## PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL
Dessy Elita * Abdullah Gofar ** Kms. Abdullah Hamid ***
Abstrak: Penulisan artikel ini difokuskan pada Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil, mengenai anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai, serta peran negara dalam menyelesaikan  persoalan  mengenai  pasangan  yang  dapat  mengaburkan  nasab  anak  kemudian mengenai  batasan  tanggung  jawab  ayah  biologis  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Perluasan  batasan  ayah  biologis  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  hukum  normatif,  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ),  dan pendekatan sosiologis. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil sama saja dengan prosedur pencatatan anak sah pada umumnya, akan tetapi harus  ada  penetapan  pengadilan  terlebih  dahulu  dengan  dasar  pengakuan  bahwa  ia  benar  ayah biologis  dari  anak  tersebut  dengan  dibuktikan  melalui  tes  dibidang  kesehatan  yang  sering  disebut dengan  tes Deoxyribonucleic  Acid yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  tes  DNA.  Syarat-syarat pencatatan  dan  penerbitan  akta  kelahiran  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  Pencatatan  terhadap  anak  sebagai  identitas  diri  dan  status  kewarganegaraan  dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya  dan  dituangkan  dalam  akta  kelahiran.  Undang-undang  Perlindungan  anak membolehkan  adanya  pengakuan  terhadap  anak  yang  diakui  oleh  ayah  biologisnya,  akan  tetapi nasab  anak  luar  kawin  itu  bukan  kepada  ayahnya  melainkan  kepada  ibunya,  kecuali  dalam  hal nafkah  dan  pendidikan.  Negara  tidak  dapat  menjangkau  secara  rinci  mengenai  hubungan  pribadi seseorang,  sehingga  siapapun  dapat  mengaburkan  asal-usus  anak  dengan  unsur  kesengajaan. Mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak  diatur  secara  tegas  namun  mendapat  perluasan  dalan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Catatan Sipil; Prosedur Pencatatan
Abstract:  This  article  focused  on  procedure  registering  exthe  civil  registration  procedure  for children born without marital status, children born from divorced spouses, and also the state's role on resolving the issue about spouses who can blur the child's paternal bond, also the limitations of
Dessy Elita, Abdullah Gofar dan Kms. Abdullah Hamid
the  biological  father's  parental  responsibilities  in  Indonesia  based  on  Law  Number  1  Yr.  1974 concerning  about  Marriage  and  also  the  elaboration  of  biological  father's  limitations  on Constitutional  Court  Decision  Number  46/PUU-VIII/2010.  The  research  uses  law  normative method  with  state  regulations  approachment,  case  approachment,  and  sociology  approachment. The  obtained result  of  this  research  is that  the  registration  procedure  of  children  without  marital status to the civil registry record is simply the same with the registration procedure of children from valid  marriage  in  general.  However,  the  registration  document  must first be  equipped  with  Court Decision in which acted as a fundamental recognation that the father is indeed biologically related to  the  child  which  proven by  Deoxyribonucleic  Acid  or  what  commonly  known  as  DNA  Test.  The terms  of  registration  and  issuance  of  birth  certificate  set  in  law  Number  24  of  2013  about  the changes  of  the  law  and  law  number  23  of  2006  about  the  administration  of  the  community. Recording child data is done as the identity of the children and as a status citizenship, so that need to be done in civil registration (birth certificate). The child protection law allows the recognition of children recognized by their biological fathers, but the child is not married to this father but to this mother, except in terms of living and education.
Keywords: Children without Marital Status; Civil Registry Record; Registration Procedure

## Riwayat Artikel:
Diterima : 25 Maret 2019; Revisi : 15 April 2019; Disetujui : 29 April 2019. *Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum
Universitas Sriwijaya Email: desyelita25@gmail.com **Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Sriwijaya Email: abdullahgofar@fh.unsri.ac.id ***Notaris  dan  PPAT  Kms.  Abdullah Hamid.
