Analisis Putusan Pengadilan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP dalam Dakwaan Ketiga: Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Berlanjut pada Putusan Perkara Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst
Henry Afrillo 1 , Hudi Yusuf 2 1,2 Universitas Bung Karno E-mail: henrya8801@gmail.com 1 , hoedydjoesoef@gmail.com 2
Article History: Received: 20 Januari 2024 Revised: 28 Januari 2024
Accepted: 31 Januari 2024
Abstract: This study aims to thoroughly examine the analysis of the role of Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 64 paragraph (1) KUHP in regulating and addressing the continued criminal act of fraud. The main concentration of the research revolves around court decisions related to the cases of Porman Tambunan and Donny Andy Sarmedi Saragih. The research employs a normative legal research method adopting a case study approach. Article 378 of the Indonesian Criminal Code serves as a detailed guide in handling the ongoing criminal act of fraud, especially when combined with Article 64 paragraph (1) KUHP. The simultaneous application of these two articles is designed to provide a significant deterrent effect on perpetrators and ensure robust legal protection for the public. In the context of the case under study, the court decisions affirm the suitability of the punishment demands with the provisions stipulated in Article 378 KUHP and Article 64 paragraph (1) KUHP. The research also discusses the effectiveness of Article 64 paragraph (1) KUHP in the aspects of prevention, punishment, and recovery of losses in cases of ongoing fraud. The heavier penalties under these provisions have proven to be an effective instrument in preventing fraudulent activities and achieving the expected deterrent effect. The cases of Porman Tambunan and Donny Andy Sarmedi Saragih provide evidence that the application of these articles has successfully created a preventive legal system and significant deterrence. Through in- depth analysis of court decisions, this research presents a more comprehensive insight into the role and effectiveness of Article 378 KUHP and Article 64 paragraph (1) KUHP in addressing the challenges of ongoing fraudulent activities. The outcomes of this study are anticipated to enhance comprehension of legal aspects of applications in upholding justice,
Keywords: Article 378 KUHP, Article 64 paragraph (1) KUHP, Ongoing Fraud, Court Decisions, Legal Effectiveness, Case Study.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
especially in cases of fraud involving ongoing elements.

## PENDAHULUAN
Salah satu kesalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat adalah praktik kejahatan penipuan. Kejadian ini seringkali terjadi karena tindak pidana penipuan mudah dilakukan dengan hanya mengandalkan keahlian dalam membujuk orang lain melalui kebohongan. Biasanya, pelaku penipuan memberikan penjelasan yang seolah-olah kejadian tersebut benar-benar terjadi, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan yang diucapkan, dengan tujuan agar orang yang menjadi korban terpengaruh dan mengikuti keinginan pelaku (Zikri, 2023). Tindakan penipuan senantiasa terjadi dan memiliki kecenderungan untuk meningkat dan berkembang seiring berlalunya waktu. Contohnya, modus penipuan dilakukan dengan berbagai metode dan seringkali tanpa diketahui oleh korban bahwa tindakan tersebut berlangsung secara berkelanjutan. Penggunaan istilah "berlanjut" dalam konteks penipuan merujuk pada pelaksanaannya yang terus menerus atau berulang lebih dari satu kali. Meskipun demikian, perbuatan penipuan tetap dianggap tercela dari berbagai sudut pandang, karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan antarindividu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sebuah perbuatan perdata dapat menjadi tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan penipuan. Hal ini mencakup melakukan tindakan dengan maksud untuk merugikan orang lain secara melanggar hukum, mengajak orang lain untuk menyerahkan sesuatu, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang, dan menerapkan strategi penipuan seperti menggunakan identitas palsu, merendahkan martabat, mengelabui, dan rangkaian kebohongan lainnya (Yahman, 2014).
Kasus penipuan yang berlangsung secara terus-menerus menjadi fokus perhatian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Porman Tambunan dan Donny Andy Sarmedi Saragih didakwa melakukan serangkaian tindak pidana pemerasan terhadap Gusti Terkelin Soerbakti, Direktur Utama PT. Lorena Transport. Mereka menyamar sebagai pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berniat mengungkap kesalahan perusahaan. Dengan mengancam akan membuka rahasia perusahaan, mereka memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah uang dalam berbagai kejadian. Kasus ini merupakan penipuan yang melibatkan tindak pemerasan, di mana terdakwa menggunakan beberapa skema, menyebabkan dampak serius bagi korban.
