Volume 4 Issue 1, April 2022: pp. 1-12.
Copyright  ©  2022  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Penegakan Hukum Kejahatan Penyalahgunaan Izin Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Solar

## Law Enforcement Crime Misuse of Commercial Permit for Subsidized Diesel Fuel
Oil Type
Mustafa
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo E-mail : mustafabantara78@gmail.com

## Herman
Pascsarjana Universitas Halu Oleo E-mial: man.herman@uho.ac.id

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze the Crime Forms of Misuse of Commercial Fuel Oil (BBM)  Subsidized  Diesel  type  and  to  analyze  the  Law  Enforcement  Crimes  Misuse  of Commercial Fuel Oil (BBM) Subsidized Diesel Type. This study uses several approaches, namely the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach with primary and secondary legal materials with prescriptive analysis techniques. Based on the results of the study that 1) Crime of Misuse of Commercial Fuel Oil (BBM) Subsidized Diesel type found that there are there from of crimes against commerce which include crimes of storage without a permit, commerce without a permit and abuse of transportation and /or commerce. The commercial crime of diesel fuel violates the provisions of Article 382 bis of the Criminal code, article 55 of the oil and Gas Law and Presidential Regulation Number 191 of 2019 concerning Provision of Distribution and Retail Selling Price of Oil Fuel. 2) Law enforcement on the Crime of Commercial Use of Subsidized Fuel Oil (BBM) of Subsidized Diesel Type which is carried out is still not in accordance with its authority and is not effective in implementing sanctions, both administrative sanctions and criminal sanctions. Law enforcement officials, BPH Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources with the facilities and infrastructure as well as applicable regulations have attempted to take legal action against processing fuel oil without a permit, transporting fuel oil without a permit, storing fuel oil without a permit, trading of fuel oil without a permit, and abuse of transportation and/or trade of fuel oil that has been subsidized by the government.
Keyword: Law Enforcement; Crime; Commercial Abuse
Abstrak: Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bentuk-bentuk  kejahatan
penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi jenis Solar dan untuk menganalisis  penegakan  hukum  kejahatan  penyalahgunaan  perniagaan  Bahan  Bakar Minyak  (BBM)  bersubsidi  jenis  solar.  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), Pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dan Pendekatan komparatif ( comparative  approach )  dengan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  teknis analisis  preskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  1)  Bentuk-bentuk  Kejahatan Penyalahgunaan  Perniagaan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  Bersubsidi  jenis  Solar ditemukan bahwa ada tiga bentuk kejahatan atas perniagaan yang meliputi kejahatan penyimpanan  tanpa  izin,  perniagaan  tanpa  izin,  dan  penyalahgunaan  pengangkutan dan/atau niaga. Kejahatan Perniagaan ini BBM jenis solar melanggar ketentuan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 55 UU MIGAS dan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penyediaan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak 2) Penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin dilakukan masih belum sesuai dengan  kewenangannya  dan  kurang  efektif  dalam  penerapan  sanksi  baik  sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  dengan  sarana  dan  prasarana  serta peraturan yang berlaku telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan  bakar  minyak  tanpa  izin,  pengangkutan  bahan  bakar  minyak  tanpa  izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.
Kata kunci: Penegakan Hukum; Kejahatan; Penyalahgunaan Perniagaan

