Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 7 (1) (2021): 45-53, DOI: 10.24114/antro.v7i1.24482
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Yang Terbuang, Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh Eks Orang-Orang Buangan 1969-1979
The Exiled is The One Who Develop: Study of Social Change in Waeapo Subdistrict, Buru Regency by Former Exiles 1969-1979

## Naomi S.M Lesbatta*, Widhi Handayani & Pamerdi Giri Wiloso
Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
Diterima: 21 April 2021; Direview: 02 Mei 2021; Disetujui: 23 Mei 2021 ntas

## Abstrak
Kabupaten Buru merupakan salah satu penyuplai beras di Provinsi Maluku. Keberhasilan Kabupaten Buru sebagai pemasok beras Maluku tidak lepas dari sejarahnya sebagai tempat pembuangan orang-orang yang diasingkan pada tahun  1969.  Keberadaan  eks  orang-orang  tersebut  berpengaruh  membawa  perubahan  sosial  di  Pulau  Buru. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjelaskan  perubahan  sosial  di  Waeapo,  Buru  oleh  eks  orang-orang  buangan Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  lokasi  penelitian  di  Kecamatan  Waeapo Kabupaten  Buru.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebelum  eks  orang-orang  buangan  tiba  di  Pulau  Buru, Waeapo  didominasi  oleh  hutan.  Penduduk  setempat  mempraktikkan  pertanian  berpindah. Kehadiran  eks  orang- orang buangan pada tahun 1969 mengubah bentang alam Buru dari hutan menjadi persawahan dengan kerja paksa. Kerja paksa dan introduksi sistem pertanian baru merupakan pola yang diwarisi dari pemerintah kolonial. Namun di pulau Buru, hasil panen tidak diserahkan kepada pemerintah seperti lazimnya pada masa  kolonial, melainkan dinikmati oleh eks orang-orang buangan.  Perubahan tata guna lahan pada akhirnya mengubah sistem perladangan berpindah menjadi pertanian menetap dengan sistem usahatani padi dataran rendah yang lazim dilakukan di Jawa. Eks  orang-orang  buangan  adalah  orang-orang  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  untuk  melakukan pembangunan di daerah terpencil pada era 1969-1979 hingga terjadi perubahan lanskap Buru, perubahan bahan pangan pokok, dan keragaman budaya di Waeapo.
Kata Kunci : Eks Orang-Orang Buangan 1969; Perubahan Sosial; Alih Fungsi Lahan; Pertanian Menetap; Waeapo.

## Abstract
Buru Regency is one of the rice suppliers in Maluku Province.The achievements of Buru Regency as Maluku rice supplier cannot be separated from its history as a place for people who were exiled in 1969. The presence of these former people has an influence on social change in Buru Island. Located in Waeapo district, Buru regency, this qualitative research was conducted to explain social change in Waeapo, Buru by the former exiles. The results showed that before the former exiles  arrived  at  Buru  Island,  the  Waeapo  was  dominated  by  forests,  where  the  local  people  practiced  swidden agriculture. The presence of former exiles in 1969 changed the landscape of Buru from forest to paddyfields by means of forced labor. The forced labor and introduction of new agricultural system are patterns inherited from the colonial government. Nevertheless, in Buru, the harvest was consumed by the exiles instead of handed over to the government as a  custom  enforced  by  the  colonials.  The  change  in  land  use  eventually  changed  the  shifting  cultivation  system  to permanent agriculture with the lowland rice farming system which is commonly practiced in Java. Ex-exiles were the people used by the New Order government to carry out development in remote areas in the 1969-1979 era until the change of Buru’s landscape, source of staple food, and cultural diversity exist in Waeapo. .
Keywords : 1969 Former Exiles; Waeapo; Social Change; Shifting Cultivation; Permanent Agriculture.
How to Cite : Lesbatta, N.S.M., Handayani, W., & Wiloso, P.G., (2021). Yang Terbuang Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh  Eks Orang-Orang Buangan 1969. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 7 (1): 45- 53.
