## Peran Akuntansi Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Masa Pandemi Covid-19
Atalia Dezy Amalla 1* , Andy Dwi Bayu Bawono 1
1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl A. Yani Tromol Pos 1 , Surakarta, 57102, Indonesia
E-mail: 1 ataliaamalla15@gmail.com
Received: Februari 2021; Accepted: Mei 2021; Published: Juni 2021

## Abstract
This study aims to determine whether there has been a change in the preparation of financial reports managed by RSO during the Covid-19 pandemic, what obstacles occurred in the preparation of financial reports, what solutions were implemented, the process of implementing accounting management, the application of the accrual accounting system at RSO in the future. the covid-19 pandemic. This study uses interview techniques. The resource persons are the  Head  of  the  Accounting  Subdivision  and  BMN,  and  the  Accounting  Staff.  Data  analysis  techniques  were obtained  from  interviews,  field  notes,  and  documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  no difference in the preparation of financial reports during the Covid-19 pandemic, the constraints faced are related to local  accounts  received  related  to  the  hospital  accounting  system;  assets  that  have  not  been  registered  as  well  as upgrading the SAIBA application, the solution applied is to revise the SP3B regarding problems received locally; cross-check  between  budgeting  and  financial  records;  using  excel  with  SAIBA  templates,  the  management implementation process was not long before and during the pandemic because RSO used a load master and posting system, and the concept of e-government was implemented in RSO.
Keywords: accrual accounting, preparation of financial reports during the Covid-19 pandemic.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terjadi  perubahan  dalam  penyusunan  laporan keuangan  yang  dikelola  RSO  pada  masa  pandemi  covid-19,  kendala  apa  saja  yang  terjadi  dalam penyusunan laporan keuangan, solusi apa yang diterapkan, proses pelaksanaan pengelolaan akuntansi, penerapan  sistem  akuntansi  akrual  di  RSO  pada  masa  pandemi  covid-19.  Penelitian  ini  menggunakan teknik wawancara yang  menjadi narasumber adalah Kepala Sub Bagian Akuntansi dan BMN, dan Staf Akuntansi.  Teknik  analisis  data  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terjadi  perbedaan  dalam  penyusunan  laporan keuangan pada masa pandemi covid-19, kendala yang dihadapi terkait dengan akun received lokal yang terkait dengan sistem akuntansi rumah sakit; aset yang belum diregister serta upgrade aplikasi SAIBA, solusi  yang  diterapkan  adalah  merevisi  SP3B  tentang  masalah  received  lokal;  melakukan  cross  check antara  catatan  budgeting  dan  financial;  menggunakan  excel  dengan  template-templat  SAIBA,  proses pelaksanaan pengelolaan tidak jauh sebelum dan selama pandemi karena RSO menggunakan sistem load master and posting, telah terlaksanakannya konsep e-government di RSO.
Kata Kunci: akuntansi akrual, penyusunan laporan keuangan pada masa Covid-19.

## PENDAHULUAN
Virus  corona  atau  severe  acute  respiratory  syndrome  coronavirus  2  (SARS-CoV-2) adalah  virus  yang  menyerang  sistem  pernapasan.  Penyakit  karena  infeksi  virus  ini  disebut COVID-19.  Virus  Corona  bisa  menyebabkan  gangguan  ringan  pada  sistem  pernapasan,  infeksi paru-paru  yang  berat,  hingga  kematian.  Virus  ini  menular  dari  manusia  ke  manusia  apabila mereka saling bersinggungan tanpa mengindahkan jarak aman.
Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (IAI)  mengeluarkan  pedoman  yang  bisa  dijadikan  rujukan oleh  entitas  bisnis,  dalam  menyusun  laporan  keuangan  ditengah  masa  pandemik  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19).  Menurut  IAI,  setidaknya  ada  beberapa  penerapan  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  yang  harus  diperhatikan  di  masa  pandemi.  Pertama, penerapan PSAK 8 mengenai Peristiwa Setelah Periode Pelaporan. IAI berpendapat, COVID-19 tidak  bisa  dijadikan  dasar  peristiwa  yang  mengharuskan  entitas  bisnis  melakukan  penyesuaian atau adjusment atas laporan keuangan 2019. Mengingat, penyebaran Covid-19 di Indonesia baru diumumkan terjadi pada 2 Maret 2020 dan bukan informasi yang dapat mempengaruhi penyajian laporan  keuangan  2019.  Kedua,  penerapan  PSAK  71  tentang  Instrumen  Keuangan  paragraf 5.571  (c)  yang  mengatur  tentang  penghitungan  Kerugian  Kredit  Ekspetasian  (KKE)  atau Expected  Credit  Loss  (ELC).  Menurut  IAI,  COVID-19  tidak  bisa  dijadikan  dasar  oleh  entitas bisnis  untuk  mengukur  KKE.  Adapun  KKE  merupakan  metode  yang  digunakan  dalam menghitung  kerugian  di  instrumen  keuangan,  yang  terlihat  ke  depan  atau  forward-looking. Metode yang diperkenalkan PSAK 71 ini  menyaratkan setiap tanggal pelaporan, entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal  menggunakan    informasi  forward-looking  yang  wajar  dan  terdukung  (reasonable  and supportable  information).  Pedoman  ketiga  masih  terjait  dengan  penerapan  PSAK  71,  namun khusus dalam mengukur penyisihan KKE sepanjang umum (lifetime) untuk tahun 2020. Adapun syarat  dalam  menerapkan  penyisihan  KKE  sepanjang  umur  adalah  jika  terdapat  peningkatan signifikan dalam risiko kredit (PSRK).
Menurut  PMK  No.  217/PMK.05/2015  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat,  satuan  kerja  dapat  ditetapkan  menjadi  satuan  kerja  yang  menerapkan  pola pengelolaan  keuangan  Badan  Layanan  Umum  (BLU).  Satuan  kerja  tersebut,  diberikan fleksibilitas  pengelolaan  keuangan  dengan  menerapkan  praktik-praktik  bisnis  yang  sehat  untuk meningkatkan  pelayanan  tanpa  mengutamakan  keuntungan.  Sesuai  dengan  ketentuan,  satuan kerja  yang  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  BLU  diberikan  fleksibilitas  pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang- piutang  pengelolaan  investasi  dan  pengadaan  barang/jasa  kesempatan  untuk  mempekerjakan tenaga  profesional  non  Pegawai  Negara  Sipil  (PNS),  serta  kesempatan  pemberian  imbalan  jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
Tujuan  PSAP  13  ini  adalah  untuk  mengatur  penyajian  laporan  keuangan  BLU  dalam rangka  meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  bank  terhadap  anggaran,  antar  periode maupun  antar  BLU.  Sehingga  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  standar  ini  menetapkan  seluruh pertimbangan  dalam  rangka  penyajian  laporan  keuangan,  pedoman  struktur  laporan  keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.
SAP  berbasis  akrual  diantaranya  wajib  diterapkan  oleh  Badan  Layanan  Umum  (BLU). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan.  Sesuai  dengan  pengertian  BLU  maka  dalam  melakukan  kegiatannya.  BLU
didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktifitas.  Dalam  pengelolaan  keungan  BLU, pembinaan  keuangan  antara  BLU  pemerintah  pusat  dan  BLU  pemerintah  daerah  dilaksanakan secara  terpisah.  Pembinaan  keuangan  BLU  pemerintah  pusat  dilakukan  oleh  menteri  keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan BLU pemerintah daerah, pembinaan keuangan dilakukan pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan atas pemerintah yang bersangkutan. Meskipun  demikian  BLU  pemerintah  pusat  maupun  BLU  pemerintah  daerah  keduanya  sama- sama menggunakan akuntansi berbasis akrual.
Pada  PMK  No.  220/PMK.05/2016  tentang  Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Badan Layanan Umum, pasal 1 ayat (4) menyatakan Sitem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi  yang  selanjutnya  disingkat  IAI,  adalah  serangkaian  prosedur  manual  maupun  yang terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisiaran  sampai  dengan pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan  pada  kementrian  negara/lembaga.  Ayat  (5) menyatakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang  terkomputerisasi  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisiaran  dan pelaporan keuangan BLU.
Sesuai  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  1981  tahun  2010 tentang  pedoman  akuntansi  Badan  Layanan  Umum  (BLU)  Rumah  Sakit,  dasar  penyusunan laporan  keuangan  menggunakan  basis  akrual  kecuali  untuk  laporan  arus  kas.  Pengakuan pendapatan  pada  rumah  sakit  tidak  sepenuhnya  menggunakan  basis  akrual.  BLU  Rumah  Sakit dituntut selalu siap memberikan pelayanan terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga kerja  dana  untuk  mendukung  pelayanan.  Dalam  pengelolaan  sumber  daya,  BLU  rumah  sakit dituntut  dapat  menyajikan  data  dan  informasi  yang  akurat    serta  tersaji  tepat  waktu  bagi kepentingan berbagai pihak.
Tujuan  laporan  keuangan  BLU  rumah  sakit  adalah  menyediakan  informasi  yang menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  untuk  memenuhi  kepentingan  donatur,  investor, kreditur,  otoritas  pengawasan,  pemerintah,  dan  masyarakat.  Pelaporan  keuangan  rumah  sakit digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  manajemen  rumah  sakit  dalam  menjalankan aktivitas operasi untuk itu diperlukan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu, laporan keuangan  rumah sakit beserta teknik penyusunannya merupakan hal yang penting untuk diketahui  guna  meningkatkan  kualitas  penggunaan  anggaran  dan  mengkhasilkan  laporan  yang transparan.

