## IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL
(Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung)

## Rima Gulam Sami
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: rimagulamsami@gmail.com

## ABSTRACT
Based on the results of the research that has been carried out, the implications of the Regulation of the Minister of the Environment Number 83 of 2016 concerning Social Forestry have actually had  a  positive  impact  in  the  context  of  improving  the  economy  of  the  community  in  Nagari Latang. The Social Forestry Program has developed new businesses in Nagari Latang such as honey  management,  gelugur  acid  management,  kandi  acid  tea,  and  gelugur  acid  coffee. Meanwhile,  the  effectiveness  of  the  social  forestry  program  on  improving  the  community's economy can be seen from the indicators: The efficiency of community forestry has been running well  and  the  community  can  receive  additional  income  from  the  results  of  HKm  land management. Fair, in the sense that HKm land management carried out by the community does not  damage  nature.  Moral,  in  the  sense  that  the  cultivation  of  HKm  land  does  not  change  the status and function of the forest, because the status of HKm remains as a protected forest.
Keywords: Environment, Community Economic Self-help, Social Forestry.

## ABSTRAK
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  Implikasi  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan dampak positif  dalam  rangka  peningkatan  ekonomi  masyarakat  di  Nagari  Latang.  Program  Perhutanan Sosial  telah  menumbuhkambangkan  usaha-usaha  baru  di  Nagari  Latang  seperti  pengelolaan madu,  pengelolaan  teh  asam  gelugur,  teh  asam  kandi,  dan  kopi  asam  gelugur.  Sementara efektivitas  program  perhutanan  sosial  terhadap  peningkatan  perekonomian  masyarakat  terlihat dari indicator: Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKm. Adil, dalam  artian  pengelolaan  lahan  HKm  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tidak  merusak  alam. Moral,  dalam  artian  penggarapan  lahan  HKm  tidak  mengubah  status  dan  fungsi  hutan,  karena status HKm tetap sebagai hutan lindung.
Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Swadaya Ekonomi Masyarakat, Perhutanan Sosial

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  paru-paru  dunia  karena  hutan  dapat  memproduksi  oksigen  yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Hutan juga menyimpan berbagai kekayaan alam seperti pepohonan,  satwa  hidup,  hasil  tambang  dan  berbagai  sumber  daya  alam  lainnya  yang  dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia jika dimanfaatkan dengan baik Hutan juga memberikan manfaat secara langsung dan juga tidak secara langsung. Manfaat langsung yang dapat dirasakan seperti  hasil  kayu,  satwa,  hasil  tambang,  dan  lain-lain.  Manfaat  tidak  langsung  seperti  manfaat rekreasi, pencegahan erosi, perlindungan dan pengaturan tata air.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  No.34  Tahun  2002  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan  Kawasan  Hutan Pasal 5 ayat 2, maka pembagian kawasan hutan sebagai berikut:
1. Hutan  Konservasi  yang  terdiri  dari  Kawasan  Suaka  Alam  (Cagar  Alam  dan  Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata), dan Taman Buru.
2. HutanLindung
3. HutanProduksi
Berdasarkan kepemilikan atau status hukum, hutan dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Hutan negara ( public forest ), yaitu suatu kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang  tidak  dibebani  hak milik.  Hutan  negara  ini  dapat  berupa  hutan  adat,  yaitu  hutan  yang pengelolaannya  diserahkan  kepada  masyarakat  hukum adat  (hutan  ulayat/marga/pertuanan). Sedangkan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan demi kesejahteraan desa disebut hutandesa.
2. Hutan milik ( privat forest ), hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.
3. Hutan  kemasyarakatan  ( social  forest ),  yaitu  suatu  sistem  pengelolaan  hutan  yang  bertujuan untuk  mendukung  kehidupan  dan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  hutan  dengan meningkatkan daya dukung lahan dan sumberdaya alam tanpa mengurangi fungsi pokoknya, misalnya pelaksanaan agroforestry 1
Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah sebagai suatu  ekosistem  berupa  hamparan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berlakunya  undang-undang  diatas  menjelaskan  bahwa  hutan  yang  ada  di  Indonesia  dilindungi oleh pemerintah. Potensi hutan yang tersedia harus dilakukan dengan melihat kondisi masyarakat yang  ada  di  dalam  dan  di  sekitar  kawasan  hutan  karena  hutan  juga  memiliki  nilai  ekonomis. Salah satu program dari Kementrian Kehutanan dalam pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat disebut sebagai social forestry atau perhutanan sosial.
Perhutanan  Sosial  dalam  sistem  pengelolaan  hutan  lestari  yang  dilaksanakan  dalam kawasan  hutan  negara  atau  hutan  hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  setempat atau  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pelaku  utama  meningkatkan  kesejahteraannya, keseimbangan  lingkungan  dan  dinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk  Hutan  Desa  (HD),  Hutan
1 Arief, A.. Hutan dan Kehutanan . Kanisius. Yogyakarta. 2001, hlm 53
Kemasyarakatan  (HKM),  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR),  Hutan  Adat  (HA),  dan  Kemitraan Kehutanan. 2
Perhutanan  Sosial  merupakan  perwujudan  dari  Nawacita  ke-1:  Negara  hadir melindungai segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara Indonesia. Ke-6:  meningkatkan  produktivitas  rakyat  dan  daya  saing  di  pasar  Internasional.  Ke-7: mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakkan  sektor-sektor  strategis  ekonomi domesitk, yang ditujukan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar, yakni: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Pelaku perhutanan sisial adalah: Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD)/Lembaga Adat, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani  (Gapoktan),  Koperasi,  Masyarakat  Hukum  Adat  (MHA),  dan  Lembaga  Masyarakat  Desa Hutan (LMDH). 3
Pada  tahun  2002,  Menteri  Kehutanan  pernah  mengeluarkan  pernyataan  bahwa perhutanan  sosial  akan  menjadi  payung  bagi  lima  kebijakan  prioritas  Departemen  Kehutanan. Adapun  yang  menjadi  lima  kebijakan  prioritas  tersebut  adalah  pemberantasan  penebangan  liar, penanggulangan  kebakaran  hutan,  restrukturisasi  sektor  kehutanan,  rehabilitasi  dan  konservasi sumberdaya  hutan,  dan  penguatan  desentralisai  kehutanan.  Perhutanan  sosial  adalah  semua bentuk  pengelolaan  hutan  yang  melibatkan  peran  serta  masyarakat  baik  kawasan  hutan  milik negara  maupun  milik  sendiri  atau  kelompok.  Dikawasan  hutan  milik  negara  disebut  Hutan Kemasyarakatan (HKM) sedangkan di hutan lahan milik disebut Hutan Rakyat (HR).
Pengertian  Hutan  Rakyat  adalah  hutan  tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun oleh  kelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan  kualitas  hutan  produksi  dengan menerapkan  silvikultur  dalam  rangka  menjamin  kelestarian  sumber  daya  hutan. 4 Dengan  kata lain  bahwa  hutan  rakyat  adalah  hutan  yang  dibangun  dan  didirikan  oleh  masyarakat  dengan status lahan adalah milik pribadi atau milik kelompok masyarakat dengan ketentuan- ketentuan yang  sudah  diatur.  Dari  penjelasan  yang  lain  dijelaskan  bahwa  Hutan  Rakyat  adalah  sistem pengelolaan  lahan  milik  petani  yang  didalamnya  dikembangkan  berbagai  jenis  komoditas  kayu (tanaman hutan) untuk dimanfaatkan hasilnya yang berbentuk kayu atau non kayu, seperti buah, dan non-kayu seperti rotan, madu, flora dan fauna.
