## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME AKAD RAHN (GADAI SYARIAH) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR 1

## Rosdiana D, Sohrah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: ochrsdna@gmail.com

## Abstrak
Gadai syariah (Rahn) merupakan produk inovasi dari lembaga keuangan syariah yang bukan  hanya  dapat  dilakukan  di  pegadaian  syariah  namun  dapat  juga  dilakukan  di perbankan  syariah.  Dalam  pelaksanaan  gadai  syariah  (rahn)  di  perbankan  syariah pada  mulanya  masih  menerapkan  fee  (biaya)  terhadap  jumlah  pinjaman  yang diberikan  sebesar  4%  yang  dialokasikan  sebagai  pendapatan  yang  dibagikan  kepada para deposin dan biaya administrasi bank termasuk didalamnya asuransi. Dalam islam rahn  (gadai  syariah)  merupakan  saling  tolong  menolong  (ta’awun)  bagi  umat  islam tanpa  adanya  imbalan  jasa.  Semua  dilakukan  secara  sukarela  tanpa  mencari keuntungan  seperti  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah  saw.  Namun  jika  melihat kepada zaman sekarang  rahn (gadai  syariah) dilakukan di  lembaga keuangan formal yang  mencari  keuntungan.  Hal  ini  tentunya  bertolak  belakang  dengan  apa  yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
Kata kunci: Rahn (gadai syariah), Hukum Islam, Bank Syariah Indonesia

## Abstract
Sharia pawnshops (Rahn) are innovative products from Islamic financial institutions that  can  not  only  be  done  at  sharia  pawnshops  but  can  also  be  done  in  Islamic banking. In the implementation of sharia pawning (rahn) in Islamic banking, initially, they  still  applied  a  fee  (fee)  to  the  amount  of  the  loan  given  at  4%  which  was allocated as income distributed to depositors and bank administration costs including insurance. In Islam, rahn (Sharia pawn) is mutual help (ta'awun) for Muslims without any  reward  for  services.  All  done  voluntarily  without  seeking  profit  as  happened  at the time of the Prophet. However, if you look at today's rahn (Sharia pawn) carried out in formal financial institutions that seek profit. This is certainly contrary to what was done by the Prophet Muhammad.
Keywords: Rahn (Sharia pawn), Islamic Law, Indonesian Sharia Bank

## A. Pendahuluan
Islam  adalah  agama  yang  sempurna  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan manusia. Islam adalah dien ( way of livea ) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah, sekaligus mengatur  manusia  dengan  Rabb-Nya  ( hablumminallah) dan  hubungan  antara manusia dengan menusia (hablumminannas) . 1 Semua aspek tersebut menyangkut akidah,  ibadah,  akhlak  maupun  muamalah.  Muamalah  adalah  kegiatan  yang berhubungan  antara  manusia  dengan  manusia  serta  hubungan  antara  manusia dengan  lingkungannya. 2 Adapun  yang  termasuk  dalam  kegiatan  muamalah diantaranya  adalah  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang  piutang,  pinjam  meminjam dan kegiatan lainnya yang berlandaskan pada sistem ekonomi syariah. 3
Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang menjalankan sistemnya  berdasarkan  syariat  Islam.  Perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  bank  syariah  dan  unit  usaha  syariah,  mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.  Bank  syariah  memiliki  fungsi  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.
Rahn (Gadai  syariah)  merupakan  produk  inovasi  dari  lembaga  keuangan syariah yang bukan hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah namun dapat juga dilakukan di  perbankan  syariah. Secara umum, rahn (Gadai  Syariah) merupakan akad  penyerahan  barang  dari  nasabah  kepada  bank/pegadaian  sebagai  jaminan
1 Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”, El-Iqtishady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 (Juni 2020), hlm. 154.
2 Hijrah  saherina  dan  Musyfika  Ilyas,  “Konsep  Dan  Implementasi  Murabahah  BTN  Syariah Atas  Keadilan  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 (Januari 2021), hlm. 106.