## TINJAUAN LITERATUR

## Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) merupakan salah satu cara untuk lebih lebih memahami ekonomi  informasi  dengan  memperluas  satu  individu  menjadi  dua  individu  yaitu  agen  dan prinsipal.  Jensen  dan  Meckling  (1976)  menjelaskan  hubungan  keganenan  sebagai  berikut, “agency  relationship  as  a  contract  under  which  one  or  more  person  (the  principal)  engage another  person  (the  agent)  to  perform  some  service  on  their  behalf  which  involves  delegating some decision making authority to the agent”.
Artinya,  hubungan  keagenan  merupakan  suatu  kontrak  dimana  satu  orang  atau  lebih (prinsipal)  memerintah  orang  lain  (agen)  untuk  melakukan  suatu  jasa  atasnama  prinsipal  serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna  informasi  keuangan  pemerintah  yang  bertindak
sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun, politik (Haryanto et al, 2017 dalam Muhamad Indra, 2013).

## Teori New Public Manajement (NPM)
NPM  berakar  dari  teori  manajemen  yang  beranggapan  bahwa  praktik    bisnis  komersial dan  manajemen  sektor  swasta  adalah  lebih  baik  dibandingkan  dengan  praktik  dan  manajemen pada  sektor  publik.  Oleh  karena  itu,  untuk  memperbaiki  kinerja  sektor  publik  ,  perlu  diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti  pengadopsian  mekanisme  pasar,  kompetisi  pasar,  kompetisi  tender,  dan  privatisasi perusahaan-perusahaan  publik  (Muhamad  Indra,  2013).  Perlu  diadopsi  beberapa  praktik  dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme  pasar,  kompetisi  pasar,  kompetisi  tender,  dan  privatisasi  perusahaan-perusahaan publik (Muhamad Indra, 2013).

## Teori Entitas
Dalam entitas teori  yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005) dalam penelitian Muhamad  Indra  (2013),  dinyatakan  bahwa  organisasi  dianggap  sebagai  suatu  kesatuan  atau badan  usaha  ekonomik  yang  berdiri  sendiri,  bertindak  atas  nama  sendiri,  dan  kedudukannya terpisah  dari  pemilik  atau  pihak  lain  yang  menanamkan  dana  dalam  organisasi    dan  kesatuan ekonomik  tersebut  menjadi  pusat  perhatian  atau  sudut  pandang  akuntansi.  Dari  perspektif  ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha  merupakan  pusat  pertanggungjawaban  dan  laporan  keuangan  merupakan  medium pertanggungjawabannya.

## Pengertian Akuntansi
Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu dari segi proses dan dari  segi  fungsinya.  Dilihat  dari  segi  prosesnya,  akuntansi  adalah  suatu  keterampilan  dalam mencatat,  menggolongkan  dan  meringkas  transaksi-transaksi  keuangan  yang  dilakukan  oleh suatu  lembaga  atau  perusahaan  serta  melaporkan  hasil-hasilnya  di  dalam  suatu  laporan  yang disebut  sebagai  laporan  keuangan.  Dilihat  dari  segi  fungsinya,  akuntansi  merupakan  suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari  suatu  lembaga  atau  perusahaan  yang  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam mengambil  keputusan-keputusan  ekonomi  di  antara  berbagai  alternatif  tindakan    (Dr.  Rosmary Elsye).

