar-daftar  Pencatatan  Sipil  untuk  Perkawinan Campuran. 3
Bagi orang indonesia  yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh  P.3NTR  atas  ketentuan  Undang-Undang  No.  22  tahun  1946  tentang  pencatatan nikah, Talak, Rujuk, sebagaimana kemudian dengan undang-undang No. 32 tahun 1954 (LN, 1954 Mo. 98) dinyatakan tidak berlaku untuk seluruh Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946 nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi  oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  menteri  Agama  atau  oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. 4
Jadi  disini  fungsi  pegawai  pencatat  hanyalah  mengawasi  pernikahan  dan pernikahan  tetap  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Hukum  Islam  yang  tidak mensyaratkan campur tangan seorang pejabat negara dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan. Pengawasan ini hanya dimaksudkan untuk menjaga agar supaya pernikahan itu  betul-betul  diselenggarakan  menurut  ketentuan  hukum  Islam,  sehingga  oleh karenanya pernikahan yang dilaksanakan diluar pengawasan dan pengetahuan pegawai pencatat  nikah  adalah  tetap  sah  asalkan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum islam.
Sejak  disahkannya  undang-undang  No.  1  tahun  1974,  Departemen  Agama  RI dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  telah  mengambil peranan  secara  langsung  dan  aktif  untuk  melaksanakan  undang-undang  itu,  yang melibatkan  dua  Direktorat  yakni  Direktorat  Urusan  Agama  Islam  dan  Direktorat Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  berdasarkan  KMA  Nomor  18  tahun  1975. Masalah  pencatatan  menjadi  beban  tugas  Direktorat  Urusan  Agama  Islam.  Sesuai dengan  undang-undang  No.  22  tahun  1946  jo.  Undang-undang  No  32  tahun  1954  jo undang-undang No. 1 tahun 1974. Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 dan peraturan Menteri  Agama  No.  3  tahun  1975  maka  Departemen  Agama  melaksanakan  secara
3 Ibid., h. 51.
4 Ibid., h. 12.
vertikal  sampai  dengan  kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  melaksanakan  tugas-tugas sebagai pencatat perkawinan, atau pencatat nikah. 5
Dalam  undang-undang  nomor  22  tahun  1946  dikenal  dengan  istilah  pegawai pencatat  nikah,  talak,  dan  rujuk,  yang  lazim  disingkat  PPN.  Untuk  luar  Jawa  Madura dibantu  oleh  tokoh-tokoh  agama  di  desa-desa  yang  dianggap  mampu  dan  cakap,  dan mereka  bukan  pegawai  negeri,  diangkat  menjadi  pembantu  pegawai  pencatat  nikah, talak dan rujuk hal ini diatur dengan surat penetapan Menteri Agama No. 14 tahun 1955 sedang  pembantu  pegawai  pencatat  nikah,  talak,  dan  rujuk  yang    disingkat  menjadi P3NTR. 6
Mengenai  pencatatan  nikah,  talak,  dan  rujuk  dalam  undang-undang  No  1  tahun 1974  diatur  dalam pasal  2  yang  terdiri  dari  2  ayat; ayat  1  tentang  sahnya  perkawinan, sedangkan  ayat  2  tentang  pendaftarannya.  Seolah-olah  karena  terpisah,  syarat pendaftaran tidak diperlukan untuk sahnya nikah. Tetapi dari ketentuan pasal 10 PP No. 9 tahun 1975 dapatlah disimpulkan bahwa keduanya  (syarat materiil dan syarat formil itu) dilakukan bersamaan, syarat kumulatif dan sumultan; pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut berbunyi:
(1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
(2) Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 7
Maka  pencatatan  perkawinan  bukanlah  merupakan  syarat  yang  menentukan sahnya  perkawinan,  karena  segala  perkawinan  di  Indonesia  sudah  dianggap  sah bilamana hukum agama dan kepercayaannya sudah menyatakan sah.
Akan  tetapi  bila  dilihat  penjelasan  umum  dari  undang-undang  tersebut  yang menyatakan  bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut  hukum
5 Mohd.  Idris  Ramulyo,  SH., Hukum  Perkawinan  Islam,  (suatu  Analisis  dari  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) , (Cet. II;Jakarta: Bani Askara, 1999), h. 179.
6 Ibid.,
7 H.  Zainal  Abidin  Abubakar,  SH., Kumpulan  Perundang-undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Al-Hikmah, 1993), h. 123.
masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  dan  disamping  itu  tiap-tiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dapat menimbulkan  kesan  bahwa  pencatatan  perkawinan  mempunyai  peranan  yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan.