3 Rachmat Syafei, fiqih muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.15.
sebagian  atau  seluruhnya  atas  pinjaman  yang  diterima  nasabah.  Dalam  kegiatan operasionalnya,  bank  syariah  menggunakan rahn dalam  dua  hal  yaitu; pertama , rahn dipakai  sebagai  produk  pelengkap,  yaitu  sebagai  akad  tambahan  (jaminan) terhadap  produk  lain  seperti  dalam  pembiayaan bai’  al-murabahah yaitu  Bank dapat  menahan  barang  nasabah  sebagai  konsekuensi  akad  tersebut,  guna menghindari  adanya  kelalaian  nasabah  atau  bermain-main  dengan  fasilitas pembiyaan yang diberikan oleh bank. Kedua, gadai merupakan produk tersendiri yaitu  bank  dapat  menerima  dan  menahan  barang  jaminan  untuk  pinjaman  yang diberikan dalam jangka waktu pendek. 4
Dalam perjanjian gadai syariah ( rahn ) pihak bank menggunakan 2 akad dalam pelaksanaannya  yakni  menggunakan  akad qardh dan  akad ijarah (sewa).  Akad qardh dibuat  oleh  pihak  bank  dan  pihak  nasabah  dalam  hal  transaksi  sedangkan dalam  akad ijarah (sewa)  dilakukan  dalam  hal  penyewaan  tempat  untuk menyimpan  barang  yang  digadaikan  ( deposit  box ).  Pelaksanaan  akad ijarah tersebut  membebankan  pihak  nasabah  untuk  memberikan  imbalan  jasa  atau kompensasi kepada pihal bank atas penyewaan tempat. 5
Dalam  Islam rahn (gadai  syariah)  merupakan  saling  tolong  menolong (ta’awun)  bagi  umat  islam  tanpa  adanya  imbalan  jasa.  Semua  dilakukan  secara sukarela  tanpa  mencari  keuntungan  seperti  yang  terjadi  pada  zaman  Rasulullah saw  sehingga  penggadai  tidak  diperkenankan  meminta  kelebihan  pada  saat pengambilan atau penebusan barang yang digadaikan. Namun jika melihat kepada zaman sekarang dimana rahn (gadai syariah) ini dilakukan di lembaga keuangan formal yang tentunya mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
4 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  :Dari  Teori  Ke  Praktik ,  Cet.  1  (Jakarta:  Gema Insani Press, 2001), hlm. 130.
5 Zainuddin Ali , Hukum gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),  hlm. 5.
Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 206-221

## B. Metode penelitian
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  ( field  research )  yang  objeknya mengenai  mekanisme  akad  rahn  (gadai  syariah).  Lokasi  dan  objek  penelitian dilakukan  di  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Makassar  1.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  empiris  dan pendekatan  teologi  normative  (syar’i).  Sedangkan  sumber  data  dalam  penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari staf khusus yang menangani gadai syariah (rahn ), badan pengawas syariah, pegawai kerja dilapangan dan, nasabah/ customer yang  sudah  melakukan  transaksi  dengan  akad rahn yang  ada  di  Bank Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Makassar  1.  Adapun  sumber  data  sekunder diperoleh  dari  jurnal,  buku  dan  website  tentang  akad  rahn  (gadai  syariah). Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Lalu,  tekhik  pengolahan  dan  pengujian  keabsahan data dilakukan dengan editing, analisis dan trianggulasi.