## Cash Basis dan Accrual Basis
Menurut Weygant, et al (2007) dalam Riska Trihandayani, cash basis adalah pendapatan dicatat  ketika  uangnya  (kas)  diterima  dan  beban  dicatat  ketika  uang  (kas)  dibayarkan.  Dari definisi tersebut diketahui diketahui bahwa apabila yang digunakan adalah akuntansi cash basis maka tidak ada akun-akun terkait dengan utang maupun piutang karena semua transaksi dicatat pada  saat  adanya  uang  keluar  atau  uang  masuk.  Dalam  cash  basis  seluruh  penerimaan  kas dianggap  sebagai  pendapatan  dan  seluruh  pengeluaran  kas  dianggap  sebagai  beban.  Accrual basis  adalah  pengakuan  beban  pada  periodenya,  tanpa  memperhatikan  waktu  penerimaan  atau pembayaran  kas.  Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  menggunakan  accrual basis  maka  transaksi  dicatat  pada  saat  terjadinya  transaksi  tersebut  walaupun  kas  blm  diterima atau dikeluarkan.

## Konversi Cash Menjadi Accrual Basis
Kieso, et al (2007:100) dalam Riska Tri handayani, terdapat mengubah dasar pengakuan yang semula menggunakan cash basis menjadi accrual basis. Berikut adalah konersi tersebut:
 Konversi penerimaan kas menjadi pendapatan akrual Jumlah Kas (diterima pada periode berjalan)    xxx
Jumlah Piutang Awal         xxx Jumlah Piutang Akhir         xxx
Jumlah Pendapatan diterima di muka awal    xxx Jumlah Pendapatan diterima di muka akhir   (xxx) Total Pendapatan Operasional Akrual    xxx
 Konversi pengeluaran  kas menjadi beban akrual Jumlah Kas (dibayar pada periode berjalan)    xxx
Jumlah Utang Awal         xxx
Jumlah Utang Akhir          xxx
Jumlah Beban dibayar di muka awal     xxx Jumlah Beban dibayar di muka akhir     (xxx)
Total Beban Akrual         xxx
 Laba Akrual = Pendapatan Akrual – Beban Akrual

## Pengertian Akuntansi Akrual
Pengertian akuntansi akrual dalam PP No. 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen  LKKL berbasis akrual  adalah  Lapora Realisasi  Anggaran, Neraca, Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubaahan  Ekuitas,  Catatan  Atas  Laporan Keuangan.

## Laporan Keuangan
Menurut  Yananto  Mahadi  Putra  (2018)  berdasarkan  Kerangka  Dasar  Penyusunan Penyajian  Laporan  Keuangan  (KDPPLK)  paragraf    7,  yang  dimaksud  laporan  keuangan merupakan  bagian  dari  proses  pelaporan  keuangan.  Laporan  keuangan  yang  lengkap  biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga ternasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang  bekaitan  dengan  laporan  tersebut,  misalnya informasi  keuangan  segmen  industri  dan  geografis  serta  pengungkapan  pengaruh  perubahan harga.

## Komponen Laporan keuangan
a. Laporan Realisasi Anggaran b. NeracaLaporan Operasional c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Perubahan Ekuitas
e. Catatan Atas Laporan Keuangan

## Penjelasan tentang Badan Layanan Umum (BLU)
Pengertian  Badan  Layanan  Umum  dalam  penelitian  Faristina  Rosalin  (2011) sebagaimana  dimuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Badan Layanan adalah sebagai berikut:
Badan  Layanan  Umum  adalah  instansi  di  lingkungan  pemerintah  yang  dibentuk  untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prisnsip efisiensi dan produktivitas.

## Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintah 13 (PSAP)
PSAP 13 menyatakan bahwa Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban  BLU  yang  disajikan  dalam  bentuk  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Laporan Perubahan  Saldo  Anggaran  Lebih,  Neraca,  Laporan  Operasional,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan Ekuitas, dan  Catatan atas  Laporan Keuangan. Sehingga BLU  kini melaporkan tujuh laporan keuangan yang disajikan dengan dasar akrual basis.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah  penelitian  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  peneliti misalnya  perilaku,  cara  deskripsi  dalam  benttuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteksi khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode.  Lokasi  penelitian  ini dilaksanakan di RSO. Waktu penelitian dilakukan pada 21 Oktober 2020 sampai 20 Maret 2021. Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  data  deskriptif  kualitatif,. Sedangkan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.  Data  yang dikumpulkan  melalui  wawancara,  yaitu  dengan  3  narasumber  yang  terdiri  dari  Kepala  Sub bagian Akuntansi dan BMN, dan  Staf Akuntansi. Mencari dan menyusun secara sistematis data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  dan  dokumentasi,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang akan  dipelajari,  dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami.  Penelitian  ini  diawali dengan  kegiatan  observasi,    penelitian  diawali  dengan  mempersiapkan  instrunen  pendukung seperti daftar wawancara dan alat perekam untuk melaksanakan wawancara terhadap informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Akuntansi Akrual di RSO
RSO mulai menjadi BLU sejak 26 Juni 2007, standar yang digunakan dalam  membuat laporan  keuangan  menggunakan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasis  akrual  yang    mulai digunakan sejak tahun 2015.
RSO mulai menjadi BLU sejak 26 Juni 2007, standar yang digunakan dalam membuat laporan  keuangan  menggunakan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  yang  diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual mulai digunakan di RSO sejak tahun 2015. (Narasumber 3).