Keberhasilan  terciptanya  kekuatan  ekonomi  dan  industri  kehutanan  tidak  terlepas  dari keberdayaan  masyarakat  itu  sendiri  dalam  mengelola  sumber  daya  alam.  Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara signifikan akan membentuk karakter masyarakat yang mampu mengeksplorasi  potensi  yang  ada.  Munculnya  konsep  pemberdayaan  masyarakat  membuat pemerintah  khususnya  Departemen  Kehutanan  menyusun  agenda-agenda  yang  tujuannya mengarah  kepada  keberdayaan  masyarakat  secara  berkelanjutan.  Pemerintah  mulai  sadar  kalau hutan  yang  dikelola  selama  ini    yaitu  dengan  cara top  down tidak  maksimal  dalam  mengelola
2 Muhammad  Alif  K.  Sahide,  dkkk, Kajian  Dampak  Perhutanan  Sosial  Provinsi  Sulawsi  Selatan, Fakultas Kehutanan Universitas Hasaudin, Sulawesi Selatan, 2018, hlm. 17
3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perhutanan Sosial: Kini Masyarakat Legal Mengelola Hutan , Jakarta, 2017, hlm. 4
4 Asep Yunan Firdaus, Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan , Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Bogor, 2018, hlm. 15
sumber dayahutan, sehingga sering terjadilah pengeksplorasian hutan yang tidak terkontrol oleh pemerintah.  Perhutanan  sosial  disusun  karena  melihat  permasalahan  seperti  kasus  diatas  yaitu tidak terkontrolnya pengeksplorasian sumberdaya hutan. Paradigma yang dipakai berubah tidak lagi dari top down tetapi menjadi bottomup , atau seringkali disebut dengan konsep pembangunan partisipatif.
Supriatna  dengan  mengutip  pendapat  Korten  menyatakan  bahwa  pembangunan  yang berorientasi  pada  pembangunan  manusia,  dalam  pelaksanaannya  sangat  mensyaratkan keterlibatan  langsung  pada  masyarakat  penerima  program  pembangunan  (partisipasi pembangunan).  Karena  hanya  dengan  partisipasi  masyarakat  penerima  program,  maka  hasil pembangunan  ini  akan  sesuai  dengan  asprirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan adanya  kesesuaian  ini  maka  hasil  pembangunan  akan  memberikan  manfaat  yang  optimal  bagi pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Oleh  karenanya  salah  satu  indikator  keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program. 5
Abe  mengemukakan  bahwa  perencanaan  partisipatif  adalah  perencanaan  yang  dalam tujuannya  melibatkan  kepentingan  rakyat,  dan  dalam  prosesnya  melibatkan  rakyat  (baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung).  Dengan  turutnya  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan  dapat  diharapkan  masyarakat  tersebut  mengetahui  program  dan  kegiatan pembangunan  yang akan dilaksanakan dan dapat mendorong masyarakat turut serta baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. 6
Paradigma bottom  up dilakukan  agar  masyarakat  ikut  terlibat  di  dalam  pengelolaan hutan  sehingga  muncul  rasa  memiliki  terhadap  hutan  yang  dikelola.  Partisipasi  masyarakat sangat  dibutuhkan  di  dalam  usaha  memberdayakan  masyarakat  sekitar  hutan.  Partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam hal pengelolaan hutan.
Hutan  yang  memiliki  nilai  ekonomis  tinggi  telah  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang hanya  mementingkan  kepentingan  pribadi.  Masyarakat  yang  berada  di  dalam  kawasan  hutan tidak  dapat  merasakan  manfaat  langsung  dari  hutan  yang  mengelilingi  mereka.  Pemanfaatan hutan  rakyat  yang  dilakukan  oleh  individu  ataupun  kelompok  masyarakat  adalah  salah  satu model reposisi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan yang juga dapat menjaga kelestarian sumberdaya hutan.
Dalam  Rakor  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  se-Sumbar  yang  saya  hadiri pada 10 April 2019 lalu, ada satu topik yang menjadi pembahasan cukup penting. Yaitu masalah perhutanan  sosial,  TORA,  dan  PTSL.  Ketiganya  berkaitan  erat  dengan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  berbasis  kepemilikan  dan  pengelolaan  lahan. 7 Perhutanan  sosial merupakan  sebuah  kebijakan  agar  hutan  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Untuk  itu,  ada  beberapa skema  yang  sudah  disiapkan  pemerintah.  Di  antaranya  adalah,  hutan  kemasyarakatan,  hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
5 Lihat Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan , Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 65
6 Alexander Ase, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, hlm. 88
7 http://irwan-prayitno.com/2019/04/perhutanan-sosial/diakses pada tanggal 25 juni 2019
Luas hutan di Sumbar lebih 52% dari wilayah Sumbar, masyarakat yang cukup banyak tinggal di area kawasan hutan, atau yang tinggal dekat dengan perbatasan hutan dan sekitarnya tidak  dapat  memanfaatkan  hutan  tersebut.  Padahal  jika  dimanfaatkan  dengan  syarat  tertentu, masyarakat  dapat  sejahtera,  hutan  pun  dapat  dijaga  dan  dipelihara.  Misalnya  saja  masyarakat dibolehkan  menanam  durian  dan  manggis,  maka  mereka  dapat  panen  durian  dan  manggis sehingga dapat dijual atau bahkan dieskpor.
Pemprov  Sumbar  telah  mengalokasikan  sekitar  500.000  hektare  hutan  lindung  dan hutan  produksi  untuk  dimanfaatkan  masyarakat  dengan  skema  perhutanan  sosial.  Di  mana, sekitar  200.000  hektare  sudah  diberikan  persetujuan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan.  Rinciannya  kurang  lebih  adalah,  hutan  nagari  167.000  hektare,  hutan kemasyarakatan  28.400  hektare,  dan  hutan  tanaman  rakyat  6.900  hektare. 8 Adanya  masyarakat yang  memanfaatkan  hutan  tersebut  maka  perekonomian  mereka  akan  mengalami  peningkatan kesejahteraan.  Di antaranya  dengan  memanfaatkan  hasil  hutan  bukan  kayu  seperti,  rotan,  getah pinus, madu lebah, pasak bumi, tanaman obat, kopi, sereh wangi, gaharu. Selain itu juga buah- buahan  seperti  durian,  manggis,  alpukat,  jengkol.  Kemudian  hutan  sosial  juga  dimanfaatkan untuk  pembangkit  listrik  atau  pemanfaatan  air,  serta  ekowisata.  Dan  masyarakat  menjadi berperan  aktif  menjaga  ketersediaan  air  untuk  pertanian,  perkebunan,  dan  perikanan,  serta kebutuhan lainnya.