## C. Hasil dan pembahasan
1. Mekanisme  akad  rahn (gadai  syariah)  pada Bank  Syariah  Indonesia Kantor Cabang Makassar 1
Mekanisme  gadai  syariah  ( rahn )  yang  ada  di  bank  syariah  Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 merupakan produk pembiayaan atas dasar barang jaminan  sebagai  salah  satu  alternativ  untuk  memperoleh  keuangan  tunai secara cepat. Akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Makassar  1  ini  didasarkan  kepada  tiga  akad,  yaitu qardh dimana  nasabah (rahin )  memperoleh  pinjaman  tanpa  kelebihan  pinjaman  tersebut. Rahn (menahan  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang diterimanya.  Dan ijarah yaitu  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa
melalui  pembayaran  upah  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 6
Berikut prosedur pembiayaan akad rahn (Gadai Syariah) di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1 :
Gambar 4.3 skema Rahn
permohonan  pembiayaan Akad pembiayaan utang +mark Up Titipan/ Gadai Pembiayaan
Berdasarkan skema diatas maka dapat dijelaskan bahwa :
a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1
b. Nasabah mengambil nomor antrian untuk melakukan gadai ( rahn )
c. Nasabah mengajukan barang gadai (rahn ) dan mengisi formulir gadai ( rahn )
d. Pihak  bank  melakukan  penaksiran  barang  gadai  ( marhun )  kemudian menjelaskan  kepada  nasabah  ( rahin )  hasil  taksiran  dan  pembiayaan  kepada nasabah kemudian nasabah ditanya, apakah dia setuju atau tidak
e. Apabila nasabah setuju, maka pihak bank akan melakukan input system
6 Arimbi (29 Tahun), pauwning appriaisal atau petugas gadai Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1, wawancara, Makassar, 27 April 2022
Pembiayaam Marhum Bih Bank Murtahin Jaminan Marhun Nasabah Rahin
f. Pihak  bank  kemudian  menanyakan  kepada  nasabah  mengenai  pengesahan pembiayaan apakah diberikan secara tunai melalui teller atau dikirim melalui atm
Transaksi  selesai,  pihak  bank  kemudian  memberikan  surat  gadai  ( rahn ) kepada nasabah dan menjelaskan jatuh tempo pada gadai tersebut.
Adapun  syarat  dan  ketentuan  untuk  melakukan  akad rahn (gadai  syariah)  di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 adalah :
a. Nasabah  harus  mempunyai  tabungan  di  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor Cabang Makassar 1
b. Nasabah harus cakap hukum (17 tahun)
c. Memiliki kartu identitas
d. Pembiayaan mulai dari Rp.500.000
e. Barang jaminan (emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor)
f. Jangka  waktu  4  bulan  dan  dapat  dilakukan  perpanjangan  baik  secara  offline maupun online
g. Dapat dibantu take over ditempat lain.
Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim ar-rahn ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
a. Pengajuan
Pada  tahap  ini  apabila  nasabah  ingin  mendapatkan  pinjaman  maka  ia  harus datang dengan memenuhi beberapa syarat yakni:
1) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
2) Menyerahkan  barang  berharga  sebagai  jaminan,  misalnya  emas,  berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor
3) Untuk  kendaraan  bermotor  cukup  menyerahkan  dokumen  kepemilikan berupa BPKB dan foto copy dari STNK sebagai pelengkap
4) Mengisi formulir permintaan pinjaman
5) Menandatangani akad
Setelah  syarat  tersebut  terpenuhi,  nasabah  membawa  barang  jaminan diserta  foto  copy  identitas  ke  loket  penaksiran  barang  jaminan,  barang kemudian di taksir dan nasabah akan memperoleh pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikannya.
b. Perjanjian
Pada  tahap  ini,  pihak  nasabah  harus  datang  sendiri  dan  melakukan negosiasi  perjanjian  dengan  pihak  bank  syariah  Indonesia  Kantor  Cabang Makassar  1.  Apabila  nasabah  tidak  setuju  maka  nasabah  boleh  membatalkan perjanjian  tersebut.  Namun  jika  sepakat  maka  nasabah  langsung menandatangani  akad.  Adapun  akad  yang  digunakan  dalam  perjanjian rahn ini  adalah  akad ijarah yakni  nasabah  dimintai  sewa  tempat,  sewa pemeliharaan marhun dalam hal barang yang digadaikan.
