## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received:  2021-09-13 Accepted: 2022-08-13
Published: 2022-09-27

## PENERAPAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT SEDULUR SIKEP DESA BATUREJO
Troeboes Soeprijanto Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang troeboessoeprijanto@yahoo.com

## Rizal Ecky Erwanda
Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang rizaleky13@gmail.com
Abstrak: Permasalahan yang diteliti dalam  Artikel ini yaitu tentang Pembagian Hukum Waris  Sedulur  Sikep  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  masyarakatnya  memiliki keragaman  suku,  ras,  agama  dan  adat  kebiasaan  yang  tersebar  di  kota  dan  di  desa menggunakan metode empiris Secara Umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada  kejadian  yang  perah  dialami  yang  didapat  melalui  penelitian  observasi,  Dalam penelitian  metode  atau  teknik  pengumpulan  data  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui keberhasilan  dalam  peneliti.  Metode  tersebut  berkaitan  dengan  cara  yang  dilakukan untuk mengumpulkan data dari mengetahui sumbernya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa  Tata  Cara  Pembagian  Warisan  masyarakat  ini  memiliki  nilai  keadilan  dimana semua  anak  mendapatkan  HAK  nya  sama  dibagi  Rata  hal  tersebut  juga  sudah dilakukan  pendahulunya  tidak  ada  yang  di  ubah  sama  sekali  dalam  Pembagian Warisan nya , dan warisan tersebut bersifat Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat Sistem  keturunan  parental  atau  bilateral  adalah  masyarakat  hukum,  di  mana  para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke  atas  sehingga  dijumpai  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  sebagai moyangnya dan jika pun ada sengketa itu pun juga akan diselesaikan dalam masalah kekeluargaan.
Kata kunci: Hukum Waris, Masyarakat Sedulur Sikep, Desa Baturejo.
Abstract: The problem studied in this  research is about the distribution of inheritance laws. Sedulur Sikep Indonesia is a nation whose people have a diversity of ethnicities, races, religions and  customs spread in cities and villages using empirical methods. In general, it is a situation based on events that have been experienced obtained through observational  research,  in  research  methods  or  data  collection  techniques  first  to determine the success of the researcher. The method is related to the method used in this research. This is done to collect data from knowing the source. The results of the study show that this procedure for the division of community inheritance has a value of justice where all children get their Rights equally divided. This has also been done by their predecessors, nothing has been changed at all in the division of inheritance, and the  inheritance  is  parental  to  the  customary  inheritance  system  Parental  or  bilateral descent  is  a  legal  society,  where  the  members  draw  their  lineage  up  through  the father's line and the mother's line, continuing upwards so that one male and one female are found as ancestors and even if there is a dispute it will also be resolved in family matters.
Keyword: L aw Politics, Teacher’s Ethical Code, Professionalism.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  bangsa yang
masyarakatnya memiliki keragaman  suku,  ras,  agama  dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan  di  desa.  Keragaman  itu  menjadi suatu  kekayaan  dan  potensi  yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam  kehidupan  bermasyarakat, hukum  dan  masyarakat  merupakan dua  hal  yang  yang  tidak  dapat dipisahkan. Ibi  ius  ibi  societas , dimana  ada  masyarakat,disitu  ada hukum.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan suatu  aturan  hukum  untuk  mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai  ketertiban  umum.  Aturan hukum  tersebut  ada  yang  tertulis maupun  yang  tidak  tertulis.  Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di  dalam  lapangan  hukum  publik maupun  hukum  privat  Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas  dalam  bidang  hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya  diakui  dan  berlaku yaitu  hukum  barat,  hukum  agama dan  hukum  adat.  Pada  prakteknya masih  banyak  masyarakat  yang menggunakan  hukum  adat  dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta  dalam  menyelesaikan  suatu permasalahan  yang  ada.  Setiap wilayah  di  Indonesia  mempunyai  tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar  hukum  adat  tersebut  tidak dalam  bentuk  aturan  yang  tertulis. (Soepomo, 1967)
Istilah  adat  berasal  dari  bahasa Arab,  yang  apabila  diterjemahkan dalam  Bahasa  Indonesia  berarti “kebiasaan”.  Adat  atau  kebiasaan telah  meresap  kedalam  Bahasa Indonesia,  sehingga  hampir  semua
bahasa  daerah  di  Indonesia  telah menganal  dan  menggunakan  istilah tersebut.  Adat  atau  kebiasaan  dapat diartikan  sebagai  berik ut  :  “ Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan  dengan  cara  tertentu  dan diikuti  oleh  masyarakat  luar  dalam waktu  yang  lama ”.  Dengan  demikian unsure-unsur terciptanya adat adalah: Adanya tingkah laku seseorang , Dilakukan terus-menerus
, Adanya dimensi waktu , Diikuti oleh orang  lain/  masyarakat.  Pengertian adat-istiadat  menyangkut  sikap  dan kelakuan  seseorang  yang  diikuti  oleh orang  lain  dalam  suatu  proses  waktu yang  cukup  lama,  ini  menunjukkan begitu luasnya pengertian  adat- iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki  adat-istiadat  sendiri-sendiri, yang  satu  satu  dengan  yang  lainnya pasti  tidak  sama.  Adat-istiadat  dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau  bangsa  dan  merupakan  suatu kepribadian  dari  suatu  masyarakat atau  bangsa.  Tingkat  peradaban, cara  hidup  yang  modern  sesorang tidak  dapat  menghilangkan  tingkah laku  atau  adat-istiadat  yang  hidup dan  berakar  dalam  masyarakat.  Adat selalu  menyesuaikan  diri  dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan  kemjuan  masyarakat  dan kehendak  zaman.  Adat-istiadat  yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat  dan  ini  merupakan  sumber pokok dari pada hukum adat.