Tidak  ada  lagi  perkawinan  yang  dilakukan  hanya  menurut  hukum  agama  dan kepercayaannya  itu  saja  atau  hanya  dilakukan  pencatatannya  saja  tetapi  tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, mengingat undang-undang No.1 tahun  1974 menyatakan  bahwa  suatu perkawinan  adalah  sah  bilamana dilakukan menurut  masing-masing  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dan  disamping  itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut diatas. Pasal 2 ayat (1) dan (2) itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Dari  pasal  (2)  UU  No  1  tahun  1974  tersebut  diatas,  terdapat  2  pendapat  tentang tafsiran pasal tersebut yaitu;
Pertama, Ada  kecenderungan  dari  beberapa  sarjana  hukum  yang  ingin  memisahkan penafsiran  pasal  2  ayat  (1)  dengan  pasal  2  ayat  (2),  bahwa  perkawinan  adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  da  kepercayaannya  itu, sedangkan  pendaftaran  adalah  syarat  administrasi  saja  dilakukan  atau  tidak,  tidak merupakan  suatu  cacat  atau  lebih  tegas  lagi  tidak  menyebabkan  tidak  sahnya perkawinan tersebut.
Kedua, di  lain  pihak  ada  pula  kecenderungan  para  sarjana  Hukum  yang  menafsirkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari sudut yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2)  itu tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan  rangkaian  kesatuan  bagaikan  benang  dengan  kulindan  jalin  menjalin menjadi  satu,  apabila  yang  satu  lepas  maka  yang  lain  berkurang  kekuatannya  bahkan mungkin hilang. 8
8 Mohd Idris Ramulyo, SH., op.cit., h.122.
Perkawinan menurut tafsiran pertama sudah sah tanpa adanya pencatatan, karena pencatatan  itu  hanya  bersifat  administrasi  saja  dan  administrasi  memerlukan  biaya dalam  bentuk  uang.  Maka  ada  kecenderungan  orang-orang  Islam  sekarang  tidak  perlu mendaftarkan  atau  mencatatkan  perkawinannya  ke  kantor  pejabat  pencatat  nikah  atau kepada P3NTR.
Pendapat  kedua  ini  disamping  penafsiran  hukum  dan  sosiologis  dikaitkan  pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, karena tidaklah bernama perkawinan kalu tidak ada akibat hukumya.
Pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan “tata cara” pelaksanaan perkawinan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersendiri”,  sedangkan penjelasan pasal ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954. 9
Pasal  1  Undang-undang  No.  22  tahun  1946  jo.  Undang-undang  No.  32  tahun 1954, ini esensialnya ialah pada ayat (1) dan (2):
(1) Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  islam,  selanjutnya  disebut  nikah,  diawasi oleh  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama  atau  oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut talak dan tujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah
(2) Yang  berhak  melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan  menerima  pemberitahuan tentang  talak  dan  rujuk,  hanya  pegawai  yang  diangkat  oleh  menteri  agama  atau oleh  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Dalam  penjelasannya  dinyatakan  bahwa, maksud  pasal  ini  ialah  agar  nikah,  talak  dan  rujuk  menurut  agama  islam  supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. 10
9 Ibid ., h. 126 dan 145.
10 Dirjen  Bimas  dan  Urusan  Haji., Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan,
(Jakarta: dirjen Urusan Agama Islam, 1996/1997) h, 3 dan 9.
Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 tentang kewajiba-kewajiban pegawai pencatat  nikah  dalam  melaksanakan  undang-undang  No.  22  tahun  1946  jo.  Undang- undang  No.  32  tahun  1954  dan  penetapan  menteri  agama  No.  14  tahun  1955  (tentang penunjukan  dan  tugas  P3NTR)  merupakan  peraturan-peraturan  yang  sangat  hubungan dalam  melaksanakan  undang-undang  No  1  tahun  1974  ini.  Demikian  juga  peraturan menteri agama No 1 tahun 1952 dan No. 4 tahun 1952 tentang wali hakim baik di jawa maupun  diluar  jawa.  Peraturan-peraturan  islam  yang  disempurnakan  dengan  peraturan menteri agama No. 3 tahun 1975. 11
Dari  uraian-uraian  tersebut  diatas,  maka  dapat  dipahami  bahwa  undang-undang No.  22  tahun  1946  jo.  Undang-undang  No.  32  tahun  1954  merupakan  peraturan  yang berisi hukum formil, maka undang-undang No 1 tahun 1974 merupakan hukum mareiil, yang  sebelumnya  tidak  dikenal  bagi  golongan  Islam,  karena  bagi  umat  islam  hanya berlaku hukum adat.