Adapun hal-hal yang diperjanjiakan dalam akad rahn yaitu:
a) Judul perjanjian yakni akad rahn
b) Hari, tanggal dan tahun akad rahn
c) Kedudukan para pihak yakni ;
1) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 yang diwakili oleh kuasa  pemutus marhun  bih ,  dan  oleh  karenanya  bertindak  untuk  dan atas  nama  serta  kepentingan  calon  nasabah  disebut  sebagai  pihak pertama
2) Rahin (nasabah)  adalah  orang  yang  nama  dan  alamatnya  tercantum dalam surat bukti rahn ini
d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam akad qardh dalam rangka rahn :
1) Nasabah  dengan  ini  mengakui  telah  menerima  pinjaman  dari  bank sebesar  nilai  pinjaman  dan  dengan  jangka  waktu  pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat bukti rahn (SBR)
2) Pihak  bank  syariah  Indonesia  kantor  cabang  Makassar  1  mengakui telah menerima barang milik nasabah yang digadaikan dan karenanya pihak bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 berkewajiban
Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 206-221
mengembalikan barang gadai  tersebut  apabila nasabah telah melunasi pinjamannya
3) Atas  transaksi rahn tersebut,  nasabah  dikenakan  biaya  administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4) Apabila  jangka  waktu  akad  telah  jatuh  tempo,  sedangkan  nasabah tidak  melunasi  kewajibannya,  serta  tidak  memperpanjang  akad,  maka secara otomatis pihak bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1  dengan  mengesampingkan  putusan,  perintah  atau  wewenang  dari pengadilan  maka  nasabah  setuju  memberikan  kuasa  kepada  bank untuk  menjual  barang  gadai  ( marhun )  dengan  syarat-syarat  yang dianggap  baik  oleh  bank  untuk  melunasi  kewajiban-kewajiban nasabah  tersebut.  Apabila  hasil  penjualan  atau  lelang  barang  gadai ( marhun )  tersebut  ternyata  tidak  mencukupi  untuk  melunasi kewajiban-kewajiban  nasabah,  maka  nasabah  wajib  membayar  sisa- sisa kewajibannya kepada pihak bank.
5) Setiap  jumlah  yang  diperoleh  bank  dari  hasil  penjualan  barang  gadai berdasarkan akad ini, akan digunakan untuk membayar:
a) Seluruh  ongkos  biaya  dan  pengeluaran  yang  timbul  akibat pelaksanaan akad ini
b) Seluruh  jumlah  yang  jatuh  tempo  dan  atau  dibayar  berdasarkan ketentuan yang diatur dalam akad rahn
6) Namun  apabila  terdapat  kelebihan  hasil  penjualan  atau  lelang  barang gadai  ( marhun )  maka  nasabah  berhak  menerima  kelebihan  tersebut.
Jika  dalam  waktu  satu  tahun  nasabah  tidak  mengambil  kelebihan  itu, maka  nasabah  dianggap  menyetujui  untuk  menyalurkan  kelebihan tersebut  sebagai  sedekah  yang  pelaksanaannya  diserahkan  kepada pihak bank.
7) Apabila  barang  gadai  ( marhun )  ternyata  tidak  laku,  maka  nasabah menyetujui  pembelian  barang  gadai  ( marhun )  oleh  pihak  bank minimal sebesar harga taksiran barang gadai (marhun) tersebut.
8) Segala  sengketa  yang  timbul  yang  ada  hubungannya  dengan  akad  ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun jika tidak dapat  diselesaikan  secara  damai,  akan  diselesaikan  melalui  badan arbitrase  syariah  nasional  (Basyarnas)/pengadilan  negeri  di  cabang bank bertempat
(e) Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat para pihak.
2. Ketentuan  akad  Rahn  (gadai  syariah)  menurut  Hukum  Islam  pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1
Islam  mengajarkan  umat  manusia  untuk  saling  menjunjung  tinggi  nilai kebersamaan  dalam  memperoleh  manfaat  sehingga  keuntungan  tidak diperoleh  di  atas  kerugian  orang  lain.  Prinsip  ini  tentunya  dijalankan  diatas dasar  prinsip ta’aruf (saling  mengenal), tafahum (saling  memahami), takaful (saling menjamin) dan ta’awun (saling tolong menolong). 7
Saling  tolong  menolong  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  berbeda- beda,  baik  dalam  bentuk  tidak  menerima  imbalan  seperti  infaq,  shadaqah, zakat  atau  melalui  pinjaman  yang  harus  dikembalikan  kepada  orang  yang memberi pinjaman ataupun melalui gadai ( rahn ) yang harus dengan jaminan.