Di  Indonesia,  perkembangan Hukum  adat  pada  hakekatnya  sudah dapat  dilihat  bahkan  sebelum  zaman Pra-Hindu.  Adat  istiadat  yang  hidup dalam masyarakat
Pra-Hindu
tersebut  menurut  ahli-ahli  hukum adat  adalah  merupakan  adat-adat Melayu  Polinesia.  Kemudian  datang kultur  Hindu,  kultur  Islam  dan  kultur Kristen yang masing-masing mempengaruhi  kultur  asli  tersebut yang  sejak  lama  menguasai  tata kehidupan masyarakat
Indonesia sebagai suatu hukum adat. Sehingga Hukum  Adat  yang  kini  hidup  pada rakyat  itu  adalah  hasil  akulturasi antara  peraturan  peraturan  adat- istiadat  zaman  Pra-Hindu  dengan peraturan-peraturan hidup yang dibawa oleh kultur Hindu, kultur Islam dan kultur Kristen . Hukum Adat Dan Hukum  Kebiasaan  Dari  beberapa pengertian  dan  istilah,  sebagaimana disebutkan di muka dapat kita ketahui bahwa istilah Hukum Adat merupakan  terjemahan  dari  istilah bahasa  asing/Belanda  yaitu  Adat Recht yang diketemukan oleh Snouck  Horgronje  dan  kemudian dipopulerkan oleh C. Van
Vollenhoven.  Ternyata  istilah  Hukum Adat  yang  merupakan  terjemahan dari  Adat  Recht  itu  tidak  dikenal dalam  masyarakat,  dan  masyarakat hanya  mengenal  atau  memakai  dan memahami  pengertian  adat  dan hukum  secara  terpisah  sendisendiri. Di  dalam  masyarakat  hanya  dikenal kata  “ADAT”  saja  tetapi  istilah  inipun berasal  dari  bahasa  asing/Arab. Istilah  adat  dapatlah  ikatakan  telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia.  Kemudian  adat  apabila diterjemahkan  ke  dalam  bahasa Indonesia  berarti  kebiasaan,  jadi secara  sederhana  istilah  Adat  Recht dapat diterjemahkan ke dalam bahasa  Indonesia  dan  seyogyanya atau  seharusnya  menjadi  hukum kebiasaan.  Dengan  demikian  dapat
dikatakan  bahwa  Hukum  Adat  itu adalah sama dengan hukum kebiasaan. (Nugroho, 2016) Berkaitan dengan hal tersebut di atas,  hukum  waris  adat  adalah  salah satu permasalahan yang cukup menarik  untuk  dikaji.  Hukum  adat yang  pada  dasarnya  merupakan kristalisasi  dari  nilai  nilai  yang  hidup pada  masyarakat  di  daerah  tersebut tentu nya memiliki pernbedaan dengan  daerah  lain  karena  antara tempat  satu  dengan  tempat  lain memiliki budaya yang berbeda, meskipun  berada  dalam  satu  tanah air  yakni  indonesia  dan  masyarakat yang  menurut  penulis  cukup  menarik untuk  dikaji  hukum  warisnya  dalam hal  ini  ialah  masyarakat  sedulur sikep.
Sedulur  Sikep  berasal  dari bahasa  Jawa  yang  berarti  (dalam Bahasa  Indonesia)  "Saudara  Sikep" adalah  kelompok  masyarakat  yang berusaha  menjalankan  kehidupan sehari-hari  sesuai  dengan  Ajaran Samin  atau  Saminisme.  Sedulur Sikep merupakan suatu ajaran berupa pengetahuan lokal dan interaksi  antara  manusia  dengan alam. Sedulur Sikep
sendiri merupakan  salah  satu  tradisi  dan budaya  yang  merupakan  bagian  dari Kebudayaan  Jawa,  oleh  karena  itu Sedulur  Sikep  dapat  ditemui  baik  di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Komunitas  masyarakat  yang disebut  Sedulur  Sikep  ini  terbanyak ditemukan  di  daerah  Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban,
Kabupaten  Ngawi,  Kabupaten  Blitar, Kabupaten  Gresik,  dan  Kabupaten Madiun untuk di Provinsi Jawa Timur, sementara  untuk  di  Provinsi  Jawa Tengah  komunitas  Sedulur  Sikep dapat  ditemui  di  daerah  Kabupaten
Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten  Grobogan,  Kabupaten
Pati,  dan  Kota  Kudus  dan  dalam  hal ini  penulis  memilih  desa  Baturejo yang  berada  di  Kabupaten  Pati karena  pertimbangan  efisiensi  waktu dan tenag
Keberadaan Sedulur Sikep tidak dapat  dipisahkan  dari  kemunculan Ajaran  Samin  yang  dipelopori  oleh seorang tokoh asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Samin
Surosentiko  atau  Raden  Kohar,oleh karena  itu  Sedulur  Sikep  juga  dapat disebut  dengan  Sedulur  Sikep  Blora. Raden  Kohar  adalah  anak  dari Raden Surowidjojo, yang juga dikenal karena melakukan perlawanan terhadap  Pemerintah  Kolonial  Hindia Belanda dengan mendirikan
kelompok  perlawanan  yang  bernama
Tiyang Sami Amin .
Meski  dikenal  sebagai  gerakan yang  cenderung  mengisolasi  diri, Sedulur  Sikep  memiliki  prinsip  dan ideologi  yang  populis  sehingga  ia dapat menyebar dan diterima dibanyak  tempat  di  Jawa,  terutama
Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Pada periode  1900-an  Sedulur  Sikep  dan Ajaran  Samin  yang  mereka  anut berhasil menyebar hingga ke berbagai  kota  di  luar  Blora,  antara lain;  Pati,  Bojonegoro,  Grobogan, Ngawi, Rembang, dan Madiun.