* Corresponding author E-mail: sintia.melwin@gmail.com
ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Pulau  Buru  terletak  di  sebelah  barat Pulau  Seram  dan  berada  pada  arah  barat laut  Pulau  Ambon.  Selain  kedua  pulau tersebut,  beberapa  pulau  kecil  berada  di sekitar  Pulau  Buru,  yaitu;  Ambalau  di sebelah  tenggara  dan  gugusan  pulau Manipa, Kelang dan Buano yang membentang di sebelah timur hingga timur laut  Pulau  Buru  (Mansyur,  2012).  Secara fisiografi  (makro  relief),  bentuk  wilayah Kabupaten Buru
dikelompokkan berdasarkan daratan, pantai dan perbukitan  termasuk  dataran  tinggi ( plateau / piedmont ) dengan bentuk kelerengan  variatif.  Kabupaten  Buru didominasi  oleh  kawasan  pegunungan dengan  elevasi  rendah,  berlereng  agak curam  dengan  kemiringan  lereng  kurang dari  40%  yang  meliputi  luas  15-43%  dari keseluruhan luas wilayah daerah ini. Jenis kelerengan  lain  yang mendominasi  adalah elevasi  rendah  berlereng  bergelombang serta  agak  curam  dan  elevasi  sedang berlereng  bergelombang  dan  agak  curam dengan penyebaran lereng di bagian utara dan  barat  rata-rata  berlereng  curam sedangkan  di  bagian  timur  terutama  di sekitar Sungai Waeapo merupakan daerah elevasi  rendah  dengan  jenis  lereng  landai sampau  agak  curam  ( www.burukab.go.id 2018 ). Kabupaten  Buru  merupakan  salah satu  wilayah  di  provinsi  Maluku  yang memiliki  produk-produk  unggulan  dari sektor  perkebunan,  seperti  minyak  kayu putih, umbi-umbian, serta sektor perikanan, dan tambang emas yang ada di pulau  Buru.  Produk  unggulan  kabupaten Buru  tersebut  merupakan  komoditas ekonomi  yang  digunakan  oleh  penduduk lokal  Waeapo  untuk  dapat  memenuhi kebutuhan  sosial  ekonomi  lokal  untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Indonesia  mengenal  Pulau  Buru sebagai lokasi pembuangan tahanan politik pada era Orde Baru. Situasi politik saat itu menyebabkan  pemerintah  mengambil langkah  untuk  mengasingkan  pihak-pihak
yang  dianggap  berseberangan  dengan pemerintah.  Pengiriman  tahanan  politik dimulai pada tahun 1969 dan diakhiri pada tahun 1979 dengan sekitar 12.000 tahanan politik  (selanjutnya  disebut orang-orang buangan ) yang ditempatkan di Pulau Buru (Setiawan,  2004).  Saat  itu,  untuk menampung  eks  orang-orang  buangan tersebut,  pemerintah  membuka  lahan  di wilayah  Waeapo  (sebelah  pulau  Buru bagian  utara)  dan  membuka  lahan persawahan  seluas  80-120  hektar  untuk unit dengan 500 orang (Setiawan, 2004).
Hadirnya  eks  orang-orang  buangan mengalih  gunakan  lahan  sehingga  terjadi perubahan  lanskap  pulau  Buru  yang dulunya  hutan  menjadi  sawah.  Alih  fungsi lahan  dari  hutan  menjadi  areal  pertanian terbuka  dalam  kurun  waktu  yang  cukup lama  menyebabkan  Waeapo  mengalami perubahan,  baik  fisik  maupun  non-fisik. Perubahan  fisik  yang  dimaksud  meliputi berbagai  bangunan  yang  masih  dapat  di jumpai hingga kini, yaitu gedung kesenian, dan lahan pertanian terbuka dalam bentuk areal persawahan. Sedangkan pembangunan  non-fisik  tampak  dari perubahan  pada  aspek  sosial  masyarakat Waeapo  yang  meliputi  keragaman  sistem pertanian,  sosial,  dan  budaya,  sehingga terjadi perubahan pada pola hidup seperti perilaku  dalam  interaksi  sosial.  Gillin  dan Gillin dalam Soekanto,  (1982)  menulis bahwa perubahan-perubahan sosial merupakan  variasi  dari  cara-cara  hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, budaya material, komposisi  penduduk,  ideologi,  maupun penemuan-penemuan baru dari masyarakat tertentu.
Pada  saat  ini  kabupaten  Buru merupakan lumbung padi provinsi Maluku. Menurut BPS Kabupaten Buru (2018), luas panen  padi  Kabupaten  Buru  tahun  2017 mencapai  11.241  hektar;  meningkat 19,51% dari tahun 2016 dengan luas panen 9.406  hektar.  Prestasi  Kabupaten  Buru sebagai  lumbung  padi  yang  menyuplai pangan  bagi  Provinsi  Maluku  tentu  tidak
dapat  dipisahkan  dari  perjalanannya sebagai penjara alam bagi eks orang-orang buangan dari masa Orde Baru sebagai agen pembawa  perubahan  sosial  di  Buru.  Oleh sebab  itu,  penelitian  ini  mempertanyakan “ Bagaimana perubahan sosial pada masyarakat  Waeapo,  Buru,  selama  [eks] orang-orang buangan dari masa Orde Baru dibuang ke Pulau Buru? ” Penelitian  ini  dilakukan  untuk menjelaskan perubahan sosial di Kecamatan  Waeapo,  Kabupaten  Buru  oleh eks  orang-orang  buangan  sebagai  agen perubahan  di  Buru.  Mengingat  fokus penelitian  ini  adalah  perubahan  yang mengindikasikan  suatu  proses,  maka penelitian  diarahkan  pada  dua  periode waktu  yaitu  (1)  bagaimana  Waeapo sebelum adanya eks orang-orang buangan dan (2) bagaimana perubahan sosial ketika eks  orang-orang  buangan  masuk  dan tinggal di Waeapo pulau Buru (1969-1979).

