## JURNAL MEDIKA CENDIKIA
Volume 09 Nomor 02 Tahun 2022 ISSN Cetak: 2355-827X  /  ISSN Online : 2442-4412 STIKes Karsa Husada Garut
Proteksi Legal Kemandirian dan Keprofesionalan Perawat Ketika Melaksanakan Jasa Kesehatan
Aceng Ali Awaludin 1 , Rudy Alfiyansah 2 ,Andhika Lungguh Perceka 3 1 Prodi D3 Keperawatan STIKes Karsa Husada Garut, Indonesia 2 Prodi Profesi Ners STIKes Karsa Husada Garut, Indonesia
3 Prodi S1 Keperawatan STIKes Karsa Husada Garut, Indonesia Email: andhikalperceka@gmail.com

## Abstrak
Pelaksanaan  peningkatan  pelayanan  kesehatan  mencakup  usaha  kesehatan  dan  sumber daya kesehatan. Peran instansi baik di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta atau perorangan dituntut agar mampu meningkatkan mutu pelayanannya baik dari segi sarana prasana,  unit  penujang,  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  informasi  yang  medukung  jasa kesembuhan pelayanan kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas pelayanan itu sendiri. Maksud dari studi telaahan ini guna memahami dan menelaah keprofesionalan dan kemandirian perawat  atas  peran  dan  responsibilitas  saat  menjalankan  servis  kesembuhan.  Teknik  yang digunakan telaah hukum empiris dengan obsevasi langsung ke lapangan dan telaah dokumen guna mendapatkan data pokok. Ikhtisar yang diperoleh dari hasil telahaan bahwa dimata hukum profesi perawat saat melaksanakan servis kesembuhan yang profesional serta mandiri mendapat proteksi  legal  bersumber  pada  perundangan  tahun  1992  no  23  mengenai  hak  tenaga  kerja mendapatkan  proteksi  legal  saat  menjalankan  peran  keprofesiannya.  Di  samping  itu berdasarkan ketentuan bu butir 1367 bagian 1 serta butur 1367  bagian 3, perawat  memperoleh proteksi legal karena  bekerja  bersumber pada arahan atasan atau yang memiliki kewenangan pekerjaan  tersebut  secara keseluruhan menjadi  tanggung jawab  pihak lain.
Kata Kunci: Kemandirian, perawat, Profesional, Proteksi Legal

## Abstract
The implementation of improving health services includes health businesses and health resources.  The  roles  of  agencies,  both  in  government  and  private  health  service  centers  or individuals,  are  required  to  be  able  to  improve  the  quality  of  their  services  in  terms  of infrastructure, support units, human resources and information technology that support health healing services both in terms of quantity and quality of the service itself. The purpose of this review study is to understand and examine the professionalism and independence of nurses in their  roles  and  responsibilities  when  carrying  out  healing  services.  The  technique  used  is empirical legal review with direct field observation and document review to obtain basic data. The  summary  obtained  from  the  results  of  the  desire  is  that  in  the  eyes  of  law  the  nursing profession when carrying out professional and independent examination services receives legal protection  from  sources  in  the  1992  regulation  No.  23  concerning  the  rights  of  workers  to obtain  legal  protection  when  carrying  out  their  professional  role.  In  addition,  based  on  the provisions of point 1367 part 1 and point 1367 part 3, nurses get legal protection because they
are relocated to their superiors or those who have the authority to do the job as a whole are the responsibility of other parties.
Keywords : Independence, nurse, Professional, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya kesadaran  masyarakat  atas  pentingnya kesehatan  saat  ini,  peran  instansi  baik  di pusat pelayanan kesembuhan milik pemerintah  serta  swasta  atau  perorangan dituntut  agar  mampu  meningkatkan  mutu pelayanannya baik dari segi sarana prasana, unit  penujang,  sumber  daya  manusia  dan teknologi  informasi  yang  menunjang pelayanan  kesehatan baik  dari  segi jumlah maupun  kualitas  pelayanan  itu  sendiri (Perceka, 2020a) .
Pelaksanaan  peningkatan  pelayanan kesehatan  mencakup  usaha  kesehatan  dan sumber  daya  kesehatan.  Usaha  kesehatan sebelum perundangan  tahun  1992 no  23 dilaksanakan bersumber pada perundangan tahun 1960 no   9  mengenai   Pokok-Pokok Kesehatan   dengan  menitikberatkan  pada upaya  penyembuhan  penderita. Berangsur- angsur upaya kesehatan  berkembang sehingga  pada  perundangan  tahun  1992 nomor  23 mengenai  usaha  kesembuhan berciri  keselarasan  yang komplit, melekat usaha peningkatan  kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
menyembuhkan serta memulihkan.
Konsekuensi  kebijakan  perundangan tahun  1992  no 2 3 ,  setiap  potensi      yang dapat digunakan pada usaha jasa
kesembuhan  memiliki  kewenangan  yang setara,  baik  tenaga, fasilitas bahkan pengguna  jasa  layanan  kesehatan  dan masyarakat  pada  umumnya  mengemban kewajiban    yang    sama    besar    untuk mendapatkan    derajat    kesehatan    yang optimal (Putri & Asmara, 2022) . Sementara itu, hal  pokok yang  dimuat  pada perundangan  tahun  2004  no  29  mengenai pelayanan  medik  oleh dokter  yang berorientasi  pada penyembuhan (salsabilla,
2019) . Orientasi      pada      penyembuhan penyakit    dalam kebijakan  pembangunan kesehatan  semestinya  senantiasa  menjadi pilihan terakhir,   karena   secara   ekonomis usaha   ini   memerlukan     biaya,   tenaga dan  upaya    yang  jauh    lebih  besar. Sementara  sebagai  sebuah  upaya  hasilnya belum  atau  tidak        dapat        dipastikan karena        setiap        usaha  kesembuhan senantiasa mengandung potensi kegagalan    yang   berupa    gagal    sembuh, cacat bahkan menyebakan kematian (Lintang, 2021) .
Keberhasilan usaha kesembuhan terkait dengan  kesiapan awal kesanggupan kesembuhan  yang  berwujud  tenaga  kerja, fasilitas dengan  kuantitas  banyak  dan kualitas  yang  layak.  Fasilitas  kesembuhan ialah  suatu  prasarna  kesembuhan  yang
dikelola  negara  maupun  umum.  Jasa kesembuhan  menjadi  aktivitas  pokok fasilitas  kesembuhan  menugaskan  tenaga perawat  serta  dokter  menjadi  rekan  kerja yang  sangat  erat  kaitannya pada penderita (Sukmawati,  2021) .  Sehingga  diperoleh keterkaitan  pada  usaha  jasa  kesembuhan, yaitu interaksi fasilitas kesembuhan bersama dengan tenaga kerja kesehatan dan penderita;    keterkaitan  bersama perawat, dokter  dan  penderita;  serta  keterkaitan perawat beserta pasien.
Sejalan  atas pertumbuhan penduduk,
pada aspek kebugaran berlangsung penambahan pengharapan servis kesembuhan, dipandang dari segi kuantitas ataupun kualitas. Guna mencukupi penambahan  yang  makin  tinggi,  dokter selaku  tenaga  profesional  medis  bahkan memerlukan dukungan tenaga kerja kesehatan  lain  terutama  perawat  ketika merawat penderita saat dini ataupun setelah dilaksanakan  pemeriksaan , terapi  atau  pun aktivitas  kedokteran  di  fasilitas  kesehatan. Untuk  itulah,  jika      semula      pendidikan perawat      memadai  dengan  sekelas  SMA, saat  ini  minimal  pendidikan  yang  harus dimiliki  tenaga  kerja  perawat  yaitu diploma,  sarjana,  magister  bahkan  tingkat doktoral bidang keperawatan.
