= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dampak Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penagihan Piutang Di Kota Bandung
1 Khaerul Umam, 2 Angga Eka Pratama
1 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; umam@uinsgd.ac.d
2 Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; angga.ekap16@gmail.com

## Abstract
This research is in the background behind the problems of Bandung City, which for the past five years still  have  a  reasonable  opinion  with  exceptions,  one  of  the  reasons  is  the  high  level  of  accounts receivable at the Bandung City Financial and Asset Management Agency every year, and billing is less effective every year. receivables for leasing land and buildings in the city of Bandung. This study aims to determine the internal control system on the effectiveness of receivables collection in Bandung City BPKA  and  the  magnitude  of  the  influence  of  the  dimensions  of  the  internal  control  system  on  the effectiveness  of  receivables  collection  in  Bandung  City  BPKA  partially  and  simultaneously.  The research used in this study is associative research with a quantitative approach because it aims to determine the effect of the internal control system on the effectiveness of accounts receivable collection at the Bandung City Financial and Asset Management Agency. Data collection uses literature studies, documentary  studies  and  questionnaires  on  apparatus  in  Bandung  City  BPKA.  Data  analysis techniques are carried out using the correlation coefficient of determination, simple linear regression analysis and t (t-test).

## Keywords: Internal Control System, Effectiveness and Collection of Receivables

## Pendahuluan
Desentralisasi merupakan pemberian tugas-tugas pemerintahan ke daerah dari tingkat pusat. Pemberian  atau  pelimpahan  tersebut  disebut  dengan  otonomi  daerah.  Sehingga  peran  pemerintah daerah yaitu mampu membantu pemerintah pusat salah satunya yaitu dalam penyediaan informasi yang ditujukan  kepada  masyarakat  di  antaranya  yaitu  tersedianya  informasi  laporan  keuangan  sebagai penilaiaian  kerja  pemerintah.  Dalam  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  untuk  mewujudkan pertanggungjawaban dan keterbukaan atas kegiatan informasi laporan keuangan merupakan salah satu hal yang penting. Berdasarkan kepada amanat Undang-undang No 17 Tahun 2003 Pasal 32, dikatakan bahwa  dalam  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  APBD,  maka  pemerintah  daerah  harus melaksanakan kegiatan penyusunan dan pemberitahuan hasil laporan keuangan kepada DPR. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan keuangan tersebut di antaranya adalah Laporan Arus Kas, Neraca Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Setiap  pemasukan  dan  penggunaan  dana  yang  telah  digunakan  harus  dicatat,  dilakukan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian, dipertanggungjawabkan kepada BPK. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan berlaku ketentuan akuntansi yang bersifat universal. Laporan keuangan yang dilaporkan didalamnya terdapat informasi akuntasi yang haruslah memenuhi syarat-syarat yang berdasarkan mutu seperti haruslah relevan, teruji, serta mampu dimengerti . Laporan keuangan daerah ini haruslah di buat sebagai penyedia informasi keuangan yang nantinya memudahkan dalam membuat suatu kebijakan.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Badan  Pengawas  Keuangan  (BPK)  akan  memberikan  penilaian  pertahunnya  mengenai kualitas  laporan  keuangan  daerah  berbentuk  opini.  Berikut  empat  opini  dari  BPK  yang  diberikan kepada pemerintah daerah:
1. Wajar  namun  tidak  ada  pengecualian  (WTP).  Hal  ini  menyatakan  bahwa  laporan  audit  dan keuangan telah menyajikan  data  secara wajar. Semua hal yang  berhubungan  dengan material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diberlakukan di Indonesia.
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam opini ini, auditor akan memberikan pendapat bahwa secara umum, laporan audit dan keuangan yang disajikan sudah wajar. Namun, dari semua hal yang material, terdapat suatu penyimpangan atau kekurangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan.
3. Tidak Wajar. Pandangan auditor yang dibuat di opini tidak wajar haruslah diterima semuanya dan tidak menyertakan kas entitas, posisi keuangan, dan hasil usaha dengan prinsip akuntansi.
4. Tidak Memberikan Pendapat. dimana auditor menganggap dirinya dibatasi yang membuat auditor tidak  melakukan  pemeriksaan  yang  seharusnya  dilakukan  mengikuti  standa  IAI  yang  sudah ditetapkan.  Auditor  pun  dalam  melaporkan  hasil  pemeriksaannya  disertai  dengan  penjelasan mengenai tidak diberikannya opini atau pendapat dalam menjalankan tugasnya.