## METODE PENELITIAN
Kabupaten Buru terl etak antara 2º25’ – 3º83’  Lintang  Selatan  dan  125º08’  – 127º20’ Bujur Timur. Luas Kabupaten Buru wilayah  Kabupaten  Buru  adalah  7.595,58 km² yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 km 2 dan  luas  lautan/perairan  1.972,50 km 2 dengan  panjang  garis  pantai  232,18 km 2 .  Secara  Geografis  Kabupaten  Buru memiliki batas wilayah dengan Laut Seram di  utara,  Kabupaten  Buru  Selatan  &  Laut Banda di selatan dan Barat, serta selat Mani di timur ( www.burukab.go.id.2018) .
Waeapo  merupakan  daerah  dataran rendah yang letaknya ditengah Namlea dan Kabupaten  Buru  Selatan  yang  dikelilingi oleh  pegunungan  sambung  menyambung dan  sungai,  bentuk  tanah  datar  yang dipenuhi hutan belukar. Barisan pegunungan  dimulai  dari  dataran  Namlea sampai bagian selatan
( www.burukab.go.id.2018) . Perjalanan  ke  lokasi  penelitian kecamatan  Waeapo  hanya  bisa  ditempuh dengan  transportasi  laut  menuju  kota Namlea.  Selanjutnya  perjalanan  dilakukan dengan menggunakan mobil untuk sampai di  Waeapo  melalui  rute  perjalanan  yang melintasi  kampung-kampung  penduduk dan  sungai.  Kendala  teknisnya  adalah gelombang  tinggi  pada  bulan  Mei  sampai Juli, sehingga angkutan yang menghubungkan  Namlea  dan  kota  Ambon pada bulan tersebut sangat sulit dijumpai. Waktu terbaik untuk datang ke pulau Buru adalah  pada  bulan  Agustus  sampai Desember,  yang  pada  saat  itu  lautnya tenang tanpa gelombang.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif karena memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian. Menurut Moleong (2012), penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian yang  memanfaatkan  wawancara  terbuka untuk  menelaah  dan  memahami  sikap pandangan  perasaan  dan  prilaku  individu atau  sekelompok  orang.  Kajian  penelitian ini  umumnya  dilakukan  dengan  langkah melakukan  studi  langsung  di  lapangan, seperti  tinggal  di  area  penelitian  dengan maksud  memberikan  analisa  pemecahan masalah berdasarkan data-data.
Dalam  kajian  ini  dilakukan  tiga  hal: Pertama, studi literatur terdahulu mengenai  konsep  pulau  Buru;  Kedua, melakukan wawancara dan pengamatan ke lokasi  penelitian  untuk  mengetahui  peran eks orang-orang buangan dalam membawa perubahan di Waeapo. menurut penduduk di  desa  maupun  informan  kunci  Ketiga, menjelaskan perubahan sosial di Waeapo.
Gambar 1. Peta Kabupaten Buru (Sumber: www.burukab.go.id.20 18 )
Penelitian  ini  merupakan  penelitian dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  studi  dokumentasi  terhadap sejumlah  buku  tentang  Buru  dan  literatur terdahulu tentang
Pulau
Buru.
Pengambilan  data  lapangan  dilakukan secara  sistematis  melalui  wawancara mendalam  dan  observasi.  Pengamatan langsung
dilakukan untuk lebih mengetahui  kondisi  dan  kenyataan  yang terjadi. Data yang dikumpulkan terdiri atas data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh dari masyarakat dan pemerintah desa  meliputi  indikator  perubahan  sosial dan pembangunan. Adapun data sekunder didapat  dari  literatur  terdahulu  yang terkait pulau Buru.
Adapun  tahapan  penelitian  yang dilakukan  peneliti  antara  lain  adalah:  (1) Mengumpulkan data dari kantor Kecamatan  Waeapo  terkait  data  yang dibutuhkan  oleh  peneliti  pada  kecamatan Waeapo,  (2)  Mengumpulkan  data  dari informan  yaitu  (a)  eks  orang-orang buangan,  (b)  tokoh  masyarakat,  (c) masyarakat  asli  dan  (d)  pemerintah  desa, dengan  jumlah  total  informan  untuk penelitian ini enam belas orang.