## PENDAHULUAN
Salah satu jenis produk minyak bumi yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia baik dalam lingkup transportasi ataupun masyarakat yang mengelola Industri adalah Minyak Solar. Kebutuhan akan Solar ini tidak terbatas hanya pada industri besar saja namun juga digunakan oleh pengusaha ataupun masyarakat yang berkecimpung di dunia industri berskala menengah atau  rumah  tangga  seperti  industri  makanan/minuman.  Melihat  kondisi  ini  tentunya keberadaan Minyak bisa dikatakan memiliki peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara riil kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. 1
Adanya subsidi dari Negara dan kebutuhan konsumsi minyak Solar ternyata mempunyai dampak  yang  signifikan  dalam perniagaan Minyak Solar  Bersubsidi. Usaha penjualan bahan bakar minyak yang selanjutnya disebut sebagai Bahan Bakar Minyak Bersubsidi termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir. Yang tentunya dalam penjualan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi haruslah mempunyai izin usaha hilir yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Peristiwa tentang kejahatan mengenai penyalahgunaan BBM bersubsidi secara illegal , merupakan  kegiatan  yang  dengan  tanpa  izin  mengumpulkan,  menampung  dan  menyimpan
1 Ni Komang Darmiati,  “ Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar  Minyak (BBM) Bersubsidi ”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 485.
BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Minyak dan Gas Bumi. 2
Praktik penyalahgunaan BBM secara illegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari kondisi suatu  tempat  atau  daerah  yang  sedang  mengalami  kelangkaan  BBM.  Penyalahgunaan  BBM secara illegal tanpa  izin  merupakan  kegiatan  mengolah,  membeli,  memindahkan  dan/atau menampung BBM dengan cara membeli BBM ketika BBM masih dalam keadaan normal. BBM tersebut disimpan  untuk kemudian dijual  kembali dengan  harga  yang  sudah dinaikkan dari harga normal semula, ketika suatu tempat atau daerah sedang mengalami kelangkaan BBM. 3
Namun, tidak jarang didapatkan praktik-praktik menyimpang dari Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Negara Indonesia yang tidak mempunya izin usaha hilir. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di  Pasal  55  yang  dimana  ancaman  yang  diberikan  bagi  pelaku  kejahatan  penyalahgunaan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi sangat besar dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Berdasarkan laporan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) temuan kasus  penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak  Bersubsidi  pada  tahun  2019  melonjak  sangat tinggi. Pada tahun 2019 jumlah kasus penyalahgunaan sebanyak 404 kasus, meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 sebanyak 260 kasus dan tahun 2017 sebanyak 187 kasus. 4
Maka dari itu perlunya perhatian lebih khusus terkait masalah penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dikarenakan minyak sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak  terbarukan  dan  komoditas  vital  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dan mempunyai  arti  penting  dalam  kegiatan  perekonomian  nasional.  Oleh  karena  itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat  secara  maksimal  berupa  kesejahteraan  bagi  rakyat  secara  keseluruhan. 5 Namun sampai sekarang masih sering ditemukan penyalahgunaan perniagaan Bahan Bakar Minyak
2 Caesar  Himajuta  Wardana  Kesdu, “ Kurangnya  Pertimbangan  yang  Memberatkan  dan  Dasar  Hukum Putusan  Sebagai  Alasan  Kasasi  Penuntut  Umum  yang  Dikabulkan  oleh  Mahkamah  Agung  (Studi  Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1656K/PID.SUS/2015) ”, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 53.
3 Ibid .
4 Anisatul Umah,  “ BPH Migas: Penyalahgunaan BBM di 2019 Makin TinggI 404  Kasus ” ,  CNBC Indonesia, https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212183804-4-137440/bph-migas-penyalahgunaan- bbm-di-2019-makin-tinggi-404-kasus, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.
5 Aprillani  Arsyad, “ Kebijakan  Kriminal  Penanggulangan  Penyalahgunaan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM) Bersubsidi ” , Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF, Vol. 6, No. 7, 2013, hlm. 36.
Bersubsidi  di  berbagai  Kota  ataupun  Kabupaten  di  Indonesia,  baik  itu  yang  menjual menggunakan jeriken 5 liter atau jeriken 20 liter yang tidak memiliki izin usaha hilir untuk melakukan kegiatan perniagaan BBM Bersubsidi.

## METODE PENELITIAN
Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), Pendekatan kasus ( case approach ) dan Pendekatan konseptual ( conseptual approach ) dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknis analisis preskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bentuk-bentuk  Kejahatan  Penyalahgunaan  Perniagaan  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)