## 2. Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Menurut PP No. 9 Tahun 1975
Setelah  mengalami  proses  selama  lenih  kurang  15  bulan  semenjak diundnagkannya  undang-undang  No.  1  tahun  1974,  maka  pada  tanggal  1  April  1975 telah  dapat  diundangkan  peraturan  pemerintah  No.  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia tahun 1975 No. 12; tambahan lembaran negara RI tahun 1975 No. 3050). 12
Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan menteri agama nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun  1975,  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang  melangsungkannya  menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat , sebagaimana dimaksud dalam undang- undang nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. 13
11 H.  Arso  Sosroatmodjo,  SH  dan  H.A  Wasit  Aulawi,  MA, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,
(Jakarta : Bulan Bintang, 1975), h. 42.
12 Ibid., h. 48.
13 Mohd. Idris Ramulyo, SH., Op. Cit., h. 180.
Dalam  undang-undang  No.  1  tahun  1974  tak  banyak  dijumpai  pasal-pasal  yang berkenaan  dengan  ‘pencatatan  pernikahan’,  yang  mungkin  dapat  dijadikan  pedoman untuk  pemecahan  masalah  ini,  akan  tetapi  ada  beberaa  ketentuan  dalam  peraturan pemerintah  No.  9  tahun  1975  yang  merupakan  ketentuan  pelaksanaan  dari  undang- undang tersebut kita jumpai beberapa pasal yang mengatur masalah ini.
Dalam pasal 2 PP No. 9 tahun1975 ditentukan:
1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama  islam,  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya  dan  kepercayaannya  itu  selain  agama  islam,  dilakukan  oleh  pegawai pencatatan  perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan  perkawinan  berdasarkan  berbagai  peraturan  yang  berlaku,  tatacara pencatatan  perkawinan  dilakukan  sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  3  sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini. 14
Pasal-pasal  yang  ada  dalam  peraturan  pemerintah  ini  kelihatannya  tidak  begitu banyak  memberikan  patokan  mengenai  apa  sebenarnya  fungsi  pencatatan  ini.  Dari ketentuan  pasal  10  ayat  (3)  PP  No.  9  tahun  1975  yang  menentukan  bahwa  dengan mengindahkan  tatacara  perkawinan  menurut  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  perkawinan  dilaksanakan  dihadapan  pegawai  pencatatan  dan dihadiri oleh dua orang  saksi; maka dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan ini adalah merupakan salah satu prasyarat untuk melangsungkan perkawinan
Dengan adanya PP No. 9 tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua instansi, yakni;
14 H. Zainal Abidin Abubakar, SH., Op. Cit., h.151.
1. Pegawai  pencatat  nikah,  talak  dan  rujuk,  bagi  mereka  yang  beragama  islam sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954.
2. Kantor  pencatatan  sipil  atau  instansi/pejabat  yang  membantunya,  bagi  mereka yang  bukan  beragama  Islam,  sebagaimana  diatuur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan catatan sipil. 15
Sebagai  tindak  lanjut  dari  ketentuan  mengenai  ‘pencatatan  perkawinan’  ini  telah dikeluarkan beberapa peraturan dan petunjuk antara lain:
1. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah  dan  Tata  Kerja  Peradilan  Agama  dalam  melaksanakan  Peraturan Perundang-undangan  Perkawinan  bagi  yang  beragama  Islam,  yang  kemudian dilaksanakan  lebih  lanjut  dengan  instruksi  Direktur  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam,  12  Agustus  1975  No.  D/INST/117/75,  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
2. Keputusan  menteri  dalam  negeri,  tanggal  1  Oktober  1975,  No.  221  tahun  1975, tentang  pencatatan  perkawinan  dan  perceraian  pada  kantor  catatan  sipil sehubungan  dengan  berlakunya  undang-undang  perkawinan  dan  peraturan pelaksanaannya. 16
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pelaksanaan  perkawinan  itu  didahului    kegiatan- kegiatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  calon  mempelai  maupun  oleh  pegawai  pencatat nikah.