Para  informan  tinggal  di  Kecamatan Waeapo yang terdiri atas tujuh desa, yaitu Yanareja,  Waekerta,  Waetele,  Waekasar, Waenetat, Gogrea, dan Savanajaya. Informan  kunci  dari  tokoh  masyarakat ditentukan  berdasarkan pengetahuan terhadap sejarah Pulau Buru. Informan dari masyarakat asli adalah mereka yang berada pada  masa  itu  dan  dapat  menceritakan situasi  di  Pulau  Buru  pada  masa  sebelum para  eks  orang-orang  buangan  datang  ke Buru.  Sedangkan  tokoh  pemerintah  yang menjadi  informan  adalah  staf  kantor kecamatan  yaitu  orang  yang  mengetahui secara  mendalam  tentang  data  yang dibutuhkan. Data dikumpulkan dengan (a) wawancara  mendalam  selama  120  menit dalam sekali wawancara yang direkam, (b) observasi atau pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk melihat karya-karya
eks orang-orang buangan pada masa Orde Baru yang ada sampai saat ini di Kecamatan Waeapo,  dan  (c)  dokumentasi  terhadap lingkungan kerja eks orang-orang buangan. Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif. Teori poskolonial digunakan sebagai pisau analisis  untuk  penelitian  ini.  Semua  hasil disajikan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  sosial  dan  lingkungan  Waeapo pada  masa  sebelum  kedatangan  eks orang-oarang buangan
Buru pada masa lampau adalah hutan lebat  dengan  sagu  sebagai  tanaman  yang diandalkan  oleh  penduduk  lokal  sebagai sumber makanan mereka. Menurut Moses, (2019), seorang informan, penduduk Buru juga  memiliki  makanan  khas  yaitu  sagu ( papeda) .  Tanaman  lain  yang  diolah penduduk  menurut  Varis,  (2019),  seorang informan  adalah  umbi-umbian  seperti singkong,  keladi,  ubi  jalar,  dan  bahan makanan  lain  seperti  jagung,  kacang  serta padi gogo .  Selain  mengumpulkan  sagu, mereka  juga  bercocok  tanam  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Penduduk  lokal  Waeapo  pada  saat  itu masih terbatas dari segi pendidikan formal. Namun  demikian,  kearifan  yang  mereka miliki  diperoleh  dari  interaksi  mereka secara  langsung  dengan  alam.  Kehidupan mereka  pada  kala  itu  tampaknya  seperti kehidupan indigenous  people di  rimba Kalimantan. Indigenous people ini dijelaskan  melakukan  aktivitas  pertanian (ladang) berpindah, berburu, mengumpulkan  buah  dan  bahan  makanan dari  hutan,  dengan  tujuan  utama  untuk penghidupan (Yuliani et al, 2018).
Penduduk  Buru  memiliki  budaya seperti  pertanian  tari-tarian  seperti sawat Buru dan cakalele , serta nyanyian-nyanyian Buru seperti inafuka yang lazim dilantunkan  pada  pelaksanaan  ritual tersebut. Tradisi penduduk Waeapo dalam pembukaan lahan kebun baru menurut Les, (2019),  seorang  informan,  adalah  untuk meminta ijin pada leluhur dan memperoleh
hasil  yang  baik.  Kearifan  lokal  penduduk Waeapo  digunakan  sebagai  tatanan  sosial yang dikembangkan penduduk lokal untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan  dalam  kehidupan  sosial budaya  masyarakat  dengan  melestarikan sumberdaya  alam  yang  ada  pada lingkungan  mereka.  Pengolahan  hutan dilakukan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumberdaya yang sudah  tersedia  oleh  alam  sesuai  dengan kearifan  lokal  yang  dipraktikkan  secara turun-temurun. Sistem pengolahan pangan dilakukan  dengan  cara  bergotong  royong. Guna memenuhi kebutuhan hidup, penduduk lokal Waeapo yang hidupnya di tengah hutan  melakukan  interaksi  dengan hutan  melalui  cara  pengolahan  dan pemanfaatan hutan.
Perubahan Kondisi Sosial dan Lingkungan Waeapo pada Masa Kedatangan Orang-Orang Buangan
Hadirnya  eks  orang-orang  buangan dalam wilayah Waeapo membawa perubahan  pada  kondisi  sosial  dan lingkungan.  Pemerintah  pada  masa  itu membuat upaya untuk mengasingkan para tahanan  politik,  salah  satunya  ke  pulau Buru.  Menurut  Di  (2019),  seorang informan,  perjalanan  eks  orang-orang buangan ke Pulau Buru dimulai dari pulau Jawa  dengan  menggunakan  kapal  selama dua  minggu  untuk  sampai  di  pulau  Buru. Setelah  itu  mereka  melewati  sungai Waeapo  menggunakan  kapal  yang  lebih kecil ( landen ) dan tiba pada muara sungai di  Air  Mendidih,  lalu  berjalan  masuk  ke dataran Waeapo. Setiawan (2004) mencatat  bahwa  terdapat  12.000  orang yang datang dari pulau Jawa ke pulau Buru lalu  menempati  21  unit-unit  barak pengasingan. Barak ini berdinding bambu, bertiang  kayu  dan  beratap  daun  rumbia. Tempat  tidur  para  eks  orang-orang buangan juga terbuat dari bambu. Barak ini ditempati  50-100  orang  dengan  ukuran yang cukup untuk menampung mereka.