Sementara  TORA  atau  tanah  objek  reforma  agraria  adalah  sebuah  kebijakan  untuk legalisasi aset dan redistribusi lahan. Berbeda dengan perhutanan sosial, TORA akan menjadikan buruh  tani,  masyarakat  adat,  nelayan,  petani  gurem,  dan  lainnya  memiliki  aset  dengan sertifikatnya.  Hal  ini  akan  mendorong  mereka  memiliki  motivasi  yang  lebih  kuat  untuk menggarap  lahan  pertanian.  Selain  itu,  dengan  sertifikat  yang  diperoleh  maka  pemilik  dapat mengajukan  pinjaman  ke  bank  dengan  menjaminkan  sertifikat  yang  dimiliki.  Sehingga  hal  ini akan  membantu  mereka  memiliki  modal  untuk  meningkatkan  kapasitas  produksi  maupun memiliki modal untuk berusaha di bidang lain.
Perhutanan sosial lebih menekankan kepada pemeliharaan hutan dan pemanfaatan hutan untuk  tanaman  seperti  durian,  manggis,  jengkol,  dan  hasil  hutan  bukan  kayu.  Sedangkan perhutanan TORA lebih menekankan kepada penggunaan hutan untuk lahan pertanian atas izin Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Dalam  rangka  mendukung  upaya  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  mewujudkan  tata  kelola  kehutanan  dan  iklim  yang  baik  ( Good Forest And Climate Governance ), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan Partnership pada  tahun  2014  lalu  telah  membantu  pengembangan  kegiatan  perhutanan  sosial  di  Provinsi Sumatera Barat. 9 Kegiatan tersebut dituangkan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, meliputi kegiatan peningkatan penguasaan dan akses masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan melalui skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan  pengembangan  kapasitas  dan  program  pembangunan  rendah  carbon  untuk  mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
8 http://irwan-prayitno.com/2019/04/perhutanan-sosial/diakses pada tanggal 25 juni 2019
9 http://www.sumbarprov.go.id/details/news/4191diakses pada tanggal 25 juni 2019
Saat ini Sumbar mengalokasikan hutan seluas 500 ribu hektare untuk perhutanan sosial dan telah diberikan izin kepada 13 kelompok untuk mengelolanya, kata Kepala Dinas Kehutanan Sumbar  Hendri  Octavia  di  Padang,  Ia  menyampaikan  hal  itu  pada  Seminar  Pembiayaan Kelompok  Usaha  Perhutanan  Sosial  di  KPHL  Bukit  Barisan  diselenggarakan  oleh  Sekretariat RAPS bekerja sama dengan KPHL Bukit Barisan dan didukung Walhi. 10
Pada Peraturan Menteri No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial ini di  dalamnya terdapat tata cara untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial  dan  keadilan  bagi  masyarakat  setempat  dan  masyarakat  hukum  adat  yang  berada  di dalam  atau  di  sekitar  kawasan  hutan  dalam  rangka  kesejahteraan  masyarakat  dan  pelestarian fungsi hutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang  digunakan adalah  yurudis  normatif  didukung  yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder sebagai  data  utama  dan  data  primer  sebagai  data  pendukung  yang  dikupulkan  melalui  studi kepustakaan dan wawancara. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Implikasi  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  83  Tahun  2016  tentang Perhutanan Sosial terhadap swadaya ekonomi masyarakat dalam program Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung
Kabupaten  Sijunjung  merupakan  kabupaten  di  Sumatera  Barat  yang  memiliki luas hutan 175.943 Ha. 3.130,80 Km 2 . Ini berarti lebih dari separoh wilayah Kabupaten Sijunjung atau  sekitar  56,2  persen  adalah  wilayah  perhutanan.  Sementara  jumlah  penduduk  miskin kabupaten  Sijunjung  tahun  2017  mencapai  16,83  ribu  jiwa  atau  sekitar  7,35  persern  dari jumlah  penduduk  230.104  ribu  jiwa  penduduk  kabupaten  Sijunjung  tahun  2017.  Hal  ini semestinya  tidak  harus  terjadi,  namun  pada  kenyataannya  justru  kemiskinan  banyak  terjadi dan terpusat pada pusat sumber daya ekonomi terbesar.
Tingginya  tingkat  kemiskinan  penduduk  yang  tinggal  di  sekitar  hutan,  ternyata sebagai  akibat  dari:  1)  ketimpangan  penguasaan  lahan  hutan  produksi  lebih  didominasi perusahaan besar. 2) rendahnya akses kegiatan ekonomi, dan 3) tingginya konflik tenurial.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  perangkat  kebijakan  dan  strategi  percepatan Perhutanan  Sosial  lebih  pada  percepatan  pemberian  akses  kelola.  Padahal  dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat  hutan  diperlukan  kegiatan  fasilitasi  dan  pemberdayaan,  agar pengelolaan  hutan  mengikuti  kaidah good  governance sehingga  proses  meningkatkan kapasitas  dan  kemandirian  masyarakat  berujung  pada  peningkatan  kesejahteraan  dan kelestarian hutan.
10 http://eksposnews.com/agribisnis/Perhutanan-Sosial-di-Sumbardiakses pada tanggal 25 juni 2019
Konsep  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  atau  dikenal  dengan Community Based Forest Mangement (CBFM) merupakan paradigm baru pembangunan kehutanan yang bertumpu  pada  kepentingan  masyarakat  (terutama  masyarakat  sekitar  hutan)  melalui pendekatan  yang  partisipatif.  Masyarakat  bertindak  sebagai  pelaku  utama  pembangunan kehutanan  yang  tidak  hanya  berorientasi  pada  hasil  kayu  tetapi  pada  keseluruhan sumberdaya  hutan.  Tujuan  dari  CBFM  adalah  untuk  mencapai  keberlanjutan  fungsi  dan manfaat  sumberdaya  hutan  ( suistainable  forest  management )  yang  diimplementasikan melalui  kolaborasi  berbagai  pihak  ( stakeholder )  dengan  pendekatan  partisipatif  dan mempertimbangkan kondisi local ( local specific ).
Strategi  pokok  pengembangan  perhutanan  sosial  adalah:  1)  mengelola  kawasan merupakan  rangkaian  kegiatan  prakondisi  yang  dilakukan  untuk  mendukung  pelaksanaan kegiatan  perhutanan  sosial  dalam  rangka  optimalisasi  pemanfaatan  sumberdaya  hutan.  2) kelola  kelembagaan  merupakan  rangkaian  upaya  dalam  rangka  optimalisasi  pelaksanaan perhutanan sosial melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas SDM. 3) kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha  di  areal  kerja  perhutanan  sosial  melalui  kemitraan  dengan  perimbangan  hak  dan tanggung jawab. 11
Kerusakan  dan  degradasi  hutan  yang  terjadi  dewasa  ini  disebabkan  oleh  banyak faktor,  diantaraya  adalah:  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  harmonis  dan komprehensif,  perbuatan-perbuatan  korporasi  dalam  mengeksploitasi  hutan  yang  hanya menguntungkan kelompoknya, penebangan liar, hingga penggunaan hutan yang tidak sesuai peruntukannya  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  hutan.  Hal  ini  tentunya memberikan  dampak  sosial  ekonomi  yang  sangat  luas,  baik  bagi  keberlangsungan lingkungan  hidup,  maupun  kehidupan  sosial  masyarakat.  Karenanya  pemerintah  berupaya “mengoperasionalisasikan  hukum”  dengan  cara  menerbitkan  Peraturan  Menteri  Nomor  83 Tehun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial  untuk  memberikan  akses  legal  kepada  masyarakat untuk dapat mengelola hutan sebagaimana peruntukkannya.