Berdasarkan Daftar Opini LKPD Tahun 2013-2017 Provinsi Jawa Barat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  BPK  Semester  I  Tahun  2018  menunjukkan  bahwa  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2013-2017 masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK. Dimana WDP merupakan  opini dari BPK menjelaskan bahwa LKP yang disajikan sudah wajar, namun harus adanya pengecualian pada pos karena adanya penyelewengan dan kelemahan.
BPK selain mengeluarkan hasil pemeriksaannya, juga mengeluarkan hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dalam terbitannya tersebut BPK menemukan adanya beberapa kelemahan SPI. Dengan adanya penemuan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah Kota Bandung. Temuan-temuan  BPK tersebut,  membuat  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  LKPD  Kota  Bandung  dari  tahun  2013-2017 masih belum sesuai harapan. Salah satu temuan tersebut terkait dengan pengelolaan atas sewa tanah dan bangunan.

## Grafik 1.1
Data  Piutang  Sewa Tanah Dan Bangunan Kota Bandung
Keterangan : Tahun 2013  Piutang sejumlah Rp. 3.325.407.757 Tahun 2014  Piutang sejumlah Rp. 3.742.182.819 Tahun 2015  Piutang sejumlah Rp. 6.242.110.574 Tahun 2016  Piutang sejumlah Rp. 6.651.761.514 Tahun 2017  Piutang sejumlah Rp.8.605.632.245
0 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Dilihat dari masalah tersebut, terlihat bahwa jumlah piutang setiap tahunnya meningkat, BPKA terdapat  kendala    keuangan  dalam  hal  piutang  penagihan  sewa  tanah  dan  bangunan,  jelas  hal  ini merugikan  karena  seharusnya  pendapatan  Kota  Bandung  sendiri  dapat  lebih  tinggi.  Berdasarkan temuan-temuan BPK di atas, dapat diartikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih ada  ada  permasalahan  dalam  proses  Sistem  Pengendalian  Internal.  Didapatkannya  pengelolaan keuangan yang buruk dimana mengidentifikasikan adanya penyelewengan, ketida jujuran keuangan daerah  membuat  penagihan  sewa  tanah  dan  bangunan  yang  dikelola  dan  dilaporkan  tidak  sesuai harapan dalam laporan keuangan,  akhirnya berakibat pada tidak sesuainya standar akuntasi laporan keuangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam mengingikasikan permasalahan yang ada di BPK Kota Bandung, diperlukan adanya sistem  pengendalian  internal.  Definisi  pengendalian  internal  menurut  Mahmudi  (2016:  20)  adalah sebagai berikut :Yang disebut dengan sistem pengendalian internal merupakan aktivitas yang dilakukan manajemen beserta jajarannnya mengenai keseluruhan kegiatan demi tercapainya sebuah tujuan yang telah disepakati melalui kegiatan yang efektif dan efisien mengenai segala bentuk laporan keuangan berdasarkan  ketentuan.  Selanjutnya  pengertian  sistem  pengendalian  internal  menurut  Arens  (2008) yaitu suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lain entitas, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Sedangkan Mahadeen, dkk (2016:23) dalam penelitiannya tentang pengaruh sistem kontrol internal organisasi dalam efektivitas organisasi , menjelaskan bahwa pengendalian internal atau Sistem pengendalian internal adalah kesatuan kegiatan, perilaku, keputusan dan usaha organisasi yang bekerja bersama  demi  tercapainya  sebuah  tujuan  dengan  janji  berupa  jaminan  keyakinan  mengenai  akan tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan sebuah kesatuan yang secara teratur saling berkaitan  satu sama lainnya yang dilakukan oleh manajer kepada bawahannya berupa  keyakinan  mengenai  tujuan  yang  akan  terwujud  jika  orang-orang  yang  malakukannya bekerjasama seara efektif dan efisies sesuai dengan ketentuan mengenai peraturan pembuatan laporan keuangan. Selamjutnya ada yang disebut sistem pengendalian internal pemerintah (SPI) yang dibuat pemerintah. SPI ini dilaksanakan secara menyeluruh baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Sedangkan  pengawas  internal  dibentuk  untuk  mengawasi  jalannya  kegiatan  apakah  sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam prosesnya mencakup kegiatan reviu, audit, pemantauan,  pengawasa,  dan  evaluasi.  Badan  pengawas  ini  disebut  juga  BPKP  (badan  pengawas keuangan  dan  pembangunan)  badan  ini  dibuat  dan  mempertanggungjawabkan  tugasnya  secara langsung kepada presiden. Nama lain dari pengawas internal ini disebut juga sebapai inpektorat jendral yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  setiap  kepala  daerahnya  masing-masing.  Misalnya  jika berada didaerah kota atau kabupaten maka bertanggung jawab kepada walikota atau bupati. Jika berada di daerah provinsi maka bertanggung jawab langsung kepada gubernur.