Rahn dalam  hukum  Islam  dilakukan  secara  sukarela  atas  dasar  tolong menolong  tanpa  mencari  keuntungan,  sesuai  dengan  akad  yang  digunakan dalam  pelaksanaan rahn ,  yaitu qordul  hasan . Qordul  hasan ialah  suatu pinjaman  yang  diberikan  atas  dasar  kewajiban  sosial  semata,  dalam  hal  ini sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjamannya saja.  Akad  rahn  bertujuan  agar  pemberi  pinjaman  lebih  mempercayai  pihak
7 Risaldi  dan  M.  Thahir  Maloko,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa  Dan Penerapan  Akad  Pada  BNI  Syariah  Makassar”, Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 (Januari 2020), hlm. 107.
yang  berhutang.  Pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  gadaian  pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga  dilakukan  oleh  pihak  yang  menerima  barang  gadai  (murhatin)  dan biayanya  ditanggung  oleh  rahin.  Besarnya  biaya  ini  tidak  boleh  ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 8
Dalil  Al-Qur’an  yang  menjadi  dasar  hukum  tentang  akad rahn terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283
ۗ ٌةَض ْوُبْقَّم ٌن ٰه ِرَف اًبِتاَك ا ْوُد ِجَت ْمَل َّو  ٍرَفَس ىٰلَع ْمُتْنُك  ْنِا َو ىِذَّلا ِ دَؤُيْلَف اًضْعَب ْمُكُضْعَب َنِمَا  ْنِاَف
ُهّٰللا َوهُبْلَقٌمِثٰا هَّنِاَف اَهْمُتْكَّي  ْنَم َو َۗةَداَهَّشلا اوُمُتْكَت َلَ َوهَّب َرَهّٰللاِقَّتَيْل َو هَتَناَمَا َنِمُت ْؤا ٌمْيِلَعَن ْوُلَمْعَتاَمِب ࣖ
Terjemahnya :
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  Maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  akan  tetapi  jika sebagian  kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  Maka  hendaklah  yang dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan  hendaklah  ia bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya;  dan  janganlah  kamu  (para  saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah/2 : 283) 9
Kata )ٍرَفَس ىٰلَع ْمُتْ نُك ْنِاَو( jika kamu dalam perjalanan” pada ayat tersebut, yakni sedang  melakukan  perjalanan  dan  terjadi  hutang  piutang  sampai  batas  waktu tertentu,  ( َِت  َْلََّو اًبِتاَك اْوُد )  sedang  kamu  tidak  memperoleh  penulis”  yaitu  seorang penulis  yang  menulisikan  transaksi  untukmu.  Sebagaimana  di  kutip  oleh  Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa “atau mereka mendapatkan seorang penulis,  tetapi  tidak  mendapatkan  kertas,  tinta  atau  pena,  maka  hendaklah  ada
8 Surepno,  “Studi  Implementasi  Akad  Rahn  (gadai  syariah)  pada  Lembaga  Keuangan Syariah”, Tawazun: journal of Sharia Economic Law Volume 1 Nomor 2 (September 2018), hlm. 176.
9 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dam Terjemahan, (solo: Tiga serangkai, 2013)
barang jaminan yang di pegang oleh pemberi pinjaman “maksudnya penulisan itu digantikan dengan jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman”.
Kemudian  kata )ٌةَضْوُ بْقَّم  ٌنٰهِرَف( maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang dipegang  oleh  yang  berpiutang”.  Ayat  inilah  yang  dijadikan  dalil  yang menunjukan  kebolehan  menggunakan  jaminan  sebagai  pegangan.  Sebagaimana yang menjadi pendapat  Imam Asy-syafi’I dan jumhur ulama. Begitu juga dengan ulama  lain  yang  menjadikan  ayat  tersebut  sebagai  dalil  bahwa  jaminan  itu  harus berada ditangan orang yang memberikan rahn. 10
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda :
َتْشا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص َّيِبَّنلا َّنَأ
ٍديِدَح  ْنِم اًع ْرِد ُهَنَه َر َو ٍلَجَأ ىَلِإ ٍ يِدوُهَي  ْنِم اًماَعَط ى َر
Terjemahnya :
“Dan  dari  Aisyah  ra,  bahwa  sesungguhnya  “Rasulullah  saw.  Pernah membeli  makanan  dari  seorang  yahudi  dengan  cara  menangguhkan pembayarannya,  lalu  beliau  menyerahkan  baju  besi  beliau  sebagai jaminan” (HR. Bukhari)
Menurut  Hasbi  Ash  Shiddiqy  pada  hadits  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa hukum rahn itu diperbolehkan. Dan disepakati oleh kebanyakan mujtahidin bahwa mengarahkan barang boleh hukumnya baik di dalam kampung ( hadlar ) maupun di dalam perjalanan (safar). 11
Dari  penjelasan  ayat  al-Qur’an  dan  Hadits  tersebut  merupakan  isyarat  agar dalam  bertransaksi  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Apabila  seseorang  hendak melakukan  transaksi  gadai  baik  dengan  jangka  waktu  yang  lama  maupun pendek maka  hendaklah  memberikan  barang  yang  dijadikan  jaminan  kepada  pihak pemberi  gadai.  Walaupun  dalam  ayat  tersebut  mengindikasikan  melakukan  gadai ( rahn )  pada  saat  safar  (perjalanan)  bukan  berarti  gadai  ( rahn )  ini  tidak  biasa
10 Abdullah bin Abdurrahman, Tafsir Ibnu Katsir Vol. 1, terj. Abdul Gaffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2012) hlm. 726.