## Proses Pelaporan Akuntansi Akrual
Proses  yang  digunakan  dalam  sistem  pelaporan  keuangan  sebelum  menjadi  sistem akuntansi akrual yaitu menggunakan CTA (Cash Toward Accrual) yang diatur dalam PP No. 71 tahun  2010.  RSO  berstatus  BLU  sistem  pelaporan  keuangannya  berdasarkan  SAP  dan berdasarkan  SAK.  Laporan  BLU  menggunakan  SAK,  sedangkan  laporan  keuangan pemerintahannya menggunakan SAP.
Menggunakan CTA (Cash Toward Accrual) diatur dalam PP No. 71 tahun 2010, dulu kita  (RSO)  statusnya  BLU  jadi  Blu  itu  sistem  pelaporan  keuangan  berdasarkan  SAP dan  berdasarkan  SAK  sampai  tahun  2018,  2018  kesini  itu  sudah  pakai  SAP.  Jadi laporan  BLU  menggunakan  SAP  eh  SAK  ya,  sedangkan  laporan  keuangan pemerintahannya itu menggunakan SAP. (Narasumber 1)

## Kesiapan Para Pelaksana Penerapan SAP Berbasis Akrual
Penerapan SAP diinisiasi oleh pemerintah oleh Kementrian Keuangan lalu diturunkan ke Dirjen per-Kendaraan dan ke KPPN, dimana para pelaksana ini ada pelatihan yang yang disebut PPAKP (Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah).
Ini kesiapan para pelaksana? Ya, dari penerapan SAP itu kan diinisiasi oleh pemerintah oleh Kementrian Keuangan trus diturunkan ke Dirjen per-Kendaraan dan ke KPPN nah, para  pelaksana  ini  dilatih  namanya  PPAKP  (Program  Percepatan  Akuntabilitas  dan Keuangan  Pemerintah)  itu  narasumber  2  tahun  berapa  ya?  Yang  paling  dulu  siapa? Narasumber 3 tahun 2015. Narasumber 3 pelatihannya selama 21 hari. Eh dulu duluan narasumber  2  sepertinya.  Saya    (narasumber  1)  hanya  5  hari  saja.  Namanya  PPAK (Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan). (Narasumber 1)

## Kendala dan Hambatan dalam Penyusunan Laporan
• Pada segi e-recount kendala yang terjadi adalah  received  lokal karena berhubungan dengan sistem  akuntansi  rumah  sakit  dan  tidak  bisa  memilah  antara  pendapatan  pendidikan  dan pelatihan  yang  mengharuskan  rincian  permahasiswa  membayar  yang  akan  di  cross  check dengan pihak pembayar dalam satu pemberian. (Narasumber 2)
• Pengertian akun received lokal yaitu  eliminasi, yang digunakan untuk  mencatat pendapatan dari  pemerintahan,  yang  tidak  mengharuskan  dari  BLU  serta  tidak  mengharuskan  dari  satu kementrian, dan dari seluruh instansi dibawah pemerintahan. (Narasumber 2)
• Rumah  sakit  menerima  pendapatan  dari  siswa,  dimana  status  siswanya  berasal  dari  institusi pendidikan  BLU  contohnya  dari  Poltekkes.  Karena  dianggap  sebagai  beban  Poltekkes  maka menjadi  pendapatan  rumah  sakit.  Dalam  konteks  BLU,  pada  Poltekkes  menjadi  beban  BLU sedangkan di rumah sakit menjadi pendapatan BLU yang harus dieliminasi. (Narasumber 1)
• Ketika  melakukan  upgrade  aplikasi  SAIBA  yang  terjadi  pada  awal  tahun  yang  memakan waktu  dari  bulan  Mei-Juni  dikarenakan  belum  di  launching  oleh  kementrian  keuangan. (Narasumber 1)
• Terdapat  akun  aset  yang    belum  teregister,  yaitu,  utang  masuk  dan  persediaan  masuk  atau utang keluar dengan pembayaran. (Narasumber 1)

## Solusi yang Disusun untuk Kendala Penyusunan Laporan Keuangan
• Merevisi SP3B tentang masalah received lokal dengan akun received lokal. Pada masalah aset tetap pada persediaan yang belum teregister yaitu dengan melakukan cross check. Sedangkan pada  aplikasi  yang  belum  di  launching  yaitu  menggunakan  excel  terlebih  dahulu  dengan format dan template-template SAIBA.  (Narasumber 1)
• Penggunaan  manual  pada  aplikasi  excel  yang    digunakan  dalam  rentan  waktu  yang  telah ditentukan,  dan  tidak  ada  report  kepada  Kementrian  Keuangan  selama  penggunaan  aplikasi excel. (Narasumber 2)

## Kriteria yang Harus Dimiliki Pembuat Laporan Keuangan
Kriteria yang harus dimiliki oleh pembuat laporan yang pertama yaitu harus memenuhi kualifikasi  basis  Pendidikan  Akuntansi,  S1  Akuntansi.  Yang  kedua  harus  memahami  Standar
Akuntansi  Pemerintahan  dan  aturan-aturan  turunannya  seperri  PMK,  sedangkan  aturan- aturannya selalu update yang harus diikuti.
Harus memenuhi basis pendidikan akuntansi, S1 Akuntansi sedangkan dari kualifikasi. Lalu  memahami  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  dan  aturan-aturan  turunannya misalnya,  PMK,  tetapi    aturan-aturannya  selalu  update  itu  yang  harus  diikuti. Sebenarnya itu saja relatif mudah laporannya. Ada beberapa kasus-kasus tertentu yang memang harus ada solusinya . (Narasumber 1).

## Sarana dan Prasarana untuk Penerapan SAP
Sarana  dan  prasarana  yaitu  tersedianya  aplikasi  SAIBA  dari  Kementrian  Keuangan, aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK-BMN, e-¬recount dengan KPPN, aplikasi SAS.
Sarana prasarana terutama aplikasi yaitu tersedianya aplikasi SAIBA dari  kementrian keuangan yang sangat mendukung, kemudian juga aplikasi Persediaan, aplikasi SIMAK BMN, e-Recount itu dengan KPPN, aplikasi SAS. (Narasumber 1)

## Sistem Pembagian Tugas Dalam Pembuatan Laporan
• Pembagian    tugas  oleh  dua  narasumber  yang  bekerja  pada  bagian  Staf  Akuntansi  salah  satu dari  mereka  merekap  catatan  kesalahan  laporan  dan  salah  satu  lainnya  sebagai  pendukung. Yang  dahulunya  mereka  saling  bergantian.  Pada  tahun  ini  (2020)  narasumber  2  membuat jurnal  pendukung.  Dan  sisanya  hanya  mengerjakan  CaLK  (Catatan  atas  Laporan  Keuangan) dan laporan-laporan. (Narasumber 2)
• Pembagian    tugas  terdapat    SK  (Surat  Keterangan)  yaitu  UAKPA  (Unit  Akuntansi  Kuasa Pengguna  Anggaran)  dan  UAKPB  (Unit  Akuntansi  Kuasa  Pengguna  Barang)  di  PMK terdapat  verifikator  dan  operator,  tugas  verifikator  yaitu  mengentri  data,  sedangkan  tugas verifikator yaitu melakukan verifikasi.  (Narasumber 1)