Email: abdullahhamid@gmail.com

## LATAR BELAKANG
Lembaga  perkawinan  merupakan  salah  satu jembatan  untuk  melakukan  regenarasi, sehingga kodrat manusia untuk melangsungkan  kehidupan  akan  berlanjut. Pada  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan, Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin,  baik antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam suatu perkawinan yang normal  kehadiran  seorang  anak  menjadi idaman setiap pasangan, namun kenyataannya,  banyak  orang  tua  yang membuang  anaknya  sendiri  demi  menutupi aib  bagi  keluarganya.  Karena  anak  yang terlahir merupakan anak hasil dari hubungan luar  nikah  yang  tidak  dibenarkan  dalam ajaran  agama  dan  etika  yang  berlaku  di masyarakat pada umumnya. 1
Anak  sah  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  42  Undang-Undang  Nomor  1
1 D.Y.  Witanto,  2012. Hukum  Keluarga  (Hak  dan Kedudukan  Anak  Luar  Kawin,  Pasca  Keluarnya Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  Uji  Materiil UU Perkawinan) , Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 3.
tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  anak  sah yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Pengertian anak luar kawin adalah hubungan seorang  pria  dan  wanita  yang  dapat melahirkan keturunan dan hubungan mereka tidak  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah menurut  hukum  positif  dan  agama  yang dianutnya”. 2 Pasal  43  Ayat  1  hanya menyatakan  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada  prinsipnya  dalam  sudut  pandang biologis  maka  setiap  anak  pasti  mempunyai ayah  dan  ibu.  Ibunya  adalah  wanita  yang telah  melahirkannya,  sedangkan  ayahnya adalah orang yang membenihkannya. 3
Dalam praktik seringkali terjadi seorang ibu menyembunyikan  asal  usul  orang  yang membenihkannya  atau  ayah  biologisnya. Unsur-unsur  yang  menjadi  motivasi  dalam menyembunyikannya dapat berupa kesengajaan  maupun  tidak  ketahuan.  Unsur kesengajaan tersebut hanya seorang ibu yang mengetahui  asal  usul  anak  yang  dilahirkan, dengan kata lain orang yang
membenihkannya.
Sehingga ada kesengajaan  ibu  untuk  mengaburkan  nasab
2 Aris  Dwi  Susanti,  2013.  “Tinjauaun  Yuridis Mengenai  Kedudukan  dan  Pembinaan  Anak  Luar Kawin  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Perdata ”,  Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , Vol 1.  hlm. 4.
3 Ibid, hlm. 3.
anak  ketika  sudah  dilahirkan  serta  adanya unsur kesengajaan para pihak untuk mempermainkan suatu lembaga perkawinan. Dampak dari kesengajaan dalam mengaburkan  nasab  anak  baik  secara administrasi  maupun  biologis.  Sebagaimana dalam  sudut  Hukum  Islam  Abu  Ishaq  Al- Shatibu  merumuskan  lima  tujuan  hukum islam  (Al-Maqosid  Al  Khamsah)  yaitu memelihara: 4
1. Agama; 2. Jiwa; 3. Akal; 4. Keturunan; dan 5. Harta.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  tentang  Perkawinan  tidak  dapat menjangkau  secara  rinci  seluruh  yang menjadi tujuan dari hukum Islam diantaranya yaitu mengenai keturunan, tidak mengatur  secara  rinci  mengenai  kenyataan asal  usul  benih  seorang  anak  khususnya anak luar perkawinan serta hubungan pribadi seseorang.  Sehingga  negara  harus  berperan aktif  dalam  menyelesaikan  pasangan  yang dapat mengaburkan asal-usul anak.
Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  bahwa  setiap  anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri
4 Muhammad  Daud  Ali, Asas-asas  Hukum  Islam (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  tata  Hukum  Islam  di Indonesia) , Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 61.