Meningkatnya  tingkat  pendidikan sudah  pasti  kemampuan  dan  kompetensi perawat  pun  akan  meningkat.  Dengan meningkatnya level pendidikan, kedudukan
pekerjaan perawat selevel dengan pekerjaan  dokter,  sesuai            cakupan kewenangan masing-masing      dalam usaha servis  kesembuhan.  Keperawatan  sebagai elemen  yang  menyatu  dengan  fasilitas kesembuhan  memiliki  kapasitas  ungkit yang kuat pada usaha membangun dimensi kesembuhan.  Mutu  fasilitas  kesembuhan ditetapkan  karena  kapasitas  pendukung servis atau naungan ialah perawat (Lintang & Triana, 2021) .
Bersumber pada perundang- undangan  tahun  1992  no  23  mengenai kesehatan  butir  32  bagian  4  memuat perwujudan  perawatan  bersumber  pada sains  medis  atau  keterampilan  merawat, hanya bisa  diselenggarakan  bagi  tenaga kerja kesehatan yang memiliki keterampilan dan wewenang
melaksanakannya (Sasmita, 2021) .  Dalam menjalankan  keprofesiaannya  perawat menyelenggarakan  kapasitasnya  dengan bekerjasama  atau  mandiri  sesuai  otoritas yang  dipunyai.  Perawat  mempunyai kompetensi  dan  ilmu  keperawatan  yang melandasi praktik keprofesionalannya.
Praktek keahlian yang menggambarkan  kekhasan  profesi  yang mesti  dijaga  serta  dikembangkan  guna melindungi  barometer  pekerjaan  yang makin baik. Perawat wajib membangun dan menumbuhkan  keahlian  kompetensinya termuat pada  keputusan  menteri  kesehatan tahun 2001 no 1239 mengenai
pencatatan dan implementasi keperawatan, butir 19  menentukan: perawat ketika menyelenggarakan
praktek pengobatan  dapat  terus  menumbukan kualitas servis professional  mengacu pada
pertumbuhan sains teknologi terkini menggunakan
pembelajaran dan
pengarahan selaras atas aspek peranny ayng dilaksanakan negara atau organisasi profesi (Suwarto, 2020).
PPNI  selaku  wadah  keprofesian memiliki  tanggung  jawab  pada  usaha menjaga dan menumbuhkan ke profesionalan tiap anggota sehingga konsisten  akuntabel  dan  bisa  menjaga parameter  hasil  kerja  yang  baik,  sehingga bisa menumbuhkan kualitas jasa keperawatan dan kualitas servis kesembuhan  atas  lazimnya  (Perceka,
2020b).    Utamanya  pada rencana memenuhi  provokasi  universal  bursa terbuka pada aspek jasa keperawatan/kesembuhan (Utami & Alawiya, 2018).
Pembentangan aspek legal kesehatan yang bertambah banyak  hendak disertakan perluasan  milik  dan  wewenang  serta responsibilitas  keperawatan  pada  kondisi perkembangan    patut  asas  mengekalkan medis  serta  perikatan  aktivitas      medis, maka perkembangan desakan jasa perawatan mampu disaingi dengan penambahan sumber daya tenaga kesembuhan  yang  berkarakter,  s e r t a
responsibiltas  perawat  yang  bertambah banyak  harus  diperhitungkan  antisipasi dengan penjelasan aspek legal keperawatan selaras  pada  peningkatan  kesehatan  di dalam dan luar negeri.
Problematika kesehatan yang bertambah  luas,  harapan  publik  yang bertambah banyak atas servis kesembuhan, transformasi  sistem  jasa  kesembuhan  dan pertumbuhan sains dan teknologi mengharuskan  perawat  guna  memperoleh resposibilitas yang makin banyak (Thalib &  Khalid,  2021).  Sebagai  dampaknya perawat mampu bertanggung jawab seluruh ketetapan yang dikerjakan. Maka diperlukan  sebuah  otoritas  peraturan  yang mengendalikam hak perawat yang  berdaya guna  mengendalikan  penerapan  praktik keperawatan sekalian menjaga publik serta perawat (Christie, 2021).
Contoh kasus yang berkaitan  dengan gugatan pasien terhadap perawat antara lain adalah  gugatan  seorang  pasien terhadap 2 (dua)  orang  perawat Rumah  Sakit beserta 2  (dua) orang dokter  yang  merawat pasien tersebut dan 2 (dua) orang pimpinan rumah sakit  yang  bersangkutan.  Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gar ut diperoleh  keterangan  bahwa  penggugat mengalami  cacat  permanen  pada  tangan kiri yang disebabkan karena kesalahan para tergugat  ketika  memberikan  pelayanan kesehatan  ketika  penggugat  mengalami kecelakaan  lalu  lintas.  Cacat  permanen
tersebut  disebabkan karena putusnya  salah satu  urat pada  tangan kiri kanan penggugat yang  berfungsi  guna      menggerakkan tangan dan  kejadian  tersebut
· Hakikat kesepakatan    intemasional tersebut    dijabarkan    menjadi kesadaran manusia  bahwa  upaya  peningkatan  dan perlindungan  kesehatan  serta  peningkatan dan  perlindungan  hak asasi  manusia  kini harus  diartikan  terdapat  hubungan  saling terkait (Awaludin  &  Perceka,  2019) .
Kesehatan bagi masyarakat harus diartikan sehat sejahtera  baik badan,  jiwa dan sosial memperoleh  kesehatan  melalui  pelayanan kesehatan dan jaringan  biomedis. Sehingga tertib  hukum  di  bidang  kesehatan  perlu dilaksanakan  dengan  pendekatan  "hukum kesehatan" rasional sesuai dengan perkembangan  ilmu pengetahuan  dan parameter  yang  dihasilkan  oleh  asosiasi profesi (Wira & Darmadi, 2022) .

## METODE PENELITIAN
Studi telahaan ini ialah studi telaahan hukum   empiris dengan obsevasi langsung ke lapangan guna mendapatkan data pokok. Studi  telaahan  ini  berlokasi  di  Kabupaten Garut  dengan  subjek  telaahan  yatu Pengurus  Daerah  PPNI,  ahli  hukum kesehatan dan tenaga kesehatan di Kabupaten Garut.
Adapun  mekanisme  pengumpulan data  yaitu  dengan  melaksanakan  telaah Dokumen,  dan  tanya  jawab  langsung
dengan  subyek  riset  tentang  problematika pada studi telaahan ini dengan menggunakan   panduan   tanya jawab dan butir soal. Kemudian data di analisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan: pertama  mengklasifikasikan  data  yang didapat dari riset, kemudian di susun secara sistematis  dan  dikaji  guna  dipakai  sebagai bahan pengambilan keputusan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  studi  telaahan  bersumber  pada pengamatan langsung dilapangan dan telaah dokumen  serta  tanya  jawab  dengan  pakar kesehatan diantaranya sebagai berikut:
1. Kemandirian dan professional perawat  dalam  melaksanakan  peran dan tanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan
Profesi  merupakan  aktivitas  kerja yang melaksanakan standar  pekerjaan seperti: Mencakup bidang keahlian tertentu, bersumber pada kemampuan dan kompetensi  khusus,  bersifat  tetap  atau berkelanjutan,  mementingkan  servis  atau jasa dibandingkan upah, memiliki tanggungjawab atas pribadi dan masyarakat dan tergabung pada organisasi ke profesian (Lungguh  Perceka,  2018).  Dasar  tenaga perawat diakui sebagai sebuah profesi yaitu memiliki  organisasi  profesi  keperawatan yaitu  PPNI,  memiliki  kaidah  keperawatan, bersifat  otonom  dan  mengarah  pada
pelayanan  publik  serta  jasa  keperawatan dibagikan berdasarkan  sains  dan  teknologi (Rosmawati, 2018).