Dalam konteks ini, pemerintah telah menempatkan hukum sebagai agen perubahan sosial ( social engineering ) atau sebagai sarana pembaharuan dalam tata kelola pemanfaatan hutan,  yang  beroritentasi  pada  cita  hukum  bangsa  Indonesiay,  yakni  Pancasila,  yang  telah ditempatkan  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945,  sekaligus  bersama-sama  dengan  tujuan Negara  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat.  Dengan  konsep  demikian,  Indonesia seringkali  disebut  sebagai  Negara  hukum  kesejahteraan  ( welfare  state )  atau  Negara  hukum modern  ( modern  rechtsstaat ).  Pada  Negara  hukum  demikian,  tujuan  pokok  Negara  bukan hanya  terfokus  pada  upaya  bagaiman  mempertahankan  hukum  (positif),  akan  tetapi  lebih kepada mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
Namun  demikian,  untuk  terwujudnya  keadilan  sosial  juga  tidak  diperbolehkan melanggar  hukum.  Dalam  rangka  mewujudkan  keadilan  sosial  harus  berlandaskan  kepada
11 Ok Hasnanda Syahputra, Kuliah Umum: Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Melalui Perhutanan Sosial , Jurnal Pengadian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. Hlm. 6
hukum  yang  adil,  memberikan  manfaat,  dan  berkepastian,  sehingga  masyarakat  yang diaturnya  menjadi  tertib  dan  damai.  Dalam  mencapai  swadaya  ekonomi,  khususnya  di Nagari Latang Kabupaten Sijunjung, maka Perhutanan Sosial harus difahami sebagai pokok- pokok  kesejahteraan  rakyat  yang  harus  dikelola,  dilindungi  dan  dilestarikan  untuk memberikan kemanfaatan/kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang seluas- luasnya. 12
Hukum  berperan  besar  untuk  mewujudkan  hal  tersebut  di  atas.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja 13 peran hukum dalam pembangunan sangat diperlukan untuk menjamin agar perubahan  yang  dimaksud  oleh  pembangunan  terjadi  dengan  cara  yang  teratur.  Pendapat Mochtar  sejalan  dengan  pendapat  Roscoe  Pound 14 yang  menyatakan  bahwa  hukum merupakan  sarana  pembaruan  masyarakat  ( law  as  a  tool  of  social  engineering ).  Hukum dalam  konteks social engineering berfungsi  untuk  menata  kepentingan-kepentingan  yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional, antara kepentingan umum, kepentingan sosial dan kepentingan pribadi. 15
Dalam  konteks  menata  sistem  hukum  nasional,  sub  sistem  hukum  kehutanan  dan sumber  daya  alam,  maka  hukum  (dalam  hal  ini  terutama  peraturan  perundang-undangan) harus menjadi pembuka jalan untuk pembangunan, hukum berada di depan menata jalannya pembangunan  dan  sejalan  dengan  prinsip-prinsip  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam sebagaiama  ditegaskan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  IX/MPR/2001,  maka    bangun  hukum pengelolaan  sumber  daya  hutan  harus  lebih  bersifat  responsive  ( responsive law )  dari  pada selama ini yang bercorak represif ( represive law ). 16
Perkembangan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat (umumya) semakin signifikan. Secara  capaian,  perhutanan  sosial  Sumbar  sudah  mencapai  206.903  Ha  dari  500.000  Ha kawasan  yang  ditargetkan.  Dukungan  dari  sisi  regulasi  pun  sudah  dipersiapkan  dengan terbitnya  Pergub  No.  52  tahun  2018  tentang  Pedoman  Fasilitasi  Perhutanan  Sosial.  Tentu, sinergitas  dengan  semua  pihak  dan  instansi  terkait  harus  didorong  untuk  menyambut  baik inisiatif tersebut, begitupun keterlibatan proaktif Pemerintah Kabupaten.
Pada level kabupaten, Sijunjung merupakan salah satu daerah yang signifikan dalam implementasi perhutanan sosial dari sebelumnya dikenal sebagai daerah yang marak illegal loging .  Sampai  saat  ini,  Sijunjung  menyumbang  29.565  Ha  kawasan  perhutanan  sosial, dengan  22  unit  pengelola  yang  terbagi  kedalam  18  LPHN,  3  unit  Hutan  Kemasyarakatan, dan  1  unit  Hutan  Tanaman  Rakyat.  Dari  angka  ini,  persentase  perhutanan  sosial  Sijunjung
12 The greates happynes for the greates numbers
13 Mochtar Kusumaatmadja, Peranan Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan Nasional,  Cetakan  Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 3
14 Mochtar  Kusumaatmadja,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Bina  Cipta,  Bandung,  1985, hlm. 8
15 Bernard  L.  Tanya,  dkk,  Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 155
16 I  Nyoman  Nuryaja,  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum,  Prestasi  Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 235
mencapai  16,8  persen  dari  total  luas  seluruh  kawasan  hutan  Sijunjung  yang  mencapai 175.943 Ha. Capaian ini menempatkan luas kawasan perhutanan sosial Sijunjung di nomor 4, dibawah Pasaman, Solok Selatan, Lima Puluh Kota.
Implementasi Perhutanan Sosial di Nagari  Latang sejauh ini baru terealisasi dalam skema Hutan Kemasyarakatan. Yakni: Surat Keputusan Hutan Kemasyarakatan melalui izin: IUPHKm  SK  3238/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017.  Izin  ini  dipegang  oleh  Kelompok Tani  Hutan  Ingin  Maju.  Izin  ini  diberikan  dalam  kawasan  Hutan  Produksi  (HP).  Potensi kawasan  ini  adalah  Madu  dan  Garce  Tea  dengan  luas  wilayah  77  Ha.  Jumlah  tenaga  kerja yang telah diserap sampai saat ini adalah 64 orang. 17
Implikasi  nyata  terhadap  pengimplementasian    Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  Nomor  83  Tahun  2016  Tentang  Perhutanan  Sosial,  telah  membuka  peluang  baru penggunaan  dana  desa/dana  nagari.  Dengan  izin  pengelolaan  hutan  kemasyarakat, masyarakat  nagari  latang  dapat  memanfaatkan  APBDesa  untuk  pembiayaan  hutan kemasyarakatan,  menambah  lapangan  kerja  bagi  masyarakat,  masyarakat  juga  dapat mengelola  lahan  tidur  yang  selama  ini  tidak  dikelola  yang  disebabkan  berbagai  alasan, terutamanya alasan financial.
Sejauh  ini  melalui  izin:  IUPHKm  SK  3238/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017 yang  diberikan  kepada  Kelompok  Tani  Hutan  Ingin  Maju,  nagari  Latang  telah menganggarkan  dana  nagari/desa  untuk  pembangunan  perhutanan  sosial  di  Nagari  Latang. Disamping  dana  nagari,  pengimplementasian  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor 83  Tahun  2016  Tentang  Perhutanan  Sosial  juga  berimplikasi  terhadap  pembiayaan  dari stakeholder - stakeholder yang  di  kabupaten  Sijungjung  dalam  pembiayaan  program perhutanan sosial, seperti Tambahan penanaman hutan kemasyarakat sebanyak 13,5 ha dari dana  PLN.  Selanjutnya  dari  Bank  Pesona  juga  sudah  memberikan  bibit  manggis  sambung, termasuk biaya penanmannya.