Dessy Elita, Abdullah Gofar dan Kms. Abdullah Hamid
dan status kewarganegaraan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dijelaskan  mengenai pembuktian asal-usul anak yang hanya dapat dibuktikan  dengan  akta  kelahiran  otentik oleh  pejabat  yang  berwenang,  pejabat  yang dimaksud  adalah  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil.  Hal  ini  akan  berakibat  pada pencatatan  anak  luar  kawin  di  catatan  sipil. Maka permasalah yang akan dibahas berupa bagaimana memberikan perlindungan terhadap  anak  yang  lahir  dari  pasangan pasca bercerai dan prosedur pencatatan anak luar  kawin  di  catatan  sipil,  agaimana  peran negara  dalam  menyelesaikan  persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal- usul  nasab  anak,  bagaimana  batasan  ayah biologis  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Dengan  tujuan  untuk  menganalisis dan  menjelaskan  tentang  perlindungan terhadap  anak  yang  lahir  dari  pasangan pasca sudah bercerai dan prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil; peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan  asal-usul  nasab  anak;  batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan
dan  dalam  Studi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Adapun manfaat penelitian ini adalah secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi, bahan pertimbangan  atau  pemikiran  terhadap perlindungan  terhadap  anak  yang  dilahirkan dari pekawinan pasangan pasca bercerai dan prosedur  pencatatan  anak  luar  kawin  di catatan sipil, peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang mengaburkan asal-usul nasab anak,  serta  untuk  mengetahui  batasan  ayah biologis  dalam  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.  Serta  untuk  dijadikan sebagai bahan bacaan lebih lanjut siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa kemudian hari.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian  normatif.  Jenis  penelitian hukum  normatif  ini  merupakan  suatu penelitian  yang  meneliti  bahan  kepustakaan atau  data  sekunder  sebagai  dasar  penelitian yang dilakukan melalui penelusuran terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur yang berkaitan dengan
Dessy Elita, Abdullah Gofar dan Kms. Abdullah Hamid
permasalahan  yang  diteliti. 5 Jenis  penelitian ini merupakan suatu penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan hukum berdasarkan sisi normatifnya. 6
Sumber  bahan yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang  Administrasi  Kependudukan,  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak.
Bahan  hukum  sekunder  ialah  bahan hukum  yang  menunjang  dan  memberikan penjelasan  bahan  hukum  primer.  Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  ialah bahan  hukum  yanh  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  tentang  bahan  hukum primer  maupun  sekunder.  Bahan  hukum tersier  berupa  kamus  hukum,  kamus  bahasa
5 Seokanto,  Soerjono, Metode  Penelitian  Hukum (Suatu  Tinjauan  Singkat) ,  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012, hlm. 13-14.
6 Jhonny  Ibrahim, Teori  dan  Metode  Penelitian Hukum  Normatif, Bayumedia,  Malang,  2006,  hlm. 47.
Indonesia,  data-data  internet  dan  website serta jurnal ilmiah.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Syarat-syarat  Pencatatan  dan  Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Akta  kelahiran  adalah  suatu  dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan. 7 Akta  kelahiran  dicatat  dan disimpan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan Kependudukan. Berdasarakan ketentuan Pasal  27  Undang-Undang  23  Tahun  2006
Tentang
Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:
1. Setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa  kelahiran  paling  lambat  60 hari.
2. Berdasarkan  laporan  sebagaimana dimaksud  pada  Ayat  (1),  Pejabat Pencatatan sipil mencatat pada registrasi akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran Sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal tersebut,  maka  pembuatan  akta  idealnya dilajukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak  persalinan.  Dengan  demikian  setiap