Inti dari sebuah profesi ialah kemampuan  yang  harus  dipenuhi  oleh pekerja  pada  dunia  kerja  yang  menuntut prasyarat  kepakaran  kepada  pelaksana  dan pengelolanya  (Azaria,  2020).  Sebuah pekerjaan bisa disebut profesi apabila telah menyanggupi  kriteria  berikut:  memegang kompetensi yang bersumber pada pendidikan formal kekhususan dan mengikuti pelatihan peningkatan komptensi keahlian lanjutan (Mukhlis, 2019) ,
Kemampuan/kepakaran  yang  digunakan meningkat  dan  terus  berkembang  selaras dengan keinginan publik yang ingin dibantu oleh  profesi  yang  memiliki  kepakaran kompeten  pada  bidangnya  masing-masing, terus menerus mengembangkan budaya dan tradisi guna mengawasi susaha kemampuan terlatih diefektifkan secara  responsibilitas, beranjak  pada  nilai  dedikasi  yang  ikhlas serta tidak mempunyai kepentingan, hanya guna kesejahteraan  semua  orang (Huda  &

## Huda, 2021)
Mengacu  kepada  pendapat  para  ahli tersebut,  agar  perawat dapat dikategorikan sebagai  profesi,  maka  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  yang  berkait dengan  keperawatan  adalah  keniscayaan, Di  samping itu,  aspek  etik  dalam  asuhan keperawatan juga harus ditegakkan .
Keduanya  harus  dikembangkan  secara
bersamaan oleh kalangan perawat (Pujiutami,  2018) . Oleh karena  itu,
menjadi kewajiban perawat untuk senantiasa meningkatkan keahliannya seiring  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi.
Perawat mendalami pekerjaan dengan  spesialisasi  bidang  keperawatan, bidang yang dipelajari dan ditekuni  selama masa  pendidikan.  Atas  dasar  hal  tersebut , dibuktikan  dengan  ijazahnya,  perawat diberi  otoritas  guna  melaksanakan  usaha kebugaran  konsisten  pada  kemampuannya dalam bidang keperawatan yang dilindungi oleh  perundangan  yang  berlaku (Kowaas,
2019) .
Salah  satu  ciri  profesi adalah dilakukannya  pekerjaan  tersebut  secara terus menerus.   Sekali menentukan   untuk bekerja      sebagai  perawat  dan  kemudian dijalaninya sampai berakhir masa kerjanya, inilah  profesi.  Sebagai  sebuah    profesi, perawat   lebih   mendahulukan   pelayanan daripada    imbalan (pendapatan),      yang diterimanya   karena  kepuasan   klien  akan pelayanan    yang diberikan       dan     hasil baik      yang      diperolehnya.        Perawat profesional  mengutamakan            kepuasan klien        dengan          memberikan pelayanan/asuhan keperawatan    bersumber pada  pada  keahlian      profesionalnya dengan      senantiasa  berpedoman  kepada angkat  sumpah  profesi,  kaidah  atau  asas
profesi, norama dan kriteria Asuhan Keperawatan.
Perawat   sebagai  pegawai   di  rumah sakit    mendapatkan  imbalan  berdasarkan peraturan kepegawaian bagi perawat pegawai   negeri,   sedangkan bagi    perawat swasta      bersumber  pada  kesepahaman kerja      atau      ditetapkan  oleh  pimpinan rumah    sakit    yang    bersangkutan. Pendapatan          yang      diterima        oleh perawat    di    rumah    sakit    tidak    semata berdasarkan    pada jasa   pelayanan    yan g telah    diberikan, tetapi lebih karena status mereka sebagai     pegawai     dalam     rumah sakit.        Bahwa  mereka  memberikan pelayanan  /  asuhan      keperawatan,      ini adalah konsekuensi    logis  dari kewajiban sebagai      pegawai        dalam      keahlian bidang        keperawatan.        Pasien mendapatkan asuhan/pelayanan keperawatan,        bukan    karena    pasien meminta  untuk    dirawat      oleh    perawat tertentu,   tetapi   karena   ia  adalah   pasien sebuah rumah   sakit.   Tugas   rumah   sakit menyedikan        pelayanan      kesehatan dengan mengutamakan usaha
kesembuhan (Mahaputri et al., 2019) . Dalam
memberikan asuhan/pelayanan      keperawatan  perawat mempunyai  hubungan      terbuka  dengan pasien  dan  tenaga  kesehatan  lain.  Dalam aspek  legal  termuat  dua  perspektif keterkaitan  antara  pasien  dan  perawat diantaranya:  terlihat  jelas  keterkaitan
antara pasien dengan perawat dalam usaha pelayanan  kesehatan,  terlebih  dalam pelayanan  keperawatan.  Dalam  bidang keperawatan perawat berdasarkan kewenangannya bisa menyusun
kesepahaman  atas  aktivitas  keperawatan yang bisa dan ingin dilaksanakan. Perawat dalam memberikan asuhan/pelayanan keperawatan perlu pengawasan . Oleh  karena  itu , diperlukan adanya unit  atau  satuan  kerja yang  diberi wewenang  untuk  melakukan pengawasan. Satuan  pengawasan  ini  bermanfaat  guna menjaga  ditegakkannya  peraturan  yang berlaku bagi pegawai dan tenaga kesehatan khususnya  perawat  saat  rnelaksanakan usaha jasa kesehatan (Perceka, 2018).
Pengertian dari kemandirian implementasi keperawatan ialah langkah professional  perawat  secara  mandiri dengan  partispasi  bersama  antara  klien dengan tenaga kesehatan lain dalam  usaha menyampaikan  binaan  keperawatan  yang searas atas otoritas dan tanggungjawabnya.  Defenisi  pelaksanaan kemandirian keperawatan ialah implementasi professional yang
bersumber  pada  prinsip  sains maupun hipotesis  yang  kuat  serta  memanfaatkan metode  atau  teknik  saat    pemecahan problematika,      dilaksanakan  pakar  yang memiliki kompetensi dan otoritas spesifik yang  dilaksanakan  dengan  independen , memanfaatkan kriteria, kaidah dan selaras
pada  aturan  perundangan  menjadi  dasar menjalankan  praktik  perawat. Cakupan praktik  mandiri  perawat  yaitu  mengacu pada  parameter  asuhan  keperawatan  dari telaahan,  ulasan  dan  pendokumentasian, sifat intervensi keperawatan yaitu: pengamatan,  pendidikan  dan  penyuluhan kesehatan, konseling, pengobatan
keperawatan dan pengobatan medis. Aspek legal
implementasi kemandirian  perawat  dilindungi  oleh perundang-undangan  tahun  1992  No.  23 mengenai  kesehatan  kausa  32 butir (4):
Pengejawantahan
pengobatan serta aktivitas    penyembuhan  bersumber  pada imu medis atau keterampilan penyembuhan, Cuma bisa dilakukan dengan  tenaga  kerja  kesehatan  yang memiliki komptensi dan otoritas menjalankan  kewenangan  itu  memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyembuhkan (Mukhlis,  2019) .  Tenaga kesehatan  yang  memiliki  registrasi  dan praktik keperawatan. Perawat ketika menjalankan  aktivitas  keperawatan  berhak melangsungkan naungan pemulihan,
mencakup: telahaan dan ulasan, menyelenggrakan  aktivitas  keperawatan, melangsungkan asuhan keperawatan selaras dengan  kriteria yang  ditentukan organisasi profesi,  penyajian  aktivitas  medis  hanya bisa dilaksanakan bersumber pada permohonan tercatat oleh dokter
(Nelfrides, 2021) .