Selain  melalui  itu  Hutan  Kemasyarakatan  juga  dikelola  oleh  beberapa  Kelompok Tani Hutan Bioversity. Kelompok Tani Hutan sebagai bagian dari masyarakat, selain sebagai sasaran utama penyuluhan kehutanan saat ini menjadi pelau utama pembangunan kehutanan di  tingkat  bawah.  Menurut  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  P.57/Menhut-II/2014  tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga  Indonesia  beserta  keluarganya  yang  mengelola  usaha  di  bidang  kehutanan  di  dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa  lingkungan  baik  di  hilir  maupun  di  hulu.  Beberapa  kegiatan  pembangunan  kehutanan, telah melibatkan kelompok tani hutan sebagai pelaku utama adalah Hutan Tanaman Rakyat, Hutan  Tanaman  Kemasyarakat,  Hutan  Hutan  Rakyat,  KTH  yang  berusaha  di  bidang kehutanana  seperti  pembibitan,  budidaya  lebah  madu,  jamur  tiram,  ulat  sutra, agroforestry/silvopasture/solvofishery dan pemanfaatan jasa lingkungan.
Sebelumnya di Nagari Latang telah berdiri beberapa Kelompok Tani Hutan (KTH), yakni:
17 Wawancara dengan Febri Syahli, Kasi KSDAE & PM UPTD KPHL Sijunjung, tanggal 13 November 2019
1. KTH Labuah Kijang Saiyo, yang didirikan pada tahun 2007
2. KTH Koto Piliang, didirikan pada tahun 2009
3. KTH Tiwal Sipundung, didirikan pada tahun 2008
4. KTH Ingin Maju, didirikan pada tahun 2010
Keempat  KTH  yang  telah  berdiri  sebelum  lahirnya  Peraturan  Menteri  Nomor  83 Tehun 2016 tentang Perhutanan Sosial ternyata tidak memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat nagari latang. Ini terlihat dari tidak adanya produksi  yang memberikan peluang swadaya ekonomi, baik bagi kelompok sendiri sebagai penerima manfaat langsung, maupun bagi  masyarakat  Nagari  latang  sebagai  penerima  manfaat  tidak  langsung  dari  pengelolaan KTH.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  belum  adanya  hasil  (baik  dalam  bentuk  barang  maupun jasa)  yang  dihasilkan  oleh  keempat  Kelompok  Tani  Hutan  di  atas  sampai  sejauh ini.Kemudian  setelah  Peraturan  Menteri  Nomor  83  Tehun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial lahir, beberapa potensi usaha perhutanan sosial pun sudah banyak dimanfaatkan masyarakat, yakni:
1. Pengelolaan madu di HKm Batu Bapayuang
2. Pengelolaan Teh Asam  Gelugur oleh Kelompokt Tani Hutan Bioversity
3. Teh Asam Kandis oleh Kelompok Tani Hutan Bioversity
4. dan Kopi Asam Gelugur oleh Kelompok Tani Hutan Bioversity
Lahirnya  potensi-potensi  usaha  setelah  berlakunya  Peraturan  Menteri  Nomor  83 Tehun 2016 tentang Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan peluang ekonomi baru bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  hutan  Nagari  Latang.  Hadirnya  beberapa jenis usaha sebagaimana disebutkan di atas telah memberikan peluang/kesempatan kerja bagi masyarakat Nagari Latang dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya.
Manfaat  ekonomi  ( economic  benefit )  merupakan  kontribusi  ekonomi  secara langsung  akibat  program  peneyelenggaraan  Perhutanan  Sosial  kepada  penerima  manfaat ( beneficeries ),  karena  mendapatkan  akses  pengelolaan  lahan  hutan  melalui  program Perhutanan Sosial. Manfaat ini tercermin dari pangsa kontribusi pendapatan dari pengelolaan lahan  kawasan  hutan  terhadap  total  pendapatan  keluarga.  Sedangkan  dampak  ekonomi ( economic impact ) merupakan pengaruh ekonomi yang diterima masyarakat bukan penerima manfaat ( non-beneficeries ) yang dihitung dari kondisi pendapatan masyarakat, jika tidak ada program  Perhutanan  Sosial  dengan  pendapatan  masyarakat  bukan  penerima  manfaat Perhutanan Sosial saat ini yang “terdampak” oleh program Perhutanan Sosial.
Masyarakat  di  sekitar  kawasan  hutan  di  Nagari  Latang  yang  kebanyakan menggantungkan  perekonomiannya  terutama  pada  sektor  pertanian  dan  perkebunan  secara langsung  maupun  tidak  langsung  telah  menerima  manfaat  seperti  tersedianya  lapangan pekerjaan,  meningkatnya  pendapatan  perkapita  masyarakat,  serta  keberlangsungan lingkungan.
Kesempatan  kerja  merupakan  salah  satu  indicator  penting  dalam  perkembangan pembangunan  ekonomi  karena  mempunyai  fungsi  yang  menentukan  dalam  peningkatan pembangunan  suatu  Negara.  Penyerapan  tenaga  kerja melalui  penerapan  Perhutanan  Sosial
melalui  skema  Hutan  Kemasyarakat  di  nagari  Latang  merupakan  salah  satu  upaya  untuk menghidupkan  dan  mengembangkan  perekonomian  masyarakat  Latang,  dan  pada  akhirnya memungkinkan berlangusungnya pertumbuhan ekonomi secara terus menerus dalam jangka yang panjang.
Meskipun  secara  filosofis  telah  dijelaskan  bahwa  Peraturan  Menteri  Nomor  83 Tehun  2016  tentang  Perhutanan  Sosial  ditujukan  untuk  mengurangi  kemiskinan, pengangguran  dan  ketimpangan  pengelolaan/pemanfaatan  kawasan  hutan,  namun  dalam implementasinya  ternyata  upaya-upaya  tersebut  masih  menemui  banyak  kendala.  Kendala- kendala tersebut diantaranya adalah:
1. Proses Perizinan yang masih lambat dan penuh birokratis
Proses  penyusunan  dokumen  dan  kelengkapan  usulan  perhutanan  sosial  tidak dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Penyusunan dokumen dan kelengkapan usulan ini  memerlukan  pendampingan.  Usulan  sering  dikembalikan  apabila  tidak  lengkap seperti:  tidak  ada  peta  shp,  daftar  anggota  kelompok  tani  tidak  dilengkapi  nomor  induk kependudukan (NIK), Perturan Nagari tentang  LPHD dan  Surat Keputusan Wali  Nagari tenang Personalia LPHD tidak tepat sesuai Peraturan Dirjen PSKL dan sebagainya.