7 A.  Pitlo,  1978, Pembuktian  dan  Daluarsa, terjemahan  M.  Isa  Arif. Jakarta:  PT  Intermasa,  hlm. 52.
kelahiran  harus  dilaporkan  cepat  sehingga
mendudukung upaya
pencatatan kependudukan  secara  akurat,  sebagaimana
diamanahkan dalam Undang-Undang Administrasi  Kependudukan.  Pembatasan jangka waktu pelaporan ini akan menentukan  jenis  akta  kelahiran  yang dikeluarkan  dan  prosedur  pembuatannnya. Misalnya  untuk  pencatatan  kelahiran  yang melampaui  batas  waktu  1  (satu)  tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan
Pengadilan. Adapun persyaratan
untuk pencatatan kelahiran meliputi:
1. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada  Register  Akta  Kelahiran dan  menerbitkan  Kutipan  Akta
Kelahiran;
2. Pencatatan Kelahiran dalam Register  Akta  Kelahiran  dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang  yang  tidak  diketahui asal-usulnya atau  keberadaan orang  tuanya,  didasarkan  pada laporan  orang  yang  menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 3. Pencatatan  Kelahiran  Penduduk
Warga Negara Indonesia
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a. Pencatatan  Kelahiran  usia  1  hari  s.d 60  hari  sejak  tanggal  kelahiran, 8
meliputi: 9
(1) Mengisi formulir laporan kelahiran;
(2) Surat  keterangan  kelahiran  asli  dari desa/kelurahan.  Rumah  sakit,  bidan/ penolong kelahiran;
(3) Buku nikah/kutipan  akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
(4) KK (Kartu Keluarga);
(5) KTP elektronik.
b. Pencatatan  kelahiran  usia  lebih  dari 60 hari sejak tanggal kelahiran:
(1) sama dengan point a nomor 1-5
(2) mengisi blanko permohonan
kelahiran terlambat;
(3) surat pernyataan asal-usul/status anak;
(4) ijazah (jika sudah memiliki);
(5) SK kepala Disdukcapil setelah verifikasi dan validasi.
Sistem,  mekanisme  dan  prosedur pencatatan  dan  penerbitan  Kutipan  Akta Kelahiran meliputi:
8 Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9 Pasal  52  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
a. Pencatatan  kelahiran  usia  1  hari-  60 hari sejak tanggal kelahiran:
1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Petugas memproses pencatatan
dalam  register  Akta  Kelahiran  dan menerbitkan Kutipan Akta
Kelahiran;
3. Pemohon  menandatanganu  Register Akta kelahiran;
4. Pemohon  menerima  Kutipan  Akta Kelahiran  dan  menandatangani  bukti penerimaan;
b.  Pencatatan  Kelahiran  usia  lebih  dari 60 hari sejak tanggal kelahiran:
1. Pemohon menyerahkan berkas
persyaratan yang lengkap dan benar;
2. Pemohon menandatangani Berita Acara Verifikasi/Validasi;
3. Petugas  memproses  pencatatan  ke dalam Register Akta Kelahiran;
4. Pemohon  memproses  pencatatan  ke dalam Register Akta Kelahiran;
5. Pemohon  menandatangani  Register Akta Kelahiran;
6. Petugas  menerbitkan  Kutipan  Akta Kelahiran;
7. Pemohon  menerima  Kutipan  Akta
Kelahiran  dan  menandatangani  bukti penerimaan.
c. Pencatatan peristiwa kelahiran
dilakukan dengan memperhatikan:
1. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
2. Diluar  tempat  domisilli  ibunya  bagi penduduk warga negara Indonesia;
3. Tempat domisilli ibunya bagi penduduk orang asing;
4. Di  luar  tempat  domisili  ibunya  bagi penduduk orang asing;
5. Orang asing pemegang Izin kunjungan; dan
6. Anak  yang  tidak  diketahui  asal- usulnya atau keberadan orang tuanya.
Perlindungan Hak-hak Anak Yang  Lahir dari Perkawinan Pasangan Pasca Bercerai  Dan  Prosedur  Pencatatan  Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil
Anak  luar  kawin  merupakan  istilah  yang dibentuk  dari  satu  kata  dan  dua  frasa  yaitu kata  anak  dan  frasa  luar  kawin.  Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai  hasil  dari  hubungan  antara  pria  dan wanita.  Neng  Djubaedah,  menjelaskan sedikitnya  ada  dua  pengertian  tentang  anak luar  kawin.  Pertama,  anak  yang  dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan  yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan,
tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. 10
Maka  luar  kawin  disimpulkan  anak di  luar  perkawinan  bermakna  bahwa  anak tersebut  dilahirkan  dari  hubungan  biologis antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita di  luar  perkawinan  sebagaimana  ketentuan agama  dan  kepercayaan.  Jadi  diantara  laki- laki  dan  wanita  tersebut  tidak  pernah melaksanakan  suatu  perkawinan  menurut ketentuan  agama  dan  kepercayaan  yang mereka anut. 11
Arif Gosita menyatakan, perlindungan  anak  merupakan  upaya-upaya yang  mendukung  terlaksananya  hak-hak anak  dan  kewajiban,  seorang  anak  yang memperoleh  dan  mempertahankan  hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara  berimbang  dan  positif,  berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. 12
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum  yang  bersifat  pencegahan)  terhadap
10 Abdul  Manam, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata Islam Di Indonesia , Jakarta: Kencana Predana, 2006, hlm. 78.
11 Mardiah, Implikasi  Hukum  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  Terhadap Hubungan Anak dengan Orang Tua dari Perkawinan yang  tidak  di  Catatkan ,  Palembang:  Universitas Sriwijaya, 2013,,hlm. 53.
12 Dosen  Hukum  Perlindungan  Anak  Universitas Indonesia.
anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan  yang  sah. 13 Artinya  Undang- Undang  Perkawinan  telah  menjamin  hak- hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan.  Hal  ini  sebagaimana  dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang menyatakan  bahwa  Anak  yang  dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya.  Sedangkan  ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.  46/PUU-VIII/2010  bahwa  Pasal  43 Ayat (1) perkawinan harus dibaca:
“Anak yang dilahirkan di  luar perkawinan mempunyai hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya.”
Sehubungan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
menyatakan  bahwa  seorang  anak  meskipun tidak  tercatatat  resmi  dalam  pernikahan mempunyai  hak  secara  perdata  terhadap ayah  biologisnya.  Pada  penelitian  ini  anak yang  lahir  dari  perkawinan  pasangan  pasca
13 Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  (2011). Perkawinan  di  Bawah  Umur  Perspektif  HAM-Studi Kasus  di  Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu,  Sumatra Utara. Al-Mawarid  Journal  of  Islamic  Law , 11 (2). hlm. 76.
bercerai juga harus mendapat suatu perlindungan. Anak yang dilahirkan merupakan  anak  hasil  dari  hubungan  antara pasangan  pasca  bercerai.  Meskipun  status perkawinannnya sudah bercerai, namun anak yang  dilahirkan  harus  mendapat  suatu perlindungan.    Perlindungan  yang  diberikan yaitu  berupa  tanggung  jawab  seorang  ayah biologisnya atau orang yang telah membenihkannya.   Hal  ini  mengingat  anak- anak  luar  kawin  mempunyai  hak  untuk menuntut atas kesejahteraan dan berlangsungnya  kehidupan  masa  depan. Hak-hak  anak  tersebut  harus  di  perhatikan oleh  para  orang  tua,  meskipun  ditegaskan anak  tersebut  hanya  mempunyai  hubungan perdata dengan ibunya saja.
Demikian  juga  mengenai  anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  pasangan  pasca bercerai.  Hukum  perkawinan  bertujuan untuk  mengatur  kehidupan  manusia  yang sempurna, bahagia, dan  abadi  dalam sebuah rumah tangga, serta untuk menciptakan rasa saying  dan  cinta  satu  sama  lain.  Tetapi kenyataannnya  hal  itu  tidak  mudah  untuk dicapai,  bahkan  jika  tidak  gagal  atau  gagal ditengah  jalan.  Salah  satu  penyebabnya adalah  tidak  tercapainya  kesepakatan  dalam
rumah tangga. 14 Maka anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan.