Ditangkap dan dibuangnya Raden  Kohar  ke  Padang,  Sumatra Barat oleh Pemerintah Kolonial Hindia  Belanda  tidak  menyurutkan perlawanan kelompok Sedulur Sikep.
Kelompok  Sedulur  Sikep  bahkan menjadi semakin berani untuk menggunakan  Bahasa  Jawa  ngoko terhadap  pejabat  pemerintah  dan priyayi,  hal  ini  dikarenakan  kelompok Sedulur  Sikep  menganggap  Bahasa
Jawa kromo sebagai bentuk stratifikasi  sosial  yang  menindas. Selain  itu  mereka  juga  digambarkan tidak  suka  dengan  bentuk  otoritas apapun  karena  dianggap  sebagai pengengkangan dimana Konsep daripada Ajaran Samin yang diaktualisasikan  oleh  Sedulur  Sikep, antara lain: 1.  Urip  (dalam  Bahasa  Indonesia) berarti hidup. Hidup yang dimaksud  adalah  manusia  dan komponen  pendukungnya,  yakni pangan dan sandang.
2.  Semua  aktivtias  manusia  untuk menunjang  urip,  yakni  sikep  rabi (reproduksi  manusia)  dan  toto nggaoto  (memproduksi  pangan, sandang, dan mengelola lahan).
3.  Demen  janji,  artinya  saat  bekerja berpegang  teguh  pada  janji  dan tidak berkhianat.
4.  Tidak  ada  otoritas,  baik  itu agama maupun negara
Kemudian dalam hubungannya  dengan  hukum  waris, Sebagai  komunitas  masyarakat  yang mengisolasi diri, Sedulur Sikep hanya memperbolehkan pernikahan sesama anggota atau penganut Ajaran Samin. Apabila ada pengahut Sedulur  Sikep  atau  Ajaran  Samin yang  ingin  menikahi  orang  dari  luar komunitasnya,  maka  orang  yang dinikahinya tersebut harus siap menjadi  bagian  dari  masyarakat Sedulur Sikep. Komunitas masyarakat  Sedulur  Sikep  memang dari  dahulu  melihat  otoritas  sebagai sesuatu  yang  menindas,  sehingga mereka melawannya. Hal ini membuat warga Sedulur Sikep
sebelumnya  menjadi  kesulitan  saat melangsungkan  pernikahan  karena mereka  menolak  melaporkannya  ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun sekarang  masyarakat  Sedulur  Sikep sudah dapat menerima otoritas agama dan negara, khususnya terkait dengan hal pernikahan dan hal inilah yang  menurut  penulis  menarik  untuk dikaji ke dalam sebuah penelitian.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  penulis  kemudian  merumuskan pokok  permasalahan  yang  dibahas ke  dalam  karya  tulis  skripsi  ini  yakni sebagai berikut:
1.  Bagaimana  Penerapan  Hukum Waris Yang Ada Dalam Masyarakat  Sedulur  Sikep  Desa Baturejo?
2.  Apakah Penerapan Hukum Waris Yang  Ada  Dalam  Masyarakat
Sedulur  Sikep  Desa  Baturejo
Sudah  Sesuai  Dengan Nilai
Keadilan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  berdasarkan  studi  kasus. Pendekatan  Empiris  secara  umum adalah suatu keadaan yang berdasarkan  pada  kejadian  yang pernah  dialami  yang  didapat  melalui penelitian observasi,
maupun eksperimen.  Menurut  Sugiyono  , Empiris  adalah  suatu  cara  yang dilakukan  bisa  diamati  oleh  indera manusia  ,  sehingga  cara  metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati oleh orang lain.
Metode  Pendekatan  yang  akan digunakan penelitian dalam penelitian hukum  ini  sebagaimana  yang  telah
disebutkan  adalah  metode  penelitian bersifat  empiris.  Sugiyono  (2015) mengatakan bahwa metodologi penelitian  adalah  cara  ilmiah  untuk memperoleh  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu.  Metodologi  juga merupakan  analisis teoritis mengenai suatu  cara  atau  metode.  Penelitian merupakan  suatu  penyelidikan  yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang
sistematis  dan  terorganisasi  untuk menyelidiki  masalah  tertentu  yang memerlukan  jawaban.  (Sugoyono, 2015) Dalam sebuah penelitian, metode  atau  teknik  pengumpulan data  merupakan  faktor  penting  yang harus  diketahui  terlebih  dahulu  untuk mengetahui keberhasilan dalam penelitian.  Metode  tersebut  berkaitan dengan  cara  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan data, mengetahui sumbernya  dan  alat  yang  digunakan dalam  sebuah  penelitian.  Cara  untuk mengumpulkan  data  yaitu  melalui metode  pengumpulan  data.  Metode tersebut  menujuk  pada  suatu  cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi atau sebagainya. Sumber data merupakan
sumber  dari  mana  data  diperoleh, apakah  data  dieproleh  dari  sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari  sumber  tidak  langsung  (data sekunder).  Sedangkan  alat  yang  alat yang digunakan yaitu sebuah instrumen  pengumpulan  data  yang berupa  alat  yang  digunakn  untuk mengumpulkan  data.  Alat  tersebut berupa  lembar  cek  list  kuisioner, pedoman waawancara, camera photo dan lainnya.