Naungan
keperawatan yang
diberikan  kepada  penderita  bermaksud guna  menaikkan  status  kesehatan . Namun demikian,  adakalanya  perawat  ketika menjalankannya belumdapat memperbagus  keadaan  penderita , malah sebaliknya lebih  memperendah  keadaan penderita membuat penderita cacat bahkan mengalami kematian. Kaitan antar responsibilitas perawat dengan bidang legal pidana ketika mengupayakan servis kesembuhan di fasilitas kesehatan. Kapasitas responsibilitas ini erat kaitannya dengan  tingkah  laku  pidana.  Tindakan kriminal  ialah  aktivitas  seseorang  yang tergolong pada area tindak pidana, bertabiat menentang  norma  serta  bisa  dihina (Handayani, 2020) .
Bersumber  pada  kaidah  legitimasi, bahwa  aktivitas  yang  sudah  disahkan perundangan  saja  yang  bisa  dijatuhi hukuman  kejahatan. Sehingga  seluruh aktivitas perawat  yang  mendatangkan kecelakaan  pada  usaha  servis  kesembuhan baik  saat  melaksanakan  instruksi  dokter , menjalankan peran kerjasama atau mandiri, perawat cuma  bisa diadili ketika perkara tersebut sudah  ditata  pada  perundangan (Riasari,  2021) .  Manakala aturan  yang dilanggar  lantas  ditetapkan  pada  kaidah etik, parameter  pekerjaan,  serta  sumpah profesi yang tidak termuat pada perundangan , maka  terhadap  aktivitas
perawat yang menyebabkan kecelakaan tak bisa dikenakan hukuman kejahatan.
Aktivitas kejahatan memiliki karakter menentang  norma  baik  secara  netral  yang nampak atas aktivitas yang jelas menentang norma,  sebaliknya  secara  subjektif yaitu aktivitas yang  menempel  dalam  nurani tertuntut. Bersumber  pada  penjelasan sebelumnya sebuah aktivitas yang menentang  aturan  tidak  hanya  berbatasan dalam  melanggar  perundangan,  melainkan pula  pada  aturan  legal  yang  tak  termuat , kepantasan serta moral. Berkarakter menentang  aturan  ialah  elemen  aktivitas kejahatan, faktor menentang aturan mensyaratkan tersedia atau tiadanya aktivitas kejahatan, namun bukan
memutuskan diadili warga yang melancarkan kejahatan.
Namun perawat yang melayani usaha
pelayanan kesembuhan di fasilitas kesembuhan menyalahi kaidah dan parameter  standar  pekerjaan, kemudian
dirinya  telah  melaksanakan  aktivitas  yang menentang aturan , namun tidak kontan yang terlibat  pernah  melangsungkan  aktivitas kejahatan  akibat aktivitas  yang  dibuat belum  jelas  sudah    diputuskan  pada perundangan aktivitas kejahatan (Lestarina, 2019).    Di  samping  elemen  sudah mencukupi  kaidah  legitimasi  yang  bersifat menentang aturan, guna bisa diadilinya perawat saat melaksanakan usaha servis kesembuhan  ialah  elemen  pelanggaran
yang  berwujud  secara  terencana  maupun kecerobohan (Lestarina, 2019) .
2. Kemandirian perawat terhadap Responsibilitas Dan Pertanggung Gugatan Perawat  pada Pelaksanaan

## Servis Kesembuhan
Ketika  melaksanakan  naungan  servis kesembuhan, perawa t memiliki responsibilitas yang  berkewajiban  atas pribadinya atau publik.   Kewajiban di  sini baik  berwujud tanggungan atau dakwaan .
Responsibilitis
kesediaan guna menanggung  risiko    atas    akibat    yang timbul    atas  ak tivitas  menentang  aturan serta  menyebabkan  kesusahan  warga  atau kelompok lain yang memiliki sifat kejahatan,  umumnya  berwujud  hukuman atau  denda,  sedangkan  responsibilitas artinya  kesanggupan    guna  membayar kompensasi yang muncul dampak kelakuannya  yang  menentang  aturan, memilki  karakter  perdata  (ROSMAWATI, 2018).
Untuk mensuport keprofesian perawat sebagai tenaga profesi keperawatan,  maka  didirikanlah  PPNI sebagai  organisasi  yang  dibentuk  menurut disiplian keterampilan atas bidang keperawatan. Pembimbingan yang dilaksanakan  organisasi  perawat  (PPNI) kepada anggota yaitu menumbuhkan keterampilan sains dan pemanfaatan teknologi pada keperawatan dan pengelolaan servis keperawatan.
Hasil  analisis  terhadap  aktivitas terancana  atau  kelalaian  tenaga  kerja kesehatan  ketika  mengimplementasikan norma  pekerjaan  diberikan  kepada  komisi kaidah keperawatan yang memiliki kewenangan  guna  melaksanakan  respon kepatuhan  pada  tenaga  kerja  kesehatan yang  menentang  aturan.  Seorang  yang diduga  berkewajiban  sudah  dinyatakan salah berdasarkan perilaku yang didakwakan  pada  pribadinya  tidak  bisa dikenakan pengadilan apabila tidak memiliki  perangkat  kesaksian  yang  benar yang  diatur  pada  perundangan  tahun  1970 nomor 14 kausa 6 butir 2. Bersumber pada aturan ini,  elemen pelanggaran  merupakan elemen  yang  benar-benar  mensyaratkan dampak perilaku tenaga kerja kesehatan.
Bersumber  pada  kitab  perundangan hukum kejahatan butir 44, 45, 48-51, orang yang  dilihat  bisa  berkomitmen  pada  atas perilaku yang dibuat bilamana: berumur 16 tahun,  bugar  fisik  dan  jiwa,  tidak  dalam paksaan,  tidak  melaksanakan  advokasi secara  terpaksa,  tidak  guna  menjalankan aturan perundangan dan tidak bukan karena tugas  instansi. Andaikata  aturan  tersebut disahkan  pada  perawat  yang  dinas  di fasilitas  ke sembuhan,  dengan  ketentuan umur  minimal  16  tahun    sudah  terwujud pasti  dikarenakan    perawat  memiliki pendidikan  SPK pada waktu lulus berumur 18 tahun (DAFID, 2018) .
Penyebab yang memutuskan keahlian responsibilitis  tersebut  merupakan  standar atas  perilaku  seseorang.  Ketidakcakapan seseorang ialah pertimbangana menghilangkan  kekeliruan atau keterangan toleran,  maksudnya  walaupun aktivitas kejahatan sudah  dibuat,    melainkan perilaku  yang  dibuat  personal  yang  pada pribadinya    terdapat  satu  diantara  enam faktor yang mensyaratkan keahlian responsibilitas, sebagai halnya dimuat pada kitab  perundangan  hukum  pidana ,  bahwa eksekutor  aktivitas  kejahatan tak  diadili.