## Sikap Para Pelaksana Terhadap  Penerapan SAP dalam Penyusunan   Laporan   Keuangan
Para  pelaksana  terikat  dalam  kode  etik  pegawai,  kontrak  kerja  sebagai  pegawai  PNS harus  patuh  terhadap  penerapan  SAP  untuk  membuat  laporan  keuangan  dimana  tiap  tugas  dari Kementrian  nanti  turun  ke  rumah  sakit  dan  sampai  ke  pelaksana  dilakukan  dengan  sebaik- baiknya.  Selanjutnya  patuh  pada  standar,  kemudian  patuh  terhadap  kontrak  kinerja  tiap  tahun yang  dibuat  oleh  pelaksana.  Dan  ada  reward  terkait  terhadap  penilaian  kinerjanya  yang  terikat dengan penilaian kinerja individu (IKI) atau indeks kinerja individu.
Para  pelaksana  terikat  dalam  kode  etik  pegawai,  kontrak  kerja  sebagai  pegawai  PNS harus  patuh  terhadap  penerapan  SAP  untuk  membuat  laporan  keuangan,  tiap  tugas dari  kementrian  nanti  turun  ke  rumah  sakit  dan  sampai  ke  pelaksana  itu  dilakukan dengan  sebaik-baiknya.  Kemudian,  patuh  pada  standar,  kemudian  patuh  terhadap kontrak kinerja tiap tahun yang dibuat oleh pelaksana. Ya, ada reward terkait penilaian kinerjanya,  yang  terikat  dengan  penilaian  kinerja  individu  (IKI)  atau  indeks  kinerja individu. (Narasumber 1)

## Mekanisme Penanganan Covid-19  di RSO
Dikarenakan    RSO  bukan  rumah  sakit  rujukan  covid-19,  tetapi  tetap  menyediakan preventing  apabila  terdapat  pasien  RSO  yang  positif  yang  nantinya  dirujuk  ke  rumah  sakit rujukan. Sementara RSO juga menyediakan kamar tekanan negatif di IGD dan di Bangsal. Untuk masalah  pencegahannya  di  RSO  mendapat  dana  dari  APBN  yang  diwujudkan  dalam  mata anggaran  kegiatan  persediaan  covid-19,  misalnya  pemberian  masker  untuk  seluruh  karyawan, APD medis, lalu ada screning pre-operasi bagi pasien yang akan di operasi.
Kita (RSO) itu kebetulan bukan rumah sakit rujukan covid, yang dilakukan hanya tetap menyediakan preventing jika ada misal pasien Orto yang positif nanti dirujuk ke rumah sakit  rujukan.  RSO  juga  menyediakan  kamar  tekanan  negatif  di  IGD  dan  Bangsal.. Untuk masalah pencegahannya kita mendapat dana dari APBN yang nanti diwujudkan dalam  mata  anggaran  kegiatan  persediaan  covid,  misalnya  pemberian  masker  untuk seluruh  karyawan,  APD  medis    (Alat  Pelindung  Diri),  ada  screning  pre-operasi  bagi pasien yang mau dioperasi. (Narasumber 1).

## Sistem Pembayaran  Pasien di RSO
• Sistem  pembayaran  disesuaikan  dengan    tipe  pasien.  Yang  pertama  adalah    pasien  umum, yang  kedua  adalah  pasien  IKS  (Ikatan  Kerja  Sama),  yang  ketiga  adalah    pasien  JKN  atau BPJS. (Narasumber 1)
• Pada  pasien  umum  sistem  pembayaran  dilakukan    dengan  cara  membayar  mandiri  atau membayar  sendiri  yang  pembayarannya  bisa  melalui  Bank  Mandiri.  Pada  masa  pandemi covid-19  pembayaran  dilakukan  dengan  cara  non-tunai  untuk  mengurangi  interaksi  dan mengurangi penyebaran covid-19 dapat  dilakukan dengan via kartu debit, kartu kredit, OVO, Go-Pay. (Narasumber 1)
• Pasien  IKS  merupakan  pasien  jaminan,  seperti  pasien  PT.  Pamong  Persada  dengan    BPJS Ketenagakerjaan,  dan Jasaharja yang nantinya dibayar oleh pihak penjamin. (Narasumber 1)
• Pasien  JKN  atau  BPJS  yang  pembayarannya  dibayar  oleh  BPJS  atau  JKN  contohnya  yang memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim. Yaitu  untuk pasien umum pembayarannya di kasir pelayanan  yang  berdampingan  dengan  pegawai  Bank  Mandiri  dimana  uangnya  langsung diterima oleh Bank Mandiri dan menerbitkan kwitansi resmi pembayaran. (Narasumber 1)

## Kesiapan Pihak Akuntansi Terhadap Kebijakan yang berubah dalam Rangka Covid-19
Kesiapan dari pihak akuntansi berada dibawah Dirjen Kemenkes, dan ada instruksi dalam bentuk  surat  edaran  (SE)  yang  mengatur  tentang  penanganan  covid-19  di  rumah  sakit  baik rujukan  maupun  non  rujukan.  Misalnya  surat  edaran  mengenai  revisi  anggaran  sebagian  nanti dialihkan  menjadi  realokasi  anggaran  penanganan  covid-19.  Kecuali  jika  ada  surat  edaran tentang kebijakan pengungkapannya laporan keuangan.
Dari  segi  kesiapan  dari  pihak  akuntansi,    kita  (RSO)  dibawah  dari  Dirjen  Kemkes. Terdapat  instruksi  dalam  bentuk  SE  (Surat  Edaran)  yang  mengatur  tentang penanganan  covid.  Kecuali  jika  ada  SE  tentang  kebijakan  pengungkapannya  laporan keuangan.  Jadi  kita  (RSO)  sudah  ada  panduan-panduannya  dalam  laporan  keuangan untuk penanganan covid. (Narasumber 1)