Aktivitas  eks  orang-orang  buangan, dimulai  dari  bangun  pagi  jam  tujuh  dan selesai  jam  lima  sore.  Mereka  beristirahat makan  jam  satu  siang  dilanjutkan  bekerja kembali  jam  dua  untuk  membersihkan lahan sesuai dengan barak masing-masing. Sore jam lima mereka istirahat. Kemudian setelah  mandi,  mereka  berkumpul  di tempat yang ditentukan oleh penjaga untuk menerima  nasehat-nasehat  atau  arahan. Menurut  Man  (2019),  seorang  informan, pekerjaan  yang  mereka  lakukan  yaitu membabat  hutan  bambu,  menebang  kayu, membuka  lahan  sawah,  dan  jalan menggunakan alat parang dan gergaji. Sidi (2019),  seorang  informan,  menyatakan pembangunan  fisik  dimulai  dengan mempersiapkan  lokasi  persawahan  seluas 1-2 hektar. Pekerjaan ini dilakukan dengan jumlah  tenaga  kerja  500-1.000  orang. Tanaman  yang  ditanam  yaitu  padi  yang disediakan  oleh  pemerintah.  Unit  yang bertapol 500 orang harus membuat sawah rata-rata  80-120  hektar,  ladang  palawija 60-100  hektar,  penggergajian  kayu  10-20 pasang dan penyulingan minyak kayu putih 4-6  tahang  (Setiawan  2004).  Orang buangan  juga  membuat  tanggul  selain renovasi barak dan jalan.
Gambar  1  menunjukan  jalan  yang pernah  dilalui  oleh  eks  orang-orang buangan pada masa tersebut. Pembangunan  infrastruktur  merupakan pekerjaan  kolektif  yang  dibuat  oleh  para eks  orang-orang  buangan,  termaksud pembuatan jalan.
Gambar 1. Jalan pertama yang pernah dilalui oleh eks orang-orang buangan menuju ke Wae Apo.  (Sumbernya: Dokumentasi penulis, 2019)
Para  eks  orang-orang  buangan  juga sempat mengalami kegagalan panen, karena tidak  ada  air  untuk  mengairi  sawah. Akibatnya,  mereka  gagal  panen  dan  unit yang  gagal  ini  dipindahkan  masuk  ke  unit- unit  lain.  Menurut  Gino  (2019),  seorang informan, selama gagal, mereka tidak dapat makan  nasi.  Oleh  karenanya  mereka mengkonsumsi  sagu.  Menurut  An  (2019), seorang  informan,  untuk  memperoleh  sagu mereka  meminta  petunjuk  dari  penduduk lokal. Penduduk lokal menunjukkan kepada eks  orang-orang  buangan  dimana  mereka dapat memperoleh sagu dan bagaiman cara pengolahannya.
Setelah gagal  panen,  eks  orang-orang buangan mengulang kembali bertanam padi, hingga  akhirnya  mereka  dapat  panen. Setelah panen, mereka bisa kembali makan nasi,  dan  penduduk  lokal  juga  ikut merasakan nasi. Pada masa gagal panen dan setelahnya  terjadi  pertukaran  informasi antara  eks  orang-orang  buangan  dan penduduk lokal yang saling memperkenalkan  bahan  pangan  yaitu  sagu dan padi.
Gambar  2  menunjukkan  Sawah  yang dibuat  eks  orang-orang  buangan.  Guna mengairi  sawah,  mereka  membendung sungai  Waetele.  Alat  yang  dipergunakan untuk  bekerja  yaitu  linggis,  cangkul,  dan sekop.  Sebagai  hasilnya  mereka  dapat mengalirkan  air  sedikit  demi  sedikit  ke sawah.
Gambar  3  menunjukan  bangunaan yang dibuat oleh eks orang-orang buangan. Menurut  Hin  (2019),  seorang  informan, pembuatan Gedung kesenian ini digunakan untuk  mementaskan  kesenian  yang ditonton  banyak  orang.  Selain  itu,  Gedung Kesenian  ini  juga  mereka  gunakan  untuk menghibur  diri  sekali  dalam  sebulan dengan memainkan musik keroncong atau biola.