Perilaku  kejahatan  dan  kewajibah  ialah elemen yang mesti dilengkapi supaya orang yang melaksankan kejahatan yang  bewujud terencana atau lengah bisa terkena hukuman kejahatan (Jannati, 2022) .
Terkait  peran  perawat,  perawat memiliki  keahlian  dan  responsibilitas ketika  melaksanakan  peran  secara  mandiri pada  naungan  keperawatan , dan  peran perawat dalam melaksanakan tugas kerjasama  responsibilitas  ditanggung  oleh kordinator  kesehatan  serta  peran  terbatas dilimpahkan  pada  dokter  yang  memiliki kewenangan melaksanakan aktivitas kedokteran pada penderita (Amir, 2019) .
3. Proteksi  Hukum        Bagi    Perawat professional dan mandiri Saat melaksanakan pelayanan Kesehatan
Kesadaran untuk hidup sehat merupakan suatu usaha guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
mencakup  seluruh  aktivitas  guna  menjaga dan  membangun  masyarakat  yang  sehat. Diantaranya  yang  memegang  peran  strategis dalam  usaha  peningkatkan  derajat  kesehatan yaitu pusat layanan kesehatan.
Pusat layanan kesehatan yang berkualitas,  terjamin  dan  dapat  dijangkau semua tingkatan masyarakat serta menjaga atas peluang peristiwa yang bisa menggangu  serta  menyebabkan  ancaman atas  kesehatan  sehingga  menyediakan keringanan guna mendukung usaha kesehatan  menjadi  meningkat.  Fasilitas kesehatan dibutuhkan oleh masyarakat baik yang  lagi  kurang  sehat  atau  pada  kondisi sehat.  Bagi  yang  sehat  senatiasa  ingin menjaga kesehatan fisik dan batin.
Usaha  kesehatan  yang  dilaksanakan oleh  negara  atau  publik  memakai  fasilitas kesehatan memanfaatkan prasarana kesehatan  dan  servis  tenaga  kesehatan khususnya tenaga perawat. Alasan ini yang menjadi pedoman bahwa fasilitas kesehatan yang  dilaksanakan  menggunakan  fasilitas kesembuhan  membutuhkan  aturan  legal sebagai  acuan  dasar  legalitas  pada  semua aktivitas  yang  dilaksanakan.    Seterusnya seluruh  usaha  kesembuhan  terjalin    untuk patuh serta teguh  atas seluruh kaidah legal yang mengatur aktivitas fasilitas kesembuhan (Sitanggang, 2019).
Tema pengawasan kesembuhan penderita pada jasa pengobatan ketika jasa pengobatan  diterima  menjadi  suatu  hak
yang mendasar dalam pernyataan deklarasi universal  hak  asasi  manusia  tahun  1948 dijelaskan bahwa Setiap  orang berhak  atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, perumahan, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas jaminan pada saat  menganggur,  sakit,  cacat,  janda,  usia tua  atau  kekurangan  penghidupan  lainnya dalam keadaan di luar kendalinya (Handini,
2021)
Pada sudut pandang legal di Indonesia atas kehidupan yang memadai dan memiliki pekerjaan serta memperoleh layanan pengobatan  sebagai  warga  negara  masih terdapat  kesenjangan.  sampai  saat  ini pemerintah sudah membuat berbagai aturan guna  menjamin  kemakmuran,  kesehatan masyarakat namun belum berjalan optimal. Sebaliknya guna melindungan tenaga kerja kesehatan  pemerintah  juga  telah  membuat aturan  yang  menjadi pokok  pengendalian milik  dan  tugas  baik  tenaga  kerja kesehatan  atau  pasien  yang  diatur  pada kausa 304, 531, 170 KUHAP, perundangan tahun 1999 nomor 8 dan perundangan tahun 2014  no.  38  mengenai  keperawatan, perundangan tahun 1992 nomor   23  Tahun 1992 tentang  Kesehatan butir 55 mengenai hak  atas  penggantian  kerugian  dampak kealpaan atau kelalaian yang  dibuat tenaga kerja  kesehatan.Peraturan  yang  dibuat pemerintah  tahun  1996  no.32    mengenai
tenaga kerja kesehatan pada butir 21 yakni
seluruh  tenaga  kerja  kesehatan ketika menjalankan perannya
memiliki responsibilitas  guna  mentaati  parameter profesi  tenaga  kerja  kesehatan  dan  pada kausa  22  yaitu:  Bagi  tenaga    kesehatan jenis  tertentu  dalam  melaksanakan  tugas profesinya
berkewajiban untuk: menghargai  milik  penderita ,  melindungi
privat personalitas dan keterangan penderita,  membagikan  keterangan  yang berhubungan  dengan  status  kesehatan  dan aktivitas  yang  akan  diberikan,  memohon persetujuan  atas  aktivitas  yang  mau dilaksanakan serta menyimpan dan menjaga keterangan  kesehatan (Jauhani  &  Pratiwi,
2022) .
Peraturan yang buat dibuat Pemerintah  tahun  1996  no  32  sudah ditentukan  batasan  wewenangan  antara tenaga  kerja  kesehatan  yaitu  perawat  dan dokter  namun  perawat  bisa  menjalankan implementasi
pengobatan apabila memperoleh    persetujuan  tercatat  yang dibuat oleh dokter dan ketika mendapatkan situasi  kegawatdaruratan  seperti  yang diputuskan  menteri  kesehatan  tahun  2000 no  647  Tahun  2000  mengenai  pencatatan dan  praktek  tenaga  perawat  (Simamora  et al., 2020).
Perawat ketika
menjalankan
fungsinya tak hanya melaksanakan aktivitas  perawatan  belaka, namun  juga melaksanakan
sebagian aktivitas
pengobatan  secara  peran  yang  diperluas . Akan  tetapi  aktivitas  yang  direpretansikan perawat  bersumber  pada  arahan  yang  di izinkan  dokter,  karena  responsibilitas aktivitas  kedokteran ada  di  dokter. Penegakan  diagnosis , pemberian  atau penentuan  terapi  serta  penentuan  indikasi medis,  harus  diputuskan  oleh  dokter sendiri. Kontroling kedokteran saat pengimplementasiannya pelaksanaannya terpaut  atas  aktivitas  yang  dilaksanakan (Magistri, 2020) .
Saat ini terjadi pergeseran kedudukan dari  kepanjangan  tangan  berubah  sebagai rekan kerja. Makna rekan kerja pada tenaga kerja  kesehatan  di  fasilitas  pengobatan yaitu:      penerimaan  interaksi  pada  bidang sains, penerimaan dan penghargaan otonomi pada ruang area profesi, penerimaan  kebebasan  pekerjaan  dan penerimaan atas kolaborasi (Satria, 2019) .
Pengakuan  timbal  balik  terhadap kaidah dan parameter  profesi pada perundangan  tahun  1992  no  23  mengenai kesehatan  pada  butir  53  menyebutkan tenaga  kerja  kesehatan  termasuk  perawat layak  mendapatkan  proteksi  legal  saat menjalankan  perannya  dan  berkewajiban guna  melaksanakan  standar  profesi  dan menghargai  milik  penderita.    Peraturan yang dibuat  Pemerintah tahun 1996 no 32 mengenai tenaga kerja kesehatan memutuskan  yakni  seluruh  tenaga  kerja kesehatan  ketika  melaksanakan  perannya
bertanggung  jawab  guna  menjalankan kriteria pekerjaan tenaga kerja kesehatan .