Selanjutnya  Dokumen  usulan  yang  sampai  di  Kementerian  LHK,  masuk  ke  Biro Umum,  kemudian  dicatat  oleh  Bagian  Tata  Usaha  Kementerian.  Setiap  dokumen  yang masuk  dibaca  oleh  Menteri  LHK  dan  hanya  membutuhkan  waktu  baca  hanya  setengah atau  satu  hari  lalu  langsung  didisposisi  ke  Dirjen  PSKL,  kecuali  jika  daerahnya  ada masalah. Dirjen PSKL kemdian mendisposisikan lagi ke Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) dan Direktur PKPS mendisposisikan lagi kepada Subdit  yang sesuai  dengan  permohonan  yang  masyarakat  (Subdit  Penyiapan  HD,  Subdit  Penyiapan HKm, Subdit Penyiapan HTR, dan Subdit Penyiapan Kemitraan).
Apabila  dokumen  usulan  sudah  memenuhi  persyaratan,  Dirjen  PSKL  akan memerintahkan  kepada  Balai  PSKL  untuk  melakukan  verifikasi  teknis  lapangan.  Balai PSKL  akan  mengembalikan  perintah  verifikasi  ke  Ditjen  PSKL,  apabila  tidak  memiliki anggaran dan tidak ada orang. Apabila dokumen usulan tidak memenuhi persyaratan atau kurang  lengkap,  Direktorat  PKPS  menghubungi  organisasi  pendamping  untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan.
Selanjutnya  dokumen  usulan  perhutanan  sosial  yang  sudah  diverifikasi  akan diproses  drafting  Surat  keputusan  dan  petanya  oleh  Subdit  sesuai  skema  perhutanan sosial.  Draft  SK  beserta  peta  kemudian  disampikan  kepada  Bagian  Hukum  PSKL.  Pada bagian  Hukum,  draft  SK  dan  peta  akan  dikoreksi  dan  diperbaiki  dan  SK  yang  sudah diperbaiki dimintakan nomor SK di Bagian Tata Usaha Menteri LHK. Permintaan nomor pada bagian Tata Usaha Menteri karena Dirjen PSKL akan menandatangani SK tersebut atas nama Menteri LHK. Biasanya proses koreksi dan perbaikan draft SK serta pemberian nomor  SK  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  karena  keterbatasan  sumberdaya manusia.
Proses pengajuan perizinan yang terlalu birokratis tentunya akan memakan waktu yang  sangat  lama.  Sampai  dengan  bulan  November  2019,  untuk  Kabupaten  Sijunjung masih  terdapat  10  izin  Hutan  Nagari  yang  masih  dalam  proses  verifikasi  teknis. Sementara  masyarakat  sebagai  penerima  manfaat  membutuhkan  kepastian  izin pengelolaan Perhutanan Sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhannya.
Birokratis  pengurusan  ijin  perhutanan  sosial  secara  jelas  telah  memperlambat pengembangan  perhutanan  sosial  yang  pada  akhirnya  akan  menghambat  pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
2. Belum adanya SOP dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Kabupaten Sijunjung Sebagai  lembaga/instansi  pelayanan  publik,  Standar  Operasional  Prosedur merupakan  salah  satu  persyaratan  yang  harus  dimiliki  untuk  mencapai  efektivitas  dan efisiensi  pencapaian  tujuan.  Adanya  sebuah  SOP  akan  mempengaruhi  kinerja  pegawai yang berada pada suatu lembaga/instansi.
SOP berfungsi memberikan arahan dan memudahkan pekerjaan seluruh SDM yang ada. Apalagi jika terdapat pegawai  baru, maka juga akan cepat beradaptasi karena sudah ada SOP dan aturan yang jelas.
Dari sisi manajemen, SOP akan memberikan kemudahan kontrol dan pengawasan terhadap  alur  kerja  secara  menyeluruh.  SOP  akan  memberikan  kemudahan  untuk menemukan  hal-hal  yang  dianggap  tidak  wajar  atau  adanya  kesalahan/human  error, sehingga  proses  pengambilan  keputusan  dan  solusinya  untuk  mengatasinya  bisa dilakukan dengan segera.
Berdasarkan  ketetentuan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  No.  35  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, manfaat SOP adalah:
a. Sebagai  standarisasi  cara  yang  dilakukan  aparatur  dalam  menyelesaikan  pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b. Mengurangi  tingkat  kesalahan  dan  kelalaian  yang  mungkin  dilakukan  oleh  seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
c. Meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
d. Membantu  aparatur  menjadi  lebih  mandiri  dan  tidak  tergantung  pada  intervensi manajemen,  sehingga  akan  mengurangi  keterlibatan  pimpinan  dalam  pelaksanaan proses sehari-hari;
e. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f. Menciptakan  ukuran  standar  kinerja  yang  akan  memberikan  aparatur  cara  konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
g. Memastikan  pelaksanaan  tugas  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  berlangsung dalam berbagai situasi;
h. Menjamin  konsistensi  pelayanan  kepada  masyarakat,  baik  dari  sisi  mutu,  waktu,  dan prosedur;
i. Memberikan  informasi  mengenai  kualifikasi  kompetensi  yang  harus  dikuasai  oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
j. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
k. Memberikan  informasi  mengenai  beban  tugas  yang  dipikul  oleh  seorang  aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
l. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
n. Membantu  penelusuran  terhadap  kesalahan-kesalahan  prosedural  dalam  memberikan pelayanan;
o. Membantu  memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  standar pelayanan,  sehingga  sekaligus  dapat  memberikan  informasi  bagi  kinerja  pelayanan. Rendahnya pengetahuan masyarakat
Meskipun  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  No.  35  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional Prosedur  Administrasi  Pemerintahan  telah  mengamanatkan  untuk  menyusun  SOP  pada dalam Administrasi Pemerintahan, namun sampai pada saat ini UPTD KPHL Kabupaten Sijunjung  belum  menyusun  SOP  terkait  pelaksanaan  Perhutanan  Sosial  di  Kabupaten Sijunjung.  Hal  ini  tentunya  mengakibatkan  sulitnya  pengukuran  kinerja  SDM  yang  ada serta  sulitnya  melakukan  evaluasi  dan  monitoring  terhadap  pelaksanaan  program Perhutanan Sosial.
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang program Perhutanan Sosial Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 83 Tehun 2016 tentang Perhutanan Sosial  praktis  masyarakat  telah  diberikan  akses  legal  untuk  mengelola  kawasan  hutan. Dalam dalam pengelolaan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial ini sampai saat  ini  masih  banyak  masyarakat  di  Nagari  Latang  yang  belum  mengetahui  tentang program Perhutanan Sosial.
Kebanyakan masyarakat Nagari  Latang belum mengetahui skema-skema apa saja yang  terdapat  di  dalam  program  Perhutanan  Sosial.  Disamping  itu,  banyak  masyarakat yang  masih  belum mengetahui  tentang  tata  cara  dan  persyaratan  untuk  mengajukan  izin perhutanan sosial.
Untuk  masyarakat  yang  sudah  memiliki  izin  pengelolaan  perhutanan  sosial, kelemahannya terdapat pada rendahnya kualitas SDM pengelola yang dimiliki. Dari hasil penelitian  ditemukan  masih  banyaknya  anggota  kelompok  yang  tidak  mengerti  tentang tata cara penyusunan rencana kerja.
Rendahnya  pengetahuan  masyarakat  tentunya  akan  berdampak  pada  tidak berjalannya  program  Perhutanan  Sosial  sebagaimana  yang  diharapkan,  sehingga  tujuan- tujuan yang telah dicanangkan oleh pemerintah akan sulit untuk dicapai.
4. Kurangnya inisiatif masyarakat
Inisiatif  merupakan  keinginan  yang  timbul  dari  dalam  diri  seseorang  untuk mengetahui  atau  mencari  tahu  tentang  sesuatu  hal,  mengerjakan  sesuatu,  maupun memberi sesuatu. Inisiatif dapat dikatakan memegang peran penting dalam segala hal. Ini dikarenakan  perubahan  apapun  yang  diinginkan  haruslah  dimulai  dengan  inisiatif  dari orang-orang yang ingin berubah tersebut.
Meskipun  kebanyakan  masyarakat  Nagari  Latang  tidak  mengetahui  tentang Perhutanan  Sosial,  skema-skema  yang  terdapat  di  dalam  program  Perhutanan  Sosial, syarat  dan  tata  cara  pengurusan  izin  Perhutanan  Sosial,  serta  tata  cara  penyusunan Rencana Kerja, namun tidak terlihat adanya inisiatif dari masyarakat untuk mencari tahu. Kebanyakan  masyarakat  hanya  menunggu  dinas  terkait  datang  untuk  melakukan sosialisasi tentang Perhutanan Sosial.
Terhadap  kendala-kendala  yang  terjadi  dalam  Implementasi  Peraturan  Menteri Nomor 83 Tehun 2016 tentang Perhutanan Sosial, UPTD  KPHL  dan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diantaranya:
a) Untuk  kendala lambatnya  pengurusan  izin,  UPTD  KPHL  telah  bekerjasama  dengan Pemerintah  Daerah  untuk  mendorong  percepatan  penerbitan  izin  sesuai  skema perhutanan  sosial  yang  diajukan.  UPTD  KHPL  bersama-sama  dengan  pemerintah daerah juga melakukan monitoring terhadap perkembangan proses pengajuan usulan izin  perhutanan  sosial.  Dengan  upaya-upaya  tersebut  diharapkan  proses  pengurusan izin perhutanan sosial dapat dilakukan dengan lebih cepat.
b) Untuk permasalahan belum adanya SOP, saat ini UPTD KPHL masih membicarakan terkait  penyusunan  SOP,  dalam  dalam  waktu  dekan  akan  segera  dilakukan penyusunan  SOP  penyelenggaraan  perhutanan  sosial.  Hal  ini  penting  dilakukan mengingat  SOP  menjadi  acuan  dalam  penyelenggaraan  perhutanan  sosial  di Kabupaten Sijunjung.
c) Untuk  kendala  rendahnya  tingkat  pengetahuan  masyarakat  tentang  perhutangan sosial,  UPTD  KPHL  bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah,  warsi,  dan  para  pihak untuk melakukan sosialisasi dan assessment ke Nagari-Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung yang berada di kawasan hutan dalam rangka identifikasi potensi desa hutan dan skema perhutanan sosial yang tepat untuk desa tersebut. Selanjutnyan dilakukan coaching clinic di tingkat kabupaten untuk melatih dan membantu nagari-nagari hasil assessment  menyusun  dokumen  usulan  perhutanan  sosial.  Selain  itu  juga  dilakukan Penguatan  dan  pendampingan  KPH  dan  Pokja  PPS  dalam  rangka  fasilitasi perhutanan sosial paska legalitas.
d) Untuk  kendala  kurangnya  inisiatif  masyarakat,  UPTD  KHPL  telah  melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  potensi-potensi  perhutanan  sosial.  Melalui sosialisasi  tersebut  UPTD  KPHL  mendorong  timbulnya  inisiatif  masyarakat  untuk lebih mengetahui tentang perhutanan sosial. Disamping itu UPTD KPHL juga sedang menyusun strategi dalam rangka peningkatan inisiatif masyarakat. Salah satu strategi
yang  paling  realistis  adalah  dengan  memberikan  insentif  kepada  pengelola perhutanan sosial.

## B. Eefektivitas  program  perhutanan  sosial  terhadap  peningkatan  perekonomian kelompok tani Nagari Latang Kab. Sijunjung
Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti doing the right thing satau mengerjakan  pekerjaan  yang  benar.  Efektivitas  menunjuk  pada  keberhasilan  pencapaian sasaran-sasaran  organisasional,  sehingga  efektivitas  digambarkan  sebagai  satu  ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana  sebuah  organisasi  mewujudkan  tujuan-tujuannya.  Keefektifan  organisasional  adalah tentang doing everything you know to do and doing it well . 18
Mengukur  efektivitas  suatu  program  kegaitan  bukanlah  hal  yang  sangat  sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai  serta  menginterprestasikannya.  Bila  dipandang  dari  sudut  pandang  produktivitas maka  seseorang  manajer  produksi  memberikan  pemahaman  bahwa  efektivitas  berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan  antara  rencana  yang  telah  ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang  telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga  menyebabkan  tujuan  tidak  tercapai  atau  sasaran  yang  diharapkan,  maka  hal  ini dikatakan tidak efektif.
Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu  organisasi.  Efektivitas  dapat  diukur  melalui    berhasil  tidaknya  suatu  organisasi mencapai  tujuan-tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan  maka organsasi  tersebut  dapat  dikatakan  telah  berjalan  dengan  efektif.  Hal  terpenting  adalah efektivitas  tidak  menyatakan  tentang  berapa  besar  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 19
Sekaitan  dengan  efektivitas  pelaksanaa  program  perhutanan  sosial  terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:
1. Efisiensi
Dalam  pengelolaan  lahan  HKm  pemerintah  memberikan  bantuan  bukan  hanya berupa biaya melainkan berupa program, melalui cara penanaman lahan HKm. Selain itu juga  melalui  program  GN-RHL  (Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan)  yang bertujuan  untuk  penghijauan  kembali  dan  kegiatan  KBR  (Kebun  Bibit  Rakyat)  yang dimaksudkan  untuk  membantu  masyarakat  dalam  proses  pembibitan  tanaman  terutama kayu dan MPTS ( Multi Purpose Tree Species ) yang dapat ditanam masyarakat di dalam HKm.  Untuk  proses  penanaman  pihak  KPHL  membantu  para  kelompok  mulai  dari memasukkan  proposal,  dana  diberikan  pemerintah  secara  langsung  melalui  rekening
18 Ulber Silalahi, Asas-Asas Manajemen, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 416-417
19 Ihyaul Ulum MD, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press. Malang, 2004, hlm 294
kelompok  HKm  untuk  pemeliharaan  tahun  pertama.  Dengan  adanya  HKm  secara  nyata telah  dapat  dapat  memberikan  manfaat  berupa  tambahan  penghasilan  bagi  masyarakat pengelola HKm.
Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat  merasakan  manfaat  berupa  tambahan  penghasilan  dari  hasil  pengelolaan  lahan HKm.
2. Adil
Pengelolaan  lahan  HKm  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tidak  merusak  alam. Karena  biasanya  kelompok  HKm  melakukan  penanaman  kembali  dan  sesuai  dengan Permenhut  No.  P.88/Menhut-II/2-14  tentan  Hutan  Kemasyarakatan,  para  petani diharuskan  untuk  menanam  minimal  400  batang  pohon  per-hektar.  Dengan  adanya  hal tersebut maka pengelolaan HKm tidak akan merusak alam karena selain untuk budidaya para petani juga diwajibkan untuk menanam kayu.