Dalam  pengendalian  internal  tentunya  diperlukan  unsur-unsur  ( Commitee  Of  Sponsoring Organization of Treadway Commision , 2013:4), yaitu sebagai berikut:
1) Control Environment (Lingkungan Pengaturan)
Yang dimaksud dengan lingkungan pengaturan  merupakan  serangkaian proses,  dan  aturan yang  menyediakan  tentang  penggunaan  kontrol  di  lingkup  dalam  lembaga  yang  berkaitan  dengan seluruh elemen organisasi. Seorang direktur dan manajer menyatakan bahwa pengendalian internal sangatlah  penting  dalam  sebuah  organisasi.  Dimana  lingkungan  kontrol  memiliki  pengaruh  dan dampak  yang  sangat  luas  bagi  kontrol  internal  dalam  pengukuran  kinerja,  dan reward kepada karyawan untuk mendorong kualitas kerja. Dalam Lingkungan pengaturan sendiri terdiri dari nilai- nilai integritas dan etika organisasi. Adanya  sebuah tanggung jawab dan wewenang yang menarik untuk mengembangkan dan mempertahankan individu yang berkompeten.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Mawanda menjelaskan dalam penelitiannya (2008:16) tentang pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan di lingkungan perguruan tinggi Inuganda, menyatakan bahwa sistem kontrol internal sangat penting dilakukan oleh dewan direksi perusahaan, sehingga tidak hanya ke ikut sertaan terhadap efektif manajerial saja. pembacaan akuntasi juga menekankan pada nilai-nilai etika organisasi dan juga menekankan pentingknya integritas sebagai sistem kontrol yang efektif. Sistem kontrol internal tidak hanya berkontribusi efektivitas manajerial tetapi juga tugas penting perusahaan dewan  direksi.  Literatur  akuntansi  juga  menekankan  pentingnya  integritas  dan  nilai-nilai  etika organisasi dalam mempertahankan sistem kontrol yang efektif.
Agar  terciptanya  lingkungan  yang  menimbulkan  prilaku  positif  dan  mendukung  dalam menjalankan tugas masing-masing pegawai maka antara pimpinan dan pegawai haruslah menciptakan hal tersebut, dengan melakukan:
a. Nilai etika dan penegakan integritas;
b. Kepatuhan pada keterampilan;
c. Kepemimpinan yang aman serta mampu membuka ruang bagi bawahannya;
d. Dibentuknya organisasi berdasakan kebutuhan;
e. Tanggung jawab dan pendelegasian wewenang yang sesuai;
f. Penetapan dan penyusunan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Pegawakilan pegawai internal yang melaksanakan kinerja yang efektif;
h. Terjalinnya kerja sama dengan pemerintah yang bersangkutan;
2) Risk Assessment (Penilaian Risiko)
Penilain risiko merupakan sebuah akibat yang kurang menyenangkan dimana suatu kejadian tertentu  yang berpengaruh  buruk pada  tercapainya tujuan, baik risiko  yang bersumber dari internal maupun eksternal. Persyaratan dalam penilaian risiko adalah ditetapkannya ketentuan pada berbagai tingkat. Pengaturan penetapan tujuan memiliki sangkut paut dengan kegiatan pelaporan, operasi, dan penjelasan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang akan muncul dalam tujuan yang akan dijalani. Manajemen juga diharuskan dan dituntut untuk memperimbangkan kesesuaian tujuan dan  juga  dalam  mempertimbangkan  segala  keputusan  yang  akan  menimbulkan  dampak  dari kemungkinan perubahan dilingkungan ekternal yang nantinya juga dapat berpengaruh terhadap kontrol internal secara tidak efektif. Sehingga, penilaian risiko menentukan dasar untuk pengelolaan risiko.
3) Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
Kegiatan pengendalian merupakan sebuah kegiatan yang dibuat dari hasil proses dan keputusan untuk membantu memastikan bahwa intruksi  yang dibuat oleh manajer sudah tepat dan baik untuk dilakukan.  Pengendalian  ini  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  arahan  dari  pemerintah  dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati. Kegiatan ini juga haruslah bersifat efektif dan efisien untuk mecapai tujuan organisasi yang telah ditentapkan. Diantaranya kegiatan pengendalian yaitu:
a. Mengulas kembali kegiatan kerja dalam organisasi/lembaga;
b. Pengarahan SDM  (sumber daya manusia);
c. Pengendalian dari Pengelolaanan Sistem informasi;
d. Pengendalian fisik atas aset;
e. Mengulas kembali dan menetapkan aspek-aspek kerja;
f. Fungsi yang dipisahkan;
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
g. Otoritas peristiwa yang penting;
h. Melakukan catatan yang spesifik atas kejadian dan waktu;
i. Membatasi laju sumber daya serta pencatatanya;
j. Pertanggungjawaban kepada sumber daya dan pencatatannya;
k. Melakukan pendokumentasian atas pengendalian dalam lembaga;
4) Communication and Information (Komunikasi dan Informasi )
Informasi diperlukan bagi entitas dalam pelaksanaan pengendalian dalam lembaga/organisasi untuk  menggapai  tujuannya.  Manajemen  mendapatkan  serta  memperoleh  juga  mempergunakan informasi sesuai serta berkualitas dari sumber internal dan eksternal untuk mendukung berfungsinya komponen  lain  dari  kontrol  internal.  Komunikasi  adalah  proses  terus  menerus,  berulang  untuk menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi yang diperlukan. Komunikasi internal adalah sarana di mana informasi didekeminasi ke seluruh lembaga, mengalir ke bawah dan ke atas juga melintasi entitas. Ini memungkinkan personel untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen senior bahwa tanggung  jawab  pengendalian  harus  ditanggapi  dengan  serius.  Komunikasi  eksternal  ada  dua:  itu memungkinkan  komunikasi  inbound  dari  informasi  eksternal  yang  relevan,  dan  menyediakan informasi kepada pihak eksternal dalam menanggapi persyaratan dan harapan.
Apabila  telah  mendapatkan  informasi  maka  perlu  ditulis  serta  dilaporkan  kepada  atasan. Sependapat dengan Ahmed, Muhammed dalam penelitiannya (2018:83) tentang sistem pengendalian internal  dan  hubungannya  dengan  kinerja  keuangan  di  perusahaan  bahwa  sistem  informasi menghasilkan laporan yang mengandung operasional, finansial dan non-finansial dan informasi terkait kepatuhan dan yang memungkinkan untuk menjalankan dan mengontrol operasi. Instansi pemerintah haruslah bertanggung jawab dan mampu melaksanakan pengendalian informasi. Sehingga informasi yang ada haruslah disajikan secara tepat waktu dan sasaran yang dibuat harus tepat.
5) Monitoring Activities ( Kegiatan Pemantauan)
Dalam pengevaluasian terpisah, berjalan,dan campuran dilakukan dalam memastikan bahwa ke lima unsur kontrol internal dapat berjalan dengan baik. Bagi evaluasi berjalan, disampaikan dalam proses bisnis ke semua tingkatan. Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan secara kontinyu, dan memiliki variasi tertentu bergantung kepada penilaian risiko, pelaksanaan evaluasi dan hal-hal lainnya. Temuan dievaluasi  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  regulator,  badan  atau  manajemen  penetapan standar  yang  diakui  dan  dewan  direksi,  dan  kekurangan  dikomunikasikan  kepada  manajemen  dan dewan direksi sebagai penilaian yang tepat.
Sebuah  organisasi  atau  kegiatan  bisa  dikatakan  efektif  jika  hasil  yang  didapat  lebih  besar terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hubungan antara hasil yang diinginkan dengan tujuan yang ingin dicapai haruslag berjalan beriringan. (Mahmudi, 2007:84). Definisi  tersebut, dapat dijelaskan lebih lanjut  bahwa  efektivitas  suatu  perusahaan  atau  organisasi  dikatakan  sukses  jika  mereka  mampu membuat tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selain harus adanya efektivitas manajemen juga haruslah efisien, agar tidak terjadinya dana-dana keluar hingga tidak terkontrol dan terbuang sia-sia. Jika adanya efisiensi maka dana yang ada akan tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai.
Dapat dikatakan manajemen yang efektif dan efisien adalah mereka yang mengeluarkan sedikit tenaga namun mendapatkan hasil yang besar, atau bisa dikatakan hasil dinyatakan tinggi dibandingkan dengan dengan usaha agar dapat menggapai apa yang telah ditentukan sebelumnya.