Pasal 22 PP diatas  menegaskan pada tenaga kerja kesehatan ketika menjalankan peran  keprofesiannya  bertanggung  jawab guna menghargai milik pasien, melindungi privasi data  diri  dan  data  kesehatan penderita. Menyampaikan keterangan bersangkutan  atas  situasi  dan  aktivitas hendak  diperbuat,  memohon  ijin  atas aktivitas   yang mau hendak dilaksanakan, melangsungkan  dan  menjaga  dokumen medis. Butir 24 menekankan yakni proteksi legal  disampaikan  pada  tenaga  kerja kesehatan  yang      melaksanakan  perannya selaras pada kriteria pekerjaan tenaga kerja kesehatan (Kurniawati, 2020) . Dalam
mengimplementasikan keprofesionalan  tenaga  kerja  kesahatan dibutuhkan usaha guna menghindari perawat melangsungkan malpraktik. Implementasi  keperawatan  keperawatan guna menentukan
pemeriksaan
keperawatan yang efektif sebelum menjalankan  interferensi  yang  dibutuhkan.
Saat  melaksanakan peran  kolaborasi
dengan  tenaga  kerja kesehatan  lain, menanyakan masukan perintah yang amanatkan  dokter  dengan  baik  serta tercatat. Oleh karena itu, harus diingat atas gugatan legal malpraktik yang diperkarakan oleh  penderita  serta  keluarga,  tenaga  kerja kesehatan  secara    hukum  legal    bisa mengutarakan pendapat, yakni terdapatnya
bahaya yang terintegrasi saat penyembuhan,    akibat  alergi,  persoalan pada  badan  penderita,  penderita  juga berpatisipasi  berlangsungnya  keabaian , dampak  yang  mucul  dari  efek  yang dirasakan penderita , pertolongan
kegawatdaruratan pada penderita , kerugian kedokteran , dan  kesalahan pemeriksaan (Widayat, 2019) .
Untuk menanggulangi terjadinya malpraktik medik diperlukan pertanggungjawaban      terpusat      (central responsibility)   pada   rumah   sakit. Dengan demikian  pasien  yang  tidak  puas  atas  jasa yang disampaikan bisa mengajukan tuntutan  kepada  fasilitas  pengobatan . Pimpinan fasilitas pengobatan yang akan memutuskan  tenaga  kerja  kesehatan  yang melakukan  kesalahan  dan  menjalankan kewenangan rehat menggugat pihak melakukan  kesalahan  atas timbulnya kejadian.  Perlunya  kepastian  ketentraman, kedamaian  serta  ketenangan  penderita dalam menjalani pengobatan dan perawatan .
Pada  sudut  pandang  etika  dan peraturan  kesehatan,  begitu  juga  dengan pekerjaan      kesehatan  yang  lain, sebuah kejadian  kesalahan  atas  sebuah  aktivitas atau tidak melaksanakan aktivitas bersangkutan  dengan  elemen  terencana atau  kelengahan  ketika  melaksanakan aktivitas.
Kesamaan  pemecahan  problematika kesalahan  tenaga  kerja  kesehatan,  andai kata terkandung kesalahan yang dilaksanakan  oleh  tenaga  kerja  kesehatan wajib  memberitahukan  kepada  organisasi profesi dengan mengedepankan pengecekan kesusilaanya dan tak melaksanakan tuntutan ke meja hijau, demi memperoleh  materi  tambahan  pada penanganan  sebuah  perkara.  Kemudian dilanjutkan pada pengecekan  normanya, andaikata tak menentang kesusilaan namun  serta  menentang norma (Widjaja,
2020) .
Terdapatnya ketimpangan antara keadaan optimal dan  realitas  pada  servis keperawatan  menimbulkan hambatan  saat memastikan responsibilitas naungan
keperawatan  pada  usaha servis  kesehatan yang  dilakukan  oleh  perawat  di  fasilitas pengobatan .  Kualifikasi  optimum  yang
diinginkan organisasi perawat ialah menginginkan status yang sejajar dengan  tenaga  kesehatan  yang  lain. Perawat , khususnya    lulusan    pendidikan tinggi  ilmu    keperawatan memiliki keyakinan  bahwa    tenaga    profesional sehingga bertanggung gugat saat
menyampaikan naungan kesembuhan (Azzahra & Haflisyah, 2019).
Pada realitasnya perawat ialah pekerja  di  fasilitas  kesembuhan,  maka naungan  kesembuhan  yang  disampaikan pada  hakikatnya  ialah  komponen  usaha
servis  kesembuhan  yang  perlu  dijalankan pusat  servis  kesembuhan  sebagai  fasilitas kesembuhan  menyaj ikan  usaha  servis kesembuhan, terpenting jasa medis. Perawat diberikan ijin melaksnakan implementasi kesembuhan yang dilindungi oleh perundangan tahun 2014 no 38 dalam melaksanakan  peran  perawat  dan  naungan kesembuhan,  usaha  servis  kesembuhan yang dibagikan senantiasa saling mensuport dengan  usaha  servis  kesembuhan  bentuk lain. Keadaan  tersebut  begitu  juga  telah dimuat pada pedoman kesembuhan, sehingga  maksud  naungan  kesembuhan bisa  diperoleh  dengan  usaha  bersama seluruh  bagian  satuan  kerja  usaha  servis kesembuhan pada penderita atau familinya (Sukmawati, 2021) .
Terjadinya  h ubungan  pasien  dan perawat  dalam  asuhan  keperawatan  di rumah  sakit  diawali  dengan  adanya pembicaraan  penindakan  medis  yang  akan dikasihkan  dokter  ke  penderita. Apabila dokter menyarankan penderita agar menjalani perawatan di fasilitas pengobatan dalam usaha pengobatannya dan  penderita menyetujuinya,  pasien  tersebut  menjadi pasien  rumah  sakit.  Sejak  seorang  pasien masuk ke fasilitas pengobatan berlangsunglah keterkaitan peraturan antara penderita  dengan  fasilitas  kebugaran. Hubungan hukum yang terjadi  berdasarkan perjanjian      untuk  melakukan      usaha fasilitas  kesembuhan. Selaras  dengan
perannya rumah sakit hendaklah melakukan      usaha  kesembuhan      dengan menyediakan      tenaga      kesehatan  dan fasilitas  kesehatan yang  memadai,  dan pasien  hendaklah  mengikuti  ketentuan yang ditetapkan pihak rumah  sakit susaha bisa mendapatkan servis kesembuhan yang dibutuhkan (DAMARA, 2019) .
Kaitan  peraturan yang  mengatur interaksi fasilitas kebugaran dengan penderita termuat  pada  kausa  1234  BW, pada  aturan  ini  dijelaskan  tanggung  jawab fasilitas  kebugaran  yaitu  rumah  sakit  yaitu guna melayani pasien sampai memperoleh kepulihan dengan aktivitas pokok menyampaikan jasa kebugaran seperti yang dilaksanakan perawat . Dalam Kausa
1320BW  dijelaskan  usaha  kesepakatan menjadi  valid  dalam  keterkaitan  fasilitas kebugaran  dengan  penderita,  maka  tiap kelompok  hendaknya  menyatukan  diri dalam sebuah kesepahaman, tiap kelompok mempunyai kehandalan merancang kesepahaman,  dan  hal  lain  yang  mengatur kepunyaan  dan  tanggung  jawab  tiap kelompok (Kowaas, 2019).