Perlindungan  tersebut  dapat  dilihat dari berbagai aspek, misalnya:
a. Aspek agama;
b. Aspek kesejahteraan;
c. Aspek pendidikan;
d. Aspek keamanan dan keselematan;
Bentuk  perlindungan  yang  diberikan dalam  hal  pencatatan  kelahiran  anak  luar kawin yaitu akta kelahiran. Anak luar kawin juga mendapat suatu akta kelahiran meskipun  di  dalam  kutipan  akta  kelahiran tersebut  hanya  menyebutkan  nama  ibunya saja.  Pada  pembuatan  atau  penerbitan  akta anak luar kawin sama prosedurnya terhadap anak  sah,  cuma  disini  yang  membedakan adalah pada ibu yang akan membuatkan akta anak  luar  kawin  harus  datang  langsung dengan  maksud  untuk  membuat  surat pernyataan yang isinya tidak akan menuntut kalau isi akta anak tersebut tidak menyebutkan  nama  dari  bapaknya  karena tidak  memiliki  akta  perkawinan  atau  surat nikah.  Isi  Akta  kelahiran  anak  luar  kawin adalah:
1. Data lahir, meliputi:
a. Kewarganegaraan  (WNI  atau
WNA);
14 Rudyanti  Dorotea  Tobing,  2018.  “Prevention  of Child  Marriage  Age  in  the  Pespective  of  Human Rights,” Sriwijaya Law Review , Volume II, No. 2.
b. Tempat Kelahiran;
c. Hari,  tanggal,  bulan  dan tahun kelahiran
d. Nama lengkap anak;
e. Jenis kelamin;
f. Nama ibu.
(1) Tanggal, bulan dan tahun terbit akta:
(2) Tanda tangan pejabat yang berwenang.
Pengakuan  dan  perlindungan  hak- hak  anak  yang  dilahirkan  di  perkawinan yang  tidak  dicatatkan.  Hak-hak  anak sebelumnya  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Pencatatan  terhadap  seorang  anak  sangat penting  ini  dikuatkan  oleh,  dalam  Pasal  5 disebutkan  bahwa  sebagai  identitas  diri  dan status  kewarganegaraan  dari  seorang  anak, maka  setiap  anak  berhak  atas  suatu  nama dan  identitas  diri  itu  harus  diberikan  sejak kelahirannya  yang  dituangkan  dalam  akta kelahiran.
Peran  Negara  dalam  Menyelesaikan Persoalan  Mengenai  Pasangan  yang Mengaburkan Asal-Usul Nasab Anak
Peran  negara  tersebut  menimbulkan  suatu kewajiban  untuk  menyelesaikan  persoalan mengenai  pasangan  dapat  mengaburkan
asal-usul  nasab  anak.  Negara  berkewajiban untuk  membuktikan  terlebih  dahulu  ayah biologis  dari  anak  luar  kawin.  Pembuktian dapat  dilakukan  di  Pengadilan  dengan melalui  pembuktian  dengan  menggunakan metode  tes  dalam  bidang  kedokteran  yaitu Deoxyribonucleic  Acid yang  lebih  dikenal dengan istilah tes DNA.
Terdapat  persoalan  mengenai  asal- usul  nasab  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan.  Pada  prinsipnya  hanya  ibu kandungnya  yang  mengetahui  ayah  biologis atau  orang  yang  telah  membenihkannnya, menjadi  suatu  persoalan  ketika  seorang  ibu menyembunyikan  asal-usul  ayah  biologis atau  orang  yang  telah  membenihkannnya akan  berakibat  pada  hak-hak  yang  harus diperoleh anak-anak tersebut. Penyembunyian  berakibat  pada  pengaburan asal-usul  anak  tersebut  dapat  berupa kesengajaan maupun tidak ketahuan.
Unsur  kesengajaan  tersebut  dapat saja  disebabkan  oleh  seorang  ibu  dengan sengaja untuk membuat tidak jelas asal-usul ayah  biologis  anak  yang  dilahirkan,  dengan perkataan lain mengaburkan asal-usul nasab anaknya.  Tindakan tersebut akan merugikan anak  yang  dilahirkan,  adapun  beberapa dampak dari tindakan tersebut yaitu:
a. Kabur secara administrasi;
b. Kabur secara biologis.
Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tidak mengatur dan tidak dapat menjangkau secara rinci yang menjadi tujuan dari Hukum Islam yaitu  untuk  memelihara:  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta.  Khususnya  hubungan pribadi  seseorang.  Sehingga  negara  dapat saja  sulit  untuk  mengetahui  pasangan  yang dengan  sengaja  untuk  mengaburkan  asal- usul  nasab  anak  dengan  tujuan  tertentu. Negara  harus  memberikan  sanksi  secara jelas  dan  tegas  terhadap  pasangan  yang melakukan  hal  demikian.  Hal  ini  untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan.
Batasan  Ayah  biologis  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-

## VIII/2010
Batasan  dalam  penentuan  ayah  biologis terhadap anak luar kawin di dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  tidak  diatur  secara  rinci,  di dalam  Pasal  43  hanya  disebutkan  bahwa anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  hanya mmepunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Namun  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010  penentuan  ayah  biologis
anak luar kawin dapat ditentukan melalui tes Deoxyribonucleic Acid atau DNA.
Dengan  pembuktian  tes  DNA,  ayah biologis  bertanggung  jawab  terhadap  anak Dengan  pembuktian  yang  dilakukan,  maka sebagai seorang ayah yang telah membenihkannya memiliki kewajiban untuk tumbuhkembang  anak  tersebut.  Hal  ini  juga dapat  berlandas  pada  kewajiban  seorang ayah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak, yaitu:
a. Mengasuh,  memelihara,  mendidik, dan melindungi anak;
b. Menumbuhkembangkan  anak  sesuai dengan  kemampuan,  bakat,  dan minatnya;
c. Mencegah  terjadinya  perkawinan pada usia anak; dan
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman  nilai  budi  pekerti  pada anak.
Hak  alimentasi  (pemeliharaan  dan
nafkah) menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan Buku II anatara lain: 15
15 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Pelaksanaan Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dalam  Empat
1. Nafkah  anak  merupakan  kewajiban ayah,  dalam  keadaan  ayah  tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi  nafkah  anak.  Oleh  karena nafkah  anak  merupakan  kewajiban ayah  dan  ibu,  maka  nafkah  lampau anak  tidak  dapat  dituntut  oleh  isteri sebagai  hutang  suami.  Tegasnya  tidak ada nafkah madhiyah untuk anak.
2. Pemeliharaan  anak  pada  dasarnya untuk  kepentingan  anak,  baik  untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan  intelektual  dan  agamanya. Oleh  karenanya  ibu  lebih  layak  dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun.
3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12  tahun  dapat  dialihkan  kepada ayanya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan  atau  mempunyai  prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan  intelektual  dan  agama  si anak.
4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus didasarkan atas putusan pengadilan agama dengan mengajukan  permohonan  pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut
Lingkungan  Peradilan  Buku  II ,  2017,  Jakarta,  hlm. 480-482.
oleh pengadilan agama telah ditetapkan dibawah asuhan isterinya.
5. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan  oleh  orang  tua  yang  lain, anak,  keluarga  dalam  garis  lurus  ke atas,  saudara  kandung  dan  pejabat yang berwenang (jaksa).
6. Untuk  keseragaman  amar  putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi:
“menetapkan anak bersama…….
bin/binti………. umur ……
tahun/tanggal lahir……berada di bawah hadhanah……….”
7. Dalam  hal hadhanah dimintakan pencabutan  ke  pengadilan  agama, maka amarnya berbunyi:
1. Mencabut  hak  hadhanah  dari termohon (nama…..binti…..)
2. Menetapkan anak
bernama………bin/binti……ber ada  di  bawah  tangan  hadhanah permohonan (nama.bin/binti…….).

## KESIMPULAN
Dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat  pencegahan)  terhadap  anak-anak yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan.  Anak
yang  lahir  dari  perkawinan  pasangan  pasca bercerai  juga  harus  mendapat  perlindungan yaitu berupa tanggung jawab ayah biologisnya  untuk  menjamin  hak-hak  anak sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak. Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak membolehkan  adanya  pengakuan  terhadap anak  yang  diakui  oleh  ayah  biologisnya, akan  tetapi  nasab  anak  di  luar  perkawinan itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya.  Kecuali  dalam  hal  nafkah  dan pendidikan.  Negara  mempunyai  kewajiban dan  harus  cukup  andil  untuk  melindungi hak-hak  anak  secara  yuridis.  Bentuk perlindungan  tersebut  yaitu  suatu  akta kelahiran. Kutipan akta kelahiran untuk anak luar  kawin  yang  mempunyai  hubungan keperdataan kepada ibunya saja.