Sistim  kerja  paksa  yang  diterapkan kepada  eks  orang-orang  buangan  adalah pola  yang  diwarisi  dari  pemerintah kolonial.  Sianipar  (2004)  menulis  bahwa pascakolonial dihubungkan dengan kolonialisme (dari kata dalam bahasa Latin Colonia yang artinya pertanian- pemukiman)  merupakan  teori  yang menjelaskan  penguasa  sebagai  penakluk atas  tanah  jajahan  yang  dijajah  untuk membentuk  pemukiman  baru  (oleh pendatang).
Pembentukan kolonial ditandai usaha membubarkan dan membentuk kembali komunitas-komunitas yang  sudah  ada  dengan  melibatkan praktek-praktek  perladangan,  penjarahan, pembunuhan  massal,  perbudakan,  dan pemberontakan-pemberontakan.  Loomba (2016) juga  menggarisbawahi  adanya  dua ciri  kolonialisme  modern  (a)  daerah- daerah  kolonial  tidak  hanya  membayar upeti, tetapi struktur perekonomian daerah koloni  (dengan  manusia  dan  alamnya) dirombak demi kepentingan negara induk. (b)  daerah-daerah  kolonial  menjadi  pasar yang  dipaksa  mengkonsumsi  produk- produk  negara  induk.  Dalam  kemampuan manusia  dan  sumber  alam  dari  daerah koloni  dialirkan  sehingga  keuntungannya,
Gambar 2. Sawah yang dibuka oleh orang-orang buangan Pulau Buru 1969 (Sumber: Dokumentasi penulis, 2019)
Gambar 3.  Gedung Kesenian di Pulau Buru (Sumbernya: Dokumentasi penulis, 2019)
oleh  sistem  yang  bekerja  akan  selalu kembali ke negara induk.
Loomba (2016) juga menulis senada dengan Sianipar (2004)
bahwa pascakolonial  berasal  dari  kata Colonia yang  berarti  pertanian  atau  pemukiman. Loomba (2016) mencatat bahwa kolonialisme  merupakan  penaklukan  dan penguasaan  atas  tanah  dan  harta  benda rakyat lain. Lebih lanjut, poskolonial adalah teori  yang  menjelaskan  tentang  dominasi Barat  terhadap  Timur  (Martayana,  2019). Menurut Ashcroft et al (2017) pascakolonialisme  berkaitan  dengan  efek kolonisasi terhadap budaya dan masyarakat. Teori ini menjelaskan tentang proses,  efek,  dan  reaksi  terhadap kolonialisme Eropa dari abad keenam belas sampai saat ini.
Adanya  orang-orang  yang  terpidana merupakan “aset” bagi pemerintah kolonial karena  mereka  dapat  digunakan  untuk menjadi  pekerja  paksa,  misalnya  di  Pulau Banda.
Menurut Barjiyah (2010), pembukaan  perkebunan  pala  ( Myristica fragrans )  yang  kala  itu  juga  merupakan komoditas penting bagi Belanda, merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan  untuk  menyingkirkan  orang- orang  yang  dianggap  melawan  Belanda. Orang-orang tersebut diasingkan  ke pulau Banda dengan tujuan membuat perkebunan  pala  yang  hasilnya  dapat dinikmati  oleh  pemerintah  kolonial.  Pola yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial ditiru  oleh  pemerintah  Orde  Baru  dan diterapkan pada eks orang-orang buangan di pulau Buru. Tetapi, dalam hal ini terjadi perbedaan  dalam  sistem  pengolahan  hasil yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Orde Baru.  Meskipun  sama-sama  ditandai dengan  penerapan  kerja  paksa  dan introduksi  sistem  pertanian  baru  (padi sawah),  tetapi  dari  hasil  panen  yang diperoleh,  eks  orang-orang  buangan  juga turut menikmati hasilnya untuk kebutuhan pangan  mereka,  selain  juga  penjaga  unit dan  penduduk  setempat.  Ini  berbeda  dari pola  yang  ditunjukkan  oleh  pemerintah
kolonial,  yang  mengambil  dan  menikmati hasil perkebunan.

## Masa Pembebasan
Masa pengasingan selesai pada tahun 1979. Setelah pembebasan eks orang-orang buangan  dikembalikan  ke  tanah  asalnya, meskipun ada juga yang memilih tinggal di Waeapo. Mereka memilih untuk menetap di Waeapo dengan pertimbangan jika mereka kembali  ke  tanah  asalnya,  belum  tentu mereka akan mendapatkan pekerjaan.
Pada masa ini, perubahan terlihat saat penduduk lokal menerima eks orang-orang buangan untuk menetap diwilayah Waeapo.  Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat  terlihat  saat  terjalin perkawinan  antara  eks  orang-orang buangan dan penduduk lokal Buru. Melalui perkawinan tersebut, terjadi percampuran budaya yang dibawa oleh eks orang-orang buangan  dengan  penduduk  lokal.  Waeapo mengalami  perubahan  budaya  sehingga keragaman budaya terjadi di Waeapo.