## Bersubsidi Jenis Solar
Ketentuan  mengenai  penyalahgunaan  pengangkutan  dan  tindak  pidana  perniagaan  diatur secara tegas di dalam Pasal 55 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), di mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh  pemerintah,  tanpa  adanya  izin  pengangkutan  dan/atau  izin  niaga  dari  pihak  yang berwenang  dapat  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Berdasarkan  penjelasan Pasal 55 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan  menyalahgunakan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan  Negara  seperti  antara  lain  kegiatan  pengoplosan  BBM,  penyimpangan  alokasi  BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri. Ketentuan pidana  pokok  yang  mengatur  tentang  penyalahgunaan  dan/atau  niaga  juga  dikenal  adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 6
Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas setiap orang; melakukan pengolahan; dan tanpa izin pengolahan.
6 Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004, hlm. 41.
Dalam  Pasal  ini  pengolahan  yang  dimaksud  baik  pengolahan  dalam  tahap  pertama maupun  pengolahan  pada  tahap  selanjutnya  jika  tidak  sesuai  dengan  izin  atau  melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 7
Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) terdiri atas setiap orang; melakukan pengangkutan; dan tanpa izin usaha pengangkutan.
Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin usaha  pengangkutan. 8 Demikian  juga  unsur-unsur  penyimpanan  dalam  pasal  53  huruf  c Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  yaitu,  setiap  orang, melakukan penyimpanan; dan tanpa izin usaha penyimpanan.
Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di suatu tempat atau dalam bentuk  apa  pun  tanpa  adanya  izin  usaha  penyimpanan.  Sementara  untuk  tindak  pidana perniagaan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan usaha perniagaan yang berlaku, unsur- unsurnya Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas setiap orang; melakukan perniagaan; dan tanpa izin perniagaan.
Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan  impor  BBM.  Tanpa  adanya  usaha  perniagaan. 9 Kegiatan  perniagaan  dalam  bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan  kegiatan  tersebut  mendapat  izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  ini  yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal i ni adalah: “Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan”. 10
Masyarakat tetap bergantung pada bahan bakar fosil sehingga membuat pemerintah harus terus menerus memberikan subsidi pada jenis bahan bakar minyak tertentu. Penggunaan bahan  bakar  minyak  bersubsidi  sebenarnya  sudah  sangat  dibatasi  hanya  untuk  golongan- golongan  tertentu.  Pemerintah  sudah  menentukan  siapa-siapa  saja  yang  dapat  menikmati
7 Syaiful Bakhri, Hukum Migas, Yogyakarta: Total Media, 2012, hlm. 26.
8 Ibid , hlm. 27.
9 Ibid, hlm. 28.
10 Giri  Ahmad  Taufik  dan  Wahyudin  Sunarya, Pengantar  Hukum  Minyak  dan  Gas  di  Indonesia. Depok: Indorecht Publishing. 2017, hlm. 34.
bahan  bakar  minyak  bersubsidi,  tetapi  dengan  banyaknya  permintaan  bahan  bakar  minyak bersubsidi membuat oknum- oknum tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 11
Penimbunan  bahan  bakar  minyak  bersubsidi  berarti  tindakan  yang  dilakukan  oleh pihak-  pihak  tertentu  untuk  mengumpulkan  bahan  bakar  bersubsidi  dalam  jumlah  besar kemudian  dijual  kembali  dengan  tujuan  memperoleh  keuntungan  berlipat  ganda.  Para penimbun bahan bakar bukan hanya mereka yang menimbun secara ilegal dan tidak memiliki izin tetapi ada juga agen bahan bakar yang menyalahgunakan izin penyimpanan bahan bakar minyak  bersubsidi.  Modus  yang  biasa  digunakan  oleh  penimbun  bahan  bakar  minyak bersubsidi adalah dengan membeli bahan bakar minyak bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) secara berpindah-pindah agar tidak dicurigai. 12
Pemidanaan  merupakan  pemberian  putusan  oleh  hakim  terhadap  seseorang  yang melakukan pelanggaran norma dengan sengaja ataupun tidak sengaja demi menjaga ketertiban umum. 13 Pemidanaan atas kejahatan penyalahgunaan BBM diatur di dalam Pasal 55 Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  bahwa  setiap  orang  yang menyalahgunakan  dan/atau  BBM  yang  disubsidi  oleh  pemerintah  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Unsur-unsurnya terdiri atas barang siapa; dan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
Menurut penulis perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksudkan  dengan menyalahgunakan adalah kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 tentang tindak pidana perbuatan curang dengan pidana paling lama empat tahun.
11 Ibid, hlm. 13.
12 Ibid , hlm. 26.
13 M, Sidrat, Sabrina Hidayat, Herman, “ Diversion Terms in  Children Conflict with the Law in the Criminal Concept ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019, hlm. 277-290.
Penelitian  penulis  ditemukan  ada  praktik black  market perniagaan  solar  pada perusahaan tambang. Dimana perusahaan tambang membeli solar pada penampung yang tidak memiliki  izin  perniagaan  yang  seharusnya  setiap  perusahaan  tambang  diwajibkan menggunakan solar industri sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2019 tentang Penyediaan Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