1) Penagihan piutang usaha
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Penagihan piatang dilakukan kepada para debitur jika sudah terjadi piutang usaha. Ada yang disebut  kolektor  merekalah  orang  yang  bertugas  untuk  menagihi  hutang.  Tujuan  dari  penagihan piutang ini untuk meminimalkan kerugian akibat kredit dan untuk memaksimalkan penagihan piutang. Penagihan ini di sesuaikan dengan syarat dan waktu yang sudah disepakati antara pihak yang memberi dan menerima piuatang itu sendiri.
Selanjutnya kebijakan penagihan menurut Hery (2013: 63) dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:
a) Modal perusahaan
b) Kompetensi
c) Jenis barang dan jasa
d) Klasifikasi atau kategori debitur
e) Batasan hukum
Prosedur penagihan piutang usaha yang efektif menurut (Gitosudarmo dan Basri, 2002: 83) adalah sebagai berikut:
a) Dibuat  daftar  yang  didalamnya  berupa  tagihan-tagihan  yang  sudah  jatuh  tempo  yang selanjutnya diserahkan kepada kolektor dengan kuitansi penjualan asli,
b) Setelah adanya daftar, dilakukan penagihan dengan mendatangi alamat debitur yang tertera pada daftar tagihan. Setelah dilakuakan pelunasan maka akan diberi kuitansi asli yang sudah di cap.
c) Selanjutnya hasil dari penagihan akan diberikan ke kasir beserta dengan daftar tagihan yang sudah tertera.
d) Setelah itu kasir akan melakukan penghitungan terhadap uang tagihan dengan pencatatan yang terdapat pada daftar penagihan. Jika sudah sesuai maka daftar tagihan tersebut akan diberi cap sebagai  tanda  sudah  masuk  kasir.  Setelah  di  cap  oleh  kasir  selanjutnya  diberikan  kepada kolektor lagi.
e) Oleh kolektor selanjtnya daftar tagihan jatuh tempo tersebut diberikan kepada bagian akuntansi untuk dicatat ke buku kasir dan buku besar dan oleh bagian piutang akan dicatat pada buku tambahan.
Berikut syarat-syarat penagihan piutang usaha yang efektif menurut (Gitosudarmo dan Basri, 2002: 84):
a) Kebijakan dan sasaran yang dirumuskan dengan bagus sesuai dengan ketetapan.
b) Identifikasi dan Klasifikasi piutang usaha secara tepat dan tepat.
c) Laporan dan Catatan yang sesuai.
d) Adanya waktu yang cukup.
e) Sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dibidangnya..
Berikut cara-cara yang dapat dicoba dalam penagihan piutang usaha  (Kasmir, 2003: 95) yaitu:
a) Melaui Surat
Jika hutang sudah jatuh tempo dan pembayar belum membayarnya perusahaan tersebut bisa menyampaikan surat untuk meningkatkan hutangnya apabila telah jatuh pada batas. Namun, jika hutang masih menunggak maka diberikan surat dengan peringatan yang lebih tegas.
b) Melalui Telepon
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Jika surat masih belum juga digubris, pihak kredit bisa melakukan telepon personal. Namun, jika memilisi alasan masih tidak melakukan pembayaran, maka dapat dilakukan pemanjangan waktu.
c) Kunjungan Pribadi
Mendatangi langsung secara personal ke alamat dibetur yang belum membayar, kunjungan ini penting dilakukan dalam usaha pengumpulan piutang.
d) Tindakan Yuridis
Tindakan hukum adalah jalan terakhir yang dilakukan suatu perusahan kepada para pelanggan yang  belum  atau  bahkan  tidak  mau  membayar  piutangnya  yang  telah  ditentukan  waktu pembayarannya. Mengunakan pengadilan dengan gugatan perdata.

## Metode Penelitian
Penelitian  asosiatif  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji bagaimana dampak dari sistem pengendalian internatl terhadap efektivitas penagihan piutang usaha pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung sebanyak 109 orang. Dan dengan perhitungan menurut Stephen Isaac dan William B. Michael, sampel yang diambil sebanyak 85 sampel dari 109 populasi. Teknik pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka, studi dokumenter dan kuesioner/angket. Teknik  pengolahan  data  menggunakan  pengukuran  data  dengan Skala  Likert, pengujian  instrumen menggunkana uji validitas dan uji reliabilitas. Koefisien korelasi determinasi adalah teknik analisis data yang digunakan, analisis regresi linier sederhana dan uji t untuk menguji secara parsial dan Uji F untuk mengui secara simultan komponen-kompnen dari sistem pengendalian internal.