Peran  negara  terhadap  tindakan  dari seseorang  yang  mengaburkan  asal-usul nasab  anak  yaitu  memberikan  sanksi  secara jelas  terhadap  orang  yang  melakukan  hal demikian.  Sanksi  dapat  berupa  kewenangan untuk  pihak  yang  dirugikan  maupun keluarganya untuk melaporkan seorang yang bersangkutan dengan dasar delic aduan. Hal ini untuk menjamin kesejahteraan anak yang dilahirkan serta negara harus membuat suatu
peraturan-peraturan  secara  rinci  mengenai hal  tersebut.  Peraturan  tersebut  dapat berlandas  pada  pertimbangan-pertimbangan sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  yaitu pertimbangan filosofis, teoritis, dan yuridis.
Batasan  penentuan  terhadap  ayah biologis  terhadap  anak  luar  kawin  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU- VIII/2010  ditentukan  dengan  pembuktian dengan  tes Deoxyribonucleic  Acid atau DNA.  Mengenai  batasan  kewenangan  ayah biologis  terhadap  anak  luar  kawin  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  perkawinan  tidak  diatur  secara rinci,  di  dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  hanya disebutkan  bahwa  anak  luar  kawin  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya,  akan  tetapi  batasan  ayah  biologis tersebut di perluas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010  dengan  dijelaskan  bahwa  anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan
darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdul  Manam,  2006, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta: Kencana Predana.
A.  Pitlo,  1978, Pembuktian  dan  Daluars a, terjemahan M. Isa Arif, Jakarta: PT
Intermasa.
D.Y. Witanto,  2012, Hukum Keluarga  (Hak dan  Kedudukan  Anak  Luar  Kawin,
Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah  Konstitusi  tentang  Uji
Materiil  UU  Perkawinan) ,  Jakarta:
Prestasi Pustaka.
Jhonny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia.
Mahkamah  Agung  RI,  2009, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Pengadilan  dalam Empat  Lingkungan  Peradilan  Buku
II , Edisi 2017, Jakarta Mardiah,  2013, Implikasi  Hukum  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  Terhadap  Hubungan  Anak dengan  Orang  Tua  dari  Perkawinan yang  tidak  di  Catatkan ,  Palembang:
Universitas Sriwijaya.
Muhammad  Daud  Ali,  1990, Asas-asas Hukum  Islam  (Pengantar  Ilmu Hukum  dan  tata  Hukum  Islam  di Indonesia ), Jakarta: Rajawali Pers.
Nurhidayatuloh,  N.,  &  Marlina,  L.  (2011).
Perkawinan di Bawah Umur
Perspektif  HAM-Studi  Kasus  di
Desa  Bulungihit,  Labuhan  Batu, Sumatra Utara. Al-Mawarid Journal of Islamic Law , 11 (2).
Soerjono Seokanto, 2012, Metode Penelitian Hukum  (Suatu  Tinjauan  Singkat) , Jakarta: Rajawali Pers.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang
Administrasi
Kependudukan.
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2008  tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jurnal Aris Dwi Susanti, 2013. “Tinjauaun Yuridis Mengenai
Kedudukan dan Pembinaan  Anak  Luar  Kawin Dilihat  dari  Segi  Hukum  Perdata”, Jurnal Ilmu Hukum Legal  Opinion , Vol 1.  Hlm. 4, November 2018.
Rudyanti Dorotea Tobing, 2018 “ Prevention of  Child  Marriage  Age  in  the Pespective  of  Human  Rights ,” Sriwijaya Law  Review ,  Volume  II, No. 2 Januari 2018.