## Penegakan Hukum Kejahatan Penyalahgunaan Perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Solar
Perlu dipahami kembali bahwa konsep hak asasi selalu berbanding lurus dengan kewajiban asasi harus tetap diterapkan, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 28J. Kewajiban asasi tersebut melekat pada alat negara termasuk kepolisian sebagai penyidik, yang bertugas melaksanakan tertib hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum. 14 Dalam rangka penegakan hukum law  enforcement terdapat  kehendak  agar  hukum  tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang diperjuangkan  melalui  instrumen  hukum  yang  bersangkutan  dapat  diwujudkan.  Sedangkan dalam  menggunakan  hukum,  citacita  yang  terkandung  dalam  hukum  belum  tentu  secara sungguh-sungguh  hendak  diraih,  sebab  hukum  tersebut  digunakan  untuk  membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan to use the law to legitimate their actions . 15
Badan usaha dan penyalur yang tidak memiliki izin akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam  Pasal  53  dan  Pasal  55. 16 Demikian  pula  bagi  yang  telah  memiliki  izin  namun  tidak melakukan sebagaimana mestinya juga telah diatur dalam Pasal 25 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:
(1) Pemerintah  dapat  menyampaikan  teguran  tertulis,  menangguhkan  kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:
a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c. Tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  berdasarkan  Undang-undang ini.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  Pemerintah  terlebih  dahulu  memberikan  kesempatan  selama  jangka  waktu
14 Handrawan, “ Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional (Restoration of the Political Rights Through Constitutional Mechanism) ” , Halu Oleo Law Review, Volume 2, Issue 1, March 2018, hlm. 411.
15 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus ,” Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, 2017, hlm. 241.
16 Sutan Remy Sjahdeiny, Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 215.
tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan. 17
Sanksi  administratif  juga  lebih  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas pada Pasal 21 ayat 2 yaitu: 18 teguran  tertulis;  penghentian  kegiatan  sementara;  dan  atau  pencabutan  Izin  Usaha  Niaga minyak dan gas bumi. 19
Suatu perkara pidana pada dasarnya yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 1: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 20 Polisi  berwenang  untuk  menyelidik  dan  menyidik  semua  tindak  pidana  hukum  acara  dan bersama-sama dengan penyidik yang ditentukan oleh undang-undang lain.
Penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang melakukan penyidikan jika terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 21 , yaitu:
Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berwenang:
a. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan  yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
d. Menggeledah  tempat  dan/atau  sarana  yang  diduga  digunakan  untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
17 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
18 Sutan Remy Sjahdeiny, Op. cit , hlm. 217.
19 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas
20 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
21 Sutan Remy Sjahdeiny, Op. cit , hlm. 218.
e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  dalam  kegiatan  usaha  Minyak  dan  Gas Bumi;
h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) memberitahukan  dimulainya  penyidikan  perkara  pidana  kepada  Pejabat  Polisi Negara  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(4) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  wajib  menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22
Seorang penegak hukum tentunya harus melakukan proses hukum ketika mengetahui adanya  pelanggaran  hukum  yang  telah  dilakukan.  Namun  polisi  tidak  dapat  begitu  saja melakukan proses penegakan hukum terhadap pengecer yang menggunakan merek Pertamini karena  ada  alasan  yang  mempermudah  masyarakat  dan  mengakomodasi  kebutuhan  BBM dalam masyarakat. 23
Dalam koordinasi yang dilakukan oleh BPH Migas dengan Pihak Kepolisian tentu akan terganggu dengan jumlah yang sangat sedikit untuk seluruh wilayah Indonesia. Melihat jumlah PPNS BPH Migas tersebut terlihat bahwa dalam proses pengawasan masih kurangnya tenaga ahli  manusia.  Kekurangan  tenaga  ahli  manusia  tentu  akan  berpengaruh  dalam  proses pengawasan  itu  sendiri.  Dengan  demikian  BPH  Migas  lebih  memprioritaskan  kinerjanya terhadap pengawasan kuota volume yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terhadap penimbunan bahan bakar minyak. Hal ini menjadi tidak terjangkaunya pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan bahan bakar minyak yang Dilakukan oleh Pengecer. Sehingga pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak tanpa izin masih belum baik dan belum tercapainya tujuan pengawasan. 24
Penanggulangan  kejahatan  yang  merupakan  bagian  dari  penegakan  hukum  ( law enforcement ) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul
22 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
23 Ratno Wijaya , “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan BBM yang Dilakukan oleh Pengecer dengan Menggunakan  Merk  Pertamini  di Hubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang Minyak dan Gas Bumi ”, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA), Vol 2, No 2, 2016, hlm. 869.
24 Syaiful Bakhri, Op. cit ., hlm. 36.
dalam  masyarakat.  Upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  pendekatan,  baik  pendekatan  hukum  maupun  pendekatan  sosial. Semua  pendekatan  yang  digunakan  harus  berorientasi  untuk  memberikan  keadilan  sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan perniagaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar ditemukan bahwa ada tiga bentuk kejahatan atas perniagaan yang meliputi kejahatan penyimpanan tanpa izin, perniagaan tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga. Kejahatan Perniagaan ini BBM jenis solar melanggar ketentuan Pasal 382 bis KUHP, Pasal 55  UU  MIGAS  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun  2019  tentang  Penyediaan Pendistribusian  Dan  Harga  Jual  Eceran  Bahan  Bakar  Minyak. Selain  itu, penegakan  hukum terhadap  penjual  bahan  bakar  minyak  tanpa  izin  dilakukan  masih  belum  sesuai  dengan kewenangannya dan kurang efektif dalam penerapan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Aparat penegak hukum, BPH Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber  Daya  Mineral  dengan  sarana  dan  prasarana  serta  peraturan  yang  berlaku  telah berupaya melakukan tindakan hukum terhadap pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin, penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin, perniagaan bahan bakar minyak tanpa izin, dan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah.