Program  pemerintah  di  Pulau  Buru dilanjutkan  dengan  program  transmigrasi. Para transmigran datang pada tahun 1980- an  dari pulau Jawa.  Menurut  Udin  (2019), seorang informan, setiap keluarga transmigran  yang  masuk  ke  Waeapo diberikan  jatah  lahan  seluas  dua  hektar yang  terdiri  dari  satu  hektar  lahan  sawah dan  satu  hektar  untuk  pemukiman  serta kebun.  Tahun  1980  pada  awal  hadirnya transmigrasi  Namun  demikian  pada  masa ini perubahan lanskap Buru menjadi lahan persawahan  yang  dilakukan  oleh  para transmigran  secara  sukarela,  sudah mendapatkan  dukungan  dan  fasilitas  dari pemerintah.
Perpindahan  orang-orang  dari  Jawa ke  pulau  lain,  baik  dalam  bentuk pengasingan  seperti  yang  dilakukan terhadap  eks  orang-orang  buangan, maupun  secara  sukarela  dalam  bentuk transmigrasi,  pada  akhirnya  mengubah lanskap daerah tujuan mereka. Sebagaimana  dideskripsikan  sebelumnya, pembukaan  sawah  dilakukan  dengan
membabat  hutan,  sehingga  hutan  yang merupakan  ekosistem  natural  beralih menjadi sawah yang merupakan ekosistem artifisial. Menurut Pagiola (2000), alih guna lahan  di  Indonesia,  khususnya  di  pulau- pulau  terluar,  disebabkan  terutama  oleh penebangan  hutan  pada  tahun  1970-an, diikuti  oleh  transmigrasi  yang  mencapai puncaknya  pada  sekitar  1980-an,  hingga mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena dampak transmigrasi terhadap  semakin  berkurangnya  hutan  di Indonesia.
Alih  fungsi  lahan  Waeapo  dari  hutan tanah  kering  menjadi  areal  sawah  bukan hanya  mengubah  lanskap  tetapi  juga mengubah  budaya  penduduk  lokal. Pembabatan  hutan  mengurangi  populasi pepohonan,  dan  kemungkinan  jenis-jenis pohon  yang  menjadi  sumber  pangan penduduk  lokal,  seperti  sagu.  Meskipun penduduk  lokal  bercocok  tanam  palawija, tetapi  sumber  daya  penyedia  pangan mereka  menjadi  lebih  terbatas.  Alih  guna lahan  tersebut  menuntut  mereka  untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, terutama  karena  perubahan  tersebut berkaitan  dengan  pemenuhan  makanan mereka  sehari-hari.  Terkait  perubahan kondisi lingkungan, Heyd (2008) mencatat bahwa  adaptasi  merupakan  aspek  yang penting  bagi  manusia  karena  berkaitan dengan  fungsi  melindungi  kehidupan  dan berfungsinya ekosistem.
Mustikawati  (2017)  mencatat  bahwa adaptasi  manusia  terhadap  perubahan lingkungan hidupnya akan ditentukan juga oleh kesiapan manusia dalam menanggapi pemicu perubahan. Kehadiran persawahan membuat  penduduk  lokal  mengetahui bahwa ada sumber pangan yang lain yang dihasilkan  dari  lahan  yang  semula  hutan. Melalui pertukaran informasi yang mereka peroleh  dari  eks  orang-orang  buangan, mereka  dapat  mengenal  makanan  yang baru  ini,  yaitu  nasi,  meskipun  mungkin agak  berbeda  dari  padi  gogo  yang  selama ini  mereka  konsumsi.  Demikianlah,  pada akhirnya  terjadi  perubahan  pola  makan
penduduk lokal, yang selama ini mengkonsumsi
sagu menjadi mengkonsumsi  nasi.  Hargyono  (2015) menulis  bahwa  intervensi  yang  dilakukan oleh eks orang-orang buangan bukan hanya mengubah lanskap Buru tetapi juga dalam hal diet penduduknya.
Menurut
Hargyono (2016)
pembangunan  di  Buru  sesungguhnya membawa  motivasi  ekonomi  untuk menghadirkan  pembangunan  seperti  yang dilakukan  di  pulau  Jawa.  Maka,  salah  satu upaya  yang  dilakukan  adalah  membawa mode pertanian Jawa ke pulau yang relatif jarang  untuk  mengembangkan  sistem pertanian.  Para tapol (tahanan  politik) dikirimkan  untuk  mengintroduksikan pertanian  padi  sawah ke  Buru (Hargyono, 2016). Hadirnya padi sawah dalam wilayah Waeapo  menunjukkan  secara  jelas  bahwa pembangunan  yang  terjadi  merupakan pembangunan  sektor  pertanian  seperti  di Jawa, dengan eks orang-orang buangan dari Jawa  digunakan  oleh  pemerintah  untuk mengalihfungsikan hutan menjadi sawah.