Sumber  data  primer,  yaitu  data yang  langsung  dikumpulkan  oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber  pertamanya.  Sumber  data skunder,  yaitu  data  yang  langsung dikumpulkan  oleh  peneliti  sebagai penunjang  dari  sumber  pertama. Dapat  juga  dikatakan  data  yang tersusun  dalam  bentuk  dokumen- dokumen. (Suryabrata, 1987) Wawancara adalah pendekatan  yang dapat juga dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah  informasi  dari  seseorang yang diajak berkomunikasi Dokumentasi, Yaitu Metode pengumpulan  data  dan  pencatatan terhadap buku, berkas atau dokumen yang  hubunganya  dengan  masalah yang akan dibahas. (Soerjono, 1986)
Kemudian, Metode analisis data adalah  salah  satu  komponen penting dalam proses Data Analysis. Metode analisis  data merupakan  bagian  dari proses analisis dimana data yang dikumpulkan  lalu  diproses  untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Analisis Data  merupakan  bagian  yang  sangat penting  dalam  metode  penelitian ilmiah karena dengan analisalah data tersebut  dapat  diberi  arti  dan  makna yang  berguna  dalam  memecahkan masalah  penelitian  ,  menganalisa data  merupakan  tindakan  peneliti untuk  mempertemukan  kesenjangan antara Teori ( das sollen ) dan praktik (das sein ). (Arikunto, 1998)
Triangulasi sumber data adalah
menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti
dokumen,  arsip,  hasil  wawancara, hasil  observasi  atau  juga  dengan mewawancarai  lebih  dari  satu  subjek
yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.  Penerapan  Hukum  Waris  Yang
Ada  Dalam  Masyarakat  Sedulur
Sikep Desa Baturejo Sejarah  Masyarakat  Sedulur sikep  bermula  dari  sebuah  desa  di kecamatan Randublatung , Kabupaten  Blora  sekitar  tahun  1859 lahir  seorang  lelaki  yang  menurut dokumen  dokumen  resmi  bernama Samin  Surontiko.  Samin adalah nama  yang  umum  pada  orang  jawa dan  unsur  unsur  nama  suro  dan sentiko  pun  umum,  dia  adalah seorang  petani  menurut  dokumen resmi dia punya sawah 3 bau, sawah kering  1  bau  dan  6  ekor  lembu, melihat jumlah sawahnya dan keluarganya dia anak kedua dari lima bersaudara  dan  termasuk  keluarga kaya.  Sekitar  tahun  1890  dia  mulai menyebarkan ajarananya kepada orang orang di desanya, dia melakukan  banyak  tapa  memperoleh kitab  suci  sebagai  petunjuk  dan  baru menyampaikan  wahyu  nya  kepada orang banyak. ajaran nya mendapatkan  tanggapan  baik  dan segeran  memikat  orang  banyak  dari desa  desa  sekitarnya  semula  ajaran itu  tidak  menarik  minat  pemerintah dan  tidak  menimbulkan  masalah pemerintahan colonial.
Nama Samin Surosentiko dipilih disebabkan lebih menafaskan kerakyatan. Kata Samin berarti sami- sami  amin.Tokoh  Samin  Surosentiko beserta pengikut ajaranya
mengobarkan  semangat  perlawanan terhadap  penjajah.  Bentuk-bentuk perlawanan  suku  adat  Samin  adalah menolak  membayar  pajak,  menolak
segala peraturan yang dibuat kolonial belanda. Masyarakat suku adat Samin sering memusingkan pemerintah Belanda karena sikapnya yang  selalu  menentang  dan  hingga sekarang  dianggap  menjengkelkan oleh  kelompok  dari  luar.    Dalam perkembangan zaman sekarang, Masyarakat  adat  Samin  lebih  dikenal dengan  masyarakat  adat  Sedulur Sikep.  Sedulur  sikep  saudara  atau orang  bertabiat  baik  serta  jujur. Masyarakat  Sedulur  Sikep  bertempat di  desa  Baturejo,  Sukolilo,  Pati memiliki  penduduk  sebanyak  kurang lebih  800  orang(BPS,  2011).  Mereka hidup  saling  berdampingan,  rukun, dan  saling  membantu  satu  sama  lain (seduluran).    Dan  Untuk  pekerjaanya sendiri  Sedulur  sikep  di  baturejo adalah seorang petani.
Hukum  waris  yang  berlaku secara  Nasional  (Indonesia)  ada  3 (tiga)  macam  hukum  waris  yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Republik  Indonesia,  yakni  hukum waris yang berdasarkan hukum Islam,  hukum  Adat  dan  hukum Burgerlijk  Wetboek  (BW)  .Me  nurut Ter  Haar,  hukum  waris  adat  adalah aturan-aturan  hukum  yang  bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan  peralihan  harta  kekayaan  yang berwujud  dan  tidak  berwujud  dari generasi  ke  generasi.  Selain  itu,  ada pendapat  lain  ditulis  bahwa  Hukum Adat Waris memuat peraturan- peraturan  yang  mengatur  proses meneruskan serta mengoperkan
barang-barang  harta  benda  yang berwujud  dan  yang  tidak  berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunanya . 1. Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap  Sistem  Pewarisan  Adat,
Sistem  Patrilineal  yaitu  suatu
masyarakat  hukum,  dimana  para anggota-anggota nya menarik garis  keturunan  ke  atas  melalui garis  bapak,  bapak  dari  bapak, terus  ke  atas  sehingga  akhirnya dijumpai  seorang  lakilaki  sebagai moyangnya. Sistem keturunan patrilineal terdapat pada masyarakat  adat  :  Batak,  Gayo, Alas, Nias, Lampung, Bali, Seram, Ambon, Nusa Tenggara, Irian. 2. Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap  Sistem  Pewarisan  Adat, Sistem  keturunan  matrilineal  yaitu suatu  sistem  keturunan  di  mana anggota masyarakat tersebut menarik  garis  keturunan  ke  atas melalui  garis  ibu,  terus  ke  atas sampai dijumpai seorang perempuan  sebagai  moyangnya. Contoh masyarakat dengan sistem matrilineal  adalah  :  Minangkabau, Enggano, Timor. 3. Pengaruh Sistem Parental Terhadap  Sistem  Pewarisan  Adat Sistem  keturunan  parental  atau bilateral adalah masyarakat
hukum,  di  mana  para  anggotanya menarik  garis  keturunan  ke  atas melalui  garis  Bapak  dan  garis  Ibu, terus  ke  atas  sehingga  dijumpai seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  sebagai  moyangnya. Contoh  dari  masyarakat  dengan sistem  parental  :  Jawa  meliputi Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa
Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan. Dan untuk sistem Waris sedulur sikep  baturejo  sukolilo  pati  adalah Berdasarkan  uraian  di  atas  dan  hasil penelitian  dapat  diketahui  bahwa Masyarakat  Sedulur  Sikep  Desa Baturejo,
Sukolilo, Pati dalam pembagian waris menggunakan
pembagian pewarisan sistem Parental, dimana (Semua Anak Mendapatkan Bagian Harta Warisan) Biasanya jika ada permasalahan sengketa warisan,
sedulur  sikep  biasanya  ditempuh dengan cara kekeluargaan.
Perkawinan di lingkungan masyarakat  samin  hanya  terjadi  di dalam warga masyarakat boleh dikata tidak pernah terjadi di perkawinan antara masyarakat samin dengan  warga  masyarakat  bukan samin,  yang  demikian  dimaksudkan untuk  tetap  menjaga  kelestarian ajaran dan adat istiadat yang dipedomani.  prinsip  perkawinannya ialah  saling  mencintai  antara  kedua calon suami isteri.
Masyarakat  Samin  mempunyai kepercayaan dan ajaran yang berbeda  dengan  kepeceryaan  dan ajaran masyarakat lain karena adanya perbedaan tersebut menyebabkan berbeda pula kepribadian yang ada dalam masyakarat  itu  khususnya  dalam  hal perkawinan  yang  merupakan  salah satu  pencerminan  dari  kepribadian mereka  ,  mengenal  ada  tahap tahapan tertentu yaitu tahap pencarian  jodoh  ,  tahap  lamaran  , tahap magang , tahap kerukunan dan jawab serta tahap upacara perkawinan  pelaksanaan  tiap  tiap tahap  memiliki  kekhusukan  tersendiri . Anak Anak yang telah melaksanakan perkawinan dipandang  sebagai  orang  yang  telah dewasa  sehingga  hidupnya    sudah tidak  selalu  menggantungkan  pada kemampuan orangtua mereka
dianggap  sudah  mampu  mengurus dirinya sendiri dan keluarga meskipun  masih  sering  berkumpul dengan orangtuanya , sebagai
seorang  yang  sudah  mempunyai tanggung jawab kepada isterinya dan anak  anaknya  yang  akan  datang maka anak yang telah melaksanakan perkawinan  tersebut  lebih  tekun  dan lebih giat dalam bekerja.
Jadi,  menurut  Masyarakat  Adat
Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo,  Pati  bahwa  pelaksanaan perkawinan  adat  tanpa  didaftarkan dalam  KUA  atau  catatan  sipil  itu sudah sah apabila dengan melaksanakan peraturan/ hukum
adat  yang  dianut  oleh  Masyarakat Adat Sedulur Sikep. Menurutnya, hal- hal yang perlu dilakukan agar sahnya perkawinan  itu  dengan  mengikuti aturan-aturan ajaran Samin Kalimosodo Perkawinan adat Masyarakat sedulur Sikep dan Perkawinan  menurut  UndangUndang No. 1 tahun 1974, memiliki kesamaan asas perkawinan yakni asas monogami.  Hal  ini,  terekspresikan dalam ungkapan ijab qobul Masyarakat Sedulur Sikep siji kanggo salawase· yang artinya satu suami/istri  untuk  selamanya,  dengan tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak-pinak  (nurunke  wiji  sing sakbenere).    Berdasarkan  uraian  di atas, dapat disimpulkan bahwa
Masayarakat  Adat  Sedulur  Sikep  Di Desa  Baturejo,  Sukolilo  Pati  masih melaksanakan ajaran
nilai-nilai wahyu kitab Kalimosodo peninggalan
Samin  Surosentiko  di  tengah  zaman modernisasi ini.
Pelaksanaan  Perkawinan  Adat sedulur  sikep,  Dalam  pelaksanaan Perkawinan  adat  Masyarakat  Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo,  Pati  masih  melestarikan nilai-nilai dari Serat Pikukuh Kasejaten, tahapan perkawinan
adatnya adalah : 1.  Ngendek  =  Menanyakan  kepada calon istri ( orangtua laki laki )
2. Pasuwitan  =  Pihak  Calon  Suami mengantarkan kerumah calon isteri  (Tanya  jawab  dan  ada ritualnya sendiri ) Orangtua  calon  istri bertanya kepada  calon  suami  pihak  laki-laki harus bisa nembung 3.  Orang  tua  laki-laki  nembung kepada orang tua perempuan.
Orang tua perempuan menanyakan  kepada  anak  wadon
(gelem  ta  ora  ambi  wong    lanang iku?)    (harus  ada  dhemen  lan karep  antara  kedua  pasangan).
Masa nyuwitha Prosesi  adat  (pangucap  laki (bisa diartikan ijab qobul) dihadapan Tokoh Masyarakat
adat,  orangtua,  saksi  dan  kerabat: perkawinannya  menganut  asas monogami  siji  salakwase·  artinya nikah  Cuma  sekali)  Sahadat  yang dilakukan  oleh  calon  laki  laki terhadap calon mertuanya
▪ Jenengku Lanang
▪ Damelku Rabi
▪ Noto Wong Jeneng Wedok
▪ (Nama Calon Isteri )
▪ Wes kukuh jawab
▪ Demen Janji
▪ Janji Sepisan Kanggo Saklawase
▪ Kondokulo Pun di Sekseni (Wes Cukup)
4. NeseknA Pakseksen  =  Laki  Laki  yang tinggal  dirumah  mertua  boleh  satu kamar  dengan  isteri  jika  disuruh oleh mertua ( wes rukun ) , lalu jika dalam  perkawinan  tersebut  telah melahirkan  seorang  anak  maka
kelahiran anaknya tidak dicatatkan dalam administrasi Pemerintahan.