3. Moral
Penggarapan  lahan  HKm  tidak  mengubah  status  dan  fungsi  hutan,  karena  status HKm tetap sebagai hutan lindung. Dalam pengelolaan lahan HKm masyarakat diberikan izin berupa IUP (izin usaha pemanfaatan) selama 35 tahun. Masyarakat pengelola HKm tidak hanya melakukan kegiatan penanaman tetapi juga diwajibkan memelihara, menjaga kelestarian hutan dan untuk kayu  yang mereka tanam memiliki ketentuan 10 tahun baru boleh  ditebang  dengan  syarat  sudah  menanam  kayu  terlebih  dahulu  sebagai  ganti  dari kayu yang akan ditebang.
Pihak  KPHL  memberikan  pemberitahuan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat bahwa  dalam  pengelolaan  HKm  harus  mempertimbangkan  keanekaragaman  hayati  dan budaya  melalui  sosialisasi  kepada  para  kelompok  HKm  dibantu  oleh  para  penyuluh kehutanan dan polhut.
Selain  hal  tersebut,  pihak  KPHL  juga  mewajibkan  kepada  masyarakat  pengelola HKm  untuk  menumbuh  kembangkan  keanekaragaman  komoditas  dan  jasa  demi terwujudnya  prinsip  HKm.  Di  dalam  HKm,  pihak  KPHL  mengenalkan  program ekowisata atau mengembangkan potensi yang ada di dalam HKm.
Ketua kelompok HKm bersama anggota-anggotanya saling membina untuk dapat meningkatkan  hasil  tanaman  mereka.  Salah  satunya  dengan  menanam  MPTS  yang diharapkan  dapat  memberikan  masyarakat  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  karena  tidak  mungkin  masyarakat  menggantungkan  hidup  pada  hasil  kayu yang hanya bisa di tebang apabila kayu sudah berumur 10 tahun. Untuk kedepannya para kelompok  HKm  di  Nagari  Latang  Kabupaten  Sijunnung  sudah  merencanakan  untuk membangun koperasi, hal tersebut diharapkan agar masyarakat memiliki SHU (simpanan hasil usaha)
Dalam  pengelolaan  HKm,  masyarakat/anggota  kelompok  HKm  menjadi  pelaku utama  sesuai  dengan  prinsip  yang  ada.  Karena  semua  yang  ada  di  dalam  HKm
sepenuhnya  dikelola  oleh  anggota  kelompok.  Jika  ada  program  atau  kegiatan  dari pemerintah, pihak KPHL hanya sebagai fasilitator saja.
Program  HKm  sudah  memiliki  azaz  kepastian  hukum  sehingga  masyarakat  tidak perlu ragu dalam pengelolaannya. Hal tersebut sudah di sosialisasikan oleh pihak KPHL dengan menjelaskan mengenai IUP  yang  sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan dapat  digunakan  masyarakat  selama  35  tahun.Dalam  pengelolaan  HKm  sudah  ada keterbukaan  dan  tanggung  jawab  dari  pihak  KPHL  anggota  maupun  kelompok.  Hal tersebut  dilakukan  agar  semua  program  berjalan  dengan  benar.  Misalkan,  ada  program penanaman atau bantuan dari pemerintah supaya tidak terjadi penyimpangan maka harus adanya  sikap  saling  keterbukaan.  KPHL  sebagai  pihak  pengontrol,  monitoring  dan evaluasi.

## KESIMPULAN
Implikasi  program  Perhutanan  Sosial  secara  nyata  telah  memberikan  dampak  positif dalam  rangka  peningkatan  ekonomi  masyarakat  di  Nagari  Latang.  Program  Perhutanan  Sosial telah  menumbuh  kambangkan  usaha-usaha  baru  di  Nagari  Latang  seperti  pengelolaan  madu, pengelolaan  teh  asam  gelugur,  teh  asam  kandis,  dan  kopi  asam  gelugur.  Usaha-usaha  tersebut telah memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Nagari Latang dan membuka lapangan pekerjaan  baru,  baik  bagi  diri  mereka  sendiri  maupun  bagi  orang  lain.  Ini  artinya  program Perhutanan  Sosial  telah  membantu  masyarakat  Nagari  Latang  dalam  mewujudkan  swadaya ekonomi.
Efektivitas  program  perhutanan  sosial  terhadap  peningkatan  perekonomian masyarakat terlihat  dari  Efisiensi  hutan  kemasyarakatan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  masyarakat  sudah dapat  merasakan  manfaat  berupa  tambahan  penghasilan  dari  hasil  pengelolaan  lahan  HKm. Pengelolaan lahan HKm  yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak alam. Karena biasanya kelompok HKm melakukan penanaman kembali dan sesuai dengan Permenhut No. P.88/Menhut- II/2-14  tentang  Hutan  Kemasyarakatan,  para  petani  diharuskan  untuk  menanam  minimal  400 batang  pohon  per-hektar.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  pengelolaan  HKm  tidak  akan merusak alam karena selain untuk budidaya para petani juga diwajibkan untuk menanam kayu. Penggarapan  lahan  HKm  tidak  mengubah  status  dan  fungsi  hutan,  karena  status  HKm  tetap sebagai hutan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA
Alexander Ase, Perencanaan Daerah Partisipatif, Pembaruan, Yogyakarta, 2005.
Arief, A.. Hutan dan Kehutanan . Kanisius. Yogyakarta. 2001
Asep  Yunan  Firdaus, Panduan  Praktis  Penerapan  Kebijakan  Perhutanan  Sosial:  Kerangka Percepatan  Reformasi  Tenurial  Hutan ,  Pusat  Penelitian  Kehutanan  Internasional (CIFOR), Bogor, 2018.
Bernard  L.  Tanya,  dkk, Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan  Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
I  Nyoman  Nuryaja, Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  dalam  Perspektif  Antropologi  Hukum , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008.
Ihyaul Ulum MD, Akuntansi Sektor Publik, UMM Press. Malang, 2004.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia, Perhutanan  Sosial:  Kini  Masyarakat  Legal Mengelola Hutan , Jakarta, 2017.
Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Bina  Cipta, Bandung, 1985.
Mochtar  Kusumaatmadja, Peranan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional ,  Cetakan Kedua, Bina Cipta, Bandung, 1986.
Tjahya Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan , Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Ulber Silalahi, Asas-Asas Manajemen, Refika Aditama, Bandung, 2015.
Dyah  Ekaprasetya,  dkk, Dinamika  Kelompok  Tani  Hutan  Agroforestry  di  Kabupaten  Bandung , Jurnal Penyuluhan, Vol. 14, No. 1 Maret 2018
Muhammad Alif K. Sahide, dkkk, Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawsi Selatan,
Fakultas Kehutanan Universitas Hasaudin, Sulawesi Selatan, 2018
Hasnanda  Syahputra, Kuliah  Umum:  Alternatif  Pengelolaan  Sumberdaya  Hutan  Melalui Perhutanan Sosial , Jurnal Pengadian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, Maret 2019