11 M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990) hlm. 254-255.
dilakukan  oleh  orang  yang  bermukim  atau  menetap.  Karena  musafir  (orang  yang melakukan perjalanan) bukanlah syarat keabsahan transaksi rahn . Selain itu, hadits diatas juga mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Melakukan rahn sementara beliau tidak dalam perjalanan.
Pelaksanaan gadai syariah di Indonesia didasarkan kepada fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn .  Pedoman  tentang  pelaksanaan rahn yang terdapat  di  dalam  fatwa  DSN-MUI  tersebut  bersumber  dari  ketentuan  al-Qur’an, sunnah dan ijma’ (pendapat ulama fiqh).
Menurut  ketentuan  fatwa  DSN-MUI  tentang rahn menyatakan  bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan  manfaatnya  tetap  menjadi  milik rahin .  Pada  prinsipnya marhun tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  murtahin  kecuali  seizin rahin , dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan  pemanfaatannya  itu  sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin ,  namun  dapat  dilakukan  juga  oleh murtahin ,  sedangkan  biaya  dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin .
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun :
1. Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
2. Apabila rahin tetap  tidak  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual paksa/ dieksekusi.
3. Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  yang  belum  dibayar  serta  biaya penjualan.
4. Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannya menjadi kewajiban rahin. 12
Dari  pemaparan  diatas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  akad rahn yang digunakan  di  bank  syariah  Indonesia  kantor  cabang  Makassar  1  telah  sesuai dengan  syariat  hukum  Islam  berdasarkan  rukun  dan  syarat  yang  diterapkan  oleh bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 yakin pada rukun pertama yaitu jaminan  ( marhun )  memiliki  nilai  ekonomis  dan  rukun  yang  kedua  yaitu  jumlah pinjamnan  yang  diberikan  tidak  lebih  dari  harga  nilai  asli  barang  jaminan ( marhun )  dan  uang  yang  diberikan  bersifat  mengikat.  Kemudian  rukun  yang terakhir yaitu adanya ijab dan qobul yang tertuang dalam surat bukti rahn (SBR) yang didalamnnya berisi perjanjian atas transaksi rahn tersebut.
Adapun  untuk  penggabungan  akad rahn dan ijarah yakni  berlandaskan kepada  fatwa  DSN  MUI  yang  membolehkan  hal  ini  karena  berkaitan  dengan ta’alluq yaitu akad rahn dengan akad ijarah saling bergantungan dan juga antara akad rahn dengan  akad ijarah masing-masing  memiliki  objek  yang  berbeda.
Dimana  objek  dari rahn adalah  barang  jaminannya,  sedangkan  akad ijarah yaitu tempat sewa atau tempat pemeliharaan.
12 Rokhmat  Subagiyo, Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn ), Jurnal  An- Nisbah volume 1 nomor 1 (2014), hlm. 170-171.