Kesepahaman tersebut  memiliki sifat terikat apabila  butir kesepahaman diantara diantara butir kesepahaman tidak terpenuhi bisa  menyebabkan  kesepahaman  tersebut menjadi  batal.  Tercapainya  kesepahaman antar  kelompok  yang  memiliki  kepakaran guna  melak sanakan  negosiasi  penindakan medis susaha sejalan dengan aturan, moral
dan  adab menumbuhkan  dampak  bagi  tiap kelompok  guna menjalankan perannya masing-masing.  Pasien  beserta  kelurga menerima  saran  d okter  saat  melaksanakan pengobatan guna menyelesaikan penyembuhan,  dan  fasilitas  kebugaran bersiap  guna  melaksanakan  penyajian  jasa kebugaran yang dibutuhkan pasien, sehingga  kewenangan  dan  tanggung jawab  pasien  dan fasiltas  kesehatan berjalan  ketika  pasien  hadir  ke  fasilitas pengobatan  demi  mendapatkan  fasilitas pengobatan (Lintang & Triana, 2021) . Pada realita sebenarnya masih terdapat penderita sesudah  melewati  masa  pengobatan  di fasilitas  pengobatan  belum  pulih  kembali. Menanggapi kesia-siaan atas usaha kesehatan  yang  dilaksanakan  fasilitas pengobatan, penderita  dan  keluarganya berhak mendapatkan penggantian kerugian berdasarkan  konstitusi  tahun  1992  nomor 23  kausa  55.  Penggantian  kerugian  baik jasmani dan mental akibat kecerobohan dan kekeliruan tenaga kesehatan ketika melaksanakan perannya ketika memberikan jasa  pengobatan.  Begitu  juga  perawat ketika melaksanakan naungan  keperawatan menanggung responsibilitas dan  apabila melakukan  kesalahan  atau  kelalaian  saat menjalankan  naungan  keperawatan  bagi pasien  di fasiltas pengobatan.
Sehingga atas
aktivitas keprofesiannya  diberlakukan  pasal  1367
BW:  Bersumber  pada  ketentuan  tersebut,
perawat tidak menanggung beban tuntutan  kerugian  yang  diderita  korban karena  perawat  mengusahakan  penyajian kesembuhan  dan  melaksanakan  kewajiban yang  diperintahkan  oleh  manajemen  atau pengelola pusat layanan kesehatan.
Gugatan  yang  dibebankan  kepada badan  penyelenggara  ini  masuk  akal apabila dihubungkan pada tuntutan melaksanakan ganti  rugi. Penggantian kerugian  yang  diperkarakan  korban  atau keluarga  korban  lebih  tepat  ditujukan  ke instansi  pelayanan  kesehatan  atau  badan hukum penyelenggara yang mengendalikan dan mempunyai aset properti . Kewenangan perawat  pada  pusat  layanan  kesehatan melaksanakan  kewajiban  yang  diserahkan pimpinannya.  Perawat  sebagai  tenaga professional yang diberi otoritas melakukan binaan  keperawatan  melaksanakan  seluruh aktivitas  yang  bersumber  pada  kompetensi pendidikan, kemampuan, kaidah dan
parameter keperawatan sehingga tidak tepat apabila perawat menanggung
responsibilitas  pada  fasilitas  kebugaran
(Pramudani et al., 2021) .

## KESIMPULAN
Dari  hasil  studi  telaahan  didapatkan ikhtisar  atas  problematika  pada  riset  studi telaahan  ini,  bahwa  peran  perawat  pada implementasi  keperawatan  memiliki  tiga peran  independen,  interdependen  dan dependen . Walaupun  pada  naungan
keperawatan,  perawat  dengan jenjang pendidikan  yang  diperoleh  memiliki peran sebagai  pengemban,  pengajar,  manajerial dan  penelaah . Bertautan  dengan peran perawat , perawat memiliki keahlian resposibilitas saat melaksanakan peran pada jasa  kesembuhan  yang  profesional  dan mandiri. Perawat juga melaksanakan peran kolaborasi  dengan  rekan  tenaga  kerja kesehatan  lain.  Dimata  hukum  profesi perawat saat melaksanakan servis kesembuhan yang profesional serta mandiri mendapat  proteksi  legal  bersumber  pada perundangan  tahun  1992  no  23  mengenai hak  tenaga  kerja  mendapatkan  proteksi legal saat menjalankan peran keprofesiannya. Di samping itu berdasarkan ketentuan bu butir 1367 bagian 1  serta  butur  1367  bagian  3,  perawat memperoleh proteksi legal karena  bekerja bersumber  pada  arahan  atasan  atau  yang memiliki  kewenangan  pekerjaan  tersebut secara  keseluruhan  menjadi  tanggung jawab  pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  N.  (2019). Perlindungan  Hukum Kerahasiaan  Data  Pasien  Dalam Rekam Medik Elektronik . repository.ubaya.ac.id.
http://repository.ubaya.ac.id/35220/
Awaludin, A. A., & Perceka, A. L. (2019).
ALP  Proteksi  Hukum  Pasien  Dalam
Pelayanan  Kesehatan  Di  Ruang Opname  RSUD  Dr.  Slamet  Garut.
Jurnal Medika Cendikia . https://jurnalskhg.ac.id/index.php/me dika/article/view/109
Azaria,  N.  L.  (2020). Implementasi Perlindungan  Hukum  Perawat  Ners terhadap Risiko Kerja dalam Pelayanan  Keperawatan  di  Rumah Sakit  Wijayakusuma  Purwokerto .
repository.unsoed.ac.id. http://repository.unsoed.ac.id/6199/
Azzahra,  N.,  &  Haflisyah,  T.  (2019).
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien  Akibat  Malpraktik  Medis Ditinjau  Dari  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum … . http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata /article/view/16098
Christie, D. I. (2021). Perlindungan Hukum Pasien  dalam  Praktik  Keperawatan Mandiri . repository.unsoed.ac.id. http://repository.unsoed.ac.id/id/epri nt/12059 DAFID,  D.  (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
DOKTER DAN PERAWAT PADA PELAYANAN DI RUANG INTENSIVE  CARE  UNIT  (ICU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH … .
etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/peneli tian/detail/166690 DAMARA, A. M. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH SUKAMARA . repository.unissula.ac.id. http://repository.unissula.ac.id/15912 Handayani, A. R. (2020). PERLINDUNGAN  HUKUM  ATAS

## KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA  BAGI  PERAWAT  DI  RSUD KOTA YOGYAKARTA . etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/peneli tian/detail/185231 Handini, D. T. (2021). KONSEP PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI TENAGA MEDIS DALAM PENANGANAN  COVID  19. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi .
https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/vie w/52619
Huda,  K.,  &  Huda,  M.  K.  (2021).
Perlindungan  Hukum  Perawat  atas Pelimpahan  Wewenang  dari  Dokter dalam  Melakukan  Tindakan  Medis Jahit  Luka  di  IGD  Rumah  Sakit. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan . https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php /jurnal/article/view/18
Jannati,  A.  S.  R.  (2022).  Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Pelayanan Telemedicine  di  Indonesia. Jurnal Juristic . http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.ph
p/JRS/article/view/3184
Jauhani,  M.  A.,  &  Pratiwi,  Y.  W.  (2022).