Menurut  Informasi  yang  di dapat oleh penulis jika ada masyarakat sikep yang sudah melahirkan  tidak  dicatatkan  akta kelahiran  jika  sudah  melahirkan  ya sudah , jadi tidak ada yang namanya dicatatkan dalam
adminstrasi pemerintahan  karena  sudah  turun temurun  juga  dari  pendahulu  seperti itu.
Dan  untuk  Harta  Gono  Gini bukanlah pedoman dari sedulur sikep jadi  tidak  ada  karena  Dan  tidak  ada kasus  perceraian  karena  masyarakat sedulur sikep Pisan Nggo Saklawase maka  dari  itu  tidak  ada  pembagian harta gono gini.
2. Penerapan Hukum  Waris  Yang Ada  Dalam  Masyarakat  Sedulur Sikep Desa Baturejo Dalam Hubungan nya Dengan Nilai Keadilan Menurut  penulis  hukum  waris yang  ada  dalam  masyarakat  sedulur sikep baturejo itu sudah memiliki nilai keadilan yang menuntut bahwa setiap  orang  mendapat  apa  yang menjadi  haknya  ,  karena  menurut informasi dari hasil wawancara terhadap wargono penulis mendapatkan informasi bahwa hukum  waris  yang  ada  di  sedulur sikep itu Adil dan Merata setiap anak mendapatkan  bagian  yang  sama tidak kurang tidak lebih karena hal ini terjadi  sudah  turun  temurun  sudah dilakukan  oleh  pendahulu  nya  jaman dahulu  ,  dan  dalam  pembagian warisan  ini  sesuai  dengan  nilai keadilan  menurut  aristoteles  dimana setiap semua orang berhak mendapat  apa  yang  menjadi  Hak
nya, warisan tersebut berupa Sawah, Tanah  karena  masyarakat  sedulur sikep  bertani  .  masyakarat  sedulur sikep  juga  melestarikan  apa  yang menjadi  pedoman  dari  leluhurnya sejak  dahulu  maka  dari  itu  warisan nya  bersifat  merata  .  Berdasarkan informasi juga maka penulis meyakini tidak ada kecurangan terhadap pembagian warisan dalam masyarakat  sedulur  sikep  baik  laki laki atau perempuan
akan mendapatkan  bagian  yang  sama .Maka  Hukum  waris  dari  masyarakat sedulur  sikep  dan  nilai  keadilan aristoteles memiliki kesamaan karena setiap  orang  pantas  mendapatkan hak  nya  tidak  kurang  .  Sebagai perbandingan,  Jika  kita  mengambil contoh Suku Jawa yang hukum adat- nya bersistem parental.
Hukum dan keadilan kesetaraan. Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan  numerik  dan  kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang  biasa  dipahami  tentang kesamaan  atau  persamaan  di  depan hukum.  Kesamaan  proporsional  atau kesetaraan  memberi  tiap  orang  apa yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan,
prestasi,
dan sebagainya.  Tidak  semua  yang  adil menurut  hukum  adalah  setara  dan tidak  semua  ketidak-setaraan  tidak adil  menurut  hukum.  Makna  keadilan sebagai kesetaraan menurut aristoteles ini, dipertegas dan dikembangkan lebih lanjut oleh
Cicero dengan menolak hukum positif dari suatu masyarakat sebagai standar  keadilan  mutlak.  Menurut Cicero  keadilan  itu  satu,  mengikat semua  masyarakat  dan  bertumpu
diatas  satu  sumber,  yaitu  akal  budi yang  benar.  Pengesampingan  nilai keadilan  demi kepastian hukum merupakan suatu ironi. Cecero, Summum  Ius  Summa  Iniuria  (hukum tertinggi adalah ketidak adilan tertinggi). (Huijbers, 1999) Pengertian  hukum  adat  dalam putusan  kongres  pemudaIndonesia pada  tahun  1928  adalah  sebagai dasarpersatuan bangsa. Sebagai dasar  hukum  perjuangan  melawan penjajah untuk mewujudkan kemerdekaan. Oleh karenanya setelah  kemerdekaan  hukum  adat merupakan dasar hukum yang menjiwai pembentukan hukum nasional,  menjiwai  Undang-undang Dasar 1945 dan perundang- undangan nasional lainnya . undangan  Republik  Indonesia  UUD 1945  tidak  ditulis  secara  gamblang mengenai  adat  atau  hukum  adat. Namun  dari  beberpa  bagian  dan pasal  yang  tercantum  di  dalamnya dapat  difahami  bahwa  UUD  1945 dijiwai oleh hukum adat. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. Pemukaan  UUD  1945  memuat unsur-unsur pandangan hidup Pancasila 2. Pasal 29 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan  ata  Ketuhanan  Yang Maha Esa . 3. Pasal 33 (1) UUD 1945 menyatakan  bahwa  perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama berdasar atas
kekeluargaan (Koesnoe, 1979)
Corak  Hukum  Adat  Beberapa corak  yang  melekat  dalam  hukum adat  yang  dapat  dijadikan  sebagai sumber  pengenal  hukum  adat  dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional, keagamaan,
kebersamaan,  konkrit  dan  visula, terbuka dan sederhana, dapat berubah  dan  menyesuaikan,  tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat. Abdul Rachman mengemukakan  corak  hukum  adat:
Segala  bentuk  rumusan  adat  yang berupa kata-kata adalah suatu kiasan saja.  Menjadi  tugas  kalangan  yang menjalankan hukum adat untuk banyak mempunyai pengetahuan dan pengalaman agar mengetahui berbagai  kemungkinan  arti  kiasan dimaksud: 1.  Masyarakat  sebagai  keseluruhan selalu menjadi pokok perhatiannya. Artinya dalam hukum  adat  kehidupan  manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok,  sebagai  satu  kesatuan yang utuh;
2. Hukum  adat  lebih  mengutamakan bekerja dengan  asas-asas pokok . Artinya  dalam  lembaga-lembaga hukum  adat  diisi  menurut  tuntutan waktu  tempat  dan  keadaan  serta segalanya  diukur  dengan  azas pokok, yakni: kerukunan,
kepatutan,  dan  keselarasan  dalam hidup bersama;