## Proses Pengelolaan Akuntansi Selama Pandemi dan Dasar   Hukum yang Digunakan
Selama  pandemi  Covid-19  proses  pengelolaan  akuntansi  tidak  jauh  berbeda  dengan sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan pengelolaan akuntansi di RSO Prof. Dr. R. Soeharso telah cukup  lama  menggunakan  sistem  informasi  akuntansi  berbasis  aplikasi  dari  Kementerian Keuangan  dengan  sistem  load  master  and  posting  data  secara  elektronik,  tidak  melalui  proses entri  manual  ke  aplikasi.  Aplikasi-aplikasi  yang  berperan  dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan di RSO Prof. Dr. R. Soeharso yaitu:
1. Aplikasi SAS sebagai penyuport data elektronik:
a. Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  akan  mendapatkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana (SP2D) dari KPPN;
b. Surat  Perintah  Pengesahan  Pendapatan  dan  Belanja  BLU  (SP3B-BLU)  yang  akan mendapat  pengesahan  berupa  Surat  Pengesahan  Pendalatan  dan  Belanja  BLU  (SP2B- BLU).
2. Aplikasi Persediaan sebagai penyuport data persediaan;
3. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntasi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN) sebagai penyuport data aset tetap.
4. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
Namun secara kebijakan akuntansi, selain berpedoman pada:
1. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
2. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  220  Tahun  2016  tentang  Sistem  Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum,
3. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  222  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Juga  ada  update  peraturan  yaitu  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  129  tahun  2020 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Badan  Layanan  Umum  dan  S-22/PB/2021  tanggal  25  Januari 2021  tentang  Petunjuk  Teknis  Akuntansi  dalam  Penyusunan  Laporan  Keuangan  BLU    yang bertujuan untuk mempertegas perlakuan akuntansi sebagai berikut:
1. Transaksi resiprokal atas pendapatan BLU dari entitas pemerintah pusat.
2. Transaksi dana talangan bank untuk likuiditas kas BLU Rumah Sakit.
3. Pencatatan  Kontrak  Wanprestasi  atau  Pencairan  Klaim  Jaminan  Kontrak  yang  sumber dananya dari DIPA Rupiah Murni (RM) di Akhir Tahun Anggaran 2020.
4. Transaksi pendapatan kerja sama BLU yang menjadi bagian hak mitra.
5. Penyajian  dana  kelolaan  BLU  yang  berasal  dari  realisasi  pengeluaran  pembiayaan  Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
6. Penyajian komparasi Laporan Keuangan BLU Tahun 2020 bagi Satker yang baru pertamakali menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU.
7. Pemindahan  dana  yang  dikelola  oleh  BLU  ke  BLU  lain  untuk  penanganan  pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19).
8. Langkah-langkah  penyusunan  Laporan  Keuangan  BLU  Tahun  2020  yang  bertujuan  umum menggunakan aplikasi.
9. Pengungkapan  paling  sedikit  mengenai  penanganan  pandemi  COVID-19  dan  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19.
Sistem kerja dalam pengelolaan akuntansi masih menggunakan sistem Work From Office (WFO), karena rumah sakit merupakan unit pelayanan langsung ke masyarakat. Sistem WFH ini hanya diterapkan pada awal pandemi dan bersifat tidak lama.
Untuk  sistem  kerja  di  dalam  pengelolaan  Akuntansi  masih  memakai  sistem  Work  From Office  (WFO)  hal  ini  dikarenakan  rumah  sakit  merupakan  unit  pelayanan  langsung  ke masyarakat.  Sistem  WFH  hanya  diterapkan  di  awal-awal  pandemi  dan  sifatnya  tidak lama. (Narasumber 1)

## Sistem yang Dilakukan dengan  Adanya Konsep e-government
Sistem yang dilakukan dengan adanya konsep e-government  di  RSO yang meliputi:
1. e-budgeting
2. Penyusunan  anggaran  di  RSO  Prof.  Dr.  R.  Soeharso  menggunakan  aplikasi  Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA – K/L)
3. E-accounting
a. Menggunakan aplikasi standar dari Kementerian Keuangan yaitu:
i. Aplikasi SAS
ii. Aplikasi Persediaan
iii. Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntasi  Barang  Milik  Negar (SIMAK-BMN)
iv. Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)
b. Melalui proses rekonsiliasi data dengan KPPN dengan menggunakan aplikasi e-rekon berbasis web di https://e-rekon-lk.kemenkeu.go.id/.
4. E-reporting
a. Menggunakan  sistem  kirim  arsip  data  komputer  (ADK)  ke  unit  eselon  I  dan Kementerian Kesehatan untuk laporan konsolidasian;
b. Menggunakan BLU Integrated Online System  (BIOS) yaitu, sistem informasi berbasis web  yang  sedang  dikembangkan  oleh  Direktorat  PPK  BLU  bekerja  sama  dengan Direktorat  Sistem  Perbendaharaan.  BIOS  diharapkan  dapat  menyajikan  informasi mengenai  BLU  yang  handal  dan  terintegrasi  untuk  bisa  dimanfaatkan  oleh  para stakeholders BLU. (Narasumber 1)

## Kendala dan Masalah Dalam Laporan Keuangan
Kendala  yang  dialami  oleh  narasumber  pada  staf  akuntansi  yaitu  dari  segi  masuk  kerja dimana mereka saling bergantian,  jadi mereka harus membuat janji dengan bendahara. Misalnya ada recount cash dan bendahara menentukan tanggalnya, sehingga para staf harus menyesuaikan tanggal  yang  telah  ditentukan  oleh  bendahara.  Sehingga  koordinasi  dengan  pihak  terkait mengenai laporan keuangan tersebut  menjadi lancar.
Ehm... kalau saya dengan narasumber 3 itu masuknya di gilir, jadi kita harus membuat janji  dahulu  dengan  bendahara,  misalnya  ada  recount  cash  lalu  bendahara  minta tanggal  berapa  ya  kita  harus  masuk  sesuai  dengan  tanggalnya,  sehingga  koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung laporan keuangan bisa lancar. (Narasumber 2)