## SIMPULAN
Pada  masa  lalu,  Waeapo  masih didominasi  hutan  belantara.  Masyarakat lokal yang hidup saat itu masih bergantung pada  alam  dengan  menganut  sistim pertanian  perladangan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup. Pendidikan  formal  pada masa  tersebut  dapat  dikatakan  tidak  ada, tetapi  masyarakat  memiliki  pengetahuan lokal  karena  interaksi  mereka  secara langsung  dengan  alam.  Kehadiran  eks orang-orang buangan masuk ke pulau Buru, tepatnya di Waeapo pada tahun 1969 dan berakhir  pada  tahun  1979.  Mereka Mengubah  tanah  Waeapo  yang  semula hutan  menjadi  sawah.  Selain  sawah, pembangunan fisik yang lain adalah barak, tanggul,  gedung  kesenian,  dan  tugu. Kehadiran  eks  orang-orang  buangan  yang mengalihfungsikan  hutan  menjadi  sawah turut  mengubah  sistem  perladangan berpindah menjadi sistem pertanian sawah yang awalnya merupakan sistem pertanian
di  pulau  Jawa.  Terlihat  bahwa  kehadiran eks  orang-orang  buangan  bukan  hanya sebagai  tahanan  melainkan  pembawa perubahan  pembangunan  yang  mengarah pada sektor pertanian yang dikembangkan di  pulau  Buru  (Waeapo).  Perubahan tersebut  membawa  perubahan  sosial kehidupan  penduduk  lokal  melalui  padi yang  dibudidayakan  oleh  eks  orang-orang buangan,  serta  terjalin keragaman  budaya dalam Waeapo melalui perkawinan antara eks  orang-orang  buangan  dan  penduduk lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashcrof,  B.,  Griffiths,  G.,  Tiffin,  H.  (2007)  Post- Colonial  Studies:  The  key  concepts  (Second edition). New York: Routledge.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Buru.  (2018) Statistik  Daerah  Kabupaten  Buru  2018 . Namlea: BPS Kabupaten Buru. ISBN 978-602- 0985-91-6.
Barjiyah,  U.  (2010)  Orang  buangan  ( Bannelingen ) pada  perkebunan  Pala  di  kepulauan  Banda. Paramita 20 (1), 1-10. Hargyono,  S.  (2016) Buru  Island:  A  Prism  of  the Indonesia  New  Order .  Equality  Development and globalization Studies Working Paper 36.
Illinois: Northwestern
University.
https://www.edgs.northwestern.edu/docum ents/working-papers/buru-island.pdf
Heyd,  T.  (2008)  Cultural  responses  to  natural changes  such  as  climate  change. Espace
population  sociétés 2008  (1),  83-88. https://journals.openedition.org/eps/2397 Loomba, A. (2000). Kolonialisme atau
Pascakolonialisme . Yogyakarta: Pustaka Promethea.
Mansyur,  S.  (2014).  Jejak  VOC  Kolonial  Belanda  di Pulau Buru (Abad 17 – 20 M). Amerta 32 (1), 29-47.
https://doi.org/10.24832/amt.v32i1.376
Martayana, I.P.H.M. (2019) Poskolonialitas di negara dunia ketiga. Candra Sangkala 1(2): 1-22. Moleong,  L.J.  (2012). Metodologi  penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mustikawati,  A.  (2018)  Adaptasi  lingkungan masyarakat  pendatang  dalam  cerita  rakyat Bontang. Aksara 30, (1) 51-74. Pagiola,  S.  (2000) Land  use  change  in  Indonesia . https://econwpa.ub.uni-muenchen.de/econ- wp/othr/papers/0405/0405007.pdf Setiawan, H. (2004) Memoar Pulau Buru . Magelang:
Indonesiatera. Sianipar, G. (2004) Mendefinisikan Pascakolonialisme? Pengantar Menuju Wacana Pemikiran Pascakolonialisme. Dalam M.  Sutrisno  &  H.  Putranto  (Editor). Hermeneutika  Pascakolonial .  Yogyakarta: Kanisius.
Soekanto,  S.  (1982) Sosiologi:  suatu  pengantar . Jakarta: Rajawali.
Yuliani, E. L., De Jong, E.B.P, Knippenberg, L., Bakara D. O., Salim, M. A., Suderlan, T. (2018) Keeping the  land:  indigenous  communities  struggle over  land  use  and  sustainable  forest management  in  Kalimantan,  Indonesia. Ecology & Society 23(4), 2-10 https://doi.org/10.5751/ES-10640-230449
www.burukab.go.id 2018