3. Pemberian kepercayaan yang besar  dan  penuh  kepada  para petugas hukum adat untuk melaksanakan hukum adat. (Abdulrahman, 1984) Selain  itu,  diyakini  pula  bahwa setiap kepentingan
individu
sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat,  karena  setiap  individu tidak  terlepas  dari  masyarakatnya. Corak  dan  sifat  kebersamaan  ini terdapat  dalam  UUD  1945  pasal  33 ayat  (1)  yang  menyatakan  bah wa  “ perekonomian
disusun
sebagai usaha  bersama  berrdasarkan  atas
asas  kekeluargaan  Hukum  adat mempunya corak yang besifat kebersamaan  (Komunal)  artinya  ia lebih mementingkan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi  diliputi oleh  kepentingan bersama.  Satu  untuk  semua  dan semua  untuk  satu.  Hubungan  hukum antara  anggota  masyarakat  adat didasarkan  oleh  rasa  kebersamaan, kekeluargaan,  tolong  menolong,  dan gotong royong Misalnya, dalam pembagian warisan yang mencerminkan semangat integralistik.  jika  diantara  dua  orang ahli  waris  atau  lebih  menerima warisan  yang  telah  ditentukan  maka setiap bagiannya itu harus diserahkan pada masing-masing orang yang berhak. Dengan demikian,  prinsip-prinsip  kerukunan, lebih memntingkan kepentingan hidup  bersama  Oleh  karenya  hingga sekarang masih terlihat adanya “rumah  gadang”  di  Minangkabau, “tanah  pusaka”  yang  tidak  terbagi- bagi  secara  individualis  melainkan milik  bersama  untuk  kepentingan bersama.
Sahnya  perkawinan  menurut hukum  adat  bagi  masyarakat  hukum adat  di  Indonesia  pada  umumnya bagi  penganut  agama  tergantung pada agama yang dianut  masyarakat adat  bersangkutan.  Maksudnya  jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum  agamanya,  maka  perkawinan itu  sudah  sah  menurut  hukum  adat. Kecuali  bagi  mereka  yang  belum menganut agama yang diakui pemerintah,  seperti  halnya  mereka yang  masih  menganut  kepercayaan agama lama (kuno) seperti ‘sipelebegu’ (pemuja roh) di kalangan orang Batak.
Hanya  saja  walaupun  sudah
sah  menurut  agama  kepercayaan yang  dianut  masyarakat  adat  belum tentu  sah  menjadi  warga  adat  dari masyarakat  adat  yang  bersangkutan. Misalnya  di  Lampung,  walaupun sudah  terlaksana  perkawinan  yang sah  menurut  agama,  tetapi  apabila mempelai  belum  diresmikan  masuk menjadi  warga  adat  (kugrug  adat) Lampung,  berarti  mereka  belum diakui  sebagai  warga  kekerabatan adat.
Upacara  meresmikan  masuk menjadi  warga  adat  ini  merupakan upacara  perkawinan  adat.  Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan  adat  ini  dilaksanakan dengan acara ‘mosok-majew’
(menyuap  mempelai)  dengan  tindih sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua  adat  wanita,  biasanya  isteri  atau penyimbang  (pemuka  adat)  dan dibantu oleh beberapa wanita
sehingga  juru  bicara  dan  pembawa syair perkawinan. Jelas bahwa di dalam
KUHPerdata,  perkawinan  itu  hanya dilihat  dari  segi  keperdataan  dengan mengabaikan keagamaan dimana hal ini  bertentangan  dengan  falsafah
Negara Indonesia, sila pertama Pancasila  yaitu  Ketuhanan  Yang Maha  Esa,  bahkan  menyangkut masalah perkawinan yang merupakan sakramen dimana berhubungan  erat  dengan  agama sehingga  perkawinan  bukan  saja mempunyai  unsur  lahir/batin  tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai  peranan  penting.  Jadi terlihatlah disini perbedaan pengertian perkawinan menurut KUHPerdata  dan  menurut  UU  No.  1 Tahun  1974  jo  UU  16  tahun  2019 dimana perkawinan menurut KUHPerdata hanya sebagai
“Perikatan Perdata”
sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974  tidak  hanya  sebagai  ikatan perdata,  namun  juga  merupakan “Perikatan Keagamaan”. Hal ini dapat dilihat  dari  tujuan  perkawinan  yang dijelaskan  dalam  Pasal  1  UU  No.  1 Tahun  1974  jo  UU  16  tahun  2019 bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan  tersebut  berbeda  dengan BW  yang  diumumkan  oleh  Maklumat tanggal  30  April  1987  dan  berlaku  di Indonesia sampai Tahun 1974.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Tata  Cara  Pembagian  Warisan nya  pun  juga  memiliki  nilai keadilan  dimana  semua  anak mendapatkan  HAK  nya  sama dibagi  Rata  hal  tersebut  juga sudah  dilakukan  pendahulunya tidak  ada  yang  di  ubah  sama sekali dalam Pembagian Warisan nya, dan warisan tersebut bersifat Parental Terhadap Sistem  Pewarisan  Adat    Sistem keturunan  parental  atau  bilateral adalah  masyarakat  hukum,  di mana  para  anggotanya  menarik garis  keturunan  ke  atas  melalui garis  Bapak  dan  garis  Ibu,  terus ke atas sehingga dijumpai seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan sebagai moyangnya . dan jika pun ada sengketa itu pun juga  akan  diselesaikan  dalam masalah kekeluargaan
2.  Kesamaan proporsional atau
kesetaraan  memberi  tiap  orang apa  yang  menjadi  haknya  sesuai dengan  kemampuan,  prestasi,
dan  sebagainya.  Tidak  semua yang  adil  menurut  hukum  adalah setara  dan  tidak  semua  ketidak- setaraan tidak adil menurut
hukum.  Makna  keadilan  sebagai kesetaraan  menurut  aristoteles ini, dipertegas dan dikembangkan lebih  lanjut  oleh  Cicero  dengan menolak  hukum  positif  dari  suatu masyarakat sebagai standar keadilan mutlak.