## Perbedaan Proses Laporan Keuangan untuk Pelaporan dalam Rangka  Covid-19
Pada  era  covid  ini  tidak  ada  perbedaan,  tetapi  ada  akun  tambahan  covid  mengenai realisasi belanjanya. Kendalanya karena kunjungan pasien menurun yang berakibat pada belanja dan pendapatan, padahal dari Kementrian itu menargetkan pendapatannya.
Sepertinya    tidak    ada  perbedaan,  tapi  ada  akun  tambahan  covid  mengenai  realisasi belanjanya  cuma  kendalanya  di  era  covid  ini  kan  kunjungan  pasien  menurun  berakibat pada  belanja  dan  pendapatan  padahal  dari  kementrian  itu  istilahnya  mendesak pendapatannya berapa. (Narasumber 1)

## Mekanisme Protokol Kesehatan untuk Bagian Keuangan pada Saat Meminta Data pada Bidang Terkait dalam Rangka Covid-19
Menggunakan  protokol  kesehatan  umum  seperti  memakai  masker  yang  standar,  jaga jarak,  cuci  tangan  sebelum  masuk  ruangan,  dengan  menggunakan  e-mail  untuk  mengurangi kontak  dengan  ruangan,  dan  lebih  banyak  menggunakan  soft  copy  dari  pada  hard  copy  karena berbentuk kertas yang kemungkinan akan banyak dipegang.
Ya  protokol  kesehatan  umum  itu  memakai  masker  yang  standar,  kemudian  jaga  jarak, cuci  tangan  sebelum  masuk  ruangan,  dengan  e-mail  untuk  mengurangi  kontak  dalam
ruangan, lebih banyak menggunakan soft copy dari pada hard copy karena bentuk kertas itu kan kepegang-pegang. (Narasumber 1)

## Sumber Pendapatan di RSO
Sumber  pendapatan  utama  RSO  berasal  pasien,  seperti  pasien  umum,  pasien  IKS,  dan pasien  JKN  atau  BPJS.  Sedangkan  pendapatan  lain  berasal  dari  kerja  sama  layanan  misalnya sewa gedung, sewa ATM, dan parkir.
Pendapatan  utama  RSO  berasal  dari    pasien  seperti  yang  sudah  saya  jelaskan  tadi pasien  umum,  pasien  IKS,  maupun  pasien  JKN  atau  BPJS.  Tapi,  juga  ada  pendapatan dari  kerjasama  layanan  misalnya  sewa  gedung,  sewa  ATM,  parkir.  Itu  hanya  sebagian kecil ada juga sewa kantin. (Narasumber 1)

## Akun yang Terlibat dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Akun  yang  terlibat  ada  5  jenis  akun  meliputi  Aset,  Kewajiban,  (Beban  utang),  Modal (Ekuitas),  Pendapatan,  dan  Belanja.  Sedangkan  akun-akun  covid  itu  termasuk  belanja  seperti standar akuntansi baik pemerintah maupun keuangan.
Terdapat    5  akun    yang  meliputi  Aset,  Kewajiban  (Beban  utang),  Modal  (ekuitas), Pendapatan,  dan  Belanja.  Kalau  akun-akun  covid  itu  nanti  masuk  belanja  itu  ya  sama seperti standar akuntansi baik pemerintah maupun keuangan sama. (Narasumber 2)

## Tanggapan Mengenai Opini WTP
Opini  WTP  di  RSO sudah 6 tahun. Sejak awal  penyusunan laporan keuangan tidak  ada pemeriksaan,  tetapi  ada  kewajiban  terhadap  WTP.  Sedangkan  laporan  keuangan  yang  berbasis akuntansi pemerintah di audit terlebih dahulu oleh BPK, dan di RSO hanya dijadikan sample di salah  satu  unit  dibawah  Dirjen  Kemkes,  untuk  akuntansi  keuangan  di  audit  oleh  KAP  dan sekarang sudah menjadi satu SAPnya.
Kita (RSO) sejak lama WTP sudah 6 tahun. Sejak awal kita menyusun laporan keuangan tidak  ada  pemeriksaan,  ada  kewajiban  terhadap  WTP.  Kalau  yang  laporan  keuangan yang  berbasis  akuntansi  pemerintahan  itu  kan  dulu  di  audit  BPK  kita  hanya  dijadikan sample  jadi  salah  satu  unit  kerja  dibawah  Dirjen  Kemkes  yang  akuntansi  keuangan  itu audit KAP sekarang sudah jadi satu SAPnya. (Narasumber 1)

## Menyikapi Temuan dalam LHP
Yang  menindak  lanjuti  adalah  SPI  terkoordinasi  dengan  lembaga  kinerja  yang  terkait. Selanjutnya temuannya ditindak lanjuti oleh pihak rumah sakit sesuai dengan rekomendasi dari BPK  atau  KAP.  Biasanya  laporan  langsung  disusun  karena  laporanya  sudah  teraudit  sehingga bisa langsung dilaporkan untuk segera ditindak lanjuti.
Kalau  menyikapi  temuan  dalam    LHP  yang  menindak  lanjuti  adalah  SPI  terkoordinasi dengan  lembaga  kinerja  yang  terkait.  Temuannya  kita  tindak  lanjuti  sesuai  dengan rekomendasi  dari  BPK  atau  KAP.  Biasanya  langsung  di  eksekusi  karena  laporan  yang udah  fix  audit  itu  kan  kita  laporkan  langsung  sehingga  langsung  ditindak  lanjuti. (Narasumber 1)