## Daftar Pustaka

## Buku
Bakhri, Syaiful, Hukum Migas, Yogyakarta: Total Media, 2012.
Sjahdeiny,  Sutan  Remy, Penegakan  Hukum  di  Indonesia. Jakarta:  Prestasi  Pustaka  Publisher,
2006.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004.
Taufik, Giri  Ahmad dan  Wahyudin Sunarya, Pengantar Hukum Minyak  dan Gas  di Indonesia.
Depok: Indorecht Publishing. 2017.

## Jurnal
Arsyad, Aprillani, “ Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi ” , Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF, Vol. 6, No. 7, 2013.
Darmiati, Ni Komang, “ Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi ”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 3, 2016.
Handrawan,  “ Pemulihan  Hak  Politik  Melalui  Mekanisme  Konstitusional  (Restoration  of  the Political Rights Through Constitutional Mechanism) ”, Halu Oleo Law Review, Volume 2, Issue 1, March 2018.
Haris, Oheo  K.,  “ Telaah  Yuridis  Penerapan  Sanksi  di  Bawah  Minimum  Khusus  pada  Perkara Pidana Khusus ,” Jurnal Ius Constituendum, Volume 2, Nomor 2, 2017.
Kesdu,  Caesar  Himajuta  Wardana, “ Kurangnya  Pertimbangan  yang  Memberatkan  dan  Dasar Hukum Putusan Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum yang Dikabulkan oleh Mahkamah Agung  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1656K/PID.SUS/2015) ”,  Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, 2019.
Sidrat, M. , Sabrina Hidayat, Herman, “ Diversion Terms in Children Conflict with the Law in the Criminal Concept ” , Halu Oleo Legal Research, Volume 1, Issue 2, August 2019.
Wijaya, Ratno,  “ Penegakan  Hukum Pidana  Terhadap  Penjualan  BBM  yang  Dilakukan  oleh Pengecer dengan Menggunakan Merk Pertamini di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ”, Prosiding Ilmu Hukum Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba (SPeSIA), Vol 2, No 2, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KUHPidana  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  Tanggal  26  Februari  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (Berita Republik Indonesia II Nomor 9).
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1971  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4152).
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang  Kegiatan  Penyaluran  Bahan  Bakar  Minyak,  Bahan  Bakar  Gas  dan  Liquefied Petroleum Gas.

## Situs web
Umah, Anisatul,  “ BPH  Migas:  Penyalahgunaan  BBM  di  2019  Makin  TinggI  404  Kasus ” ,  CNBC Indonesia,  https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212183804-4-137440/bph-
migas-penyalahgunaan-bbm-di-2019-makin-tinggi-404-kasus, diakses pada tanggal 25 Mei 2021.