3.  Tata Cara Pernikahan Adat Sedulur Sikep, Masyarakat sedulur  Sikep  dan  Perkawinan menurut  UndangUndang  No.  1 tahun  1974,  memiliki  kesamaan asas  perkawinan  yakni  asas monogami. Hal ini, terekspresikan  dalam  ungkapan ijab  qobul  Masyarakat  Sedulur Sikep siji kanggo salawase· yang artinya  satu  suami/istri  untuk selamanya, dengan tujuan perkawinan  adalah  meneruskan keturunan  dengan  beranak-pinak
(nurunke  wiji  sing  sakbenere). Berdasarkan uraian di  atas, dapat disimpulkan bahwa Masayarakat  Adat  Sedulur  Sikep
Di  Desa  Baturejo,  Sukolilo  Pati masih melaksanakan ajaran nilai- nilai  wahyu  kitab  Kalimosodo peninggalan  Samin  Surosentiko di  tengah  zaman  modernisasi  ini. Dan  hal  ini  juga  sudah  menjadi turun temurun sejak jaman dahulu  ,  bahkan  tata  cara  untuk melamar nya pun Sama tidak ada
yang berubah sama sekali Hal ini membuktikan Masyarakat Sedulur Sikep Sangat Menjunjung  tinggi  Pedoman  juga Nilai Nilai Leluhur.

## SARAN
Dari  Sisi  Nilai  Keadilan  , Masyarakat  Sedulur  Sikep  sudah adil dalam pembagian warisan nya dan  Masyarakat  Sedulur  Sikep dalam  perkawinan  juga  memiliki kesamaan Menurut Undang Undang NO 1. Tahun 1974 karena saat  ijab  Qobul  atau  (Sahadat dalam  sedulur  sikep)  Mempunyai makna Pisan  nggo  saklawase yang  artinya  Satu  untuk  seumur hidup  karena  dari  pewarisan  dan perkawinan  adat  mereka  masih melaksana kan nilai nilai peninggalan samin Surosentiko DAFTAR PUSTAKA [1] Ariani Soekarno. (1968). Masyarakat Samin . UGM ,Yogyakarta, hlm. 172. [2] Barda  Nawawi  Arief.  (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana ,  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung, hlm. 151.
[3] Bewa  Ragawino,  S.H.,  M.SI. (2008). Pengantar  Dan  Asas- Asas  Hukum  Adat  Indonesia , Bandung, hlm. 54.
[4] Heny  Prabaningrum.  (1995).
Saminisme  (Studi  Kasus  di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo,  Kabupaten  Pati,  Jawa Tengah) .  Universitas  Gadjah
Mada Yogyakarta, hlm. 192.
[5] H.  R.  Abdussalam.  (2006). Prospek Hukum Pidana Indonesia ,  Tim  Restu  Agung, Jakarta, hlm. 31.
[6] I  Gede  A.B.  Wiranata.  (2005).
Hukum Adat Indonesia , PT Citra
Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.
[7] I Made Widnyana. (1993). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana Adat , Cetakan Pertama, Bandung, hlm. 191.
[8] Jalaludin Rakhmat.
(1985). Metode  Penelitian  Komunikasi ,
Remaja  Karya  C.V,  Bandung, hlm. 99.
[9] Jamie S Davidson. (2010 ). Adat Dalam Politik Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 81. [10]  Koesno,  Moh.  (1992). Hukum Adat  Sebagai  Suatu  Model Hukum Bag. I (Historis) , Mandar Maju, Bandung, hlm. 112.
[11]  Hilman  Hadikusuma.  (1992). Pengantar  Ilmu  Hukum  Adat Indonesia , Mandar Maju Bandung, hlm. 71. [12]  Sapto Nugroho. (2016). Pengantar Hukum Adat Indonesia ,    Pustaka  Iltizam, Solo, hlm. 32.
[13]  Siti Munawaroh, C.Ariani, Suwarno. (2006). Potret Masyarakat Samin dalam Memaknai Hidup , Balai Pelestarian Nilai Budaya, Yogyakarta, hlm. 112. [14]  Soekanto Soerjono. (1986). Pengaruh Penelitian Hukum , UII Press, Jakarta, hlm. 51.
[15]  Soepomo.  (1959). Kedudukan Hukum  Adat  Dikemudian  Hari , Pustaka  Rakyat,  Jakarta,  hlm.
33.
[16]  Soepomo. (1967). Bab-bab Tentang  Hukum  Adat. Penerbit: PT.Paradnya.
Paramitha,
Jakarta, hlm. 23.
[17]  Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung, hlm. 48. [18]  Suharsimi, Arikunto. (1998). Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek , Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91.
[19]  Sumadi Suryabrata. (1987). Metode  Penelitian ,  Rajawali, Jakarta, hlm. 29.
[20]  Tongtat.  (2008). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif  Pembaharuan ,  UMM,
Malang, hlm. 59.
[21]  V.  Indah  Sri  P,  M.Si  dan  Puji Lestari, M.Hum. (2017). Masyarakat  Samin  Ditinjau  Dari Sejarah Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter , Universitas  Negeri  Yogyakarta. Yogyakarta, hlm. 198.