Perlindungan  Hukum  Tenaga  Medis dan  Pasien  Pada  Tindakan  Gawat Darurat. JURNAL RECHTENS .
http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/RE
C/article/view/1790
Kowaas,  I.  K.  (2019).  Kajian  Yuridis Terhadap  Status  dan  Perlindungan Hukum  Perawat  dalam  Memberikan Pelayanan  Terhadap  Pasien. LEX  ET SOCIETATIS . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/lexetsocietatis/article/view/24649 Kurniawati, S. N. A. (2020). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI PASIEN PADA TINDAKAN OPERASI DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS  (INFORMED  CONSENT). Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan
Ekonomi . https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/vie w/49766 Lestarina,  D.  (2019). PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PASIEN  AKIBAT KELALAIAN  PERAWAT  DALAM MEMBERIKAN OBAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 … .
repository.unpas.ac.id. http://repository.unpas.ac.id/id/eprint /41685
Lintang,  K.  (2021).  Tanggung  Jawab Hukum  Perawat  Praktik  Mandiri terhadap  Kerugian  Pasien. Jurnal
Suara Hukum . https://journal.unesa.ac.id/index.php/ suarahukum/article/view/13120
Lintang,  K.,  &  Triana,  Y.  (2021).
Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak Privasi dan Rekam Medis Pasien pada Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal Hukum Lex Generalis . https://ojs.rewangrencang.com/index. php/JHLG/article/view/71 Lungguh  Perceka,  A.  (2018).  Hubungan Perencanaan  dan  Pengarahan  Kepala Ruangan  Dengan  Motivasi  Kerja Perawat  di  RS  Pameungpeuk  Garut Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik . https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019 .004.01.9 Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban  Tindak  Pidana  Penusukan Dalam  Peradilan  Pidana. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia .
https://ejournal2.undip.ac.id/index.ph p/jphi/article/view/7212 Mahaputri, A. A. I., Budiartha, I. N. P., & ... (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi Profesi Perawat Terhadap Pelaksanaan Praktik Keperawatan. … Analogi Hukum . https://www.ejournal.warmadewa.ac. id/index.php/analogihukum/article/vi ew/1768 Mukhlis, T. P. Y. (2019). PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI TENAGA DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN DI PUBLIC

## SAFETY
CENTER  (PSC)  DI  KABUPATEN REMBANG . repository.unika.ac.id. http://repository.unika.ac.id/21128/ Nelfrides,  N.  (2021). PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  PERAWAT DALAM  INTERVENSI  MEDIK  DI PUSKESMAS KOTA PADANG . repo.bunghatta.ac.id. http://repo.bunghatta.ac.id/3372/ Perceka,  A.  L.  (2018).  Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan terhadap  Kinerja  Perawat  Pelaksana di  Ruang  Rawat  Inap  RSUD  dr. Slamet Garut. Jurnal Medika
Cendikia .
https://www.jurnalskhg.ac.id/index.p hp/medika/article/view/79
Perceka,  A.  L.  (2020a).  Hubungan  Mutu
Pelayanan Keperawatan dengan Kepuasan  Pasien  di  Ruangan  IGD RSUD  Dr.  Slamet  Garut. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik . https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020 .006.02.14 Perceka,  A.  L.  (2020b).  Hubungan  Mutu Pelayanan Keperawatan Dengan Kepuasan  Pasien  Di  Ruangan  IGD RSUD  Dr.  Slamet  Garut. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik . https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/art icle/view/936
PRAMUDANI,  M.  I.,  Njatrijani,  R.,  &
Rahmanda,  B.  (2021). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PASIEN  COVID-19 TERHADAP KERAHASIAAN IDENTITAS  DAN  DATA  PRIBADI PASIEN  _  011  Dagang  2021 . eprints2.undip.ac.id.
https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/
5304/
Pujiutami,  K.  (2018).  EFEKTIVITAS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  PERAWAT  DALAM MEMBERIKAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD Dr …. Jurnal Idea Hukum . http://jih.fh.unsoed.ac.id/index.php/ji h/article/view/114 Putri,  P.  M.,  &  Asmara,  G.  Y.  P.  (2022). Asuransi Proteksi Medis (Professional  Indemnity  Insurance) sebagai  Pengalihan  Tanggung  Gugat dalam  Sengketa  Medis  Dokter- Pasien. Kosmik Hukum . https://jurnalnasional.ump.ac.id/inde x.php/KOSMIK/article/view/15645
Riasari, R. H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap  Perawat  pada  Rumah  Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
Jurnal Hukum Lex Generalis . https://www.rewangrencang.com/ojs/ index.php/JHLG/article/view/79
ROSMAWATI,  M.  (2018). Perlindungan Hukum  Dokter  dan  Perawat  Dalam Memberikan  End  of  Life  Care Kaitannya  Dengan  Hak  Pasien  di RSUD Kota Yogyakarta . etd.repository.ugm.ac.id. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/ detail_pencarian/163334 SALSABILLA, W. (2019). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  PERAWAT  DALAM MELAKUKAN  TINDAKAN  MEDIS BERDASARKAN PELIMPAHAN WEWENANG  DOKTER  DI  … . repository.ump.ac.id. http://repository.ump.ac.id/id/eprint/
10553
Sasmita,  P.  (2021). Perlindungan  Hukum Terhadap  Pasien  di  Rumah  Sakit Umum  Daerah  Haji  Abdul  Manan Simatupang Kisaran . repositori.usu.ac.id. https://repositori.usu.ac.id/handle/12 3456789/31001 Satria,  B.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap Dokter Atas Dugaan Melakukan  Tindak  Pidana  Medik Dihubungkan  Dengan  Ajaran  Sifat Melawan  Hukum  Materiil. Jurnal Abdi Ilmu . https://journal.pancabudi.ac.id/index. php/abdiilmu/article/view/535 Simamora,  T.  P.,  Batubara,  S.  A., Napitupulu,  I.  E.,  &  ...  (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien  Dalam  Pelayanan  Medis  Di Rumah  Sakit  Umum. … :  Jurnal Hukum .
https://ojs.uniska-
bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view /3091 Sitanggang,  T.  (2019). Aspek  Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=e
n&lr=&id=xxjGDwAAQBAJ&oi=fn d&pg=PA1&dq=perlindungan+huku m+perawat&ots=yigezmYgPp&sig= R55WyreqUekaHVX4aG_4whpjEPs Sukmawati,  A.  (2021). Perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kesehatan
sebagai  korban  kekerasan  yang dilakukan  oleh  keluarga  pasien . erepository.uwks.ac.id.
https://erepository.uwks.ac.id/11250/ Suwarto,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Pasien Di Bidang Pelayanan  Medis  Berdasarkan  Kuh Perdata. Mizan:  Jurnal  Ilmu  Hukum . https://ejournal.uniska- kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/ view/1058
Thalib,  H.,  &  Khalid,  H.  (2021).
PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN  TERHADAP  TINDAKAN MALPRAKTIK  OLEH  DOKTER DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM
PIDANA. Qawanin  Jurnal  Ilmu Hukum .
http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/q awaninjih/article/view/236 Utami,  N.  A.  T.,  &  Alawiya,  N.  (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  di Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan … . http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.p hp/volksgeist/article/view/1605
Widayat,  E.  (2019).  PERLINDUNGAN
HUKUM PASIEN TERHADAP PEMBERIAN OBAT YANG TIDAK RASIONAL DALAM UPAYA KESELAMATAN PASIEN. JURNAL SPEKTRUM HUKUM .
http://sister.untagsmg.ac.id/index.php /SH/article/view/1080
Widjaja,  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Bagi Pasien Selaku Konsumen terhadap  Tindakan  Malpraktik  di Bidang Kesehatan. JURNAL RECHTENS . http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/RE C/article/view/660/0
Wira,  A.,  &  Darmadi,  A.  (2022).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENJADI KORBAN MALPRAKTIK PENGOBATAN
TRADISIONAL. … :  Journal  Ilmu Hukum .https://garuda.kemdikbud.go. id/documents/detail/2542193