Volume 4 Nomor 3 April 2023 ISSN (Online): 2714-6917 Halaman 206-221

## D. Penutup
Mekanisme  akad rahn (gadai  syariah)  di  bank  syariah  Indonesia  Kantor cabang makassar 1 relative mudah yaitu nasabah harus mempunyai rekening dari bank  syariah  Indonesia  kantor  cabang  Makassar  1,  kemudian  mengisi  formulir permintaan  pembiayaan  nasabah,  lalu  nasabah  memberikan  barang  yang  akan dijadikan  jaminan  kepada  pihak  bank,  setelah  itu  pihak  bank  menaksir  harga barang  jaminan  tersebut,  kemudian  pihak  bank  memilih  besarnya  pembiayaan yang  akan  diterima  dan  portofolio  yang  wajib  dibayar  oleh  nasabah.  Setelah semua  proses  itu  selesai,  nasabah  akan  diberikan  surat  bukti rahn (SBR)  yang didalamnya  terdapat  akad  yang  sudah  disepakati.  Jika  nasabah  setuju  dengan semua  persyaratan  dan  ketentuan  tersebut  maka  nasabah  menandatangani  surat tersebut  dan  pihak  bank  menyerahkan  tanda  terima  barang  ,  dan  nasabah membawa  slip  penarikan  uang  di  teller.  Untuk  pelunasan  dilakukan  selama  4 bulan,  apabila  jatuh  tempo  maka  nasabah  dapat  melakukan  permohonan perpanjangan.
Pandangan  hukum  Islam  terhadap  mekanisme  akad rahn (gadai  syariah) yang ada di bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 telah sesuai dengan prinsip  syariah  karena  dalam  penggunaan  akad rahn (gadai  syariah)  di  bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 ini tidak mengandung 3 unsur yang dilarang  dalam  islam  yakni gharar , maysir dan  riba.  Selain  itu,  kesesuain penerapan  akad rahn (gadai  syariah)  dapat  dilihat  pada  syarat  sahnya  akad rahn yaitu  adanya rahin dalam  hal  ini  nasabah, murtahin yaitu  pihak  bank, marhun (barang yang digadaikan nasabah), marhun bih (pinjaman yang diberikan kepada nasabah) dan sighat (ijab dan qobul). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini yaitu  akad qard dalam  rangka rahn artinya  bank  memberikan  pinjaman  kepada nasabah  yang  disertai  dengan  penyerahan  tugas  kepada  bank  untuk  menjaga barang  jaminan  yang  diserahkan  oleh  nasabah.  Adapun  akad ijarah digunakan untuk  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan  barang  jaminan  tersebut.
Penggabungan kedua akad ini sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor : 25/DSN- MUI/III/2002 tentang rahn .
Implikasi  dari penelitian ini adalah Bank syariah Indonesia terutama kantor cabang  Makassar  1  lebih  giat  lagi  dalam  mensosialisasikan  produk  yang dimilikinya baik yang menggunakan akad rahn maupun yang menggunakan akad lainnya  agar  lebih  banyak  diketahui  masyarakat  luas.  Sebaiknya  bank  syariah Indonesia  dalam  menjalankan  operasionalnya  lebih  memperhatikan  prinsip- prinsip  syariah  dan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional.  Jangan  semata-mata  hanya  untuk  mengejar  keuntungan  akan  tetapi lebih memperhatikan niat untuk menolong orang-orang dalam kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurrahman,  Abdullah  bin. Tafsir  Ibnu  Katsir. Vol.  1.  terj.  Abdul  Gaffar.  Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2012.
Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah . Sinar Grafika: Jakarta, 2008
Antonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syariah :Dari  Teori  Ke Praktik .  Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Ash Shiddieqy, M. Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam . Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  Al-Qur’an  dam  Terjemahan.  solo:  Tiga serangkai, 2013.
Syafei, Rachmat. fiqih muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

## Jurnal
Hijrah  Zaherina  dan  Musyfika  Ilyas.  “Konsep  Dan  Implementasi  Murabahah  BTN Syariah  Atas  Keadilan  Dan  Kesejahteraan  Masyarakat”. Iqtishaduna:  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 (Januari 2021), hlm. 106.
Risaldi  dan  M.  Thahir  Maloko.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pelayanan  Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar ”, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 (Juni 2020), hlm. 120.
Sohrah.  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur’an”. El-Iqtishady: : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  Volume 2 Nomor 1 (Agustus 2020), hlm. 154. Subagiyo,  Rokhmat.  “Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn)”. Jurnal An-Nisbah Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2014), hlm. 170-171.
Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (gadai  syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”. Tawazun:  journal  of  Sharia  Economic  Law  Volume  1  Nomor  2 (September 2018), hlm. 176.