Dari konteks tersebut, penyusun berminat untuk mengadakan studi serta penulisan jurnal ilmiah berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP Dalam Dakwaan Ketiga (Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkelanjutan pada Putusan Perkara Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.)". Maksud dari riset ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 KUHP yang terkait dengan perbuatan penipuan yang berlangsung secara berkelanjutan, sebagaimana dituduhkan dalam kasus tersebut.
METODE PENELITIAN Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan, metode konseptual, dan metode studi kasus. Sumber bahan hukum yang akan digunakan akan dikumpulkan melibatkan peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, serta data asli dan data yang sudah ada. Data asli akan diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan data yang sudah ada akan diperoleh dari sumber sekunder. Proses analisis data akan melibatkan penggabungan dan
integrasi antara data utama dan data sekunder. Pendekatan analisis yang akan diterapkan adalah kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena penggelapan dan memfasilitasi penafsiran norma-norma hukum yang berlaku (Yin, R. K., 2014). Dengan menyatukan metode analisis hukum, penelitian ini bukan hanya akan mengungkapkan dimensi kualitatif dari fenomena penipuan berlanjut, tetapi juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan unsur-unsur kejahatan dalam tindak pidana penipuan berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Analisis mendalam akan dilakukan untuk menjelajahi dan menafsirkan peran setiap unsur kejahatan yang terlibat dalam konteks penipuan berlanjut, memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap kompleksitas dan implikasi dari perbuatan tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku (Stake, R. E., 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dalam Mengatur Tindak Pidana Penipuan Berlanjut Dalam hukum pidana di Indonesia, penanggulangan tindak pidana penipuan berkelanjutan ditentukan secara terperinci pada Pasal 378 KUHP. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan berkelanjutan dicantumkan dalam Pasal 378 KUHP yang digabungkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Isi Pasal tersebut menyatakan: "Jika terdapat banyaknya tindakan, walaupun masing- masing adalah tindakan kriminal atau pelanggaran, yang memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai suatu rangkaian perbuatan berkelanjutan, maka hanya akan diberlakukan satu hukuman pidana; jika tindakan tersebut beragam, yang diterapkan adalah hukuman yang mengandung ancaman pidana utama yang paling berat."( Kuffal, H. M. A., 2003).
Pasal 378 KUHP menjelaskan unsur-unsur yang perlu dipenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan. Aspek subjektif mencakup adanya niat dari pelaku untuk meraih keuntungan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, dengan cara yang melanggar hukum. Sementara itu, aspek objektif melibatkan penggunaan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan oleh pelaku untuk memotivasi orang lain agar menyerahkan barang atau hal berharga. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana berlanjut, yang ditandai oleh perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks penipuan berlanjut, perbuatan tersebut harus membentuk satu rangkaian tindak pidana yang serupa (Ramadhan, 2023).
Penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP pada tindak pidana penipuan berlanjut mencerminkan persyaratan unsur subjektif dan objektif yang tetap relevan. Unsur subjektif penipuan berlanjut sejalan dengan unsur subjektif penipuan tunggal. Sementara itu, unsur objektif penipuan berlanjut menuntut adanya rangkaian tipu muslihat atau kebohongan yang dijalankan secara berulang dalam jangka waktu yang ditentukan.
Penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP pada tindak pidana penipuan berlanjut bertujuan untuk menimbulkan dampak yang mencegah terhadap pelaku. Ancaman pidana yang lebih berat diharapkan dapat membuat pelaku untuk memikirkan kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, penerapan pasal-pasal ini juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dari ancaman tindak pidana penipuan berlanjut (Diputra, 2021).
Penerapan hukuman pidana oleh hakim dalam konteks tindak pidana penipuan berlanjut khususnya pada kasus penipuan oleh Porman Tambunan dan Donny Andy Sarmedi

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1046
Saragih Dalam lingkup sistem peradilan pidana, peran hakim memegang posisi penting dalam melaksanakan penegakan hukum. Terutama ketika berkaitan dengan pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa, penting bahwa tindakan tersebut senantiasa didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Hakim, dalam menerapkan hukuman, perlu mengacu pada norma- norma yang berlaku dan mempertimbangkan tingkat ancaman pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana penipuan.
Ditetapkan bahwa putusan hakim dalam kasus pidana berpengaruh besar terhadap keadilan dan kesinambungan sistem peradilan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap hukum dan kebijakan dalam menilai setiap kasus dianggap krusial untuk menjaga integritas serta efektivitas peran hakim dalam menegakkan hukum (Harahab, 2016).
Dalam kasus penipuan berlanjut yang melibatkan Terdakwa I Porman Tambunan dan Terdakwa II Donny Andy Sarmedi Saragih, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. Terdakwa dihadapkan pada dakwaan ketiga. Dalam tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II menghadapi tuntutan hukuman penahanan masing-masing selama satu tahun. Berdasarkan hal ini, penyusun berpendapat bahwa sanksi pidana yang diusulkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai. Evaluasi ini berdasarkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan dan sejauh mana kerugian yang dialami oleh korban. Analisis ini mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu 1. Menggunakan identitas palsu atau kedudukan palsu dengan cara menipu atau serangkaian kebohongan.
2. Mendorong orang lain untuk menyerahkan barang atau memberi hutang, bahkan menghapuskan piutang.
3. Memiliki niat untuk mendapatkan untung diri sendiri atau pihak lain secara bertentangan dengan hukum. Setelah mengevaluasi fakta-fakta hukum dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II, semua elemen dakwaan ketiga terpenuhi. Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaran yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kedua Terdakwa. Oleh karena itu, tindakan keduanya terbukti sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga. Majelis Hakim memutuskan agar keduanya dihukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan dan mengembalikan semua barang kepada Gustin Terkelin Soebakti sebagai korban tindak pidana penipuan.
Efektivitas Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Berlanjut Konteks aspek penghukuman, Pasal 64 ayat (1) KUHP memiliki peran sebagai instrumen hukum yang menegaskan bahwa perbuatan penipuan dianggap serius oleh hukum. Ancaman pidana yang lebih berat tidak hanya mengandung potensi efek jera terhadap pelaku penipuan, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam menangani tindak pidana tersebut.Aspek pemulihan kerugian turut diperkuat oleh ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman pidana yang lebih berat dapat menjadi insentif bagi pelaku penipuan untuk lebih kooperatif dalam mengembalikan kerugian kepada korban, sehingga mendukung upaya pemulihan dan kompensasi yang lebih efektif.
Melalui Pasal 64 ayat (1) KUHP, aspek pencegahan kepada pelaku penipuan bahwa tindakan mereka tidak akan luput dari konsekuensi serius Dengan demikian, Pasal 64 ayat (1) KUHP bukan hanya sebagai alat hukum untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan sistem yang lebih preventif, dan memberikan efek jera (Moeljatno, 2011).

## KESIMPULAN
Peran krusial dalam menangani tindak pidana penipuan berlanjut diemban oleh Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 378 KUHP merinci unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mendefinisikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana penipuan, sementara Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur perihal tindak pidana berlanjut, yang dicirikan oleh perbuatan yang diulangi dalam rentang waktu tertentu.
Tujuan dari penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam tindak pidana penipuan berlanjut adalah untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku. Ancaman pidana yang lebih berat diharapkan dapat membuat pelaku untuk memikirkan kembali melakukan tindak pidana. Selain itu, penerapan pasal-pasal ini juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dari ancaman tindak pidana penipuan berlanjut. Dalam konteks kasus penipuan oleh Porman Tambunan dan Donny Andy Sarmedi Saragih, tuntutan hukuman penahanan selama satu tahun terhadap keduanya dianggap sesuai. Evaluasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, relevan dengan perbuatan terdakwa.
Terakhir, efektivitas Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam mengatasi tindak pidana penipuan berlanjut terlihat dalam potensi efek jera dan pemulihan kerugian. Ancaman pidana yang lebih berat dapat menjadi deterren bagi pelaku penipuan, sementara juga memberikan insentif untuk mengembalikan kerugian kepada korban. Kesimpulan ini menegaskan peran penting pasal tersebut dalam menciptakan sistem hukum yang preventif dan efektif.

## DAFTAR REFERENSI
Kuffal, H. M. A., SH. (2003). Implementasi KUHAP dalam Kegiatan Hukum. Malang: UMM Press.
M. Yahya Harahap. 2016. Analisis Isu dan Implementasi KUHAP (Proses Penyelidikan dan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno. (2011). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ngakan Made Wira Diputra. (2021). "Penelaahan Hukum terhadap Kejahatan Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Properti Tanah." Jurnal Interpretasi Hukum, 2(3), 651-655.
Rizki Ramadhan, M. (2023). "Penerapan Pasal 378 KUHP dan Tantangan dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan." Jurnal Hukum dan Keadilan, 2(2), 45-60.
Yahman. (2014). Ciri-ciri Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.