Dalam  KUH  Perdata  (BW)  tentang  acara  yang  mendahului  perkawinan  diatur dalam pasal 50-58, sedangkan tentang pelaksanaan perkawinan dalam pasal 71-78, pasal 50  BW  menyatakan  bahwa  semua  orang  yang  hendak  kawin  harus  memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan sipil di tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri, maupun dengan surat-surat yang dengan  cukup  kepastian  memperlihatkan  kehendak  kedua  calon  suami  isteri,  dan
15 Abdurrahman SH, dan Riduan Syahrani, SH., Op. Cit ., h.15.
16 Ibid., h. 16.
tentang  pemberitahuan  itu  oleh  pegawai  catatan  sipil  harus  dibuat  sebuah  akte  (pasal 51) 17
Dalam  pelaksanaan  perkawinan  khusunya  tentang  pemberitahuan  perkawinan tidak diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 melainkan hanya terdapat di dalam PP  No.  9  tahun  1975.  Calon  mempelai  atau  orang  tuanya  atau  wakilnya memberitahukan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  kepada  pegawai  pencatatan perkawinan  (pasal  3  dan  4  PP  No.  9/1975).  Selanjutnya  pegawai  tersebut  meneliti apakah  syarat-syarat  perkawinan  telah  dipenuhi,  dan  apakah  tidak  terdapat  halangan menurut  undang-undnag.  Demikian  pula  meneliti  surat-surat  yang  diperlukan  (pasal  5 dan 6 PP No. 9/1975)
Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan  maka  keadaan  itu  segera  diberitahukan  kepada calon  mempelai  atau  kepada  orang  tua  atau  kepada  wakilnya  (pasal  7  ayat  (2)  PP  No 9.1975).  Bila  pemberitahuan  itu  telah  dipandang  cukup  dan  memenuhi  syarat-syarat yang  diperlukan  serta  tidak  terdapat  halangan  untuk  kawin,  maka  pegawai  pencatat membuat  pengumuman  tentang  pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan, menurut formulir yang ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa  itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman  masing-masing  calon  mempelai  (pasal  8 dan penjelasan pasal 9 PP No.9/1975). 18
Untuk  selanjutnya  tugas  PPN  dan  P3NTR  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan Menteri  Agama  Nomor  3  tahun  1975,  bab  II  pasal 6  tentang  pemberitahuan  kehendak nikah sampai bab IX pasal 22 tentang pembatalan pernikahan.
Bab III pasal 7 PMA No. 3 tahun 1975 dijelaskan bahwa pegawai pencatat Nikah (PPN)  atau  P3NTR  yang  menerima  pemberitahua  kehedak  nikah  memeriksa  calon suami,  isteri  dan  wali  nikah,  tentang  ada  atau  tidaknya  halangan  pernikahan  itu
17 Prof Hilman Hadikusuma, SH., Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 87.
18 Ibid ., h. 183.
dilangsungkan  baik  halangan  karena  melanggar  hukum  munakahat  atau  karena melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. 19
Jadi pasal ini mempunyai dua aspek pelanggaran:
1. Terhadap hukum agama;
2. Terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.
Oleh  karena  itu,  apabila  PPN  atau  P3NTR  menerima  pemberitahuan  kehendak nikah, segera memeriksa dengan teliti calon suami, calon isteri dan wali nikah. Apabila ternyata  memenuhi  syarat-syarat  dan  rukun  nikah  atau  hukum  munakahat, pemberitahuan tersebut dapat diterima dan sebaliknya, apabila ternyata tidak memenuhi syarat  maka  dapat  diadakan  pencegahan  sebagaimana  diatur  oleh  Peraturan  Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

## C. PENUTUP
Apabila  ternyata  dari  hasil  penelitian  itu  terdapat  halangan  perkawinan  atau  belum dipenuhi  syarat-syarat  yang  diperlukan  maka  keadaan  itu  segera  diberitahukan  kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Apabila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan  untuk  kawin,  maka  pegawai  pencatat  membuat  pengumuman  tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut formulir yang ditetapkan dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

## DAFTAR PUSTAKA
19 Ibid., h. 183
Abdurrahman,  dan  Syahrani  Riduan, Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di Indonesia, Bandung: Alumni, 1978.
Ramulyo Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Bani Askara, 1999.
Abubakar  Zainal  Abidin, Kumpulan  Perundang-undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Al-Hikmah, 1993.
Dirjen  Bimas  dan  Urusan  Haji., Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: dirjen Urusan Agama Islam, 1996/1997.
Sosroatmodjo  Arso  dan H.A  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan di  Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
Hadikusuma  Hilman, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut  Perundangan  Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.