## Sikap Dalam Menghadapi Auditor
• Kondisi auditor sekarang lebih ketat, karena pemeriksaannya lebih detail dilakukan per akun, sedangkan  auditor  sebelumnya  pemeriksaannya  dilakukan    hanya  akun-akun  yang  memiliki banyak kesalahan sehingga harus menarik mundur akun persediaan. Kalau dinilai lebih solutif dirasa tidak solutif.
• Apabila  dinilai  lebih  solutif  dari  BPK  seperti  jika  ada  satu  temuan  yang  tidak  sesuai  atau belum ada, misalnya upaya hukumnya. Seperti di akuntansi pemerintahan banyak aturan yang
mengatur  di  akuntansi  keuangan  contohnya  ketika  terdapat  utang  yang  penyedianya  sudah tidak ada maka seharusnya bisa dihapuskan dan itu belum bisa karena konteks aturannya tidak ada seperti penyedia yang diberi surat konfirmasi utang ternyata mengaku bahwa tidak adanya piutang ke RSO tidak dapat dihapuskan karena dasar atau aturannya tidak ada. Sedangkan di akuntansi  keuangan  sudah  tidak  mengakui  adanya  utang    maka  dapat  dihapuskan,  untuk dikatakan  tidak  solutif  oleh  pemeriksa  iya  tidak  solutif  karena  dalam  konteks  tempat pemeriksaan  BPK  juga  tidak  memberi  solusi,  akan  tetapi  apabila  dianggap  solusi  jangka panjangnya maka akan mengusulkan ke tingkat kementrian untuk mengatur misalnya terdapat masalah utang-piutang tentang akun-akun yang harus mendapatkan perhatian.
• Seperti  pada  kasus  KAP  karena  sudah  menjadi  satu  antara  laporan  PABU  dengan  SAIBA, biasanya    yang  menggunakan  SAIBA  kesulitan  untuk  mencari  jurnalnya.  Misalnya  jurnal balik  pada  akun,  seperti  revisi  utang  maka  akan  kesusahan  untuk  mencari  akun  lamanya, sehingga  mereka  manjurnal  apa  adanya  yang  sebenarnya  tidak  bisa.  Seperti  jurnal  yang dibebankan  contohnya  jurnal  SAK  dimana  utang  keluar  pada  beban  dianggap  jatuh  sebagai barang yang sebenarnya SAK nya tidak bisa, sedangkan SAP juga tidak bisa kemudian belum diregister,  sehingga  sebenarnya  KAP  eksternalnya  kesulitan  karena    belum  belajar  banyak tentang SAP. Mengenai yang dimaksud tidak solutif  terkadang bisa, dengan  asal mengoreksi tetapi  memilih untuk  menulis  BPK atau Dirjen tidak mau dan pilih  yang lain akhirnya tidak jadi dikoreksi sama sekali.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran akuntansi akrual dalam penyusunan laporan keuangan  pada  masa  pandemi  covid-19  (studi  kasus  pada    RS.  Ortopedi  (RSO)  Prof.  Dr.  R. Soeharso) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan  yang dikelola RSO pada masa pandemi  sebelum  dan  selama  covid-19,  tetapi  terdapat  akun  tambahan  covid  mengenai realisasi  belanjanya.  Dan  kendalanya  pada  masa  pandemi  ini  adalah  mengenai  kunjungan pasien yang menurun berakibat pada belanja dan pendapatan.
2. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyusunan  laporan  keuangan  adalah  pada  sistem  akun received lokal yang berkaitan dengan sistem akuntansi rumah sakit masalah lainnya terdapat akun aset yang belum diregister. Serta upgrade aplikasi SAIBA yang terjadi pada awal tahun dan memakan waktu dari bulan Mei-Juni yang belum di launching kementrian keuangan.
3. Solusi  yang  dilakukan  adalah    merevisi  SP3B  tentang  masalah  received  lokal  dengan  akun received  lokal,  pada  masalah  aset  tetap  tentang  persediaan  belum  diregister  yaitu  dengan melakukan  cross  check  antara  catatan  budgeting  dan  financial.  Sedangkan  untuk  solusi aplikasi  yang  belum  di  launching  yaitu  terlebih  dahulu    menggunakan  excel  dengan  format dan template-template SAIBA.
4. Proses  pelaksanaan  pengelolaan  akuntansi  tidak  jauh  berbeda  sebelum  dan  selama  pandemi. Karena  RSO  telah  cukup  lama  menggunakan  aplikasi  dari  Kementrian  Keuangan  dengan sistem load master and posting data secara elektronik, yang tidak melalui proses entri manual ke aplikasi.
5. Dengan sistem online  yang diterapkan di  dalam  proses pengelolaan keuangan akuntansi  dan pelaporan  itu  membuktikan  adanya  konsep  e-government  di  RSO  karena  merupakan  bukti telah terlaksanakannya konsep e-budgeting, e-accounting, dan e-reporting.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa memadukan data dari berbagai sumber.
2. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  memperdalam  mengenai  sistem  e-government  yang meliputi konsep e-budgeting, e-accounting, dan e¬-reporting.

## DAFTAR PUSTAKA
Catatan  IAI  Terhadap  Dampak  Covid-19  Terhadap  Penyusunan  Laporan  Keuangan: https://mucglobal.com/id/news/2016/ini-catatan-iai-terkait-dampak-covid-19-terhadap- penyusunan-laporan-keuangan.
Dampak  Covid-19  Terhadap  Ekonomi  di  Indonesia:  https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri.
Elisye,  Rosmery  dkk.2016.Dasar-Dasar  Akuntansi  Akrual  Pemerintah  Daerah.Cetakan Pertama.Bogor: Ghalia Indonesia.
Graha Pena Jawa Pos: https://www.deteksicovid19.grahapenajawapos.com/informasi.php?ha l=1
Kusuma,  Muhamad  Indra  Yudha.2013.Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah.Skripsi.Universitas Diponegoro.
Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  217/PMK.05/2015:  Penyajian  Laporan  Keuangan  Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2005.Tentang    Standar  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  No.  220Tahun  2016.Tentang  Sistem  Akutansi  dan  Pelaporan  Keuangan Instansi.
Putra,  Yananto  Mihadi.2018.Pemetaan  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  EMKM  Pada UMKM  di  Kota  Tangerang  Selatan.Profita:  Komunikasi  Ilmiah  Akuntansi  dan  Perpajakan Vol. 11 No. 2. Universitas Mercu Buana.
Sayifulloh.2017.Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaata  Teknologi Informasi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada SKPD Pemerintah Kota Makassar).Skripsi.Universitas Hasanuddin.
Sampel, Franselski Indri dkk.2015.Analis Kesiapan Pemerintah Kota Manado Dalam Penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Mengenai  Standar  Akuntansi  Berbasis Akrual.Jurnal  EMBA  Vol.  3  No.  1  Maret  2015,  Hal  621-630.Universitas  Sam  Ratulangi Manado.
Tri Handayani,  Riska dkk. Analisis Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP)  Pada Layanan Pemeriksaan Histopatologi (Pa) & Sitologi dr. Soebarkah Basoeki, SpPA Malang.
Journal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi  (JRMA  ISSN:  2337  5601.Volume:  01,  Nomor: 01.Universitas Malang.
Virus Corona – Gejala, Penyebab, dan Mengobati – Alodokter:
https://www.alodokter.com/viruscorona#:~:text=Virus%20Corona%20atauevere%20acute,p aru%20yang%20berat%2C%20hingga%20kematian