## Hasil Dan Pembahasan
Secara parsial yang dilakukan dengan uji t sistem pengendalian internal berpengaruhsiginifikan terhadap  efektivitas  penagihan  piutang.  Melihat  dari  hasil  uji  t  dari  kelima  komponen  sistem pengendalian internal yakni Lingkungan pengendalian (nilai t hitung > t tabel (5,275 > 1,9890)), penilaian resiko (nilai t hitung > t tabel (7,447 > 1,9890)), kegiatan pengendalian (nilai t hitung > t tabel (4,814 > 1,9890)), informasi dan komunikasi(nilai t hitung < t tabel (1,521 < 1,9890)), dan kegiatan pemantauan (nilai t hitung > t tabel (5,150 >1,9890)), terlihat komponen mana yang paling berpengaruh terhadap efektivitas penagihan piutang, dalam hal ini komponen dari sistem pengendalian internal yang paling berpengaruh signifikan terhadap  efektivitas  penagihann  piutang  yakni  penilaian  resiko  dan  komponen  informasi  dan komunikasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan  terhadap efektivitas penagihan piutang. Secara simultan dengan uji F yang menunjukkan bahwa nilai t hitung 51,874 > t tabel 3,11 dengan taraf signifikan 0,000 < 0,05. Dengan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak, hal ini berarti secara  simultan  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  efektivitas penagihan piutang.

## Simpulan
Berdasarkan  akumulasi  tanggapan  responden  untuk  variabel  sistem  pengendalian  internal, terlihat  bahwa  lima  komponen  sistem  pengendalian  internal  yakni  pemantauan,  lingkungan pengendalian,  penilaian  resiko,  informasi  dan  komunikasi,  dankegiatan  pengendalian  sudah dilaksanakan oleh pegawai BPKA Kota Bandung. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang mencapai 81,53% yang menunjukkan bahwa komponen-komponen yang digunakan telah memberikan dampak
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
yang tinggi atas berjalannya sistem pengendalian internal di BPKA Kota Bandung. Dengan demikian dapat diartikan bahwa siste pengendalian internal di BPKA Kota Bandung dikategorikan baik.

## Referensi
Agoes, S. (2012 ).  Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik .Jakarta: Salemba Empat. Akmal. (2009). Pemeriksaan Intern (Internal Audit). Jakarta: PT Indeks
Arrens, A.A, Randal J.E, Mark S.B. (2008). Auditing and Assurance Service: An Integrated Approach. 11 the edition. New Jersey: Prentice hall International, Inc.
Frederickson, H.G., Smith, K.B. (2003). Public Administration Theory Primer. Boulder, CO: Westview Press.
Henry, N. (2004). Public Admibnistration and Public Affairs , 9th ed. Upper Saddle River, New Jersey.
Gitosudarmo, I & Basri. (2002). Manajemen Keuangan . Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.
Hery. (2013). 240 Konsep Penting Akuntansi & Auditing yang perlu Anda Ketahui .Yogyakarta: Gava Media.
Indriyo, A., dkk. (2002). Manajemen Keuangan . Yogyakarta : BPEE
John,  M.S.,  Chathukulam,  J.  (2003). Measuring  Decentralisation:  The  Case  of  Kerala  (India) .  Public Administration and Development,. 23, 347–360
Kausar. (2009). Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Bahan Kuliah, S-3 FIA Unibraw, Malang
Keban, Y.T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gave Media
Marume, S. B. M. (2016). Meaning of Public Administration . Quest Journals: Journal of Research in Humanities and Social Science
Putra, G.S.  (2010). Peranan Pengendalian Intern dalam Menunjang Efektivitas Penagihan Piutang Perusahaan (Studi Kasus pada PT Putra Tama Wisata Bandung). Bandung: Universitas Widyatama.
Sulaiman,  A.  (2011). Keuangan  Negara  pada  BUMN  dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum .  Bandung: Alumni
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Whidiyanti.  (2006). Peranan  Audit  Internal  Siklus  Penggajian  Kepegawaian  dalam  Menunjang  Efektivitas Pengendalian Internal Penggajian . Bandung: Universitas Kristen Maranatha
Wilson, J. D., John, B. C. (2002). The Commite on Auditing .(terjemahan: Tjintjin Fenix Tjahendra). Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga